## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## PENERAPAN PROFIT SHARING BERBASIS AL-ADHL PADA PRODUK MUDHARABAH DI PERBANKKAN SYARIAH
Ahmad Sandi 1 , Muhammad Wahyuddin Abdullah 2 , Amiruddin K 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: sandiaj74@gmail.com , wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id , amiruddin@uin-alauddin.ac.id

## I. PENDAHULUAN
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya menghimpun dan memberikan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan prinsip dasar syariah, demi meyelamatkan umat  Islam dari praktek riba .(Putri,
Info Artikel Abstrak Kata kunci: Profit Sharing, Al-Adhl, Mudharabah, Bank Syariah Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  Penerapan  Profit Sharing Berbasis Al-Adhl pada Produk Mudharabah di Perbankkan Syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu peneliitian kualitatif menggunakan studi  literatur  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  tetang  masalah  yang diteliti.  tekni  pengumpulan  data  dengan  studi  pustaka  yang  berasal  dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang dibahas peneliti. Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui Penerapan Profit Sharing Berbasis Al-Adhl Pada Produk Mudharabah  di  Perbankkan  Syariah.  Dari  hasil  pembahasan  menujukan bahwa  penerapan  bagi  hasil  ( profit  sharing )  yang  berbasis Al-Adhl (berkeadilan)  pada  Produk  Mudharabah  di  Perbankkan  Syariah,  belum sepenuhnya  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prinsip  berkeadilan, dimana dalam pembagian hasil, pendapatan yang dibagi kepada shahibul mal dan mudharib masih belum sepenuhnya sesuai Al Qur’an dan Sunnah. Masih kurannya sifat dalam memenuhi amanah dan rasa berdosa dalam melakukan kecurangan dikalangan masyarakat, sehingga mempengaruhi ketaatan dalam melaksanakan kesepakatan diantara dua pihak shahibul mal dengan mudharib. Info Article Abstract Keywords: Profit Sharing, Al-Adhl, Mudharabah, Sharia Bank The purpose  of this study is to find out how to Apply Al-Adhl-Based Profit Sharing on Mudharabah Products in Sharia Banking. The research method used is qualitative research using literature studies with the aim of describing the  problem  being  researched.  Data  collection  techniques  with  literature studies  from  various  sources  such  as  books,  the  internet,  and  research journals that have the same topic as those discussed by the researcher. The purpose  of  the  study  is  to  find  out  the Application  of Al-Adhl-Based Profit Sharing in Mudharabah Products in Sharia Banking. From the results of the discussion, it is shown that the application of profit sharing based  on Al-Adhl (fair)  in  Mudharabah  Products  in  Sharia  Banking,  has  not  fully  run  in accordance  with  the  mechanism  and  principles  of  fairness,  where  in  the distribution of revenue, the income distributed to shahibul mal and mudharib is still not fully in accordance with the Qur'an and Sunnah. There is still a lack of character in fulfilling the mandate and a sense of guilt in committing fraud among the community, so that it affects obedience in carrying out the agreement between the two parties of shahibul mal and mudharib
2024) Perluasan ekspansi perbankkan syariah dalam beberapa waktu terakhir perlu mendapat sorotan  serius  terkait  dengan  kebijakan  untuk  membantu  mengintegrasikan  keuangan  Islam dalam sistemkeuangan Nasional. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan Bank dalam melakukan kegiatan dan mengimplementasikannya, telah mengeluarkan Fatwa dan pedoman kehati-hatian  yang  secara  Bersama-sama  membentuk  untuk  diterapkan  lemaga syariah.(Harahap & Siregar, 2020)
Perbedaan mendasar praktek lembaga keuangan konvensioal dalam hal ini Bank Umum Konvensioan  dengan  Bank  Umum  Syariah  adalah  penerpan  bunga  ( interest) yang  sudah ditetapkan oleh bank sebagai imbal jasa dari bentuk penawaran produk perbankkan tersebut. Sementara sistem yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah yaitu pembagian keuntungan ( profit  sharing) . Profit  sharing ini dalam  implemetasinya  membutuhkan  kesepakatan  (akad) kedua belah pihak antara mudharib sebagai investor dengan deposan/ nasabah. Pada dasarnya hubungan nasabah dengan investor/mudharib adalah hubungan kemitraaan, dimana satu sama lain memiliki kedudukan dan kapasitas masing-masing. Dalam hunbungan kemitraan ini bahwa para  pihak  akan  berbagi  hasil  diantara  mereka  sendiri.  Hasil  ini  adalah  keutungan/ pengembalian atau kerugian/ risiko.(Manzilati, 2017)
Kehadiran  Bank  Syariah  dengan  produk  mudharabahnya  memberikan  peluang  bagi pelaku usaha seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selama ini memiliki masalah pada permodalan,  lebih  khusus  bagi  pelaku  usaha  muslim  yang  mejalankan  usaha,  yang  ingin terhidar dari praktek riba. Sistem akad skema mudharabah adalah bentuk skema pembiayaan berupa kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama ( shahibul maal) menyediakan seluruh/  100  persen  modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keutungan  usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yanmg dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selam  kerugian  itu  kukan  akibat  kelalaian  si pengelola (Masse, 2010). Sementara hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana  ( shahibull  maal) dengan  pengelola  dana  ( mudharib )  sesuai  dengan  kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi mudharib lebih besar daripada shahibul maal. Pada akhir  jangka  waktu  pembiayaan,  dana  pembiayaan  dikembalikan  pada  pihak  shohibul  maal (Prastiwi  &  Fitria,  2021).  Sistem  bagi  hasil  dalam  praktek  perbankkan  juga  disebut  dengan istilah Profit  loss  sharing.  Profit  loss  sharing dimana  istilah  ini  dapat  diartikan  sebagai pembagian  antara  untung  dan  rugi  dalam  pendapatan  yang  diterima  atas  hasil  usaha  yang dilakukan. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan Kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payah atas kerja  yang  dilakukannya  (Syilva  et  al.,  2022).  Model  sistem  inilah  yang  dianggap  telah memenuhi  rasa  keadilan  bagi  kedua  pihak  dimana  kedua  belah  pihak  sahibul  maal  sebagai pemilik dana dan pelaku usaha sebagai mudharib, sama-sama akan menanggung keutungan dan kerugian sesuai dengan akad yang sudah disepakati kedua belah pihak.
Dalam Islam prinsip berkeadilan sangat ditekankan pada semua aspek, banyak ayat-ayat dalam  Al-Qur’an  menegaskan  tentang  berkeadilan  ini,  pada  salah  satu  surat  Allah  SWT berfirman :
Katakanlah “Tuhanku menyuh menegakkan keadilan”. Dan (Katakanlah): Luruskanlah muka  (diri)  mu  disetiap  sembahyang  dan  sembahlah  Tuhanmu  dengan  mengikhlaskan keta’atan mu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakanmu pada permulaan (demikian pula) kamu akan Kembali pada-Nya (QS. Al-A’raf &) :29 )
Wahbah Zuhaily, mengenai kandungan ayat tersebut, mengatakan ayat ini mengandung perintah  untuk  menegakan  keadilan  dalam  segala  hal.  Lebih  jauh  mengenai  keterkaitan tauhidullah dengan prinsip keadilan, banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an bahwa Tuhan adalah
Maha Adil, dan bagi manusia penegakan keadilan adalah tindakan persaksian untuk Tuhan. “ Wahai  orang-orang  yang  beriman  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar  penegak  keadilan, menjadi saksi karena Allah…”(QS. An-Nisa (4) : 135) (Nursal et al., n.d.)
Bagaimana  Penerapan  Profit  Sharing  Berbasis  Al-Adhl  pada  Produk  Mudharabah Perbankkan Syariah?. Rumusan masalah inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Tujuan dalam  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  Penerapan  Profit  Sharing  Berbasis Al-Adhl  pada Produk Mudharabah Bank Syariah

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah peneliitian kuliatatif menggunakan studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tetang masalah yang diteliti. tekni pengumpulan data dengan studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan  topik  dengan  yang  dibahas  peneliti.  Menurut  paham post-positivisem, teori  tidak digunakan sebagai alat ukur untuk menguji suatu hipotesis, namun hanya sebagai petunjuk agar peneliti lebih focus dan tidak meluas (Miller et al., 2007)

## III. PEMBAHASAN

## Perbank Syariah
Selain lembaga keungan konvensional yang sudah beroperasi sejak lama, saat ini juga ada lembaga keuangan yang dalam pengelolaanya berbasis syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Ahmad Mujahidin (2016), Perbankkan Syariah atau Perbakkan Islam adalah suatu  sistem  perbankkan  yang  dikembangkan  berdasarkan  syariat  (hukum)  Islam.  Usaha pembentukan  pembentukan  sistem  ini  didasari  oleh  larangan  dalam  agama  Islam  untuk memungut  maupun  meminjam  dengan  bunga  atau  yang  disebut  dengan  riba  serta  larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalanya usaha yang kaitan dengan prosuksi  makanan  atau  minuman  haram,  usaha  media  yang  tidak  Islami  dan  lian-lainnya), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankkan konvensional (Basri et al., 2022). Menurut Rivai (2007), Perbankkan syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha,  atau  kegiatan  lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Rivai et al., 2007).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankkan  Syaraih,  pada pasal  1  ayat  7,  disebutkan  bahwa  bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Nomor et al., 2008). Dengan lahirnya UU 21 Tahun 2008 dapat memberikan kepastian pada pengelolaan lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam,  sehingga  pelaksanaan  dan  mekanisme  pengelolalaan  lembaga  keuangan  syariah mendapat legitimasi secara hukum positif negara.

## Prinsip Al-Adhl
Al-Adhl  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  diartikan  sebagai  "keadilan".  Dalam  konteks hukum Islam atau syariah, Al-Adhl (لدعلا) adalah prinsip fundamental yang menuntut adanya keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan dalam segala hal, baik dalam urusan ekonomi, sosial, maupun pemerintahan. Dalam kaitanya pada dunia kerja, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Isalam diarahkan agar hak orang lian , hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku  sebagai  stakeholders  dari  perilaku  adil  seseorang.  Semua  hak  tersebut  harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai  syarat. Dengan mengesampingkan salah satu  hak
diatas dapat menempatkan seseorang tersebut pada kedzaliman. Disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa  keadilan  ini  lebih  dekat  kepada  ketaqwaan  (Hidayat  et  al.,  2018).  Syaid  Qutub Berpendapat bahwa keadilan adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai bisnis yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menutut pendapat Islam (Nurhadi & Dalimunthe, 2020)
Dalam ekonomi Islam khususnya, prinsip Al-Adhl menekankan pentingnya pembagian hasil  usaha  dan  kekayaan  yang  adil  antara  individu  dan  kelompok  dalam  masyarakat,  serta antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi seperti kontrak Mudharabah. Dalam konteks akad Mudharabah, prinsip Al-Adhl menuntut agar pembagian hasil usaha berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan.

## Akad Mudharabah
Dalam perbankkan syariah akad Mudharabah merupakan salah satu mekanisme yang melibatkan  dua  pihak  utama,  yaitu  pemilik  dana  yang  disebut shahibul  maal dan  pengelola usaha disebut mudharib. Penerapan akad mudharabah dapat di jumpai pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tetang Perbankkan syariah Pasal 19 huruf (b) dan huruf (c) bahwa akad mudharabah  merupakan  akad  yang  dipergunakan  oleh  Bank  Syariah  maupun  Unit  Usaha Syariah (UUS) untuk menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposit, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengannya. selain sebagai penghimpun dana, akad mudharabah juga  merupakan  akad  untuk  menyalurkan  pembiayaan  bagi  hasil.  Menurut Yusuf  & Wiroso (2011)  pada  bank  syariah  terdapat  tujuh  jenis  pembiayaan  yaitu:  Murabaha,  mudharabah, musyarakah, salam, ijarah, qardh dan istisna. Berdaarkan data statistic perbankkan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dengan akad murabahah dan mudharabah yang paling banyak disalurkan (Muchtar, 2021).
Pada  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tetang  Perbankkan,  terteraterm  “bank berprisip syariah”, yang merupakan penyempurnaan dari term “bank yang berdasarkan prinsip bagi  hasil”  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun1992.  Bunyi  Undang-undang  Nomor  10 Tahun 1998 tetang Perbankkan yang mulai tegas mengatur term mudharabah adalah pasal 1 angka (13) : “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya  yang  dinyatakan  sesuai  dengan  syariah,  antara  lain  pembiayaan  berdasarkan  prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilih-pilih (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemidahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain (ijarah wa iqtina).
Penyebutan  term  mudharabah  pada  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tetang perbankkan Pasal 1 angak (13) diatas mulai mempertegas eksistensi skim mudharabah dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum  positif di  Indonesia, meskipun kedapan  masih memerlukan penyempurnaan ulang guna menuju komperhensifitas prinsip syariah secara lebih detail (Ibrahim, 2014).
Dalam konteks perbankkan syariah modern, seringkali terdapat dua tahap atau lapisan dalam akad mudharabah. Proses ini mencerminkan peran perbankkan syariah sebagai perantara antau  penghimpun  dana  dari  masyarakat  yang  kemudian  ditempatkan  Kembali  kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan penyertaan modal. Berikut ini adalah dua tahapan yang umum terjadi:
1. Tahapan pertama – antara bank dengan pemilik modal (Mudharib Pertama)
− Pada  tahap  awal  bank  syaraih  bertindak  sebagai  pemilik  dana  ( shahibul  maal )  yang menyediakan modal untuk diinvestasikan.
− Bank  dan  pengusaha  atau  pihak  yang  membutuhkan  pembiayaan  ( entrepreneur ) menandatangani  kontrak  Mudharabah.  Dalam  kontrak  ini,  bank  berperan  sebagai pemilik  dana,  sedangkan  pihak  yang  membutuhkan  pembiayaan  berpean  sebagai mudharib yang akan mengelola usaha dengan menggunakan modal tersebut.
− Pembagian  keuntungan  antara  bank  dan  mudharib  disepakati  dalam  kontrak,  dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (bank).
2. Tahap kedua – Antara Mudharib Pertama dan pihak ketiga (Mudharib Kedua)
− Mudharib pertama (bank) kemudian dapat membagi usaha atau menjual sebagian hak pengelolaan  kepada  mudharib  kedua,  yaitu  pihak  ketiga  yang  ikut  terlibat  dalam pengelolaan usaha.
− Mudharih kedua dapat memberi tambahan modal atau tenaga kerja untuk menigkatkan skala usaha atau mendiversifikasi risiko.
− Pembagian keuntungan antara mudharib pertama dan mudharib kedua juga disepakati dalam kontrak, dan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik dana (bank)
Dengan  demikian  adanya  dua  tahap  ini  bank  syariah  dapat  lebih  fleksibel  dal;am mengelola  resiko  dan  menyediakan  pembiayaan  untuk  berbagai  jenis  usaha  .  Namun  perlu diingat bahwa struktur dan detail akad mudharabah dapat bervariasi antara bank-bank syariah dan tergantung pada regulasi setempat serta praktek industri yang berlaku (Sodik et al., 2023).

## Sistem Bagi Hasil (Profit Sharing)
Profit  sharing menurut  etimologi  bahasa  Indonesia  adalah  bagi  keutungan  (hasil). Sementara dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba(Sudrajat et al., 2022). Profit secara istilah aalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan ( total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total ( total cost) (Rahmawati et al., 2022)
Sistem bagi hasil merupakan Sistem dimana dilakukannya perjanjian ikatan bersama didalam  melakukan  melakukan  kegiatan  usaha  (Kamila,2022).  Dalam  usaha  tersebut diperjajnjikan adanya pembagian hasil ari keutungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. sebagai mana dikutip oleh Abdul Muhsin sulaiman, Edi Mulyono menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu perjanjian antara dua pihak, dimana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak  lain  untuk  diperdagangkan  olehnya,  sedangkan  keuntungan  dibagi  antara  keduanya menurut kesepakatan berasama (Mulyono, 2023).
Sistem Profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian antara pemodal atau shohibul maal (bank) dan pengelola modal/pengusaha (mudharib) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi dimana diantara keduannya akan terikat kontrak bahwa didalam  usaha  tersebut  jika  mendapat  keuntungan  akan  dibagi  kedua  pihak  sesuai  nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama.  Kerugian  bagi  pemodal  tidak  mendapat  Kembali  modal  investasinya  secara  utuh ataupun  keseluruhan,  dan  bagi  pengelola  modala  tidak  mendapatkan  upah/hasil  dari  jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya (Syilva et al., 2022). Konsep ini mendapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara  pemilik  dana  dan  pengelola  dana  sehingga  besarnya  benefit  yang  diperlukan  pemilik dana  sangat  tergantung  kepada  kemampuan  pengelola  dalam  mengelola  dana  yang diamanahkan kepadanya.

## Penerapan Bagi Hasil (Profit Sharing) Berbasil Al-Adhl Produk Mudharabah
Penerapan bagi hasil berbasis al-adhl pada produk mudharabah di perbankkan syariah adalah konsep yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam pembagian laba antara bank syariah sebagai penyedia dana dan nasabahnya sebagai pengelola usaha.
Penerapan bagi  hasil yang berkeadilan ini tergambar dari penelitian Wika Ramdhani dkk(2018),  Prinsip profit  sharing ini  lebih  sesuai  dengan  teori  maslahat  karena  pembagian pendapatan itu di bagikan kepada shahibul mal dan mudharib adalah pendapatan bersih yang sudah  dikurangi  dengan  biaya  operasional  pengelola  dana.  Sehingga  apabila  menggunakan profit  sharing kedua  belah  pihak  yaitu  penyedia  dana  dan  pengguna  dana  akan  mendapat keuntungan  dari  bagi  hasil  meskipun  pendapatan  yang  didapatkan  oleh  pengelola  dana tergolong kecil, pendapatan tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah setelah pengguna dana membayar  biaya-biaya  dalam  proses  mendapatankan  keuntungan  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan prinsip keadilan dan teori maslahat berkenaan dengan kesejahteraan kedua belah pihak. Dengan melaui proses pembagian hasil yang berjalan secara adil dan berprinsip syariah maka kedua belah pihak telah menjalankan syariah dengan menghindari praktek bunga yang biasa dikenal dengan istilah riba yang jelas diharamkan dalam agama (Hafid et al., 2018).
Penelitian Hasibuan, dkk (2016), menunjukkan bahwa pelaksanaan profit-loss sharing pada akad mudharabah masih belum 100 persen diterapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sifat dalam memenuhi amanah dan rasa berdosa dalam melakukan kecurangan di kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaminan dalam pembiayaan dan adanya ketidakjelasan angka dalam menentukan ekspektasi rate yang telah  ditetapkan  oleh  pihak  bank  dalam  penghitungan  nisbah  bagi  hasil.  Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang berdasarkan rasa saling sukarela dan rasa percaya, namun yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah. Ketika sudah bertakwa kepada Allah, maka segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam segala aspek kehidupan dapat menjadi  hamba  yang  amanah  baik  itu  dalam  memenuhi  akad  dan  menjauhi  hal-hal  yang dilarang Allah SWT (Hasibuan et al., 2016).
Penelitian Masruroh (2013), menujukan pelaksanaan pembagian keuntungan pada Bank BNI  Syariah,  ternyata  belum  sesuai  dengan  pembagian  keuntungan  yang  telah  disyaratkan dalam  Islam.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  perbedaan  waktu  pengakuan  dan  penerimaan pendapatan bagi hasil oleh shahibul maal. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran  bersamaan  dengan  angsuran  pokok  pinjaman,  dan  sekaligus  mengakuinya  saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada shahibul maal, serta metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil menggunakan revenue sharing dimana metode tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad mudharabah (MASRUROH, 2013)
Dari beberapa penelitian diatas menunjukan bahwa menerapan profit sharing dengan prinsip  al-adhl  (keadilan)  dalam  produk  mudharabah,  pada  kenyataan  dilapangan  belum sepenuhmya  diterapkan  sesuai  dengan  kaidah  syariah  Islam,  dengan  demikian  harapkan terhadap tercipta hubungan yang adil dan seimbang antara pihak yang menyediakan modal dan pihak  yang  mengelola  modal,  belum  terwujudnya  penerapan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai syariah yang mendasarinya.

## IV. KESIMPULAN
Dari  hasil  pembahasan  diatas  pada  sebagian  hasil  penelitian  terdahulu,  bahwa penerpapan  akad  mudharabah  menujukan  bagi  hasil  ( profit  sharing )  yang  berbasis Al-Adhl (berkeadilan) pada produk mudharabah di perbankkan syariah, sudah sesuai dengan mekanisme dan  prinsip  berkeadilan,  dimana  dalam  pembagian  hasil,  pendapatan  yang  dibagi  kepada
shahibul mal dan mudharib yaitu pendapatan bersih yang sudah dikurangi biaya operasional pengelola  dana.  Sementara  besarnya  nilai  pembagian  masing-masing  shahibul  mal  dan mudharib  ditetapkan  sesuai  dengan  nisbah  yang  sudah  di  akad/disepakati  diawal.  Namun beberapa hasil penelitian lain menujukan kenyataan yang berbeda bahwa penerapan bagi hasil belum 100 persen dilaksanakan sesuai dengan Al- Qur’an dan Al- Hadist, hal ini dikarenakan masih kurannya sifat dalam memenuhi amanah dan rasa berdosa dalam melakukan kecurangan dikalangan  masyarakat.  Penerapan profit  sharing  dengan prinsip  al-adhl  (keadilan)  dalam produk mudharabah, pada kenyataan dilapangan belum sepenuhmya diterapkan sesuai dengan kaidah  syariah  Islam,  dengan  demikian  harapkan  terhadap  tercipta  hubungan  yang  adil  dan seimbang  antara  pihak  yang  menyediakan  modal  dan  pihak  yang  mengelola  modal,  belum terwujudnya  penerapan  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah  yang  mendasarinya.  Tentu kedepan  diharapkan  penerapan profit  sharing (bagi  hasil)  produk  mudharabah  pada  bank syariah akan benar-benar sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw.

## Daftar Pustaka
Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dalam perspektif hukum di indonesia. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2), 375–380.
Hafid, W. R., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Studi pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah , 2 (1). Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah . 573–578.
Hasibuan, A. S., Susilawati, R. A. E., & Mustikowati, R. I. (2016). Analisis Pelaksanaan Profit-loss Sharing Pada Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 4 (2). Hidayat, R., Bisnis, P., & No, V. (2018). Rahmat Hidayat: Praktek Bisnis... VIII (2), 101–130. Ibrahim, K. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah [Mudharabah Principle Of Banking Products]. Jurnal Ius , 2 .
Kamila, A. T., Afif, M., & Ma’ruf, M. H. (n.d.). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah. Nucl. Phys , 13 , 104–116. Manzilati, A. (2017). Profit and Loss Sharing System - Solution for Trade-offs between Banking Profitability and Economic Efficiency of Intermediation . 2 (1), 17–24. MASRUROH, W. (2013). ANALISIS PENDAPATAN BAGI HASIL MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Surabaya) . Universitas Muhammadiyah Gresik. Masse, R. A. (2010). Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 8 (1), 77–85. Miller, G. J., Brandler, S., Roman, C. P., & Yang, K. (2007). Handbook of research methods in public administration . CRC press. Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah . 67–74. Mulyono, E. (2023). Perjanjian Profit Sharing And Loss Sharing (Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah). Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 15–31.
Nomor, U. R. I., Perbankan, T., Dengan, S., Tuhan, R., Maha, Y., Presiden, E. S. A., Indonesia, R., Nomor, U., Nomor, U., Syariah, P., Negara, U. D., Indonesia, R., Nomor, U., Negara, L., Indonesia, R., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Nomor, U.-U., … Nomor, I. (2008). No Title . 1–45.
Nurhadi, N., & Dalimunthe, M. (2020). Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb dan
Taqiyuddin Al-Nabhani dalam Perspektif Syiasyah Syar’iyyah. PALAPA , 8 (2), 244–284. Nursal, O., Ag, S., & Keadilan, A. P. (n.d.). No Title . 45–46.
Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (1), 425–432.
Putri, C. (2024). Pengaruh Modal Sendiri Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Padang Birik-Birik Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis , 1 (4), 953–965. Rahmawati, A., Rahma, E., & Djahratun, S. (2022). Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil/Profit Sharing). Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah , 5 (1).
Rivai, V., Veithzal, A. P., & Ferry, N. I. (2007). Bank dan Financial Institution Management convensional dan Shariah System. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada . Sodik, G., Ridwan, A. H., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2023). Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia . 11 (1).
Sudrajat, A. S. S. N. S., Rusmalinda, S., & Jamilah, A. Z. (2022). Penerapan Norma Akad Mudharabah Dalam Proses Profit And Loss Sharing. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah , 1 (2), 107–118. Syilva, A., Noor, S., Sudrajat, S., Rusmalinda, S., & Jamilah, A. Z. (2022). Penerapan norma akad mudharabah dalam proses profit and loss sharing . 1 (1), 103–114.