INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 465-479 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pelaku UMKM Pada Kabupaten Deli Serdang
Meilinda Stevany Harefa 1 , Rimbun C.D. Sidabutar 2
(1) Program Studi Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas HKBP Nommensen, Medan
(2) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen, Medan
Email: meilindastefany@uhn.ac.id 1

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku  Usaha,  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM).  Literasi  pajak  dalam  penelitian  ini  meliputi pengetahuan pajak dan persepsi insentif pajak. Insentif pajak UMKM yang telah diberlakukan sejak tahun 2018 tetap dilanjutkan sampai saat ini. Kebijakan ini diambil pemerintah Indonesia karena Covid-19 merupakan ditetapkan bencana nasional. Wabah ini mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat pelaku UMKM. UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  menjadi  penopang  perekonomoian  yang  sangat  vital  di  Indonesia.  Berdasarkan  data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM  mencapai  64,2  juta  dengan  kontribusi  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  sebesar  61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang  ada,  serta  dapat  menghimpun  sampai  60,42  persen  dari  total  investasi  di  Indonesia .(www.kemenkeu.go.id). Tambunan dalam artikel (2022) menjelaskan bahwa sektor UMKM memiliki peran sangat penting, baik dari sisi jumlah keluarga yang terlibat maupun dari sisi kontribusinya terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  tidak  hanya  secara  nasional,  tapi  juga kabupaten/kota, khususnya Deli Serdang.  Meskipun jumlah UMKM telah mencapai puluhan juta namun kontribusi atas penerimaan pajak negara masih rendah. Sri Mulyani dalam artikel (2019) menyatakan kontribusi yang kecil, perlu ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner.
Sampel  yang  digunakan  yaitu  sebanyak  103  responden  dengan  metode  convenience  sampling. Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Regresi  Linier  Berganda.  Hasil  yang ditunjukkan  penelitian  ini  bahwa  pengetahuan  pajak  dan  persepsi  terhadap  insentif  pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Kata Kunci: UMKM, Kepatuhan, Pajak, Pengetahuan, Insentif

## Abstract
This study aims to determine the effect of tax literacy on taxpayer compliance of Business, Micro, Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs).  Tax  literacy  in  this  study  includes  tax  knowledge  and perceptions of tax incentives. The MSME tax incentives that have  been in effect since 2018 have continued to date. This policy was taken by the  Indonesian  government because Covid-19 was declared a national disaster. This outbreak affects the stability of the national economy and the productivity of the MSME community. MSMEs Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a very vital economic support in Indonesia. Based on data from the  Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenkopUKM) for March 2021, the number of MSMEs reached 64.2 million with a contribution to the Gross Domestic Product of 61.07 percent or IDR 8,573.89 trillion. MSMEs are able to absorb 97 percent of the total existing workforce, and can collect up to 60.42  percent  of  total  investment  in  Indonesia.  (www.kemenkeu.go.id).  Tambunan  in  the  article (2022) explains that the MSME sector has a very important role, both in terms of the number of families involved and in terms of its contribution to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), not only nationally, but also districts/cities, especially Deli Serdang. Even though the number of MSMEs has reached tens of millions, their contribution to state tax revenues is still low. Sri Mulyani in the article (2019) states that the contribution is small, it needs to be increased. This study uses a questionnaire technique. The sample used was 103 respondents using the convenience sampling method. The analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression. The results shown by this study are that tax knowledge and perceptions of tax incentives have an effect on MSME taxpayer compliance.
Keyword: UMKM, Compliance, Taxes, Knowledge, Incentives

## PENDAHULUAN
Pandemi  virus  corona  atau  Covid-19  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap perekonomian  global,  termasuk  pula  sektor  perpajakan.  Seberapa  lama  pandemi  ini berlangsung  dan  seberapa  dalam  dampaknya  bagi  aktivitas  sosial  dan  ekonomi,  yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Sebagai  akibatnya,  penerimaan  dari  pajak  akan  berkurang,  dan  adanya  perlambatan
pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan  penyelamatan  kesehatan  dan  perekonomian  nasional,  dengan  focus  pada belanja  untuk  kesehatan,  jaring  pengaman  sosial  (social  safety  net),  serta  pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan  lembaga  terkait  perlu  segera  mengambil  kebijakan  dan langkah-langkah  luar  biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan (Suyanto  &  Pratama,  2018).  Sektor  perekonomian  sangat  mengkhawatikan,  ditengah- tengah dampak wabah corona. Sehingga pada bulan bulan Maret dan April menjadi sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kententuan  Umum  dan  Perpajakan,  batas  akhir  penyampaian  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  wajib  pajak  Orang  Pribadi,  adalah  akhir  bulan  ketiga  tahun pajak  berikutnya,  dan  untuk  wajib  pajak  Badan  yaitu  akhir  bulan  keempat  tahun  pajak berikutnya.  Namun,  bagaimana  si  wajib  pajak  mampu  membayar  pajak  di  tengah ketidakstabilan ekonomi selama pandemi. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  44/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus pada tanggal 27 April 2020. Dalam PMK ini pemerintah mempersiapkan  dana  dana  sebesar  2,4  triliun  untuk  insentif  pajak  UMKM,  yaitu  untuk pembebebasan  PPh  UMKM.  Literasi  Pajak  yang  meliputi  pengetahuan  pajak  dan  dan persepsi  atas  insentif  pajak  oleh  pelaku  UMKM  adalah  faktor  penting  sebagai  penentu kepatuhan wajib pajak (Wuryanto et al., 2019).
Kriteria UMKM  berdasarkan aset dan omset  per  tahun,  bahwa usaha mikro adalah usaha  yang  memiliki  aset  maksimal  Rp50.000.000,00  dan  omset  maksimal Rp300.000.000,00.  Usaha  kecil  memiliki  aset  lebih  dari  Rp50.000.000,00  sampai  dengan Rp500.000.000,00  dan  omset  lebih  dari  Rp300.000.000,00  sampai  dengan Rp2.500.000.000,00. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000,00 sampai  dengan  Rp10.000.000.000,00  dan  omset  lebih  dari  Rp2.500.000.000,00  sampai dengan Rp50.000.000.000,00.
Besarnya  potensi  penerimaan  pajak  dari  sektor  UMKM  yang  belum  tergali  secara maksimal, pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dengan tarif final sebesar 1persen . Adapun alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk  memberikan  kepastian  peraturan  dan  kemudahan  dalam  urusan  perpajakan  bagi UMKM  yang  pada  saat  itu  sedang  berkembang.  Adanya  prokontra  terkait  dengan pemberlakuan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  membuat  pemerintah  merilis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak sampai 0,5persen . Diterapkannya tarif pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 diharapkan membuat wajib pajak lebih sadar terkait kewajiban perpajakannya (Irkham & Indriasih, 2021).
Teori Perilaku Berencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat.TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak  orang pribadi  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  baik  dalam  membayar  maupun melaporkan  pajak  mereka.  Pemahaman  perpajakan,  pemahaman  akuntansi,  dan pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak, mempermudah  wajib  pajak  dalam  perhitungan  jumlah  pajak  terutang,  membayar  dan melaporkan  pajak  mereka.  Wajib  pajak  yang  melakukan  kewajiban  perpajakan  dengan mudah memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara  dapat  digunakan  secara  maksimal  guna  mencapai  kemakmuran  rakyat  secara merata.
Pengetahuan  adalah  informasi  atau  maklumat  yang  diketahui  atau  disadari  oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna (Wardani & Asis, 2017).  Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia  melalui  pengamatan  indrawi.  Pengetahuan  muncul  ketika  seseorang
menggunakan  indera  atau  akal  budinya  untuk  mengenali  benda  atau  kejadian  tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.
Pengetahuan  perpajakan  merupakan  pengetahuan  mengenai  konsep  kententuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan  pengisian  pelaporan  pajak.  Berlakunya  sistem  pemungutan  self  assesment  di Indonesia memberikan wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu (Sari & Nuswantara, 2017).
Persepsi adalah sebuah proses dimana seseorang dapat menginterpretasi, mengalami dan  mengolah  isyarat  atau  materi  yang  diterima  dilingkungan  luar.  Sidabutar  (2020) berpendapat  bahwa  persepsi  merupakan  cara  bagaimana  individu  menginterpretasikan atau  memandang  peristiwa,  objek,  serta  manusia  dalam  suatu  gambaran  yang  berarti. Artinya,  persepsi  berkorelasi  positif  terhadap  daya  tangkap  masing-masing  individu. Persepsi  menggambarkan  cara  pandang  seseorang  terhadap  suatu  rangsangan  yang diperolehnya.
Insentif  pajak  adalah  suatu  bentuk  fasilitas  perpajakan  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil  besarnya  beban  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Menurut  UNTAD  (United Nations  Conference  on  Trade  and  Development)  insentif  pajak  adalah  sebagai  segala bentuk  insentif  yang  mengurangi  beban  pajak  perusahaan  dengan  tujuan  untuk mendorong  perusahaan-perusahaan  tersebut  untuk  berinvestasi  diproyek  dan  sektor tertentu (Prasetyo et al., 2021).
Pemerintah sampai saat ini terus melakukan upaya pemberian insetif pajak bagi para pelaku UMKM.Sampai saat ini, pemerintah setidaknya sampai empat kali peraturan dalam pemberian  kebijakan  insetif  pajak  yaitu  PMK  No.23/PMK.03/2020,  PMK No.44/PMK.03/2020,  PMK  No.86/PMK.03/2020,  dan  yang  terakhir  adalah  PMK No.110/PMK.03/2020.  Dalam  PMK  No.44/PMK.03/2020  yang  telah  disebutkan  bahwa pelaku UMKM mendapat insetif pajak berupa pembebasan pengenaan PPh Final.
Dengan  adanya  insentif  pajak,  diharapkan  akan  memberikan  manfaat  bagi  pelaku UMKM,  terutama  bagi  usaha  yang  terdampak  pandemi.  Insentif  pajak  yang  diberikan pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, karena Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan penyetoran pajak terutang, tetapi hanya perlu melakukan laporan realisasi  di  setiap  bulannya.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam melakukan pelunasan atas kewajiban perpajakannya (Kurniati et al., 2016).
Selain hal tersebut, insentif pajak  akan dapat menyelamatkan para pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi, sehingga kegiatan ekonomi di kalangan UMKM tetap dapat berjalan  sebagai  mana  mestinya  tanpa  terbebani  dengan  pajak.  Insentif  pajak  dapat mengurangi  biaya  pengeluaran  suatu  usaha.  Insentif  pajak  dapat  meningkatkan  belanja masyarakat, karena harga suatu produk di pasaran relatif akan lebih kecil karena adanya insentif pajak.Maka dengan penerapan insentif pajak ini, peneliti ingin menkaji bagaimana persepsi wajib pajak dalam penerapan insentif pajak, perilaku penerapan, sosialisasi dan kemudahan penerapan insentif pajak.
Bagi pelaku UMKM yang masih memiliki peredaran bruto Rp.4,8 Milyar tiap tahunnya, saat  ini  pelaku  usaha  ini  menjadi  wajib  pajak  dengan  pengenaan  PPh  Final  0.5%  dari peredaran  bruto.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No  23  Tahun  2018  dan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018. Dalam peraturan ini  menyebutkan bahwa  objek  pajak  atas  PPh  Final  0.5%  adalah  penghasilan  usaha  yang  diterima  atau diperoleh  wajib  pajak  dalam  negeri  dengan  penghasilan  tertentu.  Penghasilan  tertentu yang dimaksud adalah penghasilan yang tidak melebihi Rp.4.8 Milyar dalam satu tahun. Dalam peraturan ini juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang dikenakan atas PPh Final ini  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  wajib  pajak  berbentuk  koperasi,  persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp.4.8  Milyar  dalam  satu  tahun.  Penerbitan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 merupakan revisi dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Perubahan peraturan ini pada hakikatnya adalah harapan  untuk  terus  menstimulus  dan  mendorong  peranan  pelaku  UMKM  dalam perpajakan.
Persepsi atas manfaat pajak  merupakan  asumsi atau  penilaian  wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dirasakan wajib pajaka dalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Andreansyah & Farina, 2022). Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai. Wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan olehwajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan  akan  mendorong  wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Persepsi penerapan  insentif  sangat  penting  sehingga  mendorong  wajib  pajak  UMKM  dalam memanfatkan  program  insentif  tersebut.  Berdasarkan  Theory  Planned  Of  Behavior dikemukakan  oleh  Ajzen  dan  Fishbein  (1975)  yang  merupakan  sebuah  teori  yang menjelaskan  adanya  sikap  seseorang  terhadap  perilaku  yang  sanggup  memperkirakan suatu perbuatan. Bila ada sikap yang positif, dan mendapat dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi yang mendukung adanya kemudahan tanpa adanya hambatan untuk berperilaku maka, niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Teori ini memiliki hubungan  keterkaitan  dengan  persepsi  wajib  pajak  atas  PMK  No.44,  wajib  pajak  yang memiliki sebuah persepsi yang dapat mendukung adanya perilaku positif terhadap pajak, akan dapat mendorong niat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya.
Kepatuhan  adalah  sesuatu  yang  dapat  dibuat  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dari waktu  ke  waktu,  dan  wajib  pajak  diharapkan  perlahan  menyadari  pentingnya  peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan  basis  data  yang  valid  antara  lain  menciptakan  pelayanan  publik  yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan  yang  mudah  dipahami  wajib  pajak,  dan  meningkatkan  tindakan  dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut sistem self assessment, agar  sistem  ini  berjalan  dengan  efektif  dan  lancer  maka  sudah  selayaknya  kepercayaan tersebut  diimbangi  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan  pengawasan  yang  ketat  atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Aini & Nurhayati,
2022). Zulma mengatakan bahwa masalah kepatuhan pajak telah menjadi fenomena yang sering  terjadi  baik  pada  negara  maju  maupun  berkembang.  Kepatuhan  pajak  dapat diartikan  sebagai  sejauh  mana  wajib  pajak  dapat  mematuhi  aturan  pajak  yang  telah ditetapkan. Kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak  perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan sesuai kesadaran dari masing-masing wajib pajak sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  dan  peraturan  perpajakan.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia kepatuhan mempunyai arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan adalah tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.
Kepatuhan perpajakan dapat didefinsikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya.  Pada hakikatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang  meliputi  tax  service  dan  tax  enforcement  (Yulianti,  2022).  Kepatuhan  perpajakan merupakan  sikap  tunduk  dan  patuh  untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  perpajakan. Wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Resmi ada 2 macam kepatuhan, yaitu: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, Kepatuhan  material  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif  atau hakekatnya  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan  yakni  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.
UMKM  memiliki  peranan  penting  dalam  menopang  perekonomian  Indoensia. Pemerintah  tetap  punya  komitmen  untuk  mendukung  UMKM  dalam  menjaga kelangsungan hidup usahanya maupun dalam pengembangan usaha. UMKM merupakan wajib pajak potensial dalam menyumbang pajak. Namun demikian tidak bisa diharapkan secara serta merta. Butuh perhatian yang lebih dari pemerintah sehingga di masa yang akan
dating  UMKM  dapat  berkembang  dan  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan baik. Pengetahuan tentang pajak oleh UMKM harus terus didorong. Kemudian salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM. Sehingga pada akhirnya diharapkan peningkatan kesadaran perpajakan oleh UMKM yang kemudian diharapkan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Fazriputri et al., 2021).
Dalam  penelitian  ini  Pengetahuan  Pajak  dan  Persepsi  atas  Insentif  Pajak  adalah variable  independent.  Kepatuhan  Wajib  Pajak  merupakan  variable  dependen.  Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada gambar 1.

## Gambar 1.  Kerangka Konseptual
Pengetahuan  adalah  hasil  pemahaman  manusia  terhadap  sesuatu  atau  segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang- barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang  wajib  pajak  dalam  mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak (Saputro & Meivira, 2020).
Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh, apabila mereka tidak mengetahui bagaimana  peraturan  perpajakanya.  Dengan  adanya  pengetahuan  pajak  tentang  pajak yang baik akan dapat memperkecil jumlah pajak yang terhutang dengan tax planning. Maka dengan  jumlah  pajak  yang  kecil  wajib  pajak  akan  melaksanakan  kewajiban  perpajakan dengan  mudah,  karena  wajib  pajak  merasa  membayar  pajak  sesuai  dengan kemampuannya. Dengan adanya pengetahuan pajak tersebut akan membantu kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Karena mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dirasakan.
Rachmawati  (2023)  menyatakaan  bahwa  adanya  pengaruh  pengetahuan  pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan  perpajakan,  maka  semakin  paham  pula  wajib  pajak  terhadap  manfaat  dari kepatuhan  membayar  pajak.  Sehingga  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  pajak.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  (2017)  menemukan  bukti  bahwa pengetahuan  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak  untuk  berperilaku patuh.  Ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  pengetahuan  pajak  akan  semakin  tinggi  pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak.Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:
Persepsi atas manfaat  pajak  merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2018). Manfaat yang dirasakan wajib pajak adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak. Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai. Wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan olehwajib pajak akan membentuk pola pikir  tentang  pentingnya membayar  pajak  dan akan mendorong wajib  pajak  untuk  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Penelitian  Nurlela  (dalam  Aini  & Nurhayati, 2022) juga menemukan hasil bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh  Imaniati & Isroah (2017) bahwa persepsi berpegaruh terhaap kepatuhan wajib Pajak. Hal ini berarti bahwa adanya manfaat positif dari pajak akan meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Pandey & Gupta, 2018). Maka dengan adanya konsep atau pola pikir yang positif tentang penerapan insentif pajak yang diberikan
pada  UMKM,  maka  akan  mempengaruhi  tindakan  atau  pelaksanaan,  sehingga  tindakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah semua UMKM binaan Pujakesuma Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapatkan NIB pada bulan Juni 2022. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan  conveniance sampling yaitu yang hadir pada acara penyerahan NIB.
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Responden Kuesioner Jumlah (orang) Persentase (%) Terkumpul 110 100 Dapat diolah 105 95,45 Tidak dapat diolah 5 4,55
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak dan  persepsi atas insentif  pajak  sebagai  variable  independent  sedangkan  variable  dependen  adalah kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Variabel  dalam  penelitian  ini  diukur  melalui  instrumen- instrumen  yang  telah  dikembangkan  dan  digunakan  oleh  peneliti  terdahulu.Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket terstruktur yang diberikan kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala interval 4 poin, dimana skala 1 artinya sangat tidak setuju, 2 artinya tidak setuju, 3 artinya setuju, dan 4 artinya sangat setuju. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak dan persepsi  atas  insentif  pajak  dikembangkan  dari  tinjauan  pustaka.  Penelitian  ini menggunakan teknik analisis regresi berganda ( multiple regressions) dengan persamaan regresi sebagai berikut:  =α+β1PA+β2PIA+ e

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  kuesioner  yang  terkumpul  sebanyak  110  respon  denmengisi kuesioner.Sebanyak  5  kuesioner  dinyatakan  sebagai  outlier  karena  pengisian  kuesioner yang  tidak  lengkap,  sehingga  didapatkan  105  kuesioner  yang  dapat  diolah.  Dari  hasil pengolahan tersebut,diperoleh 65% pelaku UMKM berjenis kelamin wanita, sisanya 35% berjenis kelamin pria. Sebesar 44% pelaku UMKM berusia kurang dari 30 tahun. Dilihat dari
kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mayoritas responden telah memiliki NPWP dengan persentase sebesar 55%.

## Tabel 2.Hasil Uji Regresi
Variabel Koefisien P value Pengetahuan Pajak 0.231 0.039 Persepsi atas Insentif Pajak 0.298 0.031

## Adjusted R² 0.479
F = 19.138 dengan p value 0.000
Berdasarkanperhitungan  regresi  yang  ditunjukkan  pada  tabel  2,  diperoleh  hasil dengan nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar 0.039<0.05 dan penggunaan informasi akuntansi sebesar 0.031<0.05. Dengan demikian H1 dan H2 diterima, sehingga terbukti  bahwa  pengetahuan  pajak  dan  persepsi  atas  insentif  pajak  memiliki  pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang. Dengan adanya literasi  pajak  yang  meliputi  pengetahuan  pajak  dan  pesrsepsi  atas  intensif  pajak  yang memadai oleh pelaku UMKM maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Febriyani dan Kusmuriyanto (2015)  yang menyatakan penetahuan  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Juga  sejalan dengan hasil penelitian Putri dan Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga sejalan dengan hasil penelitian Sari  dan  Nuswantara  (dalam  Yuliatic  &  Fauzi,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  persepsi manfaat pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Namun tidak mendukung  hasil  penelitian  Wardani  dan  Asis  (2023)  yang  menyatakan  bahwa pengetahuan  pajak  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, namun  pengetahuan  pajak,  kesadaran  pajak  dan  SAMSAT  Corner  berpengaruh  secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga bertentangan dengan hasil penelitian Wardani dan Aziz (2017), Suryanto dan Pratama (2018 ), Sari dan Saryadi (2018), Wardani  dan  Rumiyantun  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya pembahasan dan analisisyang telah dilakukan dalam penelitian iniyaitu sebagai berikut:
a. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Deli Serdang.
b. Persepsi  atas  Insentif  Pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM Kabupaten Deli Serdang.
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  pengambilan  sampel  dengan  conveniance sampling  tanpa  mengelompokkan  jenis  usaha  dan  skala  usaha.  Sebaiknya  peneliti selanjutnya meneliti pengaruhnya sesuai jenis usaha maupun skala usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  N.  Q.,  &  Nurhayati,  N.  (2022).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif  Pajak  Penghasilan  Bagi Umkm Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, 2(1), 341 – 346. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.29313/Bcsa.V2i1.1581
Alafifi, A., Hamdan, A., & Al-Sartawi, A. (2019). The Impact Of Financial Literacy On Financial
Operating  Decision  Makers  In  Msmes. Eckm  2019  20th  European  Conference  On Knowledge Management 2 Vols, 1.
Albab,  F.  N.  U.,  &  Suwardi,  E.  (2021).  The  Effect  Of  Tax  Knowledge  On  Voluntary  Tax Compliance With Trust As A Mediating Variable: A Study On Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes). The Indonesian Journal Of Accounting Research, 24(03), 381 – 406. Https://Doi.Org/10.33312/Ijar.528
Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan:
Pengaruhnya  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ekonomi,  28(1),  1 – 19. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24912/Je.V28i1.1266
Andreansyah,  F.,  &  Farina,  K.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Sanksi  Pajak  Dan
Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 5(2), 2097 – 2104.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V5i2.796
Fazriputri,  N.  R.,  Widiastuti,  N.  P.  E.,  &  Lastiningsih,  N.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  Dan Pemahaman  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Masa  Pandemi
Covid-19  (Studi  Pada  Pemilik  Umkm  Di  Kota  Bekasi). Prosiding  Biema  (Business Management, Economic, And Accounting National Seminar), 2, 657 – 676.
Fitrini Mansur, Riski Hernando, & Eko Prasetyo. (2023). Factors Affecting Msme Taxpayer Compliance:  Tax  Sanctions  As  Moderation. Jurnal  Akuntansi,  27(1),  136 – 156. Https://Doi.Org/10.24912/Ja.V27i1.1152
Hernando, R., Mansur, F., & Prasetyo, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Peran Sanksi Pajak Sebagai Moderasi. Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 3(3), 278 – 293. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31258/Current.3.3.278-293
Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. Jabko:  Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis  Kontemporer,  1(2),  117 – 129. Https://Doi.Org/Https://Jabko.Upstegal.Ac.Id/Index.Php/Jabko/Article/View/18
Kurniati, D. H., Susilo, H., & Mukzam, M. D. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dalam  Menyampaikan  Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Blitar). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 9(1).
Lutfi,  A.,  Al-Okaily,  M.,  Alsyouf,  A.,  &  Alrawad,  M.  (2022).  Evaluating  The  D&Amp;M  Is Success  Model  In  The  Context  Of  Accounting  Information  System  And  Sustainable Decision Making. Sustainability, 14(13), 8120. Https://Doi.Org/10.3390/Su14138120
Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dimediasi  Kesadaran  Wajib  Pajak.
Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11(2), 349 – 359. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.23887/Jiah.V11i2.37449
Pandey, A., & Gupta, R. (2018). Entrepreneur’s Performance And Financial Literacy– A Critical Review. International Journal Of Management Studies, 5(3), 1 – 14.
Prasetyo, Y., Amyulianthy, R., Azizah, W., & Lysandra, S. (2021). Pengaruh Pengungkapan Islamic  Social  Reporting  Dan  Corporate  Governance  Terhadap  Accruals  Earning Management  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Al-Mal:  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Islam,
2(1), 1 – 22. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24042/Al- Mal.V2i01.8032
Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(2), 1112 – 1140.
Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. Jurnal Emba: Jurnal
Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(4). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.35794/Emba.V8i4.31308 Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). The Influence Of Tax Amnesty Benefit Perception To Taxpayer Compliance. Jurnal Dinamika Akuntansi,
9(2), 176 – 183. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.15294/Jda.V9i2.11991
Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan,  Kesadaran,  Kualitas  Layanan  Dan  Kebijakan  Sunset  Policy. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1), 139 – 158. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24914/Jeb.V21i1.704
Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak,  Dan  Program  Samsat  Corner  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan
Bermotor. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106 – 116. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.26460/Ad.V1i2.1488
Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akunida, 5(2), 15 – 31. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30997/Jakd.V5i2.2250
Yulianti,  L.  N.  (2022).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan
Pemahaman  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Pada  Masa Pandemi Covid-19. Manajemen, 2(1), 46 – 53. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.51903/Manajemen.V2i1.127
Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm. Akutansi  Bisnis  &  Manajemen  (  Abm  ),  27(2). Https://Doi.Org/10.35606/Jabm.V27i2.668