## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## KAJIAN  YURIDIS  TERKAIT  PENENTUAN  BESAR  UPAH  PEKERJA BERDASARKAN PASAL 88 C UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## Agus Surya Manika
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
E-mail : surya.maneeka@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Wages, Workers, Job Creation Article  88C  paragraph  (2)  of  the  Employment Creation Law which states that the governor can set a  district/city  minimum  wage  under  certain conditions. So if further observed the use of the word "can" in Article 88 C Paragraph (2) causes multiple interpretations.  Based  on  the  description  of  the background  above,  the  author  can  formulate  two problems,  namely  How  is  the  Wage  System Arrangement in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower which has been changed to Law Number 11 of 2020 concerning Job  Creation?  And  how  is  the  determination  of workers'  wages  based  on  Law  Number  11  of  2020 concerning  Job  Creation?  the  type  of  legal  research used is normative. To analyze the legal materials that have been collected, several analytical techniques are used,  namely  description  techniques,  interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation  techniques.  The  conclusion  of  this research is that the regulation of the wage system in Law No. 11 of 2020 concerning job creation is that the type  of  wages  is  reduced,  then  the  component  of decent living is not included where the Job Creation Act is, and the length of service is not considered. Then the  determination  of  the  amount  of  wages  for workers based on article 88 c of Law No. 11 of 2020 concerning job creation is that the Job Creation Law only  provides  for  the  obligation  to  set  minimum
wages at the provincial level, while at the district/city level it is optional or optional.

## Abstrak
Kata kunci: Upah, Pekerja, Cipta Kerja
Corresponding Author: Agus Surya Manika
e-mail :
surya.maneeka@gmail.com Pasal  88C  ayat  (2)  UU  Cipta  Kerja  yang  menyebut gubernur  dapat  menetapkan  upah  minimum kabupaten/kota  dengan  syarat  tertentu.  Sehingga jika  diamati  lebih  lanjut penggunaan  kata  “dapat” dalam Pasal 88 C Ayat (2) menyebabkan terjadinya multitafsir.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut  diatas  maka  penulis  dapat  merumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimanakah Pengaturan Sistem Pengupahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  yang  telah  diubah  menjadi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja?  Dan  Bagaimanakah  Penetapan  upah pekerja  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja?  jenis  penelitian hukum  yang  digunakan  adalah  bersifat  normatif. Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik analisis  yaitu  teknik deskripsi,  teknik interpretasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Pengaturan sistem pengupahan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jenis upah dikurangi,  kemudian  komponen  hidup  layak  tidak dimasukkan  dimana  Undang-Undang  Cipta  Kerja, dan  masa  kerja  tidak  dipertimbangkan.  Kemudian penetapan  besar  upah  pekerja  berdasarkan  pasal 88  c  Undang – undang  nomor  11  tahun  2020 tentang  cipta  kerja  adalah  UU  Cipta  Kerja  hanya memberikan kewajiban penetapan upah minimum di  tingkat  provinsi,  sedangkan  di  tingkat kabupaten/kota  sifatnya  adalah  opsional  atau pilihan.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kerja.  Ketenagakerjaan  dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting untuk menentukan laju pertumbuhan  perekonomian  baik  dalam  kedudukannya  sebagai  tenaga  kerja produktif  maupun  sebagai  konsumen.  Ketidakseimbangan  dalam  penyebaran penduduk  antar  daerah  atau  wilayah  mengakibatkan  tidak  proporsionalnya penggunaan tenaga kerja.(F. Winarni, 2016, p. 89) 1
Pekerja  atau  buruh  adalah  tulang  punggung  perusahaan  adagium  ini nampaknya  biasa  saja  seperti  tidak  mempunyai  makna.  Tetapi  kalau  dikaji  lebih jauh  akan  kelihatan  kebenarannya.  Pekerja  dikatakan  sebagai  tulang  punggung karena  dia  mempunyai  peranan  yang  penting.  Tanpa  adanya  pekerja  tidak  akan mungkin  perusahaan  itu  bisa  jalan  dan  berpartisipasi  dalam  pembangunan  (L. Husni, 2013, p. 75). 2
Tenaga  kerja  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dilaksanakan  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan  harkat,  martabat,  dan  harga  diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan  merata,  baik  materiil  maupun  spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan  yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan  peranan  dan  kedudukan  tenaga  kerja,  diperlukan  pembangunan ketenagakerjaan  untuk  meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  dan  peran  sertanya dalam pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh  serta  pada  saat  yang  bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi  yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha (Asri Wijayanti, 2010, p. 6). 3
Demokrasi dalam suatu bidang ketenagakerjaan yang membuat para tenaga kerja  sadar  akan  hak-hak  dan  kewajibannya  termasuk  dalam  memilih  jenis pekerjaan, lapangan kerja, maupun lokasi pekerjaan yang diinginkan serta sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi. Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan  merupakan  permasalahan  yang  khas  kita  dengar  bagi  negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Salah  satu  permasalahan  tersebut  yaitu pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Apalagi  saat  ini ditambah  dengan  banyaknya  jumlah  tenaga  kerja  yang  yang  dirumahkan  dari perusahaan tempatnya bekerja. Adanya masalah kekurangan kesempatan kerja ini membuat banyak terjadi pengangguran di Indonesia. Di lain pihak ditinjau dari segi mutu  tenaga  kerjanya,  tenaga  kerja  Indonesia  belum  mempunyai  keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  menyebutkan  bahwa  Tenaga kerja  adalah
1 F. Winarni, 2016, Administrasi Gaji Dan Upah , Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm.89.
2 L. Husni, 2013, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan Cet:II , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.75.
3 Wijayanti, Asri, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan  pengertian  pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Akan  tetapi  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja membuat system pengupahan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  mengalami  perubahan  dimana  sistem  pengupahan  terhadap tenaga  kerja  diatur  dalam  pasal  88  C  ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  berlakunya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana dalam Pasal 88C Ayat (1) menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C  Ayat  (2)  yang  menyebutkan  gubernur  dapat  menetapkan  upah  minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
Menurut  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  penggunaan  kata “dapat” dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh.  Karena  penetapan  UMK  bukan  kewajiban,  bisa  saja  gubernur  tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat, untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar Rp 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar Rp 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi  akan  turun.  Dengan  kata  lain,  berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja mengembalikan  kepada  rezim  upah  murah.  Hal  yang  sangat  kontradiktif,  apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka. Apalagi ditambah dengan dihilangkan upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Dihilangkannya UMSK  dan  UMSP  sangat  jelas  sekali  menyebabkan  ketidakadilan.  Bagaimana mungkin  sektor  industri  otomotif seperti  Toyota,  Astra,  dan  lain-lain  atau  sektor pertambangan  seperti  Freeport,  Nikel  di  Morowali  dan  lain-lain,  nilai  Upah Minimum  nya  sama  dengan  perusahan  baju  atau  perusahaan  kerupuk.  Itulah sebabnya,  di  seluruh  dunia  ada  Upah  Minimum  Sektoral  yang  berlaku  sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap pendapatan per kapita negara.
Selain itu dalam Pasal 88C ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C ayat (2) UU Cipta Kerja yang  menyebut  gubernur  dapat  menetapkan  upah  minimum  kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Sehingga jika diamati lebih lanjut penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 88 C Ayat (2) menyebabkan terjadinya multitafsir yang dimana dengan pengunaan  kata  “dapat”  tersebut  menyebabkan Penetapan  upah  minimum kabupaten dan kota seolah-olah bukan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah.

## PERUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas yakni :
1. Bagaimanakah  Pengaturan  Sistem  Pengupahan  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah  Penetapan  upah  pekerja  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

## METODE PENELITIAN
Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka  jenis  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  bersifat  normatif    yaitu penelitian  yang  menekankan  pada  kesenjangan  norma  yang  terjadi,  analisis normatif  ini  terutama  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  dan  peraturan perundang-undangan  sebagai  sumber  bahan  penelitiannya(Amirudin  &  Zainal Asikin, 2008, p. 166). 4
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan perundang-undangan.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  adalah pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi(Peter  Mahmud  Marzuki, 2007,  p.  97). 5 Dalam  penelitian  ini  pendekatan  perundang-undangan  dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berpangkal    dari  pendekatan  masalah  yang  ada,  maka  dalam  penelitian  ini terdapat  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari:  1)  Bahan  hukum  primer,  yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor  13  Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  buku-buku  hukum,  hasil penelitian,  pendapat  para  pakar,  dan  jurnal-jurnal  hukum,  dan  3)  Bahan  hukum tersier, Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  meneliti  data pustaka seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencatatan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan ini perlu dilakukan secara teliti dan jelas, pencatatan ini juga dilakukan secara menyeluruh terhadap bahan- bahan yang ada relevansinya dengan penelitian(Bambang Waluyo, 2009, p. 50). 6 Untuk  menganalisa  bahan-bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  maka dipergunakan  beberapa  teknik  analisis  yaitu  :  1)  Teknik  deskripsi,dengan menggunakan  teknik  ini  peneliti  menguraikan  secara  apa  adanya  terhadap  suatu kondisi  atau  posisi  dan  proposisi-proposisi  hukum  atau  non-hukum,  2)  Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti analogi dan penafsiran gramatikal, 3) Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh  peneliti  terhadap  suatu  pernyataan  rumusan  norma,  keputusan,  baik  yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder, dan 4) Teknik
4 Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.
5 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, hlm. 97.
6 Bambang Waluyo, 2009, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.
argumentasi  berupa  pernyataan-  pernyataan  yang  berasal  dari  pemikiran  atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Sistem  Pengupahan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Menurut  Menteri  Tenaga  Kerja  Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  disahkan, dilatarbelakangi oleh sejumlah hal penting, yakni pertama tentang lapangan kerja yang berpindah ke luar negeri, kedua daya saing yang relatif rendah bagi pekerja bila  dibandingkan  dengan  negara  lain,  ketiga  semakin  tingginya  penduduk  yang tidak ataupun juga belum bekerja, keempat terjebaknya Indonesia pada pendapatan menengah.
Belum  selesai  dengan  permasalahan  akibat  adanya  pandemi,  perusahaan dihadapkan dengan masalah bagaimana melindungi tenaga kerja dengan keluarnya undang-undang cipta kerja ini. Pekerja memiliki definisi setiap orang yang bekerja dengan  menerima  upah  dan  imbalan  dalam  bentuk  lain  (Gusti  Ngurah  Bagus Adhiguna et al., 2020). 7 Masalah yang sangat penting bagi seorang pekerja dalam hubungan  ketenagakerjaan  adalah  saat  dia  mengalami  pemutusan  kerja. Berakhirnya  hubungan  kerja  merupakan  masalah  besar  karena  mengakibatkan kehilangan  mata  pencaharian  bagi  kehidupannya  yang  merupakan  awal  dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarganya. Sebagai Negara berkembang, Indonesia  dituntut  untuk  melakukan  inovasi  dan  berkreasi  untuk  meningkatkan daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu mengatur dengan membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam memperbaiki iklim berusaha yang mencerminkan keadilan.
Undang-undang Cipta Kerja mengubah sejumlah 82 undang-undang, dimana undang-undang tersebut termasuk di dalamnya mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Cipta  Kerja  membatasi  penetapan  upah  minimum  oleh  kabupaten/kota  dan memformulasikan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten  atau  kota  sesuai  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dengan  syarat tertentu.  Penentuan  upah  minimum  memmerhatikan  kelayakan  hidup  dari  para pekerja melalui pertimbangan aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  dengan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  memiliki  beberapa perbedaan  mendasar  didalam  pasal-pasalnya  dalam  hal  mengatur  perlindungan hukum terhadap para pekerja yang ada di Indonesia.
Salah  satu  pokok  perubahan  dalam  sistem  pengupahan  tenaga  kerja  dalam omnibus  law tersebut  adalah  penghitungannya  kini  mengacu  satuan  waktu  dan hasill.  Beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan  yang  diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:
7 Adhiguna, I. G. N. B., Sudiatmaka, K., & Adnyani, K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penambangan Pasir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem). Jurnal Pacta Sunt Servanda , 1 (2), 95-107.
1. Jenis upah dikurangi Ketentuan Pasal 88 ayat (3) dalam UU Ketenagakerjaan diubah oleh Undang- undang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;
b. struktur dan skala upah;
c. upah kerja lembur;
d. upah  tidak  masuk  kerja  dan/atau  tidak  melakukan  pekerjaan  karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
g. dan  upah  sebagai  dasar  perhitungan  atau  pembayaran  hak  dan kewajiban lainnya.
Sebelumnya,  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Pasal  88  ayat  (3) berbunyi sebagai berikut :
Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah  tidak  masuk  kerja  karena  melakukan  kegiatan  lain  di  luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Undang-undang  Cipta  Kerja,  terdapat  beberapa  poin  yang  hilang  dari Undang-undang Ketenagakerjaan, yaitu poin tentang upah karena tidak masuk kerja  karena  berhalangan,  upah  karena  menjalankan  hak  waktu  istirahat kerjanya,  upah  untuk  pembayaran  pesangon,  dan  upah  untuk  perhitungan pajak penghasilan.
2. Komponen hidup layak tidak dimasukkan
Pada  Undang-undang  Ketenagakerjaan  Pasal  88  ayat  (4)  ketentuan  tentang penetapan upah minimum bagi pekerja berbunyi sebagai berikut:
“Pemerintah menetapkan  upah minimum sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.”
Sementara dalam UU Cipta Kerja, ketentuan tentang penetapan upah minimum diatur dalam Pasal 88D, yang sebelumnya tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan, dan berbunyi sebagai berikut.
“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
(1) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  formula  perhitungan  upah  minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Perbedaan standar penetapan upah minimum antara UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja adalah pada poin kebutuhan hidup layak.
Undang-undang  Ketenagakerjaan  menyebut  bahwa  salah  satu  standar penetapan upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak, namun UU  Cipta  Kerja  meniadakan  poin  tersebut  dalam  ketentuan  penetapan  upah minimum.
3. Masa kerja tidak dipertimbangkan Pada  Undang-undang  Ketenagakerjaan  Pasal  92  ketentuan  tentang penyusunan struktur dan skala upah bagi pekerja berbunyi sebagai berikut:
a. Pengusaha  menyusun  struktur  dan  skala  upah  dengan  memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
b. Pengusaha  melakukan  peninjauan  upah  secara  berkala  dengan  mem- perhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
c. Ketentuan  mengenai  struktur  dan  skala  upah  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Sementara  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja,  ketentuan  dalam  Pasal  92 diubah hingga berbunyi sebagai berikut:
Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Struktur  dan  skala  upah  digunakan  sebagai  pedoman  pengusaha  dalam menetapkan upah.
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  struktur  dan  skala  upah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Perbedaan  penyusunan  struktur  dan  skala  upah  antara  Undang-undang Ketenagakerjaan  dengan  Undang-undang  Cipta  Kerja  adalah  pada pertimbangan  golongan,  jabaan,  masa  kerja,  pendidikan,  dan  kompetensi pekerja.  Undang-undang  Ketenagakerjaan  menyebut  bahwa  penyusunan struktur  dan  skala  upah  haru  memperhatikan  golongan,  jabatan,  masa  kerja, pendidikan,  dan  kompetensi  pekerja.  Namun,  Undang-undang  Cipta  Kerja meniadakan  pertimbangan  tersebut  dan  melimpahkan  penyusunan  struktur serta  skala  upah  hanya  berdasarkan  kemampuan  dan  produktivitas perusahaan.

## Penetapan  Besar  Upah  Pekerja  Berdasarkan  Pasal  88  C  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Pasal 88 Undang-undang Cipta kerja merubah kebijakan mengenai pengupaan pekerja. Ketentuan ini di atur dalam pasal 81 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengganti Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pasal 88 ayat (4) yang termuat  dalam  Bab  Ketenagakerjaan  hanya  mengungkapkan  tujuh  kebijakan pengupahan  yang  sebelumnya  ada  sebelas  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Tujuh kebijakan  itu  di  antaranya  upah  minimum,  struktur  dan  skala  upah,  upah  kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang
diperhitungkan  dengan  upah,  dan  upah  sebagai  dasar  perhitungan  atau pembayaran hal dan kewajiban lainnya.
Pada pasal 95 tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah kepada,  pekerja  yang  di  PHK  karena  surat  peringatan  ketiga  tidak  mendapatkan pesangon,  pekerja  yang  di  PHK  karena  ada  perubahan  status,  penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak mendapatkan pesangon, pekerja yang di PHK karena perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun atau keadaan  memaksa  tidak  mendapatkan  pesangon,  pekerja  yang  di  PHK  karena memasuki usia pensiun tidak lagi diberikan pesangon, pekerja yang di PHK karena sakit berkepanjangan atau ketika mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak lagi memperoleh  pesangon,  membaskan  kerja  kontrak  di  semua  jenis  pekerjaan, outsourcing bebas digunakan di segala jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Pasal  88  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  “Kentuan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan pengupahan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah”.  Poin -poin  lain  yang  menjadi sorotan  masyarakat  terutama  golongan  buruh  atau  pekerja  di  antaranya,  Upah Minimum  didasarkan  pada  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP),  Pasal  88C  Undang- Undang  Cipta  Kerja  ini  adalah  Pasal  yang  membahas  mengenai  Upah  Minimum Provinsi tersebut. Pasal tersebut berbunyi:
(1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
(2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
(4) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
(6) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
(7) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penetapan  upah  minimum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan  syarat  tertentu  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Buruh  pun  menjadi  resah  karena  poin-poin  yang  disoroti  tersebut.  Buruh menilai aka nada PKWT yang lebih bebas dan tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, peniadaaan cuti panjang, cuti haid, dan lain sebagainya. Mereka khawatir jika omnibus  law Cipta  Kerja  ini  hanya  akan  semakin  menambah  keuntungan  para investor saja, terutama investor asing yang akan bebas tanpa hambatan. Sedangkan perlindungan bagi para pekerja atau buru di Indonesia semakin melemah.
Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau  ketetapan. Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil  dimana  kepastian  sebagai  pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar, dan hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum  dapat  menjalankan  fungsinya  dimana  kepastian  hukum  merupakan
pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Dominikus Rato, 2010, p. 59). 8
Hal  yang  perlu  dikritisi  dalam  Bab  Ketenagakerjaan  UU  Cipta  Kerja  adalah perubahan  pasal-pasal terkait  pengupahan.  Terdapat  beberapa  hal  yang  berubah dalam  hal  pengupahan.  Pertama,  hilangnya  “kebutuhan  hidup  layak”  sebagai pertimbangan penetapan upah minimum. Kebijakan pengupahan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk penghidupan yang layak bagi rakyatnya.  Sebagaimana  juga  disebutkan  dalam  Pasal  88  Undang-Undang Ketenagakerjaan  bahwa  “Setiap  pekerja/buruh  berhak  atas  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Selanjutnya,  “Pemerintah  Pusat  menetapkan  kebijaka n pengupahan  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  hak  pekerja/buruh  atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Janji  penghidupan  yang  layak  ini  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan diejawantahkan  dalam  Pasal  89  tentang  upah  minimum  yang  dalam  ayat  (2) me nyebutkan  bahwa:  “Upah  minimum  diarahkan  kepada  pencapaian  kebutuhan hidup  layak.”  Sayangnya,  Pasal  89  dihapuskan  dalam  ketentuan  UU  Cipta  Kerja. Sebagai  gantinya,  disisipkanlah  Pasal  88D  yang  mengatur  bahwa:  “(1)  Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum. (2) Formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.”  Menjadi  penting  untuk  dicatat  bahwa  ketentuan  terkait  dengan penghitungan upah minimum di UU Cipta Kerja tidak lagi menggunakan “kebutu han hidup layak” sebagai pertimbangan. Perhitungan semata dilandaskan pada variabel pertumbuhan  ekonomi  atau  inflasi.  Pertanyannya,  dapatkah  variabel-variabel  ini merepresentasikan  kebutuhan  hidup  layak  bagi  pekerja?  Menjadi  ironis  bahwa ketentuan  ini  justru  akan  menjauhkan  kebijakan  pengupahan  dengan  tujuan awalnya yaitu memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kedua,  masih  dalam kaitannya  dengan  upah minimum.  Pasal  88C  ayat  (1) Undang- Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa “Gubernur wajib menetapk an upah minimum provinsi.” Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa “Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.” Artinya, UU Cipta  Kerja  hanya  memberikan  kewajiban  penetapan  upah  minimum  di  tingkat provinsi,  sedangkan  di  tingkat  kabupaten/kota  sifatnya  adalah  opsional  atau pilihan. Padahal, upah minimum provinsi adalah upah minimum terendah diantara keseluruhan upah minimum kabupaten/kota yang ada dalam provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan ketentuan bahwa upah minimum kabupaten/kota wajib ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Artinya, upah minimum provinsi bisa jadi tidak  representatif  terhadap  kebutuhan  hidup  layak  di  suatu  kabupaten/kota, karena  adanya  kemungkinan  disparitas  kondisi  sosial-ekonomi  antara kabupaten/kota di suatu provinsi.
Ketiga,  UU  Cipta  Kerja  juga  menghapuskan  upah  minimum  sektoral  yang sebelumnya  ada  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Penghapusan  upah minimum sektoral ini pun tidak dilandasi dengan alasan yang jelas. Padahal, selama ini upah minimum sektoral dirasa lebih representatif karena mewakili kondisi pada sektor tertentu. Upah minimum sektoral juga sebelumnya wajib untuk diatur lebih
8 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum , Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59
tinggi  dibanding  upah  minimum  provinsi.  Sehingga  lagi-lagi,  penghapusan  upah minimum sektoral cenderung merugikan pekerja.
Keempat, UU Cipta Kerja mengubah ruang lingkup kebijakan pengupahan di Pasal 88 ayat (3).
Tidak  terdapat  penjelasan  yang  memadai  mengenai  alasan  pemangkasan kebijakan  pengupahan  di  UU  Cipta  Kerja.  Sebagai  contoh,  mengapa  kebijakan pengupahan terkait upah untuk pembayaran pesangon harus dihapuskan, padahal hal ini sangatlah relevan bagi kepentingan pekerja.
Kelima, terkait dengan salah satu jenis kebijakan pengupahan, yakni struktur dan  skala  upah.  UU  Cipta  Kerja  mengubah  Pasal  92  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berbunyi: “Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.”  Perubahan  menjadi  sebagai  berikut:  “Pengusaha  wajib  menyu sun struktur  dan  skala  upah  di  perusahaan  dengan  memperhatikan  kemampuan perusahaan dan produktivitas.”
Perubahan ini perlu dikritisi karena menghilangkan pertimbangan golongan, jabatan,  masa  kerja, pendidikan,  dan  kompetensi  dalam struktur  dan  skala  upah. Padahal,  struktur  dan  skala  upah  bisa  dijadikan  sebagai  salah  satu  upaya  untuk memacu  upgrading  kompetensi  pekerja,  dengan  pemberian  reward  berupa kenaikan  upah.  Dengan  ketentuan  yang  baru,  reward  ini  hilang  dan  hal  ini  bisa menjadi  kontraproduktif  dengan  cita-cita  perbaikan  kualitas  SDM  pekerja Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Pengaturan sistem pengupahan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja adalah jenis upah dikurangi dimana terdapat beberapa poin yang  hilang  dari  Undang-undang  Ketenagakerjaan,  yaitu  poin  tentang  upah karena  tidak masuk  kerja  karena  berhalangan,  upah karena  menjalankan  hak waktu istirahat  kerjanya,  upah untuk  pembayaran  pesangon,  dan  upah untuk perhitungan  pajak  penghasilan.  Kemudian  komponen  hidup  layak  tidak dimasukkan  dimana  Undang-Undang  Cipta  Kerja  meniadakan  poin  tersebut dalam ketentuan penetapan upah minimum. Terakhir adalah masa kerja tidak dipertimbangkan  dimana  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja,  meniadakan ketentuan  dalam  Pasal  92  yang  menyatakan  penetapan  upah  dan  masa  kerja menggunakan  pertimbangan  golongan,  jabatan,  masa  kerja,  pendidikan,  dan kompetensi  pekerja  sehingga  Undang-undang  Cipta  Kerja  melimpahkan penyusunan  struktur  serta  skala  upah  hanya  berdasarkan  kemampuan  dan produktivitas perusahaan.
2. Penetapan besar upah pekerja berdasarkan pasal 88 c Undang – undang nomor 11  tahun  2020  tentang  cipta  kerja  bahwa  “Gubernur  wajib  menetapkan  upah minimum  provinsi.”  Selanjutnya,  pada  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  “Gubernur dapat  menetapkan  upah  mi nimum  kabupaten/kota  dengan  syarat  tertentu.” Artinya,  UU  Cipta  Kerja  hanya  memberikan  kewajiban  penetapan  upah minimum  di  tingkat  provinsi,  sedangkan  di  tingkat  kabupaten/kota  sifatnya adalah  opsional  atau  pilihan.  Padahal,  upah  minimum  provinsi  adalah  upah minimum terendah diantara keseluruhan upah minimum kabupaten/kota yang
ada  dalam  provinsi  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  ketentuan  bahwa  upah minimum  kabupaten/kota  wajib  ditetapkan  lebih  tinggi  dari  upah  minimum provinsi. Artinya, upah minimum provinsi bisa jadi tidak representatif terhadap kebutuhan hidup layak di suatu kabupaten/kota, karena adanya kemungkinan disparitas kondisi sosial-ekonomi antara kabupaten/kota di suatu provinsi
SARAN
1.Kepada  pemerintah  dan  anggota  legislatif  dalam  menyusun  Undang-Undang hendaknya menyertakan pihak-pihak yang terkait seperti Stake Holder, Pengusaha dan pekerja.
2.  Pada  hakikatnya  hukum  dibuat  demi  terciptanya  ketertiban  dan  keteraturan dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  Undang-Undang  cipta  kerja  dibuat  demi memenuhi rasa keadilan baik bagi pemerintah, pengusaha maupun Pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin,  &  Zainal  Asikin.  (2008). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  PT.  Raja Grafindo Persada.
Asri  Wijayanti.  (2010). Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi (1st  ed.).  Sinar Grafika.
Bambang Waluyo. (2009). Penelitian Hukum Dalam Praktek . Sinar Grafika .
Dominikus  Rato.  (2010). Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami Hukum . Laksbang Pressindo. F. Winarni. (2016). Administrasi Gaji Dan Upah . Pustaka Widyatama.
Gusti  Ngurah  Bagus  Adhiguna,  Sudiatmaka,  K.,  &  Sari  Adnyani,  K.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Penambangan  Pasir  Ditinjau  Dari Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  (Studi Kasus  Di  Desa  Sebudi  Kecamatan  Selat  Kabupaten  Karangasem) . https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS L. Husni. (2013). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Cet. II). Raja Grafindo Persada. Peter Mahmud Marzuki. (2007). Penelitian Hukum . Prenada Media.