Volume  1  Issue 1,  March 2017:  pp.  33-42.  Copyright  ©  2017  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## Redesigning Cameralism Model of Parliament in Constitutional System of Indonesia

## Adnan Jamal
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: adnanjamal77@gmail.com
Abstract: Constitution  as  grund  norm  as  well  as  the  supreme  law  of  the  land  is reflection of the whole people will. The amendment idea of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia, in the context, is to redesign cameralism of parliament model aiming at strengthening democracy institutions and constitutional rights of citizens only  as  a  effort  to  perfect  the  constitution  the  constitution.  Domination  and subordination  paradigm  in  holding  and  discussing  the  constitution  amendment  is one of the benchmarks assessing whether constitutional change as the basic norm becomes an area of elite political transactions only or for the ultimate purpose of constitutional amendment indeed.
Keyword: cameralism; parliament; constitution.
Abstrak: Konstitusi  sebagai  norma  dasar  dan  hukum  tertinggi  suatu  negara merupakan refleksi kehendak  rakyat secara keseluruhan. Ide perubahan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  konteks  redesain model  kameralisme  harus  menjadi  suatu  gagasan  yang  hanya  bertujuan  untuk penguatan institusi demokrasi di samping hak konstitusional warga Negara sebagai bagian  penyempurnaan  konstitusi.  Paradigma  dominasi  dan  subordinasi  pada usulan  dan  pembahasan  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi salah satu tolok ukur apakah perubahan konstitusi sebagai  norma  dasar  hanya  menjadi  area  transaksi  politik  elit  atau  benar-benar untuk tujuan penyempurnaan konstitusi.
Kata kunci: kameralisme; parlemen; konstitusi.

## PENDAHULUAN
Diskursus  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  Tahun  1945)  semakin  menguat.  Setidak-tidaknya  tampak  sejak  pada  2007. Institusi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah salah satu pihak yang secara masif dan sistematis menggagas usulan perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945  dengan  ide  pokoknya  adalah  penguatan  DPD  RI  agar  sejajar  kedudukan  dan fungsinya  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Republik  Indonesia  (DPR  RI). Pengkajian  terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945,  antara  lain  diarahkan  padan  ide  mengenai penataan  sistem  kameralisme  yang  dianut  oleh  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  ide penguatan  sistem  presidensial,  penguatan  lembaga  perwakilan,  dan  penguatan  sistem otonomi daerah.
Selain  itu,  terdapat  pula ide  penguatan  MPR  sebagai  lembaga  negara  yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengubah, menetapkan, dan menafsikan UUD 1945 dan melembagakan atau ‘menghidupkan’ kembali Garis -Garis Besar Haluan Negara (GBHN).  Tentu  saja,  rekomendasi  ilmiah  dari  kalangan  akademisi  berkaitan  dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga tidak sedikit.
Ide besar perubahan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan materi muatan konstitusi setelah  empat  kali  perubahan  masih  banyak  kekurangan  terutama  sebagai grund  norm atau the supreme law of the land bagi sejumlah pihak . Konstitusi sebagai norma hukum, memang  idealnya  tingkat  prediktibilitasnya  atas  tatanan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara semakin jauh ke depan yang memampukannya cita negara dapat tercapai. Satu- satunya tugas hukum adalah kemampuannya memprediksi kondisi pada masa yang akan datang.
Kendatipun  perubahan  konstitusi  (UUD)  bukan  hal  yang  sakral,  namun  ide perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  kelima,  idealnya  tidak  sekedar  sebagai  bentuk desakralisasi  konstitusi  untuk  restrukturalisasi  kekuasaan  negara  belaka  dalam  sistem politik oligarkis yang justru dapat berimplikasi pada dekonstruksi tatanan kehidupan dan kebangsaan.  Oleh  karena  itu,  setidak-tidaknya  perubahan  itu  merupakan  refleksi kehendak keseluruhan rakyat. James menegaskan:
It was recognised that , “The constitution is founded on the belief that the constitution belongs  to  the  whole  people,  can  draw  its  legitimacy  only  from  a  broad-based agreement of the whole people and must not be changed without the approval of the

## whole people” .
1
Paradigma  dominasi  dan  subordinasi,  baik  pada  tahapan  usulan,  maupun  pada perubahan UUD mesti dihindari. Konstitusi hakikatnya sebagai cerminan kehendak rakyat secara  keseluruhan.  Pengalaman  pergantian  dan  perubahan  konstitusi  Indonesia  mulai periode UUD Tahun 1945 sampai perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 pada 2002 dengan  segala  implikasinya  terhadap  tatanan  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan menjadi, salah satu referensi mengukur dan mengestimasi hal ihwal “kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ”  konstitusi  Indonesia.  Selain  itu,  pada  pengalaman  tersebut menunjuk kan  bagaimana  suasana  “kebatinan”  perubahan  dan  pergantian  konstitusi Indonesia memberi andil besar terhadap struktur dan substansi materi muatan konstitusi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hakikat Perubahan Undang-Undang Dasar
Berdasarkan pengalaman kebanyakan negara, terdapat sejumlah argumentasi mengubah atau mengganti UUD. Argumentasi tersebut, antara lain, adalah:
1. Adanya motivasi penguatan constitutional rights atau memperkuat democratic institutions;
2. Adanya  motivasi  untuk  menyesuaikan  konstitusi  dengan  sistem  politik  yang sedang  berlangsung  dengan  dinamikanya  yang  mencakup  sisi  ekonomi, teknologi, relasi internasional, demografi, dan perubahan tata nilai  domestik dan internasional dan sebagainya;
3. Adanya  motivasi  untuk  mengoreksi  bagian-bagian  konstitusi  yang  terbukti tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman kekinian dan masa datang.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula motivasi lain dibalik untuk mengubah atau mengganti konstitusi. Misalnya motivasi kepentingan/tujuan yang bersifat partisan. Bagaimanapun, konstitusi dapat dipandang juga sebagai norma hukum yang terbentuk dari ‘political game’ . Oleh karena itu, perubahan atau pergantian konstitusi sangat  berpotensi  memperlemah  demokrasi,  menjauhi  prinsip  konstitusionalisme, memarginalkan minoritas, membatasi hak-hak sipil dan politik warga Negara dan lain-lain.
Perubahan/pergantian  konstitusi  diniscayakan  didahului  adanya  motivasi  tidak untuk demi kepentingan pragmatis, partisan, hegemonik dan berdimensi jangka pendek.
1 James C (2000) Appendix I: the conference objective. In: James C (ed) Building the constitution. Institute of Policy Studies, Wellington, h. 439
Kepentingan bangsa dan negara harus dibaca dan diterjemahkan secara terukur dan harus merupakan hasil kontemplasi yang komprehensif serta disyaratkan terdapat pemahaman yang kuat dan utuh terhadap substansi konstitusi. Konstitusi, menurut, Hiskes merupakan wadah bagi kelompok sosial menegakkan dan memapankan nilai-nilai untuk mengawal wacana politik dan sosial bagi generasi mendatang sekaligus menjadi area memproteksi nilai-nilai  tersebut  dengan  menginkorporasinya  dalam  wujud  seperangkat  hak  dan kewajiban. Hal ini teridentifikasi pada substansi pemikiran Hiskes bahwa:
“Constitutions are where societies establish the values that are to guide political and social discourse for generations to come, and also where those values are protected by incorporating them as constitutional obligations or rights.” 2
Argumentasi penguatan hak konstitusional, idealnya dijadikan argumentasi utama mendesain  institusi  demokrasi.  Tidak  sekedar  terjebak  pada mainstream relasi  politik antar-organ negara an sich . Apalagi, substansiasi nilai-nilai ideologi tertentu dalam proses konstitusionalisasi,  dekonstitusionalisasi  dan  rekonstitusionalisasi  dalam  kehidupan politik dan hukum suatu negara sulit dihindari. Oleh karena itu, perubahan UUD NRI Tahun 1945  harus  benar-benar  terkawal  sehingga  tidak  menyimpangi  tujuannya,  yaitu penyempurnaan UUD NRI Tahun 1945.
Konstitusi tidak dapat lagi dipersepsi atau dititikberatkan pada aspek institusional dan proseduralnya secara hukum dan politik an sich , misalnya relasi antar-organ negara dan berbagai kutub kekuasaan dalam lingkup pembagian kekuasaan, tetapi yang jauh lebih esensial adalah nilai-nilai filosofi apa yang mendominasi konstitusi baik dalam pengertian formal  maupun  materil  terutama  dalam  konteks  hak  asasi  manusia  yang  merupakan elemen dasar konstitusi. Konstitusi menjadi refleksi arus utama ideologi tertentu dalam kehidupan sosial dan kenegaraan  termasuk ideologi hak  asasi manusia. Pada  posisi ini, konstitusi diniscayakan menjadi penyeimbang terhadap arus utama ideologi tersebut.

## Mencari  Format  Ideal  Kameralisme  Parlemen  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia
Dalam demokrasi modern, terdapat tiga cabang kekuasaan utama ( primary state’s organs ) merujuk pada konsep separations of power , yaitu legislature, executive and judiciary , yang dialokasikan pada fungsi law making, execution and review .
2 R.P. Hiskes. 2009. The Human Right to a Green Future: Environmental Rights and Intergenerational Justice . (Cambridge University Press: Cambridge), hlm. 130.
Kekuasaan  Legislatif  ( the  Legislature ),  pada  umumnya  terdiri  dari  representasi mayoritas  rakyat  dan  didefinisikan  sebagai  majelis  permusyawaratan  yang  diberikan fungsi  pembentukan  undang-undang  ( to  pass,  amend,  and  repeal  laws ).  Lembaga kekuasaan ini, pada umumnya disebut parliament atau congress atau istilah lain, misalnya ‘state council’ sebagaimana digunakan di Sri Lanka.
Pada umumnya, parlemen (sistem kameralisme pada parlemen) dapat terdiri atas kamar atau majelis, dan biasanya berbentuk unikameral ( A legislature with only one house ) atau bicameral ( A legislature with two houses ). Namun demikian, terdapat pula beberapa model  atau  sistem  parlemen,  yaitu trikameral (tiga  kamar)  dan tentrakameral (empat kamar),  Mengenai  pilihan  model  ini  tergantung  pada  konteks  sejarah  politik ketatanegaraan masing-masing Negara dan, tentu saja, terdapat filosofi yang mendasari pilihan tersebut.
Fungsi dan Kekuasaan Legislatif adalah:
1. Enact laws (powers to pass, amend and repeal laws)
2. Represent the people in the law-making process
3. Adopt the budget and other monetary bills
4. Checks on the judiciary and the executive
5. Amend the constitution
Dalam  konteks  redesain  kameralisme  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, terdapat  banyak  usulan  pilihan  model.  Namun,  pada  ruang  ini,  saya  hanya  akan menitikberatkan  pada  kritik  terhadap  usulan  pilihan  model  bikameralisme.  Secara teoretis,  pilihan  terhadap  model  ini,  setidak-tidaknya  karena  didasarkan  pada argumentasi:
1. Ability to subdue the majoritarian dictatorship in the unicameral system, within a multi-ethnic society
2. Capacity  to  review  the  hasty  legislatures  brought  up  by  the  House  of Representatives
3. Provides space for minority communities that are not sufficiently represented in the House of Representatives, to engage in the law-making process.
4. Engage with the professionals and experts from the different sectors .
5. Ability to ‘check and balance’ the powers of other elements of the government 3
3 OTI Research,The Introduction To Bicameral System, May 2011.Hlm.12
Argumentasi  pilihan  model  selain  unikameralisme,  seperti  bikameralisme,  pada prinsipnya  dan  idealnya  hanya  untuk  penguatan  institusi  demokrasi  dan  hak konstitusional  warga negara, khususnya untuk mencegah  kekuasaan monopolistik atau hegemonik  dan  terbukanya  ruang  bagi  penguatan  hak  konstitusional  warga  Negara berdasarkan  prinsip  demokrasi  substansial,  prinsip  konstitusionalisme,  dan  prinsip keadilan.  Oleh  karena  itu,  agenda  redesain  kameralisme  membutuhkan  rincian  fungsi, arah dan tujuan yang secara konstitusional jelas dan tegas agar tidak menyimpangi prinsip dasar demokrasi substansial, prinsip konstitusionalisme, dan prinsip keadilan.
Bikameralisme  yang  mengacu  pada  teori  klasik  Aristoteles  dan  Polybius,  pada prinsipnya menegaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi  dan  oligarkhi. 4 Secara  historis,  kebanyakan  parlemen  modern  menerapkan sistem  dua  kamar. 5 Model  kameralisme  dapat  diacu,misalnya,  pada  model  yang dikonstruksi  Giovanni  Sartori  dengan  membagi  lembaga  perwakilan  rakyat  bikameral menjadi tiga jenis, yaitu:
(1) sistem  bikameral  yang  lemah  ( asymmetric  bicameralism atau weak bicameralism atau soft bicameralism ), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya;
(2) sistem  bikameral  yang  kuat  ( symmetric bicameralism atau strong bicameralism ), yaitu jika kekuatan kedua dua kamar sama kuat;
(3) perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara  kedua kamar betul-betul seimbang. 6
Gagasan  terhadap  redesain  model  kameralisme  lembaga  kekuasaan  dan  fungsi legislatif  agar  tidak  seperti  model  yang  dianut  UUD  NRI  Tahun  1945  dengan  memilih symmetric bicameralism atau strong bicameralism yang mana kekuasaan kamar DPD sama kuat  dengan  DPR  diniscayakan  pengkajian  yang  komprehensif  atas  hal  ini  agar  tidak sekedar terkanalisasi pada simplifikasi pada arus pemikiran bahwa fungsi keduanya (DPD dan  DPR)  harus  sama  kuat.  Karena  hakikat  pilihan  model  ini,  setidak-tidaknya diniscayakan  didasarkan  pada  prinsip  demokrasi,  konstitusionalisme,  prinsip  keadilan
4 Robert L. Maddex, 1996, The Illustrated Dictionary of Constitutional Concepts, (Congressional Quarterly Inc., Washington), hlm. 28.
5 Allen  R.  Ball  & B.  Guy  Peters,  2000, Modern Politics  and  Government ,  edisi  ke-6,  (Macmillan  Press Ltd.), Hlml. 190.
6 Giovanni Sartori, 1997, Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes , New York University Press, hal. 184.
dan  relevan  dengan  kedudukan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  sebagai joint session .
Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada pilihan model ini. Antara lain adalah:
1. Bagaimana  dapat  dipastikan  bahwa  pilihan symmetric bicameralism atau strong  bicameralism pemajuan  hak  konstitusional  dapat  terwujud  dengan terukur menurut prinsip rule of law?
2. Bagaimana  dapat  dipastikan  bahwa  pilihan symmetric bicameralism atau strong  bicameralism prinsip  konstitusionalisme  dan  mekanisme cheks  and balances dapat terwujud dengan terukur menurut prinsip rule of law?
3. Bagaimana  dapat  dipastikan  bahwa  pilihan symmetric  bicameralism atau strong bicameralism yang mana penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan dan  anggaran  tidak  berpotensi  terjadinya abuse  of  power baik  secara institusional  maupun  secara  individual  (anggota) secara  terukur  menurut prinsip rule of law?
4. Bagaimana  dapat  dipastikan  bahwa  pilihan symmetric  bicameralism atau strong bicameralism dari segi komposisi dan sistem pemilihan DPR dan DPD tidak berpotensi menghasilkan keanggotaan parlemen untuk melakukan abuse of power dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran secara terukur menurut prinsip rule of law?
Sejumlah  pertanyaan  di  atas  menjadi  salah  satu  kunci  terukurnya  mendesain sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  khususnya  adalah  hal  pilihan  model  kameralisme. Substansinya  bukan  hanya  terletak  pada  pemberian  otoritas  kepada  institusi  legislatif, tetapi  pada  aspek  akuntabilitasnya  berdasarkan  prinsip rule  of  law. Otoritas  dan akuntabilitas dalam konteks ini terutama dari dilihat dari segi relasi antara wakil rakyat dan yang diwakilinya menurut teori perwakilan ( representation ).
Hanna  F.  Pitkin 7 membedakan  representasi  dalam  empat  kategori;  representasi formal  ( formalistic  representation ),  representasi  substantif  ( substantive  representation ), representasi deskriptif ( descriptive representation ), dan representasi simbolik ( symbolic representation ).  Representasi  formal  dipahami  sebagai  perwakilan  politik  yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen).
7 Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation, (California Universitiy Press,Los Angeles)
Representasi  substantif  dipahami  sebagai  model  representasi  di  mana  seorang wakil bertindak untuk ( acts for ) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi  di mana seorang wakil berdiri untuk ( stands for ) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk ( stands for ) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik. Pada sisi lain, DPR, sesungguhnya, sebagai representation of ideas (keterwakilan  dalam  gagasan)  yang  anggota  atau  unsurnya  berasal  dari  partai  politik. Sedangkan, DPD, sesungguhnya, sebagai representation of precence (keterwakilan dalam kehadiran) yang anggota atau unsurnya mewakili daerah provinsi.
Namun demikian, representasi politik  idealnya, sekali lagi, substansinya  terletak pada sisi akuntabilitas yang menyertai sisi otoritas. Apa pun pilihan mengenai distribusi kekuasaan  dalam konteks  kameralisme, jika sisi  akuntabilitas tidak terdesain  di bawah prinsip rule of law, maka dapat dipastikan bahwa potensi abuse of power sangat terbuka lebar oleh mereka yang memegang kekuasaan dan dimensi representasi politik menjauh dari substansinya. Misalnya, hal yang menjadi substansi mempertegas keanggotaan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh berasal dari partai politik, baik sebagai anggota atau pengurus.
Oleh  karena  itu,  redesain  model  kameralisme  parlemen  tidak  cukup  sekedar berkonsentrasi  pada  sisi  struktur  ketatanegaraan  hubungan  antar-organ  negara,  tetapi penekannya  pada  pencapaian  hakikat  konstitusi.  Konstitusi  tidak  dapat  lagi, aksentuasinya pada aspek institusional dan proseduralnya secara hukum dan politik an sich ,  misalnya  relasi  antar-organ  negara  dan  berbagai  kutub  kekuasaan  dalam  lingkup pembagian kekuasaan, tetapi yang jauh lebih esensial adalah nilai-nilai filosofi apa yang mendominasi konstitusi baik dalam pengertian formal maupun materil terutama dalam konteks hak asasi manusia yang merupakan elemen dasar konstitusi. Konstitusi menjadi refleksi arus utama ideologi tertentu dalam kehidupan sosial dan kenegaraan termasuk ideologi hak asasi manusia. Pada posisi ini, konstitusi diniscayakan menjadi penyeimbang terhadap arus utama ideologi tersebut.
Relevan  dengan  hal  ini,  Gunther  Teubner  menilai  bahwa  pada  perspektif pandangan sistemik, peran historis konstitusi, khususnya dalam hal fundamental rights , tidak  berakhir  pada  normatifikasi  organisasi  negara  dan  hak  hukum  individual,  tetapi pada  penjaminan  kebinekaan  diferensiasi  sosial  melawan  luapan  berbagai  tendensi. Konstitusi  muncul  sebagai  penyeimbang  terhadap  kedaruratan  kondisi  otonom  dari
tindakan tipikal masyarakat modern. Ha ini diketahui dari pernyataan Gunther Teubner, misalnya, bahwa:
“ From a systemic viewpoint, the historical role of the constitution is not, especially when it comes to fundamental rights, exhausted in norming state organisation and individual legal rights, but consists primarily in guaranteeing the multiplicity of social differentiation  against  swamping  tendencies.  Considered  historically,  constitutions emerge as a counterpart to the emergence of autonomous spheres of action typical for modern societies .” 8
Posisi konstitusi dalam konteks ini menjadi semakin vital dan strategis pada zaman globalisasi, seperti sekarang ini. Era globalisasi sebagai suatu zaman yang ditandai dengan ragam  kompleksitas  fenomena  yang  multidimensional  seperti  yang  digambarkan  Held bahwa:
“Globalization  is  a  "multidimensional  phenomenon  involving  diverse  domains  of activity  and  interaction  including  the  economic,  political,  technological,  military, legal, cultural, and environmental. Each of these spheres involves different patterns of relations and activity.”
Sedangkan,  David  Harvey  menilai  globalisasi  sebagai  jubah  baru  kapitalisme menurut perspektif Marxis sebagaimana ia gambarkan berikut:
“from a Marxist perspective, that globalization is part of the “flexible accumulation” which is a new form of capitalism characterized by post-Fordist production and social relations. According to Harvey, the state is now in a problematic position whereby it is forced to both regulate the activities of corporate capital in the national interest on the one hand, and attract them by creating a “good business climate” on the other. This results in the empowerment of finance capital at the expense of the nation-state and organized labor. He also emphasizes the spatial re-organization of urban settings all over the world in the 1980s by the forces of the advanced capitalism as a primary (material) “condition of postmodernity .” 9
Deskripsi di atas menunjukkan bahwa konstitusi tidak boleh hanya diukur secara terbatas dari perspektif yang sempit untuk jangka pendek tetapi harus dilihat pula dari berbagai sisi agar pilihan redesain ketatanegaraan Indonesia tidak justru malah menjauhi hakikatnya. Oleh karena itu, dalam konteks agenda perubahan UUD NRI Tahun 1945, tentu mensyaratkan ini pula. Banyak studi hukum ketatanegaraan menyoal materi muatan UUD NRI  Tahun  1945  dari  berbagai  perspektif  untuk  sejumlah  hal  dapat  menjadi  referensi menemukan soal kelemahan atau kekurangan UUD NRI Tahun 1945 sebagai salah satu
8 Gunther Teubner, Societal Constitutionalism:  Alternatives to State-centred Constitutional Theory . Storrs Lectures 2003/2004 Yale Law School. hlm.8
9 Harvey, D. The Condition of Postmodernity . (Oxford: Blackwell,1989), hlm.170.
acuan  teoretis  sebelum  menentukan  pilihan  model  kameralisme  parlemen  yang  pada hakikatnya  hanya  untuk  penguatan  institusi  demokrasi  dan  hak  konstitusional  warga negara dalam konteks relasi antar-organ negara.

## KESIMPULAN
Redesain kameralisme, pada hakikatnya untuk tujuan penguatan demokrasi substansial, prinsip  konstitusionalisme  dan  hak  konstitusional  warga  negara.  Redesain  tersebut diniscayakan tidak overlapping dengan sistem pemerintahan, sistem perpolitikan, bentuk negara, relasi fungsional dengan lembaga negara lainnya. Jika hanya diarahkan sekedar memperkuat  kedudukan dan fungsi DPD RI tidak seperti format UUD NRI Tahun 1945 dengan memberikan kedudukan dan fungsi yang persis sama dengan DPR RI, maka ide redesain tersebut hanyalah sekedar redistribusi kekuasaan yang potensial memunculkan bentuk  oligopoli  baru  antar-relasi  kekuasaan  legislatif  yang  berimplikasi  pada  cabang kekuasaan lainnya.

## Daftar Pustaka
Ball, Allen R. & B. Guy Peters, Modern Politics and Government , London: Macmillan Press Ltd. 2000.
C, James, Appendix I: the conference objective. In: James C (ed) Building the constitution. Institute of Policy Studies, Wellington 2000.
D, Harvey, The Condition of Postmodernity . Oxford: Blackwell 1989.
Hiskes,  R.  P., The  Human  Right  to  a  Green  Future:  Environmental  Rights  and Intergenerational Justice , Cambridge: Cambridge University Press 2009.
Maddex,  Robert  L., The  Illustrated  Dictionary  of  Constitutional  Concepts, Washington:
Congressional Quarterly Inc. 1996.
OTI Research, The Introduction To Bicameral System, May 2011
Pitkin, Hanna F., The Concept of Representation, Los Angeles: California Universitiy Press 2000.
Sartori,  Giovanni, Comparative  Constitutional  Engineering:  An  Inquiry  into  Structures,
Incentives and Outcomes . New York: New York University Press 1997.
Teubner, Gunther, Societal Constitutionalism: Alternatives to State-centred Constitutional Theory , Connecticut: Storrs Lectures Yale Law School 2003/2004