## HUKUM PIDANA ADAT “ANTARA ADA DAN TIADA”

## OLEH
Fransiscus X Watkat 117102fxwatkat@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri Eren Arif Budiman erenbdmn@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri

## ABSTRAK
Bagi  hukum  adat,  khususnya  hukum  pidana  adat,  persoalan  mengenai  yang sebenarnya  terjadi  tidak  akan  pernah  dipisahkan  sejelas-jelasnya  dari persoalan  yang  seharusnya  dilakukan.  Ada  saatnya  ketika  penyimpangan  dari peraturan  menciptakan  kembali  (remake)  peraturan  itu  sendiri.  Dengan demikian  setiap  tindakan  berperan  ganda,  yakni  pelanggaran  adat  diaggap sebagai  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum  adat,  atau  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat,  sekaligus  pelanggaran  adat  itu  dijadikan  bagian  dari proses  pendefenisian  hukum  pidana  adat.  Karena  itu,  perbedaan  antara pemilihan peraturan dan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan masih belum  jelas  defenisinya  apabila  kita  berbicara  mengenai  eksistensi/kedudukan hukum pidana adat dalam kajian hukum positf di Indonesia. Hukum pidana adat ini  masih  tetap  hidup  dalam  masyarakat  hukum  adat  yang  masih  memegang teguh  nilai  adat  istiadat  mereka.  Namun  dalam  hukum  positif  di  Indonesia keberadaan hukum pidana adat ini antara ada dan tiada.
Kata  Kunci  :  Hukum  Pidana  Adat,  Eksistensi,  Antara  Ada  dan  Tiada

## A.  PENDAHULUAN.
Dalam  kerangka  pembaharuan
hukum pidana nasional secara
umum, hukum nasional yang hendak diwujudkan harus memperhatikan perbedaan latar
belakang sosial, budaya dan perbedaan  kebutuhan  hukum  yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh karena dimensi pembangunan hukum nasional menuju pada sistem hukum nasional yang  dicita-citakan  yaitu  demensi pemeliharaan,  pembaharuan,  dan penciptaan sedapat mungkin menggunakan wawasan pembangunan hukum nasional.
Dengan  demikian  cita-cita  univikasi dalam bidang- bidang hukum tertentu  harus  mampu  menjamin tertuangnya  aspirasi,  nilai-  nilai maupun  kebutuhan  hukum  dari berbagai ragam
kelompok masyarakat  ke  dalam  sistem  hukum nasional.
Nampaknya,  Konsep “ back  to basic ” tidaklah dapat
dikesampingkan, karena antara
dan budaya merupakan dua variabel yang saling pengaruh mempengaruhi.  Mencari  hubungan antara  keduanya,  akan  melahirkan dua perspektif kajian. Dalam perpektif pertama, dapat
ditempatkan  hukum  mempengaruhi budaya.  Lewat  kajian  ini,  budaya ditempatkan sebagai variabel terikat, dimana  hukum  dapat  memberikan arah  dalam  pengembangan  budaya sehingga  budaya  terikat  pada  pola yang digariskan oleh hukum. Sebaliknya,  dalam  perspektif  kedua, hukum ditempatkan pada pola variabel  yang  tidak  terikat.  Dalam kajian yang demikian budaya menentukan  arah  kebijakan  hukum. Hukum  disini  terikat  pada  format yang  telah  digariskan  oleh  budaya. Oleh  karena  itu,  jelaslah  bahwa hukum yang dihasilkan adalah hukum  yang  lahir  dari  jelmaan budaya. Yang berberhubungan dengan konsep nilai
(pandangan/idiologi),  sosio-kultural dari masyarakat. 1
hukum  dan  budaya  merupakan  dua variable yang mempunyai hubungan korelatif, dalam artian antara hukum
1 Lihat, I Gusti Ketut Ariawan, Hukum Pidana Adat  Dalam  Pembentukan  Hukum  Pidana Nasional ,  Makalah  Disampaikan  Dalam Seminar  Nasional  Sanksi  Pidana  Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana
Apabila persoalan ini dikembalikan kepada     pada pemahaman tentang hukum pidana nasional,      maka     pembahuruan hukum  pidana  Indonesia  dirasakan sebagai   suatu  kebutuhan   yang mendesak, sebagai akibat KUHP yang   selama ini     diberlakukan merupakan produk       hukum peninggalan kolonial ( WvS/Wetboek van  Strafrecht ),   yang   dinyatakan berlaku   sebagai    hukum positif Indonesia   berdasarkan   UU   No.1 tahun 1946 jo UU No.73 tahun 1958.
Pembaharuan  hukum  pidana
merupak- an perwujudan dari perubahan dan pembaharuan
berbagai  aspek  dan  kebijakan  yang melarbelakangi perlunya pembaharuan hukum pidana. Dalam kenyataan  ini  pembaharuan  hukum pidana pada
hakekatnya mengandung  makna,  suatu  upaya untuk  melakukan  re-orientasi  dan reformasi  hukum  pidana  sesuai dengan nilai-nilai sosio politik ( policy oriented  approach ),  sosio  filosofis dan  sosio  kultural,  nilai-nilai  yang hidup  dalam  masyarakat  ( value oriented approach ). Pembaharuan dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya
Nasional, Denpasar 9 oktober 2015,hal 2.
pembaharuan  tersebut  merupakan bagian  dari  langkah  kebijakan,  yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum,  politik  hukum  pidana,  politik kriminal  dan  politik  sosial.  Dalam setiap  langkah  kebijakan  ( policy ), terkandung  pula  pertimbangan  nilai.
Pembaruan hukum pidana, disamping harus mempertimbangkan pendekatan
nilai, juga  harus mempertimbangkan pendekatan yang berorientansi pada pendekatan kebijakan. 2
Hukum  pidana  adat  disatu  sisi dianggap  sebagai hukum yang hidup  dan  akan  terus  hidup,  selama ada manusia. Hukum pidana adat ini meliputi  kebiasaan-kebiasaan  yang timbul dan diikuti serta ditaati secara terus-menerus, bahkan sampai peralihan generasi yang berlangsung  secara  turun-temurun oleh masyarakat adat dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Disisi  lain,  hukum  pidana  adat  ini dianggap  antara “ada  dan  tiada”.
Dengan  adanya  perumusan  asas legalitas  yang  formal  dalam  pasal  1 KUHP,  hukum  tidak  tertulis  atau hukum yang hidup dalam masyarakat  sama  sekali  tidak
2 Barda  Nawawi  Arief., 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996., hal 30-31
mempunyai  tempat  sebagai  sumber hukum yang positif. Dengan perkataan  lain,  adanya  pasal  1 KUHP  tersebut  seolah-oleh  hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah  ada  dalam  masyarakat, “sering ditidurkan atau dimatikan”. 3
Semasa jaman penjajahan, ditidurkan hukum pidana tidak tertulis  itu  masih  dapat  dimaklumi karena  memang  sesuai  dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun  akan  dirasakan  lain  apabila kebijakan  itu  diteruskan  setelah kemerdekaan. Dengan adanya pasal  1  KUHP,  hukum  tidak  tertulis atau  hukum  yang  hidup  itu  tidak pernah  digali  dan  terungkap  secara utuh  dalam  masyarakat,  khususnya dalam praktek peradilan pidana. 4

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian-uraian  yang telah dikemukakan,
maka permasalahan  yang  ingin  dikaji dalam penulisan ini,adalah
-  Bagaimanakah  sifat  umum Hukum Pidana Adat?
-  Bagaimanakah    Eksestensi
3 Barda  Nawawi  Arief., Beberapa  Aspek Pengembangan  Ilmu  Hukum (Menyonsong Generasi  Baru  Hukum  Pidana  Indonesia, Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum Pidana UNDIP-Semarang, 1994 hal 25.
4 Ibid hal 26.
Hukum  Pidana  Adat  Dalam Hukum Nasional di
Indonesia?

## B.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sifat Umum Hukum Pidana Adat.
1. Istilah Hukum Pidana Adat.
Untuk  menjelaskan  lebih  jauh mengenai suatu hal,  biasanya  orang mencoba untuk merumuskan arti/terminology,  dari  hal  tersebut. Demikian pula  apabila  kita berbicara mengenai  kajian  tentang  Hukum Pidana  Adat.  Terminologi “ hukum pidana  adat ”,  “ delik  adat ”  atau “ hukum  adat  pidana ”  cikal  bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang  terdiri  dari  hukum  pidana  adat dan  hukum  perdata  adat.  Hukum adat  dikaji  dari  perspektif  asas, norma,  teoretis  dan  praktik  dikenal dengan  istilah,  “ hukum  yang  hidup dalam  masyarakat ”,  ( living  law ), “ nilai- nilai  hukum  dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat ”,
( value  of  justice ) “ hukum  tidak tertulis ”,  ( unwritten  law ) “ hukum kebiasaan ”( customary law ).
Dikaji  dari  perspektif  peraturan perundang-undangan/hukum  positif ( ius  constitutum ),  perspektif  asas, norma,  teoritis  dan  praktis  maka terminologi hukum pidana adat juga
dikenal dengan istilah “ hukum pelanggaran  adat ”,  “ delik  adat ”,
“ hukum  adat  pidana ”,” sanksi  pidana adat ”.  Istilah-istilah  tersebut  akan dijumpai  dalam  pelbagai  literatur maupun  dalam  praktek  masyarakat hukum adat di Indonesia.
Penggunaan istilah hukum
pidana  adat  pada  prinsipnya  sudah mencakup keseluruhan istilah- istilah  tersebut  diatas.  Dengan  kata lain,  apabila  berbicara  mengenai hukum pidana adat, sudah termasuk di  dalamnya  pelanggaran,  sanksi, delik itu sendiri. Maka untuk menjelaskan  arti sebenarnya  hukum pidana  adat  itu,  berbagai  penulis telah  mencoba  untuk  membuat rumusan-rumusan  tentang  apa  yang dimaksudkan dengan Hukum
Pidana Adat.
2. Pengertian Hukum Pidana Adat.
Berbicara
mengenai pengertian  hukum  pidana,  hukum adat,  mempunyai  lebih  dari  satu pengertian,  maka dapat  dimengerti bahwa  tidak  ada  satupun  rumusan di antara rumusan-rumusan yang
pidana adat.
Namun sebagai bahan pertimbang-an dan landasan berpikir  untuk  melihat  lebih  jauh tentang apa yang dimaksud dengan  hukum  pidana  adat,  maka dikemukakan disini pendapat beberapa  ahli,  yang  memberikan defenisi tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum pidana adat, antara lain : Ter Haar, menggunakan istilah delik atau pelanggaran adat,  adalah  adanya  perbuatan sepihak  yang  oleh  pihak  lain dengan  tegas  atau  secara  diam- diam dinyatakan sebagai
perbuatan yang
mengganggu
keseimbangan. 5
Cornellis  Van  Vallenhoven, berpendapat  bahwa  hukum  pidana adat  adalah  perbuatan  yang  tidak boleh  dilakukan,  meskipun  dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan  itu  hanya  merupakan perbuatan  yang  sumbang  yang kecil saja. 6
Topo     Santoso,       Hukum ada, dapat dianggap sebagai
rumusan  yang  sempurna dan dapat  diberlakukan  secara  umum. Demikian  halnya  dengan  hukum
5 Hilman  Hadikusuma, Pengatar  Hukum Adat  Indonesia ,  Hukum  Pidana  Adat.,
Alumni Bandung., 2003, hal 7.
6 Topo  Santoso, Pluralisme Hukum
Pidana  Di  Indonesia , PT  Eresco,  Jakarta,
1990, hal 28.
Pidana  adat,  atau delik adat adalah mengatur
mengenai tindakan  yang  melanggar  rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di  tengah  masyarakat,  sehingga terganggunya  ketentraman  serta keseimbangan  masyarakat.  Untuk memulikan  ketentraman  tersebut, maka terjadinya reaksi adat. 7
I Made Widyana, dalam bukunya  Kapita  Selekta  Hukum Pidana  Adat,  berpendapat  bahwa, Hukum  Pidana  Adat  adalah,  Hukum yang  hidup  ( the  living  law ),  diikuti dan  ditaati  oleh  masyarakat  adat secara  terus-menerus  dari  satu generasi  ke  generasi  berikutnya. Pelanggaran  terhadap  aturan  tata tertib dipandang dapat menimbulkan kegoncangan  dalam  masyarakat, oleh  sebab  itu  bagi  si  pelanggar  di berikan  reaksi  adat,  koreksi  adat atau  sanksi  adat  oleh  masyakat melalui pengurus adat. 8
Hilman  Hadikusuma,  Hukum Pidana  Adat  adalah  :  Hukum  yang hidup  ( living  law )  dan  akan  terus hidup  selama  ada  manusia  budaya, ia  tidak  akan  dapat  dihapus  dengan perundang-undangan. Adaikata diadakan  juga undang-undang  yang
menghapusnya,  akan  percuma  juga. Malahan,  hukum  pidana  perundang- undangan  akan  kehilangan  sumber kekayaannya. Oleh karena itu hukum  pidana  adat  itu  lebih  erat hubungannya  dengan  antropologi dan  sosiologi  dari  pada  perundang- undangan. 9
R Soepomo, menjabarkan lebih  rinci  bahwa,  antara  perbuatan yang  dapat di  pidana  dan perbuatan yang  hanya  mempunyai  akibat  di wilayah perdata tidak ada perbedaan  struktur.  artinya,  dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. apakah itu masuk  wilayah  pidana  atau perdata, selama
“mengganggu keseimbangan”  masyarakat,  maka ia  dikatagorikan  sebagai  delik  atau tindak pidana adat. 10
3. Sifat Umum Hukum Pidana Adat
Menyangkut sifat umum hukum pidana adat, oleh  I Made Widnyana
mengemukakan sifat hukum pidana adat, terdiri atas:
a) Menyeluruh dan menyatukan.
Sifat  umum  ini  di  jiwai  oleh
sifat kosmis yang saling
berhubungan, sehingga hukum
7 Ibid, hal 9.
8 I Made Widnyana., Hukum Pidana Adat ., CV. Rajawali Jakarta, 2009, hal 3.
9 Hilman Hadikusuma., Op.cit. hal 307.
10 Soepomo R, Bab-Bab Tentang Hukum Adat , 2007 ha98.
pidana  adat  tidak  membedakan peraturan yang bersifat pidana dan perdata;  Menurut alam  fikiran kosmis ini umat manusia merupakan bagian dari alam
semesta, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan kehidupan dan tidak dikenal
pembatasan antara dunia lahir dan dunia  ghaib.  Segala  sesuatu  itu bercampur  baur,  bersangkut  paut dan saling pengaruh
mempengaruhi  satu  sama  lain.
Yang  penting  bagi  masyarakat adalah adanya keseimbangan ( evenwicht ) dan
keserasian
( harmonie )  antara  dunia  lahir  dan dunia ghaib, antara individu dengan masyarakat, antara persekutuan dengan warganya. Oleh  karenanya  apabila  oleh individu, maupun kelompok masyarakat, yang “dianggap”
mengganggu ketentraman atau mengganggu  keseimbangan  dan keserasian dalam kehidupan masyarakat setempat, akan diberikan saksi sesuai dengan adat istiadat masyarakat tersebut. Pemberian sanki terhadap pelanggaran tersebut tidak terbatas  pada  penerapan  sanksi pidana adat atau perdata adat.
b) Ketentuan yang terbuka.
Karena      didasarkan       atas ketidak-    mampuan  meramal      apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat       pasti        hal       mana ketentuaannya  selalu  terbuka  untuk segala    peristiwa   atau  perbuatan yang    mungkin terjadi. “Hukum Pidana Adat tidak mengenal apa yang   dalam    ilmu     hukumbiasa dikenal dengan istilah “prae extence regel”/”non        prae        existente” .
Pertanyaannya, mengapa atau hal apa yang     mendasari    sehingga Hukum          Pidana      Adat     tidak mengenal   istilah “prae     extence regel” atau “non   prae existente” Prae extence regel atau non prae existente ,   artinya    apakah    ada peraturan yang telah ditetapkan atau belum     ada     aturannya,    apabila perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat, maka pelaku pelanggaran adat tersebut dapat di hukum.
Dengan kata lain, prae extence dahulu  sebagaimana  yang  di  dalam ilmu  hukum  dikenal  dengan  asas legalitas  (tertuang  dalam  pasal  1 KUHP)  Asas  Legalitas  ( principle  of legality ), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap
perbuatan  pidana  harus  di  tentukan sebagai  demikian  oleh suatu  aturan undang-undang  (pasal  1  ayat  (1)
KUHP),  atau  setidak-tidaknya  oleh suatu  aturan  hukum  yang  telah  ada dan  berlaku,  sebelum  orang  yang dituntut untuk dipidana karena perbuatannya. 11
Asas  ini  dikenal  dalam  bahasa Latin sebagai “ Nullum  delictum  nulla poena  sine  praevia  lege ”  (tidak  ada delik, tidak ada pidana  tanpa peraturan lebih dahulu), yang
berasal  dari  seorang  ahli  hukum pidana Jerman von Feurbach, dalam bukunya “ Lerbuch  des  peinlichen Recht ”  tahun  1801. 12 Perumusan asas  legalitas  dari  von  Feurbach, dikemukakan dalam  teori “ vom psyclogischen  zwang ”,  yaitu  yang menganjurkan supaya dalam
menentukan perbuatan-perbuatan yang  dilarang  di  dalam  peraturan bukan  saja tentang  macamnya perbutan yang harus  dituliskan dengan  jelas,  tetapi  juga  macam pidana  yang  diancamnya. 13 Satjipto Rahardjo, dengan mengutip
pendapat  Paul  Scholten,  mengenai sistem  hukum  terbuka,  mengatakan bahwa pertama : regel atau non prae existente ,  diartikan  sebagai,  suatu hal  yang  tidak  mengenal  sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan
11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ., Rineka Cipta, Jakarta, hal 5.
12 Ibid hal 23
terlebih.
Konsep tersebut      (sistem hukum terbuka), merupakan suatu kesatuan yang tertutup secara logis. oleh karena ajaran system hukum tertutup ini hendak mempertahankan keutuhan dan sistem hukum sebagai suatu sistem perundang-undangan dengan menjaga kemurnian kualifikasinya  sebagai  suatu  sistem hukum  tertulis.  sistem  itu,   tidak boleh berubah dan diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya. kedua :    masalah keterbukaan  sistem  hukum  ini  juga berhubungan dengan         soal kekosongan dalam hukum perundang-undangan.
Dalam  hubungannya  dengan konsep  kekosongan  hukum  dan perundang-undangan, khususnya dalam  proses  peradilan  pidana, terjadi  manakala  dengan  konstruksi dan penalaran atau penafsiran analogi pun problemanya tidak terpecahkan,  sehingga  hakim  harus mengisi  kekosongan  hukum  itu, seperti  ia  berada  pada  kedudukan pembuat undang-undang dan
memutuskan  sebagaimana  kiranya pembuat undang-undang akan memberikan keputusannya dalam
menghadapi kasus seperti itu. 13 c)  Membeda-bedakan permasalahan. Bila terjadi peristiwa pelanggaran  yang  dilihat  bukan semata-mata
perbuatan dan akibatnya  tetapi  dilihat  apa  yang menjadi  latar  belakang  dan  siapa pelakunya. Oleh karena  itu,  dengan alam  pikiran  demikian  maka  dalam mencari  penyelesaian  dalam  suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
Dalam  hukum  pidana  adat, suatu  perbuatan  yang  tadinya  tidak termasuk  atau  tidak  merupakan pelanggaran  adat  pada  suatu  waktu dapat  dianggap  oleh  hakim,  tua-tua adat  atau  dewan  adat  atau  kepala adat sebagai perbuatan yang
menentang  tata  tertib  masyarakat sedemikian rupa,
sehingga dianggap  perlu  diambil  upaya  adat (adatreaksi), guna memperbaiki hukum.
Dapat  disebutkan  juga  bahwa, sifat  hukum  pidana  adat  ini  lebih bersifat  tersirat  dari  pada  terungkap secara  lisan.  Adat  istiadat  berlaku untuk  katagori  orang  dan  hubungan yang  didefenisikan  secara  sempit, bukan  secara  umum.  Dan  adat istiadat  tidak  bisa  disederhanakan
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Alumni Bandung, 2004, hal 106-107
menjadi seperangkat aturan.
Mengkode-  fikasikan  adat  istiadat berarti  mengubahnya.  Justru  karna adat  istiadat  itu non  positif ,  maka adat istiadat biasanya tidak mengenal  perbedaan  (membeda- bedakan permasalahan) antara pemilihan peraturan dan penerapannya. 14
d)  Peradilan  adat  dengan
permintaan.
Penyelesaikan pelanggaran adat  sebagian  besar  berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan,  adanya  tuntuta  dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan  tidak  adil.  Sebagai gambarannya,  dapat  dikemukakan disini,  pada  masa kolonial  ada  dua bentuk peradilan untuk orang pribumi  yaitu, “Peradilan  Adat”  dan “Peradilan  Desa”.  Yang  dapat dikatakan  antara  ke-dua,  peradilan ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang
prinsipiil.
Peradilan Desa umumnya  terdapat hampir  di  seluruh  nusantara  pada masyarakat  yang  bersifat  territorial Peradilan  Adat  ditemukan  pada masyarakat  yang  bersifat  territorial maupun genelogis.
14 Roberto M. Unger.,Teori Hukum Kritis- Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern., Nusa Media, 2012, hal 64
Akan  tetapi,  yang  jelas  ke- dua jenis peradilan yang
dimaksud,  terkait  dengan  fungsi dari suatu masyarakat  hukum  adat
( adatrechtgemeenschap ), yang dijumpai  sebaliknya.  Karna  tidak semua  masyarakat  adat  mengenal adanya peradilan desa dan peradilan  adat.  Karena  mereka hanya  mengenal  adanya  suatu mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat setempat.
Dengan sendirinya,sifat umum  yang  ke-empat  ini,  boleh dikatakan  tergantung  dari  individu- individu,  atau  orang-orang  dan atau  pihak-  pihak  secara  pribadi, yang  merasa  dirugikan,  apakah ingin  melalukan  tuntutan  dan  atau gugatan atau tidak.
e)  Tindakan  reaksi  atau  koreksi secara kolektif.
Penjatuhan  sanksi  adat  tidak hanya  dapat  diperkenankan  pada  si pelaku  tetapi  dapat  juga  dikenakan pada  kerabatnya  atau  keluarganya bahkan  mungkin  juga  dibebankan kepada  masyarakat  bersangkutan untuk
mengembalikan keseimbangan yang terganggu.
Dalam konteks ini, Adat
Istiadat, secara umum dapat
dikatakan    tidak    mempunyai    sifat positif.      Adat  istiadat  terdiri  dari
standar-  standar  implisif  prilakunya. Standar-standar  ini  berupa  aturan tidak  tertulis  dan  seringkali  amat ketat  tentang  individu  di dalam status  tertentu  harus  berperilaku terhadap  orang  yang  berstatus  lain atau  sama  dalam  situasi  tertentu. Standar  tersebut  menetapkan  apa yang  boleh  diharapkan  seorang  dari sanak  kerabatnya  dalam  berbagai jenis keadaan dan apa yang nantinya  akan  dan  boleh  dituntut para kerabat itu darinya.
Disamping  itu,  dalam  satu masyarakat  adat,  yang  merasa terganggu  akibat  dari  perbuatan seseorang, atau pribadi yang dianggap  melanggar  adat-istiadat atau norma-norma yang hidup dalam  lingkungan  masyarakat  adat, saksinya tidak hanya dapat ditanggung  oleh  secara  pribadi,
tetapi dapat juga dibebankan kepada kerabat atau keluarga dari si pelaku.
Contohnya,  kasus  delik  adat di Bali, sesorang wanita yang melahirkan  anak  di  luar  pernikahan.
Oleh Krama desa- Gianyar membebankan kewajiban adat untuk melakukan upacara Pecaturan desa, kepada  si  wanita.  Dan  sebelum upacara  itu  dilakukan,  Ia  beserta keluarganya         dilarang         untuk
mengikuti  upacara  keagamaan  di pura desa setempat, dimana kewajiban  untuk  melaku-  kan  ritual pecaturan  tersebut  dimaksud  untuk menyucikan  desa,  karena  si  pelaku telah  melahirkan  seorang anak tanpa ikatan perkawinan.
Dalam  kasus  adat  ini,  menarik untuk  dikemukakan,  bahwa  beban yang  diwajibkan  krama  desa  justur kepada  keluarga,dan  bukan  kepada si wanita atau pelaku secara pribadi. (lihat kasus delik adat lokika sanggraha,  yang  telah  di  Putus Pengadilan Negeri Denpasar.
Putusan  Nomor  :  89/Pid/B/1997/ PN.Dps tanggal 8 Mei 1997).
a) Tempat berlakunya.
Pidana  adat  bersifat  lokal,
artinya terbatas pada wilayah lingkungan  masyarakat  adat  yang bersangkut-  an.  Hal  ini  disebabkan karena  secara  umum,  keberadaan hukum  pidana  adat  merupakan pencermin- an nilai-nilai hukum yang hidup  dalam  kehidupan  masyarakat tersebut  dan  pada  masing-masing daerah  memiliki  hukum  pidana  adat atau delik adat yang berbeda- beda, sesuai  dengan  adat  istiadat  yang ada  di  daerah  tersebut  dengan  ciri khas tidak tertulis dan terkodefikasi.
Hal  ini  dapat  dilihat,  dari  hasil- hasil  penelitian  yang dilakukan
dapat diidentifikasi  beberapa daerah yang  masih  mengakui  keberadaan pola  penyelesaian  pidana  adat  atau delik adat, antara lain :
Dikalangan  masyarakat    adat Sasak   (Lombok-NTB),    delik   adat yang tetap eksis     seperti : “ Bekekaruh ”,(perbuatan zina), ” Bero dait sesato ”,       ” Ngeregah ”,
” Ngampahang ”      atau
“Ngamburayang ”, juga  dikenal cara- cara penyelesaian-nya dengan memerankan tokoh-tokoh      adat sasak  yang  terhimpun  dalam  suatu lembaga    yang    bernama “ krama desa ” di tingkat desa dan “ krama gubuk ” di tingkat dusun, dimana lembaga ini bertindak sebagai hakim perdamaian desa khususnya dalam menyelesaikan   delik   adat     yang sifatnya        ringan     atas     dasar musyawarah atau “ begundem ”.
Di  Propinsi  Papua,  yang  terdiri dari  berbagai-bagai  suku  dan  adat istiadat, dapat dikemuka-kan beberapa  contoh,  sebagai  berikut  : Dikalangan  masyarakat  hukum  adat Biak Numfor, dikenal beberapa jenis delik  adat.  Apabila  delik  tersebut dilanggar  maka  si  pelanggar  dapat diminta pertanggungjawabannya oleh  “ manamwir ”  selaku  hakim  adat melalui     Dewan     Adat     Kainkain Karkara    Biak,    sebagai    lembaga
peradilan    perdamaian     lingkungan masyarakat     hukum      adat      Biak Numfor.         Delik Adat mamun/aipyoken (pembunuhan), wos bin (perzinahan) dan  sasmer bin (membawa lari seorang anak gadis atau       istri      orang). Di katagorikan    sebagai     delik      adat berat,namun      pemahaman    orang Biak (masih perlu dikaji lagi), selama ini  menganggap  delik  pembunuhan, perzinahan  dan  membawa lari  anak gadis  atau  orang  tersebut,    yang biasanya disebut sebagai mambri (orang  yang    kuat    atau   hebat) , dimana      sikap  yang  ditunjukan  itu dianggap mengakat martabat dari klen/keretnya        (kaum       kerabat), sehingga      yang bersangkutan disegani dan dihormati. Beda halnya dengan    delik    pencurian,   karena dianggap    tabu,    maka pelakunya dikenakan sanksi adat diusir dari kampungnya.
Dikalangan masyarakat Waropen,  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Ariawan dan  Daniel  Tanati,  hasil  kerjasama
b) Tradisional magis religius.
Merupakan  perbuatan yang
tidak boleh dilakukan, serta perbuatan yang
mengganggu keseimbangan    masyarakat     yang bersifat turun temurun jika dikaitakan
Pusat Studi Program Ilmu Hukum Pascasarja   Universitas    Udayana dan BAPEDA Kabupaten Waropen, tahun 2008, tentang Delik Adat di
Kampung-Kampung Kabupaten Waropen Papua, dapat
dikemukakan    disini  bahwa,  pada masyarakat   Kampung  Kabupaten
Waropen, delik  adat lebih  variatif.
Ada perbagai   perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran  adat di samping ada pula pelanggaran- pelanggaran    ringan. Klasifikasi perbuatan sebagai delik di kampong-kampung di 4 Distrik, yaitu
:  Distrik Meserei,  Urei  Feisei,
Waropen Bawah dan Oedate,
apabila diklasifikasikan termasuk dalam  :  1).  Delik  terhadap  badan atau  nyawa;  2).  Delik  harta  benda;
3) delik terhadap kehormatan seseorang; 4).delik terhadap
kesusilaan;  dan  5).  Pelanggaran lainnya.  Hanya  saja,  di  masing- masing          kampung/ distrik, penyebutan  nama  delik  tersebut sesuai dengan bahasa daerah masing-masing.
dengan aliran kepercayaan yang  masih  dianut  dan nilai-nilai keagamaan. Setiap pelanggaran adat, yang mengakibatkan terganggunya kesimbangan masyarakat adat
harus  segera  dipulihkan.  Pemulihan atau  pengembalian  keseimbangan ini  biasanya  selalu  disertai  dengan suatu kejadian atau perbuatan/peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan  kepada  si pelanggar  adat.  Perbuatan  atau kejadian  ini  tidak  selalu dalam
bentuk tindakan yang bersifat jasmaniah, bahkan tindakan ini sebagian besar merupakan tindakan yang  bersifat  rohania,  dalam  bentuk kewajiban  untukmelakukan  ritual- ritual  adat  tertentu  yang  dapat
diyakini untuk memulihakan keseimbangan yang terganggu. Dalam kehihupan
suatu kelompok  masyarakat  adat,  yang masih  berpegang  teguh  pada  nilai- nilai  tradisi  para  leluhur  yang  telah berlaku  turun-temurun  maka,  ritual adat  merupakan  salah  satu  upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat.
Namun  kembali  lagi,  melihat  dari sifat  umum  dari  hukum  pidana  adat yang  hanya  berlaku  secara  lokal,
maka praktek pemulihan kesimbangan  alam  serta  nilai-nilai magis religius ini, pada tiap-tiap atau masing-masing  daerah  hukum  adat di  Indonesia  pun  berbeda-  beda. contoh :
Dalam  masyarakat  adat  Biak
Numfor, biasanya menggelar upacara  pemulihan  keseimbangan hanya dikhususkan untuk
pelanggaran  adat  atau  delik  adat mamun/aipyoken (pembunuhan), istilah  yang  digunakan  yaitu  “ wawuf afer ”  (tiup  kapur)  atau  “ owapuk ambober ”  (potong  bambu),  sebagai simbol  yang  memiliki  nilai  religius dan  sakral  dalam  mendamaikan  si pelaku dengan pihak keluarga korban. Di wilayah atau Distrik
Waropen Bawah, dikenal suatu ritual adat  yang  disebut, “ waisowosiyo ”, yang  artinya  mari  duduk  secara bersama-sama untuk menyelesaikan  masalah.  Lebih-lebih dalam pelanggaran adat perkelaihan atau  penganiayaan.  Penyelesaian pelanggaran  adat  atau  delik  adat atau pidana adat tersebut,
penyelesaiaannya dilaku- kan
dihadapan  kepala  kampung  dan kepala  adat.  Putusan  yang  diambil semuanya didasarkan pada musyawarah  mufakat.  Ritual  adat waisowosiyo ,  bagi  masyarakat  di Distrik  Waropen  Bawah  ini,  sangat mempunyai  arti  dan  makna.  Oleh karena, dalam
pandangan masyarakat adat di kampung- kampung  distrik  Waropen  Bawah, proses    peradilan    formal    kasus-
kasus  adat  hanya  menyelesaikan masalah  di  permukaan,  dan  belum menyelesaikan  masalahnya  secara tuntas.  Ritual  ini  dimaksudkan  pula untuk  menghindarkan  adanya  balas dendam  yang  tidak  saja  dapat dilakukan oleh keluarga dekat korban,  tetapi  kemungkinan  pula dilakukan oleh keturunan korban.
Contoh konkrit
lainnya, pencurian  benda-benda  suci  untuk melakukan upacara keagamaan, dalam  bentuk “ pretima ” (arca) simbol Dewa Bhatara, yang digunakan sebagai alat untuk memuja  Sanghyang  Widi,  di  Pura Agung  Jagatnata  di  desa  adat Denpasar.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Denpasar  Nomor  :  88/P.N.  Dps/ K.S/1981, tanggal 8 juni 1981 telah diputuskan  berdasarkan  ketentuan pasal  363  ayat  1  angka  3  KUHP dan  pelakunya  dijatuhi  hukuman  4 tahun  penjara,  namun  krama  adat desa Denpasar beranggapan pidana  penjara  tersebut  belumlah sepadan  dengan  kerugian  yang
ditimbulkan oleh pelaku. Perbuatan pelaku telah mengakibatkan
kerugian materiil, tetapi juga kerugiaan immateriil. Untuk
memulihkan     kerugian    immatriil, krama  adat  Denpasar  melakukan
upacara “ prayascita ”  ( penyucian dari  segala  kesedihan,  atau  juga kekotoran ),  dengan  maksud  untuk mengembalikan  kesucian pretima dan juga penyucian kembali tempat  kejadian.  Hal-hal  tersebut diatas, adalah
merupakan gambaran  tentang  sifat  umum Hukum  Pidana  Adat  di  Indonesia. Apabila  sifat  umum  hukum  pidana adat  ini  dikaitkan  dengan  asas legalitas, jelas tidak  akan  memper- oleh  titik  temu,  karena  disatu  sisi hukum  pidana  adat  dilandasi  oleh falsafah harmoni dan communal morality ,  sedangkan  disisi lain, asas  legalitas  ( principle  of  legality ) berporos pada :
1. Legal definition crime (kejahatan yang dihukum pidana);
2. Punishment should fit the crime (pidana  harus  cocok  dengan kejahatan)
3. Doctrine  of  free  will  (  doktrin kebebasan kehendak);
4. Death penalty for some offences  (pidana  mati  untuk beberapa tindak pidana);
5. No  emperical  research  (  tidak bersifat empiris),  dan
6. Definate sentence (pidana yang ditentukan secara pasti).
Disamping    hal    tersebut   diatas,
oleh  Oemar  Eddy  Hiariej, 15 dengan mengutip  pendapat  Jeschek  dan Weigend,  mengemukakan  terdapat empat  makna  asas  legalitas  dalam proses pemeriksaan perkara- perkara pidana, yakni :
1. terhadap ketentuan  pidana tidak berlaku surut ( non  retroaktif/nullum  crime nulla poena sine lege
praevia/lex praevia );
2. ketentuan  pidana  harus  tertulis
( nullum  crime  nulla  poena  sine lege scripta/lex scripta );
3. rumusan ketentuan pidana
harus  jelas  ( nullum  crime  nulla poena sine lega certa/lex certa );
4. ketentuan
pidana harus
ditafsirkan  secara  ketat  dan larangan  analogi  ( nullum  crime poena sine lege sticta/lex sticta ).
Walaupun  demikian,  bukan berarti  bahwa  antara  kedua  hal tersebut  sama  sekali  tidak  dapat dihubungkan  satu  dengan  lainnya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan  masing-  masing.  Yang paling  pokok  adalah  bagaimana caranya  memberikan  keseimbang- an  antara  kriteria  formal  dan
15 Eddy.O.S.Hiariej,  Asas  Legalitas  Dan Penemuan Hukum Pidana, Erlangga,
Jakarta, 2009, hal 56.
material, keseimbangan antara kepastian  hukum  dan  keadilan.
Menarik  dikemukakan  disini,  apa yang  dikemukakan  oleh Ilham Yulia, dalam bukunya “Rekonstruksi Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia”,  bahwa dalam konteks hukum “amalgamasional” atau “ pencapuran ”,  hukum  yang  eksit
(positif) tersebut tidak hanya hukum  tertulis,  namun  juga  hukum tidak  tertulis  didalam  dinamika  dan ruang sosial.
Hukum  yang  tidak  tertulis  ini pun  banyak  ragam  bentuknya seperti  hukum  adat,  kebiasaan atau kaidah-kaidah hukum (agama, kesusilaan dan kesopanan),  hukum  tidak  tetulis dan  hukum  tertulis  ini  yang  secara keseluruhan adalah termasuk hukum  positif.  Terjadinya  algamasi atau  percampuran  hukum  tersebut tidak lain adalah kebutuhan masyarakat  akan  hukum,  dengan berdasar  pada  makna  keadilan yang  harus  menjadi  tujuan  hukum, maka  di  dalam  hukum  terus mencari bentuk- bentuk eksistensinya di  dalam  realita sosial, sehingga tujuan  keadilan  ini dapat diinventarisir oleh segala
jenis  hukum,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis. 16
Dengan  demikian  disamping sumber  hukum  tertulis  (undang- undang) sebagai kriteria atau patokan  formal  yang  utama,  juga memberi  tempat  kepada  sumber hukum  tidak  tertulis  yang  hidup dalam  masyarakat  sebagai  dasar pembentukan  undang-undang  itu sendiri.  Secara  kongkrit  sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan. B.  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat dalam Hukum Nasional Indonesia.
1. Pengakuan  Dalam  Konstitusi Negara.
Dalam pidato pengukuhannya sebagai  guru  besar  Ilmu  Hukum Pidana  Universitas  Diponegoro, – Semarang,  dengan  judul “Proyeksi
Hukum  Pidana  Materiil  Indonesia di Masa Mendatang” Muladi, mengemukan bahwa
pembaharuan  hukum  pidana  tidak saja  meliputi  alasan  yang bersifat politis (kebanggaan  nasional  untuk memiliki  KUHP  sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan
16 Isdianto Ilham Yulia., Rekonstrulsi Hukum Ketatanegaraan Indonesia ., UII Press., 2017., hal 17.
sosial  untuk  memiliki  KUHP  yang bersendikan  sistem  nilai  nasional) dan alasan  praktis (adanya  KUHP yang  asli  berbahasa  Indonesia). Lebih  lanjut  dikemukakan  bahwa, selain  tiga  alasan  tersebut  masih terdapat  pula  tiga  alasan  yang  tak kalah  pentingnya,  yaitu alasan adaptif , yakni KUHP nasional mendatang hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan- perkembangan baru,  khususnya  perkembangan dan perubahan masyyarakat internasional  yang  telah  disepakati oleh masyarakat beradap. Pertimbangan lain, sebagai persoalan  yang  bersifat  mendasar adalah  hal-hal  yang  menyangkut heterogenitas Culture
serta pluralism of the law dalam masyarakat  Indonesia  baik  yang bersifat  hukum  adat  maupun  yang bersifat  religius  yang  mempunyai pengaruh terhadap hukum pidana 18 .  Disamping  pendapat  dari Muladi  tersebut  diatas,  mengenai pembahuruan hukum pidana
nasional persoalaannya tidak hanya  terletak  pada  tiga  substansi pokok  hukum  pidana,  yakni  yang menyangkut masalah tindak
pidana . Masalah kesalahaan dan
masalah pidana/pemidanaan. 17 Selanjutnya, oleh Barda Nawawi  Arief., dari sudut  pandang kebijakan  hukum  pidana dalam
arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionali-sasikan dan/atau mengfusionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada kewenangan/kekuasaan  mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dengan hukum pidana. Ini berarti  bahwa  masalah  dasarnya terletak  diluar  hukum  pidana  itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan  kekuasaan  atau  hak
antara Negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep  nilai  (pandangan/ idiologi),  sosio filosofis, sosio
politik  dan sosio cultural dari suatu masyarakat, bangsa
atau
Negara. 18
Dalam  posisi  inilah  eksistensi hukum  adat  atau  hukum  tidak tertulis,  hukum  yang  dijadikan sebagai salah sumber hukum
17 Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana Materiil Indonesia  Di  Masa  Mendatang ,  Pidato Pengukuhan  Guru  Besar  Hukum  UNDIP, 1990, hal 3
18 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenadia Madia Group, Jakarta 2008, hal 28.
positif di Indonesia, kembali dipertanyakan. Kebedaraan dan/atau  eksistensi  hukum  adat dan/atau  hukum  pidana adat, dalam kaitannya dengan pengaturan hukum posistif di Indonesia, dapat dilihat dari
pengakuan  konstitusi
Negara  RI,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 18B ayat   (2), Perubahan ke-2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya,  sepanjang  masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan  masyarakat  dan prinsip-prinsip  Negara  Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.
Pengaturan  pasal  tersebut diatas,  adalah  merupakan  dasar hukum pengakuan negara RI terhadap  keberadaan  hukum  adat dan masyarakat hukum adat beserta  hak-  hak  tradisionalnya, sepanjang  masih  hidup  dan sesuai dengan  prinsip-  prinsip Negara  RI yang  diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dalam
hubungannya  dengan  hukum
pidana  adat,  sepanjang  itu  masih dipraktekkan dalam kehidupan suatu  masyarakat  hukum  adat  di Indonesia, dari generasi ke
genarasi tanpa henti-hentinya (tidak  terputus),  maka  hal  tersebut diakui keberadaaannya oleh
Konstitusi  Negara, sepanjang  tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip  Negara  RI  yakni  Pancasila, UUD  1945,  Hak-Hak  keberadaan dari undang-undang yang mengatur khusus tentang
Masyarakat  Hukum  Adat  ini  belum terbentuk  sebagaimana  perintah Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  Tahun 1945.
2. Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.
Disamping, pengakuan keberadaan hukum adat sebagaimana tersebut diatas, eksistensi  hukum  adat  juga  telah diakui keberadaannya dalam
pengaturan hukum posisif di Indonesia, sebagai tempat/asal
hukum  digali,  dimaknai  dan  di bentuk, baik pengakuannya sebagai sumber  hukum  materiil maupun  sebagai sumber  hukum formiil .
Sumber hukum
materiil,
secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai    tempat    dimana    materi
hukum  itu  diambil,  sebagai  faktor- faktor pembetukan  hukum. sumber hukum  materiil  menentukan  isi kaedah  hukum,  yang  terdiri  atas perasaan  hukum  seseorang  atau pendapat umum, agama, kebiasaan,  dan  politik  hukum  dari pada  pemerintah.  Menurut  Utrect, Sumber  hukum  materiil  adalah keyakinan  hukum  individu  dan pendapat  umum,  yang  menjadi determinan  materiil  membentuk hukum, menentukan isi dari hukum. 19
Disinilah  pentingnya  hukum adat, sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,        dan merupakan jiwa dan kepribadian bangsa  Indonesia,  dapat  dijadikan sumber  hukum  positif      dalam pembentukan  hukum   positif    di Indonesia. Jangan        hanya berpatokan AsasiManusia dan Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku       secara universal. Namunsayangnya, pada asas, ajaran-ajaran dan/atau    doktrin- doktin ilmu hukum yang berasal dari  luar  Indonesia.  Ambi  contoh, Konsep Restorative justice system (keadilan   restoratif),  konsep   ini
19 Lihat, Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktek Dan Prosedur, Alumni Bandung, 2015, hal 40.
kalau  digalih  lebih  jauh  telah  lama tumbuh  dan  berkembang  dalam praktek penyelesaian perkara pidana  adat  oleh  masyarakat  di Indonesia, melalui sistem peradilan adat,  dengan  asas  rukun,  patut, laras  melalui  musyawarah  mufakat untuk  mencapai  suatu  perdamaian yang  melibatkan  semua pihak yang berperkara baik pelaku, korban  dan  keluarga  kedua  belah pihak.  Konsep  ini  baru  diterapkan oleh  instansi  penegakan  hukum pidana  di Indonesia, sebagai reaksi  terhadap  kegagalan  sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan.
Dan  kemudian  dituangkan dalam  beberapa  peraturan,  yakni  : Peraturan  Kejaksaan  RI  Nomor  15 Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan
Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,  Surat  Keputusan  Dirjen Badan  Peradilan  Umum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative  Justice  di  lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya
menyangkut     eksistensi     hukum pidana     adat     sebagai     sumber
hukum  formil,  baik  itu dalam bentuk UU, Kebiasan,
Yurisprudensi,  Traktat  dan  doktrin, dapat  dikatakan  bahwa  eksistensi hukum  adat  dan  hukum  pidana adat  telah  mendapatkan  posisi yang strategis sebagai dasar pembentuk hukum positif di Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam berbagai pengaturan undang-undang  di  di  Indonesia, Yurisprudensi  MA,  traktat  atau perjanjian internasional dan doktrin ilmu hukum.
Eksistensi hukum pidana adat  dalam  sumber  hukum  formil, antara lain diatur dalam UU Nomor 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Peradilan- Peradilan  Sipil  (Pasal  5  ayat  (3) Sub (b);  UU Nomor 48 tahun  2009 Tentang Kekuasan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan  Pasal  50  ayat  (1).  Dalam Yurisprudenasi, antara lain, Putusan  Mahkamah  Agung  RI dalam perkara Nomor 275
K/Pid/1983, Putusan Mahkamah RI Agung  Nomor  666/  K/Pid/1984, Putusan  Mahkamah  Agung  RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 mei       1991.       Contoh       dalam
Traktat/Perjanjian Internasional antara  lain  Pasal  15  ayat  (2) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR), the
seventh  United  Nation  Congres  on the  Prevention  of  Crime  and  the Treatment of Of fenders”, atau lebih dikenal dengan nama milan plan of action  tahun  1985. Eksistensi
dan/atau kedudukan hukum pidana adat,  memang  terdapat  beberapa kelemahan, sehingga hukum
pidana  adat  belum  mendapatkan tempat yang dominan, sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  Muladi,  di  dalam  melakukan evaluasi terhadap karakteristik hukum pidana adat mengemukakan asusmsi-asumsi
sebagai berikut: 20
a) Tidak  adanya  pemisahan  antara hukum  pidana  dengan  hukum privat  secara  dikhotomi  relatif dapat  dibenarkan. Hal ini  antara lain  dicerminkan  oleh “ ultima ratio  principles ”  atau  “ principles of  restraint ”,  sanksi  yang  saling menunjang  (ganti  rugi  dalam
hukum pidana). Di dalam hukum pidana dikenal
“ asas
subsidaritas ” atau “ ultima ratio
20 Dalam I Gusti Ketut Iriawan, Op. cit, hal 10-11
principle ” atau “ ultimatum remidium ”,  penjatuh-  an  sanksi
pidana merupakan upaya
hukum terakhir ( the last resort );
b) Penonjolan  “ communal  morality ” hendaknya  diimbangi  dengan “ institusional  morality ”  dan  “ civil morality ” contohnya dengan adanya  “ collective  responsibility ” tanpa landasan ajaran kesalahan sama sekali; c) Hukum  adat  pidana  hendaknya didudukkan secara komplementer atau salaing menunjang/salaing mengisi (perannya sebagai
environmental  input )  terhadap asas “prae exixtance regel” ;
d) Penyelesaian  lewat  perdamaian dalam delik-delik perseorangan yang tidakmenyangkut persekutuan  dalam  hukum  adat pidana,      hendaknya    dibatasi untuk tindak-tindak      pidana ringan  dan  dalam  kaitannya dengan  hukum  pidana  nasional dapat dihubungkan    dengan
“ alternative sanction ”;
e) Dalam  beberapa  delik  adat,
masalah kemampuan bertanggung  jawab  (orang  gila, anak-anak)       dikesampingkan.
Hal  ini  tidak  mungkin  diterima atas dasar doktrin “ daad- daderstrafrecht ”. Secara
universal,  setiap  tindak  pidana harus  mencakup  dua  element.
Element pertama adalah element  material  yakni  adanya perbuatan yang memenuhi rumusan  undang-undang,  dan element  kedua  adalah  element mental dalam bentuk
kesengajaan  termasuk “ dolus eventualis ” dan culpa ; Doktrin “Daad- daderstrafrecht”, yaitu hukum
pidana  yang  memerhatikan  segi- segi  objektif  dari  perbuatan  (daad) dan  juga  segi-segi  subjektif  dari orang/pembuat  (dader).  Mengenai doktrin “ daad-daderstrafrecht ”,
adalah  merupakan  doktrin  yang dikembangkan dalam  aliran hukum pidana “ Neo  Klasik ”,  yang  mana merupakan  salah  satu  dari  tiga aliran  pokok  dalam  hukum  pidana yakni, aliran  hukum  klasik,  aliran hukum  modernt  dan  aliran  hukum neo  klasik .  Aliran  neo  klasik  ini, memberikan
kesimbangan
terhadap konsep  “ daad  strafrecht ” (perbuatan  tindak  pidana)  yang lebih di fokuskan pada aliran klasik dengan  konsep  dader  strafrecht (pelalu tindak pidana) yang lebih di
fokuskan  dalam  aliran  modern. Titik sentral perhatian    hukum pidana dan penegakannya dalam aliran  ini  adalah  aspek  perbuatan tindak    pidana   dan  pelaku  dari tindak  pidana  secara  seimbang. Jadi  suatu   pemidanaan  adalah haruslah         didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara     seimbang    antara    fakta berupa     telah    terjadinya   tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun     kondisi  subjektif     dari pelaku     tindak pidana khususnya saat  ia  berbuat.  Gabungan  antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak    pidana  yang  terjadi    dan untuk   itu    ia    patut dicela atau dijatuhkan  sanksi  pidana  terhadap dirinya.
Sedangkan  dolus  eventualis, adalah  kesengajaan  dengan  insaf (sadar), apabila melakukan
sesuatu akan mengakibatkan
terjadi  hal  yang  lain.  Dengan  kata lain, Dolus eventualis adalah sengaja dengan sadar akan kemungkinan  dalam hal ini  dengan melakukan sesuatu perbuatan, dengan sadar diketahui kemungkinan  yang  dapat  terjadi
dengan  dilakukan  perbuatan  itu. 21 Dolus eventualis ini terjadi bilamana,  pembuat  memilih  akibat yang diniatkannya ditambah dengan akibat yang tidak
dikehendakinya,  dari  pada  sama sekali tidak berbuat a) Dalam  hal-hal  tertentu  dalam hukum adat pidana “ individualisasi  pidana ”  didasar-
kan atas stratifikasi sosial.
Prinsip” equality  before  the  law ”
harus dikembangkan    pada
alasan-  alasan  universal   dan objektif;
b) Dalam  hukum  adat  pidana, perbuatan  main  hakim  sendiri dalam  hal-hal  tertentu  dapat dibenarkan. Hal ini perlu ditinjau, karena  secara  universal  main
hakim sendiri hanya dimungkinkan dalam “ self defence ” yang bersifat darurat;
c) Pedoman pemidanaan
seringkali berorientasi pada
prinsip “ daad-  daadstrafrech ”.
Masalah  kerugian  atau  korban, perlu  dipertimbang-  kan  untuk menentukan berat ringannya pidana seperti konsep KUHP.
21 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 23,.
Apa yang dikemukakan oleh Muladi, merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi koreksi dalam praktek pelaksaanaan hukum pidana adat di Indonesia, yang selama ini masih ada dan masih hidup dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia.
C.  Kesimpulan.
Eksistensi  atau  keberadaan hukum pidana adat, dengan berbagai  macam sifat,  karakterisk,
dinamika
perkembangan     dan    prakteknya dalam    kehidupan masyarakat hukum adat tertentu di Indonesia, masih  tetap     terjaga      dan    ter- pelihara dalam mengatasi suatu konflik,      persoalan         dan/atau pelangaran-pelangaran         hukum tertentu    dalam lingkup komunal masyarakat hukum       adat     di Indonesia. Hukum ini tetap tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat.
Hukum   pidana  adat    pun,    telah diakui keberadaannya      dalam pengaturan hukum     positif     di Indonesia, baik melalui pengakuan negara  sebagaimana di  atur  dalam  Konstitusi  Negara, serta   dijadikan   sebagai   sumber hukum      positif,      baik      materiil
maupun  sebagai  sumber  hukum formiil.
Daftar Pustaka Edi O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Pidana, Erlangga,
Jakarta.
Barda Nawawi Arief., 2010, Bunga
Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung. Barda Nawawi Arief. 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Prenadia Madia Group, Jakarta. Barda Nawawi Arief., 1994,
Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum (Menyonsong Generasi Baru
I Made Widnyana., Hukum Pidana Adat., CV. Rajawali Jakarta, 2009. Lilik Mulyadi, 2015, Hukum Pidana
Adat, Asas,Teori, Norma,
Praktek Dan Prosedur,
Alumni, Bandung. Moeljatno, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana., Rineka Cipta., Jakarta. Prakoso Abintoro, 2017, Pengatar
Ilmu Hukum, LaksBang
Presindo, Surabaya .
Hukum Pidana Indonesia., Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana UNDIP- Semarang.
H. Hilman Hadikusuma, 2003,
Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Mandar Madju, Bandung.
I Gusti Ketut Iriawan, Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Sanksi Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Denpasar 9 oktober 2015.
Isdianto Ilham Yulia. 2007,
Rekonstrusi Hukum
Ketatanegaraan Indonesia, UII Press, Jakarta.
Roberto M. Unger.,Teori Hukum Kritis-Posisi  Hukum  Dalam Masyarakat Modern., Nusa Media, 2012, hal 64. Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum, Alumni Bandung. Soepomo, 2007, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Alumni
Bandung