INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18410-18424
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dalam Perspektif Asas Keadilan
Caesarrani Ariningdyah 1 ✉ , Denta Lasonda 2 , Fajar Rachmad Dwi Miarsa 3
(1) (2) Universitas Negeri Surabaya
(3) Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo
Email: caesarrani.22078@mhs.unesa.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tabungan  Perumahan  Rakyat  atau  yang  kita  kenal  dengan  singkatan  Tapera  adalah  kebijakan pemerintah  yang  dibuat  untuk  membantu  masyarakat  dalam  memudahkan  masyarakat  dalam memperoleh  hak  atas  kebutuhan  tempat  tinggal  yang  layak.  Dalam  hal  ini,  artikel  penelitian  ini mengkaji  tentang  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  peraturan Tapera  dan  mengidentifikasi  kapabilitas  peraturan  Tapera  dengan  asas  keadilan.  Artikel  ini menggunakan metode penelitian yuridis  normatif melalui pendekatan empiris. Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan Tapera berdasarkan  Peraturan Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan  Perumahan  Rakyat  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  tahun  2020  tentang Penyelenggaraan  Tabungan  Perumahan  Rakyat.  Dalam  peraturan  tersebut  menjelaskan  terkait mekanisme pelaksanaan Tapera yang dirancang dan dibuat berdasarkan dari simpanan potongan gaji yang dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian bisa dipergunakan masyarakat kembali saat masyarakat ingin  membeli  rumah.  Meskipun  demikian,  banyak  penolakan  yang  diterima  oleh  pemerintah. Masyarakat melihat bahwa Tapera ini hanya akan menambah beban finansial bagi mereka.
Kata Kunci : Tapera, Pekerja, Rumah, Keadilan, Pemerintah

## Abstract
Tabungan  Perumahan  Rakyat or which  is  known  as  Tapera,  is  a  regulation  that was  made  by  the lawmaker to help people by achieving a proper house need. The article analyzes Tapera’s regulations as a command for Tapera practical guidance including its capability to reach   a justified regulation. The article uses a normative method with an empirical approach to analyze Tapera. Tapera will be analyzed  through  its  National  Regulation  (UU)  Number  4,  2016  that  is  entitled  with  Tabungan Perumahan Rakyat and Government Order (PP) Number 25, 2020 that entitled with Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. This regulation instructs on how Tapera works, by cutting a bit of the people's wages to be put into investment and can be used later on when the people wish to buy a house.  Despite Tapera’s  intention  to  help  the  people.  There  are  so  many  rejection  given  to  its procedure  and  mechanism.  One  said  that  Tapera  would  only  bring  more  financial  burden  to  the people.
Keyword : Tapera, Worker, House, Justice, Government

## PENDAHULUAN
Perumahan  merupakan  suatu  permasalahan  sosial  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakat Indonesia saat ini dikarenakan sedikitnya lahan yang bisa dipakai untuk lahan pemukiman  dan  kondisi  rumah  yang  tidak  layak  (Asril,  Rifai,  and  Shebubakar  2022). Pertumbuhan angka urbanisasi yang semakin tinggi membuat lahan semakin terbatas. Hal ini  membuat  keperluan  perumahan  yang  layak  dan  terjangkau  semakin  mendesak (Permukiman  2022).  Permasalahan  ini  mayoritas  dialami  oleh  masyarakat  yang  memiliki penghasilan rendah yang menyebabkan sulitnya melakukan kredit perumahan konvensional yang  layak  (M.  Ali  Musri  S  2020).  Dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  tersebut pemerintah mengenalkan program yang bernama Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tapera dirancang dengan sistem tabungan wajib dengan tujuan penyediaan biaya untuk perumahan yang terjangkau  bagi semua golongan (Tania, Novienco, and Sanjaya 2021). Program Tapera diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki rumah terutama yang memiliki penghasilan rendah (Sunarti 2019).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2024  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan PP Tapera baru pasal 1 ayat (1) Tapera adalah tabungan atau dana yang disimpan oleh peserta Tapera yang didasarkan atas gaji atau upah atau penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya dengan persentase nominal tertentu yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai rumah dan/atau tabungan rakyat yang apabila kepesertaan berakhir, dana yang dihimpun dan dipupuk oleh peserta Tapera tersebut dapat dikembalikan dan dapat dimanfaatkan. Tapera menargetkan kepada para
pekerja dan pekerja mandiri. Pengertian dari pekerja apabila kita merujuk pada pasal 1 ayat 12 di PP Tapera baru adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari pekerja mandiri juga tercantum dalam PP Tapera baru pasal 1 ayat 13 yang menjelaskan bahwa pekerja mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan.
Pekerja dan pekerja mandiri sebagai target Tapera memiliki hak yang harus dilindungi melalui asas dan tujuan dalam peraturan Tapera (Rakyat 2023). Didalam Undang-undang Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Tabungan  Perumahan  Rakyat  yang  selanjutnya  disebut dengan UU Tapera pasal 2 menjelaskan terkait asas dan tujuan dari Tapera. Didalam pasal 2 huruf g UU Tapera terdapat asas keadilan yang menarik dikaji. Pengertian dari keadilan sendiri  tertuang  dalam  UU  Tapera  terletak  dalam  bagian  penjelasan  pasal  2  huruf  g menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “keadilan”  adalah  bahwa  hasil  pengelolaan Tapera harus dinikmati secara proporsional oleh Peserta. Keadilan dalam penerapan Tapera mencakup beberapa hal, dari penetapan iuran, pengelolaan, investasi dana, dan penyaluran manfaat  bagi  peserta.  Pengelolaan  dana  dan  pelaksanaan  Tapera  harus  secara  adil  dan transparan. Faktor transparansi dan keadilan ini menjadi hal yang krusial mengingat karena saat ini sentimen masyarakat terhadap pemerintah tidak baik dikarenakan beberapa kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maka diperlukannya kehati  - hatian dan pengawasan  terkait  pelaksanaan  Tapera  dalam  menghimpun  dana  masyarakat  (Rasyid 2022).  Banyak  tantangan  dan  kendala  dalam  penerapannya  yang  menarik  untuk  dikaji, terutama terkait asas keadilan. Oleh karena itu artikel ini  menganalisis beberapa tantangan dan  kendala  terkait  penerapan  Tapera  dalam  menjalankan  tugasnya  berlandaskan  asas keadilan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  pelaksanaan  pembuatan  artikel  jurnal  ini  dibuat  dengan  menggunakan metodologi  penelitian  yuridis  normatif  melalui  pendekatan  empiris yang  merujuk  pada analisis hukum atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah  dan penelitian empiris sebagai pembanding antara  kajian  normatif  dengan  aktualisasi  di  masyarakat  sebagai  parameter  dalam menganalisis  dampak  dan  tingkat  urgensi  dari  keberlakuan  Tapera  atau  Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  keadilan  di  Indonesia  sepenuhnya  telah  diatur  dalam  hukum  negara  yang berbentuk  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUD.  Sumber hukum dari segala produk hukum yang ada di Indonesia adalah UUD. Di dalam UUD prinsip keadilan tercantum didalam pasal 27. Terdapat 2 prinsip keadilan di dalamnya. Disebutkan sebagai berikut:
1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
2. Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusian.
Dari  pasal  tersebut  memberikan  penjelasan  bahwa  secara  langsung  maupun  tidak langsung setiap hukum yang ditetapkan di Indonesia harus melaksanakan prinsip keadilan. Selain melihat dari sudut pandang UUD, keadilan juga telah diatur dalam Pancasila yang merupakan landasan bernegara rakyat Indonesia. Didalam sila ke 5 Pancasila menyebutkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal itu menjelaskan bahwa negara harus memberikan keadilan adil sosial terhadap seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi (Hasaziduhu Moho 2019).
Didalam  hierarki  perundang-undangan,  UUD  menjadi  yang  tertinggi  yang menjadikannya patokan untuk peraturan dibawahnya. Peraturan untuk penerapan Tapera berada  dibawah  UUD  yang  tidak  boleh  bertentangan  dan  harus  sejalan.  Didalam  UUD mengatur  prinsip  keadilan  yang  harus  dijalankan  sebagai  contoh  bagi  peraturan  terkait Tapera.  Prinsip  keadilan  telah  diatur  dalam  UU  Tapera  bahkan  PP  Tapera  baru.  Dalam penerapannya  untuk  bisa  terlaksana  prinsip  keadilan  dengan  baik  harus mempertimbangkan beberapa macam aspek dalam kehidupan. Dalam hal ini Tapera dibuat oleh pemerintah dengan tujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yaitu papan, maka salah satu faktor penting yang menjadi dasar pertimbangan keadilan  dari  pelaksanaan  Tapera  dimulai  dari  pertimbangan  kebutuhan  sosial  peserta Tapera selaku subyek hukum yang dilibatkan.
Tabel 1.1 Kebutuhan akan Akses Tempat Tinggal Kategori Jumlah  Persentase (%) Sudah memiliki tempat tinggal 7 25% Belum memiliki, tetapi memiliki akses sewa kost/apartemen 3 10,7% Belum memiliki akan tetapi tinggal keluarga/orang tua 17 60,7% Lainnya 1 3,6%
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa mayoritas responden yang tidak memiliki tempat  tinggal  sendiri  dan  masih  tinggal  bersama  keluarga/orang  tua  sebanyak  17 responden (60,7%), responden yang sudah memiliki tempat tinggal sebanyak 7 responden (25%),  responden  yang  belum  memiliki  tempat  tinggal  sendiri  dan  lebih  memilih  sewa kost/apartemen dibandingkan tinggal bersama keluarga/orang tua sebanyak 3 responden (10,7%),  responden  yang  tidak  memilih  ketiganya  sebanyak  1  responden  (3,6%).  Artinya mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki tempat tinggal sendiri, hal ini menjelaskan betapa sulitnya untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri di era sekarang. Pertumbuhan harga properti yang semakin hari semakin mahal menjadi kendala.
Dilihat  dari  data  yang  ada  dalam  tabel  terkait  respon  yang  diberikan  oleh  28 responden,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebutuhan  akan  rumah  dan  akses  tempat  tinggal didominasi  oleh  responden  yang  masih  tinggal  bersama  keluarga/orang  tuanya.  Hal  ini perlu menjadi pertimbangan atas pembuatan kebijakan Tapera dikarenakan masih banyak masyarakat  yang  belum  memiliki  akses  sendiri.  Kepadatan  penduduk  di  kota  juga menyebabkan kebutuhan akan lahan dan tempat tinggal semakin tinggi, persaingan yang ketat  dengan  lahan  yang  terbatas  menjadikan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi masyarakat  dari  golongan  pekerja  maupun  pekerja  mandiri.  Pemerintah  melalui  inisiatif pengembangan  program Tapera mendesak untuk mengajukan  peraturan  dan kebijakan. Hal ini terkait implementasi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan akan kebutuhan lahan  dan  tempat  tinggal  yang  layak  bagi  masyarakat  Indonesia,  sekaligus  melakukan analisis dan evaluasi atas kebijakan Tapera keberlanjutan. Tapera diharapkan bisa menjadi sebuah  solusi  dan  terobosan  terbaru  untuk  jangka  panjang  atas  permasalahan- permasalahan perumahan dan tempat tinggal yang layak (Anita 2021).
Faktor kedua, dilihat dari segi usia. Setelah menganalisis terkait kebutuhan atas rumah dan  akses  tempat  tinggal  yang  layak,  perlu  diidentifikasi  dari  kebutuhan  tersebut dilandaskan  dari  kematangan  dan  kecakapan  seseorang  selaku  subyek  hukum  selaku peserta Tapera pada tahun 2027 mendatang.
Data Responden Terkait Usia Kategori Usia Jumlah Persentase (%) 17 - 20 5 17,9% 20 - 30 18 64,3% 30 - 40 2 7,1% 40 - 50 1 3,6% 50 - keatas 2 7,1%

## Tabel 1.2 Usia Responden
Berdasarkan tabel 1.2  menunjukan bahwa mayoritas responden berusia 20-30 tahun sebanyak 18 responden (64,3%), responden dengan usia 17-20 tahun sebanyak 5 responden (17,9%),  responden  dengan  usia  30-40  tahun  sebanyak  2  responden  (7,1%),  responden dengan usia 40-50 tahun sebanyak 1 responden (3,6%), responden dengan usia 50 tahun keatas sebanyak 2 responden (7,1%).
Dari data menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia matang dan ideal untuk menciptakan  kehidupan  yang  baru  dan  mandiri,  hal  ini  juga  harus  didukung  dengan memiliki tempat tinggal sendiri. Usia menjadi faktor pertimbangan yang penting, karena hal ini merujuk pada peraturan dasar Kitab Undang-undang Hukum Perdata di pasal 1320 ayat (1),  dapat  dilihat  bahwasannya  salah  satu  poin  yang  penting  untuk  penentuan  subyek ditentukan  dari  kapabilitas  dan  kecakapan  subyek,  dan  kebutuhan  subjek  akan  tempat tinggal.
Faktor ketiga masih membahas terkait subyek dari Tapera yaitu peserta Tapera dilihat dari  ketentuan  jenis  peserta  Tapera.  Dalam  ketentuan  Tapera  menurut  UU  Tapera membahas  terkait  dua  jenis  pekerja  yang  diwajibkan  menjadi  peserta  Tapera  untuk
pelaksanaannya di tahun 2027 mendatang (Gagundali 2020). Pertimbangan jenis pekerja menjadi  faktor  penentu  dalam  pelaksanaan  Tapera,  dikarenakan  Tapera  mengklasifikasi besaran  simpanan  yang  dipotong  melalui  gaji  dan  penghasilan  dari  pekerja.  Dua  jenis pekerja yang dimaksud dalam peraturan Tapera yaitu pihak pekerja, dan pekerja mandiri.

## Data Terkait Macam Pekerjaan Responden
No  Nama Pekerjaan Pekerja  Pekerja Mandiri  Jumlah Responden dan Persentase 1 Buruh Pabrik ✅ 2 (7,1 %) 2 Driver Shoopefood ✅ 1 (3,6 %) 3 Guru ✅ 1 (3,6 %) 4 Helper Kontruksi ✅ 1 (3,6 %) 5 Mahasiswa 7 (25 %) 6 Petani ✅ 3 (13,9 %) 7 Pegawai Negeri Sipil ✅ 1 (3,6 %) 8 Pedagang kue ✅ 1 (3,6 %) 9 Pemilik Toko Kelontong ✅ 1 (3,6 %) 10  Pemilik Toko Emas ✅ 1 (3,6 %) 11  Penjaga kos ✅ 1 (3,6 %) 12  Staff Admin ✅ 1 (3,6 %) 13  Trader ✅ 1 (3,6 %) 14  Wiraswasta ✅ 1 (3,6%) 15  Jual Beli Mobil ✅ 1 (3,6%) 16  Tukang Cuci Sepatu ✅ 1 (3,6%) 17  Barista ✅ 1 (3,6%)
18  Wirausaha
1 (3,6%) JUMLAH TOTAL 7 8 28

## Tabel 1.3 Data Responden terkait Jenis Pekerjaan
Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan bahwa mayoritas responden pekerjaannya adalah mahasiswa  sebanyak  7  responden  (25%),  responden  dengan  pekerjaan  sebagai  Petani sebanyak  3  responden  (13,9%),  responden  dengan  pekerjaan  sebagai  Buruh  Pabrik sebanyak  2  responden  (7,1%),  responden  dengan  pekerjaan Driver  Shopee  Food,  Guru, hingga Wirausaha sebagaimana disebutkan berdasarkan tabel masing-masing 1 responden (3,6%).
Dalam  klasifikasi  antara  pekerja  dan  pekerja  mandiri,  peraturan  Tapera  telah menggolongkan besaran simpanan yang didasarkan dari gaji atau penghasilan mandiri dari peserta Tapera yang diatur dalam PP Tapera pasal 15. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa  iuran  Tapera ditetapkan  sebesar 3% dari gaji  pekerja,  dimana 2,5% dibayar  oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja, sedangkan dari pekerja mandiri melaksanakan iuran sebesar 3% sepenuhnya (Nasution 2021). Melihat dari iuran yang besarannya sama akan terlihat bahwa hal tersebut adil. Namun, dalam perspektif asas keadilan, penetapan iuran harus  melihat  dan  memperhitungkan  kemampuan  ekonomi  dari  berbagai  kelompok pekerja,  terutama  yang  berpenghasilan  rendah  (Sugandi  2024).  Perbedaan  kemampuan ekonomi  masyarakat  sangat  bervariasi  sehingga  kebijakan  ini  tidak  mempertimbangkan perbedaan tersebut. Pekerja dengan penghasilan rendah dipaksa tetap melaksanakan iuran, hal ini menyebabkan kesejahteraan berkurang secara keseluruhan. Sedangkan ketentuan dari pekerja mandiri diatur dalam pasal 14 ayat (3) dimana perhitungan penghasilan yang dipotong  untuk  dijadikan  simpanan  peserta  Tapera  didasarkan  pada  rata-rata  dari  gaji pekerja mandiri dalam satu tahun terakhir. Maka apabila dikorelasikan dengan data yang tertera dari 28 responden, banyak sekali pekerja mandiri yang akan mendominasi sebagai peserta Tapera nantinya.
Faktor keempat, dilihat dari nilai jumlah penghasilan atau gaji yang didapatkan oleh pekerja atau pekerja mandiri (Putra, Fahmi, and Taruc 2019). Hal ini menjadi pertimbangan utama  yang  krusial  dalam  penerapan  besaran  iuran  Tapera.  Perbedaan  atas  perolehan penghasilan menjadi dasar penentu kemampuan masyarakat untuk memperoleh rumah.

## Data Kisaran Penghasilan Perbulan Responden
Kategori Kisaran Penghasilan Perbulan Jumlah Persentase (%) 0 - RP. 1.000.000,00 8 28,6% RP. 1.000.000,00 - RP. 2.000.000,00 7 25% RP. 2.000.000,00 - RP. 3.000.000,00 2 7,1% Rp. 4.000.000,00 - Keatas 11 39,3%

## Tabel 1.4 Kisaran Penghasilan Responden
Berdasarkan tabel 1.4  menunjukan bahwa mayoritas responden memiliki penghasilan per  bulan   di  atas  Rp.  4.000.000,00  sebanyak  11  responden  (39,3%),  responden  dengan penghasilan Rp. 0  - Rp. 1.000.000,00 sebanyak 8 responden  (28,6%), responden  dengan penghasilan Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00 sebanyak 7 responden (25%), responden dengan  penghasilan  Rp.  2.000.000,00  -  Rp.  3.000.000,00  sebanyak  2  responden  (7,1%). Artinya  cukup  banyak  dari  masyarakat  Indonesia  yang  berpenghasilan  lebih  dari  Rp. 4.000.000,00  per  bulan.  Di  Indonesia  hal  ini  bisa  dikategorikan  tinggi  mengingat  masih banyak daerah dengan UMR (Upah Minimum Regional)  sebesar Rp. 2.000.000,00.
Nilai gaji yang didapat perbulan dan status pekerjaan menjadi suatu pertimbangan dalam  kepesertaan  Tapera  dimana  kebijakan  ini  harus  tetap  mempertimbangkan  terkait gejala  sosial.  Dalam  hal  ini,  pekerja  terutama  pekerja  yang  memiliki  penghasilan  tetap mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses pinjaman kepada pihak bank untuk memperoleh rumah. Pinjaman ini seringkali dikenal dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sebelum  memberikan  pinjaman  tentunya  pihak  bank  melihat  resikonya,  apakah  pekerja tersebut memiliki risiko gagal bayar yang tinggi atau yang kita kenal dengan kredit macet atau tidak dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi kemampuan bayar dari pihak debitur. Selain itu, status dari para pekerja mandiri ini tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tingkat kestabilan pendapatan yang rendah. Tidak stabilnya penghasilan menjadikan sebuah fenomena ketimpangan antara pihak pekerja dan pihak pekerja mandiri (Wibowo 2016). Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa pihak pekerja mandiri ini kesulitan dalam mencapai kehidupan yang layak dan banyak yang kesulitan untuk memiliki tempat tinggal sendiri.
Pekerja mandiri sering mengalami kesulitan dalam  mengajukan hutang kepada bank dan banyak mendapatkan penolakan atas permintaan kontrak Kredit Perumahan Rakyat di bank dikarenakan penghasilan yang tidak stabil. Dilain sisi Pekerja yang mendapatkan gaji
stabil setiap bulannya juga memiliki kendala lain seperti upah yang relatif kecil, seharusnya pekerja  mendapatkan  upah  minimal  skala  UMR.  Namun,  tidak  sedikit  para  pekerja mendapatkan  upah  dibawah  UMR.  Melihat  dari  upah  tersebut  hanya  kebutuhan  primer yang  bisa  didapatkan  tanpa  bisa  mengajukan  KPR.  Dengan  mengajukan  KPR,  pekerja memiliki harapan bahwa dapat memiliki rumah dalam jangka waktu tertentu kedepannya . Hal  ini  tidak  sepenuhnya  berjalan  sesuai  keinginan  ada  kesulitan  lain  yang  dialami  oleh pekerja yaitu apabila mendapatkan PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) dan tidak bisa melanjutkan pembayaran KPR. Ditambah hal lain pekerja melakukan pekerjaannya di kota- kota besar yang harga propertinya lebih mahal bahkan tiga kali lipat dari daerah non kota. Ini menjadi hambatan tersendiri buat pekerja.
Tapera  diharapkan  menjadi  alternatif  untuk  mendapatkan  rumah  yang  murah  dan layak  masih  ada  ketentuan  dan  persyaratan  mengenai  Peserta  Tapera  (Kaban  2023). Golongan  pekerja  mandiri  juga  diatur  berdasarkan  PP  Tapera  yang  mana  ketentuan persentase besaran simpanan ditentukan berdasarkan pertimbangan atas penghasilan rata- rata setiap bulan dalam 1 tahun sebelumnya dengan batas tertentu bagi Peserta Tapera. Pekerja mandiri yang memiliki penghasilan tidak tetap belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh sistem. Mekanisme yang tidak fleksibel dan tidak menyesuaikan dengan kondisi finansial  menyebabkan  para  pekerja  mandiri merasa  kesulitan  untuk  ikut  serta  dalam program  Tapera.  Badan  Pengelola  Tabungan  Perumahan  Rakyat  sebagai  badan  yang mengelola  segala  aspek  terkait  Tapera  dinilai  kurangnya  transparansi  dan  akuntabilitas (Kawulusan 2019). Timbulnya keraguan terkait dana yang diinvestasikan dan seberapa aman investasi dari Tapera  disebabkan pengelolaan  dana dan keputusan  investasi  sering tidak mudah  diakses  oleh  peserta.  Investasi  seharusnya  memberikan  manfaat  bagi  seluruh peserta. Banyak pekerja dari golongan ekonomi menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan  untuk  perumahan  dan  kebutuhan  tinggal  yang  layak,  akan  tetapi  pekerja dengan kondisi ekonomi ini mengalami kesulitan untuk memenuhi hak tersebut (Prastiyo, Noer, and Verinita 2022). Sehingga hak mereka juga tidak bisa dipenuhi. Berbeda halnya dengan pekerja dari golongan atas yang dengan mudahnya memenuhi kewajiban sebagai peserta  Tapera  sehingga  bisa  mendapatkan  hak  sepenuhnya.  Hal  ini  menggambarkan kesenjangan yang nyata antara ekonomi golongan atas dan ekonomi golongan menengah kebawah (De 2024). Ketika disahkan peraturan Tapera, peraturan ini datang dengan skema pembiayaan  yang  disamakan  dengan  kebijakan  KPR  dengan  bunga  yang  lebih  rendah dengan tujuan akan memudahkan masyarakat terutama masyarakat dengan perekonomian menengah  kebawah  untuk  memperoleh  tempat  tinggal  yang  layak.  Akan  tetapi, berdasarkan  fakta  dilapangan  peraturan  Tapera  tidak  memiliki  kejelasan  dalam  skema
pengumpulan  uang  iuran  hingga  pengembaliannya  seperti  apa.  Hal  ini  menjadikan sistematika  Tapera  masih  abstrak  sehingga  menimbulkan  kesulitan  dalam  pelaksanaan program pada tahun 2027 mendatang.
Melihat dari banyaknya program pemerintah yang dulu tidak berjalan sesuai dengan perencanaan menjadikan hal ini sebagai pengalaman yang membuat banyak masyarakat ragu dengan program Tapera. Tidak sesuainya penerapan dan perencanaan dari banyaknya program  pemerintah  sebelumnya  menyebabkan  banyak  peserta  yang  mengeluh  bahwa proses  pengembalian  dana  seringkali  lambat  dan  tidak  adanya  transparansi.  Selain keraguan yang timbul di masyarakat disebabkan oleh program terdahulu, Tapera memiliki kendala lain yang sangat krusial. Sistem pelayanan informasi yang terbatas menyebabkan peserta  kesulitan  dalam  mendaftar  dan  menggali  informasi  lebih  dalam.  Tapera  yang seharusnya menjadi solusi perumahan yang layak harus dievaluasi secara mendasar. Mulai dari sistem informasi yang masih tidak tertata rapi dan tidak mudah untuk diakses. Kebijakan Tapera menjadi program yang rawan akan kecurangan, oleh sebab itu asas keadilan menjadi hal  yang  sangat  penting  untuk  diterapkan  di  dalamnya,  baik  dalam  kebijakan  maupun pelaksanaan.  Tapera  harus  memastikan  bahwa  asas  keadilan  diterapkan  sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan supaya semua peserta mendapatkan manfaat yang sesuai.
Selain itu minimnya sosialisasi terkait informasi Tapera dan informasi terkait mekanisasi penerapan Tapera di masyarakat, menimbulkan pertanyaan akan keterbukaan pemerintah atas program Tapera ini sendiri. Akibatnya, mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap publik  atas  kebijakan  ini.  Hal  ini  terbukti,  dengan  bukti  empiris  dari  total  28  responden mengenai respon dari pelaksanaan Tapera.

## 2.1 Diagram Penilaian Responden terkait Tapera
Penjelasan:
Nilai 1: Sangat Tidak Setuju
Nilai 5: Sangat Setuju
Berdasarkan hasil survey dari diagram 2.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan  nilai  1  yang  berarti  tidak  setuju  dengan  kebijakan  Tapera  sebanyak  11 responden (39,3%), responden dengan nilai 2 sebanyak 5 responden (17,9%), responden dengan  nilai  3  sebanyak  5  responden  (17,9%),  responden  dengan  nilai  4  sebanyak  3 responden (10,7%), responden dengan nilai 5 sebanyak 4 responden (14,3%).
Berdasarkan data dari diagram 2.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak adanya program Tapera. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak menginginkan hal tersebut. Banyaknya masyarakat yang menolak membuktikan bahwa perumusan peraturan terkait  program  ini  tidak  memperhatikan  tiga  landasan  yang  harus  dipenuhi  dalam perumusan  peraturan  perundang – undangan  di  Indonesia  (Amin  2023).  Tiga  landasan tersebut  adalah  landasan  Sosiologis,  Filosofis,  dan  Yuridis.  Dalam  hal  ini,  Tapera dikategorikan tidak memenuhi landasan Sosiologis (Armia 2022).
Pemerintah  selaku  pemangku  kekuasaan  yang  menjalankan  pemerintahan berlandaskan  UUD  1945,  seharusnya  menjalankan  pemerintahan  seoptimal  mungkin dengan tujuan kemakmuran Bersama. Dalam hal ini kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah harus dijalankan dari rakyat dan untuk rakyat. Dari rakyat dalam hal ini dapat ditarik mananya bahwa suatu kebijakan tidaklah kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya dan  kebijakan  yang  keabsahaannya  digunakan  untuk  menertibkan  masyarakat  dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Sedangkan untuk rakyat dimaksudkan bahwa proses pembentukan  peraturan  tersebut  hingga  peraturan  tersebut  disahkan  dan  diberlakukan kepada  masyarakat,  selalu  melibatkan  peran  masyarakat  dan  menitikberatkan  tujuan pemberlakuan peraturan untuk masyarakat (Qamar 2018). Diperlukannya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan agar tidak terjadinya praktek korupsi yang berpotensi terjadi juga merupakan  salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  membuat lingkungan masyarakat yang lebih baik sekaligus menciptakan pemerintah dengan prinsip Good Governance.(Mustanir et al. 2021)

## SIMPULAN
Tapera  merupakan  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan rumah bagi masyarakat Indonesia. Peraturan ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang telah bekerja. Baik dari masyarakat yang bekerja atas naungan instansi atau
perusahaan dan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya atau orang yang bekerja dari usaha yang dibuatnya sendiri sehingga menghasilkan suatu jasa atau benda yang memiliki nilai ekonomis. Program Tapera ini hadir bagi masyarakat untuk meringankan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal yang layak, dengan cara menyisihkan sedikit bagian dari aset  mereka  perbulannya  untuk  diinvestasikan  dan  dipakai  sewaktu  digunakan  untuk pembiayaan rumah. Penetapan peraturan Tapera telah dikodifikasikan dan disahkan dalam lembar  negara.  Meskipun  demikian,  program  Tapera  yang  diyakini  oleh  pemerintah mendapatkan apresiasi dan dukungan masyarakat, justru mendapat banyak penolakan.
Masyarakat  golongan  pekerja  maupun  pekerja  mandiri  menolak  program  ini disebabkan karena program ini dirasa menambah beban finansial melalui kewajiban iuran per  bulan.  Tanpa  adanya  jaminan  uang  akan  aman  menjadikan  alasan  lain  bagi  para masyarakat menolak program ini. Banyak dari masyarakat meragukan apakah program ini akan sepenuhnya membantu dan memberikan rumah yang layak untuk mereka. Rasa tidak percaya  masyarakat  kepada  program  ini  diperburuk  karena  kurangnya  sosialisasi  dan kurangnya  transparansi  dari  pihak  pemerintah.  Hal  ini  berakibat  masyarakat  menolak program ini karena merasa tidak sebanding dengan manfaat dan iuran yang diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, et all. 2023. 11 Science Signaling Ilmu Perundang-Undangan. ed. Anik Iftitah. sada kurnia pustaka. http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema 01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004.
Anita, Juarni. 2021. “Perkembangan Kebijakan Publik Dan Program Bidang Perumahan Dan Permukiman Di Indonesia.” Jurnal Arsitektur TERRACOTTA 3(1): 12–24.
Armia, Prof Muhammad Siddiq. 2022. 6 Jurnal Sains dan Seni ITS Penentuan Metode Dan
Pendekatan Penelitian Hukum.
http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejour nal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powt ec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/1
0.1.
Asril,  Ade  Arianto,  Anis  Rifai,  and  Arina  Novizas  Shebubakar.  2022.  “Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 7(1): 1.
De, Yohanes Makias. 2024. “Analisis Kritis Program TAPERA ‘Tabungan Perumahan Rakyat’ Bagi  Kehidupan  Umat  Di  Paroki  Riam  Batang  Kalimantan  Tengah.”  2(1):  57–73. https://doi.org/10.59581/jpat.widyakarya.v2i3.3354.
Gagundali,  Kevin  C  I.  2020.  “SANKSI  ADMINISTRASI  ATAS  PELANGGARAN  UNDANG  - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT.” Lex Administratum VIII(1): 14–22.
Hasaziduhu  Moho.  2019.  “PENEGAKAN  HUKUM  DI  INDONESIA  MENURUT  ASPEK
KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN.” Jurnal Warta 59(1): 138–49.
Kaban, Karya Bakti. 2023. “PENELITIAN TINGKAT KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI BADAN PENGELOLA  TABUNGAN  PERUMAHAN  RAKYAT(BP  TAPERA)  DENGAN MENGGUNAKAN  METODE  HUMAN  RESOURCES  INDEX  (HR  INDEX)  FREDRICK  E. SCHUSTER.” Kendali : Economics and Social Humanities 1(3): 143–63.
Kawulusan, Ekharisti. 2019. “Tugas Dan Wewenang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Tabungan Perumahan Rakyat.” Lex Et Societatis 7(6): 128–37.
M. Ali Musri S. 2020. Pemukiman Kumuh Dalam Penataan Manajemen Lingkungan Kota. https://lppm.upmi.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pemukiman-Kumuh- Complete-REV.pdf.
Mustanir, Ahmad et al. 2021. Pengantar Ilmu Pemerintahan. 1st ed. ed. Ahmad Mustanir. Cv.Eureka Media Aksara.
Nasution,  Tazkiya  Amalia.  2021.  “Analisis  Yuridis  Undang-Undang  Tabungan  Perumahan Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Good Governance.” Jurnal Lex Renaissance 6(4): 833– 46.
Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan. 2022. Buku Profil Desa.
Prastiyo, Anggih, Melinda Noer, and Verinita Verinita. 2022. “Evaluasi Program Penyediaan Perumahan Pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Bukittinggi.” JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 7(3): 406–11. https://doi.org/10.29219/30032030000.
Putra, Henriko Ganesha, Erwin Fahmi, and Kemal Taruc. 2019. “Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Dan Penerapannya Di Dki Jakarta.” Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 3(2): 321–32.
Qamar,  Nurul ;  Reza  Syah  Farah.  2018.  11  Analytical  Biochemistry Ilmu  Dan  Teknik Pembentukan  Perundang  -  Undangan.  http://link.springer.com/10.1007/978-3-319- 59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-
7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689. 2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.
Rakyat,  Badan  Pengelola  Tabunga  Perumahan.  2023. Fikih  Perumahan  Dan Implementasinya Dalam Pembiayaan Tapera.
Rasyid, Moh. Haras. 2022. “Prinsip Keadilan Dan Penerapannya.” Tomalebbi 9(2): 94—96.
Sugandi, Ahmad Thovan. 2024. “Ramai - Ramai Menolak Beban Tapera.” news.detik.com: 1. https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240606/Ramai-ramai-Menolak-Beban- Tapera/%0A%0A (June 21, 2024).
Sunarti. 2019. Undip press Semarang Buku Ajar Perumahan Dan Permukiman.
Tania,  Neysa,  Jason  Novienco,  and  Dixon  Sanjaya.  2021.  “Kajian  Teori  Hukum  Progresif Terhadap Implementasi Produk Tabungan Perumahan Rakyat.” Perspektif 26(2): 73– 87.
Wibowo, Tri. 2016. “Ketimpangan Pendapatan Dan Middle Income Trap.” Kajian Ekonomi dan Keuangan 20(2): 111–32. http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejourna.