Published by Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Indonesia
Vol. 4 No. 2,  2021
Page 212-223

## Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah BTN
Yunia Safitri 1 , Abel Tasman 2
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang yuniasafitri06@gmail.com 1 , abeltasman@fe.unp.ac.id 2
Abstract: The  aims  of  this  study  is  to  find  out: (1)  what  the  character  of  problematic debtorts of PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Padang Branch Office, (2) what the factors that cause bad credit of PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Padang Branch Office, (3) how credit rsik management of housing loans at PT. Bank Tabungan Negara  (Persero),  Tbk  Padang  Branch  Office.  This  type  of  research  is  a  qualitative descriptive study. This study using by purposive sampling, while the source and some information through in-depth interviews or in-depth interviews and direct observations to the object of the researcher. Secondary data that supports this research are obtained from documents available at the research site. To test the validity of the data used source triangulation. The results showed that the debtor's character could be seen from the 5C analysis. The factors that cause non-performing loans are internal and external factors.
Keywords: risk management, non-performing loans, BTN
This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

## PENDAHULUAN
Perbankan  sebagai  lembaga  keuangan  berperan  dalam  pembangunan  ekonomi  di Indonesia  dengan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  kemudian dikembalikan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  secara  kredit  baik  perorangan maupun  badan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  serta  meningkatkan  produksi. Kebutuhan yang tergolong sebagai kebutuhan produktif adalah kebutuhan untuk memperluas ruanglingkup  usaha  dan  kebutuhan  yang  tergolong  kepada  kebutuhan  konsumtif  contohnya seperti  pembelian  rumah  dengan  memanfaatkan  pendanaan  dari  Bank  yang  disebut  kredit Kepemilikan  Rumah  disingkat  KPR.  Salah  satu  perbankan  yang  menyediakan  dana  untuk masyarakat untuk melakukan kredit kepemilikan rumah adalah Bank Tabungan Negara (BTN).
Pemberian  kredit  yang  berjalan  lancar  akan  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  suatu negara.  Pemberian  kredit  oleh  bank  dihimpun  dari  tabungan  nasabah  yaitu  masyarakat sehingga  memiliki  risiko  ( risk  asset) yang  tinggi.  Risiko  kredit  yang  tinggi  ditandai  dengan tingkat  pengembalian  kredit  yang  tidak  tepat  waktu  atau non  performing  loan .  Menurut Hariyanti  (2008:66)  tingkat  kesehatan  bank  dapat  diukur  dengan  melihat  rasio  kredit  macet atau non performing loan. Penyaluran dana kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak terlepas dari risiko kredit seperti kredit bermasalah atau kredit macet.
Sebagai  penyalur  dana  Bank  akan  berhadapan  dengan  wanprestasi  atau  risiko  gagal bayar  dari  nasabahnya.  Hal  tersebut  menjadikan  industri  perbankan  memiliki  risiko  usaha
yang  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  sektor  usaha  lainnya.  Risiko  merupakan  potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi karena  gagal  bayar  oleh  kreditur  yang  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya  sehingga  risiko kredit  mendapat  perhatian  khusus  dari  Bank  Tabungan  Negara  (BTN).  Gagal  bayar  oleh kreditur  memunculkan  kredit  bermasalah  sehinngga  hal  ini  mengindikasihan  adanya penurunan kinerja perbankan dan berpotensi menimbulkan kerugian pada bank.
Berdasarkan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum dan SSE BI  No.  7/3/DPNP  tanggal  31  Januari  2005  tentang  penilaian  kualitas  aktiva  bank  umum menyebutkan bahwa dalam menetapankan kualitas kredit Bank harus mengacu pada ketentuan Bank  Indonesia.  Kualitas  kredit  dapat  ditentukan  berdasarkan  tiga  parameter  yaitu  prospek usaha,  kinerja debitur dan  kemampuan membayar. Berdasarkan 3 parameter tersebut kualitas kredit  diklasifikasikan  dalam  kategori  (1)  kurang  lancar,  (2)  diragukan,  dan  (3)  macet. Penetapan  kualitas  kredit  juga  mengacu  pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  (POJK  RI)  No.  11/PJOK.03/2015 tentang  penilaian  dan  penetapan  kualitas  aset bank umum. Dimana kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance) debitur  dan  kemampuan  membayar.  Kredit  yang  berkualitas  dikatakan berkualitas apabila dilakukannya manajemen risiko dalam upaya pengantisipasian tahap awal. Pemberian  kredit  dilakukan  harus  menyesuaikan  kebutuhan  debitur  dengan  persyaratan bahwa  kredit  dapat  dikembalikan  oleh  debitur  pada  waktu  dan  dengan  jumlah  yang diharapkan oleh bank.
Pemberian kredit harus melalui tahap evaluasi kredit, dimana bank melakukan penilaian terhadap  calon  debitur  dengan  prinsip  5C,  yaitu  keyakinan  bank  terhadap  aspek character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic (IBI, 2013:237). Dengan beberapa penanganan Kredit Macet yang terjadi adalah salah satu upaya mengidentifikasi risiko kredit sehingga bank dapat  memitigasi  risiko  tersebut.  Hal  tersebut  akan  menciptakan  kredit  yang  berkualitas  dan akan  berdampak  baik  terhadap  kepercayaan  masyarakat.  Dalam  arti  lainnya,  ketika  adanya perbaikan pada proses bisnis akan berdampak pula pada  kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban  dana  pihak  ketiga  sehingga  memicu  opini  yang  baik  pula  pada  reputasi  bank. Apabila semua hal tersebut telah terpenuhi, maka apapun jenis produk yang ditawarkan akan mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat  dan  secara  tidak  langsung  akan  berimbas  pada  laba bank yang menjadi tujuan utama sebuah badan usaha.
Ikatan Bankir Indonesia (IBI, 2013:237) menyatakan bawha manajemen risiko merupakan proses  secara  sistematik  dalam  pengelolaan  risiko.  Tujuan  manajemen  risiko  dilakukan  untuk mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  mengendalikan  risiko.  Beberapa  kejadian-kejadian  risiko yang  pernah  dihadapi  oleh  perbankan  diluar  negeri  maupun  dalam  negeri  yaitunnya  scandal SocGen  dimana  kasus  tersebut  diketahui  Leeson  dan  Kerviel  memiliki  pengalaman  dan keahlian  untuk  menutup  transaksi  sementara  waktu,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bank, kemudian kasus pegawai bagian account officer Bank A Cabang Mangga Dua Raya, Jakarta Barat atas penggelapan dana kredit senilai Rp 3,6 miliar.
Kasus diatas menginformasikan pentingnya penerapan manajemen resiko dalam rangka mencegah dan meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Penerapan ini mengharuskan perbankan  menerapkan  manajemen  risiko  secara  memadai  karena  perubahan  lingkungan internal  dan  eksternal  yang  sangat  pesat  yang  dialami  oleh  bank.  Adanya  manajemen  risiko
menjadi  nilai  tambah  dihadapan  pemegang  saham  atau shareholder karena  bank  secara  dini dapat  memberikan  informasi  potensi  kerugian  yang  akan  terjadi  sehingga  dapat  dilakukan pencegahan ditahap awal.
Berdasarkan surat edaran bank indonesia  nomor 13/23/DPNP menjelaskan Bank Umum harus  memilik  Pedoman  Standar  Penerapan  Manajemen  Risiko  yang  setidaknya  terdapat penerapan  manajemen  risiko  secara  umum  dan  secara  khusus  yaitu  penerapan  manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang mencakup 8 risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko  operasional,  risiko  hukum,  risiko  stratejik,  risiko  kepatuhan,  dan  risiko  reputasi  serta penilaian profil risiko.
Berdasarkan POJK RI No. 18/PJOK.03/2016 tentang manajemen risiko untuk Bank Umum menjelaskan penerapan manajemen risiko  kredit mencakup pengawasan secara aktif terhadap dewan  direksi  dan  dewan  komisaris,  kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko  serta penepatana  limit  risiko,  kecukupan  proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan pengendalian  risiko, serta sistem informasi  manajemen  risiko, dan sistem pengendalian intern yang  menyeluruh.  risiko  yang  dimaksud  mencakup  risiko  kredit,  risiko  pasar,  risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.
Tabel 1. Kredit Pemilikan Rumah Bermasalah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Padang pada Tahun 2014-2018
Tahun Jumlah Pemilikan Rumah Yang Disalurkan Jumlah Kredit Bermasalah NPL (%) 2014 Rp. 1.015.2016.002.858,09 Rp. 41.028.241.857,16 4.04 2015 Rp. 1.185.223.553.132,36 Rp. 43.974.508.705,16 3.71 2016 Rp. 1.313.777.189.962,19 Rp. 35.797.932.124,41 2.72 2017 Rp. 1.602.001.389.135,55 Rp. 30.872.282.726,00 1.93 2018 Rp. 1.990.339.967.274,00 Rp. 28.141.212.872,00 1.41
Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Padang tahun 2014-2018
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat tingkat penyaluran  kredit pemilikan  rumah pada  Bank  Tabungan  Negara  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  perubahan  di  setiap  tahunnya. Tahun  2014  terjadi  kredit  bermasalah  yang  paling  besar  yaitu  sebesar  4,04%.  Selanjutnya  di tahun  2015  menurun  menjadi  3,71%.  Di  tahun  2016  mengalami  penurunan  menjadi  2,71%. Selanjutnya  pada  tahun  2017  kredit  bermasalah  menurun  menjadi  1,93%  dan  terkahir  pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 1.41%.
Data  tersebut  menggambarkan  adanya  penurunan  yang  cukup  signifikan  pada presentase  NPL  di  setiap  tahunnya.  Meskipun  presentase  kredit  bermasalah  mengalami penurunan  di  setiap  tahunnya  namun  pihak  Bank  harus  tetap  menerapkan  manajemen  risiko secara maksimal untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah kedepannya.
Proses manajemen risiko kredit harus dilakukan secara efektif dalam menyalurkan dana kredit kepada kreditur. Manajemen  risiko  yang  diterapkan secara efektif dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kerugian akibat gagal bayar yang dilakukan oleh kreditur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskripstif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif kualitataf merupakan jenis penelitian  dengan memberikan deskripsi terhadap gambaran pada objek  penelitian  berdasarkan  data  dan  sampel  yang  telah  ditetapkan  (Sugiyono,  2012). Penelitian  dilakukan  di  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk  Kantor  Cabang  Padang dengan  melakukan  bebagai  tahapan  pengumpulan  data  diantaranya  persiapan,  observasi, wawancara, sampai dengan penulisan laporan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

## Karakter debitur bermasalah produk Kredit Pemilikan Rumah PT. Bank Tabungan Negara ( Perseor) Tbk Kantor Cabang Padang.
Karakter  debitur  mempengaruhi  kredibilitas  dalam  pembayaran  kredit.  Karakteristik debitur  diklasifikasikan  berdasarkan  karaktertistik  individu  debitur  dan  karakteristik  usaha debitur.  Karakteristik  individu  yang  bermasalah  dengan  produk  KPR  dapat  dilihat  dari  jenis kelamin, usia, pendidikan, dan tanggungan keluarga. Karakter usaha debitur yang bermasalah dapat dilihat dari segi lamanya usaha berdiri, jangka waktu pengembalian kredit, plafon kredit yang  diterima,  penggunaan  kredit  dan  omset  usaha.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan terhadap salah satu staff bagian collection di Bank BTN menyatakan bahwa “Karakter debitur  yang  bermasalah  itu  di  BTN,  biasanya  ada  yang  baik  yang  berkooperatif,  tapi permasalahannya  ada  2  biasanya  yang  bermasalah  itu,  ada  yang  sebagian  kemampuan ekonominya itu gak ada lagi, dia menyerah dan memberikan agunan ke BTN. Ada juga debitur yang sebetulnya  itu  kondisi ekonominya baik tapi karakternya itu ada juga  yang susah  untuk ditagih,  mungkin  dia  lebih  mementingkan  untuk  bayar  angsuran  mobil,  angsuran  motor, asetnya  masih  ada  tapi  dia  gak  mau  jual.  Nah,  itu  biasanya ”. Dari  wawancara  tersebut  dapat disimpulkan bahwa adanya karakter debitur yang tidak bertanggungjawab terhadap perjanjian kredit yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga mengakibatkan kredit macet dalam kredit KPR.  Selanjutnya  kesulitan  dalam  melakukan  panagihan  disebabkan  karena  kondisi  ekonomi yang dihadapi oleh kreditor sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pelunasan.

## Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Pemilikan Rumah PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang
Kredit  macet  mennyebabkan  terjadinya  penurunan  likuiditas  dan  profitabilitas  Bank. Hasil  wawancara  menunjukan  terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  permasalahan bahkan  kegagalan  dalam  pengembalian  kredit  adalah  adanya  faktor  internal  dan  faktor eksternal.

## Faktor Internal
Faktor  internal  yang  menjadi  penyebab  kredit  macet  pada  nasabah  adalah  adanya ketidaktelitian dari pihak Bank dalam menganalisa pengajuan kredit yang diajukan oleh debitur di awal. Bank khususnya bagian analisis kredit yang tidak melakukan penyelidikan secara rinci terhadap  calon  debitur  seperti  jenis  usaha  apa  yang  dilakukan,  analisa  pendapatan  yang
diterima  oleh  calon  debitur,  dan  prosedur  kredit  yang  tidak  ketat.  Ketidaktepatan  dalam memprediksi  kemungkinan  yang  akan  terjadi  dimasa  yang  akan  datang,  serta  ruang  lingkup penerimaan kredit dengan cakupan wilayah yang luas namun personil atau sumber daya yang ada di Bank terbatas.

## Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet terjadi karena karakteristik debitur yang tidak dapat terprediksi oleh pihak Bank. Hal  ini terjadi setelah proses pembiayaan  yang telah  direalisasikan  oleh  pihak  Bank.  Situasi  yang  tidak  terduga  dialami  oleh  debitur  seperti kondisi ekonomi yang dialami dan adanya kredit macet di bank lain. Faktor eksternal menjadi faktor utama dalam KPR yang bermasalah hal ini dikemukakan oleh Pakar Manajemen Risiko yaitu  VN,  S.E,  M,  Rm  selaku  Dosen  Manajemen  Risiko  UNAND  yang  merupakan  lulusan Magister  di  Monash  Unversity.  Beliau  menyatakan “penyebab  adanya  kredit  bermasalah  dari nasabah  biasanya  karena  kesanggupan  nasabah  dalam  melunasi  tagihan  kurang,  hal  ini  terjadi  karena nasabah  memilih  untuk  melunasi  kewajiban  yang  lain.  Kemudian  juga  waktu  pelunasan  dari  nasabah terlambat,  hal  ini  berhubungan  dengan  ketidaksanggupan  nasabah  dalam  melunasi  tunggakan  tersebut karena  lebih  awal  membayar  kewajiban  lain  yang  misalnya  tanggalnya  lebih  awal  daripada  kewajiban membayar KPR”.
Hasil  wawancara  tersebut  menyimpulkan  karakteristik  nasabah  yang  tidak bertanggunjawab  dan  menganggap  tagihan  sebagai  hal  yang  sepele.  Debitur  cenderung memilih  untuk  menunaikan  kewajiban  yang  lain  seperti  melakukan  pembayaran  terhadap ansuran  pada  Bank  lain  dan  ansuran  terhadap  kewajiban  debitur  yang  lainnya.  Hal  lain  juga disebabkan  kondisi  ekonomi  yang  dihadapi  oleh  debitur  diantaranya  adanya  kondisi  tak terduga  dimana debitur tak mampu  memprediksi pendapatan yang akan  didapatkan, adanya musibah  yang  dialami  seperti  pihak  keluarga  krebitur  yang  sakit  sehingga  memaksakan debitur  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  obat  dan  perawatan  sehingga  alokasi  dana  yang seharusnya untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran kredit namun  harus di alihkan kepada pengeluaran tak terduga.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  DI  selaku  developer  dari  PT  Bumi  Karya  Anugerah dimana  developer  tersebut  bekerja  sama  dalam  produk  KPR.  Beliau  berpendapat “penyebab adanya kredit mace t biasanya terjadi karena adanya akal nasabah yang melarikan diri dari tagihan bank karena  malas  untuk  melunasi  kewajibannya  dan  mementingkan  kebutuhan  lainnya”. Dari  hasil wawancara DI menjelaskan penyebab terjadinya kredit macet diakibatkan oleh internal debitur yang mulai  kurang baik  dalam  hal 5C  yaitu character, capacity, capital, collateral and condition of economic. Prinsip 5C menurut DI belum diterapkan secara penuh olehk debitur KPR Bank BTN, dimana kesalahan karakter nasabah yang menganggap sepele kredit KPR. Hal ini telihat Bank BTN Cabang Padang belum sepenuhnya mampu menganalisa karakteristik yang dimiliki setiap individu  debitur.  Pihak  Bank  bisa  melihat  dan  menganalisa  terlebih  dahulu  latar  belakang debitur,  gaya  hidup  yang  konsumtif  yang  memungkinkan  debitur  yang  melakukan peminjaman  di  Bank  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  terbilang  tidak  primer, seperti cicilan motor pada Bank A  namun  debitur masih melakukan  kredit KPR dengan tidak mempertimbangkan  pendapatan  yang  dimiliki  belum  meencukupi  untuk  memenuhi  ansuran tiap bulannya sehingga menimbulkan permasalahan.

## Manajemen Risiko Pada BTN Kantor Cabang Padang
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  5/8/PBI/2003  menyatakan “ manajemen  risiko  adalah serangkaian  proses  dan  metodologi  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau  dan  mengendaliakn  risiko  yang  timbul  dari  kegiatan  usaha  bank”.  Sedangkan dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  (POJK  RI)  No.  18/PJOK.03/2016 menyatakan “ manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari seluruh kegiatan usaha Bank”
Dalam  Ikatan  Bankir  Indonesia  (IBI,  2014:  237), “ manajemen  risiko  merupakan serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi,  mengukur, memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha  bank ”. Proses pengelolaan  risiko  berdasarkan  IBI  pada  tahap  pertama  adalah  mengidentifikasi  risiko.  Bank harus  lebih  jeli  dalam  mengidentifikasi  risiko  yang  akan  terjadi  dengan  melakukannya berdasarkan  pengukuran  terhadap  rasio.  Dalam  hal  ini  BTN  cabang  Padang  telah  memiliki manajemen risiko yang cukup baik, diantaranya sebagai berikut.

## Identifikasi Risiko
Proses  identifikasi  risiko  pihak  Bank  diwajibkan  untuk  melakukan  analisis,  setidaknya terhadap  karakteristik  risiko  yang  melekat  langsung  pada  bank  seoerti  produk  dan  kegiatan usaha  Bank. Herman  (2010:34)  berpendapat  bahwa  pengidentifikasin  risiko  adalah  proses penganalisisan  secara  sistematis  dan  berkesinambungan  terhadap  risiko  (kerugian  yang potensial)  yang  harus  dihadapi  oleh  perusahaan.  Dalam  pengidentifikasian  risiko  diperlukan checklist terhadap  semua  kerugian  yang  mungkin  bisa  terjadi  pada  umumnya  pada  setiap perusahaan  melalui  pendekatan  yang  sistematik  untuk  menentukan  apa  kerugian  potensial yang tercantum dalam checklist untuk dianalisis.
Menurut AF selaku Branch Compliance Supervisory BTN, dalam mengidentifikasi risiko ini yaitu “langkah  awalnya  adalah  dengan  cara  mempergunakan  suatu  daftar  checklist  yang  berisi  butir- butir pertanyaan yang berisi tingkat risiko, yang mencakup kemungkinan kejadian, besarnya dampak dan tingkat  evaluasi  kontrol”. Berdasarakan  penjelasan  AF  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  bentuk langkah awal dalam identifikasi risiko yang di implementasikan oleh BTN adalah dengan cara menggunakan  checklist  yang  berisikan  beberapa  butir  pertanyaan  dengan  tingkatan  risiko disetiap pertanyaannya.
Langkah  awal  seperti  ini  dapat  mengurangi  kecurangan  debitur  dalam  proses  kredit selanjutnya sehingga dapat meminimalisir KPR bermasalah pada BTN. Sejalan dengan langkah awal  yang  dijelaskan  oleh  AF  selaku Branch  Compliance  Supervisory BTN,  menurut  AL  selaku Loan Service BTN “mengidentifikasi dengan mengetahui adanya ciri-ciri awal terjadinya suatu masalah yang  salah  satunya  dalam  pembiayaan  yaitu  debitur  mulai  telat  membayar  kewajibannya  pada  bank. Adapun  tindakan  awal  BTN  jika  mendapati  indikasi  permbiayaan  bermasalah  tersebut,  bank  akan memanggil debitur yang bermasalah dengan dilakukannya audiensi”.
Jadi  dalam  proses  awal  manajemen  risiko  kredit  BTN  disini  dimulai  dengan mengidentifikasi terlebih  dahulu  risiko tersebut yaitunya  mulai  dari  langkah awalnya  dengan daftar checklist yang berisi butir-butir risiko yang mungkin terjadi yang disajikan dalam bentuk pertanyaan,  yang  mencakup  kemungkinan  kejadian,  besarnya  dampak  dan  tingkat  evaluasi
kontrol.  Kemudian  menandai  ciri-ciri  awal  nasabah  yang  menunggak  yang  ditandai  dengan debitur  mulai  telat  membayar  kewajibannya  pada  bank  dan  mencari  tau  penyebab  terjadinya risiko  tersebut.  Jika  ditemukan  hal  tersebut,  bank  akan  memanggil  debitur  yang  bermasalah dengan dilakukannya audiensi.
Pakar  Manajemen  Risiko  lulusan  S2  Monash  University  VN  SE.,  M.  Rm  selaku  Dosen Manajemen  Risiko  UNAND  nenyatakan,  bahwa “terdapat  teknik  dalam  mengidentifikasi  risiko, yang mana untuk mengukur risiko itu sendiri adalah berdasarkan langkah awal yang telah dilakukan oleh BTN  tersebut  akan  didapatlah  beberapa  nasabah  yang  layak  diberi  kredit  atau  tidak,  itu  diukur  dari seberapa besar peluang dan efeknya, baik itu rendah, sedang maupun tinggi . Beliau juga menyatakan “langkah  awal  dan  tindakan  yang  dilakukan  BTN  dengan  adanya  Checklist  dan  tindakan  audiensi tersebut sudah baik. Yang mana tujuan dari Checklist itu sendiri agar diketahui dan dapat diukur besar peluang dan efeknya dari nasabah tersebut yang hasil akhirnya yaitu apakah nasabah layak diberi kredit atau tidaknya. Dengan demikian hal ini dapat meminimalisir KPR bermasalah pada BTN”. Berdasarkan hasil  wawancara  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  identifikasi  risiko  dalam meminimalisir  kredit  bermasalah  pada  BTN  sudah  baik  dengan  mengimplementasikan  teori yang  telah  ada  yaitunya  dengan  adanya  checklist  dan  melakukan  tindakan  lainnya  seperti audiensi dengan nasabah untuk lebih baik dan benar dalam menerima calon debitur.

## Pengukuran Risiko
POJK  RI  No.  18/PJOK.03/2016  Pasal  11  ayat  (2)  menjelaskan  dalam  melaksanakan pengukuran  risiko,  bank  wajib  evaluasi  secara  berkala  terhadap  kesesuaian  asumsi,  sumber data,  dan  prosedur  yang  digunakan  agar  tidak  terjadi  kekeliruan.  Herman  (2010:44)  proses lanjut  setelah  mengidentifikasi  risiko  adalah  melakukan  pengukuran.  Pengukuran  dilakukan untuk  menentukan  memperoleh  informasi  yang  menentukan  tindak  lanjut  dari  proses penanganan risiko.
Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR) (2017),  menjelaskan  apabila  dari  hasil  penilaian  calon  krediitur  layak  untuk  diberikan  failotas kredit  maka  bank  harus  melakukan  analisis  kualitatif  yaitu  5C,  dan  analisis  kuantitatif,  yang meliputi  analisa  mengenai  harta  kekayaan  atau  kondisi  keuangan  calon  debitur,  hutang piutang,  dan  lainnya  yang  digambarkan  dalam  bentuk  neraca,  laporan  rugi/laba,  dan/atau rasio-rasio  keuangan. Berdasarkan  penjelasan  diatas  sejalan  dengan  hasil  wawancara  penulis dengan  AF  selaku Branch  Compliance  Supervisory BTN,  dalam  pengukuran  risiko  ini  yaitu “dengan metode kualitatif dan juga dengan  metode kuantitafif dimana standar  khusus  dalam pengukuran  risiko  di  BTN  tidak  ada.  Kemudian  untuk  data  yang  mendukung  suatu pengukuran  risiko  tersebut  diantaranya  adalah  data  nasabah  seperti  data  pribadinya,  data keuangannya,  rekening  tabungannya,  dan  SLIK  OJK.  Adapun  BTN  Padang  juga  melakukan penggolongan  tingkat  risiko  dalam  kategori high,  moderate  to  high,  moderate,  low  moderate,  dan low.
Pernyataan yang disampaikan oleh pihak BTN diatas, dapat diketahui bahwa BTN telah melakukan  pengukuran  risiko  yang  baik  yaitunya  mengukur  risiko  tersebut  dengan  cara menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif sesuai dengan teori pengukuran risiko. Pengukuran risiko dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dibutuhkannya data nasabah seperti  data  pribadi  untuk  mengecek  kejelasan  data  nasabah  dan  saat  wawancara  awal  yang
didampingi oleh developer untuk menganalisis character nasabah itu benar apa tidak, bohong atau tidaknya.
Sedangkan  untuk  metode  kuantitatif  yang  dilakukan  oleh  BTN  adalah  dibutuhkannya data  keuangan  nasabah,  rekening  tabungan  nasabah,  dan  SLIK  OJK,  tidak  hanya  itu  bahkan dengan  kuatnya  pengukuran  risiko  pada  BTN,  BTN  akan  menganalisis  hasil  survey  baik  itu hasil konfirmasi ke bendahara atau instansi jika calon debitur itu merupakan seorang pegawai dan  hasil  survey  bertanya  kepada  tetangga  jika  calon  debitur  yang  swasta  selain  dibutuhkan adanya laporan keuangan dan data agunan nasabah. Dengan hal ini BTN dapat meminimalisir KPR bermasalah.

## Pemantauan Risiko
POJK  RI  No.  18/PJOK.03/2016  pasal  11  ayat  (3)  menjelaskan  dalam  proses  pemantauan risiko  Bank  wajib  paling  sedikit  melakukan  evaluasi  terhadap  eksposur  risiko  dan menyempurnakan  proses  pelaporan  dalam  hal  terhadap  perubahan  kegiatan  usaha,  produk, transaksi,  faktor  risiko,  teknologi  informasi  dan  bersifat  material.  Hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada pihak Loan Service BTN yaitu AL mengatakan “dalam pemantauan risiko  BTN tidak  ada  tim  khususnya,  tapi  ada  divisi  yang  menaungi  untuk  meminimalisir  terjadinya  risiko-risiko tersebut” . Unit atau divisi risiko yang ada yaitu CRD ( commercial risk division ), sedangkan ERMD terpusat  dikantor  pusat,  dan  RRD  di  perwakilan  tiap-tiap  kantor  wilayah.  CRD  sendiri merupakan  karyawan  pusat  yang  ditempatkan  di  kantor  cabang  padang.  Berdasarkan penjelasan  AL  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  BTN  tidak  memiliki  tim  khusus  dalam pemantauan  risiko  kredit,  tetapi  dalam  hal  ini  BTN  memiliki  divisi  yang  menaungi  untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko tersebut.
Sejalan  dengan  penjalasan  diatas,  AL  selaku Loan  Service BTN  melanjutkan,  prosedur yang  diterapkan  dalam  pemantauan  risiko  melakukan  berbagai  prosedur  yang  jelas  dan  baik dalam  mengimplementasikannya.  Prosedur  pemantauan  risiko  diantaranya,  yaitu  adanya proses identifikasi, yang mana dengan prosedur seperti ini BTN dapat membaca kemungkinan risiko  yang  dapat  terjadi  akan  datang,  setelah  itu  dilanjutkan  dengan assesment risiko  untuk menghitung potensial kerugian bank terkait risiko yang timbul. Menurut Putranto (2010) dalam Afandi, (2015) assessment risiko (risk assessment) adalah suatu proses penilaian risiko terhadap bahaya  yang  mungkin  terjadi  ditempat  kerja.  Jadi  dalam  hal  ini  BTN  cukup  baik  dalam perosedur  pemantauan  risiko  untuk  meminimalisir  kredit  bermasalah  pada  bank.  Selanjutnya akan ada respond, maksudnya pihak BTN akan mengambil keputusan serta strategi agar tidak merugikan  semua  pihak.  Bentuk  prosedur  pemantauan  risiko  seperti  inilah  yang  menandai bahwa BTN Kantor Cabang Padang baik dalam meminimalisir kredit bermasalah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan DI selaku developer diatas, dapat diketahui pada BTN memang memiliki manajemen risiko yang cukup kuat dalam pemantauan risiko, ditandai dengan  bentuk-bentuk  tindakan  yang  diambil  oleh  BTN  jika  menerima  permintaan  ataupun penawaran dari nasabah. Jika layak dan lengkap maka bisa diterima, tetapi jika tidak layak atau tidak  lengkap  data  yang  sesuai  dengan  permintaan  BTN,  maka  nasabah  tidak  akan  bisa memohon kepada BTN untuk dilanjutkan proses kreditnya yaitu dengan menolak dengan tegas kepada  si  nasabah  yang  tidak  layak.  Adapun  jika  nasabah  melanggar  perjanjian  dan  aturan, tindakan  dari  BTN  cukup  tegas  dalam  menegur  nasabah  yang  berisiko  tersebut  dengan
mengambil agunan bahkan melelangnya. Dengan  pemantauan  risiko seperti ini, BTN mampu meminimalisir KPR bermasalah pada bank.

## Pengendalian Risiko
POJK  RI  No.  18/PJOK.03/2016  Pasal  11  ayat  (4),  mewajibkan  setiap  bank  harus melakukan  pengendalian  terhadap  risiko  yang  dapat  mngancam  kelangsungan  usaha  bank. Herman  (2010:78)  berpendapat  bahwa  sesudah  mengidentifikasikan  dan  mengukur  risiko perusahaan, selanjutnya perusahaan harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Hasil  wawancara  bersama  Bapak  AF  selaku Branch  Compliance  Supervisory BTN  menjelaskan BTN Kantor Cabang Padang telah melakukan pengendalian risiko yang baik ditandai  dengan adanya  langkah  untuk  meminimalisir  sebuah  risiko  yang  diterjadi,  BTN  mengedepankan prinsip prudential banking dan GCG saat penyaluran kredit.
Prinsip kehati-hatian atau prudential banking merupakan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh Bank dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Usman,  2001:18).  BTN  melakukan  evaluasi  secara  berkala  untuk  meminimalisir  risiko  yang merugikan  bank  yang  mana  untuk  semua  risiko  dilakukan  oleh Internal  Control  bank dibawah supervisi  unit akunting  laporannya dilakukan setiap bulan. Pakar manajemen  risiko yaitu VN memperkuat penjelasan dari pihak bank, dimana analisa yang baik  khususnya pada Collateral harus  memastikan  bahwa  jaminan  yang  diberikan  nasabah  harus  besar  atau  bernilai  lebih tinggi  dari  pinjamannya.  Karena  dengan  pengendalian  risiko  seperti  ini  pihak  bank  dapat meminimalisir kredit macet yang disebabkan oleh nasabah jika terjadi nantinya karena adanya jaminan yang lebih besar.
Sejalan  dengan  pendapat  VN  ,  berikut  menurut  FN  selaku Consumer  Leanding BTN, memperkuat pengendalian risiko yang baik itu dengan mengatakan bahwa pengendalian risiko yang  baik  harus  lebih  menguatkan  pada  analisis  5C  yang  ketat,  dimana  Bank  terlebih  dulu harus  menerima  uang  muka  sebagai  jaminan  diawal.  Selain  analisis  5C,  bentuk  pengendalian risiko  yang  ada  pada  BTN  menurut  FN  selaku Consumer  Leanding BTN  sebagai  berikut “pengendalian  risiko  disini  berhubungan  dengan  kolektif,  yang  mana  BTN  akan  menganalisis  dan mengelompokan seberapa lama tunggakan angsuran kredit nasabah yang bermasalah dan setiap jenjang atau tingkatannya akan berbeda pula. Tindakan dari BTN itu sendiri akan dilakukan oleh  unit CCRU”. Sejalan  dengan  penjelasan  FN,  menurut  OG  selaku Skip  Tracer  Koordinator BTN,  bentuk pengndalian  risiko  yang  dilakukan  jika  nasabah  bermasalah  akan  diberikan  tindakan  yang berbeda-beda sesuai dengan lamanya tunggakan angsuran debitur.

## Penagihan
Untuk keterangan lancar dan dalam perhatian khusus yang berkisaran  umur tunggakan 000  S/D  000  Hari  dan  001  S/D  090  Hari  dapat  ditangani  oleh  pihak  Bank  melalui DeskCall . Deskcall merupakan  bentuk  tindakan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  bank  guna  menagih  atas piutang  perusahaan  (hutan  orang  lain)  yang  telah  jatuh  tempo  via  telepon.  Untuk  keterangan kurang  lancar  yang  berkisaran  umur  tunggakan  091  S/D  120  Hari  dapat  ditangani  oleh karyawan melalui pembinaan. Pembinaan ini semacam pengeluaran SP (Surat Peringatan) dan turun  lapangan  yaitunya  menagih  kerumah  nasabah  secara  langsung. Untuk  keterangan diragukan  yang  umur  tunggakan  berkisaran  121  S/D  180  Hari  dapat  ditangani  dengan
memberikan  peringatan  kepada  nasabah  dengan  menyegel  atau  menyemprot  rumah  nasabah sebagai  agunan  bagi  pihak  bank.  Untuk  kategori  macet  yang  umur  tunggakan  berkisaran  181 S/D  999  Hari  dapat  ditangani  melalui  Lelang.  Lelang  atau  pelelangan  ini  bertujuan  untuk menjual agunan nasabah yang mengalami kredit macet agar kerugian bank dapat tertutupi.

## Restrukturisasi Kredit
Restrukturisasi  kredit  adalah  bentuk  penanganan  yang  dilakukan  Bank  terhadap  kredit macet nasabah. Yaitunya dengan mencari dan mengolah data nasabah guna penjadwalan ulang debitur.  Apakah  itu  pihak  bank  memberikan  kelonggaran  untuk  membayar  sekali  berapa bulan,  memperkecil  jumlah  pembayaran  kredit  perbulannya  atau  menghentikan  beberapa bulan penagihan dengan perjanjian tertentu.

## Lelang
Lelang  adalah  proses  jual  beli  barang  atau  jasa  dengan  tawar  menawar  antara  pihak penjual  dan  penawar,  kemudian  barang  akan  diberikan  kepada  penawar  dengan  harga  yang paling  tinggi.  Kegiatan  lelang  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  menjual  agunan  debitur  yang mengalami kredit macat untuk menutupi kerugian yang dialami oleh pihak Bank.
Manajemen  risiko  yang  baik  pada  BTN  ini  ditandai  dengan  adanya  alur  proses  kredit atau  pembiayaan  di  BTN  Padang  yang  juga  baik.  Berikut  alur  proses  kredit  atau  pembiayaan BTN  Padang  yaitu  1)  Calon  debitur  mendatangi/menelepon  BTN,  menanyakan  persyaratan untuk  pengajuan  KPR  2)  Calon  debitur  membawa  aplikasi  permohonan  yang  telah  lengkap (sesuai  dengan  Ceklist  kelengkapan  berkas  pengajuan  kredit  pada  BTN),  untuk  kemudian dilakukan  pengecekan  SLIK  OJK  (pengecekan  data  pinjaman  calon  debitur  pada  pihak pendanaan yang lain, seperti Bank, Leasing dan perusahaan pendanaan lainnya). Contoh untuk kasus  KPR  itu  sendiri  kelengkapan  berkasnya  diantaranya  adalah  a)  Surat  pernyataan kelengkapan subsidi b) Surat pernyataan dari developer c) Data penghasilan pemohon. Petugas kredit  melakukan  wawancara  terhadap  calon  debitur,  untuk  mendapatkan  informasi  akurat seputar a) Kebenaran data pribadi calon debitur b) Konfirmasi data pada SLIK OJK yang telah dicetak  sebelumnya  c)  Pekerjaan  dan  penghasilan  calon  debitur  dan  pasangan  d)  Asset  atau harta kekayaan yang dimiliki calon debitur, sebagai bahan pertimbangan nantinya.
Setelah  proses  wawancara  dilakukan,  petugas  kredit (consumer  loan  officer) melakukan analisa  awal  terhadap  pengajuan  kredit.  Jika  berdasarkan  analisa  awal  memungkinkan  untuk dilanjutkan aplikasi  kredit tersebut, maka  untuk  selanjutnya  dilakukan  entri data pada sistem komputer.  Selanjutnya  berkas  akan  dianalisa,  untuk  didapatkan  berapa  besarnya  kredit  yang dapat  diberikan  kepada  calon  debitur  tersebut.  Selanjutnya,  jika  telah  selesai  dianalisa,  dan pemutus  kredit  telah  menyetujui  besaran  kredit  yang  diebrikan,  maka  dicetaklah  SP3K  (Surat penegasan  persetujuan  penyediaan  kredit),  dan  disampaikan  kepaa  calon  debitur.  Didalam SP3K  tersebut,  telah  dirinci  biaya-biaya  yang  harus  dipersiapkan  oleh  calon  debitur  sebelum dilakukan  akad  kredit,  diantaranya  biaya  premi  asuransi,  administrasi  bank,  dan  biaya-biaya lainnya  yang  tercantum  didalm  SP3K  tersebut.  Setelah  semua  persyaratan  telah  terpenuhi, maka  dilakukanlah  akad  kredit,  yang  dihadiri  oleh  debitur  dan  pasangan,  developer  atau penjual  (jika  kredit  berupa  KPR)  serta  dihadiri  oleh  notaris.  Setelah  akad  kredit  selesai
dilakukan,  maka  seluruh  dokumen  kredit  tersebut  beserta  agunan  yang  telah  diperiksa legalitasnya oleh notaris, disimpan didalam ruangan dokumen.

## SIMPULAN
Karakter  debitur  bermasalah  produk  KPR  pada  BTN  Cabang  Padang  adalah  debitur yang tidak bertanggungjawab dan tidak menganggap perjanjian yang telah disepakati. Debitur tidak  menyanggupi  pembayaran  sehingga  menyebabkan  pembiayaan  kredit  yang  merugikan pihak Bank. Karakter debitur yang bermasalah pada BTN adalah kondisi ekonomi yang dialami oleh  debitur,  sehingga  menyebabkan  kredit  macet,  kondisi  ini  berakhir  sampai  penyerahan agunan  yang  dimiliki  debitur  kepada  pihak  Bank  karena  sudah  tidak  menyanggupi  untuk dilakukannya pelunasan. Selain itu kedit macet diakibatkan karena adanya keperluan lain yang harus dipenuhi secara mendadak oleh debitur.
Prinsip 5C pada Bank BTN belum sepenuhnya diterapkan, pada proses penyaluran dana kredit  yang  tidak  tepat  sasaran  dimana  nasabah  yang  sudah  ditetapkan  tidak  memiliki tanggungjawab  untuk  menunaikan  KPR.  Dilihat  dari  kasus  tersebut  terlihat  BTNCabang Padang  belum  sepenuhnya  maksimal  dalam  melakukan  identifikasi  karakter  nasabah. Mayoritas  nasabah  memiliki  haya  hidup  yang  konsumtif  dimana  kreditur  memiliki  pinjaman ditempat lain untuk memenuhi keinginannya sepert adanya cicilan motor yang diajukan Bank A,  untuk  KPR  mengajukan  pada  Bank  BTN  Padang  sedangkan  penghasilan  yang  diperoleh oleh  debitur  tidak  mencukupi  untuk  membayar  angsuran,  akhirnya  timbul  lah  pembiayaan bermasalah.
Manajemen  risiko kredit pemilikan rumah BTN yang baik pada Kantor Cabang  Padang adalah sebagai berikut:

## Indentifikasi Risiko
Proses  identiffikasi  risiko  guna  meminimalisir  kredit  bermasalah  pada  BTN  sudah  baik dengan  mengimplementasikan  teori  yang  telah  ada  yaitu  dengan  adanya checklist dan melakukan  tindakan  lainnya  seperti  auditensi  dengan  nasabah  untuk  lebih  baik  dan  benar dalam menerima calon debitur.

## Pengukuran Risko
Pada  BTN  Kantor  Cabang  Padang  telah  melakukan  pengukutan  risiko  yang  baik  aitu dengan  adanya  implementasi  penggunaan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif.  Pengukuran tersebut tidak  hanya  dilakukan  kepada  nasabah melainkan juga kepada  developer  yang ingin bekerjasama dengan BTN.

## Pemantauan Risiko
Pada  BTN  Kantor  Cabang  Padang  telah  melakukan  pemantauan  yang  baik  dalam kegiatan  kredit dengan mengidentifikasi jenis risiko  yang akan muncul ataupun  muncul  serta memberikan  respon  dengan  cara  mengambil  strategi  keputusan  yang  tidak  merugikan  kedua belah pihak.

## Pengendalian Risiko
Pengendalian  risik  yang  dilakukan  BTN  sudah  baik  yang  mana  selalu  fokus  dan  jeli dalam analisis 5Cc, serta tindakan yang dilakukan kepada nasabah yag berisiko akan dimitigasi sesuai dengan pendapat pakar dan sumber bahwasanya mitigasi dan analisi 5C sangat penting dalam manajemen risiko kredit guna mengurangi terjadi kredti bermasalah pada Bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  M.  (2015).  Manajemen  Risiko  K3  Menggunakan  Pendekatan  HIRARC  (Hazard Identification,  Risk  Assessmenand  Risk  Control)  Guna  Mengidentifikasi  Potensi  Hazard. Jurnal Teknik Industri , 3 , 2. Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek . Rineka Cipta.
Atmawati,  S.  (2015).  Analisis  Pemberian  Kredit  Kepemilikan  Rumah  (KPR)  dalam  Rangka Mengurangi Non Performing Loan. Jurnal Administrasi Bisnis , 2 (2). Hennie. (2011). Analisis Risiko Kredit Bermasalah . Salemba Empat. Indonesia, B. (2005). Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SSE BI No 7/3/DPNP . www.bi.go.id Kurnia, D. (2011). Manajemen Risiko Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Masyarakat Desa di Bank X Bogor . Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
Maya,  A.  (2015).  Analisis  Manajemen  Risiko  Dalam  Mengatasi  Pembiayaan  Bermasalah  Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jurnal Ekonomi Islam , 3 (4).
Muchia,  D.  (2019).  Analisis  Penerapan  Manajemen  Risiko  Kredt  Dalam  Meminimalisir  Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013- 2018. Jurnal Manajemen Bisnis Akuntansi , 18 (1).
Nazwirman,  &  dkk.  (2016).  Analisis  Pengelolaan  Risiko  Dalam  Pembiyaan  Perumahan  Pada
Bank SUMUT. Journal of Economic and Business Aseanomics , 1 (1).
Noriesta, J. (2915). Analisis Manjemen Kredit Kepemilikan Rumah Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Produk KPR BTN IB. Jurnal Administrasi Bisnis , 1 (1). Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2016). Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum . www.ojk.go.id
Purnama,  D.  (2017). Efektivitas  Manajemen  Risiko  dalam  Mengendalikan  Risiko  Kredit  di  PT. Bank Rakyat Indonesia. Jurnal Manajemen , 6 , 8.
Rafika,  L.,  &  dkk.  (2013).  Anlisis  Manajemen  Kredt  Guna  Meminimalisir  Risiko  Kredit. Jurnal Pendidikan Ekonomi UNS , 1 (3).
Rifangga, C. . (2015). Penerapan  Manajemen  Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet
Pada Bank Sulutgo. Junral Ekonomi Dan Pembangunan , 3 (4). Ris. (2017). Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah .
Sari,  P.  D.,  &  Tasman,  A.  (2020).  Analisis  Tingkat  Kesehatan  Perbankan  dengan  Pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR) Pada Perbankan  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Ecogen , 3 (3), 375–384. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Manajemen . Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi . Alfabeta.
Yeniwati,  Y.  (2020).  Determinan  Suku  Bunga  dan  Likuiditas  Bank  Terhadap  Pertumbuhan
Kredit di Indonesia. Jurnal Ecogen , 3 (2), 200.