## Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0
(Studi Pelayanan Perijinan memulai Usaha di Indonesia)

## Muhammad Syafiq
Peneliti Pertama Lembaga Administrasi Negara
Mahasiswa Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM
Korespodensi Penulis. E-mail: muhammadsyafiq.lan@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  saat  ini  sedang  berupaya untuk  menumbuhkan  iklim  investasi dengan  memberikan  kemudahan berusaha.  Salah  satu  strategi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dengan  melakukan  debirokratisasi dan  digitalisasi  pelayanan  perizinan memulai usaha. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong digitalisasi pelayanan perijinan terpadu  satu  pintu  (PTSP)  di Pemerintah  Daerah  (BKPM,  2016). Pergerakan  yang  dilakukan  tersebut dalam  rangka  memenuhi  nilai  publik untuk  menciptakan  kecepatan  dan kemudahan  dalam  berusaha  di  era revolusi industri 4.0. Namun demikian,  langkah  yang  dilakukan oleh  pemerintah  tersebut  tidak berdampak siginifikan terhadap capaian  ease  of  doing  business  2019 yang  menempatkan  Indonesia  pada posisi  73  dari  190  negara  di  dunia. Capaian  tersebut  masih  jauh  dari target  Presiden  Jokowi  yaitu  pada peringkat  40  besar  pada  tahun  2017. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan  2  (dua)  hal  yaitu: pertama,  mengapa  debirokratisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah belum  mampu  memenuhi  nilai birokrasi  yang  juga  merupakan adaptasi nilai publik. Kedua,
bagaimana    risk  society  dari  adanya debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan  perizinan  memulai  usaha. Studi  pada  pelayanan  perizinan memulai usaha dipilih untuk menggambarkan tujuan tersebut dengan menggunakan analisis literatur  dan  data  sekunder.  Hasil pembahasan dalam artikel ini menemukan  bahwa  arus  besar elektronisasi  dan  pendirian  PTSP tidak  dibarengi  dengan  semangat penuh  untuk  menghilangkan  silo mentality  serta  struktur  hirarki  yang panjang. Efisiensi dan efektivitas yang merupakan nilai birokrasi tidak dapat dipenuhi. Debirokratisasi dan digitalisasi  mendorong  munculnya usaha-usaha  baru  dan  menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Investasi akan  meningkat  karena  iklim  usaha yang  bagus  di  Indonesia.  Namun demikian, debirokratisasi dan digitalisasi menimbulkan dilema karena  ada  risiko  negatif  yang  dapat ditimbulkan  dari  adanya  kedua langkah tersebut.
Kata  Kunci: Nilai  Publik,  Nilai
Birokrasi,
Debirokratisasi,
Birokratisasi, Pelayann Perizinan
Bureaucracy in the Industrial Revolution Era 4.0 (Study on Licensing Services to start a business in Indonesia)

## Abstract
Indonesia  is  currently  trying  to  foster an  investment  climate  by  providing ease  of  business.  One  of  the  strategies carried  out  by  the  government  is  to conduct bureaucratization and digitization  of  licensing  services  to start  a  business.  This  was  done  by encouraging  the  digitization  of  one- stop  integrated  licensing  services (PTSP)  in  the  Local  Government (BKPM,  2016).  The  movement  was carried  out  in  order  to  meet  public
Vol.1 No.1 Juni 2019
value to create speed and ease of doing business  in  the  era  of  the  industrial revolution  4.0.  However,  the  steps taken  by  the  government  did  not  have a significant impact on the achievement  of  the  ease  of  doing business  in  2019  which  placed Indonesia  in  position  73  of  190 countries in the world. This achievement  is  still  far  from  President Jokowi's target, which is ranked in the top  40  in  2017.  This  article  aims  to explain  2  (two)  things,  namely:  first, why the bureaucracy carried out by the government has not been able to meet the bureaucratic value which is also an adaptation  of  public  values.  Second, how  is  the  risk  society  from  the bureaucratization  and  digitization  of licensing  services  to  start  a  business. Studies on licensing services  starting a business were chosen to illustrate these objectives using literature analysis and secondary  data.  The  results  of  the discussion in this article found that the large  flow  of  electrons  and  the establishment  of  PTSP  was  not accompanied  by  full  enthusiasm  to eliminate  the  silo  mentality  and  the long  hierarchical  structure.  Efficiency and effectiveness which are bureaucratic values cannot be fulfilled. Debureaucratization and digitalization encourage  the  emergence  of  new businesses and create a better business climate. Investment will increase due to the good business climate in Indonesia. However,  debureaucratization  and digitalization  pose  a  dilemma  because there  are negative  risks  that  can  arise from the existence of both steps.
Keywords: Public Values, Bureaucracy Values, Debureaucratization,
Bureaucratization, Licensing Services

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  telah  berhasil meningkatkan  capaian ease  of doing  business dalam  periode  5 (lima) tahun terakhir. Capaian ease of doing business (EoDB) Indonesia berhasil  naik  41  peringkat  yaitu dari  peringkat  114  pada  EoDB 2015  ke  peringkat  73  pada  EoDB 2019.  Indonesia  hanya  turun  1 (satu)  peringkat  dalam  capaian EoDB  2019.  Secara  detail  capaian EoDB Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.
Capaian tersebut tidak terlepas  dari  paket  kebijakan ekonomi yang  diambil  oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pemerintah Jokowi- JK  mengeluarkan  paket  kebijakan 1-XVI. Paket kebijakan I, II, dan XII merupakan  paket  kebijakan  yang paling berpengaruh terhadap capaian  EoDB  Indonesia.  Paket kebijakan I fokus dalam mendorong  daya  saing  industri dengan mengurangi dan menyederhanakan  regulasi  serta mempermudah  birokrasi.  Paket kebijakan  II  fokus  pada  promosi investasi  dan  devisa  melalui pemberian  kemudahan  perizinan investasi 3 jam, dan insentif devisa hasil ekspor.

## Gambar 1. Capaian EoDB Indonesia
2015-2018
Catatan: Peringkat 1-190 Sumber: (World Bank, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Namun, capaian EoDB Indonesia  masih  jauh  dari  target presiden Jokowi. EoDB ditargetkan akan  menempati  posisi  40  besar pada tahun 2017 (https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d- 4283755/peringkat-eodb-jauh- dari-target-jokowi-darmin-ini-
pekerjaan-besar). Selain itu, capaian  tersebut  juga  masih konsisten  tertinggal  dari  Negara lainnya  di  Asia  Tenggara  seperti Singapura,  Malaysia,  Thailand, Vietnam,  dan  Brunei  Darussalam. Bahkan  dalam  kurun  waktu  5 (lima)  tahun  terakhir,  Singapura selalu  berada  pada  peringkat  3
(tiga) besar.
Gambar 2. Peringkat EoDB 2015-2018 Sumber: (World Bank, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) Lambatnya kenaikan peringkat EoDB Indonesia tersebut disebabkan karena adanya patologi  birokrasi  yang  telah  lama mengkungkung birokrasi Indonesia. Sehingga, debirokratisasi,  deregulasi,  dan digitalisasi  yang  dilakukan  belum mampu dengan optimal menjalankan  nilai  birokrasi  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  nilai publik  yang  berlaku  utamanya terkait kecepatan dan kemudahan. Pelayanan perizinan masih melalui banyak  prosedur    dan  waktu penyelesaian yang cukup lama. Silo
Mentality, hierarki yang berlebihan serta formalisasi berlebihan menjadi  patologi  birokrasi  yang menghambat  proses  reformasi pelayanan perijinan memulai usaha  di  Indonesia.  Selain  itu, proses  debirokratisasi,  deregulasi serta digitalisasi harus dihadapkan
Vol.1 No.1 Juni 2019
beberapa risk  society seperti konflik  apabila  tidak  dilakukan kajian yang matang.

## B. TEORI (Literature Review)
1. Arus Pergeseran dari Manual Menuju Sistem Online Pelayanan  perizinan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah dahulu  identik dengan  mekanisme kerja  yang  manual.  Pengguna layanan  harus  datang  ke  unit pelayanan perizinan dengan membawa  berkas  persyaratan yang  tidak  sedikit  jumlahnya. Selain  itu,  masyarakat  juga  masih harus  antri  menunggu  untuk dilayani  oleh  petugas.  Kondisi tersebut  saat  ini  sudah  mulai mengalami pergeseran. Dari manual  ke  sistem online .  Badan
Koordinasi  Penanaman  Modal (BKPM)  yang  menjadi leading sektor  pelayanan  perizinan  usaha akan menerapkan digitalisasi. Digitalisasi mekanisme baru penyelenggaraan layanan perizinan dilakukan dengan menerapkan  tanda  tangan  digital yang tersertifikasi ( Certified Digital Signature ) pada penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) dengan format portable document format  (PDF),  yang  dilengkapi dengan Lembar Pengesahan (https://www.wartaekonomi.co.i d/read143745/news_post.php). Pemerintah  daerah  saat  ini sedang masif membangun pelayanan  perijinan  menggunakan sistem online. Masyarakat  tidak
perlu  lagi  datang  ke  kantor pelayanan perizinan yang sebenarnya  juga  sudah  dibangun tempat pelayanan perizinan terpadu.  Berdasarkan  data  yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman  Modal  (BKPM),  60  % Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah daerah telah melakukan  elektronisasi  (BKPM, 2016).
Kota  Bandung  merupakan salah  satu  dari  sekian  banyak daerah yang telah menggunakan TI dalam pelayanan perizinan memulai  usaha.  Dalam  kurun waktu  2015-2017,  Kota  Bandung mengeluarkan  2  (dua)  program unggulan  yaitu  “Hay  U”  (satu sentuhan untuk kemudahan), serta
“GAMPIL” (Gadget Mobile Aplication  License).  “Hay  U” merupakan aplikasi berbasis website  secara  online  yang  telah dilengkapi dengan fasilitas tracking . Sehingga, pengguna layanan dapat memantau perkembangan layanan. Kota Bandung juga memanjakan pengguna layanan perizinan memulai  usaha  dengan  aplikasi
“GAMPIL”  yang  dapat  diakses melalui smart  phone. Surat  izin yang  diproses  melalui  sistem online apabila  sudah  jadi  akan diantar  ke  rumah  melalui  jasa pengantar  pos (Badan  Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kota  Bandung, 2016) . Kota  Pontianak,  Kota Surabaya  dan  Kota  Makassar  juga telah  melakukan  hal  yang  sama dengan  Kota  Bandung  dalam
Vol.1 No.1 Juni 2019
pelayanan perizinan memulai usaha (catatan survei Indeks Local Government  Capacity  for  Business Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara) Optimalisasi penggunaan IT dalam pelayanan perizinan tersebut  telah  berhasil  menaikkan indeks ease  of  doing  business di beberapa Negara seperti Singapura,  Malaysia,  Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan. Singapura  menggunakan  sebuah sistem yang disebut dengan Bizfile sebuah  sistem  berbasis  internet mulai  dari  registrasi  online, pengajuan dan pengambilan informasi. Sedangkan Korea Selatan  mengenalkan online-one stop  shop dan star  biz. Capaian indeks ease  of  doing  business beberapa Negara yang memanfaatkan  IT  tersebut  secara konsisten  jauh  di  atas  Indonesia.
Terutama  Singapura  yang  selalu menempati  3  (tiga) besar  dalam  5 (lima) tahun terakhir (Pusat kajian
Reformasi Administrasi, 2016). 2. Pergeseran  Nilai  Birokrasi: Birokratisasi vs Debirokratisasi Pergeseran paradigma administrasi Negara mulai dari old public  administration (OPA), New Public  management (NPM),  serta
New  Public  Service (NPS)  ikut mewarnai pergeseran nilai birokrasi. Old Public Administration banyak dipengaruhi  oleh  pandangan  Max Weber  tentang  birokrasi  ideal. Old Public Administration (OPA) menempatkan  pemerintah  sebagai sentral  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Guy Peter merangkum 6 (enam) prinsip yang dianut dalam paradigm OPA yaitu: 1) Pelayanan sipil bersifat apolitis; 2)  Hirarki  dan  aturan;  3) Ketahanan  dan  stabilitas;  4) Layanan sipil yang terinstitusionalisasi; 5) Pengaturan internal;  6)  Kesetaraan  (internal dan  eksternal  untuk  organisasi)
(Peters,  2001  dalam  Pfiffner, 2004).    Paradigma  tersebut muncul pada awal revolusi industri  di  mana  pertarungan antar  kelas  terjadi  antara  kelas borjuis dan proletar, kelas pekerja dan  pemilik  modal.  Paradigma tersebut  muncul  pada  abad  ke  19 untuk  mengatasi  administrasi patrimonial  yang  didominasi  oleh patronase  dan  favouritisme  dalam pengambilan  keputusan(Pfiffner, 2004).  Birokratisasi  menjadi  nilai yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Birokratisasi sendiri diartikan sebagai proses penerapan  prinsip  yang  diajarkan oleh  Weber  dalam  birokrasi  yaitu hierarki, formalisasi,
impersonalitas,  serta  spesialisasi (Dwiyanto, 2015).
Gambar 3. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dan Nilai Birokrasi
Pendekatan tersebut ternyata mendapatkan kritik karena  tidak  efektif  dan  efisien dalam mengatasi sebagala persoalan  publik.  Oleh  karena  itu, muncul  kemudian  adalah  konsep yang  disebut  dengan New  Public Management (NPM).  Inti  dari konsep  tersebut  adalah  agar birokrasi  pemerintah  lebih  efektif dan  efisien,  maka  pengelolaannya harus  mengadopsi  mekanisme kerja  sektor privat .  NPM  menjadi inspirasi dari gerakan yang disebut dengan reinventing  government dan mendorong adanya desentralisasi kekuasaan ke bawah,  standar  prosedur  operasi yang  lentur,  kreativitas  dan inovasi,  jenjang  kekuasaan  yang flat,  serta  sistem  kepegawaian yang  lebih  terbuka  dan  kompetitif (Osborne dan Plastrik, 1997 dalam Dwiyanto,  2015).  Efektivitas  dan efisiensi  yang  menjadi  tuntutan publik  waktu  itu  menjadi  prinsip yang benar-benar dipegang teguh.
Paradigma NPM juga memunculkan banyak kritik karena  cenderung  mengabaikan unsur-unsur  seperti  keadilan,  dan humanisme. Hal tersebut kemudian yang menjadi pendorong munculnya pendekatan New Public Service (NPS). Pendekatan  NPS  dipengaruhi  oleh teori tentang citizenship,
community  and  civil  society, organizational  humanists,  and  post modern administrationalists . Dalam pendekatan
NPS, stakeholder dalam  pengambilan  kebijakan semakin bervariatif. Bahkan dalam paradigma tersebut terdapat konsep governance yaitu  integrasi antara  pemerintah, civil  society , dan  sektor  privat.  Nilai  yang dibangun  juga  tidak  terbatas  pada efisiensi  dan  efektivitas  namun terdapat  nilai  lainnya  seperti keadilan,  partisipasi,  dan  lain-lain (Denhardt & Dehardt, 2000) . Good governance merupakan  salah  satu konsep  pengelolaan  pemerintah yang  masuk  dalam  paradigma  ini.
Vol.1 No.1 Juni 2019
Beberapa nilai dalam good governance diantaranya berorientasi pada konsensus bersama, akuntabilitas, partisipasi, mengikuti  aturan  hukum,  efektif dan efisien, responsif, transparansi, kesamaan dan inklusif (Singh et al., 2009). Pelayanan publik di Indonesia  termasuk  di  dalamnya pelayanan perizinan memulai berusaha  berusaha  mengadopsi prinsip good  governance melalui Undang-undang  nomor  25  Tahun 2009  pasal  4  tentang  pelayanan publik.  Beberapa  asas  dalam pelayanan  publik  dalam  rezim  UU tersebut adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan  hak,  keseimbangan  hak dan  kewajiban,  keprofisionalan, partisipatif, persamaan perlakukan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan  kesepatan,  kemudahan  dan keterjangkauan.  Asas  tersebut dijadikan  sebagai  nilai  dalam birokrasi  pelayanan  perizinan untuk  melakukan  debirokratisasi, dan deregulasi.
Debirokratisasi dan deregulasi mulai disuarakan dalam periode  NPM  dan  diteruskan  pada periode NPS. Debirokratisasi merupakan upaya untuk meminimalisasi aturan-aturan. Bahkan dalam tingkatan yang lebih ekstrim, adanya penyerahan fungsi dan  kegiatan  ke  organisasi  lain dengan  alasan  efisiensi  dan
efektivitas  (Eisenstadt,  S,  1959). Sedangkan  deregulasi  merupakan sebuah  proses  meminimalisasi regulasi-regulasi yang menghambat kerja birokrasi. Konsep deregulasi muncul pertama  kali  di  US  untuk merespon  pasar  ekonomi  global guna memperluas cakupan industrialisasi  dan  otomatisasi (Howitz,  1986).  Selain  itu,  arus besar  digitalisasi  dan  otomatisasi juga  menjadi  pendukung  langkah debirokratisasi  dan  deregulasi yang dilakukan pemerintah utamanya  di  era  revolusi  industri
4.0.

## C. METODE
Penelitian ini bersifat kualitatif  menggunakan  metode desk-research. Metode desk- research  (penelitian  kepustakan) menggunakan sumber-sumber yang  tersedia  di  publik,  seperti media  elektronik,  surat  kabar, buku,  laporan  riset,  dan  jurnal. Nantinya,  metode  ini  menganalisis dengan  landasan  teori  yang relevan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Patologi Birokrasi dan Hambatan Debirokratisasi Pelayanan Perijinan Memulai Usaha Reformasi birokrasi pelayanan perizinan memulai usaha  dengan  paket  kebijakan yang  dikeluarkan  pada  hakikatnya melalui  3  (tiga)  strategi  yaitu deregulasi,  debirokratisasi,  serta
Vol.1 No.1 Juni 2019
penegakan  hukum  dan  kepastian usaha. Deregulasi dilakukan dengan  melakukan  rasionalisasi peraturan dengan menghilangkang duplikasi, penyelarasan dan konsistensi peraturan. Debirokratisasi  dilakukan  dengan penyederhaan  dan  pemberian kemudahan  perzinan,  optimalisasi Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP),  serta  pelayanan  perizinan melalui sistem elektronik. Penegakan  hukum  dan  kepastian usaha dilakukan melalui penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi, pemberantasan  pungutan  liar, serta pemberian sanksi yang tegas dan tuntas (Pusat kajian Reformasi
Administrasi, 2016).
Pemerintah  melalui  BKPM mengejawantahkan strategi debirokratisasi,  deregulasi  dan penegakan  hukum  dan  kepastian usaha  melalui  optimalisasi  PTSP. Pertama,  BKPM  mengintegrasikan pelayanan perizinan di 22 Kementerian/lembaga  dalam  satu lokasi. Kedua, mendelegasikan 162 perizinan  kepada  BKPM.  Keempat,
mendirikan  90  %  PTSP  di Pemerintah daerah. Kelima, mewujudkan  61  %  PTSP  daerah untuk mengimplementasikan perizinan secara
elektronik.
Ketujuh, menerbitkan 17.238 perizinan  dan  fasilitas  pada  tahun 2015.  Kedelapan,  menciptakan layanan  perizinan  3  (tiga)  jam (BKPM, 2016).
Segala langkah yang dilakukan oleh pemerintah
tersebut  ternyata  tidak  dapat secara  signifikan  meningkatkan peringkat ease  of  doing  business
Indonesia  karena  tidak  mampu mengimplementasikan nilai
efisiensi  dan  efektivitas  secara optimal. Indikator dari hal tersebut adalah  banyaknya  prosedur  dan persyaratan  serta  lama  waktu penyelesaian  perizinan  memulai usaha.  Setiap  calon  pengusaha harus  melalui  sebelas  prosedur untuk mengurus perizinan melalui usaha. Prosedur perizinan pelayanan perizinan memulai usaha tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah.  Ironisnya, setiap prosedur memerlukan persyaratan  yang  banyak.  Guna melalui  prosedur  pembuatan  akta pendirian  perusahaan  contohnya, harus  memenuhi  16  (enam  belas) persyaratan.  Selain  itu,  terjadi duplikasi dan pengulangan persyaratan khususnya Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  yang ditemukan  di  seluruh  prosedur (Pusat kajian Reformasi Administrasi,  2016).  Secara  detail hal  tersebut  dapat  dlihat  pada tabel 1.
Vol.1 No.1 Juni 2019
Tabel 1. Prosedur dan Persyaratan Perizinan Memulai Usaha No  Prosedur Jumlah Persyaratan Pemerintah Pusat 1 Pendaftaran nama perusahaan 12 2 Pembuatan  akta pendirian perusahaan 16 3 Pengesahan status badan hukum 2 4 Pembayaran penerimaan bukan pajak (PNBP) 4 5 Pendaftaran  dan pengumuman perseroan terbatas  dalam berita Negara 6 6 Pendaftaran NPWP 4 7 Pendaftaran wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan 8 8 Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan 6 Pemerintah Daerah (Kota Bandung) 9 SIUP 9 10  TDP 8 Sumber:  (Pusat  kajian  Reformasi Administrasi, 2016) Pelayanan perizinan memulai  usaha  masih  tergolong lama  khususnya  untuk  memenuhi prosedur  di  luar  PTSP.  Sebagai contoh, untuk mengurus pendaftaran nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian perusahaan di notaris membutuhkan  waktu  rata-rata lebih  dari  2  (dua)  minggu.  Untuk pengurusan  SIUP  dan  TDP  yang prosesnya  di  PTSP,  rata-rata daerah mampu memberikan pelayanan  dalam  waktu  1-7  hari. Sebagai  contoh,  Pemerintah  Kota Bandung yang dapat menyelesaikan proses permohonan  SIUP  dan  TDP  dalam waktu  7  (tujuh)  hari.  Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan  Negara  lain,  capaian daerah di Indonesia masih tergolong  karena  Negara  seperti Singapura telah mampu memberikan layanan dalam hitungan jam (Pusat kajian Reformasi Administrasi, 2016). Kegagalan  debirokratisasi, deregulasi dan digitalisasi disebabkan karena birokrasi weberian benar-benar sudah mengakar. Silo  mentality dan hierarki  berlebihan    sebagai dampak  proses  birokratisasi  yang berlangsung lama kemudian menimbulkan beberapa hambatan. Silo Mentality menyebabkan penyerahan  kewenangan  ke  PTSP tidak sepenuhnya dilakukan. Beberepa perizinan tidak diberikan  kepada  PTSP  terutama izin  teknis.  Sehingga  pengguna pelayanan masih harus berhubungan  dengan  banyak  unit layanan meskipun sudah didirikan PTSP.
Gambar 4. Alur Hierarki Pelayanan Perizinan di BPPT Pemerintah Kota

## Bandung
Sumber: BPPT Pemerintah Kota Bandung, 2016
Hierarki  yang  berlebihan menjadi  salah  satu  akar  masalah dari kegagalan debirokratisasi dan digitalisasi  pelayanan  perizinan memulai usaha.  Hierarki membuat proses pelayanan perizinan membutuhkan  waktu  yang  lebih lama.  Digitalisasi  kemudian  tidak mampu  memutus  garis  hierarki tersebut. Sebagai contoh, Pemerintah  Kota  Bandung  yang telah menerapkan proses digitalisasi membutuhkan waktu 7 (tujuh)  hari  untuk  menyelesaikan proses perizinan sedangkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan  yang  belum  menerapkan digitalisasi  hanya  membutuhkan waktu  1  (satu)  hari  (Pusat  kajian Reformasi Administrasi, 2016). Hal tersebut disebabkan karena adanya proses verifikasi berjenjang yang prosesnya harus
melalui hierarki yang juga panjang.
Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 4. 2. Risk Society : Dilema Debirokratisasi dan Digitalisasi Teori  tentang risk  society dikenalkan  Ulrich  Beck  yang menggambarkan proses perubahan sosial pasca industrialisasi.  Menurutnya,  telah terjadi perubahan dari modernitas lama  ke  arah  modernitas  lanjut.
Individu  pada  masa  modernitas lanjut  akan  semakin  sulit  untuk memprediksi kondisi masa depannya  karena  penuh  dengan risiko  dan  ketidakpastian  yang besar.  Dalam  kondisi  masyakat risiko, individu akan terus berjuang  untuk  meminimalisir risiko untuk memperoleh kemanan dan  kepastian.  Jenis-jenis  risiko
Vol.1 No.1 Juni 2019
yang  biasanya  muncul  adalah risiko  bencana  alam,  kemiskinan, akses  pendidikan  dan  lain-lain (Beck, 1992 dalam Sutopo & Meiji,
2014) Selain itu, beck juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat risiko, kehidupan semakin terindividualisasi. Artinya tenggung  jawab  dalam  kehidupan sosial  akan  berada  pada  individu. Oleh  karena  itu,  setiap  individu haru  memiliki  perencanaan  dalam pendidikan  atau  pekerjaan  (Beck, 1992 dalam Sutopo & Meiji, 2014).
Berbicara  dalam  konteks proses debirokratisasi dan digitalisasi  pelayanan  perizinan yang  masif  dilakukan,  tentunya akan banyak hal positif yang dapat didapatkan. Peringkat ease of doing business Indonesia  tentunya  akan naik.  Iklim  investasi  di  Indonesia akan tumbuh dengan cepat karena adanya  kepercayaan  dari  pelaku bisnis.  Selain  itu,  kemudahan
dalam
perizinan akan memunculkan  usaha-usaha  baru. Khusus  untuk  digitalisasi,  apabila Indonesia  telah  selesai  dengan beberapa  patologi  birokrasinya, maka  proses  digitalisasi  akan berjalan
dengan
optimal.
Digitalisasi  memungkinkan  proses perizinan  semakin  cepat  dalam hitungan jam bahkan menit.
Kemudahan  berusaha  di suatu  negara  sangat  berdampak positif terhadap iklim investasi dan dunia  usaha. Image positif  yang terjadi akan mendorong pengusaha  luar  negeri  untuk
melakukan  investasi  di  Indonesia. Usaha-usaha baru diharapkan juga akan muncul, utamanya perusahaan  dengan  skala  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang  padat  karya.  Hal tersebut  terbukti  pada  awal implementasi  debirokratisasi  dan digitalisasi  yaitu  periode  2015- 2016,  penanaman  modal  asing naik  19,2  %,  penanaman  modal dalam  negeri  naik  15%,  realisasi investasi naik 17,8%, serta penyerapan  tenaga  naik  0,3% (lihat  gambar  6).  Tentunya  trend positif tersebut akan terus berlanjut  apabila  debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan  dapat  lebih  optimal dilakukan.
Gambar 5. Realisasi Investasi Indonesia 2014-2015
Sumber: BKPM, 2016
Namun  demikian,  proses debirokratisasi  dan  digitalisasi juga  dapat  menimbulkan  risiko.
Vol.1 No.1 Juni 2019
Sebelum  menjelaskan  tentang risiko  tersebut,  perlu  terlebih dahulu  dipahami  bahwa  proses birokratisasi  memiliki  dampak positif dan negatif.  Caiden (Caiden, 2009  dalam  Dwiyanto,  2015) melalui  teori  parabolic  yang dikembangkan mengungkapkan bahwa proses birokratisasi memiliki  hubungan  yang  tidak liner  namun  parabolik  dengan efisiensi.  Birokratisasi  pada  titik tertentu akan menciptakan keetaraturan kerja. Namun, apabila  telah  melampui  batas optimumnya maka birokrasi cenderung  akan  semakin  tidak efisien  dan  lambat.    Secara  detail gambaran  teori  tersebut  dapat dilihat pada gambar 6.

## Gambar 6. Teori parabolik Birokratisasi
Sumber: (Caiden, 2009 dalam Dwiyanto, 2015) Teori  parabolik  tersebut menjelaskan bahwa proses debirokratisasi  untuk memangkas prosedur birokratisasi harus berdasarkan  kajian  yang  matang. Debirokratisasi  dilakukan  apabila sudah  melampui  batas  optimum birokratisasi. Proses debirokratisasi  yang  tidak  tepat akan beresiko mengubah keteraturan. Sebagai contoh penghapusan  HO  yang  dilakukan oleh pemerintah pusat mendapatkan penolakan dari beberapa pemerintah daerah karena akan berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pendirian usaha tanpa HO  berarti  belum  ada  kepastian persetujuan dari lingkungan sekitar.  Contoh  lainnya  adalah pemangkasan hierarki secara berlebihan akan mengurangi kontrol terhadap proses pelayanan perizinan. Digitalisasi juga memberikan  konsekuensi  bahwa masyarakat calon pengguna layanan  harus  benar-benar  melek digital. Bagi masyarakat yang tidak familiar dengan proses digital akan kesulitan dalam mengakses layanan. Kondisi tersebut terjadi di Kota  Bandung,  meskipun  proses pelayanan  sudah  menggunakan sistem online ,  ternyata  masih banyak  pengguna  layanan  yang datang  ke  Kantor  BPPT  Kota
Bandung  karena  tidak  familiar dengan proses online (Pusat Kajian Reformasi Administrasi, 2016). Iklim investasi dan kemunculan  usaha  baru  sebagai akibat  kemudahan  berusaha  juga berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi. Hal tersebut
Vol.1 No.1 Juni 2019
terjadi  apabila  tidak  dibarengi dengan  upaya    pemberdayaan  dan penguatan  kapasitas  SDM  di Indonesia.  Kemunculan  usaha- usaha  baru  seharusnya  mampu menggerakkan ekonomi masyarakat  dan  utamanya  dapat mengurangi angka kemiskinan.

## E. SIMPULAN DAN SARAN
Debirokratisasi dan digitalisasi  pelayanan  perizinan sedang menjadi arus besar pelayanan perizinan memulai usaha  di  Indonesia.  Hierarki  yang panjang,  prosedur  yang  berbelit- belit  mulai  dipangkas.  Pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan  aplikasi  dan  sistem perizinan online. Namun  hal tersebut ternyata tidak berdampak besar  pada  capaian ease  of  doing business di  Indoensia  karena birokrasi weberian telah mengakar dan  menimbulkan silo  mentality dan  hierarki  yang  sulit  dipangkas. Patologi birokrasi tersebut membuat  proses  digitalisasi  tidak dapat berpengaruh banyak. Debirokratisasi  dan  digitalisasi sebenarnya  dapat  berpengaruh positif  terhadap  iklim  usaha  di
Indonesia.  Akan  muncul  usaha- usaha  baru  dan  akan  terjadi kepercayaan investasi di Indonesia. Namun, proses debirokratisasi  dan  digitalisasi pelayanan perizinan juga menimbulkan  beberapa  risiko ketidak  teraturan  dan  potensi konflik  antar  masyarakat  apabila tidak  dilakukan  dengan  kajian
mendalam.
Kualitas kontrol terhadap  dunia  usaha  akan  turun apabila    tidak  dilakukan  dengan kehati-hatian.  Digitalisasi  juga menuntut  adanya  peningkatan kualitas  SDM  masyarakat  agar dapat  mengakses  layanan  dengan baik.  Terakhir,  pertumbuhan  iklim investasi  dan  usaha-usaha  baru sebagai akibat kemudahan pelayanan perizinan yang ditawarkan berpotensi memunculkan kesenjangan apabila tidak  dibarengi  dangan  perbaikan kualitas SDM.

## DAFTAR PUSTAKA
BPPT  Kota  Bandung,  2016.  Bahan paparan  pelayanan  publik di Badan Pelayanan Perizinan  Terpadu  Kota Bandung  disampaikan  saat kunjungan  Tim  Peneliti Lembaga Administrasi Negara 2016 BKPM,  2016.  Bahan  paparan dengan  judul  kebijakan penyederhanaan  perizinan di bidang penanaman modal  disampaikan  di  LAN tanggal 22 Juni 2016 Denhardt,  R.  B.,  &  Dehardt,  J.  V. (2000).  The  New  Public Service:  Serving  Rather Than Steering. Public Administration Review, 60 (6), 549–559. Dwiyanto,  A.  (2015). Reformasi Birokrasi Birokrasi Kontekstual . Eisenstadt, S, N. (1959). Bureaucracy,
Vol.1 No.1 Juni 2019
Bureaucratization, and Debureaucratization. Administrative Science Quarterly , 4 (3),  302–320. https://doi.org/10.1007/sl 0551-008-9945-3
Howitz, R. B. (1986). Understanding Deregulation. Theory  and Society , 15 (1/2 Special Double  Issue:  Structures  of
Capital  (Jan.,  1986)),  139– 174. Pfiffner,  J.  P.  (2004). Traditional Public Administration versus The New Public Management: Accountability versus Efficiency . Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung . Pusat kajian Reformasi Administrasi. (2016). Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas Pelayanan Publik . Singh, D., Nafees A. Ansari, N. A., & Singh,  S.  (2009).  GOOD GOVERNANCE & IMPLEMENTATION  IN  ERA OF GLOBALIZATION. Indian Political Science Association ,
70 (4), 1109–1120.
Sutopo,  O.  R.,  &  Meiji,  N.  H.  P.
(2014).  TRANSISI  PEMUDA
DALAM MASYARAKAT RISIKO:  ANTARA  ASPIRASI, HAMBATAN DAN KETIDAKPASTIAN Oki Rahadianto  Sutopo  Nanda Harda Pratama Meiji. Jurnal
Universitas Paramadina , Vol. 11 .
Wold Bank, 2014. Laporan Ease of Doing Business 2015 World Bank, 2015. laporan ease of Doing Business 2016 World Bank,2016. Laporan ease of Doing Business 2017 world  Bank,  2017.laporan  ease  of doing business 2018 World Bang, 2018. Laporan ease of doing business 2019 https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d- 4283755/peringkat-eodb- jauh-dari-target-jokowi- darmin-ini-pekerjaan-besar https://www.wartaekonomi.co.i d/read143745/news_post. php