## Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan

## Indah Novianti
novianti840@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
The urgency in using the COVID-19 swab test results letter is a result of the implementation Circular Letter of the COVID-19 Handler Officer which stipulated mandatory requirements for Domestic Travelers caused a negative impact in the form of rampant forgeries of swab test results by some persons. Various forms of swab results are printed and electronic documents, both made using technology, in the law enforcement process that fact causes the conflict of legal norms in the KUHP with Law Number 11 of 2018 concerning Electronic Information and Transactions jo. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), each of the article provisions can be applied to the forgery of COVID-19 swab test results case. Based on the interpretation of the description of the elements of the article and analysis of several relevant Court Judgments, then the “printing” element is the main benchmark that limits the application of the two legal rules. Keywords: Responsibility; Forgery; Swab Test Result; COVID-19.

## Abstrak
Terciptanya urgensitas penggunaan surat hasil swab tes COVID-19 sebagai akibat diberlakukan Surat Edaran Satgas COVID-19 yang mengatur persyaratan wajib bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri menimbulkan dampak negatif berupa maraknya pemalsuan surat hasil swab tes oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dalam proses penegakkan hukumnya macam bentuk surat hasil swab yaitu cetak dan dokumen elektronik yang dibuat dengan pemanfaatan teknologi menjadi akar masalah benturan norma hukum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang masing-masing memiliki ketentuan pasal yang dapat diterapkan terhadap perkara pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19.
Didasarkan pada intepretasi uraian unsur pasal dan analisis pada beberapa Putusan Pengadilan yang relevan, maka atas dasar ada atau tidaknya unsur “mencetak” menjadi tolak ukur utama yang memberikan batasan penerapan antara kedua aturan hukum tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Pemalsuan; Hasil swab tes; COVID-19.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022 Jurist-Diction. 2022; 1809-1838
How to cite: Indah Novianti, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 26 Agustus 2022; Diterima 15 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i5.38552
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297

## 1810
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...

## Pendahuluan
Coronavirus merupakan sebuah kelompok virus yang menyebabkan penyakit infeksi  saluran  pernafasan  dalam  bentuk  flu  biasa  hingga  yang  serius  baik  pada hewan dan manusia, terdiri dari beberapa jenis antara lain Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratiory Syndrome (SARS). 1 Sementara yang dimaksud dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus jenis SARS-COV2 yang merupakan hasil mutasi coronavirus. 2 Setelah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO ( World Health Organization) , Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan tujuan guna meminimalisir beserta mendeteksi penyebaran COVID-19 dengan mewajibkan tes swab berupa antigen dan PCR ( polymerase chain reaction ). Hal tersebut kemudian menjadi persyaratan yang harus dipenuhi guna dapat melakukan kegiatan-kegitan tertentu salah satunya untuk melakukan perjalanan. Langkah ini secara hukum direalisasikan dengan diundangkannya Surat Edaran Satgas Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Protocol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diperbaharui dengan Surat Edaran Satgas Nomor 21 Tahun 2021 Tentang  Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19), yang pada dalam ketentuan angka 3 huruf c,d, dan e mengatur mengenai persyaratan hasil swab tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan, sebagai berikut:
c.  Pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi udara di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali…wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
d.  Pelaku  perjalanan  dengan  moda  transportasi  laut,  darat  menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali…wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal
1 Kemkes, ’Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19’ (Kemkes.go.id., 2017) <https:// www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, dikunjungan pada 23 Juli 2017.
2 ibid.
2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
e.  Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api  antarkota  dari  dan  ke  daerah  di  luar  wilayah  Pulau  Jawa  dan  Pulau Bali…wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
Adapun ketentuan diatas telah diperbaharui kembali dengan Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang secara  spesifik  dalam  ketentuan  huruf  c  ke  2,3,  dan  4  mengatur  hal-hal  sebagai berikut:
PPDN ( Pelaku Perjalanan Dalam Negeri) dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan keterat api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil  negatif  rapid  tes  antigen…atau  hasil  negatif  tes  RT-PCR…sebelum keberankatan sebagai syarat perjalanan;
3) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR…sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
4)  PPDN  dengan  kondisi  kesehatan  khusus  atau  penyakit  komorbid  yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan  hasil  negatif  tes  RT-PCR…sebelum  keberangkatan  sebagai syarat perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter  dari  Rumah  Sakit  Pemerintah  yang  menyatakan  bahwa  yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
Aturan diatas alhasil membuat kebutuhan masyarakat terhadap surat keterangan hasil swab tes COVID-19 meningkat pesat terutama yang dipergunakan guna pemenuhan syarat melakukan perjalanan. Pergeseran kebutuhan masyarakat dalam surat hasil swab tes tersebut sejalanan sekaligus mendorong inovasi dalam bidang kesehatan maupun teknologi yaitu telemedicine dan telekonsultasi yang memudahkan jangkauan masyarakat akan pelayanan kesehatan secara online.

## 1812
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
Adanya pelayanan kesehatan berbasis teknologi tidak hanya mempermudah akses namun juga selaras dengan gerakan contactless atau non-tatap muka. Inovasi lainnya yaitu terdapat pelayanan untuk memberikan hasil swab tes COVID-19 kepada pasien dalam bentuk dokumen elektronik. Secara umum surat hasil swab tes COVID-19 terbagi menjadi 2 (dua) yakni berbentuk cetak dan dokumen elektronik yang biasanya sangat umum digunakan ialah PDF ( Portable Document Format ). Dalam bentuk hasil swab tes berbentuk dokumen elektronik kemudian terdiri dari 2 (dua) pilihan dokumen eletronik yang berbeda yaitu menggunakan PDF atau yang secara langsung terafiliasi dengan sistem kesehatan elektronik yang di sediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dinamakan PeduliLindungi.
Dari kedua pergeseran kebutuhan dan cara pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan, selain tentunya memberikan dampak positif namun juga memberikan sebab akibat yang besifat negatif berupa maraknya terjadi kasus pemalsuan surat hasil tes swab COVID-19 yang tidak hanya dilakukan oleh kalayak umum akan tetapi beberapa juga melibatkan tenaga kesehatan dan tenaga medis selaku pihak yang berwenang dalam penerbitan surat hasil swab tes. Pemalsuan yang terjadi tidak jarang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan pada alat elektronik beserta pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, bahkan Youtube sebagai marketplace penawaran jasa pemalsuan. Terbukti dari kurun waktu 2020 sampai 2021 sudah terjadi beberapa kasus berkenana dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19. Dilansir dari Kompas.com, pada januari 2021 polda metro jaya telah mengamankan sebanyak 7 (tujuh) orang tersangka pemalsuan surat hasil swab tes dengan modus operandi penawaran melalui media sosial Facebook. 3 Terdapat pula jasa pemalsuan hasil swab tes COVID-19 yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan pada tempat atau posko pemeriksaan swab tes
3 Kompas,’Pembuat Surat Swab Palsu Pasarkan Jasa Lewat Media Sosial hingga Door to Door’ (Kompas.com,2021)<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/25/19425201/pembuat- surat-swab-palsu-pasarkan-jasa-lewat-media-sosial-hingga-door-to?page=all>, dikunjungi pada 23 September 2021.
COVID-19 yang tersedia pada penyedia jasa penerbangan di Bandara. 4 Beberapa contoh kasus pemalsuan hasil swab tes yang terjadi diputus dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus2021/PN JKT.SEL dengan Terdakwa atas nama Muhamad Farhan Ali dan Erlangga Alfreda Davian. Contoh kasus lainnya diputus dalam Putusan yang berbeda yaitu Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL dengan Terdakwa atas nama Tristan Prima Gading Xavier dan Tia dan Putusan Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dengan Terdakwa bernama Rizal Amin.
Menyoroti dari beberapa putusan kasus pemalsuan hasil swab tes COVID-19, terlihat bahwa dalam proses penegakkan hukumnya terjadi apa yang disebut Disparitas Aturan Hukum atau yang dimaksud sebagai perbedaan penerapan aturan hukum. Hal ini dipicu karena adanya perbedaan terkait delik mengenai tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 5 disingkat KUHP dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7 yang disingkat UU ITE yang sama-sama dapat diterapkan terhadap perkara pemalsuan hasil swab tes COVID-19. Dari perbedaan tersebut tampak jelas bahwa telah terjadi permasalahan hukum berupa perbenturan norma hukum antara dua aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan terjadinya inkonsistensi dan kekaburan terkait tolak ukur kapan penerapan aturan hukum antara kedua aturan yang digunakan pada perkara.
Atas dasar permasalahan yang terjadi, maka diperlukannya penelitian untuk menentukan koridor pembatas antara KUHP yang berkedudukan sebagai lex generalis dan UU ITE sebagai lex specialis . Oleh karena itu penelitian ini diangkat
4 Cnnindonesia,’Polisi Ringkus Sindikat Pemalsu Surat Hasil Swab PCR Covid-19’, <https:// www.cnnindonesia.com/nasional/20210117155921-12-594844/polisi-ringkus-sindikat-pemalsu-su- rat-hasil-swab-pcr-covid-19>, dikunjungi pada 23 September 2021.
5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem- baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

## 1814
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
mengusung mengenai pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat hasil swab tes PCR COVID-19.

## Metode Penelitian
Penulisan menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan:
a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan ( Statute Approach) ;
b. Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach);
c. Pendekatan Kasus ( Case Approach) .

## Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan
Secara luas, tindak pidana pemalsuan merupakan bentuk tindakan pelanggaran terhadap keberanaran dan kepercayaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. 8 Adapun secara kebahasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah proses pembuatan suatu barang yang mengandung unsur palsu atau tidak asli, berasal dari kata “palsu” yang berarti “tidak asli, tidak sah, tiruan, gadungan” dan kata “memalsu” yaitu proses, cara, perbuatan memalsu. 9
Secara yuridis, yang dimaksud sebagai pemalsuan harus didasarkan pada ketentuan tindak pidana yang diatur dalam delik suatu aturan hukum. Di Indoensia sendiri terdapat lebih dari satu aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan namun dikarenakan fokus pembahasan berkaitan dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 yang mana timbul dikarenakan adanya persyaratan wajib perjalanan berdasarkan surat edaran satgas COVID-19 maka yang dimaksud pemalsuan dalam hal ini merujuk pada 2 (dua) aturan hukum yaitu:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8 Raharjo Yusuf Wibisono, Pembuktian  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Tesis pada Program Universitas Airlangga (2015).[9].
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (PN. Balai Pustaka 2008).[817].

## Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP
Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat, pada Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Dari keseluruhan pasal tersebut, digolongkan kedalam 7 macam tindak pidana pemalsuan, yakni:
1.  Pemalsuan surat pokok;
2.  Pemalsuan surat terhadap akta otentik;
3.  Pemalsuan surat keterangan dokter;
4.  Pemalsuan surat keterangan yang berkaitan kondisi tertentu (tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain)
5.  Pemalsuan surat keterangan yang berkaitan dengan izin tertentu (pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan dan lain-lain)
6.  Pemalsuan surat keterangan pejabat;
7.  Penyimpanan bahan atau benda untuk melakukan pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) no 2-5).
Macam-macam pemalsuan ini dibedakan berdasarkan substansi isi surat yang dipalsukan. Secara umum yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan dalam KUHP merujuk kepada Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal ini dianggap sebagai pasal “sapu jagat” tentang pemalsuan karena sifat unsur delik yang sangat general dan tidak mengandung rumusan yang dituju secara khusus.
Dalam KUHP yang dimaksud melakukan pemalsuan digolongkan menjadi 3 (tiga) bentuk tindakan, yaitu membuat surat palsu, memalsu surat dan menggunakan surat palsu. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud “Membuat Surat Palsu” adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya belum ada dengan isi keterangan yang tidak benar atau tidak semestinya. 10 Sementara “Memalsu Surat” adalah perbuatan mengubah surat menjadi lain dari yang asli atau tidak sesuai dengan semestinya, dapat dilakukan dengan tindakan mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu yang menjadi muatan surat asli, termasuk memalsu tanda tangan. 11 Kemudian yang dimaksud “Menggunakan Surat Palsu” adalah secara sadar  memakasi atau memanfaatkan surat yang mengandung unsur palsu, pelaku pengguna tidak harus
10 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia 1995).[195].

## 1816
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
orang yang sama dengan pelaku yang memalsu atau membuat surat palsu. Dalam kata lain seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pengguna jika ia secara sadar atau mengetahui membeli surat palsu lalu memakainya. Adapun perbedaan antara “membuat surat palsu” dengan “memalsu surat” adalah kapan  unsur palsu disisipkan atau dimasukkan pada surat, yang mana dalam “membuat surat palsu” unsur palsu telah disisipkan dari awal mula surat itu dibuat sementara “memalsu surat” baru dimasukkan setelah surat itu ada dapat dengan cara mengubah, mengurangi, menambahkan dan sebagainya. Dari ketiga bentuk tindakan yang disebutkan perlu diketahui pula bahwa untuk dapat dikatakan benar-benar telah melakukan pemalsuan maka harus dipastikan jika surat yang dipalsu memiliki nilai sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai bukti tindak pidana.

## Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasi Swab Tes COVID-19 Dalam KUHP
Dari 7 (tujuh) macam pemalsuan surat dalam KUHP, hanya 2 (dua) yang dapat diterapkan dalam kasus pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 yaitu pemalsuan surat pokok dan pemalsuan surat keterangan dokter yang diatur dalam Pasal 263, 267 dan 268 KUHP. Untuk memahami lebih bagaimana mengakitkan ketentuan tersebut dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 maka perlu diuraikan unsur-unsur pasal, sebagai berikut:

## 1.  Pasal 263 Ayat (1) KUHP
• Unsur pelaku: Barangsiapa
• Unsur kesalahan: kesengajaan
• Unsur Objektif (pokok perbuatan): -  Membuat surat palsu atau memalsu surat.
-  Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang.
-  Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
-  Atas penggunaan surat tersebut dapat mengakibatkan kerugian.
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
Berdasarkan ketentuan Pasal ini, subjek hukum yang dapat menjadi pelaku pemalsuan surat adalah siapa saja atau semua orang tanpa limitasi atau kualifikasi tertentu. Hal ini yang dimaksud dengan rumusan unsur “barangsiapa”. Kemudian pemalsuan yang diatur dalam Ayat (1) Pasal ini mencakup tindakan “memalsu surat” dan “membuat surat palsu” yang diterapkan secara alternatif maka apabila dilakukan salah satu saja sudah dapat memenuhi unsur perbuatan. Selanjutnya perlu pastikan apakah dengan adanya pemalsuan surat yang dilakukan dapat berdampak terhadap suatu “hak, perikatan, pembebasan utang” termasuk bila sifat surat yang menjadi objek tindak pidana dapat dijadikan bukti atas hal-hal tersebut. Jika dikaitkan dengan pemalsuan hasil swab tes maka pemenuhan unsur disini adalah sebagai bukti atas suatu hak yaitu untuk melakukan perjalanan yang berdasarkan persyaratan perjalanan hanya dapat diberikan jika dapat menunjukkan surat hasil swab tes COVID-19. Dalam pemalsuan yang dilakukan harus “dengan makud” untuk menggunakan surat palsu tersebut sebagai alasan melakukan tindak pidana ini. Atas penggunaan surat palsu dimungkinkan mengakibatkan kerugian, pada pemalsuan hasil swab tes COVID-19 dimungkinkan terjadinya kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial dapat berupa pencemaran nama baik terhadap instansi pelayanan kesehatan yang terseret karena penyalahgunaan surat hasil swab tes yang diterbitkannya, menimbulkan korban jiwa karena penyebaran yang tidak terdekeksi, menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Sementara kerugian materiil dapat dialami oleh instansi pelayanan kesehatan sebagai pemegang kewenangan untuk menerbitkan dan melaksanakan swab tes secara legal yang sebenarnya, kerugian ini dapat dipenuhi melihat dari apakah pelaku pemalsuan mendapat keuntungan dari pemalsuan yang ia lakukan.

## 2.  Pasal 263 Ayat (2) KUHP
• Unsur pelaku: Barangsiapa
• Unsur kesalahan: kesengajaan
• Unsur Objektif (pokok perbuatan):
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
• Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu
• Atas pemakaian surat dapat mengakibatkan kerugian.
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.
Ketentuan Ayat (2) pasal ini dimaksudkan secara khusus bagi pelaku pengguna surat palsu. Pasal ini merupakan cerminan adanya perluasan subjek hukum pelaku tindak pidana pemalsuan sehingga dimungkinkan bagi seseorang yang hanya melakukan tindakan “menggunakan” untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana yang sama dengan pelaku pemalsu surat. Tidak terkecuali terhadap pelaku pengguna surat hasil swab tes COVID-19. Akan tetapi dalam penggunaannya pelaku harus dapat dibuktikan secara sadar mengetahui bahwa surat yang dipakainya palsu, hal ini berhubungan dengan unsur kesalahan yang dirumuskan ke dalam unsur kesengajaan yaitu “dengan sengaja”. Sehingga apabila pada suatu contoh kasus seseorang memakai surat hasil swab tes palsu tanpa mengetahui kebenarannya maka tidak dapat dikenakan ketentuan pasal ini.

## 3.  Pasal 267 Ayat (1) KUHP
• Unsur pelaku: Seorang Dokter.
• Unsur kesalahan: kesengajaan.
• Unsur Objektif (pokok perbuatan): - Memberikan surat keterangan palsu.
- Tentang adanya atau tidak adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat.
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
Ketentuan pasal ini ditujukan secara khusus bagi seorang dokter yang melakukan pemalsuan. Tidak memungkinkan dilakukan oleh orang selain dokter. 12
Dikaitkan dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 maka apabila pemalsuan dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang melakukan atau bertugas atas pemeriksaan swab tes maka pasal 267 Ayat (1) ini lah yang tepat untuk diterapkan terhadap dokter atau tenaga medis tersebut. Adapun dalam membuktikan unsur kesengajaan disini dilihat dari apakah pelaku mengeluarkan surat keterangan
12 Andi  Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Sinar Grafika 2019).[136].
atau menerbitkan surat hasil swab tes tanpa melakukan pemeriksaan atau dilakukan dengan  cara  memanipulasi  pemeriksaan  secara  signifikan  yang  diketahuinya akan berakibat dengan tidak sesuainya hasil pemeriksaan dengan keadaan yang sesungguhnya. Atas kesengajaan yang dilakukan pelaku terciptalah keterangan mengenai status kesehatan seseorang yang tidak benar, termasuk dalam pemalsuan hasil swab tes dengan menyatakan seseorang negatif COVID-19 tanpa pemeriksaan.

## 4.  Pasal 267 Ayat (3) KUHP
• Unsur pelaku: Barangsiapa.
• Unsur kesalahan: kesengajaan.
• Unsur Objektif (pokok perbuatan):
- Memakai surat keterangan palsu hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- Seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
Berdasarkan ketentuan pasal ini, pelaku pengguna surat keterangan dokter yang menyatakan keadaan palsu akan kondisi kesehatan seseorang maka dapat dikenakan pidana yang sama dengan pelaku dokter. Jika dikaitkan dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 maka seseorang yang menggunakan surat hasil swab tes COVID-19 palsu yang perolehannya didapat dari seorang dokter atau tenaga medis maka dikenakan ketentuan pasal ini.

## 5.  Pasal 268 Ayat (1) KUHP
• Unsur pelaku: Barangsiapa
• Unsur Objektif (pokok perbuatan):
- Membuat Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter
- Tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat - Dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penanggung
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
Ketentuan ini dimaksudkan bagi pelaku yang melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan dokter. Subjek hukum pada rumusan pasal ini merupakan pembeda penerapan dengan ketentuan Pasal 267 Ayat (1) KUHP. Maka untuk dapat diterapkan harus dibuktikan dan dipastikan bahwa pelaku tidak berstatus seorang dokter dan tidak

## 1820
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
memiliki kompetensi untuk memberikan surat keterangan dokter. Dalam kasusnya dapat dilakukan dengan cara mengatasnamankan seorang dokter dalam keterangan mengenai kesehatan seseorang kemudian digunakan untuk menyesatkan penguasa umum atau penangung. Jika dikaitkan dengan pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 maka penguasa umum atau penanggung yang dimaksud adalah petugas yang bertugas sebagai pemeriksa validasi status kesehatan seseorang berkenaan dengan COVID-19 seperti petugas yang terdapat pada fasilitas transportasi umum yaitu petugas bandara, kereta api, pelabuhan. Yang dimaksud surat keterangan dokter disini termasuk surat hasil swab tes COVID-19 dan surat keterangan dokter yang menjadi syarat wajib bagi pelaku perjalanan yang mengidap penyakit komorbid atau keadaan tertentu sehingga tidak dapat mendapatkan vaksinasi.

## 6.  Pasal 268 Ayat (2) KUHP
• Unsur pelaku: Barangsiapa
• Unsur kesalahan: kesengajaan
• Unsur Objektif (pokok perbuatan): - Memakai surat keterangan dokter yang dipalsu
- Tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat - Dengan maksud memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah itu benar dan tidak dipalsu
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
Ketentuan pasal ini dimaksudkan sebagai perluasan subjek hukum pelaku tindak pidana sehingga siapa saja yang menggunakan surat keterangan dokter palsu yang perolehannya didapati dari seserang biasa atau bukan dari seorang dokter yang memiliki kewenangan dalam memberikan surat keterangan dokter, maka dapat dikenakan pertanggungjawawaban pidana yang sama dengan pelaku pemalsu surat keterangan dokter.
Dari uraian dan penjelasan unsur diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pasal 263, 267, dan 268 KUHP masih relevan dan dapat diterapkan terhadap kasus pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19. Bahwa dalam KUHP diatur secara khusus pelaku pemalsuan yang dilakukan oleh subjek hukum yang berstatus dokter maka dalam penerapannya jika terdapat kasus pemalsuan surat
hasil swab tes COVID-19 yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis akan diterapkan ketentuan berdasarkan Pasal 267 Ayat (1) KUHP. Kemudian terhadap masing-masing pelaku pengguna surat palsu baik surat hasil swab tes COVID-19 palsu maupun surat keterangan dokter palsu berkaitan dengan COVID-19 dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang sama dengan pelaku pemalsu surat.

## Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Dalam UU ITE
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat guna mengisi kekosongan hukum dalam kejahatan siber ( cybercrime) , ketentuan tindak pidana dalam UU ITE diatur dalam 9 (sembilan) pasal yang mencakup hingga 20 (dua puluh) rumusan bentuk tindak pidana yang terangkum dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE. 13 Namun hanya terdapat ketentuan tindak pidana dalam UU ITE yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan khusus, kekhususan yang dimaksud dikarenakan adanya pemanfaatan tekmologi dalam melakukan tindak pidana sehingga masuk kedalam cybercrime . Tindak Pidana Pemalsuan Khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Bab VII sebagai Perbuatan Yang Dilarang tepatnya pada Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) UU ITE, pada penerapannya kedua pasal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal sanksi pidana terhadap pelanggaran yang diatur dalam Pasal 48 UU ITE dan Pasal 51 Ayat (1) UU ITE.

## Tindak Pidana Terkait Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes COVID-19 Dalam UU ITE
Pengaturan dalam UU ITE yang mengatur terkait tindak pidana pemalsuan dan dianggap sebagai delik pemalsuan khusus diatur pada Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE. Kedua ketentuan Pasal tersebut mencakup pemalsuan hasil swab tes COVID-19 yang berbentuk dokumen elektronik baik seperti Portable Document
13 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Media Nusa Creative 2019).[3].
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
Format (PDF) maupun yang diberikan melalui aplikasi PeduliLindungi. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana ketentuan dari kedua pasal yang disebutkan diimplementasikan kedalam pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 maka dibuat penjabaran unsur Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE beserta sanksi pidana atas perbuatannya yang diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1) sebagai berikut:
1.  Pasal 32 Ayat (1) jo. Pasal 48 UU ITE
• Unsur pelaku: Setiap Orang.
• Unsur kesalahan: Kesengajaan.
• Unsur Melawan Hukum: Tanpa hak atau Melawan Hukum.
• Unsur Objektif (pokok perbuatan): - Mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun - Terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.00.- (dua miliar rupiah)
Berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dijabarkan diatas, subjek hukum pelaku dapat dikenakan kepada “setiap orang” yang memiliki maksud yang sama dengan “barangsiapa” dalam KUHP. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap objek tindak pidana yang mana dalam hal ini dokumen elektronik dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dokumen tersebut atau sejak mula perolehan dokumen tidak sebagaimana mestinya. Apabila diterapkan terhadap pemalsuan hasil swab tes COVID-19 perlu dibuktikan bahwa  pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukanya terhadap surat elektronik hasil swab tes COVID-19 (berupa file dokumen atau dokumen yang diupload sebagai laporan hasil melalui PeduliLindungi) yang pada dasarnya dari awal bukan merupakan hak dan kewenangannya merupakan hal yang dilarang secara hukum. Berdasarkan bentuk tindakan pada Pasal yang dapat diterapkan terhadap kasus pemalsuan hasil swab tes adalah bentuk tindakan mengubah, menambah, mengurangi, transmisi dan memindahkan dokumen elektronik yang berisikan hasil swab tes COVID-19 atau laporan hasil yang diunggah melalui PeduliLindungi.
2.  Pasal 35 Ayat (1) jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE
• Unsur pelaku: Setiap Orang
• Unsur kesalahan: Kesengajaan
• Unsur Melawan Hukum: Tanpa hak atau Melawan Hukum
• Unsur Objektif (pokok perbuatan): - Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan - Terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik
- Dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah data yang otentik
• Ancaman Pidana: Pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000.00.- (dua belas miliar rupiah).
Berdasarkan ketentuan Pasal ini bentuk tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dalam kasus pemalsuan hasil swab tes COVID-19 adalah bentuk tindakan memanipulasi, penciptaan, dan perubahan. Atas beberapa bentuk tindakan tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk pelaku yang melakukan pemalsuan dengan bentuk “memalsu” dan “membuat dokumen  elektronik palsu”. Sehingga unsur tersebut juga menjadi pembeda antara ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU ITE dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1)
UU ITE.
Terhadap pemalsuan yang dilakukan pada dokumen elektronik hasil swab tes COVID-19 dalam PeduliLindungi perlu dipahami dalam hal ini dapat dikenakan kedua ketentuan pasal diatas dengan mengidentifikasi apa bentuk tindakan yang dilakukan pelaku terhadap laporan hasil yang diunggah. Penggunaan aturan hukum UU ITE dalam pemalsuan hasil swab pada PeduliLindungi didasarkan pada kategori objek tindak pidana yang termasuk ke dalam Dokumen Elektronik maka dilihat secara fomil maupun materiil lebih tepat dikenakan berdasarkan UU ITE.

## Perbedaan Tindak Pidana Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes COVID-19 Berdasarkan KUHP dan UU ITE
Terdapat beberapa perbedaan pokok pada ketentuan pasal Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilihat dari ketentuan pasal pemalsuan yang dapat diterapkan pada kasus pemalsuan keterangan hasil swab tes COVID-19, antara lain:

## Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...

## 1.  Bentuk objek tindak pidana
Objek  tindak  pidana  pemalsuan  dalam  KUHP  secara  spesifik  disebutkan berbentuk surat atau cetak. Yang dimaksud dengan Surat dalam KUHP merujuk pada Pasal 263 KUHP adalah segala bentuk surat yang pembuatannya dilakukan dengan cara baik ditulis tangan, dicetak, maupun diketik dan lain sebagainya. 14
Sementara dalam UU ITE objek tindak pidana berbentuk informasi dan/atau dokumen elektronik.

## 2.  Unsur pokok perbuatan atau cara-cara melakukan tindak pidana
Terdapat unsur perbuatan pokok tindak pidana pemalsuan dalam UU ITE yang tidak terdapat dalam KUHP, seperti memanipulasi dan mentransmisi. Perumusan macam-macam perbuatan dalam UU ITE ini mencerminkan adanya perkembangan hukum yang menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam bidang cybercrime sehingga cakupan perbuatan disini lebih luas daripada perbuatan yang diatur dalam KUHP.

## 3.  Alat dan kemampuan pendukung tindak pidana pmalsuan
Untuk dapat melakukan tindak pidana ITE maka dibutuhkan setidaknya alat pendukung yaitu alat elektronik sebagai alat pemalsuan seperti Komputer dan handphone. Disamping alat elektronik pelaku juga setidak-tidaknya mampu dan memahami cara menggunakan alat elektronik beserta sistem elektronik untuk melakukan pemalsuan itu sendiri terhadap informasi atau dokumen elektronik.
Berdasarkan perbedaan yang dijabarkan di atas, apabila dikaitkan dengan kebijakan persyaratan perjalanan yang diatur Pemerintah melalui surat edaran satgas COVID-19 terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai bukti rekam dokumen kesehatan. Maka jika terjadi pemalsuan hasil swab tes COVID-19 terhadap unggahan pada aplikasi PeduliLindungi oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Medis yang digunakan sebagai syarat perjalanan. Secara yuridis lebih sesuai apabila dikenakan ketentuan berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) jo. Pasal 48 UU ITE atau Pasal 35 Ayat (2) jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE dikarenakan modus pemalsuan
14 R. Soesili, Op.Cit. [195] .
yang digunakan sama-sama tergolong sebagai pemalsuan secara elektronik yaitu terhadap sistem elektronik yaitu PeduliLindungi. Oleh sebab itu berdasrkan asas lex specialis derogate legi generalis serta asa preferensi maka lebih tepat dikenakan berdasarkan dasar hukum pada ketentuan dalam UU ITE walaupun secara subjek tindak pidana KUHP memiliki ketentuan yang mengatur jika pelaku berstatus dokter atau tenaga medis.

## Teori Pertanggungjawaban Pidana
Dalam bahasa belanda pertanggungjawaban disebut sebagai “toerekenbaarheid”, dalam bahasa Inggris kemudian disebut “criminal responsibility” atau bersinonim dengan “criminal liability”. 15 Terhadap pertanggungjawaban pidana ini terdapat pendapat ahli yang memberikan arti pengertian sebagai berikut:
Menurut Roscoe Pound, pertangganggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban untuk meminta bentuk pembalasan yang akan diterima pelaku dari orang yang telah dirugikan. 16
Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinja secara umum maupun dari sudut pandang pelaku dapat dibenarkan. Dikatakan juga bahwa pelaku tindak pidana  dikualifikasi  mampu  bertanggungjawab  apabila  mampu  mengetahui  atau menyadari perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan norma hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran akan perbuatannya tersebut. 17
Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan menguasai atau mengontrol pikiran yang dimiliki oleh pelaku untuk menentukan kehendaknnya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pola pikirnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya). 18
15 Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, Hukum  Pidana  Dalam  Bagan (FH Untan Press 2015).[166].
16 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Mandar Maju 2000).[65].
17 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Raja Grafindo Persada 2010).[85].
18 ibid. [86].

## 1826 Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
Pertanggungjawaban pidana di Indonesia ditegakkan menggunakan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang berasal dari asas “ geen straf zonder  schuld:  Actus  non  facit  reum  nisi  mens  sis  rea” . Berdasarkan asas tersebut maka seseorang hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. 19 Unsur kesalahan sendiri dalam melakukan tindak pidana terleatak pada kondisi niat batin seseorang yang melakukan sebuah perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Unsur kesalahan dalam tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:
1.  Kesengajaan ( dolus)
Tindakan yang dilakukan dengan menghendaki dan disertai pengetahuan terkait unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan sebagai tindakan yang dilarang atau melawan hukum. Dimaksudkan menghendaki suatu perbuatan berarti seseorang tersebut sebelum melakukan sebuah tindakan telah terlebih dahulu mengetahui dan memiliki gambaran akan sesuatu tersebut. 20

## 2.  Kealpaan (culpa)
Tindakan yang dilakukan menyebabkan suatu akibat yang tidak dikehendaki atau lain dari apa yang dimaksud atau dituju dari sebuah tindakan. Hal ini dapat terjadi antara lain karena ketidakhati-hatian seseorang dalam melakukan sesuatu sehingga menyebabkan akibat yang tidak diinginkan.
Untuk menentukan bentuk kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana maka perlu dilakukan pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan dengan melihat bukti-bukti dalam persidangan. Dari proses pembuktian tersebut nantinya dapat terlihat apakah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena suatu kealpaan atau lalai.
19 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2000).[55].
20 ibid. [165].
Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes COVID-19 Berdasarkan Ketentuan KUHP dan UU ITE
Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemalsuan hasil swab tes COVID-19, melihat dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU ITE yang dapat dikenakan terhadap pelaku maka pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dalam kedua aturan hukum baik KUHP dan UU ITE diterapkan atas dasar terjadinya kesalahan yang berbentuk kesengajaan. Kemudian kesengajaan dalam tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk, sebagai berikut:
1.  Kesengajaan sebagai tujuan ( opzet als oogmerk)
Kesengajaan sebagai tujuan merupakan kesengajaan yang dapat dikualifikasi dengan melihat dan mengerti bahwa pelaku menghendaki tindak pidana beserta akibat dari perbuatannya, kehendak sebagaimana dimaksud berkaitan dengan motif atau alasan pelaku dalam melakukan tindak pidan aitu sendiri yaitu untuk mencapai akibat dari tindak pidana. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pelaku menghendaki matinya seseorang oleh karena itu ia melakukan penembakan kepada korban yang ditujunya.
2.  Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet als zekerheldsbewustzijn)
Kesengajaan ini merupakan kesadaran seseorang atau pelaku tindak pidana terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan secara akal logika dapat dipastikan akibat tersebut tidak terhindari. Akibat yang timbul bukan merupakan akibat yang dikehendaki namun suatu akibat lain yang terjadi dari tindakan yang dilakukan. Contohnya pada kasus pencemaran lingkungan, sebuah pabrik membuang limbah pada sungai yang berhubungan langsung dengan pemukiman masyarakat tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengurangi biaya pengelolaan namun akibatnya warga sekitar sungai mengalami keracunan.
3.  Kesengajaan sebagai kemungkinan atau potensi ( dolus eventualis )
Kesengajaan yang dilekatkan dengan akibat yang bersifat sebagai kemungkinan atau potensi. Hal tersebut merupakan corak dari diterapkannya apa yang dikenal
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
sebagai dolus eventualis . 21 Kesengajaan ini adalah kesadaran dan pengetahuan seseorang bahwa selain akibat yang memang dituju atau dikehendaki dari tindakan yang dilakukan, terdapat kemungkinan atau potensi terjadinya akibat lain yang timbul namun hal ini tidak menggugurkan niat seseorang tersebut untuk melakukan tindakannya. Akibat lain ini menjadi sebuah resiko yang diketahui dan diambil oleh pelaku yang melakukan tindakan, dalam teori dikenal sebagai inkauf nehmen atau teori “apa boleh buat”. Contohnya dalam kasus pencurian pada suatu rumah, pelaku ketika sedang mencuri tanpa diduga diketahui oleh penghuni rumah oleh karena itu kemudian pelaku menebaskan pisau terhadap orang itu untuk menghindari diri agar tujuan awalnya tidak dihalangi. Dalam hal ini pelaku sudah mengetahui penebasan yang dilakukan dapat mengakibatkan penghuni rumah tersebut kehilangan nyawanya namun tidak menghentikan dirinya untuk melakukan tindakan.
Adapun pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan hasil swab tes COVID-19 diterapkan langsung merujuk berdasarkan pada Pasal 263, 267, 268 KUHP atau Pasal 32 Ayat (1), Pasal 35 UU ITE beserta ketentuan sanksi pidananya sebagai aturan hukum formil yang berlaku.
Dari keseluruhan uraian serta penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana selanjutnya dikaitkan langsung dengan ketentuan pasal yang dapat dikenakan, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang berkedudukan sebagai orang secara umum dikenakan berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (1) KUHP. Kedua ketentuan tersebut dikenakan kepada siapa saja dalam spesifikasinya terhadap pemalsuan keterangan hasil swab tes COVID-19 maka siapa saja tanpa kualifikasi tertentu yang melakukan pemalsuan (memalsu, membuat palsu, menggunakan surat palsu) surat hasil swab tes COVID-19 yang hasilnya berbentuk cetak dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana penjara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut. Apabila pemalsuan hasil swab tes  dilakukan terhadap bentuk dokumen elektronik hasil swab tes COVID-19 maka
pertanggungjawaban pidana dikenakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 Ayat (1) jo. Pasal 48 UU ITE dan Pasal 35 Ayat (1) jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE.
Terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19 yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis secara khusus dikenakan berdasarkan Pasal 267 Ayat (1), dengan membuktikan unsur kesengajaan yang terlibat dari proses swab tes COVID-19 yang hasil keterangannya dipalsukan, oleh karena itu tidak hanya pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana berdasarkan KUHP namun secara bersamaan dapat diterapkan pertanggungjawaban secara etik yang nantinya didasarkan pada Kode Etik Kedokteran yaitu Pelanggaran terhadap Pasal 7 Kode Etik Kedokteran yang berbunyi “Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya ”. 22
Pemberian sanksi terhadap dokter atau tenaga medis yang terbukti melakukan pelanggaran  kode etik kedokteran tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau sering disebut MKEK IDI, sanksi diberikan dalam beberapa bentuk mulai dari yang ringan berupa teguran atau peringatan sampai yang paling berat adalah pemberhentian tetap dari profesi hingga pencabutan izin praktik.
Menindaklanjuti tindak pidana pemalsuan surat hasil swab tes COVID-19 yang dilakukan oleh seorang dokter dalam perkara yang sama dilakukan pemeriksaan terhadap Rumah Sakit dimana dokter tersebut bertugas. Jika didapati bahwa Rumah Sakit terbukti terlibat melakukan pemalsuan surat hasil swab bersama dengan dokter atau tenaga medis yang telah terbukti secara hukum maka Rumah Sakit tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tepatnya didasari karena melanggar ketentuan Pasal 29 Ayat (1) yang mengatur terkait kewajiban Rumah Sakit  dan diberikan sanksi berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) UU RS yang terbagi menjadi tiga macam sanksi yaitu: 23
22 I Kadek Suar Putra Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Mingu Widyantara,’ Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsua Surat Keterangan Rapid Test COVID-19’ (2021) 2 Jurnal Intepretasi Hukum.[1].
23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153).
1830
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
a.  Teguran;
b.  Teguran tertulis; atau
c.  Denda dan Pencabutan izin Rumah Sakit.
Selain itu dapat juga dikenakan pertanggungjawaban etik berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia tepatnya pelanggaran terhadap Pasal 2 atau Pasal 13 KODERSI. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran KODERSI oleh Rumah Sakit merupakan wewenang dari Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang dijatuhkan melalui Surat Keputusan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Terhadap pelaku yang menggunakan dalam bentuk surat maupun dokumen elektronik hasil swab tes COVID-19 palsu dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, terhadap penggunaan surat palsu dilandaskan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (2), 267 Ayat (3) dan 268 Ayat (2) KUHP. Sementara terhadap penggunaan dokumen elektronik hasil swab tes palsu diterapkan pasal yang sama menggunakan penyertaan Pasal 55 KUHP karena tidak diatur secara tersendiri berbeda dengan KUHP.
Analisis Ratio Decidendi Pada Putusan Kasus Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Tes COVID-19 Sebagai Syarat Perjalanan
Pada proses penegakkan hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana melalui jalur litigasi termasuk perkara pemalsuan keterangan hasil swab tes COVID-19 yang digunakan sebagai syarat perjalanan secara hukum diputus melalui sebuah putusan pengadilan. Membuat dan menjatuhkan Putusan merupakan peranan Majelis Hakim sebagai organ pengadilan. Dalam sebuah putusan terdapat bagian penting guna menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, hal ini tercantum pada pertimbangan Majelis Hakim atau dikenal sebagai Ratio Decidendi . Dengan demikan dirasa perlu setidak-tidaknya untuk melihat dan menganalisis putusan pengadilan dengan tujuan untuk memahami bagaimana penerapan aturan hukum dilakukan secara konkret melalui putusan pengadilan yang dibuat oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yang telah bersifat inkrah. Oleh karena itu diambil tiga putusan perkara pemalsuan keterangan hasil swab tes COVID-19 yang menggambarkan perbedaan penerapan aturan hukum
antara KUHP dan UU ITE, sebagai berikut:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 557/Pid.B/2021/PN jkt.Utr
• Terdakwa
: Rizal Amin
• Dakwaan PU : Pasal 263 Ayat (1) KUHP
Berdasarkan putusan ini secara singkat Terdakwa melakukan pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19 dengan cara-cara sebagai berikut, Awalnya sekitar bulan Februari Terdakwa membuat iklan di media sosial Facebook yang menawarkan jasa pembuatan dokumen surat hasil swab tes seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). Kemudian diketahui bahwa surat hasil swab tes yang ditawarkan Terdakwa dibuat dengan mengedit format surat keterangan hasil swab tes yang didapat dari google dan dicantumkan secara manual kop surat Rumah Sakit Sulianto Saroso serta Rumah Sakit Firdaus. Selain itu Terdakwa juga melakukan pengubahan isi surat seperti tanda tangan dokter penanggungjawab agar terlihat resmi (seolah-olah otentik) dan tangal terbit menyesuaikan pesanan dari pembeli. Surat hasil keterangan swab tes COVID-19 tersebut dicetak lalu dikirimkan kepada pembeli melalui jasa ekspedisi.
Atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat keterangan hasil swab tes COVID-19 dan tidak bekerja pada Rumah Sakit yang telah dicantumkan pada surat hasil swab tes COVID-19 yang dibuatnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh format untuk membuat surat keterangan hasil swab tes dari google ;
- Bahwa terhadap format tersebut dilakukan pengeditan berupa penyesuaian nama yang tertera, tanggal terbit dan tanda tangan dokter. Hal dilakukan dengan tujuan agar seolah-olah surat tersebut asli dan otentik
- Bahwa terhadap surat palsu tersebut dilakukan pencetakan sebanyak 4 (empat) kali dan dikirimkan kepada pembeli.
Dari putusan tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Hakim mengabulkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan memutus berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, padahal secara rangkaian tindakan Terdakwa melakukan pemalsuan dengan memanfaatkan kemajuan alat elektronik dan media elektronik. Dengan demikian

## 1832
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
tindak pidana yang dilakukan dapat dikenakan pula ke dalam pengaturan UU ITE.
Putusan kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/ Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, sebagai berikut:
• Terdakwa I  : Tristan Prima Gading Xavier
• Terdakwa II  : Tia Aneska
• Dakwaan PU  : Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau Pasal 268 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Secara singkat pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVI-19 dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, awalnya Terdakwa I melakukan tes swab terhadap dirinya sendiri untuk mendapatkan surat hasil swab tes COVID-19 dari Klinik Cakra Medika Bekasi. Kemudian terhadap surat hasil pemeriksaan tersebut dilakukan pengeditan oleh Terdakwa I menggunakan handphone lalu dipasarkan melalui sosial media Facebook. Selanjutnya terhadap surat palsu tersebut dilakukan edit menyesuaikan dengan pesanan pembeli. kemudian dicetak dan dikirimkan kepada pembeli oleh Terdakwa II. Dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan 268 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I memperoleh surat hasil swab tes COVID-19 dengan cara memeriksakan dirinya sendiri pada Klinik Cakra Medika Bekasi;
- Bahwa Terdawa I melakukan editing terhadap isi surat hasil swab tes COVID-19 milikinya tersebut dengan cara mengedit penulisan keterangan negatif, menghapus nilai CT pemeriksaan dan tanda tangan;
- Bahwa surat keterangan hasil swab tes COVID-19 palsu tersebut dipasarkan melalui Facebook;
- Bahwa Terdakwa II turut serta dalam pemalsuan tersebut dengan cara menerima pesanan dan mengirimkan surat hasil swab tes yang telah dipalsu kepada pembeli.
Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dipahami bahwa dilakukannya perbuatan mengedit dalam rangkaian tindak pidana tidak menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE namun tetap lebih memilih untuk mengacu pada ketentuan KUHP. Hal ini diintepretasikan bahwa Majelis Hakim mengacu pada suatu persamaan yang terdapat
dalam 2 (dua) kasus diatas yaitu bentuk akhir berupa “mencetak” atau “cetak” sebagai tolak ukur penerapan aturan antara KUHP dan UU ITE. Adapun terkait perolehan objek tindak pidana yang didapatkan melalui pemeriksaan diri sendiri terhadap Terdakwa I menjadikan perolehannya legal oleh karena itu pemalsuan disini lebih mengarah kepada pemalsuan surat keterangan dokter dibandingkan sebagai pemalsuan surat pokok.
Putusan ketiga yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/ Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, sebagai berikut:
• Terdakwa I  : Muhammad Farhan Ali
• Terdakwa II  : Erlangga Alfreda Davian
• Dakwaan PU  : Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau Pasal 48 Ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
Berdasarkan pada putusan ini dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan dilakukan secara singkat dengan cara-cara sebagai berikut, bermula dari saksi Adib (Terdakwa berkas terpisah) mendapatkan file PDF hasil swab tes dari saksi Salveri. Kemudian terhadap file PDF tersebut dilakukan pengeditan oleh saksi Adib dan Sdr. RAkhen Ramadhani (DPO) menggunakan handphone serta laptop dengan tujuan agar seolah-olah file tersebut milik saksi Adib. Setelah dilakukan pengeditan saksi Adib mencetak file PDF tersebut lalu digunakan untuk dapat pergi ke Bali. Sesampainya di Bali, saksi Adib meminta Terdakwa I untuk membantu menjual file hasil swab tes yang telah diubah saksi. Dengan sepengetahuan Terdakwa I bahwa file  tersebut  telah  diubah,  Terdakwa  akhirnya  meminta  3  (tiga)  file  yang  telah dipalsu yaitu atas nama saksi Adib, Sdr. Rakhen, dan Dio Sugandi yang selanjutnya diedit kembali oleh Terdakwa I dan dipromosikan pada akun Instagram pribadi milik Terdakwa I dengan menampilkan file tersebut. Dalam postingan Instagram tersebut terlampir file hasil swab tes palsu berlogo Bumame Farmasi dan keterangan harga sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli file sebagamana dimaksud dengan hanya memberikan KTP tanpa perlu melakukan pemeriksaan.
Selang beberapa hari Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk

## 1834 Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
memposting penawaran jasa pemalsuan tersebut pada akun Instagram Terdakwa II, atas permintaan tersebut Terdakwa II mengedit ulang sehingga seolah-olah telah ada beberapa orang yang melakukan pembelian.
Atas tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memutus berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Ba hwa Terdakwa I mengetahui dan menyadari file hasil swab tes tersebut sebelumnya telah dilakukan editing oleh saksi Adib;
- Bahwa Terdakwa I dengan kesadaran akan file yang telah dipalsu tersebut tetap  membantu  penjualan  file  dokumen  hasil  swab  tes  dan  melakukan pengeditan kembali dengan mencantumkan nama-nama orang lain;
- Bahwa Terdakwa I menyebarluaskan promosi jasa pemalsuan hasil swab tes COVID-19 melalui postingan pada akun Instagram pribadinya dengan menyertakan  gambar  file  hasil  swab  tes  palsu  dan  keterangan  sejumlah harga untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa II turut serta dengan meneruskan promosi jasa pemalsuan file hasil swab tes dari Terdakwa I bahkan melakukan pengeditan kembali dengan tujuan agar terlihat telah ada beberapa orang yang membeli (testimoni palsu).
Dari putusan tersebut dapat dipahami bahwa secara mayoritas tindakan dimungkinkan terjadi dikarenakan adanya penggunaan alat elektronik dan media sosial. Adapun menarik kembali tolak ukur Majelis Hakim pada 2 (dua) putusan sebelumnya yaitu objek tindak pidana, maka dalam hal ini jelas berbentuk file PDF yang merupakan objek tindak pidana yang diatur dalam ranah UU ITE. Sehingga pada dasarnya Majelis Hakim telah tepat dalam menegakkan hukum.
Merangkum analisis dari ketiga putusan pengadilan di atas, salah satunya terkait perbedaan penerapan aturan hukum dalam perkara yang memiliki unsur pemalsuan yang hampir sama. Oleh karena itu dibenarkan dan dimungkinkan didakwakannya secara alternatif aturan KUHP dengan UU ITE dalam satu perkara. Putusan yang dijatuhkan dari ketiga contoh mencerminkan bahwa penegak hukum baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim masih memiliki kecenderungan preferensi penggunaan KUHP yang bersifat lebih umum dibandingkan UU ITE secara khusus, padahal tindakan pelaku dalam melakukan pemalsuan secara materiil telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ITE. Hal ini dipengaruhi
oleh intepretasi bahwa tolak ukur dalam perkara pemalsuan keterangan hasil swab tes COVID-19 berada pada bentuk akhir objek tindak pidana. Pada hakekatnya terkhusus Majelis Hakim memiliki asas kebebasan dalam memutus perkara, dengan kata lain menjatuhkan putusan berdasarkan KUHP tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan karena pada kenyataannya ketentuan tersebut masih relevan untuk digunakan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yang diikuti dengan perkembangan aturan hukum yaitu UU ITE maka seharusnya lebih tepat diterapkan asas lex specialis derogate legi generalis yang diatur pada ketentuan Pasal 63 Ayat (2) KUHP dalam menentukan aturan hukum mana yang dikenakan, Dalam konklusinya UU ITE lebih tepat dikenakan sebagai lex specialis dari KUHP.

## Kesimpulan
Dapat ditarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan aturan hukum pada kasus pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19 sebagai syarat perjalanan dapat diterapkan 2 (dua) aturan hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 263, 267, dan 268 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 32 Ayat (1), 35 UU ITE beserta pasal sanksi pidananya. Terhadap macam aturan hukum yang dapat diterapkan tersebut pada pokoknya perlu ditentukan dengan menerapkan asas lex specialis derogat legi generalis yang diatur pada Pasal 63 Ayat 2 KUHP sehingga apabila tindakan pemalsuan dapat dikenakan antara 2 (dua) ketentuan yang diatur dalam aturan hukum berbeda maka dikenakan aturan hukum yang lebih khusus yaitu UU ITE. Terkait pertanggungjawaban pidana pelaku baik berdasarkan pada KUHP dan UU ITE didasarkan pada bentuk kesalahan kesengajaan, yang kemudian penerapannya dibedakan berdasarkan subjek hukum pelaku dan objek tindak pidana pada perkara. Pemalsuan surat keterangan hasil swab tes COVID-19 yang dilakukan oleh subjek hukum pelaku orang biasa (umum) pada dasarnya dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) dan (2), Pasal 268 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 32 Ayat (1), Pasal 35 UU ITE. Sementara subjek hukum pelaku yang berstatus dokter dikenakan berdasarkan ketentuan Pasal 267 Ayat (1) KUHP dan pertanggungjawaban etik berdasarkan

## 1836
Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
Kode Etik Kedokteran. Apabila terdapat bukti bahwa Rumah Sakit terlibat dalam pemalsuan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis maka terhadap Rumah Sakit tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU RS dan pertanggungjawaban etik berdasarkan pada Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Adami  Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Media Nusa Creative 2019).
Andi Hamzah, Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP (Sinar Grafika 2019).
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoensia (Balai Pustaka 2008).
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2000).
R. Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (FH Untan Press 2015).
Romli Atmasasmita, Pelajaran Hukum Pidana (Mandar Maju 2000).
Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan (FH Untan Press 2015)
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Raja Grafindo Persada 2010).

## Jurnal
I Kadek Suar Putra Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, ‘Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test COVID-19’ (2021) 2 Jurnal Interpretasi Hukum.

## Laman
Kemkes, ‘Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19’(Kemkes.go.id,2017)https:// www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban- terkait-covid-19.html dikunjungi pada tanggal 23 Juli 2021.
Muhammad Isa Bustomi, ‘Perbuatan Surat Swab Palsu Pasarkan Jasa Lewat Media Sosial Hingga Door to Door’(Kompas.com,2021)< https://megapolitan. kompas.com/read/2021/01/25/19425201/pembuat-surat-swab-palsu- pasarkan-jasa-lewat-media-sosial-hingga-door-to?page=all> dikunjungi pada 23 September 2021.
Cnnindonesia, ‘Polisi Ringkus Sindikat Pemalsu Surat Hasil Swab PCR Covid-19’ (cnnindonesia.com,2021)https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210117155921-12-594844/polisi-ringkus-sindikat-pemalsu- surat-hasil-swab-pcr-covid-19 dikunjungi pada 23 September 2021.

## Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 153).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Undang-Undang No Nomor 19 Tahun 2016 Tetang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 557/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

## Indah Novianti: Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--