## POLA HUBUNGAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI KEHIDUPAN
UMAT BERAGAMA DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Idrus Ruslan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung idrus.ruslan@radenintan.ac.id

## Abstract
The pattern of community relations is the basis of social processes, which refers to the existence of dynamic patterns of social relations. Sindang Sari Village is one of the  villages  in  Tanjung  Bintang  Subdistrict,  South  Lampung  Regency,  having Muslim, Christian, Catholic and Buddhist religious communities, while the people are Javanese, Sundanese, Palembang and Batak. However, the life and association of religious people there appear harmoniously and there has never been a conflict or dispute with a religious or cultural background. The results of this study indicate that the pattern of interfaith community relations in the village of Sindang Sari is associative,  namely  the  form  of  relationships  that  lead  to  cooperation  in  various forms  of  social  life  and  tolerance  between  religious  communities  which  they  do consciously  without  any  pressure  or  coercion  from  any  party.  The  factors  that support good interfaith relations are the habit and awareness of the community to shoulder the burden borne by members or other residents by holding night patrols, mutual  assistance,  social  gathering  or  crush.  In  addition,  what  supports  the relationship  between  religious  communities  in  the  village  of  Sindang  Sari  is  the support of religious leaders and village officials both formally and informally.
Al-Adyan, P - ISSN: 1907-1736, E - ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 12, Nomor 2, Juli - Desember, 2017 DOI: https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.3222

## Abstrak
Pola  hubungan  masyarakat  merupakan  dasar  proses  sosial,  yang  menunjuk pada  adanya  pola  hubungan  sosial  yang  dinamis.  Desa  Sindang  Sari merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  pada  Kecamatan  Tanjung  Bintang Kabupaten  Lampung  Selatan,  memiliki  komunitas  agama  Islam,  Kristen, Katolik  dan  Buddha,  sedangkan  masyarakatnya  beretnis  Jawa,  Sunda, Palembang    dan  Batak.  Namun,  kehidupan  dan  pergaulan  umat  beragama disana tampil secara rukun dan tidak pernah terjadi konflik atau pertikaian yang berlatar belakang agama dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan masyarakat lintas agama di desa Sindang Sari bersifat asosiatif,  yaitu  bentuk  hubungan  yang  mengarah  pada  kerjasama  dalam berbagai  bentuk  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan  toleransi  antar  umat beragama yang mereka lakukan secara sadar tanpa adanya tekanan atau pun paksaan  dari  pihak  manapun.  Adapun  Faktor  yang  menjadi  pendukungan terjadinya  hubungan  antar  agama  yang  baik  yaitu  adanya  kebiasaaan  dan kesadaran  masyarakat  untuk  memikul  beban  yang  ditanggung  oleh  anggota atau  warga  lainnya  dengan  cara  mengadakan  ronda  malam,  gotong  royong,
arisan atau jimpitan.  Selain itu, yang menjadi pendukung terjadinya hubungan antar  umat  beragama  di  desa  Sindang  Sari  adalah  adanya  dukungan  dari tokoh-tokoh  agama  dan  juga  aparat  desa  baik  secara  formal  ataupun  non formal.
Keywords : Relations, Interfaith Society, Harmonization

## A. Pendahuluan
Fakta  kemajemukan  masyarakat  Indonesia  jika  dilihat  dari latar  belakang  suku  bangsa,  sosial  budaya,  bahasa  dan  juga  agama adalah  merupakan  kenyataan  yang  tidak  dapat  dielakkan.    Adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sumber kekayaan nasional yang  tidak  dimiliki  oleh  bangsa  atau  negara  lain,  disamping  itu kesemuanya  merupakan  potensi  konflik  jika  tidak  berjalan  secara sinergi .    Oleh  karena  itu  pluralitas 1 yang  dimiliki  bangsa  Indonesia
1 Nurcholish Madjid menegaskan, Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beranekaragam, terdiri dari  berbagai  dari  suku  dan  agama,  yang  justru  hanya  menggambarkan  kesan fragmentasi.    Pluralisme  juga  tidak  boleh  dipahami  sekedar  sebagai  “kebaikan negatif” ( negative good ),hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fantisme ( to  keep  fanaticism  at  bay ).    Pluralisme  harus  dipahami  sebagai  “pertalian  sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” ( genuine engagement of diversitas within the bonds  of  civility ).  Bahkan  pluralisme  adalah  juga  suatu  keharusan  bagi  keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawsan dan pengimbangan yang
dapat  dikatakan  sebagai  suatu  persoalan  strategis.    Dikatakan persoalan  strategis  karena  integrasi  bangsa  menjadi  dasar  bagi terwujudnya  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang  merupakan prasyarat  terciptanya  stabilitas  nasional  yang  sangat  diperlukan  bagi kelancaran pembangunan nasional.
Berikut  ini  adalah  pengertian  mayarakat  majemuk  dari beberapa ahli antara lain sebagai berikut:
1) Nasikun  Menyatakan  bahwa  masyarakat  mejemuk  adalah masyarakat  yang  teridiri  atas  dua  atau  lebih  tertib  social, komunitas  atau  kelompok-kelompok  yang  secara  cultural, ekonomi, dan politik terpisah-pisah (terisolasi), serta memiliki struktur  dan  kelembagaan  yang  berbeda-beda  antara  satu dengan lainnya.
2) J.S. Furnival mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu  masyarakat  dalam  system  nilai  yang  dianut  oleh beberapa kesatuan social yang menjadi bagiannya sedemikian rupa,  sehingga  para  anggotanya  kurang  memiliki  loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan.
3) Clifford  Geertz,  berpendapat  bahwa  masyarakat  majemuk adalah  masyarakat  yang  terbagi-bagi  dalam  subsistem- subsistem yang lebih kurang terdiri dari diri sendiri dan terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial.
Indonesia  yang  saat  ini  sedang  membangun,  tidak  hanya membutuhkan  para designer atau  orang  yang  ahli  dalam  bidang pembangunan  gedung  bertingkat  pencakar  langit,  jalan  tol  atau jembatan layang, bendungan kokoh, ahli pertambangan dan sumber daya alam lainnya.  Tetapi juga membutuhkan faktor non-struktural yaitu  agama,  berupa  motivasi  dan  dorongan  dari masyarakat  agama. Dorongan atau dukungan dri umat beragama terhadap pembangunan ialah  menciptakan  suasana  rukun  dan  damai  atau  suasana  yang harmonis di antara umat beragama.
dihasilkannya.    Lihat  Nurcholish  Madjid, Cendekiawan  dan  Religiusitas  Masyarakat; Kolom-kolom di Tabloid Tekad , (Jakarta : Paramdina, 1999), h. 63.  Juga Nurcholish Madjid,  “Hak-Asasi  Manusia,  Pluralisme  Agama  dan  Integrasi  Nasional  :  Antara Konsepsi dan Aktualisasi”, dalam Anshari Thayib dkk., (ed.), HAM dan Pluralisme Agama (Surabaya : PKSK, 1997), h. 70.
Dengan  adanya  suasana  yang  harmonis  tersebut,  sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama.  Hal ini sering terjadi di Indonesia, bahwa ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA  (Suku,  Agama,  Ras  dan  Antargolongan)  –  terlebih  lagi kerusuhan  atas  nama  agama  –  maka  segala  macam  fasilitas  umum yang  dibangun  untuk  kepentingan  masyarakat  turut  pula  menjadi “korban”.
Berkaitan  dengan  masalah  integrasi  bangsa,  maka  agama merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang serius.    Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  agama  seringkali dinyatakan  sebagai  kekuatan  pengikat  yang  mempertautkan masyarakat,  sekaligus  juga  dipandang  sebagai  sumber  pertentangan dan konflik dalam masyarakat.  Meski tensi dan konflik tersebut tidak sepenuhnya  berasal  dari  agama,  akan  tetapi  agama  menjadikannya lebih rumit lewat penggunaan bahasa religius yang ekstensif.  Dengan demikian  relasi  yang  konfrontatif  antar  orang-orang  yang  berbeda agama di dunia sekarang ini merupakan salah satu fakta yang paling patut disayangkan.
Marshall  yang  dikutip  oleh  Syamsul  Arifin,  memperluas cakupan  penggunaan  konsep  modal  yang  melampaui  batas-batas ekonomi.    Selain  modal  dalam  pengertian  material,  manusia  juga membutuhkan modal lainnya yaitu modal sosial dan modal spiritual. Modal  sosial  adalah  kekayaan  yang  membuat  komunitas  dan organisasi  berfungsi  secara  efektif  demi  kepentingan  bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan  maknawi  dalam  kehidupan  manusia  agar  lebih  bermakna secara  substansial. 2 Meskipun  modal  sosial  dan  spiritual  tidak berbentuk  barang  dalam  arti  ekonomi,  lanjut  Marshall,  tetapi  tidak boleh  dipandang  tidak  memiliki  manfaat  ekonomi.    Modal  sosial memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  daripada  bidang  ekonomi. Dengan  demikian,  modal-modal  lainnya  yang  ada  dalam  suatu komunitas perlu disinergikan dengan modal sosial. 3
2 Syamsul  Arifin, Studi  Agama;  Perspektif  Sosiologi  dan  Isu-isu  Kontemporer (Malang : UMM Press. 2009), h. 77.
3 Ibid.
Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dalam pembangunan suatu  bangsa  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  modal  ekonomi,  tetapi juga  modal  modal  sosial  dan  spiritual  yaitu support atau  dukungan secara  moral  dari  masyarakat  yang notabene adalah  masyarakat  yang beragama.    Dukungan  ini  hanya  mungkin  diperoleh  jika  masyarakat hidup dalam suasana rukun, damai dan harmonis.
Pada  konteks  ke-Indonesia-an  pluralitas  agama  menyiratkan sebagai  keberhasilan  yang  tertopang  oleh  landasan  Idiil  yaitu Pancasila  dengan  mottonya  “Bhinneka  Tunggal  Ika”  yang  secara sederhana  dapat  diartikan  “bersatu  dalam  perbedaan  dan  berbeda dalam persatuan”, serta landasan konstitusionil yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29.  Indonesia – dalam bahasa sederhana –  bukanlah  negara  yang  berdasarkan  agama  (teokrasi), 4 juga  bukan negara  yang sekular, 5 tetapi Indonesia tepat berada di tengah-tengah
4 James H. Smyle sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukardja merumuskan teokrasi  sebagai  “suatu  bentuk  pemerintahan  dimana  otoritas  dan  kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan”.  Penguasa di pandang secara langsung bertanggung jawab  kepada  Tuhan  dan  akan  diadili  oleh  Tuhan.    Kehendak  raja  biasanya dipandang  sebagai  kehendak  Tuhan.    Raja  dianggap  mempunyai divine  right  of  the King. Pemerintahan Negara teokrasi ditandai dengan: 1) dominannya aturan Tuhan, 2) susunan pemerintahan ditujukan untuk melaksanakan aturan Tuhan, 3) pengukur bagi  kebijakan  dan  putusan-putusan  politik  adalah  norma  aturan  Tuhan.    Lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  yang  Majemuk (Jakarta  :  UI Press.1995), h. 90.  Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teokrasi diberi  arti  yang  sejalan  dengan  rumusan  James  H.  Smyle  tersebut.    Disebutkan bahwa  teokrasi  adalah  cara  memerintah  Negara  yang  berdasarkan  kepercayaan bahwa  Tuhan  langsung  memerintah  Negara,  hukum  Negara  yang  berlaku  adalah hukum  Tuhan,  pemerintahan  dipegang  oleh  ulama  atau  organisasi  keagamaan. Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta  : Balai  Pustaka.  1989),  h.  932.    Jadi  dengan  demikian  Negara  teokrasi  adalah  : Pertama ,  Tuhan  dianggap  memerintah  Negara  melalui  wakil-Nya,  hukum  Negara adalah  hukum  Tuhan,  dan  Negara  hanya  sebagai  penyelenggara  hukum  Tuhan. Kedua ,  pemimpin  Negara  adalah  ulama  atau  organisasi  keagamaan.    Dengan  kata lain  hukum  Negara  adalah  hokum  agama,  dan  Negara  dipimpin  oleh  ahli  agama sebagai wakil Tuhan.
5 Sekularisasi  adalah  pelaksanaan  dari  sekularisme.  Sekulerisme  adalah paham,  pandangan  dan  gerakan  yang  berpendirian  bahwa  moralitas  tidak  perlu didasarkan  kepada  ajaran  agama.    Prinsip  essensial  dari  sekulerisme  adalah menemukan  perbaikan  atau  memperoleh  kemajuan  dengan  kemampuan  manusia itu  sendiri.    Dalam  kaitannya  dengan  agama,  sekulerisme  memandang  keduniaan dan agama masing-masing berdiri sendiri.  Dalam implementasinya, kehidupan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat perlu dilepaskan dari agama.  Agama hanya
yaitu negara  Pancasila dengan segenap nilai-nilainya.  Hal ini karena Pancasila mengandung nilai-nilai berbagai agama di Indonesia, begitu juga dengan nilai demokrasi dan kemanusiaan.
Perdamaian  dan  kerukunan  yang  didambakan  Islam  juga agama-agama  lain  bukanlah  sesuatu  yang  bersifat  semu,  tetapi  yang memberi  rasa  aman  pada  jiwa  setiap  manusia.    Karena  itu  langkah pertama  yang  dilakukan  adalah  mewujudkannya  dalam  jiwa  setiap pribadi  manusia  Indonesia.    Setelah  itu  melangkah  kepada  unit terkecil  dalam  masyarakat  yakni  keluarga.    Dari  sinilah,  kemudian beralih  ke  masyarakat  luas,  seterusnya  kepada  seluruh  bangsa dipermukaan  bumi  ini  dan  dengan  demikian  dapat  tercipta perdamaian  dunia  dan  dapat  terwujud  hubungan  antar  umat beragama secara harmonis serta toleransi dengan semua pihak. 6
Desa  Sindang  Sari  merupakan  salah  satu  desa  yang  ada dikecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memiliki ragam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Buddha.  Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata masyarakat disini sudah melek  baca  alias  tidak  buta  hurup  sebab  masyarakat  telah  dapat mengenyam  pendidikan  minimal  setingkat  Sekolah  Dasar.    Adapun penghasilan  mereka  adalah  kebanyakan  sebagai  petani  karet,  juga buruh kebun karet. Sedangkan profesi lain adalah sebagai guru, PNS, pedagang dan lain-lain.
Keempat agama yang ada di Desa Sindang Sari tersebut - jika merujuk pada Hasbullah Bakry  – merupakan agama Missi ( Misionary Religions ). 7 Pengertian  agama  misi  secara  sederhana  dapat  dipahami
dipandang  sebagai  urusan  dan  hubungan  pribadi  seseorang  dengan  Tuhannya. Sekulerisme  membawa  sekulerisasi  dilapangan  politik.    Secara  umum  sekulerisasi dalam  bidang  politik  ditandai  dengan  ciri-ciri  :  1)  pemisahan  pemerintahan  dari ideologi  keagamaan  dan  struktur  eklesiastik,  2)  ekspansi  pemerintah  untuk mengambil  fungsi  peranan  dalam  bidang  sosial  ekonomi  yang  semula  ditangani struktur keagamaan, dan 3) penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan  keduniaan  yang  tidak  transenden.    Lihat  Donald  Eugene  Smith, Agama ditengah Sekulerisasi Politik (Jakarta : Pustaka Panjimas. 1985), terj. Azyumardi Azra, h. 13.
6 Kiki Muhamad  Hakiki, Politik Identitas  Agama Lokal  (Studi  Kasus  Aliran Kebatinan) , Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, 4. 161.
7 Hasbullah  Bakry, Suatu  Perbandingan  Mengenai  Penyiaran  Kristen  dan  Islam (Jakarta: Bulan Bintang), 1979), h. 17.
yaitu suatau agama dimana di dalamnya terdapat perintah dalam kitab suci agama masing-masing untuk menyebarluaskan ajaran agamanya. Bagi  umat  beragama  yang  menjalankan  perintah  tersebut  yakni menyebarluaskan ajaran agamanya, maka tentu akan mendapat pahala dan  surgalah  tempatnya,  sedangkan  bagi  umat  beragama  yang  tidak menjalankan hal tersebut, maka umat agama tersebut akan mendapat dosa dan akan di masukkan neraka.
Menurut  Hasbullah  Bakry,  ada  dua  kategori  agama  yaitu agama missi ( missionary religions ) dan bukan agama missi ( non missionary religions ). Maksudnya adalah agama yang memenuhi persyaratan untuk disiarkan atau disebarluaskan dan agama-agama yang tidak memenuhi persyaratan untuk disiarkan. 8
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dimiliki  oleh  agama  missi ( missionary religions ) yaitu :
1. Universility (ke-umum-an),  tidak  terbatas  untuk  satu bangsa saja seperti Yahudi atau berkasta seperti Hindu,
2. Continuity (keberlangsungan)  dalam  penyebaran  dan penyiaran,
3. Adaptability ,  kesanggupan  dari  agama  itu  untuk menyesuaikan diri sesuai dengan ajarannya sendiri dengan kondisi dan situasi lingkungan dan zamannya. 9
Berdasarkan tiga  kategori yang dikemukakan oleh Hasbullah Bakry  tersebut,  maka  agama  Islam,  Kristen,  Katolik  serta  Buddha dapat  diangggap  mempunyai  syarat universality ,  karena  missinya ditujukan  tidak  untuk  satu  bangsa  saja  dan  tidak  untuk  membagi penganutnya  ke  dalam  kasta-kasta  seperti  agama  Hindu.    Ketiga agama  itu  dianggap  mempunyai  syarat continuity ,  karena  keadaannya atau  ajarannya  yang  sekarang  berasal  atau  berkelanjutan  dan  tidak terputus  dari  asalnya  (Nabinya),  dan  sanggup  dilanjutkan  oleh penganutnya  yang  sekarang  kepada  anak  cucunya  melalui  pelajaran yang  diterimanya  dari  nenek  moyangnya,  serta  sanggup  juga menyampaikannya  pada  orang  atau  bangsa  lain  yang  belum menganutnya.    Ketiga  agama  itu  juga  dianggap  mempunyai  syarat adaptability ,  karena    sanggup  menyesuaikan  diri  dengan  situasi  dan
8 Ibid . 9 Ibid.
kondisi  penganutnya  yang  berlainan  daerah,  tradisi,  iklim  dan lingkungan sosial disekitarnya.
Sudah jamak, dalam doktrin agama yang tergolong missionary religions maka  terdapat  perintah  yang  berasal  dari  kitab  suci  masing- masing akan kewajiban untuk menyebarluaskan keseluruh umat yang ada  dimuka  bumi  ini,  yang  jika  perintah  tersebut  diabaikan,  maka penganutnya akan mendapat dosa dan sangsi, sebaliknya jika tersebut direspon  secara  positif  dan  dilaksanakan  secara  konsisten,  maka pahala  dan  surga  akan  menjadi  imbalannya.    Dalam  tataran pelaksanaan  perintah  agama  tersebut,  tidak  jarang  terjadinya benturan-benturan  sehingga  konflik  atas  nama  agama  yang  konon ditengarai  akibat  dari  penyiaran  agama  sudah  sering  terjadi,  seperti yang terjadi di Vietnam, Irlandia Utara, India dan lain-lain, termasuk juga  pada  beberapa  daerah  di  Indonesia  seperti  di  Ambon,  Sampit, Tasikmalaya dan lain-lain.
Akan tetapi, yang menarik, justru kehidupan umat beragama di  desa  Sindang  Sari  yang  dihuni  oleh  ketiga  penganut  agama  missi tersebut tampil secara mengesankan; dalam kehidupan dan pergaulan umat  beragama  disana  tampil  secara  rukun,  damai  dan  harmonis, serta  tidak  pernah  terjadi  konflik  atau  pertikaian  yang  berlatar belakang agama.  Kondisi ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa  Sindang  Sari  “Kehidupan  masyarakat  disini,  mulai  dari  dulu sampai  sekarang,  tidak  pernah  terjadi  konflik  dan  pertikaian  yang bermotifkan agama”. 10 Hal senada juga dikemukakan oleh Supriyadi; “Bahkan dalam peringatan hari raya keagamaan, kami sudah terbiasa untuk  saling  mengunjungi  dan  bersilaturahmi,  semua  itu  dilakukan oleh masing-masing umat beragama, selain itu jika ada keluarga yang tertimpa  musibah  ataupun  melakukan  hajatan,  maka  keluarga  yang lain  turut  pula  datang  dan  ikut  membantu  keluarga  yang  tertimpa musibah ataupun yang melakukan hajatan tadi”. 11 Selain itu menurut salah seorang warga bahwa “disini kami memiliki rasa persatuan dan penghormatan  yang  tinggi,  ketika  memperingati  hari  raya  besar agama,  kami memiliki kebiasaan  untuk memberikan selamat dengan cara  berkunjung  kerumah  orang  yang  sedang  melaksanakan
10 Wawancara dengan Sugeng Widodo, (Kepala Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.
11 Wawancara dengan Supriyadi (Sekretaris Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.
peringatan  hari  besar  keagamaan,  dan  hal  itu  kami  lakukan  dengan tanpa canggung”. 12 Sedangkan menurut Yohanes “seingat saya waktu dari  kecil  hingga  kini,  disini  tidak  pernah  terjadi  gejolak  atau keributan yang dilatarbelakangi oleh agama.  Kalaupun ada keributan biasanya  tidak  lebih  dari  perbuatan orang  yang  iseng  seperti  mecuri hasil pertanian dikebun dan disawah atau mencuri di rumah sewaktu si punya rumah pergi.  Jadi bukan karena agama”. 13
Berdasarkan beberapa sumber hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat yang ada didesa Sindangsari tersebut, setidaknya dapat dipahami, bahwa di desa tersebut tidak pernah terjadi konflik atau  pun  pertikaian  yang  mengatasnamakan  agama,  sebaliknya hubungan antar umat beragama disana pun berjalan dengan baik.

## B. Teori
Persoalan  pola  hubungan  masyarakat  multi  agama, merupakan persoalan klasik, namun tetap aktual karena tidak pernah sepi dari peristiwa-peristiwa yang muncul dimana hal tersebut belum ada  sebelumnya.    Sehingga  mengharuskan  untuk  dilakukan  sebuah penelitian  yang  refresentatif  dengan  menggunakan  berbagai pendekatan  yang  tepat.    Selama  ini  memang  sudah  terdapat banyak penelitian  yang  mencoba  mengurai  persoalan  pola  hubungan masyarakat multi agama, akan tetapi karena metode yang digunakan kurang memadai (seperti hanya melihat dari aspek doktrin agama juga persoalan  ketidak  seriusan  dalam  melakukan  penelitian),  maka hasilnya pun – dapat ditebak – belum dapat memberikan solusi atas problem  umat  beragama,  apalagi  untuk  dijadikan  contoh  bagi penelitian-penelitian yang lain.
Menurut  peneliti,  dalam  melakukan  penelitian  yang berhubungan dengan suatu pola hubungan secara langsung atau tatap muka  pada  komunitas  antar  umat  beragama,  maka  terdapat  banyak aspek  yang  harus  dilihat;  seperti  aspek  budaya,  aspek  identitas,  juga aspek  doktrin.      Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini  peneliti  akan
12 Wawancara dengan Dwi Rosadi (agama Buddha), tanggal 30 September 2017.
13 Wawancara  dengan  Yohanes  (agama  Katolik),  tanggal  30  September 2017.
menggunakan beberapa teori yaitu teori interaksi simbolik dari Mead, teori  komunikasi  antar  budaya  dari  Gudykunst 14 ,  dan  teori dekonfessionalisasi 15 .  Adapun fenomena yang akan diteliti dalam hal ini  adalah  pola  dan  media  hubungan  masyarakat  multi  agama,  serta aspek doktrin dari agama Islam, Katolik, Kristen dan Buddha.
Secara  rinci  riset  desain  dalam  rencana  penelitian  ini  dapat dilihat sebagai berikut :

## C. Penutup
1. Pola hubungan masyarakat lintas agama di desa Sindang Sari adalah  paradigma  yang  bersifat  asosiatif,  yaitu  bentuk hubungan  yang  mengarah  pada  kerjasama  dalam  berbagai bentuk  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan  toleransi  antar umat  beragama  yang  mereka  lakukan  secara  sadar  tanpa
14 Lihat  Usman,  Rani.  A, Etnis  Cina  Perantauan  Aceh ,  (Jakarta  :  Yayasan Obor, 2009), h. 9-30.
15 C.A.O.  Van  Nieuwenhuijze,  “Islam  and  National  Self-Realization  in Indonesia”,  Nieuwenhuijze  , Cross  Cultural  Studies (The  Hageu  :  Monton  and  Co. 1973), h. 152.

## MASYARAKAT MULTI AGAMA DESA SINDANG SARI
Katolik Kristen Buddha
Islam

## POLA HUBUNGAN
Teori yang digunakan : Interaksi simbolik,
Komunikasi antar budaya,
dan Dekonfessionalisasi
Fenomena yang diteliti :
Pola dan Media Interaksi;
Faktor Pendukung Interaksi

## HARMONISASI
adanya  tekanan  atau  pun  paksaan  dari  pihak  manapun. Sehingga hubungan masyarakat lintas agama di sana berjalan secara natural.
2. Media  yang  digunakan  bagi  terjalinnya  harmonisasi masyarakat lintas agama  desa Sindang Sari yaitu adanya peran dari  tokoh-tokoh  agama  dan  juga  aparat  desa  baik  secara formal  ataupun  non  formal.    Secara  formal  berupa  ucapan lisan setiap kali mereka melakukan rapat atau pertemuan agar suasana rukun dan damai agar terus dipelihara.  Adapun yang non  formal  dilakukan  setiap  ada  waktu  dan  kesempatan tokoh-tokoh  agama  dan  aparat  desa  selalu  memberikan wejangan  ataupun  nasehat  kepada  masyarakatnya  akan pentingnya  kehidupan  yang  rukun.    Sebab  bagaimanapun, hidup dalam suasana yang rukun dan damai adalah lebih baik, ketimbang dalam suasana konflik, karena banyak sekali yang dirugikan.
3. Faktor  yang  menjadi  pendukungan  terjadinya  harmonisasi masyarakat  lintas  agama  desa  Sindang  Sari  yaitu  adanya kebiasaaan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  memikul  beban yang ditanggung oleh anggota atau warga lainnya dengan cara mengadakan  gotong  royong,  ronda  malam,  arisan  atau jimpitan.

## Daftar Pustaka
Abdulsyani, Sosiologi;  Skematika,  Teori  dan  Terapan ,  Jakarta:  Bumi Aksara. 1994.
Achmad Mubarok, Perbandingan Agama Islam dan Kristen : Studi Tentang Sakramen Gereja , Bandung: Pustaka, 1985.
Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945; Kajian  Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam Masyarakat yang Majemu, Jakarta: UI Press.1995.
A.  Rani  Usman, Etnis  Cina  Perantauan  Aceh ,  Jakarta:  Yayasan  Obor, 2009.
C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indonesia”, Nieuwenhuijze , Cross Cultural Studies , The Hageu: Monton and Co. 1973.
Cholid Abu Ahmadi, Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama: perspektif Ilmu Perbandingan Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
---------, Sosiologi Agama , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Jakarta:  Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1997.
---------, Bingkai  Teologi  Kerukunan  Hidup  Umat  Beragama  di  Indonesia , Jakarta: Balitbang Kerukunan, 1997.
Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Daftar Isian Potensi Desa Sindang  Sari  Kecamatan  Tanjung  Bintang  Kabupaten  Lampung  Selatan, 2012.
Donald  Eugene  Smith, Agama  ditengah  Sekulerisasi  Politik ,  ter.
Azyumardi Azra, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985.
F.X.  E.  Armada  Riyanto, Dialog  Agama  Dalam  Pandangan  Gereja Katolik , Yogyakarta: Kanisius, 1995.
George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Modern ,  terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2012.
Gillin  dan  Gilling, Cultural  Sociology:  a  Revision  of  an  Introduction  to Sociology , New York: The Macmillan Company, 1974.
Haryatmoko, Dominasi  Penuh  Muslihat;  Akar  Kekerasan  dan Diskriminasi , Jakarta: Gramedia, 2010.
Hasbullah  Bakry, Suatu  Perbandingan  Mengenai  Penyiaran  Kristen  dan Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
Hugh  Goddard, Menepis  Standar  Ganda ,  terj.  Ali  Noer  Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2000.
Ibn  Khaldun, Muqaddimah ,  terj.  Ahmadi  Thoha,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2009.
Imam  Suprayogo  dan  Tobroni, Metode  Penelitian  Sosial-Agama ,
Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Kiki Muhamad Hakiki, Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran
Kebatinan) , Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, 4.
Kingaley Davis, Human Society , New York: The Macmillah Company,
1970.
Koentjaraningrat, Metode  Penelitian  Masyarakat ,  Jakarta:  Gramedia, 1989.
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah , Yogyakarta: Bentang. 1997.
Lexi  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2010.
Margareth  M.  Poloma  (ed), Sosiologi  Kontemporer ,  terj.  Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Marcel  A.  Boisard, Humanisme  Dalam  Islam, alih  Bahasa  M.  Rasyidi,
Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
M.  Amin  Abdullah,  “Al-Qur’an  dan  Pluralisme  dalam  Wacana Posmodernisme”, dalam Jurnal Studi Islam “ Profetika ”, vol. 1,
No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.
Mustoha  et.  al  (peny.), Bingkai  Teologi  Kerukuanan  Hidup  Umat Beragama di Indonesia , Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.
Nasrullah  Nazir, Teori-Teori  Sosiologi ,  Bandung:  Widya  Padjajaran, 2009.
Nurcholish  Madjid, Islam  Doktrin  dan  Peradaban;  Sebuah  Telaah  Kritis tentang  Masalah  Keimanan,  Kemanusiaan  dan  Keindonesiaan ,
Jakarta: Paramadina, 1992.
Nurcholish  Madjid,  “Kata  Pengantar”,  dalam  Sukidi, Teologi  Inklusif Cak Nur (Jakarta : Kompas, 2001), h. xxxviii.
---------, Islam; Kemodernan dan Keindonesiaan , Jakarta: Mizan, 1987.
---------, “Etika Beragama; dari Perbedaan Menuju  Persamaan (Kata Pengantar)”,  dalam  Nur  Achmad  (ed.), Pluralitas  Agama: Kerukunan dalam Keragaman , Jakarta: Kompas, 2001.
---------,  “ Hubungan  Antar  Beragama  :  Antara  Ajaran  dan  Kenyataan ”, dalam  W.A.L.  Stokhof  (red.), Ilmu  Perbandingan  Agama  di Indonesia (Beberapa Permasalahan) , Jakarta : INIS, 1990.
---------, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-kolom di Tabloid Tekad , Jakarta: Paramadina, 1999.
R. Riyadi Soeprapto, Interaksionisme Simbolik; Perspektif Sosiologi Modern ,
Malang: Averroes Press, 2002.
Said  Agil  Husin  Al  Munawar, Fiqih  Hubungan  Antar  Agama , Jakarta: Ciputat Press, 2005.
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar , Jakarta:  Rajawali  Pers.
2006.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan;  Pendekatan  Kuantitatif-Kualitatif,
dan R&D , Bandung : Alfabeta, 2009.
Sutrisno Hadi, Metode Riset , Yogyakarta: UGM Press, 1986.
Syamsul Arifin, Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer ,
Malang : UMM Press. 2009.
Syarifuddin  Jurdi, Sosiologi  Islam  dan  Masyarakat  Modern;  Teori,  Fakta dan Aksi Sosial , Jakarta: Kencana, 2014.
Yesmil Anwar dan Adang, Sosiologi Untuk Universitas , Bandung: Refika Aditama, 2013.
Wawancara dengan Sapuan (agama Islam), warga desa Sindang Sari, tanggal 21 September 2017.
Wawancara  dengan  Sugeng  Widodo,  (Kepala  Desa  Sindang  Sari), tanggal 30 September 2017.
Wawancara dengan Supriyadi (Sekretaris Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.
Wawancara  dengan  Dwi  Rosadi  (agama  Buddha),  tanggal  30 September 2017.
Wawancara dengan Yohanes (agama Katolik), tanggal 30 September 2017.
Wawancara dengan Paijo, (Pemuda Desa beragama Kristen), tanggal
9 September 2017.
Wawancara  dengan  Bapak  Tukul (Kaur  Kesra  Desa  Sindang  Sari), tanggal 21 September 2015.
Wawancara  dengan  M.  Rusli,  (Penganut  agama  Islam),  tanggal  21 September 2015.