Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011-2016
Pujawati 1 , Hailuddin Bd 1 . dan Eka Agustiani 1
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram *email korespondensi : feryanlin@yahoo.co.id
Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Kapasitas fiskal, Kebutuhan fiskal, Derajat desentralisasi, Rasio kemandirian Penelitian tentang Disparitas antara Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal  Daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun    2011-2016, bertujuan  untuk  mengetahui  kebutuhan  dan  kapasitas  fiskal Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  memenuhi  pembangunan daerahnya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriftif kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh melalui  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Selanjutnya  data dianalisis  dengan  perhitungan  kapasitas  fiskal,  derajat desentralisasi,  rasio  kemandirian,  rasio  ketergantungan,  dan kebutuhan fiskal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fiscal Capasity Lombok Timur selama 6 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung  menurun.  Hal  ini  mencerminkan  kemampuan keuangan yang semakin  berkurang, artinya Lombok Timur masih belum dapat  meningkatkan  kemampuannya dalam  memperoleh sumber  keuangan.   Ini  semua terlihat  dari  rasio  kemandiriannya yang  termasuk  dalam  kategori  kurang  mandiri,  rasio ketergantungannya  masih  sangat  tinggi  pada  bantuan  dana pemerintah  pusat,  serta  kebutuhan  fiskal  daerah  yang  terus mengalami peningkatan tiap tahun. Dengan hasil analisis tersebut, pemerintah  daerah  mesti  terus  konsisten  menggali  sumber- sumber  fiskal  yang  dimiliki,  terutama  yang  terkait    dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi keberlangsungan pembangunan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  merupakan  upaya terpadu  yang  menggabungkan  beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada.  Tujuan  pembangunan  daerah  adalah mewujudkan  masyarakat  yang  damai, demokratis,  berkeadilan,  berdaya  saing,
maju dan sejahtera. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah
pembangunan  daerah  disektor  ekonomi yang perumusan dan pelaksanaannya tetap berpegang  pada  tujuan  pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002: 221).
Setelah realisasi otonomi daerah, pemerintah  pusat  memberikan  wewenang
kepada  daerah  untuk  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan  daerahnya masing-masing  sesuai  dengan  apa  yang mereka  kehendaki,  dan  pemerintah  pusat akan membantu dan memelihara  kegiatan- kegiatan yang tidak mungkin di laksanakan didaerah seperti masalah kebijakan moneter,  pembangunan  jalan  kota  dan provinsi,  maupun  pemeliharaan  sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah (Suparmoko,  2002:  9).  Oleh  karena  itu setiap daerah harus dapat mengembangkan potensi ekonomi daerahnya agar kesejahteraan  masyarakat  meningkat  dan mendorong  kemandirian  daerah  agar mampu bersaing di era globalisasi (Chodariyanti,  2015:  677). Kebijakan otonomi tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah.    Dengan otonomi  daerah  berarti  pemerintah  pusat melimpahkan  sebagian  wewenang  kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan mengelola  keuangan  rumah  tangganya sendiri dengan pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui potensi dan kebutuhannya.
Otonomi  daerah di satu sisi memberikan kewenangan  yang  lebih  besar  dalam pengelolaan  daerah,  tetapi  disisi  lain menimbulkan  persoalan  baru,  karena tingkat  kesiapan  fiskal  daerah  yang berbeda-beda.  Disatu  pihak,  beberapa daerah  tergolong  sebagai  daerah  yang mempunyai  sumber-sumber  penerimaan yang bersifat potensial dalam arti daerah itu sendiri  mempunyai  potensi-potensi  yang diandalkan  untuk  membiayai  otonomi daerah.  Dilain  pihak,  banyak  daerah  yang memiliki kemampuan yang terbatas sehingga  mengalami  kesulitan  dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerahnya (Rosmawati dkk, 2015: 41).
Terkait  hal  tersebut,  penguatan  untuk mewujudkan otonomi daerah adalah dengan  penerapan  desentralisasi,  terutama desentralisasi di bidang keuangan (desentralisasi fiskal). Dengan ini
pemerintah daerah akan memahami kapasitas  fiskal  ( fiscal  capacity )  dan kebutuhan  fiskal  ( fiscal  needs )  yang dimiliki.  Keduanya  akan  terkait  dengan upaya  mengoptimalkan  PAD  (Pendapatan Asli  Daerah)  dan  isu  persaingan  ekonomi antar daerah di  era  otonomi  (Simanjuntak, 2003: 2).
Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi didaerahnya  agar daerah menjadi  lebih  mandiri  yang  salah  satu indikasinya meningkatnya penerimaan PAD.  Kabupaten  Lombok  Timur  sebagai salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  NTB memiliki  penerimaan  PAD  relatif  besar dibanding dengan 9 kabupaten/kota lainnya di  NTB.  Dengan  jumlah  PAD  sebesar Rp236,18  milyar,    Lombok  Timur  berada diposisi  kedua  setelah  Kota  Mataram. Mekipun  demikian  Lombok  Timur  masih sangat menggantungkan dana
pembangunannya  dari  dana  pusat.  Tentu hal  ini  tidak  lepas  dari  luas  cakupan pembangunannya, seperti jumlah penduduk    1.173.781  jiwa  (23,97%  dari penduduk  NTB)  dan  216  ribu  diantaranya berada  dibawah  garis  kemiskinan  (BPS Lombok Timur, 2017: 322). Selain itu luas wilayahnya mencapai 1.605,55 km 2 . Sehingga  sangat  wajar  Lombok  Timur menerima  dana  perimbangan  paling  besar dibandingkan  daerah  lannya  di  NTB (Rp1,78 trilyun tahun 2016).
Besarnya  belanja  daerah  tentu  dalam rangka  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  mengurangi  masalah pembangunan  didaerah.  Karena  itu  untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentu harapannya  kapasitas  fiskal  di  daerah makin  kuat  untuk  mendukungnya.  Namun hal  tersebut  belum  dapat  dipenuhi  dan  ini tercermin dari besarnya dana perimbangan yang  diterima  Lombok  Timur  selama  ini. Oleh  karena  itu  menjadi  suatu  hal  yang menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam tentang  sumber-sumber  fiskal  potensial yang bisa berkontribusi dalam  penerimaan daerah sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat bisa makin berkurang untuk  masa  mendatang.  Dengan  demikian
permasalahan  yang  berkaitan  dengan kebutuhan  dan  kapasitas  fiskal  selama kurun waktu 2011-2016 di Lombok Timur akan  mampu  menjawab  tentang  kondisi fiskal yang sebenarnya.

## II. KAJIAN TEORITIS

## 1. Otonomi Daerah
Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan  kewenangan  daerah  untuk mengurus  dirinya  sendiri.  Hal  senada diungkapkan Suparmoko (2002: 18) bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat.  Karena  itu  tujuan  utama penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan  perekonomian  daerah.  Terkait hal  tersebut,  misi  pelaksanaan  otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2002: 59) adalah:
a. meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  publik  dan  kesejahteraan masyarakat
b. menciptakan  efisiensi  dan  efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah
c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal  akan  memberikan implikasi penting terhadap kinerja perekonomian  daerah,  mengingat  kinerja perekonomian  daerah  dipengaruhi  oleh arah  dan  kebijakan  fiskal  dan  moneter. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi  kebijakan  fiskal  dan  moneter antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, misalnya  melalui  penetapan  kebijakan perpajakan, kebijakan pinjaman luar negeri, dan  pengaturan  surplus  dan  defisit anggaran  harus  tetap  memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah.
Dengan  otonomi, daerah dituntut untuk mencari  alternatif  sumber  pembiayaan pembangunan  tanpa  mengurangi  harapan masih  adanya  bantuan  dan  bagian  dari
pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah dituntut untuk menarik investor asing agar bersama-sama  swasta  domestik  supaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Mardiasmo, 2002: 68).
2. Keuangan dan Pendapatan Daerah
Keuangan daerah merupakan semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban daerah  tersebut.  Pengelolaan  keuangan daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan  daerah.  Dalam  Undang-Undang No.23/2014  dinyatakan  beberapa  urusan pemerintahan pusat diserahkan dan ditugaskan kepada daerah untuk membiayai penyelenggaraan, seperti:
a. pemberian  sumber  penerimaan  daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah
b. pemberian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi  khusus  untuk  pemerintahan daerah tertentu.
d. pemberian  pinjaman  dan/atau  hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
Transfer  keuangan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  yaitu dalam  bentuk  dana  perimbangan.  Ini dimaksudkan  agar  daerah  dapat  mengurus rumah  tangganya  sendiri  dengan  sebaik- baiknya.  Namun  karena  tidak  semua sumber  pembiayaan  dapat  diserahkan kepada  daerah  otonom,  maka  kepada daerah otonom diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian maka  daerah  otonom  dapat  merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan  serta  inisiatif  sendiri  dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya (Suparmoko, 2002: 38).
Hal  lain  yang  berkaitan  dengan keuangan  daerah  ini  adalah  pendapatan daerah, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan (Undang-Undang No.23/2014). Dengan kata lain pendapatan dapat  dipahami  sebagai  hak  pemerintah daerah  yang  menambah  kekayaan  bersih yang  terjadi  akibat  transaksi  masa  lalu. Beda  dengan  penerimaan  daerah  yang merupakan  semua  jenis  penerimaan  kas yang  masuk  ke  rekening  kas  daerah  baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun  dari  penerimaaan  pembiayaan (Mahmudi, 2016: 134).
Beberapa  sumber  pendapatan  daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 antara lain:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  atau yang  dipungut  daerah  berdasarkan peraturan  daerah  yang  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  dengan komponen  sebagai  berikut;  a)Pajak
Daerah, b)Retribusi
Daerah, c)Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang dipisahkan, d)Lain-Lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan Dana  Perimbangan  adalah  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal (UU  no.33/2004).  Dana  perimbangan terdiri  dari;  a)Dana  Bagi  Hasil,  b)Dana Alokasi Umum, c)Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain  Pendapatan  yang  Sah,  seperti pedapatan hibah dan pendapatan darurat.
3. Pengeluaran Daerah
Pengeluaran  daerah  menurut  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  adalah semua  kewajiban  daerah  yang  diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih dalam  periode  tahun  anggaran  yang bersangkutan. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara  umum  daerah  yang
mengurangi  ekuitas  dana  lancar  dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak  diperoleh  pembayaran  kembali  oleh pemerintah  (PP  Nomor  24  Tahun  2005). Belanja  ini  terbagi  dalam  belanja  tidak langsung  dan  belanja  langsung.  Belanja tidak  langsung  merupakan  belanja  yang dianggarkan  tidak  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti;  belanja  pegawai,  belanja  bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.  Sedangkan  belanja  langsung merupakan  belanja  yang  dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, seperti; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

## 4. Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing  daerah  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  mengatur  daerahnya sendiri  untuk  menggali  potensi  yang dimiliki supaya dapat menigkatkan pertumbuhan  perekonomian  suatu  daerah. Hak masing-masing daerah menurut Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 yaitu  dalam  rangka  menarik  sumber penerimaan  daerah  untuk  membiayai pengeluaran.  Sedangkan  kewajiban  setiap daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran yang bersangkutan.
1). Kapasitas Fiskal.
Menurut  Peraturan  Mentri  Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017, kapasitas fiskal daerah  adalah  gambaran  dari  kemampuan keuangan  masing-masing  daerah  yang dicerminkan  melalui  pendapatan  daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya  sudah  ditentukan,  belanja bagi  hasil,  belanja  bantuan  keuangan  dan belanja pegawai.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian  keuangan  daerah  yang  lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan  yang  lebih  besar  berarti  daerah
tidak  akan  lagi  sangat  tergantung  pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui  dana  perimbangan.  Namun  tidak berarti  jika  kemandirian  keuangan  daerah tinggi  maka  daerah  sudah  tidak  perlu  lagi mendapatkan  dana  perimbangan.  Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan didaerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan  maka  daerah  dapat  memberikan pelayanan  publik  yang  lebih  berkualitas, melakukan  investasi  pembangunan  jangka panjang  dan  sebagainya  (Mahmudi,  2016: 134).
2). Kebutuhan Fiskal
Kebutuhan  adalah  segala  sesuatu  yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh
kesejahteraan
dan kenyamanan.  Kemudian  kebutuhan  fiskal daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan kebutuhan pendanaan  daerah  untuk  melaksanakan fungsi  layanan  dasar  umum.  Untuk membiayai kebutuhan keuangan (kebutuhan  fiskal)  yang  tidak  dapat dipenuhi oleh suatu daerah, disini pemerintah  pusat  memberikan  bantuan dalam bentuk dana perimbangan.
Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi  dan  kebutuhan  daerah,  sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan  kewenangan  tersebut, termasuk  pengeloaan  dan  pengawasan keuangannya (Mardiasmo, 2002: 132). Kapasitas  fiskal  dan  kebutuhan  fiskal dapat diukur dengan menggunakan pendekatan  sebagai  berikut  (Chodariyanti, 2015:680):
a. Kapasitas Fiskal, menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam  menghasilkan  Pendapatan  Asli
Daerah (PAD) guna membiayai daerahnya sendiri. b. Derajat Desentralisasi, dihitung
berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD  dengan  total  penerimaan  daerah.
Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi kontribusi  PAD,  maka  semakin  tinggi kemampuan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan desentralisasi.
c. Rasio  Kemandirian,  dihitung  dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan  jumlah bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat dalam bentuk dana perimbangan. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pamerintah daerah semakin  tinggi  kemandirian  keuangan daerahnya.
d. Rasio Ketergantungan, dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh daerah dengan total penerimaan daerah.
Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah  terhadap  pemerintah  pusat dan/atau pemerintah provinsi.
e. Kebutuhan  fiskal,  yaitu  mengukur seberapa  besar  kebutuhan  pendanaan daerah  untuk  melaksanakan  fungsi pelayanan dasar umum. Semakin tinggi indeks,  maka  kebutuhan  fiskal  suatu daerah semakin besar.

## III. METODOLOGI

## 1. Jenis Penelitian dan Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriftif  kuantitatif  untuk menggambarkan kapasitas  fiskal,  kebutuhan  fiskal  dan kemampuan  keuangan  pada  suatu  daerah. Pendekatan kuantitatifnya memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai  karakteristik  tertentu  didalam kehidupan  manusia  yang  disebut  sebagai variabel (Sujarweni, 2014: 11).
Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok  Timur,  dengan  pertimbangan bahwa  penerimaan  dana  perimbangan daerah  ini  paling  besar  selama  tahun  2011-
2016  dibandingkan  dengan  kabupaten/kota yang lain  di Provinsi NTB. Selain itu jumlah penduduknya  yang  paling  besar    dengan angka kemiskinannya masih besar, dan IPM yang masih rendah.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.    Jenis datanya  adalah  data  sekunder,  antaranya; a)Data  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD), b) Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan c) Data jumlah penduduk.
Beberapa variabel yang berkaitan dengan penelitian ini antaranya adalah:
1). Kapasitas Fiskal, yang berkaitan dengan PDRB dan jumlah penduduk.
2). Derajat Desentralisasi, berkaitan dengan PAD dan Total Pendapatan Daerah (TPD).
3). Rasio Kemandirian, berkaitan dengan PAD dan Dana perimbangan.
4). Rasio Ketergantungan, berkaitan dengan Pendapatan Transfer (dari pusat dan provinsi), dan TPD.
5). Kebutuhan Fiskal, berkaitan dengan jumlah penduduk dan Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung).
2. Analisis Data Beberapa alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini antaranya:
1. Kapasitas Fiskal
Untuk  menggambarkan  kemampuan perekonomian daerah dalam menghasilkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Semakin tinggi nilainya, maka kapasitas fiskal suatu daerah semakin baik. Formulanya (Reksohadiprodjo, 2013:156) adalah;
FC   =
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ ∑ Penduduk
Kapasitas Fiskal Standar (KFs)
×100
KFs = ∑ PDRB/Penduduk ∑ Kecamatan
Keterangan: FC = Fiscal Capasity (kapasitas fiskal) PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto KFs = Kapasitas Fiskal Standar
2. Derajat Desentralisasi
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan  perbandingan  antara  jumlah PAD  dengan  total  penerimaan  daerah. Semakin  tinggi  kontribusi  PAD  maka semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2017: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Desentralisasi  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah (TPD) × 100

## 3. Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian dihitung dengan cara membandingkan  jumlah  penerimaan  PAD dengan dana perimbangan. Semakin tinggi angka  rasio  ini  menunjukkan  pamerintah daerah makin mandiri keuangannya (Mahmudi,
2016: 140). Formula perhitungannya; Rasio kemandirian daerah  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dana Perimbangan (DP) × 100

## 4. Rasio Ketergantungan
Rasio  ketergantungan  keuangan  daerah dihitung  dengan  cara  membandingkan jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima daerah  dengan  total  penerimaan  daerah. Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin besar  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  dana  transfer  (Mahmudi, 2017:  140).  Rasio  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah= Pendapatan Transfer (PT) Total Pendapatan Daerah (TPD) × 100

## 5. Kebutuhan fiskal
Kebutuhan  fiskal  yaitu  mengukur kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan  fungsi  pelayanan  dasar umum.  Semakin  tinggi  indeks,  maka kebutuhan  fiskal  suatu  daerah  semakin besar  (Chodariyanti,  2015:  680),  dengan formula (Reksohadiprodjo, 2013: 155).
IPP =
Pengeluaran Aktual per Kapita untuk jasa−jasa Publik (PPP)
Standar Kebutuhan Fiskal Daerah (SKF) × 100
SKF  = Jumlah Pengeluaran Daerah/jumlah penduduk ∑ Kecamatan
Keterangan: IPP = Indeks Pelayanan Publik perkapita
PPP = Jumlah pengeluaran rutin dan pembangunan daerah SKF = Standar Kebutuhan Fiskal

## IV. HASIL PENELITIAN

## 1. Deskripsi Daerah Penelitian
Kabupaten  Lombok  Timur  merupakan salah satu kabupaten dari sepuluh kabupaten/kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat,  dengan  luas  wilayah  2.679,88  km 2 , (daratan  59,91%  dan  lautan  40,09%). Dengan luas tersebut Lombok Timur dihuni oleh 1.173.781  jiwa  dengan  kepaatan  rata-rata 731  jiwa/ km 2 .  (BPS  Lomb ok  Timur  2016). Secara  administratif    Kabupaten  Lombok Timur  terdiri  dari  20  Kecamatan  254 desa/kelurahan  dengan  batas  administrasi sebagai  berikut: Sebelah  Utara,    Laut  Jawa; Sebelah Selatan, Samudra Indonesia, Sebelah Barat,  Kab.  Lombok  Tengah  dan  Kab. Lombok  Utara,  dan  Sebelah  Timur,  Selat Alas.
Perekonomian Lombok Timur masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan daerah dan mata pencaharian penduduk.
2. Perkembangan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Timur. A. Perkembangan Pendapatan.
Pendapatan  daerah Kabupaten Lombok Timur  terdiri dari PAD, pendapatan trasfer dan lain-lain pendapatan yang sah.
Pendapatan transfer yang diterima meliputi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur selama 6 tahun:
Secara total pendapatan daerah Kabupaten  Lombok  Timur  enam  tahun terakhir  mengalami  peningkatan  yang cukup  berarti  tiap  tahunnya.  Tahun    2011 total pendapatan  Lombok Timur mencapai
Rp.1.127.344.940.000,- Namun pada tahun 2016 sudah mencapai Rp.2.223.806.970.000,- atau terjadi
peningkatan  rata-rata  sebesar  14,63  persen pertahun.
Peningkatan  pendapatan  pada  tahun- tahun  yang  bersangkutan  disebabkan  oleh semakin  meningkatnya  pendapatan  daerah dari  komponen  dana  perimbangan  dan pendapatan  asli  daerah.  Namun  dari  ketiga komponen  tersebut,  lain-lain  pendapatan yang sah  mengalami fluktuasi selama 2011- 2016.  Hal  ini  terjadi  karena  pemerintah daerah pada tahun tersebut tidak mendapatkan  pendapatan  dana  hibah  dan dana darurat.
Dari  data  tersebut  terlihat  jelas  bahwa kontribusi  yang  besar  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi  masih  berasal dari  APBN  baik  dalam  bentuk  dana  bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.  Hal  ini  mencerminkan  Kabupaten
Lombok  Timur  masih  sangat  tergantung bantuan dana dari pemerintah pusat. Dengan keadaan tersebut maka dana yang ada sudah semestinya  dapat  dijadikan  sebagai  dasar bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan berbagai upaya  yang lebih maju dan nyata guna  meningkatkan  pendapatan  daerah terutama  pada  pendapatan  asli  daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.
B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  yang  Sah.  Perkembangan  realisasi PAD Lombok Timur selama 6 tahun sebagai berikut:
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa gambaran  mengenai  perkembangan  PAD selama  enam  tahun  terakhir  cenderung meningkat.  Tahun  2011  realisasi  PAD sebesar Rp.56.005.500.000,- dan meningkat menjadi    Rp.236.147.470.000,-  pada  tahun 2016,    atau  terjadi  peningkatan  rata-rata sebesar  46,074  persen  pertahun,  meskipun terjadi penurunan tahun 2013. Penurunan ini disebabkan  penerimaan  lain-lain  yang  sah (pendapatan hibah dan pendapatan darurat) yang relatif keci (hanya Rp.8.844.170.000,- )  namun  komponen  PAD  yang  lain  tetap mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, dan  pada  tahun  berikutnya  secara  berturut- turut meningkat lagi.
C.  Perkembangan Belanja Daerah
Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan  diatas,  selanjutnya  dialokasikan dalam  bentuk  belanja  daerah  yang  terbagi dalam  belanja  tidak  langsung  dan  belanja langsung.  Realisasi  belanja  tidak  langsung
dan belanja langsung Lombok Timur selama masa kajian dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan  data  realisasi  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  total  belanja  daerah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan  sejak  tahun  2011.  Dari  nilai Rp.1.083.145.320.000,-    pada  tahun  2011 menjadi  Rp.2.239.840.340.000,-    tahun 2016 dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,209  persen  pertahun.  Dari  kedua komponen  belanja  daerah  diatas,  realisasi belanja  tidak  langsung  lebih  besar  dari komponen  belanja  langsung.  Hal  ini disebabkan  karena sudah umum  terjadi di daerah-daerah bahwa belanja tidak
langsung  lebih  banyak  untuk  kebutuhan pegawai  seperti  untuk  belanja  pegawai, belanja barang, belanja bantuan keuangan dan belanja sosial.
D. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB  merupakan  total  nilai  produksi barang  dan  jasa  pada  suatu  daerah  dalam periode  tertentu.  Nilai  PDRB  ini  dapat jadikan  sebagai  indikator  untuk  melihat kondisi  perekonomian pada suatu daerah. Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan  2  cara,  yaitu  atas  dasar  harga (ADH)  berlaku,  dan  atas  dasar  harga (ADH)  konstan.  PDRB  atas  dasar  harga berlaku  menggambarkan  nilai  tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan  harga  pada  tahun  berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu  sebagai  tahun  dasar.    Untuk mengetahui  pertumbuhan  ekonomi  secara riil  dari  tahun  ketahun  atau  pertumbuhan ekonomi  yang  tidak  dipengaruhi  faktor
harga, maka digunakan  PDRB atas dasar harga  konstan,  sebagaimana  terlihat  pada tabel dibawah ini:
Dari  data  diatas,  PDRB  Kabupaten Lombok  Timur  ADH  Konstan  2010 menurut  kategori  selama  tahun  2011-2016 mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.
Pada tahun 2011 sebesar
Rp.9.649.655.610.000,- dan meningkat menjadi  Rp.12.535.284.220.000,-  tahun 2016 atau rata-rata peningkatannya sebesar
5,37  persen  pertahun.  Sektor  pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi  terbesar.  Ini  mencerminkan bahwa perekonomian Lombok Timur masih
didominasi sektor tersebut. Disusul kemudian  oleh  sektor  Perdagangan  Besar Dan  Eceran,  serta  sektor  konstruksi. Sedangkan sektor  dengan kontribusi paling kecil  adalah  Pengadaan  Air,  Pengelolaan Sampah,  Limbah  dan  Daur  Ulang.  Hal  ini disebabkan  karena  masyarakat  Lombok Timur masih banyak menggunakan sumber mata  air  yang  ada,,  kemudian  pengelolaan sampah yang belum maksimal.
E. Perkembangan Jumlah Penduduk.
Jumlah penduduk dalam hal ini termasuk salah satu variabel penelitian. Karena hal ini akan terkait dengan sumber daya pembangunan,  pembiayaan  pembangunan
serta  nilai  pendapatan  perkapita  daerah. Berikut  adalah  perkembangan  jumlah penduduk  Kabupaten  Lombok  Timur selama 2011 sampai 2016 sebagai berikut:
Kabupaten  Lombok  Timur  merupakan kabupaten  terbanyak  penduduknya  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Dan  dari tahun ketahun terus mengalamai peningkatan. Kepadatan rata-rata penduduk
Lombok  Timur    adalah    sebesar    731 jiwa/km 2 (tahun  2016).                Kecamatan dengan  jumlah  penduduk  paling  banyak berturut ‐ turut  yaitu  Kecamatan  Masbagik sebanyak  99.863  jiwa,  Aikmel  sebanyak 98.622  jiwa  dan  Pringgabaya  94.488  jiwa. Sedangkan  kecamatan  dengan  jumlah penduduk paling sedikit adalah  Kecamatan Sembalun dengan jumlah penduduk sebanyak 19.900 jiwa.
3. Analisis Data dan Interpretasi Sesuai permasalahan diatas, untuk menjawabnya peneliti menggunakan pendekatan analisis kapasitas fiskal, derajat desentralisasi,  rasio  kemandirian,  rasio ketergantungan,  dan  analisis  kebutuhan fiskal.
1). Analisis Kapasitas Fiskal
Analisis kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan  pereokonomian  pemerintah daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) guna membiayai pendanaan daerah. Indikator  yang  digunakan  yaitu  PDRB, jumlah  penduduk  dan  kapasitas  fiskal standar.  Semakin  tinggi  nilai  Kapasitas fiskal  suatu  daerah,  maka  semakin  bagus. Hasil perhitungan kapasitas fiskal Kabupaten  Lombok  Timur  2011-2016 seperti pada tabel berikut:
Dari data tabel diatas terlihat bahwa nilai Kapasitas  Fiskal  Standar  Lombok  Timur dari  tahun  2011  sampai  2016  terus mengalami  peningkatan    meskipun  tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang semakin baik.  Namun  dari  sisi Fiscal  Capasity , nilainya cenderung tidak banyak perubahan (konstan)  selama  periode  tersebut.    Ini mencerminkan kemampuan keuangan Lombok  Timur  tidak  banyak  mengalami perkembangan  yang  berarti  selama  masa tersebut,  meskipun  realisasi  PDRB  terus mengalami  peningkatan  namun  dibarengi dengan  kenaikan  jumlah  penduduk  yang makin meningkat pula.
2. Derajat Desentralisasi Derajat  ini  membandingkan  antara jumlah  PAD  dengan  total  penerimaan daerah, sehingga tercermin kontribusi PAD terhadap  total  penerimaan  daerah.  Tingkat desentralisasi  fiskal  adalah  ukuran  untuk menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan pembangunan.
Hasil  perhitungan  derajat  desentralisasi Lombok  Timur  Tahun  2011-2016  terlihat pada tabel berikut:
Dengan  data  diatas  dapat  diketahui bahwa  derajat  desentralisasi  Kabupaten Lombok  Timur    selama  enam  tahun menunjukkan nilai yang cenderung meningkat dengan rata-rata pada 8,14%, dan dapat  disimpulkan  bahwa  selama  3  tahun pertama  (2011-2013)  tingkat  kemampuan menghimpun PAD Lombok Timur termasuk  dalam  kategori  sangat  kurang karena    nilai  rasionya  kurang  dari10%,
sedangkan selama 2014-2016 masuk katagori  kurang.  Dengan  dasar  tersebut menjadi  tugas  berat  pemerintah  daerah Kabupaten  Lombok  Timur  untuk  berusaha keras  dalam  meningkatkan  kemampuan menggali sumber PAD.

## 3. Rasio Kemandirian
Rasio  ini  menggambarkan  kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Nilainya diukur dari rasio PAD terhadap dana perimbangan. Semakin tinggi nilai  rasio  ini  menunjukkan  pamerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
Hasil  perhitungan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  Lombok  Timur  Tahun 2011-2016  seperti  disajikan  pada  tabel berikut:
Dari rasio ini, keuangan Kabupaten Lombok Timur  juga  menunjukkan  kondisi  yang kurang  mendukung.  Dengan  rata-rata  pada 10,93%, maka tingkat kemandiriannya juga masuk  katagori  kurang  mandiri.  Ini mencerminkan  realisasi  PAD  yang  masih kecil  kalau  dibandingkan  dengan  dana perimbangan dari pusat. Untuk  itu menjadi tugas  yang  cukup  berat  bagi  pemerintah daerah  dalam  meningkatkan  PAD  untuk mengurangi  ketergantungan  pada  dana pusat    supaya  bisa  membiayai  sendiri kegiatan  pemerintahannya,  pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat.
4. Rasio Ketergantungan
Rasio  menggambarkan  perbandingan jumlah  pendapatan  transfer  yang  diterima oleh  daerah  dengan  total  penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini  maka semakin  besar  tingkat  ketergantungan
pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Hasil  perhitungan rasio ketergantungan keuangan  Lombok  Timur  selama  enam tahun seperti berikut:
Berdasarkan data diatas di ketahui bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Lombok Timur  enam  tahun  terakhir  menunjukkan rata-rata  91,2%.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  sesuai  dengan  kriteria penilaian  maka  tingkat  ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur dari  tahun  2011  sampai  2016  termasuk dalam kategori ketergantungan yang sangat tinggi.  Namun  secara  berlahan  angka tersebut mengalami penuruan setiap tahunnya,  dimana  pada  tahun  2011 angkanya 94,7%  dan  manjadi  89,0%  di  tahun 2016 .  Dengan  kinerja  pembangunan  yang makin baik, maka angka tersebut dipastikan bisa terus menurun untuk masa mendatang.

## 5. Kebutuhan Fiskal
Kebutuhan fiskal menggambarkan kebutuhan  pendanaan  suatu  daerah  untuk melaksanakan  fungsi  pelayanan  dasar umum. Kebutuhan fiskal ini diukur dengan menggunakan jumlah belanja (pengeluaran),  jumlah  penduduk,  dan jumlah kecamatan pada
suatu kabupaten/kota. Hasil perhitungan kebutuhan fiskal daerah Kabupaten Lombok Timur    selama  pengamatan  seperti  pada tabel berikut:
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan fiskal daerah Kabupaten  Lombok  Timur  tahun  2011
sampai  2016  menunjukkan  kebutuhan  yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan yang semakin meningkat  karena  jumlah  belanja  yang dikeluarkan  terus  bertambah  dan  diiringi dengan  jumlah  penduduk  yang  terus mengalami peningkatan pula.

## V. PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasannya dapat disimpulkan beberapa hal:
1. Kapasitas fiskal Lombok Timur mengalami  penurunan  selama  masa analisis (2011-2016). Ini mencerminkan kemampuan  keungannya  yang  makin berkurang pula.
2. Dari  aspek  derajat  desentralisasi  juga menunjukkan  katagori  tingkat  rata-rata sangat  kurang.  Hal  ini  menggambarkan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan  Daerah  yang  masih  sangat kecil  pula.  Imbasnya,  kemandirian keuangan  Lombok  Timur    selama  ini masuk  dalam  katagori  rata-rata  kurang mandiri, sehingga ketergantungan bantuan  dana  dari  pemerintah  pusat masih  tetap  tinggi.  Akibat  selanjutnya, rasio  ketergantungan  keuangan  daerah menunjukkan  tingkat  ketergantunagan yang tinggi pada dana transfer pemerintah  pusat  maupun  transfer pemerintah provinsi.
3. Disisi  lain  kebutuhan  fiskal  Lombok Timur  terus    mengalami  peningkatan setiap  tahunnya.  Hal  tersebut  tentu karena  tuntutan  pembangunan  yang makin  besar  diiringi  dengan  jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan.
2. Saran
1. Menjadi  sebuah  tantangan  yang  berat bagi Pemda Lombok Timur untuk terus memenuhi  kebutuhan  keuangannya. Upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah menggali  sumber-sumber  fiskal  yang dimiliki  untuk  optimalisasi  pendapatan asli daerah (PAD). Potensi-potensi yang
punya prospek antaranya sektor
pertanian  dan  kelautan,  pariwisata, pemberdayaan  UMKM,  dan  sektor  jasa umumnya.
2. Meningkatkan  efektifitas  dan  efisiensi pengelolaan keuangan sehingga alokasinya  tepat  guna  dan  untuk mengurangi kebocoran anggaran. Perencanaan belanja (pengeluaran)  juga harus diarahkan untuk kegiatan produktif    yang  dapat  meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3. Pemda  juga  perlu  terus  melakukan reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan dan transfaransi, sehingga  memudahkan  para  investor untuk berusaha di Lombok Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah .
Anonim. 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011. Tentang Pinjaman Daerah .
Anonim. 2011-2016. Kabupaten Lombok Timur dalam angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
Anonim. 2011-2016. Kabupaten Lombok
Timur dalam angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Anonim. 2014. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah.
Chodariyanti, Laily.2015. Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan . Jurnal. Universitas Islam Lamongan.
Hikmawati, Fenti. 2017. Metodologi
Penelitian . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Kuncoro, Mudrajat. 2016. Mudah Memahami dan Menganalisis
Indikator Ekonom . Edisi Kedua. UPP
STIM YKPN. Yogyakarta.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Edisi
Ketiga. UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta. Nurulliawati. 2017. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemrintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010-2015 . Skripsi. Universitas Mataram.
Reksohadiprojo, Sukanto. 2013. Ekonomi Publik . Edisi Pertama. BPFE-
Yogyakarta.
Rosmawati, Sri dan M.Rachmad R dan Zamzami, 2016. Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta
Hubungannya dengan Belanja
Pegawai di Kabupaten Tebo . Jurnal. Universitas Jambi. Simanjuntak, Robert A. 2003. Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Optimalisasi Potensi PAD . Jurnal.
Solihin, Achmad dan Niken Ajeng Lesatri, 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah. Jurnal. Sriningsih, Siti.  2013. Analisi Ketimpangan Fiskal Pasca Otonomi Daerah. Jurnal. Universitas Mataram. Sriyana, Jaka. 2009. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Kidul . Jurnal. Universitas Islam Indonesia.
Sugiyono. 2016. Metode penelitian kuantitatif,  kualitatif,  dan  kombinasi ( Mixed
Methods ). ALFABETA.
Bandung
Sujarweni,  V.Wiratna.  2014. Metodologi Penelitian . Pustaka Baru
Press.Yogyakarta.
Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi
Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan . Kencana. Jakarta. Suparmoko.  2002. Ekonomi  Pubik  Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Edisi  Pertama. C.V  ANDI  OFFSET.
Yogyakarta.
Widani, Krisnanda Cok istri dan Ni Made Adi Erawati, 2016. Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada
Vol. 1 No. 1 (2019), 24 - 36
Indeks Pembangunan Manusia . Jurnal. Universitas Udayana. Pengembangan-
kapasitas.blogspot.co.id/2012/08/konse p-umum-pengembangan- kapasitas.html?m=1. diakses pada tanggal 08 Februari tahun 2018.
Sappilpil.blogspot.co.id/2015/12/mengukur-
kemampuan-keuangan-suatu daerah.html?m=1. diakses pada tanggal 09 Februari tahun 2018. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks- Pembangunan-Manusia. diakses 12 Januari 2018 http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhan. diakses pada tanggal 08 Februari 2018.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/wilayah . diakses pada tanggal 12 Januari 2018. http://simperdedekmak.wordpress.com/angg aran-dd-2/ . diakses 12  Januari 2018. http://www.jurnal.id./id/blog/2017/pengerti an-tujuan-dan-macam-macam kebijakan-fis kal.html?lokale=id). diakses 20 Maret 2018. Wilytjeme.blogspot.co.id/2012/10/klasifika si-belanja-daerah-2774.html?m=1. diakses 11 Januari 2018. www.djpk.kmenkeu.go.id/?p=460.  diakses 09 Februari 2018.