Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i5.2619

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI

## Anisa Putri Sari
Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia anisaputrisr@gmail.com
Utang Suwaryo
Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia utang.suwaryo@unpad.ac.id
Novie Indrawati Sagita
Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id

## Abstrak
Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Cipacing  pada  kelompok  pengrajin  sekaligus  mengetahui  apakah  pemberdayaan  tersebut  mampu menciptakan ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  observasi,  wawancara  mendalam,  dan dokumentasi.  Masalah  penelitian  difokuskan  pada  kelompok  pengrajin  Desa  Cipacing  yang  terdampak pandemi  Covid-19  sehingga  banyak  yang  mengalami  gulung  tikar.  Di  sisi  lain,  terdapat  dana  desa  yang diprioritaskan  untuk  membiayai  pemberdayaan  masyarakat  atas  dasar  kondisi  dan  potensi  yang  dimiliki desa. Namun, apabila melihat dari kondisi kelompok pengrajin yang banyak mengalami gulung tikar, maka alokasi  dana desa menjadi sebuah permasalahan.  Penelitian ini  menggunakan  acuan teori  pemberdayaan masyarakat  oleh  Wrihatnolo  dan  Dwidjowijoto  dan  teori  ketahanan  ekonomi  oleh  Briguglio.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, Pemerintah Desa Cipacing belum dapat  memberikan  pemberdayaan  masyarakat  terutama  pada  kelompok  pengrajin,  sebab  telah  ada kebijakan  mengenai  dana  desa  yang  dianggarkan  khusus  untuk  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19, BLT,  dan  program  ketahanan  pangan.  Untuk  menciptakan  sebuah  ketahanan  ekonomi,  maka  kelompok pengrajin  berinisiatif  membentuk  sebuah  kegiatan  yakni  Lembur  Tohaga  Lodaya  dan  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  Medal  Harapan  Jaya.  Dalam hal  ini  pemerintah  desa  mendukung  penuh  atas  kegiatan tersebut  dengan  memfasilitasi  kemudahan  perizinan,  agar  secara  legalitas  organisasi  dapat  terjamin kelangsungan kegiatan usahanya.
Kata kunci : Kelompok Pengrajin, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Ketahanan Ekonomi.

## Abstract
The purpose of this article is to find out about community empowerment carried out by the Cipacing Village Government  for  groups  of  craftsmen  as  well  as  to find  out  whether  this  empowerment  was  able  to  create economic resilience during  the Covid-19 pandemic. The method  used in  this study is a qualitative method with  data  collection  techniques  of  observation,  in-depth  interviews,  and  documentation.  The  research problem  was  focused  on  a  group  of  craftsmen  in  Cipacing  Village  who  were  affected  by  the  Covid-19 pandemic  so  that  many  of  them  went  out  of  business.  On  the  other  hand,  there  are  village funds  that  are prioritized to  finance community empowerment  on the basis of the conditions and potential of the village. However,  if  you  look  at  the  condition  of  the  group  of  craftsmen  who  have  experienced  bankruptcy,  the allocation of village funds becomes a problem. This study uses the theory of community empowerment  by Wrihatnolo and Dwidjowijoto and the theory of economic resilience by Briguglio. The results of the study concluded  that  during  the  Covid-19  pandemic,  the  Cipacing  Village  Government  had  not  been  able  to provide community empowerment, especially for the craftsmen group, because there was a policy regarding
village  funds  specifically  budgeted  for  the  prevention  and  handling  of  Covid-19,  BLT,  and  food  security programs.  To  create  economic  resilience,  the  group  of  craftsmen  took  the  initiative  to  form  an  activity, namely Overtime Tohaga Lodaya and Medal Harapan Jaya Joint Business Group (KUBE). In this case the village government fully supports these activities by facilitating the ease of licensing, so that the legality of the organization can ensure the continuity of its business activities.
Keywords: Craftsmen's Group, Community Empowerment, Village Government, Economic Resilience.

## PENDAHULUAN
Coronavirus  Disease  2019 atau  biasa  disebut  dengan  Covid-19  merupakan  virus  yang berasal  dari  Wuhan,  Tiongkok. 1 Covid-19  menyebar  dengan  sangat  cepat  dan  sangat  mudah menginfeksi  manusia.  Melalui droplet, seseorang  dapat  dengan  mudah  terpapar  virus  tersebut, baik itu melalui bersin, batuk, atau ketika sedang berbicara. 2 World Health Organization (WHO) menyerukan  agar  pemerintah  negara  di  seluruh  dunia  segera  melakukan  langkah  agresif  guna menekan  penyebaran  Covid-19.  Tiongkok  sebagai  negara  pertama  yang  terpapar  Covid-19 memberlakukan upaya luar biasa yakni lockdown atau karantina.
Penyebaran Covid-19 meluas dan berdampak pada berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi. International Monetary  Fund (IMF) memberikan prediksi bahwa ekonomi global akan menurun  3  persen. 3 Begitupun  di  Indonesia,  pada  tahun  2020  Covid-19  berhasil  di  deteksi pertama  kali. 4 Terjadi  kenaikan  kasus  setiap  bulannya,  yang  membuat  Indonesia  harus menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang sebelumnya belum pernah terjadi.
Data Kementerian Keuangan memaparkan bahwa Covid-19 memberikan dampak negatif pada  perekonomian  domestik,  seperti  penurunan  kinerja  perusahaan,  penurunan  konsumsi  dan daya  beli  masyarakat,  ancaman  pada  sektor  keuangan  dan  perbankan,  hingga  pada  eksistensi UMKM  (Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah).  Adanya  penurunan  eksistensi  UMKM  ini mengakibatkan  turunnya  kinerja  sisi  permintaan  (konsumsi  dan  daya  bel  masyarakat)  yang  pada akhirnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan ancaman kesulitan pembayaran kredit. 5
Otonomi daerah memiliki  arti bahwa daerah  diberikan kewenangan dalam hal mengurus dan  mengatur  urusan  pemerintahan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  berarti  daerah  memiliki  kewenangan  dalam
1 Yuliana,  “Corona  virus  diseases  (Covid  -19);  Sebuah  tinjauan  literatur,” Wellness  And  Healthy Magazine 2 (2020).
2 A.  Shofiana, Implementasi  Program  Afiliasi  Berbasis  Virtual  Team  Dalam  UMKM  Sebagai Upaya  Peningkatan  Perekonomian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19 (Bandung:  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, 2020).
3 Wan  laura  Hardilawati,  “Strategi  Bertahan  UMKM  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,” Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika 10, no. 1 (2020), https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934.
4 Jacko Ryan, “Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 21, no. 02 (2022).
5 Aknolt Kristian Pakpahan, “COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 2020, https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64.
membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6
Pemberdayaan  masyarakat  desa  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk  mempercepat  adanya pembangunan  desa.  Pembangunan  sebaiknya  mengarah  pada  peningkatan  masyarakat  desa dengan  pemberian  sarana  dan  prasarana  sebagai  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  demi menghasilkan pembangunan ekonomi daerah yang kokoh dan efektif. 7 Untuk mewujudkan sebuah pemberdayaan, maka perlu dukungan dari pengelolaan pembangunan yang partisipatif . 8
Dalam  melakukan  pemberdayaan,  tentu  memerlukan  dana  yang  dapat  menunjang masyarakat  untuk  melaksanakan  pemberdayaan  tersebut,  salah  satunya  melalui  dana  desa.  Dana desa  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara) yang  diperuntukkan  bagi  desa  melalui  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah) kabupaten/kota, yang memiliki tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pelaksanaan  pembangunan,  kemasyarakatan,  termasuk  di  dalamnya  pemberdayaan  masyarakat. Adapun prioritas dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa  agar  terwujud  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa untuk  menanggulangi  kemiskinan.  Prioritas  dana  desa  dialokasikan  untuk  membiayai pemberdayaan  masyarakat  atas  dasar  kondisi  dan  potensi  yang  dimiliki  desa,  salah  satunya dengan  mengembangkan  potensi  ekonomi  lokal  agar  dapat  meningkatkan  kapasitas  masyarakat desa,  baik  itu  dalam  pengembangan  wirausaha,  peningkatan  pendapatan,  hingga  perluasan  skala ekonomi masyarakat desa. 9
Pemberdayaan  masyarakat  oleh  Pemerintah  Desa  Cipacing,  Kecamatan  Jatinangor, Kabupaten  Sumedang, di masa pandemi Covid-19 menjadi fokus peneliti.  Desa Cipacing  adalah salah  satu  desa  di  Kecamatan  Jatinangor  yang  dikenal  dengan  kerajinannya.  Keahlian  dalam membuat  kerajinan  pun  diturunkan  dari  generasi  terdahulu. 10 Tidak  aneh  apabila  mayoritas masyarakat  Desa  Cipacing  bermata  pencaharian  sebagai  pengrajin,  sebab  pada  desa  ini  terdapat
6 Risno  Mina,  “Desentralisasi  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Sebagai Alternatif  Menyelesaikan  Permasalahan  Lingkungan  Hidup,” Arena  Hukum 9,  no.  2  (2016), https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1.
7 Ayu Esteka Sari, Salamah Salamah, dan Albetris Albetris, “Dampak Dimensi Intellectual Capital Terhadap  Knowledge Management Pendamping  Desa Di  Kabupaten  Kerinci,” J-MAS (Jurnal  Manajemen Dan Sains) 4, no. 2 (2019), https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.102.
8 Imanuel  Natoralemba  Tadanugi,  “Peranan  Kepala  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara,” Jurnal Ilmiah Administratie 10, no. 1 (2020).
9 Redaksi  KPPN  BKT,  “Dana  Desa:  Pengertian,  Sumber  Dana,  Penyaluran  Dana,  dan Prioritasnya,” KPPN  Bukittinggi (blog),  2021,  https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data- publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html.
10 Tamimah, “Geliat Pengrajin Desa Cipacing,” Djatinangor (blog), 2018, http://djatinangor.com/2018/03/10/geliat-pengrajin-desa-cipacing.
16 jenis kerajinan yang dikembangkan. 11 Produk kerajinan pun tidak  hanya dipasarkan di sekitar Bandung dan  Sumedang  saja, melainkan telah mengirimkan dan memasok pada berbagai  daerah Indonesia, bahkan hasil produksinya sampai ke luar negeri. Namun, sehubungan dengan pandemi Covid-19,  pelaku  UMKM  Desa  Cipacing  banyak  mengalami  gulung  tikar.  Sehingga  perlu didukung dan dicarikan solusi. 12
Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa tentu dilakukan secara bertahap. Pertama , penyadaran, yang mana masyarakat diberikan motivasi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki agar  dapat  terus  mengembangkannya. Kedua ,  pengkapasitasan  atau capacity  building, meliputi manusia,  organisasi,  dan  sistem  nilai. Ketiga ,  pendayaan,  masyarakat  diberikan  daya,  otoritas, atau  peluang,  agar  leluasa  untuk  mengembangkan  potensinya.  Pemberian  daya  ini  diberikan sesuai dengan kecakapan individu. 13
Pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  pemerintah  desa  pada  kelompok  pengrajin Desa  Cipacing  di  masa  pandemi  Covid-19  dilakukan  agar  tercipta  ketahanan  ekonomi  atau economic  resilience .  Ketahanan  ekonomi  mengacu  pada  kemampuan  untuk  pulih  atau menyesuaikan  diri  dengan  dampak  negatif  dari  guncangan  eksternal  ekonomi. 14 Tidak  hanya bertahan, namun beberapa individu juga berkembang, yakni mengubah dari keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri. 15 Penelitian ini menggambarkan masyarakat Desa Cipacing khususnya kelompok pengrajin mengembangkan potensi yang dimiliki dalam  menghadapi  permasalahan  global,  yakni  Covid-19  yang  berdampak  pada  banyaknya UMKM  Desa  Cipacing  yang  mengalami  gulung  tikar.  Untuk  mengetahui  bagaimana pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Cipacing  di  masa  pandemi Covid-19  pada  kelompok  pengrajin  untuk  mewujudkan  sebuah  ketahanan  ekonomi  akan  dikaji melalui  teori  pemberdayaan  masyarakat  oleh  Wrihatnolo  dan  Dwidjowijoto,  selanjutnya  teori ketahanan ekonomi oleh Briguglio.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Ita, Abdul, dan Lely dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi
11 A.  N.  K.  Putri,  “Perjuangan  Pengrajin  Desa  Cipacing  Untuk  Dapatkan  Pengakuan,” ayobandung.com (blog),  2017,  https://www.ayobandung.com/finansial/pr-79624882/perjuangan-pengrajin- desa-cipacing-untuk-dapatkan-pengakuan?page=2.
12 I.  Kurniawan,  “Berkunjung  ke  Jatinangor,  Wabup  Sumedang  Pastikan  Bantu  Pelaku  UMKM,” prfmnews.id (blog),  2020,  https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13712105/berkunjung-ke- jatinangor-wabup-sumedang-pastikan-bantu-pelaku-umkm?page=2.
13 Randy  R.  Wrihatnolo  dan  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto, Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007).
14 Lino Briguglio dkk., “Economic Vulnerability and Ressilience,” UNUWIDER 55 (t.t.).
15 Arina  Romarina,  “Economic  Resilience  pada  Industri  Kreatif  Gunamenghadapi  Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional,” Jurnal Ilmu Sosial 15, no. 1 (2016).
pada  Desa  Sumberpasir  Kecamatan  Pakis  Kabupaten  Malang” . 16 Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  diwujudkan  melalui  program- program  sebagai  berikut:  peningkatan  ekonomi  produktif,  peningkatan  peran  masyarakat,  dan pengaktifan  kelembagaan.  Adapun  kendala  yang  di  alami  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan pemberdayaan  adalah  kurangnya  fasilitas,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  desa,  dan  budaya malas dari masyarakat desa.
Selain  itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Indah,  Maria,  dan  Wiwin  dengan  judul penelitian “Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat  Pelaku  UMKM  di  Masa  Pandemi  Covid-19”. 17
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kendala  yang  dialami  para  pelaku  UMKM  Kabupaten Kediri terletak pada proses pemasaran produk. Sehingga strategi pemberdayaan yang dibutuhkan adalah pemberdayaan pemasaran produk secara online dan pemberdayaan inovasi produk UMKM agar beralih pada produk yang paling dibutuhkan di masa pandemi Covid-19, seperti masker dan hand sanitizer .
Terakhir,  penelitian  Arina  Romarina  melakukan  penelitian  dengan  judul “Economic Resilience  pada  Industri  Kreatif  Guna  Menghadapi  Globalisasi  dalam  Rangka  Ketahanan Nasional”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif menjadi pilihan tepat  dalam  menjaga  ketahanan  ekonomi  dari  kondisi  krisis  global.  Untuk  menghadapi  berbagai tantangan dan permasalahan dalam rangka menghadapi globalisasi agar tercipta sebuah ketahanan nasional  dapat  dilakukan  dengan  membentuk  ruang-ruang  yang  dapat  menjadi  pusat  aktivitas interaksi  di  berbagai  lintas  pelaku  ekonomi  kreatif,  baik  itu  dari  sisi  pemerintah,  pelaku  usaha, komunitas, maupun akademisi.
Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  di  atas,  masih  terbatasnya  penelitian  yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa untuk mewujudkan sebuah ketahanan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19.  Oleh  karena  itu,  peneliti  akan  terfokus  pada pemberdayaan  masyarakat  kelompok  pengrajin  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk mewujudkan  sebuah  ketahanan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19  yang  ditinjau  melalui  teori pemberdayaan  masyarakat  Wrihatnolo  dan  Dwidjowijoto  dan  teori  ketahanan  ekonomi  atau economic  resilience oleh  Briguglio.  Bermula  dari  hal  tersebut,  maka  peneliti  ingin  mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat kelompok pengrajin yang dilakukan oleh  Pemerintah  Desa  Cipacing  sekaligus  ingin  mengetahui  apakah  pemberdayaan  masyarakat yang  dilakukan  pemerintah  desa  tersebut  mampu  menciptakan  sebuah  ketahanan  ekonomi
16 Ita  Ulumiyah,  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Memberdayakan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang),” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 5 (2013).
17 Indah  Andayani,  Maria  Veronika  Roesminingsih,  dan  Wiwin  Yulianingsih,  “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Pendidikan Nonformal 16, no. 1 (2021), https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20.
terutama  setelah  UMKM Desa  Cipacing  banyak  mengalami  gulung  tikar  akibat  pandemi  Covid- 19.

## METODE PENELITIAN
Bogdan  dan  Tayloy  yang  dikutip  Lexy  J.  Moleong  mendefinisikan  bahwa  pendekatan kualitatif  adalah  prosedur  penelitian  yang  didalamnya  berisikan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  individu-individu  serta  dari  perilaku  yang  telah  diamati. 18 Pendekatan kualitatif  digunakan  peneliti  sebab  penelitian  ini  tidak  memperoleh  data  dengan  angka-angka, namun  analisis  yang  sifatnya  induktif  dan  hasil  penelitian  menekankan  makna  dari  generalisasi. Tidak  hanya  itu,  penelitian  ini  digunakan  peneliti  untuk  mengetahui  secara  mendalam  mengenai bagaimana  pemberdayaan  masyarakat  kelompok  pengrajin  yang  dilakukan  pemerintah  desa  di masa  pandemi  Covid-19,  sekaligus  mengetahui  apakah  pemberdayaan  masyarakat  tersebut mampu menciptakan ketahanan ekonomi kelompok pengrajin di masa pandemi Covid-19.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Cipacing,  Kecamatan  Jatinangor,  Kabupaten Sumedang,  Jawa  Barat.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan adalah editing (pemeriksaan  data), classifying (klasifikasi), verifying (verifikasi),  dan concluding (kesimpulan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  Covid-19  berdampak  ada  berbagai  sektor  kehidupan,  tak  terkecuali  sektor ekonomi  yang  salah  satunya  berdampak  pada  eksistensi  UMKM.  Hal  ini  sangat  disayangkan, sebab  kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  cukup  besar.  Begitupun  yang  terjadi  pada  UMKM kerajinan  tangan  Desa  Cipacing  yang  sempat  mengalami  gulung  tikar  akibat  sulitnya  mobilitas dalam hal pemasaran kerajinan tangan sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pengrajin,  terdapat  perbedaan  antara  kondisi UMKM  kerajinan  tangan  Desa  Cipacing  sebelum  terjadinya  pandemi  Covid-19  dengan  saat pandemi  Covid-19  berlangsung.  Sebelum  pandemi  Covid-19,  75  persen  masyarakat  Desa Cipacing  berprofesi  sebagai  pengrajin.  Pesanan  produk  kerajinan  yang  dipesan  konsumen  pun mencapai ribuan pesanan setiap bulannya. Para pengrajin saling bergotong royong agar mencapai jumlah produk yang diinginkan konsumen, sebab ilmu dalam membuat kerajinan telah diturunkan dari  generasi  ke  generasi,  sehingga  kelompok  pengrajin  dapat  dengan  mudah  saling  membantu membuat kerajinan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kerajinan tangan Desa Cipacing dijual pada berbagai daerah, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, kerajinan tangan Desa Cipacing
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2007).
bahkan  mencapai  pasar  luar  negeri.  Hal  ini  membuat  Desa  Cipacing  memiliki  ciri  khas  sebagai desa dengan sentra kerajinan tangan. Berdasarkan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Cipacing, sebelum pandemi Covid-19, penghasilan pengrajin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun,  akibat  pandemi  Covid-19  melanda,  hal  yang  terjadi  malah  sebaliknya,  kelompok pengrajin kesulitan mendapatkan penghasilan.
Gambar 1. Kerajinan Tangan Desa Cipacing Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Saat  pandemi  Covid-19  berlangsung,  terutama  ketika  pemerintah  menyerukan  kebijakan lockdown dan kebijakan serupa lainnya, UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing mulai kesulitan memasarkan  kerajinan  yang  mereka  miliki.  Hal  ini  sangat  disayangkan,  sebab  tempat  wisata banyak  ditutup  pemerintah  sehingga  sangat  berdampak  pada  pemasaran  kerajinan.  Sehingga banyak  dari  mereka  yang  mulai  tidak  memproduksi  kerajinan  akibat  kurangnya  modal  dan sedikitnya  konsumen  yang  memesan  kerajinan.  Beberapa  pengrajin  tetap  berusaha  memasarkan secara online, namun hasil yang didapat berbanding jauh dengan sebelumnya. Tidak sedikit pula pengrajin  yang  mencari  pekerjaan  lain  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  baik  itu sebagai kuli bangunan, pekerja kebun, dan sebagainya.
Pemerintah  pusat  telah  memberikan  bantuan  pada  pelaku  UMKM  senilai  Rp  2,4  juta rupiah  untuk  12  juta  pelaku  UMKM  sepanjang  tahun  2020  dan  berakhir  pada  Januari  2021.
Tujuannaya  adalah  untuk  membantu  masyarakat  yang  memiliki  usaha  dan  terdampak  pandemi Covid-19 agar mampu menstimulus perekonomian dalam negeri yang sedang terpuruk. 19
Meski  bala  bantuan  berdatangan,  kelompok  pengrajin  tidak  dapat  terus  bergantung  pada bantuan tersebut. Kelompok pengrajin tetap perlu mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan  pokok.  Oleh  sebab  itu,  perlunya  upaya  pemerintah  selaku  wakil  masyarakat  agar memberikan  bimbingan,  pendampingan,  dan  konsultasi  penyediaan  modal  sekaligus  fasilitas usaha  untuk  melaksanakan  sebuah  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  melakukan  sebuah pemberdayaan masyarakat, maka perlu dana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan, terkait hal tersebut dana desa diprioritaskan dalam membiayai pemberdayaan masyarakat atas dasar kondisi dan potensi yang dimiliki desa. Namun, apabila melihat kondisi kelompok pengrajin yang banyak mengalami  gulung  tikar,  maka  alokasi  dana  desa  menjadi  sebuah  permasalahan.  Disamping  itu, pemberdayaan  masyarakat  dapat  dijadikan  sebuah  upaya  pemerintah  desa  setempat  untuk mewujudkan tujuannya yakni kesejahteraan masyarakat.

## A. Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Cipacing Terhadap Kelompok Pengrajin di Masa Pandemi Covid-19
Setelah  melakukan  wawancara  dengan  aparat  Pemerintah  Desa  Cipacing,  pada kenyataannya,  sejak  pandemi  Covid-19  melanda  di  Indonesia  di  tahun  2020-2022,  pemerintah setempat  belum  sempat  membuat  sebuah  pemberdayaan  terhadap  masyarakat  desa,  khususnya kelompok pengrajin. Hal ini disebabkan karena terdapat kebijakan bahwa selama pandemi Covid- 19,  anggaran  dana  desa  difokuskan  pada  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19.  Disamping  itu, telah  ada  dana  yang  diberikan  pemerintah  khusus  untuk  UMKM  terdampak  pandemi  Covid-19. Selain itu, dana desa dianggarkan untuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), bansos, dan sebagainya  sebagai  bantuan  yang  diberikan  guna  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  yang  mana bantuan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  pengrajin  untuk  membantu  mengelola  usahanya kembali.
Kasi  Perencanaan  Desa  Cipacing  menyatakan  bahwa  selama  pandemi  Covid-19,  dana desa  difokuskan  untuk  pencegahan  dan  penanganan  Covid-19,  BLT,  dan  program  ketahanan pangan  sebagai  amanat  dari  Peraturan  Presiden.  Menurutnya,  sekalipun  digembor-gembotkan mengenai  otonomi  desa,  yang  mana  desa  memiliki  kebebasan  dalam  menganggarkan  untuk kegiatan  maupun  program-program  desa,  namun  pada  kenyataannya  masih  ada  campur  tangan dari  pemerintah  tingkat  atas,  sehingga  desa  pun  masih  mempertanyakan  di  mana  kewenangan desa.  Meski  begitu,  melihat  kondisi  pandemi  Covid-19  yang  sudah  mulai  mereda,  telah  ada
19 Seksi  Informasi  Hukum  Ditama  Binbangkum,  “Pelaku  UMKM  Dapat  Bantuan  Pemerintah Sebesar Rp 2,4 Juta,” 2023, https://jdih.bpk.go.id/File/Download/19c81472-e8ab-4f7d-9886-
92ff9ff23f97/Pelaku%20UMKM%20dapat%20Bantuan%20Pemerintah%202,4%20Juta.pdf.
pengurangan  anggaran  untuk  Covid-19  maupun  BLT.  Dana  desa  pun  sudah  mulai  dialokasikan pada  pembangunan  desa,  seperti  untuk  jalan,  air  bersih,  rumah  tidak  layak  huni,  serta  fasilitas lainnya yang perlu diperbaiki.
Desa  tidak  dapat  membuat  program  sendiri,  melainkan  mengadopsi  dari  kebutuhan  atau usulan masyarakat desa. Biasanya terdapat musyawarah yang berasal dari tingkat RW, kemudian tingkat  dusun,  dan  pada  akhirnya  setiap  dusun  memberikan  usulannya  masing-masing  di  tingkat desa  yang  kemudian  didiskusikan  program  mana  yang  menjadi  prioritas  masyarakat  sehingga desa perlu merealisasikan program tersebut. Desa pun merangkul  segala usulan dari masyarakat, begitupun  untuk  UMKM  kerajinan  tangan  Desa  Cipacing.  Di  sisi  lain,  pengrajin  selaku  pelaku usaha  perlu  aktif  dalam  mengusulkan  kebutuhannya  yang  menjadi  prioritas  masyarakat  agar pemerintah  desa  dapat  membantu  merealisasikannya.  Sebab,  pendekatan  yang  berlaku  saat  ini adalah bottom-up  planning ,  sehingga  menurut  aparat  pemerintah  desa,  masyarakat  desa khususnya  pengrajin  perlu  aktif  dalam  mengusulkan  kegiatan  atau  kebutuhan  lain  yang diinginkan, terutama dalam hal peningkatan perekonomian.
Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, terdapat 3 tahapan dalam pemberdayaan: pertama , penyadaran. Dalam hal ini, yang dilakukan pemerintah desa  selama  pandemi  Covid-19  berlangsung  adalah  sosialisasi  mengenai  bahaya  Covid-19, sehingga  diharapkan  amsyarakat  desa  dapat  mematuhi  kebijakan  pemerintah  dalam  mematuhi protokol  kesehatan  dan  peraturan  lainnya  guna  terhindar  dari  bahaya  Covid-19.  Adapun sosialisasi lain yang diberikan terkait bantuan-bantuan atau bansos untuk masyarakat setempat.
Kedua , pengkapasitasan. Dalam hal ini, pemberian pelatihan-pelatihan atau program guna meningkatkan  keterampilan  pelaku  usaha  belum  dapat  diberikan  pemerintah  desa,  sebab terkendala  pandemi  Covid-19.  Hal  ini  terjadi  akibat  kebijakan  pemerintah  yang  tidak memperbolehkan  mengadakan  suatu  perkumpulan,  sehubungan  dengan  pentingnya  mematuhi protokol kesehatan guna terhindar dari bahaya Covid-19.
Ketiga ,  pendayaan.  Sehubungan  dengan  penjelasan  sebelumnya,  bahwa  selama  pandemi Covid-19, terdapat kebijakan mengenai anggaran dana desa, sehingga pemerintah desa tidak dapat semena-mena  menganggarkan  dana  khusus  untuk  UMKM  atau  kelompok  pengrajin.  Oleh  sebab itu,  melalui  bantuan-bantuan  yang  telah  disosialisasikan  pemerintah  desa,  terutama  bagi  para pelaku usaha atau kelompok pengrajin, perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kebutuhan  hidup,  baik  itu  untuk  kebutuhan  modal  pengrajin  atau  usaha  lain  yang  dirasa  dapat membantu meningkatkan perekonomian selama pandemi Covid-19 berlangsung. 20
20 Wrihatnolo  dan  Dwidjowijoto, Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah  Pengantar  dan  Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat .
Hal  yang  serupa  dikatakan  oleh  Pemegang  Jabatan  Fungsional  Analis  Kebijakan  Ahli Muda  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Kabupaten  Sumedang,  bahwa  pada  tahun 2020-2022  desa  harus  menganggarkan  untuk  penanganan  Covid-19  minimal  8  persen  dari  total pagu  yang  diterima  desa.  Selain  itu,  perlunya  anggaran  untuk  BLT  yang  kebijakannya  selalu berubah-ubah, dan program ketahanan pangan sebanyak 20 persen.
Meskipun  pada  akhir  2022  pandemi  Covid-19  sudah  mulai  mereda,  namun  desa  tetap harus  mengangarkan  pada  penanganan  Covid-19  sebanyak  8  persen.  Apabila  terdapat  sisa anggran  Covid-19,  maka  dapat  dianggarkan  untuk  kegiatan  lain  di  desa,  tentunya  sesuai  hasil musyawarah desa. Selain itu, di tahun 2023 ini sudah ada pengurangan anggaran untuk BLT.
Begitupun  yang  dirasakan  pengrajin,  bahwa  mereka  belum  mendapatkan  bantuan  dana ataupun  modal  dari  pemerintah  desa.  Adapun  bantuan  yang  di  dapat,  berasal  dari  pemerintah pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  kementerian  sosial.  Menurut  pengakuan  salah  satu  pengrajin, dana  yang  diberikan  tidak  dapat  disisihkan  untuk  membeli  bahan  baku,  sebab  selama  pandemi Covid-19 sangat sedikit yang membeli kerajinan, sehingga mereka memilih untuk menghabiskan dana tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pihak  pemerintah  desa  mempercayai  bahwa  kelompok  pengrajin  telah  memahami  betul mengenai UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing, baik mulai dari hal produksi kerajinan hingga pada  pemasaran  produk,  sebab  keterampilan  dalam  membuat  kerajinan  telah  diturunkan  dari generasi ke generasi. Sehingga, pemerintah desa telah mempercayakan pada kelompok pengrajin untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  melalui  usaha  kerajinan  tersebut.  Untuk  saat  ini, kondisi  pandemi  Covid-19  sudah  mulai  mereda,  sehingga  kelompok  pengrajin  secara  perlahan mulai  memproduksi  dan  memasarkan  kerajinannya  kembali  meskipun  pesanan  kerajinan  belum sama seperti dahulu.

## B. Ketahanan Ekonomi Kelompok Pengrajin di Masa Pandemi Covid-19
Ketahanan  ekonomi  adalah  istilah  yang  mengacu  pada  kemampuan  untuk  pulih  atau menyesuaikan  diri  dengan  dampak  negatif  dari  guncangan  eksternal  ekonomi. 21 Sesuai  dalam penelitian ini, akan meninjau lebih dalam mengenai ketahanan ekonomi dari kelompok pengrajin yang  banyak  mengalami  gulung  tikar  untuk  pulih  atau  menyesuaikan  diri  akibat  guncangan eksternal, yakni pandemi Covid-19. Adapun indikator yang mengukur sebuah ketahanan ekonomi menurut Briguglio salah satunya adalah pembangunan sosial.
Midgley  memberikan  penjelasan  terkait  pembangunan  sosial,  yakni  sebuah  proses  dari perubahan  sosial  yang  sudah  direncanakan,  yang  dibuat  untuk  mengangkat  kesejahteraan
21 Briguglio dkk., “Economic Vulnerability and Ressilience.”
masyarakat  melalui  proses  pembangunan  ekonomi  yang  dinamis. 22 Tiga  strategi  yang  diberikan Midgley  guna  menciptakan  sebuah  pembangunan  sosial  adalah  pembangunan  sosial  oleh individu, pembangunan sosial oleh pemerintah, dan pembangunan sosial oleh masyarakat. 23
Sejalan  dengan  penelitian  ini,  pembangunan  sosial  yang  dilakukan  adalah  pembangunan sosial oleh masyarakat, yang mana masyarakat saling bergotong royong dan bekerja sama secara harmonis  dengan  tujuan  yang  sama  yakni  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup,  memecahkan permasalahan,  serta  berusaha  menciptakan  kesempatan  demi  memperbaiki  hidup. 24 Dalam penelitian ini, kelompok pengrajin saling bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama agar bisa  bangkit  kembali  dari  keterpurukan  sebagai  dampak  dari  pandemi  Covid-19,  baik  itu  untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memecahkan permasalahan bersama terkait ekonomi, dan berusaha memperbaiki kehidupan mereka.
Pihak  pemerintah  desa  memang  belum  sempat  memberikan  pemberdayaan  masyarakat sebagai salah satu solusi kelompok pengrajin agar dapat lebih produktif di masa pandemi Covid- 19,  sebab  telah  ada  kebijakan  mengenai  alokasi  dana  desa  yang  sudah  difokuskan  pada pencegahan  dan  penanganan  Covid-19,  BLT,  dan  program  ketahanan  pangan,  sehingga pemerintah desa sulit untuk membuat program-program desa. Terlebih, kelompok pengrajin harus lebih  aktif  dalam  memberikan  usulannya  dalam  musyawarah  desa  agar  dapat  dijadikan  prioritas kegiatan  desa.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menciptakan  sebuah  ketahanan  ekonomi  di  masa  pandemi Covid-19,  maka  kelompok  pengrajin  berinisiatif  untuk  membuat  sebuah  kegiatan  yakni  Lembur Tohaga Lodaya dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Medal Harapan Jaya.
Di tahun 2020, Hendrik Andiyana, selaku Ketua Lembur Tohaga  Lodaya Desa Cipacing memberikan  pernyataan  bahwa  dibentuknya  Lembur  Tohaga  Lodaya  adalah  atas  inisiatif masyarakat desa terutama pelaku UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor yang memiliki sumber daya unggul serta potensi kreativitas masyarakat yang sangat baik. Dalam Lembur Tohaga Lodaya, terdapat 9 bidang yang diunggulkan, yakni pertanian hidroponik, lembur disiplin  tohaga  lodaya  tolak  Covid-19,  sentra  konveksi  tohaga,  kampung  KB,  pengrajin  pisau tradisional, sentra layang-layang, sentra senapan angin, sentra mebel, dan sentra kerajinan tangan.
Selain  Lembur  Tohaga  Lodaya,  masyarakat  desa  pun  berinisiatif  untuk  membentuk sebuah  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  Medal  Harapan  Jaya.  Keberadaan  KUBE  Medal Harapan Jaya mendapatkan dukungan dari tiga pilar Desa Cipacing, yakni Kepala Desa Cipacing, Bhabinkamtibnas, dan Babinsa. Adapun latar belakang dibentuknya KUBE Medal Harapan Jaya
22 J.  Midgley, Social  Development:  The  Developmental  Perspective  In  Social  Welfare (London: SAGE Publication, 1995).
23 J.  Midgley, Pembangunan  Sosial  Perspektif  Pembangunan  Dalam  Kesejahteraan  Sosial , Diterjemahkan  oleh  Dorita  Setiawan  dan  Sirojudin  Abbas  (Jakarta:  Diperta  Islam  Departemen  Agama Republik Indonesia, 2005).
24 Midgley.
adalah  atas  insiatif  masyakat  desa  khususnya  kelompok  pengrajin  dalam  meningkatan  dan menggali potensi masyarakat desa agar terwujud sebuah kesejahteraan masyarakat. KUBE Medal Harapan  Jaya  bergerak  di  bidang  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  perikanan, home  industry, perdagangan dan jasa, serta kerajinan.
Salah  satu  produksi  dari  unit  KUBE  Medal  Harapan  Jaya  adalah  telur  asin.  Melalui produksi telur asin, masyarakat desa mampu  menciptakan peluang  usaha. Ketua  kelompok  salah satu  unit  dari  KUBE  Medal  Harapan  Jaya,  Ani  Susilawati,  mengaku  bahwa  akibat  adanya kebijakan  pemberlakuan  PPKM,  dirinya  berhenti  membuat  kerajinan  tangan  panahan,  sumpit, atau  aksesoris  karena  sulitnya  pemasaran.  Disamping  itu,  Ani  menggencarkan  pembuatan  telur asin, hingga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, termasuk KUBE Medal Harapan Jaya pun telah disahkan, sehingga legalitasnya menjadi lebih jelas.
Melalui  KUBE  Medal  Harapan  Jaya,  kelompok  pengrajin  dapat  bertahan  di  masa pandemi Covid-19. Pengrajin mengakui bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kerajinan saja, sebab  mereka  akan  sulit  untuk  bertahan,  terutama  di  masa  pandemi  Covid-19  jarang  sekali pengrajin  mendapatkan  pesanan  kerajinan,  akibat  terbatasnya  mobilitas  dalam  memasarkan kerajinan tersebut. Namun, dengan adanya KUBE Medal Harapan Jaya, pengrajin dapat kembali produktif  untuk  membuat  berbagai  macam  produk  sesuai  dengan  keterampilan  yang  mereka miliki.  Komunikasi  yang  terjalin  antar  anggota  berjalan  dengan  baik,  setiap  unit  KUBE  Medal Harapan  Jaya  pun  sering  mengadakan  rapat  rutin.  Hubungan  antara  pengurus  KUBE  Medal Harapan  Jaya  dengan  partner  bisnis  pun  lancar.  Selain  memiliki  partner  bisnis  masing-masing, KUBE  Medal  Harapan  Jaya  mengalokasikan  produknya  ke  UMKM  Sumedang  dan  lingkungan sekitar desa. Anggota KUBE Medal Harapan Jaya berharap kegiatannya dapat terus berlanjut dan masyarakat  semakin  aktif  bergeliat  pada  bidangnya  masing-masing  sehingga  KUBE  Medal Harapan Jaya semakin maju.
Gambar 2. Kegiatan KUBE Medal Harapan Jaya Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Meski  belum  sempat  memberikan  pemberdayaan  masyarakat  pada  kelompok  pengrajin, pihak  pemerintah  desa  tetap  berupaya  dalam  hal  pelayanan,  yakni  dalam  memberikan  dukungan terhadap kegiatan Lembur Tohaga Lodaya maupun KUBE Medal Harapan Jaya, melalui tiga pilar Desa  Cipacing,  yakni  Kepala  Desa,  Bhabinkamtibnas,  dan  Babinsa.  Adapun  bentuk  dukungan yang diberikan adalah memfasilitasi kemudahan perizinan, agar secara legalitas kegiatan Lembur Tohaga Lodaya maupun KUBE Medal Harapan Jaya terjamin kelangsungan kegiatan usahanya.
Oleh  sebab  itu,  sesuai  dengan  pendapat  yang  diutarakan  Briguglio,  bahwa  ketahanan ekonomi  merupakan  sebuah  sistem  perekonomian  dalam  menahan  atau  bangkit  dari  pengaruh negatif  akibat  guncangan  eksternal. 25 Maka  dapat  dikatakan  kelompok  pengrajin  Desa  Cipacing mampu  bertahan  dan  bangkit  kembali  dari  guncangan  eksternal,  yakni  pandemi  Covid-19  yang memberikan  dampak  buruk  pada  UMKM  Desa  Cipacing,  melalui  kegiatan  Lembur  Tohaga Lodaya  dan  KUBE  Medal  Harapan  Jaya  sebagai  kegiatan  masyarakat  terutama  pengrajin  selaku pelaku usaha untuk bertahan dan meningkatkan perekonomiannya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terbukti  bahwa  kelompok  pengrajin  sudah  mandiri  dan mengetahui  lebih  dalam  mengenai  kerajinan,  mulai  dari  proses  produksi  hingga  pemasaran. Namun,  kelompok  pengrajin  tetap  perlu  arahan  dan  bantuan  dari  pemerintah  desa,  terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19. Setidaknya, pemerintah desa
25 E.  S.  Tasri,  Kasman  K.,  dan  M.  Irwan, Kerentanan  dan  Ketahanan  Ekonomi  Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan (Padang: Sukabina Press, 2021).
dapat  membantu  dalam  hal  ketahanan  ekonomi  masyarakat,  dengan  memberikan  kegiatan  atau program  positif  lainnya  yang  termasuk  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  melalui  tiga  tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.
Di  sisi  lain,  terdapat  dana  desa  yang  diprioritaskan  dalam  membiayai  pemberdayaan masyarakat.  Namun  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pemegang  Jabatan  Fungsional  Analis Kebijakan  Ahli  Muda,  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  Kabupaten  Sumedang, mengatakan bahwa sebelum dana desa dipakai untuk mendanai sebuah kegiatan, perlu dilakukan musyawarah  terlebih  dahulu.  Biasanya  musyawarah  terjadi  dari  tingkat  RW,  kemudian didiskusikan  di  tingkat  dusun.  Selanjutnya,  setiap  kepala  dusun  memberikan  usulannya  masing- masing  di  tingkat  desa.  Terakhir,  diputuskan  kebutuhan  apa  yang  paling  menjadi  prioritas bersama agar dana desa dapat menganggarkan untuk hal tersebut. Dalam hal ini, masyarakat desa terutama  kelompok  pengrajin  perlu  aktif  dalam  memberikan  usulan-usulan  yang  menjadi kebutuhan  mereka  saat  itu.  Sehingga  baik  dari  sisi  aparat  pemerintah  desa  maupun  masyarakat desa harus ada kerja sama untuk saling berdiskusi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.
Terkait otonomi desa, hendaknya desa diberikan otonomi seluas-luasnya agar desa dapat dengan  bebas  mengurus  dan  mengatur  urusan  pemerintah  daerahnya,  mencakup  kebijakan pemberian  pelayanan,  peningkatan  peran,  serta  pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini  penting diberikan  mengingat  pemerintah  daerah  mengetahui  lebih  dalam  mengenai  karakteristik, keterampilan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki masyarakat daerahnya. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah  setempat agar dapat lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, yang salah satunya dapat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  pernyataan  Kasi  Perencanaan  Desa  Cipacing,  desa  belum  memiliki kebebasan dalam menganggarkan dana yang dimilikinya, terutama dalam hal pembuatan program atau kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat desa. Ditambahkannya penjelasan dari pemegang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda,  di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten  Sumedang,  bahwa  sebetulnya  otonomi  desa  itu  ada,  namun  memang  persentase  dana yang  diberikan  untuk  desa,  pemerintah  pusat  yang  mengaturnya.  Meski  begitu,  desa  tetap  harus bisa mengaturnya. Disamping itu, desa memiliki pendapatan yang bersumber dari desa atau dapat dikatakan  PAD  (Pendapatan  Asli  Desa),  meliputi  hasil  usaha  desa,  hasil  kekayaan  desa,  hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Adapun hasil usaha desa yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Kredit Desa, dan Koperasi Desa. Namun, yang masih menjadi permasalahan adalah tidak banyak desa  yang  bisa  mengembangkan  PAD  tersebut.  Sehingga  desa  harus  pintar  dalam  mengelola BUMDes-nya masing-masing.
Oleh  karenanya,  dalam  hal  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintah  desa, pembangunan  desa,  serta  pemberdayaan  masyarakat  desa,  maka  pemerintah  desa  memerlukan sebuah  kewenangan  dalam  penyelenggaraannya.  Adapun  tujuan  kewenangan  tersebut  untuk mendorong  prakarsa,  gerakan,  serta  partisipasi  masyarakat  desa  agar  lebih  mengembangkan potensi serta aset desa. Hal ini dilakukan guna tercipta sebuah kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan  dari  otonomi  daerah  sendiri.  Dalam  hal  ini,  selain  pemerintah  yang  perlu  lebih  peka terhadap  keadaan  dan  permasalahan  desa,  masyarakat  desa  pun  perlu  berperan  aktif  untuk berpartisipasi  membangun  dan  mengembangkan  desa  menuju  arah  yang  lebih  baik.  Sehingga, pentingnya menjalin kerja sama antara kedua belah pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama.

## KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  memberikan  dampak  pada  berbagai  sektor  kehidupan,  terutama  pada sektor  ekonomi,  yang  salah  satunya  berdampak  pada  eksistensi  UMKM.  Begitupun  yang  terjadi pada UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing yang sempat mengalami gulung tikar. Tak terduga bahwa  penyebaran  Covid-19  begitu  cepat,  sehingga  upaya  pemerintah  desa  sangat  diperlukan. Terkait  hal  tersebut,  terdapat  dana  desa  yang  diprioritaskan  untuk  membiayai  pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki desa. Namun, akibat pandemi Covid- 19,  pemerintah  desa  belum  sempat  memberikan  pemberdayaan  masyarakat,  sebab  telah diputuskan  kebijakan  mengenai  anggaran  dana  desa  agar  difokuskan  pada  pencegahan  dan penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program ketahanan pangan.
Akibat  pemberdayaan  masyarakat  yang  belum  sempat  diberikan  pemerintah  desa,  maka untuk  menciptakan  sebuah  ketahanan  ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19,  kelompok  pengrajin berinisiatif  membentuk  sebuah  kegiatan  yakni  Lembur  Tohaga  Lodaya  dan  Kelompok  Usaha Bersama  (KUBE)  Medal  Harapan  Jaya.  Hingga  saat  ini,  KUBE  Medal  Harapan  Jaya memudahkan masyarakat desa untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari- hari,  yang  sebelumnya  mengalami  kesulitan  akibat  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan terbatasnya  mobilitas  dalam  melakukan  pemasaran  kerajinan  tangan.  Meski  belum  sempat memberikan  pemberdayaan  masyarakat  di  masa  pandemi  Covid-19,  pemerintah  desa  tetap berupaya  dalam  hal  pelayanan,  yakni  dengan  memberikan  dukungan  terhadap  kegiatan  Lembur Tohaga  Lodaya  dan  KUBE  Medal  Harapan  Jaya.  Adapun  bentuk  dukungan  yang  dimaksud adalah memfasilitasi kemudahan perizinan agar secara legalitas kegiatan Lembur Tohaga Lodaya maupun KUBE Medal Harapan Jaya terjamin kelangsungan kegiatan usahanya.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Peneliti  mengharapkan  agar  penelitian  ini  dapat  lebih  dikembangkan  terutama  mengenai penelitian  pemberdayaan  masyarakat  oleh  pemerintah  dalam  cakupan  yang  lebih  luas.  Sebab masih  banyak  permasalahan  lain  terkait  pemberdayaan  masyarakat  oleh  pemerintah  yang  lebih menarik untuk diteliti.
Selain  itu,  adanya  pengembangan  dari  penggunaan  teori  pemberdayaan  masyarakat maupun  teori  ketahanan  ekonomi.  Sebab  masih  banyak  teori-teori  lain  yang  dapat  dikaji  dalam penelitian  guna  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  yang  semakin  banyak  mengalami pembaharuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andayani,  Indah,  Maria  Veronika  Roesminingsih,  dan  Wiwin  Yulianingsih.  “Strategi Pemberdayaan  Masyarakat  Pelaku  UMKM  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal Pendidikan Nonformal 16, no. 1 (2021). https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20.
Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, dan Stephanie Vella. “Economic Vulnerability and Ressilience.” UNUWIDER 55 (t.t.).
Hardilawati,  Wan  laura.  “Strategi  Bertahan  UMKM  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19.” Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika 10, no. 1 (2020). https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934.
Kurniawan,  I.  “Berkunjung  ke  Jatinangor,  Wabup  Sumedang  Pastikan  Bantu  Pelaku  UMKM.”
prfmnews.id (blog), 2020. https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr- 13712105/berkunjung-ke-jatinangor-wabup-sumedang-pastikan-bantu-pelaku- umkm?page=2.
Midgley,  J. Pembangunan  Sosial  Perspektif  Pembangunan  Dalam  Kesejahteraan  Sosial . Diterjemahkan  oleh  Dorita  Setiawan  dan  Sirojudin  Abbas.  Jakarta:  Diperta  Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
———. Social Development: The Developmental Perspective In Social Welfare . London: SAGE Publication, 1995.
Mina,  Risno.  “Desentralisasi  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Sebagai Alternatif  Menyelesaikan  Permasalahan  Lingkungan  Hidup.” Arena  Hukum 9,  no.  2 (2016). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1.
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya, 2007.
Pakpahan, Aknolt Kristian. “COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 2020. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59- 64.
Putri,  A.  N.  K.  “Perjuangan  Pengrajin  Desa  Cipacing  Untuk  Dapatkan  Pengakuan.” ayobandung.com (blog),
2017.
https://www.ayobandung.com/finansial/pr- 79624882/perjuangan-pengrajin-desa-cipacing-untuk-dapatkan-pengakuan?page=2.
Redaksi  KPPN  BKT.  “Dana  Desa:  Pengertian,  Sumber  Dana,  Penyaluran  Dana,  dan
Prioritasnya.” KPPN Bukittinggi (blog), 2021.
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa- pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html.
Romarina,  Arina.  “Economic  Resilience  pada  Industri  Kreatif  Gunamenghadapi  Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional.” Jurnal Ilmu Sosial 15, no. 1 (2016).
Ryan, Jacko. “Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.” Jurnal  Ilmu  Pemerintahan 21,  no. 02 (2022).
Sari, Ayu Esteka, Salamah Salamah, dan Albetris Albetris. “Dampak Dimensi Intellectual Capital Terhadap  Knowledge  Management  Pendamping  Desa  Di  Kabupaten  Kerinci.” J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains) 4, no. 2 (2019). https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.102.
Seksi  Informasi  Hukum  Ditama  Binbangkum.  “Pelaku  UMKM  Dapat  Bantuan  Pemerintah Sebesar  Rp  2,4  Juta,”  2023.  https://jdih.bpk.go.id/File/Download/19c81472-e8ab-4f7d- 9886- 92ff9ff23f97/Pelaku%20UMKM%20dapat%20Bantuan%20Pemerintah%202,4%20Juta.p df.
Shofiana,  A. Implementasi  Program  Afiliasi  Berbasis  Virtual  Team  Dalam  UMKM  Sebagai Upaya  Peningkatan  Perekonomian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19 .  Bandung:  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, 2020.
Tadanugi,  Imanuel  Natoralemba.  “Peranan  Kepala  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Tamonjengi  Kecamatan  Mori  Kabupaten  Morowali  Utara.” Jurnal  Ilmiah  Administratie 10, no. 1 (2020).
Tamimah. “Geliat Pengrajin Desa Cipacing.” Djatinangor (blog), 2018. http://djatinangor.com/2018/03/10/geliat-pengrajin-desa-cipacing.
Tasri,  E.  S.,  Kasman  K.,  dan  M.  Irwan. Kerentanan  dan  Ketahanan  Ekonomi  Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan . Padang: Sukabina Press, 2021.
Ulumiyah,  Ita.  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Memberdayakan  Masyarakat  Desa  (Studi  Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang).” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 5 (2013).
Wrihatnolo,  Randy  R.,  dan  Riant  Nugroho  Dwidjowijoto. Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah Pengantar  dan  Panduan  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2007.
Yuliana.  “Corona  virus  diseases  (Covid  -19);  Sebuah  tinjauan  literatur.” Wellness  And  Healthy Magazine 2 (2020).