ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 02, November – 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## SUDUT PANDANG PENGONTRUKSIAN PRO DAN KONTRA DALAM KONSEP SYIRIK DI POLITIK ISLAM
Submitted : November 2023 Revised : November 2023 Published : November 2023 Joko Setiyawan 1 , Rifki Suganda 2
Universitas Islam Negeri Salatiga 1,2 joko.setiyawan2019@gmail.com 1 , rifkisuganda2000@gmail.com 2
Abstract: This  article  examines  Islamic  politics  from  the  Al-Qur'an,  Surah  Al Imran verse 159 concerning deliberation. This paper argues that deliberation and consensus is one of the values and principles of Islamic politics in the Al-Qur'an. These interpretations even suggest that the Prophet Muhammad SAW, as the leader of  the  Muslim  community  at  that  time,  often  took  decisions  suggested  by  his friends,  not  based  on  his  own  opinion.  Several  religious  figures  also  stated  that politics without a state would not be successful and a state without politics would be impossible, because politics and religion are an inseparable unity, politics itself is simply the application of the absolute mind in humans regarding instruments. It is important in achieving a goal that every human desires, and religion itself has a role in decision making and guiding humans in taking and carrying out tasks in a maslahah  way.  Therefore,  this  paper  shows  that  one  of  the  principles  of  Islamic politics  from  the  Koran  is  achieving  consensus  in  making  decisions  that  involve many parties and by involving them in decision making.
Keywords : Islamic  Politics,  State  and  Religion,  Shirk,  Political  Principles, Politization
Abstrak: Artikel ini mengkaji politik Islam dari Al-Qur'an surat Al Imran ayat 159 tentang  musyawarah.  Tulisan  ini  berargumen  bahwa  musyawarah  dan  mufakat merupakan salah satu nilai dan prinsip politik Islam dalam Al-Qur'an. Tafsir-tafsir tersebut bahkan mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat  Islam  saat  itu  sering  mengambil  keputusan  yang  disarankan  oleh  para sahabatnya, bukan berdasarkan pendapatnya sendiri. Beberapa tokoh  agama juga menyatakan bahwa politik tanpa negara tidak akan berhasil dan negara tanpa politik tidak  mungkin  terjadi,  karena  politik  dan  agama  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  dapat  dipisahkan,  politik  sendiri  hanyalah  penerapan  pikiran  mutlak  pada manusia mengenai instrumen. Hal ini penting dalam mencapai suatu tujuan yang di idam-idamkan  setiap  manusia,  dan  agama  sendiri  mempunyai  peranan  dalam pengambilan  keputusan  dan  membimbing  manusia  dalam  mengambil  dan melaksanakan  tugas  secara  maslahah.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  menunjukkan bahwa  salah  satu  prinsip  politik  Islam  dari  Al-Quran  adalah  mencapai  mufakat
dalam  pengambilan  keputusan  yang  melibatkan  banyak  pihak  dan  dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
Kata Kunci : Politik Islam, Negara dan Agama, Syirik, Prinsip Politik, Politisasi

## A. Pendahuluan
Politik  Islam  dipahami  mulai  sebagai  politik  yang  dilakukan  oleh  umat Islam  dalam  bentuk  partai  politik,  mengagendakan  Islam  dalam  peraturan kenegaraan  sampai  kepada  penggunaan  Islam  untuk  kepentingan  pribadi,  politik partai dan kelompok. Tulisan ini menggambarkan bahwa politik Islam dalam Al- Qur’an banyak berbicara tentang nilai dan prinsip politik Islam, yang pada kajian ini membahas surat Ali Imran ayat 159 yang berkenaan dengan musyawarah. 1
Tulisan ini berargumen bahwa musyawarah merupakan salah satu nilai dan prinsip  politik  Islam  yang  dipentingkan  dalam  Al-Quran.  Tafsir-tafsir  ini  malah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam pada waktu itu sering mengambil keputusan yang berasal dari para sahabat sebagai keputusan bersama,  bukan  keputusan  yang  bersumber  dari  dirinya  sendiri.  Beberapa  tokoh agama  juga  menyebutkan  bahwa  politik  tanpa  negara  tidak  berjalan  dan  negara tanpa politik tidaklah mungkin. 2
Dengan  demikian,  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  salah  satu  nilai  dan prinsip  politik  Islam  dalam  Al-Qur’an  adalah  anjuran  untuk  melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan banyak orang dan dengan melibatkan banyak orang. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa keputusan yang  diambil  berdasarkan  suara  terbanyak,  bukan  suara  pemimpin  politik  saja, dimana dalam sebuah pengambilan keputusan berdasarkan rasa kebersamaan yang didalamnya  tidak  ada  rasa  paksaan  atau  tekanan  dalam  menyetujuinya,  sehingga keputusan yang sesuai dengan nilai dan prinsip politik Islam di dalam Al-Qur’an. 3
1 Delmus Puneri Salim, “Politik Islam Dalam Al-Qur’an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159),” Aqlam: Journal of Islam and Plurality 1, no. 1 (31 Januari 2018), https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.499.
2 Edi Gunawan, “Relasi Agama Dan Negara,” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 10, no. 2 (24 November 2017): 1–21, https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589.
3 Syarifah Ainul Mardiah, “Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Qur`an (Telaah Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar)” (Skripsi, Jakarta, Institut Ilmu Al- Qur’an, 2017), http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/706.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di  gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang  mengacu  kepada  pemikiran  tokoh.  Objek  pemikiran  tokoh  yang  digunakan terbagi  menjadi  dua  yakni  formil  dan  materil,  pemikiran  tokoh  dan  formil  yakni mengacu  kepada  gagasan  para  tokoh.  Dalam  pendekatan  yang  digunakan menggunakan pendekatan bersifat historis

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Sudut  Pandang Pro Dalam Konsep Syirik Di Politik Islam
Perlu  diketahui  bahwa  pemahaman  politik  adalah  proses  pembentukan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.  Pengertian  ini  adalah  upaya  penggabungan  antara  berbagai  definisi  yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Konsep politik yang dikenal dalam Islam yakni ;
a. kepemimpinan  oleh  penerus  Nabi  yang  disebut  sebagai  Kalifah  (Imam dalam Syiah),
b. pentingnya mengikuti hukum Syariah,
c. kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan dewan Syura dalam memerintah negara,
d. kewajiban menggulingkan pemimpin yang tidak adil.
Islam  adalah agama  yang bersifat  universal dimana  meliputi  semua unsur kehidupan,  dan  politik, Negara  dan  tanah  air  adalah  bagian  dari  islam.  tidak  ada yang  namanya  pemisahan  antara  agama  dan  politik,  karena  politik  bagian  dari risalah  Islam  yang  sempuran. 4 Seperti  ungkapan  bahwa  tidak  ada  kebaikan  pada agama yang tidak ada politiknya dan tidak ada kebaikan dalam politik yang tidak ada agamanya. Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dan keutamaan politik. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Dunia merupakan  ladang  akhirat.  Agama  tidak  akan  menjadi  sempurna  kecuali  dengan dunia.  memperjuangkan  nilai  kebaikan  agama  itu  takkan  efektif  kalau  tak  punya
4 Yusuf Al-Qardhawi, Tarbiyah Politik Hasan Al Banna: Referensi Gerakan Dakwah Di Kancah Politik (Jakarta: Arah Press, 2007), //0.0.0.0/index.php?p=show_detail&id=32289&keywords=.
kekuasaan  politik.  Memperjuangkan  agama  adalah  saudara  kembar  dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).
Di sebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159
ِِّ مٍةَمحَْراَمِبَف ِِّواَشَوممَُلَمرِفمغَ تمساَوممُهم نَعُفمعاَف َۖ َكِلموَحمنِماموُّضَفم ن َلَِبملَقملاَظميِلَغاًّظَفَ تم نُكموَلَو ْۚ ممُهَلَ تم نِلِهّٰ للاَن
َِّتممَزَعاَذِاَفِْۚرممَملْاىِفمُهُمر
َِّميِلِ كَوَ تُمملاُّبِحُيَهّٰ للَّنَِّاِِۗهّٰ للاىَلَعملَّكَوَ تَ ف
Arab  latin: Fabimaa  rahmatim  minallaahi  linta  lahum,  wa  lau  kunta  fazzan galiizal-qalbi  lanfadduu  min  ḥaulik(a),  fa'fu  'anhum  wastagfir  lahum  wa syaawirhum  fil-amr(i),  fa  izaa  'azamta  fa  tawakkal  'alallaah(i),  innallaaha yuhibbul-mutawakkiliin(a).
Artinya:  "Maka,  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Nabi  Muhammad)  berlaku  lemah lembut  terhadap  mereka.  Seandainya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka,  dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka dalam  segala  urusan  (penting).  Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan tekad,  bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang yang bertawakal." 5
Jelas  disebutkan  didalam  quran  surat  ali  Imran  ayat  159  tersebut  dimana memerintahkan  kita  dalam  menyelesaikan  sebuah  perkara  atau  kasus  hal  yang pertama dilakukan adalah dengan mengadakan musyawarah yang dimana tindakan tersebut  merupakan  bentuk  dari  berpolitik.  Secara  lengkapnya  Imam  Al-Ghazali mengatakan: “Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik (penguasa) adalah saudara kembar. Agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa  kekuasaan  politik  adalah  pengawal  perjuangan.  Perjuangan  yang  tak didasari (prinsip) agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tak dikawal akan sia-sia”. 6 Dari  pandangan  Al-Ghazali  itu  bisa  disimpulkan  bahwa  berpolitik  itu hukumnya wajib dikarenakan berpolitik merupakan prasyarat dari beragama yang sifatnya  baik  dan  nyaman.  Begitulah  islam  memandang  politik  yang  sangatlah berperan.
Karena  praktiknya  politik  itu  banyak  diwarnai  oleh  perilaku  jahat,  kotor, bohong,  dan  korup,  timbullah  kesan  umum  bahwa  politik  (pada  situasi  tertentu)
5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).
6 Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
adalah kotor dan harus dihindari. Mujaddid Islam, Muhammad Abduh pun pernah marah  kepada  politik  dan  politisi  karena  berdasarkan  pengalaman  dan pengamatannya  waktu  itu  beliau  melihat  di  dalam  politik  itu  banyak  yang melanggar akhlak, banyak korupsi, kebohongan, dan kecurangan-kecurangan yang menimbulkan sebuah pemikiran bahwa berpolitik dalam islam itu sangatlah tidak benar.  Dengan  demikian  nampaklah  bahwa  sebenarnya  apa  yang  dilakukan menjelaskan  bahwa  dengan  cara  berpolitiklah  dapat  menjawab  segala  persoalan yang dirasanya itu.
Muhammad Abduh pernah mengungkapkan doa taawwudz dalam kegiatan politik  ,”Aku  berlindung  kepada  Allah  dari  masalah  politik,  dari  orang  yang menekuni politik dan terlibat urusan politik serta dari orang yang mengatur politik dan dari orang yang diatur politik”. Tetapi dengan mengacu pada filosofi Imam Al- Ghazali menjadi  jelas  bahwa berpolitik  itu bagian dari kewajiban syari’at karena tugas-tugas  syari’at  hanya  bisa  direalisasikan  di  dalam  dan  melalui  kekuasaan politik atau penguasa (organisasi negara).
Dalam  kaitan  inilah  ada  kaidah  ushul  fiqh  yang  menyebutkan  “Ma  la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib” (Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain wajib juga diadakan/ dipenuhi). Dengan kata lain, “jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tak bisa efektif kalau tidak berpolitik, maka berpolitik itu menjadi wajib pula hukumnya.”  Inilah  yang  menjadi  dasar,  mengapa  sejak  awal  turunnya  Islam, muslimin itu sudah berpolitik, ikut dalam kegiatan bernegara, bahkan mendirikan Negara,  dan  Rasulullah,  SAW,  Khulafaur  Rasyidin  serta  para  pemimpin  islam terdahulu telah membuktikanya.
Mengutip  pandangan  Muhammad  Rasyid  Ridha  Quraish  Shihab menjelaskan  bahwa  sering  kali  umat  Islam  membuat  syarat-syarat  tertentu  yang kemudian  membelengu  mereka  sendiri.  Dalam  hal  musyawarah,  beliau  menutup penjelasan  surat  Ali  Imran  ayat  159  dengan  menyebutkan  kutipan  yang  sama berasal  dari  Muhammad  Rasyid  Ridha  bahwa  Allah  telah  menganugerahkan kemerdekaan  penuh  dan  kebebasan  dalam  urusan  dunia  dan  kepentingan
masyarakat dengan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah. 7 Utsman bin Affan Ra pernah berkata, Kezaliman yang tidak dapat dilenyapkan Alquran akan Allah  Swt  lenyapkan  melalui  tangan  penguasa.  Itulah  aura  pemimpin  yang diharapkan.  Maka  dalam  hal  ini  ketika  di  kaitkan  dengan  hubungan  agama  dan politik  memuat  berbagai  kepentingan  sosial  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dengan mudah dalam hal-hal yang menjadikan suatu acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam  kaitanya  politik  dan  agama  sendiri  yakni  Agama  memiliki  tujuan  yang sangat strategis dalam penanaman nilai dan norma-norma dalam pengkontruksian bernegara. Sedangkan negara menggunakan dokmatik untuk mengikat arga negara untuk  mematuhi  negara.  Maka  dalam  hal  ini  Agama  dan  Politik  saling  tarik menarim dan saling berkaitan dan saling melengkapi. Karena pada dasarnya dalam agama kaitanya dengan politik sendiri memang memberikan pencerahan mengenai tata  prilaku  dan  norma  dalam  masyarakat.  Maka  Agama  sendiri  juga  sebagai reorganisasi masyarakat dengan berlandaskan norma-norma, dan nilai-nilai agama dalam pembagunan masyarakat. 8
2. Sudut Pandang Kontra Dalam Syirik Di Politik Islam
Sistem politik dalam agama islam pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang  dilarang,  melainkan  sesuatu  yang  dianjurkan  untuk  ditata  pelaksanaannya dalam kehidupan agar politik yang ada berjalan sesuai apa yang telah Allah tetapkan dengan kata lain sesuai dengan landasan syari' ah dan tidak melenceng dari jalan yang la tidak ridhoi. Dengan adanya sistem politik tugas khalifah atau pemimpin dapat dijalankan lebih realistis dan efektif. Politik merupakan media atau wasilah yang  cukup  efektif  untuk  menegakkan  syariat  islam  dengan  aturan  dan  hukum- hukumnya  dimuka  bumi  ini.  Rasulullah  merupakan  bukti  gemilang  seorang pemimpin  yang  menerapkan  sistem  politik  dengan  aturan  dan  kehendak  Allah dalam  kitabnya  al-qur'an.  Sebagai  contoh  konkret  keberhasilan  politiknya  adalah ketika  beliau  berhasil  menegakkan  syari'at  islam  dengan  membangun  sebuah negara khilafah islam al-Madinah al-Munawwarah.
7 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
8 Fidiansjah Fidiansjah, “Peran Kecerdasan Spiritual Bagi Peningkatan Kinerja Legislatif Di Indonesia,” Jurnal Lemhannas RI 6, no. 3 (2018): 2–10.
Ada  tiga  sebab  fundamental  munculnya  perilaku  syirik,  yaitu  al-jahlu (kebodohan),  dhai  ful  iiman(lemahnya  iman),  dan  tagliid  (ikut-ikutan  secara membabi-buta).  Al-jahlu  sebab  pertama  perbuatan  syirik.  Karenanya  masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sebab, mereka tidak tahu  mana  yang  benar  dan  mana  yang  salah.  Penyebab  kedua  perbuatan  syirik adalah dhai'ful iimaan (lemahnya iman). Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Taqlid sebab yang ketiga. A-Qur'an selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Allah berfirman, "Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.' Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.  '  Mengapa  kamu  mengada-adakan  terhadap  Allah  apa  yang  tidak  kamu ketahui?" (QS. Al-A'raf: 28). Umat muslim, dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur'an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat  muslim  tidak  perlu  khawatir  dalam  menjalani  persoalan  hidup.  Segala  apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaman termuat di dalam pedoman tersebut.
3. Dasar Politik Dalam Islam Dan Pengertian Politik Dalam Islam
Sistem politik dalam pandangan islam adalah hukum atau pandangan yang berkenaan  dengan  cara  bagaimana  urusan  masyarakat  diurus  dan  diatur  dengan hukum Islam. Sebab, politik itu sendiri dalam pandangan islam adalah mengurus urusan umat dengan menerapkan hukum islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  Pandangan  beberapa  orang  mengenai  politik  dalam  islam,  salah  satunya yaitu yang dikemukakan oleh Saudara Abshar-Abdalla dalam kajian di Jawa Pos, 1 Juni 2003 diantaranya;
a. Sistem poltik dalam islam adalah sistem khalifah (pemimpin) yaitu sistem politik yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur rasyidin yang dijadikan scbagai teladan bagi umat islam.
b. Sistem  poltik  dalam  islam  sejatinya  tidak  ada.  Karena  Nabi  Muhammad hanyalah  seorang  rasul  yang  misinya  mensyiarkan  agama  islam  bukan sebagai pemimpin dan pengatur aganma.
c. Sistem  politik  atau  sistem  ketatanegaraan  dalam  islam  tidak  ada,  tapi terdapat  seperangkat  tata  nilai  etika  bagi  kehidupan  bernegara  Lepas  dari pendapat-pendapat  diatas,  dalam  kenyataannya,  pada  masa  Nabi Muhammad SAW, dimana dalam masa itu beliau tidak hanya sebagai rasul tetapi juga sebagai pemimpin Negara, sebagai buktinya yaitu aturan dasar Negara  yang  berupa  Piagam  Madinah,  yang  oleh  Hamidullah  disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah pada awal dekade ketiga abad  VIIM  (622)  atau  tahun  1  H.  Dan  kepemimpinan  ini  terus  berlanjut sampai  dibawah  kepemimpinan  Ali  bin  Abi  Thalib.  Di  dalam  Al-Qur'an sendiri  tidak  disebutkan  secara  tegas  mengenai  wujud  dari  suatu  sistem politik  dalam  islam,  hanya  dalam  beberapa  ayat  disebutkan  bahwa  islam terkait  dalam  dua  faktor  yaitu  kekuasaan  politik  hanya  akan  dijanjikan kepada  orang-orang  yang  beriman  dan  beramal  shaleh.  Tidak  hanya  itu, sistem politik dalam islam juga berkaitan dengan ruang dan waktu, dengan kata  lain  dihubungkan  dengan  peristiwa  bersejarah,  yang  salah  satu bentuknya yaitu Piagam Madinah tersebut. 9
Syirik politik jenis di atas terjadi pada orientasi. Di sinilah letak relevansi dari hadits riwayat Umar ibn Al-Khattab, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap urusan bergantung pada apa yang telah ia niatkan (Arba' in An-Nawawiyah., hadits ke-1). Ketika niat tidak lagi bergantung pada Allah, muncul maksiat.  Syirik  Politik  ini  akan  membuat  perilaku-perilaku  tidak  lagi mempertimbangkan maslahat-mudharat atau syar'i-tidaknya lagi.
Kedua, munculnya kezaliman politik'". Bentuk syirik politik kedua adalah adanya penindasan dari the ruling class (kelas yang berkuasa) kepada subordinated class (oposisi).  Potret  penindasan  ini  muncul  dalam  bentuk  kooptasi  dari  partai yang memiliki kekuatan massa besar kepada kelompok oposisi. Atau, penindasan kepada rakyat dengan kebijakan-kcbijakan berkedok konglomerasi dan oligarkhi . Praktik otoritarianisme, di  mana  kebebasan  dibungkam  dan  aktivis-aktivis  Islam yang menyuarakan aspirasinya ditangkap, justru berlawanan dengan konsep tauhid
9 Hesti Pancawati, “Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara,” Aqlania 9, no. 1 (23 Juni 2018): 73–110, https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063.
sosial, di mana setiap manusia yang merupakan ciptaan Allah yang memiliki hak dan kedudukan yang sama.
Ketiga  yakni  sudut  pandang  mengenai  syirik  dalam  politik  islam  lebih mengkerucutnyaa kita mengacu kepada kelompok khawarij , dalam kelompok ini berpandangan bahwa aliran ini lebih tepat disebut aliran politik, yang mana dalam hal  ini  aliran  ini  di  kelompokan  kepada  aliran teologi. Yang  mana  dalam  hal  ini didasarkan dengan wahyu, dan kemudian membicarakan mengenai permasalahan tentang  dosa,  iman  dan  kafir.  Maka  aliran  ini  dikategorikan  ke  aliran teologi. Mereka berpandangan bahwa mereka yang melakukan selain dengan hukum allah adalah kafir. Menurut khawarij sendiri berpandangan bahwa pelaku besar seperti zina,  meninggalkan  perintah  allah  dan  melaksanakan  keputusan  selain  ketentuan allah  adalah  kafir.  Muatan  subtansi  kafir  kemudian  mengalami  perkembangan sesuai dengan semangat dari sekte-sektenya. 10

## D. Kesimpulan
Dalam Berpolitik di islam dikenalkan bahwa Berpolitik merupakan sebuah metode yang digunakan dalam suatu  cara untuk  menjalankan  pemerintahan yang diajarkan  oleh  baginda  agung  Rosulullah  SAW  yang  dimana  dijelaskan  pula  di dalam  quran  surat  Ali  Imran  ayat  159  yang  jelas  menyebutkan  bahwa  dalam menyelesaikan  suatu  perkara  hendaknya  melakukan  musyawarah.  Didalam  suatu riwayat  juga  menyebutkan  bahwa  Hujjatul  Islam  Imam  Al-Ghazali  mengatakan bahwa  Dunia  merupakan  ladang  akhirat.  Agama  tidak  akan  menjadi  sempurna kecuali  dengan  dunia.  memperjuangkan  nilai  kebaikan  agama  itu  takkan  efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Memperjuangkan agama adalah saudara kembar dari memperjuangkan kekuasaan politik (al-din wa al-sulthan tawamaan).
Dapat diliat betapa utamanya berpolitik yang diajarkan dan harus dikuasai oleh  seseorang  di  mata  islam.  Namun  tidak  banyak  juga  yang  berpendapat bahwasanya  berpolitik  merupakan  suatu  tindakan  yang  dilarang  dikarenakan merasa bahwa berpolitik merupakan suatu tindakan yang buruk karena banyaknya
10 Khotimah Suryani, “Bahasa Perdagangan Dan Kebangsaan Dalam Pemikiran Khawarij,” Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora 9, no. 1 (28 April 2022): 141–61, https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3162.
tindakan  yang  buruk  atas  politik  sendiri. Sehingga  muncul  angan  dan  teori  yaitu tiga sebab fundamental munculnya perilaku syirik, yaitu al-jahlu (kebodohan), dhai ful iiman(lemahnya iman), dan tagliid (ikut-ikutan secara membabi-buta). Ketiga hal ini mendasarkan pemikiran yang dimana jika seseorang tidak cakap berdampak bagi sekitar.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  dimana  adanya  interaksi  sosial  yang didalamnya  tentu  menimbulkan  sebuah  polemic  dimana  jika  dalam  satu  lingkup tidak  adanya  struktur  yang  mengatur  didalamnya  pastilah  timbul  persoalan  akan siapa  yang  bertanggung  jawab  atasnya,  hal  ini  lah  yang  membuat  harus  adanya sebuah  politik  di  dalamnya  untuk  mengatur  sebuah  interaksi  tersebut,  berpolitik dalam  lingkup  kecil  memanglah  sesuatu  yang  dirasa  gampang  dalam penanganannya, namun berbeda jika dalam lingkup luas seperti halnya bernegara. Hal inilah yang mewajibkan seseorang harus lihai dan pandai didalamnya, dalam islam  hal  ini  sangatlah  diperlukan  karena  seseorang  yang  tidak  cakap  dalam mengemban  suatu  amanat  akan  berimbas  bukan  hanya  untuk  satu  dua  orang melainkan semua elemen yang ada didalamnya. Hal inilah yang membuat adanya anggapan bahwa politik dalam islam itu perlu dan tidak perlu.

## DAFTAR PUSTAKA
Fidiansjah,  Fidiansjah.  “Peran  Kecerdasan  Spiritual  Bagi  Peningkatan  Kinerja Legislatif Di Indonesia.” Jurnal Lemhannas RI 6, no. 3 (2018): 2–10. Gunawan,  Edi.  “Relasi  Agama  Dan  Negara.” KURIOSITAS:  Media  Komunikasi Sosial  Dan  Keagamaan 10,  no.  2  (24  November  2017):  1–21. https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589.
Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemah . Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
Mardiah, Syarifah Ainul. “Konsep Pernikahan Harmonis Dalam al-Qur`an (Telaah
Tafsir Tarjumanul Mustafid, Tafsir an-Nur, dan Tafsir al-Azhar).” Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an, 2017.
http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/706.
Pancawati, Hesti. “Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik Dan Negara.” Aqlania 9, no. 1 (23 Juni 2018): 73–110. https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2063. Salim, Delmus Puneri. “Politik Islam Dalam Al-Qur’an (Tafsir Siyasah Surat Ali Imran  Ayat  159).” Aqlam:  Journal  of  Islam  and  Plurality 1,  no.  1  (31 Januari 2018). https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.499.
Shihab, Quraish. Tafsir Al-Misbah . Jakarta: Lentera Hati, 2006.
Suryani,  Khotimah.  “Bahasa  Perdagangan  Dan  Kebangsaan  Dalam  Pemikiran Khawarij.” Dar  El-Ilmi :  Jurnal  Studi  Keagamaan,  Pendidikan  Dan Humaniora 9, no. 1 (28 April 2022): 141–61.
https://doi.org/10.52166/darelilmi.v9i1.3162.
Yusuf  Al-Qardhawi. Fatwa-fatwa  Kontemporer  Jilid  II .  Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002.
———. Tarbiyah Politik Hasan Al Banna: Referensi Gerakan Dakwah Di Kancah
Politik . Jakarta: Arah Press, 2007. //0.0.0.0/index.php?p=show_detail&id=32289&keywords=.