http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/restorica

## PENGARUH DISIPLIN KERJA REKONSILIASI  SATUAN KERJA DALAM

## APLIKASI E – REKON – LK TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK TAHUN 2020
The Effect of Working Unit Reconciliation Discipline in E-Recon-Lk Application on Employee Performance in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020

## LISAWANTO
STIE Dahani Dahanai, Buntok, Kalimantan Tengah, Indonesia.
Email: lisawanto@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  serta  mendeskripsikan  pengaruh  Disiplin  Kerja Rekonsiliasi  Satuan  Kerja  pada  Aplikasi  e-Rekon-LK  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok Tahun 2020 dan untuk mengetahui serta mendeskripsikan indikator yang paling berpengaruh pada disiplin kerja  rekonsiliasi  satuan  kerja  (Satker)  dalam  aplikasi  e – Rekon – LK  terhadap  kinerja pegawai bagian seksi verifikasi dan akuntansi.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Disiplin Kerja menurut Bejo Siswanto (2019:291) dan  teori  kinerja  pegawai  menurut  Agus  Dwiyanto  (2017:47).  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriptif  kuantitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Penelitian ini mempunyai dua veriabel yaitu variabel independen  (X)  disiplin  kerja  rekonsiliasi  satuan  kerja  dalam  aplikasi  e-rekon-lk  dan  variabel dependen  (Y)  kinerja  pegawai  bagian  seksi  verifikasi  dan  akuntansi.  Alat  analisis  data  yang digunakan yaitu Regresi Linier Sederhana dengan menggunakan SPSS Versi 25. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1. Diduga terdapat pengaruh antara disiplin kerja rekonsiliasi satuan kerja (satker)  dalam  aplikasi  e-Rekon-LK  terhadap  kinerja  pegawai  bagian  seksi  verifikasi  dan akuntansi  pada  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  Buntok  Tahun  2020,  H2.  Diduga tingkat  kewaspadaan  dalam  indikator  disiplin  kerja  rekonsiliasi  satuan  kerja  (Satker)  dalam aplikasi e-Rekon-LK yang paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai bagian seksi verifikasi dan akuntansi.
Hasil yang diperoleh dalam perhitungan regresi linier sederhana adalah Y = 10,946 + 0,765 X dimana nilai (a) sebesar 10,946 dan nilai koefisien (b) adalah 0,765. Kemudian diperoleh hasi thitung dari pengujian di atas bahwa        thitung > ttabel (5,876 > 2,035) maka Ho ditolak dan Ha  diterima,  artinya  bahwa  ada  pengaruh  secara  signifikan  antara  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi e – Rekon – LK terhadap Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok Tahun 2020.
Keywords : Work Discipline Reconciliation
Performance
Service

## Kata Kunci :
Disiplin Kerja
Rekonsiliasi
Kinerja
Pelayanan

## Published
October 2020

## Abstract
This study aims to determine and describe the effect of Work Unit Reconciliation Work Discipline on the e-Rekon-LK Application on Employee Performance in the Verification and Accounting Section at the Buntok State Treasury Service Office in 2020 and to find out and describe the most influential indicators on work discipline unit reconciliation. work (Satker) in the e-Rekon-LK application on the performance of employees of the verification and accounting section.
The  theory  used  in  this  research  is  Work  Discipline  according  to  Bejo  Siswanto  (2019:  291)  and employee performance theory according to Agus Dwiyanto (2017: 47). This research uses descriptive quantitative method with data collection techniques using observation, interviews, documentation and questionnaires.  This  study  has  two  variables,  namely  the  independent  variable  (X)  work  unit reconciliation  discipline  in  the  e-rekon-lk  application  and  the  dependent  variable  (Y)  the  employee performance in the verification and accounting section. The data analysis tool used is Simple Linear Regression using SPSS Version 25. The hypothesis in this study is H1. It is suspected that there is an influence between the work unit reconciliation work discipline (satker) in the e-Rekon-LK application on the performance of employees of the verification and accounting section of the Buntok State Treasury Service Office 2020, H2. It is suspected that the level of vigilance in the work unit (Satker) reconciliation work discipline indicator in the e-Rekon-LK application has the most influence on employee performance in the verification and accounting section.
The results obtained in the calculation of simple linear regression are Y = 10.946 + 0.765 X where the value (a) is 10.946 and the coefficient value (b) is 0.765. Then the tcount is obtained from the above test that tcount> ttable (5.876> 2.035) then Ho is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a significant influence between Work Discipline Work Unit Reconciliation (Satker) in the e- Rekon-LK Application on the Performance of Section Employees Verification and Accounting Section at the Buntok State Treasury Service Office 2020.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.

## PENDAHULUAN
Terselenggaranya good  governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita  bangsa  bernegara.  Dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut  diperlukan  pengembangan  dan  penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  pemerintahan  yang jelas, tepat, dan terukur sebagai bentuk tanggung jawab dalam  mencapai  misi  dan  tujuan  instansi  pemerintah yang  mampu  meningkatkan  pelaksanaan  pemerintah yang  lebih  berdayaguna,  berhasil,  bersih  dan bertanggung jawab.
Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada Stakeholder  adalah  laporan  keuangan  pemerintah. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan  kepada  pemerintah  untuk  mengelola keuangan  publik  berhak  untuk  mendapatkan  informasi keuangan  pemerintah  untuk  melakukan  evaluasi pemerintah. Akuntabilitas publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian laporan keuangan  dengan  penyajian  laporan  keuangan  yang terdiri  dari  laporan  periodik (perodic  reports), laporan keuangan  interim (interim  finacial  reports) dan  laporan keuangan tahunan (annual financial reports).
Setiap  perusahaan  atau  instansi  sektor  publik dalam  melakukan  aktivitasnya  pasti  melakukan  tujuan yang hendak dicapai, untuk mencapai atau muwujudkan tujuan tersebut setiap organisasi / instansi sektor publik harus pandai dalam memilih strategi.
Sistem  informasi  menawarkan  kemudahan komunikasi  dengan  memperpendek  jarak  dan mempersingkat waktu penyampaian informasi sehingga akan  tercipta  efisiensi  komunikasi.  Dengan  adanya internet  dan  web,  proses  bisnis  telah  mengalami perubahan  yang  signifikan.  Teknologi  informasi  telah digunakan  secara  luas  untuk  pengambilan  keputusan, kemudahan pengoperasian, komunikasi, pencatatan dan untuk  memperoleh  produktivitas  yang  lebih  tinggi  di mana  sistem  digunakan.  Teknologi  informasi  telah
membuka fungsi baru dalam bisnis seperti proses bisnis berbasis web dan mengelola bisnis dari mana saja tanpa harus berada di kantor atau organisasi.
Pengembangan  dan  implementasi  teknologi informasi  menjadi  salah  satu  bagian  dari  upaya pencapaian  visi  Ditjen  Perbendaharaan  untuk  menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Ditjen Perbendaharaan terus membuat kebijakan arah  pengembangan  transaksi  di  pemerintahan  agar dilakukan  dengan  mengacu  pada  prinsip e-governmen . Salah satu contohnya adalah implementasi e-Rekonsiliasi Laporan Keuangan.
E-Rekon-LK  merupakan  aplikasi  berbasis  web untuk  mendukung  pelaksanaan  rekonsiliasi  antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan satuan  kerja  (satker)  sekaligus  proses  konsolidasi laporan keuangan kementerian negara/ lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  118  /PMK.06/2018  Tentang  Sistem  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 1 yang dimaksud  Rekonsiliasi  adalah  proses  pencocokan  data transaksi keuangan  yang  diproses  dengan  beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.
Pemerintah  pusat  mempunyai  24  ribu  (pada tahun  anggaran  2016  menerbitkan  DIPA  sebanyak 23.610  satker  dan  3900-an  satker  yang  masih mempunyai  saldo  neraca  walaupun  tidak  menerima DIPA) lebih satuan kerja. Hal ini membutuhkan sistem akuntansi  yang  memadai  untuk  menyusun  laporan keuangannya.  Salah  satu  perangkat  yang  mendukung pelaksanaan  sistem  akuntansi  adalah  perangkat  lunak komputer  atau  aplikasi  komputer.  Aplikasi  yang digunakan  saat  ini  adalah  Sistem  Akuntansi  Instansi Berbasis  Akrual  (SAIBA).  Unit  Akuntansi  mulai  dari satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan aplikasi SAIBA. Sehingga ada aplikasi SAIBA tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat  Kementerian  Negara/Lembaga.  Data  SAIBA satuan kerja  setiap bulan  direkonsiliasi dengan Kantor
Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  untuk validasi data. Rekonsiliasi ini juga dilakukan pada tingkat wilayah sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga.
Aplikasi  SAIBA  telah  berhasil  mengantarkan sebagian  besar  laporan  keuangan  Kementerian Negara/Lembaga  mendapat  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat  (LKPP)  mendapat  opini  Wajar  dengan Pengecualian pada tahun 2015.
Disamping keberhasilannya,  SAIBA  menyisakan  sedikit  masalah dalam implementasinya.
Pada  tahun  2016,  pemerintah  merilis  aplikasi berbasis web e-Rekon-LK yang didesain memberi solusi atas masalah  yang masih tersisa  dalam  Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi e- Rekon-LK dirancang karena adanya temuan kinerja oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  pengendalian internal.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  terkait kelemahan  pengendalian  aplikasi,  data  yang  dihasilkan system  sebelumnya  dinilai  kurang  efisien  dan  efektif dalam  hal  pelaksanaan  rekonsiliasi  dan  pelaksanaan proses konsolidasi laporan keuangan.
Aplikasi e-Rekon-LK digunakan untuk mengkonsolidasi  data  seluruh  Satuan  Kerja  dan  untuk rekonsiliasi  antara  Satuan  Kerja  dengan  data  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN).  Aplikasi berbasis  web  e-Rekon-LK  mempermudah  proses rekonsiliasi dimana rekonsiliasi laporan keuangan hanya ada pada satu level, yaitu level terendah antara Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dilakukan terhadap seluruh data transaksi keuangan  untuk  memenuhi  prinsip-prinsip  efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan  keuangan,  tanpa  mengurangi  keandalan laporan keuangan itu sendiri.
Data  valid  hasil  rekonsiliasi  digunakan  untuk penyusunan  laporan  keuangan  tingkat  wilayah  sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon-LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilayah sampai
dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Hal ini dilakukan sebelum  Laporan  Keuangan  yang  disusun  oleh  satker selaku  Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Anggaran (UAKPA) maupun KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara  Umum-Daerah  (UAKBUN-D)  disampaikan kepada  unit  akuntansi  di  atasnya.  Dengan  dokumen sumber  yang  sama,  pencatatan  yang  dilakukan  oleh satker  dengan  KPPN  seharusnya  sama.  Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap unit atau satuan kerja Kementerian atau Lembaga dituntut untuk mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok dengan  didasarkan  pada  perencanaan  strategis  yang ditetapkan oleh masing-masing satker.
Rekonsiliasi penting dan wajib untuk dilaksanakan, untuk menjamin keandalan informasi yang akan  dituangkan  /  disajikan  dalam  laporan  keuangan. Dengan dokumen sumber yang sama, pencatatan yang dilakukan  oleh  UAKPA  (satker)  dengan  KPPN seharusnya sama. Namun dengan pencatatan manual di satker  sangat  memungkinkan  terjadinya  kesalahan perekaman atau tidak direkam pada aplikasi (SAI) dalam e – Rekon – LK. Kesalahan mungkin juga bisa terjadi pada sistem di KPPN (SiAP) meskipun kemungkinannya kecil. Rekonsiliasi  juga  merupakan  bentuk  pengendalian internal  dalam  sistem  akuntansi  pemerintah  untuk menghindari/meminimalisir kesalahan dalam penyusunan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP).
Untuk  menyelaraskan  persamaan  data  tersebut di  dalam  aplikasi  e – Rekon – LK  maka  perlu  adanya partisipasi Satuan Kerja agar tidak ada selisih dokumen keuangan  antara  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  dan Sistem  Akuntansi  Pusat  (SiAP).    Karena  jika  terjadi permasalahan tersebut, dapat membuat kinerja pegawai Kuasa  Bendahara  Umum – Daerah  (UAKBUN-D) menjadi kurang efektif.
Oleh karena itu perlu adanya disiplin kerja yang tinggi  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam menggunakan e – Rekon – LK. Disiplin kerja Menurut Bejo Siswanto  (2010  :  291)  merupakan  suatu  sikap
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.
menghormati,  patuh  dan  taat  terhadap  peraturan – peraturan  yang  berlaku,  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk  menerima  sanksi – sanksi  apabila  ia  melanggar tugas  dan  wewenang  yang  diberikannya  kepadanya. Menurut Bejo Siswanto (2010 :291) Disiplin kerja dapat di ukur melalui 5 indikator yaitu diantaranya :
1. Frekuensi Kehadiran
2. Tingkat Kewaspadaan
3. Ketaatan Pada Standar Kerja
4. Ketaatan Pada Peraturan Kerja
5. Etika Kerja
Pada  suatu  organisasi/instansi  sektor  publik sangat  diperlukan  peranan  berupa  disiplin  keja  untuk meningkatkan  kinerja  pegawai,  karena  pegawai  sangat menentukan  tercapai  atau  tidaknya  suatu  tujuan  dari organisasi atau instansi pemerintah sektor publik.
Kinerja pada dasarnya mencangkup sikap mental dan perilaku yang selalu mempunyai pandangan bahwa pekerjaan  yang  dilaksanakan  saat  ini  harus  lebih berkualitas  daripada  pelaksanaan  pekerjaan  masa  lalu, untuk saat yang akan datang lebih berkualitas daripada saat  ini.  Kinerja  yang  baik  merupakan  keadaan  yang diinginkan dalam dunia kerja.
Menurut  Agus  Dwiyanto  (2017  :  47)  konsep kinerja adalah Penilaian Kinerja  yang merupakan suatu kegiatan  yang  sangat  penting  karena  dapat  digunakan sebagai  ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam mencapai misinya.
Kinerja  yang  lebih  tinggi  mengandung  arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas yang  lebih  tinggi  dari  penyelesaian  serangkaian  tugas yang dibebankan dalam suatu organisasi / instansi sektor publik.  Menurut  Dwiyanto  (2017:50)  untuk  mengukur kinerja birokrasi publik terdiri dari :
1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN)  sebagai  salah  satu  organisasi  sektor  publik selaku instansi vertikal dilingkungan Direktorat Jendral Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  (RI)  yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses  pencairan  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN),  Penatausahaan  Penerimaan Negara dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Sejalan dengan reformasi birokrasi dalam rangka menuju tata laksana kelola pemerintah yang baik (good governance) , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  sebagai  salah  satu  Aparatur  Negara  telah melakukan  perubahan  paradikma  layanan  dengan  cara memberikan  layanan  yang  cepat,  tepat,  akurat,  tanpa biaya  serta  proses  pekerjaan  yang  transparan  (Dirjen Perbendaharaan : 2009).
Kinerja  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  disusun secara  ringkas  dan  lengkap  tentang  capaian  kinerja berdasarkan  rencana  kerja  yang  ditetapkan  dalam rangka  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN).
Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diatur dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  169/PMK.01/2012  tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KPPN)  Buntok  merupakan  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan type A1 yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Perbendaharaan  dan  Bendahara  Umum  Negara, Penyaluran  Pembiayaan  atas  beban  anggaran,  serta Penatausahaan  dan  Pengeluaran  Anggaran  melalui  dan dari  Kas  Negara  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan.  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara (KKPN)  Buntok  berada  di  Kecamatan  Dusun  Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Buntok.
Salah  satu  bagian  yang  diambil  dalam  penelitian ini  yaitu  bagian  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  pada Kantor  Pelayanan  Perbendahraan  negara  (KPPN) Buntok.  Uraian  Tugas  /  Uraian  Jabatan  dari  Seksi Verifikasi  dan  Akuntansi  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Buntok  yaitu melakukan  rekonsiliasi  laporan  akuntansi,  penyusunan laporan  keuangan  tingkat  kuasa  Bendahara  Umum Negara  (BUN),  realisasi  dan  analisis  kinerja  anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan regional.
Job  Description  (Uraian  Jabatan)  adalah  suatu daftar tugas – tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab penyediaan suatu jabatan – jabatan  produk  dari  analisis  jabatan. (Ike  Kusdyah Rahmawati : 2008)
Job  Description  telah  digunakan  untuk menjelaskan mengenai tugas, pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing – masing pegawai. Namun, uraian tugas secara formal hanya di ketahui oleh bagian kepegawaian sedangkan para  pegawai umumnya hanya mengetahui  uraian  tugas  tersebut  dari  kebiasaan ataupun arahan / penjelasan dari atasannya atau pegawai senior.
Salah satu bagian yang diteliti dalam uraian tugas seksi  verifikasi  dan  akuntansi  yaitu  dalam  melakukan rekonsiliasi laporan akuntansi antara satuan kerja selaku Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  anggaran  (UAKPA) dengan KPPN Selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum – Daerah  (UAKBUN – N)  yang  akan disampaikan  kepada  unit  akuntansi  di  atasnya.  Dalam melakukan rekonsiliasi, perlu adanya disiplin kerja dari satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi dalam e – rekon – LK  agar  tidak  ada  selisih  laporan  keuangan antara  Sistem  Akuntansi  Instansi  (SAI)  dengan  Sistem Akuntansi dan pelaporan kuangan Pusat (SiAP), karena sering  terjadi  permasalahan  pada  satuan  kerja  yang kurang  dalam  melaksanakan  disiplin  kerja  rekonsiliasi sehingga  hal  tersebut  dapat  berdampak  rendah  atau kurang  baik  terhadap  kinerja  pegawai  bagian  seksi verifikasi dan akuntansi, padahal yang berbuat kesalahan
bukan  pegawai  KPPN  melainkan  satuan  kerja  yang melakukan  rekonsiliasi  kurang  teliti  karena  target rekonsiliasi harus 100% agar tidak mengganggu laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kuantitatif  dengan  melakukan  pengujian hipotesis.  Menurut  Sugiyono  (2017:7)  metode penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode positivistik  karena  berlandaskan  pada  filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena  telah  memenuhi  kaidah – kaidah  ilmiah  yaitu konkrit  /  empiris,  objektif,  terukur,  rasional  dan sistematis.  Metode  ini  juga  disebut  metode  discovery, kerena  dengan  metode  ini  dapat  ditemukan  dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian  atupun  hasil  penelitian.  Adapun  pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2017:29) adalah metode yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagimana adanya, tanpa melakukun  analisis  dan  membuat  kesimpulan  yang berlaku umum.
Penelitian ini akan menjelaskan tentang hubungan kausal  antara  variabel  independen  yaitu  Pengaruh Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) dalam Aplikasi  e  -  Rekon  -  LK  dan  variabel  dependen  yaitu Kinerja  Pegawai  bagian  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Buntok Tahun 2020.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh Satuan Kerja  yang  ada di Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur dan Murung Raya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Buntok  Tahun  2020 yang berjumlah 48 orang.
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  uji  validitas  bahwa  indikator  dari variabel  (X)  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi  Satuan  Kerja (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK,  dengan pernyataan  “Pegawai  KPPN  melakukan  verifikasi rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK  sesuai  dengan pedoman  kerja  yang  berlaku”  pada  indikat or  (X) Ketaatan pada standar kerja, memiliki skor nilai paling tinggi yaitu 0,809.
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  di  atas  untuk indikator Ketaatan pada standar kerja “Pegawai KPPN melakukan verifikasi rekonsiliasi pada aplikasi e – Rekon – LK  sesuai  dengan  s tandar  kerja  yang  berlaku”  pada variabel Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  (X),  dapat  dijelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Fauzi R. Firdaus  Pegawai  KPPN  Buntok  Bagian  Seksi  Verifikasi dan  Akuntansi  tentang  Pegawai  KPPN  melakukan verifikasi rekonsiliasi pada aplikasi  e – Rekon – LK sesuai dengan standar kerja yang berlaku yaitu :
“Fauzi  R.  Firdaus  mengatakan,  Pegawai  KPPN melakukan  verifikasi  rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK sesuai dengan pedoman kerja yang ada yaitu  pedoman  kerja  yang  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  dengan  nomor PMK/210/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka  Penyusunan  Laporan  Keuangan.  Pedoman kerja  dalam  bentuk  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  atau  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  di buat  langsung  oleh  KPPN  pusat  yaitu  Direktorat Jenderal Perbendaharaan.”
Kemudian pendapat tersebut juga sama dengan keterangan  dari Azhaarul Iman Pegawai KPPN Buntok Bagian  Seksi  Manajemen  Satuan  Kerja  dan  Kepatuhan Internal  tentang  Pegawai  KPPN  melakukan  verifikasi rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK  sesuai  dengan standar kerja yang berlaku yaitu :
“Azhaarul  Iman  mengatakan,  Pegawai  KPPN melakukan  verifikasi  rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK sesuai dengan pedoman kerja yang ada yaitu  Pedoman  kerja  yang  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP).  Didalam  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  itu  sendiri  sudah  di atur  tentang  tugas  dari  masing – masing  seksi maupun satuan kerja termasuk masalah rekonsiliasi itu  sendiri.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) tersebut  dibuat  di  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  yang  dibuat  langsung  oleh  KPPN pusat atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.“
Berdasarkan dua pendapat dari hasil wawancara dengan Pegawai KPPN Buntok, Fauzi R. Firdaus pegawai Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  dan  Azhaarul  Iman pegawai Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatauhan Internal,  maka  dapat  di  hubungkan  dengan  pendapat peneliti  bahwa  indikator  Ketaatan  pada  standar  kerja “Pegawai  KPPN  melakukan  verifikasi  rekonsiliasi  pada aplikasi e – Rekon – LK sesuai dengan standar kerja yang berlaku” pada variabel Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi e – Rekon – LK (X) dalam melakukan  rekonsiliasi  sudah  sesuai  dengan  standar kerja  yang  berlaku  yaitu  dengan  berpedoman  pada pedoman  kerja  dalam  bentuk  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  yang  kemudian  Standar  Operasinal Prosedur (SOP) mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Nomor PMK/210/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi  Dalam  Rangka  Penyusunan  Laporan Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut di  buat  langsung  oleh  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan.
Dari  hasil  uji  validitas  bahwa  indikator  dari variabel (Y) Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi,  dengan  pernyataan  “Pegawai  KPPN  selalu memiliki  respon  cepat  tanggap  dalam  melakukan
verifikasi rekonsiliasi pada aplikasi e – Rekon - LK” pada indikator  (Y)  Responsivitas,  memiliki  skor  nilai  paling tinggi yaitu 0,819.
Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas untuk  indikator  Responsivitas  “Pegawai  KPPN  selalu memiliki  respon  cepat  tanggap  dalam  melakukan verifikasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK ”  pada  variabel Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi (Y), dapat dijelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat  dari  Operator  Satuan  Kerja  Badan  Pusat Satistik  (BPS)    Barito  Selatan  tentang  Pegawai  KPPN selalu memiliki respon cepat tanggap dalam melakukan verifikasi pada aplikasi e – Rekon – LK yaitu :
“Opera tor Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan,  jika  ada  permasalahan  seperti  selisih data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  Pusat  (SiAP)  yang  ada  di  aplikasi  e – Rekon – LK,  Pihak  KPPN  dari  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi  akan  langsung  menghubungi  operator Satuan  Kerja  secara  pribadi  melewati  chatting WhatsApp ataupun chatting grup WhatsApp. Ketika Satuan Kerja melaksanakan rekonsiliasi pada aplikasi e – Rekon – LK  di  hari  libur  juga  tetap  bisa melaksanakan rekonsiliasi karena sudah dipermudah dengan sistem android.”
Kemudian  menurut  Operator  Satuan  Kerja Kantor  Kementerian  Agama  Barito  Selatan  tentang Pegawai  KPPN  selalu  memiliki  respon  cepat  tanggap dalam  melakukan  verifikasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK yaitu :
“Operator  Satuan  Kerja  Kementerian  Agama mengatakan,  jika  terjadi  selisih  data  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) yang ada di aplikasi e – Rekon – LK, Pegawai Seksi  verifikasi  dan  Akuntansi  akan  menghubingi satuan kerja melalui Via WhatsApp baik itu chatting pribadi maupun chatting grup untuk di berikan kabar upload ulang data ke dalam aplikasi e – Rekon – LK .”
Kemudian  menurut  Operator  Satuan  Kerja Rumah  Tahanan  Negara  (RUTAN)  Barito  Selatan tentang  Pegawai  KPPN  selalu  memiliki  respon  cepat tanggap  dalam  melakukan  verifikasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK yaitu :
“Operator  Satuan  Kerja  Rumah  Tahanan Mengatakan,  Komunikasi  pemberitahuan  masalah Rekonsiliasi ke dalam aplikasi e – Rekon – LK, pihak KPPN  yang  akan  menghubungi  melalu  chatting  via WhatsApp baik pribadi maupun chatting grup.”
Berdasarkan  beberapa  pendapat  dari  hasil wawancara dengan Satuan Kerja wilayah KPPN Buntok yang  ada  di  Barito  Selatan  yaitu  Badan  Pusat  Statistik (BPS) Barito Selatan, Kantor Kementerian Agama Barito Selatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  (RUTAN)  Barito Selatan,  maka  dapat  di  hubungkan  dengan  pendapat peneliti  bahwa  hasil  indikator  Responsivitas  “Pegawai KPPN  selalu  memiliki  respon  cepat  tanggap  dalam melakukan  verifikasi”  pada  variabel  Kinerja  Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Y) dimana dalam melakukan  rekonsiliasi  dalam  aplikasi  e – Rekon – LK, pegawai KPPN selalu memberikan respon cepat tanggap dalam memeriksa data Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  Instansi  (SAI)  dan  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Pusat  (SiAP)  jika  terjadi  selisih angka,  kemudian  Pegawai  KPPN  Buntok  juga  langsung menghubungi  satuan  kerja  melalui  via  WhatsApp sehingga  satuan  kerja  lebih  cepat  dalam  mengetahui informasi tentang rekonsiliasi data. Tidak hanya respon cepat  tanggap  di  lingkungan  kantor  saja,  tetapi  diluar kantor  pun  pegawai  KPPN  Buntok  bisa  melakukan verifikasi  rekonsiliasi  melalui  android  sekalipun  itu  di hari libur kerja.
Hasil yang  diperoleh dalam perhitungan regresi linier sederhana adalah Y = 10,946 + 0,765 X dimana nilai  (a)  sebesar  10,946  dan  nilai  koefisien  (b)  adalah 0,765.
Pengaruh  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi  Satuan Kerja  (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  (X)  nilai skornya adalah 0, sehingga Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi  dan  Akuntansi  (Y)  nilai  skornya  sebesar 10,946.  Kemudian  koefisien  regresi  (b)  pada  variabel Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi  e – Rekon – LK  (X)  sebesar  0,765,  artinya  jika nilai skor kinerja pegawai mengalami kenaikan sebanyak 1 kali maka Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.
Akuntansi  (Y)  akan  mengalami  peningkatan  sebesar 0,765 serta koefisien akan bernilai positif, artinya terjadi hubungan  positif  antara  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi Satuan  Kerja  (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK dengan  Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi.  Semakin  tinggi  nilai  Disiplin  Kerja Rekonsiliasi  Satuan  Kerja  (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  maka  akan  semakin  meningkat  Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
Hasil dari penelitian ini dapat dihubungkan bahwa Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi  e – Rekon – LK  dapat  meningkatkan  Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sehingga Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi  e – Rekon – LK  dapat  memberikan  kontribusi yang bagus dan positif terhadap Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kemudian pada akhirnya Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi e – Rekon – LK terhadap Kinerja Pegawai Bagian Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  dapat  menghilangkan  / menghindari sanksi dari KPPN Pusat bagi pegawai Seksi Verifikasi  dan  Akuntansi  dengan  kedisiplinan  satuan kerja  dalam  melaksanakan  rekonsiliasi.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzi R. Firdaus Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi bahwa :
“Fauzi R. Firdaus mengatakan, jika Satuan Kerja tidak melaksanakan rekonsiliasi atau sudah melaksanakan rekonsiliasi  tetapi  data  tidak  valid  sehingga  terjadi selisih  antara  data  SAI  dan  data  SiAP  maka  akan mendapatkan sanksi dari KPPN berupa teguran dan tidak  bisa  mengajukan  Surat  Perintah  Membayar (SPM).”
Penjelasan di atas dapat peneliti jelaskan bahwa selisih  yang  terjadi  pada  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) tersebut berupa selisih  angka  keuangan  Satuan  Kerja  dari  sisi  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI)  dan selisih angka keuangan KPPN dari sisi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP). Biasanya selisih data  tersebut  muncul  dari    Satuan  Kerja  yaitu  data
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) karena  biasanya  satuan  kerja  lupa  mencatat  Surat Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  di  aplikasi  Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS)  yang dipegang oleh masing – masing  satuan  kerja,  dimana  Sistem  Aplikasi  Satuan Kerja (SAS) merupakan aplikasi berbasis dekstop yang digunakan sebagai sarana untuk membuat data kontrak, Rencana Penarikan Dana (RPD) harian, Surat Perintah Membayar  (SPM)  dan  Laporan  Pertanggungjawaban (LPJ)  Bendahara  bagia  Satuan  Kerja.  Jadi  ketika  data masuk  ke  aplikiasi  Sistem  Akuntansi  Instansi  Berbasis Akrual  (SAIBA)  dimana  aplikasi  SAIBA  tersebut merupakan terobosan aplikasi yang berbasis akrual yang diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  informasi laporan  keuangan  yang  di  isyaratkan  oleh  Standar Akuntansi Pemerintah, maka ketika direkonsiliasi akan menyebabkan  data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  Instansi  (SAI)  dan  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Pusat  (SiAP)  terjadi  selisih  angka keuangan. Biasanya pelaksanaan pelaksanaan rekonsiliasi satuan kerja  diberikan waktu oleh KPPN Buntok dari tanggal 1 sampai tanggal 12 setiap bulannya dan paling lambat tanggal 14 pada pukul 23.59 WIB.
Jika  terdapat  selisih  data  SAI  dan  SiAP  maka KPPN  Buntok  akan  menginformasikan  kepada  satuan kerja  melalu  via  WhatsApp  untuk  memperbaiki  data yang  biasanya  dilaksanakan  pada  minggu  ketiga  setiap bulannya.
Kemudian  jika  Satuan  Kerja  tidak  memperbaiki selisih  angka  keuangan  yang  ada  di  data  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI)  dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) dalam  aplikasi  e – Rekon – LK  maka  akan  mendaptakan sanksi dari KPPN Buntok berupa teguran ataupun tidak bisa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM).
Lanjutan  dari  wawancara  Fauzi  R.  Firdaus
Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi yaitu :
“Fauzi R. Firdaus mengatakan, hal tersebut juga bisa berdampak  kepada  Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi dan Akuntansi ataupun dapat juga berdampak pada
Pegawai  Seksi  lainnya  sekalipun  itu  Kepala  Kantor yang  mana  sanksi  tersebut  di  keluarkan  langsung oleh KPPN Pusat.
Sanksi tersebut berupa menurunnya indeks kinerja pegawai  seksi  verifikasi  dan  akuntansi  ataupun kinerja  KPPN  Buntok  secara  keseluruhan.  Sanksi tersebut  muncul  akibat  pegawai  KPPN  kurang berhasil dalam beredukasi dengan satuan kerja untuk melaksanakan  rekonsiliasi,  sehingga  2  belah  pihak sebenarnya mendapatkan sanksi jika tidak disiplin.”
Kemudian  dapat  peneliti  jelaskan  jika  satuan kerja  tidak  melaksanakan  selisih  data  keuangan  pada aplikasi  e – Rekon – LK  yaitu  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan  Pelaporan  Keuangan  Pusat  (SiAP),  lalu  di  beri teguran  oleh  KPPN  Buntok  tetapi  satuan  kerja  tetap tidak  melaksanakan  perbaikan  /  revisi  data  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI) sampai pada KPPN memberi teguran kedua tetapi tetap tidak  melaksanakan  revisi  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI),  sehingga  KPPN Buntok memberikan sanksi tidak bisa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai pada akhirnya satuan kerja  tetap  tidak  melaksakan  rekonsiliasi  atau  tidak memperbaiki revisi rekonsiliasi dalam aplikasi e – Rekon – LK,  maka  pegawai  seksi  verifikasi  dan  akuntansi  akan mendapat  sanksi  dari  KPPN  Pusat,  tidak  hanya  seksi verifikasi dan akuntansi saja akan akan mendapat sanksi dari  KPPN  Pusat,  akan  tetapi  Kepala  Seksi  sampai  ke Kepala  Kantor  akan  mendapatkan  sanksi  tersebut berupa  menurunnya  indeks  kinerja  pegawai.  Hal tersebut bisa terjadi karena KPPN Pusat mengganggap KPPN  Buntok  tidak  beredukasi  dengan  Satuan  Kerja untuk  melaksanakan  rekonsiliasi  dalam  aplikasi  e – Rekon – LK.
Jadi,  untuk  rekonsiliasi  satuan  kerja  merupakan hal yang sangat penting sehingga tidak boleh ditinggalkan karena  rekonsiliasi  tersebut  berhubungan  dengan laporan  keuangan  Negara.  Sehingga  sanksi  di  jatuhkan tidak  hanya  untuk  satuan  kerja  saja  tetapi  pegawai, kepala seksi dan kepala kantor yang ada di KPPN Buntok juga akan mendapatkan sanksi tersebut.
Kemudian  lanjutan  terakhir  dari  wawancara  di atas oleh Fauzi R. Firdaus Pegawai KPPN Buntok Seksi Verifikasi dan Akuntansi yaitu :
“Fauzi  R.  Firdauz  mengatakan,  akan  tetapi  kasus tersebut  hampir  tidak  pernah  terjadi  di  KPPN Buntok  karena  Satuan  Kerja  Selalu  Disiplin  dalam melakukan  rekonsiliasi  setiap  bulannya,  sehingga pegawai KPPN Buntok ataupun Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi tidak pernah mendapatkan sanksi dari KPPN Pusat karena Satuan Kerja Wilayah KPPN  Buntok  selalu  disiplin  dalam  melaksanakan rekonsiliasi pada aplikasi e – Rekon – LK.
Dapat  peneliti  jelaskan,  namun  kasus  tidak melaksanakan rekonsiliasi ataupun tidak melaksakanakn revisi  data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Instansi (SAI) dalam aplikasi e – Rekon – LK, hampir tidak pernah terjadi di KPPN Buntok, karena pegawai KPPN Buntok  dan  Satuan  kerja  selalu  disiplin  dalam melaksakan  rekonsiliasi  dalam  aplikasi  e – Rekon – LK. Pegawai  KPPN  selalu  memiliki  respon  cepat  tanggap dalam  memverifikasi  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) dalam aplikasi e – Rekon – LK  sehingga  pegawai  KPPN  tidak  pernah mendapatkan / menerima sanksi dari KPPN Pusat dan Satuan Kerja yang ada di Barito Selatan, Barito Timur, Barito  Utara  dan  Murung  Raya  hampir  tidak  pernah mendapatkan  /  menerima  sanksi  dari  KPPN  Buntok karena  partisipasi  Satuan  Kerja  yang  ada  di  Barito Selatan,  Barito  Timur,  Barito  Utara  dan  Murung  Raya selalu disiplin dalam melaksakan rekonsiliasi dan selalu disiplin  dalam  memperbaiki  selisih  data  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat dihubungkan  dengan  pendapat  peneliti  bahwa kedisiplinan  Satuan  Kerja  dalam  melaksanakan rekonsiliasi sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja pegawai bagian seksi verifikasi dan akuntansi.
Partisipasi  Satuan  Kerja  wilayah  KPPN  Buntok selalu disiplin dalam melaksanakan rekonsiliasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pegawai
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.
seksi  verifikasi  dan  akuntansi,  sehingga  indeks  kinerja seksi verifikasi dan akuntansi selalu baik dan terhindar dari sanksi KPPN Pusat.
Berdasarkan  Output  di  peroleh  hasil  t hitung sebesar  5,876  dengan  tingkat  signifikan  0,05  atau  5% yang  sering  digunakan  sebagai  ukuran  standar  dalam penelitian. Kemudian dalam menentukan t tabel dicari a = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n – k – 1 atau 36 – 2 – 1 = 33 (dimana n adalah jumlah sampel / responden dan k adalah jumlah dari variabel). Dengan uji 2 sisi signifikan 0,025 di peroleh hasil untuk t tabel adalah 2,035.
Dari  hasil  pengujian  di  atas  bahwa  t hitung >  t tabel (5,464  >  2,035)  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima, artinya  bahwa  ada  pengaruh  secara  signifikan  antara Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi  e – Rekon – LK  dengan  Kinerja  Pegawai  Bagian Seksi Verfikasi dan Akuntansi.
Bejo  Siswanto  (2010  :  291)  menjelaskan pengertian disiplin kerja adalah :
“ Suatu sikap menghormati, patuh dan taat terhadap peraturan – peraturan  yang  berlaku,  baik  tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankan dan tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi – sanksi apabila  ia  melanggar  tugas  dan  wewenang  yang diberikannya kepadanya. ”
Artinya berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan  bahwa  dengan  selalu  disiplinnya  satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi maka satuan kerja akan  terhindar  dari  sanksi – sanksi  KPPN  berupa teguran ataupun tidak bisa  mengajukan  Surat  Perintah Membayar (SPM). Menurut Agus Dwiyanto (2017 : 47) konsep kinerja adalah:
“Penilaian  Kinerja  merupakan  suatu  kegiatan  yang sangat  penting  karena  dapat  digunakan  sebagai ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam mencapai  misinya.  Untuk  organisasi  pelayanan publik,  informasi  mengenai  kinerja  tentu  sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan  oleh  organisasi  itu  untuk  memenuhi harapan  dan  memuaskan  penggunaan  jasa.  Dengan melakukan  penilaian  terhadap  kinerja,  maka  upaya untuk  memperbaiki  kinerja  bisa  dilakukan  secara lebih terarah dan sistematis.”
Artinya berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan  bahwa  dengan  berhasilnya  pegawai  Seksi verifikasi  dan  Akuntansi  dalam  beredukasi  dengan Satuan  Kerja  untuk  melaksanakan  rekonsiliasi  maka akan  memberikan  kemajuan  kinerja  pegawai  dalam mencapai Visi dan misi Organisasi dari KPPN Buntok.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai Pengaruh disiplin  kerja  rekonsiliasi  satuan  kerja  (satker)  dalam aplikasi  e-Rekon-LK  terhadap  kinerja  pegawai  bagian seksi  verifikasi  dan  akuntansi  pada  kantor  pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) buntok tahun 2020.
1. Dari hasil uji validitas bahwa indikator dari variabel (X)  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi  Satuan  Kerja (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK,  dengan pernyataan  “Pegawai  KPPN  melakukan  verifikasi rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK  sesuai dengan  pedoman  kerja  yang  berlaku”  pada indikator  (X)  Ketaatan  pada  standar  kerja, memiliki skor nilai paling tinggi yaitu 0,809.
Berdasarkan  dua  pendapat  dari  hasil  wawancara dengan  Pegawai  KPPN  Buntok,  Fauzi  R.  Firdaus pegawai  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  dan Azhaarul  Iman  pegawai  Seksi  Manajemen  Satuan Kerja  dan  Kepatauhan  Internal,  maka  dapat  di hubungkan  dengan  peneliti  bahwa  indikator Ketaatan  pada  standar  kerja  “Pegawai  KPPN melakukan  verifikasi  rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK  sesuai  dengan  standar  kerja  yang berlaku” pada variabel Disiplin Kerja Rekonsilias i Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi e – Rekon – LK
(X)  dalam  melakukan  rekonsiliasi  sudah  sesuai dengan  standar  kerja  yang  berlaku  yaitu  dengan berpedoman  pada  pedoman  kerja  dalam  bentuk Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang kemudian  Standar  Operasinal  Prosedur  (SOP) mengikuti  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)
dengan Nomor PMK/210/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi  Dalam  Rangka  Penyusunan  Laporan Keuangan.  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK) tersebut di buat langsung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Dari hasil uji validitas bahwa indikator dari variabel (Y)  Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi,  dengan  pernyataan  “Pegawai  KPPN selalu  memiliki  respon  cepat  tanggap  dalam melakukan  verifikasi  rekonsiliasi  pada  aplikasi  e – Rekon – LK ”  pada  indikator  (Y)  Responsivitas, memiliki skor nilai paling tinggi yaitu 0,819.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  dari  hasil wawancara  dengan  Satuan  Kerja  wilayah  KPPN Buntok  yang  ada  di  Barito  Selatan  yaitu  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Barito  Selatan,  Kantor Kementerian  Agama  Barito  Selatan  dan  Rumah Tahanan  Negara  (RUTAN)  Barito  Selatan,  maka dapat  di  dihubungkan  dengan  pendapat  peneliti bahwa  hasil  indikator  Responsivitas  “Pegawai KPPN selalu memiliki respon cepat tanggap dalam melakukan  verifikasi”  pada  v ariabel  Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Y) dimana  dalam  melakukan  rekonsiliasi  dalam aplikasi  e – Rekon – LK,  pegawai  KPPN  selalu memberikan  respon  cepat  tanggap  dalam memeriksa  data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) jika terjadi selisih angka,  kemudian  Pegawai  KPPN  Buntok  juga langsung  menghubungi  satuan  kerja  melalui  via WhatsApp sehingga satuan kerja lebih cepat dalam mengetahui  informasi  tentang  rekonsiliasi  data. Tidak  hanya  respon  cepat  tanggap  di  lingkungan kantor  saja,  tetapi  diluar  kantor  pun  pegawai KPPN  Buntok  bisa  melakukan  verifikasi rekonsiliasi  melalui  android  sekalipun  itu  di  hari libur kerja.
3. Hasil  yang  diperoleh  dalam  perhitungan  regresi linier  sederhana  adalah  Y  =  10,946  +  0,765  X
dimana nilai (a) sebesar 10,946 dan nilai koefisien (b) adalah 0,765.
Pengaruh Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  (X)  nilai skornya adalah 0, sehingga Kinerja Pegawai Bagian Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi  (Y)  nilai  skornya sebesar  10,946.  Kemudian  koefisien  regresi  (b) pada  variabel  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi  Satuan Kerja  (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  (X) sebesar  0,765,  artinya  jika  nilai  skor  kinerja pegawai mengalami kenaikan sebanyak 1 kali maka Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi  (Y)  akan  mengalami  peningkatan sebesar 0,765 serta koefisien akan bernilai positif, artinya  terjadi  hubungan  positif  antara  Disiplin Kerja  Rekonsiliasi  Satuan  Kerja  (Satker)  Dalam Aplikasi  e – Rekon – LK  dengan  Kinerja  Pegawai Bagian  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi.  Semakin tinggi nilai Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  maka  akan semakin  meningkat  Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
4. Hasil dari penelitian ini dapat dihubungkan bahwa Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi  Satuan  Kerja  (Satker) Dalam Aplikasi e – Rekon – LK dapat meningkatkan Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi.  Sehingga  Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi Satuan Kerja (Satker) Dalam Aplikasi e – Rekon – LK dapat  memberikan  kontribusi  yang  bagus  dan positif  terhadap  Kinerja  Pegawai  Bagian  Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Kemudian pada akhirnya Disiplin  Kerja  Rekonsiliasi  Satuan  Kerja  (Satker) Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK  terhadap  Kinerja Pegawai  Bagian  Seksi  Verifikasi  dan  Akuntansi dapat  menghilangkan  /  menghindari  sanksi  dari KPPN  Pusat  bagi  pegawai  Seksi  Verifikasi  dan Akuntansi dengan kedisiplinan satuan kerja dalam melaksanakan rekonsiliasi.
5. Bahwa  selisih  yang  terjadi  pada  data  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.
dan  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Pusat  (SiAP)  tersebut  berupa  selisih  angka keuangan Satuan Kerja dari sisi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan selisih angka keuangan KPPN  dari sisi Sistem Akuntansi dan  Pelaporan  Keuangan  Pusat  (SiAP).  Biasanya selisih  data  tersebut  muncul  dari    Satuan  Kerja yaitu  data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  Instansi  (SAI)  karena  biasanya  satuan kerja lupa mencatat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  di  aplikasi  Sistem  Aplikasi  Satuan  Kerja (SAS)  yang dipegang oleh masing – masing satuan kerja, dimana Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS) merupakan  aplikasi  berbasis  dekstop  yang digunakan  sebagai  sarana  untuk  membuat  data kontrak,  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD)  harian, Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  dan  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara bagia Satuan
Kerja.  Jadi  ketika  data  masuk  ke  aplikiasi  Sistem Akuntansi  Instansi  Berbasis  Akrual  (SAIBA) dimana  aplikasi  SAIBA  tersebut  merupakan terobosan  aplikasi  yang  berbasis  akrual  yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi laporan keuangan yang di isyaratkan oleh Standar Akuntansi  Pemerintah,  maka  ketika  direkonsiliasi akan  menyebabkan  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI)  dan  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pusat  (SiAP) terjadi  selisih  angka  keuangan.  Biasanya pelaksanaan  pelaksanaan  rekonsiliasi  satuan  kerja diberikan waktu oleh KPPN Buntok dari tanggal 1 sampai  tanggal  12  setiap  bulannya  dan  paling lambat tanggal 14 pada pukul 23.59 WIB.
Jika terdapat selisih data SAI dan SiAP maka KPPN Buntok  akan  menginformasikan  kepada  satuan kerja  melalu  via  WhatsApp  untuk  memperbaiki data yang biasanya dilaksanakan pada minggu ketiga setiap bulannya. Kemudian jika Satuan Kerja tidak memperbaiki  selisih  angka  keuangan  yang  ada  di data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan
Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) dalam aplikasi e – Rekon – LK maka akan mendaptakan sanksi dari KPPN Buntok berupa  teguran  ataupun  tidak  bisa  mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Kemudian dapat peneliti jelaskan jika satuan kerja tidak  melaksanakan  selisih  data  keuangan  pada aplikasi e – Rekon – LK yaitu data Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan  Pusat (SiAP), lalu  di  beri  teguran  oleh  KPPN  Buntok  tetapi satuan kerja tetap tidak melaksanakan perbaikan / revisi  data  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan  Instansi  (SAI)  sampai  pada  KPPN memberi  teguran  kedua  tetapi  tetap  tidak melaksanakan  revisi  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), sehingga KPPN Buntok memberikan sanksi tidak bisa mengajukan Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  sampai  pada akhirnya  satuan  kerja  tetap  tidak  melaksakan rekonsiliasi  atau  tidak  memperbaiki  revisi rekonsiliasi dalam aplikasi e – Rekon – LK, maka pegawai  seksi  verifikasi  dan  akuntansi  akan mendapat  sanksi  dari  KPPN  Pusat,  tidak  hanya seksi  verifikasi  dan  akuntansi  saja  akan  akan mendapat  sanksi  dari  KPPN  Pusat,  akan  tetapi Kepala  Seksi  sampai  ke  Kepala  Kantor  akan mendapatkan sanksi tersebut berupa menurunnya indeks  kinerja  pegawai.  Hal  tersebut  bisa  terjadi karena  KPPN  Pusat  mengganggap  KPPN  Buntok tidak  beredukasi  dengan  Satuan  Kerja  untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam aplikasi e – Rekon – LK.
Jadi, untuk rekonsiliasi satuan kerja merupakan hal yang  sangat  penting  sehingga  tidak  boleh ditinggalkan karena rekonsiliasi tersebut berhubungan  dengan  laporan  keuangan  Negara. Sehingga  sanksi  di  jatuhkan  tidak  hanya  untuk satuan kerja saja tetapi pegawai, kepala seksi dan
kepala kantor yang ada di KPPN Buntok juga akan mendapatkan sanksi tersebut.
7. Dapat  peneliti  jelaskan,  namun  kasus  tidak melaksanakan rekonsiliasi ataupun tidak
melaksakanakn  revisi  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI)  dalam  aplikasi e – Rekon – LK, hampir tidak pernah terjadi di KPPN Buntok, karena pegawai KPPN Buntok dan Satuan kerja selalu disiplin dalam melaksakan rekonsiliasi dalam aplikasi e – Rekon – LK. Pegawai KPPN selalu memiliki respon cepat tanggap dalam memverifikasi  data  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan  Instansi  (SAI)  dan  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pusat  (SiAP) dalam  aplikasi  e – Rekon – LK  sehingga  pegawai KPPN  tidak  pernah  mendapatkan  /  menerima sanksi dari KPPN Pusat dan Satuan Kerja yang ada di Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya hampir tidak pernah mendapatkan / menerima  sanksi  dari  KPPN  Buntok  karena partisipasi Satuan Kerja yang ada di Barito Selatan,
Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya selalu disiplin  dalam  melaksakan  rekonsiliasi  dan  selalu disiplin  dalam  memperbaiki  selisih  data  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).
8. Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat dihubungkan  dengan  hasil  uji  Validitas  bahwa kedisiplinan  Satuan  Kerja  dalam  melaksanakan rekonsiliasi  sangat  berpengaruh  sekali  terhadap kinerja  pegawai  bagian  seksi  verifikasi  dan akuntansi. Partisipasi Satuan  Kerja wilayah KPPN Buntok  selalu  disiplin  dalam  melaksanakan rekonsiliasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang  positif  bagi  pegawai  seksi  verifikasi  dan akuntansi,  sehingga  indeks  kinerja  seksi  verifikasi dan akuntansi selalu baik dan terhindar dari sanksi KPPN Pusat.
9. Berdasarkan Output di peroleh hasil t hitung sebesar 5,876 dengan tingkat signifikan 0,05 atau 5% yang sering  digunakan  sebagai  ukuran  standar  dalam
penelitian. Kemudian dalam menentukan t tabel dicari a  =  5%  :  2  =  2,5%  (uji  2  sisi)  dengan  derajat kebebasan  (df)  n – k – 1  atau  36 – 2 – 1  =  33 (dimana n adalah jumlah sampel / responden dan k adalah  jumlah  dari  variabel).  Dengan  uji  2  sisi signifikan 0,025 di peroleh hasil untuk t tabel adalah 2,035.  Dari  hasil  pengujian  di  atas  bahwa  t hitung > t tabel (5,464  >  2,035)  maka  Ho  ditolak  dan  Ha diterima,  artinya  bahwa  ada  pengaruh  secara signifikan antara Disiplin Kerja Rekonsiliasi Satuan Kerja  (Satker)  Dalam  Aplikasi  e – Rekon – LK dengan Kinerja Pegawai Bagian Seksi Verfikasi dan Akuntansi.

## REFERENSI
Bastian,  Indra.  (2001).  Akuntansi  Sektor  Publik  di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
Bodnar, H. George dan William S. Hopwood. (2006).
Sistem  Informasi  Akuntansi.  Edisi  ke  sembilan. Diterjemahkan  oleh  Julianto  Agung  Saputra. Jakarta : Andi.
Dwiyanto, Agus. (2006). Reformasi Birokraasi Publik di Indonesia.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press.
Fathoni,  Abdurrahmat.  (2006).  Manajemen  Sumber Daya Manusia. Bandung : Renika Cipta.
Mahmudi.  (2010).  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Malayu,  Hasibuan.  (2002).  Manajemen  Sumber  Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  (2007).  Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Mardismo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
Munawir,  S.  (2014).  Analisa  Laporan  Keuangan.  Edisi Keempat. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
Musanef. (2009). Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : PT. Gunung Agung.
Rachmawati, Ike Kusdyah. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Andi Offset.
Rasul,  Sjahrudin.  (2000).  Pengukuran  Kinerja  Suatu Tinjauan  pada  Instansi  Pemerintah,  Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
Safaat  H,  Nazruddin.  (2012).  Pemprogaman  Aplikasi Mobile  Smartphone  dan  Tablet  PC  Berbasis Android. Edisi Revisi. Bandung. Informatika. Sarwono,  Jonathan.  (2006).  Metode  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Lisawanto.  2020.  The  Effect  of  Working  Unit  Reconciliation  Discipline  in  E-Recon-Lk  Application  on  Employee  Performance  in Verification and Accounting Section in Buntok State Budget Services Office 2020.
Setiawan, Budi. (2013). Menganalisasi Statistik Bisnis dan Ekonomi  Dengan  SPSS  21.  Yogyakarta  :  Andi Offset.
Simamora,  Henry.  (2006).  Manajemen  Sumberdaya Manusia.  Yogyakarta  :  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi YKPN.
Simanjuntak,  J.  Payaman.  (2011).  Manajemen  dan Evaluasi  Kinerja.  Edisi  3.  Jakarta  :  Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Siregar,  Syofian.  (2015).  Statistika  Terapan  Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kharisma Putra Utama. Siswanto,  Bejo.  (2010).  Manajemen  Tenaga  Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Operasional. Jakarta : Bumi Aksara.
Siswanto,  Bejo.  (2019).  Manajemen  Tenaga  Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Operasional. Jakarta : Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2015).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Sujarweni,  Wiratna  V.  (2015).  Metodologi  Penelitian Bisinis  dan  Ekonomi.  Yogyakarta  :  Pustaka Barupress.
Sutrisno,  Edy.  (2016).  Manajemen  Sumber  Daya Manusia.  Jakarta : Kencana Prenada Media Group. _____(2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : Kencana.
Sunyoto, Danang. (2011). Metode Penelitian Ekonomi. Yogyakarta : CAPS.
Tika, H. Moh. Prambudu. (2006). Budaya Organisasi dan Peningkatan  Kinerja  Perusahaan.  Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Widjajanto, Nugroho.(2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Erlangga.
Yadiati,  Winwin.  (2007).  Teori  Akuntansi  Suatu Pengantar. Jakarta : Kencana.

## Peraturan Perundang
– Undangan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  213/PMK.05/2013  Tentang  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  215/PMK.05/2016  Tentang  Sistem Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 118 / PMK.06 / 2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi  Barang  Milik  Negara  Dalam  Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  262/PMK.01/2016  Tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat jenderal Perbendaharaan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  104/PMK.05/2017  Tentang  Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keungan Lingkup  Bendahara  Umum  Negara  dan Kementerian Negara