Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 75-80

## Tingkat Pemahaman dan Minat Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Terhadap
Financial Technology (Fintech) Syariah
Jefriyanto 1*) , Didik Riyanto 2)
1 Prodi Akuntansi, STIE Mahaputra Riau, Indonesia
2 Prodi Akuntansi, STIE Pertiwi, Indonesia *Email korespondensi: jefriinfo@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine the level of understanding and interest in the management of the Mosque Prosperity Council towards sharia fintech. This type of research built by the author is a quantitative descriptive study by conducting  surveys.  The  population  in  this  study  is  the  Mosque  Prosperity  Council  in  Jakarta  and  its surroundings. The sample are the administrators of the Mosque Prosperity Council. The sampling technique used was random sampling, the sample used was 42 respondents. The results showed that the respondents had a good understanding  and  a  high  enough  interest  in  fintech.  However,  for  sharia  fintech,  respondents  have  less understanding and knowledge. As many as 69% of the respondents stated that they did not understand how to use the Sharia fintech, and only 9.5% of respondents understood how to use it. However, the respondents have a high enough interest in using sharia fintech in the mosque environment, as much as 52.4%.
Keywords: Fintech, Financial Technology, Sharia
Saran sitasi : Jefriyanto., & Riyanto, D. (2021). Tingkat Pemahaman dan Minat Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid  Terhadap Financial  Technology  (Fintech) Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (01),  75-80. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1857
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1857

## 1. PENDAHULUAN
Industri fintech telah  hadir  di  Indonesia  sejak 2016 hingga saat ini. Jenis solusi fintech yang tersedia di  pasar  juga  semakin  berkembang  dan  bervariasi. Pada awalnya, fintech Indonesia hanya bergerak pada dua partikel yakni pembayaran digital (e-money) dan pinjaman  online (peer  to  peer  lending) .  Kini berkembang hingga mencakup Aggregator , innovative  credit  scoring ,  perencana  keuangan, layanan urun dana (equity crowdfunding) , dan project financing .  Hingga  akhir  kuartal  II  tahun  2020,  di antara  empat  kategori  model  bisnis  tekfin,  pinjaman online menjadi yang paling dominan 44%, diikuti oleh tekfin  kategori  Inovasi  Keuangan  Digital  (IKD) sebanyak 24%,  pembayaran  digital  17%, lalu  diikuti layanan  urun  dana  sebanyak  1%.  (Kontan.co.id, 2020).
Digitalisasi  saat  ini  memungkinan  sektor perbankan  dan  jasa  keuangan  syariah  melakukan transformasi untuk meraih pasar yang lebih luas dan menciptakan  produk  praktis  yang  sesuai  untuk
kebutuhan  masyarakat.  Sebagai  salah  satu  negara dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia,  layanan keuangan  digital  atau financial  technology (fintech) syariah  memiliki  potensi  pertumbuhan  yang  besar, terutama  melalui  adanya  layanan  investasi  dan pembiayaan  syariah. Fintech syariah  di  Indonesia diatur  dan  mengacu  pada  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN  MUI) Nomor  117/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip Syariah. (Asosiasi Fintech Indonesia, 2019).
Mengutip  pemberitaan  pada  republika.co.id, 2019, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  mendukung  penyusunan  peta  jalan financial technology (fintech) syariah  yang  diinisiasi Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (KNKS).  DSN merupakan  lembaga  yang  bertanggung  jawab memberi rekomendasi atau opini syariah pada fintech yang  hendak  mendaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Sehingga  perizinan fintech pembiayaan syariah  lebih  ketat  daripada  konvensional.  Anggota
DSN  MUI  yang  membidangi fintech ,  Azharuddin Lathif menyampaikan DSN membantu mengembangkan  fintech  dari  beberapa  aspek. Pertama,  dalam  penerbitan  fatwa  terkait  fintech syariah.  Kedua,  pemberian  rekomendasi  calon pengawas syariah yang akan masuk dalam perusahaan fintech  syariah.  Ketiga,  sosialisasi,  literasi,  dan edukasi aspek prinsip syariah fintech di masyarakat.
Penerapan financial technology dapat dilakukan pengurus  masjid  untuk  dapat  menambah  sumber pendapatan  masjid. Fintech yang  dapat  digunakan yaitu  aplikasi  Bebas  Bayar  yang  merupakan  jenis fintech payment gateway . Aplikasi tersebut memungkinkan  masjid  untuk  mendapatkan  berbagai sumber pendapatan baru. Pendapatan tersebut terbagi menjadi  pendapatan  bisnis  dan  juga  pendapatan donasi. Kegiatan bisnis akan menghasilkan keuntungan  penjualan  produk  ecer  dan  bonus  tunai tiap  transaksi.  Sementara  itu  donasi  diperoleh  dari transaksi  yang  dilakukan  jamaah  yang  tergabung dalam  jaringan  bisnis  akun  bebas  bayar  masjid  dan juga  dari  transfer  langsung  yang  dilakukan  oleh pengguna bebas bayar kepada akun masjid. (Wisando dan Indarwati, 2020).
Bank  Mega  Syariah    bersama  Masjid  Istiqlal bersinergi  meluncurkan  aplikasi e- Istiqlal  yang menggunakan platform DOKU Zocial Super App. E- Istiqlal  merupakan  aplikasi  berbasis  komunitas,  di mana fitur serta konten di dalamnya ditujukan untuk mendukung  berbagai  aktivitas  para  pengguna  secara online,  baik  yang  merupakan  jamaah  Masjid  Istiqlal maupun masyarakat secara luas. Direktur Utama Bank Mega  Syariah  Yuwono  Waluyo  mengatakan,  di tengah  kondisi  pandemi  seperti  saat  ini,  aplikasi  ini hadir untuk memudahkan para penggunan yang tidak terbatas  hanya  dari  kalangan  jamaah  Masjid  Istiqlal namun  juga  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk menikmati konten-konten Islami khas Masjid Istiqlal sekaligus menikmati kemudahan layanan digital untuk berkegiatan sehari-hari. (CNBCIndonesia.com, 2020).
Ketua  Umum  Dewan  Masjid  Indonesia  (DMI), Jusuf  Kalla  mengatakan  jumlah  masjid  dan  mushola di  Indonesia  mencapai  800.000  atau  terbanyak  di dunia.  Masjid  di  Indonesia  ini  hanya  perlu  didorong dan  tidak  perlu  dijaga  kepolisian,  karena  masing- masing  umat  punya  rasa  memiliki  untuk  selalu memakmurkan  masjidnya  (Republika.co.id,  2020). Dewan  Kemakmuran  Masjid  (DKM),  merupakan organisasi  yang  dikelola  oleh  jemaah  muslim  dalam melangsungkan  aktivitas  di  masjid.  Setiap  masjid
yang  terkelola  dengan  baik  memiliki  DKM  dengan strukturnya masing-masing. Secara umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi tiga yaitu Bidang 'Idarah  (administrasi  manajemen  masjid),  Bidang 'Imarah (aktivitas memakmurkan masjid) dan Bidang Ri'ayah  (pemeliharaan  fisik  masjid).  (Wikipedia.org, 2020).
Menurut Bank
Indonesia, Financial technology/fintech merupakan  hasil  gabungan  antara jasa  keuangan  dengan  teknologi  yang  akhirnya mengubah  model  bisnis  dari  konvensional  menjadi moderat,  yang  awalnya  dalam  membayar  harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat  melakukan  transaksi  jarak  jauh  dengan melakukan  pembayaran  yang  dapat  dilakukan  dalam hitungan  detik  saja.  Dasar  hukum  penyelenggaraan fintech dalam system pembayaran di Indonesia antara lain:
a. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/PBI/2016 tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi Pembayaran
b. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  18/22/DKSP perihal  Penyelenggaraan  Layanan  Keuangan Digital
c. Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
Menurut Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber (2017)  dalam  Ansori  (2019), fintech merupakan industri  yang  bergerak  dengan  sangat  cepat  dan dinamis  dimana  terdapat  banyak  model  bisnis  yang berbeda. Sedangkan menurut Hsueh (2017), Teknologi Keuangan juga disebut sebagai Fintech,merupakan  model  layanan  keuangan  baru yang  dikembangkan  melalui  inovasi  teknologi informasi.
Asosiasi  Fintech  Indonesia  (2019),  Fintech syariah  di  Indonesia  diatur  dan  mengacu  pada  fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN  MUI)  Nomor  117/2018  tentang  layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip  syariah.  Berdasarkan  fatwa  tersebut,  yang dimaksud dengan layanan fintech berdasarkan prinsip syariah  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan  atau  menghubungkan  pemberi pembiayaan  dengan  penerima  pembiayaan  dalam rangka  melakukan  akad  pembiayaan  melalui  sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Fatwa  tentang  Uang  Elektronik  Syariah  (Fatwa No:  116/DSN-MUI/IX/2017)  dan  fatwa  tentang
layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi berdasarkan  prinsip  syariah  (Fatwa  No:117/DSN- MUI/II/2018)  merupakan  kelompok  fatwa  yang terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah  (LKS)  dan  lembaga  bisnis  syariah  (LBS). Fatwa  tentang  Uang  Elektronik  Syariah  (Fatwa  No: 116/DSN-MUI/IX/2017)  di  antaranya  mengatur hubungan  hukum  di  antara  para  pihak  yang  terlibat dalam  transaksi  uang  elektronik  dan  prinsip  umum yang  wajib  dipatuhi  pada  saat  melakukan  transaksi uang  elektronik.  Ditekankan  dalam  fatwa  tersebut bahwa  akad  antara  penerbit  dengan  pemegang  uang elektronik adalah akad wadi’ah atau akad qardh . Akad yang  dapat  digunakan  penerbit  dengan  para  pihak dalam  penyelenggaraan  uang  elektronik  (prinsipal, acquirer, Pedagang (merchant) ,  penyelenggara kliring,  dan  penyelenggara  penyelesai  akhir)  adalah akad ijarah ,  akad ju’alah ,  dan  akad wakalah  bi  al- ujrah . Dan Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah , akad ju’alah , dan akad wakalah bi al-ujrah . Berikutnya, penyelenggaraan  dan  penggunaan  uang  elektronik wajib  terhindar  dari  transaksi  yang ribawi,  gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf , serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Lalu, jumlah nominal uang  elektronik  yang  ada  pada  penerbit  harus ditempatkan di bank syariah; dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. (Majelis Ulama Indonesia, 2018).
Sementara itu fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi Berdasarkan  Prinsip  Syariah  (Fatwa  No:117/DSN- MUI/II/2018)  mengatur  ketentuan  umum  prinsip syariah dalam kegiatan fintech dan ragam produk yang dapat  dijalankan,  antara  lain,  penyelenggaraan layanan  pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar,  zhulm, dan harm .  Berikutnya,  akad  yang digunakan  oleh  para  pihak  dalam  penyelenggaraan Layanan  Pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi dapat  berupa  akad-akad  yang  selaras  dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al- bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh.
Ragam  produk  yang  dapat  dijalankan  oleh penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi,  antara  lain  pembiayaan  anjak  piutang (factoring) ,  pembiayaan  pengadaan  barang  pesanan
pihak ketiga (Purchase Order) ; pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (online seller) ; Pembiayaan pengadaan barang  untuk  pelaku  usaha  yang  berjualan  secara online  dengan  pembayaran  melalui  penyelenggara payment  gateway;  Pembiayaan  untuk  Pegawai (Employee) ,  dan  Pembiayaan  berbasis  komunitas (community based) (Majelis Ulama Indonesia, 2018). Dengan  difungsikannya  mesjid  sebagai  pusat aktivitaaas  kehidupan,  baik  aktivitas  keagamaan, sosial, maupun lainnya, akan menjadikannya sebagai wadah alternatif bagi pembangunan masyarakat. Hal ini  nantinya  bisa  menjadi  salah  satu  tempat  untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, masjid perlu diorganisasi. Dan organisasi kemesjidan yang dikenal di masyarakat adalah DKM. Dengan peranannya yang sangat  besar  terhadap  pengembangan  masyarakat, maka  DKM  memiliki  potensi  terhadap  peningkatan kesejahteraannya,  yang  merupakan  bagian  dari pemberdayaan kehidupan.
Institusi mesjid dalam memberikan makna yang utuh bagi masyarakat harus berada dalam multi guna, artinya  perlu  adanya  pengorganisasian  pengurus secara teratur dan efektif dalam meningkatkan fungsi mesjid.  Dengan kata lain, bagaimana kita mengelola masjid dengan benar dan profesional. Sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat berjamaah yang sesuai dengan keinginan Islam yaitu masyarakat yang baik, sejahtera,  rukun,  damai,  dan  berkah  (Sopyan  Sufri Harahap, 1996: 28)
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), merupakan organisasi  yang  dikelola  oleh  jemaah  muslim  dalam melangsungkan  aktivitas  di  masjid.  Setiap  masjid yang  terkelola  dengan  baik  memiliki  DKM  dengan strukturnya masing-masing. Secara umum, pembagian kerjanya terbagi menjadi tiga yaitu Bidang 'Idarah (administrasi  manajemen  masjid),  Bidang 'Imarah (aktivitas memakmurkan masjid) dan Bidang Ri'ayah (pemeliharaan fisik masjid).
Pengurus DKM atau yang biasa dikenal sebagai Takmir  Masjid  adalah  sekelompok  orang  yang mempunyai kewajiban memakmurkan masjid. Hal ini sesuai  dengan  firman  Allah  S.W.T.  dalam  Alquran Surat  At-Taubah  Ayat  18:  “Sesungguhnya  yang memakmurkan  masjid  Allah  hanyalah  orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap)  melaksanakan  shalat,  menunaikan  zakat,  dan tidak  takut  (kepada  siapapun)  kecuali  kepada  Allah. Maka mudah- mudahan mereka termasuk orang yang
mendapatkan petunjuk”. Pengurus dipilih dari orang- orang yang memilki kelebihan dan kemampuan serta berakhlak  mulia.  Sehingga  jamaah  menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu dan bekerja sama dalam  memajukan  dan memakmurkan masjid. (Dian Pratiwi, 2014).
Pengurus  DKM  (takmir  masjid)  dapat  berjalan dengan  baik  manakala  ada  program  kerja  yang menjadi  acuan  kegiatan.  Program  kerja  merupakan suatu hal yang sifatnya sangat penting dan membantu suksenya kinerja takmir. (Asadullah Al-Faruq, 2010). Secara garis besar, program kerja takmir masjid terdiri dari dua macam. Pertama, program kerja bersama atau program  kerja  atas  nama  takmir  masjid,  bukan perbidang.  Program-program  di  dalam  kelompok  ini biasanya melibatkan berbagai bidang yang ada dalam struktur takmir masjid. Kedua, program kerja khusus atau  program  kerja  perbidang.  Program  kerja perbidang merupakan prakarsa dari setiap bidang dan dikerjakan  oleh  bidang  yang  bersangkutan.  Masing- masing  bidang  harus  memiliki  program  kerja perbidang sesuai dengan fungsi bidangnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dibangun  oleh  penulis adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan  pola survey. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.  Desain  deskriptif  digunakan  jika  peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada,  dengan  pola survey,  case  study,  causal comparative, corelational, and development.
(Abdullah,  2015:30).  Populasi  dalam  penelitian  ini merupakan Dewan Kemakmuran Masjid yang berada diwilayah  Jabodetabek.  Dengan  sampel  adalah  para pengurus-pengurus  Dewan  Kemakmuran  Masjid. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan random  sampling. Proses  pengumpulan  data, dilakukan  dengan  menggunakan  metode  survey (kuisioner)  yang  berbentuk  formulir  digital (google form) .  Selanjutnya  data  yang  terkumpul  akan langsung  dianalisis  oleh Google  Form dan  disajikan dalam bentuk diagram ataupun grafik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  yang  dilakukan  mengenai “Tingkat  Pemahaman  dan  Minat  Pengurus  Dewan Kemakmuran  Masjid  Terhadap Fintech Syariah”. Kami  berhasil  mengumpulkan  42  responden  dari  42 masjid yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya
(Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang) yang merupakan menjadi sampel. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan  dengan  menggunakan Google  Form yang disebar  melalui  sosial  media,  maka  dapat  dilihat kategori responden. Berikut hasil survei berdasarkan kategori responden:
Diagram 1. Kategori Usia Responden
Hasil  survei  diatas  menunjukkan  bahwa, pengurus  Dewan  Kemakmuran  Masjid  (DKM) didominasi  oleh  orang  yang  berusia  diatas  46  tahun (42,9%)  dan  usia  31-45  tahun  (40,5%).  Sedangkan remaja atau anak muda yang berusia rentan antara 21- 30 Tahun sebesar 11,9% serta yang berusia dibawah 20 tahun hanya sebesar 4,8%.

## Diagram 2. Sebaran Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pengurus Dewan  Kemakmuran Masjid (DKM)  yang  berada  di wilayah  Jakarta  dan  sekitarnya.  Sebaran  sampel seperti terlihat pada  diagram 2. Sampel terbanyak di wilayah Jakarta (31%) dan sampel terkecil di wilayah Depok.
Untuk mengetahui terkait minat dan pemahaman terhadap fintech ,  peneliti  mencoba  mencari  tahu dengan memberi pertanyaan “Apakah anda memiliki aplikasi seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, Olx, Kredivo,  Dana,  dan  lain  sebagainya?”.  Hasil  survey menunjukan tidak semua responden memiliki aplikasi tersebut  yaitu  sebesar  11,9%,  dan  sebagaian  besar memang  (88,1%)  sudah  memiliki  aplikasi  tersebut. Hasil survey seperti terlihat pada gambar berikut ini:

## Diagram 3. Kepemilikan Aplikasi Fintech
Dari survey awal diketahui, responden Sebagian besar  memiliki  aplikasi-aplikasi  yang  termasuk Fintech. Namun untuk mengetahui tingkat pemahaman  dalam  penggunaan  aplikasi  tersebut, peneliti  memberi  pertanyaan.  Pertanyaannya  adalah “Seberapa  besar  anda  menguasai/memahami  dalam menggunkan  aplikasi  tersebut  (seperti  Gojek,  Grab, Tokopedia,  Lazada,  Olx,  Kredivo,  Dana,  dan  lain sebagainya)?”.  Hasil  tanggapan  digambarkan  pada diagram berikut:

## Diagram 4. Tingkat Pemahaman Penggunaan Fintech
Dari  diagram  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa, responden sebagain besar memiliki pemahaman yang baik  dalam  menggunakan  aplikasi-aplikasi  tersebut (fintech ).  Mereka  cukup  mengenal  dan  mampu mengoperasikan  aplikasi-aplikasi  tersebut,  hanya terdapat  7,1%  yang  tidak  memahai.  Selanjutnya terkait  minat  responden  terhadap  pemakaian fintech , peneliti mengajukan pertanyaan “Seberapa seringkah anda menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut?”. Hasil survey  menunjukan,  terbanyak  menjawab  “kadang- kadang”  sebesar  52,4%.  Sedangkan  responden  yang aktif  menggukan  aplikasi  tersebut  sebesar  48,1%, terdiri  dari  responden  tingkat  penggunaan  “sering” sebesar 33,3% dan menggunakan “setiap hari” sebesar 4,8% (diagram 5). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa  responden  memiliki  minat  yang  cukup  tinggi terhadap penggunaan fintech.
Hasil pembahasan diatas, memberikan penjelasan  bahwa  responden  memiliki  pemahaman dan minat yang tinggi terhadap fintech . Namun terkait fintech  syariah,  peneliti  melakukan  pendalaman kembali.  Hasil  survey  menunjukan  bahwa  sebagian besar  responden  tidak  mengetahui  (69%)  bahkan masih  ragu  (21,4%)  terkait  adanya fintech syariah. Hanya  Sebagian  kecil  saja  responden  yang  sudah mengetahui  atau  memahami  tentang  fintech  syariah. Ini  menjadi  fakta  dan  tantangan  bahwa  responden yang  merupakan  pengurus  Dewan  Kemakmuran Masjid (DKM) memiliki pengetahuan dan pemahaman  yang  masih  kurang  terhadap fintech syariah.
Diagram 6. Tingkat Pemahaman Fintech Syariah
Pembahasan  berikutnya  adalah  terkait  minat responden dalam hal ini adalah para pengurus Dewan Kemakmuran  Masjid  (DKM)  dalam  menggunakan fintech syariah  dilingkungan  masjidnya.  Hasil  yang didapat  cukup  menarik,  tidak  ada  responden  yang menolak  penggunaan  fintech  Syariah  dilingkungan masjid  mereka.  Sebagian  besar  para  responden berminat  (52,4%),  namun  tidak  sedikit  responden yang  menjawab  “mungkin”  (47,6%).  Hal  ini menunjukan terdapat responden yang masih ragu atau karena  kurangnya  pemahaman  terhadap fintech syariah.

## Diagram 7. Minat Penggunaan Fintech Syariah
Padahal  banyak  manfaat  yang  bisa  didapat  dari pemanfaatan  fintech  syariah  di  lingkungan  masjid. Penerapan financial  technology dapat  dilakukan pengurus  masjid  untuk  dapat  menambah  sumber pendapatan masjid (Wisandiko dan Indarwati, 2020).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian diatas,  dapat  simpulkan  bahwa  pengurus  Dewan Kemakmuran  Masjid (DKM) di  wilayah  Jakarta  dan sekitarnya  memiliki  pemahaman  yang  baik  serta minat  yang  cukup  tinggi  terhadap  terhadap  fintech. Sedangkan terhadap fintech syariah pengurus Dewan Kemakmuran  Masjid (DKM) di  wilayah  Jakarta  dan sekitarnya  memiliki  pemahaman  dan  pengetahuan yang  kurang.  Namun  mereka  memiliki  minat  yang cukup tinggi  terhadap  penggunaan fintech syariah  di lingkungan masjid.

## 5. REFERENSI
Abdullah,  Ma’ruf.  2015. Metode Penelitian
Kuantitatif . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Ansori,  Miswan.  2019. Perkembangan  dan  Dampak Financial  Technology  (Fintech)  Terhadap Industri  Keuangan  Syariah  di  Jawa  Tengah. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol.5 No.1 April 2019.
Burhanuddin, Chairul Iksan dan Abdi, M. Nur. 2019.
Tingkat  Pemahaman  dan  Minat  Masyarakat dalam Penggunaan Fintech . Politeknik Ganesha
Medan.  Riset  &  Jurnal  Akuntansi  Volume  3 Nomor 1 Februari 2019. CNBC Indonesia. 2020. Bank Mega Syariah, Masjid Istiqlal & DOKU Rilis e-Istiqlal . Kontan. 2020. Mulai berkembang tahun 2016, begini kondisi fintech Indonesia hingga kuartal II-2020 . Majelis  Ulama  Indonesia.  2017.  Fatwa  Dewan
Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia Tentang Uang Elektronik.
Majelis  Ulama  Indonesia.  2017.  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia
Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Republika. 2020. Dukungan DSN dalam Pengembangan Fintech Syariah . (online) https://republika.co.id/berita/pxuy88370/dukung an-dsn-dalam-pengembangan- emfintechem- syariah.
Sekaran, Uma. 2014. Research Methods For Business Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku 1 (Edisi 4) . Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, Uma. 2014. Research Methods For Business Metode Penelitian Untuk Bisnis Buku 2 (Edisi 4) . Jakarta: Salemba Empat.
Wisandiko,  Firman  A.  dan  Indarwati,  Tias  A.  2020.
Inovasi Model Donasi Masjid Melalui
Penerapan  Financial  Technology  Di  Era Pandemi  Covid-19 .  Airlangga  Journal  of Innovation  Management,  Vol.  1  No.  1,  June 2020. DOI:10.20473/ajim.v1i1.19523.