## PENELUSURAN DAN DOKUMENTASI HUKUM EKONOMI
Kusbianto Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Email : kusbianto_yanto@yahoo.co.id

## Abstract
This study intends to find out and explain the search and documentation of economic law.  In the discussion  mentioned  about  1.  Search  and  documentation  as  legal  research  activities,  2.  Legal substance as an object of search and documentation, 3. Application of information technology in legal search and 4. Legal tracking and legal documentation in economics, the research method used is the method of literature . Conclusions that legal search and legal documentation in economics are related to legal certainty about economic relations between someone and someone else or group one with another group, can be a business relationship or business collaboration. In the field of economic law, the search for law carried out by a law expert is intended to solve an economic law problem, so that it is practical. While economic legal documentation is interpreted as an activity of recording the results of the search for economic law.
Keywords: Law tracking, documentation of economic law.

## 1. PENDAHULUAN
Penelusuran hukum dan dokumentasi  hukum  merupakan  keahlian untuk menunjang profesi hukum, diantaranya profesi advokat. Penelusuran adalah  sebuah  sarana  untuk  menemukan sesuatu melalui sebuah piranti/alat/instrument, dilakukan seseorang,  sekelompok  orang  bersifat aktif dan dinamis, sedangkan
Dokumentasi  adalah  Pengumpulan    hasil temuan dalam sebuah dokumen, baik yang berbasis non gambar, gambar dari sebuah alat nonelektronik maupun elektronik.
Penelusuran  dan  dokumentasi menjadi  sangat  penting  bagi  seorang advokat,  mengingat  advokat  sebagai penyedia  jasa  hukum  dituntut  untuk menguasai  (memiliki  informasi)  hukum
yang  sesuai  sehingga  dapat  memberikan jasa hukum yang dibutuhkan Kliennya .
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat,  pasal  1  dalam  undang- undang ini yang dimaksud dengan :
1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum , baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Undang-undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa
memberikan konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Penguasaan  (memiliki  informasi) hukum  menjadi  suatu  tantangan  bagi advokat  dan  sekaligus  menjadi  suatu kelebihan  Advokat  dibanding  profesi hukum lainnya seperti Penyidik, Penuntut Umum,  Hakim  dan  lainnya.  Hal  ini disebabkan 2 (dua) alasan yaitu: pertama, hukum sebagai suatu sistem norma sudah pasti  selalu  mengalami  perkembangan dari  masa  ke  masa.  Kedua,  penyajian informasi hukum yang tepat menjadi salah satu dari berbagai bentuk jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat. Memiliki informasi  hukum  yang  tepat  dipastikan menjadi  bahan  utama  dalam  praktik pemberian jasa hukum.
Mengingat  pentingnya  informasi hukum  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan penelusuran  dan  dokumentasi  hukum, kantor  advokat  atau  kantor  lembaga bantuan  hukum  yang  sudah  mapan memiliki suatu divisi (bagian penanggung jawab) yang disebut divisi informasi dan dokumentasi.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kepustakaan  (library  research),  yaitu serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah bahan penelitiannya. Merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan  sumber  perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.

## 2.  PEMBAHASAN

## 1. Penelusuran dan Dokumentasi
Sebagai Kegiatan Penelitian Hukum Penelusuran hukum dan dokumentasi  hukum  bukan  sesuatu  yang baru bagi seorang Sarjana Hukum. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum disyaratkan  seorang  mahasiswa  hukum untuk  melakukan  penelitian  hukum  dan menuliskannya menjadi suatu karya ilmu hukum  yang  disebut  Skripsi.  Kegiatan penelusuran hukum yang hendak dijelaskan  dalam  sesi  pertemuan  saat  ini identik dengan kegiatan penelitian hukum. Sedangkan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi identik dengan kegiatan dokumentasi hukum. Perbedaannya,  yaitu  penelusuran hukum  yang  dilakukan  oleh  seorang advokat dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, sehingga bersifat praktis. Sedangkan dokumentasi hukum dimaknai sebagai  suatu  kegiatan  pencatatan  hasil penelusuran hukum menjadi suatu sistem informasi.  Sistem  informasi  yang  dicatat tersebut  dapat  digunakan  untuk  kasus yang sedang ditangani, atau akan berguna juga  bagi  kegiatan  praktik  advokat tersebut dimasa yang akan datang.

## 2. Substansi Hukum Sebagai Obyek Penelusuran dan Dokumentasi
Penelusuran  dan  dokumentasi hukum  bukan  sekedar  usaha  untuk mencari,  dan  mengumpulkan  berbagai peraturan. Mengingat hukum adalah suatu konsep (abstrak), maka kemahiran dalam melakukan penelusuran hukum diantaranya  akan  sangat  ditentukan  oleh kerangka berpikir dalam kegiatan
penelusuran  hukum.  Berbagai  konsep tentang  hukum,  sumber-sumber  hukum, asas  hukum,  dan  teori  jenjang  norma menjadi  sesuatu  yang  wajib  dikuasasi terlebih  dahulu  oleh  setiap  advokat  yang akan melakukan penelusuran hukum.
Salah satu konsep hukum diantaranya  yang  disampaikan  oleh Lawrence  M  Friedman.  Hukum  dikenali melalui  tiga  elemen  yaitu  Substansi Hukum,  Struktur  Hukum  dan  Budaya Hukum. 1 Subtansi  hukum  merupakan sistem norma atau disebut juga tata aturan yang berlaku. Substansi hukum dilahirkan melalui  suatu  proses  pembentukan hukum.  Hukum  yang  dibentuk  oleh lembaga  Legislatif  disebut  undang- undang dasar dan undang-undang. Hukum yang  dibentuk  oleh  Eksekutif  berupa peraturan  pemerintah  dan  berbagai keputusan  dan  peraturan  Eksekutif lainnya. Sedangkan Pengadilan membentuk  hukum  melalui  putusan pengadilan.
Sumber  hukum  menurut  Utrecht terdiri  dari  dua  bentuk  yaitu  materil  dan formil.  Sumber  hukum  formil,  yang menjadi kecenderungan untuk diutamakan dalam penelusuran hukum oleh Advokat, terdiri atas lima jenis yaitu:
1). Undang-undang
1 Lawrence  M  Friedman  menyampaikan konsepsi  hukum  tersebut  dalam  buku  “ American Law An Introduction ”.
2 E.  Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang, S.H.,  Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia,
2).  Kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang dipertahankan
3). Traktat
4). Yurisprudensi
5). Pendapat ahli hukum (doktrin). 2
Dalam  kesempatan  ini  sumber  hukum formil  lebih  diutamakan  menjelaskan adanya  kecenderungan  Sarjana  Hukum praktis  untuk  mengutamakan  sumber hukum formil.
Proses  pembentukan  hukum  akan menghasilkan  berbagai  bentuk  peraturan yang  sewaktu-waktu  dapat  mengalami perubahan kaidah dan dipastikan jumlahnya  setiap  saat  akan  bertambah. Untuk memudahkan kegiatan penelusuran dan  dokumentasi  hukum,  konsep  teori jenjang norma ( stuffen baun theory ) Hans Kelsen  menjadi  alat  bantu  berpikir. 3 Berbagai  peraturan  yang  dihasilkan melalui  proses  pembentukan  hukum tersebut akan diidentifikasi dan dikelompokkan  menjadi  piramida  norma mulai  dari  yang  tertinggi  sampai  yang terendah.
Merujuk teori jenjang norma Hans Kelsen,  jenis  dan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia  saat  ini  diatur  dalam  Pasal  7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun
(Jakarta: Penerbit  Sinar Harapan, 1989), halaman 78-79
3 Hans  Kelsen,  menyampaikan  teori jenjang norma dalam buku “ Pure Theory of Law ”.
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-undangan, yaitu:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang 4. Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Selain  jenis  dan  urutan  peraturan tersebut, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  menentukan  adanya  jenis peraturan  selain  sebagaimana  disebut dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12/2011 tersebut yaitu: Peraturan Yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia, Menteri,  Badan,  Lembaga,  atau  Komisi yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan undang-undang  atau  Pemerintah  atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi, Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang setingkat.  Pasal  8  ayat  (2)  UU  12/2011 mensyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.
Berbagai  peraturan  tersebut  pada saat ini tertuang dalam berbagai dokumen. Dokumen  yang  berisi  peraturan  tersebut dalam kegiatan penelitian hukum dikenal sebagai  bahan  hukum.  Bahan  hukum dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan- bahan hukum tersebut adalah obyek dalam kegiatan  penelusuran  hukum.  Hasil  dari penelusuran bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya  dituangkan  dalam  suatu dokumentasi hukum.

## 3.      PenerapanTeknologi  Informasi Dalam Penelusuran Hukum
Kemajuan  teknologi  informasi menjadi  alat  bantu  yang  sangat  penting dalam kegiatan penelusuran dan dokumentasi hukum. Penggunaan teknologi  informasi  akan  mempersingkat jarak  dan  waktu  ketika  melakukan penelusuran hukum dan tentunya biayanya relatif lebih murah. Keberadaan mesin pencari diantaranya  google  menjadi  salah  satu contoh. Melalui pencarian dengan metode hypertext,  dengan  menggunakan  kata kunci,  berbagai  informasi  hukum  dapat ditemukan.
Informasi tentang berbagai
putusan pengadilan saat ini telah tersedia disetiap  web  site  Pengadilan  mulai  dari Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi
sampai  dengan  Mahkamah  Agung. Khusus  di  Mahkamah  Agung  saat  ini sedang melaksanakan program keterbukaan  informasi  di  Pengadilan. Setiap putusan Mahkamah Agung tersedia soft file nya di web site www.mahkamahagung.go.id/  .  Demikian pula Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diperoleh  secara  gratis  di  sekretariat Mahkamah Konstitusi, atau dapat diunduh soft  file  nya  melalui  web  site www.mahkamahkonstitusi.go.id/.
UU  No.  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kewajiban
Badan  Publik  untuk  Menyediakan Informasi dan Sanksi Badan Publik Yang Tidak Menyediakan Informasi Publik Pasal 7 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada
Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuaidengan ketentuan.
2. Badan Publik wajib menyediakan
Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja :
1. Tidak menyediakan, tidak
memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa :Informasi publik  secara berkala,
2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,
3. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai UU 3. Dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain
Dikenakan  pidana  kurungan  selama  1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  Rp.  5.000.000,00  (lima  juta rupiah)
Berbagai informasi tentang peraturan  perundang-undangan  Republik Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai  web  site  resmi  pemerintah. Diantaranya www.indonesia.go.id , www.bphn.go.id  ,  beserta  web  site lainnya. Dengan demikian setiap advokat yang melakukan penelusuran dan dokumentasi  hukum  harus  melek  dan menguasai teknologi informasi.
4. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum dalam Ekonomi Penelusuran hukum dan dokumentasi  hukum  dalam  ekonomi berkaitan  dengan  kepastian  hukum tentang  hubungan  ekonomi  antara seseorang dengan seseorang lainnya atau kelompok  yang  satu  dengan  kelompok lainnya,  dapat  berupa  hubungan  bisnis atau  kerjasama  bisnis.  Hukum  ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian  peristiwa  ekonomi  yang  saling berhubungan  satu  dengan  lain  dalam
kehidupan  ekonomi  sehari-hari  dalam masyarakat.  Dalam  perkembangannya, hukum berkaitan erat dengan perkembangan  masyarakat.  Menurut mazhab  Jerman,  perkembangan  hukum akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Perkembangan di masyarakat menyebabkan pula perkembamgan kebutuhan  masyarakat  terhadap  hukum. Kondisi  demikian  mendorong  terjadinya perkembangan  di  bidang  hukum  privat maupun  hukum  publik.  Kegiatan  yang pesat  dibidang  ekonomi  misalnya, menurut sebagian masyarakat menyebabkan  sebagian  peraturan  yang ada  dibidang  perekonomian  tidak  lagi dapat  mengikuti  dan  mengakomodir kebutuhan hukum dibidang ini,  sehingga dibutuhkan  aturan  yang  baru  di  bidang hukum ekonomi 4 . Hukum ekonomi keuangan merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang mengatur kegiatan di biang pasar modal. Marzukui Usman mengatakan  pasar  modal  merupakan pelengkap pada sektor keuangan terhadap dua  lembaga  lainnya  yaitu  bank  dan lembaga pembiayaan.
Dalam  bidang  hukum  ekonomi,
penelusuran  hukum  yang  dilakukan  oleh seorang  advokat  dimaksudkan  untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum ekonomi, sehingga bersifat praktis. Sedangkan dokumentasi hukum ekonomi dimaknai sebagai suatu kegiatan pencatatan  hasil  penelusuran  hukum ekonomi menjadi suatu sistem informasi.
4 Marzuki Usman, www.academia.edu , hukum ekonomi ,
Sistem  informasi  yang  dicatat  tersebut dapat  digunakan  untuk  kasus  ekonomi yang sedang ditangani.

## 4.  Kesimpulan
Penelusuran  hukum  merupakan suatu  bentuk  penelitian  hukum  oleh Advokat.  Kegiatan  penelusuran  hukum oleh  advokat  dapat  bersifat  kasuistik maupun  berkesinambungan.  Kasuistik apabila  penelusuran  hukum  dilakukan untuk  suatu  kasus  tertentu.  Sedangkan berkesinambungan  apabila  penelusuran hukum  dilakukan  untuk  kepentingan penggunaannya dimasa yang akan datang.
Untuk  melaksanakan  penelusuran hukum seorang advokat harus memiliki 2 (dua)  jenis  kemahiran  yaitu:  Pertama, kemahiran  dalam  konsepsi  hukum;  dan Kedua,  Kemahiran  dalam  menggunakan teknologi informasi.
Dokumentasi hukum pada dasarnya adalah penulisan hasil penelusuran hukum. Kegiatan dokumentasi  hukum  dapat  berbentuk kasuistik  ataupun  berkesinambungan. Kasuistik  apabila  pendokumentasian hanya  untuk  kasus  tertentu,  sedangkan berkesinambungan apabila pendokumentasian  dimaksudkan  untuk kegiatan  praktik  advokat  di  kemudian hari. Penelusuran hukum dan
dokumentasi  hukum  dalam  ekonomi berkaitan  dengan  kepastian  hukum tentang  hubungan  ekonomi  antara
seseorang dengan seseorang lainnya atau kelompok  yang  satu  dengan  kelompok lainnya,  dapat  berupa  hubungan  bisnis atau kerjasama bisnis. Dalam
bidang hukum  ekonomi,  penelusuran  hukum yang  dilakukan  oleh  seorang  advokat dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  hukum  ekonomi,  sehingga bersifat  praktis.  Sedangkan  dokumentasi hukum  ekonomi  dimaknai  sebagai  suatu kegiatan  pencatatan  hasil  penelusuran hukum ekonomi menjadi suatu informasi.
Sebagai penutup dapat disampaikan  bahwa,  setiap  advokat, selama karir profesionalnya berlangsung, dipastikan  selalu  melakukan  kegiatan penelusuran  dan  dokumentasi  hukum.
Dengan  demikian  kegiatan  penelusuran dan  dokumentasi  hukum  tersebut  sudah dapat dimulai dan disusun perencanaannya sejak mengikuti pendidikan  profesi  advokat  (PPA). Peminatan  dan  bakat  serta  spesialisasi advokat yang akan dipilih dapat dijadikan sebagai acuan ketika melakukan kegiatan penelusuran  dan  dokumentasi  hukum yang berkesinambungan sifatnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Eman  Suparman, Kitab  Undang-Undang Peradilan  Umum ,  Fokus  Media,  2004, Bandung.
E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, S.H., Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia , Jakarta: Penerbit  Sinar Harapan, 1989)
Lawrence  M  Friedman  , “ American  Law An Introduction ”.
Harahap  M.  Yahya, Hukum  Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 202 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata
Dalam Teori Dan Praktek , Alumni 1980, Bandung.
Subekti,  R. Hukum  Acara  Perdata ,  Bina Cipta, Bandung, 1987.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  Penerbit  Liberti Yogyakarta, Edisi Keempat, 1993.
Wildan  Suyuthi  Musthofa, Praktek Kejurusitaan  Pengadilan ,  Mahkamah Agung RI, 2002.
Yudha  Pandu, Klien  &  Advokat  Dalam Praktek , Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004. www.academia.edu ,  Marzuki  Usman hukum  ekonomi ,  diakses  tanggal  14  Mei 2019