## VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KPU KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024
Faisal Amri 1
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci Email: amrifaisal5412@gmail.com

## ABSTRAK
Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  lembaga  yang  diberikan  mandat  berdasar  untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menyelenggarakan pemilihan umum, guna memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam fungsi komisi pemilihan umum dalam penetapan verifikasi parpol peserta  pemilu.  Untuk  itu  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengunakan  pendekatan  konseptual, pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  historis  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU termasuk  kedalam katagori keputusan  tata  usaha  negara  karena  memenuhi  unsur-unsur  suatu  keputusan  pejabat  tata  usaha negara seperti KPU sebagai lembaga yang berwenang memutuskan hasil pemilu berdasarkan tugas dan  fungsinya  dalam menyelenggarakan  pemilihan  umum yang  berlandaskan ketentuan  peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum tersebut sifatnya konkret menetapkan secara jelas. Keputusan tersebut menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  terkait  dalam penyelenggaraan  pemilu.  Proses  pengesahaan  dan  penetapan  keputusan  pemilihan  umum  tidak hanya  semata-mata  berdasarkan  mekanisme  pengambilan  keputusan  didalam  kelembagaan  KPU sendiri  akan  tetapi  telah  didahului  proses  penyelengaraan  pemilu  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Kata  Kunci : Fungsi, Pemilihan, Peraturan, Partai politik, Verifikasi

## ABSTRACT
The  General  Elections  Commission  as  an  institution  given  a  mandate  based  on  realizing people's sovereignty, holding general elections, to elect regional heads and people's representatives in  the  legislature. The  purpose  of this writing  is to  know  and  analyze  in  depth  the  function of the general  election  commission  in  determining  the  verification  of  political  parties  participating  in elections.  For  this  reason,  this  research  was  carried  out  using  a  conceptual  approach,  a  statutory approach, a historical approach and a case  approach. The results  showed that  the  election results issued by the KPU are included in the category of state administrative decisions because they meet the elements of a decision of state administrative officials such as the KPU as an institution authorized to decide election results based on their duties and functions in holding general elections based on the provisions of laws and regulations and the code of ethics for election organizers. The decision on the  election  results  issued  by the  election commission  is concrete  in  nature,  setting  it  clearly. The decision has legal consequences for a person or civil law entity involved in conducting elections. The process of ratifying and determining general election decisions is not only based solely on the decision- making mechanism within the KPU institution itself but has been preceded by the process of holding elections in accordance with laws and regulations.
Keywords : Function, Election, Regulation, Political Party, Verification

## PENDAHULUAN
Salah satu rumusan cita negara di dalam Pembukaan UUD 1945 itu ialah dianutnya asas  “kedaulatan  rakyat”.  Dalam  Penjelasan  Umum  UUD  1945  sebelum  amandemen dikatakan  bahwa  kedaulatan  rakyat  itu  berdasar  atas  kerakyatan  dan  permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
Pasal  1  ayat  (2)  Batang  Tubuh  UUD  1945  sebelum  amandemen  menyebutkan, “kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam penjelasan atas pasal ini dikatakan bahwa bentuk negara kesatuan dan republik, ya ng “mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat” (Yusril, 1996).
Meskipun telah jelas bahwa UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat, dan jelas pula menganut sistem demokrasi melalui perwakilan, tidak satu pasal pun di dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan adanya pemilihan umum. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat  (1)  hanya  mengatakan  bahwa  susunan  keanggotaan  MPR  dan  DPR  “ditetapkan dengan undang- undang”.
Namun  pasca  amandemen  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (2)  menentukan,  “kedaulatan berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar”.  Hal    ini mempertegas,  negara  Indonesia  menganut  asas  kedaulatan  rakyat  dan  sistem  demokrasi. Dalam  UUD  1945  pasca  amandemen  juga  telah  diatur  tentang  pemilihan  umum.  Dengan demikian  rakyat  berhak  menentukan  dan  memilih  wakil-wakil  mereka,  yakni  melalui pemilihan  umum.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  umum  merupakan  syarat  yang  mutlak  bagi negara  demokrasi,  yaitu  untuk  melaksanakan  kedaulatan  rakyat.  Pemilihan  umum  harus benar-benar  menjamin  kebebasan  rakyat  dalam  menentukan  pilihan  sesuai  dengan kesadaran hati nuraninya.
Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai mana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, “dalam paham kedaulatan rakyat ( democracy ), rakyatlah yang dianggap  sebagai  pemilik  dan  pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara”. ( Asshiddiqie , 2009).
Dalam  kedaulatan  rakyat  dengan  sistem  perwakilan  atau  demokrasi  biasa  juga disebut  sistem  demokrasi  perwakilan  ( representative  democracy )  atau  demokrasi tidak langsung ( indirect democracy ). Didalam praktik, yang menjalankan kedaulatan
rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat  itulah  yang  menentukan  corak  dan  cara  bekerjanya  pemerintahan,  serta tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  baik  dalam  jangka  panjang  maupun  dalam  jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum ( general election ). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan  cara  yang  diselenggarakan  untuk  memilih  wakil-wakil  rakyat  secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi,  pemilihan  umum  ( general  election ) merupakan  ciri  penting  yang  harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.
Salah  satu  hasil  amandemen  UUD  1945  adalah  adanya  ketentuan  mengenai pemilihan umum (Pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945 pasca  amandemen,  maka  lebih  menjamin  waktu  penyelenggaraan  pemilu  secara  teratur regular  (per  lima  tahun)  maupun  menjamin  proses  dan  mekanisme  serta  kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu,  langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).Huda, 2011)
Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut:
1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Pasal 1 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa, “Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Neg ara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  UU  Penyelenggaran  Pemilu  ini  juga  menegaskan tugas dan wewenang KPU mulai dari perencanaan, penyelenggaran sampai pada penetapan hasil Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Mengenai  penyelenggara  pemilu  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan  mandiri.  Sifat  nasional  mencerminkan  bahwa  wilayah  kerja  dan  tanggung  jawab  KPU sebagai  penyelenggara  pemilu  mencakup  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sifat  tetap  menunjukkan  KPU  sebagai  lembaga  yang  menjalankan  tugas  secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.(Huda, 2011)
Perubahan penting dalam UU ini antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan  dan  disempurnakan  menjadi  1  (satu)  undang-undang  secara  lebih komprehensif.
Masa jabatan setiap pejabat negara baik pejabat legislatif maupun eksekutif terbatasi oleh  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  agar  dapat  digantikan  sesuai  dengan keinginan  rakyat  yang  menilai  kemampuan dari pejabat tersebut.    Jabatan   pada  dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian.
Prof. Dr. Jimly Asshidiqie mengatakan :
Tanpa adanya siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber  malapetaka,  sebab,  dalam  setiap  jabatan,  dalam  dirirnya  selalu  ada kekuasaan  yang  cenderung  berkembang  menjadi  sumber  kesewenang-wenangan bagi  siapa  saja  yang  memegangnya.  Untuk  itu,  pergantian  kepemimpinan  harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam  setiap  kekuasaan  itu  sendiri,  yakni  melalui  pemilihan  umum.  (Asshiddiqie, 2009)
Untuk melaksanakan dan mencapai kedaulatan rakyat tersebutlah Pemilu dijalankan agar  rakyat  dapat  memilih  sendiri  wakil-wakilnya  yang  akan  duduk  di  lembaga  legislatif maupun eksekutif sehingga jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara sesuai dengan kehendak rakyat.
Hak  rakyat  untuk  memilih  adalah  juga  menjadi  hak  asasi  seorang  warga  negara melalui Pemilu secara periodik, baik ditingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.
Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan  mandiri  yang  bertugas  melaksnakan  pemilu”. Sedangkan  Pasal  1  ayat  (7)  menyatakan  bahwa,  “Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi, selanjutnya  disingkat  KPU  Provinsi,  adalah  penyelenggara  pemilu  yang  bertugas melaksanakan pemilu di provinsi.
Dalam  hal  gugatan  partai  politik  terhadap  KPU  didalam  penetapan  verifikasi  partai politik umumnya terkait dengan sipol yang dianggap masih merugikan partai politik , namun di  sisi  lain  KPU  secara  konsisten  melakukan  verifikasi  partai  politik  sebagai  bentuk  prinsip persamaan  dan  tidak  diskriminasi.  Dari  latar  belakang  inilah  penulis  melakukan  penelitian untuk melihat keberadaan KPU dalam menentukan penetapan dan verifikasi partai politik.

## KAJIAN TEORITIK

## 1. Pengertian Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
Teori  perjanjian  masyarakat  atau  juga  yang  dikenal  dengan  istilah “ Du  Contraact Social ”,  inilah  sebuah  buku  dimana  penulisnya  Jean Jacques  Rousseau  melawan  teori kedaulatan raja yang telah banyak menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Nasution (2011)
Dalam  teori  kedaulatan  rakyat  atau  teori  mengenai  perjanjian  masyarakat,  Jean Jacques  Rousseau  menyatakan    bahwa  dalam  suatu  negara, natural  liberty telah  berubah menjadi civil liberty dimana rakyat memiliki hak-haknya, sejauh kehendak manusia diarahkan pada  kepentingan  sendiri  atau  kelompoknya  maka  kehendak  mereka  tidak  bersatu  atau bahkan berlawanan, tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai satu bangsa, semua kehendak itu bersatu menjadi satu kehendak, yaitu kehendak umum atau yang dikenal  dengan  istilah volente  general .  Kepercayaan  kepada  kehendak  umum  dari  rakyat itulah yang menjadi dasar konstruksi negara dari Rousseau.
Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan, dimana kekuasaan itu dimiliki secara penuh karena  itu  kedaulatan  rakyat  berarti  kekuasaan  yang  dimiliki  rakyat  secara  penuh  dalam kehidupan  bernegara.  Atas  dasar  kedaulatan  rakyat  tersebut  maka  pencapaian  dari penyelenggaraan negara adalah kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan  penyelenggaraan  negara  oleh  lembaga-lembaga  negara  atas persetujuan rakyat sebagaimana dimaksud diatas telah memunculkan asas Demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

## A. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri ( auto = sendiri; nomes =  pemerintahan).  Dalam  bahasa  Yunani,  istilah otonomi berasal  dari  kata autos = sendiri, nemein = menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri . Sehingga  secara  maknawi  ( begrif ),  otonomi  mengandung  pengertian  kemandirian  dan kebebasan  mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri. Prof.  I  Gede  Panjta  Astawa  menjelaskan bahwa  “Pemerintahan  sendiri  (self  government,  zelfstandigheid)  menunjukkan  satu pengertian  katerikatan  hubungan  dengan  satuan  pemerintahan  lain  yang  lebih  besar  atau yang  mempunyai  wewenang  menentukan  isi  dan  batas-batas  wewenang  satuan pemerintahan sendiri yang tingkatannya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu. Karena isi dan batas wewenangnya ditentukan oleh satuan pemerintahan yang lebih besar, satuan pemerintahan sendiri yang berdaulat”.
Menurut I Gede Pantja Astawa, “otonomi dapat ditentukan berdasarkan territorial (otonomi teritotial) ataupun berdasarkan fungsi pemerintahan tertentu (otonomi fungsional),
sehingga  keduanya  lazim  disebut  masing-masing  dengan  desentralisasi  teritotial  dan desentralisasi  fungsional.  Berdasarkan  otonomi  territorial,  negara  sebagai  satu  kesatuan territorial,  dibagi-bagi  ke  dalam  satuan-satuan  pemerintahan  territorial  yang  lebih  rendah (lebih kecil) yang dinamakan daerah otonom. Karena daerah otonom dibentuk dari dan oleh satuan  pemerintahan  yang  lebih  besar  (Pemerintahan  Nasional),  otonomi  merupakan  sub- sistem  dari  negara  kesatuan  ( decentralized  unitary  state )  seperti  halnya  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
Dari  berbagai  unsur diatas,  esensi otonomi  menurut  I  Gede  Pantja  Astawa  adalah “kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan.  Dengan  perkataan  lain,  otonomi  senantiasa  memerlukan  kemandirian  dan kebebasan  ataupun  keleluasaan  walaupun  bukan  suatu  bentuk  kebebasan  sebuah  satuan pemerintahan yang merdeka ( zelfstandingheid , bukan onafhankelijkheid )”.
Seberapa  besar  kemandirian,  kebebasan  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan rumah  tangga  daerahnya  merupakan  patokan/bentuk  atau  sistem  yang  dipakai  dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Melihat  sejarah  otonomi  daerah  di  Indonesia,  pemberian  kewenangan  untuk menyelenggarakan pemerintahan  di daerah memiliki bentuk atau sistem pembagian urusan antara pusat dan daerah dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya terhadap  kegiatan-kegiatan  spesifik  kedaerahan  namun  untuk  yang  berkaitan  dengan kepentingan pusat dan atau negara kewenangan tetap berada di pusat.
Pada  dasarnya  penyelenggaraan  otonomi  daerah  sampai  dengan  saat  ini  masih mencari  bentuk  yang  tepat  dimana  pemerintah  pusat  masih  memiliki  kewenangan  secara langsung maupun tidak langsung terhadap daerah inilah pentingnya Ilmu Pemerintahan, Ilmu pemerintahan disamping sebagai ilmu pengetahuan juga sering dimaknai sebagai kemahiran karena  Ilmu  pemerintahan  memiliki  kemampuan  untuk  mencari  solusi  berbagai  persoalan kenegaraan.
Hal ini terlihat jelas dengan bagaimana ilmu pemerintahan menjadi ujung tombak ketika  gerakan  perubahan  yang  memicu  jatuhnya  pemerintahan  orde  baru,  ada  banyak pemikiran  berkembang  untuk  memunculkan  model  pemerintahan  diluar  sistem
pemerintahan  orde  baru  yang  dinilai  sudah  tidak  mampu  lagi  bertahan  dengan perkembangan jaman.
Intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar dimasa lalu telah membuat minimnya kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah termasuk kehidupan berdemokrasi. Istilah yang sangat terkenal pada masa orde baru tersebut adalah pemerintahan  yang  sangat sentralistik .  Beberapa  UU desentralistik pada  masa  itu  justru terkesan mengarah kepada pemerintahan sentralistik , diantara UU tersebut adalah :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Komite Nasional Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemrintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## C. Pemilihan Umum Di Indonesia
Pemilihan  Umum  adalah  simbol  proses  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dimana rakyat mengadakan prosesi untuk menentukan orang-orang yang akan duduk pada lembaga- lembaga  Pemerintahan  sebuah  negara  dan  menjalankan  kehendak  rakyat  yang  memilih orang-orang  tersebut.  Aturan  main  Pemilu  sesungguhnya  sangat  menentukan  kredibilitas orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan kedaulatan pada sebuah negara.
Sejak amandemen UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu kegiatan negara  yang  dimandatkan  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  sebagai  lembaga penyelenggara. Seperti telah disebutkan pada Bab terdahulu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang dimandatkan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu. Karena ruang  lingkup  Pemilu  saat  ini  meliputi  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwaklan  Rakyat  Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota maka KPU berdiri secara nasional tetap dan mandiri, artinya  KPU  bekerja  secara  terintegrasi  antara  KPU  Pusat,  Daerah  Provinsi,  Kabupaten dan Kota.
Anggota  KPU  Pusat  atau  selanjutnya  disebut  KPU  sebanyak  7  (tujuh)  orang, sedangkan  KPU  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  sebanyak  5  (lima)  orang  dengan  satu  orang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
sebagai ketua merangkap anggota, keanggotaan KPU juga harus memperhatikan keterlibatan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).
KPU menyelenggaraakan Pemilu berpegang pada asas, mandiri; jujur; adil; kepastian hukum;  tertib;  kepentingan  umum;  keterbukaan;  proporsionalitas;  profesionalitas; akuntabilitas; efesiensi; dan efektivitas.
Penyelenggaran  Pemilu  di  Indonesia  menganut  sistem  multipartai  dilaksanakan setiap  5  (lima)  Tahun  untuk  memilih  anggota  DPR,  anggota  DPD,  dan  anggota  DPRD  yang disebut  Pemilihan  Umum  Legislatif  (Pileg) dan untuk  memilih  Presiden dan  Wakil  Presiden (PilPres).

## D. Tujuan Pemilihan Umum
Pada  berbagai  peraturan  perundang-undangan  dapat  disarikan  bahwa  tujuan pemilu  adalah  sebagai  sebuah  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat  melalui pemilihan  wakil-wakilnya  di  pemerintahan.  Pemilihan  umum  bagi  suatu  negara  demokrasi berarti  penyaluran  kehendak  asasi  politik  rakyat  untuk  memilih  keterwakilan  politik  dan menentukan pemegang kekuasaan eksekutif.
Pemahaman tersebut kemudian dalam peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam sebuah pengertian spesifik, seperti tercantum dalam UU nomor 8 Tahun 2012, tujuan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  adalah  ,  UU  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden  dan  UU  Nomor  12  Tahun  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Jimly Asshidigie mengemukakan ada 4 (empat) tujuan dari penyelenggaraan Pemilu yaitu :
a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
b. Untuk  memungkinkan  terjadinya  pergantian  pejabat  yang  akan  mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
Dengan demikian, penulis dalam sub bab ini lebih menekankan bahwasanya tujuan pemilu  sesungguhnya  adalah  mewujudkan  sebuah  negara  yang  berdaulat  berdasarkan
keterwakilan  rakyat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  artinya  pencapaian  terpilihnya wakil  rakyat  baik  dalam  lembaga  legislatif  maupun  eksekutif  harus  mampu  menjadi representasi rakyat, menjalankan kehendak rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Fungsi KPU Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Daerah
Dalam  UUD  1945  disebutkan,  Indonesia adalah  sebuah  negara  hukum  yang berbentuk  kesatuan  dengan  pemerintahan  berbentuk republik.  Indonesia  tidak  menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.
Perwakilan politik rakyat dalam lembaga legislatif atau perwakilan rakyat di pusat pemerintahan  adalah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang  terdiri  atas  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD),  sedangkan  pada  perwakilan  politik  di  pemerintah/eksekutif  rakyat menobatkan  satu  orang  sebagai  Pemimpin  negara  dan  sekaligus  pemimpin  pemerintahan yaitu  seorang  Presiden  yang  dibantu  oleh  seorang  Wakil  Presiden  yang  membawahi  para menteri yang juga pembantu presiden.
Pembagian  kekuasaan  atau  pemberian  kekuasaan  lainnya  yang  diberikan  rakyat adalah perwakilan pada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan lembaga peradilan dibawahnya, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.
Pada  masa  era  reformasi,  peran  daerah  menjadi  lebih  besar  seiring  dengan pemberian  otonomi  lebih  luas  kepada  daerah,  terutama  dengan  diberikannya  kesempatan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya melalui wakil-wakil pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat ditempat tersebut.
Indonesia  yang  dibagi-bagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten/kota  serta  kabupaten  dan  kota  itu  dibagi  kedalam  satuan-satuan pemerintahan  kecamatan  dan  dalam  satuan  kecamatan  itu  dibagi  lagi  dalam  satuan  yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa dan atau disebut dengan nama lain.
Pemilihan  Umum diselenggarakan  setiap  5  tahun  untuk  memilih  anggota  DPR, anggota  DPD,  dan  anggota  DPRD  yang  disebut  pemilihan  umum  legislatif  (Pileg),  memilih
Presiden  dan  Wakil  Presiden  atau  yang  disebut  pemilihan  umum  presiden  (Pilpres)  dan Pemilihan Bupati/walikota (Pilbub/Pilwako).
KPU  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pemilu  tentu  menjadi  ujung  tombak  untuk menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tepat atau atau tidaknya  rakyat  dalam  memilih  wakil-wakilnya  yang  akan  diminta  untuk  menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga halnya di daerah, KPU provinsi,  dan  KPU  kabupaten/kota  berfungsi  untuk  menyukseskan  kehendak  rakyat  untuk menempatkan wakil-wakilnya yang tepat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan juga gubernur, bupati atau walikota.
Melalui tugas dan wewenang yang dijalankan KPU provinsi, kabupaten/kota maka KPU  provinsi,  kabupaten/kota  telah  menjalankan  fungsinya  dalam  Pemilu  legislatif  yaitu menyelenggarakan  Pemilu  anggota  legislatif  dan  menerbitkan  keputusan  KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota  dan  mengumumkannya.Dengan  demikian  KPU  provinsi,  kabupaten/kota adalah penentu keberadaan kepala daerah anggota legislatif daerah yang akan duduk di kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

## B. Fungsi KPU Dalam Penetapan Verifikasi Partai Politik
Dalam  metode  verifikasi  faktual  diatur  dalam  Pasal  85  KPU  No  4  Tahun  2022 tentang pendaptaran, verifikasi dan penetapan partai peserta pemilihan umum anggota DDP dan  DPRD  yang  menyebutkan  penentuan  sampel  untuk  verifikasi  faktual  keanggotaan dilakukan dengan metode krejcie dan morgan dan sample sistimatis.
Metode  Krejcie  dan  morgan  ini  dilakukan    untuk  menentukan  jumlah  sample anggota partai politik sedangkan pencuplikan sampel anggota partai politik dilakukan dengan metode  pengambilan  sample  sistimatik  pada  anggota  partai  politik  yang  sudah  diurutkan berdasarkan  wilayah,  jenis  kelamin  dan  umur.  Perubahan  metode  pengambilan  penelitian sample  upaya  KPU  dalam  menciptakan  metode  verifikasi  keanggotaan  partai  politik  yang mempertimbangkan ukuran populasi.
Selanjutnya dalam hal penentuan jumlah sample yang diambil berdasarkan table Krejcie dan Margon sesuai deangan proporsi jumlah keanggotaan partai politik. Sealanjutnya penentuan interval sample dengan rumus systematic sampling merupakan cara mengambil sample dimana sample pertama ditentukan secara acak sedangkan sample berikutnya dipilih
secara  sistimatis  berdasarkan  internal  tertentu.  Penentuan  sample  merupakan  salah  satu faktor  penting  dalam  suatu  penelitan,  pengambil  sample  harus  memperkirakan  dan memperhitungkan satu atau lebih variasi kesalahan dan juga variasi sample. Jumlah sample keanggotaan  partai  politik  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam  verifikasi  faktual keanggotaan partai politik.
Berdasarkan verifikasi hasil penelitian mengenai verifikasi partai politik yang ada di KPU  Kabupaten  Kerinci,  terdapat  18  partai  nasional  dan  6  partai  lokal  Aceh  yang  lolos verifikasi.  Berikut  ini  adalah  daftar  partai  politik  yang  lolos  verifikasi  di  KPUD  Kabupaten Kerinci tahun 2024 sesuai nomor urut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat
Di  kabupaten  Kerinci,  terdapat  dua  partai  politik  yang  tidak  mengajukan  calon. Kedua  partai  tersebut  yakni,  Partai  Garda  Perubahan  Indonesia  (Garuda)  dan  Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  tentang  fungsi  Komisi  Pemilihan  Umum  dalam  Pemilihan Umum dalam perspektif peraturan perundang-undangan, beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Lembaga  Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  lembaga  resmi  satu-satunya  yang keberadaannya  dimandatkan  dalam  UU  memiliki  otoritas  dalam  menyelenggarakan Pemilu dan memutuskan hasil Pemilu dengan beberapa indikator kekuatan KPU sebagai berikut :
a. Keputusan  Hasil  Pemilu  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  adalah termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur- unsur  seperti  KPU  memang  lembaga  yang  berwenang  memutuskan  hasil  Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya konkret terhadap hasil pemilu, menentukan secara jelas wakil eksekutif dan/atau
b. Keputusan  yang  ditetapkan  oleh  KPU  tidak  hanya  semata-mata  berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan didalam kelembagaan KPU sendiri, namun proses pengesahan  dan  penetapan  verifikasi  partai  politik  yang  dibahas  dalam  Pleno  KPU telah didahului oleh proses penyelenggaraan Pemilu yang panjang dan menghabiskan biaya besar serta dalam setiap tahapannya didampingi oleh lembaga pengawas yaitu BAWASLU,  BAWASLU  Provinsi  dan  PANWASLU  yang  pembentukannya  sampai  pada tingkat desa atau yang disebut dengan nama lain dan keberadaannya diatur didalam peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mengawal  jalannya  Pemilu dan  menyelesaikan  permasalahan  Pemilu  selama  proses  penyelenggaraan  Pemilu hingga keputusan KPU diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latief. 2005. Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah . Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
Anonim, Modul Untuk Pemilih Pemula . Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2009.
Bhenyamin Hoessein, Kebijakan Desentralisasi, Jurnal Administrasi Negara ,  Vol. 1, No. 02, Edisi Maret 2002.
Helmi.  2010. Hukum  Lingkungan  dan  Perizinan  Bidang  Lingkungan  Hidup  Dalam  Negara Hukum Kesejahteraan. Unpad Press, Bandung.
I  Gede  Pantja  Astawa.  2008. Problematika  Hukum  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia .  Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
Jimly Asshiddiqie.2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Miriam  Budiardjo.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik.  Edisi  Revisi .  Cetakan  Pertama.  PT.  Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
Ni’matul Huda. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Paimin  Napitupulu.  2006 .  Menakar    Urgensi  Otonomi  Daerah  Solusi  atas  ancaman Disintegrasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung. Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Edisi Pertaman. Cetakan Pertama. Prenada Media Group, Jakarta.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1957  Nomor  6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4836).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1948  tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  22 Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi (Lembaran negara  Republik  Indonesia Tahun  2003 Nomor  98,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4437) sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali  , terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan  kedua atas Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  117,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
Rozali Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Siswanto  Sunarno.  2008 .  Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonesia .  Cetakan  Kedua.  Sinar Grafika, Jakarta.
Yusril Ihza Mahendra. 1996. Dinamika Tatanegara Indonesia. Gema Insani Press, Jakarta.