## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2112
Perbandingan  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Daerah  Sebelum  dan Setelah Pandemi Covid-19 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTB
Nasywa Ana Mantika 1 * , Wahyunadi 1 1 Program Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram,
Indonesia
* Corresponding author email: nasywaanamantika@gmail.com

## History Article
Article history:
Received January 19, 2024
Approved February  8, 2024

## ABSTRACT
Regional taxes are the largest source of Regional Original Income (PAD). When  the  Covid-19  pandemic  entered  Indonesia,  regional  taxes experienced  a  very  rapid  decline.  This  research  aims  to  determine  the comparison  before  and  after  the  Covid-19  pandemic  in  West  Nusa Tenggara province. The type of research used is descriptive quantitative and  this  research  uses  secondary  data  in  the  form  of  Regional  Tax Realization Reports for 2017-2022, which were obtained from the official website kemenkeu.go.id and the Central Statistics Agency (BPS). The data will be analyzed using the growth rate contribution analysis formula and will be tested using the paired T-test where this t test is used to compare regional tax growth before and after Covid-19. The results of this research show that there is no difference in regional tax growth between regional tax revenue before and regional tax revenue after the Covid-19 pandemic. This  is  due  to  several  factors  such  as  the  disaster  in  2018,  namely  the earthquake  on  Lombok  Island,  and  in  2020  the  Covid-19  pandemic occurred. So that in testing there was no difference between before and after the pandemic.

## ABSTRAK
Pajak daerah merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat pandemi covid-19 masuk di Indonesia, pajak daerah mengalami penurunan yang sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan  sebelum  dan  setelah  pandemi  covid-19  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif kuantitatif  dan  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa laporan  realisasi  pajak  daerah  tahun  2017-2022,  yang  diperoleh  dari website/situs resmi kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data akan dianalisis menggunakan rumus analisis kontribusi laju pertumbuhan dan akan di uji menggunakan uji paired T-test dimana uji t ini digunakan untuk membandingkan pertumbuhan pajak daerah sebelum dan sesudah covid-19.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan  pertumbuhan  pajak  daerah  antara  penerimaan  pajak  daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19. Hal ini disebabkan  beberapa faktor seperti terjadinya bencana  pada tahun  2018

## Keywords:
Regional  Taxes,  Growth Rate, Covid-19
yaitu gempa bumi di Pulau Lombok, dan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19.  Sehingga  dalam  pengujian  tidak  terdapat  peredaan  antara sebelum dan setelah pandemi.
Copyright  ©  2024,  The  Author(s). This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite : Mantika, N. A., & Wahyunadi, W. (2024). Perbandingan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi NTB. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (1), 255–263. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2112

## PENDAHULUAN
Pada  bulan  desember  tahun  2019,  dunia  dihebohkan  dengan  sebuah  kasus  Pneumonia yang    etiologinya  tidak  diketahui,  kasus  tersebut  berasal  dari  Kota  Wuhan,  tepatnya  di  Negara China.  Pada  tanggal  7  Januari  2020  China  mengidentifikasi  Pneumonia  tersebut  sebagai  jenis baru yaitu Coronavirus. Virus ini menyebar pada  manusia dan hewan yang menyerang melalui saluran pernapasan dengan gejala awal flu hingga menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran virus ini sangat cepat dan telah banyak kematian yang disebabkan dari virus ini, pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus corona atau yang di sebut Covid-19 ini sebagai  kedaruratan  kesehatan  yang  meresahkan  masyarakat  (Public  healt  emergency  of International Corcern). Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus covid-19 terjadi sangat pesat dan telah menyebar antar negara termasuk Indonesia (Yamali & Putri, 2020).
Pandemi  Covid-19  masuk  ke  Indonesia  pada  awal  bulan  maret  tahun  2020, penyebarannya  begitu  cepat  sehingga  pemerintah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  berupa kebijakan  seperti  karantina  wilayah  (lockdown),  pembatasan  sosial  (social  distancing), pembatasan  jarak  fisik  (phisical  distancing)  serta  pembatasan  sosial  berskala  besar  atau  (PBB) (Widiyanto et al., 2023). Kebijakan-kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang dan mencegah terjadinya lonjakan kasus yang berlebihan (Purwanto et al., 2020). Dengan adanya  kebijakan  tersebut  menimbulkan  banyak  dampak,  salah  satunya  pada  perekonomian Indonesia terjadinya penurunan pada penerimaan pendapatan daerah terutama dari penerimaan pajak daerah.  Pajak daerah menjadi salah  satu pendapatan daerah yang paling berdampak dari adanya covid-19, padahal pajak daerah merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah  (PAD)  dan    merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  bagi    daerah  Kabupaten/Kota (Widiyanto et al., 2023).
Selama  masa  pandemi  covid-19,  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di  beberapa Kabupaten/Kota Indonesia mengalami penurunan, penurunan PAD ini juga terjadi di beberapa Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Penurunan  penerimaan  pajak  daerah  ini terdampak  karena  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  aktivitas  masyarakat  diluar rumah, seperti; penutupan tempat-tempat hiburan, membatasi waktu pada tempat usaha seperti caffe, restoran, dan lainnya. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan banyak aktivitas di luar dan menyebabkan hotel, restoran, caffe, tempat hiburan mengalami penurunan pendapatan yang dapat berpengaruh pada pembayaran pajak.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah    Seluruh Kab/Kota Provinsi NTB (Satuan Miliyar)
Kab/Kota 2017 2018 2019 2020 2021 2022
T R % T R % T R % T R % T R % T R % Kab Bima 11,01 12,75 116 11,01 14,85 135 15,31 16,08 105 19,92 13,86 70 22,81 13,78 60 23,12 16,02 69 Kab Dompu 9,25 10,96 118 9,74 11,78 121 10,29 12,27 119 11,45 12,20 107 11,37 14,62 129 12,18 18,98 156 Kab Lombok Barat 115,14 102,40 89 125,14 90,37 72 139,14 104,89 75 133,79 70,25 53 129,90 85,92 66 125,18 104,61 84 Kab Lombok Tengah 53,90 69,79 129 59,77 68,57 115 73,18 77,65 106 81,30 55,50 68 76,63 66,53 87 190,14 94,24 50 Kab Lombok Timur
49,31 61,02 124 57,66 60,56 105 64,32 63,32 98 70,33 52,99 75 88,75 62,95 71 88,75 70,23 79 Kab Lombok Utara
71,69 92,65 129 122,37 68,82 56 115,96 83,90 72 131,41 36,08 27 48,57 25,51 53 76,28 56,41 74 Kab Sumbawa 23,33 28,82 124 28,00 35,59 127 34,43 37,54 109 37,41 31,83 85 38,42 36,26 94 40,34 42,88 106 Kab Sumbawa Barat 15,41 23,02 149 18,54 23,66 128 21,29 26,28 123 24,15 54,70 227 38,45 87,89 229 41,60 67,56 162 Kota Bima 14,03 13,91 99 14,85 15,95 107 15,31 16,08 105 27,74 18,56 67 23,05 19,51 85 24,37 21,36 88 Kota Mataram 138,88 144,87 104 148,11 145,97 99 156,21 160,51 103 164,12 117,92 72 139,50 142,53 102 148,00 174,24 118
Berdasarkan tabel 1, diatas dapat disampaikan bahwa terjadi fluktuasi pendapatan pajak daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dari  tahun  2017-2022.  Dapat  dilihat bahwa pada tahun 2017 hampir seluruh Kabupaten/Kota telah melebihi target yang di tetapkan. Hanya  Kabupaten  Lombok  Barat  yang  tidak  mencapai  target  yaitu  hanya  mencapai  89%  dari target Rp.115.14 miliyar dan Kota Bima hampir mencapai target yaitu 99% dari target Rp.14,03 Miliyar. Pada tahun 2018 Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa melebihi target namun di seluruh Kabupaten/Kota pada Pulau Lombok mengalami penurunan akibat bencana alam yaitu gempa sehingga  menyebabkan  rendahnya  pendapatan  pajak  daerah  pada  Pulau  Lombok.  Pada  2019 hampir  seluruh  Kabupaten/Kota  kembali  mengalami  penurunan  yang  di  akibatkan  faktor ekonomi makro, dimana Indonesia mengalami beberapa tantangan ekonomi seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada pendapatan pajak daerah.
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  dari  mentri  keuangan  sri  mulyani  indrawati  yang dilansir  dari  Kompas.TV  mengungkapkan  bahwa  tahun  ini  (2019)  penerimaan  dari  sisi perpajakan  tidak  menggembirakan  karena  tekanan  global  yang  terlalu  kuat  sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020 pajak daerah mengalami penurunan akibat  masuknya  pandemi  covid-19  hampir  seluruh  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis  akibat  beberapa  kebijakan  dari  pemerintah sehingga  memepengaruhi  penerimaan  pajak  daerah.    Dapat  dilihat  bahwa  hanya  Kabupaten Sumbawa  Barat  yang  mengalami  peningkatan  pajak  daerah.  Kabupaten  sumbawa  barat meningkat  karena  penambahan  nilai  pada  pajak  restoran  dari  PT.  Prasmanindo  Boga  Utama (PBU).  Penambahan  tersebut  disebabkan  adanya  kebijakan  dari  PT.  Amman  Mineral  Nusa Tenggara  yang  mengkarantina  semua  karyawan  yang  berada  di  wilayah    areal  tambang  akibat dari covid-19. Sehingga kebutuhan untuk makan dan minum di tanggung oleh PT. PBU. Terjadi peningkatan  pajak  reklame  karena  penambahan  unit  pemasangan  reklame  dan  adanya pembayaran tunggakan pajak pada tahun 2019. Dan adanya pertambahan nilai dan pembayaran Pajak  Penerangan  Jalan (PPJ),  Pajak  Air  Bawah  Tanah  (ABT),  dan  Pajak  Bea  Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara. Dan pada tahun 2021-2022  seluruh  Kabupaten/Kota  mengalami  peningkatan  dikarenakan  dengan  adanya
adaptasi  langkah-langkah  pemulihan  ekonomi  dan  vaksinasi  massal.  Pemerintah  daerah  telah mengimplementasi  kebijakan  stimulus  untuk  mendukung  pelaku  usaha  dan  masyarakat,  yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kembali menggerakkan sektor pajak.
Berdasarkan  uraian  diatas  penelitian  ini  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai “Perbandingan  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Daerah  Sebelum  dan  Setelah  Pandemi  Covid-19  di Seluruh  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mnegetahui apakah akibat dari pandemi covid-19 berdampak terhadap  laju  pertumbuhan pajak daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif komparatif, yaitu teknik analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk mnegetahui adanya perbedaan atau tidak pada dua sampel berpasangan (paired) (Soleha & Hanifuddin, 2021), yakni sampel  laju pertumbuhan pada pajak daerah  sebelum  dan  setelah  pandemi  Covid-19.  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder berupa  Laporan  realisasi  pajak  Daerah  tahun  2017-2022,  yang  diperoleh  dari  website  /  situs resmi yang telah dipublikasikan melalui website resmi kemenkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini di gambarkan sebagai berikut:
Untuk  dapat  menjawab  rumusan  masalah,  perlu  adanya  teknik  analisis  data.  Metode analisis data yang digunakan adalah analisis laju pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan pajak daerah dan menggunakan uji normalitas untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, jika normal maka akan di lanjutkan  dengan uji paired sample T test. Uji ini menentukan apakah  terdapat  perbedaan  sebelum  pandemi  covid-19  (tahun  2017-2019)  dan  setelah  pandemi covid-19 (tahun 2020-2022).

## Analisis Laju Pertumbuhan
Menurut  Halim  (2004)  (dalam  Ika  Farida  Ulfah,  2018:67)  laju  pertumbuhan  menunjukkan kemampuan  bahwa  daerah  dalam  memepertahankan  da  n  meningkatkan  keberhasilan  daerah yang  telah  dicapainnya  dari  periode  ke  periode  berikutnya  .  Rumus  menghitung  laju pertumbuhan pajak sebagai berikut:

## 𝐺𝑥 = 𝑋𝑡 − 𝑋(𝑡 − 1)
𝑋(𝑡 − 1) 𝑥 100%
Keterangan:
Gx      : laju pertuumbuhan pajak daerah pertahun Xt       : Realisasi penerimaan pajak daerah pertahun X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak daerah peda tahun sebelumny a
Dasar  pertumbuhan  positif  disebut  potensional  yang  artinya  suatu  objek  harus menujukkan pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Tabel 2 . Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Presentase Kriteria 85-100% Sangat berhasil 70-85% Berhasil 55-70% Cukup berhasil 30-55% Kurang berhasil < 30% Tidak berhasil
Sumber: Halim dalam Mastira et al., 2020 : 11

## Uji Normalitas
Menurut  Priyatno  (2012)  Uji  normalitas  ini  digunakan  agar  dapat  digambarkan  oleh grafik  distribusi  normalitas  dan  dilakukan  pengujian Kolomongrovsmirnov. Dapat  dikatakan kriteria  pengujian  tidak  berdistribusi  normal  apabila  memiliki  signifikan  (sig)  <  0,05  namun sebaliknya  jika  data  tersebut  berdistribusi  normal  maka  memiliki  nilai  siginifikan  (sig)  >  0,05 (Priyatno dalam Sari & Siringoringo, 2021: 1861).

## Uji Paired Sample T-Test
Uji paired sample T-test adalah salah satu metode pengukuran statistika parametrik yang digunakan dalam statistika inferensial. Statistik inferensial ini melibatkan parameter dari populasi yang mengikuti distribusi tertentu, seperti distribusi normal, dan memiliki varian yang homogen. Penggunaan  metode  statistika  parametrik  memiliki    kelebihan  yaitu  dapat  menghasilkan kesimpulan  yang  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  analisis  statistik  non  parametrik  (R.  Weddie Andriyanto, 2023:105).
Uji  paired  sample  T-test  bertujuan  untuk  menganalisis  apakah  ada  perbedaan  rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dapat dikatakan kriteria penerimaan (tidak terdapat perbedaan) jika  nilai  probabilitas  yang  dihitung  >  probabilitas  yang  ditetapkan  sebesar  0,05.  Sebaliknya dapat  dikatakan  kriteria  penolakan  (terdapat  perbedaan)  jika  nilai  probabilitas  yang  dihitung probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Juliandi dkk, 2018: 39).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Laju Pertumbuahan
Hasil analisis laju pertumbuhan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah di seluruh Kab/Kota Provinsi NTB tahun
2017-2022 NO  NAMA KAB/KOTA LAJU PERTUMBUHAN % 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.  Kab Bima 21,78 16,47 8,28 -13,81 -0,58 16,26 2.  Kab Dompu 27,74 7,48 4,16 -0,57 19,84 29,82 3.  Kab Lombok Barat 16,17  -11,75  16,07  -33,03 22,31 21,75 4.  Kab Lombok Tengah 36,23 -1,75 13,24  -28,53 19,87 41,65
5.  Kab Lombok Timur 26,70 -0,75 4,56 -16,31 18,80 11,56 6.  Kab Lombok Utara 29,24  -25,72  21,91  -57,00  -29,30  121,13 7.  Kab Sumbawa 22,95 23,49 5,48 -15,21 13,92 18,26 8.  Kab Sumbawa Barat 8,58 2,78 11,07  108,14  60,68 -23,13 9.  Kota Bima 12,72 14,67 0,82 15,42 5,12 9,48 10.  Kota Mataram 16,44 0,76 9,96 -26,53 20,87 22,25
Sumber : Data diolah
Berdasarkan  tabel  3,  dapat  dilihat  hasil  dari  analisis  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  di seluruh  Kab/Kota  Provinsi  NTB  pada  tahun  2017-2022  mengalami  fluktuasi  dimana pertumbuhan  pajak  pada  tahun  2018  mengalami  penurunan,  pada  tahun  2019  meningkat,  dan kembali  mengalami  penurunan  di  tahun  2020.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor-faktor  seperti bencana alam yaitu gempa yang terjadi pada tahun 2018, dan bencana pandemi Covid-19 pada tahun  2020,  sehingga  menyebabkan  rendahnya  pertumbuhan  pajak  di  tahun  tersebut.  Kedua pristiwa  tersebut  memengaruhi  efektifitas  pungutan  pajak  daerah,  sehingga  pertumbuhan  pajak daerah di seluruh Kab/Kota Provinsi NTB terhambat.

## Uji Paired Sample T-test
Pengujian dilakukan setelah data diuji normalitasnya dan memperoleh hasil bahwa data telah  terdistribusi  secara  normal.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  terdapat perbedaan  antara  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  sebelum  dan  setelah  Pandemi  Covid-19  di seluruh  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Bara.    Berikut  tabel  dibawah  ini  akan menunjukkan tingkat hubungan antara sebelum dan setelah pandemi covid-19.
Tabel 4. Hasil Korelasi Sampel Berpasangan
Paired Samples Correlations Variabel Correlation  Sig. Laju Pertumbuhan Sebelum Pandemi dan Laju Pertumbuhan Setelah Pandemi -,182 ,334
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil correlation uji beda menggunakan metode t- sampel  berpasangan  hasil  korelasi  antara  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  sebelum  dan  setelah pandemi sebesar -0,182 dengan probabilitas (sig) sebesar 0,334 lebih besar dari alpha 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi covid-19.
Tabel 5. Hasil Paired Samples Test Paired Samples Test Variabel Sig. (2- tailed) Laju Pertumbuhan Sebelum Pandemi dan Laju Pertumbuhan Setelah Pandemi ,954
Sumber: Data diolah dengan SPSS (2023)
Berdasarkan  tabel  7.  Hasil  uji  beda  menunjukkan  bahwa  tingkat  signifikan    hasil pengujian hipotesis adalah slatiomebesar 0,954. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih besar dari tingkat  alpha  ( α =  0,05)  untuk  menguji  hipotesis  sebesar  0,954  >  0,05.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  pertumbuhan  pajak  daerah  antara  penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19.
Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan pertumbuhan pajak daerah antara penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak  daerah  setelah  pandemi  covid-19.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  korelasi  -0,182  dengan probabilitas (sig) sebesar 0,334 lebih besar dari nilai alpha (0,05). Artinya laju pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti terjadinya bencana pada tahun 2018 yaitu gempa bumi di Pulau Lombok, dan akibat dari bencana  tersebut  pemerintah  memberikan  keringanan  kewajiban  pajak  pada  orang  pribadi maupun yang memiliki usaha yang terdampak bencana gempa bumi. Sehingga penerimaan pajak pada tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, dimana pemerintah  melakukan  berbagai  kebijakan  untuk  mengatasi  dampak  dari  pandemi.  Kebijakan pemerintah  seperti  karantina  wilayah  (lockdown),  pembatasan  sosial  (social  distancing), pembatasan jarak fisik (phisical distancing) dll.
Hal  ini  sangat  berpengaruh  pada  penerimaan  pajak  daerah,  dan  menyebabkan menunrunnya  aktivitas  ekonomi.  Dapat  dilihat  dari  hasil    penerimaan  pajak  daerah  dimasa pandemi,  menurun  cukup  drastis,  akibat  dari  kondisi  dan  beberapa  faktor  tersebut  maka perbedaan  pada  pertumbuhan  pajak  tidak  begitu  terlihat.  Namun    hal  tersebut  menunjukkan bahwa  dampak  dari  pandemi  covid-19  sangatlah  besar,  karena  membuat  kondisi  ekonomi menjadi  lemah    dan  telah  banyak  merugikan  dalam  berbagai  aspek,  banyak  usaha-usaha  yang tutup,  masyarakat  yang  kehilangan  pekerjaannya  akibat  dari  kebijakan  pemerintah  yang membatasi  aktivitas  masyarakat  diluar  rumah,  seperti;  penutupan  tempat-tempat  hiburan, membatasi waktu pada tempat usaha seperti caffe, restoran, dan lainnya.
Hal  ini  sejalalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Widiyanto  et  al.,  2023)  yang berjudul  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Pajak  Daerah  :  Studi  Kasus  Pemkad Gunungkidul”   yang menunjukkan bahwa hasil uji beda dengan menggunakan metode t sampel berpasangan  menunjukkan  bawa  tingkat  signifikan  lebih  besar  dari  alpha  atau  0,501  >  0,05. Sehingga  dapat  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  antara  efektifitas  pajak sebelum  dan  efektivitas  pajak  daerah  saat  pandemi  covid-19.  Penerimaan  pajak  mengalami perubahan  yang  fluktuatif  pada  setiap  tahunnya  dan  cenderung  meningkat,  karena  mengikuti target  penerimaan  pajak  daerah.  Namun  hal  ini  bukan  berarti  pandemic  covid-19  tidak berpengaruh  terhadap  penerimaan  paj  ak  daerah  melainkan  data  sampel  tidak  berhasil membuktikan  hubungan  tersebut.  Karena  pada  Bulan  Maret  2020  belum  mulai  diberlakukan PSBB.  Selain  itu  efektivitas  pajak  daerah  pada  Bulan  April  2018  mengalami  peningkatan penerimaan di Bulan   April 2019. Sedangkan  efektivitas pajak daerah  Kabupaten Gunungkidul pada  Bulan  April  2020  jika  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  pada  bulan  yang  sama  di tahun sebelumnya mengalami penurunan penerimaan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena  selama  pandemi  covid-19  terjadi  dan  mulai  diberlakukan  PSBB  banyak  usaha  restoran, hotel,  hiburan,  dan  parkir  yang  menutup  sementara  usahanya  hingga  batas  waktu  yang  tidak dapat ditentukan.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  perbandingan  laju  pertumbuhan  pajak daerah  sebelum  dan  setelah  pandemi  di  seluruh  kab/kota  provinsi  nusa  tenggara  barat. Perbandingan  sebelum  pandemi  di  tahun  2017-2019  dan  setelah  pandemi  di  tahun  2020-2022. Pada pengujian pertama, di lakukan  uji  normalitas untuk melihat data laju  pertumbuhan pajak daerah sebelum dan setelah pandemi mengikuti distribusi normal atau tidak normal. Hasil dari pengujian  menyatakan  bahwa  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  sebelum  dan  setelah  pandemi mengikuti  distribusi  normal  hal  tersebut  menerima  H0  dan  dapat  di  teruskan  untuk  pengujian berikutnya yaitu uji Paired sample t-test atau uji t-test sampel berpasangan.
Pengujian selanjutnya yaitu uji paired sample t-test untuk melihat adakah perbedaan yang signifikan  pada  laju  pertumbuhan  pajak  daerah  sebelum  dan  setelah  pandemi.  Hasil  dari pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,932. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari tingkat α = 0,05 atau 0,932 > 0,05, dengan demikian H0 di terima dan Ha ditolak. Sehingga tidak terdapat perbedaan pertumbuhan pajak daerah antara penerimaan pajak daerah sebelum dan penerimaan pajak daerah setelah pandemi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajriana, Effendy, L., & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Nusa Tenggara Barat. Jap (Jurnal Aplikasi Perpajakan) , 3 (1), 1–16.
Ika Farida Ulfah. (2018). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponogoro. Junal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 3 (2), 64–71.
Mastira, O., Zukhri, N., & Saputra, D. (2020). Analisis Komparasi Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pangkalpinang Dan Kabupaten Belitung. Jpi (Journal Of Political Issues) , 1 (2), 115–124. Https://Doi.Org/10.33019/Jpi.V1i2.12
Nabila, N., & Lu’lu’ul Jannah. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi , 1 (2), 121–135. Https://Doi.Org/10.55606/Jurrie.V1i2.400 Pantouw,  J.  A.,  Rumate,  V.  A.,  Walewangko,  E.  N.,  &  Ratulangi,  U.  S.  (2018).  Analisis Pertumbuhan  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi  Sulawesi Utara. Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (4), 15–26.
Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. Mayesti, Hyun, C. C., & Putri,  R.  S.  (2020).  Studi  Eksploratif  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Proses Pembelajaran  Online  Di  Sekolah  Dasar. Edupsycouns  Journal  (  Journal  Of  Education, Psychology And Counseling) , 2 , 1–12. Https://Ummaspul.E- Journal.Id/Edupsycouns/Article/View/397
R. Weddie Andriyanto. (2023). Analisis Realisasasi Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah  Sebelum  Dan Sesudah Pandemi Pada Kabupaten Lampung  Utara. Jak (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan) , 28 (1), 99–108.
Sari,  A.  N.,  &  Siringoringo,  W.  (2021).  Analisis  Penerimaan  Pajak  Daerah  Sebelum  Dan Sesudah  Pelaksanaan  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (Psbb)  Di Kabupaten  Bekasi. Jurnal  Akuntansi  Bisnis  Dan  Ekonomi , 7 (1),  1855–1868. https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.630
Soleha,  A.  R.,  &  Hanifuddin,  I.  (2021).  Perbandingan  Kontribusi  Bruto  Asuransi  Syariah Sebelum  dan  Sesudah  Pandemi  Covid-19. Journal  of  Islamic  Economics  and  Finance Studies , 2 (2), 142. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3461 Widiyanto, K. S. N., Aji, A. W., & Primastiwi, A. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap
Pajak  Daerah: El-Mal:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  &  Bisnis  Islam , 4 (4),  1147–1154. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2614
Yamali,  F.  R.,  &  Putri,  R.  N.  (2020).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Ekonomi  Indonesia.
Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 384.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan   Retribusi Daerah