## ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1/ 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK

## WETBOEK)
Darwin Panessai 1 , Ubay Harun 2 Hayyun Nur 3
1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
2 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3 KUA Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

## Abstract
Both the Marriage Law No. 1/1974 as well as the Civil Code (BW) regulates the annulment of marriages. No less than 7 articles (Articles 22-28) of Law Number 1/1974 regulate this issue. In article 22, for example, it is regulated "Marriage can be annulled, if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage". Meanwhile, the Criminal Code regulates this issue in 16 articles (articles 85-99a) in the Sixth Part "About the Cancellation of Marriage" of the Fourth Chapter. "About Marriage". This study  is  intended  to  conduct  a  comparative  analysis  of  these  two  legal  products,  both  from  a philosophical basis and the specific provisions regarding the "Annulment of Marriage" contained in the two laws.
Keywords : Comparative; Annulment; Marriage.

## Abstrak
Baik  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1/1974  maupun  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW) mengatur tentang Pembatalan Perkawinan. Tidak kurang dari 7 pasal (Pasal 22-28) UU Nomor 1/1974 mengatur masalah ini. Pada pasal 22 misalnya diatur “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”.Sementa ra itu, KUHPer  mengatur  masalah  ini  dalam  16  pasal  (pasal  85- 99a)  pada  Bagian  Keenam  “Tentang Kebatalan Perkawinan”   dari Bab Keempat “Tentang Perkawinan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan  analisis  komparatif  dari  kedua  produk  hukum  ini  baik  dari  landasan  filosofis  maupun ketentuan- ketentuan spesifik berkenaan dengan “Pembatalan Perkawinan” yang terkandung dalam kedua  Undang-Undang tersebut.
Kata Kunci : Komparatif; Pembatalan; Perkawinan.
1 Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
2 Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
3 Penghulu Ahli Madya/Kepala KUA Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  peristiwa  yang  teramat  sakral  dan  sangat  filosofis sehingga  tidak  ada  sebuah  Negara  bahkan  agama  pun  yang  mengabaikannya. Terbukti,  di  Indonesia  khususnya,  dengan  adanya  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW) mengatur tentang perkawinan.
Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum Negara yang berlaku, tapi dalam kenyataan sering dijumpai kekhilafan atau  pelanggaran-pelanggaran  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku sehingga menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.
Kasus yang  terbaru  adalah kasus  perkawinan  Syekh  Fuji  dengan  Ulfa  yang dimohonkan  pembatalannya  disebabkan  perkawinan  tersebut  melanggar  batas umur  perkawinan,  sebagaimana  di  tetapkan  dalam  pasal  7  Undang-Undang  No. 1/1974  dan  dalam BW pasal  89.  Meskipun  kedua  Undang-Undang  ini  sama-sama mengatur  batas  umur  perkawinan  akan  tetapi  keduanya  berbeda  dalam menentukan umur seseorang boleh melakukan perkawinan. Dalam UU No. 1/1974 seorang pria diizinkan menikah bila mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam BW seorang  jejaka  yang  belum  mencapai  umur  genap  18  (delapan  belas)  tahun  dan seorang  gadis  yang  belum  mencapai  umur  genap  15  (lima  belas)  tahun  tidak diperbolehkan melakukan perkawinan.
Perbedaan hal tersebut diatas hanya salah satu dari perbandingan yang akan diteliti, khususnya tentang apa yang mendasari perbedaan kedua Undang-Undang tersebut.  Sebagaimana  ditulis  dalam  abstraksi  bahwa  UU  No.1/1974  mengatur tentang  pembatalan  perkawinan  tidak  kurang  dari  7  pasal  sedangkan  BW mengaturnya  dalam 16  pasal,  hal  ini  menurut  penulis sangat  menarik  jika  diteliti
lebih  dalam.  Apalagi  sepengetahuan  penulis  belum  ada  peneliti  yang  melakukan penelitian serupa.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pembatalan Perkawinan Prespektif  Undang-Undang No. 1/1974
Pasal  22  UU  ini  menyatakan  dengan  tegas  :  Perkawinan  dapat  dibatalkan, apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan perkawinan.
Istilah “dapat” yang digunakan dalam susunan kalimat diatas bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya masing-masing.
“Batal” (nietig) mempunyai beragam pengertian. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak  ada  kekuatan) zonder  waarde (tidak  ada  nilai).  Dapat  dibatalkan berarti nietig verklaard, sedangkan absolute nietig adalah pembatalan mutlak. 4
Istilah  “batal”  dalam  Undang -Undang  ini  masuk  dalam  pengertian relatif nietig, yakni perkawinan tersebut telah terjadi sebelumnya lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. 5
Walaupun  pasal-pasal  sebelumnya  mengatur  tentang  pencegahan perkawinan,  tapi  secara  manusiawi  pasti  ada  yang  terabaikan  sehingga membutuhkan pembatalan,baik karena tidak berfungsinya pengawasan dari pihak keluarga maupun dari pejabat yang berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana.  Jika  hal  tersebut  terjadi  maka  Pengadilan  dapat  membatalkan perkawinan  itu  atas  permohonan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  sesuai peraturan perundang-undangan ini.
4 Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center publishing, 2002), h. 25.
5 Ibid.
Oleh  kerena  itu,  suatu  perkawinan  dapat  batal  demi  hukum  dan  bisa dibatalkan  oleh  pengadilan.  Ada  dua  sebab  terjadinya  pembatalan  perkawinan. Pertama, pelanggaran prosudural perkawinan, misalnya tidak terpenuhinya syarat- syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri . 6
Adapun pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang ini terdapat dalam bab IV tentang batalnya perkawinan. Yaitu sebagai berikut :
Pasal 22
Perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Pasal 23
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :
a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d.  Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  Pasal  16  Undang-undang  ini  dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

## Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

## Pasal 25
Permohonan  pembatalan  perkawinan  diajukan  kepada  Pengadilan  dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
Pasal 26
(1).  Perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka  pegawai  pencatat  perkawinan yang  tidak  berwenang,  wali-nikah  yang  tidak  sah  atau  yang  dilangsungkan
6 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h.107.
tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat  (1)  pasal  ini  gugur  apabila  mereka  telah  hidup  bersama  sebagai  suami isteri  dan  dapat  memperlihatkan  akte  perkawinan  yang  dibuat  pegawai pencatat  perkawinan  yang  tidak  berwenang  dan  perkawinan  harus diperbaharui supaya sah.
Pasal 27
(1).  Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan  apabila  perkawinan  dilangsungkan  dibawah  ancaman  yang melanggar hukum.
(2).  Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan  apabila  pada  waktu  berlangsungnya  perkawinan  terjadi  salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup  sebagai  suami  isteri,  dan  tidak  mempergunakan  haknya  untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Pasal 28
(1).  Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat berlangsungnya perkawinan.
(2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama,  bila  pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas  adanya  perkawinan lain yang lebih dahulu;
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh  hak-hak  dengan  iktikad  baik  sebelum  keputusan  tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. 7
b. Pembatalan  Perkawinan  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW)
7 Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2008. Jakarta: Citra Media Wacana.
Pembatalan  perkawinan  diatur  pada  bagian  keenam  tentang  kebatalan perkawinan yaitu sebagai berikut :
(tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa).
85. Kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim.
86. Kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan Pasal 27,  dapat  dituntut  oleh  orang  yang  karena  perkawinan  lebih  dahulu  telah terikat dengan salah satu dari suami-isteri, oleh si suami-isteri sendiri, oleh para  keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  keatas,  oleh  segala  mereka  yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh jawatan Kejaksaan. Apabila  kebatalan  perkawinan  yang  lebih  dahulu  itu  diperlawankan,  maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal absah atau tak absahnya perkawinan itu.
87. Keabsahan  suatu  perkawinan  yang  berlangsung  tanpa  kebebasan  kata sepakat suami-isteri atau salah satu dari mereka, hanya dapat ditentang oleh suami-isteri  itu  sendiri,  atau  oleh  salah  satu  dari  mereka,  yang  secara  tak bebas telah memberikan kata sepakatnya.
Apabila  telah  terjadi  suatu  kekhilafan  tentang  diri  orang,  dengan  siapa seorang  telah  mengikat  dirinya  dalam  perkawinan,  maka  keabsahan perkawinan itu hanya dapat ditentang oleh si suami atau si isteri yang telah tersesat dalam kekhilafan itu.
Dalam segala hal tercantum dalam pasal ini, tiada seorangpun dapat diterima dengan  tuntutannya  akan  pembatalan  suatu  perkawinan,  apabila  antara suami-isteri  telah  terjadi  suatu  perumahtanggaan  bersama  dan  berturut- turut  tiga  bulan  lamanya  semenjak  si  suami  atau  si  isteri  memperoleh kebebasannya dengan penuh atau semenjak kekhilafan itu diketahuinya.
88. apabila terjadi, seorang yang karena ketidak sempurnaan akalnya ditaruh di bawah  pengampuan,  telah  mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  perkawinan, maka  keabsahan  perkawinan  yang  demikian  hanya  boleh  dilawan  oleh bapaknya, ibunya dan para keluarga sedarahnya yang lain dalam garis keatas, pula  oleh  saudaranya  laki-laki  atau  perempuan,  paman-paman  dan  bibi- bibinya,  lagi  pula  oleh  pengampunya  dan  akhirnya  pun  oleh  Jawatan Kejaksaan.
Setelah  pengampuan  itu  dihapuskan,  maka  Pembatalan  perkawinan  masih boleh  dituntut  oleh  si  suami  atau  si  isteri  yang  dulu,ditaruh  dibawah pengampuan, akan tetapi tuntutan ini pun tak dapat diterima, apabila kedua suami-isteri berturut-turut telah berumah tinggal bersama-sama enam bulan lamanya, semenjak pengampuan dihapuskan.
89. apabila seorang, yang belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Pasal 29, mengikatkan  dirinya  dalam  suatu  perkawinan,  maka  pembatalan
perkawinan  yang  demikian  boleh  dituntut,  baik  oleh  si  yang  belum  cukup umur tadi, maupun oleh Jawatan Kejaksaan.
Sementara itu, keabsahan perkawinan tadi tak lagi dapat dilawan.
1e. apabila pada hari tuntutan Pembatalan dimajukan dimuka hakim, si suami atau isteri atau keduanya telah mencapai umur yang disyaratkan;
2e. apabila si isteri, kendati belum mencapai umur yang disyaratkan, sebelum tuntutan pembatalan dimajukan dalam keadaan mengandung.
90. Pembatalan  segala  perkawinan  yang  berlangsung  dengan  menyalahi ketentuan-ketentuan  termuat  dalam  Pasal  30.31,32  dan  33,  boleh dituntut baik  oleh  suami-isteri  sendiri,  baik  oleh  orangtua  atau  keluarga  sedarah mereka dalam garis keatas, baik pula oleh mereka yang berkepentingan atas pembatalan itu, baik akhirnya oleh Jawatan Kejaksaan.
91. Apabila suatu perkawinan berlangsung tanpa izin dari bapak atau ibu, dari kakek atau nenek, ataupun dari wali atau wali pengawas, maka, dalam segala hal,  bilamana  menurut  Pasal  35,36,37,38,39  dan  40  izin  kawin  harus diperoleh atau yang menurut undang-undang harus didengar.
Para  keluarga  sedarah,  dari  siapa  izin  itu  sedianya  harus  diperoleh, sementara  itu  tidak  lagi  diperbolehkan  melancarkan  tuntutan  Pembatalan mereka, apabila, baik dengan tegas, maupun dengan diam-diam, perkawinan itu telah mereka setujui, atau apabila tanpa suatu tentangan apa pun juga dari pihak mereka enam bulan telah berlangsungnya perkawinan itu.
Terhadap  perkawinan  yang  dilangsungkan  diluar  Indonesia,  pengetahuan tentang  telah  berlangsungnya  perkawinan  itu  tak  boleh  diperdugakan, selama  suami-isteri  masih  kiranya  dalam  kealpaan,  membukukan  akta perkawinan mereka dalam register umum menurut Pasal 84.
92. Pembatalan suatu perkawinan, yang dilangsungkan tidak di depan pegawai catatan sipil yang berkuasa, pun tidak dengan dihadiri oleh sejumlah saksi- saksi  sebagaimana  mestinya,  boleh  dituntut  oleh  suami-isteri  sendiri,  oleh bapak atau ibu mereka, oleh para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas, pula oleh wali, wali pengawas atau segala mereka yang berkepentingan dan akhirnya pun oleh Jawatan Kejaksaan.
Apabila terjadi suatu pelanggaran akan Pasal 70, sekadar mengenai keadaan saksi-saksi,  maka  perkawinan  itu tidaklah  secara  mutlak  harus  mengalami kebatalannya, melainkan Hakimlah yang harus memecahkan soal ini, selaras dengan keadaan.
Jika  perhubungan  selaku  suami-isteri  jelas  tampaklah  adanya,  dan  sebuah akta  perkawinan  yang  dibuat  di  muka  seorang  pegawai  catatan  sipil  yang berkuasa, dapat diperlihatkan pula, maka suami- isteri tidak dapat diterima dengan  permintaan  mereka  untuk  membatalkan  suatu  perkawinan berdasarkan pasal ini.
93. Dalam  segala  hal,  bilamana  menurut  Pasal  86,  90  dan  92,  tuntutan pembatalan  itu  boleh  dimajukan  oleh  segala  mereka  yang  berkepentingan
atas  itu,  tuntutan  yang  demikian  tak  boleh dilancarkan  oleh para  keluarga sedarah  dalam  garis  menyimpang,  oleh  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan lain, atau oleh mereka yang bukan keluarga, selama suami-isteri kedua-duanya  masih  hidup,  dan  lagi  tuntutan  itu  hanya  boleh  dimajukan, demi suatu kepentingan yang telah atau yang segera diperoleh.
94. Setelah suatu perkawinan dibubarkan, Jawatan Kejaksaan tak diperbolehkan menuntut pembatalan perkawinan itu.
95. Suatu  perkawinan,  walaupun  telah  dibatalkan,  tetapi  mempunyai  segala akibat  perdata,  baik  terhadap  suami-isteri,  maupun  terhadap  anak-anak mereka,  asal  saja  perkawinan  itu  oleh  suami-isteri  kedua-duanya  telah dilakukan dengan iktikad baik.
96. jika iktikad baik tadi hanya ada pada satu orang saja dari kedua suami-isteri, maka  perkawinan  pun  hanya  mempunyai  akibat-akibat  perdata  yang menguntungkan  si  yang  beriktikad  baik  itu,  beserta  anak-anak  dari perkawinannya.
Suami  atau  isteri  yang  diliputi  dengan  iktikad  buruk,  boleh  dihukum membayar segala biaya, rugi dan bunga, terhadap pihak lawan.
97. Dalam hal-hal tersebut dalam dua pasal yang lalu, berakhirlah segala akibat perdata  dari  suatu  perkawinan,  semenjak  perkawinan  itu  dengan  putusan Hakim dinyatakan batal.
98. Kebatalan  suatu  perkawinan  tak  akan  merugikan  hak-hak  pihak  ketiga, sekedar pihak ini dengan suami-isteri telah bertindak dengan iktikad baik.
99. Tiada  suatu  perkawinan  harus  menemui  kebatalannya,  dalam  hal  adanya pelanggaran akan Pasal 34,42,46,52 dan 75, atau, kecuali, apa yang teratur dalam  Pasal  77,  jika  perkawinan  itu  kiranya  telah  dilangsungkan  tidak dimuka umum dalam gedung dimana akta-akta, catatan sipil dibuatnya. Dalam  hal-hal  demikian,  berlakulah  ketentuan  dalam  Pasal  82  bagi  para pegawai catatan sipil.
99a.  Pembatalan suatu perkawinan yang diucapkan oleh Pengadilan Negeri, atas tuntutan  Jawatan  Kejaksaan  pada  Pengadilan  tersebut,  harus  dibukukan dalam register perkawinan yang sedang berjalan oleh pegawai catatan sipil tempat dimana perkawinan itu telah dilangsungkan, dengan memperhatikan ayat  kesatu  Pasal  64  Reglemen  Penyelenggaraan  Register-register  Catatan Sipil bagi golongan Eropa, atau ayat kesatu Pasal 72 Reglemen yang sama bagi golongan Tionghoa. Tentang pembukuan itu harus dibuat catatan dalam jihat akta perkawinan.
Jika  perkawinan  berlangsung  di  luar  Indonesia,  maka  pembukuan  itu dilakukan di Jakarta. 8
8 KUHPer, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek. Cet. III. 2007. Jakarta: Pustaka yustisia
c. Analisis Komparatif
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  biasa  disingkat  UUP  merupakan peraturan  perundang-undangan  produk  asli  bangsa  Indonesia.  Setelah  disahkan Presiden  pada  tanggal  2  Januari  1974  dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Tahun 1974 No. 1 dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019, maka KUHPer yang mengatur perkawinan secara otomatis tidak berlaku lagi. Namun dalam tulisan ini ingin memperbandingkan diantara keduanya meski secara kekuatan hukum tidak sebanding, paling tidak ada beberapa hal yang perlu dikaji dari  aspek  filosofisnya  kenapa  dalam  bahasan  yang  sama  melahirkan  pasal  yang berbeda jumlahnya juga tidak menutup kemungkinan adanya kritik terhadap UUP yang telah diberlakukan sejak tahun 1974.
Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang.
Analisis  perbandingan  antara  UUP  dengan  KUHPer  tentang  pembatalan perkawinan dalam pasal-pasalnya adalah sebagai berikut :
- Pasal 22 UUP sama dengan Pasal 87, 89, 90 dan 91 KUHPer yaitu sama-sama membahas  bahwa  pekawinan  batal  jika  tidak  memenuhi  syarat-syarat perkawinan.
- Pasal 23 UUP sama dengan Pasal 93 KUHPer membahas tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- Pasal 24 UUP sama dengan Pasal 86 KUHPer membahas tentang perkawinan yang bersifat monogami.
- Pasal  25  UUP  sama  dengan  Pasal  99  KUHPer  yang  menyatakan  tempat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.
- Pasal 26 UUP sama dengan Pasal 92 KUHPer membahas tentang pencatatan perkawinan tidak sah jika tidak dihadapan pihak yang berwenang dan bisa diajukan pembatalannya.
- Pasal 28 UUP sama dengan Pasal 95, 96, 97 dan 98 KUHPer mengatur tentang dampak dari pembatalan perkawinan.
Pasal-pasal diatas yang mempunyai sinkronisasi antara kedua UU tersebut,
sementara  pasal-pasal  yang  belum  tersebut  seperti  Pasal  27  ayat  1  UUP  tentang pernikahan  di  bawah  ancaman  yang  melanggar  hukum    dapat  membatalkan perkawinan dan Pasal 88 tentang ketidak sempurnaan akal salah satu atau kedua belah  pihak  yang  melakukan  perkawinan  dapat  dimintakan  kebatalannya,  tidak saling  mengatur  antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Juga  Pasal  85  dan  94  KUHPer diatur dalam UU Pelaksanaan UUP Pasal 35, yang jelas diluar dari UUP itu sendiri karena hal tersebut dianggap hal yang bersifat teknis.
Konversi KUHPer ke UUP ialah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk  pembinaan  hukum  nasional,  perlu  adanya  Undang-Undang  tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. 9 Sebagaimana yang tercantum  dalam  KUHPer  sebelum  pasal-pasal  pembatalan  perkawinan  disebut bahwa “tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tionghoa, berlaku bagi golongan Tionghoa”. Jadi, jelaslah bahwa KUHPer tersebut tidak berlaku bagi semua warga Negara melainkan bagi segolongan orang yang diinginkan dalam UU tersebut. Sedangkan Indonesia mempunyai bangsa yang pluralistik baik agama, suku, kultur, hukum maupun pendidikan. Maka tidak heran jika Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum  Indonesia,  mengatakan  bahwa  Indonesia  adalah  Lab  hukum  yang  paling lengkap.
Juga  dalam  sistematika  bahasa  yang  dipakai  dalam  KUHPer  sangat  tidak mudah dipahami. Hal tersebut dapat dimengerti karena KUHPer terjemahan dari BW
9 Kansil, Hukum Perdata I, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 112.
yang  diadopsi  dari  Belanda,  bukan  bahasa  yang  biasa  dipergunakan  oleh  orang Indonesia. Sehingga untuk memahaminya membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Ditinjau dari aspek utuliterian bahwa UUP mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945.  UU  ini  di  satu  pihak  harus  dapat mewujudkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam Pancasila  dan  UUD  1945,  di pihak  lain  harus  dapat  pula  menampung  segala  kenyataan  yang  hidup  dalam masyarakat  dewasa  ini.  UUP  telah  menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan ketentuan  Hukum  Agama  dan  Kepercayaan  dari  yang  bersangkutan.  Sedangkan KUHPer  menggambarkan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  pada  masa  lalu  yaitu masa  dimana  bangsa  Indonesia  masih  dalam  genggaman  para  penjajah,  dengan adanya UUP sebagai pertanda pengakuan kebhinekatunggal ikaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia kini.
Nuansa  ketiga  asas  umum  Hukum  Islam  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum  serta  asas  hukum  perkawinan  yakni  kesukarelaan,  persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami isteri, perkawinan untuk selama-lamanya dan monogami terbuka, 10 sangatlah kental dalam setiap Pasal UUP khususnya tentang akibat yang ditimbulkan dari sebuah proses pembatalan. Namun demikian, segala sesuatu pasti tidak akan pernah sempurna, sebab kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, manusia hanya berusaha mencapai kesempurnaan itu. Atas dasar  itu  pula,  sebelum  diatur  tentang  pembatalan  perkawinan  terlebih  dahulu mengatur  pencegahannya.  Diharapkan  dengan  adanya  pencegahan,  perkawinan yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  ini  bisa  ditunda  atau cegah.  Karena  kalau  sudah  terlanjur  dilaksanakan  sebuah  perkawinan  terlarang maka  konsekuensi  dan  akibat  hukumnya  lebih  rumit  lagi.  Meskipun  demikian, keputusan terhadap akibat  yang ditimbulkan dari sebuah proses pembatalan non retroaktif atau tidak berlaku surut.
10 M.  Daud  Ali, Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002) h. 115.

## 3. KESIMPULAN
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa :
1. UUP  dan  KUHPer  (BW)  secara  substansi  90  %  hampir  sama.  UUP  tidak mencantumkan bahwa ketidak sempurnaan akal seseorang dapat menyebabkan batalnya  pernikahan.  Sedangkan  KUHPer  (BW)  tidak  mengatur  tentang seseorang  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  ancaman  yang  melanggar hukum  menerbitkan  ketentuan  batalnya  perkawinan.  Dan  dua  pasal  KUHPer yaitu  Pasal  85  dan  94  tidak  tercantum  dalam  UUP  melainkan  dalam  UU Pelaksanaan UUP karena bersifat teknis.
2. Kekurangan  dan  kelebihan  dalam  masing-masing  peraturan  perundang- undangan  diatas  disebabkan  karena  perbedaan  baik  dari  landasan  teoritis maupun  landasan  falsafah  yang  menjadi  titik  tolak  pembuatan  perundang- undangan tersebut.
3. Inti  dari  keberadaan  aturan  pembatalan  perkawinan  adalah  kesakralan  suatu perkawinan dan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Himpunan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam. 2008. Jakarta: Citra Media Wacana.
KUHPer,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Burgerlijk  Wetboek.  Cet.  III.  2007. Jakarta: Pustaka yustisia.
Prodjohamidjodjo, Martiman. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center publishing: Jakarta.
Nuruddin,  Amiur,  dan  Azhari  Akmal  Tarigan.  2004. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia. Kencana: Jakarta.
Kansil, C.S.T. Hukum Perdata I. 1991. PT Pradnya Paramita: Jakarta.
Ali,  M.  Daud. Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. 2002. Grafindo Persada: Jakarta.