Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

## Ahmad Munir Hamid Ni’matul Yuha
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul Ulum Lamongan munirhamid@unisda.ac.id nikmatulyuha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  ada  di  Desa Takerharjo  serta  pandangan  prinsip  Ekonomi  Islamnya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  dan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ). Adapun  teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  bebrapa  teknik  diantaranya:  observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik  kerjasama pengolahan sawah  yang  ada  di  Desa  Takerharjo  yakni  pemilik  lahan  menyerahkan  lahannya  kepada  petani penggarap  untuk  kemudian  dikelola  dengan  perjanjian  bagi  hasil  tanpa  adanya  benih  dari  pemilik lahan. Dalam fiqh muamalah kerjasama atas lahan pertanian dikenal dengan istilah muzara’ah dan mukhabarah. Dan  pada  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  ada  di  Desa  Takerharjo  mirip dengan  akad mukhabarah .  Apabila  jika  dilihat  dari  segi  akad  mukhabarah  yang  mencakup  rukun dan  syaratnya,  dalam  rukun  mukhabarah  sudah  terpenuhi  sedangkan  untuk  syarat  ada  satu  yang belum  terpenuhi  yaitu  syarat  jangka  waktu  pelaksanaan  akad.  Kemudian  jika  dilihat  dari  prinsip ekonomi  Islam,  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  ini  masih  ada  yang  belum  sesuai  dengan prinsip  ekonomi  Islam  yakni  prinsip Nubuwwah .  Adapun  prinsip  ekonomi  Islam  diantaranya: tauhid, adl, nubuwwah, khalifah, dan ma’ad .
Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Kerjasama Pengolahan Sawah, Muzara’ah, Mukhabarah .

## Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  yang  mengatur  seluruh  kegiatan  manusia  di  muka  bumi  ini.  Oleh karena  itu,  setiap  umat  Islam  berkewajiban  untuk  mengikuti,  tunduk  dan  taat  terhadap  ketentuan- ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Serta dapat pula membedakan antara  yang benar dan  yang salah, termasuk  dalam  hal  bermuamalah.  Dalam  bidang  muamalah  misalnya  yang  merupakan  prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan lain-lain. Dimana semuanya itu  diatur  untuk  kesejahteraan  manusia.  Adapun  muamalah  diturunkan  untuk  menjadi rules  of  the the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. 1
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4.
Kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial,  tentunya  tidak  hidup  sendiri.  Mereka  saling memerlukan antara satu  dengan  yang lainnya untuk memenuhi  kekurangan masing-masing. Sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya dan ada yang kurang mampu, ada yang kuat dan ada pula yang lemah, dan sebagainya. Hal tersebut diciptakan oleh Allah SWT  tentunya  untuk  memudahkan  manusia  agar  saling  tolong  menolong  dan  bekerjasama  dalam memenuhi kekurangannya.Salah satu bentuk tolong menolong yakni dengan membantu sesamanya memberikan  pekerjaan  atau  bekerjasama.  Baik  kerjasama  dalam  bidang  perniagaan  maupun pertanian.
Kerjasama  di  bidang  pertanian  dalam  ekonomi  Islam  terbagi  atas  tiga  bentuk  akad,  yakni Muzara’ah , Mukhabarah ,  dan Musaqah .  Letak  pembeda  diantara  ketiganya  ialah  pada  benih. Musaqah dan muzaraah benih  yang  ditanam  berasal  dari  pemilik  lahan,  sedangkan mukhabarah benih yang ditanam berasal dari petani penggarap.
Pelaksanaan kerjasama dalam pengolahan sawah  ( Muzara’ah, Mukhabarah, dan Musaqah ) menjadi  salah  satu  alternatif  bagi  masyarakat  yang  bermata  pencaharian  sebagai  petani  maupun buruh tani yang hidup di lingkungan pedesaan. Apabila dikerjakan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan  dalam  Islam  maka  kerjasama  pengolahan  sawah    akan  sangat  membantu  pihak-pihak yang kurang mampu dengan tujuan saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.
Tepatnya  di  Desa  Takerharjo  Kecamatan  Solokuro  Kabupaten  Lamongan,  terjadi  praktik kerjasama  pengolahan  sawah.  Desa  Takerharjo  yang  sebagian  besar  masyarakatnya  bermata pencaharian  sebagai  petani.  Mereka  kebanyakan  bertani  dengan  menanam  padi,  jagung,  palawija, dan  hasil  kebun  yang  lainnya.  Namun,  karena  tidak  semua  masyarakat  Desa  Takerharjo  memiliki lahan pertanian. Sehingga sebagian dari mereka ada yang melakukan kerjasama pengolahan sawah dengan alasan untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Meskipun  pada  dasarnya  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Takerharjo  adalah  satu  bentuk  tolong  menolong,  namun  masyarakat  ada  yang beranggapan  bahwa  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  tersebut  terjadi  ketidakadilan  baik  dari pihak  pemilik  lahan  maupun  petani  penggarap.  Ketidakadilan  tersebut  dari  pihak  pemilik  lahan disebabkan  karena  petani  penggarap  yang  tidak  jujur  tentang  perolehan  hasil  panennya.  Apabila petani  penggarap  tidak  mengatakan  dengan  sebenarnya  berapa  hasil  panen  yang  diperoleh,  hal tersebut  dapat  merugikan  pemili  lahan.  Karena  dengan  begitu  bagian  yang  didapatkan  pemilik lahanpun  akan  sedikit  kuantitasnya.Sedangkan  bagi  petani  penggarap  sendiri  ketidakadilan  itu
terjadi apabila gagal panen. Ketika pemilik lahan tidak mau membantu biaya apapun maka kerugian hanya akan ditanggung oleh petani penggarap.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yakni  penelitian yang  dilakukan  di  lapangan  secara  langsung  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan.  Yaitu dengan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk  menggali  informasi  tentang  praktik  kerjasama pengolahan sawah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
Adapun  data  dan  sumber  data  penelitiannya,  diperoleh  melalui  data  primer  dan  data sekunder.  Yang mana data primer  adalah data  yang diperoleh langsung dari obyek penelitian  atau responden,  baik  individu  maupun  kelompok.  Data  ini  biasanya  dikumpulkan  dengan  instrumen berupa  kuesioner  atau  materi  wawancara. 2 Kemudian  untuk  data  sekunder  adalah  data-data  yang diperoleh  dari  buku-buku,  jurnal,  maupun  skripsi  yang  ada  kaitannya  dengan  penelitian  yang dilakukan, dimana data-data tersebut nantinya dapat menguatkan isi dari penelitian tentang praktik kerjasama  pengolahan  sawah  di  Desa  Takerharjo  Kecamatan  Solokuro  Kabupaten  Lamongan. Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengumpulkan  data  sekunder  dengan  menggunakan  teknik dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  deskriptif kualitatif,  yaitu analisis yang menghasilkan data  deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau lisan dari pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  di  Desa  Takerharjo  Kecamatan  Solokuro  Kabupaten Lamongan. Analisis  dengan metode analisis data di lapangan model Miles dan Huberman, mereka mengemukakan  bahwa  aktifitas  dalam  analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas.  Aktifitas  dalam  analisis  data  tersebut  yaitu:  data reduction , data display, dan conclusion . 3

## Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo  yakni  pemilik  lahan  menyerahkan  lahannya  kepada  petani  penggarap  untuk  kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan. Dalam fiqh muamalah kerjasama  atas  lahan  pertanian  dikenal  dengan  istilah muzara’ah dan mukhabarah. Dan  pada
2 Grahita Chandrarin, Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 123.
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , (Bandung: ALFABETA, 2017) 246.
praktik kerjasama pengolahan sawah yang ada di Desa Takerharjo mirip dengan akad mukhabarah. Apabila jika dilihat dari segi  akad mukhabarah  yang mencakup rukun dan syaratnya, dalam rukun mukhabarah  sudah  terpenuhi  sedangkan  untuk  syarat  ada  satu  yang  belum  terpenuhi  yaitu  syarat jangka  waktu  pelaksanaan  akad.  Kemudian  jika  dilihat  dari  prinsip  ekonomi  Islam,  praktik kerjasama pengolahan sawah ini masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni prinsip Nubuwwah .  Adapun  prinsip  ekonomi  Islam  diantaranya: tauhid,  adl,  nubuwwah,  khalifah, dan ma’ad .
Pembahasan
1. Muzaraah
a. Pengertian Muzaraah
Menurut  bahasa, muzaraah ( تعراشملا )  adalah  wazan تلعافم dari  kata عر ّشلا yang  sama artinya  dengan ثابولإا (menumbuhkan). 4 Secara  terminologi, muzaraah adalah  akad  transaksi pengolahan  tanah  atas  apa  yang  dihasilkannya.  Maksudnya,  pemberian  hasil  pengolahan  tanah untuk orang yang mengerjakannnya, sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). 5
Jadi, muzaraah yaitu  kerjasama  antara  pemilik  tanah  dam  penggarap  tanah  dengan perjanjian  bagi  hasil  yang  jumlahnya  menurut  kesepakatan  bersama,  sedangkan  benih  (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. 6

## b. Landasan Hukum
Kerjasama  dalam  bentuk muzaraah menurut  kebanyakan  ulama  fiqh  hukumnya mubah (boleh).  Dasar  kebolehannya  itu,  disamping  dapat  dipahami  dari  keumuman  firman  Allah yang  menyuruh  saling  menolong,  juga  secara  khusus  hadits  Nabi  dari  Ibnu  Abbas  menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:
لا ياَر( . ٍزَمَث  ََْأ ٍع ْر َس  ْهِم اٍَْىِم ُجُزْخَي اَم  ٍزْطَشِب  ِزَبْيَخ ِلٌَْأ َلماَع صلى الله عليه وسلم الله َل ُُْس َر َّنَأ لسم َ ْراخب

## م
)ئاسىلا َ دَاد ُبأَ
“Bahwasanya  Rasulullah  SAW.  Mempekerjakan  penduduk  Khaibar  (dalam pertanian)  dengan  imbalan  bagian  dari  apa  yang  dihasilkannya,  dalam  bentuk  tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i).
4 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 205.
5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid  4 , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 195.
6 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010) 115.
c. Rukun Muzara’ah
Jumhur  ulama  mengemukakan  sebagaimana  dalam  akad-akad  yang  lain,  rukum muzara’ah yaitu: 7
1) Pemilik tanah.
2) Petani penggarap.
3) Objek muzara’ah , yaitu manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4) Ijab dan qabul.
d. Syarat Muzaraah Syarat-syarat muzara’ah adalah sebagai berikut:
1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.
2) Syarat  yang menyangkut  benih  yang akan ditanam  harus jelas, sehingga  benih  yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara’ah tidak sah.
b) Batas-batas tanah itu jelas.
c) Tanah  diserahkan  sepenuhnya  kepada  petani  untuk  digarap.  Apabila  disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad muzara’ah tidak sah.
4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
b) Hasil  itu  benar-benar  milik  bersama  orang  yang  berakad,  tanpa  boleh  ada pengkhususan.
c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad. Sehigga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh  berdasarkan  jumlah  tertentu  secara  mutlak.  Seperti  satu  kwintal  untuk  pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.
5) Syarat  yang  menyangkut  jangka  waktu  pelaksanaan muzara’ah juga  harus  dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad muzara’ah mengandung makna akad ijarah (sewa
7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah, 2017), 395.
menyewa  atau  upah  mengupah)  dengan  imbalan  sebagian  hasil  panen.  Oleh  sebab  itu, jangka waktunya harus jelas.
6) Syarat yang menyangkut objek. Dalam akad muzara’ah , objek harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya  akad.  Baik  menurut syara’ maupun urf (adat).  Tujuan  tersebut  adalah salah  satu  dari  dua  perkara,  yaitu  mengambil  manfaat  tenaga  penggarap,  dimana  pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya. 8
e. Berakhirnya Muzara’ah
Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya muzara’ah , diantaranya:
1) Habis waktu muzara’ah .
2) Salah seorang yang akad meninggal dunia.
3) Adanya  uzur  salah  satu  pihak  yang  menyebabkan  mereka  tidak  dapat  melanjutkan  akad muzara’ah seperti pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Atau petani penggarap sakit sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama.
2. Mukhabarah

## a. Pengertian Mukhabarah
Secara  bahasa, mukhabarah memiliki  pengertian  “tanah  gembur”  atau  “lunak”.  Kata mukhabarah  ( ةزباخم )  ini  merupakan masdar dari fi’il  madhi زباخ dan fi’il  mudhari’ dari زباخي . 9
Secara istilah Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.
b. Landasan Hukum
Hukum mukhabarah sama  dengan muzara/ah ,  yaitu mubah (boleh).  Landasan  hukum mukhabarah adalah sabda Nabi SAW:
َع ْه َط َُا ٍص َأ َّو ًُ َك َنا ُي َخ ِبا ُز َق , َلا َع ْم ز َف َ ُق ْل ُج َل ًُ َي َأ ا َع اب ْب ِذ َّزلا ْح َل هم ُْ َح ْكز َج ٌَ ِذ ْا ي ُمل َخ َبا َز َة َف ِإ َّو ٍُ ْم َي ْش ُع ُم ُْ َن َأ َّن ا ل َّى ِب َّّ َو صلى الله عليه وسلم ٍَ َع ّ ِه ْلا ُم َخ َبا َز ِة َف َلاق َأ ِْ ُع َم ز َأ : َ ْخ ِب ْز ِو َأ ّ ْع َل ُم ٍُ ْم ِب َذ ِلا َك َي ْع ِى ْبا ّ َه َع َّب ٍصا ّنأ َل صلى الله عليه وسلم ّّبّوا ْم َي ْى ًَ َع ْى ٍَ ِإ ا َّو َم َق ا َلا َي ْم َى ُح َأ َح ُذ ُك ْم َأ َخ ُيا َخ ْي ز َل ًُ ِم ْه َأ ْن َي ْأ ُخ َذ َع َل ْي ٍَ َخ ا ْز ج َم ا ْع ُل ُْ م .)ملسم ياَر( ا
8 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat …, 398.
9 Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia-Arab-Inggris , (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), 319.
“Dari  Thawus  r.a  bahwa  ia  suka  bermukhabarah.  Amru  berkata:  Lalu  aku  katakan kepadanya:  Ya  Abu  Abdurrahman,  kalau  engkau  tinggalkan  mukhabarah  ini,  nanti mereka  mengatakan  bahwa  Nabi  SAW.  telah  melarang  mukhabarah.  Lantas  Thawus berkata:  Hai  Amru,  telah  menceritakan  kepadaku  orang  yang  sungguh-sungguh mengetahui  akan  hal  itu,  yaitu  Ibnu  Abbas  bahwa  Nabi  SAW.  tidak  melarang mukhabarah  itu,  hanya  beliau  berkata:  Seseorang  memberi  manfaat  kepada  saudaranya lebih  baik  daripada  ia  mengambil  manfaat  dari  saudaranya  itu  dengan  upah  tertentu”. (HR. Muslim).
c. Rukun Mukhabarah
Berikut adalah rukun mukhabarah yang dikemukakan oleh jumhur ulama, yaitu:
1) Pemilik lahan,
2) Petani penggarap (pengelola),
3) Objek mukhabarah , yaitu manfaat lahan dan hasil kerja petani,
4) Ijab dan qabul.
d. Syarat Mukhabarah
Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun mukhabarah antara lain:
1) Syarat pihak yang melakukan akad, keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2) Syarat  penanaman  yaitu  harus  diketahui  secara  pasti,  dalam  artian  harus  dijelaskan  apa (benih)  yang  akan  ditanam.  Dalam al-mukhabarah ,  maka  masalah  apa  yang  ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap. 10
3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
a) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan,
b) Batas-batas lahan tersebut harus jelas,
c) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk diolah.
4) Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen:
a) Pembagian hasil panen harus jelas,
b) Hasil panen tersebut harus jela benar-benar milik bersama orang yang berakad,
c) Pembagian  hasil  panen  itu  ditentukan  sejak  awal  akad.  Sehingga  tidak  timbul perselisihan di kemudian hari.
10 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid III , (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), 566.
5) Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad mukhabarah mengandung akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karenanya jangka waktu harus jelas.
6) Syarat  yang  berkaitan  dengan  objek  akad  juga  harus  jelas  pemanfaatan  benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat. Jika  objeknya  pemanfaatan  dari  lahan  sehingga  benihnya  dari  petani  penggarap,  maka  ia seolah menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (benih) yang ditanam.
e. Berakhirnya Mukhabarah
Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya mukhabarah diantaranya:
1) Habis waktu mukhabarah ,
2) Salah seorang yang akad meninggal dunia,
3) Adanya  uzur  salah  satu  pihak,  baik  dari  pemilik  tanah  meupun  dari  pihak  petani  yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad mukhabarah.

## 3. Prinsip Ekonomi Islam
Prinsip  ekonomi  dalam  Islam  merupakan  kaidah-kaidah  pokok  yang  membangun  struktur atau  kerangka  ekonomi  islam  yang  digali  dari  Al-Quran  dan/atau  Sunnah.  Prinsip  ekonomi  ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia  bisa  menuju  falah,  perilaku  manusia  perlu  diwarnai  dengan  spirit  dan  norma  ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam. 11
Bangunan  ekonomi  Islam  didasarkan  atas  lima  nilai  universal,  yakni: Tauhid (keimanan), Adl (Keadilan), Nubuwwah (Kenabian), Khalifah (Pemerintah), dan Ma’ad (Hasil). Yang mana semua itu menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. 12
a. Tauhid
Hakikat tauhid berarti  penyerahan  diri  yang  bulat  kepada  kehendak  ilahi,  baik menyangkut  ibadah  maupun  muamalah.  Sehingga  semua  aktivitas  yang  dilakukan  adalah dalam  rangka  menciptakan  pola  kehidupan  yang  sesuai  dengan  kehendak  Allah.  Dalam konteks  ekonomi, tauhid berimplikasi  adanya  kemestian  setiap  kegiatan  ekonomi  untuk
11 Tim  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Indonesia, Ekonomi  Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 65.
12 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.
bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT.
b. Adl
Keadilan  merupakan  nilai  paling  asasi  dalam  ajaran  Islam.  Menegakkan  keadilan  dan memberantas  kezaliman  adalah  tujuan  utama  dari  risalah  para  Rasulnya.  Implikasi  ekonomi dari  nilai  ini  adalah  bahwa  pelaku  ekonomi  tidak  dibolehkan  untuk  mengejar  keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain. 13
Keadilan merupakan tujuan dari salah satu prinsip dasar dalam Islam. Keadilan sekaligus merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur’an  sebagai  misi  utama  para  nabi  yang  diutus  Allah,  termasuk  penegakkan  keadilan dan penghapusan kesenjangan sosial. 14
c. Nubuwwah
Prinsip nubuwwah dalam  ekonomi  Islam  merupakan  landasan  etika  dalam  ekonomi mikro. Prinsip nubuwwah mengajarkan, bahwa fungsi kehadiran seorang Rasul/ Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah kepada umat manusia. Prinsip nubuwwah juga mengajarkan, bahwa Rasul merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar serta berfungsi sebagai model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Padanya juga terdapat gambaran pribadi luhur seorang ekonom muslim sebagai implementasi hadirnya  ekonomi  Islam  di  muka  bumi.  Adapun  sifat-sifat  Rasul  yang  harus  diteladani  oleh seorang ekonomi Muslim diantaranya: Siddiq, Amanah, Tabligh , dan Fathonah .
d. Khalifah
Dalam  al-Qur’an  Allah  SWT.  berfirman  bahwa  manusia  diciptakan  untuk  menjadi khalifah ,  artinya  untuk  menjadi  pemimpin  dan  pemakmur  bumi.  Oleh  karenanya,  pada dasarnya  setiap  manusia  adalah  pemimpin  dan  ini  berlaku  bagi  semua  manusia,  baik  dia sebagai  individu,  kepala  keluarga,  pemimpin  masyarakat  atau  kepala  negara.  Nilai  ini mendasari  prinsip  kehidupan  kolektif  manusia  dalam  Islam  (siapa  memimpin  siapa).  Fungsi utamanya  adalah  agar  menjaga  keteraturan  interaksi  ( muamalah )  antar  kelompok,  termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. e. Ma’ad
13 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 35.
14 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 61.
Secara  harfiah ma’ad berarti  “kembali”  karena  kita  akan  kembali  kepada  Allah  SWT. 15 pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai  berikut:  “dunia  adalah  ladang  akhirat”.  Karena  itu ma’ad diartikan  juga  sebagai imbalan/  ganjaran.  Implikasi  nilai  ini  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  bisnis,  misalnya diformulasikan  oleh  Imam  Al-Ghazali  yang  menyatakan  bahwa  motivasi  para  pelaku  bisnis adalah untuk mendapatkan laba, laba di dunia dan laba di akhirat.
Orientasi  dan  motivasi  ekonomi  tidaklah  selalu  didasarkan  pada  untung  dan  rugi  secara matematis  dan  materil.  Tapi  lebih  dari  itu  return  disini  adalah  hasil  yang  dicapai  untuk menghasilkan maslahah dalam upaya mencapai falah . 16

## Pembahasan

## Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah di Desa Takerharjo
Mekanisme  pelaksanaan  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  ada  di  Desa  Takerharjo,  yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil  dari  pengelolaan  lahan  tersebut  tanpa  benih  dari  pemilik  lahan.  Artinya  pemilik  lahan mempercayakan  sepenuhnya  kepada  petani  penggarap  untuk  mengelola  lahan  tersebut  tanpa  ada campur tangan dari pemilik lahan.
Adapun  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  kerjasama  pengolahan  sawah  di  Desa Takerharjo diantaranya:
1. Keterbatasan pemilik lahan dalam mengelola lahannya. Hal tersebut dikarenakan pemilik lahan sudah  mempunyai  kesibukan  sendiri.  Seperti  berternak,  karena  pemilik  lahan  terlalu  sibuk dengan pekerjaannya tersebut jadi tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya. Kemudian alasan  yang  kedua  karena  faktor  usia  yang  sudah  tua  sehingga  tidak  mampu  lagi  untuk mengelola lahannya sendiri.
2. Tolong menolong. Karena memang pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tak lepas  dari orang lain, sehingga kerjasama pengolahan sawah juga dilakukan karena alasan tolong  menolong  antar  sesamanya.  Pemilik  lahan  membantu  petani  penggarap  yang  tidak memiliki lahan, dengan  memberikan lahannya untuk  bisa dikelola oleh petani penggarap agar nantinya lahan tersebut menghasilkan.
15 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamics Economics, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 182.
16 Sumar’in, Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 63.
Sedangkan  untuk  alasan  petani  penggarap  melakukan  kerjasama  pengolahan  sawah diantaranya:
1. Petani  penggarap  tidak  memiliki  lahan  pertanian,  namun  memiliki  kemampuan  serta  waktu untuk mengelola sawah, sehingga terjadilah akad kerjasama yang mana dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Petani penggarap tidak memiliki banyak kesibukan, sehingga dia menerima tawaran kerjasama oleh pemilik lahan untuk menambah kesibukan sekaligus penghasilan.

## Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah
Dilihat  dari  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  peneliti  lakukan,  praktik  kerjasama pengolahan  sawah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Takerharjo  mirip  dengan  akad Mukhabarah dalam  istilah fiqh  muamalah .  Yang  mana mukhabarah merupakan  kerjasama  atas lahan pertanian dengan syarat benih dan biaya-biaya pengerjaan ditanggung oleh petani penggarap. Apabila kerjasama pengolahan sawah di  Desa Takerharjo dilihat dari  akad mukhabarah maka  ada salah satu syarat  yang belum terpenuhi  yakni syarat  yang menyangkut jangka waktu pelakasanaan akad.
Kemudian apabila dilihat dari prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

## 1. Tauhid
Kerjasama  dalam  pengolahan  sawah  ini  bertujuan  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah. Yang  mana  dengan  mensetarakan  ekonomi  masyarakat  petani  penggarap  atau  mencegah terjadinya  pemusatan  kekayaan  pada  pemilik  lahan  dan  meminimalkan  ketimpangan  melalui kerjasama  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  sistem  ekonomi  Islam  yang berlandaskan pada tauhid .
2. Adl
Dalam  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Takerharjo,  rata-rata pemilik  lahan  merasa  puas  dengan  pembagian  hasil  yang  dilakukan  oleh  petani  penggarap. Karena  pemilik  lahan  sendiri  menyadari  bahwasanya  dia  tidak  turut  ikut  campur  dalam pengolahan  sawah  tersebut  baik  dari  benih  yang  ditanam,  maupun  biaya-biaya  yang  lainnya. Sehingga  ketika  pemilik  lahan  mendapatkan  bagian  hasil  dari  petani  penggarap  berapapun  itu maka  dia  tetap  bersyukur.  Begitupula  dengan  petani  penggarap,  mereka  membagi  hasil  panen yang  diperoleh  kepada  pemilik  lahan  apabila  telah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  telah dikeluarkan  olehnya.  Sehingga  baik  pihak  pemilik  lahan  maupun  petani  penggarap  tidak  ada yang merasa dirugikan dan timbullah keadilan diantara keduanya.
3. Nubuwwah
Pada praktik kerjasama pengolahan sawah, implementasi sifat-sifat tersebut dapat kita lihat bahwa  Dalam  melaksanakan  kerjasama  pengolahan  sawah,  petani  penggarap  memiliki kemampuan dalam mengelola lahan tersebut. Sehingga nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum dari apa yang telah diusahakan serta dapat dibagi hasilkan dengan pemilik lahan merupakan  wujud  dari  sifat fathonah yang  masing-masing  petani  penggarap  memiliki  sifat tersebut.
Kemudian  petani  penggarap  haruslah  bersifat  jujur  tentang  hasil  panen  yang  diperolehnya sehingga  pada  saat  pembagian  dengan  pihak  pemilik  lahan  tidak  terjadi  ketimpangan  di  hari kemudian.  Namun,  pada  kenyataannya  masih  ada  sebagian  petani  penggarap  yang  tidak  jujur tentang perolehan hasil panen.
Ketika sifat siddiq tidak ada dalam petani penggarap, maka sifat amanah pun ikut tidak ada pula. Karena pada dasarnya kerjasama pengolahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo ini atas dasar kepercayaan oleh masing-masing pihak. Sehingga manakala ada salah satu  pihak  yang  tidak  amanah,  dalam  hal  ini  petani  penggarap.  maka  pihak  yang  lain  akan dirugikan  (pemilik  lahan).  Disini  masih  ada  petani  penggarap  yang  tidak  bersungguh-sungguh dalam  memanfaatkan  lahan  yang  harusnya  menjadi  amanah  dari  pemilik  lahan  untuk dikelolanya.

## 4. Khalifah
Prinsip khalifah ini tidak berarti bahwa manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  alam  semesta.  Mereka  memiliki  kesamaan  dalam kesempatannya,  dan  petani  penggarap  yang  tidak  memiliki  lahan  berkesempatan  untuk memperoleh  keuntungan  dari  kerjasama  pengolahan  sawah  tersebut  sesuai  dengan kemampuannya.  Dengan  melakukan  kerjasama  pengolahan  sawah  tersebut  artinya  petani penggarap dapat memanfaatkan lahan yang semula tidak digunakan supaya dapat menghasilkan. 5. Ma’ad
Hidup  manusia  bukan  hanya  di  dunia,  tetapi  terus  berlanjut  hingga  alam  akhirat.  Sehingga implementasi dari prinsip ini yaitu untuk memperoleh laba dunia maupun laba di akhirat dengan melaksanakan  perjanjian  kerjasama  pengolahan  sawah,  yang  mana  pemilik  lahan  tidak  hanya akan  mendapatkan  laba  di  dunia  tetapi  juga  di  akhirat  kelak.  Karena  memberikan  kesempatan kepada petani penggarap untuk memperoleh keuntungan dari lahan yang dikerjakannya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  uraikan  dalam  pembahasan,  dapat disimpulkan  sebagai  berikut: Mekanisme  pelaksanaan  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  ada  di Desa Takerharjo, yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil dari pengelolaan lahan tersebut tanpa benih dari pemilik lahan. adapun beberapa  faktor  yang  menyebabkan  kerjasama  pengolahan  sawah  di  Desa  Takerharjo  Kecamatan Solokuro  Kabupaten  Lamongan.  Faktor  tersebut  diantaranya,  yaitu  keterbatasan  pemilik  lahan dalam  mengelola  lahnnya  karena  telah  memiliki  kesibukan  sendiri.  Bahkan  terdapat  juga  faktor tolong menolong antar sesama masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian.
Pelaksanaan  kerjasama  pengolahan  sawah  di  Desa  Takerharjo  Kecamatan  Solokuro Kabupaten  Lamongan  mirip  dengan  akad Mukhabarah dalam  istilah fiqh  muamalah .  Yang  mana mukhabarah merupakan  kerjasama  atas  lahan  pertanian  dengan  syarat  benih  dan  biaya-biaya pengerjaan  ditanggung  oleh  petani  penggarap.  Namun,  jika  dilihat  dari  akad mukhabarah ,  masih ada  syarat  yang  belum  terpenuhi  yakni  syarat  jangka  waktu  pelaksanaan  kerjasama  yang  mana dalam  praktiknya  tidak  disebutkan.  Kemudian  apabila  dilihat  dari  prinsip  ekonomi  Islam,  juga masih ada yang belum sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi Islam. Yang meliputi Tauhid , Adl (Keadilan),  Nubuwwah  (Kenabian), Khalifah (Pemimpin),  dan Ma’ad (Hasil).  Adapun  keempat prinsip  yang  lainnya  sudah  tepenuhi.  Seperti  prinsip  keadilan,  yang  mana  pemilik  lahan  rata-rata merasa  puas  dengan  pembagian  hasil  yang  diberikan  oleh  pemilik  lahan.  Karena  pada  dasarnya pemilik lahan menyadari bahwa dia tidak ikut campur dalam hal apapun, baik benih maupun biaya perawatannya.
Sedangkan  prinsip  yang  belum  sesuai  dikarenakan  dalam  kerjasama  pengolahan  sawah tersebut  adakalanya  terjadi  ketidakjujuran  oleh  petani  penggarap  atas  perolehan  hasil  panennya. Yang  mana  hal  tersebut  dapat  mempengaruhi  pada  pembagian  hasil  panen  yang  nantinya  akan didapatkan  oleh  pemilik  lahan.  Kemudian  petani  penggarap  juga  ada  yang  tidak  amanah  dalam melakukan kerjasama tersebut. Dalam hal ini masih ada petani penggarap yang tidak memanfaatkan lahan dari pemilik untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh petani penggarap sebagai pihak yang menerima  akad.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  praktik  kerjasama  pengolahan  sawah  di Desa  Takerharjo  masih  ada  yang  belum  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  Islam,  karena  salah  satu prinsipnya belum terpenuhi yakni prinsip nubuwwah .
Saran
Adapun saran  yang    diberikan diantaranya  adalah: Bagi  pihak-pihak  yang melakukan  akad kerjasama pengolahan sawah yakni pemilik lahan dan petani penggarap, diharapkan lebih teliti dan memahami konsep kerjasama yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu agar tidak  lagi  terjadi  ketidakseimbangan  kedudukan  dalam  perjanjian,  sehingga  tidak  ada  lagi  pihak yang  dirugikan.  Kepada  pemerintah  hendaknya  juga  berperan  dalam  memberikan  aturan-aturan mengenai  kerjasama  pengolahan  sawah  yang  bertujuan  membantu  masyarakat  agar  tidak  timbul pemasalahan  di  hari  kemudian.  Bagi  peneliti  selanjutnya,  yang  mungkin  saja  akan  mengangkat suatu  tema  yang  sama.  Diharapkan  agar  lebih  teliti  dan  kritis  dalam  memandang  permasalahn- permasalahan  yang  ada  dalam  masyarakat  sekitar.  Agar  nantinya  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat tidak melenceng dari hukum Islam.

## Daftar Rujukan
Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta:  Gema  Insani, 2001.
Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Chandrarin, Grahita. 2017. Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. Fiqh Muamalat . 2010. Jakarta: Kencana.
Karim, Adiwarman A. 2018. Ekonomi Mikro Islami . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mujahidin,  Akhmad.  2014. Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Konsep,  Instrumen,  Negara,  dan  Pasar . Jakarta: Rajawali Pers.
Munawir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Indonesia-Arab-Inggris . Surabaya: Pustaka Progresi.
Muslich, Ahmad Wardi. 2017. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. Islamics Economics. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqih Sunnah Jilid  4 . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
______________. 1988. Fiqh Sunnah Jilid III . Bandung: Al-Ma’arif.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . (Bandung: ALFABETA.
Sumar’in.  2013. Ekonomi  Islam  Sebuah  Pendekatan  Ekonomi  Mikro  Perspektif  Islam ,  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah . 2001. Bandung: CV Pustaka Setia.
Tim  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  Universitas  Islam  Indonesia.  2012. Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.