## Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 8, No. 2, 2022, pp. 177-184
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal: Penilaian terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi

## Debora Sekar Arum
Universitas Gadjah Mada. Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia deborasekar00@mail.ugm.ac.id
Abstrak : Beberapa putusan pengadilan mengenai korupsi mengandung hal-hal memberatkan dan meri- ngankan yang membuat publik heran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar ideal dari hal-hal memberatkan dan meringankan dalam kasus-kasus korupsi dan mengukur pemenuhan standar tersebut dalam  berbagai  putusan  pengadilan.  Penelitian  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang, kasus, dan konseptual serta metode analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, (1) keadaan-keadaan di luar unsur-unsur pidana, (2) keadaan-keadaan yang mencerminkan tingkat keseriusan atau  bahayanya  suatu  tindak  pidana  atau  terdakwa,  (3)  motif  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana termasuk motif-motif internal atau eksternal (Correspondence Inference Theory) , (4) keadaan-keadaan yang berhubungan  atau  berada  di  sekeliling  kejahatan,  dan  (5)  keadaan-keadaan  yang  berhubungan  dengan kondisi  pribadi  atau  reputasi  terdakwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat  menjadi  standar  untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal; dan kedua, tidak ada satupun dari putusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini telah secara kumulatif memenuhi seluruh standar tersebut. Kata Kunci : Hal Memberatkan dan Meringankan; Rasa Keadilan; Masyarakat; Korupsi; Penyelenggara Negara
How  to  Cite :  Arum,  D.  S.  (2022).  Best  practice  in  aggravating  and  mitigating  factors: Assessment of court decisions on corruption. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 8 (2), 177-184. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.910

## Pendahuluan
Indonesia Corruption Watch  (selanjutnya disebut “ ICW ”) mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 pelaku korupsi didominasi oleh aparatur sipil negara dengan jumlah 375 orang. Fenomena tersebut terus berlanjut ketika sepanjang semester pertama tahun 2020, jumlah pelaku korupsi tertinggi dipegang oleh aparatur sipil negara sebesar 30,7% atau 114 orang (Alamsyah, 2020). Pada semester pertama tahun 2021, pelaku korupsi masih didominasi oleh aparatur sipil negara yang berjumlah 162 orang (Annur, 2021). Meski tingkat keseriusannya terbukti, seperti dikutip oleh Media Indonesia, ICW menyatakan mayoritas hukuman korupsi cenderung terlalu ringan jika dilihat dari data sepanjang tahun 2020 yang mana rata-rata hukumannya hanya 3 tahun dan 1 bulan (Mustain, 2022). Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, terlebih jika koruptor terus berlanjut dihukum secara ringan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman ringan yang dijatuhkan kepada koruptor antara lain disebabkan oleh hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (selanjutnya  disebut  “ UU  48/2009 ”) mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadil- an yang hidup dalam masyarakat. Namun, tidak sedikit kasus korupsi yang disertai dengan hal- hal memberatkan dan meringankan yang justru membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana hakim bisa sampai pada pertimbangan tersebut, terutama mengenai hal-hal yang meringankan. Hal tersebut menimbulkan dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa saja standar untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal dalam kasus korupsi? Dan (2) apakah hal-hal memberatkan dan meringankan dalam putusan-putusan ini telah memenuhi standar tersebut?

## Metode
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan  untuk  memperoleh  data  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  putusan
pengadilan, perjanjian internasional, dan dokumen hukum lainnya, serta doktrin-doktrin (Fuady, 2018). Artinya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing mengacu pada instrumen hukum nasional dan internasional, tulisan dan laporan akademik, dan kamus- kamus. Penelitian ini tidak membatasi ruang lingkup putusan pada tingkat pengadilan tertentu, sehingga  dengan  demikian  akan  bergantung  pada  proses  hukum  dari  masing-masing  kasus. Namun, penelitian ini membatasi ruang lingkup kasus korupsi pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi. Putusan pengadilan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diambil dari kasus-kasus Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Pinangki Malasari, Nurhadi, Edhy Prabowo, dan Juliari Batubara. Putusan-putusan tersebut dipilih berdasarkan  kemiripan  karakteristik  kasusnya  yang  tercermin  melalui  aktornya,  polanya,  dan kontroversinya – (mengusik rasa keadilan dalam masyarakat) – serta jangka waktu terjadinya kasus-kasus tersebut, yaitu dalam 10 tahun terakhir. Secara total terdapat 15 putusan pengadilan yang bersumber dari enam perkara korupsi yang berbeda.
Metode analisis kualitatif akan diterapkan dalam penelitian, sehingga fokusnya terletak pada hubungan antara teori dan praktik dari isu atau masalah yang dibahas dalam penelitian (Soekanto &  Mamudji,  2009).  Beberapa  pendekatan  akan  digunakan  untuk  membantu  mengidentifikasi jawaban-jawaban relevan terhadap masalah yang sedang dibahas (Marzuki, 2009).  Pendekatan- pendekatan  tersebut  adalah  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan konseptual. Pendekatan pertama mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2011) yang dalam hal ini menyangkut pertimbangan  hal-hal  memberatkan  dan  meringankan,  putusan  pengadilan,  dan  korupsi. Pendekatan  kedua  mempelajari  implementasi  norma  hukum  dalam  praktik  hukum  yang diidentifikasi melalui analisis pertimbangan hakim dalam fakta-fakta kasus yang bersangkutan (Diantha,  2016).  Pendekatan  terakhir mengkaji  doktrin,  teori,  perspektif,  dan  bentuk  lain dari pendapat ahli hukum (Marzuki, 2011) seperti contohnya Correspondence Inference Theory dari Jones dan Davis, serta pandangan para sarjana hukum terkait dengan penggunaan yang dianggap benar mengenai keadaan yang dijadikan hal-hal memberatkan dan meringankan.

## Hasil dan Pembahasan

## Memahami Tindak Pidana Korupsi
Korupsi berasal dari kata Latin “corruptio” , yang berarti kebejatan atau kerusakan dan sering digunakan untuk menyebut suatu keadaan atau perbuatan yang busuk (Silalahi, 2018). Korupsi juga  bisa  diartikan  sebagai  perubahan  perbuatan,  akhlak,  atau  budi  pekerti  dari  baik  menjadi buruk (Ka’bah,  2007) .  Korupsi,  menurut  Syed  Husein  Alatas,  (sebagaimana  dikutip  Syamsul Anwar  dalam  jurnalnya),  pada  hakikatnya  berarti  mencuri  melalui  penipuan  dalam  situasi manakala kepercayaan dikhianati (Anwar, 2008). Klitgaard (2000) memandang korupsi sebagai tiga  perbuatan:  pertama,  mengumpulkan  uang  untuk  pelayanan  yang  sudah  sebagaimana mestinya, kedua, menggunakan kekuasaan untuk memenuhi tujuan yang tidak sah, dan ketiga, mengabaikan  atau  melupakan  tugas  yang  seharusnya.  Namun,  definisi  dari  Bank  Dunia  lebih klasik  dan  komprehensif  karena  menyebut  korupsi  sebagai  “penyalahgunaan  jabatan  publik untuk keuntungan pribadi (Anwar, 2008)
PBB  dalam  kerangka  hukum  internasional  membentuk  konvensi  untuk  memerangi  tindak pidana korupsi. Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi  Anti-Korupsi yang mulai  berlaku efektif pada tanggal 14 Desember 2005 dengan 140 penandatangan. Konvensi tersebut mengakui 11 jenis kriminalisasi  terhadap  korupsi  yang  tertulis  dalam  Pasal  15  sampai  dengan  Pasal  25  yaitu: penyuapan pejabat publik nasional, penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi publik internasional,  penggelapan,  penyelewengan  atau  pengalihan  lainnya  terhadap  properti  oleh pejabat  publik,  perdagangan  pengaruh,  penyalahgunaan  fungsi,  kekayaan  yang  tidak  wajar, penyuapan di sektor swasta, penggelapan properti di sektor swasta, pencucian hasil tindak pidana, penyembunyian, dan menghalang-halangi proses keadilan.
Sistem hukum Indonesia mengkriminalisasi 30 jenis tindak pidana korupsi yang diklasifikasi ke dalam kategori berikut: (1) kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam
jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7)  gratifikasi  (Ardisasmita,  2006).  Selain  itu  semua,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diamandemen oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengakui kejahatan terhadap penghalang- halangan proses keadilan yang berkaitan dengan kriminalisasi terhadap kejahatan dalam proses penyidikan dan penuntutan (Arief, 2018).

## Standar dalam Menentukan Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal
Penelitian-penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  cenderung  berfokus  pada  pembahasan seputar  identifikasi  terhadap  hal-hal  memberatkan  dan  meringankan  serta  dampak  yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut. Namun, penelitian ini mencoba mengisi knowledge gap yang  ada  dengan  mengidentifikasi  standar  dalam  menentukan  hal-hal  memberatkan  dan meringankan yang ideal untuk kemudian dianalisis lebih lanjut terkait dengan penerapan standar tersebut  dalam  putusan  pengadilan  mengenai  korupsi,  sehingga  dapat  ditarik  korelasi  antara teori dan praktik.
Menurut Cambridge Dictionary, arti kata “memberatkan” berarti membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk. Lebih lanjut, “memberatkan” dalam konteks hukum berarti memperburuk suatu kejahatan. Sedangkan kata “meringankan” didefinisikan oleh Cambridge Dic tionary sebagai membuat  sesuatu  yang  berbahaya,  tidak  menyenangkan,  atau  buruk,  menjadi  ‘kurang’,  dan “meringankan” dalam konteks hukum adalah menyebabkan suatu kejahatan dinilai menjadi lebih ringan  atau  membuat  hukumannya  menjadi  lebih  ringan  (Cambridge  University  Press,  2021). Berdasarkan prosesnya dalam sistem peradilan pidana, hal-hal memberatkan dan meringankan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, primer, sekunder, dan tersier. Fokus dari penelitian ini adalah  pada  jenis  kedua  yaitu  hal-hal  memberatkan  dan  meringankan  yang  bersifat  sekunder dengan mengacu pada pertimbangan tambahan yang dimanifestasi melalui penalaran non-yuridis karena tidak diambil dari bentuk hukum tertulis (Suarda, 2011).
Pertimbangan  mengenai  hal-hal  memberatkan  dan  meringankan  harus  dicantumkan  dalam sebuah putusan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP. Selain itu, Pasal 8 Ayat 2 UU 48/2009 juga mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan baik buruknya perilaku terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk  mencapai  keadilan  bagi  terdakwa  supaya  ada  keseimbangan  penjatuhan  hukuman mengingat bahwa jika dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atas dasar pertimbangan  perbuatan  buruk,  maka  seharusnya  menjadi  mungkin  juga  untuk  menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dengan dasar pertimbangan perbuatan yang baik.
Dalam hal putusan pengadilan, pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan meringan- kan saling berkaitan. Suarda menjelaskan bahw a kedua hal tersebut bersifat ‘satu paket’ dalam perumusan sebuah putusan (Suarda, 2011). Pertimbangan mengenai hal-hal meringankan dapat menyebabkan terdakwa dipidana lebih ringan dari tuntutan pidana yang didakwakan kepadanya (Suarda,  2011).  Artinya,  sebaliknya,  pertimbangan  mengenai  hal-hal  memberatkan  juga  dapat menyebabkan  terdakwa  dihukum  lebih  berat.  Oleh  karena  itu,  pertimbangan  mengenai  hal-hal memberatkan dan meringankan merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para hakim dalam menentukan hukuman pidana untuk mencerminkan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga kepada masyarakat (Suarda, 2011).
Artidjo  Alkostar  menjelaskan  bahwa  dalam  menentukan  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan,  hakim  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang  berkaitan  dengan  perbuatan terdakwa  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  (Kick  Andy,  2014).  Gagasan  tersebut  dapat dihubungkan  dengan Correspondence  Inference  Theory oleh  Jones  dan  Davis  yang  telah  dikutip Jonaedi Efendi dalam bukunya. Teori ini menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang melakukan pelanggaran karena alasan internal akan dihukum lebih berat daripada dia yang melakukannya karena alasan eksternal. Dengan demikian, teori tersebut membenarkan analsis faktor eksternal yang  menyebabkan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  sebagai  hal  yang  meringankan  dan membenarkan  analisis  faktor  internal  yang  menyebabkan  terdakwa  melakukan  tindak  pidana sebagai hal yang memberatkan (Efendi, 2018).
Selain  itu,  ahli  hukum  seperti  Yahya  Harahap  dan  Jonaedi  Efendi  juga  menyebutkan  bahwa dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan, keadaan kehidupan nyata terdakwa harus  dipertimbangkan.  Dalam  hal  ini,  Yahya  Harahap  mengatakan  pengadilan  harus  memulai metode pengumpulan data yang komprehensif mengenai latar belakang terdakwa dan perilakunya sehari-hari di tengah masyarakat untuk kemudian dianalisis lebih lanjut guna menemukan korelasi antara  temuan  tersebut,  fakta  hukum,  dan  bukti  yang  diperoleh  melalui  pemeriksaan  sidang (Harahap, 2000). Sedangkan Jonaedi Efendi menyatakan bahwa kondisi pribadi terdakwa juga ha- rus menjadi perhatian oleh hakim yang mana keterangan tersebut dapat diperoleh dari kesaksian orang-orang  sekitar,  psikiater,  serta  siapapun  yang  mengetahui  atau  mengenal  terdakwa.  Hal tersebut dilakukan untuk mencapai hukuman yang proporsional dan adil (Efendi, 2018).
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka tampak bahwa faktor penentu tersebut dapat disimpulkan menjadi beberapa karakteristik: (1) jenis keadaan yang mengacu pada segala sesuatu yang memengaruhi terjadinya suatu tindak pidana atau dipengaruhi oleh tindak pidana yang dapat berupa motif, kejadian saat tindak pidana dilakukan, atau dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, (2) rumusan hal memberatkan dan meringankan ditemukan di luar dari unsur- unsur  tindak  pidana  namun  masih  memiliki  korelasi  dengan  tindak  pidananya  itu  sendiri,  (3) mencerminkan  tingkat  keseriusan  tindak  pidana  atau  tingkat  bahayanya  terdakwa  yang  akan memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Hananta, 2018). Artinya dalam menentu- kan hal-hal memberatkan dan meringankan, karakteristik serta teori yang telah dijelaskan sebe- lumnya dapat menjadi standar terkait ideal atau tidaknya keadaan-keadaan yang telah dimasuk- kan dalam suatu putusan sebagai suatu hal yang memberatkan dan meringankan.

## Pemenuhan Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal dalam Berbagai Putusan
Dalam  kasus  Angelina  Sondakh,  terlihat  bahwa  baik  hal  yang  memberatkan  maupun  yang meringankan dari seluruh keempat putusan (PN, PT, Kasasi, Peninjauan Kembali) mempertim- bangkan keadaan-keadaan di luar dari unsur-unsur tindak pidana. Selain itu, hal-hal memberat- kannya juga mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dan tingkat bahaya terdakwa yang mana  terlihat  dari  pertimbangan  hakim  terhadap  perbuatan  Angelina  yang  dapat  memicu pengaturan-pengaturan  anggaran  lainnya  dalam  DPR  RI  dan  juga  kapasitas  Angelina  sebagai anggota Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI. Penggunaan Correspondence Inference Theory juga terlihat melalui pertimbangan hakim yang menilai Angelina secara aktif melakukan kejahatannya. Ini membenarkan hukuman berat yang diterima Angelina karena active perpetration mencermin- kan adanya motif internal dari terdakwa untuk melakukan kejahatan.
Masih dari kasus Angelina, terlihat beberapa kali hakim menggunakan aspek sosiologis dalam pertimbangan hal yang meringankan, yaitu mengenai usianya (yang relatif masih muda), single parent , dan prestasinya dalam mewakili Indonesia serta memegang beberapa status sebagai Duta. Hal meringankan lainnya mencerminkan tingkat bahayanya terdakwa yaitu, dengan mempertim- bangkan bahwa dirinya belum pernah dihukum. Ini menunjukkan tingkat kebahayaan yang rendah yang  membantunya  meringankan  tindak  pidana.  Para  hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa ternyata dia tidak menerima uang sebanyak yang dikalkulasikan sebelumnya yang berarti para hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan keadaan yang berada seputar kejahatan tersebut. Kendati pun demikian, terlihat bahwa tidak ada keadaan yang berkaitan dengan latar belakang atau kondisi pribadi di masyarakat (perilaku sehari-hari) yang berarti standar ini tidak terpenuhi dalam putusan-putusannya.
Pola pertimbangan yang serupa juga tampak pada kasus Anas Urbaningrum yang mana hal-hal memberatkan  dan  meringankan  menunjukkan  suatu  perumusan  yang  didapat  dari  luar  unsur- unsur  tindak  pidana.  Pun  juga  menunjukkan  tingkat  keseriusan  kejahatan  dan  tingkat  bahaya terdakwa. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang melihat posisi Anas sebagai anggota DPR dan di sisi lain masih memperhitungkan bahwa ia tidak pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, salah  satu  hal  yang  meringankan  juga  berasal  dari  aspek  sosiologis  (yang  mempertimbangkan perbuatan baik terdakwa), yaitu bahwa dirinya merupakan penerima Bintang Jasa Utama, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah berjasa dalam mengem- bangkan dan memajukan bidang tertentu yang bermanfaat bagi negara. Tidak ada pertimbangan lebih lanjut mengenai active perpetration , sehingga tidak ada alasan yang menjelaskan mengenai
motif eksternal atau internal yang berarti tidak digunakannya standar Correspondence Inference Theory . Meski demikian, majelis hakim memerhatikan keadaan seputar kejahatan tersebut dengan mempertimbangkan peran Anas yang bukan merupakan pelaksana proyek dalam kasus tersebut, menjadikan ini salah satu faktor yang meringankannya.
Pada  kasus  Pinangki  Malasari  tampak  bahwa  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan dalam semua putusannya diambil dari keadaan-keadaan di luar unsur-unsur tindak pidana. Hal memberatkan yang dipertimbangkan oleh hakim memiliki relevansi dengan pelaksanaan tindak pidana karena keadaan-keadaan tersebut memang terjadi di seputar tindak pidana yang dilakukan. Ini  terlihat  dari  keadaan-keadaan  ketika  Pinangki  membantu  seorang  terpidana  menghindari eksekusi putusan, Pinangki yang terbiasa ‘menangani’ kasus berkaitan dengan Mahkamah Agung dan  Kejaksaan  Agung  yang  terbukti  melalui  Putusan  Nomor  38/Pid.Sus-TPK/2020/PN  Jkt.Pst ketika salah sat u percakapan dirinya dengan Anita Kolopaking mengenai ‘penanganan’ grasi Annas Maamun (Mantan Gubernur Riau) terungkap, Pinangki yang menolak untuk mengungkap identitas ‘King Maker’ dan Pinangki yang telah menikmati hasil kejahatannya. Namun, hakim tidak memper- timbangkan keadaan yang berkaitan dengan motif internal atau eksternal dilakukannya sebuah kejahatan oleh terdakwa yang berarti Correspondence Inference Theory sekali lagi tidak terpenuhi. Sementara  itu,  tampak  adanya  beberapa  aspek  sosiologis  dalam  hal-hal  yang  meringankan seperti tanggung jawab terhadap keluarga, harapan untuk dapat memperbaiki sikapnya karena ia sudah ikhlas dipecat dari pekerjaannya, dan gender Pinangki. Apa yang menjadi keanehan dalam pertimbangan  keadaan-keadaan  tersebut  adalah  mengenai  prinsip dominus  litis dan  gender perempuannya. Kedua pertimbangan tersebut, walaupun diperoleh dari luar unsur-unsur tindak pidana, tidak relevan dengan kejahatannya itu sendiri dan tidak juga mencerminkan motif internal atau eksternal terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Definisi dominus litis adalah “Lord of the lawsuit” (Fellmeth & Horwitz, 2021) yang berarti penguasa gugatan atau dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai penguasa penuntutan. Ini berarti dalam sistem peradilan pidana, asas  tersebut  menjadikan  Kejaksaan  sebagai  satu-satunya  institusi  yang  berhak  melakukan penuntutan, sehingga bersifat absolut dan monopoli (Manthovani, 2019). Dalam kasus Pinangki, asas tersebut menjadi berkaitan dengan putusan ketika hakim memutus lebih dari atau di luar apa yang  dituntut  dalam  rekuisitoir,  yang  berarti  dalam  konteks  pemidanaan,  hakim  menjatuhkan pidana  yang  lebih  berat  dari  yang  dituntut  oleh  jaksa.  Hal  tersebut  masih  menjadi  perdebatan dalam sistem peradilan pidana, namun menurut M. Asri Irwan (salah satu Jaksa KPK), hakim boleh memutuskan di luar dari yang dituntut oleh jaksa asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang terpenting, sepanjang itu untuk kepentingan umum atau rasa keadilan dalam masyarakat (Irwan, 2020). Dengan demikian, ditegaskan bahwa meskipun dalam kasus Pinangki jaksa hanya menuntut empat tahun penjara, sah-sah saja bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari itu; seperti yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dengan hukuman 10 tahun penjara.  Namun,  Pengadilan  Tinggi  menilai dominus  litis memainkan  peran  dalam  penuntutan. Akibatnya, tuntutan jaksa mengenai empat tahun penjara dianggap pantas dan telah mewakili rasa keadilan masyarakat.
Sebuah pertimbangan berdasarkan gender tertentu tidak sesuai dengan semangat kesetaraan gender, apalagi kesetaraan di muka hukum. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi  karena  mengacu  pada  Lampiran  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingungkan  Peradilan  Umum,  tindak  pidana  korupsi  tidak  disebutkan  di  dalamnya.  Meskipun demikian,  dapat  dibenarkan  untuk  menerapkan  keadilan  restoratif  terhadap  perempuan  yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut  “ PERMA  3/2017 ”).  Namun,  penerapan  keadilan  restoratif  yang  khususnya  berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak menggunakan hal meringankan yang berbasis gender. Pasal 6 huruf c PERMA 3/2017 juga mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal,  dan rasa  keadilan  dalam masyarakat  demi menjamin  kesetaraan gender,  perlin- dungan yang setara, dan non-diskriminasi. Pertimbangan berbasis gender tidak akan mencermin- kan atau membuat tercapainya mandat dari pasal tersebut karena kesetaraan gender maupun rasa keadilan  dalam  masyarakat  tidak  akan  tewujud.  Contoh  dari  keadilan  restoratif  dalam  kasus
korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan pidana uang pengganti sebagai pidana pokok dan alih-alih mengganti hukumannya dengan pidana penjara apabila pelaku tidak mampu membayar, pidana tersebut dapat diganti dengan bekerja sesuai keahliannya (Sitepu & Piadi, 2019). Gagasan ini serupa dengan yang sudah diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, yaitu jenis-jenis kegiatan dalam asimilasi yang memperbolehkan terpidana melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian- nya. Hal ini juga mirip dengan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok yang digagas dalam RKUHP.
Dalam kasus Nurhadi, baik hal yang memberatkan maupun meringankan dirumuskan di luar unsur-unsur pidana. Hal ini juga menunjukkan pola yang sama dengan kasus-kasus sebelumnya ketika  faktor-faktor  yang  meringankan  berkaitan  dengan  aspek  sosiologis  dan  mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dan tingkat bahayanya terdakwa. Hal-hal tersebut terlihat dari keadaan-keadaan yang dipertimbangkan seperti Nurhadi yang memikul tanggung jawab keluarga, dirinya yang berperan dalam perkembangan dan kemajuan Mahkamah Agung, dan bahwa ia belum pernah  dipidana  sebelumnya.  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan  lagi  apakah  perbuatan terdakwa termasuk active perpetration atau passive perpetration sebagai hal yang memberatkan atau meringankan karena hal tersebut sudah terkandung dalam pasal yang didakwakan kepada Nurhadi sebagai rumusan dari unsur-unsur pidana.
Dalam kasus Edhy Prabowo dan Juliari Batubara juga terlihat bahwa hal-hal yang memberatkan dan meringankan diambil di luar dari rumusan unsur-unsur pidana. Selain itu dalam kasus Edhy, hal-hal yang dipertimbangkan juga mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana dan tingkat bahayanya terdakwa. Hal ini terlihat ketika hakim menganggap bahwa harta kekayaan Edhy telah disita yang menunjukkan adanya upaya dari Edhy untuk mengurangi tingkat keseriusan tindak pidana,  sedangkan  untuk  mengurangi  tingkat  bahayanya  terdakwa,  terlihat  dari  pertimbangan bahwa Edhy belum pernah dipidana sebelumnya. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang terjadi di seputar kejahatan yakni fakta bahwa Edhy telah menikmati hasil tindak pidana tersebut. Sama halnya dengan kasus Nurhadi, baik Edhy Prabowo maupun Juliari Batubara sudah didakwa dengan  pasal  yang  memuat active  perpetration ,  sehingga  merupakan  bagian  dari  unsur-unsur tindak pidana yang oleh karenanya hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang memberatkan atau meringankan.
Namun, dalam kedua kasus tersebut, hakim tidak mempertimbangkan situasi di seputar pelak- sanaan kejahatan yakni di tengah-tengah masa pandemi, sebuah keadaan yang dapat dipertim- bangkan sebagai hal memberatkan. Hal ini, misalnya, terlihat dalam KUHP Rumania dan Filipina yang mana Pasal 77 huruf g KUHP Rumania mengakui “the offense by a person who profited from the occasion of a disaster, the stage of siege, or state of emergency” sebagai faktor yang memberatkan sedangkan Pasal 14 Ayat 7 KUHP versi Revisi milik Filipina mengakui salah satu keadaan yang memberatkan  sebagai “…the  crime  be  committed  on  the  occasion  of  a  conflagration,  shipwreck, earthq uake,  epidemic,  or  other  calamity  or  misfortune.” (Hananta,  2018).  Ini  terlihat  bahwa melakukan kejahatan di tengah pandemi adalah hal yang memberatkan. Dalam kasus Juliari, hakim justru mempertimbangkan keadaan yang tidak relevan sebagai hal meringankan, yaitu penghinaan publik.  Seperti  yang  diperdebatkan  oleh  banyak  pakar  hukum,  merupakan  konsekuensi  logis bahwa  koruptor  akan  mengalami  cacian  oleh  publik  namun  bukan  berarti  fenomena  itu  dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan tindak pidananya.
Terakhir,  aspek  sosiologis  cenderung  mencerminkan  implementasi  dari  Pasal  8  Ayat  2  UU 48/2009 yaitu mempertimbangkan baik buruknya perbuatan terdakwa. Meskipun secara khusus hal ini bukan merupakan keadaan yang berhubungan dengan tindak pidana, tetapi secara objektif hakim tidak sepenuhnya salah jika menentukan keadaan seperti itu karena menjatuhkan hukuman berat  atas  dasar  perbuatan  buruk  tetapi  menolak  untuk  meringankan  hukuman  atas  dasar perbuatan baik akan menimbulkan ketidakseimbangan pemidanaan (Hessick, 2008). Lebih lanjut, empat dari enam kasus di atas memasukkan ‘kesopanan terdakwa’ menjadi salah satu hal yang meringankan.  Penulis  berpendapat  hal  tersebut  tidak  perlu  dipertimbangkan  sebagai  hal  yang meringankan karena tidak ada korelasinya dengan perbuatan tindak pidana dan juga tidak men- cerminkan motif terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga tidak berkaitan dengan Correspondence Inference Theory . Bersikap sopan saat persidangan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu (Hananta, 2018). Selain itu, tidak ada sama sekali pertimbangan terhadap keadaan
yang  berkaitan  dengan  kondisi  pribadi  atau  perilaku  sehari-hari  terdakwa  di  masyarakat.  Ini berarti tidak ada satupun dari kasus-kasus tersebut telah memenuhi standar menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan berdasarkan keadaan kehidupan nyata atau reputasi terdakwa. Rangkuman terhadap seluruh penilaian pemenuhan standar tersebut akan ditampilkan Tabel 1.
Table. 1 Rangkuman Pemenuhan Standar Hal-hal Memberatkan dan Meringankan yang Ideal dalam
Berbagai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kasus Faktor Diperoleh dari Luar Unsur Pidana Tingkat Keseriusan & Kebahayaan Pidana dan Terdakwa Correspondence Inference Theory Keadaan Seputaran Tindak Pidana Kondisi Pribadi/ Reputasi Angelina S. Memberatkan ✓ ✓ ✓ Dipertimbangkan sebagian  Meringankan Anas U. Memberatkan ✓ ✓  Dipertimbangkan sebagian  Meringankan Pinangki M. Memberatkan ✓   ✓  Meringankan Dipertimbangkan sebagian Nurhadi Memberatkan ✓  Termuat dalam Pasal Dakwaan   Meringankan ✓ Edhy P. Memberatkan ✓ ✓ Dipertimbangkan sebagian  Meringankan ✓ Juliari B. Memberatkan ✓    Meringankan ✓

## Simpulan
Kesimpulan pertama, standar untuk menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang ideal adalah (1) keadaan-keadaan di luar unsur-unsur pidana, (2) keadaan-keadaan yang mencer- minkan tingkat keseriusan atau bahayanya suatu tindak pidana atau terdakwa, (3) motif untuk melakukan  suatu  tindak  pidana  termasuk  motif-motif  internal  atau  eksternal (Correspondence Inference Theory) , (4) keadaan-keadaan yang berhubungan atau berada di sekeliling kejahatan, dan (5)  keadaan-keadaan  yang  berhubungan  dengan  latar  belakang  atau  reputasi  terdakwa  dalam kehidupan bermasyarakat (perilaku sehari-hari). Kesimpulan kedua, tidak ada satupun putusan pengadilan yang secara kumulatif memenuhi seluruh standar di atas karena sebagian besar hal-hal memberatkan  dan  meringankan  yang  dimasukkan  dalam  putusan  masih  dangkal  dan  tidak relevan, sehingga mengancam rasa keadilan dalam masyarakat.
Penting bagi hakim untuk  kritis dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan yang tepat karena itu dapat memengaruhi tingkat konsekuensialitas suatu putusan yang hasilnya antara  menjaga  atau  membahayakan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Kepercayaan  publik terhadap lembaga peradilan dan sistem hukum diperlukan untuk membangun sistem hukum dan budaya hukum yang lebih baik dalam masyarakat (Sutiyoso, 2010). Oleh karena itu, dengan meng- hasilkan putusan yang berdampak pada koruptor, hakim akan dinilai telah mempertimbangkan hak-hak  rakyat,  mencerminkan  rasa  keadilan  dalam  masyarakat,  dan  pada  akhirnya  mampu meraih kepercayaan publik.

## Daftar Pustaka
Alamsyah, W. (2020). Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020 . Indonesia Corruption Watch. https://antikorupsi.org/
Annur, C. M. (2021). ICW: Pelaku korupsi terbanyak dari kalangan ASN pada semester 1 2021 . Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi- terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021
Anwar, S. (2008). Korupsi dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 15 (1),

## 14 – 31. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art8
Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan . Prenada Media. Cambridge University Press. (2021). Mitigate . Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mitigate Central Jakarta District Court. (2020). Court Decision Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst . Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media.
Directorate General of Courts of General Jurisdiction. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS/00/12/2020 . Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . Prenada Media. Fellmeth, A. X., & Horwitz, M. (2021). Guide to Latin in international law . Oxford University Press.
Hananta, D. (2018). Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana / aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 7 (1), 87. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108
Hessick, C. B. (2008). Why are only bad acts good sentencing factors. Boston University Law Review , 88 , 1109. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1141522 Irwan, M. A. (2020). Opini: Putusan ultra petita dalam perkara tindak pidana korupsi . Persatuan Jaksa Indonesia. https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833
Ka’bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 37 (1).
http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/144 Kick Andy. (2014). Palu sang hakim agung . Kick Andy Show. https://www.youtube.com/watch?v=9FtxcLO2kiw Manthovani, R. (2019). Penerapan asas dominis litis dalam UU KPK . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk- lt5ddf8ba3bb064?page=all Mustain, A. (2022). Absurditas diskon hukuman Edhy Prabowo dari MA . Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/opini/477286/absurditas-diskon-hukuman-edhy-prabowo- dari-ma
Silalahi, R. R. (2018). Penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Lex Renaissance , 3 (2). https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art4
Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 1 (1), 67 – 75. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7 Suarda, I. G. W. (2011). Hukum pidana: materi penghapus peringan dan pemberat pidana . Bayumedia Publishing.
Supreme Court of the Republic of Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 .
Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (2), 233 – 248. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art3