ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)
Tantangan  Implementasi  Program  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan yang Berkelanjutan PT. Kalimantan Prima Persada
Adi Sucipto 1* , Sadewo 2 , dan Hanna M. Hakim 3
1 Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong; adisucipt59@gmail.com
2 Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong;
Sadewo.3a@gmail.com
3 Alumni Program Studi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada; Hannamarthatya@gmail.com
* Correspondence Received: 14/10/2021; Accepted: 03/12/2021; Published: 30/12/2021
Abstract: PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) is a one of mining industry services  in  Kutai  Kartanegara  Regency  which  operates  in  three  villages.  The practice  of  Corporate  Social  Responsibility  in  these  three  villages  has  used  to giving  cash.  Nowadays,  PT  KPP  seeks  to  change  the  existing  pattern  into  a planned program. In line with this, this study aims to obtain an overview of CSR practices and challenges in order to optimize the use of PT KPP's CSR funds. The  method  used  in  this  research  is  descriptive  with  a  qualitative approach. Based on the conditions, three main problems were found. First, lack of  controlling  from  PT  KPP  in  planning  process.  Second,  low  capacity  of  local human  resouces  so  CSR  funds  are  mostly  used  for  social  and  infrastructure sectors. Third, economic independence program has not become a priority. Thris research suggest to enhance the programs that focus on improving community skills.
Abstrak: PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) merupakan salah satu jasa industri pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beroperasi di tiga desa. Praktik Corporate Social Responsibility di ketiga desa ini sudah terbiasa dengan pemberian uang tunai. Saat ini, PT KPP berupaya mengubah pola yang ada menjadi program yang terencana. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang praktik dan tantangan CSR dalam rangka optimalisasi  penggunaan  dana  CSR  PT  KPP.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan kondisi tersebut, ditemukan tiga masalah utama. Pertama, kurangnya pengawasan dari PT KPP dalam proses perencanaan. Kedua, rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal sehingga dana CSR sebagian besar digunakan untuk sektor sosial dan infrastruktur. Ketiga, program kemandirian ekonomi belum menjadi prioritas. Penelitian  ini  menyarankan  untuk  meningkatkan  program  yang  berfokus  pada peningkatan keterampilan masyarakat.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pertambangan Batu Bara

## 1.  Pendahuluan
Industri  pertambangan  sangat  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  global karena lebih dari 20 juta orang di dunia bergantung pada ekstraksi sumber daya mineral sebagai dasar untuk hidup mereka (Jenkins, 2004). Dibalik posisinya yang strategis bagi kemajuan perekonomian, kritik atas dampak lingkungan dan sosial yang  diakibatkan  industri  pertambangan  terus  bermunculan.  Meskipun  terdapat pendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya (Friedman, 2002), mereka juga harus memikirkan tanggungjawab dan strategi  yang paling tepat sesuai dengan kondisi wilayah di mana  mereka  beroperasi  agar  kegiatan  bisnisnya  dapat  terus  berkelanjutan (Borglund,  2021).  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  merespons  realita keberadaan  industry  pertambangan  dengan  membentuk  seperangkat  peraturan yang  mewajibkan  mereka  untuk  melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan (TJSP), dimulai dari Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas  sampai  Peraturan  Daerah  Kutai  Kartanegara No.15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Perkembangan  dan  kemajuan  praktik  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan (TJSP)  di  Kutai  Kartanegara  sudah  seharusnya  diinisiasi  oleh  perusahaan- perusahaan  industri  pertambangan.  Berdasarkan  data  pada  tahun  2017, Kabupaten  Kutai  Kartanegara  memproduksi  batu  bara  terbanyak  di  Kalimantan Timur, yaitu mencapai 65,11 juta ton (Wahyu, 2018). Sementara jika dilihat dari jumlah  perusahaan  pemegang  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  di  Kalimantan Timur, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mencatat terdapat 1.190 izin di mana 625 izin diantaranya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Gumay, 2019).  Saat  ini,  industri  pertambangan  di  Kutai  Kartanegara  mulai  memberikan perhatian  serius  terhadap  dampak  lingkungan  dan  sosialnya.  Sebagian  besar perusahaan  telah  melakukan  TJSP,  tetapi  terdapat  beberapa  kasus  di  mana kegiatan  TJSP  masih  dianggap  bagian  lain  di  luar  manajemen  perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan (Porter & Kramer, 2011).
Salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  jasa  industri  pertambangan  di Kabupaten  Kutai  Kartanegara  adalah PT  Kalimantan  Prima  Persada  (PT  KPP), yaitu  anak  perusahaan  PT  Pama  persada  Nusantara  (PAMA),  salah  satu
kontraktor pertambangan terbesar di Asia Tenggara. PT KPP berkantor di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan dan dengan wilayah operasi di antara 2 desa lainya yaitu Desa Loa Janan Ulu dan Desa Purwajaya. PT KPP memulai kontrak kerja  operasi  bersama  dengan  PT  Surya  Jalur  Anugerah  (PT  SJA)  sejak  tahun 2013.  Sehingga  dalam  melaksanakan  program  TJSP  di  ketiga  desa  tersebut menggunakan  kontrak  TJSP  PT  SJA.  Permasalahan  muncul  ketika  beban pengelolaan TJSP yang sebelumnya berbentuk pemberian uang tunai, PT KPP berusaha  mengubahnya  menjadi  program  pemberdayaan  masyarakat  sejalan dengan tujuan TJSP Perusahaan induknya yaitu PT PAMA.
Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  Tanggung Jawab  Sosial  Perusahaan  (TJSP)  PT.  Kalimantan  Prima  Persada  guna mendapatkan  solusi-solusi  dalam  penyelesaian  permasalahannya.  Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan cara menganalisis  hasil  wawancara  mendalam  dan  hasil dokumentasi di  lapangan.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  data  yaitu  data  primer  yang merupakan hasil wawancara serta hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, serta  data  sekunder  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media perantara, seperti dokumen-dokumen terkait.

## 2.  Hasil Penelitian
Berdasarkan konsepnya, TJSP bukan praktik pemberian uang satu atau dua kali selama perusahaan beroperasi. Namun, TJSP adalah bagian dari proses dan strategi  jangka  Panjang  perusahaan  demi  keberlangsungan  perusahaannya (Siltaloppi,  2020).  Seperti  telah  dijabarkan  di  atas,  perusahaan  pertambangan batubara,  berdasarkan  sifat  operasionalnya  memerlukan  pengawasan  ekstra untuk masalah dampak lingkungan dan sosial bagi sekitarnya. Pembukaan lahan pertambangan  memiliki  dampak  sosial  berupa  pengungsian,  hilangnya  mata pencaharian,  pengucilan  sosial,  dan  pemindahan  pemukiman  warga  lokal menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan sosial (Kemp, 2010). Oleh karena itu, perusahaan  pertambangan  batubara  memiliki  tanggung  jawab  khusus  terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial. Perusahaan berskala global harus  menyadari  situasi  risiko  ini  dan  mendorong  anak  perusahaannya  untuk menjadi lebih bertanggung jawab kepada masyarakat lokal (Frederiksen, 2018).
Tidak  terkecuali  PT  KPP  yang  harus  menyelaraskan  tanggung  jawab  sosialnya dengan perusahaan induknya.
Keberhasilan  TJSP  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  komitmen  para  petinggi dan/atau pemilik perusahaan (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Colle, 2010). Namun,  dalam  jangka  panjang,  Kelembagaan  TJSP  menjadi  penting  di  dalam organisasi. TJSP tidak bisa menjadi wahana pengeluaran uang yang tidak jelas arah penggunaannya. Sebagai bagian dari strategi perusahaan, alokasi TJSP di dalam  anggaran  perusahaan  harus  jelas.  Salah  satu  indikator  komitmen perusahaan adalah jika terdapat bagian khusus yang menangani program TJSP (Khojastehpour, 2019).
Berdasarkan Struktur organisasi PT. Kalimantan Prima Persada Job site SJAL seperti  pada  Gambar  1  terdiri  atas  seorang  Project  Manager  yang  membawahi empat bidang/departemen dengan dikepalai oleh seorang Section Head (kepala seksi) dan setiap kepala seksi akan membawahi beberapa officer / staff . Keempat departemen tersebut adalah : Produksi & Haul Road Maintenance departement , Plant  &  SM  Departemen ,  HCGS  &  FAT Departement ,  dan SHE  Departement . Terdapat 1 orang Community Depelopmet Officer (CDO) di bawah HCGS & FAT Departement yang bertanggung jawab melaksanakan program TJSP. Dari struktur organisasi  ini  dapat  dilihat  bahwa  untuk  tanggung  jawab  pelaksanaan  program TJSP  di  PT.  KPP  site  SJAL  masih  sangat  kurang  jika  dibandingkan  dengan cakupan luas wilayah yang berada di tiga desa.
Gambar 1. Struktur Organisasi PT.Kalimantan Prima Persada
Program  TJSP  PT  KPP  mencakup  3  wilayah  desa  yang  menjadi  tanggung jawabnya  yaitu  Desa  Loa  Duri  Ilir,  Desa  Loa  Janan  Ulu  dan  Desa  Purwajaya. Sejauh ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipraktikkan oleh PT  KPP  kepada  masyarakat  berupa  pemberian  dana  tunai  melalui  pemerintah desa.  Dana  tersebut  nantinya  wajib  dipertanggungjawabkan  ke  perusahaan berupa  laporan  kegiatan  selama  1  tahun.  Besaran  dana  CSR  yang  diberikan perusahaan  kepada  masyarakat  ditentukan  oleh  seberapa  banyak  produksi/ pengapalan penjualan batu bara. Hal ini didasarkan pada perjanjian perusahaan terdahulu dengan tokoh dan pemerintah desa yaitu sebesar Rp. 500 / Metric Ton. Perjanjian besaran berlaku untuk tiga desa tersebut. Sebagai gambaran, berikut besaran dana yang diberikan PT KPP kepada Desa Loa Duri Ilir:

## Gambar 2. Grafik Dana TJSP PT.KPP untuk Desa Loa Duri Ilir Tahun 2017- 2019
Dari  laporan  TJSP  yang  disalurkan  ke  pihak  desa  sebagai  perwakilan masyarakat Desa Loa Duri Ilir terlihat jumlah yang fluktuatif , namun menunjukkan angka yang besar dan kecenderungan naik dari tahun 2017 sampai akhir tahun 2019. Penurunan dana TJSP diakibatkan penurunan produksi dari dana sebesar Rp 1.694.811.854,00 pada tahun 2019, menjadi Rp 1.176.038.369,00 pada tahun 2020. Untuk pelaporan di tahun 2020, peneliti mendapatkan laporan penyerapan sebagian saja dari dana yang dialokasikan dikarenakan masa pandemi Covid-19 yang melanda sehingga program tahun 2020 belum terlaksana. Dana yang telah digunakan  senilai  Rp  119.500.000,00;  dengan  rincian  penanganan  Covid  19 sebesar Rp 114.500.000; dan dipergunakan untuk acara keagamaan sebesar Rp
Rp 222.911.757 Rp 304.374.717 Rp 380.974.817
Rp. 312.900.366
Rp 413.202.679 Rp …
Rp …
Rp 570.107.428 RP … J A N - A P R M E I - A G U S T S E P T - D E S 2017
2018 2019
5.000.000,00.  sementara  dana  yang  belum  dialokasikan  sebesar  Rp 1.056.538.369,00.
Dana TJSP yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini belum terlihat signifikansinya  di  dalam  mensejahterakan  masyarakat.  Begitu  pula  yang  dinilai oleh  pihak  PT  KPP  yang  melihat  dana  TJSP  yang  diberikan  belum  berdampak positif  bagi  citra  perusahaan  maupun  apresiasi  dari  keberhasilan  program  oleh masyarakat  setempat.  Terlebih  lagi,  PT  KPP  menilai  bahwa  pola  TJSP  yang dijalankan  terdahulu,  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Kondisi ini juga banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Masyarakat  pada  umumnya  lebih  menyukai  bantuan  yang  bersifat  instan  dan berbentuk materi atau barang. Perusahaan umumnya belum memiliki data tentang program-program  pemerintah  dan  kebutuhan  masyarakat  lokal,  sehingga  peran pemerintah  dengan  membentuk  suatu  lembaga  yang  bisa  menjembatani kepentingan pembangunan di daerah serta menjadi alat promosi dan komunikasi perusahaan dengan masyarakat (Soetrisno, 2020).
Dampak  yang  dihasilkan  dari  program  TJSP  yang  dapat  dirasakan manfaatnya sampai sekarang oleh msyarakat masih terbatas pada bidang sosial dan infrastuktur. Dalam bidang sosial, PT KPP memberikan bantuan truk sampah yang  sampai  saat  ini  masih  berjalan.  Sementara  itu,  dalam  bidang  infrastruktur salah  satunya  adalah  pembangunan  sarana-prasarana  TK  Al  Qomar.  PT  KPP sebagai  pemberi  program  TJSP  memiliki  peran  strategis  untuk  mendorong program penguatan ekonomi masyarakat seperti pengembangan budidaya ikan, lebah,  dan  burung  walet  dimana  di  tiga  desa  binaan  PT  KPP  masih  sangat berpotensi untuk dikembangkan

## Gambar 3. Data Alokasi Dana CSR PT. KPP Tahun 2019
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa dana TJSP PT KPP mayoritas dialokasikan  untuk  kegiatan  sosial  budaya    dan  infrastruktur.    Alokasi  Kegiatan Sosial dan Budaya sebesar 27% dari total dana atau sebesar Rp 456.780.380,00. Sementara  itu,  alokasi  dana  untuk  infrastruktur  sebesar  22%  dari  anggaran dengan  jumlah  Rp  370.270.428,00.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  alokasi anggaran  yang  berdampak  pada  tingkat  pendapatan  dan  keberlangsungan kemandirian warga masih belum menjadi prioritas pelaksanaan TJSP PT KPP. Di sisi  lain,  pemberian  dana  yang  diserahkan  langsung  kepada  masyarakat  dan alokasi penganggaran ini menunjukkan masalah pada kapasitas masyarakat desa dalam membuat pengajuan, perencanaan, pengadministrasian, serta pengelolaan bantuan yang masih rendah.
Pemahaman setiap pemangku kepentingan perusahaan memengaruhi praktik etika  bisnis  dan  praktik  tanggung  jawab  sosialnya (Freeman,  Harrison,  Wicks, Parmar,  &  Colle,  2010).  Program  yang  melibatkan  masyarakat  merupakan program  jangka  panjang  dimana  program  tersebut  harus  dimusyawarahkan bersama. Perusahaan akan terus menimbang apapun yang diusulkan masyarakat yang terlibat dengan tentunya melihat potensi kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam penyusunan program yang bersumber dari dana TJSP PT KPP, pemerintah desa memerlukan penguatan pendampingan dari PT KPP.
Peran  aktif  masyarakat  juga  dapat  tergambar  dari  bagaimana  proses penyusunan  program  dijalankan.  Selama  ini,  proses  penyusunan  ini  mengikuti metode pembahasan yang sama dengan pembahasan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tahapan pertama  dimulai dari musyawarah tingkat RT dilanjutkan musyawarah tingkat Dusun kemudian Musyawaraah Desa dan  terakhir  di  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa.  Namun  ditemukan pernyataan  berbeda  pada  salah  satu  responden  yang  berasal  dari  masyarakat yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana pemakaian anggaran dana TJSP  PT KPP hanya melibatkan orang-orang tertentu saja.
Berdasarkan    proses  penyusunannya,  muncul  pertanyaan  berikutnya  jika program  TJSP  disusun  bersama  dan  melalui  proses  sedemikian  panjangnya, mengapa  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  TJSP  masih  rendah  dan perusahaan masih belum melihat hasilnya? Dalam pelaksanaan program TJSP, penentu utama dari keberhasilan program terletak pada program yang berbasis pengembangan  ekonomi  mandiri  dan  pemberdayaan  masyarakat  (Borglund, 2021). Pelaksanaan TJSP PT KPP belum mengarah pada kedua hal ini.  Seperti halnya  perusahaan  industri  pertambangan  di  belahan  dunia  lainnya,  dampak hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal sebagian besar terabaikan (Narula, 2017).  Partisipasi  masyarakat  sebagai  pemicu  kemandirian  dan  proses pemberdayaan adalah komponen yang sangat penting. Peran TJSP PT KPP perlu untuk menyentuh pada sumber permasalahan dari dampak inti bisnis ini, kika hal ini  tidak  diperhatikan,  program  TJSP  dalam  bentuk  program  maupun  dana berpotensi menimbulkan konflik baru.
Untuk mengurangi risiko ini, PT KPP perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah  dalam  kerangka  pembangunan  berkelanjutan  untuk  menyentuh pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Diantaranya  yaitu  menyediakan infrastruktur  dan  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  dasar,  peluang  ekonomi dalam  bentuk  kompensasi  dan  royalti,  pekerjaan  langsung  atau  tidak  langsung (seperti usaha kecil laundry, katering, dan sebagainya), peningkatan kapasitas dan program  pengembangan  masyarakat  lainnya  kepada  mereka  yang  terkena dampak (Narula, 2017). Proses pembangunan tersebut dilakukan secara simultan sehingga semakin banyak keterampilan, atau semakin tingginya kompetensi yang dimiliki masyarakat maka semakin tinggi kemampuannya berpartisipasi. Dengan kata lain, respons dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TJSP cukup tinggi dan dana TJSP yang dikeluarkan perusahaan mencapai titik paling efisien.

## 3.  Kesimpulan
Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipraktikkan oleh PT Kalimantan  Prima  Persada  kepada  masyarakat  selama  ini  berupa  penyaluran dana tunai melalui pemerintah desa di Desa Loa Janan Ulu, Loa Duri Ilir, dan Desa Purwajaya.  Output  dana  tersebut  wajib  dipertanggungjawabkan  ke  perusahaan berupa laporan kegiatan selama 1 tahun. Komitmen  PT KPP untuk merubah pola pemberian  bantuan  tunai  menjadi  program  pemberdayaan  masyarakat membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak pemangku kepentingan. Berdasarkan kondisi  di  lapangan,  ditemukan  masalah  yang  menyebabkan  dana  TJSP  yang telah diberikan kepada masyarakat tidak berdampak sesuai harapan. Dari tahapan penyusunan rencana pemakaian anggaran dana TJSP  PT KPP, terlihat proses yang  kurang  optimal  karena  proses  ini  hanya  melibatkan  orang-orang  tertentu saja.  Akhirnya  berdampak  pada  penggunaan  dana  TJSP  yang  sebagian  besar digunakan  untuk  bidang  sosial  dan  infrastruktur,  sementara  program  yang berfokus  pada  peningkatan  kemandirian  ekonomi  masyarakat  belum  menjadi prioritas. Berdasarkan analisis di atas, salah satu upaya agar pemanfaatan dana TJSP PT KPP dapat memiliki signifikansi bagi masyarakat lokal adalah dengan pendampingan  PT  KPP  dalam  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia masyrakat  lokal  dalam  proses  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengalokasian anggaran  TJSP.  Sehingga,  diharapkan  masyarakat  lebih  peka  dan  memahami bahwa pembangunan harus bersumber pada manusianya, bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur saja.

## Referensi
Borglund, T. D. (2021). CSR and sustainable business. Germany: Sanoma Utbildning.
Disemadi, H. S., & Paramita, P. (2020). Kebijakan Corporate Social
Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan
Masyarakat di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 1-16.
Frederiksen, T. (2018). Corporate social responsibility, risk and development in the mining industry. Resources Policy Ed 59 , 495-505.
Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & Colle, S. d. (2010).
Stakeholder Theory: The State of the Art. New York: Cambridge University Press.
Friedman, M. (2002). Capitalism and Freedom. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Gumay, A. (2019, September 2). Ekonomi . Diambil kembali dari CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190902095809-92-
426714/perusahaan-raksasa-batu-bara-di-bumi-kaltim-ibu-kota-baru
ISO. (2010). ISO 26000: Guidance on social responsibility. Geneva: ISO.
Jenkins, H. (2004). Corporate social responsibility and the mining industry: Conflicts and constructs. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 11(1) , 23-34.
Kemp, D. (2010). Community relations in the global mining industry: Exploring the internal dimensions of externally orientated work. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17 (1) , 1-14.
Khojastehpour, M. &. (2019). The effect of CSR commitment on firms’ level of internationalization. Social Responsibility Journal , .
Kirana, A. D. (2021). Analyzing Board Characteristics, Ownership Structure and Company Characteristic to CSR Disclosure. Accounting Analysis Journal , 10(1), 62-70.
Lesmana, D. &. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social
Responsibility (CSR) dalam Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon). Jurnal Riset Pembangunan 3 (2) , 78-87.
Majer, M. (2013). The practice of mining companies in building relationships with local communities in the context of CSR formula. Journal of Sustainable Mining, 12(3) , 38-47.
Murashima, M. (2020). CSR Activity, Visibility, and Firm Value in the Long Term: Evidence from Japan. Asia-Pacific Social Science Review (20) , No.4.
Narula, S. A. (2017). A sustainable livelihood framework to implement CSR project in coal mining sector. Journal of Sustainable Mining, 16(3) , 83-93.
Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review Vol 89 , 2-17.
Siltaloppi, J. R. (2020). Integrating CSR with business strategy: a tension management perspective. . Journal of Business Ethics , 1-21.
Soetrisno, A. (2020). Pendekatan efisiensi CSR dengan pembentukan sebuah lembaga negara yang mengatur dana dan program-program CSR
(Doctoral dissertation). Jakarta: Universitas Pelita Harapan.
Wahyu, A. (2018, Februari 28). Berita . Diambil kembali dari Antaranews:
https://www.antaranews.com/berita/687168/kukar-produksi-6511-juta-ton- batu-bara-terbanyak-di-kaltim-pada-2017
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).