Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm. 104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## KETERBUKAAN KOMUNIKASI LAYANAN PUBLIK SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI
Noneng Sumiaty
Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP) Kominfo, Jl Pajajaran No.88 Bandung, Jawa Barat, 022-6017493 none001@kominfo.go.id
___________________________________________________________________________

## ABSTRAK
Era globalisasi ditandai dengan merebaknya penggunaan sarana komunikasi,  informasi, dan keterkaitan  serta  ketergantungan  antar  bangsa  dan  antar  manusia  di  seluruh  dunia  sehingga batas-batas  suatu  negara  menjadi  semakin  sempit.  Pemerintah  telah  menjamin  keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan  cepat,  tepat waktu dan biaya ringan dan cara yang sederhana. Kajian  ini  mengambil  judul  “Keterbukaan  Komunikasi  Layanan  Publik  Serta  Partisipasi Masyarakat  di  Era  Globalisasi”.  Fokus  kajian  bagaimana  keterbukaan  komunikasi  layanan publik  dan  partisipasi    masyarakat  di  era  globalisasi.  Salah  satu  fungsi  pemerintah  adalah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  ( public  service )  atau  pelayanan  umum.  Untuk pelayanan  kepada masyarakat  Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut membuat situs web yang kapan  saja  bisa  diakses  oleh  masyarakat  kecuali  informasi  yang  dikecualikan.    Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam mengakses situs web Pemda, namun ada terobosan baru dari Pemda untuk pelayanan publik dengan menggunakan media sosial.
Kata Kunci : Komunikasi, Layanan Publik, Partisipasi, Globalisasi

## PUBLIC SERVICE COMMUNICATION OPENESS AND CIVIC PARTICIPATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION

## ABSTRACT
The  era  of  globalization  is  characterized  the  widespread  use  of  tools  of  communication, information,  and  internationl  also  human  interdependence  around  the  world,  and  the boundaries of a country are becoming increasingly narrow. The government has guaranteed public information transparency through legislation No 14 year 2008, any public information should be obtained quickly, on time and light costs and a simple manner. The study has taken the  title  “Public  Service  Communication  Openess  and  Civic  Participation  in  the  Age  of Globalization”.  Focus  studies  on  how  public  service  communication  openess  and  civic participation.  Once  functin  of  government  is  to  render  public  service  communication.  For services to local government communities (city officials) is required to create websites that are accesible  to  the  public  at  anytime  unless  information  is  excluded.  Citizen  participation  is expected in accesing the city’s websites, but  there  are new developments in public services using social media.
Keywords: Communication, Public Service, Participation, Globalization
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi (TIK) yang semakin cepat, telah mendorong tumbuh keterbukaan informasi publik dan meningkatnya layanan pemerintah terhadap masyarakat. Indonesia sebagai  negara  dengan  sistem  demokrasi, pemerintah  telah  menjamin  keterbukaan informasi  publik  melalui  Undang-Undang (UU)  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (KIP). Informasi  publik  merupakan  sarana  dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  penyelenggaraan  kepemerintahan baik yang dilakukan oleh institusi kementerian maupun non kementerian. UU tersebut  bertujuan  untuk  memberikan layanan informasi kepada masyarakat, yaitu memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik.
Upaya penggunaan TIK dan penerapannya  untuk  penyediaan  informasi dan  layanan  publik  dasar  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  diupayakan  dengan e- government (United Nations, 2012). Dalam Inpres  nomor  9  tahun  2015  tentang pengelolaan komunikasi publik menyebutkan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika antara lain untuk: 1. mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait
dengan kebijakan dan program pemerintah; 2.  melaksanakan  diseminasi  dan  edukasi terkait  kebijakan  dan  program  pemerintah melalui  seluruh  saluran  komunikasi  yang tersedia;  3.  melakukan  pemantauan  dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik.
Optimalisasi pemberian layanan publik,  partisipasi  warga,  dan  tata  kelola dengan  perubahan  hubungan  internal- eksternal melalui kanal teknologi, internet, dan media baru menjadi bagian inplementasi  TIK  (Baum,  C.,  &  Di  Maio, 2000).  Hal  ini  sejalan  dengan  hak masyarakat  untuk  memperoleh  informasi yang dipayungi pemerintah melalui pengesahan UU no. 14  tentang KIP. Dalam pasal  2  nya  disebutkan  bahwa  setiap informasi  publik  harus  dapat  diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya ringan dan cara yang sederhana.
Sejak  diberlakukannya  UU  KIP, seluruh badan publik termasuk pemerintah daerah  (Pemda)  wajib  menerapkan  KIP  di seluruh wilayah yang dikelolanya. Konsekuensi penerapan KIP adalah penyediaan  dokumen  dan  informasi  yang harus  diunggah  melalui  situs-situs  resmi yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan  KIP  dilakukan  oleh  seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
(PPID)  yang  dilakukan  dalam  Pusat Pengelolaan Informasi Publik (PPIP).
Situs PPIP merupakan sarana komunikasi Open Government Data (OGD), disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda),  bertujuan  untuk  memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Situs PPIP  difasilitasi  oleh  Pemda  untuk melaksanakan  KIP  di  Indonesia  agar terwujud  pemerintahan  yang  transparan, akuntabel dan partisipatif. Situs PPIP tidak akan  bermanfaat  apabila  layanan  itu  tidak digunakan  oleh  masyarakat  (Retnowati,  at all. 2019).
Keharusan    membuat  situs  web  di setiap pemerintahan daerah kabupaten dan kota  merupakan  tuntutan  akan  informasi yang cepat dan terupdate setiap waktu. Web disetiap  daerah  tersebut  dapat  membantu terbentuknya  pemerintahan  yang  bersifat good  governance dengan  memanfaatkan kemajuan  teknologi  informasi.  Manfaat dari  situs  web  daerah  adalah  adanya semangat  keterbukaan  dan  pemberdayaan masyarakat,  ketersediaan  informasi  yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk ketebukaan (transfaransi) sehingga hubungan  antar  berbagai  pihak  menjadi lebih  baik.  Sedangkan  informasi  berupa data  potensi  daerah,  statistik  dan  peluang usaha  disajikan  untuk  kalangan  bisnis maupun  investor,  sebagai  upaya  daerah
meningkatkan  (PAD)  Penghasilan  Asli Daerah ( Sulistiyo, at all. 2008).
Berdasarkan  hasil  pengamatan  pada 90  (sembilan  puluh)  situs  web  pemerintah daerah  dan  hasil  jajak  pendapat  pada  90 pengelola  situs  web  Pemda,  isi  minimal pada  situs  web  Pemda  yang  dibuat  oleh DEPKOMINFO adalah :
1. Selayang  pandang.  Menjelaskan secara singkat tentang keberadaanPemda  bersangkutan (sejarah,  motto  daerah,  lambing dan  arti  lambing,lokasi  dalam bentuk peta, visi dan misi).
2. Pemerintah Daerah. Menjelaskan struktur organisasi di Pemda yang bersangkutan(eksekutif, legislative) beserta nama, alamat,telepon, e-mail dan pejabat  daerah.  Jika  memungkan biodata dan PimpinanDaerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.
3. Geografi.  Menjelaskan  tentang keadaan  tofografi,  demografi, cuaca  dan  iklim,  sosial  dan ekonomi,  budaya  dari  daerah bersangkutan.  Semua  data  dalam bentuk  numeris  atau  statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
4. Peta  Wilayah  dan  Sumberdaya.
Menyajikan  batas  administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah  (sebaiknya  digunakan peta  referansi  yang  dikeluarkan oleh  Badan  Koordinasi  Survei
dan Pemetaan Nasional –
Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  pembuat  peta)  dan  juga sumber  daya  yang  dimiliki  oleh daerah  yang  bersangkutandalam bentuk peta sumberdaya
(digunakan  peta  referensi  yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah  yang  mempunyai tugas  pokok  dan  funsi  pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna 5. Peraturan/Kebijakan Daerah.
Menjelaskan  Peraturan  Daerah (Perda)  yang  telah  dikeluarkan oleh  Pemda  bersangkutan  lalui situs  web  Pemda,  inilah  semua Perda yang  telah disosialisasikan kepada masyarakat luas.
6. Buku  Tamu.  Tempat  untuk menerima masukan dari pengguna  situs  web  Pemda bersangkutan.
Selain  isi  minimal  seperti  tersebut  di  atas, yang  lainnya  akan  disajikan  pada  suatu situs  Pemda  diserahkan    sepenuhnya kepada  masing-masing    Penanggungjawab Situs  dan  Manajer  Situs  web  Pemda, tergantung  pada  kondisi  setempat  dan kesediaan data dan informasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan  ( Sulistiyo, at all. 2008).
Situs  PPIP  yang  difasilitasi  oleh Pemda  untuk  melaksanakan  KIP  tersebut agar terwujud pemerintahan yang transparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  Di sinilah  perlunya  partisipasi  masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan pelayanan  informasi  serta  mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Dimana prioritas pembangunan  nasional  untuk  tahun  2020 ada  5  (lima)  prioritas.  Kelima  program prioritas  tersebut  tertuang  dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah program prioritas  dan  kemudian  didetailkan  lebih lanjut  dalam  beberapa  kegiatan  prioritas. penyusunan  RKP  2020  yang  merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan agenda utama meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (bapeda Jabar, 2019).
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
SDM  berkualitas  dan  berdaya  saing di era globalisasi dimana setiap negara atau individu  mulai  saling  bekerjasama  dan peniadaan  sekat  atau  batas  antar  negara. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia  menyambut  baik  akan  adanya perkembangan  teknologi  di  era  globalisasi ini  meskipun  tidak  sedikit  yang  kesulitan akan  perkembangan  teknologi  yang  serba canggih  saat  ini.  Sambutan  baik  terhadap perkembangan  era  globalisasi  ini  terbukti dengan  perilaku  masyarakat  yang  sangat suka menggunakan peralatan yang berteknologi  tinggi.  (Harara,  2016)  Selain dampak positif yang terjadi atas perkembangan teknologi komunikasi tersebut,  pada  kenyataannya  globalisasi juga  memberikan  dampak  buruk  yaitu terjadinya perubahan sosial didalam masyarakat  akibat  masuknya  pengaruh negara luar dan menghilangkan budaya asli suatu negara.
Globalisasi  sebagai  suatu  proses bukan  suatu  fenomena  baru  karena  proses globalisasi  sebenarnya  telah  ada  sejak berabad-abad lamanya. Di akhir abad ke-19 dan  awal  abad  ke-20  arus  globalisasi semakin  berkembang  pesat  di  berbagai negara  ketika  mulai  ditemukan  teknologi komunikasi,  informasi,  dan  transportasi. Loncatan  teknologi  yang  semakin  canggih pada pertengahan abad ke-20 yaitu internet
dan  sekarang  ini  telah  menjamur  telepon genggam (handphone) dengan  segala fasilitasnya (M. Isya N, 2015).
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, penulis  tertarik  untuk  mengadakan  kajian dengan judul “Keterbukaan Informasi Dan Layanan Publik Serta Partisipasi Masyarakat  di  Era  Globalisasi”.  Fokus kajian  adalah  bagaimana  keterbukaan informasi  publik,  layanan  publik  dan partisipasi  masyarakat di era globalisasi”
Tujuan kajian ini ingin menganalisis keterbukaan informasi, layanan publik dan partisipasi    masyarakat    di  era  glabalisasi. Kegunaan  kajian  ini  diharapkan  memberi masukan  kepada  Direktorat  Informasi  dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) mengenai keterbukaan  informasi  pubilk,  layanan publik dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Komunikasi  publik  dapat  dilakukan di  dalam  maupun  di  luar  organisasi. Komunikasi  publik  secara  eksternal  dalam konteks good governance bertujuan mengirim informasi publik serta menerima umpan  balik  (opini)  dari  dua  sektor  yaitu sektor  swasta  atau  bisnis  dan  masyarakat (Silalahi, 2004).
Komunikasi  pemerintahan  dalam Good Governance juga menekankan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
ketanggapan,  transparansi,  partisipasi  dan akuntabilitas (Silalahi, 2004). Hal ini berarti pemerintah  tidak  hanya  harus  tanggap, tetapi  juga  harus  mampu  memberikan informasi  yang  benar,  serta  melibatkan kalangan  masyarakat  dan  bisnis  dalam setiap pembuatan kebijakan sebagai kontrol sosial.
Salah  satu  fungsi  pemerintah  adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ( public  service )  atau  pelayanan  umum.
Rasyid (1998) menyatakan bahwa pemerintahan  pada  hakekatnya  adalah pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, seluruh aktivitas  birokrasi  pemerintahan  dalam tingkatan  apapun  semata  mata  ditujukan untuk  memberikan  jasa  pelayanan  kepada masyarakat  sesuai  dengan  tuntutan  dan dinamika perkembangan masyarakat.
Kegiatan  pelayanan  pada  dasarnya menyangkut pemenuhan hak yang melekat pada  setiap  orang,  baik  secara  pribadi maupun berkelompok dan dilakukan secara universal.  Ndraha  (1999),  memberikan definisi  dan  cakupan    pelayanan  sebagai berikut: Pelayanan (service) meliputi jasa dan  pelayanan.  Jasa  adalah  komoditi
sedangkan  layanan  pemerintah  kepada masyarakat  terkait  dengan  suatu  hak  dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak itu  dibebani  suatu  kewajiban  atau  tidak. Dalam  hubungan  ini  dikenal  adanya  hak bawaan  (sebagai  manusia)  dan  hak pemberian.  Hak  bawaan  selalu  bersifat individual  dan  pribadi  sedangkan  hak pemberian  meliputi  hak  sosial  politik  dan hak individual. Lembaga yang berkewajiban  memenuhi  hak  tersebut adalah  pemerintah.  Kegiatan  pemerintah untuk  memenuhi  hak  bawaan  dan  hak pemberian  ini  disebut  sebagai  pelayanan pemerintah  kepada  masyarakat. Dengan konsep tersebut jelaslah bahwa pemerintah berkewajiban  untuk  memperjuangkan  dan melindungi  kepentingan  publik  dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan dan dalam pelaksanaannya menghindari dari pemborosan serta mencegah adanya berbagai tindakan pelanggaran hukum.
Dalam  proses  pelaksanaan  urusan publik, selalu berhubungan dengan komunikasi  kebijakan.  Komunikasi  secara umum  Edwards  III  membahas  tiga  hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity) (Winarno, 2014).
Persyaratan  pertama  tentang  transmisi dalam komunikasi kebijakan adalah bahwa
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ;
mereka  yang  melaksanakan  keputusan harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka lakukan,  keputusan-keputusan  kebijakan dan  perintah-perintah  harus  diteruskan kepada orang yang tepat sebelum keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah  di  diikuti.  Komunikasi harus  akurat  dan  harus  dimengerti  dengan cermat  oleh  pelaksana.  Yang  kedua mengenai  konsistensi,  jika  implementasi kebijakan  ingin  berlangsung  efektif  maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Selanjutnya, mengenai kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan  sebagaimana  apa  yang diharapkan,  maka  arahan  pelaksanaan kepada  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya diterima tetapi juga harus jelas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan tentang keterbukaan komunikasi layanan publik di era globalisasi dan partisipasi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sehubungan dengan partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  di  era globalisasi, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan  proses  penentuan  arah  dari strategi  kebijaksanaan  pembangunan  yang
dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan  pembangunan  harus  ada sebuah  rangsangan  dari  pemerintah  agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki  motivasi. Untuk  mewujudkan keberhasilan  pembangunan,  inisiatif  dan kreatifitas  dari  anggota  masyarakat  yang lahir  dari  kesadaran  dan  tanggung  jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan  diharapkan  tumbuh  berkembang sebagai  suatu  partisipasi.  Sehubungan dengan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat  dapat  juga  keterlibatan  dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam kajian ini yang  dimaksud  adalah  partisipasi  warga yang  dituntut  memiliki  sumber  daya manusia  yang  mampu  bersaing  di  era globalisasi yang serba canggih dan terbuka, bukan  hanya  di  negara  sendiri  bahkan dengan  negara  lain.  Masyarakat  dituntut untuk mengetahui dan memahami teknologi komunikasi dan informasi. Serta bisa  memanfaatkan  TIK  dalam  segala bidang kehidupan, mulai kehidupan sehari- hari, gaya hidup, belajar, sampai  dalam hal mencari pekerjaan, menambah penghasilan dan lain sebagainya.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Sementara,  Pemerintah  sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu  rakyat  untuk  melaksanakan pembangunannya  sendiri.  Dalam  hal  ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (empowerment). Pemerintah  berkewajiban memberikan  informasi  yang  diperlukan masyarakat  secara  mudah  ,  cepat  ,  tepat, terjangkau  dan  transparan  yang  dijamin secara hukum di era globalisasi.
Besarnya  arus  globalisasi  dan modernisasi  semakin  mempersempit  sekat jarak  antara  individu  satu  dengan  individu yang  lain  karena  perkembangan  teknologi informasi  semakin  maju.  Hal  ini  akan berimbas  kepada  mudahnya  masyarakat untuk  mengakses  informasi  yang  dapat menimbulkan perubahan sosial di masyarakat.

## SIMPULAN
Penggunaan media komunikasi yang kian hari semakin meningkat, seperti penggunaan  alat-alat  canggih  komunikasi seperti smartphone dan  internet,  dunia seolah-olah  tanpa  batas.  Namun  disadari atau  tidak  globalisasi  telah  membawa dampak positif dan negatif. Positifnya telah berkembang sarana teknologi yang canggih mulai transformasi, informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya, sedangkan  negatifnya  masuknya  sosial
budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
Dengan  disahkan  UU  no  14  tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin terbuka kesempatan (transparansi) publik untuk bisa mengakses informasi  dari  lembaga  pemerintah  baik dari  lembaga  kementrian  maupun  non kementrian, kecuali informasi yang dikecualikan.
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal (6) adalah:
1.  informasi  yang  dapat  membahayakan negara;
2.  informasi  yang  berkaitan  dengan kepentingan  perlindungan  usaha  dari persaingan usaha tidak sehat;
3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5.  Informasi  Publik  yang  diminta  belum dikuasai atau didokumentasikan.
Adanya  keharusan  membuat  situs web di setiap pemerintahan daerah provinsi dan  atau  kabupaten/kota,  telah  membuat Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan  pembuatan  situs  web  menurut panduan dari Kementrian Komunikasi dan informasi  tentang  isi  minimal  pada  situs web  Pemda;  dan  isi  lainnya  disesuaikan
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
dengan  keadaan  wilayah  dan  kepentingan Pemda tersebut.
Di  samping  wajib  untuk  membuat situs  web,  Pemda  akhir-akhir  ini  berusaha untuk  memberikan  pelayanan  terbaik kepada  masyarakat  dengan  menggunakan media  terupdate  yang  sekarang  sedang popular  di  masyarakat  yaitu  penggunaan media  sosial.  Media  sosial  digunakan pemeritah  daerah  sebagai  media  alternatif untuk  memberikan  pelayanan  informasi kepada  masyarakat.  Masyarakat  sebagai pengguna media informasi dapat dikemukakan bahwa mereka sangat senang menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana sosial  kontrol  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan di era globasisasi.
Media  sosial  yang  digunakan pemerintah  adalah  inovasi  baru  sebagai pelengkap  saluran  diseminasi  informasi program  dan  kebijakan,  diupayakan  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Beberapa lembaga/instansi pemerintah menggunakan saluran komunikasi pelayanan  publik  seperti  media  sosial dalam  menjawab  setiap  permasalahan dengan  cepat,  ketepatan  waktu,  biaya ringan dan cara penggunaan yang sederhana.
Situs Web dan media sosial tersebut di  atas  merupakan  pemberian  layanan publik, keterbukaan publik, dan partisipasi warga,  melalui  kanal  teknologi,  internet, dan media baru menjadi bagian inplementasi  TIK.  Namun  masih  ada Pemda yang membuat situs web yang tidak sesuai  dengan  panduan  Kominfo  karena mereka  belum  memiliki  SDM  yang  sesuai dengan  yang  dibutuhkan.  Oleh  sebab  itu sebaiknya  Penda  mengadakan  pelatihan TIK untuk meningkatkan SDM di daerahnya.
Dalam memberikan pelayanan publik,  masih  ada  masyarakat  yang  belum tahu  atau  masih  malas  menggunakan  situs web  Pemdanya,  sebaiknya  Pemda  bersifat aktif  mengadakan  sosialisasi  tentang adanya  situs  web  yang  berisi  lengkap tentang keadaan potensi daerahnya; sehingga  masyarakat  jadi  mengetahui  dan menggunakannya.
Media  sosial  yang  telah  digunakan  oleh Pemda  sebagai  alternatif  layanan  publik kepada masyarakat selama ini telah digukan oleh  masyarakat  dengan  baik,  sebaiknya tingkatkan  diseminasi  dan  sosialisasi informasi melalui media sosial tersebut.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda  jabar  humas,  2019, Pemerintah Tetapkan  5  Prioritas  Nasional  RKP  2020. http://bappeda.jabarprov.go.id/pemerintah- tetapkan-5-prioritas-nasional-dalam-rkp- 2020/. Diakses tanggal 29 Mei 2020. Bappenas.  (2009)  Info  Pembangunan, (Online). Available from: https://www.bappenas.go.id/files/3413/498 6/1934/info_20091015133401__2370_0pd f
Baum, C., & Di Maio, A. (2000) Gartner’s four  phases  of  e-government  model , (Online). Available from: doi:G0094235 Darwis,  Robby  N.  (2017). Pengaruh modernisasi  dan  globalisasi  terhadap perubahan  sosial  budaya  di  indonesia. Dalam file:///C:/Users/HP_Elitepad/Downloads/9 81-2480-1-SP.pdf.  Diakses  tanggal  4  Juni
2020.
Harara,
Alviani. (2016). “ Budaya
Hedonisme Dalam Masyarakat Era
Global.”
https://www.academia.edu/7277965/ Budaya_Hedonisme_Dalam_masyar akat_Era_Global_Oleh_Alviani_Har ara?auto=download  (diakses  Januari  10, 2017).
Yuwono,  Teguh.  (2001) .  Manajemen Otonomi  Daerah  :  Membangun  Daerah
Berdasar  Paradigma  Baru. Semarang: Clyapps Diponegoro University M.  Insya  Musa  N.  (2015). Dampak Pengaruh  Globalisasi  Bagi  Kehidupan Bangsa  Indonesia. Jurnal  Pesona  Dasar Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 3, April 2015, Hal 1- 14 ISSN: 2337-9227. Mansyur.  M.  (2014). Kinerja  Website Resmi  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia. Jurnal Pekommas, Vol. 17 no 1. April 2014: 9-14. Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan
Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makasar.
Mousavi,  SA.  &  Pimenidis,  E.  (2014.) Social  mediaaplications  in  e-government: A risk assessment approach. In: European Conperence e-Governmemt. 2014 Academic conferences
International
Limited. P. 180
Ndraha  Talidziduhu  (1999). Pengantar
Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Neuman,  W.  Lawrence.  (2008). Basics  of
Social
Research. Qualitative and Quantitative Aproches . New York. Pearson Edition.
Pemerintah RI (2008) UU RI No 14Tahun 2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik. UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, No. 1, Maret 2021, hlm.104-114 p-ISSN : 1907-1159 ; e-ISSN : 2654-5985 ; Terakreditasi Kemenristekdikti RI SK No. 28/E/KPT/2019
Pemerintah  RI  (2015) Instruksi  Presiden Replublik Indonesia nomor 9 tahun 2015 ,
Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Rasyid,  Ryaas,  (1998). Desentralisasi Dalam  Menunjang  Pembangunan  Daerah Dalam  Pembangunan  Administrasi  di Indonesia, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
Retnowati, dkk (2019). Pengaruh pemanfaatan situs pusat pelayanan informasi publik (ppip) terhadap
peningkatan kepercayaan penerapan keterbukaan  informasi  publik  (kip)  bagi masyarakat.  Proceeding  SINTAK  2019 ISBN: 978-602-8557-20-7.
Sari,  Diana  (2017). Konstruksi  Faktor- Faktor
Memengaruhi Penerimaan Masyarakat terhadap Media Sosial
Pemerintah .  Bunga  Rampai  Media  Baru Dan  Pemanfaatannya  Di  Masyarakat. ISBN:978-602-61758-5-4. Pp. 37-50
Silalahi, U. (2004). ‘Komunikasi
Pemerintahan:  Mengirim  dan  Menerima Informasi  Tugas  dan  Informasi  Publik’,
Jurnal  Administrasi  Publik ,  3(1),  pp.  36–
54.
Slamet,  M.  (2003). Membentuk  Pola Perilaku  Manusia  Pembangunan. Bogor:
IPB Press
Sulistiyo,  at  all,  (2008). Analisis  Kajian Standarisasi  Isi  Situs  Web  Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota . Seminar
Nasional Informatika 2008, UPN “Veteran” Yogyakarta.
United  Nations  (2012). E-Government Survey 2012: E-Government for the People (online).  Available  from:  doi:e-ISBN:978- 92-1-055353-7.
Winarno,  B.  (2014). Kebijakan  Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: Center  of  Academic  Publishing  Service (CAPS)