## PERAN KOMUNIKASI PPID PROPINSI BANTEN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Hilman Email: hilman@unis.ac.id Program Studi Ilmu Administrasi Publik UNIS Syech Yusuf

## ABSTRAK
Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  Deklarasi universal  hak  asasi  manusia  (DUHAM),  10  Desember  1948  di  Perserikatan  Bangsa-bangsa (PBB).  Sejalan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang-undang nomor  14  tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik.  Dalam  implementasi  UU tersebut  masih  banyak  ditemukan  badan  publik  dalam  hal  ini  peran  Pejabat  pengelola informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  belum  maksimal,  terbukti  dengan  meningkatnya permohonan  sengketa  informasi  ke  komisi  informasi  propinsi  Banten.  Oleh  sebab  itu  perlu penguatan peran Komunikasi PPID Dalam Layanan Informasi Publik.
Kata kunci : Informasi Publik, Komunikasi, HAM

## ABSTRACT
Openness  of  public  information  is  a  human  right  in  accordance  with  the  Universal Declaration  of  Human  Rights  (UDHR)  on  December  10,  1948  at  the  United  Nations  (UN), according  to  this  the  Indonesian  government  issued  Law  number  14  of  2008  concerning disclosure of public information. In the implementation of this law, there are still many public institutions found, in  this case the  role of the Information  Management  and Documentation Officer  (PPID)  has  not  been  maximized,  as  evidenced  by  the  support  of  information delegation about the Banten provincial information commission. Therefore it is necessary to conflict the role of PPID Communication in public information services.
Keywords : Public Information, Communication, Human Right

## Pendahuluan
Informasi merupakan kebutuhan bagi setiap warga negara untuk mengembangkan  diri  dan  lingkungan sosialnya  serta  menjadi  kewajiban  bagi negara  untuk  melindunginya.  Di  negara- negara demokrasi seperti halnya Indonesia, informasi  merupakan  oksigen  atau  nafas bagi  setiap  komponen  bangsa.  Tanpa informasi  yang  memadai,  mustahil  bagi publik    dapat  mengembangkan  partisipasi politik, dimana Partisipasi politik merupakan  salah-satu  indikator  kemajuan demokrasi suatu negara.
Keterbukaan  informasi  menjadi sarana optimalisasi pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, yaitu penyelenggaraan negara yang
bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diterbitkannya  UU  nomor  14  tahun  2008, telah dan akan menjadi salah-satu instrumen  untuk  mewujudkan  negara demokrasi  yang  transfaran. Kebebasan informasi  merupakan  hak  asasi  manusia yang  diakui  oleh  hukum  internasional, maka  pemerintah  Indonesia  turut  serta mendorong  keterbukaan  informasi  sampai pada pemerintahan Desa.
Peran  komunikasi  formal  dan informal  menjadi  tanggung  jawab  pejabat pengelola  informasi  dan  dokumentasi (PPID)  di  propinsi  Banten.  Komunikasi yang dimaksud adalah tentang sejauhmana layananan  yang  mengacu  pada  standar layanan  informasi  Publik  (SLIP). Pada tataran  implementasi  terdapat  lemahnya
Komunikasi  formal  dan  informal  PPID, terbukti  meningkatnya    penyelesaian sengketa  informasi  di  komisi  informasi propinsi  Banten  sejak  tahun  2011-2019 sebagai berikut:
Tahun Jumlah Permohonan Sengketa Informasi 2011 28 Register 2012 117 Register 2013 450 Register 2014 257 Register 2015 387 Register 2016 89 Register 2017 392 Register 2018 85 Register 2019 57 Register Tabel 1.1 Data jumlah permohonan sengketa informasi di propinsi Banten Peran Komunikasi PPID
utama/pembantu  di  Pemerintah  Propinsi Banten akan mempermudah dalam menjawab  permasalahan  yaitu; Pertama, Bagaimana peran  komunikasi yang efektif bagi  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi (PPID) di pemerintah propinsi Banten?, kedua , bagaimana meningkatkan  layanan  informasi  publik?, ketiga ,  Bagaimana  strategi  mengurangi jumlah sengketa informasi publik.
Sengketa  informasi  publik  terjadi akibat  tidak  terpenuhinya  permohonan informasi  yang  diajukan  oleh  pemohon. Pada kontek tidak terpenuhinya pelayanan informasi  terdapat  peran  strategis  aparatur negara/  publik  yaitu  pejabat  pengelola informasi dan dokumentasi. Peran strategis tersebut perlu adanya dukungan dkebijakan  berupa  regulasi,  sumberdaya manusia dan anggaran. Dukunga pemerintah  propinsi banten  terhadap terhadap penempatan sumberdaya manusia dan  anggaran  belum  maksimal  saat  ini. Akibatnya peran komunikasi PPID sebagai unjung tombak pelayanan informasi terhambat.
Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif-analisis. Penelitian dimulai dengan menelaah data sekunder ( ketentuan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  keterbukaan  informassi publik  di  propinsi  Banten)  diikuti  dengan penelaahan  data  primer  dari  lapangan  dan dianalisis  dengan  perundangan-undangan serta  teori  yang  relevan.  Materi  yang menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah terkait  dengan  peran  komunikasi  pejabat pengelola  informasi  dan  dokumentasi (PPID)  di  propinsi  Banten,  sebagai  basis datanya  primer  yaitu  jumlah  permohonan sengketa  informasi  publik  di  propinsi Banten sejak 2011-2019.

## Pembahasan
A. Komunikasi Komunikasi secara terminologi berasal  dari  bahasa  Latin communico artinya  membagi,  dan communis berarti membangun  kebersamaan  antara  dua orang  atau  lebih(Cangara,  2009:  13). Dalam  Effendy  (2004:9)  dikatakan  bahwa kegiatan  komunikasi  tidak  hanya  bersifat informatif yang hanya mampu memberikan  pengetahuan  dan  pengertian kepada orang lain,  juga bersifat persuasif, yakni supaya orang lain bersedia menerima    paham  atau  keyakinan  untuk perbuatan dan kegiatan lainnya.
Halliday  (1994)  dalam  komunikasi mempergunakan istilah fungsi, dalam hasil penelitiannya ada tujuh fungsi komunikasi yaitu : Instrumental, regulasi, represintasional,  interaksional,  personal, heuristik,  dan  imajinatif.  Maka  tujuh fungsi  komunikasi  terdapat  relevansi dengan  peran  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  di  propinsi Banten.
Berbicara  pada  hakikatnya  adalah proses  komunikasi  secara  lisan  antara pembicara  dan  lawan  bicara.  Menurut Tarigan (1990:15), berbicara adalah kemampuan  mengucapkan  bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk
mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan  pikiran,  gagasan  dan perasaan. Maka sesungguhnya peran PPID adalah  berbicara  untuk  menyampaikan tentang  informasi  berkala,  serta  merta dan informasi  setiap  saat  yang  terdapat  pada pasal  9,10,  dan  11  undang-undang  nomor 14 tahun 2008.
Dalam  proses  komunikasi  terjadi pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. Simbol tersebut memerlukan saluran sehingga dapat dipindahkan ke komunikan.  Saluran untuk memindahkan melalui media udara. Bahasa  lisan  adalah  alat    komunikasi berupa  simbol  yang  dihasilkan  oleh  alat ucap manusia.
Meningkat atau menurunnya jumlah sengketa informasi akan tergantung pada  peran  komunikasi  PPID  terhadap pemohon informasi. Karena sejalan dengan  hal  tersebut  akan  mengurangi jumlah  sengketa  informasi  yang  diajukan pemohon  informasi  ke  komisi  informasi. Maka  komunikasi  dengan  pendekatan regulasi  dan  fungsi  komunikasi  personal menjadi  lebih  dominan  dilakukan  oleh PPID di propinsi Banten.

## B. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan tuntutan  dari  masyarakat  terhadap  negara, tuntutan  yang  menyangkut  kepentingan publik. agar mereka mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari negara. Pelayanan  publik  diberikan  oleh  negara melalui  birokrasi  harus  berorientasi  pada kepentingan  publik.  Hal  tersebut  seiring dengan  pendapat  Dwiyanto  (2006:57) memahami  kualitas  pelayanan  publik, yakni  : pertama adminitrasi  klasik  dan administrasi  klien; kedua manajemen publik  dan  kepuasan  pelanggan; ketiga pelayanan  publik  baru  dan  kualitas pelayanan bagi warga negara.
Terkait  dengan  pelayanan  publik, Christian  Gronroos  dalam  Alma  (2007: 216)  mengemukakan  bahwa,  kualitas  jasa
dari sudut penilaian pelanggan (masyarakat)  dibedakan  atas  tiga  dimensi :
1) Outcome dimension , yaitu berkaitan apa yang diterima konsumen atau publik;
2) Process related dimension , yaitu berkaitan dengan cara jasa disampaikan atau disajikan;
3) Corporate image, yaitu berkaitan dengan citra perusahaan/badan publik di mata  konsumen  dimensi  ini  sama dengan kredibilitas;
Pelayanan  publik  merupakan  salah satu  aspek  krusial  dan  menjadi  bagian penting  dalam  mendukung  penguatan pelaksanaan  manajemen  publik.  Dengan demikian  tingkat  keberhasila  manajemen publik yang dselenggarakan oleh pemerintah  akan  tercermin  salahsatunya dari  kualitas  pe;ayanan  publik.  Dalam kontek  inilah  penyedia  peleayanan  publik dituntut  untuk  menghadirkan sebuah produk  yang  tidak  saja  dapat  memuaskan masyarakat, tetapi juga mampu memberikan  pelayanan  publik  secara mengesankan. Standar  pelayanan  publik  yang  harus di terapkan dalam setiap proses pelayanan, menurut Mahmudi (2007:220-221)
sekurang-kurangnya  meliputi  enam  hal yaitu : Prosedur pelayanan, waktu penyelsaian,  biaya  pelayanan,  produk pelayanan,  sarana  dan  prasarana,  serta petugas  pemberi  pelayanan.  Pandangan yang  lebih  esensial  pelayanan  publik terdapat  pada  undang-undang  nomor  25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 21.
Maka dengan pendekatan teori tersebut,  pelayanan informasi  publik menjadi  dominan  diberikan  oleh  negara terhadap masyarakat. Karena pada akhirnya  publik  akan  menuntut  pelayanan yang  terbaik  dari  negara.  Sehingga  pintu masuk  pelayanan  informasi  publik  akan terletak  pada  sejauhmana  peran  PPID pemerintah propinsi
Banten
mengimplementasikan  berbagai  regulasi yang ada saat ini.

## C. Layanan Informasi Publik
Pada  UUD  45  pasal  28  F  di  sebutkan “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” .  Pasal  28 F  ini  mengindikasikan  bahwa  negara hadir dan menjamin dalam pemenuhan hak  asasi  manusia  (HAM)  bagi  setiap warganya.
Sementara  pada  ayat  3  disebutkan “Badan  Publik  adalah  lembaga  eksekutif, legislatif,  yudikatif  dan  badan  lain  yang fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan dengan  penyelenggaraan  negara,  yang sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber dari APBN/APBD atau organisasi nonpemerintah  sepanjang  sebagaian  atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD,  sumbangan  masyarakat, dan/atau luar negeri.
Peraturan  komisi  informasi  tentang Standar layanan informasi publik, terdapat kewajiban  dari  badan  publik  untuk membuat  laporan  layanan  informasi  pada setiap  tahunnya.  Laporan  tersebut  harus disampaikan  kepada  komisi  informasi paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan  tahun  anggaran.  Artinya maksimal  setiap bulan  Maret, maka  badan publik  harus  sudah  meyampaikan  laporan layanan informasi tersebut.
Ditinjau  dalam  kontek  regulasi, maka  sesungguhnya  peran  pemerintah lebih  besar  untuk  menjadi  pendorong keterbukaan  informasi  publik  di  propinsi Banten  khusunya.  Karena  hakikatnya Badan  publik  harus  memenuhi  kebutuhan hak  akses  warga  negara,  oleh  sebab  itu
peningkatan  sarana dan prasarana  menjadi kunci kepuasan publik.
Pendekatan dengan Penerapan peraturan daerah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi  publik  telah  dilakukan  oleh pemerintah propinsi Banten melalui Keputusan Gubernur nomor : 499.05/kep.216-Huk/2013 tentang Perubahan  keputusan  Gubernur  Banten nomor : 499.05/kep.673-Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Propinsi
Banten, dalam keputusan Gubernur tersebut  telah  menempatkan  susunan keanggotaan  Pejabat  Pengelola  Informasi dan  Dokumentasi  (PPID)  dilingkungan propinsi Banten yaitu dimana Kepala Biro Humas  dan  protokoler  sekretariat  daerah propinsi Banten sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan  sekertaris  disemua  Satuan  kerja perangka  daerah  (SKPD)  di  tempatkan sebagai  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  Pembantu  dengan jumlah  43  yang  tersebar  disemua  satuan kerja  Perangkat  daerah  (SKPD).  Dalam kontek  ini  sejak  tahun  2016  telah  terbit peraturan  daerah  nomor  8  tahun  2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat  daerah  propinsi  Banten.  Maka susunan  keanggotaan  khususnya  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID) utama berubah yaitu menjadi Dinas Komunikasi  informasi  persandian  dan statistik.  Pada  tahun  2017  dikeluarkan Keputusan Gubernur nomor 489.1/kep.113.huk/2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  di  lingkungan  pemerintah propinsi  Banten  yang  berlaku  sampai dengan saat ini.

## D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pejabat  Pengelola  informasi  dan dokumentasi  (PPID)  adalah  pejabat  yang bertanggung
jawab dibidang
Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,  dan/atau  pelayanan  informasi di badan publik. Kemudian dalam Peraturan  Menteri  dalam  negeri  Republik
Indoensia  nomor:  3  tahun  2017  tentang pedoman  pengeloaan  pelayanan  informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.    pada  pasal  1  ayat  10  disebutkan bahwa  Pejabat  Pengelola  informasi  dan dokumentasi(PPID)  adalah  pejabat  yang bertanggung  jawab  dalam  Pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan  ,  penyediaan,  distribusi,  dan pelayanan  informasi  dan  dokumentasi dilingkungan  Kemendagri  dan  pemerintah daerah, yang terdiri dari Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
utama/pembantu. Kemudian yang
dimaksud  dengan  atasan  PPID  adalah pejabat  yang  merupakan  atasan  Pejabat Pengelola  informasi  dan  dokumentasi (PPID) utama.
Di  bawah  ini  digambarkan    peran PPID dalam memberikan layanan permohonan informasi sebagai berikut :
Dalam  gambar  alur  permohonan informasi  publik,  terdapat  peran  PPID yang  hanya  memiliki  batas  waktu  10  hari dan  7  hari  kerja  untuk  menjawab permohonan.  Dilihat  dalam  kontek  ini maka  peran  komunikasi  formal  dan informal kepada pemohon informasi memegang  peran  penting.  Hal  ini  harus dilakukan  oleh  PPID  pembantu  di  SKPD dan  PPID  utama  di  Dinas  Komunikasi
informatika  statistik  dan  persandian,  hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya keberatan terhadap atasan PPID.
Ada  konsekuensi  hukum  apabila permohonan  informasi  ini  tidak  diberikan kepada  pemohon  informasi.  Konsekuensi tersebut  berupa  ada  hak  dari  pemohon untuk menyapaikan permohonan penyelesaikan  sengketa  informasi.  Skema permohona sengketa tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini :
Penyelesaian sengketa informasi merupakan  jalan  terakhir  bagi  para  pihak untuk  bisa  mengkomunikasikan  tentang masing-masing kepentingannya. Maka pada  tahap  ini  para  pihak  harus  mampu menyakinkan  bahwa  informasi  yang  di mohonkan  adalah  informasi  yang  sesuai dengan  undang-undang  nomor  14  tahun 2008.  Argumen  –argumen  tersebut  harus tersampaikan  dalam  sidang  adjudikasi nonlitigasi di komisi informasi.

## I. SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Peran  PPID  di  semua  Satuan kerja  perangkat  daerah(SKPD)
dalam  komunikasi  formal  dan informal  terhadap  pemohon informasi  publik  menjadi  salah satu  faktor  penentu  dalam memberikan  layanan  informasi publik  di  propinsi  Banten. Pendekatan  regulasi  sebagai sarana  formal  harus  dijadikan pedoman bagi pemohon informasi  maupun  bagi  badan publik, hal ini penting dilakukan sebagai bentuk
adanya  kepastian  hukum  bagi para pihak.
2. Kebijakan  pelayanan  informasi dilakukan oleh pemerintah
propinsi  Banten  saat  ini  belum optimal dalam tataran implementasi,  hal  ini  bisa dilihat  dari  masih  tingginya jumlah  permohonan  informasi publik oleh pemohon informasi kepada Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang belum terlayani.
3. Sarana dan prasarana penunjang kinerja Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi(PPID) belum maksimal,    termasuk  dukungan anggaran dan sumberdaya manusianya. Regulasi yang ideal  dan  mengikat  kepada Pejabat  pengelola  informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum dijalankan dengan baik.
4. Pemeringkatan  Badan  Publik yang  menjadi  program  rutin komisi  informasi  dilaksanakan setiap tahun dengan berpedoman  pada  Peraturan komisi informasi (PERKI)
nomor    5  tahun  2016  tentang Metode  dan  Teknik  Evaluasi keterbukaan  informasi  badan Publik,    Pemeringkatan  Badan Publik juga pada pada Peraturan komisi informasi (PERKI)  nomor  1  tahun  2010 tentang standar layanan Informasi publik (SLIP), pemeringkatan tersebut dimaksudkan dalam rangka memastikan badan publik untuk benar-benar  menjalankan  UU
KIP.

## B. Saran
Pendekatan  untuk  menjadikan Banten  sebagai  propinsi  yang informatif  pada  tahun  2020, perlu  di  perkuat  pada  tiga aspek yaitu: peningkatan sumber  daya  manusia  (SDM), regulasi yang memadadi, dukungan anggaran, dan peningkatan pelatihan Komunikasi yang berkala terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi(PPID) semua SKPD di propinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara, Hafid, 2009. Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Efendy, Omong Uchjana, 2004. Dinamika Komunikasi . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Dwiyanto, Agus, 2010, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta
: Gajahmada university press
Gronroos, Christian, 1990. Servis management and marketing: managing the moments of truth in servis competition , Singapore: Maxwell Macmillian M.A.K Halliday dan Ruqaya hasan. Bahasa konteks dan Teks. Terjemahaan oleh Asruddin Barori Tou. Yogyakarta: Gajahmada Press. 1994 Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Undang-undang  nomor:  14  tahun  2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Undang-undang  nomor:  23  tahun  2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
Undang-undang  nomr  25  tahun  2009
tentang pelayanan publik
PERKI  nomor:  1  tahun  2010  tentang
Standar Layanan informasi Publik
PERKI  nomor:  5  tahun  2016  tentang
Metode dan teknik evaluasi keterbukaan informasi badan
publik. PERMENDAGRI  nomor:  3  tahun  2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementerian  Dalam  negeri  dan Pemerintah daerah Keputusan Gubernur nomor : 499.05/kep.216-Huk/2013  tentang Perubahan  keputusan  Gubernur Banten  nomor  :  499.05/kep.673- Huk/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Propinsi Banten