INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 9077-9087 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang
Alfi Assyifarizi 1 ✉ , Indra Purwanto 2
Ilmu Hukum, UIN Walisongo Semarang Email: alfirizi190103@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Permasalahan  konflik  yang  ada  di  Pulau  rempang  dalam  proses  pembangunan  proyek  Eco-city menuai  kontroversi  mengenai  Ketidakpastian  dalam  hak  kepemilikan  atas  tanah  serta  kurangnya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah mendiami tempat tersebut selama lebih dari seratus  tahun  diharuskan  meninggalkan  kampung  halamannya  berpotensi  mencederai  hak  asasi manusia.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama bagaimana pengaturan kewenangan hak pengelolaan tanah di Pulau Rempang? kedua, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat di Pulau Rempang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan konseptual. Pengambilan bahan hukum melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketika tanah rempang  diberikan  kepada  Investor,  maka  Kementerian  BPN  harus  menerbitkan  sertifikat  Hak pengelolaan lahan (HPL) kepada badan perizinan (BP) Batam yang akan menjadi dasar penerbitan penetapan lokasi (PL) BP batam kepada Investor. Perlunya penguatan perlindungan hukum  untuk melindungi  hak-hak  masyarakat  yang  harus  diakui  dan  dijamin,  dengan  menghindari  pemaksaan penggusuran  dan  memastikan  keterlibatan  mereka  dalam  proses  pengambilan  keputusan pembangunan proyek Eco-city . Prinsip-prinsip hak asasi manusia  harus dijadikan pedoman dalam pembentukan regulasi dan praktik yang dilaksanakan.
Kata  Kunci:  Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah, Hak Asasi Manusia

## Abstract
The problem of conflict that exists in Pulau Rempang in the process of building the Eco-city project has generated controversy regarding the uncertainty in land ownership rights and the lack of legal protection for people who have inhabited the place for more than a hundred years are required to leave their hometowns, potentially injuring human rights.The formulation of the problem in this study is, first, how is the regulation of the authority of land management rights on Rempang Island? Second, how are legal protection efforts for the land rights of the people of Pulau Rempang. This research is a normative  legal  research  with  historical  and  conceptual  approaches.  Legal  materials  are  collected through  literature  study  and  document  study  with  qualitative  analysis  techniques.  The  research concludes that when Rempang land is given to investors, the Ministry of BPN must issue a certificate of land management rights (HPL) to the licensing agency (BP) Batam which will be the basis for the issuance of location determination (PL) BP batam to investors. There is a need to strengthen legal safeguards to protect the rights of the community which must be recognized and guaranteed, by avoiding forced evictions and ensuring their involvement in the decision-making process of the Eco- city project development. Human rights principles should be used as guidelines in the formation of regulations and practices implemented.
Keyword: Legal Protection; Land Rights; Human Rights

## PENDAHULUAN
Pulau Rempang terletak dalam wilayah Kota Batam yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan pecahan Provinsi Riau pada tanggal 24 September 2002 dan menjadi provinsi berikutnya.  Kepada  Badan  Pengelola  Properti  Industri  yang  kemudian  dialihkan  kepada Badan  Perizinan  (selanjutnya  disebut  BP  Batam)  (Nurmandi  ,  2014).  Karena  semakin berkembangnya  kegiatan komersial  serta terbatasnya  daya tampung kawasan industri di Pulau Batam, maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 pada tahun 1992 yang menambahkan Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau-pulau kecil tertentu di sekitar Pulau Rempang dan Galang yang termasuk dalam kawasan industri Pulau Batam, oleh karena itu Pulau Rempang dan Pulau Galang, khususnya di daratan, juga tunduk pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan Peraturan Menteri.
Permasalahan pengelolaan pertanahan di Pulau Batam, termasuk Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru dan 39 pulau kecil lainnya, diawali dengan disahkannya Undang-Undang  Nomor  53  Tahun  1999  dan  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2000 sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “bila Kota Batam sudah menjadi  daerah  otonom,  maka  Pemerintah  Kota  Batam  mengikutsertakan  Kewenangan
Batam  untuk  penyelenggaraan  dan  pembangunan  daerah”.  Ketentuan  pasal  tersebut menimbulkan permasalahan baik bagi BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam, karena pembagian kekuasaan antara keduanya tidak jelas, termasuk dalam hal penggunaan lahan. Selain  itu,  pada  Pasal  21  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  “hubungan  ketenagakerjaan  antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam tetap diatur dengan peraturan pemerintah”, hal ini mewajibkan pemerintah pusat untuk mengeluarkan keputusan terkait. Namun, aturan pembagian kekuasaan belum dikembangkan. Ketidakjelasan pembagian kekuasaan antara BP  Batam  dan  Pemerintah  Kota  Batam  mempengaruhi  iklim  investasi  khususnya  dalam penyediaan jasa pengelolaan lahan.( NurHadiyati, 2019)
Pada  tahun  2013,  Kota  Batam  mengalami  permasalahan  tumpang  tindih.  Menteri Kehutanan  menerbitkan  peraturan  dengan  nomor  SK.  463/Menhut-II/2013  Penetapan Kawasan Hutan Lindung terhadap tanah di Pulau Batam yang merupakan bagian dari hak pengelolaan BP Batam dan telah diberikan hak atas tanah oleh masyarakat, terletak pada tempat yang tidak sah. Padahal, rumah dan dermaga tersebut sebelumnya sudah mendapat izin resmi dari BP Batam. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum di  bidang pertanahan, namun juga  berdampak paling signifikan terhadap memburuknya iklim  investasi,  apalagi  Batam  merupakan  kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan bebas yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian negara.( Isdian, 2014)
konflik  yang  terjadi  pada  tanggal  7  September  2023  di  Pulau  Rempang,  Batam, Kepulauan Riau, ketika aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP berhadapan dengan penduduk setempat  yang  menolak  dipaksa  meninggalkan  tempat  tinggal  mereka  dalam  proses penggusuran  paksa.  Konflik  ini  akhirnya  mengarah  pada  penggunaan  gas  air  mata  oleh aparat untuk memaksa mereka pindah. Akibat bentrokan tersebut, sebelas orang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, di mana sepuluh di antaranya adalah siswa dan seorang  guru.  Kelanjutan  konflik  juga  melibatkan  perlawanan  dari  warga  yang  berlanjut hingga  mereka  mencapai  kantor  BP  Batam,  yang  menyebabkan  enam  orang  lainnya mengalami  luka-luka.  Meskipun  demikian,  warga  yang  tergabung  dalam  Kerabat Masyarakat  Adat  Tempatan  (KERAMAT)  Pulau  Rempang  dan  Galang,  yang  merasa terdampak oleh proyek Eco-City, tetap menolak direlokasi. Alasannya adalah karena mereka telah  mendiami  wilayah  tersebut  secara  turun  temurun  sejak  tahun  1834,  jauh  sebelum Indonesia merdeka. Selain menuntut penghentian intimidasi terhadap masyarakat, mereka juga meminta agar negara mengakui hak kepemilikan atas Tanah Ulayat mereka.
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pengaturan undang-undang pengelolaan pertanahan di Pulau Rempang, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan status hak alas
tanah di Pulau Rempang, serta bagaimana upaya menagani konflik di Pulau Rempang secara konstruktif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  terlebih  dahulu  peraturan tentang Kewenangan Penggunaan Tanah di Kota Batam khususnya Pulau Rempang, untuk mengetahui  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  dengan  status  hak  alas tanah  di  wilayah  Pulau  Rempang,  serta  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  menagani konflik di Pulau Rempang secara konstruktif.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan pendekatan  historis  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  sejarah  digunakan  untuk mengetahui kronologi budidaya di Pulau Rempang yang terletak di wilayah Kota Batam dan merupakan rangkaian pulau terbesar kedua setelah Pulau Batam sehingga merupakan tanah status  quo.  Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  mengajukan  konsep  perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Rempang yang mendiami tanah-tanah status quo. Sumber informasi  penelitian  ini  adalah  bahan  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  pustaka,  penelusuran literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian,  dan  penelitian  dokumenter, penelusuran  peraturan  hukum  mengenai  permasalahan  penelitian.  Analisis  kualitatif digunakan  sebagai  teknik  analisis  data  berupa  penyajian,  pendeskripsian,  dan pendeskripsian temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Hak Pengelolaan Tanah di Pulau Rempang
Pengaturan tanah di wilayah Rempang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 yaitu memasukkan Rempang sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone) sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 307/Kpts-II/1986 pada 29 September 1986 wilayah Rempang masuk sebagai kawasan hutan dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengendalian Tata Guna Lahan Rempang dan Galang, yang mengakibatkan kawasan tersebut menjadi ber-Status Quo. (Tulus, 2023)
Sebagaimana di ketahui bahwa pada tahun 2001-2002, pemerintah memberikan Hak Guna  Usaha  (HGU)  kepada  perusahaan  atas  tanah  Batam.  Namun  sebelum  konflik, Masyarakat tersebut belum pernah mengunjungi atau menerima investor. Sayangnya, batas antara penggunaan lahan BP Batam dengan lahan bersama milik masyarakat tidak diberi batas yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.
Meskipun masyarakat telah memiliki status alas hak terhadap tanahnya tetapi tidak dapat ditingkatkan dasar haknya tersebut untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan (BPN). Peraturan perundang undangan mengatur terkait kewenangan, kewajiban  serta  larangan  untuk  berbuat  sesuatu  terhadap  semua  hak  pengusaan  atas tanahnya seperti Hak Milik sebagaimana dituangkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria  (UUPA)  yang  mana  memberikan  wewenang  kepada  pemegang  Hak  Milik  untuk menggunakan  tanahnya  tanpa  batas  waktu.  Sementara  untuk  Hak  Guna  Usaha  (HGU) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUP mengatur jangka waktu penggunaan tanahnya. Begitu pun terkait Hak Guna Bangunan (HGB). Hak Tanggungan terhadap hak penguasaan atas tanah yang berisikan kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. (Maria Farida, 1997)
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menduga ada tumpang tindih terkait dengan kepemilikan lahan sehingga mengakibatkan konflik  agraria  di  Pulau  Rempang,  Batam,  Kepulauan  Riau.  Hal  tersebut  dikarenakan perencanaan adanya proyek di Pulau Rempang memang sudah sejak tahun2002, Namun, proyek tersebut tidak kunjung digarap dan lahan dibiarkan begitu saja, sehingga dijadikan tempat pemukiman masyarakat. Masalah konflik agraria itu juga menjadi bumerang bagi masyarakat terkait adanya statement janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu yang disebut akan memberikan sertifikat kepada Masyarakat.
Saat  ini  pihak  Badan  Pertanahan  Nasional  Batam  tidak  menerbitkan  sertifikat terhadap kawasan Rempang meskipun Masyarakat adat yang terdiri dari suku Melayu, suku laut dan berbagai suku lainnya telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun pada  lahan tersebut, hal tersebut terjadi  seperti pembahasan sebelumnya dengan solusi mengalokasikan Masyarakat yang terdampak dari proyek Rempang Eco City akan diberikan kompensasi berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya. Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini  juga  terdapat  ruang  hijau  dan  biru.  Seperti  hutan  mangrove,  area  penghijauan  dan pantai.Begitu  juga  dengan  kantor  pemerintahan  seperti  Kantor  Kecamatan,  Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi Hunian baru  itu,  akan  ditargetkan  selesai  pada  2024  mendatang.  Untuk  sementara,  masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup  masyarakat  selama  dihunian  sementara  juga  akan  ditanggung  setiap  bulannya. Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang
dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam  satu  KK  terdapat  5  orang  anggota  keluarga,  maka  keluarga  tersebut  akan mendapatkan  biaya  hidup  sebesar  Rp  6.000.000  setiap  bulannya.  Sementara,  untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.
2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Tanah Masyarakat di Pulau Rempang Hak asasi manusia yang diakui oleh negara yang ada di seluruh dunia mempunyai makna bahwa setiap negara wajib melindungi setiap individu sebagai hak kodratinya atau disebut juga dengan hak asasi manusia. (Danel Aditia, 2018).  Oleh karena itu hal tersebut menjadi tanggung jawab negara dalam perjanjian internasional yang  disepakati  bersama atau disebut juga facta sunt servanda. Implementasinya melalui  konsep hukum  negara yang  harus  mencakup  perlindungan  hak  asasi  manusia    untuk  menjamin  keadilan  dan keamanan kepentingan Nasional. Konsep ini disebut juga dengan konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh  ahli hukum Jerman Friederich Julius Stahl dengan konsepnya yang terkenal yaitu Rechtstaats.
Sesuai dengan deklarasi Bill of Rights, yang berisikan perjanjian ekonomi, sosial, dan budaya harus menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan  hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut. Konsep keadilan ini tercermin dalam pemikiran Aristoteles: “Kita hend aknya tidak hanya memikirkan  bentuk pemerintahan apa yang terbaik, tetapi juga tentang apa yang mungkin dan paling mudah dicapai  oleh  semua  orang.”  Secara  khusus,  dalam  Etika  Nicomachean,  Aristoteles menekankan  bahwa  keadilan  adalah  hal  yang  mendasar.  filsafat  hukum,  karena  hukum hanya dapat ditegakkan dalam tatanan keadilan. (Bahder Johan, 2014)
Gagasan Aristoteles ini dilanjutkan oleh John Rawls bahwa “keadilan sebagai keadilan dimulai dari salah satu pilihan  paling umum yang dapat diambil bersama oleh masyarakat, yaitu pilihan terhadap prinsip pertama konsep hukum, yang menjadi pedoman kritik lebih lanjut dan reformasi institusi yang mempunyai memilih konsep hukum, oleh karena itu kita dapat berasumsi bahwa mereka memilih  konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum,  yang  semuanya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  telah  disepakati sebelumnya  dan di mana tujuan hukum dipandang sebagai cita-cita hukum. , maka hukum adalah  keadilan,  diwujudkan  sebagai  doktrin  alamiah,  baik  agama  maupun  keadilan merupakan  tujuan  hak  di  tengah-tengah  masyarakat,  yang  mau  tidak  mau  berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia.10
Pada    perlindungan    hukum    dibutuhkan    suatu    wadah    atau    tempat    dalam pelaksanaanya    yang    sering    disebut    dengan    sarana    perlindungan  hukum.    Sarana perlindungan  hukum  di  bagi  menjadi  dua  macam  yaitu:
a. Sarana    Perlindungan  Hukum    Preventif,    perlindungan  hukum  preventif  merupakan upaya  yang  dilakukan  melalui  peraturan  perundang-undangan  untuk  mencegah terjadinya  pelanggaran  hukum.  Subyek  hukum  memiliki  kesempatan  untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi  final.  Tujuan  utama  dari  perlindungan  hukum  preventif  adalah  menghindari potensi  pelanggaran  hukum  sebelum  terjadinya  tindakan  yang  melanggar  hukum, sehingga masyarakat  dan  pihak-pihak  yang terlibat  dapat mematuhi hukum  dengan lebih baik. Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi yang besar dalam konteks tindakan  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  keBbebasan  bertindak,  karena keberadaan perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat diskresioner.
b. Sarana  Perlindungan  Hukum Represif, perlindungan hukum represif adalah tindakan penegakan hukum yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan represif  ini  bertujuan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  memberikan  sanksi  kepada pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia masuk  dalam  kategori  perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  dasar  dalam  perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah memiliki dua landasan utama. Pertama, berasal dari  konsep  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia,  yang  sejarahnya berasal  dari  tradisi  Barat.  Konsep  ini  bertujuan  untuk  menetapkan  pembatasan- pembatasan dan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah terkait hak-hak asasi manusia.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan pemerintah  adalah  prinsip  negara  hukum.  Dikaitkan  dengan  pengakuan  dan perlindungan hak-hak asasi manusia, upaya ini memberikan prioritas pada hak-hak asasi manusia dan terkait dengan tujuan negara hukum. (Marulak Togatorop et al, 2014)
Apabila  dikaitkan  dengan  fenomena  hak  atas  tanah  di  Rempang  dengan  prinsip perlindungan  hukum  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  masyarakat  yang  memiliki  hak kepemilikan tanah di Rempang seharusnya memperoleh perlindungan hak mereka, sesuai dengan  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  28D  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menyatakan  bahwa  "Setiap  individu  memiliki  hak untuk menerima pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di mata hukum." Landasan tersebut adalah untuk memastikan bahwa
hak-hak  individu  diakui,  dijamin,  dan  dihormati  dengan  adil  dalam  sistem  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Tentu  saja,  ketentuan  ini  juga  berlaku  dalam  konteks  pertanahan, sehingga  setiap  individu  yang  memiliki  hak  atas  tanah,  termasuk  di  Rempang,  berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan adil.
Dalam  kehidupan  masyarakat  adat  terkhususnya  masyarakat  adat  Rempang  yang mana  masih  memegang  teguh  prinsip  dan  kepercayaan  kental  terkait  hukum-hukum terdahulu  yang  turun-temurun  sampai  saat  ini.  Masyarakat  adat  Rempang  memiliki tanahnya  hanya  secara  adat  saja  tapi  tidak  untuk  prosedur  resmi  yang  ditetapkan  oleh negara,  yaitu  dengan  kepemilikan  tanah  atas  bukti  sertifikat  resmi  Latas  tanah  tersebut. Meskipun  demikian, negara memang  mengakui adanya hak-hak ulayat masyarakat adat, tetapi dalam hal kenegaraan hukum adat hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja yang memang disitu kental akan adatnya. Sehingga hal tersebut menjadikan hukum nasional tidak begitu kuat mengakui dan dalam segi perlindungan hukumnya masih sangat lemah. Dari hal  tersebut  dapat  dijadikan  kesempatan  bagi  penguasa  untuk  merampas  tanah  adat. Namun masyarakat adat mempunyai tindakan preventif dalam menanganinya.
Pengakuan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat,  tidak  bermaksud  melestarikan masyarakat  hukum  adat  dalam  keterbelakangan,  tetapi  sebaliknya  mereka  harus  tetap memperoleh  kemudahan  dalam  mencapai  kesejahteraan,  menjamin  adanya  kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya. (Muhammad Arif, 2021).  Dalam situasi  tertentu  di  mana  masyarakat  hukum  adat  telah  mengalami  ketidaksetaraan  atau ketidakadilan  sebelumnya,  diperlukan affirmative  action.  Ini  adalah  upaya  khusus  untuk mengkompensasi  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  tersebut  dengan  memberikan perlakuan  istimewa  dalam  rangka  mencapai  kesetaraan. Affirmative  action  bisa  meliputi kebijakan yang mendukung masyarakat hukum adat dalam hal pemilikan tanah, akses ke sumber daya, pendidikan, atau pekerjaan, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang setara dengan masyarakat lainnya.
Eksinstensi  masyarakat  adat  di  Pulau  Rempang  diakui  keberadaannya  dengan dibentuknya LAM (Lembaga Adat Melayu) Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 TAHUN 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Dalam menjalankan tugasnya LAM Riau bertujuan untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat  adat  dan  nilai  sosial  budaya  untuk  kepentingan  peningkatan  kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau. Tetapi keberadaan LAM Riau tersebut masih memerlukan beberapa kajian tentang kewenangan dari LAM Riau itu sendiri. Hak Ulayat dalam tata hukum Indonesia diakui melalui Undang-undang Pokok Agraria yaitu UU no.5 Tahun 1960,dalam hal ini pengakuan yang diberikan Negara bersifat bersyarat dan berlapis.
Hal  inilah  yang  menyebabkan  pengakuan  hukum  tersebut  tidak  memberikan  kebebasan bagi masyarakat adat, melainkan memberi batasan-batasan.( Hayatul Ismi, 2013)
LEMBAGA  Adat  Melayu  (LAM)  Riau  mengeluarkan  Maklumat  Nomor  M- 441/LAMR/IX/2023 tentang peristiwa masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang yang diantaranya:
a. LAM  Provinsi  Riau  menyesalkan  insiden  konfrontasi  antara  aparat  keamanan  dan masyarakat Melayu di Pulau Rempang dan Galang, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, baik dalam tindakan fisik maupun psikologis.
b. Mengusulkan  kepada  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  menghindari penggunaan  metode  yang  bersifat  represif,  intimidatif,  atau  kriminalisasi  terhadap warga  Melayu  yang  sedang  mempertahankan  hak-hak  mereka  dalam  penyelesaian permasalahan yang terkait dengan komunitas Melayu di Pulau Rempang dan Galang.
c. LAM Provinsi Riau juga mendorong semua pihak untuk menjaga sikap yang tenang dan bijak  dalam  proses  penyelesaian  yang  diupayakan  dengan  mengedepankan  prinsip musyawarah mufakat serta menghargai nilai-nilai adat dan nilai-nilai kemanusiaan.
d. LAM memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah  yang  bijak,  adil,  serta  memastikan  kepastian  hukum  dalam menyelesaikan  permasalahan  ini  dengan  melindungi  hak-hak  masyarakat  Melayu  di Pulau Rempang dan Pulau Galang.
Maklumat yang berisikan empat sikap itu diterbitkan atas dasar semangat senasib sepenanggungan masyarakat Melayu yang ditandatangani Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau Datuk Seri Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Bentrokan yang terjadi antara tim gabungan keamanan dan  masyarakat  Melayu  di  wilayah  tersebut,  yang  disebut  telah  mencederai  nilai-nilai kemanusiaan, baik dari segi fisik maupun psikologis, menjadi latar belakang penting dalam pengeluaran  maklumat  ini.  Dalam  konteks  tersebut,  LAM  Riau  dengan  tegas  mengritik penggunaan  tindakan  represif,  intimidatif,  dan  kriminalisasi  yang  mungkin  diterapkan terhadap masyarakat Melayu yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka.
Pelaksanaan  prinsip  etika  politik  dan  hukum  dari  tugas  Negara  untuk  melindungi seluruh  rakyatnya,  diselenggarakan  melalui  salah  satu  tugas  pemerintahan  di  bidang kepolisian negara. (John Paul Lederarch , 2005). Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan fungsi pemerintahan atau fungsi sebagai  alat  Negara  dibidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan
dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada masyarakat.
Pentingnya  pemerintah  daerah  untuk  mengadakan  dialog  terbuka  dengan masyarakat adat di Pulau Rempang terkait hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang mereka klaim sebagai milik adat adalah karena Pulau Rempang, sebagai contoh fiksi, mencerminkan  situasi  banyak  pulau  kecil  yang  dihuni  oleh  masyarakat  adat  yang  ada Indonesia.  Selama  berabad-abad,  masyarakat  adat  Pulau  Rempang  telah  menjalani kehidupan  yang  terkait  erat  dengan  tanah  dan  sumber  daya  alam  setempat,  yang merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  budaya,  tradisi,  dan  mata  pencaharian  mereka. Namun,  perubahan  signifikan  dalam  konteks  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  di  Pulau Rempang, seperti perubahan kebijakan dan tuntutan penggunaan lahan oleh pemerintah pusat maupun  daerah, telah menciptakan ketidaksetaraan dan  ketidakpastian dalam hak kepemilikan  tanah  mereka.  Hal  ini  berpotensi  memicu  konflik  dan  mengancam  stabilitas sosial serta perdamaian yang selama ini dijaga dengan baik oleh masyarakat adat.
Keterlibatan masyarakat adat dalam dialog terbuka adalah langkah konkret  untuk mengatasi  keresahan  yang  tengah  dialami  oleh  mereka  di  Pulau  Rempang. Dialog   dipandang   sebagai   sarana  atau  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  mendalami konflik secara intensif  dan  menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam  konflik.  (Adwin  Tista,  2019).    Melalui  dialog  terbuka,  pemerintah  akan  memiliki kesempatan untuk mendengarkan langsung keluhan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat adat terkait hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang mereka klaim sebagai milik adat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan perspektif masyarakat adat, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas lokal dan mendukung hak-hak mereka. Lebih dari itu, dialog terbuka juga memberikan peluang untuk mengintegrasikan  visi  dan  nilai-nilai  masyarakat  adat  dalam  perencanaan  pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Rempang, sehingga pembangunan tersebut dapat berlangsung dengan memperhatikan kesejahteraan.

## SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan Pertama,  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  28  Tahun  1992  yang  menetapkan penambahan Pulau Rempang sebagai salah satu pulau yang dimasukkan Untuk Kawasan Industri  dan  Kawasan  Lingkungan  Kerja  Pulau  Batam  wilayah  usaha  Kawasan  Berikat
(Bonded Zone). Serta Daerah Industri pulau batam diatur pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang  juga memuat pengaturan  kewenangan pengelolaan hak atas Tanah di Pulau Batam dialihkan hak pengelolaannya kepada ketua otorita batam yang merencanakan pembagian dan penggunaan tanah untuk memenuhi tugasnya, Menyerahkan bagian bagian dari  tanah  tersebut  kepada  pihak  ketiga  yang  mempunyai  hak  akses  dan  mendapat pendapatan/penerimaan  dana.    Peraturan  tambahan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pertanahan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 1977. Walaupun lembaga  pemerintahan Batam  menjadi  badan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan  bebas  batam  sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2007  junto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, namun tidak mengubah status tanah yang hak pengelolaannya menjadi milik BP Batam.
Kedua,  sebagai  Negara  yang  berdasarkan  asas  hukum,  Negara  Indonesia  melalui pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  dan melindungi seluruh warganya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dalam proses relokasi dalam proyek Eco City di Pulau Rempang. Tapi, penting bagi pemerintah untuk melakukan dialog terbuka dengan masyarakat adat di Pulau Rempang untuk menciptakan kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  tetap  terjaga.  Diharapkan  pemerintah  dapat mengeluarkan peraturan atau keputusan yang menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban pemerintah terkait dengan pembangunan Proyek Eco City di Pulau Rempang, serta hak dan kewajiban masyarakat setempat yang terkena dampak relokasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan  perlindungan  hak  masyarakat  yang  terkena  dampak  relokasi  sebagai  wujud tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat di Pulau Rempang diharapkan terciptanya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeny, Isdian , Muhammad Bakri, and Jazim Hamidi. 2014. “Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam.” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1 – 29.
Arif, Muhammad. 2021. “Sebagai Penegak Hukum Menurut Uundang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tengang Kepol isian.” Al’Adil : Jurnal Hukum 13(1):91 – 101.
Hadiyati, Nur. 2019. “Memahami Problematika Hak Pengelolaan Tanah Kota Batam Dalam Rangka Penetapan Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.” Yurispruden 2(1):51. doi: 10.33474/yur.v2i1.1660.
Ismi, Hayatul. 2013. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarak at Adat Atas Tanah
Ulayat  Dalam  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Nasional.” Jurnal  Ilmu  Hukum  3(1).  doi: 10.30652/jih.v3i01.1024.
Johan  Nasution,  Bahder.  2014.  “Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari  Pemikiran Klasik  Sampai  Pemikiran  Modern.” Yustisia  Jurnal  Hukum  3(2).  doi: 10.20961/yustisia.v3i2.11106.
Lederarch, John Paul. 2005. “Transformasi Konflik.” 100.
Naibaho, Maria Farida. 1997. “Pengakuan Penguasaan Dan Pendudukan Tanah Tanpa Alas Hak  Kepemilikan  Yang  Berakibat  Sengketa  Studi  Kasus  Putusan  MA  NO. 2 511K/PDT/1995 Tanggal 09 September 1997.” (2511):1– 20.
Nurmandi,  Ahmad.  2014. Menjaga  Indonesia  Dari  Kepri:  Peluang,  Tantangan  &  Profil  19 Pulau Terdepan Indonesia Di Kepulauan Riau.
Situngkir, Danel Aditia. 2018. “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3(2):153. doi: 10.33760/jch.v3i2.29.
Tista, Adwin. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa.” 4(2):162– 75.
Togatorop,  Marulak,  Moh  Hardiansyah,  Dawam  Muzak,  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang,  and  Badan  Pertanahan  Nasional.  2014.  “Kepastian  Hukum  Hak  Atas  Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Masuk Dalam Kawasan Hutan (Legal Certainty of Land Rights for Indigenous People That Is Included in the Forest Ar ea).”
Wijanarko,  Tulus.  n.d.  “Pulau  Galang  Dan  Pulau  Rempang  Bakal  Jadi  Lokasi  Wisata.”
Tempo.Co. Retrieved November 10, 2023
(https://travel.tempo.co/read/1051777/pulau-galang-dan-pulau-rempang-bakal-jadi- lokasi-wisata).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53  Tahun  1999,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3968).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  1986  tentang  Kawasan  Berikat  (Bonded  Zone),
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997)
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan  Hutan,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5097).
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5195
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah
Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Keputusan Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengendalian Tata Guna Lahan Rempang dan Galang
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  43  Tahun  1977  tentang  Pengelolaan  Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam
Keputusan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  SK.  463/Menhut-II/2013  tentang Perubahan  Peruntukan  Kawasan  Hutan  Menjadi  Bukan  Kawasan  Hutan  Seluas  +/- 124.775 (Seratus Dua Puluh Empat Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluar +/- 86.663 (Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh  Tiga) Hektar Dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi  Kawasan Hutan Seluas +/- 1.834 (Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat) Hektar Di Provinsi Kepulauan Riau.