PENGARUH DINAMIKA POLITIK INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI HARIAN KOMPAS (1965-2012)
Andik Kurniawan & Abraham Nurcahyo*

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menemukan asal-usul dan peran tokoh pendiri Kompas; 2)  mendapatkan  gambaran  sejarah  cara  bertahan  Kompas  dalam  melewati  Orde  Baru;  3) mendapatkan  pemahaman  sejarah  bagaimana  strategi  Kompas  menempatkan  diri  di  kultur politik era reformasi.
Penelitian dilaksanakan dengan metode historis. Digunakan jenis penulisan kajian pustaka untuk mendapatkan hasil fakta sejarah yang diinginkan, yakni: asal-muasal berdiri, tokoh pendiri, serta  strategi  dan  taktik  yang  dilakukan  Kompas  dalam  menjaga  eksistensinya  di  dunia  pers Indonesia  dan  di  dalam  konteks  sejarah  politik  tanah  air.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini berasal  dari  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  kerja  lembaga,  jurnal  ilmiah,  publikasi internet, dan buku-buku. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan sumber adalah teknik studi pustaka.  Diseleksi  sejumlah  dokumen  primer  dan  publikasi-publikasi  pendukung  lainnya  yang valid  dan  relevan  dengan  permasalahan  guna  mencapai  tujuan  penelitian.  Teknik  analisis  data yang  digunakan  mengacu  pada  metodologi  historis  yang  sistematikanya  dimulai  dari  pertama, tahap  heuristik,  atau  pencarian  sumber.  Kedua,  kritik  sumber,  atau  seleksi  fakta.  Ketiga, interpretasi, atau  pemaknaan dari serangkaian bukti sejarah  yang didapat.  Keempat, penulisan hasil akhir dalam suatu bentuk narasi penjelasan sejarah.
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  terdapat  hubungan  timbal-balik  antara  dinamika politik nasional dengan strategi umum yang menjadi kebijakan Dewan Redaksi Kompas. Kompas berhasil melalui tiga jaman ini dengan baik dan mengalami perkembangan skala usaha dengan luar  biasa.  Prinsip  jurnalisme  kepiting,  suatu  cara  jurnalisme  santun  dan  cenderung  bermain aman,  membantu  Kompas  berhasil  melalui  tiga  jaman  ini  dengan  baik,  sekaligus  mengalami perkembangan skala usaha dengan luar biasa.

## Kata kunci: Dinamika Politik, Harian Kompas

## Pendahuluan
Demokrasi  merupakan  salah  satu cara dari manusia untuk menyelenggarakan suatu negara. Prinsip dasarnya adalah suatu negara  yang  yang  menjadi  milik  bersama; dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Istilah demokrasi  berasal  dari  bahasa  Yunani demos dan kratos . Demos artinya  adalah rakyat, dan kratos artinya adalah kekuasaan.
Dalam  pengertian  sehari-hari,  demokrasi seringkali  dimaknai  sebagai government  by the people (Miriam Budiardjo, 2009: 105).
Meskipun  terdapat  banyak  ragam  gaya demokrasi  di  dunia  ini,  dengan  ciri  khas masing-masing, namun terdapat kesepakatan tidak tertulis, bahwa pers atau media massa, merupakan wilayah demokrasi, democratic  estate ,  keempat  di samping  eksekutif,  yudikatif,  dan  legislatif. Sehingga  negara-negara  yang  menghargai dan  menggunakan  prinsip  demokrasi  akan menempatkan pers sebagai suatu keharusan dalam kesehariannya. Atau dengan kata lain, bisa  juga  dikatakan  bahwa  karena  begitu
* Andik Kurniawan adalah alumni pendidikan sejarah Fakultas Pendidikan IPS IKIP PGRI MADIUN
* Abraham Nurcahyo adalah dosen pendidikan sejarah Fakultas Pendidikan IPS IKIP PGRI MADIUN
pentingnya kehadiran pers dalam mengawal keberlangsungan  kehidupan  demokrasi, adanya  pers  merupakan  pilar  demokrasi keempat  di  samping  tiga  pilar  demokrasi lainnya (Amien Raies, 2008: 115).
Indonesia, sesuai tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  1945,  termasuk  negara  yang memproklamirkan  diri  sebagai  negara demokrasi.
Para pendiri bangsa berkeyakinan bahwa sistem demokrasi yang diejawantahkan  dalam  suatu Negara Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  cara terbaik untuk menyatukan dan menjalankan suatu negara baru, yang tersusun atas unsur yang sangat majemuk ini.
Seperti  diketahui  bersama,  istilah demokrasi  sangat  bertalian  erat  dengan istilah  politik.  Dengan  meminjam  istilah Miriam Budiardjo (2009: 14),  bahwa politik dalam suatu negara adalah hal  yang terkait mengenai masalah kekuasaan, pengambilan keputusan,  kebijakan  publik,  dan  alokasi atau distribusi, maka akan dapat didapatkan suatu  relevansi  yang  kuat  antara  pers  yang sehat  dengan  suasana  politik  dan  iklim demokrasi  yang  bersahabat.  Kondisi  inilah yang  bisa  digunakan  sebagai  landasan kokoh  guna  melaksanakan  pembangunan sesuai tujuan kemerdekaan.
Sejarah  mencatat  bahwa  dalam perjalanannya  sejak  semula  Indonesia dihadapkan  akan  dinamika  berbangsa  dan bernegara yang penuh tantangan.
Setidaknya
dengan menggunakan
pendekatan  sejarah  politik,  perjalanan Indonesia  telah  melalui  tiga  tahapan  yakni, era orde lama, orde baru, dan era reformasi. Berangkat dari perspektif tersebut, keberadaan pers menarik untuk dikaji guna mendapatkan  pemahaman  seperti  apa, kapan,  dan  dengan  cara  bagaimana  pers menjalankan  kegiatan  jurnalistiknya  dalam konteks hubungan saling pengaruh- mempengaruhi  dengan  dinamika  politik  di tanah air.
Untuk  mendapatkan  suatu narasi rekontruksi yang  lebih  utuh  bisa  dimulai dengan  menelusuri  bagaimana  mula-mula pers itu lahir. Kita juga bisa menengok lebih belakang lagi, dengan memikirkan mengapa orang mulai menulis lalu mereka mempublikasikan tulisannya.
Dimulai  dari  gambar  di  gua-gua,  simbol- simbol  catatan  tangan  sederhana  di perlengkapan hidup manusia purba, berangsur manusia mulai menyadari betapa pentingnya  suatu  simbol  dibakukan  guna mengingat  atau  menyampaikan  pesan tertentu. Simbol atau tanda-tanda khusus ini yang kelak kita kenal sebagai huruf.
Huruf  membentuk  kata,  menyusun bunyi,  merangkai  kalimat.  Kemudian sewaktu  telah  dikenal-digunakannya  huruf inilah  dikatakan  manusia  telah  memasuki jaman  sejarah.  Jaman  ketika  manusia  telah menggunakan  tulisan  dan  berbagi  pesan secara  luas.  Jaman  yang  tidak  lagi  sama dengan  jaman  sebelumnya,  ketika  masih berlangsungnya  jaman  sederhana  yang
belum  mengenal  dan  menggunakan  aksara. Pada  masa  sejarah  ini  manusia  mulai mempublikasikan tulisan, termasuk sebagai sarana  melestarikan  cerita-cerita  dongeng, bunga-bunga  nasehat,  maupun  untuk meriwayatkan suatu pencapaian.
Tidak bisa dipungkiri, segera setelah diketemukannya mesin cetak oleh Guttenberg,  sekitar  tahun  1450,  beraneka terbitan  mulai  bermunculan.  Perubahan berkelanjutan  dari  tradisi  lisan  pada  masa- masa  terdahulu  berjalan  beriring  dengan suatu cara baru dalam berkomunikasi yaitu bahasa  tulis,  berikut  seluruh  media turunannya. Tulisan yang terpublikasi pada gilirannya merupakan suatu perkembangan mengenai  cara  manusia  berkomunikasi dengan manusia lain baik yang sekelompok, lain  kelompok,  sejaman,  dan  generasi  pada jaman berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya prasasti-prasasti guna meriwayatkan  pencapaian  suatu  tokoh ataupun suatu kaum tertentu.
Dari  sekian  produk  tulis-menulis manusia,  lahirlah  satu  bidang  profesi  yakni jurnalisme.  Surat  kabar  adalah  satu  bentuk produk  jurnalisme  yang  sangat  populer  di masyarakat.  Surat  kabar  adalah  suatu bentuk  publikasi  informasi  secara  berkala, biasanya  harian,  yang  memegang  peran penting  dalam  industri  pers  Indonesia sepanjang kelahirannya hingga sekarang.
Melacak jejak perkembangan pers di Indonesia  tak  lengkap  untuk  tidak mengapresiasi  sebuah  nama  besar  dalam
industri  ini  yakni  surat  kabar  harian Kompas.  Tokoh  besar  yang  paling berpengaruh  dari  grup  Jawa  Pos,  selaku mitra bersaing di indutri yang sama, Dahlan Iskan  (2011:1),  mengakui  bahwa  Kompas merupakan koran terbesar. Satu yang paling berpengaruh. Berikut juga, Kompas Gramedia, induk perusahaan, yang sejatinya merupakan  derivat  dari  kesuksesan  surat kabar  itu  sendiri.  Sebagaimana  diketahui bahwa Kompas Gramedia merupakan suatu grup  usaha  yang  mencakup  unit  usaha koran  Kompas, kompas.com ,  toko  buku Gramedia,  penerbitan,  percetakan,  televisi, dan hotel.
Kompas  adalah  sebuah  surat  kabar yang  terbit  pertama  kali  pada  tanggal  28 Juni  1965.  Satu  hari  dalam  panasnya  suhu politik  nasional.  Didirikan  oleh  Petrus Kanisius  Ojong,  biasa  dikenal  dengan  P.K. Ojong,  dan  Jakob  Oetama.  Kompas merupakan  suatu  surat  kabar  yang diterbitkan  oleh  golongan  Katolik.  Pada awalnya  merupakan  suatu  usulan  dari Ahmad  Yani  kepada  koleganya  di  kabinet yakni  Frans  Seda  agar  kalangan  Katolik mempunyai media massa sendiri. Ini adalah sebuah respon atas pengaruh komunis yang kian  kuat  di  masyarakat  dan  di  jajaran birokrat.
Kelahiran Kompas dilatari berakhirnya  politik  demokrasi  liberal  yang ditandai  dengan  diumumkannya  Dekrit Presiden.  Sebuah  pidato  bersejarah  yang menandai  dimulainya  tahapan  demokrasi
terpimpin.  Sejak  diumumkannya  Dekrit Presiden, 5 Juli 1959,  perkembangan politik mengarah pada pemusatan kekuatan ke tiga pihak  utama.  Pertama,  Soekarno,  Presiden dan pemimpin kharismatis yang mendirikan republik  Indonesia.  Kedua,  Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia,  ABRI,  yang mendapat  kekuatan  dengan  pemberlakuan status darurat perang di seluruh nusantara. Ketiga,  pihak  komunis  yang  memperluas pengaruhnya  dengan  cara  meminjam kewibawaan  Soekarno  (Frans  Seda  dalam St. Sularto, 2011:107-108).
Pihak komunis dan militer
melakukan usaha-usaha untuk memperkuat diri dengan serangkaian taktik propaganda. Usaha  yang  dilakukan  pada  gilirannya mencakup  juga  perang  pola  pikir  melalui bidang jurnalistik. Frans Seda, di bulan April 1965  adalah  seorang  menteri  perkebunan yang  sekaligus  adalah  ketua  dari  Partai Katolik.  Pihaknya  mendapat  himbauan  dari Ahmad Yani untuk menyelenggarakan suatu surat  kabar.  Ahmad  Yani,  selaku  Menteri/ Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia,  TNI,
Angkatan Darat,
dengan
mempertimbangkan koran-koran non- komunis  yang  dibredel,  menyarankan  agar golongan  Katolik  mempunyai  corong suaranya sendiri. Hal ini tentu tak lepas juga dari  kepentingan  politik  Yani  agar  ada perimbangan  terhadap  pengaruh  pihak komunis melalui media massa.
Setelah  sebelumnya,  pada  tahun
1964,  Partai  Katolik  pernah  merencanakan
menerbitkan  sebuah  surat  kabar.  Namanya Gagasan  Baru atau Gagasan  Pembaruan seperti  yang  diusulkan  oleh  Uskup  Agung Semarang  Mgr.  Albertus  Soegijapranata  Sj. Wacana  ini  tidak  dapat  berkembang  lebih lanjut  karena  tidak  mendapat  ijin  dari Kodam  Jaya  yang  dipengaruhi  oleh  pihak PKI.  Maka  ketika  Frans  Seda  kemudian menyampaikan  wacana  penerbitan  surat kabar  ini  kepada  teman-temanya  di kalangan  pemimpin  Partai  Katolik  pada awalnya beberapa di antara mereka pesimis akan  adanya  ijin  dan  masa  depan  untuk surat kabar baru ini nanti.
Sebagai  tindak  lanjut  PK.  Ojong  dan  Jakob Oetama menyepakati suatu penerbitan surat kabar  yang  mengusung  tema  humanisme dan toleran terhadap kemajemukan Indonesia.  Kelompok  Katolik  yang  ada  di sekeliling  dua  pendiri  Kompas  akhirnya mendukung rencana penerbitan surat kabar yang dimaksud.
Mulanya  Frans  Seda  dan  teman- teman  menyiapkan  nama Bentara  Rakyat untuk  surat  kabar  baru  yang  akan diterbitkan  ini.  Ketika  usul  penerbitan  ini terdengar  oleh  Bung  Karno,  dalam  salah satu kesempatan ketika dalam kapasitasnya sebagai anggota kabinet Presiden Soekarno, Frans  Seda  ditanya  apakah  berkenan diberikan nama untuk surat kabar itu. Bung Karno  memberikan  nama Kompas ,  yang artinya  adalah  pemberi  arah  dan  jalan dalam  mengarungi  lautan  dan  hutan  rimba demikian  yang  diceritakan  Jakob  Oetama,
mengutip  Frans  Seda  (dalam  St.  Sularto, 2011: 104-108).
Kompas menjalani tahun-tahun yang berat  di  awal  berdirinya.  Tidak  kalah  berat juga ketika giliran orde baru  menggantikan era  pemerintahan  Soekarno.  Kemudian ketika  masa  keemasan  orde  baru  pupus seiring terbitnya fajar reformasi, kemampuan  bertahan  hidup  Kompas semakin  diuji  dengan  lanskap  persaingan dunia  usaha  media  yang  terimbas  juga wacana  globalisasi  dan  digitalisasi  media massa.
Pada awal-awal kelahirannya Kompas dihadapkan situasi politik nasional yang  panas,  kemudian  era  orde  baru  yang sarat  dengan  pengekangan  kebebasan. Lantas  dilanjutkan  dengan  era  reformasi  di mana di satu sisi kelonggaran mulai didapat, namun  di  sisi  yang  lain  juga  menjadikan industri  media  dimasuki  pesaing  dari  luar negeri.  Di  era  reformasi  tercatat  juga bersamaan  dengan  makin  kompetitifnya industri  media  massa.  Surat  kabar  Kompas tidak  lagi  hanya  bersaing head  to  head dengan sesama surat kabar lainnya; era new media telah  datang.  Pesaing  Kompas akhirnya juga adalah televisi, radio, dan juga situs-situs berita dalam jaringan internet.
Kompas sangat layak untuk dijadikan  tokoh  utama  dalam  dunia  pers tanah air. Hipotesis kajian ini adalah bahwa Kompas dinilai
berhasil untuk melaksanakan  usaha  penerbitan  surat kabarnya.  Parameter  yang  bisa  digunakan
guna  menunjukkan  keberhasilan  Kompas antaranya  adalah,  kesinambungan  terbitan selama  47  tahun,  jumlah  tiras  pembaca, kekuatan finansial dan kemampuan memperluas  lini  usaha,  serta  pengaruh Kompas  terhadap  kehidupan  masyarakat berbangsa bernegara.
Dalam  perspektif  Jakob  Oetama  (St. Sularto,  2011:  268)  alur  sejarah  Kompas setidaknya telah berhasil melalui tiga jaman berbeda,  yakni:  1)  jaman  pemerintahan Soekarno, 2) jaman pemerintahan Soeharto, dan  3)  era  reformasi.  Melihat  bahwa  ada hubungan  yang  erat  antara  situasi  politik dengan kelangsungan hidup pers.
Mengingat  akan  segala  segi  terkait keberhasilan  Kompas  menempatkan  diri  di industri pers Indonesia, menarik untuk bisa melakukan suatu kajian mengenai bagaimana  asal-usul  Kompas  lahir,  siapa pendirinya, dan bagaimana sejarah perkembangannya  mulai  lahir  tahun  1965 hingga 14 tahun umur era reformasi, tahun 2012.

## Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Berdasar  pada  rumusan  masalah  di atas,  maka  tujuan  penelitian  ditentukan sebagai berikut:
1. Untuk  menemukan  asal-usul  dan  peran tokoh pendiri Kompas
2. Untuk  mendapatkan  gambaran  sejarah cara  bertahan  Kompas  dalam  melewati Orde Baru

## 58   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
3. Untuk mendapatkan pemahaman sejarah bagaimana strategi Kompas menempatkan  diri  di  kultur  politik  era reformasi Adapun  kegunaan  penelitian  yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Bagi Program Pendidikan Sejarah Untuk  mendapatkan  tambahan  bahan kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dengan
penelitian sejarah Kompas ini.
2. Bagi Pengembangan Ilmu Sejarah Untuk  mendapatkan  analisa  historis mengenai  Kompas,  lahir,  dan  sejarah tumbuhkembangnya  sebagai  pemimpin dalam industri pers Indonesia. Penelitian ini dimaksud juga untuk lebih mempopulerkan  tema-tema  penulisan sejarah  kontemporer  di  Indonesia, khususnya untuk generasi muda.
3. Bagi Kompas Untuk  mendapatkan  perspektif  sejarah politik dan perspektif sejarah kontemporer  dari  perjalanan  hidup mereka. Diharapkan, Kompas
mendapatkan  tambahan masukan  dalam analisa  pengambilan  kebijakan  di  masa- masa mendatang.

## Tinjauan Pustaka
A.   Pers
Menurut  UU.  No  40  Tahun  1999 tentang Pers.
Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana komunikasi  massa  yang  melaksanakan
kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi baik dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar,  serta  data  dan  grafik  maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media  cetak,  media  elektronik,  dan  segala jenis saluran yang tersedia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1), Pers adalah.
1)  usaha  percetakan  dan  penerbitan;  2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita; 3) penyiaran  berita  melalui  surat  kabar, majalah, dan radio; 4) orang yang bergerak dalam  penyiaran  berita;  5)  medium penyiaran  berita,  seperti  surat  kabar, majalah, radio, televisi, dan  film.
Ana Nadhya Abrar (2011:7),
berpendapat bahwa pers secara konseptual memiliki  empat  posisi  yakni:  a.  media komunikasi;  b.  lembaga  sosial;  c.  produk informasi;  d.  lembaga  ekonomi.  Hal  ini mengandung pengertian bahwa wujud pers bisa dilihat setidaknya dalam empat konsep tadi.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pers adalah  sebagai  segala  macam  usaha percetakan,  penerbitan,  dan  penyiaran suatu informasi.

## B.  Surat kabar
Istilah surat kabar dalam
terminologi  sehari-hari  bersinonim  dengan koran .  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
(2008:1),  mendefinisikan  koran  sebagai lembaran-lembaran  yang  bertuliskan  kabar,
berita,  atau  semacam  itu,  terbagi  dalam kolom-kolom dalam penyajiannya, dan terbit setiap hari atau rutin secara periodik.
Dalam definisi ensiklopedi Britannica  (2012:1),  surat  kabar  adalah publikasi yang biasanya dikeluarkan secara berkala,  bisa  harian,  mingguan,  atau  pada waktu  reguler  lain  yang  menyediakan berita,  pandangan,  fitur,  dan  informasi  lain dari  kepentingan  umum  dan  yang  sering menyertakan iklan dalam tiap terbitannya.
Microsoft  Student  2009 (2008:1), mendefinisikan  surat  kabar  sebagai  suatu publikasi  yang  biasanya  dikeluarkan  setiap hari  atau  mingguan,  fungsi  utama  yaitu untuk  melaporkan  berita.  Banyak  surat kabar  juga  memberikan  informasi  bagi pembaca,  seperti  laporan  cuaca,  jadwal televisi,  dan  daftar  harga  saham.  Mereka memberikan  komentar  tentang  politik, ekonomi, dan seni dan budaya, dan kadang- kadang  termasuk  fitur  hiburan,  seperti komik  dan  teka-teki  silang.  Dalam  hampir semua  kasus  dan  dalam berbagai  tingkatan level,  surat  kabar  bergantung  pada  iklan komersial  untuk  pendapatan  mereka.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  yang  disebut surat  kabar  atau  koran  adalah  suatu lembaran berita yang terbit secara periodik, biasanya  harian,  dan  umumnya  didukung dengan pemuatan iklan.

## C.  Kompas
Kompas  di  sini  merujuk  pada pengertian  sebuah  surat  kabar  harian  yang
diterbitkan  oleh  kelompok  media  Kompas Gramedia.  Kompas  adalah  surat  kabar nasional  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap  masyarakat.  Dari  hasil  angket pembaca  Kompas  tahun  2008  diketahui bahwa  profil  pembaca  utama  Kompas adalah  mereka  yang  termasuk  golongan sosial  ekonomi  menengah  ke  atas.  Hal  ini bisa dilihat dari kondisi keuangan dan latar belakang  pendidikan,  setidaknya  sebanyak 60%  pembaca  Kompas  berpendidikan perguruan tinggi (Kompasiklan, 2008).
Kompas,  sebuah  surat  kabar  yang bersemboyan amanat  hati  nurani  rakyat , merupakan  sebuat  surat  kabar  yang berfalsafahkan nilai perusahaan humanisme yang ber-Tuhan. Di mana dalam masa-masa sebelumnya,  Kompas  lebih  dahulu  dikenal mempopulerkan istilah humanisme transendental ,  namun  sejak  tahun  2000-an istilah humanisme  yang  ber-Tuhan lah  yang dipakai.

## D.  Kompas Gramedia
Kompas  Gramedia  adalah  sebuah kelompok  usaha  yang  meliputi  beberapa unit usaha yang memiliki kompetensi utama di  bidang  industri  komunikasi  massa,  surat kabar,  portal  berita online ,  majalah,  dan toko  buku.  Kompas  Gramedia  merupakan kelompok  usaha  yang  membawahi  surat kabar Kompas. Kompas Gramedia menyebut dirinya sebagai “suatu kelompok usaha yang awalnya  berangkat  dari  sebuah  cita-cita bahkan  ‘mimpi’  sekelompok  orang  untuk
mengembangkan  ilmu  pengetahuan  …. Karena  itu  setelah Intisari, Kompas ,  dan disusul  toko  buku  terpikir  mendirikan percetakan sendiri.” (St. Sularto, 2011: 103)
Kelompok  usaha  Kompas  Gramedia merupakan  suatu holding  company ,  dengan berbagai macam perusahaan yang dikelolanya,  yang  awalnya  dibangun  untuk mendukung penerbitan Intisari tahun 1963, disusul  mengawal  surat  kabar  Kompas tahun 1965, kemudian pendirian toko buku Gramedia di tahun 1970.
Untuk itu, dalam penulisan kajian ini diperjelas  bahwa  istilah  Kompas  artinya mengacu  pada  surat  kabar  Kompas  yang didirikan  pada  tahun  1965.  Gramedia,  atau toko  buku  Gramedia  artinya  adalah  sebuah toko  buku  dengan  segenap  jaringannya  di banyak  kota  besar  di  Indonesia;  didirikan pertama kali pada tahun 1970 di Jakarta.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian menggunakan metode historis, di mana  prosedur  yang  digunakan  adalah sebagai berikut:

## 1. Heuristik
Heuristik  adalah  tahap  di  mana diselenggarakan  pencarian  fakta-fakta  atau informasi  yang  sekiranya  dianggap  relevan dengan  tujuan  penelitian,  selanjutnya disebut  sebagai  bukti  sejarah.  Latar belakang  dan  asumsi  dasar  yang  telah
disusun  di  awal  digunakan  sebagai  titik tolak penelusuran bukti-bukti sejarah.
Ada  dua  studi  pustaka  yang digunakan  untuk  mendekati  masalah  yang diteliti, hal itu antara lain adalah:
a.  Studi  pustaka  utama,  dimaksud  adalah studi  sumber-sumber  yang  diterbitkan pihak  Kompas  sendiri  yaitu  sejumlah edisi  surat  kabar  Kompas  itu  sendiri, buku  biografi  Pendiri  Kompas  Jakob Oetama,  dan  buku  jurnalistik  terbitan Kompas.  Termasuk  juga  website  resmi grup Kompas Gramedia: www.kompasgramedia.com , www.kompas.com,
dan www.kompasiklan.com .  Keabsahan  dan relevansi  data  yang  didapatkan  akan mendekati derajat kualitas dengan teknik wawancara  mendalam, deep  interview, terhadap petinggi Kompas ataupun Jakob Oetama sendiri.
b.  Studi  pustaka  pendukung,  dimaksud adalah  mendapatkan  sumber-sumber tambahan, selain terbitan pihak Kompas, dari  buku,  artikel  jurnal  ilmiah,  bahan- bahan ajar kuliah, atau makalah-makalah yang  terkait  dengan  sejarah,  publikasi, pendidikan, dan juga tentang Kompas.
2. Kritik sumber
Pada  tahap  ini  bukti-bukti  sejarah yang  akan  digunakan  terlebih  dahulu diseleksi.  Suatu  analisa  kritis  digunakan untuk  mendapatkan  suatu  fakta  atau  bukti sejarah  yang  terbukti  otentik  dan  relevan
saja untuk dipakai menyelesaikan penelitian (Helius Sjamsudin, 2007:131)
a. Kritik Eksternal
Kritik  Eksternal  adalah  suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan  atas  catatan  atau  peninggalan berikut  untuk  mengetahui  apakah  sumber atau  bukti  atau  kesaksian  itu  dirubah, dengan cara apapun, ataukah masih asli dari periwayat  pertamanya  (Helius  Sjamsudin, 2007:134).
Kritik  eksternal  digunakan  untuk setidaknya menjawab pertanyaan- pertanyaan  dasar  sebagai  berikut,  Siapa yang  mengatakan?  Dirujuk  langsung  dari yang  bersangkutan  atau  masih  diubah melalui  orang  lain?  Apakah  sumber  yang diperoleh  memiliki  kompetensi  terkait dengan hal yang disampaikannya?
b. Kritik Internal Helius Sjamsudin (2007:143) mengutarakan bahwa tujuan dari
pelaksanaan kritik internal adalah kepastian sahih  tidaknya  suatu  sumber,  atau  bukti, atau  kesaksian.  Hal  ini  mengandung pengertian  bahwa  relevansi  dari  bukti sangatlah penting.
Tidak  seperti  kritik  eksternal  yang melihat  suatu  sumber  dari  sisi  luar,  kritik internal  mencoba  menyaring  kesahihan suatu  sumber  melaui  dua  proses  penting penyidikan:  1)  Apa  arti  asli  isi  sumber dipahami  dengan  baik?  2)  Kesaksian  harus bisa  dipastikan  keasliannya.  Apakah  betul- betul  asli  isi  kesaksiannya  dan  apakah  si
sumber  layak  meriwayatkan  hal  yang disampaikannya?

## 3. Interpretasi
Penggunaan
logika untuk menghubungkaitkan  fakta-fakta  yang  ada guna  merekonstruksi  tema  sejarah  yang diangkat  atau  diteliti.  Bambang  Purwanto (2001:112),  memberikan  suatu  catatan penting  dalam  menuliskan  atau  membaca suatu tulisan sejarah,
….it  is  wrong  to  imagine  that historian  accurately  portray  the  past. Historical  description  is historian  concept of the past, or a subjective creation of the historian  (….salah,  jika  membayangkan bahwa  sejarawan  dapat  memotret  masa lalu  dengan  (sangat)  akurat.  Deskripsi sejarah  adalah  (suatu)  konsep  mengenai (peristiwa) masa lalu, atau sebuah  kreasi
(pikiran)  subyektif  mengenai  masa  lalu oleh seorang sejarawan).
Subyektivitas penulis dalam menceritakan  suatu  narasi  sejarah sebetulnya  juga  sudah  di weling kan kepada  para  penulis  atau  pembaca sejarah  oleh  Kuntowijoyo  (2001:102- 105), namun beliau menyarankan sejauh mungkin  supaya  semangat  menyusun suatu  penulisan  adalah  obyektivitas. Guru  Besar  Sejarah  Universitas  Gadjah Mada  (UGM)  ini  memandang  setidaknya ada  dua  hal  yang  termaktub  dalam komponen interpretasi, yakni: 1) analisis,
2) sintesis. Analisis berarti menguraikan,
sedangkan  sintesis  artinya  adalah menyatukan.

## 4. Penulisan
Pada  tahap  ini  suatu  tesis  atau rumusan  masalah  yang  ditentukan disusun menjadi suatu penjelasan sejarah, atau  dengan  kata  lain  tuturan  sejarah. Berbeda dengan disiplin ilmu lain, sejarah seringkali  mempunyai  sifat  seni  dalam pelaksanaan  metodologinya.  Hal  ini setidaknya  disebabkan  dua  hal,  pertama, si sejarawan tidak berada di tempat yang sama  dengan  kejadian.  Kedua,  si sejarawan  tidak  berada  di  waktu  yang sama  dengan  kejadian.  Waktu  terjadinya peristiwa sejarah ada di masa lalu. Dua hal ini  menyebabkan  sang  sejarawan  harus cerdik menutur ulang, dengan
keterampilan  retorika    tentu  saja,  seraya tidak  boleh  meninggalkan  prinsip  dasar keilmiahan suatu tulisan. Seringkali suatu tulisan sejarah berbentuk kisah, beberapa menyebutnya  seperti  dongeng  fiksi, namun kekhasan penulisan sejarah adalah mengenai  prinsip  fokus  dan  bersifat kronologis  tentang  satu  hal  spesifik  yang telah ditentukan di awal penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  penelitian  berupa  kumpulan fakta-fakta  sejarah  terkait  dinamika  politik Indonesia  dalam  tiga  jaman  Indonesia merdeka,  Orde  Lama,  Orde  Baru,  dan  Orde Reformasi. Fakta-fakta sejarah yang didapat
kemudian dinterpretasikan dan dinarasikan dalam tiga bagian, yakni: A. Kompas Di Era Orde  Lama,  B.  Kompas  Di  Era  Orde  Baru, dan C. Kompas Di Era Orde Reformasi.

## A. Kompas Di Era Orde Lama

## 1.  Era Orde Lama
Orde lama adalah sebuah istilah yang umum digunakan untuk menyebut tata  pemerintahan  sebelum  orde  baru (KBBI, 2008:1). Orde Lama merupakan sebutan untuk suatu masa dalam kurun pemerintahan  Sukarno.  Ikrar  Nusa Bhakti (2004:198), memandang sebutan  Orde  Lama  adalah  sebagai doktrin pemerintahan Suharto. Pemerintahan  Suharto  menyebut  diri mereka  Orde  Baru  agar  menimbulkan suatu efek kontras terhadap pemerintahan  demokrasi  terpimpin, yang mereka katakan suatu sistem yang bangkrut dan busuk, di masa Sukarno.
Pada  tanggal  5  Juli  1959, sebagai  puncak  krisis  politik  dalam negeri  yang  bersumber  dari  sistem parlementer  yang  liberal,  Ir.  Sukarno selaku  kepala  negara  mengumumkan
Dekrit Presiden yang menandai dimulainya masa demokrasi terpimpin. Terhitung sejak saat itu Indonesia tidak lagi  menggunakan  paham  demokrasi liberal.
Dalam catatan Miriam Budiardjo  (2009:129),  era  demorasi terpimpin  berlangsung  antara  tahun
1959-1965.  Adapun  ciri  pokok  dari masa  demokrasi  terpimpin  adalah dominasi  dari  presiden,  terbatasnya peranan  partai  politik,  berkembangnya pengaruh  komunis,  dan  meluasnya peranan  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia,  ABRI,  sebagai  unsur  sosial- politik.
Dari satu segi, Dekrit Presiden 5 Juli memang merupakan satu terobosan untuk  keluar  dari  kemacetan  politik, melaui  pembentukan  kepemimpinan nasional  yang  kuat.  Namun  dalam prakteknya,  pada  era  demokrasi
terpimpin berlangsung beberapa penyimpangan konstitusi.
Penyimpangan  yang  dimaksud adalah,  ketetapan  MPRS  No.  III/1963 mengenai  pengangkatan  Ir.  Sukarno
sebagai presiden seumur hidup. Juga di mana  sebelumnya  presiden  secara sepihak membubarkan Dewan
Perwakilan  Rakyat,  hasil  pemilu  1955, untuk  diganti  dengan  suatu  Dewan perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong tunjukkan presiden. Dewan Perwakilan Rakyat  Gotong  Royong  ini  lebih ditekankan peranannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungsi  kontrol  ditiadakan.  Hal  ini terlihat  dengan  diangkatnya  pimpinan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong Royong sebagai menteri. Di sini terlihat di  mana  praktek  politik  yang  ada semakin  jauh  meninggalkan  prinsip
pemisahan  kekuasaan  model trias politica .
Dalam  kaitan  ini  perlu  dilihat Peraturan  Presiden  No.  14/1960,  yang memberi  kesempatan  presiden  untuk turut  campur  mengenai  kewenangan legislatif,  dalam  hal  anggota  Dewan Pewakilan  Rakyat  tidak  mencapai mufakat.  Serta  kewenangan  campur tangan  mengenai  bidang  yudikatif, melalui  Undang-Undang  No.  19/1964. Sukarno  dalam  otobiografi  resminya (2011:340-341),  menyatakan  bahwa perihal pengangkatannya sebagai Presiden  seumur  hidup  adalah  atas suatu  desakan  situasi  politik.  Dengan adanya jaminan bahwa pihak kiri tidak akan mendominasi, serta pihak tentara Angkatan Darat tidak mendirikan suatu pemerintahan  militer  maka  dipandang perlu memberi semacam garansi untuk kelompok-kelompok  lain  misalnya golongan  Islam.  Tetapi  Bung  Karno sendiri  sebetulnya  mengakui  bahwa kondisi  ini  mungkin  akan  sangat menyulut  tuduhan  tidak  demokratis, khususnya dari pihak-pihak luar negeri.
Selain itu terjadi juga penyimpangan perundang-undangan di mana  berbagai  tindakan  pemerintah dilaksanakan
melaui Penetapan Presiden,  Penpres,  yang  memakai dekrit  presiden  5  Juli  sebagai  sumber hukum.  Pemerintah  juga  melakukan kebijakan  satu  jalur  rel  revolusi,  di
mana  partai  politik  dan  pers  yang dianggap  menyimpang  dari  tujuan revolusi  akan  ditutup  atau  dibreidel.  G 30  S/PKI  telah  mengakhiri  era  orde lama  ini  dan  membuka  jalan  untuk dimulainya demokrasi pancasila.
(Miriam Budiardjo, 2009:130).

## 2.  Para Pendiri Kompas
Kompas didirikan oleh dua orang yakni  P.K.  Ojong  dan  Jakob  Oetama. Merupakan  tokoh  terkemuka  di  bidang media  massa  yang  sama-sama  berlatar- belakang golongan Katolik.

## a. P.K. Ojong
Petrus  Kanisius  Ojong,  atau Auwjong  Peng  Koen,  lebih  dikenal dengan nama P.K. Ojong, merupakan satu dari  dua  orang  yang  disebut  sebagai pendiri  harian  Kompas.  Ojong  adalah seorang  keturunan  keluarga  perantauan dari Cina.  Lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat,  pada  tanggal  25  Juli  1920.  Ojong dikenal  sebagai  seorang  jurnalis  yang berwatak  terpuji.  Pandangan  hidupnya mewarnai  nilai-nilai  yang  diusung  oleh Kompas  Gramedia, Hidup  sederhana, berpikir mulia .
Ojong  sebagai  seorang  tokoh jurnalistik  adalah  seorang  yang  piawai berbisnis dan terkenal memiliki kecerdasan  intelejensia  yang  mumpuni. Terlahir  dari  sebuah  keluarga  pedagang tembakau  yang  berkecukupan  di  daerah payakumbuh, Ojong kecil terbiasa dididik untuk hidup irit dan bekerja keras. Masa
belajarnya  dijalani  dengan  menempuh pendidikan  di Hollandsch  Chineseesche School ,  HCS,  Payakumbuh.  Di  sekolah dasar khusus warga keturunan Tionghoa ini  Ojong  mulai  menampakkan  dirinya sebagai  seseorang  yang  berwatak  serius dan berdisiplin diri yang tinggi. Sebelum merantau  ke  Jakarta  Ojong  menamatkan pendidikan  dasar  dan  sekolah  Mulo  di Payakumbuh  dan  Padang.  Kemudian Ojong  melanjutkan  pendidikannya  di Sekolah  Guru  Atas  Negeri  di  Jatinegara. Ojong pada akhirnya mendapatkan gelar S1  Sarjana  Hukumnya  di  Universitas Indonesia pada tahun 1951.
Ojong  pernah  menjadi  guru  SD Budi  Mulia  di  Mangga  Besar  Jakarta sebelum  menjalani  karir  panjang  di bidang pendidikan, kewartawanan, hukum,  sosial,  dan  budaya.  Beberapa  di antaranya adalah wartawan Harian Keng Po  dan  Mingguan  Star  Weekly,  Direktur Perusahaan  Penerbitan  PT  Saka  Widya, bendahara  Pengurus  Pusat  Serikat
Penerbit Surat Kabar, bendahara Yayasan  Indonesia  yang  menerbitkan majalah kebudayaan Horison, bendahara Lingkaran  Seni  Jakarta,  anggota  Dewan Kurator  lembaga  Bantuan  Hukum/ Lembaga  Pembela  Umum  Jaya.  Ojong juga  tercatat  pernah  menjadi  Ketua Dewan  Pembina  Yayasan  Tarumanegara yang  menyelenggarakan  Universitas Tarumanegara.  Dalam  kalangan  Katolik, Ojong  pernah  menjadi  anggota  Badan
P E N G A R U H   D I N A M I K A   P O L I T I K   I N D O N E S I A ………| 65 Pimpinan Pusat Partai Katolik, koordinator Serikat Pers Katolik Internasional  wilayah  Indonesia  dan turut  mendirikan serta menjadi direktur
Kantor  Berita  Katolik  Asia  di  Hongkong. Di  bidang  sosial,  pernah  mengetuai Yayasan  Retino  Blastoma  di  Jakarta tahun  1979  yang  menyantuni  para penderita cacat retina mata.
P.K.  Ojong  dan  Jakob  Oetama menerbitkan majalah Intisari pada tahun 1963.  Kemudian  pada  tahun  1965 mendirikan harian Kompas, juga bersama  Jakob  Oetama.  Pada  gilirannya unit  usaha  yang  mereka  bangun berkembang pesat  menjadi suatu kelompok  usaha Kompas  gramedia  yang menempati posisi terhormat di kalangan bisnis  nasional.  P.K.  Ojong  meninggal pada  tanggal  31  Mei  1980.  Namanya diabadikan  di  halaman  depan  harian Kompas  sebagai  pendiri  bersama-sama dengan mitra terbaiknya Jakob Oetama.

## b. Jakob Oetama
Jakob  Oetama  lahir  pada  tanggal 27  September  1931  di  Jogja.  Pada awalnya  bercita-cita  sebagai  pastor.  Itu yang  melatari  pilihan  studinya  selepas Sekolah  Menengah  Pertama  Pangudi Luhur,  Yogyakarta,  untuk  memasuki pendidikan  seminari,  jenjang  terendah dalam  proses  pendidikan  calon  imam Katolik pada tahun 1945.
Jakob  Oetama,  semula  bernama Jakobus  Oetama,  mengikuti  pendidikan
seminari,  berpindah-pindah  dari  satu tempat  ke  tempat  yang  lain.  Setelah  di
Yogyakarta, beberapa bulan di Ambarawa,  kemudian  di  Ganjuran, Bantul, kemudian di Muntilan, terakhir di Yogyakarta.  Setelah  lulus  seminari menengah  tahun  1952,  pendidikan berlanjut  di  seminari  tinggi  di  asrama yang  sama.  Namun  baru  tiga  bulan mengenyam pendidikan, Jakob mengundurkan  diri.  Jakob  Oetama  tidak ingat apa alasan persisnya ia mengundurkan  diri,  bertahun-tahun ketika  ia  ditanyakan  kembali  perihal hal itu,  tetapi  yang  pasti  bersamaan  dengan keluarnya  dari  seminari  itu  di  dalam benak  Jakob  Oetama  sekarang  ialah  ia ingin menjadi seorang guru.
Atas  pertolongan  salah  satu kerabat ayahnya, Yosep Yohanes
Soepatmo,  yang  aktif  berkegiatan  di Gereja  Vincentius,  Jakarta.  Bertempat tinggal  di  dalam  gang,  tidak  jauh  dari gereja itu juga. Kebetulan juga Pak Patmo baru saja mendirikan Yayasan Pendidikan  Budaya,  yang  mengelola sekolah-sekolah  budaya. Pada  bagian  ini Jakob mengambil satu langkah bersejarah yang kelak mengubah hidupnya  untuk  selamanya  dengan berpindah  dari  calon  pastor  menjadi calon  guru,  sekaligus  dengan  memilih tempat  merantau  ke  Jakarta,  pusat  dari Indonesia.
Jakob  menjalani  profesi  sebagai guru SMP Mardiyuwana di Cipanas Jawa Barat  tahun  1952-1953  dan  pindah  ke
Sekolah  Guru  Bagian  B,  SGB,  di  Lenteng
Agung,  Jagakarsa,  tahun  1953-1954,
kemudian ke Sekolah Menengah Pertama,  SMP,  Van  Lith  di  Jalan  Gunung Sahari,  tahun  1954-1956.  Sekolah- sekolah itu di bawah asuhan para pastor Katolik yang terhimpun dalam
Kongregasi  Ordo  Fratrum  Minorum, OFM, selain juga oleh tarekat Dominikan. Jakob  kemudian  mengajar  sembari melakukan  pekerjaan  sebagai  sekretaris redaksi  majalah  Penabur  sejak  tahun 1956.
Sambil  mengajar  SMP,  Jakob mengikuti  kuliah  atau  lebih  tepatnya kursus B-1 Ilmu Sejarah, lulus. Kemudian kuliah  di  Perguruan  Tinggi  Publisitik hingga  tahun  1961,  letaknya  di  Jalan Menteng  Raya  di  depan  Sekolah Menengah  Atasa,  SMA,  Kanisius,  yang
pada
perkembangannya pindah
Perguruan  Tinggi  Publisistik  itu  pindah lokasi  di  daerah  Lenteng  Agung,  Jakarta Selatan,  dan  berganti  nama  menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial, STIS.
Diakui  Jakob  dengan  belajar sejarah  minatnya  untuk  menulis  mulai tumbuh.
Majalah Penabur , suatu mingguan  berhaluan Katolik,  diterbitkan dan  diasuh  oleh  para  pastor  Fransiskan di  mana  Wahyu  Sudibyo  OFM  sebagai pemimpin  redaksi,  dan  pastor  J.W.
Oudejans  OFM sebagai pemimpin umum adalah tempat Jakob
mengimplementasikan  disiplin  ilmunya. Oudejans  merupakan  seseorang  yang diakui  Ojong  sangat  berpengaruh  dari balik  layar.  Meski  tidak  setiap  waktu tampil  di  depan,  tetapi  banyak  dari aktivitas  majalah  Penabur  yang  dinyalai oleh  semangat  dan  bimbingannya.  Jakob sendiri  menjabat  sebagai  seorang sekretaris  redaksi.  Dalam  menunaikan pekerjaannya,  Jakob  sekaligus  mengisi majalah  dengan  menulis  dalam  banyak hal,  banyak  bidang.  Jakob  menulis biasanya  dengan  tanpa  diberi  identitas nama.  Jakob  menulis  mulai  dari  hasil liputan  lapangan  sampai  ulasan-ulasan sosial, politik, dan budaya.
“Saya  sangat  terbantu  dan diperkaya  oleh  kepekaan  humaniora yang  terpupuk  dan  terkembang  berkat pendidikan  di  seminari  menengah,” menurut Jakob seperti yang disampaikannya  kepada  St.  Sularto  (St. Sularto,  2011:36-40).  Di  mana  dalam sekolah  seminari  memang  dikenal memiliki  kelebihan  dalam  mengajarkan masalah  bahasa  latin,  filsafat,  dan  ilmu- ilmu kemanusiaan. Ilmu-ilmu kemanusiaan,  filsafat,  dan  sastra  klasik, ditambah  dengan  kegemaran  membaca, didukung  studi  komprehensif  masalah- masalah sosial budaya, sosial ekonomi, di kemudian hari memang sangat
membantu Jakob dalam mengembangkan diri di bidang jurnalistik.
Jakob sendiri
mempunyai pandangan  mengenai  pentingnya  filsafat logika  dan  filsafat  antropologi  dikuasai oleh  jurnalis.  Logika,  menurut  Jakob, melatih berpikir secara jernih, berurutan, logis,  melihat  hakikat  persoalan  dalam konteks  yang  masuk  akal-bernalar. Filasafat  antropologi  membantu  jurnalis untuk  mengenal  pikiran-pikiran  besar dalam sejarah dan masa terkini manusia
(St. Sularto, 2011:40). Lulus  B-1  Sejarah  dengan  nilai rata-rata 9, Jakob sebetulnya direkomendasi untuk mendapat
beasiswa  di  University  Of  Colombia, Amerika  Serikat,  oleh  salah  satu  guru sejarahnya,  Sejarah  Eropa,  seorang pastor  Belanda,  Jesuit,  Van  den  Berg  Sj. Jakob  mengalami fase  galau ,  di  mana pada  saat  itu  sebenarnya  keinginan untuk  melanjutkan  profesi  sebagai  guru sudah mulai goyah, yang lama-kelamaan semakin  condong  ke  arah  keinginan
menjadi seorang jurnalis. Jakob mengalami  masa-masa  gamang  untuk memilih  lanjutan  karir  antara  wartawan profesional atau seorang guru profesional.  Hingga  akhirnya  untuk mengatasi kegamangan itu Jakob melamar  sebagai  dosen  di  Universitas Parahyangan, Unpar,  Bandung.  Diterima, bahkan  sudah  disiapkan  rumah  dinas. Unpar  juga  merekomendasi  bahwa
beberapa  tahun  setelah  dia  mengajar akan  ditugaskan  untuk  menyelesaikan Ph.D  di  Universitas  Leuven,  Belgia. Hingga  pada  satu  waktu  Pastor  J.W. Oudejans  OFM  menanyakan  kepada Jakob  mengenai  ketetapan  hati  Jakob yang  sesungguhnya.  Jakob  mengaku mendapat semacam anjuran untuk fokus memilih  satu  bidang  antara  seorang guru/  dosen  dengan  jurnalis.  Jika  guru sudah  banyak  tapi  wartawan  belum, begitu  pertimbangan  yang  disampaikan Oudejans.  Sehingga,  dari  titik  itulah Jakob  akhirnya  betul-betul  merasa didorong  untuk  fokus  kepada  salah  satu pilihan  bidang  hidup  yang  akan ditekuninya (St. Sularto, 2011:43).
Jakob  kemudian  melanjutkan
studi untuk menempuh kuliah Komunikasi  Massa  di  Fakultas  Sosial Politik di Universitas Gadjah Mada. Lulus pada  tahun  1961,  Jakob  sudah  dekat dengan  PK  Ojong  yang  mengenalkannya dengan  pers  dan  konsekuensi  politik,  di mana  Ojong  baru  saja  mengalami pembredelan Keng  Po dari  pemerintah Orde  lama.  Ojong  sendiri  masih  aktif  di Star Weekly , yang pada awal tahun 1961 sudah menunjukkan gejala akan mengalami nasib serupa dengan Keng Po . PK  Ojong  dan  Jakob  Oetama  akhirnya sepakat  untuk  mendirikan  media  baru bernama Intisari yang  pertama  kali dibicarakan  pada  tahun  1961  dan  terbit perdana  dua  tahun  kemudian.  Satu  mini
magazine  yang  mengambil  bentuk  dari majalah  internasional Reader  Digest , suatu  media  yang  berisikan  tentang  sari pati perkembangan
ilmu-ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dunia.  Ada kesamaan  antara  Ojong  dan  Jakob  yang membantu  mereka  bisa  menyatu.  Ojong menyukai  sejarah,  terutama  juga  pada bidang  militer.  Jakob  Oetama  memiliki ijasah  B-1  Sejarah,  lulus  tahun  1956. Keduanya guru, keduanya wartawan, dan keduanya Katolik.
Bersama  P.K.  Ojong,  pada  bulan Agustus  1963  Jakob  akhirnya  bisa menerbitkan Intisari dan  menjadi Pemimpin  Redaksi  sampai  tahun  1999. Selain  itu,  semenjak  Harian  Kompas diterbitkan  pertama  kali  tanggal  28  Juni 1965,  jabatan  Pemimpin  Redaksi  juga dipegang olehnya. Tahun 1980, setelah meninggalnya P.K. Ojong, Jakob merangkap  jabatan  Pemimpin  Umum Kompas. Seiring dengan semakin berkembangnya  bisnis  yang  dirintisnya, Jakob  ditetapkan  sebagai  Presiden Direktur  Kompas  Gramedia.  Pada gilirannya,  reorganisasi  perusahaan  di tahun  2008  menetapkannya  selaku Presiden  Komisaris  Kompas  Gramedia. Jakob  juga  pernah  diangkat  menjadi dosen  tidak  tetap  Jurusan  Komunikasi Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik Universitas  Indonesia.  Pada  tanggal  17 April  2003,  Universitas  Gadjah  Mada
menganugerahkan  gelar  Doctor  Honoris Causa  kepada  Jakob  Oetama  atas  dasar pertimbangan kepeloporan berikut kepemimpinannya  dalam  dunia  media massa Indonesia.
Jakob  Oetama  dikenal  dengan konsep humanisme transendental . Sebuah prinsip humanisme yang berlandaskan  keimanan,  yang  dalam perwujudannya  harus  selalu  disegarkan dalam  menghadapi  segala  perubahan serba  cepat  dalam  masyarakat  yang diusungnya,  ini  sekaligus  sebagai  visi- misi  harian  Kompas  dalam  menentukan langkah kebijakan pemberitaan.
Selain  kedua  nama  tersebut seorang tokoh lain yang dianggap berjasa dalam  melemparkan  gagasan  pendirian suatu koran kepada PK Ojong dan Jakob Oetama  adalah  Frans  Seda.  Frans  Seda, dengan nama lengkap Fransiscus Xaverius  Seda,  adalah  seorang    tokoh terkemuka  dari  golongan  intelektual Katolik.  Pernah  menjabat  Menteri  di penghujung  Orde  Lama  dan  awal-awal dimulainya Orde Baru.
Frans  Seda  juga  tercatat  sebagai ketua  Partai  Katolik  pada  kurun  waktu 1961-1968.
Atas bantuannya
persyaratan  ijin  terbit  3.000  tanda tangan pelanggan Kompas bisa dipenuhi. Cara  yang  ditempuh  adalah  dengan memobilisasi  golongan  Katolik  di  Flores untuk  membantu  memberikan  bukti langganan  mereka.  Frans  Seda  memang
seorang  putra  daerah  kelahiran  Flores. Seda  lahir  pada  tanggal  4  Oktober  1926 dan  pada  tanggal  31  Desember  2009, meninggal di Jakarta.

## 3. Asal-usul Nama Kompas
Kompas  adalah  sebuah  surat kabar  yang  terbit  pertama  kali  pada tanggal  28  Juni  1965.  Satu  hari  dalam panasnya suhu politik nasional. Didirikan oleh Petrus Kanisius Ojong, biasa dikenal dengan  P.K.  Ojong,  dan  Jakob  Oetama. Kompas  merupakan  suatu  surat  kabar yang  diterbitkan  oleh  golongan  Katolik. Pada  awalnya  merupakan  suatu  usulan dari  Ahmad  Yani  kepada  koleganya  di kabinet  yakni  Frans  Seda  agar  kalangan
Katolik mempunyai media massa
tersendiri. Ini adalah sebuah respon atas pengaruh  komunis  yang  kian  kuat  di masyarakat dan di jajaran birokrat. Kelahiran Kompas dilatari berakhirnya  politik  demokrasi  liberal yang  ditandai  dengan  diumumkannya Dekrit Presiden. Sebuah pidato bersejarah  yang  menandai  dimulainya tahapan  demokrasi  terpimpin.  Sejak diumumkannya  Dekrit  Presiden,  5  Juli 1959,    perkembangan  politik  mengarah pada  pemusatan  kekuatan  ke  tiga  pihak utama.  Pertama,  Soekarno,  Presiden  dan pemimpin  kharismatis  yang  mendirikan republik  Indonesia.  Kedua,  Angkatan Bersenjata  yang  mendapat  kekuatan dengan  pemberlakuan  status  darurat perang  di  seluruh  nusantara.  Ketiga,
pihak komunis yang memperluas pengaruhnya  dengan  cara  meminjam kewibawaan  Soekarno  (Frans  Seda dalam St. Sularto, 2011:107-108). Pihak  komunis  dan  militer
melakukan usaha-usaha untuk memperkuat  diri  dengan  serangkaian taktik propaganda. Usaha yang dilakukan pada  gilirannya  mencakup  juga  perang pola  pikir  melalui  bidang  jurnalistik. Frans  Seda,  di  bulan  April  1965  adalah seorang  menteri  perkebunan  yang sekaligus  adalah  ketua  dari  Partai Katolik.  Pihaknya  mendapat  himbauan
dari Ahmad Yani untuk menyelenggarakan  suatu  surat  kabar. Ahmad  Yani,  selaku  Menteri/  Panglima TNI Angkatan Darat, dengan
mempertimbangkan  koran-koran  non- komunis  yang  dibredel,  menyarankan agar  golongan  Katolik  mempunyai corong suaranya sendiri. Hal ini tentu tak lepas  juga  dari  kepentingan  politik  Yani agar ada perimbangan terhadap pengaruh  pihak  komunis  melalui  media massa. Setelah  sebelumnya,  pada  tahun 1964, Partai Katolik pernah merencanakan menerbitkan sebuah surat kabar. Namanya Gagasan Baru atau Gagasan Pembaruan seperti yang diusulkan  oleh  Uskup  Agung  Semarang Mgr.  Albertus Soegijapranata  Sj.  Wacana ini  tidak  dapat  berkembang  lebih  lanjut karena  tidak  mendapat  ijin  dari  Kodam
Jaya  yang  dipengaruhi  oleh  pihak  PKI. Maka  ketika  Frans  Seda  kemudian menyampaikan wacana penerbitan surat kabar  ini  kepada  teman-temannya  di kalangan  pemimpin  Partai  Katolik  pada awalnya  beberapa  di  antara  mereka pesimis akan adanya ijin dan masa depan untuk surat kabar baru ini nanti.
Sebagai  tindak  lanjut  PK.  Ojong dan Jakob Oetama mengajukan
pandangan  perihal  suatu  penerbitan surat  kabar,  namun  bukan  sebagai  surat kabar  partai,  tetapi  sebagai  surat  kabar milik  masyarakat  umum,  suatu  surat kabar  nasional.  Suatu  surat  kabar  yang mengusung  tema  humanisme  yang bersendi pada multikulturnya Indonesia. Partai  Katolik yang ada di sekeliling dua pendiri  Kompas  akhirnya  menyetujui konsep  penerbitan  surat  kabar  yang dimaksud (St. Sularto, 2011:112).
Mulanya  Frans  Seda  dan  teman- teman menyiapkan nama Bentara Rakyat untuk  surat  kabar  baru  yang  akan diterbitkan ini. Ketika usul penerbitan ini terdengar  oleh  Bung  Karno,  dalam salah satu  kesempatan  dalam  kapasitasnya sebagai  anggota  kabinet  Presiden Soekarno,  Frans  Seda  ditanya  apakah berkenan  diberikan  nama  untuk  surat kabar itu. Bung Karno memberikan nama Kompas ,  yang  artinya  adalah  pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan  hutan  rimba  demikian  yang diceritakan  Jakob  Oetama,  mengutip
Frans Seda (dalam St. Sularto, 2011:104- 108).

## 4.  Menjawab Panggilan Jaman
Kompas pertama kali terbit pada tanggal  28  Juni  1965  dengan  format cetak  empat  halaman,  dan  dibuat sebanyak  4.800  eksemplar.  Pada  waktu itu  untuk  mendapatkan  surat  ijin  terbit dari  penguasa  sangatlah  sulit.  Aparatur yang  menguasai  perijinan  dikuasai  oleh kelompok  komunis. Terdapat  pula  suatu syarat  yang  mempersulit  penerbit  yakni telah terdapat sekurang-kurangnya 3.000  orang  pelanggan  media  massa yang  bersangkutan  (Kompas  Iklan,
2010:1).
Apabila  pada  masa  liberal kebebasan berpolitik sedemikian longgarnya,  maka setelah 5 Juli 1959,  Ir.
Sukarno atas dalih  kepentingan nasional menempuh  sejumlah  langkah  politik yang  tidak  populer.  Di  antaranya pembatasan partai politik dan pengekangan kebebasan pers. Namun sejak meletusnya
peristiwa dini hari 1 Oktober 1965, atau yang  umum  dikenal  dengan  nama Gerakan  30  September  PKI,  G  30S/  PKI, suhu politik nasional mencapai temperatur  tertinggi  sepanjang  sejarah Indonesia  merdeka.  Di  satu  sisi  bisa dikatakan  bahwa  yang  terjadi  adalah saling  berhadapannya  pihak  komunis dan  pihak  Angkatan  Darat,  beserta pendukung  masing-masing.  Namun  di
sisi  yang  lain,  boleh  juga  dikatakan bahwa sejarah tahun 1965 ini merupakan  momentum  yang  berhasil dimanfaatkan  pihak  Angkatan  Darat untuk  melaksanakan  suatu  operasi militer besar-besaran untuk
memusnahkan  komunis  berikut  musuh- musuh politik Angkatan  Darat yang lain. Suatu  konflik  yang  tentu  saja  akhirnya dimenangkan Angkatan Darat, yang tidak hanya  memusnahkan  PKI  namun  lebih jauh  lagi  mampu  melakukan  suksesi kepemimpinan  tertinggi  atas  tokoh nasional  terbesar  sepanjang  sejarah Indonesia, Ir. Sukarno.
Praktis  semenjak  Oktober  1965, sudah tidak sama lagi posisi politik Bung Karno  dengan  masa-masa  sebelumnya. Bisa  dikatakan  tahun  1965  adalah  titik balik  prestasi  politik  Bung  Karno.  Satu demi satu kekuasannya dipreteli , dimulai dari  dualisme  kepemimpinan  secara de facto . Mengapa terjadi dualisme? Karena meskipun  Sukarno  adalah  Presidennya, tetapi  secara  realita  Jenderal  Suharto adalah  pelaksana  pemerintahannya. Dengan  modal  dukungan  militer  dari korps-nya dan sejumlah, dugaan, dukungan  dari  Amerika  Serikat  dan negara-negara  Barat, bedil dan  uang Suharto mampu melucuti secara bertahap  kekuasaan  Sang  Pemimpin Besar Revolusi (Roosa, 2006, terjemahan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008:250-252).  Hingga  pada  akhirnya
pada  tanggal  27  Maret 1968   secara sah
MPRS  yang  sebagian  besar  merupakan pendukung  gerakan  pengusung  Orde
Baru, dengan ketuanya Nasution mengangkat  Suharto  sebagai  Presiden Republik  Indonesia.  Menurut  Suharto dalam  buku  otobiografi  resminya (1996:228), tokoh tua yang telah lelah itu kemudian  memberikan  surat  tanda selamat dan menyatakan  tidak  berminat lagi  terhadap  kedudukan  tertinggi  yang akhirnya diraih Jenderal Suharto.
Harus  diingat,  segera  setelah peristiwa  1  Oktober  1965  pihak  tentara praktis  sudah  menguasai  kecamuk  yang terjadi  di  Jakarta.  Garis  komando  dan dukungan  kemampuan  organisasi  dalam masa  genting,  plus  kepemilikan  senjata membantu  mereka  menguasai  secara de facto kendali  Ibu Kota. Dengan diumumkannya  status  darurat,  maka diambil  langkah-langkah  strategis  untuk mengkondisikan  suasana.  Salah  satu langkah yang diambil adalah dibredelnya sejumlah  media  massa  yang  dianggap pro  pihak  komunis.  Sejumlah  media antaranya, Warta  Bhakti,  Bintang  Timur , dan Suluh  Indonesia ditutup  oleh  pihak tentara.  Kompas  sendiri  mengalami  era ini  dari  seumur  bayi  kelahiran  mereka yang  turut  diminta  menghentikan penerbitan. Pada waktu itu hanya harian Angkatan  Bersenjata ,  milik  ABRI  dan Berita Yudha, milik ABRI Angkatan Darat yang  diijinkan  terbit  (St.  Sularto,
2011:10).  Namun  ternyata  permintaan tidak terbit ini hanya berlangsung selama tiga  hari  saja,  pada  tanggal  6  Oktober
1965, Kompas kembali menyapa pembaca  dengan  korannya,  yang  nota bene  dianggap  tidak  membahayakan stabilitas yang dibangun pihak Angkatan Bersenjata.  Sedangkan  bagi  seorang sejarawan Universitas Wisconsin, Amerika,  selama  kurun  waktu  1965-
1966, di mana tidak jauh beda dari media massa  nasional  lainnya,  Kompas  justru adalah  sekutu,  atau sekurang-kurangnya adalah  golongan  independen  di  luar polarisasi  komunis  versus  Angkatan Darat  yang  kenyataannya  membantu menggalakkan  propaganda  histeria  anti komunis  (Roosa,  2006,  terjemahan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2008:30). Masa  Orde  Lama  mencerminkan adanya  kegelisahan  warga  masyarakat dalam mewujudkan  dirinya  sebagai satu bangsa, dengan beraneka warna komponen  penyusunnya.  Ketika  euforia kemerdekaan  selepas  dari  Belanda begitu
menggebu-gebu dirasakan sejumlah  pemimpin  publik.  Di  waktu yang sama sesungguhnya tantangan baru yang  tidak  kalah  beratnya  datang,  yakni menjaga  persatuan  nasional  sebagai suatu  negara  baru  yang  multikultur, sekaligus  suatu  negara  baru  yang mempunyai  agenda  pembangunan  yang
begitu padat dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
Harian  Kompas,  secara  tegas menyatakan  diri  bukan  sebagai  koran kelompok  Katolik  saja,  melainkan sebagai  suatu  koran  nasional  yang menghormati  keberagaman  masyarakat (St.  Sularto,  2011:112).  Berangkat  dari hal  itulah  Kompas  menjalankan  usaha penerbitan korannya, sekaligus meneguhkan diri untuk dapat
menyumbang  peran  sebagai  penjaga harmoni keberagaman anak bangsa.

## B. Kompas Di Era Orde Baru

## 1.  Orde Baru
Orde  Baru  adalah  sebuah sebutan untuk menandai era kekuasaan Suharto. Masa ini
berlangsung  mulai  11  Maret  1966-20 Mei  1998  (Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, 2008:1).
Era  ini  dimulai  dengan diterimanya  Surat  Perintah  Sebelas Maret  1966  oleh  Suharto  dari Presiden  Sukarno.  Meski  awalnya Sukarno  bersikukuh  bahwa  surat  ini bukan  berarti  penyerahan  kekuasaan negara,  namun  pada  prakteknya Suharto memanfaatkan Surat Perintah 11  Maret  ini  sebagai  legitimasi kekuasaan  untuk  melakukan  suksesi terhadap pemerintahan Sukarno.
Slogan  dari  Orde  Baru  adalah melaksanakan  Pancasila  dan  Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen;  suatu  kontras  untuk dibandingkan dengan masa demokrasi  terpimpin,  yang  dituding banyak  melakukan  pengesampingan konstitusi. Dalam melaksanakan rangka mencapai tujuan itu dilakukan serangkaian  perombakan  kebijakan politik,  baik  dalam  urusan  dalam negeri maupun menyangkut hubungan luar negeri Indonesia. Metode  yang  digunakan  Orde Baru  dalam  membangun  kekuasaan adalah militerisasi aparatur pemerintahan. Menempatkan perwira-perwira militer pada struktur birokrasi,  khususnya  dari  kelompok
Angkatan  Darat.  Serta  memanfaatkan kerjasama  sistem  ekonomi  dan permodalan  dari  kelompok  Barat. Berbeda  sekali  dengan  pemerintahan Sukarno yang cenderung berseberangan  dengan  negara-negara Barat, yang disebutnya negara-negara neo kolonialis-imperialis, neokolim.
2.  Corak  Politik  Pemerintahan  Orde Baru
Orde  Baru  adalah  suatu  era pemerintahan bergaya kendali militer yang  terpusat  di  tangan
Presiden  Suharto.  Pada  era  orde baru  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia  terdiri  atas  empat  unsur yakni, angkatan darat, angkatan laut, angkatan  udara,  dan  angkatan
kepolisian.  Dengan  dalih  dwi  fungsi ABRI, Jenderal Suharto mengkonstruksi tata kelola pemerintahan  negara  Indonesia untuk dilaksanakan secara
terkendali  oleh  para  prajurit militer bersenjata.
Unsur  militer,  khususnya TNI  Angkatan  Darat,  masuk  ke jajaran birokrasi mulai dari kabinet, parlemen,  hingga  ke  level  desa. Sebagai  anak  emas  Presiden,  pihak angkatan darat juga diberi keleluasaan  untuk  menempatkan pasukan  dari  level  markas  besar, Mabes,  Jakarta,  tingkat  propinsi, tingkat  wilayah  eks  karisidenan, tingkat  kota/  kabupaten,  tingkat kecamatan,  hingga  tingkat  desa.  Ini dibuktikan  dengan  diselenggarakan komando  teritori  mulai  Mabes  TNI AD,  Markas  Komando  Daerah Militer, Makodam, Markas Komando Resimen  Militer,  Komando  Distrik Militer  ,Kodim,  Komando  Rayon Militer,  Koramil,  dan  hingga  pos bintara  pembina  desa,  Babinsa.
Kebijakan yang sama tidak
diterapkan  terhadap  angkatan  laut,
dan udara. Sedangkan angkatan
kepolisian memang memiliki jenjang pasukan yang hampir setara dengan TNI  AD  di  tiap  tempat,  namun peranannya dikaburkan oleh
dominasi  angkatan  darat.  Ini  bisa dilihat  di  mana  untuk  tingkat  pusat ada  markas  besar,  kemudian  di
tingkat propinsi ada markas kepolisian  daerah,  Mapolda,  di tingkat  wilayah eks  karisidenan ada markas kepolisian wilayah,
Mapolwil,  di  tingkat  kabupaten/ kota  ada  markas  kepolisian  resort, Mapolres,  dan  di  tingkat  kecamatan ada  markas  kepolisian  sektor, Mapolsek.,  namun  acapkali  terjadi fungsi  pengamanan  dan  ketertiban di lapangan, yang seharusnya adalah wilayah  kerja  kepolisian,  didahului oleh  militer.  Misalnya,  ketika  ada pencuri  tertangkap  di  masyarakat, umumnya  oleh  masyarakat  lebih diinginkan  untuk  diproses  di Koramil.  Sementara  pihak  Koramil sendiri  sering  latah  juga  untuk berinisiatif  mengambil  alih  fungsi- fungsi kerja dari pihak kepolisian.
Meskipun terkadang pemimpin-pemimpin  tentara  dari unsur Angkatan Udara, atau Angkatan  Laut  memegang  posisi strategis di lembaga TNI, namun hal ini  baru  dimulai  di  era  reformasi, semasa Presiden Abdurrahman Wahid, dilanjutkan penerusnya yakni  Megawati  Sukarnoputri.  Hal mana  yang  merupakan  suatu balasan  Angkatan  Darat  terhadap kesetiaan  Angkatan  Udara  terhadap
kepemimpinan  Sukarno  di  era  Orde Lama dan kedekatan pihak angkatan udara  dengan  pihak  komunisme pada  waktu  itu  juga.  (Kingsbury, 2005:8)
Sebagaimana umumnya suatu  pemerintahan  bercorak  junta militer,  kebebasan  berpendapat  dan berekspresi  di  masa  ini  sangat dibatasi.  Negara  dijalankan  untuk melayani  rakyat,  namun  sekaligus secara  permanen  juga  untuk  selalu mencurigai  dan  berwaspada  kepada rakyat  seperti  halnya  terhadap musuh perang.
Pemerintahan  orde  baru
mempopulerkan doktrin trilogi pembangunan dalam program pembangunannya:  1)  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 2) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, 3) Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.  Dalam  poin  mewujudkan stabilitas  nasional  yang  mantap inilah,  prakteknya  menjadi  suatu dalih  dari  negara  untuk  secara berkala  dan  sistematis  harus bertindak keras terhadap rakyatnya. Elson menggambarkan dengan akurat  abstrak  dari  orde  baru dengan istilah peniadaan pluralisme, korporatisme Pancasila, serta kecurigaan yang permanen terhadap rakyatnya sendiri. Presiden Soeharto  adalah  negara,  mirip
dengan  gaya  raja/  sultan  yang totaliter.  Sehingga  ketika  Soeharto turun jabatan kekacauan yang ada di masyarakat seolah-olah menimbulkan anggapan betapa sulitnya mengurus Indonesia (Elson, 2001,  terjemahan  S.  Wahono  &  IGH Bagoesoka 2005:594). Kekuasaan  yang  efektif  dari Presiden  selaku  pemimpin  tertinggi eksekutif negara berbanding terbalik dengan kekuasaan legistlatif DPR/  MPR  yang  lemah.  Pada  era orde baru kekuasaan negara terpusat  pada  diri  Presiden,  Militer Angkatan  Darat,  serta  Golongan Karya. 3. Orde Baru Versus Komunis Pemerintah Orde Baru menjadikan Partai Komunis Indonesia,  PKI,  komunisme  beserta segenap  pendukungnya  sebagai musuh  negara.  Diselenggarakan langkah-langkah pembasmian kelompok komunis secara sistematis dan cepat. Biasanya dengan
menggunakan  organ  militer  sebagai mesin  utama  eksekusi,  lantas dengan  lihai  menerapkan  taktik nabok  nyilih  tangan ,  melibatkan rakyat  atau  kelompok  agama  untuk membantu  menghabisi  target-target yang dianggap musuh (Roosa, 2006, terjemahan  Institut  Sejarah  Sosial Indonesia, 2008:35-36).
Mengapa gerakan penumpasan  PKI  itu  laku  keras? Setidaknya  didapat  tiga  alasan, pertama  frustasi  masyarakat  akan situasi  di  era  Orde  Lama,  kedua stigma  anti  Tuhan  yang  dilekatkan pada  PKI  dan konco-konconya mudah menyulut kemarahan kelompok  masyarakat,  utamanya dari  kalangan  agamawan  atau simpatisan kelompok agama. Ketiga, adalah  karena  PKI  sendiri  memiliki ciri  perilaku  yang  provokatif  dan berhaluan  radikal  dalam melakukan aktivitas politiknya, sehingga mudah menimbulkan gesekan dengan masyarakat,  dan  rupanya  ini  bagi sebagian menjadi dendam.
Sebagai suatu gerakan penumpasan  yang  bertitel  gerakan balasan  untuk  G  30  S/  PKI  pada hakekatnya  operasi  militer  ini meluas  dan  berlarut-larut.  Dasar argumen  yang  digunakan  sebagai pembenarannya adalah PKI menyimpan  potensi  bahaya  laten. PKI sewaktu-waktu melakukan pengkhianatan, pemberontakan dengan tujuannya adalah mengganti
Pancasila  dan  UUD  1945  dengan sistem  komunis.  Bahkan  ketika situasi sudah mulai tenang, katakanlah  di  tahun  1990-an,  gaya intimidasi, tudingan “kamu PKI”, dan kadang-kadang  penculikan  untuk
musuh  politik masih  saja  dilakukan.
Sedikit  ada  yang  dianggap  berani dengan pemerintah segera dialamatkanlah  cap  PKI  kepadanya. Cap  PKI  ini  sangat  menjadi  momok dan trauma di masyarakat. Terlanjur diterima  sebagai stereotipe bahwa PKI adalah setan atau binatang culas yang keji . Sekali seseorang dicap PKI,
maka  tamat  sudah  kebahagiaan hidupnya.
Mereka  yang  tersangkut tuduhan  komunis  tidak  punya banyak  pilihan  atau  keleluasaan membela  diri.  “Berani  dengan  Orde Baru? Awas diciduk!” sudah menjadi pendidikan sehari-hari dalam keluarga  Indonesia  selama  kurun waktu 1966-1998 . Diproses sendiri oleh  aparat  militer  atau dipakakne , bahasa  jawa:  diumpankan,  sama- sama  merupakan  suatu  hukuman yang  menakutkan.  Tentara  dan organ  pendukung  utama  Orde  Baru sangat  terbiasa,  tepatnya  disetel otomatis  untuk  latah  memberikan stempel  PKI  bagi  yang  tidak disukainya.  Ironisnya,  bahaya  laten komunis atau bahaya PKI baru yang bisa muncul sewaktu-waktu rupanya lebih terasa sebagai doktrin saja dari penguasa.  Sebab  di  sisi  yang  lain, para  perajurit  militer  atau  para preman  pendukung  Orde  Baru sendiri  kebanyakan  tidak  sampai
tahu secara ilmiah-akademis tentang apa sebenarnya  itu komunis. Pemerintah  Orde  Baru  terlanjur untuk mengembangkan suatu budaya  pemerintahan  teror,  atau dalam  kata  lain  adalah Republik Patuh. Pemerintah  mengkondisikan masyarakat untuk memiliki kepatuhan  yang  suci,  meski  untuk mencapai  itu  dilakukan serangkaian teror, yang kerap sampai penghilangan  nyawa  seseorang. Banyak  dari  kelompok  pengamat, misalnya  sejarawan  Asvi  Warman Adam,  yang  curiga  bahwa  pada akhirnya tidak hanya kubu komunisme saja yang dibasmi, akan tetapi  kubu  Sukarnois  dan  musuh- musuh  politik  yang  lain  juga  turut dilenyapkan  (Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2006:30-32).

## 4. Pokok-pokok Kebijakan Pers Orde Baru
Pelaksanaan  sensor  yang ketat  pada  pers  merupakan  citra yang  melekat  kuat  dalam  kebijakan pers  pemerintahan  Orde  Baru. Pengawasan  yang  ketat  inilah  yang menjadikan terjadinya kasus pemberedelan atau pelarangan
terhadap  sejumlah  surat  kabar  dan majalah. Sejarah mencatat,
pembredelan  pers  pertama  kali  di awal Orde Baru adalah lanjutan dari
peristiwa  Oktober  1965.  Pada  awal Orde Baru semua media massa yang diduga  berkaitan  dengan  PKI diberangus.  Media  yang  diijinkan hidup  hanya  media  massa  yang mendukung  kekuasaan  rezim  Orde Baru, yang sebagian besar didukung secara  langsung  maupun  tidak langsung oleh pihak Angkatan Darat, seperti Berita  Yudha ,  Jakarta,  dan
Pikiran  Rakyat ,  Bandung,  termasuk sejumlah  terbitan  mahasiswa  yang pro  Orde  Baru,  seperti Mahasiswa Indonesia ,  Bandung,  dan Harian Kami ,  Jakarta.  Ironisnya,  di  sisi  lain
rezim  ini  menghidupkan  kembali media massa yang diberangus di era Sukarno,  seperti Abadi,  Indonesia Raya , Nusantara , dan Pedoman . Penindasan  terhadap  pers dimulai ketika pemerintah mengajukan  Penanggung  Jawab Redaksi  harian Nusantara ke Pengadilan  karena  membeberkan korupsi  dan  dianggap  menghina Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Presiden  Suharto  (M.  Fadjroel Rachman dalam Sukri Abdurrachman, 2003:390-391). Adapun peraturan perundang-undangan  pers  yang berlaku pada masa orde baru antara lain:  Undang-Undang  No.  11/1966
tentang  ketentuan  pokok  pers; Undang-Undang No. 4/1967 tentang
perubahan  Undang-Undang  No.  11/ 1966;  dan  Undang-Undang  No. 21/1982  tentang  perubahan  atas Undang-Undang No. 11/1966 (Sukri Abdurrachman, 2003: 403).
Dilihat dari sudut perundang-undangan  itu,  di  era
Orde Baru payung hukum UU Pokok
Pers  berstatus mandatory  right ,
tidak untuk melindungi pers merdeka.  Di  era  Orde  Baru,  payung hukum  yang  digunakan  untuk mengendalikan pers adalah sejumlah Peraturan Pemerintah, PP, dan  Peraturan  Menteri,  Permen.  Di mana secara resmi penyelenggaraan pers  dipayungi  oleh  UU  Pokok  Pers No. 11/1966 junto No. 4/1967 junto No.  21/1982.  UU  tersebut  memberi kewenangan kepada Menteri
Penerangan  untuk,  lewat  PP  dan Permen, menjadi penentu  kebijakan penyelenggaraan  pers.  PP  dan Permen  tersebut  menjadi  alat kendali  Menpen  untuk  mengatur, mengawasi  dan  memberi  sanksi termasuk  membredel  pers.  Nasib kemerdekaan  pers  tergantung  dari goodwill politik  pemerintah.  PP  dan Permen  itu  tidak  ada  bedanya dengan  mandor  dengan  pentungan. Terserah  Menpen,  sesuai  petunjuk Bapak  Presiden,  apa  yang  mau dilakukan  dengan  kewenangannya itu.  Bermunculan  sejumlah  PP
antara  lain  tentang:  1)  pembatasan jumlah penerbitan pers, 2) pembatasan  jumlah  iklan  dan halaman,  3)  organisasi  pers  yang hanya  membolehkan  satu  asosiasi wartawan dan satu asosiasi penerbitan pers. Karena kemerdekaan  pers  dapat  disebut
sebagai mandatory  right bersumber dari kebijakan pemerintah  lewat PP dan  Permen,  maka  mandat  yang sudah  diterima  pers  dapat  dicabut. Lewat  UU  Pokok  Pers  No.  11/1966, pers mendapat mandat bahwa tidak ada  pembredelan  pers.  Tetapi  pada
1984, sejalan dengan makin otoriternya  pemerintah,  Menpen mencabut mandat itu. Lewat Permen No.  1  Menpen  boleh  membatalkan izin  penerbitan  pers.  Apa  yang terjadi  kemudian?  Pers  yang  masih berani  memberitakan  hal-hal  yang tidak  sesuai  petunjuk  terancam dibredel  dan  atau  dipidana  penjara (Leo Batubara, 2009:570-571).

## 5. Jurnalisme Kepiting Kompas
Pada mulanya istilah jurnalisme kepiting  yang  dialamatkan  kepada Kompas  merupakan  olok-olok  dari Rosihan Anwar (St. Sularto, 2011:144).
Maksudnya, kepribadian Kompas bergerak ala kepiting, mencoba
melangkah setapak demi setapak untuk mengetes  seberapa  jauh  kekuasaan memberikan  toleransi  kebebasan  pers
yang ada. Jika aman, kaki kepiting bisa maju beberapa langkah, jika kondisi tak memungkinkan,  kaki  kepiting  pun  bisa mundur beberapa langkah.
Rosihan  Anwar  adalah  seorang tokoh pers nasional. Pemimpin Redaksi Pedoman yang  ditutup  pemerintah pada  tanggal  15  April  1974.  Sebagai sejawat  sekaligus  sahabat,  Rosihan menilai  bahwa  gaya  koran  Jakob cenderung  main  aman.  Di  satu  sisi dimaknai  sebagai  kurang  tajam  dan kurang  menggigit,  sangat  tidak  sama dengan  gaya  berani  Mochtar  Lubis, namun  di  sisi  yang  lain  pilihan  ini adalah pilihan cerdas untuk bisa survive selama  kepemimpinan  rezim  militer  di tanah air.
Jakob Oetama sebenarnya tidak menyukai  istilah Jurnalisme  Kepiting itu,  tetapi  lebih  lanjut  lagi  istilah  itu terlanjur  menjadi  identitas  Kompas. Identitas  itu  akan  terus  berlaku  dan bahkan  perlu  terus  dikembangkan. Menurut  Jakob,  istilah  itu  lebih menunjukkan  cara  bagaimana  pers harus  fleksibel  di  suatu  negara  yang tahapan  kedewasaan  demokrasinya belum bagus (St. Sularto, 2011:152).
Bagi  segenap  kalangan  yang belum  pernah  merasakan  secara langsung  pemerintahan  di  era  Suharto mungkin agak kesulitan membayangkan  bagaimana  seorang figur yang senantiasa tersenyum manis

## P E N G A R U H   D I N A M I K A   P O L I T I K   I N D O N E S I A ………| 79
dalam publikasi-publikasi gambar dirinya  itu  dinilai  sebgai  sosok  yang dingin  dan  angker.  Jakob  Oetama (dalam St. Sularto, 2011:21-22)
mencatat  bahwa  setidaknya  Presiden Suharto dua kali melakukan peringatan secara  lisan  kepada  Kompas  dalam suatu  kesempatan  tatap  muka  secara langsung.  Pertama,  pada  peringatan Hari  Pers  Ke-32  tanggal  9  Februari 1978  di  Solo,  Jawa  Tengah.  Dalam kesempatan  berjabat  tangan  dengan Jakob,  Suharto  sambil  tersenyum mengancam  dengan  singkat,  “ Aja meneh-meneh !” Peristiwa kedua yang digunakan Suharto  adalah  pada saat di atas  pesawat  dalam  penerbangan lawatan  kenegaraan  dari  Yugoslavia dan Uni Soviet pulang ke tanah air pada tahun  1980-an.  Berbeda  dengan  cara mengatakan  ancaman  di  Solo,  di  atas pesawat  itu  Suharto  dalam  kaitan
menjawab pertanyaan wartawan perihal liputan-liputan koran
menyangkut  gerakan mahasiswa  tahun
1980-an  yang  mirip-mirip  masa  tahun
1970-an  mengatakan  dengan  bersuara lantang  dan  tertawa  terbahak-bahak,
“ tak  gebuk! ”  Diikuti  sikap  tangan mengepal  dan  siap  melayangkan  tinju.
Dibesarkan dalam kultur Jawa
Pedesaan dan budaya militer yang kuat, Suharto  dikenal  sedikit  bicara.  Apa
yang  dikatakan,  adalah  apa  yang dikerjakan, begitu pembawaannya.
Dari  sekian  waktu  berjalannya kepemerintahan Orde Baru dapat dicatat pokok-pokok  penting  tonggak  sejarah politik  yang  dianggap  berpengaruh penting  dengan  eksistensi  Kompas. Dengan  berusaha  tidak  mengurangi makna sejarah peristiwa-peristiwa penting  lainnya,  dapat  disebutkan  hal- hak yang berdampak terhadap eksistensi Kompas sepanjang 1966-2012:
a. Meninggalnya Bung Karno
Praktis  meskipun  secara de facto era Sukarno sudah lewat, namun secara figur, Sukarno masih merupakan  ancaman  bagi  supremasi kekuatan  tandingan,  khususnya  dari politisi  sipil  terhadap  stabilitas  yang dibangun  rejim  militer  Orde  Baru. Baru  setelah  meninggalnya  Bung Karno pada tanggal 21 Juli 1970, bisa dikatakan  secara  semiotik  bahwa moral  kelompok  politik  sipil,  atau faksi  ABRI  selain  Angkatan  Darat sudah  habis.  Bapak  Bangsa,  sekaligus tokoh  panutan  mereka  sudah  tidak ada.  Simbol  pemersatu  yang  jadi junjungan  berjuta  pengagumnya  ini pulang selama-lamanya.
Dewan redaksi Kompas kebetulan  juga  memilih  untuk  tidak terlalu  vulgar  dalam  menurunkan tulisan-tulisannya. Situasi sangat berbeda  dengan  awal  mereka  terbit.
Pada  tahun  1970  praktis  Angkatan Darat  merupakan  suatu  kelompok yang kekuatannya semakin mendominasi Indonesia.
b.  Fusi  Partai-Partai  Politik  Pada

## Tahun 1973
Pada tahun 1971 dilaksanakan Pemilihan  Umum,  Pemilu,  pertama  di era Orde Baru, dengan diikuti oleh 10 partai politik. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya, Golkar. Kemudian guna memudahkan menguasai  percaturan  politik  secara legal,  pada  tahun  1973  dikeluarkan himbauan  untuk  meringkas  jumlah
partai-partai yang ikut pemilu berikutnya.  Caranya  ialah  dengan menggabungkan  diri  dengan  partai- partai  lain  yang  sejenis.  Sebagai hasilnya maka jumlah partai yang ada tinggal  dua  yakni  kelompok  Islam  di Partai  Persatuan  Pembangunan,  PPP, dan  pihak  nasionalis,  Kristen,  dan Katolik di Partai Demokrasi Indonesia,
PDI.  Ditambah  lagi  dengan  Golkar yang  enggan  mengaku  sebagai  Partai Politik.  Semua  kontestan  dilarang untuk  menggunakan  dasar  partai selain  Pancasila.  Kondisi  ini  artinya adalah  terjadi  penguatan  di  pihak Golkar-Angkatan  Darat-Orde  Baru
karena  isu-isu  sentimen  keagamaan atau  isu  kedaerahan  yang  bisa memicu loyalitas dukungan
ditiadakan secara sistematik Tindakan
lain  yang  diperhitungkan  sebagai  hal yang  menguntungkan  ialah  dengan terbitnya  UU  No.  3  Tahun  1975 tentang  kepengurusan  partai-partai yang  terbatas  hanya  sampai  tingkat daerah  tingkat  dua,  Kabupaten  atau Kota.  Kebijakan  ini  mempersulit  PPP dan PDI untuk melakukan pembinaan kader,  sekaligus  mempersulit  mereka mendapatkan  pendukung  di  desa- desa.  Inilah  mengapa  kemudian muncul  istilah  massa  mengambang, floating  mass ,  untuk  mendefinisikan sejumlah  simpatisan  yang  tidak terorganisir  secara  resmi.  Hal  mana, selain  kesempatan  menggunakan jaringan  birokrasi  pegawai  negeri yang  wajib  Golkar,  yang  kemudian membantu  Golkar  menang  mudah  di Pemilu berikutnya pada tahun 1977.
Fusi  ini  mempunyai  dampak yang  kuat  bagi  politik  nasional.  Bagi Kompas  sendiri  perkembangan  dari hari  ke  hari  semakin  memaksa mereka  untuk  memilih  menjadi sahabat  Orde  Baru  atau  memilih musnah.  Dalam  catatan  sejarawan asing  seperti  John  Roosa,  Kompas adalah termasuk media independen di luar  polarisasi  komunis  versus Angkatan  Darat  yang  cenderung menyiarkan pemberitaan yang menguntungkan pihak Tentara
Angkatan  Darat,  dengan  seolah-olah menyembunyikan  kekejamannya,  di
tahun-tahun  awal  Orde  baru  hinggga berakhirnya  Orde  Baru  (Roosa,  2006, terjemahan  Institut  Sejarah  Sosial Indonesia, 2008:30-31).
Kompas sendiri memilih untuk mengatakan  bahwa  slogan  kerja mereka  adalah,  “menghibur  yang papa, mengingatkan yang mapan” (St. Sularto:173-174).  Pemberitaan  yang mengutamakan  jurnalisme  fakta,  dan menyajikan  secara  santun,  tidak provokatif.  Masalah-masalah  suku,
agama,  ras,  dan  perbedaan  yang  ada di Indonesia jika tidak dikelola secara arif, dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan  pribadi  dan  kelompok, tak urung menjerumuskan masyarakat  ke  arah  radikalisme ataupun chauvinisme. Keinginan untuk  mengedepankan  kepentingan pribadi  atau  golongan  hendaknya diletakkan  di  bawah  prioritas  suatu kepentingan  umum  atau  kepentingan masyarakat  luas.  Seperti  itulah semangat  jurnalisme  Kompas  yang bagi pihak penguasa baru merupakan media “teman”.

## c. Pemberedelan Kompas Tahun 1978
Sebagai buntut dari
memanasnya  politik  nasional  seusai peristiwa  Malari  1974,  dari  waktu  ke waktu  gelombang  aksi  penentangan terhadap  dominasi  militer  mulai terjadi  di  mana-mana.  Mulai  bulan
November 1977 aksi-aksi protes yang terjadi  semakin  mengerucut  pada tuntutan Suharto mundur pada tahun 1978.  Rangkaian  peristiwa-peristiwa politik  itu  oleh  hampir  semua  media diberitakan,  dengan  gaya  masing- masing dari media yang memberitakan,  termasuk  Kompas. Meskipun  cenderung  berhati-hati namun kadang-kadang menurut pemerintah  sajian  Kompas  selama beberapa  waktu  itu  mulai  kurang enak  didengar  oleh  pemerintah. Seperti  misalnya  pemuatan  tulisan  di halaman depan pada terbitan bertanggal  16  Januari  1978,  Kompas (dalam  St.  Sularto,  2011:12),  “Kas Komkamtib  Sudomo:  Turun  Ke  Jalan Akan Ditindak Tegas”. Juga penggalan dari tajuk rencana Kompas di hari itu juga, Kompas (dalam St. Sularto:2011:12), “Kita diminta
terbuka  dan  jujur  karena  memang terlibat  berbagai  kepentingan  status quo  di  sini.  Ini  bisa  mempengaruhi pandangan  obyektif  dan  subyektif,
bisa mengaburkan sikap kenegarawanan”. Ada semacam tindakan  preventif,  meski  cenderung represif  yang  diambil  oleh  militer yang  mendukung  Presiden  untuk menertibkan corong suara media.
Selama  Orde  Baru  berkuasa, berkali-kali  kompas  mendapatkan teguran  atau  peringatan.  Teguran  itu

## 82   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
bahkan kadang-kadang disertai dengan  ancaman.  Hingga  pada akhirnya  pada  tanggal  21  Januari 1978 Kompas beserta beberapa media yang  lain  dibredel  oleh  Orde  Baru. Namun pada tanggal 5 Februari 1978,
Kompas menyetujui tawaran pemerintah  untuk  menandatangani suatu surat berkepala surat tanggal 28 januari  1978,  tentang  permintaan maaf dan kesetiaan terhadap pemerintah  Orde  Baru  (St.  Sularto, 2011:11-13). Terdapat  empat  syarat  yang menyertai  ijin  terbit  kembali  dari pemerintah Orde Baru, yakni:
pertama,  tidak  menulis  tentang keluarga  Presiden  Suharto  dan  asal- usul  kekayaan  keluarganya;  kedua, tidak  akan  mempersoalkan  dwifungsi ABRI;  ketiga,  tidak  akan  menulis tentang masalah-masalah yang berkaitan  dengan  suku,  agama,  ras,
dan  antar  golongan;  keempat,  tidak akan  menurunkan  tulisan  yang memperuncing  konflik.  Empat  syarat
ini secara sistemik berpotensi membatasi keleluasaan Kompas berekspresi. (St. Sularto, 2011:24). Namun Kompas sendiri menegaskan  bahwa  sikap  Kompas terhadap penguasa adalah independen. Artinya mengambil jarak terhadap  pemerintah  dan  setiap lembaga  kekuasaan  dan  siapa  saja
yang mau menguasainya. Untuk dapat melakukan hal itu, Kompas harus siap menghadapi kecurigaan, tekanan, dan ancaman  dari  manapun  juga  (St. Sularto, 2011:147).
Kompas memilih manut kepada Orde Baru dengan alasan cara bertahan hidup dan terus membawakan  amanat  hati  nurani rakyat,meski  secara  terselubung  jika kebetulan berbenturan dengan kepentingan pemerintah. Sikap Kompas ini sembari diwarnai
beberapa  kali  tindakan  jurnalistik yang menyerempet-serempet sensor Orde  Baru.  Pendeknya,  tak  jauh  beda dengan  Bung  Karno  yang  memilih terbuka  dan  bekerjasama  dengan pihak penjajahan Jepang semata-mata demi  alasan  pilihan  taktik  berjuang dan bertahan hidup, mengingat begitu berkuasanya  pemerintahan  militer Jepang  yang  menduduki  Indonesia, pada kurun waktu tahun 1942-1945.

## 6.  Pertumbuhan  Pesat  Selama  Tiga Dasawarsa Orde Baru
Sejak  terbit  perdana  pada  tahun
1965 hingga akhir masa Orde baru tahun 1999  Kompas  tercatat  menorehkan sejumlah  keberhasilan  yang  luar  biasa baik dari segi pengaruh maupun dari segi bisnis  media  massa.  Dimulai  dari kesuksesannya mendapat jumlah pembaca pelanggan dan pengiklan, pada tanggal  2  Februari  1970,  PK  Ojong
mengambil  kebijakan  untuk  melakukan diversifikasi usaha dengan cara
membuka  toko  buku  Gramedia  di  Jalan Gadjah Mada, Jakarta Pusat, kemudian di tahun  1972  meresmikan  penggunaan percetakannya sendiri di Jalan Palmerah Selatan,  Jakarta;  di  mana  sebelumnya masih  menumpang  di  percetakan  Keng Po.  Ojong  kemudian  mendirikan  usaha radio  Sonora  pada  tahun  1972  juga. Selain  itu  grup  Kompas  Gramedia  juga mendirikan  banyak  unit usaha  lain  yang dijadikan  satu  grup,  antara  lain  Hotel Santika,  Penerbitan  Grasindo,  Penerbit Kompas, Penerbit KPG, Penerbit
Gramedia,  pabrik  kertas,  dan  lain sebagainya.  Banyak  aset,  baik  berupa modal  uang,  tanah-bangunan,  alat,  dan sumber daya manusia yang dimiliki grup Kompas  Gramedia,  suatu  kelompok usaha  yang  awalnya  berasal  dari kesuksesan harian Kompas merebut hati pembaca,  dan  mitra  pelaku  usaha  yang mempercayakan  kerjasama  pariwaranya pada  harian  ini.  Singkatnya,  manajemen Kompas  sukses  melakukan  investasi secara berkesinambungan dengan menggunakan  keuntungan  yang  didapat dari kesuksesan harian Kompas.
Namun  dalam  hal  ini  yang  lebih jadi  penekanan  adalah  mengenai  harian Kompas.  Pembahasan  sengaja  dibatasi dalam  kaitan  eksistensi  harian  Kompas dalam  melewati  kurun  waktu  penting dalam pembabagan yang telah disusun.
Kompas  dibaca  oleh  kalangan menengah ke atas. Hasil angket pembaca kompas  2004  misalnya  menyebutkan, lebih dari 60 persen  pembacanya adalah lulusan  perguruan  tinggi  dan  30  persen pembacanya berpenghasilan paling sedikit Rp.2.250.000,-. Koran ini menjadi standar  capaian  bisnis  surat  kabar. Memang  tidak  berlebihan  jika  kemudian timbul  suatu  jargon, belum  koran  kalau belum baca Kompas .
Kesuksesan Kompas, tidak hanya sekedar  bertahan  hidup  di  era  represif, namun  juga  sukses  dalam  artian  yang seluas-luasnya  barangkali  tidak  pisa dipisahkan dari sinerginya duet PK Ojong dan Jakob Oetama. Jika PK ojong terkenal berwatak rasional, keras, dan tegas, serta memiliki  kecakapan  dalam  hal  bisnis. Sebaliknya Jakob adalah gambaran suatu watak yang tengah , bijaksana, cenderung berhati-hati,  bersikap  komprehensif, cerdas,  dan  bisa  diartikan  cerdas  atau malahan pengecut, tergantung subyektifitas  yang  memandangnya  (St. Sularto, 2011:16). Maka, paktis semenjak meninggalnya  PK  Ojong  pada  tanggal  2 Juni 1980 nama Kompas artinya merujuk pada  seorang    Jakob  Oetama.  Berikut adalah hal-hal  yang bisa dilihat dari kiat Kompas menjalani aktivitas pers mereka di era Orde Baru:
a. Enam Strategi Jakob Oetama
Leo  Batubara  (dalam  St. Sularto,
2011:144-146)
mengemukakan  alasan  yang  lebih terperinci perihal kesuksesan Kompas.  Menurut  Leo  keberhasilan Kompas bersumber dari keberhasilan semua  jajaran  dalam  membangun profession  culture :  taat  asas  kepada visi dan nilai-nilai serta enam strategi pemenangan pergulatan. Enam strategi itu antara lain: Pertama, professional competence memenangkan  pasar. Taktik  yang  dilaksanakan  ialah rekrutmen  yang  selektif  dengan bantuan institusi profesional, mengalokasikan  sejumlah  besar  dana untuk membangun knowledge journalist dan  staf  bisnis  profesional dengan program training dan retraining bagi SDM-nya, memanfaatkan  kemampuan  para pakar,  kolumnis  sebagai  kontributor dalam bidangnya.
Kedua,  yang  dikembangkan adalah  produk  bukan  menjual  dusta atau  fitnah.  Kompas  menjauhkan  diri dari berita yang spekulatif, provokatif, dan  pembunuhan  karakter.  Dalam melakukan  kritik  disampaikan  secara santun.
Ketiga,  integrasi  misi  ideal dengan  misi  bisnis.  Bagaimana keseriusan  Kompas  untuk  mengemas suatu  konten  yang  berbobot  namun tetap memenuhi kelayakan dalam hal
bisnis menarik untuk dipelajari dalam studi lanjutan mengenai Kompas.
Keempat, mengintegrasikan kepentingan karyawan dan kepentingan perusahaan dengan serasi. Sempat terjadi gesekan dengan serikat karyawan namun Kompas bisa mengatasinya. Bagi Kompas kepentingan perusahaan adalah
eksistensi,  untung,  dan  berkembang. Sedangkan  kepentingan  karyawan sebagai  seorang business  man adalah menyumbang  dan  mendapat  imbalan uang,  serta  perasaan  mental  positif yang tertantang.
Kelima, mengupayakan efisiensi,  mengacu  pada  minimalisasi usaha  atau  biaya,  dan  efektifitas, mengacu  pada  ketercapaian  tujuan, dengan  baik.  Jakob  dan  grup  Kompas dalam  memperjuangkan  diri  sebagai the  biggest dan the  most  credible multimedia jauh dari ambisi memonopoli informasi. Keenam, mengupayakan kepuasan konsumen dengan serius. Di antaranya Kompas menyelenggarakan lembaga penelitian dan pengembangan, litbang Kompas, menyelenggarakan riset berkala,
melakukan  jajak  pendapat,  dan menjalankan ombudsman.
b. Peka Terhadap Jaman
Cetakan  harian  Kompas  itu
bagus, jelas, tata letak serta
pewajahannya  berkarakter  serius, cerdas,  dan  profesional.  Kertas  koran yang  digunakan  Kompas  sangat berkualitas. Jika dibandingkan dengan Jawa  Pos tentu  jauh  lebih  bagus kualitas cetak harian Kompas. Apalagi jika  dibandingkan  dengan  kualitas cetak Pos  Kota atau Memorandum , sangat jauh sekali disparitas kualitasnya. Jika pada awal cetaknya hanya berupa  empat  halaman  hitam-putih, maka  pada  tahun-tahun  berikutnya tampilan Kompas mengalami penyempurnaan-penyempurnaan yang  diaharapkan  untuk  terus  meng-
up  to  date Kompas.  Sebagai  catatan, dalam kaitannya sebagai media koran dengan  cakupan  nasional  harian Kompas  yang  dulu  kerap  diolok dengan  julukan  koran  kesiangan, koran  telat  datang,  atau kompas morgen , menyikapi dengan mengusahakan suatu percetakan
jarak  jauh.  Dimulai  dengan  di  Bawen, Jawa  Tengah,  pada  tanggal  1 September  1997,  dilanjutkan  dengan
kota-kota  lain  seperti  Makassar, Surabaya,  Palembang,  Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan lain-lain. Dari sini efisiensi waktu dapat ditingkatkan dalam rangka pendistribusian  koran  ke  seluruh
wilayah nusantara.

## C.  Kompas di Era Orde Reformasi
1. Orde Reformasi
a. Definisi
Orde  Reformasi  adalah
istilah  untuk  menyebut  tata pemerintahan sesudah berakhirnya  orde  baru  yang mengadakan  perombakan  sistem yang  lama  ke  arah  sistem demokrasi.  Secara  umum  orde reformasi dimulai dengan
berakhirnya  kekuasaan  Suharto pada tanggal  20 Mei 1998 (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:1).
b. Latar belakang
Pada  awal-awalnya  Orde Baru  mendapat  apresiasi  positif dari  banyak  lapisan  masyarakat untuk  melakukan  pembenahan- pembenahan terhadap kemerosotan  ekonomi  Orde  Lama, beserta  otoriternya  gaya  politik Sang  Pemimpin  Besar  Revolusi, Sukarno.  Kekuasaan  Orde  Baru memperlihatkan  perubahan  yang jauh  lebih  baik  dalam  bidang sarana  prasarana  fisik.  Indonesia yang  segera  sesudah  berakhirnya era Sukarno memperbaiki hubungan  dengan  negara-negara maju  melaksanakan  pembangunan dengan  modal  pinjaman  dari negara donor.
Didapat sejumlah kepercayaan  dari  dalam  maupun
luar  negeri.  Kesulitan  ekonomi  di tahun  penghujung  Orde  Lama segera  digantikan  dengan  gegap gempita  pelaksanaan  program pembangunan  bermodal  besar  di awal  pemerintahan  baru.  Namun, sayang jikalaupun ada peningkatan kesejahteraan  yang  terwakili  oleh angka-angka  raihan  pembanguna, dari  sisi  pemerataan  belum  bisa dikelola  dengan  baik.  Terdapat kesenjangan yang mencolok antara sosial-ekonomi atas dengan rakyat jelata. Maka, bilapun ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebenarnya adalah sebagian kecil  saja  yang  memiliki  bagian kemajuan ekonomi tadi. Sayangnya kelompok Orde Baru terus menerus mempertahankan kekuasan dengan semakin berperilaku  otoriter.  Nilai-nilai demokrasi yang sedianya dijadikan acuan  pola  kerja  penyelenggaraan negara,  sebagi  konsekuensi  kritik mereka terhadap Orde Lama, pada gilirannya  justru  mereka  kebiri sendiri.  Hal  ini  setidaknya  bisa dilihat  dari  indikator  berikut:  1) Pengekangan kebebasan berpolitik, 2) Pengekangan kebebasan pers, 3) Pemusatan kekuasaan pada Golkar, Militer,  dan  Pengusaha  kroni Suharto.
Pada  tahun  1996  suasana politik  nasional  mulai  memanas. Golongan  Karya  yang  sejak  tahun 1970-an  memenangkan  pemilu dengan  mudah  mulai  dikritisi secara terbuka oleh para oposannya,  baik  dari  kalangan politisi maupun akademisi kampus. Kultur  senayan  yang  biasanya adem-ayem karena  terkondisikan, kini mulai ramai mendapat tekanan  dari  masyarakat  yang tidak puas. Hasil pemilu 1997 yang,
lagi-lagi, dimenangkan Golkar dipandang kental dengan kecurangan sistematis. Masyarakat semakin mendesak untuk dilaksanakannya  perubahan  di bidang politik,
ekonomi, demokratisasi  dalam  kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.  Pada  masa  ini  tenar dikenal istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme,  yang  pada  dasarnya adalah  suatu  stigma  negatif  yang dilekatkan  kepada  pemerintah Orde Baru.
Terpilihnya kembali Suharto menjadi Presiden Indonesia mendapat banyak
kecaman  dari  publik.  Terdapat insiden-insiden  yang  mewarnai peristiwa  politik  pada  waktu  itu, misalnya  masalah  pencopotan anggota  DPR  yang  dinilai  terlalu
vokal.  Dari  kalangan  akademisi, masyarakat tidak mudah melupakan nama Sri-Bintang Pamungkas, seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang diberhentikan status pegawai negerinya sehubungan dengan tuduhan pelecehan  nama  baik  Kepala Negara.  Di  mana  pada  sebuah kunjungan  kenegaraan  Suharto  ke Jerman terjadi demonstrasi kalangan  mahasiswa  Indonesia  di sana untuk menyambutnya. Hal ini di  jaman  Orde  Baru  sangatlah langka terjadi, mengingat sedemikian kuatnya Presiden Suharto dalam membangun imperium kekuasaannya. Bisa dikatakan, memang Suharto terlalu kuat  untuk  bisa  roboh  dalam  satu pukulan. Tetapi setidaknya, cuatan kasus  politik  semacam  Bintang  ini sukses menjadi nyala pemantik api gerakan pembaharuan dalam skala yang lebih masif.
Krisis  ekonomi  di  tahun 1998,  inflasi  tinggi,  kemiskinan, pengangguran. Tata kelola birokrasi pemerintahan yang korup,  pengekangan  kebebasan berpolitik, pengekangan pers. Pemusatan kekuasaan di Golongan Karya,  militer,  dan  pengusaha
kroni  Suharto  merupakan  suatu
latar  belakang  yang  ada  dalam menghasilkan suatu desakan reformasi.  Puncaknya  ialah  pidato pernyataan  mundur  dari  jabatan kepresidenan yang dibacakan Suharto, pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta.

## 2.    Tonggak  Peristiwa-Peristiwa Politik Penting
Turunnya Suharto pada tanggal  21  Mei  1998  merupakan satu  peristiwa  politik  terpenting dalam sejarah reformasi. Tanggal ini merupakan  titik  tolak  dimulainya masa  baru,  masa  yang  diharapkan sejumlah  pihak  untuk  diadakan perubahan-perubahan mendasar dalam negara Indonesia.
Ada  dua  kejadian  penting yang bisa dicatat dalam kurun waktu 1998-2012  terkait  reformasi.  Dua hal itu yaitu:
a. Amandemen UUD 1945
Amandemen  UUD  1945 diselenggarakan  sebanyak  empat kali. Pertama pada Sidang Umum MPR  Oktober  1999.  Kedua,  pada Sidang  Tahunan  MPR  Agustus
2000, ketiga pada Sidang
Tahunan MPR Oktober 2001, dan perubahan  keempat  pada  Sidang Tahunan MPR Agustus 2002. UUD yang telah mengalami empat kali perubahan  inilah  yang  hingga kini digunakan. Terjadi
perubahan  secara  total  dan mendasar  yang  terjadi  sebagai konsekuensi  adanya  amandemen UUD  ini,  misalnya  penurunan derajat  lembaga  MPR  sebagai lembaga  tertinggi,  kini  menjadi lembaga  tinggi  negara  sejajar dengan Presiden. Perubahan juga terjadi  dengan  digunakannya mekanisme  pemilihan  umum secara  langsung    untuk  memilih Presiden Republik Indonesia.

## b. Pemilu Langsung
Banyak  perubahan  besar dalam  konstitusi  sehubungan dengan  dilaksanakannya  empat
kali  perubahan.  Salah  satu perubahan  aturan  main  yang paling menarik perhatian masyrarakat  adalah  dalam  hal tata  cara  pemilihan  Presiden Republik Indonesia. Jika sebelumnya  Presiden  dipilih  dan diangkat oleh Majelis Perwusyawaratan  Rakyat,  MPR, sebagai lembaga tertinggi negara, namun seusai adanya amandemen ke empat pada tahun 2002  maka  pemilihan  Presiden
dilakukan  secara  langsung  oleh segenap  rakyat  yang  memiliki
hak suara. 3.  Dampak Perubahan Politik Ada  sejumlah  dampak  akibat perubahan politik yang secara
langsung,  maupun  tidak  langsung berimbas  pada  eksistensi  Kompas. Beberapa hal itu antara lain:

## a.  Kebebasan  Pers,  Saingan  Usaha Bertambah
Kemudahan  dalam  perijinan telah membuat pemain dalam usaha di  bidang  media  massa  meningkat drastis.  Hal  ini  adalah  berita menggembirakan,  namun  sekaligus juga  adalah  tantangan  bagi  Kompas untuk menanganinya.
i)  Persaingan Dengan Sesama Koran
Dalam  pentas  nasional Kompas  bersaing  dengan  Jawa Pos,  Media  Indonesia,  Republika, Sinar  Indonesia.  Kesemuanya diterbitkan  di  Jakarta,  namun dalam prakteknya di luar Jakarta Koran-koran  itu  juga  bersaing dengan koran-koran daerah yang membludak.  Suatu  kondisi  yang oleh  Jalaluddin  Rakhmat  (dalam Hanif  Hoesin,  2012:11)  disebut sebagai  suatu  euforia  kuda.  Di mana  pada  masa  sebelumnya seolah-olah  dunia  pers  itu  sepi, tenang,  tidak  ada  gejolak,  namun ketika  dibuka  kebebasan  yang luas industri pers itu seperti kuda liar  lepas  kandang.  Kuda  itu pencilakan kemana-mana  dengan tidak karu-karuan .
Dalam  kalimat  yang  lebih ekstrem, kebebasan pers di masa

## P E N G A R U H   D I N A M I K A   P O L I T I K   I N D O N E S I A ………| 89
Orde Reformasi itu telah mendorong pers bebas menggosip,  menuliskan  apa  saja kecuali kebenaran. Namun sebagai  pemain  lama,  Kompas mempunyai  ketahanan  budaya untuk  tetap  melaksanakan  suatu karakter jurnalisme yang humanis beriman. ii)  Persaingan  Dengan  Bentuk Media Massa Lain Dalam  dunia  yang  telah sangat berubah, persaingan
informasi  rupanya  tidak  hanya terjadi dari satu jenis media saja. Namun bisa saja antar satu media yang  satu  dengan  jenis  media yang  lain  saling  memakan. Memakan  tidak  hanya  basis pembaca  pelanggan,  tetapi  juga target rekanan pemasang iklan.
Sebagai contoh, bila dahulu  kala  setiap  keluarga berada bisa dipastikan berlangganan  koran,  namun  di jaman  internet  seperti  sekarang bisa  jadi  justru  orang  yang  maju sudah  tidak  lagi  semata-mata berlangganan koran cetak. Keberadaan koran cetak mungkin saja  sudah  digantikan  oleh  versi digital  koran  atau  majalah,  atau situs-situs  berita on-line .  Situs,
koran  atau  majalah  versi  digital itu  sendiri  dengan  mudah  bisa
diakses dari gadget-gadget, misalnya smartphone atau Apple Ipad yang  banyak  dimiliki  orang
Indonesia  di  era  reformasi dewasa ini. Memiliki sifat portabel,  memiliki  kecepatan untuk tersampaikan pada audiens adalah salah satu keunggulan media massa berbasis teknologi internet; misal hasil  pertandingan  sepakbola Olimpiade  antara  Spanyol  dan
Honduras yang baru saja berakhir  bisa  langsung  diakses orang  Indonesia  hampir  pada menit  yang  sama  peluit  wasit dibunyikan, melalui bantuan situs berita olahraga Livescores, www.livescores.com
b.  Kekuasaan  Media  Massa  Berada Pada Pemilik Dan Selera Pasar
Isu  lain  yang  muncul  di  era reformasi dewasa ini adalah di mana kekuatan media massa bergeser dari pemerintah  ke  pemilik  atau  selera pasar. Dahulu kala wartawan politik di lapangan ketika sudah menyelesaikan hasil liputan
biasanya harap-harap cemas apakah beritanya  bisa  diloloskan  pihak berwajib  atau  tidak.  Masalahnya editor suatu surat kabar merupakan binaan dari aparat berwenang. Pada kurun  waktu  dewasa  ini  pemilik media-lah pusat dari segala
keputusan  suatu  kebijakan  redaksi berita  dalam  surat  kabar.  Misal
Surya paloh dengan Media Indonesia-nya,  sulit  dimungkinkan suatu  laporan  jurnalistik  yang berani  menjelek-jelekkan Partai
Nasdem ,  Partai  yang  didirikan  oleh Surya Paloh.
Terkait  dengan  selera  pasar, maksudnya  adalah  seringkali  selera masyarakat  luas  secara  umumnya lebih  rendah  dari  standar  idealisme yang  dimiliki  oleh  dewan  redaksi. Pada  era  reformasi,  berita-berita mengenai  gosip remeh-temeh dari artis  yang  kawin-cerai  jauh  lebih menantang  untuk  diikuti  ketimbang lanjutan  kasus  Lapindo  Brantas  di Sidoarjo. Itulah mengapa jika terlalu memburu  idealisme  bisa-bisa  suatu
media kehilangan pembaca,
otomatis  juga  pengiklan.  Tetapi  jika terlalu  memburu  selera  pasar,  hal yang  paling  mudah  dijual  adalah eksploitasi  daya  tarik  seksual, kekerasan, dan pertunjukan hiburan belaka.
Koran  seperti Republika ,
Kompas ,  dan Media  Indonesia telah memiliki  karakter  yang  teruji dengan  godaan  selera  pasar  yang rendah. Jika seolah-olah ada paksaan antara memilih idealisme jurnalisme dan selera pasar maka media-media tersebut  memilih  jalan  alternatif,
yakni  jalan  untuk  terus  berkarakter dan  aktif  mengedukasi  pasar sehingga masyarakat memiliki peningkatan  kualitas  selera  baca. Barangkali  inilah  terapan  dari  satu fungsi  pers  yakni to  educate pembacanya, tidak sekedar
mengeksploitasinya.

## c. Jurnalisme Bodrex
Dalam  masa  reformasi  ini praktek-praktek  reportase  politik  di lapangan  dikotori  oleh  adanya fenomena  jurnalisme  Bodrex.  Yaitu fenomena  munculnya  wartawan- wartawan bermental pemeras.
Dilatari  oleh  kebebasan  pers, kenaikan  gengsi  dan  posisi  tawar wartawan  beberapa  dari  mereka menggunakan  kesempatan  untuk melakukan pemerasan dalam pelaksanaan profesinya di lapangan.
Jurnalis Bodrex ,  kata Bodrex ini  berasal  dari  salah  satu  obat pusing,  atau  sakit  kepala,  yang terkenal di Indonesia. Hal ini relevan dengan  memusingkannya  paraktek wartawan-wartawan  pemeras  di tanah air kita ini.
Wartawan  Bodrex  sendiri kadang-kadang  tidak  berasal  dari suatu  lembaga  pers  yang  mapan. Bahkan  ada  yang  kantor  saja  masih menumpang di tempat orang. Modal mereka  hanya  kartu  pers  dan kamera digital seadanya. Pertanyaan
berikutnya,  lalu  mengapa  mereka bisa melaksanakan pemerasan,
misalnya ke institusi pemerintahan?
Ini  tak  lain  karena  diakui-tidak diakui  ada  penyelewengan  yang masih  berjalan  di  tempat  tersebut.
Inilah  celah  yang  bisa  dimanfaatkan para  Bodrex  untuk  menakut-nakuti pegawai institusi yang bersangkutan, sekaligus menegoisasikan  berapa  besar uang
tutup  mulut yang  layak  mereka dapatkan.

## d. Strategi Dan Taktik Kompas
Ada  hal-hal  strategis  yang dilakukan  oleh  Kompas  untuk menyiapkan diri menghadapi situasi baru  di  era  reformasi.  Beberapa langkah  itu  menurut  Leo  Batubara
(dalam  St.  Sularto:  2011:144-146)
antara lain adalah: Pertama, penguatan  SDM  profesional.  Kedua, mengutamakan kualitas pemberitaan  dan  tampilan.  Ketiga, integrasi  misi  ideal  dengan  misi bisnis.  Keempat,  mempertemukan kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan. Kelima, efisien efektif, dan keenam, mengupayakan  kepuasan  konsumen dengan serius. Kompas melakukan perbaikan tampilan korannya secara serius,  dan  dinamis,  terus-menerus. Seorang  konsultan  desain  kelas
dunia,  Mario  Garcia  dari  Amerika Serikat, tahun 2005 diminta
mendadani wajah Kompas, sehingga
Kompas  tampil  lebih  modern  dan manis. Dalam  situs  resmi  Kompas Gramedia (Kompas Gramedia, 2012:1),  Konsep visual  thinking merupakan  isu  utama  dari  konsep yang  ditawarkan  Mario  Garcia. Gambar,  infografik,  ilutrasi,  menjadi hal  yang  sangat  penting  dari keseluruhan  wajah  surat  kabar. Seorang  wartawan  di  lapangan, harus bisa meulis dan memvisualiasaikan  tulisannya  agar lebih  menarik  karena  lebih  manis. Bersamaan dengan perubahan wajah tersebut, diperkenalkan lembar  khusus  iklan  yang  diberi nama  Klasika.  Diharapkan  lembar khusus  Klasika  ini  memudahkan pembaca mengakses informasi niaga yang  ditampilkan,  sekaligus  tentu saja  sebagai  salah  satu  sumber pendapatan
terbesar dari operasional koran, langkah ini tentu diharapkan bisa meningkatan efektivitas pendapatan perusahaan. Meninjau  dari  segi  taktis  di
lapangan,  ada  beberapa  hal  yang bisa diamati dari pemasaran Kompas. Hal itu antara lain: a) Harga jual  koran  yang  murah.  Apabila dibandingkan  dengan  kompetitor

## 92   | JURNAL AGASTYA VOL  03 NO 01 JANUARI 2013
ketatnya  yaitu Jawa  Pos ,  harga  jual Kompas  justru  di  bawahnya.  Jika eceran  di  Madiun,  Jawa  Timur Jawa
Pos adalah  Rp.  3.500,-  sampai dengan  Rp.  4.000,-  maka  Kompas hanya  mengenakan  harga  eceran sebesar  Rp.  3.000,-;  b)  Jumlah halaman  dan  kertas  koran  yang menarik;  c).  Isi  koran  sangat berkualitas.  Suatu  kebanggaan  bagi kaum  akademisi  atau  kaum  politisi apabila  tulisannya  sudah  tampil  di Kompas;  d)  Gaya  bahasa  Kompas santun  dan  cerdas.  Penggunaan bahasa  Indonesia  di  harian  Kompas sangat  apik  dan  sesuai  kaidah berbahasa  yang  benar;  e)  Gaya promosi  Kompas  mengutamakan aktivitas below  the  line .  Kompas tidak  menggunakan  media-media seperti  TV  atau  majalah  untuk mengiklankan diri. Cara memahami keberhasilan Kompas menjadi pemimpin  di  industri  surat  kabar memang  bisa  dari  banyak  sisi. Tulisan  ini  dibuat  untuk  membantu memberikan  beberapa  catatan  dan analisa  perihal  dunia  politik  dan kaitannya  dengan  eksistensi  koran Kompas. Dibutuhkan banyak literatur pendukung untuk melengkapi    tulisan  pengantar mengenal  sejarah  politik,  koran
Kompas,  dan  relasi  saling  terkait antar keduanya.

## Simpulan
Hal  yang  harus  diingat  bahwa, keberlangsungan suatu usaha pers, eksistensi  pers,  tidak  hanya  terpengaruh dari  faktor  internal  perusahaan,  seperti kecakapan  wartawan,  atau  kecakapan dewan  redaksi.  Keberlangsungan  suatu usaha  pers  juga  terpengaruh  dari  faktor- faktor  eksternal  di  luar  perusahaan  yakni: situasi ekonomi, selera konsumen, kepentingan  pemilik  perusahaan  pers sebagai pemilik modal, termasuk juga faktor eksternal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya yakni kebijakan politik pemerintah. Indonesia sepanjang kemerdekaannya mencatat sejarah panjang mengenai pembatasan kehidupan pers. Masing-masing penguasa memiliki dalih
atas kepentingannya  masing-masing.  Hal  ini selaras  dengan  pengertian  bahwa  suatu kebijakan  politik  tidaklah  terlahir  di  ruang hampa.  Kebijakan  politik  adalah  produk suatu  dinamika  aksi  reaksi  antar  variabel yang terlibat di dalamnya.
Kajian  pustaka  dengan  metode historis yang digunakan dalam penelitian ini menyimpulkan pemahaman sebagai berikut:

## 1.  Kompas di Era Orde Lama
Era  Sukarno  dengan  pembatasan pers ala demokrasi terpimpin mengharuskan pemimpin membina

## P E N G A R U H   D I N A M I K A   P O L I T I K   I N D O N E S I A ………| 93
langsung pers demi keberhasilan propaganda  anti  neo  kolonialisme,  neo imperialisme. Kompas lahir di penghujung  berakhirnya  Orde  Lama. Terjadi  perebutan  pengaruh,  atau perebutan kekuasaan yang sengit antara kelompok-kelompok  yang  ada  di  tanah air. Dinamika yang terjadi menempatkan tiga kelompok utama sebagai pihak yang paling  dominan  menggulirkan  sejarah politik  di  tanah  air,  Kelompok  Bung Karno, Militer Angkatan Darat, dan pihak komunis.
Latar belakang pendiri dan pemimpin  Kompas  berasal  dari  unsur intelektual  Katolik.  Terindikasi  dua  hal mengenai jati diri Kompas: Kompas yang menyelenggarakan  suatu  pers  Katolik anti  komunis,  dan  sebagai  Kompas  yang merupakan  koran  pendukung  ABRI. Mereka  membangun  sejarah  Kompas  di Jakarta.  Ibu  Kota  suatu  negara  yang sangat  sentralistik.  Indonesia  adalah Jawa,  dan  Jawa  adalah  Jakarta.  Maka strategis  sekali  posisi  Kompas  dalam bertindak  dalam  kapasitasnya  sebagai suatu  pers  yang memihak dan  mampu mempengaruhi opini orang banyak.
Dari  sudut  pandang  Kompas sendiri  mereka  menyampaikan  bahwa Kompas  merupakan  sebuah  koran independen.  Koran  yang  menghargai kemajemukan,  kerjasama,  dan  berwatak nasionalime  Pancasila.  Ini  seperti  yang diutarakan  oleh  Jakob  Oetama,  dan  tim
redaksi  Kompas    yang  lain  dalam berbagai  kesempatan  berbicara.  Ini  juga tertera  pada  nilai-nilai  perusahaan, company  value, Kompas  Gramedia (Agung Adiprasetyo, 2012:1).

## 2.  Kompas di era Orde Baru
Orde Baru merupakan suatu pemerintahan dengan supremasi tunggal di  pihak  Suharto.  Suharto  melarang adanya suatu ekspos atau kritik terhadap diri  Presiden  dan  kelompok  utama pendukungnya.
Suharto  memiliki  kekuatan  penuh dengan  dukungan  dari  ABRI,  khususnya Angkatan  Darat,  dan  dari  legitimasi resmi  suatu  partai  politik  Golongan Karya.  Kehidupan  politik  di  era  Orde Baru  bersifat  statis.  Kontestan  Pemilu selain  Golkar  hanya  berstatus  sebagai pelengkap  penderita ketimbang  sebagai mitra  tanding  yang  sepadan.  Golkar memenangkan pemilu secara telak dalam enam kali pemilu sepanjang tahun 1966- 1998.  Orde  Baru  menerapkan  suatu kebijakan pers yang otoriter. Pemerintah, melalui Departemen Penerangan,  menerapkan  serangkaian kegiatan  pengawasan  terhadap  pers Indonesia termasuk dengan cara memonopoli  pasokan  dan  distribusi aneka  macam  tinta  cetak  sebagai  bahan utama  industri  pers.  Departemen  ini mengatur  sederetan  surat  ijin  prasyarat produksi.  Dari  hal-hal  tersebut  bisa diambil  kesimpulan  bahwa  Orde  Baru
mewajibkan  suatu  pers  yang  patuh  atau jika tidak pers tersebut akan dibunuh.
Kompas melaksanakan suatu konsep jurnalisme  kepiting  dalam  merespon kebijakan  otoriter  Orde  Baru  terhadap kebebasan  pers.  Konsep  jurnalisme kepiting  adalah  suatu  taktik  main  aman dan penuh kehati-hatian dalam
memberitakan sesuatu yang menjadi hak rakyat  untuk  diketahui,  namun  tetap dalam batas agar Bapak tidak marah .
Ben Anderson (dalam Hill, 2011:98), menyikapi  ini  dengan  melabel  Kompas sebagai  koran  Orde  Baru  sejati.  Kompas dipandang  terlalu  menjunjung  tinggi kehati-hatian  dan  secara  sadar  memilih jadi  moderat  setiap  mengupas  masalah- masalah politik yang sensitif.

## 3.  Kompas di era Reformasi
Kelonggaran kebijakan berpendapat  dan  kebebasan  pers  oleh pemerintah  di  era  Orde  Reformasi disikapi Kompas dengan tidak berlebihan. Pengalaman di era sebelumnya  membantu  memperkuat ketahanan mereka untuk bisa
memanfaatkan  kebebasan  pers  secara proporsional.  Kompas  fokus  untuk memperkuat  kesinambungan  perluasan skala usaha mereka. Dari terbit perdana, 28  Juni  1965,  dengan  tampilan  empat halaman  hitam-putih  dan  oplah  hanya 4.800  eksemplar  pada  tahun-tahun  awal penerbitannya,  hingga  di  tahun  2000-an pada  era  reformasi  tiras  Kompas  sudah
mencapai  500.000  eksemplar  dengan
tingkat keterbacaan diperkirakan mencapai 1.850.000 orang yang
membaca Kompas tiap harinya (Kompas Gramedia, 2012:1).
Dari  semula  sebuah  surat  kabar nasional  yang  punya  beberapa  usaha pendamping,
Kompas akhirnya
mereorganisasi diri menjadi sebuah grup usaha  Kompas  Gramedia  yang  memiliki banyak  unit  usaha.  Grup  Kompas Gramedia  menjadi  salah  satu  imperium industri pers di Indonesia dalam catatan seorang  David  T.  Hill,  Indonesianis terkemuka  dari  Murdoch  University, Perth, Australia (Hill, 2011:99).
David  Hill  juga  mencatat  bahwa dibandingkan  dengan  sejumlah  surat kabar  lain  yang  sukses  di  pasaran, bendera  Kompas-lah  yang  paling  lama berkibar  sepanjang  perjalanan  sejarah. Kompas amat jarang mengalami pencabutan  ijin.  Kelompok  Kompas Gramedia telah menjalin relasi yang erat dengan  sejumlah  institusi  media  milik pemerintah.  Secara  umum  hubungan  ini kadang harus memaksa Kompas memilih untuk  terus-menerus  menjaga  tulisan mereka  agar  tidak  melampaui  batas.  Di bawah  kendali  Jakob  Oetama  sebagai pendiri  dan  pemimpin  tertingginya, pihak  manajemen  tidak  segan-segan mendisplinkan jurnalis-jurnalisnya, bahkan  menutup  sejumlah  terbitan daripada  mengambil  resiko  berhadap-
hadapan  dengan  pemerintah  atau  reaksi masyarakat (Hill, 2011:101). \
Sebagai  catatan,  surat  kabar Kompas  dalam  struktur  organisasi Kompas  Gramedia  ditempatkan  sebagai salah  satu  unit  usaha  mereka  di  bawah Direktur  Utama  perusahaan  Kompas Gramedia.  Di  mana  pihak  direksi bertanggung  jawab  terhadap  Jakob Oetama  dalam  kapasitas  Jakob  sebagai Presiden Komisaris Kompas Gramedia.

## Saran
Berdasar  pada  simpulan  yang didapatkan  dari  kajian  sejumlah  sumber, disarankan  beberapa  hal  guna  menjaga eksistensi  Kompas  untuk  terus  bisa  tampil di  depan.  Pertama,  menjaga  karakter sebagai  koran  yang  memposisikan  diri sebagai  koran  orang  pintar  dan  mapan. Pemposisian diri, positioning, yang tepat dan konsisten  membedakan  diri  dari  pesaing differentiatie, adalah  prinsip  dasar  ilmu manajemen  pemasaran  modern  yang relevan untuk digunakan Kompas.
Kedua,  Kompas  hendaknya  tetap dalam  slogan  menjadi  media  pengemban amanat  hati  nurani  rakyat.  Amanat  ini termasuk  juga  nurani  kolektif  anak  bangsa untuk bersatu-padu, saling tolong- menolong,  dan  bekerjasama  di  segala bidang  pembangunan.  Unsur  kemajemukan penyusun  negara  Indonesia  disikapi  oleh Kompas  dengan  tetap  mengedepankan
penghormatan  atas  prinsip  kesetaraan, tenggang  rasa,  dan  saling  menghormati. Kompas  tidak  terjebak  untuk  menciptakan suatu  gesekan  horisontal  di  masyarakat. Alih-alih,  bersifat  agamis  atau  partisan, meskipun para pendiri dan orang penting di Kompas  berasal  dari  kaum  Katolik  namun justru  secara  fakta,  nasionalisme  Kompas sangat  terasa  betul  merekatkan  segala potensi  bangsa  untuk  bersatu  membangun negeri demi hari esok yang lebih baik.
Ketiga, Kompas hendaknya
melibatkan  diri  pada  aktivitas  komunikasi dua  arah  secara  lebih  intens.  Surat  kabar, secara  tradisional  memang  lebih  bersifat komunikasi  satu  arah,  yakni  penyampaian isi  materi  dari  dewan  redaksi  kepada pembaca.  Kesertaan  pembaca  pada  surat kabar  sangatlah  terbatas,  di  mana  hanya sebatas keikutsertaan dalam kuis Teka Teki Silang,  pengiriman  berita,  atau  artikel, maupun  semacam  titipan  keluhan.  Masih ada  banyak  cara  baru  untuk  memperkuat antusiasme  pembaca  agar  tidak  pernah melepaskan  diri  untuk  melanggan  harian nasional  ini.  Hal  baru  yang  bisa  ditempuh misalnya,  membentuk  klub  pembaca  atau klub  pelanggan  dan  memberikan  insentif yang  layak  terhadap  pembaca  yang  loyal, bisa  dalam  bentuk  piagam  atau  medali. Hemat  kata,  setiap  hal  baru  selalu  akan dikreasi  oleh  mereka  yang  selalu  berjiwa besar dan berwatak optimis. Untuk itu layak distimulus, dengan  imbalan  tertentu,  setiap langkah proaktif dari pemerhati Kompas.

## Daftar Pustaka
Adams,  Cindy.  1965.  Terjemahan  oleh Syamsu Hadi. Bung Karno, Penyambung  Lidah  Rakyat  Indonesia . 2011. Jakarta: Yayasan Bung Karno
Agung  Adi  Prasetyo.  2012. Mengenal  Nilai Kompas Gramedia (online), (http://www.kompasgramedia.com/a boutkg/ceomessage, Diunduh 14 Maret 2012) Amien  Raies.  2008. Agenda  mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia . Yogyakarta: PPSK Press Ana Nadhya Abrar. 2011. Analisis Pers, Teori Dan  Praktek .  Jogja:  Cahaya  Atma Pusaka
Bambang Purwanto. 2011. Reality and Myth in  Contemporary  Indonesian  History.
Jurnal  Humaniora (Online),  Volume XIII,  No.  1,  (http://i-lib.ugm.ac.id, Diunduh 8 Maret 2012) Britannica,  Encyclopedy  2012. Newspaper (online),
(http://www.britannica.com/ Ebchecked/topic/ 413113/newspaper, Diunduh 24 Maret 2012)
Chomsky, Noam & Herman, Edward S. 2002.
Manufacturing  Consent,  The  Political
Economy  Of  Mass  Media .  New  York: Pantheon Books Dahlan  Iskan.  2011. Hidup  Bahagia  Jakob Oetama (online).    ( Error!  Hyperlink reference  not  valid. ,  Diunduh  21 Februari 2012)
Elson,  R.E.  2001. Suharto,  Sebuah  Biografi Politik .  Terjemahan  oleh  Satria Wahono dan IG Harimurti Bagoesoka. Jakarta: Pustaka Minda Utama Hanif  Hoesin.  2012. Selintas  Sejarah Kebebasan  Pers  Di  Indonesia (online),
(http://kominfo.go.id, Diunduh 31 Juli 2012)
Helius Sjamsudin. 2007. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Ombak Hill, David T. 1995. Pers Di Masa Orde Baru . Terjemahan  oleh  Gita  Widya  Laksmi Soerjoatmojo.  2011.  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia
Ikrar  Nusa  Bhakti.  2004.  Dalam  Rofle,  Jim (Ed.), The  Asia-Pacific,  A  Region  In
Transition (hlm.  195-206).  Honolulu: Asia  Pacific  Center  For  Security Studies Kandiah,  Michael  D.  2012. Contemporary History (online), (http://www.history.ac.uk/ makinghistory/
resources/article/contemporary_hist ory.html,  Diunduh 3 Maret 2012). Kingsbury, Damien. 2005. Power Politics And Indonesian  Military .  London:  Taylor and Francis E-Library Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu Sejarah . Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya _________  .    2008 .  Penjelasan  Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana Leo  Batubara.  2009. Indonesia  Bergelut Dalam Paradoks . Jakarta: Dewan Pers Indonesia Louw, P. Eric. 2005. The Media And Political Process . London: Sage Publication Inc. Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia. 2006. Risalah  Sidang  Perkara  No. 006/PUU/2006. Jakarta:  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Miriam  Budiardjo.  2011. Dasar  Dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama
Pusat  Bahasa  Kemdiknas.  2008. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (online), (http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ indeks.php, Diunduh 10 Mei 2012) Roosa,  John.  2006. Dalih  Pembunuhan Massal,  Gerakan  30  September  Dan Kudeta  Suharto .  Terjemahan  oleh Institut  Sejarah  Sosial  Indonesia. 2008. Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra Student  2009,  Microsoft  (DVD).  2008.
Newspaper .  Redmon,  WA:  Microsoft Corporation Suharto;  G.  Dwipayana;  Ramadhan  K.H. 1996. Soeharto,  Pikiran,  Ucapan  Dan Tindakan Saya. Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada Sukri Abdurrachman. 2003. Krisis Masa Kini Dan  Orde  Baru .  Dalam  Muhammad Hisyam  (Ed.).  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Sularto,  St.  2011. Syukur  Tiada  Akhir,  Jejak Langkah  Jakob  Oetama .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Tim  Iklan  Kompas.  2012. About  Kompas (online),
(http://www.kompasiklan.com/about
, Diunduh  7 April 2012)
Tim  Kompas  Gramedia.  2012. Kompas (online), (http://www.kompasgramedia.com/ business/newspapers/kompas, Diunduh 12 Maret 2012) Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  40 Tahun  1999  Tentang  Pers (online), (http://komisiinformasi.go.id, Diunduh 1 Agustus 2012) Vickers, Adrian. 2005. A History Of Modern Indonesia . New York: Cambridge University
Press