Perkembangan Istinbat Hukum Muhammadiyah dan Kontekstualisasinya Terhadap Pendidikan Islam
Development Of Istinbat Hukum Muhammadiyah and The Contextualization Of Islamic Education
Yazida Ichsan 1 , Yusuf Hanafiah 2 , Zalik Nuryana 3
*! Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta| yazida.ichsan@pai.uad.ac.id *2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta| yusuf.hanafiah@pai.uad.ac.id *3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta| zalik.nuryana@pai.uad.ac.id

## Abstrak
Sebagai  gerakan  da’wah,  Muhammadiyah  sangat  paham  benar  bahwa  salah  satu  amal usaha  berupa  lembaga  pendidikan  menjadi  peran  yang  sangat  central  dan  strategis  di  dalam menentukan  masa  depan  bangsa.  Lahirnya  Era  revolusi  Industri  4.0  yang  diwarnai  dengan kecerdasan  buatan  (artificial  intelligence),  super  komputer,  rekayasa  genetika,  teknologi  nano melahirkan  era  distrupsi  yang  menyebabkan  ketimpangtindihan  semua  aspek.  Perubahan  yang begitu  tajam  memberikan  kesadaran  pendidikan,  bahwa  saat  ini  pendidikan  Islam  memiliki  dua tugas  utama  terhadap  berubahan.  Disatu  sisi,  mengembalikan  image  umat  Islam  yang  terlanjur memiliki  stigma  yang  negative  yang  memiliki  wajah  konservatif,  radikal  dan  mengedepankan kekerasan.  Disisi  lain,  pendidikan  harus  menyesuaikan  perkembangan  zaman,  seiring  dengan bergesernya pendidikan yang mengarah perkembangan teknologi yang berakselerasi dengan sangat cepat. Strategi, metode, media serta konten yang cenderung kurang fress menjadi perhatian yang membutuhkan  reaktualisasi  sehingga  mampu  menghadapi  tantangan  zaman.  Perkembangan tersebut  ditangkap  pula  dengan  perubahan  perspektif  Muhammadiyah  melalui  produk  dan perangkat pengambilan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berimplikasi pada konten dan materi pendidikan AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan). Perubahan dari akomodatif terhadap kebudayaan, bercorak madzhabi menuju purifikatif dinamis menjadi hal yang sangat menarik untuk menjadi  kajian  tersendiri  yang  secara  langsung  berdampak  pada  aspek  pendidikan,  khususnya konten dan materi yang yang disampaikan di dalam buku ajar. Disisi lain sejarah perkembangan perangkat dan perspektif di dalam menentukan hukum Islam menjadi hal yang sangat perlu dikaji mengingat Muhammadiyah cenderung tidak berwatak madzhabi  dan lebih menekankan ruju’ ilal qur’an  wa  sunnah  maqbulah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka  (library  research). Dalam  penelitian  pustaka  dilakukan  dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi,  mereduksi  dan menyajikan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  data  tertulis.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah historis-analisis dan filosofis. Hasil penelitian menunjukan bahwa konten materi pendidikan Islam masih lebih banyak menyajikan produk hukum tanpa memberikan proses istimbat. Terdapat tiga hal utama  yang  harus  perlu  dikontruksi  dalam  pendidikan  Islam.  Pertama,  kompetensi  pendidik  dan peserta  didik  perlu  ditingkatkan  sehingga  pemahaman  ajaran  agama  bukan  hanya  bersifat indoktrinasi  melainkan  lebih  pada  aspek  ittiba’.  Kedua,  mengembalikan  ruh  integrasi  dan interkoneksi  keilmuan  sehingga  pendidikan  Islam  mampu  menjawab  tantangan  zaman.  Ketiga, peningkatan pemahaman berkaitan dengan manhaj Tarjih sehingga pendidik maupun peserta didik mampu memahami teknik, metode danpun pemikiran yang dilakukan Majelis Tarjih.
Kata Kunci: Muhammadiyah, Hukum Islam, Pendidikan Islam
Volume 07 No. 02, Juli – Desember 2022 p-ISSN : 2527-4082,  e-ISSN : 2622-920X

## Abstract
As a da'wah movement, Muhammadiyah really understands that one of the charities in the  form  of  an  educational  institution  plays  a  very  central  and  strategic  role  in  determining  the future  of  the  nation.  The  birth  of  the  era  of  the  Industrial  Revolution  4.0  which  was  colored  by artificial intelligence, super computers, genetic engineering, nanotechnology gave birth to an era of disruption that caused all aspects of inequality. Such sharp changes give educational awareness that currently Islamic education has two main tasks towards change. On the one hand, restoring the image  of  Muslims  who  already  have  a  negative  stigma  with  conservative,  radical  faces  and prioritizing violence. On the other hand, education must adapt to the times, along with the shifting of  education  that  leads  to  technological  developments  that  accelerate  very  quickly.  Strategies, methods, media and content that tend to be less stressful are of concern that require re-actualization so that they are able to face the challenges of the times. This development was also captured by a change  in  Muhammadiyah's  perspective  through  the  products  and  tools  of  the  Muhammadiyah Tarjih Council which had implications for the educational content and materials of AIK (Al-Islam and Kemuhammadiyahan). The change from being accommodative to culture, having a madzhabi style to dynamic purification is very interesting to become a separate study that directly impacts the educational aspect, especially the content and material presented in textbooks. On the other hand, the  history  of  the  development  of  instruments  and  perspectives  in  determining  Islamic  law  is something  that  really  needs  to  be  studied  considering  that  Muhammadiyah  tends  not  to  have  a madzhabi  character  and  emphasizes  more  'ilal  qur'an  wa  sunnah  maqbulah.  This  research  is  a research library. In library research is carried out by writing, clarifying, reducing and presenting data  obtained  from  written  data  sources.  The  approach  used  is  historical-analytical  and philosophical. The results showed that the content of Islamic education material still presented more legal products without providing a special process. The results showed that the content of Islamic education material still presented more legal products without providing a special process. There are  three  main  things  that  must  be  constructed  in  Islamic  education.  First,  the  competence  of educators and students needs to be improved so that the understanding of religious teachings is not only indoctrinated but is more in an instantaneous aspect '. Second, to restore the spirit of scientific integration and interconnection so that Islamic education is able to  answer the challenges of  the times. Third, increasing understanding related to Tarjih manhaj so that educators and students are able to understand the techniques, methods and thoughts of the Tarjih Council.
Keyword: Muhammadiyah, Islamic Law, Islamic Education
PENDAHULUAN epanjang  kesejarahan Indonesia, asal-usul lahirnya gerakan modern Islam dalam bidang pendidikan dan  sosial  tidak  dapat  terlepas  dari kesadaran ketidak efektifan
penggunaan cara-cara tradisional dalam  di  dalam  menyebarkan  dan menegakkan  ajaran  Islam.  Untuk menghadapi penetrasi kolonialisme dan missi  Kristen,  diperlukan  perangkat
keilmuan modern dan ilmu pengetahuan  serta  metode  baru  yang dibawa  oleh  Barat  maupun  hasil  dari kontemplasi  dan  aktualiasi  khazanah keilmuan  Islam  dalam  membangun peradaban pada masa keemasan (Deliar Noer,  1980).  Dalam  perspektif  Harun Nasution,  pada  periode  modern  pada abad  ke  18  M,  upaya  modernisasi sebagai  dampak  kemunduran  abad pertengahan  menginspirasi  para  tokoh Islam  untuk  menemukan  jalan  untuk
S
mengembalikan balance of power bagi umat Islam (Harun Nasution, 1985).
Hal  tersebut  disadari  pula  oleh para  pembaharu  Islam  di  Indonesia dengan  mendirikan  organisasi  modern Islam  seperti  Jami’at  Khair  (1905  M), Serikat  Dagang  Islam  (1909  M), Serikat  Islam  (1911  M),  Thawalib (1911  M),  Muhammadiyah  (1912  M), Persatuan  Islam  (1920  M),  dan Nahdhatul  ‘Ulama  (1926  M).  Secara subtansial, dalam persepkrif Mukti Ali, organisasi tersebut memiliki dua tujuan asasi. Pertama ,  menanamkan  dan membentuk  tauhid  umat. Kedua , perlawanan terhadap kolonialisme untuk meralisasikan kemerdekaan Indonesia (Amin Abdullah dkk, 1998). Ciri  khas  gerakan  pembaharuan  di dalam  Islam  juga  terletak  terbukannya pintu ijtihad
Sebagai  salah  satu  organisasi modern  Islam,  Muhammadiyah  lahir didorong keprihatinan yang mendalam berkaitan  dengan  kondisi  masyarakat yang  mengalami  kemunduran  dalam hal sosial, ekonomi, maupun religiusitas yang
menyebabkan masyarakat  mengalami  kejumudan  di dalam  pemikiran  dan  cara  padang hidup (Syafi’i Ma’arif,
1990).
Berkembangnya taqlid ,  tertutupnya
pintu ijtihad dan  berkembangnya aliran  tarekat  dianggap  membelenggu perkembangan  pemikian  dalam  Islam dikarekan  lebih  menekankan  aspek spiritual  (Suwarno,  2016).  Praktik peribadatan yang dilaksanakan masyarakat  pun  cenderung  pada  pola mekanistis  dan  tercampur  dengan praktik animisme dan dinamisme yang menyebabkan  masyarakat  cenderung terjebak pada aspek metafisis “negatif” yang  cenderung  mempraktikkan  TBC ( tahayul, bid’ah dan khurofat ).
Meskipun demikian,
Muhammadiyah  sangat  paham  betul bahwa  kondisi  yang  sedemikian  rupa tidak  semudah  membalikkan  telapak tangan. Apalagi Muhammadiyah berada  pada  pusaran  masyarakat  yang cenderung  multikulture  yang  dalam persepktif Clifford Geertz terpola pada model abangan, priyayi dan santri yang hidup  dalam  satu  lingkup  Jawa  yang saran  akan  kebudayaan  (Clifford Geertz,  1981).  Pada  masa  awal, pergerakan Muhammadiyah masa K.H. Ahmad  Dahlan  terkesan  kultural  dan toleran  terhadap  tradisi  keraton  dan model pendidikan Kolonial, akan tetapi disisi  lain  menampilkan  wajah  puritan dengan  mengeliminir  praktik  TBC yang  berkembang  di  masyarakat.
Wajah  kultural  tersebut  tercermin dengan  penggunaan  kalender  Jawa, penggunaan bahasa Jawa dalam sholat dan khutbah, perayaan grebeg , penggunaan pakaian adat Jawa(Ahmad Najib  Burhani,  2016),  pendekatan uswatun  hasanah,  keduri , tahlilan dan mujahadahan sebagai  upaya  untuk menarik  simpati  dan  memasukkan nilai-nilai  modern  (Ahmad  Adabi Darban, 2011).
Seiring  dengan  perkembangan Muhammadiyah
yang sangat signifikan, pasca wafatnya K.H. Ahmad Dahlan, dinamika permasalahan  yang  dihadapi  umat Islam    semakin  kompleks  dengan
banyaknya anggota, masuknya kesadaran  modernitas,  pola  kehidupan yang  asketik  dan  munculnya  masalah furu’iyyah (Kasman,
2012).
Permasalahan  yang  sedemikian  rupa, mendasari Muhammadiyah melahirkan Majelis Tarjih. Atas inisiasi K.H.  Mas Mansur,  didirikanlah  Majelis  Tarjih yang  semula  diusulkan  numenklatur Majelis Tasyri’ , Tanfidz dan Taftisy (Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
1987) . Secara genealogis, model ijtihad yang  diaplikasikan  menekankan  pada ijtihad intiqa’i atau ijtihad tarjihi yang kemudian seiring dengan permasalahan
yang semakin kompleks yang dihadapi umat  Islam,  Majelis  Tarjih  beranjak pada ijtihad  insya’i atau ibda’i (La Jamaa,  2017) . Adapun  sebelum lahirnya Majelis Tarjih,
Muhammadiyah  mengadopsi ijtihad para ulama terdahulu dalam bidang fiqh ibadah  (Suara  Muhammadiyah,  2014) atau  lebih  dikenal  dengan ijtihad madzhabi (Yazida Ichsan, 2016).
Ijtihad intiqa’i atau tarjihi lebih menekankan pada pengambilan pendapat  yang  paling  kuat  dari beberapa pendapat ulama. Hal tersebut bukan  berarti  mengikuti  salah  satu madzhab ,  melainkan  menggali  dan membandingkan kembali dasar hukumnya. Adapun ijtihad insya’i atau ibda’i merupakan  usaha  mengerahkan segala  kemampuan  untuk  menggali hukum.  Dalam  konteks  ini,  terdapat dua  model  ijtihad  yang  dilakukan. Pertama , ijtihad yang dilakukan terhadap  permasalah  baru  sebagai dampak  dari  lahirnya  kompleksitas yang  dihadapi  umat  Islam. Kedua , ijtihad terhadap persoalan klasik dengan  cara  pandang  baru  dengen mempertimbangkan  fakta  dan  konteks yang  berkembang  di  era  kontemporer (Khoiri, 2018).
Majelis  Tarjih  sebagai  unsur pembantu  pimpinan  Muhammadiyah dalam bidang pemikiran dan bimbingan keagamaan,  sesungguhnya  memiliki peran vital dan sentral bagi penanaman ideologi  maupun  pemahaman  ajaran agama.  Hal  tersebut  digambarkan dalam  persepektif  Ahmad  Munjin
Nasih sebagai Tink Tank
Muhammadiyah (Nasih, 2013). Majelis Tarjih  Sendiri  memiliki  lima  tugas pokok  sebagaimana  termaktub  dalam Qaidah  Majelis  Tarjih. Pertama , melakukan  pengkajian  dan  penelitian sebagai  upaya  pengimplementasian semangat tajdid dalam  masyarakat.
Kedua , memberikan pertimbangan dan fatwa terhadap pimpinan, anggotan dan keluarga Muhammadiyah. Ketiga , membantu  Pimpinan  Persyarikatan dalam membimbing dan mengamalkan ajaran  Islam. Keempat, merealisasikan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas  ulama. Kelima ,  mengatasi perbedaan  pendapat  dalam  bidang keagamaan kearah yang lebih maslahah (Nasih, 2013).
Manifestasi  dari  tugas  pokok tersebut, Majelis Tarjih melahirkan tiga produk  :  putusan,  fatwa  dan  wacana (Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018). Putusan
(tanfidz)  sendiri merupakan  keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah  di  dalam  bidang agama  yang  sifatnya  mengikat  bagi anggotanya.  Adapun fatwa merupakan tanggapan  yang  disampaikan  oleh Majelis Tarjih terhadap pertanyaan dan pernyataan  dalam  perspektif  hukum syar’i.  Sedangkan  gagasan  lebih menekankan pada upaya antisipatif dan menumbuhkan  semangat  kritis    dalam menghadapi  masalah  aktual    melalui seminar,  jurnal,  diskusi  dan  lain sebagainya.(Tarjih,  2007).  Ketiga  hal tersebut  menggambarkan  dinamisasi yang berkembangan di kalangan Muhammadiyah  sebagai  upaya  untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat,  khususnya  masalah  yang membutuhkan jawaban perspektif agama Islam.
Ketiga produk tersebut,
barangkali  menjadi  sebuah  konsep besar bagaimana ssungguhnya pendidikan Islam core utama Pendidikan  sebagai core internalisasi, sosialisasi  dan  kristalisasi  ideologi, manhaj,  maupun  pandangan  agama menurut Muhammadiyah, sesungguhnya secara langsung
berdampak  pada  arah  kebijakan  baru baik dalam penyusunan materi,
sosialisasi  manhaj  dan  pengembangan kepada penyususnan dan konten materi ajar disekolah-sekolah Muhammadiyah.  Dengan    kata  lain, materi dan buku ajar yang disampaikan harus  menyesuaikan  dengan  putusan Tarjih .
Ditinjau  dari  segit  kuantitatif,
pesatnya perkembangan lembaga pendidikan yang dimiliki
Muhammadiyah  seharusnya  berbading dengan  kemajuan  pemikiran  dan produk  yang  dihasilkan  oleh  Majelis Tarjih. Disisi lain, karakteristik, corak, maupun  watak  yang  lebih  modern, dengan  pemahaman  bahwa  pintu ijtihad terbuka,  memberikan  peluang bahwa upaya dekodifikasi dan demistifikasi (Kuntowijoyo, 2006) terhadap  ajaran  Islam    menjadi  corak positif  terhadap  kemajuan  pendidikan al-Islam  dan  Kemuhammadiyahan  di lingkungan  Muhammadiyah.  Prinsip al-muraa’ah (koservasi), at-tahditsi (inovasi), al-ibda’i (kreasi)  (Syarif Hidayatullah,  2004)  juga  menjadi sumbangan  yang  sangat  berarti  bagi pendidikan di Muhammadiyah.
Berdasarkan  paparan  diatas,  perlu kembali kita cermati adakah sumbangsih metemorfosis intinbat dan produk hukum di
dalam
Muhammadiyah  terhadap  raektualisasi pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dilembaga
pendidikan. Bilamana ada, sejauhmana peran  tersebut  memberikan  dampak pada perkembangan pendidikan.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian dengan judul Perkembangan Istinbat Hukum Muhammadiyah Dan Kontekstualisasinya Terhadap Pendidikan Islam sejatinya merupakan library research atau penelitian pustaka.  Penelitian  ini  berusaha  untuk menghimpun, mendokumentasikan, mengklarifikasikan, memilah data (reduksi)  dan  menyajian  data  yang diperoleh baik dari buku, catatan, arsip atau lebih dikenal dengan seumber data tertulis. Adapun metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah content analysis yang dilakukan dengan  menganalisa  data-data  yang sudah dihimpun  (Zuhdi, 1993). Dalam hal  ini, content  analysis merupakan teknik yang digunakan untuk menyimpulkan data yang valid dengan mempertimbangkan konteks agar diperoleh data yang lebih akurat, tajam
dan  mendalam  terhadap  objek  yang diteliti (Burhan Bungin, 2001).

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Secara filosofis, sebagai gerakan Islam modern, Muhammadiyah selalu mempertautkan antara  dimensi  “normatifitas”  wahyu dan  “historisitas”  pemahaman  wahyu. Hal  tersebut  termanisfestasi  dengan semangat  kembali  kepada  Al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar utama sendi kehidupan  manusia  serta  semangat ijtihad dan tajdid untuk  menghadapi berbagai tantangan baru dalam persepktif  agama.  Muhammadiyah generasi  awal  memahami  normatifitas wahyu  dengan  mongakomodasi  ranah implementatif dalam kehidupan (Yazida  Ichsan,  2019).  Hal  tersebut tercermin    dengan  transformasi  ajaran Al-Ma’un  dalam  surat  Al-Ma’un  yang dikenal dengan geger Al-ma’un
(penyantunan  yatim  piatu),  pendirian Penolong  kesengasaraan  Oemoem  dan sekolah  modern.    Ketidaksungguhan
dan minimnya perhatian dan kepedulian masyarakat muslim terhadap  golongan  masyarakat  tidak mampu  yang  ada  saat  itu  mendorong KH.  Ahmad  Dahlan  dan  warga Muhammadiyah  generasi  awal  untuk melakukan  terobosan  amal  kongkrit
dengan cara mendirikan rumah miskin, panti-panti asuhan, rumah yatim-piatu, rumah penolong kesengsaraan Oemum, yang  disebut  dengan  PKO  (Deliar Noer, 1997).
Kesadaran yang dirasakan KH.Ahmad  Dahlan  pada  masa  itu merupakan  sebuah  tranformasi  dan sebuah  gebrakan  yang  nyata,  dimana ayat-ayat  Al-Qur’an  maupun  hadist yang  dijadikan  sebagai  sumber  kajian umat  Islam  pada  umumnya  hanya berkisar pada dataran buah pikiran dan akhirnya terjebak pada masalah khilafiyah saja. Pesantren yang menjadi basis  banteng  utama  umat  Islam, cenderung masih terjebak pada romantisme  perkembangan  madzhab pada  masanya.  KH.  Ahmad  Dahlan memahami  maksud  tersurat  dari  Al- Qur’an dan melihat kondisi sosial pada waktu  itu.  Dibangunya  rumah  sakit, sekolah modern dan rumah yatim piatu merupakan  terobosan  dimana  pada waktu itu masyarakat sangat bergantung  dan  cenderung  berfikir kepada kehidupan asketik.
Terobosan-terobosan yang dilakukan Ahmad Dahlan
sesungguhnya  diikuti  oleh  pimpinan seterlahnya. Akan tetapi, seiring
dengan perkembangan
zaman,
kebutuhan  akan  lembaga  yang  seca penuh  membidangi  masalah  hukum dalam persepktif Islam barulah muncul pada tahun 1927 M dan mengalami arus dinamisasi  yang  sangat  kuat.  Adapun perkembangan  Istimbat  Ahkam  dalam uhammadiyah adalah sebagai berikut:
1. Metamorfosis Istinbat  Ahkam di dalam Muhammadiyah
Perumusan  hukum  di  dalam Islam  tidak  dapat  terlepaskan  dari  dua terminologi: istimbat dan ijtihad .
Istilah istimbat lebih menekankan pada proses  memahami  nash  yang qat’i.
Sedangkan  ijtihad  menekankan  pada aspek nash  menunjukkan suatu dhanni . Di dalam Muhammadiyah sendiri tidak dapat terlepaskan dari upaya penggambilan  dan  perumusan  hukum yang berdasarkan pada manhaj istimbat ahkam yang  dari  masa  ke  masa mengalami tambal sulam dan perbaikan.Adapun  tata  aturan  yang digunakan oleh warga Muhammadiyah pada  masa  awal  seperti  halnya  kitab- kitab  yang  digunakan  kalangan  kaum santri  di  Indonesia  pada  umumnya seperti  kitab-kitab Ahlu  sunnah  wal jama’ah dalam  bidang  ‘aqidah, madzhab  Syafi’i  dalam  bidang  fiqh, dan  Al-Ghazali  dalam  bidang tasawuf (Alfian, 2010)  Tidak perlu dipungkiri
bahwa pada masa awal Muhammadiyah dalam masalah ibadah masih cenderung pada madzhab Syafi’i berbeda  dengan  keputusan  saat  ini, dimana  Muhammadiyah  di  dalam mengamalkan  ajaran  agama  tidak bermadzhab. Akan tetapi yang menjadi perhatian  yang  lebih  menonjol  pada masa  itu  bukan  terletak  pada  pola bermadzhab  atau  tidaknya  seseorang akan  tetapi  perhatian  Muhammadiyah pada  konsep ikhraajun  nass  mina dhulumat  ila  nur ,  dengan  kata  lain, kemaslahatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya  menjadi  orientasi.  Model ijtihad yang dilakukan berkaitan dengan masalah-masalah kaifiyah ibadah masih cenderung menggunakan ijtihad  madzhabi dimana  seorang mujtahid  mengikuti  imam  madzhab dalam  masalah ushul dan furu’ .  Hal yang  berbeda  adalah  pelurusan  arah kiblat di dalam muhammadiyah.
Meskipun  secara  pengamalan agama  menganut  madzhab  fiqh,  akan tetapi yang menjadi konsentrasi KH.Ahmad  Dahlan  bukan  hanya memberikan  ajaran  agama  secara take and give ,  akan  tetapi  lebih  dari  itu. Ketika  masyarakat  pada  umumnya percaya  bahwa  penyakit  yang  diderita
Jurnal Tarbawi| Volume 07 No 02 2022| p-ISSN : 2527-4082, e-ISSN : 2622-920X| 137
seseorang akibat lelembut yang marah, maka  KH.Ahmad  Dahlan  mendirikan rumah  sakit  dengan  pengobatan  gratis dengan dokter Belanda maupun abangan tanpa  bayaran.  Sekolah  yang dipandang  sebagai  tradisi  orang  kafir dan Kristiani, maka KH.Ahmad Dahlan memilih  sekolah  sebagai  media  untuk membebaskan umat Islam dari
kebodohan dan kemiskinan.
Masyarakat yang terjebak pada kemiskinan dan ketidakberdayaan,
Muhammadiyah tampil dengan pengelolaan  secara  modern  kegiatan filantropi  seperti  zakat  maal,  zakat fitrah,  sodaqah,  kurban  dan jariyah untuk kepentingan masyarakat
tertindas  dan  kepentingan publik (Abdul Munir Mulkhan, 2010).
Dalam  kondisi  tertentu  corak madzhab  yang  berlaku  dikalangan Muhammadiyah  masa  perintisan  tidak dijadikan  sumber  utama,  bahkan bertolak  belakang  dari  madzhab. Sebagai abdi dalem, KH.Ahmad Dahlan  tidak  terlepas  dari    kalender Jawa  (tahun  saka),  Hijriyah  dan Masehi,  perayaan grebeg ,  kebolehan seseorang menggunakan bahasa jawa di dalam sholat dan khutbah Jum’at bagi seseorang  yang  tidak  bisa  berbahasa arab  (Ahmad  Najib  Burhani,  2016).
Meskipun K.H.Ahmad Dahlan senantiasa  menekankan  meninggalkan kebiasaan  masyarakat  pada tahayul , bid’ah dan khurofat, akan  tetapi  tidak menolak  simbol-simbol  budaya  Jawa (Ahmad Adabi Darban, 2011).
Adapun pada
era pembembentukan,  penguatan  kembali terhadap  masalah  ibadah  khusus  dan masalah  aqidah  menjadi  objek  kajian yang paling utama pada masa tersebut. Muktamar  Khususi  Tarjih  dari  tahun 1929-1956 lebih banyak membahas dan memutuskan  masalah  aqidah  dan ibadah.  Konsep  rukun  iman  yang dibangun  Majelis  Tarjih  lebih  banyak merujuk pada prinsip muru’ah dimana di  dalam  memahami  masalah  iman dikembalikan  secara  langsung  kepada Al-Qur’an dan Sunnah dengan melakukan  pemurnian  (purifikasi). Ruang  ijtihad  dalam  hal  rukun  iman yang  enam  menjadi  hal  yang  tertutup bahkan  harus  dimurnikan  semurni- murninya.Dalam  hal  thaharah,  shalat, jama’ah  dan  jum’ah,  zakat,  shiyam, haji,  jenazah  dan  wakaf  pun  menjadi perhatian khusus, meskipun pada awal sebelum berdirinya Majelis Tarjih telah ada pengkajian dan pembahasan berkaitan  masalah-masalah  tersebut. Pembahasan kembali masalah-masalah
ibadah  khusus  tidak  terlepas  dari adanya  perkembangan  dan  beberapa
tokoh Muhammadiyah yang mengalami  beberapa  perbedaan  dalam pemahaman.  Sifat  Muhammadiyah yang  secara  fiqh  menganut  madzhab Syafi’i kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berkembangnya aliran
Wahabbi  sebagai  madzhab  resmi Negara  Arab  Saudi  kemudian  juga menjadi  sebuah  era  baru,  dimana kemudian Muhammadiyah dibenturkan dan disamakan dengan paham Wahabi. corak pemikiran Majelis Tarjih kemudian  menjadi  kaku  dan  kurang toleran. Dalam putusannya pun cenderung  tekstualis  dan  preskriptif terhadap kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Pengkajian kembali dalil- dalil  Al-Qur’an  dan  hadist  pada  masa tersebut  mulai  dilakukan  kembali dengan tidak membatasi pada generasi setelahnya  untuk  melakukan  ijtihad sehingga keputusan yang telah ditetapkan Majelis Tarjih dapat dibahas kembali  dan  mengalami  perubahan. Majelis  Tarjih  sangat  memahami bahwa dalam prosesnya Nabi
Muhammad SAW sendiri mengajarkan lebih dari satu cara ibadah sehingga ada kemungkinan hal-hal yang telah
diputuskan  Majelis  Tarjih  mengalami perubahan.
Disatu sisi pada masa pembentukan dan perkembangan, Muhammadiyah  dikatakan  sebagai umat  Islam  yang  fundamentalis  dan pengikut Wahabi. Disisi lainnya Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan yang folisofis-Mu’tazilah yang memiliki kecenderungan pada penyandaran pada akal. Dalam prosesnya pengaruh pembaharuan Muhammad  Abduh,  Rasyid  Ridha banyak mempengaruhi corak pemikiran  Muhammadiyah.  Banyak kalangan yang menyayangkan perubahan-perubahan yang terjadi pada masa  ini,  dan  melalui  Majelis  Tarjih, Muhammadiyah  dianggap  keluar  dari ciri  khas  Muhammadiyah  pada  masa K.H.Ahmad  Dahlan  yang  cenderung akomodatif dan kultural.
Pensikapan Muhammadiyah berkaitan  dengan  hal  tersebut  juga didasari  pula  pada  propaganda  PKI yang menyatakan Muhammadiyah tidak mengamalkan ajaran Islam secara kaffah ,  terbitnya  Serat  Darmogandul yang  menyatakan  bahwa  Wali  songo berkonspirasi di dalam menggulingkan kerajaan Majapahit. Disisi lain, dicabutnya  pasal  123  undang-undang
pemerintahan  Hindia  Timur  yang memberlakukan Pejabat Kristen, pendeta, atau Misionaris boleh melakukan pekerjaannya sampai mendapatkan ijin khusus dari Gubernur Jenderal  menyebabkan  semua  wilayah koloni  terbuka  bagi  misi  Kristen sehingga para misionaris bebas bergerak  menyampaikan  ajaran  agama dengan pembiayaan yang sangat besar. Hukum  adat  mulai  digalakan  Belanda kembali.  Saran  Profesor  C.  Van Vallenhoven  1928    untuk  melakukan perubahan drastis atas kebijakan kolonial yang ada dengan menerapkan titik  awal  yang  yang  segar  untuk menghidupkan  berbagai  hukum  adat dan  tradisi  yang  ada  dalam  berbagai macam kelompok etnik sebagai sarana untuk  mempertahankan  “ Rust  en Orde ”,  menyebabkan  Muhammadiyah berbenah.
Lahirnya  Kitab  Masalah  Lima tahun 1954/1955 yang bekaitan dengan masalah agama, dunia, ibadah, sabilillah dan qiyas kemudian menjadi konsep dasar bagaimana Majelis Tarjih berusaha  untuk  membagi  wilayah kajiannya  menjadi  hal  yang  lebih spesifik.  Semangat  pemurnian  dan inovasi kemudian menjadi dua hal yang tidak  dapat  dipisahkan.  Disatu  sisi
Majelis Tarjih berusaha untuk mengembalikan  umat  Islam  kepada ajaran Islam yang murni dalam bidang tauhid  dan  ibadah mahdhah dengan prinsip  purifikasi,  disisi  lain  konsep tajdid sebagai  upaya  pembaharuan, inovasi  dan  pembangunan  peradaban menjadi hal yang sangat utama. Setelah mengalami stagnansi yang cukup lama tahun 1980-1989. Kesadaran Muhammadiyah akan adanya peninjuan,  perbaikan  dan  bahkan perubahan dalam keputusan- keputusannya, penggunaan model pendekatan ijtihad yaang  dilakukan Muhammadiyah  tanpa  menghilangkan subtansinya mulai berkembang. Upaya penggunaan  pendekatan at-tafsiir  al- ijtima’i al-mu’ashiir (hermeneutic), at- tarikhi (historis), as-susiuluji
(sosiologis), al-antrubuluji
(antropologis)  dan  bahkan  pendekatan lainnya  adalah  sebuah  respon  bagi perkembangan  Islam.    Diamping  itu, prinsip al-muraa’ah (koservasi), at- tahditsi (inovasi), al-Ibda’i (kreasi) juga  menjadi  konsen  Muhammadiyah. Adapun  dalam  prosesnya,  prinsip- prinsip  yang  di  dalam  pengambilan Hukum  di  dalam  Muhammadiyah adalah sebagai berikut:
Jurnal Tarbawi| Volume 07 No 02 2022| p-ISSN : 2527-4082, e-ISSN : 2622-920X| 140
a. Dasar utama  Muhammadiyah di dalam beristidlal  adalah Al-Qur’an dan
Sunnah Shahihah. Adapun istinbat dan ijtihad dapat  dilakukan  selain  pada permasalahan ibadah mahdah
( ta’abudi ) dan masalah aqidah. Muhammadiyah  memamahami  bahwa di dalam masalah aqidah lebih banyak mengikuti  pemikiran salafi dimana peran  akal  tidak  tidak  akan  dapat berfungsi tanpa merujuk pada dai-dalil yang qath’i ..  Sedangkan  dalam  hal ibadah,  fungsi  akal  dapat  digunakan untuk  memahami  subtansi  dari nash.
Bagi  Muhammadiyah, ijtihad mesti diakukan dalam upaya menggali ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada secara langsung dari Al-Qur’an maupun hadist.
b. Muhammadiyah  dalam  memutuskan suatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan
masalah ijtihad ,  digunakan  sistem ijtihad  jama’iy .  Dengan  demikian pendapat  perorangan  dari  anggota majelis,  tidak  dapat  dipandang  kuat. Penggunaan ijtihad jama’y merupakan sebuah  upaya  Muhammadiyah  untuk mengatasi  kelemahan  yang  terjadi  di kalangan ulama’ saat ini. Terbukannya
pintu ijtihad, kemudian tidak
menjadikan Muhammadiyah
memberikan  kebebasan  setiap  orang untuk  melakukan  ijtihad,  melainkan dengan  melakukan ijtihad  jama’y.
Dalam beberapa kondisi, Muhammadiyah menggunakan
beberapa  pendapat  madzab  di  dalam menjalaskan  beberapa  fatwa  berkaitan dengan  masalah-masalah  fiqh.  Hal tersebut  digunakan  sebagai  sebuah pertimbangan  di  dalam  menentukan hasil kajian. Sebagai salah satu contoh dalam  hal  berkaitan  dengan  beberapa masalah
c. Muhamadiyah juga menerapkan beberapa  prinsip  di  dalam  memahami dan  menerapkan  hukum. Pertama, tidak  berafiliasi  dengan  madzhab manapun. Meskipun demikian,
madzhab  dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan. Kedua,
mengaplikasikan prinsip at-taisir . Ketiga ,  tebuka  dan  toleran. Keempat , tidak  menolak ijma’ yang  dilakukan sahabat
d. Muhammadiyah di dalam memahami dan memutuskan hukum dilakukan secara komprehensif, utuh,  dan  tidak  secara  parsial sehingga ditemukanlah hukum yang komprehensif  dan  lebih  spesifik. Adapun  apabila  ditemukan  dalil yang  mengandung  unsur ta’arud,
maka  hal  yang  dilakukan  dengan beberapa step. Pertama , al-jam’u wa taufiq dengan  mengkopromikan dalil  yang  bertentangan  dengan memberikan kebebasan dalam dataran pelaksanaan ( takhyir ). Kedua , tarjih yaitu  dengan mengambil  dalil  yang  paling  kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil  yang  lemah. Ketiga,  naskh dengan  mengamalkan  dalil  yang muncul  lebih  akhir  dibandingkan dengan  dalil  yang  lebih  awal. Keempat , at-tawaquf dengan menempatkan  status quo pada  dalil dan mencari dali yang baru.
e. Penetapan terhadap hukum di dalam
Muhammadiyah  dilakukan  dengan tiga  metode. Pertama,  bayani yaitu metode  ijtihad  yang  dilakukan dengan  menjelaskan  hukum  syar’i melalui  perspektif nash  syar’i.
Kedua, ta’lili lebih menekankan apa aspek penggunaan rasio/akal. Dalam hal  ini,  bentuk  analisis  subtantif yang  dilakaukan  para mujtahid adalah  dengan qiyas dan istihsan
(Mutakin, 2017) . Terlepas perbedaan  perspektif  apakah qiyas merupakan  pandangan  mujtahid ataukah hujah ilahiyyah yang dibuat syari’ untuk  menentukan  hukum ,
qiyas sendiri merupakan pemindahan hukum, atau pemutusan suatu  hukum  yang  tidak  dijelaskan secara sharih di dalam nash dengan mengidentifikasi  kesamaan illat (Syafe’i,  2018). Ketiga,  istislahi yang  menekanakan  pada  metode penetapan hukum dengan mengedepankan  maslahah.  Hal  ini digunakan  Majelis  Tarjih  pada permasalahan yang tidak ada dalam nash. Metode ini meliputi maslahah mursalah dan saddu  dzari’ah yang lebih  banyak  digunakan  berkaitan dengan umuru dunya yang permasalahanya  semakin  kompleks (Asjmuni Abdurrahman, 2012).
f. Muhammadiyah  dalam  memahami nash berpegang  pada  beberapa prinsip. Pertama ,  dalil  umum  yang terdapat  dalam  Al-Qur’an  dapat ditakhsis dengan hadist ahad sepanjang  tidak  terikat  dengan masalah Aqidah. Kedua , nash yang bersifat mustarak hasil  pemahaman dari  para  sahabat  dapat  diterima. Ketiga, peranan akal dalam memahami  Al-Qur’an  dan  Sunnah dapat  diterima.  Akan  tetapi  apabila bertentangan  dengan  dzahir  ayat maka  penggunaan ta’wil dapat
digunakan sebagai langkah penyelesaian. 2. Reaktualisasi  Terhadap  Pendidikan

## Muhammadiyah
Pendidikan dilingkungan Muhammadiyah tidak terlepas dari tiga
hal. Pertama ,  membangun  konstruk epistemologi keilmuan sebagai fondasi pembelajaran yang integralistik.
Kedua , mengembangkan inovasi- inovasi  pembelajaran  yang  kreatif  dan menyenangkan. Ketiga, menciptakan lingkungan  fisik  dan  sosial  yang mencerminkan  nilai-nilai  keislaman dan  kemuhammadiyahan  (Muhammad Ali, 2010). Dalam konteks historis pun kita ketahui bahwa pendidikan Muhammadiya memiliki corak holistik transformative  dengan  mewujudkan manusia  yang  paripurna  menjadi intelek  ulama’,  ulama’  intelek  (Arif Budi  Raharjo  dkk,  2018).    Secara konseptual,  hal  tersebut  menjadi  ciri khas bagi pendidikan Muhammadiyah, akan  tetapi  sebagaimana  di  sampaikan Haidar Nashir,
Muhammadiyah memiliki empat kelemahan yang perlu direnungi  dan  diperbaiki. Pertama , perkembangan  pemikiran  di  dalam Muhammadiyah  kurang  berkembang karena  lebih  menekankan  pada  aspek amaliah. Kedua ,  perkembangan  amal
usaha  yang  dimiliki  tidak  sebanding dengan  kwalitas  sehingga  kurang memberikan  kontribusi  bagi  inovasi dan perkembangan umat Islam. Ketiga, pertumbuhan  Muhammadiyah  yang semakin besar menyebabkan Muhammadiyah  cenderung  birokratis. Keempat ,  Muhammadiyah  terkesan kurang  menyentuh grass-roots atau akar  rumput  seperti  kalangan  petani, buruh  ,  nelayan  gologan  tertindas  dan lemah (Nashir, 2016).
Seiring dengan perkembangannya,  sebagai  lembaga pendidikan  yang  berada  dibawah naungan  Muhammadiyah  dan  dikelola oleh  Majelis  Pendidikan  Dasar  dan Menengah, secara ideologi dan konten mata pelajaran terutama mata pelajaran Ibadah  yang  menjadi  kajian  penelitian juga  harus  disesuaikan  dengan  konsep dasar yang dikembangkan Muhammadiyah,  .  Dalam  hal  masalah keagamaan  jantung  spirit  beramal  dan beragama  terletak  pada  Majelis  Tarjih dan  Tajdid  sehingga  segala  hal  yang disampaikan harus disesuaikan dengan keputusan dan fatwa-fatwa tarjih.
Sebagaimana  konsep istinbat yang  dibangun  di  Muhammadiyah, prinsip kurikulum yang dikembangkan Muhammadiyah  yang  berpusat  pada
potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik, beragam dan terpadu,
tanggap terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi  dan  seni,  relevan  terhadap kebutuhan, menyeluruh
dan
berkesinambungan,  belajar  sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan  wilayah  dan  daerah.
Dengan kata lain pengaruh perkembangan istinbat di dalam Muhammadiyah  memberikan  dampak yang sangat luas di dalam pendidikan. Konsep normatifitas dan historisitas menjadi  bagian  yang  tidak  terelakkan di dalam membangun konstruk pengetahuan.  Pengetahuan  berkaitan dengan  istinbat  ahkam  di  dalam Muhammadiyah  harus  disosialisasikan sehingga  peserta  didik  tidak  sekedar memahami produk ataupun materi yang ada di dalam buku ajar, melainkan juga mengetahui  pola-pola  yang  dibangun berkaitan  dengan  materi  Al-Islam  dan kemuhammadiyahan.  Sehingga  tidak terjebak  pada  pola  pensucian  produk hukum.
Perkembangan
pemikiran didalam  Islam teologis-tasawuf-fiqh- filosofis menjadi  dasar  pula  bagi penyusunan  materi  pendidikan  Al- Islam dan Kemuhammadiyahan.
Ibadah mahdah yang dipahami Muhammadiyah  sebagai  wilayah  yang rigid,  tekstualis, pure kemudian  perlu dikonstruksi kembali dengan diterjemahkan bukan hanya keshalehan individual,  melainkan  juga  kepada wilayah keshalihan sosial dan fungsional.  Sedangkan  ibadah ghairu mahdhah dan  ranah  mu’amalah  yang cenderung  luwes,  kontekstual  dengan mempertimbangkan maqaasid syari’ah sehingga  perspektif  pesertadidik  tidak perskriptif, melainkan
mempertimbangkan berbagai hal.
Dalam  hal  ini  perlu  ada  beberapa langkah  terkait  dengan  reaktualisasi pendidikan Al-Islam
dan kemuhammadiyahan, yaitu:
a. Pengembangan Kompetensi Keseimbangan antara purifikasi dan  dinamisasi  dalam  agama  perlu dijaga  sehingga  materi  pelajaran  Al- Islam  tidak  berbenturan  dengan  arah kemajuan dan memberikan nilai  baik dari  wahyu,  otoritas,  akal  pikir  dan intuisi.  Pendidikan  Al-Islam  tidak hanya dipandang dari kacamata nash saja,  melainkan  juga  dari  sudut pandang  budaya,  kedokteran,  ilmu pengetahuan dan teknologi, psikologi dan  lain  sebagainya  sebagai  upaya penguatan, pengembangan,
penafsiran  dan  penjabaran  terhadap teks  agama:  Al-Qur’an  dan  Sunnah.
Materi pendidikan Al-Islam hendaknya juga mampu menanamkan nilai  spiritual  sehingga  peserta  didik tidak  hanya  cerdas,  melainkan  juga mampu  mengimplementasikan  dan berimplikasi di dalam kehidupan.
Sebagaimana amanat Mu’tamar
Satu
Abad Muhammadiyah,
pendidikan  di  Muhammadiyah  harus memiliki  enam  hal  utama  yang meliputi aspek spiritual, berkemajuan (akal,  tajdid,  berwawasan  luas), mandiri,  cakap  (sosial,  teknologi, komunikasi), berbudaya, dan menjadi kader persyarikatan.
b. Rekonstruksi Integrasi-
Interkoneksi disiplin Ilmu
Metode bayani , ta’lili dan i stislahi yang  kemudian  bermetafora menjadi bayani burhani dan irfani di dalam  proses instinbat memberikan gambaran materi pendidikan Al-Islam juga harus mengakomodasi keilmuan lain  terutama  di  dalam  masalah mu’amalah  sehingga  pembelajaran Al-Islam dapat memberikan
alternative-solutif terhadap perubahan yang  terjadi  saat  ini.  Sebagaimana epistemology  yang  dibangun  Tarjih, pendidikan  Islam  seharusnya  dapat
pula mensinergikan aspek normative, akal dan jiwa sehingga akan terwujud ulama’-intelek  atau  intelek-ulama’.
sebagaimana amanat Tanfidz Keputusan Satu Abad Muhammadiyah  semangat  Tajdid menjadi nilai dasar pendidikan Muhammadiyah.
c. Pengenalan Ushul Fiqh dan
Manhaj Tarjih Internalisasi qaidah
pengambilan  hukum  Islam  dengan beberapa  kaidah  dan  Manhaj  Tarjih Muhammadiyah  perlu  dilakukan  di dalam pembelajaran
Ibadah-
mu’amalah  sehingga  pendidik  dan peserta didik minimal mampu mengenal  bagaimana  cara  ulama’- ulama’ Muhammadiyah
yang berkompeten melakukan istinbat
hukum.  Dengan  mengetahui  proses tersebut, pendidikan ibadah- mu’amalah akan memberikan sebuah pengertian  bahwa  dalam  beberapa masalah,
cara pandang Muhammadiyah  tidak  sama  dengan organisasi lainnya.

## PENUTUP
Perkembangan istimbatul ahkam di dalam Muhammadiyah tidak dapat terlepasakan dari berbagai macam  permasalahan  yang  dihadapi
umat Islam di era modern saat ini.   Di era awal Muhammadiyah sendiri lebih dekat pada pola ijtihad madzhabi dalam masalah  ibadah.  Meskipun  demikian, pola-pola ijtihadi yang  dibangun  Kyai Haji Ahmad Dahlan lebih menampilkan semangat tajdid dari pada pola madzhab. Seiring dengan perkembangannya, munculnya masalah lima  dan  lahirnya Manhaj  Tarjih memberikan  berbagai  persepektif  baru baik  dalam  model  istimbat  dan  ijtihat terhadap  berbagai  persoalan  yang ditinjau dari persepektif agama sehingga  melahirkan  wacana,  fatwa
dan putusan. Arus dinamisasi yang berkemabang di Majelis
Tarjih seharusnya  berbanding  dengan  materi maupun  pemikiran  dengan  lembanga pendidikan Muhammadiyah. disatu sisi purifikasi menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari pendidikan, disisi lain dinamisasi  yang  berimplikasi  pada konsep tahdisi dan ib’dai harus dipahami  secara  komprehensif  dalam lingkup  pendidikan  Islam.  Terdapat tiga  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh lembaga  pendidikan  Islam  saat  ini. Pertama ,  kompetensi  pendidik  dan peserta didik perlu ditingkatkan sehingga  pemahaman  ajaran  agama
bukan  hanya  bersifat  indoktrinasi melainkan  lebih  pada  aspek ittiba’ . Kedua ,  mengembalikan  ruh  integrasi dan  interkoneksi  keilmuan  sehingga pendidikan  Islam  mampu  menjawab tantangan  zaman. Ketiga ,  peningkatan pemahaman  berkaitan  dengan  manhaj Tarjih  sehingga  pendidik  maupun peserta  didik  mampu  memahami teknik, metode danpun pemikiran yang dilakukan Majelis Tarjih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Munir  Mulkhan.  (2010). Jejak Pembaharu Sosial dan Kemanusiaan Kiai Ahmad Dahlan . Jakarta: Kompas. Ahmad Adabi Darban. (2011). Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Ahmad Najib Burhani. (2016). Muhammadiyah Jawa . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Alfian. (2010). Politik Kaum Modernis Perlawanan Muhammadiyah Terhadap  Kolonialisme  Belanda . Yogyakarta: Al-Wasath. Amin Abdullah dkk. (1998). Muhammadiyah dan NU Reorientasi Wawasan Keislaman .
Yogyakarta:  LPPI  UMY  dan LKPSM NU.
Arif  Budi Raharjo dkk. (2018). Kultur Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah . Yogyakarta: Maejelis  DIKDASMEN  PWM DIY. Asjmuni Abdurrahman. (2012). Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah
Metodologi dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Burhan  Bungin.  (2001). Metodologi Penelitian  Kualitatif:  Aktualisasi
Metodologis  Ke  Arah  Ragam Varian  Kontemporer .  Jakarta: Rajagrafindo Persada. Clifford  Geertz.  (1981). Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa .  Jakarta:  Dunia  Pustaka Jaya. Deliar  Noer.  (1980). Gerakan  Modern
Islam  Di  Indonsia  1900-1942 .
Jakarta: LP3ES. Deliar Noer. (1997). Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Harun Nasution. (1985). Islam Ditinjau
Dari Berbagai Aspeknya . Jakarta: UI Press.
Kasman. (2012). Hadist Dalam Pandangan Muhammadiyah .
Yogyakarta: Mitra Pustaka.
Khoiri, M. A. (2018). Ijtihad kontemporer;  konsepsi,  urgensi dan kritik terhadap isu tertutupnya pintu  ijtihad. Samawat , 02 (02), 43–65.
Kuntowijoyo.  (2006). Islam  Sebagai Ilmu . Yogyakarta: Tiara Wacana.
La Jamaa. (2017). Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam  Kontemporer  di  Indonesia. Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  & Pranata Sosial , 11 (2), 392. https://doi.org/10.19105/al- ihkam.v11i2.779
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan Pusat  Muhammadiyah.  (2018).
Himpunan  Putusan  Tarjih  3 .
Yogyakarta:
Suara Muhammadiyah. Muhammad  Ali.  (2010). Reinvensi Pendidikan Muhammadiyah . Jakarta: Al-Wasath. Mutakin,  A.  (2017).  HUBUNGAN MAQĀṢID

## AL SYARĪ’AH
DENGAN METODE ISTINBĀTH  HUKUM. Analisis ,
17 (1), 113–136.
Nashir, H. (2016). Kuliah Kemuhammadiyahan . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Nasih,  A.  M.  (2013).  LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah
Bathsul Masail). Journal de Jure ,
5 (1),
67–78. https://doi.org/10.18860/j- fsh.v5i1.2997 Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (1987). Latihan  Kader  Tarjih
Pemuda Muhammadiyah Pimpinan  Pusat  Muhammadiyah . Yogyakarta: Majelis Pustaka. Suara  Muhammadiyah.  (2014).  Kiayi Dahlan dan Fiqh Tarjih. Gramasurya , 6. Suwarno. (2016). Pembaharuan Pendidikan  Islam  Sayyid  Ahmad Khan  dan  KH  Ahmad  Dahlan . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Syafe’i,  R.  (2018). Ilmu  Ushul  Fiqh . Bandung: Pustaka Setia.
Syafi’i  Ma’arif.  (1990). Pergumulan Pemikiran Dalam Muhammadiyah . Yogyakarta: SIP Press. Syarif Hidayatullah. (2004). Muhammadiyah  dan  pluralitas agama  di  Indonesia .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tarjih,  T.  P.  M.  M.  (2007). Tanya Jawab  Agama  5 .  Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
Yazida  Ichsan.  (2016). Metamorfosis produk putusan tarjih dan implikasinya  dalam  penyusunan meteri pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyahan .  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Yazida  Ichsan.  (2019).  Rekonstruksi dan  Pengembangan  Meteri  Al- Islam  di  Lembaga  Pendidikan Muhammadiyah. Al-Manar , 8 ,
131–149.
Zuhdi,  D.  (1993). Penelitian  Analisis Konten .  Yogyakarta:  Lembaga
Penelitian IKIP.