## TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

## (Studi di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
Pulang Pisau)
Oleh: MARLENDIE & ANYUALATHA HARIDISON

## ABSTRACT
This  study  focuses  attention  on  the  Openness  of  the  Revenue  and  Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim  of  describing  Transparency  of  Village  Fund  Allocation  Management.  This research  is  conducted  because  the  Implementation  Team  of  the  allocation  of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is  expected  to  be  useful  for  District  Government  of  Pulang  Pisau,  especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management
This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, Pulang  Pisau  District.  As  the  selected  informants  are  the  Village  Head,  Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the  research  unit  in  the  management  of  the  Village  Fund  Allocation.  The  study was  conducted  with  in-depth  interviews  and  by  direct  observation  of  the implementation Allocation of village funds.
The  results  of  this  study  indicate  that  for  the  planning  and  implementation  of Village  Fund  Allocation  activities,  it  already  shows  the  existence  of  transparent management.  While  in  the  accountability  seen  by  physical  results  have  shown  a transparent  implementation,  from  the  administration  side  there  is  no  need  for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions.
Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government  apparatus  refers  to  the  regulation  applied  through  the  Law  and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.
Keywords: Transparency, Village Fund Allocation

## LATAR BELAKANG
Diberlakukannya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  maka  daerah  diberi  keleluasaan  untuk  menekankan  prinsip-prinsip demokrasi,  peran  serta  masyarakat,  pemerataan,  keadilan  serta  dengan memperhatikan  potensi  dan  keanekaragaman  daerah.  Uandang-Undang  ini sebagai  landasan  hukum  bagi  tiap  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi
masyarakat.  masyarakat  diberi  peran  yang  lebih  besar  dalam  pembangunan daerah.  Selain  itu  masyarakat  dituntut  berkreativitas  dan  berinovasi  dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah.
Pemerintahan  Desa  adalah  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, maka tugas pokok Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional itu adalah menjadi  tujuan  dari  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Penyelenggaraan pemerintahan  desa  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  pemerintahan pusat,  dengan  pengaturan  hierarki  maupun  pembagian  kewenangan,  kewajiban, tugas, hak dan tanggung jawab. Kesemuanya memberikan tantangan pada semua komponen  bangsa.  Adalah  suatu  keharusan  apa  yang  menjadi  tugas-tugas pemerintahan itu harus diperjuangkan dan diwujudkan.
Ada  setidaknya  dua  persoalan  utama  dalam  implementasi  UU  No.  6  Tahun 2014. Pertama berkaitan dengan kapasitas administrasi dan tata kelola birokrasi di Desa  yang masih belum terlatih, sehingga masih  perlu terus dilakukan perbaikan berupa  pelatihan-pelatihan.  Kedua,  persoalan  akuntabilitas  pemerintah  Desa dalam  mengelola  anggaran  yang  cukup  besar.  Keadaan  ini  diperparah  dengan kondisi  pemerintah  di  tingkat  kabupaten/kota  yang  persoalan  akuntabilitasnya masih belum terselesaikan. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya bertanggungjawab secara prosedur bukan substantif. (Mulyono, 2014:14)
Hampir seluruh desa di Indonesia saat ini telah menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa  yang saat ini jumlahnya  mencapai  72  ribu  di  seluruh  Indonesia,  telah  memperoleh  anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 Miliar per desa. Pengucuran anggaran antara satu  desa  dengan  desa  lainnya  berbeda-beda,  disesuaikan  dengan  luas  desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Setiap desa akan mendapatkan  alokasi  dana  yang  berasal  dari  dua  sumber.  Dana  transfer  (dari APBN).  Kemudian  Alokasi  Dana  Desa  dari  Kabupaten.  Jadi  setiap  desa  besar kemungkinan mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar setiap tahun. Transfer tersebut hanya  untuk  desa.  Sementara  terkait  dengan  kelurahan  tidak  termasuk  dalam program  penerimaan  anggaran.  Alasannya,  karena  kelurahan  masuk  struktur pemerintahan.  Sementara  desa  merupakan  sebuah  komunitas  besar  dan  satu kesatuan  masyarakat  hukum  adat.  Inti  dari  pengucuran  dana  transfer  ini  titik beratnya pada pembangunan desa. Jadi bukan pemerintahan desa. Jangan sampai karena  salah  dalam  pengelolaan  pemerintahan  desa  berurusan  dengan  aparat penegak  hukum.  Pemerintah  pusat  tentu  akan  memberikan  pendidikan  kepada para  kepala  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  (Astuti  dan  Yulianto, 2016:17)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Desa  Mintin,  Kecamatan  Kahayan  Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Dipilihnya lokasi desa Mintin sebagai lokasi peneliatian juga  karena  peneliti  melihat  kurangnya  keterbukaan  pemerintah  desa  terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa mintin.. Selain itu penduduk di Desa Mintin juga banyak pendatang dari luar kota maupun dari luar pulau Kalimantan. Teknik pengempulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis
data menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Transparansi Perencanaan APBDes
Transparansi dalam hal Perencanaan APBDes Desa Mintin telah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,  dan  beberapa  Peraturan  Bupati  (Perbup)  Kabupaten  Pulang  Pisau  yang didapat  melalaui  pelatihan  dengan  bimbingan  teknik  yang  diikuti  oleh  aparatur Pemerintah  Desa.  Secara  normatif  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Mintin  telah berjalan  sebagaimana  mestinya.  Kemudahan  Akses  Informasi  dalam  hal perencanaan  APBDes  pada  Desa  Mintin,  Masyarakat  desa  mintin  diberi  laporan rincian  pembangunan  disetiap  memulai  proyek  pembangunan.  Keterlibatan Masyarakat  dalam  perencanaan  APBDes  dilakukan  pada  Musrembang, Masyarakat diberi kesempatan mengemukakan aspirasi pada musyawarah rencana pembangunan desa. Keterbukaan proses penerapan, masyarakat desa mintin dapat memperoleh informasi perencanaan APBDes seluas-luasnya dengan menanyakan langsung  di  kantor  desa  atau  melihat  spanduk  rincian  perencanaan  APBDes  di depan kantor desa mintin.

## Transparansi Pelaksanaan APBDes
Transparansi  dalam  hal  pelaksana  APBDes  Desa  Mintin  telah  berjalan sebagaimana mestinya.
Penunjukkan Kaur Keuangan Desa telah mempertimbangkan  kapasitas  dan  kapabilitas  dari  individu  yang  bersangkutan. Selain  itu  penunjukkan  juga  mempertimbangkan  pendapat  dari  BPD.  Sehingga BPD  pun  ikut  memberikan  pendapat  terhadap  pelaksana  atau  penunjukkan  Kaur Keuangan  Desa.  Dalam  hal  pelaksana  pengguna  anggaran/pelaksana  proyek, Kepala Desa juga tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Apakah dilakukan melalui  proses  lelang  atau  dilakukan  melalui  proses  penunjukkann.  Kepala  desa tidak  menutupi  siapa  pelaksana  pembanguan  fisik.  Alokasi  anggaran  disampai kepada  BPD  atau  masyarakat  dan  pembangunan  desa  dilakukan  secara  gotong- royong oleh masyarakat, ada juga dikerjakan oleh kontraktor. Sehingga dalam hal pelaksanaan adanya Transparansi antara apratur desa dengan  masyarakat.

## Transparansi Pertanggungjawaban APBDes
Transparansi  dalam  hal  Pertanggungjawaban  APBDes  Desa  Mintin  telah berjalan  sebagaimana  mestinya.  Pengelolaan  Keuangan  desa  diketahui  oleh masyarakat  melalui  saluran-saluran  komunikasi  yang  digunakan  seperti informasidi  papan  pengumuman  balai  desa  dan  Spanduk  didepan  kantor  desa, informasi  melalui  Musyawarah  Desa.  Sedangkan  saluran  komunikasi  yang  lain seperti  internet  masih  belum  digunakan.  Selain  itu  masyarakat  desa  Mintin dilibatkan  dalam  rapat  Musdes  disitulah  masyarakat  murni  dilibatakan  dalam perencanaan  anggaran  pembangunan  dan  pihak  desa  aparatur  Pemerintah  Desa terbuka  menginformaskan  kepada  masyarakat  dalam  Pengelolaan  Pemerintah
Desa,  sehingga  dalam  hal  Informasi  adanya  keterbukaan.  Kemudahan  Akses Informasi  pertanggungjawaban  APBDes  dilakukan  dengan  memberi  laporan rincian  penggunaan  APBDes  dan  juga  spanduk  laporan  didepan  kantor  desa. Keterlibatan  Masyarakat  pada  pertanggungjawaban  APBDes  yaitu  dengan masyarakat ikut memeriksa laporan rincian penggunaan APBDes.

## Faktor Pendukung dan Penghambat
1. Faktor  pendukungnya  dari  Transparansi  pada  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah  Desa  Mintin  Kecamatan  Kahayan  Hilir  Kabupaten  Pulang Pisau adalah dengan adanya aparatur Desa yang sangat terbuka dan mudah dihubungi  serta  Kepala  Desa  bersikap  kooperatif,  selalu  bersikaf  terbuka Kepada BPD dan masyrakat. Adapun pendukung lain seperti pemahaman perangkat  desa  dalam  hal  Pengelolaan  dan  penyususnaan  Anggaran  Desa yang  melalui  Pelatihan-pelatihan  dan  bintek  yang  dilakukan  oleh Permerintah Daerah.
2. Sedangkan  Faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Mintin adalah perubahan Peraturan Bupati (Perbup) yang sering terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  diatas,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah desa di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yaitu:
1. Transparansi  dalam  hal  Perencanaan  APBDes  Desa  Mintin  yang  dijalakan oleh  aparatur  Pemerintah  Desa  mengacu  pada  aturan  yang  ditetapakan melalui  Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  serta  Peraturan  Bupati yang  didapat  melalui  berbagai  pelatihan  dengan  bimbingan  teknik  yang diikuti  oleh  aparatur  Pemerintah    Desa.  sebagai  rujukan  dalam  penyusunan anggaran dan perinformasian kepada masyarakat sebagai wujud Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah  Desa.
2. Transparansi dalam hal pelaksana APBDes Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau telah mengeluarkan sebuah peraturan desa No 4 Tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun anggaran  2015,  sebagai  bentuk  informasi  kepada  masyarakat  yang  bersifat informatif,  dalam  hal  ketransparansian  dalam  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah Desa.
3. Transparansi  dalam  hal  Pertanggungjawaban  APBDes  Desa  Mintin Kecamatan  Kahayan  Hilir  kabupaten  Pulang  Pisau  dilakukan  pada    saat mudes  atau  musrembang  mulai  dari  APBDes,  Perencanaan  Keuangan, Pelaksaan  sampai  dengan  laporan  hasil  pengunaan  anggaran  dalam  bentuk laporan pertangungjawaban. Kepada BPD dan masyarakarat.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulant  tersebut  diatas,  maka  dapat  kiranya  peneliti menyampaikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:
1. Transparansi  pada  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Desa  Mintin Kecamatan  Kahayan  Hilir  Kabupaten  Pulang  Pisau  adalah  dengan  adanya
aparatur Desa yang sangat terbuka dan mudah dihubungi serta Kepala Desa bersikap  kooperatif,  selalu  bersikaf  terbuka  Kepada  BPD  dan  masyrakat. Adapun  pendukung  lain  seperti  pemahaman  perangkat  desa  dalam  hal Pengelolaan  dan  penyususnaan  Anggaran  Desa  yang  melalui  Pelatihan- pelatihan dan bintek yang dilakukan oleh Permerintah Daerah.
2. Penghambat  Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  desa  di Desa  Mintin  adalah  perubahan  Peraturan  Bupati  (Perbup)  yang  sering terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa  Menyongsong  Berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014.
Jurnal  Berkala  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia.  Online.  (http://e- journal.unair.ac.id/index.php/BAKI/article/download/1694/1297).  Volume 1 Nomor 1
Deddy  Mulyana,  2010.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya
Djohan, Djohermansyah dan Milwan. 2015. Etika Perintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/04/mekanisme-penyaluran-dana- desa-tahun-2016.html
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-transparansi-menurut-para- ahli/, diakses 30 April 2016.
Kirana. 2003:17 Defenisi transparansi. Jakarta : Media Presindo
Margono, S. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta.
Miles  dan  Huberman,  2005.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif.  Bandung  : Alfabeta.
Mulyono,  Sutrisno  Purwohadi.  2014.  Sinergitas  Penyelenggaran  Pemerintahan Desa  Pasca  Pemberlakuan  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Jurnal Online.(http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/9349/ 7549), diakses 13 Mei 2016.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Soleh,  Chabib  dan  Rochansjah,  Heru.  2015.  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Bandung : Fokusmedia
Sugiono, 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
Sugiono, 2008. Metode penelian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
Sugiono,  2013.  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung  : Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Wirano,  Budi.  2007.  Kebijakan  Publik,  Teori  dan  Proses.  Jakarta:  Media Pressindo.