Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index

## TERGANGGUNYA PASOKAN PANGAN PALESTINA SEBAGAI AKIBAT DALAM PERANG ISRAEL- PALESTINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## THE DISRUPTION OF PALESTINIAN FOOD SUPPLY AS AN IMPACTS OF ISRAEL- PALESTINE WAR UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
Carissa Belia Putri Jamal 1 , Muhammad Fahreza Khawarizmi 2 , Maya Indrasti Notoprayitno 3 1-2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
3 Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.
* Penulis Koresponden: maya@trisakti.ac.id
Sejarah Artikel Diterima
Agustus 2022
Disetujui
Oktober 2022 Terbit Online November 2022

## Abstrak
Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang bagaimana terganggunya pasokan pangan Palestina sebagai akibat genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina serta implikasi- implikasi yang terjadi akibat dari Genosida tersebut. Penelitian ini dikaji dari perspektif hukum humaniter yang secara spesifik dilihat dari Konvensi Jenewa 1949 dengan sebelumnya menjelaskan terkait pentingnya pasokan pangan yang erat kaitannya dengan ketahanann pangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam konflik tersebut terdapat sikap dan perilaku dari Israel yang bertentangan dengan norma-norma hukum humaniter internasional, serta mengetahui apakah norma-norma hukum humaniter diterapkan dalam konflik tersebut dan apa akibat hukum yang timbul dari konflik tersebut kepada Palestina dan Israel. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa Israel telah melanggar beberapa ketentuan dari konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan terhadap warga sipil dalam waktu perang.
Kata kunci: Hukum Humaniter, Pasokan Pangan, Perang Israel-Palestina

## Abstract
This research discusses and examines how the disruption of Palestinian food supply as a result of genocide committed by Israel against Palestine and the implications that occur as a result of the Genocide. This research is studied from the perspective of humanitarian law, specifically from the 1949 Geneva Convention, which previously explained the importance of food supply which is closely related to food security. This research aims to find out that in the conflict there are attitudes and behaviors of Israel that are contrary to the norms of international humanitarian law, as well as knowing whether the norms of humanitarian law are applied in the conflict and what legal consequences arise from the conflict to Palestine and Israel. The result
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
of the discussion of this research is that Israel has violated several provisions of the Geneva Convention of 1949 concerning the protection of civilians in time of war.
Keywords: Humanitarian Law, Food Supply, Israel-Palestine War
Pendahuluan
Konflik Israel-Palestina telah berlangsung lama semenjak Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, sehingga terjadi gelombang kedatangan Yahudi yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, warga Palestina melakukan perlawanan dikarenakan mengancam kestabilan wilayah demografinya yang semakin lama dibuat pemukiman bagi kaum Yahudi. Terjadi perlawanan warga Palestina yang salah satunya dari kelompok Hamas yang telah berperang beberapa kali dengan Israel sejak mereka mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007. Perang Israel-Palestina telah melahirkan krisis kemanusiaan termasuk krisis pangan tentunya.
Tahun 2023, perang kembali melanda dan kembali terjadi adanya krisis pangan. Krisis pangan yang dialami Palestina selama satu bulan lebih sampai sejak saat itu sebagai akibat dari perang yang terjadi di Gaza yang dilakukan oleh Israel sangat memprihatinkan. Krisis pangan ini terjadi setelah dimulainya serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Sebelum tanggal 7 Oktober 2023 rata-rata sekitar 500 truk diizinkan masuk ke Jalur Gaza setiap hari, namun pada tanggal 9 Oktober 2023 militer Israel mengumumkan blokade total terhadap wilayah yang sudah terkepung, termasuk makanan. Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Israel bukanlah pertama kalinya dilakukan, sebelumnya pun sudah pernah terjadi. Kurangnya pasokan pangan yang dialami oleh Palestina dipertegas oleh United Nations World Food Programme (WFP) melalui Direktur Kedaruratan WFP, Kyung-nan-Park, bahwa sebelum 7 Oktober 2023, sebanyak 33% penduduk menghadapi kerawanan pangan, dan kini dapat dipastikan bahwa 100% penduduk sudah menghadapinya. Akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh Israel sebanyak 4.923.000 juta warga Palestina terancam krisis pangan dan imbas dari krisis pangan ini. Bahkan menurut International Committee of The Red Cross (ICRC), warga Gaza saat ini diintai berbagai penyakit menular seperti kolera, diare, hepatitis A, dan tifus. (“WFP: Seluruh Penduduk Gaza Hadapi Kerawanan Pangan,” 2023).
Hukum Humaniter internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dapat dikategorikan menjadi: Pertama, perlindungan yang diberikan kepada Kombatan ( Combatant ), yaitu mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran. Bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya yaitu status sebagai tawanan perang bila ternyata berada di tangan pihak lawan. Sebagai tawanan perang mereka harus diperlakukan secara manusiawi dan dijamin hak-hak dan kewajibannya (Konvensi Jenewa III). Kedua, perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil ( Civilian Population ), yaitu penduduk dari pihak yang bertikai yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran. Bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya berupa larangan untuk menjadikan mereka sebagai obyek atau sasaran serangan(Konvensi Jenewa IV).Ketiga, perlindungan yang diberikan kepada orang yang karena pekerjaanya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan (Manitik et al., n.d.).
Dalam hukum humaniter internasional dengan akibat adanya konflik bersenjata banyak menimbulkan korban, baik kombatan maupun penduduk sipil, maka konflik tersebut mendapat pengaturan dalam beberapa konvensi seperti konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I Dan II tahun 1977 (Puspita, 2018). Jaminan ketersediaan pangan bagi tawanan perang dalam diatur dalam Konvensi Jenewa III tentang perlindungan terhadap tawanan perang, dalam konvensi Jenewa III ini bentuk perlindungan yang dilindungi salah satunya adalah jaminan atas pangan (Tani, 2019). Dalam Konvensi Jenewa III secara khusus diatur pasal-pasal mengenai jaminan pangan terhadap tawanan perang, yaitu dalam pasal 20, Pasal 26. Dalam Pasal 20 dikatakan bahwa orang yang berkuasa dalam melakukan penahanan wajib menyediakan makanan dan air minum yang cukup terhadap tawanan perang yang sedang dievakuasi, Pasal 26 menyatakan bahwa ransum makanan pokok sehari-hari harus cukup
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
dengan jumlah dan kualitas yang baik agar tawanan perang tetap sehat dan bahkan harus juga memperhitungkan kebiasaan makan tawanan. Dengan pelanggaran Israel terhadap beberapa instrumen hukum humaniter tersebut berakibat mendorong Palestina ke fase dimana mengalami kekurangan bahan pangan dan kebutuhan primer lainnya.
Kedudukan Israel sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa pada tahun 1951 secara yuridis memiliki konsekuensi hukum dalam upaya okupasinya yang dilakukan terhadap Palestina, dimana Israel melakukan banyak tindakan-tindakan yang banyak melanggar ketentuan-ketentuan dari Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan konvensi jenewa, seperti penyerangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, menyerang warga sipil dan objek sipil, dan lain-lain menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977. hukum humaniter internasional merupakan bagian yang harus diimplementasikan negara-negara anggota. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran tindakan untuk menghentikan, menindas, dan memulihkan keadaan (Sassòli, 2002).
Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Dengan berdasar pada perspektif hukum humaniter internasional, Israel sebagai negara yang meratifikasi harus bertanggung jawab atas kebijakannya yang menyebabkan krisis pangan terhadap terhadap tawanan perang Palestina.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian normatif dengan menggambarkan kasus pada aturan hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional. Guna menunjang penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, memahami, menggambarkan, dan menganalisis baik literatur hasil dari penelusuran literatur di internet maupun buku-buku terkait dengan permasalahan yang ada. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan permasalahan kasus krisis pangan yang dialami warga Palestina dikaitkan dengan prinsip kemanusiaan dala hukum humaniter internasional, dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yang menggambarkan peraturan umum untuk dapat ditarik ke dalam kasus permasalahan.

## Pembahasan
Krisis Pangan dan Ketahanan Pangan saat Konflik Bersenjata Krisis pangan telah menjadi masalah global yang disebabkan oleh beberapa hal. Kekurangan pangan tidak selalu berarti berkurangnya pasokan pangan yang tersedia, namun lebih berkaitan dengan akses dan keterjangkauan (Sharma, 2009). Pada masa konflik bersenjata, kekurangan pangan menjadi suatu masalah dan bahkan bisa menjadi strategi dalam peperangan. Dalam koflik bersenjata dapat terjadi adanya kelompok-kelompok yang dominan secara politik merebut tanah dan sumber daya pangan, menolak akses terhadap pangan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara budaya atau ekonomi, dan menyebabkan kelaparan dan kelangkaan. (Teodosijević, 2003)6. Bahkan terdapat penelitian yang mengatakan bahwa masalah krisis pangan bisa menjadi strategi perang yang disebut dengan food war, yakni suatu strategi yang menggunakan masalah atau isu kelaparan sebagai senjata guna menekan musuh. Dalam hal ini, upaya tindakan food war dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan represif untuk membatasi bahkan menutup akses produksi atau pasokan makanan (Arda Nugraha et al., 2022).33
Konflik bersenjata dengan menjadikan pangan dan kelaparan sebagai senjata umumnya terlihat saat pengepungan dan taktik "bumi hangus", dan ketika dilakukan pengalihan bantuan makanan dari penerima yang seharusnya, menyimpan jatah darurat dari warga sipil yang terkena dampak termasuk dari penduduk yang mengungsi. Jadi, kondisi yang demikian menciptakan kelaparan sebagai alat untuk mengendalikan wilayah dan populasi, dan membatasi akses ke bantuan pangan. Pengalihan sumber daya yang ada secara sengaja juga merupakan bentuk serangan dengan pembiaran. Selain itu, kehancuran sarana produksi dan pengadaan
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
pangan, yang melemahkan produksi pertanian dan menghambat strategi penanggulangan, penghancuran sumber makanan liar, pembatasan pergerakan oleh aktivitas militer, pemblokiran jalan, pengepungan kota-kota besar dan kecil, dan pemindahan penduduk secara paksa relokasi paksa adalah beberapa serangan terhadap sarana produksi (Teodosijević, 2003). Masalah pangan dalam konflik bersenjata sebagai bagian dari food war tersebut adalah merupakan bagian dari pemahaman terakit ketahanan pangan (food security). Ketahanan pangan erat kaitannya dengan human security. Menurut Food Agriculture Organization (FAO), food security adalah: “ Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life ”. - 1996 World Food Summit (FAO, 2008). Lebih lanjut menurut FAO, ketahanan pangan terdiri dari empat dimensi: ketersediaan pangan secara fisik, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan dan stabilitas ukuran.

## Tabel 1. Dimensi Ketahanan Pangan
Ketersediaan fisik Makanan Ketersediaan pangan membahas "sisi pasokan" dari ketahanan pangan dan ditentukan oleh tingkat produksi pangan, tingkat stok, dan perdagangan bersih. Akses ekonomi dan fisik terhadap makanan Pasokan pangan yang memadai di tingkat nasional atau internasional tidak dengan sendirinya menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kekhawatiran akan kurangnya akses pangan telah menghasilkan fokus kebijakan yang lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Pemanfaatan makanan Pemanfaatan umumnya dipahami sebagai cara tubuh memanfaatkan berbagai nutrisi yang ada di dalam makanan. Asupan energi dan nutrisi yang cukup oleh individu adalah hasil dari perawatan dan praktik pemberian makan yang baik, persiapan makanan, keragaman makanan, dan distribusi makanan di dalam rumah dikombinasikan dengan pemanfaatan biologis yang baik dari makanan yang dikonsumsi, hal ini menentukan status gizi Individu. Stabilitas tiga dimensi lainnya dari waktu ke waktu Meskipun asupan makanan anda cukup hari ini, anda masih dianggap rawan pangan jika anda memiliki, tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan secara berkala, sehingga berisiko memburuknya status gizi anda. Kondisi cuaca buruk, ketidakstabilan politik, atau faktor ekonomi (pengangguran, kenaikan harga ekonomi (pengangguran, kenaikan harga pangan) dapat berdampak pada status ketahanan pangan anda.
Sumber : (FAO, 2008)
Pada situasi konflik bersenjata, ketersediaan akses makanan bagi masyarakat kurang dengan adanya hambatan yang sengaja dilakukan oleh pihak musuh sehingga jelas tidak ada pemanfaatan berbagai nutrisi dan beresiko memburuknya status gizi saat konflik bersenjata yang dialami para penduduk sipil. Dengan demikian, dimensi ketahanan pangan sangat berdampak pada situasi konflik bersenjata. Hal itu sebagaimana dikemukana oleh Ben Hassen & El Bilali bahwa konflik bersenjata menyebabkan kerawanan pangan karena secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi semua dimensi ketahanan pangan: "ketersediaan (memiliki
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
jumlah makanan yang cukup tersedia secara teratur); akses (memiliki cukup sumber daya yang cukup untuk memperoleh pangan yang sesuai dan sehat); akses pangan yang sesuai dan sehat); pemanfaatan (memiliki pangan yang penggunaan yang wajar berdasarkan pengetahuan tentang gizi dan perawatan); dan stabilitas ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan" (Ben Hassen & El Bilali, 2022).
Krisis Pangan dan Pasokan Makanan saat Konflik Bersenjata Konflik bersenjata mempengaruhi ketersediaan pangan bagi penduduk di zona konflik baik penghancuran langsung dari tindakan militer dalam mencegah produksi pangan bagi penduduk, maupun juga karena sumber daya pangan pangan yang terbatas dimana angkatan bersenjata yang melakukan aksi-aksi tempur memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup baik untuk mendukung pertempuran. Konflik bersenjata dapat membatasi kebebasan pergerakan penduduk sehingga dapat menimbukan keterbatasab pasokan makanan dan mengakibatkan kurangnya kecukupan gizi.(Halmaghi et al., 2023) Konflik meningkatkan kerawanan pangan dengan pemaksaan orang untuk meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari aksi militer dan penghancuran secara langsung. Sebagai akibat dari tindakan militer militer, penduduk sipil dipaksa untuk meninggalkan zona konflik dan mencari perlindungan di daerah lain daerah lain, terkadang jauh dari tempat tinggal mereka tempat penduduk biasanya tinggal. Hal ini Hal ini menciptakan gelombang pengungsi yang tidak dapat mengamankan sarana penghidupan mereka dan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan yang bergantung pada program-program bantuan internasional yang bergantung pada program- program bantuan kemanusiaan.(Halmaghi et al., 2023).
Perlindungan terhadap individu merupakan suatu prioritas dalam hukum internasional, dimana Hak Asasi Manusia merupakan salah satu standar yang didefinisikan dalam perjanjian- perjanjian internasional dan beberapa perjanjian internasional tersebut dicantumkan dalam undang-undang nasional terkait hak-hak secara prinsipil yang dapat diterapkan baik masa perang maupun damai. Warga Palestina mengalami krisis pangan yang dialami oleh tawanan perang dan warga sipilnya, hal ini disebabkan karena pihak israel memblokade dan memberikan izin bantuan yang diberikan kepada Palestina namun dengan jumlah yang sedikit, sehingga tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga sipil dan tawanan perang.
Perlindungan terhadap tawanan perang dapat ditemui di dalam pasal-pasal pada konvensi jenewa III diantaranya (Pasal 3 Konvensi Jenewa III 1949, n.d.), pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, Pasal-pasal ini memberikan kewajiban negara penahan untuk memberi jaminan atas sandang, pangan dan papan bagi para tawanan perang. Dalam hal ini negara penahan, wajib memberikan pakaian, makanan, serta tempat tinggal kepada tawanan perang karena itu adalah kebutuhan yang mendasar pada manusia. Tawanan Perang harus diberi tempat tinggal sesuai syarat-syarat yang diberikan kepada tentara Negara Penahan yang ditempatkan di daerah yang sama. Ransum makanan harian pokok harus cukup berkualitas, kwantitas dan macam-macamnya untuk memelihara kesehatan yang baik dari tawanan perang dan untuk mencegah berkurangnya berat badan atau timbulnya penyakit kekurangan makanan, dan Kantin-kantin harus diadakan di semua tempat tawanan di mana tawanan perang dapat memperoleh bahan makanan, sabun dan tembakau serta barang kebutuhan sehari-hari (rangkuman Pasal 25 Konvensi Jenewa III 1949). Inti dari konvensi jenewa ketiga adalah prinsip dasar bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi setiap saat.
Pasal 20 (2) Konvensi Jenewa III merupakan penerapan dari kewajiban yang lebih umum terhadap kekuasaan penahanan untuk selalu memperlakukan tawanan perang secara manusiawi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa III (Commentary 2020 Konvensi Jenewa III 1949, n.d.). Pasal ini juga menetapkan langkah-langkah yang sangat penting agar evakuasi dapat dilakukan dengan cara yang manusiawi, termasuk bahwa para tawanan perang harus diberi makanan dan air minum yang cukup dan pakaian yang diperlukan serta perhatian medis. Hal ini juga mensyaratkan bahwa tindakan-tindakan pencegahan yang sesuai harus diambil untuk menjamin keselamatan para tawanan dan bahwa daftar semua
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
orang yang dievakuasi harus dibuat sesegera mungkin. Bunyi Pasal 20(2) adalah sebagai berikut “The Detaining Power shall supply prisoners of war who are being evacuated with sufficient food and potable water, and with the necessary clothing and medical attention. The detaining power shall take all suitable precautions to ensure their safety during evacuation, and shall establish as soon as possible a list of the prisoners of war who are evacuated” Pasal 20(2) yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pasal 20(2) kalimat pertama, Yang berarti bahwa pihak penahanan harus menyediakan makanan dan air yang cukup bagi para tawanan perang yang dievakuasi dengan makanan yang cukup dan air minum, dan dengan pakaian dan perhatian medis yang diperlukan. Selama evakuasi, terlepas dari moda transportasi yang digunakan , para tawanan perang harus diberikan makanan dan air minum yang cukup selama perjalanan. Yang dimaksud dengan ‘cukup” dalam frasa pasal tersebut adalah bahwa jumlah jatah makanan dan air harus sesuai dengan kebutuhan tawanan perang yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan karakter individu mereka (misalnya kesehatan) dan lingkungan tempat mereka biasanya tinggal dan bekerja, termasuk iklim (Commentary 2020 Konvensi Jenewa III 1949, n.d.).
Pasal yang berkaitan dengan krisis pangan yang dialami warga palestina ini adalah Pasal 26 Konvensi Jenewa, bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:(Pasal 3 Konvensi Jenewa III 1949, n.d.):
“ (1) The basic daily food rations shall be sufficient in quantity, quality and variety to keep prisoners of war in good health and to prevent loss of weight or the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the habitual diet of the prisoners.
(2) The Detaining Power shall supply prisoners of war who work with such additional rations as are necessary for the labour on which they are employed.
(3) Sufficient drinking water shall be supplied to prisoners of war. The use of tobacco shall be permitted.
(4) Prisoners of war shall, as far as possible, be associated with the preparation of their meals; they may be employed for that purpose in the kitchens. Furthermore, they shall be given the means of preparing, themselves, the additional food in their possession. (5) Adequate premises shall be provided for messing.
(6) Collective disciplinary measures affecting food are prohibited. “ Pasal 26 paragraf 1 berisi tentang jatah makanan pokok sehari-hari dan pola makan tawanan perang, arti dari bunyi pasal 26 (1) adalah ransum makanan pokok sehari-hari harus cukup dalam jumlah, kualitas, dan variasi untuk menjaga agar tawanan perang tetap dalam keadaan sehat dan untuk mencegah penurunan berat badan atau kekurangan gizi., juga harus diperhatikan pola makan para tawanan. Dalam pasal 26(1) ini menetapkan bahwa jatah makanan pokok harian para tawanan harus mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitas untuk menjaga kesehatan mereka, termasuk dengan mencegah penurunan berat badan atau kekurangan gizi (misalnya kekurangan vitamin dan mineral, yang juga disebut ‘kekurangan gizi mikro). Dalam hal ini, penting bahwa semua tawanan perang memiliki akses yang sama terhadap jatah makanan pokok sehari-hari, dan tidak ada pembedaan yang merugikan dalam distribusi makanan. Terlebih dalam pasal ini menekankan bahwa apabila terdapat tawanan tertentu dapat memperoleh perlakuan istimewa apabila kesehatan atau usia mereka memerlukannya ( Pasal 16 Konvensi Jenewa III 1949) . Dan bahwa dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan dengan membatasi kuantitas atau kualitas makanan yang diberikan kepada tawanan perang merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi (Pasal 130 Konvensi Jenewa III 1949) . Terkait kasus perampasan makanan, dapat melihat pada persidangan kejahatan perang di Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia ( International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – ICTY).) Lebih lanjut, pada Putusan Persidangan Prlić, 2013, Vol. 3, paragraf 68-72, 218-222, 744-745, dan 1144-1150, ICTY menemukan bahwa perampasan makanan dan air yang disengaja dengan maksud untuk menyebabkan luka berat yang mengakibatkan
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
kematian para tahanan merupakan pembunuhan yang disengaja dan perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam pasal ini kewajiban untuk menyediakan makanan yang cukup bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional ( ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rule 118. , 2005). Penguasa penahanan harus membuat sistem pasokan makanan untuk tawanan perang yang akan memastikan bahwa mereka menerima makanan dalam jumlah dan kualitas yang memadai ( Commentary 2020 Konvensi Jenewa III 1949, n.d.). Bahkan penguasa penahanan dikatakan harus mengetahui berapa banyak tawanan perang yang dimilikinya dan, atas dasar itu, memastikan bahwa jatah-jatah makanan sesuai dengan praktik yang direkomendasikan. Pemenuhan atas penyediaan jatah harian dasar ini dapat juga bersumber dari sumber lain, salah satunya dengan kamp-kamp yang memungkinkan fasilitas untuk menyiapkan makanan, atau penguasa penahanan dapat menyediakan makanan siap saji untuk kamp-kamp. Dalam beberapa konflik bersenjata, ICRC mengamati bahwa terdapat penguasa penahanan yang memberikan ruang dan fasilitas kepada para tawanan perang untuk menanam sayuran mereka sendiri. Pasal 26 ini mewajibkan untuk memperhatikan kebiasaan makan para tawanan karena beberapa alasan, seperti meskipun pihak yang menahan memberikan jatah makanan pokok yang cukup kepada tawanan perang, para tawanan tidak ingin makan makanan yang diberikan karena tidak sesuai dengan kebiasaan budaya atau agama mereka, atau makanan tersebut secara umum tidak mereka sukai ( Canada, Prisoner of War Handling Manual, 2004, p. 3F-10, para. 3F11(2).Ration scales are to be tailored, as far as is possible, to the national dietary requirements of PW, bearing in mind that a diet which is totally suited to PW from one nation , n.d.) dan ( Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Part 4, p. 18; Netherlands, Military Manual, 2005, para. 726; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, p. 28, Article 102; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-5, para. , n.d.). Konvensi Tawanan Perang tahun 1929 menetapkan bahwa jatah makanan tawanan perang harus setara dalam kuantitas dan kualitas dengan jatah makanan pasukan depot, namun pengalaman menunjukkan bahwa istilah pasukan terlalu kabur untuk dapat digunakan secara nyata. sebagai dasar perbandingan. Kemudian disarankan bahwa jatah bagi tawanan perang dan kelompok interniran harus setara dengan jatah penduduk sipil. Akan tetapi, mengingat bahwa jatah resmi penduduk sipil di masa perang hampir selalu diperoleh dari sumber-sumber yang tidak tersedia bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya, menganggap bahwa bentuk kata-kata ini tidak memiliki nilai praktis dan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. lebih baik merekomendasikan penyediaan jatah makanan yang cukup untuk menjaga orang-orang yang dilindungi “dalam kondisi kesehatan yang baik”. Ungkapan ini dan kesehatan yang baik yang disebutkan dalam Konvensi Ketiga (Pasal 26, ayat 1).
Ketentuan dalam pasal 26 konvensi Jenewa III menyatakan bahwa para tawanan perang harus diberi air minum dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka. Tawanan perang harus memiliki akses terhadap air minum 24 jam sehari.Menurut penelitian dari WHO menyatakan bahwa seseorang membutuhkan antara 2,5 dan 3 liter air minum per hari dalam sebagian besar kondisi. Dehidrasi dapat menyebabkan penyakit parah dan dalam beberapa kasus bisa berakibat fatal. Dengan sengaja menolak akses tawanan terhadap air minum yang cukup dapat merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Dalam situasi di mana tawanan perang melakukan kerja fisik, atau di iklim panas seperti di Palestina, adalah logis bahwa kebutuhan air minum para tawanan akan meningkat, dan israel sebagai negara penahan harus menyediakan air dalam jumlah yang sesuai. Kondisi kesehatan tawanan perang juga dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan air. Israel sebagai negara Penahan juga harus memastikan bahwa air yang disediakan dapat diminum, misalnya tidak terkontaminasi atau tidak terlalu panas untuk menghilangkan rasa haus. Filtrasi dan desinfeksi dengan bahan seperti klorin mungkin diperlukan untuk membuat air aman untuk diminum ( Pasal 26 paragraf 3 Konvensi Jenewa III tahun 1949) .
Diluar dari kebutuhan makanan tawanan perang, israel sebagai negara penahan juga perlu memenuhi kebutuhan pakaian terhadap tawanan perang. Menurut pasal 90 Konvensi
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
Jenewa III menjelaskan bahwa pada waktu tawanan perang ditaruh dibawah pengawasan, mereka harus diberi segala bantuan untuk memperoleh bagi diri mereka sendiri pakaian, sepatu, serta pakaian dalam untuk salin yang perlu, dan kemudian, untuk memperoleh barang lainnya, apabila perlu. Apabila seorang tawanan perang tidak mempunyai pakaian cukup, dan ia tak sanggup memperolehnya, maka dengan mempertimbangkan keadaan iklim negara Palestina yang cenderung panas, maka pakaian itu harus disediakan bagi tawanan perang oleh Negara Penahan dengan cuma-cuma ( Pasal 90 konvensi Jenewa IV tahun 1949) . Perang ini berdampak juga terhadap pasokan pangan warga sipil Palestina. Pemerintah Israel menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan di Jalur Gaza yang diokupasi, yang merupakan kejahatan perang, menurut Human Rights Watch. Pasukan Israel dengan sengaja menghalangi pengiriman air, makanan, dan bahan bakar, sementara dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan, tampaknya menghancurkan wilayah pertanian, dan merampas benda-benda yang sangat diperlukan oleh penduduk sipil untuk kelangsungan hidup mereka ( Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza. (2023, December 18). Human Rights Watch. Retrieved December 28, 2023-Starvation-Used-Weapon-War-Gaza , 2023). Setelah konflik yang terjadi saat ini, 1,2 juta dari 2,2 juta penduduk Gaza diperkirakan menghadapi kekurangan pasokan pangan akut, dan lebih dari 80 persen bergantung pada bantuan kemanusiaan. Israel mempertahankan kendali menyeluruh atas Gaza, termasuk pergerakan orang dan barang, perairan teritorial, wilayah udara, infrastruktur yang menjadi andalan Gaza, serta pencatatan penduduk. Hal ini membuat penduduk Gaza, yang telah menjadi sasaran penutupan ilegal Israel selama 16 tahun, hampir seluruhnya bergantung pada Israel untuk mendapatkan akses terhadap bahan bakar, listrik, obat-obatan, makanan, dan komoditas penting lainnya.
Tindakan militer Israel di Gaza juga berdampak buruk pada sektor pertanian Gaza. Pengeboman yang berkelanjutan, ditambah dengan kekurangan bahan bakar dan air, serta pengungsian lebih dari 1,6 juta orang ke Gaza selatan, telah membuat pertanian hampir mustahil dilakukan ( Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza. (2023, December 18). Human Rights Watch. Retrieved December 28, 2023-Starvation-Used-Weapon-War-Gaza , 2023). Menurut kantor koordinasi urusan kemanusiaan perserikatan bangsa-bangsa mengatakan bahwa ternak di wilayah utara Palestina menghadapi kelaparan karena kekurangan pakan ternak dan air, dan tanaman semakin terbengkalai dan rusak karena kurangnya bahan bakar untuk memompa air irigasi. Permasalahan yang ada, seperti kelangkaan air dan terbatasnya akses terhadap lahan pertanian di dekat pagar perbatasan, telah menambah kesulitan yang dihadapi oleh petani Palestina, yang banyak di antaranya terpaksa mengungsi. Biro Pusat Statistik Palestina mengatakan bahwa Gaza menderita setidaknya US$1,6 juta kerugian harian dalam produksi pertanian akibat pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ( Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza. (2023, December 18). Human Rights Watch. Retrieved December 28, 2023-Starvation-Used-Weapon-War-Gaza , 2023). Satu-satunya pabrik desalinasi air di Gaza utara tidak berfungsi dan pipa yang memasok air ke utara dari Israel tetap ditutup oleh pemerintah Israel, sehingga meningkatkan risiko dehidrasi dan penyakit yang ditularkan melalui air akibat konsumsi air dari sumber yang tidak aman. Rumah sakit sangat terkena dampaknya, dengan hanya 1 dari 24 rumah sakit di Gaza utara yang berfungsi dan mampu menerima pasien baru, meskipun layanannya terbatas.
Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum humaniter, pemerintah Israel harus segera berhenti menggunakan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Israel sebagai negara penduduk harus mematuhi larangan serangan terhadap objek-objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil dan mencabut blokade terhadap Jalur Gaza. Pemerintah harus memulihkan akses air dan listrik, dan mengizinkan makanan, bantuan medis, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan masuk ke Gaza, termasuk melalui penyeberangan di Kerem Shalom ( Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza. (2023, December 18). Human Rights Watch. Retrieved December 28, 2023-Starvation-Used-Weapon- War-Gaza , 2023).
Menurut Pasal 55 Konvensi jenewa IV menjelaskan bahwa Dengan segala upaya yang ada padanya, maka Kekuasaan Pendudukan berkewajiban menjamin persediaan makanan atau
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022 https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
air dan obat-obatan bagi penduduk sipil. Kekuasaan Pendudukan dalam hal ini Israel harus memasukkan bahan makanan, persediaan obat-obatan dan barang-barang lainnya yang diperlukan, apabila persediaan di wilayah yang diduduki tidak mencukupi ( Pasal 55 ayat (1) Konvensi Jenewa III 1949) . Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mengakuisisi bahan atau menutup akses makanan dan minuman demi semata-mata untuk kepentingan militer, barang- barang atau persediaan obat-obatan yang terdapat dalam wilayah yang diduduki, kecuali bagi pemakaian tentara pendudukan serta pegawai-pegawai administrasi, dan hanya setelah kebutuhan-kebutuhan penduduk sipil telah dipertimbangkan. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Konvensi internasional lainnya, maka Kekuasaan Pendudukan dalam hal ini negara Israel harus mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa setiap kebutuhan primer seperti kebutuhan pangan atau minuman dan obat-obatan untuk tiap warga sipil palestina telah dipenuhi.
Israel sebagai negara penduduk juga dilarang menyerang obyek-obyek yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti perbekalan makanan dan obat- obatan, kawasan pertanian, dan instalasi air minum. Mereka berkewajiban untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan kepada semua warga sipil palestina yang membutuhkan, dan tidak dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan atau membatasi kebebasan bergerak personel bantuan kemanusiaan. Dalam empat perang sebelumnya di Gaza sejak tahun 2008, Israel secara perlahan menutup akses aliran air minum dan listrik ke Gaza dan menutup penyeberangan Israel untuk pengiriman kemanusiaan ke wilayah Palestina.
​ ​ Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konflik antara Israel dan Palestina terdapat unsur-unsur dari ketentuan hukum humaniter internasional yang seharusnya diperhatikan lebih dan dijadikan pedoman oleh Israel sebagai negara yang berwenang dalam pendudukan. Dalam hal ini ketentuan yang dilanggar oleh Israel adalah ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Jenewa III dan IV tahun 1949, antara lain adalah pasal 20 dan 26 Konvensi Jenewa III dan 55 dan 89 dari konvensi Jenewa IV. Dimana Israel sebagai negara yang berwenang dalam penahanan penduduk mempunyai tanggung jawab terhadap warga sipil Palestina dalam memenuhi pasokan pangan warga sipil Palestina dalam kondisi apapun. Penjaminan pangan ini bukan hanya menyangkut semena mena memberikan makanan apa saja kepada tawanan perang dan warga sipil, melainkan juga memperhatikan gizi, kebiasaan makan para tawanan dan warga sipil, dan juga penyediaan fasilitas tiap kamp agar warga dapat membuat sendiri masakan mereka.

## Daftar Pustaka​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Arda Nugraha, F., Silvya Sari, D., & Zaenal Mubarak, K. (2022). Bantuan Kemanusiaan UNICEF terhadap Anak-Anak terdampak Kelaparan dan Malnutrisi dalam Konflik Yaman. JURNAL TRANSBORDERS | , 6 (1), 32.
Belgium, Law of Armed Conflict Training Manual, 2009, Part 4, p. 18; Netherlands, Military Manual, 2005, para. 726; Switzerland, Basic Military Manual, 1987, p. 28, Article 102; United Kingdom, Joint Doctrine Captured Persons, 2015, p. 2-5, para.
Ben Hassen, T., & El Bilali, H. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: Towards More Sustainable and Resilient Food Systems? Foods , 11 (15). https://doi.org/10.3390/foods11152301
Canada, Prisoner of War Handling Manual, 2004, p. 3F-10, para. 3F11(2).Ration scales are to be tailored, as far as is possible, to the national dietary requirements of PW, bearing in mind that a diet which is totally suited to PW from one nation.
Commentary 2020 Konvensi Jenewa III 1949.
FAO. (2008). An Introduction to the Basic Concepts of Food Security . Halmaghi, E.-E., Cîrdei, A., & Metea, I.-G. (2023). Food Security and Armed Conflicts. Land Forces Academy Review , 28 (4). https://doi.org/10.2478/raft-2023-0039
Terganggunya Pasokan Pangan Palestina Sebagai Akibat Dalam Perang Israel- Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional Jamal, Khawarizmi, Notoprayitno
p-ISSN 2579-9150; e-ISSN 2579-9207, Volume 4, Number 2, p.80-89 November 2022
https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index
ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, Rule 118. (2005). Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza. (2023, December 18). Human Rights Watch.
Retrieved December 28, 2023-starvation-used-weapon-war-gaza . (2023). https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza Manitik, R. C., Lengkong, N., & Pande-Irooth, P. (n.d.). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. Unsrat , 71.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/download/44808/38973
Pasal 3 Konvensi Jenewa III 1949.
Puspita, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Declration of Human Rigths . 2. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/4ce2r
Sassòli, M. (2002). State responsibility for violations of international humanitarian law. Revue
Internationale de La Croix-Rouge/International Review of the Red Cross , 84 (846), 402. https://doi.org/doi:10.1017/s1560775500097753 Sharma, S. D. (2009). The other global crisis: Combating the food and humanitarian crisis. International Journal , 64 (2). https://doi.org/10.1177/002070200906400210 Tani, Q. C. F. (2019). Kajian Hukum Humaniter Dan Ham Mengenai Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Tawanan Perang. Lex et Societas , 7 (3), 28. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24673
Teodosijević, S. (2003). Armed Conflicts and Food Security. ESA Working Paper , 3 . WFP: Seluruh Penduduk Gaza Hadapi Kerawanan Pangan. (2023, November 10). VoA Indonesia . https://www.voaindonesia.com/a/wfp-seluruh-penduduk-gaza-hadapi-kerawanan- pangan/7348987.html
Geneva Convention IV . (1949, August 12). ICRC. Geneva Convention III . (1949, August 12). ICRC. Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza . (2023, December 18). Human Rights Watch. Retrieved December 28, 2023, from https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel- starvation-used-weapon-war-gaza