## PERANAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN HUKUM ( LEGAL AID )

## KEPADA MASYARAKAT
The Role of Law Faculty Students as Executor Legal Aid to Community
Deni Achmad
Fakultas Hukum, Universitas Lampung deni.achmad1981@gmail.com

## abstract
The  role  of  law  students  in  the  implementation  of  legal  aid  is  divided  into two,  namely  the  implementation  of  legal  aid  litigation  and  non-litigation legal  aid. The role  of  students  in  the  provision  of legal  aid  services,  urgent existence,  considering  many  people  who  are  not  capable  of,  marginalized and legally blind in Indonesia is difficult to get access to justice, especially a dense  population  and  spread  across  a  wide  area  so  it  is  not  proportional  to the  number  Advocates  are  available  and  include  high  student  awareness  of the  legal  issues  faced  by  the  community/communities  are  not  able  to. Students  have  contributed  significantly  in  their  communities  by  providing legal  aid  services,  running  the  advocacy  work  and  organizing  in  their communities in order to encourage growth is growing awareness of the laws of  society  and  realize  access  to  justice  (acces  to  justice)  for  everyone, especially  people  not  being  able  to  obtain  a  guarantee  in  the  fulfillment  of their rights as citizens, especially equality before the law (equality before the law)  as  mandated  by  the  constitution  in  Article  28D  paragraph  (1)  and Article 28H paragraph (2) of the constitution of 1945 .
Keywords: Student, Legal Aid, Role

## abstrak
Peranan  mahasiswa  hukum  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  terbagi  dua yaitu  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  litigasi  dan  bantuan  hukum  non litigasi.  Peran  mahasiswa dalam  pemberian  layanan bantuan  hukum,  sangat urgen  eksistensinya,  mengingat  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak mampu, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap  keadilan,  apalagi  jumlah  penduduk  yang  padat  dan  menyebar  di berbagai  wilayah  yang  luas  sehingga  tidak  sebanding  dengan  jumlah Advokat  yang  tersedia  dan  termasuk  kepedulian  mahasiswa  yang  tinggi terhadap  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  masyarakat/kelompok masyarakat  tidak  mampu.  Mahasiswa  telah  berkontribusi  secara  nyata  di komunitasnya  dengan  memberikan  layanan  bantuan  hukum,  menjalankan
kerja-kerja  advokasi  dan  pengorganisasian  di  komunitasnya  untuk  dapat mendorong  tumbuh  berkembangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dan mewujudkan  akses  terhadap  keadilan  ( acces  to  justice )  bagi  setiap  orang terutama  masyarakat  tidak  mampu  agar  memperoleh  jaminan  dalam pemenuhan  haknya  sebagai  warga  negara  khususnya  persamaan  dihadapan hukum ( equality before the law ) sebagaimana amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Kata Kunci: Mahasiswa, Pelaksana Bantuan Hukum, Peran

## A. Pendahuluan
Bantuan hukum merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh  setiap  negara  di  dunia  ini  kepada  rakyatnya  terutama  pada  negara Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Bantuan  hukum  merupakan  jawaban  atas permasalahan  hukum  yang  dihadapi  setiap  warga  negara,  khususnya  rakyat tidak  mampu/kalangan  tidak  mampu.  Bantuan  hukum  sendiri  sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki  pengertian:  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemberi  Bantuan Hukum  secara  cuma-cuma  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum.  Penerima Bantuan  Hukum  sendiri  adalah  orang  atau  kelompok  orang  tidak  mampu. Jaminan  atas  hak  bantuan  hukum  merupakan  implementasi  dari  prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana amanat konstitusi  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal  28H  ayat  (2)  UUD1945. Negara  terutama  pemerintah  sebagai  penyelenggaran  negara  memiliki tanggung  jawab  dalam  pemenuhan  hak  atas  bantuan  hukum  sebagai  hak konstitusional  warga  negara. 1 Berdasarkan  pertimbangan  inilah  secara yuridis urgennya eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam rangka  mewujudkan  akses  terhadap  keadilan (access  to  justice) bagi  setiap orang  terutama  orang  tidak  mampu  atau  tidak  mampu  agar  memperoleh jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum 2 . Adanya kesadaran negara,  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk  mengimplementasikan  tanggung jawabnya  melalui  lahirnya  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  setidaknya menjadi  salah  satu  peluang  yang  mesti  dimanfaatkan  dalam  upaya
1 Sebagaimana dijelaskan dalam bagian awal UU Bantuan Hukum, Menimbang: bahwa negara menjamin  hak  konstitusional  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
2 J.  Djohansjah, Makalah tentang  Akses  Menuju  Keadilan  (Access  to  Justice) Pelatihan  Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, Bandung, 30 Juni - 3 Juli 2010.
mewujudkan  akses  terhadap  keadilan,  terlepas  dari  segala  kelemahan  dan kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.
Bantuan  hukum  diberikan  oleh  lembaga  bantuan  hukum  atau organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan  bantuan  hukum,  yang meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela,  dan/atau melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  penerima bantuan  hukum.  Dalam  pelaksanaannya,  selanjutnya  pemberi  bantuan hukum  diberikan  hak  melakukan  rekrutmen  terhadap  Advokat,  Paralegal, Akademisi,  dan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum.  Inilah  bentuk  legitimasi yuridis  terhadap  eksistensi  mahasiswa  dalam  pemberian  layanan  bantuan hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  atau  kelompok  masyarakat  tidak mampu yang berhadapan dengan masalah hukum.
Dengan  adanya  pengakuan  secara  yuridis  terhadap  eksistensi mahasiswa dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, maka akan semakin memperkuat status maupun posisi mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya  di  komunitas,  mengingat  selama  ini  eksistensi  Mahasiswa  hanya memperoleh  legitimasi  sosial  dari  komunitasnya  dan  lembaga  yang memberikan hak untuk beracara guna melakukan pembelaan dan pemberian layanan  hukum,  sehingga  dalam  menjalankan  peran  dan  tugas  mulianya seringkali  Mahasiswa  mendapat  resistensi  dari  aparat  penegak  hukum maupun pemerintah.
Bila  ditelusuri  lebih  jauh,  terutama  dilihat  dari  sejarah  dan perkembangan  mahasiswa pada  dasarnya  merupakan  seseorang  yang  bukan sarjana  hukum,  tetapi  mengetahui  masalah  hukum  dan  advokasi  hukum. Mahasiswa  sebagai Legal  Asistant yang  tugasnya  membantu  seorang  legal yaitu pengacara (advokat) atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  legal.  Untuk  menjadi Legal  Asistant diperlukan  kualitas  pendidikan  tertentu,  namun  tidak  dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Mahasiswa yang dalam hal ini aktif dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilahirkan melalui serangkaian  pendidikan  secara  komprehensif  dan  berkelanjutan  guna membangun  kesadarannya,  dengan  harapan  selanjutnya  adalah  mampu memperjuangkan  pemenuhan  hak-hak  asasi  dari  komunitasnya  melalui pemberian layanan bantuan hukum.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, istilah mahasiswa  tidak  ditemukan  dalam  satu-pun  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia.  Meskipun  demikian  eksistensinya  telah  lama  dikenal  dan berkembang  di  komunitas  masyarakat.  Mahasiswa  sendiri  digagas  dan dikembangkan  oleh  kalangan  dari  organisasi  non  pemerintah (non- government  organization) ,  diantaranya  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum Indonesia  (YLBHI),  sebagai  salah  satu  lembaga  Bantuan  Hukum  tertua  di Indonesia,  dengan  memberikan  berbagai  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan
hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  dan  marjinal,  sehingga  mereka memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  memperjuangkan  hak- haknya,  sekaligus  mampu  memberikan  layanan  bantuan  hukum  di komunitasnya.
Peran  mahasiswa  dalam  pemberian  layanan  bantuan  hukum,  sangat urgen  eksistensinya,  mengingat  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak mampu, marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap  keadilan,  apalagi  jumlah  penduduk  yang  padat  dan  menyebar  di berbagai  wilayah  yang  luas  sehingga  tidak  sebanding  dengan  jumlah Advokat  yang  tersedia  dan  termasuk  kepedulian  mahasiswa  terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat/kelompok masyarakat tidak mampu. Sementara selama ini mahasiswa telah berkontribusi secara nyata di komunitasnya  dengan  memberikan  layanan  bantuan  hukum.  Mahasiswa bahkan  juga  menjalankan  kerja-kerja  advokasi  dan  pengorganisasian  di komunitasnya  untuk  dapat  mendorong  tumbuh  berkembangnya  kesadaran hukum  masyarakat  serta  mampu  mendorong  proses  demokrasi  di  tingkat lokal.
Namun tidak adanya legitimasi yuridis terhadap eksistensi mahasiswa selama ini senantiasa menjadi hambatan dan kendala bagi Mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik  berupa  legalitas  yang  seringkali  dipertanyakan  oleh  berbagai  pihak terutama  aparat  penegak  hukum  maupun  pemerintah.  Hal  mana  cenderung berujung  pada  resistensi  terhadap  mahasiswa  sehingga  mereka  tidak  dapat bekerja secara maksimal.
Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi ke depan. Pertama , tentang bagaimana menjamin kapasitas mahasiswa sesuai dengan peran dan fungsinya, Kedua bagaimana  membuat  dan  menjelaskan  batas-batas  kerja mahasiswa  karena  mahasiswa  bukanlah  sebuah  pekerjaan  atau  profesi  dan yang Ketiga mengenai mekanisme pengawasan terhadap mahasiswa. Guna  menghadapi  tantangan  di atas,  maka  kedepan  mahasiswa  harus memiliki  kapasitas  dan  integritas  yang  kuat,  sehingga  kader-kader mahasiswa  perlu  mendapatkan  pendidikan  secara  komprehensif  dan berkelanjutan,  baik  mengenai  pengetahuan  hukum  dasar,  keterampilan maupun  nilai  etis  seorang  mahasiswa.  Dengan  demikian  sangat  perlu kiranya,  lembaga  pemberi  bantuan  hukum  untuk  segera  mempersiapkan adanya  lembaga  pendidikan  khusus  bagi  mahasiswa  sebagai  wadah  untuk melahirkan  advokat-advokat  yang  handal.  Disamping  itu,  perlu  dipertegas ruang  lingkup  atau  batasan  peran  dan  tugas  mahasiswa  agar  tidak disalahartikan sebagai sebuah pekerjaan atau profesi.
Sedangkan berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja- kerja  mahasiswa  di  komunitasnya,  mesti  pula  dipersiapkan  secara  baik melalui sebuah mekanisme, di samping tetap “membumikan” nilai-nilai etis
(kode  etik)  bagi  mahasiswa.  Hal  ini  diperlukan  guna  untuk  mengantisipasi terjadinya  penyimpangan  dan  benturan  kepentingan  dalam  pemberian layanan bantuan hukum. Sedangkan kode etik mahasiswa diperlukan sebagai pedoman  bagi  mahasiswa  dalam  menjalankan  pemberian  layanan  bantuan hukum  di  komunitasnya,  agar  eksistensi  mahasiswa  semakin  kuat  dan mendapatkan  kepercayaan  dari  semua  pihak,  termasuk  aparat  penegak hukum dan pemerintah dan terutama masyarakat.
Adanya  kesadaran  negara,  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk mengimplementasikan tanggung jawabnya melalui lahirnya Undang-Undang Bantuan  Hukum,  setidaknya  menjadi  salah  satu  peluang  yang  mesti dimanfaatkan  dalam  upaya  mewujudkan  akses  terhadap  keadilan,  terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimanakah  peranan mahasiswa  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum?;  dan  2)  Apakah  yang menjadi faktor penghambat mahasiswa dalam pelaksanaan bantuan hukum?
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dan yuridis  empiris.  Narasumber  penelitian  terdiri  dari  pihak  Penggerak Mahasiswa  dalam  Organisasi  Bantuan  Hukum  (OBH),  Pihak  Pengurus OBH,  Advokat  dan  akademisi  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Lampung.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

## B. Pembahasan

## 1. Peranan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Peran  adalah  suatu  sistem  kaidah-kaidah  yang  berisikan  patokan- patokan  perikelakuan,  pada  kedudukan-kedudukan  tertentu  di  dalam masyarakat,  kedudukan  mana  dapat  dipunyai  pribadi  ataupun  kelompok- kelompok pribadi dan berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah 3 . Suatu  Peran  dari  Individu  atau  Kelompok  dapat  dijabarkan  dalam beberapa bagian, yaitu 4 :
a. peran  yang  ideal  yaitu  peran  yang  dijalankan  oleh  individu  atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;
b. peran  yang  seharusnya  yaitu  peran  yang  memang  seharusnya  dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya;
3 Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2003), hlm. 139.
4 Ibid. , hlm. 140.
c. peran  yang  dianggap  diri  sendiri  yaitu  peran  yang  dijalankan  oleh  diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya; dan
d. peran yang sebenarnya telah dilakukan yaitu peran di mana individu atau kelompok  itu  memunyai  kedudukan  dan  benar  telah  menjalankan  peran sesuai dengan kedudukannya.
Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh  hukum  dan  ditetapkan  oleh  Undang-Undang.  Sedangkan  peran  yang dianggap  diri  sendiri    dan  peranan  yang  sebenarnya  telah  dilakukan  adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan,  dalam  hal  ini  kehendak  hukum  harus  menentukan dengan  kenyataan  yang  ada.  Berdasarkan  teori  di  atas,  Soerjono  Soekanto menarik pengertian 5 : a. peranan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  disebut  sebagai  peranan normatif,  dalam  penegakan  hukum  secara  total  enforcement,  yaitu penegakan  hukum  yang  bersumber  pada  substansi  ( Substantion  of  the Criminal Law );
b. peranan  ideal  dapat  diterjemahkan  sebagai  peranan  yang  diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut; dan
c. interaksi  kedua  peranan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  akan  membentuk peranan  yang  faktual  yang  dimiliki  dalam  menjalankan  hukum  dan Undang-Undang tersebut.
Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum”  yang  mengandung pengertian  keseluruhan  kaidah  atau  norma  mengenai  suatu  segi  kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Apabila kita kaji lebih  lanjut,  pada  dasarnya  pemopuleran  istiah  “bantuan  hukum”  adalah sebagai  terjemahan  dari  istilah legal  aid dan legal  assistance yang  dalam praktik  keduanya  memunyai  orientasi  yang  agak  berbeda  satu  sama  lain. Legal aid biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum  dalam  arti  sempit  berupa  pemberian  jasa  di  bidang  hukum  kepada seseorang  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  secara  cuma-cuma  atau  gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (tidak mampu), sedangkan legal assistance adalah  bermakna  pemberian  jasa  hukum  oleh  pemberi  bantuan hukum  dengan  skala  yang  lebih  luas  tanpa  membedakan  apakah  klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.
Pemberi  bantuan  hukum  adalah  lembaga  bantuan  hukum  atau organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan  bantuan  hukum  yang diartikan secara yuridis menurut Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Berdasarkan  hal  ini  dapat  diketahui
5 Ibid. , hlm. 141.
bahwa  pemberi  bantuan  hukum  adalah  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau organisasi  kemasyarakatan,  dengan  demikian,  perlu  diketahui  lebih  lanjut mengenai  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  organisasi  kemasyarakatan  dan juga  advokat  sebagai  pemberi  bantuan  hukum.  Memang  tidak  semua Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  organisasi  kemasyarakatan  dalam  konteks aturan  ini  yang  bisa  menjadi  pemberi  bantuan  hukum.  Di  mana  di  dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan:
1) Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  dilakukan  oleh  Pemberi  Bantuan Hukum  yang  telah  memenuhi  syarat  berdasarkan  Undang- Undang ini.
2) Syarat-syarat  Pemberi  Bantuan  Hukum  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.
Jadi, hanya pemberi bantuan yang memenuhi seluruh syarat diataslah yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum  kepada  penerima  bantuan  hukum. Dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang tidak mampu, definisi tersebut di jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Koalisi  Untuk  Bantuan  Hukum (KUBAH)  dalam Draft Rancangan  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan mengusulkan agar definisi penerima  bantuan  hukum  tidak  semata-mata  hanya  diterjemahkan  orang yang tidak  mampu secara ekonomi, namun juga orang atau kelompok  yang termarjinalkan  karena  suatu  kebijakan  publik;  Orang  atau  kelompok  yang hak-hak  sipil  dan  politiknya  terabaikan;  Komunitas  masyarakat  adat; perempuan  dan  penyandang  cacat  hingga  mereka  para  korban  pelanggaran hak-hak dasar seperti penggusuran dan lain-lain. 6
Pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang-orang  yang  tidak  mampu dimaksudkan  sebagai  suatu  cara  untuk  memperbaiki  ketidakseimbangan sosial.  Seseorang  yang  mengajukan  permohonan  untuk  mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang ketidakmampuannya,  misalkan  dengan  memperlihatkan  suatu  pernyataan dari  Lurah  yang  disahkan  Camat,  mengenai  penghasilannya  yang  rendah
6 Jurnalis  Kompasiana, Mengurai  UU  Bantuan  Hukum ,  http://hukum.kompasiana.com/2012 /08/08/mengurai-uu-bantuan-hukum-3-483692.html, (diakses pada tanggal 10 Agustus 2014 pukul 19.30 WIB).
atau  orang  tersebut  sama  sekali  tak  berpenghasilan  dan  keterangan- keterangan lain yang berhubungan dengan ketidakmampuan.
Bantuan  hukum  juga  memiliki  tiga  unsur  didalamnya,  unsur-unsur dalam bantuan hukum yaitu antara lain: 7

## a. Adanya Jasa Hukum
Adanya jasa hukum adalah pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup  permasalahan  hukum  yang  dialami  oleh  orang  yang  membutuhkan bantuan  karena  keterlibatannya  dalam  masalah  hukum  sedangkan  orang tersebut  kurang  mengerti  hukum  atau  kurang  mengetahui  hukum    dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan. b. Tindakan  untuk  menjadi  pembela/kuasa  di  luar  maupun  di  dalam pengadilan.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  bantuan  hukum  berupa pembelaan-  pembelaan  yang  dilakukan  sebagai  pembela/penasehat  hukum dalam  perkara  pidana  yang  dilakukan  mulai  dari  tingkat  kepolisian, kejaksaan  maupun  pengadilan.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemberi bantuan  hukum  dalam  penanganan  perkara  perdata/tata  usaha  negara  untuk menjadi  kuasa  guna  mewakili,  bertindak  untuk  dan  atas  nama  serta  guna kepentingan  orang  yang  membutuhkan  bantuan  hukum  baik  di  dalam maupun di pengadilan.
c. Adanya nasehat -nasehat hukum/konsultan hukum.
Adanya  nasehat-nasehat  hukum  adalah  pemberi  bantuan  hukum memberikan  nasehat,  pertimbangan,  pengertian  dan  pengetahuan  hukum kepada  orang  yang  membutuhkan  bantuan  hukum  terhadap  permasalahan- permasalahan  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Bantuan  hukum  diberikan kepada  orang  yang  tidak  mampu  tetapi  jangan  diartikan  hanya  sebagai bentuk  belas  kasihan  kepada  yang  lemah  semata.  Seharusnya  selain membantu  orang  tidak  mampu,  bantuan  hukum  juga  merupakan  gerakan moral  yang  memperjuangkan  hak  asasi  manusia  juga  untuk  mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan ( welfare state ) dan keadilan sosial.
Selain bantuan hukum memiliki unsur-unsur tersebut, bantuan hukum juga  memiliki  tujuan  program  bantuan  hukum,  di  mana  program  bantuan tersebut adalah:
a. menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  penerima  bantuan  hukum  (tidak mampu) untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin  kepastian  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
7 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 199.
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan  Program  Bantuan  hukum  ini  terdapat  di  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan tujuan program bantuan hukum ini juga berkaitan dengan dua aspek, yaitu:
a. Aspek Kemanusiaan
Tujuan  dari  program  bantuan  hukum  ini  adalah  untuk  meringankan beban (biaya) hukum  yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di  depan  pengadilan,  dengan  demikian  ketika  masyarakat  golongan  tidak mampu  berhadapan  dengan  proses  hukum  di  pengadilan,  mereka  tetap memperoleh  kesempatan  untuk  memperoleh  pembelaan  dan  perlindungan hukum.
b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum
Tujuan  aspek  kesadaran  hukum,  diharapkan  bahwa  program  bantuan hukum  ini  akan  memacu  tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat  ke  jenjang yang  lebih  tinggi  lagi.  Dengan  demikian,  apresiasi  masyarakat  terdapat hukum  akan  tampil  melalui  sikap  dan  perbuatan  yang  mencerminkan  hak dan kewajiban secara hukum. 8
Pemberian bantuan hukum haruslah tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang  yang  mendapatkan  bantuan  hukum,  sebagaimana  tujuan  dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang  dimaksud  dalam  undang-undang.  Menurut  Pasal  5  Undang-undang Bantuan  Hukum,  yang  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  yaitu  sebagai berikut:
a. penerima bantuan hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi  setiap  orang  atau  kelompok  tidak  mampu  yang  tidak  dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
b. hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
Dalam  undang-undang  bantuan  hukum,  subjek  penerima  bantuan hukum  tidak  disebutkan  secara  jelas.  Namun,  pada  prinsipnya  harus mengacu  pada  ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  di  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  Bantuan  Hukum  tersebut.  Sehingga  secara  menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:
a. orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada pasal 4 undang- undang bantuan hukum);
8 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia , (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 6-7.
b. orang-orang  yang  hak-hak  konstitusionalnya  dilanggar  oleh  oknum penegak hukum;
c. orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan; dan
d. orang-orang  yang  teraniaya  oleh  karena  masalah  hukum  yang  sedang dihadapinya.
Jaminan  atas  hak  bantuan  hukum  merupakan  implementasi  dari prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana amanat  konstitusi  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  dan  Pasal  28H  ayat  (2) UUD1945.  Negara  terutama  pemerintah  sebagai  penyelenggaran  negara memiliki  tanggung  jawab  dalam  pemenuhan  hak  atas  bantuan  hukum sebagai  hak  konstitusional  warga  negara.  Berdasarkan  pertimbangan  inilah secara yuridis urgennya eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum  karena melihat  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum,  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  sebagai mewujudkan  akses  terhadap  keadilan (acces  to  justice) bagi  setiap  orang terutama  orang  tidak  mampu  atau  tidak  mampu  agar  memperoleh  jaminan dalam pemenuhan haknya atas bantuan hukum.
Selain bantuan hukum memiliki unsur-unsur tersebut, bantuan hukum juga  memiliki  tujuan  program  bantuan  hukum,  di  mana  program  bantuan tersebut adalah:
a. menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi  penerima  bantuan  hukum  (tidak mampu) untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. menjamin  kepastian  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bantuan  hukum  diberikan  oleh  lembaga  bantuan  hukum  atau organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi  layanan  bantuan  hukum,  yang meliputi  menjalankan  kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela,  dan/atau melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk  kepentingan  hukum  penerima bantuan  hukum.  Dalam  pelaksanaannya,  selanjutnya  pemberi  bantuan hukum  diberikan  hak  melakukan  rekrutmen  terhadap  Advokat,  Mahasiswa, Akademisi,  dan  Mahasiswa  Fakultas  Hukum.  Inilah  bentuk  legitimasi yuridis  terhadap  eksistensi  Mahasiswa  dalam  pemberian  layanan  bantuan hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  atau  kelompok  masyarakat  tidak mampu yang berhadapan dengan masalah hukum.
Dengan  adanya  pengakuan  secara  yuridis  terhadap  eksistensi Mahasiswa dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, maka akan semakin memperkuat status maupun posisi Mahasiswa dalam menjalankan peran dan
tugasnya  di  komunitas,  mengingat  selama  ini  eksistensi  Mahasiswa  hanya memperoleh legitimasi sosial dari komunitasnya.
Dengan  adanya  pengakuan  secara  yuridis  terhadap  eksistensi Mahasiswa dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ini, maka akan semakin memperkuat status maupun posisi Mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya  di  komunitas,  mengingat  selama  ini  eksistensi  Mahasiswa  hanya memperoleh  legitimasi  sosial  dari  komunitasnya.  Dalam  pelaksanaan  di lapangan.  Peranan  Mahasiswa  sangat  banyak.  Menurut  Batinta 9 ,  peranan mahasiswa  dalam  hal  ini  di  dalam  Organisasi  Bantuan  Hukum  Bidang Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (BKBH)  Universitas  Lampung  terbagi  dua yaitu  dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum  litigasi  dan  bantuan  hukum  non litigasi.
Dalam bantuan hukum litigasi, mahasiswa memunyai peranan seperti paralegal,  yaitu  menjadi  asisten  dari  advokat  dan  Akademisi  yang melakukan  kegiatan  pendampingan  litigasi  di  pengadilan.  Mahasiswa tersebut memunyai tugas untuk mengawasi serta menyiapkan berkas-berkas perkara,  mencatat  agenda  persidangan,  menemui  terdakwa  serta berkomunikasi dengan terdakwa di  tempatnya ditahan, serta hal-hal lainnya yang  diperlukan  untuk  menunjang  berjalannya  pelaksanaan  bantuan  hukum dengan  baik.  Dalam  bantuan  hukum  non  litigasi,  mahasiswa  memunyai kegiatan-kegiatan  yang  cukup  beragam,  antara  lain:  penyuluh  dalam kegiatan  penyuluhan  hukum,  anggota  tim  dalam  suatu  penelitian  hukum, konsultan  dalam  memberikan  konsultasi  hukum  dan  banyak  kegiatan lainnya.
Menurut  Sukriadi  Siregar 10 ,  mahasiswa  adalah  penggerak  utama dalam pelaksanaan bantuan hukum. Terkadang seorang advokat tidak dapat membagi  waktunya  untuk  dapat  fokus  melaksanakan  kegiatan  bantuan hukum, dikarenakan advokat juga melaksanakan kegiatan legal service (jasa hukum)  di  luar  kegiatan  bantuan  hukum,  yang  mana  advokat  mendapatkan honorarium secara profesional/ professional fee .
Hal  ini  turut  dibenarkan  oleh  Dita  Febrianto 11 ,  yang  mengatakan seorang  Akademisi  fakultas  hukum  juga  akan  menghadapi  kendala  yang sama  seperti  advokat,  dikarenakan  seorang  Akademisi  memunyai  tugas utama  berdasarkan  Tri  Dharma  Dikti,  yaitu:  Pengajaran,  Pengabdian,  dan Penelitian.  Sehingga  apabila  seorang  Akademisi  diberikan  kewajiban  untuk melaksanakan Tri Dharma Dikti, dan ternyata berbarengan dengan kegiatan pelaksanaan  bantuan  hukum,  maka  Akademisi  harus  melaksanakan
9 Penggerak  Mahasiswa  dalam  OBH  Bidang  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (BKBH)  FH Unila
10 Advokat dan Penggerak Bantuan Hukum di Provinsi Lampung.
11 Akademisi dan Pengurus OBH Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unila
kewajibannya  terlebih  dahulu,  sehingga  dapat  mengenyampingkan pelaksanaan bantuan hukum tersebut ke paralegal dan mahasiswa.

## 2. Faktor  Penghambat  Mahasiswa  dalam  Pelaksanaan  Pemberian Bantuan Hukum
Suatu  organisasi  di  bidang  hukum  selalu  tidak  lepas  dari  yang namanya  faktor  penghambat,  ada  saja  yang  menjadi  hambatan  walaupun hanya  sedikit  atau  sebesar  batu  kerikil  karena  pada  hakikatnya  tidak  ada sesuatu yang berjalan dengan lancar-lancar saja. Menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan dalam bukunya bahwa:
Gangguan  terhadap  lembaga  penegakan  hukum  mungkin  terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan  tersebut  terjadi  apabila  terjadi  ketidakserasian  antara nilai-nilai  yang  berpasangan  yang  menjelma  di  dalam  kaidah- kaidah  yang  bersimpang  siur  dan  pola  perilaku  tidak terarah  yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. 12
Atas dasar yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, maka berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menjalankan  perannya  memberikan  peranan  dalam  pelaksanaan  bantuan hukum terdapat beberapa faktor-faktor penghambat, yakni antara lain 13 :

## a. Faktor Hukumnya Sendiri
Awal  perkembangan  hukum  di  Indonesia  tidak  adanya  peraturan perundang-undangan  bahwa  mahasiswa  dapat  melakukan  pemberian  dan pelaksanaan  bantuan  hukum.  Tidak  adanya  legitimasi  yuridis  terhadap eksistensi mahasiswa menjadi hambatan dan kendala bagi Mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik  berupa  legalitas  yang  seringkali  dipertanyakan  oleh  berbagai  pihak terutama  aparat  penegak  hukum  maupun  pemerintah.  Hal  mana  cenderung berujung  pada  resistensi  terhadap  mahasiswa  sehingga  mereka  tidak  dapat bekerja secara maksimal.
Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan legitimasi  yuridis  kepada  mahasiswa  dengan  melalui  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum,  mahasiswa  dapat melaksanakan  keilmuan  dan  praktek  beracara  melalui  lembaga-lembaga bantuan  hukum  guna  melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945 diatur dalam Pasal 28D ayat (1), yang mengatakan:
12 Soerjono  Soekanto. Faktor-Faktor  yang  Memperngaruhi  Penegakan  Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 7.
13 Ibid., hlm. 8.
“setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan hukum.”
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dita  Febrianto menerangkan bahwa dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan  bahwa paralegal,  Akademisi  dan  mahasiswa  fakultas  hukum  berhak  memberikan bantuan  hukum.  Hal  perbedaan  pandangan  inilah  yang  menjadi  salah  satu faktor  penghambat  untuk  Bidang  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan bantuan hukum. 14
Secara  konstitusional  bahwa  hak  hukum  setiap  warga  Negara Indonesia  dijamin  oleh  Negara.  Sehingga  seharusnya  setiap  orang  yang tersandung  oleh  kasus  maupun  persoalan-persoalan  hukum  seyogyanya mendapatkan  perlindungan  hukum  atau  pendampingan  hukum  dalam masalah  hukum  yang  sedang  dihadapinya.  Dalam  praktik  pelaksanaan pemberian bantuan hukum, pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa berhak  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum,  sebagaimana  yang  tercantum dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana, yaitu:
“guna  kepentingan  pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

## b. Faktor  Penegak  Hukum,  yakni  Pihak-Pihak  yang  Membentuk maupun yang Menerapkan Hukum
Penegak  hukum  yang  dimaksud  dalam  pelaksanaan  pemberian bantuan hukum yaitu advokat, paralegal, Akademisi dan mahasiswa. Namun untuk advokat dalam  memberikan bantuan hukum  kepada masyarakat  tidak mampu  sangat  sedikit  ditemukan,  karena  dalam  memberikan  bantuan hukum,  masyarakat  tidak  dapat  memberikan  bayaran  layaknya  royalti sebesar  yang  disetujui  antara  klien  dan  advokat  professional  (pengacara). Dan  juga  selain  alasan  terebut,  menurut  Sukriadi  Siregar  bahwa  memang tidak dipungkiri penolakan terhadap pemberian bantuan hukum dalam suatu organisasi  bantuan  hukum  sering  juga  mengalami  penolakan,  hal  itu dikarenakan  masih  ada  hakim  yang  berpandangan  bahwasanya  hanya seorang  advokatlah  yang  telah  diambil  sumpah  di  Pengadilan  Tinggi  yang
14 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dita  Febrianto  di  Fakultas  Hukum  Unila,  02 September 2015 pukul 11.00 wib.
dapat  membela  di  persidangan  sebagaimana  yang  diatur  oleh  Pasal  4  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 15 yaitu:
“Sebelum  menjalankan  profesinya,  Advokat  wajib  bersumpah menurut  agamanya  atau  berjanji  dengan  sungguh-sungguh  di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.
Sedangkan  mahasiswa  dipandang  masyarakat  belum  mampu melakukan  bantuan  hukum  secara  cakap  dan  baik,  dikarenakan  pandangan masyarakat yang memandang bahwa mahasiswa sedang menyelesaikan masa studinya dan belum memiliki surat izin beracara.

## c. Faktor  Sarana  atau  Fasilitas  yang  Mendukung  Pemberian  Bantuan Hukum Hukum
Sarana  atau  fasilitas  juga  merupakan  faktor  penghambat  bagi mahasiswa  dalam  memberikan  bantuan  hukum.  Kurangnya  sarana  atau fasilitas  yang  dimiliki  mahasiswa  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  tidak  mampu.  Menurut pendapat  Dita  Febrianto,  bahwa  dana  yang  dikeluarkan  oleh  mahasiswa fakultas  hukum  untuk  terjun  ke  lapangan  terkadang  merupakan  dana  dari mahasiswa  itu  sendiri,  bahkan  terkadang  pemberian  dana  oleh  Negara kepada  organisasi  bantuan hukum  dilakukan  dengan  sistem Reimburse atau bermakna  mengganti  uang  yang  sudah  dikeluarkan  untuk  sesuatu pembayaran sehingga organisasi bantuan hukum terpaksa harus mengeluarkan dana talangan yang telah ditalangi oleh atau dari pihak badan hukum yang menaungi mahasiswa tersebut. 16

## d. Faktor Masyarakat Sebagai Objek Pemberian Bantuan Hukum
Pandangan  masyarakat  yang  masih  melihat  bahwasanya  seorang advokatlah  atau  pengacara  yang  sudah  memiliki  kantor  hukum  yang  dapat memberikan bantuan hukum, hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi kepada  masyarakat  mengenai  Bidang  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum, sehingga kurangnya  kepercayaan masyarakat  kepada mahasiswa dalam hal bantuan  hukum,  dikarenakan  pandangan  masyarakat  kepada  mahasiswa terhadap  permasalahan-permasalahan  konflik  tawuran  dan  kekerasan  yang seringkali  dilakukan  oleh  sekumpulan  mahasiswa.  Kurangnya  kepercayaan terhadap  pemberian  bantuan  hukum  oleh  mahasiswa  juga  disebabkan kurangnya  kedekatan  masyarakat  tidak  mampu  dengan  mahasiswa.  Dan
15 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Sukriadi  Siregar  di  Fakultas  Hukum  Unila,  04 September 2015 pukul 10.00 WIB.
16 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dita  Febrianto  di  Fakultas  Hukum  Unila  05 September 2015, pukul 11.00 WIB.
anggapan  masyarakat  yang  memandang  bahwa  mahasiswa  sedang menyelesaikan masa studinya dan belum memiliki surat izin beracara.

## e. Faktor Sosial Budaya
Kebudayaan  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai  mana  merupakan  konsepsi- konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  buruk.  Nilai-nilai  tersebut lazimnya  merupakan  pasangan  nilai-nilai  yang  mencerminkan  dua  keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang dijadikan indikator di dalam penegakan hukum
Pandangan  sikap  yang  melekat  dan  telah  membudaya  di  dalam lingkungan  masyarakat  tidak  mampu  tentang  mahalnya  bantuan  hukum menyebabkan  sulitnya  mahasiswa  dalam  memberikan  kepercayaan  kepada masyarakat  tidak  mampu.  Mahasiswa  dalam  melakukan  pengabdian  sosial tentang  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  tidak  mampu  khususnya dilakukan  dahulu  sosialisasi  dan  pendekatan  langsung,  sehingga  dapat menimbulkan  kepercayaan  dan  sikap  positif  terhadap  permasalahan- permasalahan hukum.

## C. Penutup
Mahasiswa  Fakultas  Hukum  dapat  melaksanakan  keilmuan  dan praktek  beracara  melalui  lembaga-lembaga  bantuan  hukum  guna melaksanakan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945  diatur  dalam  Pasal  28D ayat  (1),  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menjalankan  perannya  memberikan  peranan  dalam  pelaksanaan  bantuan hukum dapat ditanggulangi dengan adanya peraturan yang lebih menjelaskan secara  terperinci  tentang  peran  mahasiswa  dalam  beracara  sehingga mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat  untuk  menangani  suatu  perkara pidana dengan di fasilitasi oleh suatu OBH.

## Daftar Pustaka

## A. Buku-buku
Alfian, Melly Tan dan Selo Sumardjan, 1980, Ketidak mampuan Struktural: Suatu Bunga Rampai , Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Atmasasmita,  Romli,  1996, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bandung: Bina Cipta.
Djohansjah,  J.  2010. Makalah  tentang    Akses  Menuju  Keadilan  (Access  to Justice). Pelatihan  Hak  Asasi  Manusia  Untuk  Jejaring  Komisi Yudisial RI. Bandung.
Nasution,  Adnan  Buyung,  1988, Bantuan  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta: LP3ES. Nawawi  Arief,  Barda,  1983, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan Masyarakat , Bandung: Sinar Baru.
____________________,  1996, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. Soekanto,  Soerjono,  1993, Faktor-Faktor  yang  Memperngaruhi  Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. ________________, 2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni. Widhayanti, Erni, 1988, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP , Yogyakarta: Liberty. Wlas, Lasdin, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia , Yogyakarta: Liberty.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

## C. Sumber Lain
Jurnalis  Kompasiana,  Mengurai  UU  Bantuan  Hukum,  10  Agustus  2014, http://hukum.kompasiana.com/2012/08/08/mengurai-uu-bantuan- hukum-3-483692.html