## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 5 No. 2 April – Juni 2020: 132-144
e-ISSN 2460-6235 p-ISSN 2715-5722
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE ON CAPITAL EXPENDITURE
(STUDY IN THE DISTRICT / CITY OF  JAMBI PROVINCE IN 2014 – 2018)

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL
(STUDI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 – 2018)
Oleh:
Nuri Andriyani 1) , Mukhzarudfa 2) , Enggar Diah PA 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020,
2&3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
Email: noor.ie1277@gmail.com 1) mukhzarudfa@unja.ac.id 2) enggar_diah@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  influence  of  local  government  financial  performance  on  capital expenditure in Jambi Province / City both simultaneously and partially as seen from the ratio of growth in Local Revenue (PAD), fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio.
This  study  uses  a  quantitative  analysis  approach.  The  data  used  in  this  research  are  secondary  data  in  the form  of  time  series  in  the  form  of  a  report  on  the  budget  realization  of  the  District  /  City  Government  in  Jambi Province in 2014 - 2018.
The  analytical  method  used  is  panel  data  regression  analysis  using  the  help  of  E-Views  8.  The  results  of testing  with  panel  data  regression  using  the  Random  Effect  Model  (REM)  show  that  financial  performance simultaneously influences capital expenditure in Jambi Province / City in 2014-2018 and partially the PAD growth ratio has an effect on capital expenditure, the fiscal decentralization ratio has no effect on capital expenditure, the effectiveness ratio has no effect on capital expenditure, and the efficiency ratio has an effect on capital expenditure.
Keyword : Financial  performance,  PAD  Growth  Ratio,  Fiscal  Decentralization  Ratio,  Effectiveness  Ratio, Efficiency Ratio and Capital Expenditures.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi baik secara simultan maupun secara parsial yang dilihat dari rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  pendekatan  kuantitaf.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  dalam  bentuk time  series yaitu  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi tahun 2014 – 2018.
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan E-Views 8. Hasil pengujian dengan regresi data panel menggunakan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa kinerja keuangan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2014- 2018  dan  secara  parsial  rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  rasio  desentralisasi  fiskal tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  rasio  efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal,  dan  rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal.
Kata Kunci: Kinerja  keuangan,  Rasio  Pertumbuhan  PAD,  Rasio  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efektivitas,  Rasio Efisiensi dan Belanja Modal.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Penelitian
Kebijakan  otonomi  daerah  mulai  berlaku  di Indonesia  pada  tanggal  1  Januari  tahun  2001,  yang berarti mulai berlakunya pemberian otonomi  yang luas untuk  membuka  jalan  bagi  pemerintah  daerah  agar melakukan  pembaharuan  dalam  sistem  pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Otonomi daerah merupakan ., upaya pemberdayaan daerah ., dalam pengambilan  keputusan  daerah  berkaitan  dengan pengelolaan sumber daya  yang dimiliki  sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut agar dapat membiayai daerahnya  sendiri  melalui  sumber-sumber  keuangan yang  dimilikinya.  Kemampuan  daerah  dalam  menggali dan  mengembangkan  potensi  daerah  yang  dimilikinya sebagai  sumber  pendapatan  daerah  akan  sangat menentukan  keberhasilan  kebijakan  otonomi  daerah tersebut (Sucandrawati, 2016).
Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang merasakan  dampak  dari  diberlakukannya  kebijakan otonomi  daerah  khususnya  dalam  menyusun  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  berlandaskan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah.  Undang-Undang  No.23  Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan  yang terdiri  dari Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Khusus (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  yang  bersumber dari  pajak  dan  sumber  daya    alam.  Selain  dana perimbangan  tersebut,  pemerintah  daerah  mempunyai sumber    pendanaan    sendiri    berupa    Pendapatan    Asli Daerah    (PAD)  dan  pendapatan  lain-lain.  Oleh  karena itu,  pemerintah  kabupaten/  kota  diharapkan  dapat menggunakan  dana  daerah  dengan  efektif  dan  efisien dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat  dengan  disertai    pertanggungjawaban  atas penggunaan dana tersebut.
Kinerja  pemerintah  sangat  penting  untuk  dilihat dan  diukur.  Keberhasilan  suatu  pemerintahan  di  era otonomi  daerah  dapat  dilihat  dari  berbagai  ukuran kinerja  yang  telah  dicapainya,  salah  satu  bentuknya adalah  kinerja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.  Anggaran  dalam  pemerintahan  merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan.  Anggaran  memiliki  peran  penting sebagai  alat  stabilisasi,  distribusi,  alokasi  sumber  daya publik,  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi  serta penilaian kinerja (Mahmudi, 2015).
Pada  organisasi  bisnis  terdapat  dua  belah  pihak yang memiliki kepentingan utama atas organisasi, yaitu pemilik  dan  manajemen.  Pemilik  sebagai  prinsipal memberikan  mandat  kepada  manajemen  sebagai  agen untuk  menjalankan  organisasi  demi  kepentingan prinsipal. Namun, dalam hubungan antara prinsipal dan agen  sering  terjadi  perbedaan  kepentingan  ( conflict  of interest ) antara prinsipal dan agen yang disebut sebagai masalah keagenan ( agency problem ). Dengan kata lain,
agen  bertindak  tidak  sejalan  dengan  kepentingan prinsipal  dan  hal  ini  akan  berpengaruh  kepada  kinerja organisasi.
Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (publik) dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah  jika  pemerintah  daerah  dalam  menggunakan sumber  pendapatan  daerah  lebih  banyak  untuk  belanja modal  pelayanan  publik.  Belanja  modal  merupakan belanja  daerah  yang  bersentuhan  langsung  dengan kepentingan  masyarakat,  namun  pada  prakteknya pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk meningkatkan  belanja  modal  pelayanan  publik  karena adanya moral hazard .
Moral  hazard pemerintah  daerah  dipertanyakan tentang  bagaimana  kelanjutan  penggunaan  penerimaan daerah khususnya PAD. PAD yang tinggi mencerminkan  keuangan  daerah  yang  maju  sehingga pengalokasian  untuk  belanja  modal  perlu  menjadi perhatian. Daerah yang maju cenderung mempertahankan  struktur  belanja  menjadi  belanja pemeliharaan,  tidak  serta-merta  untuk  belanja  modal saja  (Ardhini  dan  Handayani,  2011).  Pergeseran  pola belanja  ini  yang  menjadi  permasalahan  krusial  di pemerintah  daerah  mengingat  sejauh  mana  pentingnya diadakan  pendanaan  untuk  belanja  modal.  Halim (2011)  menyatakan  bahwa  sudah  sewajarnya  anggaran belanja daerah dialokasikan pada kepentingan publik.
Berdasarkan  data  anggaran  dan  realisasi  belanja Pemerintah  Kabupaten/Kota  pada  Provinsi  Jambi Tahun  Anggaran  2018  menunjukkan  bahwa  alokasi belanja  modal  dari  seluruh  total  belanja  daerah  per masing-masing  pemerintah  kabupaten/kota  masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.   Persentase  Alokasi  Belanja  Modal  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi Tahun 2018 (Ribu Rp)
No Pemerintah Daerah Anggaran Belanja Modal (Rp) Total Anggaran Belanja Daerah (Rp) Rasio Belanja Modal (%) 1 2 3 4 5 1 Kabupaten Kerinci 222,099,850 1,291,682,967 17.19 2 Kabupaten Merangin 214,326,101 1,144,699,689 18.72 3 Kabupaten Sarolangun 240,123,588 1,250,110,485 19.21 4 Kabupaten Batanghari 171,785,566 1,235,607,724 13.90 5 Kabupaten Muaro Jambi 325,658,860 1,342,228,641 24.26 6 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 341,382,735 1,200,321,625 28.44 7 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 449,720,141 1,451,448,979 30.98 8 Kabupaten Tebo 280,008,655 1,112,917,035 25.16 9 Kabupaten Bungo 232,889,320 1,422,408,962 16.37 10 Kota Jambi 464,909,310 1,755,151,632 26.49 11 Kota Sungaipenuh 207,001,059 780,757,706 26.51
Sumber: BPK-RI  (data diolah)
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kinerja  keuangan (Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio  efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi)  terhadap  alokasi belanja modal di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, judul yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal  (Studi  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jambi  tahun 2014-2018)”.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
1.   Bagaimana  pengaruh  Rasio  Pertumbuhan  PAD, Rasio  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efektivitas  dan Rasio  Efisiensi  secara  simultan  terhadap  Belanja Modal?
2.   Bagaimana  pengaruh  Rasio  Pertumbuhan  PAD terhadap Belanja Modal?
3.   Bagaimana  pengaruh  Rasio  Desentralisasi  Fiskal terhadap Belanja Modal?
4.   Bagaimana  pengaruh  Rasio  Efektivitas  terhadap Belanja Modal?
5.   Bagaimana  pengaruh  Rasio  Efisiensi  terhadap Belanja Modal?
2.  TINJAUAN
PUSTAKA, KERANGKA
PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.  Tinjauan Pustaka
2.1.1. Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun  organisasi. Jika  pencapaian  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan,  maka  kinerja  yang  dilakukan  dapat dikatakan  telah  terlaksana  dengan  baik.  Sedangkan, Kinerja  Keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang menggunakan  indikator  keuangan.  Kinerja  keuangan suatu  organisasi  sangat  penting  untuk  diukur.  Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk  menilai  kinerja  dimasa  lalu  dengan  melakukan berbagai  analisis  sehingga  diperoleh  posisi  keuangan yang  mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dinyatakan  bahwa  kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan  atau  program  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pemerintah Daerah sebagai  pihak  yang  diberi  mandat  oleh  masyarakat untuk  menjalankan  roda  pemerintahan,  pembangunan, dan  layanan  sosial  masyarakat  wajib  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerahnya
kepada  publik  untuk  dinilai  apakah  pemerintah  daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.
Menurut Hamzah (2007), kinerja keuangan adalah suatu  ukuran  kinerja  yang  menggunakan  indikator keuangan,  sedangkan  menurut  Halim  (2012),  “kinerja keuangan  daerah  atau  kemampuan  daerah  merupakan salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat keammpuan  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah”.
Adanya  tuntutan  oleh  masyarakat  akan  bentuk pertanggungjawaban tentang kinerja keuangan, pemerintah  daerah  diharuskan  untuk  memberikan gambaran  yang  jelas  tentang  kinerjanya.  Penilaian kinerja  tersebut  harus  dapat  memberikan  informasi yang transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat  dapat  ikut  mengontrol  kinerja  keuangan daerah  tersebut.  Untuk  mewujudkan  transparasi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah, laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah daerah  perlu  disampaikan  secara  tepat  waktu  dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.
Salah  satu  cara  untuk  menganalisis  kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah ditetapkan, dilaksanakan dan dilaporkan kepada publik. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk (Sucandrawati, 2016):
a. Menilai  kemandirian  keuangan  daerah  dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
c. Mengukur  sejauh  mana  aktivitas  pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
d. Mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
e. Melihat  pertumbuhan/  perkembangan  perolehan pendapatan dan pengeluaranyang dilakukan selama periode waktu tertentu.
2.1.2.  Rasio Kinerja Keuangan Daerah
Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan  rasio-rasio  keuangan  yang  merupakan alat  ukur  kinerja  keuangan.  Rumus  yang  digunakan dalam  mengukur  kinerja  keuangan  daerah  menurut Halim dan Kusufi (2012) antara lain sebagai berikut:
1. Rasio Pertumbuhan PAD
Analisis  pertumbuhan  pendapatan  bermanfaat untuk  mengetahui  apakah  pemerintah  daerah dalam  tahun  anggaran  bersangkutan  atau  selama beberapa  periode  anggaran,  kinerja  anggarannya mengalami  pertumbuhan  secara  prositif  ataukah negative.  Tentunya  diharapkan  pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat.  Sebaliknya  jika  terjadi
pertumbuhan  yang  negative  makan  hal  itu menunjukkan terjadi
penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena factor ekonoi makro yang  di  luar  kendali  pemerintah  daerah  atau karena  manajemen  keuangan  daerah  yang  kurang baik  (Mahmudi,  2016).  Rasio  pertumbuhan ( growth ratio ) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan  untuk  masing-masing  komponen sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi mana  yang  perlu  mendapat  perhatian.  Di  antara komponen  sumber  pendapatan  yang  akan  dilihat dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio pertumbuhan PAD diukur menggunakan rumus sebagai berikut:
Rasio Pertumbuhan PAD = 𝐏𝐀𝐃𝐭−𝐏𝐀𝐃𝐭−𝟏 𝐏𝐀𝐃𝐭−𝟏 x100%

## 2. Rasio Desentralisasi Fiskal
Tingkat  desentralisasi  fiskal  adalah  ukuran untuk  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan.  Tingkat  desentralisasi  fiskal daerah  merupakan  aspek  sangat  penting  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  keseluruhan, karena desentralisasi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan  asli  daerah  seperti  pajak  daerah, retribusi  daerah,  dan  sumber-sumber  lainnya. Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  maka  semakin tinggi kemampuan
daerah dalam
penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi,
2016). Rasio desentralisasi fiskal dalam penelitian  ini  diukur  dengan  rumus  sebagai berikut:
Rasio Desentralisasi Fiskal = 𝐏𝐀𝐃 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐱𝟏𝟎𝟎%
Kriteria  untuk  menetapkan  ketergantungan keuangan  daerah  dapat  dikategorikan  sebagai berikut:

## Tabel 2. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
Persentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40,01 – 50,00 > 50,00 Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri (1991)

## 3. Rasio Efektivitas
Pengukuran  tingkat  efektivitas  dilakukan untuk  mengetahui  berhasil  tidaknya  pencapaian tujuan  anggaran  yang  memerlukan  data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan potensi riil (Mahmudi, 2016). Rasio efektivitas  PAD  dalam  penelitian  ini  diukur dengan rumus sebagai berikut :
Rasio Efektivitas = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢 𝐑𝐢𝐢𝐥 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 x 100%
Berdasarkan  persamaan  di  atas  dapat dinyatakan  bahwa  semakin  besar  realisasi penerimaan  APBD  terhadap  target  penerimaan PAD  maka  rasio  efektivitas  keuangan  daerah akan  semakin  besar  atau  sebaliknya.  Semakin tinggi  rasio  efektivitas  maka  daerah  telah menggunakan PAD secara efektif dalam membiayai  kegiatan  atau  program  kerja  dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.
Kriteria untuk menetapkan efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 3. Kriteria Efektivitas
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria > 100% 100% 90% - 99% 75% -89%
< 75%
Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber: Mahmudi, 2016
4. Rasio Efisiensi Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan  suatu  kegiatan  dengan  mengukur input  digunakan  dan  membandingkan  dengan output  yang  dihasilkan  yang  memerlukan  data- data  realisasi  belanja  dan  realisasi  pendapatan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan  antara  output  dan  input  atau realisasi pengeluaran dengan  realisasi penerimaan daerah.
Semakin  kecil  rasio  ini,  maka  semakin efisien,  begitu  pula  sebaliknya.  Suatu  kegiatan dikatakan  telah  dikerjakan  secara  efisien  jika pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  telah  mencapai hasil  (output)  dengan  biaya  (input)  yang  terendah atau  dengan  biaya  minimal  diperoleh  hasil  yang diinginkan.  Berikut  rumus  untuk  mengukur tingkat efisiensi sebagai berikut:
Rasio Efisiensi = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 x 100%
Kriteria  untuk  menetapkan  efisiensi  dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.Kriteria Efisiensi Kinerja

## Keuangan Daerah
Persentase Efisiensi Kriteria > 100% 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80%
< 60%
Tidak Efisien Kurang Efisien Cukup Efisien Efisien

## Sangat Efisien
Sumber:   Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Bisma dan Hery (2010)

## 5. Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  bagian  dari belanja  langsung  pemerintah.  Pada  Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.05/2007  tentang  Bagan  Akun  Standar menyebutkan  bahwa  belanja  modal  merupakan pengeluaran  anggaran  yang  digunakan  dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode  akuntansi  serta  melebihi  batasan  minimal kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset  lainnya  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Aset  tetap  tersebut dipergunakan  untuk  operasional  kegiatan  sehari- hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pasal  53  menyatakan  bahwa belanja modal digunakan  untuk  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan atau  pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi  dan  jaringan,  dan  aset  tetap  lainnya.  Aset tetap  yang  dimiliki  sebagai  akibat  adanya  belanja modal  merupakan  prasyarat  utama  pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Pemerintah  daerah  mengalokasikan  dana dalam  bentuk  anggaran  belanja  modal  dalam APBD  untuk  menambah  aset  tetap.  Anggaran belanja  modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk  fasilitas  publik.  Setiap  tahun  biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah  daerah  sesuai  dengan  prioritas anggaran dan pelayanan publik  yang  memberikan dampak jangka panjang secara finansial.
Belanja  modal  sangat  berkaitan  dengan investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Halim  (2008)  menyatakan  bahwa  kata  investasi
dapat  diartikan  berbeda  dengan  bahasa  ekonomi mikro  dan  dapat  berbeda  pula  dengan  bahasa akuntansi.  Dalam  bahasa  akuntasi  pada  konteks jenis  belanja/  biaya,  investasi  dapat  dimunculkan dari adanya perbedaan antara revenue expenditure dan capital  expenditure .  Investasi  yang  termasuk dalam  pengertian  belanja  modal  adalah capital expenditure yang  didefinisikan  sebagai  belanja/ biaya/  pengeluaran  yang  memberi  manfaat  lebih dari satu tahun.
Alokasi belanja modal dapat dihitung dengan menggunakan  rumus  rasio  belanja  modal  sebagai berikut:
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 = 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐱 𝟏𝟎𝟎

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  mengatur berbagai  kewenangan  daerah  membuka  jalan  bagi pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan  maupun non  keuangan  daerahnya  sendiri.  Mandat  tersebut bertujuan  agar  pengelolaan  sumber  daya  daerah  dapat dikelola  sesuai  dengan  kepentingan,  prioritas  dan potensi daerah tersebut. Selain itu, daerah juga dituntut untuk  dapat  menggali  potensi  daerahnya  secara maksimal  agar  menjadi  daerah  yang  mendiri  dan  tidak lagi bergantung terhadap pusat.
Undang-Undang No. 23
Tahun 2014
menyebutkan  bahwa  untuk  pelaksanaan  kewenangan pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  akan  mentransfer dana  perimbangan    yang  terdiri    dari  Dana  Alokasi Umum    (DAU),    Dana    Alokasi  Khusus  (DAK)  dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya  alam.  Selain dana  perimbangan tersebut, pemerintah  daerah  mempunyai  sumber    pendanaan sendiri    berupa    Pendapatan    Asli    Daerah    (PAD), Pembiayaan  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  pemerintah kabupaten/kota  diharapkan  dapat  menggunakan  dana tersebut  secara  efektif  dan  efisien  disertai  pertanggung jawaban  atas  penggunaan  dana  tersebut  untuk kepentingan publik.

## 2.3. Hipotesis Penelitian
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 :    Rasio  Pertumbuhan  PAD,  Rasio  Desentralisasi Fiskal,  Rasio  Efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Belanja Modal.
H 2 :    Rasio  Pertumbuhan  PAD  berpengaruh  terhadap Belanja Modal.
H 3 :    Rasio Desentraliasasi Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Modal.
H 4 :    Rasio  Efektivitas  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal.
H 5 :    Rasio  Efisiensi  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1.  Objek dan Subjek Penelititan
Objek dalam penelitian ini adalah rasio pertumbuhan  PAD,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio efektivitas  dan  rasio  efisiensi  serta  belanja  modal. Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  pada  periode  2014-2018.  Penelitian  ini menggunakan analisis pendekatan kuantitatif dari data- data  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi.

## 3.2.  Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  dalam  bentuk  time  series  yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  dan  laporan-laporan resmi  dari  tahun  2014  s.d  2018  yang  merupakan  data kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Data tersebut berupa data  APBD,  yaitu  Laporan  Realisasi  Anggaran  Daerah Provinsi Jambi periode 2014 – 2018.
Terdapat  2  variabel  yang  akan  diteliti  dalam penelitian  ini.  Kedua  variabel  tersebut  adalah  variabel dependen  yang  diwakili  oleh  Belanja  Modal  serta variabel  independen  diwakili  oleh  Rasio  Pertumbuhan PAD, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas dan Rasio  Efisiensi.  Semua  data  ini  diolah  dari  data keuangan  yang  bersumber  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi  yang  berasal  dari  LHP  BPK-RI,  website  Dirjen Perimbangan  Keuangan  dan  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi Jambi.

## 3.3.   Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.  Metode  pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan  metode Purposive  Sampling ,  dimana pemilihan  sampel  berlandaskan  sesuai  dengan  tujuan penelitian. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan populasi, yaitu seluruh kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2014-2018 yaitu terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

## 3.4.   Operasionalisasi Variabel
Jenis variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Variabel Independen yang terdiri dari : a.  Rasio  Pertumbuhan  PAD,  yaitu  :  Rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara  PAD tahun berjalan dikurangi PAD tahun sebelumnya  dan  dibandingkan  dengan  PAD tahun sebelumnya.
b.  Rasio  Desentralisasi  Fiskal,  yaitu  :  Rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara  PAD dengan total penerimaan daerah.
c.  Rasio  Efektivitas,  yaitu  :  Rasio  yang menggambarkan  perbandingan  antara  realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan PADyang telah ditetapkan.
d. Rasio Efisiensi, yaitu : Rasio yang menggambarkan  perbandingan  antara  realisasi belanja  daerah  dengan  realisasi  pendapatan daerah.
2. Variabel Dependen, yaitu Belanja Modal.

## 3.5.   Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.
Metode analisis  untuk  mengetahui pengaruh rasio pertumbuhan  PAD,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio efektivitas,  rasio  efisiensi  terhadap  belanja  modal kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2014-2018  ini adalah regresi data panel dengan bantuan E-Views versi 8. Model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:
Yti=α + b 1 X 1 ti + b 2 X 2 ti + b 3 X 3 ti + b 4 X 4 ti+e

## Keterangan:
Y   =   Variabel dependen (Belanja Modal) α   =   Konstanta X 1 =   Variabel  Independen  1  (Rasio  Pertumbuhan PAD)
X 2 =  Variabel  Independen  2  (Rasio  Desentralisasi Fiskal)
X 3 =   Variabel Independen 3 (Rasio Efektivitas) X 4 =   Variabel Independen 4 (Rasio Efisiensi) e   =   error term t   =   Waktu i   =   Pemerintah daerah
3.5.1.   Penentuan Model Estimasi
Dalam  metode  estimasi  model  regresi  dengan menggunakan  data  panel  dapat  dilakukan  melalui  tiga pendekatan, antara lain Basuki dan Prawoto (2017):
1. Common Effect Model (CEM)
CEM merupakan pendekatan model data panel yang paling  sederhana  karena  hanya  mengombinasikan data time-series dan cross section dan mengestimasinya  dengan  menggunakan  pendekatan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square /OLS). Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan  adalah  sama  dalam  berbagai  kurun waktu.
2. Fixed Effect Model (FEM)
Model  ini  mengasumsikan  bahwa  perbedaan antarindividu  dapat  diakomodasi  dari  perbedaan intersepnya,  dimana  setiap  individu  merupakan parameter  yang  tidak  diketahui.  Oleh  karena  itu, untuk  mengestimasi  data  panel  model fixed  effect
menggunakan  teknik  variabel dummy untuk menangkap  perbedaan  intersep  antarperusahaan. Perbedaan  intersep  tersebut  dapat  terjadi  karena adanya  perbedaan.  Namun  demikian,  slopnya  sama antarperusahaan.  Karena  menggunakan  variabel dummy ,  model  estimasi  ini  disebut  juga  dengan teknik Least  Square  Dummy  Variable (LSDV). Selain  diterapkan  untuk  efek  tiap  individu,  LSDV juga  dapat  mengakomodasi  efek  waktu  yang bersifat  sistemik,  melalui  penambahan  variabel dummy waktu di dalam model.
3. Random Effect Model (REM)
Model  ini  akan  mengestimasi  data  panel  dimana variabel  gangguan  mungkin  saling  berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Berbeda dengan fixed effect  model ,  efek  spesifik  dari  masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang  bersifat  acak  ( random )  dan tidak  berkorelasi  dengan  variabel  penjelas  yang teramati.  Keuntungan  menggunakan random  effect model ini yakni dapat menghilangkan heteroskedastisitas.  Model  ini  disebut  juga  dengan Error Component Model (ECM). Metode yang tepat untuk  mengakomodasi  model random  effect ini adalah Generalized  Least  Square (GLS),  dengan asumsi  komponen error bersifat  homokedastik  dan tidak ada gejala crosssectional correlation .
3.5.2.  Uji Asumsi Klasik
Dengan  pemakaian  metode  Ordinary  Least Squared  (OLS),  untuk  menghasilkan  nilai  parameter model  penduga  yang  lebih  tepat,  maka  diperlukan pendekteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak. Namun demikian, tidak semua uji  asumsi  klasik  harus  dilakukan  pada  setiap  model regresi  dengan  metode Ordinary  Least  Square /OLS (Basuki dan Prawoto, 2017).
1.   Uji Normalitas
Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi  panel  variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi  yang baik  adalah  memiliki  distribusi  data  normal  atau mendekati  normal.  Normalitas  sebuah  data  dapat diketahui  dengan  membandingkan  nilai Jarque- Bera (JB)  dan  nilai Chi  Square tabel.  Jika  nilai probability >  0,05  maka  data  berdistribusi  normal dan sebaliknya.
2.   Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi antar  variabel  bebas  (independen).  Model  regresi yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  antar variabel  independen  (Ghozali,  2013).  Jika  variabel independen  saling  berkorelasi,  maka  variabel  ini tidak orthogonal .  Jika  nilai  koefisien  kolerasi  (R2) < 0,80 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya.
3.   Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.  Jika  varians  dari  suatu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  sama  maka  disebut homokedastisitas.  Jika  varians  berbeda  maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah  yang  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi heterokedastisitas
(Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat dilakukan  dengan  Uji Glejser yakni  meregresikan nilai  mutlaknya.  Jika  nilai probability >  0,05  maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya.
4.   Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  dilakukan  untuk  mengetahui  ada tidaknya korelasi antara faktor penganggu yang satu dengan  lainnya.  Untuk  menguji  ada  tidaknya autokorelasi,  dapat  digunakan  tes Durbin-Watson .
Namun,  dalam  penelitian  ini  tidak  dilakukan  uji autokorelasi  dikarenakan  uji  ini  dilakukan  hanya untuk data yang bersifat time-series dan autokorelasi  hanya  terjadi  pada  data time-series . Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time-series (data cross section atau data panel) akan sia-sia atau tidaklah berarti (Iqbal).
3.5.3.  Pengujian Signifikansi
1)  Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian  ini  untuk  mengetahui  apakah  variabel independen  berpengaruh  secara  simultan  terhadap variabel  dependen.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan uji  F  pada  tingkat  keyakinan  95%  dan  tingkat kesalahan (α) 5%. Jika nilai probability < 0,05 maka terdapat  pengaruh  variabel-variabel  bebas  terhadap variabel terikat secara simultan.
2)  Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  secara  parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian parsial  terhadap  koefisien  regresi  secara  parsial menggunakan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat  kesalahan  dalam  analisis  (α)  5%.  Jika  nilai probability < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
3)  Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien determinasi (R 2 ) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai  R 2 yang  kecil  memperlihatkan  kemampuan variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel- variabel  sangat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu berarti  variabel-variabel  independen  memberikan hampir  semua  informasi  yang  diperlukan  untuk
Y = 58,29010 + 0.052405 X 1 – 0,235094 X 2 + 0,005575 X 3 – 0,321377 X 4 + e
memprediksikan variabel-variabel dependen. Namun,  penggunaan  koefisien  determinasi  tersebut memiliki  suatu  kelemahan,  yakni  terdapatnya  suatu bias  terhadap  jumlah  variabel  independen  yang dimasukkan  kedalam  model.  Agar  terhindar  dari bias  tersebut,  maka  digunakan  nilai adjusted R 2 , dimana  nilai adjusted R 2 mampu  naik  atau  turun apabila terjadi penambahan satu variabel independen (Ghozali, 2013).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Penelitian
4.1.1.  Analisis Data
Dari  hasil  regresi  terebut  berdasarkan  tabel  di  atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1.   Konstanta sebesar 58,29010 memberikan arti bahwa apabila  rasio  pertumbuhan  PAD  (X 1 ),  rasio desentralisasi  fiskal (X 2 ),  rasio  efektivitas  (X 3 )  dan rasio  efisiensi  (X 4 )  sama  dengan  0,  maka  belanja modal (Y) secara konstan bernilai 58,29010.
2.   Nilai  koefisien  variabel  rasio  pertumbuhan  PAD (X 1 )  sebesar  0,052405  yang  berarti  setiap  kenaikan satu  persen  variabel  pertumbuhan  PAD  (X 1 )  maka akan  menaikkan  belanja  modal  (Y)  sebesar 0,052405 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap ( citeris paribus ).
3.   Nilai  koefisien  variabel  rasio  desentralisasi  fiskal (X 2 )  sebesar  –  0,235094  yang  berarti  setiap kenaikan satu persen rasio desentralisasi fiskal (X 2 ), maka  akan  menurunkan  belanja  modal  (Y)  sebesar 0,235094 dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap ( citeris paribus ).
4.   Nilai  koefisien  variabel  rasio  efektivitas  (X 3 ) sebesar  0,005575  yang  berarti  setiap  kenaikan  satu persen rasio efektivitas (X 3 ), maka akan menurunkan  belanja  modal  (Y)  sebesar  0,005575 dengan  asumsi  faktor-faktor  lain  dianggap  tetap ( citeris paribus ).
5.   Nilai  koefisien  variabel  rasio  efisiensi  (X 4 )  sebesar – 0,321377 yang berarti setiap kenaikan satu persen rasio efisiensi (X 4 ), maka akan menurunkan belanja modal  (Y)  sebesar  0,321377 dengan  asumsi  faktor- faktor lain dianggap tetap ( ceteris paribus ).
4.1.2.  Pengujian Hipotesis
Hasil  pengujian  hipotesis  berdasarkan  model random effect :
1. Nilai  Prob  (F-Statistic)  adalah  sebesar  0,001832, yaitu  lebih  kecil  daripada  0,05.  Oleh  karena  itu,
dapat  diartikan  bahwa  rasio  pertumbuhan  PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi  berpengaruh  secara  simultan  terhadap belanja  modal.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa H 1 diterima.
2. Nilai  Prob  X 1 adalah  sebesar  0,0234,  yaitu  lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa  rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan  hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H 2 diterima.
3. Nilai  Prob  X 2 adalah  sebesar  0,3957,  yaitu  lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa  rasio  desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan  hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H 3 ditolak.
4. Nilai  Prob  X 3 adalah  sebesar  0,9125,  yaitu  lebih besar daripada 0,05. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa  rasio  efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap belanja  modal.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat disimpulkan bahwa H 4 ditolak.
5. Nilai  Prob  X 4 adalah  sebesar  0,0003,  yang  mana lebih  kecil  daripada  0,05.  Oleh  karena  itu,  dapat diartikan bahwa rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan  hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H 5 diterima.
4.1.3.  Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji koefisien determinasi (R 2 ) mengukur seberapa jauh kemampuan  model  penelitian  dalam  menerangkan variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  antara  nol  dan  satu.  Apabila  nilai  R 2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen  memberikan  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2013).
4.1.4.  Hasil Uji Koefisien Determinasi
Hasil  uji  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa diperoleh  nilai Adjusted  R  square sebesar  0,228156 atau  22,8156%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh variabel  independen  (rasio  pertumbuhan  PAD,  rasio desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  rasio efisiensi)  terhadap  variabel  dependen  (belanja  modal) adalah  sebesar  22,8156%,  sedangkan  77,1844% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam penelitian ini.

## 4.2.   Pembahasan
4.2.1.  Pengaruh  Rasio  Pertumbuhan  PAD,  Rasio Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efektivitas  dan Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  prob (F-statistic)  adalah  sebesar  0,001832,  yang  mana  lebih kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  H 1 diterima,  yakni  rasio  pertumbuhan  PAD,  rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi berpengaruh  secara  simultan  terhadap  belanja  modal.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tamawiwy, dkk (tanpa tahun) yang menyatakan bahwa rasio  pertumbuhan  PAD,  rasio  desentralisasi  fiskal, rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi  berpengaruh  secara simultan  terhadap  belanja  modal  untuk  pelayanan publik.
Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  besar kecilnya  belanja  modal  dipengaruhi  oleh  kinerja keuangan,  khusunya  rasio  pertumbuhan  PAD,  rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Kemampuan  keuangan  daerah  ditunjukan  dengan kinerja  keuangan  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat mengukur  keberhasilan  daerah  dalam  menjalankan otonomi daerah.
Kemajuan  suatu  daerah  dapat  ditinjau  salah satunya  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik. Pengeluaran pemerintah yang berupa investasi menjadi salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah sangat dianjurkan untuk meningkatkan investasi daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan  daerah  juga  harus  turut  memadai.  Indikator besar  kecilnya  investasi  daerah  adalah  tingginya  rasio belanja  modal  dalam  APBD.  Alokasi  belanja  modal pada  pemerintah  daerah  juga  dipengaruhi  oleh  baik tidaknya kinerja keuangan daerah.
4.2.2.  Pengaruh  Rasio  Pertumbuhan  PAD  terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai probabilitas X 1 terhadap Y adalah sebesar 0,0234 yang mana  lebih  kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  H 2 diterima,  yakni  rasio  pertumbuhan  PAD berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah  maka  pengeluaran  pemerintah  atas  belanja modal  pun  akan  semakin  tinggi.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Tamawiwy,  dkk  (tanpa tahun),  Sulistyowati  (2011)  dan  Verawaty,  dkk  (2015) yang  menyatakan  bahwa  rasio  pertumbuhan  PAD berpengaruh terhadap belanja modal.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan sumber  pendapatan  yang  penting  bagi  suatu  daerah. Semakin  besar  PAD  yang  diperoleh  suatu  daerah, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi  kebutuhan  belanjanya  sendiri  tanpa  harus bergantung pada pemerintah pusat. Adanya peningkatan  PAD  diharapkan  mampu  meningkatkan investasi  belanja  modal  pemerintah  daerah  sehingga pemerintah  dapat  memberikan  kualitas  pelayanan publik  dengan  baik  melalui  sarana  dan  prasarana  yang dapat diwujudkan dalam belanja modal, seperti belanja jalan, bangunan, tanah, mesin, dan lain-lain. PAD yang tinggi  akan  mempengaruhi  pembangunan  di  daerah yang  direalisasikan  dalam  bentuk  pengadaan  fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan  publik,  sehingga  hal  ini  meningkatkan alokasi belanja modal.
Berdasarkan hasil penelitian yang tercermin dalam realisasi  APBD-P,  rerata  PAD  kabupaten/kota  di Provinsi Jambi tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan  sebesar  17,59%.  Walaupun  persentase tersebut  jika  dikategorikan  masih  dalam  kategori rendah,  peningkatan  PAD  tersebut  tetap  merupakan salah  satu  sumber penerimaan  yang turut berkontribusi dalam  pembiayaan  belanja  modal  pemerintah  daerah kabupaten/ kota se Provinsi Jambi.
Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  telah  mampu menggali  potensi  daerah  tiap  tahunnya  sehingga menghasilkan PAD yang cenderung naik tiap tahunnya. Pemerintah  dapat  dianggap  telah  bertanggung  jawab dalam  mengalokasikan  pajak,  retribusi  dan  lain-lain  di daerah  yang  merupakan  sumbangsih  dari  masyarakat terhadap  belanja  modal,  yaitu  dengan  menyediakan sarana dan prasarana, seperti jalan, bangunan, tanah dan lain-lain  yang  memadai  yang  dianggarkan  setiap tahunnya  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang baik  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, walaupun  dari  sisi  anggaran  belanja  modal  di  daerah masih dikategorikan minim.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  rasio  belanja  modal adalah  sebesar  24,9609%.  Dalam  hal  ini,  pemerintah masih  dianggap  minim  dalam  mengalokasikan  belanja daerahnya  pada  pos  belanja  modal.  Pemerintah  daerah masih  mengalokasikan  belanjanya  cenderung  kepada belanja  pegawai  dibandingkan  dengan  belanja  modal. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah,  mayoritas daerah di  Indonesia  juga  melakukan  hal  yang  sama,  yakni cenderung  mengalokasikan  belanja  terhadap  belanja pegawai.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  tujuan  semangat membangun di Indonesia.
Adanya  pertumbuhan  PAD  yang  rendah  di kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  2014-2018 menjadikan  salah  satu  alasan  mengapa  minimnya pengalokasian  belanja  pos  belanja  modal.  Oleh  karena itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  menggali potensi  daerah  lebih  besar  lagi  agar  PAD  terus mengalami  peningkatan  bahkan  yang  signifikan  agar dapat  secara  signifikan  meningkatkan  alokasi  belanja modal.
4.2.3.  Pengaruh  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai probabilitas X 2 terhadap Y adalah sebesar 0,3957, yang mana  lebih  besar  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa H 3 ditolak, yakni rasio desentralisasi fiskal tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian ini  tidak  mampu  membuktikan  hasil  penelitian Tamawiwy,  dkk  (tanpa  tahun),  Huda  (tanpa  tahun), Sularso  dan  Restianto  (2011),  Prihastusti,  dkk  (2015) dan  Praza  (2016)  yang  menyatakan  bahwa  rasio desentralisasi  fiskal  berpengaruh  terhadap  belanja modal.
Tingkat  desentralisasi  fiskal  daerah  merupakan aspek  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi
daerah  secara  keseluruhan,  karena  desentralisasi  fiskal merupakan  gambaran  kemampuan  daerah  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  seperti pajak  daerah,  retribusi  daerah,  dan  sumber-sumber lainnya.    Semakin  tinggi  kontribusi  PAD,  maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan  desentralisasi.  Rasio  desentralisasi fiskal  membandingkan  besaran  PAD  terhadap  total pendapatan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian, rerata rasio desentralisasi  fiskal  adalah  sebesar  8,154857%.  Angka tersebut  masih  dikategorikan  sangat  kurang.  Artinya, kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  selama  2014-2018, rerata  PAD  mereka  hanya  menyumbang  sekitar  8% pada  pendapatan  daerah.  Rasio  desentralisasi  fiskal yang  rendah  ini  dianggap  tidak  mampu  mempengaruhi alokasi  belanja  modal  daerah.  Rasio  ini  mampu menambahkan  analisis  pada  pembahasan  pertama, yakni menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan PAD mampu  mempengaruhi  alokasi  belanja  modal,  namun jika dibandingkan dengan pendapatan lain di luar PAD, PAD  dianggap  belum  mampu  mempengaruhi  alokasi belanja  modal.  Artinya,  tingkat  kemandirian  daerah yang  rendah  tersebut  belum  mempengaruhi  besar kecilnya belanja modal daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal masih dipengaruhi oleh dana perimbangan dari pusat.
Rendahnya  rasio  desentralisasi  fiskal  tersebut tidak  mempengaruhi  alokasi  belanja  modal.  Oleh karena  itu,  pemerintah  daerah  sangat  diharapkan  untuk dapat  menggali  potensi  daerah  lebih  besar  lagi  agar mampu  meningkatkan  PAD  secara  optimal  agar  tidak lagi  bergantung  terhadap  dana  perimbangan  pusat  dan mampu  meningkatkan  belanja  modal  daerah  untuk kepentingan  publik.  Di  sisi  lain,  pemerintah  daerah tidak mampu mengoptimalkan kemandirian finansialnya  dari  segi  menggali  potensi  daerah, dikarenakan dibatasi oleh konstitusi.
Ritonga  (2012)  menjelaskan  bahwa  kemandirian finansial  daerah  yang  lemah  juga  disebabkan  karena dibatasi oleh konstitusi.  Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa tanah, air dan segala sesuatu  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  negara,  yakni  pemerintah  pusat. Pendapatan  pajak  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dianggap  sebagai  sumber  pendapatan  yang  strategis. Meskipun  sumber  pajak  tersebut  terletak  di  wilayah pemerintah  daerah,  namun  tetap  menjadi  sumber pendapatan  bagi  pemerintah  pusat,  bukan  pendapatan pemerintah  daerah.  Akibatnya,  pemerintah  daerah hanya mengelola sumber pendapatan non strategis yang tidak  mempengaruhi  kehidupan  orang-orang  banyak, seperti  pajak  hotel,  pajak  iklan,  restaurant.  Kondisi  ini menyebabkan kemandirian keuangan pemerintah daerah yang rendah.
4.2.4.  Pengaruh  Rasio  Efektivitas  Terhadap  Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai probabilitas X 3 terhadap Y adalah sebesar 0,9125, yang mana  lebih  besar  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  H 4 ditolak,  yakni  rasio  efektivitas  tidak berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Tamawiwy,  dkk (tanpa  tahun)  dan  Praza  (2016)  yang  menyatakan bahwa  rasio  efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap belanja  modal.  Namun,  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  Sularso  dan  Restianto  (2011) dan  Prihastuti,  dkk  (2015)  yang  menyatakan  bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap belanja modal.
Rasio  efektivitas  mengambarkan  kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil.  Semakin  tinggi rasio  efektivitas  keuangan  daerah  maka  daerah  telah menggunakan  APBD  secara  efektif  dalam  membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan  pembangunan  dan  mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya. Namun, hasil penelitian mengatakan sebaliknya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  rasio  efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Rerata rasio efektivitas  adalah  sebesar  100,4009%.  Angka  tersebut dikategorikan sangat efektif. Artinya, kabupaten/kota di Provinsi  Jambi  selama  2014-2018,  rata-rata  mereka dapat  merealisasikan  PAD  sesuai  dengan  target. Meskipun  pemerintah  daerah  dianggap  mampu  secara efektif  merealisasikan  PAD  mereka,  pencapaian  ini belum  mampu  berkontribusi  dalam  mempengaruhi alokasi belanja modal.
Tidak  berbeda  dengan  pembahasan  sebelumnya, bahwa pemerintah daerah masih dominan mengalokasikan pendapatan mereka terutama pendapatan  asli  daerah  mereka  pada  belanja  pegawai. Hal ini didukung dengan rerata rasio alokasi belanja
modal  daerah  yang  rendah  di  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi,  yaitu  hanya  sekitar  24%.  Secara konseptual,  sudah  seharusnya  pendapatan  daerah  lebih besar  dialokasikan  kepada  belanja  modal.  Namun, faktanya  adalah  daerah-daerah  Indonesia  masih membelanjakan  pendapatan  daerahnya  pada  belanja pegawai  yang  dianggap  tidak  diperuntukkan  untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan  tidak  hanya  mampu  secara  efektif  dalam merealisasikan  PAD  mereka,  namun  juga  harus mengalokasikan  pendapatan  tersebut  pada  pos  belanja modal  yang  manfaatnya  dapat  dirasakan  oleh masyarakat banyak.
4.2.5.  Pengaruh  Rasio  Efisiensi  terhadap  Belanja Modal
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai probabilitas X 4 terhadap Y adalah sebesar 0,0003 yang mana  lebih  kecil  daripada  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  H 5 diterima,  yakni  rasio  efisiensi  berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  Tamawiwy,  dkk  (tanpa  tahun) serta  Sularso  dan  Restianto  (2011)  yang  menyatakan bahwa  rasio  efisiensi  berpengaruh  terhadap  belanja modal.
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan  antara  output  dan  input  atau  realisasi pengeluaran  dengan  realisasi  penerimaan  daerah. Semakin  kecil  rasio  ini,  maka  semakin  efisien,  begitu pula  sebaliknya.  Suatu  kegiatan  dikatakan  telah dikerjakan  secara  efisien  jika  pelaksanaan  pekerjaan tersebut  telah  mencapai  hasil  (output)  dengan  biaya (input)  yang  terendah  atau  dengan  biaya  minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
Berdasarkan hasil penelitian,  rerata rasio efisiensi adalah sebesar 102,3518%. Angka tersebut dikategorikan  tidak  efisien.  Artinya,  kabupaten/kota  di Provinsi  Jambi  selama  2014-2018,  rata-rata  mereka tidak  efisien  dalam  mengelola  keuangan  mereka.  Hal ini  dikarekan  pemerintah  tidak  mampu  menekan  atau meminimalisir  pengeluaran  pemerintah  daerah.  Selain itu,  dengan  pengeluaran  yang  besar  tidak  mampu meningkatkan penerimaan yang optimal.
Semakin  tinggi  rasio  efisiensi  artinya  semakin tidak  efisien  kinerja  keuangan  suatu  daerah  karena lebih besar pengeluaran daerah dibandingkan penerimaan  daerah.    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  rasio  efisiensi  berpengaruh  negatif  terhadap belanja  modal.  Artinya,  semakin  tinggi  rasio  efisiensi maka  semakin  rendah  alokasi  belanja  modal.  Hasil  uji hipotesis  ini  menguatkan  pembahasan  sebelumnya, yaitu  adanya  kecenderungan  pemerintah  daerah membelanjakan  pendapatan  mereka  ke  pos  belanja pegawai  yang  tidak  memberikan  dampak  besar  bagi kepentingan  publik.  Semestinya,  apabila  pengeluaran daerah  tersebut  dibelanjakan  pada  pos  belanja  modal yang  dapat  meningkatkan  pembangunan  daerah, infrastruktur daerah atau investasi daerah lainnya maka akan  mampu  menambah  penerimaan  daerah  jika dikelola sebaik mungkin. Jika pendapatan dibelanjakan dalam  rangka  meningkatkan  potensi  daerah,  tentunya hal ini akan menarik investasi daerah dan meningkatkan penerimaan daerah.
Fenomena  minimnya  alokasi  belanja  modal  tidak hanya  terjadi  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi, namun  hampir  terjadi  di  setiap  daerah  di  Indonesia. Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  konsep  pemikiran  tiap daerah  terhadap  belanja  daerah  mulai  bergeser  dengan lebih meningkatkan alokasi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai.

## 5.   SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut.
1.   Rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi fiskal, rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi  berpengaruh secara  simultan  terhadap  belanja  modal.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  besar  kecilnya  belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, khususnya rasio pertumbuhan PAD, rasio desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  rasio efisiensi. Kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dengan  kinerja  keuangan  yang  dapat  digunakan sebagai  alat  mengukur  keberhasilan  daerah  dalam menjalankan otonomi daerah.
2.   Rasio  pertumbuhan  PAD  berpengaruh  terhadap belanja  modal.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah  maka pengeluaran  pemerintah  atas  belanja  modal  pun akan semakin tinggi.
3.   Rasio  desentralisasi  fiskal  tidak  berpengaruh terhadap  belanja  modal.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  kontribusi  PAD  tidak  mempengaruhi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
4.   Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun pemerintah  daerah  dianggap  mampu  secara  efektif merealisasikan  PAD,  pencapaian  ini  belum  mampu berkontribusi  dalam  mempengaruhi  alokasi  belanja modal.
5.   Rasio efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal. Artinya,  semakin  tinggi  rasio  efisiensi  maka semakin rendah alokasi belanja modal.
5.3.  Saran
1.   Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  menggali potensi daerah secara optimal sehingga menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang besar sehingga mengurangi ketergantungan keuangan  daerah  terhadap  dana  perimbangan  dari pusat dalam pembiayaan belanja daerah.
2.   Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mengelola keuangannya  secara  efisien.  Pemerintah  harus mampu  mengefisiensikan  pengeluaran  agar  tidak melebihi penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah diharapkan  untuk  mengalokasikan  pengeluaran daerah  untuk  belanja  yang  dapat  memberikan dampak  balik  berupa  penerimaan  bagi  daerah  agar pengeluaran  yang  dikeluarkan  diimbangi  dengan penerimaan yang besar.
3.   Pemerintah  daerah  diharapkan  untuk  mengurangi dan mengefisiensikan belanja pegawai dan meningkatkan alokasi belanja modal. Pengalokasian pada  belanja  modal  memberikan  dampak  yang dirasakan langsung oleh publik, seperti pembangunan  daerah,  infrastruktur,  layanan  publik lainnya.  Belanja  modal  lebih  berupa  investasi daerah  yang  diharapkan  mampu  memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, sedangkan  output  belanja  pegawai  tidak  diraskan langsung oleh seluruh masyarakat.
4.   Peneliti selanjutnya disarankan untuk
mengembangkan penelitian terkait kinerja keuangan dengan  menambahkan  indikator  rasio  lainnya. Selain  itu,  juga  dapat  meneliti  bagaimana  dampak kinerja  keuangan  terhadap  belanja  modal  bagi perekonomian daerah.

## DAFTAR REFERENSI
Ardhini  dan  Handayani,  Sri.  2011.  Pengaruh  Rasio Keuangan  Daerah  terhadap  Belanja  Modal  untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan  (Studi  pada  Kabupaten  dan  Kota  di Jawa Tengah). Universitas Diponegoro.
Semarang.
Badan  Litbang  Depdagri  Republik  Indonesia  dan FISIPOL-UGM,  1991,  Pengukuran  Kemampuan Keuangan  Daerah  Tingkai  II  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah  Yang  Nyata  dan  Bertanggung Jawab, Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jambi.  2016.  Jambi Dalam Angka 2016.
Basuki,  Agus  Tri  and  Prawoto,  Nano.  2017.  Analisis Regresi  Dalam  Penelitian  Ekonomi  &  Bisnis: Dilengkapi  Aplikasi  SPSS  &  EVIEWS.  Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Bregman.  M.  and  Lane.  J.E.  1990.  Public  Policy  in  a
Principal Agent Framework. Journal of Theoretical Politics 2 (3). 339-352.
Djalil,  Rizal.  2014.  Akuntabilitas  Keuangan  Daerah:
Implementasi  Pasca  Reformasi.  RMBOOKS: Jakarta.
Fama,  E.  F.,  dan  Jensen,  M.  C.  1983.  Separation  of Ownership  and  Control.  Journal  of  Law  and Economics 26. 301 - 325.
Ghozali,  Imam.  2013.  Analisis  Multivariat  dan Ekonometrika:  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi dengan  EVIEWS  8.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hafid,  Aula  Ahmad.  2013.  Analisis  Rasio  Keuangan Daerah  dalam  mempengaruhi  Belanja  Modal Publik  bagi  Pertumbuhan  Ekonomi.  Jurnal
Penelitian  Humaniora,  Vol.  18,  No.  2,  Oktober 2013: 109-120.
Halim,  Abdul.  2007.  Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
Halim,  Abdul  dan  Syukriy  Abdullah.  2006.  Hubungan dan  Masalah  Keagenan  di  Pemerintah  Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2 No. 1, Hal. 53-64.
Halim,  Abdul.  2011.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN.
Halim  dan  Kusufi.  2012.  Akuntansi  Sektor  Publik: Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta:  Salemba Empat.
Hanafi,  Imam  dan  Nugroho  T.  2009.  Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Indonesia. Malang: UBPress.
Huda, Ahmad Syahral. Tanpa Tahun. Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di  Nusa Tenggara Barat.
Hygi,   Asepma.  2015.  Pengaruh  kinerja  Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi  di  Kabupaten/  Kota  Riau.  Jurnal  Sorot, Volume 10 Nomor 2.
Iqbal,  Muhammad.  2015.  Regresi  Data  Panel.  Tahap Analisis. Pebanas.
Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership  Structure.  Journal  of  Financial Economics 3. (305-360).
Mahmudi.  2015.  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Edisi  Ketiga..  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  2009.  Akuntansi  Sektor  Publik.  Andi: Yogyakarta.
Mondes,  2016.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Provinsi  Jambi  dan  Pengaruhnya  terhadap Pertumbuhan  Ekonomi,  Jurnal  Prespektif  dan Pembangunan Daerah Vol.4 No.2.
Novianto,  Riko.  2015.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal Ekonomi, Volume 4, No.1.
Nugroho,  Fajar  dan  Abdul  Rohman.  2012.  Pengaruh Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan  Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Kasus  Di
Propinsi Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Diponegoro, Volume 1, No. 2.
Praza,  Eko  Indra.  2016.  Analisis  Pengaruh  Kinerja
Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.4No.1, Juli-
September2016      ISSN:  2338-4603  (print);  2355- 8520 (online).
Prihastuti,    Asepma  Hygi.,  Taufeni  Taufik  dan  Restu Agusti.  2015.  Pengaruh  Kinerja  Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. Jurnal SOROT, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2015 hal. 143  –  154  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
Reily,  Michael.  2018.  Sri  Mulyani  Soroti  Belanja
Modal  Pemda  yang  Minim.  (Online)  melalui  : https://katadata.co.id/berita/2018/12/11/sri- mulyani-soroti-belanja-modal-pemda-yang- minim . Diakses pada 06 Desember 2019.
Ritonga,  Irwan  Taufiq.,  Clark  Colin.,  Wickremasinghe Gunerratne.  2012.  Assessing  Financial  Condition of  Local  Government  in  Indonesia  :  an Exploration.  Journal  Public  and  Municipal Finance, Volume 1, Issue 2, 2012.
Sucandrawati,  Ni  Komang  Ayu.  2016.  Analisis
Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Lampung  Sebelum  dan  Sesudah Pemekaran.  Tesis.  Fakultas  Ekonomi  Universitas Lampung.
Sularso,  Havid  dan  Yanuar  E.  Restianto.  2011.
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap  Alokasi Belanja  Modal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah.  Media  Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
Zimmerman, Jerold L. 1977. The Municipal
Accounting Maze: Analysis of Political Incentives. Studies on Measurement and Evaluation  of  the  Economic  Efficiency  of  Public and Private Nonprofit Institution. pp 107-144.
Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Jakarta: Indonesia.
_________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah.  Jakarta: Indonesia.
_________.  2018.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
_________.  2006.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Indonesia.
_________.  2007.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  :  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
_________.  2011.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
_________.  1996.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri No.  690.900.327  Tahun  1996  tentang  Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Jakarta: Indonesia.
_________. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
_________. 2003. Keputusan Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.  Jakarta: Indonesia.