## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
Syaifur Rahman 1* , Sugeng Hartanto 2 , Avisenna Harkat 3
1,2,3 Politeknik Negeri Jember Jl. Mastrip PO BOX 164, Jember, Indonesia
* Korespodensi: rahmansyaifur85@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  implementation  of  the  Institutional  Level  Financial Application  System  (SAKTI)  at  the  Semarang  I  State  Treasury  Service  Office.  This  research  is  a qualitative  research  with  a  case  study  approach.  Data  collection  was  carried  out  by  interview, observation, and documentation techniques. The selection of informants is based on certain criteria, namely by selecting KPPN employees who act as users or users of SAKTI. Selection is based on employee knowledge and understanding in using the SAKTI application. In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 171/PMK.05/2021 concerning Implementation of the SAKTI System. The results of the study indicate that the application of the SAKTI application  at  the  Semarang  I  KPPN  has  been  implemented  well  and  has  brought  many  positive influences and is very supportive of all activities, main tasks and functions of the KPPN.
Keywords: implementation, institution level financial application system, KPPN

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I.  Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Pemilihan  informan  berdasarkan  kriteria  tertentu,  yaitu dengan  memilih  pegawai  KPPN  yang  berperan  sebagai user atau  pengguna  SAKTI.  Pemilihan didasarkan  pada  pengetahuan  dan  pemahaman  pegawai  dalam  penggunaan  aplikasi  SAKTI.  Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.  Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I telah diimplementasikan dengan baik serta membawa banyak pengaruh positif dan sangat mendukung seluruh aktivitas, tugas pokok dan fungsi KPPN.
Kata kunci: penerapan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, KPPN

## PENDAHULUAN
Sistem informasi tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Penyediaan informasi yang digunakan Individu, organisasi, dan komunitas  bersumber  dari  berbagai  sistem  (Haryu  Pambudi  &  Adam,  2018).  Pemerintah Indonesia  juga  berupaya  menyelaraskan  kemajuan  teknologi  informasi  yaitu  melalui penerapan layanan elektronik yang disebut e-government sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan  sistem  informasi . Upaya  tersebut  merupakan  penerapan  instruksi  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-government. Penerapan e-government tertuang dalam bidang pengelolaan keuangan  negara  dan  diimplementasikan  dalam  bentuk Integrated  Financial  Management Information System (IFMIS) di Indonesia.
Penerapan  IFMIS  diharapkan  dapat  mengatasi  masalah-masalah  yang  terjadi  akibat penggunaan  sistem  yang  bersifat  manual  dalam  pengelolaan  anggaran.  Perbaikan  dan perubahan  sistem  administrasi  melalui  pemanfaatan  teknologi  merupakan  tuntutan pelayanan publik sebagai dasar keselarasan perkembangan teknologi informasi. Penerapan IFMIS  dapat  membantu  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  efektivitas,  efisiensi  dan pengurangan  biaya  melalui  digitalisasi  pengelolaan  keuangan.  Indonesia  sudah  mulai mengembangkan  Core Financial  Management  Information  System (FMIS),  dengan  Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai core-nya. Namun masih perlu banyak pengembangan untuk menjadi IFMIS yang andal dan sesuai trend terkini (Sudarto, 2019).
Upaya  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  tuntutan  tersebut,  Kementerian  Keuangan mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang memiliki integritas tinggi diperuntukkan untuk seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem ini dapat mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara. SAKTI dikeluarkan karena pemerintah berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja (Amriana & Iskandar, 2019).
Pengembangan  ide  SAKTI  dibangun  melalui  penyederhanaan  aplikasi  sistem pengelolaan  keuangan  negara  yang  digunakan  sebelumnya.  Aplikasi  SAKTI  mampu mengintegrasikan  berbagai  aplikasi  eksisting  yang  digunakan  saat  ini,  seperti  Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Sistem  Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem  Informasi Berbasis Akrual (SAIBA) menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal.  Sesuai  dengan  kerangka  waktu  implementasi  SAKTI,  program  SAKTI  mulai dilaksanakan  tahun  2015  dengan  piloting  12  Satker  di  Kemenkeu  dan  Satker  SPAN (Mukhtaromin,  2018).  Perlu  diperhatikan  juga  terkait  penelitian  yang  dikembangkan  oleh (Novelia,  2023)  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  sistem  dan  kualitas  layanan  mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem  khususnya response  time dan  kemudahan  penggunaan  ( ease  of  use )  untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna.
Implementasi SAKTI banyak memunculkan tantangan dan permasalahan. Diperlukan upaya  sistematis  seluruh  satuan  kerja  Kementerian/Lembaga  agar  sistem  ini  dapat diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas  output,  teknis  penggunaan,  hingga  layanan  dukungan  SAKTI  pada  tahap  piloting awal.  (Nasrudin  &  Widagdo,  2020)  menyakatan  terdapat  beberapa  permasalahan  terkait dengan fitur aplikasi yang rumit, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya.
Atas  hasil  temuan  beberapa  penelitian  yang  pernah  dilakukan,  hanya  sekitar  16% proyek IT  sektor Inggris yang bisa dinyatakan berhasil, sementara 84% lainnya mengalami kegagalan  dalam  berbagai  tingkatan  (Sauer  &  Cuthbertson,  2003).  Kegagalan  tersebut disebabkan oleh unsur simplicity, certainly, dan stability pada system yang kurang memadai serta rendahnya dukungan dan kompetensi dari pihak manajerial organisasi. Oleh karena itu,
keberhasilan penerapan SAKTI menjadi prioritas yang harus diutamakan dalam inisiatif yang strategis.  Perlu  diketahui  juga  bahwa  disamping  itu  Aplikasi  SAKTI  telah  membantu pengguna meningkatkan produktivitas dan performa kerja, memudahkan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan (Pambudi & Adam, 2015).
Melihat jangkauan yang sangat luas dan berskala nasional tentunya program SAKTI menghabiskan  biaya,  waktu,  tenaga,  dan  pikiran  yang  sangat  banyak.  Akan  tetapi, pengorbanan  yang  dikeluarkan  kenyataannya  belum  tentu  dapat  menjamin  keberhasilan implementasi  dari  program  ini.  Kegiatan  piloting  dilakukan  seolah  hanya melibatkan  satu kementerian yaitu dalam lingkungan Kementerian Keuangan saja. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pihak inisiator melalui sebuah usaha untuk mendapatkan perhatian yang besar dalam menerapkan program SAKTI tersebut sesuai dengan PMK No.171/PMK.05/2021 yang mengamanatkan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Menteri Keuangan, 2021).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif,  dikarenakan  penelitian  ini ditujukan  untuk  menganalisis  lebih  dalam  terkait  penerapan  Sistem  Aplikasi  Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  Semarang  I  yang  beralamat  di  Jalan  Ki  Mangunsarkoro  No.34,  Karang  Kidul, Kecamatan  Semarang  Tengah,  Kota  Semarang,  Jawa  Tengah  50241.  Pemilihan  lokasi penelitian didasarkan karena instansi merupakan salah satu unit yang turut berkontribusi dalam penerapan SAKTI.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  teknik:  1.  Observasi, penggunaan metode ini dengan cara peneliti melihat langsung kelapangan untuk mengetahui secara  langsung  mengenai  penerapan  aplikasi  SAKTI  di  KPPN  Semarang  I;  2.  Wawancara, metode tanya jawab yang dilakukan dengan maksimal waktu 30 menit menggunakan aplikasi atau alat perekam kepada informan penelitian yakni pegawai KPPN  yang  bertugas sebagai operator dan validator SAKTI; 3. Dokumentasi, dilakukan dengan mencari sumber informasi dalam  bentuk  buku,  dokumen  yang  mendukung  penelitian  seperti  jurnal,  Peraturan- peraturan yang terkait penerapan aplikasi SAKTI dan lain sebagainya.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah:  1.  Reduksi  Data,  dilakukan  dengan meringkas dan mengklasifikasikan masalah yang diteliti untuk memfokuskan hasil temuan pada  apa  yang  dianggap  penting  dan  untuk  memudahkan  pemahaman  data  yang dikumpulkan  di  lapangan;  2.  Penyajian  Data,  Kumpulan  informasi  yang  memberikan gambaran tentang keseluruhan penelitian. Gambaran tersebut harus memiliki kesederhanaan dan kejelasan agar mudah dibaca; 3. Kesimpulan, tahap ini peneliti menuliskan kesimpulan mengenai apa yang telah diteliti oleh peneliti tentang bagaimana penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  aplikasi  SAKTI  KPPN  Semarang  I  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan ketetapan  Menteri  Keuangan  yang  termaktub  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan No.171/PMK.05/2021  tentang  Pelaksanaan  Sistem  Sakti.  Aplikasi  SAKTI  diterapkan  untuk menggantikan  seluruh  aplikasi  yang  digunakan  sebelumnya.  Aplikasi  SAKTI  mampu mengintegrasikan  seluruh  proses  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  mulai  dari  proses perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan,  hingga  pertanggungjawaban.  Pengelolaan keuangan  negara  yang  dimulai  dari  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  dapat dilaksanakan  dengan  mudah  dan  cepat  karena  adanya  aplikasi  SAKTI.  Hal  ini  membuat perubahan  yang  sempurna  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  SAKTI  memberikan perubahan  disisi  penggabungan  aplikasi  eksisting  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh  dan terintegrasi  dalam  satu  sistem  yang  didalamnya  terdapat  berbagai  modul.  Modul  tersebut terdiri  dari  Modul  Penganggaran  untuk  proses  perencanaan  dan  penganggaran,  modul Komitmen,  Bendahara,  Aset  Tetap,  Persediaan  dan  Pembayaran  untuk  proses  pelaksanaan serta  modul  G/L  dan  pelaporan  untuk  proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Modul
tersebut saling berkaitan satu sama lain dan menghasilkan beberapa output dari modul itu sendiri. Instansi pemerintah khusunya KPPN Semarang I berpedoman pada modul aplikasi sebagai berikut:
Tabel 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Aplikasi SAKTI
Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Modul Administrasi, Modul Penganggaran Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Aset, Modul Persediaan, Modul Piutang Modul G/L dan

## Pelaporan
Sumber : Data Dokumentasi Tahun 2022 KPPN Semarang I
“Aplikasi  berbasis  desktop  sangat  bertele-tele  dan  banyak  menimbulkan  permasalahan. Usaha untuk menyempurnakan dan mempermudah satker dalam menggunakan aplikasi yang  berbeda  dan  terpisah  serta  untuk  meminimalisir  permasalahan  seperti  hilangnya backup data dan proses yang berulang padahal muara dan tujuan dari proses pengelolaan keuangan dari hulu ke hilir sama. Aplikasi SAKTI hadir sangat memenuhi kebutuhan satker karena aplikasi ini terintegritasi dan terpusat pada satu titik pengelolaan data serta berbasis web sehingga saling berkaitan dari siklus transaksi ke transaksi lainnya.” (Operator User SAKTI KPPN Semarang I) ”.
Penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I telah  berbasis web yang sebelumnya berbasis desktop, flesibilitas penggunaan SAKTI dapat terjamin karena dapat diakses dimana saja asal ada koneksi internet. Upaya pengembangan dan perbaikan terus dilakukan terkait penggunaan SAKTI. Pengembangan dan perbaikan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dan pemahaman tenaga kerja atau pengguna dari seluruh proses transaksi aplikasi SAKTI. KPPN Semarang I juga bertindak sebagai trainer pembimbingan teknis yang dilakukan secara daring maupun luring. Pembimbingan teknis yang dilakukan satker KPPN Semarang I sesuai dengan  waktu  dan  timeline  yang  telah  ditentukan  serta  mengacu  pada  juknis  terkait tool aplikasi yang dibuat dalam website resmi KPPN Semarang I .
“……,  Pengimplementasian  aplikasi  sakti  tidaklah  mudah,  namun  yang  perlu  diketahui aplikasi  SAKTI  merupakan  sebuah  sistem  aplikasi  yang  sangat  penting  dan  besar pengaruhnya pada pengelolaan keuangan di negara ini. Aplikasi sakti merupakan program inovasi  yang  baru  yang  diluncurkan  oleh  pemerintah  sebagai  wujud  perbaikan  sistem pengelolaan  keuangan  negara  yang  transparan  dan  akuntabel.  Aplikasi  sakti  sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan piloting sebagai tahap awal uji coba untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam penggunaannya, kemudian ditambah dengan sosialisasi, berupa coaching dan mentoring ataupun bimtek secara internal sebagai bentuk penyesuaian dan pemahaman kepada pengguna sangat dibutuhkan. Pada Tahun 2022,  seluruh  satker,  kementerian  lembaga  diwajibkan  untuk  menerapkan  dan menggunakan aplikasi SAKTI.” ( Operator User SAKTI KPPN Semarang I ).
Proses  penerapan  SAKTI  dilaksanakan  secara  bertahap  dan  melalui  beberapa  proses pengembangan  dalam  implementasinya.  Kegiatan sosialisasi  dan  pengenalan  SAKTI merupakan  serangkaian  proses  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  dalam  rangka  uji  coba penggunaan  aplikasi  SAKTI.  Di  Tahun  2022  pemerintah  memberlakukan  kebijakan  bahwa seluruh  Kementerian/Lembaga  diwajibkan  menggunakan  aplikasi  SAKTI.  Setiap  pengguna aplikasi  SAKTI  harus  menyesuaikan  perbedaan-perbedaan  implementasi  dengan  proses perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan.  Berikut  merupakan pembagian  peran  pengguna  SAKTI  di  KPPN  Semarang  I:  1.  Farhan  Fatnanto  merupakan Approver  Aset  dan  Approver  Anggaran;  2.  Henny  Misriantono  merupakan  Approver Pembayaran  dan  Validator  Aset;  3.  Wijayanti  Wahyu  Widyangrum  merupakan  Bendahara Pengeluaran,  Operator  Pembayaran,  dan  Operator  Pelaporan;  4.  R.  Dwi  Koerniadi  Widodo merupakan Anggaran Validator, Approver Komitmen PPK dan Validator Pembayaran PPK; 5. Ida  Nurkayadi  merupakan  Operator  Komitmen  dan  Operator  Anggaran;  6.  Suswanto merupakan Operator Aset; dan 7. Widya Edu Nugroho merupakan Operator Persediaan.
Peran  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain  sesuai  dengan  proses  perencanaan, pelaksanan,  dan  pertanggungjawaban  dari  setiap  modul  yang  ada  dalam  aplikasi  SAKTI. Terdapat  4  orang  pemegang user SAKTI  pada  KPPN  Semarang  I  yang  berperan  sebagai Administrator, Operator, Validator dan Approver. Administrator merupakan pegawai yang ditetapkan untuk melaksanakan fungsi teknis administrasi SAKTI. Operator SAKTI bertugas mengoperasikan,membuat  dan  merekam  transaksi  data  SAKTI,  yang  terdiri  dari  Operator pembayaran, pelaporan, komitmen, anggaran, asset dan persediaan. Validator atau petugas yang memvalidasi data dari seorang operator, pada KPPN Semarang I terdiri dari PPSPM dan PPK  yang  diperankan  oleh  Kasubbag  umum  dan  Kepala  Seksi.  Sedangkan Approver yaitu pegawai  yang  bertanggungjawab  dan  menyetujui  seluruh  transaksi  dan  laporan  keuangan yang dihasilkan dalam aplikasi SAKTI dan biasanya diperankan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Kantor KPPN Semarang  I.
Setiap pengguna SAKTI di KPPN Semarang I dapat memainkan peran lebih dari satu user SAKTI. Melihat hal tersebut, dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) KPPN Semarang I masih  kurang  untuk  menjalankan tools aplikasi,  karena  melihat  kapasitas  dan  kualitas organisasi terhadap beban kerja organisasi yang dijalankan. Apabila pengguna user SAKTI menggunakan  dua  peran  atau  lebih,  maka  cenderung  akan  terjadi  masalah  dalam pengoperasian aplikasi SAKTI, selain itu dapat mengurangi efisiensi waktu yang digunakan karena harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari peran yang dilakukan. Namun, tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila regulasi tidak berbenturan dan pegawai pengguna SAKTI dapat menyeimbangkan kapan dapat menjalankan masing-masing peran user SAKTI tersebut.  Melihat  kondisi  ini,  beberapa  peran  yang  dimainkan  oleh  satu  orang  pengguna SAKTI bukan menjadi suatu permasalahan yang signifikan dari keberlangsungan penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I.
“….sebagai  konfirmasi  untuk  melangkah  ke  data  atau  transaksi  selanjutnya  Setiap  user tersebut  akan  diberikan  OTP.  OTP  diberlakukan  sebagai  bentuk  keamanan  dari  aplikasi SAKTI,  sehingga  tidak  akan  disalahgunakan  oleh  orang  yang  tidak  bertanggungjawab.” (Validator User SAKTI KPPN Semarang I).
Bendahara  KPPN  Semarang  I  juga  menyatakan  bahwa  setiap  ingin  melangkah  ke tahapan data atau transaksi selanjutnya, aplikasi SAKTI memberikan sebuah OTP ( On Time Password ).  OTP  digunakan  sebagai  bentuk  keamanan  dan  konfirmasi  yang  diberikan  oleh KPPN  Semarang  I  selaku  kuasa  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  kepada  satker  yang  ingin melakukan  transaksi  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  sehingga  aplikasi  SAKTI  tidak dapat digunakan dan diakses oleh orang lain atau pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain dalam  hal  akses  aplikasi,  SAKTI  memiliki  penyimpanan  yang  besar,  terintegritasi  dan terjamin keamanannya.
KPPN  Semarang  I  selain  sebagai  satker  yang  melaksanakan  administrasi  Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara,  juga  sebagai  pelaksana  kewenangan  dari  Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam pelaksanaannya, KPPN Semarang I mengimplementasikan  aplikasi  SAKTI  yang  berinterkoneksi  dengan  SPAN  (Sistem Perbendaharaan  Anggaran  Negara).  Dengan  adanya  aplikasi  SAKTI,  proses  pelaksanaan perbendaharaan  seperti  penyaluran  pembiayaan  atas  beban  negara  serta  penatausahaan penerimaan  dan  pengeluaran  negara  melalui  Kas  Negara.  Sebagaimana  yang  disampaikan Bendahara KPPN Semarang I saat kegiatan wawancara.
“sebagai  BUN  KPPN  semarang  I  menggunakan  aplikasi  dengan  penamaan  SPAN  yang fungsinya  seperti  halnya  proses  penerimaan  SPM  dan  pembuatan  SP2D.  tentunya  SAKTI juga  terintegrasi  dengan  aplikasi  SPAN.  Perekaman  dan  pengentrian  data  transaksi menggunakan  SAKTI,  sedangkan  SPAN  sebagai  pembuatan  nomor  SPM  dan  SP2D,  dan secara otomatis langsung berinterkoneksi, berbeda halnya sebelum adanya aplikasi SAKTI beberapa aplikasi berfungsi saling terpisah…” (Validator User SAKTI KPPN Semarang I) .
Tingkat  pemahaman  pengguna  terhadap  aplikasi  SAKTI  sangat  mendukung kelancaran penggunaan aplikasi. Kondisi pegawai KPPN Semarang I pada tingkat pemahaman dipengaruhi  oleh  tingkatan  umur,  sehingga  apabila  umur  pegawai  pengguna user SAKTI
sudah  lanjut  usia  maka  pemahaman  terhadap  sistem  SAKTI  tergolong  rendah  dan  juga sebaliknya. Mengatasi hal tersebut, kegiatan mentoring dan pembelajaran terkait penerapan dan  penggunaan  SAKTI  harus  lebih  diperhatikan  dan  dimaksimalkan. Transfer  knowledge perlu  disalurkan  agar  tidak  terjadi  pemutusan  pengetahuan  dari  proses  kerja  yang  telah dijalankan,  sehingga  pegawai  pengganti  tidak  merasa  bingung  dan  dapat  menjalankan tugasnya sebagai pemegang peran user SAKTI dengan baik dan benar.
“SAKTI sangat luar biasa karena membawa dampak positif terkait pemrosesan pengelolaan keuangan  negara.  memonitoring  SPM  yang  dibuat  oleh  operator  menjadi  lebih  mudah karena tidak memerlukan tandatangan basah sebagai pengesahan atas SPM yang dibuat, lebih mudah menatausahakan dokumen pembayaran, dan seluruh transaksinya bertahap dalam rangka menghindari penyalahgunaan.” (Validator User SAKTI KPPN Semarang I) . “Penggunaan  aplikasi  SAKTI  sangat  berdampak  besar  pada  aktivitas  pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya di KPPN Semarang I. Penggunaan aplikasi SAKTI sangat memudahkan penginputan, perekaman dan proses pencetakan data, tanpa harus menggabungkan  ADK  satu  dengan  yang  lainnya.  Proses  pengelolaan  APBN  sangat terdukung  dengan  adanya  aplikasi  SAKTI.  Di  harapkan  dengan  adanya  aplikasi  ini pengelolaan keuangan negara dapat unggul di tingkat dunia.” (Operator User SAKTI KPPN Semarang I) .
Kepentingan manajerial internal pada KPPN Semarang I dapat dilaksanakan dengan baik  dengan  adanya  akses  informasi  keuangan  pada  SAKTI  sehingga  memudahkan  dan mempercepat  dalam  pengambilan  keputusan.  Perubahan  positif  dan  membangun  dapat dirasakan oleh KPPN Semarang I dari penerapan aplikasi SAKTI terkait pengelolaan keuangan dimulai  dari  tahapan  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  laporan  keuangan  yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja.

## PEMBAHASAN
KPPN  Semarang  I  telah  menggunakan  aplikasi  SAKTI  berbesis Web karena  untuk fleksibilitas penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum berbesis Web, awalnya KPPN Semarang I menggunakan  aplikasi  SAKTI  berbesis  Desktop,  hal  ini  dirasa  kurang  maksimal  dalam akselerasi pelaporan dan pertanggungjawaban. Sampai dengan saat ini upaya pengembangan aplikasi  SAKTI  masih  terus  dilakukan.  Layanan  dan  fitur  yang  ada  didalamnya  selalu  di upgrade setiap kali ada perubahan peraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi  SAKTI  dapat  menciptakan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  tertib,  efisien, ekonomis,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel.  Pengembangan  aplikasi  yang  berkelanjutan memiliki  tujuan  mempermudah  pengguna,  serta  dapat  mengurangi  kesalahan  yang  akan timbul dikemudian hari (Sari & Isnaini, 2021). Pengembangan aplikasi SAKTI dimaksudkan untuk memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efisien (Hanafiah et al., 2019).
Sebagai upaya penyesuaian dan pemahaman tenaga kerja atau pengguna dari seluruh proses transaksi KPPN Semarang I melaksanakan sosialisasi dan running penggunaan SAKTI. Pelaksanaan pembimbingan dilakukan secara daring dan luring dengan waktu dan timeline yang  telah  ditentukan  serta  mengacu  pada  juknis  terkait  tool  aplikasi  yang  dibuat  dalam website  resmi  KPPN  Semarang  I.  Terdapat  5  orang  pemegang  user  SAKTI  pada  KPPN Semarang  I  yang  berperan  sebagai  Administrator,  Operator,  Validator  dan  31  Approver. Administrator  merupakan  pegawai  yang  ditetapkan  untuk  melaksanakan  fungsi  teknis administrasi SAKTI. Operator SAKTI yaitu pegawai yang bertugas mengoperasikan, membuat dan  merekam  transaksi  data  SAKTI,  yang  terdiri  dari  Operator  pembayaran,  pelaporan, komitmen, anggaran, asset dan persediaan. Validator atau petugas yang memvalidasi data dari seorang operator, pada KPPN Semarang I terdiri dari PPSPM dan PPK yang diperankan oleh  Kasubbag  umum  dan  Kepala  Seksi.  Sedangkan  Approver  yaitu  pegawai  yang bertanggungjawab dan menyetujui seluruh transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dalam aplikasi SAKTI dan biasanya diperankan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Kantor KPPN Semarang I.
Apabila  pengguna user SAKTI  menggunakan dua peran atau lebih, maka cenderung akan  terjadi  masalah  dalam  pengoperasian  aplikasi  SAKTI,  selain  itu  dapat  mengurangi
efisiensi  waktu  yang  digunakan  karena  harus  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari peran  yang  dilakukan.  Tujuan  dari  penggunaan  aplikasi  SAKTI  menurut  (Veronika  et  al., 2022) adalah pengelolaan keuangan negara menjadi lebih sederhana untuk digunakan. Oleh karena itu harapannya adalah duplikasi pekerjaan dapat dikurangi dan pengulangan entry data  juga  semakin  sedikit.  Namun,  informan  penelitian  menegaskan  terkait  duplikasi pekerjaan tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila regulasi tidak berbenturan dan pegawai pengguna SAKTI dapat menyeimbangkan kapan dapat menjalankan masing-masing peran  user  SAKTI.  Melihat  kondisi  ini,  beberapa  peran  yang  dimainkan  oleh  satu  orang pengguna SAKTI bukan menjadi suatu permasalahan yang signifikan dari keberlangsungan penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I. yang terpenting adalah diperlukan kualitas sistem  dan  kualitas  informasi  yang  mampu  mencakup  seluruh  kepentingan  dari penggunanya (Hadi, 2022).
Aplikasi  SAKTI  mampu  membuat  penyampaian  informasi  pengelolaan  keuangan negara  semakin  tertib,  efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan  dan  akuntabel.  Proses pengerjaan  dan  pembuatan  laporan keuangan  sangat  mudah karena  hanya  membutuhkan rekam dan cetak saja. Berbeda dengan sebelum adanya SAKTI, pengumpulan ADK dari setiap aplikasi  eksisting  membuat  data  yang  dikumpulkan  rentan  terjadi  kesalahan.  Selain  itu, SAKTI  memiliki  tingkat  keamanan  yang  menjamin  proses  dari  pengelolaan  keuangan tersebut, yaitu dengan adanya tanda tangan elektronik atau On Time Password (OTP). OTP berperan  menjaga  kredibilitas  dan  keamanan  data  pada  setiap  tindakan  atau  proses transaksi,  sehingga  tidak  mudah  hilang  dan  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab. Hal ini merupakan bentuk adanya kemajuan teknologi di era digitalisasi yang membuat kemudahan dan kelancaran dalam pengelolaan pemerintahan terkhusus di bidang  pengelolaan  keuangan  negara.  Beberapa  keunggulan  SAKTI  diantaranya  adalah  1. Akuntasi  berbasis  akrual,  2.  Interkoneksi  dengan  SPAN,  3.  Tidak  perlu  mengelola  banyak aplikasi, 4. Tidak perlu ke KPPN berkali-kali, 5. Satu basis data untuk semua modul, 6. Satu basis data untuk semua unit (DJPb, 2020) .

## KESIMPULAN
Penerapan  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  di  KPPN  Semarang  I berhasil  diterapkan  dan  diimplementasikan  dengan  baik  dan  telah  sesuai  berdasar  pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan sistem  SAKTI.  Dengan  adanya  aplikasi  ini,  sangat  membantu  dan  memudahkan  KPPN Semarang I dalam melaksanakan proses pengelolaan perbendaharaan dan keuangan dimulai dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  anggaran  pendapatan dan belanja negara.
Penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I membawa banyak pengaruh positif dan membangun dalam seluruh aktivitas pelaksanaan, tugas pokok dan fungsinya. Integrasi data  dan  fitur  yang  ada  dalam  SAKTI,  memudahkan  pengguna user SAKTI  dalam  proses penggunaan aplikasi. Tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dan keamanan data SAKTI  juga  sangat  membantu  kelancaran  dan  kredibilitas  dalam  seluruh  transaksi  dan pengoperasiannya. Selain itu, fasilitas dan layanan pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet telah baik dan memadai sehingga aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I mampu diterapkan dan diimplementasikan dengan baik.

## KETERBATASAN DAN SARAN
Keterbatasan dari penelitian ini yaitu selama proses wawancara terhadap informan, ketidakberhasilan  dalam  melakukan  wawancara  dengan  seluruh  pengguna  SAKTI dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain keadaan kesehatan dari informan, mutasi atau perpindahan posisi serta kesibukan atas pekerjaan yang dilakukan pada saat jam kerja. Keterbatasan lain dikarenakan ketidakmampuan untuk menggali informasi dengan informan secara  lebih  mendalam  lagi  terkait  dengan  penerapan  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat Instansi  (SAKTI)  dikarenakan  faktor  usia  pegawai  yang  kurang  menguasai  Teknologi  dan Informasi.
Adapun  saran  dan  rekomedasi  yang  dapat  disampaikan  sebagai  masukan  dalam penerapan  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi  (SAKTI)  pada  Kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan inovasi teknologi dan informasi aplikasi SAKTI dengan cara meningkatkan pemahaman SDM dari  seluruh  tools  aplikasi  didalamnya,  baik  dengan  mempelajari  petunjuk  dan  teknis, mengikuti  sosialisasi  dan  bimtek  SAKTI  ataupun  menjalankan  transfer  knowledge  dengan baik.  Selain  itu,  perlunya  dilakukan  evaluasi  kinerja  secara  berkala  terhadap  penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I.

## DAFTAR RUJUKAN
Amriana,  T.  N.,  &  Iskandar,  A.  (2019).  Analisis  Kesuksesan  Implementasi  Sistem  Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan  Pelatihan  Keuangan  (BPPK). Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan , 3 (1),  54–74. https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409
DJPb,  K.  K.  (2020). Penyusunan  RKA  K/L  DIPA  2020  menggunakan  SAKTI  berbasis  Web . Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Sekayu/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2864- Sakti-Sistem-Aplikasi-Keuangan-Tingkat-Instansi.Html.
Hadi,  M.  (2022).  Faktor  Yang  Memengaruhi  Keberhasilan  Implementasi  Aplikasi  Sakti (Berdasarkan  Perspektif  Pengguna). Jurnal  Akuntansi  Kompetif , 5 (3),  390–397. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164
Hanafiah,  M.  A.,  Sulistiyono,  Niwanda,  L.  R.,  Widiarto,  P.,  &  Niwanda,  R.  L.  (2019).  SAKTI, Wujud Inovasi Pengelolaan Keuangan Negara. In DJPb Treasury Indonesia .
Haryu  Pambudi,  K.,  &  Adam,  H.  (2018). ANALISIS  DIMENSI  KESUKSESAN  IMPLEMENTASI SISTEM  APLIKASI  KEUANGAN  TINGKAT  INSTANSI  (SAKTI)  PADA  SATUAN  KERJA WILAYAH  PROVINSI  JAWA  TIMUR  DENGAN  PENDEKATAN  DELONE  AND  MCLEAN INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODEL . 1 , 1–32.
Menteri  Keuangan.  (2021).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.01/2008. Jdih.Kemenkeu.Go.Id , 3 , 1.
Mukhtaromin. (2018). Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Simposium Nasional Keuangan Negara , 588–602.
Nasrudin,  E.,  &  Widagdo,  A.  K.  (2020).  Determinan  Kepuasan  Pengguna  Sistem  Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Individu dan Organisasi. In Jurnal Manajemen Perbendaharaan (Vol. 1, Issue 1, pp. 69–94). https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.351
Novelia,  E.  A.  (2023). Pengaruh  Implementasi  Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (Sakti) Terhadap Kepuasan Dan  Kinerja Pengguna Pada Satuan Kerja  Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat .
Pambudi, K. H., & Adam, H. (2015). ANALISIS DIMENSI KESUKSESAN IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI  KEUANGAN  TINGKAT  INSTANSI  (SAKTI)  PADA  SATUAN  KERJA  WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN DELONE AND MCLEAN INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODEL. Universitas Brawijaya .
Sari,  R.  K.,  &  Isnaini,  F.  (2021). Perancangan  Sistem  Monitoring  Persediaan  Stok  Es  Krim Campina Pada Pt Yunikar Jaya Sakti . Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA).
Sauer, C., & Cuthbertson, C. (2003). The State of IT Project Management in the UK 2002-2003. Management , 1–82.
Sudarto. (2019). Pengembangan integrated financial management information system (IFMIS)
di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 4 (2), 87–103. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.127
Veronika, M. W., Putri, A. M., & Suci, R. G. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  TINGKAT  INSTANSI  (SAKTI)  PADA  PENATA  USAHA  ANGGARAN  KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU. Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal , 6 (2),
205–218.