Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 Email:  fitriyahayub@gmail.com.

## POLITIKA
: Jurnal Ilmu Politik
Vol.11, No. 1, 2020 doi: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17

## Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

## Fitriyah
Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro
Recieved: 21 Februari 2020 Revised: 15 April 2020 Published: 29 April 2020
Keywords: politik dinasti; rekrutmen politik; partai politik; pilkada serentak

## Pendahuluan
alah satu fenomena pilkada langsung di Indonesia adalah  majunya calon dalam  pilkada  yang  punya  hubungan  kerabat  dengan  kepala  daerah (petahana). Model pewarisan jabatan ini terjadi di banyak daerah melalui proses  politik  demokrasi,  fenomena  ini  disebut  politik  dinasti.  Definisi  politik  dinasti mengacu  pada  satu  anggota  keluarga  yang  menempati  posisi  jabatan  baik  secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di berbagai posisi yang berbeda (Mendoza,  Beja  Jr,  Venida,  &  Yap,  2016).  Dari  pemberitaan  di  media  massa  bisa dideteksi jika politik dinasti di Indonesia  sudah menyebar luas di daerah pasca kebijakan politik desentralisasi.
Studi yang sudah dilakukan tentang politik dinasti sebagian besar fokus pada kasus bagaimana  politik  dinasti  di  daerah  terbentuk  dan/atau  bertahan,  seperti  penelitian

## S
Abstrak :
Pasca  terbit  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.33/PUU-Xlll/2015  sebagai  pem- batalan larangan politik dinasti, sejumlah calon  dari kerabat petahana maju dalam Pilkada  2015  dan  terus  berlanjut  di  pilkada  setelahnya.  Selain  karena  hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang  dinasti  terindikasi  adanya  masalah  di  partai  politik  dalam  melaksanakan fungsi  rekrutmen  politik.  Artikel  ini  berusaha  menjelaskan  bagaimana  partai-partai politik  melaksanakan  proses  rekrutmen  politik  untuk  pencalonan  pilkada  yang  ikut menyuburkan  politik  dinasti.  Artikel  ini  menggunakan  data  dari  studi  literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik  bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat  kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.
mengenai dinasti Atut di  Provinsi Banten (Agustino, 2010; Hidayat, 2008; Sutisna Oteng, 2000) dan dinasti Yasin Limpo di Provinsi Sulawesi Selatan (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).  Pada  tingkat  kabupaten/kota  yang  sudah  diteliti  adalah  dinasti  Sutrisno  di Kabupaten  Kediri  (Bimantara  &  Harsasto,  2018;  Cahyaningtyas,  2018),  juga  secara sporadis politik dinasti di banyak daerah diangkat dalam karya ilmiah skripsi/tesis.
Fokus studi-studi  tersebut menjelaskan  terbentuknya politik dinasti berawal dari lahirnya  orang  kuat  produk  pilkada,  lalu  menyebarkan    anggota  keluarganya  ke  pos jabatan  politik  di  legislatif  dan  birokrasi,  dan  pos-pos  penting    di  sektor  ekonomi  dan masyarakat.  Proses  ini  sebagai  kaderisasi  di  internal  keluarga  petahana  sebelum  para anggota keluarga tersebut dicalonkan dalam pilkada.
Studi-studi  tersebut  menunjukkan  bahwa  memiliki  hubungan  kekerabatan dengan petahana adalah jalur cepat bagi seseorang untuk dicalonkan oleh partai politik, sehingga  mengindikasikan  ada  masalah  dalam  sistem  rekrutmen  politik  calon  kepala daerah oleh partai politik. Meski studi yang sudah ada menunjukkan indikasi demikian, namun  jarang  yang  mendiskusikan  bagaimana  proses  rekrutmen  politik  dalam pencalonan kepala daerah dijalankan oleh partai politik dan mengapa  calon berasal dari keluarga dinasti yang dinominasikan.
Ruang bagi munculnya politik dinasti  melalui pewarisan dalam pilkada pernah dicoba  ditangkal  dalam  norma  Pasal  7  huruf  (r  )  UU  Pilkada  Nomor  8  Tahun  2015 dengan cara melarang keluarga petahana maju sebagai calon kecuali telah  lewat  jeda satu periode masa jabatan. Namun sebelum aturan tersebut dijalankan sudah  kandas karena  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstutisi  melalui  proses  judisial  review.  Selain karena  hambatan  regulasi  yang  telah  dianulir  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  maraknya calon  yang  berlatar  belakang  dinasti  dalam  Pilkada  Serentak  2015,  2017,  dan  2018 diduga adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada.
Salah  satu  fungsi  partai  politik  dalam  pilkada  adalah  melakukan  pencalonan. Partai politik  di Indonesia dijamin hak konstitusionalnya sebagai lembaga utama yang punya otoritas dalam pencalonan pilkada, hak ini diatur dalam undang-undang pilkada dan undang-undang partai politik. Pasal 29 Ayat (1) UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa  partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalaupun sejak  UU  Pilkada  No.  12  Tahun  2008  akhirnya  dibuka  pencalonan  melalui  jalur perseorangan namun jalur yang ini lebih sepi peminat. Artikel ini berupaya berkontribusi menjelaskan keberadaan calon berlatar belakang dinasti dalam Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 yang tetap marak sebagai indikasi kuat adanya masalah dalam sistem perekrutan calon kepala daerah oleh partai politik.
Guna memenuhi tujuan di atas, artikel ini berangkat dari pendekatan kualitatif (Creswell,  2014:  4),  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  kajian  literatur  (Zed,
2008).  Sumber  data  menggunakan  data  sekunder  dari  hasil  penelitian  yang dipublikasikan dan  pemberitaan di media online yang dipilih secara purposif. Data yang dikumpulkan adalah yang  terkait dengan politik dinasti di daerah dan rekrutmen politik untuk  pencalonan  pilkada  oleh  partai  politik.  Data  yang  sudah  diperoleh  kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

## Rekrutmen Partai Politik: Sebuah Kajian Teoritik
Salah  satu  fungsi  partai  politik  dalam    sistem  politik  demokrasi    adalah  fungsi rekrutmen politik (Norris, 2006: 89),  fungsi ini merupakan  fungsi khas partai politik. Bagi partai politik, calon yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik  partai  politik  yang  bersangkutan  di  depan  publik  (Katz,  2001)  bahwa rekrutmen politik menunjukkan tipologi partai. Jadi, apakah sebagai partai massa, kader, catch-all , kartel atau busines-firm dapat dilihat dari bagaimana rekrutmen politik dilakukan (Katz, 2001; Pamungkas, 2009: 37).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  rekrutmen  politik  adalah  proses    oleh  partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh  partai politik tidak sebatas hanya untuk  mencari  anggota  baru,  tetapi  juga    merekrut  dan  mencalonkan  anggota  partai untuk  posisi  jabatan  publik.  Rekrutmen  politik  juga    dimaknai  luas,  sebagai  cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk diorbitkan menjadi calon-calon  pemimpin  dalam  sistem  politik  pada  umumnya  dan  pemerintahan  pada khususnya (Haryanto, 1984: 41; Surbakti, 1992: 118).
Rekrutmen  politik untuk pemilu diselenggarakan melalui tiga tahapan. Pertama , tahap  sertifikasi,  adalah  tahap  pendefinisian  kriteria  siapa  yang  dapat  masuk  dalam pencalonan,  yang  meliputi  aturan-aturan  pemilu,  aturan-aturan  partai,  dan  norma- norma sosial. Kedua , tahap penominasian,  mencakup ketersediaan (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi saat memutuskan siapa yang dinominasikan. Ketiga ,  tahap  pemilu,  yakni  tahap  yang  menentukan  siapa  yang memenangkan  pemilu  (Djojosoekarto  &  Sandjaja,  2008:  181;  Norris,  2006:  89;  Sigit Pamungkas & Parlindungan, 2011: 92) Tahap pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik  adalah  domain  penuh  partai  politik.  Setelahnya,  tahap  ketiga  adalah  domain pemilih, yakni proses dimana pemilih menentukan siapa di antara calon yang ada dipilih sebagai pemimpin.
Salah  satu  tahapan  penting  pemilu  adalah  pencalonan.  Menurut  Surbakti (Surbakti,  1992)  yang  dimaksud  dengan  pencalonan  adalah  tata  cara  yang  ditempuh peserta  pemilu  dalam  mengajukan  calon,  yang  meliputi  siapa  yang  melakukan pencalonan, bagaimana cara menentukan calon, bagaimana cara menyusun daftar calon, dan apa persyaratan seorang calon.
Tata  cara  ini  diatur  rinci  dengan  Pasal  dalam  Undang-Undang  Pemilu. Mengenai siapa yang mencalonkan, tersedia tiga pilihan, yakni oleh partai politik, oleh perseorangan, atau oleh keduanya. Amandemen UUD 45 mengatur rekrutmen politik
sebagai  ranah  partai  politik.  Pasal  6  menegaskan  partai  politik  yang  mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal  22E ayat (3) menegaskan  partai politik sebagai  peserta  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR  dan  DPRD,  sebagai  peserta  pemilu partai  politik  adalah  institusi  yang  dalam  Undang-Undang  Pemilu  diberi  tugas mengusulkan siapa yang menjadi calon anggota DPR dan DPRD.
Hazan  dan  Rahat    (Hazan  &  Rahat,  2006:  110-114)  menyebutkan  empat  hal penting  dalam  rekrutmen  politik  oleh  partai  politik,  yakni  (1)  siapa  yang  dapat dinominasikan  sebagai  calon;  (2)  siapa  yang  melakukan  seleksi  calon  (selectorate)  ;  (3) dimana calon diseleksi; dan (4) bagaimana calon diputuskan.  Berdasar pada empat hal tersebut dihasilkan model pengelolaan rekrutmen partai yang dilakukan apakah inklusif atau eksklusif, dan apakah sentralistik atau desentralistik.
Soal siapa yang dicalonkan, Hazan  dan  Rahat (Hazan & Rahat, 2006: 110-114) menyebut  ada  dua  pola  sistem  seleksi  kandidat,  yang  inklusif  (terbuka)  bagi  siapapun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat ringan (eligible), dan yang   eksklusif (tertutup), manakala terdapat syarat yang ketat sehingga membatasi orang untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Disebut pula inklusif jika dalam proses seleksi melibatkan anggota partai dan sebaliknya disebut eksklusif jika seleksi hanya oleh satu individu ketua partai politik.
Selanjutnya  disebut  tersentralisasi  jika  seleksi  secara  eksklusif  oleh  penyeleksi partai tingkat nasional dan sebaliknya jika oleh partai cabang, dan disebut tertutup jika elit partai politik diberi hak penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon. Selanjutnya prosesnya disebut  informal manakala tidak ada standar norma yang dibakukan,  atau  prosesnya formal,  jika ada standarisasi  prosedur yang dibakukan dan eksplisit.  Karakter inklusif, desentralisasi, dan formal menunjuk pada ukuran rekrutmen politik yang demokratis, dan jika sebaliknya disebut tidak demokratis.
Berbeda dari pemilu legislatif dan pilpres yang membatasi pencalonan  hanya oleh partai politik, untuk pilkada dibuka  dua jalur dalam pencalonan, (1) melalui pengusulan oleh partai politik/gabungan partai politik  yang  memiliki kursi di DPRD dan memenuhi ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25% suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan),  dan (2) melalui  jalur perseorangan (indipenden) yang didukung oleh sejumlah pemilih.
Namun  demikian  dominasi  pencalonan  pada  jalur  partai  politik,  terutama  di daerah dengan pemilih gemuk hampir tidak ditemui calon melalui jalur ini. Langkanya calon  melalui  jalur  persorangan  diduga    sebagai  akibat  syarat  pencalonan  berupa dukungan pemilih sebesar 6,5%-10% DPT Pilkada terakhir yang dinilai memberatkan. Dominasi  partai politik dalam pencalonan memposisikan partai politik sebagai lembaga paling strategis yang menentukan siapa yang kelak menjadi penyelenggara negara.
Tidak  semua  negara  menjadikan  proses  pencalonan  oleh  partai  politik  adalah wilayah otonomi partai politik, namun  dalam Undang-Undang Pemilu kita proses ini diserahkan  pada  mekanisme  demokrasi  internal  partai.  Lepasnya  peran  publik  dalam
proses pencalonan oleh partai politik bisa membuka ruang bagi praktik pencalonan yang tidak demokratis.
Setidaknya peluang ini didukung oleh temuan studi kasus di Parlemen Inggris oleh Pippa Norris & Lovenduski (1995), yang menemukan praktik proses rekrutmen politik oleh partai politik yang diskriminatif, yakni dalam proses seleksi calon  kriteria tim seleksi menjadi bagian dari instrumen yang dapat digunakan untuk membuat adanya praktik diskriminasi.  Studi  ini  menemukan  kedekatan  pribadi  ternyata  memberikan  pengaruh yang besar kepada peluang terpilihnya seseorang untuk diputuskan sebagai calon, apalagi jika  di dukung dengan iklim partai yang bersifat feodalistik dan oligarkis.
Rekrutmen  politik  tahap  akhir  adalah  pemberian  suara  oleh  pemilih,  atau menjadi domain pemilih. Terkait dengan peluang keterpilihan dalam pilkada tidak lepas dari kepemilikan modal. Pasangan calon yang menguasai  modal politik, modal sosial, modal ekonomi punya potensi untuk memenangi kontestasi. Ketiga jebis modal itu  bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan, tetapi acapkali berkait satu dengan yang lain (Marijan,  2006:  89).  Pentingnya  penguasaan  sumber  daya  (modal)  dalam  kontestasi pilkada  ini  yang  menjelaskan  terdapatnya  kecenderungan  partai  politik  untuk mencalonkan  orang yang punya kekuatan finansial (Haris, 2006: 54).
Pilkada menggunakan sistem pemilu First Past The Post (FPTP). Sistem  pemilu FPTP memerebutkan satu kursi di daerah pemilihan, dalam sistem ini  pemilih memilih calon  dan  calon  yang  dinyatakan  menang  adalah  yang  memiliki  perolehan  suara terbanyak.  Oleh  karenanya    dalam  pilkada  terdapat  fenomena  personal  vote,  dimana faktor  figur  calon lebih menjadi  dasar pertimbangan  oleh  pemilih dalam menentukan pilihan  ketimbang  faktor  partai  politik    pengusung.  Calon  dinasti  diuntungkan  dalam sistem pemilu FPTP. Hal ini pula yang juga  disadari oleh partai politik, karena itu  untuk memastikan  calon yang akan  diusung terpilih, potensi partai politik memertimbangkan mengusung calon dinasti lebih besar.
Harus  diakui  calon  dinasti  memiliki  keuntungan  dalam  bentuk  popularitas. Keuntungan  tersebut  didapat  dari  patronnya  sebagai  kepala  daerah  sebelumnya. Eriyanto  (2007)  menemukan  kepala  daerah  punya  modal  popularitas  karena  aktivitas berkantor selama menjabat. Modal popularitas adalah modal awal  untuk keterpilihan, modal popularitas ini bisa diwariskan.
Bagi calon dinasti, nama keluarga (petahana)  berfungsi sebagai  merek  (brand- name)  yang  mudah  dikenali  pemilih  (Akhtar  &  Mushtaq,  2014).  Peluang  besar  untuk menang juga ditemukan  pada calon dinasti di Filipina (Asako, Iida, Matsubayashi, & Ueda, 2012), negara tetangga yang pengalaman politiknya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Calon berlatar belakang dinasti tersebut menikmati efek petahana (Querubin, 2013).  Memang  tidak  selalu  petahana  terpilih  lagi,  begitu  pun  tidak  selalu  peluang menang  itu  bisa  diwariskan  kepada  keluarganya  (Fiva  &  Smith,  2018).  Namun    hasil penelitian  yang  sudah  dilakukan,    persentase  petahana  yang  terpilih  jauh  lebih  besar dibanding yang kalah.  Hasil Pilkada hingga Desember 2006, menunjukkan  sebanyak 62,2% petahana  terpilih lagi  (Eriyanto, 2007).

## Praktik Politik Dinasti dalam Pilkada Serentak
Pemberitaan  media  dan  studi-studi  yang  sudah  dilakukan  menunjukkan fenomena  politik  dinasti  terbangun  melalui  pilkada.  Di  sejumlah  daerah  didapati  satu keluarga yang menguasai pos-pos politik,  birokrasi dan ekonomi. Selain dinasti politik Atut  dan  dinasti  politik  Limpo,  di  sejumlah  provinsi  ditemukan  walikota/bupati  yang punya hubungan kekerabatan dengan gubernurnya.
Sebut  saja  beberapa  contoh  yang  menarik  untuk  didiskusikan,  seperti  Rycko Menoza, Bupati Lampung Selatan (2010-2015) dan Handitya Narapati, Wakil  Bupati Pringsewu  (201-2016)  adalah  putra  dari  Gubernur  Lampung  Sjachroedin  ZP  (2004- 2014); Ivan SJ Sarundajang, Wakil Bupati Minahasa (2013-2018) adalah putra Gubernur Sulawesi  Utara  Sinyo  Harry  Sarundajang  (2010-2015);  Syamsul  Lutfi,  Wakil  Bupati Lombok  Timur  (2008-2013)  adalah  kakak  dari  Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat, Muhammad Zainul Majdi (2008-2018).
Bentuk  lain,  pasangan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  dijabat  satu keluarga, Walikota dan Wakil Walikota Bima, Nusa Tenggara Barat adalah  kakak dan adik kandung, yaitu Qurais H Abidin dan A Rahman H Abidin (2010-2018) (Aritonang, 2013).  Terdapat  juga  pola  politik  dinasti  yang  beda  kamar  seperti  di  Pasuruan,  Jawa Timur  (Republika,  2011)  dan  Kota  Bontang,  Kalimantan  Timur  (Pramasta,  2019)  di mana Ketua DPRD adalah anak kandung Bupati. Di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur jabatan Bupati dan Ketua DPRD dipertukarkan antara ayah dan anak bergantian (CNN Indonesia, 2015). Selanjutnya,  yang  lebih umum adalah pola pewarisan jabatan dalam satu keluarga, jabatan yang ditinggal petahana digantikan oleh istri, anak, menantu atau saudara sekandung.
Pasca terbit Putusan MK No. 33/PUU-Xlll/2015 sebagai pembatalan larangan politik dinasti, sejumlah  calon  dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut  di  pilkada  setelahnya,  dengan  dalih  menjamin  kebebasan  setiap  masyarakat didalam partisipasi dan kontestasi politik, menghasilkan dinasti didalam sistem politik dan pemerintahan yang makin masif secara kuantitas dan tersebar di banyak daerah. Tabel 1 berikut  adalah  data  yang  menunjukkan  jumlah  calon  berlatar  belakang  dinasti  dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, disertai persentase hasil pemilihannya.
Tabel 1. Paslon Dinasti dalam Pilkada Pasca Putusan  MK No. 33/PUU-Xlll/2015
Pilkada Tingkat Daerah Paslon Jalur Parpol Paslon Jalur Perseorangan Paslon Terpilih Pilkada 2015 Provinsi 1 - 1 (100%) Kabupaten/Kota 31 2 23 (69,7%) Pilkada 2017 Provinsi 2 - 1 (50%)
Kabupaten/Kota 10 - 7 (70%) Pilkada 2018 Provinsi 7 - 2 (28,6%) Kabupaten/Kota 6 - 3 (50,0%) Jumlah 54 2 37 (66%) Sumber : diolah dari infopilkada.kpu.go.id dan berita pilkada dari media elektronik
Walaupun  berdasar  data  juga  tergambar  bahwa  keterpilihan  calon  berlatar belakang  dinasti  pada  tiga  gelombang  pilkada  ada  tren  menurun,  namun  secara keseluruhan calon berlatar belakang dinasti yang terpilih  sangat tinggi mencapai  sebesar 66%.  Persentase  keterpilihan  calon  dinasti  memiliki  kemiripan  dengan  persentase keterpilihan petahana. Hasil Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018 menunjukkan ada sebanyak  61,3%  daerah  yang  dimenangkan  calon  petahana.  Bisa  ditarik  kesimpulan calon petahana ataupun calon berlatar belakang dinasti adalah lawan berat bagi calon penantang (lihat tabel 2).
Tabel 2. Daerah Yang Calon Petahana Terpilih Lagi Pilkada Jumlah Daerah yang pilkada Jumlah Daerah ada calon petahana Jumlah Daerah yang calon petahana terpilih Pilkada 2015 269 144 96 (66,7%) Pilkada 2017 101 67 46 (68,6%) Pilkada 2018 171 128 64 (50%) Jumlah 541 339 208 (61,3%) Sumber : diolah dari infopilkada.kpu.go.id dan berita pilkada dari media elektronik Di sejumlah daerah dinasti politik dibangun melalui pilkada. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah, menemukan kecenderungan politik dinasti mencapai 10–20% daerah di Indonesia. Praktik tersebut banyak muncul di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Yogyakarta (KPPOD, 2015). Polanya, setelah berkuasa kepala daerah memiliki  insentif    dan    sarana  untuk  mempertahankan  posisi  mereka  di  kekuasaan,  ia menyiapkan anggota keluarganya untuk dicalonkan dalam pemilu legislatif, nasional dan lokal,  dan  disiapkan  pula  untuk  menggantikan  dirinya  kelak  setelah  periode  masa jabatannya habis. Hal ini dipermudah karena posisi kepala daerah  juga sebagai ketua partai  di  daerahnya.  Ambil  contoh,  ada  delapan  keluarga  Gubernur  Sulawesi  Selatan Syahrul Yasin Limpo (2007-2018) yang mendapat jabatan melalui pemilu, mayoritasnya diusung  oleh Partai Golkar  (Qurtuby, 2017). Mendiang Yasin Limpo adalah pendiri Golkar  dan Syahrul Yasin Limpo  adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Selatan (2009-2013) (Viva.co, 2009).
Sistem politik demokrasi  melindungi hak setiap orang  sebagai calon di pilkada, namun  politik dinasti menutup pintu akses  peluang yang yang sama bagi setiap orang. Praktik  politik  dinasti  menghasilkan  fenomena  pencalonan  dalam  pilkada  di  sejumlah daerah  dikuasai  oleh  segelintir  orang    yang  masih  sekeluarga.  Ditilik  dari  probabilitas calon berlatar belakang dinasti yang tinggi untuk menang, maka politik dinasti membuat
proses sirkulasi elit yang memerintah terhenti di satu kelompok keluarga. Surbakti (1992) menyebutkan salah satu  alasan mengapa pemilu dipandang  sebagai unsur penting sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan  pola  kebijakan  publik.  Berbeda  dari  alasan  pentingnya    pemilu  tersebut,  praktik politik dinasti justru akan melanggengkan kekuasaan pada satu keluarga dan karenanya sulit diharapkan ada perubahan arah dan pola kebijakan publik. Ini karena calon berlatar belakang dinasti yang  terpilih akan bekerja di bawah kontrol  patronnya. Politik dinasti juga  ditengarai  berbau  korupsi  karena  dimungkinkan  sebagai  mekanisme  pertahanan perburuan rente.  Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa lebih dari 90% kasus korupsi di daerah melibatkan politik dinasti (Tempo.co, 2015).
Politik  dinasti  juga  berpotensi  terpilihnya  pemimpin  daerah  yang  buruk. Rekrutmen  partai  politik  berbasis  politik  dinasti  berpeluang  mengabaikan  kualitas personal  calon.  Pertimbangan  kekuatan  modal  calon  menjadi  basis  seleksi  ketimbang kapasitas calon. Ahmad Wazir Nofiadi, Bupati Ogan Ilir hasil Pilkada 2015 adalah contoh kualitas  bupati  yang  buruk,  baru  sebulan  menjabat  sudah  tersandung  kasus  narkoba. Nofiadi adalah putra Bupati Mawardi Yahya (2005-2015) (Tempo, 2016)

## Rekrutmen Calon oleh Partai Politik dalam Pilkada
Suburnya  praktik  politik  dinasti  memberi  gambaran  bahwa  perekrutan  calon kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  oleh  partai  politik  tidak  dilakukan  secara demokratis  dan  transparan.  Kajian  literatur  menunjukkan  kebanyakan  partai  politik bersikap pragmatis dengan memasang calon yang punya popularitas (tingkat pengenalan pemilih  terhadap  calon)  dan  elektabilitas  (keinginan  pemilih  untuk  memilih)  tinggi berdasar  pada  hasil    survei  opini  publik,  serta  dipastikan  orang  yang  bisa  memodali dirinya sendiri.
Seleksi calon juga dilakukan secara terpusat (tersentralisasi)  yang peran  pengurus partai politik pusat (DPP) sangat besar. Peran kuat dari DPP dalam pencalonan  pilkada ini bahkan diformalkan  mulai Pilkada 2015. Pasal 42  angka (4) (5) (6) UU Pilkada No. 8 tahun  2015  menegaskan  bahwa  dokumen  pengusulan  calon  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah kepada KPU setempat harus disertai  surat keputusan (SK) dari Pengurus Pusat Partai Politik (DPP)  tentang persetujuan atas calon yang diusulkan (dinominasikan).
Undang-Undang Pilkada mengatur syarat yang  bersifat umum bagi calon kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  yang  dipastikan  menjamin  hak  konstitusional  setiap warga  negara    untuk  dipilih  (sebagai  calon).  Persyaratan  yang  dinilai  membatasi  hak warga negara, seperti  aturan yang membatasi hak politik calon berlatar belakang dinasti telah  dikoreksi  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Perubahan  aturan  syarat  calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa disimak dalam tabel 3.
Tabel 3. Perubahan Aturan Syarat Calon kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah UU 32/2004  jo UU 12/2008 UU 8/2015 UU 10/2016 Bertakwa  kepada  Tuhan YME idem idem Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus  1945, dan  kepada  NKRI    serta Pemerintah Setia  kepada  Pancasila,  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan  17  Agustus  1945, dan NKRI idem Berpendidikan sekurang- kurangnya  sekolah  lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat idem idem Berusia  sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun Berusia  paling  rendah  30  (tiga puluh)  tahun  untuk  Calon Gubernur  dan  Calon  Wakil Gubernur  serta  25  (dua  puluh lima)  tahun  untuk  Calon  Bupati dan  Calon  Wakil  Bupati  serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota idem Sehat  jasmani  dan  rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; Mampu  secara  jasmani  dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter idem Tidak pernah dijatuhi pidana penjara  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan  tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara  paling  lama  5  (lima) tahun atau lebih Tidak  pernah  dijatuhi  pidana penjara  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum tetap  karena  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan pidana  penjara  5  (lima)  tahun atau  lebih  (dibolehkan  bersyarat berdasar  Putusan  MK    No. 42/PUU-XIII/2015 bagi mantan  terpidana  yang  telah secara terbuka dan jujur mengemukakan  kepada  publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana) Tidak  pernah  sebagai terpidana berdasarkan putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap atau bagi mantan terpidana  telah  secara terbuka dan jujur mengemukakan  kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana Tidak  sedang  dicabut  hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap idem idem Mengenal  daerahnya  dan dikenal  oleh  masyarakat  di daerahnya - -
UU 32/2004  jo UU 12/2008 UU 8/2015 UU 10/2016 Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan Menyerahkan  daftar  kekayaan pribadi idem Tidak sedang memiliki tanggungan  utang  secara perseorangan dan/atau secara  badan  hukum  yang menjadi  tanggung jawabnya yang  merugikan  keuangan negara idem idem Tidak  sedang  dinyatakan pailit  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap idem idem Tidak  pernah  melakukan perbuatan  tercela  (dihapus dalam UU 12/2008) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian idem Memiliki Nomor Pokok Wajib  Pajak  (NPWP)  atau bagi yang belum mempunyai NPWP  wajib  mempunyai bukti pembayaran pajak Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi idem Menyerahkan  daftar  riwayat hidup  lengkap  yang  memuat antara lain riwayat pendidikan  dan  pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri - - Belum  pernah  menjabat sebagai  kepala  daerah  atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama Belum  pernah  menjabat  sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam  jabatan  yang  sama  untuk Calon  Gubernur,  Calon  Bupati, dan Calon Walikota Belum  pernah  menjabat sebagai  Gubernur,  Wakil Gubernur,  Bupati,  Wakil Bupati,  Walikota,  dan Wakil  Walikota  selama  2 (dua)  kali  masa  jabatan dalam jabatan yang sama untuk  Calon  Gubernur, Calon  Wakil  Gubernur, Calon  Bupati,  Calon Wakil  Bupati,  Calon Walikota,  dan  Calon Wakil Walikota - Belum  pernah  menjabat  sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk  Calon  Wakil  Gubernur, Calon  Wakil  Bupati,  dan  Calon Wakil Walikota belum  pernah  menjabat sebagai  Gubernur  untuk calon  Wakil  Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil
UU 32/2004  jo UU 12/2008 UU 8/2015 UU 10/2016 Walikota  pada  daerah yang sama - Berhenti  dari  jabatannya  bagi Gubernur,  Wakil  Gubernur, Bupati,  Wakil  Bupati,  Walikota, dan  Wakil  Walikota  yang mencalonkan  diri  di  daerah  lain sejak ditetapkan sebagai calon idem Tidak  dalam  status  sebagai penjabat kepala daerah Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur,  penjabat  Bupati,  dan penjabat Walikota idem - Tidak memiliki konflik kepentingan  dengan  petahana (dihapus  melalui  Putusan  MK No. 33/PUU-Xlll/2015 ) - - Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota,  dan  Wakil  Walikota kepada  Pimpinan  DPR  bagi anggota  DPR,  kepada  Pimpinan DPD  bagi  anggota  DPD,  atau kepada  Pimpinan  DPRD  bagi anggota DPRD (diubah  berdasar  Putusan  MK No. 46/PUU-Xlll/2015  anggota DPR/DPD/DPRD mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai paslon ) Menyatakan secara tertulis  pengunduran  diri sebagai  anggota  DPR, anggota DPD, dan anggota  DPRD  sejak ditetapkan sebagai pasangan  calon  peserta Pemilihan - Mengundurkan diri sebagai anggota  TNI,  Polri,  dan  PNS sejak  mendaftarkan  diri  sebagai calon  (diubah  berdasar  Putusan MK  No.  46/PUU-Xlll/2015 PNS   mengundurkan diri setelah ditetapkan  sebagai  pasangan calon) Menyatakan secara tertulis  pengunduran  diri sebagai anggota TNI/Polri, dan PNS serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan  calon  peserta Pemilihan - Berhenti  dari  jabatan  pada BUMN  atau  BUMD  sejak ditetapkan sebagai calon idem Mengundurkan  diri  sejak pendaftaran  bagi  kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (ditambahkan  dalam  UU 12/2008) -
-
Sumber : Pasal 58 UU No. 32/2004 , Pasal 58 UU No. 12/2008, Pasal 7 UU No.8/2015, Pasal 7 (2) UU No.10/2016, dan Putusan MK yang terkait
Berdasar  tabel  3  maka  syarat  calon  dalam  Undang-Undang  Pilkada  tidak menghambat  calon  berlatar  belakang  dinasti.  Hal  yang  sama  ditemukan  dalam ketentuan  tentang  syarat  calon  dalam  pilkada  oleh  semua  partai  politik  yang  juga mengikuti  norma dalam Undang-Undang Pilkada. Hanya sebagian partai politik yang memperketat  syarat    calon    tetapi  hanya  untuk  kader  internal  dengan  menambahkan beberapa  syarat  baru,  misalnya  PDIP    yang    menambahkan  syarat    minimal  sudah  3 tahun sebagai anggota partai bagi kader internal. Kajian literatur atas proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik  menemukan pola sebagai berikut:
1) Semua  partai  politik  dalam  merekrut  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah  melibatkan semua tingkatan kepengurusan (diatur dalam AD/ART, atau Peraturan Partai, atau Surat Edaran)
2) Hampir semua partai politik membuka pendaftaran calon dari sumber internal (kader) dan eksternal  (bukan kader)
3) Sebagian partai politik menambah syarat khusus bagi calon dari internal (kader)
4) Hampir semua partai politik memposisikan pengurus partai pusat (DPP) sebagai penentu akhir siapa yang dinominasikan, dan pelibatan pengurus daerah sebatas menerima  pendaftaran,  memverifikasi  dokumen  persyaratan,  mengerucutkan calon yang dinominasikan, dan mengusulkan calon yang dinominasikan
5) Hampir semua partai mempertimbangkan kemampuan finansial calon
6) Hampir  semua  partai  mempertimbangkan  tingkat  popularitas  dan  elektabilitas calon berdasar hasil riset opini oleh lembaga survei profesional
7) Sebagian partai politik memungut biaya pendaftaran
8) Keputusan  akhir  tentang  siapa  yang  dicalonkan  di  tangan  DPP  menjadikan dinamika di lapangan memengaruhi proses seleksi dari  proses yang semestinya formal sesuai standar norma menjadi proses yang informal. Dinamika di lapangan dimaksud  termasuk  manakala  ada  calon  petahana  dan/atau  calon  berlatar belakang dinasti.
Simpulan di atas  dibangun dari data dalam tabel 4 berikut, yang menunjukkan model  rekrutmen  politik  pada  hampir  semua  partai  politik  bersifat  sentralistik  karena peran DPP besar sebagai pemutus kata akhir siapa yang dicalonkan.
Tabel 4. Model Rekrutmen Politik Pilkada Oleh Partai Politik Rekrutmen Politik Asal Calon Seleksi Calon Keputusan Akhir PDIP Terbuka-Terbatas DPP DPP Partai Golkar Terbuka-Terbatas DPP DPP Partai Demokrat Terbuka DPD DPP Partai Gerindra Terbuka DPD DPP Partai Nasdem Terbuka DPC & DPD DPP PKB Terbuka DPC DPP PKS Terbuka-Terbatas Pemilu Internal DPP
PPP Terbuka DPD DPP PAN Terbuka DPC DPD (untuk calon bupati/walikota) DPP (untuk calon gubernur)
Sumber :  Studi  literatur    hasil  penelitian  tentang  rekrutmen  politik  pilkada  di  sejumlah daerah.
Keterangan :
§ DPC: Kepengurusan Partai Kabupaten/Kota (sebagian partai menyebut DPD)
§ DPD: Kepengurusan Partai Provinsi (sebagaian partai menyebut DPW)
§ DPP : Kepengurusan Partai Nasional
§ Terbuka terbatas jika menambah syarat khusus bagi calon internal, partai tersebut juga mengutamakan kader internal
Kajian  yang  dilakukan  Nyarwi  (2007)  juga  menemukan  semua  tingkat kepengurusan  partai politik, pusat-kabupaten/kota, terlibat. Namun hasil akhir  siapa yang dicalonkan dari proses panjang ini menjadi domain pengurus pusat (DPP). Selain bersifat sentralistik dalam pencalonan,  dalam tubuh partai politik   juga  terbentuk  dinasti politik  yang  berpusat  pada  sosok  ketua  umum,  hal  yang  sama  di  kepengurusan  partai tingkat daerah . Jabatan ketua partai tingkat daerah umumnya dipegang oleh petahana. Mengacu pada temuan studi Pippa Norris & Lovenduski (1995) kondisi ini buruk bagi tumbuhnya  demokrasi  internal  partai  dalam  pencalonan,  seleksi    pencalonan    partai berpotensi menjadi elitis dan “tertutup” hanya terbatas untuk calon berlatar belakang dinasti.
Persyaratan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,  baik yang diatur dalam regulasi pilkada maupun dalam  aturan internal partai politik tidak menghambat bagi tumbuh suburnya  politik dinasti melalui pintu  pencalonan. Berdasar data dalam tabel  4  tampak  bahwa  organisasi  partai  politik  dalam  pencalonan  dikelola  secara sentralistis yang otoritas  DPP sangat besar dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung. Pada hampir semua partai politik rekomendasi ketua umum partai adalah kata akhir  yang  menentukan  gagal-tidaknya  seorang  calon  yang  diusung  oleh  partai  itu, sehingga berdampak calon yang diusulkan dari bawah terpotong di DPP. Faktor yang juga penting  dalam seleksi calon  adalah kemampuan finansial dan tingkat popularitas dan  elektabilitas  calon,  hampir  semua  partai  politik  menyelenggarakan  survei  untuk mengukur derajat popularitas dan eletabilitas calon. Calon yang diusulkan dari bawah akan terpangkas di DPP karena faktor popularitas dan elektabilitas yang rendah. Kondisi ini memberi karpet merah bagi calon berlatar belakang dinasti yang dari ukuran finansial, popularitas dan elektabilitas memenuhi syarat.
Rekrutmen politik tidak hanya ranah partai politik dalam pencalonan, tetapi juga ranah  pemilih  yang  akan  memberi  suara.  Oleh  sebab  itu  dalam  melakukan  fungsi
rekrutmen  politik,  partai  politik  cenderung  memertimbangkan  “selera  pasar”  pemilih. Oleh  sebab  itu,  faktor  popularitas  dan  elektabilitas  calon  menjadi  pertimbangan rekrutmen  politik  yang  penting  bagi  partai  politik.  Calon  berlatar  belakang  dinasti lazimnya unggul dalam survei popularitas dan elektabilitas.
Praktik penominasian calon oleh partai politik dalam pilkada yang berdasar pada kemampuan finansial calon juga menjadi temuan kajian S. Haris, 2006: 54). Faktor ini telah  membatasi  siapa-siapa  yang  akan  dicalonkan  oleh  partai  politik  menjadi  sempit (eksklusif)  hanya untuk  mereka yang punya modal, dan yang termasuk  diuntungkan adalah calon berlatar belakang dinasti. Pertimbangan kemampuan finansial tidak lepas dari  menguatnya  politik  transaksional  di  kelompok  pemilih,  bahwa  pemilih  makin permisif  terhadap  politik  uang  atau  mengalami  proses  normalisasi,  bahkan  peringkat Indonesia di urutan  ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik uang (Muhtadi, 2018: 95).

## Penutup
Sejumlah  keuntungan  elektoral  memang  dimiliki  oleh  calon  berlatar  belakang dinasti,  mereka  punya  keuntungan    nama  keluarga  sehingga  populer  dan  berdampak pada  hasil survei   elektabilitas yang cenderung lebih tinggi di antara para peserta dalam pencalonan. Selain itu, calon berlatar belakang dinasti menguasai  semua sumber daya (modalitas) yang yang melekat pada  sosok patronnya (petahana)  yang dapat diwariskan. Kepentingan  pragmatis  memenangi  pemilihan,  menjadikan  partai  politik  dalam menjalankan  fungsi  rekrutmen  politik  mengesampingkan  tujuan  berpolitik  untuk kebaikan  bersama,  sehingga  dalam  rekrutmen  politik    lebih  menonjol  berdasar  pada pertimbangan popularitas, elektabilitas dan kekuatan modal finansial calon atau “selera pasar” pemilih,  yang mencerminkan kepentingan politik yang sangat pragmatis.
Artikel ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik meski terkesan  terbuka, dengan menerima pendaftaran calon dari internal (kader)  dan  eksternal  (non-kader),  namun  proses  seleksinya  bersifat  sentralistis  dan informal,  serta  menjadi  eksklusif  ketika  partai  politik  menambahkan  syarat  tingkat popularitas  dan  elektabilitas  calon,  serta  kemampuan  finasial  calon,  sehingga  lebih memberi jalan (kepastian untuk dinominasikan) bagi calon yang berlatar belakang dinasti. Temuan ini mengkonfirmasi  adanya masalah dalam sistem perekrutan calon oleh partai politik dalam pilkada.
Sejumlah studi menunjukkan jika politik dinasti memperlemah kompetisi politik dalam pemilu (Mendoza et al., 2016; Mietzner, 2012; Querubin, 2013). Demikian pula hampir  semua  studi  politik  dinasti  menemukan  sisi  negatifnya,  jika  pun  studi  yang menemukan  aspek  positif    dari  politik  dinasti  (Lacroix    et  al.,  2019)  jumlahnya  hanya dalam hitungan jari. Akibat negatif dari politik dinasti, antara lain: (1) ketidaksetaraan
dalam  pencalonan  antara  calon  berlatar  belakang  dinasti  dan    yang  bukan  berlatar belakang  dinasti;  (2)  probabilitas  keterpilihan  yang  lebih  besar  pada  calon  berlatar belakang dinasti telah  menghalangi sirkulasi elit menjadi berhenti di satu keluarga dan karenanya  menghalangi  adanya  perubahan  kebijakan;  (4)  politik  dinasti  menghalangi bekerjanya  mekanisme  pengawasan  diantara  lembaga-lembaga  politik  oleh  karena dikuasai  oleh  satu  keluarga,  dan  (5)  politik  dinasti  juga  terbukti  dekat  dengan  praktik KKN (perilaku predatoris) di daerah.
Praktik politik dinasti tidak bisa diputus melalui pasal di Undang-Undang Pilkada. Hak  memilih  dan  dipilih  bersifat  universal  dan  dilindungi  dalam  konstitusi.  Untuk  itu partai politiklah yang semestinya bisa melakukan upaya pengendalian menguatnya politik dinasti. Partai politik semestinya ikut  bertanggung jawab mencegah akumulasi kekuasaan dalam satu keluarga dengan memastikan jabatan politik yang potensi punya conflict  of interest  tidak  dikuasakan  pada  keluarga  yang  sama.  Partai  politik  bisa  menggunakan ruang pencalonan sebagai cara mengendalikan politik dinasti. Pengendalian menguatnya politik dinasti dengan menegakkan demokrasi  internal partai ( intra-party democracy ) dalam rekrutmen calon. Penegakkan demokrasi internal partai ditempuh  dengan cara lebih luas melibatkan  kader/anggota  partai  dalam  penentuan  calon  pilkada  yang  diusung  di sebagian besar tahapan dan dibakukan dalam AD/ART. Proses rekrutmen  terbuka  dan terdesentralisasi yang melibatkan kader/anggota partai, serta melalui proses yang formal akan mengurangi praktik diskriminasi dalam pencalonan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Priyatno Harsasto yang telah membantu mereview tulisan awal ini melalui diskusi-diskusi yang menarik.

## Pendanaan
Penulis  menerima  bantuan  pembiayaan  untuk  penelitian  melalui  dana  DIPA  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2018.

## Daftar Pustaka
Agustino,  L.  (2010).  Dinasti  Politik  Pasca-Otonomi  Orde  Baru:  Pengalaman Banten. Jurnal Prisma .
Akhtar,  N.,  &  Mushtaq,  S.  (2014).  The  Dynastic  Elites  and  its  Recruitment  in Political Process of Pakistan. Berkeley Journal of Social Sciences , 4 (4), 1–18.
Aritonang,  D.  R.  (2013).  60  Orang  yang  Terlibat  Politik  Dinasti!  Retrieved February  2,  2020,  from  https://nasional.kompas.com/read/2013/10/ 18/1850579/60.Orang.yang.Terlibat.Politik.Dinasti.
Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2012). Dynastic Politicians: Theory and Evidence From Japan. Waseda University Organization for Japan-US Studies: Working Paper , (201201).
Bimantara, N., & Harsasto, P. (2018). Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri. Journal of Politic and Government Studies , 7 (04), 201–210.
Cahyaningtyas, N. (2018). Politik Dinasti di Kabupaten Kediri: Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. Paradigma , 6 (1).
CNN Indonesia. (2015). Kisah Dinasti Fuad: Korbankan Istri Muda demi Putra
Mahkota. Retrieved February 2, 2020, from https://www. cnnindonesia.com/nasional/20150709080558-32-65335/kisah-dinasti-fuad- korbankan-istri-muda-demi-putra-mahkota?
Creswell, J. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan  (A.  Lazuardi,  Trans.). Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.(Original  Work Published 1998) . Djojosoekarto,  A.,  &  Sandjaja,  U.  (2008). Transformasi  Demokratis  Partai  Politik  di Indonesia: Model, Strategi, dan Praktek . Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute.
Eriyanto.  (2007).  Incumbent  dan  Pilkada.  ajian  Bulanan  Lingkaran  Survei Indonesia (LSI).
Fiva,  J.  H.,  &  Smith,  D.  M.  (2018).  Political  Dynasties  and  The  Incumbency Advantage in Party-Centered Environments. American Political Science Review , 112 (3), 706–712.
Haris,  S.  (2006).  Kecenderungan  Pencalonan  dan  Koalisi  Partai  dalam  Pilkada Langsung 2005. In S. Nuryanti (Ed.), Analisis Proses dan Hasil Pilkada Langsung 2005 (pp. 47–68). Haris, Syamsuddin. (2006). Membangun format baru otonomi daerah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Haryanto. (1984). Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum . Jogjakarta: Liberty.
Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2006). Candidate Selection:Methods And Consequences. dalam Richard  S.  Katz  and  William  Crotty.  Handbook  of  Party  Politics .  London:  SAGE Publications.
Hidayat, S. (2008). Shadow State…? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten. Politik Lokal Di Indonesia .
Katz,  R.  S.  (2001).  The  Problem  of  Candidate  Selection  and  Models  of  Party Democracy. Party Politics , 7 (3), 277–296.
KPPOD.  (2015).  Meretas  Politik  Dinasti  Kepala  Daerah.  Retrieved  from https://www.kppod.org/berita/view?id=274
Marijan,  K.  (2006). Demokratisasi  di  Daerah:  Pelajaran  dari  Pilkada  Secara  Langsung . Diterbitkan bersama Pustaka Eureka [dan] PusDeHAM.
Mendoza,  R.  U.,  Beja  Jr,  E.  L.,  Venida,  V.  S.,  &  Yap,  D.  B.  (2016).  Political Dynasties  and  Poverty:  Measurement  and  Evidence  of  Linkages  in  The Philippines. Oxford Development Studies , 44 (2), 189–201.
Mietzner,  M.  (2012).  Indonesia:  Yudhoyono’s  Legacy  between  Stability  and
Stagnation. Southeast Asian Affairs , 34–119. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/41713990
Muhtadi,  B.  (2018).  Komoditas  Demokrasi:  Efek  Sistem  Pemilu  Terhadap Maraknya  Jual  Beli  Suara. M.  Sukmajati  &  A.  Perdana,  Pembiayaan  Pemilu  Di
Indonesia , 95–117. Norris, P. (2006). Recruitment. dalam Richard S. Katz and William Crotty. Handbook of Party Politics . London: SAGE Publications. Norris, Pippa, & Lovenduski, J. (1995). Political Recruitment: Gender, Race and Class in The British Parliament . Cambridge University Press.
Nyarwi, A. (2007). Siasat Partai Politik dan Strategi Pencalonan. Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).
Pamungkas,  S.  (2009). Perihal  Pemilu .  Yogyakarta:  Laboratorium  J  IP  dan  JIP Fisipol-UGM.
Pamungkas,  Sigit,  &  Parlindungan,  U.  (2011). Partai  Politik:  Teori  dan  Praktik  di Indonesia . Institute for Democracy and Welfarism. Pramasta,  D.  B.  (2019).  Ketika  Dinasti  Politik  Semakin  Menguat...  Retrieved February  2,  2020,  from  https://www.kompas.com/tren/read/2019/ 10/06/073000765/ketika-dinasti-politik-semakin-menguat-?page=all Querubin, P. (2013). Family and Politics: Dynastic Incumbency Advantage in The Philippines. Unpublished Manuscript .
Qurtuby, S. al. (2017). Pro-Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017. Retrieved May 8, 2018, from https://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun- 2017/a-39827177
Rusnaedy,  Z.,  &  Purwaningsih,  T.  (2018).  Keluarga  Politik  Yasin  Limpo  Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Gowa  Tahun  2015. Jurnal  Politik ,
3 (2), 301–322.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik . Grasindo. Sutisna Oteng. (2000). Administrasi Pendidikan Dasar Teoretis untuk Praktek Profesional . Bandung: Angkasa.
Tempo.co. (2015). Melanggengkan Politik Dinasti. Retrieved February 2, 2020, from https://kolom.tempo.co/read/1002510/melanggengkan-politik-dinasti Tempo.co. (2016). Bupati Ogan Ilir Terjerat Kasus Narkoba, Siapa Penggantinya?
Retrieved February 2, 2020, from https://nasional.tempo.co/read/754358/ bupati-ogan-ilir-terjerat-kasus-narkoba-siapa-penggantinya
Viva.co, I. (2009). Syahrul Yasin Limpo Pimpin Golkar Sulsel. Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan, cetakan 1. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta .

## Tentang Penulis
Fitriyah adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Memiliki area kajian seputar dinamika pemilu dan partai politik.