INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7716-7732 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyebaran Alat  Peraga  Kampanye  Dengan  Materi  Kampanye  Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu
Mochamad Andrie Kurniawan 1 ✉ , Tomy Michael 2
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : andrekurniawan1998@gamil.com 1 ✉

## Abstrak
Dijelaskan  bahwa  visi  misi,  dan  program  materi  kerja  pasangan  calon  merupakan  contoh  bahan kampanye,  namun  baliho,  spanduk,  dan  tanda  lainnya  dianggap  sebagai  alat  peraga  kampanye menurut undang-undang pemilu. Pendistribusian di luar jadwal, untuk  hal ini, penyelenggara pemilu meyakini  bahwa  alat  peraga  kampanye  yang  memuat  konten  yang  dilakukan atau  disebarluaskan di luar  jadwal  kampanye  dianggap  sebagai  pelanggaran  kampanye  dan  akan  dikenakan  sanksi berdasarkan  undang-undang  terkait.  Meski  KPU  tidak  menjabarkan  secara  jelas  apa  saja  yang  ada dalam peraturan perundang-undangan, para peserta pemilu, baik perseorangan maupun partai politik, mendistribusikan alat peraga yang memuat visi, misi, nomor urut, dan foto diri karena mereka yakin ini bukan  kampanye,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  diterima  dalam  kegiatan  kampanye.  Konteks penelitian ini adalah ambiguitas  peraturan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  dan  memperjelas  apakah,  dalam  pemilu,  pendistribusian  alat  peraga  dan materi  kampanye  di  luar  jangka  waktu  yang  dijadwalkan  dapat  dianggap  sebagai  pelanggaran kampanye. Pendekatan masalah penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dengan pendekatan peraturan  perundang-undangan.  Temuan-temuan  penelitian  ini  menjelaskan  jelas-jelas  melanggar undang-undang  pemilu  jika  mendistribusikan  materi  dan  alat  kampanye  di  luar  waktu  yang dijadwalkan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur pembagian alat dan bahan kampanye di  luar  jadwal.  Penerapan  langkah-langkah  ini  dan  peraturannya  akan  membantu  meminimalkan pelanggaran kampanye di luar jadwal dan mengatasinya.
Kata Kunci : Alat Peraga, Materi, Kampanye, Pelanggaran, Pemilihan Umum

## Abstract
It  was  explained  that  the  vision  and  mission  and  programs  of  candidate  pairs  are  examples  of campaign materials, but billboards, banners and other signs are considered campaign props according to  election  law.  Distribution  outside  the  schedule,  in  this  case,  the  election  organizers  believe  that campaign  props  containing  content  carried  out  or  distributed  outside  the  campaign  schedule  are considered  a  campaign  violation  and  will  be  subject  to  sanctions  based  on  the  relevant  law.  Even though the KPU did not clearly explain what was in the statutory regulations, election participants, both individuals  and  political  parties,  distributed  props containing  their  vision,  mission,  serial  number  and photo of themselves because they believed this was not a campaign, what was may and may not be accepted  in  campaign  activities.  The  context  of  this  research  is  the  ambiguity  of  these  regulations. Therefore, the main aim of this research is to find out and clarify whether, in elections, the distribution of  campaign  props  and  materials  outside  the  scheduled  time  period  can  be  considered a  campaign violation. This research problem approach combines a conceptual approach with a statutory regulatory approach. The findings of this research show that it  is a clear violation of election law to  distribute campaign  materials  and  tools  outside  the  scheduled  time.  Therefore,  regulations  are  needed  that regulate  the  distribution  of  campaign  tools  and  materials  outside  the  schedule.  Implementing  these measures and their rules will help minimize off-schedule campaign violations and address them. Keywords : Props, Materials, Campaign, Violations, General Election

## PENDAHULUAN
Aspirasi  dan  nilai-nilai  para  pendiri  suatu  bangsa  menjadi  landasan  untuk  bangsa. Tujuan  nasional  dan  pedoman  negara  Indonesia  dituangkan  dalam  Pembukaan  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satu  tujuan  yang  disebutkan  dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi negara merdeka. Salah satu cara untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi adalah melalui pemilihan  umum  berkala  (Pemilu)  yang  disebut  juga  Luberjurdil.  Pemilihan  ini  dilakukan berdasarkan standar yang diterima secara universal, terbuka, dan adil.
Dalam  hal  ini  konstitusi  menjaga  dan  menjunjung  tinggi  penerapan  kedaulatan rakyat  untuk  menggunakan  hak  politiknya  dengan  mewajibkan  pemerintah menyelenggarakan  pemilihan  umum  (Pemilu).  Agar  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kekuasaan dapat terlaksana, pemilihan umum (Pemilu) perlu dilandasi asas  hukum yang adil dan nilai-nilai positif. Memberikan perlindungan yang sama kepada masyarakat agar dapat  menjalankan  kedaulatannya  merupakan  salah  satu  landasan  sistem  hukum  yang demokratis.
Berdasar  pada  UUD  RI  dan  Pancasila  yang  berlaku,  pengertian  Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu bentuk kedaulatan yang di dalamnya  Presiden dan para wakilnya,
serta  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Daerah  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dipilih secara  langsung,  universal,  bebas,  dan  melalui  proses  rahasia.  Cita-cita,  keadilan,  dan keadilan dalam negara kesatuan  Republik Indonesia. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemilu  karena  menyelenggarakan  pemilu  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia (Pemilu).  Pemilu  merupakan  syarat mutlak  untuk  mencapai  kedaulatan  rakyat  dalam sebuah negara demokratis. Bangsa Indonesia ingin mengukuhkan diri sebagai bangsa yang demokratis, hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu. Pasal 22E UUD 1945 yang dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017 menjadi landasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Parlemen (Pemilu).
Pemilihan  Umum,  disebut  juga  Pemilu,  adalah  suatu  yang  berdaulat  untuk menentukan  wakil  rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Presiden,  dan  pejabat- pejabat  lainnya.  Penyelenggaraannya  berdasarkan  asas  pemilu  yang  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  NKRI,  yang  dijamin  oleh  Pancasila  dan  Undang- Undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemilu ini. Wakil rakyat dipilih  melewati  pemilihan  umum.  Sebab  itu,  pemilihan  umum  harus  diadakan  dalam jangka waktu tertentu agar suatu negara dapat mengklaim dirinya demokratis (Kusnardi & Ibrahim, 1998)
Agar pemilu berlangsung jujur dan adil, setidaknya ada tujuh persyaratan yang harus dipenuhi.  Tujuh  kriteria  tersebut  adalah  sebagai  berikut;  persamaan  hak  bagi  seluruh warga negara dalam proses pemilihan dan penghitungan suara, pembagian kursi DPR dan DPRD,  serta  pembentukan  daerah  pemilihan;  hukum  yang  pasti  berdasar  pada  prinsip pemilu  yang  demokratis;  bersaing  dengan  bebas  dan  adil  di  antara  kandidat  potensial; keterlibatan  seluruh  kelompok  kepentingan  dalam  setiap  tahapan  pemilu;  lembaga pemilu yang tidak memihak,  profesional,  dan  independen;  integritas  pemungutan  suara; hitungan  suara,  tabulasi,  dan  pelaporan;  dan  penyelesaian  perselisihan  terkait  pemilu secara cepat dan adil.(Surbakti et al., 2010)
Pemilihan  Umum  dilaksanakan  setiap  lima  tahun  sekali  oleh  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  dan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU).  Tanggung  jawab  KPU  adalah  memastikan  pelaksanaan  pemilu  (Pemilu) selesai tepat waktu, dengan syarat setiap penyelenggara pemilu memenuhi kewajibannya. Bawaslu  sementara  ini  dipercaya  untuk  mengawasi  pelaksanaan  pemilu  KPU.  Tujuan pembentukan DKPP adalah untuk mendalami dan menangani pengaduan atau  tuntutan dugaan  pelanggaran etik yang  dilakukan anggota KPU dan Bawaslu. Salah satu langkah dalam proses perencanaan pemilu adalah kampanye pemilu.
Permasalahan atau pelanggaran terkait pemilu sering terjadi. Permasalahan tersebut, antara  lain  kesalahan  penghitungan  suara,  tindakan  diskriminatif  terhadap  pemilih tertentu, dan kebijakan atau penilaian tidak tepat yang merugikan masyarakat, merupakan akibat  dari  ketidakpuasan  penyelenggara  pemilu,  dalam  hal  ini  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU).  Keganjilan  dan  penipuan  terkait  pemilu,  termasuk  intimidasi  pemilih,  pencurian identitas, dan politik uang,  dapat menimbulkan masalah. Jika persoalan-persoalan ini tidak diatasi dan mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas tidak  diterapkan,  keberhasilan dan  kelancaran  pemilu  akan  terganggu,  dan  legitimasi  serta  kredibilitas  pemilu  akan menurun. Akibatnya, hak  konstitusional  pemilih  dan  masyarakat secara keseluruhan bisa terancam dan terabaikan.
Fase  ini  yaitu  bagian  dari  program  masyarakat  pendidikan  politik  yang  dilakukan dengan  tanggung  jawab  oleh  pelaksana  dan  peserta  kampanye.  Pasal  275  Ayat  (1) Undang undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membolehkan bentuk kampanye pemilu  sebagai  berikut:  rapat  terbatas,  rapat  tatap  muka,  pembagian  materi  pemilu, penempatan  alat  peraga  di  depan  publik,  sosialisasi  media  massa,  media  massa  iklan cetak  dan  elektronik,  rapat  umum,  debat  kandidat  mengenai  materi  kampanye  masing- masing, dan agenda lain yang tidak bertabrakan dengan aturan UU  di bidang pemilihan umum, pemilu, dan kampanye.
Kampanye  adalah  rangkaian  inisiatif  komunikasi  resmi,  individu,  atau  kolektif  yang direncanakan  dan  memiliki  tujuan  yang  jelas.  (Rogers  dan  Storey,  1987)  Kampanye diartikan  sebagai  “rangkaian  tindak komunikasi  terstruktur  untuk  tujuan  membuat  efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu”. Meskipun belum ada definisi yang  jelas dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, maksud dari “alat peraga kampanye yaitu segala benda atau bentuk lain yang memuat  visi  dan  misi,  program  dan/atau  keterangan  lain  Peserta  Pemilu,  simbol  atau tanda  bergambar  Peserta  calon  Pemilu,  yang  digunakan  pasang  untuk  kepentingan kampanye” (PKPU Nomor 28 Tahun 2018) dianggap sebagai alat peraga kampanye.
Segala perbuatan atau kelalaian yang bertabrakan pada aturan  Undang Undang No 7 Tahun 2017 mengenai tata cara dan tata cara terkait penyelenggaraan pemilu (Pemilu) pada tiap tahap proses pemilu dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu sering  kali dipicu  oleh  penyebaran materi kampanye di  luar jadwal kampanye, termasuk pemasangan  alat  peraga  kampanye  (APK)  yaitu  iklan  media  sosial,  spanduk,  dan  juga baliho. Ini adalah kebenaran hukum yang diakui.
Menurut  peraturan  PKPU  Nomor  15  Tahun  2023  Pasal  22  ayat  1  (satu),  materi kampanye  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  visi  dan  misi,  program,  juga  citra  diri
pasangan  calon  pada  Kampanye  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  mendatang.  Akibat  adanya penafsiran  yang  berbeda-beda  terhadap  makna  kampanye,  khususnya  isinya,  maka pendistribusian  bahan  kampanye  dan  perlengkapan  peragaan  kampanye  (APK)  di  luar jadwal kampanye yang telah ditentukan KPU dasar aturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 nampaknya lebih sering terjadi dan bukan suatu hal yang biasa. pelanggaran pemilu.  Mengingat  banyaknya  materi  dan  alat  kampanye  yang  didistribusikan  serta kurangnya tindak lanjut, tidak jelas apakah hal ini termasuk pelanggaran kampanye tidak terjadwal  atau  tidak.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  apakah  materi  kampanye  yang terdapat  pada  alat  peraga  kampanye  dimasukkan  dalam  kegiatan  kampanye.  Visi,  misi, citra diri, nomor urut, gambar, dan program pasangan calon yang tertuang dalam Pasal 22 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 disalahartikan oleh peserta dan penyelenggara pemilu.
Penyelenggara pemilu menafsirkan ketentuan tersebut bahwa alat peraga kampanye termasuk materi ini yang  didistribusikan atau digunakan  di  luar  periode kampanye yang dijadwalkan dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan.  Karena  dianggap  bukan  kampanye  karena  tidak  dilakukan  oleh  KPU,  maka calon,  partai politik,  dan juga atau parpol yang digabung  menyebarkan alat  peraga  dan iklan media sosial yang mencantumkan visi, misi, nomor urut, dan nomor urut. citra diri. KPU  tidak  memberikan  pedoman  yang  jelas  dalam  aturan  undang  undang  tentang  hal yang tidak boleh dan boleh  dilakukan dalam kegiatan kampanye, sehingga tidak adanya pasal penjelas menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, latar belakang informasi yang diberikan menjadi landasan  untuk mengidentifikasi  potensi  permasalahan hukum  dalam penelitian  yang  bertajuk  Pendistribusian  Materi  Kampanye  di  Luar  Jadwal  Sebagai Pelanggaran Pemilu.

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif.  Menemukan  teori,  pedoman,  atau  ajaran  hukum  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan hukum saat ini adalah inti dari metode ini.. (Mahmud Marzuki, 2005) suatu metode  yang  berangkat  dari  parameter  dan  sifat  disiplin  hukum,  yang  seringkali  terdiri dari disiplin  ilmu  yang  bersifat preskriptif  dan analitis dan dipersepsikan  sebagai  realitas pengajaran.
Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  undang-undang diterapkan  sebagai  pendekatan  masalah.  Ada  pemanfaatan  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Sumber  daya  hukum  untuk  penelitian  normatif  dianalisis  dengan menggunakan  prosedur  preskriptif,  seperti  harmonisasi,  sistematisasi,  interpretasi,  dan
penemuan hukum. Teknisi Pemeriksaan Dokumen Hukum digunakan dalam penelitian ini untuk  memberikan  umpan  balik,  dorongan,  atau  komentar,  dan  kemudian  penulis menggunakan pendapat hukum dan pengetahuan hukum mereka sendiri untuk membuat kesimpulan tentang temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyebaran Alat Peraga Kampanye
Kesibukan aktivitas menjelang pemilu. Di antara kericuhan dan kerumunan yang kita saksikan adalah seluruh calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif dan kepala daerah,  berbondong-bondong  memasang  papan  kampanye  dan  bahan-bahan  lain  di sekitar  kota  untuk  mengiklankan  dirinya  sebagai  orang-  orang  yang  akan  mengambil tindakan  untuk  memimpin  masyarakat.  Tentu  saja,  dia  ingin  mendapatkan  lebih  banyak pengakuan  publik  agar  masyarakat  bisa  mendukung  kandidat  tersebut  dengan memberikan suaranya. angin puyuh peristiwa menjelang pemilihan umum. Seluruh calon presiden  dan  wakil  presiden,  serta  calon  legislatif  dan  kepala  daerah,  berbondong- bondong  memenuhi  kota  dengan  poster-poster  kampanye  dan  bahan-bahan  lainnya untuk mempromosikan dirinya sebagai orang-orang yang akan memimpin masyarakat, di tengah  kekacauan  dan  kerumunan  yang  kita  alami.  melihat.  Tentu  saja  ia  ingin  menjadi lebih  terkenal  untuk  menginspirasi  pemilih  agar  memberikan  dukungan  kepada kandidatnya.(Hidayah, 2015)
Untuk mendorong masyarakat agar memilih pasangan kandidat tertentu, alat bantu kampanye bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa benda, tanda, atau model lain yang  menampilkan  visidan  misi,  dan  program  pasangan  calon.  Mereka  dapat  dilantik untuk  keperluan  kampanye  dan  didukung  oleh  KPU/KIP  Provinsi  Aceh  atau  KPU/KIP Kabupaten/Kota  yang  menerima  dana  dari  Belanja  Daerah  dan  Anggaran  Pendapatan serta  dari  pasangan  calon  itu  sendiri.  Formulir  APK,  termasuk  papan  reklame,  spanduk, selebaran, poster, dan  pamflet  berukuran besar, sering kali terlihat tersebar di  berbagai lokasi di seluruh kota. Misalnya, sering terlihat di lampu lalu lintas, rambu berhenti, pohon, tiang  listrik,  pagar  sepanjang  jalan,  angkutan  umum,  tembok  rumah  dan  tempat  usaha, dan  berbagai  lokasi  lain  di  mana  banyak  orang  berkesempatan  melihatnya.  .  Baliho, spanduk,  dan  barang-barang  kampanye  lainnya  telah  membantu  para  pemilih  dalam memilih kandidat yang akan mereka dukung dalam pemilu. Poster, booklet, dan pamflet yang berfungsi sebagai alat peraga dan materi kampanye dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang platform, tujuan, dan misi pasangan calon. Poster kampanye dipasang di  rumah-rumah  penduduk,  kios  makanan,  dan  di  jalan-jalan  untuk  menginformasikan
kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan para kandidat.
Dalam  hal  pemasangan  alat  peraga  kampanye  dan  pendistribusian  materi,  PKPU  15 Tahun  2023  yang  mengatur  tentang  kampanye  dan/atau  rekomendasi  teknis  yang dikeluarkan  KPU  mengatur  lebih  rinci  aspek  tersebut.  Pendistribusian  bahan  kampanye pemilu kepada masyarakat  dan jenis  bahan kampanye yang  cocok pada aturan undang undang  yang  berlaku  diatur  dengan  ketentuan  penempatan  alat  peraga  kampanye  dan pendistribusian bahan kampanye pada saat pemilu. Pasal 33 PKPU 15 Tahun 2023 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatur tentang kampanye, mengatur tentang  biaya, rancangan, dan  macam-macam  bahan  kampanye  yang  dapat  dibuat  dalam  pemilihan  umum termasuk,  pamflet,  poster,  selabaran,  brosu,  sticker,  baju  seragam,  pelindung  kepala, perlengkapan  makan,  kalender,  identitas  nama,  pin,  alat  tulis  dan  atribut  kampanye lainnya sesuai pada aturan UUD.
Aturan KPU juga mengatur mengenai pendistribusian, penempelan, dan penempatan bahan kampanye dan alat peraga pada saat kampanye  pemilu pada pertemuan singkat, pertemuan langsung, atau pertemuan umum. Undang- undang sudah jelas menyatakan bahwa sudah ada kerangka distribusi alat peraga kampanye. Isi materi kampanye pemilu yang  meliputi  visidan  misi,  program,  dan  citra  diri  peserta  diatur  selain  ukuran  leaflet, booklet,  pamflet,  poster,  dan  stiker,  serta  desain  dan  isi.  Peraturan  KPU  juga  mengatur secara  rinci  biaya  setiap  barang  bukti  pemilu  yang  digunakan  dalam  kampanye, memastikan  bahwa  hal  tersebut  mematuhi  ketentuan  hukum  dan  peraturan  yang mengatur standar biaya input yang harganya tetap terjangkau.
Jumlah  bahan  kampanye  yang  boleh  dicetak  sesuai  ketentuan  adalah  100%  (seratus persen) dari total hitungan kepala keluarga di daerah pemilihan. Berdasarkan persyaratan tersebut,  alat  peraga  kampanye  boleh  dicetak  dan diunggah  sebanyak-banyaknya  200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal. Setiap calon wajib menyampaikan laporan tertulis kepada KPU mengenai hal tersebut. Anda harus mempertimbangkan area-area yang tidak dilarang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan serta ketentuan lain yang berlaku ketika mengatur dan pemasangan alat peraga dan bahan kampanye.

## B. Alat Peraga Dengan Materi Kampanye
Materi kampanye adalah pesan atau informasi yang digunakan oleh pasangan calon untuk  menyebarkan  pesannya  pada  saat  pemilihan  umum.  Bawaslu  (Badan  Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menetapkan aturan yang harus dipatuhi dalam  materi  kampanye.  Pembatasan  konten  tersebut  antara  lain  tentang  tidak memasukkan konten terkait SARA, konten pornografi, atau konten kekerasan. Selain itu,
materi kampanye harus memenuhi standar keakuratan dan kebenaran, serta tidak  boleh mendiskriminasi pasangan calon lainnya. Bawaslu berwenang mengambil tindakan, seperti pencabutan untuk pelanggar  aturan  alat  peraga  kampanye,  jika  ditemukan  pelanggaran dalam materi kampanye. Alat peraga kampanye yang dipajang di depan  umum  atau  di lokasi  yang  penempatan  alat  peraganya  tunduk  pada  batasan  yang  diuraikan  dalam undang-undang terkait dan peraturan KPU biasanya memuat materi kampanye.
Visi dan misi, dan agenda kerja dari Pasangan Calon Kampanye Pemilu disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  dan ketetapan aturan undang undang,  seperti  yang  dijelaskan  pada  Pasal  22  PKPU  15  Tahun  2023.  Apabila  Pasangan Calon yang dipilih untuk mewujudkan tujuan negara yang berkelanjutan, hal tersebut juga harus dituangkan dalam program kerja  pemerintah.  Pasangan  calon  dan  peserta  pemilu dapat mengkomunikasikan citra diri mereka selain materi kampanye pemilu. Gambar diri yang dimaksud terdiri dari foto atau foto dan nomor urut.
Materi  Kampanye  Pemilu  harus  memperhatikan  segala  peraturan  yang  sudah  di tetapkan oleh peraturan komisi pemilhan umum diantaranya :
a. Menjunjung  tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945
Yang  dimaksud  dengan  “Menjunjung tinggi  pelaksanaan  Pancasila  dan  Undang Undang RI Tahun 1945” adalah pelestarian dan penerapan asas dan cita cita yang ada pada kedua dokumen tersebut. Ideologi resmi dan landasan negara Indonesia adalah Pancasila.  terdiri  dari  lima  prinsip  panduan:  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, persatuan di kalangan masyarakat Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kearifan  batin  yang  terwujud  dalam  kebulatan  suara  yang  dihasilkan  dari permusyawaratan  perwakilan,  dan  keyakinan  akan  kemanusiaan  yang  tunggal, mahakuasa, adil, dan beradab. UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan presidensial merupakan peraturan perundang- undangan  tertinggi  di  negeri  ini.  Mempertahankan  dan  menjalankan  Pancasila  dan UUD 1945 mengandung makna bahwa setiap orang
b. Melindungi dan peningkatan moralitas dan value agama dan jati diri bangsa Yang  dimaksud  dengan “melindungi dan  peningkatan  kesusilaan  dan  value  agama dan juga jati diri bangsa” adalah nilai atau value agama, jati diri bangsa, dan kesusilaan yang dipelihara dan ditingkatkan. Gagasan ini sangat menekankan pada pemeliharaan prinsip-prinsip moral, doktrin agama, dan identitas budaya masyarakat Indonesia yang khas.  Hal  ini  sering  dikaitkan  dengan  inisiatif  untuk  menjaga  kesehatan  moral  dan spiritual masyarakat serta warisan budaya dan karakter negara.
UU  Penyiaran,  misalnya,  mensyaratkan  penyediaan  konten  yang  mengedepankan pembangunan  moral,  persatuan  bangsa,  dan  pengamalan  nilai-nilai  agama  dan budaya  Indonesia.  Filosofi  ini  terwakili  dalam  sejumlah  peraturan  perundang- undangan.
Tujuannya  adalah  memastikan  materi  media  selaras  dengan  nilai-nilai  moral  dan budaya  yang  mendukung  identitas  dan  karakter  nasional.  Guna  mewujudkan masyarakat  yang  mendukung  perilaku  moral,  menghormati  keberagaman,  dan menjunjung  tinggi  warisan budaya  dan agama,  konsep  ini juga  menekankan betapa pentingnya memasukkan  prinsip-prinsip moral dan agama ke dalam berbagai bidang kehidupan publik, termasuk media, pendidikan. , dan interaksi sosial.
c. Meningkatkan kesadaran hukum
Tujuan dari peningkatan kesadaran hukum adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat  dan  individu  terhadap  hukum  dan  norma-norma  sosial.  Pemahaman norma  hukum,  sistem  hukum  yang  relevan,  prosedur  hukum,  landasan  hukum,  hak dan  kewajiban  hukum,  serta  hak  asasi  manusia  semuanya  termasuk  di  dalamnya. Mempertahankan  keadilan dan stabilitas dalam masyarakat memerlukan pemahaman yang  kuat  tentang  hukum.  Strategi  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  adalah:  pendidikan,  tindakan  hukum  yang  gigih,  dan  pemberian contoh  sebagai  pemimpin  atau  tokoh  masyarakat.  Diyakini  bahwa  dengan meningkatkan  kesadaran  hukum,  masyarakat  akan  lebih  cenderung  menaati  hukum, menghormati  hak  asasi  manusia,  dan mencapai  keseimbangan  antara  kepemilikan pribadi dan kesejahteraan umum.
Materi kampanye yang digunakan dalam Alat Peraga Kampanye dapat bervariasi sesuai  dengan  keinginan  dan  target  audiens.  Namun,  penting  untuk  memastikan bahwa  materi  kampanye  sesuai  seperti  aturan  yang  berlaku.  Beberapa  materi kampanye yang umum digunakan meliputi :
1. Foto kandidat
2. Logo partai politik
3. Slogan kampanye
4. Informasi tentang program dan kebijakan yang akan dijalankan
5. Alasan mengapa kandidat memilih untuk posisi tertentu
Memberikan  informasi  yang  relevan  dan  menarik  perhatian  saat  menyusun  materi kampanye  sangatlah  penting.  Untuk  menjangkau  lebih  banyak  pemilih,  hal  ini  bisa dilakukan dengan menggunakan cara-cara tradisional dan modern. Namun, penting untuk diingat  bahwa  penggunaan  alat  peraga  yang  melanggar  aturan  dapat  menimbulkan
beragam interpretasi unik mengenai hukuman dan tindakan lainnya.
C. Penyebaran Alat Peraga Kampanye Diluar Jadwal
Menurut Pasal 267 UU Pemilu, maksud dari “kampanye pemilu” yaitu kampanye yang dilakukan  bersamaan  dengan  kampanye  presiden  dan  wakil  presiden  beserta  anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini juga dianggap sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam  pendidikan  politik  masyarakat.  Pelaksana  dan  peserta  kampanye  masing-masing disebutkan dalam Pasal 268 UU Pemilu. KPU kemudian menilai penempatan alat peraga di ruang publik hanya sebatas pembuatan atau pencetakan alat peraga kampanye; fasilitasi kampanye,  sebaliknya,  tidak  termasuk  dalam  desain,  instalasi,  atau  pemeliharaan; sebaliknya, ia dibuat dan dilaksanakan oleh peserta pemilu.(Fernandes -August et al., 2019)
Menurut  Pasal  273  UU  Pemilu,  setiap  orang  dalam  masyarakat  adalah  peserta kampanye pemilu. Sementara itu, calon kandidat dapat menyampaikan materi kampanye berdasarkan Pasal 274 UU Pemilu sebagai berikut:
1. Program, visi juga misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Visi dan misi, dan program partai politik yang berkaitan dengan pemilu dilakukan oleh calon anggota DPR kabupaten/kota, provinsi, dan DPR.
Pada  pendidikan  politik,  KPU  wajib  membantu  pendistribusian  materi  kampanye presiden dan wakil presiden yang memuat platform, tujuan, dan  agenda pasangan calon melewati  situs  KPU  dan  radio  publik.  Peserta  pemilu  dapat  menggunakan  strategi kampanye pemilu yang tercantum dalam Pasal 275 UU Pemilu yaitu Tatap muka singkat, Pertemuan  langsung,  Distribusi  materi  kampanye  pemilu  pada  publik,  Memasang  alat peraga  di  muka  umum, Jejaring sosial, Kampanye kehumasan di elektronik, media cetak dan online, Sidang Paripurna, Pasangan Calon Diskusi mengenai materi yang digunakan dalam  kampanyenya,  Tindakan  tambahan  yang  tidak  melanggar  batasan  pemilu, kampanye, atau hukum.
Kurangnya  pengetahuan  partai  politik  atau  tim  sukses  terhadap  ketetapan  aturan Komisi Pemilihan Umum KPU mengenai PKPU 15 Tahun 2023, dimana banyak partai dari beberapa  partai  politik  yang  terus  membubarkan  barang  kampanye  di  tempat  yang berbeda sehingga menyebabkan barang  tersebut tidak menentu sesuai dengan ketentuan. jadwal KPU  sendiri. Setiap kali ada pemilu, selalu ada permasalahan  dalam  pemasangan dan pendistribusian peralatan kampanye. Peran peraturan perundang-undangan sebagai check in pengawasan sangat penting untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran pemilu.Undang-undang  ini  berfungsi  sebagai  mekanisme  kontrol  dan  penegakan hukum yang sangat eksplisit, yang mewajibkan tindakan apa pun yang melanggar aturan terkait
pemilu  harus  segera  ditindak.  Hal  ini  dikenal  dengan  penegakan  hukum.(Chrisdanty  & Wahyulina, 2014)
Pelanggaran  kampanye  adalah  apabila  alat  peraga  kampanye  dibagikan melebihi waktu  yang  dijadwalkan.  Apabila  calon  berkampanye  tidak  pada  jadwalnya  yang ditetapkan  Bawaslu  dan  KPU,  maka  hal  tersebut  dianggap  pelanggaran.  Tanggal  28 November  2023  merupakan  batas  akhir  sosialisasi  atau  pendidikan  politik,  sekaligus menandai  dimulainya  musim  kampanye  pemilu 2024.  Oleh  karena  itu,  pasangan  calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan kampanye sebelum hari tersebut. Apabila terjadi pelanggaran  peraturan  kampanye,  Bawaslu  berwenang  mengambil  tindakan,  antara  lain dengan mencoret materi kampanye yang melanggar peraturan atau mengadili  pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, pasangan calon harus memperhatikan pedoman yang ditetapkan KPU dan Bawaslu mengenai pembagian alat kampanye dan substansi materi kampanye.

## D. Pelanggaran Kampanye
Penegakan  hukum  adalah  proses  dimana  mereka  yang  diberi  kepercayaan  untuk menegakkan  hukum  melaksanakan  penegakan  hukum  pemasangan  alat  peraga kampanye. Dalam hal ini, Satpol PP, sebuah organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana penegakan hukum akan menanggapi pelanggaran yang melibatkan penempatan alat peraga kampanye di lokasi yang mencolok dan selalu menarik perhatian publik,  mendukung  lembaga  penyelenggara  pemilu,  KPU  dan  Panwaslu  di  tingkat Kabupaten.  (Muliadi, 1995).
Tujuan mendasar  dari penegakan hukum, sebagaimana dipahami  secara  konseptual, adalah  untuk  menciptakan,  melestarikan,  dan  menegakkan  kedamaian  sosial  dalam kehidupan — khususnya  ketertiban  dalam  penegakan  hukum — dengan  menyeimbangkan hubungan  antara  nilai-nilai  yang  diungkapkan  dalam  aturan-aturan  yang  stabil  dan diwujudkan  serta  sikap  bertindak  sebagai  suatu  kesatuan.  serangkaian  terjemahan  nilai tahap akhir. barang promosi (Soekanto, 2007).
Menurut  Bagir  Manan,  perasaan  hukum,  kepuasan  hukum,  kemanfaatan hukum, integritas hukum individu dan sosial, serta keadilan semuanya mempunyai dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum sebagai penerapan hukum secara praktis (Manan, 2005).
Berdasarkan penjelasan aturan  sanksi,  apabila tim kampanye  memasang alat peraga kampanye di tempat lain selain lokasi yang ditentukan KPU, maka penyelenggara dalam hal ini pengawas pengawas akan ditegur dan harus melepas alat peraga tersebut dengan
berkoordinasi dengan pihak setempat. satuan polisi pamong praja.
Pelanggaran  kampanye,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang,  terjadi ketika  pasangan  calon  tidak  menaati  peraturan  KPU  dan  Bawaslu mengenai pembagian alat peraga kampanye dan informasi yang terkandung dalam materi kampanye. Pencurian materi  kampanye,  pendistribusian  peralatan kampanye  di  tempat  yang  tidak semestinya, dan pencurian  awal kampanye merupakan  beberapa  contoh  pelanggaran  kampanye. Apabila terjadi pelanggaran  aturan  kampanye,  Bawaslu  berwenang  mengambil  tindakan yang diperlukan,   misalnya  menyita  peralatan kampanye  yang  melanggar  atau mengadili pihak yang bertanggung jawab. Sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan kampanye pada Pemilu 2024 akan diberikan kepada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
Untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  kampanye,  pasangan  calon  harus mematuhi  pedoman  yang  ditetapkan  KPU  dan  Bawaslu dalam  penyampaian  alat  dan materi kampanye.(Chrisdanty & Wahyulina, 2014) Jenis Pelanggaran kampanye disebutkan mengenai Pemilihan umum Undang undang No 7 Tahun 2017 beberapa jenis pelanggaran kampanye, antara lain :
1. Curi  start  kampanye:  dilakukan  kampanye  tidak  dalam  jadwal  yang  telah  ditentukan oleh KPU dan Bawaslu.
2. Materi  kampanye  yang  melanggar  ketentuan:  materi  kampanye  yang  mengandung unsur  SARA,  pornografi,  kekerasan,  tidak  jujur,  tidak  benar,  atau  menjelekkan pasangan calon lain.
3. Penyebaran  alat  peraga  kampanye  di  lokasi  yang  tidak  diizinkan:  alat  peraga kampanye dipasang di lokasi yang tidak diizinkan oleh KPU dan Bawaslu.
4. Penggunaan  fasilitas  negara:  menggunakan  fasilitas  negara  untuk  kepentingan kampanye.
5. Penggunaan uang negara: menggunakan uang negara untuk kepentingan kampanye. Penggunaan pegawai negeri: memaksa atau  meminta pegawai negeri untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye.
6. Penggunaan media massa: menggunakan media massa untuk kepentingan kampanye tanpa memperhatikan aturan yang sudah dibuat oleh Bawaslu dan KPU. .
Apabila  terjadi  pelanggaran  peraturan  kampanye,  Bawaslu  berwenang  mengambil tindakan, antara lain dengan mencoret materi kampanye yang melanggar peraturan atau mengadili  pihak  yang  bertanggung  jawab.  Untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran kampanye, pasangan calon harus mematuhi pedoman yang ditetapkan KPU dan Bawaslu dalam penyampaian alat  dan materi kampanye.(Hidayah, 2015)
Pasal  280  Undang-Undang  No  7  Tahun  2017  menguraikan  beberapa  larangan  bagi pelaksana, petugas kampanye, dan anggota yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan pemilu, undang-undang, dan peraturan KPU yang berlaku. Larangan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Memerangi fondasi Negara Bagian Pancasila, pembukaan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, dan struktur negara kesatuan
2. Adanya tindakan yang membuat bahaya kesatuan NKRI sebagai Negara Kesatuan.
3. Memberikan  komentar  yang  meremehkan  ras,  golongan,  agama,  suku, atau calon lain atau peserta pemilu.
4. mengagitasi dan memecah belah orang atau kelompok satu sama lain.
5. Mengganggu ketentraman masyarakat.
6. Melakukan ancaman kekerasan atau mendorong memakai kekerasan pada individu, masyarakat, juga pada anggota pemilu lainnya.
7. Menghancurkan atau membuat rusak,  merampas alat peraga  kampanye Peserta Pemilu.
8. Mengaplikasikan fasilitas  pendidikan, keagamaan, dan pemerintah.
9. Menggunakan  atau  membawa  tanda  gambar  dan/atau  ciri  lain  yang  tidak  sama dengan ciri dan/atau tanda gambar calon Peserta Pemilu yang bersangkutan.
Pelaku  kampanye  dilarang  melakukan  kegiatan  dan  mengikut  serakan  Ketua Mahkamah Agung,  hakim  seluruh  pengadilan  di  bawahnya,  wakil  ketua, ketua muda, dan  hakim  konstitusi  Mahkamah  Konstitusi,  Para  anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan beserta ketua dan wakil ketuanya, Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, Anggota dewan pengawas, komisaris, direksi, dan pegawai badan usaha milik  daerah dan negara, Pegawai negeri, Perorangan yang tergabung dalam Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Tentara  Nasional  Indonesia,  kepala  desa  dan  perangkat desa.
Pengawas Pemilu dan pemerintah daerah akan bertanggung jawab atas alat peraga kampanye  terkait  pelanggaran  tersebut.  Bawaslu  provinsi  dan/atau  Kabupaten/Kota Panwas  akan  membuat  saran  untuk  mengurangi  alat  peraga  kampanye  jika  mereka ditemukan  karena  tidak  sesuai  dengan  desain,  era  historis,  dan/atau  lokal  yang  telah ditetapkan Menyiapkan alat peraga kampanye selain yang disediakan KPU, Menyebarkan materi  kampanye  di  luar  yang  disediakan  KPU.  Pembuatan  aksesoris  kampanye  di  luar batas  Kabupaten  Cirebon,  Penempatan  alat  peraga  sosialisasi  oleh  pemerintah  daerah yang  menampilkan  gambar  pemimpin  daerah  yang  sedang  bertanding  dalam  pemilu, Mengatasi  pelanggaran  pemasangan  alat  peraga  kampanye  yang  tidak  adil  sehingga
menimbulkan kesan diterima (Hukum, 2019)
Persoalan  pemasangan  alat  peraga  kampanye  juga  dinilai  perlu  karena  semakin banyaknya  pelanggaran  di  daerah  yang  diawasi  oleh  KPU  dan  Panwaslu.  Sebagaimana telah  disebutkan  sebelumnya,  terdapat  tiga  kategori  pelanggaran  yaitu  pidana, administratif,  dan  Kode  Etik  yang  tegas  atas  pelanggaran  Penyelenggara  Pemilu. Pelanggaran  tersebut  terlihat  jelas  atau tidak  karena  pengawas  pemilu  yang  merupakan anggota penyelenggara pemilu mengawasi pelaksanaan kampanye sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku pada setiap tahapan pemilu, termasuk kampanye. Sebuah laporan  dibuat  ketika  suatu  kejadian  yang  dianggap  telah  melanggar  ketentuan  yang relevan ternyata berasal dari pengawasan penyelia pemilihan dan pengawasan stafnya. Di sisi  lain,  masuknya  pelanggaran  disebut  sebagai  temuan  jika  sumber  pelanggaran  yang diklaim  ternyata  adalah  komunitas  daripada  jajaran  pengawasan  pemilihan..  Setiap  kota dan kabupaten mempunyai jumlah pelanggaran yang berbeda-beda.(Feri Amsari, n.d.)
Kasus-kasus  tersebut  di  atas  masih  merupakan  dugaan  pelanggaran  yang memerlukan penyidikan dan pengumpulan bukti oleh pengawas pemilu sebelum terbukti merupakan pelanggaran tertentu. Pengawas pemilu kemudian bertanggung jawab untuk mengidentifikasi  kategori  dugaan  pelanggaran  tersebut  setelah  mengumpulkan  bukti. Selain  itu,  ini  akan  ditinjau  sesuai  dengan  standar  peraturan  yang  relevan.  Terlepas  dari pelanggaran  di  atas,  seperti  politik uang  dan  melakukan  kampanye  di  daerah  terlarang, ada  jenis  pelanggaran  lain  tentang  penempatan  alat  peraga  kampanye  dalam  kerangka kerja  ditimpa..  Aturan  yang  mengatur  pemasangan  alat  peraga  kampanye  berbeda dengan jenis  pelanggaran  lainnya  sehingga  perlu  penanganan  yang  berbeda.  Sebab, ada yang masuk  dalam  kategori pelanggaran pidana  dalam  penindakannya,  selain  juga ada  yang  masuk  dalam  kategori  pelanggaran  administratif. Dalam hal ini, adalah tugas penyelenggara pemilu untuk  memastikan bahwa alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan  semua  undang-undang  dan  aturan  yang  relevan.  Ini  termasuk  melarang pemasangan  alat  peraga  kampanye  yang  tidak  patuh  selama  kampanye  atau  periode tenang.  Adalah  ilegal  untuk  mendirikan  alat  peraga  di  tempat  -tempat  pemerintah, lembaga  pendidikan,  dan  fasilitas  medis.  Semua  partai  politik  yang  berpartisipasi  dalam pemilihan sering melakukan  pelanggaran yang  sama ketika datang  untuk menempatkan alat peraga kampanye selama pemilihan legislatif. Pemasangan alat peraga kampanye di area  yang tidak diperbolehkan  oleh  aturan KPU, iklan/seni, aturan regional,  pembatasan walikota/bupati,  atau  keduanya  merupakan  mayoritas  pelanggaran  instalasi..  Lokasi tersebut  antara  lain  pepohonan,  tiang  telepon,  tiang  listrik,  hingga  jalan  protokol  yang harus  dijaga  sterilnya.  Pelanggaran  ketiga  terkait  dengan  peraturan  zonasi,  khususnya
jumlah alat peraga yang dipasang di setiap zona dan pemasangan alat peraga kampanye di  luar  zona  yang  ditentukan.  Penggunaan  media  kampanye  melalui  iklan  berbayar (billboard) oleh calon legislatif, termasuk penempatan gambar atau fotonya pada platform tersebut,  merupakan  pelanggaran  besar  berikutnya.  KPU  dengan  aturan-nya  nomor  15 tahun 2023 mengenai pedoman untuk kampanye presiden dan juga wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara khusus  melarang aktivitas tersebut.

## SIMPULAN
Temuan-temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jelas-jelas  melanggar  undang- undang  pemilu  jika  mendistribusikan  materi  dan  alat  kampanye  di  luar  waktu  yang dijadwalkan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 15 Tahun 2023  tentang  Kampanye  Pemilu  memuat  beberapa  denda  relevan  yang  mengatur pembagian alat peraga dan bahan kampanye. Oleh karena itu, pendistribusian barang dan alat  kampanye  setelah  lewat  batas  waktu  merupakan  pelanggaran  kampanye.  Untuk memastikan  adanya  konsekuensi  serius  atas  pelanggaran  yang  dilakukan,  anggota parlemen  harus  memperhatikan  dengan  cermat  subjek  pelanggaran  alat  kampanye, khususnya materi yang didistribusikan melebihi waktu yang dijadwalkan. Tentu saja, tidak sampai terjadi lagi untuk kedepannya.
Agar bermanfaat dalam penegakan hukum dasar serta menjadi masukan atau rujukan ke  depan  bagi  para  praktisi  akademis  instansi  terkait  yang  mempunyai  kewenangan menetapkan  peraturan  undang  undang  yang  menjadi  landasan  dalam  melaksanakan tindakan penegakan hukum pencegahan peredaran alat peraga. dengan materi kampanye di luar waktu yang dijadwalkan. Selain itu, hal ini juga dapat mencegah pencurian tanggal mulai yang ditentukan oleh penyelenggara kampanye pemilu. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kesenjangan  pemahaman  di  kemudian  hari  antara  penyelenggara  pemilu  dan kandidat lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
(Hukum, 2019)Chrisdanty, F., & Wahyulina, D. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di Wilayah Kabupaten/Kota. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 27(2), 79 – 92.
Feri Amsari, D. (n.d.). Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Fernandes  -August,  A.,  Kade,  M.-D.,  Raka,  W.,  Riza,  S.-F.,  Siregar  -Hurriyah  -I,  F.  E., Widyadarna,  W.,  Wulandari,  P.-L.,  Antariksa,  N.,  Dwi,  S.,  Hi,  P.-S.,  Wahyu, A.-Y.,
Kampanye,  P.  P.,  &  Kartini,  D.  S.  (2019). Perihal  Penyelenggaraan  Kampanye. www.bawaslu.go.id
Hidayah, R. (2015). Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Berdasar Fungsi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Universitas  PGRI  Yogyakarta.
http://repository.upy.ac.id/176/%0Ahttp://repository.upy.ac.id/176/1/Artikel Rizki Hidayah (11144300027).pdf
Hukum,  J.  I.  (2019). Kajian  Hukum  Terhadap  Pelanggran  Pemasangan  Alat  Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum. 3(2).
Kusnardi,  M.,  &  Ibrahim,  H.  (1998). Pengantar  hukum  tata  negara  indonesia. Diterbitakan atas  kerjasama  Pusat  Studi  Tata  Negara,  Fakultas  hukum  Universitas  Indonesia dengan C.V. Sinar Bakti.
Mahmud  Marzuki,  P.  (2005).  Penelitian  hukum.  In Kencana  Prenada  Media.  Manan,  B.
(2005). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.
Muliadi.  (1995). Kapita  selekta  sistem  peradilan  pidana.  Badan  penerbit  Universitas Diponegoro.
Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan huku. Rajawali Pers.
Surbakti, R., Supriyanto, D., Pramono, S., & Santoso, T. (2010). No Title. In Sidik Pramono (Ed.), Penanganan  pelanggaran  pemilu  (p.  hlm.  34-35).  Jakarta :  Kemitraan  bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
Raul  Cordenillo  and  Andrew  Ellis  (eds).  2012. The  Integrity  of o Elections:  The  Role of Regional l Organizations. Sweden: IDEA.
Thoha.  2014. Birokrasi i Politik  dan  Pemilihan  Umum  di  Indonesia,Penadamedia Group  : Jakarta.
Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996 dalam Sri Winarni , Jurnal . Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012
Dida Daniarsyah, Bureaucratic  Political  and  Neutrality  of Beuracracy in Indonesia, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , Volume V No. 2 / Desember 2015
Farried  Ali, Hukum Tata  Pemerintahan  Dan Proses Legislatif Indonesia, Rajawali Pers, 1996, Jakarta, hal 44
Cakra Arbas, Jalan terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh, Cetakan I, PT. Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 1.
Martin Albrow” Birokrasi, Cetakan ketiga, Tiara Wacana Yogya, 1996. hlm. 8 Sodikin
.2014. Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi:
Gram5ata Publishing
Jimly  Asshiddiqie, Pengenalan  DKPP  Untuk  Penegakan  Hukum,  Makalah  disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.