## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  selalu  membawa  dampak terhadap  perubahan  lingkungan.  Segala  variasi ditempuh  dalam  wujud  apa  pun  dalam pembangunan, berarti pula menuntut perubahan lingkungan.  Semakin  meningkatnya  upaya pembangunan maka akan makin meningkat pula dampaknya  terhadap  lingkungan  hidup. Pembangunan  ini  kemudian  ditunjang  dengan bergulirnya  Otonomi  Daerah  yakni  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  (yang  telah  dicabut  oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
S e j a l a n   d e n g a n   O t o n o m i   D a e r a h , Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewenangan untuk  mengelola  sumberdaya  hutan,  yakni berupa  pemanfaatan  hutan.  Akan  tetapi pemanfaatan  hutan  pada  era  otonomi  daerah sering  kali  menimbulkan  kerusakan.  Banyak kalangan  menilai  bahwa  kebijakan  otonomi daerah  tersebut  akan  semakin  meningkatkan volume  kerusakan  hutan,  yang  diakibatkan pembalakan  liar  atau  illegal  logging.  Alasan mendasar  dari  pernyataan  tersebut  adalah bahwa  kondisi  faktual  dalam  implementasi otonomi  daerah  mencerminkan  adanya kecenderungan  daerah  dalam  kebijakan pengelolaan  hutan  di  daerahnya  berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembalakan  liar  merupakan  kejahatan multidimensional. Stephen Deveinish, ketua Misi Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT)  dari  Uni  Eropa,  mengatakan  bahwa penebangan  liar (illegal  logging) adalah penyebab  utama  kerusakan  hutan  di  Indonesia dan  menjadi  masalah  serius  di  dunia.
Penebangan  liar (illegal  logging) ini  telah menimbulkan  masalah  multidimensi  yang berhubungan  dengan  aspek  ekonomi,  sosial, budaya,  dan  lingkungan.  Hal  ini  merupakan konsekuensi  logis  dari  fungsi  hutan  yang  pada hakekatnya  adalah  sebuah  ekosistem  yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi),
2 dan fungsi sosial.
Praktek penebangan liar (illegal logging) saat ini  terjadi  hampir  di  seluruh  pelosok  Indonesia. Laporan World Bank menyebutkan bahwa sejak otonomi  daerah,  angka  deforestasi  hutan meningkat  tiap  tahunnya,  yaitu  mencapai  lebih dari  3,0  (tiga  koma  nol)  juta  hektar  per  tahun (1998-2001),  dari  sebelumnya  1,6    (satu  koma enam) juta hektar – 2,0 (dua koma nol) juta hektar per  tahun.  Berdasarkan  data  dari  Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan  Indonesia  yang  rusak  mencapai  43  juta hektar  dari  total  120,35  hektar  dengan  laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta  hektar  pertahun.  Data  terbaru  dari Departemen  Kehutanan  menyebutkan  bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3,8  juta  hektar  per  tahun  dan  negara  telah kehilangan  Rp.  83  Milyar  per  hari  akibat illegal 3 logging .
Maraknya  pembalakan  liar  atau  illegal logging ini, sudah seharusnya menjadi perhatian serius  bagi  pemerintah  dan  seluruh  elemen masyarakat.  Ini  tidak  lain,  dikarenakan  sumber daya kehutanan, merupakan sumber daya alam yang  memiliki  peran  ganda.  Hutan  berperan sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based  economy) ,  disisi  lain  berperan  sebagai penyangga  sistem  kehidupan (life  support

## STRATEGI PENYELEMATAN RIMBA YANG TERSISA DARI ILLEGAL LOGGING

## Yuniarti Dwi Pratiwi
Abstrak: Pada  dasarnya  permasalahan  yang  paling  krusial  Negara  Indonesia,  di  bidang  lingkungan  hidup, khususnya kehutanan adalah illegal logging (pembalakan liar). Bahkan kejahatan di bidang kehutanan ini, telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas batas negara, yang tentunya akan berdampak pada bangsa ini, yakni  kerugian  kekayaan  dan  menjadi  ancaman  baru  bagi  kedaulatan  bangsa  ini.  Mengingat  pentingnya penaganan illegal logging yang lebih terpadu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, cukup disayangkan diterbitkannya Undang-Undang ini, menuai pro dan kontra, karena masih terdapat beberapa kelemahan.
Kata Kunci: Illegal Logging, Kejahatan Teroganisir Lintas Batas Negara, Peraturan.

## 1
1 NKRI “KERIS”. Penulis dapat dihubungi melalui email dialamat: ciko_cute63@yahoo.co.id
2 Sukardi. 2005. Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua). Yogyakarta: Universitas  Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3
3 Khakim, Abdul. 2005. Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 1 Yuniarti Dwi Pratiwi, SH adalah alumnus Fakultas Hukum UGM, anggota Divisi Kajian Lembaga Kajian Pertahanan untuk kedaulatan
system) dan  sumber  kemakmuran  rakyat, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 33 Undang-Undang  Dasar  1945  yang  sebagai landasan  konstitusional  hukum  kehutanan, menegaskan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara, dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.”  Oleh  karena  itu,  dengan adanya  pembalakan  liar  atau  illegal  logging  ini, akan  mempengaruhi  perekonomian  dan  tingkat kemakmuran rakyat Indonesia, yang secara tidak langsung maupun langsung akan mempengaruhi tingkat ketahanan nasional.
Lebih  lanjut,  lemahnya  perlindungan  dan penegakan  hukum  atas  kejahatan  kehutanan yakni  illegal  logging  disebabkan  oleh  praktek yang  hanya  menggunakan  salah  satu  undang- undang  misalnya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan.  Disebut  lemah karena    salah  satu  sebabnya  adalah  argumen bahwa  sudah  memiliki  ijin  manjadi  alasan  kuat untuk lolos dari jeratan Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999.  Dengan  kata  lain  aspek administratif  menjadi  peluang  untuk  menutupi penyimpangan yang ada. Padahal dalam perkara pidana  yang  diutamakan  adalah  kebenaran materiil,  apalagi  potensi  penyimpangan  dalam hal  keluarnya  ijin  itu  sendiri  cukup  besar. Sedangkan  dalam  proses  beracara  kejahatan pembalakan  liar,  dakwaan  yang  dikenakan kepada  para  terdakwa  adalah  menggunakan delict  pencurian  atau  ketentuan  pidana  yang diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999.  Ancaman  pidana  Undang- Undang  yang  disangkutkan  oleh  penyidik tersebut  berkisar  5-10  tahun  meskipun dikumulatifkan  dengan  dendan,  belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kehutanan.
Ironisnya,  kejahatan illegal  logging (pembalakan liar) sekarang disinyalir merupakan kejahatan  yang  melintasi  batas  yurisdiksi  suatu negara,  dan  dalam  perkembangan  kekinian illegal  logging  (pembalakan  liar),  secara l a n g s u n g   a t a u   t i d a k   l a n g s u n g   d a p a t mempengaruhi  dan  mengancam  keamanan nasional.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  watak dan  wajah  ancaman  keamanan  nasional  telah berubah  menjadi  multi  dimensional.  Ancaman keamanan  nasional,  tidak  hanya  berupa ancaman militer, tetapi juga termasuk ancaman politik,  ekonomi,  sosial  budaya  maupun lingkungan (ekologis).
Berangkat  dari  kondisi  ini,  maka  diperlukan suatu pendekatan penegakan hukum yang lebih terpadu,  terintegrasi,  dan  komprehensif,  seperti penggunaan  perangkat  anti  korupsi  dan  anti pencucian uang. Hal ini dimaksudkan untuk bisa memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak pidana kehutanan, dan mendapatkan hasil yang lebih  baik  untuk  melindungi  sektor  kehutanan kita.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  mengelurkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan  Perusakan  Hutan. Akan  tetapi, hadirnya Undang-Undang ini menambah benang kusut  dalam  penegakan  tindak  pidana  illegal logging,  karena  mempunyai  banyak  kelemahan salah  satunya  tumpang  tindih  antara  beberapa sektor. Seperti yang pernah disinggung oleh Prof Maria  S  Sumardjono  menyebutkan,  betapa regulasi  sumber  daya  alam  Indonesia  saling bertabrakan (conflicting) .  Kenyataan inilah yang menimbulkan  sebuah  keharusan  untuk harmonisasi  regulasi  kehutanan,  guna mendorong  percepatan  perlindungan  kawasan hutan Indonesia.

## 2.    METODE PENELITIAN
Peneliti  berusaha  untuk  meneliti  strategi penanggulangan  pembalakan  liar  dengan menggunakan  penelitian  deskriptif  kualitatif. P e n e l i t i a n   i n i   t e r b a t a s   p a d a   u s a h a mengungkapkan  suatu  masalah  atau  keadaan atau  peristiwa  sebagaimana  adanya  sehingga bersifat  sekedar  untuk  mengungkapkan  fakta
5 (fact  finding) . Dengan  penelitian  deskriptif tersebut, maka peneliti menggunakan data yang bersumber  dari  dokumen,  buku,  penelitian  lain, media  massa.  Guna  melakukan  analisis mendalam tentang pola strategi penanggulangan pembalakan  liar,  maka  digunakalah  tipe penelitian berupa analisis dokumen (analysis of documents atau documentary  analysis) . Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data  analisis  dokumen  dengan  melakukan pengumpulan  dokumen  dari  lembaga  resmi (CIFOR  dan  KEMENTERIAN  KEHUTANAN), buku,  undang-undang  dan  peraturan  lainnya, jurnal dan berbagai artikel media massa. Teknik ini disebut juga sebagai teknik dokumenter atau studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah cara mengumpulkan  data  yang  dilakukan  dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian, baik  dari  sumber  dokumen  maupun  buku-buku,
6 koran, majalah, dan lain-lain.
4
4 Kompasiana. pemberantasan-perusakan-hutan-580773.html, diakses pada 18 Agustus 2013
5 Nawawi, Hadari.1990. Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 31
6 Arikunto, Suharimi.2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 231
Pro dan Kontra UU Pemberantasan Perusakan Hutan. http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/08/13/pro dan-kontra-uu-

## 3.    PERSOALAN KEHUTANAN INDONESIA
Secara umum deforestasi di Indonesia terjadi akibat konversi hutan untuk berbagai peruntukan, baik yang sudah direncakan maupun yang tidak direncanakan.  Deforestasi  yang  direncanakan
7 adalah konversi  yang terjadi di kawasan hutan produksi  yang  dapat  dikonversi  (HPK)  yang dilepaskan untuk menjadi kawasan budidaya non 8 kehutanan. Konversi  yang direncanakan dapat juga  terjadi  di  kawasan  hutan  produksi  untuk pertambangan  terbuka.  Sedangkan  deforestasi yang  tidak  direncakanan  terjadi  akibat  konversi hutan  yang  terjadi  di  semua  kawasan  hutan akibat  berbagai  kegiatan  yang  tidak  terencana, terutama  kegiatan  illegal  logging  atau pembalakan liar.
Sementara  itu  degradasi  hutan  terjadi sebagai  akibat  dari  pengelolaan  hutan  yang dilaksanakan  secara  tidak  lestari  oleh  para
9 pemegang  izin  (IUPHHK)  Hutan  Alam    atau karena  penebangan  yang  dilakukan  oleh  para pihak  yang  tidak  memiliki  Izin  Usaha 10 Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  (IUPHHK) Hutan Alam.  Kegiatan  ini  menyebabkan  kondisi tegakan hutan mengalami penurunan karena laju pemanenan kayu lebih besar dari pertumbuhan (tiap) pohon. Persoalannya, kerusakan hutan dan pembangunan  diatasnya  dilaksanakan  belum 11 berdasarkan prinsip keadilan.

## 4.    KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA
Berbagai  kejahatan  terorganisir,  baik  yang d i l a k u k a n   p e r s e o r a n g a n   m a u p u n   o l e h sekumpulan  orang  dalam  ruang  lingkup  batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut  dilakukan  secara  terorganisir  dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas  teritorial  kini  bukan  lagi  halangan  bagi perkembangan  kejahatan  tersebut. Keadaan  ini melahirkan  bentuk  kejahatan  terorganisir berskala  internasional  tanpa  terikat  pada  batas kewilayahan.  Bentuk  kejahatan  ini  dikenal
dengan  kejahatan  terorganisir  lintas  batas negara (transnational organized crime) .
Menurut Michael Woodiwiss , yang dimaksud sebagai  kejahatan  terorganisir  lintas  batas negara adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir  dan  telah  berkembang  meliputi beberapa bagian dunia, tanpa terikat pada batas- batas kewilayahan suatu negara atau kolektifitas
1 2 m a s y a r a k a t   i n t e r n a s i o n a l .   K e j a h a t a n terorganisir  lintas  batas  negara  ini  tak  mudah untuk dideteksi karena memiliki sistem organisasi yang  rapi,  melibatkan  banyak  pihak  dengan sokongan modal yang besar dan tidak mengenal
13 batasan kewilayahan.
Kejahatan  yang  dimaksud  meliputi perdagangan  narkoba,  perdagangan  manusia, penyuapan,  perjudian,  perdagangan  gelap senjata, kegiatan terorisme, korupsi, kejahatan di bidang  perbankan,  kejahatan  di  bidang lingkungan, dan berbagai kejahatan lainnya yang terorganisir, diselundupkan dan diperdagangkan secara  rapi,  melibatkan  modal  besar,  serta mengindikasikan  adanya  penyalahgunaan
14 kekuasaan dari berbagai pihak.
Keberlangsungan  kejahatan  lintas  batas negara  ini  bertumpu  pada  keberadaan  modal besar yang berperan sebagai penyokong sistem finansial  kejahatan  tersebut.  Salah  satu kejahatan  yang  telah  menyita  perhatian  dunia adalah kejahatan di bidang kehutanan.

## 5.  FAKTOR  PENDORONG  KESUSAKAN HUTAN
Beberapa faktor pendorong kerusakan hutan di  antaranya  adalah:  1)  Krisis  ekonomi;  2) Perubahan  tatanan  politik;  3)  Lemahnya koordinasi  antaraparat  penegak  hukum;  4) Adanya  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme;  5) Lemahnya  sistem  pengamanan  hutan  dan pengamanan hasil hutan, dan 6) Harga kayu hasil
7 Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
8 Konversi merupakan perubahan pemilikan atas suatu tanah, hutan atau sebagainya ke dalam bentuk lainnya
9 Hutan Alam merupakan yaitu suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. Hutan alam juga disebut hutan primer, yaitu hutan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia 10 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran. Dalam Pasal 31-59 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,Izin Usaha pemanfaatan  Hutan  Produksi terdiri  dari a) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan; b) Izin Usaha Pemanfaatan Jasa  Lingkungan; c) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam; d) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan tanaman; e) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan alam; f) Izin  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman; g) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam; h) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan alam; i) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam hutan tanaman.
11 Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Wilyah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. 2011. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) , Konsep, Peraturan, dan  Implementasi . Jakarta. hlm 14
12 Edwards,  Adam & Gill,   Peter.  2004. Transnational  Organised  Crime: Perspectives on Global Activity . New  York: Routledge, hlm. 14
13 Nurhadiyanto, Lucky. 2010.  Pola Pencucian Uang Hasil  Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar. Jurnal Kriminologi Indonesia 6(2). Agustus 2010.hlm. 159
14 Ibid , hlm. 160
15 Santoso, Topo. 2011. Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu . Bogor: Center For International Forestry Research . hlm. 5
tebangan liar yang lebih murah.
Berdasarkan  kelompok  pengusaha,  para pelaku  perusakan  hutan  dapat  diklasifikasikan 16 dalam Tabel 1 sebagai berikut:

## 6.    DEFINISI ILLEGAL LOGGING
Pengertian “illegal logging” dalam peraturan perundang-undangan  yang  ada  tidak  secara eksplisit  didefinisikan  dengan  tegas.  Namun, terminologi  illegal  logging  dapat  dilihat  dari pengertian  secara  harfiah  yaitu  dari  bahasa inggris.  Dalam The  Contemporary  English Indonesian Dictionary artinya tidak sah, dilarang 17 atau bertentangan dengan hukum.  Sedangkan karena  melihat  luasnya  jaringan  kejahatan penebangan  liar (illegal  logging) yang mencerminkan  luasnya  pengertian  dari penebangan  liar (illegal  logging) itu  sendiri, bahwa penebangan liar (illegal logging) :
15
“Penebangan  liar” …occur  right  through  the chain  from  source  to  costumer,  from  illegal extraction,  illegal  transport  and  processing trought to illegal export and sale, where timber is often laundered before entering the legal market.”
Gambaran  tentang  penebangan  liar (illegal logging) menurut  pendapat  ini  menunjukkan adanya  suatu  rangkaian  kegiatan  yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau produser kayu illegal atau yang melakukan  penebangan  kayu  secara  ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. kayu tersebut melalui proses penyaringan yang  illegal,  pengangkutan  illegal  dan  proses eksport  atau  penjualan  illegal.  Proses penebangan  liar  ini,  dalam  perkembangannya semakin  nyata  terjadi  dan  seringkali  kayu-kayu illegal  dari  hasil  penebangan  liar  itu  dicuci (dilegalkan)  terlebih  dahulu  sebelum  memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu tersebut memasuki pasar,  maka  akan  sulit  lagi  diidentifikasi  mana yang  merupakan  kayu  illegal  dan  mana  yang
18 merupakan kayu legal.

## 7.  FAKTOR-FAKTOR  MEMPENGARUHI ILLEGAL LOGGING
Menurut Dudley bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya illegal pada tingkat lokal dan yang memungkinkan illegal meluas dengan cepat, yaitu:
A. Faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  nilai- nilai  masyarakat  dan  situasi  penduduk  di desa-desa  dekat  hutan  yang  dipengaruhi oleh  unsur-unsur:  a)  Kebutuhan  lapangan kerja dan pendapatan;  b) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal; c)  Ketidakpuasan  lokal  atas  kebijakan kehutanan  pusat;  d)  Dukungan  terhadap pengelolaan hutan lestari.
B. F a k t o r - f a k t o r   e k o n o m i   s u p l a i   d a n perminataan  normal  berkaitan  dengan industri penebangan  kayu dipengaruhi  oleh unsur-unsur seperti :a) Kebutuhan kapasitas terpasang  industri  kayu  dalam  negeri  dan permintaan  kayu  dari  luar  negeri;  b) Kemampuan  pasokan  kayu  dan  kebijakan jatah  kayu  tebangan;  c)  Tinggi  rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.
C. Faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan pengusaha  dan  pengaruhnya  pada,  serta
Pelaku Peranan Pengusaha Putih Memiliki izin resmi, baik untuk kelompok HPH/HPHTI maupun kelompok industri. Dengan mengacu pada izin pemerintah,
areal kerja resmi berdasarkan peta kerja Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, maka keberadaan usaha sektor kehutanan selama belum direvisi masih sah menurut hukum Pengusaha Abu-Abu Memiliki izin usaha yang didapat setelah Orde Baru dan setelah pelaksanaan otonomi daerah, yang secara yuridis berlaku apabila bebas dari pertikaian atau tumpang tindih kewenangan. Namun kenyataannya, peraturan lahir selama masa reformasi banyak yang memiliki tumpang tindih kewenangan sehingga dipandang lemah. Pengusaha Hitam Murni melakukan kegiatan melawan hukum atau tindak pidana seperti penebangan di hutan lindung, penyerobotan
kawasan, pencurian kayu dan pemalsuan dokumen

## Tabel 1. Klasifikasi Kelompok Pengusaha Sektor
Kehutanan Berdasarkan Perizinan
16 Ibid . hlm. 7
17 Nurdjana, IGM. 2008. Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 13
18 Ibid . hlm. 14
kolusi  dengan,  para  politisi  dan  pemimpin setempat  dipengaruhi  oleh  unsur-unsur seperti : a) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha  kayu;  b)  Besarnya  pengaruh pengusaha  kayu  dan  bos-bos  penebangan terhadap  pejabat  lokal;  c)  Besarnya partisipasi  pejabat  lokal  dalam  kegiatan illegal logging; dan d) Banyaknya kerjasama illegal  yang  dilakukan  oleh  pengusaha
19 dengan penguasa atau pejabat lokal.

## 8.    PELAKU  DALAM  KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING
A. Masyarakat  setempat  dan  masyarakat pendatang.  Pelaku  ini  melakukan  kegiatan penebangan  secara  langsung  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk  dijual kepada pengusaha kayu atau pemilik modal. Laju  perusakan  hutan  akibat  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  ini  relatif  kecil  oleh karena  modal  dan  peralatan  yang  dimiliki masih terbatas;
B. Pemilik modal (cukong), pengusaha. Pelaku ini berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan menjadi otak dari pencurian kayu;
C. Pemilik  industri  kayu.  pelaku  ini  masih berperan  sebagai  turut  serta  melakukan, atau  membantu  melakukan  penyelundupan kayu atau illegal logging ;
D. Oknum  pejabat  pemerintah  atau  oknum aparat  pemerintah.  Pelaku  ini  bisa  berasal dari  oknum  TNI,  oknum  Polri,  PNS K e h u t a n a n ,   P N S   B e a c u k a i ,   o k n u m pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, dan  oknum  politisi.  Pelaku  ini  bisa  terlibat K K N   d e n g a n   p e n g u s a h a   d a n   a t a u melakukan  manipulasi  kebijakan  dalam pengelolaan  hutan  atau  pemberian  konsesi penebangan  yang  dapat  menimbulkan kerusakan hutan;
E. Pengusaha  asing.  Pelaku  ini  kebanyakan berperan  sebagai  pembeli  atau  penadah 20 hasil kayu curian.

## 9.  PENANGANAN ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 1999
Umumnya  penanganan  tindak  pidana  di bidang  kehutanan  seperti  illegal  logging  hanya diproses  berdasarkan  ketentuan  dalam  UU Kehutanan.  karena  itu  subyek  kejahatan  di bidang kehutanan, hanyalah perorangan sebagai
pelaku  perbuatan  dan/atau  pengurus  suatu badan  hukum  atau  badan  usaha  yang  terkait dengan  kejahatan  di  bidang  kehutanan.  Berikut Alur  Penanganan  Kejahatan  di  Bidang Kehutanan Berdasarkan UU No. 41 Tahum 1999.
Sementara  itu,  ada  pihak-pihak  lain  dalam mata  rantai  kejahatan  ini  yang  tidak  dapat dipidana  apabila  penegak  hukum  hanya mendasarkan pada UU Kehutanan. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain adalah (1) pejabat p e m e r i n t a h   y a n g   b e r w e n a n g   u n t u k m e n g e l u a r k a n   p e r i z i n a n   d a n   ( 2 ) pengusaha/pemilik  modal  yang  secara  tidak langsung  terkait  dengan  badan  usaha/badan hukum  yang  melanggar  ketentuan  bidang 21 kehutanan.

## 1 0 . P E R A N G K A T   H U K U M   D A L A M PENANGGULANGAN ILLEGAL LOGGING
Selain  Undang-Undang  Kehutanan, seharusnya  undang-undang  lain  dapat  juga digunakan  untuk  menjerat  berbagai  pihak  yang terlibat  melakukan  tindak  pidana  di  sektor kehutanan. misalnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  dapat  digunakan  untuk menangani  pejabat  yang  terlibat  dalam mengeluarkan surat/ijin/dokumen tertentu untuk membantu pihak lainnya melakukan pembalakan liar.  Demikian  juga  UU  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ibid , hlm. 94
20 Ibid , hlm. 102
21 Santoso, Topo, OpCit , hlm. 12
Dugaan Tindak Pidana Polisi Hutan/PPNS Pejabat Penyidik Polri Kejaksaan/PU Pengadilan Putusan
(TPPU)  dapat  digunakan  untuk  menjerat  para pelaku kejahatan kehutanan yang mengaburkan asal-usul  hasil  kejahatan  tersebut  agar  mereka bisa menikmatinya.
Selanjutnya, barang bukti dalam kejahatan di bidang  kehutanan  yang  didapat  oleh  penyidik lapangan,  seperti  semua  hasil  hutan  dari  hasil kejahatan  dan  alat-alat  (termasuk  alat angkutnya)  yang  digunakan  untuk  melakukan kejahatan, akan dirampas untuk negara. Apabila dilihat  sebagai  unsur  mata  rantai,  maka  harta pelaku kejahatan yang patut diduga didapatkan dari hasil kejahatannya di bidang kehutanan juga perlu dipertanyakan. Hal ini dilakukan mengingat kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatannya tersebut  tidak  hanya  ditanggung  oleh  publik, namun juga merusak keseimbangan lingkungan hidup.
Dalam  hal  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku  kejahatan  di  bidang  kehutanan  terdapat sanksi pidana dan administratif, serta keharusan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara,  seperti  biaya  rehabilitasi,  pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk memberi efek jera kepada pelaku  dalam  mata  rantai  kejahatan  di  bidang kehutanan,  dan  melihat  luasnya  dampak kejahatan  lingkungan  yang  harus  ditanggung oleh  publik,  maka  penegak  hukum  juga  perlu mendasarkan  penanganan  suatu  perbuatan kejahatan  di  bidang  kehutanan  pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan  selain  UU 22 Kehutanan.
Sementara  itu,  terkait  dengan  pengenaan Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi terhadap kasus tindak pidana illegal logging , KPK (Komisi  Pemberantasan  Korupsi)  menjadi lembaga yang utama dalam penanganan kasus korupsi  kehutanan,  akan  tetapi  tidak  semua kejahatan  kehutanan  ada  unsur  korupsi  karena bukan  domain  KPK.  Inilah  yang  tampaknya P e m e r i n t a h   i n g i n   m e n j a w a b   d e n g a n dikeluarkannya  UU  Nomor  18  Tahun  2013 dengan  salah  satu  pasalnya  yaitu  mendirikan Lembaga  Pemberantasan  Perusakan  Hutan 23 (LP2H).

## 11 . K E L E B I H A N   D A N   K E K U R A N G A N UNDANG-UNDANG  NOMOR  18  TAHUN
2013
UU  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (P2H)
merupakan  metamorfosis  RUU  Pemberantasan Illegal  Logging  yang  diusulkan  pertengahan dekade  2000-an.  Frase  illegal  logging diperkenalkan karena ketiadaan terminologi yang tepat saat itu. Di Indonesia, frase illegal logging kerap  dipakai  EIA/Telapak  melalui  serangkaian publikasi  tentang  penebangan  hutan  Indonesia secara  ilegal.  Undang-Undang  in  dibentuk, karena  UU  nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku perusak hutan. Alhasil, mafia perusak hutan tidak tersentuh oleh hukum. UU Nomor 18 Tahun 2013 memang  dirancang  untuk  menjerat  korporasi pelaku  perusakan,  bukan  menjerat  per  orang. Karenanya,  keberadaan  masyarakat  adat  di hutan juga tak akan disingkirkan dan tidak pula mereka  disebut  merusak  hutan.  Disamping  itu, dalam  salah  satu  pasal  pada  Undang-Undang mengamanahkan  untuk  segera  membentuk lembaga pengawas, yang merupakan gabungan g a b u n g a n   d a r i   k e j a k s a a n ,   k e p o l i s i a n , pemerintah, dan masyaraka sipil.
Namun,  Undang-Undang  ini  menuai  cukup banyak kelemahan. Salah satu frasa dalam UU Nomor  18  Tahun  2013,  yakni  Pasal  84 menyebutkan  bahwa,  “ barangsiapa  membawa alat-alat  yang  lazim  dipakai  untuk  menebang, memotong,  atau  membelah  pohon  dalam kawasan hutan akan dipidana 2-15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar hingga Rp 7,5 miliar” . Jika yang membawa penduduk sekitar hutan dipidana 3  bulan-10  tahun  penjara  dan  denda  Rp  0,5 miliar-Rp  5  miliar.  Bagaimana  dengan  anggota pencinta alam yang menjelajah hutan membawa golok  atau  penduduk  yang  biasa  memegang parang  untuk  mencari  pakan  ternak  atau penduduk  yang  membawa  golok  saat  mencari madu  hutan.  Selain  itu,  dalam  UU  Nomor  18 Tahun  2013,  dari  total  12  pasal  yang  mengatur ketentuan pidana, 2 pasal hanya menambahkan mekanisme  pemidanaan,  2  pasal  mengatur pidana  yang  dilakukan  pejabat  negara,  1  pasal mengenai  kejahatan  korporasi,  dan  7  pasal mengatur  pidana-pidana  perbuatan  langsung. Terlihat bahwa UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang P2H  tidak  diperuntukkan  bagi  otak  kejahatan (master mind), tetapi hanya para pelaku langsung yang  umumnya  adalah  rantai  terendah  dalam kejahatan terorganisasi atau pelaku tunggal yang biasanya  adalah  masyarakat  lokal  yang  miskin. Adanya 1 pasal mengenai kejahatan korporasi di dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 pun tak sesuai harapan  karena  sanksinya  diwakilkan  ke pengurus  serta  tiadanya  sanksi  kompensasi
Ibid .
23 Kompasiana.Pro dan Kontra UU Pemberantasan Perusakan Hutan. http://green.kompasiana.com/penghijauan/2013/08/13/pro dan-kontra-uu- pemberantasan-perusakan-hutan-580773.html , diakses pada tanggal 18 Agustus 2013
24 Ibid
22 hlm. 14

## 1 2 . L A N G K A H   P E N A N G G U L A N A N KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING
Terjadinya  illegal  logging,  pada  dasarnya menunjukkan  tidak  adanya sense  of  belonging dari  masyarakat  dan  terdapat  manipulasi  oleh pemilik modal untuk kepentingan usaha mereka, smentara  rakyat  hanya  menanggung  beban kerusakan sumber daya hutan. Oleh karena itu, pengendalian  illegal  logging  perlu  dlakukan dengan  melibatkn  masyarakat  secara  langsung dalam pengelolaan hutan, bukan sebagai buruh tetapi  sebagai  bagian  penting  (subyek)  dan hendaknya  mengacu  pada  prinsip-prinsip  dan prespektif  pengelolaan  ekosistem  dan membangun  kesejahteraan  masyarakat  di lingkungan  hidup.  Tujuan  ini  tidak  lain  guna masyarakat  merasa  ikut  memiliki  dan  ikut bertanggung  jawab  terhadap  perlindungan hutan,  serta  ikut  mengawasi  para  pelaku  bisnis illegal logging.
Pemberdayaan  integritas  moral  penegak hukum,  visi  dan  misi  pemberatasan illegal logging , dengan menyatukan cara pandang yang sama yaitu menempatkan korupsi dalam praktik illegal  logging yang  merugikan  keuangan  dan ekonomi negara milyaran atau triliyunan rupiah, juga  merupakan    hal  yang  terpenting.  Sebagai implementasi integritas moral penegakan hukum dapat berupa konsistensi pelaksanaan berbagai kesepakatan  bersama  antarinstansi  penegak hukum  dan  instansi  terkait  dalam  upaya penanggulangan  dan  pemberantasan  illegal logging  termasuk  korupsi  diperlukan  lembaga kontrol yang ketat internal maupun eksternanl
Perihal  telah  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pemberantasan  Perusakan  Hutan  yang  cukup tumpang tindih, hemat penulis pemerintah harus mengevaluasi  kebijakan  standar  ganda  tentang pengelolaan  hutan  dan  kebijakan  perkebunan maupun  pertanian.  Harmonisasi  hukum  ini, antara  UU  dengan  peraturan  Kehutanan  lain sangat diperlukan. Tujuan ini tidak lain, agar tidak menciptakan peluang deforestasi dan degradasi hutan  secara  besar-besar  dalam  bentuk  skala besar.

## 13.  KESIMPULAN
A. Bahwa  tindak  pidana  illegal  logging  yang terjadi di Indonesia telah merusak hutan yang ada dan tidak hanya merugikan negara tetapi juga telah menjadi tranasional crime, karena melewati  lintas  batas  Negara,  sedangkan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana illegal logging dirasakan belum optimal dan
belum  sampai  menyentuh  otak  pelaku  / pemilik modal (cukong) nya.
B. Kurang  optimalnya  penegakan  hukum terhadap illegal  logging ini  disebabkan banyak faktor diantaranya adalah lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait, adanya oknum-oknum aparat yang  terlibat illegal  logging .  Serta  regulasi tindak  pidana Illegal  logging sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999    masih  mempunyai kekurangan dan celah dalam menjerat mafia kehutanan.
C. Untuk  mencegah  semakin  merajalelanya tingkat  kerusakan  hutan  berpadu  dengan lemahnya  penegakan  hukum,  maka  sangat diperlukan  suatu  regulasi-regulasi  lain seperti  Undang-Undang  Tindak  PIdana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, guna memberangus mafia- mafia kehutanan terutama white collar crime. Oleh  karena  itu  Pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan;
4.     Disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  ini,  disinyalir  tetap  memliki  banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu dapat terlihat  dari  subtansial  isi  Pasal-Pasal  yang terdapat  di  dalam  UU  ini,  sehingga menimbulkan multiinterpretasi dari beberapa kalangan  dalam  penindakan  tindak  pindak Illegal logging

## DAFTAR PUSTAKA
K h a k i m , 2 0 0 5 . P e n g a n t a r   H u k u m Kehutanan  Indonesia  Dalam  Era  Otonomi Daerah .  P.T. Citra Aditya Bakti.Bandung.
Edwards, Adam & Gill, Peter. 2004. Transnational Organised  Crime:  Perspectives  on  Global Activity . Routledge.New York.
Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang S o s i a l . G a d j a h   M a d a   U n i v e r s i t y Press.Yogyakarta.
Nurhadiyanto,  Lucky.  2010.  Pola  Pencucian Uang  Hasil  Perdagangan  Narkoba  dan Pembalakan  Liar. Jurnal  Kriminologi Indonesia . 6(2). Agustus 2010 176.
Nugraha,  Satriya.  Kompasiana.Pro  dan  Kontra UU  Pemberantasan  Perusakan  Hutan. http://green.kompasiana.com/penghijauan/2 0 1 3 / 0 8 / 1 3 / p r o - d a n - k o n t r a - u u - p e m b e r a n t a s a n - p e r u s a k a n - h u t a n - 580773.html , diakses pada 18 Agustus 2013.
Nurdjana, IGM. 2008. Korupsi dan Illegal Logging Dalam  Sistem  Desentralisasi .Pustaka Pelajar.Yogyakarta.
Santoso,  Topo.  2011. Panduan  Investigasi  dan Penuntutan  dengan  Pendekatan  Hukum Terpadu .  Center  For  International  Forestry Research.Bogor
Suharimi,  Arikunto.  2006. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Rineka  Cipta. Jakarta,
Sukardi. 2005. Illegal Logging Dalam Perspektif Politik  Hukum  Pidana  (Kasus  Papua). Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta. Yogyakarta.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 Pemberantasan Perusakan Hutan .6 Agustus 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Jakarta
______________  Nomor  41  Tahun  1999 Kehutanan .30  September  1999.  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 Nomor 167. Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan      dan        Penyusunan        Rencana Pengelolaan  Hutan,  Serta  Pemanfaatan Hutan .8  Januari  2007.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  22. Jakarta
A b d u l . Kementrian  Kehutanan.  Direktorat  Jenderal
Direktorat Jenderal Wilyah Pengelolaan dan Penyiapan  Areal  Pemanfaatan  Kawasan Hutan.2011. Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH),  Konsep, Peraturan, dan Implementasi . Jakarta