## PROBLEM PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DALAM PILKADA SERENTAK DI JAWA TIMUR
Ahmad Zaki Fadlurrohman  

## 

## Abstract
Departing from  the  theoretical  framework  of  institutional  democracy, this  paper  tries to  argue that  the  Implementation  of  concurrent  election  in  Indonesia  will  not  be  effective  as  long  as  political parties have not institutionalized themselves. The assumption built in this paper is the whole problem of East Java concurrent local election rooted from political parties. Basically, concurrent local election is a step in the process of institutionalizing democracy. Meanwhile, institutionalization of democracy requires the institutionalization of political parties. But, what happened in the concurrent local election practice in East  Java  actually  produced  various  counter-productive  political  phenomenon  against  the institutionalization  of  democracy.  As  the  emergence  of  "single  candidate",  "high  golput",  "independent puppet candidate", and "cartelization of political parties". Using the phenomenology method, this  study reflects critically  the  practice  of  several concurrent local elections  in  East  Java  in  2015. At  least,  there are  four  conclusions  on  the  relationship  between  those  phenomenon  and  the  dynamics  of institutionalization  of  political  parties.  First,  the  emergence  of  a  single  candidate  signifies  the  loss  of competition in the party system in Indonesia. Second, the high number of golput signifies the symptoms of political  party  dysfunction  in capturing  representation,  political  education,  and form  a  party  ID.  Third, the  emergence  of  independent  puppet  candidates  shows  the  existence  of  symptoms  of  undemocratic behavior  of  party  elites.  Fourth,  the  emergence  of  the  cartelization  of  political  parties  in  the  pilkada shows no clear ideological fragmentation that results a pragmatic political compromise.
Keywords : local election, institutionalization, democracy, and political party.

## Abstrak
Berangkat  dari  kerangka  teoritik  pelembagaan  demokrasi,  tulisan  ini  mencoba  untuk mengargumentasikan  bahwa  perhelatan  pilkada  serentak  di  Indonesia  tidak  akan  efektif  selama  partai politik  belum  melembagakan  diri.  Asumsi yang  dibangun  dalam tulisan  ini adalah  seluruh  problematika pilkada  serentak  Jawa  Timur  berurat  akar  dari  partai  politik.  Karena  pada  dasarnya,  pilkada  serentak merupakan  sebuah  tahapan  dalam  proses  pelembagaan  demokrasi.  Sedangkan  pelembagaan  demokrasi mensyaratkan  adanya  pelembagaan  partai  politik.  Namun,  apa  yang  terjadi  dalam  praktek  pilkada serentak  di  Jawa  Timur  justru  menghasilkan  berbagai  fenomena  politik  yang  kontra  produktif  terhadap pelembagaan  demokrasi.  Sebagaimana  kemunculan  “calon  tunggal”,  “tingginya  angka  golput”,  “calon independen boneka”, dan “kartelisasi partai politik”. Dengan menggunakan metode fenomenologi, studi ini  melakukan  refleksi  kritis  terhadap  praktek  beberapa  pilkada  serentak  di  Jawa  Timur  Tahun  2015. Setidaknya, ada  empat kesimpulan atas  keterkaitan  antara problem  fenomena tersebut  dengan  dinamika pelembagaan partai politik. Pertama, kemunculan calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi dalam sistem kepartaian di Indonesia. Kedua, tingginya angka golput menandakan gejala disfungsi partai politik dalam  menjaring  representasi,  pendidikan  politik,  dan  membentuk  party  id.  Ketiga,  munculnya  calon independen boneka menujukkan adanya gejala prilaku tidak demokratis dari para elite partai. Keempat, kemunculan kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak  adanya fragmentasi idiologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis.
Kata Kunci : Pilkada, Pelembagaan, Demokrasi, dan Partai Politik
*Korespondensi: Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang 65145 Email: ahmadzakifr@ub.ac.id
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017

## Pengantar
Selama  ini,  perbincangan  seputar  pilkada  di  Indonesia  selalu  saja  menyisakan masalah yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Mulai dari maraknya sikap tidak demokratis dari para elite pada tahap pra pilkada, munculnya  fenomena  money politics selama proses kampanye ataupun yang sering kali disebut orang “serangan subuh” yaitu membeli  suara  dengan  uang  atau  bahan  makanan  pokok  menjelang  pemilihan,  ataupun kecurangan  saat  proses  penghitungan  suara  berlangsung  pasca  pilkada.  Dari  semua rentetan  tahapan  pilkada  tak  satupun  yang  tidak  menyisakan  masalah.  Bahkan, permasalahan  seputar  pilkada  juga  berpengaruh  terhadap  kinerja  kepala  daerah  yang dihasilkan  lima  tahun  kemudian.  Tentu  saja  dalam  melihat  segala  persoalan  seputar Pilkada harus diletakkan dalam perspektif yang jelas sehingga dapat diketahui dari mana akar  problem  tersebut.  Dalam  titik  itu,  tulisan  ini  berangkat  dari  pendekatan institusionalis pelembagaan demokrasi.
Berbicara soal demokrasi dalam pendekatan institusionalis tentu saja akan fokus pada  bagaiamana  bangunan  institusi  itu  bisa  secara  efektif  bekerja  dalam  sistem demokrasi.  Mengacu  pada  teori  sistem  politik  Gabriel  Almond  (1956)  bahwa  sistem politik bekerja secara efektif melalui struktur dan fungsi yang ada didalamnya, sehingga terbentuklah sebuah pola  yang saling terkait antara satu elemen dengan elemen  lainnya (Almond,  1956).  Elemen-elemen  dalam  sistem  politik  inilah  yang  kemudian diterjemahkan  oleh  para  pengkaji  demokrasi  dengan  pendekatan  institusionalis  seperti Duverger  (1951)  Huntington  (1991)  Linz  (1996)  Mainwaring  (1997)  Randal  dan Svasand  (2002),  bahwa  demokrasi  hanya  bisa  terlembagakan  melalui  bekerjanya elemen-elemen  dasar  yang  membentuk  struktur  kekuasaan  demokrasi.  Oleh  karena  itu, studi-studi  tentang  demokrasi  tidak  pernah  lepas  dari  studi  sistem  pemerintahan sebagaimana  studi  Mainwaring  tentang  keterkaitan  antara  sistem  presidensialisme  dan sistem  kepartaian  di  Amerika  Latin.  Dalam  konteks  ini,  studi  tentang  pilkada  harus dilitekan dalam irisan studi tentang demokrasi dan sistem pemerintahan.
Hampir  seluruh  kajian  soal  pelembagaan  demokrasi  yang  dilakukan  oleh  para ilmuan  barat  selalu  memfokuskan  kepada  kajian  partai  politik  sebagai  aktor  sentral dalam  melakukan pelembagaan demokrasi. Pola  perkembangan partai politik di sebuah negara akan menentukan bagaimana corak demokratisasi dan sistem pemerintahan  yang
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di  Jawa  Timur
ada  didalamnya.  Secara  sturktur  fungsional,  partai  politik  meiliki  peran  vital  dalam proses  pembentukan  pola  kekuasaan,  baik  dalam  sistem  presidensialisme  maupun parlementarianisme.  Bahkan,  Katz  dan  Mair  (2012)  menyebutkan  bahwa  peran  partai politik  dalam  sistem  demokrasi  dan  pemerintahan  berada  dalam  tiga  ranah  sekaligus (Katz  dan  Mair,  1995).  Pertama,  peran  partai  politik  di  tingkat  masyarakat  bawah  atau civil  society  ( party  in  grass  roots )  dalam  melakukan  agregasi  kepentingan  maupun pembentukan  identitas  partai.  Kedua,  peran  partai  politik  di  sebagai  aktor  intermediary dari pusat hingga daerah seperti DPP, DPW, DPC atau ( party in  center office ). Ketiga, peran  partai  di  dalam  struktur  kekuasaan  negara  baik  di  level  eksekutif  maupun  level legisltaif  atau  disebut  sebagai  ( party  in  public  office ).  Oleh  karena  itu,  partai  politik menjadi lokus kajian dalam pelembagaan demokrasi dan sistem pemerintahan.
Sederhananya,  masa  depan  pelembagaan  demokrasi  hanya  tergantung  pada seajauh  mana partai politik  mampu melembagakan diri. Karena alasan  inilah tulisan  ini berusaha untuk mengungkap sejauh mana peran partai politik dalam proses pelembagaan demokrasi  melalui  praktek  pilkada  serentak  di  Indonesia  Tahun  2015.  Berdasarkan berbagai  fenomena  pilkada  yang  muncul  kepermukaan,  tulisan  ini  mencoba mengargumentasikan  bahwa  segala  masalah  yang  terjadi  didalam  pilkada  bersumber pada  eksistensi  dan  cara  bekerjanya  partai  politik  di  Indonesia.  Sedangkan  tulisan  ini menyoroti berbagai  fenomena  baru  yang  muncul  dalam pilkada dimana  menurut hemat penulis kontra produktif terhadap proses pelembagaan demokrasi. Fenomena itu adalah (1)  munculnya  fenomena  calon  tunggal  pada  Pilkada  Kab.  Blitar.  (2)  Fenomena tingginya  angka  golput  di  Pilkada  Kota  Surabaya  dan  Kab  Malang.  (3)  Munculnya fenomena  calon  independen  “boneka”  dalam  sejumlah  Pilkada  di  beberapa  daerah  di Jawa Timur. (4) Fenomena kartelisasi partai politik di sejumlah daerah di Jawa Timur.

## Pilkada Serentak, Pelembagaan Demokrasi, dan partai politik
Secara  umum,  Pilkada  merupakah  salah  satu  instrumen  dalam  membentuk sebuah  pemerintahan  yang  efektif  dalam  sistem  presidensial.  Sebagaimana  dalam memilih  Presiden  melalui  Pilpres,  Pilkada  juga  diharapkan  mampu  menghasilkan
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
kekuasaan  ekskutif  yang  kuat  di  tingkat  daerah. Namun,  fakta  bahwa  Indonesia  adalah negara  dengan  sistem  kepartaian  multi  partai  yang  hidup  didalam  alam  sistem pemerintahan  presidensial,  tentu  menjadi  persoalan  sendiri  dalam  melembagaan demokrasi.  Pergantian  sistem  pilkada  dari  tidak  langsung,  ke  sistem  pilkada  langsung, kemudian  pilkada  serentak  merupakan  bagian  dari  upaya  melembagakan  sistem presidensial yang efektif (Hanan, 2012).
Secara  konseptual,  hubungan  antara  pilkada  dan  pelembagaan  demokrasi  di Indonesia  harus  diletakkan  dalam  framework  pelembagaan  demokrasi  dalam  sistem pemerintahan  presidensial.  Tentang  pelembagaan  demokrasi  dalam  pendekatan struktural institusional, Mainwaring menyebutkan bahwa efektifitas sistem pemerintahan ditentukan  oleh  sejauhmana  kecocokan  antara  sistem  kepartaian  dan  sistem pemerintahan. Dalam logika Manwairing, sistem pemerintahan presidensial membutuhkan  pelembagaan  sistem  kepartaian  terbatas (Mainwaring,  1993).  Tanpa adanya  pelembagaan  partai  politik,  mustahil  terbangunnya  bangunan  sistem  kepartaian yang kokoh sehingga berdampak pada efektifitas sistem pemerintahan.
Lemahnya  pelembagaan  sistem  kepartaian,  menurut  Mainwairing  setidaknya akan  berdampak  pada  beberapa  hal  sebagai  berikut (Mainwaring,  1998). Pertama, lemahnya  pelembagaan  sistem  kepartaian  menyebabkan  lemahnya  stabilitas  politik karena  peta  konfigurasi  kekuasaan  baik  di  eksekutif  dan  legislatif  akan  selalu  berubah dari  satu  periode  ke  periode  selanjutnya. Kedua, lemahnya  pelembagaan  sistem kepartaian  berakibat  pada  lemahnya  ikatan  antara  partai  politik  dengan  akar  rumput sehingga menyebabkan tingginya electoral volatility atau kondisi dimana masyakat tidak memiliki ikatan partai politik atau party id sehingga selalu secara massif ada pergantian pilihan  partai  politik  dalam  periodesasi  pemilu. Ketiga, lemahnya  sistem  kepartaian menyebabkan krisis legitimasi elite politik yang ada didalam pemerintahan, baik dilevel eksekutif maupun legislatif.
Secara  khusus,  Mainwaring  mencoba  mengargumentasikan  bahwa  pelembagan demokrasi membutuhkan pelembagaan sistem kepartaian. Sedangkan pelembagaan
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di  Jawa  Timur
sistem kepartaian sendiri bergantung pada pelembagaan partai politik. Dengan demikian, untuk  melembagakan  demokrasi  haruslah  terlebih  dahulu  melembagakan  partai  politik. Dalam framework ini,  eksistensi  Pilkada  haruslah  diletakkan  dalam  konteks melembagakan demokrasi melalui pelembagaan partai politik.
Pelembagaan  partai  politik,  menurut  hemat  Huntington  adalah  sebuah  proses pengorganisasian dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu (Huntington, 2011). Dalam hal  ini, framework Randal dan Svasand bisa dijadikan sebagai alat untuk menakar sejauh mana partai politik melembagakan diri (Randal dan Svasand, 2002). Ada empat  indikator  yang  bisa  dijadikan  sebagai  alat untuk  mengukur  tingkat  pelembagaan partai  politik. Pertama, systemness ,  yaitu  melihat  bagaiamana  struktur  kekuasaan  itu dikelolaa  di  internal  partai.  Dalam  dimensi  ini  dapat  dianalisis  meliputi,  (1) internal structure  power (struktur  kekuasaan  internal),  (2) succession  regulation (regulasi suksesi),  (3) decision  making  proses (proses  pembuatan  keputusan),  (4) relation between the central leadhership and regional branches (relasi hubungan kepemimpinan pengurus  pusat  dan  daerah),  dan  (5) regularization  of  access  to  financial  resources (regulasi akses sumber keuangaan).
Table 1. Dimensi Institusionalisasi Partai Dimensi Internal Eksternal Struktural (formal) Systemness Decisional autonomy Attitudinal (informal) Value Infusion Reification
Kedua, decisional  autonomy ,  yaitu  melihat  bagaimana  derajat  otonomi  partai politik terhadap institusi lainnya. Dalam hal ini, derajat otonomi bisa bermakna dua hal, yaitu  : pertama, sejauh  mana  partai  politik  otonom  dalam  proses  pembiayaan  partai tidak  bergantung  terhadap  institusi  atau  aktor  lainnya  diluar  partai  tersebut. Kedua, sejauh  mana  partai  politik  otonom  didalam  proses  kebijakan  tidak  dipengaruhi  oleh institusi  atau  aktor  diluar  partai  tersebut. Ketiga, value  infusion ,  yaitu  melihat bagaimana  partai  politik  menjadi  terinfusi  ( infuse )  atau  tertanam  sebuah  value  (nilai) yang dijadikan sebagai referensi dalam setiap pengambilan keputusan. Secara sederhana dapat  diartikan  bahwa  partai  politik  bertindak  sesuai  dengan  idiologinya. Keempat , reification ,  yaitu  melihat  sejauh  mana  partai  politik  berhasil  membentuk  persepsi masyarakat terkait dengan kebijakan yang diusungnya. Atau secara spesifik  bisa
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
diartikan  sebagai  sebuah  ikatan  antara  partai  politik  dengan  anggotanya  di  akar  rumut sehingga terbentuk identitas partai politik, atau party id .
Keterkaitan antara Pilkada dengan pelembagaan demokrasi dapat dilihat melalui dinamika  pelembagaan  partai  politik.  Aspek  pelembagaan  partai  poltik  diatas  dapat dijadikan sebagai alat analisis apakah praktek Pilkada serentak di Indonesia pada Tahun 2015  turut  memfasilitas  proses  pelembagaan  partai  politik,  atau  justru  sebaliknya. Pilkada serentak sebagai arena demokratisasi justru menghasilkan fenomena politik yang kontraproduktif terhadap pelembagaan demokrasi. Hal ini bisa dilihat melalui dinamika partai  politik  selama  pilkada  serentak  di  Indonesia  tahun  2015  melalui  berbagai fenomena yang muncul sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan dibawah ini.

## Metodologi
Metodologi  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan  fenomenologi. Ada  dua  alasan  utama  mengapa  metode  fenomenologi  cocok  digunakan  didalam membahas  tentang  fenomena  pilkada  serentak  di  Indonesia  Tahun  2015. Pertama, metode  fenomologi  lebih  cocok  digunakan  dalam  penelitian  dimana  objek  studi  adalah sebuah  gejala  tindakan  ataupun  kejadian  yang  baru  muncul  sehingga  membutuhkan interpetasi  baru  dalam  menjelaskan  fenomena  tersebut. Kedua, metode  fenomenologi cenderung memfokuskan pada kajian refleksi kritis atas sebuah gejala baru. Oleh karena itu,  dalam  penelitian  ini,  lebih  dikedepakan  pada  kekuatan  interpretasi  dalam  mengkaji fenomena  baru  yang  muncul  dalam  Pilkada  serentak  Tahun  2015.  Sebagai  salah  satu pendekatan  penelitian  kualitatif,  data  dalam  penelitian  ini  lebih  banyak  bersumber  dari data  sekunder  yang  berasal  dari  media  massa  cetak  maupun  online.  Data  tersebut kemudian  diolah  berdasarkan  kerangka  teoritik  sehingga  menghasilkan  kesimpulan- kesimpulan sebagai interpretasi atas fenomena baru dalam Pilkada.

## Calon Tunggal dan Pudarnya Sistem Kompetitif
Salah  satu  fenomena  yang  menarik  untuk  dikaji  dalam  pelaksanaan  pilkada serentak  Tahun  2015  adalah  munculnya  calon  tunggal.  Sejak  dilaksanakan  Pilkada langsung Tahun 2004, baru kali  ini  muncul pilkada tanpa  lawan tanding. Salah satunya adalah yang terjadi pada kasus Pilkada Kabupaten Blitar di Jawa Timur. Bahkan, proses
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di  Jawa  Timur
pendaftaran  di  KPUD  Kab  Blitar  sempat  melalui  tiga  fase  perpanjangan (Ragil,  2016). Pada tahap awal pendaftaran paslon (pasangan calon)  yang dilakukan pada tanggal 26- 28  Juli  2015,  hanya  ada  satu  paslon  yang  mendaftar  dari  PDIP.  Kemudian,  pada  fase berikutnya  tanggal  1-3  Agustus  juga  tidak  ada  paslon  lainnya  yang  mendaftarkan  diri. Hingga dibuka pendaftaran fase terkhir pada tanggal 9-11 Agustus juga tidak ada Paslon yang mendaftarkan diri baik dari partai politik maupun lewat jalur independent.
Realita  diatas,  dimana  ketidak  siapan  seluruh  partai  untuk  berkontestasi  dalam pilkada  menujukkan  hilangnya  sistem  kepartaian  yang  kompetitif  dalam  proses pelembagaan  demokrasi.  Karena  tidak  siap  untuk  berkompetisi,  ada  semacam kesepakatan  bersama  yang  tidak  tertulis  diantara  partai-partai  diluar  PDIP  untuk mencoba  menggagalkan Pilkada  Kabupaten Blitar dalam Pilkada serentak Tahun 2015. Saat  itu,  setelah  dilakukan  kordinasi  antara  KPUD  Kab  Blitar  dengan  KPUD  Propinsi Jawa Timur dan KPU RI, sempat diterbitkan SK Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab Blitar Tahun 2017. Kemungkinan ini sebenarnya sudah diketahui oleh partai politik jika pendaftaran hanya ada satu paslon, maka konsekuensinya adalah pilkada  ditunda  hingga  tahun  2017.  Alasan  inilah  yang  menyebabkan  banyak  partai politik tidak mendaftarkan paslon karena merasa tidak siap berkontestasi.
Ketidak  siapan  partai  politik  untuk  mengajukan  paslon  dalam  Pilkada  juga disebabkan  karena  rendahnya  pelembagaan  partai  politik  itu  sendiri.  Dalam  dimensi pelembagaan  “reification”  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Randal  dan  Svasand (2002), bahwa partai politik seharusnya tidak hanya menyiapkan diri menjelang pemilu saja.  Tapi  proses  pembentukan  isu-isu  strategis  dan  tokoh  partai  ditingkat  lokal  harus terus  dilakukan  selama  masa  peralihan  kekuasaan  selama  lima  tahunan.  Dengan demikian,  imaginasinya  adalah  setiap  parpol  sudah  siap  dengan  calon  yang  diajukan dalam  setiap  tahapan  pilkada.  Sehingga  ada  proses  kompetisi  yang  secara  sehat berkontestasi dalam demokratisasi ditingkat lokal.

## Tingginya Angka Golput dan Disfungsi Partai Politik
Salah  satu  fenomena  yang  banyak  muncul  dalam  Pilkada  serentak  Tahun  2015 adalah tingginya angka golput atau voters turn out (VTO). Salah satunya adalah
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
fenomena  yang  terjadi  pada  pilkada  di  Kota  Surabaya,  dimana  suara  sahnya hanya 1.034.411  suara  atau  sekitar  52%  dari  jumlah  DPT  (Daftar  Pemilih  Tetap) sebesar 2.034.307 suara. Artinya ada sekitar 48% atau 999.896 suara golput. Praktis pemenang pilkada  Kota  Surabaya,  sekaligus  incumbent  pasangan  Tri  Rismaharini  dan  Whisnu Sakti  Buana  hanya  memperoleh  suara  893.087  atau  86,34%  suara  sah (Tempo  Online, 2015).  Meskipun  pasangan  incumbent  menang  telak  dari  lawannya,  yaitu  pasangan Rasiyo dan Luci Kurniasari dengan perolehan suara 141.324 atau 13,66%, namun masih kalah  dari  angka  golput.  Selain  itu,  tingginya  angka  golput  juga  terjadi  dalam  Pilkada Kab  Malang,  dimana  kemenangan  Rendra-Sanusi  dengan  perolehan  605.680  suara, praktis hanya didukung tidak lebih dari 35 % pemilik hak suara di  Kabupaten Malang. Jumlah  DPT  secara  keseluruhan  adalah  2.051.279  suara.  Sedangkan  suara  sah  yang masuk  hanya  sebesar  1.093.629.  Artinya  ada  957.650  suara  yang  hilang  atau  golput (Tempo Online, 2016).
Tingginya  angka  golput  dalam  Pilkada  Kota  Surabaya  dan  Pilkada  Kabupaten malang,  jika  dianalis  dalam  perspektif  pelembagaan  demokrasi,  maka  menujukkan gejala disfungsi partai politik  dalam  membentuk party id . Sebagaimana dalam dimensi pelembagaan eksternal attitudinal  yang dikonseptualisasikan oleh Randal dan Svasand, bahwa  partai  politik  bisa  dikatakan  memiliki  derajat  pelembagaan  yang  tinggi  ketika mampu  mengikat  konsituennya  dalam  pemilu.  Ikatan  idiologi  inilag  yang  kemudian disebut  dengan party  id, yaitu  sebuah  prilaku  memilih  masyarakt  dalam  pemilu  yang didasarkan  atas  keterikatan  secara  idiologis  dengan  partai  politik  terntu.  Tentu  saja partai  id bisa  terbentuk  jika  masyarakat  memiliki  ikatan  nilai  idiologi  yang  sama dengan  sebuah  partai  politik  sehingga  siapa  saja  yang  diusung  dalam  Pilkada  adalah bagian  dari  perjuangan  idiologi  partai.  Dengan  demikian,  karena  tidak  terbentuknya party id lah yang menyebabkan tingginya angka golput dalam pilkada Kota Surabaya.
Terbentuknya party  id juga  tidak  lepas  dari  keberhasilan  fungsi  partai  politik dalam melakukan sosialisasi politik terhadap konsituennya. Karena pada dasarnya partai politik –sebagaimana yang diungkapkan oleh David McKey dalam kajiannya tentang
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur partai  politik  di  Amerika  –  juga  memiliki  fungsi  sosialisasi  politik (Mckay,  2005). Cakupan    sosialisasi  politik  adalah  bagaimana  partai  politik  mampu  memberikan edukasi  kepada  masyarakat    akan    pentingnya    partisipasi    dalam    pemilu    sehingga berdampak terhadap
proses kebijakan dalam lima tahun kedepan. Imaginasinya adalah ketika pemilih secara sukarela  berpartisipasi  dalam  pemilu  itu  karena  didorong  oleh  harapan  akan tercapaiannya sebuah kebijakan melalui calon kepala daerah tertentu yang diusung oleh partai politik tertentu. Dengan demikian, apa yang terjadi dalam Pilkada Kota Surabaya dengan tingginya angka golput menandakan lemahnya pelembagaan partai politik dalam melalukan  fungsinya  sebagai  aktor  dalam  melakukan  sosialisasi  politik  sehingga mampu mencipatakan party id yang dibutuhkan didalam melembagakan demokrasi.

## Calon Independen “Boneka”
Fenomena  “calon  boneka”  dalam  pilkada  serentak  Tahun  2015  sebetulnya adalah kasus baru dalam sejarah pilkada di Indonesia. Fenomena ini munculnya karena ketidak  siapan  dari  partai  politik  yang  ada  untuk  berkontestasi  secara  sehat.  Sebuah ironi  dalam  demokrasi,  dimana  partai  politik  sebagai  aktor  intermediary  yang seharusnya  berkompetisi  didalam  pilkada,  sebagai  konsekuensi  atas  demokrasi elektoral, justru lebih  memilih tidak berpartisipasi  dalam pilkada  yang telah ditentukan tanggal mainnya. Biasanya, calon boneka muncul ketika dalam sebuah pilkada, terdapat pasangan calon incumbent yang memiliki “modal politik” kuat. Sedangkan pada waktu yang bersamaan, partai-partai  lain tidak  memiliki  kader atau figur  yang dianggap tidak mampu  mengimbangi  kekuatan  calon  incumbent.  Untuk  mengisi  kekosongan  paslon lain  sehingga  jika  dibiarkan  akan  menghambar  pilkada  atau  memiliki  potensi  pilkada ditunda,  maka  pasangan  incumbent  biasanya  dengan  sengaja  memfasilitasi  paslon  lain untuk  maju  melalui  “jalur  independen”. Hal  ini sebagaimana pendapat Presiden LIRA (Lumbung  Informasi  Rakyat),  Jusuf  Rizal,  dalam  perkataanya  yang  disadur  oleh sejumlah media seperti Koran Sindo Online:
”Calon  boneka  itu  dibuat  oleh  pasangan  incumbent  supaya  bisa  memenuhi syarat  administratif  pilkada  supaya  tidak  terjadi  calon  tunggal  serta melanggengkan kekuasaan incumbent ,” (Sindo Online, 2016)
35 Lihat David McKay. 2005. American Politics and Society , 6th Edition, Malden: Blackwell Publishing. hal.80.
36 Lihat Koran Sindo Online tanggal 30 Juli 2015. “Menunggu Calon Boneka”. Diakses dari situs http://daerah.sindonews.com/read/1027579/151/menunggu-calon-boneka-1438222341/1 pada tanggal 10 Februari 2016.

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
Meskipun begitu, dalam prakteknya hampir tidak ada paslon dalam pilkada yang menerima  ataupun  merasa  dianggap  sebagai  paslon  boneka.  Namun,  fakta  dilapangan mengenai bagaimana proses pengajuan calon independen, dari mana asal usul pasangan calon  independen,  dan  bagaimana  persiapan  pasangan  calon  independen,  turut memberikan “sinyal” bahwa paslon tersebut adalah calon yang dibentuk oleh kekuatan tertentu bukan atas keinginann pribadi. Hal ini sangat jelas jika melihat pasangan calon independen pada Pilkada Kab Mojokerto, dimana Misna Ali (calon independen) adalah mantan sopir pribadi ayah dari calon incumbent, Mustofa Kamal Pasha (Tempo Online, 2015).

## Tabel.2. Daftar Paslon Incumbent dan Paslon Independent di Jawa Timur
Pilkada Paslon Incumbent Paslon Independent Kabupaten Tuban Fathul Huda – Noor Nahar Husein Zakky Mahbub – Dwi Susiatin Budiarti Kota Blitar Samanhudi Anwar-Santoso Mochsin-Dwi Sumardianto Kabupaten Ngawi Budi Sulistiyono-Ony Anwar Agus Bandono-Adi Susila Kabupaten Lamongan  Fadeli -Kartika Hidayati Nur Salim-Edy Wijaya Mujianto-Sueb Kabupaten Mojokerto  Mustofa Kamal Pasa – Pungkasiadi Misnan-Rahma Sofiana Kabupaten Malang Rendra Krisna – Sanusi Nur Choliz – M Mufid ( sumber : diolah dari situs kpud jawa timur http://kpujatim.go.id/)
Fenomena pasangan calon independen yang diduga “boneka” diatas jika ditarik dalam  konsep  pelembagaan  demokrasi,  sejatinya  merupakan  kegagalan  pelembagaan partai  politik  dalam  membentuk  prilaku  demokratis  dari  para  elite  partai  didalamnya. Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  pelembagaan  dalam  dimensi  “value  infusion”  bahwa prilaku  politik  para  anggota  partai  seharusnya  didasarkan  atas  nilai  demokratis  dengan berkontestasi  secara  jujur  dan  fair.  Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  lemahnya  sikap kompetitif dari partai-partai lainnya dalam berkompetisi dalam pilkada.

## Kartelisasi Partai Politik dan Hilangnya Ideologi
Istilah  “kartel”  sebetulnya  merujuk  pada  sebuah  kongsi  besar  aktor  bisnis  atau pengusaha  yang  memainkan  peran  monopoli  dalam  mengontrol  pasar.  Logika  ini kemudian  diadopsi  dalam  studi  politik  kartel,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Ambardi (2010) sebagai sebuah perilaku elite politik dalam membangun kerja sama atau
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di  Jawa  Timur
koalisi tanpa didasari atas  idiologi,  melainkan  hanya diikat oleh kepentingan pragmatis melalui  sejumlah  kompensasi  kekuasaan (Ambardi,  2008).  Istilah  politik  kartel  tidak hanya  merujuk  pada  koalisi  besar  di  parlemen  pasca  pemilu  dimana  pemerintah mencoba  membangun  kekuatan  besar  dengan  beberapa  partai  politik  supaya  efektif dalam  membangun sistem presidensial. Namun,  logika politik kartel  juga diadopsi oleh prilaku partai politik dalam pilkada serentak Tahun 2015.
Table. 3. Koalisi Besar Dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur
Pilkada Pasangan Calon Koalisi Kartel Kabupaten Malang Rendra Krisna – M Sanusi  Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PPP Kabupaten Banyuwangi Azwar Anas-Yusuf Widiatmoko PKB, PDIP,Partai Nasdem, Partai Gerindra, PKS, PPP, Partai Demokrat, dan PAN Kabupaten Lamongan Fadeli – Kartika Hidayati Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, PPP, PDI-P, PKB, dan PKS Kabupaten Mojokerto Mustafa Kamal Pasha – Hariadi PDI-P, Gerindra, PAN, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat ( sumber : diolah dari situs kpud jawa timur http://kpujatim.go.id/)
Table  diatas  menujukkan  bagaimana  logika  koalisi  partai  politik  dalam  Pilkada serentak di Jawa Timur tidak didasarkan atas kesamaan idiologi, namun lebih didasarkan pada faktor pragmatis dengan memilih aman berkoalisi dengan calon petahana. Bahkan, koalisi yang terlihat sangat berbeda dengan koalisi tingkat pusat dimana mulai terbentuk dua  kutub  kekuatan,  yaitu  antara  KIH  (Koalisi  Indonesia  Hebat)  dan  KMP  (Koalisi Merah  Putih).  Ternyata  koalisi  ditingkat  pusat  tidak  serta  merta  mempengaruhi konfigurasi  koalisi  di  tingkat  daerah.  Hal  ini  tentu  menjadi  problem  bagi  pelembagaan demokrasi  karena  berpotensi  hilangnya  kekuatan penyeimbang  dalam  melakukan cecks and balances .
Kemunculan  fenomena  kartelisasi  partai  politik  tidak  lepas  dari  lemahnya pelembagaan decisional  autonomy ,  dimana  mengimajinasikan  partai  politik  tidak bergantung  dengan  institusi  diluarnya  atau  partai  lain  sehingga  menghasilkan  corak demokrasi yang kompetitif dan idiologis. Dengan memusatnya beberapa partai politik
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017
dengan  calon  petahana  yang  dianggap  memiliki  peluang  besar  dalam  pilkada,  praktis tidak  ada  lagi  konsistensi  idelogis  dalam  berdemokrasi  sehingga  cenderung  ada ketergantungan partai politik terhadap bantuan finansial dari negara sebagai kompensasi partai  pemerintah.  Perilaku  partai  politik  yang  hanya  mengejar  kekuasaan  di pemerintahan  inilah  yang  dalam  hemat  Katz  and  Mair  (1995)  disebut  sebagai  partai kartel.  Sedangkan  banyaknya  prilaku  partai  politik  yang  cenderung  memilih  aman dengan mendukung calon petahan, seraya berharap mendapatkan kompensasi kekuasaan sebagai  partai  pemerintah,  menujukkan  adanya  gejala  kartelisasi  partai  politik  dalam pilkada serentak tahun 2015 di Indonesia.

## Kesimpulan dan Saran
Studi tentang problem pelembagaan partai politik dalam pilkada  serentak diatas setidaknya  bisa  menjadi  titik  awal  dalam  upaya  memperjuangkan  pelembagaan demokrasi  di  Indonesia.  Selama  ini,  jarang  sekali  publik  mempersoalkan  partai  politik sebagai  akar  dari  segala  problem  demokratisasi  di  Indonesia.  Padahal,  partai  politik merupakan  salah  satu  aktor  politik  yang  memiliki  kekuasaan  besar  dalam  proses pemerintahan.  Baik  dalam  konteks  pemerintahan  pasat  level  pusat,  maupun  daerah. Hampir  seluruh  proses  kebijakan  tidak  pernah  lepas  dari  unsur  kekuatan  partai  politik. Oleh  sebab  itu,  menjadi  penting  dalam  upaya  melembagakan  demokrasi,  bagaimana memaksa partai politik untuk segera melembagakan diri.
Berkaitan dengan problem pilkada serentak yang berurat akar dari partai politik, studi  ini  setidaknya  dapat  memberikan  beberapa  saran  kepada  pemerintah  untuk melakukan social  enginering atau  rekayasa  sosial  melalui  revisi  UU  Pemilu  dan  Partai Politik  dalam  rangka  melembagakan  demokrasi. Pertama, munculnya  fenomena  partai tunggal  menujukkan  adanya  prilaku  tidak  kompetitif  yang  kontra  produktif  terhadap esensi  dari  demokrasi  elektoral.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  revisi  UU  Pemilu  yang memaksa  partai  politik  harus  mengajukan  calon  dalam  pilkada. Kedua, munculnya fenomena  tingginya  angka  golput  dalam  Pilkada  menujukkan  fungsi  sosialisasi  partai politik telah  gagal  sehingga  tidak  terbentuk party  id .  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  revisi UU  kepartaian  untuk  memaksa  partai  politik  melakukan  kegiatan  sosialisasi  politik secara terus menerus atau “rutinisasi” tanpa dibatasi hanya saat menjelang pemilu.
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur
Ketiga, munculnya  fenomena  calon  independen  “boneka”  akarnya  juga  hampir sama  dengan  fenomena  calon  tunggal  sehingga  dibutuhkan  kebijakan  untuk  memaksa semua  partai  berpartisipasi  mengajukan  calon  dalam  pilkada.  Dengan  kebijakan  ini, diharapkan  tidak  ada  lagi  kekosongan  lawan  dalam  pilkada  sehingga  tidak  perlu membuat calon independen “boneka”. Keempat , munculnya  fenomena kartelisasi partai politik  dalam  pilkada  menujukkan  bagaimana  prilaku  partai  tidak  lagi  didorong  oleh idiologi, melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis. Oleh karena itu, dibutuhkan UU Pemilu  yang  mengatur masalah koalisi baik pra pemilu  maupun pasca pemilu sehingga ada framentasi politik yang jelas dalam proses pemerintahan.

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017

## Daftar Pustaka
Almond,  Gabriel  A,  (1956). Comparative  Political  System .  The  Journal  of  Politics, Vol.18, No.3. pp.391-409.
Ambardi,  Kuskrido.  (2008). Mengungkap  Politik  Kartel  :  Studi  Tentang  Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi . Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedi. Hanan,  Djayadi.  (2012). Making  Presidentialism  Work  :  Legilative  and  Executive Interaction in Indonesian Democracy . Phd Dissertation. Departemen Of Political Science.
Huntington, Samuel P. (2011). Gelombang Demokratisasi Ketiga , Jakarta: Grafiti.
Katz,  Richard  S  and  Peter  Mair.  1995. Changing  Models  of  Party  Organization  and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party . Journal of Party Politics Vol. 1 No.1 pp5-28. SAGE Publications.
Linz, Juan and Alfred Stepan. (1996). Problem of Democratic Transition . London : The Johns Hopskins University Press.
Mainwaring,  Scott.  (1998). Party  Systems  in  The  Third  Wave .  Journal  of  Democracy. Vol.  9  No.  3  pp  67-81.  National  Endowment  for  Democracy  and  the  John Hopkins University Press.
McKay, David.  (2005). American Politics and Society , 6th Edition, Malden:  Blackwell Publishing.
Randal, Vicky and Lars Svasand. (2002). Perty Institutionalization in New Democracies .
Journal of Party Politics. Vol. 8 No.1 pp. 5-29. Sage Publications.

## Data
Agus  Ragil,  2016. Problematika  Pencalonan  Pilkada  Blitar .  Diakses  dari  situs http://kpujatim.go.id/opini/ pada tanggal 17 Februari 2016.
Koran Tempo Online, “KPU : Rasiyo-Luci 13,66 persen, Risma-Whisnu 86,34 persen”. Dikases  dari  situs  https://m.tempo.co/read/news/2015/12/17/304728390/kpu- rasiyo-lucy-13-66-persen-risma-whisnu-86-34-persen  pada  tanggal  17  Februari 2016.
Sindo online tanggal 30 Juli 2015. “Menunggu Calon Boneka”. Diakses dari situs http://daerah.sindonews.com/read/1027579/151/menunggu-calon-boneka- 1438222341/1 pada tanggal 10 Februari 2016.
Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur
Koran Tempo Online tanggal 28 Juli 2015. “Calon Independen Mojokerto Bantah Jadi Calon Boneka”. Dikases dari situs  https://m.tempo.co/read/news/2015/07/28/- 058687253/calon-independen-mojokerto-bantah-jadi-calon-boneka pada tanggal 12 Februari 2016.
Koran Tempo Online tanggal 10 Desember 2016. “Calon Inkumben Malang Sedih
Jumlah Golput Pilkada Tinggi” Diakses dari situs https://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/10/304726516/calon-inkumben- malang-sedih-jumlah-golput-pilkada-tinggi pada tanggal 16 Febriari 2016.