## AKUNTABILITAS PUBLIK PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN
Herlambang Dwi Anggara 1

## Abstract
Accountability is a problem in many public organizations in Indonesia, including those related to parking issues. Many problems related to parking policy implementation has been faced by many local government in Indonesia. Many researches have been done on parking  issues,  including  those  related  to  street-side  parking.  However,  it  is  found  no research has been found on parking accountability. Therefore, this article is focused on research  result  on  dtreet-side  parking  in  Pekalongan  City.  The  method  employed  is descriptive  qualitative  with  exploratory  paradigm.  Is  is  found  that  based  on  the research  results  and  analysis,  it  is  found  that  accountability  principles  have  not  been fully  applied.  Only  one  out  of  four  accountability  principles  which  has  met requirements, namely transparency. The supporting factors are leadership, regulations, and facilities. The inhibiting factors, however, are limited parking area, less discipline of  the  street  parking  personnel,  less  guidance  program,  and  limited  number  of government personnels related to parking.
Keywords : public accountability, parking management, transparency, street parking, parking personnel

## PENDAHULUAN
Pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  penilaian  kinerja, yaitu  untuk  menilai  sukses  atau  tidaknya  suatu  organisasi,  program  atau  kegiatan (Mahmudi,  2015).  Pengukuran  kinerja  pada  organisasi  sektor  publik  sangat  penting untuk  dibicarakan  secara  mendalam  dan  terbuka  karena  pengukuran  yang  ada  di organisasi  publik  lebih  kompleks,  tidak  seperti  pada  organisasi  swasta.  Salah  satu dimensi  atau  aspek  pengukurannya  adalah  akuntabilitas,  sebagaimana  dikemukakan oleh  Dwiyanto  (2017),  bahwa  penilaian  kinerja  harus  juga  dilihat  dari  indikator  yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa dan akuntabilitas.
Pada  sektor  publik,  setiap  kebijakan  maupun  progam  kegiatan  dilakukan  dalam rangka  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  guna  memudahkan  setiap  urusan masyarakat  yang terkadang seringkali sulit diukur dengan ukuran finansial. Adapun di sektor  swasta  karena  tujuan  utamanya  adalah  mencari  keuntungan  atau  laba  maka
1 ASN di Kota Pekalongan

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ukuran kinerjanya dapat dengan mudah diukur dengan ukuran finansial. Penyebab lain, yaitu  pertanggungjawaban  sektor  publik  tidak  terbatas  pada  pimpinan  maupun  pejabat politik saja, namun juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu area yang kinerjanya patut dibahas adalah instansi yang ada di Kota Pekalongan.
Kota Pekalongan  yang terletak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Batik  yang saat  sekarang  sedang  berkembang  cukup  pesat.  Perkembangan  yang  terlihat  di  Kota Pekalongan  adalah  berupa  bertambahnya  pusat-pusat  perbelanjaan,  perkantoran  serta sekolah. Selain karena potensi batik, Pekalongan juga mempunyai lokasi yang strategis, yaitu dilalui oleh jalur jalan nasional di pantai Utara Jawa. Pusat aktivitas berada hampir merata  di  empat  Kecamatan.  Akan  tetapi,  pusat  keramaian  lebih  banyak  di  wilayah Pekalongan Timur dan Pekalongan Barat, di mana banyak terdapat pusat perbelanjaan, perkantoran dan pendidikan.
Pusat  perbelanjaan  seperti  pertokoan,  minimarket,  supermarket,  serta  pasar tradisional  selalu  ramai,  beraktivitas  dari  pagi  hingga  petang.  Perkantoran  dan pendidikan  ramai  pada  waktu-waktu  tertentu.  Kunjungan  masyarakat  khususnya pengguna  jalan  pada  pusat  perbelanjaan  dan  perkantoran  pasti  membutuhkan  tempat untuk berhentinya kendaraan, yang biasa disebut tempat parkir. Sebagai perwujudan dan konsekuensinya  terhadap  pelaksanaan  otonomi  daerah  maka  Pemerintah  Kota Pekalongan harus bisa  menata rumah tangganya sendiri serta melayani dan memenuhi kebutuhan  masyarakat,  demikian  pula  dalam  hal  pengelolaan  perparkiran,  khususnya parkir  yang  ada  di  tepi  jalan  umum.  Perparkiran  adalah  salah  satu  permasalahan  yang sering  kali  dialami  oleh  kota-kota  besar  yang  ada  di  Indonesia.  Masalah  parkir  yang tidak  ditangani  dengan  baik  dan  serius  dapat memperparah  kemacetan arus  lalu  lintas, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Adinugroho (2013) di kawasan Tlogosari, Kota  Semarang.  Dalam  menangani  masalah  parkir,  pemerintah  Kota  Pekalongan membuat  kebijakan  tersendiri  mengenai  perparkiran.  Kota  Pekalongan  membentuk Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir.
Permasalahan  parkir  di  tepi  jalan  umum  pada  umunya  dapat  terjadi  manakala jumlah kebutuhan parkir kendaraan lebih besar daripada kapasitas atau lahan yang dapat menampung  parkir  kendaraan.  Kendaraan  selalu  melaju  di  setiap  ruas  jalan  dan sewaktu-waktu  akan  berhenti  di  tempat-tempat  bisnis,  perkantoran,  sekolah,  maupun
tempat  publik  lainnya.  Jumlah  dan  kapasitas  lahan  parkir  yang  dapat  menampung kendaraan selalu tetap jumlahnya. Bertambahnya kebutuhan akan area parkir kendaraan yang  tanpa  diimbangi  dengan  bertambahnya  lahan  parkir  dapat  menyebabkan kemacetan pada sebagian besar ruas jalan (Adinugraha dkk, 2013).
Permasalahan  perparkiran  pada  tepi  jalan  umum  yang  ada  di  Kota  Pekalongan sangat beragam. Ruas jalan perkotaan mayoritas bahu jalannya digunakan sebagai lahan parkir.  Hal  ini  disebabkan  karena  pertokoan,  perkantoran,  sekolahan  serta  rumah sakit tidak  cukup  menyediakan  lahan  parkir  kendaraan.  Penggunaan  bahu  jalan  hingga  ke badan jalan sebagai lahan parkir tidak memperdulikan peraturan perparkiran yang sudah ditentukan  sehingga  membuat  kemacetan  arus  lalu  lintas  yang  tidak  dapat  dihindari. Pemakaian  bahu jalan  kadang  bukan  hanya  pada  satu  lajur  saja,  bahkan  terdapat  lebih dari  dua  lajur  per  arah  pada  ruas  jalan.  Hal  tersebut  semakin  parah  lagi  dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan sehingga di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pekalongan semakin menyempit.
Munculnya  pertokoan-pertokoan  juga  akan  memunculkan  titik-titik  parkir  baru yang berpotensi belum legalnya pengaturan dan pengelolaannya oleh juru parkir. Hal ini berpotensi  menimbulkan  penarikan  atau  pungutan  retribusi  parkir  melebihi  tariff  yang sudah  ditentukan,  selain  potensi  besarnya  hasil  pungutan  parker  yang  tidak  masuk  ke kas  daerah,  sebagaimana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wikaningtyas  dkk,  (2015)  di kawasan  Tembalang,  Kota  Semarang.  Beberapa  juru  parkir  pada  titik  tertentu  di Pekalongan  ternyata  menarik  uang  parkir  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku, yaitu  Rp.  2.000,-  untuk  kendaraan  bermotor  roda  2  dan  Rp.  3.000,-  untuk  kendaraan bermotor  roda  4,  padahal  di  beberapa  titik  tersebut  terdapat  papan  perda  parkir  yang isinya berupa informasi tarif parkir kendaraan.
Pemerintah  Kota  Pekalongan  melalui  Dinas  Perhubungan  sudah  berkali-kali melakukan pembinaan terhadap juru parkir serta masyarakat pengguna parkir kendaraan di tepi jalan umum. Pembinaan terhadap juru parkir dan masyarakat dilakukan dengan mendatangi  langsung  titik  parkir  dan  memberi  pengarahan  aturan  parkir  yang  benar serta  menegur  juru  parkir  yang  belum  melaksanakan  kewajiban  target  pungutan retribusi.  Pembinaan  bagi  masyarakat  yang  melanggar  aturan  parkir  masih  belum dilakukan  penindakan  atau  pemberian  sanksi  karena  aturannya  belum  jelas  walaupun

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
sarana  prasarana  pemberian  sanksi  sudah  disiapkan.  Oleh  karena  itu,  hingga  saat  ini masih  saja  terdapat  pelanggaran  oleh  oknum  juru  parkir maupun  kurangnya  kesadaran pengendara dalam memarkirkan kendaraannya.
Rendah  atau  belum  maksimalnya  akuntabilitas  organisasi  publik  terlihat  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fajri  dkk  (2012)  mengenai  akuntabilitas  pemerintah Desa  Ketindan  dalam  mengelola  ADD.  Dalam  kajian  ini,  masih  ditemukan  kesalahan dalam  prosentase  penggunaan  sasaran  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  meskipun pada  setiap  tahapan  dalam  melihat  akuntabilitas  pemerintah  desa  dalam  pengelolaan ADD    telah  dilaksanakan  dengan  mematuhi  peraturan  yang  ada.  Belum  maksimalnya akuntabilitas  juga  terlihat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aprizal  dan  Purba (2013)  mengenai  akuntabilitas  pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan  program E- Procurement di  Kota  Pangkalpinang,  Bangka.  Dalam  kajiannya  dari  enam  indikator akuntabilitas,  yaitu  efisiensi,  efektivitas,  keadilan,  transparansi,  keterbukaan  dan persaingan  serta  akuntabilitas,  yang  digunakan  hanya  indikator  akuntabilitas.  Hal  ini menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal.
Penelitian  lebih  mendalam  mengenai  dimensi  akuntabilitas  juga  dilakukan  oleh Harsini (2018) mengenai transparansi serta faktor penghambat terciptanya transparansi pelayanan  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kota  Pekanbaru.  Pada  kajian  tersebut  terlihat  bahwa  transparansi  informasi  pelayanan masih  belum  semuanya  transparan  dalam  pemberian  pelayanan  masyarakat  karena kurangnya  sumber  daya  pada  bidang  pengurusan  Ijin  Mendirikan  Bangunan.  Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Triyanto (2017), yaitu kinerja BPPT  Kota  Semarang  sudah  cukup  baik.  Dalam  dimensi  akuntabilitas,  BPPT  Kota Semarang sudah memiliki tanggungjawab yang cukup baik karena telah tersedia LKJiP guna pertanggungjawaban kepada publik.
Penelitian-penelitian  yang  telah  diutarakan  tersebut  belum  mengkaji  masalah akuntabilitas dilihat dari beberapa dimensi  yang disertai dengan faktor pendukung dan penghambatnya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fajri  dkk  (2012),  hanya  melihat akuntabilitas  dari  tahapan  pengelolaan  ADD  namun  sudah  terdapat  faktor  penghambat dan  pendukungnya.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aprizal  dan  Purba  (2013)  hanya melihat  dan  mengukur  akuntabilitas  dari  dimensi  efisiensi,  efektivitas,  keadilan,
transparansi,  keterbukaan  dan  persaingan  serta  akuntabel  tanpa  disertai  faktor pendukung  dan  penghambatnya.  Penelitian  Harsini  (2018)  hanya  mengkaji  salah  satu dimensi  akuntabilitas,  yaitu  transparansi,  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Deni Triyanto (2017) melihat akuntabilitas merupakan dimensi dari kinerja.
Berdasarkan  permasalahan  perparkiran  yang  telah  diutarakan  pada  paragraf- paragraf  sebelumnya  yang  ada  di  Kota  Pekalongan  serta  melihat  dari  kajian-kajian penelitian  terdahulu  tentang  akuntabilitas,  maka  artikel  ini  mengkaji  akuntabilitas penyelenggaraan  parkir  di  tepi  jalan  umum  dari  beberapa  dimensi  pengukuran,  serta menguraikan  dan  menjelaskan  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  pendukung  serta penghambatnya. Dalam artikel ini menganalisis dimensi yang relevan dengan penelitian akuntabilitas  penyelenggaraan  parkir,  yaitu  dimensi  efisiensi  dan  efektif,  transparansi, keadilan serta responsivitas.

## Kerangka Pikir
Untuk  melakukan  pengukuran  akuntabilitas  publik  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  akuntabilitas  organisasi  sektor  publik  diperlukan  model  yang  tepat dan sesuai.  Dengan  mempertimbangkan  permasalahan  dan  kajian  teori  maka  dibuat kerangka  pikir  untuk  memahami  permasalahan  yang  dikaji.  Kerangka  pikir  tersebut adalah sebagai berikut:

## Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bersifat  eksploratif agar  dapat  menggambarkan  fakta  yang  sebenarnya.  Fokus  dari  penelitian  ini  adalah bagaimana akuntabilitas dalam penyelenggaraan parkir  di tepi jalan umum yang ada di Kota  Pekalongan  serta  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  mendukung  dan menghambat  akuntabilitas  tersebut.  Untuk  sumber  data,  merujuk  pada  Lofland  (dalam Moleong,  2011)  sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata,  dan tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Instrumen penelitian  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  adalah:  peneliti  sendiri, smartphone,  catatan  lapangan  dan  pedoman  wawancara.  Untuk  proses  pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tahapan, yakni: 1). Proses memasuki lokasi Penelitian ( getting  in ),  2).  Ketika  berada  dilokasi  penelitian,  3).  Mengumpulkan  data.  Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang
Identifikasi Masalah: a. Pemakaian bahu untuk parkir dua lajur b. Adanya parkir liar
c. Pemungutan retribusi parkir melebihi tarif seharusnya
Perumusan Masalah:
a. Bagaimanakah akuntabilitas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan
b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat akuntabilitas penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan?
Dimensi akuntabilitas publik:
a. Efisiensi dan efektivitas b. Transparansi c. Keadilan d. Responsivitas Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas publik: a. Faktor internal organisasi
b. Faktor eksternal organisasi
Hasil Penelitian
dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sutopo,  1988)  yang  terdiri  dari  tiga komponen analisis berupa reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Pekalongan  dalam  penelitian  ini  dilihat  berdasarkan  empat  dimensi  yaitu  efisiensi  dan efektivitas, transparansi, keadilan, serta responsivitas.

## 1. Efisiensi dan Efektivitas
Sebelum  menuju  pada  efisiensi  dan  efektivitas,  ada  istilah  dalam  ekonomi  yang merupakan konsep biaya untuk memperoleh suatu unit input. Konsep inilah yang hanya membicarakan mengenai input saja, yaitu bagaimana caranya memperoleh input dengan biaya  yang  lebih  rendah  sehingga  biaya  yang  dapat  ditekan  maka  efisiensi  berarti membahas perbandingan mengenai input dengan output. Dalam konteks sektor publik, efisiensi berarti pelayanan  yang dihasilkan dengan sumber daya  yang digunakan untuk menghasilkan  output  (Aprizal  dkk,  2013).  Efisiensi  dapat  terjadi  jika  penyelenggara layanan mampu meminimalkan biaya yang tidak diperlukan untuk melakukan kegiatan pelayanan  dalam  setiap  penyelenggaraan  kegiatan  pelayanan  yang  dilakukan  oleh organisasi sektor publik. Dalam konteks sektor publik, efektivitas berarti output berupa pelayanan  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  tujuan  organisasi  yang  telah  diharapkan. Efektivitas  itu  sendiri  merupakan  hubungan  antara  output  dengan  tujuan  yang  juga merupakan  kaitan  hubungan  antara  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya telah dicapai. Dalam penelitian ini, prinsip efisiensi dan efektivitas dapat dilihat  dari  besar  kecilnya  anggaran,  kemanfaatan  penggunaan  anggaran,  kemanfaatan penggunaan peralatan penunjang kegiatan.
Besar  kecilnya  anggaran  untuk  kegiatan  dalam  rangka  menyelenggarakan  parkir di  tepi  jalan  umum  yang  tertuang  dalam  DPA  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekalongan tahun  anggaran  2019  adalah  sebesar  Rp.  315.350.000,-.  Anggaran  tersebut  untuk sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir serta atribut juru parkir dalam mengelola parkir  tepi  jalan  umum.  Berdasarkan  wawancara  mendalam,  dapat  disimpulkan  bahwa besarnya  anggaran  sosialisasi  dan  pembinaan  kepada  juru  parkir  masih  belum  dapat menciptakan budaya tertib parkir kendaraan bermotor karena kemanfaatan penggunaan anggaran yang tersedia hanya untuk pembinaan kepada juru parkir.  Anggaran kegiatan
untuk  sosialisasi  dan  pembinaan  kepada  juru  parkir  di  dalam  DPA  Tahun  Anggaran 2019  berisi  tentang  honor  dan  bantuan  transport  petugas  serta  belanja  atribut  parkir. Berdasarkan  wawancara  mendalam,  kemanfaatan  penggunaan  anggaran  sebenarnya masih dapat diatur dan dikelola dengan optimal.
Menurut  Kasie  Pembinaan  Lalu  Lintas,  “ Selama  ini,  kegiatan  yang  kita  lakukan hanya  untuk  pemberian  honor  dan  bantuan  transport  petugas  penagihan  retribusi kepada  juru  parkir  dan  pembinaan  kepada  juru  parkir  tentang  penataan  parkir  saja mas, selain itu juga ada belanja pakaian kerja untuk juru parkir dan atributnya ”. Hal ini berarti, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir hanya sebatas kepada juru  parkir  saja.  Padahal  untuk  menciptakan  budaya  tertib  parkir  tidak  hanya  dari  juru parkirnya  saja,  tetapi  juga  dari  pengguna  jasa  parkirnya.  Penggunaan  peralatan penunjang kegiatan penertiban parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan berupa mobil derek dan gembok parkir masih sangat belum optimal.
Berdasarkan  pengamatan  penulis  dan  hasil  wawancara  mendalam,  mobil  derek dan  gembok  parkir  belum  pernah  digunakan  untuk  penertiban  parkir.  Padahal penggunaan  kedua  alat  tersebut  dapat  menimbulkan  efek  jera  kepada  pelanggar  parkir tepi  jalan  umum.  Tidak  digunakannya  mobil  derek  karena  ukuran  mobil  derek  yang terlalu  besar  sehingga  akan  menyulitkan  petugas  dan  dapat  menimbulkan  kemacetan. Terlalu  besarnya  ukuran  armada  derek  ini  ternyata  pada  tahun  2016  terjadi  kekeliruan pengadaan  yaitu  ketidaktahuan  dimensi  atau  ukuran  mobil  akibat  pembelian  mobil derek karena melalui e-purchasing .

## 2. Transparansi
Dalam konteks akuntabilitas, transparansi dapat diartikan sebagai mudahnya akses untuk  mendapatkan  informasi  yang  berhubungan  dengan  fungsi  dan  kinerja  dari instansi/organisasi  (Wicaksono,  2015).  Pada  umumnya,  persoalan  mendasar  yang dihadapi  oleh  pemerintah  terkait  optimalisasi  pelayanan  publik  adalah  rendahnya kesadaran  pemerintah  atau  pihak-pihak  yang  bekerja  sama  dengan  pemerintah  terkait transparansi  dalam  penyelenggaraan  layanan  publik  itu  sendiri.  Padahal,  organisasi pemerintah diharapkan untuk selalu mengkomunikasikan fungsi dan kinerjanya kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan  sehingga  akan  diketahui  fungsinya  dan  dapat  dinilai kinerjanya.  Hal-hal  yang  seringkali  disoroti  adalah  belum  terbukanya  sistem
penyelenggaraan  layanan  publik  yang  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat dalam  mengakses  berbagai  program  dan  kebijakan  pemerintah,  termasuk  bagaimana sistem kerja sama pemerintah dengan sektor swasta dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan umum seperti di Kota Pekalongan ini.
Keterbukaan  pemerintahan  di  era  sekarang  ini  sudah  menjadi  keharusan  karena ada  perintah  undang-undang  yang  harus  ditaati,  yaitu  undang-undang  keterbukaan informasi  publik.  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  setiap  program  kegiatan  yang dilakukan  oleh  organisasi  pemerintah  atau  publik  haruslah  mudah  diakses  oleh masyarakat.  Keterbukaan  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat dalam  melaksanakan  proses  penyelenggaraan  pelayanan  sehingga  masyarakat mengetahui  proses  tersebut  (Irawan,  2018).  Hal  tersebut  bertujuan  agar  tercipta paradigma baru pemerintahan yang semula selalu kaku dan tertutup, menjadi tata kelola pemerintahana  yang  terbuka  dan  pada  akhirnya  akan  mengubah  wajah  tata  kelola pemerintahan yang terbuka.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan  Daerah  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan  Umum  juga  mengamanatkan  mengenai  keterbukaan  informasi,  khususnya persoalan  keterbukaan  tarif  retribusi  parkir  yang  dikenakan  pada  pengguna  jasa  parkir tepi  jalan  umum.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan  terdapatnya  papan  Perda  parkir  yang dipasang di beberapa titik atau pusat keramaian. Akan tetapi menurut hasil wawancara mendalam  dan  pengamatan  penulis,  pemasangan  papan  Perda  parkir  masih  tidak strategis,  yaitu  terlalu  tinggi  tiangnya  dan  tampilannya  kurang  menarik  sehingga masyarakat  kesulitan  membacanya.  Jumlah  papan  Perda  parkir  masih  mencukupi mengingat  hanya  di  beberapa  titik  parkir  saja  yang  para  juru  parkirnya  memungut retribusi melebihi ketentuan.
Dinas  Perhubungan  Kota  Pekalongan  mempunyai website serta  akun  di  media sosial. Hal ini disediakan untuk memudahkan dalam memberikan informasi pelayanan, informasi  kegiatan,  berinteraksi  serta  menerima  kritik  dan  saran.  Selain  itu,  terdapat petugas yang selalu ada di ruang kerja atau ruang pelayanan untuk melayani juru parkir maupun  masyarakat.  Transparansi ini  tentu  saja  memiliki  implikasi  yang  positif  untuk penataan  pelayanan  parkir  yang  ada.  Dimana  transparansi  tentu  akan  memudahkan
masyarakat  dalam  “pemakluman”  segala  kondisi  dan  keterbatasan  pemerintah,  serta sarana dan prasarana parkir itu sendiri. Dengan transparansi ini juga akan menciptakan keadaan  yang  memberikan  dorongan  bagi  juru  parkir  agar  dapat  senantiasa  selalu kompetitif  dalam  memberikan  pelayanan  parkir  kepada  pengguna  jasa  parkir.  Hal  ini tentu  saja  positif  untuk  mencapai  target  yang  telah  di  tentukan  oleh  DPRD  Kota Pekalongan.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menguntungkan  masyarakat  dengan  semakin membaiknya  pelayanan  parkir  tepi  jalan  yang  diadakan.  Pada  akhirnya,  indikasi  dari konsep  transparansi  selama  ini  dapat  dilakukan  dengan  baik.    Meskipun  masih  harus diberikan catatan mengenai tampilan dan posisi peletakan papan perda parkir tepi jalan umum.

## 3. Keadilan
Pada  dasarnya,  salah  satu  tujuan  dari  program  kegiatan  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  adalah  untuk memenuhi  rasa  keadilan  khususnya  kepada  masyarakat dan  pada  akhirnya  mendorong  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  itu  sendiri. Prinsip  adil  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  itu  bisa  diartikan  juga  tindakan  yang tidak  diskriminatif,  tidak  membeda-bedakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  publik dalam setiap pelayanannya. Mengacu pada penelitian ini, keadilan yang dimaksud tentu lebih  kepada  besaran  pungutan  tarif  retribusi  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah kepada pengguna jasa layanan parkir yang dalam hal ini adalah masyarakat di samping adanya  besaran  pungutan  retribusi,  keadilan  juga  dimaksudkan  dalam  hal  penertiban parkir oleh petugas yang tidak pandang bulu antar titik parkir.
Kebijakan  parkir  di  tepi  jalan  umum  yang  ada  di  Kota  Pekalongan  mengatur tentang  besarnya  tarif  retribusi  parkir.  Hal  ini  terdapat  pada  Lampiran  Perda  Nomor  1 Tahun  2017.  Meskipun  tarif  retribusi  sudah  diatur  dalam  Perda  serta  terdapat  papan parkir, namun di beberapa titik parkir masih terdapat pungutan parkir melebihi tarif atau ketentuan.  Dari  hasil  wawancara  mendalam  dengan  narasumber  (pengguna  parkir  dan juru parkir), dapat disimpulkan bahwa juru parkir memungut retribusi untuk kendaraan roda  dua  dibarengi  dengan  dalih/alasan  sekalian  titipan  helm,  sedangkan  masyarakat pengguna  jasa  parkir,  enggan  untuk  mempermasalahkan  nominal  yang  dipungut  oleh juru parkir.
Pada  dimensi  keadilan  juga  ditunjukkan  oleh  Petugas  gabungan  dari  Dinas Perhubungan,  TNI,  Polisi  serta  Satpol  PP  rutin  melakukan  penertiban  dan  parkir. Penertiban  dan  pembinaan  parkir  dititikberatkan  pada  titik  parkir  berupa  kegiatan sosialisasi  ringan  dan  sederhana  kepada  juru  parkir  dan  masyarakat.  Hal  ini  untuk memberikan  jaminan  tarif  parkir  yang  sama  di  semua  titik  parkir  seperti  yang diungkapkan  oleh  Kasie  Pembinaan  Lalu  Lintas,  “ Upaya  penertiban  pada  juru  parkir agar  juru  parkir  memungut  retribusi  parkir  sesuai  peraturan ”.  Tindakan  pemberian peringatan  kepada  juru  parkir  yang  melanggar  juga  dilakukan  namun  tidak  dilakukan pemberian sanksi berupa pencabutan ijin. Akan tetapi, tindakan pungutan melebihi tarif parkir  masih  dilakukan  oleh  juru  parkir di  titik  parkir  tententu.  Jadi  untuk  tercapainya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, dimensi keadilan harus  menjadi  pertimbangan  yang  penting  karena  pada  prakteknya  di  lapangan,  cukup banyak praktek-praktek parkir yang melaksanakan retribusi yang tidak wajar. Ada harga yang terlalu tinggi, ada juga pelayanan yang tidak memadai dan terkesan “pemalakan” oleh oknum juru parkir dan lain sebagainya.

## 4. Responsivitas
Responsivitas  merupakan  konsep  yang  digunakan  sebagai  pengukuran  kinerja pelayanan  publik.  Responsivitas  sangat  diperlukan  dalam  pelayanan  publik  karena  hal tersebut  merupakan  bukti  kemampuan  organisasi  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program- program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dwiyanto, 2017).  Dalam  akuntabilitas,  dimensi  responsivitas  dianggap  penting.  Hal  ini  karena perlu diketahui dan disadari bersama bahwa organisasi publik atau instansi pemerintah pada  dasarnya  didirikan  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Bentuk  nyata  dari mensejahterakan  adalah  organisasi  publik  dapat  menjawab  serta  menyediakan kebutuhan  dan  permintaan  masyarakat  dengan  cepat  dan  tanggap,  seperti  yang dikemukakan oleh Harsini (2018) bahwa diperlukan pemerintah yang responsif terhadap segala  kebutuhan  pelayanan  publik  yang  diinginkan  masyarakat.  Oleh  karenanya kehadiran  organisasi  publik  di  tengah-tengah  masyarakat  tentunya  sangat  bergantung pada  bagaimana  responsivitas  penyelenggara  organisasi  publik.  Disamping  itu, responsivitas tidak hanya menyangkut pada penanganan masalah kebutuhan yang telah
ada,  namun  juga  kemampuannya  dalam  mengantisipasi  munculnya  permasalahan kebutuhan baru di masa depan
Penggunaan  bahu  jalan  untuk  lahan  parkir  masih  banyak  dijumpai.  Penggunaan bahu  jalan  hingga  ke  badan  jalan  sebagai  lahan  parkir  tidak  memperdulikan  peraturan perparkiran  yang  sudah  ditentukan  sehingga  membuat  kemacetan  arus  lalu  lintas. Persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja bahkan terdapat lebih dari  dua lajur per arah  yang  kemudian  digunakan  sebagai  lahan  parkir.  Sikap  masyarakat  pengguna  jasa parkir  tepi  jalan  umum  juga  seenaknya  dalam  memarkirkan  kendaraanya  selagi  dekat dengan  tempat  yang  dituju.  Persoalan  lain,  yaitu  juru  parkir  di  beberapa  titik  parkir memungut retribusi parkir melebihi ketentuan.
Dengan  masih  adanya  persoalan-persoalan  tersebut,  Dinas  Perhubungan  Kota Pekalongan  masih  kurang  menunjukkan  responsivitas  dalam  menertibkan  parkir sembarangan  serta  juru  parkir  yang  memungut  melebihi  ketentuan.  Meskipun  di beberapa  waktu  pernah  dilakukan  penertiban  parkir  sembarangan,  namun  hal  itu  pada saat-saat  tertentu  seperti  menjelang  Idul  Fitri.  Dinas  Perhubungan  juga  dinilai  kurang tegas dalam menertibkan titik parkir yang melanggar ketentuan karena ulah juru parkir.
Faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Publik Dalam
Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pekalongan
1. Faktor Pendukung (Internal)
a. Faktor Kepemimpinan
Kepemimpinan  yang  memiliki responsibility dan  memiliki  komitmen,  serta mampu memotivasi bawahannya, tentu akan menghasilkan kebijakan dan penerapan kebijakan yang baik pula. Dalam kondisi di lapangan kepemimpinan menjadi faktor pendukung  kinerja  organisasi.  Hal  tersebut  karena  dalam  memberikan  arahan  dan proses  pengambilan  keputusan  khususnya  dalam  perparkiran  bersifat bottom  up, yaitu  dengan  selalu  melibatkan  bawahannya  sehingga  keputusan  yang  diambil merupakan hasil dari diskusi yang disepakati bersama. Ketegasan dalam perencanaan pengaturan  parkir  tepi  jalan  umum  sering  ditunjukkan  oleh  Kepala  Dinas Perhubungan  Kota  Pekalongan  pada  saat  rapat  maupun  apel  pagi.  Pimpinan  selalu menghendaki  agar  dalam  pengaturan  parkir  tepi  jalan  umum  berkoordinasi  dengan
Seksi  terkait  maupun  dengan  instansi  lain.  Hal  ini  memberikan  dorongan  semangat bagi pelaksana dalam menjalankan tugas.
b. Regulasi
Pada  tataran  konsep  dan  regulasi,   pelaksanaan  parkir  tepi  jalan  umum  di  Kota Pekalongan seharusnya tidak ada lagi masalah karena pemerintah kota telah memiliki regulasi  yang  mengurus  khusus  tentang  pelaksanaan  parkir  tepi  jalan  umum.  Kota Pekalongan  membentuk  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan  Parkir:  1)  terwujudnya  pelayanan  parkir  yang  aman,  tertib,  lancar dan  terpadu  dengan  pusat  kegiatan  dan/atau  angkutan  jalan,  2)  terwujudnya penyelenggaraan  pelayanan  parkir  yang  layak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan, 3) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan  perparkiran,  dan  4)  terwujudnya  tertib  lalu  lintas  dan  angkutan jalan.  Adanya  regulasi  yang  telah  dibuat,  tentu  menjadi  kekuatan  yang  positif  bagi semua pihak untuk menyelenggarakan parkit tepi jalan umum.
c. Sarana Prasarana
Beberapa  peralatan  dan  perlengkapan  pendukung  pelaksanaan  kegiatan perparkiran  tersedia  dengan  baik.  Peralatan  dan  perlengkapan  meliputi  tersedianya kendaraan  operasional  parkir,  gembok  parkir  hingga  mobil  derek  dapat  digunakan oleh  petugas.  Pemanfaatan  kendaraan  operasional  parkir  digunakan  oleh  petugas dalam  upaya  penertiban  dan  pembinaan  parkir.  Pemanfaatan  gembok  parkir  masih menunggu  peraturan  Walikota,  sedangkan  pemanfaatan  mobil  derek  selama  ini masih  sebatas  untuk  angkut  rambu  pengaturan  dan  penertiban  parkir  serta  patroli dengan  tujuan  membuat  efek  takut  bagi  pelanggar  parkir.  Petugas  juga  dibekali dengan kelengkapan penertiban parkir.

## 2. Faktor Penghambat
a. Kondisi Lingkungan (Kurangnya lahan parkir)
Dibeberapa  lokasi  keramaian  di  Kota  Pekalongan  memiliki  ruas  jalan  yang cukup sempit dan juga sangat sedikit dengan lahan parkir. Misalnya Jalan Hasanudin yang  ada  di  Kota  Pekalongan  merupakan  jalan  satu  arah  di  mana  pada  ruas  jalan tersebut  terdapat  pertokoan  dan  perkantoran  yang  selalu  ramai  dikunjungi masyarakat,  selain  banyak  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan  di  tepi  jalan.  Lahan
parkir  tidak  disediakan  oleh  para  pemilik  toko  sehingga  masyarakat  menggunakan tepi jalan  hingga  pada  dua  sisi  untuk  memarkirkan  kendaraannya.  Hal  ini  membuat badan jalan menyempit dan menimbulkan kepadatan arus lalu lintas.
Selain  itu  juga  ada  jalan  Bandung  merupakan  jalan  satu  arah  terdapat  rumah sakit dan beberapa pertokoan. Kapasitas lahan parkir pengunjung rumah sakit untuk menampung  kendaraan  sangat  terbatas  sehingga  pengunjung  rumah  sakit menggunakan  tepi  jalan  untuk  memarkirkan  kendaraannya.  Beberapa  pertokoan letaknya dekat dengan traffic light dan pengunjung toko memarkirkan kendaraannya dekat  dengan traffic  light yang  dapat  mengakibatkan  penyempitan  jalan.  Hal  ini dapat menimbulkan kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas.
b. Juru Parkir
Kurangnya  lahan  atau  tempat  parkir  dapat  memunculkan  dan  menyuburkan parkir  liar  di  Kota  Pekalongan.  Bertambahnya  pusat  perbelanjaan  dan  pusat  kuliner yang  pesat  maka  kebutuhan  pengguna  jasa  parker  untuk  memarkir  kendaraannya juga semakin bertambah. Hal ini memunculkan juru parkir dan titik parkir baru yang tidak  mempunyai  legalitas.  Munculnya  juru  parkir  liar  yang  ditandai  dengan  tidak lengkapnya  atribut  juru  parkir  yang  telah  diatur  dalam  Perda  juga  terdapat  pada beberapa  titik  parkir  yang  telah  ditetapkan  sebagai  titik  parkir.  Juru  parkir  di beberapa titik parkir memungut retribusi parkir melebihi ketentuan, yaitu kendaraan roda  2  sebesar  Rp.  2.000,-  dan  roda  4  sebesar  Rp.  3.000,-,  padahal  di  Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengatur bahwa tarif parkir di tepi jalan umum untuk kendaraan roda  2  sebesar  Rp.  1.000,-  dan  kendaraan  roda  4  sebesar  Rp.  2.000,-.  Beberapa hambatan  dari  juru  parkir  yang  dijelaskan  tersebut  adalah  gambaran  bahwa  tingkat akuntabilitas  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekalongan  dalam  penyelengganaan  parkir tepi jalan umum masih rendah.
c. Kegiatan Pembinaan (Kurangnya Pembinaan Juru Parkir)
Seksi Pembinaan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekalongan  mempunyai  fungsi  pelaksanaan  penyuluhan  dan  pembinaan  tertib  lalu lintas serta mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap  pengguna  jalan  dan  urusan  pengelolaan  perparkiran  tepi  jalan  dalam tertib
berlalulintas  sehingga  faktor  keselamatan,  keamanan  dan  kenyamanan  pengguna jalan  akan  lebih  terjamin.  Dalam  tugas  pokok  dan  fungsinya  tersebut,  Seksi Pembinaan  Lalu  Lintas  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  penyelenggaraan  parkir khususnya  parkir  di  tepi  jalan  umum.  Namun  pada  kenyataannya,  hingga  hari  ini masih juga ada parkir liar yang belum teratasi serta ulah juru parkir yang memungut retribusi parkir melebihi ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu juga banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis retribusi kepada pengguna jasa parkir. Hal ini  tentu  saja  menyalahi  aturan  dengan  penyelewengan  hasil  retribusi  yang seharusnya dilaporkan oleh setiap juru parkir.
d. Kurangnya SDM
Sumberdaya  manusia  merupakan  aspek  terpenting  dalam  pencapaian  kinerja organisasi.  Sumberdaya  manusia  yang  memiliki  kualitas  dan  kuantitas  sangatlah dibutuhkan dalam akuntabilitas publik. Berdasarkan kondisi di lapangan sumberdaya manusia  menjadi  aspek  penghambat  akuntabilitas.  Hal  ini  karena  kuantitas  dan kualitas pegawai yang dimiliki belum memadai. Jumlah petugas yang ada pada Seksi Pembinaan  Lalu  Lintas  tidak  mencukupi  untuk  menangani  perparkiran  yang  ada  di lapangan. Oleh karena itu pada kegiatan-kegiatan penertiban harus dibantu dari Seksi lain dan petugas di luar instansi. Meskipun sudah dibantu dari Seksi dan Instansi lain, namun  masih  banyak  yang  parkir  sembarangan.  Hal  ini  berarti  bahwa  pengawasan terhadap juru parkir serta masyarakat pengguna jasa parkir masih lemah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  akuntabilitas  publik penyelenggaraan  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kota  Pekalongan,  dari  hasil  analisis terhadap  4  indikator  akuntabilitas  publik,  yakni  efisiensi  dan  efektivitas,  transparansi, keadilan,  dan  responsivitas  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  publik  dalam penyelenggaraan parkir tepi jalan umum di Kota Pekalongan masih belum optimal.
Pertama ,  efisiensi  dan  efektivitas  masih  sangat  rendah.  Hal  ini  karena  besarnya anggaran sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir masih belum dapat menciptakan budaya  tertib  parkir  kendaraan  bermotor.  Kemanfaatan  penggunaan  anggaran  yang
tersedia  hanya  untuk  pembinaan  kepada  juru  parkir  sehingga  untuk  melengkapi  segala sarana dan prasarana yang seharusnya ada pada akhirnya tidak maksimal.
Kedua ,  hal-hal  yang  seringkali  disoroti  pada  dimensi  transparansi  adalah kemudahan  memberikan  informasi,  kemudahan  akses  serta  kemudahan  berinteraksi. Pada  dimensi  ini,  akuntabilitas  publik  sudah  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya  papan perda  parkir  yang  memberikan  informasi  mengenai  tarif  retribusi  parkir  tepi  jalan umum,  adanya website instansi  dan  akun  media  sosial  yang  memudahkan  masyarakat mengakses  segala  informasi  berbagai  program  dan  kebijakan  pemerintah.  Dengan adanya transparansi juga membuat para juru parkir saling berlomba dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna parkir.
Ketiga , untuk dimensi keadilan pada penelitian ini adalah keadilan kepada besaran tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pihak swasta kepada pengguna jasa layanan  parkir  yang  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat.  Pada  tahap  konsep,  sistem pelayanan  dan  retribusi  yang  dikenakan pada  masyarakat telah  dibuat  dalam  peraturan daerah,  namun  praktek  di  lapangan,  masih  terjadi  pemungutan  biaya  parkir  yang merusak  rasa  keadilan  masyarakat.  Mulai  dari  retribusi  yang  tidak  sesuai  aturan pemerintah serta minimnya fasilitas yang disipakan oleh pemerintah.
Keempat ,  tingkat  akuntabilitas  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekalongan  khususnya terkait  dimensi  responsivitas  dalam  penyelengganaan  parkir  tepi  jalan  umum  masih rendah.  Hal  ini  terlihat  pada  beberapa  ruas  jalan  yang  trotoar  dan  bahu  jalannya digunakan  untuk  parkir  kendaraan  dengan  seenaknya.  Juru  parkir  di  beberapa  titik parkir  juga  masih  memungut  retribusi  parkir  melebihi  ketentuan.  Dengan  demikian bahwa sikap petugas kurang sigap dalam menertibkan parkir.
Faktor  pendukung  akuntabilitas  publik  terlihat  dari  beberapa  aspek:  a).  Faktor kepemimpinan  yang  berkomitmen  serta  tegas,  secara  garis  intruksional  komando yang diberikan  sebenarnya  sudah  baik,  namun  pada  prakteknya  terkadang  cukup  lemah karena  kompleknya  persoalan  di  lapangan.  b).  Faktor  pendukung  yang  kedua  terlihat adanya  regulasi  yang  memayungi  aktifitas  perparkiran  tepi  jalan  umum  ini,  di  mana para  petugas  tinggal  melaksanakannya  saja  sesuai  dengan  tupoksi  dan  kebijakan- kebijakan penyelenggaraan parkir tepi jalan umum. c). Faktor pendukung ketiga,  yaitu adanya  sarana  prasarana  yang  memadai.  Beberapa  peralatan  dan  perlengkapan  dalam
melakukan  penertiban  parkir  tepi  jalan  umum  serta  pembinaan/sosialisasi  baik  kepada juru parkir dan masyarakat tersedia dengan baik.
Adapun faktor penghambat terdiri dari beberapa hal; a). Kurangnya lahan parkir, yang disebabkan oleh minimnya tempat atau lahan parkir yang disediakan oleh pemilik toko  sehingga  masyarakat  menggunakan  tepi  jalan  hingga  pada  dua  sisi  untuk memarkirkan  kendaraannya.  b).  Juru  Parkir,  yang  tanpa  ijin  resmi  sebagai  akibat  dari munculnya pertokoan baru, juga ulah oknum yang menarik retribusi melebihi ketentuan; c).  Kegiatan  Pembinaan;  dengan  ditandai  masih  banyaknya  praktek  perparkiran  yang tidak  semestinya  dan  menyalahi  aturan,  mulai  dari  lokasi  hingga  tidak  diberikannya karcis  retribusi  kepada  pengguna  jasa  parkir;  d).  Kurangnya  SDM,  yaitu  kualitas  dan kuantitas  pegawai/petugas  belum  memadai  yang  ditandai  dengan  masih  banyaknya parkir kendaraan dengan seenaknya.

## Saran
1. Kecermatan  serta  skala  prioritas  dalam  penganggaran.  Hendaknya  pihak  instansi lebih  mencermati  dalam  membuat  pos  anggaran  belanja  yang  berhubungan  dan memiliki manfaat langsung pada masyarakat.
2. Peningkatan  transparansi  dengan  selalu  memperbaharui website baik  itu  isinya maupun  tampilannya.  Perbaharuan  papan  perda  parkir  juga  hendaknya  rutin dilakukan serta dibuat agar lebih menarik dan informatif serta mudah dibaca oleh masyarakat pengguna parkir.
3. Hendaknya  selalu  dilakukan  kerjasama  dan  koordinasi  dengan  Satuan  Reserse Kriminal  dan  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Pekalongan  Kota  dalam  kegiatan  rutin penertiban  serta  penindakan  oknum  juru  parkir  agar  pemungutan  tarif  sesuai dengan ketentuan.
4. Hendaknya  peraturan  Walikota  mengenai  petunjuk  pelaksana  teknis  penggunaan gembok parkir dan mobil derek segera dibuat dan disosialisasikan agar penertiban serta penindakan pelanggaran parkir dapat lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugraha,  YK,  H.  Purnaweni,  A.  Rengga.  2013. Implementasi  Peraturan  Daerah No.11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tlogosari Semarang . Journal of Public Policy and Management Review, Vol.1 No.1, hlm 1-10.
Aman, A., Al-Shbail, T. A., and Mohammed, Z. 2013. Enhancing public organizations accountability  through  E-Government  systems .  International  Journal  of Conceptions on Management and Social Sciences.
Aprizal, & Purba, J. R. T. 2013. Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E- Procurement  di  Kota  Pangkalpinang .  JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan  Administrasi Publik).
Budiman,  A.  A.  2016. Akuntabilitas  Lembaga  Pengelola  Wakaf .  Walisongo:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213
Dan,  M.,  &  Rusli,  Z.  2013. Akuntabilitas  Pelayanan  Publik .  Jurnal  Administrasi Pembangunan.
Dwiyanto,  Agus.,  dkk.  2017. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta  : Gadjah Mada Universitas Press.
Fajri,  R.,  Setyowati,  E.,  &  Siswidiyanto.  2012. Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pada Pengelolaan  Alokasi  dana  Desa  (ADD)  (Studi  pada  Kantor  Desa  Ketindan  , Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP).
Faradhiba,  L.,  &  Diana,  N.  2018. Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Pengelolaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDES). E-JRA  Vol.  07  No.  01 Agustus 2018. https://doi.org/10.1186/1476-4598-10-45
Harsini, H. 2018. Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Pekanbaru .  Jurnal  Niara. https://doi.org/10.31849/nia.v10i2.1903.
Hasrina,  C.  D.,  Yusri,  Y.,  &  Sy,  D.  R.  A.  S.  2019. Pengaruh  Akuntabilitas  dan Transparansi  Lembaga  Zakat  Terhadap  Tingkat  Kepercayaan  Muzakki  Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh . Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum. https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.48
Irawan,  A. 2018. Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) .  Jurnal  Politik  dan  Sosial Kemasyarakatan, Vol. 10 No. 3.
Mahmudi.  2015. Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik  Edisi  Kedua .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Mahsun,  Mohamad.  2013. Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik  :  Cetakan  Pertama . Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
Moleong,  L.J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya
Pemerintah Republik Indonesia, 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomr  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kota Pekalongan, 2016, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Parkir

## Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih.  2016.  Manajemen  pelayanan.  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Riyanto,  T.  2015. Akuntabilitas  Finansial  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  Di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten Kutai Kartanegara . EJournal Administrasi Negara.
Sedarmayanti. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Refika Aditama Sulistiyani,  A.T  dan  Rosidah.  2016. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Siagian,  Sondang,  P.  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Edisi  Pertama) . Jakarta: Binapura Aksara
Triyanto,  D.  2017. Analisis  Kinerja  Organisasi  Dalam  Mewujudkan  Pelayanan  Prima Kepada  Masyarakat  (Studi  Pada  Kantor  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kota Semarang) . Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 6 No. 4.
Wicaksono,  K.  W.  2016. Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik .  JKAP  (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik). https://doi.org/10.22146/jkap.752
Wikaningtyas,  A.H,  Kismartini,  H  Purnaweni,  2015,  Implementasi  Peraturan  Daerah No.  2  Tahun  2012  Tentang  Retribusi  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  di  Kawasan Tembalang, Journal of Public Policy and Management Review , Vol. 4, No. 3, halaman 288-300.