Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 01 Maret 2019

## PERANAN SEORANG ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE
Oleh : Wahyu Simon Tampubolon, SH, MH STIH Labuhan Batu Email: Wahyu.tampubolon@yahoo.com

## ABSTRAK
Sistem penyelesaian sengketa di Indonesia ada beberapa metode penyelesaian sengketa baik itu secara litigasi maupun secara non litigasi. Dalam dunia bisnis para Pelaku bisnis ataupun pelaku usaha  dalam  penyelesaian  sengketa  seperti  dalam  perdagangan,  perbankan,  proyek  pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan  satu sama lain. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia terkhusus dalam dunia bisnis atau pun usaha.
Dalam kegiatan bisnis,  adanya  timbul  sengketa suatu hal  yang sulit  untuk  dihindari karena dalam  peta  bisnis  sekarang  ini,  para  pelaku  bisnis  sudah  mulai  mengantisipasi  atau  paling  tidak mencoba  meminimalisasi  terjadinya  sengketa.  Langkah  yang  ditempuh  adalah  dengan  melibatkan para penasehat hukum (legal adviser) dalam membuat dan ataupun menganalisasi kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Salah satu jenis sengketa yang sering terjadi adalah sengketa dalam konteks bisnis. Sengketa bisnis yang timbul perlu untuk diselesaikan. Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Hal  yang  paling  mudah  dan  sederhana  adalah  para pihak  yang bersengketa  menyelesaikan  sendiri  sengketa  yang  dialami  tersebut  dan  dapat  ditempuh  adalah menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui  tempat  yang  pekerjaannya  atau  tugasnya  memang menyelesaikan sengketa.
Penyelesaian sengketa bisnis tadi dapat dipilih melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Dalam lembaga  peradilan  ada  beberapa  yang  jadi  dipertimbangan  yakni  pihak  penggugat  wajib membuktikan  kebenaran  dalilnya  dan  juga  para  penggugat  harus  tahu  di  mana  tempat  tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, sedangkan dalam penyelesaian secara non litigasi ada beberapa Penyelesaian Sengketa Alternatif yang bisa tempuh seperti melalui arbitrase,  konsiliasi,  mediasi,  negosiasi  dan  lain  sebagainya.  Para  pelaku  bisnis  dapat  memilih penyelesaian  sengketa  yang  mereka  kehendaki  seperti  melalui  arbitrase  para  pelaku  bisnis  dapat menentukan  sendiri  dalam  memilih  Arbiter  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  yang  mereka hadapi.
Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Nonlitigasi, Arbiter
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  selain  mengatur penggunaan arbitrase para pelaku bisnis untuk menempuh  alternatif  penyelesaian  sengketa. Arbitrase  ialah  cara  penyelesaian  suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang
didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Dalam  Undang-undang  Nomor 30  Tahun  1999  juga  menyebutkan  bahwa pengertian  alternatif  penyelesaian  sengketa dalam  undang-undang  tersebut  mencakup mediasi selain cara-cara lain, seperti negosiasi, konsultasi,  penilaian  ahli  dan  konsiliasi. Arbitrase  berasal  dari  kata  Arbitrare  (Bahasa
latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan dengan arbitrase dengan  kebijaksanaan,  maka  menimbulkan kesan  bahwa  seorang  arbiter  adalah  seorang yang  dapat  menyelesaikan  sengketa  dengan lebih bijaksana. Tetapi kesan itu keliru karena menurut  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa arbiter bertindak  layaknya  majelis  hakim  pada peradilan  umum  berbagai  perkara  dan sengketa, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan,  sedangkan  nonlitigasi  merupakan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan. Keduanya  diatur  dan  diakui  oleh  hukum perundangan di Indonesia.
Penyelesaian  secara  litigasi  adalah penyelesaian  masalah  hukum  melalui  jalur pengadilan.  pelaksanaan  gugatan  disebut litigasi.  Gugatan  adalah  suatu  tindakan  sipil yang  dibawa  di  pengadilan  hukum  di  mana penggugat,  pihak  yang  mengklaim  telah mengalami  kerugian  sebagai  akibat  dari tindakan  terdakwa,  menuntut  upaya  hukum atau  adil.  Terdakwa diperlukan  untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat  berhasil,  penilaian  akan  diberikan dalam  mendukung  penggugat,  dan  berbagai perintah  pengadilan  mungkin  dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan,  atau  memberlakukan  perintah sementara  atau  permanen  untuk  mencegah atau  memaksa  tindakan.  Banyak  orang  yang
memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada  mencari  solusi  non-yudisial  yang disebut sadar hukum. Sedangkan  penyelesaian sengketa secara nonlitigasi berarti menyelesaikan  masalah  hukum  di  luar pengadilan.  Jalur  non-litigasi  ini  dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
Menurut  Pasal  1  angka  10  Undang  – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar  pengadilan  dengan  cara  konsultasi, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian ahli. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa  (Pasal  1  angka  1  Undang  – Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Pemilihan arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa oleh para pelaku bisnis didasarkan  bahwa  Putusan  arbitrase  bersifat final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap dan mengikat para pihak. Dalam pelaksanaan putusan  arbitrase  ada  perbedaan  antara pelaksanaan  putusan  arbitrase  nasional  dan arbitrase internasional. Putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan arbitrase  internasional  harus  didaftarkan  ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dengan menyertakan  Putusan  otentik  dan  naskah terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan  pada  latar  belakang,  maka terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana keberadaan Arbitrase di
Indonesia  dalam  menyelesaikan  sengketa secara nonlitigasi?
2. Bagaimana peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis keberadaan  Arbitrase  di  Indonesia  dalam menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
1.4 Manfaat Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis maupun pratis, yaitu:
1. Secara Teoritis
Menambah  pengetahuan  dan  wawasan mengenai  pemberdayaan  lembaga  arbitrase dalam  penyelesaian  sengketa  non  litigasi. Penulis  juga  berharap  dari  hasil  yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan  bacaan  ataupun  literatur  bagi  pembaca yang  tertarik  dengan  keberadaan  Lembaga Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Non
Litigasidan  juga  tugas  dan  fungsi  seorang arbiter  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa alternatif, khususnya keefektifan dan wewenang dari lembaga ini dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.
2. Secara Praktis
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi  kalangan  masyarakat  khususnya  para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan  ataupun  sengketa  yang  dialami melalui  penyelesaian  secara  nonlitigasi  serta mengetahui  secara  jelas  mengenai  prosedur pelaksanaan  putusan  arbitrase  sesuai  dengan perundang-undangan Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
2.1 Keberadaan Arbitrase Di
Indonesia  Dalam  Menyelesaikan Sengketa Secara Nonlitigasi Arbitrase  merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  bentuk tata  cara  damai  yang  sesuai  atau  sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai  suatu  hasil  tertentu  yang  secara hukum final dan mengikat. Menurut Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,  Arbiter  adalah  seorang  atau  lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan  putusan  mengenai  sengketa tertentu  yang  diserahkan  penyelesaiannya melalui  arbitrase.  Berbeda  dengan  profesi
hukum lainnya seperti hakim dan jaksa, arbiter bukan  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil, karena Arbiter bekerja untuk sebuah lembaga independen yang sama halnya seperti Advokat. Arbiter  bukanlah  seorang  hakim,  namun arbiter mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Arbitrase sebagai salah satu  tempat  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan  mempunyai  dua  sifat  yaitu arbitrase  nasional  dan  arbitrase  internasional. Perbedaan  antara  arbitrase  nasional  dan arbitrase  internasional  adalah  arbitrase  dapat dikatakan  internasional  apabila  para  pihak pada saat dibuatnya perjanjian yang bersangkutan  mempunyai  tempat  usaha  di negara  berbeda,  misalnya  salah  satu  pihak memiliki tempat usaha di Amerika, dan pihak lain  memiliki  tempat  usaha  di  Indonesia. Perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan mereka  memilih  cara  penyelesaian  melalui arbitrase, maka arbitrase ini tergolong arbitrase internasional.
Menurut
Sudargo Gautama memberikan  batasan  arbitrase  :    Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat  dalam  memberikan  keputusan,  karena dalam  instansi  terakhir  serta  mengikat,  yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para  pihak.  Dilihat  dari  beberapa  pengertian diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa arbitrase  adalah  suatu  cara  penyelesaian sengketa  berdasarkan  kesepakatan  dari  para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis  melalui  suatu  badan  atau  lembaga
peradilan  swasta  diluar  Peradilan  Umum. Sedangkan pendapat Rv, arbitrase merupakan suatu  bentuk  peradilan  yang  diselenggarakan oleh  dan  berdasarkan  kehendak  serta  etikad baik  dari  pihak  –  pihak  yang  berselisih  agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan  pengertian  bahwa  putusan  yang diambil  hakim  tersebut  merupakan  putusan yang  bersifat  final  (putusan  pada  tingkat terakhir)  dan  mengikat  kedua  belah  pihak untuk  melaksanakannya.  Pengertian  yang lebih jelas mengenai arbitrase dapat dilihat dari batasan  yang  diberikan  oleh  Abdulkadir Muhammad,  yaitu  :    arbitrase  adalah  badan peradilan  swasta  diluar  lingkungan  peradilan umum,  yang  dikenal  khusus  dalam  dunia perusahaan.  Arbitrase  adalah  peradilan  yang dipilih  dan  ditentukan  sendiri  secara  sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan negara merupakan kehendak bebas para pihak. Kehendak  bebas  ini  dapat  dituangkan  dalam perjanjian  tertulis  yang  mereka  buat  sebelum atau  sesudah  terjadinya  sengketa  sesuai dengan  azas  kebebasan  berkontrak  dalam hukum perdata.
Dasar  hukum  tentang  arbitrase  adalah dasar  hukum  yang  dipergunakan  seseorang untuk  dapat  menyelesaikan  perselisihannya melalui  arbitrase,  baik  dalam  kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukum tersebut adalah:
1. UU  No.30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Umum
2. UU  No.5  Tahun  1968  tentang  Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian
Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
3. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang  Pengesahan  Konvensi  New  York 1958
4. Peraturan  Mahkamah  Agung  No.1  Tahun 1990  mengenai  peraturan  lebih  lanjut tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing
Adapun sengketa yang dapat dilakukan dengan  cara  arbitrase  tertuang  dalam  pasal5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :
1.  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase  hanya  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  mengenai  hak  yang menurut  hukum  dan  perundang-undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersengketa.
2.  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui arbitrase  adalah  sengketa  yang  menurut peraturan  perundang-undangan tidak dapat
dilakukan perdamaian.
Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase  ini  biasanya  dilakukan  oleh  para pihak  melalui  arbiter  ataupun  lembaga arbitrase.  Definisi  arbiter  menurut  pasal  1 angka  7  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999, “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih  para  pihak  yang  bersengketa  ataupun
yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  negeri  atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai  sengketa  tertentu  yang  diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
Segala  macam  sengketa  yang  akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat  bahwa  kedua  pihak  yang  bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.  Dengan  demikian,  sengketa  tidak akan  dilanjutkan  ke  lembaga  peradilan. Persetujuan  ini  dilampirkan  dalam  klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan  maupun  setelahnya.  Sebelum membahas  lebih  jauh  terkait  prosedur penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase, perlu diketahui bahwa ada dua opsi dalam menyelesaikan sengketa dengan arbitrase.  Pihak-pihak  yang  bersengekata dalam  klausula  arbitrasenya  juga  harus menyertakan,  apakah  penyelesaian  kasus  ini akan dilaksanakan secara lembaga (institusional) atau ad hoc.
Arbitrase  biasa  dipilih  oleh  para pengusaha  untuk  penyelesaian  sengketa komersialnya,  karena  ternyata  memiliki beberapa  kelebihan  dan  kemudahan,  antara lain :
1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para  arbiternya  sendiri  dan  untuk  ini tentunya  akan  dipilih  mereka  yang dipercayai memiliki integritas, kejujujuran , keahlian  dan  profesionalisme  dibidangnya masing-masing.
2. Proses  majelis  arbitrase  konfidensial  dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.
3. Putusan  arbitrase,  sesuai  dengan  kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya, lain  lagi  putusan  pengadilan  yang  terbuka bagi  peninjauan  yang  memakan  waktu lama.
4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya  bisa  cepat,  tidak  mahal  serta  jauh lebih  rendah  dari  biaya-biaya  yang  harus dikeluarkan  dalam  proses  pengadilan. Apalagi  kalau  kebetulan  ditangani  oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab sehingga  masalahnya  dapat  saja  dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.
5. Tata  cara  arbitrase  lebih  informal  dari  tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai.
Menurut  pasal  10  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999,    suatu  perjanjian arbitrase  tidak  menjadi  batal  disebabkan  oleh keadaan tersebut di bawah ini :
1. meninggalnya salah satu pihak;
2. bangkrutnya salah satu pihak;
3. novasi;
4. insolvensi salah satu pihak;
5. pewarisan;
6. berlakunya syarat-syarat hapusnya
perikatan pokok;
7. bilamana  pelaksanaan  perjanjian  tersebut dialihtugaskan  pada  pihak  ketiga  dengan
persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau 8. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
Selain  itu  Penyelesaian  sengkata  melalui arbitrase  juga  ada  alternatif  penyelesaian sengkata  diluar  peradilan  atau  nonlitigasi diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Konsultasi:  suatu  tindakan  yang  bersifat “personal”  antara  suatu  pihak  tertentu (klien)  dengan  pihak  lain  yang  merupakan pihak  konsultan,  dimana  pihak  konsultan memberikan  pendapatnya  kepada  klien sesuai  dengan  keperluan  dan  kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi: suatu  upaya penyelesaian sengketa  para  pihak  tanpa  melalui  proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. Mediasi: cara  penyelesaian  sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. Konsiliasi:  penengah  akan  bertindak menjadi  konsiliator  dengan  kesepakatan para  pihak  dengan  mengusahakan  solusi yang dapat diterima.
5. Penilaian  Ahli:  pendapat  para  ahli  untuk suatu  hal  yang  bersifat  teknis  dan  sesuai dengan bidang keahliannya
2.2 Peranan Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui
Arbitrase
Ada  2  prinsip  dasar  arbitrase  yang  harus dipegang  oleh  arbiter  dalam  menjalankan tugasnya yaitu:
1) Penyelesaian  arbitrase  harus  didasarkan pada  penyelesaian  yang  cepat,  mandiri, dan adil;
2) Penyelesaian  perkara  diluar  pengdailan atas  dasar  perdamaian,  terjaminnya kerahasiaan  sengketa,  terhindar  dari kelambatan karena prosedural dan administrasi, serta penyelesaian menekankan konsep win-win-solution.
Penyelesaian  yang  dilakukan  oleh profesi  arbiter  pada  umumnya  mencakup bidang komersial di Indonesia, masih terdapat dalam  yurisdiksi  perdata,  adanya  itikad  dari para pihak untuk mengesampingkan penyelesaian  di  pengadilan,  serta  adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi- kondisi  seperti  ini  putusan  arbitrase  bersifat final and binding, artinya putusan yang dibuat oleh arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para  pihak  yang  membuatnya.  Dengan  kata lain, dalam putusan arbitrase tidak dimungkinkan  terjadi  upaya  hukum  apapun bagi  para  pihak  apabila  tidak  puas  terhadap putusan yang dibuat oleh arbiter.
Para  pihak  yang  bersengketa  dan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase memilih arbiter yang tepat kompeten, jujur  dan  memiliki  integritas  bukan  saja pribadinya  akan  tetapi  juga  kemampuan  dan keahliannya  dibidang  Hukum  Arbitrase  dan kemudian tentang inti sengketa yang dihadapinya. Jumlah arbiter yang akan dipilih
tergantung  dari  keinginan  pihak,  bisa  satu  ( tunggal  ),  bisa  lebih,  misalnya  3  orang,  satu dipilih  masing-masing  oleh  para  pihak  dan yang  ketiga  oleh  mereka  bersama  sehingga dengan  demikian  dicapai  jumlah  yang  ganjil. Dan andaikata para pihak tidak memilih  dapat saja  diserahkan  kepada  Lembaga  Arbitrase seperti  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia yang dicantumkan didalam perjanjiannya.
Adapun  syarat-syarat  untuk  menjadi seorang  arbiter  menurut  Pasal  12  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
1. Cakap melakukan tindakan hukum
2. Berumur paling rendah 35 tahun
3. Tidak  mempunyai  hubungan  keluarga sedarah  atau  semenda  sampai  dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengket;
4. Tidak  mempunyai  kepentingan  finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki  pengalaman  serta  menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun  dengan  ketentuan  bahwa  hakim, jaksa,  panitera  atau  pejabat  peradilan lainnya  tidak  dapat  ditunjuk  atau  diangkat sebagai arbiter.
Di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  menentukan  bahwa dalam  hal  para  pihak  tidak  mencapai kesepakatan  mengenai  pemilihan  arbiter  atau tidak  ada  ketentuan  yang  dibuat  mengenai pengangkatan  arbiter,  Ketua  Pengadilan Negeri  dapat  menunjuk  arbiter  atau  majelis arbiter.
Arbiter  memiliki  Hak  dan  kewajiban diantaranya yaitu:
1. Ia  harus  independen  dan  menunjukkan sikap  tidak  memihak,  terbuka  maupun tertutup ( walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak  yang  bersengketa  bukan  berarti  ia mewakili  atau  harus  membela  pihak  yang memilihnya ).
2. Harus  menyampaikan  kepada  para  pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi dimana  ia  terdaftar  agar  setiap  fakta  dan keadaan yang mungkin akan menimbulkan keragu-raguan  atas  independensi  dan ketidakpihakannya  yang  mungkin  timbul didalam ucapan maupun pikiran para pihak yang bersengketa.
3. Terikat  untuk menerapkan tata cara secara wajar (equitable) menghargai dan menghormati  prinsip  perlakuan  yang  tidak memihak  dan  menghormati  hak-hak  para pihak untuk didengar.
4. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu  sesingkat-singkatnya  dan  sesuai jangka waktu  yang telah ditetapkan.
5. Memelihara  konfidensialitas  para  pihak juga setelah diterbitkan keputusannya.
6. Selama pemeriksaan ia berhak  memperoleh kerja sama yang jujur dan terbuka dari para pihak.
7. Ia tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau  isi  putusannya,  kecuali  terbukti melakukan pelanggaran pidana.
Dalam  arbitrase  ad-hoc,  ditentukan bahwa setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan  seseorang  atau  beberapa  arbiter,
para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk menunjuk  seorang  arbiter  atau  lebih  dalam rangka  penyelesaian  sengketa  para  pihak. Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa  yang  timbul  akan  diperiksa  dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  tentang pengangkatan  arbiter  tunggal.  Untuk  itu pemohon arbitrase wajib, secara tertulis harus mengusulkan kepada pihak termohon arbitrase nama  orang  yang  dapat  diangkat  sebagai arbiter  tunggal.  Jika  dalam  waktu  selambat- lambatnya 14 hari setelah termohon menerima usul  pemohon,  para  pihak  tidak  berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak. Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal. Selanjutnya ditentukan  juga  bahwa  Ketua  Pengadilan Negeri  akan  mengangkat  arbiter  tunggal berdasarkan  daftar  nama  yang  disampaikan oleh  para  pihak,  atau  yang  diperoleh  dari lembaga atau organisasi arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperlihatkan  baik  rekomendasi  maupun keberatan  yang  diajukan  oleh  para  pihak terhadap orang yang bersangkutan.
Apabila  para  pihak  sepakat  bahwa penyelesaian  akan  dilakukan  oleh  suatu majelis  arbitrase  yang  terdiri  dari  tiga  orang, maka  ketentuan  Pasal  15  menentukan  bahwa penunjukkan dua orang arbiter oleh para pihak memberi  wewenang  kepada  dua  arbiter tersebut untuk menunjukn dan memilih arbiter yang ketiga, yang akan berfungsi sebagai ketua
majelis arbitrase. Jika kedua arbiter yang telah ditunjuk  masing-masing  pihak  tidak  berhasil menunjuk  arbiter  ketiga  dalam  waktu  14  hari setelah  arbiter  yang  terakhr  ditunjuk,  atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan  Negeri  dapat  mengangkat  arbiter ketiga.  Pengangkatan  arbiter  yang  diajukan oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  dapat diajukan upaya pembatalan. Jika dalam waktu paling  lama  30  hari  setelah  pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian  perselisihan  melalui  arbitrase, diterima  oleh  termohon,  dan  salah  satu  pihak ternyata tidak menjunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk  oleh  pihak  lainnya  akan  bertindak sebagai  arbiter  tunggal  dan  putusannya mengikat kedua belah pihak.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Arbitrase  merupakan  suatu  lembaga penyelesaian sengketa alternatif nonlitigasi,  yang  memiliki  kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sengketa yang  timbul  dari  para  pihak  yang  terikat dengan  klausul  atau  perjanjian  arbitrase bahwa  arbitrase  merupakan  suatu  cara penyelesaian sengketa yang dipilih sendiri oleh para pihak  yang berselisih Arbitrase. Sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang  bersengketa  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa,  sebagai  landasan  hukum  dalam berarbitrase. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, arbitrase  berwenang  memeriksa  dan memutus  sengketa  keperdataan  secara luas, meliputi bidang perdagangan, mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  dikuasai sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa serta  sengketa  yang  menurut  peraturan perundangundangan dapat diadakan perdamaian.
2. Peranan arbiter dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase sangat penting  dan  menjadi  penentu  untuk penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan melalui arbitrase, pada umumnya arbitrase mencakup bidang  komersial  di  Indonesia, masih  terdapat  dalam  yurisdiksi  perdata, adanya  itikad  dari  para  pihak  untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan, serta adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti  ini  putusan  arbitrase  bersifat  final and  binding,  artinya  putusan  yang  dibuat oleh arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata  lain,  dalam  putusan  arbitrase  tidak dimungkinkan terjadi upaya hukum
apapun bagi para pihak apabila tidak puas terhadap putusan yang dibuat oleh arbiter. Jadi  Para  pihak  yang  bersengketa  dan memilih  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  memilih  arbiter  yang  tepat kompeten,  jujur  dan  memiliki  integritas bukan  saja  pribadinya  akan  tetapi  juga kemampuan  dan  keahliannya  dibidang Hukum  Arbitrase  dan  kemudian  tentang inti  sengketa  yang  dihadapinya  demi menghadirkan win win solution  bagi  para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian  Sengketa.  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Rachmadi Usman. 2012. Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001,Hukum  Arbitrase,Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Abdurrasyid,    Priyatna.  2011.  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ,
Khoidin  M.  2013.  Hukum  Arbitrase  Bidang Perdata . CV Aswiga Pressindo, Jakarta.
Sutiarso,  Cicut.  2011  .  Pelaksanaan  Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis, Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia  . Jakarta.
Suparman, Eman . 2012. Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan.  Fikahati Aneska. Jakarta.
Umar,    M.  Husseyn.  2013.  BANI  dan
Penyelesaian Sengketa . Fikahati Aneska.  Jakarta.
2. Perundanga-undangan
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Internet