Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 321-332
Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah
Karseno Handoyo 1*) , Mudhofir 2) , Maslamah 3) 1,2,3 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta *Email korespondensi: karsenohandoyo@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  explore  the  uniqueness  of  the  implementation  of  School  Based  Management (MBS) in Madrasahs. Madrasah education is interesting to study because after Pesantren, Madrasah became a reference for Islamic schools, which are formal schools with modern Islamic ideas. However, Madrasahs also have  various  problems  related  to  quality  and  quality,  both  input  and  process  and  output.  Using  data  from Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Sukoharjo and Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Sukoharjo, researchers will compare how the implementation of SBM in each Madrasah. Data collection techniques using interviews, documentation and field observations. The analysis technique used in the research is phenomenology, where the researcher tries to reveal the reality and experiences experienced by the individual, to understand something that is not visible from the individual's subjective experience. Researchers will go directly to the field, describe and construct existing realities and make approaches to information sources, so that it is hoped that the data obtained will be maximized. The research subjects were the principals of Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Sukoharjo and  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  4  Sukoharjo,  while  the  informants  in  this  study  were  Deputy  Heads, Administration, Teachers, Employees, Head of the Ministry of Religion of Sukoharjo Regency, Kasi who could provide information. about SBM policies, stakeholders and parents. The results of the research on the Concept of School-Based  Sharia  Management  (MBS)  implemented  in  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  2  Sukoharjo  and Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Sukoharjo are good enough. Some of the components in the SBM concept can be implemented well, such as the democratic leadership of the principal, the principal has been able to carry out the roles of educators, managers, leaders, administrators, supervisors, innovators and motivators well. In addition, the active role of the community has also been It seems that this can be seen with the assistance given to MIN 2 Sukoharjo and MIN 4 Sukoharjo both material and non-material.

## Kata kunci: School Based Management, Quality Education, Madrasah
Saran sitasi : Handoyo, K., Maslamah., & Mudhofir. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  Madrasah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (01),  321-332. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1855

## 1. PENDAHULUAN
Mutu  dan  tata  kelola  pendidikan  merupakan masalah  yang  sering  di  bahas  terutama  bagi  banyak negara berkembang. Terinspirasi dari model pembelajaran  gaya  Amerika  yang  focus  pada desentralisasi,  bentuk  ideal  Manajemen  Berbasis Sekolah focus pada bagaimana pemberdayaan kepala sekolah  dengan  otonomi  yang  luas  dan  memiliki kontrol  atas  berbagai  kegiatan  sekolah  seperti pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta peningkatan mutu kompetensi pengajar (Lee & Chiu, 2017). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan  merupakan  konsep  manajemen  di  era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan.  MBS  muncul  dalam  dunia  pendidikan yang  berdampak  pada  pelaksanaan  manajemen sekolah.  Namun  demikian  desentralisasi  diberbagai negara  Asia  Timur  menurut  penelitian  ini  secara umum  lebih  mengarah  pada  kemandirian  sistem pembiayaan/pendanaan dibandingkan dengan kemandirian pada kurikulum pembelajaran dan mutu pembelajaran (Lee & Chiu, 2017).
Pandangan  lain  oleh  Aziz  (2018)  menjelaskan MBS  memberikan  otonomi  lebih  besar  kepada
sekolah  dan  mendorong  sekolah  untuk  melakukan pengambilan  keputusan  secara  partisipatif  untuk memenuhi  tujuan  mutu  sekolah  dalam  kerangka pendidikan nasional. Otonomi tersebut akan memberikan  keleluasaan  sekolah  untuk  mengelola pendidikan  bersama  dengan  standar  pengelolaan dengan melibatkan komite madrasah yang terdiri dari unsur stakeholders , orang tua siswa, dan masyarakat (Patras  et  al.,  2019),  dimana  masyarakat  dan  satuan pendidik  memiliki    keterlibatan  aktif  sesuai  dengan kebutuhan  pengembangan  sekolah.  Focus  MBS adalah otonomi dalam pengambilan keputusan, ruang gerak yang luwes, pendekatan professional, memfasilitasi kebijakan, mengelola resiko, teamwork yang  kompak  dan  cerdas  serta  pemberdayaan. Selanjutnya  Patras  et  al.,  (2019)  bahwa  kontribusi penting  MBS  pada  efektivitas  layanan  pendidikan secara keseluruhan seperti lingkungan yang sehat dan aman, meningkatnya motivasi peserta didik, kurikulum  pembelajaran  yang  relevan,  peningkatan kompetensi  guru  serta  tata  kelola  pendidikan  yang lebih baik serta hasil pembelajaran yang lebi akurat.
MBS  merupakan  strategi  untuk  menwujudkan sekolah/madrasah  yang  efektif  dan  produktif.  MBS adalah  desentralisasi  level  otoritas  penyelenggaraan sekolah  kepada  level  sekolah.  Tanggung  jawab  dan pengambilan  keputusan  terhadap  pelaksanaan  dan penyelenggaraan  sekolah  telah  diserahkan  kepada kepala  sekolah,  guru-guru,  para  orang  tua  siswa, peserta  didik  atau  siswa,  dan  anggota  komunitas sekolah  lainnya  (Suparlan,  2013).  MBS  merupakan salah satu pendekatan yang dipilih di era desentralisasi sebagai  alternatif  peningkatan  kualitas  pendidikan (Aminah  et  al.,  2015).  Konsep  MBS  penentuan kebijakan  harus  ditetapkan  oleh  semua  pemangku kepentingan  ( stakeholder )  pendidikan  di  sekolah. Madrasah  sebagai  suatu  lembaga  di  dalamnya mengatur  tentang    kegiatan  pembelajaran  yang tergambar bahwa proses pendidikan di Madrasah yang melibatkan  kepala  Madrasah.  Madrasah  memberi peluang  bagi  kepala  Madrasah,  guru,  dan  peseserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi, baik pada  kurikulum,  proses  pembelajaran,  manajerial, pada  aktivitas  yang  kreativitas,  inovatif  dan profesionalisme  dengan  keterlibatan  masyarakat. (Athiyah, 2019).
Yahya  (2015)  meyatakan  bahwa,  Madrasah adalah  sekolah  umum  yang  berciri  khas  Islam. Pengertian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  segi  materi kurikulum,  madrasah  mengajarkan  pengetahuan
umum  yang  sama  dengan  sekolah-sekolah  umum sederajat.  Hanya  saja  yang  membedakan  madrasah dengan  lembaga  pendidikan  Madrasah  dengan lembaga  pendidikan  umum  adalah  banyaknya pengetahuan agama yang diberikan, yang merupakan ciri  khas  Islam.  Madrasah  merupakan  lembaga pendidikan  yang  mempunyai  porsi  lebih  terhadap mata  pelajaran  agama  khususnya  Islam  atau  sering disebut  dengan  Sekolah  Agama.  Pada  pelaksanaan MBS sekolah/madrasah dituntut secara mandiri untuk menggali dan mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan  sumber  daya  yang  dimiliki  kepada masyarakat dan pemerintah (Patras et al., 2019).
Penelitian  Yahya  (2015)  menyatakan  bahwa Madrasah  dianggap  sebagai  sekolah  kelas  dua, walaupun  ada  beberapa  Madrasah  yang  justru  lebih maju  dibandingkan  sekolah  umum,  n amun  secara jumlah keberhasilan beberapa Madrasah masih sangat terbatas dan belum mampu menghapus kesan negatif bahwa pendidikan Madrasah masih belum berkualitas. Yahya  (2015)  juga  mengkritisi  terkait  dengan problematika  komplek  pendidikan  di  Madrasah seperti  kualitas  pendidik  dan  juga  non  pendidiknya, kurikulum  pembelajaran,  sarana  dan  prasarana  yang memadahi,  serta  pendanaan.  Apalagi  secara  umum Madrasah  sebagian  besar  berstatus  sekolah  swasta sehingga berbagai problem terkait dengan kesejahteraan  dan  ketersediaan sarana  prasaran yang memadahi  masih  menjadi  kendala. Penyebab  lain yang menyebabkan masih rendahnya mutu pendidikan antara  lain:  1)  masih  ada  guru  yang  kurang professional  dibidangnya,  seperti  adanya  guru  yang terlambat  masuk  mengajar;  2)  tidak  mempunyai perangkat  pembelajaran  yang  lengkap;  3)  tidak memiliki media pembelajaran sebagai alat menjelaskan  materi  pembelajaran;  4)  kurangnya koordinasi  antara  kepala  sekolah  dan  guru,  kepala sekolah  kurang  memberikan  penghargaan  bagi  guru yang professional (Sulaiman et al., 2015). Diperkuat oleh  Maimun  &  Fitri  (2010)  selain  problematika terkait  dengan  kualitas  tenaga  pengajar  dan kurikulum,  Madrasah  juga  juga  memiliki  masalah dengan kondisi sarana prasarana, input siswa, strategi pembelajaran  dan  juga  keterbatasan  pendanaan. Seperti  kurikulum  belum  focus  dan  cenderung overload, strategi pembelajaran yang masih dikatakan sebagai warisan bukan pada problem solving, sarana prasarana yang jauh dari kata memadahi, dan juga dari segi prestasi yang masih jauh dibawah sekolah umum.
Praktik manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen paternalistik atau feodalistik (Maya &  Lesmana,  2018).  Dominasi  senioritas  terkadang juga  menganggu  perkembangan  dan  peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah.
Tujuan penelitian ini adalah bagaimana implementasi MBS dalam peningkatan mutu sekolah/Madrasah.  Indikator  peningkatan  mutu pendidikan dapat ditingkatkan apabila sekolah/madrasah  memiliki:  1)  dukungan  dari pemerintah;  2)  kepemimpinan  Kepala  sekolah  yang efektif; 3) kinerja guru yang baik; 4) kurikulum yang relevan;  5)  lulusan  yang  berkualitas;  6)  budaya  dan iklim organisasi yang efektif; 7) dukungan masyarakat dan  orang  tua  siswa  (Fadhli,  2017).  Selanjutnya menurut  Sunanto  (2015)  penyebab  rendahnya  mutu pendidikan  yaitu  minimnya  peran  serta  masyarakat dalam menentukan kebijakan  sekolah  sebagai akibat masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab  dalam  memelihara  dan  membina  sekolah dimana  anak-anaknya  bersekolah.  Selanjutnya  hasil penelitian Ahmad Zaini Aziz (2015) bahwa basis dari MBS  adalah  desentralisasi  dan  menariknya  bahwa Madrasah  merupakan  lembaga  pendidikan  yang berada di bawah naungan Departemen Agama dengan sistem  sentralisasi.  Oleh  karenanya,  tulisan  ini  juga berusaha  mengkaji  kemungkinan  Madrasah  dapat mengimplementasikan  Manajemen  Berbasis  Sekolah sebagai sebuah alternatif peningkatan mutu pendidikan Madrasah.
Keberadaan  MI  di  Kabupaten  Sukoharjo  baik swasta  atau  negeri  yang  berjumlah  hampir    80 Madrasah  dan  tersebar  di  Seluruh  pelosok  Kota Sukoharjo, akan bisa berkembang, dan bertahan serta akan menjadi rujukan Masyarakat, jika bisa mengelola Manajemennya dengan baik, yaitu dengan menggunakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBS/M). Khusus untuk MI yang Negeri  yang berada di  Kabupaten  Sukoharjo  kiranya  ini  adalah  sebuah tawaran yang segera perlu direspon secara cepat oleh semua  pihak,  karena  pengelolaan  Madrasah  dengan MBS  adalah  solusi  agar  tidak  tergantung  terhadap kebijakan kebijakan pemerintah khususnya dalam hal pembiayaan,  hal  ini  akan  berdampak  signifikan  bagi percepatan perkembangan perkembangan bagi MI di Sukoharjo.  Fakta  dilapangan  menunjukan  bahwa Madrasah  Ibtidaiyah  di  Kabupaten  Sukoharjo  yang berjumlah 6 Madrasah yaitu MIN 1 Sukoharjo, MIN 2 Sukoharjo, MIN 3 Sukoharjo, MIN 4 Sukoharjo, MIN 5 Sukoharjo dan MIN 6 Sukoharjo sangat berkembang
dengan  pesat  setelah  menggunakan  sistem  MBS, terlepas adanya perbedaan dalam masing pengelolaannya,  karena  dari  ke  enam  madrasah tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam mengimplementasikan MBS, ada yang berhasil dalam memaksimalkan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif dalam hal pembiyaan tetapi belum bisa memanajemen keuangan dengan baik, ada yang berhasil memaksimalkan  keuangan  dengan  baik  tetapi  dalam hal peningkatan prestasi siswa belum bisa maksimal, ada  yang  bisa  memaksimalkan  dalam  hal  keuangan prestasi, keuangan, dan partisipasi masyarakat secara aktif  tapi  tidak  maksimal  di  kurikulum  dan  program pengajaran. Adanya perbedaan hasil dari pelaksanaan MBS ini dikarena adanya faktor pendukung dan faktor penghambat di MIN Seluruh sukoharjo berbeda beda.

## 2. KAJIAN TEORI

## Manajemen Sekolah/Madrasah
Menurut  Erdiyanto  et  al.,  (2020)  peran manajemen  pendidikan  adalah  menentukan  arah  dan tujuan pendidikan, dengan memobilitasi Sumber Daya Manusia  untuk  mencapai  tujuan.  Sejalan  dengan pandangan  Nur  et  al.,  (2016)  menjelaskan  bahwa manajemen  sekolah  adalah  dimana  sekumpulan sumber  daya  manusia  yang  ada  di  sekolah  menjadi pelaksana  berdasarkan  pada  pembagian  tugas  yang telah  ditentukan  dan  saling  bekerjasama  untuk mencapai tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang diharapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, disintesis bahwa manajemen sekolah adalah penerapan  konsep  dan  fungsi-fungsi  manajemen  ke dalam  proses  pengelolaan  sekolah  sesuai  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  sekolah.  Manajemen sekolah  ini  dimaksudkan  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan stakeholder ,  sehingga  seluruh  proses  dan tahapannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian dimaksudkan  untuk  dapat  menyesuaikan  dengan harapan  sekolah  dan  para stakeholder (Aziz,  2018; Patras et al., 2019).
Manajemen  madrasah  adalah  segala  usaha bersama  untuk  mendayagunakan  sumber  daya madrasah  baik  personal  maupun  material  secara efektif  dan  efisien  guna  menunjang  tercapainnya tujuan madrasah secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas di madrasah perlu dilakukan dengan manajemen yang baik atau secara efektif dan efisien. Dengan  manajemen  yang  baik,  maka  tentunya aktivitas  madrasah  akan  berjalan  lancar,  pendidikan
dan  pengajaran  yang  berkualitas,  serta  hal  positif lainnya yang dapat diraih dari penerapan manajemen madrasah  secara  efektif  (Khoiri,  2014).  Manajemen madrasah  merupakan  strategi  untuk  mewujudkan madrasah  yang  efektif  dan  produktif.  Manajemen madrasah yang efektif adalah pengelolaan, penataan, dan  penyelenggaraan  madrasah  yang  terprogram, terencana  secara  baik,  terkoordinir,  terintegrasi, termonitoring,  dan  terevaluasi  serta  terorganisasi secara terpadu dengan baik, lancar, dan dilaksanakan dengan  cepat  waktu,  tepat  teknik  cara  dan  strategi serta  dilaksanakan  oleh  orang  yang  tepat  pula. Kemampuan  organisasi  untuk  berubah  ditentukan oleh  seberapa  berdayanya  personel  organisasi  dalam melakukan perubahan. Konsep employee empowerment menjadi  prasyarat  untuk  membangun suatu  organisasi  yang  mampu  beradaptasi  dengan cepat, bahkan dengan cepat telah terjadi atau potensial yang akan terjadi. Pandangan Arif, (2013) Madrasah harusnya  menjadi  lembaga  maju,  karena  kemajuan Madrasah  akan  berpengaruh  pada  pilihan  orang  tua murid  untuk  menyekolahkan  anaknya.  Untuk memajukan  Madrasah  terdapat  lima  daya  dongkrak yang yang harus dipenuhi oleh Madrasah seperti aspek manajemen,  kompetensi  /  Sumber  Daya  guru, pemanfaatan tehnologi internet dan model pembelajaran, budaya teamwork dan pemanfaatan alat bantu dalam proses pembelajaran.

## Decentralization Pendidikan
Prinsip  desentralisasi  dilintasi  oleh  teori  dasar bahwa  pengelolaan  sekolah  dan  aktivitas  pengajaran tak dapat dielekakan dari kesultian dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Prinsip ekuifinalitas yang dikemukakan sebelum mendorong adanya desentralisasi  kekuasaan  dengan  mempersilahkan sekolahmemiliki  ruang  yang  lebih  luas  untuk bergerak, berkembang, dan bekerja menurut strategi- strategi unik mereka untuk menjalani dan mengelola sekolahnya  secara  efektif.  Oleh  karena  itu,  sekolah harus  diberi  kekuasaan  dan  tanggung  jawab  untuk memecahkan memecahkan masalahnya secara efektif dan  secepat  mungkin  ketika  masalah  itu  muncul. Dengan  kata  lain,  tujuan  dari  prinsip  desentralisasi adalah  efisiensi  dalam  pemecahan  masalah,  bukan menghindari  masalah.  Oleh  karena  itu,  manajemen sekolah  bermutu  harus  mampu  menemukan  masala, memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan  yang  lebih  besar  terhadap  efektivitas
pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi  kewenangan  sekolah  tidak  dapat dilaksanakn  peserta  didikan  dan  akan  berakibat terlambatnya pemecahan masalah secara cepat, tepat, dan efisien.
Manajemen  sekolah  yang  bermutu  harus menyadari bahwa pentingnya mempersilahkan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah  kebijakannya  sendiri.  Sekolah  memiliki otonomi  tertentu  untuk  mengembangkan  tujuan pengajaran  strategi  manajemen,  distribusi  sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, memecahkan masalah,  dan  mencapai  tujuan  berdasarkan  kondisi mereka  masing-masing  sesuai  dengan  SDM  dan kemampuannya.  Karena  sekolah  dikelola  secara mandiri  maka  sekolah  lebih  memiliki  inisiatif  dan tanggung  jawab  sendiri.  Prinsip  ini  terkait  dengan prinsip  sebelumnya,  yaitu  prinsip  ekuifinalitas  dan prinsip  desentralisasi.  Ketika  sekolah  menghadai permasalahan  maka  harus  diselesaikan  dengan caranya  sendiri.  Sekolah  dapat  menyelesaikan masalahnya  bila  telah  terjadi  pelimpahan  wewenang dari  birokrasi  di  atasnya  ke  tingkat  sekolah.  Dengan adanya  kewenangan  di  tingkat  sekolah  itulah  maka sekolah dapat melakukan sistem pengelolaan mandiri.
Perspektif  sumber  daya  manusia  menekankan bahwa  orang  adalah  sumber  daya  berharga  di  dalam organisasi  sehingga  poin  utama  manajeman  adalah mengembangkan  sumber  daya  manusia  di  adalam sekolah untuk berinisitatif. Berdasarkan perspektif ini maka Manajemen Sekolah bertujuan untuk membangun  lingkungan  yang  sesuai  untuk  warga sekolah  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dan mengembangkan  potensinya.  Oleh  karena  itu, peningkatan  kualitas  pendidikan  dapat  diukur  dari perkembangan  aspek  sumber  daya  manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi  sumber  daya  manusia  harus  selalu  digali, ditemukan,  dan  kemudian  dikembangkan.  Sekolah dan  lembaga  pendidikan  yang  lebih  luas  tidak  dapat lagi  menggunakan  istilah staffing yang  konotasinya hanya mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan human  resources development yang  memiliki konotasi  dinamis  dan  aset  yang  amat  penting  dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan.

## Manajemen Berbasis Sekolah
MBS  adalah  desentralisasi  level  otoritas penyelenggaraan sekolah kepada level sekolah. MBS
merupakan  bentuk  desentralisasi  dalam  manajemen pendidikan  dengan  pelimpahan  wewenang  dan pengambilan kebijakan dari pemerintah pusat/daerah atau  birokrasi  kepada  pengelola  sekolah  secara langsung  dan  melibatkan  orang  tua  murid.  Bahkan dalam  pengambilan  kebijakan  di  sekolah,  siswa  pun harus  dilibatkan.  Tanggungjawab  dan  pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan  sekolah  telah  diserahkan  kepada kepala  sekolah,  guru-guru,  para  orang  tua  siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa, dan anggota komunitas  sekolah  yang  lainnya  (Suparlan,  2013). MBS  menyediakan  para  kepala  sekolah,  guru-guru, para siswa, dan para orang tua siswa, untuk melakukan pengawasan  secara  lebih  besar  terhadap  proses pendidikan dengan memberikan tanggungjawab untuk pengambilan  tentang  anggaran,  pernonel,  dan kurikulum (Aziz, 2018).
Motif  penerapan  MBS  di  sekolah  tidak  terlepas dari  latar  belakang  penyebab  munculnya  konsep tersebut. Setidaknya terdapat delapan motif penerapan MBS,  yaitu  motif  ekonomi,  profesional,  politis, efisiensi  administrasi,  finansial,  prestasi  siswa, akuntabilitas,  dan  efektivitas  sekolah.  Peningkatan prestasi  siswa  meruapakan  motif  utama  dari  MBS. Sebab  kualitas  pendidikan  dapat  dilihat  dari  prestasi siswa di suatu sekolah. Jika prestasi siswa yang diraih cukup  baik,  maka  kualitas  sekolah  itu  pun  bisa dikatakan  baik  pula.  Untuk  meningkatkan  prestasi siswa,  maka  berbagai  persoalan  yang  menghambat proses  belajar  mengajar  dapat  dipecahkan  bersama dan  diperoleh keputusan  yang  tepat.  Oleh karena itu dalam MBS, kepala sekolah, guru, staf, orang tua, dan siswa  pun  dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan (Yahya, 2015). Karena kewenangan luas yang dimiliki pengelola sekolah dalam mengambil keputusan, maka secara  tidak  langsung  MBS  mempunyai  motif akuntabilitas  sekolah.  Sehingga  pengelolaan  sekolah akan berjalan efektif.
Tujuan  MBS  bermuara  pada  peningkatan  mutu pendidikan, efisiensi, mutu pendidikan, dan pemerataan  pendidikan.  Dengan  tujuan  untuk memandirikan sekolah atau memberdayakan sekolah melalui  pemberian  kewenangan  secara  otonom kepada  sekolah  dan  mendorong  sekolah  untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam  kerangka  peningkatan  kualitas  pendidikan. Prinsip-Prinsip MBS dalam mengelola sekolah, yaitu: (a)  prinsip  ekuifinalitas  didasarkan  pada  teori manajemen  modern  yang  berasumsi,  bahwa  terdapat
beberapa metode yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Prinsip desentalisasi (principal of decentralization ).  Desentralisasi  adalah  gejala  yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip  ini  konsisten  dengan  prinsip  ekuifinalitas (Arif,  2013;  Munajat,  2016). Ketiga, prinsip  sistem pengelolaan  mandiri.  MBS  menyadari  pentingnya sekolah mendisain sistem pengelolaan secara mandiri di  bawah  kebijakan  sendiri  yang  memiliki  otonomi untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, strategi manajemen, dan dumber daya lainnya (Khoiri, 2014). Keempat, prinsip  inisiatif  manusia.  Sejalan  dengan perkembangan  pergerakan  hubungan  antar  manusia dan  pergerakan  ilmu  perilaku  pada  manajemen modern, manusia mulai menaruh perhatian serius pada pengaruh  penting  faktor  manusia  pada  efektivitas organisasi.
Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses  pembelajaran,  pengelolan  sumber  belajar, profesionalisme  tenaga  kependidikan,  serta  sistem administrasi  secara  keseluruhan.  Sejalan  dengan (Khoiri,  2014)  berdasarkan  pelaksanaan  di  negara maju mengemukakan bahwa karakteristik dasar MBS adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi  masyarakat  dan  orang  tua  peserta  didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya team work yang  tinggi dan  profesional.  Diperkuat  oleh  Munajat  (2016) pengembangan sekolah berbasis Madrasah mendukung  tercapainya  tujuan  pendidikan  dengan menciptakan  lingkungan  Madrasah  yang  terbuka, demokratis  dan  mendorong  keterlbatan  berbagai komponen dalam pengambilan keputusan.

## Manajemen mutu pendidikan
Mutu  mengandung  makna  derajat  (tingkat) keunggulan  suatu  produk  (hasil  kerja/upaya  baik berupa  barang  maupun  jasa,  baik  yang tangible maupun intangible (Suryosubroto, 2004:210). Berdasakan terminologi tersebut menunjukkan bahwa mutu  adalah  paduan sifat dari barang  atau  jasa  yang menunjukkan  kemampuannya  dalam  memenuhi kebutuhan pelanggan baik kebutuhan yang dinyatakan maupun  yang  tersirat.  Pengertian  kualitas  atau  mutu dapat  dilihat  juga  dari  konsep  secara  absolut  dan relatif. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi sempurna. Artinya,  barang  tersebut  sudah  tidak  ada  yang melebihi.  Bila  diterapkan  dalam  dunia  pendidikan konsep  kualitas  absolut  ini  bersifat  elistis  karena
hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan  kualitas  tertinggi  kepada  pesera  didik dan  hanya  sedikit  peserta  didik  yang  akan  mampu membayarnya.  Sedangkan  dalam  konsep  relatif kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan  sesuai  dengan  tujuan (fit  for  their  purpose ). Kualitas  dalam  konsep  relatif  berhubungan  dengan produsen,  maka  kualitas  berarti  sesuai  dengan spesifikasi  yang  ditetapkan  pelanggan  (Sallis, 1993:51-53).
Mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik  menyeluruh  jasa  pelayanan  pendidikan secara internal maupun  eksternal  yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input , proses, dan output pendidikan.  Dalam  konteks  mutu pendidikan, pada hakikatnya tujuan lembaga pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam kepuasan  pelanggan  ditentukan  oleh stakeholder lembaga  pendidikan  tersebut.  Oleh  karena  hanya memahami  proses  dan  kepuasan  pelanggan  maka lembaga  dapat  menyadari  dan  menghargai  kualitas. Semua  usaha  atau  kegiatan  manajemen  mutu  harus diarahkan  pada  suatu  tujuan  utama,  yaitu  kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya apabila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.
Mutu  pendidikan  dapat  dilihat  dalam  tiga  hal, yakni input (masukan), proses, dan output (keluaran) (Rohiat,  2010:52).  Input  pendidikan  adalah  segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya  proses.  Sesuatu  yang  dimaksudkan berupa  sumber  daya  dan  perangkat  lunak  serta harapan  sebagai  pemandu  bagi  berlangsungnya proses.  Sesuatu  yang  dimaksud  berupa  sumber  daya dan  perangkat  lunak  serta  harapan  sebagai  pemandu bagi  berlangsungnya  proses.  input  sumber  daya manusia  meliputi  (kepala  sekolah,  guru,  karyawan, dan  peserta  didik)  dan  sumber  daya  selebihnya (peralatan,  perlengkapan,  uang,  dan  bahan).  Input perangkat lunak meliputi (struktur organisasi sekolah, peraturan  perundang-undangan,  deskripsi  tugas, rencana,  program)  input  harapan  berupa  (visi,  misi, tujuan,  dan  sasaran-sasaran  yang  ingin  dicapai sekolah). Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
Mutu  pendidikan  harus  diupayakan  untuk mencapai  kemajuan  yang  dilandasi  oleh  suatu perubahan  terencana.  Meningkatkan  mutu  sekolah dapat  pula  melalui  beberapa  cara,  seperti:  1) meningkatkan  ukuran  prestasi  akademik  melalui Ujian  Nasional  atau  Ujian Daerah  yang  menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi  kompetensi  da  profil  portofolio;  2) membentuk  kelompok  sebaya  untuk  meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif; 3)  menciptakan  kesempatan  baru  di  sekolah  dengan mengubah  jam  sekolah  menjadi  pusat  belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam libur; 4) meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar  melalui  penguasaan  materi  dan  penghargaan atas  pencapaian  prestasi  akademik;  5)  membantu peserta didik memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus yang berkaitan dengan ketrampilan memperoleh pekerjaan (Nurkholis, 2003: 78-79).
Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan,  otonomi  diberikan  agar  sekolah  dapat leluasa  mengelola  sumber  daya  sesuai  dengan prioritas  kebutuhan  serta  agar  sekolah  lebih  tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat (Hasbullah, 2006 : 82).  Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif  dan  efisien  dalam  menangani  berbagai permasalahan  pendidikan,  pemerintah  daerah  tidak mungkin dapat bekerja secara sendirian, karena masih ada  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan  terhadap bidang  pendidikan  tersebut,  seperti  orang  tua (masyarakat),  sekolah  (lembaga  pendidikan),  dan institusi sosial lain. Karena itu kerja sama pihak yang berkepentingan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka  pelaksanaan  asas  desentralisasi,  terutama dalam  bidang  pengelolaan  pendidikan.  Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pihak seperti di atas saat ini lebih  dikenal  dengan  istilah  Manajemen  Berbasis Sekolah (MBS) (Suryosubroto, 2004 : 195).
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah  perlu  diterapkan  untuk  dijadikan  solusi terhadap  berbagai  macam  persoalan  yang  dihadapi Madrasah.  Sejauh  penelusuran  penulis  rendahnya kualitas Madrasah disebabkan oleh adanya diskriminasi  madrasah,  penyelenggaraan  pendidikan yang  birokrasi-sentralistik,  ketidak  tepatan  kebijkan dan keputusan pemerintah terhadap peningkatan mutu madrasah,  dan  adanya  disharmoni  antara  madrasah,
pemerintah,  dan  masyarakat.  Melihat  berbagai persoalan yang dihadapi madrasah, tepat kirannya jika Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Madrasah diterapkan di madrasah sebagai jawaban atas problem yang ada, dengan tetap berada di bawah kendali dan kontrol pemerintah pusat, sehingga tujuan pendidikan madrasah akan tercapai, jika demikian maka madrasah akan  menjadi  lembaga  pendidikan  Islam  yang bermutu dan berkualitas (Anwar, 2018 : 216). Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Strategi  apa  yang  diharapkan  agar  penerapan  MBS dapat  benar-benar  meningkatkan  mutu  pendidikan (Suparlan, 2013 : 58-59).
Pertama, salah satu strategi adalah menciptakan prakondisi  yang  kondusif  untuk  dapat  menerapkan MBS,  yakni,  peningkatan  kapasitas  dan  komitmen seluruh  warga  sekolah,  termasuk  masyarakat  dan orang  tua  siswa.  Upaya  untuk  memperkuat  peran kepala  sekolah  harus  menjadi  kebijakan  yang mengiringi penerapan kebijakan MBS. “ An  essential point is that schools and teachers will need capacity building  if  school-based  management  is  to  work” . Demikian De Grouwe menegaskan. Kedua, membangun  budaya  sekolah (school  culture )  yang demokratis,  transparan,  dan  akuntabel.  Termasuk membiasakan  sekolah  untuk  membuat  laporan pertanggung  jawaban  kepada  masyarakat.  Model memanjangkan  RAPBS  di  papan  penggumuman sekolah  yang  dilakukan  oleh  Managing  Basic Education (MBE) meruapakan tahap awal yang sangat positif.  Juga  membuat  laporan  secara  insidental berupa  booklet,  leaflet,  atau  poster  tentang  rencana kegiatan  sekolah.  Alangkah  serasinya  jika  kepala sekolah  dan  ketua  Komite  Sekolah  dapat  tampil bersama  dalam  media  tersebut. Ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoting dan evaluasi. Dengan  kata  lain,  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  perlu  melakukan  kegiatan  bersama  dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS, di sekolah,  termasuk  pelaksanaan block  grant yang diterima sekolah. Keempat, menegembangkan model program pemberdayaan sekolah. Bukan hanya sekedar melakukan  pelatihan  MBS,  yang  lebih  banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model  pemberdayaan  sekolah  berupa  pendampingan atau  fasilitasi  dinilai  lebih  memberikan  hasil  yang lebih  nyata  dibandingkan  dengan  pola-pola  lama berupa penataran MBS.
Manajemen  Berbasis  Sekolah  telah  banyak diterapkan  di  sekolah,  bukan  hanya  di  negara  maju, tetapi  juga  telah  menyebar  di  negara  berkembang. Penerapan  MBS  telah  banyak  menjanjikan  untuk peningkatan mutu  pendidikan.  Penerapan  MBS  akan berhasil jika diberikan prakondisi dengan membangun kapasitas  dan  komitmen  sekolah,  termasuk  semua pemangku  kepentingan,  yang  memiliki  tanggung jawab  bersama  terhadap  upaya  peningkatan  mutu pendidikan. Keberhasilan sekolah dalam menerapkan MBS  dipengaruhi  oleh  kepedulian  pemerintah  pusat dan  daerah  untuk  mendorong  dan  memberikan kesempatan sekolah menerapkan MBS di sekolah.

## 3. METODE PENELITIAN Setting Penelitian
Untuk  mempermudah  dalam  penelitian  perlu ditentukan  arah  dan  pembatasan  terhadap  daerah- daerah dan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjaga  dan  menghindari  agar  tidak  terjadi kesimpangsiuran sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Penelitian  ini dilaksanakan  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  di Kabupaten  Sukoharjo.  Jumlah  MIN  yang  ada  di Kabupaten  Sukoharjo  ada  MIN  1,  MIN  2,  MIN  3, MIN 4, MIN 5, dan MIN 6. Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Subyek atau sumber utama dalam penelitian ini adalah Kepala  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN  )  2 Sukoharjo dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)  4 Sukoharjo.  Informan  penelitian  adalah  orang  yang dapat memberikan informasi tambahan terkait dengan penelitian  yang  dilaksanakan.  Penentuan  informan yang menjadi sumber data dilakukan secara purposive yaitu  dipilih  dengan  pertimbangan  tertentu  atau criterion  based  selection. Adapun  informan  dalam penelitian ini adalah Wakil kepala, Tata Usaha, Guru, Karyawan,  Kepala  Kemenag  Kebupaten  Sukoharjo, Kasi  yang  dapat  memberikan  informasi  tentang kebijakan MBS.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  penting  artinya  dalam  suatu penelitian,  sebab  data  menjadi  dasar  dan  alat  untuk mencapai  tujuan  penelitian.  Untuk  memperoleh  data yang  diperlukan  digunakan  beberapa  metode  yang sekiranya sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode  kualitatif  partisipatif  ( fieldwork  relation ).  Di sinilah  diperlukan  kehadiran  peneliti  untuk  tahu
langsung  kondisi  dan  fenomena  di  lapangan,  tidak cukup meminta bantuan orang atau sebatas mendengar penuturan secara jarak jauh (Danim, 2002: 122). Pada tahap ini,  peneliti menggunakan  tiga macam  metode atau  teknik  pengumpulan  data,  yaitu:  Observasi dimaksudkan  sebagai  pengamatan  dan  pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Atau dengan kata lain cara-cara mengungkapkan  data  yang  dilakukan  dengan mengamati  dan  mencatat  gejala-gejala  yang  sedang diselidiki tentang observasi ini penulis menggunakan kerangka faktor-faktor yang diatur atau dikategorikan terlebih dahulu (Sutrisno Hadi, 1994 : 136).
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai berdasarkan laporan verbal di mana pada wawancara  ini  terdapat  dialog  yang  dilakukan  oleh interviewer (pewawancara) untuk memperoleh informasi  dari  interview  (orang  yang  diwawancarai) (Arikunto,  1993:115).  Dalam  hal  ini,  peneliti melakukan wawancara untuk mendapat informasi dari Wakil  kepala,  Tata  Usaha,  Guru,  Karyawan,  Kepala Kemenag  Kebupaten  Sukoharjo,  Kasi  yang  dapat memberikan  informasi  tentang  kebijakan  MBS. Metode  dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai hal-hal yang variabel berupa catatan-catatan, transkip, buku,  notulen,  rapat,  agenda,  dan  sebagainya (Arikunto,  2002:  236).  Penggunaan  dokumentasi bermanfaat  dalam  mengumpulkan  informasi  tentang Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  MIN, khususnya  yang  berhubungan  dengan  arsip-arsip tentang Manajemen Berbasis Sekolah.

## Pemeriksaan Keabsahan Data
Keabsahan  data  adalah  usaha  meningkatkan derajat  kepercayaan  data  apakah  data  tersebut  dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Untuk meningkatkan  derajat  keabsahan  data  agar  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  optimal  maka  perlu ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data dilakukan dengan memperpanjang partisipasi, ketekunan pengamatan,  triangulasi,  pengecekan  sejawat,  kajian kasus  negative  dan  pengecekan  anggota  (Molleong, 2007:324).  Triangulasi , adalah  teknik  pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding  data  tersebut  (Molleong,  2007:  330). Sugiyono  (2012:  241)  membagi  triangulasi  menjadi dua yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
Metode  yang  digunakan  untuk  memeriksa keabsahan  data  adalah  dengan triangulasi  method yaitu dengan memanfaatkan berbagai metode sebagai
pertimbangan. Triangulasi ini dilakukan dengan jalan membandingkan  dan  mengecek  informasi  atau  data yang  diperoleh  dari  dokumentasi  dengan  hasil pengamatan  dan  interview  (Moleong,  2014  :330). Triangulasi ini dilakukan dengan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2)  membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang  di depan  umum  dengan  yang  dikatakan  pribadi,  (3) membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang  tentang situasi  penelitian  dengan  apa  yang  didapat  selama penelitian, (4) membandingkan keadaan dan perspektif  seseorang  dengan  berbagai  pendapat  dan pandangan  yang  lain,  dan  (5)  membandingkan  hasil wawancara dengan isi suatudokumen yang berkaitan. Dengan  kata  lain  bahwa  peneliti  dapat  me recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan triangulasi.  Untuk  itu  peneliti  perlu  melakukan;  (1) mengajukan  berbagai  macam  variasi  pertanyaan,  (2) mengeceknya  dengan  berbagai  sumber  data,  dan  (3) memanfaatkan  berbagai  metode  agar  pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

## 4. HASIL PENELITIAN
Implmentasi Manajamen Syariah Berbasis

## Sekolah (MBS) di Madrasah
Strategi  Implementasi    Manajemen  Syariah Berbasis  Sekolah  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri (MIN ) 2 Sukoharjo dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)  4 Sukoharjo dengan 11 komponennya, maka penulis  kemudian  akan  meneliti  Implementasinya, apakah  Implementasi  yang  dilakukan  sudah  sesuai dengan Strategi yang dicanangkan atau tidak. Proses demokratisasi pendidikan ini harus  dilalui oleh setiap sekolahan. Lepas dari paham atau tidak paham MBS harus  dilaksanakan  meskipun  pada  tahap  awal  dan berlatih.
Dengan  adanya  kesempatan  yang  diberikan pemerintah untuk meberdayakan komunitas sekolah , maka tidak ada alasan  untuk bermalas – malasan  bagi para praktisi pendidikan baik kepala sekolah maupun guru untuk mencurakan pikiran dan tenaganya dalam rangka mendorong kemajuan pad sekolahnya masing – masing. Implementasi MBS ini merupakan wacana pendidkan  yang  berafiliasi  terhadap  kebutuhan masyarakat  dan  kondisi  alam  didaerah.  MBS dipahamai sebagai media  atau cara taktis pemerintah dalam  rangka  pemberdayaan  masing  –  masing sekolah.  Upaya  –  upaya  itu  dilakukan  dengan  tanpa mengabaikan eksistensi dan karakteristk budaya yang ada didaerah itu. Adapun rumusan – rumusan tentang
target  dan  orientasi  pendidikan  itu  dalam  tujuan pendidikan nasional.
Dimana  dalam  tujuan  pendidikan  nasional telah dirumuskan  bahwa:  ”Pendidikan  Nasional  bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangakan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang  beriman  bertaqwa  kepada  Allah  SWT,  dan berbudi luhur, memilki pengetahuann dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian  yang  mantap  da  mandiri  serta  rasa tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan. Dalam  tujuan  pendidikan  nasional  jelas  disebutkan bahwa  seluruh  anak  –  nak bangsa merupakan modal penting bagi pembangunan nasional.
Pembangunan  Nasional  tidak  diarahkan  pada pembangunan materiil saja , akan tetapi pembangunan nasional  diwujukan  dalam  sebuah  cita  –  cita masyarakat  ” civil  sociaety ”  yaitu  masyrakat  adil berkemakmuran  dan  makmur  dalam  berkeadilan secara  menyeluruh.  Sebagai  SDM  yang  harus diperdayakan  dalam  rangkai  tercapainya  tujua pendidikan  nasional  sebagaimana  yang  diungkapkan diatas  ,  maka  peningkatan  Sualitas  pendidikan menjadi  sangat  penting.  Dengan  kata  lain  bahwa agenda  pendidikan  nasional  adalah  ”mempersiapkan pibadi-pribadi  untuk  masa  depan”  ( preparing individuals for future ).

## Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Sukoharjo
Terkait  dengan  pemahaman  konseptual  dan aplikasi  Kepala  Madrasah  MI  Negeri  2  Sukoharjo tentang MBS, memang sebelumnya kepala mengikuti pelatihan MBS dibeberapa instasi baik Depag maupun Diknas,  dan  kemudia  belaiu  menyampaikan  kepada guru  ,  karyawan  dan  masyarakat  sekitar.dan  bagi beliau  untuk  pemahaman  MBS  kepada  guru  dan karyawan serta masyarakat  sekarang ini relatif mudah karena  ,  memang  sejak  awal  mereka  sudah dipahamkan dari Kepala Sekolah.
Kepala  sekolah  pada  awalnya  juga  harus mngikuti  pelatihan  MBS  dibeberapa  instasi  baik Depag  maupun  Diknas,  dan  kemudian  belaiu menyampaikan kepada guru ,karyawan dan masyarakat sekitar.dan bagi beliau untuk pemahaman MBS  kepada  guru  dan  karyawan  serta  masyarakat sekarang  ini  relatif  mudah  karena  ,  memang  sejak awal mereka sudah dipahamkan dari Kepala Sekolah yang  pertama.(Wawancara  dengan  Kepala  Sekolah MIN  2  Sukoharjo).  Kepala  MI  Negeri  2  Sukoharjo juga mengatakan bahwa , Masyarakat sekarang sudah memehami tentang pentingnyanya MBS dan dampak
secara  langsung  Implementasi  MBS  ,  ketika  beliau menyampaiakan  kepada  masyarakat  tentang  MBS ,sebagaian  masyarakat  mendukungnya  dan  setelah beberapat tahun berjalan mereka sebagian masyarakat mengatakan  bahwa  dengan  adanya  implementasi MBS  dapat  dirasakan  peningkatan  pola  dalam pembelajarannya  dimana  SDM  di  MI  Negeri  1 Sukoharjo  ini  terus  melakukan  pembenahan  – pembenahan secara bertahap, Kepala Sekoah , Guru, Staf  dan  Stake  Holders  berjalan  kompak  melakukan perubahan.
Penerapan  MBS  di  MI  Negeri  2  Sukoharjo  ini bersifat rintisan awal dengan berbagai langkah , yaitu menyamakan    persepsi, menanamkan  dasar  keluasan cara  pandang  dan  keterbukaan,  konsisten  pada struktural,  dan  konsisten  pada  prosedur  kebijakan ditingkat sekolah, oleh karenanya Kepala Sekolah MI Negeri  2  Sukoharjo  ini  berusaha  dengan  komitmen yang  kuat  untuk  menerapkannya.  Dari  beberapa indikator  yang harus dilaksanakan dalam menunjang implementasi beliau telah melaksanakan  Peningkatan kualitas guru dengan mengirimkan keberbagai macam pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, atau  mengadakan  pelatihan  sendiri  disekolah  dan pelatihan pegawai.
Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)  4 Sukoharjo Madarsah  Ibtidaiyah  (MI)  yang  berlandaskan pada agama dan syariah khusunya MIN 4 Sukoharjo adalah meliputi subtansi pembelajarn yang ditempuh dari dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai  kelas  1  sampai  dengan  kela  VI.  Struktur Kurikulum MI disusun berdasarkan standar kompetensi  lulusan  dan  standar  kopetensi  mata pelajaran  dan  integral  terhadap  basis  agama  dan syariah dengan ketentuan sebagai berikut (Buku besar Profil MIN ) :
Pertama , Kurikulum MI Negeri 4 Sukoharjo memuat 8  Mata  pelajaran,  muatan  lokal  ,  dan pengembangan  diri.  Muatan  lokal  merupakan kegiatan  kurikuler  untuk  mengembangkan potensi  yang  disesuaikan  dengan  ciri  khas  dan potensi  daerah,  termasuk  keunggulan  daerah  , yang  materinya  tidak  dapat  dikelompokan kedalam  mata  pelajaran  yang  ada.  Subtansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
Kedua, Pengembangan  diri    bukan  merupakn  mata pelajaran  yang  harus  diasuh  oleh  guru  . Pengembangan  diri  bertujuan  memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekprsikan  diri sesuai
kebutuha, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri  difasilitasi  dan  dibimbing  oleh  guru  atau konselor,guru,atau  tenaga  kependidikan  yang dapat dilakukan dalam bentuk ekstrakulikuler.
Ketiga , Subtansi mata pelajaran yang terpadu berbasis agama Islam.
Keempat ,  Pembelajaran  kelas  1  s/d  3  dilaksanakan dengan  pembelajaran  tematik,  sedangkan  pada kelas  4  s/d  6  dilaksanakan  dengan  pendekatan mata  pelajaran  yang  berbasis  pada  agama sehingga  anak  didik  senantiasa  terikat  pada agama.
Kelima , Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.Satuan  pendidikan  dimungkinkan menambah  maksimum  empat  jam  pembelajaran perminggu  secara  keseluruhan.  Alokasi  waktu jam  pembelajaran  satu  jam  adalah  35  menit  , minggu  effektif  dalam  satu  tahun  pelajaran adalah  dua  semester  yaitu  34  –  38  minggu, dengan catatan waktu tersebut tetap memperhatikan waktu untuk beribadah Sholat.
Sarana  dan  Prasarana  Madarasah  Ibtidaiyah Negeri  (MIN)  2  Sukoharjo  dan    Madarasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Sukoharjo.
Madrasah  sebagai  pusat  kegiatan  proses belajar mengajar , keberhasilanya  tidak dapat terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang merupakan alat  penunjang  baku,  Kepala  Madrasah  sebagai pimpinan  madrasah  wajib  memenuhi  kebutuhan sarana  dan  prasarana  sesuai  kebutuhan  madrasah. Sebelumnya  juga  Kepala  beserta  Waka  Sarana Prasarana  juga telah menjalankan   4 (empat) aspek yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana  yang ada dalam Buku Panduan Manajemen Berbasis Madrasah yang ditulis oleh Mulyasa yaitu :
Pertama , Perencanaan; Mengidentifikasi  Kebutuhan Sarana  Prasarana    pendidikan  yang  dibutuhkan madrasah,  menetapkan  prioritas  kebutuhan sarana prasarana pendidikan.
Kedua, Pengadaan;  Menuangkan  dalam  bentuk program,  Mengusulkan  pengadaan  Sarana  dan Prasarana pendidikan kepada pihak yang terkait. Ketiga ,  Penggunaan;  Mengadakan  Sarana  dan Prasarana pendidikan sesuai dengan prioritas dan kemampuan  madrasah,  Mendistribusikan  dan pendayagunaan sarana prasarana secara optimal.
Keempat ,  Perawatan;  Melaksanakan  perawatan  dan pemeliharaan secara teratur dan berkesinambungan  (Buku  Rencana  Kerja  Waka Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup). Kesaadaran  bahwa    pendidikan  yang  semakin maju akibat laju perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, maka sekolah atau madrasah dituntut untuk menyediakan  sarana  dan  prasarana  sesuai  ilmu pengetahuan  dan  tehnologi  agar  madrasah  dapat memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Serta  senantiasa memiliki  sikap  mental  yang  terikat  kepada  syariah, sehingga tercipta kejujuran dan keikhlasan. Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah    dalam meningkatkan  Mutu  Pendidikan  di  Madrasah Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  2  Sukoharjo  dan  Madrasah Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  4  Sukoharjo    secara  umum menunjukan  keberhasilanya,  hal  tersebut  terlihat dengan tercapainya hasil implementasi dari strategi – strategi  yang  telah  dibuat    sebelum  Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan.
Adapun  di  MIN  4  Sukoharjo  sendiri  dalam Implementasinya  sudah  dirinci  dalam  beberapa komponen  –  komponen  yang  merupakan  Input  dari MBS yaitu  Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Siswa, Sarana  Prasarana,  Hubungan  dengan  Masyarakat, Kurikulum,  dan  Kegian  Belajar  Mengajar  yang kemudian    stelah  melaui proses dapat  menghasilkan out  put dan out came.  Out  put dapat  terlihat  dari prestasi  akademik  ,  non  akademik  yang  diraih,  dan kemampuan spritual.Prestasi akademik misalnya nilai ulangan  harian  rata  –  rata  tiap  ujian  mid  semester, semester  atau  kenaikan  kelas  selalu  baik,  diraihnya juara  tiap  mengikuti  lomba  baik  tingkat  sekolah, kelurahan,  kecamatan,  kabupaten,  propinsi  ataupun tingkat nasional.
Sedangkan  prestasi  non  akademik  yang  diraih adalah  kemahiran  siswa  mulai  dari  kelas  1  yaitu dengan  menggunakan  tehnologi  informasi  yang berupa  komputer,  kemenangan  siswa  dalam  lomba dibidang kesenian, olah raga dan ketrampilan.Kemampuan  bidang  spiritual  adalah munculnya  siswa-  siswi  yang  berakhlakul  karimah  , hafalnyanya  siswa  mebaca  juza’ama  dan  doa,  siswa terbiasa mengucap dan menjabat tangan jika bertemu teman dan guru, membiasan melakukan sholat sunah dan  wajib  disekolah,  membiasakan  berbicara  lemah lembut  dan  sopan,membiasakan  menengok  dan mendoakan  jika  teman  sakit  dan  masih  banyak  hal yang baik yang mencerminkan keberhasilan pendidikan keagamaan.
Sedangkan Outcame- nya  adalah  dapat  dilihat dari  dua  indikator  yaitu  indikator  pertama  adalah kesempatan  melanjutkan  sekolah,  yang  dimakud adalah  kemana  setelah  lulus  dari  MIN  2  dan  MIN  4 Sukoharjo, dan indikator kedua adalah pengembangan sikap  dan  tingkah  laku  lulusan.  Kesempatan melanjutkan  sekolah,  dari  data  yang  diperoleh menunjukan  bahwa    hampir  dari  lulusan  MIN  2  dan MIN  4  Sukoharjo  diterima  di  SMP  Negeri  dan sebagian  dipondok  pesantren  atau  SMP  IT  yang unggulan.

## 5. KESIMPULAN
Konsep Implementasi  Manajemen  Syariah Berbasis  Sekolah  (MBS)  yang  diterapkan  di Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  2  Sukoharjo  dan Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  (MIN)  4  Sukoharjo sudah cukup baik. Beberapa komponen yang ada dalam    konsep  MBS  sudah  dapat  dilasanakan dengan  baik,  seperti  Kepemimpinan  Kepala Sekolah  yang  demokratis,  Kepala  Sekolah  telah mampu  menjalankan  peran  sebagai  pendidik, manajer,  pemimpin,administrator,  supervisor, inovator  dan  motivator  dengan  baik.Selain  itu Peran  aktif  masyarakat  juga  telah  nampak  hal tersebut  dapat  dilihat  dengan  bantuan  yang diberikan  kepada  MIN  2 Sukoharjo dan  MIN  4 Sukoharjo  baik  materiil  maupun  non  materiil. Juga  peran  serta  guru  yang  secara  berrsama  – sama  terus  meningkatkan  kualitasnya  dengan berbagai  macam  kegiatan.  Strategi  –  Strategi Implementasi yann dibuat  Madarasah Ibtidaiyah Negeri 2 dan 4 sukoharjo yang, juga cukup efektif misalnya  dalam  meningkatkan  pengembangan mutu  siswa  di  Madrasah,  Strategi  peningkatan kualitas  siswa  dengan  berlandaskan  nilai-nilai agama.

## 6. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kami haturkan kepada Ketua LPPM ITB  AAS  Indonesia  dan  khususnya  kepada  dewan redaksi Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam ( JIEI) ITB AAS Indonesia  yang  telah  memberikan  kesempatan, sehingga tulisan saya bisa diterbitkan.

## 7. REFERENSI
Ahmad  Zaini  Aziz.  (2015).  Manajemen  Berbasis
Sekolah (Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah). Ekspose: Jurnal
Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 8 (1), 69–92. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.117 Aminah,  S.,  AR,  M.,  &  Usman,  N.  (2015).
Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada MTsN  kota  Lhokseumawe. Jurnal  Administrasi Pendidikan  Program  Pascasarjana  Unsyiah , 3 (2), 1–11.
Arif, M. (2013). Manajemen Madrasah Dalam Upaya Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Islam. Epistemé: Jurnal  Pengembangan  Ilmu  Keislaman , 8 (2). https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.2.415-438 Athiyah,  C.  U.  (2019).  Implementasi  Manajemen Berbasis Sekolah sebagai alternatif desentralisasi pendidikan di MAN 4 Jakarta. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan , 7 (1), 130–145.
https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i1.82 Aziz,  A.  Z.  (2018).  Manajemen  Berbasis  Sekolah
(alternatif peningkatan mutu Pendidikan
Madrasah). El-Tarbawi , 17 (2), 601. https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.117
Erdiyanto, Asha, L., Warsah, I., & Hamengkubuwono.
(2020). Manajemen Peningkatan Mutu pendidikan  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  02
Lebong Bengkulu. Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam . https://doi.org/10.30868/im.v3i02.840
Fadhli,  M.  (2017).  Manajemen  peningkatan  mutu pendidikan. TADBIR:  Jurnal  Studi  Manajemen Pendidikan , 1 (02).
Khoiri,  N.  (2014).  Revitalisasi  dan  optimalisasi manajemen Madrasah sebagai pendidikan Islam menuju  pendidikan  alternatif. Jurnal  Tarbawi ,
11 (1), 21–46.
Lee, D. H. L., & Chiu, C. S. (2017). “School banding”: Principals’  perspectives  of  teacher  professional development  in  the  school-based  management context. Journal of Educational Administration ,
55 (6), 686–701. https://doi.org/10.1108/JEA-02- 2017-0018
Maimun,  A.,  &  Fitri,  A.  Z.  (2010). Madrasah unggulan: Lembaga pendidikan alternatif di era kompetitif . Malang: UIN Maliki Press.
Maya, R., & Lesmana, I. (2018). Pemikiran prof. Dr.
Mujamil  Qomar,  M.Ag  tentang  manajemen pendidikan  Islam. Islamic  Mangement , 1 (2), 291–316.
Munajat,  N.  (2016).  Kebijakan  Manajemen  Berbasis Madrasah  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan
Islam. Jurnal Pendidikan Dasar Islam ALBIDAYAH , 8 (2), 154–163.
Nur,  M.,  Harun,  C.  Z.,  &  Ibrahim,  S.  (2016).
Pendidikan  Pada  SDN  Dayah  Guci  Kabupaten Pidie. Jurnal Administrasi Pendidikan , 4 (1), 93– 103.
Patras,  Y.  E.,  Agus  Iqbal,  Papat,  &  Rahman,  Y.
(2019).  Meningkatkan  kualitas  pendidikan melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah
dan tantangannya.
Jurnal
Manajemen
Pendidikan , 7 (2), 800–807.
Sulaiman, Hasmiana, & Asmaini. (2015).
Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS)  dalam  meningkatkan  profesionalisme guru  Di  SD  Negeri  10  Banda  Aceh. Jurnal Pesona Dasar , 2 (4), 33–43.
https://doi.org/10.24815/pear.v7i2.14753
Sumadi,  S.  (2017).  Peran  Manajemen  Syariah Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pada Rumah  Sakit  Islam  Di  Kota  Surakarta. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3 (02), 112-124.
Sunanto,  S.  (2015).  Implementasi  Manajemen Berbasis  Sekolah  dalam  peningkatan  mutu pendidikan  pada  SMP  Negeri  19  p  ercontohan Banda Aceh. Intelektualita , 3 (1), 243277. Suparlan. (2013). Manajemen berbasis sekolah : dari teori  sampai  dengan  praktik .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Yahya, F. A. (2015). Problem manajemen Pesantren,
Sekolah  dan  Madrasah:  Problem  Mutu  dan Kualitas  Input-Proses-Output. El-Tarbawi , 8 (1),
93–109.