## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
Ana Indah Cahyani, Yulia Monita Fakultas Hukum Universitas  Jambi Author’s email correspondence:  cahyaniabaindah55@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami pengaturan  sanksi  pidana  dalam  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  berikut  dan implementasi  pidana  denda  sebagai  alternatif  pemidanaan  pada tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dengan menggunakan  metode  yuridis  empiris,  penelitian  menunjukkan bahwa  pidana  denda  sebagai  alternatif  pemidanaan  pada  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum terlaksana. Pidana denda  sebagai  alternatif  pidana  penjara  pada  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  perlu  dikembangkan.  Karena pidana denda mampu memberikan efek jera dan selaras dengan tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu, pidana denda lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga yang harmonis  dan  sejahtera  guna  mengurangi  kemungkinan perceraian.  Maka  dari  itu  pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  tidak  terlalu  berat  perlu  diterapkan  pidana  denda sebagai  alternatif  dari  pidana  penjara  agar  terciptanya  keadilan, kepastian,  dan  kemanfaatan  terutama  bagi  masyarakat,  korban dan terpidana itu sendiri.
Kata  Kunci: Pidana  Denda; Alternatif Pemidanaan; Kekerasan dalam Rumah Tangga

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2020-06-08
Accepted: 2020-10-07 Publish: 2020-10-10
KEYWORDS: Criminal  Fines; Alternative  Crimes;  Domestic
Violence

## ABSTRACT
The  objectives  to  be  achieved  in  this  study  are:  1)  to  know  and understand  the  regulation  of  criminal  sanction  in  cases  of domestic  violence  according  to  the  Law  Number  23  Year  2004 Elimination  of  Domestic  Violence.  2)  to  find  out  the implementation  of  criminal  fine  as  an  alternative  punishment  in the  crime  of  domestic  violence.  Using  the  empirical  juridical method, the study has found that criminal fines as an alternative to criminal acts in domestic violence have not been implemented. Criminal  fines  as  an  alternative  to  imprisonment  in  domestic violence  should  be  developed  because  it  is  able  to  provide  a detterent  effect  and  are  aligned  with  the  aim  of  eliminating domestic  violence.  Criminal  fines  prioritize  the  integrity  of  a harmonious  and  prosperous  household  in  order  to  reduce  the possibility of diorce. Therefore in cases of domestic violence that are  not  too  severe  it  is  necessary  to  apply  criminal  fines  as  an alternative  to  imprisonment  in  order  to  create  justice,  certainty and  benefits  especially  for  the  community,  victims  and  convicts themselves.

## A. PENDAHULUAN
Masalah yang dialami manusia silih berganti. Tidak pernah kenal titik usai dan akhir. Manusia dililit oleh masalah yang diproduksinya sendiri. Menurut Martin Buber dalam  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan “ manusia  menjadi  masalah  karena  faktor- faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dunia teknik  yang  menguasai  manusia,  dunia  ekonomi  yang  tidak  menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia”. 1
Perubahan  dapat  terjadi  secara  lambat  ada  juga  yang  secara  cepat  yang menciptakan  suasana  harmonis  dan  disharmonis,  tergantung  pada  besar  pengaruh yang di tawarkan dan dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik yang dibangun. Kemauan menjadi potensi dalam  diri  manusia  menjadi  penentu  perilaku  yang  menciptakan  kebaikan  bagi kehidupan  antar  sesama  makhluk  sosial  atau  dapat  menimbulkan  kerugian  terhadap hak asasi manusia.
Kejahatan merupakan “perkosaan” atas norma. Penjahat telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan derita dan nestapa.  Ada norma hukum yang dilanggar dan  ada  perasaan  masyarakat  yang  tersakiti.  Hukum  tidak  dijadikan  pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial. 2
Kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Sekilas orang mengira bahwa masalah penjatuhan pidana merupakan persoalan hakim belaka. Hal ini jika apa yang kita artikan sebagai pidana hanya  terpaku  pada  Pasal  10  KUHP  maka  persoalan  pemberian  pidana  berkaitan dengan hakim saja, namun ini tidak seluruhnya benar, karena dalam putusan tentang pidana penjara hakim hanya menentukan batas-batas belaka. 3
Persoalan  penjatuhan  pidana  ternyata  menarik  perhatian,  diantaranya  oleh Sudarto, di dalam buku karangan beliau berjudul Hukum dan Hukum Pidana masalah pemberian pidana di pandang mempunyai dua arti, yaitu:
a. Dalam arti umum ialah menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana.
b. Dalam  arti  konkret  ialah  menyengkut  berbagai  badan  atau    jawatan  yang semuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. 4
Setiap orang berhak untuk melakukan perkawinan dan memperoleh keturunan dengan ikatan perkawinan yang sah.Pada dasarnya setiap orang yangmelakukan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yaitu berupa kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan perkawinan di muat dalam Angka 4 huruf a penjelasan umum Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menentukan:  “  tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri
1 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Malang: Revika Aditama, 2001), hlm.1.
2 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan , Perlindungan Terhadap Korban , hlm. 2.
3 Hidayah Aziz Permana, “ Analisis Yuridis Terhadap Perumusan Perbuatan Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2016), hlm.1.
4 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: , Alumni, 1977), hlm. 50.
perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”. 5
Setiap  manusia  yang  memasuki  kehidupan  perkawinan  akan  membentuk sebuah  keluarga  yang  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  mendapatkan  kehidupan yang bahagia. Keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi dan sosial setiap anggota keluarganya. Dalam lingkup rumah tangga rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak ada diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang rukun dan  damai.  Rumah  tangga  yang  utuh,  bahagia,  aman,  tentram,  damai  dan  sejahtera adalah dambaan setiap insan yang telah berkeluarga.
Negara  telah  menjamin  keamanan  dan  persamaan  keadilan  kepada  setiap warga  negaranya  seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  28  H  UUD  1945  bahwa:  “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman  ketakutan,  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”.
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga akan sulit di capai apabila kualitas dan pengendalian  diri  tidak  di  kontrol.  Hal  ini  yang  memicu  terjadinya  kekerasan  dan ketidakamanan  dalam  rumah  tangga.  Di  dalam  kehidupan  berumah  tangga  harus senantiasa  menanamkan  sikap  toleransi  dan  saling  berbagi.  Bersikap  terbuka  dan saling membantu satu sama lain.
Dewasa ini sering terjadi kejahatan terhadap anak dan perempuan khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan dan anak. Salah satu tindak pidana penganiayaan, yang saat ini menjadi polemik dalam masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang di kenal dengan istilah KDRT.
Perlu  diketahui  bahwa  pengertian  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah: ”setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 6
Mengingat  Undang-Undang  tentang  KDRT  merupakan  hukum  publik  yang  di dalamnya  ada  ancaman  pidana  penjara  atau  denda  bagi  yang  melanggarnya,  maka masyarakat luas khususnya suami, dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga sebaiknya  mengetahui  apa  itu  kekerasan  dalam  rumah  tangga  walaupun  tidak menutup  kemungkinan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  dapat  dilakukan  oleh seorang istri, maka perlu diketahui mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yaitu:
a. Suami, istri dan anak termasuk anak angkat dan anak tiri;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal  menetap  dalam  rumah  tangga,  seperti:  mertua,  menantu,  ipar  dan besan;
5 Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya”, Jurnal Ilmu Hukum , (2013), hlm.1.
6 M. Sofyan Lubis, ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Articles ”,
http://artikel.kantorhukum-ihs.com,/14/8/ 2015,  diakses 10/10/2017.
c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT. 7
Ketentuan larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercantum dalam Pasal 5, Pasal  8,  dan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004.  Ketentuan  Pasal  5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan:
setiap  orang  dilarang  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan Psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga. 8
Dalam  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  khususnya  dalam perkembangannya di Pengadilan Negeri Muara Bulian mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 1
Jumlah  Perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Diputus  Di Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun 2015-2017
NO TAHUN JUMLAH PERKARA NOMOR PERKARA SANKSI  PIDANA  YANG DI JATUHKAN 1. 2015 4 1. No.4/Pid.Sus/2015/PN Mbn 2. No.95/Pid.Sus/2015/PN Mbn 3. No.129/Pid.Sus/2015/PN Mbn 4. No.130/Pid.Sus/2015/PN Mbn 1  Tahun  Penjara  Dan Denda 1 Juta Rupiah 11 Tahun Penjara 10 Bulan Penjara 3 Bulan Penjara 2. 2016 7 1. No.101/Pid.Sus/2016/PN Mbn 2. No.106/Pid.Sus/2016/PN Mbn 3. No.126/Pid.Sus/2016/PN Mbn 4. No.154/Pid.Sus/2016/PN Mbn 5. No.162/Pid.Sus/2016/PN Mbn 6. No.168/Pid.Sus/2016/PN Mbn 7. No.176/Pid.Sus/2016/PN Mbn 5 Bulan Penjara 1 Tahun Penjara 2 Tahun 6 Bulan Penjara 10 Bulan Penjara 10 Bulan Penjara 8 Bulan Penjara 5 Bulan Penjara 3. 2017 7 1. No.31/Pid.Sus/2017/PN Mbn 1 Tahun Penjara 2. No.40/Pid.Sus/2017/PN Mbn 1 Tahun Penjara 3. No.89/Pid.Sus/2017/PN Mbn 6 Bulan Penjara 4. No.105/Pid.Sus/2017/PN Mbn 1 Tahun 6 Bulan Penjara 5. No.125/Pid.Sus/2017/PN Mbn 3 Bulan Penjara 6. No. 134/Pid.Sus/2017/PN Mbn 8 Bulan Penjara 7. No. 158/Pid.Sus/2017/PN Mbn 9 Bulan Penjara JUMLAH 18
8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dalam  dua  tahun  terakhir  jumlah perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  di  putus  di  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  terlihat  pada  tahun  2015  perkara  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  diputus  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  berjumlah  4 (empat) perkara, kemudian pada tahun 2016 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang  diputus  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  mengalami  peningkatan  menjadi  7 (tujuh) perkara. Sedangkan pada tahun 2017 dalam kurun waktu mulai dari 1 januari 2017 sampai 10 Desember 2017 terdapat 7 (Tujuh) perkara kekerasan dalam rumah tangga.
Penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  tidak  ada  aturan  yang  memberikan  pedoman dalam  penjatuhan  pidana.  Perkembangan  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  tindak kekerasan  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga  pada kenyataanya  terus  meningkat  sehingga  dibutuhkan  perangkat  hukum  yang  memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.
Sebagai suatu perwujudan kebijakan hukum pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat ancaman pidana yang bersifat alternatif yaitu penjara dan denda. Sehingga seorang terdakwa, hakim bebas untuk memilih diantara dua macam ancaman pidana  tersebut.  Maksud  undang-undang  KDRT  ini  tentunya  agar  meskipun  terjadi pemidanaan,  perkawinan  pelaku  dan  korban  tidak  akan  pecah.  Namun  demikian banyak  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  dikenakan  pidana  penjara daripada pidana denda. 9
Pidana penjara yang dijatuhkan hakim patut dipertanyakan apakah penjatuhan pidana  penjara  tersebut  dapat  menimbulkan  efek  jera  pada  terpidana  mengingat banyak  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri dengan  beralasan  untuk  mendidik  istri  supaya  patuh  dan  taat  pada  suami  terlebih dengan dianutnya sistem patriarki.
Di  dalam  Pasal  4  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  salah  satu tujuan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  “memelihara  keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.” Jika salah satu di penjara, misalnya suami melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dijatuhi pidana penjara maka  keutuhan,  keharmonisan  dan  kesejahteraan  rumah  tangga  tidak  terwujud. Bahkan  dengan  berpisahnya  salah  satu  anggota  keluarga  akan  menimbulkan kesenjangan  mengakibatkan  perceraian.  Hal  ini  menyebabkan  tujuan  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memelihara keutuhan rumah tangga tidak tercapai.
Pidana denda salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Di dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana denda bersifat alternatif. Di setiap pasal dalam Bab VIII tentang ketentuan pidana yaitu di atur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pidana denda diposisikan sebagai alternatif pemidanaan dari pidana penjara. Dengan  demikian  hakim  bebas  menentukan  pidana  yang  hendak  dijatuhkan  kepada
9 Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, ”Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, Jurnal Kriminologi Indonesia , (2012), hlm. 53.
terdakwa.  Berdasarkan  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian  berdasarkan  data-data  yang  ada  penjatuhan  pidana  denda  kepada  terdakwa sebagai pidana alternatif, sejauh ini belum pernah dijatuhkan.
Terkadang kekerasan dalam rumah tangga dipicu dari serangkaian kekerasan dalam rumah  tangga  lainnya tanpa disadari.  Terkadang  pelaku  dari  kekerasan  dalam rumah  tangga  tersebut  justru  awalnya  merupakan  korban  Kekerasan  dalam  rumah tangga lainnya. Misalnya suami memukul istri karena terlalu sering dihina oleh istrinya dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada istri, karena dianggap sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga justru perbuatannya dilaporkan kepada pihak kepolisian. 10
Beberapa  pasal  yang  sering  dilanggar  dalam  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari yaitu Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 49 huruf  a  UU No. 23  Tahun  2004.  Pasal  mengenai  kekerasan  fisik  yaitu  Pasal  44  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga manyatakan  bahwa:  “setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
Selain  itu  pasal  mengenai  penelantaran  yaitu  Pasal  49  huruf  a  menyatakan bahwa: “dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak  Rp.  15.000.000,00  (lima  belas  juta  rupiah  setiap  orang  yang  menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1).”
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian, terhadap  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hakim  banyak  menjatuhi pidana  penjara.  Dengan  demikian  si  terpidana  ditempatkan  di  lembaga permasyarakatan  dengan  tujuan  agar  terpidana  dapat  dibina  menjadi  individu  yang lebih  baik  lagi.  Namun,  fenomenanya  kehidupan  dilembaga  permasyarakatan Indonesia  sebagian  besar  overkapasitas.  Lembaga  permasyarakatan  sering  dijadikan wadah memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dibidang kejahatan.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  perlu  adanya  perubahan  paradigma.  Pidana penjara yang semula sebagai sarana penal dalam menanggulangi kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu dipertanyakan keberadaannya khususnya terhadap kasus- kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak begitu berat seperti pada Pasal 44 Ayat  (1),  Pasal  45  dan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Dengan  penanggulangan  kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan. Mengingat  dalam  hukum  pidana  kita  mengenal  istilah  ultimum  remedium  artinya penerapan sanksi  pidana  merupakan  sanksi  terakhir  dalam  penegakan  hukum,  maka seharusnya sanksi pidana diterapkan dari sanksi yang teringan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu meneliti pelaksanaan pidana denda sebagai  alternatif  pemidanaan  pada  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  penelitian  dengan  maksud  menggambarkan  atau
menguraikan  langkah-langkah  yang  dilakukan  pemerintah,  penegak  hukum,  maupun instansi  terkait  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  pada  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Sanksi  Pidana  Denda  Dalam  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah

## Tangga
Sanksi  adalah  alat  pemaksa  agar  seseorang  menaati  norma-norma  yang berlaku.  Norma  atau  kaidah  hukum  bertujuan  agar  tercapai  kedamaian  dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman  atau  keserasian  antara  keterikatan  dengan  kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain dari mencapai sepastian dan kesebandingan hukum. 11
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  sanksi  yang  dijatuhkan  bagi  pelaku  kekerasan adalah  pidana  penjara  atau  denda.  Pada  pidana  pokok  yang  dijatuhkan,  tidak terdapat  perbedaan  dengan  system  yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yaitu  system  alternatif,  karena  pidana  yang  di  tentukan  adalah pidana  penjara  atau  denda,  bukan  system  kumulatif  yaitu  pidana  penjara  atau denda.
Sebagai suatu kebijakan hukum pidana Undang-Undang ini memuat ancaman pidana  yang  bersifat  alternatif  yaitu  pidana  penjara  atau  denda.  Sehingga  bagi seorang terdakwa, hakim bebas memilih antara dua jenis ancaman pidana tersebut. Maksud  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  ini tentunya agar meskipun terjadi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan pidana ringan sehingga titik akhirnya diharapkan perkawinan tidak akan pecah. 12
Dalam  bab  VIII  Pasal  44  sampai  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004  mengatur  tentang  ketentuan  pidana  yang  dapat  diterapkan  terhadap  orang yang  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Ruang  lingkup kekerasan  yang  tergolong  kedalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  termasuk  juga penenlantaran  rumah  tangga.  Dengan  demikian  orang  yang  melakukan  kekerasan fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  dalam  lingkup  rumah tangga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.  mengenai  jenis  pidana  yang  di  jatuhkan bersifat  alternatif  yaitu  pidana  penjara  atau  denda.  Pengaturan  pidananya  dapat dilihat dalam beberapa pasal berikut:
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana dengan  pidana  penjara    paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling banyak    Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
11 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Vktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 98.
12 Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, ”Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, hlm. 53.
2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
Pasal  ini  mengatur  ancaman  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga,  pengertian  mengenai  kekerasan  fisik dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan  luka  berat.  Sanksi  yang  di  ancamkan  bersifat  alternatif,  karena  ancamannya adalah  sanksi  pidana  penjara  atau  pidana  denda.  Selain  sanksi  yang  bersifat alternatif,  sanksi  yang  di  ancamkan  adalah  maksimum  umum  atau  paling  banyak dan tidak menentukan minimum umumnya.
Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis  dalam lingkup  rumah  tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). 2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dilakukan oleh  suami  terhhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pancaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00
(tiga juta rupiah).
Kekerasan  psikologis  yaitu  kekerasan  yang  dialami  oleh  orang  yang  dalam lingkup  rumah  tangga  yang  tidak  menimbulkan  bekas  seperti  kekerasan fisik.Namun  kekerasan  psikologis  dapat  meruntuhkan  harga  diri  dari  orang  yang ada  dalam  lingkup  rumah  tangga,  menekan  batin  bahkan  memicudendam.Korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  berbentuk  kekerasan  psikologis  lebih  sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik.Kekerasan psikologis adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, penolakan dan penuduhan. Ketentuan  dalam  Pasal  45  tersebut  di  atas,  mengancam  sanksi  pidana terhadap  orang  yang    melakukan    kekerasan    psikis,  yang  dimaksud  dengan kekerasan psikis ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal   44   Ayat  (4)  mensyaratkan  adanya pengaduan untuk dapat diproses  oleh  aparat  penegak    hukum,  hal    ini    karena    ditentukan  oleh  Pasal  51 Undang-undang    Nomor  23  Tahun  2004  bahwa:  Tindak  pidana  kekerasan  fisik sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  44  Ayat  (4)  merupakan  delik  aduan.  Pasal  45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merupakan delik aduan. Hal ini  ditentukan  oleh  Pasal  52,  yang  isinya  adalah  sebagai  berikut:  Tindak  pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45  Ayat (2) merupakan delik aduan.
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf  a  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  12  (dua  belas)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  atau  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
Dalam  hal  perbuatan  dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka  yang  tidak  memberikan  harapan akan  sembuh  samasekali,  mengalami  gangguan  daya  piker  dan  kejiwaan sekurang-kurangnya  selama  4  (empat)  minggu  terus-menerus  atau  1 (satu)  tahun  tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya  janin  dalam kandungan,  atau  mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat  reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan penjara paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan denda paling  banyak  Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Dalam  hal  kekerasan  seksual  dalam  lingkup  rumah  tangga,  ketentuan pidananya  di  atur  dalam  tiga  pasal  yaitu  Pasal  46,  Pasal  47  dan  Pasal  48.  Yang masing-masing  pasal  menentukan  ancaman  sanksi  pidana  penjara  atau  denda terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dalam  lingkup  rumah  tangga. Pada Pasal 46 hanya mengatur ancaman maksimum umum, karena dalam Pasal 46 hanya mengatur ancaman paling lama dan paling banyak. Berbeda dengan Pasal 47 dan  48  yang  sanksinya  juga  bersifat  alternatif  namun  dalam  pasal  tersebut mengatur  ancaman  minimum  umum  dan  maksimum  umum  yaitu  mengatur ancaman  paling  singkat  atau  paling  sedikit  dan  paling  lama  atau  paling  banyak. Selain itu, didalam Pasal 48 juga ancaman pidananya lebih berat dibanding ancaman pidana  pada  Pasal  46  dan  Pasal  47.  Yang  dimaksud  dengan  perbuatan  kekerasan seksual  itu  sendiri  ditentukan  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan  orang  lain  dalam  lingkup  rumah  tangganya  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  9  Ayat  (1);menelantarkan  orang  lain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).
Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat ancaman sanksi pidana penjara atau pidana denda terhadap orang yang menelantarkan orang lain  dalam  lingkup  rumah  tangga,  sedangkan  ketentuan  mengenai  penelantaran dalam rumah tangga di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam  pasal  ini  juga  tidak  mengatur  ancaman  minimum  umum  untuk  pelaku penelantaran dalam lingkup rumah tangga.
Pidana  denda  merupakan  salah  satu  dari  pidana  pokok  dalam  stelsell pidana  Indonesia,  sebagaimana  warisan  colonial  Belanda  dan  masih  berada dikedudukan sekunder jika dibanding dengan pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini tampak pada peraturan dan pengancamannya yang dilihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. kemudian dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) Kitab Undang- Undnag Hukum Pidana yang berbunyi: “perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10”. Hal tersebut yang memberikan gambaran mengenai rendahnya dan terbatasnya pidana denda sebagai pidana pokok.
Pidana  denda  di  dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga pada setiap pasal dalam ketentuan pidana sanksi pidananya bersifat alternatif yaitu antara pidana penjara atau pidana denda.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang ini tidak mengatur “kualifikasi delik” berupa kejahatan dan pelanggaran, dari 10 perumusan ancaman sanksi pidana terdapat: 13
a. 10 pola perumusan alternatif (penjara dan denda)
b. Komposisi jenis ancaman sanksi pidana terdiri atas:
1. 10 ancaman pidana penjara, dan
2. 10 ancaman pidana denda.
2.  Implementasi  Pidana  Denda  Sebagai  Alternatif  Pemidanaan  Pada  Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan  data-data  yang  penulis  peroleh  saat  penelitian  di  Pengadilan Negeri  Muara  Bulian,  dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2015,  2016  dan 2017  belum  ada  putusan  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  yang mengimplementasikan  pidana  denda  sebagai  alternatif  pemidanaan  pada  tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hakim lebih memilih menerapkan pidana penjara  kepada  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena mereka  beranggapan  bahwa  pidana  penjara  lebih  memenuhi  rasa  keadilan. Menurut mereka pidana penjara lebih memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di banding pidana denda.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  hakim  yang menangani  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Pengadilan  Negeri  Muara Bulian  bernama  Listyo  Arif  Budiman,  beliau  berpendapat  bahwa  pidana  denda memang jarang diterapkan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, tapi tidak menutup kemungkinan  pidana  denda  itu  diterapkan  semua  itu  tergantung  pada  kasuistis. Beliau juga berpendapat bahwa untuk masyarakat Batanghari itu sendiri lebih adil diterapkan pidana penjara, karena pidana denda belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bagi masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi mereka akan mudah  membayar  denda,  dan  tidak  menimbulkan  efek  jera  demikian  juga sebaliknya  untuk  masyarakat  yang  tingkat  ekonominya  rendah,  mereka  akan kesulitan  untuk  membayar  denda.  Dikhawatirkan  nantinya  akan  mengakibatkan timbulknya kejahatan lain yang di akibatkan dari pidana denda tersebut. Selain itu dengan dijatuhkannya pidana penjara maka masyarakat sekitar akan takut untuk
13 Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dinamika Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan (Jakarta: Total Media, 2016), hlm. 413.
melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Jika  dikenai  pidana denda masyarakat tidak dapat melihat dampaknya, tidak melihat adanya hukuman yang dikenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut. 14
Dengan  berkumpulnya  kembali  pelaku  bersama  korban  dikhawatirkan pelaku  mengulangi  kembali  perbuatannya.  Terlebih  untuk  perkara  yang  telah sampai  kepada  tahap  penuntukan  itu  berarti  perkara  tersebut  sudah  tidak  bisa diselesaikan melalui jalur damai.
Hal ini didasarkan atas pendapat salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batanghari bernama Eddowan, yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan yang dilakukan pelaku biasanya bisa di selesaikan sendiri, jika sampai pihak korban tersebut melapor, biasanya itu yang sudah tidak bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau  dapat  dikatakan  bahwa  perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah terjadi secara berulang-ulang. Jika terjadi perdamaian, aduan dapat dicabut dan biasanya yang sampai ke penuntutan konflik tersebut tidak mencapai perdamaian. 15
Menurut  Kendar  Sudaryana,  salah  seorang  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri Batanghari  pidana  denda  sulit  diterapkan  karena  masyarakat  Batanghari  yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga rata-rata berekonomi rendah. 16 Beliau berpendapat demikian karena beliau pernah memegang perkara kasus kekerasan dalam  rumah  tangga.  Pendapatnya  dibenarkan  dengan  salah  seorang  jaksa  di Kejaksaan  Negeri  Batanghari,  bernama  Wahyu  Nugraha  Effendi.  Wahyu  Nugraha Effendi  mengungkapkan,  bahwa  mereka  yang  melakukan  dan  mengalami  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  rata-rata  berekonomi  rendah,  lalu  jika  dijatuhi pidana  denda  bagaimana  pelaku  hendak  membayar  denda  tersebut  jika  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sulit. 17
Undang-undang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebenarnya spiritnya  Restoraktif  Justice,  oleh  karena  itu  pidana  denda  didalam  undang-undang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  nominal  dendanya  sedikit.  Pada  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  lebih  diutamakan  penyelesaian  secara  kekeluargaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya damai dibeberapa tahapan sebelum perkara tersebut berlanjut pada tahap penuntutan.
Ritma  Jayanti  selaku  Kepala  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polres Batanghari  menjelaskan  bahwa  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebelum  di limpahkan  ke  kejaksaan  terlebih  dahulu  dilakukan  upaya  damai  antara  kedua  belah pihak. Biasanya yang membantu untuk melakukan upaya damai adalah pihak keluarga dan dibantu oleh ketua RT atau lurah berasal dari tempat mereka tinggal. 18
Adapun kelemahan-kelemahan pidana denda adalah:
1. Pidana  denda  ini  dapat  dibayar  dan  ditanggung  oleh  pihak  ketiga  (majikan, suami  atau  istri,  orang  tua,  teman/kenalan  baik  dan  lainnya)  sehingga  yang
14 Wawancara dengan Listyo Arif Budiman, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 3 Januari 2018.
15 Wawancara dengan Eddowan, KASI Pidana Umum Kejaksaan Batanghari, tanggal 10 Januari 2018.
16 Wawancara dengan Kendar Sudaryana, Jaksa Fungsional Kejaksaan Batanghari, tanggal 10 Januari 2018.
17 Wawancara dengan Wahyu Nugraha Effendi, Jaksa Fungsional Kejaksaan Batanghari, tanggal 10 Januari 2018.
18 Wawancara dengan Ritma Jayanti, KANIT PPA Polres Batanghari, tanggal 20 Oktober 2017.
dijatuhkan  tidak  secara  langsung  dirasakan  oleh  si  terpidana  sendiri.  Hal  ini menjadikan efek jera tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku.
2. Pidana denda lebih menguntungkan orang yang mampu, sementara bagi orang yang  kurang  mampu  mengangga  pidana  denda  adalah  suatu  beban  atau masalah, sehingga mereka cenderung lebih menerima jenis pidana perampasan kemerdekaan.
3. Pidana  denda  yang  dijatuhkan  ikut  membebani  keluarga,  sehingga  pada  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  jika  salah  satu  pihak  dijatuhi  pidana  denda maka  secara  tidak  langsung  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  ikut menanggung denda yang dijatuhkan.
4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa selaku eksekutor.
Disamping  kelemahan-kelemahan  pidana  denda  tersebut  diatas,  disisi  lain pidana denda juga mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu: 19
1. Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana meraskan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai  orang  yang  pernah  mendekam  dalam  penjara  oleh  lingkungan  sosial atau lingkungan kenalan mereka.
2. Pidana  denda  tidak  menimbulkan  stigma  atau  cap  jahat  bagi  terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari perampasan kemerdekaan.
3. Dengan  penjatuhan  pidana  denda,  Negara  akan  mendapatkan  pemasukan  dan disamping proses pelaksanaan hukuman yang lebih mudah dan murah. Keuntungan penerapan sanksi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah:
1. Lebih  memenuhi  rasa  keadilan,  terutama  jika  terpidana  adalah  kepala  rumah tangga,  akan  memenuhi  rasa  keadilan  bagi  pelaku  dan  korban,  pelaku  dapat berkumpul  kembali  bersama  keluarga  dan  menjalani  kehidupan  seperti  biasa bersama  keluarga  dirumah  terlebih  lagi  terkadang  kekerasan  dalam  rumah tangga dipicu dari serangkaian kekerasan dalam rumah tangga lainnya.
2. Jika  pelaku  merupakan  tulang  punggung  keluarga,  maka  korban  akan  tetap mendapat  nafkah  dari  suami.  Jika  pelaku  dijatuhi  pidana  penjara,  maka  siapa nantinya yang akan member nafkah keluarga.
3. Dengan pidana denda, pelaku dapat berkumpul kembali bersama keluarga, yang nantinya diharapkan dapat memulihkan kembali kesenjangan yang terjadi.
4. Dengan  berkumpulnya  kembali  terpidana  dalam  keluarga,  diharapkan  akan menciptakan  keharmonisan,  terutama  bagi  seorang  anak  keutuhan  rumah tangga  orang  tua  akan  membuat  anak  bahagia,  sehingga  psikologi  anak  tidak terganggu.
5. Jika pelaku dipenjara akan menimbulkan stigma dari masyarakat.
6. Dengan tidak dipenjara akan mengurangi kemungkinan perceraian.
7. Pidana denda juga dapat menambah keuangan Negara.
Dalam  penerapan  pidana  denda  sebaiknya  disesuaikan  dengan  kemampuan ekonomi  terdakwa, untuk terdakwa yang berekonomi tinggi maka penjatuhan pidana dendanya  lebih  tinggi  daripada  yang  tingkat  ekonominya  rendah  dan  kemudian disesuaikan juga dengan kasuitisnya. Dalam sistem peradilan pidana berujung tombak pada  proses  penyidikan  maka  akan  akan  berlanjut  pada  proses  selanjutnya  yaitu
19 Niniek Suparmi, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 68.
penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain  bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara,  agar  lebih  memberikan  rasa keadilan.  Jika  dijatuhkan  pidana  denda  hakim  menganggap  hal  itu  dirasa  tidak  adil karena selama proses penyidikan dan penuntutan terdakwa sudah ditahan.
Penerapan  sanksi  pidana  sebenarnya  merupakan  jalan  terakhir  yang    harus ditempuh  apabila  telah  dilakukan  mediasi  dan  tidak  mencapai  kesepakatan.  Untuk perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  sebenarnya  merupakan  perkara  yang istimawa  karena  antara  pelaku  dan  korban  saling  kenal  dan  bahkan  hidup  bersama dalam suatu lingkungan keluarga. Sehingga sebelum perkara dilimpahkan pada proses persindangan  dipengadilan  akan  lebih  baik  jika  perkara  diselesaikan  secara kekeluargaan  melalui  proses  mediasi.  Dibanding  dengan  proses  persidangan  yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena memperhatikan kepentingan masadepan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga terutama untuk kepentingan masa depan anak dan ajaran agama. Ajaran agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai.
Mediasi  menghindarkan  pelaku  pada  pidana  penjara  dan  stimatisasi  serta pergaulan  dalam  penjara  yang  cenderung  menyebabkan  pelaku  mempelajari  ilmu kejahatan yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi penjatuhan pidana penjara yang relative ringan menyebabkan pelaku tidak dapat dilakukan pembinaan secara maksimal.
Polres  Batanghari  dalam  menangani  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga sejauh ini telah cukup sering melakukan upaya perdamaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tanggga. Pada tahun 2015 terdapat 10 perkara kekerasan dalam rumah tangga  yang  di  antaranya  6  perkara  diselesaikan  melalui  upaya  perdamaian  dan  4 perkara  dilanjutkan  pada  tahap  penuntutan.  Pada  tahun  2016  terdapat  18  perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  diantaranya  11  perkara  diselesaikan  secara damai dan 7 perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan. Dan pada tahun 2017 mulai tanggal 1 januari hingga September 2017 terdapat 9 perkara kekerasan dalam rumah tangga  yang  di  antaranya  5  perkara  diselesaikan  melalui  perdamaian  dan  4  perkara dilanjutkan pada tahap penuntutan.
Dikabupaten  Batanghari  jenis  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  seringkali terjadi  berdasarkan  data  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian  dan  hasil  wawancara dengan Listyo  Arif  Budiman  salah seorang  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Selama  ini  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Batanghari dijatuhi pidana penjara. Pidana denda sebagai alternatif pemidanaan belum pernah dijatuhkan untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga. Jika ditinjau dari segi teori tujuan pemidanaan, pidana denda dapat diterapkan sebagai alternatif dari pidana penjara.  Dilihat  dari  teori  pembalasan,  dengan  penjatuhan  pidana  denda mengakibatkan  pelaku  mengalami  kerugian  secara  ekonomi.  Uang  denda  yang seharusnya  dapat  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  harus  dibayarkan  untuk membayar  denda,  hal  ini  membuat  pelaku  jera.  Dan  jika  dilihat  dari  teori  tujuan, sebagaimana telah dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman  masyarakat.  jika  pelaku  dikenakan  pidana  denda  dan  pelaku mengalami  kesulitan  sehingga  pelaku  jera  dan  tidak  ingin  mengulangi
kejahatannya.  Sehingga  dapat  menjadi  pelajaran  bukan  hanya  bagi  pelaku  tetapi juga bagi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.
2. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Melalaui penjatuhan pidana  denda,  maka  konflik  antar  pihak  dapat  diselesaikan,  memulihkan keseimbangan seperti  sebelum  terjadinya tindak  pidana tersebut,  baik  itu  pelaku ataupun korban dapat kembali mejalankan hak dan kewajiban seperti biasa tanpa mengurangi hak dan kewajiban antara keduanya, komunikasi akan kembali terjalin dengan  baik,  sehingga  menciptakan  keharmonisan  dalam  keluarga.  Karena terkadang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  karena  pelaku  berniat memberikan sedikit pelajaran bagi korban yang seringkali melanggar aturan dalam rumah  tangga.  Terkadang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terjadi  tanpa  ada perencanaan  karena  hal  tersebut  seringkali  terjadi  secara  sepontan,  tanpa  ada perencanaan  sebelumnya.  Keluarga  yang  damai,  harmonis  dan  sejahtera  akan menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera pula dan menuju bangsa yang damai dan sejahtera pula kedepannya.
3. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Terpidana setelah melakukan tindak pidana  khususnya  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  biasanya  akan menyesali  perbuatannya,  karena  umumnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebenarnya  bukanlah  hal  yang  direncanakan,  karena  sejatinya  setiap  manusia menyukai  perdamaian,  namun  dalam  kehidupan  rumah  tangga  tentunya  tidak selalu  berjalan  dengan  lancar,  akan  ada  timbul  konflik  dan  pertengkaran  yang apabila  kedua  belah  pihak  tidak  bisa  saling  mengendalikan  akan  mengakibatkan pada  timbulnya  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Terpidana  biasanya  akan menyesali  perbuatannya  dan  berharap  dapat  kembali  berkumpul  bersama keluarga,  dengan  penjatuhan  pidana  denda  maka  terpidana  dapat  terbebas  dari rasa  bersalah  akan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  terhadap  korban,  dengan penjatuhan  pidana  denda  terpidana  dapat  kembali  berkumpul  bersama  kelaurga dan  diharapkan  akan  dapat  menyesali  perbuatannya  dan  tidak  mengulangi perbuatnnya.  Sehingga  kehidupan  kedepannya  akan  lebih  berhati-hati  dalam bertindak serta lebih menyayangi keluarganya.
Berkaitan  dengan  asas  ultimum  remedium,  bahwa  penerapan  sanksi  pidana merupakan  upaya  terakhir  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  dalam  upaya perdamaian,  maka  seharusnya  penjatuhan  sanksi  pidana  didahulukan    pada  sanksi terendah.  Tinggi  rendahnya  sanksi  berdasarkan  urutan dalam  Pasal  10  KUHP,  sanksi tertinggi  dimulai  dari  pidana  mati  dan  sanksi  terendah  adalah  pidana  tutupan. Sementara itu di dalam Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  sanksi  pidana  pokok  yang  ditentukan hanya  2  jenis  pidana  pokok  yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  kedua  sanksi tersebut  bersifat  alternatif,  maka  hakim  hanya  boleh  menjatuhkan  satu  jenis  pidana pokok saja yaitu penjara atau denda.
Terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan  tindak  pidana  ringan  yang merupakan  delik  aduan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka terhadapnya sebaiknya dijatuhi pidana  denda  sebagai  alternatif  dari  pidana  penjara.  Tindak  pidana  yang dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  ringan  dan  merupakan  delik  aduan  adalah  di atur dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang
penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Ketiga  pasal  tersebut  berbunyi  antara lain:

## Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana di atur dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan.
Yang  di  maksud dalam  Pasal  51  tersebut adalah  kekerasan  fisik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Pasal 52
Tindak  pidana  kekerasan  psikis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45  Ayat  (2) merupakan delik aduan.
Yang dimaksud dalam Pasal 52 tersebut adalah kekerasan psikis sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  45  Ayat  (2)  dalam  hal  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, dan atau penderitaan psikis pada seseorang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## Pasal 53
Tindak  pidana  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  46  yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.
Yang dimaksud dalam Pasal 46 tersebut adalah kekerasan seksual sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  dalam  hal  perbuatan  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya  istri  terhadap  suami  maka  tergolong kedalam delik aduan, karena keduanya berada dalam ikatan perkawinan.

## D. SIMPULAN
Pengaturan  sanksi  pidana  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga menggunakan  stelsel  pemidanaan  yang  alternatif  (memilih)  yakni  dengan menggunakan kata hubung “atau”, maka hakim hakim harus menjatuhkan salah satu  saja,  seperti  pidana  penjara  saja  atau  pidana  denda  saja.  Mengenai implementasi  denda  sebagai  alternatif  pemidanaan  pada  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Batanghari  berdasarkan  data yang  penulis  peroleh  di  pengadilan  negeri  Batanghari  dalam  kurun  waktu tahun    2015,  2016  dan  2017  pidana  denda  sebagai  alternatif  pemidanaan belum  diimplementasikan.  Pada  periode  tahun  2015  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang diputus di Pengadilan Negeri Muara Bulian ada 4 (empat) kasus, 3 (tiga) kasus dijatuhi pidana penjara dan 1 (satu) kasus dijatuhi pidana penjara  dan  denda.  Pada  priode  tahun  tahun  2016  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang diputus Pengadilan Negeri Muara Bulian terdapat 7 (tujuh) kasus yaitu ketujuh kasus tersebut dijatuhi pidana penjara. Pada  priode tahun 2017  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  diputus  pengadilan  negeri terdapat  7  (tujuh)  kasus  dan  ketujuh  kasus  tersebut  dijatuhi  pidana  penjara. Jadi  dalam  kurun  waktu  2015  sampai  dengan  2017  terdapat  18  kasus
kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  diputus  di  pengadilan  negeri  muara bulian dan belum ada putusan yang menjatuhi pidana denda sebagai alternatif pemidanaan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

## Buku
Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Bakhri, Syaiful. Pidana Denda Dinamika  Dalam Hukum   Pidana  Dan Praktek Peradilan . Jakarta: Total Media, 2016.
Chazawi,Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Loqman, Loeby. Pidana dan penjatuhan Pidana. Jakarta: Datacom, 2001.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Cet.1. CV.Mandar Maju, 2008.
Nawawi, Kabib. Kriminologi. Jambi: Depdiknas, 2008.
Sukri, S. Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: Gama Media, 2014.
Setiady, Tholib. Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta,2010.
Sueroso, Moerti Hardiati. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 1977.
Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sisitem Pidana Dan   Pemidanaan . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Tim penyusun kamus pusat  bahasa. kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka, 2005.
Wahid,Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Malang: Revika Aditama, 2001.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Karya,Dewi.  “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya.”Jurnal Ilmu Hukum , (2013).
Lubis, M. Sofyan. ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Legal Articles ,” http://artikel.kantorhukum-ihs.com, 14/8/2015,  diakses 10 /10/2017.
Permana, Hidayah Aziz. “Analisis Yuridis Terhadap Perumusan Perbuatan Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi. Jambi, 2016.

## Tedjosaputro,  Liliana dan Krismiyarsi. ”Kebijakan Penanggulangan Kejahatan
Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”.Jurnal Kriminologi Indonesia , (2012).
Nys. Arfa. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekeasan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasn Dalam Rumah Tangga.” Jurnal I Normatif Vol. 7, No.2,(2014).