INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 8666-8677 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Jual Beli Senjata Api Terkait Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Tjk)
Arfin Fadhillah Muhammad Universitas Bandar Lampung Email: arfinfadhillah9@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apa  saja  faktor  penyebab  anggota  kepolisian melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada pelaku terorisme berdasarkan putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum yang menjadi kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan  penelitian  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat  dapat  disimpulkan  bahwa: Penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada pelaku terorisme berdasarkan  putusan  nomor  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk  yakni:  Mental  petugas  dalam  menegakkan hukum  sering  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  penegakan  hukum,  faktor lemahnya mental penegak hukum tersebut yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut karena mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat dari menjual senjata api, kedua Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah. Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan jual beli senjata api  terkait  tindak  pidana  terorisme  berdasarkan  putusan  nomor  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk  melalui  2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan  senjata  api  akan  dikenakan  tindakan  berupa  pemberian  sanksi  disiplin  dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA  Nomor  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk.  yang  menghukum  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat  psikotes  dan  tes  mental  hak  memegang  senjata  api,  serta  melakukan  pengawasan kepada setiap gudang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anggota Kepolisian, Senjata Api

## Abstract
The aim of this research is to find out what factors cause police officers to commit the crime of selling firearms to terrorists based on decision number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk and how the law enforces this. This research uses a method with a prescriptive and empirical legal approach.  This normative approach takes place by reviewing legal issues that become rules and can be seen to be in line with normative research.  Based on the research results obtained, it can be concluded that: The cause of police officers committing the crime of selling firearms to terrorists based on decision number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk is: The mentality of officers in enforcing the law is often one of the influencing factors in  law enforcement, the factor of weak mentality in law enforcement is that police members are easily tempted by the profits obtained  from  selling  firearms,  secondly,  the  level  of  awareness  and  compliance  of  members  of  the National Police with the regulations of the National Police Professional Code of Ethics which are binding and apply to them is still relatively low.  Law enforcement against police officers who buy and sell firearms related to criminal  acts of terrorism is based on decision number 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk  through 2 groups, namely repressively and preventively.  In a repressive manner, members of the National Police who  misuse  firearms  will  be  subject  to  action  in  the  form  of  disciplinary  sanctions  and/or  criminal sanctions as regulated in the Criminal Code.  This can be seen in the Class IA District Court Decision Number  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk.    who sentenced  the  defendant  was  found  guilty and  sentenced  to imprisonment for 9 (nine) months.  Preventive efforts are carried out by tightening psychological tests and  mental  tests  for  the  right  to  hold  firearms,  as  well  as  carrying  out supervision  at  every  firearms warehouse for members of the National Police who hold firearms.
Keywords: Law Enforcement, Police Members, Firearms

## PENDAHULUAN
Permasalahan penting yang masih menghambat Polri dalam menjalankan amanahnya sebagai  pelindung  keselamatan,  penegakan  hukum,  dan  ketertiban  masyarakat,  serta memberikan perlindungan dan pembinaan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat, adalah memburuknya persepsi masyarakat.  dari kekuatan.
Jika sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari  tidak  menunjukkan  komitmen  terhadap  profesionalisme,  transparansi,  dan akuntabilitas, maka fenomena  ini  kemungkinan besar akan terus berlanjut sebagai siklus tanpa akhir di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Subu, 2002).
Diketahui  akhir-akhir  ini  aparat  Kepolisian  sering  melakukan  kealpaan  dalam melaksanakan  tugasnya,  padahal  didalam  menjalankan  tugasnya  terdapat  aturan-aturan yang harus dipenuhi. Apabila melanggar ketentuan yang ada tentunya aparat tersebut akan mendapat  sanksi  disiplin  maupun  pidana.  Sesuai  dengan  hak  masyarakat,  Polri  berhak memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat agar merasa aman dan tenteram.  Selama Polri menggunakan cara-cara pemaksaan yang sesuai dengan
hukum, maka masyarakat tidak wajib menaati hukum.  Anggota Polri juga bebas menolak perintah atasannya yang tidak sah atau tidak pantas, sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Profesi Polri (Karoba, 2007).
Setiap  anggota  Polri  wajib  mempertanggungjawabkan  segala  perbuatan organisasinya  kepada  atasannya  apabila  diperlukan,  dan  mempertanggungjawabkan perbuatannya  baik  secara  hukum  maupun  moral  melalui  sidang  yang  berkaitan  dengan kode etik profesi.  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang sikap dan tindakan para perwiranya.
Segala tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian dianggap sebagai pelanggaran kode etik.  Seluruh personel Polri  wajib  memandang  sesama  perwira  sebagai  obyek  harkat  dan  martabat,  yang menunjukkan  persamaan  hak  dan  tanggung  jawab.    Kode  Etik  Profesi  Polri  terdiri  atas standar  atau  pedoman  yang  menetapkan  landasan  etika  tunggal  dengan  hanya menitikberatkan pada tindakan dan perkataan yang diamanahkan kepada personel Polri.
Menjaga kedisiplinan selama bertugas di Polri merupakan sebuah keistimewaan yang menunjukkan  pengabdian  dan  kepercayaan  seseorang  terhadap  organisasi.    Beberapa contoh tindakan yang merugikan Kepolisian adalah pengabaian tanggung jawab dan tugas yang  disengaja  dan  terus-menerus,  pembangkangan  terhadap  arahan  atasan,  dan penganiayaan terhadap sesama perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Pernyataan Tribrata  yang  ketiga  adalah:  “Sebagai  Kepolisian  Nega ra  Republik  Indonesia,  kita  harus senantiasa  mengayomi,  mengayomi,  dan  mengabdi  kepada  masyarakat  dalam  rangka menegakkan hukum ” .
Apabila aparat Polri melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran disiplin tertentu, maka akan dikenakan sanksi pidana dan disiplin dari Ankum dan/atau atasan hukumnya. Apabila  seorang  petugas  polisi  terbukti  melakukan  tindak  pidana,  maka  harus  diambil keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Barulah sanksi dapat diterapkan dalam sidang  Komisi  Etik  Polri  sesuai  Pasal  11  ayat  (2)  a,  b,  c,  dan  d.    Komisi  mempunyai kewenangan menilai ada atau tidaknya Pemeriksa terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya.
Hukum Disiplin Kepolisian yang dituangkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Hukum  Disiplin  Bagi  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dilanggar  karena adanya  perilaku  menyimpang  dari  aparat  kepolisian.    Penegakan,  pembinaan,  dan pemeliharaan tata tertib personel kepolisian menjadi fokus peraturan disiplin bagi personel kepolisian, yang didasarkan pada rumusan pasal 1 angka 3 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Badan  Nasional.    Kepolisian  Republik  Indonesia.  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  bahwa  kepolisian  mempunyai  tujuan  untuk  menyelenggarakan  keamanan dan ketertiban sosial, menjunjung tinggi  hukum, memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat, serta mengakui hak asasi manusia.  Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional.
Perbedaan tersebut terlihat pada contoh anggota SE Polri yang membeli dan menjual amunisi  kaliber  5,56  mm  kepada  pihak  yang  melanggar  doktrin  tersebut.    Densus  88 Antiteror Polri menahan dua anggota Polda Lampung karena diduga bagian dari organisasi teroris.    Kedua  petugas  polisi  yang  ditahan  itu  diduga  memberikan  senjata  api  kepada organisasi  teroris.    Densus  88  dilaporkan  menyita  800  butir  amunisi  kaliber  5,56  dan  9 milimeter, tiga magasin SS1, pistol revolver, dan senjata api laras panjang dari terduga teroris (bbb.com, 2018).
Beberapa hari lalu, Tim Densus 88 sudah menggeledah rumah tersangka TW teroris di Jalan Cat, Purwoasri, Metro Utara, Kota Metro, Lampung.  Barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan berupa tiga pucuk senjata laras panjang, satu pucuk senapan jenis revolver, tiga magasin SS1, serta sekitar 800 butir peluru 5,56 mm dan 9 mm.  Barang bukti awalnya  diduga  berasal  dari  anggota  Brimob  Polda  Lampung  berinisial  L  dan  Perwira Menengah (Pamen) Brimob Polda Lampung berinisial S (Supriyadi, 2022).
Definisi di atas memperjelas kepada masyarakat bahwa terorisme merupakan salah satu  jenis  kejahatan  berskala  internasional  yang  sangat  menakutkan  bagi  mereka. Banyaknya peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh teroris di wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  telah  menimbulkan  ketakutan  masyarakat  dan  mengakibatkan timbulnya  korban  jiwa  dan  kerugian  harta  benda  yang  berdampak  signifikan  terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta hubungan dengan negara lain.
Undang-Undang  khusus  yang  mengatur  tindak  pidana  terorisme  tepatnya  pada tanggal 18 Oktober 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan diubah menjadi Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  juga  ada regulasi serupa yang mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme yakni Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme (Advokathandal, 2009).
Adapun  di  dalam  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  putusan  No 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk justru mengenakan pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 56 KUHPidana. Padahal diketahui terdakwa sendiri bekerja
sama  dengan  komplotatan  terduga  terorisme.  Dalam  hal  ini  jelas  perbuatan  terdakwa tersebut seharusnya masuk kedalam perbuatan yang memenuhi unsur perbantuan kepada pelaku terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
“ Setiap  Orang  yang  melakukan  permufakatan  jahat,  persiapan,  percobaan,  atau pembantuan  untuk  melakukan  Tindak  Pidana  Terorisme  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf  b  dan  huruf  c,  dan  Pasal  13A  dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sesuai  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 hurufb dan hurufc, dan Pasal 13A ”
Adapun  justru  dalam  putusannya  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Hal ini jelas tidak akan membuat efek jera kepada pelaku, apalagi pelaku adalah anggota polri yang tugasnya mengayomi Masyarakat dan melakukan penegakan hukum. Tentunya hal ini ada unsur pemberatnya karena pelaku yang mana adalah anggota polri. Oleh karena itulah penulis tertarik menngangkat putusan hakim tersebut karena tidak mencerminkan keadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris.  Pendekan  normatif  ini  berlangsung  dengan  meninjau  persoalan  hukum  yang menjadi kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian normatif. Studi yuridis normatif dilaksanakan  dengan  pendekatan  melalui  penelitian  kepustakaan  terhadap  persoalan teoritis, diantaranya kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini sarjana dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Pendekatan dimana subjek penelitian dipelajari  secara  langsung  melalui  pengataman  terhadap  pernyataan  penelitian  dan wawancara yang berkaitan dengan rumusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebab  Anggota  Kepolisian  Melakukan  Tindak  Pidana  Penjualan  Senjata  Api  Kepada Pelaku Terorisme Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk
Menurut  Aiptu  Galih  Pamuji  jabatan  Kasubsi  Riksa  Di  Provos  Sat  Brimob  Polda Lampung Sehubungan dengan beberapa faktor diatas tersebut bahwa penyebab anggota brimob melakukan tindak pidana lebih disebabkan beberapa faktor berikut:

## 1) Faktor Mentalitas Penegak hukum
Salah  satu  variabel  yang  paling  mempengaruhi  dalam  penegakan  hukum seringkali adalah sikap aparat dalam menegakkan hukum.  Mereka yang membuat dan melaksanakan  hukum  dikenal  sebagai  penegak  hukum.    Penegakan  hukum  tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pemikiran aparat penegak hukum yang salah. Buruknya  mental  aparat  penegak  hukum  dipengaruhi  oleh  berbagai  hal,  seperti ketidaktahuan mereka terhadap ekonomi, agama, dan praktik perekrutan.  Oleh karena itu, dapat digarisbawahi bahwa unsur-unsur yang berkaitan dengan penegakan hukum sangat penting dalam cara sistem hukum beroperasi.  Peraturannya bagus, tapi akan ada masalah jika polisi tidak bertindak normal.  Demikian pula, masih ada kemungkinan timbulnya permasalahan jika peraturan longgar namun penegakan hukum sangat baik. Seperti yang dilakukan oleh anggota kepolisian Saifullah dalam putusan nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk “ sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan melakukan kejahatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba  memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai, membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya, menyimpan, mengangkut,menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia  sesuatu  senjata  api,  amunisi,  atau  sesuatu  bahan  peledak”,  yaitu  berupa amunisi kaliber 5,56 mm TJ, dengan jumlah lebih kurang 14 kotak yang setiap kotaknya berisi  amunisi  sebanyak  20  butir,  sehingga  total  amunisi  yang  Terdakwa  serahkan kepada saksi Jimmy Dessai  (diajukan dalam perkara terpisah oleh Densus 88 Mabes Polri) lebih kurang sebanyak 280 butir
Berdasarkan fakta diatas tersebut menurut penulis bahwa tidak menjamin bahwa anggota Polri sekalipun dapat terbebas  dari yang namanya kesalahan.  bahwa faktor lemahnya  mental  penegak  hukum  tersebut  yang  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian Saifullah tersebut karena mudah tergiur dengan keuntungan yang didapat dari menjual senjata api  kepada orang sipil padahal kepolisian dilarang menjual belikan senjata api atau amunisi kepada masyarakat sipil yang tidak mempunyai izin.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor:  20  Tahun  1960 tentang kewenangan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api dan Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2012 tentang pengawasan senjata api untuk kepentingan olahraga. “ Adapun orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai,  menyimpan,  mempunyai  persediaan  padanya,  senjata  api  dan  peluru (amunisi)  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  telah  diberikan  kewenangan  atau perijinan  baik  secara  perorangan  maupun  secara  institusi  oleh  Pemerintah ” ,  bahwa Terdakwa dalam menyerahkan amunisi kaliber 5.56 mm sebanyak 14 kotak atau 280 butir pada saksi Jimmy Dessai tanpa prosedur yang benar di Brimob Polda Lampung dan tidak ada ijin dari Pejabat Yang Berwenang.
Berdasarkan  uraian  diatas  tersebut  polisi  dilarang  untuk  melakukan  tindakan tidak  terpuji  tersebut  karena  lemahnya  mental  anggota  kepolisian  Saifullah  tersebut maka tak ayal membuatnya melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana yang berakibat merugikan bagi orang lain.
2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap Kode Etik Masih banyak anggota Polri yang kurang menyadari atau menaati aturan Kode Etik Profesi Polri yang berlaku dan mengikat sehingga berujung pada pelanggaran kode etik yang terus menerus. Hal ini terbukti melihat bahwa anggota kepolisian Saifullah telah melakukan beberapa tindak pidana yakni pidana menjual senjata api tanpa ijin dan  turut  serta  dalam  tindak  pidana  terorisme  yakni  dengan  cara:  Berdasarkan keterangan saksi Jimmy Dessai yang diduga pelaku Teroris oleh Tim Densus 88 Mabes Polri  dengan  di  Back  Up  Team  Tekab  308  Polda  Lampung,  setelah  dilakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi Jimmy Dessai ada menyimpan/menitipkan amunisi  dan  membenarkan  memperoleh  amunisi  yang  dititipkan  pada  saksi  Yantori adalah  sebagian  dari  Terdakwa  Saifullah  sebanyak  14  kotak  atau  280  butir  amunisi kaliber  5.56  mm  pada  kurun  waktu  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2019  dengan alasan untuk berburu babi hutan dan latihan menembak namun kenyataannya tidak ada peluru yang dipergunakan untuk berburu babi hutan oleh saksi Jimmy Dessai, Ahli Sopan Utomo (Ahli Balistik) berpendapat bahwa “ orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah ” , bahwa Terdakwa dalam menyerahkan amunisi kaliber 5.56 mm sebanyak 14 kotak atau 280
butir pada saksi Jimmy Dessai tanpa prosedur yang benar di Brimob Polda Lampung dan tidak ada ijin dari Pejabat Yang Berwenang.
Berdasarkan  fakta  diatas  tersebut  bahwa  anggota  kepolisian  Saifullah  sudah terjadi  rentetan  kejadian  beberapa  pelanggaran  disiplin  dan  tindak  pidana  perihal melakukan jual beli senjata api kepada terduga terorisme. Bahwa dari segi kesadaran tampaknya  anggota  kepolisian  Saifullah  memang  tidak  memperhatikan  wujud kesadaran dan kepatuhan karena telah melakukan jual beli senjata api serta amunisi kepada terduga terorisme, sehingga merusak martabat dan citra positif polri di mata masyarakat.
Padahal anggota kepolisian Saifullah sebagai anggota Polri Brimob mengetahui Polri  tunduk  pada  hukum  dan  Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik  Profesi  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  kode etik kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor  14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada  prinsipnya  Polri  harus menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat Negara,  Pemerintah,  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Pasal  3  huruf  c  PP 2/2003)  dan menaati  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  baik  yang berhubungan  dengan  tugas  kedinasan  maupun  yang  berlaku  secara  umum (Pasal  3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti  anggota kepolisian Saifullah melanggar peraturan disiplin.

## 3) Adanya Niat Dan Kesempatan
Niat  dan  kesempatan  merupakan  faktor  pendorong  timbulnya  tindak  pidana penjualan senjata api dan amunisi  yang dilakukan oleh anggota kepolisian Saifullah. Betapapun  besarnya  niat  jika  tidak  ada  kesempatan,  tidak  dapat  dilakukan,  dan sebaliknya  jika  tidak  ada  niat  melakukan  jual  beli  senjata  api  dan  amunisi  maka kejahatan tersebut tidak dapat dilakukan.
Dilihat  dari  faktanya  bahwa  anggota  kepolisian  Saifullah  tersebut menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota kepolisian yang mana dalam hal ini  terdakwa  memiliki  akses  untuk  bisa  menjual  senjata  api  dan  juga  amunisi. Kesempatan emas tersebutlah yang tidak dilewatkan oleh tersangka dalam menjalani serangkaian  tindak  kejahatannya  dengan  cara  menjual  senjata  dan  amunisi  tersebut kepada masyarakat untuk bisa meraup keuntungan banyak dari penjualan tersebut.
Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas yang mana faktor  penyebab  tersangka  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  teori  kriminologi, keadaan  ini  sebenarnya dianggap sangat penting  karena  niat jahat dan kesempatan mencari  keuntungan  merupakan  bentuk  fenomena  yang  terjadi  ketika  seseorang memegang suatu kendali penuh terhadap sistem. Kejahatan di Indonesia salah satunya didorong  oleh  faktor  kesempatan  dan  penyalahgunaan  kewenangan  seperti  yang dilakukan  oleh  anggota  kepolisian  termotivasi  melakukan  tindak  pidana  penjualan senjata  api  secara  illegal  kepada  terduga  terorisme  dikarenakan  faktor  dominannya kesempatan yang ada padanya.
Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  Kepolisian  Yang  Melakukan  Jual  Beli  Senjata  Api Terkait Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk.
Tujuan mendasar penegakan hukum, dari sudut pandang konseptual, adalah untuk menciptakan  dan  melestarikan  kehidupan  sosial  yang  damai  dengan  menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam aturan dan sikap tindakan yang stabil dan diwujudkan.  Proses ini  dikenal sebagai penerjemahan nilai.  Gagasan ini, meskipun memiliki landasan filosofis, memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar dapat masuk akal.
Menurut  Sudarto,  penegakan  hukum  pidana  terkadang  dimaknai  hanya  secara normatif, artinya persoalan peradilan atau kepastian hukum hanya mempertimbangkan isi undang-undang — dalam  hal  ini  proses  mengadili  dan  menghasilkan  putusan  hakim — namun cara pandang ini bersifat konseptual.  Khususnya terkait dengan penegakan hukum, karena penegakan hukum, dan hukum pidana pada khususnya, menurut Sudarto, bukan tentang bagaimana hukum itu ada, melainkan bagaimana penegakannya, yaitu tindakan menjaga nilai-nilai sosial yang mendasar.  Gagasan tentang inisiatif pencegahan kejahatan termasuk dalam kategori hukum pidana dan penegakan hukum yang sangat luas.
Upaya  pencegahan  kejahatan  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  upaya  penegakan hukum,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  pidana.    Upaya  tersebut dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang meliputi subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman,  dan  Lembaga  Pemasyarakatan.    Mirip  dengan  keadilan,  peradilan  pidana dicirikan  sebagai  proses  yang  beroperasi  di  berbagai  lembaga  penegak  hukum.    Secara spesifik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kegiatan tersebut meliputi serangkaian langkah  bertahap,  seperti  penyidikan  di  kepolisian,  penuntutan  oleh  jaksa,  pemeriksaan hakim di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim oleh lembaga pemasyarakatan.
Penegakan  hukum  yang  etis  dan  moral  adalah  yang  terpenting.    Klaim  ini  tidak berdasar;  selama lebih dari empat puluh tahun, negara ini telah mengalami teror, undang-
undang  yang  ambigu,  dan  hubungan  antarpribadi  yang  tidak  memuaskan.    Karena melibatkan subjek hukum yang menafsirkan hukum sesuai dengan kepentingannya masing- masing, maka penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks.  Sistem hukum suatu negara sebagian besar dipengaruhi oleh pertimbangan moral.  Tanpa dasar moral, undang-undang dapat dibuat yang menghambat pencapaian tujuan hukum yang sah.
Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  menciptakan  berbagai  macam  bisnis  dan menyediakan  beragam  senjata  api  dan  amunisi  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk memungkinkan  meluasnya  penggunaan  kekerasan  dan  senjata  api,  namun  mereka  juga berupaya memperkuat kontrol terhadap pengguna senjata untuk mencegah kematian dan luka  parah.    Sebab,  mereka  menyadari  tugas  dan  wewenang  Polri  sangat  berat  dan berkaitan  langsung  dengan  perlindungan  jiwa.  Namun  masih  banyak  kesalahan penanganan persenjataan yang dilakukan personel Polri.  Kasus penyalahgunaan senjata api ini ada yang terjadi pada saat mereka sedang menjalankan tugasnya, dan ada pula yang terjadi pada saat mereka sedang tidak menjalankan tugasnya.  Jika hukum dapat mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, yakni keselarasan antara penerapan keadilan yang subyektif dan kepastian yang luas dan obyektif, maka hukum akan mampu mencapai tujuannya.
Apabila seorang anggota Polri melanggar prosedur disiplin kepolisian atau kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka ia bertanggung jawab dan harus hadir  di  hadapan  sidang  komisi  kode  etik.    Pimpinan  Polri  telah  menerapkan  sejumlah langkah  menyikapi  penyalahgunaan  senjata  api  oleh  petugas.    Yang  pertama  adalah kebijakan  reaktif,  yang  mengamanatkan  bahwa  senjata  apa  pun  yang  dipinjam  untuk digunakan oleh personel lapangan, apa pun pangkatnya, harus dikembalikan dan segera disimpan.
Sidang Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Personil polisi tunduk pada standar moral perilaku yang harus mereka junjung dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.  Standar-standar ini dirinci dalam Kode Etik Profesi Kepolisian  dan  prosedur  disiplin.  Namun  beberapa  personel  Polri  juga  menunjukkan perilaku tidak normal, yang bertentangan dengan kode etik kepolisian, kebijakan disiplin, dan  bahkan  hukum  pidana.    Setiap  anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang bersangkutan.  Dengan kata lain, perkara tersebut ditangani dan diajukan berdasarkan kerangka peradilan yang lebih luas.
Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri melalui penerapan sanksi pidana  dalam  penjualan  senjata  api  melalui  upaya  penanggulangan  penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan
secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan  dikenakan  tindakan  berupa  pemberian  sanksi  disiplin  dan/atau  sanksi  pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Nomor  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk.  yang  menghukum  terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini  adalah beralasan hukum agar  Terdakwa diperintahkan  tetap  berada  dalam  tahanan  dan  menyatakan  terdakwa  Saifullah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  menyerahkan amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifullah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Memperketat pemeriksaan psikis dan mental terhadap hak kepemilikan senjata api, pelarangan anggota Polri yang mempunyai masalah pribadi, keluarga, atau jabatan untuk meminjam,  apalagi  membeli,  atau  menjualnya,  serta  mengawasi  anggota  Polri  yang memiliki senjata api di setiap gudang senjata merupakan contoh upaya preventif.

## SIMPULAN
1) Penyebab anggota kepolisian melakukan tindak pidana penjualan senjata api kepada pelaku  terorisme  berdasarkan  putusan  nomor  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk  yaitu  faktor lemahnya  mental  penegak  hukum  tersebut  yang  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian karena  mudah  tergiur  dengan  keuntungan  yang  didapat  dari  menjual  senjata  api kepada orang sipil padahal kepolisian dilarang menjual belikan senjata api atau amunisi kepada  masyarakat  sipil  yang  tidak  mempunyai  izin,  kedua  Tingkat  kesadaran  dan kepatuhan  anggota  Polri  atas  peraturan  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  mengikat  dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi,  ketiga  Niat  dan  kesempatan  merupakan  faktor  pendorong  timbulnya  tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2) Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan jual beli senjata api terkait  tindak  pidana  terorisme  berdasarkan  putusan  nomor  202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa  pemberian sanksi  disiplin  dan/atau  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam KUHP.  Hal  ini  terlihat  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Nomor 202/Pid.sus/2023/Pn.Tjk. yang menghukum terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa
diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan menyatakan terdakwa Saifullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan amunisi  atau  sesuatu  bahan  peledak  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saifullah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Advokathandal.  (2009). Kami  Siap  Membantu  Permasalahan  Hukum  Anda. advokathandal.wordpress.com. http://advokathandal.wordpress.com
bbb.com. (2018). Dua polisi di Lampung ditangkap diduga terkait terorisme, penyebaran paham radikal di dalam tubuh Polri “belum seluruhnya terdeteksi.” bbb.com.
Karoba, S. (2007). Standar HAM Untuk Penegakan Hukum. Galangpress.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Pub. L. No. 92 (2015).
Subu, A. (2002). Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian. Kontras.
Supriyadi,  E.  (2022). Densus  88  dikabarkan  tangkap  dua  oknum  Polda  Lampung  diduga suplai  senjata  api  dan  amunisi  ke  terduga  terorisme.  lampung.antaranews.com. https://lampung.antaranews.com/berita/662849/densus-88-dikabarkan-tangkap- dua-oknum-polda-lampung-diduga-suplai-senjata-api-dan-amunisi-ke-terduga- terorisme,
Undang-Undang Dasar RI 1945 Hasil Amandemen ke 4, (1945).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
(2002).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme, (2013). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme, (2018).