Perubahan Status Commanditaire Vennootschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas
(PT)

## Nito Rahmando Wicaksana Putra, Aminah, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : nito.rahmando@gmail.com

## Abstract
The  increasingly  rapid  world  economic  growth  has  led  to  many  entrepreneurs  establishing  Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing  the form of  a legal entity from CV to  PT due to  a third  party  when  the  process  of  changing  the  form  of  a  Business  Entity  (CV)  to  a  Legal  Entity  (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in  status to  a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third  parties.  It  is  necessary  to  hold  a  General  Meeting  of  Shareholders,  or  hold  a  mutual  agreement between  all  prospective  founders  of  a  PT  so  that  they  expressly  accept  or  take  over  all  rights  and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.
Keywords : Commanditaire Vennootschap, Limited Liability Company

## Abstrak
Pertumbuhan  ekonomi  dunia  yang  semakin  pesat  memunculkan  banyak  pengusaha  yang  mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini  membahas  persoalan  mengenai  proses  perubahan  bentuk  badan  hukum  dari  CV  menjadi  PT  akibat pihak ketiga ketika proses perubahan  bentuk dari Badan Usaha (CV)  menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari  PT.  dalam  mengantisipasi  terjadinya  permasalahan  antara  sekutu  aktif  dengan  pihak  ketiga.  Perlu diadakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  atau  mengadakan  persetujuan  bersama  antara  semua  calon pendiri PT sehingga  secara tegas  menyatakan  menerima atau mengambil alih  semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.
Kata Kunci : Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat telah mengarah kepada terbentuknya ekonomi  global.  Ekonomi  global  mulai  terbentuk  ditandai  dengan  berbagai  peristiwa internasional, seperti penandatangan  Kesepakatan Putaran Uruguay (Uruguay Round 1994)  yang telah  diratifikasi  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994  Tentang  Pengesahan
Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia (Agreement  Establishing  The  World Trade  Organization ),  dibentuknya  baik  itu  Lembaga  Perdagangan  Internasional  ( World  Trade Organization/WTO ),  blok-blok  perdagangan  regional,  seperti North  America  Free  Trade  Area ( NAFTA ), ASEAN  Free  Trade  Area  (AFTA ),  maupun  Asia Pacific  Economy  Coorperation (APEC) .  Seiring  berkembangnya  globalisasi  dunia  yang  semakin  meningkat  Indonesia  juga  ikut mengalami  perkembangan  perekonomian  sebagai  akibat  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan barang  dan  jasa  serta  terbukanya  komunikasi  internasional  yang  didukung  dengan  teknologi modern  (Emirzon,  2000).  Akibat  dari  hal  tersebut  memunculkan  banyak  orang  yang  ingin berbisnis  menjadi  pengusaha  sehingga  mrnciptakan  adanya  persaingan  usaha  di  pasar  bebas. Tingginya  tingkat persaingan antar pengusaha  menyebabkan  mereka untuk melindungi  bisnisnya dengan mendirikan badan usaha.
Bentuk-bentuk  badan  usaha  yang  dapat  dijumpai  di  Indonesia  sekarang  ini  beragam jumlahnya. Sebagian  besar dari  bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan  masa  lalu, yaitu dari pemerintah Belanda. Diantaranya ada  yang telah diganti dengan sebutan dalam  bahasa Indonesia, namun masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang  masih  terus  digunakan  dan  belum  diubah  pemakaiannya,  misalnya  Maatschap,  Firma,  dan Commanditaire Vennootschap yang disingkat CV. Selain itu ada yang sudah dirubah dalam istilah Indonesia,  seperti  Perseroan  Terbatas  atau  PT  yang  sebenarnya  berasal  dari  sebutan  NV  atau Naamloze Vennootschap (Widjaya, 2005).
CV  yang  biasa disebut Perseroan  Komanditer adalah suatu perusahaan  yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertangung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang ( geldschieter ). Pasal  19  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  menyatakan  bahwa  CV  adalah permitraan  terdiri  satu  atau  lebih  mitra  biasa  dan  satu  atau  lebih  mitra  diam  ( Comanditer ),  yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang ” permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal  untuk  permitraan,  dan  bertanggung  jawab  hanya  sebesar ” kontribusinya.  Kehadiran  mitra diam adalah ciri utama dari CV atau permitraan terbatas (Widjaya, 2005).
Pengusaha  dengan  modal  terbatas/kecil  biasanya  memulai  usahanya  dengan  membentuk CV. Dengan seiring perkambangan usahanya yang semakin maju maka CV dianggap sudah tidak tepat lagi untuk mendukung usahanya, sehingga mulailah beralih untuk mengubahnya menjadi PT. dengan  mengubah usahanya  menjadi PT  maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan  yang
lebih  besar  akan  dapat  tercapai  karena  proyek-proyek  besar  mengaharuskan  pengusaha  untuk memiliki  status  usahanya  berbadan  hukum  dalam  bentuk “ PT  dengan  adanya  perubahan  dari  CV menjadi PT menyebabkan  status dari persekutuan yang selama CV terbentuk menjadi bubar demi hukum  kemudian  menjadi  badan ” hukum. “ CV  bukan  termasuk  yang  memiliki  badan  hukum karena dalam pendirian CV tidak dibutuhkan adanya  akta otentik serta  mendapatkan  pengesahan badan  hukum  melainkan  hanya  akta  dibawah  tangan  sepanjang  tidak  merugikan  pihak ” ketiga. Pengertian  Perseroan  Terbatas  (PT)  menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  serta peraturan pelaksanaannya. Sebelum beroperasi Pendirian PT harus berstatus berbadan Hukum dari Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  sehingga  menjadikan  PT sebagai  suatu  subjek  hukum  yang  berdiri  sendiri  dan  disamakan  kedudukannya  dengan  orang pribadi,  sehingga  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  terpisah  dari  harta  pribadi  atau  harta kekayaan  milik  pemegang  sahamnya.  Adapun  untuk  perubahan  CV  menjadi  PT  memiliki permasalahan  karena  CV  sudah  ada  dan  berdiri  terlebih  dahulu  dan  sudah  beroperasi  dengan melakukan  perbuatan  hukum  antara  lain  berupa  Perjanjian  Kerjasama,  Perjanjian  Kredit, Penjaminan ataupun kegiatan lainnya dengan pihak ketiga. Persoalan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari CV saja melainkan juga pihak dari sekutu CV yang terlibat. Bentuk tanggung jawab CV dalam beroperasi ketika  terjadi proses perubahan bentuk hukum menjadi PT berlangsung      diantaranya  perlu  tidaknya  pembubaran  terhadap  CV  sebelum  PT  memperoleh status badan hukum.
Permasalahan  lainnya  dalam  proses  perubahan  CV  menjadi  PT  adalah  dasar  hukum  yang terbatas  atau  tidak  ada  dasar  hukum  yang  spesifik  dalam  mengatur  perubahan  CV  menjadi  PT. adanya  dasar  hukum  yang  terbatas  tersebut  menyebabkan  masih  sering  terjadinya  kewenangan yang harus ditanggung oleh pihak skutu aktif CV  atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh CV. Pentingny  atas  dasar  hukum  yang  spesifik  tersebut  juga  menyebabkan  terjadinya  ketidakjelasan dalam  prosedur  serta  mekanisme  dalam  melakukan  perubahan  CV  menjadi  PT.  Terkait  dengan persoalan yang terjadi di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pendirian  PT  yang  berasal  dari  CV  dapat  dilakukan  dengan  menjamin  kepastian  hukum  yang
setinggi-tingginya.  Dengan  melakukan  studi  terhadap  PT.  Bina  Utama  Karya,  yang  berlokasi  di Semarang yang sebelumnya berbentuk CV.

## 2. Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  untuk  membahas  permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah  teori kepastian  hukum.  Teori  ini  dikemukakan  oleh  Budiono  Kusumohamidjojo  dimana  menurut pendapatnya  bahwa  kepastian  hukum  nyaris  merupakan  syarat  mutlak  bagi  suatu  Negara  hukum modern  dan  demokratis.  Kepastian  hukum  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum  mengandung  arti adanya  konsistensi  dalam  penyelenggaraan  hukum  (Nainggolan,  2015).  Konsistensi  tersebut diperlukan  sebagai  acuan  atau  patokan  bagi  perilaku  manusia  sehari-hari  dalam  berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut, antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai, dan adil. Kegunaan Teori Kepastian Hukum ini diperlukan demi untuk  memahami  betapa  pentingnya  aturan  hukum  yang  konkrit  dalam  proses  perubahan  CV menjadi PT.
Selain  dengan  teori  kepastian  hukum  juga  dengan  menggunakan  teori  lain  yang  relevan dengan permasalahan artikel ini yaitu teori badan usaha/Perusahaan. Menurut pemerintah Belanda, pada  waktu  membacakan  “ memorie  van  toelichting ” rencana undang-undang di  muka Parlemen, menerangkan  bahwa  yang  disebut  “perusahaan  adalah  keseluruhan  perbuatan,  yang  dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba  (bagi  diri  sendiri)”  (Purwosutjipto,  1991).  Teori  ini  digunakan  karena  Persekutuan Komandinter  (CV)  menjadi  bagian  dari  badan  usaha  yang  bukan  berbadan  hukum  dan  akan dinaikan statusnya menjadi berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT).

## 3. Permasalahan
Dari  latar  belakang  yang  sudah  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  ingin  dibahas dalam artikel ini antara lain:
a. Bagaimanakah  proses  perubahan  bentuk  badan  hukum  dari  CV  menjadi  PT  yang  dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya?
b. Bagaimana  akibat  terhadap  pihak  ketiga  ketika  proses  perubahan  bentuk  dari  Badan  Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya?

## 4. Orisinalitas Hasil Penelitian
Sejauh pengetahuan dan penelusuran yang dilakukan selama ini sudah ditemukan adanya artikel  yang  membahas  persoalan  yang  sama  dengan  artikel  yang  akan  dibahas  ini,  antara
lain  artikel  yang  ditulis  oleh  Yayah  Wariyah  berjudul  “Mekanisme  Peningkatan  Badan Usaha Persekutuan Komanditer  (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)”. Artikel tersebut  membahas  persoalan  mengenai “ Mekanisme  Perubahan  Persekutuan  Komanditer  (CV) menjadi  badan  hukum  Perseroan  Terbatas  (PT)  dan  tanggung  jawab  sekutu  komplementer terhadap  PT  Yang  Didirikan ” (Wariyah,  2019).  Selanjutnya  oleh  Fina  Rizki  Utami  dalam penelitiannya  berjudul  “Perubahan  Status  Persekutuan  Komanditer  (CV)  Menjadi  Perseroan Terbatas (PT)”. dalam penelitian tersbut lebih focus dibahas mengenai alasan hukum “ perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan peranan Notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) ” (Utami, 2018). Kemudian  Juniarty  Baryadi  dalam  penelitianya  berjudul  “Perubahan  Bentuk  Persekutuan Komanditer  (CV)  Menjadi  Perseroan  Terbatas”.  Dalam  penelitianya  tersebut  lebih menitikberatkan  pada  persoalan  mengenai “ persyaratan,  prosedur  dan  mekanisme  terkait perubahan bentuk CV menjadi PT secara umum dan tanggung jawab sekutu komplementer dalam CV yang mengalami perubahan bentuk menjadi PT terkait perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan Pihak Ketiga ” (Baryadi, 2011).
Artikel  yang  ditulis  ini  memiliki perbedaan dengan beberapa artikel  yang  disebutkan  di atas.  Artikel  ini  lebih  berfokus  pada  persoalan  mengenai  proses  perubahan  bentuk  badan  hukum dari CV  menjadi PT  yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya  dan  akibat hukumnya  terhadap pihak ketiga atas perubahan yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  empiris  yaitu  “penelitian  yang  pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian  terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat” (Soemitro, 1990).
Kemudian  untuk  Spesifikasi  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Menurut  Soerjono Soekanto  deskriptif  adalah  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang    seteliti    mungkin    tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto & Mamudji, 1985)
“ Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer digunakan dengan cara pengumpulan  data  di  lapangan  melalui  wawancara  langsung  dari  narasumber,  bertanya  langsung pada  pihak-pihak  yang  dianggap  mengetahui  dan  memahami  tentang  persoalan  yang  sedang  diteliti yaitu  perubahan  CV  menjadi  PT  pada  PT.  Bina  Utama ” Karya.  Teknik “ wawancara  yang
dipergunakan  adalah  wawancara  terpimpin  artinya  terlebih  dahulu  dipersiapkan  daftar  pertanyaan sebagai  pedoman,  tetapi  masih  dimungkinkan  adanya  variasi  pertanyaan  yang  disesuaikan  dengan situasi pada saat wawancara dilakukan ” (Hadi, 1985).
Kemudian  untuk  data  sekunder  yaitu  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk  maksud  selain menyelesaikan  msalah  yang  sedang  dihadapi.  Data  ini  dapat  ditemukan  dengan  cepat,  dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perubahan Badan Hukum CV Menjadi PT di PT. Bina Utama Karya
Perubahan  bentuk  usaha  dari  Persekutuan  Komanditer  (CV)  menjadi  badan  hukum Perseroan Terbatas (PT) melalui proses yang berbeda berbeda dengan proses pendirian Perseroan Terbatas. Ada beberapa tahapan dalam proses perubahan usaha berbentuk CV menjadi PT, yaitu : a. “ Melakukan  proses  likuidasi  dalam  hal  ini  melakukan  pemberesan,  yaitu  tahap  penghitungan atas  harta  kekayaan  dan  hutang-hutang  milik  CV,  serta  pembagian  hasil  saldo  kepada  para pemilik  yang  dituangkan  dalam  Neraca  dan  Laporan  Keuangan  CV  dengan  ketentuan  harus diaudit  oleh  Akuntan ” Publik. “ Laporan  keuangan  hasil  audit  diumumkan  melalui  2  (dua) surat  kabar  harian.  Hal  ini  disebabkan  untuk  mendirikan  PT  yang  berasal  dari  CV  harus mempertimbangkan  perikatan  yang  telah  dibuat  antara  para  sekutu  Komplementer  pada  CV dengan  pihak  ketiga  tersebut  dengan  mempertimbangkan  Neraca  Akhir  dari  CV  yang didalamnya memuat hutang dan piutang dari CV. ”
b. “ Pendirian PT baru  diwajibkan untuk mencantumkan hasil penilaian ( appraisal ) atas aset-aset CV  yang  akan  dimasukkan  ( inbreng )  ke  dalam  Anggaran  Dasar  PT  tersebut  yang  akan didirikan ” (Bahari,  2010). “ Hal  tersebut  berkaitan  dengan  setoran  modal  yang  akan dimasukkan  ke  dalam ” PT. “ Menurut  ketentuan  Pasal  12  ayat  (1),  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  disebutkan  bahwa perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  saham  dan  setiap  bentuk  penyetoran modal  yang  dilakukan  sebelumnya  oleh  calon  pendiri  PT  ke  dalam  CV  yang  termasuk penyetoran  yang  dilakukan  sebelum  PT  didirikan,  harus  dicantumkan  dalam  akta  pendirian, baik berupa akta bukan otentik maupun akta otentik. ”
Selanjutnya  terdapat  tahap  awal  yang  akan  dilalui  dalam  proses  perubahan  badan  hukum dari CV menjadi PT yaitu memenuhi proses likuidasi Persekutuan Komanditer yang terdiri atas 2 (dua) macam, ” yaitu:
a. “ Likuidasi  secara  formal,  yaitu  dengan  membuat  akta  pembubaran  CV  secara  otentik dihadapan  Notaris  yang  berwenang,  disertai  pendaftaran  dan  pengumuman  pada  Berita Negara  Republik ” Indonesia.  Setelah  dilakukan  pembubaran,  maka  dilakukan  pemberesan aset-aset  harta  kekayaan  dan  utang-utang  milik  Persekutuan  Komanditer,  juga  pembagian hasil saldonya kepada para pemilik. ”
b. “ Likuidasi  secara  materiil,  yaitu  dengan  menyesuaikan  anggaran  dasar  CV  untuk  dimasukkan ke  dalam ” PT. “ Hal  ini  dilakukan  karena  dalam  anggaran  dasar  CV  tidak  ada  ketentuan mengenai  Modal  Dasar,  Modal  Ditempatkan  dan  Modal ” Disetor.  Pada  umumnya  dalam praktek,  perubahan  CV  menjadi  PT  tidak  dilakukan  melalui  proses  pembubaran  terlebih dahulu, namun  langsung dibentuk institusi baru  yang berbentuk PT, dengan catatan dalam  hal maksud  dan  tujuan  yang  tercantum    dalam  Anggaran ” Dasar.  Perseroan  disebutkan melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer yang dirubah tersebut ” (Baryadi, 2011).
Mengacu pada proses likuidasi yang dilakukan CV. Bina Utama, adalah  Likuidasi Materiil. Dalam premis Akta  pendirian  Perseroan  Terbatas  Nomor  31,  tanggal  11  Februari  2014,  yang ditandatangani  oleh  Sugiharto,  S.H.,  selaku  Notaris  di  Semarang,  menyatakan  bahwa:  “Para penghadap  bertindak  untuk  diri  sendiri  dan  dalam  kedudukannya  sebagaimana  tersebut  di  atas dengan  ini  menerangkan, bahwa dengan tidak  mengurangi  izin dari pihak  yang berwenang, telah sepakat  dan  setuju  untuk  bersama-sama  menyatakan  merubah/meningkatkan  perseroan komanditer  CV.  Bina  Utama’  berkedudukan  di  Kota  Semarang  menjadi  Perseroan  Terbatas dengan  Anggaran  Dasar  sebagaimana  yang  termuat  dalam  akta  pendirian  ini.  Pada  maksud  dan tujuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Anggaran  Dasar  PT.  Bina  Utama  Karya  juga menyebutkan bahwa: “Melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer CV. Bina Utama.”
Berdasarkan  hal “ tersebut,  maka  secara  formil  tidak  terjadi  adanya  pembubaran  dari  CV Bina ” Utama. “ Namun secara materiil,  akibat hukum dari pendirian PT. Bina Utama Karya akan membubarkan  CV  Bina  Utama  sebagai  institusi,  karena  kedudukannya  telah  digantikan  oleh  PT Bina  Utama  Karya  yang  baru  yang ” didirikan.  Dengan  dilimpahkannya  maksud  dan  tujuan  dari CV.  Bina  Utama  tersebut  terhadap  PT.  Bina  Utama  Karya  pada  akhirnya  mengakibatkan  segala operasi kegiatan dari CV. Bina Utama terhenti dan beralih kepada PT. Bina Utama Karya.
Kemudian “ setelah dilakukan likuidasi, pihak sekutu meminta Notaris untuk melakukan cek nama atas nama CV dengan tujuan untuk mencegah adanya kesamaan antara CV dengan nama PT yang  sudah  terdaftar  dalam  Daftar  Perseroan  Terbatas,  dengan  mengajukan  permohonan  secara elektronik  melalui  jasa  teknologi  informasi  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian, yang dilakukan melalui jasa seorang ” Notaris.
Setelah “ ada  persetujuan  terkait  nama  CV  selanjutnya  para  sekutu  dalam  CV  yang  hendak mendirikan  PT  tersebut  menyerahkan  berkas-berkas  CV  berupa  perjanjian-perjanjian  dan perbuatan hukum berupa akta otentik atau akta bukan otentik dengan pihak ketiga yang dilakukan calon  pendiri  untuk  kepentingan  Perseroan  Terbatas,  faktur-faktur,  dan  dokumen  lain  yang berkenaan  dengan  CV  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  disertai  dengan  Neraca  Akhir  dan Laporan  Keuangan  CV  yang  telah  diaudit  Akuntan  Publik  dan  dokumen-dokumen  lain  yang berkaitan dengan pendirian perseroan ” (Baryadi, 2011).
Tahap  selanjutnya  setelah  dibuatnya  akta  pendirian  perusahaan  adalah  pengajuan  nama perseroan.  Berdasarkan  pada  pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT), “ disebutkan bahwa waktu pengajuan nama perseroan untuk permohonan Surat Keputusan Menteri Hukum  dan  HAM  paling  lambat  dilakukan  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  Akta  Pendirian ditandatangani  oleh  para  pendiri,  dengan  dilengkapi  keterangan  dokumen ” pendukung. “ Pengajuan  nama  perseroan  tersebut  merupakan  kelanjutan  dari  proses  pemesanan  nama perseroan  yang  telah  diterima  sebelum  batas  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  nama  perseroan yang telah diterima berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26  Tahun  1998  tentang  Pemakaian  Nama  Perseroan.  Nama  perseroan  tersebut  akan  terhapus dengan sendirinya oleh Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) apabila telah melewati masa berlakunya ”
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Akta  Pendirian,  nama  dari  perseroan adalah  PT.  Bina  Utama  Karya.  Nama  ini  telah  mendapat  persetujuan  secara  sah  dari  Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
Untuk “ mendapatkan  pengesahan  pendirian  PT tersebut  sebagai  badan  hukum,  para  pendiri PT  harus  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  melalui  format-format
isian komputer elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas ” (Prasetya, 2011).
Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan  pada  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH)  yaitu  Format  Isian  Akta  Notaris  I (untuk  pendirian),  Format  Isian  Akta  Notaris  2  (untuk  perubahan  Anggaran  Dasar  yang membutuhkan  pelaporan),  Format  Isian  Akta  Notaris  3  (untuk  perubahan  anggaran  dasar  yang hanya membutuhkan pemberitahuan) (Nadapdap, 2016).
Data “ (Format)  Isian  Akta  Notaris  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  9  Undang- Undang Perseroan Terbatas, terdiri atas 3 (tiga) model, yakni: ”
a. Data Isian Akta Notaris Model 1, untuk permohonan pengesahan status badan hukum PT;
b. Data Isian Akta Notaris Model 2, untuk permohonan persetjuan perubahan Anggaran Dasar PT;
c. Data  Isian “ Akta  Notaris  Model  3,  untuk  permohonan  persetujuan  perubahan  Anggaran  Dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. ”
Berdasarkan  hal  tersebut,  salah  satu  tahap  yang  perlu  dilalui  selanjutnya  dalam  rangka perubahan  CV  menjadi  PT  adalah  Data  Isian  Akta  Notaris  1.  Dalam  tahap  ini,  dibagi  menjadi  2 (dua) bagian, yaitu Pra-Data Isian Akta Notaris dan Data Isian Akta Notaris itu sendiri. Pra-Data Isian  Akta  Notaris  mewajibkan  untuk “ melengkapi  data-data  yang  telah  diklasifikasikan  mejadi tiga bagian, yaitu Prasyarat Wajib, Prasyarat Kondisional dan Prasyarat Opsional. ”
“ Prasyarat  wajib  terdiri  dari  salinan  akta  pendirian  Perseroan,  bukti  pembayaran  biaya Pungutan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  untuk  Pengumuman  dalam  Tambahan  Berita  Negara (TBN)  Republik  Indonesia,  bukti  pembayaran  biaya  PNBP  untuk  pemakaian  nama,  bukti pembayaran  PNBP  untuk  pengesahan,  dan  surat  keterangan  alamat  lengkap  perseroan  berupa Surat  Keterangan  Domisili  Perusahaan  (SKDP)  atau  surat  pernyataan  tentang  alamat  lengkap perseroan  yang  ditandatangani  oleh  semua  anggota  Direksi  bersama-sama  semua  pendiri  serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan. ”
Setelah  melakukan  pengisian  Data  Isian  Akta  Notaris  selanjutnya  tinggal  melakukan pemantauan  ( monitoring ). “ Pemantauan  data  Perseroan  merupakan  transaksi-transaksi  yang dilakukan, dan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan. ”
Data Isian Akta Notaris mendapat konfirmasi status bahwa Data Isian Akta Notaris “Tidak Keberatan  Menteri”,  maka  terdapat  keharusan “ menyerahkan  dokumen  fisik  perseroan  yang
terkait  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  terdapatnya ” status  “Tidak  Keberatan Menteri” tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10.03068 Tahun 2014, PT. Bina Utama Karya  melalui Notaris Sugiharto, S.H., telah  melakukan proses Data Isian  Akta Notaris Model 1 yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Salinan Akta Pendirian  Nomor  31  tertanggal  11  Februari  2014  juga  telah  diterima  dan  disetujui  oleh  pihak Kementerian Hukum dan HAM RI. “ Setelah menyelesaikan tahap pemantauan (monitoring) maka proses selanjutnya yaitu proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian proses  pengesahan  badan  hukum  perseroan  dengan  perubahan  bentuk  CV  menjadi  PT,  yaitu melakukan penyerahan dokumen fisik. ”
“ Tahap selanjutnya yaitu memasuki Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas. Daftar Perseroan  ini  adalah  perlengkapan  dalam  Sistem  Administrasi  Umum  Badan  Hukum  (SABH) yang ada dan dipelihara oleh Menteri Hukum dan ” HAM. “ Maksudnya agar ada suatu mekanisme agar kita dapat mengetahui data yang diperlukan mengenai suatu Perseroan Terbatas. ” “ Sebenarnya  sebelum  berlaku  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan Terbatas,  sudah  ada  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Undang-Undang  tentang Wajib Daftar Perusahaan, akan tetapi  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tersbut sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum perseroan ” (Prasetya, 2011).
Ketentuan  mengenai  Daftar  Perseroan  tersebut  selain “ berkaitan  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi  Keuangan  Tahunan  Perusahaan  dan  peraturan  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan ” RI  No.  12/MPP/Kep/I/1998  tentang  Penyelenggaraan  Wajib Daftar  Perusahaan.  Dalam  Keputusan  Menteri  tersebut  diisyaratkan  bahwa  setiap  perusahaan wajib mendaftarkan perusahaan yang terdiri atas:
a. Akta pendirian sesuai dengan pengesahan  Menteri  Kehakiman (sekarang  Menteri Hukum dan HAM),
b. Akta  perubahan  anggaran  dasar  beserta  surat  persetujuan  Menteri  Kehakiman  (sekarang Menteri Hukum dan HAM), atau
c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).
Akta  pendirian  PT.  Bina  Utama  Karya  Nomor  3 tertanggal  11  Februari  2014,  yang  dibuat dan  disampaikan  oleh  Sugiharto,  S.H.,  beserta  Keputusan  Menteri  mengenai  Pengesahan  Badan Hukum Perseroan. Pengumuman  ini dilakukan oleh Menteri paling  lambat 14 (empat belas)  hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut.
Keputusan “ Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  AHU-10.03068  Tahun  2014  tentang Pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan  atas ” PT.  Bina  Utama  Karya  ditetapkan  pada  tanggal  19 Februari  2014.  Keputusan  tersebut  ditandatangani  oleh  Dr.  Aidir  Amin  Daud,  DFM.  atas  nama “ Menteri Hukum dan HAM RI selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. ”
Maksud  diumumkannya  dalam  Tambahan  Berita  Negara  tersebut  adalah  bentuk  dari permakluman kepada publik agar dapat  diketahui  oleh publik, hanya saja dengan satu perbedaan yang  tajam  dibawah  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Tahun  2007.  Jika  dibawah  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  Tahun  1995,  yang wajib  mengumumkan  dalam  Tambahan  Berita  Negara  itu  adalah  Direksi  dari  perseroan, sebaliknya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang wajib mengumumkan tu bukan  lagi  Direksi  melainkan  wajib  dilakukan  oleh  Menteri  (vide  Pasal  30  Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007) (Prasetya, 2011).
Jika “ dilihat  pada  Pasal  13  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  setelah  PT  memperoleh status  badan  hukum,  maka  harus  diselenggarakan  RUPS  paling  lama  60  (enam  puluh) ” hari. Disebutkan “ juga  tugas  dan  wewenang  dari  RUPS  adalah  untuk  mengesahkan  atas  perbuatan- perbuatan pendiri yang telah dilakukan oleh pendiri untuk dan atas nama perseroan, pada hal pada waktu itu perseroan belum memperoleh status badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUPS Pertama). ”
RUPS PT. Bina Utama Karya diadakan di tempat kedudukan PT. Bina Utama Karya (Pasal 9  ayat  (1)  Anggaran  Dasar).  RUPS  diselenggarakan  dengan  melakukan  pemanggilan  terlebih dahulu  kepada  para  pemegang  saham,  dengan  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  sebelum tanggal RUPS diadakan dengan (Pasal 9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar).
RUPS  dilaksanakan  dengan  dipimpin  oleh  Direktur  Utama,  jika  berhalangan  dapat digantikan  oleh  Dewan  Komisaris.  Keputusan  RUPS  hanya  sah  jika  dihadiri  semua  pemegang saham  dengan  hak  suara  dan  keputusan  disetujui  secara  bulat.  Dalam  Pasal  10  Anggaran  Dasar PT. Bina Utama Karya, ketentuan mengenai Kuorum mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
“ RUPS pertama tidak diperlukan apabila perjanjian atau perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan, dalam hal ini adalah eks para sekutu dalam Persekutuan Komanditer, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang- Undang Perseroan Terbatas. ”
2. Akibat Bagi Pihak Ketiga Terhadap Perubahan Dari CV Menjadi PT Yang Dilakukan Oleh PT. Bina Utama Karya
Perubahan  dari  Sekutu “ Komanditer  (CV)  menjadi  Perseroan  Terbatas  (PT)  menimbulkan akibat yang terjadi pada pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh  para  sekutu  pada  CV.  Bina  Utama  mengikat  para  sekutu  Komplementer  sehingga  yang timbul  adalah  antara  Sekutu  Komplementer  dengan  pihak  ketiga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 17 KUHD. ”
“ Perjanjian-perjanjian “ atau  perbuatan  hukum  apabila  dilakukan  oleh  Sekutu  Komanditer, maka  perbuatan  hukum  itu  menjadi  tanggung  jawab  dirinya  seluruhnya  sampai  harta  pribadi secara  tanggung  renteng  dengan  sekutu  Komplementer  dan  pertanggungjawaban  sekutu Komanditer  tidak  hanya  terbatas  pada  uang  yang  dilepasnya  pada  CV  Bina  Utama  sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 KUHD. ”
Sehubungan “ dengan  hal  tersebut  maka  tidak  lepas  tanggung  jawab  para  sekutu  aktif  atau sekutu  komplementer  yang  merangkap  sebagai  pendiri  dari ” PT.  Bina  Utama  Karya  tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika mengacu pada perubahan CV. Bina Utama, proses likuidasi  yang  dilakukan  adalah  Likuidasi  Materiil.  Likuidasi  Materiil  adalah  likuidasi “ dengan menyesuaikan  anggaran  dasar  CV  untuk  dimasukkan  ke  dalam ” PT. “ Hal  ini  dilakukan  karena dalam  anggaran  dasar  CV  tidak  ada  ketentuan  Modal  Dasar,  Modal  Ditempatkan  dan  Modal Disetor. Pada umumnya dalam praktek, perubahan CV menjadi PT tidak dilakukan melalui proses pembubaran terlebih dahulu, namun langsung dibentuk institusi baru yang berbentuk PT, dengan catatan  dalam  hal  maksud  dan  tujuan  yang  tercantum  dalam  Anggaran  Dasar  Perseroan ” disebutkan “melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer” yang dirubah tersebut.
Dalam premis Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 31, tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani  oleh  Sugiharto  S.H.,  selaku  Notaris  di  Semarang,  menyatakan  bahwa:  “Para penghadap  bertindak  untuk  diri  sendiri  dan  dalam  kedudukannya  sebagaimana  tersebut  di  atas dengan ini menerangkan, bahwa tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat
dan  setuju  untuk  bersama-sama  menyatakan  merubah/meningkatkan  perseroan  komanditer  ‘CV. Bina  Utama’,  berkedudukan  di  Kota  Semarang  menjadi  Perseroan  Terbatas  dengan  Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. ”
Peninjauan  tanggung  jawab  dari  sudut  likuidasi  CV  perlu  juga  ditinjau  sudut  proses pendirian PT itu sendiri. “ Suatu perseroan terbatas baru dapat dikatakan ada demi hukum, dengan pengertian  telah  memiliki  hak-hak,  kewajiban-kewajiban  dan  harta  kekayaan  tersendiri,  dan karenanya  berhak  dan  berwenang  untuk  bertindak  dalam  hukum,  jika  perseroan  tersebut  telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM ” Republik Indonesia.
“ Sebelum  pengesahan  diperoleh,  perseroan  hanyalah  merupakan  suatu  persekutuan  diantara para pendiri dengan para ” pengurus. “ Dalam hal ini setiap perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan  dengan  mengatasnamakan  perseroan  belum  mengikat  perseroan  secara  hukum, melainkan  hanya  mengikat  pengurus  dan/atau  pendiri  perseroan  yang  melakukan  perbuatan hukum ” tersebut. Pada akhirnya, “ perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan akan menjadi tanggung jawab  pribadi  sepenuhnya  dari  masing-masing  pengurus  dan/atau  pendiri  yang  melakukannya ” (Yani & Widjaja, 2006).
Pasal  13  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  menyebutkan “ bahwa  Perbuatan Hukum  yang  dilakukan  calon  pendiri  untuk  kepentingan  Perseroan  yang  belum  didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi  badan hukum apabila RUPS Pertama secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. ”
Segala  perbuatan  hukum  sebagaimana  dimaksud  diatas  telah  disepakati  atau  disetujui bersama “ oleh  semua  calon  pendiri  sebelum  pendirian  Perseroan,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak diperlukan  adanya  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sesuai  dengan  Pasal  13  ayat  (5)  Undang- Undang Perseroan ” Terbatas.  Sehingga dalam  hal segala perbuatan hukum  atau tanggung  jawab yang dilakukan ketika proses ataupun sebelum pendirian Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga dapat  dilanjutkan,  ketika  perbuatan-perbuatan  hukum  tersebut  dicantumkan  di  dalam  Anggaran Dasar.
Beberapa “ kondisi dari tanggung jawab yang timbul terhadap sekutu komplementer terhadap perbuatan  yang  telah  dilakukan  dengan  pihak  ketiga  saat  proses  perubahan  bentuk  dari  CV menjadi  PT.  Bina  Utama  Karya  yaitu  apabila  perbuatan  hukum  tidak  dicantumkan  dalam anggaran dasar perseroan terbatas. ”
Perbuatan “ yang  dilakukan  oleh  para  sekutu  tersebut  apabila  berkaitan  dengan  kepemilikan saham  dan  penyetorannya,  maka  Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas memberikan  fasilitas  agar  perbuatan  hukum  tersebut  tidak  menjadi  tanggung  renteng  pada  para sekutu dan diambil alih oleh PT dengan beberapa ” pilihan, yaitu: ”
a. “ Apabila  perbuatan  hukum  tersebut  dinyatakan  dengan  akta  bukan  otentik,  akta  tersebut dilekatkan  pada  anggaran  dasar  pendirian  PT  (Pasal  12  ayat  (2)  Undang-Undang  Perseroan Terbatas); dan ”
b. “ Apabila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris  yang  membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam anggaran dasar pendirian PT (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas). ” “ Bilamana  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  sekutu  Komplementer  CV  Bina  Utama  (dalam hal ini yang merupakan calon pendiri PT Bina Utama Karya) yang  berkaitan dengan kepemilikan saham,  lalu  tidak  dicantumkan  dalam  anggaran  dasar  pendirian  perseroan  terbatas,  maka  akan menyebabkan tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. ”

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka dapat  disimpulkan bahwa proses “ perubahan bentuk badan hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) di  Indonesia  belum  memiliki  ketentuan ” khusus. “ Berdasarkan  analisis  yuridis  dari  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD),  serta  sebagaimana ” yang  dilakukan  oleh  PT.  Bina  Utama  Karya,  dapat  dilakukan  proses perubahan  bentuk  badan  hukum  tersebut  dengan  melakukan  tahap-tahap  sebagai  berikut  :  (1) Likuidasi Persekutuan  Komanditer;  (2)  Pengecekan Nama Perseroan; (3) Pembuatan  Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris; (4) Pengajuan Nama Perseroan; (5) melakukan pengisian Data Isian Akta  Notaris  Model  I;  (6)  Penyerahan  Dokumen  Fisik;  (7)  Penerbitan  Surat  Keputusan  Pengesahan Badan  Hukum  Perseroan;  (8)  Daftar  Perusahaan;  (9)  Pengumuman  Perseroan  Terbatas;  (10)  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pertama kali.
Sehubungan “ dengan  akibat  bagi  pihak  ketiga  terhadap  perubahan  bentuk  Sekutu  Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan pada PT Bina Utama Karya, bergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif atau sekutu komplementer yang merangkap sebagai pendiri dari PT
Bina  Utama  Karya  tersebut  yang  melakukan  perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  sebelum  terjadi perubahan  CV ” ke  PT.  Selanjutnya  selain  peninjauan  tanggung  jawab  dari  sudut  likuidasi  CV  perlu juga  ditinjau  sudut  proses  pendirian  PT  itu  sendiri. “ Berdasarkan    pada  pasal  13  ayat  (1)  Undang- Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan  Perseroan  yang  belum  didirikan,  mengikat  Perseroan  setelah  Perseroan  menjadi  badan hukum apabila RUPS Pertama secara tegas menyatakn menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban  yang  timbul  dari  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  calon  pendiri  atau ” kuasanya. “ Segala perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas telah telah disepakati atau disetujui bersama oleh  semua  calon  pendiri  sebelum  pendirian  Perseroan,  sehingga  dalam  hal  ini  tidak  diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Perseroan ” Terbatas. Selanjutnya “ terdapat kondisi apabila perbuatan hukum tidak dicantumkan dalam anggaran dasar  perseroan  terbatas,  maka  calon  pendiri  atau  mantan  sekutu  komplementer  akan  bertanggung jawab  secara  pribadi  atas  segala  akibat  yang  timbul  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan tersebut. ”

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Emirzon, J. (2000). Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Widjaya, I.G.R. (2005). Hukum Perusahaan . Bekasi: Kesaint Blanc
Nainggolan,  J.  (2015). Energi  Hukum  sebagai  Faktor  Pendorong  Efektivitas  Hukum .  Bandung:  PT. Refika Aditama
Purwosutjipto,  H.M.N.  (1991). Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  1  Pengetahuan  Dasar Hukum Dagang. Jakarta: Djambatan
Soemitro, R.H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetra. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soekanto,  Soerjono  &  Mamudji,  Sri  (1985). Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Hadi, S. (1985). Metodologi Research Jilid II . Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Bahari, A. (2010). Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas. Yogyakarta: Pustaka Yustisia Prasetya, R. (2011). Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik . Jakarta: Sinar Grafika Binoto  Nadapdap,  B.  (2016). Hukum  Perseroan  Terbatas  (Berdasarkan  Undang-Undang  No.40  Tahun 2007) . Jakarta: Jala Permata Aksara
Yani,  Ahmad  &  Widjaja,  Gunawan.  (2006). Seri  Hukum  Bisnis:  Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  PT. Grafindo Persada.
Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Baryadi, J. (2011). Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT ). Tesis. Universitas Indonesia
Utami,  F.R.  (2018). Perubahan  Status  Persekutuan  Komanditer  (Cv)  Menjadi  Perseroan  Terbatas (PT) . Tesis. Universitas Palembang
Wariyah, Y. (2019). Mekanisme Peningkatan  Badan  Usaha Persekutuan  Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Presumption Of Law , Vol. 1, (No. 1). p. 62- 74

## Peraturan Perundang-Undangan:

## Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994  Tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  World  Trade Organization
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1998  Tentang  Informasi  Keuangan  Tahunan  Perusahaan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  1998  Tentang  Pemakaian  Nama Perseroan
Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor  Nomor  AHU-10.03068  Tahun  2014  Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan