## Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pemalang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis

## Larasati Mahargiyaning Tyas, Budi Santoso, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum,Universitas Diponegoro E-mail: larasatimahargiyaningtyas@gmail.com

## Abstract
Legal protection of geographical indication is regulated in the Act number 20 year 2016 concerning trademarks and geographical indications; in the article 53 to 71. Honey pineapple size tends to be smaller and has sweeter taste, it makes both domestic and abroad people are keen on it. Hence, the local  government  of  Pemalang  need  to  act  promptly  by  giving  legal  protection  of  geographical indication  for  their  local  honey  pineapple  to  seize  that  opportunity.  This  study  is  aimed  at discussing the implementation  of legal  protection for honey pineapple as the potential commodity of Pemalang regency. The method used in this study was empirical juridical approach. The results of  this  study  showed  that  honey  pineapple  has  specific  characteristics  because  it  is  influenced  by natural factors exist in its cultivation area, so it is needed to register honey pineapple to the general directorate  of  intellectual  property  rights  (HKI)  with  certain  procedures  to  gain  the  geographical indication  right.  Whereas,  the  implementation  of  legal  protection  for  honey  pineapple  as  the potential  commodity  of  Pemalang  regency  will  get  a  certificate  of  geographical  indication  and collective property right by the society for the name of honey pineapple and able to use the term of “Pemalang honey pineapple”.

## Keywords :   Geographical indication;  pemalang regency; honey pineapple; registration urgency

## Abstrak
Perlindungan  hukum  Indikasi  Geografis  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis,  termaktub  pada  Pasal  53  sampai  dengan  Pasal  71.  Nanas madu yang berukuran cenderung lebih kecil dan memiliki rasa yang lebih manis menjadikan nanas madu  mempunyai  banyak  penggemar,  baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Diperlukan kecekatan Pemerintah Daerah kabupaten Pemalang dalam menangkap peluang ini dengan berperan aktif  memberikan  perlindungan  Indikasi  Geografis  nanas  madu  asal  kabupaten  Pemalang.  Tujuan penelitian membahas perlindungan hukum terhadap nanas madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis  kabupaten  Pemalang  dan  implementasi  perlindungan  hukum  terhadap  nanas  madu sebagai  potensi  komoditas  Indikasi  Geografis  kabupaten  Pemalang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Hasil  dari  penelitian  ini  bahwa  nanas  madu  memiliki karakteristik yang khas karena dipengaruh faktor alam yang ada di kawasan budidaya nanas madu, sehingga untuk mendapatkan hak Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual  dengan  prosedur  tertentu.  Sedangkan  implementasi  perlindungan  hukum terhadap  nanas  madu  sebagai  potensi  komoditas  Indikasi  Geografis  kabupaten  Pemalang  akan mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dan hak milik secara kolektif oleh masyarakat atas nanas madu serta dapat memanfaatkan istilah “nanas madu Pemalang”.
Kata Kunci:   Indikasi geografis; kabupaten pemalang; nanas madu; urgensi pendaftaran

## A. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  yang  menimbulkan keanekaragaman hayati  dan nabati unik  sehingga menjadi  suatu potensi  yang disuguhkan oleh  alam  sebagai  anugerah  dan  terwujud  sebagai  ciri  khas  suatu  geografis  pada  letak potensi itu berada.
Salah  satu  sumber  daya  alam  nabati  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  buah  nanas.  Buah Nanas  merupakan  salah  satu  tanaman  buah  yang  banyak  dibudidayakan  di  daerah  tropis dan subtropis. Nanas memiliki nama ilmiah Ananas Comosus L , tergolong pada buah yang berupa  semak.  Istilah  atau  sebutan  nanas  di  berbagai  daerah  pun  berbeda,  seperti  Sunda yang menyebut danas, Sumatera yang menyebut neneh, Spanyol yang menyebut pina , serta pinnaple penyebutan nanas dalam Bahasa Inggris. Asal buah nanas dari Amerika Selatan, khususnya  Brasilia.  Nanas  masuk  ke  Indonesia  pada  abad  ke-15.  Tumbuhan  nanas termasuk  tumbuhan  kering  yang  menyimpan  air. Ananas  Comosus  L termasuk  tumbuhan (CAM) Crassulacean Acid  Metabolism .  Terdapat  dua  kelompok  utama  berdasarkan  duri daun, yaitu berduri dan tidak berduri. Nanas yang daunnya tidak berduri termasuk varietas Cayenne .  Sedangkan Queen dan Spanish mewakili  kelompok  nanas  dengan  daun  berduri (Fikania,  2017).    Nanas  merupakan  buah  yang  tumbuh  di  daerah  tropis  dengan  memiliki daging berwarna kuning, mengandung air sebanyak 90%, asam, vitamin esertaenzimbromelin,  vitamin  B12,  biotin,  khlor,  kalium,  iodium,  kalsium  dan  sulfur (Kurniawan, 2008).
Di Jawa Tengah Kabupaten Pemalang memiliki tingkat produksi nanas tertinggi (BPS, 2016).  Namun  demikian,  tidak  semua  wilayah  kabupaten  Pemalang  terdapat  budidaya nanas.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  faktor  fisik  dan  non-fisik  yang  tidak  mendukung, sehingga  budidaya  nanas  hanya  dapat  ditemui  di  wilayah  kabupaten  Pemalang  yang memiliki dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 600-800 meter diatas permukaan laut  dengan  topografi  rata-rata  >  40%  atau  daerah  perbukitan.  Selain  itu,  dengan  curah hujan rata-rata sekitar 210 hari/tahun dan curah hujan 480 mm per bulan dengan hari hujan rata-rata sekitar 18 hari/tahun (2015), termasuk dalam kategori tingkat  curah hujan tinggi (Lampiran  Peraturan  Bupati  Pemalang  Nomor  48  Tahun  2018  tentang  Rencana Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  Sentra  Agribisnis  Nanas  Di  Kecamatan  Belik Kabupaten Pemalang). Seperti Kawasan di daerah Kecamatan Belik.
Di  Kecamatan  Belik  membudidayakan  nanas  varietas Queen atau  biasa  dikenal dengan  nanas  madu.  Buahnya  yang  cenderung  lebih  kecil  dengan  rasa  yang  manis dibandingkan  nanas  pada  umumnya,  menjadikan  nanas  madu  mempunyai  banyak penggemar. Namun demikian, tingkat produksi pada setiap wilayah tersebut berbeda-beda. Keunggulan tersebut terbukti dengan dikirimkannya 12 (dua belas) ton nanas madu segar dari  Kabupaten  Pemalang  pada  awal  bulan  Juni  2020  dengan  nilai  mencapai Rp176.000.000,-.
Dari  sudut  potensi,  masing-masing  wilayah  memiliki  keunggulan  komparatif  yang berbeda  dan  bisa  dimanfaatkan  untuk  menetapkan  skala  perioritas  yang  berbeda  untuk masing-masing  wilayah  (Ridwan,  2016).  Mengetahui  keunggulan  seperti  di  atas,  demi meningkatkan  perekonomian  masyarakat  Kabupaten  Pemalang,  khususnya  petani  nanas madu  di  Kecamatan  Belik,  maka  diperlukan  kecekatan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pemalang dalam menangkap peluang ini dengan berperan aktif memberikan perlindungan Indikasi Geografis nanas madu Kabupaten Pemalang.
Indikasi  geografis  (IG)  adalah  bagian  hak  kekayaan  intelektual  lain  daripada  Paten Hak  Cipta,  Informasi  Rahasia/Rahasia  Dagang  dan  jenis  dari  hak  kekayaan  intelektual lainnya.  Indikasi  Geografis  adalah  istilah  dagang  yang  dihubungkan,  digunakan  atau diletakkan  pada  bagian  luar  suatu  produk  yang  berguna  untuk  memberikan  informasi terkait  tempat  diproduksinya  barang  tersebut.  Informasi  tempat  diproduksinya  barang tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa tempat produksi mempengaruhi kualitas dari barang  yang  diproduksi,  berakibat  keunikan  yang  ada  pada  produk  menjadi  nilai  tertentu bagi  konsumen,  yang  mana  hasil  produk  yang  dihasilkan  dari  tempat  tersebut  memang mempunyai keunikan tersendiri (Ayu, 2006).
Pada Pasal 56 hingga Pasal 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diatur  terkait  perlindungan  Indikasi  Geografis,  kemudian  pelaksanaannya  termaktub  pada Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  tahun  2007  tentang  Indikasi Geografis.
Mengenai  perlindungan  Indikasi  Geografis  terhadap  produk,  dapat  diberikan  pada produk  berupa  hasil  pertanian,  pangan,  hingga  kerajinan  yang  mengangkat  nama  daerah yang  bersangkutan  serta  kualitas  produk  yang  memang  secara  terang  terpengaruh  oleh karakteristik daerah tersebut (Aling, 2009).
Berkaca  pada  kasus  Kopi  Toraja  yang  terdaftar  di  Jepang  sebagai  merek  dagang “Toarco Toraja” No. Pendaftaran 75884722; maupun klaim merek dagang “Gayo Montain Coffee”  terhadap  Kopi  Gayo  dengan  Pendaftaran  CTM.  001242965  oleh  perusahaan Belanda (Djaja, 2013), hal ini dipandang penting guna menghindari klaim dari pihak lain, mengingat nanas madu telah menjadi produk unggulan Kabupaten Pemalang tetapi  masih dalam  keadaan  tidak    terdaftar  Indikasi  Geografisnya  sehingga  berakibat  perlindungan hukum bagi nanas madu pun tidak ada .
Berdasar  latar  belakang  diatas  maka  perlu  disusun  artikel  yang  bertujuan  untuk mengetahui  urgensi  perlindungan  hukum  pada  Nanas  Madu  asal  Kabupaten  Pemalang, menganalisa  implementasi  perlindungan  hukum  terhadap  Nanas  Madu  asal  Kabupaten Pemalang  sebagai  potensi  komoditas  Indikasi  Geografis  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten Pemalang serta hasil penelitian  yang dapat  menjadi  pertimbangan bagi pemerintah  daerah  Kabupaten  Pemalang  dalam  membuat  suatu  kebijakan  untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Berdasarkan  uraian  yang  tertera  di  atas,  rumusan  masalah  yang  akan  disusun  dalam artikel  ini  meliputi  urgensi  perlindungan  hukum  pada  Nanas  Madu  sebagai  potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang dan implementasi perlindungan hukum terhadap Nanas Madu sebagai potensi komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang.
Berbicara  mengenai  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI),  secara  filosofis  lahir  dari pemikiran  aliran  Hukum  Alam  yang  dicetuskan  oleh  John  Locke  pada  abad  ke-16. Menurut  John  Locke,  bahwa  setiap  orang  secara  alamiah  memiliki  hak  atas  dirinya sendiri  dan  oleh  karena  itu  berhak  mendapatkan  hasil  pekerjaannya  ( labour )  karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian”  ke  dalam  sesuatu  (John  Locke,  2004).  Konsep  ini  kemudian  dikenal sebagai Labour Theory yang berfikir bahwa keberadaan hak kekayaan intelektual yakni dengan  didahului  adanya  upaya  seseorang  yang  berfikir  dan  bekerja  keras  guna menciptakan  suatu  karya  ataupun  menemukan  suatu  karya.  Keadaan  ciptaan  atau penemuan  yang belum diakui keberadaannya kemudian menjadi  diakui  keberadaannya karena  proses Labour (Abdulkadir,  2004).  John  Locke  juga  menyarankan  agar  setiap insentif  ekonomi  diberi  perlindungan  hak  milik.  Tentu  hal  ini  tidak  terlepas  dari  HKI, sehingga  berbicara  kepemilikan  artinya  tidak  lepas  dari  HKI  yang  terlahir  dari  teori hukum alam.
Landasan  dari  perumusan  prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  yang  ada  di Indonesia  yaitu  Pancasila,  yang  mana  berperan  selaku  falsafah  bangsa  dan  ideologi negara  Indonesia.  Berbeda  dengan  perlindungan  hukum  yang  ada  di  Barat,  yang menganut  konsep Recgtstaat dan Rule of  The Law . Kerangka berfikir  yang menerapkan konsepsi  Barat  serta  Pancasila  sebagai  landasan  memberikan  perlindungan  terhadap harkat  dan  martabat  warga  negaranya.  Filosofi  dari  perlindungan  hak  asasi  manusia  di Barat  adalah  adanya  pengakuan  serta  perlindungan  pada  hak  asasi  manusia  dengan pemberian batasan dan suatu kewajiban bagi pemerintah juga masyarakat (Hadjon, 1987).
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subyek-subyek hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan pelaksanaanya  dengan  suatu  sanksi.  Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  (Muchsin,  2003):  Perlindungan  Hukum  Secara  Preventif,  perlindungan  hukum disini  dengan  maksud  mencegah  terjadinya  pelanggaran  yang  diantisipasi  oleh pemerintah,  yang  mana  dituangkan  dalm  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan  tersebutlah  yang  dijadikan  rambu-rambu  dalam  melaksanakan kewajiban agar tidak terjadi suatu pelanggaran; dan Perlindungan Hukum Secara Represif yang  berbeda  dengan  sebelumnya,  demikian  dikarenakan  perlindungan  secara  represif adalah perlindungan yang justru diberikan pada akhir dari suatu tindakan wajib, misalnya suatu pelanggaran yang kemudian diberi sanksi seperti hukuman tambahan, penjara atau denda.
Analisa gap terdiri dari dua komponen faktor utama yaitu: faktor pertama, daftar karakteristik dari situasi  sekarang  yakni  pada judul  yang diangkat  dalam  penelitian ini terdapat  keadaan  masyarakat  yang  gemar  mengonsumsi  nanas  madu,  baik  masyarakat lokal  maupun  internasional.  Hal  tersebut  menggambarkan  urgensi  dari  nanas  madu Kabupaten  Pemalang  sebagai  objek  penelitian  untuk  mendapat  perlindungan  indikasi geografis  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  minghindari  klaim  dari pihak  lain;  dan  faktor  kedua,  daftar  kesenjangan  apa  yang  ada  dan  perlu  diisi  yaitu Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pemalang  yang  belum  mendaftarkan  nanas  madu Kabupaten  Pemalang  dengan  keadaan  pemasaran  nanas  madu  Kabupaten  Pemalang yang sudah mencapai pasar internasional.
Penyusunan artikel ini berdasar pada penelaahan beberapa artikel  yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dengan penjelasan sebagai berikut:
Artikel  pertama  dengan  judul Perlindungan  Indikasi  Geografis  Pada  Produk Lokal  Dalam  Sistem  Perdagangan  Internasional .  Artikel  dari  Hendra  Djaja menjelaskan  tentang  indikasi  geografis  dan  implikasi  praktisnya  terhadap  produk, lingkup  indikasi  geografis  dan  urgensi  perlindungan  hukum  dari  potensi  indikasi geografis  yang  ada  di  indonesia.  Kesimpulan  dari  artikel  milik  Hendra  Djaja  yaitu pendaftaran  indikasi  geografis  memberi  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  serta jaminan  kepercayaan    konsumen  baik  di  tingkat  lokal  maupun  di  tingkat  perdagangan internasional.  Lalu  perlindungan  indikasi  geografis  dapat  memacu  perekonomian masyarakat,  meles-  tarikan  sumber  hayati,  melindungi  pengetahuan  tradisional masyarakat,  dan  pengembangan  agro-wisata  (Djaja,  2013).  Artikel  Hendra  Djaja mengkaji indikasi geografis dari segi hukum dan  bersifat teoritis dengan mengacu pada kancah internasional, namun tidak mengimplementasikan pada suatu indikasi geografis yang  ada  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  bentuk  orisinalitas  penelitian  ini  mengangkat nanas  madu  Kabupaten  Pemalang  sebagai  objek  penelitian  dan  keterwakilan  dari indikasi geografis yang ada di Indonesia.
Artikel kedua berjudul Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak  Sidimpuan  Sebagai  Kekayaan  Alam  Tapanuli  Selatan .  Dara  Quthni  Effida,  dkk mengulas  terkait  urgensi  perlindungan  hukum  salak  Sidimpuan  sebagai  indikasi geografis  Tapanuli  Selatan  dari  segi  eksistensi,  reputasi,  karakteristik,  dan  perbedaan dari salak Sidimpuan Tapanuli Selatan dibandingkan dengan salak lainnya yang berasal dari  berbagai  daerah  Indonesia.  Serta  ikhtiar  yang  dilakukan  pemerintah  daerah setempat dengan memberikan perlindungan di bidang hukum terhadap salak Sidampuan yang  merupakan  hasil  kekayaan  alam  dareah  Tapanuli  Selatan.  Kesimpulan  yang diambil  dari  Dara  Quthni  Effida,  dkk,  bahwa  Salak  Sidimpuan  telah  diteliti  dan memenuhi  syarat  untuk  dijadikan  sebagai  produk  indikasi  geografis,  sehingga  perlu perlindungan  hukum  dengan  melakukan  pendaftaran  oleh  Pemerintah  Daerah  guna meningkatkan  perekonomian  penduduk  Tapanuli  Selatan  yang  menggantungkan hidupnya  pada  hasil  dari  Salak  Sidimpuan.  (Effida,  D.Q.,  Susilowati.E,  &  Kholis.R., 2015).  Kajian  dari  Dara  Quthni  Effida,  dkk  sudah  tersusun  sangat  sistematis  dan lengkap, sehingga dapat sebagai acuan penulis dalam menyusun artikel tentang indikasi geografis  nanas  madu  Kabupaten  Pemalang.  Jadi,  meskipun  kajian  hukum  yang
digunakan  sama,  namun  penelitian  artikel  ini  tetap  orisinal  karena  memiliki  objek penelitian yang berbeda.
Pada artikel ketiga yang berjudul Analisis Rantai Pasok Komoditas Nanas Madu Di  Kabupaten  Pemalang ,  berbicara  mengenai  mata  rantai  dari  nanas  madu  Kabupaten Pemalang  secara  detail,  mulai  dari  aspek  produksi  nanas  madu,  aliran  produk,  aliran keuangan dan aliran informasi rantai pasok nanas madu. Kesimpulan yang didapat dari artikel  ini  adalah  rantai  pasok  nanas  madu  di  Kabupaten  Pemalang  berasal  dari subsistem  hulu,  on  farm  dan  subsistem  hilir.  Aktivitas  pelaku  rantai  pasok  nanas meliputi  aktivitas  fisik  yaitu  budidaya,  pengupasan,  pengemasan,  pengepakan, penyimpanan,  dan  pengangkutan.  Aktivitas  pertukaran  yaitu  penjualan  dan  pembelian. Aktivitas fasilitas yaitu sortasi dan grading (Sari, A.R.P., Setiawan.B.M., & Ekowati.T., 2018). Pembahasan artikel ini secara detail menjabarkan tentang nanas madu Kabupaten Pemalang dalam lingkup pertanian dan pemasarannya, tanpa menyentuh lingkup bidang hukum.  Sehingga,  penelitian  ini  mengkaji  dari  aspek  hukum.  Hal  ini  menjadi  penting untuk  mengetahui  dan  menentukan  perlindungan  hukum  terhadap  nanas  madu Kabupaten Pemalang yang bersifat potensial.
Selanjutnya  artikel  ke  empat  yakni Value  and  protection  of  geographical indications by the Japanese Wine Law , berisi peraturan perundang-undangan di Jepang yang  mengatur  khusus  mengenai  anggur  Jepang  meliputi  standar  pelabelan  untuk produk minuman keras dengan mengajukan permohonan pada aplikasi yang disediakan khusus  untuk  indikasi  geografis.  Adapun  dua  anggur  yang  sudah  terdaftar  sebagai indikasi  gepgrafis  Jepang  yaitu  anggur  Yamanashi  dan  anggur  Hokkaido  dengan membandingkan  beberapa  potensi  anggur  di  daerah  Jepang.  Kesimpulan  pada  artikel ini,  indikasi  geografis  sangat  penting  dalam    ekspor  anggur,  minuman  keras  dan pertanian  Jepang.  Hal  ini  mengingat  beberapa  produsen  anggur  di  Yamanashi  dan Hokkaido melakukan promosi anggur mereka di negara-negara asing di Eropa dan Asia dan mereka menggunakan sistem indikasi geografis. Sehingga peran pemerintah Jepang harus  memastikan  saling  melindungi  indikasi  geografis  Jepang  dengan  perjanjian bilateral atau multilateral (Ebihara & Omura, 2019). Artikel ini mengangkat isu terkait pentingnya  perlindungan  hukum  indikasi  geografis  anggur  Jepang  serta  kualitas  yang sangat  dijaga melalui standar baku  yang dimiliki oleh Jepang, baik  di  kancah nasional maupun internasional.
Artikel  ke  lima  sebagai  pembanding  dari  artikel  ini  adalah Geographical Indication as a Tool for Protection of Traditional Knowledge with Special reference to Protection  of  ‘Cashmere’  in  Kashmir .  Hasil  penelitian  dari  Kirti  Singh  tersebut menjelaskan  asal  muasal  cashmere  yang  berbahan  dasar  wol  kambing  Kashmir  yang hidup  di  wilayah  Himalaya.  Begitu  pula  cara  pembuatan  yang  menggunakan  teknik yang  cukup  unik,  yaitu  dengan  memberikan  instruksi  desain  dalam  bentuk  puisi  yang telah  dibacakan  oleh  kepala  keluarga  dalam  bahasa  yang  unik  bagi  keluarga.  Orang- orang  yang  mengikutinya  duduk  di  belakang  alat  tenun  dan  mengikuti  instruksi  lisan yang dalam bentuk puitis untuk menciptakan pola yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Indikasi geografis dipandang hanya melindungi produk yang dihasilkan saja, tidak  demikian  dengan  pengetahuan  tradisional  seperti  teknik  unik  pembuatan  pola cashmere. Benang merah dari artikel Kirti Singh, bahwa peraturan perundang-undangan India pada saat ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan pengetahuan tradisional yang  dinyatakan  dalam  bentuk  produk  pashmina  karena  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  India  (Singh,  2012). Artikel  dari  Kirti  Singh  mengangkat  isu  yang  menarik,  yaitu  mengenai  pengetahuan tradisional,  khususnya  adalah  cara  yang  unik  dalam  pemberian  pola  pada  cashmere yang  menjadi  dasar  dari  indikasi  geografis  cashmere  Kashmir.  Penelitian  artikel  ini masih  dalam  lingkup  kajian  yang  sama,  hanya  saja  bidang  objek  penelitian  yang berbeda  antara  cashmere  Kashmir  dengan  nanas  madu  Kabupaten  Pemalang  yang ditelaah dengan hukum Indonesia secara rinci.

## B. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  metode  pendekatan  yang  diterapkan  adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung  yang  terjadi  dalam  masyarakat  (Sahara  .E,  &  dkk.,  2013).  Pendekatan  yuridis yaitu  memandang  hukum  sebagai  norma  atau  biasa  disebut das  sollen ,  yang  mana  isu hukum  yang  diangkat  oleh  peneliti  akan  digunakan  bahan-bahan  hukum  yang  tertulis maupun  tidak  tertulis  dan/atau  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder. Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah  memandang  bekerjanya  hukum  secara  langsung sebagai  kenyataan  sosial  atau  disebut das  sein ,  yang  mana  dilakukan  pengumpulan informasi berupa data primer. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan penelaahan berupa studi penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan informan Dinas
Pertanian  Kabupaten  Pemalang  khususnya  di  bidang  Tanaman  Pangan  dan  Holtikultura, Balai  Penyuluhan  Pertanian  Kabupaten  Pemalang  dan  pengusaha  nanas  madu.  Analisis data  dimulai  dengan  metode  pengumpulan  data  serta  studi  dokumentasi,  kemudian dilakukan penyajian data dan sentuhan akhir berupa penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Urgensi  Perlindungan  Hukum  Nanas  Madu  Sebagai  Potensi  Komoditas  Indikasi Geografis Kabupaten Pemalang
a. Filosofi Nanas Madu Kabupaten Pemalang
Pada  dekade  50-an,  bibit  nanas  madu  Pemalang  mulanya  berasal  dari  Bogor untuk  dibudidayakan  dengan  tujuan  menahan  pergeseran  tanah  di  kawasan pegunungan  kabupaten  Pemalang  yang  sering  terjadi  longsor.  Sehingga,  varietas nanas Queen dapat  ditemui  di  kecamatan  Moga,  Pulosari,  Belik  dan  Watukumpul (Suripto, wawancara, 29 Juni 2020).
Tanpa ada dugaan sebelumnya, buah nanas Queen yang dihasilkan dari beberapa kecamatan tersebut ternyata mempunyai hasil yang berbeda-beda. Hasil nanas Queen yang  bersifat  kontras  adalah  nanas Queen yang  ditanam  di  kecamatan  Belik.  Hal tersebut  dibandingkan  dengan  hasil  buah  nanas Queen dari  kecamatan  Moga,
Pulosari dan Watukumpul.
Buah  yang  dihasilkan  dari  kecamatan  Belik  memiliki  rasa  yang  sangat  manis dan  ukuran  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nanas Queen pada  umunya. Ditinjau  dari  segi  geografis  beberapa  kecamatan  tersebut,  ternyata  rasa  manis  dan ukuran  kecil  buah  nanas Queen dipengaruhi  oleh  kelembaban  udara  yang  tetap terjaga  dengan  adanya  embun  meski  pada  musim  kemarau  serta  media  penanaman nanas Queen yang  berbeda  dibanding  kecamatan-kecamatan  ataupun  wilayah lainnya, yakni dengan media batu, menjadi faktor alam yang mempengaruhi cita rasa nanas Queen .
Media penanaman yang unik ini kemudian menjadi cikal bakal pemberian nama untuk  nanas Queen yang  ditanam  di  kecamatan  Belik  kabupaten  Pemalang,  yang kemudian diberi nama nanas batu. Seiring berjalannya waktu, pemberian nama nanas batu terkesan bahwa nanas tersebut berasal dari kota Batu Provinsi Jawa Timur. Atas
dasar itulah, kemudian diubah nama nanas batu menjadi nanas madu karena memiliki rasa yang sangat manis seperti madu (Zainuri, 2020).

## b. Eksistensi Nanas Madu Kabupaten Pemalang
Nanas madu menjadi salah satu komoditas utama kabupaten Pemalang, menilik hasil pemasaran buah dan bunga yang ada di kabupaten Pemalang, buah nanas madu memiliki  tingkat  yang  paling  tinggi  dan  relatif  meningkat  dalam  3  (tiga)  tahun terakhir  (Data  Pemasaran  Buah  dan  florikultural  kabupaten  Pemalang).  Sedangkan luas  lahan  nanas  yang  ada  di  kecamatan  Belik  tercatat  seluas  1.429  Ha  dengan produksi mencapai 9.120 ton pada tahun 2020 (Data Luas Lahan Potensi Komoditas Nanas  Kecamatan  Belik  Tahun  2020).  Area  lahan  yang  luas  dengan  keberadaan nanas  madu  di  kabupaten  Pemalang  yang  sudah  ratusan  tahun  menandakan  bahwa eksistensi nanas madu tetap terjaga dengan baik.
Petani nanas madu melakukan usaha tani nanas madu secara turun temurun atau lahan  yang  dimiliki  merupakan  lahan  yang  diwariskan  oleh  keluarganya  sehingga pengalaman  yang  dimilikinya  sudah  lama.  Berdasarkan  karakteristik  petani  nanas madu  di  kecamatan  belik  berdasarkan  penguasaan  lahan  tahun  2018,  status penguasaan  lahan  petani  nanas  madu  di  Kecamatan  Belik  didominasi  oleh  petani dengan  penguasaan  lahan  milik  sendiri  dimana  persentasenya  hingga  91.43%.  Pola bertanam  yang  dilakukan  petani  nanas  madu  di  Kecamatan  Belik  terdiri  dari  pola tumpangsari dan monokultur (Fani, 2018).
Nanas  madu  memiliki  karakteristik  atau  ciri  yang  khas  pada  buahnya  yang memiliki 9 (sembilan) hingga 5 (lima) mata saja, sehingga ukuran nanas madu lebih kecil  dibandingkan  dengan  nanas Queen lainnya.  Selain  mata  pada  kulit  berjumlah sedikit,  bentuk  matanya  pun cenderung tidak bulat. Daging buahnya  yang memiliki kadar  air  lebih  rendah,  justru  menyuguhkan  rasa  yang  lebih  manis.  Salah  satu  ciri nanas madu yang tidak banyak orang tahu, sekalipun buahnya masih berwarna hijau atau belum matang, dagingnya sudah memiliki rasa manis (Suripto, 2020).
Hasil  nanas  madu  sendiri  tergolong  menjadi  4  (empat) grade ,  yang  terdiri  dari grade Super, grade A, grade B, grade C  dan grade D.  Pada  nanas  madu  dengan kualitas grade Super, grade A dan grade B dialokasikan untuk pemasaran buah segar pada  pasar  nasional  maupun  internasional.  Adapun  data  pemasaran  buah  dan florikultural kabupaten Pemalang sebagai berikut:

## Tabel 1. Data Pemasaran Buah dan Florikultural Kabupaten Pemalang
No Komoditas Asal Sentra (Kecamatan) Vol Ekspor Tujuan 2018 2019 Per Juni 2020 1. Nanas Belik 30 Ton - - Korea 2. Nanas Belik 1.650 Ton 1.500 Ton 1.800 Ton Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Jogja, Solo, Cirebon 3. Nanas Belik 650 Ton 600 Ton 720 Ton Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Jogja, Solo, Cirebon 6. Nanas Beluk 3.550 Ton 3.500 Ton 3.600 Ton Jakarta, Bandung, Bali, Jogja 7. Nanas Beluk 2.750 Ton 2.500 Ton 3.000 Ton Jakarta, Bandung, Bali, Jogja 8. Nanas Beluk 450 Ton 450 Ton 450 Ton PT. GS untuk bahan baku Selemorin (Nanas Kupas) 9. Nanas Beluk - - 12 Ton Arab Saudi
Sumber Data: Arsip Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
Pada tabel 1 penjualan nanas madu tidak hanya terjual di provinsi Jawa Tengah saja, tetapi juga ke daerah lainnya seperti Jakarta,  Bandung, Semarang,  Bali, Jogja, Solo,  Cirebon.  Kemudian  penjualan  di  pasar  internasional  selama  3  (tiga)  tahun  ke belakang telah terjual ke negara Korea dan Arab Saudi.
Sedangkan grade C dan grade D dialokasikan untuk menjadi olahan nanas madu (Sarlita, 2020). Olahan nanas madu  yang dikembangkan oleh kreatifitas masyarakat setempat antara lain  minuman, dodol, gula-gula, stik nanas, krupuk, shampoo, kain batik yang berbahan baku serat nanas dan masih banyak lagi. Tidak kalah dari nanas madu  dalam  bentuk  buah  segar,  olahan-olahan  nanas  madu  tersebut  sudah  mampu pula menembus pasar internasional.
Namun  demikian,  olahan-olahan  nanas  madu  tersebut  hanya  dapat  menjangkau untuk mendapatkan sertifikasi halal dan ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). Peluang nanas madu yang mulai ditangkap oleh masyarakat ini terbentur oleh modal usaha yang relatif rendah, sehingga untuk mendaftarkan merek dagang dengan biaya pendaftaran  sejumlah  tertentu  masih  terasa  berat  bagi  para  pemilik  UMKM  olahan nanas  tersebut.  Belum  lagi,  UMKM  yang  ada  harus  bersaing  dengan  industri  asing
yang  juga  memproduksi  olahan  nanas  dan  telah  memenuhi  standar  pemasaran  di tingkat nasional maupun internasional serta terdaftar hak mereknya (Sutrisno, 2020).
2. Implementasi  Perlindungan  Hukum  Nanas  Madu  Sebagai  Potensi  Komoditas Indikasi Geografis dari Kabupaten Pemalang
a. Upaya  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Terhadap  Nanas  Madu Asal Kabupaten Pemalang
Nanas  madu  sebagai  hasil  pertanian  yang  memiliki  karakteristik  tersendiri merupakan  potensi  unggulan  Jawa  Tengah.  Hal  ini  didukung  dengan  data  pada Jumlah  Tanaman  yang  Menghasilkan  dan  Produksi  Buah  Sayur  Tahunan  (BST) Menurut  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  Tahun  2017-2019,  bahwa  kabupaten Pemalang  memproduksi  nanas  tertinggi  sebesar  588.295  kuintal  dengan  luas  panen 26.399.690  Ha  (BPS  Jawa  Tengah,  2019).  Karakteristik  nanas  madu  terpengaruh oleh beberapa faktor, antara lain: jenis tanah, topografi tanah, curah hujan dan media penanaman.  Sedangkan  metode  khusus  yang  dilakukan  untuk  mempengaruhi  hasil buah  yang  manis  dan  kecil  tidak  diterapkan  dalam  budidaya  nanas  madu.  Berdasar pada hal demikianlah, nanas madu berpotensi sebagai indikasi geografis yang harus mendapatkan perlindungan hukum.
Pemerintah  Kabupaten  Pemalang  sudah  mengawali  pemberian  perlindungan indikasi  geografis  terhadap  nanas  madu  dengan  melepas  Perlindungan  Varietas Tanaman  yang  dilakukan  oleh  Kementrian  Pertanian  pada  tanggal  6  Juni  2018. Selain itu, berdasar pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan  Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Di Kecamatan Belik  Kabupaten  Pemalang  Tahun  2019-2023,  bahwa  kecamatan  Belik  Kabupaten Pemalang akan ditetapkan sebagai sentra nanas madu di Indonesia. Wujud perhatian pemerintah  berupa  peran  dan  sebagai  fasilitator  akan  dinilai  sangat  berharga.  Hal demikian  penting  adanya,  karena  sebagai  tindakan  nyata  hadirnya  pemerintah mendengar  aspirasi  serta  kebutuhan  yang  di  butuhkan  oleh  masyarakat.  Berangkat dari  pondasi  inilah  yang  kemudian  dikembangkannya  produk  dengan  inovasi  yang dapat bersaing dengan pasar global dan mendongkrak produktivitas produk (Pratiwi, D., Hasyim, A.I., & Affandi, M.I., 2016).
Wujud  nyata  peran  pemerintah  daerah  kabupaten  Pemalang  untuk  menjaga ketersediaan  nanas  madu  adalah  memberikan  sekolah  lapangan  kepada  para  petani
nanas.  Sekolah  lapangan  merupakan  kegiatan  pembinaan  tentang  metode  budidaya nanas  madu  yang  baik  dan  benar  (Suripto,  2020).  Tidak  cukup  sampai  di  situ, pemerintah daerah kabupaten Pemalang juga memberikan advokasi kepada Gerakan Kelompok  Tani  (GAPOKTAN)  untuk  melegalkan  kelompok-kelompok  tani  dalam bentuk  badan  hukum,  sehingga  akan  memudahkan  para  petani  dalam  menerima bantuan  untuk  budidaya  nanas  madu  (Zainuri,  2020).  Melihat  potensi-potensi sebagaimana dijabarkan di atas, urgensi nanas madu untuk memperoleh hak indikasi geografis sangat penting. Adapun prosedur permohonan pendaftaran produk-produk indikasi  geografis  di  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektuan  Kementrian Hukum dan Hak Asasi  Manusia Republik  Indonesia, berdasar pada ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal  60 Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, antara lain:
Pertama,  permohonan  secara  tertulis  yang  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasa dari Pemohon harus menggunakan Bahasa Indonesia melalui cara mengisi formular yang  tersedia  sebanyak  3  (tiga)  rangkap  dan  ditujukan  kepada  Direktorat  Jenderal. Kedua, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, hal ini jika pemohon mengajukan permohonan  yang  diwakili  oleh  Kuasa.  Ketiga,  melampirkan  tanda  bukti  telah dilakukannya  pembayaran  sejumlah  biaya.  Ke  empat,  menyertakan  buku  yang berisikan  persyaratan  yang  diminta,  Ke  lima,  lampiran  berisi  uraian  tentang  batas- batas  daerah  dan/atau  peta  wilayah  yang  dicakup  oleh  Indikasi-geografis  yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
b. Manfaat  Hak  Indikasi  Geografis  Terhadap  Nanas  Madu  Asal  Kabupaten Pemalang
Berbicara  soal  reputasi  nanas  madu,  dengan  didaftarkannya  hak  indikasi geografis akan memberikan motivasi bagi produsen maupun petani nanas madu untuk menjaga kualitas nanas madu. Mengingat nanas madu   memiliki karakteristik yang khas dari pengaruh faktor alam seperti curah hujan, kelembaban udara, keadaan tanah,  topografi  hingga  media  penanaman  yang  unik,  maka  perlindungan  hukum indikasi geografis perlu didapatkan.
Harga  nanas  madu  di  tingkat  petani  berkisar  Rp1.000,-  sampai  Rp1.500,-  per butir,  harga  ini  dipatokkan  untuk  nanas  madu  berumur  3  (tiga)  bulan  pada  sistem ijon.  Sedangkan    di  tingkat  pedagang,  nanas  madu  yang  masak  untuk grade D
berkisar Rp500,- per butir, untuk grade C berkisar Rp1.000,- per butir, untuk grade B berkisar  Rp2.500,  untuk grade A  berkisar  Rp2.700,-  per  butir,  lalu  untuk grade Super  berkisar  Rp3.000,-  per  sampai  Rp5.000,-  per  butir  (Irawan,  2020).  Berdasar pada  table  1,  penjualan  nanas  madu  setiap  tahunnya  dapat  mencapai  lebih  dari  10 ton.  Artinya,  nilai  jual  nanas  madu  tinggi  dan  berbanding  lurus  dengan  permintaan masyarakat yang besar dalam mengonsumsi nanas madu.
Pemberian  perlindungan  hukum  dengan  didaftarkannya  nanas  madu  sebagai indikasi  geografis  memberikan  manfaat  baik  bagi  produsen  maupun  konsumen, antara lain: 1). Perlindungan indikasi geografis akan memberikan  jaminan terhadap keaslian produk nanas madu serta jaminan kepada konsumen atas keorisinilan nanas madu.  2).  Mengangkat  perekonomian  petani  nanas  madu,  karena  dengan memberikan  perlindungan  indikasi  geografis  secara  otomatis  mengurangi  pesaing lokal  dan  meningkatkan  nilai  jual.  Sehingga  kesejahteraan  masyarakat  kecamatan Belik  juga  meningkat;  3).  Memberikan  perlindungan  indikasi  geografis,  artinya memberikan  perlindungan  terhadap  varietas  nanas  madu  kecamatan  Belik  yang mulai dibudidayakan di daerah lain, sehingga terhindar dari klaim oleh daerah lain.

## D. Simpulan
Nanas madu memiliki karakteristik atau ciri yang khas berupa rasa sangat manis dan berukuran  kecil.  Hal  demikian  tidak  dipengaruhi  oleh  metode  khusus  melainkan dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  alam  setempat.  Penjualan  nanas  madu  mencakup  pasar nasional  hingga  pasar  internasional,  seperti  negara  Korea  dan  Arab  Saudi.  Atas  dasar tersebut,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  nanas  madu  berpotensi  sebagai  indikasi geografis  kabupaten  Pemalang  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Pemberian perlindungan indikasi geografis terhadap nanas madu dapat memberikan berbagai manfaat untuk  produsen  maupun  konsumen,  antara  lain  perlindungan  indikasi  geografis  akan memberikan    jaminan  terhadap  keaslian  produk  nanas  madu  serta  jaminan  kepada konsumen  atas  keorisinilan  nanas  madu,  mengangkat  perekonomian  petani  nanas  madu, karena  dengan  memberikan  perlindungan  indikasi  geografis  secara  otomatis  mengurangi pesaing lokal dan meningkatkan nilai jual. Sehingga kesejahteraan masyarakat kecamatan Belik  juga  meningkat,  memberikan  perlindungan  indikasi  geografis,  artinya  memberikan
perlindungan terhadap varietas nanas madu kecamatan Belik yang mulai dibudidayakan di daerah lain, sehingga terhindar dari klaim oleh daerah lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ayu, M. R. (2006). Memperbincangkan hak kekayaan intelektual: indikasi geografis . Alumni. Fani,  D.  M.  (2018). Analisis  efisiensi  pemasaran  dan  nilai  tambah  komoditas  nanas  madu  di kecamatan belik, kabupaten pemalang, jawa tengah desi mutiara fani .
Fikania, D. (2017). Pengaruh Perbandingan Buah Nanas Madu dengan Sukrosa dan Suhu Inkubasi terhadap Karakteristik Starter Alami Nanas Madu (Ananas cosmosus L) . Fakultas Teknik. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip- prinsipnya,  penanganannya  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum  dan pembentukan peradilan administrasi negara . Bina Ilmu.
John Locke. (2004). The Second Treatise of Government . USA: Barnes & Noble Publishing.
Kurniawan,  F.  (2008). Sari  Buah  Nanas  Kaya  Manfaat  Alternatif  Meningkatkan  Nilai  Ekonomis Hasil Panen . Sumatera Selatan: Sinar Tani.
Muchsin, P. (2003). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret .
Ridwan. (2016). Pembangunan Ekonomi Regional .
Sahara .E, & dkk. (2013). Harmonious Family (B. A. Simanjuntak, Ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

## Artikel Jurnal:
Aling, D. F. (2009). Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak  Kekayaan Intelektual di Indonesia .
Djaja, H. (2013). Perlindungan  Indikasi Geografis Pada Produk Lokal Dalam Sistem Perdagangan Internasional. Jurnal Cakrawala Hukum , 18 (2), 136–144.
Ebihara, K., & Omura, M. (2019). Value and protection of geographical indications by the Japanese Wine Law. BIO Web of Conferences , 15 , 03004. https://doi.org/10.1051/bioconf/20191503004 Effida,  D.Q.,  Susilowati.E,  &  Kholis.R.  (2015). Sidimpuan  Sebagai  Kekayaan  Alam  Tapanuli
Selatan . 11 , 188–198. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/163121-ID- none.pdf
Pratiwi, D., Hasyim, A.I., & Affandi, M.I. (2016). Analisis Finansial Dan Strategi Pengembangan Nanas Madu Di Kabupaten Lampung Timur. Jurnal Imu-Ilmu Agribisnis , 4 (1), 8–14.
Sari, A.R.P., Setiawan.B.M., & Ekowati.T. (2018). Analisis Rantai Pasok Komoditas Nanas Madu
Di Kabupaten Pemalang. Jurnal Sungkai , 6 , 110–124.
https://doi.org/10.11428/jhej1987.42.189
Singh, K. (2012). Geographical Indication as a Tool for Protection of Traditional Knowledge with Special  Reference  to  Protection  of  ‘Cashmere’  in  Kashmir. SSRN  Electronic  Journal , 12 . https://doi.org/10.2139/ssrn.2115257

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
Lampiran  Peraturan  Bupati  Pemalang  Nomor  48  Tahun  2018  tentang  Rencana  Pembangunan Kawasan Perdesaan Sentra Agribisnis Nanas Di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

## Wawancara
Irawan, B. (2020). Wawancara dengan Bekti Irawan, Pedagang Nanas Madu, 3 Juli 2020 .
Sarlita.  (2020). Wawancara  dengan  Sarlita,  Staff  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Tanaman Pangan dan Hortikultura, 29 Juni 2020 .
Suripto.  (2020). Wawancara  dengan  Suripto,  Penyuluh  Pertanian  Kecamatan  Belik  Kabupaten Pemalang, 29 Juni 2020 .
Sutrisno,  J.  (2020). Wawancara  dengan  Joko  Sutrisno,  Kepala  Bidang  Koperasi  dan  UMKM,  30 Juni 2020 .
Zainuri.  (2020). Wawancara  dengan  Zainuri,  Staff  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  Dinas Kabupaten Pemalang, 29 Juni 2020 .