INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8535-8547 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Nasabah BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso
Erhan Bagus Septiohadi 1 ✉ , Dasrol 2 , Meriza Elpha Darnia 3
Universitas Riau
Email: erhan.bagus2275@student.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  peran  penting dalam  mendukung  perekonomian  daerah  di  Indonesia.  BUMDes  menyediakan  layanan  keuangan, seperti tabungan, kredit usaha kecil, dan pinjaman konsumsi, untuk  membantu menggerakkan roda perekonomian. Kredit bermasalah dan tidak cukupnya jaminan atas tagihan kredit merupakan hal yang harus diselesaikan oleh BUMDes Mekar Lestari, walaupun BUMDes mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait namun terkadang penyelesaiannya tidak berjalan mulus seperti memberikan itikad baik. dari pelanggan. dalam melunasi utang-utangnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  kredit bermasalah dan upaya hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari di desa Hulu Teso.
Kata Kunci: BUMDes, Kredit Bermasalah, Penyelesaian Kredit Bermasalah

## Abstract
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are financial institutions that have an important role in supporting the local economy in Indonesia. BUMDes provides financial services, such as savings, small business credit, and consumer loans, to help move the wheels of the economy. Problematic credit and insufficient collateral for credit bills are matters that must be resolved by BUMDes Mekar Lestari, although BUMDes has its own way of resolving these problems as well as related laws and regulations, but sometimes the resolution does not go smoothly, such as providing goodwill from customers. in settling his debts. The purpose of this study is to determine the factors that cause non-performing loans and legal remedies in resolving non-performing loans at BUMDes Mekar Lestari in Hulu Teso village.
Keywords: BUMDes, Problem Credit, Settlement of Problem Credit

## PENDAHULUAN
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal di Indonesia. BUMDES adalah bank yang fokus melayani masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan kecil, yang mungkin sulit dijangkai oleh  bank-bank besar. BUMDes menempati peran yang cukup strategis  dalam perekonomian Indonesia terkhususnya pada masyarakat desa dan terutama dalam UMKM. BUMDes  menyediakan  layanan  keuangan,  seperti  kredit  usaha  kecil,  dan  pinjaman konsumen, untuk membantu menggerakkan roda perekonomian.(Novyanti,2016)
Perekonomian tidak bisa terlepas dari perdagangan barang dan jasa. Ketergantungan masyarakat pada sektor jasa membuka keran bagi pelaku usaha untuk membuka usaha di sektor  jasa.  Ekonomi  sosial  adalah  mesin  penting  untuk  restrukturisasi  ekonomi  dalam ekonomi  digital,  serta  untuk  meningkatkan  ketahanan,  keadilan,  dan  keberlanjutan masyarakat  dan  ekonomi.  Perekonomian  yang  sehat  lahir  melalui  kegiatan  bisnis, perdagangan  ataupun  usaha  yang  sehat.  Kegiatan  ekonomi  yang  sehat  tentu  saja mempunyai  aturan  yang  menjamin  terjadinya  bisnis,  perdagangan  ataupun  usaha  yang sehat  (Danang,2016).  Oleh  karena  itu  industri  jasa  pada  saat  ini  menjadi  potensi  dalam peningkatan  ekonomi  di  masyarakat.  Akibat  pesatnya  pertumbuhan  dan  perkembangan perekonomian di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan- kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak- hak dan kepentingan masyarakat.(Kamal,2018). Selain itu ekonomi jasa telah diterima secara umum dan bersaing dengan ekonomi manufaktur.
Salah  satu  bentuk  perkembangan  dari  perkembangan  ekonomi  di  dunia  adalah munculnya  berbagai  lembaga  keuangan.  Peranan  lembaga  keuangan  dalam  lalu  lintas bisnism dapatlah dianggap sebagai kebutuhann yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis. Pentingnya kegiatan perbankan, memunculkan hadirnya lembaga keuangan
secara  permanen  ditengah-tengah  masyarakat.  (Dasrol  dan  Hengki,  2016).  Kredit  dan lembaga  keuangan  memiliki  hubungan  yang  erat  karena  kredit  merupakan  salah  satu produk perbankan.
Perkreditan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi dunia perbankan serta dari perkreditan akan memberikan sumbangan pendapatan yang besar ( Setiawan, 2020). Keberadaan  kredit  tentu  menjadi  suatu  pendorong  dalam  peningkatan  taraf  ekonomi masyarakat,  oleh  karena  itu  hendaknya  keberadaan  kredit  dapat  digunakan  dengan sebaiknya.  Kredit  dalam  putaran  ekonomi  suatu  saat  atau  secepatnya  harus  mampu menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus serta kesejahteraan penerima kredit (Sugeng, 2008)
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes  adalah  usaha  desa  yang  dibentuk/didirikan  oleh  pemerintah  desa  yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes  merupakan  suatu  lembaga  ekonomi,  dimana  modal  usahanya  di  bangun  atas inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri.  Ini  berarti  pemenuhan  modal  usaha BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian  tidak  menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
BUMDes Mekar Lestari selayaknya lembaga keuangan pada umumnya menyediakan fasilitas  kredit  kepada  nasabahnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  dalam  bentuk pinjaman.  Pemberian  kredit  dilakukan  melalui  perjanjian  kredit  antara  kreditur  dengan debitur.  Pada  hakikatnya  penggunaan  kredit  oleh  masyarakat  dapat  membantu  taraf ekonomi kearah yang lebih baik. Dalam hal menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai resiko minimal dalam arti dapat dikembalikan sepenuhnya tepat pada waktunya dan tidak menjadi kredit bermasalah (Asep, 2017)
Dalam kehidupan sehari-hari kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit  dengan  kolektibilitas  macet  ditambah  dengan  kredit-kredit  yang  memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih jangka waktu yang  telah  disepakati  atau  telah  diajukan  ganti  rugi  kepada  perusahaan  asuransi  kredit. Dengan  demikian  kredit  macet  merupakan  kredit  bermasalah,  tetapi  kredit  bermasalah belum  atau  tidak  seluruhnya  merupakan  kredit  macet.  Berdasarkan  data  yang  penulis peroleh dari BUMDes Mekar Lestari pada tahun 2019-2021 :
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah pada BUMDES Mekar Sari (2019-2021)
No. Tahun Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah Baki Debet (Rp) 1 2019 9  Nasabah 42.874.000 2 2020 6 Nasabah 42.924.000 3 2021 7 Nasabah 43.109.865
Sumber data : BUMDes Mekar Lestari
Selain kredit macet, hal lain yang menjadi masalah pada BUMDEs Mekar Lestari yaitu sulitnya  menarik  agunan  nasabah  dalam  status  kredit  macet  dikarenakan  berbagai  hal sehingga hal ini menyebabkan sulitnya dalam menyelesaikan permasalah kredit bermasalah, dikarenakan pada dasarnya penarikan agunan merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian hutang  piutang.  Kredit  macet  merupakan  pelanggaran  terhadap  perikatan  dikarenakan ketidakpatuhan peminjam terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perikatan kredit. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain,  dan  pihak  yang  lain  tersebut  berkewajiban  untuk  memenuhi  tuntutan  itu.(Fatimah, 2018). Perjanjian kredit merupakan ikatan atau Hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian “jaminan penanggungan” perjanjian pada  dasarnya  menimbulkan  atau  melahirkan  satu  atau  beberapa  perikatan.  (Mardalne, 2016)
Kredit  bermasalah  serta  sulitnya  menarik  agunan  nasabah  menjadi  hal  yang  harus diselesaikan oleh BUMDes Mekar Lestari, meskipun BUMDes memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian masalah tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait, namun dalam penyelesaiannya adakalanya tidak berjalan dengan semestinya seperti kurangnya itikad baik dari  nasabah  dalam  menyelesaikan  hutang  piutangnya,  pada  dasarnya  BUMDes  Mekar Lestari mengedepankan langkah preventif melalui cara damai dalam penyelesaian kredit bermasalah  serta agunannya tersebut, namun dengan hambatan-hambatan  yang terjadi perlu  adanya  upaya  hukum  dalam  penyelesaian  kedua  masalah  tersebut.  Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul  “Upaya  Hukum  dalam  Penyelesaian  Kredit Bermasalah  pada  Nasabah  BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso” .

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian.
Jenis penelitian ini adalah ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian hukum  sosiologis  merupakan  penelitian  hukum  yang  membahas  hukum  berdasarkan perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap individu dalam hidup bermasyarakat (Muhaimin:2020).
Lokasi Penelitian.
Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Hulu  Teso,  Kecamatan  Logas  Tanah  Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan bertempat di BUMDes Mekar Lestari.
Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah sekumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Mengenai populasi dari penelitian ini, yaitu :
• Kepala Administrasi BUMDes Mekar Sari, dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada posisi Direktur dan Kepala Keuangan.
• Kepala Desa Hulu Teso.
• Nasabah Kredit Bermasalah di BUMDes Mekar Sari

## b. Sampel
Sampel  adalah  jumlah  respon  dalam  penelitian  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  saat melakukan  penelitian.  Adapun  populasi  dan  sampel  dari  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari tabel berikut ini :
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel No. Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase (%) 1 Kepala Administrasi BUMDes Mekar Lestari 1 1 100% 2 Debitur kredit macet pada BUMDes Mekar Lestari. 12 6 50% 3 Kepala Desa Hulu Teso 1 1 100% Jumlah 14 8 -

## Sumber Data
Dalam  Penelitian  hukum  sosiologis,  sumber  datanya    adalah  data  primer  yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan  responden  di  lapangan  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  masalah yang diteliti.

## b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapat dari Undang-undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, antara lain :

## 1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum yang  mengikat.  Bahan  hukum  Primer  ini  dapat  berupa  peraturan  perundang- undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.
d) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
e) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

## 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer meliputi karya ilmiah, hasil penelitian, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubugannya dengan pokok bahasan ini.

## 3) Bahan Hukum Tertier
Bahan  Hukum  Tertier  merupakan  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, data- data internet dan website.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  yaitu  suatu pengumpulan  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  cara  bertatap  muka,  ketika seseorang  yakni  pewancara  mengajukan  beberapa  pertanyaan  yang  disiapkan  untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relavan atau terkait dengan masalah penelitian yang sedang dikaji atau diteliti dari para narasumber selain itu penelitian ini juga menggunakan kajian kepustakaan.

## Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang  jelas  mengenai  masalah  yang  akan  diteliti,  sehingga  ditarik  kesimpulan  dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada Nasabah BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso
Kredit pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) mengacu pada pemberian pinjaman atau  fasilitas  kredit  yang  disediakan  oleh  BUMDes  pada  nasabahnya,  dalam  pemberian kredit  BUMDes  wajib  melakukan  analisis  sebelum  nantinya  memberikan  kredit  kepada nasabah. Nasabah yang ingin mengajukan kredit akan melewati prosedur peminjaman oleh BUMDes.  Pelaksanaan  analisis  kredit  harus  berpedoman  pada  prinsip  kehati-hatian berdasarkan  pasal  2  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1996  tentang  Perbankan,  yang menyatakan  bahwa  bank  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian perbankan adalah suatu pendekatan  yang  digunakan  oleh  Lembaga-lembaga  keuangan  untuk  mengelola  risiko dalam  operasi  dan  bisnis  mereka.  Prinsip  ini  bertujuan  untuk  memastikan  stabilitas  dan keselamatan  sektor  perbankan  serta  untuk  melindungi  kepentingan  nasabah  dan pemegang  saham  bank,  hal  inilah  yang  menyebabkan  begitu  pentingnya  analisis  yang dilakukan oleh bank sebelum akhirnya penandatangan Perjanjian Kredit kepada nasabah.
Meskipun  Perjanjian  Kredit  telah  diatur  sebaik  mungkin,  namun  keberadaan  kredit bermasalah  tidak  dapat  dihinandari.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu Maulina Hidayah selaku Kepala Administrasi, penyebab terjadinya Kredit Bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari adalah kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis kredit. Kelalaian ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi BUMDes, termasuk kerugian yang signifikan.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  beberapa  nasabah  BUMDes  Mekar  Lestari  yang mengalami    kredit  bermasalah,  antara  lain  Ibu  Yeni,  usia  64  tahun,  petani  sawit,  yang melakukan  peminjaman  pada  tahun  2018  untuk  usaha  warung  kelontong  miliknya, berdasarkan keterangan dari responden, penyebab kredit bermasalah yang dialami yaitu kurangnya  pemasukan  dari  usaha  yang  dikelolanya  sehingga  responden  mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran,
Selanjutnya  penulis  mewancarai  bapak  Abdul  Jalil,  usia  54  tahun,  yang  melakukan peminjaman pada tahun 2018, menurut pengakuan responden, peminjaman itu digunakan sebagai  dana  tambahan  dalam  mengelola  kebun  miliknya.  Berdasarkan  keterangan  dari responden, penyebab kredit bermasalah yang dialaminya adalah menurunnya harga sawit ditambah  dengan  keperluan  rumah  tangganya  yang  meningkat  sehingga  responden mengalami kendala dalam melunasi cicilan pinjamannya.
Lalu penulis mewancarai ibu Sri , usia 48 tahun, yang bekerja sebagai wiraswasta, yang mana responden melakukan peminjaman untuk menambah modal usaha bakso miliknya, namun  diakhir  tahun  2019  usahanya  mulai  sepi  pembeli  dan  mengakibatkan  responden kesulitan melakukan pembayaran kreditnya. Terakhir,  penulis mewancarai bapak Rohmi, usia  35  tahun,  yang  bekerja  sebagai  buruh  harian  lepas.  Berdasarkan  informasi  dari responden  beliau  melakukan  peminjaman  kredit  untuk  tambahan  modal  usaha  istrinya, berdasarkan  keterangan  dari  responden  penyebab  responden  sulit  melunasi  pinjaman kredit adalah pemasukan dari pekerjaannya yang kurang mencukupi dan responden di PHK akibat wabah Covid-19 yang melanda.
Kredit  bermasalah  adalah  salah  satu  bentuk  dari  wanprestasi.  Ketidakmampuan debitur  dalam  menyelesaikan  kewajibannya  pada  Perjanjian  Kredit  merupakan  bentuk wanprestasi pada perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPer ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jika debitur tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian  maka  debitur  dapat  dikatakan  wanprestasi.  Wanprestasi  merupakan ketidakpatuhan seseorang atau pihak terhadap kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam  suatu  perjanjian  atau  kontrak.  Wanprestasi  debitur  dapat  berupa  empat  macam, yaitu:
1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban  yang  ditetapkan  Undang-undang  dalam  perikatan  yang  timbul  karena Undang-undang.
2. Debitur keliru berprestasi, disini debitur telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur berbeda dari apa yang diperjanjikan.
3. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Debitur  terlambat  berprestasi,  artinya  debitur  memenuhi  prestasi  tetapi  terlambat waktunya tidak seperti yang diperjanjikan. Debitur dikatakan terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. (I Putu, 2020)
Berdasarkan  keempat  bentuk  prestasi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa wanprestasi pada Perjanjian Kredit yaitu berupa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau  tidak  memenuhi  pada  waktu  yang  tidak  semestinya  dianggap  telah  melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Keterlambatan pada perjanjian kredit adalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang disebabkan oleh berbagai faktor.
Selain  kredit  bermasalah,  persoalan  lain  pada  BUMDes  Mekar  Lestari  adalah  nilai agunan  yang  tidak  mencukupi  tagihan  kredit,  menurut  ibu  Maulina  Hidayah,  hal  ini disebabkan  kurangnya  analisis  agunan  yang  dilakukan  oleh  pihak  BUMDes  selain  itu tindakan  nasabah  yang  mengulur  waktu  untuk  pemberian  agunan  walau  jatuh  tempo menjadi alasan agunan kredit tidak mencukupi tagihan, dikarenakan sebagian besar agunan yang dijaminkan oleh nasabah adalah kendaraan bermotor yang mana nilainya terus turun dari waktu ke waktu.
Maka  berdasarkan  hasil  pemaparan  diatas,  dapat  disimpulkan  penyebab  kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari, disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
1. Faktor Internal (Faktor dari BUMDes itu sendiri)
Kredit bermasalah disebabkan oleh adanya kesalahan analisis kredit yang dilakukan oleh pihak BUMDes. Sehingga Kesalahan semacam ini dapat memiliki dampak serius pada BUMDes.

## 2. Faktor Eksternal (Faktor dari Nasabah)
a. Force Majeur
Pada faktor ini, penyebab kredit bermasalah yang terjadi pada BUMDes Mekar Lestari adalah  terjadinya  wabah  covid,  sehingga  menyebabkan  nasabah  terkendala  dalam melakukan pembayaran tagihan. Wabah Covid-19 sangat mempengaruhi pengelolaan pinjaman  kredit  nasabah  untuk  usahanya,  sehingga  terjadinya  wabah  Covid-19 menjadi faktor penyebab kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Sari.
b. Faktor tidak disengaja.
Pada faktor ini, penyebab kredit macet pada BUMDes Mekar Sari adalah nasabah yang tidak mampu dalam mengelola kredit yang diberikan sehingga nasabah terkendala dalam melakukan pembayaran.
Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso
Dalam dunia keuangan terjadinya kredit bermasalah tidak mungkin dapat dihindari, untuk  menyelesaikan  atau  menurunkan  terjadinya  kredit  bermasalah  pihak  lembaga keuangan  dapat  dapat  menempuh  cara  penyelamatan  kredit.  Penyelesaian  kredit
bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari mengedepankan cara-cara damai. Penyelesaian Sengketa terbagi atas dua, yaitu secara Negosiasi dan Mediasi. Adapun cara penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh BUMDes Mekar Lestari yaitu :

## 1. Negosiasi
Upaya penyelesaian pertama yang dilakukan oleh BUMDes adalah melalui Negosiasi, yaitu  melakukan  upaya  penyelamatan  kredit  dengan  melakukan  pendekatan  kepada Nasabah. Adapun cara yang dilakukan oleh BUMDes Mekar Lestari adalah :
1) Rescheduling.
Yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan penjadwalan pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang serta perubahan jumlah angsuran. Dalam Rescheduling ini tunggakan  pokok  dan  bunga  dijumlahkan  (dikapilitasasi)  kemudian  dijadwalkan Kembali pembayaran sebagai perjanjian rescheduling tersendiri.
2) Restructuring.
Yaitu  upaya  penyelamatan  kredit  oleh  nasabah  dengan  cara  mengatur  kembali hutang-hutangnya dengan mengajukan perubahan pada syarat-syarat peminjaman dengan maksud untuk memperkecil tagihan angsuran.  Hasil dari r estructuring kredit adalah  keringanan  cicilan  bank  sehingga  tidak  memberatkan  nasabah  untuk membayar kewajiban.
Banyaknya  terjadi  kredit  bermasalah  pada  BUMDes  Mekar  Lestari  yang  semakin bertambah dapat menimbulkan kerugian sehingga perlu adanya suatu upaya penyelamatan kredit  bermasalah  agar  bank  tidak  mengalami  kerugian.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan ibu Maulina Hidayah, BUMDes Mekar Lestari telah menerapkan beberapa sanksi guna menyelamatkan keberadaan kredit bermasalah, Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah:
• Pemanfaatan yang terlambat membayaran angsuran di kenai denda 0,5% perhari dari total angsuran.
• Tunggakan 1 bulan mendapat teguran/SP 1.
• Tunggakan 2 bulan didatangi ke rumah dan ditempel di papan informasi.
• Tunggakan 3 bulan diproses penyitaan agunan.
• Tunggakan 4 bulan agunan resmi disita.
Pada tahap awal, nasabah yang terlambat membayar angsuran lewat dari jatuh tempo akan dikenai denda sebesar 0,5% dari total angsuran. Memasuki tunggakan di bulan kedua, BUMDes  akan  melayangkan  surat  peringatan  kepada  nasabah  agar  segera  melunasi kewajibannya.
Penarikan  agunan  menjadi  solusi  terakhir  dalam  permasalah  kredit  pada  nasabah, namun  hal  lain  yang  timbul  pada  penarikan  agunan  adalah  nilai  agunan  yang  tidak mencukupi tagihan kredit nasabah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak BUMDes terhadap agunan yang dijaminkan oleh nasabah.
Penulis mewancarai salah satu nasabah dengan persoalan terkait bernama Maskurin, yang  bekerja  sebagai  petani  sawit  sekaligus  pedagang  tempe,  menurut  pemaparannya, responden melakukan peminjaman pada tahun 2019 dengan jaminan motor, dikarenakan pada  tahun  2020,  Covid-19  melanda  dan  usaha  tempe  miliknya  mengalami  penurunan pesanan ditambah harga sawit yang turun menyebabkan dirinya kesulitan untuk membayar cicilan peminjaman, akhirnya responden memutuskan untuk menyerahkan agunan kepada pihak BUMDes, namun setelah dilakukan penjualan agunan, ternyata hasil dari penjualan tersebut tidak menutupi tagihan kreditnya.
Terkait masalah agunan yang tidak mencukupi nilai kredit, BUMDes Mekar Lestari tidak memiliki  penyelesaian  lebih  lanjut  selain  membebankan  nasabah  untuk  melunasi  sisa hutang yang kurang dari penjualan agunan. Menurut Ibu Maulina Hidayah, , jika agunan nasabah  telah  diberikan  secara  sukarela  untuk  dijual,  maka  pihak  BUMDes  tidak  lagi melakukan  penagihan  berkala,  namun  kekurangan  tersebut  tetap  menjadi  kewajiban nasabah  untuk  melunasi  sisa  pinjaman  tersebut.  Jika  nasabah  tidak  melunasi  sisa kekurangan tersebut, pinjaman nasabah belum dianggap lunas dan tidak bisa melakukan peminjaman berikutnya.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Responden masalah terkait yaitu, Maskurin menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui jika sisa hutang piutangnya dari penjualan agunan menjadi tanggung jawabnya, dikarenakan dari pihak BUMDes Mekar Lestari tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kurangnya hasil dari penjualan agunan, selain itu  responden  tidak  berniat  untuk  melunasi  sisa  hutang  tersebut  sebab  responden menganggap  tanggungjawabnya  pada  BUMDes  telah  selesai  karena  BUMDes  tidak  lagi melakukan penagihan kepada dirinya.
Undang-Undang belum mengatur secara eksplisit mengenai permasalahan ini, namun pada pasal 1131 KUHPerdata berbunyi :
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yak tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseroang
Pasal  1131  KUHPerdata  menegaskan  semua  harta  debitur  memikul  beban  untuk melunasi  utangnya  pada  kreditur  sampai  terpenuhinya  seluruh  pembayaran  utang,
sehingga dapat disimpulkan bahwa kekurangan pelunasan dari penjualan agunan menjadi tanggung jawab debitur.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibu Maulina Hidayah, diketahui bahwa masalah nilai agunan yang tidak mencukupi tagihan pinjaman disebabkan oleh kurangnya kehatia-hatian BUMDes dalam menganalisis nilai agunan.  Disamping itu BUMDes Mekar Lestari tidak memiliki kriteria khusus dalam syarat pengajuan agunan.

## 2. Mediasi
Upaya selanjutnya yang ditempuh oleh BUMDes Mekar Lestari dalam penyelesaian kredit  bermasalah  adalah  melalui  mediasi.  Mediasi  merupakan  salah  satu  bentuk  dari alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan ditengah masyarakat, berdasarkan Teori  Penyelesaian  Sengketa,  sengketa  merupakan  persepsi  mengenai  perbedaan kepentingan  atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak dapat dicapai secara simultan, oleh karena itu perlu pemecahan masalah, untuk mencari alternatif  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Latar  belakang  masyarakat  memilih proses mediasi itu sendiri, selain karena biaya ringan, cepat dan mudah, serta putusan akhir dari  mediasi  yang  jelas.  Mediasi  merupakan  cara  bermusyarah  dan  bermufakat,  untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa, melalui perantara mediator.
Berdasarkan keterangan dari Ibu Maulina Hidayah, upaya mediasi dilakukan terhadap nasabah yang tidak kunjung beritikad baik dalam melunasi pinjaman walaupun telah melalui prosedur  negosiasi,    Melalui  mediasi  pihak  BUMDes  Mekar  Lestari  akan  menawarkan nasabah untuk melunasi pinjaman pokoknya saja. Mediasi dilakukan di kantor balai desa yang dihadiri oleh pihak BUMDes, nasabah, dan Kepala Desa sebagai mediator serta hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.
Penulis mewancarai Bapak Mahfud Juwaidi selaku Kepala Desa Hulu Teso sekaligus mediator antara pihak BUMDes dan Nasabah BUMDes Mekar Lestari, menurut keterangan dari responden, ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kredit bermasalah melalui mediasi, umumnya hambatan tersebut diakibatkan tidak adanya itikad baik dari nasabah. Adapun itikad tidak baik tersebut berupa:
a. Nasabah tidak menaati hasil mediasi.
Beberapa nasabah yang telah menjalani mediasi tidak menaati hasil mediasi yang telah disepakati sehingga proses penyelesaian kredit tidak dapat diselesaikan.
b. Nasabah menolak untuk memberikan jaminan secara sukarela.
Pada proses mediasi, pihak BUMDes akan menawarkan nasabah untuk menyerahkan aset  secara  sukarela  agar  masalah  hutang  piutang  dapat  diselesaikan,  namun
beberapa nasabah menolak memberikan aset dengan berbagai alasan, disamping itu BUMDes tidak dapat menyita aset nasabah tanpa melalui putusan pengadilan.
c. Nasabah tidak datang mengikuti mediasi.
Walaupun BUMDes telah melakukan pemanggilan mediasi kepada nasabah, namun tetap  saja  beberapa  nasabah  tidak  berkenan  untuk  mengikuti  mediasi  dengan berbagai hal sehingga proses penyelesaian semakin tertunda.

## SIMPULAN
1. Faktor penyebab kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso disebabkan oleh  dua faktor, yaitu: Faktor internal, yakni kurangnya analisis kredit yang dilakukan oleh BUMDes dan  Faktor eksternal, yaitu faktor dari nasabah, yakni kurangnya  kecakapan  nasabah  dalam  menggunakan  kredit  yang  diberikan  dan wabah Covid 19 yang mempengaruhi usaha nasabah.
2. Upaya hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari, terbagi  menjadi  dua  cara,  yaitu  yang  pertama,  yakni  melalui  negosiasi,  cara  ini dilakukan dalam tiga bentuk yaitu, Rescheduling, Reconditiong, dan Resctruction. dan cara kedua melalui mediasi, yaitu proses bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

## DAFTAR PUSTAKA
Dasrol dan Hengki Firmanda, 2016. Buku Ajar: Hukum Perbankan, Alaf Riau. Pekanbaru Fatimah Mediawati, Noor dan Sri Budi Purwaningsih, 2018, Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan,Umsida Press, Sidoarjo.
Hanifah, Mardalena, 2016. Pengantar Hukum Perdata, Alaf Riau, Pekanbaru.
Kamal, Ubaidillah dan Nurul Febrianti, 2018, Hukum Ekonomi, BPFH Unnes, Semarang.
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
Sunyonto, Danang. 2016. Aspek Hukum dalam Bisnis. Nuha Media. Yogyakarta.
Budiman, Asep dan Ari Ridlo Fadillah, 2017, “Pengaruh Rasio Kredit Macet dan Likuiditas
Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat”, Jurnal Ekonomi Manajemen, Vol. 3,
No. 2.
Eka Juliawan, I Putu dan I Made Dedy Priyanto, 2020,”Wanprestasi dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa”, Jurnal Kertha Wicara.
Haryanto, Sugeng, 2008, “Kemam puan dan Pemanfaatan Kredit oleh IRT dalam Upaya
Pengembangan Usaha: Pada Pengusaha Kripik Tempe”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.1.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.