Efektifitas  Pernikahan  dalam  Islam  dengan  Implementasi  Wali:  Studi Lapangan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Medan  Tembung, Kabupaten Medan Kota
Muhammad Fajar Mirwan 1 , Akbar Wahyu Permana 2 , Annisa Fitry 3 , Fitri Hayati Nasution 4 , Indah Permata Syaputri 5
12345 Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

## Fajarmirwan9991010@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hukum tentang Perwalian Perkawinan Anak  Angkat  Fiqih  dan  Perwalian  Anak  Angkat  Menurut  Hukum  Perdata  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  library  research  dengan menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi, wawancara  dan  studi  pustaka,  kemudian  dilakukan  Reduksi  Data,  Pengumpulan Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, dan Evaluasi. Hasil penelitian ini adalah menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, perwalian nikah dari golongan anak lelaki harus terlebih dahulu diutamakan daripada dari golongan ayah. Sedangkan menurut ulama'  Hanabilah  berpendapat  kebalikannya,  yaitu  wali  nikah  dari  golongan  ayah harus diutamakan daripada golongan anak. Lain lagi menurut ulama' Syafi'iyah, yang dalam hal perwalian, golongan anak tidak mempunyai hak menjadi wali.
Kata Kunci :   Disfungsi BP4, Hukum, Anak Angkat Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh  tindak  laku  nabi  Muhammad  saw.  Perkawinan  diisyaratkan  supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu.
Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat  21  “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  pasangan  hidup  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tenteram  kepadanya  dan  dijadikan-Nya  di  antaramu  rasa  kasih  sayang (mawaddah  warahmah).  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  menjadi  tanda- tanda  kebesaran-  Nya  bagi  orang-orang  yang  berfikir”.  Mawaddah  warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.  Pembuatan  tulisan  ini  terkait  tentang  pertanyaan muncul  karena adanya  fenomena  pengangkatan  anak  dari  anak  orang  lain  menjadi  anaknya sendiri. Pengangkatan ini, yang dikenal dengan sebutan adopsi anak, biasanya dimaksudkan  untuk  mengasuh  seoran  beberapa  anak karena  beberapa  sebab,

## Jurnal Tana Mana
dengan  status  anak  yang  diasuh  diangkat  menjadi  anaknya,  sementara  orang yang mengasuhnya menjadi orang tuanya.
Pengangkatan anak mempunyai dua pengertian, pertama, mengambil anak orang  lain  untuk  mengasuhnya  dan  mendidiknya  dengan  penuh  perhatian tanpa  memberikan  status  anak  kandung  kepadanya. Kedua, mengambil  anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi status anak kandung Sedangkan dalam  praktiknya,  pengangkatan  anak  ini  dilakukan  secara  legal  dan  ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Negeri, yang  kemudian  tentu  berakibat  hukum  seperti  perwalian  dan  perwarisan. Sedangkan  secara  ilegal,  dilakukan  hanya  berdasarkan  kesepakatan  antara pihak yang mengangkat dengan orang tua kandung, atau dengan pihak keluarga anak  tersebut  apabila  tidak  memiliki  orang  tua  atau  karena  orang  tuanya dicabut kuasanya sebagai wali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  pustaka (library  research) dengan menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  untuk  menuturkan  pandangan  atau persepsi mengenai apakah Walihakim masih efektif dalam Implementasinya. Dari data  yang  muncul  akan  dianalisis  untuk  melacak  akar  epistimologis  perkawinan usia  anak  dalam  Islam  dan  memetakan  pendapat  para  pakar,  informasi.  Data dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan  studi  pustaka,  kemudian dilakukan  Reduksi  Data,  Pengumpulan  Data,  Penyajian  Data,  Penarikan Kesimpulan,  dan  Evaluasi  agar  penelitian  ini  dapat  dengan  mudah  dan  dipahami dengan Metode kuantitatif.

## Table 1 Daftar Informan Penelitian Lapangan
Kualitatif dinamakan metode tradisional, karena metode Kuantitatif ini sudah cukup  lama  digunakan  sehingga  sudah  mentradisi  sebagai  metode  untuk penelitian.  Metode  ini  disebut  sebagai  metode  positivistik  karena  berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiahlscientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkritiempiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Hukum tentang  Perwalian Perkawinan Anak Angkat Fiqh
No Nama Sebagai 1 H.Yusraman Kaya Siregar M.SI KA. KUA Kec. Medan Tembung 2 Drs. H. Arman Penghulu Agama Medan Tembung 3 Drs.Irwansyah Sitorus Penghulu Agama Medan Tembung 4 Suriadi S.Ag Penyuluh Agama Islam Medan Tembung
Perwalian  dalam  wacana  keislaman  dikenal  dengan  alwalnyaâ,  yang  memiliki beberapa  arti,  yaitu,  cinta,  pertolongan,  kekuasaan  atau  otoritas.  Hakikat  dari aMalayaâ adalah mengurus atau menguasai sesuatu. Menurut al- Zuhaily, perwalian diartikan dengan wilnyaâ, yaitu kekuasaan terhadap pemeliharaan (jiwa atau harta) tanpa bergantung dengan orang lain.
Orang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah apabila memenuhi syarat- syaratnya, yaitu,  Islam,  baligh,  berakal  sehat,  laki-laki, adil (beragama  dengan  baik) Mengenai syarat laki- laki dan adil ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak  boleh  wanita  mengawinkan  dirinya  sendiri.    Alasan  pendapat  ini  antara  lain hadis  Nabi  riwayat  Turmudzi  dari  Aisyah  yang  mengatakan,  "PeremQi«in  yang menikah  tanpa  inn  walinya, nikaânya batal  (sampai  tiga  kali  Nabi  mengatakan “nikaânya  batal”).  Sedangkan  menurut  Abu  Hanifah,  perempuan  yang  telah  dewasa dan  berakal  sehat  diperbolehkan  menikahkan  dirinya  sendiri  dengan  laki-laki  yang disukainya  tanpa  wali,  dengan  syarat kulu. Jika  laki-laki  tidak  kite,  wali  berhak meminta hakim membatalkan perkawinan.
Dalam  masalah  tentang  siapa  yang  berhak  berada  di  urutan  palingn  awal  (lebih diutamakan) untuk menjadi wali nikah, para ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama'  Hanafiyah  dan  Malikiyah,  wali  dalam  pernikahan  hanyalah  wali  mujbir saja, sehingga urutan walinya adalah:
1. Anak laki laki dan anak dari anak laki-laki tersebut ke bawah; 2. Ayah, kakek dan terns ke atas, 3. Saudara  laki-laki,  saudara  dari  ayah  dan  anak  laki-laki  dari keduanya sampai ke bawah, kemudian,
4. Paman dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai ke bawah.
Jika  kesemuanya  itu  tidak  ada,  maka  kemudian  berpindah  kepada  seorang pemimpin atau penggantinya (hakim), karena menurut Hanafi, keduanya adalah perwakilan dari umat Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.
Menurut ulama' Syafi'iyah, wali nikah dibedakan menjadi mujbir dan grim mujbir. Watt mujbir adalah ayah, kakek dan terns ke atas, dan sayid/ majikan (bagi budak). Sedang  wali  grim  MttJbir  adalah  ayah,  kakek,  dan  golongan  ahli  waris  ’oshobah. Adapun  menurut  ulama'  Hanabilah,  urutan  wali  nikah  adalah:  ayah,  orang  yang diwasiati ayah setelah meninggalnya, hakim, dan para kerabat dari golongan 'ashobah.
Dari perbedaan pendapat ulama' di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ulama'  Hanafiyah  dan  Malikiyah,  perwalian  nikah  dari  golongan  anak  lelaki  harus terlebih dahulu diutamakan daripada dari golongan ayah. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah  berpendapat  kebalikannya,  yaitu  wali  nikah  dari  golongan  ayah  harus diutamakan daripada golongan anak. Lain lagi menurut ulama' Syafi'iyah, yang dalam hal perwalian, golongan anak tidak mempunyai hak menjadi wali .
Di  sisi  lain,  sebagian  besar  ulama'  berpendapat      bahwa      orang-orang  yang menjadi wali nikah adalah:
a. Ayah, kakek dan seterusnya; b.
Saudara laki laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah,
c. Kemenakan  laki-laki  kadung  atau  seayah  (anak  laki-laki  dari saudara laki-laki kandung atau seayah),
d. Paman  kandung  atau  seayah  (saudara  laki-laki  sekandung  atau seayah),
e. Saudara  sepupu  sekandung  atau  seayah  (anak  laki-laki  paman kandung atau seayah,
f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qadli, hakim pengadilan), kemudian,
g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.
Dari  macam-macam  orang  yang  dinyatakan  berhak  menjadi  wali  di  atas, dapat dibedakan adanya 3 macam wali nikah, yaitu:
a. Wali Nasab atau kerabat
Wali  nasab  adalah  anggota  keluarga  laki-laki  dari  calon  mempelai  perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah (patrilinear). Walt nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya . Wali nasab ini ada dua macam, bertamn, wali nasab yang berhak memaksakan perkawinan dan menentukan dengan  siapa  seorang  perempuan  mesti  menikah,  atau  disebut  wali nasab  mttJbtr. Kedua, wali  nasab  yang  tidak  mempunyai  kekuasaan  memaksa,  atau  disebut  wali nasab.
b. Wali Hakim Wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat+yarat wali. Apabila wali yang lebih dekat tidak ada di tempat, wali ini  hanya  dapat  menjadi  wali  apabila  mendapat  kuasa  dari  wali  yang  lebih  dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau diberi kuasa oleh kepala negara. Di Idonesia kepala negara adalah presiden yang telah  memberi  kuasa  kepada  pembantunya,  yaitu  Menteri  Agama  yang  juga  telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai  wali hakim. Maka wali hakim di sini bukanlah hakim pengadilan (Basyir, 1999: 43).
c. Wali Muhakkam
Dalam  keadaan  tertentu,  apabila  wali  nasab  tidak  dapat  bertindak  sebagai wali  karena  tidak  memenuhi  syarat  atau  menolak,  dan  wali  hakim  pun  tidak bertindak  sebagai  wali  nasab  karena  berbagai  macam  sebab,  maka  wali  nasab yang  bersangkutan  dapat  mengangkat  seseorang  menjadi  walinya.  Wali  yang diangkat oleh mempelai itu .
Sedangkan  mengenai  pengangkatan  anak,  Sayyid  Sabiq  mengungkapkan adanya dua istilah, yaitu:
I.  Laqith,  artinya  pemungutan  anak  yang  belum  dewasa  yang  tidak diketahui  nasab  atau  keturunannya  (Sabiq,  t.th:  240).  Dengan  kata  lain, pengambilan  atau  pemungutan  anak  yang  dalam  keadaan  terlantar,  yang akibat  dari  pengamb  ilan  itu  tanggung  jawab  terhadap  anak  angkat  adalah sama  dengan  tanggung  jawab  terhadap  anak  kandung  sendiri,  baik  dalam kelangsungan kehidupannya maupun dalam pendidikannya, akan tetapi anak angkat tidak sampai berkedudukan sebagaimana kedudukan anaknya sendiri (Zaini, 2002: 130).
2. Tabanny, artinya pengangkatan anak orang  lain   sebagai   anak   sendiri . Pengangkatan ini merupakan suatu kebiasaan pada masa jaâiliynâ dan permulaan Islam.  Maksudnya,  apabila  seseorang  mengangkat  anak  orang  lain  sebagai  anak, maka  berlakulah  terhadap  anak  itu  hukum  yang  berlaku  atas  anak  kandung sendiri.
Sebagaimana  Sabiq,  Mahmud  Syaltut  juga  memberikan  dua  pengertian  yang hampir sama tentang pengangkatan anak, yaitu:
a. Penyatuan  seseorang  terhadap  anak,  yang  diketahuinya  sebagai  anak orang  lain,  ke  dalam  ke1uarganya.  la  diperlakukan  sebagai  anak  dalam  segi kecintaan,  p  emberian  nafkah,  pendidikan  dan  pelayanan  dalam  segala kebutuhannya, tapi bukan dijadikan sebagai anak nasabnya sendiri.
b. Mengambil  anak  orang  lain  sebagai  anak  sendiri,  dan  ia  diberi  status sebagai  anak  kandung  sehingga  ia  berhak  memakai  nama  keturunan  (nasab) orang tua angkatnya (Syaltut, t.th: 321-322).
Namun  demikian,  Islam  hanya  memperbolehkan  pengangkatan  anak bukan  sebagai  anak  kandung.  Ketentuan  ini  sebagaimana  terlihat  dalam QS.  Al-Ahzab  [33]:4-5  yang  mem  peringatka  n  Nabi  mengangkat  Zaid sebagai anak kandung. Ayat tersebut adalah:
“Allah  sekali-kali  tidak  menjadikan  bagi  seseorang  dua  buah  hati  dalam rongganya,  dan  Dia  tidak  menjadikan  isteri-isterimu  yang  kamu  dzihar  itu sebagai  ibumu,  dan  Dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu sebagai  anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja.  Dan  Allah  mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan (yang benar). (QS. Al Ahzab [33):4) .
“Panggillah  mereka  (anak-anak  angkat  itu)  dengan  (memakai)  nama bapak- bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudaramu  seagama  dan  maula-  maulamu.  Dan  tidak  ada  dosa  atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,  tetapi  (yang  ada  dosanya)  apa  yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  (QS. Al- Ahzab [33]:5)”.
Kedua  ayat  di  atas  melarang  pengang-  katan  anak  dengan  akibat  hokum  saling mewarisi  dan  memanggilnya  sebagai  anak  kandung.  Tidak  dikenal  istilah  perpindahan nasab  dari  ayah  kandungnya  kepada  ayah  angkatnya  .  Pada  permulaan  Islam,  adopsi masih  dibenarkan.  Nabi  Muhammad  saw.  juga  mempunyai  anak  angkat  yaitu  Zaid  bin Haritsah  yang  dipanggil  dengan  Zaid  bin  Muhammad.  Kemudian  QS.  al-Ahzab  ayat  4-5 membatalkan  kebiasaan  itu  sebab  her-tentangan  dengan  kenyataan.  Pembatalan  ini berlaku  umum  dan  merupakan  ketetapan  dalam  hukum  Islam.  Ayat  tersebut  pada pokoknya  menentukan  bahwa  anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan  sebutan anak  ayah  kandungnya  bukan  anak  ayah  angkatnya. ltu  sebabnya,  adopsi  dalam pengertian menjadikannya anak kandung dihapus setelah turunnya ayat tersebut.  Dalam perkawinan pun, antara  anak  angkat  dengan  keluarga orang tua angkatnya dapat saling kawin, dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.

## Perwalian Anak Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia
Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang diambil  dan  disamakan  dengan  anaknya  sendiri  .  Pengangkatan  anak  juga  dikenal dengan  istilah  adopsi,  yaitu  pengangkatan  anak  oleh  sepasang  suami  istri  untuk dijadikan anak sah  menurut  hukum, dan anak yang diangkat tersebut tidak boleh dari anak kandung suami atau istri tersebut yang diperoleh di luar perkawinan itu .
Dalam Stbld 1917  terutama isi pasal  10  sub  3,  dijelaskan  bahwa  pengangkatan anak  didasarkan  atas  perjanjian,  yakni  sebagai  suatu  perjanjian  antar  dua  pihak, dengan  mana  seorang  anak,  dengan  sepakat  dari  orang  tub  keluarga  si  anak  yang akan  dijadikan  anak  angkat,  diangkat  sebagai  anak  yang  lahir  dari  keluarga  yang mengangkatnya .
Sedangkan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selan j utnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsun berjalan untuk beberapa lama(Soimin, 2000: 20).
Selain  itu,  J.A.  Nota  ,  seorang  ahli  hukum  Belanda  yang  khusus  mempelajari pengangkatan  anak,  memberi  rumusan  pengangkatan  anak  adalah  suatu  lembaga hukum  yang  dapat  memindahkan  seseorang  ke  dalam  ikatan  keluarga  lain  (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan
hukum  yang  sama  seperti  antara  seorang  anak  yang  dilahirkan  sah  dengan  orang tuanya.
A. Belum dewasa, yaitu mereka yang belum  mencapai genap dua puluh satu tahun,  Dengan demikian,  dapat  dipahami  dan tidak lebih dahulu kawin (Pasal 330  bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah KUHPerdata). orang yang telah diangkat menjadi wali oleh
B. Jika  anak-anak  belum  dewasa  dan  telah  hakim  atau  orang  tua  si  anak  dan  adanya diakui  menurut  undang-undang,  kesanggupan  dari  mereka  yang  diangkat disahkan  pada  saat  berlangsungnya  perkawinan  yang  mengakibatkan  absahnya anak itu, atau pemberian surat- surat pengesahan. (pasal 331 (3e) KUHPerdata).
C. Jika  terhadap  anak-anak  yang  belum  dewasa yang ada di bawah perwalian,  diangkat seorang  wali  lain  atau  karena  hukum  orang  lain  menjadi  wali,  maka  berakhirlah perwalian  yang  pertama  pada saat perwalian yang ke dua mulai  berlaku  kecuali  hakim menentukan lain (Pasal 331b KUHPerdata).
Sedangkan seseorang dapat menjadi wali jika berdasar ketetapan yang telah ditentukan
A. Sedangkan  seseorang  dapat  menjadi  wali  Jika  seorang  wali  diangkat  oleh hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu  dilakukan, dan  jika  terjadi  tidak dalam kehadirannya, pada saat pengang katan itu diberitahukan kepadanya (Pasal 331a (1e) KUHPerdata).
B. Jika seorang wali diangkat salah satu dari  kedua  orang  tua,  pada  saat  pengangkatan  itu karena  meninggalnya  yang  mengangkat  memperoleh  kekuatan  untuk berlaku dan si yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan  itu. (Pasal 331a (2e) KUHPerdata).
C. Jika   seorang   perempuan   bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau dengan  kuasa  dari  hakim,  menyatakan  kesang-  gupannya menerima angkatan itu; (Pasal331a (3e) KUHPerdata).
D. Jika  suatu  perhimpunan,  yayasan  atau  lembaga  amal  tidak  atas  permintaan,  atau kesanggupan  sendiri,  diangkat  menjadi  wali  pada  saat  mereka  Menyatakan sanggup menerima angkatan itu. (Pasal 331a (4e) KUH-Perdata).
Jika salah satu orang tua meninggal,menurut undang-undang, orang tua yanglainnya dengan sendirinya menjadi wali bagianak-anaknya. Perwalian ini dinamakan“perwalian menurut  undang-undang”  (wettelijkvoogdig).    Seorang  anak  yang  lahir  di luarperkawinan berada di bawah perwalian orangtu yang mengakuinya. Apabila seorang anakyang  tidak  berada  di  bawah  orang  tua  ternyatatidak    mempunyai    wali,  hakim akanmengangkat  seorang  wali    atas  permintaansalah  satu  pihak  yang  berkepentingan ataukarena jabatannya (datieve voogdij). Ada pulakemungkinan, seorang ayah atau ibu di  dalam  surat    wasiatnya  (testament),  mengangkat  seorang  wali  untuk  anaknya. Pengangkatanyang  dimaksudkan  akan  berlaku,  jika  orang  tualainnya  karena  sesuatu sebab tidak menjadiwali. Perwalian semacam  ini dinamakanperwalian menurut wasiat” (testamentaire anak kandung orang tua angkat.voogdij) (Subekti, 1985: 53).
Pada umumnya dalam  tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabilaseorang wali-ibu (moedervoogdes) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali-ayah ( medevoogd). Di sisi lain ada yang  memahami, pengangkatan anak lebih ditujukan sebagai pelimpahan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan sebaliknya untuk menerima  kembali balas jasa dari si anak angkat kepada  orang  tua  angkatnya.  Sehingga,  hubungan  hukum  pengangkatan anak  yang  telah  disahkan  oleh  pengadilan,  tidak  dapat  dinyatakan  tidak  berkekuatan hukum hanya  dengan  alasan  bahwa  anak  angkat  telah  menelantarkan  atau  tidak  merawat dengan baik orang tua angkatnya (Soimin, 2000: 134). Jadi, bisa disimpulkan, motif  dan  tujuan
pengangkatan  anak  dalam  hukum  perdata  adalah  untuk  mendapatkan  keturunan (Staatsblad 1917: 129) dan demi kepentingan calon anak angkat, yaitu kesejahteraan  anak.

## KESIMPULAN
Perbedaan  pandangan  hukum  antara  hukum Islam dan hukum perdata berawal dari perbedaan  sumber  hukum  masing-masing.  Jika  hukum  Islam  bersumber  dari  wahyu  dan perilaku  nabi  Muhammad  yang  ditafsirkan  para  ulama,  hukum  perdata  bersumber  dari pemikiran para yuris Belanda pada masa kolonial. Wilayah kedua hukum juga berbeda; hukum Islam dikhususkan untuk umat Islam, sementara hukum perdata diperuntukkan bagi penduduk Indonesia yang berbeda-beda agamanya.
Sebagai umat Islam sekaligus sebagai penduduk Indonesia, masyarakat muslim tentunya mengalami ambiguitas hukum terkait  masalah  perwalian  perkawinan  anak  angkat.  Akan tetapi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu ”,  memberikan  jawaban  bagi masyarakat muslim bahwa perwalian  perkawinan anak  angkat  bagi  mereka dilakukan menurut hukum Islam.
Sedangkan  bagi  masyarakat  non-muslim,  mengenai  perwalian  anak  angkat  ini,  bisa  saja mengikuti  peraturan  hukum  perdata  sebagaimana  pasal  331  KUHPerdata, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Terlepas dari sejauh mana  efektifitas  hukum  perdata  dalam  menangani  masalah  ini  berikut  dampak  yang ditimbulkannya, peraturan tersebut terbukti sampai saat ini masih berlaku. Sehingga, peran masyarakat  dalam  melakukan  tindakan hukum juga diharapkan menjadi  penentu  jalannya suatu  hukum,  tidak  terkecuali  terhadap  persoalan  anak  angkat  beserta    hukum perwaliannya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menghaturkan terimakasih kepada Mardiana, Muhammad Mukhlis Hasibuan,  Nurista  Fauziah,  Nurul  Khotimah,  Siti  Arlina  Eviyanti  Harahap  yang telah berkontribusi dalam menulis manuscript jurnal.

## DAFTAR PUSTAKA
Basyir, Ahmad Azhar, 1999, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Press. Prof.Dr.  sugiono,  “ METODE  PENELITIAN  KUANTITATIF,  KUALITATIF  DAN  R  &.  D ” (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013) .
Suma, Muhammad Amin, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Al-Zuhaily,  Wahbah,  t.th,  al-Fiqhu  al-Islami  Wa  Adillatuhu,  Cet.  VII,  Beirut:  Darul Fikr.
Soemiyati,  1997, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan , Yogyakarta: Liberty.
Thalib, Sayuti, 1996, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Cet. V, Jakarta: UI.
Redaksi  Ensiklopedi  Islam,  1998, Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  Jilid  II,  Jakarta:  PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve.
Departemen Agama RI, 2000, al-Qur'an dan Terjemahnya , Surabaya: Karya Utama. Zaini, Mudernis, 2002, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Segi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Redaksi Ensiklopedi Nasional, 1990, Ensiklopedi Nasional Indonesia , Jilid I, Jakarta:
Cipta Adi Pustaka.
Satrio, J., 2000, Hukum Keluarga, Hukum Tntang Kedudukan Anak Dalam Undang- undang , Bandung: PT. Aditya Bakti.
Soimin,  Soedharyo,  2000, Himpunan  Dasar  Hukum  Pengangkatan  Anak ,  Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , 1985, Jakarta: PT. Intermasa .
Copyright Holder : © Mirwan, M., et al., (2021)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: CC BY SA