Volume 13 No. 2 Desember 2022
Page 214-227
Received: 21 Juli 2022 Revised Received: 03 November 2022 Accepted: 08 November 2022
Online Available: 29 Desember 2022

## DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA (DDII) DAN EKSPANSI GERAKAN SALAFISME DI INDONESIA

## THE INDONESIAN ISLAMIC PROPAGATION COUNCIL (DDII) AND THE EXPANSION OF SALAFISM IN INDONESIA
Musonif Fadli 1,a) , Dewandaru Ibrahim Senjahaji 2,b)
1 Magister Ilmu Politik Universitas Dipnegoro Semarang 2 Magister Sosiologi Universitas Jendral Soedirman
a) e-mail: musoniffadli@gmail.com
b) e-mail: dewandaruibrahim1@gmail.com

## ABSTRAK
Dewan  Dakwah  Islamiyah  Indonesia  (DDII)  memiliki  peran  besar  dalam penyebaran  Salafisme  di  Indonesia.  Sejak  tahun  1980-an  Salafisme  melakukan ekspansi  dakwahnya  ke  berbagai  negara  Muslim  di  dunia,  salah  satunya  di
Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literasi dan
mengkomparasikannya  dengan  pengalaman  penelitian  yang  pernah  penulis lakukan,  yang  berkaitan  dengan  tema  pada  artikel  yang  ditulis.  Para  akademisi menyepakati jika DDII-lah yang telah berkontribusi memuluskan ekspansi dakwah Salafi  tersebut.  DDII  bekerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  Salafisme  yang disponsori  oleh  Arab  Saudi  dalam  melakukan  penyebaran  dakwahnya  di Indonesia.  Meskipun  bila  dilihat  lebih  jauh,  DDII  pada  dasarnya  bukan  termasuk organisasi  yang  berpaham  Salafisme  (Salafi  kontemporer).  Namun,  DDII  pada akhirnya terlibat dan berperan penting dalam penyebaran Salafisme di Indonesia. Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  sebuah  titik  temu  kepentingan  strategis  yang sama  antara  keduanya.  Adanya  relasi  tersebut  menjadikan  DDII  bisa  mendapat kekuatan  secara  politik  maupun  finansial  untuk  bergerak  mengembangkan program  dakwahnya  di  tengah  rezim  Orde  Baru  yang  represif.  Sementara  Salafi
kontemporer  juga  mendapat  keuntungan  tersedianya  akses  dakwahnya  ke berbagai penjuru Indonesia.
Kata Kunci: Dakwah Islamiyah; DDII; Politik; Salafisme

## ABSTRACT
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia or DDII (The Indonesian Islamic  Propagation Council)  has  a  major  role  in  the  spreading  of  Salafism  in  Indonesia.  Since  1980s Salafism  has  expanded  the  preaching  activity  (da’wa h)  to  various  moslem countries in the world; Indonesia is one of them. The method used in this study is literacy study to compare it with relevant research experience that the author has undergone.  The  academics  agreed  that  it  was  DDII  that  had  contributed  to facilitate  the  preaching  activity  of  Salafism  in  Indonesia.  DDII  collaborated  with several  Salafist  institutions  sponsored  by  Saudi  Arabia  to  expand  its  preaching activity in Indonesia. Even though DDII was originally not based on Salafism as the basic  thought  (contemporary  Salafi),  it  was  eventually  involved  and  played  an important  role  in  the  spread  of  Salafism  in  Indonesia.  It  is  because  there  is  a similar strategic interest between DDII and Salafism. This kind of relationship gave possibility for DDII to gain political and financial strength to develop the preaching activity  in  the  midst  of  the  repressive  New  Order  regime.  Meanwhile, contemporary  Salafi  also  benefit  from  the  availability  of  access  to  the  preaching activity to various regions of Indonesia.
Keywords: DDII; Islamic Da'wah; Politics; Salafism

## 1. Pendahuluan
Pergerakan Salafisme mulai memasuki Indonesia  ditengarai  sejak  tahun  1980-an. Selama  kurun  waktu  tersebut  Arab  Saudi berhasil  menyebarkan  pengaruh  Salafisme terhadap  berbagai  negara-negara  muslim  di dunia.  Salafisme  ini  berkembang  masuk  ke Indonesia  melalui  lembaga-lembaga  Islam internasional yang disponsori oleh Arab Saudi. Arab  Saudi  merupakan  aktor  yang  gencar dalam  menyebarkan  pengaruhnya  baik  secara politik maupun agama.
Gerakan  Salafisme  yang  disponsori oleh  Arab  Saudi  tersebut  berhasil  masuk  ke Indonesia  melalui  gerakan  filantropi  dan lembaga  pendidikan.  Tercatat  ada  banyak aliran  dana  dari  Arab  Saudi  yang  sebagaian diberikan  melaui Rabitat  al-Alam  al-Islami
yang  masuk  ke  Indonesia  sebagai  bantuan untuk  pendirian  berbagai  masjid,  sekolah- sekolah  Islam,  berbagai  fasilitas  sosial,  juga bantuan  untuk  kegiatan-kegiatan  dakwah (Hasan  2008,  42).  Selain  itu  sebuah  lembaga pendidikan  yang  memiliki  orientasi  kajian terhadap  pengetahuan  Islam  dan  bahasa  Arab juga  berhasil  didirikan.  Hal  tersebut  cukup masif  menjadi  aktor  bagi  penyebaran  Salafi kontemporer di Indonesia.
Fenomena  masuknya  Salafisme  di Indonesia  merupakan  sebuah  fenomena  yang unik,  mengingat  Salafisme  dapat  masuk  dan berkembang  di  Indonesia  justru  ketika Indonesia  pada  saat  itu  berada  di  bawah pemerintahan  Orde  Baru.  Orde  Baru  yang cukup  represif  itu  justru  dapat  menjadi  pintu masuk  bagi  Salafisme.  Hal  tersebut  menjadi
fenomena yang unik, tersebab selama pemerintahannya Orde Baru tidak memberikan sikap  yang  terbuka  terhadap  kebebasan berpolitik.  Selain  itu  Orde  Baru  selalu berusaha  menekan  kemunculan  berbagai macam  ideologi  lain  selain  ideologi  yang dianut oleh negara.
Keberhasilan
Salafisme dalam memasuki Indonesia dan menyebarkan ajarannya di tengah situasi rezim yang represif merupakan  hal  yang  sangat  luar  bisa.  Di situlah peran DDII kemudian tampak dan tidak dapat  dipisahkan  sebagai  agen  yang  terlibat dalam penyebaran Salafisme di Indonesia. Hal tersebut  juga  seperti  yang  diakui  oleh  para kalangan  akademisi,  di  mana  masuknya Wahhabisme  (Salafisme)  di  Indonesia  tidak bisa  dilepaskan  oleh  peran  dari  DDII  (Wahid 2009,  78).  Berkaitan  dengan  masuknya Salafisme  di  Indonesia  dan  peran  DDII  di dalamnya  juga  banyak  disinggung  oleh Noorhadisi  Hasan  (Hasan  2008).  Meskipun begitu jika dilihat secara pandangan keagamaan  dan  ideologinya  DDII  tidak termasuk  bagian  dari  Salafisme  atau  Salafi Kontemporer.  Jika  dilihat  dalam  konteks pandangan  keagamaan  antara  DDII  dengan Salafisme memang terdapat beberapa kesamaan,  namun  itu  tidaklah  mutlak.  Secara ideologis  keduanya  tetaplah  sebuah  entitas kelompok  yang  memiliki  pemikiran  yang berbeda.
DDII  adalah  warisan  modernisme Islam  di  Indonesia  yang  merupakan  penerus idelogi Partai Masyumi. Masyumi sendiri tidak lain  adalah  bentuk  gabungan  dari  berbagai macam kelompok Islam yang ada di Indonesia
saat  itu.  Dalam  pendiriannya  Masyumi disokong  oleh  berbagai  organisasi  Islam, namun pendukung terbesarnya adalah Nahdatul  Ulama  (NU)  dan  Muhammadiyah (Maarif 1985, 112). Fakta tersebut menunjukan  bahwa  dalam  tubuh  Masyumi sendiri  terdapat  unsur  kelompok  Islam  yang hidup  di  Indonesia.  Begitu  juga  dengan  DDII yang  merupakan  transfomasi  Masyumi  yang menjelma  dalam  organisai  dakwah.  Namun tidak dapat dipungkiri ide tentang modernisme lebih  banyak  berpengaruh  dalam  DDII mengingat mereka para pendiri DDII mayoritas adalah tokoh-tokoh Masyumi berpaham modernis seperti; Mohammad Natsir,  Buya  Sutan  Mansyur,  Syafruddin Prawiranegara,  Burhanddin  Harahap,  Prawoto Mangkusasmito,  Kasman  Singodimejo,  Mr. Mohammad  Roem,K.H.  Faqih  Usman,  K.H. Taufiqurrahman,  KH  Hasan  Basri,  Yunan Nasution, A.R Baswedan, dan sebagainya.
Dalam konteks pemikiran dan pandangan  keagamaan,  rujukan  terhadap pemikirian  Mohammad  Natsir  dalam  tubuh DDII  masih  begitu  terasa  hingga  saat  ini.  Hal serupa juga seperti yang terlihat dalam DDII di Banyumas  dimana  mereka  masih  sangat  kuat memegang  tardisi  dan  pemikiran  ideologi Masyumi serta Mohammad Natsir. Berdasarkan  perjumpaan  dengan  DDII  di Banyumas,  tidak  dapat  dijustifikasikan  jika DDII  secara  ideologis  merupakan  bagian  dari Salafisme kontemporer meskipun DDII pernah berperan dalam penyebaran Salafisme kontemporer  di  Indonesia  (Dewan  Da’wah Islamiyah Indonesia 2022).

## 2. Metodologi Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif-analisis.  Metode  yang  digunakan dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  dengan menggunakan studi literasi dan mengkomparasikannya  dengan  pengalaman penelitian  yang  pernah  penulis  lakukan berkaitan  dengan  tema  artikel  ini.  Tulisan  ini merupakan sebuah kajian dengan tema tentang Islam  Politik.  Selain  berbasis  pada  observasi lapangan  yang  pernah  penulis  lakukan, penulisan  artikel  ini  juga  dilakukan  dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan  dengan  tema  yang  sesuai  dengan topik yang diangkat. Literatur yang digunakan dalam  menyusun  artikel  ini  terdiri  dari  buku, jurnal,  majalah,  website,  yang  semuanya berkaitandengan topik Dewan Dakwah Islamiyah  Indonesia  (DDII)  dan  Ekspansi Gerakan Salafisme di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Ajaran Salafisme
Salafi  merupakan  sebuah  term  yang bersifat  jamak.  Salafisme  saat  ini  oleh sebagian akedemisi digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang merujuk pada ajaran  Wahhabisme.  Wahhabisme  sendiri merupakan doktrin ajaran Islam yang bersumber pada gagasan Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab (1703-1792). Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab  mempelopori  gerakan  Salafisme bertujuan untuk menghidupkan kembali keyakinan,  praktik,  dan  tradisi  murni  Islam generasi  terdahulu  ( salaf ),  hal  tersebut dilakukan  dengan  bantuan  dan  dukungan penguasa  Arab  Saudi  (Krismono  2017,  176).
Sejauh  ini  Wahhabisme  dikenal  sebagai  dasar keagaamaan yang dianut oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, mereka para penganut Wahhabisme sendiri tidak mau disebut dirinya sebagai  “Wahhabi.”  Mereka  menyebut  diri mereka sendiri sebagai Salafi atau salaf .
Salaf secara  etimologi  berasalah  dari sebuah  term  yaitu, salafus  shalih yang  berarti terdahu.  Salafus  saleh  dimaksudkan  sebagai orang-orang  yang  merujuk  atau  mengikuti ajaran Islam kepada mereka orang-orang yang terdahulu.  Dalam  pandangan  yang  lebih  luas Salafi  atau  pun salafus  shalih sendiri  adalah sebuah  konsep  yang  dianut  oleh  semua golongan  Islam  beraliran  Sunni.  Jadi  pada dasarnya semua kelompok Islam yang termasuk  dalam  golongan  Sunni  mereka semua mengakui dirinya sebagai salaf .
Salafisme  menjadi  sebuah  term  baru yang  digunakan  oleh  para  akademisi  untuk membedakan  fenomena  kelompok  Salafi  baru yang  muncul  pada  abad-20.  Salafisme  atau yang Noorhaidi  Hasan (Hasan 2008) katakana sebagai Salafi kontemporer, bukanlah merupakan  gerakan  baru.  hal  tersebut  adalah bentuk  baru  atau  sebuah manifestasi  baru dari ajaran  Wahhabisme.  Demikian  pula  seperti yang  diutarakan  oleh  Sholehudin  di  mana  ia menyebut  pada  dasarnya  Salafi  kontemporer yang ada saat ini tidak lain merupakan gerakan Hambalisme,  atau  gerakan  Ibnu  Taimiyah, gerakan  kaum  ahli  hadits,  atau  gerakan Wahabisme (Sholehiddin 2013, 67).
Salafisme  atau  Salafi  kontemporer merupakan  kelompok  yang  berjejaring  secara internasional.  Di  bawah  peran  Pemerintah Saudi,  kelompok tersebut  melakukan  ekspansi
untuk  terus  menyebar  keberbagai  negara- negara  Muslim  di  dunia.  Mereka  memiliki kecenderungan secara umum untuk memaknai ajaran  Islam  secara  tekstual.  Din  Wahid membagi  Salafisme  di  Indonesia  menjadi  tiga kelompok:  Salafi  Puritan,  Salafi  Haraki,  dan Salafi  Jihadi  (Wahab  2019,  224).  Salafi Puritan merupakan Salafi yang hanya berorientasi  pada  dakwah  semata.  Salafi Puritan  juga  dikenal  memiliki  ketaatan terhadap  pemerintah.  Salafi  Haraki  sering  kali disebut juga sebagai Salafi Politik, hal tersebut dikarenakan Salafi Haraki mempunyai padangan  untuk  ikut  terlibat  dalam  bidang politik.  Salafi  Haraki  juga  berkenan  untuk mengikuti  kontestasi  politik  seperti  pemilu. Bagi  meraka  pemilu  hanyalah  bentuk  ijtihad semata  yang  tidak  maslah  untuk  diikuti. Terakhir, Salafi Jihadi adalah kelompok Salafi yang  paling  ekstrem.  Salafi  Jihadi  meyakini suatu  gagasan  tersendiri  tentang  pemeritahan yang  seharusnya  berdasarkan  ajaran  agama Islam. Dalam upaya mewujudakan gagasannya tersebut Salafi Jihadi mengahalkan penggunaan kekerasan.
Secara  garis  besar  terdapat  beberapa doktrin ajaran Salafi kontemporer yang secara umum  dijumpai. Pertama ,  Kembali  kepada Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Kembali  kepada  Al- Qur’an  dan  Sunnah  dalam  hal  ini  adalah berusaha  menolak  segala  macam  bentuk interpretasi terhadapnya. Salafisme melakukan pemaknaan  terhadap  Al-Qur’an  dan  Sunnah secara literal dan tidak menempatkan kemampuan  akal  untuk  menafsirkannya. Kedua ,  Tauhid  yang  menerapkan  tiga  pondasi yaitu, tauhid  uluhiyah , tauhid  rububiyah dan
tauhid al-asma’ wa  al-shifat . Tauhid merupakan  inti  dari  Salafisme.  Ketahuhidan tersebut  merupakan  tauhid  yang  memandang Allah  S.W.T  penguasa  satu-satunya  penentu kehidupan  dan  hukum  yang  ada  di  dunia. Ketiga , Ahlussunnah wal Jamaah.
Sebagaimana golongan Sunni lainnya Salafisme  juga  berpegang  pada Ahlussunnah wal Jamaah, Salafisme senantiasa menrujukan pada  golongan  yang  terdahulu Salafus  Saleh d engan  tetap  menjaga  kemurnian  ajarannya. Keempat , Al-wala’  wal  barra’ . Al-wala’  wal barra’ berarti  persekutuan  dan  permusuhan.
Salah  satu  yang  khas  dari  Salafisme  adalah memegang  doktrin  tersebut  di  mana  mereka akan memuliakan  dan  menolong sesama  umat Islam  (kelompoknya),  namun  akan  menjauhi dan  menghinakan  mereka  yang  di  luar  Islam (kelompoknya). Kelima ,  Menolak Hizbiyah (sektarian). Salafisme  pada  dasarnya  menolak dakwah  yang  bersifat  sektarian,  oleh  karena itulah dakwah mereka benar-benar sangat luas dan  berlangsung  secara  terus  menerus. Keenam , Hakimiyah (Kedaulatan  Tuhan). Hakimiah lebih lekat dalam pemahaman Salafi Jihadi  yang  menempatkan hakimiah sebagai salah  satu  bagian  dari  ketauhidan.  Hakimiah meyakini  bahwa  seuah  hukum  dunia  dan pemerintahan  di  dunia  adalah  kekuasaan Allah,  maka  segalanya  harus  berdasar  hukum Allah. Ketujuh , Jihad .  Jihad  ini  memiliki klasifikasi  dan  beberapa  makna.  Sebagian Salafi  seperti  Salafi  Jihadi  meyakin  adanya jihad  yang  harus  dilakukan  untuk  membela agama  Allah  dengan  berdasar  pemahaman hakimiyah tersebut (Sholehiddin 2013).
Gerakan  Salafi  di  Indonesia  dapat ditandai  dengan  munculnya  gerakan-gerakan reformis  Islam  sejak  abad-20.  Hal  tersebut dapat ditandai dengan pecahnya gerakan Padri di  Sumatra  Barat.  Gerakan  tersebut  berawal atau  dibawa  oleh  orang  Indonesia  yang kembali  setelah  melakukan  ibadah  haji  di Mekkah. Gagasan yang nantinya memunculkan  reformasi  Islam  ini  kemudian dikuatkan dengan penyebaran Salafisme Muhammad  Abduh  dan  Rashid  Rida.  Kondisi tersebut  kemudian  mengilhami  munculnya sejumlah  organisasi-reformis  modernis  seperti gerakan Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persatuan  Islam  di  seperempat  abad-20. Gerakan-gerakan  tersebut  aktif  menyerukan kembali  kepada  Qur’an  dan  Sunnah  serta meninggalkan  kebiasaan  tradisional  seperti bid’ah,  takhayul  dan  khurafat.  Munculnya organisasi  reformis-modernis  tersebut  juga menentang  kontrol  ulama  tradisional  terhadap korpus  keagamaan  yang  kemudian  direspon oleh  kiai-kiai  dan  ulama-ulama  dengan mendirikan  gerakan  Nahdlatul  Ulama  pada tahun 1926 (Hasan 2008).

## 3.2 Ideologi DDII
DDII  adalah  organisasi  dakwah  Islam di Indonesia yang didirikan pada sekitar tahun 1967  oleh  Muhammad  Natsir  beserta  para mantan  pemimpin  Masyumi  lainnya.  Salah satu pemicu berdirinya organisasi DDII adalah berbagai  jalan  buntu  politik  yang  menjadi penghalang  bagi  mereka  untuk  dapat  kembali ke  ranah  politik.  Khususnya  hal-hal  yang berkaitan tuntunan mereka untuk merehabilitasi Masyumi dan penerapan Piagam  Jakarta.  Sederhananya  keputusan  para
mantan pemimpin Masyumi untuk mendirikan DDII  adalah  sebuah  pilihan  yang  sangat strategis untuk meloloskan diri dari kebuntuan politik  sekaligus  menghindari  tekanan  dari Soeharto (Hasan 2008).
DDII  dapat  dikatakan  merupakan transformasi Partai Masyumi, yang melepaskan  dirinya  dari  tempurung  politik praktis. Meski begitu bukan berarti DDII sama sekali tidak mau menyentuh ranah politik. Hal tersebut seperti yang diucapkan oleh pendirinya Mohammad Natsir terkait didirikannya  DDII,  Natsir  mengatakan  bahwa “sebelumnya  kita  melakukan  dakwah  melalui politik,  tapi  sekarang  kita  menjalankan  politik melalui  dakwah”  (Fajar  Riadi  2013).  Kalimat yang  dilontarkan  Natsir  tersebut  seolah menyiratkan  sebuah  keterkekangan  Natsir terhadap  rezim  yang  membatasi  kelompok Islam  dalam  berpolitik,  namun  ia  tetap menunjukan semangatnya meski saat itu hanya dapat berjuang melalui jalur dakwah.
Dalam  konteks  pemikiran  ke-Islaman DDII  hingga  masih  merujuk  pada  pemikiran Masyumi  dan  lebih  spesifik  merujuk  kepada Mohammad  Natsir.  Berdasarkan  studi  tentang DDII di Banyumas terlihat jika ingatan mereka terhadap  pemikiran-pemikiran  Mohammad Natsir  masih  begitu  melekat.  Mereka  para anggota  DDII  di  Banyumas  sebagian  besar merupakan  kalangan  menengah  terdidik  dan banyak dari mereka merupakan para akedemisi di  berbagai  kampus  yang  tersebar  di Banyumas. Fenomena tersebut sangat menampakan  sosok  seorang  Natsir  yang merupakan  seorang  intelektual  Muslim  yang lekat dengan pemikiran
Islam
modern.Meskipun  Natsir  adalah  seorang berpegang  teguh  pada  ke-tauhuhidan,  namun Natsir  juga  adalah  seorang  yang  menjunjung tinggi akal manusia. Sebagai seorang intelektual Natsir juga mengedepankan pemahaman  agama  yang  juga  melibatkan peranan  akal  pikiran.  Natsir  menegaskan  jika agama Islam adalah agama yang menghormati akal manusia, selain itu Natsir juga menyerukan  agar  umat  Islam  senantiasa menuntut  ilmu  dan  menyeru  agar  umat  Islam tidak  taklid-buta  kepada  sesuatu  yang  belum diperiksa  terlebih  dahulu  (Natsir  1973,  145– 58).
Dalam  sisi  politik  DDII  tak  seperti Masyumi yang pernah memperjuangkan formalisme  Islam  dalam  negara  seperti  yang terjadi pada sidang Majelis Konstituante 1956- 1959. Pada sidang Konstituante Natsir sempat menolak  Pancasila  dan  menghendaki  adanya dasar  negara  Islam  di  Indonesia,  Pemikiran Natsir  pada  saat  itu  pun  sekaligus  menjadi sikap  Partai  Masyumi  (Munawir  Sjadzali 1993).  Fenomena  dukungan  terhadap  dasar negara  Islam  pada  majelis  Konstituante  pun tidaklah serta merta menjadi sebuah justifikasi terhadap Masyumi jika ia sepenuhnya bersandar  pada formalisme  agama. Mengingat pada saat itu bukan hanya Masyumi saja yang mendukung dan memperjuangkan dasar negara Islam  bagi  Indonesia,  termasuk  seluruh  fraksi partai Islam pada saat itu.
Fenomena  adanya  dorongan  seluruh fraksi  Islam  kepada  dasar  negara  Islam didasari oleh adanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada saat itu menjadi rival mereka untuk  bisa  tetap  hidup  di  dalam  negara
Pancasila.  Oleh  karena  itulah  fraksi  Partai Islam berusaha merubah dasar negara menjadi Islam  atau  setidaknya  mempertegas  kembali Pancasila yang dimaknai sesusai dengan ajaran agama  Islam.  DDII  tidak  memiliki  padangan tentang formalisme agama dalam negara, DDII lebih  menekankan  pada  substansionalisme agama  dalam  kenegaaraan.  Nilai-nilai  Islam harus  terus  ada  dalam  kehiduan  kenegaraan dan  DDII  juga  mendukung  agar  kebijakan negara  mampu  mengakomodir  kepentingan umat Islam.
Dalam  Angaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga  (AD/ART)  DDII  secara  jelas tertulis  mengenai  tujuan  dalam  Pasal  4 AD/ART  DDII  adalah,  “Terwujudnya  tatanan kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  Islami dalam  NKRI  yang  kuat  dan  sejahtera.” Masyarakat  Indonesia  yang  Islami  dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) menunjukan jika DDII tidak memiliki pandangan  formalisme  agama  dalam  negara atau  mendasarkan  agama  secara  formal kedalam negara. Hal tersebut juga seperti yang diungkapkan  oleh  Muhammad  Siddik  Ketua DDII  Pusat  Periode  2015-2020,  “NKRI  itu harga  mati  setelah  urusan  agama.  Buat  kita, NKRI  tidak  ada  yang  lain.”  (Franoto,  n.d.). Jika  ditelusuri  dari  sejarahnya  pun  adanya konsep  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  adalah  prakarasa  Natsir  dalam  mosi integralnya  demi  menyelelamatkan  Indonesia dari perpecahan.
Dalam ranah aqidah keagamaan, DDII menolak  adanya  sinkreteisme  agama  seperti yang dilakukan oleh kalangan Islam tradisional.  DDII  menolak  adanya bid’ah,
khufarat , dan syirik . Penolakan terhadap ketiga hal  tersebut  juga  menjadi  salah  satu  orientasi dakwah  mereka.  DDII  juga  aktif  berdakwah untuk  mencegah  adanya  Kristenisasi  dan  juga menyerukan  anti  Syiah.  Selain  itu  DDII berdakwah dengan menyebarkan kader- kadernya keberbagai masjid sampai kepelosok daerah. DDII melalui jaringan da’I dan masjid tersebut menyebarkan gagasan-gagasan Ikhwanul  Muslimin  maupun  Jama’ati  Islami. Hal  tersebut  diwakilkan  oleh  tulisan-tulisan para  tokoh  ideolog  Islamis  yang  cukup berpengaruh  seperti  Qutb,  Maududi,  Banna, Sayyid  Hawwa,  dan  juga  Mustafa  al-Siba’I (Hasan 2008).

## 3.3 DDII dan Dakwah Salafisme di Indoesia
Ekspansi
gerakan Salafisme merupakan  sebuah  bentuk  penyebaran  atau perluasan  gagasan  kelompok  Salafisme  ke seluruh  penjuru  dunia.  Indonesia  sebagai negara dengan mayoritas umat Islam sekaligus sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar tidak  luput  dari  gerakan  tersebut.  Hal  tersebut juga  terjadi  berkaitan  dengan  menguatnya pengaruh  Arab  Saudi  pada  tataran  politik global.  Arab  Saudi  dengan  kekuatannya berusaha  memposisikan  dirinya  sebagai  pusat bagi dunia Islam.
Arab  Saudi  merupakan  sebuah  negara dengan  bentuk  pemerintahan  monarki  absolut yang  nemempatkan  Islam  sebagai  dasar konstitusinya. Namun dalam hal ini Wahhabisme  lebih  tepat  dikatakan  sebagai dasar  ajaran  Islam  di  Arab  Saudi.  Ruh Wahabbisme  inilah  yang  sampai  hari  ini menjelma  dalam  pemerintahan  Kerajaan  Arab Saudi. Wahhabisme sangat berpengaruh
terhadap  penetrasi  politik  keluarga  Saud,  hal tersebut  diperkuat  dengan  adanya  identifikasi secara  politis  ajaran  Wahhabisme  yang memiliki  pengaruh  kuat  di  dalam  masyarakat kemudian  ia  terapkan  sebagai  aliran  Islam yang  resmi  dianut  oleh  negara  (Kartini  et  al. 2019, 18).
Manuver  politik  Arab  Saudi  dalam tataran  percaturan  politik  global  dapat  dilihat dari  kemunculannya  Hingga  saat  ini.  Sejak didirikannya  oleh  Abdul  Aziz  Ibn  Saud  Arab Saudi selalu memainkan pengaruhnya dikalangan  dunia  Islam.  Arab  Sudi  seolah menempatkan  dirinya  sebagai  pemimpin diantara  negara-negara  Islam.  Sejak  tahun 1950-an  Arab  Sudi  cukup  gencar  melakukan penyebaran  Wahabissme  di  berbagai  negera negara  Islam.  Penyebaran  pengaruhnya  makin gencar  dilakukan  untuk  mengkounter  Mesir yang  juga  berusaha  melebarkan  pengaruhnya ke  negara-negara  Islam  dengan  membentuk Pan-Arabisme.
Selama  periode  tersebut  Arab  Sudi telah menyeponsori pendirian berbagai lembaga  lembanga  Islam  Seperti  Organisasi Konferensi  Islam  (OKI)  yang  didirikan sebagai  pemersatu  kebijakan  diantara  negara- negara  Islam.  Selain  itu,  Arab  Saudi  juga mendirikan Rabitat  al-Alam  al-Islami (Liga Dunia  Islam)  ditujukan  untuk  memperluas pengaruh  Saudi  Arabia  di  kalangan  negara- negara  Muslim.  Sebuah  momentum  kenaikan harga  minyak  pada  tahun  1970  juga  telah membuka  peluang  besar  Arab  Saudi  karena memiliki  keuntungan  yang  makin  besar  dari penjualan  minyak.  Mendapatkan  banyak limpahan  rejeki  dari  minyak  tersebut  Arab
Saudi  kemudian  menciptakan  sistem  bantuan finansial  bagi  mereka  yang  mendukung gerakan Wahhabi (Muzammil 2013, 219). Hal tersebut  membuaka  peluang  bagi  Arab  Saudi untuk lebih memainkan gerakan filantropiknya di  berbagai  negara  untuk  menyebarkan pengaruhnya.
Rabitah  al-Alam  al-Islami  menjadi salah  satu  agen  filantropik  Arab  Sudi  di negara-negara  Muslim.  Kemunculan  dari Rabitah al-Alam al-Islami memberikan sumbangsih  yang  cukup  besar  terhadap perluasan  pengaruh  Saudi  Arabia  yang  secara terus-menerus menggapai momentum semenjak  awal  tahun  1970-an.  Perkembangan tersebut  tidak  terlepas  dari  kesuksesan  Saudi Arabia  dalam  mencapai  posisi  yang  semakin penting  di  dalam  dunia  Islam,  terutama  di Timur  Tengah,  yang  merupakan  akibat  dari kekalahan-kekalahan  negara-negara  Arab  di dalam  perang  Arab-Israel  pada  sekitar  tahun 1967.  Posisi  Saudi  Arabia  semakin  menjadi krusial  setelah  harga  minyak  dunia  semakin melambung.  Hal  tersebut  menjadi  sebuah peristiwa yang semakin memberikan keuntungan-keuntungan  ekonomi  bagi  Saudi Arabia.  Saudi  Arabia  untuk  dapat  semakin menyebarkan  pengaruhnya  meminta  Rabitah al-Alam  al-Islami  menjadi  salah  satu  agen filantropiknya  di  negara-negara  Muslim  untuk bertugas memberikan bantuan seperti beasiswa,  pembangunan  masjid,  sekolah- sekolah Islam, pembangunan fasilitas-fasitlitas sosial,  serta  untuk  dapat  membiayai  kegiatan- kegiatan  dakwah  dari  organisasi-organisasi Islam  yang  tersebar  di  seluruh  penjuru  dunia (Hasan, 2002, hal. 42)
Selain  itu  ekspansi  pengaruh  Arab Saudi  juga  lebih  kuatsetelah  adanya  Revolusi Islam  Iran  pada  tahun  1979.  Revolusi  yang dipimpin  oleh  Ayatullah  Khameini  berhasil menggulingkan  kekuasaan  sebelumnya,  yaitu Rezim  Shah.  Akibat  dari  refolusi  tersebut adalah  dijadikannya  Syiah  sebagai  ideologi resmi  negara  di  Iran.    Hal  tersebut  membuat negara-negara  Arab  terutama  Arab  Saudi khawatir jika revolusi Iran menjadi momentumpenyebaran  Syiah  di  dunia  Islam (Kartini et al. 2019).
DI Indonesia adanya semangat ekspansi  gerakan  Salafisme  disambut  baik oleh  DDII.  DDII  memfasilitasi  kegiatan dakwah  mereka  di  Indonesia  pada  saat  itu. Meski  iklim  politik  di  Indonesia  saat  itu kurang mendukung adanya adanya pergerakan idelogi  dan  kelompok  tertentu  akibat  rezim yang  cukup  represif.  Namun,  dengan  melalui kerjasama dengan DDII penyebaran Salafisme pada  akhirnya  dapat  berjalan  dengan  cukup masif ke berbagai tempat di Indonesia.
Pada  masa  Orde  Baru  ruang  politik bagi kelompok Islam kurang begitu mendapatkan  tempat.  Orde  Baru  berusaha memainkan  dominasi  politiknya  terhadap kelompok  Islam  karena  dianggap  dapat menjadi  kekuatan  yang  mengancam  bagi kekuasaan. Sebagian kelompok Islam khususnya  memilih  untuk  tidak  terlibat  dalam dinamika  politik  praktis.  Hal  tersebut  seperti yang  terjadi  pada  sebagian  kalangan  Islam yang eks-Masyumi.
Pasca peristiwa G30S/PKI, umat Islam termasuk  pada  awalnya  sempat  dimobilisir oleh  Orde  Baru  untuk  turut  menumpas  Partai
Komunis  Indonesia  (PKI)  (Solahudin  2011, 82–84).  Namun,  saat  kondisi  telah  kembali kondusifkelompok  Islamlah  yang  kemudian dijegal pergerakan politiknya oleh pemerintah. Permintaan  para  tokoh  eks-Masyumi  untuk merehabilitasi  kembali  Masyumi  sebagai partai  politik  ditolak  oleh  Orde  Baru.  Akibat penolakan tersebut para eks-Masyumi kemudian  masuk  kedalam  partai  politik  baru yang  diberikan  oleh  Orde  Baru,  yaitu  Partai Muslimin  Indonesia  (Parmusi).  Namun  tak lama  setelahnya  mereka  juga  tak  luput  dari penjegalan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Orde  Baru.  Setelah  para  eks-Masyumi  masuk dan berhasil menguasai kepemimpian Parmusi, pemerintah pusat mencegahnya dengan menolak  kepemimpinan  baru  Parmusi  yang dipegang  oleh Muhammad  Roem (Fajar  Riadi 2013).  Peristiwa  tersebut  membuat  para  eks- Masyumi  kecewa  dan  memilih  melakukan perjuangan menggunakan jalur dakwah.
Mohammad  Natsir  yang  merupakan pendiri DDII merupakan salah satu orang yang gigih  menyerukan  hal  tersebut.  Pilihannya untuk  mendirikan  DDII  karena  ia  merasa kelompok  Islam  mulai  tak  mendapat  tempat pada masa Orde Baru. Pada tahun 26 Februari 1967  Mohammad  Natsir  mengumpulkan  para eks-Masyumi dan berbagai unsur kelompokkeagamaan untuk mendirikan sebuah organisasi  yang  berjuang  melalui  dakwah (Dewan  Da’wah  Islamiyah  Indonesia  2022). Dalam pendirian DDII natsir menyerukan jika saat ini adalah saatnya berpolitik lewat dakwah bukan  berdakwah  lewat  politik.  Hal  tersebut terus  dilakukan  oleh  DDII  hingga  pada
akhirnya membangun jejaring dengan jaringan Salafisme yang disponsori oleh Arab Saudi.
Dalam upaya penyebaran Salafisme di Indonesia  DDII  dapat  menjadikan  ekspansi yang  dilakukan  bekerja  secara  sistematis. Terdapat  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan berkaitan dengan peran DDII dalam memfasilitasi ekspansi Salafisme di Indonesia. Melalui DDII dana  bantuan Arab Saudi lewat berbagai  lembaga-lembaga  seperti  Rabitat  al- Alam  al-Islami  dapat  masuk  ke  Indonesia. Sebuah  lembaga  pendidikan  yang  disponsori olehArab Saudi pun dapat berdiri di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut bernama Lembaga Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA)  pada  tahun  1981(Hasan  2008). Melalui  lembaga  pendidikan  tersebut  DDII dapat menjangkau pelajar Muslim di Indonesia dari  berbagai  daerah.  Selain  itu,  sejak  tahun 1980-an  DDII  juga  banyak  memberikan  akses beasiswa  kepada  pelajar  Indonesia  untuk mengenyam pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Timur Tengah (Hasan 2002). Mereka yang  telah  selesai  belajar  dari  Timur  Tengah kemudian  memiliki  pandangan  ke-Islaman baru  dan  saat  mereka  kembali  ke  Indonesia mereka  aktif  sebagai  bagian  dari  agen penyebaran Salafisme di Indonesia.
Para  anggota  DDII  seperti  Natsir  juga memiliki  jejaring  dengan  para  mahasiswa  di berbagai kampus-kampus di Indonesia. Melalui  jejaring  tersebut  DDII  mampu menyebarkan  dakwahnya  ke  dalam  dunia kampus.  Dalam  dunia  kampus  DDII  menjadi pendukung  bagi  berkembangnya  Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Imaduddin Abdurrachim  yang  salah  satu  aktifis  Masjid
Salman,  Institute  Teknologi  Bandung  (ITB) (Hasan  2008),  disebutkan  memiliki  hubungan yang  cukup  dekat  dengan  Mohammad  Natsir. Selain  itu  Melalui  Imaduddin  Abdurachim Mohammad  Natsir juga  dapat masuk  kedalam organiasasi  mahasiswa  terbesar  di  Indonesia pada  waktu  itu,  yaitu  Himpunan  Mahasiswa Islam (HMI). Imaduddin Abdurachim bersama Endang  Saefudin  Anshari  juga  disebutkan membangun sebuah pelatihan-pelatihan menggunakan metode tarbiah . Bahkan pelatihan  yang  diperuntukan  bagi  mahasiswa tersebut, menurut Martin Van Bruinessen lebih sitematis dan disiplin dari pada Latihan Kader ( basic  training )  di  organisasi  mereka  yaitu HMI  (Martin  Van  Bruinessen  2013,  348). Melalui aktifisme dikampus inilah benih-benih Salafisme  kemudian  lahir  melalui  gerakan- gerakan dakwah kampus yang awalnya dikenal dengan  gerakan tarbiyah .  Gerakan  ini  aktif melakukan  kajian-kajian  diskusi  tentang  ke- Islaman yang disebut sebagai halaqa .
Selain  itu,  bantuan  dana  dari  berbagai lembaga  Islam  Internasioal  juga  disalurkan untuk  pendirian  masjid-masjid  diberbagai pelosok  tanah  air.  Meraka  para  kader-kader muda  yang  telah  mendapatkan  pengetahuan baru yang bercorak Salafisme banyak menjadi pada  pendakwah  yang  disebar  diberbagai penjuru  Indonesia.  melalui  berbagai  lini tersebutlah  pada  akhirnya  Salafisme  pada akhinya  dapat  tersebar  keberbagai  wilayah  di Indonesia.  Namun  selama  masa  pemerintahan Orde  Baru  karena  situasi  tidak  mendukung mereka  melakukan  dakwah  secara  tertutup. Reformasi  1998  pada  akhirnya  penjadi momentum  besar  bagi  munculnya  berbagai
identitas  kelompok  Salafi  yang  terbagi menjadi berbagai organisasi.

## 3.4 Sebuah Titik Temu Kepentingan
Tampilnya  DDII  sebagai  bagian  dari penyebaran  Salafisme  di  Indonesia  bukan berarti DDII memiliki ideologi yang sepenuhnya  sama  dengan  Salafisme.  Dalam ritus kehidupan keagamaanya para kader-kader DDII hingga saat ini menunjukan pola ideologi dan  pemikiran  ke-Islamanannya  yang  masih berpegang  teguh  kepada  garis  ideologi Masyumi  dan  juga  pemikiran  Mohammad Natsir.  Hal  tersebut  terlihat  juga  pada  kader DDII yang ada di Banyumas.
Secara  garis  ideologi  tidaklah  dapat disamakan  antara  DDII  dengan  Salafisme. DDII  tetap  menjadi  sebuah  organisisi  dakwah yang  merupakan  pewaris  ideologi  Masyumi. Fenomena  keberadaan  DDII  menjadi  bagian dari  penyebaran  Salafisme  di  Indonesia merupakan  suatu  fenomena  yang  menarik. Kerana  DDII  sendiri  pada  dasarnya  bukanlah bagian  dari  Salafisme.  Bahkan  hingga  saat ini pun  secara  keorganisasian  meraka  adalah kelompok  yang  saling  terpisah  dengan  Salafi kontemporer. Dalam beberapa corak keagamaan DDII memang memiliki kesamaan dengan  pandangan  Salafisme,  namun  hal tersebut  tidak  secara  keseluruhan.Beberapa analisis  penulisungkapkan  untuk  melihat terciptanya  hubungan  antara  DDII  dengan Jejaring Salafisme Internasional yang disponsori  oleh  Arab  Saudi,  sehingga  DDII ikut  terlibat  dalam  ekspansi  Salafisme  di Indonesia.
Pertama , Relasi DDII dengan lembaga-lembaga  Islam  Internasonal  tidak
dapat  dilepaskan  dari  peran  Mohammad Natsir.  Mohammad  Natsir  yang  sebelumnya adalah  seorang  ketua  Partai  masyumi  yang sekaligus  pernah  menjabat  sebagai  perdana menteri  sudah  memiliki  modal  jejaring dikalangan lembaga-lembaga Muslim internasional. Sejak tahun 1950-an Natsir telah berjejaring  dengan  tokoh-tokoh  Muslim  dunia yang  terkenal  seperti  Sayyid  Abu  a’la Mawdudi  dari  Pakistan,  juga  Sayed  Abu Hasan  An-Nadwi  dari  India  (Ricklefs  2013, 278),  selain  itu  Natsir  juga  dikenal  dekat dengan pemimpin-pemimpin Muslim di negara Arab. Jejaring tersebutlah yang membuat DDII dapat menjangkau jaringan Islam Internasional.
Kedua , Situasi politik Orde Baru yang represif  terhadap  gerakan  masyarakat  sipil khususnya  kepada  Umat  Islam.  Represifitas rezim  Orde  Beru  membuat  sempitnya  ruang gerak  DDII.  Dakwah  adalah  hal  yang  paling memungkinkan  untuk  melakukan  perjuangan itu  pun  masih  harus  waspada  karena pemerintah  selalu  melakukan  pengasawan yang  dilakukan  oleh  setiap  organisasi  yang ada.  Puncaknya  ketika  DDII  mulai  mencoba untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde  Baru  melalui  harian  Abadi.  Secara perlahan  DDII  mulai  melakukan  kritik terhadap kebijakan-kebijakan Soeharto.
Namun,  sebagai  akibatnya  harian  Abadi  pada akhirnya  diberangus  oleh  pemerintah  pada tahun  1974  (Hasan  2008).  Represifitas pemerintah  tersebut  sangat  dimungkinkan menjadi  salah  satu  faktor  bagi  DDII  untuk lebih  mengembangkan  jejaring  kekuatan dengan aktor lembaga-lembaga Islam
Internasional.  Membangan  Jejaring  dengan Islam  Internasional  seperti  lembaga  Salafi yang disponsori oleh Arab  Saudi, secara  tidak langsung  dapat  membangun  posisi  tawar secara  politik  bagi  DDII  terhadap  rezim  Orde Baru yang represif.
Ketiga ,  dukungan  finansial  menjadi faktor  pendukung  bagi  program  dakwah  DDII ditengah  rezim  yang  tidak  memberikan dukungan. Adanya dukungan finansial terlebih dalam  konteks  situasi  politik  yang  tidak menguntungkan  dapat  menjadi  modal  untuk melakukan gerakan dakwah. Dalam perjsaalannyanya DDII telah dapat memberikan  bantuan  ke  berbagai  aktifitas dakwah  dan  ke-Islaman  di  Indonesia.  Adanya dukungan  finansial  tentunya  menjadi  sebuah kesempatan  bagi  DDII  dalam  berjejaring dengan  lembaga-lembaga dakwah  Salafi Internasional. Karena dapat menopang program-progam  dakwah  yang  dilakukannya. Bekaitan  dengan  bantuan  finansial  Noorhaidi Hasan  mencapat  jika  DDII  menerima  banyak bantuan  dari  Arab  Saudi  melalui  berbagai organisasi  seperti,  Hai’at  al-Ighatsah  al- Islamiyah  al-‘Alamiyyah  (Organisasi  bantuan Islam  Internasioanl),  al-Majlis  al-‘Alami  li’l- Masajid (Dewan Masjid Dunia), al-Nadwat al- ‘Alamiyyah li al-Shahab al-Islami (Organisasi Pemuda  Muslim  Dunia),  dan  Lajnat  Birr  al- Islami (Panitia Derma Islam) (Hasan 2008).
Keempat, adanya  perbedaan  Ideologis yang  tidak  terpaut  jauh  di  antara  keduanya. Meskipun  berbeda  namun secara  aqidah  DDII masih  memiki  akar  ideologis  yang  sama. Sebagai  organisasi  yang  masih  berada  dalam lingkup  gerakan  pembaharuan  Islam,  DDII
masih memiliki titik temu ideologis yang sama dengan Salafi awal yang muncul pada era Pan- Islamisme.  Dalam  beberapa  hal  DDII  masih memiliki  pengaruh  pemikiran  dari  para  tokoh Islam  pada  era  tersebut  termasuk  Muhammad ibn  ‘Abd  al-Wahhab.  Namun  DDII  tidak melahap sepenuhnya secara literal dan mutlak, jika  diruntut  dari  pemikiran  Natsir  maka  ia juga  mengadopsi  banyak  permikir-pemikir Islam  lainnya.  Adanya  titik  temu  persamaan idelogis tersebutlah yang memungkinkan DDII kemudian berpeluang menjadi menjalin kerjasama dengan jejaring Salafisme
Internasional.  Posisi  tersebut  tentunya  tidak akan  diberikan  kepada  kelompok  Islam  yang memiliki  idelogi  yang  sangat  berbeda  atau bahkan  bertolak  belakang  seperti  Islam Tradisonalis.
Kelima ,  adanya  kesaamaan  tujuan dalam  ranah  gerakan.  Adanya  tujuan  yang sama merupakan hal penting bagi terbangunnya  sebuah  kerjasama  antara  dua subjek.  Adanya  kesamaan  tujuan  dalam  ranah praksis  antara  DDII  dan  Salafi  kontemporer adalah,  adanya  persamaan  bergerak  dalam bidang  dakwah  dan  gerakan tarbiah ,  adanya beberapa  konsen  pada  isu  yang  sama  seperti penolakan  terhadap  Syiah  dan  juga  mencegak adanya  kristenisasi  atau  permurtadan.  Selain itu  DDII  juga  aktif  memerangi bid’ah,  syirik, dan khurafat , dimana hal tersebut juga sejalan dengan  apa  yang  gagas  oleh  Salafisme berkaitan dengan pemurnian Islam.
Kesatuan  DDII  dalam  penyebaran dakwah  Salafisme  di  Indonesia  adalah kesatuan  yang  bersifat  relatif.  Kesatuan  yang terjadi  adalah  adanya  posisi  strategis  yang
sama  dimana  keduanya  sama-sama  dapat mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut. DDII diuntungkan dengan diperolehnya  kekuatan  baik  secara  politik maupun  secara  finansial  yang  bisa  digunakan untuk  mengambangkan  kegiatan  dakwahnya sampai keberbagai pelosok. Pada sisi yang lain lembaga-lembaga  Salafi  kontemporer  juga diuntungkan  dengan  adanya  aktor  yang  dapat membantu  memberikan  akses  dan  juga menyebarkan ajaran Salafisme di Indonesia.

## 4. Simpulan
Relasi antara Dewan Dakwah Islamiyah  Indonesia  (DDII)  dengan  Salafi Kontemporer  dalam  melakukan  ekspansi dakwahnya  dapat  dilihat  hasilnya  pacsa keruntuhan  Orde  Baru.  Gerakan  dakwah  pada masa  Orde  Baru  bergerak  menggunakan metode tarbiyah menggunakan  sistem  kajian kecil  yang  bernama halaqa .  Meski  kecil namun  gerakan  tersebut  masif  dan  dapat menyebar  di  berbagai  tempat  sehingga  pada era  keterbukaan  politik  berbagai  kelompok berlatarbelakang Salafi bermunculan.
DDII  memiliki  peran  besar  terhadap masuknya  Salafisme  di  Indonesia,  karena melalui  DDII  lah  Salafisme  mendapatkan akses  masuk  ke  indonesia.  Meskipun  DDII memiliki peran terhadap penyebaran Salafisme di  Indonesia,  secara  ideologis  DDII  bukanlah bagian  dari  Salafi  kontemporer  itu  sendiri. DDII adalah perwaris ideologi Partai Masyumi yang  sampai  saat  ini  masih  berkiblat  pada pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir.
Keterlibatan DDII menjadi penyebaran Salafisme diIndonesia adalah sebuah titik temu
yang  bersifat  relatif.  Iklim  politik  OrdeBaru yang  tidak  memberikan  kebebasan  terhadap gerakan  sipil,  memberikan  dorongan  untuk mencari  kesempatan-kesempatan  yang  dapat diambil  demi  membantu  program  dakwahnya. Adanya  kesamaan-kesamaan  kepentingan  dan tujuan  tersebutlah  yang  membuat  pada akhirnya  antara  DDII  dan  Salafi  kontemporer dapat  bekerja  sama  dan  membangun  program dakwahnya bersama. DDII diuntungkan dengan  adanya  kekuatan  politik  dan  finansial yang  membuatnya  bisa  bergerak  melakukan program  dakwahnya.  Sementara  para  sponsor Salafi diuntungkan dengan tersebarnya
Salafisme di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Dewan  Da’wah  Islamiyah  Indonesia.  2022. “Profil Dewan Da’wah.” Dewandawah.Com. 2022. https://dewandakwah.com/dewan-dawah-
islamiyah-indonesia-2/.
Fajar  Riadi.  2013.  “Menyeru  Dakwah, Menebar Jihad.” Majalah Historia , 2013.
Franoto. n.d. “Wawancara: Ketua Umum DDII Bicara  Islam,  Negara,  &  Demokrasi.” Tempo.Co.
Hasan,  Noorhaidi.  2002.  “Faith  and  Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition  in  Indonesia.” Indonesia 73: 149–69. https://doi.org/10.2307/3351472.
———.  2008. Laskar  Jihad:  Islam  Militansi, Dan  Pencarian  Identitas  Di  Indonesia
Pasca-Orde Baru . Jakar: LP3ES.
Kartini,  Indriana,  Muhammad  Fakhry  Ghafar, Nostalgiawan  Wahyudi,  M.  Hamdan Basyar,  and  Dhurorudin  Mashad.  2019. Politik Islam Arab Saudi, Kuwait, & Uni Emirat Arab . Jakarta: LIPI Press.
Krismono,  Krismono.  2017.  “Salafisme  Di Indonesia : Ideologi, Politik Negara, Dan Fragmentasi.” Millah 16  (2):  173–202. https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss
2.art2.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  1985. Islam  Dan Masalah  Kenegaraan:  Studi  Tentang Percaturan Dalam Konstituante . Jakarta: LP3ES.
Martin  Van  Bruinessen.  2013. Rakyat  Kecil Islam Dan Politik . Yogyakarta: Gading.
Munawir  Sjadzali.  1993. Islam  Dan  Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran . Jakarta: UI-Press.
Muzammil,  Iffah.  2013.  “Global  Salafisme Antara Gerakan Dan Kekerasan.” Teosofi:  Jurnal  Tasawuf  Dan  Pemikiran Islam 3.
Natsir,  Muhammad.  1973.  “Hakikat  Agama Islam.” In Capita Selecta , edited by D.P. Sati  Alimin,  145–58.  Jakarta:  Bulan bintang.
Ricklefs,  M.C.  2013. Mengislamkan  Jawa: Sejarah Islamisasi Jawa Dan Penentangannya  Dari  1930  Sampai Sekarang . Jakarta: Serambi.
Sholehiddin,  Moh.  2013.  “Ideologi  Religio- Politik  Gerakan  Salafi  Laskar  Jihad Indonesia.” Jurnal  Review  Politik 03: 47–68.
Solahudin.  2011. NII  Sampai  JI:  Salafy Jihadisme Di Indonesia . Depok:
Komunitas Bambu.
Wahab,  Abdul  Jamil.  2019.  “Membaca Fenomena Baru Gerakan Salafi Di Solo.”
Dialog 42 (2): 221–36.
Wahid,  Abdurrahman,  ed.  2009. Ilusi  Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam
Transnasional Di Indonesia . Jakarta: The Wahid Institute.