Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 1117-1129

## Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik,
Persia, India, dan Turki Utsmani)
Redi Hadiyanto, Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, Sofyan Al-Hakim *Email korespondensi: redihadiyanto@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas sejarah kebijakan moneter dalam konteks Islam selama periode Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani. Masing-masing periode ini mencerminkan dinamika ekonomi dan politik yang unik,  yang  memberikan  dampak  pada  pengembangan  sistem  moneter  dalam  kerangka  nilai-nilai Islam.  Pada masa Fathimiyah (909-1171 M), kebijakan moneter tercermin dalam penggunaan tradisional mata uang dinar dan dirham, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selama periode Mamalik (1250-1517 M), hubungan perdagangan dan interaksi dengan dunia luar memainkan peran penting dalam membentuk sistem ekonomi dan moneter  mereka.  Pengaruh  perdagangan  dan  hubungan  luar  negeri  pada  kebijakan  moneter  Mamalik memengaruhi kestabilan mata uang dan ekonomi mereka. Persia, dengan kekayaan alam dan sejarah keuangan yang panjang, memiliki pengaruh yang kuat pada kebijakan moneter, terutama selama Dinasti Safawiyah (1501- 1736 M). Di India, masa Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani (1206-1527 M) mencerminkan penggunaan mata uang emas dan perak seiring dengan tradisi Islam. Terakhir, dalam konteks Turki Utsmani, sistem moneter kompleks  mencakup  penggunaan  mata  uang  bimetal dan  perak,  mencerminkan kekuatan ekonomi  dan  politik Utsmani.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  perkembangan kebijakan moneter Islam selama periode tersebut.
Kata Kunci: Kebijakan Moneter Islam, Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani

## Abstract
This  research  discusses  the  history  of  monetary  policy  in  the  Islamic  context  during  the  Fatimid,  Mamalik, Persian, Indian and Ottoman periods. Each of these periods reflects unique economic and political dynamics, which had an impact on the development of a monetary system within the framework of Islamic values. During the Fatimid era (909-1171 AD), monetary policy was reflected in the traditional use of the dinar and dirham currency, in line with Islamic economic principles. During the Mamalik period (1250-1517 AD), trade relations and interactions with the outside world played an important role in shaping their economic and monetary systems. The influence of trade and foreign relations on Mamalik monetary policy influences the stability of their currency and economy. Persia, with its natural wealth and long financial history, had a strong influence on monetary policy, especially during the Safavid Dynasty (1501-1736 AD). In India, the Delhi Dynasty and Bahmani Sultanate (1206- 1527 AD) reflected the use of gold and silver currency in line with Islamic traditions. Finally, in the context of Ottoman  Turkey,  the  complex  monetary  system  included  the  use  of  bimetallic  currency  and  silver,  reflecting Ottoman economic and political power. This research aims to provide a better understanding of the development of Islamic monetary policy during this period.
Keywords: Islamic Monetary Policy, Fatimid, Mamalik, Persia, India and Ottoman Turkey
Saran sitasi: Hadiyanto, R., Pusvisasari, L., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 1117-1129. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah Islam merupakan landasan penting untuk memahami  evolusi  berbagai  aspek  kehidupan
ekonomi,(J.  Suyuthi  Pulungan  2022)  termasuk kebijakan  moneter  yang  dijalankan  oleh  berbagai pemerintahan  dan  dinasti  di  berbagai  wilayah  dunia
Muslim.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini  akan membahas  sejarah  kebijakan  moneter  dalam  Islam pada  masa  Fathimiyah,  Mamalik,  Persia,  India,  dan Turki Utsmani, merinci perubahan dan dinamika yang memengaruhi sistem keuangan pada periode tersebut.
Pada  masa  Fathimiyah  (909-1171  M),  dinasti Syi'ah  Ismaili  yang  berkuasa  di  sebagian  besar wilayah  Arab  dan  Afrika  Utara,  kebijakan  moneter tercermin  dalam  penggunaan  mata  uang  dinar  dan dirham yang telah menjadi bagian integral dari tradisi ekonomi Islam.(Samsul Munir Amin; 2022) Kajian ini akan  melihat  bagaimana  kebijakan  moneter Fathimiyah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam pada masa itu, serta bagaimana sistem ini berkembang selama  periode  tersebut.(Mu’nis  2022)  Konteks Fathimiyah mencerminkan masa ketika Islam pertama kali mengakar dalam sistem pemerintahan di berbagai wilayah.  Kebijakan  moneter  mereka  mencerminkan bukan  hanya  kebutuhan  praktis,  tetapi  juga  usaha untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. Dalam  penggunaan  mata  uang  dinar  dan  dirham, masyarakat  Fathimiyah  mengakui  pentingnya menjaga stabilitas nilai uang dan transparansi dalam sistem keuangan.(As-Sirjani 2013)
Sementara itu, periode Mamalik (1250-1517 M) menciptakan lanskap yang berbeda, di mana pengaruh perdagangan  dan  hubungan  luar  negeri  memainkan peran  krusial  dalam  membentuk  kebijakan  moneter mereka.(2017)  Penelitian  ini  akan  membongkar bagaimana Mamalik menyesuaikan sistem keuangannya dengan dinamika perdagangan internasional dan apakah kebijakan ini memengaruhi stabilitas  ekonomi  mereka.  Mamalik,  yang  muncul setelah  Fathimiyah,  memasuki  era  di  mana perdagangan  internasional  menjadi  faktor  dominan dalam membentuk kebijakan ekonomi dan moneter.(Thaqqus t.t) Pengaruh perdagangan tersebut menciptakan  tuntutan  baru  dalam  manajemen keuangan, mengharuskan Mamalik untuk menyesuaikan  kebijakan  moneter  mereka  dengan dinamika  pasar  global.  Sebagai  pusat  perdagangan dunia,  Mamalik  harus  menghadapi  tantangan  unik dalam menjaga stabilitas mata uang dan pertumbuhan ekonomi.
Persia,  dengan  sejarahnya  yang  kaya  dan  masa kekuasaan  Dinasti  Safawiyah  (1501-1736  M), menjadi  fokus  bagi  studi  mendalam  tentang penggunaan  mata  uang  emas  dan  perak  serta  peran kebijakan  moneter  dalam  mengelola  kekayaan  alam dan  perdagangan  di  wilayah  tersebut.(Aizid  2018)
Dinasti  Safawiyah  di  Persia  menyaksikan  evolusi kebijakan  moneter  yang  sejalan  dengan  kekayaan alam  yang  melimpah.(Madjid  2019)  Adopsi  mata uang emas dan perak mencerminkan hubungan antara kebijakan keuangan dan sumber daya alam Persia.
Kesultanan Bahmani dan Dinasti Delhi di India, menandai  keseimbangan  antara  nilai-nilai  Islam  dan keanekaragaman  ekonomi  India  yang  melibatkan berbagai  budaya  dan  perdagangan.  India,  dengan Dinasti  Delhi  dan  Kesultanan  Bahmani  (1206-1527 M), menawarkan kontrast yang menarik antara Islam dan kekayaan kultural India.(Brownstok, Krause, dan Galbinst  t.t.)  Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi bagaimana kebijakan  moneter  mencerminkan integrasi  nilai-nilai  Islam  dengan  konteks  ekonomi India  yang  beragam,  dan  sejauh  mana  hal  ini memengaruhi stabilitas ekonomi.
Turki Utsmani akan memerinci bagaimana sistem moneter  kompleks  mereka  mencakup  penggunaan mata  uang  bimetal,  perak,  dan  inovasi  keuangan seperti  surat  berharga  dan  sistem  perbankan  Islam, serta bagaimana hal itu memberikan kontribusi pada stabilitas  ekonomi  dan  kemakmuran  Utsmani.  Masa kekuasaan  Turki  Utsmani  melibatkan  kebijakan moneter  yang  lebih  kompleks  dengan  penggunaan mata uang bimetal dan sistem perbankan Islam. Pada puncak  kejayaannya,  Utsmani  menjadi  contoh bagaimana  kebijakan  moneter  yang  bijaksana  dapat mendukung  stabilitas  ekonomi  dalam  skala besar.(Ash-Shallabi t.t.)
Dengan  menguraikan  perkembangan  kebijakan moneter  dalam  Islam  pada  periode  dan  wilayah  ini, penelitian  ini  berupaya  memberikan  wawasan mendalam  tentang  peran  nilai-nilai  Islam  dalam membentuk  sistem  keuangan  dan  ekonomi  di  masa lalu,  memberikan  landasan  untuk  pemahaman  yang lebih  baik  tentang  evolusi  kebijakan  moneter  Islam secara keseluruhan.
Pentingnya  memahami  sejarah  kebijakan moneter  Islam  pada  periode  Fathimiyah,  Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani tidak hanya bersifat akademis,  tetapi  juga  memberikan  pandangan mendalam  tentang  bagaimana  nilai-nilai  Islam diterapkan  dalam  praktik  ekonomi  dan  keuangan. Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  dan pemerintahan, kebijakan moneter menjadi alat utama untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, sekaligus mencerminkan visi Islam dalam urusan finansial.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sejarah dan  analisis  komparatif  (M.Si.  (Penyunting)  2021) untuk  menjelajahi  sejarah  kebijakan  moneter  dalam Islam pada masa Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan  Turki  Utsmani.  Metodologi  ini  dipilih  untuk memahami evolusi kebijakan moneter dalam konteks historis  yang  melibatkan  sejumlah  wilayah  yang berbeda.  Analisis  dimulai  dengan  studi  mendalam literatur sejarah, ekonomi, dan keuangan Islam pada masing-masing masa dan wilayah. Pencarian sumber- sumber  utama  dan  sekunder,  termasuk  teks  sejarah, dokumen  keuangan,  dan  catatan  kontemporer  untuk mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang kebijakan moneter.
Pendekatan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi  persamaan  dan  perbedaan  dalam kebijakan  moneter  antara  Fathimiyah,  Mamalik, Persia,  India,  dan  Turki  Utsmani.  Analisis  ini memperhatikan  konteks  historis,  kondisi  ekonomi, dan  faktor-faktor  budaya  yang  memengaruhi pengembangan  kebijakan  moneter.  Melakukan pemetaan  kronologis  perubahan  kebijakan  moneter pada setiap masa dan wilayah untuk mengidentifikasi faktor-faktor  kunci  yang  memotivasi  perubahan tersebut, menyusun kerangka waktu yang memungkinkan untuk melihat tren jangka panjang dan peristiwa  krusial  dalam  pengembangan  kebijakan moneter.(Mardawani 2020)
Melakukan  analisis  kualitatif  terhadap  narasi sejarah  dan  dokumen-dokumen  kebijakan  untuk memahami  konteks  dan  motivasi  di  balik  kebijakan moneter.(Mardawani  2020)  Memvalidasi  temuan dengan  membandingkan  dan  mempertimbangkan berbagai  sumber  sejarah  serta  mendiskusikan  hasil temuan dengan ahli terkait, dan menyusun kesimpulan yang  didukung  oleh  bukti-bukti  sejarah  dan  analisis komparatif. Melalui metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah kebijakan moneter dalam Islam pada masa  Fathimiyah, Mamalik,  Persia, India, dan Turki Utsmani, serta kontribusi unik masing-masing periode terhadap perkembangan sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Fathimiyah (909-1171 M)
Dinasti Fathimiyah,  yang berakar  dalam  paham Syi'ah Ismaili, memiliki kekuasaan yang signifikan di wilayah utara Afrika dan sebagian besar wilayah Arab
pada abad ke-10 hingga abad ke-12 M.(Thaqqusy t.t.) Pemimpin utama dari dinasti ini adalah Imam-imam Ismaili,  yang  memainkan  peran  penting  dalam membentuk  kebijakan  politik,  ekonomi,  dan  agama pada masa itu. Kondisi ekonomi dan politik regional pada  masa  Fathimiyah  memiliki  dampak  signifikan terhadap  kebijakan  moneter  yang  diadopsi. Perdagangan  lintas  wilayah  dan  kekayaan  alam regional  memainkan  peran  dalam  membentuk kebijakan ekonomi. Dinasti ini mungkin menghadapi tekanan  dari  kekuatan-kekuatan  regional  dan memformulasikan kebijakan moneter sebagai respons terhadap  dinamika  geopolitik  pada  masa  itu.(J. Suyuthi Pulungan 2022)
Kebijakan  moneter  Fathimiyah  kemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi. Penggunaan mata uang dinar dan  dirham  mencerminkan  konsistensi  dengan prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  yang  mendorong penggunaan  logam  mulia  sebagai  standar  nilai. Penggunaan  terus  menerus  mata  uang  dinar  dan dirham menunjukkan kesinambungan tradisi ekonomi Islam dalam sistem keuangan Fathimiyah. Mata uang ini tidak hanya menjadi alat tukar, tetapi juga simbol nilai-nilai Islam yang terkandung dalam perdagangan dan keuangan.(Bobrick 2013)
Keterlibatan  Fathimiyah  dalam  tradisi  ekonomi Islam  menunjukkan  pentingnya  nilai-nilai  etika  dan moral dalam kebijakan ekonomi mereka. Penggunaan mata  uang  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam tidak hanya mencerminkan kebijakan moneter, tetapi juga aspirasi untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil  dan  berkelanjutan.  Pada  akhirnya,  pembahasan mengenai Fathimiyah menyoroti pentingnya konteks sejarah,  ekonomi,  dan  nilai-nilai  Islam  dalam membentuk  kebijakan  moneter.  Penerusan  tradisi ekonomi Islam, khususnya melalui penggunaan mata uang  dinar  dan  dirham,  mencerminkan  komitmen Fathimiyah  terhadap  prinsip-prinsip  ekonomi  yang didasarkan  pada  ajaran  Islam  pada  masa  itu.(dkk 2019)

## Peran Dinasti Fathimiyah dalam Perdagangan
Sebagai  pemain  utama  dalam  perdagangan regional, Fathimiyah memiliki kontrol yang signifikan atas  jalur  perdagangan  dan  sumber  daya  ekonomi. Kebijakan  moneter  mereka  mungkin  mencerminkan upaya  untuk  menjaga  stabilitas  dalam  hubungan perdagangan  dan  mengoptimalkan  manfaat  ekonomi
dari  wilayah  yang  mereka  kuasai.  Penggunaan  mata uang  dinar  dan  dirham,  yang  berbasis  pada  logam mulia,  bukan  hanya  mencerminkan  tradisi  ekonomi Islam  tetapi  juga  kepercayaan  pada  kestabilan  nilai intrinsik  mata  uang.  Logam  mulia  dianggap  sebagai standar  nilai  yang  tidak  mudah  terpengaruh  oleh fluktuasi pasar dan menciptakan fondasi kepercayaan dalam transaksi ekonomi.(Qoyum 2021)
Kebijakan  moneter  Fathimiyah  juga  memiliki dampak pada perekonomian lokal. Penggunaan mata uang  yang  stabil  membantu  menciptakan  iklim kepercayaan di antara pedagang dan pelaku ekonomi, mendorong  pertumbuhan  perdagangan  dan  kegiatan ekonomi lainnya.

## Hubungan  antara  Kebijakan  Moneter  dan Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat pada masa Fathimiyah tercermin dalam kebijakan moneter mereka. Stabilitas mata  uang  dan  sistem  keuangan  yang  diatur  dengan baik  dapat  menciptakan  kondisi  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi dan  distribusi  kekayaan  yang lebih merata. Kesinambungan penggunaan mata uang dinar dan dirham juga menandakan adanya konsistensi nilai-nilai  ekonomi  Islam  dalam  kebijakan  moneter Fathimiyah.  Hal  ini  mungkin  mencerminkan keinginan  mereka  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip Islam  dalam  seluruh  aspek  kehidupan,  termasuk bidang ekonomi. Melalui analisis ini, dapat dievaluasi bagaimana kebijakan moneter Fathimiyah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan perkembangan masyarakat pada masa itu.(2018)
Perbandingan  dengan  dinasti  lain  dan  periode sejarah  tertentu  dapat  memberikan  wawasan tambahan tentang keunikan dan kontribusi Fathimiyah dalam konteks ekonomi Islam. Pemahaman mendalam tentang  kebijakan  moneter  Fathimiyah  dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian selanjutnya  tentang  evolusi  sistem  keuangan  Islam. Implikasi  dari  penggunaan  mata  uang  dinar  dan dirham  pada  periode  ini  dapat  terus  memberikan inspirasi untuk kebijakan moneter dan ekonomi Islam pada masa-masa berikutnya.(Amir 2021)

## Dampak pada Keberlanjutan Ekonomi
Kebijakan moneter yang stabil dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. Dengan menggunakan mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan terkait dengan logam mulia, Fathimiyah mungkin berusaha untuk mencegah fluktuasi ekonomi yang  merugikan.  Pemahaman  mendalam  tentang
kebijakan  moneter  Fathimiyah  tidak  hanya memberikan  wawasan  historis  tetapi  juga  dapat memiliki  relevansi  kontemporer.  Konsep-konsep seperti  penggunaan  mata  uang  logam  dan  prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  dapat  memberikan  inspirasi untuk pemikiran tentang sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam pada masa kini.(Harymawan dkk. 2022)
Keberlanjutan penggunaan mata uang dinar dan dirham  juga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  bagian dari  sejarah  perkembangan  sistem  keuangan  Islam. Peran Fathimiyah dalam memelihara tradisi ekonomi Islam  menjadi  kontribusi  berharga  terhadap  narasi lebih  luas  tentang  evolusi  sistem  keuangan  berbasis Islam.  Konteks  sejarah  menjadi  kunci  untuk memahami kebijakan moneter Fathimiyah. Pemahaman  mendalam  tentang  kondisi  ekonomi, politik,  dan  budaya  pada  saat  itu  diperlukan  untuk mengevaluasi  konsekuensi  dan  dampak  kebijakan yang  diimplementasikan.  Pembahasan  tentang Fathimiyah  juga  harus  mencakup  tantangan  dan perubahan  dalam  kebijakan  moneter  mereka  seiring waktu.  Mempertimbangkan  bagaimana  dinasti  ini menanggapi perubahan ekonomi dan politik regional dapat memberikan perspektif yang lebih lengkap.

## 3.2. Mamalik (1250-1517 M)
Mamalik awalnya merupakan budak militer yang dipekerjakan  oleh  kekaisaran-kekaisaran  Islam sebelumnya.  Namun,  pada  tahun  1250  M,  mereka berhasil  merebut  kekuasaan  di  Mesir  dan  wilayah sekitarnya. Meskipun mereka memiliki latar belakang budak,  Mamalik  mampu  mendirikan  dinasti  dan menjadi  penguasa  yang  stabil.  Sistem  ekonomi  dan moneter Mamalik sangat dipengaruhi oleh perdagangan dan hubungan dengan dunia luar. Selama masa  Kekaisaran  Mongol,  hubungan  ini  menjadi semakin  penting  dan  memainkan  peran  signifikan dalam  membentuk  kebijakan  ekonomi  Mamalik. Perdagangan  lintas  wilayah,  khususnya  dengan bangsa-bangsa Eropa dan Asia, memberikan Mamalik akses ke berbagai sumber daya dan produk, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan ekonomi mereka.(Conermann 2014)
Seperti  yang  terjadi  pada  masa  Fathimiyah, Mamalik  juga  meneruskan  penggunaan  mata  uang emas dan perak. Hal ini mencerminkan tradisi Islam yang  memandang logam mulia  sebagai  standar  nilai yang stabil dan memiliki nilai intrinsik. Penggunaan mata  uang  emas  dan  perak  juga  dapat  dikaitkan
dengan perdagangan internasional, di mana kehadiran emas dan perak menjadi penting dalam transaksi lintas batas.  Kebijakan  moneter  Mamalik  mencerminkan keterlibatan mereka dalam tradisi Islam dalam sistem keuangan.  Prinsip-prinsip  Islam,  seperti  keadilan ekonomi  dan  stabilitas  mata  uang,  terus  menjadi pertimbangan  utama  dalam  pengelolaan  kebijakan moneter.
Hubungan dengan Kekaisaran Mongol membawa tantangan  baru  yang  mungkin  memengaruhi  sistem ekonomi  dan  moneter  Mamalik.  Perubahan  dalam dinamika  perdagangan,  tekanan  politik,  dan perubahan  dalam  kondisi  ekonomi  global  dapat memaksa  Mamalik  untuk  menyesuaikan  kebijakan keuangannya.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Mata Uang
Meskipun  dihadapkan  dengan  tantangan  dari kekuatan  luar,  Mamalik  juga  mengalami  periode pertumbuhan ekonomi dan stabilitas mata uang.(2021) Keberlanjutan penggunaan mata uang emas dan perak mungkin menjadi indikator bahwa kebijakan ekonomi Mamalik  berhasil  mencapai  tujuan  stabilitas  dan keberlanjutan.  Perdagangan  internasional  memiliki peran  sentral  dalam  membentuk  kebijakan  ekonomi Mamalik.  Hubungan  yang  erat  dengan  berbagai bangsa  dan  kebudayaan  membawa  konsekuensi signifikan terhadap kebijakan keuangan dan moneter mereka. kita dapat melihat bahwa Mamalik mengelola sistem  ekonomi  dan  moneter  mereka  dengan mempertahankan  tradisi  Islam  dan  sekaligus beradaptasi  dengan  dinamika  perdagangan  dan hubungan luar yang semakin kompleks pada masa itu. Keberlanjutan penggunaan mata uang emas dan perak menjadi  salah  satu  contoh  konkret  bagaimana Mamalik melanjutkan warisan ekonomi Islam.

## Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
Selama pemerintahan Mamalik, terjadi pembangunan infrastruktur yang signifikan, terutama di  Mesir.  Pembangunan  kanal,  jalan,  dan  fasilitas perdagangan  lainnya  dapat  dilihat  sebagai  langkah- langkah  strategis  untuk  memperkuat  basis  ekonomi mereka.  Infrastruktur  yang  berkembang  juga  dapat berkontribusi  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan kestabilan mata uang melalui fasilitasi perdagangan. Mamalik mungkin juga telah berupaya mendiversifikasi  basis  ekonomi  mereka.  Dengan mengandalkan  sumber  daya  yang  beragam,  seperti pertanian,  manufaktur,  dan  perdagangan,  mereka
dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
Pengembangan  kebijakan  ekonomi  dapat  juga melibatkan  peningkatan  keahlian  dan  inovasi  dalam sektor-sektor  tertentu.  Peningkatan  keterampilan dalam  produksi  barang  atau  layanan  tertentu  dapat meningkatkan daya saing Mamalik dalam perdagangan regional dan internasional.

## Hubungan dengan Dunia Islam Lainnya
Mamalik, sebagai bagian dari dunia Islam yang lebih  luas,  mungkin  juga  terlibat  dalam  pertukaran pengetahuan  ekonomi  dan  praktik  keuangan  dengan negara-negara Islam lainnya. Ini dapat memengaruhi evolusi kebijakan ekonomi mereka dan menghasilkan solusi  yang  inovatif  untuk  tantangan  ekonomi  yang dihadapi.  Kebijakan  ekonomi  dan  moneter  yang efektif  dapat  menciptakan  iklim  yang  mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Stabilitas mata  uang,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  distribusi kekayaan  yang  adil  mungkin  berkontribusi  pada peningkatan taraf hidup bagi penduduk Mamalik.
Mengingat  posisi  geopolitik  mereka,  Mamalik mungkin  telah  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan eksternal,  termasuk  perubahan  dalam  perdagangan global,  konflik  politik,  dan  tekanan  ekonomi  dari kekuatan  asing.  Bagaimana  mereka  menanggapi tantangan-tantangan  ini  dapat  tercermin  dalam kebijakan ekonomi dan moneter mereka. Pemahaman yang  lebih  baik  tentang  kebijakan  ekonomi  dan moneter Mamalik dapat memberikan kontribusi pada warisan sistem keuangan Islam. Pemahaman ini dapat membantu  melacak  evolusi  sistem  keuangan  Islam melalui waktu dan mengevaluasi dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di dunia Islam.
Studi mengenai Mamalik juga dapat memberikan wawasan tentang relevansi kontemporer dari prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  yang  mereka  terapkan. Pemikiran  ini  dapat  membuka  jalan  bagi pertimbangan  kebijakan  ekonomi  dan  moneter  yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam pada era modern.

## 3.3. Persia,  Khususnya  pada  Periode  Safawiyah (1501-1736 M)
Persia,  yang  memiliki  sejarah  keuangan  yang kaya, telah menjadi pusat perdagangan dan kekayaan sepanjang  sejarah  Islam.  Terutama  pada  masa kekuasaan  Safawiyah,  kebijakan  ekonomi  dan moneter menjadi sangat signifikan. Dinasti Safawiyah yang memerintah Persia dari tahun 1501 hingga 1736 M  memiliki  dampak  besar  pada  sejarah  dan
perkembangan kebijakan moneter di wilayah tersebut. Periode  ini  mencakup  puncak  kejayaan  kebudayaan Persia  dan  pengaruh  signifikan  di  panggung internasional.(Afdhal dkk. 2023)
Sebagai  pusat  perdagangan  dan  memiliki kekayaan  alam  yang  melimpah,  Persia  di  bawah Safawiyah  memiliki  pengaruh  ekonomi  yang  besar. Kebijakan  moneter  mereka  mungkin  tercermin  dari upaya  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  ini  dengan  bijak.  Pengaruh  perdagangan, terutama dengan dunia luar, memainkan peran kunci dalam  membentuk  kebijakan  ekonomi  Persia. Hubungan  perdagangan  yang  erat  dengan  berbagai negara  membawa  pengaruh  global  pada  kebijakan ekonomi,  dan  pengelolaan kekayaan  alam,  termasuk sumber daya tambang emas dan perak, menjadi fokus utama.
Selain  itu,  kebijakan  ekonomi  Safawiyah mencakup  pertumbuhan  industri  dan  manufaktur, pengembangan  infrastruktur,  dan  pemberdayaan ekonomi  daerah.  Penerapan  prinsip-prinsip  agama Islam, seperti keadilan ekonomi dan etika bisnis, juga memengaruhi kebijakan ekonomi mereka.(A 2018)
Masa Safawiyah juga menyaksikan upaya untuk merespons perubahan ekonomi global dan menghadapi  krisis  tertentu  yang  mungkin  muncul. Hubungan dengan Kesultanan Utsmaniyah di sebelah barat juga memiliki dampak signifikan pada kebijakan ekonomi Persia.

## Penggunaan Mata Uang Emas dan Perak
Kebijakan moneter Safawiyah dapat dicerminkan dalam penggunaan mata uang emas dan perak. Seperti halnya  pada  masa-masa  sebelumnya  dalam  sejarah Islam,  penggunaan  logam  mulia  ini  mencerminkan nilai-nilai tradisional ekonomi Islam dan memberikan stabilitas  pada  sistem  keuangan.(Kamil  2022) Penggunaan mata uang yang stabil dapat memberikan kepercayaan  dalam  perdagangan  dan  investasi, mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Safawiyah mungkin  menciptakan  kebijakan  untuk  menjaga stabilitas  mata  uangnya  agar  dapat  memfasilitasi hubungan dagang yang kuat. Kekayaan alam Persia, termasuk tambang emas, perak, dan berbagai sumber daya  lainnya,  memainkan  peran  kunci  dalam pengembangan  kebijakan  ekonomi.  Bagaimana Safawiyah  mengelola  sumber  daya  ini  dapat memberikan  wawasan  tentang  fokus  mereka  dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kestabilan.
Hubungan dengan Dunia Islam dan Non-Islam Persia,  sebagai  bagian  dari  dunia  Islam,  juga menjalin  hubungan  ekonomi  dengan  negara-negara Islam  lainnya  dan  entitas  non-Islam.(PhD  t.t.) Pengaruh dari hubungan ini mungkin tercermin dalam kebijakan  moneter  mereka,  terutama  dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Safawiyah dapat  memiliki  peran  dalam  perkembangan  sistem perbankan dan keuangan Islam pada masa itu. Inovasi seperti  pengenalan  bentuk-bentuk  perbankan syariah dan  instrumen  keuangan  dapat  menjadi  bagian  dari kebijakan ekonomi mereka.
Situasi politik pada masa kekuasaan Safawiyah, terutama  dalam  konteks  persaingan  geopolitik  di wilayah  tersebut,  mungkin  memainkan  peran  dalam pengembangan  kebijakan  ekonomi  dan  moneter mereka.  Bagaimana  mereka  merespons  tantangan politik  dapat  tercermin  dalam  strategi  ekonomi mereka.  Warisan  ekonomi  Safawiyah  dapat  terus membentuk landasan untuk pemikiran dan kebijakan ekonomi  di  Persia  dan  wilayah  sekitarnya. Pemahaman  lebih  lanjut  tentang  periode  ini  dapat memberikan wawasan tentang evolusi sistem ekonomi Islam.(Aizid t.t.)
Persia  memiliki  sejarah  keuangan  yang  kaya sepanjang  sejarah  Islam,  terutama  selama  periode kekuasaan  Safawiyah,  Pada  masa  ini,  kebijakan moneter di Persia tercermin dari situasi ekonomi dan politik saat itu, dengan pengaruh yang signifikan dari perdagangan dan kekayaan alam.
Selama periode Safawiyah, Persia mempertahankan  penggunaan  mata  uang  emas  dan perak, mengikuti tradisi Islam dalam sistem keuangan. Kebijakan  ini  mencerminkan  nilai-nilai  kestabilan mata uang dan nilai intrinsik yang dianggap penting dalam ekonomi Islam.
Warisan  ekonomi  Safawiyah  tidak  hanya membentuk  landasan  bagi  pengembangan  ekonomi Persia tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan  sistem  keuangan  Islam  secara  lebih luas. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami implikasi  dan  nuansa  kebijakan  ekonomi  Safawiyah dengan lebih mendalam.(Latif 2006)

## Pertumbuhan Industri dan Manufaktur
Masa Safawiyah juga menyaksikan pertumbuhan sektor  industri  dan  manufaktur.  Kebijakan  ekonomi mereka  mungkin  mencakup  dukungan  terhadap pengembangan industri untuk meningkatkan produksi dan  diversifikasi  ekonomi.  Investasi  dalam
pengembangan  infrastruktur  juga  dapat  menjadi bagian dari kebijakan ekonomi Safawiyah. Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya  dapat  membantu  memfasilitasi  perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Safawiyah mungkin juga menerapkan  kebijakan  untuk  memperkuat  ekonomi daerah. Pemberdayaan daerah-daerah dengan sumber daya  ekonomi  yang  khas  dapat  berkontribusi  pada ketahanan ekonomi secara keseluruhan.
Sebagai  negara  dengan  mayoritas  penduduk Muslim, kebijakan ekonomi Safawiyah kemungkinan besar  dipengaruhi  oleh  prinsip-prinsip  agama  Islam. Prinsip-prinsip  keadilan  ekonomi,  zakat,  dan  etika bisnis  dapat  membentuk  dasar  kebijakan  mereka. Safawiyah mungkin  memiliki peran dalam menyelenggarakan  pasar  dan  perdagangan  yang efisien.  Regulasi  pasar  dan  kebijakan  perdagangan dapat  menjadi  bagian  dari  strategi  mereka  untuk memastikan  keseimbangan  ekonomi  yang  stabil. Keberadaan Persia sebagai pusat perdagangan global pada masa itu mungkin membuat mereka merespons perubahan  ekonomi  global.  Penyesuaian  terhadap dinamika  perdagangan  internasional  dapat  tercermin dalam kebijakan ekonomi mereka.

## Penanganan Krisis Ekonomi
Selama  periode  Safawiyah,  mungkin  terjadi krisis  ekonomi  atau  tantangan  tertentu.  Kebijakan ekonomi  mereka  dalam  menanggapi  krisis  tersebut dapat memberikan wawasan tentang fleksibilitas dan ketahanan  ekonomi  mereka.  Hubungan  dengan Kesultanan  Utsmaniyah,  yang  berbagi  perbatasan dengan Persia, dapat memainkan peran penting dalam kebijakan  ekonomi.  Perdagangan  dan  pertukaran budaya  antara  kedua  kekaisaran  ini  dapat  tercermin dalam regulasi dan kebijakan ekonomi mereka.
Warisan  ekonomi  Safawiyah  juga  dapat memengaruhi  perkembangan  sistem  keuangan  Islam lebih  luas.  Inovasi  atau  kebijakan  tertentu  dapat menjadi  inspirasi  bagi  perkembangan  sistem keuangan  berbasis  Islam  pada  masa  mendatang. Penanganan  krisis  ekonomi  di  Persia  pada  masa Safawiyah  mungkin  mencerminkan  situasi  tertentu yang  memerlukan  tanggapan  dan  kebijakan  khusus untuk  memulihkan  stabilitas  ekonomi.  Meskipun detail  spesifiknya  dapat  bervariasi,  berikut  adalah beberapa  aspek  yang  mungkin  terkait  dengan penanganan krisis ekonomi pada masa itu:
a. Reformasi Fiskal
Dalam menghadapi krisis ekonomi, pemerintah  Safawiyah  mungkin  menerapkan reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat basis keuangan. Ini bisa mencakup  peninjauan  ulang  sistem  pajak, pengurangan pengeluaran yang tidak penting, dan upaya  lainnya  untuk  memastikan  keberlanjutan fiskal. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang  terhambat  oleh  krisis,  Safawiyah  mungkin telah  menerapkan  kebijakan  stimulus.  Ini  bisa termasuk  pengeluaran  pemerintah  yang  lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur, dukungan  keuangan  kepada  sektor-sektor  kunci, atau  insentif  lainnya  untuk  mendorong  investasi dan konsumsi.
Safawiyah  mungkin  juga  telah  mengadopsi kebijakan kredit yang longgar atau mengimplementasikan  solusi  keuangan  kreatif untuk  meningkatkan  likuiditas  di  pasar.  Ini  bisa termasuk  penyediaan  kredit  murah  atau  insentif bagi  lembaga  keuangan  untuk  menghidupkan kembali aktivitas ekonomi.
b. Pengelolaan Utang
Dalam  situasi  di  mana  utang  mungkin menjadi  beban  ekonomi,  Safawiyah  mungkin telah merancang kebijakan untuk mengelola utang dengan  lebih  efektif.  Ini  bisa  mencakup restrukturisasi  utang,  negosiasi  dengan  kreditur, atau  upaya  lainnya  untuk  mengurangi  tekanan keuangan.  Untuk  mengurangi  ketergantungan pada  sektor  ekonomi  tertentu  yang  mungkin terkena  dampak  krisis  lebih  parah,  Safawiyah mungkin  telah  mempercepat  upaya  diversifikasi ekonomi.  Ini  bisa  melibatkan  investasi  dalam sektor-sektor  baru  atau  pengembangan  kegiatan ekonomi alternatif.
Penanganan  krisis  ekonomi  juga  dapat melibatkan  kebijakan  ketenagakerjaan  untuk menjaga  stabilitas  dan  mencegah  peningkatan pengangguran.  Mungkin  ada  upaya  untuk melindungi  pekerja,  memberikan  pelatihan keterampilan  baru,  atau  mendorong  penciptaan lapangan  kerja.  Safawiyah,  yang  didukung  oleh fondasi  keislaman,  mungkin  juga  telah  mencari pandangan dari ulama dan cendekiawan ekonomi Islam dalam mengembangkan kebijakan ekonomi.  Hal  ini  dapat  memastikan  bahwa kebijakan  yang  diadopsi  sesuai  dengan  prinsip- prinsip etika dan nilai-nilai Islam.
3.4. India, Dinasti Delhi (1206-1526) dan Kesultanan Bahmani (1347-1527)
India memiliki sejarah Islam yang panjang, dan masa  kekuasaan  Dinasti  Delhi  (1206-1526  M)  dan Kesultanan  Bahmani  (1347-1527  M)  memainkan peran  kunci  dalam  membentuk  perkembangan ekonomi  dan  moneter  di wilayah tersebut.(Hasmand t.t.)

## 3.4.1. Dinasti Delhi (1206-1526 M)
Dinasti  Delhi  adalah  salah  satu  dinasti  Islam pertama di India dan mencakup periode yang panjang. Selama  masa  kekuasaannya,  mata  uang  emas  dan perak  terus  digunakan,  mencerminkan  warisan moneter  Islam.(Black  2006)  Penggunaan  dinar  dan dirham  sebagai  mata  uang  utama  menciptakan stabilitas dalam perdagangan dan transaksi ekonomi. Dinasti  Delhi,  yang  berlangsung  dari  tahun  1206 hingga  1526  M,  merupakan  periode  penting  dalam sejarah India, terutama dalam konteks sejarah Islam di wilayah tersebut. Dinasti Delhi mengalami beberapa dinasti yang berbeda selama masa pemerintahannya, dan  setiap  dinasti  tersebut  berkontribusi  pada perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di India.
Dinasti  Delhi  dimulai  dengan  pendirian  oleh Qutb-ud-din  Aibak  pada  tahun  1206  M  setelah kemenangan pasukan Muslim di Pertempuran Tarain. Ini  menandai  dimulainya  pemerintahan  Muslim  di India, yang berlanjut untuk beberapa abad ke depan. Mata  uang  emas  dan  perak  terus  digunakan  selama masa  Dinasti  Delhi.  Penggunaan  dinar  (emas)  dan dirham  (perak)  menciptakan  sistem  moneter  yang stabil dan mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi.

## Perdagangan dan Urbanisasi
Dinasti  Delhi  menciptakan  kondisi  yang mendukung pertumbuhan perdagangan dan urbanisasi.  Kota  Delhi  menjadi  pusat  kegiatan ekonomi  dan  kebudayaan,  dengan  pasar-pasar  yang ramai  dan  beragam  barang  diperdagangkan.  Dinasti Delhi  menjadi  pusat  pengembangan  kebudayaan Islam  di  India.  Selama  masa  ini,  terjadi  pertukaran budaya  antara  komunitas  Hindu  dan  Muslim, menciptakan warisan seni, sastra, dan arsitektur yang kaya.  Dinasti  Delhi  membangun  berbagai  struktur arsitektur  megah,  termasuk  Qutub  Minar  yang diwariskan  dari  masa  pemerintahan  Qutb-ud-din Aibak. Arsitektur ini mencerminkan gaya seni Islam dan menjadi simbol kejayaan dinasti.
Dinasti  Delhi  menghadapi  tantangan  dari serangan  Mongol  dan  tentara  Ghaznavid.  Upaya pertahanan  dan  kebijakan  luar  negeri,  termasuk persekutuan  dengan  kekuatan  regional,  menciptakan stabilitas  di  wilayah  tersebut.  Dinasti  Delhi mengalami  beberapa  pergantian  dinasti,  seperti Dinasti Mamluk, Dinasti Khilji, Dinasti Tughlaq, dan Dinasti  Sayyid,  masing-masing  dengan  karakteristik dan  kebijakan  pemerintahan  mereka  sendiri.  Setiap dinasti  memiliki  pengaruhnya  sendiri  terhadap perkembangan ekonomi dan sosial India.

## Pertumbuhan Kekayaan dan Pajak
Pada  umumnya,  Dinasti  Delhi  menyaksikan pertumbuhan kekayaan melalui pajak yang dikenakan pada  perdagangan  dan  produksi.  Sistem  pajak  ini mungkin dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur  dan  membiayai  kebijakan  pemerintah. Pertumbuhan  kekayaan  dan  kebijakan  pajak  selama masa  Dinasti  Delhi  (1206-1526  M)  memiliki  peran sentral  dalam  membentuk  kondisi  ekonomi  di  India pada waktu itu. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dijelaskan:
Dinasti  Delhi  menyaksikan  pertumbuhan kekayaan  yang  signifikan,  terutama  melalui  sektor perdagangan  dan  produksi.  Kota-kota  besar  seperti Delhi  menjadi  pusat  aktivitas  ekonomi,  dan perdagangan antar wilayah dan internasional menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Kekuatan perdagangan yang  berkembang  mengarah  pada  urbanisasi  yang pesat.  Kota-kota  seperti  Delhi,  yang  menjadi  pusat pemerintahan dan perdagangan, menjadi magnet bagi pedagang,  pengrajin,  dan  penduduk  lainnya. Pertumbuhan  kota-kota  ini  menciptakan  lingkungan ekonomi yang dinamis.
Perdagangan  yang  berkembang  pesat  menarik perhatian  pedagang  dari  berbagai  belahan  dunia, termasuk Timur Tengah, Asia Tengah, dan Tiongkok. Kedatangan pedagang asing memperkaya perdagangan  dan  membawa  berbagai  barang dagangan,  menciptakan  pertukaran  budaya  dan ekonomi yang beragam. Untuk  membiayai pembangunan infrastruktur, militer, dan administrasi, Dinasti  Delhi  memberlakukan  pajak  pada  berbagai kegiatan ekonomi. Pajak dikenakan pada perdagangan,  produksi  barang,  dan  kekayaan  tanah. Meskipun  keberlanjutan  pajak  dapat  menciptakan ketidakpuasan  di  kalangan  petani  dan  produsen, mereka  juga  berkontribusi  pada  pendapatan pemerintah.
Pajak  juga  dikenakan  pada  sumber  daya  alam, seperti tambang, dan sektor pertanian. Pajak pertanian mungkin terdiri dari sebagian hasil panen atau pajak tetap.  Meskipun  ini  menyediakan  pendapatan  untuk pemerintah,  terkadang  pajak  ini  dapat  memberikan beban  berat  bagi  petani.  Pemerintah  Dinasti  Delhi mungkin memberikan dukungan kepada industri dan manufaktur melalui kebijakan pajak yang mendukung pertumbuhan  sektor-sektor  ini.  Ini  dapat  mencakup insentif  pajak  atau  pengecualian  untuk  usaha-usaha yang mendukung ekonomi dan keamanan negara.

## Perdagangan dan Sistem Moneter
Sistem perdagangan yang berkembang menciptakan  kebutuhan  akan  sistem  moneter  yang efektif.  Penggunaan  mata  uang  emas  dan  perak, seperti dinar dan dirham, tetap  berlanjut. Mata uang ini  memberikan  stabilitas  nilai  dan  memfasilitasi pertumbuhan  perdagangan.  Dinasti  Delhi  menjadi pusat  perdagangan  yang  vital  di  Asia  Selatan. Perdagangan antarwilayah yang berkembang mencakup  perdagangan  rempah-rempah,  kain  sutra, logam  mulia,  dan  barang-barang  mewah  lainnya. Kehadiran  pelabuhan  seperti  Surat,  Cambay,  dan Calicut memfasilitasi hubungan perdagangan dengan dunia luar.
Dinasti  Delhi  menjalin  hubungan  perdagangan yang  erat  dengan  Timur  Tengah  dan  Asia  Tengah, menghasilkan  pertukaran  budaya  dan  ekonomi  yang substansial.  Kedatangan  pedagang  dari  Baghdad, Samarkand,  dan  wilayah  lainnya  memperkaya keragaman barang dagangan dan membentuk jaringan perdagangan  yang  kuat.  Kontak  dengan  Tiongkok melalui  Jalur  Sutra  membawa  kontribusi  signifikan terhadap  perdagangan.  Barang-barang  seperti  sutra, keramik,  dan  barang  seni  Tiongkok  menjadi  bagian penting  dari  perdagangan  dan  kekayaan  di  Dinasti Delhi. Sistem moneter Dinasti Delhi didasarkan pada penggunaan mata uang emas dan perak. Dinar (emas) dan dirham (perak) digunakan sebagai alat tukar dan standar nilai. Penggunaan mata uang ini menciptakan stabilitas  dalam  perdagangan  dan  memfasilitasi transaksi ekonomi yang lebih kompleks.
Dinasti  Delhi  mewarisi  dan  melanjutkan  tradisi mata  uang  Islam.  Penggunaan  dinar  dan  dirham mencerminkan  pengaruh  Islam  dalam  sistem keuangan,  memastikan  bahwa  nilai  mata  uang didasarkan pada nilai intrinsik logam mulia. Pedagang dan  pengusaha  memainkan  peran  sentral  dalam menggerakkan  roda  ekonomi.  Kesuksesan  mereka
membentuk  struktur  sosial  dan  ekonomi,  dan keberhasilan perdagangan tergantung pada keterampilan dan jaringan mereka. Pemerintah Dinasti Delhi  mendukung  pembangunan  pasar  dan  pusat perdagangan yang memadai. Pasar-pasar ini menjadi tempat  pertemuan  pedagang  dari  berbagai  wilayah, menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  kegiatan ekonomi yang beragam.
Sistem  perbankan  Islam  mulai  berkembang, dengan  adanya  lembaga-lembaga  keuangan  yang beroperasi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keuangan Islam.  Praktik  seperti  perdagangan  berdasarkan prinsip  syariah  dan  penyediaan  layanan  keuangan sesuai  dengan  hukum  Islam  semakin  dikenal. Pemerintah  Dinasti  Delhi  memberikan  perhatian khusus  pada  keamanan  rute  perdagangan.  Ini mencakup perlindungan terhadap para pedagang dari serangan  perampok  dan  perompakan  yang  dapat membahayakan kelancaran perdagangan. Perdagangan yang berkembang mendukung peningkatan  produksi  barang  dan  pertumbuhan ekonomi  secara  keseluruhan.  Pertumbuhan  ini menciptakan  kekayaan  yang  lebih  besar  dan mendukung  pembangunan  infrastruktur  dan  proyek- proyek pemerintah lainnya.

## 3.4.2. Kesultanan Bahmani (1347-1527 M)
Kesultanan  Bahmani,  yang  terletak  di  bagian selatan India, juga berkontribusi pada perkembangan moneter di wilayah itu. Penggunaan mata uang emas dan perak tetap berlanjut, dan sistem keuangan mereka tercermin dalam kesinambungan nilai-nilai Islam.

## Pengaruh Moneter Islam
Pengaruh  moneter  Islam  dapat  dilihat  dalam sistem  keuangan  India  pada  saat  itu.  Prinsip-prinsip ekonomi  Islam,  seperti  keadilan  dalam  perdagangan dan  kestabilan  mata  uang,  tercermin  dalam penggunaan  mata  uang  emas  dan  perak.  Ini  juga mencerminkan  integrasi  India  ke  dalam  jaringan perdagangan global yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.  Periode  ini  menyaksikan  pertumbuhan perdagangan yang pesat di India. Keterlibatan dalam perdagangan  internasional  memperkuat  penggunaan mata uang emas dan perak sebagai standar nilai yang diterima secara luas. India menjadi pusat perdagangan yang penting, dan pengaruh kebijakan moneter Islam memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi.(Juhro 2021)
Dinasti  Delhi  dan  Kesultanan  Bahmani berkontribusi  pada  pertumbuhan  kota  dan  pusat
perdagangan di India. Kota-kota seperti Delhi, Agra, dan  Bidar  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  dan perdagangan, menciptakan lingkungan yang mendukung  keberlanjutan  penggunaan  mata  uang emas dan perak. Kebijakan pajak selama masa Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani dapat mencerminkan strategi  ekonomi  yang  diadopsi  oleh  pemerintah. Pajak yang diterapkan pada perdagangan dan produksi barang  mungkin  dirancang  untuk  mendukung kestabilan  ekonomi  dan  penerimaan  fiskal.  Selain aspek  ekonomi,  Islam  juga  memberikan  kontribusi besar  terhadap  pengembangan  budaya  dan  keilmuan di  India  pada  masa  itu.  Pengaruh  ini  dapat memengaruhi  pola  konsumsi,  inovasi teknologi,  dan pemahaman  terhadap  konsep  ekonomi  dalam masyarakat.(Brownstok dkk. t.t.)
Melalui Dinasti Delhi dan Kesultanan Bahmani, India  pada  periode  ini  menunjukkan  keragaman  dan kompleksitas  dalam  perkembangan  ekonomi  dan moneter,  dengan  pengaruh  kuat  dari  prinsip-prinsip ekonomi  Islam  yang  membentuk  dasar  sistem keuangannya.

## Mata Uang Emas dan Perak
Kesultanan  Bahmani,  seperti  banyak  kerajaan Islam pada saat itu, mungkin menggunakan mata uang emas  dan  perak  sebagai  standar  transaksi  ekonomi. Penggunaan  dinar  (emas)  dan  dirham  (perak) mencerminkan warisan moneter Islam dan memberikan stabilitas dalam perdagangan. Kebijakan moneter Kesultanan Bahmani mungkin mencerminkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam, termasuk  larangan  terhadap  riba  atau  bunga.  Sistem perbankan  dan  kebijakan  pinjaman  mungkin didasarkan  pada  prinsip  keadilan  dan  keberlanjutan ekonomi.(Anon t.t.)
Kesultanan Bahmani dapat mengadopsi prinsip- prinsip  sistem  keuangan  Islam,  yang  melibatkan praktik  seperti  zakat  (sumbangan  amal),  wakaf (sumbangan  untuk  tujuan  amal),  dan  distribusi kekayaan yang lebih adil. Mata uang yang stabil dan praktik  ekonomi  Islam  mungkin  telah  mendukung pertumbuhan  ekonomi  dan  perdagangan  di Kesultanan  Bahmani.  Perdagangan  dengan  kerajaan tetangga  dan  keterlibatan  dalam  jalur  perdagangan internasional  dapat  memperkuat  penggunaan  mata uang  mereka.  Kesultanan  Bahmani  mungkin  telah mengembangkan  infrastruktur  ekonomi,  termasuk sistem transportasi dan perdagangan, yang
mendukung  kegiatan  ekonomi  dan  pertukaran  mata uang.

## Kebijakan Fiskal
Kebijakan  fiskal  Kesultanan  Bahmani  mungkin mencakup pengenalan pajak yang adil dan kebijakan keuangan  yang  mendukung  keseimbangan  ekonomi. Pajak mungkin dikenakan pada produksi, perdagangan,  atau  sektor  ekonomi  lainnya. Kesultanan Bahmani mungkin memberikan dukungan kepada pedagang dan pengusaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan  pusat-pusat  perdagangan  dan  pasar mungkin  menjadi  fokus  untuk  menciptakan lingkungan  yang  mendukung  kegiatan  ekonomi. Kesultanan Bahmani dapat terlibat dalam perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang yang diterima secara luas di pasar internasional, yang mungkin mencakup mata uang emas dan perak yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.(S.U 2017)
Kebijakan fiskal Kesultanan Bahmani pada abad ke-14  hingga  ke-16  mungkin  mencakup  beberapa aspek  yang  terkait  dengan  pendapatan,  pengeluaran, dan  manajemen  keuangan.  Kebijakan  fiskal Kesultanan  Bahmani  melibatkan  pengenalan  pajak pertanian.  Pajak  ini  mungkin  dikenakan  pada  hasil panen  petani  dan  bertujuan  untuk  mengumpulkan pendapatan  untuk  pemerintah.Mengingat  pentingnya perdagangan  dalam  ekonomi  Kesultanan  Bahmani, pemerintah  mungkin  memberlakukan  pajak  pada kegiatan perdagangan. Pajak ini dapat dikenakan pada barang-barang  yang  diperdagangkan  di  pasar-pasar atau melalui jalur perdagangan internasional.
Pemerintah  Kesultanan  Bahmani  mungkin mendapatkan  pendapatan  dari  infrastruktur  yang dikembangkan,  seperti  jalan,  bendungan,  atau pelabuhan.  Pungutan  mungkin  diberlakukan  untuk pemeliharaan  dan  pengembangan  lebih  lanjut.  Pajak properti  dan  kekayaan  mungkin  diterapkan  sebagai sumber  pendapatan.  Pemilik  tanah  atau  properti mungkin  diminta  untuk  membayar  pajak  sebagai kontribusi  terhadap  pemerintahan  dan  infrastruktur. Kesultanan Bahmani, sebagai entitas Islam, mungkin menerapkan konsep zakat dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal mereka. Zakat adalah sumbangan amal yang  diberikan  oleh masyarakat Muslim untuk kepentingan  umum,  sementara  wakaf  melibatkan sumbangan untuk tujuan amal yang bersifat abadi.
Pendapatan yang dikumpulkan melalui berbagai pajak  dan  sumbangan  mungkin  digunakan  untuk
membiayai  proyek-proyek  infrastruktur,  keamanan, dan  pelayanan  publik  lainnya.  Penggunaan  dana  ini dapat mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, atau pengembangan  sektor-sektor  ekonomi  tertentu. Kebijakan  fiskal  Kesultanan  Bahmani  mungkin ditujukan  untuk  mencapai  keberlanjutan  dan keseimbangan  anggaran.  Pemerintah  mungkin berusaha  mengelola  pendapatan  dan  pengeluaran untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan  keuangan negara.

## 3.5. Kebijakan Moneter Turki Ustmany
Kesultanan  Utsmani  menerapkan  sistem  mata uang bimetal, yang mencakup penggunaan dua logam berharga sebagai standar nilai, yaitu emas dan perak. Mata  uang  emas,  seperti  ducat,  dan  perak,  seperti akçe,  digunakan  dalam  transaksi  sehari-hari.  Sistem ini  memberikan  fleksibilitas  dan  stabilitas  dalam perdagangan.  Kekuatan  ekonomi  dan  politik Kesultanan Utsmani memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan moneter mereka. Stabilitas dan kemakmuran ekonomi Kesultanan Utsmani memberikan  dasar  bagi  sistem  keuangan  yang kokoh.(Sakirah dkk. 2022)
Utsmani  dikenal  melakukan  inovasi  keuangan yang  signifikan.  Penggunaan  surat  berharga,  seperti sukuk  (obligasi  syariah),  dapat  menjadi  contoh  dari upaya  Kesultanan  Utsmani  dalam  mengembangkan instrumen keuangan yang memungkinkan pengumpulan dana untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur atau militer.

## Sistem Perbankan Islam
Kesultanan Utsmani mungkin telah mengembangkan  sistem  perbankan  Islam.  Prinsip- prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba (bunga) dan  dukungan  pada  prinsip  keadilan  ekonomi, mungkin tercermin dalam operasi perbankan mereka. Lembaga-lembaga  keuangan  Islam  yang  melibatkan perdagangan  berdasarkan  prinsip  syariah  dapat berperan dalam memfasilitasi kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.(Ak 2017)
Kesultanan Utsmani memiliki hubungan ekonomi  yang  erat  dengan  negara-negara  lain, terutama selama periode kejayaan mereka. Keterlibatan  dalam  perdagangan  internasional mempengaruhi  kebijakan  moneter  mereka  dan mendukung  penggunaan  mata  uang  Utsmani  dalam perdagangan lintas batas.

## Penetapan Nilai Mata Uang
Kebijakan moneter Utsmani melibatkan penetapan nilai mata uang mereka, baik emas maupun perak, yang menciptakan kerangka kerja untuk harga dan transaksi ekonomi. Penetapan nilai ini memainkan peran  penting  dalam  perdagangan  domestik  dan internasional.  Stabilitas  mata  uang  menjadi  fokus utama  kebijakan  moneter  Utsmani.  Ini  mencakup menjaga nilai mata uang, mencegah inflasi berlebihan, dan  memastikan  kepercayaan  dalam  sistem keuangan.(Warjiyo  dan  Solikin  2017)  Kebijakan moneter  Utsmani  diintegrasikan  dengan  tujuan ekonomi  dan  militer.  Pendanaan  proyek-proyek militer  atau  infrastruktur  dapat  mencerminkan keseimbangan  antara  kebijakan  moneter  dan  tujuan politik dan militer.
Kesultanan  Utsmani  mendasarkan  kebijakan moneter  mereka  pada  prinsip-prinsip  Islam,  yang mencakup larangan terhadap riba dan perhatian pada keadilan  ekonomi.  Prinsip-prinsip  ini  mungkin menciptakan landasan etika dalam pengembangan dan implementasi kebijakan moneter.
Penggunaan  Mata  Uang  Utsmani  dalam Perdagangan Internasional
Mata  uang  Utsmani,  seperti  akçe,  sering digunakan dalam perdagangan internasional. Stabilitas  dan  penerimaan  mata  uang  Utsmani  di berbagai  pasar  internasional  memperkuat  posisi ekonomi  Kesultanan  Utsmani  dalam  perdagangan global. Kebijakan moneter Utsmani mungkin didesain untuk  memberdayakan  pedagang  dan  pengusaha. Penggunaan  mata  uang  yang  stabil  dan  sistem perbankan Islam dapat memberikan dukungan kepada sektor  bisnis  dan  memfasilitasi  pertumbuhan ekonomi.  Kesultanan  Utsmani  memiliki  hubungan keuangan  yang  erat  dengan  negara-negara  Muslim lainnya.  Pertukaran  keuangan  yang  melibatkan transfer  dana,  investasi,  dan  perdagangan  dengan negara-negara Muslim dapat memengaruhi kebijakan moneter Utsmani.(Azzahra 2023)
Kebijakan moneter Utsmani melibatkan penyelenggaraan  anggaran  pemerintah  yang  cermat. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek khusus atau kebutuhan militer mungkin dikelola dengan teliti untuk  menjaga  keseimbangan  keuangan.  Kesultanan Utsmani  mungkin  menghadapi  berbagai  krisis ekonomi  selama  sejarahnya.  Kebijakan  moneter mereka  mungkin  mencakup  respons  terhadap  krisis, seperti  penyesuaian  nilai  mata  uang  atau  langkah-
langkah  kebijakan  fiskal  untuk  mengatasi  tantangan ekonomi.
Keterlibatan  dalam  Perdagangan  Barang-barang Bernilai Tinggi
Kebijakan moneter Utsmani mungkin mendukung keterlibatan  dalam  perdagangan  barang- barang bernilai tinggi, seperti rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Penggunaan mata uang  yang  stabil  dan  inovasi  keuangan  dapat memfasilitasi  perdagangan  barang-barang  bernilai tinggi  ini.  Penemuan  jalur  laut  baru  dan  perluasan perdagangan  dunia  selama  periode  ini  mungkin mempengaruhi kebijakan moneter Utsmani. Kesultanan ini dapat merespon dengan menyesuaikan strategi  perdagangan  dan  mata  uang  untuk  tetap relevan dalam konteks perubahan dunia.(Susila 2022)
Eksplorasi  dan  ekspansi  wilayah  Utsmani mungkin mendapat dukungan dari kebijakan moneter yang  mendukung  pendanaan  ekspedisi  militer  atau pembangunan  infrastruktur  di  wilayah-wilayah  baru yang  dikuasai.  Kesultanan  Utsmani,  sebagai kekaisaran  besar,  mungkin  memberikan  perhatian khusus  pada  pendanaan  militer.  Kebijakan  moneter dapat  dirancang  untuk  mendukung  pengeluaran militer yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan memperluas  wilayah  kekaisaran.  Kebijakan  moneter Utsmani  mungkin  mencakup  strategi  untuk meningkatkan  ketahanan  terhadap  guncangan ekonomi  eksternal.(Helmiati  2014)  Dengan menjaga kestabilan  mata  uang  dan  keberlanjutan  ekonomi, Kesultanan  Utsmani  mungkin  berusaha  mengurangi dampak  negatif  dari  perubahan  ekonomi  global. Akibat  kebijakan  moneter  yang  diterapkan, masyarakat  Utsmani  mungkin  mengalami  dampak langsung  dalam  kehidupan  sehari-hari  mereka, termasuk stabilitas harga, ketersediaan barang-barang konsumsi, dan akses ke layanan keuangan.

## 4. KESIMPULAN
Terdapat  kontinuitas  dalam  penggunaan  mata uang  emas  dan  perak,  seperti  dinar  dan  dirham, mengikuti tradisi ekonomi Islam. Mata uang ini tidak hanya  digunakan  sebagai  alat  tukar,  tetapi  juga mencerminkan  nilai-nilai  ekonomi  Islam.  Kebijakan moneter  di  setiap  wilayah  dipengaruhi  oleh  kondisi ekonomi dan politik regional. Kekuatan ekonomi dan politik  suatu  negara  atau  dinasti  memainkan  peran kunci  dalam  pembentukan  kebijakan  moneter. Beberapa  wilayah  mengadopsi  inovasi  keuangan,
seperti penggunaan surat berharga dan pengembangan sistem  perbankan  Islam.  Ini  mencerminkan  upaya untuk  mengembangkan  instrumen  keuangan  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. Stabilitas mata uang dan larangan terhadap riba adalah ciri khas kebijakan moneter Islam pada masa tersebut. Kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  ini  diharapkan untuk  menciptakan  sistem  keuangan  yang  adil  dan berkelanjutan.  Perdagangan  internasional  memiliki dampak  signifikan  pada  kebijakan  moneter. Penggunaan  mata  uang  Islam  yang  diterima  secara luas  dalam  perdagangan  membantu  memperkuat posisi  ekonomi  dan  memfasilitasi  pertukaran  barang dan  jasa.  Kesultanan  Utsmani  dan  Persia  muncul sebagai  pusat  keuangan  dan  ekonomi  yang  penting. Kebijakan  moneter  mereka  mencerminkan  peran sentral dalam perdagangan dan keuangan internasional  serta  upaya  untuk  mencapai  stabilitas dalam  ekonomi  mereka.  Kebijakan  moneter  juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  infrastruktur.  Pendanaan  dari  sistem keuangan Islam digunakan untuk mendukung proyek- proyek  pembangunan  yang  diperlukan.  Seluruh periode  ini  mencirikan  integrasi  nilai-nilai  Islam dalam  kebijakan  moneter.  Larangan  terhadap  riba, penerapan  zakat,  dan  perhatian  pada  keadilan ekonomi  menjadi  landasan  dari  kebijakan  ekonomi dan  keuangan.  Dengan  demikian,  sejarah  kebijakan moneter  dalam  Islam  pada  masa  Fathimiyah, Mamalik,  Persia,  India,  dan  Kesultanan  Utsmani menciptakan landasan yang kokoh untuk perkembangan ekonomi dan keuangan di dunia Islam, mempertahankan prinsip-prinsip etika dan keadilan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A, Faisal Ismail, M. 2018. Studi Islam Kontemporer . IRCiSoD.
Afdhal,  Zulkifli,  Nurul  Fadilah,  Nahuda,  Nor
Rochmatul W, Nurliana, Darmawati, Khaeruddin, Syahdara Anisa Makruf,
Najamuddin  Petta  Solong,  Andri  Nurjaman,  A. Zaenurrosyid,  Burhan  Nudin,  Miftah  Ulya,  dan Ahmad Asroni. 2023. Sejarah Peradaban Islam . Global Eksekutif Teknologi.
Aizid,  Rizem.  2018. Sejarah  Terlengkap  Peradaban Dunia . NOKTAH.
Ak,  Drs  Ismail,  MBA.  2017. Perbankan  Syariah . Kencana.
Amir,  Amri.  2021. Ekonomi  dan  Keuangan  Islam . WIDA Publishing.
Anon.  t.t. Mengenal  Seluk  Beluk  Uang .  Yudhistira Ghalia Indonesia.
Ash-Shallabi,  Ali  Muhammad.  t.t. Bangkit  dan Runtuhnya  Khilafah  Utsmaniyah .  Pustaka  Al- Kautsar.
As-Sirjani,  Raghib.  2013. Bangkit  dan  Runtuhnya Andalusia . Pustaka Al-Kautsar. Azzahra,  Humaira.  2023. Status  Vasal  Kesultanan Aceh  di  Mata  Turki  Utsmani  Pada  Abad  XIX . Penerbit A-Empat.
Black,  Antony.  2006. Pemikiran  politik  Islam:  dari masa Nabi hingga masa kini . Penerbit Serambi. Bobrick,  Benson.  2013. Kejayaan  Sang  Khalifah Harun  ar-Rasyid:  Kemajuan  Peradaban  Dunia pada Zaman Keemasan Islam . Pustaka Alvabet. Brownstok,  Willem,  Stanford  Mc  Krause,  dan  Yuri Galbinst.  t.t. Islam:  Dari  Invasi  Mongol  ke Penaklukan  Muslim  di  India .  Cambridge Stanford Books.
Conermann,  Stephan.  2014. History  and  Society During  the  Mamluk  Period  (1250-1517) .  V&R unipress GmbH.
dkk,  Dr  H.  Fakhry  Zamzam,  M.  M.  ,.  M.  H.  2019.
Perekonomian  Islam:  Sejarah  dan  Pemikiran . Kencana.
Faisal  Ismail.  2017. Sejarah  &  Kebudayaan  Islam Periode Klasik (Abad VII-XII M) . IRCISOD.
Harymawan,  Iman,  Fajar  Kristanto  Gautama  Putra,
Aditya Aji Prabhawa, dan Nadia Klarita Rahayu. 2022.
KEBERLANJUTAN, EKONOMI SIRKULAR, DAN PENGUKURANNYA -
Perspektif  Korporasi .  Airlangga  University Press.
Hasmand,  Fedrian.  t.t. Kronologi  Sejarah  Islam  dan Dunia: (571 M S/D 2016) . Pustaka Al-Kautsar. Havis  Aravik,.  2018. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama . Kencana. Helmiati.  2014. Sejarah  Islam  Asia  Tenggara .
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim Riau.
J. Suyuthi Pulungan. 2022. Sejarah Peradaban Islam .
Amzah.
Juhro,  Solikin  M.  2021. Ekonomi  Moneter  Islam: Suatu  Pengantar  -  Rajawali  Pers .  PT.
RajaGrafindo Persada.
Kamil,  Sukron.  2022. Islam  Dan  Sains  Modern . Prenada Media.
Latif,  Yudi.  2006. Inteligensia  Muslim  dan  Kuasa: Genealogi  Inteligensia  Muslim  Indonesia  Abad ke-20 . Mizan Pustaka.
Madjid,  Nurcholish.  2019. Khazanah  Intelektual Islam . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Mardawani. 2020. Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar  Dan  Analisis  Data  Dalam  Perspektif Kualitatif . Deepublish.
M.Si.  (Penyunting),  David  Marsh  &.  Gerry  Stoker, Helmi  Mahadi  dan  Shohifullah  (Penerjemah), Sufyanto.  2021. Metode  Komparatif:  Seri  Teori dan Metode Ilmu Politik . Nusamedia. Mu’nis, Husain. 2022. Quraisy: Dari Kabilah Makkah Ke Peradaban Dunia . Pustaka Al-Kautsar. PhD,  Gilad  James.  t.t. Pengantar  Azerbaijan .  Gilad James Mystery School.
Qoyum,  Abdul.  2021. Sejarah  pemikiran  ekonomi Islam . Abdul Qoyum.
Sakirah,  Fachrudin  Fiqri  Affandy,  Memet  Slamet,
Hisam  Ahyani,  Difi  Dahliana,  Prima  Dwi Priyatno,  Andi  Zulfikar  Darussalam,  Parman Komarudin,  Atika  Zahra  Maulida,  Faqih  El Wafa, Agus Purnomo, Miftah Idris, dan Yunisa Fitriana. 2022. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM: (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis) . Penerbit Widina. Samsul Munir Amin; 2022. Sejarah Dakwah . Amzah. Saprida.  2021. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .
Prenada Media.
S.U,  Prof  Dr  I.  Wayan  Sudirman,  S.  E.  2017. Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter:  Teori  dan Empirikal . Prenada Media. Susila, Wayan R. 2022. Perdagangan Internasional: Teori, Kebijakan, dan Terapan . Prasetiya Mulya Publishing.
Thaqqus,  Muhammad  Suhail.  t.t. Bangkit  dan Runtuhnya Dinasti Mamluk . Pustaka Al-Kautsar. Thaqqusy,  Muhammad  Suhail.  t.t. Bangkit  dan Runtuhnya  Daulah  Fathimiyah .  Pustaka  Al- Kautsar.
Warjiyo, Perry, dan Solikin. 2017. Kebijakan Moneter di  Indonesia .  Pusat  Pendidikan  Dan  Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.