Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam p-ISSN 1907-4514 e-ISSN 2614-8471 Available at https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad Vol. 17, No. 1 June (2023). Pages: 109-129
Perlindungan Hak Narapidana ( Sajin ): Studi Komperatif al-Madzahi al-Arba’ah dan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
1 Fidian Zahratun Nurra’ida*, 2 Muhammad Arif Fatkhurrozi
12 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1 raniar.elfirdaus@gmail.com , 2 Kangfahlu@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i1.8918 Received: 2023-03-02 Revised: 2023-03-21 Approved: 2023-06-15

## Abstract
Prison as legal action has a strong basis in the study of classical Islamic jurisprudence, prison is placed as a sanction for finger actions that fall into the takzir category, meaning that prison or detention is the absolute territory of the ruler based on the principle of maslahah. The form of movement and space restrictions for inmates affects the pattern of life and religion that must be lived by the convicts themselves. Shari’a provides guarantees and protection for the rights of convicts as those of free people. The rights to worship, social relations, family relations, honour and humanity are still attached to a convict no matter how big the wrongdoing is. It is necessary to emphasize the contribution of religion in providing protection for the rights of convicts, and the formulation of the thoughts of fiqh experts as material for effective legal community education about humanity. All forms of violence, torture and treatment outside of excessive legal provisions have no justification in Islamic law. The method in this study uses a descriptive normative analysis approach to the formulation of the legitimacy of fuqaha in Madzahibul Arba’ah. This research seeks to express the various opinions of the four schools of thought, which will be compared with Law Number 22 of 2022 to provide affirmation of the protection of prisoners’ rights. From this, it can be seen that the rights of convicts contained in Law Number 22 of 2022 have adopted many fiqh products regarding convicts’ rights, although several regulations need to be reaffirmed.
Keywords: Prison, Convict Rights, Madzhab Fiqih, Constitution

## Abstrak
Penjara sebagai tindakan hukum memiliki dasar yang kuat dalam kajian fikih ulama klasik, penjara ditempatkan sebagai sanksi atas perbuatan jarimah yang masuk kategori takzir , artinya penjara atau penahanan merupakan wilayah mutlak penguasa yang
didasarkan pada asas maslahah. Bentuk pembatasan gerak dan ruang bagi narapidana tahanan berpengaruh pada pola hidup dan beragama yang harus dijalani oleh napi itu sendiri. Syariat memberikan jaminan dan perlindungan hak narapidana seperti yang dimiliki oleh orang yang bebas. Hak ibadah, sosial, relasi keluarga, kehormatan dan kemanusiaan masih melekat dalam diri seorang napi seberapapun besar tindakan kesalahannya. Kontribusi agama dalam memberikan perlindungan hak narapidana perlu untuk ditegaskan, rumusan pemikiran ahli fikih menjadi bahan edukasi masyarakat hukum yang efektif tentang kemanusiaan. Segala bentuk kekerasan, penyiksaan dan perlakuan diluar ketentuan hukum yang berlebih tidak memiliki dasar pembenaran dalam syariat Islam.  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penegasan terhadap perlindungan hak narapidana yang belum ditegaskan secara lugas oleh al-Qur’an bahwa kemulian manusia adalah fundamental struktur dalam sistem sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif deskriptif pendekatan rumusan legitimasi fuqoha dalam Madzahibul Arba’ah. Penelitian ini berusaha menuangkan ragam pendapat empat mazhab yang akan dikomperasikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dari sini dapat dilihat bahwa hak narapidana yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi produk fikih seperti hak kebebasan yang dimiliki oleh narapidana, meskipun ada beberapa peraturan yang perlu ditegaskan kembali seperti halnya sistem cuti serta adanya remisi yang terkadang cenderung lebih memanjakan narapidana
Kata Kunci: Penjara, Hak Narapidana, Madzhab Fiqih, Undang-Undang

## Pendahuluan
Penjara (sajin) sebagai tempat isolasi narapidana, tidak an sich merupakan balasan tindak kesalahan tetapi juga difungsikan sebagai perangkat menciptakan kemaslahatan dan alternatif solusi problem sosial. Narapidana sebagai subyek hukum berpotensi mendapatkan dampak buruk atas status dan labelnya sebagai pelaku tindak kejahatan, reaksi berlebih terhadap narapidana seperti penyiksaan, buliyying , perlakuan tidak manusiawi dianggap wajar sebagai hukuman tambahan bagi narapidana. 1 Gejala hukum ini menempatkan penjara sebagai rumah penyiksaan dan kehilangan fungsi rehabilitasi dan tempat pembinaan. 2 Dampak lain yang harus dirasakan narapidana sebagai bagian dari masyarakat majemuk, narapidana dibayang-bayangi perlakuan diskrimanatif yang disebabkan oleh persepsi negatif masyarakat terhadap
1 CNN Indonesia, “Kumham DIY Minta Maaf Soal Temuan Penyiksaan Di Lapas Yogyakarta,” n.d.
2 Pujiansyah, “Kasus Penganiayaan Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Lampung, Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka,” TvOne, n.d.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
narapidana. 3 Fakta-fakta tersebut menunjukkan kedaruratan sosial yang dapat diredam melalui rumusan legitimasi fuqoha . Ulama fikih hanafiyah mendiskripsikan al-ihsan dalam komunitas sosial yang hilang kemerdekaan (sajn), direalisasikan dengan aksi kepedulian psikologis, pelayanan medis, dan empati terhadap ahlu sajin. 4
Dalam rumusan fuqoha’, penjara merupakan salah satu jenis sanksi (‘iqob) yang ditetapkan atas terjadinya tindak pidana (jarimah). Sanksi penjara berupa pembatasan aktifitas dalam tempat khusus diharapkan mampu berkontribusi pada pembinaan mental karakter pelaku tindak pidana (jany). 5 Dampak yang dirasakan oleh narapidana kurungan (sajin) adalah hilangnya relasi, koneksi dan akses terhadap pihak diluar Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini dianggap efektif dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku pidana. Di sisi lain, keterbatasan ini berpengaruh terhadap kemampuan narapidana untuk menunaikan kewajiban syariat yang membutuhkan kolektifitas dan relasi dalam pelaksanaanya. Narapidana akan kesulitan menunaikan kewajiban zakat karena ibadah ini bersifat relasi, begitu juga dengan ibadah dan muammalah yang membutuhkan kolektifitas dalam pelaksanaannya seperti sholat jumat dan pernikahan.
Syariat memberlakukan semua kewajiban agama dalam bentuk taklif yang berimbang. Artinya semua manusia tidak akan kehilangan hak yang terkait dengan taklif perintah ketika melakukan kesalahan yang berdasar taklif larangan bahkan tindakan kriminal. Hak untuk beribadah dan melakukan muammalah masih melekat dalam diri seorang narapidana, segala tindakan yang dilakukan di balik jeruji besi memiliki nilai hukum syariat yang sama dengan orang yang bebas. Seorang narapidana dengan figure bapak tidak akan kehilangan hak wilayahnya untuk menikahkan putrinya. Dalam rumusan ahli ushul, hak taklif masih berlaku dalam diri seseorang kecuali dalam tiga kondisi, yaitu terpaksa, terdesak dan kehilangan kesadaran. 6 Kondisi narapidana tidak mencerminkan pembebasan taklif, artinya kurungan masih memungkinkan seseorang menjadi seorang mukallaf yang tindakannya
3 Times Indonesia, “Stigma Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat,” n.d.
4 Zamakhsyari, Tafsir Al-Kasyaf ‘an Haqoiq Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqowil Fi Al-Wujuh Al-Ta’Wil (Beirut: Darr al-Ma’rifat, 2009).p.468 5 Yunus Abdul Qawi as-Sayyid as Syafi’i, Al-Jarimah Wal Iqob Fi Fiqh Al Islamy (Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 2003).p.53
6 Jalaluddin Abi Abdilah Muhammad bin Ahmad Al-Makhali, Al-Badru at-Thole’ , Juz 1 (Beirut: Muassas Risalah, 2017). p.92
bernilai hukum dihadapan syariat.
Literatur tentang jarimah didominasi oleh kajian tentang sistem sanksi atau iqob dan sedikit yang menyinggung permasalahan hak narapidana. Di Indonesia sendiri, permasalahan yang berkaitan dengan Narapidana, terutama hak narapidana telah diatur dalam peraturan UU Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. 7 Banyak penelitian yang mengkaji perihal hak narapidana seperti penelitian Sri Ariyanti Kristianingsih yang membahas mengenai  hak narapidana dari segi hak asasi manusia 8 , Susi Yanti yang membahas mengenai pemenuhan hak biologis suami dan istri sebagai narapidana, 9 serta Dwita Aisya Trisna Prihanati yang membahas mengenai pemenuhan hak menyususi bagi narapidana perempuan 10 .  Dari beberapa kajian tersebut, belum banyak penelitian yang membahas mengenai hak narapidana yang dikomperasikan dengan kajian fikih yang merupakan salah satu tataran bagi kehidupan masyarakat Islam, terutama dalam kitab yang otoritatif dalam  al Madzahib al Arba’a, seperti, al Bahru Ra’iq dalam Madzhab Hanafiyah, Al- Kharasy al Mukhtasor Khalil dalam Malikiyah, Mathalib Ulinnuha dalam Hanabilah, Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab dalam Syafi’iyah. Dalam kitab fikih tersebut terdapat penjelasan  detail yang panjang persoalan tindakan kriminal dan sanksi terhadap pelakunya. Ulama klasik mengklasifikasi sanksi kedalam tiga kriteria, sanksi tetap dan tidak memberlakukan ampunan (hudud), sanksi yang tetap dan memberlakukan ampunan (qishos), sanksi maslahah (ta’zir). 11 Persoalan hak narapidana tidak ditempatkan dalam satu bab khusus, bagaimana prosedur ibadahnya dan hak muammalahnya hanya dijelaskan dalam selipan bahasan tema utama bab lain.
Penelitian ini  menggunakan metode analisis normative diskriptif pendekatan rumusan legitimasi fuqoha dalam Madzahibul Arba’ah . Penelitian ini berusaha menuangkan ragam pendapat empat mazhab
7 Databes Peraturan, “Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan,” JDIH BPK RI, n.d.
8 Sri Ariyanti Kristianingsih, “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)” (Universitas Islam Indonesia, 2017).
9 Susi Yanti, “Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri Sebagai Nara Pidana Studi Kasus Pada Narapidana Dan Tahanan Perempuan Tahun 2018” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).
10 Duwita Aisya Trisna Prihananti, “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, (2022).
11 Yunus Abdul Qawi as-Sayyid as Syafi’i, Al-Jarimah Wal Iqob Fi Fiqh Al Islamy . p.54.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
yang akan dikomperasikan dengan UU Nomor 22 tahun 2022 dengan tujuan untuk memberikan penegasan terhadap perlindungan hak narapidana yang belum ditegaskan secara lugas oleh al-Qur’an bahwa kemulian manusia adalah fundamental struktur dalam sistem sosial. Pendektan analisis normatif deskriptif merupakan pendekatan yang bertujuan memaparkan data-data di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian diawali dengan mengumpulkan berbagai data di lapangan berupa buku dan artikel yang membahas mengenai hak narapidana yang kemudian dianalisa secara jeli sehingga memunculkan kesimpulan berdasarkan tujuan normatif. 12
Tulisan ini merupakan salah satu ikhtiar untuk memberikan informasi tentang hak narapidana sebagai seorang mukallaf dihadapan syariat. Setidaknya, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembinaan hukum dan menjadi rujukan kemanusiaan terkait narapidana dengan berusaha menjawab dua permasalahan, yaitu bagaiamana pandangan madzahubul arba’ah tentang pensyariatan tahanan (sajin) serta  rumusan madzahibul arba’ah tentang perlindungan hak narapidana. Selain itu, tulisan ini juga akan menjawab persoalan mengenai bagaimana hak narapidana yang tertera dalam UU serta hak narapidana muslim yang ada di negara minoritas.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat induktif untuk memperoleh pengertian atau makna, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks, sehingga mencakup pandangan terhadap realitas objek yang diteliti. 13 Sedangkan jenis yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah buku-buku ilmiah, laporan
12 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).p. 44.
13 Aang Asari et al., “Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights,” Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 6, no. 2 (2022): 169, https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384.
penelitian, karangan ilmiah, regulasi, dan sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. 14

## Hasil dan Pembahasan
A. Hak Narapidana dalam al Madzahib al-Arba’ah
Dalam kajian fikih, penjara dikenal dengan term as-sajin dengan sin yang berharokat fathah, yang berarti tahanan 15 . Apabila sin berharokat kasroh berarti penjara 16 . Ibnu Qoyyim mendefinisikan 17 : ءاوس هسفنب فرصتلا نم هعنمو صخشلا قيوعت وه انمإو ناكم في سبلحا وه سيل هل هتزلامو هيلع هليكو وأ مصلخا ليكوتب ناك مأ دجسم مأ تيب في ناكأ
Definisi Ibnu Qoyyim ini tidak menggambarkan penjara yang dikenal pada masa sekarang, karena dalam definisi tersebut tahanan hanya terbatas pada pencegahan hak tasarruf seseorang yang kaitannya dengan orang lain baik pembatasan itu dilakukan dilingkungan rumah atau masjid. Pengertian ini lebih mengarah pada istilah tahanan rumah atau tahanan kota pada masa sekarang.
Ibnu Qoyyim mendasarkan pernyataannya pada kondisi tahanan periode awal Islam. Pada masa Rasulullah saw. hingga khalifah Abu Bakar ra. umat Islam tidak mengenal penjara dalam bentuk satu bangunan khusus. Pada saat itu sanksi tahanan hanya berupa pencegahan aktifitas diluar masjid. Penjara dalam bentuk bangunan khusus mulai dikenal pada masa khalifah Umar ra. ketika masalah umat semakin beragam khalifah Umar membeli sebuah rumah di kota Makkah untuk dijadikan bangunan penjara 18 . Dalam pengertian ini penjara muncul dari adanya perbuatan yang dilarang, adanya kekuasaan dan pencegahan hanya terbatas pada bertasaruf secara langsung. Artinya seorang tahanan dalam pengertian ini masih bisa melakukan tasarruf dalam kondisi dipenjara dengan cara
14 Muhammad Irkham Firdaus et al., “Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions,” Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): 13–23, https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087.
15 Ibnu Mandlur, Lisan Al-‘Arab (Beirut: Darr Shadir, n.d.).p.203.
16 Al Fairus Abady, Al-Kamus Al-Muhit (Damaskus: Muassas ar-Risalah, 1998).p.1554.
17 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, At-Turuq Al-Hukmiyyah Fi as-Siyasah (Beirut: Dar al -‘alam al-Fawaidi, n.d.)., p.78.
18 Ali Ibn Khalil At-Tarabulusi, Mu’in Al-Hukkam (Damaskus: Darr al-Qalam, n.d.).p.224.
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
mewakilkan kuasanya melalui orang lain.
Penjara sebagai sanksi hukuman menjadi polemik dalam kalangan ahli fikih. Ulama empat mazhab menetapkan bahwa penjara memiliki dasar syariat sebagai bentuk sanksi hukum tindak pidana 19 . Namun terdapat riwayat lain yang tidak popular dengan rumusan berbeda bahwa penjara sebagai sanksi hukum tidak memiliki dasar dalam syariat. Pendapat yang kedua ini muncul di kalangan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang Bernama Ibnu Thola’ dari mazhab Malikiyyah 20 .
Mayoritas ulama mendasarkan pendapatnya tentang penjara sebagai sanksi tindak pidana pada pemaknaan beberapa ayat al-Quran, diantaranya
اْوُدِهَش  ْنِاَف  ۚ  ْمُكْنِّم  ًةَعَـبْرَا  َّنِهْيَلَع  اْوُدِهْشَتْساَف  ْمُكِٕى ۤا َسِّن  ْنِم  َةَشِحاَفْلا  َْينِتَْيأ  ِْتي ّٰلاَو
51  ًلاْيِبَس َّنَُله ُّٰللا َلَعَْيج ْوَا ُتْوَمْلا َّنُهىّٰفَوَتَـي  ّٰتىَح ِتْوُيُبْلا  ِفى َّنُهْوُكِسْمَاَف “Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” 21
Ayat memberi petunjuk sisi syariat penahanan sebagai bentuk sanksi, dan ketetapan ini sudah diberlakukan pada
ينب عمجيف برضلا دعب يصاعلا سبيح نأ مكاحلل زاج يأ )برضلا دعب هسبح حصو هلوق( : ةيفنلحا 19
اذلهو هيلإ مضي نأ زاجف هب يفتكي نأ زاج تىح ةلملجا في عرشلا هب درو دقو ،اريزعت حلص هنلأ ؛هبرضو هسبح تيبلا في سبلحا لمشف سبلحا في قلطأ ريزعتلا نم هنلأ ؛دلحا في عرش امك هتوبث لبق ةمهتلبا ريزعتلا في عرشي لم رحبلا ,يرصلما مينج نبا (.ـها .نجسلا في وأ هتيب في سبلحبا ريزعتلا نوكي دقو ،يسدقلا يوالحا في لاق نجسلاو )52 ص 5 ج قئارلا دمعلا امإ ،نائيش امهيلع بتتريو ،ثوللا عم ةماسقلباو رارقلإباو ةنيبلبا أطلخاو دمعلا لتق تبثيو :ةيكلالما
) 229ص2 ج ,ماكلحا ةرصبت ,نوحرف نبا( اوفع نإ نجسلاو برضلاو ،ءايلولأا هبلط نإ دوقلا هيلع بتتريف - هنع لىاعت الله يضر - رمع نلأ )ريزعتلو( يمدلآا وأ لىاعت الله )قح ءادلأ( )انجس( ذختي )و( :ةيعفاشلا .ةئام عبربأ يراخبلا فيو ،هفنصم في قازرلا دبعو يقهيبلا هاور ،انجس اهلعجو مهرد فلاآ ةعبربأ ةكبم اراد ىترشا
) 286 ص 6 ص ,جاتلمحا نيغم ,يعفاشلا نييبرشلا( ىهنلا ليوأ بلاطم (. )عطقي نأ مريحو ،بوتي تىح سبح( هلجرو هدي عطق دعب قرسف )داع نإف( : ةلبانلحا
) 248 ص 6 ج
20 Ibnu Farhun, Tabsirot Al-Hukkam (Beirut: Darr al-Kutub al-Imiyyah, 2003).p.316.
21 QS. An-Nisa’:11
masa awal Islam 22 . Ayat tersebut memiliki kandungan perintah untuk melakukan penahanan rumah terhadap wanita pelaku zina. Penahanan ini dibatasi oleh datangnya ajal atau pemberlakukan sanksi had. Karena kata dalam ayat tersebut bermakna hukuman had meskipun terdapat makna lain yaitu kematian. Artinya pemberlakuan penahanan sebelum adanya eksekusi hukuman had. 23 Makna ini dianggap lebih tepat karena apabila kata diartikan sebagai kematian maka akan memunculkan problem linguistik dalam pemaknaan al Quran yaitu pengulangan makna kata yang sama antara ‘atof dan ma’tuf .
Ibnu Abidin memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut bahwa pada masa awal Islam para wanita pelaku zina menahan diri mereka sendiri hingga datangnya ajal. Fenomena sosial ini melatarbelakangi turunnya Q.S 24:2 adalah:
ۖ ٍةَدْلَج َةَئاِم اَمُهْنِّم ٍدِحاَو َّلُك اْوُدِلْجاَف ْ ِنياَّزلاَو ُةَيِناَّزلَا “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali” 24
Jilid merupakan ketetapan hukum atau had terhadap pelaku zina yang belum menikah apabila pelaku zina memiliki ikatan pernikahan maka hadnya berupa ranjam 25 .Ayat lain yang dijadikan dasar pemberlakuan penjara ialah:
ْوَا آْوُـبَّلَصُي ْوَا آْوُلَّـتَقُّـي ْنَا اًداَسَف ِضْرَْلاا  ِفى َنْوَعْسَيَو هَلْوُسَرَو َّٰللا َنْوُـبِراَُيح َنْيِذَّلا اُؤ ۤ ٰزَج اََّنمِا ْمَُلهَو اَيْـنُّدلا  ِفى ٌيْزِخ ْمَُله َكِلٰذ  ِۗضْرَْلاا َنِم اْوَفْـنُـي ْوَا  ٍف َلاِخ ْنِّم ْمُهُلُجْرَاَو ْمِهْيِدْيَا َعَّطَقُـت ٌمْيِظَع ٌباَذَع ِةَرِخْٰلاا  ِفى
“ Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat “ 26
22 Ibnu Araby, Ahkam Al-Quran , Juz 1 (Beirut: Daar al- Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).p.461.
23 Abi Ja’far at-Thabari, Jami’ Al-Bayan Fi Ma’ani Ayyi Al-Quran , Juz (Beirut: Daar al- Kutub al-Ilmiyyah, n.d.)., p.643
24 QS. An-Nur: 2
25 Abi Ja’far at-Thabari, Jami’ Al-Bayan Fi Ma’ani Ayyi Al-Quran .,p.643
26 QS. Al-Maidah:33
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
Makna yang dikehendaki dari lafadz dalam ayat tersebut adalah penahanan. Menurut Ibnu Abidin makna peniadaan yang menjadi makna asal dari lafadz memiliki kesesuain dengan penahanan. Karena orang yang dikurung akan kehilangan perannya didunia baik, peran sosial atapun peran dalam keluarga. 27 Selain itu, ayat berikutnya yang dijadikan dasar oleh ahli fikih dalam pemberlakuan penjara sebagai sanksi adalah :
ْنُكَاَو َّنِهْيَلِا ُبْصَا َّنُهَدْيَك ِّْنيَع ْفِرْصَت  َّلاِاَوۚ ِهْيَلِا ِْٓنيَنْوُعْدَي اَِّمم ََّليِا ُّبَحَا ُنْجِّسلا ِّبَر َلاَق 33 َْينِلِهْٰلجا َنِّم (Yusuf) berkata, “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika Engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh.”
Ayat ini menunjukkan keberadaan penjara sebagai bagian dari syariat nabi-nabi terdahulu, dan dikuatkan lagi pemberlakuannya dalam syariat zaman sekarang berdasarkan dua ayat yang telah dipaparkan sebelumnya 28 .
Ahli fikih meletakkan beberapa periwayatan hadits sebagai dasar penetapan sajin dalam iqob tindak kesalahan.
،ٍدَْنج َلَبِق  ًلاْيَخ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللا ىَّلَص ُِّبيَّنلا َثَعَـب :َلاَق ،ُهْنَع َُّللا َيِضَر َةَرْـيَرُه بيَأ ْنَع ِدِجْس َ لما يِراَوَس ْنِم ٍةَيِراَسِب ُهوُطَبَرَـف ، ٍلَثاُأ ُنْب ُةَماَُثم ُهَل ُلاَقُـي َةَفيِنَح  ِنيَب ْنِم ٍلُجَرِب ْتَءاَجَف
“Nabi saw. Pernah mengutus pasukan berkuda ke arah najd, dan mereka kembali ke Madinah dengan membawa seorang laki-laki bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Lalu mereka mengikatnya di tiang masjid.”
Tindakan sahabat yang mengikat tawanan dalam hadits tersebut memiliki makna penahanan, karena keduanya merupakan aktifitas pembatasan terhadap kemerdekaan dan pencegahan tasarruf seseorang. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut disaksikan oleh nabi dan tidak mendapatkan pengingkaran. Artinya hadits tersebut merupakan taqririyah terhadap pemberlakuan tahanan 29 . Bentuk penahanan yang
27 Ibnu Abidin, Hasiyah Radd Al-Mukhta , Juz 4 (Riyadh: Darr al-Alam al-Kutub,
2003).,p.114
28 Abdul Ali Muhammad bin Nidhom bin Muhammad bin Nidhomuddin Al-Anshary,
Fawatih Ar-Rahumat , Juz 2 (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002).p.184.
29 Ibnu Hajar Al-Asqolany, Fath Al-Bari Syarah Sohih Al Bukhory , Juz 5 (Beirut: Dar
seperti ini juga dilakukan oleh sahabat setelah nabi karena pada saat itu belum dikenal institusi khusus yang menangani tahanan. Baru kemudian setelah masa umar muncul bangunan khusus penjara yang awalnya adalah rumah sofwan bin umayah.
Riwayat hadits lain yang menjelaskan sajin adalah hadists yang diriwayatkan an Nasai:
ِهِّدَج ْنَع ِهيِبَأ ْنَع ٍميِكَح ِنْب ِزْهَـب ْنَع ِّيِئاَسَّنلا ِنَنُس  ِفي َوُه ِهْيَلِإ َراَشَأ يِذَّلا ُثيِدَْلحاَو ًلاُجَر َسَبَح ىَرْخُأ ٍقيِرَط ْنِمَو ٍةَمْهُـت  ِفي اًسَنا َسَبَح ملسو ِهْيَلَع َُّللا ىَّلَص َِّللا َلوُسَر َّنَأ ُهَليِبَس ىَّلَخ َُّثم ٍةَمْهُـت  ِفي Dalam hadits tersebut nabi saw. Pernah melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian, lalu beliau lepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pencurian. Penahanan tersebut didasarkan pada dugaan adanya perbuatan pidana, akan lebih kuat lagi jika terbukti melakukan tindak pidana 30 . Keberadaan sajin sebagai ‘iqob yang mampu meberikan efek jera terhadap perilaku kejahatan berimplikasi pada kondisi lingkungan penjara itu sendiri. Keterbatasan dan ketidaknyamanan dijadikan perangkat untuk menumbuhkan kesadaran moral sebagai warga yang baik. Ulama fikih sepakat dalam beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh sajin dan berbeda pendapat dalam persoalan perbuatan apa yang menjadi hak narapidana kurungan untuk bebas dilakukan. Mayoritas fuqoha Hanafiyah dan Syafi’iyyah menyepakati larangan narapidana kurungan melakukan aktifitas diluar Lembaga Pemasyarakatan 31 . Karena memberi kebebasan aktifitas diluar penjara akaan menghilangkan fungsi penjara sebagai ‘iqob . Namun disisi lain fuqoha’ bebeda pendapat tentang hak muammalahnya di balik penjara. Ulama mazhab Hanafiyah melarang aktifitas muammalah yang dilakukan narapidana kurungan 32 , pendapat ini juga muncul dikalangan mazhab syafi’i meskipun tidak popular 33 . Pendapat lain menyatakan bahwa seorang narapidana hak
al-Kutub Ilmiyyah, n.d.).p.75
30 Al-Hakim an- Naisaabuty, Al Mustadrak Ala Sohihaini , JUz 4 (Beirut: Darr al-Kutub al Ilmiyyah, n.d.).p.102.
31 Alauddin Al-Kasany, Badaius Sana’ , Juz 7 (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah,
2022).P.174.
32 Abidin, Hasiyah Radd Al-Mukhta .p.378
33 Abu al Hasan bin Muhammad Al-Mawardy, Al Hawi Kabir Fi Fiqh Syafi’i , Juz 6
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
muammalahnya tidak hilang, pendapat ini diusung oleh mayoritas mazhab syafi’iyyah 34 dan beberapa ulama dari mazhab hanafiyah 35 .
Dalam hak untuk melaksanakan ibadah yang bersifat kolektif seperti sholat jumat atau ibadah yang digantungkan pada tempat tertentu seperti haji dan umroh ditemukan ragam pendapat ahli fikih. Ulama sepakat bahwa hak narapidana untuk beribadah yang bersifat jamaah terhalang untuk dilakukan. Artinya seorang narapidana tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang membutuhkan kolektifitas dengan warga bebas dan ibadah yang hanya bisa dilakukan pada tempat tertentu saja 36 . Namun juga ditemukan pendapat yang memperbolehkan narapidana kurungan diperbolehkan melakukan sholat jumat diluar penjara ketika tidak ditemukan maslahah dalam pencegahannya. Larangan ini didasarkan pada ilat hukum dari sajin itu sendiri yang berfungsi sebagai perangkat idljar dan imlal , maka ketika narapidana diberi kebebasan dua hal tersebut akan menjadi hilang 37 .
Hak sosial narapidana juga mengalami pembatasan dalam ketetapan fikih, ketika anggota keluarga narapidana mengalami sakit yang parah atau meninggal dunia maka dasar yang dijadikan pijakan ulama dalam memberikan ketetapan adalah kualitas maslahah relasi keluarga dan penahanan itu sendiri. Dalam permaslahan kewenangan untuk menghadiri jenazah keluarga yang meninggal dunia terdapat polemik dalam putusan ahli fikih, hanafiyah memberikan ruang terhadap narapidana untuk menyaksikan jenazah keluarga dekat dengan syarat adanya orang yang menjamin atau dalam kawalan sampai kembali ke tahanan 38 . Pendapat lain menetapkan bahwa narapidana tidak boleh keluar dari penjara untuk menyaksikan jenazah kerabat yang meninggal dunia secara mutlak. Ibnu Mawaz salah satu pakar hanafiayah memberikan komentar bahwa narapidana boleh menghadiri jenazah salah satu orang tua jika salah satunya masih hidup 39 .
(Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyyah, 1994).p.334.
34 Al-Nawawy al-Dimasyqi, Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin , Juz 4 (Beirut: Al Maktab al Islamy, 1991).P.140.
35 Abidin, Hasiyah Radd Al-Mukhta . p.378
36 Ibnu Nujaim, Al Bahru Ra’iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo’iq , Juz 5 (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002). p.83
37 Al-Kasany, Badaius Sana’ ., p.174
38 Ibnu Nujaim, Al Bahru Ra’iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo’iq . p.283
39 Ahmad bin Ammar al Mahdawi Abdul Abbas, Syarah Al Inayah Alal Hiadayah , Juz 7 (Riyadh: Maktabu ar Rusdy, 1995).p.279.
Ulama memberikan klasifikasi terhadap narapidana yang mengalami sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan diluar penjara, menurut syafiiyah dan hanafiyah boleh atau tidaknya narapidana keluar dari penjara untuk mendapat pelayanan medis didasarkan pada ada tidaknya pelayanan medis yang memadai dalam penjara 40 . Menurut ulama malikiyyah ijin untuk keluar ini digantungkan pada kondisi penyakit, apabila parah dan dalam penjara tidak mendapatkan pelayanan medis yang layak maka diijinkan untuk keluar penjara.
Rumusan fuqoha terkait perlindungan psikologi narapida tampak jelas dalam bahasan hak narapidana untuk mendapatkan jengukan dari kerabat. 41 Ulama sepakat bahwa pasangan yang sah diperbolehkan untuk menjenguk narapidana untuk sekedar melihat atau membawakan makanan. 42
Namun terjadi polemik dalam permasalahan bilik cinta, pendapat yang unggul dalam hanafiyah adalah diperbolehkannya sajin melakukan hubungan biologis jika dalam penjara terdapat ruangan khusus 43 . Pendapat ini juga popular dikalangan syafi’iyyah dan hanbilah. Lain halnya dengan mazhab malikiyyah yang melarang adanya bilik cinta dan melarang narapidana melakukan hubungan badan dengan pasangan sah yang menjenguknya 44 .
Syariat Islam menempatkan penjara sebagai perangkat pembinaan moral bukan sebagai rumah penyiksaan. Karena tujuan besar dari iqob adalah pembinaan maka hak-hak kemanusiaan yang dimiliki narapidana sama sekali tidak hilang. Islam melarang pemukulan dan penyiksaan terhadap narapidana, pemukulan ini dianggap sebagai hukuman yang tidak memiliki dasar. Meskipun beberapa ulama membenarkan terjadinya pemukulan sebagai alternatif ta’dib bagi narapidana ketika melakukan sesuatu yang mengandung unsur membayakan tahanan lain. 45
Narapidana memiliki hak untuk dijaga kemulyaan dan kehormatannya sebagai manusia. Perintah Al-Quran untuk memulyakan manusia bersifat ‘am dan tidak dibatasi oleh akibat kesalahan masa lalu.
40 Al-Nawawy al-Dimasyqi, Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin . p.140.
41 Muhammad bin Abdurrahman al Maghribi al Khattab ar Ra’iny Muhammab bin Yusuf Al-Mawaq, At Taj Al Iklil Bi Hamisy Mawahibul Jalil , Juz 3 (Kairo: Mu’assas ar Risalah, 2003).p.381
42 Muhammad bin Muflih Syamsuddin al Maqdisi Muflih. Al-Furu’. Juz 4. (Kairo: Muassas ar-Risalah, 2003), p.296.
43 Abidin, Hasiyah Radd Al-Mukhta .P.378.
44 Ad-Dardir, Syarh Al Kabir , Juz 3 (Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 1991). p.281.
45 Al- Khatib as-Syirbiny, Mughni Al Muhtaj , Juz 4 (Beirut: Darr al Ma’rifah, 1997).p.390
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
ٍْيرِثَك ىٰلَع ْمُهٰـنْلَّضَفَو  ِتٰبِّيَّطلا َنِّم ْمُهٰـنْـقَزَرَو ِرْحَبْلاَو ِّرَـبْلا  ِفى ْمُهٰـنْلََحمَو َمَدٰا ِْٓنيَب اَنْمَّرَك ْدَقَلَو 07  ًلاْيِضْفَـت اَنْقَلَخ ْنَِّّمم “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” 46
Ayat tersebut memberikan jaminan perlindungan kehormatan dan kemulyaan manusia tanpa adanya pengecualian, artinya narapida tidak berhak mendapatkan perlakuan diluar hukum yang berlebih. Fuqoha’ melarang tindakan pelucutan pakaian narapidana karena dianggap mengusik rasa kemanusiaan. 47
Perlindungan terhadap narapida juga terkait kelangsungan hidup selama masa tahanan. Mazhab Hanafi dan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pendapat bahwa kebutuhan pokok yang bersifat konsumtif seperti makanan dan kebutuhan dasar lain menjadi tanggungan Lembaga Keuangan Negara. 48 Sedangkan menurut syafiiyah dan malikiyyah negara hanya wajib menanggung nafkah narapidana dengan kondisi ekonomi yang sulit dan untuk narapidana kaya maka kebutuhan hariannya diluar tanggungan Lembaga Keuangan Negara. 49

## B. Hak Narapidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki tatanan juga aturan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berjalan sesuai dengan pancasila sebagai dasar negara serta undang-undang sebagai dasar hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam struktur sosial, salah satunya mengenai hak narapidana. Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 merupakan undang-undang amandemen dari UU nomor 12 tahun 1995 yang membahas dan mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, termasuk hak bagi pelaku tindak pidana. UU nomor 22 tahun 2022 mengatur secara terperinci dan terstruktur mengenai hak narapidana yang tertera dalam pasal 7 dan pasal 10 yang berbunyi:
46 QS. Al-Isro:70 47 Abidin, Hasiyah Radd Al-Mukhta . p.379.
48 Ibnu Nujaim, Al Bahru Ra’iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo’iq . p.83
49 Al-Nawawy al-Dimasyqi, Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin .p.140.
1.  Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2.  Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3.  Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4.  Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5.  Mendapatkan layanan informasi;
6.  Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7.  Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8.  Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9.  Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10.Mendapatkan pelayanan sosial;
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.
Selain itu, hak lain diberikan negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana tertulis dalam pasal 10 ayat 2 yang meliputi: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan resiko. Maka narapidana akan mendapatkan beberapa hak yang tertera dalam pasal 10 ayat 1, yang berbunyi:
1. Remisi;
2. Asimilasi;
3.  Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4.  Cuti bersyarat;
5.  Cuti menjelang bebas;
6.  Pembebasan bersyarat;
7.  Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Perbedaan Hak Narapidana dalam UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Narapidana dalam al Madzahib al Arba’ah
Dari pemaparan data mengenai hak narapidana, dapat kita lihat bahwa ada perbedaan yang menonjol antara hak narapidana dalam UU
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
nomor 22 tahun 2022 dengan al Madzahib al Arba’ah yang terletak pada penekanan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dalam al Madzahib al Arba’ah efek jera sangat ditekankan bagi pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Berbeda dengan UU nomor 22 tahun 2022 yang membahas mengenai pemasyarakatan mencantumkan adanya efek jera namun dalam realitanya terdapat pasal- pasal yang mampu meringankan para pelaku tindak pidana seperti adanya remisi, cuti bersyarat ataupun asimilasi. Meskipun begitu, hak narapidana dalam sistem perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya memiliki persamaan dengan al Madzahib al Arba’ah dalam beberapa hal, diantaranya mengenai hak dalam menjalankan ibadah bagi narapidana sesuai dengan kepercayaan, hak perawatan baik jasmani maupun rohani serta hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi. 50
Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa perundang-undangan yang tertera akan diterapkan sesuai dengan kebijakan yang tertulis. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya kasus perundungan yang dialami oleh narapidana didalam lembaga pemasyarakatan. Dengan ini dapat kita lihat bahwa lembaga pemasyarakatan yang ada belum sepenuhnya maksimal dalam pemenuhan hak perlakuan secara manusiawi. Bahkan kadang kala penjara dijadikan sebagai sekolah kriminalitas, yang dengan ini narapidana akan memiliki potensi untuk mengulangi tindakan kriminal sama yang menyebabkannya dibui atau bahkan lebih parah. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan serta pembelajaran mengenai nilai-nilai budi pekerti serta keagaamaan yang diajarkan dan diterapkan ketika mereka berada di lembaga pemasyarakatan. 51
Selain itu, banyaknya hak yang tertera dalam perundang-undangan di Indonesia yang cukup memudahkan dan bisa dikatakan memanjakan narapidana, seperti adanya remisi hukuman 52 membuat para pelaku tindak pidana kriminal seolah-olah menyepelakan terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam al Madzahib al Arba’ah menjelaskan bahwa penjara (sajin) seharusnya memberi sifat jera kepada narapidana sehingga mereka tidak akan melakukan tindak kriminal kembali. Dan sebaliknya, sistem hukum yang seolah-olah cenderung memanjakan narapidana akan
50 Peraturan, “Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.”
51 Khusnul Khotimah, “Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta” (2016).
52 Peraturan, “Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.”
memicu adanya residivis mengulangi perbuatannya kembali. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem perundang-undangan indonesia masih sangat awam sehingga tidak menimbulkan adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini, perlu adanya penerapan sistem penjara terutama mengenai hak narapidana yang sesuai dengan fikih sebagaimana tertulis dalam al Madzahib al Arba’ah .

## D. Hak Tahanan Minoritas Muslim
Realitas penjara minoritas muslim dalam otoritas negara dengan tensi konflik agama yang tinggi sering kali abai terhadap hak yang terkait umat muslim. Pemaksaan konsumsi makanan yang diharamkan seperti miras dan daging babi serta pelarangan melakukan ibadah dialami oleh tahanan minoritas muslim di wilayah rentan konflik etnis. Tahanan muslim india dengan tuduhan terorisme harus kehilangan hak puasanya karena pejabat setempat tidak menyediakan makanan untuk sahur. 53
Perlakuan berbeda dirasakan oleh tahanan minoritas muslim di negara yang masih menjunjung tinggi hak asasi, mereka tidak mengalami penganiyaan agama, hak beribadah serta keyakinannya masih terjaga bahkan terfasilitasi oleh otoritas setemapat. 54 Fakta penganiyaan agama yang dialami tahanan muslim berimplikasi terhadap pola pelaksaan syari’at seperti sholat, puasa dan nilai halal haram dalam tindakan. Tahanan yang mengalami pemaksaan konsumsi perkara yang haram identitas mukallafnya menjadi hilang apabila tidak menemukan cara lain untuk bertahan hidup. 55 Daging babi yang disuguhkan kepada tahanan di uighbur menjadi boleh dikonsumsi apabila otoritas setempat tidak menyediakan makan lain untuk tahanan. Begitu juga dengan miras, kebutuhan tubuh terhadap air sebagai daya tahan hidup bisa menggeser efek bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi miras, artinya tahanan diperbolehkan mengkonsumsi miras apabila tidak menemukan cairan lain. 56 Penganiyaan agama yang dialami tahanan muslim pernah
53 Tempo, “Tahanan Muslim Di India Tak Terima Makanan Sahur,” n.d.
54 Tempo.com, “Tahanan Muslim Di Prancis Berbagi Cerita Buka Puasa Di TikTok,”
n.d.
هيلع هركلمبا هفيلكت عنتيم هب هركأ ام ىلع برصلبا لاإ هيلع هركأ امع هل ةحودنم لا نم وهو )هركلما اذكو( 55
نايتلإا نكيم لاو لاثتملاا هب لصيح لا هاركلإل لعفلا نإف كلذ لاثتما ىلع هتردق مدعل )حيحصلا ىلع( هضيقنب وأ
.هضيقنب هعم
ثميأ لا هنإف حابم هنبأ لوقلا ىلع هفلابخ ايصاع تام تام اذإو هكترب ثمأيف ةتيلما لكأ يأ )ابجاو :هلوق( 56
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
dirasakan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah yang menjadi tahanan bangsa Romawi. Ibnu mengisahkan bahwa sahabat tersebut mengalami kekerasan fisik dan mental selama menjadi tahanan raja Kisra, pemaksaan untuk mengkonsumsi daging babi dan miras menjadi ujian keyakinan yang mampu beliau lewati hingga dikeluarkan dari penjara. Kekerasan yang beliau alami diceritakan kepada nabi saw, hingga pernyataan penjagaan nama baik agama ketika diklasrifikasi tentang alasannya tidak mengkonsumsi suguhan raja kisra dipenjara padahal hal tersebut dihalalkan. 57
Tahanan minoritas Islam yang mengalami kekerasan agama pola aktualiasi agamanya memiliki perbedaan dengan pribadi yang bebas. Tahanan yang tidak memiliki keleluasaan dalam pengamalan agama seperti sholat dan puasa maka pembenanan syariat mengalami perubahan dalam bentuk rukhsoh. Ketidakmampuan untuk bersuci sebagai syarat dalam sholat tidak menghilangkan kewajiban sholat itu sendiri, artinya syariat dilakukan dalam batas kemampuan. Konsep Faqid attahurain dalam rumusan fikih didiskripsikan dalam aktifitas sholat yang dilakukan oleh pribadi yang mengalami keterbatasan seperti narapidana, artinya seorang narapidana diperbolehkan melakukan sholat tanpa bersuci jika tidak menemukan perangkat untuk berwudlu. 58 An-Nawai pemuka syafiiyyah mendiskripsikan adanya kebolehan seseorang narapidan melakukan sholat dengan pakaian yang terkena najis apabila tidak menemukan penutup aurat yang lain. 59
Hak beribadah puasa untuk tahanan yang minim informasi tentang waktu dalam pelaksanaanya menggunakan dugaan (dzon), mayoritas ulama sepakat tentang keabsahan puasanya sajin dengan dasar dugaan waktu puasa, artinya sajin tidak dibebani dengan kepastian masuknya bulan ramadlan dalam pelaksanaan puasanya. Kewajiban puasa ini mengalami perubahan pada tahanan yang tidak mendapatkan pelayanan makanan,
.كترلبا
57 Ibnu Asakir, Tarikh Dimisyq , Juz 27 (Beirut: Darr al-Fikr, 1995).p.595 ديج لا رذق ناكم في سوبلمحاك ةلاصلا قح في ،باترلاو ءالما :نيروهطلا دقف نم مكح في ءاهقفلا فلتخا 58
ةيعفاشلا بهذف .بولصلماو ،هئضوي وأ همميي نم ديج لم يذلا نيديلا عوطقمو ،هنم أضوتي ءام لاو ابيط اديعص مكترمأ اذإ :ملسو هيلع الله ىلص بينلا لوقل ،طقف ضرفلا يلصي نأ نيروهطلا دقاف ىلع بيج هنأ لىإ ةلبانلحاو ترس نع زجع ول امك ،طورشلما كرت بجوي لا طرشلا في زجعلا نلأ ،تقولا ةمرلح ،متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب
.ةلبقلا لابقتسا وأ ةروعلا
59 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al Muhazab , Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).p.144
Al-Qardlawi mendiskripsikan bahwa seorang tahanan yang mengalami kekerasan etnis maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan jika puasa dapat mebahayakan jiwanya maka hukum puasanya menjadi kemunkaran. Menurutnya Islam adalah kemudahan, syariatnya dibangun atas asas kemanusiaan dan kemudahan. 60

## Penutup
Syariat Islam memiliki ketentuan yang jelas terkait jaminan dan perlindungan kemanusiaan terhadap narapidana. Polemik yang terjadi dikalangan fuqoha’ dalam aturan pembatasan gerak dan tasarruf narapidana di dalam penjara didasarkan pada perbedaan sudut pandang maslahah. Karena sajin atau penahanan diposisikan dalam ta’dib atau perangkat pembinaan moral dan upaya menciptakan kondisifitas masyarakat. Hak-haknya sebagai manusia dan sebagai hamba ciptaan Allah dijamin oleh syariat dengan tidak abai terhadap tujuan utama pensyriatan iqob itu sendiri. Narapidana masih bisa melakukan fungsi sosialnya bahkan diluar penjara sebagai bagian dari masyarakat jika memang diperlukan.
Di Indonesia sendiri, hak narapidana yang tertuang dalam UU nomor 22 tahun 2022 telah banyak mengambil beberapa peran dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat baik di lembaga pemasyarakatan atau diluar lembaga pemasyaraktan.  Meskipun dalam beberapa pasal masih memerlukan penekanan seperti pada tujuan dari penjara yang dalam al Madzahib al Arba’ah bersifat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang dalam UU nomor 22 tahun 2022 belum terealisasikan adanya pemberian efek jera secara akurat. Selain itu, hak perlindungan narapidana yang tertuang dalam al Madzahib al Arba’ah dan UU nomor 22 tahun 2022 memiliki persamaan dalam melindungi hak narapidana, namun dalam realitas pada lembaga pemasyarakatan tidak ada jaminan mengenai perlindungan tersebut secara akurat karena masih banyak kasus perundungan yang terjadi didalamnya. Dalam negara minoritas muslim yang cenderung memiliki tensi konflik agama yang tinggi tidak terlalu memperdulikan mengenai hak narapidana, negara- negara tersebut cenderung mengabaikan hak bagi narapidana seperti halal dan haramnya makanan bagi umat muslim yang telah melakukan
.n.d ”, “ , 60 Yusuf al-Qardawi
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
tindak pidana.
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuwan serta mampu dijadikan sebagai salah satu refrensi dalam beberapa penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat secara umum tentang  hak narapidana dalam al Madzahib al Arba’ah dan dalam UU nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan serta sebagai salah satu rujukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai hak narapidana sehingga mampu meningkatkan kualitas lembaga pemasyarakatan dalam menangani pelaku tindak pidana. Wallahu a’lam bi showab.

## Daftar Pustaka
Abady, Al Fairus. Al-Kamus Al-Muhit . Damaskus: Muassas ar-Risalah,
1998.
Abi Ja’far at-Thabari. Jami’ Al-Bayan Fi Ma’ani Ayyi Al-Quran . Juz. Beirut: Daar al- Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
Abidin, Ibnu. Hasiyah Radd Al-Mukhta . Juz 4. Riyadh: Darr al-Alam al- Kutub, 2003.
Ad-Dardir. Syarh Al Kabir . Juz 3. Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 1991.
Ahmad bin Ammar al Mahdawi Abdul Abbas. Syarah Al Inayah Alal Hiadayah . Juz 7. Riyadh: Maktabu ar Rusdy, 1995.
Al- Khatib as-Syirbiny. Mughni Al Muhtaj . Juz 4. Beirut: Darr al Ma’rifah,
1997.
Al-Anshary, Abdul Ali Muhammad bin Nidhom bin Muhammad bin Nidhomuddin. Fawatih Ar-Rahumat . Juz 2. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
Al-Asqolany, Ibnu Hajar. Fath Al-Bari Syarah Sohih Al Bukhory . Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, n.d.
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. At-Turuq Al-Hukmiyyah Fi as-Siyasah . Beirut: Dar al -‘alam al-Fawaidi, n.d.
Al-Kasany, Alauddin. Badaius Sana’ . Juz 7. Beirut: Darr al-Kutub al-
Ilmiyyah, 2022.
Al-Makhali, Jalaluddin Abi Abdilah Muhammad bin Ahmad. Al-Badru at-Thole’ . Juz 1. Beirut: Muassas Risalah, 2017.
Al-Mawaq, Muhammad bin Abdurrahman al Maghribi al Khattab ar Ra’iny Muhammab bin Yusuf. At Taj Al Iklil Bi Hamisy Mawahibul
Perlindungan Hak Narapidana (Sajin) : Studi Komperatif al-Madzahi al-Arba’ah...
Jalil . Juz 3. Kairo: Mu’assas ar Risalah, 2003. Al-Mawardy, Abu al Hasan bin Muhammad. Al Hawi Kabir Fi Fiqh Syafi’i . Juz 6. Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyyah, 1994. Al-Nawawy al-Dimasyqi. Raudlat At-Thalibin Wa Umdatul Muftin . Juz 4. Beirut: Al Maktab al Islamy, 1991. An-Nawawi. Al-Majmu’ Syarh Al Muhazab . Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, n.d. Araby, Ibnu. Ahkam Al-Quran . Juz 1. Beirut: Daar al- Kutub al-Ilmiyyah,
n.d.
Asakir, Ibnu. Tarikh Dimisyq . Juz 27. Beirut: Darr al-Fikr, 1995.
Asari, Aang, Theo Aditya Pradhana, Muhammad Faruq Averro, and Muhammad Irkham Firdaus. “Theory of Rights in Islamic Economic Law and Its Relation to Intellectual Property Rights.” Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law 6, no. 2 (2022): 169.
https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8384.
At-Tarabulusi, Ali Ibn Khalil. Mu’in Al-Hukkam . Damaskus: Darr al-
Qalam, n.d.
Cholid Narbuko & Abu Achmadi. Metodelogi Penelitian . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
Farhun, Ibnu. Tabsirot Al-Hukkam . Beirut: Darr al-Kutub al-Imiyyah, 2003. Firdaus, Muhammad Irkham, Aliyya Lathifa Daniswara, Novan Fatchu Alafianta, and Aang Asari. “Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions.” Al- Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah 10, no. 1 (2023): 13–23. https:// doi.org/10.15575/am.v10i1.21087.
Ibnu Nujaim. Al Bahru Ra’iq Fi Syarh Kanzi Al Daqo’iq . Juz 5. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
Indonesia, CNN. “Kumham DIY Minta Maaf Soal Temuan Penyiksaan
Di Lapas Yogyakarta,” n.d.
Khusnul Khotimah. “Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta,”
2016.
Mandlur, Ibnu. Lisan Al-‘Arab . Beirut: Darr Shadir, n.d. Naisaabuty, Al-Hakim an-. Al Mustadrak Ala Sohihaini . JUz 4. Beirut: Darr al-Kutub al Ilmiyyah, n.d.
“No Title,” n.d.
Peraturan, Databes. “Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan.” JDIH
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 17 Nomor 1, June 2023
BPK RI, n.d.
Prihananti, Duwita Aisya Trisna. “Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume. 3, (2022).
Pujiansyah. “Kasus Penganiayaan Narapidana Anak Di LPKA Kelas II
Lampung, Polisi Ungkap Peran 4 Tersangka.” TvOne, n.d.
Sri Ariyanti Kristianingsih. “Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga).” Universitas Islam Indonesia,
2017.
Susi Yanti. “Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri Sebagai Nara Pidana Studi Kasus Pada Narapidana Dan Tahanan Perempuan Tahun 2018.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
Tempo.com. “Tahanan Muslim Di Prancis Berbagi Cerita Buka Puasa
Di TikTok,” n.d.
Tempo. “Tahanan Muslim Di India Tak Terima Makanan Sahur,” n.d.
Times Indonesia. “Stigma Mantan Narapidana Di Lingkungan Masyarakat,” n.d.
Yunus Abdul Qawi as-Sayyid as Syafi’i. Al-Jarimah Wal Iqob Fi Fiqh Al Islamy . Beirut: Darr al Kutub al Ilmiyyah, 2003.
Yusuf al-Qardawi. “ ,” n.d.
Zamakhsyari. Tafsir Al-Kasyaf ‘an Haqoiq Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqowil Fi Al-Wujuh Al-Ta’Wil . Beirut: Darr al-Ma’rifat, 2009.