Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Rochman
Dosen Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH drrochman18@gmail.com
Naskah diterima: 7 November 2021; revisi: 10 Desember 2021; disetujui: 30 Desember 2021

## ABSTRACT
Victims of cases of domestic violence that mostly occur in women should get more serious attention from the community and the government. This study aims to identify and analyze the  factors  that  cause  the  occurrence  of  criminal  acts  of  domestic  violence.  Domestic violence, especially violence perpetrated by a husband against  his  wife,  does not  only cause physical suffering but also psychological suffering. Therefore, victims of domestic violence  must  receive  maximum  protection,  Article  44  of  Law  Number  23  of  2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is the basis for deciding perpetrators of acts of domestic violence. This research method uses a normative juridical approach, namely  research  that  focuses  on  library  research,  the  results  of  this  study  are  that domestic violence occurs mostly in women, the factors that cause domestic violence are mostly due to gender equality factors and economic factors.
Keywords: Crime, Violence, Household
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Fenomana kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas. 1 Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor  penyebabnya,  serta  upaya  penanggulangan  KDRT. 2 Bentuk  KDRT  yang terjadi  sangat  bervariasi,  seperti  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual,  dan  kekerasan  berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam  hukuman  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  UU PKDRT)  yang  bertujuan  agar  korban  KDRT  terutama  perempuan  mendapatkan perlindungan hukum. 3
Lahirnya  UU  No.  23  Tahun  2004  disatu  sisi  terkesan  memberikan  keuntungan, khususnya  bagi  istri  (perempuan)  yang  disinyalir  lebih  sering  menjadi  korban  dalam praktek  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tetapi  di  sisi  lain  terbitnya  undang-undang tersebut  justru  dapat  memunculkan  masalah  baru  dikarenakan  potensial  menimbulkan ketidakadilan  gender. 4 Kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya  kekerasan  yang dilakukan  suami  terhadap  istri,  tidak  hanya  menimbulkan  penderitaan  fisik  tetapi  juga penderitaan  psikis.  Hal  ini  sesuai  dengan  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang tercantum  dalam  Pasal  5  UU  No.  23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  KDRT,  yaitu kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  atau  penelantaran  rumah  tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. 5
Istilah  KDRT 6 sebagaimana  ditentukan  pada  Pasal  1  angka  1    Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan    Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT)  tersebut  seringkali  disebut  dengan    kekerasan  domestik.  Kekerasan  domestik sebetulnya tidak hanya  menjangkau hubungan  antara suami dengan istri dalam rumah tangga,  namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada  dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri,  dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena  hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang  menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah  tangga  dan  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut. 7 Dalam    konvensi  HAM Internasional “ Universal Declaration of Human Rights  (“UDHR”), the  International
1 Hamidah  Abdurrachman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sebagai  Implementasi  Hak-Hak  Korban,” Ius  Quia  Iustum  Law Journal 17, No. 3 (2010): 475-491, hlm. 476.
2 Estu Rakhmi Fanani, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya,” Jurnal Legislasi Indonesia 5, No. 3 (2008): 1- 8, hlm. 2
3 Rena Yulia Nuryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum,” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 20, No. 3 (2004): 311-326, hlm. 311
4 Adriana Venny, Memehami Kekerasan Terhadap Perempuan , Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta,2002, hal.6
5 Endang Prasetyawati, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri ( kasus dipengadilan negeri Gresik), Jurnal Ilmu Hukum, mimbar keadilan, November 2014, hlm, 81-92.
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga (UU PKDRT).
7 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Covenant on Civil and Political Rights  (“ICCPR”), dan the  International Covenant on Economic, Social and Cultural  Rights  (“ICESCR”) telah  diatur  konsensus    bersama yang menjadi standart  umum mengenai Hak Asami Manusia,  bahawa KDRT merupakan sebuah    permasalahan  dunia,  yang  mana  setiap  negara  yang  meratifikasinya  harus memiliki komitmen  kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT  dapat menggugat negaranya masing-masing. 8
Kekerasan  fisik  merupakan  jenis  kekerasan  yang  paling  mudah  dalam pembuktiannya, sebaliknya kekerasan seksual tidak mudah dalam mengumpulkan barang bukti.  Kekerasan  terhadap  perempuan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan kemerdekaan  secara  melawan  hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Tindakan  ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan, baik  fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat. 9
Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai  subordinat  dan  diasumsikan  sebagai  korban.  Sebenarnya  yang  dapat  menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban,  tetapi  sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa  yang  lebih  sering  menjadi korban  adalah  perempuan.  Bukan  tanpa  alasan  bahwa  perempuan  lebih  berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaiatan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa  lain  adalah  negara.  Pasal  1  angka  1  menyatakan  bahwa  KDRT  adalah  “Setiap perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan  atau  penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tanga telah menumbuhkan  kesadaran  bagi  para  istri  yang  menjadi  korban  kekerasan  untuk melaporkan  perbuatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kepada  pihak  yang  berwajib. Menanggapi hal ini Pambudy dan Hardiningsih mengemukakan bahwa : Dua organisasi non  pemerintah,  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk Keadilan  (LBH  APIK)  Jakarta  dan  Mitra  Perempuan,  melaporkan  situasi  catatan perempuan  tahun  2005  yang  memperlihatkan  perbaikan  keadaan  perempuan  dan  pada saat  yang  sama  masih  memprihatinkan.  Kedua  organisasi  tersebut  mencatat  naiknya jumlah  perempuan  yang  melaporkan  kekerasan  yang  mereka  alami  sebanyak  38,3% dibandingkan  dengan  tahun  2004.  Demikian  juga  jumlah  pengaduan  kasus  kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada LBH APIK meningkat 817 kasus pada tahun 2004  menjadi  1.046  kasus  pada  tahun  2005.  Dengan  meningkatnya  perempuan  yang
8 Agung  Budi  Santoso,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Terhadap  Perempuan:  Perspektif Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Juni 2019, Vol.10, No. 1. HLM 39-57.
9 B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,” Muwazah 2, No. 1 (2010): 181- 188, hlm. 182.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengadukan  kasusnya  ini  memperlihatkan  bahwa  lahirnya  UU  PKDRT  telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah  privat.Undang-undang  ini  juga  memberi  akses  kepada  korban  untuk  mencari penyelesaian melalui jalur hukum. 10

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititik  beratkan  pada  penelitian  kepustakaan. 11 Berkaitan  dengan  penelitian  yuridis normative  maka  objeknya  berupa  asas-asas  hukum,  kaedah-kaedah  hukum,  sistematik hukum,  teori-teori  hukum  dan  peraturan  perundangundangan  yang  berkaitan  dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dari difinisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat  mengembangkan  kepribadiannya  serta  mencapai  kesejahteraan  spiritual  dan materiil. 13
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  dapat  terganggu  jika  kualitas  dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri.Hal ini dapat menimbulkan ketidak  harmonisan  rumah  tangga  yang  dapat  berakhir  pada  perceraian.  Tidak  jarang ketidak  harmonisan  rumah  tangga  ini  memicu  perselisihan  yang  berkepanjangan  dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut. 14
Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga, kehormatan, martabat  dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal  28  H  ayat  (2)  Undang-Undang  1945  menentukan  bahwa  “Setiap  orang  berhak
10 Pambudy dan Hardiningsih, Makalah “ Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan ” , http//www.Kompas Cyber Media, html, 14 januari 2006
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.70
12 Bambang sunggono, 1987, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
13 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
14 Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2013,vol. 9, No.7, hlm 35-46.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mendapatkan  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh  kesempatan  dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan
keadilan.”  Kenyataannya,  apa  yang  menjadi  tujuan  dari  perkawinan  kadang  tidak tercapai, karena pasangan suami istri tidak terkendali sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan korban umumnya adalah perempuan (istri). Hal ini dapat diketahui dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2020, sebanyak 299.911 kasus, diantaranya kasus KDR 79% (6.480 kasus). Dan terdapat  Kekerasan  Terhadap  Istri  (KTI)  menempati  peringkat  pertama  3.221  kasus (50%).  Kasus  kekerasan  terhadap  istri  selalu  menjadi  perhatian  Komnas  Perempuan sebab  kasus  itu  menimpa  perempuan  dewasa  yang  menjadi  ibu  rumah  tangga.  Kasus tersebut belum termasuk yang melapor melalui telpon. 15
Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga maka pembaruan hukum yang berpihak  pada  kelompok  rentan  atau  tersubordinasi,  khususnya  perempuan  menjadi sangat  diperlukan.  Diundangkannya  UndangUndang  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan  dalam Rumah Tangga, selain mengatur hal  ihwal  pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsurunsur tindak  pidana  yang  berbeda  dengan  tindak  pidana  penganiayaan  yang  diatur  dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, dengan cara :
a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual, atau
d. Penelantaran rumah tangga
KDRT  merupakan  tindakan  yang  sering  terjadi,  namun  sangat  sulit untuk  diketahui. 16 Faktor  penyebab  pertama  adalah  KDRT  terjadi  dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). 17
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  tidak  bertujuan  untuk  mendorong  perceraian.aUndangundang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah  tangga  yang  (benar-benar)  harmonis  dan  sejahtera  dengan  mencegah  segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berangkat dari fakta  banyaknya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  dengan  korban mayoritas  perempuan  dan  anakanak.  Hal  ini  berdasarkan  sejumlah  temuan  Komisi Nasional  Anti-Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan)  dari  berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.
15 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan- poin-kunci-5-maret-2021
16 Resti Arini, “Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana,” Lex Crimen II, No. 5 (2013): 32-42, hlm. 32
17 Lely Wulandari, “Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal,” LAW REFORM 4, No. 1 (2008): 1-19, hlm. 2
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  berupa  kekerasan  psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensifitas emosi seseorang sangat  bervariasi.  Dalam  suatu  rumah  tangga  hal  ini  dapat  berupa  tidak  diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya, hal ini penting untuk  perkembangan  jiwa  seseorang,  identifikasi  yang  timbul  pada  kekerasan  psikis lebih  sulit  diukur  daripada  kekerasan  fisik.  Kekerasan  fisik,  bila  didapati  perlakukan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya  kekerasan  seksual  dalam  sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yaitu  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam  konsepnya,  dalam  hal  penggunaan  hukumnya  dikenal  dengan  asas:  “aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum” atau dikenal dengan asas Lex  specialis  derogate  lex  generalis .  Oleh  karena  itu  dapat  ditarik  gambaran  bahwa dalam  konsep  pengaturan  kekerasan  seksual  tersebut  khususnya  dalam  hal  ini  yaitu kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi konsep  pengaturan  umum,  sedangkan  sebaliknya  undang-undang  penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus. 18

## KESIMPULAN
Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat  sulit  untuk  diketahui.  Faktor  penyebab  pertama  adalah  KDRT  terjadi  dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural  lemah dan  mempunyai  ketergantungan, khususnya secara  ekonomi  dengan  pelaku  (suami). UU  Penghapusan  KDRT  telah  menumbuhkan kesadaran  bagi  para  istri  yang  menjadi  korban  kekerasan  untuk  melaporkan  perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Keberadaan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  yaitu  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  menjadi  suatu  bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum.

## REFERENSI
Adriana Venny, Memehami Kekerasan Terhadap Perempuan , Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta,2002.
Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Jurnal  Pengembangan Masyarakat  Islam,  Juni  2019, Vol.10, No. 1.
Arianus Harefan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Februari 2021, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2775-3166.
18 Arianus Harefan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Februari 2021, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2775-3166,  hlm, 18-20.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
B. Rudi Harnoko, “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan,” Muwazah 2, No. 1
(2010): 181- 188.
Bambang sunggono, 1987, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, Jurnal Ilmu Hukum, Februari 2013,vol. 9, No.7.
Endang Prasetyawati, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami  Terhadap  Istri  (  kasus  dipengadilan  negeri  Gresik), Jurnal Ilmu  Hukum, mimbar keadilan, November 2014.
Estu Rakhmi Fanani, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah  Tangga,  Antara  Terobosan  Hukum  dan  Fakta  Pelaksanaannya,” Jurnal Legislasi Indonesia 5, No. 3 (2008): 1-8,. Hamidah  Abdurrachman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban,” Ius Quia Iustum Law Journal 17, No. 3 (2010): 475-491. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan- lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021 diakses pada tanggal 22 Desember 2021
Lely  Wulandari,  “Kebijakan  Penanganan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  Melalui Mediasi Penal,” LAW REFORM 4, No. 1 (2008): 1-19. Pambudy dan Hardiningsih, Makalah “ Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan ” , http//www.Kompas Cyber Media, html, 14 januari 2006
Rena Yulia Nuryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum,” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 20, No. 3 (2004): 311-326.
Resti Arini, “Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana,” Lex Crimen II, No. 5 (2013): 32-42.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).