Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v5i2.191
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Alam  Yang  Berkelanjutan:  Tantangan  Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal
I Ketut Kasta Arya Wijaya 1
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Bali, Indonesia

## Korespondensi
I Ketut Kasta Arya Wijaya, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Bali, Indonesia, Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239, e-mail: kastaaryawijaya@gmail.com

## Pengutipan
Wijaya, I Ketut Kasta Arya. 2024. “ Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal ”. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 5 (2), 45-53. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i 2.191

## Original Article

## Abstract
This  paper  will  describe  and  analyze  the  potential  of  the  use  of  natural resources in tourism development, areas that have beautiful natural resources and  are  still  naturally  one  of  the  tourist  destinations.  The  use  of  natural resources in the tourism industry has become a trend today. Thus, there needs to be governance that regulates how the utilization of natural resources as one in the tourism industry. In sustainable development there is a balance that must be done by the parties both the government, business actors and the community  in  building  the  tourism  industry.  The  utilization  of  natural resources for the tourism industry is as wise as possible not to damage the environment but can contribute economically to the increasing economy of the  local  community.  On  the  other  hand,  the  local  community  still  has  a responsibility  in  maintaining  its  environment.  So,  there  is  a  harmonious relationship between the environment (natural resources), local communities, and economic improvement.
Keywords : Utilization of Natural Resources, Tourism Industry, Governance.

## Abstrak
Tulisan ini akan mendiskripsikan dan menganalisis potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan pariwisata, daerah yang mempunyai sumber daya alam yang indah dan masih alami salah satu destinasi wisatawan. Pemanfaatan  sumber  daya  alam  dalam  industri  pariwisata  sudah  menjadi kecendrungan saat ini. Dengan demikian perlu ada tata Kelola yang mengatur bagaimana pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu dalam industry pariwisata. Dalam pembangunan berkelanjutan ada kesimbangan yang wajib dilakukan  oleh  para  pihak  baik  pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat dalam membangun industry pariwisata. Pemanfataan sumber daya alam untuk industry pariwisata sebijak mungkin untuk tidak merusak lingkungan namun dapat memberikan kontribusi secara ekonomi dengan meningkatnya ekonomi masyarakat  setempat.  Dilain  pihak  masyarakat  setempat  tetap  mempunyai tanggung jawab dalam menjaga lingkungannya. Sehingga ada hubungan yang harmonis  antara lingkungan (sumber daya alam), masyarakat setempat, dan peningkatan ekonomi.
Kata kunci : Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Industry Pariwisata, Tata Kelola.
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 46

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  mempunyai  kekayaan  alam  yang  sangat  beragam,  baik  biotik  maupun  abiotik, terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya alam yang kaya seperti sumber daya hutan yang disebut emas hijau, mutiara hijau  zamrud yang mengorbit di garis khatulistiwa, dan sumber daya alam seperti sungai dan danau terkadang secara metaforis disebut emas biru. Selain itu, Indonesia memiliki banyak cadangan termasuk emas, nikel, timah, minyak, gas, dan mineral. Kekayaan  dan  keindahan  alam  Indonesia  saat  ini  belum  banyak  memberikan  kebahagiaan apalagi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.
Hutan yang terdegradasi dan dieksploitasi, alam yang tercemar dan dikomodifikasi, serta sumber  daya  alam  lainnya  telah  dieksploitasi  demi  keuntungan  dan  keuntungan  segelintir orang. Begitu pula dengan kekayaan hayati, termasuk keanekaragaman satwa, yang menjadi ciri  khas  masyarakat  Indonesia.  Eksploitasi  sumber  daya  alam  secara  berlebihan membahayakan  ketersediaan  dan  distribusi  yang  adil  serta  manfaatnya  terhadap  kesehatan ekosistem,  penghidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat  lokal.  Dalam  pemanfaatan  sumber daya alam untuk menunjang industri pariwisata, aspek lingkungan harus diperhatikan.
Penyelenggaraan  pariwisata  di  Indonesia  berlandaskan  Pancasila  sebagai  falsafah nasional dan landasan sebagai pedoman pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan yang dilakukan harus berdasarkan pada butir-butir Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan butir-butir Pancasila. Pancasila menjadi tujuan pembangunan pariwisata nasional dan harus menjadi penyaring terhadap intrusi budaya asing yang dibawa oleh wisatawan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan. 1
Undang-Undang  Kepariwisataan  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2009  mengatur dalam Pasal 2 bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus bermanfaat, relevan, adil dan setara, seimbang,  mandiri,  berkelanjutan,  partisipasi,  berkelanjutan,  demokratis,  dan  kesetaraan. didasarkan pada prinsip terjadi dan persatuan terjadi. Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan kepariwisataan  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kepentingan negara dan nasional Indonesia. 2
Pengembangan pariwisata dalam negeri meningkatkan kecintaan terhadap alam dan bangsa, menanamkan  jiwa  dan  semangat  serta  nilai-nilai  luhur  kebangsaan,  meningkatkan  mutu kebudayaan  nasional,  termasuk  peninggalan  sejarah  dan  keindahan  laut,  yang  bertujuan  untuk menampilkan  keindahan alam  dan semakin  meningkatkan  pariwisata. 3 Meningkatkan  kesadaran akan  pentingnya  pariwisata  kepada  masyarakat  lokal  melalui  sosialisasi  dan  pembinaan  kepada organisasi  seni  budaya  dan  kerajinan,  memperkenalkan  dan  mengembangkan  budaya  nasional, melestarikan jati diri bangsa,  dan menjaga lingkungan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  terdapat  permasalahan  yang  perlu  diperhatikan  dalam pengembangan  pariwisata  yang  memanfaatkan  sumber  daya  alam.    Oleh  karena  itu,  topiknya
1 I Ketut Kasta Arya Wijaya, “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata  Yang  Berbasis  Kearifan  Local,  Makalah  Dalam  Seminar  Nasional  DiUniversitas  Warmadewa”  (Denpasar: Universitas Warmadewa, 2022).
2 Bambang Sunaryo, Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia (Yogyakarta: Gava Media, 2013).
3 Janianton Damanik, Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), https://pustakapelajar.co.id/buku/pariwisata-indonesia-antara-peluang-dan-tantangan/.
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 47 dirumuskan  sebagai  berikut:  Bagaimana  pengelolaan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan pada sektor pariwisata berbasis kearifan lokal?

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang melibatkan penggunaan  beragam  bahan  hukum  dan  literatur  yang  terkait  dengan  isu  yang  sedang  dibahas. Kemudian, materi tersebut dianalisis dengan melakukan deskripsi mendalam terhadap substansi yang  menjadi  fokus  kajian,  di  mana  analisis  dilakukan  secara  bertahap  dari  aspek  yang  umum menuju yang lebih khusus. Pendekatan deduktif-induktif diterapkan dalam proses analisis ini guna memastikan keterpaduan dan kedalaman pemahaman terhadap isu yang sedang diselidiki, sehingga diharapkan hasil kajian yang komprehensif dan relevan dapat diperoleh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sumber  daya  alam  adalah  sumber  kesejahteraan  bagi  semua  umat  manusia  yang  hidup  di  alam semesta, tanpa sumber daya alam umat manusia tidak akan bisa melangsungkan hidupnya, seperti adanya udara yang bersih, ekosisitem yang berjalan natural dan adanya alam bersih yang bisa untuk melangsungkan kehidupan manusia. Pemanfaatan Sumber daya alam yang cenderung eksploatif akan memggangu ekosistem alam. 4
Tidaklah  tepat  jika  kita  memandang  sumber  daya  alam  sebagai  objek  yang  harus dimanfaatkan secara  optimal  dari  sudut  pandang  etika  lingkungan  hidup.  Pakar  kehutanan  dan filsuf lingkungan hidup Aldo Leopold menjelaskan, ia ingin mengubah cara pandang manusia yang seperti budak zaman dahulu hanya melihat bumi dan segala isinya, termasuk alam. Kara, artinya hanya  sebagai  alat.  Menurutnya,  pandangan  yang  memandang  bumi  dan  segala  isinya  sebagai instrumen atau objek hubungan ekonomi semata, hanya bernilai ekonomi dan berfungsi untuk kemaslahatan manusia saja, harus dilepaskan. 5
Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah bahwa sumber daya alam  hanyalah  obyek  yang  dapat  dimanipulasi  dan  dieksploitasi  untuk  keuntungan  ekonomi. Pendekatan  ini  berbeda  dengan  pendekatan  ekologi  yang  memandang  bumi  dan  segala  isinya, termasuk  alam,  dari  sudut  pandang  yang  lebih  luas.  Bumi  dan  isinya  secara  keseluruhan  tidak dianggap, seperti dulu, sebagai harta benda belaka, seperti budak yang dapat diperjualbelikan, tetapi bumi dan isinya adalah subyek moral, seperti halnya manusia, dan oleh karena itu dapat menjadi keuntungan.  Bumi  dan  segala  isinya  merupakan  subyek  moral  yang  harus  dihargai  dengan sendirinya. Landasan perbedaan cara pandang dalam pemanfaatan sumber daya alam dimana ilmu ekonomi identik dengan ekologi atau yang dikenal dengan mazhab ekosentris. Setiap komponen suatu  ekosistem  (manusia,  hewan,  tumbuhan)  mempunyai  kedudukan/hak  yang  sama  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingannya.  Sistem  nilai  ekonomi  yang  diterapkan  pada  benda- benda  alam  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  intrinsik  yang  tidak  dapat  dinilai  hanya  dengan menggunakan  cara  ekonomi  tradisional.  Sumber  daya  alam  dimanfaatkan  dengan  ramah lingkungan  (rasa  hormat  dan  tanggung  jawab).  Kesejahteraan  manusia  ditentukan  oleh persahabatan  antara  manusia  dan  alam,  termasuk  rantai  pasokan  konsumsi,  produksi,  dan
4 Ni Ketut Sari Adnyani, “Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal,” Media Komunikasi FPIPS 20, no. 2 (2021): 70 – 80, https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738.
5 Otong Rosadi, Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial: Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum (Yogyakarta: Thafa media, 2012).
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 48 distribusi. 6 Manusia  dianggap  sebagai  penghuni  ekosistem  dan  mempunyai  status  yang  sama dengan  makhluk  hidup  lainnya  dalam  hal  konsumsi  dan  produksi,  sehingga  keputusan  alokasi sumber daya sebaiknya diambil tidak hanya oleh pasar tetapi juga oleh politik dan komunitas lokal.

## 3.1. Pemanfaatan  SDA  Dalam  Pembangunan  Pariwisata  Guna  Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Secara  historis,  model  atau  paradigma  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  dan  ramah lingkungan  merupakan  hasil  dari  pertumbuhan  pemikiran  yang  bertujuan  untuk  memberikan alternatif yang lebih holistik serta sebagai bentuk tanggapan kritis terhadap model pembangunan pariwisata konvensional yang telah berlaku sebelumnya. Paradigma tersebut mencerminkan sebuah perubahan fundamental dalam pandangan terhadap pembangunan pariwisata, di mana sebelumnya terfokus pada pertumbuhan dan penekanan pada pariwisata massal.
Kritik yang muncul terhadap model pertumbuhan ini secara nyata menyoroti biaya mahal yang  harus  dibayar  sebagai  akibat  dari  pencapaian  pertumbuhan  yang  signifikan  dalam pengembangan  sektor  pariwisata, yang  pada  gilirannya  menyebabkan  degradasi  serta  kerusakan lingkungan yang meluas, seperti perubahan penggunaan lahan, pencemaran udara, dan berbagai dampak  negatif  lainnya  yang  berpotensi  merugikan  petani  dan  masyarakat  setempat  secara keseluruhan. Selain itu, dampak-dampak negatif ini juga menyentuh aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi, seperti penurunan ketersediaan air tanah dan meningkatnya tingkat pengucilan sosial dalam masyarakat yang terkena dampak. 7
Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar  pengembangan  sektor  pariwisata  semata.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mendorong peningkatan karakter dan kemampuan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Pendekatan ini memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta memperhatikan dinamika tantangan pembangunan  global  yang  tengah  terjadi.  Pembangunan  pariwisata  di  Indonesia  tidak  hanya merupakan upaya peningkatan ekonomi semata, melainkan juga berlandaskan pada prinsip-prinsip hidup  berkelanjutan,  yang  menitikberatkan  pada  keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep yang dapat  menjadi  panduan  serta  landasan  bagi  pengembangan  pariwisata  di  Indonesia  yang  lebih holistik dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis pengembangan pariwisata,  tetapi  juga  mengandung  filosofi  yang  mendasari  visi  dan  tujuan  jangka  panjang pembangunan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. 8

## 3.2. Model Pemanfaatan SDA di bidang Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
Pemberdayaan  masyarakat  mewakili  sebuah  konsep  yang  terintegrasi  dalam  paradigma pembangunan,  yang  menggarisbawahi  pentingnya  memperhatikan  berbagai  aspek  utama  dari keberlangsungan  masyarakat.  Pendekatan  ini  meliputi  tidak  hanya  sumber  daya  manusia  yang terdiri dari masyarakat dan lingkungannya, tetapi juga memperhitungkan dimensi material, fisik, dan manajerial. Selain itu, kompleksitas pemberdayaan masyarakat juga mencakup dimensi yang
6 Winahyu Erwiningsih, “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16 (2009): 118 – 36, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3880.
7 Trias Palupi Kurnianingrum et al., Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air , ed. Ismala Dewi (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).
8 Binahayati Rusyidi and Muhammad Fedryansah, “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat,” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2018): 155 – 65, https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490.
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 49 lebih luas seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan memperluas jangkauan pemikiran ini, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi lebih holistik dan merangkul keseluruhan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat.
Pembangunan berkelanjutan menandakan sebuah perjalanan ke arah yang mengakui peran lingkungan hidup sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari pergerakan pembangunan nasional yang semakin menjadi fokus utama dalam dinamika kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan yang dijalankan perlu merangkul dimensi keberlanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Ini berarti  bahwa  pembangunan  harus  bergerak  sejalan  dengan  kebutuhan  ekologis  bumi, memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan ini, pembangunan berkelanjutan menjadi lebih dari sekadar konsep, melainkan sebuah komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik yang memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini dan mendatang secara seimbang. 9
Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya alam dengan tingkat efisiensi tertinggi. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang tinggi. Oleh karena itu, adopsi konsep pembangunan hijau atau eco-development menjadi semakin penting. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Urgensi Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk membantu dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup. Dianggap sebagai landasan bagi kebijakan  lingkungan  hidup,  diharapkan  bahwa  peraturan  ini  dapat  menjadi  bagian  dari  solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada. 10
Karena itu, peran hukum sebagai alat pembangunan dan sebagai instrumen rekayasa sosial memiliki peran penting dalam mendorong perubahan dan menjadi titik fokus dalam menciptakan harapan  akan  pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan  berkelanjutan  dari  sudut  pandang ekologis dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu paradigma pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan lingkungan hidup dianggap sebagai sumber daya alam yang harus dijaga keberfungsian, keserasian, dan keseimbangannya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bagi generasi mendatang. 11
Prinsip-prinsip dasar pembangunan masyarakat berkelanjutan ini mengedepankan konsep keadilan  ekonomi  bagi  masyarakat  lokal,  sejalan  dengan  prinsip  keadilan  distributif  yang  telah dijelaskan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan terwujud ketika individu yang memiliki tingkat kesetaraan yang sama diperlakukan secara adil, sementara individu yang berbeda dalam hal keunggulan  atau  ketidaksetaraan  dihargai  sesuai  dengan  perbedaan  yang  ada.  Prinsip  ini mempertimbangkan  apa  yang  diperoleh  dan  dimiliki  oleh  masyarakat,  serta  bertujuan  untuk mendistribusikan  sumber  daya  alam  secara  merata  demi  mencapai  keseimbangan  antara pemeliharaan  dan  penggunaan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  sistem  di  mana  setiap individu memperoleh hak dan keuntungan yang pantas sesuai dengan kontribusi dan usahanya. 12
9 Virginia Aggata, “Nilai Kearifan Lingkungan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung Di Desa Pelangas,” Jurnal Sosial Sains 1, no. 2 (2021): 121 – 29, https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.32.
10 A Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
11 Raka Dalem, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Denpasar, Indonesia: UPT Penerbit, Universitas Udayana & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, 2007), https://books.google.co.id/books/about/Kearifan_lokal_dalam_pengelolaan_lingkun.html?id=cpCcmgEACAAJ&redir_esc =y.
12 John Rawls, A Theory of Justice (Massachusette: The Balknap Press of Harvard University Press, 1977).
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 50
Proses ini melibatkan strategi yang menggabungkan penggunaan sumber daya alam dengan cara  yang  berkolaborasi  dengan  lingkungan  lokal  untuk  mendukung  aktivitas  pariwisata. Pengelolaan  pemanfaatan  ruang  ini  tidak  hanya  melibatkan  aspek  teknis,  tetapi  juga  harus memperhitungkan nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam masyarakat. Pandangan John Rawls tentang “ keadilan sebagai keadilan ” menyoroti pentingnya keadilan sebagai prinsip fundamental dalam  struktur  sosial.  John  Rawls  menekankan  perlunya  keseimbangan  yang  proporsional  dan harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat, termasuk negara. Oleh karena  itu,  dalam  konteks  pengelolaan  ruang  untuk  pariwisata,  upaya  yang  dilakukan  harus mempertimbangkan  keadilan  dalam  distribusi  manfaat  dan  pemeliharaan  lingkungan  demi kesejahteraan bersama. 13
Pentingnya  menghormati  hak-hak  masyarakat  merupakan  fondasi  yang  krusial  bagi kesejahteraan  ekonomi,  terutama  dalam  sektor  pariwisata,  mengingat  peraturan  pariwisata menuntut penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan manusia dan keadilan, kesetaraan, serta proporsionalitas. Hal ini dianggap sebagai prasyarat utama. Dalam konteks  ini,  argumen  yang  disajikan  memberikan  landasan  kuat  bahwa  keterlibatan  masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam adalah relevan dan sangat penting. Konsep utilitarianisme turut membantu dalam merumuskan prinsip-prinsip utilitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan ruang. 14
Menurut prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Bentham, esensi dari hukum adalah memastikan pencapaian  kebahagiaan  maksimal  bagi  sebanyak  mungkin  orang,  atau  secara  lebih  luas, kebahagiaan maksimal bagi mayoritas. Dalam konteks utilitarianisme, tujuan utama hukum adalah untuk  menghasilkan  manfaat  atau  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Selain  menjadi  pendukung aktivitas pariwisata, pemanfaatan ruang ini memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal. Pemahaman yang berkembang adalah bahwa partisipasi sosial tidak hanya dapat meningkatkan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan ekonomi dan lingkungan masyarakat. Fridtjof Capra, dalam pandangan bioregionalismenya, menggambarkan alam semesta sebagai sebuah sistem kehidupan yang saling terkait. Konsep bioregionalisme mempromosikan pengakuan akan hubungan ekologis yang  unik  dengan  lingkungan  sekitar,  serta  mendorong  individu  untuk  hidup  secara  harmonis dengan lingkungan tempat mereka berada. 15
Dari  analisis  yang  telah  kami  bahas  di  atas,  kami  berpendapat  bahwa  penerapan  model pengelolaan sumber daya alam di destinasi wisata yang mengedepankan prinsip keadilan untuk kepentingan  seluruh  masyarakat  memiliki  signifikansi  yang  besar  dalam  konteks  dinamika pembangunan nasional. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang  dapat  diimplementasikan  melalui  perspektif  lingkungan  hidup  atau  pembangunan berkelanjutan.  Prinsip-prinsip  dasar  pembangunan  berkelanjutan,  sebagaimana  diuraikan  dalam Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  No.  32  Tahun  2009, menegaskan  bahwa  strategi  pembangunan  harus  mempertimbangkan  aspek  lingkungan  hidup, sosial, dan ekonomi secara bersamaan dan secara seimbang. 16
Upaya  sadar  untuk  menggabungkan  aspek.  Untuk  memastikan  integritas.  Lingkungan, keselamatan, keterampilan, kesejahteraan dan kualitas hidup generasi sekarang dan masa depan.
13 John Rawls, Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review , trans. Lindra Darnela (Belknap Press, 1971).
14 Sulastriyono  Sulastriyono,  “Kajian  Pembangunan  Hukum  Sumber  Daya  Air  Sungai  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum,” Mimbar Hukum 20, no. 1 (2008): 1 – 191, https://doi.org/10.22146/jmh.16314%0A.
15 Keraf, Etika Lingkungan Hidup .
16 Dalem, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 51
Konsep  bioregionalisme  merupakan  model  pengorganisasian  dan  pengembangan  kehidupan komunitas  manusia  secara  berkelanjutan,  khususnya  komunitas  yang  hidup  menurut  pola  gaya hidup dan adat istiadat yang erat kaitannya dengan ekonomi dan ekologi. Model bioregionalisme adalah  mengembangkan  dan  memenuhi  kebutuhan  penghidupan  melalui  perlindungan  dan konservasi ekosistem yang mendukung adaptasi ekologi dan kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan Pasal 2(h) UUPPLH yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada asas ekoregional.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Ekonomi dan  ekologi  adalah  dua  realitas,  aspek  praktis  kehidupan  yang  membentuk  budaya  suatu masyarakat.  Dengan  mengoptimalkan  pengetahuan  lokal  masyarakat  lokal,  harmonisasi pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  pariwisata  ramah  lingkungan  akan  benar-benar berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan. 17
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  lahan  di  perkotaan  dengan  mendukung  pengembangan ekowisata dan mencapai pemerataan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Anda  dapat memanfaatkannya  semaksimal  mungkin.  Sumber  daya  alam  yang  dikandungnya  dikelola  oleh negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  konteks pengembangan  sektor  pariwisata,  pengembangan  wilayah  sebagai  sektor  utama  mengarah  pada peningkatan  perekonomian  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  pariwisata penting bagi seluruh wilayah, begitu pula pelestarian lingkungan alam. 18
Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara manfaat ekonomi dan kelestarian ekologi. Sebab, kita tidak bisa memungkiri adanya kontradiksi antara pembangunan dan lingkungan hidup. Oleh  karena  itu,  pengembangan  kawasan  pariwisata  memerlukan  pendekatan  yang menyeimbangkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  pelestarian  alam  dan  lingkungan.  Dalam filosofi lingkungan hidup yang dikenal dengan bioregionalisme, bioregionalisme sebenarnya lebih dari sekedar kelestarian lingkungan hidup. Bioregionalisme bertujuan untuk mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  budaya secara  bersamaan.  Proses  pembangunan yang  berbasis  pada  pemberian  izin  kepada  masyarakat  lokal  untuk  mengelola  perekonomian, ekosistem, dan sosial budaya mereka secara desentralisasi atau otonom dianggap dapat menjaga keseimbangan  ketiga  dimensi  pembangunan  tersebut.  Hasil  akhirnya  adalah  memungkinkan masyarakat  untuk  mandiri  secara  ekonomi  dalam  memenuhi  semua  kebutuhan  dasar  mereka. Sejalan dengan itu, pembangunan ekonomi akan tercapai secara harmonis dengan ekosistem lokal, dan lingkungan hidup akan tetap terjaga secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, seluruh pranata sosial dan budaya akan dilestarikan dan menjadi prinsip dan jiwa  pembangunan ekonomi secara keseluruhan selaras dengan alam, tempat masyarakat tumbuh dan berkembang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa  permasalahan  yang  telah  diidentifikasi  meliputi  beberapa  aspek  krusial.  Pertama,
17 Sukadi Sukadi, “Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal Di Bali,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 1 (2013): 150 – 57, https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1310.
18 A.A Gede Oka Parwata and I Ketut Kasta Arya Wijaya, “Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali,” Kertha Wicaksana 12, no. 1 (2018): 69, https://doi.org/10.22225/kw.12.1.415.69-75.
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 52 pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks pariwisata dianggap sebagai elemen yang sangat penting  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun,  tidak  dapat  diabaikan bahwa keberlanjutan  lingkungan  juga  memiliki  urgensi yang  sama  pentingnya.  Oleh karena  itu, untuk  mencapai  keseimbangan  yang  diinginkan  antara  kedua  aspek  ini,  diperlukan  suatu pendekatan  yang  mampu  memperhitungkan  dan  mengakomodasi  seluruh  kepentingan  yang terlibat, baik itu dari segi ekonomi, sosial-budaya, maupun lingkungan hidup. Salah satu model pendekatan  yang  dapat  dipertimbangkan  adalah  bioregionalisme  atau  ecocentrisme,  yang memandang mahluk hidup sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungannya. Dalam konteks ini, penting untuk mengutamakan keselarasan antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan alam dan sumber daya alam (SDA). Dengan memandang kesejajaran ini, tujuan pembangunan yang dikejar tidak hanya terbatas pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga pada pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan menerapkan model pendekatan seperti  ini,  diharapkan  bahwa  pembangunan  yang  terjadi  akan  menghasilkan  masyarakat  yang sejahtera, yang diiringi dengan pemeliharaan lingkungan yang tetap terjaga. Dengan demikian, visi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud, di mana kepentingan semua pihak terpenuhi secara seimbang dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Adnyani, Ni Ketut Sari. “Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal.” Media Komunikasi FPIPS 20, no. 2 (2021): 70 – 80. https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738.
Aggata, Virginia. “Nilai Kearifan Lingkungan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung Di Desa Pelangas.” Jurnal Sosial Sains 1, no. 2 (2021): 121 – 29. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.32.
Erwiningsih, Winahyu. “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16 (2009): 118 – 36. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3880.
Parwata, A.A Gede Oka, and I Ketut Kasta Arya Wijaya. “Eksistensi Desa Pakraman Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Budaya Bali (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali.” Kertha Wicaksana 12, no. 1 (2018): 69. https://doi.org/10.22225/kw.12.1.415.69-75.
Rusyidi, Binahayati, and Muhammad Fedryansah. “Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial 1, no. 3 (2018): 155 – 65. https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490.
Sukadi Sukadi. “Pengembangan Potensi Pariwisata Spiritual Berbasis Masyarakat Lokal Di Bali.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 1 (2013): 150 – 57. https://doi.org/10.23887/jish- undiksha.v2i1.1310.
Sulastriyono, Sulastriyono. “Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Mimbar Hukum 20, no. 1 (2008): 1 – 191. https://doi.org/10.22146/jmh.16314%0A.

## Buku
Dalem, Raka. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup . Denpasar, Indonesia: UPT Penerbit, Universitas Udayana & Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana, 2007.
Wijaya . Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola ………………… | 53
https://books.google.co.id/books/about/Kearifan_lokal_dalam_pengelolaan_lingkun.html?id=cpC cmgEACAAJ&redir_esc=y.
Janianton Damanik. Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. https://pustakapelajar.co.id/buku/pariwisata-indonesia-antara-peluang-dan-tantangan/.
Keraf, A Sonny. Etika Lingkungan Hidup . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
https://books.google.co.id/books?id=gW6qG0DQ2_cC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage &q&f=false.
Kurnianingrum, Trias Palupi, Monika Suhayati, Yosephus Mainake, Sulasi Rongiyati, and Luthvi Febryka Nola. Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air . Edited by Ismala Dewi. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.
Rawls, John. A Theory of Justice . Massachusette: The Balknap Press of Harvard University Press, 1977.
——— . Teori Keadilan John Rawls: Sebuah Review . Translated by Lindra Darnela. Belknap Press, 1971.
Rosadi, Otong. Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial: Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum . Yogyakarta: Thafa media, 2012.
Sunaryo, Bambang. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia .
Yogyakarta: Gava Media, 2013.
Wijaya, I Ketut Kasta Arya. “Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Local, Makalah Dalam Seminar Nasional DiUniversitas Warmadewa.” Denpasar: Universitas Warmadewa, 2022.