## PENGEMBANGAN PARIWISATA  DALAM KOMUNIKASI BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Oleh
Kariaman Sinaga, S. Sos, M.AP
Dosen Fakultas Sospol Universitas Dharmawangsa Medan

## ABSTRAK
Dalam  pengembangan  destinasi  wisata  suatu  daerah  sangat  diperlukan adanya  implementasi  kebijakan  yang  dapat  menselaraskan  antara  program pembangunan  secara  nasional  dengan  pembangunan  yang  dilaksanakan  di daerah.Kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  sebagai regulator  penting  untuk  mengikutsertakan  swasta  dan  masyarakat  agar pengembangan  destinasi  pariwisata  yang  dilakukan  dapat  berjalan  secara efektif.Menghadapi persaingan global saat ini, pengembangan pariwisata berbasis budaya  lokal  memiliki  peluang  besar  karena  kecenderungan  negara-negara  maju untuk memenuhi kebutuhan rohani setelah terpenuhinya kebutuhan materi.Namun dalam  pengembangan  destinasi  pariwisata  yang  dilakukan  harus  tetap mengedepankan  nilai-nilai  budaya  lokal  sebagai  identitas  atau  perwujudan  dari nasionalisme.Untuk  keberhasilan  pengembangan  destinasi  parwisata  berbasis budaya  lokal  perlu  didukung  oleh  kebijakan  publik,sumber  daya  manusia, partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya.Dalam penerapan kebijakan publik menuntut adanya aspek kemauan politik,aspek keadilan,dan aspek koordinasi.Pengembangan  destinasi  wisata  berbasis  budaya  lokal  sejalan  dengan konsep  pengembangan  wilayah  yang  memerlukan  pemahaman  tentang  kondisi fisik geografis,sosial,ekonomi  budaya dan komunikasi  masyarakat yang berbeda antar  wilayah,sehingga  penetapan  kebijakan  pengembangan  wilayah  harus disesuaikan dengan kondisi,potensi,dan permasalahan pada suatu wilayah.
Kata Kunci :Pariwisata, Komunikasi ,Budaya Lokal

## A. PENDAHULUAN
Keberhasilan  pengembangan  destinasi  wisata  yang  dilakukan  secara nasional  maupun  daerah  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  pemerintah,  swasta, dan masyarakatnya untuk memahami dan memaknai  potensi budaya  yang ada di daerahnya.  Pemahaman  terhadap  budaya  merupakan  kunci  keberhasilan pengembangan  destinasi  wisata  dalam  persaingan  global  (Hana  Panggabean  et all.2014:13).Hal  ini  sejalan  semangat  pembangunan  nasional  di  berbagai  sektor yang berhubungan dengan nasionalisme.
Aktivitas  kepariwisataan  yang  berbasis  budaya  menjadi  peluang  untuk memperkuat  budaya  yang  merupakan  kekayaan  nasional  sekaligus  menjadi  nilai jual  yang  dimiliki  suatu  masyarakat  untuk  dapat  bersaing  dalam  bidang pariwisata.Hal ini juga merupakan strategi untuk menghindari dampak negatif dari kegiatan  pariwisata  itu  sendiri  karena  dalam  pengembangannya  tetap memperhatikan nilai-nilai budaya.
Pengembangan  destinasi  wisata  berbasis  budaya  lokal  menjadi  salah  satu bagian  penting  untuk    menarik  wisatawan  baik  domestik  maupun mancanegara.Budaya  lokal  merupakan  bagian  dari  inti  aktivitas  pariwisata  yang merupakan  keinginan  setiap  wisatawan  yaitu: to  see , to  learn , to  taste , and  to experience of  something di  suatu  detinasi.Wisatawan  memiliki  keinginan  untuk belajar  tentang  adat  istiadat  dan  kebiasaan  lokal  serta  mengalami  berbagai kegiatan budaya yang akan menjadi pengalaman pribadinya.
Keberhasilan  Provinsi  Bali  dalam  mengelola  destinasi  wisata  merupakan kesuksesan  dari  pemerintah,  swasta  dan  masyarakatnya  untuk  menjaga  dan memajukan  nilai-nilai  budaya.Melalui  pengelolaan  destinasi  wisata  berbasis budaya  lokal  akan  diperoleh  keuntungan  ganda  yaitu  selain  mendapatkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya  juga  mendapatkan  kesempatan  untuk memperkenalkan budaya yang ada pada masyarakatnya.
Sebagai  suatu  peluang,  bahwa  negara-negara  yang  telah  maju perekonomiannya  ditandai  dengan  terpenuhinya  akan  kebutuhan  barang-barang mewah  akan  beralih  kepada  kebutuhan  yang  bersifat  rohani  seperti  keinginan untuk mencari pengalaman atau pengetahuan baru tentang budaya masyarakat lain (H.Oka,  1982:  91-92).Dengan  demikian  memajukan  destinasi  wisata  budaya
mejadi  peluang  besar  untuk  memanfaatkan  tingkat  kebutuhan  masyarakat  pada negara-negara  maju  untuk  mendapatkan  peningkatan  pendapatan  daerah  dan masyarakatnya.
Peluang  dari  negara-negara  maju  harus  dapat  dimanfaatkan  untuk mendapatkan  devisa dan  kesejahteraan  masyarakat secara  luas.Untuk memaksimalkannya  maka  dilakukan  kebijakan  ditingkat  nasional  maupun  di tingkat  daerah  atau  kebijakan  yang  bersifat  top  down  maupun  kebijakan  yang bersifat botton up.Hal ini untuk menjawab tantangan implementasi yang ternyata lebih  berat  dibandingkan  pada  tahap  pengambilan  keputusan  atau  secara politis.Hal  ini  berdasarkan  pada  pelaksanaan  program-program  pemerintah  di bidang  pariwisata  yang  hingga  saat  ini  yang  secara  umum  belum  menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat tetapi lebih mensejahterakan sebagian masyarakat saja.
Sejalan  dengan  perkembangan  globalisasi,  pengembangan  destinasi pariwisata  mengalami  dilema  antara  tuntutan  secara  nasional  dengan  tuntutan secara  internasional.Oleh  karenanya  dibutuhkan  kebijakan  berupa  regulasi  yang dapat menjaga budaya lokal agar tetap menjadi acuan atau pedoman dalam proses pengembangan  destinasi  wisata.Tanpa  adanya  nilai-nilai  budaya  lokal  yang menjadi  pedoman  dalam  pengembangan  maka  pengembangan  yang  dilakukan tidak memiliki karakter dan lemah dalam keberlanjutannya.
Pengembangan  wilayah  (regional  develovment)  merupakan  upaya  untuk memacu  perkembangan  sosial  ekonomi,  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup suatu wilayah.Kebijakan pengembangan  wilayah  sangat  diperlukan  karena  kondisi  fisik  geografis,  sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda antar wilayah, sehingga penetapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi,  potensi dan permasalahan pada wilayah yang bersangkutan.(Andri,2006).
Budaya  menjadi  bagian  dari  perilaku  komunikasi,  dan  pada  gilirannya komunikasi  pun  turut  menentukan,  memelihara,  mengembangkan  atau mewariskan budaya (Mulyana, 2003:4). Apa yang kita bicarakan, bagaimana kita membicarakannya,  apa  yang  kita  lihat,  perhatikan,  atau  abaikan,  bagaimana  kita berpikir, dan apa yang kita pikirkan dipengaruhi oleh budaya. Pada gilirannya, apa
yang  kita  bicarakan,  bagaimana  kita  membicarakan,  apa  yang  kita  lihat  turut membentuk, menentukan, dan menghidupkan budaya kita.

## B.PEMBAHASAN
Beberapa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi    dalam  implementasi kebijakan  wisata  berbasis  budaya  lokal  agar  menjadi  daya  tarik  wisata meliputi:kebijakan  publik,  SDM,  partsipasi  masyarakat,  komunikasin  dan pelestarian budaya.
1.Kebijakan Publik
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  kemajuan  teknologi  dan  informasi telah menjadikan wilayah atau suatu negara berada dalam persaingan global yang menuntut  kesiapan  atau  daya  tahan  yang  tinggi  untuk  dapat  menghadapi persaingan.Maka  sangat  diperlukan  strategi  pengembangan  budaya  yang  sejalan dengan  pengembangan  destinasi  pariwisata  yang  unik  sesuai  dengan  keinginan wisatawan  baik  wisatawan  domestik  maupun  wisatawan  mancanegara.Hal  ini berkaitan  dengan  tuntutan  kemampuan  dalam  menetapkan  kebijakan  yang  dapat menghadapi persaingan global tersebut.
Pengembangan  destinasi  wisata  budaya  lokal  akan  memperkuat  rasa kebangsaan  atau  cinta  kepada  tanah  air.Siagian  (1994)  dalam  Erda  Rindarsih (2015:23)  menyatakan  pembangunan  sebagai  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha pertumbuhan  dan  perubahan  yang  berencana  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh suatu  bangsa,  negara,  dan  pemerintah  menuju    modernitas  dalam  rangka pembinaan  bangsa  (nation  building).Kebijakan  yang  dilakukan  secara  lokal maupun nasional merupakan kebijakan untuk memperkuat nasionalisme.
Sebagai  suatu  negara  yang  memiliki  kekayaan  budaya  yang  sangat beragam maka indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat memanfaatkan kekayaan  budaya  bangsa.Melalui  kebijakan  publik  sejauh  mungkin  diupayakan pemanfaatannya    potensi  budaya  bangsa  pada  sebesar-besarnya  kepentingan publik.Dalam penerapannya sangat diperlukan adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Beberapa  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  melakukan  kebijakan pengembangan destinasi wisata adalah:
a.Aspek Keadilan
Suatu  kebijakan  harus  memperhatikan  aspek  keadilan  bagi  masyarakat dengan  dikeluarkannya  suatu  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pengembangan destinasi.Hal ini diperlukan agar program yang dijalankan mendapatkan dukungan yang  kuat  dari  masyarakat.Hal  ini  sejalan  dengan  pandangan  bahwa  masyarakat merupakan  subjek  dan  sekaligus  objek  dari  pengembangan  destinasi pariwisata.Masyarakat  akan  merasa  ikut  bertanggungjawab  atas  program pengembangan  destinasi  wisata  yang  dijalankan  pemerintah  apabila  aturan  yang ditetapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.
Untuk  itu,  dalam  proses  perumusan  kebijakan  harus  mengikutsertakan pihak  swasta  dan  masyarakat  agar  kebijakan  yang  ditetapkan  benar-benar  dapat diterima  untuk  dijalankan.Dengan  mengikutsertakan  masyarakat  dan  swasta dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata maka  aturan  yang  akan  dilaksanakan  juga  akan  dengan  mudah  dipahami  untuk dilaksanakan.
Dalam  menegakkan  asas  keadilan,  kebijakan  yang  dilakukan  dalam pengembangan destinasi wisata dapat di bedakan berdasarkan pada wilayah yang menjadi  sasaran.Kebijakan  publik  bervariasi  menurut  wilayah  yang  diintervensi, tujuan yang ingin dicapai, kelompok sasaran yang dituju, dan substansi perubahan yang diharapkan.(Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti,2012:24).Dalam hal  ini maka pemanfaatan potensi budaya  yang ada pada suatu wilayah harus diikuti dengan aturan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya.
Hal  ini  diperlukan  untuk  menjaga  keseimbangan  antar  wilayah  dalam pembangunan kepariwisataan.Bagi suatu daerah yang telah maju kepariwisataannya  harus  diperlakukan  berbeda  dengan  daerah  yang  belum  maju kepariwisataannya agar tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah.Hal ini juga berorientasi  pada  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  yang  merupakan  amanat dari pembangunan secara nasional.
b.Kemauan Politik (Political Will)
Suatu kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang berlangsung baik pada  level  nasional  maupun  level  daerah.Hal  ini  berkaitan  dengan  pilihan  sektor pembangunan  yang  harus  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan  suatu  daerah yang  harus  melewati  suatu  proses  politik.Pada  situasi  tertentu  kebijakan pembangunan  destinasi  wisata  lebih  diarahkan  pada  bidang  yang  sesuai  dengan keinginan pemerintah sebagai regulator.
Sejalan  dengan  luasnya  sektor  pembangunan  yang  akan  dilakukan  di Indonesia  maka  prioritas  terhadap  pembangunan  pariwisata  baik  yang  dilakukan secara  nasional  maupun  daerah  merupakan  sektor  yang  sangat  strategis.Hal  ini disebabkan karena pembangunan pariwisata memiliki multiflier effect yang sangat tinggi  sehingga  akan  memberikan  peningkatan  kesejahteraan  bagi  masyarakat secara luas.
c.Koordinasi
Salah  satu  aspek  krusial  yang  paling  mempengaruhi  tumbuh  kembang industri  pariwisata  adalah  masalah  peraturan  dan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  pariwisata.Peraturan  dan  perundang-undangan  pariwisata mencakup  aspek  yang  sangat  luas  dan  bersifat  lintas  sektor  antara  satu kementerian dengan kementerian lainnya, seperti:a) aturan mengenai keimigrasian yang terkait dengan paspor dan visa yang merupakan domain kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia;  b)  aturan  mengenai international  aviation  agreements yang merupakan domain Kementerian Perhubungan dll.(Judisseno, 2017:96).
Kordinasi yang dilakukan antar kementerian juga mencakup pengembangan  destinasi  wisata  budaya  yang  akan  menjadi  daya  tarik  kunjugan wisata.Kunjungan  wisatawan  asing  masih  dominan  pada  Bali  sebagai  tujuan wisata  menunjukkan  kualitas  kordinasi  baik  secara  nasional  dan  daerah  dapat dikatakan masih rendah.
Dalam  kaitannya  dengan  pengembangan  destinasi  wisata,  pembangunan darah bukan hanya merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan nasional.Pembangunan  daerah  mempunyai  watak  atau  ciri  tersendiri,  serta memiliki  pola  dan spirit yang  sesuai  dengan  kondisi  dan  potensi  yang
dimiliki.Itulah  sebabnya  pembangunan  daerah  seyogyanya  dilihat  sebagai  sub- sistem  pembangunan  nasional.Jadi  bukan  sekedar  serpihan  dari  siistem pembangunan  nasional.Sebagai  suatu  sub-sistem,  pembangunan  daerah  memiliki kebulatan  tersendiri,  yang  bersifat  fungsional  bagi  keseluruhan  sistem pembangunan nasional.( Usman, Sunyoto, 2010:13).
Kegagalan  menempatkan  pembangunan  daerah  sebagai  subsistem  dari keseluruhan  sistem  pembangunan  nasional,  bukan  hanya  mempersulit  untuk memperoleh  hasil  yang  optimal,  melainkan  juga  dapat  merusak  proses pembangunan  nasional.Dengan  demikian,  perencanaan  dan  implementasi pembangunan  daerah  cukup  kompleks,  mengingat  di  samping  kebutuhan mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  nasional  yang  berada  di  daerah,  tetapi juga  kemampuan  mengidentifikasikan  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  di daerah.
Maka dalam pengembangan destinasi wisata sebagai bagian dari program pembangunan nasional dapat dikoordinasikan agar program yang dijalankan dapat memenuhi  aspirasi  dari  masyarakat.Koordinasi  juga  sangat  diperlukan  dengan instansi  lainnya  untuk  menghindari  adanya  duplikasi  program,  imitasi  rencana, dan dapat saling tular dalam keunggulan atau strategi pembangunan pada berbagai instansi.
2.Sumber Daya Manusia.
Meskipun  dalam  proses  penetapan  kebijakan  telah  melaui  proses  yang mengikutsertakan masyarakat  atau kebijakan  yang membangun sinergitas namun tetap saja program pengembangan destinasi wisata suatu wilaya sangat ditentukan oleh  sumber  daya  manusia  baik  sebagai  aparatur  pemerintah  dan  juga masyarakatnya.Sejalan dengan konsep pengembangan wilayah bahwa pembangunan  suatu  wilayah  merupakan  sesuatu  yang  kompleks  sehingga keberhasilannya didukung oleh banyak pihak.
Pengembangan destinasi wisata perlu didukung oleh sumber daya manusia agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  terhadap  wisatawan,Pelayanan  yang dimaksud  termasuk  layanan  birokrasi  yang  dikendalikan  oleh  pemerintah  (Kang Lin  Peng:  2016).Pergeseran  dari  industri  agraris  kepada  kewirausahaan  harus
didukung  oleh  sumber  daya  manusia  dengan  pendekatan  interdispliner  untuk mempelajari dan mengembangkan sistem pelayanan menuju yang lebih baik.
Pengembangan  destinasi  wisata  berpusat  pada  manusia  (people  centered develovment)  untuk  peningkatan  pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  di  daerah yang  menekankan  pada  pembelajaran  dan  strategi  perumusan  program.Tujuan yang  ingin  di  capai  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  dalam mengaktualisasikan dirinya.Dalam hal ini, Moelyarto (1999) mengemukakan ciri- ciri  pendekatan  pengelolaan  sumber  daya  lokal  yang  berbasis  masyarakat meliputi:
1. Keputusan  dan  inisiatif  untuk  memenuhi  masyarakat  setempat  dibuat  ditingkat lokal,  oleh  masyarakat  yang  memiliki  identitas  yang  diakui  peranannya  sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Fokus  utama  pengelolaan  sumber  daya  lokal  adalah  memperkuat  kemampuan masyarakat  miskin  dalam  mengarahkan  asset-asset  yang  ada  dalam  masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Toleransi  yang  besar  terhadap  adanya  variasi.Oleh  karena  itu  mengakui  makna pilihan  individual,  dan  mengakui  proses  pengambilan  keputusan  yang  dengan sentralistik.
4. Budaya  kelembagaannya  ditandai  dengan  adanya  organisasi-organisasi  yang otonom  dan  mandiri,  yang  saling  berinteraksi  memberikan  umpan  balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
5. Adanya  jaringan  koalisi  dan  komunikasi  antara  para  pelaku  dan  organisasi  lokal yang  otonom  dan  mandiri,  yang  mencakup  kelompok  penerima  manfaat  dan pemerintah  lokal  yang  menjadi  dasar  bagi  semua  kegiatan  yang  ditujukan  untuk memperkuat  pengawasan  dan  penguasaan  masyarakat  atas  berbagai  sumber  yang ada serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada.

## 3.Partisipasi Masyarakat
Program  pembangunan  pariwisata  yang  baik  harus  mengikutsertakan beberapa elemen berikut: konservasi atas biodiversiti berkelanjutan, mengikutsertakan  masyarakat  lokal,  memberikan  intrepretasi  dan  menambah pengalaman,  mendorong  melakukan  aksi  positif,  mendorong  berkembangnya industri  kecil,  konservasi  sumberdaya  tidak  terbarukan,  memfokuskan  pada partisipasi lokal dan kesempatan berusaha pada masyarakat pedesaan.(Wood,2002, dalam Erda Rindarsih 2015:23).
Masyarakat  merupakan  tuan  rumah  (host)  yang  akan  mengadapi wisatawan,  sehingga  masyarakat  harus  memiliki  kesiapan  untuk  menjadi  tuan rumah  yang  baik.Hal  ini  akan  memberikan  daya  tarik  bagi  wisatawan  untuk berkunjung  untuk  melihat  budaya  masyarakat.Selanjutnya  sinergitas  antara pemerintah,  pengusaha  dan  masyarakat    menentukan  dalam  memajukan  atraksi budaya  yang menjadi salah satu ketertarikan seseorang untuk mengunjungi suatu destinasi wisata.
Nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam masyarakat merupakan asset atau potensi  kebijakan  yang  dapat  diadopsi  dalam  pengembangan  alternatif  dan rekomendasi  kebijakan.Untuk  dapat  memasukkan  nilai-nilai  budaya  lokal  yang mulia maka pemerintah harus mengembangkan sikap demokratis dan melibatkan berbagai pihak.Dengan demikian demokratisasi dan partisipasi akan dikembangkan dengan amat luas dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata.
Partisipasi  merupakan  komponen  dasar  dari  pemerintahan  yang demokratis  sehingga  dalam  menghasikan  kebijakan  harus  memberikan kesempatan  yang  luas  kepada  warganya.Partisipasi  dapat  diperoleh  melalui diskusi, pembelajaran, atau negosiasi dan kerjasama agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif ( Benedetto Grazella all.et.,2016: 38-48).
Partisipasi  dimulai  dari  perencanaan  pembangunan  wilayah  yang merupakan  upaya  terorganisir  untuk  menetapkan  sasaran  pembangunan  ekonomi wilayah,  mengumpulkan  dan  menganalisis  informasi,  membangkitkan  dan mengevaluasi  berbagai  aktivitas  dalam  kerangka  pembangunan  wilayah  yang strategis  (Sirojuzilam:  2008).Dalam  hal  ini  perencanaan  pemanfaatan  sumber daya publik yang benar-benar seksama baik sektor swasta petani, pengusaha kecil, organisasi volunter, koperasi dan perusahaan besar harus turut ambil bagian dalam proses perencanaan.

## 4.Pelestarian Budaya
Budaya  merupakan  potensi  yang  sangat  tiggi  nilainya  bagi  suatu  bangsa karena  identitas  suatu  bangsa  merupakan  acuan  dari  pembangunan  yang dijalankan  oleh  suatu  negara.Kebijakan  yang  berkaitan  dengan  perundang- undangan  dalam  pengembangan  destinasi  wisata  harus  berdampingan  dengan nilai-nila- budaya yang ada di masyarakat.
Untuk membangun destinasi wisata sangat diperlukan keselarasan dengan budaya  masyarakat  lokal,  karena  melalui  keselarasan  tersebut  maka  program pengembangan  destinasi  wisata  akan  berjalan  secara  berkelanjutan.Budaya masyarakat  yang  dimaksud  mencakup  pemberdayaan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  tekhnologi,  bahasa,  kesenian,  adat  istiadat,  yang  menuntut adanya  penguatan  melalui  peraturan  perundang-undangan  sebagai  suatu kebijakan.
Pengembangan  destinasi  wisata  tidak  hanya  berorientasi  pada  ekonomi semata-mata  namun  tetap  memperhatikan  kelestarian  budaya  sesuai  dengan idiologi bangsa.Menurut Amartya Sen dalam Warjio Ph.D (2016:66) menyatakan bahwa  pembangunan  harus  dilihat  sebagai  kebebasan.Menurut  Sen  dengan menekankan pada kemerdekaan manusia, membuat pandangan ini berbeda dengan pandangan-pandangan  sempit  pembangunan  yang  hanya  menekankan  pada pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  pendapatan,  industrialisasi,  kemajuan teknologi, dan modernisasi sosial.
Sejalan  dengan  pelestarian  budaya    diatur  dalam  PP  No.43  tahun  2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat  Desa  yang dilakukan dengan:  1) Mendorong partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pembangunan  desa  yang dilaksanakan  secara  swwakelola  oleh  desa,  2)  Mengembangkan  program  dan kegiatan  pembangunan  desa  secara  berkelanjutan  dengan  mendayagunakan sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  yang  ada  di  desa,  3)  Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas,potensi, dan nilai kearifan lokal,  4)Menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  yang  berpihak  kepada kepentingan  warga  miskin,  warga  disabilitas,  perempuan,  anak,  dan  kelompok marginal,  5)  Mengembangkan  sistem  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Pembangunan Desa,6) Mendayagunakan lembaga  kemasyarakatan  Desa  dan  lembaga  adat,  7)  Mendorong  partisipasi masyarakat  dalampenyusunan  kebijakan  desa  yang  dilakukan  melalui musyawarah  desa,  8)  Menyelenggarakan  peningkatan  kualitas  dan  kapasitas sumber  daya  manusia  masyarakat  desa,  9)  Melakukan  pengawasan  dan pemantauan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  pembangunan  desa  yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.
5.Komunikasi Budaya
Di  dalam  buku  ― Intercultural  Communication:  A  Reader ‖  dinyatakan bahwa  komunikasi  antar  budaya  (intercultural  communication)  terjadi  apabila sebuah  pesan  (message)  yang  harus  dimengerti  dihasilkan  oleh  anggota  dari budaya tertentu untuk konsumsi anggota dari budaya yang lain (Samovar, Porter, 1994:19).  Selain  itu,  terdapat pula  definisi  lain  menurut  Liliweri  yang menyatakan  bahwa  proses  komunikasi  antar  budaya  merupakan  interaksi antarpribadi  dan  komunikasi  antarpribadi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang yang memiliki
latar belakang kebudayaan
yang berbeda
(Liliweri:2003:13).Tujuan dari komunikasi antar budaya, antara lain :
1. Memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi.
2. Memperluas komunikasi antarorang yang berbeda budaya.
3. Mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi.
4. Membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan budaya.
5. Meningkatan ketrampilan verbal dan non verbal dalam komunikasi.
6. Menjadikan kita mampu berkomunikasi secara efektif
Budaya  dan  komunikasi  memiliki  hubungan  timbal  balik.  Budaya mempengaruhi  komunikasi  dan  sebaliknya  komunikasi  mempengaruhi  budaya. Hubungan  timbal  balik  antara  komunikasi  dan  budaya  penting  untuk  dipahami karena  dengan  budayalah  orang-orang  dapat  belajar  berkomunikasi.  Kemiripan budaya  dalam  persepsi  akan  memungkinkan  pemberian  makna  yang  cenderung mirip pula terhadap suatu realitas sosial atau peristiwa tertentu. Sebagaimana kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda maka dengan sendirinya akan mempengaruhi  cara  dan  praktek  berkomunikasi  kita,  banyak  aspek/  unsur  dari budaya  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku  komunikasi  seseorang.  Pengaruh tersebut muncul melalui suatu proses persepsi dan pemakna suatu realitas.
Dalam sebuah kebudayan terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan kepada  masyarakat,  dimana  sebuah  kebudayaan  pasti  menggambarkan identitas/ciri dari sebuah tempat/pemilik kebudayaan tersebut. Peran komunikasi sangat  dibutuhkan  untuk  tetap  menjaga  kelestarian  dan  untuk  memperkenalkan sebuah kebudayaan tertentu ke ranah  yang  lebih luas. Banyak kebudayaan yang
tidak dikenal atau tidak di ketahui oleh masyarakat luas di karenakan kurangnya pengenalan  atau  komunikasi  terhadap  daerah  luar,  yang  menyebabkan  sebauh kebudayaan tidak kenal. Hal ini banyak menyebabkan sebuah kebudayaan cepat hilang/punah  yang  tergerus  oleh  kebudayaan-kebudayaan  baru  yang  lebih komunikatif  dan  mudah  dipahami.  Jadi  hubungan  antara  kebudayaan  dan komunikasi  sudah  sangat  jelas  terlihat,  di  dalam  sebauh  kebudayaan  pun  juga terkandung  sebuah  makna  yang  ingin  disampaikan,  dan  komunikasi  itu  sendiri membantu  mengenalkan  kebudayaan itu ke ranah  yang lebih luas untuk  dikenal masyarakat luas.

## C.KESIMPULAN
1.Pengembangan  destnasi  wisata  berbasis  budaya  lokal  harus  didukung oleh  kebijakan    yang  lahir  dari  hasil  kesepakatan  antara  pemerintah, swasta (pengusaha), dan masyarakat.
2.Kebijakan  yang  diimplementasikan  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan  harus  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan,  menjalin  koordinasi antar  instansi,  dan  menunjukkan  kemauan  yang  kuat  untuk  memajukan wisata berbasis budaya lokal.
3.Pengembangan  destinasi  wisata berbasis budaya harus dibarengi  dengan peningkatan  sumber  daya  manusia  agar  dapat  berinovasi  sesuai  dengan pergeseran  dari  kehidupan  pertanian  agraris  menuju  pada  pelayanan pariwisata  yang  memiliki  dampak  yang  kluas  terhadap  kesejahteraan masyarakat.
4.Pengembangan  destinasi  wisata  sesuai  dengan  pengembangan  suatu wilayah  yang  merupakan  bagian  dari  perencanaan  wilayah  untuk memanfaatkan suatu wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5.  Komunikasi  membantu  mengenalkan  kebudayaan    ke  ranah  yang  lebih luas untuk dikenal masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri,  2006,  Perspektif  Pembangunan  Wilayah  Pedesaan,  Jurnal  Inovasi,  Vol  6 (18)
Agus,  Et.al.2012.Implementasi  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya  di
Indonesia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
Bonedetto  Grazella  all.et,2015.Procedia  Environmental  Sciences,  Elsevier Bv,Ecosmart, Http:// creativecommos.org./licences.Vol.28.No.6.2016 pp.125-1244
Damanik,Janianton,Et.all.2015.Membangun  Pariwisata  Dari  Bawah,Gajah  Mada University Press,Yogyakarta
Judisseno,  Rimsky  K,2017.Aktivitas  dan  Kompleksitas  Kepariwisataan,PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Liliweri, Alo. 2003. Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mulyana,Deddy.  2003. Ilmu  Komunikasi,  Suatu  Pengantar, cetakan  kelima, Bandung: Remaja Rosdakarya .
Moeljarto.1999.Politik Pembangunan Sebuah Analisis,Konsep,Arah dan  Strategi, Tiara Wacana Yogya,Yogyakarta
Panggabean,Hana.Et.al.2014.Kearifan  Lokal  Keunggulan  Global,  Elex  Media Komputindo,Jakarta
Peng.Kang  Lin.2016.Inovasi  Wirausahawan  Sosial  Melalui  Aktivisme,Jurnal Perhotelan Kontemporer, Vol.28 ISS 6 Hal.1225-1244
Peraturan Pemerintah No.43 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Samovar,  LarryA.  &  Edwin  R  Mc  Daniel,  Richard  E.  Porter.  1994.  Intercultural Communication A Reader Ninth Edition. Belmont: Wadsworth .