Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

## Saan
Fakultas Hukum Universitas Universitas Pamulang E mail : saanhasbi@yahoo.co.id

## Abstrak
Produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, biologis dan rekayasa  genetik,  pada  dasarnya  dapat  dikonsumsi  oleh  masyarakat  sepanjang  tidak terdapat larangan berdasarkan Syariat, dan saat ini persoalan halal dan haram bukan hanya  merupakan  isu  yang  sensitif  di  Indonesia,  melainkan  telah  menjadi  perhatian masyarakat  internasional.  Umat  Islam  di  seluruh  dunia  amat  berkepentingan  atas jaminan  halal  tidak  saja  terhadap  produk  makanan,  minuman,  dan  produk  lainnya namun juga terhadap proses produksi serta rekayasa genetik. Pemerintah bertanggung jawab  dalam  menyelenggarakan  Jaminan  Produk  Halal. Sebelum  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  diterbitkan,  sertifikat  halal adalah  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  yang  menyatakan  kehalalan  suatu p roduk  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Saat  ini  dengan  disahkannya  Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini maka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dilakukan oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  yang  dalam melalaksanakan wewenangnya berkerjasama  dengan kementerian  dan/atau  lembaga  terkait,  Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Tulisan ini memfokuskan pada masalah bagaimana  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Prdouk  Halal  dan  Implementasinya  saat  ini, yang  ternyata dalam  pelaksanaannya  memerlukan  dukungan  politik,  koordinasi  dan sinergi  kebijakan  dengan Kementerian/lembaga  terkait  serta para  pemangku kepentingan  (stake  holder). Adanya  sengketa  kewenangan  atau Tarik  menarik kepentingan antara  BPJPH  dengan kementerian  dan/atau lembaga  lain  hendaknya dilakukan  dengan  koordinasi  yang  lebih  mendalam,  salah  satu  caranya  dengan memasukan solusi kewenangan itu dalam rancangan peraturan pemerintah.
Kata Kunci: Produk Halal, Jaminan Produk Halal, Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kebebasan  untuk  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  agamanya  masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin pelaksanaanya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  29  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  negara  berdasar  atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu.  Selain  hak  tersebut,  setiap  warga  negara  juga  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum,  hak  untuk  mendapatkan  kedudukan  dalam  hukum  dan  persamaan hak, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak Asasi tersebut merupakan cerminan dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Dengan  demikian  mengkonsumsi  atau  menggunakan  produk  yang  halal  menurut keyakinan  agama  dalam  rangka  menjamin  kualitas  hidup  dan  kehidupannya  dapat dipandang  sebagai  bentuk  hak  warga  negara  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1
Produk berupa makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, biologis dan rekayasa  genetik,  pada  dasarnya  dapat  dikonsumsi  oleh  masyarakat  sepanjang  tidak terdapat  larangan  berdasarkan  Syariat.  Menurut  ketentuan  Syariat,  seseorang  harus bersipat  hati-hati  terhadap  produk  yang  dikonsumsinya,  karena  dalam  produk  yang disangka  halal  kemungkinan  terdapat  bahan  baku  yang  diharamkan,  sehingga  produk tersebut  dianggap  produk Syubhat, dengan  demikian  konsumen  muslim  harus  berhati- hati  dalam  memilih  dan  membeli  produk  tertentu  untuk  dikonsumsi  atau  menjauhi produk yang dianggap syubhat 2 .
Sebagai negara  yang mayoritas penduduknya beragama  Islam, maka tersedianya makanan minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa  genetik yang  terjamin  kehalalannya  menurut  syariat  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  beragama
1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Produk Halal yang dibuat DPR RI h.1
2 Ibid
Islam  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  ibadah,  sehingga  produk  yng dikonsumsi oleh masyarakat tersebut perlu dijamin kehalalannya 3 .
Persoalan halal dan haram bukan hanya merupakan isu yang sensitif di Indonesia, melainkan  telah  menjadi  perhatian  masyarakat  internasional.  Umat  Islam  di  seluruh dunia  amat  berkepentingan  atas  jaminan  halal  tidak  saja  terhadap  produk  makanan, minuman,  dan  produk  lainnya  namun  juga  terhadap  proses  produksi  serta  rekayasa genetik.  Terhadap  produk  dan  rekayasa  genetik  dimaksud  dibutuhkan  respons  normatif dari  negara  guna  memenuhi  kebutuhan  hak  konstitusional  warga  negara  yang  dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.
Berdasarkan fakta  mengenai  peredaran  makanan,  minuman  di  Indonesia, sertifikasi  dan  penandaan  kehalalan  suatu  produk,  baru  menjangkau  sebagian  kecil produsen di  Indonesia.  Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan  (BPOM)  Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2.000 produk yang telah meminta pencantuman tanda halal. Sementara data dari LP POM Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan  bahwa sampai  tahun  2010  telah  berhasil  mensertifikasi  produk  sebanyak 75.514,  baik  produk  nasional  maupun  impor.  Jumlah  produk  yang  disertifikasi  halal tahun  2010  sebanyak  21.837  produk,  atau  meningkat  100  %  dibandingkan  tahun  2009 dan permohonan sertifikasi halal selama 11 tahun terakhir tidak lebih 8.000 produk dari 870 produsen di Indonesia 4 .
Respons  positif  terhadap  kepentingan  sertifikasi  dan  pencantuman  tanda  halal pada  pangan  dan  produk  lainnya  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia dengan  diterbitkannya  beberapa  peraturan  perundang-undangan  secara  parsial,  tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda  halal. Oleh karena itu pengaturan demikian belum memberikan kepastian  hukum  dan  jaminan  hukum  bagi  umat  Islam  untuk  mengenai pangan  dan produk lainnya yang halal.
Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1992  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan,  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1967  tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor
3 Ibid, h.2
4 Agama, Kementerian, Laporan Hasil Penelitian Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengsumsi Produk Halal, Badan Litbang dan Diklat, 2011, h. 14.
8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  peraturan  pelaksanaannya  belum memberikan  kepastian  hukum  dan  jaminan  hukum  kepada  umat  Islam  untuk  mengenal pangan  dan  produk  lainnya  yang  halal.  Bagi  Republik  Indonesia  sebagai  negara  yang mempunyai  bagian  terbesar  warga  negara  dan  penduduk  yang  beragama  Islam, memberikan  kepastian  hukum  dan  jaminan  hukum  terhadap  kehalalan pangan  dan produk lainnya adalah conditio sine qua non.
Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya 5 . Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk  melindungi  masyarakat,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  mendirikan  Lembaga Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  dan Kosmetika  MUI  (LPPOM  MUI)  pada  6  Januari 1989  sebagai  upaya  untuk  memberikan  kepastian  mengenai  kehalalan  suatu  produk pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetika. Kegiatan  sertifikasi  halal  LPPOM  MUI  terhadap produk pangan dimulai pada tahun 1994.
Sedangkan  di  sisi  konsumen,  pada  tahun  1999  lahir  Undang-Undang Nomor  8 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan perhatian mengenai jaminan produk halal (JPH). Dalam undang-undang tersebut, konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa,  serta memberikan  kewajiban  kepada  pelaku  usaha  untuk  memberikan  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Pelaku  usaha  juga dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak mengikuti  ket entuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  ‘halal’  yang dicantumkan dalam label.
Berbagai  peraturan  yang  telah  ada  tersebut  memang  menyinggung  mengenai Jaminan Produk Halal,  namun  dinilai  masih  bersifat ambiguous.  Oleh  karena  itu  pada tahun  2006,  DPR  RI  melalui  usul  insiatif  mengusulkan  RUU  tentang  Jaminan  Produk Halal. Setelah 8 tahun melalui pembahasan, RUU tersebut akhirnya dapat disahkan DPR menjadi  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal (UU JPH) pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian  hukum  bagi  konsumen,  khususnya  masyarakat  muslim  sebagai  konsumen
5 Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), h. 24.
terbesar.
Dalam  Undang-Undang ini,  penyelenggara  Jaminan Produk Halal adalah  Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  (BPJPH)  bekerja  sama  dengan kementerian dan/atau  lembaga  terkait, LPH  (Lembaga  Pemeriksa  Halal)  dan  MUI  sebagai  penerbit fatwa  halal.  BPJPH  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Menteri Agama. Selain itu, UU ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari APBN dan APBD 6
Sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini  lahir,  sertifikat  halal  adalah  fatwa  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  yang menyatakan kehalalan suatu  produk  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  D alam  upaya memenuhi  harapan  masyarakat  muslim  khususnya  terhadap  kepastian  kehalalan  produk makanan,  sekarang  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  ini  maka wewenang ini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undangnya dan ini dikuatkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, dimana menurut beliau “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal  (BPJPH)  nanti  memiliki  kewenangan  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan Jaminan  Produk  Halal. "Selain  itu  juga  menetapkan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria  jaminan  produk  halal,"  ungkap  Direktur  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan Syariah  Kemenag  RI,  Muhammad  Tambrin  saat  memberikan  materi  pada  Workshop Jurnalistik  yang  digelar  Pusat  Informasi  dan  Kehumasan  (PINMAS)  Kementerian Agama RI di Gedung Kemenag RI Jl. Lapangan Banteng Barat 7 .
Adanya satu badan  yang  bertugas  dan  berfungsi  untuk  melakukan penyelenggaran  Produk  Halal  adalah  sebagai  jawaban  dari  keresahan  yang  bagi masyarakat, adanya satu lembaga pemerintah, diharapkan proses pensertifikatan produk yang beredar di Indonesia akan bisa dilakukan dengan biaya murah. Dimana selama ini biaya yang tinggi menjadi kendala dan keluhan bagi sebagian besar produsen yang akan mendaftarkan produknya untuk mendapat sertifikat halal.
6 “UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen ”, (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal- berikankepastian-hukum bagi-konsumen, diakses 20 Februari 2017)
7 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agama tentang Wewenang Jaminan Produk Halal, Jakarta, 10 November 2016.

## B. Perumusan Masalah.
Untuk  menghindari  terlalu  luasnya  pembahasan  ini  dan  berdasarkan  latar belakang  tersebut  di  atas, penulis  hanya  memfokuskan  pada  masalah  bagaimana Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Implementasinya

## II. PEMBAHASAN

## A. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain adalah sebagai berikut:
1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan  yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan  yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.  Di  samping  itu,  ditentukan  pula  PPH  yang  merupakan  rangkaian  kegiatan untuk  menjamin  kehalalan  Produk  yang  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan  memberikan pengecualian  terhadap  Pelaku  Usaha  yang  memproduksi  Produk  dari  Bahan  yang berasal  dari  Bahan  yang  diharamkan  dengan  kewajiban  mencantumkan  secara  tegas keterangan  tidak  halal  pada  kemasan  Produk  atau  pada  bagian  tertentu  dari  Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk;
3. Dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik,  Pemerintah  bertanggung  jawab  dalam menyelenggarakan  JPH  yang  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  BPJPH,  dan dalam menjalankan  wewenangnya,  BPJH  bekerja  sama  dengan  kementerian  dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH
4. Tata  cara  memperoleh  Sertifikat  Halal  diawali  dengan  pengajuan  permohonan Sertifikat  Halal  oleh  Pelaku  Usaha  kepada  BPJPH.  Selanjutnya,  BPJPH  melakukan
pemeriksaan  kelengkapan  dokumen.  Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan Produk  dilakukan  oleh  LPH.  LPH  tersebut  harus  memperoleh  akreditasi  dari  BPJH yang  bekerjasama  dengan  MUI.  Penetapan kehalalan  Produk  dilakukan  oleh  MUI melalui  sidang  fatwa  halal  MUI  dalam  bentuk  keputusan  Penetapan  Halal  Produk yang  ditandatangani  oleh  MUI.  BPJPH  menerbitkan  Sertifikat  Halal  berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya  sertifikasi  halal  dibebankan  kepada  Pelaku  Usaha  yang  mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara,  pemerintah  daerah melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  perusahaan,  lembaga  sosial, lembaga  keagamaan,  asosiasi,  dan  komunitas  untuk  memfasilitasi  biaya  sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam  rangka  menjamin  pelaksanaan  penyelenggaraan  JPH,  BPJPH  melakukan pengawasan  terhadap  LPH;  masa  berlaku  Sertifikat  Halal;  kehalalan  Produk; pencantuman  Label  Halal;  pencantuman  keterangan  tidak  halal;  pemisahan  lokasi, tempat  dan  alat  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan, serta  penyajian  antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal;  keberadaan  Penyelia  Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk  menjamin  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Undang-Undang  ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8
Jaminan  Produk  Halal  yang  selanjutnya  disingkat  JPH  memiliki  arti  suatu kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu  produk  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat halal 9 .  Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  jaminan  produk halal merupakan  bagian  yang  tidak  dipisahkan  dari  serangkaian  proses  untuk memperoleh  sertifikat  halal.  Serangkaian  proses  untuk  memperoleh  sertifikat  halal tersebut  diawali  dengan  adanya  penyelenggara  jaminan  produk  halal  yang  berperan dalam  proses  tersebut  dan terdapatnya  bahan  dan  proses  produk  halal  dalam  hal memproduksi produk tersebut sehingga pada akhirnya memperoleh sertifikat halal.
8 Baca selanjutnya dalam penjelasan Undang-Udnang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5
Pengertian  jaminan  produk  halal  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  sistem jaminan  halal yang memiliki  pengertian  suatu  sistem  manajemen  yang  disusun, diterapkan  dan  dipelihara  oleh  perusahaan  pemegang  sertifikat  halal  untuk  menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI 10 .
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  jaminan  produk  halal  merupakan suatu  bentuk  kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  produk  yang  dibuktikan  dengan sertifikat halal yang mana sertifikat halal tersebut dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui fatwa tertulis MUI. Jaminan produk halal dengan sistem jaminan  poduk  halal  hanya  memiliki  sedikit  perbedaan  dimana  lembaga  yang mengeluarkan  sertifikat  halal.  Untuk  lebih  lanjut  terkait  dengan  pihak  yang mengeluarkan  sertifikat  halal  dalam  jaminan  produk  halal  tersebut,  dapat  dilihat  pada pembahasan berikutnya mengenai prosedur memperoleh sertifikat halal .

## B. Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

## 1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  yang  selanjutnya  disingkat BPJPH  adalah  badan  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan Jaminan  Porduk  Halal  disingkat  JPH 11 .  Dalam  penyelenggaraan  JPH,  BPJPH berwenang 12 :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
f. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
g. Melakukan registrasi Auditor Halal.
h. Melakukan pengawasan terhadap JPH.
i. Melakukan pembinaan Auditor Halal.
10 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-0batan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hal. 7.
11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3.
12 1Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 5
j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
Dalam melaksanakan Wewenang tersebut, BPJPH bekerja sama dengan 13 : a. Kementerian dan/atau lembaga terkait;
b. LPH;
c. MUI
Kerja  sama  BPJPH  dengan  kementerian  dan/atau  lembaga  terkait  dilakukan sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  kementerian  dan/atau  lembaga  terkait antara  lain Kementerian  dan/atau  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dibidang  perindustrian,  perdagangan,  kesehatan,  pertanian,  standardisasi  dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal disebutkan bahwa:
a. Bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  perindustrian  misalnya  dalam  hal  pengaturan  serta pembinaan  dan  pengawasan  industri  terkait  dengan  bahan  baku  dan  bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.
b. Bentuk  kerja  sama BPJPH  dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  perdagangan  misalnya  dalam  pembinaan  kepada  Pelaku Usaha  dan  masyarakat,  pengawasan  Produk  Halal  yang  beredar  di  pasar,  serta perluasan akses pasar.
c. Bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  kesehatan  misalnya  dalam  hal  penetapan  cara  produksi serta  cara  distribusi  obat,  termasuk  vaksin,  obat  tradisional,  kosmetik,  alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.
d. Bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pertanian  misalnya  dalam  hal  penetapan  persyaratan rumah  potong  hewan/unggas  dan  unit  potong  hewan/unggas,  pedoman pemotongan  hewan/unggas  dan  penanganan  daging  hewan  serta  hasil  ikutannya,
13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 7
pedoman  sertifikasi  kontrol  veteriner  pada  unit  usaha  pangan  asal  hewan,  dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.
e. Bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan  lembaga  pemerintah  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  standardisasi  dan  akreditasi  misalnya  dalam  hal persyaratan  untuk  pemeriksaan,  pengujian,  auditor,  lembaga  pemeriksa,  dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.
f. Bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan  lembaga pemerintah  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  koperasi,  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah misalnya  dalam  hal  menyiapkan  Pelaku  Usaha  mikro  dan  kecil  dalam  sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.
g. Bentuk  kerja  sama  BPJPH  dengan  lembaga  pemerintah  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan  produk  pangan,  obat,  dan  kosmetik  dalam  dan  luar  negeri  yang diregistrasi dan disertifikasi halal.
Kerja  sama  BPJPH  dengan  LPH  dilakukan  untuk  pemeriksaan  dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk 14 : a. sertifikasi Auditor Halal;
b. penetapan kehalalan Produk; dan
c. akreditasi LPH.
Pelaku  usaha  dalam  mengajukan  sertifikasi  halal,  BPJPH  merupakan  pihak yang  diminta  atas  permohonan  sertifikasi  halal  tersebut.  Selain  itu  pula,  BPJPH menetapkan  Lembaga  Pemeriksaan  Halal  atau  yang  disingkat  dengan  LPH  untuk melakukan  pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan  Produk.  Fungsi  BPJPH  yang lain adalah menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melakukan pengawasan terhadap JPH.  BPJPH  dan  kementerian  dan/atau  lembaga  terkait  yang  memiliki  kewenangan pengawasan  JPH  dapat  melakukan  pengawasan  secara  sendiri-sendiri atau  bersama- sama. BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam  penyelenggaraan  JPH.  BPJPH  saat  ini  sudah  dibentuk  dengan  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama  dan hal ini
14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 9
sesuai  Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal menyebutkan bahwa BPJPH dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diudangkan.

## 2. Majelis Ulama Indonesia
Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk  Halal  menyebutkan  bahwa  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  selanjutnya disingkat  MUI  adalah  wadah  musyawarah  para  ulama,  zuama,  dan  cendekiawan muslim. MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewada hi ulama, zu’ama, dan  cendikiawan  Islam  di  Indonesia  untuk  membimbing,  membina  dan  mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia 15 .
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada  fase  kebangkitan  kembali,  setelah  30  tahun  merdeka,  di  mana  energi  bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah  kesejahteraan  rohani  umat.  Dalam  perjalanannya,  selama  dua  puluh  lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk 16 :
a. memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada  umat  Islam  Indonesia  dalam mewujudkan  kehidupan  beragama  dan  bermasyarakat  yang  diridhoi  Allah Subhanahu wa Ta’ala;
b. memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada  Pemerintah  dan  masyarakat,  meningkatkan  kegiatan  bagi  terwujudnya ukhwah  Islamiyah  dan  kerukunan antar-umat  beragama  dalam  memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
c. menjadi  penghubung  antara  ulama  dan  umaro  (pemerintah)  dan  penterjemah timbal  balik  antara  umat  dan  pemerintah  guna  mensukseskan  pembangunan nasional;
d. meningkatkan  hubungan  serta kerjasama  antar  organisasi,  lembaga  Islam  dan cendekiawan  muslimin  dalam  memberikan  bimbingan  dan  tuntunan  kepada
15 Anonim, “ Sekilas MUI”, http://mui.or.id/sekilas-mui (diakses pada tanggal 20 April 2015).
16 Ibid
masyarakat  khususnya  umat  Islam  dengan  mengadakan  konsultasi  dan  informasi secara timbal balik. Lima Peran MUI.
Khittah  pengabdian  Majelis  Ulama  Indonesia  telah  dirumuskan  lima  fungsi dan peran utama MUI yaitu 17 :
a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya);
b. Sebagai pemberi fatwa (mufti);
c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah);
d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
e. Sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar.
Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal;  b.  penetapan  kehalalan  Produk;  dan  c.  akreditasi  LPH. Penetapan  kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. 18

## 3. Lembaga Pemeriksa Halal.
Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang  selanjutnya  disingkat  LPH  adalah  lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Fungsi  dari  LPH  ini  adalah  bekerja  sama  dengan  BPJPH  untuk  melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk. LPH dapat dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat  untuk  membantu  BPJPH  untuk  melakukan pemeriksaan  dan  atau pengujian kehalalan produk. Untuk mendirikan LPH, harus dipenuhi persyaratan 19 : a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
d. memiliki  laboratorium  atau  kesepakatan  kerja  sama  dengan  lembaga  lain  yang memiliki laboratorium.
Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang  didirikan  oleh  masyarakat,  LPH  harus diajukan oleh lembaga keagamaan  Islam berbadan hukum, dan selama ini   LPPOM- MUI yang diberi kewenangan sebaga LPH.
17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 8.
18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 7.
19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 13 ayat 1

## 4. Auditor halal
Auditor  Halal  adalah  orang  yang  memiliki  kemampuan  melakukan pemeriksaan  kehalalan  Produk 20 .Auditor  halal  bekerja  di  dalam  lembaga  pemeriksa halal. Auditor Halal bertugas:
a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
d. meneliti lokasi Produk;
e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH
Berdasarkan  tugas  dan  fungsinya,  Auditor  Halal  diangkat  oleh  LPH  harus memenuhi persyaratan 21 :
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
f. memperoleh sertifikat dari MUI.

## 5. Pelaku Usaha
Pelaku  Usaha  adalah  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  berbentuk  badan hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  di  wilayah Indonesia.  Penyelia  Halal  adalah  orang  yang  bertanggung  jawab  terhadap  Proses Produk Halal.
20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 9
21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 14

## 6. Penyelia Halal
Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab penyelenggaran produk halal, dimana Penyelia Halal ini bertugas sebagai berikut:
a. mengawasi PPH di perusahaan;
b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
c. mengoordinasikan PPH; dan
d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
Terdapat  beberapa  persyaratan  Penyelia  Halal  dalam  melaksakan  tanggung jawab PPH,yaitu:
a. beragama Islam;
b. memiliki wawasan luas dan memahami syarat tentang kehalalan;
c. penyelia halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada
BPJPH.

## C. Bahan dan Proses Produk Halal
Beberapa  hal  terpenting  dalam  suatu  produk  halal  yang  tidak  dapat  dilupakan adalah  bahan  dan  bagaimana proses  pengolahannya.  Produk  halal  tidak  dapat  dipisahkan dari  bahan-bahannya  yang  halal.  Namun  bahan  halal  saja  tidak  cukup,  harus  pula  diikuti dengan prosesnya. Proses pembuatan produk halal haruslah benar-benar jauh dari hal-hal yang “berbau” haram dalam arti kata proses pengolahannya harus benar -benar bersih dari zat-zat yang dilarang dalam syariahIslam.
Bahan  adalah  unsur  yang  digunakan  untuk  membuat  atau  menghasilkan  Produk. Bahan  yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan  tambahan,  dan  bahan  penolong.  Bahan  yang  dimaksud  adalah hewan,  tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau rekayasa genetik.
Bahan  yang  berasal  dari hewan  pada  dasarnya  halal,  kecuali  yang  diharamkan menurut  syariat.  Bahan  yang  dari hewan  yang  diharamkan  meliputi  bangkai,  darah,  babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
Bahan  yang  berasal  dari  hewan  yang  diharamkan  ditetapkan  oleh  Menteri
berdasarkan  fatwa MUI. Hewan  yang digunakan sebagai bahan produk  wajib disembelih sesuai  dengan  syariat  dan  memenuhi  kaidah  kesejahteraan  hewan  serta kesehatan masyarakat  veteriner. Tuntunan  penyembelihan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahan  yang  berasal  dari  tumbuhan  pada  dasarnya  halal,  yang  memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Bahan yang berasal dari  mikroba  dan  bahan  yang  dihasilkan melalui  proses  kimiawi,  proses  biologi,  atau proses  rekayasa  genetik  diharamkan  jika  proses  pertumbuhan  dan/atau  pembuatannya tercampur,  terkandung,  dan/atau terkontaminasi  dengan  bahan  yang  diharamkan. Bahan yang diharamkan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.
Proses  produk  halal  yang  selanjutnya  disingkat  PPH  adalah  rangkaian  kegiatan untuk  menjamin  kehalalan  produk  mencakup  penyediaan  bahan,  pengolahan, penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian  produk.  Proses produk  halal  haruslah  memiliki  lokasi,  tempat, dan  alat  PPH  wajib  dipisahkan  dengan lokasi,  tempat,  dan  alat  penyembelihan,  pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib  dijaga  kebersihan  dan  higienitasnya,  bebas  dari  najis dan  bebas  dari  bahan  tidak halal.
Pelaku usaha  yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan/aau denda administrasi.
Terkait akan hal bahan dan proses produk halal, MUI memuat beberapa ketentuan khusus yang harus dilakukan perusahaan diantaranya adalah:
1. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari.
2. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya.
3. Sistem  harus  dapat  mengidentifikasi  setiap  bahan  secara  spesifik  merujuk  pada pemasok, produsen, dan  negara asal.  Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.
4. Menyusun  sistem  pembuatan  produk  baru  berdasarkan  bahan  yang  telah  disusun  oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
5. Menyusun sistem perubahan bahan sesuai dengan ketentuanhalal.
6. Melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap bahan yang masuk sesuai dengan sertifikat halal, spesifikasi dan produsennya.
7. Melakukan  komunikasi  dengan  KAHI  terhadap  setiap  penyimpangan  dan ketidakcocokan bahan dengan dokumen.
8. Menyusun  prosedur  dan  melaksanakan  pembelian  yang  dapat  menjamin  konsistensi bahan  sesuai  dengan  daftar  bahan  yang  telah  disusun  oleh  KAHI  dan  diketahui  oleh LPPOM MUI.
9. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam pembelian bahan baru dan atau pemilihan pemasok baru.
10. Melakukan  evaluasi  terhadap  pemasok  dan  menyusun  peringkat  pemasok  berdasarkan kelengkapan dokumen halal.
11. Menyusun  prosedur  administrasi  pergudangan  yang  dapat  menjamin  kehalalan  bahan dan produk yang disimpan serta menghindari terjadinya kontaminasi dari segala sesuatu yang haram dan najis.
12. Melaksanakan penyimpanan produk dan bahan sesuai dengan daftar bahan dan produk yang telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
13. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam sistem keluar masuknya bahan dari dan ke dalam gudang.
Selain  itu,  MUI  juga  menetapkan  ketentuan  secara  khusus  kepada  perusahaan dengan produk halal, yaitu:
1. Audit  produk  adalah  audit  yang  dilakukan  terhadap  produk  dengan  melalui pemeriksaan  proses  produksi,  fasilitas  dan  bahan-bahan  yang  digunakan  dalam produksi produk tersebut.
2. Menyusun prosedur produksi yang dapat menjamin kehalalan produk.
3. Melakukan pemantauan produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dan najis.
4. Menjalankan  kegiatan  produksi  sesuai  dengan  matrik  formulasi  bahan  yang  telah disusun oleh KAHI dan diketahui oleh LPPOM MUI.
5. Melakukan komunikasi dengan KAHI dalam hal proses produksi halal.
6. Menerapkan  suatu Standard  Operating  Procedures (SOP)  adalah  suatu  perangkat instruksi  yang  dibakukan  untuk  menyelesaikan  suatu  proses  kerja  rutin  tertentu.  SOP dibuat  agar  perusahaan  mempunyai  prosedur  baku  untuk  mencapai  tujuan  penerapan SJH  yang  mengacu  kepada  kebijakan  halal  perusahaan.  SOP  dibuat  untuk  seluruh
kegiatan  kunci  pada  proses  produksi  halal  yaitu  bidang  R&D,  Purchasing,  QA/QC, PPIC,  Produksi  dan  Gudang.  Adanya  perbedaan  teknologi  proses  maupun  tingkat kompleksitas di tiap perusahaan maka SOP di setiap perusahaan bersifat unik.

## D. Prosedur Memperoleh Sertifikat Halal.
Pengaturan  penggunaan  produk  halal  di  Indonesia  memiliki  dua  hal  yang  saling terkait  yaitu  sertifikasi  halal  dan  labelisasi 22 . Sertifikat  halal  adalah  suatu  fatwa  tertulis dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai dengan  syari'at  Islam.  Sertifikat  halal  ini  merupakan  syarat  untuk  mendapatkan  ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah  yang berwenang. Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya  perusahaan  memiliki  kesadaran  untuk  mendaftarkan  diri  guna  memperoleh sertifikat halal.
Adapun  labelisasi  halal  adalah  perizinan  pemasangan  kata  “HALAL”  pada kemasan prduk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan  produk  makanan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  POM  didasarkan  rekomendasi MUI  dalam  bentuk  sertifikasi  halal  MUI.  Sertifikat  halal  MUI  dikeluarkan  oleh  MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM-MUI.
Namun  sejak  di  terbitkannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  akan  ada  perbedaan  atas  lembaga  yang  mengeluarkan  sertifikat halal dan label halal. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  disebutkan  bahwa  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal merupakan  pihak  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  sertifikat  halal  dan  label  halal. Akan tetapi peran MUI dalam hal untuk merekomendasikan atas sertifikat dan label halal tersebut masih ada dan tetap berperan.
Prosedur  memperoleh  sertifikat  halal  tercantum  pada  Pasal  29  ayat  1  dan  2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa permohonan  sertifikat  halal  diajukan  oleh  pelaku  usaha  secara  tertulis  kepada  BPJPH.
22 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.112.
Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen berupa data Pelaku Usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan; dan proses pengolahan Produk.
Pada  ayat  3  juga  disebutkan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara pengajuan  permohonan  sertifikat  halal  diatur  dalam  Peraturan Menteri.  Akan  tetapi  pada saat ini, Peraturan Menteri terkait dengan permohonan sertifikat halal belum dikeluarkan. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada poin 4 dan 5 disebutkan, bahwa:
1. Tata  cara  memperoleh  Sertifikat  Halal  diawali  dengan  pengajuan  permohonan Sertifikat  Halal  oleh  Pelaku  Usaha  kepada  BPJPH.  Selanjutnya,  BPJPH  melakukan pemeriksaan  kelengkapan  dokumen.  Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan Produk  dilakukan  oleh  LPH.  LPH  tersebut  harus  memperoleh  akreditasi  dari  BPJH yang  bekerjasama  dengan  MUI.  Penetapan  kehalalan  Produk  dilakukan  oleh  MUI melalui  sidang  fatwa  halal  MUI  dalam  bentuk  keputusan  Penetapan  Halal  Produk yang  ditandatangani  oleh  MUI.  BPJPH  menerbitkan  Sertifikat  Halal  berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
2. Biaya  sertifikasi  halal  dibebankan  kepada  Pelaku  Usaha  yang  mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pemerintah  daerah melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah,  perusahaan,  lembaga  sosial, lembaga  keagamaan,  asosiasi,  dan  komunitas  untuk  memfasilitasi  biaya  sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya,  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal juga disebutkan bahwa BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Penetapan LPH sebagaimana dimaksud dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  kehalalan  produk  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 30 di atas dilakukan oleh Auditor Halal. Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi  usaha  pada  saat  proses  produksi.  Dalam  hal  pemeriksaan  produk  terdapat  bahan
yang  diragukan  kehalalannya,  dapat  dilakukan  pengujian  di  laboratorium.  Dalam pelaksanaan  pemeriksaan  di  lokasi  usaha,  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi kepada Auditor Halal. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk  kepada  BPJPH.  BPJPH  menyampaikan  hasil  pemeriksaan  dan/atau  pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
Setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan, maka selanjutnya adalah penetapan kehalalan  produk.  MUI  dalam  hal  ini  masih  sebagai  lembaga  yang  memiliki  wewenang dalam melakukan penetapan kehalalan produk yang dimaksud, hal ini juga sesuai dengan Pasal  33  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal yang  menyebutkan  bahwa  penetapan  kehalalan  produk  dilakukan  oleh  MUI.  Penetapan kehalalan  produk  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dalam  Sidang  Fatwa Halal.  Sidang  Fatwa  Halal  MUI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengikutsertakan pakar,  unsur  kementerian/lembaga,  dan/atau  instansi  terkait.  Sidang  Fatwa  Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari BPJPH.  Keputusan  Penetapan  Halal  Produk  ditandatangani  oleh  MUI.  Keputusan Penetapan  Halal  Produk  disampaikan  kepada  BPJPH  untuk  menjadi  dasar  penerbitan sertifikat Halal.
Sidang Fatwa Halal yang dimaksudkan untuk menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Kemudian dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  terhitung  sejak  keputusan  kehalalan  produk diterima dari MUI. Penerbitan sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.
Setelah  pelaku  usaha  mendapatkan  sertifikasi  halal  maka  dalam  hal  ini  pelaku usaha  tersebut  harus  memiliki  label  halal.  Label  halal  ditujukan  untuk  memberitahukan kepada  masyarakat  luas  bahwa  produk  yang  dimiliki  pelaku  usaha tersebut  telah  halal. Oleh  karenanya  label  halal  ini  juga  merupakan  kewajiban  yang  harus  dimiliki  ketika pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal.
Di  dalam  Pasal  1  angka  11  menyebutkan  bahwa  label  halal  merupakan  tanda
kehalalan suatu produk. Label halal itu sendiri ditetapkan bentuknya secara nasional oleh BPJPH,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal. Adapun jangka waktu label halal ini tercantum dalam suatu produk selama  pelaku  usaha  memiliki sertifikat  halal.  Dengan  demikian  jangka  waktu  tersebut adalah selama 4 (empat) tahun.
Pengaturan pemberian jaminan produk halal pada dasarnya didasari dari Al-Quran dan  Hadist.  Kedua  sumber  hukum  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  walaupun  Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 disahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan  Produk  Halal  dapat  dikatakan terobosan pengaturan  di  Indonesia  terkait perlindungan  umat  Islam  dalam  mengkonsumsi  produk-produk  halal.  Dengan  demikian, legitimasi  ini  diharapkan  benar-benar  dapat  memberikan  penjelasan  kepada  para  pelaku usaha bahwasannya produk halal sangat diutamakan oleh umat Islam.

## E. Implementasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengandung sejumlah substansi persoalan  yang  harus  dituntaskan.  Pengakuan  bahwa  agama  merupakan  pilar  penting dalam  kehidupan  masyarakat  dan  negara  diuji  ketika  berhadapan  dengan  kepentingan ekonomi  dan  bisnis.  Suara-suara  yang  menolak  UU  JPH  cukup  nyaring  terdengar  yaitu meminta  agar  pemerintah  merevisi  UU  JPH.  Pihak  yang  merasa  keberatan  dengan beberapa pasal tertentu dalam UU JPH menganggap regulasi ini memberatkan pelaku dan dunia usaha serta berpotensi mengganggu iklim investasi di tanah air. Padahal tidak bakal terjadi gejolak yang mengganggu perekonomian nasional jika UU JPH diberlakukan.
Begitupula  dalam  penyusunan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang saat  ini  sedang  disusun  terjadi  tarik  menarik  kepentingan  antara  kementerian/lembaga terkait,  terutama  dalam  merumuskan  substansi  yang  akan  diatur. Saat  ini Rancangan Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum juga disahkan oleh Presiden.
Terdapat beberapa isu krusial dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain:
1. Terkait pentahapan terhadap jenis produk yang bersertifikat halal yang wajib dilakukan secara  bertahap  berdasarkan  amanah Pasal  67,  UU  No.33  Tahun 2014. Permasalahannya  adalah  dikarenakan  jumlah  produk  halal  yang  banyak,  sehingga untuk  merumuskan  kedalam  norma  RPP  mengalami  kesulitan,  oleh  karena  itu ketentuan mengenai jenis produk yang bersertifikat halal perlu diatur dalam peraturan menteri, sedangkan Kementerian Perdagangan menghendaki agar rincian jenis produk wajib  bersertifikat  halal  masuk  dalam  lampiran  RPP  JPH,  serta  persamaan  persepsi terkait  pentahapan  terhadap  produk  yang  bersertifikat  halal. Permasalahan  lainnya adalah Perbedaan pendapat terkait waktu penahapan terhadap produk yang bersertifikat halal,  apakah  setelah  Oktober  2019  atau  sebelum  Oktober  2019  semua  produk  wajib bersertifikat halal.
2. Terkait dengan persamaan persepsi terhadap norma kewajiban bersertifikat halal, serta pencan tuman “KeteranganTidak Halal” bagi produk yang bahan nya diharamkan atau tidak  memenuhi  proses  produk  halal. Permasalahannya  adalah  belum  terjadinya persamaan  persepsi  terhadap  norma  “ wajib  bersertifikat  halal ”  untuk  produk  yang masuk,  beredar,  serta  diperdagangkan  di  Indonesia  sebagaimana  diamanahkan  dalam ketentuan Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 serta pencantuman “Keterangan Tidak Halal” Bagi Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan melalui proses yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014.
4.  Terkait  Pendistribusian  dan  Penyajian  Produk  Halal  dan  produk  yang  tidak  halal. Permasalahannya adalah untuk pendistribusian atau transfortasi terhadap produk yang halal  dengan  produk  yang  tidak  halal  apakah  bisa  disatukan  dengan  transfortasi  yang sama, begitujuga terkait penyajian antara produk yang halal dan yang tidak halal harus dipisahkan penyajiannya.
5. Terkait Kerja sama  Internasional. Permasalahannya adalah keinginan  MUI untuk ikut dan terlibat dalam Kerja Sama Internasional.
Ombudusman  Republik  Indonesia  (ORI)  belum  lama  ini  mengkritik  pemerintah yang  dianggap  belum  serius  mempersiapkan  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal.  Problem  dasar  sebetulanya  adalah  kesiapan infrastruktur  kebijakan dan  kesiapan  dunia  usaha  dalam  mengimplementasikan  UU  JPH. Dalam  kaitan  itu  kesepahaman  Kementerian  Agama  dengan  MUI  dan  instansi  terkait dengan implementasi UU JPH harus dibangun secara komprehensif.
Kementerian  Agama  akan  tetap  mengimplementasikan  UU  JPH dan  begitu  juga DPR  memandang  tidak  ada  alasan  bagi  pemerintah  untuk  menunda  penerapan  UU  JPH. Pada  tataran  operasional,  Sertifikat  Halal  tidak  hanya  menyasar  produk  UKM,  tetapi produk industri dan barang impor. Dalam UU JPH yang terdiri dari 68 pasal ini ditegaskan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.  Pemerintah  bertanggungjawab  dalam  menyelenggarakan  Jaminan  Produk  Halal. Pemerintah  sedang  mengusahakan  finalisasi  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal. Perangkat  aturan  pelaksana  undang-undang  JPH  yang  harus  disiapkan  cukup  banyak. Pemerintah  perlu  membuat  7  Peraturan  Pemerintah  dan  11  Peraturan  Menteri  terkait dengan  pelaksanaan  UU  JPH,  diantaranya  Peraturan  Pemerintah  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  JPH.  Peraturan  Pemerintah  tentang  Tarif  Sertifikasi  Halal,  Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja  BPJPH, Peraturan Menteri  Agama mengenai hal-hal teknis Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan peraturan lainnya.
LPPOM  MUI  sebagai  lembaga  non  pemerintah  yang  selama  ini  menangani sertifikasi halal, atau bisa dikatakan sebagai penjamin suatu kehalalan suatu produk. Harus beradabtasi paska lahirnya UU No. 33 Tahun 2014, Kewenangan MUI adalah memberikan fatwa  penetapan  kehalalan  produk  yang  kemudian  disampaikan  kepada  BPJPH  sebagai dasar  penerbitan  Sertifikat  Halal  menurut  ketentuan  UU  JPH,  pelaku  usaha  yang  telah memperoleh  Sertifikat  Halal  wajib  mencantumkan  Label  Halal  pada  kemasan  produk, bagian  tertentu  dari  produk  dan/atau  tempat  tertentumpada  produknya.  Hal  ini  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  bahwa kewenangan LPPOM MUI adalah LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan mitra. Penjelasan selanjutnya  dalam  Pasal  10,  bahwa  kerja  sama  BPJPH  dengan  MUI/LPPOM  MUI dilakukan  dalam  bentuk  sertifikasi  Auditor  Halal,  penetapan  kehalalan  produk  dan akreditasi LPH.
Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum diberlakukannya Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  dinyatakan  tetap  berlaku sampai  jangka  waktunya  habis.  Undang-Undang  ini  juga  menegaskan  MUI  tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikat Halal sampai dengan BPJPH dibentuk. BPJPH sudah  harus  dibentuk  paling  lama  3  tahun  terhitung  sejak  UU  JPH  diundangkan. Kementerian  Agama  sebagai leading  sector sudah  bergerak  semenjak  UU  JPH
diundangkan walaupun prosesnya tidak secepat yang diharapkan.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal,  maka  peluang  untuk  turut  serta  berpartisipasi  dalam  penanganan  sertifikasi  halal terbuka bagi ormas Islam yang berbadan hukum. Dengan ini akan terwujud perlindungan konsumen muslim di Indonesia terkait dengan kehalalan produk.

## III. SIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal  yang  diamanatkan  dalam  UU  JPH  memerlukan dukungan  politik,  koordinasi  dan  sinergi  kebijakan  dari  para  pemangku  kepentingan  (stake holder). Sertifikasi halal diharapkan efektif dan massif menjangkau produk impor makanan, obat-obatan/farmasi dan kosmetika yang dijual di pasar-pasar swalayan dan tempat lainnya.
Di  era  pasar  bebas  dan  keran  impor  yang  kini  dibuka  lebar,  pasar  domestik  dari waktu  ke  waktu  kian  dibanjiri  produk  makanan,  obat-obatan/farmasi  dan  kosmetika  yang belum  dikenali  kehalalannya,  kondisi  demikian  menjadi  sinyal  kuat  bahwa  kita  perlu meningkatkan  “literasihalal”  di  masyarakat,  seperti  upaya  meningkatkan  literasi  keuangan oleh Bank  Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan  yang dicapai tidak boleh berhenti pada ranah administrasi sertifikasi halal semata.
Adanya  sengketa  kewenangan  antara  BPJPH  dengan  lembaga  lain  hendaknya dilakukan  dengan  koordinasi  yang  lebih  mendalam,  salah  satu  caranya  dengan  memasukan solusi  kewenangan  itu  dalam  rancangan  peraturan  pemerintah  yang  sedang  disusun,  agar ketika  BPJPH  melakukan  tugas  dan  fungsinya  tidak  saling  memaksakan  kewenangan, sehingga dalam tatanan implementasinya tidak membingungkan masyarakat, terutama pelaku usaha  yang  ingin  mendaftarkan  produknya  karena  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Produk Halal tersebut di tahun 2019 semua produk wajib bersertfikat halal.
Sambil terus menuju proses tersebut, mari kita kawal terus pelaksanaan UU Jaminan Produk  Halal,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  nanti  tidak  terlalu  banyak  masalah  yang dihadapi,  dan  pelaksanaannya  menyebar  ke  seluruh  lapisan  masyarakat,  baik  sebagai produsen  maupun  konsumen.  Berkah  dan  kenyamanan  dalam  menggunakan  produk  barang dan  jasa  yang  halal  adalah  daya  Tarik  utama  bagi  masyarakat,  sehingga  diharapkan melaluimmengenalkan  manfaat  gaya  hidup  halal-lah,  jalan  menuju  masyarakat  sadar  halal
semakin  terbuka.  Pada  saatnya  nanti  perwujudan  Indonesia  sebagai  surga  halal  dunia,  akan segera terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Agama, Departemen, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Ditjen Bimas Islam, 2003.
Al-Asyhar, Thonieb, Bahaya Makanan Haram, Jakarta, Al Mawardi Prima. 2003
Anton  Apriyantono  dan  Nurbowo, Panduan  Belanja  dan  Konsumsi  Halal,  Jakarta:  Khairul Bayaan, 2003
Ditjen  Bimas  Islam, Tanya  Jawab  Seputar  Produksi  Halal,  Bagian  Proyek  Sarana  dan Prasarana Produk Halal, 2003.
Ditjen  Bimas  Islam, Standar  Jaminan  Produk  Halal  Menurut  Negara  MABIMS,  Proyek Pembinaan Produk Halal, 2004.
Jumanatul Ali, Al, Al- Qur’an dan Terjemahnya, Bandung, Departemen Agama RI, 2004.

## Kementerian  Agama, Perilaku  Komunitas  Muslim  Perkotaan  dalam  Mengsumsi Produk
Halal, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
Kementerian  Agama,  Laporan  Hasil  Penelitian  Perilaku  Komunitas  Muslim  Perkotaan Dalam Mengosumsi Produk Halal, Badan Litbang dan Diklat, 2011.
Khallaf, Wahhab, Abdul, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang, Dina Utama Semarang, 1994.
Pusat  Informasi  dan  Hubungan  Masyarakat, Kementerian  Agama  tentang  Wewenang Jaminan Produk Halal, Jakarta, 10 November 2016.
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984.
Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan  Kosmetika  Majelis  Ulama Indonesia,
Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI, Jakarta: LPPOM-MUI, 2008.

## Undang-Undang :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Naskah Akademik Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal,

## Internet :
UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi
Konsumen ”, (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan- produk-halal-berikankepastian-hukum
Anonim, “ Sekilas MUI”, http://mui.or.id/sekilas-mui