## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1026-1030 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Peranan Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Peningkatan Petumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan Menuju Sumatera Selatan Maju

## Dea Justicia Ardha*
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang *Correspondence email: deajusticia14@gmail.com
Abstrak. Berkembangnya perekonomian suatu negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia dan daerah pada khususnya dapat  dilihat  dari  tingkat  pertumbuhan  penanaman  modal  asing.  Kesejahteraan  sosial  masyarakat  dipengaruhi  oleh  kemampuan ekonomi, agar meningkatkannya pendapatan secara adil dan merata. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya untuk menarik  investor  asing,  yang  diharapkan  dapat  menimbulkan  dampak  positif  bagi  pengembangan  dunia  usaha  dalam  rangka memacu  pertumbuhan  dunia  usaha  daerah,  misalnya  memajukan  industri  kerajinan  dan  UMKM  untuk  peningkatan  ekonomi kerakyatan guna pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan menuju Sumatera Selatan maju.
Kata kunci : Penanaman Modal Asing (PMA); Pertumbuhan Ekonomi
Abstract. The economic development of a country, especially the developing country such as Indonesia and the regions in particular are  largely  determined  by  the  growth  rate  of  foreign  investment.  The  social  welfare  of  the  community  is  strongly  influenced  by economic  capacity  to  increase  income  fairly  and  evenly.  The  goverment  of  South  Sumatera  provinsial  is  also  making  efforts  to attract investors, especially  foreign  investors  to  carry act in investment activities in  South  Sumatera,  which as  expected  to  have positive impact or development of the regional business in order to spur the growth of regional business, for example to advance the handicraft  industry  and  micro,  small  and  medium  enterpires  (MSME/UMKM)  to  increase  people’s  economy  which  will  lead  to increase and aqual distribution of people’s welfare in south sumatera towards andvanced South Sumatera.

## Keywords: Foreign Investment (FI); Economic Growth

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  perekonomian  suatu  negara, terutama  negara  berkembang  seperti  Indonesia  dan daerah  pada  khususnya  dapat  dilihat  dari  tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Untuk meningkatkan devisa suatu negara diperlukan Penanaman Modal  Asing  agar  memberikan  keuntungan  kepada semua pihak dan juga tempat modal itu ditanamkan serta negara  asal  investor.  Menyadari  pentingnya  penanaman modal  asing,  Indonesia  sebagai  negara  berkembang berupaya  menumbuhkan  iklim  investasi  yang  kondusif guna  menarik  calon  investor  untuk  menanamkan modalnya.
Penanaman  modal  asing  diwilayah  Indonesia adalah  bentuk  kewenangan  pemerintah  pusat  yang kemudian  diturunkan  kepada  kewenangan  pemerintah daerah.  Dimana  pemerintah  daerah  harus  selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, untuk mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat daerah.
Kebijakan  pemerintah  daerah  dalam  penanaman modal asing merupakan bagian dari rencana pembangunan  dan  kerja  pemerintah  daerah,  baik  jangka panjang,  menengah  dan  tahunan.  Hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) memberikan definisi bahwa rencana adalah proses untuk menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat  melalui
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.
Pemberian  urusan  kepada  daerah  menurut  sistem otonomi riil dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah.  Salah  satunya  tentang  pelayanan administrasi  penanaman  modal  lintas  kabupaten  atau kota.
Kewenangan  pemerintah  yang  diberikan  kepada daerah  dalam  asas  desentralisasi  harus  disertai penyerahan  dan  pengalihan  pembinaan,  sarana  dan prasarana  serta  sumber  daya  manusianya.  Untuk penerapannya  memang  otonomi  itu  dilaksanakan  terlalu cepat sehingga membuat daerah-daerah tidak cukup siap, terutama bagi sumber daya manusianya.
Rencana  pembangunan  dalam  hukum  ditetapkan dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.  Pembangunan  hukum  diarahkan  untuk mendukung  terwujudnya  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  mencipatakan  kepastian  investasi. 1 Pengembangan  ekonomi  daerah  harus  berdasarkan prinsip  keunggulan  komparatif  berorientasi  kepada kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah.
1 Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis. Pengantar  Ilmu  Hukum ,  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2014, hlm.203.
Dea Justicia Ardha, Peranan Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Peningkatan Petumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan

## Menuju Sumatera Selatan Maju
Alternatif  penghimpunan  dana  pembangunan perekenomian  Indonesia  melalui  investasi  modal  secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. 2 Kegiatan  investasi  dapat  memberikan  dampak  positif bagi  negara  penerima  modal  yaitu mendorong pertumbuhan  bisnis,  adanya supply teknologi  dari investor  baik  dalam  bentuk  proses  produksi  maupun teknologi dan menciptakan  lapangan kerja dalam sistem perekonomian yang berdaya saing.
Penananaman modal asing ( foreign direct investment ) memberikan banyak kelebihan satu diantaranya  adalah  memberikan  andil  dalam  alih teknologi. 3 Teknologi  menjadi  paradigma  baru  untuk menentukan  kualitas  suatu  bangsa.  Ungkapan  bahwa “siapa  yang  menguasai  teknologi  akan  menggenggam dunia  ditangannya”,  untuk  itu  tidak  diragukan  lagi  agar bisa  disikapi  secara  bijaksana.  Hubungan  Teknologi dengan  industrialisasi  menjadi  tolak  ukur  pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa.
Penanaman  modal  asing  merupakan  cara  untuk mempercepat  pembangunan  ekonomi  kearah  stabilitas dan  pertumbuhan  ekonomi,  salah  satunya  dengan  cara mendirikan  perusahaan  modal  asing  di  Indonesia. Masuknya  penanam  modal  asing  di  Indonesia  maka Pemerintah  daerah  melakukan  tindakan  nasionalisasi perusahaan  modal  asing.  Penanaman  modal  dianggap banyak  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat baik  terhadap  pelanggaran  HAM  ataupun  lingkungan. Hal ini merupakan pandangan  yang mewakili kelompok “jalan tengah” ( the middle path theory ) yang memandang investasi  asing  selain  bermanfaat  (positif)  juga menimbulkan  dampak  (negatif).  Negara  harus  berperan untuk  mengurangi  dampak  negatif  melalui  berbagai kebijakan  hukum  antara  lain  melalui  penapisan ( screening ) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum. 4 Pemerintah provinsi Sumatera Selatanpun melakukan upaya untuk menarik investor agar melakukan kegiatan  penanaman  modal  di  Sumatera  Selatan  yang diharapkan  dapat  memberikan  dampak  positif  untuk pengembangan  dunia  usaha  daerah  yang  nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan. 5
2 Yulianto  Syahyu.  Pertumbuhan  Investasi  Asing  di Kepulauan  Batam:  Antara  Dualisme  Kepemimpinan  dan Ketidakpastian  Hukum, Jurnal  Hukum  Bisnis ,  Vol  22,  No.5 Tahun 2003, hlm.46.
3 Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam  Pembangunan Ekonomi , Jakarta:Kencana, 2014, hlm.101.
4 Ida  Bagus  Rahmadi  Supanca, Kerangka  Hukum  dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, hlm. 63.
5 Handayani,  Sri.  2011.  Upaya  Pemerintah  Sumatera Selatan  Menarik  Investor  Asing  Dalam  Kegiatan  Penanaman

## Rumusan masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  kajian  hukum  ini adalah  peranan  penanaman  modal  asing  sebagai  bentuk upaya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di  Sumatera Selatan menuju Sumatera Selatan Maju.

## METODE
Penelelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis empiris 6 .  Istilah  lain  yang  dipakai  adalah  penelitian indoktriner  atau  hukum  sosiologi  atau  penelitian lapangan 7 .  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  analitis ( Analytical  Apporach) .  Pendekatan  analitis  digunakan untuk  mengetahui  makna  yang  terkandung  dalam istilah-istilah  hukum  baik  dalam  aturan  hukum  positif secara  konseptual  dan  penerapannya  dalam  praktik. Bahan penelitian yang telah diperoleh baik bahan primer atau  pun  bahan  sekunder  dianalisa  secara  kualitatif. Adapun  Teknik  penarikan  kesimpulan  penelitian  ini dilakukan secara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan dana yang cukup besar dan memadai untuk melakukan  pembangunan  ekonomi,  dimana  jalan keluarnya  adalah  mencari  pinjaman  luar  negeri  dan penanaman  modal  asing.  Hal  ini  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  yang  selaras  dengan  tujuan Undang-Undang  Dasar  1945.  Undang-Undang  Dasar 1945  menyebutkan  tentang  konspsi  tanggung  jawab negara dalam hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 I ayat 4 dan 5 menyatakan
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab  negara,  terutama  pemerintah  dan  untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan  hak  asasi  manusia  dijamin,  diatur,  dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Dasar tindakan bagi pemerintah dalam memajukan hak  asasi  manusia  harus  dapat  dinilai  dari  pemikiran, perbuatan, ketika kaidah-kaidah hukum itu diberlakukan. Pemberlakuan  kaidah  hukum  atas  dasar  kultur  individu dan  masyarakat  adalah  memberikan  pengertian  atas keberlakuan aturan hukum selaras dengan nilai-nilai yang
Modal,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sriwijaya. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No 1.
6 Usmawadi, Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium  Hukum  Fakultas  Hukum  UNSRI ,  1992,  hlm. 250.
7 Ibid.,
Dea Justicia Ardha, Peranan Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Peningkatan Petumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan

## Menuju Sumatera Selatan Maju
mendasari  masyarakat  di  dalam  pola  tindakan  dan  tata kelakuan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 8

## Pengertian Penanaman Modal Asing
Penanaman  modal  asing  bersal  dari  terjemahan bahasa  inggris  “ foreign  investment ” 9 yang  berarti  suatu kegiatan  menanamkan  modal  di  wilayah  Negara Republik  Indonesia  baik  menggunakan  modal  asing seutuhnya  maupun  beroatungan  dengan  modal  dalam negeri.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  menyatakan  bahwa  penanam  modal asing adalah “perseroan warga negara asing, badan usaha asing,  dan/atau  pemerintah  asing  yang  melakukan penanaman  modal  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia”.  selain  itu  penanaman  modal  asing  di Indonesia adalah penanaman modal asing langsung yang mengurus dan mengelola modal asing sepenuhnya.
Dalam kaitan ini Sharpe sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  ada  beberapa tahapan  dalam  mengambil  keputusan  penanaman  modal satu diantaranya adalah pembentukan portofolio, dimana pada  tahap  ini  investor  membentuk  portofolio  yang melibatkan  identifiikasi  aset  khusus  mana  yang  akan diinvestasikan  dan  juga  menentukan  seberapa  besar investasi  pada  tiap  aset  tersebut.  Disini  masalah selektivitas,  penentuan  waktu  dan  diversifikasi  perlu menjadi perhatian investor. 10
Penanaman  modal  asing  merupakan  transfer modal,  baik  nyata  maupun  yang  tidak  nyata  dari  suatu negara  ke  negara  lain,  tujuannya  digunakan  negara tersebut  agar  menghasilkan  keuntungan  dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian,  hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh M. Sornarajah . 11 Kategori  dari  pemilik  modal  asing meliputi:
(a) Negara asing;
(b) Perseorangan warga negara asing;
(c) Badan usaha asing;
(d) Badan hukum asing; dan
(e) Badan  hukum  Indonesia  yang  sebagian  atau  seluruh modalnya dimilki oleh pihak asing.
8 Faried  Ali,  Anwar  Sulaiman,  dan  Femmy  Silaswati, Studi  Sistem  Hukum  Indonesia:  Untuk  Kompetensi  Bidang Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  dan  dalam  Payung Pancasila , Bandung:Refika Aditama,    2012, hlm.142.
9 Salim  dan  Budi  Sutrisno, Hukum  Investasi  di Indonesia , Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.147.
10 Nurul  Huda  dan  Mustafa  Edwin  Nasution, Investasi pada  Pasar  Modal  Syariah ,  Jakarta:Prenadamedia  Group, Jakarta, hlm. 9-10.
11 M.  Sornarajah, Hukum  Investasi  di  Indonesia , Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2008, hlm.149.
Penanaman  modal  asing  dalam  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  terdapat  dalam  pertama  bagian konsiderans  “menimbang”  huruf  (c),  yang  memuat pertimbangan  dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  penanaman  Modal  yaitu  “untuk mempercepat  pembangunan  ekonomi  nasional  dan mewujudkan  kedaulatan  politik..”  kedua,  pada  bagian Penjelasan  Umum  yang  memuat  penegasan  bahwa Konstitusi  Undang-Undnag  Dasar  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan  agar pembangunan  ekonomi  nasional  harus  berdasarkan prinsip ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan  ekonomi  Indonesia  dan  ketiga,  pada  Pasal  3 ayat  (1)  huruf  (i)  yang  mengandung  asas  kemandirian yang  merupakan  asas  penanaman  modal  yang  tetap mengedapankan  potensi  bangsa  dan  negara  dan  tidak menutup diri pada masuknya modalnya demi asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman  Modal  harus  mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mengedepankan  potensi  yang  dimiliki  oleh  bangsa  dan negara  tanpa  mengabaikan  kedaulatan  ekonomi  dan kedaulatan  politik  Indonesia. 12 Berdasarkan  kebijakan dasar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  melakukan perlakuan  yang  sama  kepada  penanam  modal,  yaitu bahwa pemerintah tidak melakukan pembedaan terhadap penanam  modal  yang  telah  menanamkan  modalnya  di Indonesia  kecuali  ditentukan  lain  oleh  ketentuan undang-undang. 13 Sehubungan  dengan  otonomi  daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini Sumatera Selatan berusaha  untuk  mengundang  investor  masuk  dengan tujuan untuk meningkatkan perekenomian rakyat.

## Temuan dan Hasil
Pemerintah Republik Indonesia semakin membuka diri  agar  masuknya  modal  asing  demi  mewujudkan pertumbuhan  ekonomi.  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (SPPN)  mendefinisikan  rencana  adalah  proses untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang  tepat melalui  urutan  pilihan  dengan  memperhitungakan sumber-sumber daya yang tersedia. Tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangka  panjang, jangka  menengah  dan  tahunan  yang  dilaksanakan  oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat.
Tahapan  penyusunan  rencana  dilaksanakan  untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap
12 Muhammad  Syaifuddin ,  Nasionalisasi  Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya    dalam UU No.25  Tahun  2007  dan Relevansinya  dengan  Konsep  Negara Hukum  Kesejahteraan  Pancasila  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945 , Jurnal Hukum, hlm.9.
13 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 4.
Dea Justicia Ardha, Peranan Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Peningkatan Petumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan

## Menuju Sumatera Selatan Maju
ditetapkan  yang  terdiri  dari  4  langkah  yaitu  sebagai berikut:
1. Penyiapan  rancangan  rencana  pembangunan  yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terstrukur; 2. Masing-masing  instansi  pemerintah  menyiapkan rancangan kerja dengan berpedoman kepada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;
3. Melibatkan  masyarakat  dan  menyelaraskan  rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan  melalui  musyawarah  perencanaan pembangunan; dan
4. Penetapan  rencana  menjadi  produk  hukum  sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 14
Masalah  yang  dihadapi  dalam  mengembangkan perekonomian daerah adalah mengupayakan kelangsungan  kegiatan  usaha  ekonomi  yang  ada  agar berkembang dan lebih maju, dimulai dengan pengembangan  efisiensi  dan  efektivitas  manajemen. Disamping  itu  terdapat  tantangan  dalam  memanfaatkan keunggulan  geografis  daerah  untuk  mengembangkan perekonomian  yang  berorientasi  kepada  pasar  nasional, regional  dan  global  dengan  tetap  memperhatikan  daya dukung lingkungan dan kapasitas sumber daya alam.
Peningkatan  investasi  di  Sumatera  Selatan terutama dari luar negeri dibutuhkan institusi yang kuat, agar  dapat  melahirkan  pola  kepemimpinan  yang mendukung  kebijakan-kebijakan  investasi.  Untuk  itu, yang  harus  dilakukan  adalah  membuat  kebijakan reformasi  birokrasi  sebagai  prioritas  perbaikan  iklim investasi, diantaranya dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan berbagai pungutan atau pajak yang  tumpang  tindih,  serta  transparansi  biaya  perizinan. Hal  lain  yang  harus  mendapatkan  penekanan  adalah melakukan  evaluasi  dan  review  atas  pemetaan  lokasi investasi,  sehingga  menghadirkan  instrumen  kebijakan yang  sinergis  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah menjadi  aspek  penting,  mengingat  tumpang  tindihnya Peraturan  Pusat  dan  Daerah  akan  berimplikasi  pada terhambatnya  arus  barang  dan  jasa  tetapi  juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. 15
Melalui  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 hubungan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah  dapat  direkatkan  kembali.  Hubungan  tersebut diantaranya  adalah  hubungan  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Sejauh  ini,  sektor  perkebunan  dan  pertambangan hampir  mendominasi  hampir  70%  lebih  dari  total Penanam  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN)  maupun Penanam  Modal  Asing  (PMA)  yang  ada  di  Sumatera
14 W.  Riawan  Tjandra, Hukum  Sarana  Pemerintahan , Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.47.
15 Sri Handayani, Upaya Pemerintah Sumatera Selatan Menarik  Investor  Asing  dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal, Jurnal, hlm.67,
Selatan. 16 Sepanjang  tahun  2018,  penanaman  modal asing masih mendominasi investasi di Sumatera Selatan.
Total  realisasi  investasi  yang  sudah  masuk  dari perusahaan yang sudah ada di  Sumatera  Selatan  saat ini Rp.3,353  T  berasal  dari  Penanam  Modal  Dalam  Negeri (PMDN)  dan  Rp  12,922T  berasal  dari  Penanam  Modal Asing (PMA). Pada tahun 2019, penanaman modal asing di  Provinsi  Sumatera  Selatan  diyakini  akan  terus meningkat  seiring  positifnya  prospek  perekonomian  di Indonesia. 17 Hal  ini  sebagaimana  diperkuat  oleh pendapat  Gubernur  Bank  Indonesia  menyatakan  bahwa keyakinan itu didukung adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan  arus  Penanam  Modal  Asing  (PMA)  guna meningkatkan  investasi  selain  itu  regulasi  pemerintah juga mendorong Penanam Modal Asing (PMA).
Konsep negara hukum kesejahteraan menunjukkan bahwa pemerintah memperbolehkan dilakukannya penanaman  modal  asing  dalam  upaya  mewujudkan kesejahteraan  bagi  rakyat  provinsi  Sumatera  Selatan dalam  rangka  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat kemanusia  Indonesia  sebagai  mahluk  tuhan  yang  Maha Esa, dengan tetap memperhatikan tujuan dari dilakukannya penanaman modal asing diantaranya untuk menegakan  kedaulatan  ekonomi  dan  kedaulatan  politik serta  tetap  mengedepankan  potensi  bangsa  dan  negara yang dapat mencerminkan kemandirian bangsa Indonesia sebagaimana  asas  kemandirian  yang  dianut  dalam ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  (i)  Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pemerintah  provinsi  Sumatera  Selatan  terus berupaya  keras  untuk  mempertahankan  nilai  investasi yang sudah melampaui target. Meningkatkan investasi ke Provinsi  Sumatera  Selatan  tidak  lepas  dari  pelayanan terbaik  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Selatan  kepada  calon  investor,  sehingga mengakibatkan hampir semua asset kebanjiran dana asing hal  ini  menunjukan  kepercayaan  investor  terhadap Sumatera  Selatan.  Selain  itu  dipengaruhi  oleh  prospek ekonomi  yang  lebih  baik  di  tahun  2019  dan  Sumatera Selatan  juga  menetapkan  PTSP  yaitu  pelayanan  terpadu satu pintu untuk para investor yang ingin berinvestasi.
Sumatera  Selatan  berusaha  menjadi  wadah  yang tepat  untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  investasi dengan  regulasi  dan  kebijakan  yang  berdasarkan  ke otentikan  suatu  daerah  yang  bersangkutan  berdasarkan sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  kelembagaan dan  tekhnologi.  Munculnya  para  pesaing  juga  menjadi
16 Sepanjang 2018, PMA Masih Dominasi Investasi di Sumsel,
https://www.detiksumsel.com/sepanjang-2018-pma-masih-do minasi-investasi-di-sumsel/ , diakses pada 17 April 2019. 17 Sepanjang 2018, PMA Masih Dominasi Investasi di Sumsel,
https://www.detiksumsel.com/sepanjang-2018-pma-masih- dominasi-investasi-di-sumsel/ , diakses pada 17 April 2019.
Dea Justicia Ardha, Peranan Penanaman Modal Asing Sebagai Upaya Peningkatan Petumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan

## Menuju Sumatera Selatan Maju
beban  tugas  yang  berat  bagi  pemerintahan  Sumatera Selatan.  Beban  tugas  yang  harus  dipikul  adalah menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi  wadah  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan investasi  sekaligus  memasarkannya  kepada  dunia  luar secara sistematis, strategis dan efisien.

## SIMPULAN
Kegiatan penanaman modal asing yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Sumatera  Selatan  terlebih dahulu  telah  ada  koordinasi  dengan  pemerintah  pusat. Pemerintah  pusat  mendistribusikan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu  pengembangan ekonomi Sumatera Selatan yang sudah semakin membaik perlu  didasarkan  kepada  prinsip  keunggulan  komparatif berorientasi kepada kompetensi dan produuk unggulan.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  saat  ini berada  dalam  posisi  membuka  diri  untuk  penanaman modal  asing  dalam  upaya  untuk  menegakkan  kembali kedaulatan  ekonomi  dan  kedaulatan  politik  sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.  Sebagaimana  relevansinya  dengan  konsep Negara Hukum Kesejahteraan, dimana dalam melakukan penanaman  modal  asing,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan  tidak  mengabaikan  potensi  dalam  negeri  sesuai asas  kemandirian  yang  merupakan  salah  satu  asas penanaman  modal  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  3 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Faktor yang harus menjadi pertimbangan melakukan  penanaman  modal  asing  oleh  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan  dalam  kaitannya  dengan instrumen  perencanaan  sebagai  dasar  penyelenggaraan negara  dapat  dijadikan  perbandingan  dan  pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahwa dalam melakukan penanaman modal asing hendaknya bertujuan untuk  memulihkan  kedaulatan  ekonomi  dan  politik  atas sumber daya alamnya. Penanaman modal asing bertujuan untuk menarik penanaman modal asing guna mendukung pembangunan  ekonomi,  tanpa  mengabaikan  potensi penanaman  modal  dalam  negeri.  Pembangunan  nasional dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di  Sumatera  Selatan  harus  dilaksanakan  dengan  prinsip kemandirian.
Pembangunan  nasional  dimaksudkan  bahwa pembangunan  yang  dilaksanakan  dari  waktu  ke  waktu sedapat  mungkin  dapat  dibiayai  oleh  dana  bangsa Indonesia  sendiri.  Dengan  tetap  mempertahankan  asas kemandirian yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

## Saran
Agar Penanaman Modal Asing dapat dilaksanakan sejalan  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  maka pemerintah Sumatera Selatan wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman satu perencanaan.
Kegiatan penanaman modal asing yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah disetujui pemerintah pusat sebab, dikhawatirkan bahwa  langkah ini dapat membuat rakyat Sumatera  Selatan  semakin  miskin,  semakin  menderita, dan  semakin  tingginya  jurang  antara  si  kaya  dan  si miskin,  kekayaan  alam  Indonesia  makin  terkuras  habis tanpa  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Sumatera Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. 2014. Peranan Hukum Dalam
Pembangunan Ekonomi , Jakarta: Kencana. Donald  Albert  Rumokoy  dan  Frans  Maramis.  2014.
Pengantar  Ilmu  Hukum ,  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Faried Ali, Anwar Sulaiman, dan Femmy Silaswati. 2012.
Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang  Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  dan dalam  Payung  Pancasila ,  Bandung:  Refika Aditama.
Hendrik  Budi  Untung.  2010. Hukum  Investasi ,  Jakarta:
Sinar Grafika.
Ida  Bagus  Rahmadi  Supanca, Kerangka  Hukum  dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia . I Wibowo , Emoh Negara: Neoliberalisme dan Kampanye Anti-Negara ,dalam  I  Wibowo  dan  Prancis Wahono,ed., Neoliberalism.
M.  Sornarajah.  2008. Hukum  Investasi  di  Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Salim  dan  Budi  Sutrisno.  2008. Hukum  Investasi  di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Muhammad  Syaifuddin ,  Nasionalisasi  Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam  UU  No.25  Tahun  2007  dan  Relevansinya dengan  Konsep  Negara  Hukum  Kesejahteraan Pancasila  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 , Jurnal Hukum .
Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar  Modal  Syariah ,  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Salim  dan  Budi  Sutrisno.  2008. Hukum  Investasi  di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sri  Handayani,  2011.  Upaya  Pemerintah  Sumatera Selatan  Menarik  Investor  Asing  Dalam  Kegiatan Penanaman  Modal,  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No 1. Usmawadi.  1992. Petunjuk  Penulisan  Ilmiah  Bidang Hukum. Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum,  Laboratorium  Hukum  Fakultas  Hukum UNSRI.
W. Riawan Tjandra. 2014. Hukum Sarana Pemerintahan ,
Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
Yulianto  Syahyu,  Pertumbuhan  Investasi  Asing  di
Kepulauan Batam: Antara
Dualisme
Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum, Jurnal
Hukum Bisnis , Vol 22, No.5 Tahun 2003.