## Framing pada Media Daring Kompas.com dan Tempo.co terhadap

## Pemberitaan Isu Konsorsium 303 Kasus Ferdy Sambo
Sheren Adinda 1 , Suzy Azeharie 2*
1 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta Email: sheren.915190044@stu.untar.ac.id
2 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta *
Email: suzya@fikom.untar.ac.id
Masuk tanggal: 09-12-2022, revisi tanggal: 07-01-2023, diterima untuk diterbitkan tanggal: 05-02-2023

## Abstract
Online media is a part of online journalistic products in the form of reporting facts or events that  are  spread  via  the  internet.  This  research  is  to  find  out  the  framing  carried  out  by Kompas.com  and  Tempo.co  to  see  the  implementation  of  the  journalistic  code  of  ethics  in making news and to find solutions to restore the public's trust to the police. Reporting on the issue of the 303 consortiums in the Ferdy Sambo case. Qualitative research methodology was conducted  to  collect  data  obtained  through  interviews, observations  and  other  information obtained  using  literature.  The  analytical  method  used  is  the  framing  analysis  method  from Robert  N.  Entman.  Several  matters  related  to  the  two  online  media  support  the  Indonesian National Police in thoroughly investigating the 303-consortium issue and presenting experts and the police as sources to balance the news. A journalist can serve the right of reply and the right of correction proportionally in accordance with the journalistic code of ethics and high police officer must be brave, committed and firm in taking risks against police officers that broken the rules.
Keywords:  Ferdy Sambo, framing, issue, online media, police

## Abstrak
Media daring merupakan bagian dari produk jurnalistik daring yang berbentuk pelaporan  fakta atau peristiwa yang disebarkan melalui internet. Penelitian ini untuk mengetahui framing yang dilakukan oleh Kompas.com dan Tempo.co untuk melihat implementasi kode etik jurnalistik dalam membuat berita dan juga mencari tahu solusi dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada  pihak  kepolisian.  Pemberitaan  mengenai  isu  konsorsium  303  dalam  kasus  Ferdy Sambo.  Metodologi  penelitian  kualitatif  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data-data  yang didapat melalui wawancara, observasi serta informasi lain yang didapat dengan menggunakan studi  pustaka.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  metode  analisis framing dari  model Robert N. Entman. Beberapa hal terkait kedua media daring mendukung Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dalam  mengusut  tuntas  isu  konsorsium  303  dan  menampilkan  pakar maupun  pihak  kepolisian  sebagai  narasumber  untuk  membuat  berita  menjadi  seimbang. Seorang  wartawan  dapat  melayani  hak  jawab  dan  hak  koreksi  secara  proporsional  sesuai dengan kode etik jurnalistik dan para pejabat tinggi kepolisian harus berani, berkomitmen dan tegas dalam mengambil resiko terhadap oknum polisi.
Kata Kunci: Ferdy Sambo, isu, media daring, pembingkaian, polisi

## 1. Pendahuluan
Komunikasi  memiliki  peran  penting  dalam  segala  aspek  kehidupan  manusia termasuk  dalam  hal  ini  komunikasi  massa.  Komunikasi  massa  menggunakan  media massa  untuk  menyampaikan  informasi  secara  luas,  anonim  dan  heterogen  (Hadi, Wahjudianata,  &  Indrayani,  2021).    Ardianto  dalam  Romli  menggambarkan  proses komunikasi  massa  sebagai  umpan  balik  dari  khalayak  kepada  komunikan  sehingga menimbulkan berbagai reaksi dari khalayak massa (Romli, 2016).
Media  massa  dalam  menyalurkan  pesan  berdampak  pada  opini  khalayak sehingga dituntut untuk lebih cermat dalam memberikan informasi secara benar (Putra, 2015).  Dalam  meliput  berita  media  hanya  memberitakan  sesuai  dengan  perspektif yang  dimilikinya.  Berita  yang  ditampilkan  dianggap  penting  oleh  khalayak  sebagai penentu  kebenaran  informasi  ke  dalam  pengaturan  agenda  (Hadi,  Wahjudianata,  & Indrayani, 2021). Teori pengaturan agenda mengkaji media dari dua sisi yaitu melihat kekuatan  dari  media  dan  kebebasan  khalayak  dalam  memilih  suatu  hal.  Kebutuhan orientasi, indeks rasa keingintahuan yang tinggi dan ketidakpastian membuat penonton terpaku pada satu media untuk mendapatkan informasi (Romli, 2016).
Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat telah  membuka isu kejahatan lain yang  melibatkan Ferdy Sambo, yaitu skema infografis konsorsium 303 dalam  memperlancar  transaksi  aliran  dana  dan  melancarkan  operasional.  Berbagai portal berita turut menyoroti sekaligus menyajikan berita terkait dugaan aksi kejahatan tersebut.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsorsium memiliki tiga arti yang berbeda,  yaitu  kelompok  pengusaha,  kelompok  pedagang,  atau  persekutuan  dalam melakukan  bisnis.  Konsorsium  juga  dapat  diartikan  sebagai  pembiayaan  bersama, proyek,  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  lebih  bank  maupun  lembaga keuangan. Sedangkan, angka 303 menunjuk Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perjudian (Purnama, 25 Agustus 2022).
Kasus  Ferdy  Sambo  menyebabkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada institusi  kepolisian  menurun,  survei  dari  Charta  Politika  Indonesia  menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia menyentuh 56  persen  (Wahid,  21  Oktober  2022).  Sebelumnya,  pada  bulan  Juni  lalu,  tingkat kepercayaan  publik  terhadap  kepolisian  sempat  menyentuh  angka  73  persen. Penurunan  angka  kepercayaan  publik  terhadap  kepolisian  menurun  drastis  dan termasuk dalam kategori rapor merah (Helmi, 22 September 2022).
Analisis framing merupakan seleksi realitas yang membentuk realitas tertentu menjadi  titik  pusat  perhatian  dalam  teks  berita  dengan  menekankan  definisi  dari sebuah  peristiwa,  penyebab  peristiwa,  membuat  keputusan  dan  merekomendasikan solusi tertentu (Eriyanto, 2018). Scheufele dan Scheufele dalam Eriyanto berpendapat bahwa framing dapat  mempengaruhi  khalayak  dalam  berpikir  mengenai  suatu  isu dengan cara dipahami dan ditafsirkan  (Eriyanto, 2018). Wartawan wajib menjelaskan peristiwa sebenarnya agar khalayak dapat memahami dan menafsirkan secara mandiri. Framing dapat  menentukan  pandangan,  sikap,  dan  perilaku  seseorang  (Eriyanto, 2015: 47).
Wartawan  menjadi  pihak  bertanggung  jawab  yang  terlibat  dalam  kegiatan jurnalistik, termasuk dalam melakukan penyebaran informasi sehingga wartawan di Indonesia  harus  berpegang  teguh  terhadap  kode  etik  jurnalistik  untuk mempertahankan moral dan etika profesi sekaligus menjadikan kode etik jurnalistik
sebagai  pedoman  operasional  untuk  menjaga  kepercayaan  publik  dan  meneguhkan integritas (Ayurani, 2021).
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  media  daring  Kompas.com  dan Tempo.co  sebagai  bagian  dari  media  daring  yang  menyajikan  berita  mengenai  isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo, karena  relatif menampilkan berita yang dapat  dipertanggungjawabkan  dan  perkembangan  berita  terkini.  Peneliti  ingin memahami,  melakukan  analisis,  membandingkan,  dan  melihat  kedua  media  daring tersebut melakukan pemberitaan isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo serta ingin melihat implementasi kode etik jurnalistik. Analisis dilakukan dengan metode analisis framing Robert N. Entman. Kemudian, peneliti juga ingin menemukan solusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan penelitian  studi  kasus. Johnny  Saldana  menganggap  metode  kualitatif  sebagai “payung” untuk berbagai macam metode penelitian faktual dalam kehidupan sosial (dalam  Sugiyono,  2020).  Sedangkan  studi  kasus  merupakan  penelitian  yang menyelidiki suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, batas antara fenomena dan  konteks  tidak  tampak  secara  jelas  sehingga  memanfaatkan  multisumber    (Yin, 2013).  Proses  dalam  melakukan  penelitian  dilakukan  secara  eksploratif  dan memahami  makna  suatu  perilaku  individu  maupun  kelompok,  kemudian menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan (Sugiyono, 2020).
Subjek  penelitian  ini  adalah  Kompas.com  dan  Tempo.co,  sedangkan  objek penelitian ini adalah isu pemberitaan isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo. Lokasi  dan  waktu  penelitian  dilakukan  melalui  media  daring  Kompas.com  dan Tempo.co  pada  periode  Agustus  sampai  Oktober  2022  dan  melakukan  wawancara dengan seorang pensiunan polisi berpangkat Inspektur Jenderal sekaligus dosen dari Lembaga Ketahanan Nasional melalui Zoom pada tanggal 1 November 2022.
Teknik pengumpulan data mencakup penelusuran data siber, observasi secara non  partisipan,  studi  kepustakaan,  dan  wawancara,  kemudian  teknik  analisis  data. Selanjutnya,  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  mencakup  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga memakai teknik keabsahan data untuk mendapatkan hasil penelitian yang handal.

## 3. Hasil Temuan dan Pembahasan

## Framing Pemberitaan Kompas.com
Peneliti  memilih  masing-masing  dari  empat  artikel  dari  Kompas.com  dari tanggal 19 Agustus 2022 sampai 26 September 2022.
Tabel  1. Berita Kompas.com
No. Judul Berita Tanggal Terbit 1. Marwah  Jadi  Taruhan,  Polri  Didorong  Usut  Tuntas  Isu “Bekingan” Bisnis Judi Ferdy Sambo 19 Agustus 2022 2. Kapolri  Perintahkan  Divisi  Propam  Dalami  Isu Konsorsium 303 24 Agustus 2022
3. Jet Pribadi yang Diduga Dipakai Brigjen Hendra Disebut
Milik Bandar Judi, Terdaftar di San Marino 22 September 2022 4. IPW  Ungkap  Dugaan  Aliran  Uang  Konsorsium  303  ke Oknum Polisi 26 September 2022

## Sumber: Hasil Olah Data Peneliti
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori analisis framing Robert  N.  Entman  didapati  bahwa  Kompas.com  bersikap  mendukung Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  mengusut  tuntas  isu  konsorsium  303. Hal tersebut dikarenakan adanya berita yang ditampilkan oleh Kompas.com mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ferdy Sambo jika terbukti bersalah.
Di  samping  itu,  jurnalis  dari  Kompas.com  tidak  memberikan  opini.  Hal tersebut  dikarenakan  wartawan  harus  memberitakan  berita  sesuai  fakta  dan Kompas.com  menggunakan  narasumber  yang  kredibel.  Selain  menggunakan  sudut pandang dari berbagai narasumber. Kompas.com turut menggunakan narasumber yang berasal dari pihak kepolisian yang membuat berita tersebut menjadi seimbang, namun yang harus menjadi pusat perhatian adalah mengenai validitas data yang ditampilkan oleh Kompas.com.

## Framing Pemberitaan Tempo.co
Peneliti memilih masing-masing dari 4 artikel dari Tempo.co dari tanggal 19 Agustus 2022 sampai 22 September 2022.
Tabel  2. Berita Tempo.co No. Judul Berita Tanggal Terbit 1. Pakar  Pidana  Sebut  Istruksi  Kapolri  Berantas  Judi Mengindikasikan Netralisir Isu Konsorsium 303 19 Agustus 2022 2. Soal  Konsorsium  303  Ferdy  Sambo,  Kapolri:  Sedang  Kami Dalami 24 Agustus 2022 3. Soal Konsorsium 303 Ferdy Sambo, IPW Siap Hadapi Laporan Robert Priantono Bonosusatya 21 September 2022 4. Konsorsium  303  Ferdy  Sambo  Disebut  Terkait  dengan Jaringan Perdagangan Orang 22 September 2022

## Sumber: Hasil Olah Data Peneliti
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori analisis framing Robert N.  Entman didapati bahwa Tempo.co bahwa  Tempo.co mendukung Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  mengusut  tuntas  isu  konsorsium  303. Selain itu ada beberapa berita perlu diperiksa kredibilitas sehingga menjadi kewajiban bagi  wartawan  Tempo.co  untuk  memilih  berita  yang  sesuai  dengan  fakta  dan  tidak membuat  masyarakat  tidak  menanyakan  kebenaran  dari  berita  tersebut.  Namun, pemberitaan  Tempo.co  masih  menggunakan  pakar  yang  kredibel  walaupun  ada kesamaan pakar dengan Kompas.com.
Hasil  penelitian framing Robert  N.  Entman  di  atas  dapat  dikonfirmasikan bahwa kedua media tersebut memiliki kecenderungan dalam melakukan penyeleksian informasi  maupun  penonjolan  pada  aspek  tertentu.  Dalam  melakukan  penyeleksian informasi  yang  berkaitan  dengan  pemilihan  fakta  yang  dilakukan  wartawan, seharusnya tidak seluruh aspek dari sebuah isu perlu ditampilkan.
Sedangkan  penonjolan  yang  dimaksud  adalah  proses  dalam  pembuatan informasi menjadi bermakna dan menarik serta lebih diingat oleh khalayak pembaca. Masing-masing pihak mengedepankan perspektif, sudut pandang, dan opini tertantu untuk dapat menarik dukungan publik (Eriyanto, 2015).
Meninjau  media  daring  Kompas.com  dan  Tempo.co  menampilkan  berita dengan komposisi narasumber, mulai dari penyantuman opini dari narasumber yang berasal  dari  Ketua Indonesia  Police  Watch yang  berperan  sebagai  lembaga  yang mengawasi  kinerja  kepolisian,  yaitu  Sugeng  Teguh  Santoso.  Judul  yang  dimuat dengan menyantumkan Indonesia Police  Watch juga menarik perhatian  masyarakat, mengingat bahwa kasus konsorsium 303 yang melibatkan Ferdy Sambo masih berupa isu  yang  belum  dibuktikan  hingga  saat  ini.  Sehingga  menciptakan  khalayak  tidak diberikan peluang yang cukup untuk mendapatkan informasi secara objektif sehingga khalayak  kurang  mampu  membentuk  struktur  pemahaman  yang  beragam  atas  suatu isu (Eriyanto, 2015).
Keputusan  atau  kecenderungan  media  disebabkan  oleh  sumber  elit  yang diwawancarai dan memberikan dampak berupa dukungan atau penentangan (Eriyanto, 2015). Dalam analisis framing Robert N. Entman, dapat dilihat bahwa media daring Kompas.com  dan  Tempo.co  sama-sama  menyantumkan  kebijakan  yang  dibuat  oleh kepolisian,  hal  ini  juga  menandakan  bahwa  kedua  media  sama-sama  memberikan dukungan  terhadap  terealisasinya  janji  yang  diutarakan  oleh  Jenderal  Listyo  Sigit Prabowo.  Dengan  menampilkan  berita  ini,  masyarakat  dapat  mendukung  kebijakan dan janji dari pihak kepolisian agar kebuktian dapat terwujud.
Melihat  dari  artikel  keseluruhan  berita  terkait  konsorsium  303  dalam  kasus Ferdy Sambo yang ditampilkan oleh media daring Kompas.com dan Tempo.co masih berupa  isu,  maka  hak  jawab  dan  hak  koreksi  secara  proporsional  perlu diimplementasikan.  Sesuai  dengan  kode  etik  jurnalistik  dari  Aliansi  Jurnalis Independen nomor 12 bertuliskan bahwa jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional dan kode etik jurnalistik dari Aliansi Jurnalis Independen nomor 11 bahwa seorang jurnalis harus segera mengoreksi atau mencabut berita jika dianggap keliru dan tidak akurat lalu disertai dengan permintaan maaf kepada publik (Aliansi Jurnalis Independen, 2021).
Jika  terdapat  hal  keliru  di  dalam  suatu  pemberitaan,  maka  seseorang  berhak untuk  menegur  dan  memberitahu  dengan  cara  yang  baik  dan  tidak  melayangkan somasi berisi ancaman dan mengarah kepada tindakan hukum secara tiba-tiba kepada wartawan maupun media massa. Jika berita yang ditampilkan dianggap keliru, maka orang tersebut hanya perlu untuk menjawab dan meluruskan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya  (Wawancara  dengan Irjen.  Pol.  (Purn.)  Drs.  H.  Mardjito,  S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Sudut pandang antara wartawan, aktor dalam artikel berita, maupun khalayak pasti berbeda. Wartawan berhak untuk menulis sesuai dengan yang sesuatu hal yang didapatkan, dilihat, dan terjadi di dalam lapangan, sehingga wartawan memuat berita sesuai  dengan  persepsi  yang  dimilikinya.  Hal  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  sebagai pelanggaran  kode  etik  jurnalistik.  Wartawan  juga  memiliki  hak  untuk  menjawab selama masih memiliki data pendukung yang relevan (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.)  Drs.  H.  Mardjito,  S.H.,  M.H. melalui  Zoom  pada  1  November  2022  pukul 13:00 WIB).
Dalam hal berita yang ditampilkan oleh media terkait dengan isu konsorsium 303 dalam kasus Ferdy Sambo menjadikan isu ini sebagai sorotan paling kontroversial. Isu  konsorsium  303  pun  awal  mulanya  tersebar  luas  melalui  internet,  yakni  media
Vol. 7, No. 1, Maret 2023, Hal 163-171
sosial twitter . Seperti pepatah “ Tidak akan ada asap jika tidak ada api ” (Wawancara dengan Irjen.  Pol.  (Purn.)  Drs.  H.  Mardjito,  S.H.,  M.H. melalui  Zoom  pada  1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Tidak akan ada yang namanya akibat jika tanpa diketahui penyebab dari suatu masalah. Kemunculan isu konsorsium 303 di media sosial tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada penyebab. Validitas data yang ditampilkan dalam diagram konsorsium 303  patut  dipertanyakan  sumber  informasinya.  Berbagai  media  turut  menampilkan berbagai topik berita terkait konsorsium 303. Media sosial mendapatkan sumber data dengan cara masing-masing, menurut versi yang didapatkan dan sesuai dengan sesuatu yang dialami tersebut (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Sebagian  masyarakat  menilai setiap  informasi  yang disampaikan  oleh  media massa tidak menunjukkan kesamaan maupun senada, bahkan cenderung bertentangan antara  satu  dengan  yang  lain  sehingga  dapat  menimbulkan  opini  negatif  (Elfrida, 2015). Melihat dari berita yang telah dianalisis dengan menggunakan kerangka metode framing dari  Robert  N.  Entman.  Terdapat  perbedaan  topik  berita  yang  dibuat,  yaitu pada  media  daring  Kompas.com  yang  memberitakan  laporan  aliran  keuangan konsorsium  303.  Sedangkan  Tempo.co  memberitakan  keterkaitan  konsorsium  303 dengan jaringan perdagangan manusia di Kamboja.
Wartawan  memiliki  kemungkinan  untuk  mendapatkan  data  diagram konsorsium  303  melalui  karyawan  yang  turut  terlibat  di  dalam  konsorsium  303. Karyawan konsorsium 303 dinilai belum tentu memiliki satu visi dan misi yang sama dengan  bos  konsorsium,  tetapi  terkait  validitas  data  perlu  dibuktikan  dan  melihat perkembangan kebenaran isu tersebut (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Terkait dengan konsorsium 303 keterlibatan Ferdy Sambo dalam konsorsium 303,  menimbulkan  kontroversial,  mengingat  tugas  yang  dilalui  Ferdy  Sambo  saat masih menjabat di dalam institusi kepolisian. Dana operasional Satuan Tugas Khusus Merah Putih untuk memindahkan jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dari Jakarta ke Jambi menghabiskan biaya hingga Rp 350 juta (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Melihat dari gaji yang didapatkan oleh Ferdy Sambo selama bekerja di dalam institusi  kepolisian,  Ferdy  Sambo  berhak  menerima  gaji  paling  kecil  sebanyak Rp31.375.500  dan  paling  besar  sebanyak  Rp36.952.000  dalam  satu  bulan  (Idris,  10 Agustus  2022).  Untuk  mendapatkan  harta  kekayaan  yang  melimpah,  maka  menjadi seorang polisi merupakan cara yang salah. Tugas polisi adalah mencari tahu sesuatu yang salah maupun yang benar, serta mencari cara agar sebuah negara menjadi aman, maju,  dan  tertib  (Wawancara  dengan Irjen.  Pol.  (Purn.)  Drs.  H.  Mardjito,  S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Pasca  terungkapnya  berbagai  fakta  maupun  isu  dari  kasus  konsorsium  303 yang  dilakukan  oleh  Ferdy  Sambo  memberikan  dampak  buruk  terhadap  penurunan kepercayaan  publik  dan  citra  buruk  kepada  institusi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia hingga 56 persen berdasarkan survei yang dilakukan oleh Charta Politika Indonesia (Wahid, 21 Oktober 2022).
Hal tersebut dinilai wajar oleh Irjen. Pol. (Purn.) Mardijto apabila masyarakat merasakan  kekecewaan  terhadap  institusi  kepolisian.  Ia  menilai  bahwa  masyarakat sudah  tidak  mempercayai  kepolisian  adalah  berdasarkan  pada  pengalaman  yang dialami  dan  dirasakan  langsung  di  lapangan.  Bahwa  ia  melihat  keraguan  yang
dirasakan  oleh  anggota  kepolisian  khususnya  di  Kota  Makassar.  Keraguan  ini membuat para anggota kepolisian bingung dan takut merasa salah untuk melangkah (Wawancara  dengan  Irjen.  Pol.  (Purn.)  Drs.  H. Mardjito,  S.H.,  M.H.  melalui  Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Solusi  yang  harus  menjadi  perhatian  institusi  kepolisian  dengan  fokus memperbaiki dari sisi internal kepolisian, yaitu dengan melakukan reformasi budaya militer  menjadi  budaya  sipil  pada  setiap  anggota  kepolisian.  Para  pejabat  tinggi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  tegas,  berani  mengambil  resiko  dan berkomitmen  untuk  bersikap  tegas  terhadap  oknum-oknum  polisi  yang  telah menyimpang  dengan  melakukan  pemecatan  terhadap  oknum  anggota  kepolisian (Wawancara  dengan  Irjen.  Pol.  (Purn.)  Drs.  H. Mardjito,  S.H.,  M.H.  melalui  Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Dewan  Kebijaksanaan  dalam  menentukan  calon  pemimpin  harus  mengikuti peraturan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, yaitu melaksanakan rapat  untuk  melakukan  penelusuran  terlebih  dahulu  dalam  mencari  tahu  informasi terkait calon pemimpin, apakah calon pemimpin belum berkompeten untuk menjadi pemimpin,  jika  tidak  maka  Dewan  Kebijaksanaan  berhak  menolak  orang  tersebut (Wawancara  dengan  Irjen.  Pol.  (Purn.)  Drs.  H. Mardjito,  S.H.,  M.H.  melalui  Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Budaya pamer kemewahan dinilai sebagai kesalahan fatal dan sudah melanggar aturan,  terlebih  jika  harta  tersebut  didapatkan  dengan  cara  tidak  benar.  Menurut dengan Irjen. Pol. (Purn.) Mardjito, sebaiknya harta-harta yang dimiliki oleh seorang oknum  polisi  didapatkan  dengan  cara  yang  tidak  benar,  maka  harta   tersebut  layak disita. Hasil dari harta yang disita dan diberikan kepada negara (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).
Seluruh solusi yang telah ditawarkan tentunya membutuhkan aksi nyata yang dilakukan oleh kepolisian dan dukungan dari masyarakat maupun lembaga institusi di dalam pemerintahan. Pihak dari kepolisian harus segera menangani dan membuktikan segala kasus yang tengah menjadi perbincangan masyarakat.
Selanjutnya,  melakukan  pembersihan  yang  terdapat  di  dalam  internal kepolisian  dan  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  kepolisian  dengan  benar  agar masyarakat  bisa  kembali  mempercayai  polisi.  Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa dukungan penuh dari masyarakat dan lembaga pemerintah juga menjadi faktor paling terpenting dalam mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat (Wawancara dengan Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Mardjito, S.H., M.H. melalui Zoom pada 1 November 2022 pukul 13:00 WIB).

## 4. Simpulan
Media daring Kompas.com dan Tempo.co menampilkan pakar maupun pihak kepolisian sebagai narasumber guna untuk membuat berita menjadi lebih seimbang. Kedua media daring sama-sama menampilkan informasi terkait kebijakan kepolisian terhadap  isu  konsorsium  303  sehingga  masyarakat  diharapkan  dapat  mendukung kebijakan tersebut dapat terealisasikan.
Berita  terkait  isu  konsorsium  303  tentunya  menimbulkan  perbedaan  sudut pandang dan perbedaan tafsiran bagi masyarakat yang membaca berita tersebut. Selain itu,  media  massa  menampilkan  berita  yang  membuat  kebanyakan  masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2023, Hal 163-171
mempercayai  informasi  tersebut  sehingga  menjadikannya  sebagai  suatu  kebenaran terhadap rujukan suatu informasi.
Oleh karena itu, wartawan dan media massa dalam melakukan peliputan berita seharusnya  turut  menjadikan  kode  etik  jurnalistik  sebagai  pedoman  untuk  menjaga kredibilitas  dan  mengutamakan  akurasi.  Sesuai  dengan  kode  etik  jurnalistik  dari Aliansi Jurnalis Independen nomor 12 yang tertulis bahwa seorang jurnalis melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Selain itu, kode etik jurnalistik dari Aliansi  Jurnalis  Independen  nomor  11  juga  harus  diimplementasikan,  yaitu  seorang jurnalis harus segera mengoreksi  atau mencabut berita  jika  berita tersebut  dianggap keliru  maupun  tidak  akurat  tentunya  wartawan  juga  harus  segera  melakukan permintaan maaf kepada publik.
Kemunculan isu konsorsium 303 di media sosial tidak akan terjadi jika tanpa sebab. Lalu, media sosial maupun wartawan bisa mendapatkan sumber data dengan cara  masing-masing.  Namun  dalam  melampirkan  sebuah  data,  seharusnya  validitas data  tersebut  perlu  dibuktikan  dan  melihat  perkembangan  kebenaran  isu  tersebut. Sehingga  validitas  data  dari  diagram  konsorsium  303  dapat  dipertanyakan  sumber informasinya.
Kemudian,  para  pejabat  tinggi  di  kepolisian  harus  berani  dan  berkomitmen dalam  mengambil  resiko  maupun  bersikap  tegas  terhadap  oknum  polisi  yang  telah menyimpang,  yaitu  dengan  melakukan  pemecatan  terhadap  anggota  oknum kepolisian. Budaya pamer di dalam kepolisian dinilai dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan sudah melanggar aturan, terlebih jika harta tersebut didapatkan dengan cara tidak benar sehingga harta-harta yang didapatkan dengan tidak benar layak disita dan diberikan kepada negara.
Dukungan  penuh  dari  masyarakat  dan  lembaga  pemerintah  menjadi  faktor penting,  sehingga  masyarakat  maupun  lembaga  pemerintah  diharapkan  untuk  tidak hanya  membicarakan  hal-hal  buruk  terkait  kepolisian,  melainkan  turut  mendukung segala  bentuk  usaha  yang  telah  maupun  yang  masih  diupayakan  oleh  institusi kepolisian.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Peneliti  ingin  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Ilmu  Komunikasi Universitas  Tarumanagara,  serta  semua  pihak  yang  turut  serta  membantu  sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

## 6. Daftar Pustaka
Aliansi  Jurnalis  Independen.  (2021). Kode  Etik  Aliansi  Jurnalis  Independen  (AJI) . Aliansi  Jurnalis  Independen,  75.  Retrieved  from  https://aji.or.id/read/kode- etik.html diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 13:50 WIB.
Ayurani, S. C. (2021). Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Independensi Wartawan . Res Publica Vol. 5 No. 2, Mei- Ags 2021, 5(2), 127–140.
Elfrida,  S.  V.  (2015). Proses  Membangun  Agenda  Setting  Kebijakan  Pada  Portal Berita Pemerintah Dan Kesesuaiannya Dengan Agenda Media Online . Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi, 6(1), 13–26.
Eriyanto.  (2015). Analisis  Framing  Konstruksi,  Ideologi  dan  Politik  Media . Yogyakarta: LKiS Group.
Eriyanto. (2018). Media dan Opini Publik . Depok: PT RajaGrafindo Persada.
Hadi, I. P., Wahjudianata, M., & Indrayani, I. I. (2021). Komunikasi Massa . Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
Helmi, I. (2022, September 22). Survei Charta Politika Sebut Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok ke 55 Persen: Dapat Rapor Merah . Kompas.TV. Retrieved from https://www.kompas.tv/article/330994/survei-charta-politika-sebut- kepercayaan-publik-ke-polri-anjlok-ke-55-persen-dapat-rapor-merah  diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 22:40 WIB.
Idris,  M.  (2022). Irjen  Ferdy  Sambo  Terima  Gaji  Besar,  Berapa  Total  Per  Bulan? Kompas.com. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2022/08/10/120220626/irjen-ferdy-sambo- terima-gaji-besar-berapa-total-per-bulan?page=all  diakses  pada  tanggal  15 November 2022 pukul 15:00 WIB.
Purnama, K. I. (2022). Dugaan Jaringan Judi Online dalam Kasus Ferdy Sambo, Apa Itu Konsorsium 303? Tempo.co. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1626650/dugaan-jaringan-judi-online-dalam- kasus-ferdy-sambo-apa-itu-konsorsium-303 diakses pada tanggal 27 September 2022 pukul 11:43 WIB.
Putra,  V.  P.  (2015). Pembingkaian  Berita  Media  Online  (Analisis  Framing Pemberitaan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi atas Kritik Media Massa di Media  Online  Sindonews.com  dan  vivanews.co.id  Edisi  Agustus  2015) . Universitas Islam Indonesia.
Romli, K. (2016). Komunikasi Massa . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Wahid, H. (2022). Merindukan Polri Kembali ke Fitrahnya . Kompas.com. Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/21/151408865/merindukan- polri-kembali-ke-fitrahnya?page=all  diakses  pada  tanggal  23  Oktober  2022 pukul 10:35 WIB.
Yin, R. K. (2013). Studi Kasus: Desain & Metode . Bandung: PT Raja Grafindo.