## PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM BIKAMERAL PARLEMEN
Jumadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: jumadirahman263@yahoo.com Abstract
In  fact,  the  authority  to  carry  out  the  supervisory  function  of  the implementation  of  the  law  contains  weaknesses.  First,  the  formulation  of  Article 22D  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution,  does  not  put  the  obligation  on  the DPD  to  supervise  the  implementation  of  the  law.  Second,  the  weakness  of  the DPD arrangements in the amended constitution has become an obstacle, both for further regulation in laws and technical arrangements, and in the implementation of supervision and its results. Third, there is also an imbalance of rights, functions and  authority  between  the  DPD  and  the  DPR.  To  minimize  current  weaknesses, constitutional  conventions  are  needed.  Besides  that,  the  Act.  No.  17  of  2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD and Provisions concerning the DPD Rules  need  to  be  amended  by  providing  more  meaningful  opportunities  for regional interests.
Keywords: Authority of the DPD RI, Supervision

## Abstrak
Pada  kenyataannya,  kewenangan  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap pelaksanaan  undang-undang  mengandung  kelemahan. Pertama ,  rumusan  Pasal 22D  ayat  (3)  UUD  1945,  tidak  meletakkan  keharusan    kepada  DPD  untuk melakukan  pengawasan  terhadap    pelaksanaan  undang-undang. Kedua , adanya kelemahan  pengaturan  DPD  dalam  UUD  hasil  perubahan,  sehingga  menjadi kendala, baik untuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang dan pengaturan teknis,  maupun  dalam  implementasi  pengawasan  dan  hasil-hasilnya. Ketiga , timbul  pula  ketidakseimbangan  hak,  fungsi  dan  wewenang  antara  DPD  dengan DPR.  Untuk  meminimalisir  kelemahan  saat  ini,  diperlukan  konvensi ketatanegaraan. Selain itu UU. No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  dan  Ketentuan  mengenai  Tata  Tertib  DPD  perlu  diubah  dengan  memberi peluang lebih berarti bagi kepentingan daerah.
Kata Kunci : Kewenangan DPD RI, Pengawasan

## PENDAHULUAN
de  awal  dibalik  perubahan  ketiga  UUD  1945,  khususnya  gagasan  lahirnya DPD  adalah,  untuk  mengubah  sistem  perwakilan  menjadi  sistem  perwakilan dua  kamar  (bikameral)  dan  meningkatkan  keikutsertaan  daerah  terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. 1 Konsep ideal keberadaan DPD tersebut, pada  awalnya  juga  bermaksud  untuk  mengakomodir  prinsip  perwakilan  daerah dan pemberdayaan daerah. 2
Setelah reformasi UUD 1945, konsep pembagian kekuasaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang (eksekutif) dan bikameral dalam rangka check  and  balaces ,  menempatkan  posisi  minimal  bagi  DPD. 3 Baik  pengawasan antar lembaga perwakilan, maupun pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan  oleh  DPD  sangat  tergantung  pada  DPR. 4 Dengan  demikian  DPD mempunyai peran yang tidak maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sangat  tergantung dan mengandalkan pihak-pihak lain, terutama DPR dan Presiden. 5
Fungsi  DPD  khususnya  pengawasan  pelaksanaan  undang-undang  tertentu menghadapi  banyak  kendala.  Selain  kendala  subtansi,  pelaksanaan,  upaya meningkatkan  kualitas  pengawasan,  DPD  menghadapi  pula  banyak  kendala  lain, antara lain masalah dukungan sumber daya manusia  yang berkualitas. Selain itu, dukungan  dari  DPRD  dan  Pemerintah  Daerah  dan  sarana  berupa  kelengkapan DPD di daerah belum tersedia secara menyeluruh. 6

## PEMBAHASAN

## A. Kedudukan DPD dalam Gagasan Bikameral
Sekalipun  ada  anggapan  bahwa,  ruang  lingkup  kekuasaan  pengawasan DPD  terbatas,  namun  gagasan  perwakilan  daerah  tetap  dianut  dengan
1 Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru , FH UII Press (Cet. II), 2004, hal.,
60
2 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014 , Moh. Dermawan, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Kelembagaan Legerlatif Menurut UUD 1945 . 3 JURNAL  HUKUM No.  1  VOL.15,  JANUARI  2008 ,  Masnur  Marzuki, Analisis  Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya , hal. 84.
4 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , FH UII Press, (Cet. 2), 2005, hal., 169-170.
5 Krisna  Harahap, Konstitusi  Republik  Indonesia  Menuju  Perubahan  Ke  –  5 .  PT.  Grafitri  Budi Utama (Cet. Ke-3), Bandung, 2009, hal., 356.
6 Ramly Hutabarat, Otoritas dan Peran DPD Kini dan Masa Datang .  Dalam www. Parlemenen net.
I
klasifikasi UUD menganut bikameral 7 lemah ( weak bicameralism ), dengan ciri DPD  mempunyai kekuasaan terbatas dibandingkan DPR. Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  undang-undang  justru  tidak  dibatasi,  bahkan  boleh  pula mengawasi  materi  pengawasan  DPD.  Materi  pengawasan  tersebut  seluruhnya menjadi  fungsi  pengawasan  DPR.  Faktanya “menyampaikan  hasil pengawasannya  itu  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti” sebagai materi pengawasan DPR. Selanjutnya  frasa  “ ditindaklanjuti ”  tidak  pula  mencerminkan  sistem check  and  balances antar  kekuasaan  DPD  dan  DPR,  karena  hanya  DPR  yang mengawasi  hasil  pengawasan  DPD.  Lebih  fasih  menyatakan  bahwa,  DPD melaksanakan  pra-pengawasan  DPR.  Kekuasaan  menjalankan  fungsi pengawasan  ini  lebih  kuat/besar  kepada  DPR.  Penentu  terakhir  hasil pengawasan DPD ada dalam kekuasaan DPR.
Disebut  bikameral  lemah,  karena  selama  ini  DPR  sebagai  pemegang fungsi  pengawasan  asli.  Bahkan  DPR  semakin  melemahkan  kekuasaan pengawasan  DPD  seperti  tertuang  di  dalam  undang-udang.  Paling  tidak  ada tiga alasan menyertai DPD tidak memegang fungsi sekuat DPR, yaitu :
a. Berkaitan  dengan  efisiensi  proses,  untuk  fungsi  pengawasan  pelaksanaan undang-undang,  kepentingan  antar  kamar  parlemen  sering  berbeda sehingga  mempengaruhi  referensi  mereka  untuk  menindaklanjuti  hasil- hasil pengawasan;
b. Efisiensi  waktu  dan  biaya,  keberadaan  sistem  dua  dewan  menunjukkan adanya  tenggang  waktu  bolak  balik  pemeriksaan  atau  penyampaian  hasil pemeriksaan,  berarti  penambahan  biaya,  sebagai  bagian  dari  ongkos demokrasi dan menjadi tanggungan negara dan pembayar pajak; dan
c. Akuntabilitas, sulit menagih kesalahan akibat keterlambatan dan kegagalan pembuatan  kebijakan,  sehingga  distorsi  perwakilan  kepentingan  karena muncul  kekaburan  wilayah  peran,  bahkan  saling  tuduh  antar  dua  kamar parlemen tersebut.

## B. Wewenang Pengawasan DPD dalam Konstitusi
Dalam  literatur,  terdapat  tiga  macam  pengawasan  yaitu,  pengawasan hukum,  pengawasan  administratif    dan  pengawasan  politik. 8 Undang  Undang Dasar  tidak  menyebutkan  secara  jelas  sifat  dari  pengawasan  yang  dilakukan
7 USU  -  Law  Journal, Vol,  3  No.  2 ,  Andryan,  M.  Solly  Lubis,  Suhaidi,  Faisal  Akbar  Nasution Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PPU-X/2012) , hal, 165.
8 Dalam  John  Pieres  dan  Aryanthi  Baramuli  Putri, Penguatan  DPD  RI,  Beberapa  Langkah Strategis  –  Kajian  Hukum  Tata  Negara  dan  Politik ( Memotong  Spiral  Kekuasaan ),  Pelangi Cendekia, Jakarta, 2009, hal. 261.
oleh  DPD.  Namun  apabila  bertitik  tolak  dari  ketentuan  Pasal  22D  ayat  (3) UUD  1945,  maka  dapat  diidentifikasi  bahwa,  pengawasan  yang  dilakukan DPD  sesungguhnya  bersifat  politis,  yaitu  hanya  menilai  apakah  pelaksanaan undang-undang telah berjalan sesuai dengan undang-undang atau belum.
Pengawasan  DPD  lahir  dalam  perubahan  Ketiga  dan  Keempat,  namun pembentukan  DPD  tidak  menuangkan  secara  tegas  kekuasaan  dan  fungsi pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang.  Berbeda  dengan  fungsi yang  diberikan  diberikan  kepada  DPR.  Kekuasaan  pengawasan  DPD  tertuang dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 hanya berbunyi:
Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pajak, pendidikan,  dan  agama  serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Dalam pasal di atas ditentukan subtansi pengawasan DPD. Menentukan subtansi  kewenangan  pengawasan  DPD  terhadap  pelaksanaan  undang-undang secara  enumeratif  dalam  UUD  merupakan  pandangan  yang  keliru.  Semua materi  undang-undang  untuk  kepentingan  rakyat  dan  tentu  berkaitan  dengan daerah, karena rakyat  ada di  daerah. Dengan demikian tidak ada alasan  untuk tidak mengikutsertakan DPD dalam mengawasi segala materi muatan undang- undang. 9
Rumusan  pasal  di  atas  selain  mengandung  kaidah  persuasif,  bahkan makna  fungsi  pengawasannya  pun  tidak  bersifat  imperatif.  Pada  hal  rumusan normatif  suatu  pasal  UUD  tidak  boleh  mengambang  karena  merupakan  dasar bagi aturan hukum, kebijakan dan segala tindakan negara. 10
Fungsi  yang  berhubungan  dengan  pengawasan  pelaksanaan  undang- undang  sifatnya  politis,  karena  baik  UUD  maupun  undang-undang  tidak  ada secara tegas menyebut penuntasan fungsi DPD, kecuali ditujukan untuk fungsi pengawasan  DPR.  Jadi,  meskipun  DPD  diatur  khusus  dalam  satu  bab,  namun maksud fungsi pengawasan dalam pasal di atas adalah fungsi-fungsi DPR. Pengawasan  DPD  dalam  rumusan  pasal  22D  ayat  (3)  UUD  1945 mengandung  banyak  kelemahan. 11 Pertama ,  ada  keterbatasan  materi  dan pengawasan yang bersifat prosedural atas pelaksanaan undang-undang tertentu, karena tempat frasa “dapat” yang sebenarnya bukan suatu keharusan atau mesti dilaksanakan.  Frasa  “dapat”  difahami  sebagai  suatu  jika  ada  kehendak  untuk
9 Lihat Bagir Manan, DPR….op cit , hal., 71.
10 Ibid , hal, 73.
11 Jurnal  Cita  Hukum,  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Vol.3  No.1 ,  Khamami  Zada, Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , hal, 29.
melakukan. 12 Kedua ,  ketentuan  ini  memposisikan  DPD  sebagai  lembaga negara yang sangat mudah dikooptasi atau disub ordinasi oleh Pemerintah dan DPR.  Sebaliknya,  terutama  pemerintah  diposisikan    sebagai  institusi  politik yang sangat dominan atau berkuasa dalam proses penegakan hukum.
Menurut  ilmu  tafsir  ( interpretasi )  Frasa  “dapat”  tersebut,  difahami sebagai  “tidak  harus”  atau  tidak  perlu  melakukan  pengawasan.  Dari  sudut pandang  ini,  UUD  1945  tidak  memberikan “original  Power ”  kepada  DPD. Tentu akan berpotensi mengakibatkan tersendatnya penyaluran aspirasi daerah melalui  pengawasan.  Dampak  politik  yang  timbul  kemudian  berpotensi menghambat penyaluran aspirasi daerah melalui anggota DPD. 13
Pasal  22D  ayat  (3)  sebagai  dasar  konstitusional  pengawasan  undang- undang  masih  jauh  dari  cita-cita  ideal  pembentukan  DPD.  Dalam  rangka checks  and  balances dengan  kekuasaan  eksekutif,  DPD  tidak  ditempatkan mengawasi  eksekutif  (Pemerintah)  sesungguhnya,  oleh  karena  ruang  lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan ( check and balances ) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan  DPD  dalam  rangka checks  and  balances demikian, merupakan  contoh  yang  tidak  lazim  dalam  praktik  karena  merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan  yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik di tempat lain di dunia. 14

## C. Kendala Kewenangan Diberikan oleh Perundang-undangan
Kenyataan  setelah  perubahan  ketiga  dan  keempat  UUD  1945,  DPD hadir sebagai lembaga negara perwakilan daerah, namun menimbulkan banyak persoalan  mulai  dari  ruang  lingkup,  hak,  fungsi,  tugas  dan  kewenangannya.
Selain  itu,  masalah  kedudukannya  sebagai  lembaga  negara  perwakilan  daerah sampai kedudukannya dalam sistem perwakilan dua kamar.
Salah  satu  fungsi,  hak,  tugas  dan  kewenangan  yang  disoroti  adalah kurang  menyentuh  daerah,  juga  kurang  efektif  memberi  pengaruh  terhadap kebijakan tingkat nasional. Kekurangan itu disebabkan oleh kendala yakni:
1. Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah  lembaga  negara  perwakilan  baru,  lebih muda usia dibandingkan DPR sebagai lembaga negara perwakilan politik.
2. Kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUD  1945  dalam  Pasal  22D  ayat  (3) materinya tidak menyeluruh untuk kepentingan daerah, yakni hanya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
3. Kewenangan yang terbatas ini, semakin tidak dapat diwujudkan oleh UU. No.  17  Tahun  2014  Tentang  MPR,  DPR,  DPD  (disebut  UU  MD3)  dan DPRD dan Peraturan Tata Tertib DPD.
12 Ibid .
13 Bagir Manan, DPR….Ibid .
14 Saldi  Isra, Hak  Veto  Untuk  DPD ,  Dalam  Agus  Haryadi  dkk Bikameral Bukan  Federal , Kelompok DPD di MPR RI, 2006, hal, 7.
4. Meskipun  diberikan  hak,  fungsi,  tugas  dan  kewenangan  pengawasan terhadap  undang-undang  tertentu,  namun  tidak  diberikan  kewenangan untuk  mengawasi  dan  menindaklanjuti  hasil  pengawasannya.  Undang- undang MD3 pun tidak  memberi peluang kepada DPD untuk  mengetahui tindak lanjut hasil pengawasannya yang telah disampaikan kepada DPR.
5. Kendala  lainya  adalah,  bahwa  UU  MD3  tidak  memuat  ketentuan  yang mengatur hak DPD untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan pejabat lainnya, seperti yang diberikan kepada DPR dalam undang-undang  tersebut.  Seluruh  hak  dan  kewenangan  yang  diberikan kepada DPD tidak seimbang dengan kewenangan DPR.
a. Baik  UUD  1945,  maupun  UU  MD3,    tidak  mengatur    mengenai hubungan  kewenangan  DPD  dengan  Daerah  (Pemda  dan  unsur masyarakat  daerah).  Dengan  demikian  muncul  berbagai  hambatan melaksanakan  kewajiban  menyerap,  menghimpun,  menampung  dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah.
b. Kendala yang timbul kemudian adalah bagaimana menemukan formula hubungan  antara  DPD  dengan  Pemerintah  Daerah,  DPRD  dan  unsur masyarakat  daerah  dalam  rangka  melaksanakan  fungsi-fungsi, khususnya  fungsi  perwakilan  daerah,  yakni  memberdayakan/mengikut sertakan daerah dalam pengelolaan negara.

## D. Penguatan Fungsi Pengawasan DPD
1. Melalui Perubahan UUD 1945
Solusi  yang  diharapkan  paling  utama  memberdayakan  fungsi pengawasan  DPD  adalah  perubahan  Kelima.  Seperti  gagasan  awalnya, seharusnya  memunculkan  ketegasan  dalam  pasal  perubahan,  bahwa  DPD dalam  UUD  1945  antara  lain  bermaksud  mengikutsertakan  daerah  dalam kebijakan nasional.
Fungsi  pengawasan  DPD  dan  DPR  terhadap  eksekutif  (pelaksana undang-undang),  seharusnya  dirumuskan  bahwa,  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mengadakan sidang bersama dalam forum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Selain  untuk  mengubah  dan menetapkan  Undang  Undang  Dasar  juga  untuk  memberhentikan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  apabila terbukti  telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya;  atau terbukti  melakukan  perbuatan  tercela;  ataupun  apabila  terbukti  tidak  lagi memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden;  untuk memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  hal  terjadi  kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan; dan untuk memilih Wakil
Presiden  ketika  Wakil  Presiden  menggantikan  Presiden  dalam  hal  terjadi kekosongan Presiden. 15
Konstruksi  dasar  dari  hasil  revisi  UUD  1945  (1998-2002)  terlalu menitikberatkan  pada DPR  heavy ,  dalam  bidang  pengawasan  DPR mendapat  porsi  kekuasaan  yang  besar  dibandingkan  kekuasaan  DPD, sehingga  kekuasaan  DPR  tidak  dapat  dikontrol  oleh  cabang-cabang kekuasaan  lainnya.  Ketidaksederajatan  antara  cabang-cabang  kekuasaan negara  tidak  memberikan  tempat  bagi  mekanisme  pengawasan  diantara cabang-cabang kekuasaan ( checks and balances system ).
Penguatan pengawasan DPD yang penting pula adalah, meletakkan fungsi  itu pengisian jabatan publik,  yaitu perlu persetujuan DPR dan/atau DPD.  Jabatan  publik  ini  merupakan  jabatan-jabatan  yang  disebutkan dalam UUD dan UU. Misalnya, pengisian hakim konstitusi, hakim agung, anggota BPK, anggota KY, gubernur BI, anggota KPU, anggota KPK dan lain-lain.
Fungsi  pengawasan  ideal  yang  harus  dimiliki  dan  diberdayakan oleh  DPD  adalah,  dalam  Perspektif  mekanisme check  and  balances yang efektif,  yakni  apabila  DPD  diberikan  fungsi  untuk  tidak  sekedar mengawasi  pelaksanaan  undang-undang  secara  formal  belaka,  melainkan juga  mengawasi  secara  materiil  (subtansial),  tentang  apa  yang  diinginkan oleh  undang-undang  tersebut,  terutama  dikaitkan  dengan  kebijakan- kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah.
Gagasan  utama  dalam checks  and  balances adalah  upaya  untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan dengan tujuan  mencegah  dominasi  suatu  kelompok.  Bila  seluruh  cabang-cabang kekuasaan  tersebut  memiliki checks terhadap  satu  sama  lainnya,  berarti checks tersebut  dipergunakan  untuk  menyeimbangkan  kekuasaan.  Suatu cabang  kekuasaan  yang  mengambil  terlalu  banyak  kekuasaan,  sebaiknya dibatasi  melalui  tindakan  cabang  kekuasaan  yang  lain. Checks  and Balances dalam  sistem  pemisahan  kekuasaan  antara  lain  membatasi kekuasaan  eksekutif  yang  cenderung  korupsi  dan  penyalahgunaan kekuasaan.    Idealnya Checks  and  Balances antara  DPD  dengan  DPR dalam sistem perwakilan dua kamar diadakan untuk mengawasi.
Demikian  pula  dalam  rangka  membatasi  kekuasaan  eksekutif menjalankan  undang-undang  perlu  dikontrol  secara  menyeluruh,  baik pelaksanaan  undang-undang,  peraturan  turunannya  dan  seluruh  aturan- aturan  kebijakan  pemerintah  di  pusat  maupun  di  daerah.  Oleh  karena gagasan sistem pengawasan berimbang ingin dibangun dalam UUD, maka perubahannya  ke-5  kelak  memberi  hak-hak  yang  sama  antara  DPD  dan DPR.
15 Dewan  Perwakilan  Daerah, Naskah  Akademis  Usulan  Amandemen  Komprehensif-Dasar-dasar Pemikiran Usulan Perubahan UUD 1945 , 2011, hal, 75.
Pemberian hak yang sama dalam rangka checks and balances bagi DPR dan DPD adalah konsekuensi dari tidak adanya perbedaan kedudukan antara anggota DPR dan anggota DPD sebagai anggota lembaga legislatif.
Sehingga keseluruhan hak diperlukan dalam rumusan pengaturan idealnya adalah :
a. Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  memiliki fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran,  fungsi  pengawasan,  fungsi  pengisian jabatan  publik, dan fungsi keterwakilan.
b. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan  Daerah  mempunyai  hak  mengajukan  rancangan  undang- undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
c. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, setiap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota  Dewan Perwakilan  Daerah  mempunyai  hak  mengajukan  pertanyaan,  hak menyampaikan  usul  dan  pendapat,  hak  imunitas,  serta  hak  protokoler dan keuangan. 16
Masalah  utama  setelah  perubahan  keempat  UUD  1945,  sehingga perlu  perspektif  baru  amandemen  berikutnya  adalah,  karena  tidak  adanya tindak  lanjut  hasil  pengawasan  DPD.  Ujung  suatu  pengawasan  atas pelaksanaan  undang-undang  bermaksud  untuk  memberikan  kesempatan kepada  anggota  DPR  dan  anggota  DPD  mengajukan  rancangan  undang- undang  baru,  perubahan  undang-undang,  mengganti  undang-undang  lama, mengeluarkan  rekomendasi  politik  dan  menyatakan  pendapat  mengenai pelaksanaan undang-undang.

## 2. Penguatan Melalui Konvensi Ketatanegaraan
Untuk  menguatkan  fungsi  DPD  khususnya  pengawasan  terhadap pelaksanaan undang-undang, selain diperlukan perubahan UUD 1945, upaya lain  yang  perlu  didorong  dan  didukung,  adalah  lahirnya  konvensi ketatanegaraan baru yang dapat membuat eksistensi dan pelaksanaan fungsi, hak,  tugas  dan  wewenang  DPD  lebih  efektif.  Jadi  bukan  sekedar  bahwa DPD itu ada, melainkan DPD dalam bentuk prosedur ketatanegaraan. Konvensi  ketatanegaraan,  dapat  dilakukan  melalui  tiga  bentuk,
antara lain:
a. Konvensi  menghapuskan  ( nullifying )  beberapa  ketentuan  Undang Undang  Dasar.  Menghapuskan  di  sini  bukan  berarti  mengubah  ( amend ) atau  membatalkan  ( abolish ).  Menghapuskan  di  sini  sekedar  membuat ketentuan  UUD  tidak  dilaksanakan  menurut  bunyi  atau  arti  yang terkandung di dalamnya. Bentuk ini lebih tepat dikatakan membungkam atau  mendiamkan  UUD. 17 Dalam  bentuk  konvensi  ini  menyebabkan UUD tidak efektif.
16 Ibid .
17 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan , FH - UII Press, 2006, hal, 80-81.
b. Konvensi  mengalihkan  kekuasaan  yang  telah  ditetapkan.  Konvensi semacam  ini  lazim  dijumpai  pada  negara-negara  yang  menganut  sistem pemerintahan parlementer.
c. Konvensi  melengkapi  UUD  atau  peraturan  hukum  ketatanegaraan  yang ada.  Konvensi  semacam  ini  dapat  dikembangkan  di  Indonesia  untuk memperkokoh Negara Kesatuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat  (1)  UUD  1945  “Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang berbentuk Republik”.
Berkaitan dengan konvensi ketatanegaraan di Indonesia, khususunya penguatan  fungsi  pengawasan  DPD  terhadap  pelaksanaan  undang-undang perlu  dikembangkan.  Contoh,  fungsi  pengawasan  DPD  terhadap  eksekutif saat ini DPD telah berhasil membuat penyampaian Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2010 dalam waktu  yang sama dengan DPR, 18 berarti titik awal lahirnya konvensi  ketatanegaraan yang baru. Lahirnya konvensi seperti ini memuat arti penting dalam hal:
a. Dewan  Perwakilan  Daerah  telah  diakui  keberadaannya  sebagai  suatu bagian  dari  lembaga  pengawasan  (control)  yang  harus  diperhatikan  dan diperhitungkan oleh Presiden dalam pembuatan kebijakan.
b. Pidato  Presiden  juga  menjadi  suatu  pernyataan  pengakuan  akan  peran DPD sebagai penyeimbang kepentingan nasional dan aspirasi daerah. Menyampaikan  pidato  resmi  tahunan  semacam  itu  di  hadapan sidang  paripurna  DPD,  menghasilkan  dua  macam  konvensi  yaitu,
Kewajiban  Presiden  menyampaikan  pidato  setiap  16  Agustus  di  hadapan kelompok  DPD  di  MPR  dan  kewajiban  DPD  untuk  menyelenggarakan sidang  paripurna  setiap  tanggal  16  Agustus  untuk  mendengarkan  pidato Presiden.
Konvensi  ketatanegaraan  mengenai  pidato  Presiden  setiap  16 Agustus  ini  diharapkan  menginspirasi  munculnya  konvensi-konvensi ketatanegaraan yang lain yang dapat memperkuat kedudukan, kewenangan, khususnya  kewenangan  menjalankan  fungsi  undang-undang.  Konvensi ketatanegaraan  ini  dapat  mengisi  ruang  kosong  pengaturan  kewenangan pengawasan DPD.
3. Upaya Penguatan Institusional Melalui Perubahan UU MD3
Meminta dukungan eksekutif, mengusulkan dan melakukan tekanan kepada  DPR  dan  kepada  semua  pihak  agar  UU.  MD3  diamandemen  atau diganti  dengan  undang-undang  baru.  Undang-undang  pengganti  mengatur dan  meletakkan  wewenang  dan  tugas  serta  fungsi-fungsi  DPD  yang  lebih berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Dengan  mengubah  atau  mengganti  UU. MD3,  DPD  seharusnya  diberikan  kewenangan  untuk  ikut  menindaklanjuti dengan memperkuat hak-hak di bidang pengawasan.
18 Senator , Edisi VII, Agustus 2010, hal, 2-10.
Seperti  halnya  perubahan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai fungsi,  tugas  dan  kewenangan  DPD,  diperlukan  pula  perubahan  mengenai tata tertib DPD yang semakin menurun kualitasnya. Teknis hubungan kerja dengan  pemerintahan  di  daerah  perlu  diakomodasi  dan  diperluas  di  dalam tata tertib. Karena selama ini komunikasi antara DPD dengan pemerintahan di  daerah  (DPRD  Provinsi  dengan  Gubernur)  belum  memadai,  terutama dalam  rangka  mengetahui  secara  teknis  masalah  sosial  serta  implikasi undang-undang  di  provinsi.  Dengan  adanya  informasi  dari  pemda  dan DPRD provinsi akan lebih mudah menjalankan tugas. Informasi yang akurat dapat  menghasilkan  naskah  akademik  atau  rekomendasi  bagi  pengawasan pelaksanaan undang-undang yang menjadi wewenang DPD.

## 4. Penguatan Peran DPD Melalui Tindakan Proaktif ke Masyarakat
Meningkatkan  peran  yang  dapat  dikembangkan  dan  diharapkan memperoleh  dukungan  berkesinambungan  dari  daerah.  Bertindak  sebagai fasilitator  antara  kepentingan  dan  kebutuhan  daerah  dengan  pengambilan keputusan  (kebijakan)  tingkat  pusat.  Dewan  Perwakilan  Daerah  tampil proaktif  menggali  berbagai  masalah  di  daerah  yang  harus  diatasi  dan ditangani untuk lahirnya kebijakan tingkat pusat. Selanjutnya memfasilitasi informasi yang cukup antara pemerintah daerah dengan pusat dengan tujuan pemberdayaan daerah.
Peran  sebagai  fasilitator  dapat  pula  ditingkatkan  dengan  melakukan hubungan kelembagaan dengan DPR, yaitu :
a. Memperkuat  isu  dan  basis  legitimasi  pertimbangan  dan  pengusulan dalam  rangka  pengawasan  yang  diberikan  oleh  DPD  kepada  DPR. Caranya  dengan  membentuk  kantor-kantor  dan  memperbanyak kunjungan  kerja  dan  dialog  untuk  merespon  masukan  dan  keluhan masyarakat di daerah.
b. Dengan  dukungan  perangkat  kelembagaan,  membawa  isu  itu  ke  ruang publik untuk didiskusikan dengan maksud meningkatkan pola hubungan baik dengan konstituen. Cara yang ditempuh antara lain membuka akses masyarakat  terhadap  berbagai  proses  pengambilan  keputusan  di  DPD serta dokumentasinya.

## PENUTUP
Dewan Perwakilan Daerah adalah Majelis Tinggi dalam sistem dua kamar parlemen.  Dilihat  dari  fungsi  masing-masing  kamar,  ternyata  DPD  fungsinya lemah  dibanding  DPR,  tidak  berada  pada  ide checks  and  balances .  Karena  itu, sulit  memenuhi  sasaran  untuk  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  dan kepentingan daerah pada tingkat pusat.
Menciptakan checks and balances dalam sistem dua kamar efektif antara lain  melalui  perubahan  UUD.  Idealnya  adalah  meletakkan  hak,  kedudukan  dan fungsi  pengawasan  DPD  berimbang  dengan  DPR.  Semua  itu  dapat  tercapat
dengan  merubah  UUD,  khsusnya  tentang  penguatan  DPD  dalam  segala  aspek. Paling tidak untuk jangka pendek memberdayakan melalui undang-undang.
Pemberdayaan  fungsi  pengawasan  DPD  juga  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  kreasi  bidang  ketatanegaraan  sehingga  lahir  kebiasaan-kebiasaan yang  mendukung  fungsi  pengawasannya.  Selain  DPD  meningkatkan  peran melalui kegiatan proaktif kepada masyarakat daerah yang diwakilihya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru , FH UII Press (Cet. II), 2004, hal., 60
Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan , FH - UII Press, 2006.
Dewan  Perwakilan  Daerah, Naskah  Akademis  Usulan  Amandemen  Komprehensif- Dasar-dasar Pemikiran Usulan Perubahan UUD 1945 , 2011.
John  Pieres  dan  Aryanthi  Baramuli  Putri, Penguatan  DPD  RI,  Beberapa  Langkah Strategis  –  Kajian  Hukum  Tata  Negara  dan  Politik ( Memotong  Spiral Kekuasaan ), Pelangi Cendekia, Jakarta, 2009.
Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 , FH UII Press, (Cet. 2), 2005.
Jurnal  Hukum No.  1  VOL.15,  JANUARI  2008 ,  Masnur  Marzuki,  Analisis  Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya.
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014 , Moh. Dermawan, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Kelembagaan Legerlatif Menurut UUD 1945 .
Jurnal  Cita  Hukum,  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, Vol.3  No.1 ,  Khamami Zada, Kewenangan  Legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi .
Krisna  Harahap, Konstitusi  Republik  Indonesia  Menuju  Perubahan  Ke  –  5 .  PT. Grafitri Budi Utama (Cet. Ke-3), Bandung, 2009.
Ramly  Hutabarat, Otoritas  dan  Peran  DPD  Kini  dan  Masa  Datang .    Dalam  www. Parlemenen net.
Saldi Isra, Hak Veto Untuk DPD , Dalam Agus Haryadi dkk Bikameral Bukan Federal , Kelompok DPD di MPR RI, 2006.
Senator , Edisi VII, Agustus 2010.
Soenarjati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20 , Alumni, Bandung, 1984.
Soerjono  Soekamto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Universitas  Indonesia  Press, Jakarta, 1986.
USU  -  Law  Journal, Vol,  3  No.  2 ,  Andryan,  M.  Solly  Lubis,  Suhaidi,  Faisal  Akbar Nasution Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No. 92/PPU-X/2012) .
Yustisia Vol. 1 No. 3 September- Desember 2012 , Titik Triwulan Tutik, Harmonisasi Fungsi  DPD  dan  DPR  pada  Lembaga  Perwakilan  Rakyat  dalam  Sistem Bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balances .