P-ISSN 2656-4807
E-ISSN 2656-8152

## PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP  STATUS  ANAK  LUAR  NIKAH DALAM MEMPEROLEH HAK WARIS KOMPILASI HUKUM ISLAM
Yapiter Marpi yapitermarpi@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Jakarta

## ABSTRACT
This study aims to determine and discuss the perspective of inheritance law on the status of out-of- wedlock  children  in  obtaining  the  inheritance  rights  of  Islamic  law  compilation.  The  method  used  is  a qualitative  method  using  secondary  data  and  primary  data  for  completeness  of  data,  data  analysis  used using normative analysis. Based on the results of research, among others, first, the position of out-of-wedlock children  according  to  Islamic  Law  is  based  on  nasab  as  the  legality  of  family  relations  based  on  blood relations,  as  a  result  of  legal  marriage.  The  problem  is  that  there  is  no  relationship  between  the  child's relationship  with  his  biological  father;  there  are  no  rights  and  obligations  between  the  child  and  his biological father, inheritance and so on; if by chance the child is a woman, then the biological father cannot be the guardian, so that the guardian can be a child out of wedlock; secondly, the status of inheritance rights for  out-of-wedlock children  according to Islamic law only have a mutual inheritance relationship with the family from the mother's side, however there is a need for legal breakthroughs related to this, namely in the Islamic inheritance system, there are grant institutions in the form of giving biological father's day and can also the wills of the Mandatory from his biological father.
Keywords; Inheritance rights, out-of-wedlock children, compilation of islamic law.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  membahas  tentang  Perspektif  hukum  waris terhadap  status  anak  luar  kawin  dalam  memperoleh  hak  waris  kompilasi  hukum  islam.  Metode  yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dengan mengunakan data sekunder serta data primer untuk kelengkapan  data,  analisa  data  yang  digunakan  menggunakan  analisa  normatif.  Berdasarkan  hasil penelitian antara lain pertama, Kedudukan anak luar nikah menurut Hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai  legalitas  hubungan  kekeluargaan  yang  berdasarkan  hubungan  darah,  sebagai  akibat  dari pernikahan  yang  sah.  Permasalahan  adalah  tidak  ada  hubungan  nasab  anak  dengan  bapak  biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, waris dan lain sebagainya; bila kebetulan anak itu adalah perempuan, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi  wali  anak  luar  nikah; kedua ,  Status  hak  waris  anak  luar  nikah  menurut  Hukum  Islam  hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya, namun demikian perlu adanya terobosan hukum berkaitan dengan hal tersebut, yaitu  dalam sistem kewarisan Islam, terdapat lembaga hibah dalam bentuk pemberian dari ayah biologisnya dan bisa juga wasiat Wajibah dari ayah biologisnya. Kata Kunci; hak waris, anak luar kawin, kompilasi hukum islam.

## A. PENDAHULUAN
Hukum  waris  di  Indonesia  merupakan  pluralistis  mengingat  beraneka  ragamnya  corak budaya,  agama,  sosial,  dan  adat  istiadat  serta  golongan  sistem  kekeluargaan  yang  hidup  dan berkembang  di  dalam masyarakat  Indonesia.  Anak  sebagai  fitrah Tuhan  Yang  Maha  Esa  perlu mendapatkan  perawatan  sebaik-baiknya  dan  merupakan  tunastunas  bangsa  yang  akan meneruskan  cita-cita  bangsa  yaitu  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. Keberadaan  anak  dalam  keluarga  merupakan  sesuatu  yang  sangat  berarti,  anak  memiliki  arti yang  berbeda-beda  bagi  setiap  orang.  Anak  merupakan  penyambung  keturunan,  sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung  jawabnya  di  masa  depan,  maka  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang secara  normal  baik  jasmani,  rohani  maupun  sosial.  Anak  luar kawin  selain  anak  zinah  dan  anak  sumbang  akan  memiliki  hubungan  perdata  (hak  waris) dengan  ayah  dan  ibunya  melalui  pengakuan  sebagaimana  disebutkan  dalam  KUH  Perdata. Padahal jika mengacu pada Konstitusi ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945 persamaan di  depan  hukum  setiap  warga  negara  telah  dijamin,  untuk  itu  sudah  sepantasnya  kedudukan anak luar kawin dalam hal Waris disetarakan dengan anak yang sah. 1
Pasal  43  ayat  (2)  UU  Perkawinan  menyebutkan  bahwa  kedudukan  anak  dalam  ayat  (1) selanjutnya  akan  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  tersendiri,  namun  sampai  saat  ini pemerintah  belum  juga  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  tentang  kedudukan  anak  luar kawin  sedangkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung- katung  karena  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  hanya  menyebutkan  tentang  hubungan keperdataannya  saja  sedangkan  terhadap  hakhaknya  yang  harus  dilindungi  sebagai  seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.
Pengakuan  anak  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara  seperti  dengan  akta otentik  sebelum  perkawinan,  bersamaan  pada  waktu  melaksanakan  perkawinan,  dibuat  oleh pegawai catatan sipil yang didaftarkan dalam daftar kelahiran. Dalam terminologi hukum adat, hukum  islam  maupun  hukum  barat  sekalipun,  anak-anak  yang  lahir  dari  orang  tua  yang meninggalkan  warisan  merupakan  golongan  ahli  waris  yang  terpenting  dan  paling  utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya  anak  akan  menutup  golongan  ahli  waris  yang  lainnya.  Hak  waris  anak  luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin. 2
Sebagai  akibat  dari  hubungan  perdata  dengan  pihak  ibu  dan  keluarga  ibunya,  anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk  pemeliharaan  sampai  anak  itu  dewasa  hanya  menjadi  tanggung  jawab  ibunya.  Besar bagian  yang  diterima  tergantung  dengan  golongan  mana  anak  luar  kawin  diakui  tersebut mewaris,  atau  tergantung  dari  derajat  hubungan  kekeluargaan  dari  para  ahli  waris  yang  sah. Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia
1 Ade  Maman  Suherman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum  (civil  law,  common  law,  hukum islam ), Raja Grafindo Persada,Jakarta:2004, hlm:192.
2 Stevi  Loho, Hak  Waris  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Sah  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII-2010 1,  Lex  Crimen  Vol.  VI/No.  3/Mei/2017  ,Universitas  Sam  Ratulangi, Manado,Unsrat,hlm: 169-170 .
telah  diakui  oleh  orang  tua  biologisnya  karena  KUH  Perdata  menganut  prinsip  bahwa  hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak Waris.
Anak  luar  kawin  dalam  hukum  administrasi  kependudukan  juga  berhak  untuk mendapatkan  akta  kelahiran  sebagaimana  anak-anak  sah  pada  umumnya,  namun  oleh  karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo.Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawinhanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan disebutkan nama ibunya saja  sedangkan  nama  ayahnya  tidak  akan  dicatat  dalam  akta  kelahiran  si  anak.  Terputusnya hubungan  hukum  antara  si  anak  dengan  ayah  biologisnya  mengakibatkan  ayah  biologis  tidak memiliki  kewajiban  terhadap  anaknya,  dan  sebaliknya  si  anak  tidak  berhak  menuntut  apaapa dari ayah biologis yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan. 3

## B. TINJAUAN LITERATUR
Kedudukan  anak  merupakan  persoalan  hukum  keluarga  yang  tidak  hanya  menyangkut persoalan  antara  suami  dan  isteri,  namun  juga  menyangkut  status  keperdataan  anak  yang dilahirkan dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan.
Pengaturan  tentang  anak  luar  kawin  seharusnya  diatur  tersendiri  baik  dalam  undang- undang  secara  khusus  atau  dalam  peraturan  pemerintah,  namun  sebenarnya  bukan  berarti bahwa  diantara  keduanya  sama  sekali  tidak  mengandung  pertautan,  karena  undang-undang perkawinan  juga  bukan  hanya  mengatur  tentang  perkawinan  yang  sah  dan  segala  akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.
Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi ibu biologis dan anaknya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Sistem waris merupakan salah satu cara  adanya  perpindahan  kepemilikan,  yaitu  berpindahnya  harta  benda  dan  hak-hak  material dari  pihak  yang  mewariskan  ( muwarrits ),  setelah  yang  bersangkutan  wafat  kepada  para penerima  warisan  ( waratsah )  dengan  jalan  pergantian  y ang  didasarkan  pada  hukum  syara‟. Karena  ayah  biologis  tidak  tidak  kawin  dengan  ibu  biologis,  maka  hubungan  keperdataannya menjadi  terputus  dengan  ayah  biologis. 4 Apabila  anak  lelaki  tidak  ditemukan,  mereka memberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut. Pengaturan anak luar kawin dalam  UU  Perkawinan  termasuk  agak  rancu  karena  statusnya  sebagai  anak  luar  kawin,maka sesungguhnya disitu tidak ada tindakan perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut. Hasil uraian diatas menimbulkan permasalahan yakni pertama , bagaimana Kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Islam didasarkan pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan; kedua ,  bagaimana  status hak  waris  anak  luar  nikah  menurut  Hukum  Islam  hanya  mempunyai hubungan saling mewaris dengan dari ayah biologisnya.
3 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm:260.
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm:99.

## C. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dan  Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 5 penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Analisa data  yang  digunakan  analisis  normatif,  yaitu  data  yang  terkumpul  dituangkan  dalam  bentuk uraian  logis  dan  sistematis,  selanjutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  kejelasan  penyelesaian masalah,  kemudian  ditarik  kesimpulan  secara  deduktif,  yaitu  dari  hal  yang  bersifat  umum menuju ke hal yang bersifat khusus. 6

## D. ANALISISI DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam
Kedudukan  hak  waris  anak  luar  kawin  menurut  hukum  adat  Kedudukan  hukum  dari seorang  anak  yang  dilahirkan  di  luar  ikatan  perkawinan  menurut  hukum  adat  adalah  sama seperti  seorang  anak  sah  dalam  hubungan  terhadap  ibunya.  Perspektif    Anak  di  Luar  Nikah Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Status Anak Di Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Persoalan anak  luar  kawin  memang  selalu  menimbulkan  problema  dalam  masyarakat,  baik  mengenai hubungan  kemasyarakatan  maupun  mengenai  hak-hak  dan  kewajibannya.  Anak  luar  kawin secara  prinsip  hukum  adat  dicela,  tetapi  merupakan  kajian  yang  menarik  bila  ternyata  cela hukum  adat  terhadap  anak  luar  kawin.  Sedangkan  pengertian  diluar  kawin  adalah  hubungan seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  dapat  melahirkan  keturunan,  sedangkan  hubungan mereka  tidak  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  positif  dan  agama  yang dipeluknya. 7
Sering  didengar  dan  disaksikan  bahwa  masyarakat  terlalu  cepat  memberikan  hujatan terhadap anak yang lahir diluar kawin sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar  perikemanusiaan,  sehingga  akibat  kelahirannya  yang  demikian,  dianggap  bahwa  amal ibadah  yang  dikerjakannya  tidak  diterima.  Dari  definisi  yang  telah  dikemukakan  diatas,  dapat dipahami  bahwa  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah menurut  agama.  Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  seorang  tidak  dapat  dinasabkan  kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan,  sebab  menurut  mereka  tenggang  waktu  yang  singkat  yang  harus  ada  antara kelahiran  anak  dengan  perkawinan  itu  adalah  enam  bulan.  Namun  ada  anak  yang  lahir  tidak mencapai  enam  bulan  setelah  orang  tuanya  akad  nikah,  maka  anak  tersebut  tidak  dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.h karena itu, seorang anak yang lahir dengan akad nikah yang sah tidaklah pasti anak itu menjadi orang yang baik, begitu juga dengan anak
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2007, hlm:50.
6 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori  Hukum , Cet. ke-1, Prenada Media Group,Jakarta, 2016, hlm: 155.
7 Peter  De  Cruz, Perbandingan  Sistem  Hukum,  Common  Law,  Civil  Law  dan  Socialist  Law, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm: 4.
yang  lahir  diluar  kawin  tidaklah  pasti  menjadi  orang  yang  hal  itu  tergantung  kepada  hasil didikan dan lingkungannya.
Bunyi  buku  I  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  ketentuan  dalam  Pasal  100  disebutkan bahwa; anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan  keluarga  ibunya.  Berarti  mereka  sudah  lupa  terhadap  hukum  Islam,  karena  jelas  sudah dikatakan  bahwa  setiap anak  yang  dilahirkan  adalah  suci  dari  dosa,  baik  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  sah  dan  diluar  perkawinan  yang  sah,  karena  anak  yang  dilahirkan  itu  tidak tergantung    bertanggung  jawab  atas  dosa  ibu  bapaknya.  Pengertian  anak  luar  nikah  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan,  sedangkan perempuan  itu  tidak  berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  pria  yang menyetubuhinya. 8
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  di  simpulkan  pengertian  anak  luar  nikah  dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah sama yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan. Tetapi dalam Hukum Perdata, anak diluar nikah diluar Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu. Anak luar nikah tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkan nya,  dalam  Hukum  Perdata  BW  baru  dapat  mewaris  dari  ayah  dan  ibunya  setelah  dilakukan pengakuan,  jika  belum  ada  pengakuan  dari  orang  tua  yang  membenihkannya  maka  tidak  ada saling  mewaris  antara  keduanya.  Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  anak  luar  kawin hanya  mendapat  harta  warisan  dari  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja  karena  anak  tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: Ahli waris adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli  waris. 9 Anak  diluar  kawin  tidak  dapat  disalahkan,  tetapi  yang  salah  adalah  ibu  bapaknya yang  bertanggung  jawab dihadapan Tuhan  nanti  atas  perbuatan  yang  terkutuk  itu, sedangkan anak  tersebut  tidak  berbeda  kedudukannya  seperti  anak  yang  sah  dalam  hubungan  terutama ketakwaan terhadap Tuhan.
Demikian  juga  dalam  hal  warisan  terhadap  anak  luar  kawin  juga  hendaknya  diberikan bagiannya  walaupun  tidak  sebesar  bagian  anak  kandung  yang  sah.  Kompilasi  Hukum  Islam, Pasal  186 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Oleh  karena  lingkungan  itu  baik,  maka  tidak mustahil  anak  tersebut  menjadi  orang  mukmin  yang  saleh.  Sebaliknya,  anak  yang  lahir  dalam perkawinan yang sah, tidak jarang pula menjadi anak yang tidak menuruti ajaran agama,  bisa jadi  pula  menjadi  penjahat,  disebabkan  oleh  kurangnya  pendidikan  dan  lingkungan  pergaulan yang kurang baik. 10

## Status Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam
Dalam  hal  ini,  perlu  diidentifikasi  lebih  lanjut  tentang  kedudukan  anak-anak  pewaris sebagai ahli waris, mengingat dalam suatu pewarisan menurut KUH Perdata dikenal anak luar
8 Salim  HS  dan  Erlies  Septiana,  Nurbani, Perbandingan  Hukum  Perdata  Comprative  Chivil  Law , Jakarta, 2015, hlm: 4
9 Aulia, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan , cet.ke- 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm: 52.
10 Meita Djohan Oe, Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam , Hukum Universitas Bandar lampung, KEADILAN PROGRESIF Volume 6 Nomor 1 Maret 2015
kawin,  baik  yang  diakui secara  sah  maupun  tidak,  sedangkan  KUH  Perdata  tidak  menjelaskan lebih  lanjut  tentang  maksud  anak  luar  kawin.  Dalam  Pasal  250  KUH  Perdata,  hanya  ada disebutkan  pengertian  anak  sah,  yaitu  setiap  anak  yang  dilahirkan  dan  atau  dibuahkan  dari suatu  perkawinan  yang  sah,  dan  oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan  bahwa  yang  disebut  dengan anak  luar  kawin  adalah  setiap  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah.  Bahwa undang-undang sendiri mengenal anak-anak sah dan anak-anak tidak sah ( wettige en onwettige kinderen ),  dan  yang  terakhir  ini  juga  diberi  nama  anak  luar  nikah  ( natuurlijkc  kinderen )  atau diterjemahkan sebagai anak- anak alam”. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun  1974  dan  KHI,  anak  yang  sah  adalah  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah, sedangkan  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya  dan  dicatat  oleh  lembaga  negara  yaitu  Kantor  Urusan  Agama  atau  Kantor Catatan  Sipil.  Anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tidak  dicatatkan,  dianggap  sebagai  anak luar  kawin,  maka  tidak  mendapatkan  hak-hak  seperti  halnya  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  yang  sah  menurut  undang-undang.  Hak-hak  yang  tidak  didapat  itu  masalah keperdataan yang berkaitan dengan status dan hubungan hukum dengan bapak biologisnya. 11 Status  Hukum  Anak  Luar  Kawin  dan  Hak  Mewaris  Anak  Luar  Kawin  Ketentuan  yang terdapat Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Terkait dengan anak tidak sah atau dalam pengertian anak luar kawin, maka perlu pula diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam  Pasal  42  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  yang  menyebutkan  bahwa  anak  yang  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Sama  hal  nya dengan KUH Perdata, maka dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada dijelaskan tentang anak tidak  sah,  tetapi  alam  Pasal  43  ayat  (1)  ditegaskan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Status hukum  anak  luar  kawin  Kehadiran  seorang  anak  dalam  suatu  keluarga  merupakan  suatu kebahagiaan.  Tetapi  apabila  seorang  wanita  yang  tidak  bersuami  melahirkan  anak,  hal  ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut: 12

## Status Anak Luar Kawin  dari Kandungan Ibu tanpa Melakukan Perkawinan Syah
Jika  dua  orang  dari 2  (dua)  jenis  kelamin  yang  berbeda,  kedua-duanya  tidak  terikat  tali perkawinan  dengan  orang  lain  mengadakan  hubungan  badan  dan  mengakibatkan  seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki- laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut,  yang tercampur dalam  diri  anak  yang  bersangkutan.  Padahal  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  yang  kedua-duanya  tidak  terikat  tali  perkawinan  dengan  orang  lain  dan  kedua pasangan  tersebut  telah  hidup  didalam  kehidupan  rumah  tangga.  Padahal  antara  keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.
Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu Setelah Bercerai Lama dari Suaminya.
11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, hlm: 80.
12 I Wayan Adiarta, Tinjauan Yuridis tentang kedudukan anak luar kawin Dalam  pembagian warisan , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
Apabila  seorang  wanita  mengadakan  hubungan  badan  dengan  bekas  suaminya  atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka :
Apabila  Kelahiran  anak  tersebut  lama  setelah  masa  perceraian  ibunya  dengan  ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin, dan
Kelahiran  anak  itu  apabila  terjadi  belum  lama  dari  masa  perceraian  dengan  suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu.

## Status Anak Luar Kawin dari Hubungan Ibu Sebelum Terjadinya Penikahan
Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian  melahirkan  seorang  anak  dan  ada  sebagian  darah  dari  seorang  anak  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  menghasilkan  anak  tersebut  yang  tercampur  dalam  diri  anak  yang bersangkutan.  Padahal  antara  Keduanya  belum  terikat  tali  perkawinan  yang  sah,  maka  anak tersebut adalah anak luar kawin.

## Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu yang Tidak Diketahui Siapa Ayahnya
Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki- laki  atau  mengadakan  hubungan  badan  dengan  berganti-ganti  pasangan  dan  mengakibatkan seorang  perempuan itu  hamil,  kemudian melahirkan  seorang  anak,  dan jelaslah  di sini  bahwa anak tersebut tidak diketahui siapa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.

## Status Anak Luar Kawin dari Kandungan Ibu Karena Berbuat Zina dengan Orang Lain
Apabila  seorang  istri  melahirkan  seorang  anak  karena  mengadakan  hubungan  badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan  tersebut.  Kecuali  apabila  sang  suami  ini  berdasarkan  alasan  yang  dapat  diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina. Adapun alasannya ialah :
Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.
Suami  tidak  bisa  menjalankan  kewajibannya  memenuhi  kebutuhan  biologis  istrinya, misalnya impotensi.

## E. KESIMPULAN
Kedudukan  hak  waris  anak  luar  kawin  menurut  hukum  adat  Kedudukan  hukum  dari seorang  anak  yang  dilahirkan  di  luar  ikatan  perkawinan  menurut  hukum  adat  adalah  sama seperti  seorang  anak  sah  dalam  hubungan  terhadap  ibunya.  Perspektif    Anak  di  Luar  Nikah Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria  yang  menyetubuhinya.  Anak  luar  nikah  tidak  mendapat  harta  warisan  dari  orang  yang membenihkan nya, dalam Hukum Perdata BW baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan  pengakuan,  jika  belum  ada  pengakuan  dari  orang  tua  yang  membenihkannya  maka tidak ada saling mewaris antara keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar
kawin  hanya  mendapat  harta  warisan  dari  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja  karena  anak tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.
Status  Hukum  Anak  Luar  Kawin  dan  Hak  Mewaris  Anak  Luar  Kawin  Ketentuan  yang terdapat Pasal 832 KUH Perdata telah memperjelas kedudukan masing-masing ahli waris harus didasari oleh suatu hubungan darah baik sah maupun luar kawin. Terkait dengan anak tidak sah atau dalam pengertian anak luar kawin, maka perlu pula diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Mengingat dalam suatu  pewarisan  menurut  KUH  Perdata  dikenal  anak  luar  kawin,  baik  yang  diakui  secara  sah maupun tidak, sedangkan KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut tentang maksud anak luar kawin.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku: Ade Maman Suherman,(2004) Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil  Law,   Common Law, Hukum Islam) .  Raja Grafindo Persada,Jakarta, Soerjono Soekanto,(2012) Hukum Adat Indonesia. Jakarta:  Raja Grafindo Persada Hilman Hadikusuma,(1999) Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Soerjono Soekanto,(2007) Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta,
I Made Pasek Diantha, (2016) Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam   Justifikasi
Teori
Hukum , Cet. ke-1, Prenada Media Group,Jakarta, Peter  De  Cruz,(2010) Perbandingan  Sistem  Hukum,  Common  Law,  Civil  Law  dan  Socialist  Law , Nusa Media, Bandung,
Salim HS dan Erlies Septiana, Nurbani,(2015) Perbandingan Hukum Perdata  Comprative Chivil Law, Jakarta, 2015.
Aulia,(2012) Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan  Perwakafan , cet.ke- 3, Nuansa Aulia, Bandung, Abdul  Manan,  (2008) Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,    Jakarta:  Penerbit Kencana, Jakarta, 2008,  hlm: 80.
Jurnal:
Stevi Loho, (2017) Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan  Putusan   Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII-20101, Lex  Crimen  Vol.VI/No.3/Mei/2017,  Universitas  Sam Ratulangi, Manado ,
Meita Djohan Oe, (2015) Analisis Status Hak Waris Anak Di Luar Nikah  Menurut
Kompilasi Hukum Islam, Universitas Bandar lampung, KEADILAN PROGRESIF  Volume  6  Nomor  1

## Maret 2015
I  Wayan  Adiarta,  (2015)  Tinjauan  Yuridis  tentang  kedudukan  anak  luar  kawin    Dalam pembagian warisan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3, Tahun 2015.
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

## Profil Penulis
Yapiter  Marpi lahir  di  Desa  Labuhan  Maringgai,  tanggal  17  Juli  1991. Dia  anak  sulung  dari  5  bersaudara  yang  memiliki  4  adik  (terdiri  3 perempuan 1 lelaki) dari buah pasangan bapak Asnori dan Ibu Warsiyem yang  hidup  sangat  sederhana,  Ayah  seorang  kepala  keluarga  memiliki keterbatasan  fisik  dan  sebagai  wiraswasta,  dan  ibu  seorang  wiraswasta juga  sebagai  ibu  rumah  tangga,  Penulis  menempuh  pendidikan  SDN1 Labuhan  Maringgai  lulus  tahun  2004,  kemudian  SMPN1  Labuhan Maringgai  lulus  tahun  2007,  lalu  melanjut  SMAN1  Labuhan  Maringgai lulus  tahun  2010,  setelah  itu  mencoba  keberuntungan    melanjut  S1
Teknik  Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat memperoleh gelar (S.Kom) pada tahun 2014 yang juga beriringi double degree di S1 Fakultas Hukum di Universitas  Lampung  (UNILA)  memperoleh  gelar  (S.H)  pada  tahun  2016  di  Kota  Bandar Lampung,  Kemudian  selang  beberapa  waktu  penulis  melanjutkan  juga  di  Program Pascasarjana Universitas Jayabaya memperoleh gelar (M.H) pada tahun 2018, menjadi suatu kebanggaan  penulis  menyelesaikan  pendidikan  dengan  waktu  singkat  dan  memperoleh  nilai yang  sangat  memuaskan.  Selain  itu  juga  penulis  mengambil  Profesi  praktisi  hukum  sebagai Advokat yang telah disumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2018.
Karir Penulis , sebagai  Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta sejak tahun 2019 hingga saat ini, Penulis juga berkarir sebagai praktisi hukum Advokat sejak tahun 2018 hingga saat ini,  kemudian  penulis  aktif  sebagai  pengurus  Organisasi  PERADI  (Perhimpunan  Advokat Indonesia)  menjabat  sebagai  ketua  bidang  PPA  sejak  tahun  2019  hingga  saat  ini,  juga pengurus organisasi Hipmikindo, LBH Ansor DKI.
Karya  Tulis  diterbitkan; Jurnal  As-Syari  IAI-N  Laa  Roiba  Bogor Perspektif  Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Waris Kompilasi Hukum Islam

## Buku Cetak:
UKI  PRESS,  ISBN  978-979-8148-79-8,    halaman:87-96,  pada  7  Nopember  2018,  judul: Implementasi Dan Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0