2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 eISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## PERBANDINGAN PENGATURAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA INDONESIA DAN BELANDA
Siti Rahmaniah Jamaluddin 1 , Anna Erliyana 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: siti.rahmaniah@ui.ac.id, annaerliyana@gmail.com

## Abstrak
Fiktif  positif  merupakan  suatu  konsep  keadaan  sikap  diam  atau  pengabaian badan/pejabat pemerintahan yang dalam hitungan waktu tertentu tidak menerbitkan keputusan  dan/atau  tindakan  yang  merupakan  kewajibannya.  Sehingga,  badan/ pejabat  pemerintahan  tersebut  dianggap  telah  mengabulkan  permohonan  yang diajukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dua  permasalahan utama, pertama mengenai pengaturan permohonan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha  Negara  Indonesia  berdasarkan  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, kedua mengenai pengaturan permohonan  fiktif  positif  pada  Peradilan  tata  Usaha  Negara  Belanda  berdasarkan General Administrative Law Act (GALA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan komparatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  perbedaan  pengaturan permohonan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Belanda mengenai  objek  permohonan  fiktif  positif,  tenggat  waktu  pengajuan  permohonan, pemeriksaan dan pembuktian serta upaya hukum terhadap keputusan fiktif positif.
Kata kunci: Fiktif Positif; Peradilan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara.

## Abstract
Tacit authorization is a concept of administrative silence that failure on the part of the  administrative  authority  to  take  a  decision  within  the  given  time  limit.  So, administrative considered has been granted the application tacitly. The purpose of this article is to analyze about two research questions, first about the regulation of tacit  authorization  in  Administrative  Court  of  Indonesia  based  on  Law  of Administration and Supreme Court Rules No. 8 of 2017, Second about the regulation of  tacit  authorization  in  Administrative  Court  of  Netherlands  based  on  General Administrative  Law  Act  (GALA).  The  research  method  used  is  a  normative  legal research with a statute approach and a comparative approach. The results show that
there  are  some  different  regulation  about  tacit  authorization  application  in Administrative Court of Indonesia and Netherlands about the object application of tacit  authorization,  time  limit  for  submit  the  tacit  authorization  application, examination  and  verification,  also  about  legal  effort  against  the  decision  of  tacit authorization.
Keywords: Tacit Authorization; Administrative Court; Administrative Decision.

## Pendahuluan
Undang-undang Administrasi Pemerintahan memberikan perubahan besar dalam konfigurasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang disebabkan penormaan fiksi hukum  fiktif  positif.  Sebelumnya,  eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan perwujudan dari negara hukum (rechtsstaat) . Konsep rechtsstaat bertumpu pada sistem hukum  kontinental  yang  disebut  sistem civil  law .  Menurut  Freidrich  Julius  Stahl, rechtsstaat memiliki  empat  unsur  yaitu  perlindungan  hak  asasi  manusia,  adanya pembagian  kekuasaan  untuk  menjamin  hak-hak  tersebut,  pemerintahan  yang  berdasar pada  peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi (Dragos et  al., 2020) .
Peradilan Tata Usaha Negara tidak bisa dilepaskan dari tujuannya mencegah dan mengawasi  terjadinya  penyimpangan  kekuasaan  oleh  para  aparatur  pemerintahan. Pemerintahan yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai unsur rechtsstaat menjadi konsekuensi logis dari peran peradilan administrasi negara sebagai lembaga yang mengawasi atau mengontrol tindakan hukum pemerintah agar tetap berada dalam batas-batas kekuasaannya sehingga warga negara terlindung dari penyalahangunaan wewenang atau kesewenang-wenangan aparatur pemerintahan.
Sejarah  lahirnya  sistem  Peradilan  Administrasi  dalam  sistem  hukum  Indonesia sesungguhnya  telah  bermula  dari  zaman  Hindia  Belanda  meskipun  pada  waktu  itu Peradilan Tata Usaha Negara belum dikenal  sebagai  suatu  peradilan administrasi  yang kini  melembaga  dalam  sistem  hukum  negara  Indonesia (Simanjuntak.,  2018) .  Untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan upaya dengan cara mempelajari sumber utama rezim administratif yaitu Negara Perancis. Selain Perancis, pemerintah Indonesia juga mempelajari sistem peradilan administrasi di Belanda (Danusaputro, 1977) .
Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Urgensi  dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sebagai langkah untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan timbulnya benturan kepentingan hingga menyebabkan perselisihan atau bahkan sengketa antara Badan atau Pejabat TUN dengan warga masyarakat.
Tahun 2014, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberikan paradigma baru terkait penormaan fiksi hukum
fiktif positif yakni diam berarti setuju. Fiktif positif ini merupakan antitesa dari konsep fiktif negatif yang dianut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang  menganggap  sikap  diam  badan  atau  pejabat  pemerintahan sebagai suatu penolakan (Ahmad, 2017) .
Fiktif bermakna bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud, melainkan fiktif merupakan  pengertian dari sikap diam Badan atau Pejabat  TUN yang disamakan dengan keputusan TUN yang nyata tertulis (Setiabudhi, 2018) . Adapun Pasal 53  Undang-undang  Administrasi  Pemerintahan  mengatur:  “apabila  dalam  batas  waktu yang  ditentukan,  badan  atau  pejabat  pemerintahan  tidak  menetapkan  dan/atau mengabulkan  keputusan  dan/atau  tindakan,  maka  permohonan  tersebut  dianggap dikabulkan  secara  hukum”.  Ketentuan  itulah  yang  dimaknai  sebagai  keputusan  fiktif positif. Keputusan fiktif ini dimaksudkan sebagai sarana dalam memberikan ruang bagi masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  sekaligus  sebagai  sarana  dalam melindungi hak pemohon dari akibat sikap diam pemerintah terhadap permohonan yang diajukan (Wicaksono,  2021) .  Untuk  memberikan  keputusan  konkret  terhadap permohonan  yang  sifatnya  fiktif,  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017 mengatur  mengenai  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang,  badan  hukum perdata  atau  badan  hukum  pemerintahan  agar  mendapatkan  putusan  penerimaan permohonan  akibat  permohonannya  dianggap  dikabulkan  secara  hukum  karena diterapkannya  Keputusan  dan/atau  tidak  dilakukannya  tindakan  oleh  badan  dan/atau pejabat pemerintahan.
Sebagai perbandingan, di negara-negara yang menerapkan sistem hukum civil law dan  memiliki  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  seperi  Belanda,  pengaturan  tentang  fiktif positif  juga  dimuat  di  dalam  ketentuan-ketentuan General  Administrative  Law  Act (GALA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan permohonan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017,  serta  untuk menganalisis  pengaturan  permohonan  fiktif  positif  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Belanda Berdasarkan General Administrative Law Act (GALA).

## Metode Penelitian
Penulisan  artikel  ini  merupakan  penelitian  hukum.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisa peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  administrasi  pemerintahan.  Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan permohonan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Peradilan Tata Usaha Negara Belanda.
Berkaitan  dengan  data  sekunder  dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum  primer digunakan  untuk  mencari  landasan  hukum  yang  terdiri  atas  peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, dan General Administrative Law Act Belanda. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan  adalah  jurnal,  buku,  artikel  ilmiah,  dan  makalah  yang  relevan  dengan penelitian ini. Terhadap data yang ada, dilakukan analisis secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Peradilan  atau Judiciary dalam  bahasa  Inggris  diartikan  sebagai  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  penegakan  hukum  dan  keadilan.  Peradilan  merupakan penetapan  berlakunya  suatu  aturan  hukum  terhadap  suatu  peristiwa  yang  konkrit sehubungan  dengan  timbulnya  suatu  persengketaan.  Dengan  demikian,  peradilan merupakan instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum konkrit dalam melakukan proses pemeriksaan dan proses penentuan terhadap peristiwa konkrit tersebut ke dalam suatu norma hukum yang abstrak dan menuangkannya kemudian ke dalam suatu putusan.
Riawan  Tjandra  mendefinisikan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai: “keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha  Negara,  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  maupun  di  Mahkamah  Agung.” (Riawan,  2009) .  Sementara  Prajudi  Atmosudirjo  membedakan  pengertian  Peradilan Administrasi  Negara  menjadi  Peradilan  Administrasi  Negara  dalam  arti  luas  dan Peradilan Administrasi Negara dalam arti sempit.
Peradilan  Administrasi  Negara  dalam  arti  luas  merupakan  peradilan  yang berkaitan  dengan  pejabat-pejabat  dan  instansi-instansi  Administrasi  Negara,  baik  yang bersifat perkara pidana, perdata, agama, adat hingga perkara administrasi negara murni. Dalam arti sempit, Prajudi Atmosudirjo mendefinisikan Peradilan Administrasi Negara sebagai Peradilan yang hanya menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata,  yakni  perkara  yang  tidak  memuat  pelanggaran  hukum  pidana  ataupun  perdata melainkan perkara yang  berkisar  atau berpangkal pada suatu hal  mengenai  interpretasi atas suatu pasal atau ketentuan Undang-undang dalam arti luas.
Keberadaan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  memberi  ruang  kepada  masyarakat untuk  memperoleh  keadilan  atas  keputusan  dan/atau  tindakan  badan  atau  pejabat  tata usaha negara. Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara di antaranya adalah tindakan hukum pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat luas  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  peraturan  bersama (gemeenschappelijk regeling), tindakan  hukum  sepihak  yang  bersifat  pengaturan  dengan  instrumen  hukum keputusan  yang  bersifat  umum (besluit  van  algemene  strekking) ,  dan  tindakan  hukum penetapan dengan menggunakan instrumen hukum ketetapan-ketetapan (beschikkingen). (Eka, 2021)
Dalam perkembangan, kelahiran UU 30 Tahun 2014 memberikan berbagai bentuk perluasan kompetensi pada Peradilan TUN. Salah satu kompetensi Peradilan TUN yang diatur  dalam  undang-undang  ini  adalah  menguji  objek  sengketa  perkara  fiktif  positif,
yang mana pengujian perkara fiktif positif tersebut merupakan paradigma baru berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan TUN.
Terminologi fiktif positif dalam literatur hukum Indonesia sejajar dengan istilah lex  silencio yang  merupakan  terminologi  campuran  antara  Bahasa  Latin  (lex)  dengan Bahasa Spanyol ( Silencio ), yang dalam terminologi hukum berbahasa Inggris disamakan dengan  istilah fictious  approval atau tacit  authorization (Simanjuntak,  2017) .  Fiktif positif merupakan sebuah aturan hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan permohonan keputusan dan/atau tindakan yang diajukan kepadanya  dalam  limit  waktu  yang  ditentukan  peraturan  perundang-undangan,  yang apabila  prasyarat  tersebut  tidak  dipenuhi  maka  otoritas  administrasi  dengan  sendirinya dianggap  telah  mengabulkan  permohonan  penerbitan  keputusan  dan/atau  tindakan tersebut.
Konsep  fiktif  positif  digunakan  dan  dikembangkan  dari  suatu  kondisi  atau keadaan  ketika  otoritas  administrasi  bersikap  tidak  sebagaimana  seharusnya  yakni mengabaikan sesuatu permohonan yang ditujukan kepadanya (administrative inaction ), tidak melayani secara optimal ( unprofessional ), bersikap tidak responsif ( unresponsive ), memproses  suatu  permohonan  secara  berlarut-larut  ( delaying  services )  dan  lain sebagainya  yang  identik  dengan  hal-hal  yang  sifatnya  termasuk  dalam  kategori maladministrasi (Simanjuntak,  2017) .  Fiktif  positif  merupakan  suatu  konsep keadaan sikap  diam  atau  pengabaian  badan  atau  pejabat  pemerintahan  yang  tidak  menerbitkan keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  hitungan  waktu  tertentu,  yang  mana  hal  tersebut merupakan kewajibannya, sehingga badan atau pejabat pemerintahan tersebut dianggap telah mengabulkan permohonan yang diajukan (Simanjuntak, 2017) .
Pengaturan  Permohonan  Fiktif  Positif  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Indonesia Berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017
1) Kriteria Fiktif Positif Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia
Pasal  53  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan menentukan: “apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  menetapkan  keputusan  dan/atau  tindakan  yang telah  dimohonkan,  atau  dalam  hal  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  tidak  melakukan keputusan  dan/atau  tindakan  maka  permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara hukum.” Ketentuan itulah yang dimaknai sebagai fiktif positif.

## 2) Permohonan Fiktif Positif
Permohonan  fiktif  positif  merupakan  permintaan  yang  diajukan  oleh  pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara secara tertulis, dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan. Dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara  untuk  memperoleh  putusan  penerimaan  permohonan  fiktif  positif  yang  wajib diputuskan oleh pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan.
a) Objek Permohonan Fiktif Positif
Dalam  rangka  mendapatkan  keputusan  dan/atau  tindakan  badan  atau  pejabat pemerintahan, yang menjadi objek permohonan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan  untuk  menetapkan  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  administrasi pemerintahan yang dimohonkan.  Adapun kriteria objek permohonan fiktif positif yang dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yaitu  permohonan  dalam  lingkup kewenangan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan,  permohonan  terhadap  keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, permohonan terhadap keputusan  dan/atau  tindakan  yang  belum  pernah  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  oleh badan/atau pejabat pemerintahan, serta permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung. Berdasarkan kriteria tersebut, tidak semua permohonan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dijadikan objek permohonan fiktif positif.

## b) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan
Pengajuan  permohonan  fiktif  positif  hanya  dapat  diajukan  90  hari  sejak  batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan,  atau  sejak  batas  waktu  kewajiban  badan  atau  pejabat  pemerintahan  untuk melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terlampaui. Jangka waktu 90 hari untuk mengajukan permohonan fiktif positif menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila jangka waktu tersebut terlewatkan maka pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah KTUN yang bersifat fiktif positif  tidak  dapat  mengajukan  permohonan  ke  PTUN  untuk  mendapatkan  putusan penerimaan permohonan (Marvin., 2017) . Selain itu, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan  dan/atau  melakukan  Kep  utusan  dan/atau  Tindakan  tidak  diatur  dalam peraturan perundang-undangan, maka tenggat waktu pengajuan permohonan fiktif positif adalah paling lama 10 hari kerja dengan syarat permohonan diterima secara lengkap oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan.

## c) Pemeriksaan dan Pembuktian Permohonan
Dalam  permohonan  fiktif  positif,  pemeriksaan  persidangan  dilakukan  oleh Majelis Hakim tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan, melainkan pemeriksaan  dilakukan  dalam  sidang  yang  terbuka  untuk  umum.  Alur  pemeriksaan persidangan  perkara  permohonan  fiktif  positif  akan  dimuat  dalam  jadwal  persidangan dengan  6  alur  pemeriksaan  persidangan (Dewi,  2019) .  Dimulai  dengan  pemeriksaan pokok  Permohonan,  yakni  memberikan  kesempatan  kepada  Pemohon  untuk menyampaikan  pokok  Permohonan.  Selanjutnya,  dilakukan  pemeriksaan  tanggapan Termohon di mana Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok tanggapan Termohon.
Setelah itu, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan alat-alat bukti lain  berupa  informasi  elektronik  maupun  dokumen  elektronik.  Adapun  alat  bukti  lain berupa  informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  dapat  berupa  rekaman  data  tau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, atau angka yang memiliki makna.

## d) Upaya Hukum
Upaya  hukum  terhadap  putusan  pengadilan  merupakan  upaya  untuk  mencari keadilan  pada  tingkat  pengadilan  yang  lebih  tinggi  dari  pengadilan  yang  menjatuhkan putusan tersebut. Upaya hukum menjadi sarana bagi Pemohon ataupun Termohon untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan, dibedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan fiktif positif bersifat  final  dan  mengikat.  Sehingga,  terhadap  putusan  permohonan  fiktif  positif seharusnya  tidak  tersedia  upaya  hukum  lebih  lanjut (Simanjuntak,  2018) .  Namun, Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  175/PK/TUN/2016  yang  membatalkan  Putusan PTUN  Palangkaraya  Nomor  19/FP/2016/PTUN.PLK  mengenai  permohonan  fiktif positif,  membuka  ruang  bagi  pengajuan  upaya  hukum  peninjauan  kembali  terhadap putusan permohonan fiktif positif yang bersifat final dan mengikat (Indra, 2020) .
Peninjauan  kembali  terhadap  permohonan  fiktif  positif  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  tidak  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017. Namun,  Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  peradilan  tertinggi,  dalam  pertimbangan hukumnya  membuka  ruang  dilakukannya  pengajuan  upaya  hukum  terhadap  putusan permohonan fiktif positif yang bersifat final dan mengikat, atas dasar corrective justice.

## Pengaturan Permohonan Fiktif Positif pada Peradilan Tata Usaha Negara Belanda Berdasarkan General Administrative Law Act (GALA)
Di Belanda, keputusan fiktif positif dapat digugat di pengadilan dan di pengadilan tingkat banding dalam masalah administrasi di Dewan Negara, namun gugatan semacam ini hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh akibat keluarnya keputusan  fiktif  positif.  Otoritas  administrasi  perlu  memberikan  notifikasi  tentang dikeluarkannya keputusan fiktif positif dalam dua minggu setelah habis limit waktu untuk penerbitan keputusan. Notifikasi dan batas waktu tersebut untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga ketika ingin mengajukan upaya hukum. Pihak ketiga harus menunggu notifikasi  sebelum  mereka  dapat  mengajukan  upaya  keberatan  atau  gugatan  terhadap keputusan fiktif positif.
Dalam  hal  Pengadilan  administrasi  dapat  membatalkan  seluruh  atau  sebagian keputusan  fiktif  positif,  otoritas  administrasi  harus  membuat  keputusan  baru.  Tidak dipatuhinya  putusan  pengadilan  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  membuat keputuan fiktif positif yang lain.
1) Kriteria Fiktif Positif Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Belanda Bab  4.1.3.3 General  Administrastive  Law  Act (GALA)  Belanda  memuat pengaturan tentang fiktif positif di mana apabila Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan terhadap suatu permohonan dalam batas waktu yang ditentukan menurut  hukum,  maka  keputusan  terhadap  permohonan  tersebut  dianggap  diberikan secara hukum. Ketentuan inilah yang dimaknai sebagai fiktif positif. Terhadap ketentuan fiktif positif tersebut, ditetapkan berlaku pada hari ketiga setelah berakhirnya batas waktu
untuk pemberian keputusan. Sistem fiktif positif di Belanda di terapkan secara terbatas yakni fiktif positif hanya berlaku sepanjang diatur lebih spesifik dalam peraturan terkait.
Model  Belanda  menerapkan  keputusan  fiktif  positif  secara  terbatas  di  mana keputusan  fiktif  positif  diterapkan  sepanjang  peraturan  dasarnya  mengatur  demikian. Ketentuan  hukum  di  Belanda  yang  memungkinkan  penerapan  keputusan  fiktif  positif adalah pasal 28 Undang-undang Pelayanan Publik ( Dienstenwet ) Belanda (Simanjuntak, 2017) .
Batas  waktu  yang  ditentukan  menurut  GALA  terhadap  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  dalam  mengeluarkan  suatu  keputusan  adalah  delapan  minggu  sejak diterimanya permohonan. Jika dalam batas waktu delapan minggu keputusan belum juga dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan,  maka  penting  bagi  Badan  atau Pejabat  Pemerintahan  untuk  menginformasikan  kepada  pemohon  mengenai keterlambatan tersebut dengan menetapkan batas waktu pemberian keputusan terhadap permohonan tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan itu, Badan atau Pejabat Pemerintahan belum juga mengeluarkan keputusan terhadap permohonan maka berlaku fiktif positif (Nicole, 2020) .
Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  wajib  mengeluarkan  notifikasi  ( notification ) dan/atau konfirmasi  batas  waktu  setelah habis  limit  waktu  untuk  penerbitan keputusan dalam jangka waktu dua minggu terhadap permohonan yang dianggap diberikan secara hukum disebabkan Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan tepat waktu. Notifikasi dan/atau konfirmasi batas waktu ini penting karena berkaitan sebagai dasar  perhitungan  waktu  pengajuan  upaya  hukum  baik  oleh  pihak  pemohon  maupun perlawanan  bagi  pihak  ketiga (Simanjuntak,  2017) .  Dalam  hal  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  belum  mengeluarkan  notifikasi  terhadap  keputusan  fiktif  positif,  maka Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  dikenakan  denda  untuk  setiap  hari  atas  kelalaiannya dalam memberikan notifikasi keputusan tersebut.
Jumlah  pembayaran  denda  tergantung  pada  jumlah  hari  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan belum mengeluarkan notifikasi dan/atau konfirmasi batas waktu terhadap keputusan fiktif positif dalam jangka waktu dua minggu, dengan jumlah hari maksimal adalah 42 hari. Pembayaran denda dilakukan dengan ketentuan 23 Euro perhari untuk 14 hari pertama, 35 Euro perhari untuk 14 hari kedua, dan kemudian 45 Euro perhari untuk 14 hari berikutnya. Instrumen hukum berupa denda ini merupakan sanksi bagi Badan atau pejabat  Pemerintahan  karena  keputusan  belum  diberikan  setelah  batas  waktu  yang ditentukan.
Dalam hal  pemberian fiktif positif diberikan, Badan atau Pejabat  Pemerintahan masih memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan yang terdapat dalam fiktif positif atau mencabutnya jika diperlukan untuk mencegah timbulnya dampak yang serius bagi kepentingan umum. Pasal 4:20f GALA menentukan jangka waktu enam minggu untuk melakukan pencabutan atau perubahan pada fiktif positif setela pemberian fiktif positif oleh Badan atau Pejabat pemerintahan.
Badan atau Pejabat Pemerintahan akan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perubahan atau pencabutan fiktif positif. Namun, hanya kerugian yang diakibatkan dari
perubahan  atau  pencabutan  fiktif  positif  yang  menjadi  ganti  rugi  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan, bukan kerugian yang mungkin timbul setelah keputusan dikeluarkan.

## 2) Permohonan Fiktif Positif
Dalam hal fiktif positif diberikan terhadap suatu permohonan, namun Badan atau Pejabat  Pemerintahan  belum  juga  mengeluarkan  keputusan  terhadap  pemberian  fiktif positif  tersebut  maka  Pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  banding  kepada Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk  memperoleh  putusan  fiktif  positif.  Pengadilan memberi  putusan  yang  memerintahkan  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  untuk mengeluarkan keputusan fiktif positif (Nicole, 2020) .
Pejabat  Pemerintahan  perlu  memberikan  notifikasi  perihal  dikeluarkannya keputusan  fiktif  positif  dalam  dua  minggu  setelah  habis  limit  waktu  untuk  penerbitan keputusan. Notifikasi dan batas waktu tersebut untuk memberikan kesempatan bagi pihak ketiga ketika ingin mengajukan upaya hukum. Sehingga, pihak ketiga harus menunggu notifikasi  dahulu  sebelum  dapat  mengajukan  upaya  keberatan  atau  gugatan  terhadap keputusan fiktif positif.

## a) Objek Permohonan Fiktif Positif
Objek permohonan banding yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kegagalan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan pada waktunya atau  terhadap  kegagalan  badan  atau  pejabat  pemerintahan  dalam  memberitahu  bahwa keputusan fiktif positif telah diberikan sebagaimana yang ditentukan dalam  Pasal  6:12 GALA bahwa banding dapat diajukan pada saat Badan atau Pejabat Pemerintahan gagal memberikan  keputusan  pada  waktunya  atau  gagal  memberitahukan  bahwa  keputusan fiktif positif telah diberikan.

## b) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan
Pengajuan  permohonan  banding  untuk  memperoleh  keputusan  fiktif  positif  dapat dilakukan setelah Badan atau Pejabat Pemerintahan belum juga mengeluarkan keputusan terhadap pemberian fiktif positif tanpa tenggat waktu pengajuan permohonan.

## c) Pemeriksaan dan Pembuktian Permohonan
Terhadap  permohonan  banding  untuk  memperoleh  keputusan  fiktif  positif  yang diajukan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Belanda,  hakim  akan  mengeluarkan putusan  dalam  waktu  8  minggu  setelah  permohonan  banding  diterima  dan  dinyatakan telah  memenuhi  persyaratan  banding.  Jika  banding  tersebut  beralasan  dan  badan  atau pejabat pemerintahan masih belum memberikan keputusan pada saat itu, pengadilan akan menetapkan bahwa badan atau pejabat pemerintahan akan mengambil keputusan dalam waktu dua minggu. Pengadilan akan melampirkan denda pada keputusan ini untuk setiap hari dimana badan atau pejabat pemerintahan gagal dalam memenuhi keputusan tersebut (biasanya dendanya dari 100 euro hingga maksimum 15.000 euro).
Namun,  apabila  hakim  memutuskan  untuk  melakukan  pemeriksaan  dalam  rangka dengar  pendapat  pemohon  dan  termohon,  maka  hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara akan mengeluarkan putusan dalam waktu 13 minggu. Para pihak dapat menyampaikan pandangan mereka terhadap permohonan tersebut secara tertulis sejak tanggal pengajuan laporan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pengadilan. Para pihak juga
dapat mengajukan dokumen tambah untuk keterangan lebih lanjut dalam jangka waktu yang ditentukan sebelum persidangan.

## d) Upaya Hukum
Di Belanda, keputusan fiktif positif dapat digugat banding ke Yurisdiksi Administratif Dewan Negara (gugatan masalah administrasi di Dewan Negara diajukan di pengadilan tingkat  banding),  namun  gugatan  semacam  ini  hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  ketiga yang  merasa  dirugikan  akibat  dikeluarkannya  keputusan  fiktif  positif (Dacian,  2020) . Pihak  ketiga  harus  menunggu  sampai  pemberitahuan  putusan  fiktif  positif  untuk melakukan  gugatan  terhadap  keputusan  fiktif  positif  yang  dikeluarkan  oleh  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan,  dengan  jangka  waktu  pengajuan  gugatan  hanya  enam minggu setelah pemberitahuan putusan telah diberikan.
Tabel Perbandingan Pengaturan Permohonan Fiktif Positif pada Peradilan
Tata Usaha Negara Indonesia dan Belanda Aspek Perbandingan Permohonan Fiktif Positif (Indonesia) Permohonan Fiktif Positif (Belanda) Objek Permohonan Kewajiban  badan  dan/atau  pejabat pemerintahan  untuk  menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan  administrasi  pemerintahan yang dimohonkan. Pengajuan  banding  terhadap kegagalan  badan  atau  pejabat pemerintahan dalam menetapkan  keputusan  pada waktunya atau terhadap kegagalan  badan  atau  pejabat pemerintahan dalam memberitahu bahwa keputusan fiktif positif telah diberikan. Tenggat Waktu Pengajuan - 90 hari sejak batas waktu kewajiban menerbitkan  keputusan  dan/atau melakukan tindakan administrasi - 10  hari  kerja  setelah  permohonan diterima secara lengkap oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan Setelah  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan belum juga memberikan  notifikasi  perihal dikeluarkannya keputusan fiktif  positif  dalam  waktu  dua minggu  setelah  habis  limit waktu untuk penerbitan keputusan, tanpa adanya tenggat waktu pengajuan permohonan. Pemeriksaan dan Pembuktian - Pemeriksaan  persidangan  dimulai dengan pemeriksaan pokok Permohonan,  yakni  memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok Permohonan. - Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan  tanggapan  Termohon di mana Termohon diberi - Hakim  memutuskan  untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka dengar pendapat permohon dan termohon. - Para pihak dapat menyampaikan pandangan mereka terhadap
kesempatan  untuk  menyampaikan
pokok tanggapan Termohon.
- Setelah itu, pemeriksaan bukti surat atau tulisan di mana Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi dan keterangan  ahli,  dan  pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. permohonan  tersebut  secara tertulis sejak tanggal pengajuan  laporan  sampai dengan  jangka  waktu  yang ditetapkan oleh pengadilan.
- Para pihak juga dapat mengajukan dokumen tambahan  untuk  keterangan lebih  lanjut  dalam  jangka waktu yang ditentukan sebelum persidangan. Upaya Hukum Membuka  ruang  bagi  pengajuan upaya  hukum  peninjauan  kembali terhadap  putusan  permohonan  fiktif positif  yang  bersifat  final  dan mengikat. Membuka  pengajuan  gugatan terhadap keputusan fiktif positif  oleh  pihak  ketiga  yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan fiktif positif.
Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  perbedaan  pengaturan  pengajuan permohonan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dan Belanda berdasarkan  objek  permohonannya,  tenggat  waktu  pengajuan,  pemeriksaan  dan pembuktian, serta upaya hukum terhadap keputusan fiktif positif. Objek permohonan fiktif  positif  di  Indonesia  berupa  kewajiban  badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan untuk  menetapkan  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  administrasi pemerintahan,  sedangkan  objek  permohonan  fiktif  positif  di  Belanda  berupa pengajuan  banding  terhadap  kegagalan  badan  atau  pejabat  pemerintahan  dalam menetapkan  keputusan  pada  waktunya  atau  kegagalan  memberitahu  bahwa keputusan  fiktif  positif  telah  diberikan.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Indonesia menetapkan  tenggat  waktu  90  hari  dan  10  hari  terhadap  objek  permohonan  fiktif positif  sedangkan  di  Belanda  tidak  menetapkan  tenggat  waktu  pengajuan permohonan. Terhadap putusan permohonan fiktif positif, di Indonesia masih dibuka ruang  untuk  pengajuan  upaya  hukum.  Adapun  di  Belanda,  Peradilan  Tata  Usaha Negara  membuka  pengajuan  gugatan  terhadap  keputusan  fiktif  positif  oleh  pihak ketiga yang merasa dirugikan.

## Kesimpulan
Permohonan fiktif positif di Indonesia diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan  dan  juga  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  8  Tahun  2017,  yang mengatur  apabila  dalam  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  Badan  atau  pejabat pemerintahan tidak menetapkan atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan yang telah  dimohonkan  maka  permohonan  tersebut  dianggap  dikabulkan  secara  hukum. Terhadap hal tersebut, dapat diajukan permohonan fiktif positif dengan tenggat waktu 90 hari atau 10 hari kerja apabila permohonan telah diterima secara lengkap oleh Badan atau
Pejabat Pemerintahan. Untuk upaya hukum, peradilan administrasi Indonesia membuka pengajuan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan permohonan fiktif positif yang bersifat final dan mengikat.
Sementara  itu,  permohonan  fiktif  positif  Belanda  diatur dalam  General Administrative  Law  Act  Belanda ,  yang  mengatur  apabila  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  tidak  mengeluarkan  keputusan  terhadap  suatu  permohonan  dalam  batas waktu  yang  ditentukan,  maka  keputusan  tersebut  dianggap  diberikan  secara  hukum. Pengajuan  banding  terhadap  kegagalan  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam menetapkan  keputusan  tepat  waktu  dapat  dilakukan  setelah  Badan  atau  Pejabat  tidak memberi notifikasi dalam waktu dua minggu atas dikeluarkannya keputusan fiktif positif, tanpa  adanya  tenggat  waktu  pengajuan  permohonan.  Untuk  upaya  hukum,  peradilan administrasi Belanda membuka pengajuan gugatan terhadap keputusan fiktif positif oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan.

## BIBLIOGRAFI
Dragos, D. C., Kovač, P., & Tolsma, H. D. (2020). The Sound of Silence in European Administrative Law . Springer. Google Scolar .
Graaf,  K.J.D.,  Hoggstra,  N.G.,  &  Marseille,  A.T. Remedies  Against  Administrative Silence  in  the  Netherlands  dalam  The  Sounds  of  Silence  in  European Administrative Law . Cham: Palgrave Macmillan, 2020. Google Scolar .
Lotulung,  P.E.  “Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Kaitannya  dengan  Rechtsstaat Republik Indonesia.” Disampaikan pada Seminar Ketatanegaraan dalam Rangka Memperingati Hari Lahirnya Prof. Djokosoetono, S.H. ( Desember 1991). G oogle Scolar .
Mahkamah  Agung. Perkembangan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pokok-pokok Hukum  Tata  Usaha  Negara  Dilihat  dari  Beberapa  Sudut  Pandang .  Jakarta: Mahkamah Agung, 2011. Google Scolar .
Marvin,  R.A.,  Erliya.A.  “Polemik  Jangka  Waktu  Gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49 no. 4 (Oktober-Desember 2019): 942- 958. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350 . Google Scolar .
Nainggolan, I.L. “Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif Kajian Putusan Nomor 175  PK/TUN/2016.” Jurnal  Yudisial  13 no.  2  (Agustus  2020):  hal.  225-244. 10.29123/jy.v13i2.353 Setiabudhi, D.O. “Keputusan Fiktif Negatif Sebagai Dasar Pengajuan  Gugatan  dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  Berkaitan  dengan Pelayanan dalam Bidang Pertanahan.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Manado: 2016): 1-25. Google Scolar .
Simanjuntak, E. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Google Scolar .
Simanjuntak, E. “Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya.” Jurnal Hukum dan Peradilan 6 no. 3 (November 2017): 379-398. http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.379-398 . Google Scolar .
Tjandra,  R. Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mendorong  Terwujudnya  Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa . Yogyakarta : Liberty, 2009. Google Scolar.
Wicaksono, D.A., Hantoro, B.F., & Kurniawan, D. “Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi dalam Undang-undang Cipta Kerja.” Jurnal Rechtsvinding 10
no. 2 (Agustus 2021): 323-337. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715 . Google Scolar .
Wulandari, D. “Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara.”
Lex Renaissance 5 no. 1 (Januari 2020): 32-56. Google Scolar .
Yuniza,  M.E.,  Inggarwati,  M.P.  “Peluang  dan  Tantangan  Keputusan  Fiktif  Positfi Setelah  Undang-undang  Cipta  Kerja  Diundangkan.” Jurnal  de  Jure  13 no.  2 (Oktober 2021): 1-21. 10.36277/jurnaldejure.v13i2.539 Google Scola r.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia .  Undang-undang  tentang  Administrasi  Pemerintahan. UU  No.  30  Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN 5601.
Mahkamah  Agung. Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Pedoman  Beracara  untuk Memperoleh  Putusan  atas  Penerimaan  Permohonan  Guna  Mendapatkan Keputusan  dan/atau  Tindakan  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan .  Perma  No.  8 Tahun 2017. Berita Negara No. 1751 Tahun 2017.
Belanda. General Administrative Law Act .

## Copyright holder:
Nabila Rizqi Oktavia (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: