Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)

## ANALISIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA KEDIRI TAHUN 2015
Diah Tri Hermawati hermawati_diah@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Analisis  Pelaksanaan  Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2015 bertujuan untuk menjelaskan kinerja TKPK Kota Kediri dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan  pengendalian  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  di  daerah, menjelaskan  pelaksanaan  kebijakan  (program,  anggaran  dan  regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah dan menjelaskan pencapaian daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  metode  yang  digunakan  yaitu  dilakukan pengumpulan  data  di  wilayah  administrasi  Pemerintah  Kota  Kediri  dengan menggunakan  subyek  data  yang  paling  dapat  dipercaya  ( valid )  dan  terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan .
Hasil  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  sampai  dengan  tahun  2013, capaian  prosentase  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  (sebesar  8,20%),  masih  jauh dari target pencapaian RPJMN maupun target MDG’s yang mencanangkan capaian minimal  8%  pada  tahun  2014.  Capaian  prosentase  penduduk  miskin  Kota  Kediri pada  tahun  2013,  masih  di  atas  (lebih  buruk)  capaian  di  tingkat  Propinsi  Jawa Timur  (12,73%)  maupun  rata-rata  capaian  secara  Nasional  (10,96%)  pada  tahun yang  sama;  Perkembangan  capaian  prosentase  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri selama  5  tahun  terakhir  (2009-2013)  menunjukkan  trend  perkembangan  yang menurun (semakin membaik) meskipun capaian pada tahun 2014 sedikit meningkat dibanding tahun 2013; Capaian indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan  pada  tahun  2013  masing-masing  adalah  1,60%  dan  0,47%.  Capaian keduanya  di  bawah  capaian  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  Nasional. Perkembangan  capaian  keduanya  selama  5  tahun  terakhir  (tahun  2009-2013) menunjukkan trend perkembangan yang semakin membaik.
Kata kunci : Kemiskinan, RPJMN, MDG’s.

## PENDAHULUAN
Latar Belakang. Kemiskinan  ( poverty )  merupakan  permasalahan  fundamental  yang  sejak berabad-abad  lalu  hingga  saat  ini  masih  dihadapi  oleh  bangsa-bangsa  di  dunia, termasuk  juga  Indonesia.  Oleh  karena  itu  permasalahan  kemiskinan  harus  segera ditangani  melalui  implementasi  langkah-langkah  penanggulangan  dan  pendekatan yang  sistematis,  terpadu  dan  menyeluruh.  Penanggulangan  kemiskinan  diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara  layak  melalui  pembangunan  inklusif,  ber-keadilan,  dan  berkelanjutan  untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  akan  dinyatakan  efektif  bila menunjukkan  indikasi  menurunnya  jumlah  penduduk  miskin,  bertambahnya tingkat  pen-dapatan  individu,  dan  menguatnya  daya  beli  masyarakat.  Lahirnya Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan  merupakan  wujud  intervensi  pemerintah  untuk  meningkatkan efektivitas  penanggulangan  kemiskinan.  Upaya  percepatan  penanggulangan kemiskinan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga  konsistensi  dan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan,  sehingga dibentuklah  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  di  tingkat Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Mekanisme  kerja  tim  ini  diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  yang  merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.
Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  tanggungjawabnya,  TKPK  Daerah  ber- partisipasi  dalam  menentukan  arah  perencanaan  di  daerahnya.  Dimensi penyusunan kebijakan yang tepat melalui perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh TKPK Daerah.
Tingkat kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2012 oleh BPS tercatat se- besar  8,11  persen  sedangkan  tahun  2013  naik  menjadi  8,20  persen.  Meski demikian  pada  tahun  yang  sama  (tahun  2013),  tingkat  kemiskinan  Kota  Kediri masih  lebih  rendah  dari  angka  Provinsi  Jawa  Timur  yang  tercatat  sebesar  12,73 persen  dan  angka  nasional  sebesar  11,47  persen.  Dalam  menghadapi  hal  tersebut Pemerintah  Kota  Kediri  mencanangkan  berbagai  program  penang-gulangan kemiskinan,  baik  yang  dibiayai  oleh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Kota  Kediri,  maupun  program-program  yang  pendanaannya  sharing dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat/rumah tangga miskin.
Dalam  rangka  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  di  daerah  maka dibentuk  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  Provinsi  dan Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tugas TKPK  Kabupaten  sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  10  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  adalah  melakukan  koordinasi  serta mengendalikan  pelaksanaan  penanggulangan  kemiskinan.  TKPK  Kabupaten memiliki  kewajiban  untuk  menyampaikan  Analisis  Tahunan  Pelaksanaan Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LP2KD).  Analisis  tersebut  dapat  digunakan untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. Sehingga  Analisis  ini  bermanfaat  sebagai  bahan  per-timbangan  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

## Tujuan Kajian
Adapun tujuan Analisis Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2014 di Kota Kediri adalah:
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
1. menjelaskan  kinerja  TKPK  Kota  Kediri  dalam  menyelenggarakan  tugas koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  dan  pengendalian  pelaksanaan  program penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. menjelaskan  pelaksanaan  kebijakan  (program,  anggaran  dan  regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
3. menjelaskan pencapaian daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Sementara  itu  manfaat penyusunan LP2KD  Kota  Kediri  tahun 2014  adalah tersedianya  informasi  pelaksanaan  dan  capaian  penanggulangan  kemiskinan  di Kota  Kediri  tahun  2014  dalam  bentuk  Analisis  Pelaksanaan  Penanggu-langan Kemiskinan (LP2KD) Kota Kediri tahun 2015 ;

## Permasalahan
Dalam  menjalankan  fungsi  koordinasi  dan  Monitoring  evaluasi,  TKPK Kota Kediri belum menghadapi permasalahan serius dalam pelaksanaan peran dan fungsi  koordinasi  penanggulangan  kemiskinan  melalui  berbagai  program  dan kegiatan  yang  dijalankan  oleh  SKPD-SKPD  di  Kota  Kediri.  Meskipun  demikian beberapa  kendala  teknis  dan  kebijakan  perlu  diupayakan  penyelesaiannya  agar TKPKD dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri dapat lebih berjalan dengan optimal.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  dan  pemahaman  tentang  kemiskinan  dalam  beberapa  dekade terakhir  menunjukkan  kecenderungan  terjadinya  pergeseran.  Sebelumnya, kemiskinan  dipahami  hanya  sebatas  ketidak  mampuan  ekonomi,  seperti  aspek pendapatan,  pengeluaran  atau  aset/faktor  produksi.  Pemahaman  tersebut diantaranya  seperti  direpresentasikan  oleh  dua  lembaga  keuangan  internasional, World  Bank  dan  Asian  Development  Bank  (ADB).  World  Bank  menetapkan kategori  miskin  bila  tingkat  pengeluaran  kurang  dari  US$  2  PPP  per  orang  per hari.  Pandangan  tak  jauh  berbeda  juga  dikemukakan  oleh  Mc.Quibria,  seorang Ekonom  Senior  pada  Asian  Development  Bank  (ADB).  Menurutnya,  seseorang maupun  sekelompok  orang  baik  laki  maupun  perempuan  dikatakan  miskin  bila tidak mampu  menggunakan aset/modal  yang dimilikinya.  Seseorang  miskin,  bila hanya  punya  aset  tenaga  namun  tidak  bekerja  atau  tinggal  di  desa,  namun  tidak punya tanah (sawah atau kebun).
Namun  Saat  ini,  pengertian  dan  pemahaman  tentang  kemiskinan  telah berkembang mencakup dimensi kehidupan yang jauh lebih luas. Wacana tentang kemiskinan  telah  bersifat  multi  dimensi,  baik  budaya,  sosial,  ekonomi  maupun politik.  Dampak  kemiskinan  juga  disadari  bersifat  multi  dimensi.  Karenanya, strategi  dan  kebijakan  yang  digunakan  dalam  mengatasi  persoalan  kemiskinanpun cenderung  menjadi  komprehensif  dan  lintas  sektor.  Kemiskinan  juga  dapat  di pandang  dari  dua  sisi  yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif. Kemiskinan  absolut  memandang  kemiskinan  dengan  pendekatan  berdasar identifikasi  jumlah  penduduk  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  tertentu, sedangkan  kemiskinan  relatif  adalah  pangsa  pendapatan  nasional  yang  diterima oleh masing-masing  golongan atau dengan  kata lain  kemiskinan relatif  berkaitan erat dengan distribusi pendapatan.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Sedangkan  cara  pandang  kemiskinan  yang  dikemukakan  dalam  dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) adalah bahwa kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki  dan  perempuan,  tidak  terpenuhinya  hak-hak  dasarnya  secara  layak  untuk memenuhi  dan    mengembangkan  kehidupannya  yang  layak.  Cara  pandang terhadap  kemiskinan  ini  beranjak  dari  pendekatan  berbasis  hak  yang  mengacu bahwa masyarakat  miskin  mempunyai  hak-hak dasar yang sama dengan  anggota masyarakat  lainnya.  Kemiskinan  tidak  lagi  dipahami  hanya  sebatas  ketidak- mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara baik.
Dalam  SNPK  dinyatakan  bahwa,  hak-hak  dasar  terdiri  dari  hak-hak  yang dipahami  masyarakat  miskin  sebagai  hak  mereka  untuk  dapat  menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak  dasar  yang  diakui  secara    umum  antara  lain  terpenuhinya  pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam  dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau  ancaman  tindak kekerasan,  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi  dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  sehingga  tidak  terpenuhinya  satu  hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
Disamping  mengukur  kemiskinan  dengan  menggunakan  nilai  garis kemiskinan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  sehingga  dihasilkan  data  makro kemiskinan berupa  angka  jumlah penduduk miskin  yang sering  digunakan untuk mengukur  kemajuan  pembangunan  suatu  bangsa,  Pemerintah  melalui  BPS  juga melakukan  pengukuran  dengan  menggunakan  pendekatan  akses  terhadap kebutuhan/  pelayanan  dasar  (kemiskinan  non  pendapatan)  yang  dicerminkan dalam 14 indikator. Angka yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan ini berupa  data  jumlah  Rumah  Tangga  Sasaran  dan  data  jumlah  (individu/jiwa) anggota Rumah Tangga. Bahkan sejak tahun 2005 melalui survey PSE-05 dan di tahun 2008 diperbaharui melalui PPLS-08 (pada tahun 2011 diperbaharui kembali melalui  PPLS-2011)  dapat  menunjukkan  identitas  individu  dan  keberadaan/ alamat rumah tangga. Data yang dihasilkan dengan pendekatan ini disebut dengan data mikro kemiskinan.
Dengan  digunakannya  konsep  kemiskinan  berbasis  hak,  maka  dalam SNPK juga dinyatakan, kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau  pelanggaran  hak  dan  tidak  terpenuhinya  hak.  Kemiskinan  juga  dipandang sebagai  proses  perampasan  atas  daya  rakyat  miskin.  Konsep  ini  memberikan pengakuan  bahwa  orang  miskin  terpaksa  menjalani  kemiskinan  dan  seringkali meng-alami  pelanggaran  hak  yang  dapat  merendahkan  martabatnya  sebagai manusia.  Oleh  karena  itu,  konsep  ini  memberikan  penegasan  terhadap  kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.
Disamping permasalahan pemenuhan hak-hak dasar, dokumen SNPK juga memandang  persoalan  kemiskinan  dari  sudut  pandang  persoalan  beban kependudukan  dan  permasalahan  ketidak  adilan  dan  kesenjangan  gender  serta permasalahan  kesenjangan  antar  wilayah.  Dokumen  SNPK  juga  memandang
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
bahwa Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional  dan  tidak  dapat  secara  mudah  dilihat  dari  suatu  angka  absolut. Luasnya  wilayah  dan  beragamnya  budaya  masyarakat  menyebabkan  kondisi  dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari  fakta yang diungkapkan  menurut persepsi dan pendapat  masyarakat  miskin  itu sendiri,  temuan  dari  berbagai  kajian,  dan  indikator  sosial  dan  ekonomi  yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survei.
Sementara  itu,  secara  nasional
mendefinisi-kan Pemerintah  melalui BPS
kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan  seseorang  maupun  sekelompok  orang  dari sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  bukan  makanan
.  Dalam  implementasinya  dihitunglah  garis yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran kemiskinan  berdasarkan  kebutuhan  makanan  dan  bukan  makanan.  Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan minimum makanan yang disetarakan  dengan  2.100 kilo  kalori  per  kapita  per  hari.  Patokan  ini  mengacu  pada  hasil  Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis  komoditi  (padi-padian,  umbi-umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu,  sayuran, kacang-kacangan,  buah-buahan,  minyak  dan  lemak,  dll).  Ke  52  jenis  komoditi  ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak di konsumsi oleh orang miskin. Jumlah  pengeluaran  untuk  52  komoditi  ini  sekitar  70  persen  dari  total  pengeluaran orang miskin. Sedangkan kebutuhan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar  non  makanan  diwakili  oleh  51  jenis  komoditi  di  perkotaan  dan  47  jenis komoditi di perdesaan. Penduduk yang
memiliki rata ‐ rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk  miskin. Angka  jumlah  penduduk  miskin  tersebut  disebut  juga  sebagai Poverty  Headcount  Index  atau  P0.  Dan  jumlah  penduduk  yang  memiliki  tingkat konsumsi  di  bawah  garis  kemiskinan  ini  sering  juga  disebut  sebagai  Poverty Incidence.
Disamping  mengukur  kemiskinan  dengan  menggunakan  nilai  garis kemiskinan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas  sehingga  dihasilkan  data  makro kemiskinan berupa  angka  jumlah penduduk miskin  yang sering  digunakan untuk mengukur  kemajuan  pembangunan  suatu  bangsa,  Pemerintah  melalui  BPS  juga melakukan  pengukuran  dengan  menggunakan  pendekatan  akses  terhadap kebutuhan/  pelayanan  dasar  (kemiskinan  non  pendapatan)  yang  dicerminkan dalam 14 indikator. Angka yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan ini berupa  data  jumlah  Rumah  Tangga  Sasaran  dan  data  jumlah  (individu/jiwa) anggota Rumah Tangga. Bahkan sejak tahun 2005 melalui survey PSE-05 dan di tahun 2008 diperbaharui melalui PPLS-08 (pada tahun 2011 diperbaharui kembali melalui  PPLS-2011)  dapat  menunjukkan  identitas  individu  dan  keberadaan/ alamat rumah tangga. Data yang dihasilkan dengan pendekatan ini disebut dengan data mikro kemiskinan.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)

## METODOLOGI
Lokasi  penyusunan  dokumen  LP2KD  (Analisis  Pelaksanaan  penang- gulangan Kemiskinan Daerah) dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kota Kediri dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya ( valid ) dan terbarukan ( update ) yang dimiliki daerah bersangkutan .

## Tahapan Proses Penyusunan Dokumen LP2KD.
Penyusunan  Analisis  Pelaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah Kota Kediri tahun 2014, mengacu pada:
1) Panduan  Penanggulangan  Kemiskinan  –  Buku  Pegangan  Resmi  TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K, tahun 2011;
2) Modul-modul  pelatihan  analisis  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  bagi tim teknis TKPK oleh TNP2K, tahun 2012.
Dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:
Gambar 1: Tahapan Proses Penyusunan LP2KD

## KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKISKINAN
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
Penanggulangan kemiskinan telah menjadi concern seluruh bangsa-bangsa di  dunia.  Setiap  negara  mengembangkan  kebijakan  dan  program  yang  dilakukan secara  sistematis  dan  terencana  untuk  melepaskan  diri  dari  simpul-simpul kemiskinan.  Kebijakan  dan  program  penanggulangan  kemiskinan  disusun  dengan prinsip  sinergistik  antara  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
analisis kebijakan (Analisis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan) Kesimpulan dan Rekomendasi Kondisi Umum Kemiskinan Koordinasi & Pengendalian Nangkis Prioritas Target Bidang & Intervensi Kebijakan Nangkis Tinjauan Anggaran Nangkis Kebijakan dan Program Nangkis Tahap Persiapan dan Identifikasi Awal
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Bahkan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  turut  berkontribusi  dengan menetapkan  kebijakan  menanggulangi  kemiskinan  dan  kelaparan.  Awal  tahun 2000  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  membuat  rumusan  tujuan-tujuan pembangunan abad 21 (Millenium Development Goals / MDGs), meliputi:
1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua
3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4) Menurunkan angka kematian anak
5) Meningkatkan kesehatan ibu
6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan
8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan Bagi  Bangsa  Indonesia  penanggulangan  kemiskinan merupakan manifestasi  cita-cita  perjuangan  bangsa  sejak  zaman  penjajahan.  Dan  di  era globalisasi  ini  solusi  atas  kemiskinan  bangsa  membutuhkan  terobosan  dan kreativitas seiring dengan kian beragam dan kompleks-nya faktor-faktor penyebab kemiskinan.
Sejalan dengan kebijakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, Peme- rintah  Kota  Kediri  telah  merumuskan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di wilayah  Kota  Kediri  dengan  kerangka  lokal,  regional,  nasional  maupun  global. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri, adalah sebagai berikut:
1) Mengintegrasikan  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  dengan rumusan tujuan pembangunan millenium (MDG’s).
2) Melaksanakan  dan  mendukung  program  dan  kegiatan  penang-gulangan kemiskinan  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Provinsi  secara  terintegrasi  dengan program dan kegiatan daerah.
3) Mengembangkan  program  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang berbasis pada karakter dan potensi lokal.
Adapun  dukungan  kebijakan  Pemerintah  Kota  Kediri,  sebagai  wujud komitmen dalam penanggulangan kemiskinan adalah meliputi:
 Produk peraturan perundangan
 Strategi penanggulangan kemiskinan,
 Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan,
 Program penanggulangan kemiskinan unggulan
 Hasil monev program penanggulangan kemiskinan unggulan.

## Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
Pada  dasarnya  rumusan  strategi  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Kediri merupakan tindak lanjut dari strategi tingkat Nasional yang  tertuang dalam pasal  3  Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2010  tentang  Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan.  Strategi  ini  kemudian  dijabarkan  dan  disesuaikan dengan kondisi aktual di Kota Kediri.
Strategi dasar percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut adalah:
(1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
(2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
(3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
(4) penguatan  kelembagaan  penanggulangan  kemiskinan  Kota  Kediri  dalam rangka  mewujudkan  sinergi  kebijakan  dan  program  penanggulangan kemiskinan.

## KONDISI UMUM KEMISKINAN DI KOTA KEDIRI
Prosentase penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2013 adalah sebesar %, mengalami kenaikan sebesar 0,9% jika dibandingkan dengan tahun 2013. 8,20 Bila  melihat  prosentase  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Nasional, di mana pada tahun yang sama prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa  Timur  sebesar  12,73%  sedangkan  pro-  sentase  penduduk  miskin  secara Nasional adalah sebesar 11,47%, maka prosentase penduduk miskin di Kota Kediri karena  berada  di  bawah  capaian  Provinsi  Jawa  Timur  maupun lebih  baik Nasional.
Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, prosentase penduduk  miskin  di  Kediri  pada  Tahun  2013  (gambar  3)  menunjukkan  posisi urutan ke 9 (sembilan) terendah.

## Gambar 2
Perbandingan Prosentase Kemiskinan Kota Kediri terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2013
Sumber: Publikasi BPS, data diolah
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Selama periode tahun 2003-2013, prosentase penduduk miskin di Kota Kediri menunjukkan  trend  menurun  (gambar  4).  Dengan  trend  prosentase  pen-duduk miskin  yang  menurun  menunjukkan  bahwa  upaya  Pemerintah  Kota  Kediri beserta  stakeholder  dan  dukungan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  maupun Nasional melalui program dan kegiatan pembangunan, khususnya penanggulangan  kemiskinan,  telah  mampu  dan  berhasil  menekan  angka kemiskinan secara signifikan.
Perkembangan  prosentase  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  meskipun menun-jukkan trend menurun selama periode tahun 2003-2013 dan secara umum dapat  dinyatakan  sejalan  (relevan)  dengan  perkembangan  angka  kemiskinan  di Provinsi  Jawa  Timur  maupun  Nasional,  akan  tetapi  pada  periode  2012-2013  tidak sejalan  (tidak  relevan)  dengan  perkembangan  capaian  prosentase  penduduk  miskin Provinsi  Jawa  Timur  dan  Nasional.  Pada  tahun  tersebut,  prosentase  penduduk

## Gambar 3
Posisi Relatif Prosentase Penduduk Miskin Kota Kediri terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013
Sumber: publikasi BPS, data diolah
Gambar 4
Perkembangan Prosentase Penduduk Miskin Kota Kediri, Tahun 2003-2013
Sumber: publikasi BPS, data diolah
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
miskin di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional me-nunjukkan penurunan, tetapi di Kota Kediri justru sebaliknya (gambar 5).
Perkembangan  prosentase  penduduk  miskin  yang  menunjukkan  relevansi antara capaian di tingkat Kabupaten/Kota dengan di tingkat Provinsi dan Nasional menunjukkan  bahwa  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Kabupaten/Kota dalam  menurunkan  angka  kemiskinan  melalui  program  dan  kegiatan pembangunan  telah  sejalan  dengan  upaya-upaya  di  tingkat  Provinsi  maupun secara  Nasional.  Sebaliknya,  perkembangan  prosentase  kemiskinan  yang  tidak memiliki relevansi, maka upaya-upaya yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota belum atau tidak sejalan dengan upaya di tingkat Provinsi maupun Nasional. Dengan prosentase kemiskinan sebesar 8,20%, jumlah penduduk miskin di
Kota  Kediri  pada  tahun  2013  adalah  sebanyak jiwa.  Pada  tahun  yang 22.710 sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar 4.893.003 jiwa  dan  total  penduduk  miskin  secara  Nasional  adalah  sebesar  28.553.974  juta jiwa.  Dengan  demikian  Kota  Kediri  pada  tahun  2013  mem-berikan  kontribusi sebesar  0,46%  terhadap  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Jawa  Timur  dan sebesar 0,08% pada jumlah penduduk miskin secara Nasional.
Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Kediri pada tahun 2013 menempati urutan ke 6 (gambar 6).

## Gambar 5
Relevansi Perkembangan Prosentase Kemiskinan Kota Kediri terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2003-2013
Sumber: publikasi BPS, data diolah
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Selama periode tahun 2003-2013, perkembangan jumlah penduduk miskin di  Kota Kediri bersifat fluktuatif. Meskipun demikian selama periode tersebut trend perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  menunjukkan yang trend (gambar 7).  Trend perkembangan jumlah penduduk miskin yang menurun menurun menjadi  indikasi  bahwa  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota Kediri  beserta  stakeholder  melalui  program  dan  kegiatan  pem-  bangunan  yang penang-gulangan kemiskinan  ber-jalan efektif dalam me- nurunkan jumlah pendu- duk  miskin  di  Kota  Kediri.  Meski  demikian,  perlu  menjadi  perhatian  meng- ingat pada tahun 2013 terjadi sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin terhadap tahun 2012.

## Gambar 6
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Kediri terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013
Sumber: publikasi BPS, data diolah
Gambar 7
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Kediri Tahun 2003-2013
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)

## Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan.
Dari  hasil  tinjauan  anggaran  penanggulangan  kemiskinan  dalam  APBD  Kota Kediri selama tahun 2012-2014, disimpulkan sebagai berikut:
Tabel 1:
Ringkasan Relevansi Dan Efektifitas Anggaran Terhadap Perbaikan Capaian Indikator Bidang. Sektor Perkembangan Anggaran (3 th terakhir) Perkembangan Bidang Kemiskinan
R el ev a n si E fe k ti fi ta s Indi-kator Kondisi (1) (2) (3) (4) (5)  (6) Ketenaga- kerjaan Meningkat TPT Capaian tahun ini sedikit  me-ningkat  dari tahun  lalu.  Trend  3  th terakhir  cenderung  me- ningkat   Kesehatan Menurun AKB Capaian  tahun  ini  lebih baik  dari  yang  lalu dengan trend perkembangan 3 th terakhir kian membaik  - AKI Capaian  tahun  ini  lebih buruk dari yg lalu dengan  trend  line  3  th terakhir tergambarkan menurun   Prevalensi Gizi Balita Capaian  tahun  ini  lebih baik  dari  yang  lalu dengan  trend  line  3  th terakhir tergambar menurun  - Pendidikan Meningkat APK SD/MI  Membaik dalam 3 tahun terakhir   APK  SMP/ MTs Memburuk dalam 3 tahun terakhir   APK  SMA/ MA/SMK Memburuk dalam 3 tahun terakhir   APM SD/MI  Membaik dalam 3 tahun terakhir   APM  SMP/ MTs Membaik dalam 3 tahun terakhir   APKMSMA/ MA/SMK Membaik dalam 3 tahun terakhir   AptS uasia 7-12 th Membaik dalam 3 tahun terakhir   AptS uasia 13-15 th Capaian  tahun  ini  lebih buruk dari yg lalu  
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Sektor Perkembangan Anggaran (3 th terakhir) Perkembangan Bidang Kemiskinan
R el ev a n si E fe k ti fi ta s Indi-kator Kondisi (1) (2) (3) (4) (5)  (6) dengan  trend  line  3  th terakhir tergambarkan menurun AptS 16-18 Fliktuasi   Infrastruktur Dasar menurun Akses Air minum Memburuk dalam 3 tahun terakhir   Akses  Sani tasi Dasar Membaik dalam 3 tahun terakhir  - Akses Liastrik Membaik dalam 3 tahun terakhir  - Ketahanan Pangan --- --- --- ---  ---
Keterangan:  = ya  = tidak                 - = tidak diukur

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  kondisi  kemiskinan  Kota  Kediri,  sebagaimana diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1) Sampai  dengan  tahun  2013,  capaian  prosentase  penduduk  miskin  di  Kota Kediri (sebesar 8,20%), masih jauh dari target pencapaian RPJMN maupun target MDG’s yang mencanangkan capaian minimal 8% pada tahun 2014.
2) Capaian prosentase penduduk miskin Kota Kediri pada tahun 2013, masih di atas (lebih  buruk)  capaian  di  tingkat  Propinsi  Jawa  Timur  (12,73%)  maupun  rata- rata capaian secara Nasional (10,96%) pada tahun yang sama;
3) Perkembangan  capaian  prosentase  penduduk  miskin  di  Kota  Kediri  selama  5 tahun  terakhir  (2009-2013)  menunjukkan  trend  perkembangan  yang  menurun (semakin  membaik)  meskipun  capaian  pada  tahun  2014  sedikit  meningkat dibanding tahun 2013;
4) Capaian  indeks  kedalaman  kemiskinan  dan  indeks  keparahan  kemiskinan  pada tahun  2013  masing-masing  adalah  1,60%  dan  0,47%.  Capaian  keduanya  di bawah  capaian  di  Provinsi  Jawa  Timur  maupun  Nasional.  Perkembangan capaian  keduanya  selama  5  tahun  terakhir  (tahun  2009-2013)  menunjukkan trend perkembangan yang semakin membaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2011,  Pedoman  Penyusunan  Laporan  Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Jakarta.
Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015 (Diah Tri Hermawati)
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Panduan Penanggulangan  Kemiskinan–Buku  Pegangan  Resmi  TKPK  Daerah, cetakan kedua, Mei 2011, Jakarta.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2012, Panduan pemantauan  Program  Penanggulangan Kemiskinan  –  Buku  Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama, September 2012, Jakarta.