## PRINSIP ANTI DISKRIMINASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MATERNAL PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

## THE PRINCIPLES OF ANTI-DISCRIMINATION AND PROTECTION OF MATERNAL RIGHTS OF FEMALE LABORERS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF GENDER EQUALITY

## Nurjannah S
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Email : nurjajustice@gmail.com
Naskah diterima : 02/01/2013; revisi : 10/02/2013; disetujui : 30/02/2013

## A bstrAct
Anti-discrimination is also known by the term opportunity and equal treatment. The opportunity and equal treatment is a right of every citizen in all fields of life, whether economic, social, cultural, political and labor affairs. One of the most fundamental rights is the maternal right of female workers, including the right to menstruation leave, maternity leave, get social security in the form of care during childbirth and after childbirth, breast feeding and caring for the rights and child rearing. This research is to look at the law as the principles of truth and justice that is natural and universally applicable. This is consistent with normative legal research, the study of the principles of law or legal principles. On normative legal research, data processing activities to conduct systematize nature of the material written law. Systematizes means making a classification of materials written laws to facilitate the analysis and construction work. The principle of anti-discrimination and protection of workers’ rights maternal woman in Indonesia has been stated in the statutory provisions and refers to international conventions on human rights and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (ILO Convention on Maternity Protection). These rights include the right to menstruation leave, maternity leave, maternity leave, the right to bear the cost of the company or employer through labor social security, and the right feed and care for the child and the right of special treatment (affirmative action) in employment. However, long-time child care, it is not described in detail in the statutory provisions and arrangements delivered to the employer or the employer and the worker. This clause is felt still too discriminatory given that the rights of children to be treated and was raised by a mother (especially working mothers) marred. So we need a judicial review of Law No. 13 of 2003 relating to the protection of the rights of women workers as a form of maternal implementing anti-discrimination principle.
Keywords: Anti-Discrimination, Protection of Workers, Rights Maternal

## A bstrAk
Anti-diskriminasi dikenal pula dengan istilah kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama adalah hak setiap warga negara di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan tenaga kerja. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak ibu pekerja perempuan, termasuk hak untuk cuti haid, cuti hamil, mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk perawatan selama persalinan dan
Nurjannah S  | Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak ...............................................
setelah melahirkan, menyusui dan merawat hak dan membesarkan anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum sebagai prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang alami dan berlaku universal. Hal ini konsisten dengan penelitian hukum normatif, studi tentang prinsip-prinsip hukum atau prinsip-prinsip hukum. Pada penelitian hukum normatif, kegiatan pengolahan data untuk melakukan sistematisasi dari sifat hukum bahan tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Prinsip anti-diskriminasi dan perlindungan hak-hak perempuan ibu pekerja di Indonesia telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi ILO No 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas (Konvensi ILO tentang Perlindungan Maternitas). Hak-hak ini mencakup hak untuk cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, hak untuk menanggung biaya perusahaan atau majikan melalui keamanan kerja sosial, dan pakan yang tepat dan perawatan bagi anak dan hak perlakuan khusus (affirmative action) dalam pekerjaan. Namun, lama perawatan anak, tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan dan pengaturan dikirim ke majikan atau majikan dan pekerja. Klausul ini dirasakan masih terlalu diskriminatif mengingat bahwa hak-hak anak yang harus dirawat dan dibesarkan oleh seorang ibu (terutama ibu bekerja) dirusak. Jadi kita perlu review YUDISIAL RI UU No 13 Tahun 2003 berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja perempuan sebagai bentuk prinsip ibu menerapkan anti-diskriminasi.
Kata kunci: Anti-Diskriminasi, Perlindungan Pekerja, Hak Ibu.

## PENDAHULUAN
A nti diskriminAsi dikenAl juga  dengan istilah kesempatan dan perlakuan yang sama. Kesempatan dan perlakuan yang sama ter sebut merupakan hak  setiap  warga Negara di segala bidang  kehidupan, baik bidang   eko nomi,  sosial  budaya,   politik serta di bidang ketenagakerjaan. Bidang ke  tenagakerjaan memberikan beberapa ruang bagi pekerja dan pengusaha  untuk melaksanakan hak dan kewajiban  masing- masing. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
Di dalam Bab III Undang-undang  Ke- tenagakerjaan  me ngatur   tentang   kesem- patan dan perlakuan yang sama. Yang mana ter dapat hal-hal yang mengatur tentang hak  setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa  diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan per la- kuan yang sama tanpa  diskriminasi dari pe ngusaha atau  pemberi kerja. Ke tentuan tersebut   mem berikan   perlindungan   hukum ter hadap  setiap pekerja dalam  bidang pe- kerjaan apapun, baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama dan tanpa  dis kriminasi.
Ketentuan tersebut memberikan ke- pastian hukum di bidang ketenagakerjaan di tinjau dari pekerjaan normatif yang meng akomodir larangan terhadap dis- kriminasi atas dasar jenis pekerjaan dan jenis kelamin. Hal tersebut seiring dengan perkembangan bidang ketenagakerjaan di Indonesia saat ini yang cukup kompleks. Kompleksitasnya mencakup beberapa hal terkait dengan hubungan kerja, standar upah, syarat-syarat kerja, jam kerja/waktu kerja, hak-hak bagi pekerja perempuan dan anak dan lain sebagainya.
Pada dasarnya prinsip anti dis krimi- nasi menurut Nursyahbani Katjasungkana, salah satu aktifis perempuan dan anak  ber- pendapat bahwa Kewajiban pe merintah Indonesia untuk mencantumkan prinsip anti diskriminasi pada setiap produk per- undang-udangan yang ada mengingat  bahwa pemerintah Indonesia telah me ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi ter- hadap Perempuan lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 32~43
Pasal 2 dan 3 konvensi tersebut,  me- wajibkan negara mencantumkan prinsip per samaan  laki-laki  dan   perempuan   dalam konstitusi dan peraturan perundangan. Hal ini melahir kan adanya kebijakan khusus (afirmatif action) di bidang  poli- tik dan demokrasi. Selanjutnya Pasal 4 me wajibkan  negara  memberlakukan    ke- bijakan khusus (affirmative action) untuk mengakselerasikan  per samaan de facto antara    laki-laki dan  perempuan. ”Kebijakan afirmatif tidak  hanya untuk menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan  perempuan tetapi juga bagi kelompok- kelompok yang selama ini termarginalkan dalam proses pembangunan. Memasukkan prinsip anti diskriminasi  dalam Undang-Undang Dasar 1945 penting untuk memberikan  penjelasan hukum dan memberikan jaminan agar kebijakan terkait anti dis kriminasi dapat terlaksana disemua bidang kehidupan ma- syarakat, sehingga mendukung tercapai- nya demokrasi dan keadilan bagi setiap pihak terutama yang selama ini  di abaikan kepentingannya”. 1
Undang-undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan per lakuan yang adil dan layak da lam hubungan kerja. Tidak terdapat pe ng ecualian   antara  pekerja  laki-laki  dan pe kerja perempuan. Perempuan dan anak adalah salah satu ke lompok yang rentan ter hadap  tidak   kekerasan  dan   diskriminasi di  bidang ketenagakerjaan. Beberapa  contoh tindakan dis kriminasi antara lain : hak pekerja perempuan ketika sedang masa haid,  hamil, melahirkan dan menyusui serta tempat khusus yang  seharusnya disediakan oleh pemberi kerja bagi pekerja  perempuan di dalam memberikan hak bagi anaknya yaitu menyusui bahkan hak untuk mem-
1 diakses dari indonesia-p@indopubs.com , Asas Anti diskriminasi Perlu dalam UNDANG-UNDANGD 1945 , tanggal , 13 Juni 2000, Jakarta, Kompas: http:// www.kompas.com/kompas-cetak/0006/13/nasional/ asas06.htm, tanggal 22 Oktober 2012.
bayar pengasuh bagi anak di bawah lima tahun seyogyanya diatur dan diberikan oleh peng usaha atau pemberi kerja. Hal ini diatur di dalam Pasal 83  Undang-undang nomor 13 tahun 2004  tentang ketenaga kerjaan  yaitu: “pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih  menyusu harus di beri kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan  selama waktu  kerja’’.
Hak pekerja untuk menyusui anaknya selama waktu kerja memang telah diatur dan menjadi dasar hukum terhadap per- lindungan hak-hak pekerja dan anaknya, akan tetapi tidak sampai pada perlindungan hak anak pekerja yang masih memerlukan hak asuh dari kedua orang tua khususnya ibu terhadap anak di bawah usia lima  tahun. Dalam hal ini, terdapat kekosongan hukum sehingga diperlukan penjabaran  ketentuan yang anti diskriminasi oleh pemberi kerja atau per usahaan dalam mengakomodir hak pekerja dan anaknya pada usia di bawah lima tahun. Usia di bawah lima  tahun  adalah usia emas bagi setiap anak, dan menjadi pondasi awal pembentukan karakter anak.
Hal tersebut memerlukan peran serta maksimal dari orang tua khusunya ibu untuk menyayangi, mengajarkan, mem- perhatikan, mengawasi tumbuh kembang anak. Dan masa-masa tersebut bagi perem- puan pe kerja, merupakan masa yang sangat dilematis, dan memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk membagi perannya sebagai pekerja dan  sebagai seorang ibu. Kondisi inilah yang seharusnya diatur dan diterapkan perlakuan khusus (afirmatif action) di bidang ketenaga kerjaan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaanya adalah : Bagaimanakah prin sip- prinsip  anti  diskriminasi  dan   per - lindungan hak-hak maternal pekerja perempuan di Indonesia ?
Konsep dasar hak-hak asasi manusia pada awalnya hanya meliputi the right to life, the right to liberty dan the right to property. hak asasi manusia yang hanya terdiri dari
Nurjannah S  | Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak ............................................... hak hidup, hak untuk bebas dan hak milik mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat dan bangsa.
Selanjutnya perkembangan konsep hak- hak asasi manusia terus mengalami per- ubahan.  Frankling D. Roosevelt memfor- mulasikan empat macam hak-hak asasi ( the four freedoms ), yaitu freedom of speech, freedom of religion, freedom fear dan free- dom want). 2 . Konsep yang dirumuskan oleh Frankling D. Roosevelt, merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dengan Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia yang menegaskan prinsip- prinsip tentang anti diskriminasi, dan penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan bahwa semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi tersebut tanpa pembedaan termasuk pem- bedaan jenis kelamin.
Hak-hak perempuan dibangun secara bertahap, melalui perjuangan berat yang di pimpin perempuan di berbagai  belahan dunia. Perjuangan terjadi dalam ber bagai konteks, berkaitan dengan berbagai  realitas ekonomi, politik, dan sosial. Perempuan mencatat keberhasilan dalam ber bagai hal ber kaitan dengan hak-hak pekerja, per samaan upah, hak sipil, dan bebas dari pen jajahan-definisi baru mengenai peran perempuan dan  mentransformasi masyara- kat. Pada akhir Perang Dunia  Ke dua, perem- puan membuat kemajuan  penting  dalam upaya agar suara perempuan didengar. Semua ini menghasilkan dimasukkannya “persamaan hak  laki-laki dan perempuan” ke dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,  1948. Setelah itu, dua Instrumen Hak Asasi Manusia yang di tandatangani dalam tahun 1966, yaitu Konvenan Inter- nasional tentang Hak Sipil dan Politik (IC- CPR) dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi,  Sosial, dan Budaya (ICE-
2 Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta, hlm. 120-121
SCR) , melarang dis kriminasi berdasarkan jenis kelamin. 3
Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran, 1949 adalah Konvensi pertama yang memberi- kan perhatian pada kerentanan perempuan dalam lingkungan/keadaan khusus. Setelah mengakui tingginya prevalensi diskriminasi terhadap perempuan pekerja, pada pada tahun  1951  ILO menjadi ujung tombak dalam menetapkan perjanjian antar  negara yang menjamin pemberian upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pe- kerjaan yang sama nilainya. Setelah itu, masih dalam kurun waktu sebelum adopsi CEDAW,  PBB juga mengakui kerentanan perempuan terutama dalam situasi konflik bersenjata dan dengan demikian melarang perlakuan tidak manusiawi dalam situasi seperti itu melalui Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak-anak Dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata. 4
Hak maternal pekerja  perempuan,  me- rupakan bagian dari hak-hak  asasi   manusia yang menjadi bagian dari hak ekonomi, social dan budaya kamu  perempuan. Dalam konvensi  mengenai   Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan (CEDAW), Pasal 11 menegaskan bahwa: 5
(1) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia.
3 Partners For Law in Development United Nations Development Fund for Women, konvensi penghapu- san segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, CEDAW: mengembalikan hak-hak perempuan, Judul Asli adalah ” Restoring Rights to Women” Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, penyuntingan dan publikasi dimungkinkan dengan izin dari UNIFEM CEDAW South-East Asia Programme dan didukung dana dari Canadian International Development Agency (CIDA). Diterjemahkan pertama kali oleh dan disunting untuk publikasi oleh Achie S.Luhulima, Jakarta, Juni 2007, hlm. 18, diakses dari http://cedaw-seasia.org/docs/ in- donesia/I4_2007_1.pdf , tanggal 3 Desember 2012.
4 Ibid 5 Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi  Cedaw , Seri Bahan Bacaan Kursus HAM un- tuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Konvensi CEDAW, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm. 13.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 32~43
(2)  Hak  atas  kesempatan  kerja  yang sama termasuk dalam hal seleksi.
(3) Hak memilih profesi dan pekerjaan, mendapat promosi, jaminan pekerjaan, semua  tunjangan,  serta fasilitas   kerja, pe latihan  kejuruan dan  pelatihan ulang.
(4) Hak  menerima  upah  yang  sama ter- masuk tunjangan, termasuk per samaan perlakuan dalam penilaian kualitas  kerja.
(5)  Hak atas jaminan sosial, khususnya  dalam pensiun, pengangguran, sakit,  cacat,  lanjut usia.
(6)  Hak atas masa cuti yang dibayar.
(7)  Hak  atas  perlindungan  kesehatan dan keselamatan kerja.
(8) Hak atas perlindungan khusus terhadap terhadap fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk :
a. Tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan;
b.  Pengadaan cuti hamil dengan  bayaran;
c.  Pengadaan  pelayanan  sosial dalam bentuk tempat penitipan anak;
d. Pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan.
Lebih lanjut, landasan normatif  ter tinggi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Lebih lanjut di dalam Pasal 83 Undang- undang nomor 13 tahun 2004 tentang ke- tenaga kerjaan yaitu: “ Pekerja/buruh perem- puan yang anaknya masih  menyusu arus diberi kesempatan sepatutnya untuk me- nyusui anaknya jika hal itu harus  dilakukan selama waktu kerja ’’.
Ketentuan ini mengilhami dan mem- berikan pondasi yang kokoh terhadap
perlakuan  yang  adil dan layak di bidang ketenagakerjaan bagi setiap pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga prinsip anti diskriminasi dapat menjadi salah satu ruh dari terbentuknya setiap peraturan perundang-undangan yang ber- laki di Indonesia dalam rangka melindungi hak- hak maternal pekerja perempuan.
Pada dasarnya prinsip anti diskriminasi menurut  Nursyahbani Katjasungkana, salah satu aktifis perempuan dan anak berpendapat bahwa kewajiban  pemerintah Indonesia  untuk mencantum kan  prinsip anti dis kriminasi pada  setiap produk  perundang- undangan yang ada mengingat  bahwa  pe- merintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi   Peng hapusan   Diskriminasi  ter- hadap   Perempuan   lewat   Undang-undang Nomor 7  tahun 1984. Pasal 2 dan 3 konvensi tersebut, mewajibkan  negara mencantumkan prinsip persamaan laki-laki dan  perempuan dalam  konstitusi dan peraturan per- undangan. Hal ini melahirkan adanya kebijakan   khusus (affirmative action) di bidang  politik dan  demokrasi. Selanjutnya Pasal 4 mewajibkan negara memberlakukan kebijakan khusus (affirmative   action) untuk mengakselerasikan persamaan de   facto antara laki-laki dan perempuan”.
Kebijakan afirmatif tidak hanya  untuk meng hapuskan  diskriminasi   antara   laki- laki dan perempuan tetapi juga bagi ke lompok- kelompok yang selama ini termarginal- kan dalam proses pembangunan. Mema- sukkan prinsip anti diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 penting untuk memberikan penjelasan hukum dan mem- berikan jaminan agar kebijakan terkait anti diskriminasi dapat terlaksana di semua bidang kehidupan masyarakat, sehingga men dukung   terca painya  demokrasi  dan keadilan bagi setiap pihak terutama yang selama ini diabaikan kepentingannya”. 6
6 Asas Antidiskriminasi Perlu dalam Undang-Un- dang Dasar 1945 , Selasa, 13 Juni 2000, Jakarta, Kom- pas: diakses dari http://www.kompas.com/kompas-ce- tak/0006/13/nasional/asas06.htm, tanggal 22 Oktober 2012.
Nurjannah S  | Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak ...............................................
Konsep hukum dalam penelitian ini adalah hukum sebagai asas-asas kebena- ran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku  universal hal tersebut sejalan dengan  pe nelitian hukum normatif, yaitu peneliti an terhadap asas-asas hukum atau prinsip- prinsip   hukum. 7 Pada penelitian hukum  normatif, pengolahan data hakikat- nya  kegiatan untuk mengadakan sistemati- sasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sisematisasi berarti membuat klasifikasi ter- hadap bahan-bahan hukum tertulis ter sebut untuk  memudahkan pekerjaan  analisis dan konstruksi. 8

## PEMBAHASAN
A. Prinsip Anti Diskriminasi dan Per- lindungan  Hak-Hak  Maternal    Pe kerja Perempuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-udangan di  Bidang Ketenaga- kerjaan.
Menurut A. Rachmad Budiono dalam Lalu Husni, pengertian prinsip atau asas dapat dipahami dalam dua konsep yang hendak dipadukan pada pembahasan prin- sip atau asas yakni kebenaran dan berfikir atau bertindak. Penautnya terletak pada konsep “landasan”, yaitu setiap aktivi- tas berfikir atau bertindak selalu harus di dasarkan pada kebenaran. Agar kebenaran menjadi prinsip atau asas, maka harus di- jadikan landasan berfikir atau landasan perbuatan lainnya. 9 Prinsip-prinsip hukum merupakan ukuran- ukuran hukum-etis yang memberikan arah bagi pembentukan hukum. Ada juga yang berpendapat bahwa prinsip hukum sebagai dasar petunjuk arah pembentukan hukum positif.
7 Soetandyo Wignjosoebroto dalam Bambang Sunggono, yang mengambil definisi penelitian hukum normatif pada salah satu penelitian tentang asas-asas hukum, dalam buku Metode Penelitian Hukum , PT. Rajagrafindo : Jakarta, 1997, hlm. 184.
8 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. Rajawali Press : Jakarta, 1990, hlm. 251-252.
9 Lalu Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI , Program Pasca Sarjana Universitas Brawaijaya Ma- lang : Malang, Januari 2010, hlm. 107.
Selanjutnya menurut Van Eikma Homes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar hukum umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu beorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. 10
Prinsip-prinsip hukum yang dikaji dalam tulisan ini adalah tentang prinsip anti diskriminasi yang dimaksud dalam per aturan perundang-undangan bidang ketenaga   kerjaan  di  Indonesia   khususnya pekerja perempuan. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai  per- lindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun per- aturan perundang-undangan di Indo nesia, yaitu antara lain:
1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang telah diratifikasi dengan Undang- undang No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)
2.  ILO Convention Nomor 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas)
3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang- undang Ketenagakerjaan)
4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang- undang HAM)
5.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang- undang Ke- sehatan)
6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan hak-hak perempuan pe kerja dalam ketentuan perundang- undangan di atas merupakan dasar hukum
10 IIbid , hlm. 108.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 32~43
bagi pe kerja perempuan di dalam melak- sanakan hak-haknya sebagai pekerja dan perlindungan terhadap tindakan diskrimi- nasi yang dilakukan oleh pemberi kerja serta pihak lain di  tempat kerja. Hak-hak pekerja  perempuan salah satunya adalah hak  maternal. Hak  maternal pada dasarnya sama dengan hak kesehatan reproduksi. Aspek per lindungan terhadap hak-hak maternal ini, pada dasarnya menjadi keten- tuan yang wajib diharmonisasikan ke dalam peraturan per undang-undangan bidang ke- tenagakerjaan di Indonesia. Hak tersebut meliputi, hak atas perlindungan khusus terhadap fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk: Tidak dipecat atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawi- nan; Pengadaan cuti hamil dengan bayaran; Pengadaan  pelayanan sosial dalam bentuk tempat pe nitipan anak; Pemberian peker- jaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan.
Adapun yang hak-hak perempuan pe kerja yang bersifat maternal yang diatur  dalam perundang-undang di bidang ketenaga kerjaan, dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Hak untuk Hamil
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan tidak memberikan kewenangan  kepada pengusaha atau perusahaan untuk mem- buat perjanjian kerja yang memuat ke- tentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak kerja atau selama masa  tertentu  dalam per janjian  kerja.
Ketentuan ini tedapat pada Pasal 153 Ayat 1 huruf e Undang-Undang No.13/2003 yang berbunyi: “Pengusaha dilarang me lakukan pemutusan hubungan kerja  dengan  alasan pekerja/buruh perem- puan hamil,  me lahirkan,  gugur  kandu- ngan,  atau  menyusui  bayinya. Pemutusan hubungan kerja  yang   dilakukan  karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja yang bersangkutan sesuai Pasal 153 Ayat 2 Undang-Undang No.13/2003”.
Selanjutnya, apabila ada per jan- jian kerja yang mengharuskan  pekerja perempuan untuk mengundurkan diri ketika   hamil,  Pada  prinsipnya,    per- usahaan tidak dapat  memaksa Pekerja untuk me ngundurkan diri  karena pekerja hamil. Seperti yang telah dijelaskan  di atas, bahwa ke hamilan  bukanlah alasan yang sah berdasarkan  hukum/undang - undang untuk di gunakan sebagai alasan mem ber henti kan pekerja, meskipun sudah  diperjanji kan   sebelumnya.  Selain itu, perusaha an tidak dapat memaksa pekerja  untuk mengundur  kan diri, karena pada dasarnya pengunduran diri haruslah didasar  kan  pada kemauan dari pekerja (Pasal  154 huruf  b  Undang-  Undang No.13/2003).  Oleh karena itu, perjanjian yang memuat klausal pekerja akan di putus hubungan kerjanya karena hamil tidak ber alasan hukum dan dianggap batal demi hukum. Jadi, meskipun dalam perjanjian kerja tertulis bahwa pekerja dilarang hamil sebelum waktu tertentu, namun karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak asasi manusia (perempuan), maka secara hukum perusahaan tidak dapat me- mutus hubungan kerja karyawan yang ber- sangkutan.
b.  Hak Cuti Hamil bagi Pekerja Perempuan 11
Pengaturan mengenai cuti hamil ini di atur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut :
1. Pekerja    perempuan  berhak  mem- per oleh istirahat  selama 1,5 (satu setengah)  bulan sebelum saatnya mela- hirkan anak dan 1,5 (satu setengah)
11 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Pertanyaan mengenai Hak Pekerja Perempuan , di akses dari http://www.gajimu.com, tanggal 17 Augustus, 2012.
Nurjannah S  | Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak ...............................................
bulan se sudah melahirkan menurut per hitungan  dokter kandungan atau bidan.
2. Pekerja perempuan yang mengalami ke guguran kandungan berhak mem- peroleh istirahat 1,5 (satu  setengah) bulan atau sesuai dengan surat ke terangan dokter kandungan atau bidan.
Pekerja perempuan berhak mem- peroleh cuti selama 1,5 bulan sebelum me- lahirkan dan 1,5 bulan sesudah me lahirkan atau jika diakumulasi menjadi 3 bulan. Selama 3 bulan cuti hamil/melahirkan ter- sebut, per usahaan tetap wajib memberikah hak upah penuh, artinya perusahaan tetap member gaji pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani cuti  hamil/ melahirkan.
Ketentuan tersebut memberikan pe mahaman  bahwa,  hak  cuti  melahirkan me rupakan hak maternal yang tidak  dapat dikesampingkan dan harus disesuaikan dengan kondisi ibu dan bayi sebagai pe- kerja yang mempunyai hak khusus dalam rangka melindungi hak dan martabatnya.
Hak yang juga diatur adalah  tentang hak untuk cuti keguguran pekerja perempuan. Dalam Pasal 82 ayat 2 me- nyatakan bahwa: “Pekerja perempuan yang mengalami ke guguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau  sesuai dengan surat keterangan  dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran pekerja”.
c. Hak Pekerja Perempuan terkait Biaya Melahirkan Ditanggung oleh Perusahaan
Pasal  4 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 2 ayat 3 PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa :“Pengusaha yang  mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling
sedikit Rp. 1.000.000,- sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh badan penyeleng- gara (yakni, PT Persero Jamsostek)”.
Sesuai Pasal 6 Undang-Undang No. 3/1992 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 14/1993, lingkup program jaminan sosial tenaga kerja saat ini adalah meliputi 4 (empat) program, yakni: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). 12
Dalam hal ini, jaminan bagi pe- meriksaan kehamilan dan pertolongan per salinan termasuk dalam JPK yang menjadi hak pekerja. Cakupan program JPK ini termasuk  Pelayanan Persalinan, yakni  pertolongan persalinan yang di- berikan  kepada pekerja perempuan ber- keluarga atau istri pekerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke-3. Besar bantuan biaya persalinan normal setinggi-tinginya di tetapkan Rp 500.000.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa pekerja berhak atas jaminan  sosial diantaranya program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), cakupan  program JPK ter- masuk pelayanan  persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program JPK.
Jadi, jika pekerja telah diikutser- takan pada program JPK pada PT. Persero Jamsostek, maka   istri pekerja pun berhak memperoleh bantuan biaya per salinan dari PT. Persero Jamsostek. Atau, jika per- usahaan mengikutsertakan pe kerjanya pada asuransi kesehatan dengan manfaat yang lebih baik dari JPK yang diberikan PT.  Persero Jamsostek, maka biaya per- salinan dapat ditanggung oleh per usahaan asuransi tersebut. Meskipun, pada praktiknya, biaya yang ditanggung bisa
12 Ibid
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 32~43
berbeda-beda, bergantung pada  asuransi kesehatan yang diikuti  perusahaan tempat pekerja bekerja.
d.  Hak Pekerja Perempuan untuk mendapat Perlindungan selama Masa Kehamilan.
Menurut Pasal 76 ayat 2 Undang- Undang No.13/2003 tentang Ketenaga- kerjaan, menyatakan bahwa: “Peng- usaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut kete- rangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.”
Pasal 3 Konvensi ILO No.183  tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa: “Pe- merintah dan pengusaha sepatutnya mengambil  langkah-langkah yang tepat untuk men jamin bahwa pekerja perem- puan hamil tidak diwajibkan melakukan pe kerjaan yang  dapat membahayakan ke- sehatan ibu dan anak  dalam kandungan”.
Mempekerjakan seorang wanita pada pekerjaannya yang mengganggu ke se h a tan nya  atau  kesehatan  anaknya, sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berwenang, harus dilarang selama masa kehamilan dan sampai sekurang-kurang- nya tiga bulan setelah melahirkan dan lebih lama bila wanita itu merawat anaknya.
Lebih lanjut di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang per lindungan anak, dalam konsideran- nya menyatakan bahwa: “Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan ber kembang secara optimal, baik fisik,  mental maupun sosial, dan berakhlak  mulia, perlu dilakukan upaya per lindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberi- kan jaminan ter hadap pemenuhan hak- haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.
Hak-hak tersebut mencakup hak untuk dirawat oleh ibunya (perempuan pekerja), khusus untuk anak usia di bawah lima tahun. Ketentuan tersebut di- rasakan  belum diatur di dalam peraturan per undang-undangan di bidang ketenaga- kerjaan di  Indonesia, dan hal tersebut men- jadi bagian yang sangat penting,  apabila di singkronisasikan   dengan  undang- undang perlindungan anak terkait dengan hak-hak anak.
e.  Hak Pekerja Perempuan untuk Me nyusui
Pasal 83 Undang-Undang No.13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa: “Pekerja  perempuan  yang  anaknya masih menyusu harus diberi  kesempatan  sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu  kerja.”
Dalam penjelasan Pasal 83 tersebut di atur bahwa maksud dari ke sempatan sepatutnya tersebut adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja perempuan untuk me nyusui bayinya dengan  memperhatikan tersedianya tem- pat yang sesuai dengan  kondisi dan ke- mampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan Pasal 83 tersebut dapat diartikan sebagai  kesempatan untuk memerah ASI  bagi pe kerja perempuan  pada waktu kerja.
Pasal 10 Konvensi ILO No. 183 ta- hun 2000  mengatur  lebih lanjut bahwa seorang pekerja  perempuan harus diberi hak  untuk satu atau lebih jeda diantara waktu kerja atau  pengurangan jam kerja setiap harinya   untuk menyusui  bayinya, dan jeda waktu atau   pengurangan jam kerja ini di hitung   sebagai waktu kerja, sehingga pekerja perempuan tetap berhak atas   pengupahan. Namun, hal tersebut  tidak diatur dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Lebih lanjut Pasal 128 Undang- Undang No. 36 tahun 2009 tentang
Nurjannah S  | Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak ...............................................
Kesehatan  menyatakan bahwa semua pi- hak harus mendukung pekerja perempuan untuk  menyusui dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus, baik di tempat kerja  maupun di tempat umum. Fasilitas khusus tersebut hendaknya di artikan oleh pengusaha untuk menyediakan ruang khu- sus menyusui atau memerah ASI beserta tempat penyimpanannya. Sesuai dengan rekomendasi World Health Organization , masa menyusui ter sebut sekurang-kurang- nya 2 tahun.
f. Hak Pekerja Perempuan untuk Cuti Menstruasi
Salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan yang cukup penting, akan tetapi seringkali di abaikan adalah hak untuk cuti menstruasi. Implementasi hak ini ada yang dipersulit di beberapa per- usahaan yang meminta surat keterangan dokter  untuk mendapat cuti menstruasi, ketika faktanya jarang bahkan mungkin hampir tidak ada perempuan yang pergi konsultasi ke dokter karena menstruasi.
Akan tetapi di dalam Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 81 menyatakan bahwa: “Pekerja perempuan yang dalam masa menstruasi merasakan sakit dan mem beritahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa menstruasinya”.
Ketentuan yang mengatur tentang hak- hak pekerja perempuan dalam Undang- Undang tersebut di atas merupakan bentuk pengaturan prinsip anti diskriminasi yang di peruntukkan bagi pekerja perempuan, dengan tetap melihat kekhususan yang dimiliki oleh perempuan secara nature , dan dilindungi oleh undang-undang dalam pelaksanaannya.
Ketentuan tentang  hak-hak pekerja pe  r empuan  memberikan  secara  rinci   ten- tang hak-hak pekerja perempuan serta me lindungi perusahaan atau pemberi
kerja di dalam melaksanakan kewajiban- kewajibannya terhadap pekerja  perempuan, sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Prinsip anti diskriminasi dan Per - lindungan hak-hak maternal perkerja perempuan di Indonesia telah tertuang di dalam ketentuan perundang- undangan dan merujuk kepada konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan Convention on the Elimination of All Forms of  Discri- mination Against Women serta  konvensi ILO   Convention Nomor 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi  ILO mengenai  Perlindungan Maternitas). Hak- hak ter sebut meliputi, hak untuk cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, hak untuk mendapatkan biaya melahirkan dari perusahaan atau pemberi kerja melalui jaminan social tenaga kerja, serta hak menyusui dan merawat anak dan  merupakan hak perlakuan khusus (Afirmatif action) di bidang ketenagakerjaan.
Adapun saran dari permasalahan di atas adalah :
1. Agar hak-hak maternal mampu mem- beri kan perlindungan bagi pekerja-pe- kerja perempuan, sehingga mampu me- wujudkan prinsip anti diskriminasi di bidang  ke tenagakerjaan.  Serta  peng usaha da pat  mengimplementasikan  ketentuan Undang-Undang tentang hak maternal pekerja perempuan sehingga perlindun- gan martabat pekerja bagi kemanusiaan dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengabaikan prinsip anti diskriminasi di bidang  ketenaga kerjaan.
2.  Agar dilaksanakannya judicial review terha- dap Undang-Undang No. 13  Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khusus terkait hak-hak maternal perempuan pekerja dan anaknya yang dibawa usia lima tahun, yang mengatur tentang pengadaan pelayanan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## Daftar Pustaka
Lalu Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI , Program Pasca Sarjana Universitas Brawaijaya Malang, Malang, Januari 2010.
Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta.
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. Rajawali Press, Jakarta, 1990
Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , PT. Rajagrafindo, Pesada, Jakarta.
Soetandyo Wignjosoebroto dalam Bambang Sunggono, yang mengambil definisi penelitian hukum normatif pada salah satu penelitian tentang asas-asas hukum, dalam buku Metode Penelitian Hukum , PT. Rajagrafindo, Jakarta, 1997.
Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan  dan Konvensi Cedaw , Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Konvensi CEDAW, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta,
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) is the partner in Indonesia , Pertanyaan mengenai Hak Pekerja Perempuan,
Diperbaharuai terakhir Aug 17, 2012, http://www.gajimu. com/main/pekerjaan-yanglayak/hak-maternal.
Asas Antidiskriminasi Perlu dalam Undang-Undang Dasar 1945, indonesia-p@indopubs. com, Selasa, 13 Juni 2000.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)
ILO Convention Nomor 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang   Ketenagakerjaan)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
sosial dalam bentuk tempat penitipan anak
sebagai salah satu hak perempuan pekerja dan anaknya.
Nurjannah S  | Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak ...............................................

## ( UNDANG-UNDANG   Kesehatan)
Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak