Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi
Tiara Setyaranti Utami tiarasetyarantii@gmail.com
Suhermi suhermi@unja.ac.id
Sasmiar sasmiar@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of joint property dispute resolution  through  mediation  and  its  constraints  at  the  Muara  Bungo  Religious  Court.  The problem is how to implement the settlement of joint property disputes and the obstacles in solving them at the Muara Bungo Religious Court. This research is an empirical juridical research using primary data and secondary data. The results of the study showed that there were 17 cases of settlement of joint property disputes through mediation at the Muara Bungo Religious Court for the  2019-2022 period, 8  successful mediations  and 9 unsuccessful  ones. Overall  the mediation process at the Muara Bungo Religious Court was carried out as stipulated in PERMA No. 1 of 2016. The  results  of  this  mediation  were  2  (two),  namely  successful  mediation  and  unsuccessful mediation. The obstacles that arise in the unsuccessful implementation of joint property dispute resolution at the Muara Bungo Religious Court are the lack of good faith such as the absence of the parties at mediation and it is difficult to reconcile because they do not reach an agreement between the two parties, then from the institution the lack of certified mediators, and there are still people who do not know the purpose or benefits of mediation.
Keywords : Mediation; Joint Property; Religious courts .

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa harta  bersama  melalui  mediasi  dan  kendalanya  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo. Permasalahannya bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa harta bersama dan kendala dalam  penyelesaiannya  di  pengadilan  Agama  Muara  Bungo.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  empiris  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo periode tahun 2019-2022 sebanyak 17 kasus, mediasi yang berhasil sebanyak 8 dan yang tidak berhasil sebanyak 9, secara keseluruhan proses mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo dilaksanakan sebagaimana  yang  diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil dari  mediasi  ini  ada  2  (dua),  yaitu  mediasi  yang  berhasil  dan  mediasi  yang  tidak  berhasil. Adapun  kendala  yang  timbul  dalam  ketidakberhasilan  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa harta  bersama  di  Pengadilan  Agama Muara  Bungo  yakni  tidak  adanya  itikad  baik  seperti ketidakhadiran  para  pihak  pada  saat  mediasi  dan  sulit  untuk  didamaikan  karena  tidak mencapai kata sepakat  antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak lembaga kurangnya mediator  bersertifikat,  serta  masih  adanya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tujuan
Volume 4 Nomor 1
Februari 2023     Halaman 144 – 162
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
maupun manfaat dilakukannya mediasi. Kata kunci: Mediasi; Harta Bersama; Pengadilan Agama .

## A. PENDAHULUAN
Setiap  makhluk  yang  diciptakan  oleh  Allah  SWT  berpasang-pasangan, baik  itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Alah SWT dalam Q.S Adz- Dzariyat  [51]:  49,  yang  artinya:  “Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan agar  kamu  mengingat  (kebesaran  Allah)”. Allah  SWT  menciptakan  segala  sesuatu  itu berpasang-pasangan seperti siang dan malam, panas dan dingin, pria dan wanita, bahagia dan menderita, sehat dan sakit merupakan tanda bukti kemahakuasaan dan kebesaran-Nya.
Hikmah diciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan yaitu sebagai pelajaran bahwa hidup itu harus saling melengkapi kekurangan, saling support dan tolong menolong dalam kebaikan  maupun  sesama.  Salah  saatu  hikmah  lainnya  dari  diciptakannya  manusia berpasang-pasangan  yaitu  agar  manusia  dapat  berkembang  biak  atau  meneruskan keturunannya.  Untuk  meneruskan  keturunannya,  tentu  harus  ada  ikatan  yang  halal menurut agama dan sah menurut hukum yaitu dengan ikatan perkawinan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  suatu  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia dan kekal,  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa . Didalam  ajaran  islam,  perkawinan  memiliki  nilai  ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan  ibadah.  Selain  memiliki  nilai  ibadah,  perkawinan juga  dapat  menghindari kemaksiatan, dalam segi pandangan maupun perzinaan.
Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap manusia, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dimasukkannya  unsur  kalimat  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” dalam  pengertian  perkawinan  yang disebutkan  pada  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974, menunjukkan  bahwa  perkawinan  tidak  dapat  dipandang  hanya  sebagai  urusan  yang bersifat  pribadi  (individual),  melainkan  harus  juga  dipandang  sebagai  hubungan  hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dalam satu rumah tangga yang memiliki nilai- nilai religius berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.
Perkawinan dalam pandangan agama merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, dan salah  satu  tujuan  dari  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.
Namun tidak semua tujuan perkawinan itu dapat tercapai. Apabila tujuan dalam perkawinan itu  tidak  dapat  tercapai,  maka disitulah  terjadinya  perceraian.  Dalam  pandangan  islam, perceraian memang tidak dilarang, tetapi Allah membenci perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir  ketika  terjadi  permasalahan  dan  saat  semua  cara  telah  dilakukan  untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.
Secara  umum,  perceraian  merupakan  suatu  keadaan  yang  tidak  diinginkan  bagi pasangan  yang  sudah  menikah  dimanapun.  Karena  pada  dasarnya  setiap  orang  yang menikah  akan berusaha membangun  dan  mempertahankan  rumah  tangganya  agar  tetap bertahan dan harmonis. Namun tidak semua orang mampu melewati lika liku yang terjadi di dalam rumah tangganya tersebut.
Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI. 1
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  berbagai konsekuensi  hukum  tersebut  sebenarnya  sudah  diatur,  antara  lain  menyangkut  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  selama  perkawinan berlangsung,  baik  tanggung  jawab mereka terhadap anak-anak maupun konsekuensi terhadap harta dalam perkawinan.
Harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 dan 36 disebutkan bahwa:
“Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat  bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  Mengenai  harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”
Akibat  hukum  dari perceraian  terhadap  harta  bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 disebutkan bahwa “Bila   perkawinan  putus  karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. yang dimaksud dengan hukumnya  masing-masing  disini  yaitu  hukum  agama,  hukum  adat,  atau  hukum  yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas
1 H.A.  Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Agama, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 57.
mengenai berapa bagian masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. 2
Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka  dilebur  menjadi  satu.  Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama yang sering disebut dengan harta bersama.
Harta  bersama  di  dalam  masyarakat  biasa  disebut  dengan  harta  gono  gini.  Istilah “gono-gini” merupakan  sebuah  istilah hukum  yang  popular  di  masyarakat. Istilah hukum yang  digunakan  secara  resmi  dan  legal  formal  dalam peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  maupun  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  harta bersama. Istilah gono-gini lebih popular dibandingkan dengan istilah resmi dalam bahasa hukum.  Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  harta  bersama  ini  diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 119 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85.
Perbedaan pendapat yang terjadi antara suami istri tentang pembagian harta bersama jika  perkawinan  putus,  maka  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  secara  non  litigasi  (luar pengadilan)  dan  secara  litigasi  (lembaga  pengadilan).  Bagi  yang  beragama  Islam penyelesaian  secara  litigasi  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama.sebelum  pemeriksaan pokok  perkara  dilakukan  pengadilan harus  mengupayakan  perdamaian  atau  mediasi. Putusan  dinyatakan  batal  demi hukum  apabila  tidak  pernah  menempuh  proses  mediasi sehingga secara hukum putusan tersebut dianggap tidak ada. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Mediasi  yang  berada  di  dalam  pengadilan  diatur  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  No.  1  Tahun  2008  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung
2 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia, Mandar  Maju,  Bandung,  1990, hal.189.
(PERMA)  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya  proses  mediasi  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara  perdata  dengan mediator. Kehadiran Perma ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  mengintensifkan  dan  mengintegrasikan  proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. 3 Pihak yang bersengketa dilibatkan secara  aktif  dan  diberi  kesempatan  mengekspresikan  perasaan  mereka  guna  mencari kepentingan  dasar  mereka  untuk  menghasilkan kesepakatan  yang  dapat  diterima  para pihak.
Penyelesaian  sengketa  harta  bersama  atau  yang  sering  disebut  harta  gono-gini  di Pengadilan Agama yang cenderung memakan waktu dan menelan biaya yang tidak sedikit merupakan suatu permasalahan yang memerlukan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006  tentang  Perubahan  Pertama  kemudian  diubah  Kembali  dengan  Undang-  Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  yang  mengatur  bahwa  “Pengadilan  membantu  para  pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.
Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan kenyataannya belum mampu  mengurangi  jumlah  perkara  harta  bersama  yang  diselesaikan  melalui  proses pengadilan.  Hal  ini  bisa  diketahui  dari  data  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo,  dalam periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 terdapat 17 kasus sengketa harta bersama. Dari jumlah sengketa harta bersama yang diajukan ke pengadilan masih terdapat perkara yang tidak berhasil dalam pelaksanaan mediasi.

## Tabel. 1
Jumlah sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo Periode Tahun
3 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 311.
2019-2022 No. Tahun Jumlah Perkara Mediasi Berhasil Tidak Berhasil 1. 2019 4 0 4 2. 2020 3 1 2 3. 2021 6 4 2 4. 2022 4 3 1 Jumlah 17 8 9
Sumber: Pengadilan Agama Muara Bungo 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  tujuan  mediasi  untuk  mengurangi tumpukan jumlah perkara belum tercapai sebagaimana mestinya. Perlu dikaji pelaksanaan mediasi  sengketa  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama Muara  Bungo  dan  kendala  dalam pelaksanaannya  dan  menemukan  upaya penyelesaiannya  agar  mediasi  sengketa  harta bersama dapat terlaksana dengan  efektif.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan  tersebut  dan  menyusunnya  dalam  artikel  yang  berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi Di Pengadilan Agama Muara Bungo”.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Mediasi Terhadap Sengketa Harta Bersama di Pengadilan   Agama Muara Bungo
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan dalam  Pasal  24  ayat  (2)  bahwa  Peradilan  Agama  merupakan salah  satu  lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  dan  Peradilan  Militer, merupakan  salah  satu  badan  peradilan  pelaku  kekuasaan  kehakiman  untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara  orang-orang yang beragama Islam. 4
4 https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi diakses tanggal  26 Oktober 2022, pukul 15.29 WIB.
Pengadilan  Agama  Muara  Bungo  melalui  seksi  Sengketa,  Konflik,  dan Perkara bahwa mempunyai visi dan misi dalam menyelesaikan masalah sengketa khususnya sengketa  harta  bersama  untuk  meredam  setiap  kasus yang  datang  ke  Kantor Pengadilan Agama Muara Bungo agar tidak terjadi gejolak di dalam masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo,  mulai  dari  mekanisme  pendaftaran  perkara,  pemanggilan  para  pihak  hingga pelaksanaan  mediasi  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku yaitu PERMA No. 1  Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
1. Mekanisme Pendaftaran Perkara Permohonan
Langkah yang harus dilakukan pemohon atau kuasanya dalam mendaftarkan perkara permohonan adalah:
1. Pemohon  yang  beralamat  atau  berdomisili  di  wilayah  Yurisdiksi  Pengadilan Agama Muara Bungo mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo.
2. Pemohon membayar biaya perkara.
3. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma.
4. Pemohon  atau  kuasanya  meghadiri  sidang  pemeriksaan  berdasarkan panggilan Pengadilan Agama Muara Bungo.
Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Muara Bungo dengan membawa  surat  gugatan  harta  bersama  yang  ditujukan  kepada  Ketua Pengadilan.  Pihak  berperkara  menghadap  petugas  meja  pertama atau  biasa disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menyerahkan surat gugatan dan  fotokopi  KTP.  Petugas  meja  pertama  dapat  memberikan  penjelasan  yang dianggap  perlu  berkenaan  dengan  perkara  yang  diajukan  untuk  panjar  biaya perkara  yang  kemudian  ditulis  dalam  Surat  Kuasa Umum  Membayar  (SKUM). Setelah  mendapatkan  Surat  Kuasa  Umum  Membayar,  Pihak  berperkara  dapat langsung membayar biaya perkara tersebut melalui bank, kantor pos ataupun yang  sejenis  lainnya.  Bukti bayar  kemudian  diserahkan  kembali  di  meja pertama atau Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dan  petugas  memberikan nomor  perkara  dan selanjutnya  menunggu  surat  panggilan  para  pihak  ke Pengadilan.
2. Pemanggilan Para Pihak
Perkara  yang  sudah  didaftar  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo  oleh Penggugat/Pemohon  selanjutnya  menunggu  panggilan  sidang  dari Juru  Sita.
Pemanggilan  oleh  Juru  Sita  kepada  para  pihak  Penggugat/Pemohon  dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang- kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai  kepada  yang  bersangkutan,  dan  langsung  disampaikan  ke  alamat Penggugat/Pemohon  dan  Tergugat/Termohon.  Jika  pada  saat  dipanggil  para pihak  tidak  ditemukan di alamtnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana pihak bertempat tinggal.

## 3. Penanganan Perkara di Persidangan (Upaya Perdamaian)
Dalam  perkara  perdata  pada  umumnya  setiap  permulaan  sidang,  sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini  para  pihak  boleh  menggunakan  hakim  mediator  yang  tersedia  di  Pengadilan Agama  Muara  Bungo  tanpa  dipungut biaya,  kecuali  para  pihak  menggunakan mediator dari luar yang sudah bersertifikat , maka biaya seluruhnya ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan mereka.

## 4. Pelaksanaan Mediasi
Para  pihak  berhak  menentukan  siapa  yang  menjadi  mediator  mereka  dan mediator tersebut akan menentukan hari untuk pelaksanaan mediasi. Apabila pada saat  mediasi  hanya  Penggugat/Pemohon  yang  hadir, maka  mediasi  tidak  dapat dilaksanakan. Dan apabila Penggugat/Pemohon tidak hadir, maka perkara tersebut dinyatakan gugur.
Seluruh  perkara  perdata  jika  dihadiri  kedua  belah  pihak  maka  harus menempuh  proses  mediasi.  Apabila  terjadi  damai,  maka  dibuatkan  akta perdamaian (Acta Van Verglijk). Akta perdamaian ini  mempunyai kekuatan hukum yang  sama  dengan  putusan  hakim,  dan  dapat  dieksekusi,  tetapi  tidak  dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama menjelaskan bahwa :
Hasil dari mediasi ini ada 2, yaitu mediasi tidak berhasil dan mediasi berhasil. Mediasi tidak berhasil terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah  pihak.  Mediasi  yang  berhasil  adalah  mediasi  yang  mencapai  kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga sengketa tersebut tidak lanjut ke persidangan. 5
5 Wawancara dengan Dhania Alifia, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 06 Oktober 2022.
Penyelesaian  sengketa  harta  bersama  secara  mediasi  di  Pengadilan  Agama Muara  Bungo  dalam  hal  pelaksanaannya  masih  banyak  yang  tidak  mencapai kesepakatan,  artinya  mediasi  tersebut  tidak  berhasil.  Adapun  data  mengenai jumlah  perkara  harta  bersama  yang  menempuh  melalui  proses  mediasi  di Pengadilan Agama Muara Bungo dari tahun 2019-2022 sebagai berikut :
Tabel. 2
Perkara Harta Bersama yang Menempuh Proses Mediasi Pada Pengadilan Agama Muara Bungo dari Tahun 2019-2022 NO NOMOR PERKARA MEDIATOR TANGGAL MEDIASI HASIL MEDIASI 1. 184/Pdt.G/2019 /P A.Mab H. Rijlan Hasanuddin, Lc. 03-07-2019 08-07-2019 11-07-2019 Tidak Berhasil 2. 222/Pdt.G/2019/ P A.Mab Ahmad Patrawan, S.H.I.  25-07-2019 Tidak Berhasil 3. 258/Pdt.G/2019/ P A.Mab Ahmad Patrawan, S.H.I.  22-08-2019 Tidak Berhasil 4. 351/Pdt.G/2019/ P A.Mab Ahmad Patrawan, S.H.I.  01-01-2020 Tidak Berhasil 5. 101/Pdt.G/2020 /P A.Mab Ahmad Farhan Subhi, S.Sy. 17-06-2020 01-07-2020 Tidak Berhasil 6. 230/Pdt.G/2020 /P A.Mab Suspawati, S.Ag. 21-07-2020 Tidak Berhasil 7. 237/Pdt.G/2020 /P A.Mab Ahmad Farhan Subhi, S.Sy. 06-08-2020 Berhasil 8. 233/Pdt.G/2021 /P A.Mab Suspawati, S.Ag. 24-06-2021 Berhasil 9. 294/Pdt.G/2021 /P A.Mab Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. 25-08-2021 27-08-2021 08-09-2021 Tidak Berhasil 10.  287/Pdt.G/2021/ P Dhania Alifia, S.H. 01-09-2021 Tidak Berhasil
A.Mab 11.  393/Pdt.G/2021 /P A.Mab Moh. Lutfi Amin, S.H.I. 07-10-2021 08-10-2021 Berhasil 12.  468/Pdt.G/2021 /P A.Mab Moh. Lutfi Amin, S.H.I. 17-11-2021 24-11-2021 29-11-2021 02-12-2021 08-12-2021 10-12-2021 Berhasil 13.  486/Pdt.G/2021 /P A.Mab Dra. Hj. Asmidar 30-11-2021 01-12-2021 Berhasil 14.  8/Pdt.G/2022/P A. Mab Dra. Hj. Asmidar 07-01-2022 Berhasil 15.  1/Pdt.G/2022/P A. Mab Dra. Hj. Asmidar 19-01-2022 24-01-2022 26-01-2022 Tidak Berhasil 16.  63/Pdt.G/2022 /P A.Mab Dra. Hj. Asmidar 02-02-2022 09-02-2022 15-02-2022 Berhasil 21-02-2022 17.  210/Pdt.G/2022 /P A.Mab Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy. 24-05-2022 30-05-2022 Berhasil

## Sumber : Pengadilan Agama Muara Bungo 2022
Dari tabel di atas terlihat bahwa mediasi yang berhasil  sebanyak  8, tidak berhasil 9. Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan mediasi untuk mengurangi tumpukan  jumlah  perkara  belum  tercapai  sebagaimana  mestinya.  Perlu  dikaji pelaksanaan mediasi sengketa harta bersama di  Pengadilan Agama Muara Bungo dan kendala dalam pelaksanaannya.
Putusan yang tidak berhasil tentang pembagian harta bersama seperti pada Putusan  Nomor  :  258/Pdt.G/2019/PA.Mab.  yang  kemudian  dilanjutkan  dalam persidangan.  Dan  putusan  yang  berhasil  seperti  pada  putusan  Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab.
Untuk  lebih  mengetahui  proses  terjadinya  putusan  dalam  perkara  gugatan harta Bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh putusan gugatan harta bersama yang  diperoleh  dari  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Putusan yang disampaikan dimaksudkan sebagai gambaran secara khusus tentang pembagian harta bersama, yaitu:
a) Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab “Perkara  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo dengan  Nomor  258/Pdt.G/2019/PA.Mab,  tanggal  13  Agustus  2019,  dimana Majelis  Hakim  menilai  untuk  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  mediasi
dikarenakan  Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan Tergugat hadir pada agenda sidang pembuktian di saat Majelis Hakim selesai memeriksa keterangan saksi  ke  2  (dua)  yang  diajukan  Penggugat.  Majelis  Hakim  telah  berusaha mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  sengketa  harta  Bersama Penggugat  dan  Tergugat  diselesaikan  secara  damai,  namun  tidak  berhasil. Perkara  ini  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  proses  litigasi  melalui  sidang pengadilan.
Pada  perkara  register  Nomor  258/Pdt.G/2019/PA.Mab  Penggugat  menuntut agar  harta  yang  diperoleh  dalam  masa  perkawinan  dengan  Tergugat dinyatakan  sebagai  harta  bersama  Penggugat  dengan  Tergugat,  dan  masing- masing Penggugat dengan Tergugat berhak atas 1/2 (satu perdua) dari harta tersebut,  serta  menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  bagian  Penggugat 1/2  (satu  perdua)  bagian  dari  harta  itu.  Adapun  alasan  Penggugat  pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas suami istri yang  sudah  bercerai.  Bahwa  dalam  masa  perkawinan  tersebut  Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan sebagai berikut:
1) Sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya beserta isinya dengan luas 21 x 40 M2;
2) Sebidang tanah dan 1  (satu) unit bangunan rumah semi permanen dengan ukuran 20 x 30 M2;
3) Tanah  dan  bedeng  (rumah  kontrakan)  7  (tujuh)  pintu ukuran/luas 20 x 33 M2;
4) Sebidang tanah kosong dengan ukuran/luas 15 x 20 M2;
5) Satu unit kios (tempat berjualan) dengan status Hak Pakai;
6) Satu unit Lapak Ayam (tempat berjualan ayam) dengan status Hak Pakai atas nama Penggugat;
7) Satu unit Mobil Toyota Kijang Innova silver;
8) Enam buah Sepeda Motor. Mengenai amar putusannya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan harta berupa:
a. 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen diatasnya, dengan luas tanah 849,72025 M2 dan luas bangunan rumah 192,6881  M2  yang  terletak  dijalan  Dharma Bhakti, RT. 015, RW. 005, Kel. Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Prov. Jambi, atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Dharma Bhakti - Sebelah Barat berbatas dengan Suran - Sebelah Selatan berbatas dengan Tamsil - Sebelah Utara berbatas dengan Si An b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah kontrakan (rumah petak 7 pintu), dengan luas tanah 630 M2 dan luas bangunan 420,48 M2, yanag terletak di Lorong Garuda, Jalan Erik Tenda, RT. 23, Kampung 2, PAL 78, Dusun Sungai Mengkuang, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo, Prov. Jambi dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatas dengan Junaidi/H.Sudirman - Sebelah Barat berbatas dengan Bu Reza - Sebelah Selatan berbatas dengan H. Sudirman
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
c. Uang gadai mobil Innova BH 1591 AO, sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
2. Menetapkan  1/2  (satu  perdua)  bagian  dari  harta  bersama  tersebut sebagaimana diktum poin 2 (dua) di atas sebagai hak Penggugat dan 1/2 (satu perdua) sebagai hak Tergugat;
3. Menghukum  Penggugat  untuk  menyerahkan  1/2  (satu  perdua)  bagian harta pada diktum poin 2 huruf (a dan c)  kepada Tergugat. Jika tidak dapat dilaksanakan  secara  natura,  maka  pelaksanaannya  dilakukan  melalui Kantor Lelang Negara;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (satu perdua) bagian harta pada diktum poin 2 hurf (b) kepada Penggugat. Jika tidak dapat dilakukan secara  natura,  maka  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  Kantor  Lelang Negara;
5. Menolak posita angka 2 huruf (a. mengenai isi rumah, b dan d) yang terbuat dalam petitum angka 2;
6. Tidak dapat diterima posita angka 2.” 6
Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab ini adalah sengketa pembagian harta bersama  yang  mediasinya  tidak  berhasil  dikarenakan  Tergugat  telah  dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya  dan  upaya  hukumnya  diteruskan  melalui  sidang  Pengadilan berdasarkan  putusan  hakim  mengenai pembagian  harta  bahwa  Penggugat  dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut. Bilamana tidak bisa dibagi secara  natura,  maka  dibagi  menurut  harganya  setelah  terlebih  dahulu  dijual lelang di depan umum oleh badan lelang negara kemudian hasilnya dibagi dua, separoh (50%) untuk Penggugat  dan  separoh  (50%)  lagi  untuk  Tergugat,  hal ini sesuai  dengan Pasal  97  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berbunyi  “Janda  atau duda  cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama”.
b) Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab “Pihak  pertama  (I)  dan  Pihak  kedua  (II)  sebagaimana  yang  dimaksud  pada perkara Nomor  486/Pdt.G/2021/PA.Mab mempunyai Harta bersama berupa 5 (lima) objek yang terdiri dari:
1) 1  (satu)  unit  Mobil  Twawancaraoyota  Rush  Tahun  2008  Nomor Polisi  BH  1436  LK,  warna  hitam  metalik,  dengan  taksiran  harga sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah);
2) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther tahun 1997, Nomor Polisi BH 1934
6 PutusanPengadilan Agama Muara Bungo Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Mab.
LA,  warna  silver  metalik,  dengan  taksiran  harga  sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3) 1 (satu) unit Motor Honda Supra Tahun 2011, Nomor Polisi BH 2384 CH; 4) 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna putih;
5) 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy Tahun 2017 warna merah coklat.
Bahwa  terhadap  objek  Harta  Bersama,  Pihak  Pertama  (I)  dan  Pihak Kedua  (II)  sepakat  untuk  memberikan  3  (tiga)  objek  Harta  Bersama berupa Motor kepada anak-anaknya. Kedua belah pihak juga sepakat untuk menjual 2 (dua) objek Harta Bersama berupa mobil dengan taksiran harga sebesar Rp. 130.000.000,00 (serratus tiga puluh juta rupiah).
Harta  bersama  dalam  perkawinan  harus  memperhatikan  atas  nama barang-barang tersebut berada, hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f Kompilasi Hukum  Islam  bahwa  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan berlangsung, baik hart aitu terdaftar atas nama suami atau istri. Sesuai  dengan  Putusan  MA  tanggal  30  Juli  1974  No.  806  K/Sip/1974 menyatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan  dapat  dibuktikan  diperoleh  selama  perkawinan  serta pembiayaannya  berasal  dari  harta  bersama  maka  harta  tersebut  termasuk objek harta bersama.
Rabu,  tanggal  01  Desember  2021,  bertempat  di  ruang  mediasi Pengadilan  Agama  Muara  Bungo,  Hakim  Mediator  Dra.  Hj.  Asmidar  berhasil mendamaikan  para  Pihak  dalam  perkara  perdata  harta  bersama.  Hakim mediator menerangkan bahwa para Pihak bersedia mengakhiri persengketaan diantara  mereka  dengan  jalan  perdamaian  melalui  mediasi.  Mediasi merupakan salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Mediasi juga merupakan amanat Peraturan Mahkamah Agung  RI  Nomor  1 Tahun  2016,  sebagaimana  aturan  tentang  mediasi hakim mediator  selalu  menjelaskan  tata  cara  mediasi  dan  manfaat  proses  mediasi untuk para pihak.
Setelah melalui dua kali tahapan proses mediasi, akhirnya para pihak sepakat berdamai dengan syarat sebagai berikut:
1) Terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit  mobil Toyota Rush Tahun 2008 Nomor Polisi BH 1436 LK, warna hitam metalik dan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther  tahun 1997, Nomor Polisi BH 1934 LA, warna silver metalik, Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua
(II)  sepakat  untuk  menjual  secara  bersama  dengan  total  harga taksiran sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
2) Terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit  Motor Honda Supra  Tahun  2011,  Nomor  Polisi  BH  2384  CH,  dan  1  (satu)  unit Motor Honda Scoopy Tahun 2016 warna  putih, Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat untuk memberikan kepada anak dari Penggugat dan Tergugat. 3) Terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit  Motor Honda Scoopy  tahun  2017,  warna  merah  coklat,  Tergugat  sepakat memberikan  kepada  Penggugat dan  tidak  diperhitungkan  sebagai harta bersama. 4) Penggugat dan Tergugat sepakat membagi dua  nilai  harga objek harta bersama, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 130.000.000,00 (seratus  tiga  puluh  juta  rupiah),  Penggugat  mendapat  bagian  Rp. 65.000.000,00  (enam  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  Tergugat mendapat  bagian  Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). 5) Penggugat  dan  Tergugat  sepakat  bahwa  karena  objek  sengketa tersebut  belum  terjual,  maka  Tergugat  yang  menyerahkan  uang sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada penggugat, dengan sendirinya objek sengketa berupa mobil Toyota Rush  dan  Isuzu  Panther  seluruhnya  menjadi  milik Tergugat  dan tidak  boleh  diganggu  gugat  oleh  Penggugat  dikemudian  hari  dan Tergugat; 6) Penggugat  dan  Tergugat  sepakat  serah  terima  kunci,  BPKB  dan STNK mobil tersebut melalui mediator, demikian juga penyerahan sejumlah  uang  yang  menjadi  bagian  Penggugat  dari Tergugat melalui mediator Perkara Nomor 486/Pdt.G/PA.Mab.” 7
Putusan  nomor  486/Pdt.G/2021/PA.Mab.  ini  adalah  sengketa pembagian harta bersama yang mediasinya berhasil. Hasil  dari mediasi para pihak  dibagi  dua,  separoh  (50%)  untuk  Penggugat  dan  separoh  (50%)  lagi untuk Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta  bersama”.  Perjanjian  perdamaian  ini  dibuatkan  akta  perdamaian sehingga  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap (inkracht) .  Akibat  hukum dari perjanjian perdamaian ini yaitu mengikat kedua belah pihak (Pacta sunt Servanda) sehingga Penggugat dan Tegugat harus mematuhi dan mentaatinya.
2. Faktor Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo
7 PutusanPengadilan Agama Muara Bungo Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Mab.
Berdasarkan  penelitian  penulis  di  Pengadilan  Agama  Muara  Bungo  bahwa mediasi sengketa harta bersama sebagai akibat dari perceraian yang telah diputus, ada  beberapa  faktor  kendala  dalam  penyelesaian  sengketa  harta  bersama  secara mediasi, yaitu :
a. Pihak Lembaga
Kurangnya mediator, dari 4 (empat) personil hakim mediator terdapat 1 (satu) hakim  mediator  yang  mempunyai  sertifikat  mediator. 8 Hakim  mediator  yang sekaligus menjabat sebagai  ketua hakim,  wakil, dan hakim  anggota  belum  bisa optimal  menangani  pengaduan  masalah  yang masuk, karena tugas pokok fungsi utama juga melaksanakan  pekerjaan lain yang harus dilakukan.
Pada  dasarnya.  Mediator  wajib  memiliki  sertifikat  mediator  namun  karena keterbatasan  mediator  bersertifikat,  maka  Hakim  yang  tidak  bersertifikat mediator dapat menjalankan fungsi mediator. Sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No. 1 tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :
(1).“Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator  yang diperoleh setelah mengikuti  dan dinyatakan lulus  dalam  pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Agung  atau  Lembaga  yang  telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
(2).  Berdasarkan  surat  keputusan  ketua  Pengadilan,  Hakim  tidak  bersertifikat dapat  menjalankan  fungsi  mediator  dalam  hal  tidak  ada  atau  terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.”
Mediator  yang  merangkap  menjadi  Hakim  ini,  memiliki  banyak  tugas  yang harus  di  selesaikan  baik  itu  menangani  perkara  mengenai  perceraian,  harta bersama, waris, wasiat maupun hibah semua itu hanya ditangani oleh 4 (empat) Hakim Mediator tersebut.
b. Para Pihak yang Berperkara
1. Tidak menemukan titik temu dari permasalahan. 9
Para  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  beritikad  baik.  Sebagaimana  yang
8 Wawancara dengan Dhania Alifia, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 06 Oktober 2022.
9 Wawancara dengan Dhania Alifia, Hakim Mediator Pengadilan Agama Muara Bungo, tanggal 06 Oktober 2022.
dijelaskan dalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Yang dimaksud tidak beritikad baik disini yaitu salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali  berturut-turut  dalam  pertemuan  Mediasi  tanpa  alasan  yang  sah, menghadiri  pertemuan  Mediasi  pertama  tetapi  tidak  hadir  pada  Mediasi berikutnya, menghadiri Mediasi tetapi tidak menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. Adapun salah satu pihak atau para  pihak  dan/atau kuasa  hukumnya  dapat  dinyatakan tidak  beritikad  baik oleh Mediator adalah sebagai berikut :
1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut- turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2) Menghadiri  pertemuan  Mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patur 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3) Ketidakhadiran  berulang-ulang  yang  mengganggu  jadwal  pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4) Menghadiri  pertemuan  Mediasi,  tetapi  tidak  mengajukan dan/atau  tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
5) Tidak  menandatangani  konsep  kesepakatan  perdamaian  yang  telah disepakati tanpa alasan sah.
2. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Pihak yang bersengketa sulit didamaikan
4. Tidak  mempunyai  bukti  yang  kuat  atas  kepemilikan  harta,  seperti Sertipikat Hak  Milik  dan  lain  sebagainya.  Kendala  yang  sering  terjadi  para  pihak  tidak mempunyai  bukti  yang  lengkap,  apakah  itu  hak  bersama  atau  bukan.  Bukti yang tidak lengkap ini seperti tanah yang ukuran luas tidak jelas, batas-batas tidak jelas, bahkan ada sertifikat yang belum balik nama, namun pihak penjual telah meninggal.
Pembuktian  harta  merupakan  suatu  yang  harus  dibuktikan  dengan bukti  yang  kuat  dan  kerap  kali  Hakim  mengalami  kesulitan  dan  memakan waktu yang cukup lama dalam pembuktian harta bersama, khususnya tanah. Pembuktian  dapat  dilihat  dari  dokumen-dokumen  penting  seperti  sertifikat tanah  maupun  keterangan  saksi-saksi  yang  melihat  bagaimana  proses pendaftaran tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan
bukti kepemilikan kendaraan yaitu dapat dilihat dari BPKB. Setelah dirasa baik maka  barulah  Hakim  memutuskan  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dan kemanusiaan.
c. Masyarakat
Dari faktor masyarakat, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak mengetahui  apa  itu  mediasi,  tujuan  mediasi  maupun  manfaat  dilakukannya mediasi. Sehingga mediasi dilaksanakan hanya berdasarkan perintah dari hakim pemeriksa perkara dan bukan atas dasar keinginan sendiri.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian dan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian penyelesaian sengketa harta bersama secara mediasi di Pengadilan Agama Muara Bungo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara pembagian harta bersama di wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo secara keseluruhan telah dilaksanakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yaitu  PERMA  No.  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil dari mediasi ini ada 2 (dua), yaitu mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil. Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak sehingga sengketa tersebut tidak lanjut ke persidangan. Sedangkan mediasi yang tidak berhasil terjadi karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan dilanjutkan ke persidangan.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam ketidakberhasilan mediasi harta bersama di
Pengadilan Agama Muara Bungo yaitu dari pihak yang berperkara tidak adanya itikad  baik  seperti  ketidakhadiran  para  pihak  pada  saat  mediasi,  dari  pihak lembaga kurangnya mediator sehingga mediasi belum terlaksana secara optimal, dari faktor masyarakat yaitu  masih adanya  masyarakat  yang  tidak mengetahui
adanya  PERMA  No.  1  Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak mengetahui apa itu mediasi, tujuan mediasi maupun manfaat dilakukannya mediasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Harta  Kekayaan, Citra  Aditya,  Bandung, 1994, hal. 9.
Ahmad Azhar Basyir, M.A, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000,
hal. 66.
Alifia, D. (2022, 6 Oktober). Wawancara Pribadi.
Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Surabaya, 1997, hal. 34.
Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Mandar  Maju, Bandung, 2008.
Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika, Azas-Azas  Hukum  Perkawinan  di Indonesia,
PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Garry  Goodpaster, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, ELIPS Project, Jakarta, 1993, hal. 201.
Halim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, 2013.
Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian,
Visimedia, Jakarta, 2003, hal. 8.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
I  Made  Widnyana, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dan  Arbitrase, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2014.
Mukti  Fajar  dan  Yuianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris, Pustaka Pelajar, 2010.
Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di
Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 12.
Rachmadi  Usmani, Mediasi  di  Pengadilan:  Dalam  Teori  dan  Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 8.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan Islam  dan  Undang-Undang Hukum Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal. 102.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji ,  Penelitian  Hukum  Normatif  suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum
Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011, hal. 121.
Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.275-278.

## B. Artikel
https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi diakses tanggal 26 Oktober 2022, pukul 15.29 WIB.
Yessi  Nadia, Penyelesaian  Sengketa  Litigasi  dan  Non-Litigasi  (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian  Sengketa  di Luar Pengadilan ,
https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_d an_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai _Alternatif , diakses tanggal 17 Agustus 2022, pukul 22.11 WIB.