## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

## PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Yulianto 1 , Pujiyono 2

## Abstrak
Penanganan  perkara  anak  berhadapan  dengan  hukum  yang  mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  masih  jauh  dari  yang  diharapkan  sehingga dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  yang  di  dalamnya  mengatur  Diversi dalam  Pasal  6  sampai Pasal  16. Diversi  didasarkan  pada  prinsip
Restorative  Justice yang mengembalikan  konflik  kepada  pihak-pihak  yang  paling  terkena  pengaruh  anak korban dan anak pelaku tindak pidana. Pentingnya SOP Diversi dalam Penuntutan terhadap Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH), diantaranya  karena  Pasal  7 SPPA  mengamanatkan  bahwa  di  setiap  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi, dan juga SEJA RI Nomor : SE-002/J.A/1989  menyatakan  Jaksa  memiliki  peluang  untuk  melakukan  Diversi dalam  menyelesaikan  masalah  ABH.Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif. Hasil  Penelitian  menyimpulkan  bahwa SOP  Diversi tingkat Penuntutan dirasa perlu dibentuk.
Kata Kunci: Diversi Di Tingkat Penuntutan, SOP Diversi Penuntutan

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945,  sebagai konstitusi  negara  Indonesia  mengatur  secara  khusus  mengenai  perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menyatakan  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan  terbaik  bagi  anak  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Pemerintah telah  mengeluarkan  peraturan  khusus  yang  mengatur  perlindungan  hak-hak
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
anak  yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang- Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ataupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak  bahkan  pemerintah  telah  meratifikasi  Konvensi Hak  Anak  (KHA)  dengan  mengeluarkan  Keppres Nomor  36  Tanggal  25 Agustus  1990,  dan  menandatangani  kesepakatan Beijing  Rules,  tapi  ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
Berikut  data  Tentang  penyelesaian  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan hukum melalui jalur peradilan: 3
1. Pengadilan  Negeri  Solo  menangani  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan hukum  berupa  kasus  pencurian  sandal  yang  dilakukan  oleh  pelaku  anak usia 15 Tahun dan anak  usia 14 Tahun  yang di sidang karena melakukan pemerasan  terhadap  teman  sekolahnya.  Mereka  harus  ditahan  di  Rutan Solo beberapa bulan.
2. Hasil  Rekapitulasi  Data  Penanganan  Perkara  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun  2012  yang  meliputi  36  Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  dan  1  Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) di Pelabuhan terdapat 131 Kasus perkara yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  dimana  Pasal  dan Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan sangat beragam. 4
Berdasarkan  data  penunjang diatas  diketahui  bahwa  banyak  anak  yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Di
3 Dian  Sasmita, Anak-anak  Dibalik  Terali  Besi, Serial  Online  Maret  22,  2011, http://Anak-anak-Dibalik- Terali.com, Hal. 1, diakses pada tanggal 12 Mei 2014.
4 Data Anak Berkonflik dengan Hukum Tahun 2012  Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
usianya  yang  masih  sangat  muda,  mereka  harus  mengalami  proses  hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan  oleh  Penyidik  Polisi,  penuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, persidangan  oleh  Majelis  Hakim  dan  pelaksanaan  putusan  hakim  oleh  Jaksa selaku Eksekutor Putusan.
United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  the  Administration  of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") butir 6 dan 11 menyatakan: 5

## 6. Scope of Direction
6.1 In view of the varying special needs of juveniles as well as the variety of measures available, appropriate scope for discretion shall be allowed at all  stages  of  proceedings  and  at  the different  levels  of  juvenile  justice administration, including investigation, prosecution, adjudication and the follow-up  of  dispositions. (Mengingat  berbagai  kebutuhan  khusus  remaja serta  berbagai  langkah-langkah  yang  tersedia,  ruang  lingkup  yang  tepat untuk  diskresi  harus  diizinkan  di  semua  tahap  proses  dan  pada  berbagai tingkat  administrasi  peradilan  anak,  termasuk  penyidikan,  penuntutan, putusan dan tindak lanjut disposisi)

## 11.Diversion
11.1Consideration  shall  be  given,  wherever  appropriate,  to  dealing with juvenile  offenders  without  resorting  to  formal  trial  by  the  competent authority, referred to in rule 14.1 below.
(Pertimbangan  harus  diberikan,  sejauh  memungkinkan,  untuk menangani  para  pelaku anak tanpa  ke  pengadilan  resmi  oleh  pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam aturan 14.1 di bawah ini) 11.2  The  police,  the  prosecution  or  other  agencies  dealing  with  juvenile cases shall beempowered to dispose of such cases, at their discretion, without  recourse  to  formal  hearings,  in  accordance  with the  criteria laid down for that purpose in the respective legal system and also in accordance with the principles contained in these Rules. (Polisi,  Jaksa  atau  lembaga  lain  yang  berhubungan  dengan  kasus- kasus anak harus diberikan  wewenang untuk menyelesaikan kasus tersebut, dengan diskresi mereka, tanpa bantuan sidang formal, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing  dan  juga  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang terkandung dalam aturan ini)
5 Butir 6 dan 11 The Beijing Rules
Butir  6  dan  11 The  Beijing  Rules di  atas  terdapat  pernyataan  mengenai Diversi  yakni  sebagai  proses  pelimpahan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  dari  sistem  peradilan  pidana  ke  proses  informal  seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.
Pertimbangan  dilakukan  Diversi  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap  aparat penegak  hukum  baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan pengadilan adalah filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana. 6
Pengaturan mengenai Diversi terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012..  Kewenangan  untuk  melakukan Diversi  adalah  dari  aparat  penegak  hukum  pada  masing  masing  tingkatan pemeriksaan  sebagaimana  yang  di  muat  dalam  Pasal  7.  Diversi  dilakukan dengan  musyawarah  yang  melibatkan  pihak-pihak  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 8.
Permasalahan  yang  diteliti  adalah  kebijakan  Diversi  dalam  rangka perlindungan  hukum  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  menurut Undang – Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak serta konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Diversi di tingkat Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## 2. Metode Penelitian
6 Jack E Bynum, William E. Thompson. 2002. Juvenile Delinquency a Sociological Approach. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  ialah  Metode  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan dokumen  yang  memusatkan  pada  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Metode  analisis  data yang  digunakan adalah metode analisis kualitatif.
3. Kerangka Teori
a. Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  memberikan  pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: 7
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. 8 Peradilan anak  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  mendidik  kembali  dan memperbaiki  sikap  dan  perilaku  anak  sehingga  ia  dapat  meninggalkan perilaku buruk selama ini telah ia lakukan.
Peradilan  anak  meliputi  segala  aktivitas  pemeriksaan  dan  pemutusan perkara  yang  menyangkut  kepentingan  anak.  Ruang  lingkup  Peradilan Anak yaitu meliputi:
a. Segala aktifitas pemeriksaan b. Pemutusan perkara
c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak.
b. Tindak Pidana Anak
7 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
8 Maidin  Gultom, Perlindungan  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia, (Refika Aditama, 2008), hal. 77.
Istilah  kenakalan  anak  diambil  dari  istilah  asing Juvenile Deliquency.
Deliquency adalah  tindakan  atau  perbuatan (act) yang  dilakukan  oleh  anak, dimana  jika  tindakan  atau  perbuatan  itu  dilakukan oleh  orang  dewasa merupakan suatu kejahatan. 9
Delinquency juga  berarti doing  wrong, terabaikan/  mengabaikan yang  kemudian  diperluas  artinya  jahat,  asosial,  kriminal,  pelanggar  aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila  dan  lain-lain.  Dengan  demikian  secara  etimologi Juvenille Deliquency adalah kejahatan anak, yang pelakunya adalah anak. 10
Pengertian Juvenille  Deliquency menurut  Kartini Kartono  adalah  sebagai berikut: 11
Juvenile Deliquency yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak- anak  dan  remaja  yang  disebabkan  oleh  suatu  bentuk pengabaian  sosial sehingga  mereka  itu  mengembangkan  bentuk  pengabaian tingkah  laku  yang menyimpang.
c. Restorative Justice dan Diversi
Keadilan Restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban  dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan bukan pembalasan. Prinsip-prinsip dari keadilan restoratif adalah: 12

## 1. Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan
9 Setya Wahyudi, Op.cit., hal. 29.
10 Ibid.
11 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.7
12 http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20315231-T31921-Perdamian%20dalam.pdf. Diakses pada tanggal 14 Juli 2014.
2. Berorientasi pada korban
3. Memberikan  kesempatan  pada  pelaku  untuk  mengungkapkan  rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
4. Memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  dan  korban  untuk  bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
5. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
6. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.
Dengan penerapan Restorative Justice akan timbul pergeseran arah pemidanaan  dan  tujuan  pemidanaan  yang  bersifat  menghukum  dan  atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan berganti menjadi suatu perbuatan yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan dan merupakan suatu tindakan yang bersifat mensejahterakan antara pelaku, korban dan masyarakat. 13
Diversi menurut Jack. E. Bynum adalah: 14
“ Diversion  is  an  attempt  to  devert,  or  channel  out,  youthfull  offenders  from the juvenille justice system.” (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).
Pertimbangan  dilakukan  Diversi  oleh  pengadilan  yaitu  filosofi  sistem peradilan  pidana  anak  untuk  melindungi  dan  merehabilitasi (protection  and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana. 15
Berikut  beberapa  dasar  hukum  mengenai  prinsip-prinsip  perlindungan anak yang terkait ketentuan Diversi :
1.Peraturan Internasional
a. Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)
13 Ibid.
14 Jack E Bynum, William E. Thompson, Juvenile Delinquency a Sociological Approach. (Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company, 2002), hal. 430.
15 Ibid, hal. 431.
b. The  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  Administration  of
Juvenile  Justice – the  Beijing  Rules  (Peraturan  Standar  Minimum  PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)
c. The  United  Nations  Rules  for  the  Protection  of  Juvenile  Deprived  of
Their Liberty (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak  yang Terampas Kebebasannya)
2. Peraturan Nasional
a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
b) Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak
c) Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  SE-002/J.A/4/1989  Tentang Penuntutan Terhadap Anak
d) Surat Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  B-532/E/11/1995, tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak
d. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak
Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Dikaitkan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  1/PUU- VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.  Apabila  Si  Anak  melakukan  tindak  pidana  pada  batas  umur
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan ketika diajukan ke sidang pengadilan anak yang bersangkutan  melampaui  batas  18  (delapan  belas)  tahun  tetapi  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga  melakukan  tindak  pidana,  maka  terhadap  anak  tersebut  dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
Undang - Undang SPPA memberikan pengertian anak yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak  yang berkonflik dengan hukum, anak  yang  menjadi  korban tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi  saksi tindak pidana. 16
Hendaknya  putusan  MK  ini  diikuti  dengan  merevisi  peraturan perundang-undang  tentang  anak,  seperti  UU  No.3/1997  tentang pengadilan  anak  yang  masih  mengatur  usia  8  tahun  sebagai  usia pertanggungjawaban pidana anak.
e. SOP dan Penuntutan
Definisi  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  pedoman  atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian  kinerja  instasi  pemerintah  berdasarkan  indikator  indikator teknis,  administrasif  dan  prosedural  sesuai  dengan  tata  kerja,  prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. 17
Tindakan  penuntutan  meliputi  pengertian – pengertian  pelimpahan perkara  ke  Pengadilan,  Pelaksanaan  Pemeriksaan  di  Pengadilan,  Upaya
16 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
17 http://armylookfashion.com/2011/12/15/pengertian-standar-operasional-prosedur-definisi- sop.html/. Diakses pada tanggal 15 Maret 2014 pukul 17.48 WIB.
Hukum Biasa  dan  Luar  Biasa  sampai  ada  putusan  Hakim  di  sidang pengadilan. 18

## B. PEMBAHASAN
1. Kebijakan  Diversi  dalam  rangka  perlindungan  hukum  bagi  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  menurut  Undang – Undang  Nomor  11  Tahun  2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Pasal 1 butir 7 Undang-Undang SPPA menyatakan:
“Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”
Diversi  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  proses  peradilan  pidana terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  melalui  sistem  peradilan  pidana  lebih banyak  menimbulkan  keburukan  daripada  kebaikan. Pengadilan  akan memberikan  stigmatisasi  anak  atas  tindakan  yang  dilakukannya  seperti  anak dianggap  jahat,  sehingga  lebih  baik  untuk  membawanya  ke  luar  sistem peradilan  pidana.  Pertimbangan  dilakukan  Diversi  oleh  pengadilan  yaitu filosofi  sistem  peradilan  pidana  anak  untuk  melindungi  dan  merehabilitasi (protection and rehabilitation) anak pelaku tindak pidana. 19
Ketentuan  diversi  dalam  UU  SPPA  secara  khusus  diatur dalam  Pasal  6 sampai Pasal 16.
Pasal 6 :
Diversi bertujuan :
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
18 Ibid.
19 Jack E Bynum, William E. Thompson, Loc.cit.
d. Mendorong masyarakat untuk berpatisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Kelima  tujuan  UU  SPPA  dalam  Pasal  6  yaitu  semata-mata mengutamakan  pendekatan  kesejahteraan  bagi  anak  dan  kepentingan  terbaik bagi  anak.  Pasal  7  di  atas  menjelaskan  beberapa  kriteria  tindak  pidana  yang melibatkan  anak  sebagai  pelaku,  yang  harus  diupayakan  penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah: 20
1. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1  (satu)  tahun  harus  diprioritaskan  untuk  diterapkan  diversi,  tindak  pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun  dapat  dipertimbangkan  untuk  melakukan  diversi,  semua  kasus pencurian  harus  diupayakan  penerapan  diversi  kecuali  menyebabkan  atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;
2. Memperhatikan  usia  pelaku,  semakin  muda  usia  pelaku,  maka  urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
3. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam  kasus  pidana  adalah  faktor  yang  ada  di  luar  kendali  anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
4. Kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  anak,  bila  akibat  yang ditimbulkan  bersifat  kebendaan  dan  tidak  terkait  dengan  tubuh  dan  nyawa seseorang maka urgenisitas penerapan diversi semakin diperlukan;
5. Pasal  9  menyiratkan  aparat  penegak  hukum  adalah  Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim ketika  mempertimbangkan  apakah  akan  dilaksanakan
diversi  atau  tidak,  harus  memperhatikan:  kategori  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak;  umur  anak;  hasil  penelitian  kemasyarakatan  dari Bapas;  kerugian  yang  ditimbulkan  atas  perilaku  anak;  bagaimana  tingkat perhatian  dan  pendapat  masyarakat  atas  kasus  tersebut;  dan  dukungan lingkungan  keluarga  dan  masyarakat.  Tidak  semua  kasus  anak  dapat dilakukan  pendiversian,  karena  pelaksaan  diversi  harus  terlebih  dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.
Diversi  dan  Keadilan  Restoratif  menjadi  dasar  dari  pembaharuan  hukum dalam  pelaksanaan  sistem  peradilan  pidana  anak,  yang dapat  dilihat  di  dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang  bertujuan  untuk  menghindari  anak  pelaku  tindak  pidana  dari  hukuman atau  pemidanaan.  Ketentuan  diversi  dan  keadilan  restoratif  dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak  yang  melakukan  dan  anak  yang  menjadi  korban  dalam  tindak  pidana tersebut,  dengan  melibatkan  masing-masing  keluarga  mereka,  serta  pihak- pihak  lain,  dengan  tujuan  proses  penyelesaian  perkara  diusahakan  agar  anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

## 2. Konsep SOP Diversi di Tingkat Penuntutan
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  dapat  diatur  dalam  SOP  Diversi Penuntutan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, antara lain:
a. Ketentuan Umum
b. Azas dan Tujuan
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Diversi  di  Tingkat  Penuntutan berdasarkan azas :
1) Perlindungan
2) Keadilan
3) Non diskriminasi
4) Kepentingan terbaik bagi anak
c. Ruang Lingkup
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Diversi  di  tingkat  penuntutan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  ini  berlaku  untuk  semua proses  pemeriksaan  di  tingkat  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  baik  di  tingkat  Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun di tingkat Cabang Kejaksaan Negeri
d. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi di tingkat penuntutan:
d. Prosedur Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan
Keseluruhannya harus diatur dalam SOP agar jelas tahapan pelaksanaan diversi.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Konsep Diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  yang  di dalamnya  memuat  ketentuan  mengenai  diversi  bagi  anak  yang  berhadapan dengan hukum di dalam Pasal 6 sampai Pasal 16.
b. Pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan saat ini belum ada pedoman atau acuannya.  Pedoman  dan  acuan  ini  dikenal  dengan  sebutan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP),  sehingga  perlu  dibentuk  SOP  tersebut  yang mengutamakan  kepentingan  anak  dalam  pelaksanaan  diversi  berlandaskan prinsip Keadilan Restoratif.
Pentingnya  SOP  Diversi  dalam  Penuntutan  terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Pidana yang diantaranya:
a. Bahwa diversi sebagai suatu upaya agar anak terhindar dari sanksi pidana akibat proses peradilan.
b. Bahwa ketentuan-ketentuan tata laksana Diversi dalam Penuntutan  yang baku belum diatur.
c. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 mengamanatkan bahwa di setiap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diupayakan diversi.
Bahwa  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  RI  Nomor  :  SE-002/J.A/1989  Tentang Penuntutan  Terhadap  Anak  menyatakan  Jaksa  memiliki  peluang  untuk menjalankan  metode  Diversi  dalam  menyelesaikan  masalah  anak  yang berhadapan dengan hukum.

## 2. SARAN
1. Perlu  diatur  di  dalam  Peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  dijadikan sebagai  acuan  pelaksanaan  diversi  secara  teknis,  mengenai  tatacara pelaksanaan Diversi disetiap tingkatan, terutama di tingkat penuntutan.
2. Agar segera di lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti  akan  adanya  Diversi  dalam  penyelenggaraan  sistem  peradilan pidana.
3. Pemerintah  perlu  segera  membentuk  Lembaga-lembaga sesuai  amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA untuk menangani program-program Diversi yang didukung oleh penegak hukum, pemerintah, organisasi  sosial/LSM  dan  para  pemerhati  perlindungan  anak  sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang SPPA.
4. Perlu  diatur  mengenai  pengawasan  yang  lebih  ketat  pelaksanaan  Diversi dalam  tiap  tahapan  dari  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  agar  tidak terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut Diversi.
5. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  akibat  dari  penerapan  Diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Literatur
Abdussalam, 2007,
Hukum Perlindungan Anak, Ratu Agung,
Jakarta__________, 2007, Kriminolog, Ratu Agung, Jakarta
Chazawi,  Adami, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1,  Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2001,
Dirdjosisworo, Soedjono, Ilmu  Jiwa  Kejahatan.  Karya  Nusantara,  Bandung,
1977
Effendy, Marwan, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
E  Bynum,  Jack,    William  E.  Thompson, Juvenile  Delinquency  a  Sociological
Approach.  (Boston:  Allyn  and  Bacon  A  Peason  Education  Company, 2002
Gultom,Maidin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak, Refika  Aditama,
Bandung,2010
Gunarsa, Psikologi Remaja. Jakarta,  Gunung Mulya, 1988
Hadi Suprapto, Paulus, Delinquency Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,, Malang : Penerbit Selaras, 2010.
Kartono,Kartini, Patologi  Sosial II, Kenakalan  Remaja,  Jakarta,    Rajawali Pers,2008.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana (cetakan ketiga), Bandung : Alumni, 2005.
Marlina, Peradilan pidana Anak di Indonesia "Pengembangan konsep Diversi
danRestorative Justice" Bandung : Refika Aditama, 2009
Meliala, Syamsudin  dan  E.  Sumaryono,  Kejahatan  Anak  Suatu  Tinjauan  dari
Psikologis dan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985
Mulyadi, Lilik, Pengadilan  Anak  di  Indonesia  Teori,  Praktik  dan
Permasalahannya. Bandung: Bandar Maju, 2005.
Wahyudi, Setya,Implememntasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan
Pidana Anak Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
Zulfa, Achzani, Keadilan Restoratif, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2009

## 2. Peraturan Perundang-Undangan
Convention on the Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak)
The  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  Administration  of Juvenile
Justice – the  Beijing  Rules  (Peraturan  Standar  Minimum  PBB  untuk Pelaksanaan Peradilan Anak -Peraturan Beijing)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER-036  /  A  /  JA  /  09  /
2011 Tanggal 21 September 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
3. Website
http://armylookfashion.com/2011/12/15/pengertian-standar-operasional- prosedur-definisi-sop.html/.  Diakses  pada  tanggal  15  Maret  2014  pukul 17.48 WIB.