Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam
Muslim, S. Ag.
PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Email: muslimkhair@yahoo.com

## ABSTRAk
KDRT  merupakan  penyakit  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  sudah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  dalam  menanganinya.  UU  PKDRT  dikeluarkan  untuk  mengatasi  persoalaan  KDRT, namun  dalam kenyataannya UU PKDRT ini belum dapat mengatasi persolan ini secara tuntas. Apa yang menjadi penyebab KDRT dalam masyarakat ternyata disebabkan oleh karakter masyarakat dan karakter  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  persepsi  suami  isteri  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  isteri dalam mengarungi rumah tangga. Penyebab KDRT lebih karena merasa masing-masing pihak merasa mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh pihak lain, sementara bisa jadi pihak lain merasa itu bukan kewajibannya.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam  memahami  hak  dan  kewajiban  terdapat  keragaman sehingga    menimbulkan  ketidaksepahaman  yang  dapat  berujung  pada  perselisihan  dan  kekerasan. Agama merupakan tuntunan hidup manusia, tentang hak dan kewajiban suami istri sudah terdapat konsepnya  dalam  fiqh.  Kewajiban  suami  ada  yang  berisifat  materi  ada  yang  bersifat  non  materi, sedangkan  kewajiban  istri  lebih  bersifat  materi.  Dengan  mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing- masing  suami  istri,  ditambah  denga  adanya  rasa  kasih  sayang  dan  pengabdian,  maka  dengan sendirinya dapat mencegah Kekerasan dalam rumah tangga.

## Key Word: KDRT, hak dan kewajiban, dan hukum Islam

## ABSTRACT
Domestic violence is a disease in people's lives and is the responsibility of the government to handle it. The PKDRT Law was issued to deal with domestic violence issues, but in reality the PKDRT Law has not  been  able  to  resolve  this  problem  completely.  What  is  the  cause  of  domestic  violence  in  the community  is  apparently  caused  by  the  character  of  the  community  and  this  character  is  strongly influenced by the perception of husband and wife about the rights and obligations of husband and wife in navigating the household. The cause of domestic violence is more because they feel each party feels they have rights that must be fulfilled by the other party, while the other party may feel it is not their obligation. This happens because in understanding rights and obligations there is diversity so that it causes disagreement that can lead to disputes and violence. Religion is a guide to human life, about the rights and obligations of husband and wife already have concepts in fiqh

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT) merupakan  terobosan  hukum  yang  positif  dalam  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Sebelum lahirnya UU PKDRT kasus- kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  sulit  diselesaikan  secara  hukum.  Hukum pidana  Indonesia  tidak  mengenal  KDRT,  bahkan  kata-kata  kekerasan  tidak  ditemukan dalam  Kitab  UU  Hukum  Pidana  (KUHP).  Kasus-kasus  KDRT  masih  diselesaikan  dengan menggunakan  pasal-pasal  penganiayaan,  yang  kemudian  sulit  dipenuhi  unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindak lanjuti.
UU  PKDRT  telah  menghapuskan  pandangan  dikotomis  dan  hirarkis  tentang hubungan  pria  dan  perempuan,  maupun  hubungan  hukum  perdata  dan  hukum  pidana. Dengan  semakin  meningkatnya  kasus  KDRT  di  dunia  dan    buruknya    efek    yang ditimbulkan    terhadap    perempuan    dan    anak-anak.  Pengutamaan  kebebasan  individu
dalam  lalu    lintas  hidup  bermasyarakat  menyebabkan  kesenjangan    yang    tajam  dalam kehidupan  masyarakat,  maka  pembatasan  kebebasan  Individu  sangat  diperlukan  dalam melakukan  hubungan  hukum dalam  masyarakat.  Kebebasan  yuridis dan ketidaksamaan ekonomi  menimbulkan peluang  bagi  penyalahgunaan  kekuasaan yang  berakhir  pada pembelengguan  dan penindasan  kepada  pihak  yang  lemah.
Selanjutnya, penguasa (pemerintah) melakukan tindakan-tindakan dengan  tujuan untuk    melindungi  yang  lemah  dalam    bentuk    mengeluarkan    peraturan  perundang- undangan.  Dalam  masalah  KDRT  dituangkan  dalam    Undang-Undang  PKDRT  dan sebelumnya ada  Undang-Undang Perkawinan. Karena segala bentuk  kekerasan terutama kekerasan    dalam    rumah    tangga  merupakan    pelanggaran    hak    asasi  manusia    dan kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  dan bentuk  diskriminasi  yang harus dihapus. Hak  asasi   manusia   tidak    dapat    dikurangi  dalam keadaan  apa  pun  dan  oleh siapa  pun harus    dihormati    dan    dilindungi,  jika  tidak  terjadilah  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Dalam  hal  KDRT  ini  negara  perlu  campur  tangan  maka  dibentuklah  UU  PKDRT  untuk melindungi  HAM.  Di  sinilah  terjadi  pergeseran  yang  dulunya  masalah  rumah  tangga adalah  wilayah  hukum  privat  kini  bergeser  ke  ranah  hukum publik.  Dalam  hukum Islam tidak mengenal pemisahan antara hukum publik dan  hukum privat, semua permasalahan yang berkaitan dengan  permasalah hukum baik dalam keluarga maupun di luar keluarga bisa diselesaikan dalam hukum privat dan publik.
Namun  dalam  pelaksanaannya  UU  PKDRT  kurang  efektif  karena  belum  dapat mencapai tujuan  UU  ini yaitu   mencegah segala  bentuk kekerasaan  dalam  rumah  tangga; melindungi  korban  KDRT;  menindak  pelaku  KDRT;  dan  memelihara  keutuhan  rumah tangga  yang  harmonis  dan  sejahtera.  UU  PKDRT  dalam  aplikasinya  tidak  hanya  tidak efektif tetapi menambah masalah karena kemungkinan besar akan terjadi perceraian, karena tidak mungkin salah seorang suami atau istreri yang telah dipidana akan kembali kepada pasangan  yang  sudah  mempidanakannya.  Di  sisi  lain  lebih  parah  lagi  bila  penyelesaian kasus  tidak  tuntas  dapat  memotivasi  pelaku  untuk  melakukan  KDRT  lebih  berat  lagi kepada  pasangannya.  Hal  ini  karena  melihat  lemahnya  penanganan  kasus  KDRT  dan kurangnya respon dan kesadaran aparat yang berwenang untuk menegakkan UU PKDRT. Penerapan  UU  PKDRT  seperti  sekarang  ini  akan  memunculkan  dilema  yang berkepanjangan bagi korban.
Selain  efektifitas  di  atas,  belum  terlihat  upaya  pencegahan  KDRT  dalam  UU PKDRT.  Hal  ini  karena  UU    hanya  mengandalkan  sanksi.  Sebagaimana  diketahui  sanksi hanya  dapat  diterapkan  bila  telah  terjadi  perbuatan  pidana,  belum  dapat  mencegah langsung  perbuatan.  Islam  dalam  penanganan  KDRT  mempunyai  konsep  hakam, sedangkan untuk pencegahan bila dicermati jauh sebelum terjadi KDRT telah memberikan konsep  hak  dan  kewajiban, sebagai  panduan  dalam  berumah  tangga.  Akan  tetapi  konsep hak  dan  kewajiban  suami  istri    ini  telah  mengalami  pergeseran  seiring  dengan  adanya budaya terutama budaya patriarki.  Hal ini juga dilanggengkan dengan buku-buku populer, bahkan peraturan perundang-undangan yang membuat konsep  hak  dan  kewajiban  suami istri yang tidak seimbang, kalau bukan ingin dikatakan banyak  menyudutkan hak istri dan menuntut  lebih  banyak  kewajiban  isteri.  Jadi  bagaimana  sebenarnya  konsep  hak  dan kewajiban suami isteri dan konsep “hakamain” dalam pencegahan dan  penyelesaian KDRT dalam hukum Islam hal ini menjadi stressing point dalam artikel ini.
B. Konsep Hak Kewajiban Pangkal Masalah sekaligus Pencegahan terjadinya KDRT
Bila ditelusuri lebih dalam apa yang menjadi akar KDRT dari kasus perkasus, hal ini karena kurangnya kesepahaman atau tidak samanya persepsi suami isteri tentang hak dan kewajiban.  Rata-rata  kasus  KDRT  terjadi  disebabkan  karena  mempertahankan  prinsip tentang apa yang menjadi haknya dan menuntut kewajiban dari pasangannya. Hal ini bisa diuji  dan  dibuktikan  dari  berbagai  kasus  KDRT  yang  terjad  kebanyakan  disebabkan
kesalahpahaman atau beda persepsi antara suami istri tentang hak dan kewajiban. Masing- masing pihak  mempertahankan persepsinya,  dari  sini  muncullah kekerasan  dalam  rumah tangga  baik  itu  kekerasan  fisik,  psikis,  seksual  ataupun  penelantaran  ekonomi.  Persepsi tentang hak dan kewajiban suami isteri kebanyakan diketahui melalui pengetahuan turun temurun;  melihat  bagaimana  budaya  orang  tua.  Selanjutnya  pengetahuana  ini    juga diperkuat  oleh praktek masyarakat.  Hal  ini  diperparah  lagi  bila  persepsi  tentang  hak  dan kewajiban  juga  diambil  dari  pehamanan  ajaran  atau  tafsir  al-Qur’an  yang  patriarkhi.  Jadi pengetahuan  tentang  hak  dan  kewajiban  sifatnya  lebih  subjektif.  Maka  tidak  heran  bila terjadi persepsi yang berbeda dalam memahami hal ini.
Dalam  hukum  Islam  suami  istri  dalam  rumah  tangga  suami  mempunyai  hak  dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.  Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban  suami  istri.  Adanya  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri  dalam  kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam al Qur’an pada surat al-Baqarah (2) ayat 228
   
  

     
Artinya:  Bagi  istri  itu  ada  hak-hak  berimbang  dengan  kewajiban-kewajibannya  secara  makruf  dan bagi suami setingkat lebih dari istri.
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  istri  mempunyai  hak  dan  istri  juga  mempunyai kewajiban,  kewajiban  istri  merupakan  hak  bagi  suami.  Suami  mempunyai  kedudukan setingkat  lebih  tinggi,  yaitu  sebagai kepala keluarga, sebagaimana  yang  diisyaratkan  oleh ujung  ayat  tersebut.  Hak  suami  merupakan  kewajiban  bagi  istri,  sebaliknya  kewajiban suami  merupakan  hak  bagi  istri.  Dalam  kaitan  ini  maka  dapat  diketahui  dalam  hak  dan kewajiban dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suami
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri 1
Pembagian ini untuk memudahkan dalam memahami pembagian kewajiban dan hak suami istri.

## 1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suami

## a). kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah
Dasar penetapan nafkah adalah:

 
  
  












 
     
 

  
 
   
  
  
     
1 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 160.
 
 
  


  

  
 


Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin  menyempurnakan  penyusuan  dan  kewajiban  ayah  memberi  makan  dan  Pakaian kepada  para  ibu  dengan  cara  ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut  kadar kesanggupannya.  janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  Karena  anaknya  dan seorang  ayah  Karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  apabila  keduanya ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan  kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Albaqarah 233.
 


  
  


       
      
  Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah  menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan  rezekinya  hendaklah  memberi  nafkah  dari  harta  yang  diberikan  Allah kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang  melainkan  sekedar  apa  yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
     

 





  

  


  Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan  hendaklah  diberikan  kepada  ibu-bapak,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang- orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
تيبلا ىف لاإ رجهي لاو حبقي لاو هجولاا برضي لاو ىستكا اذإ اهوسكيو معط اذإ اهمعطي نأ
Artinya:  Memberinya  makan  sebagaimana  di  makan,  memberinya  pakaian  sebagaimana  ia berpakaian,  tidak  memukulnya  di  wajah,  tidak  menjelek-jelekkanya  dan  tidak mengasingkannya  kecuali  di  rumahnya  sendiri. (HR.  Abu  Daud,  Nasa’I  Ibnu  Majah, dan Hakim) 2
Dari  redaksi  ayat-ayat  al  Qur’an  di  atas  bisa  dapat  dipahami  bahwa  nafkah merupakan pemberian suami atas istri. Ia adalah hak istri dan merupakan kewajiban suami atas  istrinya.  Perkawinan  merupakan  salah  satu  sebab  adanya  nafkah  dalam  kehidupan rumah tangga.
Hadits tentang nafkah, menjelaskan kebutuhan minimal seorang istri atas tanggung jawab  suaminya,  tanpa  dibatasi  qadar  nafkah.  Kebutuhan  tersebut  antara  lain  pakaian, makanan,  dan  perbuatan  yang  baik  dengan  tanpa  memukul  wajah  serta  menjelekkannya. Wajah merupakan suatu yang penting bagi seseorang.
2 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999), hlm. 164.
Terkait jumlah nafkah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kadar  nafkah  antara  lain; pertama, keadaan  ekonomi  suami;  mudah,  sedang,  atau  sulit. Kedua, dalam  memberikan  nafkah,  sang  suami  seharusnya  mengikuti  cara  yang menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti pekerja buruh maka  ia  memberi  nafkah  tiap  hari.  Apabila  ia  bekerja  dengan  upah  perpekan  seperti pekerja  pabrik  maka  ia  memberi  nafkah  tiap  pekan.  Apabila  ia  bekerja  dengan  gaji bulanan  seperti  pegawai  negeri  maka  ia  memberi  nafkah  tiap  bulan  dan  apabila  ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia memberi nafkah tiap kali panen. Ketiga, harus memerhatikan perubahan harga di pasar atau perubahan keadaan ekonomi suami ketika  memberikan  nafkah  keluarga.  Apabila  harga  naik  dan  keadaan  ekonomi  suami membaik  saat  nafkah  diwajibkan  maka  sang  istri  berhak  meminta  tambahan.  Apabila harga turun atau keadaan ekonomi suami memburuk setelah kewajiban memberi nafkah berjalan maka sang suami berhak mengurangi nafkah. 3
Terdapat perbedaan pendapat ulama  fikih  dalam menetapkan  jumlah  nafkah yang wajib diberikan suami terhadap istrinya. Jumhur Ulama, selain Mazhab Syafi’i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam  penentuan  nafkah  tersebut,  tetapi  hanya  menetapkan  sesuai  dengan  kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at Thalaq (65) ayat 6-7, surat al Baqarah  (2)  ayat  233  dan  hadits-hadits  Rasulullah  SAW.  Menurut  jumhur  ulama,  kata makruf dalam ayat atau hadits tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan setempat.
Lain  halnya  dengan pendapat Mazhab  Syafi’i.  menurut mereka, nafkah  itu  berupa makanan  yang  wajib  diberikan  suami  terhadap  istrinya  ditentukan  sejalan  dengan kemampuan suami. Memberi makan di sini maksudnya adalah memberi makanan siap saji , bukan  makanan  mentah.Jumlah  nafkah  minimal  yang  harus  dibayarkan  suami,  sama dengan  jumlah  kafarat  sumpah  yang  dibayarkan  pada  satu  orang,  yaitu  satu  mud  (675 gram). Alasan  mereka  ialah  karena  Allah  SWT menetapkan  kafarat sesuai  dengan  nafkah pada  istri.  Hal  tersebut  dinyatakan  Allah  SWT  dalam  surat  al  Maidah  (5)  ayat  89,  yang artinya; … yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga mu..”
Dengan  demikian,  Mazhab  Syafi’i  menetapkan  bahwa  setiap  hari,  suami  yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu  wajib membayarkan  sebanyak  675  gram  gandum  (beras).  Adapun  yang  berkaitan dengan  masalah  pakaian,  ulama  fikih  sepakat  menyatakan  bahwa  hal  itu  tergantung  dari kemampuan  suami  karena  tidak  ada  nas  (ayat  dan/hadits)  yang  menentukan  kadar  dan jumlahnya.  Akan  tetapi menurut mereka,  hakim  boleh  menentukan kadar  dan  jumlahnya dengan  mempertimbangkan  keadaan  keuangan  suami.  Untuk  tempat  tinggal,  suami  juga berkewajiban  menyediakannya  dengan  membeli  sendiri,  menyewa,  meminjam,  atau didapatkannya  melalui  wakaf  seseorang. 4 Hal  ini  juga  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT dalam suarat at Thalaq (65) ayat 6.

   
  


 
  
 


  
 

 

3 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum Keluarga  Sakinah, (Solo:  Era  Intermedia,  2005), hlm. 271.
4 Tim, Ensiklopedi  Hukum  Islam, (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve. 2006),  Jil.  4,    hlm.  1282.  Lihat Tengku  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Hukum-Hukum  Fiqh  Islam;  Tinjauan  antar  Mazhab, (Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 2001), hlm. 259.


 
     Artinya:Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika mereka  (istri-istri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Dari  redaksi  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  keharusan  nafkah  dalam  kasus perceraian  dari  seorang  suami    tak  hanya  sewaktu  dia  masih  menjadi  istri  sahnya  dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahinya bahkan pada saat perceraian. Ada  beberapa  orang  yang  mungkin  salah  memperlakukan  istri  dan  membuatnya  mereka sengsara  setelah  talak  pertama  dan  ketika  ia  menjalani  masa  ‘iddah.  Hal  ini  tidak dibolehkan, dia harus diberi nafkah yang seimbang, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini masih ada harapan hidup untuk berdamai, dan bila tidak maka perceraian itu harus dilakukan secara terhormat. Al Qur’an membebankan tanggung jawab tambahan, bila  istri  sedang  hamil.  Perceraian  sama  sekali  tidak  diperkenankan  sampai  anak  yang dikandungnya lahir, dia harus dinafkahi sepatutnya.
Perawatan terhadap anak dan kesejahteraan ibu merupakan tanggung jawab seorang ayah.  Seandainya  si  ibu  tak  dapat  menyusui  atau  timbul  keadaan  yang  menghalanginya untuk menyusui anak, juga merupakan tanggung jawab ayah untuk menyerahkannya pada orang  lain  agar  dirawat  dengan  biaya  sendiri.  Hal  ini  jangan  sampai  mengurangi  nafkah yang wajar bagi ibu sesuai dengan keadaannya. 5 Menurut Jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama  sekali,  tetapi  tetap  menjadi  utang  bagi  suami  yang  harus  dibayar  ketika  ia  telah mampu  (QS  :  65  :  7).  Bahkan  menurut  mazhab  Syafi’i  dan  Hambali  apabila  suami  tidak mampu sama sekali membayar nafkah, istrinya boleh meminta fasakh. Hal ini didasarkan dari sabda Nabi SAW. kepada seorang lelaki yang tidak mampu membayar nafkah istrinya: ceraikan  mereka  (HR.  Daruqutni  dan  Baihaqi  dari  Abu  Hurairah). Namun  menurut  mazhab Hanafi  dan  Maliki,  suami  yang  tidak  mampu  membayar  nafkah  istrinya  tidak  boleh dipisahkan  (diceraikan).  Menurut  Mazhab  Hanafi,  nafkah  yang  belum  dibayarkan  suami yang tidak mampu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya ketika ia telah mampu. Bahkan  menurut  mazhab  Maliki,  karena  suami  tidak  mampu  membayar  nafkah  istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami. 6
Adapun mengenai kewajiban suami dijelaskan dalam al Quran at Thalaq ayat 7, dari ayat  di  atas  hendaknya  dipahami,  bahwa nafkah  yang harus  diterima,  jangan  ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan (income) sehingga tidak menjadi beban bagi suami. Saat ini tidak sedikit istri yang ikut serta mencari nafkah untuk menutupi  kebutuhan  keluarga.  Namun,  kewajiban  nafkah  tetap  melekat  pada  suami walaupun  istri  mempunyai  gaji  sendiri  sebagai  upah  bekerja  di  luar  rumah.  Hasil  yang didapatkan istri yang bekerja merupakan hak istri, kecuali jika terjadi kesepakatan di antara mereka berdua. Tidak seorang pun dapat memintanya walaupun itu suaminya sendiri, ayah kandung dan bahkan anaknya. 7
5 A. Rahman, Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 372. 6 Tim. Ensiklopedi …, hlm. 1283.
7 Hamim Ilyas, dkk., Perempuan Tertindas ?; Kajian Hadits-Hadits “Misioginis”. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 133.
Berbeda sekiranya suami mendapat penghasilan yang memadai, sedangkan nafkah keluarga diabaikannya seperti menghabiskan uang untuk berfoya-foya dan berjudi. Dalam hal ini istri berhak menuntut nafkah sebagaimana haknya. Pada ayat lain Allah berfirman athh  Thalaq:  6,  di  samping  ayat-ayat  di  atas,  pada  saat  haji  wada’  pun  Rasulullah  pun pernah  bersabda: Takutlah  kamu  kepada  Allah  (dalam  hal  yang  berhubungan  dengan)  wanita (istri).  Mereka  itu  ibarat  tawanan  kamu.  Kamu  ambil  mereka  sebagai  amanah  Allah  dan  halalkan kehormatan  mereka  melalui  kalimah    Allah.  Kewajiban  kamu  untuk  memberi  rezeki  dan  pakaian mereka dengan cara yang makruf…” (HR Muslim, Abu Daud dan Malik dan Jabir bin Abdullah). 8
b). kewajiban yang tidak bersifat materi ;
Diantara kewajiban yang tidak bersifat materi adalah menggauli istri secara baik dan patut,  memimpin  rumah  tangga, menasehati  Istri  dan  memberi  pelajaran  bila menyeleweng.
     

 
  


 
  
 

   
    
 
   

Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita  dengan  jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan  keji  yang  nyata[279].  dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  Kemudian bila  kamu  tidak  menyukai  mereka,  (maka  bersabarlah)  Karena  mungkin  kamu  tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
مهنسحأ اناميإ نينمؤملا لمكأ )ىذمرتلا هاور( اقلخ مهنانسل مكرايخ مكرايخو اقلخ
Artinya:  Orang  mukmin  yang  paling  sempurna  imannya  adalah  yang  paling  baik  akhlaknya,  dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.
Selain  kewajiban  menggauli  istri  dengan  baik  Rasulullah  juga  melarang menyebarluaskan  berbagai  kejadian  yang  terjadi  antara  dirinya  dengan  istrinya,  misalnya membeberkan  masalah  yang  berkenaan  dengan  hubungan  badan,  maupun  ucapan  dan tingkah laku istrinya. 9
أرما ىضفي لجرلا ةمايقلا موي الله دنع ةلزنم سانلا رش نإ )ملسم هاور( اهرس رشني مث هيلإ هت
Artinya: Orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah laki-laki yang  menggauli  istrinya  dan  yang  bergaul  dengan  suaminya,  kemudian  ia menyebarluaskan rahasianya.


 
  
  



 
8 M. Ali Hasan , Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam . (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 215.
9 Syaikh Hasan Ayyub. Fiqih Keluarga. Terj. Abdul Ghoffar. Jakarta : Pustaka al Kautsar. 1999. Hlm 164. Muhammad Mutawwali Sya’rawi . Fiqih Wanita; mengupas keseharian wanita dari masalah klasik hingga kontemporer (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 200), hlm. 138.

 
          

  
 
      
   Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki- laki)  Telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka.  sebab  itu  Maka  wanita  yang  saleh, ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri[289]  ketika  suaminya  tidak  ada,  oleh Karena  Allah  Telah  memelihara  (mereka)[290].  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari- cari  jalan  untuk  menyusahkannya[292].  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha besar.
Mengenai  teknis  penyelesaian  yang  harus  ditempuh  si  suami  manakala  istrinya nusyuz,  dijelaskan  dalam  surat  an  Nisa’(4):34  seperti  telah  dikutip  di  atas.  Penjelasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: Pertama , istri yang nusyuz tersebut dinasihati secara baik-baik.  Tentu  saja  dalam  hal  ini  menuntut  kearifan  si  suami,  sekaligus  mawas  diri, bagaimana  sesungguhnya si  istri  sampai  melakukan  nusyuz.  Kedewasaan  sikap  dan  pikir suami,  sangat  dibutuhkan  dalam  penyelesaian  nusyuz  tersebut. Kedua, dengan  cara  pisah tidur.  Ini  dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  kepada  istri  untuk  memikirkan tindakannya,  apakah  nusyuz  yang  dilakukannya  itu  cukup  beralasan.  Dan  yang  lebih penting  adalah  agar  si  istri  mengubah  sikapnya  dan  kembali  bergaul  secara  baik  kepada suaminya. Ketiga, apabila  dua  cara  tersebut  telah  ditempuh  suami  ternyata  belum membuahkan  hasil,  maka  cara yang  terakhir  adalah  dengan  memberi  pelajaran  kepada si istri,  yang  dalam  bahasa  al  Qur’an  disebut  dengan  “memukul”.  Batasan  yang  perlu diketahui  suami  dalam  langkah  ketiga  ini,  adalah  memberi  pelajaran  yang  tidak  sampai mengakibatkan  penderitaan  istri.  Dan  jika  istrinya  taat,  suami  tidak  perlu  mencari-cari alasan untuk memukulnya.
Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan nusyuz, antara lain: istri  membangkang  terhadap  suami,  tidak  mematuhi  ajakan  atau  perintahnya,  menolak berhubungan  suami  istri  tanpa  ada  alasan  yang  jelas  dan  sah,  atau  si  istri  keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak-tidaknya diduga tidak disetujuinya. 10 Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara proporsional. Karena  izin  secara  langsung untuk setiap  tindakan  istri,  tentu si  suami  tidak selalu  dapat dilaksanakan. Misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat  macam  tindakannya.  Sepanjang  kegiatan  itu  positif  dan  tidak  mengundang kemungkinan  timbulnya  fitnah,  maka  dugaan  izin  suami  memperbolehkannya,  dapat diketahui oleh si istri tersebut. Meskipun demikian, al-Qur’an telah memberikan peringatan bahwa  wanita-wanita  yang  shaleh,  ialah  yang  taat  kepada  Allah  lagi  memelihara  diri  di balik pembelakangan suaminya. 11 Rasulullah SAW. dalam sabdanya menjelaskan, riwayat al Tabrani dari Abdullah ibn Salam :
10 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Jilid 3. (terj. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).
11 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. hlm 190. Lihat Al Yasa’  Abubakar, Antara  Setia  dan  Durhaka  Ulasan  Tentang  Hak  dan  Kewajiban  suami  Isteri, (Banda  Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), hlm. 66.
تبيغ ظفحتو ترما اذا كعيطتو ترصبا اذا كرست نم ءاسنلا ريخ )ىناربطلا هاور( كلامو كسفن ىف ك
Sebaik-baik perempuan adalah yang menyenangkanmu apabila kamu memandang, mematuhi jika kamu memerintahkannya, dan memelihara dirinya dan hartamu di balik pembelakanganmu.
Adapun nusyuz yang datangnya dari suami ditegaskan di dalam al Qur’an :
    
  
 
    
  
  
  
  
      Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia  itu  menurut  tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Baik nusyuz yang datangnya dari istri maupun dari suami, keduanya memiliki cara- cara  penyelesaiannya  tersendiri,  yaitu;  penyelesaiannya  seperti  ditegaskan  dalam  ayat  di atas  yaitu  istri  diberi  hak  mengadakan  perjanjian  dengan  suaminya  guna  kebaikan hubungan.  Isinya  terserah  pada  kesepakatan  bersama. 12 Begitu  halnya  mengenai  ajaran kalau suami boleh memukul isteri apabila tidak patuh dengan suami ( nusyuz) , sebab hal ini merupakan  hak  isteri  manakala  isteri  tidak  patuh  terhadap  suaminya.  Hal  ini  boleh dilakukan  jika  memang  membawa  faedah,  jika  tidak  maka  tidak  perlu  melakukan pemukulan dan penyiksaan. 13
Menurut  hemat  penulis,  batasan-batasan  nusyuz  yang  bisa  diterapi  dalam  ayat  di atas, hanya dapat dilakukan oleh suami yang bisa menjadi “qawwam” .  Suami atau laki-laki dikatakan  “ ar-rijal ”  bukan  saja  karena  secara  fisik  ia  punya  kemampuan  memberi  nafkah tetapi lebih kepada kemampuan ia menjadi seorang “rizal” yang “qawwam” . Qawwam adalah yaitu  pelindung,  pembimbing,  pendidik,  penunjuk  jalan,  penasehat  dan  yang  semakna dengannya, yang hanya bisa dimiliki oleh seorang yang taat kepada Allah. Ia sudah selesai dengan  dirinya  sendiri  untuk  agamanya.  Bagi  suami  yang  mempunyai  kapasitas  di  atas, Allah memberikan tehnik untuk menjadi seorang “ qawwam ”. Dimana tehnik ini hanya dapat dilakukan  ketika  istri nusyuz.  Nusyuz artinya  meninggikan  diri,  membangkang  atau durhaka  kepada  suami  yang  mempunyai  kapasitas qawwam tadi.  Rasulullah  telah memberikan rambu-rambu: tidak ada taat pada manusia dalam hal maksiat kepada Allah. Taat melaksanakan perintah suami dalam hal untuk bertaqwa pada Allah.
Ada tiga kategori nusyuz dalam ayat di atas, yaitu ringan, sedang dan berat. Nusyuz ringan  dinasehati,  nusyuz  sedang  dipisahkan  tempat  tidur,  dan  nusyuz  berat  dengan dipukul.  Pukul  di  sini  adalah  bukan  yang  rasional  bukan  emosinal.  Jadi  pukulan  yang sangat  ringan  untuk  mendidik,mengarahkan  kembali  ke  jalan  Allah.  Kategori  nusyuz ringan:  kategorinya  ialah  sudah  ada  kecenderungan  atau  indikasi    melakukan  hal  yang haram  dan  meninggalkan  yang  wajib  (melakukan  dosa  kecil),  berhijab  asal-asalan  atau
Seorang suami boleh melakukan pisah ranjang sesuai kehendaknya hingga isterinya taat kembali. Ayat di atas tidak menyebutkan batasan masanya secara mutlak. Lihat Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, (terj. Ghozi, dkk), Jil. 2. (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 225.
12 Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 249.
13 Muhammad  bin  Umar  An-Nawawi, Syarah  Uqudullujain,  Etika  Rumah  Tangga, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), hlm. 22.
kurang sesuai ketentuan, suka memperlambat-lambat shalat. Ada niat keluar rumah tanpa izin  suami.  Nusyuz  sedang:  kategorinya  hampir-hampir  melakukan  yang  haram  dan hampir-hampir meninggalkan yang wajib (melakukan dosa sedang), seperti kadang-kadang menutup  aurat  dan  terkadang  tidak  mau  menutup  aurat.  Dalam  hal  shalat,  terkadang hampir-hampir  meninggalkan  shalat  karena  memperlambat-lambat  waktu  shalat.  Pergi keluar  rumah  terkadang  tanpa  izin  suami,  dengan  tujuan  yang  tidak  je  las.Nusyuz  berat: kategorinya membangkang dengan melakukan hal-hal yang haram dan meninggalkan yang wajib  (melakukukan  dosa  besar).  Seperti  tidak mau menutup  aurat, meninggalkan shalat, suka hura-hura, binal,  berselingkuh dan lain sebagainya.
Mengenai  batas  waktu  terapi  untuk  isteri nusyuz  ada  diterangkan  bahwa:  seorang suami  boleh  melakukan  pisah  ranjang  sesuai  kehendaknya  hingga  isterinya  taat  kembali. Ayat di atas tidak menyebutkan batasan masanya secara mutlak. 14 Ayat di atas juga sangat terkait dengan hak kewajiban suami isteri. Menurut Wahbah Zuhaili 15 hak suami ialah istri taat kepada suami, bergaul dengan baik dan memberi  pelajaran (pendidikan agama).  Dan hak isteri: hak materi; mahar dan nafkah dan hak non materi; perlakuan yang baik dan adil. Suami  baru  bisa  menjalankan  terapi  bila  ia  sudah  menjalankan  kewajibannya  yang merupakan  hak  isteri. Jadi  bila  dikaitkan  dengan  teori  maskulinitas  konsep menjadi  laki- laki  adalah  menjadi “rizal” yang “qawwam” yaitu  suami  yang  dapat  melindungi  dan memberi petunjuk ke jalan yang diridhai Allah SWT.
Surat  Al-Nisa  ayat  34  di  atas  merupakan salah satu  ayat  yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Berkaitan dengan kata موـق dalam firman Allah  di  atas,  para  ulama  tafsir  telah  memberikan  penafsiran  yang  berbeda-beda.  Imam Tabari menafsirkan kata موـق dengan penanggung jawab. Maksudnya laki-laki bertanggung jawab  dalam  mendidik  dan  membimbing  isteri  agar  menunaikan  kewajibannya  kepada Allah  dan  juga  kepada  suaminya.  Selanjutnya  Zamakhsyari  menafsirkan  kata موـق sebagai orang  yang  berkewajiban  untuk  menegakkan amar  ma’ruf  nahi  munkar kepada  isteri sebagaimana  penguasa  kepada  rakyatnya.  Sehingga  jelaslah  bagi  kita  dari  penafsiran tersebut  tampaknya  para mufassir menerjemahkan  kata موـق sebagai  penanggung  jawab, pemimpin sekaligus penguasa dalam rumah tangga. 16
Kemudian mereka yang beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum laki-laki berhak  berbuat  seenak  hati  terhadap  kaum  wanita  dengan  sesuka  hatinya  tanpa  peduli dengan kondisi si perempuan tersebut. 17 Padahal himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai ataupun  memonopoli  isterinya.  Salah  satu  tugas  kaum  laki-laki  diantaranya  adalah melindungi kaum perempuan. Karena hal itulah maka diwajibkan hanya kepada laki-laki, bukannya  kepada  perempuan,  begitu  juga  menafkahi  keluarga.  Inilah  yang  lebih  banyak dalam  harta  warisan,  tetapi  di  luar  hak-hak  yang  disebutkan  (hak  mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama. 18
14 Lihat  Abu  Malik  Kamal, Fiqih  Sunnah  Wanita, (terj.  Ghozi,  dkk),  Jil.  2,  (Jakarta  Pusat:  Pena  Pundi Aksara,  2007), hlm. 225.
15 Wahbah al-Zuhaili, Al Fiqh al Islamii Waadilatuh , (Damaskus: Dar al Fikr, 1984), hlm. 5842.
16 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 195-196.
17 Salim Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 387.
18 Tengku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Tafsir  Al  Qur’anul  Majid  An-Nuur, Jilid  I,  PT.  Pustaka  Rizki Putra, Semarang, hlm. 843.
Ayat  ini  juga  dijadikan  sebagai  landasan  kalau  kaum  laki-laki  berkewajiban memelihara dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga dijadikan sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada isteri mereka yang tidak  taat  kepada  mereka  dengan  cara  menasehati.  Jika  dengan  nasehat  dia  masih  juga membangkang  maka  pukullah  mereka.  Akan  tetapi  pukulan  itu  tidak  boleh  terlalu menyakitkan  dan  melukai  si  isteri. 19 Dalam  tafsir  al  Azhar  dijelaskan  tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap isteri yang Nusyuz yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka”  beri  mereka  petunjuk  dan  pengajaran,  ajarilah  mereka  dengan  baik,  sadarkan mereka  akan  kesalahannya.  Suami  hendaklah  menunjukan  pimpinan  yang  tegas  dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur’kerap kali  isteri  menjadi  hilang  kesombonganya  karena  pengajaran  demikian.  Tetapi  ada  pula perempuan  yang  harus  dihadapi  dengan  cara  yang  lebih  kasar,  maka  pakailah  cara  yang ketiga  “dan  pukullah  mereka”  tentu  saja  cara  yang  ketiga  ini  hanya  dilakukan  kepada perempuan  yang  memang  sudah  patut  dipukul.  Dari  pemahaman  surat  al-Nisa’  inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuknya. 20 Sebagian  Ulama’  menafsirkan  ayat  al-Qur’an  tentang  pemukulan  ini, pertama , pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan  dengan  benda  yang  paling  ringan,  seperti  sapu  tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami isteri. 21 Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda,  “tidak  seorangpun  boleh  di  jatuhi  hukuman  dengan  api”  dan  juga memperingatkan  agar  tidak memukul  siapapun pada  wajahnya.  Hukuman  berat  diancam bagi  beberapa  kejahatan  seperti  perzinaan.  Islam  memandang  kejahatan  tersebut  adalah perbuatan  yang  keji  dan  konsekuensinya  sangat  menyakitkan.  Contoh  lainnya  adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman hudud, hukuman bagi kejahatan ini adalah potong  tangan. 22 Uraian  di  atas membagi  kewajiban  suami  pada  dua  hal;  kewajiban  yang bersifat materi; nafkah. Dan kewajiban yang bersifat non materi; menggauli istri secara baik dan  patut,  memimpin  rumah  tangga,  menasehati  Istri  dan  memberi  pelajaran  bila menyeleweng.

## 2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
Al Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia, tidak menggariskan secara rinci berbagai aturan di dalam sebuah institusi keluarga. Kebanyakan norma yang dimuat dalam al Quran bersifat fundamental, universal dan garis besarnya saja, meskipun terdapat pula  ayat-ayat  yag  bersifat  kontekstual  historis.  Sedangkan  aturan-aturan  secara  rinci tertuang  dalam  hadits.  Sebagian  fuqaha  berpendapat,  bahwa  sang  suami  tidak  boleh menuntut  istrinya  secara  hukum  untuk  melakukan  pekerjaan  rumah.  Karena,  akad  nikah yang  terlaksana  antara  mereka  berdua  hanya  bermaksud  menghalalkan  bergaul  antara suami  isteri  untuk  menjaga  kehormatan  diri  dan  menghasilkan  keturunan.  Adapun pekerjaan  rumah  termasuk  dalam  ruang  lingkup  kewajiban  yang harus  disediakan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Segala  riwayat  yang  menyebutkan,  bahwa  istri  harus
19 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur’anul..., hlm. 843.
20 Hamka, Tafsir al-Azhar ,  Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983). hlm. 48-49.
21 Hamka, Tafsir..., hlm. 48-49.
22 Husen  Muhammad, Islam  Agama  Ramah  Perempuan  Pembelaan  Kiai  Pesantren, (Yogjakarta:  LKiS, 2004), hlm. 242.
melayani  suaminya  adalah  anjuran  dan  akhlak  mulia.  Pendapat  ini  adalah  pendapat Mazhab Hanafi, Syafi’I, Maliki dan Azh Zhahiriyah. 23
هلامو اهسفن يف هظفحتو رظن ذإ رستو رمأ ذإ يبنلا لاق ءاسنلا ريخ نع م.ص الله لوسر لئس لاق ةريره يبأ نع
Artinya: Dari Abi Hurairah ra. Berkata : Nabi ditanya tentang kriteria perempuan mana yang paling baik,  jawab  Nabi,  perempuan  yang  terbaik  adalah  perempuan  yang  mematuhi  kalau disuruh,  menyenangkan  apabila  dipandang,  dan  menjaga  martabat  dirinya  dan  harta suaminya.
Seorang  wanita  mempunyai  kewajiban  untuk  senantiasa  taat  kepada  suaminya, kecuali  dalam  hal  kemaksiatan  atau  yang  bertentangan  dengan  syari’at  Islam.  Berbagai macam  contoh  dan  gambaran  telah  diberikan  oleh  Rasulullah  SAW.  melalui  kehidupan rumah tangga beliau yang penuh keharmonisan.
قلاخلا ةيصعم ىف قلخمل ةعاط لا هنإ
Artinya:  Sesungguhnya  tidak  ada  ketaatan  kepada  makhluk  dalam  kedurhakaan  terhadap  Khaliq. (HR. Ahmad bin Hambal)

## Dalam riwayat yang berbeda;
Tidak  ada  ketaatan  dalam  hal  maksiat  kepada  Allah.  Ketaatan  hanya  berlaku  dalam  hal berbuat baik. (HR Bukhari Muslim)
Ketaatan  di  sini  adalah  sesuatu  yang  mencakup  keluhuran  budi  dan  perlakuan terhadap  suami.  Kebaikan  perlakuan  adalah  cita  rasa,  kepintaran,  dan  pendidikan  social yang tinggi. Ia menjadi sarana keawetan cinta, kasih dan sayang. Banyak problematika yang akut justru terpecahkan hanya dengan senyum simpatik, pandangan mesra, basa-basi yang romantis, pendekatan yang halus dan ketundukan yang lembut. 24 Hadits di bawah ini ; Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia menolak ajakan suami tersebut, sehingga suaminya marah sepanjang malam itu, maka sepanjang malam itu pula  para  malaikat  terus  menerus  melaknat  istri  tersebut  sampai  pagi  (Muttafaqun  ‘aliah  dengan lafazh Bukhari)
Hadits  di  atas  mengandung  makna  yang  mengharuskan  wanita  untuk  memenuhi ajakan suaminya bercampur. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk melindungi laki-laki dan  perempuan  dari  perbuatan  zina. Dan  hal  itu  akan  terwujud  jika  tiap-tiap  pihak,  baik suami  dan  istri  saling  menunaikan  kewajibannya.  Oleh  karena  itu,  banyak  hadits  yang menganjurkan  kaum  wanita  agar  segera  memenuhi  keinginan  suaminya,  kecuali  jika  ada alasan yang tidak dapat dihindari. 25 Konsep nikah menurut Hanafiyah bahwa kata “ boleh” dimaksudkan  memberikan  peluang  pada  isteri  untuk  melakukan bargaining karena  isteri juga  memiliki  posisi  tawar  dalam  melakukan  ataupun  tidak  mau  melakukan  hubungan seksual  dengan  suaminya  karena  hal  itu  tergantung  dengan komitmen  keduanya.  Konsep nikah yang seperti ini memungkinkan suami isteri dapat melakukan adaptasi, menyamakan persepsi dan juga sharing pengalaman tentang masalah-masalah seksualitas. Konsep nikah ini  lebih  mencerminkan  keadilan  dan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  dalam rumah tangga. 26 Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:
        
Artinya:  “ Mereka  isteri-isterimu  adalah  pakaian  bagi  kalian  (suami)  begitu  pula  sebaliknya  kalian adalah pakaian bagi isteri-isteri kalian.
23 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan … , hlm. 122.
24 Mahmud  Muhammad  al  Jauhari,  Muhammad  Abdul  Hakim  Khayyal. Membangun  Keluarga Qur’ani; Panduan untuk Wanita Musllimah, (Jakarta: Amzah,  2000), hlm. 198.
25 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih …, hlm.  171. 26 Abdurrahman Al Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala..., hlm. 251-252.
Relasi  seksual  yang  diatur  dalam  Islam  pada  dasarnya  telah  mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, di dalam konteks hubungan seksual suami  isteri  maka  suami  maupun  isteri  sama-sama  memiliki  hak  untuk  melakukan hubungan  seksual  atas  pasangannya  dan  juga  bertanggung  jawab  atas  pemenuhan  dan pemuasan  kebutuhan  seksual  pasangannya  secara ma’ruf dalam  arti  setara,  adil  dan demokratis. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan untuk mendominasi  pasangannya  karena  secara  psikologi  hal  itu  dapat  mempengaruhi  relasi sosial suami dalam kehidupan yang lebih luas. Rasulullah menegaskan larangan dominasi tersebut dalam hadits berikut ini: 27
زـعي نا ملسو هيلع الله ىلص الله لوـسر ىـهن :لاق ملسو هيلع الله ىلص ىبنلا نأ رمـع نع )هجام نبا هاور( اهـنذابلاا ةأرملا نع ل 28
Artinya:  “ Umar  berkata  bahwasanya  Rasulullah  melarang  seseorang  melakukan  ‘azl  tanpa  seizin isterinya (H.R. Ibnu Majah)
Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya isteri sama sekali bukan hanya objek akan tetapi ia juga menjadi subjek. Maka hal ini akan sejalan dengan prinsip melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksnya bukan menganiayanya. Jika seorang suami mau mendatangi isterinya  sebaiknya  janganlah  melakukan ‘azl (mengeluarkan  air  mani  di  luar  vagina). Ulama’ Madzhab  memandang ‘azl  (coitus  interruptus) yakni menarik  dzakar  (penis)  keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi,  Imam  Maliki,  dan  Hambali  sepakat  bahwa ‘azl tidak  boleh  dilakukan  begitu  saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri. 29
Kemudian  tentang  isteri  menolak  diajak  ke  tempat  tidur  maka  malaikat melaknatnya. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut ini:
ابضـغ تابف ء يجت نأ تب أف ةش ارف ىلإ هت أرما لجرلا اعد اذإ :لاق مـلسو هـيلع الله ىلص يبنلا نع هنع الله ىضر ةرياره ىبا نع
30 )يراخبلا هاور( حبصت ىتح ةكئ لاملا اهتنـعل ن
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.bahwasanya Rasululah SAW bersabda, apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya lalu isteri itu menolak untuk datang, lalu si suami bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat isteri sampai pagi.” (H.R. Bukhari). Hadits  di  atas  menunjukkan  isteri  wajib  memenuhi  panggilan  suami  saat  suami mengajaknya  bersetubuhan  (berhubungan  seksual),  Karena  perkataan  Nabi  “ke  tempat tidurnya”  merupakan  kiasan  tentang  persetubuhan , sebagaimana  dalam  ucapan  beliau “anak  itu adalah  milik  firasy  (isteri)” . Akan  tetapi  dalam  hal  itu  juga si  suami harus  bisa mengerti dengan keadaan si isterinya. Siapkah si isteri itu untuk mendatanginya atau tidak, karena pemahaman yang salah terhadap hadits tersebutlah sehingga terjadinya kekerasan, karena  menurut  suami  “malaikat  melaknat  isteri”  jika  tidak  mau  mendatangi  ajakan suaminya. Malaikat tidak akan melaknat kecuali karena perintah Allah dan laknat itu tidak lain sebagai hukuman dan hukuman diberikan karena meninggalkan kewajiban. 31 Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan  ialah  akad  yang  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  halalnya  melakukan hubungan seksual (persetubuhan) antara suami dan isteri, saling tolong menolong sehingga
27 Abdurrahman Al Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala..., hlm. 251-252.
28 Ahmad  bin  Hanbal  Abu  Abdillah  as-Syaibaniy, Masnad  Ahmad, Juz  I,  (Mesir:Muasasah  Qurtubah), hlm.33.
29 Masdar  F. Mas’udi, Islam  dan  Hak-Hak  Reproduksi Perempuan ,  (Bandung:  PT.  Mizan  Hazanah  Ilmu- Ilmu Islam, 1997), hlm. 113.
30 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 658. 31 Hasan Ayyub, Panduan Keluaga Muslim, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 195.
terwujudnya  keluarga  yang  bahagia  dan  juga  kekal.  Dari  pengertian  tersebut  untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. 32 Al-Qur’an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:
   
      


   
  

Artinya : “Diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu  dari  bahan  yang  sama  agar  kamu  menjadi  tenteram  bersamanya. Dia menjadikan kamu  berdua  saling  menjalin cinta  (mawadah  warahmah)  pelajaran  yang  berharga  bagi orang-orang yang berfikir”.
Dalam ayat tersebut dikatakan sakinah, mawadah dan rahmah, mempunyai arti antara lain:  diam  sesudah  bergerak,  tetap  menetap,  bertempat  tinggal,  tenang,  dan  tentram,  ini menyebutkan  bahwa  perkawinan  dimaksudkan  sebagai  wahana  atau  tempat  di  mana orang-orang  yang  abadi  dalamnya  terlindungi  dan  dapat  menjalani  hidup  dengan  penuh kedamaian dan aman tanpa adanya pemaksaan maupun kekerasan. Dengan ketiga arti ini perkawinan  merupakan  ikatan  yang  dapat  melahirkan  hubungan  saling  mencintai,  saling menasehati dan saling membutuhkan antara satu sama lain di antaranya kebutuhan dalam hubungan biologis (hubungan seksual). Ungkapan al-Qur’an dengan bahasa bainakum atau dengan  kata  lain,  satu  sama  lain.  Tentu  saja  menunjukan  bahwa  cinta  dan  kasih  sayang dalam  rumah  tangga  bukan  hanya  dimiliki  oleh  salah  satu  pihak  saja,  hal  tersebut  untuk menghindari  adanya  intimidasi  ataupun  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  terutama kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. 33
Salah  satu  tujuan  perkawinan  dalam  Islam  adalah  untuk  menghalalkan  hubungan seksual  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan,  yang  dimaksudkan  di  sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata- mata  menyalurkan  kebutuhan  biologis  secara  seenaknya,  melainkan  juga  menjaga  alat reproduksi  agar  menjadi  tetap  sehat  dan  tidak  disalurkan  pada  tempat  yang  salah.  Islam juga  telah  menentukan  sejumlah  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  dalam  rumah  tangga  di mana  hak  adalah  apa-apa  yang  diterima  oleh  seseorang  dari  orang  lain.  Sedangkan  yang dimaksud  dengan  kewajiban  adalah  apa-apa  yang  mesti  dilakukan  seseorang  terhadap orang  lain.  Dalam  hubungannya,  antara  suami  dan  isteri  mempunyai  hak  dan  kewajiban masing-masing  maupun  bersama.  Kewajiban  isteri  merupakan  hak  suami,  begitu  pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Hal itu diatur untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah . 34
 
   


 
  

 
 


   

  
Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan
32 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Kencana, 2004), hlm. 39.
33 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm.129-130.
34 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.
taatilah  Allah  dan  Rasul-Nya.  Sesungguhnya  Allah  bermaksud  hendak  menghilangkan  dosa  dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa, seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum  mendapatkan  restu  suaminya.  Jika  dia  keluar  dari  rumahnya  sebelum mendapatkan  izinnya,  sungguh  dia  telah  berbuat  nusyuz    “membangkang”,  berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berhak mendapatkan sanksi. 35 Wahbah Zuhaili lebih  lanjut  menerangkan  mengenai  hak  suami  yang  merupakan  kewajiban  istri  adalah sebagai  berikut;  istri  taat  kepada  suami,  bergaul  dengan  baik,  memberi  pelajaran (pendidikan  agama). 36 Dari  uraian  di  atas,  kewajiban  istri  pada  suami  tidak  pada memenuhi/memberikan materi. Akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana agar suasana dalam  rumah  tangga  yang  dibina  menjadi  suasana  yang  harmonis,  seperti    memberikan pelayanan  pada  suami,  hanya  menyenangkan  suami;  taat  (patuh)  kepada  suami, memelihara kehormatan diri dan harta suaminya, tidak menerima tamu yang tidak disuka suami, tidak keluar rumah tanpa izin suami, bermuka masam/cemberut dihadapan suami.

## 3. Hak bersama suami istri
Diantara hak bersama suami istri adalah:
a) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya.
b) Mendapat (berperilaku) yang baik.
c) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan mushaharah
d) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

## 4. Kewajiban bersama suami istri
Diantara kewajiban bersama suami istri adalah:
a) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
b) Mewujudkan  kehidupan  perkawinan  yang  diharapkan  Allah  untuk  terwujud,  yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. (Q.S. ar Rum (30); 21)
Dari uraian di atas, kewajiban suami itu dibagi dua. Pertama , kewajiban yang bersifat materi  yang  disebut nafaqah. Kedua, kewajiban yang  tidak    bersifat materi; menggauli  istri secara  baik  dan  patut,  memimpin  rumah  tangga. Sedang  kewajiban  istri  hanyalah  bersifat memberikan pelayanan kepada suami (bersenang-senang).
Sebagai bahan perbandingan,  hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam hukum positif di Indonesia, sbb:
Pasal 31
(1).  Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
(2).  Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (3).  Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga Pasal 32
(1).  Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2).  Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat(1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama
Pasal 33
35 Abu Malik Kamal. Fiqih Sunnah Wanita. Jilid 2, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 205.
36 Wahbah Zuhaili. Al Fiqh al Islamii Waadilatuh , ( Damaskus: Dar al Fikr, 1984), hlm. 6850-6858.
Suami  istri  wajib  saling  cinta  mencintai  hormat-menghormati,  setia  dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34
(1).  Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(2).  Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
(3).  Jika  suami  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat  mengajukan gugatan kepada Pengadilan 37
Sementara  pada  Kompilasi  Hukum Islam mengatur  hak  dan kewajiban  suami  istri pada Buku I Hukum Perkawinan 38 , sebagai berikut: BAB XII, Bagian Kesatu UMUM, Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77
(1).  Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.
(2).  Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
(3).  Suami  istri  memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupu kecerdasannya dan pendidikan agamanya
(4).  Suami istri wajib memelihara kehormatannya
(5).  Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama
Pasal 78
(1).  Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
(2).  Rumah  kediaman  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ditentukan  oleh  suami  istri bersama
Bagian kedua, Kedudukan suami Istri Pasal 79 (1).  Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
(2).  Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
(3).  Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum Bagian Ketiga, Kewajiban suami Pasal 80
(1).  Suami  adalah  pembimbing  terhadap  istri  dan  rumah  tangganya,  akan  tetapi mengenai  hal-hal  urusan  rumah  tangga  yang  penting-penting  diputuskan  oleh suami istri bersama
(2).  Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
(3).  Suami  wajib  memberi  pendidikan  agama  kepada  istrinya  dan  memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
(4).  Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
37 Dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Muhammad Amin Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 238.
38 KHI.
b.  biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan  biaya  pengobatan  bagi  istri  dan anak;
c. biaya pendidikan bagi anak.
(5).  Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
(6).  Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
(7).  Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz Bagian Keempat, Tempat Kediaman
Pasal 81
(1).  Suami  wajib  menyediakan  tempat  kediaman  bagi  istri  dan  anak-anaknya  atau bekas istri yang masih dalam iddah
(2).  Tempat  kediaman  adalah  tempat  tinggal  yang  layak  untuk  istri  selama  dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
(3).  Tempat  kediaman  disediakan  untuk  melindungi  istri  dan  anak-anaknya  dari gangguan  pihak  lain,  sehingga  mereka  merasa  aman  dan  tentram.  Tempat kediaman  juga  berfungsi  sebagai  tempat  menyimpan  harta  kekayaan,  sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
(4).  Suami  wajib  melengkapi  tempat  kediaman  sesuai  dengan  kemampuan  serta disesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan  tempat  tinggalnya,  baik  berupa  alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
Bagian Keenam, Kewajiban Istri Pasal 83
(1).  Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
(2).  Istri  menyelenggarakan  dan  mengatur  keperluan  rumah  tangga  sehari-hari dengan sebaik-baiknya
Pasal 84
(1).  Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
(2).  Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya (3).  Kewajiaban  suami  tersebut  pada  ayat  (2)  di  atas  berlaku  kembali  sesudah  istri tidak nusyuz
(4).  Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. 39
Dari uraian di atas  tampaknya ada perbedaan anatara hukum positif dengan hukum  Islam  dalam  hal  kewajiban  istri  mengurus  rumah.  Hal  ini  dikarenakan  budaya Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkhi dan ini masih mewaranai pembuatan perundang-undangan  di  Indonesia  termasuk  hukum  perkawinan.  Referensi  hukum  Islam yang  orisinil  belum  dijadikan  bahan  rujukan.  Meskipun  demikian  hal  ini  tidak  perlu menjadi  bahan perdebatan, karena  bila  ada  saling  pengertian  dalam  rumah  tangga  bukan hal yang terlalu rigid dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Selain rasa saling pengertian, ada  rasa  kasih  sayang  dan  lebih  dari  itu  rasa  pengorbanan  dan  pengabdian  dengan semangat  beramal  shaleh  dalam  rumah  tangga  mencari  ridha  ilahi  rabbi.  Makanya  tidak heran bila di budaya Indonesia yang mempertahankan rumah tangga ini adalah dari pihak isteri.  Isteri  di  Indonesia  dalam  budayanya  tidak  lebih  bagaikan  budak,  bekerja  dalam
39 Tim. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum Perwakafan, (Bandung: Humaniora Utama Press Bandung, 1991),  hlm. 40.
rutinitasnya mengerjakan pekerjaan domestik. Bila ada isteri yang tidak  mau mengerjakan pekerjaan  domestik,  maka  dianggap  isteri  yang  tidak  patuh,  durhaka  dan  berhak  untuk diceraikan.
Maka bersyukurlah bagi perempuan Indonesia yang memiliki suami yang  mengerti tentang hak dan kewajiban, demikian juga bagi suami harus bersyukur memilki istri yang mengerti hak dan kewajiab yang kemudian pasangan ini tidak  teterus menerus menuntut hak dan kewajiban masing-masing tetapi mereka membangunnya dengn cara yang fleksibel sesuai  situasi  dan kondisi yang  dibutuhkan  dalam  rumah  tangga.  Tidak  heran  bila  suami bisa saja masak di dapur atau mencuci ketika isteri mungkin tidak berkesempatan atau ada halangan seperti sakit, lebih baik lagi bila suami tidak menjadikan mengurus rumah tangga hanya  kewajiban  isteri.  Istripun  demikian  juga  tidak  harus  mengharapkan  suami  yang melakukan  pekerjaan  rumah  tangga,  atau  harus  pembantu  yang  dibayar  suami  untuk mengerjakan  pekerjaan  rumah.    Isteri  juga    bisa  berkontribusi  malah  dalam  budaya Indonesia  hampir  wajib,  karena  bagaimanapun  suami  adalah  tulang  punggung  keluarga yang  mencari  nafkah  keluarga.  Rasa  sayang  kepaada  suami  dan  anak-anak  mendorong seorang isteri dan ibu untuk senantiasa mengurus rumah tangganya. Meski dalam keadaan lelah atau dalam keadaan double burden dalam arti  selain bekerja di rumah juga bekerja di luar rumah untuk mencari tambahan nafkah keluarga.
Managemen keluarga harus tetap dijaga suami adalah ar-rijal. Suami bagaikan pilot dan isteri adalah co pilot. Anak-anak juga harus dididk untuk hal ini bahwa ibu bukanlah babu, Ibu harus dibantu dalam mengerjakan pelkerjaan domestik, paling tidak anak harus mandiri  untuk  mengurus  keperluan  pribadinya,  dan  memilki  peran  dan  tanggung  jawab membantu  ayah  bundanya.  Membiasakan  anak  memiilki  kewajiban  adalah  untuk kemampuan  hidupnya  di  masa  mendatang.  Kemapuan  bekerja  sama,  saling  membantu sebaiknya dibina dan  ditumbuhkan mulai dari usia anak-anak.
Tidak  ada  istilah double  burden sebenarnya  bila  dikerjakan  dengan  ikhlas  untuk menjadi amal shaleh. Sebagaimana firman Allah : “Barang siapa yang beramal shaleh baik itu laki-laki atau perempuan maka ia akan mendapat pahala dan mendapat balasan kelak yang  lebih  baik”.  Bagi  suami  dalam  keadaan  ini  jangan  terlalu  mengharap  penghasilan isteri, bila ada kondis suami yang belum bernasib baik dalam mandapatkan nafkah,  misal lebih tinggi peghasilan isteri ini harus disyukuri karena isteri bukanlah saingan atau isteri bukanlah  gudang  uang.    Allah  memberikan  rezeki  ke  keluarga  melalui  tangan  isteri. Demikikan  juga  isteri  jangan  bersikap sombong pada  suami  karena  sudah  berpenghasilan tinggi maka ia merasa orang yang paling berjasa dalam kelurga, dan punya kuasa karena memiliki  power  ekonomi.  Bagaimanapun  dalam  al-Quran  suami  adalah rizal ,  pengayom, pembimbing  dan  pemimpin yang mengarahkan pada  kebaikan.Tanpa  izin  dan  dukungan suami seorang isteri tidak dibenarkan bekerja, Isteripun harus menjaga amanah ini dengan baik,  benar-benar  bekerja  mengaplikasikan  diri  bukan  semata-mata  ekonomi,  tapi  juga untuk kepentingan dan kebaikan masyrakat.
Demikian dengan saling pengertian insya Allah tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah  tangga,  kekerasan  psikis  berupa  perbuatan  baik  verbal  atau  non  verbal  apalagi melakukan  kekerasan  fisik.  Bagaimanapun  kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu  adalah eskalasi  dimana  bila  suatu  kekerasan  terjadi  maka  akaan  memunculkan  kekerasan  yang lain.  Misalnya  bila  terjadi  kekerasan  verbal  seperti  menghina  atau  memaki  maka  akan mengakibatkan kekerasan yang lain, dimana bisa saja setelah mendapat hinaan maka akan muncul reaksi melakukan kekerasan fisik seperti  memukul. Selanjutnya bisa memicu untuk melakukan  kekerasan  ekonomi  dan  seterusnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  kasus yang  terjadi  di  Mahkamah  Syar’iyyah.  Akibat  dari  KDRT  ini  juga  mengakibatkaan perselingkuhan  dan  bisa jadi  poligami.  Poligami  juga masuk kekerasan  bila  psikis,  sering diawali karena tidak ada keharmonisan rumah tangga. Terutama pemahan tentang hak dan kewajiban,  tidak  nyaman  dalam  rumah  tangga  yang  diikuti  tentunya    dikomunikasikan
dengan  baik.    Komunikasi  akan  baik  bila  adanya  pesepsi  yang  baik  tentang  hak  dan kewajiban yang sebenaranya dalam Islam.

## Penutup
Dapat  disimpulkan  bahwa  pangkal  terjadinya  KDRT  karena  perbedaan  dalam memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam membina  rumah tangga. Hal ini berasal dari  perbedaan  persepsi  mereka  dalam  mengkategorikan  hak  dan  kewiban  suami  isteri. Padahal bila telah ada kesepaham antara suami istri tentang hak dan kewajiban maka  hak dan kewajiban tersebut seharusnya akan terpenuhi dengan benar. Dengan demikian  maka kekerasan dalam rumah tangga  dapat dicegah dan diminimalisir.
Dalam  sosialisasi  pencegahan  KDRT  konsep  hak  dan  kewajiban  dalam  rumah tangga  yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam  perlu  diketahui  dan  disosialisasikan  oleh pemerintah, baik untuk  pasangan suami isteri yang sudah menikah dan yang akan menikah dalam  rangka  menyamakan  persepsi  suami  isteri  sehingga  dapat  mencegah  KDRT. Demikian  pula  konsep Hakamain perlu  disosialisasikan  proses  penyelesain  kasus  KDRT; antara  lain  dengan  penyelesaian  yang  di  lakukan  oleh  kerabat  dari  suami  isteri  atau  bisa melalui  hukum  adat  atau  melalui  pimpinan  instansi/tempat  bekerja  dan  juga  melibatkan KUAKec. (Kantor Urusan Agama Kecamatan).

## REFERENSI
ABD.Shomad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah, Solo:  Era  Intermedia, 2005.
Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, (terj. Ghozi, dkk), Jil. 2. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
Abu Malik Kamal. Fiqih Sunnah Wanita. Jilid 2,  Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
Ade  Saptomo, Hukum  &  Kearifan  Lokal  Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara, Jakarta:  PT. Grasindo, 2010.
Ahmad  bin  Hanbal  Abu  Abdillah  as-Syaibaniy, Masnad  Ahmad, Juz  I,  Mesir:  Muasasah Qurtubah.
Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003. hlm 190. Lihat Al Yasa’ Abubakar, Antara Setia dan Durhaka Ulasan Tentang Hak dan Kewajiban suami Isteri, Banda  Aceh:  Biro  Pemberdayaan  Perempuan  sekretariat  Daerah  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam..
Ali Ash-Shabuni, Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkām Ash-Shabuni , terj. Mu’amal Hamidy, Imron A. Manan, cet. 4,  Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara  Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2006.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
Gusliana, Jurnal Ilmu Hukum , Pekan Baru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010.
Hamid  Sarong,  Hasnul  Arifin  Melayu  (ed), Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia , Banda Aceh:Yayasan PeNA, Juli 2005.
Hamim  Ilyas,  dkk., Perempuan  Tertindas  ?;  Kajian  Hadits-Hadits  “Misioginis”. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
Hamka, Tafsir al-Azhar ,  Juz V, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
Hasan Ayyub, Panduan Keluaga Muslim, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
Husen  Muhammad, Islam  Agama  Ramah  Perempuan  Pembelaan  Kiai  Pesantren, Yogjakarta: LKiS, 2004.
Husni Jalil, KANUN Jurnal Ilmu Hukum, Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah, 2011.
Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
M. Ali Hasan , Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam . Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim , Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006.
Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan , Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.
Muhammad  bin  Umar  An-Nawawi, Syarah  Uqudullujain,  Etika  Rumah  Tangga, Jakarta : Pustaka Amani, 2000.
Muhammad Mutawwali Sya’rawi . Fiqih Wanita; mengupas keseharian wanita dari masalah klasik hingga kontemporer . Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 200
Rahman, Syariah  I  Karakteristik  Hukum  Islam  dan  Perkawinan, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1996.
Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
Rusjdi  Ali  Muhammad, Konstelasi  Syariat  Islam  di  Era  Global ,  Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at Islam, 2012.
Salim Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Jilid 3. (terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
Soohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap) ,  Jakarta: Rajawali  Pers,  2010. M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Mishbah  (Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Qur’an) , Volume:2, Ciputat: Lentera Hati, 2012 .
Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
Syahrizal Abbas, Agustina Rida (ed) Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional), Cet:2,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Terj. Abdul Ghoffar,  Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1999.
Syaikh Hasan Ayyub. Fiqih Keluarga. Terj. Abdul Ghoffar. Jakarta : Pustaka al Kautsar. 1999.
Tengku  Muhammad  Hasbi  Ash  Shiddieqy, Tafsir  Al  Qur’anul  Majid  An-Nuur, Jilid  I,  PT. Pustaka Rizki Putra.
Tim, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2006.
Tim. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia;  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum Perwakafan, Bandung: Humaniora Utama Press Bandung, 1991.
UU  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Muhammad  Amin Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Wahbah al-Zuhaili, Al Fiqh al Islamii Waadilatuh , Damaskus: Dar al Fikr, 1984.
Wahbah Zuhaili. Al Fiqh al Islamii Waadilatuh , Damaskus: Dar al Fikr, 1984.