El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021

## NEGOSIASI KOOPERATIF DALAM PROSES MEDIASI GUNA MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA

## Sifa Mulya Nurani
Universitas Pelita Bangsa sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id
Abstrack  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  teknik  negosiasi kooperatif  dalam  proses  mediasi  guna  menjamin  keberlangsungan  rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah kuatitatif dan bersifat studi pustaka.  Data  primer  penelitian  berupa  literatur-literatur  yang  membahas teknik  negosiasi  kooperatif  dalam  proses  mediasi  rumah  tangga.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi.
Peneliti
mendokumentasikan  literatur-literatur  yang  membahas  teknik  negosiasi kooperatif  untuk  dilakukan  analisis  data.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  analisis  data.  Hasil  penelitian menyebut  BP4  dapat  melakukan  mediasi  atas  persengketaan  suami  istri dalam rumah tangga yang menggiring pada tindak perceraian melalui teknik negosiasi  kooperatlif.  Dalam  penerapannya,  BP4  untuk  melakukan;  1) komunikasi  secara  inten  kepada  masing-masing  pihak  yang  bersengketa;  2) menggunakan  teknik  negosiasi  kooperatif  dengan  menjunjung  nilai-nilai kebersamaan;  3)  memberi  jawaban  terbaik  atas  masalah-masalah  yang dihadapi  yang  bersengketa;  mendistorsi  teknik  negosiasi  kompetitif  dan teknik negosiasi kompromi jika dinilai kurang efektif.
.
Kata kunci: Negosiasi, Kooperatif, Mediasi.

## PENDAHULUAN
Memiliki  keluarga  yang  tentram,  dipenuhi  rasa  cinta  dan  kasih  sayang merupakan  dambaan  setiap  pasangan.  Hal  ini  sebagaimana  diamanatkan dalam  QS. Al-Rūm:  21 ,  bahwa  Tuhan  telah  menciptakan  manusia  di  bumi dengan  berpasang-pasang,  untuk  saling  mengenal  dan  menjadi  media ketentraman  manusia  yang  berpasang,  sehingga  timbul  rasa  cinta  dan  kasih sayang  diantara  mereka. 1 Interpretasi  ayat  demikian  menunjukkan  betapa tujuan  akhir  pernikahan  adalah  terciptanya  keluarga  yang  harmonis  dan dilandasi cinta kasih sebagai bentuk beribadah kepada Tuhan.
1 Quraish Shihab, “Tafsīr Al-Mi ṣ bā ḥ ,” in XI (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Upaya untuk meniti perjalanan keluarga yang tentram dan bahagia, atau dengan  istilah  lain Sakīnah  Mawaddah  waRaḥmah tentu  mengalami perbedaan  bagi  setiap  manusia.  Dengan  kata  lain  setiap  manusia  atau pasangan  memiliki  cara  untuk  menciptakan  keluarga  yang  bahagia  yang bersifat  subjektif.  Beberapa  faktor  turut  memberi  dampak  pada  upaya tersebut, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Semua tidak dapat dipukul rata adanya seperti seluruh keluarga harus mengalami bahagia.
Perjalanan  menuju  keluarga  yang Sakīnah  Mawaddah  waRaḥmah akan dialami  oleh  pasangan  suami-istri.  Mereka  berdua  menjadi  pelopor terciptanya keluarga tersebut  yang kemudian diikuti oleh anak-anak mereka. Tidak  mudah  untuk  meniti  perjalanan  tersebut  sehingga  meraih  kesuksesan. Perlu  kesabaran  dan  kesalehan  individu  yang  terpercaya.  Sebagai  dampak, keluarga  yang  bahagia  akan  membuahkan  cinta  dan  kasih  sayang  pada seluruh  anggota  keluarga,  hidup  semakin  teratur,  kebutuhan  ekonomi terpenuhi, ibadah tertib, dan pendidikan anak-anak terselenggara. Namun jika tidak  terwujud  keluarga  yang  tidak  bahagia,  maka  akan  timbul  keretakan rumah  tangga.  Dampaknya  adalah  hilangnya trust antara  suami  dan  istri, hilangnya  cinta  dan  kasih  sayang  pada  sesama,  anak-anak  tidak  terurus, pendidikan  anak  tidak  terpenuhi,  dan  tekanan  sosial  yang  terus  ada.  Hal inilah yang dikhawatirkan dalam berumah tangga.
Tidak    terciptanya  keluarga  yang  harmonis  dalam  berkeluarga  dapat berlanjut  pada  tindak  perceraian.  Tindak  ini  biasanya  sebagai  langkah  akhir dan  terbaik  dalam  berumahtangga,  jika  rumah  tangga  yang  dibangun memiliki  dampak madarat yang  lebih  banyak. 2 Islam  menguatkan  tindak  ini jika  memang  betul  dalam  berumah  tangga  didapati  sisi  negatif  yang berkelanjutan. 3 Daripada  jika  rumah  tangga  dilanjutkan  akan  memberi dampak  negatif  yang  lebih  kompleks.  Tindak  perceraian  di  Indonesia tergolong tinggi. Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan angka perceraian di  Indonesia  yang  kian  tahun  selalu  meningkat.  Hal  ini  dilatarbelakangi beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, menurunnya trust pada pasangan,
KDRT,  adanya  intervensi  pasangan  lain,  hingga  faktor  media  sosial  yang dinilai  kurang  transparansi.  Selain  faktor  tersebut,  pengaruh  belum terlaksanannya  hukum  materil  (RUU  PA)  sebagai  hukum  tertulis  dan pemberlakuan  KHI  sebagai  asas  yang  mengikat. 4 Penelitian  tahun  2013
2 Ramlah  Ramlah,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Tingkat  Perceraian  Di Indonesia  (Tinjauan  Terhadap  Hukum  Acara  Peradilan  Agama),” Al-Risalah 14,  no.  02
(December 1, 2018): 350, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455.
3 Moh  Afandi,  “HUKUM  PERCERAIAN  DI  INDONESIA:  Studi  Komparatif  Antara  Fikih Konvensional,  UU  Kontemporer  Di  Indonesia  Dan  Negaranegara  Muslim  Perspektif  HAM Dan CEDAW,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2014): 191–201.
4 Ramlah,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Tingkat  Perceraian  Di  Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama).”
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
menjelaskanUndang-UndangNomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  KHI  saat  ini  masih  selaras dan  relevan,  meskipun  dalam  perjalanannya  harus  dievaluasi  guna menghasilkan undang-undang yang sahih sebagai payung hukum masyarakat Indonesia. 5
Angka  perceraian  demikian  tidak  akan  turun  tanpa  adanya  kerjasama antara  pihak  yang  bersangkutan,  masyarakat,  dan  pemerintah.  Perceraian lebih  baik  dihindari,  oleh  karena  itu  agama  memandang  langkah  perceraian harus diperketat dan disebut langkah darurat jika tidak ada resolusi konflik. 6
Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama  RI  yang  bekerjasama  dengan organisasi  keagaamaan  Badan  Penasihat,  Pembinaan,  dan  Pelestarian Perkawinan  atau  yang  disebut  BP4  dapat  membimbing,  mengedukasi, membina,  dan  mengayomi  keluarga  di  seluruh  Indonesia  untuk  menjaga keberlangsungan keluarga  yang harmonis,  berencana, sejahtera, dan bahagia sesuai  dengan  perintah  agama. 7 Kiprah  organisasi  BP4  dalam  memberikan pembinaan  rumah  tangga  masih  berlangsung  hingga  saat  ini.  Artinya, organisasi  ini  masih  menjadi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  media  penguat keutuhan rumah tangga denganberbagai upaya preventif dan kuratifnya. 8
Penelitian  tahun  2016  menjelaskan  survei  atas  127  responden  terkait peran  BP4  yang  menangani  mediasi  rekonsiliasi  rumah  tangga.  Hasilnya menunjukkan  signfikan  denganperhitungan  kuantitatif  T  hitung  lebih  besar dibanding T tabel (5,309 &gt; 1,979) pada df 126 dan  α = 0,05 yang berarti Ho  ditolak  sedangkan  Ha  diterima.  Interpretasi  data  ini  menunjukkan perbedaan  hasil  rekonsiliasi    rumah  tangga  setelah  dilakukan  mediasi  atau belum  oleh  BP4. 9 Penelitian  lebih  lanjut  tahun  2020  menyebut  peran  BP4 masih efektif dalam memberikan edukasi dan pembinaan dalam masyarakat. Ini  terbukti  pada  masyarakat  kabupaten  Majene  Sulawesi  Barat.  Upaya
5 Afandi,  “HUKUM  PERCERAIAN  DI  INDONESIA:  Studi  Komparatif  Antara  Fikih Konvensional,  UU  Kontemporer  Di  Indonesia  Dan  Negaranegara  Muslim  Perspektif  HAM Dan CEDAW.”
6 S  L  and  M  A  R  Bedong, Perdamaian  Perkara  Perceraian  Perspektif  Undang-Undang  Dan
Maqashid Al-Syari’ah (IAIN Parepare Nusantara
Press, n.d.),
https://books.google.co.id/books?id=LBgIEAAAQBAJ.
7 Sihabudin  Mukhlis,  “Peran  Mediasi  Dalam  Rekonsiliasi  Rumah  Tangga  Dari  Perspektif Gender,” KRTHA  BHAYANGKARA 14,  no.  2  (December  7,  2020):  221–35, https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282.
8 Mihfa  Rizkiya  and  Santi  Marhamah,  “Upaya  Badan  Penasehatan,  Pembinaan  Dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Dalam  Pembinaan  Dan  Pelestarian  Perkawinan,” Al- Mursalah 3, no. 2 (2017).
9 Wildana  Setia  Warga  Dinata,  “Optimalisasi  Peran  Badan  Penasehatan,  Pembinaan  Dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Dalam  Rangka  Pembentukan  Keluarga  Sakinah  Di Kabupaten Jember,” Journal de Jure 7, no. 1 (June 21, 2016): 78, https://doi.org/10.18860/j- fsh.v7i1.3508.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
edukasi dinilai lebih efektif meskipun pada akhirnya sebagian terjadi mediasi atas rekonsiliasi rumah tangga. BP4 telah melakukan kursus calon pengantin, menjalin relasi mitra kerja program keluarga Sakīnah Mawaddah waRaḥmah, dan  safari  dakwah. 10 Namun  penelitian  tahun  2016  menunjukkan  kurang efektifnya  peran  BP4  dalam  melakukan  pembinaan  dan  mediasi  proses perceraian di  KecamatanSukajadi Kota Bandung. Hal  demikian dikarenakan minimnya  sosialisasi  dan  penyuluhan  kepada  masyarakat  terutama pembinaan perkawinan. Faktor lain yang menghambat kurangnya efektif BP4 adalah tidak adanya biaya dari dari pemerintah. 11
Dua  penelitian  tersebut  menjelaskan  irelevansi  peran  dan  fungsi  BP4 sebagai  organisasi  sosial  keagamaan  dalam  melakukan  mediasi  dan rekonsiliasi  perceraian  rumah  tangga.  Penelitian  pertama  menyebut  BP4 berhasil  dalam  menangani  mediasi  masyarakat  kabupaten  Majene  Sulawesi Barat,  sedangkan  penelitian  kedua  menyebut  BP4  kurang  efektif  dalam menangani  mediasi  perceraian  rumah  tangga  di  Kecamatan  Sukajadi  Kota Bandung. Dari kedua tersebut mereduksi, tidak selamanya BP4 dapat bekerja efektif  guna  melakukan  mediasi  perceraian  rumah  tangga.  Kemudian bagaiamana  BP4  dalam  melakukan  mediasi  yang  efektif,  lalu  teknik negosiasi apa yang digunakan? Pertanyaan penelitian demikian yang menjadi fokus bahasan penelitian.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat Library Research. Dalam  arti  penelitian  yang  menjelaskan  fenomena  perhelatan  hukum keluarga  Islam  di  Indonesia. 12 Secara  prosedural  penelitian  ini  menjelaskan prosedurtekniknegosiasi  kooperatif  dalam  prosesmediasi  yang  dilakukan Badan  Penasihat,  Pembinaan,  dan  Pelestarian  Perkawinan  atau  BP4  guna rekonsiliasi perceraian rumah tangga. Data primer penelitian adalah literatur- literatur  terkait  teknik  negosiasi  kooperatif  dalam  proses  mediasi  rumah tangga,  sedangkan  data  sekunder  berupa  literatur-literatur  BP4  terkait pelaksanaan  pembinaan  dan  mediasi  perceraian  rumah  tangga.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  dokumentasi.  Peneliti  melakukan dokumentasi  atas  literatur-literatur  teknik  negosiasi  kooperatif  dalam  proses mediasi  rumah  tangga  yang  kemudian  diolah  dalam  tahap  analisis  data. Analisis  data  dilakukan  dengan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  analisis
10 M  NADRIS  AZIS,  H  M  SATTU  ALANG,  and  SYAMSIDAR  SYAMSIDAR,  “PERANAN

## BADAN PENASEHAT PEMBINAAN, PELESTARIAN PERKAWINAN
DALAM MENINGKATKAN  KELUARGA  SAKINAH,” Washiyah:  Jurnal  Kajian  Dakwah  Dan Komunikasi 1, no. 2 (2020).
11 Natasha  Rastie  Aulia  and  Sri  Pursetyowati,  “Efektivitas  Fungsi  Mediasi  Dalam  Proses Perceraian,” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 2 (2016).
12 M A Dr. Faisal Ananda Arfa and M A Dr. Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam:  Edisi  Revisi (Prenada  Media,  2018),  https://books.google.co.id/books?id=IN- 2DwAAQBAJ.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
data. 13 Langkah-langkahnya  peneliti  mereduksi  data-data  terkait  -literatur teknik  negosiasi  kooperatif  dalam  proses  mediasi  rumah  tangga.  Data-data tersebut  kemudian  disajikan  sesuai  dengan  term  dan  konstelansi  masing- masing kemudian dilakukan analisis data secara komperhensif. Hasil analisis data demikian menjadi hasil dan pembahasan penelitian.

## KONSEP MEDIASI DI INDONESIA
Badan  Penasihat,  Pembinaan,  dan  Pelestarian  Perkawinan:  Mediator dalam Keberlangsungan Rumah Tangga
Adanya  Badan  Penasihat,  Pembinaan,  dan  Pelestarian  Perkawinan  atau yang  disebut  dengan  BP4  merupakan  lembaga  sosial-keagamaan  yang menjalin  kerjasama  dengan  Kementerian  Agama  RI  guna  meningkatkan kualitas  perkawinan  masyarakat  muslim  Indonesia  dengan  peran  membina, membimbung,  dan  mengayomi  mereka  di  seluruh  Indonesia. 14 Lembaga  ini berdiri  pada tanggal  03 Januari 1961 di Jakarta  Indonesia berdasarkan Surat Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  85  Tahun  1961  dengan  menetapkan BP4. 15 Lahirnya  BP4  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  5  Anggaran  Dasar BP4  memiliki  tujuan  meningkatkan  mutu  perkawinan  guna  mewujudkan rumah  tangga  atau  keluarga  yang sakinah menurut  Islam  serta  mencapai masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  maju,  mandiri,  dan  sejahtera  baik material  maupun  spiritual  dengan:  (1)  Meningkatkan  kualitas  (1) Meningkatkan  kualitas  perkawinan  dan  kehidupan  keluarga  yang  sakinah mawaddahwarahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan
meningkatkan  pelayanan  terhadap  keluarga  yang  bermasalah  melalui kegiatan  konseling,  mediasi  dan  advokasi;  (3)  Menguatkan  kapasitas kelembagaan  dan  SDM  BP4  dalam  rangka  mengoptimalkan  program  dan pencapaian  tujuan;  (4)  Memberikan  penyuluhan  tentang  peraturan perundang- undangan  yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan  kemitraan  dengan  intansi/  lembaga  yang  memiliki  misiperkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;  (8)  Menyelenggarakan  kursus  pra  nikah,  penataran/pelatihan,  diskusi, seminar  dan  kegiatan-kegiatan  sejenis-yang  berkaitan  dengan  perkawinan dan keluarga; (9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan  penghayatan  dan  pengamalan  nilai-nilai  keimanan,  ketaqwaan
13 Lexi Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2011).
14 Tim  Perumus  BP4,  “Anggaran  Dasar  Badan  Penasihat,  Pembinaan,  Dan  Pelestarian Perkawinan,” 1961.
15 “Badan  Penasihatan  Pembinaan  Dan  Pelestarian  Perkawinan,”  Wikipedia  Bahasa Indonesia,
2017,
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Pelestarian_Perkawina n.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
dan akhlaqulkarimah dalam rangka membina keluarga sakinah; (10) Berperan aktif  dalam  kegiatan  lintas  sektoral  yang  bertujuan  membina  keluarga sakinah;  (11)  Meningkatkan  upaya  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  dan kewirausahaan;  dan  (12)  Upaya  dan  usaha  lain  yang  dipandang  bermanfaat untuk  kepentingan  organisasi  serta  bagi  kebahagiaan  dan  kesejahteraan keluarga. 16

## Upaya Rekonsiliasi dan Mediasi
Badan  Penasihat,  Pembinaan,  dan  Pelestarian  Rumah  Tangga  atau disebut  BP4  secara  normatif  memiliki  peran  dan  tugas  untuk  membentuk keluarga  yang Sakīnah  Mawaddah  wa  Raḥmah .  Hal  demikian  sebagaimana diamanatkan  dalam  Anggaran  Dasar  BP4. 17 Interpretasi  daripada  itu,  bahwa BP4  dapat  melakukan  upaya  preventif  dan  akuratif.  Upaya  preventif  dapat dilakukan  oleh  BP4  sebelum  calon  pasangan  suami-istri  melangsungkan perkawinan. 18
Upaya  ini  dinilai  lebih  efektif  dan  mengena  pada  objek  yang  dituju karena  bersifat  memberi  edukasi  hukum  perkawinan  Islam.  BP4  dapat malakukan  upaya  ini  dengan  bermitra  dengan  organisasi  kemasyarakatan, KUA,  pemuda  karangtaruna,  dan  tokoh  daerah.  Selain  itu  BP4  juga  dapat menjalin  kerjasama  dengan  lembaga  pendidikan  non  formal  seperti  PKBM dan  pesantren,  dimana  kedua  lembaga  tersebut  memiliki  titik  kesamaan dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  sosial  keagamaan. 19 Upaya Kuratif  adalah  upaya  yang  dilakukan  BP4  dalam  menengahi  perselisihan pasangan suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian. 20
Upaya  ini  dilakukan  oleh  BP4  dengan  menggunakan  pendekatan psikologis dan keagamaan dengan menyesuaikan keadaan klien (suami istri). BP4 dengan segala mitranya melakukan pembinaan dan penguatan psikologis terhadap  kilen.  Memberikan  gambaran  resiko  yang  kelak  terjadi  usai terjadinya  perceraian.  BP4  juga  memberikan  gambaran  tentang  normativitas agama terkait perceraian dari sisi hukum, dampak, dan kompleksitas hal lain yang  menyangkut  perceraian.  BP4  tidak  perlu  menggunakan  pendekatan yuridis,  karena  hal  ini  justru  dapat  mendorong  klien  untuk  melakukan
16 Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember.”
17 Tim  Perumus  BP4,  “Anggaran  Dasar  Badan  Penasihat,  Pembinaan,  Dan  Pelestarian Perkawinan.”
18 Rizkiya  and  Marhamah,  “Upaya  Badan  Penasehatan,  Pembinaan  Dan  Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan.”
19 Wahyu Hanafi, “PERGESERAN EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM,” n.d.
20 Meidah  Marsella,  “Mediasi  Penal  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
perceraian. 21 Upaya  kuratif  demikian  dapat  dilakukan  dengan  berbagai teknik, dimana teknik  yang digunakan oleh mediator dapat mengena kepada klien  sehingga  menjadi  pertimbangan  klien  untuk  melanjutkan  proses perceraian di pengadilan agama.
Guna melaksanakan upaya kuratif, pihak BP4 dapat melakukan mediasi.
Mediasi adalah proses sengketa secaradamai yang melibatkan bantuan pihak ketiga  untuk  memberikan  solusi  yang  dapat  diterima  pihak-pihak  yang bersengketa,  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  sengketa antara dua pihak. 22 Adapun penyelesaian sengketa dengan mediasi sangatlah bermanfaat,  karena  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  (suami-istri)  dapat mengakhiri  problematika  persengketaan  secara  adil,  damai,  dan  saling menguntungkan.  Ada  yang  mengatakan,  jika  mediasi  ditemui  gagal,  maka tetap  memberi  manfaat  karena  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  (suami- istri)  dapat  saling  bertemu  dalam  satu  proses  mediasi.  Di  dalam  pertemuan tersebut mereka dapat mengutarakan dan mengklarifikasi akar masalah yang selama ini mendorong tindak percerarian, sehingga dapat mempersempit akar permasalahan dan perselisihan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak yanga bersengketa sebenarnya berkehendak mengakhiri sengketa cuma  belum  menemukan  format  yang  tepat. 23 Dalam  proses  mediasi, penyelesaian  sengketa  masalah  lebih  banyak  muncul  dari  pihak  yang bersengketa,  sehingga  mediator  hanya  berperan  sebagai  pembantu  untuk menengahi masalah-masalah yang disengkatakan kedua belah pihak. 24
Tujuan  dan  fungsi  mediasi  yaitu  menyelesaikan  persengkataan  antara kedua  belah  pihak  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yaitu  mediator  yang bersifat objektif, rasional, dan imparsial. 25 Mediasi dapat
mengatarkankeduabelah  pihak  yang  bersengketa  untuk  menemui  titik perselisihan  yang  berujung  dengan  keputusan  yang  dianggap  baik  menurut keduanya.  Penyelesaian  sengketa  dengan  jalan  mediasi  dapat  menempatkan keduabelah pihak yang bersengketa dengan status sama, dalam arti tidak ada yang dimenangkan maupun dikalahkan. 26
21 S.H.M.H.  Dr.  Susanti  Adi  Nugroho, Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (Kencana, 2019), https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ.
22 Jimmy P Marwan, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publishe, 2009).
23 Darmawati  Darmawati,  “Fungsi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian,” Sulesana:  Jurnal Wawasan Keislaman 9, no. 2 (2014): 88–92,
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v9i2.1303.
24 Yayah  Yarotul  Salamah,  “Urgensi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan
Agama,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 13,
no. 1 (2013),
https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953.
25 Darmawati, “Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian.”
26 P.D.R.S.  Abbas, Mediasi:  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  Dan  Hukum  Nasional (Prenada Media, 2017), https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ.
Mediasi  dalam  proses  rekonsiliasi  perceraian  rumah  tangga  sangatlah penting.  Upaya  ini  dilakukan  guna  mencegah  pihak-pihak  terkait  untuk melanjutkan  niat  tindak perceraian  mereka  di  Pengadilan  Agama.  Meskipun pada  langkah  akhir  didapati  banyak  pasangan  yang  memilih  melakukan tindak  perceraian  usai  dilakukan  mediasi.  Bahkan  mereka  cenderung menghindari  proses  mediasi  dan  mendaftarkan  langsung  ke  Pengadilan Agama  dengan  bantuan  advokat  untuk  tetap  melakukan  tindak  perceraian. Meskipun demikian, tindak mediasi  tetap memiliki  dampak  yang signifikan. Perannya minimal dapat menjembatani kedua belah pihak untuk menentukan jalan terbaik atas rekonsiliasi rumah tangga.

## Teknik Negosiasi dalam Proses Mediasi
Dalam  menangani  perseteruan  antara  suami  dan  istri,  mediator  dapat menggunakan  teknik-teknik  tertentu  guna  melangsungkan  keberhasilan proses mediasi. Teknik-teknik berikut digunakan, agar pasutri tidak menuntut ke  pengadilan  agama  untuk  melangsungkan  perceraian. 27 Anggota  BP4 sebagai mediator kedua belah pihak dapat melakukan teknik-teknik berikut:
Pertama, Negosiasi  Kompetitif (Competition  Negotiation). Teknik  ini merupakan  salah  satu  teknik  negosiasi  yang  menitik  beratkan  pada  sikap kompetisi  antar  dua  belah  pihak.  Seorang  negosiator  kompetitif  dapat melakukan hal-hal berikut; 1) Mengajukan permintaan  yang sangat tinggi di awal proses negosiasi; 2) Menjaga tuntutan untuk tetap tinggi selama proses negosiasi berlangsung; 3) Konsesi yang diberikan sangat terbatas; 4) Ditinjau dari  aspek  psikologis,  perunding  menganggap  yang  lain  sebagai  lawan;  5) Seringkali  menggunakan  kata-kata  kasar  bahkan  ancaman  pada  pihak lawan. 28
Kedua, Negosiasi  Koooperatif (Cooperative  Negotiation) .  Teknik  ini adalah kebalikan dari teknik negosiasi kompetitif. 29 Di dalam implementasinya, teknik ini menganggap posisi lawan (oposing party) bukan sebagai  musuh,  melainkan  sebagai  mitra  yang  mencari common  ground. Keduabelah  pihak  senantiasa  menjaga  nilai-nilai  kebersamaan (shared interest  and values) dengan menggunakan akal  sehat  tanpa ada tekanan dari pihak  manapun,  sehingga  penyelesaian  masalah  dapat  dilakukan  secara objektif sebagai media membangun dan meningkatkan trust bersama. 30
27 Darmawati, “Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian.”
28 Sri  Mamudji,  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan,”
Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3 (2017): 194–209.
29 R  F  Saragih,  “Fungsionalisasi  ADR  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 7, no. 13 (April 10, 2000): 138–47,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11.
30 Dr. Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa .
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Ketiga, Negosiasi  Kompromi (Compromising  Negotiation). Teknik  ini dapat  disebut  dengan “soft  barganing” atau  “negosiasi  lunak”.  Dalam  arti salah  satu  pihak  yang  bersengketa  harus  mengganti  beberapa  hal  yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Prinsipsinya salah satu pihak terkait harus rela berkorban sesuatu guna mendapati kesepakatan. 31 Negosiator tidak dapat mendapat semua hal yang diinginkan, namun hanya sebagiannya. 32
Dari  ketiga  teknik  demikian  dapat  dilakukan  oleh  pihak  mediator  dari BP4 dengan menyesuaiakan kompleksitas permasalahan dari masing-masing pihak.  Mediator  dapat  menelaah  masalah  secara  objektif  sebelum memutuskan  untuk  menggunakan  salah  satu  teknik  di  atas.  Mediator  harus bersifat  seimbang,  tidak  memihak  pihak  tertentu  karena  ada  kepentingan maupun conflict of interest.

## NEGOSIASI  KOOPERATIF  DALAM  PROSES  MEDIASI  GUNA MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN RUMAH TANGGA

## Negosiasi Kooperatif; Upaya Penerapan dalam Menengahi Konflik Rumah Tangga
Ketiga  teknik  negosiasi  seperti  yang  telah  disebut  di  atas  memiliki kekuatan  dan  kelemahan  masing-masing.  Seorang  mediator  dari  BP4  harus mempertimbangkan  dalam  memilih  tiga  teknik  tersebut  dalam  melakukan mediasi  antara  pasangan  suami  istri  yang  bersengketa  agar  tidak  ada  satu mitra yang dirugikan.
Dalam  melaksanakan  sebuah  mediasi,  BP4  dapat  melakukan  secara sepihak  tanpa  intervensi  dari  Advokat.  Sebagai  contoh  adalah,  didapati pasangan suami istri  yang kini tengah mengalami konflik rumah tangga dan diambang  perceraian.  Sesuai  dengan  prinsip  teknik  ini,  bahwa  teknik  ini menganggap  posisi  lawan (oposing  party) bukan  sebagai  musuh,  melainkan sebagai mitra  yang mencari common ground . Istri bersikeras menuntut cerai pada  suami  di  Pengadilan  Agama.  Dalam  posisi  yang  sama,  suami  merasa dirugikan.  Ia  merasa  kesalahan  yang  menyulut  rumah  tangga  tidak sepenuhnya  tertimpa  pada  dirinya.  Perselisihan  pun  kini  terjadi.  Berdebat, berargumen,  dan  saling  menyalahkan.  Dalam  posisi  ini,  pihak  BP4  dapat menjadi  mediator  guna  menangani  perselisihan  yang  terjadi  pada  masing- masing klien. Mediator harus berpegang pada prinsip nilai-nilai kebersamaan (shared  interest  and  values). Tidak  memihak  salah  satu  dari  keduanya, melainkan  memberikan  pengertian  secara  komperhensif  dampak  daripada langkah yang hendak ditempuh keduanya. Contoh lain adalah, suami hendak menalak istrinya diambangkonflik rumah tangga. Maka BP4 hadir di tengah
31 Tri Widyastuti, “Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik,” 2017.
32 Dr. Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa .
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
konflik  tersebut  dengan  misi  perdamaian.  Bp4  dapat  memastikan  bahwa perilaku  yang  akan  dilakukan  suami  tersebut  tidak  mendapat  tekanan  dari pihak  manapun.  Bp4  dapat  melakukan  mediasi  dengan  proses  rekonsiliasi antara keduanya dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang.
Dari  dua  kasus  tersebut,  didapati  langkah-langkah  pelaksanaan  teknik negosiasi  kooperatif  dalam  proses  penyelesaian  masalah  antara  pasangan suami istri yang menurut peneliti tepat;
Pertama, pihak  BP4  selaku  mediator  harus  melakukan  komunikasi secara  inten  kepada  masing-masing  klien  (suami  atau  istri)  terkait permasalahan keluarga  yang menggiring tindak perceraian. Pertemuan dapat dilakukan  dengan  hari  atau  waktu  yang  berbeda  agar  argumen  yang dibangung dari masing-masing pihak dapat autentik. Pada tahap ini, mediator agar  lebih  banyak  mendengarkan  keluhan  dari  masing-masing  pihak  terkait. Tidak  diperkenankan  memberikan  solusi  di  tengah  proses  mediasi  yang masih berlangsung.
Kedua, gunakan  teknik  negosiasi  kooperatif  agar  tidak  ada  salah  satu pihak  yang  dirugikan.  Pertimbangan  menggunakan  teknik  ini  adalah  agar terwujudnya  nilai-nilai  kebersamaan  tanpa  menjatuhkan  satu  belah  pihak. Dalam  pelaksanaannya  pihak  mediator  dari  BP4  berusaha  memberikan penjelasan-penjelasan  normatif  atas  dasar  hukum  perceraiandari  sisi  hukum positif  dan  agama,  dampak  psikologis,  pengasuhan  anak,  ekonomi, pendidikan,  dan  dampak  lain  yang  dapat  merusakan  keberlangsungan kehidupan  keluarga  jika  tindak  perceraian  jadi  dilakukan.  Mediator  harus bersifat  rasional  dan  objektif  dengan  mempertimbangkan  keluhan  masing- masing  pihak.  Menjadikan  argumen  masing-masing  sebagai  memutuskan resolusi konflik untuk menjadi lebih baik.  Mediator harus bebas dari tekanan pihak manapun.
Ketiga, memberi  jawaban  yang  terbaik.  Langkah  ini  merupakan langkahyang paling utama untuk  dilakukan oleh BP4 setelah proses mediasi dilalui. Mediator dapat memberi jawaban yang terbaik, yaitu terhindarnyatindak  perceraian  rumah  tangga,  meskipun  pelaksanaan  akhir tetap  di  tangan  pihak  terkait.  Jika  perlu  mediator  dapat  memberikan kerumitan masalah administrasi,  yuridis, dan finansial jika tindak perceraian di bawa ke ranah pengadilan.
Keempat, mendistorsi  teknik  negosiasi  kompetitif  dan  teknik  negosiasi kompromi  jika  memungkinkan.  Mediator  untuk  tidak  terpengaruh  pada argumen  masing-masing  pihak.  Upayakan  untuk  menghindari  kedua  teknik negosiasi ini agar masing-masng pihak tidak merasa dirugikan, seperti salah satu  pihak  dirugikan  secara  material  karena  harus  membayar  kompensasi untuk  memenangkan  gugatan  di  Pengadilan  Agama.  Atau  mediator  lebih bersifat  subjektif  pada  salah  satu  pihak  karena  faktor  kepentingan,  sebagai dampaknya  mediator  menganggap  salah  satu  pihak  sebagai  lawan  dan
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
memberikan  argumen-argumen  penguat  yang  menggiring  memenangkan gugatan.
Keempat  langkah  teknik  negosiasi  kooperatif  demikian  dapat  ditempuh secara  prosedural  guna  menengahi  permasalahan  pasangan  suami-istri  yang hendak  bercerai.  Menurut  peneliti,  teknik  ini  sangat  tepat  dilakukan  oleh mediator  dari  anggota  BP4  sebagai  bentuk  pelaksanaan  program  pembinaan rumah tangga.

## PENUTUP
BP4 sebagai organisasi sosial keagamaan memiliki tugas dan wewenang untuk  membina  rumah  tangga  yang  harmonis,  bahagia,  dan  sejahtera  sesuai dengan ajaran agama. Perannya sekaligus menjadi mediator atas perselisihan rumah  tangga  yang  dihadapi  suami-istri.  Sebagai  bentuk  upaya  kuratif,  BP4 dapat  melaksanakan  tugasnya  dengan  memediasi  kedua  belah  pihak  dengan menggunakan  teknik  negosiasi  kooperatif.  Dalam  arti    BP4  melaksanakan mediasi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Menyelesaiakan proses mediasi  dengan  rasional,  objektif,  dan  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun. Teknik  negosiasi  kooperatif  ini  dilakukan  agar  kedua  belah  pihak  yang bersengketa dapat menemukan titik jawaban permasalahan yang menguntungkan  keduanya,  sehingga  tidak  terjadi  tindak  perceraian  dalam bahtera rumah tangga.

## DAFTAR RUJUKAN
Abbas, P.D.R.S. Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum
Nasional . Prenada Media, 2017.
https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAAQBAJ.

## Afandi, Moh. “HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif
Antara  Fikih  Konvensional,  UU  Kontemporer  Di  Indonesia  Dan Negaranegara  Muslim  Perspektif  HAM  Dan  CEDAW.” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2014): 191–201.
Aulia,  Natasha  Rastie,  and  Sri  Pursetyowati.  “Efektivitas  Fungsi  Mediasi Dalam Proses Perceraian.” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 15, no. 2 (2016).
AZIS,  M  NADRIS,  H  M  SATTU  ALANG,  and  SYAMSIDAR SYAMSIDAR.  “PERANAN  BADAN  PENASEHAT  PEMBINAAN,

## PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENINGKATKAN
KELUARGA  SAKINAH.” Washiyah:  Jurnal  Kajian  Dakwah  Dan
Komunikasi 1, no. 2 (2020). Wikipedia  Bahasa  Indonesia.  “Badan  Penasihatan  Pembinaan  Dan Pelestarian
Perkawinan,” 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penasihatan_Pembinaan_dan_Peles tarian_Perkawinan.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021

## Darmawati,  Darmawati.  “Fungsi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian.”
Sulesana:  Jurnal  Wawasan  Keislaman 9,  no.  2  (2014):  88–92. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/.v9i2.1303. Dinata,  Wildana  Setia  Warga.  “Optimalisasi  Peran  Badan  Penasehatan,
Pembinaan  Dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Dalam  Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember.” Journal de Jure 7, no. 1 (June 21, 2016): 78. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3508.
Dr.  Faisal  Ananda  Arfa,  M  A,  and  M  A  Dr.  Watni  Marpaung. Metodologi Penelitian  Hukum  Islam:  Edisi  Revisi .  Prenada  Media,  2018. https://books.google.co.id/books?id=IN-2DwAAQBAJ.
Dr.  Susanti  Adi  Nugroho,  S.H.M.H. Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Sengketa . Kencana, 2019. https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ.
Hanafi,  Wahyu.  “PERGESERAN  EPISTEMOLOGI  PENDIDIKAN
ISLAM,” n.d.
L,  S,  and  M  A  R  Bedong. Perdamaian  Perkara  Perceraian  Perspektif Undang-Undang  Dan  Maqashid  Al-Syari’ah .  IAIN  Parepare  Nusantara Press, n.d. https://books.google.co.id/books?id=LBgIEAAAQBAJ.
Mamudji,  Sri.  “Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 34, no. 3 (2017): 194–209. Marsella,  Meidah.  “Mediasi  Penal  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Filsafat Hukum.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
Marwan, Jimmy P. Kamus Hukum . Surabaya: Reality Publishe, 2009.
Moeloeng,  Lexi. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Rosda  Karya, 2011.
Mukhlis, Sihabudin. “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif  Gender.” KRTHA  BHAYANGKARA 14,  no.  2  (December  7,
2020): 221–35. https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282.
Ramlah,  Ramlah.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Tingkat Perceraian  Di  Indonesia  (Tinjauan  Terhadap  Hukum  Acara  Peradilan Agama).” Al-Risalah 14,  no.  02  (December  1,  2018):  350.
https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455.
Rizkiya,  Mihfa,  and  Santi  Marhamah.  “Upaya  Badan  Penasehatan,
Pembinaan  Dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  Dalam  Pembinaan  Dan Pelestarian Perkawinan.” Al-Mursalah 3, no. 2 (2017).
Salamah,  Yayah  Yarotul.  “Urgensi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di Pengadilan  Agama.” AHKAM:  Jurnal  Ilmu  Syariah 13,  no.  1  (2013). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953.
Saragih, R F. “Fungsionalisasi ADR Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 7, no. 13 (April 10, 2000):
138–47. https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art11.
El Wasathiya, Volume 9 Nomor 2, Desember 2021
Shihab, Quraish. “Tafsīr Al-Miṣbāḥ.” In XI . Jakarta: Lentera Hati, 2001. Tim  Perumus  BP4.  “Anggaran  Dasar  Badan  Penasihat,  Pembinaan,  Dan
Pelestarian Perkawinan,” 1961.
Widyastuti,  Tri.  “Pengaruh  Komunikasi  Asertif  Terhadap  Pengelolaan Konflik,” 2017.