## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI
Oleh:
Dian Fawzy Ilmiah 1) , Anita Wijayanti 2) , Purnama Siddi 3)
Universitas i Islam Batik i Surakarta ilmiahdian@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas perencanaan, u pelaksanaan dan penatausahaan, dan pelaporan dan u pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Ampel  Kabupaten Boyolali tahun 2018. Teknik u pengambilan sampel pada penelitian ini adalah random sampling  dengan u menggunakan  sampel  sebanyak  3  desa  di  Kecamatan  Ampel Kabupaten  Boyolali.  Sedangkan k untuk  teknik  analisis data  yang  digunakan u dalam penelitian  ini u yaitu  menggunakan u teknik  analisis u tematik.  Berdasarkan hasil pengujian u analisis tematik,  akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa u dilakukan secara  transparan u dan  partisipatif.  Akuntabilitas  pelaksanaaan  dan  penatausahaan berjalan  dengan  transparan,  patisipatif,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran. Sedangkan untuk akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

## Kata kunci :  Akuntabilitas, Dana Desa

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  masyarakat  hukum u yang  memiliki  batas u wilayah  sehingga masyarakat memiliki h wewenang untuk mengatur k dan mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan P masyarakat  setempat,  hak asal  usul  maupun  hak tradisional i yang diakui serta dihormati u dalam sistem i pemerintahan Negara u Kesatuan Republik , Indonesia  (UU  Nomor , 6  Tahun  2014 D tentang  Desa).  Desa K memiliki kewenangan p yaitu dalam t bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan i pembangunan desa, pembinaan i kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat P desa  berdasarkana  asal-usul, P adat  istiadat,  serta  ide  dan  tanggungjawab dari masyarakat (Kholmi,2016). Dalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  telah  mengatur  bahwa  keuangan  dan  aset  desa  yang  digunakan  untuk memberikan  pelayan  publik  khususnya  masyarakat  adalah  dana  yang  berasal  dari Pendapatan  Asli  Daerah.  Baik  Pemerintah  dari  pusat  hingga  Kabupaten  atau  Kota mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  transfer  dana,  hibah  ataupun  donasi  bagi
Desa. h Salah  satu  dana  yang  ditransfer  oleh  pemerintah  untuk  mendukung pembangunan di Desa adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) (Putra et al , 2107). Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan  Pemerintah Daerah untuk Kabupaten / h Kota dimana  dana  tersebut  dibagi  secara  merata  /  seimbang  antara  desa  satu  dengan u desa yang  lainnya,  demikian  maka  disebut F dengan  Alokasi  Dana D Desa  kemudian disingkat  ADD  (Peraturan h Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005).  Alokasi  Dana k Desa (ADD) sebagai bantuan h dana stimulan atau D perangsang untuk mendorong DDD dalam membiayai DK program penyelenggaraan k pemerintahan desa, j pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan, j dan pemberdayaan k masyarakat  (Permendesa  Nomor  5  tahun k 2015).  Untuk  mengelola Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  maka  dibutuhkan  beberapa h tahap-tahap  pengelolaan, meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  dan  penatausahaan,  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban.
Pembagian  Alokasi  Dana  Desa  ditentukan  oleh  beberapa  hal,  sehingga  jumlah Alokasi  Dana h Desa  per  desa  berbeda-beda.  Beberapa  hal  tersebut  adalah  luas wilayah,  jumlah  penduduk,  status  desa,  dan  tingkat  kemiskinan.  Setiap  desa memperoleh  Alokasi  Dana  Desa  digunakan  untuk  mecapai  tujuan.  Tujuan  adanya Alokasi  Dana  Desa  ada  untuk  :  1).  Pemenuhan  pemberian  penghasilan G tetap  dan tunjangan  perangkat  desa h dan  kepala  desa;    2).  Pemenuhan  jaminan  kesehatan  dan jaminan ketenagakerjaan; 3). Pemenuhan BPD (operasional BPD dan insentif BPD); 4). Pemenuhan operasional baik RT/RW dan kegiatan kantor rutin; 4). Pemenuhan di bidang  pemberdayaan  perempuan  atau  PKK.  Rumusan i masalah  dari  penelitian i ini antara lain :
1. Bagaimana f  d akuntabilitas  perencanaan u Alokasi  Dana i Desa  (ADD)  di Kecamatan h Ampel Kabupaten Boyolali?.
2. Bagaimana i akuntabilitas  pelaksanaan  dan  penatausahaan  Alokasi  Dana h Desa (ADD) di h Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?.
3. Bagaimana g akuntabilitas  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Alokasi h Dana Desa (ADD) di D Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali?

## LANDASAN TEORITIS
Menurut UU  No.  6  Tahun 2014  Dana u Desa  merupakan  dana  yang bersumber dari h anggaran  pendapatan  dan i belanja  negara  yang i diperuntukkan  bagi  desa yang ditransfer  melalui h anggaran  pendapatan  dan F belanja  daerah kabupaten/kota  dan digunakan G untuk membiayai K penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, K dan pemberdayaan masyarakat.
Pedoman Alokasi Dana k Desa (ADD) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor p 47 Tahun , 2015, Alokasi Dana k Desa (ADD) merupakan dana perimbangan p yang diterima kabupaten/kota dalam o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota o setelah dikurangi  Dana y Alokasi Khusus. Alokasi  Dana Desa (ADD)  diberikan  kepada  desa  berdasarkan  perhitungan  Alokasi 0 Dana  Desa  Merata dan Alokasi Dana u Desa Proporsional.
Akuntabilitas h adalah  suatu  kewajiban untuk  memberikan , pertanggungjawaban dan i menerangkan  kinerja k seseorang  maupun  pimpinan  suatu unit  organisasi kepada pihak yang o berwenang dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.
a. Perencanaan
Perencanaan  adalah  kegiatan  atau  proses  dimana  sejumlah  orang  menyalurkan pemikiran  serta  kesepakatan  secara  matang  untuk  mengelola  keuangan D desa dalam  rangka  pembangunan  maupun pemberdayaan  masyarakat PO (Rahum,
2015). Pengelolaan perencanaan i Alokasi Dana Desa agar mencapai akuntabilitas maka dilaksanakan dengan prinsip transparan dan partisipatif.
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaksanaan , pembangunan  desa  harus i sesuai  dengan  yang telah  direncanakan oleh masyarakat KK bersama dengan aparat pemerintahan. Masyarakat dan aparat pemerintahan h juga berhak mengetahui dan melakukan G pengawasan terhadap G jalannya  pemembangunan  desa.  Pengelolaan  pelaksanaan  dan penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  agar  mencapai  akuntabilitas  maka dilaksanakan dengan prinsip transparan, partisipatif, skuntabel, tertib dan didiplin anggaran.
c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pelaporan  merupakan  suatu  proses  dimana  hasil  kegiatan    yang  telah  dicapai dalam  penatausahaan  dikelola  dan  disampaikan  kepada  msyarakat,  BPD  dan pengawas  (Rahum,  2015).  Pengelolaan  pelaporan dan  pertanggungjawaban Alokasi  Dana h Desa  agar  mencapai  akuntabilitas  maka  dilaksanakan  dengan prinsip j transparan, akuntabel, i tertib dan disiplin h anggaran
Penelitian  oleh  Abu  Rahum  (2015)  hasil  penelitian ini  menunjukkan W bahwa laporan  petanggungjawaban  Alokasi  Dana W Desa  (ADD)  dalam  pembangunan fisik sudah  berjalan dengan  baik.  Hal  ini dapat  dilihat P dari  seluruh  kegiatan  pengelolaan Alokasi  Dana E Desa  (ADD)  yang  sudah  berjalan  serta  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada i masyarakat.
Penelitian  oleh  Siti et  al (2017)  hasil i penelitian  ini  menunjukkan D bahwa Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi  Dana H Desa (ADD) dalam  pengelolaannya sudah berjalan h dengan baik  dan sudah sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Perencanaan  Alokasi  Dana D Desa  (ADD)  dilakukan  dengan kegiatan G musyawarah  perencanaan h dan  pembagunan  pada  tingkat dusun,  desa, maupun kecamatan yang melibatkan masyarakat, BPD, serta LPMD.
Penelitian  oleh  Syahadatina  (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Akuntabilitas  Pelaksanaan  Alokasi  Dana HY Desa  (ADD)  mencerminkan  prinsip transparan.  Prinsip  transparan  ini  juga  didukung  oleh  prinsip  partisipasi i masyarakat dalam  proses  pelaksanaan.  Lalu  untuk R prinsip  akuntabilitas  telah  berjalan  dengan sepenuhnya  dengan  pertanggungjawaban  secara R fisik  dan  administrasi  yang  sudah selesai h dan lengkap.
Penelitian  oleh  Nasehatun  dan  Anisa  (2017)  hasil  penelitian  ini    menunjukkan bahwa Akuntabilitas Penatausahaan Alokasi Dana D Desa (ADD) telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Y ada beberapa hal i yang belum  pernah  terjadi  yaitu  terkait  dengan  prosedur  pengisian  kas  desa,  dalam penelitian  ini  menerangkan  bahwa  bendahara  desa  tidak  pernah  menyimpan  uang desa. Dari pernyataan ini bisa dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pihak utama yang mengatur  pengelolaan  Alokasi h Dana  Desa  (ADD).  Akan i tetapi  secara  keseluruhan bahwa  dalam  penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  mencapai  tingkat akuntabilitas.
Penelitian  oleh  Putra et  al (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Akuntabilitas  Pelaporan  Alokasi  Dana h Desa  (ADD)  telah  berjalan  dengan  baik, namun  ada  beberapa prosedur  yang  belum  tepat i waktu  dalam , pelaksanaannya. Penelitian  ini  juga  menyatakan  bahwa  ada  dua  pelaporan  yang  dilaporkan  secara berkala  oleh  bendahara  yang  intinya  akan  dipertanggungjawabkan  setiap  bulannya kepada Kepala Desa serta laporan akhir yang akan disampaikan kepada Bupati paling lambat 31 Desember tahun yang berekenaan.
Kerangka Pemikiran

## METODE r PENELITIAN
Jenis  penelitian u ini  adalah  penelitian i deskriptif.  Penelitian  deskriptif  ini didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh data atau gambaran yang jelas  mengenai  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Penelitian  ini  bersifat  kualitastif. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  sebagai  metode  untuk meneliti  suatu  keadaan  secara  langsung  atau  alamiah  dimana  peneliti  adalah  kunci utama (Sugiyono, 2007).
Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Tertib dan Disiplin Anggaran
( Buku Pedoman Pemerintah , Rahum
(2015), Wida et al (2017)) Akuntabilitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penatausahaan Perencanaan Transparan, i Akuntabel, i Tertib dan Disiplin j Anggaran
(Buku Pedoman Pemerintah, Rahum (2015), Putra et al , (2017))
Transparan dan
Partisipatif
(Buku pedoman
Pemeruintah,
Mardiasmo (2009)
Akuntabilitas P Pengelolaan Alokasi P Dana Desa
(Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, Purnama Siddi)
Variabel  penelitian  pada  pengelolaan  Alokasi  Dana D Desa  terdiri  dari: (1).perencanaan  Alokasi  Dana D Desa  dengan  indikator  berupa  rtransparan  dan pertisipatif. (2). Pelaksanaan dan penatausahaan Alokasi Dana D Desa dengan indikator transparan,  pertisipatif, i akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran.  (3).  Pelaporan  dan pertanggungjawaban  Alokasi  Dana D Desa  dengan  indikator  transparan, i akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah 3 desa di Kecamatan W Ampel kabupaten  Boyolali yaitu  Desa  Tnaduk,  Desa  Selodoko  dan  Desa  Sidomulyo.  Data yang digunakan  dalam  penelitian S ini  adalah  data primer.  Data D yang  diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Pada D penelitian ini data D primer didapat  dari  kegiatan  wawancara D dan  observasi.  Wawancara h merupakan  proses pengumpulan  data  yang D dilakukan  dengan cara  bertemu  langsung  antara S penanya ( interviewer )  dengan  narasumber  ( interviewee )  (Masiyah,  2016).  Obyek  yang  akan diteliti  disini  adalah  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Lalu  subyek  yang  akan  dimintai keterangan mengenai obyek yang akan diteliti adalah seseorang yang terlibat langsung dengan  pengelolaan  Alokasi  Dana D Desa  (ADD)  dari  perencanaan, o pelaksanaan  dan i penatausahaan,  hingga  pelaporan dan i pertanggungjawaban.  Setelah  melakukan pengamatan  langsung,  peneliti  juga  menyimpan  hasil  observasi  dalam  bentuk dokumentasi foto sebagai bukti bahwa keadaan tertulis sesuai dengan kenyataan yang dapat dilihat secara langsung.
Sumber  data  sekunder D adalah  data yang  diberikan  secara h tidak  langsung kepada i pengumpul data (Sugiyono, 2015). Pada penelitian f ini data sekunder diperoleh melalui  laporan  keuangan  Alokasi  Dana D Desa  (ADD)  pada  tahun D 2018.  Dengan menggunakan laporan keuangan maka akan dapat diketahui bahwa pengelolaan sudah mencapai pada kata Akuntabilitas.
Dalam penelitian  ini  data  responden  yang  digunakan  adalah  pemerintah  desa  di Kecamatan  Ampel  Kabupaten  Boyolali  yang  menerima  Alokasi  Dana G Desa  (ADD) pada tahun 2018. Responden yang akan diwanwancarai meliputi :
a) Kepala Desa o
b) Bendahara Desa o
c) Staf lain yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana o Desa (ADD)
d) Staf Kecamatan yang menerima dan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD)
Metode analisis data yang digunakan o dalam penelitian ini o adalah deskriptif o kualitatif  dengan  menggunakan  teknik  analisis o data  yang  disebut  teknik analisis  tematik.  Analisis  data  tematik  adalah  analisis  yang  dilakukan  setelah mengumpulkan  data  melalui o wawancara  dan  observasi. o Analisis  data  tematik bertujuan  untuk  memahami  lebih  dalam  mengenai  akuntabilitas  pengelolaan Alokasi o Dana  Desa  dengan  mengelompokkan  berdasarkan  tema-tema  agar  lebih mudah untuk dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana o Desa
Perencanaan h Alokasi Dana o Desa merupakan tahap awal yang dilaksanakan desa. Penrencanaan  Alokasi  Dana D Desa  (ADD)  memiliki  beberapa  indikator  agar  bisa berhasil. Indikator tersebut adalah transparan dan partisipatif.
a. Transparan
Diharapkan  dengan  sikap  transparan  ini  masyarakat  bisa  mengetahui bagaimana  struktur  perencanaan  yang  akan  dilakukan  pemerintah I desa.  Pada studi  kasus  yang  sudah  dilakukan  oleh  peneliti  di  Desa  Tanduk,  Selodoko  dan Sidomulyo, ternyata dari masing-masing desa memberikan jawaban yang hampir sama  perihal  sikap  transparan.  Hal  ini  sesuai  dengan o pernyataan  yang dikemukakan o oleh bapak Agung Nugroho selaku sekretaris Desa Tanduk berikut ini.
“ Kan  perencanaan  itu  diawali  dari  musyawarah  Dusun  biasanya  di  tingkat RW dimana perencanaan itu dimulai dari bawah (dari tingkat RW). Lalu dalam Musdus  itu  dimusyawarahakan  apa  saja  kegiatan  yang  diusulkan  dari  dusun  ke desa,  nanti  dibawa  ke  Musdus  (Musyawarah  Desa).  Nah  di  Musdus  nanti  Desa memutuskan  kira-kira    kegiatan  yang  mendesak  itu  yang  mana  dan  yang diprioritaskan nanti kita anggarkan di APBDes ”.
Setiap  desa  menerapkan  sikap  transparan  dengan  cara  memberitahukan secara langsung berapa nominal Alokasi Dana p Desa yang diperoleh oleh desa itu sendiri.  Ada  pula  cara  penyampaian  transparansi  dana  dengan  memberi  tahukan kepada BPD , lalu BPD menyampaikan ke masyarakat.
b. Partisipatif p
Pada  perencanaan P Alokasi  Dana p Desa  selain  memperhatikan  aspek transparan  juga  memperhatikan  aspek  partisipatif.  Partisispasi p masyarakat  bisa disampaikan  misalnya  melalui  Musrenbangdes dimana  masyarakat  dan pemerintah desa  berkumpul  untuk  bersama-sama  menentukan  perencanaan  apa yang  akan  dilakukan  untuk  pekembangan  desa  tersebut.  Pada  perencanaan  juga membutuhkan yang namanya pertisipasi. Studi h kasus yang sudah dilakukan oleh peneliti memberikan hasil bahwa pada Desa Tanduk dan Selodoko sangat terbuka sekali  terhadap  hak p masyarakat  untuk  berpendapat.  Hal o ini  sesuai  dengan peryataan  yang  diberikan oleh    bapak  Agung  Nugroho  selaku  sekretaris p Desa Selodoko berikut ini :
“Jadi  pada  saat  perencanaan  itu  partisipasi  dari  masyarakat  sediri,  jadi masyarakat yang butuh. Misal dukuh saya ingin mengaspal jalan, pak saya mau ngaspal jalan dengan panjang sekian, lebar sekian, ketebalan sekian dan mereka membuat RAB sendiri”
Dua  desa  ini  mengadakan  musyawarah i dusun  (Musdus)  yang  dilakukan  di masing-masing dukuh. Setelah malaksanakan Musdus h dan memperoleh beberapa kesepakatan,  maka  pihak  Pemerintah h desa  akan  melanjutkan  usulan  dusun  itu dalam  musyawarah Desa(Musdes)  yang  mana  dalam  Musdes  nantinya  akan dipilih manakah kegiatan yang akan atau segera untuk dilaksanakan.
Akuntabilitas h pelaksanaan dan penatausahaan b Alokasi Dana h Desa
Pelaksanaan p dan  penatausahaan i adalah  proses  dimana  suatu  perencanaan dilakukan  dan  pada  saat  melaksanakan  perlu  adanya  suatu  pencatatan  atau pengelolaan dana oleh bendahara desa. Agar pelaksanaan dan penatausahaan berjalan dengan baik,  maka perlu adanya indikator yang  berupa transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.
a. Transparan o
Pada pelaksanaan perlu adanya sikap p transparan dari Pemerintah h Desa untuk selalu  menginformasikan  kepada  masyarakat  tentang  berapa h jumlah  dana  yang digunakan.  Berikut  adalah  studi P kasus  yang  peneliti  lakukan  untuk  mengetahui bagaimana  pemerintah  desa  menerapkan  sikap  transparan  saat  proses pelaksanaan. Hal ini sesuai dnegan pernyataan bapak Yon Aprilianto selaku kaur keuangan Desa Selodoko berikut ini :
“Jadi  begini  dek,  setiap  selesai  dalam  kegiatan  kami  selalu menginformasikan    perihal  capaian  kegiatan  dan  juga  kami  menyampaikan realisasi  anggaran  yang  telah  digunakan  dalam  kegiatan  tersebut,  jadi  semua masyarakat dapat megetahui bagaimana dana itu digunakan dek”
Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada tiga desa tersebut, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  Pemerintah  Desa  sudah  menerapkan  sikap  transparan  kepada masyarakat  terkait  berapa  dana  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan  proses pelaksanaan.
b. Pertisipatif
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  perlu  adanya  partisipasi  agar  pelaksanaan bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  cepat  terselesaikan.  Bentuk  sikap  partisipatif dapat  dilihat  melalui  studi  kasus  yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  3  desa tersebut.  Seperti  pernyataan  yang  diberikan  oleh  bapak  Yon  Aprilianti  selaku Kaur Keuangan Desa Selodoko berikut ini :
“Partisispasinya begini, ada sistem gotong royong. Gotong royong itu dalam tanda kutip. Kalau kita ambil dari APBDes itu intruksi dari pemerintah kan padat karya  (dibayar),  harga  standar  Selodoko  bukan  standar  manapun  tapi  standar Selodoko  sendiri.  Jadi  bayarnya  tukang  yang  wajarnya  Selodoko  ya  itu  yang dibayar. Jadi pelaksanaan khusus di pembangunan kami full bayaran”
Partisipasi msyarakat itu berbeda-beda. Ada yang perpar
tisi  penuh  dengan  cara  gotong  toyong,  ada  yang  berpartisipasi  sebagai pegawai  padat  karya  dalam  pelaksanaan,  dan  ada  juga  yang  tidak  dilibatkan partisipasinya  dalam  melakukan  pelaksanaan  karena  sudah  sangat  berpedoman dengan peraturan yang diberikan oleh Pemerintah p Daerah atau Kabupaten.
c. Akuntabel
Pada  proses penatausahaan  sangat  diperhatikan  perihal  bagaimana akuntabelnya  suatu  pencatatan.  Akuntabel P adalah  bagaimana  pemerintah P desa mencatat semua kegiatan pengeluaran dan  memasukan dana sesuai dengan bukti yang  sebenarnya.  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan  bapak  Agung  Nugroho selaku sekretaris Desa Tanduk berikut ini:
“Karena  penatausahaan  kan  sekarang  lewat  sistem  Siskeudes  itu.  jadi  di sistem  antar  penerimaan  kita,  pengeluaran  kita  dengan  rekening  yang  ada  di
bank itu harus sama. Jadi seumpama penatausahaan sudah selesai tapi saldo di laporan  dengan  kenyataan  itu  berbeda  maka  tidak  bisa.  Jadi  antara penatausahaan dengan pembukuan harus sama. Kalau ada selisih berarti dalam penatausahaan masih belum tepat”
Dari studi h kasus yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan  sikap  akuntabel  pada  penatausahaan h Alokasi  Dana h Desa  sudah berjalan  akuntabel.  Hal  ini  didukung  dengan  adanya  sistem  atau  aplikasi  yang diberikan  oleh  Pemerintah p Daerah  yang  dinamakan  dengan  Siskeudes  (Sistem Keuangan  Desa).  Adanya  sistem  ini  maka  Pemerintah  Desa p diharapkan  dapat membuat penatausahaan dengan jujur dan sesuai dengan bukti yang sebenarnya.
d. Tertib dan disiplin anggaran
Pada  pelaksanaan p dan  penatausahaan j perlu  adanya  tertib  dan  disiplin anggaran.  Dimana  dana  yang  digunakan  susuai P dengan  rencana  penganggaran yang  sudah  dibuat  ketika  perencanaan  awal  atau  sesuai  dengan  RAB dan h pelaksanaan  yang  sudah  berjalan.  Hal  ini  sesuai i dengan  pernyataan  yang diberikan oleh ibu Sugiyanti selaku sekretaris Desa Sidomulyo berikut ini:
“Iya  sudah  pasti  tertib  mbak,  soalnya  diklopkan  dengan  aplikasi  Siskeudes mbak.  Jadi  ya  tidak  ada  yang  menyimpang.  Kegaiatan-kegiatan  sesuai  dengan nominalnnya  sesuai  dengan  RABnya,  sesuai  dengan  Draf  APBDesa  kita.  Jadi untuk ADD ini kita clear (bersih) sesuai dengan Juknis yang sudah diberikan”
Maka i dapat  ditarik h kesimpulan  bahwa  tertib  dan  disiplin  anggaran  pada penatausahaan  ini  sudah  berjalan dengan  tertib dan  disiplin.  Hal ini juga o didukung dengan adanya sistem yang sudah menyediakan format pencatatan sehingga mempermudah  Pemerintah P Desa  dalam  menyusun  penatausahaan.
Apabila  ada  kendala,  Pemerintah  Desa  sudah  bisa  mengatasi  kendala  tersebut tanpa membuat anggaran menjadi kurang atau boros.
Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana o Desa
Pelaporan P merupakan  hasil  kegiatan  yang  telah  dicapai  dalam  penatausahaan dikelola  dan  disampaikan  kepada  masyarakat,  BPD  dan  pengawas  (Rahum,  2015). Tidak hanya pelaporan,  melainkan pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan laporan  yang  telah  dibuat  tersebut.  Suatu  lapotan  dan  pertanggugjawban  dikatakan
akuntabel  apabila  sudah  memenuhi  indikator  transparan, o akuntabel  serta  tertib o dan disiplin o anggaran.
a. Transparan o
Pada  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  perlu  adanya  sikap  transparan. Pemerintah h Desa  harus  transparan  kepada  pihak-pihak  yang  berhak  meminta pelaporan dan i pertanggungjawaban. Berdasarkan studi h kasus yang i telah dilakukan,  dapat  dilihat , bahwa  Desa  Tanduk,  Selodoko  dan  Sidomulyo  sudah menerapkan sikap transparan dengan melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporannya  kepada  pihak  yang  tingkatannya  lebih  tinggi  yaitu  pihak  kecamatan dan  Pemeritah  Daerah.  Selain  pihak  kecamatan  dan  kabupaten,  ketiga  desa tersebut juga transparan kepada masyarakat. Hal ini dapat i dilihat dari pernyataan bapak Agung Nugroho sebagai sekretaris Desa Tanduk berikut ini :
“yang  jelas  kita  kan  membuat  laporan  realisasi  anggaran  untuk  disetiap akhir  tahun  kegiatan  dimana  laporan  realisasi  itu  dibuat  dengan  kita  membuat LPPD  yang  bentuknya  berupa  MMT  besar,  sehingga  setiap  warga  itu  tahu alokasi  anggaran  yang ada di  desa sekian  dengan realisasi belanja desa sekian itu  kita  buatkan  MMT  besar.  Sehingga  warga  bisa  mengatahui  kinerja pemerintahan desa itu sepeti apa selain itu kita juga buat laporan kepada dinas yang  bersagkutan  yaitu  Dispermasdes  kabupaten  Boyolali,  kita  harus memberikan  laporan  realisasi  itu  setiap  tahun.  itu  bukan  hanya  ADD  namun semua  anggaran  yang  diterima  oleh  desa  itu  semua  dilaporkan.  Baik  dana  dari pemerintah  kabupaten,  pemerintah  propinsi  maupun  dari  pusat  kita  harus  buat laporan”
Sehingga  masyarakat  tidak  bertanya-tanya  bagaimana  Pemerintah  Desa mengelola Alokasi Dana h Desa tersebut.

## b. Akuntabel
Saat  pelaporan  dan h pertanggungjawaban  juga  memperhatikan  perihal  sikap akuntabel, dimana Pemerintah i Daerah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabankan  harus  dengan  sikap  akuntabel.  Sikap  akuntabel yang  dimaksud  disini  adalah  Pemerintah  Desa  membuat  laporan  dan pertanggungjawaban  dengan  format  dan  keadaan  keuangan  yang  sesungguhnya. Setelah  peneliti  melakukan  studi h kasus  pada  tiga  desa  kaitannya  dengan
(Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti, Purnama Siddi)
penerapan sikap akuntabel pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat  dari  pernyataan  ibu  Sugiayanti  selaku  sekretaris  Desa  Sidomulyo  berikut ini :
“Itu  ada  rekomendasi  Camat  yaitu  kegiatan  yang  mau  dicairkan  apa  saja.
Kemudian  bukti-bukti  penerimaan  kegiatan  itu.  kwitansi,  ya  itu  mbak.  Paling kegiatan rutin ADD itu kan itu mbak. Kalau bukti untuk mancairkan ADD itu ada mbak  pertanggungjawabannya  ada  mbak.  Jadi  komplit.  Kerjasama  kita  kan sudah kita tunjuk dengan pihak ketiga”
Maka peneliti dapat menarik P kesimpulan tentang penerapan sikap akuntabel pada  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana H Desa  bahwa  pelaporan dan  pertanggungjawaban  sudah  dilakukan  secara  akuntabel,  bersdasarkan  atas bukti-bukti yang sesungguhnya terjadi tanpa dibuat-buat.
c. Tertib o dan Disiplin l Anggaran
Selain  transparan  dan  akuntabel,  dalam  pelaporan o dan  pertanggungjawaban juga  harus  memperhatikan  tertib  dan  disiplin  anggaran  dimana  semua  pelaporan dan pertanggungjawaban yang diberikan sesuai h dengan peraturan atau ketentuan yang  berlaku  serta  disiplin  pada  anggaran  yang  sudah  sistimasikan  sebelumnya. Pada  Desa  Tanduk  mendapat  mendapat  Alokasi  Dana i Desa  sebesar  Rp 465.853.000.  desa  Selodoko  mendapat  Alokasi  Dana h Desa  sebesar  Rp 403.324.000.  desa  Sidomulyo  mendapat  Alokasi  Dana h Desa  sebesar  Rp 483.696.000. ketiga desa tersebut sudah menggunakan Alokasi Dana h Desa sesuai dengan dana yang diberikan.     Kesimpulan h yang dapat  diambil dari studi u kasus yang sudah dilakukan tentang tertib dan disiplin anggaran tersebut adalah, bahwa Pemerintah Desa  Tanduk,  Seodoko  dan  Sidomulyo  sudah  menggunakan  dana dengan tertib dan disiplin serta dikelola dengan semaksimal mungkin.

## PEMBAHASAN
Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana o Desa di o Kecamatan Ampel Kabupaten o Boyolali
Perencanaan Alokasi Dana h Desa (ADD) dilakukan dengan kegiatan musyawarah perencanaan dan  pembagunan  pada  tingkat  dusun,  desa,  maupun o kecamatan  yang melibatkan  masyarakat,  BPD,  serta  LPMD  (Siti et  al ,2017).  Perencanaan  dilakukan dengan  prinsip  transparan  dan  partisipatif.  Prinsip  transparan  dilakukan  dengan
menyampaikan langsung kepada masyarakat melaui pemasangan banner yang didalam banner tersebut sudah tertera berapa ADD yang didapat o oleh desa tersebut. , Cara lain yang  digunakan  pemerintah h desa  untuk  menyampaikan  informasi  tentang  ADD  ini adalah  dengan  menyampaikan  terlebih  dahulu  kepada h BPD  dusun  setempat  dan kemudian BPD menyampaikan P langsung kepada masyarakat melalui musyawarah h dusun (Musdus). Prinsip partisipatif pada perencanaan dilakukan dengan mengadakan i Musdus  dan  Musdes  agara  masyarakat  turut  berperan  untuk menyumbangkan ide dan aspirasinya untuk mengembangkan desa mereka.
Akuntabilitas P Pelaksanaan dan Penatausahaan P Alokasi Dana o Desa di Kecamatan o Ampel Kabupaten o Boyolali
Penelitian  oleh  Syahadatina  (2017)  hasil  penelitian ini  menunjukkan bahwa Akuntabilitas  Pelaksanaan o Alokasi  Dana h Desa  (ADD)  mencerminkan  prinsip transparan.  Prinsip  transparan  ini  juga  didukung  oleh  prinsip  partisipasi o masyarakat dalam  proses o pelaksanaan.  Lalu  untuk  prinsip  akuntabilitas telah  berjalan  dengan sepenuhnya  dengan h pertanggungjawaban  secara  fisik o dan  administrasi  yang sudah . selesai  dan  lengkap o .  Pelaksanaan i Alokasi  Dana l Desa  menggunakan  prinsip transparan,  partisipatif,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Prinsip  transparan sudah  dilakukan  dengan  cara  Pemerintah  Desa  menyampaikan  semua  dana  yang sudah dianggarkan kepada masyarakat. Prinsip partisipatif ditunjukkan melalui gotong royong  atau  pemberdayaan  masyarakat  (mengadakan  lowongan  pekerjaan  bagi masyarakat setempat yang belum memiliki h pekerjaan/ padat karya). Prinsip akuntabel pelaksanaannya  didukung  dengan  adanya  aplikasi  Siskeudes  yangmana  dalam penggunaan  Siskeudes  sangat  membantu  Pemerintah  Desa  dalam  menjaga keakuntabelannya  serta  tertib  dan  disiplin  dalam  menggunakan  anggran  Alokasi Dana h Desa.
Akuntabilitas  Pelaporan P dan  Pertanggungjawaban h Alokasi  Dana i Desa  di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Penelitian  oleh  Putra et  al (2017)  hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa h Akuntabilitas  Pelaporan Alokasi  Dana h Desa  (ADD)  telah  berjalan  dengan baik,  namun  ada  beberapa o prosedur  yang  belum  tepat waktu  dalam  pelaksanaannya. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  Alokasi i Dana  Desa  di  Kecamatan  Ampel sudah o menerapkan  prinsip  transparan,  akuntabel,  tertib  dan  disiplin  anggaran.
Penerapan  prinsip  transparan  ditunjukkan  dengan  penyampaian  laporan  baik  kepada pihak  kecamatan,  kabupaten,  maupun  pusat/propinsi.  Prinsip  akuntabel  yang diterapkan  ditunjukkan  dengan  penggunaan  Siskeudes.  Penggunaan  Siskeudes  ini dalam memasukkan data harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Hasil pengolahan dari  aplikasi  Siskeudes  ini  nantinya  akan  menghasilkan  laporan  Realisasi  Alokasi Dana i Desa.  Dimana  dalam  laporan  Realisasi  tersebut  dapat  ditunjukkan  bahwa Pemerintah  Desa  sudah  mengelola  Alokasi  Dana h Desa  semaksimal  mungkin. Pemaksimalan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana h Desa ini menjadi penilaian bahwa Pemerintah sudah menggunakan dana dengan Tertib dan disiplin.

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  peneitian  pada  beberapa  desa  di o Kecamatan  Ampel Kabupaten o Boyolali  yaitu  Desa  Tanduk,  Desa  Seodoko  dan  Desa  Sidomulyo  maka peneliti  menemukan  hasil  tentang  Akuntabilitas Pengeolaan  Alokasi  Dana u Desa. Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana u Desa  di  Kecamatan  Ampel  Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 dapat diambil o kesimpulan sebagai berikut
Tahap perencanaan  Alokasi  Dana o Desa  pada  tiga  desa  diKecamatan  Ampel sudah  menerapkan  sikap  transparan  dan  partisipatif.  Hal o ini  dapat  dilihat o pada  saat pemerintah desa dengan keterbukaannya menginformasikan berapa jumlah dana yang didapat  dan  mempersilahkan  masyarakat  sendiri  untuk  menyusun  perencanaan kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Bentuk  keterbukaan  (transparan)  pemerintah  desa dilakukan  lewat  musyawarah  dusun  atau  disampaikan  ke  BPD  lalu  BPD menginfomasikan  ke  masyarakat.  Lalu  agar  terbentuk  suatu  partisipasi  masyarakat pemerintah  desa  mengadakan  musyawarah  dusun  (Musdus)  dan  musyawarah  desa (Musdes) supaya masyarakat bisa menyalurkan gagasan dan ide untuk kemajuan dan perkembangan desa itu sendiri.
Tahap  pelaksanaan  dan  penatausahaan  Alokasi  Dana o Desa  pada  tiga  desa  di Kecamatan  Ampel  Kabupaten o Boyolali  telah  menerapkan  prinsip  atau  sikap transparan, o partisipatif,  akuntabel  serta  tertib  dan  displin  anggaran.  Prinsip transparan  dapat  diihat  dari  pemerintah  desa  menyerahkan  berapa  biaya  yang dibutuhkan  untuk  ditentukan  sendiri  oleh  masyarakat.  Prinsip  partisipatif  disini terdapat  beberapa  cara  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  desa.  Partisipatif  bisa diwujudkan  dengan  sistem  gotong  royong,  bayaran,  dan  ada  juga  yang  hanya
melibatkan  anggotan  kantor  desa  saja  untuk  mengelola  dana  tersebut  karena  dirasa memang  hanya  untuk  kepentingan  pihak  intern  kantor  desa  saja.  Akuntabel  dalam penetausahaan  sudah  sangat  akuntabel  karena  sudah  menggunakan  sistem  atau aplikasi  yang  dinamakan  Sisten  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  yang  disediakan  dari pemerintah  daerah  dan  sudah  pasti  keakuntabelannya.  Selanjutnya  pada  tertib  dan disiplin  anggaran  disini  pemerintah  desa  juga  mengandalkan  penggunaan  Siskeudes tersebut, dimana setiap data dana yang dimasukkan dalam sistem harus sesuai dengan kenyataan atau bukti yang ada.
Tahap  pelaporan  dan o pertanggungjawaban  Alokasi  Dana o Desa  pada  tiga  desa diKecamatan  Ampel Kabupaten  Boyolai  sudah  dilaksanakan  dengan  transparan, akuntabel  serta  tertib dan  disiplin o anggaran.  Transparan  dalam pelaporan  dan pertanggungjawaban  sudah  dilakukan  dengan  transparan.  Hal  ini dapat  dilihat , dari pemerintah , desa  menyampaikan  hasil  realisasi  kepada  masyarakat  dalam  bentuk laporan  lembaran  atau  kertas  dan  laporan  dalam  bentuk  MMT  besar  yang  dipasang didepan  kator  desa  atau  tempat-tempat  yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat. Akuntabel yang dilakukan pemerintah desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban disini  dapat  dilihat dari pemrintah desa menggunakan sistem atau aplikasi  Siskeudes untuk  melaporkan  hasil  pengelolaan  kepada  pemerintah  daerah,  propinsi  maupun pusat.  Tertib  dan disipin anggaran yang dilakukan oleh  pemerintah desa  dapat  diihat dari  laporan  besaran  dana  yang  sudah  terealisasi  dengan  dana  yang  diberikan  oleh pemerintah daerah. Pemerintah desa sudah menerapkan dengan seimbang antara dana yang  masuk  dengan  dan  yang  keluar  (terealisasi)  sehingga  pemerintah  desa  dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekurangan dana.

## Saran
Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  yang  sudah  duraikan  diatas  maka  peneliti dapat memberikan saran yaitu:
1. Peneiti  selanjutnya  sebaiknya  mencari contact  person dari  informan  yang  akan dituju,  sehingga  antar  peneliti  dengan  informan  dapat  menentukan  waktu  yang tepat dan baik untuk melakukan wawancara.
2. Sebaiknya  penelliti  selanjutnya  menginformasikan  dahulu  apa  saja  data  yang akan di dokumentasikan dan menanyakan apakah ada data dalam bentuk soft file
sehingga  sebelum  berlangsung  wawancara  informan  bisa  menyiapkan  dokumen terlebih dahulu.
3. Sebaiknya  peneliti  selanjutnya  lebih  memperhitungkan  waktu  pelaksanaan  dan pengerjaan  peneitian.  Lebih  me manage lagi  pembangian  pengerjaan  usulan penelitian,  pelaksanaan  penelitian  dengan  pengolahan  data  sehingga  tidak kekurangan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  2015, Petunjuk  Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa , Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  2017, Buku  Pintar  Dana  Desa ,  Jakarta Pusat.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Buku Saku Dana Desa , Jakarta.
Hanafie, H., Nugraha, A., Huda,M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Masalembu,  Kabupaten  Sumenep). Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4(1), 1-8.
Hidayah, N., Wijayanti,  I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi , 2(1), 1-7.
Kholmi,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  Studi  di  Desa Kedungbetik  Kecamatan  Kesamben  Kabupaten  Jombang. Jurnal  Ekonomika- Bisnis , 07(02), 143-152.
Kustono,  AS.,  Purnamasari,  P.,  Supatmoko,  D.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Ledokombo  Kecamatan  Ledokombo  Kabupaten Jember Tahun 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , IV(2), 141-147.
Nafidah,  LN.,  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi , 10(2), 273-288.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal., dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Prastowo  Andi,  2014, Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Perspektif  Ramcangan Penelitian , AZ-RUZZ MEDIA, Jogjakarta.
Putra,  PAS.,  Sinarwati,  K.,  Wahyuni,  MA.  (2017).  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Bubunan  Kecamatan  Seririt Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Akuntansi, 8(2).
Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa  Krayan  Makmur  Kecamatan  Long  Ikis  Kabupaten  Paser. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 3(4), 1623-1636.
Riyanto,  T.  (2015).  Akuntabilitas  Finansial  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Add)  Di  Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan  Marangkayu  Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Administrasi Negara , 3(1), 119-130.
Sugiyono,  2015, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D ,  ALFABETA, Bandung.
Syahadatina, R. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Jurnal Akuntansi dan Investasi , 2(1), 1-18.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wida, SA., Supatmoko, D., Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  di  Desa-  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , IV (2), 148-152.
Arifiyanto,  Dwi  Febri,  dan  Kurrohman,  Taufik.  2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan. Jember, Vol.2, No.3, p.473-485, Universitas Pendidikan Indonesia
Pradana,  I Made dan Ayu Komang, Anantawikrama, 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Pakraman  Kubutambahan,  Kecamatan Kubutambahan,  Kabupaten  Buleleng,  Provinsi  Bali  (Studi  Interpretif  pada Organisasi Publik Non Pemerintah)
Gray, R. Owen,D.C. Owens, D. Evans, R. Zadek,S. 1997. Struggling With the Praxis of  Social  Accounting;  Stakeholders,  Accountability,  Audit,  and  Procedures, Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol. 10, N0. 3, pp.325-364 Mardismo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi, Yogyakarta.