## ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT PERSPEKTIF SADD AŻ-ŻARÎ’AH

## Mustika Septi Handini
Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo mustika_almas@yahoo.com
Salis Irvan Fuadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan UNSIQ irvan@unsiq.ac.id

## ABSTRACT
Analysis of Law No. 23 of 2004 using the theory of Sadd aż-Żarîah that in Article 5 describes the ban in domestic violence. This article is very effective, because this article contains more detailed prohibition on restrictions that should not be done in the household, so not only commit acts of violence in the physical, but also covers psychological violence, sexual violence, as well as neglect of household. In Act No. 23 of 2004 is in accordance with the theory of adh-dzariah sad because in setting the legal notice at the end result. Review of the result of an act, rather than taking into account the intention of the perpetrator, but that counts is the result and the fruit of such actions. Although the action aims to justify the behavior of the husband and  wife  are  wrong,  but  this  action  will  result  in  misery  or  suffering  physical, sexual, psychological and neglect household, then such actions are prohibited, in accordance with the rules of uṣûl fiqh : "Refusing is stronger than eliminating".
Keywords  : Sadd aż-żarîah, law, domestic violence .

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan  dan  penderitaan  bagi korbannya, dimana sebagian besar korannya  adalah  kaum  perempuan,  dan pelakunya  adalah  kaum  laki-laki.  Kaum perempuan sangat rentan terhadap kekerasan  disebabkan  oleh  adanya  fakta bahwa  laki-laki  dan  perempuan  tidak diposisikan  setara  dalam  masyarakat. Struktur  sosial  budaya  (Patriarki)  serta keyakinan agama pun turut melekangkan
hal  ini  sehingga  berbagai  bentuk diskriminasi dan kekerasan terjadi hampir di  semua  lini  kehidupan  perempuan (Djannah, dkk, 2007: 2).
Meskipun  diakui  bahwa  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  tidak  hanya menimpa  kaum  perempuan,  tapi  juga dapat  menimpa  anggota  keluarga  lain seperti  suami,  anak,  orang  tua,  saudara bahkan  pembantu  atau  orang  yang bekerja  dalam  suatu  keluarga  pun  dapat menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.    Namun,  hampir  dalam  setiap penelitian  dan  kajian  tentang  kekuasaan dan  kekerasan,  perempuan  lebih  banyak
berada  dalam  posisi  sebagai  korban.  Di
lingkungan hukum di Indonesia, kekerasan  seorang  suami  tidak  dapat dianggap  sebagai  kebenaran,  sebaliknya kekuasaan  tersebut  dapat  dikategorika sebagai  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga meskipun  bertujuan untuk membenarkan perilaku istri yang salah.
Atas  dasar  inilah,  peneliti  merasa perl  untuk  melakukan  analisis  Undang- Undang  R.I.  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga  perspektif sadd  aż-
żarîah , dimana sadd aż-żarîah
merupakan  salah  satu  sumber      hukum Islam yang bersifat preventif.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Untuk mencegah,
melindungi korban,  dan  menindak  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga,  negara  dan masyarakat  melaksanakan  pencegahan, perlindungan,  dan  penindakan  pelaku sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun 1945. Negara
berpandangan  bahwa  segala  bentuk kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan      kejahatan  terhadap martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi (Djannah, dkk, 2007: 2).
Hukum penghapusan kekerasan dalam  rumah  tangga  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hukum atau Undang-Undang Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dibuat  dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa  setiap  warga  negara  berhak mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa  segala  bentuk  kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga,  merupakan  pelanggaran  hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat  kemanusiaan  serta  bentuk diskriminasi yang harus dihapus
c. Bahwa  korban  dalam  kekerasan dalam rumah tangga, yang
kebanyakan adalah perempuan, harus  mendapat  perlindungan  dari negara dan masyarakat agar terhindar dan  terbebas  dari  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  penyiksaan, atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
d. Bahwa  dalam  kenyataannya  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga banyak  terjadi,  sedangkan  sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan  dalam  rumah  tangga (Makarao, dkk, 2013: 174).
e. Dalam  penjelasan  atas  Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga secara umum dikatakan, Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia,  aman,  tenteram,  dan  damai merupakan  dambaan  setiap  orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  (Pasal  29  UUD  1945).  Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah  tangga  dalam  melaksanakan hak  dan  kewajibannya  harus  didasari oleh agama. Ha ini perlu terus ditumbu
kembangkan dalam
rangka
membangun  keutuhan  rumah  tangga.
Untuk  mewujudkan  keutuhan  dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada  setiap  orang  dalam  lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku  dan  pengendalian  diri  setiap orang  dalam  lingkup  rumah  tangga tersebut.  Keutuhan  dan  kerukunan rumah  tangga  dapat  terganggu  jika kualitas  dan  pengendalian  diri  tidak dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya dapat  terjadi  kekerasan  dalam  rumah
tangga sehingga timbul ketidakamanan  atau  ketidakadilan
terhadap  orang  yang  berada  pada lingkup rumah tangga tersebut
(Makarao, dkk, 2013: 175).
Di  lingkungan  hukum  di  Indonesia, kekerasan  seorang  suami  tidak  dapat dianggap  sebagai  kebenaran,  sebaliknya kekuasaan  tersebut  dapat  dikategorika sebagai  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga meskipun  bertujuan untuk membenarkan  perilaku  istri  yang  salah. Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undan  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Pasal 1 yang berbunyi:
“Kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan (istri)  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan  penelantaran  rumah  tangga termasuk ancaman untuk melakukan  perbuatan,  pemaksaan,
atau  perampasan    kemerdekaan secara  melawan  hukum  dalam lingkup  rumah  tangga”  (Undang- Undang  KDRT  No.23  Tahun 2014).
Dalam Pasal 44 ayat (4) menegaskan bahwa  setiap  kekerasan  yang  dilakukan oleh  seseorang  dalam  lingkup  rumah tangga  dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana.  Dalam  ketentuan  tersebut tidak diberikan kejelasan batasan
(lingkup)  kekerasan  rumah  tangga  yang dapat dibebaskan dari tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang
dalam  lingkup  keluarga  meskipun  untuk tujuan  kebaikan  tetap  saja  dianggap sebagai tindak pidana.
Ketentuan  yang  terkandung  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan  dalam  hukum  Islam.  Suami dalam  konteks  hukum  Islam  memiliki hak  dan  kewenangan  untuk  mengatur istrinya meskipun dengan tindak kekerasan demi menjaga kebaikan perilaku  istrinya.  Salah  satu  ayat  yang digunakan  sebagai  landasan  yuridis seorang  laki-laki  (suami)  mempunyai kekuasaan  terhadap  wanita  (istri)  adalah surat An–Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:
ٱ ى َ ل َع َ نو ُم َّٰ و َ ق ُ لا َج ِّ رل ٱ َ ل  ض َ ف اَمِّب  ِّءٓا َسِّ نل ٱ ۡعَب  ُ للَّ ۡۡ  ُُ َض ۡۚۡۡ  ُِِّّل ََّٰوۡم َ أ  ۡن ِّم ْ او ُ ق َ فن َ أ  ٓاَمِّب َو  ٖضۡعَب  َّٰى َ ل َع َ ف ٱ ََّٰح ِّل َّٰ صل ُت َظ ِّف َح اَمِّب  ِّبۡي َغۡلِّ ل ٞت ََّٰظِّف ََّٰح  ٌتََّٰتِّنََّٰق ٱ َو ُۡۚ للَّ ٱ ِّت َّٰ ل َ نو ُ فاََ َ َ ي نُه َزو ُش ُ ن َو   نُهو ُظ ِّع َ ف ٱ يِّف   ن ُهو ُر ُجۡه ٱ ِّع ِّجا َضَمۡل َو ٱ ۗا ً ليِّب َس   نُِّۡي َ ل َع ْ او ُغۡبَت ا َ ل َ ف ۡۡ ُ كَنۡع َط َ أ ۡن ِّإ َ ف َّۖ نُهوُب ِّرۡض ن ِّإ ٱ ّٗريِّب َ ك ا ّٗ ي ِّلَع َ نا َ ك َ للَّ
“ Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah telah  melebihkan  sebahagian  mereka (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki) telah  menafkahkan  sebagian  dari  harta mereka.  Sebab  itu  maka  wanita  yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).  Wanita-wanita  yang  kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah
mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,  maka  janganlah  kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”
Meskipun  demikian,  bukan  berarti Islam  memberikan  kebebasan  kepada suami untuk melakukan kekerasan kepada  istri  terkait  dengan  perbaikan perilaku  istrinya.  Menurut  imam  Al- Qurthubi,  pria  adalah  pemimpin  wanita karena  kelebihan  mereka  dan  hal memberikan  mahar  dan  nafkah,  karena pria diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin  atas  wanita,  juga  karena  pria memiliki  kelebihan  dalam  hal  kekuatan jiwa dan watak.
Berdasarkan ayat di atas, ketika telah nampak  bagi  suami  tanda-tanda  nusyuz ini pada istrinya, suami wajib melakukan beberapa  langkah  untuk  melakukan perbaikan  (mengembalikan  istri  ke  jalan benar) dengan menempuh tahap berikutnya:
1. َّ نُهوُظِعَف  :  memberi  nasihat,  petunjuk dan peringatan yang memberi pengaruh  pada  jiwa  istri,  dengan mengingatkan  istrinya  akan  ancaman siksa Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukan.
2. َِّع ِجاَضَمۡلٱَّيِفَّ  نُهوُرُجۡهٱ َو : memisahkan diri dan  berpaling  darinya  (istri)  di pembaringan    (pisah  ranjang).  Ini
adalah  kinayah  dari  meninggalkan jimak,  tidak  mengajaknya  bicara  dan tidak  mendekatinya.  Akan  tetapi suami  tidak  diperkenankan  tidak mengajak bicara istri lebih dari 3 hari.
3. َّ نُهوُب ِر ۡضٱ َو:  memberikan  pukulan  yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas,
tidak lain tujuannya semata-mata demi kebaikan.
Aspek maṣlaḣah dan mafsadah
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004      tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering terjadi pada  perempuan  yang  mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan penelantaran rumah tangga, akan menarik untuk  dikaji  karena  salah  satu  kaidah pokok  fiqh  menyatakan  bahwa  bahaya (kemudaratan)  itu  harus  dihilangkan (Bisri, 1977: 21).
2. Undang-Undang Nomor
23
Tahun  2004  dalam  Perspektif Sadd Aż-Żarî’ah
Dari  segi  etimologi, żarî’ah berarti wasîlah (perantara). Sedangkan sadd aż- żarîah menurut istilah ahli hukum Islam,
adalah metode penggalian hukum dengan cara  menutup  jalan  yang  membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan  (hal  yang  dilarang)  (Abu Zahrah,  2014:  468).  Sumber  ketetapan hukum terbagi atas dua bagian:
a. Maqâṣid (tujuan/sasaran), yakni
perkara-perkara  yang  mengandung maslahat atau mafsadat
b. Wasâ`il (perantara),  yakni  jalan  yang membawa  kepada  maqâṣid  dimana hukumnya  mengikuti  hukum  dari perbuatan  yang  menjadi  sasarannya ( maqâṣid ),  baik  berupa  halal  atau haram.
Perbuatan  yang  menjadi  perantara mendapatkan  ketetapan  hukum  sama dengan perbuatan yang menjadi maqâṣid nya.  Oleh  karena  itu  dengan dilatarbelakangi  dan  didasari  uraian  di atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan  penelitian  ini  agar  muncul gambaran  yang  komprehensif  mengenai analisis  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
perspektif sadd aż-żarîah .
Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2004  Tentang  Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif sadd aż-żarîah. Dalam kaidah pokok  fiqh  menyatakan  bahwa  bahaya (kemudaratan)  itu  harus  dihilangkan (Bisri, 1977: 21).
ُء ْر َد ُد ِّسا َ ف َم ْ لا ٌم  د َ ق َم ي َ ل َع ِّب ْ ل َج ِّحِّلا َص َم ْ لا
“ Menolak  keburukan  lebih  diutamakan daripada menarik kemaslahatan”
Dalam kaidah fiqh dinyatakan bahwa
ِّع ْ ف  رلا  َن ِّم ى َّٰو ْ ق َ أ  ُع ْ ف  د َ لا
َّ
“ Menolak  itu  lebih  kuat  daripada menghilangkan ” (Bisri, 1977: 48).
Perbuatan  yang  menjadi  perantara mendapatkan  ketetapan  hukum  sama dengan perbuatan yang menjadi maqâṣid nya.  Ada  beberapa  Pasal  dalam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  yang  harus  peneliti uraikan Pasal demi Pasal agar memudahkan  peneliti  untuk  menganalisa Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 menggunakan  perspektif sadd  aż-żarîah ,
yaitu:
Pasal 3
Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a. Penghormatan hak asasi manusia
b. Keadilan dan kesetaraan gender
c. Nondiskriminasi
d. Perlindungan korban
Pasal 4 Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga bertujuan untuk:
a. Mencegah  segala  bentuk  kekerasan dalam rumah tangga
b. Melindungi  korban  kekerasan  dalam rumah tangga
c. Menindak  pelaku  kekerasan  dalam rumah tangga
d. Memelihara  keutuhan  rumah  tangga yang harmonis dan sejahtera
Analisis sadd  aż-żarî’ah terhadap
Pasal  3  dan  Pasal  4  yaitu  bahwasanya Pasal  tersebut  adalah  sebagai maqâṣid
(tujuan)  dari  pembentukan  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2004  sebagai upaya  penghapusan  atau  pencegahan tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga.
Sedangkan  wasâ`ilnya  adalah  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  secara keseluruhan.  Perbuatan  yang  menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum    sama    dengan    perbuatan    yang menjadi maqâṣid- nya, maka hukum dari dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 adalah wajib.
Pasal 5
Bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan kerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya, dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran  rumah  tangga  (Undang- Undang  R.I.  Nomor  23  Tahun  2004, 2013:4).
Dalam  Pasal  tersebut  menjelaskan tentang  larangan  melakukan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Pasal  ini  sebagai wasâ`il serta maqâṣid dalam
pengambilan  hukum  mengunakan  teori sadd aż-żarî’ah . Pasal  ini sangat  efektif,
karena  Pasal  ini  memuat  larangan  yang lebih terperinci tentang larangan- larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan dalam  rumah  tangga,  jadi  bukan  hanya melakukan  tindakan  kekerasan  dalam fisik  saja  namun  juga  mencangkup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran rumah tangga.
Pasal  ini  juga  sesuai  dengan  prinsip sadd aż-żarîah yaitu mencegah tindakan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang mengakibatkan  timbulnya  kesengsaraan
atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan  penelantaran  rumah tangga.  Kaidah  fiqh  “ Menolak  itu  lebih
kuat daripada menghilangkan ” memiliki
maksud  dalam  penerapan  Undang- Undang  RI.  Nomor  23  Tahun  2004 adalah  menolak  agar  tidak  terjadi tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang mengakibatkan
timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik secara
fisik, seksual, psikologis maupun penelantaran rumah tangga itu, lebih kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga. Menjaga dari agar tidak sakit itu lebih utama daripada mengobati.
Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga harus melihat pada akibatnya yang membawa pada kesengsaraan dan penderitaan pada seseorang serta peninjauan terhadap akibat suatu
perbuatan, akan tetapi yang
diperhitungkan  adalah  akibat  dan  buah dari perbuatan tersebut. Meskipun tindakan suami bertujuan untuk
membenarkan  perilaku  istri  yang  salah,
namun jika perbuatan tersebut
mengakibatkan  timbulnya    kesengsaraan atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,    dan    penelantaran    rumah tangga maka perbuatan tersebut dilarang.
Dengan  demikian  perbuatan  yang
diduga
akan membawa pada
ke mafsadatan bisa dijadikan dasar untuk
melarang suatu perbuatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (Syafe’i, 2010: 132).
Pasal 44 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan  kekerasan  fisik  dalam lingkup  rumah  tangga  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak  Rp  15.000.000,00  (lima  belas juta rupiah) 2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10
(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  30.000.000,00  (tiga  puluh juta rupiah)
3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling  banyak  Rp  45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
4) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  oleh suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana  dengan  pidana    penjara paling lama 4 (empat) bulan ataudenda paling banyak  Rp 5.000.000,00  (lima juta rupiah)
Pasal 45 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan  kekerasan  psikis  dalam lingkup  rumah  angga  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak  Rp  9.000.000,00  (sembilan juta rupiah)
2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama  4  (empat)  bulan  atau  denda paling  banyak  Rp  3.000.000,00  (tiga juta rupiah)
Pasal 46 Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  12 (dua  belas)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  36.000.000,00  (tiga  puluh enam juta rupiah).
Pasal 47
Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8 huruf b dipidana dengan pidana penjara  paling  singkat 4  (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun atau denda paling  sedikit  Rp  12.000.000,00  (dua belas  juta  rupiah)  atau  denda  paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  46  dan  Pasal  47 mengakibatkan  korban  mendapat  luka yang  tidak  memberi  harapan  akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan  daya  pikir  atau  kejiwaan sekurang-kurangnya  selama  4  (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak  berturut-turut,  gugur  atau  matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan  tidak  berfungsinya  alat reproduksi,  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana  penjara  paling  lama  20  (dua
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta rupiah)  dan  denda  paling  banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 49
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. Menelantarkan  orang  lain  dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
Pasal 50
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
a. Pembatasan  gerak  pelaku  baik  yang bertujuan  untuk  menjauhkan  pelaku dari  korban  dalam  jarak  dan  waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
b. Penetapan  pelaku  mengikuti  program konseling  di  bawah  pengawasan lembaga tertentu.
Pasal  44-50  adalah  sebagai  Pasal yang  mewakili  hukuman  yang  akan dikenakan bagi para pelaku. Dalam Pasal tersebut  sangat  relevan  dengan Sadd aż- żarîah dalam upaya pencegahan
kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dengan adanya hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Pasal  45-50  Nomor  23  Tahun  2004 diharapkan  mampu  menjadi  langkah preventif guna mencegah adanya
tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga sehingga  seseorang  yang  berpotensi melakukan  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  akan  jera  dan  takut melakukan hukuman  tersebut.

## C. SIMPULAN
Prinsip sadd aż-żarîah sesuai dengan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 yaitu mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan penelantaran  rumah  tangga.  Dalam  teori sadd  aż-żarîah peninjauannya  adalah terhadap akibat suatu perbuatan, bukannya memperhitungkan  kepada  niat  si  pelaku, akan  tetapi  yang  diperhitungkan  adalah akibat  dan  buah  dari  perbuatan  tersebut. Dengan  demikian perbuatan  yang  diduga akan  membawa  pada  kemafsadatan  bisa dijadikan  dasar  untuk  melarang  suatu perbuatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga.
Penerapan sadd  aż-żarî’ah dalam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 yaitu  pada  Pasal  3  dan  Pasal  4 bahwasanya Pasal tersebut adalah sebagai
maqâṣid (tujuan)  dari  pembentukan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 yaitu  sebagai  upaya  penghapusan  atau pencegahan  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Sedangkan  wasâ`ilnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara keseluruhan.
Pasal  5,  Pasal  ini  sesuai  dengan prinsip sadd  aż-żarîah yaitu  sebagai langkah  preventive  mencegah  tindakan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yang mengunakan dasar kaidah fiqh “ Menolak lebih  kuat  daripada  menghilangkan ”.
Pasal  44-50  adalah  sebagai  Pasal  yang mewakili hukuman yang dikenakan bagi para pelaku. Pasal tersebut sangat relevan dengan sadd  aż-żarîah dalam  upaya pencegahan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  karena  dengan  adanya  Pasal tersebut  diharapkan  mampu  menjadi langkah preventif guna mencegah adanya tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga sehingga  seseorang  yang  berpotensi melakukan  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  akan  jera  dan  takut melakukan hukuman  tersebut. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahrah,  Muhammad.  2014. Ushul Fiqh . Jakarta: Pustaka Firdaus.Ali, Zainuddin.  2007. Hukum  Perdata Islam  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. Arikunto,  Suharsimi.  2006. Prosedur Penelitian .  Jakarta:  PT.  Rineka
Cipta.
Bakker, Anton & Achmad Kharis Zubair.
1990. Metode  Penelitian  Filsafat . Yogyakarta: karisias. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  1996. Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia .  Cet.  V11. Jakarta: Balai Pustaka.
Djannah,  Fathul,  dkk.  2007. Kekerasan terhadap Istri . Yogyakarta: LkiS.
Hasyim,  Syafiq.  1999. Menakar “harga perempuan ”. Bandung: Mizan.
Heise  Lori  L.  Wits  Jacquline  Pitanguy and  Adrianne  Germain.  1994. Violence Againts Women . Washington  DC:  World  Bank Discussion Paper.
Imron,  Ali.  2007. Kedudukan  Wanita Dalam Hukum Keluarga Perspektif Alqur’an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Jamil, M. 2016. “Nasab  Dalam Perspektif  Tafsir  Ahkam” .  Jurnal AHKAM  Vol.  XVI  No.1  Januari 2016, Medan: UIN Sumatera Utara.
Makarao, Mohammad Taufik, dkk. 2013. Hukum  Perlindungan  Anak  dan Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Munawaroh, Hifdhotul. 2018. “ Sadd Al- Dzari’at  Dan  Aplikasinya  Pada Permasalahan Fiqih
Kontemporer ”.  Jurnal  Ijtihad  Vol. 12.  No  1  (2018).  Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
Muslim, Fauzan dkk 2007. Penghapusan KDRT  Perspektif  Hukum  Positif dan  Islam .  Jakarta:  PAHAM Indonesia.
Ramadani,  Mery  &  Fitri  Yuliani.  2015.
“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  Sebagai  Salah  Satu  Isu Kesehatan  Masyarakat  Secara Global”. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Vol 9. No.  2 (2015) . Padang: Fakultas
Kesehatan Universitas Andalas.
Republik  Indonesia. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga . t.t.: Lima Bintang.
Shihab,  M.  Quraish.  2001. Tafsir  Al- Misbah Pesan Kesan dan Keserasian  Al-Qur’an  Volume 4 .
Jakarta: Lentera Hati.
Syafe’i, Rahmat. 2010. Ilmu Ushul Fiqh .
Bandung: Pustaka Setia.

## Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  R.I.  Nomor  23  tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Cet.  1.  Juni  2013.  Bandung:  Citra
Umbara.