Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 - 2022
Muhammad Ravi Pratama 1 , Darwin Warisi 2 , Maria Septijantini Alie 3 1,2,3 Universitas Mitra Indonesia E-mail: rapipratama569@gmail.com 1 , darwinwarisi@gmail.com 2 , maria_alie@umitra.ac.id 3
Article History: Received: 20 Mei 2024 Revised: 05 Juli 2024
Accepted: 08 Juli 2024
Abstract: This study aims to determine the effect of motor vehicle tax contribution and motor vehicle name return duty on the original revenue of Lampung Province. The method used in this study is quantitative descriptive where the data processing is carried out statistically. The data used in this study are secondary. The number of samples is 60 months using the Saturated Sampling method, a group of Non-Probability Sampling, which is carried out by census where the population is sampled, namely reports on the realization of motor vehicle taxes, motor vehicle name return duties, and local original income for 2018-2022. Analysis techniques are carried out through classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis tests. Based on the results of the analysis, it can be concluded that simultaneously motor vehicle tax, and motor vehicle name return duty have a positive and significant effect on local original income, and partially each variable has a significant positive effect on regional original income.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Name Return Duty, and Local Original Revenue
PENDAHULUAN Pembangunan nasional disuatu negara pada hakikatnya warga negara bekerja sama dengan pemerintah supaya memajukan pembangunan nasionalnya. Penerimaan pada negeri sangatlah penting supaya mensukseskan pembangunan nasional sebab pembiayaan ialah pendukung utamanya. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang punya peran penting pada pembangunan. Itu seluruh bisa dilihat pada pengaplikasian Otonomi Daerah, di mana peran yang di inginkan dari Pendapatan Asli Daerah bisa dimanfaatkan supaya membiayai aktivitas pembangunan wilayah.
Berikut data laporan target serta realisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah provinsi lampung tahun 2018-2022 :
Tabel 1. Data Target serta Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022 Tahun Target PKB Realisasi PKB 2018 Rp618.000.000.000 Rp716.636.817.248

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Tahun Target PKB Realisasi PKB 2019 Rp750.000.000.000 Rp799.218.043.241 2020 Rp800.000.000.000 Rp786.282.389.400 2021 Rp1.064.900.000.000 Rp880.359.093.903 2022 Rp905.000.000.000 Rp929.496.725.114 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2023
Mengingat Tabel 1 memberitahukan perkembangan nilai Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 yang selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan senilai Rp12.935.653.841 yang jadikan total Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp786.282.389.400. Tahun 2021 sampai 2022 kembali menaik sangatlah pesat senilai Rp880.359.093.903 serta Rp929.496.725.114. Data ini memberitahukan Pajak Kendaraan Bermotor sangatlah berfluktuasi.
Tabel 2. Data Target serta Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022
Tahun Target BBNKB Realisasi BBNKB 2018 Rp829.600.000.000 Rp736.284.255.374 2019 Rp767.000.000.000 Rp728.165.240.299 2020 Rp624.000.000.000 Rp440.918.561.650 2021 Rp624.000.000.000 Rp613.520.230.500 2022 Rp624.000.000.000 Rp695.050.658.345 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2023
Mengingat Tabel 2 memberitahukan perkembangan nilai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 yang selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan senilai Rp287.246.678.649 yang jadikan total Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hanyalah Rp440.918.561.650. Tahun 2021 sampai 2022 kembali menaik sangatlah pesat senilai Rp613.520.230.500 serta Rp695.050.658.345. Data ini memberitahukan Pajak Kendaraan Bermotor sangatlah berfluktuasi. Tabel 3. Data Target serta Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2022
Tahun Target PAD Realisasi PAD 2018 Rp3.179.595.885.891 Rp2.902.439.281.321 2019 Rp3.423.635.941.614 Rp3.029.324.859.691 2020 Rp3.298.430.257.568 Rp2.847.015.378.720 2021 Rp3.337.313.053.908 Rp3.264.656.448.344 2022 Rp3.447.849.161.718 Rp3.692.830.448.344 Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2023
Mengingat Tabel 3 memberitahukan perkembangan nilai Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 yang selalu mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan senilai Rp182.309.480.971 yang jadikan total Pendapatan Asli Daerah hanyalah Rp2.847.015.378.720. Tahun 2021 sampai 2022 kembali menaik sangatlah pesat senilai Rp3.264.656.067.652 serta Rp3.692.830.448.344. Data ini memberitahukan Pendapatan Asli Daerah sangatlah berfluktuasi.
Adanya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tinggi akan membuat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung menerima pendapatan yang lebih besar dari kendaraan bermotor, pemerintah daerah provinsi bisa memanfaatkan dana tersebut supaya pembangunan daerah. Jika penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor turun dengan substansial, hingganya pendapatan Bapenda Provinsi Lampung akan turun serta akan berdampak pada keuangan daerah
Provinsi Lampung.Sesuai uraian diatas, hingganya penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018-2022” .

## LANDASAN TEORI Pengertian Pajak
Pajak Pendapat UU No 1 Tahun 2022 Terkait Kaitan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, ialah sebuah keharusan keharusan pada negara yang terhutang oleh orang perseorangan atau sebuah benda yang sifatnya memaksa mengingat aturan tanpa segera mendapat surat menyurat serta dimanfaatkan supaya negara. kebutuhan individu yang berkembang terbaik. Mengingat pengertian tersebut bisa menyimpulkan jika pajak ialah sebuah komitmen harus pada uang yang terutang oleh orang ataupun unsur yang sifatnya memaksa pendapat aturan tanpa mendapat imbalan yang segera serta dipergunakan supaya keperluan negara demi kesejahteraan warga yang terbaik.

## Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
Mengingat UU no 28 tahun 2009 jika Pajak Kendaraan Bermotor ialah biaya kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor. Selain itu, Kendaraan Mekanis ialah kendaraan beroda serta trailernya yang dimanfaatkan di banyak jalan darat, serta digerakkan oleh peralatan khusus seperti mesin ataupun perangkat keras lainnya yang bisa mengubah aset energi tertentu jadi tenaga mesin kendaraan mekanis. kendaraan yang dimaksud, termasuk perlengkapan serta perangkat keras yang berat. - Peralatan besar yang memanfaatkan mesin tawar pada aktivitasnya serta tidak selalu terkait serta kendaraan mekanis yang bekerja di atas air. Pendapat Aturan Menteri (PMK) No.23 tahun 2008 menjabarkan jika kendaraan bermotor yang di operasikan di air ialah kendaraan yang di atas air.

## Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Dasar hukum PKB ialah ialah Aturan No 34 Tahun 2000 yang ialah koreksi atas Aturan No 18 Tahun 1997 terkait Retribusi Wilayah serta Tugas Propinsi. UU tidak resmi No 65 Tahun 2001 terkait Retribusi Wilayah Pedoman umum mengawasi PKB. Pedoman daerah ini bisa disatukan, misalnya Pedoman Daerah terkait Biaya Kendaraan Bermesin (PKB), tapi bisa juga dibuat dengan mandiri, misalnya Pedoman Wilayah terkait Bea Mesin Kendaraan (PKB). Pendeta pada Negeri Mengeluarkan Pedoman No 2 Tahun 2006 terkait Perkiraan Pokok Beban Biaya Mesin Kendaraan serta Biaya Pemindahan Hak Milik Kendaraan Tahun 2006. Pedoman Perwakilan Pimpinan yang mengarahkan Bea Mesin Kendaraan (PKB) bila ragu, supaya menjalankan pedoman daerah terkait Mesin Kendaraan Pengeluaran (PKB) di Daerah.

## Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pendapat (Damas Dwi Anggoro, 2017) ialah sebuah keharusan pertukaran kebebasan kepemilikan kendaraan mesin sebab adanya kesepahaman antara dua perkumpulan ataupun aktivitas ataupun kondisi sepihak yang ada sebab perdagangan, perdagangan, hadiah, warisan, ataupun pembayaran ke pada organisasi. bisnis . Yang dimaksud

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 708
dengan pergantian nama pada keadaan ini ialah pergantian status kepemilikan dari dealer pada pemilik kendaraan bermesin lama pada pembeli sebagai pemilik kendaraan bermesin baru. Cara pergantian nama dijalankan di kantor Samsat terdekat tempat selesainya pengurusan STNK utama kendaraan. Dengan asumsi proses pergantian nama sudah selesai, hingganya pada buku BPKB serta STNK akan tercantum nama pemilik baru kendaraan tersebut, yakni nama serta alamat pembelinya. Persyaratan balik nama atas nama perorangan pada satu wilayah Kota ataupun Kabupaten ialah :
a. BPKB b. STNK c. Kwitansi Pembelian d. KTP pemilik baru e. Cek fisik

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah Pendapat (Yoyo, 2017) gaji teritorial yang didapat dari pengeluaran provinsi, tugas provinsi, kekayaan lokal terpencil hasil pengurus, gaji unik lokal asli lainnya, yang diinginkan memberi keahlian adaptasi pada daerah pada mengkaji pemberian subsidi pada pengaplikasian kemandirian daerah sebagai wujud pedoman desentralisasi. Pendapat UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1, PAD ialah pendapatan yang didapat sebuah daerah dari sumber-sumber di daerahnya sendiri yang dikumpulkan mengingat pedoman wilayah selaras dengan aturan serta pedoman yang berlaku. Gaji Teritorial Asli ialah sumber pendapatan daerah yang awalnya diambil dari kabupaten yang dimanfaatkan sebagai modal dasar bagi legislatif provinsi pada mendukung pergantian partai serta organisasi kewilayahan supaya mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari pemerintah pusat.

## Sumber Pendapatan Asli Daerah
Mengingat UU No. 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah pasal 6, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :
1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah yakni hasil penjualan asset tetap daerah serta jasa giro.
Mengingat pandangan di atas, pendapat penulis jika Pendapatan Asli Daerah ialah modal utama bagi tiap daerah pada menjalankan aktivitas pemerintahan serta pembangunan, sekaligus jadi bukti besarnya kepedulian warga pada mendukung pemerintah pada menyelidiki sumber air Teritorial. Pembayaran Unik. supaya meraih kecakapan serta kecukupan pada pengorganisasian pengeluaran serta kebutuhan daerah, pengorganisasian pembayaran ini dimaksudkan supaya menjamin jika tiap orang perlu menyelesaikan bea serta biaya selaras dengan jumlah serta jika seluruh pembayaran yang didapat diarahkan dengan baik oleh lembaga-lembaga di pada pemerintah provinsi yang ditunjuk sebagaimana mestinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan informasi statistika, Metode penelitian kuantitatif diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan padaa filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan
data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang diteliti adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa Laporan Target Serta Realisasi Pajak Motor, Bea Balik Nama Motor Serta Penghasilan Asli Daerah dari tahun 2018 – 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas Tabel 4. Hasil Uji Skewness serta Kurtosis Descriptive Statistics N Skewness Kurtosis Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error Standardized Residual 60 .952 .309 -.360 .608 Valid N (listwise) 60
Sumber ; Data Diolah SPSS 27 Mengingat tabel 4 nilai standarisasi skewness (3.010) serta nilai standarisasi kurtosis (1.505) > 0,05 hingganya nilai residual terstandarisasi terdistribusi dengan normal.

## Hasil Uji Multikolinieritas Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Toleran VIF 1 Pajak Motor .893 1.120 Bea Balik Nama Motor .893 1.120 Sumber ; Data Diolah SPSS 27
Mengingat tabel 5 uji multikolonieritas bisa diketahui jika nilai VIF pada tiap faktor tersebut tiap- tiap < 10 serta nilai toleran tiap faktor tersebut > 0,10 hingganya bisa menyimpulkan jika tidak ada indikasi multikolonieritas pada model regresi ini.
Uji Heterokedastisitas

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Mengingat gambar diatas hasil scatterplots , dimana terlihat jika titk-titik menyebar serta tidak membentuk pola tertentu baik tersebut ataupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian data tersebut tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi ini.

## Uji Autokorelasi
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Runtest

## Runs Test
Unstandardized Residual Test Value a 26.18 Cases < Test Value 30 Cases >= Test Value 30 Total Cases 60 Number of Runs 34 Z .781 Asymp. Sig. (2-tailed) .435
a. Median Sumber: Data Diolah SPSS 27
Mengingat hasil tabel 6 tersebut memberitahukan jika nilai substansial 0,435 > 0,05 hingganya bisa menyimpulkan jika tidak ada autokorelasi pada model regresi ini.

## Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

## Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.079 5.754 .188 .852 Pajak Motor .699 .241 .343 2.902 .005 Bea Balik Nama Motor .313 .118 .315 2.659 .010 a. Dependent Variable: Penghasilan Asli Daerah
Sumber : Data Diolah SPSS 27 Persamaan regresi linier berganda tersebut bermakna :
1. a(konstanta) =1.079 mengungkapkan jika bila tidak ada faktor pajak motor, bea balik nama motor, hingganya besarnya nilai faktor dependen yakni penghasilan asli daerah ialah 1.079
2. Nilai b1 0,699 koefisien regresi faktor pajak kendaraan bemotor senilai 0,699 yang mengungkapkan jika tiap pertambahan 1% PKB hingganya akan menaikkan PAD senilai 0,699.
3. Nilai b2 0,313 koefisien regresi bea balik nama motor ialah senilai 0,313 yang mengungkapkan tiap kenaikkan 1% BBNKB akan menaikkan PAD senilai 0,313.

## Uji Simultan ( Uji F )

## Tabel 8. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1.973 2 .987 11.509 .000 b
Residual 4.886 57 .086 Total 6.860 59 a. Dependent Variable: Penghasilan Asli Daerah b. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Motor, Pajak Motor
Sumber: Data Diolah SPSS 27 Mengingat tabel 8 diporeleh hasil uji F itung senilai 11.509 serta F tabel senilai 3,16 dengan nilai substansial 0,000 bermakna 11.509 > 3.16 serta substansialsi 0,000 < 0,05 hingganya menyimpulkan Ho tidak diakui serta Ha diakui, bermakna Pajak Motor (X 1 ), Bea Balik Nama Motor (X 2 ) dengan bersama-sama punya pengaruh pada Penghasilan Asli Daerah (Y).

## Uji parsial (Uji T)

## Tabel 9. Hasil Uji T
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.079 5.754 .188 .852 Pajak Motor .699 .241 .343 2.902 .005 Bea Balik Nama Motor .313 .118 .315 2.659 .010 a. Dependent Variable: Penghasilan Asli Daerah Sumber ; Data Diolah SPSS 27
Mengingat tabel 9 bisa dijabarkan jika: a. Faktor X 1 (pajak motor) punya nilai T itung senilai 2.902 serta pada T tabel didapat nilai 2.00247 yang bearti T itung > T tabel dengan substansialsi senilai 0,005 < 0,05 hingganya bisa menyimpulkan jika pajak motor punya pengaruh positif substansial pada penghasilan asli daerah ataupun H 0 diakui serta H a tidak diakui. b. Faktor X 2 ( bea balik nama motor ) punya nilai nilai T itung senilai 2.659 serta pada T tabel didapat nilai 2.00247 yang bearti T itung > T tabel dengan substansialsi senilai 0,010 < 0,05 hingganya bisa menyimpulkan jika bea balik nama motor punya pengaruh positif substansial pada penghasilan asli daerah ataupun H 0 diakui serta H a tidak diakui.
Uji Koefisien Determinasi (R2) Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .536 a .288 .263 .293 2.750 a. Predictors: (Constant), Bea Balik Nama Motor, Pajak Motor b. Dependent Variable: Penghasilan Asli Daerah
Sumber: Data Diolah SPSS 27 Mengingat tabel 10 tersebut didapat nilai Adjusted R Square ialah 0.263 itu seluruh bermakna 26.3% variasi penghasilan asli daerah bisa dijabarkan oleh variasi dari kedua faktor independen pajak motor (X 1 ) serta bea balik nama motor (X 2 ) dengan simultan punya pengaruh pada faktor penghasilan asli daerah (Y).Adapun sisanya (100% - 26.3% = 73,7% ) dijabarkan oleh faktor lain diluar rumus regresi ini ataupun faktor yang tidak dikaji.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 712

## Pembahasan
Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat dua variabel bebas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Pengaruh Kontribusi Pajak Motor (PKB), Bea Balik Nama Motor (BBN-KB) terhadap Penghasilan Asli Daerah Provinsi Lampung
Mengingat hasil output tersebut bisa diketahui jika nilai F itung ialah 11.509 dimana F itung > dari F tabel ialah 11.509 > 3.16 dengan tingkat substansial 0,000 < 0,05 hingganya pajak motor serta bea balik nama punya pengaruh dengan Bersama-sama pada penghasilan asli daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memberitahukan nilai koefisien determinasi (R2) senilai 0,263 ataupun 26,3%yang bearti pergantian yang ada pada penghasilan asli daerah bisa dijabarkan oleh faktor pajak motor serta bea balik nama kendaaraan bermotor serta sisanya senilai 73,7% dijabarkan oleh faktor lain yang tidak diajukan pada riset ini. Sektor pajak motor serta bea balik nama motor berkontribusi dengan substansial pada penghasilan asli daerah sebab motor saat ini berkembang dengan sangatlah cepat, mulai dari kendaraan pribadi hingga kendaraan umum. Dengan penaikan jumlah motor, sektor ini juga mengantisipasi penaikan penerimaan dari pajak motor serta bea balik nama motor.
Hasil riset ini selaras dengan riset sebelumnya sudah dijalankan oleh (Yundrika et al., 2023) yang berjudul “Pengaruh kontribusi pajak kendraan bermotor serta bea balik nama motor pada efektifitas penghasilan asli daerah”. Hasil riset ialah uji simultan (Uji F) mengungkapkan jika pengaruh kontribusi pajak motor serta bea balik nama motor dengan simultan punya pengaruh substansial pada efektivitas penghasilan asli daerah.

## 2. Pengaruh Kontribusi Pajak Motor (PKB) dengan parsial pada Penghasilan Asli Daerah Provinsi Lampung
Mengingat analisis yang dijalankan ada pengaruh positif yang substansial pada penghasilan asli daerah provinsi lampung. Itu seluruh diberitahukan dengan nilai T itung senilai 2.902 jika dibandingkan dengan nilai T tabel senilai 2.00247. hingganya T hiutng > T tabel serta substansial 0,005 < 0,05 (tingkat substansial 5%) dengan demikian bisa menyimpulkan jika dengan parsial pajak motor punya pengaruh positif pada penghasilan asli daerah provinsi lampung. Itu seluruh disebabkan tiap tahun pemilik motor mesti melunasi pajak kendaraan mereka. Akibatnya, semakin banyak harus pajak yang melunasi pajak kendaraan mereka semakin banyak uang yang dihasilkan oleh negara.
Hasil riset ini selaras dengan riset sebelumnya yang dijalankan oleh (W Ananda & Idris, 2023) yang berjudul “Pengaruh pajak motor pada penghasilan asli daerah”. Hasil riset ialah uji parsial (Uji T) mengungkapkan jika pengaruh pajak motor punya pengaruh substansial pada penghasilan asli daerah.

## 3. Pengaruh Kontribusi Bea Balik Nama Motor (BBN-KB) dengan parsial pada Penghasilan Asli Daerah Provinsi Lampung
Mengingat analisis yang dijalankan ada pengaruh positif yang substansial antara bea balik nama pada penghasilan asli daerah provinsi lampung. Itu seluruh diberitahukan dengan nilai T itung senilai 2.659 jika dibandingkan dengan nilai T tabel senilai 2.00247. hingganya T hiutng > T tabel serta
substansial 0,010 < 0,05 (tingkat substansial 5%) dengan demikian bisa menyimpulkan jika dengan parsial bea balik nama motor punya pengaruh positif pada penghasilan asli daerah provinsi lampung.
Hasil penelitian ini selaras dengan riset sebelumnya sudah dijalankan oleh (Yundrika et al., 2023) yang berjudul “Pengaruh kontribusi pajak kendraan bermotor serta bea balik nama motor pada efektifitas penghasilan asli daerah”. Hasil riset ialah uji parsial (Uji T) mengungkapkan jika pengaruh kontribusi bea balik nama motor punya pengaruh substansial pada efektivitas penghasilan asli daerah.

## KESIMPULAN
Mengingat hasil analisis data serta pembahasan yang sudah dijabarkan sebelumnya pada riset ini, hingganya penulis mendapat kesimpulan :
1. Pajak motor serta bea balik nama motor dengan simultan punya pengaruh positif serta substansial pada penghasilan asli daerah pada badan penghasilan asli daerah provinsi lampung tahun 2018-2022.
2. Pajak motor dengan parsial punya pengaruh positif substansial pada penghasilan asli daerah pada badan penghasilan daerah provinsi lampung tahun 2018-2022.
3. Bea balik nama motor dengan parsial punya pengaruh positif substansial pada penghasilan asli daerah pada badan penghasilan daerah provinsi lampung tahun 2018-2022.

## DAFTAR REFERENSI
Anggoro, D. D. Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press, 2017. Agus Sumanto, D. Jurnal Sustainable Jurnal Sustainable. Jurnal Sustainable, 01(1), 2022 Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (pad) Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi, 19(02), 97-107. 2019 Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2018 Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2019 Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2020 Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2021 Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), realisasi pendapatan daerah tahun 2022 Bakry, Umar S. “Metodologi Penelitian: Kualitatif versus Kuantitatif”, dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015 Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia, 2024. Ghazali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21” edisi VIII. Semarang, Badang Penerbit Universitas Diponorogo 2016.
Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2018.
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016 Mardiasmo.Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.Tahun 2018 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011. PAJAK DAERAH Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 20021 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Perngenaan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 714
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2008 Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Priyastama, Romie. Buku Sakti Kuasi SPSS Pengolah Data & Analisis Data. Bantul: START UP.
2017
Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. Metode Riset Penelitian Kuantitatif. Sleman: Deepublish, 2020 Sihabudin, Wibowo, D., Mulyono, S., Kusuma, J. W., Arofah, I., Ningsi, B. A., . . . Syaharuddin. Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS. Jawa Tengah: CV. Pena Persada. 2021 Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitaif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 Siregar, Syofian. Metode Penelitian Kuantitaif : dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPPS. Penerbit Kencana: Jakarta, 2017.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2017 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2018 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta Bandung, 2019 Suharyadi, D. (2019). Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(1), 39–44.
Suwarno, A. E., & Suhartiningsih, S. Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 7(2), 162–173, 2016
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Republik Indonesia.
Utami, A. T. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah, 2014
Wage Suratman, Elyanti Rosmanidar, & Yuliana Safitri. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Dan Jumlah PendudukTerhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten SarolangunTahun 2016-2020. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Asli Daerah., 1(1), 139–154. 2023
W Ananda, S. M., & Idris, A. S. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Lampung. Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA), 4(2), 1–9. https://doi.org/10.57084/jata.v4i2.1162, 2023
Yundrika, A. S., Sofianty, D., & Mardini, R. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
Bandung Conference Series: Accountancy, 3(1), 508–514. https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6596, 2023