## JURNAL ILMU MANAJEMEN
Published every June and December e-ISSN: 2623-2081, p-ISSN: 2089-8177 Journal homepage: http://jurnal.um-palembang.ac.id/ilmu_manajemen

## Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud

## Eko Sudarmanto
e-mail: ekosudarmanto.umt@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia
A R T I C L E I N F O A B S T R A C T https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2 506 The  economic  costs  of  fraud  in  financial  statements  continue  to  be  a problem  for  organizations  and  the  public.  The  problem  discussed  in this study is limited risk management  strategies to  detect  early for the prevention  of  fraud  made  by  company  managers  and  auditors.  This strategy  is  important  for  proactive  fraud  prevention  and  for  the integrity of financial statements in the future. The aim of this multi-case qualitative  study  is  to  explore  early  detection  and  methods  of preventing fraud on financial statements using a conceptual framework of  risk  management.  As  a  conclusion,  there  is  a gap  in  the  concept  of risk  management  in  current  practice  to  detect  and  prevent  fraud,  and how the auditor's perspective in creating a proactive anti-fraud model. In addition,  with this finding practitioners can develop  proactive anti- fraud risk management procedures, and for auditors can develop early detection guidelines in fraud prevention.
Article History
Received:
13 Mei 2020
Accepted: 30 Mei 2020 Available online: 15 Juni 2020
Keywords : Manajemen Risiko, Fraud

## A B S T R A K
Biaya  ekonomi  atas  praktik  kecurangan  (fraud)  dalam  laporan keuangan  terus  menjadi  masalah  bagi  organisasi  dan  masyarakat. Masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  terbatas  strategi manajemen risiko untuk mendeteksi dini guna pencegahan fraud yang dibuat oleh manajer perusahaan dan auditor. Strategi ini penting untuk pencegahan fraud yang proaktif dan untuk integritas laporan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian kualitatif multi-kasus ini adalah untuk mengeksplorasi deteksi dini dan metode pencegahan terhadap fraud atas laporan keuangan dengan menggunakan kerangka kerja  konseptual  manajemen  risiko.  Sebagai  simpulan  yaitu  adanya celah  konsep  manajemen  risiko  dalam  praktik  saat  ini  untuk mendeteksi  dan  mencegah  fraud,  serta  bagaimana  perspektif  auditor dalam  membuat  model  anti-fraud  yang  proaktif.  Selain  itu,  dengan temuan  ini para praktisi dapat mengembangkan prosedur manajemen risiko anti-fraud yang proaktif, dan bagi auditor dapat mengembangkan pedoman deteksi dini dalam pencegahan  fraud.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## Pendahuluan
Kecurangan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah fraud, masih  menjadi  isu  yang fenomenal dan sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian atas berbagai kasus yang saat  ini  masih  sering  terjadi  di  masyarakat. Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE) mendefinisikan fraud (kecurangan) yaitu penggunaan suatu jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyelahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. Atau dengan kata lain, fraud adalah  kecurangan  berkenaan  dengan  adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan  sesuatu  yang  tidak  sesuai dengan  keadaan  yang sebenarnya.  Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise / tak terduga, tipu  daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan pihak lain (ACFE, 2008). Sehingga fraud dapat  diartikan  sebagai  tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan  tersebut  dapat  mengakibatkan kerugian  kepada  individu  atau  entitas  pihak lain  (Surjandari,  2015). Fraud menciptakan kesalahan  penilaian  atau  mempertahankan penilaian  salah  yang  ada  untuk  membujuk seseorang  membuat  suatu  kontrak.  Hal tersebut dilakukan karena menyangkut memperkaya  diri  sendiri  secara  sengaja dengan  cara  menmgurangi value /nilai  aset secara rahasia (Enofe, 2013).
Fraud meliputi ketidakjujuran yang disengaja, kesalahan penyajian, manipulasi dan menampilkan  fakta  yang  dapat  merugikan orang  lain  dan  organisasi  termasuk  bank. Fraud juga  meliputi  pencurian, apropriasi, upaya  untuk  memperoleh  sesuatu  secara ilegal, dan kesalahan dalam membuat laporan keuangan  termasuk  aset  dan  kewajiban organisasi  (Gilbert  &  Wakefield,  2018). Sehingga fraud adalah  penipuan  yang menyertakan  elemen-elemen:  (a)  sebuah representasi;  (b)  mengenai  sesuatu  yang bersifat material; (c) sesuatu yang tidak benar;
(d) dan secara sengaja atau secara serampangan  dilakukan  untuk  kemudian;  (e) dipercaya; (f) dan ditindaklanjuti oleh korban; (g) sehingga pada akhirnya korban menanggung  kerugian  (Zimbelmann, et.  al, 2014).
Secara  skematis,  ACFE  menggambarkan fraud dalam  hubungan  kerja (occupational fraud) dalam  bentuk fraud  tree. Pohon kecurangan  ini  menggambarkan  cabang- cabang  dari  kecurangan  dalam  hubungan kerja,  beserta  ranting  dan  anak  rantingnya. Sehingga occupational fraud tree mempunyai tiga cabang utama, yaitu corruption (korupsi) , asset misappropriation (penyalahgunaan aset) , dan fraudulent  statements (kecurangan laporan keuangan) (Tuanakotta, 2010).
Salah  satu  penjelasan  teoritis  mengenai penyebab seseorang melakukan fraud, pertama  kali  dikembangkan  oleh  Donald Cressey dengan teorinya yang dikenal dengan fraud  triangle. Dalam  teorinya  dijelaskan bahwa fraud  triangle dibagi  menjadi  tiga bagian,  yaitu pressure,  opportunity, dan rationalization (Cressey,  1950) .  Pressure adalah  penggelapan  uang  perusahaan  oleh pelaku  yang  bermula  dari  suatu  tekanan. Orang tersebut mempunyai kebutuhan keuangan  yang  mendesak,  sehingga  secara personal  kebutuhan  individu  dianggap  lebih pentinga dari kebutuhan organisasi. Penyebab fraud kedua  yaitu opportunity, dimana kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses  terhadap  aset atau memiliki  wewenang untuk  mengatur  prosedur  pengendalian  yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan.  Penyebab  yang  ketiga  yaitu rationalization, artinya  kecurangan  yang dilakukan  karena  ada  rasionalisasi  yang dilakukan  seseorang  atau  kelompok  orang dengan membangun pembenaran atas kecurangan  yang  dilakukan.  Pelaku fraud biasanya  mencari  alasan  pembenaran  bahwa yang  dilakukannya  bukan  pencurian  atau kecurangan, tetapi sesuatu yang memang
merupakan haknya. Namun demikian, beberapa  individu  lebih  rentan  melakukan kecurangan  dibandingkan  individu  yang  lain. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan tergantung  pada  nilai-nilai  etika  dan  keadaan pribadi mereka (Abdullahi, et. al, 2015). Menurut  laporan Association  of  Certified Fraud  Examiners  (ACFE) tahun  2020, berdasarkan  frekuensi  tindakan  kecurangan yang  terjadi,  penyalahgunaan  aset (asset misappropriation) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi disusul  oleh  korupsi (corruption) dan  yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (financial  statement  fraud). Tetapi financial statement fraud adalah jenis kecurangan yang memiliki  dampak  kecurangan  yang  paling merugikan  diantara  jenis  kecurangan  lainnya (ACFE, 2020).
Kecurangan  laporan  keuangan  dianggap sebagai kecurangan manajemen yang mengakibatkan  kekeliruan  bersifat  material pada  laporan  keuangan  sehingga  laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan.  Meningkatnya  berbagai  kasus skandal akuntansi di berbagai negara belahan dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Skousen & Wright, 2009). Kecurangan laporan keuangan selalu berhubungan  dengan  tata  kelola  perusahaan. Menurut  Dechow, et.el. (2012),  insiden kecurangan tertinggi pada perusahaan dengan sistem  tata  kelola  perusahaan  yang  lemah.
Kecenderungan melakukan
tindakan kecurangan lebih besar terjadi pada perusahaan  dengan  latar  belakang  yang didominasi  oleh  pihak  dalam (insider) dan berkemungkinan besar tidak memiliki komite audit (Dechow, et.al., 2012).
Upaya  pencegahan  terhadap  tindakan fraud akan lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan  dengan  melakukan  upaya represif.  Pencegahan  perlu  dilakukan  untuk menghindari  kerugian  yang  lebih  besar  dan rusaknya  reputasi  institusi  maupun  individu. Selain  itu,  kejadian  kecurangan  yang  tidak segera ditangani dan terungkap  karena
lambatnya penanganan akan semakin memberi  peluang  pelaku  untuk  menutupi tindakannya  dengan  kecurangan  yang  lain. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  upaya  untuk melakukan  pencegahan  terhadap  terjadinya kecurangan  yang  benar  dan  tepat  sasaran, sehingga  segala  bentuk  dan  upaya  praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin agar terhindar dari risiko kerugian (Kurniasari, 2017).
Banyak  upaya  untuk  mencegah  praktik kecurangan yang telah dilakukan berdasarkan teori  maupun  penelitian  yang  ada,  dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini  mungkin.  Salah  satunya  adalah mencegah  kecurangan  dengan  menerapkan manajemen  risiko,  yang  menggambarkan bahwa  risiko  adalah  suatu  konsep  yang menggambarkan  suatu  ketidakpastian,  atau suatu  kejadian  atas  kondisi  yang  berkaitan dengan  hambatan  dalam  mencapai  tujuan (Susilo  &  Victor,  2019).  Dalam  upaya pencegahan  kecurangan , manajemen  harus melakukan  suatu  proses  pengelolaan  sumber daya  organisasinya  untuk  mengantisipasi risiko-risiko  yang  mungkin  terjadi  yang sebelumnya  telah  diidentifikasi,  diukur  dan dipikirkan  bagaimana  penanganannya.  Setiap aktivitas  organisasi  akan  selalu  ada  ketidak pastian  yang  identik  dengan  risiko  termasuk risiko  adanya  kecurangan (fraud), sehingga manajemen  harus  bertanggungjawab  untuk mengelola risiko yang akan dihadapi (Karyono, 2013).

## Kajian Literatur
The  Institute  of  Internal  Auditor  (IIA)  suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat, mendefinisikan  kecurangan (fraud) adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar  hukum  yang  ditandai  dengan adanya  unsur  kecurangan  yang  disengaja. Artinya  adalah  bahwa fraud merupakan kecurangan  yang  mengandung  makna  suatu penyimpangan  dan  perbuatan  melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan  tertentu misalnya menipu  atau memberikan  gambaran  keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan  oleh
orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi (Karyono, 2013).
Selanjutnya,  Chartered  Institute  of  Public
Finance and Accountancy (CIPFA) menyatakan fraud sebagai  kesalahan  yang disengaja dan menyembunyikan fakta material, penghilangan bukti untuk melakukan kecurangan  dan  manipulasi  yang  merugikan keuangan  suatu  individu  atau  organisasi. Fraud meliputi  penggelapan,  pencurian, pemalsuan, penyalahgunaan, dan menghilangkan bukti dengan sengaja (CIPFA, 2013).
Secara umum dapat didefinisikan bahwa fraud adalah  suatu  istilah  yang  umum,  dan mencakup  segala  macam  cara  yang  dapat digunakan  dengan  kelihaian  tertentu,  yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan  keuntungan  dari  pihak  lain dengan  melakukan  representasi  yang  salah. Tidak  ada  aturan  yang  baku  dan  tetap  yang bisa  dikeluarkan  sebagai  proposisi  umum dalam mendefinisikan fraud, termasuk kejutan, tipu muslihat, ataupun cara-cara yang licik  dan  tidak  wajar  yang  digunakan  untuk melakukan  penipuan.  Batasan  satu-satunya untuk  mendefinisikan fraud adalah  hal-hal yang  membatasi  ketidakjujuran  manusia (Zimbelman, et.al., 2014).
Fraud dalam  organisasi  korporasi  umumnya berasal  dari  dua  arah,  yaitu  internal  dan eksternal. Fraud internal  adalah  kecurangan yang  berasal  dari  pihak  dalam  organisasi perusahaan  itu  sendiri,  seperti  korupsi, penyajian  laporan  palsu,  rekayasa  laporan keuangan, laporan keuangan ganda, menutupi atau menyamarkan penggelapan uang, ketidakcakapan dalam penghitungan, pencurian  atau  penggunaan  aktiva  organisasi yang  tidak  tepat  oleh  para  pegawai  dan manajemen  untuk  kepentingan  pribadi  atau kelompok serta penggunaan yang tidak sesuai dengan  peruntukkannya.  Sedangkan fraud eksternal  yaitu  kecurangan  yang  berasal  dari pihak  luar  organisasi  perusahaan,  seperti penyuapan,  peninggian  nilai  faktur,  adanya faktur  ganda  serta  penipuan  kualitas  seperti transaksi barang yang tidak sesuai dengan
penyajian  yang  telah  disepakati  (Sayyid , 2014).
Kecurangan atas laporan (fraudulent statement) yaitu kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (over  statement) dan  lebih  buruk dari  yang  sebenarnya (under  statement) (Karyono,  2013),  menyajikan  aset  atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya, atau  menyajikan  aset  dan  pendapatan  lebih rendah  dari  yang  sebenarnya  (Tuanakotta, 2010),  tindakan  yang  disengaja  untuk menghasilkan  materi  laporan  keuangan  yang menyesatkan untuk menipu atau menggambarkan  posisi  keuangan  organisasi yang  salah  (Albashrawi,  2016),  membuat organisasi terlihat lebih atau kurang menguntungkan  (Apostolou  &  Apostolou,
2012).
Sedangkan kecurangan penyalahgunaan aset (asset misappropriation) adalah  “mengambil”  secara  ilegal  (tidak  sah atau  melawan  hukum)  yang  dilakukan  oleh seseorang  yang  diberi  wewenang  untuk mengelola  atau  mengawasi  aset  tersebut (Tuanakotta, 2010). Dan korupsi (corruption) adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum/publik  atau  masyarakat  luas  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu. Korupsi  dapat  terjadi  pada  organisasi korporasi  swasta  maupun  pada  sektor  publik pemerintahan (Karyono, 2013).
Terdapat  beberapa  hal  yang  memotivasi manajemen  menyajikan  laporan  keuangan yang  mengandung  unsur  kecurangan:  (a) memberikan dukungan agar harga saham tetap tinggi;  (b)  memberikan  dukungan  terhadap obligasi  dan  saham;  dan  (c)  memaksimalkan bonus  bagi  manajemen  (Zimbelman, et.  al., 2014).
Menurut  Assosiation  of  Certified  Fraud Examiner (ACFE) dalam manual edisi ketiga, aksioma fraud meliputi:  1)  Tersembunyi, kecurangan  ini  dilakukan  secara  tersembunyi dan  berusaha  untuk menutupi  perbuatannya; 2)  Bukti  sebalik,  untuk  membuktikan  bahwa kecurangan  yang  terjadi  harus  diusahakan agar  kecurangan  tersebut  tidak  terjadi, demikian pula sebaliknya; 3) Jenis-jenis fraud,
yang  terdiri  dari intern  fraud dan system control  fraud.  Intern  fraud terjadi  secara alamiah  yang  melekat  dalam  setiap  bentuk kegiatan. System  control fraud terjadi  karena lemahnya  sistem  pengendalian  intern  dan biasanya  pelaku  mempunyai  pengetahuan tentang sistem kerja internal tersebut (Karyono, 2013).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan seseorang  pelaku  melakukan  tindakan fraud. Karena  hampir  setiap  tindakan  kriminal  atau kejahatan  selalu  didorong  atau  dipicu  oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya.  Dalam  pembahasan  ini,  peneliti membatasi  hanya  dengan  menggunakan  teori Segitiga  Fraud (Fraud  Triangle  Theory) . Menurut  teori  ini , bahwa  perilaku fraud itu terlaksana  atau  dilakukan  karena  adanya  tiga unsur,  yaitu  adanya  tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan  pembenaran (rationalization). Teori  yang  pertama  kali diformulasikan  oleh  kriminolog  Donald  R. Cressey  (1950)  ini,  menyimpulkan  bahwa penipuan umumnya terbagi dalam tiga ciri-ciri umum.  Pertama,  pelaku fraud yang  memiliki kesempatan  untuk  melakukan  penipuan (opportunity). Kedua, pelaku fraud mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang  lain (pressure). Ketiga,  individu  yang terlibat  dalam fraud merasionalisasikan perbuatan  curangnya  konsisten  dengan  kode etik pribadi mereka (rationalization) (Cressey, 1950) . Dan  ketiga  faktor fraud tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Skousen et. al. sebagai “triangle  fraud” (Skousen et.al., 2009) . Tindakan fraud yang  banyak  terjadi  dalam banyak  bidang  tidak  terlepas  karena  adanya keinginan  untuk  mengambil  hak  orang  lain demi kepentingan pribadi atau kelompok lalu menjadi  pembenaran  bahwa  kecurangan merupakan hal biasa yang boleh dilakukan dan juga  karena  adanya  kesempatan  untuk melakukan  kecurangan.  Kecurangan  dalam bidang  akuntansi  dapat  terjadi  dalam  proses pengolahan  data  akuntansi  yang  tertuang dalam  informasi  akuntansi  berupa  laporan keuangan. Jika faktor kecurangan  terjadi
dalam  penyusunan  laporan  keuangan  maka dapat  dipastikan  laporan  keuangan  yang disajikan tidak wajar. Kecurangan tidak hanya merusak hubungan kepercayaan antara manajemen  dan  investor  namun  juga  akan menciderai  nilai-nilai  dari  akuntansi  itu sendiri.
Kecurangan  laporan  keuangan  memengaruhi berbagai  pelaku  pasar,  termasuk  investor, organisasi,  dan  karyawan.  Sebagaimana penelitian sebelumnya memberikan informasi terkait  dengan  kerugian  organisasi  secara tidak  langsung  atas  tindakan fraud. Selain kerugian material yang ditanggung organisasi, reputasi organisasi mungkin juga dipertanyakan ketika terjadi fraud. Kepercayaan  investor  pada  organisasi  akan hilang  dan  mungkin  akan  menarik  seluruh simpanannya  termasuk  investasi,  dan  dana pensiun (Perols, 2011; Ugrin & Odom, 2010). Fraud yang  terjadi  pada  suatu  organisasi adalah  sebagai  manifestasi  klasik  dari  tata kelola organisasi yang lemah. Pada organisasi swasta dikenal adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Masalah  ini muncul  karena  ketika  pemilik (principal) memberikan  wewenang  kepada  manajer (agent) untuk  bertindak  atas  nama  mereka. Yang pada dasarnya adalah karena perbedaan kepentingan  dan  asimetri  informasi  antara manajer  dan  pemilik.  Masalah  ini  dapat dihilangkan  jika  kedua  pihak  memiliki kepentingan  yang  sama  (Jensen  &  William, 1976).
Praktik  yang  tidak  sehat  dalam  tata  kelola perusahaan memungkinkan terjadi kecurangan  yang  sulit  terdeteksi  oleh  pihak pemangku kepentingan. Coporate governance merupakan  alat  untuk  menjamin  direksi  dan manajer (insider) agar bertindak yang terbaik untuk  kepentingan  investor.  Badan  pengelola pasar  modal  di  banyak  negara  menyatakan penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan  publik  secara  baik telah  berhasil  mencegah  praktik  kecurangan atas  laporan  keuangan  kepada  pihak  yang berkepentingan (Chen, et. al., 2005).
Banyak  upaya  untuk  mencegah  praktik kecurangan yang telah dilakukan berdasarkan

## Eko Sudarmanto
teori  maupun  penelitian  yang  ada,  dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini  mungkin.  Salah  satunya  adalah mencegah  kecurangan  dengan  menerapkan manajemen  risiko,  yang  menggambarkana bahwa  risiko  adalah  suatu  konsep  yang menggambarkan  suatu  ketidakpastian,  atau suatu  kejadian  atas  kondisi  yang  berkaitan dengan  hambatan  dalam  mencapai  tujuan (Susilo  &  Victor,  2019).  Dalam  upaya pencegahan  kecurangan , manajemen  harus melakukan  suatu  proses  pengelolaan  sumber daya  organisasinya  untuk  mengantisipasi risiko-risiko  yang  mungkin  terjadi  yang sebelumnya  telah  diidentifikasi,  diukur  dan dipikirkan bagaimana penanganannya (Karyono,  2013).  Setiap  aktivitas  organisasi akan  selalu  ada  ketidak  pastian  yang  identik dengan  risiko  termasuk  risiko  adanya kecurangan (fraud), sehingga  manajemen harus  bertanggungjawab  untuk  mengelola risiko yang akan dihadapi.
Landasan  utama  dalam  pelaksanaan  program pencegahan fraud yang  efektif  di  organisasi adalah dengan melaksanakan proses penilaian risiko  secara  menyeluruh.  Konsep  dasar penilaian  risiko fraud adalah  penilaian keterjadian dan dampak atas risiko yang telah teridentifikasi.  Di  dalam  Committee  of Sponsoring  Organizations  of  the  Threadway Commission,  terdapat  beberapa  tahapan dalam proses penilaian risiko fraud diantaranya: (a) membentuk tim penilai risiko yang  melibatkan  tingkatan  manajemen  yang tepat; (b) mengidentifikasi potensi risiko fraud organisasi dengan menilai risiko pada seluruh tingkatan  organisasi  dan  yang  berasal  dari lingkungan internal dan ekternal, mengakomodir  berbagai  jenis fraud serta mempertimbangkan  terjadinya management override  control; (c)  menilai  kemungkinan dan  signifikansi  atas  masing-masing  risiko fraud yang telah teridentifikasi; (d) menentukan  karyawan  dan  departemen  yang berpotensi terlibat berdasarkan fraud triangle; (d)  mengidentifikasi  kontrol  yang  ada  dan menilai  keefektifannya;  (e)  menilai  dan merespon  risiko fraud  residual yang   perlu
dimitigasi;  (f)  mendokumentasikan  penilaian risiko fraud; (g) menilai risiko fraud kembali secara  periodik  (COSO,  2017).  Dan Fraud Risk  Assessment  (FRA) adalah  prosedur  unik untuk  membedakan  dan  mengevaluasi  risiko atas kesenjangan pencapaian tujuan organisasi (Huber, et. al., 2015).
Selanjutnya,  Popoola  berpendapat  bahwa pelaksanaan fraud  risk  assessment  (FRA) memerlukan  perubahan  dan  proses  siklus yang  berulang  untuk  dapt  mengidentifikasi dan menilai risiko atas kesenjangan pencapaian  tujuan  organisasi.  Penilaian  atas risiko kecurangan menuntut agar mempertimbangkan atas perubahan
lingkungan  eksternal  dan  dampaknya  dalam model  aktivitas,  yang  tujuannya  adalah sebagai  kontrol  atas  aktivitas  internal  yang tidak efektif. Penilaian atas risiko kecurangan dianggap  sebagai  alat  yang  efektif  untuk pencegahan  fraud  dan  karena  dengan  sarana ini  dapat  meningkatkan  kompetensi  auditor dalam  mencari,  mendeteksi  dan  mencegah fraud (Popoola, et.al., 2016).
Dalam  teori  manajemen  risiko  menyebutkan bahwa  perlakuan  terhadap  risiko  dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu: 1)  menghindari  risiko,  artinya  dengan memutuskan untuk tidak  melakukan aktivitas yang  mendatangkan  risiko;  2)  mengurangi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya  dan  mengurangi  konsekuensi  atau dampaknya;  3)  mentransfer  risiko,  yaitu memindahkan  risiko  ke  pihak  lain  untuk menanggung  risikonya;  4)  menerima  risiko, artinya tanpa melakukan tindakan lebih lanjut atas  kompensasi  risiko  yang  harus  diambil; dan  5)  mengeksploitasi  risiko,  yaitu  tindakan untuk mengambil risiko dalam pilihan-pilihan lain yang merupakan hasil keputusan proaktif dan dilakukan secara sadar untuk mengambil risiko  yang  baru  karena  memiliki  area-area yang  lebih  unggul  (Susilo  &  Victor,  2019). Langkah  atau  proses  yang  dilakukan  dengan cara  sistematis  untuk  mengelola (to  manage) ancaman  risiko  dikenal  dengan  manajemen risiko (risk management) (Siahaan, 2009).
Sedangkan  proses  manajemen  risiko berdasarkan  ISO  31000  terdiri  tiga  proses besar,  yang  meliputi:  (1)  penetapan  konteks, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan  sasaran  organisasi;  (2) penilaian  risiko,  yang  terdiri  identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko; (3) penanganan  risiko,  yang  terdiri:  menghindari risiko,  mitigasi  risiko,  transfer  risiko,  dan menerima risiko. Ketiga proses besar tersebut didampingi  oleh  dua  proses,  yaitu:  (a) Komunikasi dan konsultasi; dan (b) Monitoring dan reviu (Susilo & Victor, 2019; Suwanda, et. al., 2019).

## Metode Penelitian
Metodologi  yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  melalui  library  research,  yaitu metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan mempelajari  literature-literatur  dan  tulisan- tulisan  yang  mempunyai  kaitan  erat  dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Baidan, 2016), melalui pendekatan kualitatif, yaitu  penelitian  yang  menekankan  analisis proses dari proses berpikir secara deduktif dan induktif  yang  berkaitan  dengan  dinamika hubungan  antar  fenomena  yang  diamati,  dan senantiasa menggunakan logika ilmiah (Kisworo & Iwan, 2017).
Sedangkan  sumber  data  penelitian  ini  adalah sumber data sekunder yang terdiri dari karya- karya  penelitian  ilmiah  terdahulu  yang relevan, berupa buku-buku serta karya ilmiah lainnya  dengan  berbagai  sudut  pandang. Sedangkan  data  yang  digunakan  adalah berbagai data kualitatif yang terjaga kualitasnya yang berbentuk kata-kata, kalimat, gerak  tubuh,  ekspresi  wajah,  bagan,  gambar dan  foto  (Sugiyono,  2011)  yang  berasal  dari berbagai sumber tersebut.
Gambar 1. Peran Internal Control dalam Corporate
Governance

## Hasil Dan Pembahasan
Sebagaimana pembahasan sebelumnya, bahwa  dalam  upaya  pencegahan  kecurangan , manajemen  harus  melakukan  suatu  proses pengelolaan sumber daya organisasinya untuk mengantisipasi  risiko-risiko  yang  mungkin terjadi  yang  sebelumnya  telah  diidentifikasi, diukur      dan      dipikirkan bagaimana penanganannya.  Setiap  aktivitas  organisasi akan  selalu  ada  ketidak  pastian  yang  identik dengan  risiko  termasuk  risiko  adanya kecurangan (fraud), sehingga  manajemen harus  bertanggungjawab  untuk  mengelola risiko yang akan dihadapi (Karyono, 2013). Manajemen  risiko  dan  pengendalian  internal memberikan  kontribusi  bagi  penerapan good corporate  governance  (GCG), khususnya dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian sasaran  organisasi.  Tanpa  manajemen  risiko, sistem pengendalian internal menjadi berkurang  keefektifannya.  Sementara  tanpa sistem pengendalian internal, aspek pengendalian  dari  GCG  menjadi  kurang efektif (Susilo & Victor, 2019).
Robert  Moeller  dalam  kajiannya  terhadap Committee  of  Sponsoring  Organizations (COSO) internal control, memberikan gambaran  yang  jelas  mengenai  hubungan yang  antara corporate  governance  –  risk management  –  internal  control, sebagaimana tampak  pada  gambar  berikut.  Dalam  bagian yang berjudul “Clearing  up  a  few misconception” ditegaskan bahwa, enterprise risk management (ERM) menangani lebih jauh daripada pengendalian internal. Pengendalian internal  adalah  bagian  terpadu  dari  ERM. Pengendalian internal adalah salah satu bagian penting  dari  manajemen  risiko  perusahaan (Moeller, 2014).
Corporate Governance Risk Management Internal Control
Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Froud
Selanjutnya,  Ovidiu-Constantin et.  al. (2010) menyoroti  pentingnya  manajemen  risiko  dan perannya  dalam  audit  internal  organisasi. Adanya  program  manajemen  risiko  berarti menempatkan  kepercayaan  yang  tinggi  atas laporan  keuangan  organisasi  dan  risiko  audit yang lebih baik. Penerapan program manajemen  risiko,  sebagaimana  dengan penelitian  sebelumnya  yang  menjelaskan peran  auditor  internal  dalam  memberikan jaminan  terhadap  manajemen  risiko.  Sebuah model audit  risk ditawarkan  kepada  auditor eksternal  dengan  didasarkan  dan  disesuaikan dengan  manajemen  risiko  organisasi,  yang intinya  bahwa  manajemen  risiko  sebagai solusi untuk krisis kecurangan (Constantin, et. al., 2010).
Sementara pada penelitian sebelumnya difokuskan  pada  pendekatan  holistik  untuk manajemen  risiko,  Dalam  penelitiannya, Lister (2007) membahas pentingnya program antifraud. Organisasi harus mengetahui risiko untuk  memitigasi  mereka.  Ini  membutuhkan penilaian risiko kecurangan yang komprehensif,  dan  sesuai  dengan  pendekatan holistik.
Program anti-fraud dapat
meningkatkan
kepercayaan terhadap pemangku kepentingan. Namun, Lister menyarankan  pendekatan  harus  proaktif  dan reaktif,  dengan  mengidentifikasi  risiko  dan memiliki  rencana  tindakan jika terjadi tindak kecurangan. Itu tiga komponen rencana utama termasuk pengaturan regulasi melalui kebijakan dan komunikasi, agar penilaian dan pemantauan risiko menjadi lebih proaktif, dan melakukan respon dengan merancang rencana yang  reaktif.  Lister  melakukan  evaluasi perencanaan dan pelaksanaan dengan menggunakan segitiga fraud, serta menyertakan  penilaian  pihak  ketiga  dalam merancang program (Lister, 2007).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Crockford (2005)  membahas  risiko  sebagai  fungsi perubahan. Artikel itu awalnya diterbitkan di Geneva  Papers pada  tahun  1976.  Dijelaskan bahwa manajemen risiko sebagai kemampuan untuk  mengatasi  perubahan.  Perubahan  yang cepat memberikan tekanan  tentang
manajemen  risiko,  hal  ini  mengakibatkan kesulitan  bagi  organisasi  untuk  beradaptasi. Sebagaimana dengan Mehr dan Forbes (1973), Crockford merekomendasikan bahwa manajemen  risiko  harus  difungsikan  oleh semua manajer, bukan hanya satu departemen dalam organisasi (Crockford, 2005).
Snider (1990) juga pernah membahas tentang tujuan  manajemen  risiko  dan  pentingnya tujuan  manajemen  risiko  yang  jelas.  Snider (1990)  menyoroti  langkah-langkah  dalam menyusun tujuan manajemen risiko. Pembuatan  kebijakan  manajemen  risiko sebaiknya  berasal  dari  manajer  risiko  atau konsultan  manajemen.  Kebijakan  yang  jelas secara  umum  dapat  memberikan  panduan dalam  pengambilan  keputusan.  Apabila diidentifikasi,  terdapat  beberapa  hal  yang memengaruhi  penetapan  tujuan,  termasuk struktur  organisasi,  sistem  pelaporan,  dan tujuan  baik  jangka  pendek  ataupun  jangka panjang. Terlalu fokus terhadap tujuan jangka pendek  di  masa  lalu  dapat  menyebabkan kerugian  karena  diabaikannya  kontrol  dan pencegahan (Snider, 1990).
Sebagaaimana  penelitian  sebelumnya,  Snider (1991) mengakui perlunya memperluas fungsi manajemen risiko di luar asuransi, dan adanya kebutuhan  manajemen  risiko  pendidikan. Selain  membahas  konsep  manajemen  risiko, Penelitian ini juga memuat tentang sejarah dan perkembangan  manajemen  risiko,  termasuk pengakuan  oleh  akademisi,  buku  yang akademik pertama tentang manajemen risiko, dan posisi manajer risiko dalam organisasi. Ia menyoroti  resistensi  awal  oleh  manajemen senior,  dengan  mengutip  sebuah  gagasan bahwa  perubahan  adalah  sama  dengan ketidakpastian. Snider juga membahas terjadinya  krisis  di  awal  1970-an,  terkait dengan asuransi yang menyebabkan diterimanya  konsep  manajemen  risiko.  Dan pada  tahun  1973,  Asosiasi  Jenewa  didirikan, sehingga  mendorong  penelitian  tentang manajemen  risiko,  dan  menerbitkan  banyak makalah konseptual tentang topik ini (Snider, 1991).
Aggarwal, Erel, Stulz, dan Williamson (2009) mempelajari efek perkembangan ekonomi dan keuangan  suatu  negara  terhadap  tingkat investasi  dalam  hubungannya  dengan  tata kelola  perusahaan.  Temuannya  menunjukkan bahwa  peningkatan  yang  baik  menghasilkan investasi  yang  lebih  tinggi,  dan  investasi berkurang terhadap perusahaan yang memiliki tata kelola yang rendah sehingga menghasilkan  nilai  perusahaan  yang  lebih rendah.  Penelitiananya  juga  memberikan standar  tata  kelola minimum  untuk  audit:  (1) biaya konsultasi lebih rendah dari biaya audit; (2)  komite  audit  terdiri  dari  orang  luar  yang independen;  dan  (3)  auditor  harus  disahkan pada  rapat  tahunan  (Aggarwal, et.al., 2009). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Robu (2015) memberikan analisis tentang relevansi adopsi IFRS (International
Financial Reporting  Standars) untuk  kepercayaan  pada informasi laporan keuangan. Peneliti mengambil  sampel  59  perusahaan  sebelum dan  sesudah  adopsi  IFRS.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan relevansi nilai setelah adopsi IFRS. Metodologi  penelitiannya  termasuk  untuk mengetahui pengaruh adopsi IFRS pada harga saham,  dan  memberikan  rekomendasi  bahwa pelaporan  terstandarisasi  dan  transparansi sebagai  solusi  bagi  pasar  keuangan  yang terpercaya (Robu, 2015).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Kang  (2008),  memberikan  analisa  dari  sudut pandang yang lain dalam literatur fraud yaitu studi  tentang  hukuman  reputasi  yang  terkait dengan  penipuan  keuangan  dan  reputasi sebagai  hukuman  akibat  perusahaan  yang terlibat.  Dalam  temuannya  menunjukkan peningkatan penalti (penurunan) reputasi atas perusahaan  terkait.  Penurunan  nilai  pasar merupakan  salah  satu  dari  efek  negatif. Peneliti menggunakan teori signal (signalling theory) dan  teori  atribusi (attribution  theory) untuk  menjelaskan  hubungan  perusahaan terkait.  Penelitian  ini  mengambil  sampel  244 perusahaan  terkait  dan  30  perusahaan  yang disangka,  dari  tahun  1998  hingga  2002. Temuannya juga menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian mengarah pada
penurunan  kepercayaan  investor.  Namun, dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor. Implikasi dari temuannya ini
merekomendasikan  perlunya  reformasi  tata pemerintahan (Kang, 2008).
Masih  tentang  kecurangan  atas  laporan keuangan. Fleming, Riley Jr., Hermanson, dan Kranacher  (2016)  memperluas  penelitian aspek penipuan dengan studi tentang perbedaan  yang  paling  mendasar  atas kecurangan laporan keuangan antara perusahaan publik dengan perusahaan swasta. Para  peneliti  merasa  kekurangan  data  yang tersedia  untuk  perusahaan  swasta  dengan menggunakan  sumber  data  yang  disediakan oleh Association of Certified Fraud Examiner (ACFE).  Fleming et  al. (2016)  mengutip bahwa  kecurangan  atas  laporan  keuangan merupakan  suatu  bentuk  tindak  kecurangan yang paling mahal, dengan kerugian rata-rata $ 1 juta per insiden. Ini adalah selain tambahan dampak  reputasi,  seperti  kebangkrutan  dan hilangnya  nilai  pasar.  Beberapa  temuan  lain dari penelitian ini adalah semakin meningkatnya  kontrol  terhadap  perusahaan publik  menunjukkan  adanya  penggunaan metode  pelaporan  kecurangan  yang  masih kurang  jelas,  seperti  perbedaan  waktu pelaporan.  Dan  itu  biasanya  akan  terus bertambah  apabila  kontrol  yang  ada  terus ditingkatkan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk keperluan audit atas keprihatinannya  dalam  menyoroti  perbedaan perlakuan  antara  perusahaan  publik  dan perusahaan swasta (Fleming, et. al., 2016). Selanjutnya  Ng,  White,  Lee,  dan  Moneta (2009)  meneliti  fokus  pada  pengembangan instrumen  untuk  mendeteksi  kecenderungan kecurangan manajer dalam mengelola pendapatan.  Peneliti  menggunakan  sebuah metode survei skenario etika untuk mengumpulkan  informasi  guna  merancang deteksi  instrument  penipuan  dan  faktor analisis  yang  digunakan  sebagai  tanggapan. Peneliti juga menggunakan konstruksi intensitas  moral  untuk  mengetahui  niat manajer  dalam  bertindak  secara  spesifik. Konstruksi terdiri enam karakteristik
Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Froud
intensitas
moral termasuk besarnya
konsekuensi dan konsensus sosial. Temuannya  menunjukkan  bahwa  instrumen yang  diusulkan  dapat  dijalankan  untuk mengukur  intensitas  moral  dalam  studi berikutnya (Ng, et. al, 2009).
Sebelumnya,  Shafer  (2002)  juga  meneliti tentang  peran  moral.  Shafer  menganalisa penipuan  atas  laporan  keuangan  dalam konteks  model  etika  pengambilan  keputusan. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa materialitas dan risiko adalah faktor signifikan yang mempengaruhi kemungkinan melakukan kecurangan, sedangkan faktor moralitas tidak signifikan. Peneliti menggunakan Teori Jones tentang  intensitas  moral  untuk  menjelaskan prevalensi  manajemen  laba.  Temuannya menyebutkan efek materialitas dengan catatan adanya  rasionalisasi  ketika  jumlahnya  tidak material,  dan  kemungkinan  lebih  dari  50% untuk melakukan kecurangan ketika jumlahnya  tidak  material.  Indikator  kunci tidak  adanya  etika  perilaku  adalah  tentang persepsi  apa  yang  dilakukan  oleh  temannya (Shafer, 2002).
Beberapa peneliti fokus pada tanggung jawab auditor.  Kostova  (2013)  mengungkapkan adanya hubungan antara karakteristik kecurangan  dengan  prosedur  audit.  Kostova menggambarkan  adanya  tanggung  jawab auditor untuk mengungkapkan kesalahan dan penipuan.  Auditor  diharapkan  memberikan pendapat  dan  kesimpulan  tentang  keandalan laporan  keuangan.  Selanjutnya  peneliti  juga mengungkapkan adanya faktor ekonomi yang menyebabkan penipuan, juga mengidentifikasi  karakteristiknya.  Peneliti menyebutkan  lingkungan  ekonomi  sebagai faktor utama yang mengarah pada kecurangan. Misalnya, organisasi berada di bawah tekanan untuk  mencapai  target  keuangan  (Kostova, 2013).
Berbeda  dengan  Kostova  (2013)  yang  fokus pada  faktor  ekonomi,  Love  (2012)  meneliti tanggung  jawab  auditor  untuk  deteksi kecurangan  yang  terkait  dengan  standar pelaporan. Perlu dicatat bahwa standar GAAS (Generally Accepted Auditing Standars)
mengakui  tidak  adanya  kemampuan  untuk memberikan jaminan yang absolut, melainkan memberikan  jaminan yang wajar dan mengurangi  risiko  material  salah  saji. Penemuan  auditor  atas  informasi  yang dipertanyakan  memerlukan  evaluasi  ulang dari  semua  area  audit.  Pelaku  kecurangan dapat menyembunyikan perbuatannya melalui pernyataan dan dokumen palsu selama proses audit. Love mencatat perbedaan antara melakukan  audit  GAAS  dan  pemeriksaan kecurangan. Audit GAAS menghasilkan opini auditor  atas  kewajaran  presentasi  laporan keuangan.
Sedangkan pemeriksaan
kecurangan      adalah mahal karena membutuhkan  pemeriksaan  semua  saldo material,  dan  audit  standar  GAAS  dirancang untuk  mengurangi  risiko  salah  saji  material (Love, 2012).
Tentang  persepsi  auditor,  Johnson,  Kuhn, Apostolou,  dan  Hassell  (2013)  meneliti penilaian  risiko  kecurangan  oleh  auditor terhadap  sikap  manajemen.  Para  peneliti menguji apakah indikator narsisme yang dapat diamati  oleh  auditor  sebagai  indikator peningkatan  risiko.  Temuan  penelitian  ini menunjukkan  adanya  kaitan  antara  narsisme dan  kecurangan,  secara  konsisten  terhadap perilaku yang diamati dalam kecurangan baru- baru  ini.  Peneliti  mengevaluasi  kemampuan auditor  untuk  mengenali  kecurangan,  yaitu dibutuhkannya  auditor  dengan  kemampuan yang  lebih  tinggi  dan  berpengalaman. Penelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa narsisme  manajerial  adalah  tindakan  yang dapat  diobservasi  dan  merekomendasikan peningkatan pedoman penilaian atas kecurangan (Johnson, et. al., 2013).
Philmore dan Michael (2005) melakukan studi yang  diperlukan  pada  persepsi  tanggung jawab  auditor  untuk  mendeteksi  kecurangan Enron.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  sifat dan  tingkat  kecurangan  di  Barbados.  Para peneliti menggunakan desain metode campuran (mixed  methods) untuk  studi eksplorasi. Dengan melakuikan survei terhadap  43  responden  tentang  persepsi  dan pengalaman dalam fraud. Maksud  dari
pendekatan kualitatif adalah untuk mendukung survei kuantitatif dalam memahami pertanyaan penelitian sepenuhnya. Peneliti  melakukan  wawancara  tatap  muka untuk  mendapatkan  sumber  wawasan  yang banyak.  Artikel  ini  berguna  untuk  investor, auditor,  dan  regulator,  serta  berkontribusi terhadap  pemahaman  peran  auditor  dalam mendeteksi kecurangan. Para peneliti memberikan  latar  belakang  sejarah  peran auditor,  dan  tinjauan  literatur  terkait,  tetapi menemukan  masih  kurangnya  konsensus tentang  peran  auditor.  Ada  beberapa  temuan yang  dipresentasikan  dalam  studi  penelitian ini.  Mayoritas  responden  menyatakan  bahwa deteksi  kecurangan  merupakan  tanggung jawab auditor, sementara yang lain menyatakan  bahwa  deteksi  sebagai  tanggung jawab  manajemen.  Secara  khusus,  responden tersebut  dengan  latar  belakang  akuntansi beranggapan  bahwa  manajemen  bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan (Philmore dan Michael, 2005).
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya, Nicolaescu  (2013)  memberikan  fokus  pada peran  internal  audit  dalam  mendeteksi kecurangan. Ukuran perusahaan audit mempengaruhi  kualitas  terhadap  laporan audit.  Peneliti  menemukan  bahwa  ketelitian dapat  meningkatkan  kemampuan  untuk mendeteksi  kecurangan.  Kemampuan  untuk mendeteksi kecurangan juga dapat ditingkatkan  dengan  keberadaan  auditor internal.  Suatu  temuan  menyarankan  bahwa brainstorming dapat  dijadikan  sarana  untuk auditor  internal  dalam  menanggapi  penilaian risiko.  Penelitian  ini  juga  menyimpulkan bahwa  internal  audit  adalah  bagian  yang penting dari tata kelola perusahaan (corporate governance) ( Nicolaescu, 2013).
Sebelumnya,  Kranacher  dan  Stern  (2004) memberikan  saran  untuk  meningkatkan deteksi terhadap fraud. Menurut sebuah studi COSO      (Committee      of Sponsoring Organization),  bahwa  CEO  melakukan  75% dari  semua  kecurangan (fraud). Sementara Klarskov Jeppesen dan Leder (2016) menyatakan perlunya auditor untuk mempertanyakan integritas manajer,
Kranacher dan Stern (2004) mencatat adanya potensi  konflik  kepentingan  antara  auditor dengan  pelaksana  departemen  perekrutan. Legislasi  berfungsi  sebagai  pencegah  bagi perilaku  kecurangan,  karena  auditor  harus secara  aktif  untuk  mendeteksi  kecurangan. Selanjutnya  peneliti  merekomendasikan  agar ditingkatkannya  pendidikan  auditor  yang mencakup pemahaman perilaku, keterampilan investigasi dan analisis lebih dalam (Kranacher dan Stern, 2004).
Selanjutnya,  Simha  dan  Satyanarayan  (2016) meneliti terhadap persepsi deteksi kecurangan dan metode pencegahan, dengan menggunakan  wawancara  auditor  forensic kualitatif.  Peneliti  juga  mempertimbangkan peran teknologi dalam deteksi dan pencegahan kecurangan.  Penelitian  ini  sebagai  tanggapan terhadap  kurangnya  artikel  kualitatif,  dan penggunaan auditor forensik dengan melakukan wawancara kualitatif untuk memperluas  basis  pengetahuan.  Peneliti menggunakan  tinjauan  literatur  pada  konteks akuntansi fraud, ditambah  dengan  metode deteksi  dan  pencegahan  lainnya.  Tinjauan literatur juga termasuk informasi yang terkait dengan penggunaan teknologi untuk melakukan  dan  memerangi  kecurangan. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena fraud dari perspektif auditor forensik, dengan memanfaaatkan  pengalaman  dari  auditor tersebut. Para peneliti mejelaskan metodologi mereka,  dengan  mengikutsertakan  peneliti sebagai  instrumen  dalam  proses  penelitian. Simha  dan  Satyanarayan  menemukan  bahwa auditor  forensic  saat  masih  belum  memadai dalam  mendeteksi  kecurangan,  sehingga diperlukan  suatu  metode  untuk  menambah, dan meningkatkan penggunaan metode pencegahan  yang  lain.  Para  peneliti  juga memberikan pengakuan tentang adanya peran lebih  dari  teknologi  dalam fraud. Temuan lainnya  adalah  masalah  keamanan  dari  para responden,  dan  adanya  kebutuhan  auditor untuk mendapatkan pelatihan dalam hal profil kriminal,  teknologi,  serta  perilaku  dalam keuangan. Peneliti mengakhiri diskusi dengan mengajak untuk melakukan penelitian  lebih
Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Froud
mendalam  di  waktu  mendatang  (Simha  dan Satyanarayan, 2016).
Peneliti  lain  melakukan  penelitian tentang  metode  otomatis  mendeteksi fraud (kecurangan). Simeunović, Grubor, dan Ristic (2016)  meneliti  penggunaan  analisis  forensik digital untuk mendeteksi fraud. Kasus spesifik diperiksa dan diteliti terkait dengan kecurangan  karyawan,  hasilnya  konsep  yang diperkenalkan  ini  terbukti  efektif  untuk menyelidiki kecurangan akuntansi dan mendeteksi  bukti  adanya  kecurangan  digital. Para peneliti mencatat bahwa dari keseluruhan 65% yang terdeteksi penipuan, 10% terdeteksi oleh auditor dan 23% terdeteksi oleh internal kontrol  yang  proaktif.  Simeunović et  al. menambahkan  bahwa  pencegahan  proaktif memerlukan  kontrol  yang  memadai  dan menciptakan  budaya  jujur  serta  integritas  di tempat  kerja.  Di  era big  data, teknologi,  dan kompleksitas sekarang ini, penulis merekomendasikan adanya pendekatan gabungan  analisis  digital  dan  keterampilan audit untuk pencegahan fraud (Simeunović, et al., 2016) .

## Simpulan Dan Saran
Untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  pola dan  tema  yang  relevan  dari  deteksi  dini terhadap fraud laporan  keuangan,  literatur yang terkait adalah tentang bahasan motivasi, niat,  tanggung  jawab,  dan  pencegahan fraud. Sebagian besar literatur berfokus pada segitiga fraud sebagai  konsekuensi  dari  beberapa kasus fraud yang terjadi sebelumnya.
Banyak  literatur  yang  berfokus  pada  kontrol internal  dan  tata  kelola  perusahaan  dalam kaitannya  dengan  proses  audit,  termasuk kebutuhan untuk peninjauan kembali terhadap kontrol  internal  dan  penilaian  risiko  yang direncanakan sebagai bagian dari proses audit. Beberapa  peneliti  mempelajari  kemampuan auditor  untuk  mengenali  kecurangan  dan menetapkan  bahwa  dibutuhkan  lebih  banyak pelatihan  bagi  auditor  untuk  mengetahui motivasi  seseorang  melakukan  kecurangan. Sehingga  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut terkait dengan pencegahan fraud secara
proaktif,  karena  pencegahan  yang  proaktif membutuhkan  kontrol  yang  memadai  dan etika budaya yang baik dalam perusahaan. Terdapat  temuan  bahwa  metode  deteksi kecurangan  saat  ini  masih  kurang  memadai. Selain fokus pada proses audit, penelitian juga dilakukan  terhadap  internal  kontrol  dan  tata kelola perusahaan. Fokus lainnya adalah pada aspek  etika  dan  perilaku  budaya  perusahaan, untuk pengembangan model deteksi fraud dan beberapa strategi pencegahan yang direkomendasikan.  Termasuk  sejauh  mana tanggung jawab audit untuk mendeteksi dalam persepsi  auditor  tentang  pencegahan fraud. Dan  rekomendasi  lainnya  adalah  kurangnya konsensus  peran  auditor  dalam  mendeteksi dan  mencegah fraud, serta masih terbatasnya penelitian kualitatif yang terkait.
Meskipun  banyak  literatur  tentang fraud atas laporan keuangan, masih terdapat kesenjangan terkait  dengan  pencegahan  yang  proaktif. Yaitu ditemukannya celah konsep manajemen risiko dalam praktik saat ini untuk mendeteksi dan  mencegah fraud, serta  bagaimana perspektif auditor dalam mendeteksi kecurangan dan membuat model yang proaktif guna mendeteksi dan mencegah fraud . Selain itu, praktisi juga dapat menggunakan informasi ini dalam mengembangkan prosedur manajemen  risiko  yang  proaktif  guna pencegahan fraud, dan  bagi  auditor  mungkin dapat mengembangkan pedoman untuk deteksi dini fraud dalam pengawasan terhadap risiko.

## Daftar Pustaka
Abdullahi, R., Mansor N., Nuhu M.S . (2015). Fraud  Triangle  Theory  and  Fraud Diamond  Theory,  Understanding  the Convergent  and  Divergent  For  Future Research. International  Journal  of Academic  Research  in  Accounting, Finance  and  Management  Science , 5
(4) (Accounting), 38–45.
Albashrawi,  M.  (2016).  Detecting  financial fraud using data mining techniques: A
decade   review   from   2004   to    2015. Journal  of  Data  Science , 14  (3) , 553– 569.
Anggarwal,  R.,  Erel,  I.,  Stulz,  R.,  & Williamson,  R..  (2009).  Differences  in governance  practices  between  U.S.  and foreign firms: Measurement, causes, and consequences. Review  of  Financial Studies , 22 (8) (Management),  3131– 3169.
Apostolou,  B  &  Apostolou,  N.  (2012). The value  of risk  assessment:  Evidence  from recent surveys .
http://www.theforensicexaminer.com/ diunduh 5 Mei 2020.
Baidan,  Nashruddin  &  Erwati  Aziz.  (2016).
Metodologi  Khusus  Penelitian  Tafsir . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Chartered Institute of Public Finance
Accountancy  (CIPFA).  (2013). The Investigation  of  Fraud  in  the  Public Sector (12th ed.).
Chen,  G.,  Firth  M.  &  Gao  N.D.  (2005). Ownership Structure, Corporate Governance,  and  Fraud:  Evidance  from
China. Elsevier:  Journal  of  Corporate Finance , 12 , 424–448.
Committee of Sponsoring Organization of the
Threadway Commission . (2017). Fraud Risk Management Guide . https://www.coso.org/Documents/COSO -%09Fraud-%09Risk-Management-
GuideExecutive-Summary.pdf diunduh 27 April 2020.
Cressey,  Donald.  (1950).  The  criminal violation  of  financial  trust. American Sociological Review , 15 (6) , 738–743.
Crockford, G.N. (2005). The changing face of risk management (first published in 1976 in The Geneva Papers). Geneva  Papers
on Risk & Insurance - Issues & Practice , 30 (1) , 5–10.
Dechow, P.M., Hutton A.P., Kim J.H. & Sloan R.G. (2012). Detecting Earning Management: A New Approach. Journal of Accounting Research , 50 (2) , 275–334.
Enofe,  A.,  Amaria,  P.,  &  Hope,  M.  (2013).
The  Impact  of  Forensic  Accounting  on Fraud  Detection. European  Journal  of Busniness and Management , 5 (26) ,  61–
72.
Fleming, A. S., Riley Jr., R. A., Hermanson, D.  R.,  &  Kranacher,  M.J.  (2016). Financial  reporting  fraud:  Public  and private  companies. Journal  of  Forensic Accounting Research, 1 (1) , A27–A41.
Gilbert, M. & Wakefield, A. (2018). Tackling fraud  effectively  in  central  government departments:  A  review  of  the  legal powers, skills and regulatory environment  of  UK  central  government counter fraud teams. Journal of Financial Crime , 25 (2) , 384–399.
Huber,  W.D.,  O.J.  Popoola,  A.  Che-Ahmad, Rose S. Samsudin. (2015). An empirical investigation  of  fraud  risk  assessment and  knowledge  requirement  on  fraud related problem representation in Nigeria. Accounting  Research  Journal , (10) 1 , 40–70.
Jensen,  Michael  C.  &  William  H.  Meckling.
(1976). Theory of The Firm: Managerial Behafior,  Agency  Costs  and  Ownership
Strucure. Journal of Financial
Economics , 3 .
Johnson, E.N., Kuhn, J. R., Apostolou, B. A., &  Hassell,  J.  M.  (2013).  Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude  risk  factor. Auditing:  A  Journal of Practice & Theory , 32 (1) , 203–219.
Kang,  E.  (2008).  Director  interlocks  and spillover effects of reputational penalties from financial reporting fraud. Academy of Management Journal , 51 (3) , 537–
555.
Karyono. (2013). Forensic Fraud .
Yogyakarta: Andi.
Klarskov,  Jeppesen  K.,  &  Leder,  C.  (2016). Auditors’  experience  with  corporate psychopaths. Journal of Financial Crime , 23 (4) , 870–881.
Kostova,  S.  (2013).  Audit  procedures  for disclosure of errors and fraud in financial statements. Economic Themes , 51  (2) , 355–375.
Kranacher,  M.J.  &  Stern,  L.  (2004).
Enhancing  fraud  detection  through education. CPA Journal , 74 (11) , 66–67.
Kurniasari,  Novia  Tri.  (2017). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan  Keuangan  Badan  Litbang dan  Inovasi  Kementrian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Institut Pertanian Bogor.
Lister, L.M. (2007). A practical approach to fraud risk. Internal Auditor , 64 (6) , 61– 65.
Mehr, R. I., & Forbes, S. W. (1973). The risk management  decision  in  the  total business  setting. Journal  of  Risk  &
Insurance , 40 (3) , 389–401.
Moeller,  Robert  R.  (2014). COSO  Internal Control-Understanding and
Implementing the New Framework . John Wiley & Son.
Ng,  J.,  White,  G.,  Lee,  A.,  &  Moneta,  A.
(2009). Design and validation of a novel new  instrument  for  measuring  the  effect of moral intensity on accountants’
propensity  to  manage  earnings . (Report No.  1674544). Springer  Science  & Business Media B.V. h. 367–387.
Nicolaescu, E. (2013). Internal auditors’ role
in detecting fraud. Contemporary
Readings in Law and Social Justice , (1) ,
106.
Ovidiu-Constantin, B., Alin-Constantin, D., &
Madalina, D. R. (2010). Risk management’s  importance  and  role  in audit. Annals  of  The  University  of Oradea, Economic Science Series , 19 (1) , 484–489.
Perols,  J.  (2011).  Financial  statement  fraud detection:  An  analysis  of  statistical  and machine learning algorithms. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (2) (19– 50).
Philmore,  A.,  &  Michael,  H.  (2005).  An exploratory study of auditors’ responsibility  for  fraud  detection  in Barbados. Managerial Auditing Journal , 20 (3) , 284–303.
Popoola, O.J.,  Ayoib  B. Che-Ahmad,Rose S. Samsudin, K. Salleh, Dorcas A. Babatunde. (2016). Accountants’ capability requirements for fraud prevention  and  detection  in  Nigeria. International Journal  of  Economics  and Financial Issues , 6 , S4 , 23–34.
Robu, M.A. (2015). Study on increasing value relevance  of  accounting  information  by IFRS. Audit Financial , 13 (123) , 100– 110.
Sayyid, A. (2014). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Al_Banjari , 13 (2) , 137–162.
Shafer,  W.E.  (2002).  Effects  of  materiality, risk, and ethical perceptions on fraudulent      reporting      by     financial
executives. Journal of Business Ethics ,
38 (3) , 243–262.
Siahaan,  Hinsa.  (2009). Manajemen  Risiko pada  Perusahaan  dan  Birokrasi (Buku
1). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Simeunović,  N.,  Grubor,  G.,  &  Ristić,  N.
(2016). Forensic accounting in the fraud auditing  case,. European  Journal  of
Applied Economics , 13 (2) , 4.
Simha,  A.,  &  Satyanarayan,  S.  (2016). Straight  from  the  horse’s  mouth: Auditors’  on  fraud  detection  and prevention,  roles  of  technology,  and white-collars getting splattered with red! Journal of Accounting & Finance (2158-
3625) , 16 (1) , 26–44.
Skousen, C.J., Smith K.R., Wright C.J. (2009).
Detecting and Predicting Fiancial
Statement  Fraud:  The  Effectiveness  of the  Fraud  Triangle  and  SAS  No.  99.
Advances  in  Financial  Economics , 13 , 53–81.
Snider,  H.W.  (1990).  The  importance  of objectives  in  risk  management. Risk Management (00355593) , 37 (1) , 38–39.
Snider,  H.W.  (1991).  Risk  management:  A retrospective  view. Risk  Management (00355593) , 38 (4) , 47–54.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi  (Mixed  Methods) .  Bandung: Alfa Beta.
Surjandari,  DA,  Martaningtyas  I.  (2015).  An
Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture, or Fraud
of Indonesia Government Officer. Mediteranian Journal of Social Sciences ,
6 (5) , 71–76.
Suwanda, D., Burhan A.J., Azhar A., Ellen R.
(2019). Manajemen Risiko –
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagai Upaya  Peningkatan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE).  (2008). The  Report  to  The
Nation  on  a  Occupational  Fraud  and Abuse . Texas: Austin.
The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2020). Report to Nation 2020 . https://www.acfe.com/uploadedFiles/AC F diunduh 19 April 2020.
Tuanakotta, Theodorus  M.  (2010). Akuntansi Forensik  &  Audit  Investigative (Ed.  2).
Jakarta: Salemba Empat.
Ugrin, J. C. & Odom, M. D. (2010). Exploring Sarbanes–Oxley’s  effect  on  attitudes, perceptions  of  norms,  and  intentions  to commit financial statement fraud from a general  deterrence  perspective. Journal of Accounting and Public Policy , 29 (5) , 439–458.
Webster’s  New  York  Dictionary.  (1964).
College  Edition  (Cleveland  and  New York). In Webster’s  New  York Dictionary . World Publishing. (p. 380).
Zimbelman, Mark  F., Conan C.  Albrecht, W. Steve  Albrecht,  Chad  O.  Albrecht. (2014). Akuntansi Forensik (Terjemahan) . Jakarta: Salemba Empat.