## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF
STUDI KASUS : SENGKETA TEMBOK BARAT DI MASJIDIL AQSA, JERUSSALEM TAHUN 1929
Oleh : Hanafi Wibowo
Ilmu Sejarah & Kebudayaan Islam, Fakultas Adab & Humaniora UIN Syarif Hidayatullah

## Abstract
The western wall of the Aqsa Mosque is waqf land that is intended for Muslims in the Maghreb region of villages in Jerusalem, but Jewish immigrants claiming to be the rightful owner of the wall through historical evidence. Waqf dispute widens  in a bloody conflict that was ended by the British Government’s role to resolve this dispute. The study review waqf land disputes in the Palestinian territories in the British colonial period through the Historical Method with Political Approach.
Keywords: Waqf Land, the Western Wall, Palestinian, Jewish immigrants, the British Colonial

## Abstrak
Tembok bagian barat dari Masjidil Aqsa adalah tanah wakaf yang diperuntukan untuk umat Islam di wilayah kampung Maghribi di Jerussalem, namun immigan Yahudi mengklaim sebagai pemilik sah tembok itu lewat bukti- bukti historis. Sengketa wakaf melebar pada konflik berdarah yang diakhiri oleh peran Pemerintah Inggris untuk menyelesaikan sengketa ini. Artikel Studi ini mengkaji sengketa lahan wakaf di wilayah Palestina pada masa kolonial Inggris melalui Metode Historis dengan Pendekatan Politik.
Kata Kunci : Tanah Wakaf, Tembok Barat, Palestina, Immigran Yahudi, Kolonial Inggris

## A.  Pendahuluan
Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakan untuk selamalamanya atau sementara untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya sesuai dengan syariat (hukum) Islam yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (wakif), meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Wakaf sebagai manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting dalam syariat Islam (Anwar, 2002: 14).
Wakaf yang berarti “menahan” adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal- hal yang diperbolehkan syara’ dengan maksud mendapatkan keridlaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikanya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris (Ali, 1988: 94).
Dalam pandangan Islam, harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif dan tidak pula akan berpindah menjadi milik orang-orang atau badanbadan yang menjadi tujuan wakaf. Harta wakaf telah terlepas dari hak kepemilikan wakif sejak dilaksanakan ikrar wakaf, yang kemudian menjadi milik Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut nadzir atau mutawalli. (Rusmadi, 1991: 23).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai perselisihan antara warga Arab yang mengklaim hak atas Tembok Barat berdasarkan wakaf dan kelompok Zionis yang peran pemerintah Inggris dalam menuntaskan kasus sengketa wakaf lewat perspektif legal yuridis.
Buku karya Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia (Leiden- Boston: Brill, 2013) memiliki signifikansi khusus dalam penelitian ini. Amelia Fauzia berargumen bahwa hubungan yang paling konstruktif dan sinergis antara masyarakat dan negara dalam bidang Filantropi maupun amal justru terjadi pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Penelitian ini juga memiliki argumen yang mirip hanya mengambil contoh kasus Pemerintahan kolonian Inggris di Palestina.
Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 27-32

## B. Metode
Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode kajian pustaka dimana penulis mencari berbagai sumber-sumber literatur seperti buku, internet, jurnal dan lainnya untuk mencari suatu permasalahan dan menyusun pemecahan masalahnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara pribadi dengan Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Fariz al Mehdawi.

## C.   Hasil dan Pembahasan
Bagi umat Yahudi, Tembok Barat, atau yang lebih dikenal dengan Tembok Ratapan, merupakan satu-satunya bagian yang tersisa dari Haikal Solomon yang dihancurkan oleh Imperium Romawi pada tahun 70 Masehi. Bangunan tersebut merupakan peninggalan Israel kuno yang sangat penting dan religius bagi umat Yahudi.Bagi umat Islam tembok tersebut merupakan batas luar kawasan Haram Al-Sharif.Kawasan tersebut merupakan kawasan suci tempat terdapatnya The Dome of the Rock ( Kubat as-Sakrah ) dan Masjid al-Aqsa, masjid tersuci ketiga bagi umat Islam (Kuncahyono, 2009: 33-34).
Menurut Duta Besar Palestina, Fariz al Mehdawi, Masjid al-Aqsa memiliki arti yang sangat penting bagi Umat Islam, karena merupakan Kiblat Pertama Umat Islam ( Ula al-Qiblatain ). Yang kedua, Masjid al-Aqsa adalah bangunan kedua yang dibangun oleh Nabi Adam selain Ka’bah setelah dirinya terusir dari Surga 1 .
Menurut Masyarakat Arab di kota Yerussalem Tembok Barat Masjidil Aqsa sendiri termasuk bagian  dari Kampung Maroko ( H ā rat al-Magh ā riba ) yang diwakafkan oleh Sultan Dinasti Ayyubiyah, Al-Malik Al-Afdal kepada para imigran muslim yang berasal dari Maroko yang bertanggung jawab untuk mengurus Masjidil Aqsa hingga masa Turki Usmani (Peters, 1984: 357-359).
Masalah mulai muncul disebabkan kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris yang  merebut Palestina dari tangan Turki Usmani pada Perang Dunia I, memfasilitasi imigrasi etnis
1 Wawancara Pribadi dengan Duta Besar Palestina, Fariz al Mehdawi, Jakarta 4 Juli 2014.
Yahudi ke Palestina atau yang dikenal sebagai gerakan ‘ Aliyah’. Didalam  tubuh pemerintahan Inggris, ada faksi yang bersimpati kepada usaha masyarakat Yahudi untuk pulang ke “Tanah yang dijanjikan”, Salah satunya adalah Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu. Pada tanggal 2 November 1917, dia mengirim surat kepada Lionel Rothschild, pemimpin gerakan Zionisme yang isinya menyatakan dukungan resmi pemerintah Inggris untuk mendirikan Jewish National Homeland di Palestina (Leonard, 1961: 470). Janji Inggris dalam Deklarasi Balfour dan adanya Mandat Inggris di Palestina, menyebabkan Inggris harus menjamin hak-hak masyarakat Yahudi untuk membangun tanah air bagi mereka di Palestina. Inggris juga harus mendukung dan juga memudahkan migrasi Yahudi ( Aliyah ) ke Palestina.
Pada tahun 1925, sekitar 34.000 Yahudi Polandia bermigrasi ke Palestina, untuk menyelamatkan diri dari kebijakan anti-semitisme Pemerintah disana. imigran Yahudi yang datang karena difasilitasi oleh Pemerintah Mandat Inggris ini adalah masyarakat kelas menengah keatas dan beberapa enterpreneur yang sebelumnya bergerak di bidang perdagangan. Mereka lebih memilih tinggal di daerah perkotaan, termasuk Jerussalem, dibanding daerah pedesaan. Mereka menginvestasikan sebagian modal kecilnya di pabrik-pabrik, hotel-hotel kecil, restoran, toko- toko, dan dalam bidang konstruksi (Roth, 1958: 75).
Masalah mulai muncul ketika para Imigran Yahudi Eropa tersebut mulai mengklaim kepemilikan tembok tersebut atas landasan historis, bahkan berusaha membelinya. Seorang tokoh imigran Yahudi Palestina terkemuka, Gad Frumkin dengan dukungan financial dari Milyuner Amerika keturunan Yahudi, Nathan Straus, membujuk pemerintah Inggris untuk menjual tembok tersebut. Organisasi imigran Yahudi di Palestina, Va’ad Leumi bahkan bertindak lebih lancang dengan menyarankan pemerintah Inggris agar memberikan tembok itu secara
cuma-cuma kepada masyarakat Yahudi Palestina (Wasserstein, 1978: 224-227).
Seiring dengan bertambahnya penduduk Yahudi di Jerusalem sejak adanya Aliyah (Imigrasi Yahudi), semakin banyak  pula Yahudi yang berdoa di tembok tersebut. Mereka mulai membawa kursi- kursi ke sana untuk digunakan berdoa dengan maksud mendukung jamaah yang berusia lanjut dan lemah. Selanjutnya mereka mulai membuat sekat pembatas untuk membagi Yahudi wanita dan pria yang berdoa di sana. Rakyat Palestina khususnya para pemimpin-pemimpinnya merasa tidak nyaman dengan kegiatan tersebut. Mereka menduga bahwa pihak Zionis akan merebut lokasi yang dimaksud, padahal sudah jelas bahwa bangunan tersebut adalah bagian dari tanah wakaf Kampung Maroko (Smith, 1992: 71).
Pada 25 September 1928, bertepatan dengan dimulainya Yom Kippur (ibadah puasa etnis Yahudi), Kaum Yahudi membawa sebuah sekat pembatas ke Tembok Barat guna memisahkan jemaat Yahudi wanita dan pria yang ingin berdoa. Namun sekat tersebut merintangi sebuah jalan yang biasa dilewati oleh penduduk Arab setempat. Protes pun berdatangan dari pihak Arab dan mereka meminta pihak berwenang Inggris memindahkan sekat tersebut. Dewan Syariah Palestina yang dipimpin oleh Mufti Amin al Hussayni menyatakan bahwa kaum Yahudi telah melampaui haknya terhadap Tembok Barat (Learsi, 1961: 640).
Pada 28 September 1928, pihak berwenang Inggris berhasil memindahkan sekat tersebut secara paksa dari Tembok Barat walaupun terjadi perlawanan dari warga Yahudi. Sejak itu ketegangan antara penduduk Arab dan Yahudi semakin meningkat, terkait dengan peristiwa tersebut. Kaum Yahudi, dari dalam dan luar Palestina, mengecam tindakan Inggris tersebut. Klaim tentang kebrutalan polisi Inggris disebarluaskan oleh sebuah media Yahudi, yang membandingkan mereka dengan orang-orang Rusia yang melakukan Pogrom (Penindasan). Semakin lama, ketegangan antara kaum Yahudi dengan Arab terkait dengan Tembok Ratapan
Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus : Sengketa Tembok Barat... — Hanafi Wibowo
semakin bertambah.Masing-masing pihak saling menunjukkan eksistensinya di wilayah tersebut (Lundsten, 1979: 20).
Pada tanggal 15 Agustus, sejumlah anggota kelompok pemuda ekstrimis Yahudi, Betar dibawah kepemimpinan Jeremia Halpern berbaris menuju Tembok Barat sambil mengibarkan bendera Zionis dan menyanyikan Hatikvah (Hymne Yahudi). Pada tanggal 23 Agustus 1929, huru-hara terjadi antara Yahudi dan Arab di Jerusalem dan dengan cepat menyebar ke wilayah lain. Kerusuhan ini berlangsung selama seminggu dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban, baik dari pihak Yahudi maupun Arab.P ada hari terjadinya kerusuhan, sebuah rumor beredar di pihak Arab Palestina bahwa Mufti Amin al Hussayni meminta mereka untuk melidungi masjid di kawasan Masjidil Aqsa karena kaum Yahudi berencana menyerang tempat tersebut (Pape, 2003: 15). Mufti Amin al-Hussayni segera menuju ke tempat itu, dan diminta oleh Kepala Polisi bernama Allen Saunders untuk meredam kemarahan warga Arab. Namun, himbauan Amin al-Husayni kepada mereka agar pulang ke rumah dengan tenang tak teralu berpengaruh karena massa sudah lebih dulu terprovokasi oleh hasutan para provokator” (Mattar, 1983: 116).
Salah satu wilayah yang terkena imbas kerusuhan ini adalah Hebron. Kota Hebron dianggap penting dalam kepercayaan Islam dan Yahudi karena tempat ini diyakini merupakan tempat tinggal Nabi Ibrahim di masa lalu (Platt, 2012: 5). Pada tahun 1929, populasi kota ini sebanyak 20 ribu jiwa, mayoritas adalah muslim Arab. Ada pula komunitas Yahudi sebanyak 700 orang yang tinggal di Hebron dengan menyewa rumah dari penduduk Arab.
Komunitas Yahudi di Hebron, seperti halnya di wilayah Palestina yang lain, terbagi menjadi komunitas Yahudi Azkenazi yang merupakan Imigran dari Eropa dan komunitas Yahudi Sephardim yang telah berabad-abad tinggal di Palestina. Kedua komunitas memiliki sekolah yang terpisah, sinagog yang terpisah dan tidak saling menikah. Orang-orang Yahudi Sephardim
berbicara bahasa Arab, berpakaian seperti orang-orang Arab dan hidup rukun bersama komunitas Arab, sedangkan Yahudi Askenazi berpakaian seperti orang-orang Eropa dan sering disalahpahami  oleh  orang-orang  Arab  sebagai orang asing yang memiliki maksud untuk menguasai tanah air mereka. Sejak dikeluarkan- nya Deklarasi Balfour tahun 1917, ketegangan diantara orang Arab dan Yahudi di Palestina semakin meningkat. Walaupun sebenarnya orang- orang Islam di Hebron terkenal konservatif dalam urusan ibadah tetapi hubungan antara kedua komunitas  masih berjalan normal (Auerbach, 2009: 60-61).
Meyer Greenberg menceritakan isi surat yang ditulis oleh kakek dari pihak ibunya, Aharon Reuvern Bernzweig yang merupakan saksi mata ketika kerusuhan menyebar ke kota Hebron (Greenberg, 1989: 5-6) :
“pada tanggal 23 Agustus jumat sore, situasi semakin memburuk. kami mendengar bahwa orang-orang Arab memukuli orang-orang Yahudi di jalan. Selanjutnya, toko-toko Yahudi mulai tutup. Kami mengunci diri di kamar dengan penuh rasa takut. Satu jam kemudian semua jendela pecah, orang-orang Arab melempari jendela rumah kami dengan batu. Ketika situasi mendadak hening, kami melihat orang-orang Arab berkeliaran membawa kapak, tongkat besi dan pisau; mereka semua berteriak bahwa mereka akan pergi ke Jerussalem dan membantai semua orang Yahudi”
“jam 8 pagi keesokan harinya, orang-orang Arab menyerbu rumah-rumah dan membunuhi orang orang Yahudi, terdengar teriakan teriakan minta tolong. Kami berlindung di lantai dua rumah kami yang ditempati oleh seorang dokter. Orang-orang Arab lima kali menyerbu rumah kami dengan kapak. Namun akhirnya polisi datang dan mengevakuasi kami, Untuk beberapa waktu kami tinggal di kantor polisi. Sulit dipercaya bahwa orang-orang Arab yang kami anggap sebagai teman ternyata akan menjadi orang yang mengancam nyawa kami”.
Kerusuhan di kota Hebron menyebabkan 67 orang Yahudi termasuk 23 orang mahasiswa terbunuh akibat serangan orang orang Arab yang terpengaruh oleh rumor palsu bahwa orang Yahudi telah membantai orang-orang Arab di Jerusalem dan menduduki masjid Al Aqsa. Insiden ini menimbulkan kerusakan dan luka batin yang mendalam. Rumah-rumah penduduk Yahudi di- jarah dan sinagog-sinagog dirusak. Sebanyak 423 orang Yahudi yang selamat bersembunyi di rumah penduduk lokal. Tak lama kemudian, semua Yahudi di Hebron dievakuasi oleh pemerintah Inggris (Arnon, 2009: 22).
Pada tangal 29 Agustus 1929, selain di kota Hebron, kerusuhan juga menjalar ke kota Safed dan menewaskan 18-20 orang Yahudi yang bertempat tinggal di kota tersebut. David Hacohen sebagai saksi mata menceritakan peristiwa tersebut dalam buku hariannya (Hacohen, 1985: 37-38) :
“Kami bangun pada hari Sabtu pagi dan aku tidak mempercayai penglihatanku. Aku bertemu dengan beberapa  orang tua Yahudi yang melarikan diri. Kami pergi kejalan-jalan dan memasuki kota tua. Di sebuah rumah aku melihat beberapa tubuh yang dimutilasi dan terbakar dan tubuh seorang wanita yang juga terbakar yang terikat di jendela. Dari rumah kerumah aku melihat setidaknya ada 10 mayat yang tergeletak. Aku tidak habis pikir bagaimana ini bisa terjadi ?”
“Orang-orang Yahudi lokal menceritakan padaku bagaimana tragedi ini bermula. Pada hari kamis tanggal 29 Agustus, orang-orang Arab di Safed dan juga dari desa tetangga membuat kerusuhan dengan membawa senjata serta galon bensin. Mereka membakar rumah-rumah, memenggal kepala penghuninya, mereka menghempaskan seorang anak ke dinding dan memotong tangannya. Seorang lelaki Yahudi bernama Yitzhak Mamon ditikam berkali-kali hingga tewas namun pihak berwajib tidak berbuat apa-apa.”
Menanggapi kerusuhan ini, Ilmuwan Fisika dan Tokoh Yahudi Jerman, Albert Einstein menulis artikel opini untuk Koran Filastin yang diterbitkan pada 28 Januari 1930. Dalam
artikelnya, Albert Einstein mengajak rakyat Arab dan Yahudi di Palestina untuk lebih menekankan aspek kemanusiaan dibanding fanatisme sempit. Editor Koran Filastin, Azmi al-Nashashibi mengatakan Artikel ini sanggup meredakan ketegangan antara Arab dan Yahudi di Palestina.
Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Inggris berpatokan pada hukum Islam yang berlaku sejak era Turki Usmani. Pemerintah Mandat Inggris tetap mempertahankan sistem Millet, yaitu urusan agama setiap kelompok keagamaan diurus oleh pemuka agamanya masing masing. Bahkan, peradilan agama yang dibuat oleh Turki Usmani pada masa Tanzimat (Reformasi) tidak dihapus. Hal ini karena karena Pemerintah Inggris ingin mempertahankan Perjanjian Berlin 13 Juli 1878 yang dibuat atas inisiatif Otto von Bismarck guna memberikan kepastian dan menjamin adanya kebebasan beragama di seluruh wilayah Turki Usmani, termasuk Palestina (Eisenmann, 1978: 13 ).
Setelah peristiwa tersebut, Pemerintah Inggris mempublikasikan peraturan Order in Council 1931 yang menetapkan bahwa (Hirsch dkk, 1995: 173) : 1.  Untuk umat Islam merupakan pemilik tunggal, dan memiliki satu-satunya hak milik terhadap Tembok Barat, melihat bahwa itu merupakan bagian integral dari wilayah Masjidil Aqsa yang merupakan properti Wakaf.
2.  Umat Islam  ada juga merupakan pemilih sah atas wilayah sekitar Tembok Barat hingga Kampung Maroko, karena properti yang disebutkan tersebut adalah tanah wakaf yang menurut Hukum Syariah Islam, didedikasikan untuk tujuan amal.
3.  Akses gratis diberikan kepada Umat Yahudi untuk berdoa di tembok ratapan
4.  Semua kegiatan peribadatan masyarakat Yahudi, diatur oleh Rabbi (pemuka agama Yahudi)
5.  Dilarang membawa karpet, pembatas jalan, tirai, dan semacamnya.
Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus : Sengketa Tembok Barat... — Hanafi Wibowo
6.  Umat Islam yang melewati Tembok Barat tak boleh dihalang-halangi
7.  Umat Yahudi dilarang membunyikan Shofar
(terompet khas Yahudi) agar tidak mengusik Umat Islam

## D. Kesimpulan
Penulis berkesimpulan bahwasanya sengketa Tembok Barat di Jerussalem yang berujung pada kerusuhan berdarah yang menyebar ke kota Hebron dan Safed pada tahun 1929, disebabkan oleh konflik saling klaim antara Imigran Yahudi yang menggunakan landasan historis bahwasanya Tembok Barat adalah tempat ibadah sacral umat Yahudi di masa silam. Sedangkan, masyarakat Arab merasa bahwa Tembok tersebut adalah bagian dari Tanah Wakaf  yang diwakafkan oleh Sultan Dinasti Ayyubiyah, Al-Malik Al-Afdal kepada para imigran muslim yang berasal dari Maroko. Pemerintah Inggris menyelesaikan kasus ini dengan berpatokan pada Syariah Islam yang berlaku pada masa Turki Usmani mengenai ketentuan tanah wakaf yang tak dapat diganggu gugat atau di klaim oleh pihak ketiga dan juga sistem Millet dimana kebebasan beragama dijamin namun diatur oleh pemuka agama yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka
Buku
Arnon, Noam. 2009. Hebron  4000 years and 40: The Story of The City of Patriarch . New York:
The Hebron Fund.
Auerbach, Jerold. 2009. Hebron Jews: Memory and Conflict in the Land of Israe l. Maryland : Rowman & Littlefield Publisher.
Ali, M. Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf , Jakarta: UI Press
Eisenmann,  Robert. 1978. Islamic Law in Palestine & Israel : A History of the Survival of Tanzimat and Sharia in the British Mandate & Jeiwsh State . Leiden : Ej Brill.
Greenberg,  Meyer. 1989. The Hebron Massacre of 1929 : A Recently Letter of a Survivor .
Hirsch, Moshe. Couriel, Deborah Housen Lapîdôt , Rût. 1995 . Whither Jerusalem?:
Proposals and Positions Concerning the Future of Jerusalem . Den Haag : Martinis Nijhoff.
Ibrahim, Anwar. 2002. Wakaf dalam Syari’at Islam . Batam: Depag RI Kuncahyono, Trias. 2009. Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan . Jakarta : Penerbit Kompas.
Learsi, Rufus. 1966. Israel: A History of the Jewish People . Ohio: Meridian Books.
Leonard, Stein. 1961. The Balfour Declaration .
New York : Simon & Schuster.
Peters, Francis Edward. 1984. Jerusalem . Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Platt, Edward. 2012. TheCity of Abraham : History,myth & Memory, a Journey through Hebron . London : Pan Macmillan.
Roth, Cecil. 1958. The Standard Jewish Ency-clopedia. Jerusalem: Madassah Publishing Company. Rusmadi, Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung; PT Alumni Smith, Charles. 1992. Palestine and the Arab-Israeli Conflict . New York: St. Martin Press. Wasserstein, Bernard. 1978. The British in Palestine .
London: Royal Historical Society.
Jurnal
Lundsten, Marry Ellen. “Wall Politics : Zionist & Palestinian Strategies in Jerussalem 1928:. Journal of Palestine Studies . Volume 8 No. 1 (Autumn 1979).
Mattar, Phillip. “Mufti & Western Wall : The Role of Mufti of Jerussalem in Political Struggle over the Western Wall 1928-1929”. Middle Eastern Studies .Vol.19 no 1 (januari 1983). Pape, Ilan. “Haj Amin & Buraq Revolt” ,Jerusalem Quarterly File (2003) vol.6, no. 18
Koran
Artikel di Koran Filastin, 28 Januari 1930 Website Text Perjanjian Berlin, http://www. fordham.edu/halsall/mod/1878berlin. html, diakses pada 13 Mei 2014