## PERAN PENYULUHAN: SEBUAH UPAYA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KETAHANAN PANGAN

## ROLE OF EXTENSION: AN EFFORT AND GUARANTEE TO PROTECT HUMAN RIGHTS IN FOOD SECURITY
Lina Asnamawati 1) , Is Eka Herawati 1) , Yuliawati 2) , Timbul Rasoki 1)
1) Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia
2) Universitas Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta *Korespondensi Penulis. E-mail: linaas@ecampus.ut.ac.id
ARTICLE HISTORY : Received [09 October 2023] Revised [03 December 2023] Accepted [04 December 2023]

## ABSTRAK
Penyuluh pertanian diharapkan mampu meningkatkan partisipasi petani untuk bekerjasama dengan ikut serta dalam kegiatan program kerja dan mendukung jalannya program kerja, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Penyuluh pertanian mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani. Isu ketahanan pangan bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia lain isu ketahanan pangan menjadi satu diantara prioritas negara-negara dunia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mewujudkan ketahan pangan melalui penyuluhan pertanian sebagai negara agraris yang memiliki potensi kesuburan tanah dan potensi lokal yang berlimpah. Peran penyuluhan sangat sangat penting untuk membantu peningkatan produktivitas pertanian, menopang ketahanan pangan nasional dan menciptakan kesejahteraan petani. Sehingga dikaji beberapa faktor dan peran penyuluhan yang dapat mendukung hak asasi manusia dalam ketahanan pangan, peneliti melakukan kajian dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Analisis data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi Bibliometrix untuk menangkap kecendrungan global dari riset yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Prisma Protokol. Analis mendalam dilakukan pada 30 artikel yang membahas peran penyuluh dalam mewujudkan ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian mengusulkan bahwa peran penyuluh perlu ditingkatkan sebagai penentu kesejahteraan bagi petani. Peneliti merekomendasiakn perlu ada upaya strategis, agar penyuluh lebih berperan efektif bagi petani skala kecil untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Kata kunci: Peran Penyuluhan, Hak Asasi Manusia, Ketahanan Pangan

## ABSTRACT
Agricultural extension workers are expected to be able to increase farmer participation in collaborating by participating in work program activities and supporting the work program so that the expected goals can be achieved. Agricultural extension workers have a strategic role in increasing the income of farming communities. The issue of food security is not only in Indonesia, in other parts of the world the issue of food security is one of the priorities of world countries. Food is the most important basic human need and its fulfillment is part of the human rights guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia as a basic component for creating quality human resources. Realizing food security through agricultural extension as an agricultural country that has abundant soil fertility and local potential. The role of extension is very important to help increase agricultural productivity, support national food security and create farmer welfare. In order to examine several factors and the role of counseling that can support human rights in food security, the researchers conducted a study using the Systematic Literature Review (SLR) method. Data analysis was done using Microsoft Excel and the Bibliometric application to capture global trends from existing research. Data collection was carried out using the Prism Protocol. An in-depth analysis was conducted on 30 articles that discussed the role of extension workers in realizing food security. Based on the research results, it is proposed that the role of extension workers needs to be increased as a determinant of welfare for farmers. The researcher recommends that there should be strategic efforts so that extension agents play a more effective role for small-scale farmers to achieve food security.
Keywords: The Role of Extension, Human Rights, Food Security

## PENDAHULUAN
Sekitar 2 miliar orang di dunia menderita kekurangan pangan atau malnutrisi, hal tersebut yang menyebabkan kematian. Sekitar 4 dari 5 anak yang tinggal di Asia Tenggara mengalami kurang gizi. Kekurangan gizi diakibatkan konflik di Rumah Tangga, kemiskinan, bias gender, kelaparan, tekanan penduduk, serta Program Keluarga berencana yang kurang berhasil. (Kamruzzaman & Hakim, 2017). Hak pemenuhan atas pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia sehingga negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersedian pangan yang layak dan cukup untuk penduduknya. Dalam konvenan Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memaparkan bahwa negara wajib dalam mengakui hak yang mendasar dari setiap manusia untuk bebas dari adanya kelaparan baik secara individual atau
personal maupun dengan terjalinnya kerjasama internasional.(Kusuma Wardhana et al., 2022)
Proses pembangunan selalu didasarkan pada variabel kunci yaitu, modal manusia, modal fisik, sumber daya alam dan tenaga yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Hampir semua ekonom klasik percaya pada pertumbuhan ekonomi (Pelinescu, 2015). Para ekonom berusaha menjelaskan teori pertumbuhan dengan cara yang berbeda dan mengembangkan berbagai model
pertumbuhan. Dengan berlalunya waktu, para ekonom menyadari bahwa pengembalian marjinal yang semakin berkurang dalam faktor produksi tidak diperlukan. Seseorang dapat mengelola dan meningkatkan produksi dengan bantuan teknologi baru dan, tentu saja, pelatihan dan pendidikan keterampilan
seseorang (Gary S. Becker, Kevin M. Murphy, 1994).
Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari peran sektor pertanian. Sebagai negara agraris, sekitar 40% penduduk Indonesia bergantung pada pertanian. Sektor pertanian memiliki peran dalam hal penyerapan tenaga kerja, penyedia pangan, dan penyumbang devisa melalui ekspor, dan sebagainya. Beberapa penelitian telah dilakukan menemukan bahwa sektor pertanian merupakan mesin pembangunan baik dari segi penyediaan bahan baku dan bahan pangan, maupun masukan untuk produk yang dihasilkan oleh sektor lain (Apostolidou et al., 2014; Tiffin & Irz, 2006; Valdes, 1991).
Peran pemerintah di sektor pertanian menjadi penting dengan tujuan agar tidak terjadi krisis di sektor pertanian, oleh karena itu pemerintah harus campur tangan di sektor pertanian aturan. Peran pemerintah juga diperlukan untuk memutus mata rantai kemiskinan, yaitu sebagai gambaran umum tentang keterkaitan beberapa karakteristik negara berkembang, seperti sumber daya alam yang tersedia belum dikelola secara optimal. populasi Indonesia mata pencaharian sebagian besar petani, sedangkan kondisi petani saat ini kurang produktif karena adanya dualisme ekonomi seperti sektor modern dalam sistem pasar ekonomi dan sektor tradisional yang
mengikuti ekonomi subsisten. Selain itu, Masalah lainnya adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah relatif rendah
Hak atas pangan diakui secara formal oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional, yaitu hak untuk mempunyai akses teratur, tetap dan tidak terhalang. Untuk itu Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan. Daiam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan mengamanatkan pemenuhan atas pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh negara dan masyarakat dalam konteks pembangunan ketahanan pangan(Nak et al., 2006) .
Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia tidak dapat mempertahartkan hidupnya tanpa adanya pangan. Karena itu, usaha pemenuhan kebutuhan pangan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar. Perlu diingat pula bahwa pelanggaran hak atas pangan ( the right to food ) ini mempunyai dampak yang panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Ketahanan pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota,
berkaitan dengan pelayanan dasar (PP No 38, tahun 2007). Salah satu kasus yang sering muncul dan menjadi bahan perbincangan setiap tahunnya dalam wacana terhadap pemenuhan Hak Ekosob ini adalah kasus rawan pangan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengurangi dampak lingkungan dari sistem pangan global: jika kinerjanya tidak ditingkatkan dengan cepat, sistem pangan sendiri dapat menjadi salah satu penyebab utama krisis pangan dalam waktu dekat(Savary et al., 2020)
Hak atas pangan dapat juga di istilahkan rights not to be hungry .
Pemerintah dituntut untuk serius menyikapi masalah kasus rawan pangan dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas
pangan yang layak dalam konteks perlindungan terhadap HAM (Sakharina et al., 2021). Maka dari itu penelitian ini mengetahui peran penyuluhan, hak asasi manusia, ketahanan pangan petani.

## METODE ANALISIS
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan.

## Identifikasi Literatur/Artikel Pada Database Scopus
Artikel yang dihapus karena tidak relevan: (n=0) Artikel yang di screning (n=62)
Artikel yang di Screning: (n=80) Artikel yang di screning selanjutnya: (n=62) Artikel yang dinilai layak: (n= 45) Artikel final yang diteliti: (n=30) Berdasarkan anstrak dan judul: (n=9)
Artikel tidak bisa di akses penuh:
(n= 20) Artikel yang tidak terkait langsung dengan penyuluhan, hak asasi manusia, ketahan pangan: (n=15)
Artikel yang teridentifikasi scopus:
(n=80)
Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan(Mardalis, 1999).
Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, pembandingan, penggabungan, dan pemilahan sehingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2005). Pengecekan antar pustaka dan pemerhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses
mengevaluasi, mencegah dan menghilangkan
informasi yang salah merupakan kesalahpahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis pustaka (Sutanto, 2005)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Hak Asasi Manusia
Hak Asasi
Manusia
(HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Karl Marx, yang melalui kritiknya atas konsep “kebebasan”, yang memberi kontribusi sangat penting bagi pandangan universal terhadap hak asasi manusia. Pemikirannya kemudian berkembang ke suatu ide untuk saling menyeimbangkan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara. Pengaturan HAM dalam Amandemen UUD 1945 terdapat pada pasal-pasal berikut: Pasal 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, dan 29.
Menurut Amin (2018) Ciri-ciri Pokok HAM yaitu (1) HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi, HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis; (2) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal- usul dan bangsa; (3) HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun memiliki hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Dalam Universal Declaration of Human Right menyatakan bahwa setiap orang memiliki : Hak untuk hidup; Kemerdekaan dan keamanan badan; Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain; Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana; Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara; Hak untuk mendapat hak milik atas benda; Hak untuk bebas
memeluk agama; Hak untu berkumpul; Hak mendapatkan jaminan sosial; Hak mendapatkan pekerjaan; Hak untuk berdagang; Hak mendapatkan Pendidikan; Hak untuk turut serta Gerakan kebudayaan dan hak menikmati kesenian.
Hak asasi manusia dapat terganggu Ketika negara mengalami peperangan. Perang juga mempunyai beberapa dampak konsekuensi tidak langsung dan berjenjang. Pertama, harga pupuk mendekati rekor tertinggi, yang mungkin sangat membatasi penggunaan dan menurunkan hasil. Kedua, seperti yang terlihat pada periode 2007– 2008 krisis pangan, banyak negara menerapkan pembatasan ekspor, sehingga mendorong pasar internasional harga dan memperburuk krisis. Ketiga, pembelian panik pada kedua hal tersebut. (Hassen & Bilali, 2022). Pendekatan yang ada terhadap 'akuntabilitas algoritmik', seperti transparansi, memberikan dasar yang penting, namun tidak cukup untuk mengatasinya (potensi) kerugian terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh penggunaan algoritma di pengambilan keputusan. Untuk mengatasi dampak terhadap hak asasi manusia secara efektif,kami berpendapat bahwa kerangka kerja yang menetapkan pemahaman dan sarana bersama menilai kerugian; mampu menangani banyak aktor dan bentuk yang berbeda tanggung jawab; dan berlaku di seluruh siklus hidup algoritmik penuh,
mulai dari konsepsi hingga penerapan, diperlukan. Meskipun umumnya diabaikan perdebatan tentang akuntabilitas algoritmik, dalam artikel ini, kami menyarankan hal itu hukum hak asasi manusia internasional telah menyediakan kerangka kerja ini. untuk menggambarkan dampaknya terhadap pilihan untuk mempekerjakan algoritma dalam pengambilan keputusan dan perlindungan yang diperlukan. Meskipun analisis kami menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan, penggunaan algoritma mungkin dibatasi, kami berpendapat bahwa temuan ini tidak 'anti inovasi’ melainkan checks and balances yang tepat untuk memastikan hal tersebutalgoritma berkontribusi pada masyarakat, sekaligus melindungi terhadap risiko.(Law et al., 2019)

## Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Ketahanan
Pangan
Di negara-negara sedang berkembang, penyebab utama rawan pangan adalah lemahnya akses terhadap lahan untuk memprduksi pangan. Berbagai kasus lain menunjukkan bahwa kurang pangan dan kemiskinan juga disebabkan oleh kebijakan perdagangan intemasional dan nasional serta berbagai bencana alam dan sosial seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi. (Nak et al., 2006). Dari berbagai hasil survai gizi di
Indonesia, sampai saat ini Indonesia masih mengalami tiga (3) masalah rnalnutrisi zat gizi mikro, yaitu masalah (1) gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) yang antara lain dapat menyebabkan penyakit gondok dan kretinisme; (2) anemia zat besl, yang mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas kerja dan ketahanan tubuh (mudah terkena infeksi); dan (3) kekurangan vitamin A yang dapat mengakibatkan tedadinya kebutaan.
Sistem pangan global berada di persimpangan jalan. Transformasi mendalam diperlukan pada semua skala wajah perubahan demografi, meningkatnya tekanan dan persaingan atas sumber daya terbarukan, semakin meningkat dampak buruk perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Transformasi seperti apa yang adadiproduksi dan bagaimana hal itu diproduksi, diproses, diangkut dan dikonsumsi diperlukan untuk mencapainya
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 (SDG2)
untuk “mengakhiri kelaparan dan segala bentuk malnutrisi” pada tahun 2030. (Level et al., 2019)
Pangan sebagai hak asasi manusia jelas merupakan suatu cara penting membingkai ulang pembahasan tentang kemiskinan pangan dan Tindakan untuk kesejahteraan atau modal manusia(Riches, 2002). Pada dasarnya, terdapat 4 aspek utama katahanan pangan, yaitu (i) aspek
ketersediaan pangan ( food availibity), (ii) aspek stabilitas ketersediaan/pasokan ( stability of supplies ), (iii) aspek keterjangkauan (access to supplies ), dan aspek konsumsi ( food utilization). Menurut FA0 (2006) pendekatan hak dalam pembangunan ketahanan mengandung makna bahwa :I). pemerintah tidak bleh menghilangkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. 2). pemerintah harus metindungi masy~rakat dari keadaan kehilangan akses tersebut dan 3).pada masyarakat yang tidak tercukupi kebutuhan pangannya, maka pemerintah harus proaktif menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mandiri. (Taufiqurrohman & Jayanti, 2022)
Fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Dari perspektif konstitusi, perlindungan HAM bisa dilihat dalam Pembukaan UndangUndang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan melaksanakan kemerdekaan, sosial. (Taufiqurrohman & Jayanti, 2022)
Secara nasional, pangan mempunyai peranan sangat penting dan kritis sebagai salah satu komponen ketahanan nasional suatu bangsa. Kondisi kemampuan suatu negara untuk pemenuhan kebutuhan pangannya dinyatakan dengan istilah ketahanan pangan (food security).
Setidaknya terdapat empat indikator primer yang bisa dipergunakan pada menilai realisasi hak pangan pada wilayah ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, serta kualitas. (Kusuma Wardhana et al., 2022). Pasokan makanan bergizi akan dibutuhkan untuk memperbaiki
kemiskinan dan meningkatkan hasil kesehatan (Ristaino et al., 2021)

## Peran Penyuluhan dalam Upaya

## Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Ketahanan Pangan
Keberhasilan di bidang pertanian tak lepas dari dukungan para penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian untuk mencapai cita-cita luhur founding father bangsa ini, yaitu kedaulatan pangan-bukan sekedar swasembada atau ketahanan pangan saja. Ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, minimal dalam tiga hal: 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azazi bagi manusia; 2) pangan memiliki
peranan penting dalam pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas; dan 3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, beragam dengan harga terjangkau diutamakan dari dalam negeri.
Mewujudkan ketahanan pangan memerlukan kebijakan yang integratif dan holistik (Nainggolan 2008).
Penyuluhan pertanian adalah proses pemberdayaan petani, bukan lagi sebagai proses transfer teknologi kepada petani seperti pada masa Revolusi Hijau yang lalu. Pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata empower yang makna sebenarnya adalah “to give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something.” Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses kapasitasi atau pengembangan kapasitas SDM. Dengan kapasitas seseorang akan memiliki kemandirian, tahan uji, pintar, jujur, berkemampuan kreatif, produktif, emansipatif, tidak tergantung, pro-aktif, dinamis, terbuka dan bertanggung jawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab tantangan untuk mencapai kemajuan(Padmowihardjo, 2006). Selanjutnya menurut Van Den Ban &
Hawkins (1999) penyuluhan merupakan agen yang dapat merubah perilaku manusia kea rah yang mereka atau organisasi inginkan dengan memenuhi hak-hak sasaran penyuluh berupa: hak untuk mengambil keputusan; mendapatkan pengetahuan yang diperlukan; hak untuk mendapatkan kebijakan pembangunan; hak untuk memperoleh cara bertani, hak untuk mencapai tujuannya; hak untuk mengikuti organisasi petani, hak untuk mendapatkan Pendidikan; dan hak untuk mengubah keadaan.
Penyuluhan pertanian bukan lagi mengajarkan bertani, tetapi mengajar petani. Titik beratnya bukan lagi transfer teknologi, melainkan pemberdayaan SDM petani, agar SDM petani dapat menjadi manusia seutuhnya sebagai subyek pembangunan pertanian. Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa, penyuluh berperan dalam berbagai hal yakni: (1) mengembangkan kebutuhan untuk berubah, (2) membina hubungan untuk perubahan,
(3) mengidentifikasi dan menganalisa masalah, (4) menumbuhkan rencana perubahan pada sasaran, (5) merencanakan rencana perubahan, dan (6) menstabilkan perubahan sehingga sasaran mampu mengembangkan dirinya.
Kegiatan penyuluh dalam ikut serta mendukung ketersediaan pangan yang ada di masyarakat. Petani atau kelompok tani merasa mendapat kemudahan dengan
adanya penyuluh pertanian lapang karena sangat dapat membantu petani dalam hal apapun yang dibutuhkan oleh petani, sehingga dalam suatu daerah tersebut tepatnya di Desa Lebakharjo dapat mengalami peningkatan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan petani yang lebih baik untuk kedepannya(Isdianto & Syathori, 2020). Peranan penyuluhan untuk menjaga ketahanan pangan, sebagai upaya untuk pemenuhan hak asasi manusia, terlihat dari hasil penelitian Hasil penelitian yang didapat, yaitu dalam meningkatkan ketahanan pangan, harus terlebih dahulu melakukan upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM kelompok tani Bumi Asih yang handal dan profesional dengan cara melakukan pengelolaan kelompok dari segi pendidikan, pelatihan dan pengalaman anggotanya didukung dengan penyuluhan pertanian secara berkesinambungan.
(Khoiriyah et al., 2021)
Selanjutnya peran penyuluh dalam upaya menjaga ketahanan pangan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, banyaknya mengikuti pelatihan, pelayanan informasi dan fasilitas penyuluhan sangat mempengaruhi pengetahuan penyuluh pertanian terhadap ketahanan pangan. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dengan berbagai program di antaranya adalah untuk
mempermudah
penyuluh pertanian mengakses informasi tentang ketahanan pangan dan teknologi baru, perlu adanya suatu sarana atau wadah sebagai tempat bagi penyuluh pertanian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.(Mustika et al., 2008) Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluh memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya melindungi hak asasi manusia dalam ketahanan pangan(Khoiriyah et al., 2021)
Gerakan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil sedang berjuang bagi kedaulatan pangan, ketakutan akan hasil UNFSS adalah hal yang buruk dimasukkan ke dalam struktur dan tindakannya hingga saat ini. Ini termasuk (1) menangkap narasi transformasi sistem pangan sehingga selaras dengan jenis teknologi yang dipromosikan oleh AGRA dan WEF; (2) mengurangi peran CFS sebagai forum utama untuk diskusi dan negosiasi masalah berkaitan dengan ketahanan pangan; (3) mengambil alih peran FAO sebagai badan PBB yang mempunyai tanggung jawab utama di bidang pangan keamanan; (4) menimbulkan kebingungan tentang apa yang “demokratis partisipasi” dan “inklusivitas” berarti menyamakan keduanya multipihak; (5) tidak termasuk suara produser dan pekerja di garis depan dan mendorong orang-orang yang sudah berada di garis depan terpinggirkan bahkan
semakin jauh dari partisipasi yang berarti;
(6) melemahkan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan degradasi lingkungan dan kesehatan; dan (7) menopang ilusi itu sistem pangan global tunggal berdasarkan perdagangan dan “ekonomi integrasi” petani kecil ke pasar global akan terjamin ketahanan pangan berkelanjutan. (Canfield et al., 2021). Singkatnya, sebagai bahan baru, CQD dapat digunakan secara luas dalam keamanan pangan, Di bidang pangan, memanfaatkan sisa makanan berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan lingkungan, Oleh karena itu, limbah makanan berasal dari CQD seharusnya memiliki masa depan yang menjanjikan dalam pengendalian kualitas pangan dan deteksi keamanan.(Fan et al., 2019).

## Peran
Penyuluhan dalam Pengembangan Human Capital Nasution (2004) menyatakan, penyuluhan pertanian merupakan usaha membantu petani agar senantiasa meningkatkan efisiensi usaha tani. Dalam pengertian “membantu” masyarakat agar dapat membantu dirinya tersebut terkandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut; (1) penyuluhan pertanian harus mengacu pada kebutuhan sasaran yang akan dibantu, dan bukanlah sasaran harus menuruti keinginan penyuluh pertanian, (2) penyuluhan pertanian
mengarah kepada terciptanya kemandirian, bukan membuat sasaran semakin menggantungkan diri kepada penyuluh pertanian, (3) penyuluhan pertanian harus mengacu pada perbaikan kualitas hidup serta kesejahteraan sasaran, bukan lebih mengutamakan target-target fisik yang sering kali tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan kualitas hidup sasarannya.
Penyuluhan sebagai proses pendidikan, demokrasi dan kontinyu menurut Sumardjo (1999) memiliki makna bahwa, (1) penyuluh harus dapat membawa perubahan manusia dalam aspek-aspek perilaku, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya, (2) penyuluh harus mampu mengembangkan suasana bebas, untuk mengembangkan kemampuan masyarakat baik dalam hal berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan maupun bertindak bersama- sama dibawah arahan orang-orang diantara mereka, sehingga berlaku penyelesaian dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, kemudian (3) penyuluhan harus dimulai dari keadaan petani kearah tujuan utama mereka, berdasarkan kebutuhan- kebutuhan dan kepentingan yang selalu berkembang, yang dirasakan oleh sasaran penyuluhan.
Penyuluh sebagai motivator berperan mendukung petani mandiri melaksanakan perubahan dengan menyertakan ide baru untuk memperbaiki taraf hidupnya.
Penyuluh adalah seorang professional garis depan yang berinisiatif melakukan perubahan, membantu masyarakat sasaran melaksanakan aktivitas usahataninya, mensosialisasikan dan menyebarkan ide- ide baru, mendorong partisipasi serta mendukung kepentingan masyarakat sasaran Martinez (Mardikanto, 2009). Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) bahwa, penyuluh berperan dalam berbagai hal yakni: (1) mengembangkan kebutuhan menuju perubahan, (2) membina hubungan untuk perubahan, (3) mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan,
(4)
menumbuhkan rencana perubahan pada sasaran, (5) merencanakan rencana perubahan, serta (6) menstabilkan perubahan sehingga sasaran mampu berkembang.
Berkaitan dengan pengembangan kapital manusia dalam konteks penyuluhan menurut (Sumardjo et al., 2020) , bahwa human kapital penyuluh setidaknya meliputi kompetensi-kompetensi (1) personal, (2) sosial, (3) andragogik, dan (4) komunikasi inovatif. Kompetensi personal adalah kesesuaian sifat bawaan dan kepribadian penyuluh yang tercermin dalam kemampuan membawakan diri, kepemimpinan, kesantunan, motif berprestasi, kepedulian, disiplin,
terpercaya, tanggung jawab, dan ciri kepribadian penyuluh lainnya. Kompetensi sosial menyangkut kemampuan
berinteraksi atau berhubungan sosial, melayani, bermitra, bekerjasama dan bersinergi, mengembangkan kesetiakawanan, kohesif serta mampu saling mempercayai.

## Sistem Pangan Berkelanjutan
Sistem pangan berkelanjutan adalah berbasis ekonomi, sosial & lingkungan generasi mendatang tak terganggu.
Mencakup 3 elemen: menguntungkan semua (keberlanjutan ekonomi), bermanfaat luas, (keberlanjutan sosial), dan berdampak positif ke lingkungan (kelestarian lingkungan) (FAO, 2018). Sistem pangan berkelanjutan diharapkan dapat tercipta dari penerapan teknologi konservasi. Dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha dari hulu ke hilir serta melibatkan masyarakat dalam meningkatkan nilai produk pertanian yang menunjang daya saing. Agar terciptanya swasembada dalam negeri dan meningkatnya jumlah penjualan keluar negeri. Sustainable Agriculture adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Ada empat kecenderungan positif yang mendorong sistem budidaya harus berkelanjutan yaitu perubahan sikap petani,
permintaan produk organik, keterkaitan petani dan konsumen, dan perubahan kebijakan (Rachmawatie et al., 2020).
Pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Menurut FAO (1989) pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan berorientasi pada perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagigenerasi sekarang dan mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi keberlanjutan, yaitu keberlanjutan usaha ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial manusia, dan keberlanjutan ekologi alam. Keberlanjutan ekonomi mencakup: efisiensi, daya serap, nilai tambah dan laba, pertumbuhan, stabilitas. Dimensi sosial mencakup: kemiskinan, kemerataan, partisipasi, stabilitas sosial, preservasi budaya. Dimensi lingkungan alam mencakup: keberagaman hayati, daya luntur ekosistem, konservasi alam, dan lingkungan kesehatan. Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumberdaya secara optimal guna menghasilkan produk panen secara optimal, menggunakan masukan sarana dan biaya yang wajar, mampu
memenuhi kriteria sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta menggunakan sarana produksi yang terbarukan dan produktivitas sumberdaya sepanjang masa (Sumarno, 2018; Rachmawatie et al., 2020). Sedangkan dalam UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian
pangan berkelanjutan
adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
Wood (1987) menunjukkan berbagai dimensi atau cakupan keberlanjutan pertanian yaitu (1) dimensi waktu jangka panjang, (2) dimensi sosial ekonomi kemasyarakatan, (3) dimensi usaha ekonomi, (4) dimensi kelestarian keanekaragaman hayati dan keragaman genetik spesies tanaman, (5) dimensi kesehatan lingkungan dan kebersihan udara, (6) dimensi kualitas sumberdaya
pertanian, dan (7) dimensi kelestarian kapasitas sumberdaya pertanian dan lingkungan. Pembangunan pertanian yang berlandaskan pada ideologi (kedaulatan) pangan nasional seharusnya bertumpu pada lima landasan utama ideologi nasional (Pancasila), antara lain (1) kedaulatan pangan yang berlandaskan pada moral dan spiritual kebangsaan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kedaulatan pangan yang ditujukan untuk membangun Indonesia yang berkeadilan dan beradab, (3) kedaulatan pangan yang dikembangkan untuk menumbuhkembangkan kebangsaan dan persatuan bagi seluruh komponen bangsa, (4) kedaulatan pangan yang diterapkan dengan prinsip-prinsip
demokrasi kerakyatan, (5) kedaulatan pangan yang dibangun untuk menyemaikan roh keadilan sosial bagi seluruh komponen bangsa. Kedaulatan pangan tidak sekedar mengacu pada kemampuan mencapai target produksi dan produktivitas pangan (Yuwono, 2011)

## Segitiga Pilar Pertanian (Yuwono, 2011)

## Sustainable Development Goals
Sustainable development merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi
manusia
(Budihardjo, 2010).
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga
dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk rencana aksi untuk manusia, bumi, kemakmuran, dan perdamaian dunia. Tujuan dan sasaran SDGs terintegrasi dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas nasional yang berbeda-beda kapasitas dan tingkat pembangunannya, serta menghormati setiap kebijakan dan prioritas nasional setiap negara.
SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030. SDGs meliputi masalah- masalah pembangunan yang menyeluruh dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada.
Hal ini menjadikannya bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh. Upaya pencapaian tujuan dan sasaran SDGs harus memberikan manfaat bagi semua, no one left behind (Badan Pusat Statistik, 2016; Panuluh & Fitri, 2016). Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu: 1. Keberlanjutan ekonomi, yang diartikan sebagai pembangunan yangmampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. 2. Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkunganharus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindarieksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsepini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitasruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. 3. Keberlanjutan sosial adalah keberlanjutan secara sosial diartikan sebagaisistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.
Menurut (Ishartono & Raharjo, 2016) SDGs memiliki 17 tujuan Global (Global Goals) yaitu:
1. Tanpa kemiskinan artinya tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa kelaparan artinya tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan mempunyai makna menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan yang berkualitas artinya menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan gender berarti mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi artinya menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi bersih dan terjangkau artinya menjamin akses terhadap sumber
energi yang terjangkau, terpercaya,
berkelanjutan serta modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak artinya mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur artinya membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi lkesenjangan artinya mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan kota dan komunitas artinya membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif,
berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
12. Bertanggung jawab terhadap
konsumsi dan produksi artinya menjamin keberlangsungan
konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi terhadap iklim artinya
bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan bawah laut artinya melestarikan dan menjaga
keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di darat artinya melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan
keberlangsungan pemakaian
ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah,
memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian artinya meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan,menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan artinya memperkuat implementasi dan menghidupkan
kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Manusia perlu diberikan haknya dalam berbagai hal termasuk juga hak untuk memperoleh pangan yang layak untuk kesehatannya. Pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pangan layak juga menjadi salah satu kinerja penyuluh dilapangan yang perlu berupaya mendampingi petani untuk selalu berusaha menjaga ketahanan pangan. Penyuluh adalah sebagai salah satu penyambung lidah petani ke pemerintah dalam pemenuhan HAM dan pemenuhan ketahanan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Canfield, M., Anderson, M. D., Mcmichael, P., & Canfield, M. (2021). UN Food Systems Summit 2021 : Dismantling Democracy and Resetting Corporate Control of Food Systems . 5 (April), 1–
15. https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.66 1552
Fan, H., Zhang, M., Bhandari, B., & Yang,
C. (2019). Food waste as a carbon source in carbon quantum dots technology and their applications in food safety detection. In Trends in Food Science & Technology . Elsevier Ltd.
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.11.
008
Gary S. Becker, Kevin M. Murphy, R. T. (1994). Economic Growth 1. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to
Education (3rd Edition) , January , 323–350. http://www.nber.org/chapters/c11239 Hassen, T. Ben, & Bilali, H. El. (2022). Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security : Towards More Sustainable and Resilient Food Systems ? 1–17. Isdianto, & Syathori, A. D. (2020). Analisis Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian Lapang dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Petani di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Provinsi
Jawa Timur. Jurnal Agriekstensia , 20 (1), 44–51. Kamruzzaman, M., & Hakim, A. (2017). Food and Nutrition Counseling in Bangladesh : A NC4HD Approach in Health Statistics Food and Nutrition Counseling in Bangladesh : A
NC4HD Approach in Health Statistics.
American Journal of Biological Chemistry , 5 (1), 1–5. https://www.researchgate.net/publicat ion/320532915_Food_and_Nutrition_ Counseling_in_Bangladesh_A_NC4H
D_Approach_in_Health_Statistics Khoiriyah, N., Yuniar, R., Octaviani, R., Wibhisono, I. F., & Ariwangsa, I. G. P. A. (2021). Optimalisasi Kapasitas SDM Kelompok Tani Kampung Kukuk Sumpang Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan. Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat . Kusuma Wardhana, T. A. N. D., Afifah, W., & Fikri, S. (2022). Peran Negara Dalam Menjamin Hak Bebas Dari Kelaparan. Iblam Law Review , 2 (2), 98–107. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.71 Law, C., Access, O., Attribution- noncommercial-sharealike, C. C., & Commons, C. (2019). International human rights law as a framework for algorithmic accountability l . 68 (February 2016), 309–343. https://doi.org/10.1017/S0020589319 000046
Level, H., Security, F., & Hlpe, N. (2019). HLPE Report #14 - Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition . July . Mustika, S., Setiawan, B., & Briawan, D.
(2008). Keragaan Penyuluh Pertanian Dalam Upaya Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Gizi Dan Pangan , 3 (3), 185. https://doi.org/10.25182/jgp.2008.3.3.
185-191
Nak, S., Untuk, A., & Nidlbp, K. (2006).
M D G s . 38 . Padmowihardjo, S. (2006). Penyuluhan Pendampingan Partisifatif. Jurnal Penyuluhan , 2 (1), 63–64. Riches, G. (2002). Food banks and food security: Welfare reform, human rights and social policy. Lessons from Canada? Social Policy and
Administration , 36 (6), 648–663. https://doi.org/10.1111/1467- 9515.00309 Ristaino, J. B., Anderson, P. K., Bebber, D. P., Brauman, K. A., & Cunniffe, N. J. (2021). SEE CORRECTION FOR THIS ARTICLE The persistent threat of emerging plant disease pandemics to global food security . 118 (23), 1–9. https://doi.org/10.1073/pnas.2022239 118
Sakharina, I. K., Noor, S. M., Daud, A. A., Widayanti, T., Pratama, W., & Mutaallif, S. (2021). Ketahanan Pangan Dan Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia. Hermeneutika , 5 (2), 2021. http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HER MENEUTIKA
Savary, S., Akter, S., Almekinders, C., Harris, J., Korsten, L., Rötter, R., Waddington, S., & Watson, D. (2020). Mapping disruption and resilience mechanisms in food systems . 695–717. Sumardjo, S., Firmansyah, A., &
Dharmawan, L. (2020). The Role of Creative Social Energy in Strengthening Ecological Adaptation Capacity Through Community Empowerment. Jurnal Penyuluhan , 16 (2),
323–332. https://doi.org/10.25015/1620202836 1 Taufiqurrohman, M. M., & Jayanti, D. R. (2022). Regulasi Regenerasi Petani Dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya Dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan. Jurnal HAM , 13 (1), 29–44. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.
29-44 Sutanto, L. 2005. Teori Konseling dan Psikoterapi Perdamaian.Tesis tidak diterbitkan. Malang: UNM.
Sabarguna, B.S. 2005. Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.
Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara