## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 4(2), Oktober 2019, pp.249-254 Publisher by Program Magister Manajemen Universitas Batanghari DOI 10.33087/jmas.v4i2.105 ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print)
Analisis Efektivitas dan Kontribusi Komponen Pajak PKB. BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode Tahun 2016 - 2018
Fathiyah, Mufidah, Masnun Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: fathiyahzaky74@gmail.com, mufidahjufri@gmail.com, masnunthojib@gmail.com
Abstrak. This research aims to analyze the effectiveness of  revenue per type of local tax and its contribution to the region own source revenue  (PAD)  Jambi  Province  Year  2016  –  2018.  The  data  used  in  this  research  is  the  secondary  data  taken  from  the  budget Realization  report  on  the  financial  statement  of  the  provincial  government  of  Jambi  province  year  2016  –  2018,  then  the  data  is processed  using  the  effectiveness  percentage  formula  Per  type  of  tax  and  contribution  percentage  per  tax  type  against  PAD  Jambi province.  The  results  of  this  study  concluded  that  the  effectiveness  of  the  admission  per  type  of  regional  tax  (PKB,  BBNKB  and PBBKB) of the provincial government of Jambi overall entered in the criteria is very effective, although in the last two years for tax BBNKB and PBBKB less Effective but every year continues to increase improvement and in the third year reaches the magnitude of the target that is a trailer set or > 100% until the third year of 2018 entered in the criteria is very effective. As for the percentage of contributions per tax type (PKB, BBNKB, and PBBKB) to PAD Jambi Province in the last three years the achievement is below 60% with ineffective criteria. This indicates that the contribution  per tax type is very small  to  the PAD and  automatically the number of PAD that are absorbed or received by the provincial government of Jambi in 2016  – 2018 very small, So that dependence of Jambi provincial government to transfer funds from the central government to finance the development is still very large.

## Keywords : Taxes, PAD, Effectiveness, Contributions

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  melaksanakan  pembangunan  daerah  pastinya  diperlukan  dana  yang  sangat  besar  dan mencukupi,  tentunya  dana  tersebut  harus  ada  sumbernya  yaitu  dari  penerimaan  daerah.    Salah  satu  sumber penerimaan  daerah  tersebut  adalah  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Namun  penerimaan  yang  bersumber dari  PAD  ini  belum  bisa  sepenuhnya  membiayai  pembangunan  daerah  karena  kontribusinya  sangat  kecil sehingga  daerah  juga  membutuhkan  sumber  dana  lain  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  yang  nota  bene jumlahnya  memang  sangat  besar  yaitu  dana  transfer.  Sejak  diberlakukannya  otonomi  daerah  dimana  sebagian kewenangan  pemerintah  pusat  didesentralisasikan  kepada    pemerintah  daerah  timbul  persoalan  bahwa  daerah dituntut  juga  untuk  melakukan  desentrasilasi  fiscal  artinya  daerah  juga  harus  mandiri  secara  keuangan  untuk membiayai program dan kegiatan pembangunannya. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan yang menjadi andalan  daerah  harus  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk  itu.  Pajak  daerah  adalah  bagian  dari komponen PAD yang bisa menyumbangkan kontiribusi tersebut. Dalam konteks ini penulis hanya meneliti tiga jenis pajak saja yang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD yaitu pajak kendaraan bermotor  (PKB),  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  bermotor  (BBNKB)  dan  pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Provinsi  Jambi  adalah  salah  satu  daerah  yang  setiap  tahun  pembiayaan  pembangunannya  terus mengalami peningkatan, tentunya sumber pendapatan yang berasal dari PAD pun harus meningkat pula karena daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Maka  agar penerimaan dari pajak  daerah  terus  meningkat  setiap  tahunnya  daerah  perlu  menerapkan  efektifitas  dan  efisiensi  dalam pemungutuan pajak sehingga  semua potensi penerimaan pajak dapat digenjot untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berikut ini adalah tebel yang mengambarkan perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah  Provinsi Jambi yaitu pajak PKB, BBNKB dan PBBKB serta total PAD dalam tiga tahun terakhir.
Fathiyah et al, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Komponen Pajak PKB. BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode Tahun 2016 – 2018
Tabel 1
Perkembangan Realisasi Pajak PKB, BBNKB, PBBKB dan Total PAD Pemerintah Provinsi Jambi Periode 2016 – 2018
Komponen Pajak 2016 (Rp) 2017 (Rp) % 2018 (Rp) % PKB 339.443.747.598 416.706.232.791 22,76 444.056.622.162 6,56 BBNKB 243.963.112.550 329.507.745.800 35,06 406.098.313.000 23,24 PBBKB 249.250.031.331 300.364.910.839 20,51 332.619.004.479 10,74 Total 832.656.891.479 1.046.578.889.430 25,69 1.182.773.939.641 13,01 Total PAD 966.519.347.102 1.316.162.467.485 36,18 1.374.289.409.975 4,42
Sumber : LRA Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2018
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  nominal  ketiga  komponen  pajak  tersebut mengalami  peningkatan  ,  namun  secara  perkembangan  di  ketiga  tahun  terakhir  mengalami  penurunan  begitu juga dengan total penerimaan PAD terjadi penurunan yang sangat tajam. Hal seperti Ini mengindikasikan bahwa ada masalah pada efektivitas penerimaan dari pajak daerah yang secara otomatis menyebabkan berkurang pula tingkat penerimaan total PAD dalam tiga tahun terakhir sehingga rasio penerimaan dari ketiga pajak ini  beserta total PAD Provinsi Jambi  menjadi lebih kecil  dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.  Penelitian tentang efektivitas dan kotribusi pajak terhadap PAD sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Daisy SM. Engka dan  Steva  Y.L  Tumangkang  dengan  judul  penelitian  Kajian  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Terhadap  PAD Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil penelitian adalah  Tingkat efektivitas seluruh komponen pajak daerah pada  tahun  2010  –  2014  semuanya  mengalami  peningkatan.  Penelitian  berikutnya  oleh  Mourin  M.  Mosal dengan  judul  Analisis  Efektivitas  Kontribusi  Pajak  Parkir  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Penerapan Akuntansi  di  Kota  Manado,  hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  Kontribusi  pajak  parker  terhadap  PAD Kota Manado sangat kurang dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan  pada  penjelasan  dan  data  pada  table  diatas    serta  penelitian  sebelumnya  penelit  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dan menganalisis  tentang  seberapa  besarkah  efektivitas    penerimaan  yang  berasal dari komponen pajak daerah lainnya yang dalam hal ini adalah tiga pajak utama yang menyumbang nilai cukup besar terhadap PAD Provinsi Jambi yaitu pajak PKB, BBNKB, dan PBBKB serta seberapa besarkah persentase kontribusinya  terhadap  penerimaan  PAD  Pemerintah  Provinsi  Jambi  selama  periode  tiga  tahun  terakhir  yaitu pada tahun 2016 - 2018.

## Landasan Teori Definisi Umum Pajak dan Pajak Daerah
Ilyas  dan  Burton  (2011)  mengutip  beberapa  pendapat    para  ahli  tentang  definisi  pajak    diantaranya Seomitro  yang  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyatkepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang yang  dapat  dipaksakan  dan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik.  Sedangkan  definis  pajak    menurut Soemahamidjaja  adalah  iuran  wajib  berupa  uang  atau  barang      yang  dipungut  oleh  penguasa  berdasarkan norma-norma  hukum  guna  menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa-jasa  kolektif    dalam  mencapai kesejahteraan  umum.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi    Nomor    6  Tahun  2011  tentang  Pajak daerah, maka definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  besifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  lansung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2009) pajak dibagi menjadi 2 fungsi yaitu :
1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah  untuk membiayai pengeluarannya
2. Fungsi Reulered
Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi

## Fathiyah et al, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Komponen Pajak PKB. BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

## METODE
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  Pemerintah  Provinsi  Jambi  yang  terdapat  dalam  Dokumen  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Provinsi Jambi pada tahun 2016 -2018. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan formula rasio efektivitas dan analisis kontribusi serta diinterpretasikan dengan literatur yang terkait.
Adapun alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Rasio Efektivitas
Efektivitas Per Jenis Pajak (EPJP) =
x 100%

## 2. Analisis Kontribusi
Kontribusi Per Jenis Pajak (KPJP) =
x 100%

## Jenis dan Definisi Pajak yang Dipungut Pemerintah Provinsi
Pada  pasal  2  Bab  II  Perda  Provinsi  Jambi    tentang  pajak  daerah,  adapun  jenis  pajak  daerah  yang dipungut oleh Provinsi adalah : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama  Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Tanah, dan Pajak Rokok. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan  atau  penguasaan  kendaraan  bermotor.  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai  akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan  yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,  atau  pemasukan  kedalam  badan  usaha.  Pajak  Bahan  Bakar  kendaraan  bermotor  adalah  pajak  atas penggunaan  bahan  bakar  kendaraan  bermotor.  Pajak  Air  Permukaan  tanah  adalah  pajak  atas pengambilandan/atau  pemanfaatan  air  permukaan.  Pajak  Rokok  adalah  pungutan  atas  cukai  rokok  yang dipungut oleh pemerintah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Undang-undang  nomor  33  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  daerah    sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Augustyas (2013) Pendapat  Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah  yang  berasal  dari  kegiatan  ekonomi  daerah  itu  sendiri.  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pilar kemadirian  suatu  daerah.  Mahmudi  (2010)  mengutip  dalam  bukunya  bahwa  Sumber-sumber  Pendapatan  Asli Daerah  berdasarkan  Undang-undang  nomor  33  Tahun  2004  adalah:  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah  yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah

## Efektivitas
Menurut Mahmudi (2010) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus  dicapai.  Suatu  kegiatan  dianggap    efektif    apabila  proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir dengan tepat. Pajak daerah dapat dikatakan efektivitasnya memenuhi  kriteria efektif atau tidak dengan tingkat capaian pada tabel 2 berikut ini
Tabel 2 Interpretasi Nilai Efektivitas Persentase Kriteria 100% Sangat Efektif 90% – 100% Efektif 80% -  90% Cukup Efektif 60% - 805 Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun 1996 (dalam Mahmudi, 2010)

## Fathiyah et al, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Komponen Pajak PKB. BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

## Kontribusi
Menurut Alwi (2007)  dalam kamus besar bahasa Indonesia  kontribusi artinyai adalah iuran uang atau sumbangan. Kontribusi diberikan seseorang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

## HASIL
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak PKB, BBNKB dan PBBKB Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2018
Tabel 3 Persentase Efektivitas  Per Jenis Pajak Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2018 Tahun Jenis Pajak Kriteria PKB BBKB PBBKB Total 2016 Target 330.950.000.000 335.250.830.000 282.231.166.893 984.431.996.893 Realisasi 339.443.747.598 243.963.112.550 240.250.031.331 832.656.891.479 Persentase 102,57% 72,77% 88,31% - Kriteria Sangat Efektif Kurang Efektif Cukup Efektif - 2017 Target 355.840.448.000 354.667.552.000 310.400.000.000 741.548.000.000 Realisasi 416.706.232.791 329.507.745.800 300.364.910.839 1.046.578.889.430 Persentase 11710% 92,91% 96,77% - Kriteria Sangat Efektif Efektif Efektif - 2018 Target 438.223.861.432 350.283.133.090 315.383.156.381 1.103.890.10.903 Realisasi 444.056.622.162 406.098.313.000 332.619.004.479 1.182.773.939.641 Persentse 101,33% 115,93% 105,47 - Kriteria Sangat Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif -

## Sumber :  Data diolah
Pada  Tabel  3  terlihat  bahwa  untuk  penerimaan  dari  pajak  PKB  dalam  tiga  tahun  terakhir  dikategorikan  dengan kriteria sangat efektif karena persentasenya semua diatas 100% melampaui target yang telah ditetapkan, walaupun capaian realisasinya diatas 100% tetapi pada tahun ketiga terjadi penurunan pada realisasi penerimaannya hal ini mengindikasikan bahwa  tingkat efektivitas penerimaan juga mengalamii penurunan. Untuk Pajak BBNKB dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan dimana persentase efektivitas pencapaian pada tahun 2016 adalah sebesar 72,77% dengan kriteria kurang efektif, selanjutnya pada tahun 2017 adalah sebesar 92,21% dengan  kriteria  efektif dan pada tahun 2018 dengan capaian sebesar 115,93% masuk kriteria Sangat efektif. Ini artinya bahwa efektivitas penerimaan pada komponen pajak ini semakin  tahun  sudah  semakin  baik  atau  semakin  efektif.  Terakhir  adalah  pajak  PBBKB yang  dalam  tiga  tahun  terakhir juga  mengalami  peningkatan  dengan  persentase  efektivitas  pencapaian  pada  tahun  2016  adalah  sebesar  88,31%  dengan kriteria    cukup  efektif,  kemudian  tahun  2017  sebesar  96,77%  dengan  kirteria  efektif,  dan  yang  terakhir  ditahun  2018 dengan  capaian  sebesar  105,47%  dengan  kiteria  sangat  efektif  karena  melampaui  target  yang  sudah  ditetapkan.  Sama seperti pajak BBNKB diatas penerimaan dari komponen pajak PBBKB tiap tahun juga terus mengalami peningkatan dan semakin efektif.

## Analisis Kontribusi Per Jenis Pajak Terhadap PAD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2018
Tabel 4 Persentase Kontribusi Komponen Pajak PKB, BBNKB dan PBBKB terhadap PAD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2018 Tahun 2016 Kontribusi 2017 Kontribusi 2018 Kontribusi Komponen Pajak PKB 339.443.747.598 35,12% 416.706.232.791. 31,66% 444.056.622.162 32,31% Kriteria Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif BBNKB 243.963.112.550 25,24% 329.507.745.800 25,04% 406.098.313.000 29,55% Kriteria Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif PBBKB 249.250.031.331 25,78% 300.364.910.839 22,82% 332.619.004.479 24,20% Kriteria Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Total 832.656.891.479 86,15% 1.046.578.889.430  79,52% 1.182.773.939.641  86,06% PAD 966.519.347.102 - 1.316.162.467.485 - 1.374.289.409.975 -
Sumber : Data diolah

## Fathiyah et al, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Komponen Pajak PKB. BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Jambi Periode Tahun 2016 – 2018
Berdasarkan  pada  tabel  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2016  kontibusi  PKB  terhadap  PAD Provinsi Jambi adalah sebesar 35,12%, Kontribusi Pajak BBNKB sebesar 25,24% dan kontribusi pajak PBBKB adalah sebesar 25,78. Dikarenakan ketiga komponen pajak ini kontribusinya dibawah 60% maka masuk dalam kategori kriteria tidak efektif.  Walaupun  kontribusi setiap komponen per jenis pajak nya masuk dalam kriteria tidak efektif, namun secara total gabungan jumlah ketiga pajak diatas  memberikan kontribusi sebesar 86,15% terhadap PAD Provinsi Jambi dan dalam kategori kriteria cukup efektif.  Perlu diketahui walaupun secara total keseluruhan  jumlah  pajak  tersebut  mencapai  angka  86,15%  tetapi  dengan  jumlah  PAD  yang  boleh dikategorikan sangat kecil maka angka tersebut diatas belum memberikan kontribusi yang sangat berarti, artinya untuk  membiayai  pembangunan  belum  bisa  mengandalkan  dari  PAD  yang  sudah  ada  dan  masih  bergantung pada  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Pada  tahun  2017  besaran  kontribusi  pajak  PKB  terhadap  PAD Provinsi  Jambi  adalah  31,66%,  pajak  BBNKB  sebesar  25,04%  dan  pajak  PBBKB  sebesar  22,82%.  Karena besaran kontribusinya semua dibawah 60% maka pada tahun ini semua jenis komponen pajak tersebut masuk dalam  kriteria  tidak  efektif.  Sama  seperti  penjelasan  sebelumnya  walaupun  bila  dijumlah  total  ketiga  pajak tersebut  mencapai  sebesar  79,52%  namun  belum  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dan  sebaliknya  justru terjadi  penurunan  besaran  tingkat  kontribusinya  terhadap  PAD  di  tahun  ini.  Berikutnya  pada  tahun  2018 kontribusi pajak PKB terhadap PAD Provinsi Jambi  sebesar 32,31%, pajak BBNKB sebesar 29,55% dan pajak PBBKB adalah sebesar 24,20%. Tidak berbeda dengan hasil perhitungan dua tahun sebelumnya dikarena nilai kontribusinya dibawah 60% maka masuk dalam kriteria tidak efektif.  Penjelasan yang sama juga untuk jumlah total ketiga pajak tersebut yang memberikan kontribusi sebesar 86, 06% berarti ada peningkatan dari tahun lalu sebesar 6,54%. Artinya perkembangan tingkat kontribusi ketiga pajak tadi pada tiga tahun terakhir tidak begitu besar dan secara otomatis peningkatan PAD juga tidak begitu besar sehingga Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat tergantung dengan bantuan dana dari pusat untuk membiayai pembangunannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut :
a. Efektivitas  Penerimaan  pajak  PKB  dan    dalam  tiga  tahun  terakhir  masuk  dalam  kriteria  sangat  efektif karena besaran efektivitas capaiannya semua diatas 100% melampaui target yang telah ditetapkan.
b. Efektivitas  penerimaan  pajak  BBNKB  dalam  tiga  tahun  terakhir  terus  mengalami  peningkatan  dengan persentase  capaian  ditahun  2016  sebesar  72,77%  dengan  kriteria  kurang  efektif,  tahun  2017  meningkat menjadi  sebesar    92,91%  dengan  kriteria  efektif  dan  ditahun  2018  persentase  capaiannya  meningkat  lagi menjadi 115,93 masuk dalam kriteria sangat efektif.
c. Efektivitas  penerimaan  pajak  PBBKB  juga  mengalami  peningkatan  dalam  tiga  tahun  terakhir  dimana persentase  capaian  efektivitasnya  tahun  2016  sebesar  88,31%  dengan  kriteria  cukup  efektif,  tahun  2017 sebesar 96,77% dengan kriteria efektif dan terakhir di tahun 2018 capaian efektivitasnya sebesar 105,47% diatas target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif.
d. Persentase  kontribusi  pajak  PKB,  BBNKB  dan  PBBKB  terhadap  PAD  Provinsi  Jambi  dari  tahun  2016  – 2018 semuanya berada pada posisi dibawah 60% berarti masuk dalam kriteria tidak efektif. Walaupun bila dijumlah total ketiga pajak tersebut mencapai kontribusi diatas 80%, namun belum memberikan kontrribusi yang berarti karena PAD yang diterimapun nilainya juga sangat kecil sehingga Pemerintah Provinsi Jambi masih  mempunyai  ketergantungan  dengan  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dalam  membiayai pembangunannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,Hasan, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta Engka,  Daisy  S.M,  Steeva  Y.L.  Tumangkeng,    Kajian  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Terhadap  PAD
Kabupaten  Minahasa  Utara.  Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado

## Fathiyah et al, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Komponen Pajak PKB. BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Ilyas, W, Burton, R. 2011. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta Mahmudi,.  2010.    Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen Yogyakarta
Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
Mosal, Mourin.M. Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dan Penerapan  Akuntansi  di  Kota Manado. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Sam Ratulangi. Manado
Peratutan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi    Nomor  6    Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Republik  Indonesia.  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah