## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## CERTIFICATION ACCELERATION POLICY WAQF LAND IN INDONESIA

## KEBIJAKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI INDONESIA 
Dakum 1 , Nurwati 2 , Dwi Putra Yullhaq 3
123 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang * e-mail: dakum@unimma.ac.id 1
e-mail: nurwati@ummgl.ac.id 2
e-mail: dwiputrayullhaq@gmail.com 3

## Abstract
The  policy  for  accelerating  waqf  land  registration  is  a  policy  issued  by  the  government continuously  from  2017  to  2020  through  the  Ministry  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial Planning/National  Land  Agency  of  the  Republic  of  Indonesia  (ATR/BPN  RI)  and  the  Ministry  of Religion of the Republic of Indonesia (Kemenag). However, until now the number of waqf lands in Indonesia that have not been certified is still considered high at around 39.63%. Thus, the purpose of this study is to analyze the extent to which the government has issued a policy to accelerate waqf land  certification  issued  by  the  government  in  Indonesia.  The  formulation  of  the  problem  in  this study is how to analyze government policies as an effort to accelerate the registration of waqf land certification  and  what  are  the  implications  for  accelerating  waqf  land  certification  in  Indonesia? This research method is normative juridical, while the data analysis is qualitative. The results of this study  indicate  the  policy  of  accelerating  waqf  land  certification  in  Indonesia  is  the  government's effort  in  accelerating  waqf  land  certification,  namely  by  issuing  the  Regulation  of  the  Minister  of Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/National  Land  Agency  of  the  Republic  of  Indonesia (ATR/BPN RI) Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration Waqf at the Ministry of ATR/BPN, Regulation of ATR/Head of BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land  Registration  (PTSL),  and  Memorandum  of  Understanding  between  the  Ministry  of  Religion (Kemenag) and ATR/BPN of 2020 concerning Acceleration of Waqf Land Certification, all of these regulations provide guidelines that make it easier to manage waqf land certification. In addition, the implication  of  this  regulation  is that  stakeholders  in the  process  of certifying  waqf land  should be able  to  respond  properly  so  that  the  acceleration  of  waqf  land  certification  in  Indonesia  can  be realized.
Keywords: Policy; Acceleration of Certification; Waqf Land.

## Abstrak
Kebijakan  percepatan  pendaftaran  tanah  wakaf  merupakan  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah secara terus menerus sejak tahun 2017 hingga 2020 melalui Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (ATR/BPN  RI)  dan  Kementerian Agama  Republik  Indonesia  (Kemenag).  Namun,  sampai  saat  ini  jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia yang  belum  tersertifikasi  dinilai  masih  tinggi  yakni  sekitar  39,63%.  Dengan  demikian  tujuan penelitian  ini  menganalisis  sejauhmana  kebijakan  percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  yang dikeluarkan  pemerintah  di  Indonesia.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  bagaimana  analisis kebijakan  pemerintah  sebagai  upaya  percepatan  pendaftaran  sertifikasi  tanah  wakaf  dan bagaimana  implikasinya  terhadap  percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  di  Indonesia?  Metode penelitian ini adalah yuridis normativ, sedangkan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan  kebijakan  percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  di  Indonesia  merupakan  upaya pemerintah  dalam  percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf,  yakni  dengan  mengeluarkan  Peraturan
 Naskah diterima: 21 Februari 2022, direvisi: 24 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.462
Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (ATR/BPN  RI) Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  di  Kementerian  ATR/BPN, Peraturan ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),  dan  Nota  Kesepakatan  Bersama  antara  Kementerian  Agama  (Kemenag)  dan  ATR/BPN Tahun  2020  tentang  Percepatan  Sertifikasi  Tanah  Wakaf,    semua  peraturan  tersebut  memberikan pedoman  yang  semakin  memudahkan  dalam  pengurusan  sertifikasi  tanah  wakaf.  Selain  itu, implikasi  adanya  peraturan  tersebut  yakni  semestinya  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam proses sertifikasi tanah wakaf harus dapat merespon dengan baik agar percepatan sertifikasi tanah wakaf di Indonesia dapat terwujud.
Kata Kunci: Kebijakan; Percepatan Sertifikasi; Tanah Wakaf.

## PENDAHULUAN
Berdasar        data          Direktorat
Pemberdayaan     Zakat     dan     Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat  Islam  Kementerian  Agama
Republik  Indonesia  tahun  2020  terdapat 52.629,81  Ha  tanah  wakaf  yang  ada  di
Indonesia, sedangkan sebesar 60,37% dari luas tersebut sudah tersertifikasi (Kemenag  RI,  2020).  Dengan  demikian, masih terdapat 39,63% tanah wakaf  yang belum tersertifikasi.
Persentase ketercapaian  sertifikasi  tanah  wakaf tersebut tidak lepas dari usaha pemerintah dalam  upaya  percepatan  pendaftaran sertifikasi. Sertifikasi tanah sendiri merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat penting  sebagai  bukti  kepemilikan  tanah (Dakum dkk, 2021)
Sesuai  data  persentase  ketercapaian sertifikasi  tanah  wakaf  pada  Kemenag tahun  2020  di  atas,  maka  pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan secara  terus-menerus  (terutama  regulasi) guna mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf  yang  ada  di  negara  Indonesia. Peran  pemerintah  sangat  penting  dalam hal  penataan  tanah  (termasuk  tanah wakaf)  agar  tercipta  performa  yang  baik (Chadijah  dkk,  2020).  Jika  penanganan pemerintah  lambat  maka  tanah  wakaf
yang belum tersertifikasi akan mengalami stagnasi. Padahal, di sisi lain tanah wakaf yang  belum  memiliki  sertifikat  seringkali menimbulkan sengketa di lapangan (Dakum dkk, 2020).
Tanah (termasuk tanah wakaf) menempati  posisi  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia  (Susanti,  2020). Dengan  demikian  semestinya  legislasi atau  kebijakan  yang  mengatur  percepatan pendaftaran  sertifikasi  tanah    wakaf  di Indonesia berkembang dengan baik.
Berdasar penelusuran peneliti, penelitian  terkait  dengan  sertifikasi  tanah wakaf telah dipublikasikan dalam beberapa tema yakni pentingnya pencatatan tanah wakaf, kesesuaian administrasi/prosedur
melakukan
sertifikasi  tanah  wakaf,  dan  juga  sistem informasi yang digunakan guna percepatan sertifikasi tanah wakaf. Terkait  pentingnya  pencatatan  tanah wakaf menurut  Khairi (2017)  ada 3 point penting  di  dalamnya  yakni  (1)  sertifikat memberikan  kepastian  hukum  pemilik tanah;  (2)  pemberian  sertifikat  dimaksud untuk  mencegah  sengketa  kepemilikan tanah; (3) pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan
mempunyai nilai ekonomi.
Menurut  Rosyid  (2016)  adanya sertifikasi  tanah  agar  beradaannya  tidak menjadi  persoalan  oleh  orang-orang  yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan menurut    Qusthoniah  dan  Khairudin (2020)  pendaftaran  sertifikasi  benda wakaf  dirasa penting agar dapat menjaga keutuhan dan kelestarian.
Percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf secara  administrasi/prosedur  juga  harus berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Menurut Yarsina (2018), persoalan  tanah  dinilai  sering  terjadi benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan percepatan sertifikasi
tanah wakaf sejak
dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/BPN  Nomor  2  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran Tanah  Wakaf  di  Kementerian  ATR/BPN dilakukan harus berdasarkan pula
Undang-  Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf (Wibawa, 2019). Sedangkan  tanah  wakaf  yang  tidak mempunyai  bukti  administratif  dapat menyulitkan dalam
pengurusan penerbitan sertifikat wakaf (Rappe, 2019). Menurut  Saidah  (2019)  tahapan  dan prosedur pendaftaran tanah wakaf melalui program percepatan sertifikasi sebenarnya sama  dengan  prosedur  pendaftaran  tanah wakaf  seperti  pada  umumnya,  yang membedakan  adalah  pendaftaran  tanah wakaf  dijadikan  prioritas  dan  diuruskan serta diproses oleh tim program percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Penelitian terkait kebijakan
percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  dalam bidang
administrasi/prosedur juga
dilakukan  oleh  Sudirman  dan  Ramadhita (2020)  yang  menunjukkan  rendahnya persentase  tanah  wakaf  tersertifikasi  di Kota Malang dipengaruhi  oleh rendahnya tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat Kota  Malang,  biaya  tinggi,  dan  prosedur rumit panjang untuk mendapatkan sertifkat.  Menurut  Herawati dan Mukhsin (2020) menyatakan bahwa perlu diusulkan kepada pemerintah untuk membentuk  satu  divisi  wakaf  di  setiap Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  masing- masing  kecamatan  untuk  menangani administrasi dan permasalahan wakaf.
Sedangkan  penelitian  terkait  sistem informasi yang digunakan dalam percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  yang dilakukan  oleh  oleh  Bagus  dkk  (2021) menyatakan  bahwa  pentingnya  sosialisasi tentang sertifikasi tanah wakaf agar dapat mеmіnіmаlіsіr  kеtіdаktаhuаn  mаsyаrаkаt umum  tеntаng  аdаnyа  аturаn  untuk mеlаkukаn  sеrtіfіkаsі  tаnаh  wаkаf,  selain itu  juga  agar  dapat  menampung  keluhan masyarakat  tentang  proses  sertifikasi tanah  wakaf.  Menurut  Santoso  (2020) menyatakan  bahwa  penggunaan  Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)  dinilai efektif untuk meningkatkan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kota Surabaya.
Hanya  saja,  dalam  tema  penelitian- penelitian  terkait  sertifikasi  tanah    wakaf tersebut  di  atas  belum  mengemukakan perkembangan  upaya  pemerintah  tentang percepatan  sertifikasi  tanah  di  Indonesia hingga  sejak  tahun  2017  hingga  2020. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  analisis kebijakan  pemerintah  sebagai  upaya percepatan  pendaftaran  sertifikasi  tanah
wakaf dan bagaimana implikasinya terhadap  percepatan  sertifikasi  tanah wakaf  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini adalah menganalisis
sejauhmana kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah dalam  percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Berdasar rumusan masalah dan tujuan penelitian  yang  telah  disebutkan  di  atas, maka  metode  pendekatan  penelitian  ini adalah  yuridis  normativ  yakni  meneliti data  sekunder  berupa  peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan  dengan  percepatan  sertifikasi
tanah  wakaf  di  Indonesia.  Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan tingkat ketercapaian
sertifikasi tanah wakaf yakni mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  atau regulasi  strategis.  Kebijakan  pemerintah dalam upaya percepatan program sertifikasi  tanah  (khususnya  tanah  wakaf) sudah dikeluarkannya beberapa kebijakan sejak  tahun  2017  sampai  2020  dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.
Tabel 1.1 Kebijakan Percepatan Sertifikasi tanah Wakaf di Indonesia No Kebijakan/Peraturan Tahun 1 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran  Tanah  Wakaf  di  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2017 2 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 3 Kesepakatan  Bersama  antara  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  dengan  Kemenag tentang Percepatan Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf Tahun 2020 2020 Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah  tersebut  pada tabel  1.1  di  atas  diharapkan  dapat meningkatkan  persentase  jumlah  tanah wakaf yang tersertifikasi. Dengan demikian,  dapat  memberikan  keamanan yang lebih baik lagi terhadap tanah wakaf tersebut.  Perjalanan  kebijakan  terkait percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  juga
terus  menarik  perhatian  para  peneliti untuk memberikan argumen analisisnya.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan  Nasional  merupakan  tonggak
pertama  program  percepatan  pendaftaran sertifikasi  tanah  wakaf  di  Indonesia. Kebijakan tersebut menginstruksikan cara-cara  yang  dapat  ditempuh  untuk melakukan  pendaftaran  tanah  wakaf  di kantor  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Perkembangan  kebijakan  selanjutnya
yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun  2017  tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  yang  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap.  Kebijakan  tersebut juga sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah, termasuk  tanah wakaf. Program  PTSL  merupakan  kegiatan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali yang  dilakukan  secara  serentak  bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang  setingkat  dengan  itu.  Kegiatan  ini meliputi  pengumpulan data fisik  dan data yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa objek  pendaftaran  tanah,  untuk  keperluan pendaftarannya (Republik Indonesia, 2018). Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  juga  sebagai upaya  percepatan  pendaftaran  sertifikasi tanah wakaf yang diharapakan pemerintah. Tahapan dan prosedur
pendaftaran tanah wakaf melalui program percepatan  sertifikasi  sebenarnya  sama dengan prosedur pendaftaran tanah wakaf seperti  pada  umumnya.  Hanya  saja  yang membedakan  adalah  pendaftaran  tanah wakaf  dijadikan  prioritas  dan  diuruskan serta diproses oleh tim program percepatan sertifikasi tanah wakaf
(Saidah, 2019). Perjalanan terkait percepatan
sertifikasi  tanah  wakaf  terakhir  pada tahun 2020 dengan mengeluarkan kebijakan  kesepakatan  bersama  antara Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  dengan  Kemenag  tentang percepatan  pendaftaran  sertifikasi  tanah wakaf.  Tujuan  kesepakatan  bersama tersebut agar memudahkan dan mempercepat
proses pendaftaran sertifikasi  tanah  wakaf  di  Indonesia (Sekretaris Kabinet RI, 2020).
Kesepakatan bersama tersebut juga memberi  kemudahan  proses  sertifikasi tanah  wakaf  yang  wakifnya  (pemberi wakaf)  tidak  diketahui,  caranya  cukup mengajukan  dua  orang  saksi.  Jika  ada masjid  yang  nazhirnya  (pengelola  wakaf) tidak  ada  yang  diangkat  oleh  Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  juga  cukup dengan  nazhir  sementara  (Sekretaris Kabinet RI, 2020).
Regulasi  kesepakatan  bersama  antara Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  dengan  Kemenag  tentang Percepatan  Pendaftaran  Sertifikasi  Tanah Wakaf  Tahun  2020  ini  juga  mengatur pendaftaran  tanah  wakaf  melalui  dua mekanisme.  Kedua  mekanisme  yang
dimaksud adalah sebagai berikut
(Sekretaris Kabinet RI, 2020):
1. Mekanisme  melalui  program  PTSL. Mekanisme  ini  dilakukan  jika  pada tingkat  desa  sudah  lengkap  terkait pendaftaran  tanahnya  maka  otomatis seluruh  tanah  di  desa  tersebut  sudah didaftarkan, termasuk tanah wakaf.
2. Mekanisme  kedua,  jika  daerah  tanah wakaf itu mendesak untuk
disertifikatkan  dan  belum  masuk program  PTSL,  maka  dokumen  yang diperlukan  bisa  langsung  dibawa  ke kantor pertanahan setempat.
Mekanisme  atau  prosedur yang ditawarkan  dalam  kesepakatan  bersama tersebut  jika dilihat dari persyaratan  yang ada maka dapat dinilai sebagai kemudahan  untuk  melakukan  sertifikasi tanah wakaf. Hal itu berbeda dengan yang syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 7  sampai  12  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional.
Berdasar  Pasal  6  dan  7  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dalam proses  pengurusan  pendaftaran  sertifikat tanah  wakaf  berupa  hak  milik  dan  tanah adat  harus  melampirkan  syarat-syarat antara  lain  sebagai  berikut  (Republik Indonesia, 2017):
1. Surat permohonan;
2. Peta bidang tanah/surat ukur;
3. Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan; 4. Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  atau  Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
5. Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
6. Surat  pernyataan  dari  nazhir  bahwa tanahnya  tidak  dalam  sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Sedangkan  pada  Pasal  8  Peraturan
Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017  tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerangkan proses pengurusan
pendaftaran  sertifikat  tanah  wakaf  berupa Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Guna Bangunan  (HGB),  dan  Hak  Pakai  (HP) atas  tanah  negara  harus  melampirkan syarat-syarat  antara  lain  sebagai  berikut (Republik Indonesia, 2017):
1. Surat permohonan;
2. Peta bidang tanah/surat ukur;
3. Sertifikat Hak Guna Usaha/Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai yang bersangkutan;
4. Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  atau  Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
5. Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama
tingkat kecamatan; dan
6. Surat  pernyataan  dari  nazhir  bahwa tanahnya  tidak  dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan. Pada  Pasal  9  Peraturan  Menteri
Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara
Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan  Nasional  menerangkan  proses pengurusan  pendaftaran  sertifikat  tanah wakaf  berupa  Hak  Guna  Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan  atau  Hak  Milik  harus melampirkan  syarat-syarat  antara  lain sebagai  berikut  (Republik  Indonesia,
2017):
1. Surat permohonan;
2. Surat Ukur;
3. Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  atau Hak Pakai yang bersangkutan;
4. Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  atau  Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
5. Surat  izin  pelepasan  dari  pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
6. Surat pengesahan nazhir yang
bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan; dan
7. Surat  pernyataan  dari  nazhir  bahwa tanahnya  tidak  dalam  sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Pasal  10  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan  Nasional  menyebutkan  proses
pengurusan  pendaftaran  sertifikat  tanah wakaf  berupa  Hak  Milik  atas  Satuan Rumah  Susun  harus  melampirkan  syarat- syarat antara lain sebagai berikut (Republik Indonesia, 2017):
1. Surat permohonan;
2. Sertifikat  Hak  Milik  atas  Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
3. Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  atau  Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW); dan
4. Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan.
Pasal  11  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  menyebutkan  proses pengurusan  pendaftaran  sertifikat  tanah wakaf  berupa  Tanah  Wakaf  atas  Tanah Negara  harus  melampirkan  syarat-syarat antara  lain  sebagai  berikut  (Republik Indonesia, 2017):
1. Surat permohonan;
2. Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  atau  Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
3. Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan  dari  instansi  yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan;
4. Bukti perolehan tanah;
5. Peta Bidang Tanah/Surat Ukur; dan
6. Surat  pernyataan  dari  nazhir/wakif atau  surat  keterangan  dari  kepala desa/lurah/tokoh  masyarakat  bahwa
tanahnya  tidak  dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan. Pasal  12  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  proses  pengurusan pendaftaran  sertifikat  tanah  wakaf  berupa Tanah  Pengganti  menjadi  Tanah  Wakaf yang Terkena Pembangunan untuk Kepentingan  Umum  harus  melampirkan syarat-syarat  antara  lain  sebagai  berikut
(Republik Indonesia, 2017):
1. Surat permohonan;
2. Sertifikat Hak atas Tanah Pengganti;
3. Akta  peralihan  hak  atas  tanah  dari pemilik  tanah  pengganti  kepada nazhir  yang  berhak  untuk  atas  nama pemegang wakaf;
4. Surat keputusan persetujuan mengenai  tukar  ganti  benda  wakaf dari Menteri  yang menyelenggarakan urusan agama;
5. Berita  Acara  mengenai  Tukar  Ganti Benda Wakaf; dan
6. Surat  pernyataan  dari  nazhir/wakif atau  surat  keterangan  dari  kepala desa/lurah/tokoh  masyarakat  bahwa tanahnya  tidak  dalam  sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.
Syarat  atau  prosedur  yang  harus dilengkapi  berdasar  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian
Agraria
dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  di  atas  merupakan
regulasi pemerintah yang pertama dilakukan  dalam  melakukan  sertifikasi tanah  wakaf  di  Indonesia.  Sedangkan syarat atau prosedur pendaftaran sertifikasi tanah wakaf di dalam Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  tidak  diatur  secara  rinci,  namun memberikan  percepatan  sertifikasi  tanah secara  umum  (tanah  non  wakaf  maupun tanah wakaf)  yang masuk dalam program PTSL.
Hal  tersebut  berdasar  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  Pasal  1  Nomor  6  Tahun  2018 tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL),  yang  berbunyi  PTSL adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara serentak  bagi  semua  objek  pendaftaran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat  dengan  itu,  yang  meliputi pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis mengenai  satu  atau  beberapa  objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Republik Indonesia, 2018).
Syarat  atau  prosedur  percepatan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf berdasar  Kesepakatan  Bersama  antara Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  dengan  Kemenag  tentang Percepatan  Pendaftaran  Sertifikasi  Tanah Wakaf  Tahun  2020  juga  memiliki
kekhususan  sendiri.  Proses  sertifikasi tanah  wakaf  yang  pihak  wakifnya (pemberi  wakaf)  tidak  diketahui,  caranya cukup  mengajukan  dua  orang  saksi (Sekretaris  Kabinet  RI,  2020).  Selain  itu juga  jika  tidak  ada  pihak  nazhirnya (pengelola  wakaf)  yang  diangkat  oleh Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  maka cukup dengan nazhir sementara (Sekretaris Kabinet RI, 2020).
Mekanisme  atau  prosedur yang ditawarkan  dalam  kesepakatan  bersama Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala
Badan  Pertanahan  Nasional  Republik
Indonesia  dengan  Kemenag  jika  dilihat dari  persyaratan  yang  ada  maka  dapat dinilai sebagai kemudahan untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf.
Dengan  demikian,  berbeda  dengan  yang syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 7  sampai  12  Peraturan  Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus menyertakan  syarat  administrasi  secara lengkap. Kebijakan-kebijakan terkait
percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  di Indonesia jika dilihat dari teori  efektifitas hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  dapat dinilai sebagai upaya strategis pemerintah dalam  meningkatkan  persentase  tanah wakaf  di  Indonesia.  Menurut  Soekanto sebuah  peraturan  dapat  dikatakan  efektif jika  memenuhi  5  unsur  yakni  faktor hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor sarana pendukung, faktor masyarakat, dan
faktor kebudayaan (Soekanto, 2015).
1. Faktor hukum
Faktor  hukum  dalam  hal  ini kebijakan  percepatan  sertifikasi  tanah wakaf  sudah  dapat  dinilai  sistematis. Walaupun  ada  beberapa  hal  yang saling bertentangan yakni pada ketentuan syarat nazhir dan wakif yang dapat digantikan dengan nazhir sementara yang ditunjuk oleh BWI.
2. Faktor penegak hukum
Para  penegak  hukum  semestinya perlu  memiliki  kesepahaman  bersama dalam  upaya  implementasi  kebijakan yang  sudah  ada.  Baik  dari  pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  maupun Kemenag atau BWI. Adanya
kesepemahaman bersama yang dituangkan  dalam  MoU  diharapkan mempermudah realisasi peraturan yang ada.
3. Faktor sarana pendukung
Sarana dan prasarana juga menjadi
hal yang harus dipenuhi untuk mendukung  secara  teknis.  Dalam  hal ini  pemenuhan  akses  layanan  dan informasi harus mudah didapatkan.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat secara luas di wilayah
Indonesia semestinya juga dapat mengetahui  dan  memahami  terkait kebijakan  percepatan  sertifikasi  tanah wakaf  yang  ada.  Jangan  sampai kebijakan tersebut tidak dapat diketahui secara umum.
5. Faktor kebudayaan
Selama  ini  banyak  masyarakat beranggapan  dalam  hal  pengurusan
sertifikasi  tanah  wakaf  dilakukan secara rumit atau prosedur yang susah.
Adanya kebijakan
percepatan sertifikasi  tanah  wakaf  ini,  diharapkan pemahaman  masyarakat  juga  berubah dengan mengetahui  proses pengurusan sertifikasi  tanah  wakaf  yang  dapat dilakukan sederhana dan mudah.
B. Implikasi  Kebijakan  Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di

## Indonesia
Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  dan  juga Kemenag  terkait  percepatan  sertifikasi tanah wakaf tentu diharapkan memberikan kemudahan secara praktik di lapangan.  Asalkan  masing-masing  pihak terkait (pemerintah dan masyarakat) dapat saling  memahami  dan  mematuhi  aturan yang ada.
Kebijakan terakhir
mengenai percepatan  sertifikasi  tanah  wakaf  yakni yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  dengan Kemenag  yang  dituangkan  dalam  bentuk nota  kesepakatan  kerjasama  tentang Percepatan  Pendaftaran  Sertifikasi  Tanah Wakaf  tahun  2020.  Jika  dibandingkan juga  dengan  ketentuan  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  terkait  ketentuan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, dapat dinilai  lebih  sederhana  dan  meringankan. Hal  ini  karena  syarat  yang  bibutuhkan tidak  sebanyak  seperti  yang  tertuang dalam ketentuan KHI.
Pasal 217 dan 218 dalam KHI sendiri terdapat  6  point  unsur  yang  harus
dipenuhi  (KHI,  2006)  yakni:  (1)  badan- badan  hukum  Indonesia  dan  orang  atau orang-orang  yang  telah  dewasa  dan  sehat akalanya  serta  yang  oleh  hukum  tidak terhalang  untuk  melakukan  perbuatan hukum,  atas  kehendak  sendiri  dapat mewakafkan  benda  miliknya  dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku;  (2)  dalam  hal badan-badan hukum, maka yang bertindak  untuk  dan  atas  namanya  adalah pengurusnya  yang  sah  menurut  hukum; (3)  benda  wakaf  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan,  ikatan,  sita,  dan  sengketa; dan  (4)  pihak  yang  mewakafkan  harus mengikrarkan  kehendaknya  secara  jelas dan  tegas  kepada  nadzir  di  hadapan Pejabat  Pembuat  Akte  Ikrar  Wakaf sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  215 ayat  (6),  yang  kemudian  menuangkannya dalam  bentuk  Ikrar  Wakaf,  dengan disaksikan  oleh  sekurang-kurangnya  2 orang saksi.
Sedangkan  syarat  yang  terdapat dalam kebijakan nota kesepakatan kerjasama  antara  Kementerian  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  dengan Kemenag  tentang  Percepatan  Pendaftaran Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Tahun  2020 menyatakan  jika  tidak  ada  nazhir  atau wakif  asli  dapat  diganti  dengan  nazhir atau  wakif  sementara  yang  ditunjuk  oleh BWI. Dengan demikian, kebijakan tersebut sangat meringankan dan memberikan kemudahan bagi  tanah-tanah wakaf  yang  tidak  diketahui  nazhir  atau wakifnya.
Adanya kemudahan penggantian nazhir  ataupun  wakif  sementara  dalam ikrar  wakaf,  maka  pihak  BWI  harus benar-benar merespon dengan baik terhadap  kebijakan  tersebut.  Selain  itu juga  para  pengurus  wakaf  yang  ada  di Indonesia  seharusnya  dapat  memahami dan  memanfaatkan  kemudahan  tersebut. Jangan  sampai  kebijakan  tersebut  tidak direspon dengan baik.
Secara  keseluruhan,  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  dalam  upaya percepatan  sertifiksi  tanah  wakaf  sejak tahun  2017  sampai  dengan  2020  semakin memberikan  ruang  kemudahan  dalam proses  pengurusannya.  Dengan  demikian diharapkan dapat memberikan efek positif bagi  tingkat  ketercapaian  persentase sertifikasi tanah wakaf di Indonesia.
Penelitian ini mengkonfirmasi terhadap  penelitian  terdahulu  bahwa selaras dengan pelaksanaan
pensertifikatan hak atas tanah wakaf yang berstatus  Letter  C  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Semarang  mengacu  pada peraturan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  yang  diubah  dengan  Peraturan ATR/BPN  No.  2  Tahun  2017  (Wibawa, 2019),  kemudian  jika  diperlukan  dapat mengacu juga pada kebijakan Kesepakatan  Bersama  antara  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia dengan  Kemenag  tentang  Percepatan Pendaftaran  Sertifikasi  Tanah  Wakaf tahun  2020.  Menurut  Islamiyati  (2019) dalam hal  pembebasan biaya  administrasi oleh  pemerintah  dalam  proses  sertifikat tanah  wakaf  memang  dirasa  sangat  perlu dalam  proses  percepatan  sertifikasi  tanah
wakaf agar peruntukannya dapat dirasakan masyarakat, percepatan legalitas  tanah  wakaf,  melindungi,  dan mengamankan serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf.
Penelitian  ini  juga  mengkonfirmasi dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sudirman  &  Ramadhita  (2020)  bahwa  di Kota Malang masih menunjukkan rendahnya persentase tanah wakaf tersertifikasi  dipengaruhi  oleh  rendahnya tingkat  kesadaran  hukum  masyarakat Kota  Malang,  biaya  tinggi,  rumit,  dan prosedur  panjang  untuk  mendapatkan sertifikat  merupakan  hal  yang  wajar terjadi dikarenakan proses regulasi belum disederhakanan.  Akan  tetapi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi  yang  ada  saat  ini  sebenarnya dapat  dinilai  sangat  memudahkan  proses sertifikasi  tanah  wakaf  jika  diaplikasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

## KESIMPULAN
Upaya pemerintah
dalam mengeluarkan kebijakan percepatan sertifikasi  tanah  wakaf  dilakukan  secara terus menerus.
Kebijakan yang dikeluarkan  dapat  dikatakan  semakin memberikan kemudahan sehingga dimungkinkan dapat meningkatkan ketercapaian  sertifikasi  tanah  wakaf  di
Indonesia. Kebijakan percepatan sertifikasi  tanah  wakaf  ini  semestinya diikuti pula sosialisasi dan pendampingan kepada  masyarakat  agar  dapat  terealisasi dengan baik.
Peneliti menyarankan agar pemerintah atau pihak-pihak terkait harus dapat  merespon  dengan  baik  terhadap kebijakan-kebijakan percepatan sertifikasi
tanah  wakaf  yang  ada  di  Indonesia.  Hal ini agar kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah dapat terlaksana secara
maksimal di lapangan, khususnya
kebijakan yang terakhir dikeluarkan yakni kebijakan  Kesepakatan  Bersama  antara Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  dengan  Kemenag  tentang Percepatan  Pendaftaran  Sertifikasi  Tanah Wakaf tahun 2020.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihaka yang telah berperan aktif memberikan dukungan, baik moril maupun  materil.  Terimakasih  kepada pimpinan dan rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah  menjadi  tempat  diskusi  peneliti.
Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan  kepada  Lembaga  Penelitian dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah
Magelang sebagai pendukung dana penelitian  ini  dalam  skema  Penelitian Revitalisasi  Visi  Institusi  (PRVI)  Tahun Anggaran 2020/2021 Nomor: 080/KEP/II.3.AU/F/2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagus,  H.M.Muhibbin,  &  Bastomi,  A. (2021).  Sertipikasi  Tanah  Wakaf  di Daerah Kabupaten Jombang Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Аgraria. Dinamika,  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum , 27 (4), 552–565.
Chadijah,  S.,  Wardhani,  D.  K.,  &  Imron, A.  (2020).  Kebijakan  Reforma Agraria  Terhadap  Lahan  Pertanian
di  Kabupaten  Tulungagung. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 91. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.28
6
Dakum, D., Nurwati, N., & Firdaus, M. I.
(2021).  Effectiveness  of  Complete Systematic Land Registration (PTSL) Against Waqf Land Certification  at  Magelang  Regency. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law , 5 (2), 99. https://doi.org/10.21111/al-
iktisab.v5i2.6817
Dakum,  Nurwati,  Ratih  Setianingrum, Aprilia,  R.,  Aditama,  C.  Y., Kurniawan, F. A., & Ikhwan, R. M. (2020).  Peningkatan  Pemahaman Hukum  dan  Produktifitas  Wakaf  di Pimpinan  Ranting  Muhammdiyah Jogonegoro  Kabupaten  Magelang.
CARADDE , 3 (1), 86–94. https://doi.org/https://doi.org/10.319 60/caradde.v3i1.424 Peningkatan
Islamiyati. (2019). Analisis Hukum Administrasi  terhadap  Kebijakan
Pemerintah  Mengenai  Pembebasan Biaya  Sertifikasi  Tanah  Wakaf. Administrative Law and
Governance  Journal , 2 (1),  1–18. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1- 18
Kemenag RI. (2020). Data Tanah Wakaf.
Khairi,  A.  (2017).  Implementasi  Program
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap  (PTSL)  di  Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. JOM FISIP , Vol.  5 (Edisi  II  Juli  – Desember 2018).
KHI. Kompilasi  Hukum  Islam .  ,  (2006).
Indonesia.
Mesi Herawati, M. M. (2020). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone  Diagram  Analysis  (Studi di  Kecamatan  Sewon  Kabupaten
Bantul). ZISWAF :  Jurnal  Zakat Dan Wakaf , 7 (1).
Moh.  Rosyid.  (2016).  Peran  Sertifikat
Tanah  Wakaf  dalam  Mengantsipasi Dinamika  Zaman:  Studi  Kasus
Madrasah Diniyah Muawanatul
Muslimin di Kudus. ZISWAF , 3 (1).
Qusthoniah,  &  Khairudin,  F.  (2020).
Sejarah dan Perkembangan Legislasi  Waqaf  di  Indonesia  dan
Aplikasinya. Jurnal Syariah , 8 (1).
Rappe,  A.  (2019).  Problematika  Wakaf Aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Al-Syakhshiyyah:  Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan , 1 (1).
https://doi.org/10.35673/asyakhshiy yah.v1i1.133
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian  Agraria  dan  Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional .
, Pub. L. No.  Nomor 2 Tahun 2017 (2017).
Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri
Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018  tentang  Pendaftaran  Tanah
Sistematis Lengkap . , (2018).
Saidah,  H.  (2019).  Program  Percepatan Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Untuk Pengamanan  Aset  Wakaf :  Studi  di Kantor  Kementerian  Agama  Kota Batu. Jurnal Sakinah , 3 (2), 1–12.
Santoso, Y. A. (2020). Efektivitas Sistem Informasi  Wakaf  (Siwak)  sebagai Strategi  Mengurangi  Sengketa  dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya. Jurnal  Ekonomika  Dan Bisnis Islam , 3 (3), 100–113.
Sekretaris  Kabinet  RI.  (2020).  Kemenag
dan Kementerian ATR/BPN Sepakat  Percepat  Sertifikasi  Tanah Wakaf. Soekonto, S. (2015). Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  UI Press.
Sudirman,  S.,  &  Ramadhita,  R.  (2020).
Kesadaran Hukum Masyarakat
dalam  Akselerasi  Sertifikasi  Tanah Wakaf  di  Kota  Malang. Journal  de Jure , 12 (1), 35–50. https://doi.org/10.18860/j-
fsh.v12i1.9087
Susanti,  E.  (2020).  Problematika  dalam Pelaksanaan  Pemungutan  Bea. JCH
(Jurnal Cendekia Hukum) , 5 . https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.240
Wibawa,  R.  A.  S.  (2019).  Kajian  Yuridis Atas  Proses  Sertifikat  Hak  Atas Tanah  Wakaf  yang  Berstatus  Letter C  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Semarang. Jurnal Usm Law Review ,
2 (2),
274. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.22 74
Yarsina,  N.  (2018).  Perlindungan  Hukum terhadap  Tanah  Ulayat  yang  Telah Bersertifikat  di  Kota  Bukittinggi.
JCH  (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 3 (2), 166. https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.25