Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2010, Hal. 1 - 8

## ISSN 021-969X
Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai- Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum
( Law Construction of Bankruptcy; Basic Values and Orientation of Law Perspective)

## M. Fauzi
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092. Email: fauzi.sh@gmail.com

## ABSTRACT
Pasal  2  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  determined  that  bankruptcy  may  be  filed against banks by Bank Indonesia. The request is based solely upon the financial condition and the condition assessment of the overall banking sector. So when the public interest to maintain the credibility of banks and banking stability is determined as a legal benefit to be achieved by appointing the Bank Indonesia as the banking regulatory authority as the only party who can file a bankruptcy petition on the bank, then as the party authorized to file  bankruptcy  on  a  bank,  Bank  Indonesia  should  continue  to  protect  the  rights  of  the creditor  banks  with  a  bank  that  has filed  bankruptcy  criteria  bankruptcy  in  order  to  give justice  to  the  creditor  and  guaranteeing  their  rights  for  the  sake  of  legal  certainty,  as already  stipulated  in  the  Law  on  Bankruptcy.  Because  justice  and  protection  of  creditor rights is a cornerstone for the realization of justice within the law.
Keywords: kepailitan ( bankruptcy) dan keadilan (justice).

## PENDAHULUAN
Proses akhir kepailitan adalah pembagian  kekayaan  debitor  oleh  kurator kepada semua kreditor
dengan memperhatikan  hak-hak  mereka  masing- masing  sebagai  pelunasan  piutang. 1 Lembaga kepailitan  pada  dasarnya  diperlukan  berkaitan dengan  perlindungan  atas  hak  milik  kreditor yang harus dilindungi.
Lembaga kepailitan secara tidak langsung juga bermanfaat sebagai media yang mengingatkan  warga  masyarakat  untuk  selalu beritikad  baik  dan  bertanggung  jawab  dalam bertransaksi  dengan  warga  masyarakat  yang lain. Ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan akan  memaksa  setiap  anggota  masyarakat
1 Mutiara  Hikmah,  2007, Aspek-Aspek  Hukum  Perdata Internasional  Dalam  Perkara-Perkara  Kepailitan,  PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.
yang menjadi debitor tetap harus bertanggungjawab kepada kreditor atas segala utang-utangnya. 2 Kreditor  perlu  mempunyai akses  terhadap  kekayaan  debitor  pailit  untuk mengambil  pelunasan  dari  harta  tersebut dalam  rangka  melindungi  hak  kreditor.  Tidak terkecuali jika debitor tersebut adalah bank.
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  UU Kepailitan)  membuka  ruang  untuk  dapat diajukannya  permohonan  pernyataan  pailit terhadap  bank.  Selain  itu  Pasal  9  ayat  3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  mengatur  bagaimana  status  harta yang  dititipkan  pada  bank  dalam  kepailitan bank  umum  yang  menyelenggarakan  jasa penitipan  harta  juga  mengisyaratkan  bahwa bank bisa dipailitkan.
2 Ibid.

## Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Ketentuan bahwa  terhadap bank dapat dimohonkan  pailit  itu  ternyata  tidak  secara serta  merta  dapat  dilakukan  oleh  kreditor. Bank  sebagai  badan  usaha  yang  mempunyai karakteristik khusus,  yaitu  selaku intermediary institution yang bekerja dengan dana masyarakat  yang  disimpan  pada  bank  atas dasar  kepercayaan 3 ,  maka  prosedur  kepailitan terhadap  bank  oleh  UU  Kepailitan  dibedakan dari prosedur kepailitan pada umumnya. 4 Pasal 2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  menegaskan  bahwa permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
Ketentuan seperti ini tentu memperlemah  perlindungan  hak  dari  kreditor bank. Padahal dilahirkannya lembaga kepailitan  bertujuan  untuk  memberi  akses kepada  kreditor  atas  harta  debitor  untuk mendapat  pelunasan  piutangnya.  Tujuan  ini tersirat  dengan  dicantumkannya  ketentuan kepailitan bank dalam dua UU Kepailitan, yakni dalam  UU  Nomor  10  Tahun  1998  dan  UU Nomor  37 tahun  2004. Sehingga  sama halnya dengan  badan  usaha  lainnya,  terhadap  bank UU  Kepailitan  juga  membuka  ruang  untuk dapat  diajukannya  permohonan  pernyataan pailit.
Otoritas yang sepenuhnya berada pada Bank Indonesia dalam pengajuan permohonan pernyataan  pailit  bagi  bank  tersebut  tidak sejalan dengan tahapan serta proses kepailitan itu  sendiri  yang  secara  umum  memberikan ’kedaulatan’  kepada  kreditor  dengan  dasar hubungan  utang  piutang  yang  ada  dalam mempailitkan debitornya di pengadilan niaga.
Sedikit  uraian  di  atas  memperlihatkan bahwa  lembaga  kepailitan  bank  tidak  berjalan sebagaimana  fungsinya.  Maka  perlu  adanya suatu  kajian  terhadap  ketentuan-ketentuan kepailitan  yang  berlaku  saat  ini,  khususnya mengenai  kepailitan  bank  dalam  kaitannya dengan nilai-nilai dasar serta tujuan yang ingin dicapai  oleh  hukum  itu  sendiri.  Hasil  kajian tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  dasar pengembangan sebuah konsep kepailitan bank yang dapat diterapkan dalam dunia perbankan
3 Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No. 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4 Dalam hal ini adalah badan usaha yang asetnya adalah milik  pemegang  saham  dan  bukan  berasal  dari  dana masyarakat yang dihimpun
ke depan sehingga hak-hak kreditor dari bank dapat terlindungi.

## Kepailitan
Hukum  tentang  kepailitan  diketahui sudah  ada  sejak  zaman  Romawi.  Kata ‘ bankrut’,  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut ‘ bankrupt’  berasal  dari Undang-undang  di  Itali yang disebut dengan ‘ banca rupta’. Pada abad pertengahan  di  eropa  praktek  kebangkrutan dilakukan  dengan  penghancuran  bangku- bangku  dari  para  bankir  atau  pedagang  yang melarikan  diri  secara  diam-diam  dengan membawa harta kreditornya. 5
Menurut  Huizink  Kepailitan  adalah  sita umum atas  barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditor secara bersama. 67 Sedangkan  M.  Hadi  Shubhan  menempatkan kepailitan  sebagai  akibat  dari  keadaan  pailit. Menurutnya pailit adalah suatu kondisi dimana debitor  tidak  mampu  lagi  untuk  melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang- utang  dari  para  kreditornya.  Sedangkan kepailitan  merupakan  putusan  pengadilan yang  mengakibatkan  sita  umum  atas  seluruh kekayaan  debitor  pailit,  baik  yang  telah  ada maupaun  akan  ada  di  kemudian  hari. 8 Berbeda dengan Mutiara  Hikmah yang menyatukan  dua  kondisi  diatas  sebagai kepailitan. Menurutnya kepailitan adalah suatu keadaan  dimana  seorang  debitor  tidak  dapat lagi  membayar  utang-utangnya  yang  telah jatuh  tempo  dan  dilakukan  sita  umum  yang mencakup  seluruh  kekayaan  debitor  untuk kepentingan semua kreditor. 9
5 Sunarmi, 2004, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara  Indonesia  (Civil  Law  System)  Dengan  Amerika Serikat  (Common  Law  System),  Fakultas  Hukum Sumatra Utara, hlm.10.
6 Huizink,  J.B.,  2004, Insolventie,  Cet.  1.,  Pusat  Studi Hukum  Dan  Ekonomi  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, hlm. 2.
7 Fred  B.G.  Tumbuan, Pokok-Pokok  Undang-Undang Tentang  Kepailitan  Sebagaimana  Diubah  Oleh  PERPU No. 1/1998, Dalam: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang, Rudhy  A.  Lontoh,  dkk,  2001, Penyelesaian  Utang Piutang  Melalui  Pailit  atau  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, hlm. 125.
8 M.  Hadi  Shubhan,  2008, Hukum  Kepailitan;  Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, hlm. 1.
9 Mutiara Hikmah, Op.cit., hlm. 26.
Pengertian  kepailitan  secara  definitif yang  terdapat  dalam  UU  adalah  sita  umum atas  semua  kekayaan  debitor  Pailit  yang pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan oleh  Kurator  di  bawah  pengawasan  Hakim Pengawas, 10 sebagai  lembaga  hukum  realisasi dari  dua  asas  pokok  dalam  hukum  perdata yang  tercantum  dalam  Pasal  1131  dan  Pasal 1132 KUH Perdata. 11
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya. Definisi  di  atas  menggambarkan  bahwa kepailitan  itu  pun  merupakan  perbuatan  yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap  harta  debitor  untuk  pemenuhan kepada kreditor.
Menurut  Kartini  Muljadi,  rumusan dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata  menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang  dalam  lapangan  harta  kekayaan selalu  akan  membawa  akibat  terhadap  harta kekayaannya,  baik  yang  bersifat  menambah jumlah  harta  kekayaannya  (kredit),  maupun yang  nantinya  akan  mengurangi  jumlah  harta kekayaannya  (debit).  Adapun  Pasal  1132  KUH Perdata  menentukan  bahwa  setiap  pihak  atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan,  haruslah  mendapatkan  pemenuhan perikatan  dari  harta  kekayaan  pihak  yang berkewajiban (debitor) tersebut secara: 12
1. Pari  passu,  yaitu  secara  bersama-sama memperoleh  pelunasan,  tanpa  ada  yang didahulukan; dan
2. Pro  rata  atau  proporsional,  yang  dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditor dibandingkan
10 Pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan.
11 Sri  Sumantri  Hartono,1981, Pengantar  Hukum Kepailitan  dan  Penundaan  Pembayaran,  Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.
12 Kartini  Muljadi, Prosiding  Rangkaian  Lokakarya
Terbatas  Masalah-Masalah  Kepailitan  dari  wawasan hukum  Bisnis  Lainnya,  Jakarta,  26-28  Januari  2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian hukum, 2005), hlm. 164.
terhadap piutang mereka secara keseluruhan,  terhadap  seluruh  harta kekayaan debitor tersebut.

## Konstruksi  Hukum  Kepailitan  Bank  Di Indonesia
Bank  merupakan  lembaga  keuangan yang  menjadi  perantara  antara  pihak  yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana . Hermansyah berpendapat bahwa pada prinsipnya  sumber  dana  dari  suatu  bank  itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu: 13
1. Dana yang bersumber dari bank sendiri.
2. Dana yang bersumber dari masyarakat.
3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.
4. Dana  yang  bersumber  dari  Lembaga Keuangan  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Bukan Bank.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dana  yang terdapat  pada  bank  merupakan  dana  yang bersumber  dari  berbagai  pihak.  Pihak  bank memperoleh dana tersebut dengan melakukan perjanjian  tertentu  dengan  pihak-pihak  yang memiliki  dana  tersebut.  Sehingga  ketika  bank menjalankan fungsinya bank dapat berkedudukan sebagai kreditor dalam hubungannya  dengan  pihak  yang  menerima dana  dari  pihak  bank,  dan  disisi  lain  bank berkedudukan sebagai debitur ketika
berhubungan  dengan  pihak  yang  memberikan dana. Kitab
Undang-undang Perdata memberikan  dua  asas  umum  mengenai jaminan.  Asas  yang  pertama  dapat  ditemukan dalam pasal 1131 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan  bahwa  segala  harta  kekayaan debitur,  baik  yang  berupa  benda  bergerak maupun  benda  tetap,  baik  yang  sudah  ada maupun  yang  akan  ada  di  kemudian  hari, menjadi  jaminan  atau  agunan  bagi  semua perikatan  yang  dibuat  oleh  debitur  dengan para  kreditornya.  Ketentuan  pasal  1131  KUH Perdata  tersebut  merupakan  ketentuan  yang memberi  perlindungan  hukum  hak-hak  para kreditor.
Asas umum yang kedua terdapat dalam pasal  1132  KUH  Perdata,  bahwa  kekayaan
13 Hermansyah,  2007, Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 44.
debitur  menjadi  jaminan  atau  agunan  secara bersama-sama  bagi  semua  pihak  yang memberikan  utang  kepada  debitur,  sehingga apabila  debitur  wanprestasi,  maka  hasil penjualan  atas harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut besarnya  piutang  masing-masing  kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor tersebut terdapat  alasan-alasan  yang  sah  untuk didahulukan  dari  kreditor-kreditor  lain.  Untuk merealisasikan  kedua  asas  umum  jaminan tersebut  dalam  penyelesaian  utang  piutang lahirlah lembaga hukum kepailitan.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan menegaskan  bahwa  debitor  yang  mempunyai dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh waktu  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan  pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
Bank  yang  bertindak  selaku  debitor dalam perikatan utang-piutang dengan kreditor-kreditornya pada waktu tertentu dapat saja menghadapi masalah dalam penyelesaian utang-piutangnya. Ketika bank dalam keadaan berhenti  membayar  utangnya  atau  tidak membayar  lunas  minimal  satu  utang  yang dapat ditagih, dan pada saat yang sama bank tersebut  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor, maka  dalam  ketentuan  kepailitan  bank tersebut telah memenuhi syarat pailit. Sehingga  terhadap  bank  tersebut  dapat  saja diajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana  halnya  dengan  subjek  hukum lainnya.
Jika  dilihat  dari  ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan, hanya beberapa ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur mengenai teknis kepailitan bank. Sehingga dari sisi proses secara umum  kepailitan bank tidak berbeda  dengan  kepailitan  debitur  biasa.  UU Kepailitan  hanya  memberikan  3  (tiga)  norma yang mengatur secara khusus kepailitan bank, sehingga terdapat beberapa hal yang berbeda bagi  kepailitan  bank  dari  kepailitan  debitur pada umumnya, yaitu:
1. Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal debitor adalah bank, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
2. Pasal  7  ayat  (2)  yang  mengatur  mengenai tidak  ada  keharusan  penggunaan  jasa advokat  dalam  hal  permohonan  diajukan oleh  kejaksaan,  Bank  Indonesia,  Badan Pengawas  Pasar  Modal,  dan  Menteri Keuangan.
3. Pasal  223  yang  mengatur  bahwa  jika debitur  bank  maka  pihak  yang  dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban  pembayaran  utang  adalah  Bank Indonesia.
Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan menetapkan  bahwa  dalam  hal  debitor  adalah bank,  permohonan  pernyataan  pailit  hanya dapat  diajukan  oleh  Bank  Indonesia  dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan  dan  kondisi  perbankan  secara keseluruhan,  oleh  karena  itu  tidak  perlu dipertanggungjawabkan. 14 Sehingga  khusus mengenai kepailitan atas debitor yang merupakan  bank,  kreditor  bank  tersebut  tidak dapat  mengajukan  permohonan  kepailitan sebagaimana terhadap kreditor pada umumnya,  sebab  kewenangan  tersebut  ada pada Bank Indonesia.
Norma selanjutnya dalam UU Kepailitan yang berkaitan  dengan  kepailitan bank adalah Pasal  7  ayat  (2)  yang  mengatur  mengenai tidak ada keharusan penggunaan jasa advokat dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh  Bank Indonesia.  Hal  ini  karena  Bank  Indonesia sebagai  otoritas  perbankan  dianggap  lebih mengerti  dan  mengetahui  sepenuhnya  kondisi keuangan  bank-bank  yang  berada  dibawah pengawasannya.  Sehingga  diharapkan  proses kepailitan bank akan lebih efektif dan efisien.
Senada  dengan  pasal  2  ayat  (3)  UU Kepailitan,  Pasal  223  UU  Kepailitan  mengatur bahwa  jika  debitur  adalah  bank,  maka  pihak yang dapat mengajukan permohonan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang adalah  Bank  Indonesia.  Penjelasannya  pasal tersebut  menunjuk  penjelasan  dalam  pasal  2 ayat  (3)  sebagai  penjelasan  yang  sama  untuk pasal  ini.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa konstruksi  pengajuan  permohonan penundaan kewajiban  pembayaran  utang  terhadap  bank sebagai debitur adalah sama dengan pengajuan permohonan kepailitan bank sebagai debitur.
14 Penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan.
Vol. 6, No. 1       5
Meskipun  hanya  membatasi  bahwa hanya  Bank  Indonesia  satu-satunya  pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan  atas  bank,  pembatasan  yang diberikan  Pasal  2  ayat  (3)  UU  Kepailitan  akan sangat mempengaruhi aspek lain dalam proses kepailitan bank. Sebab pengajuan permohonan kepailitan adalah langkah awal menuju  proses kepailitan.  Ditetapkannya  Bank  Indonesia sebagai  satu-satunya  pihak  yang  mempunyai kewenangan  untuk  mengajukan  permohonan kepailitan  bank  ke  Pengadilan Niaga  berakibat pada hilangnya hak semua kreditor bank untuk mengajukan  permohonan  pailit  debitornya tersebut  kepada  Pengadilan  Niaga.  UU Kepalitan  tidak  memberikan  ketentuan  lebih lanjut mengenai bagaimana jika ada pihak lain selain  Bank  Indonesia  (debitor,  kreditor  atau Penuntut  Umum)  yang  memiliki  kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap suatu bank.
Proses  kepailitan  yang  dikonstruksikan khusus  bagi  kepailitan  bank  dalam  UU Kepailitan  merupakan  sebuah  anomali  dalam kumpulan  norma  kepailitan  yang  terdapat dalam UU kepailitan. Secara umum ketentuan- ketentuan  yang  ada  dalam  UU  Kepailitan cenderung  mempermudah  syarat  dan  proses terjadinya  kepailitan  agar  dapat  mendukung dunia  usaha  dalam  menyelesaikan  masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. 15 Diantara  ketentuan-ketentuan  yang mempermudah  terjadinya  kepailitan  tersebut adalah  ketentuan  mengenai  utang  dan ketentuan  mengenai  kreditor  yang  menganut pengertian  utang  dan  kreditor  dalam  arti luas. 16
Konstruksi  hukum  kepailitan  bank dalam  UU  kepailitan  yang  memberikan prosedur  khusus  dalam  kepailitan  bank dilakukan  mengingat  usaha  bank  mempunyai karakteristik  khusus.  Selaku intermediary institution, bank sangat membutuhkan kepercayaan  masyarakat  dalam  menjalankan usahanya.  Kepercayaan  dari  masyarakat  ini merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi kelangsungan  usaha  bank  dan  harus  benar- benar  dijaga.  Apabila  bank  dengan  mudah dapat  dimohonkan  pailit  oleh  setiap  kreditor,
15 Lihat pengantar penjelasan UU Kepailitan.
16 Lihat Pasal 1 angka 6 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.
maka risikonya sangat tinggi, karena pengaturan kepailitan yang sederhana
terhadap bank akan mengakibatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  bank  bisa menjadi  hilang.  Dikhawatirkan  masyarakat akan  resah  dan  menarik  semua  simpanannya ketika  ada  suatu  bank  diajukan  untuk dimohonkan  pailit  ke  Pengadilan Niaga.  Selain membebani  perbankan  dalam  menyediakan dana tunai, banyaknya jumlah nilai uang yang beredar  di  masyarakat  dapat  memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap perekonomian nasional.
Konstruksi Hukum Kepailitan Bank Dalam  Perspektif  Tujuan  Dan  Nilai-Nilai Dasar Hukum
Hukum  menurut  Gustav  Radbruch, mengemban  nilai  keadilan  bagi  kehidupan nyata  manusia.  Hukum  sebagai  pengemban nilai  keadilan,  menjadi  motivasi  untuk  selalu menilai  apakah  adil  ataukah  tidak  adil  tata hukum  yang  sedang  berlaku. Tidak  hanya  itu, nilai  keadilan  juga  menjadi  dasar  dari  aturan hukum  sebagai  hukum.  Dengan  demikian, keadilan  memiliki  sifat  normatif  sekaligus konstitutif bagi hukum. 17
Sifat  normatif  dari  keadilan  terletak pada  fungsi  sebagai  prasyarat  penting  yang mendasari  tiap  hukum  positif  yang  baik. 18 Ia menjadi  landasan  moral  hukum  dan  sekaligus tolok  ukur  sistem  hukum  positif  yang  berlaku. Kepada  keadilan  hukum  positif  berpangkal. Sifat  konstitutif  keadilan  timbul  karena keadilan  harus  menjadi  unsur  mutlak  bagi aturan  hukum  untuk  dapat  berlaku  sebagai hukum. 19 Tanpa  keadilan,  sebuah  aturan (norma hukum) tidak pantas menjadi hukum.
Agar  suatu  keadilan  bisa  dirasakan secara  nyata,  kita  harus  melihat  manfaat  apa yang  bisa  diberikan  oleh  keadilan  tersebut. Untuk  memastikan  keadilan  dan  manfaat tersebut  dapat  dirasakan  maka  diperlukan sebuah  kepastian.  Jadi bagi  Radbruch,  hukum memiliki  tiga  aspek  yang  saling  terkait,  yakni aspek  keadilan,  aspek  manfaat,  dan  aspek
17 Huijbers, Theo, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 162.
18 Bernard  L.  Tanya,  dkk.,  2006, Teori Hukum; Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,  CV. Kita,Jakarta, hlm. 107.
19 Ibid.
M. Fauzi
kepastian. 20 Aspek  keadilan  menunjuk  pada kesamaan  hak  di  depan  hukum.  Aspek manfaat,  menunjuk  pada  tujuan  keadilan tersebut  yaitu  memberikan  manfaat  dalam hidup  manusia.  Aspek  ini  yang  menentukan dan  menjadi  isi  hukum.  Kepastian  menunjuk pada  jaminan  bahwa  hukum  yang  berisi keadilan  dan  norma-norma  yang  bertujuan memajukan  kebaikan  dalam  hidup  manusia benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.
Lembaga  kepailitan  lahir  sebagai  pintu akhir untuk menjamin keadilan dalam hubungan  antar  subyek  hukum  dalam  upaya mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan  kebutuhan  salah  satu  pihak  tidak seharusnya  merugikan  pihak  lain.  Seorang yang  berhutang  harus  membayar  kembali (melunasi) utangnya.  Keadilan  disini  berkaitan dengan  perlindungan  atas  hak  milik  kreditor yang  harus  dilindungi  dan  memberikan kepastian  pelunasan  piutangnya.  Jika  kreditor tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka debitor akan dipailitkan dan harta kekayaannya  menjadi  jaminan  bagi  pelunasan utangnya.
Pandangan Radbruch ini sangat mewarnai  kedua  UU  Kepailitan  yang  pernah berlaku  di  Indonesia.  Siapapun  yang  menjadi debitor,  ia  tetap  harus  bertanggungjawab kepada  kreditor  atas  segala  utang-utangnya. Walaupun  debitor  itu  adalah  bank  ia  tetap harus  bertanggungjawab  kepada  kreditor  atas segala  utang-utangnya.  Seluruh  kekayaannya menjadi  jaminan  untuk  pelunasan  utangnya. Ini  adalah  wujud  keadilan  dalam  hubungan utang  piutang  yang  sejalan  dengan  konsep Radbruch,  kesamaan  hak  di  depan  hukum. Siapapun  yang  berhutang  harus  melunasinya. Jika  tidak  melunasi  utangnya  yang  sudah seharusnya dilunasi, maka ia bisa dipailitkan.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar lunas  sedikitnya  satu  utang  (pokok  atau bunga)  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan Pengadilan  Niaga  baik  atas  permohonan debitor  sendiri  maupun  atas  permintaan seorang  atau  lebih  kreditornya.  Khusus  untuk
20 Ibid.
bank  sebagai  debitor, UU  Kepailitan  mengatur bahwa  permohonan  pernyataan  pailit  hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 21
Sebagai  suatu  badan  usaha,  tentunya bank  dapat  mempunyai  perikatan  utang- piutang.  Baik  itu  sebagai  kreditor  maupun debitor. Dapat terjadi bahwa suatu bank, yang bertindak selaku debitor, pada kondisi tertentu mempunyai masalah utang-piutang, khususnya  ketika  bank  dalam  keadaan berhenti membayar utangnya sehingga tergolong memenuhi syarat pailit. Kondisi yang demikian  tentu  dapat  merugikan  kepentingan kreditor, sehingga dalam kondisi yang demikian  itu  kreditor  seharusnya  diberi  akses terhadap kekayaan debitor untuk mendapatkan  pelunasan  piutangnya, sehingga hak  kreditor  terlindungi.  Kiranya  demikianlah aspek  manfaat  yang  hendak  diberikan  dari diberlakukannya lembaga kepailitan, khususnya kepailitan dalam dunia perbankan.
Dicantumkannya  ketentuan  kepailitan bank  dalam  UU  Kepailitan  seharusnya  bisa memberikan kepastian hukum akan perlindungan atas hak kreditor dari bank untuk mendapat  pelunasan  piutangnya.  Namun konstruksi  hukum  kepailitan  bank  yang ‘menyerahkan’ wewenang kepada Bank Indonesia  untuk  mengajukan  permohonan pailit atas suatu bank kepada Pengadilan Niaga telah  membawa  kepailitan  bank  ke  wilayah kebijakan  publik.  Hal  ini  berkaitan  dengan kedudukan  Bank  Indonesia  sebagai  otoritas perbankan.  Sehingga  hak  mengajukan  pailit oleh  kreditor  yang  merupakan  kepentingan individu dari kreditor untuk mendapat pelunasan  piutangnya  akan  selalu  diabaikan oleh Bank Indonesia.
Keadilan  dan  kepastian,  menurut Radbruch,  merupakan  bagian-bagian  yang harus  ada  dari  hukum.  Sedangkan  aspek manfaat  dari  hukum  mengandung  unsur relatifitas.  Karena  tujuan  keadilan  (sebagai  isi hukum)  untuk  memberikan  manfaat  kebaikan bagi  manusia,  lebih  sebagai  suatu  nilai  etis dalam  hukum. 22 Nilai  kebaikan  bagi  manusia dimaksud,  dapat  dihubungkan  dengan  tiga subyek  (yang  hendak  diberi  manfaat),  yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan. 23
21 Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan.
22 Bernard L. Tanya, dkk., Op.cit., hlm. 108.
23 Ibid.
Subyek  pertama  yang  hendak  diberi manfaat  dari  hukum  adalah  manusia  individu. Hukum  yang  disusun  untuk  tujuan  ini  bersifat individualistis.  Individu  dan  martabatnya  tidak saja diagungkan tetapi juga diberi perlindungan khusus. Kemungkinan lain adalah subyeknya  negara.  Bila  tujuan  hukum  adalah kemajuan negara maka tujuan itu menghasilkan  sistem  hukum  kolektif.  Ini  lebih tampak dalam negara-negara sosialis. Kemungkinan  ketiga  ialah, subyek  yang  dituju bukan  manusia  individu  atau  kolektif,  tetapi kebudayaan.  Bila  demikian,  maka  sistem hukum  yang  diciptakan  adalah  sistem  hukum transpersonal.  Di  sini,  aspek  kebudayaan  atau hasil  peradaban  mendapat  perhatian  khusus seperti  misalnya  isu  tentang  demokrasi,  HAM, dan  lingkungan  hidup  menjadi  urusan  seluruh umat  manusia  yang  dijamin  oleh  hukum internasional.
Radbruch  mengakui  bahwa  hukum alam mempunyai posisi lebih tinggi dari hukum positif.  Berikut  adalah  beberapa  prinsip  yang terdapat dalam hukum alam yaitu: 24
a. Setiap individu harus diperlakukan menurut keadilan di depan pengadilan;
b. Pengakuan  dan  penghormatan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  yang  tidak  boleh dilanggar;
c. Harus ada keseimbangan antara pelanggaran dan hukuman.
Berdasarkan  tiga  prinsip  hukum  alam tersebut,  Radbruch  sampai  pada  keyakinan bahwa  keadilan  terhadap  manusia  individual merupakan batu sendi (asas) bagi perwujudan keadilan  dalam  hukum.  Tiga  aspek  hukum  itu disusun  dalam  urutan  struktural  yang  dimulai dari keadilan, kepastian, dan diakhiri kemanfaatan. Maka bila perkembangan kolektif  (publik)  ditentukan  sebagai  manfaat hukum  yang  hendak  dicapai,  maka  ia  tetap harus  tunduk  pada  keadilan  dan  kepastian hukum.  Ini  untuk  menghindari  kesewenang- wenangan terhadap menusia sebagai individu.
Sejalan dengan konstruksi yang dibangun  Radbruch  dalam  teorinya  tersebut, maka  keadilan  dan  perlindungan  hak  kreditor merupakan merupakan batu sendi utama bagi perwujudan  keadilan  dalam  hukum.  Maka  bila kepentingan  publik  untuk  menjaga  kredibilitas
24 Bernard L. Tanya, dkk., Op.cit., hlm. 109.
bank  dan  stabilitas  perbankan  yang  dijadikan sebagai  manfaat  hukum  yang  hendak  dicapai, maka  Bank  Indonesia  sebagai  satu-satunya pihak  yang  diberikan  wewenang  untuk mengajukan  permohonan  pailit  atas  suatu bank  seharusnya  menggunakan  kewenangan tersebut  untuk  mengajukan  pailit  bank  yang telah  memenuhi  kriteria  pailit  sebagai  bentuk perlindungan  dan  jaminan  dipenuhinya  hak- hak kreditor bank.
Sungguh  tidak  adil  jika  konstruksi hukum  kepailitan  bank  ini  dijalankan  secara legalistik  formal  sepenuhnya,  dengan  tanpa memperhatikan  hak-hak  kreditor  bank.  Selain ’otoritas’  para  kreditor  yang  beralih  ke  Bank Indonesia, piutang-piutang yang mereka miliki terhadap  bank  pun  tidak  dijadikan  sebagai dasar  pengajuan  permohonan  pailit  bank  oleh Bank  Indonesia.  Ini  merupakan  bentuk kesewenang-wenangan terhadap kreditor bank sebagai  individu  (pihak)  yang  memiliki  hak untuk  diutamakan  ( privilege)  dalam  konsep dasar lembaga kepailitan. Konstruksi semacam ini tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan  kepastian  hukum  sebagai  tujuan  serta nilai-nilai dasar hukum itu sendiri.

## Penutup
Bank  Indonesia  sebagai  satu-satunya pihak  yang  diberi  kewenangan  mengajukan permohonan  kepailitan bank seharusnya  tetap memperhatikan  kepentingan  kreditor  bank dengan  mengajukan  permohonan  pailit  atas bank  jika  ada  permohonan  dari  sejumlah kreditor  dengan  alas  hak  sejumlah  piutang yang nilainya diperkirakan dapat mengakibatkan suatu bank mengalami kesulitan  yang  membahayakan  kelangsungan usahanya.  Selain  itu  sangat  penting  kiranya untuk membuat peraturan lebih lanjut (peraturan pelaksana dibawah undang- undang)  mengenai  penggunaan  kewenangan Bank  Indonesia  tersebut  dengan  menetapkan kriteria  mengenai  jumlah  atau  jenis  kreditor, nilai utang, serta insolvency test sebagai dasar Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan  kepailitan  atas  bank.  Sehingga fungsi  dan  tujuan  lembaga  kepailitan  untuk melindungi  kepentingan  kreditor  dari  bank tetap  berjalan  sekaligus  dapat  menjaga stabilitas perbankan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Bernard L. Tanya, dkk ., 2006, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV. Kita, Jakarta.
Hermansyah , 2007, Hukum  Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.
Huijbers, Theo , 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta. Huizink  ,  J.B. ,  2004, Insolventie,  Cet.  1., Pusat  Studi  Hukum  Dan  Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Kartini  Muljadi ,  2005, Prosiding  Rangkaian Lokakarya  Terbatas  Masalah-Masalah Kepailitan  dari  wawasan  hukum  Bisnis Lainnya,  Jakarta,  26-28  Januari  2004, (Jakarta:  Pusat  Pengkajian  hukum, 2005);
M.  Hadi  Shubhan ,  2008, Hukum  Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.
Mutiara Hikmah , 2007, Aspek-Aspek Hukum Perdata  Internasional  Dalam  Perkara- Perkara  Kepailitan,  PT.  Refika  Aditama,
Bandung.
Rudhy  A.  Lontoh  dkk .,  2001, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung. Sri  Sumantri  Hartono ,  1981, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan
Pembayaran, Liberty, Yogyakarta.
Sunarmi ,  2004, Perbandingan  Sistem  Hukum Kepailitan  Antara  Indonesia  (Civil  Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), Fakultas Hukum
Sumatra Utara.