Membangun Nasionalisme Melalui Pembelajaran Geografi Berbasis Pengembangan Wilayah
Oleh I Gede Astra Wesnawa ( gede_astrawesnawa@yahoo.co.id )

## Abstrak
Geografi lingkungan sebagai ilmu pengetahuan memiliki objek kajian yang luas,  mencakup  fenomena  geosfer  di  permukaan  bumi  yang  terdiri  dari  atmofer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer. Dalam hubungan ini wawasan geografi lingkungan sebagai pemberdayaan sumberdaya wilayah dalam bingkai ke Indonesiaan ketersediaan data dasar sumberdaya alam secara spasial belum optmal, sehingga  membawa  dampak  pada  pengenalan  dan  pemahaman  terhadap keberadaan  suatu  wilayah,  yang  pada  akhirnya  terjadi  degradasi  nasionalisme. Geografi  memiliki  naluri  ilmiah  untuk  mempelajari  gejala  geosfer  secara  utuh menyeluruh  dengan  menggunakan  pendekatan  keruangan,  kelingkungan  dan kewilayahan.    Dengan  bekal  pengetahuan  tentang  karakteristik  wilayah, merupakan modal dasar dalam membangun nasionalisme. perlu adanya penguatan internalisasi  dan  institusionalisasi  pendidikan  geografi.  Penguatan  tersebut memerlukan  pengetahuan  dan  kearifan  dalam  mengatasi  keterbatasan  dan keangkuhan  manusia  dalam  menyelaraskan  dan  menyingkap  tabir  alam.  Inovasi dalam proses pembelajaran geografi dalam membangun nasionalisme meliputi: (1) kompetensi  seperti  pemahaman  konsep  geografi  dan  fenomena  geosfer,  mampu memanfaatkan  peta  dan  berbagai  citra  penginderaan  jauh  dengan  analisis  dan sintesis  data  spasial, mampu  mengenalkan  karakteristik  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  (2)  materi  yang    “membumi”  dengan  cara  mengenalkan bentang  alam  secara  berjenjang  dari  tingkat  lingkungan  sekitar,  regional  dan nasional dan materi yang bersifat dinamis, dan (3) model pembelajaran yang  harus memberikan  ruang  bagi  peserta  didik  untuk  pengenalan  objek  kajian  secara langsung di lapangan dan pengenalan alat survei lapangan.
Kata kunci: Nasionalisme; pembelajaran geografi; pengembangan wilayah

## A. Pendahuluan
Geografi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai perkembangan peran yang dinamik  dalam  kehidupan  manusia.    Peran  dinamik  tersebut  dapat  ditelusuri  dari tulisan Verstappen (2000), Sutikno (2001) yang menjelaskan bahwa beberapa ribu tahun  sebelumnya,    geografi  lebih  menekankan  pada  pemikiran  tentang  deskripsi daratan  dan  penduduknya  untuk  menyusun  konsep  filosofis,  selanjutnya  muncul abad penemuan yang berakar pada konsep baru tentang bentuk bumi dan kemajuan teknologi  dalam  navigasi  dan  perkapalan.  Eksplorasi    menjadi  kata  kunci  pada periode  tersebut  dan  kartografi  mempunyai    peran  yang  sangat  penting.
Perkembangan  selanjutnya  geografi  pada  abad  19  yang  diajarkan  di  universitas menunjukkan  pergeseran  peran  ke  arah  mencari  informasi  tentang  wilayah  yang lebih  luas/komprehensif  melalui  ekspedisi  dan  penelitian  yang  dilakukan masyarakat geografi.
Geografi  memfokuskan interelasi  spasial dan  temporal  antara  gejala alami dan  gejala  sosial  dan  pengaruhnya  terhadap  sumberdaya  dan  lingkungan. Perkembangan  tersebut  berlangsung  hingga  abad  20  yang  dicirikan  oleh  semakin kuatnya  tekanan  penduduk  terhadap  lingkungan  alam  yang  dicirikan  oleh eksploitasi  sumberdaya  yang  tidak  terkendali.  Tahun  1950-an  hingga  1980-an kajian geografis  tentang penduduk dan lingkungan  tersingkirkan ke pojok-pojok geografi  sejarah  dan  geografi  bentang  alam  kebudayaan  yang  sempit  dan  rapuh dalam ruang besar aliran utama geografi akademis (Dietz, 1998).  Di era milenium ketiga,    telah  diketahui  terdapat  batas  petumbuhan  dari  sumberdaya  alam. Sementara  itu,  sumberdaya  tersebut  juga  tidak  hanya  dimanfaatkan  generasi sekarang, tetapi juga akan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Untuk itu, perlu dibangkitkannya  jatidiri  geografi  sebagai  pemberdaya  wilayah,  sehingga  mampu memecahkan isu-isu global tentang dampak dari semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya,  pertumbuhan  penduduk  yang  semakin  tinggi,  degradasi  lingkungan, dan munculnya bencana alam diberbagai wilayah di muka bumi.
Perkembangan era kekinian, pembelajaran geografi dari dimensi keruangan (spatial)  dan  kewaktuan  (temporal)  menjadi  tantangan  dan  peluang  untuk memberdayakan    sumberdaya  wilayah,  agar  dapat  dipergunakan  manusia  untuk kelangsungan hidupnya.
Persoalan  mendasar  dalam  pengembangan  wilayah  adalah  data  potensi sumberdaya alam belum diketahui secara  lengkap, sebaran keruangan  yang tidak merata dan ketersediaan sumberdaya manusia dalam mengelola  sumberdaya alam yang  tidak  sebanding.    Dalam  hubungan  geografi  sebagai  pemberdaya pengembangan  wilayah  dalam  bingkai  ke  Indonesiaan  belum    tersedia  data  dasar sumberdaya  alam  secara  spasial.  Oleh  karena  tidak  sepadannya  ketersediaan sumberdaya  manusia  yang  mampu  mengelola  sumberdaya  dan  distribusi sumberdaya  yang  tidak  merata,  maka  peluang  bagi  para  akademisi,  pendidik,
geografiwan dan insan  pemerhati geografi untuk menyediakan data dasar potensi wilayah secara spasial.
Dalam  mengelola  sumberdaya  yang  bersifat  dinamis  dan  kecenderungan pemerosotan kualitas maka dibutuhkan adanya strategi dalam pengelolaan. Sutikno (2002)  menerapkan    strategi  pengelolaan  sumberdaya  yang  meliputi:  (1) mengutamakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, (2)  menghemat sumberdaya yang langka dan tidak terbaharui untuk menjaga keberlanjutannya, (3) kemampuan sumberdaya yang sedang dan akan menopang kehidupan perlu dijaga, sumberdaya yang telah mengalami kerusakan perlu direhabilitasi, dan (4) memberi nilai tinggi terhadap sumberdaya  yang langka dan  memberikan prioritas untuk penyelamatan dan  perlindungan.    Namun,  dalam  pengelolaan  sumberdaya,  selalu  dihadapkan pada permasalahan perubahan, kompleksitas, ketidakpastian dan konflik (Mitchell, 2000).  Perubahan  lingkungan,  sistem  sosial,  sistem  ekonomi,  budaya  dan  politik selalu  mewarnai  dalam  pengelolaan  sumberdaya  wilayah.  Dampak  yang ditimbulkan  sangat  komplek,  sulit  dipahami  secara  utuh,  dan  tidak  dapat diprediksi. Lingkungan penuh dengan ketidakpastian, sering mengalami perubahan dan  perubahan  tersebut  tidak  dapat  diramal.  Konflik  sering  terjadi  dalam pengelolaan  sumberdaya  wilayah  dan  pengambilan  keputusan.  Pertentangan  yang terjadi  merupakan  refleksi  dari  perbedaan  idiologi,  cara  pandang,  adat  istiadat, kebudayaan, dan harapan masyarakat.  Perubahan kompleksitas, ketidakpastian dan konflik  yang  muncul  adalah  akibat  dari    pengelolaan    wilayah,  maka  pertanyaan yang  muncul  apakah  nasionalisme  dapat  dibangun  melalui  pendidikan  geografi berbasis  pengembangan  wilayah?  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  pengkajian,  agar geografi  tidak  lagi  menjadi  mata  pelajaran “kelas  dua” karena  dianggap  tidak memiliki kontribusi yang nyata terhadap pemahaman tentang karakteristik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B. Konsep Pengembangan Wilayah
Menurut Rustiadi (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu  sama  lain  saling  berinteraksi  secara  fungsional,  sehingga  batasan  wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, namun sering bersifat dinamis. Komponen-
komponen  wilayah  mencakup  komponen  biofisik  alam,  sumberdaya  buatan (infrastruktur),  manusia  serta  bentuk-bentuk  kelembagaan.    Dengan  demikian istilah  wilayah  menekankan  interaksi  antar  manusia  dengan  sumberdaya- sumberdaya lainnya yang ada dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah  yang  paling  klasik  (Hagget,  Cliff  dan  Frey  1977 dalam Rustiadi  2006) mengenai  tipologi  wilayah,    mengklasifikasikan  konsep  wilayah  ke  dalam  tiga kategori,  yaitu:  (1)  wilayah  homogen,  (2)  wilayah  nodal,  dan  (3)  wilayah perencanaan.  Sejalan  dengan  klasifikasi  tersebut,  Glason  (1974) dalam Tarigan (2006)  berdasarkan  fase  kemajuan  perekonomian  mengklasifikasikan  wilayah menjadi:  (1)  fase  pertama  yaitu  wilayah  formal  yang  berkenaan  dengan keseragaman,  wilayah  formal  adalah  suatu  wilayah  geografik  yang  seragam menurut  kreteria  tertentu,  seperti  keadaan  fisik  geografi,  ekonomi,  sosial  politik. (2)  fase  kedua  yaitu  wilayah  fungsional  yang  berkenaan  dengan  koherensi  dan interdependensi  fungsional  saling  hubungan  antar  bagian  dalam  wilayah  tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa kota yang saling berkaitan. (3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
Pengembangan  wilayah  merupakan  upaya  memberdayakan stakeholders di suatu  wilayah  dalam  memanfaatkan  sumberdaya  alam  dan  teknologi  untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh suatu wilayah fungsional dalam rangka  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  di  wilayah  yang  bersangkutan. Dengan demikian dalam jangka panjang pengembangan wilayah mempunyai target untuk  pertumbuhan    ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Cara pencapaian  bersandar  pada  kemampuan  SDM  dalam  memanfaatkan  lingkungan. Kajian  pengembangan  wilayah  di  Indonesia  selama  ini  selalu  didekati  dari  aspek sektoral  dan  aspek  spasial.    Pada  aspek  sektoral  lebih    menekankan  pada  ukuran dari aktivitas masyarakat suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya wilayahnya. Kajian  spasial  menekankan  pada  arah  dari  kegiatan    sektoral  dimana  sebaiknya lokasi kegiatan sektoral tersebut dibangun.
Pendekatan  yang  mengacu  pada  aspek  sektoral  dan  spasial    mendorong lahirnya  konsep  pengembangan  wilayah  yang  mampu  meningkatkan  efisiensi pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  daya  dukung  yang  dimiliki  suatu  wilayah,
sehingga  memberikan  kesempatan  pada  sektor  untuk  berkembang  tanpa menimbulkan  konflik  yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan  kesejahteraaan masyarakat.  Dalam  hubungan  ini  ada    beberapa  konsep  pengembangan  wilayah, yaitu:  (1)  konsep    pusat  pertumbuhan,  (2)  konsep  integrasi  fungsional  dan  (3) konsep  pendekatan  desentralisasi  (Alkadri,  1999;  Christtaller,  Yunus,  2010). Konsep  pusat  pertumbuhan  menekankan  pada    perlunya  melakukan  investasi secara besar-besaran pada pusat pertumbuhan atau wilayah yang telah mempunyai infrastruktur yang baik.  Pengembangan wilayah di sekitar ini diharapkan  melalui proses  tetesan  ke  bawah  ( trickle  down  effec t).  Penerapan  konsep  ini  di  Indonesia telah  melahirkan  adanya  111  kawasan  andalan  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi  yang  diciptakan  secara  sengaja  di  antara  berbagai  pusat  pertumbuhan karena  adanya  fungsi  yang  komplementer.  Konsepsi  ini  menempatkan  suatu  kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah  yang  lain.    Konsep    desentralisasi  dimaksudkan  untuk  mencegah  tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia.
Konsep  tersebut  memiliki  beberapa  kelemahan,  sehingga  muncul  beberapa konsep  untuk  menanggapi  kelemahan  tersebut,  seperti  konsep people  centre approach yang  menekankan  pada  pembangunan  sumberdaya  manusia, natural resources  based  development yang  menekankan  pada  sumberdaya  alam  sebagai modal  pembangunan,  dan technology  based  development yang  melihat  teknologi sebagai  kunci  dari  keberhasilan  pembangunan  wilayah.  Kenyataan  menunjukkan bahwa  konsep-konsep  tersebut  belum  berhasil  untuk  membawa  kesejahhteraan masyarakat.
Fenomena persaingan antar wilayah, kemajuan teknologi yang mengakibatkan  dunia  lebih  dinamis,  perubahan  mendasar  sistem  kemasyarakatan seperti demokratisasi, otonomi, keterbukaan dan kreativitas masyarakat mendorong perubahan  paradigma  dalam  pengembangan  wilayah.  Dengan  semakin kompleksnya  masalah  tersebut  dapat  dibayangkan  akan  sulit  mengelola sumberdaya  secara  terpusat  sesuai  dengan  konsep  yang  dijelaskan  sebelumnya. Pilihan yang paling tepat adalah memberikan kewenangan pada daerah yang lebih besar  untuk  mengelola    pembangunan  wilayahnya.    Pembangunan  ekonomi  yang
hanya mengejar pertumbuhan tinggi dengan mengandalkan keunggulan komparatif berupa  kekayaan  alam  berlimpah,  upah  murah  atau  yang  dikenal bubble economics, sudah  usang  karena  terbukti  tidak  tahan  terhadap  gelombang  krisis. Walaupun  teori  keunggulan  komparatif  tersebut  telah  bermetamorfose  dari  hanya memperhitungkan faktor produksi menjadi  berkembangnya kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter, ternyata daya saing tidak lagi terletak pada faktor tersebut  (Alkadrie,  1999).  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  daya  saing  dapat  pula diperoleh  dari  kemampuan  untuk  melakukan  perbaikan  dan  inovasi  secara  terus menerus.
Menurut  Potter  (1990) dalam Tiga  Pilar  Pengembangan  Wilayah  (1999) keunggulan  komparatif  telah  dikalahkan  oleh  kemajuan  teknologi,  tetapi  setiap wilayah masih mempunyai faktor keunggulan khusus yang bukan didasarkan pada biaya  produksi  yang  murah  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  adanya  inovasi  untuk pembangunan.  Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Barker  (1997) Paradigms:  The  understand  the  future  in  bussines  and  life yang  mengungkapkan adanya senjata trisula dalam menghadapi era global di abad 21,  yaitu keunggulan komparatif, inovasi dan informasi.
Apabila  dicermati  maka  paradigma  pengembangan  wilayah  telah  bergeser pada  upaya  yang  mengandalkan  tiga  pilar  yaitu  sumberdaya  alam,  sumberdaya manusia dan teknologi.   Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem. Hasil interaksi elemen tersebut  mencerminkan  kinerja  wilayah.  Kinerja  tersebut  tentu  akan  berbeda dengan  wilayah  lainnya,  sehingga  mendorong  adanya    persaingan  antar  wilayah untuk  menjadi  pusat spatial  network dari  wilayah  lain  secara  nasional  dalam bingkai  ke  Indonesiaan.  Namun,  apabila  salah  dalam  pengelolaan  tidak  mustahil akan  melahirkan  adanya  disintegrasi  sebagai  satu  kelemahan  sistem.  Untuk  itu diperlukan  kearifan  dalam  pengelolaan  dengan  mengedepankan  keseimbangan pertumbuhan antar wilayah dengan penerapan insentif kepada wilayah yang kurang berkembang.

## C.  Membangun  Nasionalisme  Melalui  Pembelajaran  Geografi  Berbasis Pengembangan Wilayah
Bagaimana  membangun  nasionalisme?  Geografi  memiliki  naluri  ilmiah untuk  mempelajari  gejala  geosfer  secara  utuh  menyeluruh  dengan  menggunakan pendekatan  keruangan,  kelingkungan  dan  kewilayahan.    Dengan  bekal pengetahuan  tentang  karakteristik  wilayah,  merupakan  modal  dasar  dalam membangun  nasionalisme.  Pendekatan  yang  menjadi  ciri  geografi  merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk menjelaskan  keanekaragaman bentang alam dan  bentang  budaya  kewilayahan  di    Negera  Kesatuan  Republik  Indonesia. Orientasi  geografi  telah  berubah  dari  ilmu  yang  bersifat  deskriptif  menuju  ilmu yang berusaha mencari hukum-hukum dan keteraturan berbagai fenomena alamiah maupun  sosial  kemanusiaan  dengan  bantuan    teknik  kuantifikasi.  Dengan  modal yang    memadai  yang  dimiliki  ilmu  geografi  seperti  objek  material  dan  objek formal,  maka  pertanyaan  apakah  mungkin  pendidikan  geografi  digunakan  untuk membangun  nasionalisme?  Jawabannya  adalah  ”ya”.  Insan  geografi  harus  berani melakukan inovasi dalam proses pembelajaran geografi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Sutikno (2002); Affandi 2001; Matthews, et.al  (2004)  inovasi  dapat  dilakukan  melalui  kompetensi  (kurikulum),  materi  dan model pembelajaran geografi.
Kajian  geografis  meliputi  pengumpulan  data,  kompilasi  data,  representasi data  dan  analisis  data.    Perangkat  yang  digunakan  untuk  mengkaji  sumberdaya wilayah adalah melalui teknik geografi. Hasil kajian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, data spasial dan temporal.  Suhubungan dengan pendidikan geografi untuk membangun  nasionalisme,  maka    diperlukan  wawasan  sebagai  berikut:  (1) inventarisasi sumberdaya wilayah, yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia  dan  sumberdaya  binaan  yang  tersaji  dalam  bentuk  data  spasial  dan temporal.  Data  tersebut  digunakan  dalam  analisis  komplek  wilayah  untuk menjelaskan  bagaimana  hubungan  antarwilayah,  sehingga  distribusi  sumberdaya dapat  menyebar  sesuai  dengan  karakteristik  kewilayahan;  (2)    penjelasan  tentang sumberdaya  wilayah  yang  memberikan  kelengkapan  informasi  data  spasial  yang tidak  dapat  diwujudkan  dalam  data  spasial;  (3)  evaluasi    sumberdaya  wilayah
tentang  potensi  dan  kemampuan  untuk  mendukung  kehidupan,  sehingga  evaluasi diarahkan  untuk  mengetahui  kemampuan  dan  kesesuaian  sumberdaya  wilayah untuk  tujuan  tertentu;  (4)    sumberdaya  wilayah  bersifat  dinamik,  sehingga  perlu data yang akurat dan terkini. Untuk itu, pemantauan terhadap sumberdaya wilayah merupakan  suatu  keharusan.  Karakteristik  sumberdaya  wilayah  itu  bervariasi, sehingga  dibutuhkan  teknik-teknik  untuk  pemantauannya;  (5)  dampak  akibat perubahan  sumberdaya  wilayah  yang  diakibatkan  oleh  alam    maupun  aktivitas manusia  dapat  dianalisis  melalui  hubungan  manusia  dan  lingkungan  sebagai domain  geografi.
Pembangunan  berbasis  geografi  dapat  memberikan  konsep  keseimbangan lingkungan,  ekonomi,  sosial  budaya  yang  lebih  menguntungkan  bagi  kehidupan masyarakat  era  ke  depan.  Pengelolaan  sumberdaya  wilayah  secara  arif  dan bijaksana  yang  dikelola  berdasarkan  daya  dukung  lingkungan  serta  resiko kemungkinan terjadinya bencana dan memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat.  Pengelolaan sumberdaya yang diserasikan dengan nilai sosial budaya lokal dapat menyelamatkan perubahan yang drastis dari lingkungan. Pembangunan wilayah  untuk    kesejahteraan  harus  mempertahankan    keseimbangan  lingkungan dan ekosistemnya.
Tersedianya  data  spasial  tentang  potensi  sumberdaya  wilayah  dengan pemanfaatan  berbasis  pada  ekosistem,  yang  meliputi  wilayah  nasional  maupun wilayah  provinsi  dan  kabupaten  sesuai  skala  kebutuhan.  Kerusakan  lingkungan akibat  pemanfaatan  sumberdaya  wilayah  yang  tumpang  tindih  akan  dapat diminimalisir.  Selanjutnya,    informasi  spasial  tentang  sumberdaya  wilayah  dapat diakses oleh masyarakat, pengambil kebijakan baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif  yang  ada  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  baik  pemerintah  maupun swasta.
Dengan adanya  infrastruktur data spasial nasional (IDSN) dan infrastruktur data  spasial  daerah  (IDSD)    yang  dilengkapi  dengan  sistem  informasi  geografi yang  efektif  dan  efisien  dapat  memberdayakan  sumberdaya  wilayah  yang  pada akhirnya  dapat  mempercepat  peningkatan  perekonomian  masyarakat.  Adapun strategi  yang  ditempuh    untuk  percepatan  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (a) penyelenggaraan  pemetaan  dasar    sumberdaya  wilayah,  (b)  standarisasi  data
spasial  utama,  (c)  Pendidikan  dan  latihan  dalam  penerapan  Sistem  Informasi Geografis  dan  Penginderaan  Jauh,  (d)  Pendidikan  dan  pelatihan  tentang  potensi wilayah,  neraca  sumberdaya  alam,  batas  wilayah,  inventarisasi  nama-nama geografis dan kajian wilayah.
Untuk  mendukung  pembangunan  wilayah,  maka  dukungan  data  spasial sangat  diperlukan.    Data  spasial  memiliki  kemampuan  untuk  pemodelan perubahan    pembangunan  di  suatu  wilayah.    Membuat  respon  terhadap  dinamika wilayah  yang  cepat.  Menggambarkan  keterkaitan  antar  berbagai  aspek kewilayahan dalam hubungannya dengan  pembangunan berkelanjutan pada aspek ekonomi,  lingkungan,  maupun  sosial  budaya  secara  spasial  dan  memberi  peluang untuk investasi dan pengembangan wilayah.
Selanjutnya menyimak perspektif pendidikan geografi, ruang adalah sebuah sistem yang saling berhubungan, dialogis, majemuk dan modifikatif. Setiap bagian dunia  pada  skala  mikro  akan  terlihat  sebagai  sistem  yang  terbuka,  sehingga  akan siap  mengantisipasi  perubahan  zaman.    Dengan  kata  lain  perspektif  geografi memandang  arah  perkembangan  dunia  tidak  semata-mata  bergerak  ke  satu  arah. Skenario  masa  depan  dunia  akan  berjalan  tak  terduga  dan  penuh  kemungkinan, ketidakpastian, kompleksitas dan perubahan, sehingga diperlukan perubahan mind set untuk  memahami  dunia  dengan  perubahan  kekiniannya.    Sehubungan  dengan hal  tersebut,  kompetensi  dan  strategi  pembangunan  harus  mampu  menghadapi perubahan,  kompleksitas  dan  ketidakpastian.  Pendekatan  yang  bersifat  terpisah secara  sektoral  tidak  akan  mampu  merumuskan  kompleksitas    perkembangan dunia,  karena  model  masa  depan  dunia  hanya  dapat  dibangun  dan  dianalisis melalui pemahaman akan geografi sebagai sebuah totalitas.  Agar dapat keluar dari persoalan  pembangunan  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  kita    memberanikan  diri menantang  paradigma  lama  yang  bersifat  profitabilitas    menuju  ke  paradigma keberlanjutan, pertumbuhan dialihkan  dengan keseimbangan, efisiensi lingkungan harus  lebih  dikedepankan  dari  efisiensi  teknis,  dan  mendominasi  alam  harus digeser    ke  paradigma    harmonisasi  dengan  alam  (Astra,  2009).    Untuk  itu,  perlu adanya  penguatan    internalisasi  dan  institusionalisasi  pendidikan  geografi. Penguatan  tersebut  memerlukan  pengetahuan  dan  kearifan  dalam  mengatasi
keterbatasan dan keangkuhan manusia dalam menyelaraskan dan menyingkap tabir alam.
Inovasi  dalam  proses  pembelajaran  geografi  dalam  membangun nasionalisme  meliputi:  (1)  kompetensi  seperti  pemahaman  konsep  geografi  dan fenomena  geosfer,  mampu  memanfaatkan  peta  dan  berbagai  citra  penginderaan jauh  dengan  analisis  dan  sintesis  data  spasial,  mampu  mengenalkan  karakteristik wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  (2)  materi  yang    “membumi” dengan cara mengenalkan bentang alam secara berjenjang dari tingkat lingkungan sekitar,  regional  dan  nasional  dan  materi  yang  bersifat  dinamis,  dan  (3)  model pembelajaran yang  harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk pengenalan objek kajian secara langsung di lapangan dan pengenalan alat survei lapangan.
Konsekuensi  selanjutnya  dari  pergeseran  paradigma    adalah  perlunya merubah  perencanaan  pengembangan  wilayah  dari  pendekatan  diskrit    menuju pada  pendekatan  kontinum.  Pola  perencanaan  diskrit  yang  terwujud  sekat-sekat wilayah administrasi justeru menimbulkan  kontraproduktif karena setiap wilayah berusaha  menonjolkan  diri.  Euforia  kekuasaan  pada  masing  wilayah  mengikis prinsif  geografi  yang  mengutamakan  distribusi,  deskripsi,  interelasi  dan  korologi dan konsep inti geografi  yang meliputi: ruang ( space ) tempat ( place) , lingkungan (environment) dan  peta (map )  sebagai  jati  diri  geografi  yang  dikemukakan    oleh Matthews  et.al  (2004).    Sebaliknya  pendekatan  kontinum  setiap  wilayah  akan dipandang  sebagai  bagian  integral  dan  totalitas  ekologis,  sehingga    aspek  spasial seperti  desa-kota  tidak  lagi  diposisikan  secara  berlawanan,  namun  menunjukkan adanya interaksi yang tidak terpisahkan. Kehadiran karakter wilayah yang berbeda memunculkan  karakter  kontemporer.  Pemahaman  karakteristik  wilayah  dalam bingkai ke Indonesiaan dapat membangun nasionalisme.

## D. Penutup
Geografi lingkungan sebagai ilmu pengetahuan memiliki objek kajian yang luas,  mencakup  fenomena  geosfer  di  permukaan  bumi  yang  terdiri  dari  atmofer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer. Dalam hubungan ini wawasan geografi lingkungan sebagai pemberdayaan sumberdaya wilayah dalam bingkai ke
Indonesiaan  ketersediaan  data  dasar  sumberdaya  alam  secara  spasial  belum optimal,  sehingga  membawa  dampak  pada  pengenalan  dan  pemahaman  terhadap keberadaan  suatu  wilayah,  yang  pada  akhirnya  terjadi  degradasi  nasionalisme. Geografi  memiliki  naluri  ilmiah  untuk  mempelajari  gejala  geosfer  secara  utuh menyeluruh  dengan  menggunakan  pendekatan  keruangan,  kelingkungan  dan kewilayahan.    Dengan  bekal  pengetahuan  tentang  karakteristik  wilayah, merupakan modal dasar dalam membangun nasionalisme. perlu adanya penguatan internalisasi  dan  institusionalisasi  pendidikan  geografi.  Penguatan  tersebut memerlukan  pengetahuan  dan  kearifan  dalam  mengatasi  keterbatasan  dan keangkuhan manusia dalam menyelaraskan dan menyingkap tabir alam.
Inovasi  dalam  proses  pembelajaran  geografi  dalam  membangun nasionalisme  meliputi:  (1)  kompetensi  seperti  pemahaman  konsep  geografi  dan fenomena  geosfer,  mampu  memanfaatkan  peta  dan  berbagai  citra  penginderaan jauh  dengan  analisis  dan  sintesis  data  spasial,  mampu  mengenalkan  karakteristik wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  (2)  materi  yang    “membumi” dengan cara mengenalkan bentang alam secara berjenjang dari tingkat lingkungan sekitar,  regional  dan  nasional  dan  materi  yang  bersifat  dinamis,  dan  (3)  model pembelajaran yang  harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk pengenalan objek kajian secara langsung di lapangan dan pengenalan alat survei lapangan.

## PUSTAKA ACUAN
Alkadrie. 1999. Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. BPPT: Jakarta. Anonim, 2006. http://www.schoomap.dikmenjur.net Astra Wesnawa, I Gede. 2009. Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Melalui Peningkatan Wawasan dalam Pembelajaran Geografi. Media Komunikasi FIS Vol. 8 N0. 3, Desember 2009. hal. 49-59.
Astra  Wesnawa,  I  Gede.  2010.  Dinamika  Pemanfaatan  Ruang  Berbasis  Kearifan Lokal di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Jurnal Penelitian Geografi Forum Geografi UMS Vol. 24 N0. 1 Juli 2010  hal. 1-11.
Astra Wesnawa, I Gede. 2010. Penerapan Konsep Tri Hita Karana Dalam
Lingkungan permukiman Perdesaan (Kasus Kabupaten Badung Provinsi Bali). Bumi Lestari  Jurnal Lingkungan Hidup (Journal of Environment) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana.  ISSN 1411-9668 Vol.10 No.2, Agustus 2010. Hal 295-301.
Bintarto  dan  Surastopo  Hadisumarno,  1989. Metode  Analisa  Geograf i.  LP3ES Jakarta.
BKTRN (1997), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , PP No.47 Tahun 1997. Dietz,  Ton.  1995.  Hak  Atas  sumberdaya  alam.  Terjemahan  dari Entitlements  to Natural Resources Countours of  Political Environmental
Geography oleh  Roem  Topatimasang.  kerjasama  Pustaka  Pelajar,
Isist Press dan REMDEC, Jakarta.
Dikshit, R.D., 2000. Political Geography: The Spatiality of Politics. Third Edition.
Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
Hadi  S.    2010.  Metodologi  Penelitian  Wilayah  Kontemporer.  Pustaka  Pelajar: Yogyakarta.
Hadi Sabari Yunus, 2005. Pendekatan Utama Geografi, Acuan Khusus Pendekatan keruangan, Ekologis dan Komplek Wilayah. Ceramah Studium general, Jurusan Geografi FIS UNNES, Semarang 20 Maret 2005.
Hafid  Setiadi.  2007.  Pembangunan  Wilayah:  Gagasan  Ruang  Ekologis  dan Pembangunan  Berkelanjutan. Makalah  disajikan  dalam  Seminar Nasional Pembangunan Wilayah berbasis Lingkungan di Indonesia. 27 Oktober 2007 di Yogyakarta.
Katili,  J.A.  1983 .    Sumberdaya  Alam  untuk  Pembangunan  Nasional .  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Keraf, A. Sonny. 2005. Etika Lingkungan .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Matindas  Rudolf  W.,  Aris  Poniman  Kertopermono,  Sukendra  Martha.  2008.
Urgensi  Perencanaan  Spasial  Untuk  Mendukung  Pembangunan Wilayah  Berwawasan  Lingkungan:  Minimasi  Pemansan  Global. Makalah  disampaikan  dalam  Pertemuan  Ilmiah  Tahunan  Ikatan geografi Indonesia XI. Padang 22 Nopember 2008.
Matthews  J.A,  D.T  Herbert.  2004. Unifying  Geography  Common  Heritage  Share Future . London Routlege Taylor& Francis Group. Mitchell, Bruce; B. Setiawan, Dwita Hadi Ratmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan . Gadjah Mada Press: Yogyakarta.
Muta’ali,  Lufti.  2005.  Pengembangan  Wilayah  dan  Penataan  ruang  di Indonesia:Tinjauan  teoritis  dan  Praktis  Bahan  Kuliah  PPW.  PPS UGM: Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
Porter. 1998. Summary Brief: A Case Analysis of Porter’s Cluster Theory in the Amish Furniture Industry, Florida State U niversity. Setiawan, Bakti. 2006. Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan : dari Ide ke Gerakan, dalam Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.
Sutikno.  2002.  Peran  Geografi  Sebagai  Pemberdayaan  Sumberdaya  Wilayah,
Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IKatan Geograf Indonesia di Bandung 28-29 Oktober 2002.
Verstappen, H.Th. 2002. The Chalenges of Geography on Threshold of The Third Millenium  and  The  Role  of  Geomorphology .  ITC:  Enchede  The Netherlands.