## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## ASPEK HUKUM TENTANG DUALISME KEDUDUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI KEPALA DESA
Robi Syafwar Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, e-mail: robi.syafwar88@gmail.com

## Abstract
The  governance  of  the  Village  Government  has  been  ongoing  for  nearly  ten  years  since  the ratification  of  the  Village  Law,  and  the  government  has  been  disbursing  Village  Funds  since 2015, which have been continuously increasing. The strategic position in managing a significant amount  of  village  funds  has  stimulated  the  interest  of  villagers  in  becoming  village  heads. However, the question arises as to whether every villager has an equal opportunity to become a village head. For instance, can  a civil servant advance in the village head election,  which  may potentially  result  in  dualism  or  overlapping  positions  if  elected?  The  focus  of  this  research  is twofold.  Firstly,  it  examines  the  legal  regulations  concerning  the  position  of  the  village  head. Secondly,  it  explores  whether  civil  servants  can  participate  in  the  village  head  election.  The objective of this study is to understand the legal regulations regarding the position of the village head  and  to  determine  whether  civil  servants  are  eligible  to  participate  in  the  village  head election.
Keywords: village head, civil servant (ASN), village head election.

## Abstrak
Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  sudah  berlangsung  hampir  sepuluh  tahun  sejak disahkanya UU Desa dan pemerintahpun sudah mengucurkan Dana Desa sejak tahun 2015,  yang  terus  mengalami  peningkatan.  Posisi  strategis  dalam  mengelola dana desa dalam  jumlah  besar  mendorong  minat  warga  desa  untuk  menjadi  kepala  desa, namun  apakah  setiap  warga  desa  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi Kepala  Desa,  sebut  saja  seseorang  PNS,  apakah  dapat  berpartisipasi  dalam  pilkades, karena akan berpotensi dualisme atau rangkap jabatan jika terpilih. Fokus penelitian ini adalah:  Pertama,  melihat  bagaimana  pengaturan  hukum  tentang  kedudukan  kepala desa;  Kedua,  apakah  ASN  dapat  berpartisipasi  dalam  pemilihan  kepala  desa.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  hukum  tentang kedudukan  kepala  desa  dan  untuk  mengetahui  dapatkah  ASN  dapat  berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.
Kata Kunci : Kepala Desa, ASN, Pemilihan Kepala Desa

## A. Pendahuluan
Terbitnya  Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa  menghadirkan  cara pandang  dan  gagasan  baru  dalam  kebijakan  pengelolaan  desa  di  Indonesia.  UU  desa tidak lagi menempatkan desa dibelakang Indonesia, tetapi di halaman depan Indonesia. Wajah  pemerintahan  Indonesia  secara  keseluruhan  merupakan  wajah  pemerintahan desa,  pemerintahan  desa  menjadi  ujung  tombak  yang  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat  secara  nyata 1 .  UU  Desa  menghadirkan  prinsip  keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa 2 . Hal ini menjadi cara baru dalam pengembangan  desa  yaitu  membangun  desa  berarti  membangun  Indonesia, membangun  Indonesia  dari  desa.  Hal  ini  menempatkan  desa  menjadi  bagian  penting dalam  proses  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  dengan  harapan  akan memperkuat desa dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi semua warga desa,  oleh  karena  itu  desa  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur    dan    mengurus pembangunan  yang  ada  di  wilayahnya  sendiri 3 .  Dalam  rangka  mewujudkan  hal tersebut  diperlukannya  sebuah  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  sehingga penyelenggaraan  pemerintah  desa  dapat  berjalan  dengan  baik,  maka  dalam menjalankan kewenanganya kepala desa didukung oleh perangkat desa sebagai bagian dari  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan  tugasnya 4 .  Hal  ini disampaikan dalam UU Desa pasal 25 dimana  Pemerintahan Desa diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa terdiri  dari Kepala Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dan  di  bantu  oleh  perangkat  desa  atau  yang disebut dengan nama lain 5 . Dengan kata lain sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  maka  kepala  desa  memiliki  tugas untuk  melaksanakan  pembangunan  Desa,  menyelenggarakan  Pemerintah  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  serta  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  sedangkan  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengurus urusan pemerintahan desa dan kepentingan warga desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa 6
Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa  sudah  berlangsung  hampir  sepuluh  tahun sejak disahkanya UU Desa dan pemerintahpun telah menyalurkan cukup banyak dana desa sejak tahun 2015 yang  lalu  dengan besaran Rp.187 triliun, mulai dari tahun 2015 dengan total  Rp. 20,7 triliun, naik menjadi Rp. 47 triliun pada tahun 2016, begitu juga pada tahun 2017 kembali naik  dengan nilai Rp. 50 triliun,  dan seterusnya  pada tahun
1 Mansyur  Achmad  KM,  Manajemen  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Perspektif  Regulatif  dan Aplikatif, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2018, hlm 1
2 Borni  Kurniawan,  Desa  Mandiri,  Desa  Membangun,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 9
3 R.  Siti  Zuhro,  Buku  Pedoman  Membangun  Desa  Inovasi  Untuk  Indonesia  Maju  dan  Sejahtera,  BRIN, Jakarta, 2022, hlm 1
4 Mayuko Galuh Mahardika dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018, hlm 60
5 Pasal 25 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
6 Desi Sommaliagustina, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Vol.01 No.02 (2022)
2018 dan 2019 naik lagi masing-masing Rp. 60 triliun, dan Rp. 70 triliun 7 . Artinya dari tahun  ke  tahun  dana  desa  terus  mengalami  peningkatan  jumlah  besaran  transfer. Melihat banyak kucuran dana dari pemerintah pusat terhadap desa setiap tahunnya, hal ini  mendorong  meningkatkan  animo  bagi  warga  desa  maju  dalam  memperebutkan kekuasaan di desa sebagai kepala desa.
Bagi sebagian orang, jabatan kepala desa bisa menjadi pekerjaan idaman. Hal ini terlihat dari semangat serta persaingan yang ketat untuk memperebutkan posisi kepala desa pada setiap pilkades di beberapa daerah di Indonesia meski harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 8 Meningkatnya minat dari masyarakat desa untuk maju dalam pilkades hal ini bisa dikarenakan posisi strategis kepala desa mengelola dana desa dalam jumlah yang besar. 9 Selain posisi strategis tersebut, belakangan wacana revisi UU Desa terus  bergulir  yang  juga  diikuti  berbagai  demo  tuntutan  yang  disampaikan  dalam kaitan  dengan  jabatan  kepala  desa  dan  status  perangkat  desa  serta  tuntutan  lainnya. Jika revisi UU Desa mengakomodir hal ini bukan tidak mungkin minat menjadi kepala desa akan semakin meningkat kedepan nantinya.
Dengan sekian banyak minat masyarakat untuk menjadi kepala desa, setidaknya hal ini menunjukan penyenggaraan negara yang demokrasi yang di amanatkan dalam UUD  1945  pasal  1  ayat  2  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dilaksanakan dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Harris G. Warren dalam Haryanto bahwa setiap  orang  memiliki  hak  untuk  menentukan  siapa  saja  yang  dikehendaki  dan memberikan  haknya  kepada  yang  mereka  pilih  untuk  mengatur  kehidupan  mereka 10 Namun  dalam  proses  pelaksanaan  demokrasi  didesa,  apakah  semua  warga  desa memiliki peluang yang sama dalam menggunakan hak politiknya untuk berkompetisi menjadi  kepala  desa,  sebut  saja  seorang  yang  berprofesi  sebagai  PNS,  dapatkah  yang bersangkutan  maju  dan  berpartisipasi  dalam  pilkades.  Jika  merujuk  pada  aturanya, siapa  saja  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  persyaratan  yang  disyaratkan  UU Desa  pasal  33  berhak  untuk  menggunakan  hak  politiknya  untuk  mendaftar  dan berkompetisi  menjadi  bakal  calon  kepala  desa,  dan  tidak  terkecuali  warga  desa  yang berprofesi  sebagai  seorang  PNS  juga  mempunyai  hak  memilih  dan  dipilih  dalam pemilihan kepala desa, namun meskipun begitu untuk dapat mencalonkan diri menjadi
7 Kucurkan  Rp187  T  Dana  Desa,  Hasilnya  Mulai  Jalan  Sampai  Fasilitas  Pendidikan,  dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/15840/kucurkan-rp187-t-dana-desa-hasilnya-mulai-jalan- sampai-fasilitas-pendidikan/0/berita, diakses 12 mei 2023
8 Banyak Orang Berebut Jadi Kepala Desa, Memang Gajinya Berapa?
dalam https://money.kompas.com/read/2023/05/13/221812026/banyak-orang-berebut-jadi-kepala- desa-memang-gajinya-berapa?page=all, diakses 15 mei 2023 9 Pilkades Jadi Rebutan karena Potensi Kelola Dana Desa, dalam
https://news.republika.co.id/berita/q082qf282/pilkades-jadi-rebutan-karena-potensi-kelola-dana-desa, diakses 15 mei 2023 10 Elwidarifa  Marwenny,  Roby  Syafwar,  Desi  Sommaliagustina,  Penundaan  Pelaksanaan  Pemilihan Umum  Presiden/Wakil  Presiden  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan  Presiden/Wakil  Presiden  menjadi  3 (Tiga)  Periode  dalam  Perspektif  Teori  Konstitusi  dan  UUD  1945  Amandemen,  Ensiklopedia  of  Journal, Vol. 5 No.2 Edisi 3 Januari 2023
kepala  desa  ada  persyaratan  yang  mesti  dipenuhi  dimana  ada  perbedaan  mendasar antara PNS dengan masyarakat pada umum 11 .
Artinya  ada  persyaratan  khusus  yang  perlu  dipenuhi  bagi  PNS  yang  ingin mendaftar  menjadi  kepala  desa,  karena  potensi  dualisme  atau  rangkap  jabatan  jika terpilih  dan  dilantik  nantinya  menjadi  kepala  desa,  selain  itu  hal  ini  juga  dapat berdampak  pada  tidak  maksimalnya  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan tentu melanggar aturan perundang-undangan, lalu bagaimana sebenarnya pengaturan bagi seorang PNS jika ingin menjadi calon kepala desa, karena pada sisi lain ini tentu akan memberikan kepastian bagi PNS yang memiliki kapasitas dan potensi untuk ikut dalam  pemilihan  kepala  desa  diwilayah  mereka  masing-masing  demi  dalam  rangka membangun desa

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan dalam merumuskan masalah, penulis menggunakan metode kualitatif dengan yurisprudensi normatif, yaitu melalui penelitian  literatur  yang  dikumpulkan  dengan  studi  kepustakaan  mencari  konsep, pendapat, dan undang-undang untuk ditelaah dan dikritisi

## C. Pembahasan dan Analisa
1. Pengaturan hukum tentang kedudukan kepala desa
Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa.  Pernyataan  ini  dipertegas  dalam pasal 23 dan 25 UU Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dan  yang dibantu  oleh  perangkat  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain.  Selanjutnya dikatakan  bahwa  “Kepala  Desa/Desa  Adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain merupakan  kepala  Pemerintahan  Desa/Desa  Adat  yang  memimpin  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa.  Kepala  Desa/Desa  Adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain mempunyai  peran  penting  dalam  kedudukannya  sebagai  kepanjangan  tangan  negara yang  dekat  dengan  masyarakat  dan  sebagai  pemimpin  masyarakat.  Dalam  posisi demikian prinsip pengaturan tentang kepala desa/desa adat adalah 12 :
a. Sebutan kepala desa/desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal
b. Kepala  desa/Desa  Adat  berkedudukan  sebagai  kepala  pemerintah  desa/desa adat sebagai pemimpin masyarakat
c. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal
d. Pencalonan  kepala  desa  dalam  pemilihan  langsung  tidak  menggunakan  basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik
11 Minat  PNS  untuk  mencalonkan  diri  menjadi  Kepala  Desa  cukup  tinggi,  dalam https://bkppd.gunungkidulkab.go.id/post/b09FNUVGWEdoVEk3OHEzYXNFajh1dz09,  diakses  15  mei 2023 12 Penjelasan Umum UU No 6 Tahun 2014
Di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  kedudukan  kepala  desa merupakan  tingkatan  pemerintahan  yang  paling  rendah,  dimana  kepala  desa  adalah pemimpin  bagi  masyarakat  desa.  Peran  kepala  desa  adalah  menyampaikan  keinginan masyarakat desa kepemerintah atasan yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, disamping  itu  kepemimpinan  kepala  desa  juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan  pembangunan  desa,  hal  ini  berhubungan seberapa  mampu  kepala  desa  untuk  merencanakan,  memotivasi,  mengarahkan, mengkomunikasikan  dan  mendorong  masyarakat  untuk  mengambil  peran  bagi pengembangan desa 13 .
Kepala  desa  menjadi  orang  pertama  dalam  pemerintahan  desa,  kepala  desa memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  luas  dan  menyeluruh  di  berbagai  tahap penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Di  sisi  lain,  hal  ini  menjadikan  kepala  desa sebagai  orang  yang  memiliki  akses  yang  luas  terhadap  kekuasaan  baik  internal  dan eksternal,  akan  tetapi  hal  ini  juga  membuat  kepala  desa  menjadi  orang  yang  paling berisiko  mengemban  berbagai  bentuk  tanggung  jawab  penyelenggaran  pemerintahan desa  karena  berbagai  keputusan  pemerintahan  desa  dan  pertanggungjawaban dipusatkan  di  kepala  desa 14 .  Dalam  implementasi  penyelenggaraan  pemerintah  desa, kepala desa sebagai pemimpin desa harus dapat menunjukkan berbagai kegiatan yang terukur,  transparan  dan  akuntabel  serta  mendorong  tumbuhnya  partisipasi  dan kebersamaan  dalam  pembangunan  Desa.  Kinerja  kepala  desa  yang  akuntabilitas  serta pertanggungjawaban kepala desa ditemukan di dalam Penjelasan Umum Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara  dan  prosedur  pertanggung  jawabannya  disampaikan  kepada  Bupati  atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan  keterangan  laporan  pertanggungjawabannya  dan  kepada  rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya..-...
Hal  ini  menunjukan  bahwa  pertanggungjawaban  kepala  Desa  disampaikan kepada  bupati/walikota  melalui  camat  sebagai  pemerintah  “atasan”  bukan  kepada rakyat (sebagai konstituen) 15 .  Dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  84  Tahun  2015  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah  Desa,  disebutkan  juga  bahwa  kepala  desa  merupakan  pejabat  pemerintah desa  yang  berwenang,  bertugas,  dan  berkewajiban menyelenggarakan  rumah  tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  Walaupun disebut  sebagai  pejabat  pemerintah  desa  hal  ini  tidak  mempengaruhi  perubahan kedudukan  kepala  desa  menjadi  “pejabat  negara”. Kepala  desa tidak  bertindak  untuk dan atas nama negara sebagaimana sifat yang melekat pada “pejabat negara” meskipun memimpin  suatu  pemerintahan  otonom  (desa),  Namun  kepala  desa  tetap  sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa
13 Riant Nugroho dan Firre an Supropto, Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar,  Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm 9
14 Rudy, Buku Ajar Hukum Pemerintah Desa, AURA, Bandar Lampung, 2022 hlm 34
15 Isharyanto  dan  Dila  Eka  Juli  Prasetya,  Hukum  Pemerintahan  Desa  (Perspektif,  Konseptualisasi  dan Konteks Yuridis), CV. Absolute Media, Bantul, 2016, hlm 203
yang mewakili kebutuhan dan kepentingan masyarakat desanya. 16 Menurut UU ASN, adapun  yang  dapat  dikatakan  sebagai  pejabat  negara  hanya  sampai  pada  kepala pemerintahan  daerah  yaitu  Bupati/Walikota  dan  Wakil  Bupati/Wakil  Walikota sehingga kepala desa bukan termasuk pejabat negara 17 .
Dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang termasukan dalam kategori  Pejabat negara   yaitu: a.  Presiden  dan Wakil  Presiden; b.  Ketua, wakil  ketua, dan  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat;  d.  Ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f.  Ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Mahkamah  Konstitusi;  g.  Ketua,  wakil  ketua,  dan anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan;  h.  Ketua,  wakil  ketua,  dan  anggota  Komisi Yudisial;  i.  Ketua  dan  wakil  ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi;  j.  Menteri  dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan  sebagai  Duta  Besar  Luar  Biasa  dan  Berkuasa  Penuh;  l.  Gubernur  dan wakil  gubernur;  m.  Bupati/walikota  dan  wakil  bupati/wakil  walikota;  dan  n.  Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.  Dalam kategori pejabat negara diatas jelas tidak mengatakan nama kepala desa sebagai pejabat negara, sehingga dapat disimpulkan kepala desa bukanlah merupakan pejabat negara.

## 2. Partisipasi ASN dalam Pemilihan Kepala Desa
Dalam  rangka  menentukan  kepemimpinan  desa  yang  berkualitas  pemilihan kepala desa menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan demokrasi desa, pemilihan kepala  desa  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  menyampaikan  hak mereka  dalam  menentukan  pemimpin  mereka  yang  disampaikan  secara  langsung sebagai perwujudan partisipasi masyarakat desa 18 .  Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung dan serentak, masyarakat desa dapat menentukan calon kepala  desa  sesuai  dengan  keinginannya.    Pelibatan  masyarakat  dalam  menentukan pemimpin  mereka  merupakan  bentuk  pelaksanaan  demokrasi  yang  cerminan kedaulatan rakyat.  Sistem ini harus dilaksanakan secara adil, jujur, bebas, dan rahasia sebagai  bentuk  dari  praktik  demokrasi  tingkat  terendah  di  Indonesia,  sehingga  pada akhirnya  pemimpin  yang  terpilih  bisa  bekerja  untuk  membangun  desa  dan mensejahterakan masyarakat desa 19 .
Aspek  yang  paling  mendasar  dari  implementasi  kepemimpinan  desa  adalah legitimasi, yang erat kaitannya dengan kepastian hukum, kepercayaan dan kekuasaan.
16 Joko Purnomo, Seri Buku Saku UU Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta, 2016, hlm 10
17 Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara? Dalam
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kepala-desa-termasuk-pejabat-negara- lt5140328c142bf/#!, diakses 17 mei 2023
18 Agus Sofyan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tahun 2019, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, April Tahun 2021
19 Haris  Mubarak  dan  Indra  Fauzan,  Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Pengangkatan  Lurah  serta Pengaruhnya terhadap Pelayanan Publik, POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik Politeia, 2019
Legitimasi  mengacu  pada  sikap  masyarakat  pada  kewenangan.  Kekuasaan  untuk mengarahkan,  mengatur,  dan  bertindak  sebagai  perwakilan  masyarakatnya 20 . Pemilihan  kepala  desa  menjadi  sarana  untuk  menyampaikan  hak  politik  dan implementasi  dari  kedaulatan  rakyat,  karena  di  dalamnya  terdapat  aspek  –  aspek demokrasi  desa.  Selain  itu,  pemilihan  kepada  desa  tidak  hanya  bicara  bagaimana partisipasi  dan  kehadiran  masyarakat  desa  pada  pilkades  tersebut  tetapi  juga  melihat bagaimana  pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  dapat  memastikan  adanya keterlibatan semua masyarakat  dalam wujudkan kepala desa yang  sah secara hukum. Dengan Pilkades, nasib pembangunan desa dapat ditentukan masyarakat dengan dapat memilih  “tokoh”  kepala  desa  yang  diyakini  memiliki  kapastitas  untuk  mampu membangun desa. Maka pelaksanaan pemilihan kepala desa bisa digolongkan sebagai bentuk tradisi dalam pemilihan tokoh masyarakat desa 21 .
Pengaturan terkait proses pemilihan kepala desa terdapat dalam Pasal 31-39 UU No.  6  Tahun  2014,  Untuk  dapat  maju  menjadi  calon  kepala  desa  seorang  calon  wajib memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 33 UU Desa, diantaranya:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  pertama  atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar  sebagai  penduduk  dan  bertempat  tinggal  di  Desa  setempat  paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali  5  (lima)  tahun  setelah  selesai  menjalani  pidana  penjara  dan mengumumkan  secara  jujur  dan  terbuka  kepada  publik  bahwa  yang bersangkutan  pernah  dipidana  serta  bukan  sebagai  pelaku  kejahatan berulang-ulang;
j. tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  sesuai  dengan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.
20 Mochammad Zaini Mustakim, Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 12
21 Supriyadi  A  Arief  dan  Rahmat  Teguh  Santoso  Gobel,  Isu  Hak  Konstitusional  Masyarakat  Desa Terhadap  Kewenangan  Pengawasan  Pemilihan  Kepala  Desa,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  19,  Nomor  4, Desember 2022
Jika melihat pada pasal di atas, pada dasarnya tidak ada persyaratan khusus bagi seorang PNS untuk maju menjadi seorang calon kepala desa. Namun dalam Peraturan Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  pada  pasal  43 dinyatakan  bahwa  bagi  pegawai  negeri  sipil  yang  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan jika dalam  proses  pemilihan  kepala  desa  terpilih  dan  diangkat  menjadi  kepala  Desa,  dan yang  bersangkutan  pun dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas  kembali  pada  Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Kepala  Desa  pasal  47  juga  menyatakan  hal yang  sama  dimana  calon  kepala  desa  dari PNS  yang  mencalonkan  diri  dalam  pemilihan  kepala  desa  harus  mendapatkan  izin tertulis  dari  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  jika  terpilih  dan  diangkat  menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala  desa  tanpa  kehilangan  hak  sebagai  pegawai  negeri  sipil  serta  berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.
Meskipun  tidak  ada  persyaratan  khusus  atau  larang  bagi  seorang  PNS  untuk maju  menjadi  calon  kepala  desa  namun  setidaknya  ada  2  (dua)  hal  yang  menjadi perhatian,  yang  pertama  bahwa  memperoleh  izin  dari  pejabat  pembina  kepegawaian, artinya  hal  yang  perlu  dilengkapi  oleh  seorang  PNS  yang  ingin  maju  menjadi  calon kepala desa mesti harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat Pembina kepegawaian  sebelum  maju  dalam  proses  tahapan  pemilihan  dan  pemunuhan persyaratan lainnya seperti tertuang dalam pasal 31-39 UU Desa. Dalam UU ASN pasal 1  angka  14  yang  dimaksud  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  adalah  pejabat  yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai  ASN  dan  pembinaan  manajemen  ASN  di  instansi  pemerintah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  yang  kedua  dibebaskan  dari jabatan  sementara,  artinya  jika  PNS  yang  bersangkutan  terpilih  dan  diangkat  menjadi kepala  desa,  yang  bersangkutan  akan  dibebaskan  sementara  dari  jabatanya  selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai seorang pegawai negeri sipil.
Pada  tahun  2019  yang  lalu  Badan  Kepegawaian  Negara  menerbitkan  surat edaran  dengan  Nomor  4/SE/XI/2019  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat menjadi  Kepala  Desa  atau  Perangkat  Desa,  hal  ini  tentu  kembali  mempertegas  ruang dan  akses  bagi  PNS  dan  memberikan  kepastian  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang diangkat  menjadi  Kepala  Desa  atau  Perangkat  Desa.  Jika  diperhatikan  dalam  surat edaran pada point 2, maksud dan tujuan  ditetapkannya Surat Edaran ini agar menjadi pedoman  bagi  Instansi  Pemerintah  dalam  hal  terdapat  Pegawai  Negeri  Sipil  yang menjadi kepala Desa atau perangkat Desa, hal ini jelas menekankan selain aturan yang telah  ada  diharapkan  surat  edaran  ini  menjadi  pedoman  dan  perhatian  bagi  Instansi Pemerintah  jika  ada  PNS  yang  terpilih  dan  diangkat  menjadi  kepala  desa,  serta  pada point  3  pada  isi  surat  edaran  memberikan  beberapa  penegasan  kebijakan  untuk menghindari  terjadinya  perbedaan  pemahaman,  pada  point  3  huruf  b  disampaikan bahwa :
1. Apabila  terdapat  PNS  yang  dipilih/diangkat  menjadi  kepala  Desa  atau perangkat  Desa,  yang  bersangkutan  dibebaskan  sementara  dari  jabatannya
selama  menjadi  kepala  Desa/perangkat  Desa  tanpa  kehilangan  hak  sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu:
a) gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) cuti;
c) kenaikan gaji berkala.
3. Untuk  dapat  memenuhi  salah  satu  syarat  pemberian  kenaikan  gaji  berkala, penilaian  kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  dipilih/diangkat  menjadi  kepala Desa atau perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada kecamatan.
Pada huruf b angka 1 menyatakan yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya,  jabatanya  yang  dimaksud  berupa  Jabatan  Administrasi/Jabatan Fungsional/Jabatan  Pimpinan  Tinggi,  jadi  dengan  kata  lain  jabatan-jabatan  tersebut dibebaskan  sementara  selama  PNS  bersangkutan  menjadi  kepala  desa.  Selanjutnya dalam pasal tersebut juga dinyatakan selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan kecuali tunjangan jabatan sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  Artinya  jika  selama  menjadi  kepala  desa PNS tersebut tidak menerima tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

## D. Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Desa,  yang  memiliki  tugas  menyelenggarakan Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa  serta  mempunyai  peran  penting  dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai  pemimpin  masyarakat.  Bagi  PNS  yang  ingin  maju  menjadi  calon  kepala  desa pada  dasarnya  tidak  ada  larangan  atau  persyaratan  khusus,  namun  tetap  perlu memperhatikan  beberapa  ketentuan  setidaknya  ada  2  (dua)  hal,  diantaranya bersangkutan  memperoleh  izin  dari  pejabat  pembina  kepegawaian,  artinya  hal  yang perlu  dilengkapi  oleh  jika  ingin  maju  menjadi  calon  kepala  desa.  Selanjutnya  akan dibebaskan dari jabatan sementara, jika PNS yang  bersangkutan terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, selama menjadi kepala desa tidak akan kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil. Hak yang dimaksud berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan  pangan  kecuali  tunjangan  jabatan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Borni Kurniawan, Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
Isharyanto  dan  Dila  Eka  Juli  Prasetya,  Hukum  Pemerintahan  Desa  (Perspektif,
Konseptualisasi dan Konteks Yuridis), CV. Absolute Media, Bantul, 2016 Joko  Purnomo,  Seri  Buku  Saku  UU  Desa  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Infest, Yogyakarta, 2016
Mansyur  Achmad  KM,  Manajemen  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Perspektif Regulatif dan Aplikatif, PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2018
Mochammad Zaini Mustakim, Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015
Ni`matul  Huda,  Hukum  Pemerintah  Desa  dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi, Setara Press, 2015
Rahyuni  Rauf  dan  Sri  Maulidiah,  Pemerintahan  Desa,  Zanafa  Publishing,  Pekanbaru, 2015
Riant  Nugroho  dan  Firre  an  Supropto,  Kepemimpinan  Pemerintah  Desa  Bagian  1: Konsep Dasar,  Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021
Ramlan Eka dan NAM Sihombing,  Hukum Pemerintahan Desa, Enam Media, Medan, 2021
R.  Siti  Zuhro,  Buku  Pedoman  Membangun  Desa  Inovasi  Untuk  Indonesia  Maju  dan Sejahtera, BRIN, Jakarta, 2022
Rudy, Buku Ajar Hukum Pemerintah Desa, AURA, Bandar Lampung, 2022

## Jurnal
Agus  Sofyan,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor tahun 2019, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, April Tahun 2021
Desi Sommaliagustina, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Vol.01 No.02 (2022)
Elwidarifa Marwenny, Sry Wahyuni, Helfira Citra, Tinjauan Hukum Tentang Pemilihan Umum Presiden Pasca Reformasi Dikaitkan Dengan Teori Demokrasi, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.3 Edisi 2 April 2023
Elwidarifa  Marwenny,  Roby  Syafwar,  Desi  Sommaliagustina,  Penundaan  Pelaksanaan Pemilihan  Umum  Presiden/Wakil  Presiden  dan  Perpanjangan  Masa  Jabatan Presiden/Wakil  Presiden  menjadi  3  (Tiga)  Periode  dalam  Perspektif  Teori Konstitusi dan UUD 1945 Amandemen, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No.2 Edisi 3 Januari 2023
Haris  Mubarak  dan  Indra  Fauzan,  Sistem  Pemilihan  Kepala  Desa  dan  Pengangkatan Lurah  serta  Pengaruhnya  terhadap  Pelayanan  Publik,  POLITEIA:  Jurnal  Ilmu Politik Politeia, 2019
Mayuko  Galuh  Mahardika  dan  Heru  Suseno,  Optimalisasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018, hlm 60
Supriyadi  A  Arief  dan  Rahmat  Teguh  Santoso  Gobel,  Isu  Hak  Konstitusional Masyarakat  Desa  Terhadap  Kewenangan  Pengawasan  Pemilihan  Kepala  Desa, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022

## Website
Kucurkan Rp187 T Dana Desa, Hasilnya Mulai Jalan Sampai Fasilitas Pendidikan, dalam https://www.kominfo.go.id/content/detail/15840/kucurkan-rp187-t-dana-desa- hasilnya-mulai-jalan-sampai-fasilitas-pendidikan/0/berita, diakses 12 mei 2023 Banyak  Orang  Berebut  Jadi  Kepala  Desa,  Memang  Gajinya  Berapa? dalam  https://money.kompas.com/read/2023/05/13/221812026/banyak-orang- berebut-jadi-kepala-desa-memang-gajinya-berapa?page=all, diakses 15 mei 2023 Pilkades Jadi Rebutan karena Potensi Kelola Dana Desa, dalam
https://news.republika.co.id/berita/q082qf282/pilkades-jadi-rebutan-karena- potensi-kelola-dana-desa, diakses 15 mei 2023
Minat PNS untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa cukup tinggi, dalam https://bkppd.gunungkidulkab.go.id/post/b09FNUVGWEdoVEk3OHEzYXNFaj h1dz09, diakses 15 mei 2023
Apakah Kepala Desa Termasuk Pejabat Negara? dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kepala-desa-termasuk- pejabat-negara-lt5140328c142bf/#!, diakses 17 mei 2023

## Peraturan Perundang-Undangan
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2015  Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Surat  Edaran  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor  4/SE/XI/2019  tentang  Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa