Journal of Telenursing (JOTING) Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2684-8988 p-ISSN: 2684-8996 DOI : https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.7417

## PROFIL PENGELOLAAN OBAT DAN KETERSEDIAAN OBAT
Hasbi Kunnu 1 , Abdul Rahem 2 , Wahyu Utami 3
Universitas Airlangga 1,2,3
Hasbikunnu07@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pengelolaan obat dan ketersediaan obat dari  40  item  obat  indikator  nasional  di  puskesmas  wilayah  Kabupaten  Enrekang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional yang dilakukan di semua  puskesmas  wilayah  Kabupaten  Enrekang  yang  berjumlah  14  puskesmas. Instrumen  penelitian  berupa  lembar  pengumpulan  data  ketersediaan  40  item  obat indikator  tahun  2021  dan  lembar  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa sebagian besar puskesmas di wilayah Kabupaten Enrekang pengelolaan obatnya masuk kategori  baik  dengan  persentase  perencanaan  64,3  %,  pengadaan  100  %,  penerimaan 100 %, penyimpanan 57,1%, pendistribusian 71,4%, pemusnahan dan penarikan 92,9%, pengendalian  71,4%,  administrasi  pencatatan  dan  pelaporan  57,1%.  Persentase ketersediaan 40 item obat indikator nasional di puskesmas wilayah Kabupaten Enrekang yaitu kategori aman 56%, kosong 4,4%, kurang 10,5%, dan berlebih 29,1%. Simpulan, sebagian besar puskesmas di Kabupaten Enrekang pengelolaan obatnya masuk kategori baik,  ketersediaan  obat  di  puskesmas  wilayah  Kabupaten  Enrekang  dengan  kategori aman hanya 56%.
Kata kunci: Ketersediaan Obat, Pengelolaan Obat, Puskesmas

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  determine  the  profile  of  drug  management  and  the  availability  of drugs  hinge  on  40  items  of  national  indicator  drugs  at  Enrekang’s  Public  Health Centers.  This  research  method  uses  an  observational  descriptive  study  was  conducted at a total of 14 public health centers in Enrekang Regency. A data collection sheet for the availability of 40 national indicator drug items in 2021 and an observational sheet were  used  as  the  research  instrument.  This  study  found  that  most  of  the  public  health centers  in  Enrekang  Regency  managed  their  drugs  in  the  good  category  with  a percentage of planning at 64.3%, procurement at 100%, reception at 100%, storage at 57.1%, distribution at 71.4%, destruction and withdrawal at 92.9%, control at 71.4%, administration of recording and reporting at 57.1%. Based on category, the availability percentage  of  40  national  indicator  drug  items  at  Enrekang’s  Public  Health  Centers was  safe  at  56%,  empty  at  4.4%,  less  at  10.5%,  and  excess  at  29.1%.  In  conclusion, most of the public health centers in Enrekang Regency managed their drugs in the good category,  the  availability  of  drugs  in  Enrekang’s  Public  Health  Centers  with  a  safe category is only 56%.
Keywords: Drug Availability, Drug Management, Public Health Center

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  obat  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  menyangkut  aspek perencanaan,  pengadaan, penyimpanan  dan  pendistribusian  obat  yang dikelola secara optimal  dengan  tujuan  untuk  menjamin  tercapainya  ketepatan  jumlah  dan  jenis perbekalan  farmasi  (Hilmawati  et  al.,  2020).  Pengelolaan  sediaan  farmasi  meliputi perencanaan,  permintaan,  penerimaan,  penyimpanan,  pendistribusian,  pengendalian, pencatatan  dan  pelaporan  serta  pemantauan  dan  evaluasi  pengelolaan  sediaan  farmasi dan bahan medis habis pakai (Kemenkes, 2019).
Terciptanya ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan harus didasari  pada pengelolaan obat yang baik (Martha et al., 2022). Cara menghitung tingkat ketersediaan obat di puskesmas yakni dengan melakukan perbandingan banyaknya obat yang tersedia terhadap  rata-rata penggunaan  obat  setiap  bulan  selama  satu  tahun.  berdasarkan penjelasan  Satibi  et  al.  (2020)  terdapat  empat  tingkatan  dalam  pengklasifikasian ketersediaan  obat  yakni  obat  yang  tersedia  bisa  digunakan  lebih  dari  18  bulan  berada dalam  klasifikasi  stok  berlebih,  stok  aman  apabila  jumlah  obat  yang  tersedia  bisa dipakai  selama 12-18 bulan, obat  yang tersedia hanya bisa mencukupi tidak lebih dari 12 bulan berada dalam klasifikasi  stok  kurang, dan dikatakan stok  kosong jika tingkat ketersediaan obat tidak lebih dari 1 bulan.
Sejauh ini belum ada laporan penelitian terkait pengelolaan dan ketersediaan obat di  puskesmas  yang  berlokasi  di  Kabupaten  Enrekang.  Sebagai  gambaran  ketersediaan obat  di  wilayah  tersebut  berdasarkan  wawancara  awal  dengan  pengelola  obat  di beberapa  puskesmas  di  Kabupaten  Enrekang,  pada  3  (tiga)  bulan  terakhir  (Januari  - Maret  2022)  terdapat  beberapa  item  obat  yang  kosong  diantaranya  obat  golongan antihipertensi  (Amlodipine  5  mg),  obat  antipsikotik  (Klorpromazine  dan  Haloperidol), obat golongan antifungi (Ketokonazole) dan beberapa item obat DOEN lainnya, bahkan ada  beberapa  item  obat  yang  sudah  satu  tahun  tidak  tersedia  di  puskesmas  yaitu Ibuprofen 200 mg, Hyosine Butilbromida 10 mg, yang mana obat tersebut masuk dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
Beberapa  penelitian  dan  publikasi  sebelumnya  telah  melaporkan  tentang pengelolaan  obat  diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Kota  Tegal menggambarkan bahwa pengelolaan obat di Puskesmas Kota tegal belum efisien dari 28 indikator  pengelolaan  obat  yang  digunakan  yang  masih  belum  sesuai  ada  18  indikator dan  yang  sudah  memenuhi  standar  hanya  10  indikator.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian besar  indikator  yang  digunakan  belum  memenuhi  nilai  standar  (Cholilah  et  al.,  2021). Hasil penelitian serupa juga dilaporkan dalam penelitian yang dilakukan di Puskesmas Meureubo  di  Kabupaten  Aceh  Barat  dimana  dilaporkan  bahwa  pengelolaan  obat  di Puskesmas  Meureubo Kecamatan Meureubo  Kabupaten Aceh Barat  tahun 2021 masih belum sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala dalam  proses  perencanaan,  pengadaan,  penyimpanan  obat  dan  proses  pendistribusian obat di Puskesmas Meureubo (Safitri & Wahyuni, 2022).
Beberapa  contoh  kesenjangan  ketersediaan  obat  terhadap  kebutuhan  di  beberapa daerah telah dilaporkan diantaranya yaitu hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah melaporkan bahwa tingkat ketersediaan obat  di Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah belum efisien. Rerata persentase tingkat ketersediaan obat di 9 Puskesmas Kabupaten Maluku Tengah, antara lain yang masuk dalam kategori aman
sebesar 45% ± 11,5% dengan nilai standar 100% (Tualeka et al., 2021). Penelitian yang dilakukan  di  Puskesmas  wilayah  Kabupaten  Jombang  dilaporkan  bahwa  Tingkat ketersediaan  obat  di  Puskesmas  wilayah  Kabupaten  Jombang  tingkat  kecukupan  yang aman  adalah  sebesar  83,17%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  obat  di Puskesmas  wilayah  Kabupaten  Jombang  terdapat  sekitar  16,83%  kekurangan ketersediaan obat. Standar ketersediaan obat berdasarkan buku Manajemen Kefarmasian oleh Kementerian Kesehatan dan JICA tahun 2010 adalah sebesar 100% (Sulistyowati et al., 2020).
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  pada  variabel penelitian dimana pada Penelitian sebelumnya variabel penelitian hanya berfokus pada gambaran  ketersediaan  obat  di  puskesmas,  sedangkan  penelitian  ini  selain menggunakan  variabel  ketersediaan  obat  juga  variabel  profil  pengelolaan  obat  untuk melihat  seperti  apa  pengelolaan  obat  di  puskesmas,  apakah  sesuai  standar  atau  tidak, dari  segi  metode  penelitian  meskipun  sama-sama  menggunakan  teknik  observasi, perbedaan terletak pada penentuan sample, pada penelitian ini sampel dilakukan secara total  sampling,  sedangkan  pada  penelitian  sebelumnya  menggunakan  purposive sampling.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengetahui  profil  pengelolaan  obat  dan  ketersediaan  40  item  obat  indikator nasional di puskesmas wilayah Kabupaten Enrekang. Obat indikator nasional yang ada di puskesmas dipilih sebagai model karena 40 item obat indikator nasional merupakan obat  yang  ketersediaannya  tiap  bulan  dilaporkan  oleh  puskesmas  ke  kemenkes  dan  40 item  obat  indikator  nasional  tersebut  terdiri  dari  obat-obat  esensial  dan  obat  program yang  sangat  penting  ketersediaannya  di  Puskesmas.  Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu sebagai  masukan  bagi  puskesmas  dalam  memenuhi  standar  pengelolaan  obat  sesuai dengan  juknis  yang  berlaku  guna  menjamin  ketersediaan  obat  dalam  rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mengingat puskesmas sebagai lini pertama atau garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ke  masyarakat maka pemerintah wajib menjamin  ketersediaan  obat  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  amanat  undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan undang-undang kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan observasional melalui pendekatan  cross-sectional.  Pelaksanaan  riset  dimulai  semenjak  tanggal  7-23  Februari 2023  dengan  sampel  yang  diimplementasikan  dalam  penelitian  yakni  puskesmas  yang berada  di  Kabupaten  Enrekang  berjumlah  14.  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  total  sampling  dengan  kriteria  respondennya  yakni  pengelola  obat  yang sudah  mempunyai  pengalaman  dalam  hal  mengelola  obat  minimal  12  bulan. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  observasi  terhadap  proses pengelolaan  obat  di  Puskesmas  yaitu  perencanaan,  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan,  pendistribusian,  pemusnahan  dan  penarikan,  pengendalian,  serta admnistrasi  pencatatan  dan  pelaporan  dengan  menggunakan  lembar  observasi  dan mengumpulkan data ketersediaan obat dari 40 item obat indikator nasional dengan cara menelusuri  data  pada  laporan  pemakaian  dan  lembar  permintaan  obat  (LPLPO) puskesmas.  Penilaian  kualitas  tahapan  pengelolaan  obat  dinilai  dengan  menggunakan lembar  observasi  berdasarkan  petunjuk  teknis  standar  pelayanan  kefarmasian  di puskesmas  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  pada tahun  2019  yang  berisikan  beberapa  pernyataan  dan  indikator  dari  masing-masing kegiatan  pengelolaan  obat.  Penghitungan  nilainya  menggunakan  skala  guttman  yaitu
nilai 1 (satu) apabila melakukan dan nilai 0 (nol) apabila tidak melakukan. Terdapat tiga kategori  kualitas  dalam  mengelola  obat  yakni  kurang,  cukup,  dan  baik.  Kategori penilaian menggunakan skala interval disebut juga rentang dengan kelas dapat dihitung dengan nilai maksimum dan nilai minimum sebagai berikut:
Nilai tertinggi – nilai terendah Jumlah kategori
Penganalisaan data dalam  penelitian ini mengimplementasikan metode deskriptif kuantitaif.  Penelitian  ini  telah  mendapatkan  ijin  dari  Pemerintah  Kabupaten  Enrekang dengan No. 73.16/672/DPMPTSP/ENR/IP/XI/2022 tanggal 30 Januari 2023. Selain itu, pada  tanggal  6  Februari  2023  dikeluarkan  surat  dengan  No.4/LE/2023  sebagai  bukti bahwa  pihak  “Komite  Etik  Penelitian  Kesehatan  Fakultas  Farmasi  Universitas Airlangga” telah menyetujui pelaksanaan riset tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Karakteristik puskesmas Karakteristik Kategori Jumlah n (%) Wilayah Akreditasi Perawatan
Perkotaan Pedesaan
Terpencil Dasar Madya Utama Paripurna Belum akreditasi Rawat inap Bukan rawat inap 2 (14,3) 7 (50) 5 (35,7) 5 (35,7) 4 (28,6) 3 (21,4) 1 (7,1) 1 (7,1) 12 (85,7) 2 (14,3)
Hasil  penelitian  pada  tabel  1  menunjukkan  karakteristik  puskesmas  yaitu  pada karakteristik wilayah kategori pedesaan yang menjadi paling dominan yaitu berjumlah 7 (50%)  puskesmas.  Pada  karakteristik  akreditasi  kategori  akreditasi  dasar  menjadi kategori  yang  paling  banyak  didapatkan  puskesmas  yaitu  berjumlah  5  (35,7%) puskesmas.  Pada  jenis  perawatan  puskesmas  yang  masuk  dalam  kategori  rawat  inap berjumlah 12 (85,7%).
Hasil penelitian pada tabel 2 berikut ini, terkait karakteristik responden ditemukan pihak  responden  yang  paling  mendominasi  adalah  jenis  kelamin  perempuan  sebanyak 92,9% atau 13 orang dan pada kriteria durasi kerja ditemukan kriteria masa kerja 5-10 tahun  dan  1-5  tahun  lebih  mendominasi  dengan  banyaknya  responden  masing-masing adalah  5  orang.  Pada  karakteristik  pendidikan  terakhir  paling  banyak  yaitu  pendidikan strata  1  dengan  jumlah  9  (64,3%)  sedangkan  profesi  paling  banyak  apoteker  yaitu berjumlah 8 (57,1%).
Tabel 2. Karakteristik responden Karakteristik Kategori Jumlah n (%)
Jenis kelamin Masa kerja Pendidikan terakhir Profesi kesehatan Pria Perempuan 1-5 tahun 5-10 tahun >10 tahun Diploma III Strata 1 Strata 2 Apoteker Tenaga teknis kefarmasian 1 (71,9) 13 (92,9) 5 (35,7) 5 (35,7) 4 (28,6) 5 (35,7) 9 (64,3) 0 (0) 8 (57,1) 6 (52,9)
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar puskesmas di wilayah Kabupaten  Enrekang  pengelolaan  obatnya  masuk  kategori  baik  dengan  persentase perencanaan  64,3  %,  pengadaan  100  %,  penerimaan  100  %,  penyimpanan  57,1%, pendistribusian  71,4%,  pemusnahan  dan  penarikan  92,9%,  pengendalian  71,4%, administrasi pencatatan dan pelaporan 57,1%.
Tabel 3. Hasil observasi kualitas pengelolaan obat Puskesmas Pengelolaan Obat Kurang n (%) Cukup n (%) Baik n (%) Perencanaan Pengadaan Penerimaan Penyimpanan Pendistribusian Pemusnahan dan penarikan Pengendalian Administrasi pencatatan dan pelaporan - - - - - - - - 5 (35,7) - - 6 (42,9) 4 (28,6) 1 (7,1) 4 (28,6) 6 (42,9) 9 (64,3) 14 (100) 14 (100) 8 (57,1) 10 (71,4) 13 (92,9) 10 (71,4) 8 (57,1)
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa  persentase  ketersediaan  40  item  obat indikator nasional di puskesmas wilayah Kabupaten Enrekang yaitu kategori aman 56%, kosong 4,4%, kurang 10,5%, dan berlebih 29,1%.
Tabel 4.
Kondisi ketersediaan 40 item obat indikator nasional di 14 (empat belas) Puskesmas Wilayah
Kabupaten Enrekang. Puskesmas (kode huruf) Kosong (%) Kurang (%) Aman (%) Berlebih (%) A B C D E F G H I J K L M N 2,5 2,5 7,5 5 2,5 5 7,5 2,5 5 5 5 2,5 2,5 7,5 10 5 7,5 15 15 10 7,5 10 12,5 12,5 12,5 10 10 10 60 55 57,5 55 60 65 42,5 65 52,5 45 52,5 55 67,5 50 27,5 37,5 27,5 25 22,5 20 42,5 22,5 30 37,5 30 32,5 20 32,5
Rata-rata ± SD 4,4 ± 2 10,5 ± 2,8 56 ± 7,2 29,1 ± 6,9 Keterangan : Kosong : < 1 bulan Kurang : 1 - < 12 bulan Aman : 12 – 18 bulan Berlebih : > 12 bulan

## PEMBAHASAN Perencanaan
Pada tabel 3 menunjukkan kualitas perencanan puskesmas berada dalam kategori yang  baik  berjumlah  9  (64,3%),  sedangkan  puskesmas  yang  kualitas  perencanaannya masuk  dalam  kategori  cukup  berjumlah  5  (35,7%).  Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan dengan menggunakan 19 pernyataan menunjukkan bahwa semua puskesmas sudah  membuat  Rencana  Kebutuhan  Obat  (RKO)  setiap  tahunnya.  Pada  perencanaan tersebut  jenis  obat-obatan  yang  harus  tersedia  yakni  obat  generik  berdasarkan  DOEN dan  Formularium  Nasional  yang  diperuntukkan  layanan  tingkat  pertama.  Pernyataan dalam  penelitian  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Cholilah  (2021)  yaitu pengusulan obat yang dilakukan oleh puskesmas di  Kota Tegal  mengacu  pada Fornas. Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  penentuan  jumlah  obat  berdasarkan  pada metode  konsumsi  dengan  memperhitungkan  sisa  stok  akhir  tahun,  waktu  kekosongan obat, buffer stock dan waktu tunggu penerimaan obat. Pada proses perencanaan semua puskesmas  juga  memperhitungkan  kebutuhan  obat  dari  semua  jaringan  pelayanan puskesmas.
Berdasarkan  hasil  observasi  perencanaan  obat  masih  ditemukan  beberapa puskemas  yang  belum  menerapkan  SPO  (Standar  Prosedur  Operasional)  dan  ada sebagian puskesmas sudah memiliki SPO tetapi SPO tersebut tidak diletakkan di tempat yang  mudah  terlihat.  Padahal  SPO  mempunyai  peranan  penting  sebagai  acuan  setiap kegiatan  operasional  di  lingkungan  puskesmas  dan  membantu  dalam  menyusun perencanaan  obat  agar  sesuai  dengan  kebutuhan. Noviani  (2020). Poin  berikutnya  yaitu mayoritas  puskesmas  belum  mempunyai  formularium  puskesmas  yang  dijadikan pedoman  dalam  pemilihan  jenis  obat  yang  akan  direncanakan.  Dampak  dari  tidak adanya  formularium  puskesmas  yaitu  akan  mengalami  kesulitan  saat  merencanakan obat  ( Mustika  et  al.,  2022). Berdasarkan  informasi  yang  dilansir  dari  juknis  standar pelayanan  kefarmasian  manfaat  formularium  puskesmas  diantaranya  memudahkan pihak medis, apoteker, dokter gigi, maupun dokter dalam mendapatkan informasi terkait jenis  obat  yang  dipakai  pada  puskesmas  tersebut  dan  memudahkan  dalam mengendalikan ketersediaan obat, kualitas maupun anggaran (Kemenkes, 2019).
Hampir  keseluruhan  puskemas  belum  memiliki  tim  perencana  kebutuhan  obat. Pada  metode  perencanaan  yang  digunakan  semua  puskesmas  menggunakan  metode konsumsi  tapi  sebagian  besar  puskesmas  belum  memperhitungkan  perubahan  pola penyakit  dalam  menentukan  jumlah  obat  yang  akan  direncanakan.  Hal  ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan di puskesmas Kota tegal yaitu perencanaan  obat  di puskesmas  Kota  Tegal  menggunakan  metode  konsumsi    dimana    metode    ini    masih belum sepenuhnya tepat  sasaran karena berdasarkan pengalaman  di   lapangan  belum tentu    pola  penyakit    yang    terjadi    pada    tahun    berikutnya  sama        dengan        pola penyakit    pada saat dilakukan perencanaan sehingga bisa mengakibatkan obat kosong, over stockobat dan obat kadaluarsa (Cholilah et al., 2021).

## Pengadaan
Terdapat  dua  cara  dalam  pengadaan  obat  di  puskesmas  yakni  yang  pertama dengan  membeli  secara  mandiri  dan  yang  kedua  membuat  permintaan  kepada  Dinas Kesehatan  tingkat  kabupaten  maupun  kota  (Kemenkes,  2019).  Pada  tabel  3  diperoleh kategori  baik  pada  kriteria  kualitas  pengadaan  obat.  Hasil  observasi  yang  dilakukan dengan  menggunakan  10  pernyataan  menunjukkan  semua  puskesmas  melakukan permintaan  obat  di  Dinas  Kesehatan  setiap  bulan  menggunakan  dokumen  permintaan berbentuk LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Penerimaan Obat). Selain itu, pada dokumen tersebut dijumpai permintaan obat khusus seperti obat program dan obat yang dibutuhkan  apabila  terjadi  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  dan  permintaan  obat  jenis  ini dilakukan secara rutin ( Kusumah, 2021).
Hasil observasi juga menunjukkan ada 3 poin pernyataan yang mendapatkan nilai paling  rendah  yaitu  sebagian  besar  puskesmas  belum  memiliki  Standar  Prosedur Operasional  (SPO)  kegiatan  pengadaan.  Kegiatan  pengadaan  di  puskesmas  terdiri  dari permintaan  ke  Dinas  Kesehatan  dan  pengadaan  mandiri  di  puskesmas,  pada  hasil observasi yang dilakukan, didapatkan bahwa selama tahun 2021 semua puskesmas tidak melakukan  pengadaan  mandiri,  jadi  semua  pengadaan  obat  hanya  dilakukan  melalui permintaan  ke  Dinas  Kesehatan.  Menurut  Permenkes  No.  6  tahun  2022  puskesmas dapat  melakukan  pengadaan  mandiri  dengan  menggunakan  dana  kapitasi  JKN.  Dana kapitasi  JKN  dengan  persentase  maksimal  40%  dapat  dimanfaatkan  untuk  dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan termasuk belanja obat (Kemenkes RI, 2022).

## Penerimaan
Pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  kualitas  penerimaan  obat  di  semua  puskesmas termasuk dalam kategori baik. Hasil observasi  yang dilakukan dengan menggunakan 7 pernyataan  didapatkan  hasil  yang  menunjukkan  bahwa  setiap  obat  yang  diterima  di puskesmas dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dengan Surat Bukti Barang Keluar  (SBBK).  Petugas  juga  melakukan  pemeriksaan  tanggal  kedaluwarsa  obat  dan mutu/fisik obat. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa ada 2 poin pernyataan  yang mendapatkan  nilai  paling  rendah  yaitu  sebagian  besar  puskesmas  belum  memiliki Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  kegiatan  penerimaan.  Masih  ada  beberapa Puskesmas  yang  belum  melakukan  pencatatan  ke  buku  penerimaan  setiap  menerima obat-obatan.  Kondisi  berbeda  terjadi  pada  penelitian  Sujarwad  et  al  (2023) mengungkapkan bahwa petugas farmasi dalam menerima obat, melakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitasnya, serta melakukan pencatatan terkait penerimaan obat. Padahal berdasarkan  pernyataan  dalam  Juknis  pelayanan  kefarmasian  (2019)  dibutuhkan  kartu stok  obat  dan  buku  penerimaan  sebagai  tanda  telah  menerima  obat  yang  didalamnya terisi terkait tanggal kedaluwarsa, jumlah, dan jenis obat-obatan ( San et al., 2020).

## Penyimpanan
Penyimpanan  bertujuan  untuk  mengawasi,  meminimalisir  terjadinya  pencurian obat,  menekan  pemafaatan  obat  ilegal,  dan  menjaga  kualitas  obat  (Kemenkes,  2019). Pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  puskesmas  yang  kualitas  penyimpanan  obatnya masuk  dalam  kategori  yang  baik  berjumlah  8  (57,1%),  sedangkan  puskesmas  yang kualitas penyimpanan masuk dalam kategori cukup berjumlah 6 (42,9%).
Terdapat 16 pernyataan yang diimplementasikan dalam penelitian dan ditemukan dua jenis metode penyimpanan yang diterapkan seluruh puskesmas yakni FIFO ( First In First Out ) dan FEFO ( First Expired First Out ). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Safitri  et  al.  (2022)  Proses  penyimpanan  obat  di  Puskesmas  Meureubo  Kecamatan
Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat  sudah  menggunakan  sistem  FIFO  dan  FEFO. Keseluruhan  puskesmas  di  Kabupaten  Enrekang  juga  memanfaatkan  AC  ( Air Conditioner )  untuk  menjaga  suhu  ruang  peyimpanan  dan  obat-obatan  disusun berdasarkan  alfabet.  Hal ini sejalan dengan penelitian  yang dilakukan di  puskesmas di Kota  Tegal  yaitu  setiap  puskesmas  yang      ada      di      Kota      Tegal      sudah      memiliki pengatur  suhu  ruangan, begitu  juga  dengan pendingin  ruangan  (AC) sehingga suhu ruangan  bisa  terjaga  (Cholilah  et  al.,  2021).  Setiap  puskesmas  memiliki  lemari psikotropika  dan  narkotika  dan  juga  lemari  pendingin  di  ruangan  penyimpanan  obat. Sebagian  besar  puskesmas  memiliki  generator  untuk  mengantisipasi  apabila  terjadi pemadaman  listrik.  Beberapa  hal  diatas  sudah  sesuai  dengan  beberapa  poin  standar penyimpanan  di  juknis  standar  pelayanan  kefarmasian  di  puskesmas( Wahyuni  et  al., 2019).
Adapun  beberapa  poin  yang  mendapatkan  nilai  rendah  pada  hasil  observasi penyimpanan  yaitu  sebagian  besar  puskesmas  belum  memiliki  Standar  Prosedur Operasional (SPO) kegiatan penyimpanan obat. Pada kegiatan penyimpanan ini hampir semua puskesmas belum menerapkan sistem penyimpanan life saving (obat emergency) ( Nasif et al., 2021), belum menerapkan sistem high alert untuk obat dengan kewaspadaan tinggi,  begitupun  pada  obat-obatan  yang  mudah  terbakar  seperti  clor  etil,  alkohol  dan sejenisnya  belum  dipisahkan  pada  tempat  yang  berbeda.  Sedangkan  menurut  juknis standar pelayanan kefarmasian (2019) penyimpanan obat di gudang penyimpanan harus menerapkan sistem penyimpanan life saving (obat emergency) dan mengimplementasikan high  alert untuk  obat  dengan  kewaspadaan  tinggi,  begitupun pada  obat-obatan  dengan  kandungan  clor  etil,  alkohol  dan  sejenisnya  dipisahkan  pada tempat  yang  berbeda.  Hampir  semua  puskesmas  memilik  lemari  pendingin  tapi  lemari pendingin  tersebut  tidak  dilengkapi  perangkat  pengawas real  time dan  tidak  adanya pengisian kartu suhu setiap hari.

## Pendistribusian
Upaya  untuk  menyalurkan  obat  kesuatu  jaringan  maupun  sub  unit  farmasi puskemas  agar  terjadi  pemerataan  dan  pemenuhan  kebutuhan  disebut  dengan pendistribusian  (Kemenkes,  2019).  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  puskesmas  dengan kualitas  pendistribusian  yang  masuk  kategori  baik  berjumlah  10  (71,4%)  Puskesmas sedangkan yang masuk kategori cukup berjumlah 4 (28,6%) puskesmas. Hasil observasi yang  dilakukan  dengan  menggunakan  9  pernyataan  menunjukkan  setiap  puskesmas melakukan  distribusi  obat  ke  jaringannya  setiap  bulan.  Penentuan  jumlah  obat  yang akan  didistribusikan  memperhitungkan  pemakaian  rata-rata  dan  sisa  stok  dari  jaringan pelayanan kesehatan puskesmas. Laporan pemakaian dan penerimaan obat dari jaringan puskesmas  diarsipkan  oleh  petugas.  Beberapa  poin  diatas  sudah  sesuai  dengan  juknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.
Hasil  observasi  juga  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  puskesmas  belum mempunyai Standar Prosedur Operasional (SPO) kegiatan pendistribusian dan setengah dari puskesmas melakukan pendistribusian obat ke jaringan pelayanan kesehatan  tanpa mempertimbangkan jumlah kunjungan pasien di jaringan pelayanan tersebut.

## Pemusnahan dan Penarikan
Pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  puskesmas  dengan  kualitas  pemusnahan  dan penarikan yang masuk kategori baik berjumlah 13 (92,9%) Puskesmas sedangkan  yang masuk  kategori  cukup  berjumlah  1(7,1%)  Puskesmas.  Hasil  observasi  yang  dilakukan
dengan  menggunakan  lembar  observasi  yang  berisikan  4  pernyataan  menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk  kegiatan  pemusnahan  dan  penarikan.  Semua  puskesmas  sudah  melakukan pencatatan atau membuat daftar untuk obat yang rusak dan kedaluwarsa lalu semua obat yang  kedaluwarsa,  rusak  atau  ditarik  dari  peredaran  dikembalikan  ke  dinas  kesehatan. Pada  saat  mengembalikan  obat  ke  dinas  kesehatan,  puskesmas  membuat  form  atau berita  acara  pengembalian  obat  tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan.  Perlakuan  terhadap  obat  yang  rusak  di  Puskesmas  Landasan  Ulin  yaitu dengan mencatat jenis dan jumlah kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kegiatan pemusnahan  dan  penarikan  obat  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  dimana  obat  akan dikirimkan ke Dinas Kesehatan pada saat akan dimusnahkan (Noorhidayah et al., 2022), Hal ini sesuai dengan juknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas (2019) yaitu sediaan  farmasi  dan  BMHP  yang  kadaluwarsa,  rusak  atau  ditarik  dari  peredaran dikembalikan ke instalasi farmasi pemerintah dengan disertai berita acara pengembalian ( Barung & Sayuti, 2023).

## Pengendalian
Pengendalian  persediaan  adalah  suatu  kegiatan  untuk  memastikan  ketersediaan obat dan BMHP. Tujuan pengendalian agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat dan  BMHP  di  jaringan  pelayanan  puskesmas  (Kemenkes,  2019).  Pada  tabel  3 menunjukkan  bahwa  Puskesmas  dengan  kualitas  pengendalian  yang  masuk  kategori baik berjumlah 10 (71,4%) puskesmas sedangkan yang masuk kategori cukup berjumlah 4 (28,6%) puskesmas.
Hasil  observasi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  lembar  observasi  yang berisikan 11 pernyataan menunjukkan bahwa sebagian besar puskesmas belum memiliki Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  pada  kegiatan  pengendalian.  Pada  tahapan pengendalian semua puskesmas melakukan  penggantian obat  yang kosong  yang masih dalam  satu  kelas  terapi  dengan  persetujuan  dokter/dokter  gigi/penanggung  jawab pasien.  Puskesmas  juga  melakukan  pengajuan  permintaan  obat  ke  dinas  kesehatan kabupaten apabila terjadi kekurangan obat di puskesmas ( Mustika et al., 2022).
Pada hasil observasi juga ditemukan bahwa dalam mengantisipasi obat yang tidak dapat  dipenuhi  oleh  dinas  kesehatan,  puskesmas  tidak  melakukan  pengadaan  obat mandiri. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan karena salah satu  tujuan  dari  pengadaan  mandiri  adalah  untuk  mengantisipasi  kekosongan  atau kurangnya  suplai  obat  dari  Dinas  Kesehatan,  dengan  tidak  adanya  pengadaan  mandiri maka  kekurangan  dan  kekosongan  obat  tidak  dapat  diatasi  sehingga  menyebabkan pelayanan  kesehatan  terganggu  karena  kemungkinan  ada  pasien  yang  tidak  bisa mendapatkan obat. Pengadaan mandiri bisa bersumber dari dana JKN ini sesuai dengan Permenkes  No.  6  tahun  2022  yang  berbunyi  puskesmas  dapat  melakukan  pengadaan mandiri dengan menggunakan dana kapitasi JKN. Dana kapitasi JKN dengan persentase maksimal  40%  dapat  dimanfaatkan  untuk  dukungan  biaya  operasional  pelayanan kesehatan termasuk belanja obat (Kemenkes RI, 2022).

## Administrasi Pencatatan dan Pelaporan
Pada  table  3  menunjukkan  bahwa  puskesmas  dengan  kualitas  administrasi pencatatan  dan  pelaporan  yang  masuk  kategori  baik  berjumlah  8  (57,1%)  puskesmas sedangkan yang masuk kategori cukup berjumlah 6 (42,9%) puskesmas. Hasil observasi yang  dilakukan  dengan  menggunakan  lembar  observasi  yang  berisikan  16  pernyataan
menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  puskesmas  belum  memiliki  Standar  Prosedur Operasional  (SPO)  pada  kegiatan  administrasi  pencatatan  dan  pelaporan.  Semua puskesmas  telah  melengkapi  kartu  stok  di  setiap  item  obat  dan  diletakkan  berdekatan dengan  obat  tersebut.  Puskesmas  juga  sudah  melakukan  pencatatan  secara  rutin  setiap kali  mutasi  obat  baik  penerimaan,  pengeluaran,  hilang,  rusak/kedaluwarsa.  Terdapat empat  jenis  laporan  yang  harus  disusun  oleh  pihak  puskesmas  diantaranya  laporan program,  obat  kedaluwarsa,  narkotika  maupun  psikotropika,  dan  LPLPO  (Laporan Penerimaan  dan  Pengeluaran  Obat.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  juknis  standar pelayanan kefarmasian. Semua puskesmas belum menggunakan sistem informasi dalam kegiatan  administrasi  jadi  semua  pencatatan  masih  dilakukan  secara  manual.  Menurut Dina  Pramesti  (2021)  dari  hasil  riset  di  Rumah  Sakit  Gatoel  diperoleh  tingkat manajemen  ketersediaan  obat  dalam  kondisi  optimal  karena  adanya  integrasi  dengan sistem  SIMRS  (Sistem  Informasi  Manajemen  Rumah  Sakit)  (Pramesti  &  Djamhuri, 2021) ( Ardiyuliati, 2022).

## Ketersediaan Obat
Pada  penelitian  ini  obat  yang  dihitung  ketersediaannya  adalah  40  (empat  puluh) item  obat  indikator  nasional.  Ketersediaan  obat  dihitung  dengan  membandingkan  total stok  selama  satu  tahun  yaitu  tahun  2021  dibagi  dengan  rata-rata  pemakaian  perbulan. Total stok didapatkan dengan menjumlahkan stok awal tahun dengan total penerimaan selama  tahun  2021.  Pemakaian  rata-rata  perbulan  didapatkan  dengan  membagi  total pemakaian  selama  satu  tahun  dengan  jumlah  bulan  obat  itu  tersedia  di  puskesmas. Terdapat  empat  tingkatan  dalam  pengklasifikasian  ketersediaan  obat  yakni  obat  yang tersedia bisa digunakan lebih 18 bulan berada dalam klasifikasi stok berlebih, stok aman apabila jumlah obat  yang tersedia bisa dipakai  selama 12-18 bulan, obat  yang tersedia hanya  bisa  mencukupi  tidak  lebih  dari  12  bulan  berada  dalam  klasifikasi  stok  kurang, dan dikatakan stok kosong jika tingkat ketersediaan obat tidak lebih dari 1 bulan.
Pada  tabel  4  menunjukkan  persentase  ketersediaan  obat  di  setiap  puskesmas. Hasilnya  yaitu  rata-rata  tingkat  ketersediaan  40  item  obat  indikator  nasional  di puskesmas wilayah Kabupaten Enrekang yang masuk dalam kategori tingkat kecukupan yang  aman  adalah  sebesar  56%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  40  item obat  indikator  nasional  di  puskesmas  wilayah  Kabupaten  Enrekang  yang  termasuk kategori aman masih rendah apabila dibandingkan dengan jurnal penelitian dari Wiwik Dinah  Sulistyowati  (2020)  yaitu  tingkat  ketersediaan  obat  puskesmas  di  wilayah Kabupaten  Jombang  sebesar  83,17%.  Beberapa  contoh  item  obat  yang  masuk  dalam kategori  aman  yaitu  Allopurinol  tablet  100  mg,  Asam  askorbat  tablet  50  mg,  dan Amoksisillin tablet 500 mg.
Selain  kategori  aman,  ketersediaan  obat  di  puskesmas  wilayah  Kabupaten Enrekang juga terdapat kategori kosong, kurang dan berlebih. Tingkat ketersediaan obat yang  masuk  dalam  kategori  kosong  adalah  4,4  %  ini  menunjukkan  bahwa  masih  ada item  obat  yang  mengalami  kekosongan  yaitu  Difenhidramin  HCl  injeksi  10  mg/ml. Tingkat  ketersediaan  obat  yang  masuk  dalam  kategori  kurang  yaitu  sebesar  10,5%  ini menunjukkan  bahwa  masih  ada  beberapa  item  obat  yang  ketersediaannya  masih dibawah 12 bulan diantaranya  yaitu  Amlodipin  tablet  5 mg, Simvastatin tablet  10 mg, dan  Betametasone  krim  0,1%.  Penyebab  terjadinya  stok  kurang  bisa  disebabkan ketersediaan  obat  di  instalasi  farmasi  kabupaten  yang  tidak  memadai  sehingga pengiriman  ke  puskesmas  kurang  dari  permintaan,  pola  pengobatan  yang  berbeda ataupun  pola  penyakit  yang  berbeda  sehingga  penggunaan  obat  tertentu  akan  menjadi
lebih banyak dibandingkan dengan periode sebelumnya dan  waktu  tunggu  yang cukup lama  (Satibi,  Prasetyo,  et  al.,  2020)  Pada  kategori  tingkat  ketersediaan  obat  yang berlebih  jumlah  rata-ratanya  yaitu  29,1  %.  Hasil  ini  menunjukan  tingkat  ketersediaan obat melebihi standar aman yaitu sebesar 12-18 bulan beberapa contoh item obat  yang termasuk  kategori  obat  berlebih  adalah  Antasida  DOEN  tablet  kombinasi  500  mg, Diazepam  tablet  2  mg  dan  Prednison  tablet  5  mg.  Hasil  ini  menggambarkan  bahwa masih  terjadi  penumpukan  persediaan  yang  terjadi  di  puskesmas.  Hal  yang  dapat menyebabkan  stok  obat  berlebih  pada  puskesmas  adalah  proses  perencanaan  yang berlebihan, penerimaan yang melebihi jumlah permintaan, pergeseran pola penyakit dan pola pengobatan (Satibi, Prasetyo, et al., 2020).

## SIMPULAN
Sebagian  besar  puskesmas  di  Kabupaten  Enrekang  pengelolaan  obatnya  masuk kategori baik tapi masih ada sebagian dari kegiatan pengelolaan obat yang belum sesuai dengan juknis standar pelayanan kefarmasian. Ketersediaan obat di puskesmas wilayah Kabupaten Enrekang dengan kategori aman hanya 56%.

## SARAN
Peneliti  menyarankan  kepada  puskesmas  agar  membuat  SPO  terbaru  dan memasang  di  tempat  yang  mudah  terlihat.  Membuat  formularium  puskesmas  dan  tim perencana kebutuhan obat di puskesmas agar lebih maksimal dalam melakukan kegiatan perencanaan.  Melakukan  pengadaan  obat  secara  mandiri  dengan  sumber  dana  berasal dari  puskesmas  (Dana  JKN)  sesuai  dengan  pedoman  peraturan  dan  ketentuan  yang berlaku. Mengusulkan ke Dinas Kesehatan penerapan teknologi sistem informasi dalam mendukung proses pengelolaan obat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyuliati,  D.  E.  (2022). Faktor  Penyebab  Ketidakpatuhan  Visite  Farmasi  Klinik  di Rumah Sakit Gatoel Mojokerto, Doctoral dissertation , STIKES Yayasan  RS Dr. Soetomo Surabaya.  https://repository.stikes-yrsds.ac.id/id/eprint/469/
Barung, E. N., & Sayuti, A. N. A. (2023). Bunga Rampai Manajemen Farmasi . Media Pustaka Indo.
Cholilah,  C.,  Wijayanti,  T.,  &  Satibi,  S.  (2021).  Analisis  Mutu  Pengelolaan  Obat  di Puskesmas Kota Tegal. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 11 (4), 274– 285. https://doi.org/10.22146/jmpf.69095
Hilmawati,  S.,  Chotimah,  I.,  &  Dwimawati,  E.  (2020).  Analisis  Manajemen  Logistik Obat  di  Puskesmas  Cipayung  Kota  Depok  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2019. Jurnal  Mahasiswa  Kesehatan  Masyarakat , 3 (4),  427-439.  http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/PROMOTOR
Kemenkes  RI.  (2022). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2022  Tentang  Penggunaan  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  Dalam Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah . Jakarta. Kemenkes.  (2019). Petunjuk  Teknis  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Puskesmas . Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Kusumah, W. N. (2021). Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Kassi-Kassi Sebelum dan  Selama  Pandemi  Covid-19, Doctoral  Dissertation, Universitas  Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6008/
Martha,  B.,  Ummi,  Z.,  Perwitasari,  D.  A.,  &  Khotimah,  M.  (2022).  Evaluasi Ketersediaan  Obat  di  Puskesmas  Pandak  1  Periode  Maret  2022. Prosiding Seminar Pusat Informasi Dan Kajian Obat , 1 , 153–157. http://seminar.uad.ac.id/index.php/PIKO/article/view/12455 Mustika,  M.,  Yuliastuti,  F.,  &  Septianingrum,  N.  M.  A.  N.  (2022).  Gambaran Kesesuaian  Ketersediaan  Obat  dengan  Formularium  Nasional  di  puskesmas Muntilan II. Borobudur Pharmacy Review , 2 (1), 1-7.
https://doi.org/10.31603/bphr.v2i1.5688
Nasif,  H.,  Sari,  Y.  O.,  &  Rahmadriza,  Z.  (2021).  Profil  Penyimpanan  Obat  pada Puskesmas di Kota Padang Sumatera Barat. Jurnal Sains Farmasi & Klinis , 8 (3), 309-315. https://doi.org/10.25077/jsfk.8.3.309-315.2021
Noorhidayah, Khatimatun Inayah, H., & Sintya Rahayu, A. (2022). Analisis Manajemen
Logistik  Obat  di  Puskesmas  Landasan  Ulin  Tahun  2021. Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 9 (1), 58–65. https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/ANN/article/view/705
Noviani,  L. (2020). Kumpulan  Standar Prosedur dalam Pelayanan Kefarmasian untuk Rumah  Sakit,  Puskesmas,  dan  Apotek .  Penerbit  Universitas  Katolik  Indonesia Atma Jaya.
Pramesti,  D.  N.,  &  Djamhuri,  A.  (2021).  Analisis  Sistem  Informasi  Manajemen Persediaan  Obat  (Studi  Kasus  di  Rumah  Sakit  Gatoel  Kota  Mojokerto). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9(2) , 1–20, https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7148 Safitri,  A.,  &  Wahyuni,  S.  S.  (2022).  Analisis  Pengelolaan  Obat  di  Puskesmas Meureubo  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat  Tahun  2021. Jurnal
Jurmakemas , 2 (2),344363.http://jurnal.utu.ac.id/JURMAKEMAS/article/view/580
6
San,  I.  P.,  Batara,  A.  S.,  &  Alwi,  M.  K.  (2020).  Pengelolaan  Kebutuhan  Logistik Farmasi  pada  Instalasi  Farmasi  RS  Islam  Faisal  Makassar. Promotif:  Jurnal Kesehatan Masyarakat , 10 (2), 78-85. https://doi.org/10.56338/pjkm.v10i2.1363 Satibi, Dwi prasetyo, septimawanto, Rokhman, M. R., & Aditama, H. (2020). Penilaian Mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas . Gadjah Mada University Press. Sujarwad,  M.,  Tosepu,  R.,  &  Kusnan,  A.  (2023).  Analisis  Manajemen  Logistik Pengelolaan Obat di Puskesmas Kota Kendari. Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan , 14 (2), 281–291. https://doi.org/https://doi.org/10.36089/nu.v14i2.1238
Sulistyowati,  W.  D.,  Anggi  Restyana,  &  Yuniar,  A.  W.  (2020).  Evaluasi  Pengelolaan Obat  di  Puskesmas  Wilayah  Kabupaten  Jombang  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi. Jurnal  Inovasi  Farmasi  Indonesia  (JAFI) , 1(2) ,  60–75. https://doi.org/https://doi.org/10.30737/jafi.v1i2.760
Tualeka,  U.,  Satibi,  &  Fudholi,  A.  (2021).  Analisis  Ketersediaan  Obat  di  Puskesmas
Kabupaten Maluku Tengah. Majalah Farmasetik , 17 (3), 303–311. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v1i1.54084
Wahyuni, A., Aryzki, S., & Yuliana, I. (2019). Evaluasi Penyimpanan Sediaan Farmasi di  Gudang  Puskesmas  Se  Kota  Banjarmasin. Jurnal  Insan  Farmasi Indonesia , 2 (2), 166-174. https://doi.org/10.36387/jifi.v2i2.412