## PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL SECARA ONLINE (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)
Andi Maysarah 1 , Fandi Iskandar Sopang 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan
1 email: Andimaysarah@dharmawangsa.ac.id
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Dharmawangsa Medan
2 email: fandiiskandar@dharmawangsa.ac.id

## ABSTRAK
Perkembangan  teknologi  informatika  yang  sangat  maju  telah  merevolusi  cara  perdagangan dilakukan dalam masyarakat. Praktik tradisional terlibat dengan penjual dan pembeli di lokasi fisik tertentu telah digantikan oleh kemampuan untuk melakukan transaksi dari lokasi mana pun dengan bantuan teknologi informatika.Munculnya e-commerce, atau perdagangan online, telah mengalami pertumbuhan  eksponensial  dan  telah  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan  sehari-hari  individu, terutama  mereka  yang  tinggal  di  daerah  perkotaan.Namun,  di  samping  dampak  positifnya,  e- commerce  juga  menghadirkan  konsekuensi  negatif  tertentu  karena  lambatnya  perkembangan undang-undang peraturan yang sesuai dengan ekspansi cepat bentuk perdagangan ini.Satu masalah penting  berkaitan  dengan  keadaan  lembaga  pemukiman  saat  ini.Metodologi  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yang  melibatkan pemeriksaan komprehensif hukum dan kasus-kasus yang relevan. Dari penelitian yang dilaksanakan menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  arbitrase  online  hamper  sama  dengan  prosedur  arbitrase konvensional,  dengan  pengecualian  bahwa  ketentuan  khusus  mengenai  spesifikasi  online  harus dimasukkan  dan  Putusan  arbitrase  online  dianggap  sah  selama  mematuhi  prinsip-prinsip  dasar arbitrase.
Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa, Bisnis, Digital. Online Dispute Resolution

## ABSTRACT
The development of highly advanced information technology has revolutionized the way commerce is  carried  out  in  society.  The  traditional  practice  of  engaging  with  sellers  and  buyers  at  specific physical locations has been replaced by the ability to conduct transactions from any location with the  help  of  information  technology.  The  emergence  of  e-commerce,  or  online  trading,  has experienced exponential growth and has become an integral part of the daily lives of individuals, especially those living in urban areas. However, in addition to its positive impacts, e-commerce also presents certain negative consequences due to the slow development of regulatory laws appropriate to the rapid expansion of this form of commerce. One important issue concerns the current state of settlement institutions. The research methodology used in this research is normative juridical legal research, which involves a comprehensive examination of the law and relevant cases. The research carried out shows that the implementation of online  arbitration is almost the same as conventional arbitration  procedures,  with  the  exception  that  special  provisions  regarding  online  specifications must be included and online arbitration awards are considered valid as long as they comply with the basic principles of arbitration.
Keywords: Settlement, Dispute, Business, Digital. Online Dispute Resolution

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi    yang  sangat  pesat  dapat mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat.  Persoalan  ini  tidak  terlepas  dari munculnya  internet  yang  memaksa  masyarakat  untuk  beradaptasi  dengan  keberadaannya dan akibat keberadaan internet itu sendiri. Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian dunia,  perekonomian  dunia  memasuki  babak  baru  yang  lebih  popular  dengan    istilah ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang  memanfaatkan  internet  sebagai  media  komunikasi,  kolaburasi  dan  koorporasi (Barkatullah, 2007).
Persoalan  bisnis  bukan  hanya  berkaitan  dengan  perdagangan  bisnis  konvensional saja, akan tetapi sudah bergeser ke perdagangan modern atau bisnis modern yang ditandai dengan  keterlibaan  internet  dalam  pelaksanaannya.  Saat  ini  untuk  memasarkan  produk terbaru  dalam  sebuah  perusahaan  cukup  memberitahukan  produk  tersebut  melalui  social media dan website perusahaan tersebut. Salah satu aspek penunjang lainnya adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan E-Commerce merupakan transaksi perdagangan antara 2 (Dua) pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli dengan menggunakan media internet (Akel et al., 2021) .
Konsep e-commerce berkaitan  dengan  pertukaran  komoditas  atau  layanan  yang difasilitasi  oleh  modalitas  elektronik.Sebaliknya,  pengaruh  kehadiran  Internet  pada perkembangan teknologi informasi konsumen memaksa konsumen untuk menjadi semakin cerdas  dan  spesifik  ketika  memilih  produk.Selain  itu,  bagi  produsen,  kemenangan  ini menghasilkan  efek  konstruktif  dengan  merampingkan  penyebaran  produk,  sehingga menghemat sumber daya dan waktu.(Fachurrahman et al., 2023).
Sebaliknya,  karena  tidak  adanya  interaksi  tatap  muka  antara  pihak-pihak  yang terlibat,  potensi  kegiatan  penipuan  atau  gangguan  muncul,  menimbulkan  kekhawatiran signifikan  yang  menuntut  kewaspadaan.Dampak  merugikan  dari  perdagangan  elektronik terutama menimpa konsumen. Di antara berbagai masalah, item yang diminta gagal selaras dengan item yang diterima, dan perbedaan lain muncul sehubungan dengan persyaratan yang disepakati sebelumnya. Contoh ilustratif adalah skenario di mana individu membeli barang secara online, hanya untuk menemukan bahwa produk aktual yang diperoleh tidak memiliki kemiripan dengan penggambaran visual yang disajikan dalam iklan.
Ada  korelasi  antara  penjual  dan  pembeli  dalam  bidang  perdagangan elektronik.hubungan  hukum  yang  menghasilkan  hak  dan  tanggung  jawab,  pada  dasarnya telah  diatur  dalam  aturan  hukum  yang  disebut  sebagai  hubungan  hukum.  Hukum perdata menggambarkan hak dan tanggung jawab individu yang terlibat dalam hubungan hukum, yang mencakup ketentuan tertulis dengan kedok peraturan perundang-undangan dan aturan tidak tertulis dalam bentuk hukum adat dan kebiasaan yang lazim dalam masyarakat.
Penegakan  hukum  material  perdata  terutama  berlaku  dalam  kasus-kasus  di  mana  ada pelanggaran dalam pelaksanaan hubungan hukum, yang memerlukan serangkaian peraturan hukum tambahan  di  samping  hukum  yang  mengatur  untuk  hubungan  hukum  tersebut  (hukum  perdata material).Peraturan  hukum  ini  dikenal  sebagai  Hukum  Formil  atau  Hukum  Acara  Perdata,  dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Namun, fungsi lembaga-lembaga peradilan ini telah menjadi sasaran kritik dan kecaman dari berbagai pihak karena berbagai masalah kompleks seputar  sistem  peradilan  Indonesia,  seperti  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lamban,  biaya
pengadilan  selangit,  kurang  responsif  dalam  menyelesaikan  kasus,  mengakibatkan  putusan  yang sering gagal untuk mengatasi masalah yang mendasarinya, dan tumpukan kasus-kasus yang belum terselesaikan di tingkat Mahkamah Agung. (Salami & Bintoro, 2008).
Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dan rumit berdampak buruk bagi individu yang mencari keadilan di semua aspek, terutama ketika berkaitan dengan ranah komersial, karena menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi dan menghabiskan potensi dan sumber daya perusahaan. Akibatnya, ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan profesional sesama rekan bisnis. Dalam bidang bisnis, penyelesaian sengketa yang cepat, efisiensi biaya, dan prosedur informal sangat penting. Mengingat munculnya e-commerce bertujuan untuk meringankan  tantangan  yang  terkait  dengan  transaksi  bisnis  tradisional,  tidak  diantisipasi bahwa model penyelesaian sengketa yudisial akan diterapkan, karena hanya akan menyia- nyiakan waktu dan sumber daya.
Hal  inilah  yang  menjadi  alasan  terbentuknya  pengaturan  penyelesaian  sengketa bisnis  yang  lebih  cepat  dan  kemudian  pada  tahun  1999  disahkan  Undang-undang No.  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  pada  tanggal  12 Agustus  1999  yang  membuka  lebar  kesempatan  untuk  menyelesaiakan  perkara-perkara bisnis di luar pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Bisnis  di  Era  Digital  Secara  Online (Online  Dispute Resolution).

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  memanfaatkan pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meneliti materi  yang  diperoleh  dari  berbagai  peraturan  hukum  dan  sumber  lain  yang  ditemukan  dalam literatur.  Jenis  data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  data  sekunder  yang berasal  dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Beberapa contoh data tersebut terdiri dari Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  ITE,  UU  No.  30  Tahun  1999,  Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, Permendag No. 72  Tahun 2020,  buku,  jurnal,  berita,  dan  karya  tertulis  lainnya  yang  relevan  dengan masalah perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Data tersebut dikumpulkan melalui metode studi perpustakaan,  dan  keberadaannya  akan dianalisis  melalui  teknik  deskriptif  kualitatif . (Situmorang, 2022) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Prosedur Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Di Era Digital Secara Online (Online

## Dispute Resolution)
Setiap sengketa bisnis yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat. Semakin banyak  serta  luasnya  kegiatan  perdagangan,  maka  terjadinya  sengketa  akan  semakin  tinggi sehingga  mengakibatkan  banyak  sengketa  yang  harus  diselesaikan.  Apabila  sengketa  bisnis terlambat  diselesaikan  akan  mengakibatkan  pembangunan  eonomi  tidak  akan  efisien, produktifitas  menurun,  dunia  bisnis  mandul,  biaya  produksi  meningkat  dan  berujung  pada kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja terhambat(Morgono, 2000).
Secara  konvensional,  penyelesaian  sengketa  komersial  pada  umumnya  diselesaikan melalui  pengadilan  (litigasi).  Menurut  Suparman,  proses  penyelesaian  secara  litigasi  lebih
bergaya  dominasi  menyebabkan  posisi  para  pihak  berlawanan  sehingga  tidak  mungkin diharapkan  jatuhnya  putusan  berkonsep  integrasi  yang  bersifat win-win  solution .  Selain  itu, proses  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  ini  memakan  waktu  yang  cukup  lama sehingga  dapat  membuat  ketidakpastian  bagi  perusahaan  atau  para  pihak  yang  bersengketa dalam menjalankan usahanya (Suparman, 2004).
Saat  ini  di  dunia  bisnis,  permintaan  penyelesaian  sengketa melalui  pengadilan (litigasi)  masih  kurang.  Bahkan  dalam  kasus-kasus  di  mana  resolusi  akhirnya  dicapai melalui sistem peradilan, itu dianggap sebagai upaya terakhir ( Ultimum Remedium) jika semua upaya lain gagal. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengidentifikasi sistem yang  sesuai,  efektif,  dan  efisien.  Mengingat  hal  ini,  dunia  bisnis  modern  semakin merangkul Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan ekonomis.
Semakin tinggi tingkat aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, semakin besar kemungkinan  menghadapi  potensi  perselisihan  elektronik.Perselisihan  semacam  itu  biasanya timbul  karena  dimasukkannya  ketentuan  hukum  dalam  perjanjian  elektronik.  Secara  umum, perselisihan  bisnis  dapat  diatasi  melalui  proses  litigasi  atau  non-litigasi.  Namun,  mengingat meningkatnya  permintaan  dari  para  pelaku  bisnis  untuk  penyelesaian  sengketa  yang  lebih praktis,  efisien,  dan  efektif,  terutama  ketika  para  pihak  secara  geografis  jauh,  dan  mengingat kemajuan teknologi informasi yang cepat, pendekatan baru dan inovatif untuk menyelesaikan sengketa  bisnis  Fintech  telah  muncul.  Pendekatan  ini,  yang  dikenal  sebagai Online  Dispute Resolution (ODR),  menggabungkan Alternative  Dispute  Resolution (ADR)  dengan  teknologi informasi untuk mengatasi konflik yang timbul dalam transaksi bisnis online. National Center for  State  Courts mendefinisikan  ODR  sebagai  platform  publik  berbasis  digital  di  mana  para pihak dapat mencari penyelesaian untuk perselisihan mereka.
Komunikasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  ODR difasilitasi  oleh  sistem  elektronik,  seperti  konferensi  video  atau  konferensi  web,  yang menggunakan berbagai alat digital seperti e-mail, listserv, ruang obrolan, dan pesan instan untuk merampingkan  proses  ODR.  Selain  itu,  arbiter  dan  mediator  yang  melakukan  penyelesaian sengketa ODR dibantu oleh fitur papan buletin yang memungkinkan streaming audiovisual real- time dan manajemen konten untuk mengunduh dan memproses data informasi dari pihak-pihak yang  bersengketa.Contoh  layanan  penyelesaian  sengketa  media  termasuk  Internet  Netral, SquareTrade, dan  WebMediate,  di  mana  satu  pihak  melengkapi  formulir  elektronik  untuk mengidentifikasi masalah online dan menawarkan beberapa solusi bagi mediator untuk ditinjau dalam  sistem  elektronik.Secara  tradisional,  ada  tiga  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian sengketa  alternatif,  yaitu  pihak  yang berselisih  dan pihak ketiga  yang  netral.  Namun,  metode ODR  berbeda  karena  melibatkan  empat  pihak,  yaitu  pihak  yang  bersengketa,  mediator  atau arbiter sebagai pihak ketiga yang netral, dan media teknologi informasi yang digunakan dalam sistem ODR bertindak sebagai “pihak keempat” dalam proses penyelesaian sengketa. Kehadiran pihak keempat dalam sistem ODR meningkatkan organisasi kegiatan penyelesaian sengketa dan manajemen  informasi,  sehingga  meningkatkan  efisiensi.  Pihak  keempat  memfasilitasi kategorisasi  jenis  sengketa  sebelum  melakukan  sesi  tatap  muka  melalui  konferensi  video  dan meningkatkan proses mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui pertemuan online (Chandra, 2014). Menurut Randall Butler, seorang pengacara di AS, kompleksitas perselisihan berkorelasi dengan kebutuhan pihak keempat. Misalnya, SmartSettle, platform mediasi online, mempekerjakan pihak keempat untuk pengambilan data informasi dan menggunakan  sistem  algoritmik  untuk  mengevaluasi  sengketa  dan  memberikan  umpan  balik tentang solusi penyelesaian potensial kepada pihak yang bersengketa.(Sari et al., 2022).
Penyelesaian Sengketa Online telah memperkenalkan konsep baru dalam menyelesaikan perselisihan  di  internet,  yang  telah  menyebabkan  berbagai  kemungkinan.Jelas  bahwa Penyelesaian  Sengketa  Online  melayani  berbagai  perselisihan  yang  sangat  menantang  untuk diselesaikan melalui cara-cara tradisional. Perselisihan tersebut termasuk sengketa perlindungan data, masalah perpajakan dalam transaksi, dan kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi.
Terbukti,  beberapa  pihak  sudah  mulai  menerapkan  model  Penyelesaian  Sengketa Online, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran layanan internet khusus. Misalnya, situs web terkenal dari Australia, dengan URL www.adronline.com.au, menawarkan layanan Penyelesaian Sengketa  Online.  Situs  web  lain,  www.squaretrade.com,  juga  menyediakan  layanan serupa.(Sutiyoso, 2008).
Penyelesaian Sengketa Online (ODR) dalam hal ini mengacu pada pemanfaatan Internet sebagai  platform  untuk  menyelesaikan  perselisihan  bisnis  di  luar  sistem  pengadilan,  di  mana arbitrase online berfungsi sebagai metode alternatif.
Sistem  penyelesaian  sengketa  alternatif  secara  tradisional  memiliki  kesamaan  dengan sistem  online.Prosedur  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa  online  sangat  mirip  dengan arbitrase konvensional, dengan perbedaan utama adalah media dan lokasi yang digunakan untuk penyelesaian  sengketa.  Arbitrase  online  berlangsung  di  ranah  internet  atau  dunia  maya,  dan proses penyelesaian biasanya tidak melibatkan interaksi tatap muka. Ini berbeda dengan arbitrase umum, di mana penyelesaian sengketa terjadi di dunia fisik dan seringkali memerlukan interaksi langsung antara para pihak. Namun, ini tidak menyiratkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa tidak akan pernah berhadapan langsung melalui arbitrase online. Dalam kasus tertentu, penyedia layanan arbitrase online dapat memfasilitasi pertemuan langsung antara kedua belah pihak untuk memastikan penyelesaian sengketa yang lancar.
Definisi  yang  disediakan  oleh  situs  web  www.odrnews.com  menjelaskan  konsep arbitrase, di mana pihak-pihak yang terlibat menyajikan argumen mereka kepada pihak ketiga yang tidak memihak yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Arbitrase memiliki kemiripan  dengan  proses  ruang  sidang,  di  mana  arbiter  berfungsi  mirip  dengan  hakim  dan menganut catatan sejarah. Hasil dari proses ini dapat mengikat atau tidak mengikat, tergantung pada perjanjian pra-arbitrase antara para pihak. Aspek baru arbitrase online ini menyimpang dari pendekatan  tradisional  yang  diamati  dalam  peraturan  arbitrase  nasional  dan  internasional,  di mana putusan arbitrase dianggap final dan mengikat .
Arbitrase  dan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  memainkan  peran  penting  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis.Namun,  dengan  munculnya  Internet  di  akhir  1980-an,  ranah perdagangan  telah  berkembang  ke  dunia  maya.  Jumlah  pengguna  internet  terus  meningkat, dengan  perkiraan  1  miliar  orang  diperkirakan  akan  terhubung  pada  tahun  ini.  Pertumbuhan eksponensial ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa hanya ada 50 juta pengguna pada tahun 1996 dan sekitar 288 juta pengguna di seluruh dunia pada tahun 2000(Zakaria, 2006) .
Di  era  digital  saat  ini,  berbagai  entitas  seperti  organisasi,  lembaga  pendidikan, pemerintah,  dan  individu  sudah  memanfaatkan  Internet  untuk  komunikasi,  serta  untuk melakukan  transaksi  bisnis  dan  berbagi  informasi.Lingkungan  online  ini  menghadirkan  pasar yang  menjanjikan  bagi  bisnis  untuk  beroperasi  di  dunia  maya.  Akibatnya,  banyak  transaksi bisnis dilakukan setiap hari melalui e-commerce. .
Dalam konteks penyelesaian sengketa komersial yang terjadi dalam perdagangan online, ada  kebutuhan  mendesak  untuk  sistem  penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan  hemat biaya.Metode tradisional penyelesaian sengketa dan arbitrase tidak lagi cukup dalam menangani perselisihan ini  secara efektif dan efisien, karena berbeda dari transaksi  tipikal dan perjanjian
perdagangan. Transaksi online melibatkan pihak-pihak yang secara fisik tidak bertemu satu sama lain,  dan  kehadiran  perbedaan  budaya  dan  bahasa  semakin  memperumit  masalah,  mengingat pembeli yang terlibat dalam transaksi ini sering berasal dari berbagai negara. Penghapusan batas- batas nasional dan kecepatan dan besarnya transaksi yang dilakukan di dunia maya memerlukan sistem  yang  lebih  maju  dan  efisien  untuk  menyelesaikan  sengketa  perdagangan,  melampaui kemampuan arbitrase dan alternatif lain yang ada.
Untuk menjawab kebutuhan suatu sistem tersebut di atas, maka pada tahun 1995, The Virtual Magistrate yang diciptakan oleh para akademisi hukum dunia maya yang bekerja untuk National Center for Automated Information Research (NCA1R) dan Cyberspace IMW Institute didirikan oleh Asosiasi Arbitrase Amerika (American Arbitration Association).
Dengan  biaya  US  $10  per  kasus,  individu  dengan  masalah  terkait  internet  dapat menggunakan  situs  web  resmi  sistem  ini  untuk  mengajukan  keluhan  resmi  dan  kemudian menerima putusan dari arbiter terpilih melalui email dalam jangka waktu kurang dari sepuluh hari. Pada tahun 1996, Kantor Ombud Online didirikan oleh Pusat Teknologi dan Penyelesaian Sengketa Universitas Massachusetts, dengan fokus pada penyelesaian perselisihan yang timbul dari aktivasi tas online. Berbeda dari hakim virtual yang menawarkan layanan arbitrase, kantor ombud online hanya menyediakan layanan mediasi. Cyber Tribunal, yang dibuat oleh University of Montreal pada tahun 1998, berfungsi sebagai platform untuk layanan mediasi dan arbitrase. Namun,  lembaga  ini  beroperasi  sebagai  proyek  eksperimental  dan  berakhir  pada  tahun  1999. Namun  demikian,  proyek  ini  tidak  berhenti  ada,  melainkan  beralih  ke  usaha  patungan  yang beroperasi secara komersial dengan nama eSolution. Selain perkembangan tersebut, kemunculan www.adronline.com.au dari Australia dan situs serupa lainnya juga terjadi. (Sutiyoso, 2008).
Layanan penyelesaian sengketa yang disebutkan di atas adalah pelopor di bidang sistem penyelesaian  sengketa  baru  yang  disebut  sebagai Online  Dispute  Resolution ,  di  mana  ODR mencakup arbitrase online sebagai modalitas untuk menyelesaikan perselisihan.
Arbitrase  Online  adalah  salah  satu  mekanisme  penyelesaian  sengketa  dengan menggunakan  online  dipute  resolution  (ODR).Istilah  ODR  diseut  pula  sebagai  model penyelesaian sengketa daring (PSD).PSD adalah hasil kolaborasi antara alternative penyelesaian sengketa  (APS)  dan  tekhnologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK).Penyelesaian  sengketa dilakukan via internet sehingga prosesnya cepat, mudah dan murah.PSD telah dipraktekkan di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Cina, Jepang, Hongkong, Singapura, dan India. PSD  dan  ODR  juga  dinamakan  Internet  Dispute  Resolution  dan  Online  ADR  (OADR)(Iswi Hariyani & Serfiyani, 2017).
Arbitrase  Model  ODR  ini  merupakan  perkembangan  dari  mekanisme  penyelesaian sengketa  nonlitigasi  yang  ada  di  dunia  nyata.Arbitrase  online  dapat  digunakan  dalam penyelesaian  sengketa  bisnis  dan  perdagangan  nasional  maupun  Internasional.Arbitrase  dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik (e-commerce). Arbitrase online disebut  dengan  arbitrase  modern  karena  fasilitas  dan  proses  pelaksanaannya  menggunakan fasilitas-fasilitas yang modern (Wajdi et al., 2023).
Arbitrase online itu sendiri memiliki kemiripan dengan arbitrase tradisional, meskipun di  ranah  arbitrase  online,  pendaftaran  kasus,  pemilihan  arbiter,  pengambilan  keputusan, penyerahan  dokumen,  arbitrase  arbiter,  dan  pemberitahuan  keberadaan  putusan  semuanya dieksekusi secara online. Selain itu, titik fokus penekanan dalam arbitrase online terletak pada regulasi  validitas  perjanjian  arbitrase  yang  dibentuk  secara  online,  prosedur  yang  mengatur arbitrase  online,  dan  masalah  penghargaan  arbitrase  online.  Sejalan  dengan  itu,  wacana  akan membahas regulasi Internet sebagai media digital dalam proses arbitrase. Pentingnya membahas regulasi Internet terletak pada sifat global dan transnasional Internet. Oleh karena itu, menjadi
penting untuk menjelaskan pihak mana yang memiliki wewenang untuk mengatur Internet.Ini berkaitan  dengan  fakta  bahwa  banyak  perselisihan  yang  timbul  dan  diselesaikan  melalui arbitrase online adalah perselisihan yang muncul sebagai konsekuensi dari transaksi online di Internet,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  perdagangan  elektronik  atau  perselisihan e- commerce.
Pemanfaatan  mekanisme  arbitrase  online  memfasilitasi  pembebasan  penentuan  dan pemanfaatan  opsi  hukum.Namun,  perlu  dicatat  bahwa  sebagian  besar  perjanjian  arbitrase biasanya  dimasukkan  dalam  kontrak  standar  atau  klausul  default,  sehingga  memberikan wewenang  tunggal  kepada  satu pihak untuk menentukan  manfaat  relatif  dan  opsi  hukum dari perjanjian arbitrase tersebut.Untuk mengatasi hal ini, menjadi penting untuk membiasakan diri dengan  ketentuan  terbuka  dari  adat  istiadat  yang  terjadi  dalam  ranah  pergaulan  bebas internasional.
Penggunaan  arbitrase  online  tidak  dapat  disangkal  menghadirkan  banyak  keuntungan dalam  hal  efektivitas  dan  efisiensi  jika  dibandingkan  dengan  arbitrase  tradisional.Khususnya, pendekatan  ini  berfungsi  untuk  mengurangi  biaya  yang  berpotensi  selangit  terkait  dengan litigasi.Namun demikian, penting untuk mengakui adanya kerugian tertentu yang menyertainya metode ini.Keberhasilan implementasi arbitrase online memerlukan pemahaman komprehensif tentang  kompleksitas  prosedural  yang  rumit,  serta  ketersediaan  dukungan  yang  memadai  dan akses  internet.Selanjutnya,  persiapan  yang  cermat  diperlukan,  melibatkan  integrasi  situs  web dengan aplikasi database untuk mengakomodasi petisi yang masuk, daftar arbiter, dan peraturan yang diperlukan yang berkaitan dengan aplikasi arbitrase. Selain itu, untuk menjaga kerahasiaan dan  keaslian  data  dan  dokumen  yang  digunakan  selama  proses  arbitrase  online,  penggunaan aplikasi keamanan yang kuat dilengkapi dengan teknologi enkripsi canggih sangat diperlukan. Selain  itu,  penyediaan  ruang  obrolan  dan  papan  buletin  yang  didasarkan  pada  streaming audiovisual  real-time,  serta  Sistem  Manajemen  Konten  yang  dirancang  khusus  untuk  arbiter untuk menyelesaikan kasus, adalah yang paling penting.
Di  situs  web  milik  penyedia  layanan  Penyelesaian  Sengketa  Online,  proses  arbitrase online beroperasi mirip dengan persidangan, di mana arbiter mengambil peran sebagai hakim. Setelah  mendengar  argumen  yang  disajikan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat,  arbiter  memiliki wewenang  untuk  mengeluarkan  putusan  yang  mungkin  mengikat  atau  tidak  mengikat, tergantung  pada  persetujuan  para  pihak.Aspek  teknis  penyelesaian  sengketa  dilakukan  secara online  menggunakan  jaringan  Internet,  yang  memungkinkan  para  pihak  untuk  menghindari interaksi  langsung  dengan  arbiter.Sebaliknya,  mereka  dapat  memanfaatkan  berbagai  alat  dan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan, seperti email, konferensi video, tombol radio, transfer dana elektronik, konferensi web, obrolan online, dan teknologi informasi lainnya.
Tujuan  utama  dari  model  penyelesaian  sengketa  ini  adalah  untuk  menawarkan  cara alternatif  untuk  menyelesaikan  perselisihan  bagi  bisnis  dan  konsumen  di  dunia  industri, khususnya  dalam  ranah  pemasaran e-commerce ,  yang  mencakup  interaksi  bisnis-ke-bisnis, bisnis-ke-konsumen,  dan  bisnis-ke-pemerintah.  Faktor  penting  lainnya  yang  berkontribusi terhadap  pengembangan  model  penyelesaian  sengketa  online  ini  adalah  keterbatasan  sistem hukum  konvensional  saat  ini  yang  digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa.Karakteristik perselisihan  dalam  kerangka  hukum  konvensional  berbeda  dari  yang  timbul  dari  aktivitas internet.Perselisihan terkait internet sering ditandai dengan yurisdiksi yang tumpang tindih dan beberapa  hukum  yang  berlaku.Oleh  karena  itu,  model  penyelesaian  sengketa  baru  diperlukan untuk mengatasi fitur unik perselisihan yang timbul dari aktivitas online ini.
b. Keabsahan  penyelesaian  sengketa  transaksi  bisnis  di  Era  Digital  Secara  Online  (Online

## Dispute Resolution)
Konfigurasi  putusan  arbitrase  online  berbeda  dari  putusan  arbitrase  konvensional. Arbitrase  online  menggunakan  media  elektronik  dalam  format  digital  untuk  proses  ajudikasi, sedangkan  arbitrase  konvensional  memerlukan  keputusan  tertulis  yang  ditandatangani  oleh arbiter  atau  majelis  arbitrase,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  54  paragraf  (2)  dan  (3)  dari Undang-Undang Arbitrase(Nugroho, 2015).
Menurut  Pasal  59  paragraf  (2)  dari  Undang-Undang  Arbitrase,  dasar  hukum  tertulis diperlukan  untuk  putusan  arbitrase,  menyiratkan  bahwa  agar  putusan  arbitrase  konvensional menjadi  valid,  itu  harus  tertulis,  otentik,  dan  didukung  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase. Demikian pula, untuk arbitrase online, Pasal  67 sub-bagian (2) surat (a) dari Undang-Undang Arbitrase  mengamanatkan  putusan  secara  tertulis  dan  dalam  bentuk  aslinya,  meskipun  masih belum jelas apakah tanda tangan arbiter wajib.
Jika putusan arbitrase yang diperoleh secara online dianggap tidak otentik, itu membuat pemanfaatan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  online  menjadi  sia-sia,  sesuai  ketentuan  yang diuraikan  dalam  artikel  yang  disebutkan  di  atas.Akibatnya,  dapat  dikatakan  bahwa  putusan arbitrase online tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase.
Perkembangan informasi dan teknologi berpengaruh juga pada perkembangan alat bukti yang  dapat  menunjukkan  telah  terjadi  fakta  hukum.  Alat  bukti  tersebut  dapat  berupa pembicaraan telepon, tes darah, hasil komputer, fotokopi, rekaman kaset, hasil fotografi(Ali & Heryani, 2012). Hal tersebut diperkuat juga dengan adanya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang ITE:
“Dokumen  elektronik  adalah  setiap  informasi  elektronik  yang  dibuat,  diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh yang mampu memahami”.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  informasi  elektronik  dalam bentuk  data  elektronik  memiliki  efek  hukum  dan  kekuatan  hukum.Ini  sangat  relevan dalam  konteks  keputusan  arbitrase  online.Di  ranah  digital,  tindakan  duplikasi  atau replikasi difasilitasi secara signifikan, namun, menjadi sulit untuk memastikan keaslian dokumen yang dihasilkan secara online.Untuk mengatasi masalah ini, solusi potensial melibatkan pengiriman keputusan, yang telah ditandatangani oleh arbiter, melalui pihak ketiga tepercaya melalui sarana pos kepada pihak-pihak yang bersangkutan.Mengenai putusan arbitrase, BANI telah menetapkan legitimasi putusan arbitrase online.Pengakuan  validitas  putusan  arbitrase  online  bergantung  pada  kepatuhannya terhadap  prinsip-prinsip  dasar  arbitrase.Akibatnya,  aspek  prosedural  dan  administrasi arbitrase  online  dapat  dilakukan  secara  elektronik,  sedangkan  putusan  akhir  harus didokumentasikan, ditandatangani, dan dalam bentuk aslinya.Putusan tersebut kemudian langsung dikirim ke pihak-pihak yang terlibat.

## IV. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  arbitrase  online  mencerminkan  prosedur  arbitrase  konvensional, dengan  pengecualian  bahwa  ketentuan  khusus  mengenai  spesifikasi  online  harus dimasukkan.  Persiapan  yang  diperlukan  untuk  arbitrase  online  mencakup penyediaan perangkat atau sarana pendukung dan pembentukan infrastruktur yang sesuai.  Arbitrase  online  didasarkan  pada  kerangka  hukum  Undang-Undang Arbitrase, khususnya Pasal 4, paragraf (3), dan Pasal 34, paragraf (1) dan (2). Dalam konteks arbitrase online, para pihak dan arbiter tidak berkumpul secara langsung
2. Putusan  arbitrase  online  dianggap  sah  selama  mematuhi  prinsip-prinsip  dasar arbitrase.  Akibatnya,  pelaksanaan  arbitrase  online  dari  sisi  perjanjian  dan organisasinya  dapat  dilakukan  secara  online,  tetapi  putusan  harus  disusun, ditandatangani, dan asli. Putusan langsung ditransmisikan ke para pihak.

## V. REFERENSI
Akel,  B.,  Terwarat,  A.,  &  Astutty,  D.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Secara  Elektronik Melalui Lembaga Arbitrase Di Indonesia. MLJ Merdeka Law Journal , 2 (1), 42–57. Ali, A., & Heryani, W. (2012). Asas-asas Hukum Pembuktian Perdara . Kencana.
Barkatullah,  A.  H.  (2007).  Urgensi  Perlindungan  Hak-hak  Konsumen  Dalam  Transaksi  Di  E- Commerce.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 14 (2), 247–270.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8
Chandra,  A.  (2014).  “Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Melalui  Online  Dispute Resolution (Odr) Kaitan Dengan Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”. Jurnal Ilmu Komputer,10 (2), 82.
Fachurrahman, D. A., Krisna Ade Saputra, R., & Susilo3,  udy D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce). Bureaucracy Journal: Indonesia Journal
Of Law and
Social-Political Governance , 1 (3), 121–128. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.228
Iswi Hariyani, & Serfiyani, C. Y. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. Jurnal Legislasi Indonesia , 14 (3), 333–355.
Morgono, S. (2000). ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, . Ghalia Indonesia. Nugroho, S. A. (2015). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya . Kencana. Salami, R. U., & Bintoro, R. W. (2008). Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). Jurnal Dinamika Hukum , 2 (4), 124–135.
Sari, A. G., Sudarmanto, H. L., & Kusumaningrum, D. (2022). Online Dispute Resolution (ODR) Wujud  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Fintech  di  Indonesia. Transparansi  Hukum , 5 (1), 20–39. https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2268
Situmorang,  M.  (2022).  MENAKAR  EFEKTIVITAS  PENYELESAIAN  SENGKETA KONSUMEN  BERNILAI  KECIL  PADA  E-COMMERCE  Measuring  The  Effectiveness  of Consumer  Dispute  Resolution  on  Small  Value  E-Commerce  Transaction. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure , 22 (4), 537–550.
Suparman,  E.  (2004). Pilihan  Forum  Arbitrage  Dalam  Sengketa  Komersil  (untuk  Penegakan Keadilan) . Tatanusa.
Sutiyoso,  B.  (2008).  PENYELESAIAN  SENGKETA  BISNIS  MELALUI  ONLINE  DISPUTE RESOLUTION  DAN  PEMBERLAKUANNYA  DI  INDONESIA. Mimbar  Hukum , 20 (2), 193–410.
Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis . Sinar Grafika.
Zakaria,
M. A. (2006). Arbitrase Online Terobosan Baru .
http://diary.desihanara.com/2006/08/arbitrase-online-terobosan-baru-di.html.