P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERBANDINGAN KEBIJAKAN SISTEM BIG DATA DI INDONESIA DAN
UNI EROPA
Tanzil Kurmiawan 1 , Anang Setiyawan 2 , Woro Winandi 3
1 Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wiraraja. Email: tanzilkurnain@gmail.com 2 Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wiraraja 3 Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Wiraraja

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Hak  asasi  manusia  merupakan  privasi  individu  yang  harus  atau  wajib dilindungi oleh negara dan diakui secara internasional. Perlindungan privasi diatur  dalam  pasal  28  G  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945.  Peraturan pemerintah di Indonesia cukup banyak dalam mengatur privasi individu pada data  pribadi  namun  belum  cukup  tegas  dan  jelas  dalam  mengatur perlindungan  dan  kerahasiaan  privasi  individu  khususnya  yang  tersimpan dalam big data . Perkembangan big data di Indonesia sangat pesat sehingga telah  banyak  pihak  yang  mengambil  keuntungan  bisnis  dengan  mengelola data  warga  negara  Indonesia  dalam  sistem  yang  dibuatnya.  Namun  hal tersebut  tidak  diimbangi  dengan  adanya  pembaruan  regulasi  dan  adanya kepastian hukum atas standar keamanan informasi yang diterapkan dalam sistem  big  data  tersebut  sehingga  pemilik  data  mengalami  kerugian  jika terjadi  pelanggaran  atas  data  pribadinya.  Hasil  penelitian  ini  adalah membandingkan  dan  menganalisis  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia dengan General Data Protection Regulation yang secara efektif berlaku di Uni Eropa sejak 2018.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, privasi individu, big data.
Cite this paper: Tanzil Kurmiawan, A. S. W. W., 2020. Perbandingan Kebijakan Sistem Big Data Di Indonesia dan Uni Eropa. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  semakin  maju  seiring  dengan  perkembangan zaman.  Perkembangan  teknologi  ini  menjadi  peluang  dan  tantangan  bagi  masyarakat. Berbagai  pengembangan  baik  secara software maupun hardware terus  dilakukan. Perkembangan  teknologi  informasi  merupakan  adanya  interaksi  aktif  baik  antara individu  dengan  pihak  peneyedia  jasa  dan  informasi. 1 Informasi  dan  data  memiliki keterkaitan yang erat. Informasi merupakan data yang memiliki makna dan dapat diolah menjadi  bentuk  yang  lebih  berarti.  Sementara  data  adalah  kumpulan  fakta-fakta  yang
1 Sinta Dewi, Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan pengguanaan cloud computing di Indonesia, Yustisia Vol.5 no.1. 2016
menggambarkan suatu kejadian pada saat tertentu. 2 Dengan kemajuan teknologi terkini, data dengan ukuran kecil dapat dengan mudah dibagikan melalui berbagai perangkat dan aplikasi.  Misalnya  melalui  media  sosial, e-mail ,  blog/web,  dan  sebagainya.  Sementara untuk data dengan jumlah banyak dan ukuran yang lebih besar, disimpan dan dibagikan dengan bantuan sistem cloud . Konsep sistem cloud inilah yang menjadi dasar pengembangan sebuah big data . dalam big  data berbagai  macam  bentuk  dan  ukuran  data  akan  tersimpan  dalam  satu wadah yang disebut dengan Pusat Data / Data Center .  Saat ini implementasi big data dan analisis data diperlukan oleh berbagai perusahaan untuk mengumpulkan data pengguna bagi kepentingan kemajuan bisnis perusahaan. Sebagai contoh penerapan sebuah sistem big  data adalah  penyimpanan  dan  pemrosesan  data  pengguna  aplikasi facebook dan perusahaan starup ,  GOJEK  dan  perusahaan  lainya.  Hasil  analis big  data sangat menguntungkan  bisnis  perusahaan.  Sementara  bagi  pengguna,  manfaatnya  tergantung dari  jenis  layanan  yang  didapatkan.  Data  pengguna  tersimpan  dan  diproses  tanpa diketahui  maksud  dan  tujuannya  bahkan  tidak  tahu  sampai  kapan  data  tersebut dipergunakan.  Bisa  saja  data-data  disalahgunakan  oleh  perusahaan  pemilik  dengan tujuan lain atau bahkan diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data.  Itulah pentingnya sebuah regulasi yang mampu mengatur secara jelas dan tegas tentang implementasi analisis sistem big data.
Istilah big data pertama kali muncul sekitar tahun 2005-an yang diperkenalkan oleh  O’Reilly  Media.  Sejak  saat  itu  berbagai  perusahaan  berusaha  untuk  mempelajari konsep big  data dan  berupaya  menemukan  sistem  yang  tepat  sebagai  cara  untuk memanfaatkan big  data untuk pengembangan bisnisnya. Salah satu pihak yang sukses dalam  mengembangkan  teknologi big  data adalah  perusahaan  Google  dan  Facebook. Sejak  saat  itu  istilah big  data menjadi  pusat  perhatian  dalam  perkembangan  dunia teknologi.  Secara  sederhana, big  data terdiri  atas  tiga  V,  yaitu volume , variety ,  dan velocity 3 . Volume berupa  kapasitas  atau  ukuran  media  penyimpanan  data  dalam  skala besar bahkan mungkin tidak terbatas. Variety adalah keragaman data berupa tipe atau jenis data yang dapat diolah, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Sementara velocity adalah  kecepatan  memproses  data  yang  tersimpan.  Pemanfaatan big  data di berbagai  sektor,  organisasi  dan  perusahaan  di  Indonesia  tetap  memperhatikan  aspek keamanan  siber  dan  infrastruktur  jaringan  yang  tersedia,  sehingga  bisa diimplementasikan  secara  efektif  dan  tepat  sasaran.  Namun  demikian,  setiap  konsep teknologi yang canggih tetap memiliki celah, khususnya masalah privasi dan keamanan informasi.  Sistem big  data yang  menyimpan  data  dalam  ukuran  besar,  harus  selalu dipastikan  keamanannya  khususnya  di  sisi  infrastrukturnya.  Sehingga  tidak  terjadi kebocoran  di  dalamnya.  Keamanan  siber  juga  bisa  dijamin  jika  ada  keterlibatan  dan sinergitas antar berbagai pihak yang terkait. Pemerintah memiliki kewajiban dalam hal menyiapkan regulasi atau aturan-aturan yang bisa menjamin keamanan data tersebut.
Information Security atau keamanan informasi adalah bagaimana memahami dan mengontrol ancaman terhadap aset yang kita miliki dan lindungi. Keamanan informasi juga bisa berarti tindakan pencegahan dari serangan pengguna atau pengakses sebuah sistem yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam hal
2 Nafiudin, Sistem informasi manajemen , Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm. 24.
3 Wijaya , W. M, Teknologi Big Data: Sistem Canggih di Balik Google, Yahoo!, Facebook, IBM (Vol. 1), Deepublish, Yogyakarta, hlm 8.
membuat sebuah kebijakan kaitannya dengan data pribadi yang disimpan dalam sebuah sistem Big Data . Prinsip dasar keamanan informasi adalah :
1. Confidentiality (kerahasiaan). Artinya informasi yang kita miliki pada sistem kita, adalah bersifat rahasia dan pengguna/orang lain yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat/mengaksesnya.
2. Integrity (integritas).  Artinya  informasi  sesuai  dengan  aslinya,  tidak  diubah  oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas informasi tersebut tetap terjaga.
3. Availability (ketersediaan). Artinya dipastikan bahwa informasi selalu tersedia dan dapat  diakses  oleh  pihak  yang  membutuhkan  dan  berwenang  atas  informasi tersebut.
Penyalahgunaan  data  dapat  merugikan  pihak  pemilik  sistem  dan  pemilik  data.
Beberapa hal yang dapat menjadi ancaman keamanan informasi yaitu:
1. Interruption .  Yaitu  suatu  ancaman  terhadap  ketersediaan  data,  dengan  cara  data yang ada dalam sistem dirusak atau dihapus sehingga informasi yang tersedia dalam data tersebut sudah tidak ada lagi.
2. Interception .  Yaitu  ancaman  terhadap  kerahasiaan  isi  data.  Informasi  yang  ada dalam data tersebut disadap atau dapat diketahui oleh orang yang tidak berhak atas data tersebut.
3. Modification . Yaitu ancaman terhadap integritas data, dengan cara mengakses jalur lalu  lintas  informasi  yang  sedang  dikirim  kemudian  merubahnya  sesuai  dengan keinginan orang tersebut.
4. Fabrication .  Yaitu  dengan  cara  memalsukan  isi  informasi  suatu  data  sehingga membuat  orang  yang  menerima  data  tersebut  menganggap  informasi itu  berasal dari orang yang dapat dipercaya. Pada  tahun 2019, facebook menghapus backup data  pengguna yang tersimpan di server cloud Amazon  menyusul  adanya  laporan  tereksposnya  540  juta  data  pengguna facebook . Sama halnya dengan facebook , aplikasi lain yang menerapkan sistem big data adalah aplikasi marketplace atau belanja secara daring. Contoh implementasi analis big data oleh  lembaga  pemerintah  adalah  program Horizon  Scanning  Center di  United Kingdom (Inggris).  Dilansir ec.europe.eu, program Foresight dan Horizon Scanning yang diterapkan di Uni Eropa berhasil merekomendasikan kebijakan jangka panjang di bidang teknologi guna mengantisipasi tantangan yang muncul dalam masyarakat. Studi foresight tersebut  bahkan  mampu  menganalisis  tantangan  sosial  berdasarkan  penelitian  dan kebijakan Uni Eropa yang telah  dilakukan selama kurun waktu lima hingga tiga puluh tahun.
Seiring perkembangan sistem big data yang telah banyak dimanfaatkan baik oleh lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta di Uni Eropa, Big data tidak akan ada artinya  jika  tidak  ada  proses  pengumpulan  data  dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu, masyarakat sangat berperan dalam memberikan data yang tepat dan akurat. Masyarakat perlu jaminan data yang diberikan dapat  digunakan dengan semestinya. Tidak adanya jaminan  perlindungan  keamanan  dan  kerahasiaan  data,  akan  menyebabkan  data  di dalamnya mudah dicuri dan disalahgunakan. Data sensitif seperti privasi individu yang dikumpulkan  dan  disimpan  dalam  sebuah big  data ,  seharusnya  telah  diatur  sebuah mekanisme yang menjamin bagaimana data  tersebut dilindungi, dibagi, dipelihara dan dimusnahkan. Salah satu isu bobolnya big data di Indonesia adalah klaim seorang peretas dari akun twitter @underthebreach, yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU.
Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  negara  Indonesia adalah  negara  hukum  yaitu  negara  yang  menegakkan  supremasi  hukum  untuk menegakkan  kebenaran  dan  keadilan.  Negara  Indonesia  merupakan  penganut  sistem hukum  Eropa  Kontinental  sejak  era  penjajahan,  yang  sangat  kental  dengan  unsur kepastian  hukum.  Salah  satu  aspek  asas  kepastian  hukum  adalah  penegakan  hukum. Pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dipidana apabila telah ada undang-undang atau hukum tertulis yang mengaturnya. Unsur-unsur utama dalam sistem Eropa Kontinental yang dikemukakan Julius Stahl sebagaimana dikutip Azhary, yaitu: 4
1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk  melindungi  hak  asasi  tersebut  maka  penyelenggaraan  negara  harus berdasarkan pada teori trias politika (pemisahan);
3. Di  saat  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  berdasarkan  undang-undang (welmatigh bestuur); dan
4. Apabila  dalam  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  undang-undang  pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka akan ada pengadilan yang akan menyelesaikannya.
Data  privasi  individu  merupakan  hak  asasi  yang  dilindungi  oleh  negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat(1). Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data  pribadi  yang  juga  merupakan  privasi  individu  yang  bukan  untuk  dibuka  dan dipublikasikan.  Pemerintah  wajib  menjamin  dan  memastikan  privasi  individu  yang dikumpulkan  dan  disimpan  dalam  bentuk  data-data  di  sistem big  data harus  berada dalam kondisi aman dan terlindungi. Salah satunya penggunaan General Data Protection Regulation (GDPR).  Wilayah  Uni  Eropa  secara  efektif  memperlakukakan  GDPR  dan mengikat  masalah  perlindungan  privasi  warga  negara  anggotanya.  Masyarakat memerlukan  kepastian  hukum  mengenai  data  yang  diberikan.  Bentuk  perlindungan subjek  hukum  tersebut  termasuk  di  dalamnya  yaitu  keamanan  dan  kerahasiaan  data pribadi  masyarakat  dalam  sebuah  sistem big  data. Hal  ini  sama  artinya  dengan melindungi  privasi  individu  masyarakat  tersebut.  Melindungi  privasi  menjadi  sebuah tuntutan  bagi  negara  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  hak  seseorang  sehingga masyarakatnya  dapat  lebih  menikmati  kehidupannya.  Dengan  demikian  diperlukan adanya pengetahuan mengenai perbandingan kebijakan sistem big data di Indonesia dan Uni Eropa agar dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan dan masyarakat.
Artikel ini ditulis berpedoman pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan statuta dan comparative  approach .  Penelitian  hukum  dilakukan  dengan  maksud  untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, kemudian adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  telah  sesuai  dengan norma hukum atau prinsip hukum yang ada, yaitu kaitannya dengan kebijakan sistem big data di  Indonesia  dan  bagaimana  perbandingan  perlindungan  hukum  atas  privasi individu dalam kebijakan tersebut dengan yang diatur di Uni Eropa. Pendekatan statute approach dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas privasi individu, khususnya  yang  diatur  dalam  kebijakan  sistem big  data di  Indonesia,  apakah  ada konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang atau aturan-aturan yang satu dengan
4 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta, 1993, hlm 57.
undang-undang  atau  aturan-aturan  yang  lainnya.  Sedangkan  pendekatan  komparatif ( comparative  approach )  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  undang-undang  yang berlaku di Indonesia dengan undang-undang di negara lain, dengan tujuan memperoleh hasil  tentang  persamaan  dan  perbedaan  di  antara  keduanya.  Peraturan  perundang- undangan yang digunakan sebagai pembanding adalah peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  Uni  Eropa,  seperti General  Data  Protection  Regulation (GDPR)  atau peraturan lain mengenai sistem big data dan perlindungan privasi individu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Privasi  individu  sebagai  hak  asasi  diakui  secara  internasional  sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau  Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.  Adanya  perbedaan  dan  persamaan  mengenai  peraturan  sistem big  data di Indonesia  dan  Uni  Eropa  menjadi  tantangan  sendiri  untuk  memberikan  pengetahuan mendalam mengenai peraturan hukum yang ada.
A. Persamaan  Dan  Perbedaan  Kebijakan  Sistem Big  Data Di  Indonesia  Dan  Uni Eropa
1. Definisi dan Jenis Data Pribadi yang Disimpan dalam Sistem Big Data
Persamaannya  adalah  privasi  individu  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  wajib dilindungi oleh negara dan telah diakui secara internasional. Definisi privasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara garis besar sama dengan yang diatur di Uni Eropa, namun tetap butuh penegasan secara khusus di UU ITE. Pengaturan tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang memproses data pribadi di dalamnya sudah sama-sama ada baik di Indonesia maupun di Uni Eropa. Hanya saja di Indonesia pengaturan secara rinci, jelas dan tegas bukan diatur dalam Undang-undang, melainkan Peraturan  Pemerintah.  Perbedaan  sistem big  data dapat  terlihat  dari  perbedaan peraturan di Indonesia dan Uni Eropa dimana dalam Undang-Undang ITE yang mengatur secara  khusus  tentang  sistem  elektronik,  tidak  menjelaskan  secara  tegas  apa  yang termasuk dalam kriteria data pribadi. Penegasan tentang data pribadi justru dijelaskan di Undang-Undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.  Hal  ini  menyebabkan  penanganan  kasus  hukum  kaitannya  dengan pelrindungan data pribadi yang diproses dalam sebuah sistem elektronik menjadi sulit diselesaikan. Berbeda dengan yang dijelaskan dalam GDPR Uni Eropa, yang dengan tegas mendeskripsikan kriteria data pribadi yang dilindungi. Dalam pasal 4 GDPR, data pribadi diartikan  sebagai  segala  informasi  yang  berkaitan  dengan  seseorang  yang  dapat diidentifikasi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  khususnya  yang  merujuk pada  identitas  orang  tersebut,  seperti  nama,  nomor  identifikasi,  data  lokasi, userid/username ,  kondisi  fisik,  fisiologis,  genetik,  mental,  ekonomi,  kesehatan,  budaya atau kehidupan sosial orang tersebut.
Pengaturan definisi dan jenis data pribadi juga disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Data Protection Act 2018 (DPA) . DPA merupakan undang-undang di negara Inggris yang merupakan implementasi GDPR. Data pribadi yang diatur di dalam DPA termasuk di antaranya adalah merupakan data sensitif, seperti ras, latar belakang etnis, opini politik, keyakinan agama, keanggotaan serikat pekerja, genetika, biometrik, informasi kesehatan dan  kehidupan  seksual.  Pengaturan  definisi  dan  jenis  data  pribadi  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan  sangatlah  penting,  terutama  yang  berkaitan  dengan pengelolaan data dalam sebuah sistem elektronik. Dengan menegaskan definisi dan jenis data pribadi, maka baik pihak pemilik data maupun pengelola data akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas data-data tersebut. Pengeloa data hanya akan meminta data
sesuai  dengan  tujuan  pengelolaan  data.  Dengan  demikian  prinsip minimitation dan storage limited bisa diterapkan dan penyalahgunaan data bisa diantisipasi. Perlindungan hukum atas data pribadi yang diatur di dalam GDPR adalah kepastian hukum atas perlindungan beberapa hak pemilik data. Di antaranya adalah hak agar data miliknya disediakan dan dibuka aksesnya untuk pemilik data. Pemilik data juga berhak memiliki  salinan  data  miliknya  yang  disimpan  dan  diolah  dalam  sebuah  sistem,  serta informasi mengenai tujuan pengolahan data, kategori data apa saja yang diolah, siapa saja yang dapat melihat data tersebut, serta berapa lama data tersebut disimpan dan diolah dalam sistem. GDPR menjamin jika terjadi kerusakan atau perubahan data, maka pemilik data  dapat  meminta  pengelola  data  agar  memperbaiki  atau  menghapus  data  tersebut, serta  menyampaikan  keluhannya  kepada  otoritas  pengawas  perlindungan  data  yang berwenang.
2. Pihak yang Bertanggung Jawab
Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan  sebelumnya,  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  perlindungan  data  pribadi disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE yang dimaksud adalah setiap orang, penyelenggara  negara,  badan  usaha,  dan  masyarakat  yang  menyediakan,  mengelola, dan/atau  mengoperasikan  sistem  elektronik,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama  kepada  pengguna  sistem  elektronik  untuk  keperluan  dirinya  dan/atau keperluan pihak lain. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, PSE dibagi menjadi dua, yaitu PSE  lingkup  publik  dan  PSE  lingkup  privat.  Lingkup  publik  artinya  penyelenggara tersebut  berbentuk  institusi  penyelenggara  negara  atau  yang  ditunjuk  oleh  institusi penyelenggara  negara,  sementara  lingkup  privat  diselenggarakan  oleh  orang,  badan usaha  dan  masyarakat.  Selain  PSE,  dijelaskan  pula  pengguna  sistem  elektronik  yaitu setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang,  jasa,  fasilitas,  atau  informasi  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  sistem elektonik.
Penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  melindungi  ketersediaan,  keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik yang dikelolanya, serta wajib  menyediakan  prosedur  mengenai  tata  cara  sistem  yang  mudah  dipahami  oleh pengguna atau pemilik data. Kaitannya dengan perlindungan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, seperti melakukan pengumpulan data secara sah dan  adil  secara  hukum  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai  setelah  mendapatkan persetujuan dari pemilik data, kemudian melakukan pemrosesan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Apabila  tujuan  utama  telah  tercapai,  penyelenggara  sistem elektronik wajib menghapus data penggunanya kecuali masih dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara  di  Uni  Eropa,  sebagaimana  diatur  dalam General  Data  Protection Regulation  (GDPR) ,  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  sebuah  sistem dibagi  menjadi  dua,  yaitu controllers (pengendali)  dan processors (pengelola)  data. Pengendali adalah orang atau badan hukum, otoritas publik atau badan lain, sendiri atau bersama-sama yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Sementara pengelola  data  adalah  orang  atau  badan  hukum,  otoritas  publik  atau  badan  lain  yang memproses  data  pribadi  dan  bertanggung  jawab  kepada  pengendali  data.  Pengendali harus memastikan bahwa pemrosesan data pribadi telah sesuai dengan yang diatur di dalam GDPR sebelum pengelola data mulai mengumpulkan dan memproses data pribadi. Pengendali menerapkan tahapan-tahapan guna memastikan bahwa hanya data pribadi
yang diperlukan saja yang akan diproses sesuai dengan tujuan, termasuk jumlah dan tipe data serta berapa lama data tersebut akan disimpan dalam sistem.
Berbeda dengan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019, di dalam GDPR diatur lebih detil kewajiban pengendali dan pengelola data kaitannya dengan perlindungan data pribadi.  Misalnya,  pengendali  maupun  pengelola  data  wajib  memberitahukan  otoritas pengawas perlindungan data dan juga kepada pemilik data apabila terjadi pelanggaran. Di pasal 37 GDPR juga diatur yang disebut dengan The Data Protection Officer (DPO) atau petugas perlindungan data. DPO ditunjuk oleh pengendali dan pengelola data jika terjadi kasus hukum pelanggaran perlindungan data pribadi. DPO merupakan tenaga profesional yang  memiliki  keahlian  khusus  yang  memiliki  tugas  memberitahu  dan  mengingatkan pihak  pengendali  dan  pengelola  data  agar  selalu  melaksanakan  kewajibannya  sesuai dengan ketentuan GDPR. DPO bekerja sama dengan otoritas pengawas perlindungan data dalam  memberikan  saran  jika  diminta  oleh  pengendali  dan  pengelola  data  kaitannya dengan dampak pemrosesan data dan/atau kinerja mereka.
3. Pihak yang Mengawasi
Terdapat  tiga  pengawas  perlindungan  data  di  Uni  Eropa  yaitu Independent Supervisors , European Data Protection Board , dan European Data Protection Supervisors . Independent  Supervisors diatur  dalam  pasal  51  s.d.  59.  Tugas  utama Independent Supervisors adalah  secara  khusus  memantau  dan  menegakkan  penerapan  peraturan perlindungan  data  (GDPR);  mensosialisasikan  pemahaman  publik  tentang  pentingnya perlindungan  dan  hak  atas  pemrosesan  data  pribadi;  melayani,  menyelidiki  dan menangani  pengaduan  yang  diajukan  oleh  pemilik  data  serta  bekerja  sama  dengan otoritas  pengawas  lainnya  untuk  memastikan  konsistensi  penerapan  dan  penegakan hukum atas peraturan ini. European Data Protection Board (EDPB) diatur dalam pasal 68 s.d. 70. EDPB atau Dewan Perlindungan Data Eropa dibentuk sebagai badan perhimpunan dan memiliki kepribadian hukum. Dewan ini terdiri atas perwakilan dari masing-masing negara di Uni Eropa ditambah dengan The European Data Protection Supervisor (EDPS) atau  Pengawas  Perlindungan  Data  Eropa.  EDPS  adalah  otoritas  pengawas  independen yang  memastikan  lembaga-lembaga  dan  badan-badan  Eropa  untuk  menghormati  hak privasi individu dan perlindungan atas data ketika diproses untuk kemudian digunakan sebagai  rekomendasi  mengambil  kebijakan.  Dasar  hukum  pembentukan  otoritas perlindungan  data  Uni  Eropa  ini  adalah Regulation  (EC)  No.  45/2001  of  European Parliement and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the  free  movement  of  such  data yang  kemudian  diubah  menjadi Regulation  (EU) 2018/1725  of  the  European  Parliement  and  of  the  Council  of  23  October  2018  on  the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institution, bodies, offices, and agencies and on the free movement of such  data . Dengan dasar hukum ini, maka tugas dan fungsi EDPS sebagai otoritas perlindungan data di Uni Eropa  akan  sejalan  dengan  Undang-undang  perlindungan  data  yang  telah  dikeluarkan sebelumnya, yaitu The General Data Protection Regulation (GDPR). Pembentukan otoritas pengawas perlindungan data sangat bermanfaat jika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara namun masih dalam satu teritorial. Adanya otoritas pengawas ini  diharapkan  dapat  menyelesaikan  kasus  hukum  pelanggaran  perlindungan  data pribadi dengan cepat.
4. Penetapan Sanksi Ketika Terjadi Pelanggaran
Persamaan  lainnya  antara  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  Uni Eropa  adalah  sama-sama  telah  menetapkan  sanksi  administratif  apabila  terjadi
pelanggaran  terhadap  perlindungan  data  pribadi.  Penetapan  sanksi  dalam  ketentuan pidana sebagaimana diatur pada UU ITE disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kaitannya  dengan  perlindungan  privasi  individu  dalam  sebuah  sistem big  data , sebagaimana disebut dalam pasal 30, yaitu “ (1)Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum  mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Pelanggaran atas pasal 30 ayat(1) akan dikenakan sanksi pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 600.000.000,-  (enam  ratus  juta  rupiah),  pelanggaran  atas  pasal  30  ayat(2)  akan dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan pelanggaran atas pasal 30 ayat(3) akan  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp.  800.000.000,-  (delapan  ratus  juta  rupiah).  Sementara  bagi penyelenggara  sistem  elektronik  yang  lalai  atas  keamanan  perlindungan  data  pribadi hanya  akan  dikenasi  sanksi  adminstratif  berupa  teguran  tertulis,  denda  administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar.
Penetapan sanksi kaitannya dengan pelanggaran atas perlindungan data pribadi di Indonesia  sangat  berbeda  dengan  yang  ditetapkan  di  dalam  GDPR.  Ketentuan  umum mengenai penetapan sanksi ada dalam pasal 83 GDPR. Penetapan sanksi berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang terjadi. Beberapa hal yang berbeda dengan yang ada di Indonesia, yaitu :
a) Penetapan  sanksi  bergantung  pada  jenis  data  pribadi  dan  dampak  yang  diderita pemilik data akibat pelanggaran yang terjadi
b) Pelanggaran  yang  terjadi  akibat  disengaja  atau  karena  kelalaian  pengendali  dan pengelola data
c) Penetapan  sanksi  bergantung  pada  tingkat  tanggung  jawab  dan  kerja  sama pengendali dan pengelola data
d) Peran  otoritas  pengawas  perlindungan  data  sangat  berperan  sebagai  bahan pertimbangan dalam menetapkan sanksi
e) Jika  pelanggaran  terjadi  akibat  kelalaian  pengendali  dan  pengelola  data,  maka jumlah  denda  administratif  tidak  akan  melebihi  jumlah  yang  ditentukan  untuk pelanggaran paling berat
f) Denda yang dikenakan sebagai sanksi adminisrtrasi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) s.d. 20.000.000 (dua puluh juta) EUR atau 2 s.d. 4 % dari total perputaran kas di  seluruh  dunia  selama  setahun,  tergantung  prinsip  perlindungan  data  pribadi mana yang dilanggar.
g) Denda yang dikenakan akibat ketidakpatuhan terhadap perintah otoritas pengawas perlindungan data pribadi adalah paling banyak 20.000.000 (dua puluh juta) EUR atau  maksimal  4%  dari  total  perputaran  kas  di  seluruh  dunia  selama  setahun, tergantung prinsip perlindungan data pribadi mana yang dilanggar.
B. Tabel perbandingan kebijakan sistem big data di indonesia dan uni eropa Perbandingan  antara  kebijakan  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan kaitannya dengan implementasi sistem big data di Indonesia dan Uni Eropa dapat dilihat pada tabel berikut.
No Pembanding Indonesia Uni Eropa 1 Pengakuan privasi individu sebagai hak asasi manusia   2 Definisi dan jenis data pribadi  UU ITE tidak detil, ada di UU Administrasi Kependudukan  Lengkap dari definisi hingga jenis data sensitif 3 Ketentuan mengenai sistem elektronik   4 Pihak penyelenggara sistem elektronik  Masih terlalu umum dan kabur  Detil, dibagi menjadi pengendali dan pengelola data, serta petugas perlindungan data 5 Otoritas pengawas perlindungan data pribadi Tidak jelas / kabur  Detil, dibagi menjadi Independent Supervisors, European Data Protection Board , dan European Data Protection Supervisors 6 Hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik dan pemilik data  Kurang jelas dan tegas  Detil sesuai dengan tahapan-tahapan berdasarkan prinsip perlindungan data pribadi 7 Standar Keamanan Informasi   Detil sesuai risiko pelanggaran 8 Ketentuan pidana dan penetapan sanksi  Jumlah denda kecil dan tidak jelas penentuan dasar pengenaannya  Jelas dasar pengenaan sanksinya dan jumlah denda yang sangat besar akan menekan pengendali dan pengelola data lebih bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi yang diprosesnya

## PENUTUP
Peraturan  perundang-undangan  antara  Indonesia  dan  Uni  Eropa  terdapat persamaan  dan  perbedaan  diantara  keduanya.  Persamaan  tersebut  mengenai  privasi individu, Sistem elektronik dan Sanksi Administratif. Privasi Individu dimana hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara telah diakui secara internasional. Peraturan perundang undangan di Indonesia secara garis besar memiliki kesamaan dengan aturan di  Uni  Eropa,  akan  tetapi  butuh  penegasan  secara  khusus  di  UU  ITE.  Keduanya  dalam penyelenggaraan sistem elektronik baik. Peraturan di Indonesia dipaparkan secara rinci, jelas dan tegas dalam aturan Peraturan Pemerintah. Perbedaan peraturan terdapat pada kebijakan  sistem big  data pada  lingkup  definisi  data  pribadi.  Indonesia  masih  tidak ditetapkan dengan jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi. Perbedaan lain
terlihat  dari  penetapan  denda  pelanggaran  data  pribadi  serta  jumlah  denda  yang dikenakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Literatur .
Dewi, S. 2009. Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional . Bandung: Widya Padjajaran.
Miriam B. 1993. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia
Nafiudin. 2019. Sistem informasi manajemen . Pasuruan : Qiara Media.
Wijaya, W. M. 2019. Teknologi Big Data: Sistem Canggih di Balik Google, Yahoo!, Facebook, IBM (Vol. 1) . Yogyakarta : Deepublish

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10

## Desember 1948
European Treaty Series No. 108 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data pada tanggal 28 Januari 1981
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data

## Jurnal
Dewi, Sinta. 2016. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Pengguanaan Cloud Computing di Indonesia, Yustisia. 5.1
Demchenko, Y & Laat, Cees & Membrey, Peter, 2014, Defining Architecture Components of the Big Data Ecosystem .  International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), IEEE (p. 104-112). https://www.researchgate.net/publication/269272409_Defining_architecture_co mponents_of_the_Big_Data_Ecosystem/citation/download
Kim, Gang-Hoon & Trimi, Silvana & Chung, Ji-Hyong. 2014. Big Data Applications in the Government  Sector:  A  Comparative  Analysis  among  Leading  Countries . Communications of The ACM (p. 78-85).
https://www.researchgate.net/publication/260865566_Big_Data_Applications_i n_the_Government_Sector_A_Comparative_Analysis_among_Leading_Countries
Kuner,  Christopher,  et  al.  2012. The  Challenge  of  ‘Big  Data’  for  Data  Protection . International  Data  Privacy  Law,  Volume  2,  Issue  2,  May  2012,  Pages  47 – 49. https://doi.org/10.1093/idpl/ips003
McDermott, Yvonne. 2017. Conceptualising the Right to Data Protection in an Era of Big Data." . Big Data & Society 4.1: 2053951716686994.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2053951716686994
Nugroho, FP, Abdullah, RW, Wulandari, S & Hanafi, H. 2019. Keamanan Big Data di Era Digital di Indonesia . Jurnal Informa 5.1 (hlm. 28-34)
Warren, Samuel D and Louis D Brandeis. 1890. The Right to Privacy . Harvard Law Review Vol. 4 (p. 193-220)
Zarsky, Tal Z. 2016. Incompatible : The GDPR in the Age of Big Data . Seton Hall L. Rev. 47 : 995.

## Internet
Act, Data  Protection  1998,  London  Station  Off ,  diakses  pada  tanggal  30  Januari  2020  : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
BBC, Data on 540 million Facebook Users Exposed , diakses pada tanggal 2 Pebruari 2020 : https://www.bbc.com/news/technology-47812470
Europa.eu, Foresight  and  Horizon  Scanning ,  diakses  pada  13  Mei  2020  : https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/foresight
Fyk, Hacker Diduga Jebol Jutaan Data Penduduk di KPU , diakses pada tanggal 30 Mei 2020
: https://inet.detik.com/security/d-5024151/hacker-diduga-jebol-jutaan-data- penduduk-di-kpu
Gov.uk, Horizon  Scanning Programme  Team ,  diakses  pada  tanggal  13  Mei  2020  : https://www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team
Josh Constine, How Big is Facebook’s Data? 2.5 Billion Pieces of Content and 500+ Terabytes
Ingested Every Day , diakses pada tanggal 20 Juni 2020 : https://techcrunch.com/2012/08/22/how-big-is-facebooks-data-2-5-billion- pieces-of-content-and-500-terabytes-ingested-every-day/
OECD, OECD  Privacy  Guidelines ,  diakses  pada  tanggal  20  Mei  2020  : https://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy-guidelines.htm
Wahyunanda KP, Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web , diakses pada tanggal 13 Mei 2020 : https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta- pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark
Wan  Ulfa  NZ, Bagaimana  Data  Pengguna  Memberi  Untung  bagi  Go-Jek ,  diakses  pada tanggal  2  Pebruari  2020  : https://tirto.id/bagaimana-data-pengguna-memberi- untung-bagi-go-jek-cukG