Guidelines for Improving FABA (Fly Ash Bottom Ash) Utilization Policy Regulations at the State Electricity Company (PT PLN)
Pedoman Perbaikan Peraturan Kebijakan Pemanfaatan FABA (Fly Ash Bottom Ash) di Perusahaan Listrik Negara (PT PLN)
Dedi Hartono 1* , Arifiyanti Widjayanti 2 , Firman Hadi Rifai 3 Magister Kebijakan Publik  STIA LAN, Jakarta 1,2,3 dedihartono0201@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Coal as a raw material for PLTU, has implications for the amount of coal combustion residue / coal ash known as Fly Ash and Botom Ash (FABA). FABA is widely known as a mixture for the cement industry and various other uses that can support national development. After the issuance of PP 22 of 2021 as a derivative of the Job Creation Law which classifies FABA from PLTU not as hazardous waste, PLN has made various efforts to innovate but its utilization has not reached the optimal level, one of which is related to PLN's internal regulations which are no longer updated. By analyzing the implementation of the FABA utilization policy in PLN and analyzing the innovations that have been implemented and those needed in the FABA utilization policy, it is hoped that this research will produce Guidelines for  improving  FABA  utilization  regulations  within  PT  PLN.    The  research  used  qualitative  research  methods  by conducting purposive interviews with relevant stakeholders and studying PLN internal documents related to FABA management.  Improvement  of  FABA  utilization  regulations  within  PT  PLN  that  can  meet  the  expectations  of  all stakeholders in the New Public Service (NPS) era, including PLN's own interests in running the business and duties from  the  government,  should  consider  K3L  regulations/comply  to  the  regulation,  utilization  pyramid,  annual utilization  planning,  4  types  of  management,  effective  socialization,  budget  adequacy,  PLTU  distance  to  the utilization location, business model and continuous evaluation. Furthermore, the improvement of FABA utilization regulations  at  least  regulates  technical  quality  standards,  business  models,  regional/clusterization  of  regions, utilization schemes, prices and periodic review of regulations.
Keywords: FABA Utilization, Regulatory Improvement, Innovation, Public Sector Innovation, Circular Economy.

## ABSTRAK
Batubara  sebagai  bahan  baku  PLTU,  berimplikasi  pada  besarnya  sisa  pembakaran  batubara/abu  batubara  yang dikenal dengan Istilah Fly Ash dan Botom Ash (FABA). FABA secara luas dikena.l sebagai bahan campuran industri semen dan beragam pemanfaatan lainnya yang dapat menunjang pembangunan Nasional. Pasca terbitnya PP 22 tahun 2021  sebagai turunan UU Cipta Kerja yang menggolongkan FABA dari PLTU bukan sebagai Limbah B3, PLN telah berupaya melakukan berbagai inovasi namun Pemanfaatannya belum sampai tingkat optimal salah satunya terkait  regulasi  internal  PLN  yang  sudah  tidak  update.  Dengan  Menganalisis  pelaksanaan  kebijakan  pemanfaatan FABA di PLN dan menganalisis inovasi yang telah dilaksanakan dan yang diperlukan  pada kebijakan  pemanfaatan FABA diharapkan penelitan ini menghasilkan Pedoman perbaikan  Peraturan  pemanfaatan FABA di lingkungan PT PLN.  Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara purposif kepada stakeholder  terkait  dan  mempelajari  dokumen  internal  PLN  terkait  pengelolaan  FABA.  Perbaikan  Peraturan pemanfaatan  FABA  di  lingkungan  PT  PLN  yang  dapat  memenuhi  harapan  seluruh  stakeholder  di  era  New  Public Service (NPS) termasuk kepentingan PLN sendiri dalam menjalankan bisnis dan tugas dari pemerintah hendaknya mempertimbangkan    Regulasi  K3L/comply  to  the  regulation,  pyramida  pemanfaatan,  perencanaan  pemanfaatan tahunan, 4  tipe pengelolaan, sosialisasi yang efektif, kecukupan anggaran, Jarak PLTU ke lokasi pemanfaatan, bisnis model  pengusahaan  dan  evaluasi  berkelanjutan.  Selanjutnya  perbaikan  peraturan  pemanfaatan  FABA  sekurang- kurangnya mengatur standar teknis kualitas, model bisnis, daerah/klasterisasi wilayah, skema pemanfaatan, harga dan peninjauan peraturan secara berkala.
Kata kunci : Pemanfaatan FABA, Perbaikan Peraturan , Inovasi,  Inovasi Sektor Publik , Ekonomi Sirkuler

## 1. Pendahuluan
Untuk  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, Pemerintah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor    22  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu yang berdampak dari peraturan tersebut terkait  pemanfaatan FABA dari PLTU PLN. Pemanfaatan FABA 3 tahun
terakhir  di  PLN  menunjukkan  peningkatan    namun  masih    terkendala  regulasi  internal  PLN yaitu  Peraturan  Direksi  PLN  Nomor  0365  Tahun  2014,  dengan  gap  pengaturan  Peraturan Direksi  masih  bersifat  general,  Pengelolaannya  diserahkan  kepada  Koperasi  Karyawan  Unit Induk  PLN  yang  membatasi  inovasi  dan    komersialisasi,  Tidak  ada  batasan  pengaturan  FABA untuk  kegiatan  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan/ Corporate  Social  Responsibility dengan Komersialisasi,  Terbatasnya  inovasi  pemanfaatan  karena  masih  didasarkan  pada  pelarangan utilisasi FABA  (FABA digolongkan sebagai limbah B3).
Pemanfaatan  FABA  dapat  optimal  apabila  disertai  dengan  inovasi  yang    akuntabel, artinya harus didasarkan pada regulasi yang memadai. Proses inovasi ini harus bisa dipetakan dan  diidentifikasi  dengan  baik  sesuai  dengan  karakteristik  PLN  sebagai  BUMN  yang menjalankan  layanan  publik.  Sejak  Tahun  1999  PLN  melakukan  inovasi  dengan  pendekatan input, process, output dan Outcome (IPOO). Selama ini pemanfaatan FABA masih atas inisiatif dan  inovasi  masing-masing  PLTU  di  PLN  dengan  berbagai  alternatif  pemanfaatan  seperti sebagai  bahan  campuran  perkerasan  jalan  untuk  Program-Program  TNI  dan  Pembangunan Infrastruktur  Pemerintah  daerah,  mendukung  Program  Pemerintah  untuk  Program  1  (satu) Juta rumah, di gunakan Untuk bahan Batako serta ujicoba sebagai bahan pembuatan pupuk. Beberapa inisiatif pemanfaatan FABA dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1.  Pemanfaatan FABA (Sumber: PLN  2020)
Lebih  jauh  pemanfaatan  FABA  diklaim  sebagai  terobosan green  economy untuk ekonomi sirkuler untuk menjawab krisis pasca pandemi covid 19.

## 2. Tinjauan Pustaka Inovasi Sektor Publik
Menurut  Berman  (2023)  Inti  dari  inovasi  sektor  publik  adalah  membuat  semua  atau sebagian besar program dan organisasi menjadi lebih aktif dalam mencari peluang perbaikan. Secara  konsep,  inovasi  saat  ini  berfungsi  sebagai  alat  untuk  meningkatkan  daya  saing organisasi  dan  daya  saing  produk.  Berinovasi  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  dan selanjutnya  menjamin  keberlanjutan  organisasi.  Dari  pendapat  Berman  tersebut  kata  kunci ”mencari peluang perbaikan” lebih dekat kepada perbaikan secara inkremental dibandingkan radikal,  hal  ini  dapat  dipahami  karena  disamping  pelayanan  publik  harus  melakukan  inovasi juga dituntut menjaga stabilitas dan dampak perubahan atas inovasi yang dapat diukur. Seperti yang  dibahas  oleh  OECD  (2015),  poin  kunci  inovasi  melibatkan  implementasi  sebuah  ide (bukan hanya ide atau penemuan itu sendiri) yang baru. Inovasi  mempengaruhi hasil sektor publik  dalam  beberapa  cara,  termasuk  peningkatan  efisiensi,  efektivitas,  dan  kepuasan pengguna atau karyawan. Inovasi dan ide-ide baru pada dasarnya menantang cara-cara yang ada  agar  mencapai  hasil  sektor  publik  yang  meningkat  secara  signifikan.  Laporan  OECD menyatakan,  “sektor  publik  dibangun  untuk  mempertahankan  solusi  yang  ada,  bukan  untuk menantangnya”.
Hambatan  inovasi  yang  dilaporkan    termasuk  budaya  birokrasi  dan  aturan  serta prosedur  satu  ukuran  yang  dianggap  cocok  untuk  semua  akan  menghalangi  inovasi,  proses
akuntabilitas dan partisipasi yang rumit, pendanaan yang tidak memadai, undang-undang yang ditentukan  secara  sempit  yang  membatasi  eksperimen,  dukungan  yang  tidak  memadai  dari manajemen  puncak,  penghindaran  risiko,  dan  fokus  jangka  pendek.  Tidak  seperti  inovasi radikal,  inovasi  inkremental  jarang  secara  signifikan  mengubah  hubungan  dan  dinamika  di dalam  dan  antar  organisasi  (Buchheim  et  al.  2020;  Gui  et  al.  2021).  Dalam  serangkaian publikasi, OECD (2021a, 2021b) membedakan :
a. Inovasi  adaptif  yang  mengadaptasi  dan  mencoba  pendekatan  baru  dalam  menanggapi lingkungan operasi yang berubah.
b. Inovasi antisipatif yang terkait dengan isu-isu yang muncul yang dapat membentuk prioritas dan komitmen masa depan.
c. Inovasi berorientasi misi yang menetapkan hasil baru dan jelas sebagai tanggapan terhadap tujuan menyeluruh untuk mencapai misi tertentu
d. Inovasi  berorientasi  peningkatan  yang  meningkatkan  praktik,  mencapai  efisiensi  dan  hasil yang lebih baik, dan membangun struktur yang ada.
Perbedaan-perbedaan  ini  mengacu  pada  pengelompokkan  sebelumnya  (misalnya, berorientasi  peningkatan  tampaknya  sama  dengan  inkremental)  tetapi  memperbarui pekerjaan masa lalu untuk zaman kita saat ini dengan membantu manajer memikirkan konteks yang  tidak  terduga.  Selanjutnya  Chen  et  al.  (2020)  memperluas  perbedaan  proses  versus layanan  dengan  lebih  jauh  membedakan  inovasi  dalam  misi,  kebijakan,  manajemen, kemitraan, penyediaan layanan, dan hal-hal yang melibatkan partisipasi masyarakat.

## Dimensi Inovasi Sektor Publik
Tidak mengejutkan  bahwa studi tentang inovasi itu sendiri juga inovatif dan berubah. Istilah  inovasi  tambahan  sering  digunakan  untuk  menggambarkan  kolaborasi  inovatif  antar lembaga dan lintas sektoral sebagaimana diungkapkan oleh Hartley et. al. (2013). Terkait studi- studi inovasi di sektor publik  De Fries et.al.  (2016) mencoba melakukan studi terkait seluruh studi inovasi di sektor publik  dengan mengelompokkannya kedalam framework sebagaimana gambar berikut :
Gambar 2. Heuristic frame work of public sector inovation
Dalam Heuristic  frame  work  of  public  sector  inovation De  Fries  et  al,  memetakan komponen    inovasi  kedalam  Faktor  Lingkungan,  Organisasi,  Karakteristik  Inovasi (Inovation Characteristic) ,  Karakteristik  individu  ( Individual  characteristic) ,  tipe  inovasi (Inovation  type) dan Outcomes.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  studi  kasus  Perbaikan peraturan   Pemanfaatan FABA (Fly Ash Bottom Ash) PLTU Batubara pada PT PLN. Peneliti akan
menggali,  mendalami,  dan  memahami  fenomena-fenomena  prasyarat  dan  proses  inovasi Pemanfaatan  FABA  di  PT  PLN  (Persero)  sehingga  dapat  dirumuskan  Pedoman  Perbaikan Regulasi Pemanfaatan FABA.  Metode utama pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pelaksanaan  Wawancara:  metode  pengumpulan  data  di  mana  interaksi  langsung  terjadi antara  peneliti  dan  informan/narasumber  untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan dengan penelitian. wawancara secara purposif mendalam terhadap pemangku kepentingan Pemanfaatan FABA
b. Pengumpulan  dan  Analisis  Dokumen:  metode  pengumpulan  data  yang  melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen, seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi lainnya.

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Menilik  kompleksitas  regulasi,  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dan pengusahaannya inovasi pemanfaatan FABA selama ini telah mempertimbangkan :
a. Faktor Lingkungan
Pengelolaan dan pemanfaatan yang masif,  tepat, aman dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, bermanfaat secara sosial serta berwawasan lingkungan sesuai peraturan perundangan  yang  berlaku.  Untuk  mencapai  hal  ini  pengelolaam  FABA  yan  dihasilkan harus  sejalan  dengan  konsep Environment,  Social  and  Governance (ESG).  Hal  ini  telah dilakukan oleh jajaran PLN dengan menempatkan regulasi FABA sebagai turunan regulasi K3L.
b. Organisasi
Secara organisasi  pemanfaatannya belum melalui siklus perencanaan, misal diinventarisasi kebutuhan  TJSL/CSR  untuk  tahun  depan,  sehingga  jelas  jumlah  FABA  yang  harus  di komersialisasi dan jumlah FABA yang dimanfaatkan untuk kegiatan TJSL/CSR.
Seyogyanya  anggaran  pengelolaan  FABA      dialokasikan  secara  cermat  dan  teralokasi dengan baik sesuai dengan tipe pemanfaatan yang ada di tiap unit PLTU. Hal ini disebabkan karena comply  to  the  regulation adalah  hal  utama  merujuk  pada  keselamatan  pengelolaan Lingkungan (K3L).
PLN harus mengetahui  bisnis model pengusahaannya sehingga akan mengetahuinya pula untuk komersialisasinya, Salahsatu sub holding PT PLN yaitu PT EMI (Energi Manajemen Indonesia)  dapat diminta untuk melakukan survey dan intelijensi pasar sehingga  intermediary yang selama ini monopolistic dapat diurai. Intinya agar PLN  tidak  kehilangan opportunity dari potensi market FABA.
Pengelolaan menurut Perdir 0365 Tahun 2014 dilakukan  oleh koperasi di unit PLN, hal ini perlu dilakukan perubahan sehingga optimalisasi komersialisasi dapat dilakukan. Unit-unit PLTU  perlu  didorong  untuk  pemanfaatan  FABA  yang  lebih  masif  seperti  sebagai  urukan maupun back filling tambang. Pengelolaan oleh koperasi Unit Induk PLN tidak jelas mengatur nilai  komersialisasi.  Selanjutnya    perdir  ini  perlu  diupgrade  karena  dibentuk  sebelum holdingisasi, sehingga perlu dilihat lagi akan tetapi komersialisasi bukan tujuan utama,  tujuan utamanya adalah untuk lingkungan hidup. Berdasar pengalaman  pada perdir 0365 Tahun 2014 yang tidak efektif sejak FABA dinyatakan sebagai limbah Non B3 pada Tahun 2021 yang tidak segera  di  revisi,  kedepan  perlu  peninjauan  regulasi  (evaluasi  berkelanjutan)  setiap  3  tahun guna mengakomodir perubahan-perubahan pemanfaatan yang ada.
c. Karakteristik Inovasi (Inovation Characteristic)
Ada empat tipe  pemanfaatan FABA pada  47 PLTU PLN yaitu :
1. Menjadi Cost  Center, Hal  ini  terjadi  apabila  tidak  ada  pemanfaatan  FABA  sama  sekali pada unit PLTU.
2. Reduction Cost ,Hal ini terjadi ketika  ada pemanfaatan FABA tetapi nilai komersialitasnya masih dibawah nilai pengelolaannya
3. Zero  Cost ,  Hal  ini  terjadi  Ketika  komersialitas  FABA  berimbang  dengan  nilai pengeloaannya.
4. Profit  Center, Hal  ini  terjadi  Ketika  nilai  komersialitas  FABA  lebih  besar  dari  nilai pengelolaannya.
Pengaturan  inovasi  FABA  diharapkan  mendorong  unit  PLTU  untuk  menuju  tipe pemanfaatan ke tingkatan yang lebih tinggi.
Jarak menjadi salah satu faktor penentu dalam pemanfaatan FABA karena biaya pengangkutan akan  menentukan  kegiatan  pemanfaatan  akan  ekonomis  atau  tidak  ekonomis.  Namun mempertimbangkan  4  model  pengelolaan  di  unit  PLTU  dan  penghitungan outcomes pemanfaatan,  factor  ekonomis  dan  tidak  ekonomis  sebagai  output  di  Internal  PLN    tidak menjadi satu-satunya dasar kelayakan pemanfaatan.
d. Karakteristik individu ( Individual characteristic) ,
Reward pengembangan FABA  yang diberikan kepada unit belum secara langsung kepada pekerja, pernah pada suatu masa inovasi dibebankan pada kepada individu PLN- ners tetapi regulasi  tentang  inovasi  tersebut  tidak  berlaku  saat  ini.    Secara  umum  dinyatakan  oleh seluruh tingkatan di PLN bahwa inovasi FABA telah diberikan ruang yang memadai kepada seluruh pegawai PLN.
e. Tipe inovasi (Inovation type)
PLN Dalam melakukan   inovasi selama 2021-2023 dapat dikategorikan sebagai berikut : Tabel 1. Tipe Inovasi PLN 2021-2023
No. Kategori Inovasi De Vries et.al Kategori Inovasi di PLN Inovasi yang dilakukan 1 Process Innovation Pembangkitan, Transmisi,  Distribusi, Teknikal Suporting Pemanfaatan Faba kedalam berbagai produk untuk  mengurangi  biaya  pembangkitan. Sosialisasi  yang  terarah  kepada  pengambil kebijakan kunci  (Targeted Socialization), Pelatihan  dan  Sertifikasi  kompetensi, Menyusun Standard  Operating  Procedure (SOP) pengelolaan FABA 2. Product/service Innovation Proses bisnis manajemen, Digitalisasi Standarisasi  FABA  dalam  pengolahan maupun standarisasi produk FABA itu sendiri (SNI), pilot project pemanfaatan FABA untuk sirkuler ekonomi. 3. Governance Inovation Strategis Penyiapan  Regulasi  pemanfaatan  FABA  di Interal  PLN,  Pemetaan  Pemanfaatan  FABA (pyramida  pemanfaatan  FABA),  FABA  untuk program  TJSL/CSR,  FABA  untuk  Mengatasi bencana alam (banjir) 4. Conceptual Innovation Strategis Kelembagaan Pemanfaatan FABA (pembentukan  anak/cucu  perusahaan  yang khusus mengelola FABA), Perencanaan  Pemanfaatan  FABA  (2021), Arahan Penyusunan Road Map pemanfaatan
FABA,  Kerjasama  dengan  BUMN  lainnya dalam  pemanfaatan  FABA.  pengelolaan FABA  yang  dihasilkan  harus  sejalan  dengan konsep Environment, Social and Governance (ESG).  Pyramida  Pemanfaatan FABA
f. Outcomes .
Secara  teoritis outcomes dari  inovasi  sektor  public  lainnya  adalah  adanya  partisipasi masyarakat  dan  dunia  swasta (citizens  involved  dan  private  partners  Involved), Pemanfaatan  FABA  telah  melibatkan  masukan  dari  berbagai  sudut  pandang,  mulai  dari pemerintah  dan  regulasi,  akademisi,  hingga  pengguna  FABA  seperti  Asosiasi  Perusahaan Pracetak  dan  Prategang  Indonesia  (AP3I),  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM), hingga pelaku industri. PLN mengharapkan  adanya value creation yang didapatkan yaitu berupa mendorong pemanfaatan FABA menjadi sumber alternatif, mengurangi eksploitasi terhadap  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  makin  menipis  dan  mengurangi  emisi  karbon, meningkatkan sirkulasi ekonomi bagi masyarakat sekitar PLTU serta meningkatkan peluang inovasi dan riset dari seluruh bidang infrastruktur, pertanian dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan gagasan keberlanjutan dan orientasi 3P (profit, people dan planet).
Pyramida pemanfaatan menggambarkan kompleksitas pemanfaatan FABA yang berusaha mengoptimalkan output dan outcome pemanfaatan  FABA,  dimana  outcomenya  bukan pada  komersialitas  FABA  tetapi  diarahkan  pada  efektivitas  dan  efisiensi  operasi  PLN  dan peningkatan peran serta masyarakat dalam ekonomi sirkuler, komersialitas yang optimum diarahkan untuk mendukung outcomes tersebut.

## Gambar 3. Pyramid Pemanfaatan FABA (sumber PT PLN)
Berdasarkan  Pertimbangan-pertimbangan  diatas  maka  pedoman  perbaikan  kebijakan pemanfaatan FABA di lingkungan PLN sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Standar teknis kualitas
Teknologi dipastikan dulu, jenis kelas FABA perlu ditetapkan terlebih dahulu misalkan untuk FABA  jenis A    untuk  produk  apa  dan  seterusnya.  Standar  teknis  meliputi  standar  internal PLN dan standar eksternal yang diakui seperti SNI (Standar Nasional Indonesia).
2. Model Bisnis
Model  bisnis  mempertimbangkan  sumber demand langsung  dengan  memangkas  bisnis intermediary (pengangkutan),  Badan  hukum  yang  melakukan  pengusahaan  apakah  dalam bentuk  unit  usaha  ataupun  lainnya  yang  memberikan  fleksibilitas  .dalam  melakukan pemanfaatan FABA. Pengelolaan pemanfaatan FABA selama ini dibawah koperasi Unit Kerja PLN pusat dirasakan tidak memberikan ruang yang cukup untuk pengusahaannya.
3. Klasterisasi daerah/Wilayah
Daerah mempertimbangkan jarak, moda transportasi yang tersedia, kondisi topografi dan lainnya  karena  akan  berhubungan  dengan  biaya  pengangkutan.  Namun  hal  ini  juga  perlu dipertimbangkan dengan tipe pengelolaan FABA PLTU.
4. Skema Pemanfaatan
Skema  pemanfaatan  yang  dapat  dilakukan    bisa  dilakukan  secara business  to  business , business  to  social maupun social  to  social. Mengoptimalkan  TJSL/CSR  dengan  melakukan estimasi  penyerapannya  berupa  pemenuhan  target  persentase  penyerapannya,  Sisa program TJSL/CSR dikerjasamakan dengan pihak swasta/bisnis dengan pengendalian harga sesuai harga pasar sehingga PLN dapat memaksimalkan keuntungannya.
5. Harga
Pembentukan  harga  untuk  komersialitas  FABA  harus  melalui  proses  negosiasi  bisnis  yang wajar,  adanya  standar  harga  yang  jelas  dan  mengeliminir  peran intermediary antara  PLN dengan institusi/badan usaha yang memanfaatkan FABA.
6. Peninjauan regulasi secara berkala Menilik kompleksitas dan peluang yang perlu segera di response oleh PLN maka sebaiknya setiap  3  Tahun  dilakukan  peninjauan  atas  perdir  yang  ada  sehingga  dapat  mengikuti perkembangan bisnis model yang ada.

## 5. Penutup Kesimpulan
Penelitian  yang  dilakukan  dapat  menyimpulkan  hal-hal  sebagai  berikut  PLN  telah menjalankan  Pengelolaan  FABA  dengan  senantiasa  memedomani  regulasi Kesehatan, Keselamatan,  Keamanan,  dan  Lingkungan (K3L) karena  pengelolaan  FABA  meski  sudah dikategorikan sebagai limbah Non B3 masih diwajibkan memenuhi regulasi pengelolaan yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  namun  demikian regulasi  di  internal  PLN  sudah  tidak update lagi  meresponse  perkembangan  eksternal  dan internal  PLN  sehingga  memerlukan  revisi  untuk update atau  format  ulang  dengan memperhatikan  dinamika  perubahan  regulasi  dan  kebutuhan  FABA  yang  meningkat  di kalangan pemangku kepentingan.
PLN  memiliki  kesadaran  bahwa  FABA  dapat  menjadi resource yang    mendukung pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  pembangunan  infrastruktur,  perlindungan degradasi  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (Ekonomi sirkuler),  dapat  mendukung  dalam  upaya  menanggulangi  permasalahan  kebencanaan, penyediaan  jalan-jalan  desa  serta  pemulihan  lingkungan  seperti  penutupan  lubang  bekas tambang,  penetralan  air  asam  tambang  maupun  perbaikan  kualitas  tanah.  FABA  juga  dapat menjadi sumber daya alternatif di berbagai sektor tidak hanya pada sektor infrastruktur, tapi juga pertanian, pertambangan dan Industri.
PLN  telah  berusaha  mendorong  inovasi  melalui  penciptaan  hal-hal  yang  mendukung inovasi  (lingkungan,  organisasi,  karakteristik  inovasi  dan  individu),  menerapkan  semua  tipe inovasi  dan  mengoptimalkan outcomes yang  ada,  namun  inovasi  dalam governance yaitu perbaikan regulasi baik internal maupun eksternal memegang peranan kunci.
Dalam  mengoptimalkan  pemanfaatan  FABA  untuk  mendapatkan  efisiensi  dari keuangan  negara/pembangunan  negara,      PLN  dapat  melakukan    penetapan outcomes pengelolaannya dengan mengkuantifisir nilai sosial dan ekonomi dari pemanfaatan FABA yang dihasilkan.  Nilai  sosial  ekonomi  seperti  yang  diimplementasikan  dalam  mengukur  TJSL/CSR dapat diimplementasikan pula dalam mementukan outcomes komersialisasi FABA. Nilai sosial ekonomi meliputi Nature, sosial, ekonomi dan Wellbeing diharapkan dapat memenuhi prinsip partisipasi public, kolaboratif dan keberlanjutan ( profit, people dan planet ) .
Perbaikan Peraturan pemanfaatan FABA di lingkungan PT PLN yang dapat memenuhi harapan seluruh stakeholder di era New Public Service (NPS) termasuk kepentingan PLN sendiri dalam menjalankan bisnis dan tugas dari pemerintah hendaknya mempertimbangkan  Regulasi K3L/ comply to the regulation, pyramida pemanfaatan, perencanaan pemanfaatan tahunan, 4 tipe  pengelolaan,  sosialisasi  yang  efektif,  kecukupan  anggaran,  Jarak  PLTU  ke  lokasi pemanfaatan,  bisnis  model  pengusahaan  dan  evaluasi  berkelanjutan.  Selanjutnya  perbaikan peraturan  pemanfaatan  FABA  sekurang-kurangnya  mengatur  standar  teknis  kualitas,  model bisnis,  daerah/klasterisasi  wilayah,  skema  pemanfaatan,  harga  dan  peninjauan  peraturan secara berkala.

## Daftar Pustaka
Berman, E. M., & Hijal-Moghrabi, I. (2022). Performance and Innovation in the Public Sector: Managing for Results . Taylor & Francis.
Buchheim, L., Krieger, A., & Arndt, S. (2020). Innovation types in public sector organizations: a systematic review of the literature. Management Review Quarterly , 70 , 509-533.
De Vries, H., Bekkers, V., & Tummers, L. (2016). Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda. Public administration , 94 (1), 146-166.
Gui,  L.,  Lei,  H.,  &  Le,  P.  B.  (2022).  Determinants  of  radical  and  incremental  innovation:  the influence  of  transformational  leadership,  knowledge  sharing  and  knowledge-centered culture. European Journal of Innovation Management , 25 (5), 1221-1241.
Hartley, J., Sørensen, E., & Torfing, J. (2013). Collaborative innovation: A viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship. Public administration review , 73 (6), 821-830.
OECD. (2015). The innovation imperative in the public sector. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
OECD.  (2020).  The  OECD  digital  government  policy  framework:  Six  dimensions  of  a  digital government.  OECD  Public  Governance  Policy  Papers,  No.  02,  Paris:  OECD  Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en
OECD. (2021a). Public sector innovation facets: Innovation portfolios. Retrieved October 2021, dari https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2021/10/OECD-Innovation -Facets-Brief- Innovation-Portfolios-2021.pdf
OECD.  (2021b).  Public  sector  innovation  facets:  Anticipatory  innovation.  Retrieved  October 2021,  dari  https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2021/10/OECD  -Innovation- Facets-Brief-Anticipatory-Innovation-2021.pdf