Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89

## CITA HUKUM BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DALAM KONTEKS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025
Nur Husni Emilson 1 , Koesrin Nawawi 2 , Soleh Idrus 3
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail : nurhusniemilson@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail : koesruinnawawie@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail : muhammadsolehidrus484@gmail.com

## Abstract
Revisions were made to the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, and the modifications had  a  profound  impact  on  how  the  Indonesian  state  government  was  organized.  The modification of the state's institutional structure for upholding legal norms that took place in Indonesia's  political  system  after  the  end  of  the  New  Order  era  was  a  key  stream  of  reform thinking.  In  the  Indonesian  state  administration  system,  reform  means  strengthening  the presidential system. The president's dual roles as head of state and head of government are at the heart of the presidential system of government (head of state). A normative and conceptual approach are combined in the study's explanatory technique. The state's experience with long- term development plan implementation is notably due to the third amendment to Article 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia, which changed it to Article 3 Paragraph (1) and deleted the People's Consultative Assembly's jurisdiction. Use RI to generate the GBHN. The RPJPN was created in place of the GBHN as a framework for national development as part of the  Decentralization  and  Regional  Autonomy  System  implementation  in  order  to  address concerns regarding the president's latitude. Realizing the goals and aspirations of the nation and  state  is  the  primary  goal  of  national  development,  according  to  the  Preamble  of  the Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords: legal ideals; nation and state; long-term development plan

## Abstrak
Revisi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  berdampak signifikan  terhadap  bagaimana  negara  modern  dijalankan  di  Indonesia.  Penataan  kembali kerangka  kelembagaan  negara  untuk  mempertahankan  norma  hukum  yang  terjadi  dalam sistem  politik  Indonesia  pasca  berakhirnya  era  Orde  Baru  merupakan  aliran  pemikiran reformasi  yang  penting.  Sistem  presidensial  sedang  diperkuat  sebagai  bagian  dari  reformasi konstitusi  Indonesia.  Peran  ganda  presiden  sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan merupakan  esensi  dari  bentuk  pemerintahan  presidensial  (kepala  negara).  Proses  penelitian secara  alami  menggunakan  perspektif  normatif  dan  konseptual.  Dengan  perubahan  ketiga Pasal  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  menjadi  Pasal  3  Ayat  1, secara  khusus  kewenangan  MPR  RI  untuk  membentuk  GBHN  dicabut.  RPJPN  dirancang untuk  menggantikan  GBHN  sebagai  arah  pembangunan  nasional,  dan  untuk  menguatkan sistem demokrasi di era reformasi, selain itu sebagai antispasi terhadap kekhawatiran terhadap sikap keleluasaan Presidan dan dalam praktek pelaksanaan Sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Tujuan utamanya agar pembangunan nasional mecapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI.
Kata Kunci : cita hukum;  bangsa dan negara, rencana pembangunan jangka panjang
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89

## PENDAHULUAN
Kewenangan  MPR  RI  untuk membentuk GBHN secara tegas dicabut  dengan  perubahan ketiga Pasal
3 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia,  yang  menjadi Pasal  3  Ayat  1. 1 Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun  2005  sampai  dengan Tahun 2025 mengikuti Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  yang  sering  disebut  dengan UU  SPPN,  dikenal  pula  sebagai UURPJPN 2005-2025, diundangkan.
Sektor-sektor pembangunan berikut  ini  tercakup  dalam  UU  RPJPN 2005-2025: 2
a. Sosial  Budaya  dan  Kehidupan Beragama
b. Ekonomi
c. Ilmu Pengatahuan dan
Teknologi
d. Sarana dan Prasana
e. Politik
f. Pertahanan dan Keamanan
1 Janpatar  Sinamora,  “Urgensi  Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik  Indonesia,” Jurnal  Litigasi ,  Vol.  17, No. 2, 2016: 34-41.
2 Yessi Anggaraini, “Perbandingan Perencanaan Pembangunan  Nasional  Sebelum  dan  Sesudah Amandemen  UUD  1945,” Jurnal  Ilmu  Hukum Fiat Justitia , Vol.9, No. 1, 2015: 84.
g. Hukum dan Aparatur
h. Wilayah dan Tata Ruang, dan
i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Sistem  hukum  nasional  akan terus  diupayakan  di  era  reformasi melalui  berbagai  cara,  sesuai  dengan Program  Pembangunan  Nasional  di bidang hukum: 3 Pertama , Suatu sistem untuk menciptakan peraturan perundang-undangan  tertulis  dan  yang tidak  tertulis  berdasarkan  penerapan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat. Dimungkinkan untuk meningkatkan  efisiensi  dan  koordinasi proses,  undang-undang,  dan  peraturan dengan mengembangkan undang- undang  yang  jelas,  standar,  dan  wajib metodis pada semua organisasi  dengan kekuatan  yang  diperlukan.  peraturan perundang-undangan. Kedua ,  Sistem peradilan  masih  diperbaiki  agar  lebih efisien.  Perubahan  mendasar  telah terjadi  sebagai  akibat  dari  amandemen keempat  UUD  1945,  Membentuk Komisi  Yudisial  untuk  mengatur  sikap dan  perilaku  hakim  dan  Mahkamah
3 Suriyati  Hasan,  “  Perecanaan  Pembangunan dalam  Penataan  Hukum  Nasional,” Meraja Journal: Vol. 1, 2018: 60
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89
Konstitusi,  yang  bertugas  mengkaji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. di wilayah kekuasaan  kehakiman.  meningkatkan independensi peradilan dengan memberikan  Mahkamah  Agung  lebih banyak  kewenangan  organisasional Selain  itu,  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan perubahan administratif terhadap Penerapan  Cek  dan  Perimbangan Anggaran  Penyelenggara  Negara  dan Peradilan.  Memperoleh  lebih  banyak independensi  tidak  berarti  melepaskan kontrol dan pengawasan. Pembentukan Komisi  Yudisial  dengan  keanggotaan yang cukup representatif akan memungkinkan pengawasan dan pengendalian  independensi  peradilan yang  lebih  efektif  dan  efisien,  serta terciptanya  sistem  hukum  nasional yang  memungkinkan  terlaksananya kewajiban  negara  di  bidang  hukum secara  efektif  dan  efisien. Ketiga ,
Untuk  membantu  membangun  sistem hukum  nasional  yang  diinginkan, daftarkan semua organisasi masyarakat dengan pemahaman hukum yang kuat.
Permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah  bagaimanakah  pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam UU
RPJPN 2005-2025 menyamakan antara penerapan hukum dengan pembangunan
hukum, serta bagaimanakah  substansi  pembangunan bidang  hukum  dalam  UU  RPJN  2005- 2025.
Penulisan ini menggunakan strategi  penelitian  penjelasan  yang menggabungkan  pendekatan  normatif dan  konseptual, 4 Kerangka  kerja penelitian  ini  terdiri  dari  teori,  prinsip pedoman,  aturan,  dan  regulasi.  Data sekunder  berupa  dari  mana  data tersebut diterima: 5
1. Sumber  hukum  dasar,  antara lain  Pancasila,  UUD  1945, undang-undang, doktrin, perjanjian,  kasus  hukum,  serta adat dan undang-undang.
2. Sumber hukum sekunder, seperti RUU, publikasi akademik,  jurnal,  artikel,  dan temuan penelitian serupa
3. Sumber  hukum  tersier,  antara lain  internet,  majalah,  kamus bahasa  Indonesia,  dan  kamus hukum blak.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji , Penelitian Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: UI Press, 1990).
5 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003).
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89

## PEMBAHASAN
A. Pembangunan  Bidang  Hukum Yang Tertuang Dalam UU
RPJPN 2005-2025
Ada  tiga  alasan  mengapa  UU RPJPN  2005-2025  harus  disahkan, menurut pembukaan:
a. Perubahan manajemen
pembangunan  telah  dilakukan melalui amandemen UUD 1945, menggunakan penghapusan GBHN  sebagai  model  untuk membuat rencana
pembangunan nasional.
b. Sebagaimana  disyaratkan  oleh UUD  1945,  Sebagai  prioritas utama pertumbuhan secara
keseluruhan yang akan
dilakukan secara berulang, Indonesia membutuhkan
perencanaan pembangunan
jangka panjang.
c. Ia  berpegang  pada  Pasal  13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004,  yang  mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional,  dan memelihara Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang
Nasional (1).
Badan  yang  ditunjuk  untuk memberlakukan  undang-undang  ini
sangat  menyadari  bahwa  MPR  diberi kekuasaan lebih dengan memperhatikan  huruf  a  di  atas. Awalnya,  MPR  memiliki  kekuasaan untuk  menetapkan  GBHN;  Namun, setelah Amandemen UUD 1945, kekuasaan  tersebut dicabut. Oleh karena itu, GBHN tidak dapat ditetapkan  oleh  satu  lembaga  negara saja.
Beberapa  pihak  menginginkan kekuasaan MPR untuk memilih GBHN dihapuskan.  Pembahasan  amandemen UUD  1945  menunjukkan  hal  tersebut. Affan  Gafar,  Anggota  Tim  Ahli menegaskan  bahwa  GBHN  merupakan wadah  bagi  partai  pimpinan  Jacob Tobing  yang  memenangkan  pemilihan pada  Sidang  MPR  PAH  I  B  pada  24 April  2001,  yang  pada  gilirannya sebagian besar ditentukan oleh platform calon presiden. yang memenangkan pemilihan presiden. 6
Pada tanggal 29 Mei 2001, para ahli  dari  Tim  Ahli  Ramlan  Surbakti menyampaikan  pendapat  yang  sangat kritis pada Sidang MPR PAH I B ke-19. Ramlah menilai MPR hanya membahas GBHN dari segi pemikiran. Jelas lebih
6 Erna  Ratnaningsih,  “Perubahan  Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca
Amandemen  Konstitusi,” Jurnal  Pakuan  Law Review , Vol IV, No. 1, 2018:70.
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89
operasional  jika  menyangkut  undang- undang atau anggaran negara.
Beberapa  pihak  mendukung politik  hukum  pembubaran  MPR  demi tercapainya GBHN, Dari sudut pandang ketiga anggota Tim Ahli MPR B, dapat disimpulkan.
Mengenai  huruf  b,  Pembukaan UUD 1945 menyatakan sebagai berikut alasan berdirinya Negara Indonesia: 7
a. Melindungi  segenap  bangsa Indonesia
b. tanah  airnya  adalah  prioritas nomor satu.
c. Prioritas lainnya termasuk memajukan kesejahteraan umum,  meningkatkan  kualitas hidup suatu negara, dan
d. mengambil bagian dalam membangun tatanan dunia yang bebas, adil, dan abadi. Tentu  saja,  untuk  mencapai tujuan negara Indonesia tersebut di atas, akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mencapainya. GBHN berfungsi sebagai arah dan arahan pelaksanaan pembangunan dari pemerintahan Presiden  Megawati  Sukarno  Putri
7 Anwar  C, Teori  dan  Hukum  Konstitusi: Paradigma  Kedaulatan  dalam  UUD  1945
(Pasca Perubahan) Implikasi
dan
Implementasi  pada  Lembaga  Negara,”  Edisi
Revisi (Malang: InTrans Publishing, 2008).
hingga  Presiden  Suharto.  UUSPPN, Hal  ini  menjadi  kerangka  pencapaian pembangunan  nasional  pada  masa kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono  dan  secara  resmi  dikenal sebagai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  Salah  satu  unsur  yang  harus diperhatikan  dalam  mengevaluasi  UU RPJPN  2005–2025  adalah  UUSPPN karena  merupakan  persyaratan  UU SPPN  dan  disebutkan  dalam  faktor- faktor  yang  harus  diperhitungkan dalam huruf c. 8
2.  Substansi  Pembangunan  Bidang Hukum Dalam UU RPJN 2005-2025
Perkembangan  industri  hukum tidak  mendapat  perhatian  utama  dalam UU  RPJPN  2005–2025  karena  dua alasan: 9
a. Setelah  sektor  pertahanan  dan keamanan, pembangunan sektor hukum menempati urutan ketujuh. Ini menunjukkan bagaimana  aturan  hukum  tidak mengontrol  bagaimana  suatu negara berkembang.
b. Tidak sepantasnya industri aparatur  tumbuh  berbarengan
8 Prajudi  Atmosudirdjo, Hukum  Administrasi Negara ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
9 Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992).
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89
dengan  sektor  hukum.  karena perkembangan  bidang  hukum lebih  luas  daripada  industri peralatan. Aparat penegak hukum  penting  bagi  kemajuan profesi hukum, bersama dengan undang-undang yang diinginkan (ius constituendum), pemahaman publik, dan kepatuhan terhadap hukum.
Aparatur  negara  masih  menjadi fokus utama pembangunan
sektor aparatur. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mencampuradukkan pertumbuhan sektor hukum dengan pertumbuhan area
peralatan. Pembentukan UU RPJPN
membuat  asumsi  bahwa  akan  ada kesenjangan antara pertumbuhan industri  hukum  dan  implementasi undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dalam bidang kemajuan hukum, khususnya:
a. sebuah.  Landasan  hukum  harus ditetapkan  sebelum  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan dapat
dilaksanakan. Pembentukan
undang-undang  ini  bertujuan
untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan dikembangkan secara
transparan  dan  konsisten,  dan sistematis yang mengikat semua lembaga yang berwenang, meningkatkan  koordinasi,  dan meningkatkan efisiensi. peraturan perundang-undangan. b. Pembentukan  sistem  hukum, yang  melibatkan  pembentukan mesin untuk melaksanakan otoritas  kehakiman.  Sementara Kejaksaan  Agung,  Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi  Pemberantasan  Korupsi tidak  terdaftar,  badan-badan negara seperti Mahkamah Agung,  Mahkamah  Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
c. Mewujudkan  budaya  hukum dengan meningkatkan pendidikan  hukum  masyarakat dalam rangka berkontribusi terhadap terciptanya sistem hukum nasional yang ideal.
Pembahasan  pokok  bahasan pembangunan  hukum  mengisyaratkan bahwa Hukum dapat dipandang sebagai  suatu  sistem  (a  legal  system) yang terdiri dari unsur-unsur seperti isi
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89
hukum,  struktur  hukum,  dan  budaya hukum. 10
Pembahasan  UU  RPJPN  2005- 2025  tentang  evolusi  hukum  lebih banyak  membahas  tentang  bagaimana hukum  itu  diimplementasikan.  Ada perbedaan  antara  bagaimana  hukum dikembangkan  dan  bagaimana  hukum itu  diterapkan. 11 Pemilu  dihadirkan kepada  kita  sepanjang  pembentukan undang-undang  ini,  sebagai  lawan  dari proses  pelaksanaan  atau  pelaksanaan undang-undang  tersebut.  Ini  karena kehidupan  sosial  kita  sendiri  tidak  lagi diatur  di  sekitar  satu  set  nilai. Tergantung  pada  praktik,  tradisi,  dan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan,  hukum  mungkin  atau mungkin tidak berlaku dengan benar. 12
Akibatnya,  evolusi  profesi  hukum harus mempertimbangkan norma- norma  masyarakat,  tradisi,  dan  budaya hukum. Kemajuan profesi hukum akan sia-sia jika faktor-faktor tersebut di atas tidak diperhatikan.

## KESIMPULAN
10 Patrialis  Akbar, Lembaga-lembaga  Negara Menurut  UUD  NRI  1945 (Jakarta:  Sinar Grafika, 2013). 11 Yessi Anggraini, “Perbandingan Perencanaan Pembangunan  Nasional  Sebelum  dan  Sudah Amandemen  UUD  1945,” Fiat  Justisia  Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2015:81.
12 Lambang  Trijono, Pembangunan  sebagai Perdamaian:  Rekonsturksi  Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
UU  RPJPN  yang  mengatur  sistem hukum  dari  tahun  2005  hingga  2025, menghubungkan penerapan hukum dengan pembuatan undang-undang baru yang seharusnya berbeda. Perkembangan profesi hukum, menurut Lawrence  M.  Friedman,  terbatas  pada tiga  komponen  substansi,  struktur,  dan budaya sistem hukum.
Isi  Pengembangan  Hukum  Saat membuat aturan dan peraturan, konvensi  lokal,  tradisi,  dan  budaya hukum  harus  diperhitungkan,  menurut UU RPJN 2005-2025 masyarakat. Kita akan dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional yang diinginkan sebagai hasil dari pembangunan bidang hukum  yang  kita  lakukan.  Pada akhirnya,  Adalah  Tujuan  pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur  adalah layak untuk dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar C, Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma  Kedaulatan  dalam UUD  1945  (Pasca  Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga  Negara,”  Edisi  Revisi , Malang: InTrans Publishing, 2008. Erna Ratnaningsih, “Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen
Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89
Konstitusi,” Jurnal  Pakuan  Law Review , Vol IV, No. 1, 2018:70. Janpatar Sinamora, “Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik
Indonesia,” Jurnal  Litigasi ,  Vol.
17, No. 2, 2016: 34-41.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji ,
Penelitian Hukum Normatif: Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta:
UI Press, 1990.
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif , Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2003. Suriyati Hasan, “Perecanaan Pembangunan  dalam  Penataan Hukum Nasional,” Meraja Journal: Vol. 1, 2018: 60 Yessi Anggaraini, “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional  Sebelum  dan  Sesudah
Amandemen UUD 1945,” Jurnal
Ilmu  Hukum  Fiat  Justitia ,  Vol.9,
No. 1, 2015: 84 .