## Jurnal Pendidikan Universitas Garut
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut ISSN: 1907-932X

## Potret Konstruksi Pendidikan Karakter: Kajian pada Lembaga Pendidikan di Jawa Barat

## Dindin Jamaluddin
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN SUnan Gungung Djati, Bandung

## Abstrak
Madrasah dalam khazanah peradaban Islam pada awalnya menitikberatkan pada peningkatan  kualitas  keimanan-keislaman.  Hal  ini  ditujukan  sebagai  bentuk  dari keinginan untuk mempertahankan Islam, dan itu berimbas pada tipologi madrasah di  Indonesia.  Keberadaan  madrasah  yang  berfungsi  untuk  meneruskan, mempertahankan,  dan  mengembangkan  kebudayaan  suatu  masyarakat  melalui pembentukan karakter agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di  dalam  kebudayaan  dan  masyarakat  di  sekitarnya.  Terminolog  pesantren  dan madrasah  mendapatkan  posisi  yang  berbarengan.  Untuk  itu,  akan  dipaparkan lembaga  pendidikan  Islam  di  Jawa  Barat  yang  secara  konsisten  menanamkan karakter  –dalam  konteks  Indonesia-  pada  santrinya.  Pendidikan  di  Pesantren menandakan bahwa perilaku atau tingkah laku yang diimplementasikan para ulama lebih menarik bagi para calon santri, atau bahkan ekpektasi untuk menjadi seperti mereka  adalah  asa  yang  tinggi  di  dalam  diri  calon  santri.  Artinya  pembentukan akhlak atau karakter memang dimulai dari figur atau pimpinan lembaga pendidikan. Melalui lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah) di Indonesia, Jawa Barat khususnya,  niat  untuk  menggulirkan  gagasan  tersebut  bukan  hanya  kamuflase survival  semata  tetapi  menjiwai  seluk  beluk  yang  berkaitan  dengan  pembinaan karakter (akhlak).
Kata Kunci: Potret, Konstruksi, Karakter, Pesantren, Madrasah

## 1 Pendahuluan
Memperbincangkan  madrasah  kerap  kali  disandingkan  dengan  Madrasah  Nidzamiyah  di Baghdad.  Lembaga  pendidikan  tersebut  menjadi prototype madrasah  di  dunia  muslim. Kemasyhuran  Madrasah  Nidzamiyah  telah  diakui  oleh  peradaban  dunia,  karena  –disamping faktor  lainnya-  keberpihakan  penentu  kebijakan  (pemerintah)  terhadap  peningkatan  dan pengembangan  lembaga  tersebut  sangat  signifikan.  Secara  tidak  langsung,  langkah-langkah tersebut  membentuk  Madrasah  Nidzamiyah  menjadi  bagian  penting  dari  peradaban  dunia pendidikan -Islam khususnya-.
Keberpihakan terhadap dunia pendidikan, memberikan arti penting terhadap peradaban manusia. Telah banyak dibuktikan, bahwa kualitas kesejarahan umat atau manusia akan ditentukan oleh sejauhmana  pendidikan  memberikan  nilai  keberhasilan  pendidikan  dalam  sejarah  manusia  itu
sendiri. Maka, tidak mengherankan, jika tingginya peradaban di belahan bumi ini, ditentukan oleh sejauhmana political will serta concern terhadap pendidikan. 1
Berdasar pada  penelitian terakhir dari  Hasan  Ibrahim  Hasan  dan  Richard  Bulliet,  disampaikan bahwa  Madrasah  Nidzamiyah  bukanlah  Madrasah  yang  pertama  kali  hadir  dalam  lembaran sejarah  pendidikan  Islam.  Di  belahan  dunia  lain,  khususnya  di  Nisyapur,  India  telah  banyak berkembang  lembaga  pendidikan  dengan  istilah  madrasah,  salah  satunya  adalah  Madrasah Bayhaqiyyah. 2 Hasil penelitian tersebut, tidak saja memberikan nuansa baru dalam perbincangan tentang  madrasah.  Lebih  dari  itu,  akan  memulai  kajian-kajian  baru  yang  lebih  mendalam mengenai madrasah itu sendiri.
Mengenai  hal  tersebut,  Azra  mengusulkan  harus  ada  kajian  lain  tentang  madrasah.  Asalnya pembahasan  mengenai  madrasah  masih  berkutat  pada  deskripsi  dan  uraian  yang  cenderung ensiklopedik dan naratif. Yakni lebih banyak menggambarkan hal ihwal yang berkaitan dengan data-data  semata.  Selanjutnya,  perlu  digunakan  pendekatan  baru  yang  lebih  luas,  analitik  dan interpretatif.  Pendekatan  itulah  yang  Azra  sebut  sebagai  pendekatan  sejarah  sosial  pendidikan Islam. Dengan pendekatan ini, yang dibahas tidak hanya entitas madrasahnya semata. Lebih dari itu, hal ihwal yang berkaitan erat baik langsung maupun tidak langsung perlu menjadi entri point penelitian tentang madrasah.
Sejarah madrasah mengalami perkembangannya yang sangat dinamis. Awalnya, dalam lingkup pendidikan di Indonesia yang “masih” dua atap. Tanggung jawab madrasah memang terasa berat. Satu  sisi  ia  harus  menjadi  bagian  dari  pendidikan  keagamaan  yang  merupakan  subsistem  dari sistem pendidikan nasional, yang eksistensinya disebutkan dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  tahun  1989:  "Pendidikan  keagamaan  merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan  pengetahuan  khusus  tentang  ajaran  agama  yang  bersangkutan".  Bahkan  Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  dan  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs)  ditetapkan  juga  sebagai  pelaksana  program wajib belajar setingkat SD/SLTP, sedangkan Madrasah Aliyah (MA) sebagai SMU. Dan di sisi lain,  madrasah juga  berfungsi  sebagai  pelaksana  pendidikan  dasar dan  menengah  umum,  yang berarti harus mengajarkan bahan kajian sama dengan sekolah umum. Hal itu dimulai sejak adanya SKB 3 Menteri (Menag, Mendikbud, dan Mendagri) tahun 1975. Kemudian SKB ini dikuatkan lagi dengan PP No 28 tahun 1990, SK Mendikbud No 0487/U/1992 dan No 054/U/1993. SK-SK ini ditindaklanjuti dengan SK Menag No 368 dan 369 tentang penyelenggaraan MI dan MTs.
Pendeknya,  tujuan  yang  dihadapi  oleh  madrasah  seperti  menjemput  “impian”.  Tidak  saja bagaimana mempertemukan “dua” kutub yang selama ini berada pada tempatnya masing-masing, yakni  ilmu  agama  dan  ilmu  umum.  Hal  yang  lebih  penting  adalah  bagaimana  menciptakan generasi-generasi yang berkarakter. Pertanyaan retoris dari Azra adalah, apakah asa itu realistis dan visible bagi madrasah?
1 Dalam ikhtisar pembabakan sejarah yang diungkapkan oleh Michael H. Hart dalam Seratus Tokoh Berpengaruh, hal.  19-26,  dijelaskan  bahwa  perkembangan  peradaban  suatu  bangsa  ditentukan  dengan melek huruf dari pujangganya. Dicatat dalam buku tersebut, bahwa bangsa Sumeria dianggap sebagai titik awal peradaban, karena kemampuan mereka dalam mengenal tulisan. Begitupun tahapan selanjutnya, abjad pertama yang dikenal adalah kode Hammurabi, dan apalagi pasca renaissance, yakni sekitar tahun 1300- an, pendidikan menjadi faktor penting bagi peradaban dunia, dengan ditemukannya teknologi sebagai hasil dari pendidikan.
2 Azyumardi Azra, Sejarah Perkembangan Madrasah , Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag, 1999, hlm ix
Keberadaan madrasah tidak dapat dipisahkan dari pesantren. Maka memisahkan madrasah dari pesantren sebagai bagian dari khazanah peradaban pendidikan Islam di Indonesia menjadi tidak kontekstual.  Pembahasan  selanjutnya  adalah  tentang  pesantren.  Pesantren  adalah  bentuk pendidikan  tradisional  di  Indonesia  yang  sejarahnya  telah  mengakar  secara  berabad-abad, Nurcholis  Madjid  menyebutkan, 3 bahwa  pesantren  mengandung  makna  keislaman  sekaligus keaslian (indigenous) Indonesia. Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi.
Untuk  meringkas  bahasan tentang  pesantren  yang  dikaitkan  dengan judul  makalah  ini,  penulis kutip pernyataan dari Ketua PB NU Said Aqil Siradj, 4 yakni: Dengan pola kehidupannya yang unik,  pesantren  mampu  bertahan  selama  berabad-abad  untuk  mempergunakan  nilai-nilai hidupnya sendiri. Dalam jangka panjang, pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih  kuat  dari  pada  masyarakat  di  sekitarnya.  Kedudukan  ini  dapat  dilihat  dari  kemampuan pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri  mengorbankan  identitas  dirinya.  Pola  pertumbuhan  di  hampir  setiap  pesantren menunjukkan gejala kemampuan melakukan perubahan total itu.
Kebebasan relatif pondok pesantren dari intervensi eksternal dalam skala besar telah memberikan ruang  untuk  melakukan  transformasi  yang  dibutuhkan  bagi  eksperimentasi dengan  ide-ide  dan gagasan  para  pemikir.  Kebebasan  relatif  hasil  dari  keterampilan  pesantren  untuk  merespons metode konstruktif dari tantangan eksternal seperti sistem sekolah Barat, adalah situasi otonomi yang diberikan oleh pesantren dan cukup fleksibel dalam rangka memelopori konsep pendidikan baru.  Dalam  perspektif  kebudayaan,  melaksanakan  peraturan  pelengkap  dengan  kesadaran ideologis memberikan landasan kuat untuk transformasi sosial yang fundamental dan dibutuhkan oleh negara di masa depan.

## 2 Pesantren Dan Transformasi Sosial
Ilmu pengetahuan di era globalisasi memiliki dampak psikologis pada peran pesantren di bumi Nusantara ini. Problem kontemporer yang melanda kehidupan yang dewasa ini menjadi tantangan tersendiri  bagi  kerja  dan  fungsi  pondok  pesantren  di  tengah  kecenderungan  perkembangan masyarakat ke arah “masyarakat serba nilai”, yaitu berkembangnya nilai-nilai budaya masyarakat yang  timbul  akibat  proses  modernisasi  itu  sendiri.  Dampak  perubahan  yang  sedang  berjalan diiringi dengan respons terhadap perubahan yang menunjukan perbedaan. Sesungguhnya, respons yang ditunjukkan oleh Pondok Pesantren sebuah indicator adanya potensi untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Karena itu, secara esensial Pesantren memiliki daya adaptasi daya tahan yang dapat dijadikan pangkal tolak untuk menumbuhkan daya dorong  di  dalam  daya  proses social  engeenering ,  agar  ia  berkembang  dan  memberikan sumbangan dan peranannya di dalam proses pembangunan masyarakat yang lebih bermakna.
Fenomena Pesantren 5 berhasil mengangkat “isu transformasi social” ke permukaan dengan daya pikat  tersendiri.  Pesantren  memiliki  ciri  konstektual  tersebut  adalah:  orientasi  kuat  pada  kyai,
3 Bilik-Bilik Pesantren (Paramadina-Jakarta, 1997)
4 Pesantren dan Civil Values , Rapublika.
5 Tipologi  pesantren  secara  garis  besar  dapat  dikategorikan  pada  dua  kategori  besar: pertama , Pesantren  Salafi  yang  masih  mepertahankan  ciri  khas  yaitu  peng  kajian  kitab  kuning/  klasik.  System
wawasan  terbatas,  deferensiasi  dan  spesialisasi  tidak  berkembang  adalah  warna-warna kontekstual  yang  terserap  oleh  Pesantren.  Dengan  kata  lain,  Pesantren  menyimpan  potensi problem  yaitu  tidak  adanya  keseimbangan  antara  aspek-aspek  spiritual  dan  kecenderungan mengingkari kehidupan duniawi.
Fenomena  pesantren  dimana  kyai  menjadi  puncak  otoritasnya,  dan  melalui  program pengembangan  masyarakatnya  yang  dirintis  sejak  dasawarsa  terakhir  ini,  tampaknya  bukan fenomena social yang layak diabaikan. Fenomena semacam itu menarik untuk diperbincangkan. Secara ideal Pesantren harus mampu memobilisasi perubahan yang memiliki relevansi tinggi bagi kebutuhan masyarkat untuk mengangkat citra, derajat dan martabat rakyat kecil. Peran serta kyai dalam transformasi dan rerkayasa social di masyarakat sanggup membangun sikap emansipatoris wong cilik,  menanamkan watak progresif bagi santri serta menggerakan  gelombang kesadaran rakyat jelata untuk terlibat aktif bagi perubahan social. 6
Secara  Sosiologis  peran  pesantren  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu,  sebab  dalam kesadaran intern umat Islam, label Islam agaknya masih dilihat secara umum, sehingga memberi makna  Sosiologis  dalam  kehidupan  bermasyarakat  secara  luas.  Namun  demikian,  kenyataan Sosiologis  di  tanah  air  Pesantren  dari  tahun  ke  tahun  menampakkan  pergeseran  peran  di masyarakat. Pada era kemerdekaan, pondok pesantren ikut memberikan andil yang begitu besar dalam  menyulut  obor  Nasionalisme  yang  berakhir  dengan  tercapainya  kemerdekaan  Indonesia dari  belenggu  penjajahan.  Jumlah  pondok  pesantren  bukan  semakin  menyusut,  tetapi  semakin bertambah  dan  berkembang  biak.  Kuantitas  pesantren  dalam  perkembangan  terakhir  dari  segi perannya  masih  terbatas  pada  wawasan  keagamaan  belum  masuk  pada  wawasan kebsangsaan. Dengan  demikian,  problematika  pesantren  di  atas  bukan  persoalan  baru  dan  ringan,  tetapi Pesantren membutuhkan pemikiran alternative untuk membebaskan dari keterbelengguan hanya pada wawasan keagamaan.
Untuk mengurai problematika sebagaimana dijelaskan di atas, maka dibutuhkan analisis model SWOT  ( Strength,  Weaknesses,  Opportunity,  Treats ).  Pondok  Pesantren  adalah  lembaga pendidikan  agama  dan  lembaga  social  kemasyarakatan  dengan  system  asrama  pada  umumnya bersifat  tradisional.  Pondok  pesantren  berperan  dan  memberi  warna  yang  khas  dalam  wajah masyarakat.  Kekhasan  Pesantren  dalam  organisasi  ditunjang  oleh  komponen-komponen pesantren, yaitu Kyai, santri, masjid, asrama dan kitab kuning. Dengan demikian, kita mencoba untuk  meneropong  panorama  kehidupan  Pondok  Pesantren  yang  dapat  dipotret  menunjukan realitas: pertama , Kyai merupakan personofikasi dalam system nilai yang kedudukan sosialnya cukup kokoh karena charisma spiritual berperan sebagai ( cultural broker ) menawarkan agenda perubahan yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya. Ia berperan  sepenuhnya  karena  ia  sebagai Innovative  leader dan opinion  leader ,  yang  mengerti bahwa  perubahan  social  adalah  perkembangan  yang  tak  terelakkan  lagi.  Kyai  mengupayakan
madrasah diterapkan untuk memudahkan system sorogan yang dipakai pada lembaga-lembaga pengkajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengetahuan umum. Kedua , Pesantren Khalafi, system pendidikan yang adaptif  dengan  pengetahuan  umum  atau  membuka  sekolah  umum  dalam  lingkungan  pesantren  contoh: Gontor, Tebuireng, dan Rejoso di Jombang.
6 Kajian kritis Hiroko Hirokoshi yang menampilkan sosok agama tokoh agama Kyai Yusuf Tajiri dari Cipari Garut, Jawa Barat. Penelitian ini  menunjukan Kyai berperan kreatif dalam  perubahan social, bukan  karena  sanga  Kyai  mencoba  meredam  akibat  perubahan  yang  terjadi,  melainkan  justru  karena memelopori  perubahan  social  dengan  caranya  sendiri.  Hiroko  Horikosi, Kiai  dan  Perubahan  Sosial (Jakarta:  P3M, 1987).  Bandingkan  dengan  Zamakhsyari  Dofier  dalam  merintis  kajian  tentang  pesantren dari  sudut  tradisi  keilmuannya,  dan  Sidney  Jones  yang  menelusuri  pola-pola  hubungan  Sosiologis pesantren.
perubahan itu sebagai kebutuhan dan sekaligus memenuhinya, tanpa harus merusak ikatan-ikatan social yang telah ada sebagai mekanisme perubahan social yang diinginkan. Kedua , santri. Santri adalah  orang  yang  memliki  pengetahuan  agama  yang  mendalam  dan  terpelajar, dimana  segala tindakan  dan  perbuatannya  didasarkan  pada  ibadah  yaitu  keikhlasan  yang  merupakan  ciri  dan kekuatan budaya sebagai budaya transendensi. Peran santri sangat strategis baik dalam penataan ke dalam maupun penataan ke luar seb agai agen perubahan di masyarakat. Ketiga , masjid. Masjid merupakan ciri penting eksistensi pesantren, sebagai symbol keutuhan budaya dan menjadi pusat aktivitas  kepesantrenan. Keempat ,  kitab  kuning.  Kitab  kuning  menjadi  symbol  kekuatan intelektual  komunitas  pesantren  yang  dengan  tegas  mempersiapkan  santri-santrinya  menjadi ulama. Kelima , asrama. Asrama sebagai bagian penting tradisi pesantren dan pembeda dengan system pendidikan lainnya.
Sementara problem pesantren secara factual tergambar dari cara pandang ( world view ) komunitas pesantren yang terangkum dalam empat problem: pertama , pandangan a historis terhadap ajaran Kitab Suci dan Sunah Rasul, yang sesungguhnya menyediakan bahan-bahan yang berharga bagi yang  berkomitmen  kepada  usaha  perbaikan  kehidupan  kelembagaan.  Bahan-bahan  itu  tidak diapresiasi secara optimal, padahal bahan-bahan tersebut dapat menguatkan harapan dan cita-cita serta  keyakinan  bahwa  suatu  bentuk  sumbangan  tertentu  dapat  diberikan  pesantren  kepada kemanusiaan untuk menghadapi tantangan zaman. Kedua , peranan kyai sebagai cultural broker menciptakan  keterpusatan  pola  kepemimpinan  kyai  yang  memegang  otoritas  sebagai  alat penyaring arus informasi yang masuk ke dalam lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap berguna  dan  membuang  apa  yang  dianggap  merusak.  Namun,  menurut  Clifford  Geertz  bahwa peranan  penyaring  itu  akan  macet  ketika  arus  informasi  itu  masuk  begitu  deras  dan  tidak  lagi disaring  oleh  kyai.  Dalam  keadaan  begitu,  kyai  akan  kehilangan  peranannya  dalam  perubahan social, implikasinya, peranannya yang sekunder dan tidak kreatif itu akan mengalami kesenjangan budaya dengan masyarakat, sehingga peranan kyai menjadi marjinal dan subordinasi dari peran yang sesungguhnya. Hal ini menjadi titik lemah kemajuan institusi dan melemahkan kerinduan untuk membangun moralitas masyarakat, serta menyebabkan perkembangan pesantren mandek dan  kehilangan  eksistensi  ( facticity ). Ketiga ,  Profesionalisme  yang  mentradisi.  Perkembangan sebuah  institusi  sangant  tergantung  pada  kerja  ilmiah  dan  sosialisasi  ke  masyrakat  serta aplikasinya  bagi  masyarakat  ( trickle  effect  down )  yang  tidak  menetas  ke  umat.  Budaya kepesantrenan menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk mentali profesionalitas. Keempat, pemahaman keagamaan yang sempit terbingkai dalam budaya konservatif dengan segenap atribut dan symbol ketinggian nilai dan moralitas, menyeret pada kesenjangan religiusitas antara situasi elitis  pemahaman  ( fiqh )  dihadapkan  dalam  keawaman  pemahaman  masyarakat.  Situasi  itu menjadi  warisan  yang  tentu  tidak  kondusif  untuk  membawa  pesantren  kearah  perubahan  yang mendasar di tengah kehidupan yang progresif dan modern.
Masa depan Pesantren adalah bagian dari masa depan bangsa yang tergantung pada unsur-unsur pendukung.  Salah  satu  unsur  penting  pendukung  dalam  proses  perkembangan  bangsa  adalah pesantren  yang  selama  ratusan  tahun  telah  mengambil  peran  yang  dominan  dalam  proses kehidupan berbangsa.
Pada  dimensi  lain,  secara  inhern  ditemukan  indikator  peluang  bagi  pengembangan  pesantren berdasarkan  asumsi  di  atas,  yaitu  nilai-nilai  secara taken  for  granted oleh: pertama ,  potensi- potensi fundamental mental intelektual (nafsani, aql), mental spiritual (ruhani), dan fisik (jasmani) yang dapat ditumbuh kembangkan. Dari trilogy potensi ini dapat diaktualisasikan pada bentuk ijtihad,  mujahadah  dan  jihad  sebagai  pola  kerja  penuh  minat,  semangat  dan  dedikasi  untuk mentransformasikan nilai-niali kebenaran pada masyarakat. Kedua , terbukanya kesempatan untuk mendialogkan budaya homogenitas pesantren dengan reaslitas heterogenitas masyarkat. Ketiga ,
pluralitas  budaya  semakin  menyadarkan  diri  komunitas  Pesantren,  untuk  mengajarkan  secara wajar dan dinamis dalam kancah kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara.
Sementara secara fakta social, pesantren belum menunjukan perubahan dan perkembangan yang signifikan. Karena itu, tidak sedikit kritik dan evaluasi yang melahirkan stigma negative terhadap kinerja  Pesantren.  Dari  serangkaian  perjalanan  sejarah  Pesantren  yang  terjadi,  setidaknya membutuhkan  upaya  kreatif  dan  cerdas  untuk  menciptakan  rancang  bangun  ( plat  form )  yang sinergis diikuti oleh konsep-konsep konstruktif dan dukungan semua pihak.
Untuk suatu cita-cita, gagasan pasti ada tantangan, tantangan tidak berarti dihindari tetapi untuk diatasi secara cepat dan tepat. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mendinamisasi diri  baik  secara  individu  maupun  kolektif-institusi  dengan  media  trilogy  potensi  di  atas  untuk menyesuaikan  dan  memberbaharui  dirinya  secara  terus-menerus  dalam  rangka  mengataasi perubahan-perubahan tersebut. Keberhasilan mengatasi perubahan yang kompetitif secara khusus tergantung kepada adanya jiwa kepemimpinan, profesionalisme dan modernisasi institusi, dengan mempertimbangkan gaya berfikir universal dan substansial.
Tawaran  paradigma  Pesantren  yang  mungkin  bisa  dikemukakan  adalah:  pertama,  bagaimana mernggeser paradigm kepemimpinan kyai yang mengambil peran sebagai opinion leader kepada innovative leader . Innovative leader berarti memiliki wawasan pemahaman yang cukup luas dari para kyai dan penghayatan mendalam mengenai proses perubahan proses perubahan masyarakat termasuk masalah social yang merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian, kyai akan mampu mengartikulasikan keyakinan, nilai, kaidah dan symbol agama menjadi keyakinan, nilai, kaidah, dan symbol masyarakat. Kedua, refleksi diri dan autokritik terhadap situasi kejiwaan/ psikologis komunitas pesantren untuk membukakan jendela dialog nilai antara pesantren dan masyarakat.
Dinamika  dan  perubahan  menurut  pesantren  menjadikan  dirinya  sebagai  cermin  atas  realitas zamannya  dan  menjadi  garda  depan  dalam  membimbing  moral  ( moral  design )  masyarakat sebagai benteng moral ( le bastian d’esprit ) mewujudkan Islam sebagai solusi efektif demi masa depan umatnya. Sebagai institusi, pesantren dimana santri yang dibentuk dan berkembang dalam lingkungan cultural pesantren memiliki “peranan seharusnya” ( ideal  role )  dapat bergeser  pada peranan yang senyatanya ( actual role ). Homogenitas santri regular dapat menjadi team work yang padu untuk gerakan tutorial untuk pembangunan di masyarakat, sedangkan heterogenitas santri santri  alumni  yang  masuk  dalam  semesta  diverifikasi  pekerjaan  dapat  dijadikan  agen pembangunan  sebagai  pembawa  pesan  nilai  yang  disampaikan  secara  komunikatif.  Sementara Pesantren  secara  kelembagaan  mampu  menjadi  representasi  wujud  jeritan  dan  kegelisahan terhadap  realitas  yang  menyekitkan  serta  wujud  material  empirical-partikular  di  masyarakat. Untuk  itu,  Pesantren  akan  menjadi  kekuatan  yang  mencerahkan  untuk  mengatasi  problem kontemporer  ketika  dibangun  di  atas  konsep  yang  jelas,  sebab  gagasan tanpa isi  dan  substansi adalah  kosong/  nihil,  dan  institusi  tanpa  konsep  adalah  buta  dan  tanpa  arah  ( Thought  without content are empty, institution without concept are blind ).

## 3 Madrasah dan Problematikanya
Istilah  madrasah  merupakan  kata  yang  berasal  dari  Bahasa  Arab,  yang  berarti  tempat  belajar (Ibrahim  Anis,  1972:280).  Padanan  kata  madrasah  dalam  khazanah  pendidikan  di  Indonesia, adalah  sekolah  –khususnya  sekolah  Islam-.  Kekhasan  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan yang  "mengurusi"  masalah  ilmu  keislaman,  disimpulkan  dalam  shorter  encyclopedia  of  Islam
yang menjelaskan madrasah sebagai "name of institution where the Islamic sciences are studied" (H.A.R.Gibb dan H. Kramers, 1961:300).
Sedangkan  menurut  Malik  Fajar  menjelaskan  madrasah  sebagai  arti  tempat  atau  wahana  anak mengenyam  pembelajarannya  (1998:  18),  artinya  di  madrasah  seorang  anak  menjalani  proses belajar  secara  terarah,  terpimpin  dan  terkendali.  Hal  ini  secara  umum  menurut  Nurhatati  Fuad bahwa  madrasah  memiliki  karakteristik  yang  serupa  dengan  sekolah.  Perbedaanya  lebih  pada muatan  pelajaran  agama  Islam  yang  lebih  banyak  dari  sekolah  umum,  sehingga  madrasah seringkali  disebut  sekolah  agama.  Meskipun  demikian  keberadaan  madrsah  di  Indonesia  tidak terlepas dari makna ikatan budaya yang melandasinya, yakni budaya Islam (2006: 69).
Menjelaskan definisi tentang sekolah dapat digunakan dalam mendefinisikan tentang madrasah. Sekolah  atau  madrasah  merupakan  lembaga  yang  mengelola  sumber  daya  masyarakat  dengan menghadirkan kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin oleh guru  untuk  mempelajari  kurikulum  yang  bertingkat  (Haidar  Nawawi,  1985:  27).  Madrasah merupakan  sebuah  organisasi  yang  didalamnya  terhimpun  kelompok-kelompok  manusia  yang secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan.  Kelompok  manusia  yang  dimaksud  adalah  sumber  daya  manusia  yang  terdiri  atas kepala madrasah, guru, tenaga administrasi, kelompok siswa dan kelompok orang tua siswa.
Tujuan yang ingin dicapai madrasah adalah pencerahan dan perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni yang terlepas dari kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, serta bermanfaat bagi diri sendiri, kelompok dan masyarakat banyak (Fua, 2006: 73). Dengan demikian madrasah berfungsi  untuk  meneruskan,  mempertahankan,  dan  mengembangkan  kebudayaan  suatu masyarakat  melalui  pembentukan  karakter  agar  menjadi  manusia  dewasa  yang  mampu  berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain madrasah memiliki fungsi  mempersiapkan  generasi  pengganti  yang  mampu  mempertahankan  eksistensi  kelompok atau masyarakat dengan budaya yang mendukungnya.
Sebagaimana  telah  diketahui,  bahwa  pendidikan  formal  pada  masa  awal  Islam  belum terselenggara, yang ada adalah kegiatan pendidikan yang bersifat informal, inipun berkaitan erat dengan  dakwah  islamiyah  –penyebaran,  dan  penanaman  dasar-dasar  kepercayaan  dan  ibadah Islam.  Maka  tidak  menjadi  heran,  jika  tempat  dilakukannya  proses  pendidikan  pada  masa  itu diawali dari rumah para sahabat yang kita kenal dengan Dar arqam, yang selanjutnya dilakukan di masjid-masjid.
Jauh  setelah  itu,  yakni  sekitar  abad  11  H,  madrasah  menampilkannya  dirinya  sebagai  sosok lembaga  pendidikan  Islam  yang  menjadi  pusat  pendidikan  umat  Islam  masa  itu.  Terlepas  dari pertentangan  yang  ada,  madrasah  dalam  khazanah  peradaban  Islam  memiliki  makna  penting. Madrasah dianggap sebagai generasi ketiga, setelah masjid dan khan sebagai lembaga pendidikan dalam  rentang  peradaban  Islam  –pasca  Muhammad  diangkat  menjadi  Rasul-.  George  Makdisi (1981:27-32) menyatakan bahwa perkembangan lembaga pendidikan dalam Islam telah dimulai dari abad ke 2 H, dimana masjid dijadikan lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan hukum.  Setelah  itu,  masjid  khan  muncul  yang  dalam  perspektif  Makdisi  memiliki  kelebihan dengan  menyediakan  tempat  tinggal  bagi  yang  hendak  belajar  di  masjid.  Dan  setelah  itu, muncullah istilah madrasah yang memberikan fasilitas lebih dibandingkan masjid khan.
Pada  fase  selanjutnya,  adalah  Nizham  al-Mulk  sebagai  wazir  dari  dinasti  Saljuk  yang  mulai mengembangkan  madrasah  sebagai  pilot  projek  lembaga  pendidikan  yang  berlangsung  pada sekitar  tahun  459  H/1067  M.  Dengan  otoritas  yang  dimilikinya,  ia  memberi  perhatian  besar
terhadap  perkembangan  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam,  walaupun  dari  berbagai sumber  cikal  bakal  madrasah  telah  muncul  sebelum  madrasah  nizhamiyah,  salah  satunya madrasah as-Sa'dyya di Naysapur (1986:1124-1126).
Dalam  berbagai  penelitian,  madrasah  dinilai  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  senantiasa menyemarakkan  ilmu-ilmu  keislamana an  sich. Hal  tersebut  sebagaimana  penelitian  yang dilakukan Makdisi dan Sayyed Hossein Nasr. Maka, stempel bahwa legalisme fiqh atau syariah begitu dominan dalam lembaga pendidikan Islam masa itu, disebabkan beberapa hal, Pertama hal ini  berkaitan  dengan  pandangan  tentang  ketinggian  syariah  dan  ilmu-ilmu  keislaman  lainnya. Kedua, secara institusional lembaga-lembaga pendidikan Islam disokong oleh mereka yang ahli dalam bidang agama, sehingga selanjutnya otoritas dan penghargaan dari lembaga lebih banyak diberikan  kepada  orang  yang  ahli  dalam  agama.  Dan  faktor  ketiga  adalah  karena  madrasah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf. Sehingga langkah ini mendorong pada fungsi madrasah sebagai kawah candradimuka penggemblengan para ahli agama.
Maka,  tidaklah  mengherankan  jika  dalam  lintasan  sejarah  peradaban  Islam,  para  ilmuan  yang kerap diperkenalkan adalah mereka yang menggeluti dunia keislaman. Penguasaan ilmu agama menjadi  sebuah  kewajiban  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi,  sehingga  seseorang  akan dihormati  jika  telah  sampai  pada  penguasaan  ilmu  agama  yang  mumpuni.  Dan  apalagi  jika seseorang mampu melampaui kajian ilmu keislaman tersebut untuk masuk ke dalam dunia lain dalam ranah keilmuan.
Dengan  demikian,  madrasah  dalam  khazanah  peradaban  Islam  pada  awalnya  menitikberatkan pada peningkatan kualitas keimanan-keislaman. Hal ini ditujukan sebagai bentuk dari keinginan untuk mempertahankan Islam, dan itu berimbas pada tipologi madrasah di Indonesia. Walaupun demikian,  fakta  tersebut  tidak  berarti  menegasikan  pemikiran-pemikiran  para  pendidik  yang menekuni ilmu lainnya.

## 4 Perkembangan Madrasah di Indonesia
Sebagai  salah  satu  peradaban  dunia,  madrasah  di  Indonesia  pada  awalnya  mengadopsi perkembangan  madrasah  dimana  ia  tumbuh  dan  berkembang  pertama  kali.  Azra  (2000:72) menyebutkan  di  Indonesia  bahwa  istilah  madrasah  yang  berarti  sekolah,  lembaga  tersebut mengacu pada sekolah agama Islam. Di Indonesia, sistem madrasah yang mulai berkembang pada dekade-dekade  awal  abad ke-20  pada  mulanya  memfokuskan  diri  nyaris secara eksklusif pada studi  bahasa  Arab  dan  studi-studi  Islam,  seperti  Quran,  hadits,  fiqh,  sejarah  Islam  dan  mata pelajaran Islam lainnya, sebagaimana  madrasah dalam lembaran peradaban Islam sebelumnya. Selanjutnya, madrasah secara perlahan mengadopsi sebagian ciri sistem pendidikan modern dan mata  pelajaran  modern,  seperti  matematika,  geografi  dan  ilmu-ilmu  umum  lainnya  yang dimasukkan ke dalam kurikulum mereka.
Walaupun  demikian,  karena  madrasah  adalah  lembaga  pendidikan  yang  berada  di  Indonesia, maka secara terpaksa atau tidak mekanisme pembelajaran yang diaplikasikan mengikuti aturan yang  berlaku  di  Negara  ini.  Dalam  perpektif  Azra,  hanya  sedikit  perbedaan  antara  madrasah dengan sekolah, dan perbedaan itulah yang kemudian para ahli pendidikan Islam menyebutnya nuansa  Islam  sebagai  pembeda  antara  madrasah  dengan  sekolah.  Walaupun  perbedaan  yang muncul  tidak  begitu besar,  akan  tetapi  secara  substansial  hal  tersebut  memberi  makna  penting dalam perjalanan peradaban Islam.
Secara lebih filosofi, hal kecil sebagai pembeda dengan sekolah nampaknya merupakan bentuk perwujudan dari tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan dalam konferensi Internasional Pertama  tentang  pendidikan  Islam  pada  tahun  1977  sebagai  berikut:  Pendidikan  bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa,  intelek,  diri  manusia  yang  rasional;  perasaan  dan  indera.  Karena  itu,  pendidikan  harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual maupaun secara kolektifk dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempuranaan. Tujuan akhir dari pendidikan muslim terletak pada  perwujudan  ketundukan  yang  sempurna  kepada  Allah  baik  secara  pribadi,  komunitas, maupun seluruh ummat manusia.
Kehadiran  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia  merupakan  simbiosis mutualistis  antara  masyarakat  Muslim  dan  madrasah  itu  sendiri.  Secara  historis  kelahiran madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran atau partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan. Pendidikan  madrasah  di  Indonesia  yang  lahir  sekitar  awal  abad  ke-20  dengan  munculnya Madrasah Mambaul Ulum di Keraton Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh  Syekh  Abdullah  Ahmad  di  Sumatera  Barat  tahun  1909  (Kuntowijoyo;  1994),  merupakan wujud dari inisiatif dan realisasi dari pembaharuan Islam yang telah ada, yakni antara pengaruh pembaharuan  Islam  di  Timur  Tengah,  pendidikan  Barat  dan  tradisi  pendidikan  Islam  khas Indonesia, yakni pesantren.
Pembaharuan  tersebut  meliputi  tiga  hal,  yaitu:  usaha  penyempurnaan  sistem  pendidikan pesantren,  penyesuaian  dengan  sistem  pendidikan  Barat,  dan  menjembatani  antara  sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat (Karel Stenbrink, 1984). Dengan kata  lain,  munculnya  sistem  pendidikan  madrasah  juga  merupakan  respon  atas  kebijakan  dan politik pendidikan Hindia Belanda pada saat itu. Politik pendidikan Hindia Belanda yakni dengan membuka lebih luas kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, yang semula hanya terbatas pada kaum bangsawan, disamping merupakan politik etik, balas budi, juga merupakan salah satu usaha  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  menundukkan  masyarakat  pribumi  melalui  jalur pendidikan (Zamakhsyari Dhofier, 1984).
Melihat  fenomena  ini,  maka  pada  awal  abad  ke-20  dalam  kehidupan  pesantren  terjadi  suatu perubahan penting, yakni dimasukkannya system madrasah (klasikal) ke dalam pesantren. Dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa madrasah dalam batas-batas tertentu merupakan lembaga pendidikan versi Belanda yang ditambahkan muatan agama. Hal ini dianggap sebagai imbangan  terhadap  pesatnya  pertumbuhan  sekolah-sekolah  yang  memakai  system  pendidikan Barat (Ensiklopedi Islam, 1993).
Karenanya, membicarakan madrasah di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang pesantren. Bahkan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lebih dahulu lahir  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  istilah  madrasah  itu  sendiri.  Madrasah  sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan salah satu langkah dari pemerintahan kolonial untuk dapat berada dalam lingkungan bangsa Indonesia.
Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang multifungsi. Ia menjadi benteng pertahanan  sekaligus  pusat  penyiaran (dakwah)  Islam.  Tidak  ada  data  yang  pasti  tentang  awal kehadiran pesantren di Nusantara (Ensiklopedi Islam, 2005). Baru setelah abad ke-16 diketahui bahwa terdapat ratusan  pesantren  yang  mengajarkan  kitab  kuning  dalam  berbagai  bidang  ilmu agama seperti fikih, tasawuf, dan akidah
Pesantren  adalah  bentuk  pendidikan  tradisional  di  Indonesia  yang  sejarahnya  telah  mengakar secara berabad-abad, Nurcholis Madjid dalam buku beliau yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren (Paramadina-Jakarta,  1997)  menyebutkan,  bahwa  pesantren  mengandung  makna  keislaman sekaligus  keaslian  (indigenous)  Indonesia.  Kata  “pesantren”  mengandung  pengertian  sebagai tempat  para  santri  atau  murid  pesantren,  sedangkan  kata  “santri”  diduga  berasal  dari  istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Dari sini kita memahami bahwa pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni; Santri, Kyai dan Asrama.
Banyak  dari  kita  yang  memaknai  pesantren  dengan  bentuk  fisik  pesantren  itu  sendiri,  berupa bangunan-banguan tradisional, para santri yang sederhana dan juga kepatuhan mutlak para santri pada kyainya, atau disisi lain, tidak sedikit yang mengenal pesantren dari aspek yang lebih luas, yaitu peran besar dunia pesantren dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, begitupula begitu besarnya  sumbangsih  pesantren  dalam  membentuk  dan  memelihara  kehidupan sosial,  kultural, politik dan keagamaan.
Dalam sejarahnya, misalnya Pesantren Giri di Gresik bersama institusi sejenis di Samudra Pasai telah  menjadi  pusat  penyebaran  keislaman  dan  peradaban  ke  berbagai  wilayah  Nusantara. Pesantren Ampel Denta menjadi tempat para wali –yang mana kemudian dikenal dengan sebutan wali songo atau sembilan wali-menempa diri. Dari pesantren Giri, santri asal Minang, Datuk ri Bandang, membawa peradaban Islam ke Makassar dan Indonesia bagian Timur lainnya. Makassar lalu melahirkan Syekh Yusuf, ulama besar dan tokoh pergerakan bangsa. Mulai dari Makassar, Banten, Srilanka hingga Afrika Selatan.
Di  awal  Abad  19,  Kiai  Besari  dari  Pesantren  Tegalrejo-Ponorogo  mengambil  peran  besar. Pesantren ini menempa banyak tokoh besar seperti Pujangga Ronggowarsito. Pada akhir abad itu, posisi  serupa  diperankan  oleh  Kiai  Kholil,  Bangkalan-Madura.  Dialah  yang  mendorong  dan merestui  KH  Hasyim  Asy'ari  atau  Hadratus  Syeikh,  santrinya  dari  pesantren  Tebu  Ireng  - Jombang,  untuk  membentuk  Nahdlatul  Ulama  (NU).  NU  pun  menjadi  organisasi  massa  Islam terbesar dan paling berakar di Indonesia.
Di jalur yang sedikit berbeda, rekan seperguruan Hadratus Syeikh di Makkah, KH Ahmad Dahlan pun  mengambil  peran  yang  kemudian  mempengaruhi  kelahiran  "pesantren  modern"  seperti Pondok Gontor - Ponorogo. Alur 'moderen' ini juga ditempuh A. Hasan dari Persis-Bangil, juga Persatuan  Umat  Islam  di  Jawa  Barat,  serta  kalangan  surau  di  Minang  yang  melahirkan  Buya Hamka.
Setelah  Indonesia  merdeka,  pesantren  banyak  menyumbangkan  tokoh-tokoh  penting  dalam pemerintahan  Indonesia,  sebut  saja  Mukti  Ali  yang  dahulu  pernah  menjabat  sebagai  Menteri Agama, M Natsir dan yang lebih terpenting lagi, dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presidan Indonesia yang keempat, adalah juga mewakili tokoh yang  muncul dari kalangan pesantren.
Ketahanan  yang  ditampilkan  pesantren  dalam  menghadapi  laju  perkembangan  zaman, menunjukkan sebagai suatu lembaga pendidikan, pesantren mampu berdialog dengan zamannya, yang  pada  gilirannya  hal  tersebut  mampu  menumbuhkan  harapan  bagi  masyarakat  pada umumnya, bahwa pesantren dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan alternatif pada saat ini dan masa depan.
Untuk membedakan antara pesantren dan madrasah, Abdul Hafidz Dasuki (1974:30) menjelaskan dalam tesisnya, bahwa:
...it is the madrasah, rather than in the pondok pesantren, that the more modern ideas on education and schooling have generally had the most influence. The madrasah is more like a western –style school than is the pondok pesantren with its dormitory arrangement and traditional, unregulated way of study'
Sejalan  dengan  perkembangan  zaman,  maka  madrasah  menyesuaikan  diri  dengan  peraturan tentang  lembaga  pendidikan  di  Indonesia.  Untuk  tingkat  dasar  kita  mengenal  madrasah ibtidaiyyah, untuk tingkat menengah kita mengenal madrasah tsanawiyyah, dan madrasah aliyah sebagai bentuk dari pendidikan Islam tingkat atas. Sedangkan untuk tingkat perguruan tinggi kita mengenal  ada  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  dan  Insitut  Agama  Islam  Negeri,  dan  Universitas Islam Negeri.
Fakta tersebut merupakan implementasi dari Surat Keputusan Bersama tiga menteri tahun 1975, bab III, ayat 2 bahwa untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan umum pada madrasah, ditentukan agar madrasah menyesuaikan pelajaran umum yang diberikan setiap tahun di setiap tingkat sebagai berikut:
1. Pelajaran umum pada madrasah ibtidaiyyah, sama dengan standar pengetahuan umum pada sekolah dasar.
2. Pelajaran umum pada madrasah tsanawiyyah, sama dengan standar pengetahuan umum pada sekolah menengah pertama.
3. Pelajaran  umum  pada  madrasah  aliyah,  sama  dengan  standar  pengetahuan  umum  pada sekolah menengah atas.
Dikotomisasi  tersebut  diakui  atau  tidak  mendorong  dikotomisasi  ilmu.  Maka  tidak  heran  kita menyaksikan perbedaan mendasar antara pengelolaan madrasah dengan sekolah, hal yang kerap menjadi persoalan pelik adalah masalah keuangan. Fasilitas yang dimiliki madrasah, kerap kali tidak sebanding dengan yang dimiliki sekolah. Perbedaan yang menganga menjadikan madrasah dicap sebagai lembaga pendidikan kelas dua, dan diperuntukkan "hanya" bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Persoalan tersebut, tidak hanya terjadi pada salah satu tingkat pendidikan, namun hampir di setiap jenjang pendidikan.
Jika kita lihat lebih jauh dalam aturan yang  mengatur keberadaan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, maka pada masa orde baru nampak upaya penghapusan term Islam  dalam  visi  berpendidikan  di  madrasah.  Hal  ini  merupakan  tamparan  keras  bagi  para founding  father  madrasah,  karena  tujuan  yang  prinsip  adalah  bagaimana  mensyiarkan  Islam kepada masyarakat.
Secara historis, kehadiran madrasah lekat dengan kondisi sosio antropologis masyarakat Bangsa Indonesia. Pendidikan madrasah di Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 dengan munculnya Madrasah Mambaul Ulum di Keraton Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh  Syekh  Abdullah  Ahmad  di  Sumatera  Barat  tahun  1909  (Kuntowijoyo;  1994).  Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan Islam yang telah ada, yakni antara pengaruh pembaharuan Islam di Timur Tengah, pendidikan Barat dan tradisi pendidikan Islam di Indonesia (baca pesantren). Pembaharuan tersebut meliputi tiga hal, yaitu : usaha penyempurnaan sistem pendidikan  pesantren,  penyesuaian  dengan  sistem  pendidikan  Barat,  dan  menjembatani  antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat (Karel Stenbrink, 1984).
Dengan kata lain, munculnya sistem pendidikan madrasah juga merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan Hindia Belanda pada saat itu. Politik pendidikan Hindia Belanda yakni dengan membuka lebih luas kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, yang semula hanya terbatas pada kaum bangsawan, disamping merupakan politik etik, balas budi, juga merupakan salah  satu  usaha  pemerintah  Hindia  Belanda  untuk  menundukkan  masyarakat  pribumi  melalui jalur pendidikan (Zamakhsyari Dhofier, 1984).
Madrasah  pada  awalnya  mendapatkan  perhatian  yang  tidak  sama  dengan  sekolah  umum. Misalnya mengenai penataan kelembagaan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 1  Tahun  1952,  yang  berisi  klasifikasi  dan  penjenjangan  pendidikan  madrasah.  Berdasarkan keputusan itu, pendidikan di madrasah dilaksanakan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat dasar 6 tahun (Madrasah Ibtidaiyah), tingkat menengah pertama 3 tahun (Madrasah Tsanawiyah), dan tingkat menengah atas 3 tahun (Madrasah Aliyah). Selanjutnya, secara implementatif di madrasah harus diajarkan minimal tiga mata pelajaran akademik yang diajarkan di sekolah umum dan mengikuti standar kurikulum Departemen Agama.
Pasca terbitnya SKB 3 Menteri Tahun 1975 (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) mendorong pada penguatan madrasah dan kesetaraannya dengan sekolah umum. Secara tidak langsung, hal tersebut membuat langkah perbaikan  mutu  madrasah  semakin  muncul.  Perubahan  drastis  dapat  dilihat  misalnya  pada persoalan  komposisi  kurikulum  agama  dan  umum  yang  70  %  dan  30  %.  Akan  tetapi,  dengan inisiatif  dan  keberanian  dari  Menteri  Agama  waktu  itu,  Mukti  Ali,  dijelaskan  bahwa  dalam prakteknya  kedua  mata  pelajaran  tersebut  dapat  saling  mengisi,  sehingga  sama-sama  100  % (Biografi Sosial-Politik Menteri-menteri Agama RI, 1998).
Selanjutnya,  munculnya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  memperjelas  posisi  madrasah  adalah  sekolah  umum  yang  berciri  khas  agama  Islam. Madrasah  Ibtidaiyah  adalah  Sekolah  Dasar  berciri  khas  Islam,  Madrasah  Tsanawiyah  adalah SLTP berciri khas Islam dan Madrasah Aliyah adalah SMU berciri khas Islam. Konsekwensi dari semua  itu  adalah  bahwa  madrasah  harus  memberikan  materi  kurikulum  minimal  sama  dengan materi kurikulum yang ada di sekolah umum.

## 5 Pendidikan Karakter
Karakter berasal dari Bahasa Yunani charasein , yang berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola.  Dan sepertinya  sulit untuk  mengidentifikasi  pola  seperti  apa  yang  dikehendaki  oleh  oleh setiap entitas. Karena bisa saja pola yang telah dibuat dapat disepakati atau disetujui oleh pihak tertentu, akan tetapi oleh pihak lain tidak dapat menyetujuinya. Perlu kearifan untuk sampai pada collective agreement mengenai pola, apalagi karakter sebuah bangsa. Disitu akan bersinggungan dengan  makna  filosofis,  historis,  yuridis,  dan  juga  subjektivisme  dari  orang  per  orang  yang memperbincangkannya.
Makna pendidikan karakter sejatinya sudah ada dalam praktik pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari pelbagai praktik pendidikan, baik formal, informal maupun non formal, atau pada kegiatan kurikuler  atau  ekstra  kurikuler.  Ada  beberapa  nilai  dari  karakter  yang  kerap  diinternalisasikan dalam setiap kegiatannya seperti kejujuran, keberanian, kemandirian dan tanggung jawab. Dalam konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, pendidikan di Indonesia perlu diperluar hingga dapat  menyentuh  citra  budaya  keindonesiaan  yang  majemuk  dan  senantiasa  berkembang  dari zaman ke zaman (Bagus Mustakim, 2013: 41)
Politik etis adalah salah satu bentuk pendidikan karakter –diakui atau tidak- yang telah dilakukan oleh  penjajah  Belanda.  Secara  tidak  langsung,  penjajah  dengan  sadar  “membentuk”  karakter pribumi  secara  mayoritas  sebagai  karakter  mental  pegawai.  Politik  etis  hanya  berlaku  bagi golongan tertentu yang sangat terbatas. Karenanya, pada saat yang sama kita menemukan jurang yang menganga antara produk dari politik etis dengan politik pendidikan untuk para masyarakat kebanyakan.
Menurut  Siti  Fatimah 7 ,  bahwa  perubahan  kebijakan  pemerintah  colonial  Belanda  yang  mulai memperluas  kesempatan  memperoleh  pendidikan  bagi  kaum  pribumi  merupakan  dampak  dari perubahan  politik  yang  terjadi  di  negeri  Belanda.  Saat  itu,  permerintah  Belanda  dikuasai  oleh kekuatan politik beraliran kontemporer (Bagus Mustakim, 2012: 42). Produk dari gerakan politik kontemporer di Belanda menghasilkan gerakan politik etis di tanah jajahan, dimana salah satu tokohnya  adalah  Van  De Venter.  Untuk  memperkuat  gagasannya  dengan  membuat  buku  yang berjudul “Hutang Kehormatan” pada tahun 1899. Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa dari tanah  jajahan,  Belanda  mendapatkan  keuntungan  187.000.000,  00  gulden  dari  tanah  jajahan Hindia Belanda. Sudah barang tentu harus ada yang “dikembalikan” kepada tanah jajahan.
Fatimah menambahkan, bahwa :
Sejak tahun 1878, ia menuntut agar uang tersebut dikembalikan. Sejak saat itu Pemerintah Kolonial  Belanda  mulai  memberikan  perhatian  yang  agak  serius terhadap  pendidikan  di Nusantara terutama di Pulau Jawa. Salah satunya adalah kebijakan dalam memperbaiki dan memperluas  kesempatan  memperoleh  pendidikan  bagi  penduduk  golongan  Eropa  Non- Belanda dan kaum pribumi, serta memperbaiki kesenian dan ilmu pengetahuan di Negara jajahan.  Realisasi  dari  kebijakan  tersebut  adalah  menugaskan  kepada  semua  gubernur jenderal untuk mengatur agar di setiap kabupaten di Nusantara dapat didirikan sebanyak mungkin  lembaga  pendidikan  (sekolah).  Dengan  begitu,  lebih  banyak  remaja  pribumi mendapatkan kesempatan belajar. Namun dalam pelaksanaannya, politik etis pendidikan colonial  Belanda  hanya  dinikmati  oleh  segelintir  kaum  bangsawan  tinggi,  itu  pun  yang berhaluan  nasionalis  yang  cenderung  bersikap  kompromi  terhadap  pemrintah  penjajah. Beberapa  pemuda  potensial  yang  berhaluan  Islam  masih  kesulitan  mendapatkan  akses pendidikan yang sama dengan mereka.
Kebijakan pendidikan sejenis politik etis kemudian dikembangkan pada masa penjajahan Jepang akan tetapi mereka tidak terjun langsung dalam menyelenggarakan pendidikan. Penjajah Jepang hanya  menjanjikan  mendirikan  lembaga  pendidikan  yang  dapat  dinikmati  oleh  rakyat,  sebagai kompensasi dari romusha. Dengan sedikit dukungan dari penjajah jepang, tokoh-tokoh bagi kaum pribumi. Ki Hajar Dewantara dengan didukung oleh Husein Djajadiningrat, Asikin, Rooseno, Ki Bagus  Hadikusuma,  dan  KH.  Masykur  merumuskan  pokok-pokok  cita-cita  pendidikan  dan pengajaran sebagai berikut:
1. Pemerintah  harus  mengembangkan  pendidikan  yang  memelihara  dan  mengembangkan kecerdasan  akal  budi  untuk  segenap  rakyat  dengan  sebaik-baiknya.  Hal  ini  kemudian menginspirasi Undang-undang Dasar 1945 pasal 31.
2. Dalam  garis-garis  adab  perikemanusiaan,  sebagaimana  terkandung  dalam  pengajaran agama-agama,  seyogyanya  pendidikan  dan  pengajaran  nasional  bersendikan  agama  dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.
3. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan usaha asli yang merupakan puncak kebudayaan
7 Jurnal Media Pendidikan, Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bdg
daerah0daerah  di  seluruh  Nusantara,  terhitung  sebagai  kebudayaan  bangsa.  Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa, dengan tidak  menolak  bahan-bahan  baru  dari  kebudayaan  asing,  yang  dapat  memperkembangkan atau memperkaya budaya  bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
4. Usaha  pendidikan  seyogyanya  dapat  memperhatikan  serta  memelihara  kepentingan- kepentingan  khusus  semua  warga  Negara  dengan  sebaik-baiknya,  teristimewa  yang berdasarkan agama dan kebudayaan. Pihak rakyat diberi kesempatan seluas mungkin untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraanya sebagian atau sepenuhnya boleh dibiayai oleh pemerintah.
5. Tentang  susunan  pelajaran  pengetahuan  dan  kepandaian  khusus,  harus  sedikit-dikitnya ( minimum leer plan ) ditetapkan dalan suatu mata pelajaran, yang dengan pelajaran itu dapat menetapkan secara lebih luas dan lebih tinggi pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta  mendorong  pendidikan  budi  pekerti,  teristimewa  pendidikan  semangat  kerja, kekeluargaan,  cinta  tanah  air  dan  keprajuritan.  Syarat-syarat  itu  diwajibkan  untuk  semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir (Fudyartanta, 2010: 131-132).
Mencermati pokok-pokok cita-cita pendidikan di atas, ternyata pendidikan Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan telah mampu meletakkan sendi-sendi pendidikan karakter Indonesia. Rumusan di atas bahkan telah menunjukan bahwa dalam membangun karakter Bangsa ( national character building) Indonesia harus mengandung tiga unsur utama yaitu pendidikan, keagamaan dan budaya bangsa.  Pendidikan  dibangun  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Agama  dan religiusitas yang memang sudah menjadi karakter bangsa diharapkan mampu membentuk iman dan  akhlak  bangsa.  Sedangkan  budaya  diarahkan  untuk  membangun  nasionalisme  kebangsaan majemuk  dan  berkembang  terus-menerus.  Dengan  demikian  pendidikan  karakter  bangsa  pada masa awal kemerdekaan dibangun di atas dua pondasi pendidikan, yaitu pendidikan agama, dan pendidikan budaya bangsa.
Berarti  sejak  awal  kemerdekaan,  pendidikan  agama  dijadikan  sebagai  pondasi  utama  sistem pendidikan nasional disamping Modernisme Barat dan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia. Jika digabungkan kembali, ternyata pendidikan karakter Indonesia dibangun di atas tiga pondasi, yaitu agama,  modernism  Barat  dan  Nasionalisme  kebangsaan  Indonesia.  Pengetahuan  agama diharapkan mampu membentuk kepribadian unggul berdsarkan nilai-nilai luhur yang dibangun dalam tradisi keagmaan. Modernism barat ditunjukan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki nalar keilmuan rasional dan ilmiah. Nasionalisme kebangsaan Indonesia diarahkan pada pembentukan  jiwa  patriotis  dan  kecintaan  terhadap  tanah  air.  Tiga  pondasi  ini  mengarah  pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang religious, cerdas dan nasionalis.
Beberapa  tahun  ke  belakang,  kajian  tentang civil  society dan  keresahan  pendidikan  Nasional merupakan wacana yang sedang hangat dibicarakan. Slogan demi slogan yang dikumandangakan mencoba  mengacu  pada  cita-cita  untuk  membangun  ”Indonesia  Baru”.  Lalu  bermunculanlah berbagai  bentuk  konsep  untuk  membangun  cita-cita  yang  dimaksud. 8 Dengan  arus  globalisasi sekarang ini, madrasah di Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang begitu besar. Tantangan tersebut acap kali berimplikasi pada pergeseran nilai-nilai keagamaan ataupun nilai- nilai kebudayaan yang telah eksis di tengah-tengah masyarakat.
8 Samsul  Nizar, Sejarah  Pendidikan  Islam (Menelusuri  Jejak  Sejarah  Pendidikan  Era  Rasulullah Sampai Indonesia), (Jakarta, Kencana, 2008), cet, ke –I
Salah  satu  instruksi  presiden  No  1  tahun  2010  tentang  percepatan  pelaksanaan  prioritas pembangunan Nasional tahun 2010 adalah pendidikan yang lebih menekankan pada pembelajaran aktif  yang  berdasarkan  nilai-nilai  budaya  bangsa  untuk  membentuk  daya  saing  dan  karakter bangsa. Selanjutnya tanggal 2 Mei 2010 yang lalu, Mendiknas RI mendeklarasikan dimulainya pendidikan  karakter  bangsa.  Mencuatnya  gagasan  tersebut,  tentu  saja  bukan  merupakan  ide instant,  melainkan  bagian  dari  proses  panjang  keresahan  atas  fenomena-fenomena  yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat.  Yang  menjadi  kekhawatiran  adalah  bukan  fakta  di level akar rumput, lebih dari itu yang lebih ironis ialah di tingkat elit. Notabene mereka  adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan tinggi, tapi jauh dari apa yang diharapkan dari tujuan mulia pendidikan itu sendiri.
Sebelum  Inpres  2010  itu  muncul,  Departemen  Pendidikan  (dan  Kebudayaan)  Nasional  telah mengindentifikasi beberapa karakter yang proporsional dengan kondisi Bangsa Indonesia, yakni mencapai  49  kualitas  karakter.  Seluruh  karakter  tersebut  adalah sebagai  berikut:  (1) alertness : kewaspadaan; (2) attentiveness : perhatian; (3) avaibility : kesediaan; (4) benevolence: kebajikan;
(5) boldness : keberanian; (6) cautiousness : kehati-hatian; (7) compassion : keharusan, rasa peduli yang tinggi; (8) contentment : kesiapan hati; (9) creativity : kreativitas; (10) decisiveness : bersifat yain;  (11) deference :  rasa  hormat;  (12) dependability :  dapat  diandalkan;  (13) determination : berketatapan  hati;  (14) diligence :  kerajinan;  (15) discemment :  kecerdasan;  (16) discreation : kebijaksanaan; (17) endurance ; ketabahan; (18) enthusiasm : antusias; (19) faith : keyakinan; (20) flexibility :  kelenturan/keluwesan;  (21) forgiveness :  pemberi  maaf;  (22) generosity :  dermawan;
(23) gentleness ;  lemah  lembut;  (24) gratefulness :  pandai  berterima  kasih;  (25) honor :  sifat menghormati orang lain; (26) hospitality : keramahtamahan; (27) humility : kerendahan hati; (28) initiative : inisiatif; (29) joyfulness : keriangan; (30) justice : keadilan; (31) loyalty : kesetiaan; (32) meekness :  kelembutan  hati;  (33) obedience :  kepatuhan;  (34) orderliness :  kerapihan;  (35) patience : kesabaran; (36) persuasiveness : kepercayaan; (37) punctuality : ketepatan waktu; (38) resourcefulness ;  kecerdikan,  panjang  akal;  (39) responsibility :  pertanggungjawaban;  (40) security :  pelindung;  (41) self-control :  control  diri;  (42) sensitivity :  kepekaan;  (43) sincerity : ketulusan  hati;  (44) throughness :  ketelitian;  (45) thriftiness :  sikap  berhemat;  (46) tolerance : toleransi;  (47) truthfulness :  kejujuran;  (48) virtue :  sifat  bajik;  dan  (49) wisdom :  kerifan, kebijaksanaan (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 107).
49 karakter itu memang dapat mencirikan karakater Bangsa Indonesia yang akan dibentuk. Akan tetapi karena terlalu luas, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional melalui laman http://www.kemendiknas.go.id mempublikasikan 9 karakter hasil “kesimpulan” dari 49 karakter yang telah disepakati. 9 karakter tersebut adalah: (1) cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggung jawab; (3) kejujuran/amanah dan diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, duka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan kerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Gagasan  mengenai  karakter,  tidak  berdiri  sendiri.  Awalnya  muncul  pada  sarasehan  nasional pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  yang  dilaksanakan  di  Jakarta  pada  tanggal  14  Januari 2010.  Beberapa  kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  seresehan  tersebut,  adalah:  (a)  pendidikan budaya  dan  karakter  bangsa  merupakan  bagian  internal  yang  tak  terpisahkan  dari  pendidikan nasional  secara  utuh;  (b)  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  harus  dikembangkan  secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan dan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh; (c) pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa harus melibatkan keempat unsur tersebut;
(d)  dalam  upaya  merevitalisasi  pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  diperlukan  gerakan nasional  guna  menggugah  semangat  kebersamaan  dalam  pelaksanaan  di  lapanagn  (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 105-106).
M.  Nuh  menegaskan  bahwa  “Implementasi  pendidikan  karakter  di  Indonesia  dirancang  untuk diajarkan  pada  semua  tingkat  pendidikan,  mulai  dari  level  SD/MI  hingga  Perguruan  Tinggi. Menurut Mendikbudnas, Muhammad Nuh, pembentukan karakter perlu dilakukan sejak usia dini, jika  karakter  sudah  terbentuk  sejak  usia  dini,  maka  karakter  seseorang  tidak  akan  mudah terombang-ambing. Mendikbudnas berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa (Ceramah di Auditorium Universitas Negeri Medan (UNIMED), pada hari Sabtu, 15 April 2010).
Pasca pidato tersebut, respons akademisi dan para pegiat pendidikan serta masyarakat begitu luar biasa.  Sehingga,  karakter  bukan  saja  menjadi  bahan  dialektika  para  pegiat pendidikan,  bahkan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum dan mata kuliah. Misalnya di program pascasarjana UIN SGD  Bandung,  bahkan  di  Strata  3  (program  doktor).  Diskursus  tentang  karakter  tidak  henti- hentinya diselenggarakan, pelbagai buku tentang karakter dari sudut pandang tampil mengemuka. Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  memang  Bangsa  Indonesia  telah  mengakui  kehampaan  dan kekeriingan atas apa yang tengah dialami dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Setidaknya, hal itu menunjukkan bahwa telah massif tentang kebutuhan atas realitas hidup yang tidak hanya bersifat  materialistis,  faktor  kebendaan  semata.  Tidak  cukup  dengan  memahami  dan  mengerti sebuah  teori,  akan  tetapi  bagaimana  mengimplementasikannya  secara  nyata  dalam  kehidupan yang kompleks.
Bahagian lain, Megawangi mengutip pernyataan dari John Luther (Jakarta: Lembaga Penerbit FE- UI, 2007) bahwa “ good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are to same extent a gift. Good character, by contrast, is not given us. We have to bulid it peace by peace-by thought, choice, courage, and determination.” Kesimpulannya bahwa karakter bukan sesuatu  yang  bersifat given (terberi  tanpa  ada  usaha  untuk  meraihnya).  Menurut  Luther  untuk membentuk  karakter,  perlu  dibangun  dan  melalui  proses  yang  panjang  dan  tidak  sederhana. Misalnya untuk mendapatkan karakter jujur saja, pihak-pihak yang terlibat bukan saja orang tua dan guru di dalam kelas, lingkungan masyarakat atau juga para pemimpin bangsa yang memberi contoh  ketidakjujuran.  Dan  yang  paling  sulit  dihindari  adalah  serbuan  dari  media  massa, khususnya elektronik.
Ahmad Tafsir merespons deklarasi pendidikan karakter bangsa itu dengan pernyataannya bahwa momentum itu, harus disambut dengan penuh antusias. Tafsir menambahkan, agar deklarasi itu mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu memperbaiki karakter orang Indonesia, dan hendaknya deklarasi itu tidak sekedar deklarasi, bukan sekedar mengingatkan, deklarasi itu harus diikuti  oleh  pencanangan  perubahan  paradigma,  yaitu  berpindah  dari  paradigma  bahwa pendidikan akhlak hanya oleh guru agama dan PKn ke paradigma bahwa pendidikan karakter itu adalah tugas semua aparat yang terkait dengan murid. 9
Terminology  karekter  itu  sendiri  perlu  diproporsikan  dengan  tepat,  karena  kerap  terjadi kekisruhan.  Menurut  Fuad  Wahab  tidak  sedikit  yang  mengatakan  bahwa  istilah  karakter  sama dengan  istilah  akhlak  dalam  pandangan  Islam. 10 Dalam  berbagai  kamus;  karakter  (character)
9 Makalah pada Seminar Internasional di Universitas Internasional Batam,
10 Diantaranya; A.Tafsir dalam Pendidikan Karakter (handout), Ratna Megawangi dalam; Pendidikan Karakter Untuk Membangun Masyarakat Madani, Indonesia Heritage Faundation.
dalam  bahasa  Arab  diartikan: khuluq,  sajiyyah,  thab’u, 11 yang  dalam  bahasa  Indonesia  biasa diterjemahkan; budi pekerti, tabiat dan watak. Ada juga yang mengartikan sebagai syakhshiyyah, yang  lebih  dekat  pengertiannya  kepada  personality  yang  merupakan  kumpulan  dari  berbagai aspek. 12
Selanjutnya Fuad Wahab 13 menjelaskan karakteristik akhlak Islam punya, di antaranya:
1. Al-khairoh  al-muthlaqoh. Perbuatan  kebaikan  yang  terhindar  dari  ego  perorangan,  tidak mengunggulkan sebagian manusia dari yang lainnya, atau merespon keinginan hawa nafsu dan tuntutan lingkungan dan relasi. Yang melakukan kebaikan atau meninggalkan perbuatan buruk tidak mengharapkan balasan dari sesama manusia, tidak pula menjadikannya sebagai tangga meraih kekuasaan atau karena ingin terkenal. Hal ini dikarenakan balasan yang paling memadai  adalah  dari  Allah,  dan  kebaikan  hendaknya  dilakukan  semata  menggapai  ridlo- Nya. Bandingkan dengan sifat terpuji alkarom pada masa Arab Jahiliyah.
2. Al-sholahiyyah  al-‘aamah. Kebaikan  akhlak  Islam  bisa  dilakukan  semua  orang  di  setiap masa dan tempat, dikarenakan; mudah, gampang, tidak rumit, adil, tidak merusak, dan tidak menuntut sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Keutamaan yang membuat hati damai dan tentram.  Hati  nurani  menyambutnya,  dan  akal  sehat  mendukungnya.  Perhatikan  Firman Allah: Allah  meghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak  menghendaki  kesukaran  bagimu. (Q.S.al-Baqarah:185) Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kesanggupannya. (Q.S.al-Baqarah:286) Dan  sempurnakanlah  takaran  dan  timbangan dengan  adil.  Kami  tidak  membebani  seseorang  melainkan  menurut  kesanggupannya. (Q.S.al-An’am:152) Sungguh,  Allah  Maha  Pengasih,  Maha  Penyayang,  pada  manusia (Q.S.al-Haj:65)
3. Al-Tsabat. Permanen tidak berubah, dikaranakan lahir dari Dzat Yang Maha Tahu tentang manusia.
4. Al-Iljam al-Mustajab . Akhlak  Islam  memberikan kekuatan untuk dipatuhi dalam  berbagai keadaan. Dalam keadaan menyendiri atau banyak orang, dalam keadaan lapang dan sempit. Hal ini dikarenakan yang mengawasinya adalah Alah Yang tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua; dipersembahkan untuk Sang kekasih yang ditaati. 14
Pada  sisi  lain,  perlu  diperhatikan  indikator-indikator  pendidikan  karakter  dari  penggagas pendidikan karakter itu sendiri. Pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966), 15 -sebagai orang yang mencetuskan  pendidikan  karakter  sebagai  reaksi  atas  kejumudan  berbagai  teori  pedagogi-, mengatakan bahwa ciri dasar pendidikan karakter ada 4 yaitu:
1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai.
11 Ali al-Khuli, Dictionary of Education English Arabic, Beirut: Dar al_Ilmi li al-Malayin, 1981, h.61,
J.Milton Cowan, A Dictionary of Modern –Written Arabic, Beirut: Du Liban, 1974, h.258.
12 Ali al-Khuli mengatakan:
2 . ةيصخش : ةعوممج تاسم صخشلا تيلا زيمتت ةمويمدلاب لثم ،قلاخلأا ص 16 ب . ةعوممج صئاصخ درفلا ةيكولسلا ةيقللخاو ةيلاعفنلااو ةيدسلجاو هتاردقو هلويمو امك اهاري نورخلآا ص 943
13 Makalah pada Seminar Internasional di Universitas Internasional Batam,
14 Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyyah fi al-Qur’an wa al-Sunnah, al- Daar al-Arobiyyah lil Kitab, 1993, h. 45-54.
15 Doni Koesoema, Pendidkan Karakter , PT. Grasindo; Jakarta. hlm 42-43
2. Koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
3. Otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain.
4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang  dipandang  baik.  Dan  kesetiaan  merupakan  dasar  bagi  penghormatan  atas  komitmen yang dipilih.
Menurut  Nur  Aisyah  Buang  (guru  besar  UKM  Malaysia),  karakter  secara  keseluruhan melambangkan keperibadian seseorang. Karakter merupakan ciri-ciri tertentu yang sudah sebati dalam  diri  seseorang  yang  dilahirkannya  dalam  bentuk  tingkah  lakunya.  Gabungan  pelbagai karakter inilah  yang  merupakan  keperibadian  yang  memberikan  individu ini  perspektif  prinsip hidupnya yang terjermah dalam cara beliau bertindak terhadap apa sahaja dalam persekitarannya. Karakter tidak semestinya merujuk kepada karakter moral dan etika seseorang itu sahaja tetapi meliputi  aspek karakter  intelektual nya, karakter  emosi nya, karakter  jasmani nya, karakter spiritualnya dan  akhir  sekali karakter  sosialnya (JESIS).  Semua  karakter  ini  mesti  saling berintegrasi sebagai satu SISTEM dalam pembentukan keperibadian seseorang yang seimbang. Karakter dalam diri seseorang pula terbahagi kepada karakter positif yaitu karakter yang baik dan karakter negatif yaitu karakter yang tidak baik.
Walau bagaimana pun, perkataan karakter sering dimaksudkan kepada satu aspek karakter yaitu karakter  rohani  yang  meliputi  ciri  moral  dan  etika.  Terdapat  tujuh  (7)  prinsip  untuk mendefinisikan karakter
1. Karakter meliputi semua ciri atau kualiti yang dimiliki oleh seseorang.
2. Karakter merupkan satu tabiat (habit) cara berfikir, bercakap dan bertingkahlaku. Karakter positif meliputi enthusiastik, tepat waktu, boleh diharapkan dan amanah.
3. Karakter  positif  boleh  dibentuk  (begitu  juga  karakter  negatif  boleh  dibuang)  dengan kesungguhan yang berterusan.
4. Setiap insan bertanggungjawab diatas keputusannya sendiri. Oleh itu karakter boleh diubah jika  seseorang  itu  mengambil  keputusan  untuk  mengubah  karakternya  walaupun  elemen persekitaran dalam hidupnya telah banyak mempengaruhi karakternya yang tersedia ada.
5. Karater  boleh  dibentuk  tetapi  memerlukan  motivasi  untuk  mendorong  individu  tersebut melakukannya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa tidak akan menipu semasa menduduki peperiksaan  kerana  takut  ditangkap  oleh  pengawal  (motivasi  eksternal)  atau  semata-mata ingin memartabatkan rasa hormat dalam diri sendiri (motivasi internal).
6. Setiap  insan  memang  sudah  terbentuk  karakternya  semasa  membesar  dari  kecil  hingga dewasa. Oleh itu, beliau harus boleh menilai samada ia karakter positif dan karakter negatif. Oleh  itu,  insan  ini  harus  duduk  dalam  persekitaran  yang  terus  mengingatkan  dan menggalakkan kepada karakter positif.
7. Setiap insan boleh memiliki karakter positif. Beliau hanya perlu berusaha kearah itu.
Jika kita perhatikan definisi pendidikan karakter menurut David Elkind and Freddy Sweet bahwa; Character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon  core  ethical  values.  When  we  think  about  the  kind  of  character  we  want  for  our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within.
Jadi  pendidikan  karakter,  bagaimana  seseorang  dapat  berperilaku  mengerti,  memahami  dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etik.
Pada  sisi  lain,  perlu  diperhatikan  indikator-indikator  pendidikan  karakter  dari  penggagas pendidikan karakter itu sendiri. Pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966), 16 -sebagai orang yang mencetuskan  pendidikan  karakter  sebagai  reaksi  atas  kejumudan  berbagai  teori  pedagogi-, mengatakan bahwa ciri dasar pendidikan karakter ada 4 yaitu:
1. Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai.
2. Koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
3. Otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain.
4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang  dipandang  baik.  Dan  kesetiaan  merupakan  dasar  bagi  penghormatan  atas  komitmen yang dipilih.

## Objek Kajian; Lembaga Pendidikan Di Jawa Barat
Berdasarkan  informasi  dari www.jabarprov.go.id ,  bahwa  pemerintah  provinsi  Jawa  Barat memiliki  visi  dan  misi  pemerintahan  periode  2013-2018.  Visi  Jabar  tahun  2013-2018  adalah; "Jawa  Barat  Maju  dan  Sejahtera  Untuk  Semua".  Dimana  makna  yang  terkandung  dalam  visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Maju  :  adalah  sikap  dan  kondisi  masyarakat  yang  produktif,  berdaya  saing  dan  mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional,  bijak  dan  adaptif  terhadap  dinamika  perubahan  namun  tetap  berpegang  pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
2. Sejahtera  :  adalah  sikap  dan  kondisi  masyarakat  Jawa  Barat  yang  secara  lahir  dan  batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Untuk
3. Semua  :  adalah  kondisi  dimana  hasil  pembangunan  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan, elemen dan komponen masyarakat
Sedangkan misi yang diemban oleh pemerintah Provinsi Jabar tahun 2013-2018 memiliki 5 misi;
1. Membangun  Masyarakat  yang  Berkualitas  dan  Berdaya  saing.  Hal  ini  untuk  menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa  Barat  2018  yaitu  Perekonomian  Jawa  Barat  yang  semakin  maju  dan  berdaya  saing, bersinergi  antar  skala  usaha,  berbasis  ekonomi  pertanian  dan  non  pertanian  yang  mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatkan  Kinerja  Pemerintahan,  Profesionalisme  Aparatur,  dan  Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang  bermutu  dan  akuntabel,  handal  dan  terpercaya  dalam  pelayanan  yang  ditopang  oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang  baik  (Good  Governance)  dan  pemerintahan  yang  bersih  (Clean  Government)  serta
16 Doni Koesoema, Pendidkan Karakter , PT. Grasindo; Jakarta. hlm 42-43
menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.
4. Mewujudkan  Jawa  Barat  yang  Nyaman  dan  Pembangunan  Infrastruktur  Strategis  yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat  yang  selaras  dengan  kondisi  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan,  memiliki infrastruktur  dasar  yang  memadai,  serta  didukung  oleh  tersedianya  infrastruktur  yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
5. Meningkatkan  Kehidupan  Sosial,  Seni  dan  Budaya,  Peran  Pemuda  dan  Olah  Raga  serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan  tingginya  pemanfaatan  modal  sosial  dalam  pembangunan,  meningkatnya ketahanan  keluarga,  menurunnya  jumlah  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS),  tingginya  peran  pemuda  dalam  pembangunan,  meningkatnya  prestasi  olah  raga tingkat  nasional  dan  internasional,  terpeliharanya  seni  dan  warisan  budaya  dan  industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.
Secara  kelembagaan  bahwa  visi  dan  misi  Jabar  2013-2018  adalah  bagaimana  menciptakan manusia  sebagai  agen  pentingnya.  Misalnya,  dari  misi  yang  tertulis  yakni  Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018  yaitu  Masyarakat  Jawa  Barat  yang  agamis,  berakhlak  mulia,  sehat,  cerdas,  bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Artinya pembangunan manusia menjadi  pembangunan  yang  sangat  penting.  Masyarakat  agamis  dan  berakhlak  mulia  menjadi rujukan  awal  dari  misi  tersebut.  Dan  setidaknya  hal  tersebut  berkelindan  dengan  gagasan pendidikan karakter yang telah dicetuskan oleh pemerintahan pusat.
Jawa Barat erat kaitannya dengan budaya, maka Yadi Ruyadi 17 menjelaskan dalam proceedingnya tentang model pendidikan karakter berbasis kearifan budaya local, yakni;
Bahwa sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, kondisi, politik, pertahanan  dan  keamanan,  lingkungan,  HAM,  sosial,  budaya,  moral,  dan  pendidikan  cukup memprihatinkan. Pada bidang moral memperlihatkan kondisi mental, karakter, budi pekerti, dan akhlak  bangsa  yang  sangat  memprihatinkan  seperti  perilaku  menyimpang,  perilaku  yang  tidak sesuai  dengan  nilai-nilai  budi  pekerti  luhur,  dan  perilaku  yang  seolah-olah  tidak  ada  tatanan hukum positif. Situasi ini seperti situasi yang ” anomie , yaitu memudarnya nilai-nilai yang berlaku dan tidak adanya normanorma atau nilai-nilai bersama”(Soekanto, 1993:26).
Yadi  menambahkan  bahwa  di  kalangan  siswa  dan  generasi  muda  juga  terjadi  perilaku menyimpang yang tidak berbudi pekerti luhur seperti geng motor, perkelahian pelajar (tawuran), perkelahian  antar  mahasiswa,  tawuran  di  antara  geng  pelajar  perempuan,  free  sex,  dan  aborsi. Demikian  juga  mulai  tampak  adanya  tanda-tanda  meninggalkan  budaya  lokal  dan  beralih  ke budaya barat. Hal tersebut seperti dalam bidang seni, fashion, kegemaran, selera makanan, dunia hiburan,  bahasa,  gaya  hidup,  interaksi  anak  dengan  orang  tua,  interaksi  murid  dengan  guru, budaya sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Kemudian di sisi lain kebijakan Pendidikan Budi  Pekerti/pendidikan  karakter  dalam  Kurikulum  Sekolah  mengalami  pasang  surut. Berdasarkan  hasil  analisis  Supriadi  (2004:  162-166)  terhadap  kurikulum  Pendidikan  Budi Pekerti/pendidikan karakter, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti/pendidikan karakter  pertama  kali  diperkenalkan  dalam  Kurikulum  1947  sebagai  mata  pelajaran  tersendiri;
17 Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010
pada  Kurikulum  1964  disatukan  menjadi  pelajaran  agama/budi  pekerti;  pada  Kurikulum  1968 pendidikan budi pekerti hilang, baik sebagai nama mata pelajaran tersendiri maupun sebagai mata pelajaran  yang  diintegrasikan  dengan  mata  pelajaran  lain.  Kemudian  pada  Kurikulum  1975 pendidikan budi pekerti sudah tidak muncul lagi, yang muncul adalah mata pelajaran Pendidikan Moral  Pancasila  (PMP)  dan  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  menjadi  mata  pelajaran  yang berdiri sendiri. Pada Kurikulum 1984 menurut Chan dan Sam (2005: 18) ”Pendidikan budi pekerti dihapuskan  dalam  daftar  mata  pelajaran  di  sekolah”.  Pada  kurikulum  1994  pendidikan  budi pekerti/pendidikan karakter kurang mendapat perhatian. Demikian juga pada Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan (KTSP)  tahun 2006 tidak  disebutkan  pendidikan  budi  pekerti  sebagai  mata pelajaran tersendiri. Kebijakan pemerintah seperti ini berdampak kurang berjalannya pendidikan budi pekerti di sekolah. Sementara itu zaman telah berubah, tantangan kehidupan global sudah terasa  dampaknya  bagi  kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Tidak  jarang  globalisasi  juga melahirkan ekses negatif terhadap melemahnya kearifan budaya lokal. Globalisasi yang ditandai dengan  kecanggihan  di  bidang  teknologi  komunikasi,  informasi,  dan  transportasi  membawa negara-negara di dunia masuk ke dalam sistem jaringan global, satu dunia telah mengubah menuju peradaban dunia baru. Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia sebab dengan kecanggihan teknologi itu seluruh informasi yang datang dari berbagai belahan dunia dapat diakses langsung di mana saja dan kapan saja. Apabila tidak diantisipasi dengan memperkuat ﬁlter budaya dan agama,  maka  globalisasi  akan  dapat  merugikan  terhadap  eksistensi  nilai-nilai  budaya  bangsa. Nilai-nilai  luhur  budaya  yang  dimiliki  kelompok  masyarakat  di  Indonesia  sudah  merupakan miliki  bangsa  sebagai  potensi  yang  tak  ternilai  harganya  untuk  pembangunan  dan  kemajuan bangsa  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  majemuk  baik  dari  segi budaya,  agama,  maupun  bahasa  yang  memiliki  nilai-nilai  luhur  sebagai  local  wisdom-nya. Menurut Alwasilah (2009: 50) ”Ada sejumlah praktik pendidikan tradisional (etnodidaktik) yang terbukti  ampuh,  seperti  pada  masyarakat  adat  Kampung  Naga  dan  Baduy  dalam  melestarikan lingkungan”.  Namun,  sebenarnya  secara  keseluruhan  masyarakat  adat  yang  ada  telah menyelenggarakan  pendidikan  yang  dapat  disebut  sebagai  pendidikan  tradisi,  termasuk pendidikan budi pekerti secara baik.
Masyarakat adat yang masih tetap eksis, telah memelihara local wisdom-nya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi solusi terhadap permasalahan yang  terjadi  di  masyarakatnya.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  terdapat  dua  hal  yang  harus mendapat perhatian. Pertama, munculnya fenomena menurunnya budi pekerti luhur di kalangan siswa. Kedua, belum adanya model pendidikan karakter di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dapat membentuk  karakter siswa. Perlu dicari dan dirumuskan  model pendidikan karakter yang efektif untuk dapat dilaksanakan di sekolah.
Pendidikan  karakter  adalah  pendidikan  jangka  panjang,  tidak  bisa  instan.  Dalam  sebuah  acara KH. Dr. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA. -pembaharu pendidikan Islam di Indonesia, Pimpinan Pondok  Modern  Darussalam  Gontor-  menyatakan  bahwa  pendidikan  adalah  penugasan, pembelajaran, pembiasaan bahkan pemaksaan. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwasanya semua  yang  anak  dengar,  lihat  dan  rasakan  haruslah  bentuk  pendidikan.  Oleh  karenanya, eksistensi  sebuah  lembaga  begitu  sangat  penting.  Pesantren  dan  madrasaha  adalah  lembaga pendidikan Islam yang menjadi khas di Indonesia.
Ahmad  Tafsir  kerap  menyatakan  dalam  berbagai  forum  pendidikan,  bahwa  “mendapatkan sekolah Islam yang baik, sama sulitnya dengan menemukan sekolah non Islam yang tidak baik”. Pernyataan tersebut merupakan fenomena salah satu lembaga pendidikan di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Walaupun demikian, tulisan ini tidak akan memberi jurang dan elaborasi pada
dikotomi  Islam  dan  non  Islam,  akan  tetapi  lebih  menitikberatkan  pembahasan  pada  persoalan lembaga pendidikan di Indonesia.
Komponen  pendidikan  yang  memegang  peranan  penting  dalam  proses  pendidikan  tersebut, adalah  lingkungan  pendidikan.  Secara  teoritis,  Mahmud  Yunus  menyatakan  bahwa  (218-220) lingkungan  pendidikan  terdiri  atas,  rumah  tangga,  sekolah,  tempat  bermain  dan  lingkungan pergaulan. Sedangkan Atiyah Al-Abrasy sedikit berbeda, yakni selain rumah tangga dan sekolah, adalah lingkungan pergaulan dengan teman-temannya.
Rumah tangga dan sekolah kerap menjadi point penting dalam pembahasan tentang lingkungan pendidikan. Akan tetapi, acap terjadi pula penempatan prioritas yang keliru tentang hal itu. Yang berakibat  pada  system  pendidikan  yang  tidak  berjalan  dengan  baik.  Alferd  North  Whitehead (1967; 1) menyatakan:
In the history of education, the most striking phenomenon is that schools of learning, which at one epoch are alive with a ferment of genius, in a succeeding generation exhibit merely pedantry and routine. The reason is that they are over laden with inert ideas. Education with inert ideas is not only useless; it is, above all things.
Terlepas dari kritikan Whitehead tentang sekolah, bahwa didalamnya acap kali ditemukan sikap dan perilaku terlalu menonjolkan diri dalam keilmuan atau superioritas (pedantry) dan perilaku yang itu-itu saja (routine), yang berimplikasi pada tumpulnya gagasan atau ide yang muncul dari pelaku-pelaku di sekolah. Akan tetapi, lembaga pendidikan ini senantiasa menjadi “penyambung lidah” kebijakan dari pemerintah. Jargon sekolah gratis, 20% anggaran untuk pendidikan –yang peruntukkannya lebih banyak dinikmati lembaga pendidikan- adalah contoh betapa sekolah selalu menjadi prioritas.
Kemudian,  akhir-akhir  ini  kita  diperkenalkan  dengan  istilah  “baru”,  sekolah  berstandar internasional  atau  rintisannya.  Sekolah  dengan  prospek  yang  terlihat  “lebih terang”,  dan  sarat prestise.Dan beragam aturan dan system berkaitan dengan hal itu dibuat, bahkan nampak semakin ekslusif. Maka, tak pelak orang tua berjibaku, bersusah-susah mengerahkan berbagai potensinya agar  anaknya  sampai  dan  berhasil  masuk  di  sekolah  SBI  atau  RSBI  itu.  Anak-pun  terkadang menjadi “korban” asa dan cita-cita orang tuanya.
Adalah  hal  yang  lumrah  dan  wajar  harapan  untuk  mendapatkan  pendidikan  di  sekolah  yang berkualitas.  Dengan  manajemen  dan  administrasi  yang  telah  diakui,  sekolah  berkualitas  lebih menjanjikan  masa  depan.  Tentu  dengan  konsekuensi-konsekuensi  yang  tidak  dapat  dianggap angin lalu. Akan tetapi, dalam konteks system pendidikan, ada hal yang perlu untuk ditelaah lebih dalam, yakni eksistensi serta kontribusi rumah tangga, kelurga, dan orang tua dalam lingkungan pendidikan.  Sinergi  antara  pendidikan  yang  berlangsung  di  rumah  tangga  dan  sekolah,  tidak hanya membimbing peserta didik menjadi manusia yang “lulus, ” lebih dari itu ia akan mampu menjani hidup.
Kita tentu masih ingat, berapa banyak orang yang telah berhasil dalam bidangnya masing-masing –tentu  dalam  proses  pendidikan-,  tidak  pernah  melupakan  jasa,  eksistensi  dan  kontribusi pendidikan di rumah tangga dari keluarga serta orang tuanya. Satu contoh dalam film fenomenal “Laskar Pelangi”, betapa peran pendidikan dalam rumah tangga, menjadi entry point positif untuk menjaga cita dan asa dalam kehidupannya.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, jumlah madrasah dari tingkat  Raudhatul  Atfal  (RA)  sampai  dengan  Madrasah  Aliyah  (MA)  sebanyak  13  .801  dan
pesantren  sejumlah  8.  231  (data  tahun  2014).  Sebagaimana  telah  disinggung  di  awal  bahwa terminology  pesantren  dan  madrasah  mendapatkan  posisi  yang  berbarengan.  Untuk  itu,  akan dipaparkan lembaga pendidikan Islam di Jawa Barat yang secara konsisten menanamkan karakter –dalam konteks Indonesia- pada santrinya.
1. Pesantren ar-Riadh, Cianjur
Didirikan  oleh  K.  H.  Enoh  Muqoddas  (alm)  pada  sekitar  tahun  1950-an  di  daerah  Pacet. Awalnya lembaga pendidikan yang didirikannya adalah murni pesantren, akan tetapi lama- kelamaan, dan merupakan bagian dari kontekstualisasi, maka sekarang terdapat 9 unit bentuk pendidikan  di  bawah  yayasan  ar-Riadh.  Artinya,  dikotomisasi  pesantren  dan  madrasah menjadi sangat tipis dalam konteks lembaga pendidikan di Indonesia –walaupun tentu saja kajian sejarahnya memiliki catatan masing-masing-.
Perlu  diperhatikan  visi  misi  dari  pesantren  ini,  yakni;  Visi;  Terwujudnya  lulusan  yang bermulti  kecerdasan,  keterampilan  hidup  dan  berakhlakul  karimah.  Sedangkan  misinya, adalah:
a. Menciptakan  iklim  pembelajaran  yang  efektif  sesuai  dengan  kompetensi  dasar  yang telah ditetapkan
b. Menciptakan lingkungan belajar yang berkultur salafi, modernis dalam pemikiran dan santun dalam berperilaku.
c. Menumbuhkembangkan  semangat  keunggulan,  patriotism,  nasionalisme,  dan religisitas.
d. Mengembangkan pembinaan mutu terhadap seluruh warga pondok dan madrasah. Penjabaran dari visi misi di atas, terletak pada karakteristik yang dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Dalam kasus ar-Riadh, Cianjur ini, adalah:
a. Integrasi antara kajian salaf dan khalaf diupayakan semaksimal mungkin.
b. Meminimalisir potensi syahwat, adalah dengan memisahkan proses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kecuali pada momentum tertentu disatukan.
c. Disiplin menjadi penting dalam pembentukan akhlak santri.
2. Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya
Didirikan oleh K.H. Choer Affandi (Alm), yang berharap agar pesantren yang dikelolanya dapat  mencetak  orang-orang  yang  shaleh  dan  para  ajengan  (kyai)  yang  nantinya  dapat memberi bimbingan keagamaan pada masyarakat. K.H. Choer Affandi (Alm) atau yang lebih dikenal dengan uwa ajengan, kerap memimpin senam kesegaran jasmani pada hari Jumat. Visi  dan  misi  dari  pesantren  ini  adalah  menyeru  manusia  untuk  berbuat  kebajikan  dan melarang dari berbuat kejahatan. Dimana penjabarannya adalah sebagai berikut;
a. Mencetak pribadi muslim yang bertawakkal kepada Allah
b. Mencetak imam al-muttaqin
c. Mencetak ulama al-‘amilin
d. Terampil  dalam  membangun  diri,  agar  kelak  tidak  menggantungkan  diri  pada  orang lain.
e. Mencegah  adanya  manusia  jahat  yang  timbul  dari  tidak  adanya  keimanan,  karena kebodohan dan kesombongan yang akan merugikan Negara.
Salah  satu  cara  pembentukan  akhlak,  adalah  melalui  Tasmida  (Tabungan  Santri  Miftahul Huda). Uang pemberian orang tua, tidak dapat disimpan oleh santri, akan tetapi disimpan di Tasmida.  Pengambilan  uang  jajan  dilakukan  per  satu  minggu,  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan masing-masing santri yang telah disepakati wali dengan pengurus pesantren.

## 3. Pesantren Pembangunan Sumur Bandung, Cililin, Bandung
Kehadiran  lembaga  pendidikan  tahun  1972  ini,  merupakan  keinginan  besar  dari  para founding  fathers nya  agar  para  santrinya  dapat  menjadi  penerus  ulama.  Karenanya,  visi pesantren ini, adalah mencetak kader ulama intelek dan intelektual ulama yang senantiasa mencerminkan akhlakul karimah dalam setiap sikap dan perbuatannya.
Seperti  halnya  absurditas  pesantren lainnya  di  Indonesia,  ketidakjelasan  apakah pesantren “murni”  atau  berkolaborasi  dengan  madrasah  dan  atau  sekolah  terjadi  juga  di  pesantren pembangunan  Sumur  Bandung  ini.  Walaupun  demikian,  yang  lebih  ditekankan  adalah eksistensi Sekolah Menengah Aliyah-nya.
4. Pesantren Cipasung, Tasikmalaya
Di kalangan Nahdliyyin Jawa Barat, nama Pesantren Cipasung adalah fenomenal. Pesantren ini didirikan sekitar tahun 1931 oleh K.H. Ruhiyat (alm), pembinaan awalnya adalah generasi muda,  yakni  dengan  dibentuk  Madrasah  Diniyah  dan  Kader  Mubalig  wal  Musyawwirin. Fakta ini menunjukkan bahwa founding father dari pesantren ini memiliki pemikiran yang futuristic, bagaimana menyiapkan generasi yang akan datang agar lebih baik pada masanya. Maka,  pembinaan  generasi  muda  merupakan  pilihan  tepat,  sehingga  pada  saat  mereka dihadapkan pada problematika dan pilihan hidup yang dilemati, ia dapat bertahan dengan ajeg pada doktrin dan ideologi pesantren.
Kontekstualisasi, adalah kata yang tepat untuk menggambarkan respons pesantren Cipasung terhadap perubahan zaman. Hal itu dapat dilihat dari berbagai bentuk studi pendidikan yang berlangsung  di  pesantren  tersebut  sampai  hari  ini.  Hal  itu  merupakan  wujud  dari  visi pesantren  yakni,  dengan  iman  dan  takwa,  santri  memiliki  kecakapan  hidup  untuk menghadapi tantangan zaman dengan menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.
5. Pesantren al-Jawami, Cileunyi, Bandung Pesantren Sindangsari, adalah cikal bakal pesantren al-Jawami yang dibangun pada tanggal 03 Mei 1931. Al-Jawami mengandung makna lengkap dan universal. Pendirian pesantren ini lebih  banyak  dikaitatkan  dengan  para  ulama  terkemuka  di  Jawa  Barat,  hatta  ketua  MUI pertama Jawa Barat adalah pendiri pesantren Sindangsari ini, yakni K.H. Muhammad Sudjai’ (alm).
Jika ditilik dari proses awal pembentukan pesantren al-Jawami, maka keterlibatan para alim ulama  begitu  sangat  signifikan.  Gaung  pesantren  ini  tentu  saja  dikarenakan  kontribusi mereka, sebab pada masa itu sulit bagi lembaga pendidikan manapun untuk mengekspose diri dengan menggunakan cara-cara advertisement seperti dewasa ini. Hal itu menandakan bahwa perilaku atau tingkah laku yang diimplementasikan para ulama lebih menarik bagi para calon santri, atau bahkan ekpektasi untuk menjadi seperti mereka adalah asa yang tinggi di dalam diri calon santri.
Artinya  pembentukan  akhlak  atau  karakter  memang  dimulai  dari  figur  atau  pimpinan lembaga pendidikan. Secara tidak langsung mekanisme itu menjadi model kampanye paling efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang dianggap baik oleh agama, hukum dan adat. Efeknya, hasil dari proses itu akan mengendap dan menjadi khas dalam diri santri-santri tersebut.  Maka,  sangat  wajar  jika  pada  fase  selanjutnya  ada  istilah  kultus  individu  atau bahkan taqlid, karena mereka adalah figur “paripurna” dalam pemahaman santri.

## 6 Penutup
Beberapa masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, adalah;
1. Istilah  pendidikan  karakter,  tidak  dikenal  secara  konstitusional  di  Negara  kita.  Yang  ada dalam konstruksi tujuan pendidikan nasional adalah berakhlak mulia (pasal 3 UU SPN No 20/2003). Artinya secara tidak langsung kita harus melacak dengan cermat dan komprehensif mengenai asal usul penggunaan istilah tersebut.
2. Secara  ideologis,  seperti  dalam  bukunya  Doni  Koesoema,  istilah  karakter  nampaknya melupakan bagian Islam. 18 Walaupun masih debatable dan interpretatif, akan tetapi dalam bukunya tersebut jelas menegasikan eksistensi pembentukan kepribadian, karakter, akhlak – atau apapun itu namanya- pada abad keemasan Islam, saat Rasullullah mensyiarkan Islam dengan jargonnya menyempurnakan keutamaan akhlak manusia.
Untuk itu perlu diperhatikan secara mendalam apa yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam (pesantren, madrasah) di Indonesia, Jawa Barat khususnya sehingga, diantaranya;
1. Niat  untuk  menggulirkan  gagasan  tersebut,  adalah  bagian  dari  ibadah  kepada  Allah  Swt, bukan hanya kamuflase survival semata. Hal ini perlu dielaborasi lebih tajam, sehingga dapat menjiwai seluk beluk yang berkaitan dengan pembinaan karakter (akhlak).
2. Pembentukan  karakter  dimulai  dari  keinginan  besar  para  pendiri,  founding  fathter, pemimpin, lembaga tersebut untuk menghasilkan generasi terbaik pada masanya.
3. Program-program  yang  dilaksanakan  sebagai  turunan  dari  keinginan  besar  itu  harus berbentuk  perilaku  yang  lebih  riil,  tidak  lebih  banyak  pada  kajian-kajian  semata,  atau dialektika.
Figur menjadi entri point penting. Maka, disamping program yang jelas harus disiapkan generasi ke  generasi  yang  memahami  benar  maksud  dari  pendidikan  karakter  (akhlak)  yang  akan digulirkan. Hal ini untuk meminimalisir deviasi dari tujuan awal yang diharapkan.

## Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi. Sejarah Perkembangan Madrasah . Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag. 1999.
Ali al-Khuli. Dictionary of Education English Arabic, Beirut: Dar al_Ilmi li al-Malayin. 1981. Cowan, J. Milton. A Dictionary of Modern –Written Arabic, Beirut: Du Liban. 1974. Dhofier, Zamaksyari. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES. 1994.
Geertz,  Clifford. Abangan,  Santri  dan  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa, Terjemahan  Aswab Mahasis dari The Religion of Java , Jakarta: Pustaka Jaya. 1983.
Horikoshi,  Hiroko. Kyai  dan  Perubahan  Sosial;  Studi  tentang  Peran  Kyai  dalam  Perubahan Sosial, Jakarta: P3M. 1987
Koesoema, Doni. Pendidkan Karakter , PT. Grasindo; Jakarta. 2004. Madjid, Nurcholis. Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan , Jakarta: Paramadina. 1997. Megawangi, Ratna. Pendidikan Karakter; Solusi yang tepat untuk membangun bangsa . Bogor: Indonesia Heritage Foundation. 2004.
Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam (Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia) , Jakarta: Kencana. 2008.
Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November 2010 Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosda Karya. 1994. Wahab,  Fuad .  Falsafah  al-Tarbiyah  al-Islamiyyah  fi  al-Qur’an  wa  al-Sunnah, al-  Daar  al- Arobiyyah lil Kitab. 1993.
Jurnal Media Pendidikan, Fak Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. http://www.kemendiknas.go.id
Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka, 1985. Djatnika, Rahmat. Sistem Etika Islami. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Hossein Nasr, Seyyed. Menjelajah Dunia Islam .  Bandung: Mizan, 1995. Ilyas, Yunahar. Kuliah Akhlaq .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006. Izutsu,  Toshihiko. Relasi  Tuhan  Dan  Manusia;  Pendekatan  Semantik  Terhadap  Alquran. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
Kauma, Fuad. 100 Panduan Hidup Muslim , Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001. Muhammad, Afif. Dari Teologi ke Ideologi , Bandung: Pena Merah, 2004. Muhammad bin Shalih al-Munajjid, Silsilah Amalan Hati , Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005. Muhsin, Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam , Jakarta: al-Qalam, 2004. Munawwir,  A.  W. Al-Munawwir:  Kamus  Bahasa  Arab-Indonesia. Yogyakarta:  Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
Mustofa, Akhlak Tasawuf, Bandung: CV.  Pustaka Setia, 1997. Muthahhari, Murtadha. Falsafah Akhlak. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995. Muthahhari, Murtadha . Menjangkau Masa Depan, Bandung: Mizan, 1996. Muzadi, Hasyim. Nadhlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa. Jakarta: Logos, 1999. Nata, Abudin. Akhlak Tasawuf. Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 1997. Nurul Iman, Farid, Filsafat Akhlak, Diktat Kuliah, ISID, Gontor, 2005. Poedjawiyatno, Etika: Falsafat Tinglah Laku , Cet.  VII, Jakarta, Rineka Cipta, 1990. Sahal, Siti Aminah. Diktat Kuliyah Akhlakq. Ponorogo: IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1985. Shubhi, Ahmad Mahmud, Filsafat Etika , Cet.  I , Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2001. Soleiman,  Abjan. Ilmu  Akhlak  (Ilmu  Etika). Jakarta:  Dinas  Rawatan  Rohani  Islam  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1976.
Tasmara, Toto. Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence): Membentuk Kepribadian yang Bertanggungjawab, Profesional dan Berakhlak. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Teichman, Jenny, Etika Sosial , Cet.  VII, Yogyakarta, Kanisius, 1998. Toffler, Alvin. Gelombang Ketiga .  Jakarta: Pantja Simpati, 1990. Umary, Barmawi. Materia Akhlak. Solo: CV.  Ramadhani, 1989. Wahid,  Abdurrahman. Menggerakkan  Tradisi,  Esai-Esai  Pesantren. Yogyakarta:  LKIS Yogyakarta, 2001.
Yasmadi, Modernisasi  Pesantren:  Kritikan  Nurcholis  Madjid  Terhadap  Pendidikan  Islam Tradisional. Jakarta: Ciputat Press.  2002. Yazid  bin  Abdul  Qadir  Jawas, Prinsip  Dasar  Islam  Menurut  Al-Quran  dan  As-Sunah  yang Shahih. Bogor: Pustaka at-Taqwa.