Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024

## FOREIGN INVESTMENT: CONVENIENCE ADN LEGAL PROTECTION FOR INVERSTOR

## PENANAMAN MODAL ASING: KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR

## Fakhri Muhammad Novendra
Universitas Singaperbangsa Karawang 1910631010103@student.unsika.ac.id.

## ABSTRACT
President Joko Widodo's administration has made every effort to increase the value of foreign direct investment, data of foreign direct investment’s growth has also shown a significant increase, but has foreign direct investment that is predicted to be able to become the backbone of Indonesia in breaking away  from  becoming  a  developing  country  has  been  properly  accommodated?  Foreign  direct investment  requires  legal  certainty  which  will  spread  to  all  parts  of  the  foreign  direct  investment process. Therefore, legal certainty is one of the main factors for a country to attract foreign direct investment capital into the a country. There is a need for broader and comprehensive legal certainty to ensure that foreign investors can be guaranteed from a legal perspective to do business and build Indonesia together. Not only legal certainty in the investment sector, but also other domestic legal certainty related to the investment climate, one of the most important is environmental law relating to  sustainable  development.  This  article  will  discuss  the  basics  of  foreign  direct  investment,  the importance of foreign direct investment, factors attracting foreign direct investment, President Joko Widodo's new policies and regulations on foreign direct investment, current data of the realization of foreign direct investment and investor’s consideration to ensure themselves and their initial funds of their investment is safe as long as they invest in Indonesia.
Keywords:  Foreign Direct Investment, economy policies, legal certainty.

## ABSTRAK
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai investasi asing, pertumbuhan investasi asing pun menunjukkan angka naik yang signifikan, namun apakah investasi asing yang digadang – gadang mampu menjadi tulang punggung Indonesia dalam melepaskan  diri  menjadi  negara  berkembang  sudah  diakomodir  dengan  baik?  Investasi  asing membutuhkan kepastian hukum yang nantinya akan menjalar keseluruh bagian dari investasi. Maka dari itu, kepastian hukum menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu negara guna menarik investasi asing masuk ke dalam negara. Diperlukan adanya kepastian hukum yang lebih luas dan menyeluruh untuk  memastikan  bahwa  investor  asing  dapat  terjamin  dari  segi  hukumnya  untuk  berbisnis  dan membangun Indonesia bersama. Tidak hanya kepastian hukum dalam sektor investasi, namun juga kepastian hukum – hukum domestik lainnya yang berkaitan dengan iklim investasi, salah satu dan yang  paling  utama  ialah  hukum  lingkungan  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  berkelanjutan. Artikel ini akan membahas dasar-dasar penanaman modal asing, pentingnya penanaman modal asing, faktor penarik investasi asing, kebijakan dan regulasi baru Presiden Joko Widodo atas penanaman modal asing, realisasi penanaman modal asing saat ini dan apa yang diperlukan oleh investor untuk memastikan dirinya dan dana investasinya aman selama mereka berinvestasi di Indonesia.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Kata Kunci: Investasi asing, kebijakan ekonomi, kepastian hukum

## I. PENDAHULUAN
Menjadi  negara  maju  di  era globalisasi modern sangat berbeda dengan era pasca  perang  dunia  atau  era  perang  dingin, dimana  menjadi  negara  maju  ditunjukkan dengan  adu “ gagah-gagahan ” ekonomi melalui nasionalisasi perusahaan asing secara paksa,  melarang  adanya  ekspor-impor, ketergantungan segala pendanaan pada negara dan pada dasarnya segala cara yang mencoba untuk  menutup  diri  secara  ekonomi,  serta adanya  anggapan  dalam  masyarakat  bahwa masuknya  pembiayaan  modal  asing  akan menghambat  pertumbuhan  ekonomi  rakyat karena  pada era  tersebut  digambarkan  bahwa asing  akan  memeras  rakyat  Indonesia  dan sumber kekayaan alam yang ada didalamnya 1 .
Pada  era  globalisasi  modern  dimana pertukaran  informasi,  pandangan  dunia, pemikiran  dan  barang  lebih  cair  antar  satu negara dengan negara lain. Globalisasi modern tidak  dapat  dihindarkan  dalam  sendi kehidupan  kita,  globalisasi  ekonomi  sudah mengakar dalam setiap negara pada masa ini.
Menurut Tomlinson, dalam bukunya
menjelaskan bahwa globalisasi adalah perkembangan  yang  cepat  dan  mendalam dalam jaringan hubungan dan ketergantungan yang  menjadi  ciri  kehidupan  sosial  moderen.
1 Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing (Jakarta:Penerbit IND HILL CO, 2008), hal.1
Globalisasi  menurutnya  juga  melahirkan keterikatan  yang  bersifat  kompleks  dan multidimensional 2 .
Globalisasi ekonomi ini memberikan kesempatan  bagi  suatu  negara  untuk  dapat membangun infrastruktur, pendanaan program sosial dan kebijakan lainnya dengan cepat serta dengan tidak hanya bergantung pada pendanaan negara, maka proyek tersebut dapat lebih  efektif  dan  mengurangi  terjadinya korupsi  dan  kolusi  seperti  yang  diamanatkan oleh reformasi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proyek pemerintah diluar dari pendanaan negara, salah satunya  adalah  penanaman  modal  asing  atau Foreign Direct Investment (FDI).
Ketergantungan  atau  interdependensi antar  negara  dan  negara  lain,  pertukaran informasi  dan  jaringan  hubungan  yang  luas inilah  yang  menjadi  bukti  bahwasanya  agar ekonomi  suatu  negara  dapat  berkembang diperlukan  adanya  keterbukaan,  dan  bahwa dasar  pemikiran  penanaman  modal  asing  itu sendiri  terletak  pada  peningkatan  kesempatan serta  keinginan  rakyat  Indonesia  dengan swadaya untuk pembangunan nasional.
Dimana  bukan  berarti  secara  apriori negara  menolak  masuknya  modal  asing,  alih teknologi  dan  bantuan  luar  negeri,  selama
2 Mohammad Maiwan, Memahami Politik Globalisasi Dan Pengaruhnya Dalam Tata Dunia Baru: Antara Peluang Dan Tantangan, Jurnal Pamator Volume 7, No. 1, April 2014 Hal. 1-10
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
partisipasi  modal  dan  bantuan  tersebut  dapat diperuntukkan  kepada  pembangunan  nasional serta  secara  efektif  menyejahterakan  rakyat, perlu  diingat  bahwasanya  tidak  ada  suatu negara  pada  era  ini  yang  dapat  berdiri  pada kaki  sendiri  sepenuhnya.  Namun,  bukan berarti mengabaikan potensi adanya ketergantungan  terhadap  bantuan  luar  negeri, guna  melengkapi  adanya  modal  dan  bantuan lainnya  demi  pelaksanaan  pembangunan  di Indonesia,  negara  perlu  mempertimbangkan bahwa  diperlukan  adanya  tindakan  untuk memanfaatkan  potensi-potensi  modal,  alih teknologi dan sumber daya yang tersedia dari luar  negeri  dengan  mempersiapkan  sumber daya  manusia  untuk  kepentingan  nasional  itu sendiri 3 .
Penanaman modal asing atau selanjutnya  disebut  sebagai  PMA  dipandang sebagai  cara  yang  lebih  efektif  untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.  PMA  dapat  memberikan  kontribusi yang lebih baik ke dalam proses pembangunan. Indonesia berusaha memberikan perhatian lebih dan insentif yang cukup  besar  untuk  aliran  pemasukan  melalui modal asing ini. Aliran arus modal masuk dari PMA  akan  mengembangkan  ekspor  ( Export Expansion ),  dan  menggenjot  perekenomian makro  serta  juga  dapat  menggantikan  tren persaingan pasar, terutama apabila PMA yang dibawa masuk bertujuan untuk
3 G. Kartasapoetra, dkk, Manajemen Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85
mengembangkan perdagangan domestik dalam negeri.
Sejak era reformasi, Indonesia sedang gencar  untuk  menarik  minat  investor  asing dalam  PMA,  baik  itu  secara  horizontal, vertikal, maupun konglomerat. Karena walaupun  investasi  di  Indonesia  dapat dikatakan  belum  ramah  investor,  dan  kondisi politik  Indonesia  yang  belum  stabil  pasca reformasi,  namun  ketika  pemulihan  pasca krisis  moneter  tahun  1998,  dimana  krisis tersebut  ditandai  dengan  adanya:  merosotnya nilai  rupiah  terhadap  dollar  Amerika  Serikat, pendapatan  perkapita  yang  menurun  drastis, perusahaan  mengalami  kontraksi  hingga masifnya pemberhentian kegiatan dan pemutusan  hubungan  kerja  sepihak  secara besar-besaran 4 .  PMA  berperan  besar  bagi terbukanya  lapangan  kerja  baru  untuk  tenaga kerah  putih  ( white  collar  workers ).  Tidak hanya itu, PMA dinilai sebagai salah satu cara efektif  untuk  standarisasi  guna  membenahi direksi  manajerial  perusahaan-perusahaan  di Indonesia dan juga sebagai transfer pengetahuan.
Arus  modal  bersumber  dari  PMA melonjak  signifikan  pada  era  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono setelah terbitnya Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  yaitu  pada  kuartal akhir tahun 2007, dimana investasi berasal dari PMA  yang  masuk  ke  Indonesia  mencapai
4 Mustofa Syarief, Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi (Jakarta: LP3NI, 1999), hal. 3-29
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
angka  Rp97,41  triliun  dari  sebelumnya Rp53,91  triliun  pada  2006 5 ,  menurut World Investment Report yang dikeluarkan oleh Bank Dunia  tahun  2006  yang  menerangkan bahwasanya  peningkatan  arus  modal  masuk investasi  di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan cepat,  tingkat  suku  bunga  yang  rendah,  dan peningkatan di dalam Stock Markets 6 dan era
Presiden  Joko  Widodo  yang  terus  menanjak dengan  paket  kebijakan  ekonominya  dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sebagai konsekuensi dari terbukanya pintu arus PMA di Indonesia demi pemanfataan bagi proyek-proyek prioritas, dan sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di  dunia  saat  ini,  serta  juga  pernah  menggaet status “Negara Konsumtif Terbesar di Dunia” pada tahun 2015, maka akan muncul berbagai persoalan  baru  seperti  :  cara  memperbesar hasil valuta asing untuk keperluan pengembalian pinjaman maupun untuk melanjutkan  pembangunan  nasional;  cara peningkatan  produksi;  cara  meningkatkan pendapatan  perkapita;  serta  cara  memperluas kesempatan lapangan kerja 7 . Dimana
5 Pasang Surut Investasi Tergantung Rezim Yang Berkuasa (2018) Tirto id [Daring].Tersedia: http://tirto.id [2023, Juli 25].
6 Hodijah, Siti. Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah . Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10 No. 2 (2015).
persoalan  dan  pertanyaan  tersebut  adalah langkah  untuk  menarik  minat  investor  asing agar  dapat  terlibat  dalam  proyek-proyek strategis  nasional,  selain  itu  negara  perlu memberikan legal certainty (kepastian hukum), economy  opportunity (kesempatan ekonomi)  dan political  stability (stabilitas politik),  yang  dimana  faktor-faktor  tersebut merupakan faktor penentu guna mendatangkan modal asing ke Indonesia 8 .
Sudah sepantasnya Indonesia menjadi target  Penanaman  Modal  Asing.  Tak  ayal Presiden  Joko  Widodo  sejak  periode  pertama selalu  menggenjot  PMA  yang  dimana  selaras dengan hilirisasi nikel yang sedang digaungkannya.  Namun,  realisasi  PMA  ini masih  belum  memenuhi  target  dan  menurut Faisal  Basri,  peneliti  senior Institute  for Development  of  Economics  and  Finance (INDEF) pernah menyatakan bahwa keterlibatan  PMA  masih  sangat  kecil,  peran PMA dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)  jika  di  konversi  rata-ratanya  dalam kisaran 5% dan bahkan lebih kecil dari negara sosialis. 9
Atas  latar  belakang  tersebut,  penulis menimbang  bahwa  keterlibatan  pengambil kebijakan  dan  pembentuk  hukum  sangat berpengaruh  dalam  PMA,  namun  kecilnya peran  PMA  dalam  struktur  ekonomi  nasional
7 G. Kartasapoetra, dkk, Op.Cit., hal.25
8 Suparji Ahmad, Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan (Jakarta: Universitas Al-Azhar,2008), hal.1.
9 Tirto, Op.Cit
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
menjadi  isu  yang  menimbulkan  pertanyaan besar  terkait  kemudahan  investasi  dan kepastian hukumnya.

## II.  METODE PENELITIAN
Sebagai artikel, tidak dapat dilepaskan dari penggunaan metode didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  dengan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan undang-undang, merupakan penelitian hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder. 10 Sesuai  dengan pengertian tersebut mengartikan bahwa adanya metode penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dan menjadi pedoman untuk mengerjakan  suatu  penelitian,  agar  dapat menghasilkan  karya  tulis  yang  maksimal. Penelitian  hukum  normatif  berpijak  pada bahan  hukum  sekunder  sebagai  bahan kajiannya  untuk  mencari  asas-asas,  doktrin– doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis.

## III.  PEMBAHASAN

## 3.1 Pentingnya Penanaman Modal Asing
Pasal  1  Angka  3  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal  (selanjutnya  disebut  sebagai “UU 25/2007’ ) merumuskan pengertian penanaman modal  asing  sebagai  kegiatan  menanamkan
10 Soerjono  Soekanto,    dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 13-14
modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan oleh  penanam  modal  asing,  baik  yang menggunakan  modal  asing  sepenuhnya maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam modal  dalam  negeri.  Kegiatan  penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan  modal  atau  investasi  dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha.
Selain  itu,  didalam  Pasal  1 Angka  8 UUPMjuga  diatur  juga  mengenai  pengertian daripada modal asing, yang berbunyi: “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha  asing,  badan  hukum  asing,  dan/atau badan  hukum  yang  sebagian  atau  seluruh modalnya  dimiliki  oleh  pihak  asing.”  Dan didalam Pasal 1 Angka 6 UUPMmenerangkan pula  bahwa  “Penanam  modal  asing  adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing,  dan/atau  pemerintah  asing  yang melakukan  penanaman  modal  di  wilayah negara Republik Indonesia”
Menurut pendapat ahli, yaitu Todung Mulya  Lubis,  hukum  investasi  atau  hukum PMA  menerangkan  bahwa  “tidak  hanya terdapat  dalam  undang-undang,  tetapi  dalam hukum  dan  aturan  lain  yang  diberlakukan berikutnya  yang  terkait  dengan  masalah- masalah investasi asing ( other the subsequent law and regulations coming into force relevant to  foregin  investment  matters ) 11 Dalam
11 Salim HS dan Budi Sutrisno , Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 10
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
pengertian  tersebut,  dapat  diartikan  bahwa PMA  adalah  kegiatan  menanam  modal  yang dilakukan oleh negara atau badan hukum atau perseorangan asing untuk melakukan usaha di
Indonesia, tanpa mengukur jumlah keterlibatan  modal  asing  dalam  investasi tersebut.
PMA sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1) Investasi Asing Langsung,
Investasi  Asing Langsung
adalah  salah  satu  jenis  PMA  dimana penanaman modalnya di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia tidak  termasuk  penanaman  modal tidak  langsung  atau  portofolio. Investasi asing langsung menghasilkan  dampak  berganda ( multiplier  effect )  yang  cukup  besar
bagi seluruh lini masyarakat. Investasi langsung ini akan
menghasilkan  dampak,  berupa input
usaha  dan  juga  dalam  bentuk output
usaha  yang  merupakan input bagi usaha lain. 12
2) Investasi Asing Tidak Langsung,
Investasi tidak langsung (portofolio)  merupakan  investasi keuangan  yang  dilakukan  di  luar negeri.  Investor  membeli  utang  atau
12 Andra Prabowo, Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1988- 2012 , Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jogjakarta
ekuitas,  dengan  harapan  mendapat manfaat  finansial  dari  investasi tersebut.  Bentuk  investasi  portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham  dalam  negeri  oleh orang/perusahaan asing 13
Investasi  asing  di  Indonesia  sendiri memiliki beberapa bentuk, seperti: 14
a) Joint Venture
Joint Venture adalah salah satu bentuk  PMA  yang  merupakan  hasil Kerjasama  dari  pemodal  asing  dan pemilik  modal  dalam  negeri/pemilik modal  nasional.  Definisi  ini  dapat disimplifikasikan seperti dua pihak/entitas  bisnis  yang  bersatu, menjalankan aktivitas ekonomi
bersama,  dan  melahirkan  satu  usaha yang  baru.  Perusahaan  hasil  dari joint venture biasanya  memiliki  rentang waktu kerjasama dan berorientasi pada tujuan dari kerjasama.
Sebagaimana  diacu  pada  UU No. 25/2007, perusahaan joint venture masuk  ke  dalam  kategori  penanaman modal asing. Contoh perusahaan yang melakukan Joint  Venture adalah  PT Nestle  Indofood  Citarasa  Indonesia, yang  merupakan  gabungan  dari  PT Nestle  S.A  sebagai  pihak luar  dan  PT
13 Zaenuddin, Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik , (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 154
14 Bentuk Investasi Asing di Indonesia (2018) Meso [Daring] Tersedia: http://meso.co.id [2021, Januari 25]
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Indofood Sukses Makmur Tbk. sebagai
pihak dari dalam negeri.
b) Joint Enterprise Joint  Enterprise adalah  salah satu bentuk dari Joint Venture . Bentuk PMA  ini  adalah  kerjasama  dari  dua pihak pemodal asing dan dalam negeri yang  membentuk  badan  hukum  baru yang sesuai dengan hukum Indonesia.
Adanya  badan  hukum  inilah  yang membedakan  antara  joint  venture dengan  joint  enterprise.  Modal  joint enterprise  dapat  terdiri  dari  valuta asing  dan  dari  nilai  rupiah  yang kemudian  dimasukkan  ke  badan hukum  Indonesia. Joint  enterprise telah diatur pada Pasal 3 UU 25/2007.
c) Kontrak Karya Kontrak karya, atau yang biasa disebut contract of work , adalah bentuk kerjasama  antara  modal  asing  dengan modal  nasional  dengan  membentuk badan hukum Indonesia. badan hukum ini  kemudian  mengadakan  perjanjian kerja  sama  dengan  badan  hukum  lain yang  menggunakan  modal  nasional. Contohnya  seperti  BUMN  Indonesia, PT  Pertamina,  yang  bekerjasama dengan  PT  Caltex  International Petroleum,  suatu  badan  yang  ada  di
Amerika Serikat.
d) Penanaman  Modal  Dengan  Disc- Rupiah Penanaman  modal  ini  adalah merupakan bentuk kerjasama
campuranantara
kredit dengan penanaman  modal.  Pengembalian kredit  diubah  menjadi  penanaman modal  asing.  Pelunasan  utang  yang sebelumnya diperhitungkan berdasarkan  valuta  asing,  tetapi dibayar  dengan  rupiah.  Biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditur asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.
e) Penanaman  Modal  Dengan  Kredit Investasi
Penanaman  modal  dengan kredit  investasi  yaitu  penanaman modal  yang  banyak  dilakukan  oleh investor  nasional  untuk  membiayai proyeknya  yang  ada  di  Indonesia. Awalnya  berupa  kredit  investasi  dari dana-dana  luar  negeri  yang  menjadi model nasional melalui joint-venture .
f) Sistem Bagi Hasil
Bentuk  PMA  ini  merupakan kerjasama  ketika  pihak  investor  asing memberikan  kredit  kepada  pihak nasional  dan  pokok  pinjaman  dan bunganya  dikembalikan  dalam  bentuk hasil  produksi  dari  perusahaan  yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit. Sedangkan  untuk  tujuan  daripada investasi  asing  sendiri  sangatlah  memberikan dampak bagi negara, sebagai negara yang luas dan  terbagi  menjadi  38  provinsi  dengan kekayaan  sumber  daya  yang  berbeda  –  beda,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Indonesia  memiliki  potensi  yang  besar  bagi investasi  asing.  Dampak  dari  investasi  asing itu  sendiri  dapat  meningkatkan  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  yang  mampu meningkatkan  gairah  ekonomi  daerah,  yang akan  bermuara  kepada  kenaikan  pendapatan dan perluasan kesempatan kerja.
Investasi  asing  sebagian  besar  dilihat sebagai  katalisator  pertumbuhan  ekonomi  di masa  depan.  Investasi  asing  dapat  dilakukan oleh  perorangan,  tetapi  seringkali  merupakan upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dan perusahaan  dengan  aset  besar  yang  ingin memperluas  jangkauan  mereka.  Pentingnya investasi asing juga dapat ditinjau dari tujuan dari  investasi  asing  sendiri  diatur  dalam konsideran UUPMyang menyatakan,
a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 perlu  dilaksanakan  pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan  demokrasi  ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; b) Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998  tentang  Politik
15 Adolf dan Chandrawulan, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Indonesia (WTO), (Jakarta: Rajawali, 2006) hal.6
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi,  kebijakan  penanaman modal selayaknya selalu mendasari  ekonomi  kerakyatan yang  melibatkan  pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; c) Bahwa untuk mempercepat pembangunan  ekonomi  nasional dan mewujudkan kedaulatan politik  dan  ekonomi  Indonesia diperlukan peningkatan
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal  yang  berasal,  baik  dari dalam  negeri  maupun  dari  luar negeri;
d) Bahwa dalam menghadapi perubahan  perekonomian  global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai  kerja  sama  internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal  yang  kondusif,  promotif, memberikan  kepastian  hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan
ekonomi nasional;
Selaras  dengan  tujuan  tersebut, menurut William Fennel, Joseph Tyler dan Eric Burt, pentingnya investasi asing, yaitu: 15
a) Memberikan modal kerja;
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
b) Mendatangkan  keahlian,  manajerial, alih  teknologi,  modal,  dan  koneksi pasar;
c) Meningkatkan  nilai  pendapatan  asing melalui aktivitas ekspor oleh
perusahaan multinasional;
d) Mengurangi  potensi  ketergantungan terhadap hutang baru;
e) Negara  tidak  perlu  memikirkan dan/atau  menghadapi  risiko  ketika suatu  investasi asing  tidak  berdampak keuntungan; dan
f) Membantu upaya pembangunan nasional.
Selain itu manfaat dari investasi asing itu sendiri tidak hanya bermanfaat bagi keuangan negara  namun  juga  rakyat,  seperti  yang diungkapkan oleh Adi Harsono 16 ,
a) Masalah  gaji,  perusahaan  asing membayar gaji lebih tinggi dibandingkan rata – rata nasional; b) Perusahaan asing menciptakan
lapangan  pekerjaan  lebih  cepat daripada perusahaan domestik sejenis;
c) Perusahaan asing berani untuk
mengeluarkan  biaya  lebih  dalam bidang pendidikan; d) Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.
Artinya, rakyat akan diuntungkan, bukan hanya  bagi  kelas  pekerja,  namun  juga  bagi
16 Gunarto Suhardi, Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional , (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal.45
pengusaha  dalam  negeri  dengan  terciptanya persaingan  sehat,  sehingga  perusahaan  dalam negeri  dapat  meningkatkan  taraf  standar perusahaannya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri  bahwa  kegiatan  investasi  asing memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan nasional di berbagai sektor.

## 3.2 Faktor Penarik Investasi Asing
Menurut  Paul  Horn  dan  Henry Gomez,  ada  beberapa  faktor  penting  yang dapat  mempengaruhi  investor  asing  untuk menanamkan modalnya,
“Dalam  menentukan  investasi  asing  ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan  oleh  para  investor,  yang pertama  ialah  jaminan  atas  modal  yang ditanam, dan yang kedua potensi keuntungan atas  modal  yang  ditanam.  Faktor  tersebut memiliki  kaitan  langsung  yang  diklasifikasi sebagai berikut :
a) Stabilitas  politik  dan  Financial Integrity Rating dari peminjam atau negara penerima;
b) Tujuan investasi dicanangkan;
c) Interpretasi  hukum  mengenai modal dan pajak, sikap hukum mengenai  investasi  asing  dan aspek  lain  yang  berkenaan dengan  iklim  investasi  di negara penerima;
d) Potensi dan pertumbuhan ekonomi di negara yang dituju;
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
e) Aturan  mengenai  batasan  atas perubahan pembagian keuntungan  dan  penarikan modal awal.” 17
Artinya  hal  yang  menjadi  faktor penting  bagi  para  investor  asing  adalah stabilitas politik, nilai integritas keuangan dan kepastian hukum yang dimana ketiga sektor itu dapat berpengaruh besar kepada perkembangan  investasi  yang  mereka  tanam. Kekhawatiran  dari  investor  asing,  khususnya di pasar – pasar baru seperti di negara – negara berkembang  ialah  stabilitas  politik.  Karena dengan  ketidakstabilan  kondisi  politik  akan menciptakan  lesunya  ekonomi  nasional. Sedangkan  dalam  faktor  ekonomi,  investor asing perlu melihat suatu potensi dari sesuatu yang  akan  mereka  investasikan,  seperti  perlu melihat  dari  sisi  alamiah  dan  komparatif, investor  asing  perlu  menilai  untung  rugi  dari modal yang mereka tanam. Selain itu, investor asing juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum dan sikap dari hukum negara penerima terkait investasi asing, apakah hukum tersebut ramah  bagi  para  investor  atau  tidak.  Dengan adanya kepastian hukum maka investor asing dapat  melaksanakan  sejumlah  prediksi terhadap rencana usaha yang akan dilakukannya 18 .
Dunning menjelaskan bahwa terdapat 4  (empat)  hal  yang  dapat  menggenjot  gairah investasi asing 19 ,
17 Horn and Gomez, International Trade Principles and Practices, Fourth Edition (New Jersey: Englewood Cliffs, 1964) hal. 261
1. Resources  Seekers, didasarkan  kepada intensi  untuk  mendapatkan  sumber  daya dengan harga yang terjangkau, tujuannya untuk  mendapatkan  profit  yang  lebih kompetitif dalam pasar dengan menggunakan  sumber  daya  yang  efisien dan terjangkau.
2. Efficiency  Seekers, motif  ini  bertujuan untuk  mendapatkan  keuntungan  atas ketersediaan  dan  biaya  atas  faktor endowment dalam  berbagai  negara. Efisiensi  yang  optimal  dalam  hal  ini diperoleh dari investasi kapital, teknologi, dan aktivitas intensif dari informasi dalam developed countries.
3. The  Strategic  Assets  or  Capability Seekers, Dunning  memandang  bahwa motivasi ini memiliki maksud kepentingan untuk menciptakan aset yang strategis  semacam  teknologi  dan/atau jaringan  distribusi  baru  yang  berkaitan dengan produksi. Hal ini dilakukan guna menjaga  posisi  mereka  dalam  pasar  dan menciptakan  sinergi  ekonomi  dalam R&D, produksi dan pemasaran.
4. Market  Seekers, motivasi  ini  didasarkan kepada market  size dan growth  potential suatu  negara  penerima  agar  mampu mendapatkan pasar baru atas barang atau jasa, sehingga dapat meminimalisir biaya distribusi dengan menciptakan pasar lokal dan juga mampu memimpin pasar dengan
18 Ibid.
19 Zaenuddin, Op.Cit hal. 172
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
mengalahkan kompetitor sejenis. Sedangkan Hulman Panjaitan
mengelompokkan  aspek  penarik  investasi asing sebagai berikut 20 ,
1. Faktor Dalam Negeri,
a. Stabilitas politik dan ekonomi;
b. Kebijakan  dengan  bentuk  deregulasi dan  debirokratisasi  yang  ditujukan untuk menggairahkan iklim investasi;
c. Pembebasan  dan  kelonggaran  di bidang perpajakan, serta hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai insentif;
d. Tersedianya  sumber  daya  alam  yang berlimpah;
e. Iklim  dan  geografis  yang  dapat menggairahkan sektor investasi pariwisita;
f. Sumber  daya  manusia  dengan kompetensi  baik  dan  upah  yang kompetitif.
2. Faktor Luar Negeri,
a. Apresiasi  mata  uang  asing  yang jumlah investasinya cukup besar;
b. Pencabutan  sistem  preferensi  umum atau
Generalyzed System of Preferences (GSP); c. Terdapat  kondisi  yang  menciptakan naiknya biaya produksi di luar negeri. Kemudian  Anna  Rokhmatussadyah dan Suratman mengemukakan bahwa keberhasilan  sebuah  investasi  asing  dalam suatu  negara  juga  perlu  memerhatikan
Op.Cit. hal. 16-17
beberapa masalah utama, layaknya 21
1. Masalah Risiko Investasi ( Country Risk )
2. Masalah Birokrasi
3. Masalah  Transparansi  dan  Kepastian Hukum
4. Masalah  Alih  Teknologi  ( Transfer Knowledge )
5. Masalah Jaminan Investasi
6. Masalah Ketenagakerjaan
7. Masalah Infrastruktur
8. Msalah Akses Pasar
9. Masalah  Keberadaan  Sumber  Daya Alam
10. Masalah Insentif Perpajakan
11. Masalah Aturan Penyelesaian Sengketa
Jika  melihat  secara  keseluruhan penjelasan  diatas,  maka  secara  keseluruhan dapat  disimpulkan  bahwa  kepastian  hukum yang  diciptakan  oleh  pemerintah  sebagai pemegang  kekuasaan  dan  pengatur  stabilitas politik  merupakan  faktor  kunci  terjadinya iklim  investasi  asing  yang  ramah.  Maka  dari itu  perlu  ditilik  kembali  upaya  –  upaya pemerintah untuk menggenjot gairah investasi asing di Indonesia.

## 3.3 Kepastian Hukum Investasi Asing
Sebelum  membahas  lebih  lanjut mengenai  hukum  investasi  yang  ada  di Indonesia  pada  saat  ini.  Perlu  dibahas  pula mengenai sistem hukum, Lawrence Friedman pernah  mengemukakan  teori  sistem  hukum
21 Rokhmatussadyah dan Suratman, Hukum Investasi , hal. 5
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
yaitu structure , substance dan legal culture 22 ,
Uraian  friedman  mengenai structure menyatakan bahwa sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi yang diciptakan oleh sistem  hukum  yang  mencakup  yudikatif, legislatif  dan  eksekutif.  Implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan  satu  dengan  yang  lain  dalam  suatu sistem hukum. Sedangkan, substance merupakan  aspek  dari  hukum  yang  mana berlaku  sebagai  refleksi  dari  aturan  –  aturan, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Lanjutnya, Friedman mengemukakan bahwa legal culture meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum.  Pandangan  dan  sikap  masyarakat  ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.
Teori  dari  Friedman  ini  dapat dikaitkan  dengan  penanaman  modal  asing, dimana  pelaksanaan  peraturan  mengenai investasi  asing  ini  yang  juga  menjamin kepastian  hukum  bagi  investasi  asing  tidak hanya  bergantung  pada  substansi,  tetapi  juga dipengaruhi  cara  kerja  aparatur  hukum,  yang juga dipengaruhi oleh budaya hukum.
Selain itu, J.D. Hart juga menjelaskan peran  sistem  hukum  dalam  pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh unsur prediktibilitas dimana hukum seyogyanya dapat menciptakan kepastian,  sehingga  investor  asing  mampu memperkirakan akibat dari tindakan.
Selanjutnya  ialah  unsur  stabilitas,  peranan
22 Friedman, The State and The Rule of Law in Mix Economy (London: Steven and Son, 19171) hal. 70.
negara  yang  dikuasakan  melalui  hukum memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan untuk  mencapai  suatu  tujuan,  UUPMdapat diharapkan sebagai antisipasi segala tantangan dan hambatan yang mengganggu keseimbangan  tersebut.  Terakhir  ialah  unsur keadilan,  dimana  hukum  harus  dapat menciptakan  keadilan  bagi  masyarakat,  dan tidak  diskriminatif.  Persamaan  perlakuan  dan standar tingkah laku dari apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga  mekanisme  pasar  dan  mencegah dampak  negatif  tindakan  birokrasi  yang berlebihan 23 .
Teori  tersebut  menunjukan  adanya sebuah  fenomena  yang  saling  mempengaruhi antara  hukum, ekonomi  dan  politik.  Keadaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan pemikiran dan usaha. Pemerintah  perlu  memiliki  pegangan  kepada penciptaan kondisi yang mendorong
pertumbuhan. Dengan langkah seperti memperkuat  peraturan  –  peraturan  domestik antara  lain  peraturan  mengenai  lingkungan hidup sebagai instrumen penting bagi investor asing yang berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya berbagai upaya reformasi hukum sejauh ini telah dilakukan secara  masif oleh  Presiden  untuk  mengundang  investasi asing.  Hal    ini    tidak    lepas    dari    politik
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
kebijakan    pembangunan    Presiden    Jokowi, bahwa  sektor  investasi,  terutama  investasi asing,  merupakan  salah    satu    sektor    yang paling  diandalkan  dalam  menjalankan  roda pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Baik  pada Periode    Pertama    maupun      pada      Periode Kedua,   Presiden   sangat   antusias   untuk mengundang investor asing untuk melakukan investasi  di  Indonesia.  Segala  upaya  telah dilakukan  dalam  rangka  menarik  minat investor asing, termasuk melakukan reformasi hukum  dengan  mengeluarkan  dua  Paket Kebijakan  Hukum  (PKH),  yaitu  PKH  Jilid  I dan  PKH  Jilid  II    dan    Paket    Kebijakan Ekonomi  (PKE)  I  sampai  dengan  PKE  XVI, yang terdiri dari produk-produk hukum dengan jumlah  yang  masif. Tidak    kurang    dari   347 Peraturan    Pemerintah    (PP)    dan    533 Peraturan   Presiden   (Perpres)   serta    434 peraturan-peraturan      di      bawahnya,    seperti Peraturan    Menteri,    Peraturan    Direktur Jenderal,    Peraturan    Kepala    Badan Penanaman    Modal,    dan    lain-lain    yang diluncurkan  Presiden  Jokowi  melalui  kedua paket  tersebut. 24
Pengaturan  mengenai  investasi asing di Indonesia saat ini berada pada UUPM dengan beberapa perubahan dilakukan melalui Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
24 Sutrisno,N, Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo
Jurnal: Undang, Vol. 3 No.2 (2020)
(selanjutnya disebut
sebagai “UU CIPTAKER”), UUPM  tersebut  pada  masa lahirnya  dianggap  sebagai  sebuah  terobosan dimana  muncul  sebagai  undang-undang  baru dan  dilakukannya  penggabungan  pengaturan hukum  penanaman  modal  dalam  negeri (PMDN)  yang  sebelumnya  diatur  dengan undang-undang  tersendiri  melalui  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1968  tentang Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dan pengaturan  investasi  asing  yang  diatur  pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Namun  demikian  UUPM  masih memberikan  batasan  tentang  penanaman modal  asing  dan  penanaman  modal  dalam negeri.  Adapun  batasan  penanaman  modal asing  dalam  UUPM  adalah  sebagaimana dikutip  berikut:  “Penanaman  modal  asing adalah  kegiatan  menanam  modal  untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam  modal  dalam  negeri.”  Sementara batasan penanaman modal dalam negeri dalam UUPM  adalah  sebagai  berikut:  “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan oleh  penanam  modal  dalam  negeri  dengan menggunakan modal dalam negeri.” Penataan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
baru dalam UUPM yang sangat penting adalah berkaitan dengan perizinan usaha penanaman modal  yang  dilakukan  melalui  pelayanan terpadu  satu  pintu  ( one  roof  service ).
Kehadiran  UUPM  harus  diakui  merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya menyederhanakan
proses perizinan penanaman  modal  untuk  meningkatkan penanaman  modal  di  dalam  negeri. 25 Lalu terdapat berbagai perubahan dengan
terciptanya  UU  Ciptaker  terkait  urusan investasi  asing  ini.  Perubahan  pada  UUPM melalui UU Ciptaker yang terjadi pada tahun 2023  mengatur  ulang  beberapa  ketentuan seperti Pasal 12 yang membahas bidang usaha yang  tertutup,  Pasal  13  yang  membahas kemudahan  usaha  dan  perlindungan  UMKM, Pasal 18 yang membahas fasilitas penanaman modal,  serta  Pasal  25  yang  membahas pengesahan  dan  perizinan  penanaman  modal. Meski  demikian,  perubahan  yang  terjadi dinilai  masih  bukan  perubahan  terhadap  hal- hal  esensial  dalam  memberikan  kepastian hukum  terutama  mengenai  investasi  asing langsung  yang  sering  menjadi  objek  kritikan terhadap UU Ciptaker.
UU  Ciptaker  yang  menggunakan sistem Omnibus law sebagai strategi reformasi regulasi  agar  penataan  dilakukan  secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundangundangan. Adapun  tujuan  penataan regulasi  dengan omnibus  law adalah  untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan
25 Ansari, M. Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal . Jurnal Rechts Vinding:
perundang-undangan, efisiensi proses perubahan/pencabutan  peraturan  perundang- undangan,  dan  menghilangkan  ego  sektoral.
Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan melalui omnibus law dapat dilakukan, karena dengan omnibus  law  semua  undang-undang  yang terkait  atau  memiliki  potensi  pengaturan terhadap obyek yang sama dikaji dan ditelaah untuk dilakukan penataan.

## II. KESIMPULAN
Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan  dan  berdasarkan  hasil  analisis  data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Terdapat  korelasi  positif  mengenai  peran investor  asing  bagi  perkembangan ekonomi  nasional.  Keterkaitan  diantara peran investor asing dengan perkembangan ekonomi nasional dibuktikan dengan membandingkan jumlah  investasi  asing  yang  telah direalisasi  dengan  jumlah  pertumbuhan PDB Riil maupun jumlah total hutang/PDB  untuk  periode  yang  sama. Serta  keterkaitan  antara  investasi  asing dengan  hukum.  Pemerintah  Indonesia sendiri  telah  mengusahakan  untuk mempermudah  arus  investasi  masuk  ke negara  kita,  hal  ini  akan  memungkinkan percepatan pembangunan Indonesia. Namun,  dengan  adanya  UU  Ciptaker sebagai  kunci  baru  untuk  mempermudah investasi  dirasa  masih  belum  mencukupi
Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 1,
(2020)
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
untuk mengakomodir keperluan investasi asing.  Walaupun  begitu,  transformasi hukum untuk memudahkan investasi asing yang  dilakukan  Indonesia  secara  garis besar  sudah  berjalan  dengan  baik,  tetapi tetap perlu ada perbaikan dalam beberapa sektor.
2. Diperlukan adanya kepastian hukum yang lebih  luas  dan  menyeluruh  untuk memastikan  bahwa  investor  asing  dapat terjamin  dari  segi  hukumnya  untuk berbisnis  dan  membangun  Indonesia bersama.  Tidak  hanya  kepastian  hukum dalam  sektor  investasi,  namun  juga kepastian  hukum  –  hukum  domestik lainnya  yang  berkaitan  dengan  iklim investasi,  salah  satu  dan  yang  paling utama  ialah  hukum  lingkungan  yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Perlunya kepastian hukum sendiri  ialah  ketika  sudah  hadirnya kepastian  hukum  maka  investor  akan merasa  dirinya  aman  untuk  berinvestasi jangka  panjang,  ini  akan  mempengaruhi pembangunan Indonesia baik itu di pusat maupun  di  daerah.  Dimana  hal  tersebut mampu mewujudkan Indonesia maju.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Hulman  Panjaitan  dan  Anner  Mangatur Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing (Jakarta:Penerbit  IND  HILL
CO, 2008), hal.1
G. Kartasapoetra, dkk, Manajemen
Penanaman  Modal  Asing, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85
Mustofa Syarief, Indonesia Antara Akumulasi Krisis  dan  Tuntutan  Reformasi (Jakarta: LP3NI, 1999), hal. 3-29
Suparji Ahmad, Penanaman  Modal Asing  di Indonesia Insentif Versus Pembatasan (Jakarta:  Universitas
Al-Azhar,2008), hal.1.
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan  Singkat, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 13-14
Salim HS dan Budi Sutrisno , Hukum Investasi di  Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 10
Zaenuddin, Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik ,  (Yogyakarta:  Deepublish, 2018) hal. 154 Adolf dan Chandrawulan, Perjanjian
Penanaman  Modal  dalam  Hukum Perdagangan  Indonesia  (WTO), (Jakarta: Rajawali, 2006) hal.6
Gunarto  Suhardi, Beberapa  Elemen  Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional , (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal.45
Horn  and  Gomez, International  Trade
Principles  and  Practices,  Fourth Edition (New  Jersey:  Englewood Cliffs, 1964) hal. 261
Rokhmatussadyah  dan  Suratman, Hukum Investasi , hal. 5
Friedman, The State and The Rule of Law in Mix  Economy (London:  Steven  and Son, 1971) hal. 70.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007
Tentang Penanaman Modal Undang-undang  (UU)  Nomor  6  Tahun  2023 tentang Penetapan Peraturan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 12 No. 01, March 2024
Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

## Jurnal
Ansari,  M. Omnibus  Law  Untuk  Menata Regulasi  Penanaman  Modal . Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum  Nasional, Vol.  9  No.  1,
(2020) Efrain  Janke  Zet  Mangindaan  Diva;  A.  E.
Rombot; Alsam Polontalo. Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor
Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Efek  Di
Pasar  Modal. Volume  10  No.  4 (2022)
Hilmiah Dimyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, Jurnal
Cita Hukum, terdapat dalam
http://www.media.neliti.com
Hodijah,  Siti. Analisis  Penanaman  Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya  Terhadap  Nilai  Tukar Rupiah . Jurnal Paradigma
Ekonomika, Vol. 10 No. 2 (2015).
Suardana,  I.  N.,  Perlindungan  Hukum
Terhadap Investor Berdasarkan
Prinsip  Keterbukaan  Informasi  Oleh
Emiten  Di  Pasar  Modal,  Jurnal
Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2 2020.
Sutrisno,  N, Reformasi  Hukum  dan  Realisasi
Investasi  Asing  pada  Era  Presiden Joko Widodo Jurnal: Undang, Vol. 3 No.2 (2020)

## Lainnya
Andra  Prabowo, Faktor-Faktor  Penentu
Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1988-2012 , Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jogjakarta
Pasang  Surut  Investasi  Tergantung  Rezim Yang  Berkuasa  (2018)  Tirto  id
[Daring].Tersedia:
http://tirto.id [2023, Juli 25]. Bentuk  Investasi  Asing  di  Indonesia  (2018) Meso [Daring] Tersedia: http://meso.co.id [2021, Januari 25] Tamba,  Prins  David  Jamil,  Husni  Silvia Tessalonika, Muhammad Iqbal Sinaga, 2022, Pembinaan Narapidana  Anak  di  Lembaga Pemasyarakatan  Anak  Kelas  I
Tanjung Gusta , Jurnal Rectum, Vo. 4 No.  1  (2022)  Edisi  Bulan  Januari 2022, Hal. 84-85.