Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

## Evi Lastiur Tampubolonˡ
Program Studi Ilmu Administrasi Publik , Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

## Abstrak
Nilai  kepatuhan  terhadap  standar  pelayanan  publik  di  Kabupaten  Bengkalis    pada tahun  2021  meningkat  ke  zona  hijau.  Hal  ini  cukup  membanggakan,  karena  pada penilaian  tahun  2019  yang  nilai  kepatuhannya  masih  berada  pada   zona  kuning. Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  pelaksanaan  standar pelayanan  publik  di  DPMPTSP  yang  merupakan  salah  satu  pelayan  publik  di Kabupaten  Bengkalis  dan  apa  saja  faktor  pendukungnya.  Teori  yang  digunakan adalah  teori  standar  pelayanan  publik  menurut  Ridwan  &  Sudrajat  (2009),  yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta  kompetensi  petugas  layanan.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan standar pelayanan publik sudah diterapkan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kemudian dapat diketahui faktor-faktor pendukungnya, yaitu faktor organisasi dan faktor pengawasan.

## Kata  Kunci  :  Pelayanan  Publik,  Standar  Pelayanan  Publik,  Surat  Izin  Praktik Perawat

## Abstract
The value of compliance with public service standards in Bengkalis Regency in 2021 increased to the green zone. This is quite proud, because in the 2019 assessment the compliance  value  is  still  in  the  yellow  zone.  This  study  aims  to  see  how  the implementation of  public  service  standards  in  DPMPTSP  which  is  one  of  the  public servants in Bengkalis Regency and what are the supporting factors. The theory used is the theory of public service standards according to Ridwan & Sudrajat (2009), namely service  procedures,  completion  times,  service  products,  facilities  and  infrastructure and the competence of service officers. Data collection is done through observation, interviews  and  documentation.  The  results  show  that  the  implementation  of  public service standards has been implemented well although there are still some things that need  to  be  improved.  Then  it  can  be  known  the  supporting  factors,  namely organizational factors and supervisory factors.
Keywords : Public Service, Public Service Standard, Nurse Practice License
Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Pendahuluan
Penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan  harus  mematuhi  pedoman  yang  disebut dengan  standar  pelayanan  yang  mana  ini  sekaligus dijadikan oleh Ombudsman sebagai tolak ukur dalam menilai  kesesuaian  pelaksanaan  pelayanan  dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun  2016  tentang  Penilaian  Kepatuhan  terhadap Standar Pelayanan Publik.
Adapun  variabel  yang  digunakan  oleh Ombudsman dalam menilai kepatuhan penyelenggara pelayanan  terhadap  standar  pelayanan  publik  adalah sebagai berikut.
a. Maklumat pelayanan
b. Sistem informasi pelayanan publik
c. Pengelola pengaduan
d. Sarana, prasarana dan fasilitas
e. Penilaian kinerja
f. Pelayanan khusus
g. Standar pelayanan
h. Atribut
i. Visi, misi dan motto pelayanan
j. Pelayanan terpadu Setelah melakukan penilaian dengan menggunakan  variabel  standar  pelayanan  yang  telah ditetapkan,  maka  Ombudsman  akan  mengeluarkan hasil  penilaian  dengan  nilai  dan  kategorisasi  sebagai berikut :
Tabel 1.1 Kategori Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nilai Tingkat Kepatuhan Zona 0 – 50 Rendah Merah 51 – 80 Sedang Kuning 81 – 100 Tinggi Hijau
Sumber : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai  0  sampai  50  berada  pada  zona  merah  dengan predikat  kepatuhan  rendah,  selanjutnya  nilai  51 sampai  80 berada pada zona kuning  dengan predikat kepatuhan sedang dan nilai 80 sampai 100 berada pada zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.
Dalam  rangka  penyederhanaan  prosedur pelayanan  dengan  harapan  dapat  meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membentuk  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu.  Terdapat  106  perizinan  yang dikelola  oleh  DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis.  Dari 106  perizinan,  perizinan  Surat  Izin  Praktik  (SIP) perawat  merupakan  perizinan  yang  paling  banyak  di urus  oleh  masyarakat  Kabupaten  Bengkalis  dalam periode  tahun  2018-2021.  Untuk  itu  penelitian  ini berfokus pada perizinan SIP perawat.
Adapun mekanisme pelayanan dalam pengurusan SIP perawat adalah sebagai berikut.
1. Pemohon menghampiri loket
2. Mengisi formulir permohonan
3. Petugas loket memproses dengan melakukan pemeriksaan berkas persyaratan
4. Diproses  oleh  Kepala  Bidang  Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
5. Diproses oleh Sekretaris
6. Sertifikat  ditandatangani  oleh  Kepala Dinas
7. Penerbitan sertifikat
8. Petugas loket menyerahkan sertifikasi
Penilaian  kepatuhan  standar  pelayanan publik  menjadi  kegiatan  rutin  Ombudsman  setiap tahun.  Pada  tahun  2021  Kabupaten  Bengkalis mendapat  penghargaan  dari  Ombudsman  Republik Indonesia atas meningkatnya nilai kepatuhan terhadap standar  pelayanan  publik.  Penilaian  dilakukan  pada tingkat  pemerintah  provinsi,  kabupaten  dan  kota. Dimana  yang  dinilai  ada  4  substansi,  antara  lain perizinan, administrasi kependudukan, kesehatan serta pendidikan  dengan  jumlah  produk  sebanyak  219 layanan.  Dinas  pelaksana  pelayanan  publik  yang dinilai  adalah  dinas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP),  dinas pendidikan, dinas kesehatan serta dinas kependudukan  dan  catatan  sipil.  Khusus  tingkat kabupaten,  dari  416  pemerintah  kabupaten,  103 berhasil mendapat zona hijau, 226 masih berada pada zona  kuning  dan  87  masih  berada  pada  zona  merah. Dari 103 pemerintah kabupaten yang mendapat  zona hijau  tersebut,  salah  satunya  adalah  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  yang  menempati  peringkat  98. Hal ini cukup membanggakan, karena pada penilaian tahun  2019  yang  lalu,  Kabupaten  Bengkalis  berada pada   zona  kuning  (halloriau.com,  29  Juli  2022). Kabupaten  Bengkalis  dikatakan  patuh  apabila melaksanakan  standar  pelayanan  pelayanan  publik dengan  baik.  Adapun  Budiani  menyatakan  bahwa untuk  melihat  seberapa  efektif  pelaksanaan  suatu program  diukur  menggunakan  4  indikator,  yaitu ketepatan  sasaran,  sosialisasi,  tujuan  dan  monitoring
Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
program  (Primanda  dalam  Khairiyah  &  Zulkarnaini, 2021).
Kemudian pada tahun 2022, Dinas
Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Kabupaten Bengkalis mengadakan kegiatan pemberian penghargaan “Bengkalis Transparansi Award”. Untuk kategori perangkat daerah menuju informatif, terbaik I diraih  oleh  DPMPTSP Kabupaten  Bengkalis,  terbaik II Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan terbaik III  Kecamatan  Bengkalis.  Selanjutnya  perangkat daerah yang termasuk dalam nominasi adalah Rumah Sakit  Umum  Daerah  Bengkalis  dan  Kecamatan Pinggir.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Standar  Pelayanan  Publik  Surat  Izin  Praktik Perawat  Di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Bengkalis.

## Kajian Teoritis
1. Konsep Pelayanan Publik
Menurut  Moenir  (2002)  pelayanan  adalah penyediaan  layanan  organisasi  kepada  pengguna layanan  dalam  rangka  melayani  keperluan  pengguna layanan yang tidak kasat mata dan bukan sesuatu hal yang  bisa  dimiliki.  Kemudian  Agung  Kurniawan (Sawir,  2020)  yang  menyatakan  bahwa  pelayanan publik  merupakan  aktivitas  yang  menjadikan  aturan sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaannya  yang  mana hal ini dilakukan dalam rangka  pemenuhan kebutuhan pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  organisasi penyedia layanan.
2. Standar pelayanan Publik
Ridwan  &  Sudrajat  (2009)  mengemukakan standar pelayanan yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik
a. Prosedur Pelayanan Menetapkan  standar  operasional  prosedur dan  mekanisme  pengaduan  baik  bagi penyedia maupun pengguna layanan.
b. Waktu Penyelesaian Menetapkan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam suatu pelayanan mulai dari pengajuan sampai penyelesaian  urusan  termasuk  dalam  proses pengaduan
c. Produk pelayanan Menetapkan  ketentuan  mengenai  produk pelayanan dengan berdasar pada hukum yang berlaku.
d. Sarana dan prasarana
Membangun  sarana  dan  prasarana  yang memenuhi  standar  kebutuhan  penyedia  dan pengguna layanan. e. Kompetensi petugas pemberi layanan Menetapkan persyaratan mengenai
kapabilitas  yang  wajib  petugas  layanan miliki,  seperti  sikap,  keahlian,  perilaku, keterampilan dan pengetahuan.
3. Izin
Manan  (2007)  yang  mendefinisikan  izin  sebagai bentuk dari keputusan yang dibuat oleh otoritas untuk mengizinkan tindakan yang biasanya ilegal berdasarkan hukum yang berlaku.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi  yang  bersifat  deskriptif.  Sugiyono (Abdussamad,  2021)  mendefinisikan  penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan pengumpulan data yang didasarkan pada postpositivisme dan digunakan dalam  penelitian  objek  alamiah  (sebagai  lawan eksperimen).

## Hasil Dan Pembahasan
1.  Standar  Pelayanan  Publik  Surat  Izin  Praktik Perawat  Di  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Bengkalis

## Prosedur Pelayanan
Informasi  mengenai  prosedur  pelayanan perizinan SIP perawat tersedia di website DPMPTSP Kabupaten  Bengkalis.  Namun  pengguna  layanan yakni  perawat  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  tahu mengenai website tersebut. Hal ini dikarenakan, para perawat  mendapat  informasi mengenai  perizinan SIP perawat  dari  Organisasi  Persatuan  Perawat  Nasional Indonesia  (PPNI).  Jadi  dengan  adanya  organisasi PPNI  tersebut  mereka  merasa  tidak  kesulitan  dalam mencari informasi mengenai perizinan SIP perawat.
Mengenai  kesesuaian  prosedur  pelayanan, prosedur  pelayanan  dalam  perizinan  SIP  perawat sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  yaitu Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  17  Tahun 2013  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Perawat.  Kemudian  mengenai  kemudahan  prosedur pelayanan,  pengguna  layanan  menyatakan  bahwa prosedur  pelayanan  SIP  perawat  mudah  untuk dilakukan.  Namun,  ada  pengguna  layanan  yang mengeluh mengenai prosedur pelayanan perizinan SIP
Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
perawat  di  DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis  yang harus menyertakan surat rekomendasi dari puskesmas. Sementara,  jika  melihat  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat,  dalam pengurusan perizinan  SIP  perawat  tidak  ada  keterangan bahwasanya  perawat  harus  melampirkan  surat rekomendasi  dari  puskesmas.  Artinya,  prosedur pelayanan  perizinan  SIP  perawat  di  DPMPTSP Kabupaten Bengkalis masih dapat disederhanakan lagi dengan meniadakan surat rekomendasi dari puskesmas.

## Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian tidak tersedia di website DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis  namun  tidak dicantumkan di kantor pelayanan. Pegawai DPMPTSP Kabupaten  Bengkalis  mengatakan  bahwa  waktu penyelesaian pelayanan perizinan SIP perawat adalah tujuh    hari  kerja.  Nmaun,  peneliti  menemukan ketidaksesuaian informasi mengenai ketentuan waktu penyelesaian SIP perawat yang ada di website dengan ketentuan yang tertera dalam standar pelayanan yang telah  ditetapkan  oleh    DPMPTSP  Kabupaten Bengkalis. Dimana, informasi di website menyatakan bahwa  seluruh  rangkaian  proses  penyelesaian perizinan SIP perawat membutuhkan waktu lima hari kerja. Sedangkan dalam Standar Pelayanan DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis  dinyatakan  bahwa seluruh  rangkaian  proses  pelayanan  perizinan  SIP perawat  membutuhkan  waktu  tujuh  hari  kerja. Kemudian  dalam  pelaksanaannya  juga  ditemukan ketidaksesuaian, dimana dalam pelaksanaannya waktu yang  diperlukan  dalam  pengurusan  perizinan  SIP perawat  kurang  lebih  dua  minggu  artinya  lebih  lama dari waktu yang telah ditentukan.

## Produk Pelayanan
Produk  pelayanan  yang  dihasilkan  oleh DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis  berupa  surat  izin untuk  melakukan  praktik  keperawatan.  Produk pelayanan  perizinan  SIP  perawat  di  DPMPTSP Kabupaten  Bengkalis  dibuat  sesuai  dengan  aturan yang  ada,  yaitu  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Kemudian
pengguna  layanan  mengatakan  bahwa  produk pelayanan nya bagus artinya tidak terdapat kesalahan pada surat.

## Sarana dan Prasarana
Hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan, diketahui bahwasanya sarana yang tersedia di instansi terkait sudah memenuhi Standar Pelayanan DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis.  Adapun  sarana yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Formulir berkas pendaftaran Formulir  pendaftaran  bisa  diminta  langsung oleh  pemohon  ke  loket  yang  disediakan  oleh instansi terkait.
2. Komputer dan internet Di  instansi  terkait  tersedia  9  komputer  untuk pelayanan,  diantaranya  adalah  3  komputer untuk  loket  pendaftaran,  2  komputer  untuk pengaduan dan layanan informasi, 2 komputer untuk  loket  penyerahan  berkas,  1  komputer untuk  layanan  khusus  dan  1  komputer  untuk layanan mandiri.
3. Tempat parkir Untuk  menertibkan  setiap  pengguna  layanan dalam memarkirkan kendaraan, instansi terkait menyediakan  tempat  parkir  mobil  dan  sepeda motor.
4. Media TV dan surat kabar Di  instansi  terkait  tersedia  media  informasi berupa  surat  kabar  dan      TV.  Selain  sebagai media  informasi,  surat  kabar  dan  TV  tersebut juga  dapat  berguna  sebagai  hiburan  bagi pengguna layanan yang sedang menunggu.
5. Ruang Disabilitas dan Menyusui Instansi  terkait  menyediakan  ruang  pojok  asi dan permainan anak serta beberapa sarana yang disediakan  untuk  melayani  pengguna  layanan yang  berkebutuhan  khusus,  seperti  sofa pelayanan  khusus,  kursi  roda,  rambatan  dan jalur  pemandu  serta  toilet  disabilitas  agar pelayanan  orang  sakit/tua  dan  berkebutuhan khusus  lainnya  berjalan  dengan  lancar  dan aman.
6. Ruang layanan pengaduan Di instansi terkait tersedia loket pengaduan dan layanan  informasi  yang  bertugas  dalam melayani  pengaduan  secara  langsung  dan memberikan  informasi  kepada  orang  yang membutuhkan.
7. Touch screen kepuasan pemohon Dalam  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan, instansi  terkait  menyediakan  sarana  bagi pengguna layanan untuk memberikan penilaian terhadap  pelayanan  yang  diterima  melalui Touch screen kepuasan pemohon.
Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
8. Ruang tunggu Ruang tunggu terdapat 9 kursi dan dilengkapi dengan  AC.  Berdasarkan  hasil  observasi peneliti,  dapat  dikatakan  bahwa  ruang  tunggu yang tersedia sudah dapat dikatakan nyaman.
Dari  hasil  wawancara  dengan  pegawai DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis  yang  menyatakan bahwa  sarana  yang  tersedia  di  instansi  terkait  sudah lengkap dan prasarana yang ada juga sudah memadai. Ini  menunjukkan  bahwa  sarana  yang  tersedia  sudah memenuhi  standar  kebutuhan  pegawai  dalam melaksanakan  pelayanan.  Hasil  wawancara  dengan pengguna  layanan  juga  menyatakan  bahwa  dari  segi sarana dan prasarana, instansi terkait sudah memenuhi kebutuhan pengguna layanan.

## Kompetensi Petugas Pemberi Layanan
Hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  petugas pelayanan SIP perawat sudah kompeten. Hal ini dilihat dari  petugas  yang  memiliki  ijazah  dalam  bidang kesehatan  dimana  bidang  tersebut  sesuai  dengan perizinan  SIP  perawat  yang  juga  termasuk  dalam kategori  bidang  kesehatan.  Kemudian  pengguna layanan menyatakan bahwa petugas pelayanan sudah kompeten  jika  dilihat  dari  kesesuaian  surat  yang diterbitkan dengan yang seharusnya.

## 2.  Faktor  Pendukung  Pelaksanaan  Standar
Pelayanan  Publik  Surat  Izin  Praktik  Perawat  di DPMPTSP Kabupaten Bengkalis

## Faktor Organisasi
Organisasi DPMPTSP Kabupaten Bengkalis memiliki  sistem  yang  jelas  dalam  pembagian  kerja, dimana  ini  akan  membantu  pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya dengan tepat  sesuai  dengan  sistem  yang  telah  dibuat.  Ketika pegawai  melakukan  tugas  sesuai  dengan  sistem  dan ketentuan  yang  ada,  tentu  saja  pelaksanaan  standar pelayanan publik juga akan akan berjalan dengan baik.

## Faktor Pengawasan
Instansi  terkait  melakukan  pengawasan terhadap pegawai dengan memberikan peringatan bagi pegawai yang tidak mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  standar  pelayanan  publik  surat  izin praktik  perawat  di  DPMPTSP  Kabupaten  Bengkalis sudah memenuhi kriteria seperti sarana dan prasarana
yang sudah memadai, produk pelayanan sudah sesuai dengan  ketentuan  yang  ada,  petugas  layanan  sudah kompeten,  namun  masih  terdapat  beberapa  hal  yang perlu  dibenahi,  seperti  prosedur  pelayanan  lebih panjang  dari  ketentuan  yang  telah  ditetapkan, ketentuan  mengenai  waktu  penyelesaian  yang  ada dalam  standar  pelayanan  DPMPTSP  Kabupaten Bengkalis  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  waktu penyelesaian  pelayanan  yang  ada  di  website, kemudian dalam pelaksanaannya, waktu penyelesaian pelayanan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah ditetapkan.  Adapun  faktor-faktor  yang  mendukung terlaksananya standar pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten  Bengkalis  adalah  faktor  organisasi  dan faktor pengawasan.

## DAFTAR REFERENSI
Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . Syakir Media Press.
Khairiyah,  N.,  &  Zulkarnaini.  (2021).  Efektivitas Pelaksanaan  Program  Satu  Keluarga  Satu Sarjana  Oleh  Baznas  Di  Kabupaten  Kampar. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah , 3(3), 262.
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrat e/article/view/14342
Manan,  B.  (2007). Ketentuan-Ketentuan  Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD 1945 . RajaGrafindo Persada.
Moenir.  (2002). Manajemen  Pelayanan  Umum  Di Indonesia . Bumi Aksara.
Ridwan,  J.,  &  Sudrajat,  A.  S.  (2009). Hukum Administrasi  Negara  dan  Kebijakan  Layanan Publik . Nuansa Cendekia.
Sawir,  M.  (2020). Birokrasi  Pelayanan  Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) . Deepublish.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  17  Tahun 2013  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan Praktik Perawat
Peraturan  Ombudsman  Nomor  22  Tahun  2016 Tentang  Penilaian  Kepatuhan  Terhadap Standar Pelayanan Publik
Vol. 4, No. 1, Desember 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis
Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Bengkalis