## Research Article
Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum
Auliya Hamida 1* , Joko Setiyono 2
1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * Auliyahamidaawr@gmail.com

## ABSTRACT
Protection of children's rights as stated in aims to ensure the realization of the protection of children's rights. Children are a vulnerable group and are the hope of the nation's future so that children must grow and develop well physically and spiritually. The empirical fact is that currently there is still physical violence against children by parents which causes problems with the protection of children, especially the rights they have. Thus, this study aims to determine and examine the comparison of legal protection for child victims of domestic violence in Indonesia and Malaysia. The research approach method used is normative juridical which emphasizes on library materials or secondary data. In Indonesia, the protection of child victims of domestic violence is spread across several legal instruments. One of them is regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence and the Law on Child Protection. Meanwhile in Malaysia, it is regulated by the 2001 Childhood Deed. Malaysia does not have a specific national body or institution to deal with issues concerning children. In India, there are national institutions to deal with and protect victims of domestic violence, namely the API Institute and the NICWRC.

## Keywords: Juridical Analysis; Child Protection; Domestic Violence

## ABSTRAK
Perlindungan hak anak seperti yang tertuang dalam bertujuan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak- hak anak. Anak adalah golongan yang rentan dan merupakan harapan masa depan bangsa sehingga anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani dan rohani. Fakta empirisnya, saat ini masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua yang menimbulkan permasalah terhadap perlindungan  bagi  anak  terutama  hak-hak  yang  dimilikinya. Maka,  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan rumah tangga di Indonesia dengan Malaysia. Metode  pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  yang menekankan pada bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Di  Indonesia,  perlindungan  anak  korban  KDRT tersebar  di  beberapa instrumen hukum. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT serta Undang- Undang tentang  Perlindungan  Anak. Sementara  di  Malaysia,  diatur  dengan  Akta  Kanak- Kanak  2001. Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional yang khusus untuk menangani permasalahan mengenai anak. Di India terdapat lembaga nasional untuk menangani dan melindungi korban KDRT yaitu API Institute dan NICWRC.
Kata Kunci: Analisis Yuridis; Perlindungan Anak; Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  harapan  bangsa  di  masa mendatang, hak- hak yang harus diperoleh anak dari orangtuanya  semenjak  anak  dilahirkan  telah  ada dalam  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Nurisman, & Tan, 2019). Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan (Kang, 2021) dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  anak (Waluyadi,  2009). Kekerasan  terhadap  anak  dapat terjadi  di manapun  dan  kapanpun,  tidak  mengenal waktu dan dapat terjadi baik di dalam rumah maupun di  tempat  umum  seperti  pada  fasilitas  umum  dan transportasi umum. Kekerasan tersebut dapat berupa fisik  maupun  kekerasan  emosional (Shahrullah, & Merlinda, 2017).  Kekerasan  fisik  itu  sendiri  adalah setiap  perbuatan  yang  mengakibatkan  sakit, misalnya memukul, melempar, menggigit, menendang,  membenturkan  kepala  ke  tembok  dan lain-lain (Chairah,  2019). Sedangkan  kekerasan emosional  adalah  salah  satu  bentuk  kekerasan domestik  yang  dapat  mengakibatkan  menurunnya harga  diri  seseorang  misalnya  menampakkan  rasa takut melalui intimidasi, mengancam akan menyakiti, menculik, menyekap,  menghina,  berbicara  keras dengan ancaman (Munti, 2000).
Kekerasan  sangat  dekat  dengan  kehidupan anak,  pengalaman  anak-anak  berhadapan  dengan kekerasan  sangat  beraneka  ragam  baik  dari  segi bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dialami,  pelaku kekerasan,  tempat  kejadian,  dan  sebab-sebab
terjadinya  kekerasan  tersebut (Disemadi, & Wardhana,  2021).  Orang  tua  sampai  memarahi anaknya hingga memukul dengan sabuk, sapu, dan benda-benda  lainnya.  Walaupun  ini  disebut penganiayaan  ringan  tetap  saja  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  yang  ditunjuk  untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak (Chazawi, 2001).
Perlindungan  hak-hak  anak  pada  hakikatnya menyangkut langsung kepada peraturan perundang- undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin  terwujudnya  perlindungan  terhadap  anak (Sutiawati, &  Mappaselleng,  2020).  Pertama, didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping  karena adanya  golongan  anak  yang mengalami  hambatan  dalam  pertumbuhan  dan perkembangannya  baik  secara  rohani,  jasmani maupun sosial (Gultom, 2006).
Upaya perlindungan  terhadap  anak  sudah dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada tahun 2014 telah  diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor 35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak (UU Perlindungan  Anak).  Dalam Pasal  44 UU Perlindungan  Anak telah  dijelaskan  bahwa Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan  yang  komprehensif  bagi  anak  yang  juga didukung  oleh  peran  masyarakat.  Upaya  kesehatan yang komprehensif tersebut meliputi upaya promotif,
Universitas Diponegoro
upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Dan  dalam  Pasal  45  telah  dijelaskan  juga  bahwa sesungguhnya orang tua dan keluarga bertanggung jawab  menjaga  kesehatan  anak  dan  merawat  anak sejak dalam kandungan. Mengenai hal tersebut telah ditentukan  pula  sanksi  pidananya  baik  berupa hukuman  penjara  maupun  denda  dengan  sejumlah uang.
Penelitian dengan  tema perlindungan  anak telah  banyak  dilakukan  sebelumnya,  seperti  oleh Josianne Lamothe, Amélie Couvrette, Gabrielle Lebrun, Gabrielle Yale-Soulière, Camille Roy, Stéphane Guay,  dan Steve Geoffrion pada  tahun 2018.  Penelitian  tersebut  berfokus  mengkaji perlindungan  pekerja  anak atau “child  protection workers/CPW”.  Penelitian  ini  menunjukan  pekerja anak sering  kali  dihadapkan  pada  kekerasan, baik psikologis  maupun  fisik,  dalam  pekerjaan  mereka (Lamoth dkk,  2018);  Oleh Helen Bouma, Mónica López López, Erik J. Knorth, dan Hans Grietens pada tahun 2018 yang berfokus menganalisis secara kritis terhadap relevansi  dokumen  kebijakan  dalam perlindungan  anak  di  Belanda (Bouma dkk,  2018); oleh Hari Sutra Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, dan Mochammad  Abizar  Yusro pada  tahun  2020  telah menganalisis perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual  komersial  melalui  praktik  nikah  siri  dalam perspektif Maqashid Al-Syariah (Disemadi,  Al-Fatih, & Yusro, 2020); Oleh Warih Anjari pada tahun 2021 menganalisis perlindungan  anak  yang  bermasalah dengan  hukum  dalam  perspektif  pemidanaan integratif Pancasila (Anjari, 2021); dan oleh Tantimin pada tahun 2021 yang berfokus mengkaji kekerasan
domestik  atau  kekerasan  dalam  rumah  tangga dimasa  pandemi Covid-19 berdsarkan perspektif viktimologi (Tantimin, 2021).
Berbeda  dengan  beberapa  penelitian terdahulu, kebaharuan  pada penelitian ini  akan membahas mengenai  upaya pemerintah dan lembaga  yang  berkaitan  dengan kekerasan  dalam rumah  tangga  dalam  upaya  pemaksimalan perlindungan  anak  korban  dari  kekerasan  dalam rumah tangga serta mengambil contoh perbandingan dengan peraturan di negara lain yaitu Malaysia dan India. Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang tersebut, maka  permasalahan  yang  dikemukakan pada artikel ini adalah mempertanyakan bagaimana perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Indonesia;  dan mempertanyakan bagaimanakah pengaturan terhadap  perlindungan  hukum  bagi  anak  korban kekerasan dalam rumah tangga di negara lain.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel ini  menggunakan  metode  pendekatan penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang  bersandar  pada  bahan  pustaka  atau  data sekunder. Pada metode  pendekatan  tersebut  akan didapatkan  informasi  dari bermacam  bidang yang berhubungan dengan  penelitian (Marzuki, 2013). Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu yang menjalankan deskripsi pada hasil  penelitian  dengan  data  yang  selengkap
Universitas Diponegoro
serta sedetail  mungkin dan berusaha  mengungkap fakta  selengkap – lengkapnya  dan  apa  adanya (Suteki, & Taufani, 2018). Teknik pengumpulan data dalam artikel  ini  menggunakan studi  kepustakaan (library  research) yakni dengan  mempelajari sejumlah peraturan,  buku  serta  literatur  lain yang berhubungan dengan  penelitian. Metode  analisis data dijalankan dengan mengumpulkan data melalui telaah bahan  kepustakaan  ataupun data  sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder serta bahan  hukum  tersier,  baik sejumlah dokumen maupun  peraturan  perundang – undangan  yang berlaku.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia
Anak  sebagai  penerus  bangsa  memiliki  hak asasi  manusia  yang  melekat  pada  diri  mereka selama  hidupnya  dan  sudah  di  akui  dunia  yang terlihat  dengan  terbentuknya  Konvensi  Hak-Hak Anak  oleh  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa). Pertumbuhan fisik serta perkembangan mental anak sudah  seharusnya  diberikan  perhatian  khusus  serta perlindungan  khusus  terutama  negara  harus  turut serta  dalam  peran  ini  dan  juga  keluarga  sebagai lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak.
Kekerasan  adalah  sesuatu  tindakan  yang merugikan  orang  lain  yang  salah  satunya  adalah kekerasan  dalam  rumah  tangga (Arifin, &  Santoso, 2016). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1  ayat  1  mendefinisikan  kekerasan  dalam  rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam rumah  tangga  secara  mendasar, meliputi: 1). Kekerasan  fisik,  yaitu  setiap  perbuatan  yang menyebabkan  kematian;  2). Kekerasan  psikologis, yaitu  setiap perbuatan  dan  ucapan  yang mengakibatkan  ketakutan,  kehilangan  rasa  percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak  berdaya  pada  perempuan;  3). Kekerasan seksual , yaitu  setiap  perbuatan  yang  mencakup pelecehan  seksual  sampai  kepada  memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan  korban  atau  disaat  korban  tidak menghendaki;  dan  atau  melakukan  hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai  korban;  dan  atau  menjauhkannya (mengisolasi)  dari  kebutuhan  seksualnya;  4). Kekerasan  ekonomi , yaitu  setiap  perbuatan  yang membatasi orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah  yang  menghasilkan  uang  dan  atau  barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.
Keluarga  sebagai  tempat  tumbuh  anak  sejak dini  memiliki  peran  penting  dalam  pembentukan karakternya kedepannya. Namun dalam kenyataannya,  di  dalam  keluarga  itu  sendiri  masih terjadi  kekerasan  terhadap  anak  baik  berupa
Universitas Diponegoro
kekerasan  fisik  maupun  kekerasan  mental.  Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan  mengalami  gangguan  fisik.  Dan  disaat  terjadi kekerasan  fisik  dapat  juga  mengalami  gangguan mental  seperti  menjadi  malu  didepan  masyarakat atau mudah merasa tertekan oleh keberadaan orang lain.  Dalam  hal  ini,  anak  membutuhkan  bimbingan konseling  dan  juga  bantuan  secara  psikologis  yang tentunya  harus  ditangani  oleh  yang  sudah  ahli  dan berwenang  yaitu  psikolog.  Perlindungan  yang diberikan  juga  bermacam-macam  bentuknya  dapat berupa  bantuan  hukum  maupun  layanan  konseling yang  merupakan  bagian  dari  pekerja  sosial. Perlindungan  yang  diberikan  harus  memberikan manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  anak  dan membuat anak merasa nyaman.
a. Perlindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam

## Rumah  Tangga  Berdasarkan  Instrumen Hukum Internasional
Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak tersebut  sudah  menjadi perhatian  dunia.  Ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan  instrumen hukum  internasional yaitu Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (Universal Declaration of  Human  Rights) yang  bertujuan sebagai  tolak  ukur dalam  menilai  hal-hal  yang  baik bagi  kebebasan  manusia  dan  hal-hal  yang  terkait atas  salah  dan  benar  nya  guna  menghormati  hak asasi  manusia.  Dengan  di  proklamasikannya deklarasi  ini  juga  bertujuan  agar  hak-hak  manusia dilindungi  dengan  peraturan  hukum  yang  ada  di setiap  negara  nya  karena  manusia  pada  dasarnya memiliki  martabat  dan  nilai-nilai  yang  telah  dibawa
sejak lahir dan juga deklarasi ini bertujuan agar laki- laki  dan  perempuan  memiliki  hak-hak  yang  sama. Komitmen yang ditunjukkan dalam menjunjung tinggi martabat  dan  nilai-nilai  yang  ada  pada  manusia dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa semua  orang  dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai martabat  dan  hak-hak  yang  sama  karena  manusia dikaruniai akal dan hati nurani sehingga hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Keselamatan  sebagai  individu  merupakan bagian  yang  diperhatikan  juga  dalam  deklarasi  ini sehingga  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5  dijelaskan bahwa  tidak  seorang  pun  boleh  diperbudak  atau diperhambakan  serta  tidak  seorang  pun  juga  boleh disiksa  atau  diperlakukan  secara  kejam  dan  juga tidak  boleh  diperlakukan  atau  dihukum  secara tidak manusiawi.  Maka  dalam  Pasal  7  dijelaskan  bahwa setiap orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa  diskriminasi. Tentunya  penjelasan  dalam  pasal  tersebut menunjukan bahwa deklarasi ini melindungi hak-hak manusia  dimata  hukum  bahkan  dalam  Pasal  8 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pemulihan  yang  efektif  dari  pengadilan  nasional untuk  tindakan-tindakan  yang  melanggar  hak-hak dasarnya  yang  diberikan  kepadanya  oleh  undang- undang dasar atau hukum.
Selanjutnya  ada  Konvensi  Hak- Hak  Anak yaitu  Instrumen  hukum  yang  mengatur  mengenai hak-hak  anak  adalah Convention  on  Rights  of  The Child yang ditetapkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 44/25 pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh 191 negara termasuk Indonesia yang
Universitas Diponegoro
meratifikasinya  dengan  Kepres  Nomor  36  Th.  1990 dengan menimbang bahwa anak merupakan potensi sumber  daya  insani  bagi  pembangunan  nasional karena  itu  pembinaan  dan  pengembangannya dimulai  sedini  mungkin  agar  dapat  berpartisipasi secara  optimal  bagi  pembangunan  bangsa  dan negara maka diperlukan pembinaan pengembangan anak  serta  pemberian  kesempatan  kepada  anak untuk mengembangkan haknya dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, bangsa, negara, bahkan kerjasama Internasional.
Beberapa hak  yang  dimiliki  oleh  anak berdasarkan  yang  telah  dicantumkan  di  dalam Konvensi  Hak-Hak  Anak  adalah  hak  dilindungi  dari eksploitasi  dan  penganiayaan  seksual  termasuk prostitusi  dan  keterlibatan  dalam  pornografi,  hak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan sang anak, hak untuk mendapatkan perlindungan  dari  perlakuan  kejam  atau  tindakan yang  dapat  melukai  bagi  anak  yang  melanggar hukum  atau  dituduh  melanggar  hukum (Fitri, 2021). Hak-hak anak yang telah tercantum dalam Konvensi Hak-Hak  Anak  merupakan  salah  satu  bentuk kepedulian  dunia  internasional  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak terutama dari eksploitasi yang dapat menghambat atau bahkan menghancurkan  pertumbuhan  serta  perkembangan anak (Pratama, 2020).
b. Perlindungan  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam
Rumah  Tangga  Berdasarkan  Instrumen Hukum Nasional
1) Undang - Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia. Dalam  Pasal  28I  ayat  (5)  dijelaskan  bahwa  untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaannya  dijamin,  diatur,  dan  dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terlalu banyak  dijelaskan  secara  detail  akan  hak  terhadap anak  namun  terdapat  beberapa  pasal  yang menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh warga negara  Indonesia  sebagai  manusia  yang bermartabat. Setiap  warga  negara  Indonesia  wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan  dasar hukum  negara  yang  juga  memberikan  perlindungan hukum  atas  hak  yang  dimiliki  anak  seperti  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945 Pasal 28B ayat 2 dijelaskan bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur  ketentuan-ketentuan  mengenai  sanksi pidana  atas  tindakan  kekerasan  yang  harus dipertanggung jawabkan secara pribadi/individu oleh pelaku.  Dapat  kita  lihat  bahwa  dalam  Pasal  356 KUHP  mengatur  bahwa  jika  kekerasan  atau penganiayaan dilakukan terhadap ibu dan bapaknya yang  sah  menurut  undang-undang,  istrinya  atau anaknya  maka  dari  pidana  yang  ditentukan sebelumnya  dapat  ditambah  sepertiga.  Ketentuan diberikan  agar  korban  dapat  merasa  aman  dan mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya
Universitas Diponegoro
serta diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku.
3) Undang - Undang  Republik  Indonesia  Indonesia Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa dianugerahi hak asasi yang telah melekat sejak lahir. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat  universal  oleh  karena  itu  harus  dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,  dan  tidak  boleh  dirampas  oleh  siapapun. Setiap  manusia  juga  berhak  mendapatkan perlindungan hukum atas perampasan hak-hak yang dimilikinya. Dalam hal perlindungan hukum, hak-hak yang  sudah  melekat  pada  diri  manusia  seperti  hak untuk  hidup,  memperoleh  pendidikan,  dan  untuk bertumbuh  dan  berkembang  tidak  dapat dikesampingkan  dengan  alasan  apapun.  Sama  hal nya  dengan  di  depan  hukum  setiap  manusia mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan keadilan  dan  kepastian  hukum  tanpa  mengalami diskriminasi  termaksud  juga  berhak  untuk  hidup aman  serta  sejahtera  tanpa mengalami  penyiksaan bahkan perlakuan kejam yang tidak manusiawi. 4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  terjadi kepada siapapun dalam lingkup satu rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  dalam  Pasal  1  angka  ke-1  menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan, atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Seperti  yang tercantum  dalam  pengertian  di  atas  bahwa  setiap perbuatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka  yang  termasuk  dari  bagian  ruang  lingkup rumah  tangga  seperti  yang  telah  disebutkan berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  yaitu: 1) Suami,  isteri, dan  anak; 2) Orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang  sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  karena  hubungan  darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang  menetap  dalam  rumah  tangga;  dan/atau 3) Orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Pasal 5 menjelaskan beberapa jenis larangan melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  salah satunya pada Pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik. Sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya kekerasan fisik berdasarkan jenis-jenis kekerasannya dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 44 yaitu berupa pidana penjara paling lama  lima  tahun  atau  denda  paling  banyak  lima belas juta rupiah.
5) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan  perundang-undangan  ini  tidak hanya  mengatur  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak
yang berkonflik dengan hukum namun juga terdapat hak-hak  yang  dimiliki  oleh  seorang  anak  sebagai korban seperti identitas dari anak yang dirahasiakan, keterangan yang perlu disampaikan oleh anak tetap akandidengar oleh hakim, para pihak yang berpekara wajib  untuk  mengusahakan  terciptanya  suasana kekeluargaan  agar  anak  tidak  mengalami  trauma atau  takut.  Hak-hak  tersebut  perlu  dijaga  agar kehidupan  seorang  anak  yang  masih  perlu bertumbuh  dan  berkembang  dapat  sejahtera  dan merasa  aman  saat  menjalani  kehidupannya  di lingkungan sosialnya.
6) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Penyelenggaraan  perlindungan  anak  dalam Undang-Undang ini dijelaskan memiliki prinsip-prinsip dasar  sesuai  Konvensi  Hak-Hak  Anak  yang  dalam Pasal 2 dijelaskan mengenai prinsip-prinsip tersebut meliputi  non  diskriminasi,  kepentingan  yang  terbaik bagi  anak, hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup, perkembangan  anak,  dan  juga  penghargaan terhadap  pendapat  anak.  Tujuan  dari  perlindungan terhadap  anak  berdasarkan  Pasal  3  adalah  untuk menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak Indonesia  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia,  dan sejahtera.  Pasal  76C  menyatakan  bahwa  setiap orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta
melakukan Kekerasan terhadap Anak.  Berdasarkan penjelasan  dari  pasal  diatas  maka  terdapat  sanksi pidana  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  80 yang menyatakan  jika  setiap  orang  yang  melanggar ketentuan  Pasal  76C  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika mengakibatkan  luka  berat  maka  pelaku  dapat dipidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  seratus  juta  rupiah.  Jika mengakibatkan  kematian  maka  pelaku  dapat dipidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah. Jika semua  ketentuan  tersebut  dilakukan oleh  orang tuanya sendiri maka pidana ditambah sepertiga dari ketentuan. Salah  satu  kejahatan  yang  menjadi perhatian  publik  adalah  kejahatan  terhadap  yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  dekat dengan sang anak. Sehingga perlindungan terhadap anak  di  Indonesia  dinilai  kurang  efektif  atau  belum maksimal. Seperti terjadinya kekeran terhadap anak seperti  yang  tertuang  dalam beberapa  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi,  Taufik  Siregar  (Hia,  Mulyadi  &  Siregar, 2019). Maka, dinilai penting bahwasnya perlindungan anak  di  implementasikan  oleh  seluruh  pihak. Perlindungan  anak  dinilai  menjadi  kewajiban tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, maupun orang tua.
7) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang – Undang  Nomor  13
Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban
Menurut  Arief  Gosita,  korban  adalah  mereka yang  menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang bertentangan  dengan  kepentingan  hak  asasi  pihak yang  dirugikan  (Mansur, & Gultom,  2007).  Dalam Pasal  1  angka  3,  dijelaskan  mengenai  pengertian dari  korban  adalah  orang yang  mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindakan yang  membuat  penderitaan  orang  lain  baik jasmaniah maupun rohaniah tidak dapat dibenarkan sama  sekali.  Tindakan  yang  menimbulkan penderitaan  bagi  korban  dapat  terjadi  dimana  saja bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  di lingkungan  rumah.  Kepentingan  korban  dilindungi oleh Undang-Undang ini dapat kita lihat dalam Pasal 4  di  jelaskan  bahwa  korban  dalam  menyampaikan keterangannya akan mendapatkan rasa aman karena hal  tersebut  merupakan  tujuan  dari  peraturan perundang-undangan  ini  dan  korban  akan mendapatkan  kepastian  hukum  serta  keadilan.  Hal tersebut  didukung  oleh  asas  yang  dibawa  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yaitu: 1). Penghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia; 2). Rasa Aman; 3). Keadilan; 4). Tidak Diskriminatif; dan 5). Kepastian Hukum.
Demi  menjamin  keamanan  dari  korban  dan juga saksi selama jalannya proses persidangan maka terdapat lembaga yang bertanggung jawab atas hal tersebut  menurut  Undang-Undang  PSK  ini  yaitu
LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban). Bentuk  perlindungan  yang  dapat  diberikan  yaitu berupa  pemenuhan  hak  dari  saksi  dan  juga  korban serta  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi  dan korban. Berdasarkan Pasal 12, LPSK bertanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya.

## 2. Perbandingan  Terhadap  Perlindungan  Hukum Bagi  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di Negara Lain
Perbandingan  yang  pertama  adalah  dengan Malaysia.  Karena  antara  Negara  Indonesia  dan Negara Malaysia memiliki latar belakang yang sama berkaitan  dengan  kekerasan  anak.  Di  Indonesia diatur  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Sedangkan  di Malaysia  diatur  dalam  Akta  Kanak-Kanak  tahun 2001. Malaysia telah mengatur tentang perlindungan anak  sejak  tahun  1947  sedangkan Indonesia  baru mengatur pada tahun 1979.
Mengenai  badan  khusus  perlindungan  anak, perbedaannya  adalah  bahwa  negara  Malaysia  tidak memiliki badan atau lembaga nasional khusus untuk menangani  permasalahan  anak,  tetapi  Jabatan Kebajikan  Masyarakat  (JKM)  atau Departemen Kesejahteraan  Sosial,  Suruhanjaya  Hak  Asasi Manusia  atau  Komisi  Hak  Asasi  Manusia (SUHAKAM),  Departemen  Pendidikan  Malaysia, Departemen  Penjara  Malaysia,  Pemerintah  Daerah dan  peradilan  negara  bagian  adalah  lembaga- lembaga  yang  terlibat  dalam  perlindungan  terhadap anak (Jauhari,  2013). Sementara  itu  di  Indonesia
Universitas Diponegoro
telah  ada  badan  khusus  yaitu  Komisi  Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI)  yang  dibentuk  pada  tahun 2002,  dan  sebelum  itu  telah  ada  Komisi  Nasional Perlindungan Anak yang dibentuk pada tahun 1998.
Bentuk  tindak  kekerasan  terhadap  anak  di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: 1) Diskriminasi  artinya  pada  perbuatan  yang menimbulkan kerugian materiil dan morill. dimana bentuk  diskriminasi  berdasarkan  korban  (anak) dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas  dan;  diskriminasi  pada  anak  non disabilitas.
2) Penelantaran artinya anak dibiarkan,
menempatkan,  bahkan  disuruh  untuk  berada pada situasi perlakuan salah.
3) Kekerasan  seksual,  dengan  ancaman,  paksaan tipu  muslihat  pada anak  untuk  melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul.
4) Eksploitasi artinya pemanfaatan dan pemberdayaan  secara  sewenang-wenang  dan berlebihan.  Dimana  bentuk  eksploitasi  dibagi menjadi  2  yaitu  eksploitasi  ekonomi  dan ekspolitasi sosial.
Sementara  itu,  di  Malaysia  berdasarkan  Akta Kanak- Kanak 2001 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu:
1) Kekerasan fisik, dengan adanya luka substansial yang terlihat pada tubuh anak.
2) Kekerasan  emosi  atau  psikis  dengan  adanya gangguan fungsi mental ditandai dengan perilaku anak yaitu  kecemasan,  depresi,  agitasi  atau perkembangan lambat.
3) Kekerasan  seksual,  bentuknya  dibagi  2  yaitu
pelecehan  seksual  secara  fisik  kepada  anak secara  langsung  yang  artinya  anak  secara langsung kontak dengan si pelaku, dan pelecehan seksual  secara  tidak langsung  yaitu  melalui eksploitasi  pornografi,  mengucapkan  kata- kata tidak  senonoh  atau  menampilkan  alat  kelamin untuk  anak- anak  dan  menunjukkan  aktivitas seksual  kepada  anak  dengan  foto,  video  dan media lain.
Dari aspek pelaku kekerasan berdasarkan UU terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 berlaku pada “setiap orang” artinya bisa dalam  lingkup  keluarga  dan  bukan  keluarga,  tetapi pada  lingkup  keluarga  peraturan  di  Indonesia mengaturnya  pada  Undang-Undang  KDRT,  dimana anak  merupakan  orang-orang  yang  berada  pada rumah  tangga.  Sementara  itu  di  Malaysia  pelaku tindak  kekerasan  terhadap  anak  berdasarkan  akta kanak kanak 2001 lebih berpusat pada orang-orang yang  berada  pada  lingkup  rumah  tangga  yaitu  ibu atau bapa atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga luasnya.
Di Indonesia beberapa pasal berkaitan tindak kekerasan terhadap anak tidak menjelaskan rumusan deliknya  secara  jelas  seperti  pada  pasal  76E  yang tidak menunjukkan rumusan delik secara rinci terkait perbuatan  cabul,  tindakan  ancaman  dan  tindakan memaksa.  Pasal  76C  tindak  kekerasan  terhadap anak  masih  dirumuskan  secara  arti  luas  dan  tidak menjelaskan unsur- unsurnya secara spesifik. Pasal 76I makna eksploitasi dalam konteks pasal ini antara dibatasi  pada  eksploitasi  seksual  dan  eksploitasi ekonomi atau diperluas dengan konteks ekonomi dan
Universitas Diponegoro
seksual yang bisa dari berbagai aspek terutama pada eksploitasi  seksual  untuk  ada  rumusan  delik  yang jelas  agar  tidak  disamakan  dengan  tindak  kekerasn seksual.  Pasal  76  B  situasi  perlakuan  salah  dan penelantaran  pada  anak  tidak  dirumuskan  unsur deliknya secara rinci.
Sementara  itu  di  Malaysia  rumusan  delik sudah  jelas  dan  spesifik,  seperti  tindak  kekerasan fisik  pada  Seksyen  17  (2)  (a)  dijelaskan berkaitan tindakannya beserta akibat dari kekerasan fisik. Hal ini juga sama pada Seksyen 17 (2) (b) dan Seksyen 17  (2)  (c). Selanjutnya,  Pasal  76A  pada  tindakan diskriminasi dan Pasal 76I pada tindakan eksploitas seksual  dan  ekonomi  termasuk  dalam  delik  yang berlangsung terus. Untuk perumusan delik kejahatan atau  pelanggaran  bahwa tindakan  kekerasan terhadap  anak  yaitu  kekerasa  fisik,  psikis,  dan seksual  tergolong  pada  delik  kejahatan  karena memang  berdasarkan  kualitas  atau  sifat- sifat  dari perbuatan  itu  adalah  sangat  tercela,  menimbulkan akibat  yang  berat.  Termasuk  dalam  delik  aduan relatif  karena  anak  dalam  perkembangannya  yang belum  sempurna  artinya  belum  mampu  untuk bertindak  dan  mengambil  keputusan.  Pada  Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76E, dan Pasal 76I termasuk dalam  delik  Commissionis  dengan  perbuatan “penelantaran” dan “membiarkan”.
Selanjutnya  mengenai  ketentuan  pidananya, pada Akta Kanak-Kanak 2001 rumusan unsur-unsur tindak  pidana  dijelasakan  secara  spesifik  dan  jelas namun  rumusan  pidana  tidak  dirumuskan  dengan jelas,  dikarenakan  tidak  dihubungkannya  antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya,
dan  tidak  adanya  perbedaan  sanksi  pidana  pada bentuk  tindak  kekerasan  terhadap  anak;  kekerasan fisik,  kekerasan  psikis  dan  kekerasan  seksual. Padahal  seharusnya  ada  penyesuaian  antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya.
Beratnya  sanksi  pidana  pada  UU  No.  35 Tahun  2014  untuk  denda  paling  rendah  Rp. 72.000.000,00 dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00,  pada  pidana  penjara  paling rendah  3  tahu  6  bulan  dan  paling  lama  15  tahun. Sementara  itu  di  Malaysia  pidana  denda  20.000 Ringgit  atau  sekitar  Rp.  70.000.000,00  dan  pidana penjara  paling  lama  10  tahun,  dibandingkan  pidana pada UU No. 35 Tahun 2014, rumusan pidana pada Akta  Kanak-Kanak  2001  memang  terbilang  ringan, dan  ini  menajadi  permasalahan  pada  peraturan perundang-undangan di Malaysia karena penjatuhan pidana  yang  ringan  dan tidak  sesuai  dengan  tindak pidana kekerasan pada anak yang telah dirumuskan, sehingga  di  Malaysia  pada  bulan  April  2017  telah disahkan  UU  Pelanggaran  seksual  yaitu  Sexual Offences  Against  Children  Bill  2017,  sehingga pelanggaran  seksual  terhadap  anak  tunduk  pada ketentuan  ini.  Yang  dimaksud  pelanggaran  seksual disini adalah memasukkan benda lain (selain penis) ke vagina.
Selanjutnya,  pada  UU  No.  35  Tahun  2014 menganut  dua  sistem  yaitu  minimum  khusus dan maksimum  khusus,  hal  ini  disesuaikan  dengan beratnya  setiap  rumusan  delik  tindak  kekerasan terhadap  anak.  Pada  Akta  Kanak-Kanak  2001 menerapkan  sistem  maksimum  khusus  dengan stelsel alternatif.

## Universitas Diponegoro
Perbandingan  yang  kedua  adalah  dengan negara  India.  Di  India  terdapat  beberapa  lembaga yang menangani dan melindungi korban KDRT yaitu Asian  &  Pasific  Islander  Institute  on  Domestic Violence (API Institute). API Institute berperan untuk membangun  kesetaraan  gender  dan  mencegah terjadinya  KDRT  di  masyarakat  asia dan  Pasifik dengan  tujuan  memperkuat  advokasi  budaya  yang relevan, memprmosikan pencegahan dan keterlibatan masyarakat dalam KDRT dan pengaruh kebijakan  dan  sistem  publik  dan The  National Indigenous  Women’s  Resource  Center.  Didirikan untuk  menanggapi  KDRT yang  terjadi  di  India  dan meningkatkan  keselamatan  korban  KDRT (NIWRC, 2021). Dalam hal ini korban KDRT yang merupakan penduduk India asli yang terdiri dari istri/ perempuan dan  anak  diberikan  perlindungan  terhadap keselamatan  dan  keamanan  baik  di  dalam  da luar tanah  suku,  layanan  dan  akses  untuk  korban berdasarkan  keyakinan  dan  praktik  suku  masing- masing.  Sesuai  degan  teori  perlindungan  hukum, lembaga  terkait  perlindungan  dan  penanganan korban KDRT di Indonesia dan India telah memenuhi tujuan yaitu memberikan perlindungan kepada setiap orang  yang  memerlukan  perindungan  hukum  demi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan hidup dalam perlindungan  hak- hak  seorang  korban  sehingga akan tercapai tujuan dan fungsi hukum itu sendiri.
Hukum  konsitusi  India  memiliki  fungsi  yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia dan anti diksriminasi.  Perlindungan  hukum  yang  substantif untuk mencegah diskriminasi perempuan.
Berdasarkan UU KDRT di India, perlindungan hukum
dalam  KDRT  yang  dimaksud  adalah  perlindungan terhadap  kekerasan  fisik,  seksual,  dan  sebagainya. Tujuannya  adalah  untuk  mengurangi  kasus  KDRT yang  ada  dan  membantu  para  perempuan  atau korban dari kekerasan tersebut untuk bisa keluar dari masa sulitnya dan  dapat  melanjutkan  hidup  demi masa depannya  nanti,  tujuan  lainnya  juga  agar korban    tidak    terpuruk  karena  kekerasan  tersebut. Sebelum  memberlakukan  Undang-Undang  KDRT Tahun  2005,  India  juga  memberlakukan  beberapa undang-undang  untuk  menangani  kekerasan  yang terjadi di rumahtangga, seperti Undang-Undang Anti- Kekejaman  (kekejaman  yang  sangat  berat  dalam rumah  tangga),  Undang- Undang  Anti-Mas  Kawin (kekerasan  yang  ditimbulkan  sehubungan  dengan tuntutan  mas  kawin). KDRT  telah  menjadi alternatif utama  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang terjadi dalam rumah tangga di India sehingga kadang korban  hanya  dapat  menerima  kekerasan  pada dirinya  karena  dianggap  sebagai  suatu  keharusan apabila  tidak  ditemukan  titik  perdamaian  dalam rumah  tangganya,  korban  cenderung  takut  untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang terjadi karena budaya patriarki masih sangat melekat dan menyatu.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  artikel  ini, dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  hukum  bagi anak  korban  kekerasan  rumah  tangga  di  Indonesia saat  dapat  dilihat  dari  hukum  positif  yang  ada  baik dari  instrumen  hukum  internasional  maupun instrumen hukum nasional. Dalam instrumen hukum internasional  dapat  dilihat  di  dalam  Konvensi  Hak-
Universitas Diponegoro
Hak  Anak  dan  dalam  instrumen  hukum  nasional dapat  kita  lihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Hal  ini  menunjukan  bahwa  belum  adanya perlindungan  hukum  dalam  satu  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai kekerasan kepada anak oleh orang tua dalam lingkup rumah tangga.
Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  mengatur  mengenai  hal tersebut  tetapi  pasal  yang  mengatur  tidak menjelaskan  secara  detail  seperti  dalam  Undang- Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  tidak  ada  penjelasan  mengenai  batasan umur  anak  dan  tidak  dijelaskan  secara  pasti  juga kekerasan  yang  dilakukan kepada  anak  hanya  saja dijelaskan mengenai kekerasan yang terjadi didalam lingkup  rumah  tangga  dan  anak  termasuk  dalam lingkup  rumah  tangga.  Perlindungan  anak  dari kekerasan telah cukup jelas diatur didalam Undang- Undang  Perlindungan  Anak  karena  dijelaskan  juga mengenai  batasan  umur  anak,  hak-hak  anak  jenis- jenis  kekerasan  dan  pengertian  dari  kekerasan  itu sendiri  walaupun  tidak  dijelaskan  secara  pasti mengenai  kekerasan  kepada  anak  yang  dilakukan didalam rumah.
Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal  pengaturannya  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang
Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak- Kanak 2001 (Akta 611). Berdasarkan sejarah tahun  terbentuknya  pengaturan  tentang  tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa Negara Malaysia sudah mengatur tentang perlindungan anak sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia sejak tahun 1979.  Namun  jika  dilihat  dari  proses  ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya pada  tahun  1990  sedangkan  Malaysia  pada  tahun 1994.  Dilihat  dari  badan  khusus  yang  menangani permasalahn tentang anak, di Malaysia hal tersebut menjadi  tugas  dari  Departement  Kesejahteraan Sosial  artinya  tidak  ada  badan  khusus  anak. Sementara  itu  di  Indonesia megenai  badan  khusus tersebut  sudah  terbentuk  yaitu  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Selanjutnya, pada rumusan pengertian anak di Malaysia  dan  Indonesia  dirumuskan  berdasarkan ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  yaitu  seseorang dikatakan anak bila belum mencapai umur 18 tahun. Dimana di Indonesia yang di dalam kandungan juga disebut anak.
Bentuk  tindak  kekerasan  terhadap  anak  yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan  kekerasan  sosial  merupakan  bentuk  kekerasan yang  rumuskan  oleh  negara  Malaysia  dan  negara Indonesia.  Namun  di  Malaysia  lebih  terperinci rumusan  deliknya  dan  adanya  penyesuaian  dari ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak,  sedangkan  di Indonesia  masih  dirumuskan  secara  arti  luas sehingga  tidak  merumuskan  deliknya  secara  rinci. Dengan rumusan aspek pelaku di Indonesia “setiap orang”  artinya  bisa  dalam  lingkup  keluarga  dan
Universitas Diponegoro
bukan  keluarga  dan  korporasi,  sementara  itu  di Malaysia  hanya  berpusat  pada  orang-orang  yang berada pada ruang lingkup rumah tangga dan untuk kekerasan seksual diatur lebih jauh dalam Akta 792 Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017 dengan rumusan delik dan ruang lingkup pelaku yang lebih spesifik dan luas.
Ketentuan  pidana  tindak  kekerasan  terhadap anak  di  Malaysia  meskipun  rumusan  tindak  pidana sudah  jelas dan  spesfik  namun  dalam  hal  rumusan pidana/sanksi  belum  adanya  penyesuaian  antara kualifikasi  yuridis  dengan  konsekuensinya,  dengan menerapkan sistem maksimum khusus pidana yang dirumuskan masih terbilang ringan. Sementara itu di Indonesia  dengan  menerapkan  sistem  pemidanaan minimum  khusus  dalam  perumusan  pidana/sanksi, setiap  tindak  pidana  dirumuskan  bobot  kualitas ancaman pidananya. Namun Indonesia dan Malaysia tidak merumuskan pidana dalam satu kesatuan pasal dengan rumusan tindak pidananya.
Baik  Indonesia  maupun  India  memiliki beberapa  lembaga  atau  institusi  terkait  yang menangani  dan  melindungi  korban  KDRT  di negaranya masing-masing. Di India ada yang disebut Asian  &  Pacific  Islander  Institute  on  Domestic Violence (API Institute) dan The National Indigenous Women’s  Resource  Center  (NIWRC).  Berdasarkan teori perlindungan hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan peranan yang sama yaitu melindungi dan menangani korban KDRT  dari  tindakan  kekerasan  yang  terjadi  dengan menjunjung  tinggi  harkat dan  martabat  sesuai dengan  hak  asasi  manusia. Penanganan  dan
perlindungan hukum korban KDRT di Indonesia dan India  dapat  dikategorikan  baik  dan  sesuai  dengan hukuman  pidana  berupa  penjara  dan  denda berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing negara (NIWRC, 2021).

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anjari,  W.  (2021).  Perlindungan  Anak  Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan  Integratif  Pancasila. Jurnal Yudisial,Vol.13,(No.3),pp.351-372. http://dx. doi.org/10.29123/jy.v13i3.435
Arifin,  Bustanul.,  &  Santoso,  Lukman.  (2016).
Perlindungan  Perempuan  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Perspektif  Hukum Islam. De Jure:  Jurnal  Hukum  dan Syari’ah, Vol.8,(No.2),p.113. https://doi.org/
10.18860/j-fsh.v8i2.3732
Bouma, Helen.,  López, Mónica López.,  Knorth, Erik
J.,  &  Grietens, Hans.  (2018).  Meaningful participation  for  children  in  the  Dutch  child protection  system:  A  critical  analysis  of relevant provisions in policy documents. Child abuse  & neglect, (No.79),pp.279-292. https:// doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.016
Chairah,  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  di  Kabupaten Sidoarjo. Al-Jinayah:  Jurnal  Hukum  Pidana Islam, Vol.5,(No.1),pp.153-175.
https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175
Universitas Diponegoro
Disemadi, Hari Sutra., & Wardhana, Raka Pramudya.
(2021).  Perlindungan  Anak  Panti  Asuhan Terhadap  Kekerasan  Di  Batam,  Indonesia: Kajian  Hukum  Perspektif  SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.3,(No. 3), pp. 197-207. http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866 Disemadi,  Hari Sutra.,  Al-Fatih,  Sholahuddin.,  &
Yusro, Mochammad Abizar. (2020).
Indonesian  Children  Protection  against Commercial  Sexual  Exploitation through  Siri Marriage  Practices  in  Maqashid  Al-Shariah Perspective. Brawijaya  Law  Journal, Vol.7, (No.2),pp.195-212. http://dx.doi.org/10.21776/ ub.blj.2020.007.02.04
Fitri,  W. (2021). Children  Protection  Against  Sexual Exploitation  Through  Siri  Marriage:  An Indonesian Experience. Tadulako  Law
Review, Vol.6, (No.1), pp.63-74. http://jurnal. untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/1
7021
Hia, Hipotesa., Mulyadi, Mahmud., & Siregar, Taufik.
(2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Korban  Kekerasan:  Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Gunungsitoli. ARBITER: Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum, Vol.1, (No.2), pp.117-127,https://doi.org/10.31289/arbiter. v1i2.114
Jauhari,  I.  (2013).  Perbandingan  Sistem  Hukum Perlindungan  Anak  Antara  Indonesia  Dan Malaysia. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.47,(No.2),pp.611-645. http://dx. doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2013.%25x
Kang,  C.  (2021).  Urgensi  Pengesahan  RUU  PKS sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi Korban  Revenge  Porn. Jurnal  Yustika:  Media Hukum  Dan Keadilan, Vol.24,(No.01),pp.49- 62.https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.460 1
Lamothe, Josianne.,  Couvrette, Amélie.,  Lebrun,
Gabrielle.,  Yale-Soulière, Gabrielle.,  Roy, Camille., Guay, Stéphane., & Geoffrion, Steve.
(2018). Violence  against  child  protection workers:  A  study  of  workers’  experiences, attributions, and coping strategies. Child abuse & neglect, (No.81),pp.308-321. https://doi.org/
10.1016/j.chiabu.2018.04.027
Nurisman,  Eko.,  &  Tan,  Samuel.  (2019).  Tinjauan Kriminologis  terhadap  Tindak  Pidana Pemerkosaan  yang  Dilakukan  oleh  Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan  Negeri  Batam  Nomor:  774/PID. SUS/2017/PN  BTM). Journal of  Judicial Review, Vol.21,(No.2),pp.41-59. http://dx.doi. org/10.37253/jjr.v21i2.666
Pratama, Radhyca N. (2020). Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi  Anak  Sebagai  Pemeran  Iklan Dalam  Siaran  Iklan  Niaga. Novum:  Jurnal Hukum, Vol.7,(No.2),pp.45-55. https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.31662 Shahrullah, Rina  Shahriyani., & Merlinda.  (2017).
Perlindungan Hukum Terhadap Korban TIndak Pidana KDRT di Indonesia dan India. Journal of Judicial Review, Vol.16,(No.1), pp.103-119. https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/vie w/142
Universitas Diponegoro
Sutiawati.,  &  Mappaselleng,  Nur Fadhilah.  (2020).
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan dalam Rumah
Tangga di Kota Makassar. Jurnal  Wawasan  Yuridika, Vol.4, (No.1),pp.17-30.http://dx.doi.org/10.25072/ jwy.v4i1.315
Tantimin,  T.  (2021).  Victim  Blaming  Pada  Korban Kekerasan Domestik Di Masa Pandemi Covid- 19:  Perspektif  Viktimologi. Gorontalo  Law
Review, Vol.4,(No.2),pp.277-289. https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1785

## BUKU
Chazawi, A. (2001). Kejahatan Terhadap Tubuh dan
Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Gultom,  M.  (2006). Perlindungan  Hukum  Terhadap
Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Mansur, Dikdik M. Arief., & Gultom, Elisatris. (2007). Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan
Antara  Norma  dan  Realita.  Jakarta: PT.  Raja
Grafindo Persada.
Marzuki, Peter M. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta:
Kencana Prenada Group.
Munti,  R.  B.  (2000). Advokasi  Legislatif  Untuk
Perempuan,  Solidaritas  Masalah  dan  Draf
RUU KDRT. Jakarta: LBH Apik.
Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2018). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik.
Depok: Rajawali Press.
Waluyadi.  (2009). Hukum  Perlindungan  Anak.
Bandung: Mandar Maju.

## SUMBER ONLINE
NIWRC.  (2021). The  National  Indigenous  Women’s Resource Center. Retrieved from
www.niwrc.org