E - ISSN: 2598 - 6252 VOL. 2 NO. 2 (2018)

## Election Practices Based on Money Politics
In The Dimensions of State Political Thought Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
Historical Dynamics of Islamic Law Methodologhy (Ushul Fiqh)
Arip Purkon
Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari
Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Abu Tamrin
Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Penetapan Perkara Nomor 0049/ Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

## Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah
Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad
Yono
Mizan: Journal of Islamic Law is continuation of Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah Journal since 2013, published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor West Java, Indonesia. Mizan of Islamic Law published twice a year since 2017 (June and Desember), is a multilingual (Bahasa Indonesia, Arabic, English, and Russian), Peer-Reviewed journal, and specialized in Islamic Law, Islamic Studies, and Sharia. This journal is published by the faculty of Islamic Studies, Universitas Ibn Khaldun Bogor, in partnership with APSI (Indonesian Sharia Advocates Association). Editors welcome scholars researchers and pratitioner of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published throught this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication, each author is solely responsible for the content of published articles.
MIZAN; Journal of Islamic Law has been indexed at Google Scholar, Moraref, Sinta, and become a CrossRef Member since year 2017. Therefore, all articles published by MIZAN; Journal of Islamic Law will have unique DOI number.
[ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252]

## ADVISORY EDITORIAL BOARD
Didin Hafidhuddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor) Muhammad Munir (International Islamic University Islamabad, Pakistan) Andi Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ending Bahruddin (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Kholil Nawawi (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Hendri Tanjung (Universitas Ibn Khaldun Bogor)
Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor) Nur Rohim Y (Kazan Federal University, KFU Russia)

## EDITOR IN CHIEF
Syarifah Gustiawati Mukri

## EDITORS
Suyud Arif Sutisna Yono

## ASSISTANT TO THE EDITORS
Siti Anisaul Kamilah

## Redaktur Office
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor Jawa Barat Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badang Tanah Sareal Bogor 16162 Telp. (62-251) 8356884, Faks. (62-251) 8356884 Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan, E-mail: mizan@uika-bogor.ac.id Permalink: https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor
VOL. 2 NO. 2 (2018)
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 101 Election  Practices  Based  on  Money  Politics  in  the  Dimensions  of  State Political Thought
Muhammad Sholeh, Nur Rohim Yunus, Ida Susilowati
117 Historical Dynamics of Islamic Law Methodologhy (Ushul Fiqh)

## Arip Purkon
127 Pertimbangan  Hukum  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Parung

## Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil
(Legal  Considerations  for  Pregnant  Marriage  According  to  the  Head  of  the  Office  of Religious Affairs in Parung District, Bogor Regency)
Muhammad Nabawi, Suyud Arif, Ahmad Sobari

## 145 Logika Kemukjizatan Alquran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu

## (Logic of the Miracle of the Qur'an in the Philosophy of Science Dimension)

## Abu Tamrin
165 Dispensasi  Pernikahan  Anak  Di  Bawah  Umur  Dalam  Penetapan  Perkara

## Nomor 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
(Dispensation  of  Underage  Child  Marriage  in  Determination  of  Case  Number 0049/Pdt.P/2017/Pa.Jp in Central Jakarta Religious Court)
Hikmah Miraj Muttaqina, Sutisna

## 183 Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam

## (Plastic Surgery in the Perspective of Islamic Law)
Havis Aravik, Hoirul Amri, Choiriyah

## 195 Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Murtad
(Reviewing the Hadith about Death Penalty for Apostates)
Yono
Vol. 2 No. 2 (2018), pp: 195-206. ISSN: 2598-974X, E-ISSN: 2598-6252. DOI: https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.298

## Menelaah Hadis Tentang Sanksi Pidana Mati
Bagi Murtad 
(Reviewing the Hadith about Death Penalty for Apostates)
Yono 1
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia
https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.298

## Abstract:
Exit out of Islam in Islamic teachings is an act of hudud crime which is punishable by death. This certainly seems contrary to the principles of Islam known as the religion which  is  rahmatan  lil  alamin,  a  religion  full  of  love.  Therefore,  this  paper  wants  to answer  a  number  of  issues,  how  is  the  content  of  the  hadith  concerning  capital punishment  for  apostates?  what  is  the  validity  of  the  hadith  about  capital punishment  for  apostates?  How  do  scholars  interpret  these  traditions?  If  it  is understood literally the traditions of the prophet show the death penalty command for  the  perpetrator,  but  if  understood  contextually  apostates  who  can  be  killed  are apostates who fight Allah and His Messenger only and those who commit betrayal to the  Muslims  while  fighting  by  joining  infidel  There  were  differences  of  opinion  in understanding this hadith between traditional scholars and modern scholars. In the view of the traditional clerics of apostates based on the hadith, they must be put to death regardless of their apostasy.
Keywords: Apostasy, Death Penalty, Hadith

## Abstrak:
Perbuatan  keluar  dari  Agama  Islam  dalam  ajaran  Islam  merupakan  tindakan kejahatan  hudud  yang  diancam  hukuman  mati.  Hal  ini  tentu  terlihat  bertentangan dengan prinsip  Islam yang dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang  penuh  kasih  sayang.  Oleh  karena  itu,  makalah  ini  ingin  menjawab  beberapa persoalan,  bagaimana  kandungan  hadis  tentang  pidana  mati  bagi  pelaku  murtad? bagaimana  validitas  hadis  tentang  pidana  mati  bagi  pelaku  murtad?  Bagaimana ulama memaknai hadis-hadis tersebut? Apabila dipahami secara harfiah hadis-hadis nabi  tersebut  menunjukan  perintah  hukuman  mati  bagi  pelaku,  namun  apabila dipahami secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang  memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  saja  dan  orang  yang  melakukan pengkhianatan  kepada  kaum  muslimin  saat  berperang  dengan  bergabung  kepada kaum  kafir.  Terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  memahami  hadis  ini  antara  ulama tradisional dan ulama modern. Dalam pandangan ulama tradisional pelaku murtad berdasarkan hadis itu harus dihukum mati apapun bentuk murtadnya.
Kata Kunci: Murtad, Pidana mati, Hadis
 Diterima: 15 September 2018, Revisi: 20 Oktober 2018, Dipublikasi 10 Desember 2018.
1 Yono  adalah  dosen  tetap  pada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Ibn  Khaldun  Bogor, Indonesesia. E-mail: yono@fai.uika-bogor.ac.id .

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil  alamin, agama  yang  penuh  kasih sayang,  agama  yang  senantiasa  menebar  rahmat  bagi  alam  semesta  beserta isinya.  Dalam  Islam  jangankan  sesama  manusia  kepada  binatang  dan tumbuhanpun  kita  diperintahkan  untuk  berbuat  baik.  Namun  demikan, seringkali  ajaran  Islam/hukum  Islam  oleh  sebagian  masyarakat  kontemporer dianggap  tidak  mencerminkan  rahmatan  lila ’ lamin.  Contoh  seperti  Hukuman pidana Islam, baik qisas, ta’zir, diyat maupun had .
Diantara  hukum  pidana  Islam  yang  dianggap  tidak  mencerminkan rahmatan  lilalamin  oleh  akademisi  adalah  teks  sebuah  hadis  yang  menyatakan bahwa  barang  siapa  yang  meninggalkan  agamanya  (Islam)  maka  diperintah untuk dibunuh. Adanya pemahaman tekstual atas hadis ini akan memunculkan Islam  yang  radikal  dan  ekstrim  bagi  banyak  kalangan  kontemporer  dan akademisi.
Pemberlakuan hukuman bagi orang yang murtad jika didasarkan kepada hadis nabi maka hukumannya adalah dibunuh. Hal ini paradoks dengan prinsip- prinsip  hukum  Islam  itu  sendiri.  Murtad  adalah  orang  yang  keluar  dari  Islam dan berpindah memeluk agama lain, hukumnya adalah dibunuh. 2
Berdasarkan  hal  di  atas  menarik  untuk  kemudian  dikaji  bagaimana pemahaman  yang  benar  soal  hadis-hadis  yang  berhubungan  dengan  hukuman mati bagi pelaku murtad dan segala ketentuannya. Oleh karenanya ada beberapa permasalahan  yang  menjadi  rumusan  dalam  artikel  ini,  diantaranya  yaitu; Bagaimana  redaksi  hadis  Nabi  tentang  hukuman  pidana  Islam  bagi  orang murtad?  Bagaimana  validitas  hadis  Nabi  tentang  hukuman  pidana  Islam  bagi orang murtad? Bagaimana pendapat para ulama’ menyikapi hadis pidana Islam bagi orang murtad?

## Redaksi hadis-hadis tentang pidana Islam bagi orang murtad
Ada  banyak  hadis  Nabi  yang  berbicara  soal  pidana  Islam  bagi  orang murtad. Berikut diantara redaksi hadis-hadis tersebut:
1. Hadis Shahih al-Bukhari انثدح وبأ نامعنلا دممح نب لضفلا : انثدح داحم نب ،ديز نع ،بويأ نع ةمركع لاق : تيأ يلع يضر شا هنع ةقدنازب مهقرحأف غلبف كبذ نبا سابع لاقف : ول تنك ناأ لم ،مهقرحأ 2 Abd  al-Q ā dir  'Awdah, al-Tashr ī '  al-Jin ā ' ī al-Isl ā m ī , Jilid  I  (Beirut:  D ā r  al-Kit ā b  al-B ā b ī , t.th.), 78.
يهنل لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو : لا اوبذعت باذعب الله مهتلتقلو ، لوقل لوسر الله ىلص الله هيلع ملسو نم لدب هنيد هولتقاف 3 2. Musnad Ahmad bin Hambal اَنَ ثَّدَح دْبَع دَمَّصلا نَسَحَو اَنَ ثَّدَح :  َلااَق ، ت بَثَ و بَأ  نَسَح  َلاَق ، َلاَق ، ٍدْيَز دْبَع دَمَّصلا :  َلاَق ، اَنَ ثَّدَح َل ه ل ْنَع ، َةَم رْك ع نَع ، نْبا ٍساَّبَع َلاَق ، :
تْيَ ب  َلَ إ َمَّلَسَو  هْيَلَع  َّللَّا ىَّلَص  ي بَّنل بِ َي رْس أ
َ ف ، ْم ه ير ع بَو ،   س دْقَمْلا   تْيَ ب  ةَم َلَع بَو ،  ه ير سَ بِ ْم هَ ثَّدَحَف ،  ه تَلْ يَل ْن م َءاَج َّ ثُ ،   س دْقَمْلا
،   سَنا  َلاَق
اَ بِ اًدَّمَ مح  ق يدَص ن  نَْنَ :  نَسَح  َلاَق
،  ٍلْهَج   بَِأ َعَم ْم هَ قاَنْعَأ  َّللَّا  َبَرَضَف ، اًراَّف ك اوُّدَتْراَف ! ؟  لو قَ ي َّدلا ىَأَرَو . او مَّقَزَ تَ ف ، اًدْب زَو اًرَْتَ او تاَه !  موُّقَّزلا  ةَرَجَش ب  دَّمَ مح اَن  ف يوَ يُ :  ٍلْهَج و بَأ لاَقَو
ه تَرو ص   فِ  َلاَّج
َل ، ٍْيَْع َيَْؤ ر
ىَّلَص ُّ بَّنلا َل ئ سَف ، ْم هْيَلَع  َّللَّا  تاَوَلَص ، َمي هاَرْ ب إَو ، ىَسو مَو ، ىَسي عَو ، ٍماَنَم َيَْؤ ر َسْي ي ناَمَلْ يَ ف  ه تْ يَأَر : َلاَق :  نَسَح َلاَق ، ًنااَج ه  رَمْقَأ " : َلاَقَ ف ؟   لاَّجَّدلا  نَع َمَّلَسَو  هْيَلَع  َّللَّا َرَمْقَأ ا ًنااَج ه َسي ع  تْيَأَرَو ، ٍةَرَجَش  ناَصْغَأ  ه سْأَر َرْعَش َّنَأَك ، ٌّي ير د  بَكْوَك اََّنََّأَك ،  ةَم ئاَق  هْيَ نْ يَع ىَدْح إ ، بِاَش ى ثَك ، َمَدآ َمَحْسَأ ىَسو م  تْيَأَرَو ،  قْلَْلْا َنَّطَب م ،  رَصَبْلا َدي دَح ،  سْأَّرلا َدْعَج ، َضَيْ بَأ َلاَق ،  رْعَّشلا َير َن  َّلا إ ،  ه باَرآ ْن م  ٍبْر إ  َلَ إ  ر ظْنَأ  َلَف ، َمي هاَرْ ب إ  َلَ إ  تْرَظَنَو ،   قْلَْلْا َدي دَش ،  ةَرَعَّشلا  نَسَح هْيَل إ  تْرَظ
ٍك لاَم ىَلَع ْم يلَس م َلَّسلا  هْيَلَع  لي ْبْ ج َلاَقَ ف ، ْم ك ب حاَص  هَّنَأَك ،   ينّ م هْيَلَع  تْمَّلَسَف ، 4

## Validitas Hadis Tentang Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram
a. Takhrij hadis
Ada  beberapa  metode  dalam    melakukan takhrij sebuah  hadis,  metode- metode  tersebut  yaitu: Takhrij dengan Rawi a’la , Takhrij dengan  salah  satu  lafaz matan  hadits, Takhrij dengan  menggunakan  tema  hadits,  Takhrij  dengan menggunakan  lafaz  yang  asing/ gharib dari  matan  hadits,  Takhrij  dengan mengetahui ahwal al-hadits, dan Takhrij dengan komputer atau aplikasi digital. 5
Diantara  metode  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  sebuah  lafaz (kata)  dalam  matan  hadis. 6 Metode  digunakan  untuk  mencari  hadis  mengenai pidana murtad.  Penelusuran hadis pidana murtad melalui kata irtadda atau kata baddala dalam kitab Mu’jam Mufahras li Alfaz al-Hadis  al-Nabawi alih bahasa  oleh
3 Al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâriy , Hadis nomor 7211.
4 Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal , Vol. 5 (Kairo: Muassasah Qarthabah , t.th), 231, Hadis nomor: 2068.
5 Suryadi  dan  Muhammad al-Fatih  Suryadilaga, Metodologi Penelitian  Hadits ,  Yogyakarta: Teras, 2009, h.38-50.
6 Hamzah ‘Abdullah al -Malibari, Kaifa Nadrus ‘ilm Takhrij al-Hadis . (Beirut, Dar Ibn Hazm, 2009), h.32.
Muhammad  Fu’ad ‘Abd.  Al -Baqi.  Kitab  ini  merupakan  kitab kamus‛  yang merangkum sembilan kitab hadis yang mu’tabar ( al-kutub al- tis’ah ) yakni Sahih al- Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi  Dawud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al- Nasa’i, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Muwatta’ Malik dan Sunan al-Darimi.
Pencarian  hadis  dilakukan  dalam  kitab Mu’jam  Mufahras dengan menggunakan  lafaz irtadda dan baddala , dan  dengan  menggunakan  bantuan aplikasi digital Maktabah Syamilah hasilnya ditemukan beberapa hadis lebih dari 10 hadis.

## b. Kualitas hadis
Dalam  ilmu  hadis  kriteria  kualitas  sebuah  hadis  dikategorikan  shahih apabila  memenuhi  Kaidah-kaidah  kesahihan  baik  dari  sisi  sanad  maupun  dari sisi  matan.  Adapun  kaidah  kesahihan  dari  sisi  sanadnya  sebagai  berikut: Bersambung sanadnya, Adil, Dabit, Terbeba s dari syaz dan Terbebas dari ‘illah. Sedangkan  Kriteria  keshahihan  hadis  dari  sisi  matan  adalah  meliputi  tidak bertentangan dengan al- Qur’an dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
Menurut  Muhammad  Ajaj  al-Khatib  dalam  kitabnya  Uhsul  al-Hadits, menjelaskan  bahwa  untuk  menilai  kualitas  sebuah  hadis  maka  dilakukan langkah-langkah  sebagai  berikut  yaitu:  Berpegang  pada  Sanad,  meningkatkan semangat  ilmiah  dan  ketelitian  dalam  meriwayatkan  hadits,  Para  ulama memerangi  para  pendusta  dan  tukang  cerita,  Menjelaskan  hal  ikhwal  para perawi;  dan  Meletakan  kaidah- kaidah  untuk  mengetahui  hadits  maudhu’  baik tanda-tanda hadits palsu pada sanad dan  matan. 7
Sehubungan  dengan  hadis-hadis  tentang  pidana  murtad  di  atas  dapat dikategorikan hadis yang mempunyai sanad yang sahih, para perawinya adalah perawi  yang tsiqah .  Namun,  perlu  kiranya  dipertimbangkan  pendapat  Jawdat Sa’îd,  ada  beberapa  hadis  berkaitan  dengan  hukuman  bagi  murtad,  perlu dianalisis  terutama  dari  sudut  kredibilitas  dan  integritas  perawinya. Pertama , karena  hanya  diriwayatkan  ‘Abd  Allâh  ibn  ‘Abbâs  lalu  ke  Ikri mah  baru kemudian  menyebar  ke  yang  lain.  Akram  Ridâ  mengutip  pernyataan  sejumlah Sahabat  atau  ulama  yang  menceritakan  kebohongan  Ikrimah.  Misalnya,  Ibn ‘Umar pernah berkata kepada Nâfi‘, ‚Bertakwalah kepada Allah. Celakalah jika engkau  mendustakan  aku  seba gaimana  Ikrimah  berdusta  tentang  Ibn  ‘Abbâs‛.
Kedua ,  salah  satu  rantai  perawi  Hadis  itu  adalah  Muhammad  ibn  al-Fadl  al- Sadusî.  Perawi  ini  dianggap  memiliki  intelektualitas  rendah  serta  mengalami kepikunan. Cacat pada dua perawi inilah yang menyebabkan kualitas Hadis man
7 Muhammad  Ajaj  al-Khatib ,  Ushul  al-Hadits ,  Terj.  (Jakarta,  Gaya  Media  Pratama,  2002), h.364 -368.
baddal  dînah  faqtulûh,  menurun  drastis.  Hadis  itu  tidak  sampai  derajat mutawâtir, melainkan Hadis ahâd. 8

## Terminologi Murtad
Secara  etimologi  murtad  diambil  dari  bahasa  arab  yang  merupakan turunan  dari  kata radda yang  artinya  berbalik  atau  keluar.  Dalam  bahasa Indonesia  kata  murtad  dianggap  semakna  dengan  riddah  atau  irtidad.  Pelak riddah  disebut  murtad. 9 Murtad  dari  segi  bahasa  juga  bisa  diartikan  menolak, berpaling atau mengabaikan. Pengambilan arti tersebut selaras dengan beberapa ayat  al-Quran,  misalnya  murtad  dengan  arti  menolak/ditolak  yaitu  terdapat dalam surat yusuf ayat 110. Allah berfirman:
َيْ م ر ۡج م ۡلٱ  مۡوَقۡلٱ  نَع اَن سَۡبَ ُّدَر  ي َلاَو
Dan  tidak  dapat  ditolak  siksa  Kami  dari  pada  orang-orang  yang  berdosa  (QS: Yusuf:110).
Adapun murtad dengan arti kembali atau dikembalikan itu sebagaimana terdapat  dalam  QS  al-Anam  ayat  28  dan  QS  Ali  Imran  Ayat  149.  Sedang  kata murtad  yang  memiliki  arti  berpaling  itu  seperti  yang  terdapat  dalam  QS Muhammad  ayat  25,  dan  kata  murtad  dengan  makna  kembali  itu  terdapat dalam  QS  Yusuf  ayat  96.  Dengan  demikian  kata  murtad  sebagaimana  yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut memiliki banyak arti, seperti menolak  yakni menolak  kebenaran,  berpaling  yakni  berpaling  dari  agama  Allah  dan  makna kembali maksudnya kembali kepada kekufuran.
Adapun  arti  murtad  secara  istilah  adalah  masuknya  seorang  muslim  ke agama  kafir,  apapun  macamnya.  Bila  seorang  muslim  meninggalkan  agama Islam dan kemudian masuk agama kafir, maka dia disebut murtad, yakni keluar dari  yang  benar  menuju  yang  batil.  Jadi  terminologi  murtad  hanya  digunakan bagi muslim yang keluar dari agama Islam dan masuk agama kafir tidak untuk sebaliknya. 10
Sayyid Sabiq menjelaskan dengan rinci bahwa riddah adalah kembalinya orang  islam  yang  berakal  dan  dewasa  kepada  kekafiran  dengan  kehendaknya sendiri  tanpa  ada  paksaan  dari  orang  lain,  baik  laki-laki  maupun  perempuan, sehingga  ketika  seorang  muslim  dianggap  dianggap  kembali  kepada  kekafiran atau  berpindah  agama  karena  ada  unsur  paksaan,  maka  ia  tidak  bisa  disebut sebagai riddah. 11
8 Jawdat Sa’îd, Lâ Ikrâh fî al-Dîn: Dirâsah wa Abhâth fî al-Fikr al-Islâmî , (Damaskus: al- ‘Ilm wa al-Salâm, 1997), h.37-38.
9 Depertemen Agama RI, Ensiklopedi Islam , (Jakarta: Penerbit CV Anda Utama,1993), h.226.
10 Abdullah Ahmad Qadiri, Murtad Dikutuk Allah , (Pustaka Mantiq, tth), h.20. 11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, IX, terj. Moh. Husein (Bandung:al- Ma’arif, 1996), h .159.
Maka  dari  itu,  Paksaan  terhadap  orang  Islam  untuk  menyatakan kekafiran tidak dapat mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam sepanjang hatinya  tetap  teguh  memegangi  keimanan  terhadap  agamanya.  Hal  ini sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah sebagai berikut:
“ Barangsiapa  yang  kafir  kepada  Allah  sesudah  dia  beriman  (dia  mendapat kemurkaan  Allah),  kecuali  orang  yang  dipaksa  kafir  padahal  hatinya  tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya  untuk  kekafiran,  maka  kemurkaan  Allah  menimpanya  dan  baginya azab yang besar. ” (QS: an-Nahl: 106).

## Penjelasan Hadis Tentang Pidana Murtad
Hadis-hadis diatas secara harfiah dengan tegas menyatakan perintah nabi agar  menghukum  mati  bagi  pelaku  murtad.  Namun  demikian,  dalam memahami maksud hadis tersebut beberapa ulama berbeda pandangan sebagai berikut:  Ibn Rusd menegaskan bahwa penerapan hadis ini bukan kepada orang yang keluar dari Islam (pindah agama), tetapi kepada mereka yang murtad yang hendak  memerangi  kaum  Muslimin.  Dengan  demikian,  konteks  hadis  tersebut adalah  perang,  dan  yang  dikenai  hukum  mati  adalah  mereka  kaum  pria  yang terlibat sedangkan wanita tidak termasuk di dalamnya. 12
Dalam  sebuah  hadis  disebutkan  bahwa  orang  Muslim  boleh  dibunuh karena tiga hal. Satu di antaranya dalam pemahaman ulama fiqh  adalah orang yang  murtad.  Sementara  redaksional  hadis  tersebut  berbunyi:  meninggalkan agamanya  dan  memisahkan  ( al-t ā rik )  dirinya  dari  komunitas  Islam  ( al-jam ā 'ah ). Dalam  versi  lain, Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim,  menggunakan  frase al-muf ā riq  li  al-jam ā 'ah. 13 Secara  kontekstual,  frase  ini  mengandung  pengertian  bahwa  orang-orang Muslim  yang  memisahkan  diri  atau  meninggalkan  orang-orang  Muslim  lain untuk  kemudian  bergabung  dengan  pasukan  musuh  menunjukkan  bahwa situasi pada saat itu adalah situasi perang. Mereka yang murtad dibunuh adalah bukan  karena  menukar  agamanya.  Akan  tetapi  lebih  disebabkan  oleh permusuhannya.  Pemahaman  seperti  ini  secara  deduktif  sejalan  dengan  apa yang  dijelaskan  dalam  surat  al-M ā’idah: 33 dan al -Nis ā’: 89. Namun jika yang murtad  tersebut  lari  dan  berlindung  ke  dalam  sejumlah  suku  yang  tidak melakukan  peperangan  terhadap  orang-orang  Islam,  maka  ia  tidak  boleh dibunuh.
Syekh Ma ḥ m ū d Shal ṭ ū t menegaskan bahwa permasalahan tindak pidana murtad ( riddah ) ini perlu ditinjau kembali. Alasannya adalah karena kebanyakan ulama berpandangan bahwa sanksi ḥ ud ū d tidak bisa dilakukan atas dasar hadis a ḥ ā d.  Sementara  kekufuran  itu  sendiri  bukanlah  penyebab  halalnya  darah
12 Ibn Rushd, Bid ā yat al-Mujtahid , h.342. 13 al-Naw ā w ī , Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim  bi  Shar ḥ al-Naw ā w ī , Jilid  XI  (Beirut:  D ā r  al-Fikr,  1403/1983), h.164.
seorang pelaku murtad. Akan tetapi yang menyebabkan halalnya darah pelaku murtad  adalah  sikap  permusuhan  dan  perlawanannya  ( al-mu ḥ ā rabah  wa  al- 'udw ā n ) terhadap kaum Muslimin. 14
Menurut Tengku Muhamad  Hasbi  As-Shidiqy,  Secara  Harfiah  memang hadis  ini  menyuruh  kita  membunuh  orang  yang  murtad,  apakah  dia  disuruh bartaubat  dulu  ataupun  tidak.  Namun  apabila  kita  berpegang  kepada  zahir hadis,  maka  sangat  berlawanan  dengan  prinsip  kebebasan  manusia  memilih agama,  terhadap  agama  yang  menurut  pendapat  mereka baik.  Oleh  karena  itu hadis  ini  jangan  diambil  secara  harfiah,  melainkan  hadis  ini  harus  dita’lilkan bahwa  yang  harus  dibunuh  atau  dihukum  mati  adalah  orang  murtad  yang dengan  sengaja  merusak  agama  Islam  dan  merusak  akidah  orang  lain,  hal  ini pun  dilakukan  atas  pertimbangan  hakim  atau  penguasa  setelah  orang  murtd tersebut disuruh bertaubat, jika kemudian mereka bertaubat maka mereka tidak harus dibunuh. 15
Menurut M.  Quraish  Shihab  berkata  bahwa  sekalipun  ada  Hadis  yang berkaitan  dengan  larangan  pindah  agama,  maka  Hadis-hadis  itu  harus  dilihat sebagai  bentuk  kebijaksanaan  di  dalam  menata  suatu  masyarakat.  Sebab  boleh jadi  itu  berlaku  untuk  masyarakat  tertentu  dan  tidak  untuk  masyarakat  lain. Bahkan  sekiranya  itu  merupakan  kebijakan  Nabi,  maka  kebijakan  itu  harus dilihat  dalam  posisi  Nabi  sebagai  apa:  sebagai  Rasul,  pemberi  fatwa,  sebagai hakim,  atau  sebagai  pemimpin  masyarakat  yang  arah  kebijakannya  bisa berbeda-beda karena perbedaan situasi dan kondisi. 16
Adapun  menurut  Jawdat  Sa’îd  secara  tegas  berkata  bahwa  Hadis  yang menyuruh  membunuh  orang  murtad  itu  bertentangan  dengan nash Alquran, yaitu lâ ikrâh fî al-dîn (tidak ada paksaan dalam agama). Menurut dia, Hadis man baddala  dînah itu  tidak  bisa  membatalkan  Alquran  yang  menjamin  kebebasan beragama.  Al-hasil  berdasarkan  teks  al- Qur’an  dan  hadis  maka  memasukkan tindakan riddah sebagai jar ī mah ḥ ud ū d adalah  tidak  sesuai  dengan  fakta-fakta normatif dan historis (tekstual dan kontekstual).
Al-Hasil  hadis  diatas  secara    tekstual  memang  berupa  perintah  nabi untuk    menghukum  mati  pelaku  Murtad,  tetapi  bisa  jadi  yang  dimaksud  Nabi dalam hadis tersebut bukan atas kemurtadannya semata melainkan bagi orang yang  melakukan  penghianatan  berat  terhadap  kaum  muslimin  dengan bergabung bersama pasukan musuh ketika kaum muslimin berperang melawan
14 Ma ḥ m ū d Shal ṭ ū t, al-Isl ā m Aq ī dah wa Shar ī’ah , h.289 15 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Koleksi  Hadīts - Hadīts  Hukum ,  (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), Jilid IX, Cet. Ke-3. h.249.
16 M. Quraish Shihab, Wawasan al- Qur’an tentang Kebebasan Beragama ‛ , dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus (ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama , (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998), h.190.
mereka,  atau  orang  yang  melakukan  kejahatan  besar  lainnya  terhadap  kaum muslimin. 17

## Pandangan Ulama  Fiqh Tentang Pidana Murtad
Dalam  pandangan  fikih-fikih  tradisional  hukuman  pelaku  murtad harus dibunuh  bahkan  hukuman  itu  dikenakan  tanpa  harus  melihat  konteks  yang melatarbelakangi  turunnya  hadis-hadis  perintah  hukuman  tersebut.  Diantara pandangan-pandangan  ulama  fikih  klasik  dinyatakan  bahwa  laki-laki  murtad harus dihukum mati sepanjang ia dewasa dan dalam keadaan sadar dikecualikan orang  mabuk  dan  gila.  Bahkan  menurut  ulama  hanafiah  dan  ulama  syiah seorang  wanita  pelaku  murtad,  harus  dipenjarakan  sampai  dia  bertobat  dan kembali  ke  Islam  tetapi  menurut  Ibn  Hanbal,  Maliki  dan  Syafie  ia  juga  tetap dihukum mati. 18
Ketetapan hukuman mati  bagi pelaku murtad ini menimbulkan banyak pertanyaan  dikalangan  ulama  kontemporer.  Apakah  benar  hukum  Islam demikian  dan  apakah  tidak  bertentangan  dengan maqashi du  syari’ah (tujuan- tujuan  syariah)  yaitu  mencegah  kerusakan  dari  dunia  manusia  dan mendatangkan  kemaslahatan  bagi  mereka,  mengendalikan  sesuatu  dengan kebenaran,  keadilan  dan  kebijakan  serta  menerangkan  jalan-jalan  yang  lurus yang harus dilalui dihadapan akal manusia. 19
Pada umumnya masalah murtad dalam kitab-kitab fikih dimasukkan ke dalam  bagian  fikih jinayat (pidana),  dan  diulas  secara  cukup  detail  dalam berbagai kitab fikih mazhab yang ada. Hampir semua pendapat fikih, mengarah kepada  satu  pembenaran  adanya  pembunuhan  terhadap  pelaku  murtad,  jika pelakunya  adalah  bergender  laki-laki,  dan  memenuhi  persyaratan-persyaratan seperti  yang  telah  dirumuskan  dalam  kitab-kitab  fikih. 20 Terkecuali  kalau perbuatan  itu  dilakukan  orang  gila,  anak  kecil  yang  belum  bisa  mencapai  usia dewasa ( tamyiz atau mumayyiz ), orang mabuk, atau dipaksa selama hatinya tetap dalam keadaan iman.
Adapun dalil-dalil yang dijadikan argumentasi hukum oleh para fuqoha dalam  menetapkan  hukuman  pembunuhan  terhadap  pelaku  murtad,  adalah hadis  yang  diriwayatkan  dari  banyak  versi,  namun  yang  paling  terkenal  dan sahih  di  antara hadis-hadis  tersebut  adal ah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abd
17 Muhammad Abdul Halim, Memahami al- Qur’an : Pendekatan Gaya Dan Tema , (Bandung: Marja’, 2002), h .112.
18 Tri Wahyu Hidayati, Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM , (Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008), h.46.
19 M. Hasbi Ash Shiddiqey, Filsafah Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.177.
20 Abu al- Hasan ‘Al ib. Muhammad  b. Hab ī bn al-M ā ward ī al-Basr ī , al-H ā w ī al-Kab ī r f ī Fiqh Madhhab al-Im ā m al-Sh ā fi ‘ ī , Tahq īq & Ta‘lī q: ‘Alī Muhammad Mu‘awwaddan Ā dil Ahmad ‘Abd al - Mawj ū d, Juz 13, Cet. ke-1 (Beirut: D ā r al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1994), h.149
Allah  bin  ‘Abbas,  Siapa  yang  mengubah  agamanya,  maka  bunuhlah  ia,‛  dan hadis  dari  ‘Abd  Allah  bin  Mas‘ud,  Tidak  halal  darah  seorang  muslim  yang bersaksi  bahwa  ‘Tiada  Tuhan  selain  Allah  dan  aku  (Muhammad  SAW)  adalah utusan- Nya’ kecuali karena salah satu dari tiga hal: pembunuhan, zina muhson , serta  meninggalkan  agama  dan  keluar  dari  jama'ahnya,  seluruh  hadisnya berstatus ahad.
Jika  ditelaah  atau  dikaji  secara  historis,  semenjak  munculnya  mazhab- mazhab  fikih,  umat  Islam  tel ah  sepakat  (ijma’)  tentang  sanksi  bunuh  terhadap orang  yang  murtad  dari  Islam,  berdasarkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn ‘Abbas  di  atas  Akan  tetapi,  mereka  tidak  menganggap  pembunuhan  tersebut sebagai  sanksi  atas  keadaan  keluar  dari  Islam  atau  kufur.  Mereka  menganggap hanya  sebagai  hasil  dan  akibat  pengkhianatan  mereka  terhadap  agama  Islam. Dengan  kata  lain ‘illat dari  sanksi  bunuh  terhadap  seorang  murtad,  bukanlah kufr, seperti diasumsikan oleh mayoritas ulama Shafi‘iyyah, melainkan hirabah. 21
Shaikh  Muhammad  al- Tahir  bin  ‘Ashur  dalam  kit ab  tafsirnya  al-Tahrir wa  al-Tanwr  orang  kafir  pada  dasarnya  tidaklah  dibunuh,  karena irtidad merupakan  keluarnya  seseorang  atau  kelompok  dari  kesatuan  Islam.  Maka dengan  keluarnya  ia  dari  Islam  setelah  ia  masuk  ke  dalamnya,  sembari menyatakan bahwa ketika ia bercampur dengan agama ini ia merasa tidak cocok dan menemukan apa yang ada sebelumnya lebih baik. Maka, hal ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap agama, dan juga merupakan pembuka jalan bagi  orang  yang  ingin  mencabik-cabik  agama.  Hal  ini  bisa  menyebabkan disintegrasi kelompok. Seandainya tidak ada sesuatu yang dijadikan penghalang terhadap hal itu, maka manusia tidak akan pernah jera. Dan tidak satu pun yang bisa menjadi penghalang selain hukuman mati. Oleh karena itu, hukuman mati dijadikan  sebagai  sanksi  bagi  pelaku  apostasi  sehingga  seorang  tidak  akan masuk agama Islam kecuali dengan penuh kesadaran dan pengetahuan. 22

## Kesimpulan
Kesimpulan tentang hukuman mati bagi orang murtad  berdasarkan hadis diatas  adalah  apabila  dipahami  secara  harfiah  hadis  diatas  dengan  jelas  Nabi memerintahkan  agar  pelaku  murtad  dihukum  mati,  namun  apabila  dipahami secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang memerangi  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  orang  yang  melakukan  penghianatan kepada kaum muslimin saat berperang dengan bergabung kepada kaum kafir.
21 Muhammad  Sa‘ id  Ramad ā n al-Buti, al-Jih ā d  f ī al-Isl ā m:  Kayfa  Nafhamuhu  wa  Kayfa Num ā risuhu, (Beirut: D ā r al-Fikr al- Mu‘ā sir, 1993), h.210. 22 Muhammad}  T āhir  Ibn  ‘Ā sh ū r, al-Tahr } ī r  wa  al-Tanw ī r ,  Jilid  1,  Juz  2  (Tunisia:  D ā r  al- Sahn ū n, 1997), h.336.
Adapun  yang  menjadi  Alasan  pemahaman  diatas  adalah  karena  jika dipahami  harfiah  saja  maka  akan  bertentangan  dengan  prinsip  kebebasan beragama  sebagaimana  termaktub  dalam  al-quran  dan  tidak  ada  teks  yang secara eksplisit yang menyatakan hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati. Alquran hanya menjelaskan bahwa orang yang murtad dan tidak bertaubat maka  terhapuslah  semua  amal-amalnya,  dan  ia  akan  menghuni  neraka  untuk selama-lamanya.  Sanksi  bagi  orang  murtad  yang  disebutkan  dalam  al- Qur’an adalah  sanksi  ukhrawi;  dan  bukan  sanksi  fisik.  Sanksi  tersebut  berupa  tidak mendapatkan  petunjuk,  tidak  mendapat  ampunan,  dan  amal  dinilai  sia-sia. Mereka juga mendapat laknat dari Allah dan para malaikat, sehingga di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka.

## Daftar Pustaka:
Ahmad, Musnad Ahmad bin Hanbal , vol. 5. Kairo: Muassasah Qarthabah , t.th.
Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
Al-Basr ī , Abu al- Hasan ‘Al i bin Muhammad  bin Hab ī bn al-M ā ward ī . al-H ā w ī al- Kab ī r f ī Fiqh Madhhab al-Im ā m al-Sh ā fi ‘ ī , Tahq īq & Ta‘lī q: ‘Alī Muhammad Mu‘awwaddan Ā dil Ahmad  ‘Abd  al -Mawj ū d,  Juz  13,  Cet.  ke-1.  Beirut: D ā r al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1994.
Al-Buti, Muhammad Sa‘ id Ramad ā n. al-Jih ā d f ī al-Isl ā m: Kayfa Nafhamuhu wa Kayfa Num ā risuhu, Beirut: D ā r al-Fikr al- Mu‘ā sir, 1993.
Al-Khatib, Muhammad Ajaj . Uhsul al-Hadits, Terj. Jakarta, Gaya Media Pratama,
2002.
Al-Malibari, Hamzah  ‘Abdullah . Kaifa  Nadrus  ‘ilm  Takhrij  al -Hadis .    Beirut,  Dar Ibn Hazm, 2009.
Al-Naw ā w ī , Ṣ a ḥ ī ḥ Muslim  bi  Shar ḥ al-Naw ā w ī , Jilid  XI.  Beirut:  D ā r  al-Fikr, 1403/1983.
Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Hasbi. Koleksi  Hadīts - Hadīts  Hukum ,
Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, Jilid IX, Cet. Ke-3.
Ash-Shiddiqey, M. Hasbi. Filsafah Hukum Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
'Awdah, Abd al-Q ā dir. al-Tashr ī ' al-Jin ā ' ī al-Isl ā m ī , Jilid I. Beirut: D ā r al-Kit ā b al- B ā b ī , t.th.
Depertemen  Agama  RI, Ensiklopedi  Islam ,  (Jakarta:  Penerbit  CV  Anda Utama,1993), hlm.226.
Halim,  Muhammad  Abdul, Memahami  al- Qur’an :  Pendekatan  Gaya  dan  Tema , Bandung: Marja’, 2002.
Hidayat, Komaruddin; Gaus, Ahmad. (ed.), Passing Over: Melintasi Batas Agama ,
Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.
Hidayati, Tri Wahyu. Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum  Islam  dan  HAM ,  Surabaya:  STAIN  Salatiga  Bekerja  sama  dengan JPBOOKS, 2008.
Ibn ‘Ā sh ū r, Muhammad T ā hir. al-Tahr ī r wa al-Tanw ī r , Jilid 1, Juz 2. Tunisia: D ā r al-Sahn ū n, 1997.
Qadiri, Abdullah Ahmad. Murtad Dikutuk Allah , Pustaka Mantiq, tth.
Qudsiah,  Wifa  Latifah;  Gustiawati,  Syarifah. "Peranan  Wanita  Karir  Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Mazhab Syafi-iyyah," dalam Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 (2017).
Sa’îd, Jawdat. Lâ Ikrâh  fî  al-Dîn: Dirâsah  wa  Abhâth  fî  al-Fikr  al-Islâmî ,  Damaskus: al- ‘Ilm wa al -Salâm, 1997.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, IX, terj. Moh. Husein. Bandung:al- Ma’arif, 1996.
Suryadi;  Suryadilaga,  Muhammad  al-Fatih. Metodologi  Penelitian  Hadits,
Yogyakarta: Teras, 2009.
Yunus,  Nur  Rohim;  Sholeh,  Muhammad;  Susilowati,  Ida. "Rekontruksi  Teori Partisipasi  Politik  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Politik  Negara" dalam  Salam;
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH
1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (centered);
b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
1) Judul;
2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
5) Pendahuluan;
6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
7) Penutup; dan
8) Pustaka  Acuan  (hanya  memuat  sumber-sumber  yang  dirujuk  dan  sedapat  mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
g. Pengutipan  kalimat.  Kutipan  kalimat  ditulis  secara  langsung  apabila  lebih  dari  empat  baris dipisahkan  dari  teks  dengan  jarak  satu  spasi  dengan  ukuran  huruf  10  point.  Sedangkan kutipan  kurang  dari  empat  baris  diintegrasikan  dalam  teks,  dengan  tanda  apostrof  ganda  di awal  dan  di  akhir  kutipan.  Setiap  kutipan  diberi  nomor.  Sistem  pengutipan  adalah footnote (bukan bodynote atau endnote). Penulisan footnote menggunakan  sistem  turabian.  Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
h. Pengutipan  Ayat  Alquran  dan Hadis.  Ayat  yang  dikutip  menyertakan  keterangan  ayat  dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al- Mu’min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al- Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi  versi  cetak  kitab  Hadis  yang  dikutip.  Hadis  harus  dikutip  dari  kitab-kitab  Hadis standar ( Kutub al- Tis‘ah);
i. Cara  pembuatan footnote.  Footnote ditulis  dengan font  Palation size 9,  untuk  pelbagai sumber, antara lain:
1) Buku:  nama  utuh  penulis  (tanpa  gelar), judul  buku (tempat  terbit:  penerbit,  tahun  terbit), cetakan,  volume,  juz,  halaman.  Contoh:  Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Roscoe  Pound, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
2) Artikel  sebagai  bagian  dari  buku  (antologi),  contoh:  Hikmahanto  Juwana,  “Penegakan Hukum  dalam  Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi Indonesia”,  dalam  Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara, Hukum  Pidana,  dan  Hukum  Islam, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Gorup,  2012),  h. 127.
3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, “Problem Yuridis RUU Syariah” dalam http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah,  diunduh  pada  20  Maret 2012.
4) Artikel  dari  majalah,  contoh:  Susilaningtias,  “Potret  Hukum  Adat  pada  Masa  Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
5) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Jimly  Asshiddiqie,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
j. Pustaka  Acuan:  daftar  pustaka  acuan  ditulis  sesuai  urutan  abjad,  nama  akhir  penulis diletakkan di depan. Contoh:
1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
2) Buku  terjemahan,  contoh:  Pound,  Roscoe, Pengantar  Filsafat  Hukum:  Buku  III, diterjemahakan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, “ Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah  konstitusi  dalam  ranah  kegentingan  yang  memaksa” , dalam Jurnal  Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014).
4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law  and  Development: Problem  dan  Fundamen  bagi  Solusi  Indonesia”,  dalam
Muhammad  Tahir  Azhary, Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Pidana,  dan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
5) Artikel  yang  dikutip  dari  internet,  contoh:  Kharlie,  Ahmad  T holabi, “Problem Yuridis RUU Syariah”  dalam  http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem -yuridis-ruu-syariah,  diunduh pada 20 Maret 2012.
6) Majalah, contoh: Susilaningtias, “Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial”, dalam Forum Keadilan, No. 17, 20 Agustus 2006.
7) Makalah  dalam  seminar,  contoh:  Asshiddiqie,  Jimly,  “Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Kuliah  Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap  naskah  yang  tidak  mengindahkan  pedoman  penulisan  ini  akan  dikembalikan  kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan  (Juni  dan  Desember)  dengan  mengupload  pada  laman  OJS  jurnal  pada  alamat Website: http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id . Permalink: https://uika- bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor. []