Dampak  Digitalisasi  dalam  Pembangunan:  Strategi  Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang

## Ferli Yuledi
Universitas Lampung, Indonesia
pakbing1974@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history:
Received November 03, 2023 Revised January 31, 2024 Accepted May 16, 2024

## Abstract
Tulang  Bawang  Regency  is  a  district  located  in  Lampung  Province, Indonesia. As a regional government unit, Tulang Bawang Regency faces various  challenges  in  managing  its  regional  finances.  The  financial performance of the Regional Revenue Center in Tulang Bawang Regency is  very  important  because  it  will  affect  the  district's  ability  to  provide public  services  to  its  people.  Good  financial  performance  will  help  in financing  development  projects,  infrastructure  development,  health services,  education,  and  various  other  important  sectors  that  are  needed by local communities.  The challenge faced by Tulang Bawang Regency is the complexity of planning, managing, and allocating regional financial resources, especially Regional Original Income which is the main source of  regional  income.  Apart  from  that,  strategic  policies  implemented  by the  regional  government  also  have  a  very  important  role  in  determining the  financial  performance  of  Tulang  Bawang  Regency.  The  main objective  of  this  research  is  to  determine  the  influence  of  strategic policies  and  Regional  Original  Income  on  the  financial  performance  of the Regional Revenue Center in Tulang Bawang Regency. With a better understanding  of  the  factors  that  influence  regional  financial performance,  the  Tulang  Bawang  Regency  government  can  plan  more effective  policies  to  improve  community  welfare  and  regional development.
Keywords :  Digital  Impact,  Regional  Development  Plan,  Regional Original Income Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index This is an open-access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pemerintah  menggunakan  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  utama  dan pengendali ekonomi. Salah satu sumber pendapatan, pajak, digunakan untuk membiayai pengeluaran  pemerintah,  baik  rutin  maupun  non-rutin,  seperti  membangun  dan memperbaiki  infrastruktur,  memberikan  layanan  pendidikan  dan  kesehatan  (Sahrani, 2020). Menurut UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1  ayat  (1),  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  diberikan  oleh  individu atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kontribusi  pajak  berdampak  pada  pemerintah daerah, atau pajak daerah, selain negara.

## Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Pajak  daerah  adalah  pungutan  wajib  yang  dikenakan  kepada  individu  atau organisasi  oleh  pemerintah  daerah  tanpa  kontraprestasi  langsung.  Menurut  Rahayu (2013:  46),  pajak  daerah  dapat  dikenakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dan pembangunan. Karena pembangunan daerah  merupakan bagian dari pembangunan nasional,  perlu  ada  dana  untuk  membiayainya.  Pemerintah  daerah  diberi  kesempatan untuk  memanfaatkan  sumber  daya  keuangan  yang  tersedia,  yang  diberikan  kepada mereka  oleh  pemerintah  pusat  melalui  desentralisasi.  Ini  memungkinkan  pemerintah daerah  untuk  berkembang  dan  mengawasi  diri  mereka  sendiri.  Bagian  pembiayaannya juga  terdesentralisasi  seiring  dengan  desentralisasi  ini.  Ini  berarti  bahwa  daerah  harus memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri biaya pembangunan. Setiap daerah yang diberi otonomi diwajibkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mereka.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  barometer  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  jika  proporsi  penerimaan  PAD  sangat  kecil  maka  akan terjadi  ketidakseimbangan  keuangan  daerah  atau  fiscal  gap  yang  terjadi  diantara  fiscal capacity  dan  fiscal  need  (Ramadona  Simbolon  &  Sri  Elviani,  2017).  Hal  tersebut seharusnya  memicu  dan  memotivasi  pemerintah  daerah  melakukan  peningkatan realiasasi  pendapatan  daerah  dari  tahun  ke  tahun  karena  apabila  fiscal  gap  tersebut terjadi  maka  akan  menimbulkan  masalah  yang  besar  di  masa  yang  akan  datang  dan untuk  menghindari  hal  tersebut  maka  diperlukannya  sistem  yang  baik,  peraturan  yang tegak, strategi yang akurat, serta kebijakan yang sesuai.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  sudah  menggalakkan  perihal pemungutan  pajak  daerah  tetapi  pada  faktanya  hal  tersebut  tidak  dapat  terbukti dikarenakan tingkat realisasi yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan sehingga seharusnya perlu ada evaluasi terkait aturan tersebut. Kemudian potensi pendapatan asli daerah  di  wilayah  Kabupaten  Tulang  Bawang  tergolong  sangat  baik  sejauh  ini  namun masih bertolak belakang dengan tingkat realisasi hal tersebut harusnya ditinjau lagi oleh Pemerintah Daerah terkait data potensi tersebut  apakah seudah sesuai  fakta atau tidak, dan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dan apakah strategi yang sudah diterapkan sudah optimal untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli  daerah.  Dan  dari  segi  kebijakan,  kebijakan  yang  telah  diterapkan  harus  efektif karena  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  realisasi  pendapatan  asli daerah  (Alhusain,  A.  S.,  Mauleny,  A.  T.,  &  Sayekti,  N.  W.  2018).    Presentase  tingkat pencapaian realisasi pendapatan asli daerah pada kabupaten Tulang Bawang mengalami fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Dari  tahun  2014  hingga  2015  mengalami  penurunan sebanyak  6,76  %  lalu  pada  tahun  2016  target  dinaikkan  lagi  menjadi  Rp. 48.000.000.000.- tetapi tidak mampu mendongkrak prensentase pencapaian dari 82,26% pada tahun 2015 turun menjadi  55,03% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 target  penerimaan  dinaikkan  secara  drastis  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  sejumlah  Rp. 114.132.547.876.-  yang  hanya  mencapai  presentase  pencapaian  sebesar  35,86%  atau dapat di simpulkan turun dari tahun sebelumnya. Dan lebih menariknya lagi, pada tahun 2018  target  penerimaan  kembali  diturunkan  namun  presentase  pencapaian  kembali mengalami penurunan sebesar 4,9% ke 30,96% lalu pada tahun 2019 target penerimaan kembali  di  turunkan  menjadi  Rp,  97.315.752  dan  presentasi  pencapaian  meningkat sebesar  39,58%  lalu  pada  tahun  2020  target  dinaikkan  secara  drastic  tetapi bertolakbelakang  dengan  realisasinya  yang  hanya  34,82%  dan  terjadi  kenaikan  pada tahun 2022 sebesar 14,11% tetapi targetnya pun dinaikkan.
Digitalisasi  pajak  menjadi  tantangan  tersendiri  yang  dihadapi  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak  pada  saat  pembayaran  pajak. Digitalisasi  pajak  ialah  sebuah  inovasi  pada  layanan  pajak  yang  memberikan  fasilitas berupa aplikasi layanan perpajakan berbasis online atau jaringan internet kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan kemudahan dalam penggunaanya seperti dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Tambun & Atmojo, 2020:80). Digitalisasi pajak bertujuan untuk memberikan  layanan  pelaporan  yang  lebih  kepada  wajib  pajak  ada  saat  pembayaran pajak.  Direktorat  Jenderal  Pajak  membuat  pembaruan  pada  sistem  pajak  di  Indonesia pada  saat  sekarang  sudah  berubah  dari  manual  ke  digitalisasi  yang  berbasis  e-system atau online yang disebut  juga dengan digitalisasi antara lainnya seperti E-Registration, E-SPT, E-Filling, dan E- Billing adalah contoh dari layanan elektronik yang digunakan wajib pajak (Murniati Sulistyorini, Siti Nurlaela, 2020:371) Untuk itu tujuan penelitian ini adalah utnuk  mengetahui  strategi dan kebijakan apa yang ingin diterapkan, sebagai pusat  pendapatan  maka  kinerja  keuangan  dalam  pusat  pendapatan  pun  harus  dilihat sehingga  titik  kelemahan  dari  sumber  –  sumber  realisasi  pendapatan  daerah  dapat diketahui sehingga dapat disimpulkan strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan.
Telah  banyak  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  masalah  ini, diantaranya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Primahadi  (2021)  Kontribusi  Pajak  dan Retribusi  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Serta  Tingkat  Kemandirian Daerah Kota Pariaman. Kajian tersebut merupakan sebuah penelitian yang menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Pariaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menentukan dampak dari perubahan undang-undang tahun 2000 dan 2009 terhadap kontribusi dan efektivitas pajak daerah di Kota  Padang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kuantitatif  dan data  sekunder  dari  tahun  2007-2012.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  ada perbedaan  signifikan  dalam  kontribusi  dan  efektivitas  pajak  daerah  di  Kota  Padang akibat perubahan undang-undang tahun 2000 dan 2009, kecuali untuk pajak iklan. Hal ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  undang-undang  tersebut  tidak  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  pendapatan  daerah.  Penelitian  ini  memberikan  beberapa implikasi  penting.  Pertama,  pemerintah  perlu  meningkatkan  pengumpulan  pajak  untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni,  S., &  Khoirudin,  R. (2016). Analisis  Optimalisasi  Aset  pada  Terminal  Menggala  di  Kabupaten  Tulang  Bawang Provinsi  Lampung.  Jurnal  Manajemen  tentang  Analisis  Evaluasi  Terminal  Menggala sebagai  Aset  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang-Lampung  menggunakan  pendekatan kualitatif-rasionalistik.  Metodologi  kualitatif-rasionalistik  ini  didasarkan  pada pendekatan  holistik  dan  menyeluruh.  Pendekatan  ini  terdiri  dari  suatu  konsep  umum (grand  concepts)  yang  diteliti  pada  subjek  tertentu  (specifics),  dan  kemudian  temuan penelitian  tersebut  ditempatkan  kembali  pada  konsep  umum  tersebut.  Dikatakan Operasi  Terminal  Menggala  tidak  optimal;  tidak  ada  kendaraan  yang  bergerak  di dalamnya. Ini seharusnya menjadi pusat penarikan retribusi terminal. Retribusi terminal ditarik melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) yang ada di lebih dari 16 lokasi di Kabupaten  Tulang  Bawang,  yang  berjumlah  kurang  lebih  16  titik  punggutan  dan pungutan  liar  (pungli)  di  luar  terminal.  Akibatnya,  Terminal  Menggala  dianggap sebagai  terminal  mati.  Ada berbagai  cara pemerintah Tulang Bawang dalam menaikan pendapatan  asli  daerahnya  akan  tetapi  masih  sering  mengalami  kegagalan  termasuk dengan pajak restoran dan pajak lainnya. Sehingga berbagai sumber yang diyakini bisa
menambah  pendapatan  daerah  menjadi  terabaikan  karena  strategi  yang  diambil  atau kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran atau kurang efektif.

## METODE
Penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Ini adalah data yang dikumpulkan  secara  langsung  oleh  peneliti  untuk  menjawab  masalah  atau  tujuan penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  metode  seperti  survei  atau  observasi. Penelitian  deskriptif  kualititatif  seperti  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  dan menerangkan penelitian dengan menggunakan data primer seperti hasil wawancara dan observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  lapangan.  Mereka  melakukan  ini  dengan menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan meninjau literatur dari publikasi dan data Kabupaten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Digitalisasi  adalah  sistem  internet  yang  mengubah  kebijakan  dan  administrasi perpajakan di negara-negara dan di seluruh dunia dengan memberikan alat-alat baru dan menghadirkan  masalah  baru  (Project  et  al.,  2020).    Selain  itu,  sebagai  administrator perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi masalah disrupsi digital,  atau  gangguan,  digital  saat  memperbaiki  infrastruktur  teknologi  perpajakan. Pengembangan  sistem  DJP  utama  dan  sistem  pendukung  lainnya  merupakan  langkah pertama  menuju  reformasi  teknologi  informasi.    Pelaporan  SPT  Pajak  yang  dilakukan secara elektronik atau melalui internet melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online)  atau  saluran  e-Filing  resmi  lainnya  yang  ditetapkan  pemerintah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dikenal  sebagai  e-Filing.  E-Filing  pajak  memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, seperti hemat waktu dapat  melaporkan  pajak  online  kapan  saja  dan  di  mana  saja,  dan  memiliki  bukti pelaporan.
Dengan  digitalisasi  seharusnya  mempermudah  pekerjaan  pemerintah  dalam  hal pemungutan  pajak  daerah.  Akam  tetapi  dalam  kenyataannya  masih  banyaknya  warga yang  belum  memiliki  kesadaran  akan  ketaatan  membayar  pajak.  Terbukti  dengan  para pedagang  tidak  menggunakan  tapingboxnya  karena  alasan-  alasan  tidak  tau  cara pemakaian  maupun.  Hal  ini  dibenarkan  pegawai  Bapenda  Kabupaten  Tulang  Bawang yang melihat bagaimana kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bukan hal yang mudah dalam realisasinya. Ada banyak factor, yaitu:
1. Tidak mau  membayar pajak karena gagap teknologi;
2. Melakukan pembayaran tidak menggunakan tapingbox;
3. Usahanya tidak besar sehingga merasa dirugikan dengan membayar pajak Walaupun  demikian  terekam  dalam  dokumentasi  Bapenda  Kabupaten  Tulang Bawang bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan seperti diterangkan pada Tabel  1,  dimana  disebutkan  bahwa  Kabupaten  Tulang  Bawang  benar-benar memperhatikan  dan  menggunakan  strategi  dalam  meningkatkan  pendapatan.  Hal  ini merupakan  hal  yang  sangat  fundamental  bagi  keberlangsungan  sebuah  lembaga  dan sebuah  Negara.  Dimana  keuangan  memegang  peran  yang  sangat  penting  untuk penganggaran  sebuah  daerah  itu  sendiri.  Penerapan  sistem  digitalisasi  perpajakan dimana pada dimensi software digitalisasi yang digunakan, mengadopsi penelitian yang menyatakan  bahwa  e-tax  yang  merupakan  digitalisasi  perpajakan  yang  menggunakan software e-filing, s-billing, dan e-SPT di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Dimana  dalam  penggunaan  e-tax  tersebut  dapat  mempermudah  wajib  pajak  di  dalam melakukan  pembayaran  termasuk  di  dalamnya  adalah  penghitungan  pajak  yang  harus dibayarkannya dan pelaporan kewajiban perpajakannya (Rachdianti, 2016).
Tabel 1. Rekapitulasi Realisasi Laporan Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Uraian Realisasi Penerimaan 2020 2021 2022 Pajak Hotel 79.389,267,00 446.239.027,00 338.635.761,00 Pajak Restoran 1.126.860.846,00 1.183.736.402,00 1.933.059.993,00 Pajak Hiburan 54,420.846,00 17.759.137,00 308.629.634,00 Pajak Reklame 928.913.412,00 888.477.483,00 Pajak Penerangan Jalan 14,483.093.918,00  16.328.745.971,00  17.913.832.349,00 Pajak Parkir 284.797.200,00 280.721.000,00 298.102.500,00 Pajak Air Tanah 635.502.480,20 1.069.253.918,20 1.158.669.938,92 Pajak Sarang Burung Walet 29.010.000,00 26.120.000,00 12.250.000,00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 275.750.000,00 141.250.000,00 55.231.325,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 4.883.231.515,00 7.584.495.183,00  11.668.477.215,00 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkota 277.629.194,00 357.616.977,00 256.733.247,00 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.271.863.078,00 1.187.019.400,00 951.527.935,00
Jumlah Pajak Daerah  24.330.461.756,20  29.511.434.498,20  34.895.149.897,92 Sumber : Bapenda Kabupaten Tulang Bawang. 2023
Di  Tulang  Bawang  sendiri,  Bapeda  Tulang  Bawang  memiliki  aplikasi  elektronik system  informasi  kepatuhan  pajak  (e-Sikep  Tulang  Bawang)  pelayanan  pajak  daerah bagi wajib pajak dimana e-Sikep Tulang Bawang adalah aplikasi layanan pajak daerah sebagai  upaya  percepatan  pelayanan  pajak  daerah  secara  online,  yang  dapat diunduh/digunakan oleh wajib pajak melalui playstore di android maupun melalui web service/internet. Dengan adanya digitalisasi pajak yang merupakan proses transformasi dari  analog  menuju  digital.  Digitalisasi  ini  memiliki  beragam  manfaat  bagi  kehidupan masyarakat  maupun  pemerintah.  Manfaat  adanya  digitalisasi  pada  sistem  perpajakan tersebut antara lain:
1. Otomatisasi  data  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  yang  terintegrasi  dengan sistem pada DJP;
2. Meminimalisir kesalahan identitas dengan adanya sistem data matching;
3. Meminimalisir pengeluaran biaya dengan adanya pengurangan dokumen fisik;
4. Turut menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas;
5. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama masih terkoneksi dengan internet;
6. Meningkatkan  efisiensi  waktu  pelayanan  publik,  seperti  tidak  ada  lagi  antrean untuk melapor pajak di KPP;
7. Lebih mudah, teratur, dan sistematis;
8. Meningkatkan  tax  ratio  sebab  mendorong  kepatuhan  masyarakat  membayar  dan melapor pajak dengan cara yang lebih mudah.;
9. Dengan sistem yang transparansi dan akuntabel dapat mencegah korupsi di sektor perpajakan
Dalam  Mardiasmo  (2016:14),  disebutkan  bahwa  pajak  daerah  yang  selanjutnya disebut  pajak,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutangoleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-undang,dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  atau  kontribusi  wajib  yang  diberikan  oleh  penduduk  suatu  daerah  kepada pemerintah  daerah  ini  akan  digunakan  untuk  kepentingan  pemerintahan  dan kepentingan  umum  suatu  daerah.Contohnya  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan, pembukaan  lapangan  kerja  baru,  dan  kepentingan  pembangunan  serta  pemerintahan lainnya.  Selain  untuk  pembangunan  suatu  daerah,penerimaan  pajak  daerah  merupakan salah  satu  sumber  Anggaran  Pendapatan  Daerah  (APBD)  yang  digunakan  pemerintah untuk  menjalankan  program-program  kerjanya.  Berdasarkan  Undang-undang  Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, berikut ciri-ciri pajak daerah:  Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini  akan  digunakan  untuk  kepentingan  pemerintahan  dan  kepentingan  umum  suatu daerah.  Contohnya  seperti  pembangunan  jalan,  jembatan,  pembukaan  lapangan  kerja baru,  dan  kepentingan  pembangunan  serta  pemerintahan  lainnya.  Selain  untuk pembangunan  suatu  daerah,penerimaan  pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk  menjalankan program-program  kerjanya.  Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  28 Tahun 2009 tentang PDRD.
Namun  dengan  segala  kemudahan  yang  telah  ada,  masyarakat  cenderung  kurang memiliki  kesadaran  mengenai  tanggung  jawabnya  sebagai  wajib  pajak.  Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat. Berikut adalah strategi-strategi yang diperlukan, yaitu:
1. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar Wajib Pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di  lapangan  masih  ada  ketidakpuasan  terhadap  pelayanan  pemungutan  pajak. Perbaikan  pelayanan  kiranya  dapat  dilakukan  dengan  cara  memberikan kemudahan  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  pajak.  Selain  itu  pelayanan  juga harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Perbaikan- perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melangkah ke kantor pajak.
2. Strategi  kedua  adalah  meningkatkan  jumlah  tenaga  pemeriksa  di  Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat  menimbulkan  efek  jera  terhadap  masyarakat  sehingga  dapat  menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.
3. Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembayaran pajak vis digital  maupun  edukasi  secara  berkelanjutan  untuk  meningkatkan  kesadaran  atas pentingnya  membayar  pajak.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  sosial  media. Terlebih,  akan  lebih  baik  jika  rasa  bangga  membayar  pajak  ditanamkan  kepada generasi  penerus  dari  sekarang  ini.  Sehingga  kedepannya  akan  muncul  kerelaan dalam membayar pajak.
4. Strategi  keempat  adalah  melakukan  internalisasi  nilai-nilai  Kementerian Keuangan  untuk  menguatkan  moral  dan  integritas  pegawai  pajak  dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra Good Governance  bisa  terbentuk  di  masyarakat.  Timbulnya  citra  Good  Governance diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat  wajib  pajak,  sehingga  kegiatan  pembayaran  pajak  akan  menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.

## KESIMPULAN
Strategi  yang  dilakukan  pemerintah  Kabupaten  Tulang  Bawang  memiliki peningkatan  dalam  hal  Pendapatan  Daerah.  Perlunya  kolaborasi  yang  erat  anatara pemerintah  dan  masyarakat.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mengusulkan  strategi dan  kebijakan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  realisasi  pendapatan.  Dalam  konteks Pusat Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang, strategi dan kebijakan yang efektif dapat mencakup  peningkatan  layanan,  pengawasan  terhadap  wajib  pajak,  peningkatan pemasaran  kesadaran  masyarakat  terkait  pentingnya  kesadaran  wajib  pajak,  dan peningkatan  kerjasama  dengan  sektor  swasta  dan  UMKM.  Digitalisasi  perpajakan membantu  masyarakat  maupun  petugas  pajak  dalam  mempermudah  mendapat  dan memberi  akses  layanan  pajak.  Namun  perlu  sosialisasi  mendalam  kepada  masyarakat terkait pembayaran pajak secara digital karena masih minimnya sumber informasu yang beredar dimasyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  dilakukan,  maka  disarankan kepada  pemerintah  agar  pajak  daerah  dapat  ditingkatkan  salah  satunya  dengan mengawasi penarikan pajak yang lebih baik. Petugas  pajak  perlu  lebih  giat  dalam mensosialisasikan pembayaran pajak secara digital, baik aplikasi yang digunakan, cara menggunakan,  langkah-langkah  hinggak  tools  dalam  aplikasi  pembayaran  pajak. Terakhir yaitu mengukur secara akurat mengenai  besar kemampuan pajak daerah yang digali, supaya tidak melebihi atau mengurangi besarnya kemampuan pajak daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  para  pihak  terkait  dalam  penyelesaian  artikel ini yaitu Bapeda Kabupaten Tulang Bawang, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS
Artikel  ini  ditulis  oleh  FY  yang  berkontribusi  sebagai  peneliti  utama  bertugas mengumpulkan data, analisis dan penyajian data hingga dapat diterbitkan sebagai artikel ilmiah.

## REFERENSI
Alhusain,  A.  S.,  Mauleny,  A.  T.,  &  Sayekti,  N.  W.  (2018).  Kebijakan  dan  strategi peningkatan  pendapatan  asli  daerah  dalam  pembangunan  nasional.  Yayasan Pustaka Obor Indonesia..
Alhusain,  Achmad  Sani,  et  al.  (2018).  Kebijakan  dan  strategi  peningkatan  pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Murniati  Sulistyorini,  Siti  Nurlaela,  Y.  C.  S.  (2020).  Pengaruh  Penggunaan  Sistem Administrasi  E-  Registration,  E-  Billing,  E-Spt,  Dan  E-Filling  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Rsud  Dr. Moewardi Surakarta). 371–379.
Primahadi,  R.,  &  Kurniawan,  R.  (2021).  Analisis  Efektivitas,  Kontribusi  Pajak  Dan Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Serta  Tingkat Kemandirian  Daerah  Kota  Pariaman.  Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business, 5(1), 84-93.
Rachdianti,  F.  T.,  Astuti,  E.  S.,  &  Susilo,  H.  (2016).  Pengaruh  penggunaan  e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol, 11(1).
Simbolon,  R  &  Elviani,  S.  (2017).  Analisis  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara. INA-Rxiv 15 (1).
Sitompul,  M.  &  Lubis,  A.  A.  (2013).  Analisis  Sumber  –  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah  Sebagai  Modal  Pembangunan.  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial Politik, 1 (1), 1-10
Copyright Holder :
© Ferli Yuledi, (2024).
First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under: CC BY SA