## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 29, Nomor 1, April - Juni 2016
Halaman 1 - 188

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 1 - 10
‘MENJADI  SEPERTI  BERAGAMA  LAIN’:    JILBAB  DAN  IDENTITAS  HIBRID

## MAHASISWI KRISTEN ACEH
Muhammad Ansor  --------------------------------------------------------------- 11 - 30 RELASI MODAL SOSIAL DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS DI KECAMATAN LARANGAN, BREBES Mustolehudin  --------------------------------------------------------------------- 31 - 46 INTERNALISASI  NILAI-NILAI  AKHLAK  MELALUI  PEMBELAJARAN  TEMATIK PADA SEKOLAH DASAR SEKOLAH ALAM BOGOR Robi’ah Ummi Kulsum  ------------------------------------------------------------ 47 - 66

## BACAAN KEAGAMAAN AKTIVIS KEAGAMAAN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA (UPI) BANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 67 - 80 MANAJEMEN INOVASI PENDIDIKAN BERORIENTASI MUTU PADA

## MIN MALANG 1 KOTA MALANG
Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 81 - 94

## PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HAMKA
Juju Saepudin  --------------------------------------------------------------------- 95 - 114

## KUALITAS RAUDHATUL ATHFAL DALAM PERSPEKTIF STANDAR PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD): STUDI DI KOTA PADANG, SUMATERA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 115 - 136 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN PRA NIKAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRAMAYU DAN WIDASARI, KABUPATEN INDRAMAYU Ismail  ----------------------------------------------------------------------------- 137 - 150 PENYELENGGARAAN KEPENYULUHAN AGAMA ISLAM NON-PNS

## DI KOTA DEPOK
M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 151 - 168 PENDIRIAN  RUMAH  IBADAT  PASCA  PBM  NOMOR  9  DAN  8  TAHUN  2006: STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAHI Novi Dwi Nugroho  --------------------------------------------------------------- 169 - 184 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 185 - 188

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt, Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  terbagi  ke  dalam artikel-artikel  yang  terkait  dengan  bidang  kehidupan  keagamaan,  pendidikan  agama  dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 1, April-Juni Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Bambang Pranowo (UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas  Indonesia  Depok),  Dr.  Fuad  Fachruddin  (UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta),  dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yusri Akhimuddin, MA.Hum., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2016 Dewan Redaksi

## Novi Dwi Nugroho
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6, Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta
Timur email: novdwinu@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 22 Februari 2016. Revisi 7-15 Maret 2016. Disetujui 31 Maret 2016.

## PENDIRIAN RUMAH IBADAT PASCA PBM NOMOR 9 DAN 8 TAHUN
2006: STUDI PADA GEREJA TORAJA JEMAAT CIMAHI

## HOUSE OF WORSHIP BUILDING PASCA-MINISTERS’ REGULATION NUMBER 9 AND 8 IN 2006: STUDY AT CIMAHI CONGREGATION OF TORAJA CHURCH

## NOVI DWI NUGROHO

## Abstract
This  study  wanted  to  see  the  completed  equipment  regulations  of  team Cimahi  Toraja  Church  building  based  on  PBM  No.  9  and  8  in  2006, particularly in articles 13 and 14, and to see the Toraja sociocultural where the Toraja Church were built. This research was a case study with  socio- juridical  approach,  and  used  the  interview,  observation,  and  document study in data collecting. Juridically, this research found that Toraja Church completed the equipments based on PBM No. 9 and 8 in 2006, and got legal recomendation,  and  the  Toraja  Church  had  heterogeneous  sociocultural, most  of  them  come  from  Indonesia  regions  with  has  their  different sociocultural,  customs,  and  religions.  Moreover,  they  could  comprehend their diversities.
Keywords :  House of worship building, church, gereja, religious conflict, Toraja Church, Cimahi City

## Abstrak
Penelitian ini ingin melihat regulasi yang sudah dipenuhi oleh tim pendirian Gereja Toraja Cimahi sebagaimana sudah diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 khususnya Pasal 13 dan Pasal 14, serta ingin melihat kondisi sosial budaya masyarakat di mana Gereja Toraja ini berdiri. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-sosiologis, pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi  dokumen.  Dari  temuan  di  lapangan,  bahwa  secara  yuridis  formal Gereja  Toraja  sudah  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  PBM  No.  9 dan  8  Tahun  2006,  sehingga  mendapat  rekomendasi  dari  pihak  yang berwenang,  serta  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  yang  berada  di sekitar Gereja Toraja adalah masyarakat yang heterogen yang kebanyakan adalah para pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, mempunyai latar belakang budaya, adat istiadat serta agama yang berbeda, sehingga mereka memahami perbedaan yang ada.
Kata Kunci :  Pendirian rumah ibadat, gereja, konflik agama, Gereja Toraja, Kota Cimahi

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  terdiri dari  berbagai  macam  suku,  agama,  serta budaya  yang  berbeda-beda.  Keberagaman ini  telah  disadari  oleh  para  pendiri  negara kita,  sehingga  melahirkan  suatu  semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang dapat diartikan berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini dimaksudkan agar semua komponen bangsa dapat menyadari, bahwa  keberagaman  yang  ada  dapat menimbulkan  suatu  dampak,  baik  positif maupun  negatif.  Dampak  positifnya  dari keberagaman itu adalah bisa menjadi suatu kekuatan  yang  besar,  apabila  digunakan atau  dikelola  dengan  baik.  Akan  tetapi keberagaman tersebut akan mengakibatkan suatu  konflik  atau  perpecahan  serta kebencian apabila tidak bisa dikelola dengan baik  dan  dapat  menghancurkan  keutuhan bangsa Indonesia.
Salah  satu  potensi  perpecahan  adalah konflik  antarumat  beragama,  yang  salah satunya  adalah  pendirian  rumah  ibadat, sehingga  pemerintah  dalam  hal  ini, Kementerian  Agama  dan  Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan suatu Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri  Dalam  Negeri  No.  9  dan  8  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah Dalam  Memelihara  Kerukunan  Antarumat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah Ibadah.
Pendirian  rumah  ibadat  pada  wilayah publik  terkadang  menimbulkan  persoalan pada  suatu  daerah  dan  tidak  pada  daerah yang  lain.  Persoalan  yang  dimaksud dapat  mencitrakan  kerukunan  umat
beragama pada wilayah tersebut, sehingga Kementerian
Agama menyebutkan pendirian  rumah  ibadat  (KMA  84  Tahun 1996) sebagai salah satu sumber kerawanan dalam kerukunan umat beragama (Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama 2009). Dengan demikian, rumah ibadat yang didirikan  tanpa  mempertimbangkan  situasi dan  kondisi  lingkungan  umat  beragama setempat  cenderung  dapat  menciptakan ketidakharmonisan  antarumat  beragama. Sementara kerukunan umat beragama harus senantiasa dipelihara, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perbendaharaan kata  “pemeliharaan  kerukunan  umat beragama”  ini  menjadi  salah  satu  klausul yang dimunculkan pada Peraturan Bersama Menteri  (PBM)  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
Pendirian rumah ibadat menjadi perhati- an banyak pihak, selain dikarenakan kasus- kasus  pendirian  rumah  ibadat  di  wilayah tertentu  yang  menimbulkan  persoalan, juga  karena  dapat  mengindikasikan kerukunan  umat  beragama  di  wilayah tertentu.  Kerukunan  umat  beragama menjadi  penentu  dari  stabilitas  nasional, yang  tak  lain  akan  mempengaruhi  tatanan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Oleh  karena  pentingnya  pendirian  rumah ibadat  di  tengah  masyarakat  dan  negara, banyak  studi  terkait  pendirian  rumah ibadat  dilakukan,  salah  satunya  dilakukan oleh  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan (Puslitbang)  Kehidupan  Keagamaan  Badan Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama pada 2010. Penelitian Puslitbang ini menyoal tentang pendirian rumah ibadat di  wilayah Jakarta  Timur,  Kota  Bekasi,  Kabupaten Tangerang,  Kota  Denpasar-Bali,  Kabupaten

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184
Minahasa Utara, Kabupaten Sikka-NTT, dan Kota Sorong-Papua.
Hasil  penelitian  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan  menunjukkan,  bahwa  kasus pendirian  rumah  ibadat  yang  ditolak secara  garis  besar  disebabkan  karena persoalan  perizinan  (30  kasus)  dan adanya  kecenderungan  permurtadan  atau missionarisasi  (8  kasus).  Sementara  rumah ibadat  yang  didukung  pendiriannya  oleh masyarakat  dan  pemerintah  daerah  secara garis  besar  pada  soal  perizinan  (15  kasus), ketokohan  (1  kasus),  dan  relasi  sosial  (4 kasus). Jika bertolak pada angka, baik kasus yang ditolak dan didukung didominasi pada masalah perizinan.
Salah  satu  kajian  lain  terkait  pendirian rumah ibadat dilakukan oleh Wahid Institute (WI)  pada  2008  mengenai.  Hasil  kajian  WI pada  tahun  tersebut  sejak  Januari  sampai November  menunjukkan  adanya  21  kasus pendirian  rumah  ibadat  (Wahid  Institute 2008). Kasus konflik pendirian rumah ibadat dominan  dialami  umat  Kristiani  (16  kasus), selain  itu  umat  Islam,  Hindu,  Buddha,  dan Khonghucu masing-masing memiliki 1 kasus. Satu  kasus  yang  lain  tidak  teridentifikasi dari  agama  tertentu,  melainkan  lebih kepada  kelompok  pemujaan.  Laporan  KBB (Kebebasan Beragama/Berkeyakinan) Wahid Institute  pada  tahun  2008  memberikan tawaran  wacana  untuk  lebih  melihat ranah  kedewasaan  dalam  beragama  dan menumbuhkan kepercayaan satu atas yang lain.  Hal  ini  diwacanakan  karena  menurut pandangan  WI,  dalam  bentuk  apapun aturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal Kerukunan Umat Beragama (KUB), baik dalam  persoalan  pendirian  rumah  ibadat maupun  hubungan  antar  agama,  jika pada  ranah  masyarakat  sudah  tertanam
ketidakpercayaan  antar  pemeluk  lainnya, maka  persoalan  kerukunan  antarumat beragama senantiasa akan ada atau tumbuh. WI mengingatkan pentingnya melihat atau memelihara  penerimaan  masyarakat  dalam mendirikan rumah ibadat.
Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa aspek hukum (aturan atau regulasi) menjadi bagian yang penting dalam pendirian rumah ibadat, di samping aspek sosial yang salah satunya adalah peran dari masyarakat dalam memberi dukungan terhadap rumah ibadat akan didirikan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat pendirian rumah ibadat dalam hal ini adalah Gereja Toraja di Kota Cimahi Provinsi  Jawa  Barat,  yang  didirikan  pasca PBM  No.  9  dan  8  Tahun  2006,  yaitu  pada Tahun 2011.
Pendirian  rumah  ibadat  seringkali menimbulkan  permasalahan-permasalahan dan  tidak  jarang  menimbulkan  konflik yang  memicu  perpecahan  di  antara  umat beragama.  Walaupun  secara  regulasi, pendirian  rumah  ibadat  sudah  diatur  di dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006,  namun  implementasi  di  lapangan tidak  jarang  bermasalah,  misalnya  karena adanya  pemalsuan  dokumen  sehingga mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat regulasi/persyaratan  yang  sudah  dipenuhi oleh  tim  pengurusan  surat  izin  pendirian Gereja  Toraja  Jemaat  Cimahi,  sehingga mendapat rekomendasi dari instansi terkait (Kementerian  Agama  setempat,  FKUB,  dan Pemerintah Kota Cimahi) serta ingin melihat kondisi  sosial  budaya  masyarakat,  di  mana Gereja  Toraja  itu  berdiri,  yaitu  masyarakat di  lingkungan  RT.  06  RW.  01  Perumahan Taman  Pondok  Mas  Indah,  Kelurahan
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)
Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan yang memberikan  dukungan,  sehingga  Gereja Toraja bisa berdiri.

## Kerangka Konsep

## Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Ini merupakan sebuah regulasi yang dihasilkan dari  ketetapan  dua  menteri,  yakni  Menteri Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri.  Kedua menteri  tersebut  adalah  Muhammad Maftuh  Basyuni  (Menteri  Agama)  dan  H. Muhammad Ma’ruf (Menteri Dalam Negeri) yang  berkesempatan  menetapkan  PBM tersebut  pada  21  Maret  2006.  PBM  secara garis besar terdiri dari 10 Bab, 31 pasal, dan 62 ayat.
Konsep yang hendak digunakan dalam penelitian ini mengacu pada PBM Nomor 9 dan  8  Tahun  2006  di  atas,  yakni  pada  Bab IV  mengenai  pendirian  rumah  ibadat  Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 14  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  sebagai berikut:
Pasal 13:
1.  Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan  nyata  dan  sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi  pelayanan  umat  beragama  yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2.  Pendirian  rumah  ibadat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan  tetap  menjaga  kerukunan umat  beragama,  tidak  mengganggu ketentraman  dan  ketertiban  umum, serta  mematuhi  peraturan  perundang- undangan.
3.  Dalam  hal  keperluan  nyata  bagi pelayanan  umat  beragama  di  wilayah kelurahan/desa  sebagaimana  dimaksud ayat  (1)  tidak  terpenuhi,  pertimbangan komposisi  jumlah  penduduk  digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi. Pasal 14: 1.  Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 2.  Selain memenuhi persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan  khusus  lainnya.  Persyaratan khusus itu antara lain: a.  Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda Penduduk  pengguna  rumah  ibadat paling  sedikit  90  (sembilan  puluh) orang  yang  disahkan  oleh  pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah  sebagaimana  dimaksud  13 ayat (3);
b.  Dukungan  masyarakat  setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang  disahkan  oleh  Lurah/Kepala Desa;
c.  Rekomendasi  tertulis  Kepala  kantor Kementeria Agama Kabupaten/Kota; d.  Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota. 3.  Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a terpenuhi  sedangkan  persyaratan  huruf b  belum  terpenuhi,  pemerintah  daerah berkewajiban memfasilitasi tersediannya lokasi pembangunan rumah ibadat.

## Nilai-Nilai Multikultural
Keragaman  sering  disebutkan  dengan istilah  yang  berbeda-beda,  Muhammad Yusri FM (2008, 1) mengungkapkan, bahwa ada  tiga  istilah  yang  sering  digunakan untuk  menggambarkan  masyarakat  yang terdiri dari: agama, ras, bahasa, dan budaya yang  berbeda,  yakni  pluralitas  ( plurality ), keragaman  ( diversity ),  dan  multikultural ( multicultural ).  Ketiga-tiganya  sama-sama merepresentasikan hal sama, yaitu keadaan

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184
lebih  dari  satu  atau  jamak.  Lebih  lanjut, Farida  Hanum  dan  Setya  Raharja  (2011, 114)  menjelaskan,  bahwa  keragaman  itu berpengaruh  terhadap  tingkah  laku,  sikap, dan  pola  pikir  manusia,  sehingga  manusia memiliki  cara-cara  ( usage ),  kebiasaan  ( folk ways ),  aturan-aturan  ( mores )  bahkan  adat istiadat  ( customs )  yang  berbeda  satu  sama lain.  Bilamana  keadaan  di  atas  tidak  dapat dipahami dengan baik oleh pihak satu dan lainnya,  maka  akan  sangat  rawan  terjadi persinggungan  yang  kemudian  berbuah pada adanya konflik.
Di  sinilah  perlu  kiranya  nilai-nilai multikultural  mengambil  perannya.  Nilai- nilai multikultural yang dalam Farida Hanum dan  Setya  Raharja  (2011,  116)  dikatakan dalam  bahasa  visi-misi  pendidikan  multi- kultural  dengan  selalu  menegakkan  dan menghargai  pluralisme,  demokrasi,  dan humanisme,  kemudian  dengan  ketiga  hal tersebut  masyarakat  diharapkan  selalu menjunjung  tinggi  moralitas,  kedisiplinan, kepedulian humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.
Sementara itu, menurut H.A.R Tilaar  dalam  Zakiyatun  Baidhawy  dalam Maemunah  (2007,  77-95)  menjelaskan beberapa  nilai-nilai  multikultural  yang  ada, sekurang-kurangnya  terdapat  indikator- indikator  sebagai  berikut:  belajar  hidup dalam  perbedaan,  membangun  saling percaya  ( mutual  trust ),  memelihara  saling pengertian ( mutual understanding ), menjunjung sikap saling menghargai ( mutual respect ),  terbuka  dalam  berpikir,  apresiasi, dan  interdepedensi,  resolusi  konflik,  dan rekonsiliasi  nir  kekerasan.  Sedangkan untuk  memahami  nilai-nilai  multikultural secara umum terdapat empat nilai inti ( core values ),  yaitu: Pertama ,  apresiasi  terhadap
adanya  kenyataan  pluralitas  budaya  dalam masyarakat. Kedua ,  pengakuan  terhadap harkat  manusia  dan  hak  asasi  manusia. Ketiga ,  pengembangan  tanggung  jawab masyarakat dunia. Keempat , pengembangan tanggung  jawab  manusia  terhadap  planet bumi.

## Multikulturalisme
Multikurturalisme secara etimologis terbentuk  dari  tiga  suku  kata,  yaitu:  multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/ paham).  Jadi  multikulturalisme  adalah aliran  atau  paham  tentang  banyak  budaya yang berarti mengarah pada keberagaman budaya.  H.A.R  Tilaar  (2004,  82),  bahwa multikulturalisme  mengandung  pengertian yang  sangat  kompleks  yaitu  “multi”  yang berarti  plural,  “kulturalisme”    kultur  atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis,  karena  pluralisme  bukan sekadar  pengakuan  akan  adanya  hal-hal yang  berjenis-jenis,  tetapi  pengakuan- pengakuan  itu  juga  mempunyai  implikasi- implikasi  politis,  sosial,  ekonomi  (Tilaar 2004,  387).  Tillar  mendefinisikan  lebih lanjut  istilah  multikulturalisme  yang  berarti institusionalisasi  dari  keanekaragaman kebudayaan  yang  dimiliki  oleh  kelompok- kelompok etnis di dalam suatu nation-state melalui bidang-bidang atau sistem hukum, pendidikan,  kebijakan  pemerintah  dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik- praktik keagamaan, dan bidang lainnya.
Sementara  itu,  menurut  Parekh dalam  Farida  Hanum  dan  Setya  Raharja (2011,  115)  mengemukakan  pengertian multikulturalisme  meliputi  tiga  hal,  yaitu: Pertama , multikulturalisme berkenaan dengan  budaya; Kedua ,  merujuk  pada
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)
keragaman  yang  ada; Ketiga ,  berkenaan dengan  tindakan  spesifik  pada  respon terhadap  keragaman  tersebut.  Akhiran “isme” menunjukkan suatu doktrin normatif yang  diharapkan  bekerja  pada  setiap orang  dengan  konteks  masyarakat  dengan beragam budaya.
Musa  Asy’arie  dalam  Choirul  Mahfud (2008,  103)  berpendapat,  bahwa  multi- kulturalisme  adalah  kearifan  untuk  melihat keanekaragaman  budaya  sebagai  realitas fundamental  dalam  kehidupan  bermasya- rakat.  Kearifan  itu  segera  muncul,  jika seseorang  membuka  diri  untuk  menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik  dalam  kehidupan  diri  sendiri  yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat  yang  kompleks,  dan  karenanya muncul kesadaran, bahwa keanekaragaman dalam  realitas  dinamik  kehidupan  adalah suatu  keniscayaan  yang  tidak  bisa  ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.

## Sikap Pluralis
Saefuddin  Azwar  (1997,  4)  menjelaskan, kerangka pemikiran tentang sikap dibagi  menjadi  tiga: Pertama ,  diwakili oleh  Louis  Thrurstone,  Rensis  Likert,  dan Chaarles  Osgood.  Menurut  mereka,  sikap adalah  suatu  bentuk  evaluasi  atau  reaksi perasaan.  Kemudian  juga  dikatakan  oleh Berkowitz  dalam  Saefuddin  Azwar  (1997, 5),  bahwa  sikap  seseorang  terhadap  suatu objek  adalah  perasaan  mendukung  atau memihak  ( favourable )  maupun  perasaan tidak  mendukung  atau  tidak  memihak ( unfavourable ) pada objek tersebut.
Kedua ,  diwakili  oleh  Chave,  Bogardus, LaPierre,  Mead,  dan  Gordon  Allport,
yang  mendefinisikan  sikap  merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu  objek  dengan  cara-cara  tertentu. Ketiga ,  diwakili  oleh  Secord  &  Backman, mendefinisikan  sikap  sebagai  keteraturan tertentu  dalam  hal  perasaan  (afeksi), pemikiran  (kognisi),  dan  predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek  di  lingkungan  sekitarnya  (Saefuddin Azwar 1997, 5).
Sementara menurut Linton dalam Daniel J.  Mueller  (1992,  4)  menyatakan,  bahwa suatu  sikap  adalah  jawaban  diam-diam rahasia  yang  dinyatakan  dalam  suatu  nilai. Semua  definisi  di  atas  sebenarnya  dapat digeneralisasi,  maka  sikap  adalah  reaksi terhadap  suatu  keadaaan,  baik  menolak atau menerima keadaan tersebut dan dapat dinyatakan dalam suatu nilai.

## Pengertian Sikap Pluralis
Pluralitas  ( plurality )  menurut  Muhammad Yusri  FM  (2008:  1)  adalah  konsep  yang mengandaikan  adanya  ‘hal-hal  yang lebih  dari  satu’  ( many ).  Sementara  Musa Asy’ari  dalam  Sumartana,  dkk  (2001,  195) menjelaskan  lebih  jauh  tentang  pluralitas, yang  disebut  lebih  teperinci  dengan istilah  pluralitas  kebudayaan.  Pluralitas kebudayaan dipahami juga sebagai kekuatan perekat  untuk  melakukan  kerja  sama  dan membangun  saling  pengertian  untuk memperkokoh  kebersamaan  menghadapi kesatuan  nasib  manusia  secara  kolektif. Maka  pluralitas  sendiri  memberi  makna yang  cukup  subtansial,  bahwa  pluralitas merupakan konsep keadaan yang lebih dari satu dengan harapan dapat menumbuhkan pemahaman  untuk    membangun  saling pengertian  agar  dapat  memperkokoh

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184
kebersamaan  menghadapi  kesatuan  nasib manusia secara kolektif.
Adapun menurut Ahmad Suaedy  dalam Imam  Subkhan  (2007,  7)  mendefinisikan dalam  dataran  tertentu,  pluralisme  adalah bentuk hubungan antarmanusia. Hubungan itu  tidak  pernah  ada  dalam  ruang  kosong, melainkan  senantiasa  dipengaruhi  konteks tempat  dan  waktu.  Karenanya,  arah pendulum  ke  kanan  dan  ke  kiri  hubungan itu  akan  selalu  bisa  diikuti  perubahannya dari waktu ke waktu.
Sikap  bisa  dikatakan  sebagai  reaksi terhadap  suatu  keadaaan,  baik  menolak atau menerima. Ketika digabungkan makna pluralistas  dan  pluralisme,  bahwa  sikap menerima keadaan yang jamak dan beragam dengan  harapan  dapat  menumbuhkan pemahaman  untuk  saling  pengertian  satu dengan yang lainnya. Maemunah (2007, 77- 95)  mendeskripsikan  beberapa  sikap  yang mencerminkan sikap pluralis:
1.  Hidup  dalam  perbedaan  (sikap toleransi/ tasāmuh ).
2.  Sikap saling menghargai.
3.  Sikap saling percaya ( husnudhan ).
4.  Interdependen (sikap saling membutuh- kan/saling ketergantungan).
5.  Apresiasi terhadap pluralitas budaya.

## Pembentukan Sikap
Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi  membentuk  pola  sikap  tertentu terhadap  berbagai  objek  psikologi  yang dihadapinya.  Di  antara  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  pembentukan  sikap menurut  Saefuddin  Azwar  (1997,  30-38) adalah  pengalaman  pribadi,  kebudayaan, orang  lain  yang  dianggap  penting,  media
massa,  institusi  atau  lembaga  pendidikan, serta faktor emosi dalam diri individu. Berikut sedikit  penjelasan  mengenai  beberapa faktor  yang  mempengaruhi  pembentukan sikap manusia:
1.  Pengalaman pribadi
Apa yang telah dan sedang dialami akan ikut  membentuk  dan  mempengaruhi penghayatan  terhadap  stimulus  sosial. Tanggapan  akan  menjadi  salah  satu dasar terbentuknya sikap. Middlebrook dalam  Saefuddin  Azwar  (1997,  31) mengatakan,  bahwa  tidak  adanya pengalaman  sama  sekali  terhadap suatu objek psikologis cenderung akan membentuk  sikap  negatif  terhadap objek tersebut.
Untuk  menjadi  dasar  pembentukan sikap,  pengalaman  pribadi  haruslah meninggalkan  kesan  yang  kuat.  Sikap akan  lebih  mudah  terbentuk  apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor  emosional.  Dalam  situasi  yang melibatkan  emosi,  penghayatan  akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.
2.  Pengaruh  orang  lain  yang  dianggap penting
Orang  lain  di  sekitar  kita  merupakan salah  satu  di  antara  komponen  sosial yang ikut mempengaruhi sikap manusia. Individu  yang  dianggap  penting,  yang diharapkan  persetujuan  bagi  setiap gerak,  tingkah,  dan  pendapat,  tidak ingin  mengecewakannya,  dan  memiliki arti  khusus  ( significant  others ),  akan banyak  mempengaruhi  pembentukan sikap seseorang terhadap suatu objek. Di antara orang yang dianggap penting bagi  individu  adalah  orangtua,  orang
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)
dengan status sosial lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain.
3.  Pengaruh kebudayaan Kebudayaan  di  mana  seseorang  hidup dan  dibesarkan  mempunyai  pengaruh besar  tehadap  pembentukan  sikapnya.
Apabila seseorang hidup dalam budaya yang  mempunyai  norma  longgar bagi  pergaulan  heteroseksual,  sangat mungkin  dia  akan  mempunyai  sikap yang  mendukung  terhadap  masalah kebebasan  pergaulan  heteroseksual tersebut, begitu pula sebaliknya.
4.  Media massa Sebagai  sarana  komunikasi,  berbagai bentuk  media  massa,  seperti  televisi, radio,  surat  kabar,  dan  majalah mempunyai  andil  yang  besar  dalam pembentukan  opini  dan  kepercayaan orang.  Dalam  penyampaian  informasi sebagai  tugas  pokoknya,  media  massa membawa  pesan  berisi  sugesti  yang dapat  mengarahkan  opini  seseorang. Adanya  informasi  baru  mengenai sesuatu  hal  memberikan  landasan kognitif  baru  bagi  terbentuknya  sikap terhadap  hal  tersebut.  Pesan-pesan sugestif  yang  dibawa  oleh  informasi tersebut, apabila cukup, akan memberi dasar  efektif  dalam  menilai  suatu  hal, sehingga  terbentuklah  arah  sikap tertentu.
5.  Lembaga pendidikan Lembaga pendidikan sebagai sistem  mempunyai  pengaruh  dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan  konsep  moral  dalam  diri  individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis
pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak  boleh  dilakukan,  diperoleh  dari pendidikan  dan  dari  pusat  keagamaan serta  ajaran-ajarannya.  Dikarenakan konsep moral dan ajaran agama sangat menentukan sistem kepercayaaan, maka tidaklah  mengherankan  kalau  pada gilirannya  kemudian  konsep  tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap individu terhadap suatu hal.
6.  Pengaruh faktor emosional
Tidak  semua  bentuk  sikap  ditentukan oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi  seseorang.  Kadang-kadang,
suatu bentuk sikap merupakan pernyataan  yang  didasari  oleh  emosi yang  berfungsi  sebagai  semacam penyaluran  frustasi  atau  pengalihan bentuk  mekanisme  pertahanan  ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang  sementara  dan  segera  berlalu begitu frustasi telah hilang, akan tetap dapat pula merupakan sikap yang lebih persisten dan tahan lama. Suatu contoh bentuk sikap yang didasari oleh faktor emosional adalah prasangka ( prejudice ). “Prasangka  didefinisikan  sebagai  sikap yang tidak toleran, tidak ‘fair’, atau tidak favorabel terhadap  sekelompok  orang (Harding,  Prosbansky,  Kutner,  &  Chein; dalam  Wrightsman  &  Deaux  dalam Saefuddin Azwar (1997, 37).

## Pengaruh Nilai-Nilai Multikultural Terhadap Sikap Pluralis
Menurut  Saefuddin  Azwar  (1995,  9),  nilai merupakan  disposisi  yang  lebih  luas  dan sifatnya  lebih  mendasar.  Nilai  berakar lebih  dalam  dan  karenanya  lebih  stabil dibandingkan  sikap  individu.  Lebih  dari

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184
itu,  nilai  dianggap  sebagai  bagian  dari kepribadian  individu  yang  dapat  mewarnai kepribadian  kelompok  atau  kepribadian bangsa. Jadi, nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagaian dari ciri kepribadian, sikap bersifat evaluatif dan berakar dari nilai yang dianut dan terbentuk dalam kaitannya dalam suatu objek.
Sementara  menurut  Daniel  J.  Mueller (1992,  6-7)  seperti  halnya  sikap,  nilai  juga melibatkan penilaian. Secara umum, hal ini disetujui  oleh  para  ahli  teori  sosial,  bahwa nilai  itu  lebih  abstrak,  bangunan,  dan susunan  lebih  tinggi  dari  sikap.  Dijelaskan lebih  lanjut,  menurut  kesepakatan  umum, bahwa  nilai  mempengaruhi  sikap.  Dengan demikian,  nilai  adalah  determinan  sikap, “tentu saja, suatu sikap tunggal ‘disebabkan’ oleh  banyak  nilai  atau  oleh  seluruh  sistem nilai seseorang” (Daniel J. Mueller 1992, 7).
H.A.R  Tilaar  (2004,  175)  mengatakan, bahwa  multikulturalisme  menjadi  pendu- kung  pluralisme,  yaitu  keberadaan  budaya yang  sama  tinggi  dan  sama  bernilai  di dalam  suatu  masyarakat  yang  pluralistis, maka nilai-nilai multikultural adalah menjadi pendukung terhadap sikap pluralis.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus  ( case study ),  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis-sosiologis.  Secara  yuridis  adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan yang  berlaku  mengenai  pendirian  Gereja Toraja Jemaat Cimahi, dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006,  khususnya  Bab  IV  tentang  pendirian rumah ibadat Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3). Sedang dari sisi sosiologisnya ingin melihat kondisi sosial budaya, latar belakang masyarakat RT. 06 RW. 01 Taman Pondok Mas Indah yang berada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan, di mana Gereja Toraja itu didirikan.
Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara,  studi  dokumen,  dan  observasi. Wawancara  dilakukan  dengan  Kepala Kemenag  Kota  Cimahi,  Sekretaris  FKUB kota  Cimahi,  Kepala  Kesatuan  Bangsa dan  Perlindungan  Masyarakat  (Kesbang- Linmas)  Kota  Cimahi,  Kepala  Kantor Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Cimahi, dan pengurus Geraja Toraja Jemaat Cimahi serta  dengan  Ketua  RT.  O6  RW.  01  Taman Pondok  Mas  Indah  Kelurahan  Leuwigadjah Cimahi  Selatan  di  mana  Gereja  Toraja  itu berdiri. Studi dokumen dengan mengambil data  yang  ada  di  Kantor  Kemenag  Kota Cimahi,  FKUB  Kota  Cimahi,  dan  Kantor Kesbang Linmas Kota Cimahi serta di Gereja Toraja  Jemaat  Cimahi.  Observasi  dilakukan dengan  mendatangi  Gereja  Toraja  Cimahi, melihat  langsung  bentuk  fisik  bangunan dan berinteraksi dengan para Jemaat serta melihat  keadaan  sosial  budaya  masyarakat khususnya  di  RT.  06  RW.  01  Perumahan Taman  Pondok  Mas  Indah  Kelurahan Leuwigadjah Cimahi Selatan di mana Gereja Toraja berdiri.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Singkat Kota Cimahi
Dalam bahasa Sunda, nama Cimahi berasal dari  kata  “ cai  mahi ”  yang  berarti  "air  yang cukup".  Cimahi  mulai  dikenal  ketika  pada tahun  1811,  Gubernur  Jenderal  Herman Willem  Daendels  membuat  Jalan  Anyer-
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)
Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874– 1893  dilaksanakan  pembuatan  jalan  kereta api  Bandung-Cianjur  sekaligus  pembuatan Stasiun Cimahi. Tahun 1886 dibangun pusat pendidikan  militer  beserta  fasilitas  lainnya, seperti  Rumah  Sakit  Dustira  dan  rumah tahanan  militer.  Pada  tahun  1935,  Cimahi ditetapkan sebagai kecamatan.
Setelah kemerdekaan Indonesia, Cimahi  menjadi  bagian  dari  Kabupaten
Bandung Utara. Pada tahun 1962, dibentuk Kawedanaan
Cimahi yang meliputi: Kecamatan  Cimahi,  Padalarang,  Batujajar, dan  Cipatat.  Berdasarkan  PP  Nomor  29 Tahun  1975,  Cimahi  ditingkatkan  statusnya menjadi kota administratif pada tanggal 29 Januari1976, dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. Mulai 21 Juni 2001 status Cimahi menjadi kota.

## Tabel 1. Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Cimahi
No Kecamatan Kelurahan 1 Cimahi Selatan Kelurahan Cibeber Kelurahan Cibeureum Kelurahan Leuwigajah Kelurahan Melong Kelurahan Utama
2 Cimahi Tengah
Kelurahan Baros Kelurahan Cigugur Tengah Kelurahan Cimahi Kelurahan Karangmekar
Kelurahan Padasuka
Kelurahan Setiamanah 3 Cimahi Utara
Kelurahan Cibabat Kelurahan Cipageran Kelurahan Citereup
Kelurahan Pasirkaliki

## Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Cimahi Tahun 2014
Sumber: Database Kependudukan Kota Cimahi per Desember 2014

## Tabel 3. Data Rumah Ibadah Kota Cimahi 2014
Sumber: Kemenag Kota Cimahi 2014

## Sejarah Singkat Gereja Toraja di Indonesia
Gereja  Toraja  adalah  salah  satu  kelompok Gereja Protestan di Indonesia yang bermula di  Tana  Toraja,  Sulawesi  Selatan.  Agama Kristen  mulai  diperkenalkan  di  Toraja  oleh seorang  missionaris  Belanda  bernama A.A.  van  de  Lostrect  pada  tahun  1913. Kegiatan penginjilan terus dilakukan sampai berdirinya Gereja Toraja tahun 1947, dengan bentuk  yang  amat  diwarnai  oleh  Gereja Gereformerde di Belanda.
Cikal  bakal  Gereja  Toraja  berawal  dari benih Injil yang ditaburkan oleh guru-guru sekolah Landschap (anggota Indische  Kerk - Gereja  Protestan  Indonesia),  yang  dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908.  Para  guru  ini  berasal  dari  Ambon, Minahasa,  Sangir,  Kupang,  dan  Jawa. Pembaptisan yang pertama pada tanggal 16 Maret 1913 kepada 20 orang murid sekolah Landschap di  Makale  oleh  Hulpprediker F.  Kelleng  dari  Bontain.  Pemberitaan  Injil kemudian  dilanjutkan  secara  intensif  oleh Gereformerde  Zendingsbond  (GZB)  yang datang  ke  Tana  Toraja  sejak  10  November 1913.
GZB adalah sebuah badan Zending yang didirikan oleh anggota-anggota Nederlandse Hervormde  Kerk (NHK)  yang  menganut paham gereformeerd . GZB berlatar belakang pietis ,  dalam  arti  sangat  mementingkan kesalehan dan kesucian hidup orang Kristen. Injil yang ditaburkan oleh GZD di Tana Toraja

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184
tumbuh dan dibina oleh GZB selama kurang lebih  34  tahun  lamanya.  Paham  teologi GZB banyak mempengaruhi paham teologi warga Gereja Toraja sampai saat ini.
Pada tahun 1947 terjadilah babak baru dalam  sejarah  penginjilan  di  kalangan masyarakat  Toraja,  tepatnya  pada  tanggal 25-28 Maret 1947 diadakanlah persidangan Sinode  di  Rantepao  yang  dihadiri  oleh  35 utusan  dari  18  klasis.  Sidang  Sinode  I  ini memutuskan,  bahwa  orang-orang  Toraja yang  menganut  agama  Kristen  bersekutu dan berdiri sendiri dalam satu institusi gereja yang diberi nama Gereja Toraja.

## Sejarah Singkat Gereja Toraja Jemaat Cimahi
Gedung  Gereja  Toraja  Jemaat  Cimahi  yang sebelumnya  adalah  gedung  serba  guna milik  persatuan  masyarakat  Toraja  yang terletak  di  Taman  Pondok  Mas  Indah,  Jl. Pondok  Mas  Barat  No.  27  Baros,  Cimahi didirikan pada tanggal 13 Desember 1997 di atas tanah kavling dan didirikan bangunan semi  permanen  (darurat)  sebagai  tempat beribadat  orang-orang  Toraja  yang  ada  di sekitar Kota Cimahi.
Sebelum  perkumpulan  orang-orang Toraja  yang  ada  di  Kota  Cimahi  membeli tanah kavling di perumahan Taman Pondok Mas  Indah  Baros  Cimahi  ini,  sudah  ada kesepakatan  antara  pengembang  dan masyarakat  yang  menghuni  di  perumahan Pondok  Indah  Mas,  bahwa  akan  didirikan dua  gedung  peribadatan  dalam  kompleks perumahan  tersebut,  yaitu  masjid  dan gereja.
Setelah  kurang  lebih  dua  belas  tahun, para jemaat Kristen Toraja yang ada di Kota
Cimahi  melakukan  peribadatan  di  gedung serba guna yang terletak di Taman Pondok Mas Indah, Jl. Pondok Mas Barat No. 27 Baros, maka  pada  tahun  2009  mulai  membentuk Tim Panitia Pengalihan Status Gedung Serba Guna menjadi Gereja Toraja yang di Ketuai oleh Pendeta Barnabas Malanggi, S.Th.
Gedung  Gereja  Toraja  Jemaat  Cimahi merupakan  tempat  beribadat  orang- orang  Toraja  yang  bekerja,  baik  di  instansi pemerintah,  TNI/Polri,  swasta  maupun wirausaha  dan  mahasiswa.  Pada  saat  ini, anggota  jemaatnya  tidak  hanya  orang Toraja,  tetapi  juga  mereka  yang  berasal dari  suku-suku  lain,  seperti  Jawa,  Batak, Ambon,  Manado,  dan  lain-lain.  Jumlah Jemaat Gereja Toraja pada saat itu sebanyak 73  Kepala  Keluarga  (KK).  Semua  kegiatan yang  dilakukan  di  gedung  tersebut  adalah kegiatan keagamaan (ibadat Jemaat).

## Gambar 1.  Tampak Luar dan Dalam Gereja Toraja Jemaat Cimahi
Regulasi-Regulasi yang Sudah Terpenuhi oleh Tim Pengurusan Surat Izin Pendirian Gereja Toraja Jemaat Cimahi

## Jumlah Pengguna atau Jemaat Gereja Toraja serta Persetujuan dari Warga Sekitar
Pada  saat  Gereja  Toraja  Jemaat  Cimahi hendak  didirikan  tahun  2011,  sudah  ada 73 (tujuh puluh tiga) Kepala Keluarga yang menjadi Jemaatnya, sehingga persyaratan 90
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)
(sembilan  puluh)  pengguna  sesuai  dengan ketentuan yang tertuang dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal  14  ayat  (2)  butir  a  sudah  terpenuhi. Lampiran  jumlah  pengguna  atau  jemaat yang  akan  menggunakan  Gereja  Toraja sebagai tempat beribadat sudah diserahkan kepada  pihak  yang  berwenang,  yaitu  ke Kementerian Agama Kota Cimahi, FKUB Kota Cimahi, serta pihak Pemerintah Kota Cimahi, sebagai  salah  satu  persyaratan  yang  harus dipenuhi  dalam  rangka  mendirikan  rumah ibadat.
Untuk dukungan atau persetujuan dari masyarakat setempat di mana Gereja Toraja itu  didirikan,  yaitu  warga  masyarakat  RT. 06  RW.  01  Perumahan  Taman  Pondok  Mas Kelurahan  Leuwigajah,  Kecamatan  Cimahi Selatan sudah terpenuhi, yaitu paling sedikit 60  (enam  puluh)  orang  yang  disahkan oleh  Lurah/Kepala  Desa,  sesuai  dengan ketentuan  yang  tertuang  dalam  PBM  No. 9 dan 8 Tahun 2006 pada Pasal 14 ayat (2) butir  b.  Daftar  persetujuan  warga  sekitar pun  sudah  diserahkan  kepada  pihak  yang berwenang,  yaitu  ke  Kementerian  Agama Kota Cimahi, FKUB Kota Cimahi, serta pihak Pemerintah Kota Cimahi sebagai salah satu persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam rangka mendirikan rumah ibadat.
Setelah  ada  surat  pernyataan  untuk tidak  keberatan  dari  warga  setempat tentang  rencana  pendirian  gereja  di wilayahnya,  Kementerian  Agama  Kota Cimahi  mengirimkan  surat  rekomendasi yang  dikirim  ke  Walikota  Cimahi  dengan Surat  Nomor:Kd.24.10/3/BA.00/111/2010, isinya tentang situasi masyarakat yang tidak keberatan serta pertimbangan yuridis yang ada kepada Walikota, yang kemudian diikuti dengan  surat  rekomendasi  dari  FKUB  Kota
Cimahi, yang pada akhirnya dikeluarkan izin pendirian gereja tersebut.

## Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
Perumahan Taman Pondok Mas Indah yang berada di Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi  Selatan  merupakan  komplek perumahan yang cukup elit yang ada di Kota Cimahi,  ini  bisa  dilihat  dari  tipe  rumahnya yang  cukup  besar.  Masyarakat  Perumahan Taman Pondok Mas Indah khususnya di RT. 06  RW.  01  adalah  masyarakat  heterogen, yang  sebagian  besar  pendatang,  berasal dari  berbagai  daerah  di  Indonesia,  seperti Sumatera,  Sulawesi,  Jawa  Tengah,  Jawa Timur,  Kalimantan,  yang  awalnya  mereka merantau  ke  Kota  Cimahi  untuk  bekerja dan  akhirnya  menetap  di  Kota  Cimahi, walaupun ada juga yang berasal dari Cimahi atau  sekitar  Bandung.  Selain  itu,  ada  juga warga  keturunan  Tionghoa  yang  menetap di  perumahan  ini,  sehingga  latar  belakang budaya dan agamanya sangat beragam, ada Islam,  Katolik,  Kristen,  Buddha,  Konghucu. Pekerjaan  dari  warga  di  Perumahan  Taman Pondok Mas Indah juga beragam, ada yang jadi  PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil),  TNI/Polri, karyawan  swasta,  pengusaha  (wawancara dengan  Ketua  RT  06  RW.  01  TPMI,  R. Manopo).
Dari latar belakang warga masyarakatnya yang  umumnya  adalah  pendatang  merasa senasib  sepenanggungan,  kekerabatan  di antara mereka cukup erat, sehingga apabila ada persoalan yang menyangkut kepentingan umum  atau  kepentingan  bersama  selalu kami musyawarahkan dengan warga, untuk meminimalisir  praduga-praduga  di  antara kami (wawancara dengan Ketua RT 06 RW. 01 TPMI, R. Manopo).

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184
Keterangan dari R. Manopo selaku Ketua RT 06 RW. 01 TPMI mengenai latar belakang warganya  yang  beragam  yang  berasal dari  berbagai  daerah  dikuatkan  dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk dari warga sekitar,  yang  memberikan  persetujuan dengan  pendirian  Gereja  Toraja,  di  mana terlihat dengan jelas dan detail TTL (tempat tanggal  lahir),  agama,  dan  pekerjaannya yang  cukup  beragam,  sehingga  pada  saat tim  pengurusan  surat  izin  pembangunan Gereja  Toraja  menghubungi  Ketua  RT (Rukun  Tetangga),  akan  mendatangi  warga masyarakat  meminta  izin  atau  persetujuan perihal  akan  dibangunnya  Gereja  Toraja  di lingkungan RT. 06 RW. 01 Perumahan Taman Pondok Mas Indah, mereka mempersilahkan selama sesuai dengan aturan yang berlaku perihal  pendirian  rumah  ibadat,  yang dibekali dengan Surat Pengantar dari RT agar masyarakat menjadi paham akan tujuan dari tim  pengurusan  surat  izin  pembangunan Gereja Toraja untuk meminta tanda tangan persetujuan  akan  dibangunnya  rumah ibadat  di  lingkungan  mereka.  Memang diakui,  pemahaman  warga  mengenai  PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat belum banyak yang tahu, kami pun  baru  paham  setelah  diberi  penjelasan oleh ketua tim pembangunan Gereja Toraja, Pendeta  Barnabas  Malangi  yang  memberi keterangan  sedikit  tentang  persyaratan pendirian rumah ibadat, yang salah satunya harus  adanya  persetujuan  dari  warga sekitar kalau akan mendirikan rumah ibadat (wawancara  dengan  Ketua  RT  06  RW.  01 TPMI, R. Manopo).

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan serta  pembahasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan, bahwa:
1.  Pendirian Gereja Toraja yang ada di Kota Cimahi,  secara  yuridis  formal  sudah memenuhi  persyaratan,  ini  dibuktikan dengan  dikeluarkannya  rekomendasi dari FKUB Kota Cimahi, Kemenag Kota Cimahi, serta Walikota Cimahi, sehingga IMB  (Izin  Mendirikan  Bangunan) Gereja  Toraja  sudah  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kota  Cimahi  dalam  hal ini  Kepala  Kantor  Pelayanan  Perizinan Terpadu.
2.  Kondisi  sosial  budaya  masyarakat  di Perumahan  Taman  Pondok  Mas  Indah khususnya  di  RT  06  RW  01  adalah masyarakat  yang  heterogen,  yang kebanyakan  adalah  para  pendatang yang berasal dari berbagai daerah yang ada  di  Indonesia,  yang  mempunyai latar  belakang  budaya,  adat  istiadat serta agama yang berbeda. Mempunyai perasaan  senasib  sepenanggungan sebagai perantau, memahami perbedaan yang ada, sehingga apabila ada suatu persoalan yang menyangkut kepentingan  umum  mereka  akan memusyawarahkan  serta  mendukung selama  tidak  bertentangan  dengan aturan yang berlaku.
Beberapa  hal  yang  dapat  disarankan berdasarkan  temuan  di  atas  adalah:  untuk Kementerian  Agama  Kota  Cimahi,  FKUB Kota  Cimahi  serta  Pemerintah  Kota  Cimahi untuk  lebih  proaktif  bekerja  sama  dalam menyosialisasikan PBM  No. 9 dan 8 Tahun 2006,  agar  masyarakat  tahu  dan  paham, bahwa  pemerintah  sudah  mengeluarkan aturan mengenai pendirian rumah ibadat.
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)
Dalam hal
menyosialisasikan,
Kementerian  Agama  bisa  memberdayakan para penyuluh-penyuluh agama, FKUB yang di  dalamnya  adalah  tokoh-tokoh  agama yang  biasanya  adalah  penceramah  dan pengkhutbah serta mempunyai basis massa yang banyak, pada saat memberikan ceramah atau khutbah bisa sambil menyosialisasikan atau  memberi  pemahaman  tentang  PBM No.  9  dan  8  Tahun  2006.  Pemerintah  Kota bisa memberdayakan Lurah, para Ketua RT dan RW. Semua elemen ini yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Tidak  dipungkiri  keberadaan  PBM  No. 9  dan  8  Tahun  2006  yang  sudah  hampir 10  (sepuluh)  tahun  diundangkan  atau diberlakukan  di  Indonesia,  tetapi  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  paham, bahkan  tidak  tahu  sama  sekali.  Ini  adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah,  Kementerian  Agama  serta  tokoh- tokoh  agama  yang  ada  di  daerah,  agar kerukunan  umat  beragama  bisa  terjaga dengan baik.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Azwar, Saifuddin. 1997. Reliabilitas dan Validitas . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
_____. 1995. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hanum,  dan  Setya  Raharja.  2011.  “Pengembangan  Model  Pembelajaran  Pendidikan  Multikultural Menggunakan Modul sebagai Suplemen Pelajaran IPS di Sekolah Dasar.” Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan , Vol. 4, No. 2.
Maemunah. 2006. Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah Materi dalam Panduan Pengembangan Silabus PAI untuk SMP) . Jakarta: Depdiknas RI.
Mahfud, Choirul. 2008. Pendidikan Multikultural . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mueller,  Daniel  J.  1992. Mengukur  Sikap  Sosial  Pegangan  untuk  Peneliti  dan  Praktisi .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2011. Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
Subkhan, Imam. 2007. Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogyakarta . Yogyakarta: Kanisius.
Sumartana, dkk. 2001. Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia . Yogyakarta: Interfidie.
The  Wahid  Institute.  2008. Laporan  Tahunan  The  Wahid  Institute  2008  Pluralisme  Beragama/ Berkeyakinan: Menapaki Bangsa yang Kian Retak . Jakarta: The Wahid Institute dan Yayasan TIFA.
Tilaar, H.A.R. 2004. Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional . Jakarta: Grasindo.
Yusri  FM,  Muhammad.  2008.  “Prinsip  Pendidikan  Multikulturalisme  dalam  Ajaran  Agama-Agama  di Indonesia.” Jurnal Kependidikan Islam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , Vol. 3, No.2.
Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006: ...     (Novi Dwi Nugroho)

## Informan
Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kota Cimahi.
Wawancara dengan Kasi Penamas Kementerian Agama Kota Cimahi.
Wawancara dengan Sekretaris FKUB kota Cimahi.
Wawancara dengan Kepala Kesabang Linmaspol Kota Cimahi.
Wawancara dengan Pengurus Gereja Toraja Jemaat Kota Cimahi.
Wawancara dengan Ketua RT. 06 RW. 06 Perumahan TPMI Kota Cimahi.
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 1, April-Juni 2016, Halaman 169 - 184