Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 7, No. 2, 2023 DOI 10.35931/am.v7i2.1905 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Muhammad Hamdani 1 , Mabrur Haslan 2 , Ahmad Fauzan 3 , Yuliatin 4
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram hamdanimuhammad7198@gmail.com 1 , mabrur.haslan@yahoo.com 2 , ahmadfauzan18@unram.ac.id 3 , yuliunram@yahoo.com 4 .

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  :  (1)  untuk  mengetahui  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam penyelesaian  pengaduan  dana  bantuan  Oprasional  Sekolah  (2)  mengetahui  faktor-faktor  mempengaruhi peran Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian pengaduan dana bantuan Oprasional Sekolah. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriftif.  Subjek  dalam  penelitian  ini adalah    pihak  yang  berhubungan  langsung  dengan  penyelesaian  pengaduan  Ombudsman  RI  perwakilan NTB  dalam  pelayanan  publik  bidang  pendidikan,  pihak  yang  diberikan  kewenangan  dalam  penyelesaian pengaduan  Ombudsman.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  observasi,  wawancara dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa, (1)  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia dalam penyelesaian pengaduan penggunaan dana bantuan oprasional sekolah di kabupaten Lombok timur diperoleh Ombudsman tidak melakukan pengawasan BOS secara khusus melainkan pengawasan dilakukan berdasarkan  pengaduan  pungutan  yang  dilakukan  kepada  orang  tua  siswa  untuk  biaya  tertentu  secara khusus  pengawasan  dilakukan  berdasarkan  laporan,  pengawasan  pemberian  biaya  oprasional  sekolah yakni dengan cara menyampaikan sosialisasi dalam penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dari  kementerian.  (2) Faktor yang mempengaruhi peran ombudsman Republik Indonesia  perwakilan NTB dalam  penyelesaian  pengaduan  penggunaan  dana  bantuan  oprasional  sekolah  di  Lombok  timur  ini diperoleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelayanan publik bidang pendidikan Kata Kunci : Ombudsman, Republik Indonesia, Penyelesaian, Pengaduan, Dana Oprasional

## Abstract
The  aims  of  this  study  were:  (1)  to  find  out  the  role  of  the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  in resolving  complaints  about  school  operational  assistance  funds  (2)  to  find  out  the factors  influencing  the role  of  the  Ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  in  resolving  complaints  about  school  operational assistance funds.  This research uses a qualitative approach with a descriptive method.  The subjects in this study  were  parties  directly  related  to  the  resolution  of  complaints  by  the  Indonesian  Ombudsman representative  of  NTB  in  public  services  in  the  field  of  education,  parties  who  were  given  authority  in resolving Ombudsman complaints.  Data collection techniques were carried out by observation techniques, documentation  interviews.    The  results  of  the  study  show  that,  (1)  The  role  of  the  Ombudsman  of  the Republic of Indonesia in resolving complaints about the use of  school operational assistance funds  in East Lombok district was obtained the Ombudsman did not specifically supervise BOS, but instead supervised it based  on  complaints  about  charger  made  to  parents  of  students  for  certain  out  based  on  reports, supervising the provision of school operational costs, namely by convrying socialization on the use of BOS funds in accordance with technical instrucions from the ministry.  (2) The factors that influence the role of the  ombudsman  of  the  Republic  of  Indonesia  representing  West  Nusa  Tenggara  in  resolving  complaints about  the  use  of  operational  assistance  funds  as  if  in  East  Lombok,  obtained  supporting  factors  and inhibiting factors in public services in the field of education.
Keywords: Ombudsman, of the Republic of Indonesia, Completion, Cmplaint, Operational Fund

## PENDAHULUAN
Perlakuan  setiap  orang  sama  dan  berhak  di  dalam  pemerintahan  dan  di  dalam  hukum. Reformasi pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan baik dalam menjamin seluruh warganya dalam kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih banyak variasi  dalam  cara  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  sehingga  menyebabkan  warga  negara tertentu tidak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.
Globalisasi  pada  umumnya  tidak  dapat  dihentikan,  tetapi  bangsa  Indonesia  harus bertindak,  harus  mempertahankan  tekad  untuk  menempa  kemerdekaan  dan  menjunjung  tinggi budi  pekerti  dalam  menghadapinya. 1 Di  era  globalisasi,  tata  kelola  pemerintahan  yang  sehat berfungsi  sebagai  landasan  untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan  perubahan  kebijakan negara.  Fenomena  pelaporan  ditandai  dengan  saling  ketergantungan  antar  negara,  khususnya dalam  administrasi  sumber  daya  ekonomi  dan  operasi  perusahaan,  sedangkan  fenomena demokrasi ditandai dengan tingkat kontrol publik yang terus meningkat atas pemerintahan.. 2
Masih  ada  keluhan  tentang  pelayanan  publik.  Dari  birokrasi  yang  rumit,  layanan pelanggan  yang  tidak  memadai,  dan  praktik  pemerasan.  Itu  terus  menjadi  lawan  terbesar masyarakat  dalam  hal  menjadi  warga  negara  Ombudsman  yakni  lembaga  negara  yang  memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk baik yang disediakan oleh  pemerintah,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD), serta BUMN. -Dimiliki oleh korporasi, persekutuan, atau badan hukum atau swasta lainnya, serta orang perseorangan yang bertugas mengelola pelayanan publik tertentu.
Pelanggaran yang berlangsung lama merupakan akibat dari keengganan masyarakat untuk melaporkan  pelayanan  publik  yang  di  bawah  standar.  Ketakutan  akan  kritikan  serta  intimidasi oleh  pelayanan    penyelenggara  publik  yakni  awan  yang  seolah  menyelimuti  warga  negara, sehingga  dengsn  beberapa  kasus  Ombudsman  agar  dapat  melindungi  situasi  masyarakat  yang peduli  dan  menginginkan  reformasi  dengan  menyembunyikan  identitas  pelapor.  Sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  24  Ayat  (2)  Undang-Undang  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan dalam keadaan tertentu bahwa identitas serta nama pelapor dapat dirahasiakan,  merahasiakan  tidak  ada  identitas  pelapor    negatifnya.  berdampak  pada  kualitas pelayanan publik masyarakat. 3
Sektor  pendidikan  memiliki  laporan  komunitas  terbesar.  Empat  tahun  sebelumnya  telah terlihat  pola  kegiatan  semacam  ini.  Kasus  pencurian  bantuan  Program  Indonesia  Pintar  BSM  di
1 Alqadri,  B.,  dkk.  (2021).  Habituasi  Nilai-Nilai  Karakter  sebagai  Perilaku  Anti  Korupsi  pada Masyarakat Kajang. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman , 8(1).
2 Astomo,  P.  (2014).  Penerapan  Prinsip-prinsip  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Good Governance Principles In Running Governance. Kanun Jurnal Hukum , XVI (64), 2–3.
3 Undang-Undang No 37 Tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia
sejumlah  sekolah  dan  penyimpangan  dana  BOS  di  sejumlah  sekolah  swasta  mendominasi pemberitaan  publik  terkait  industri  pendidikan.  Adhar  Hakim  mengatakan,  "Mereka memanfaatkan  data  palsu  untuk  proposal  BOS."  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Muhammad Rosyid Ridho, S.H. dalam kapasitasnya sebagai wakil wakil Ombudsman RI Provinsi NTB.
Menurut  fokus  studi  di  Lombok  Timur,  banyak  bantuan  dana  korupsi  kasus  Operasional BOS/Sekolah,  dan  karena  sekolah  sering  melakukan  penyelewengan  terkait  anomali  dalam pengelolaan dana tersebut, pemerintah harus segera mengambil tindakan.
Sementara  Lombok  Timur  mencakup  765  SD  swasta  dan  negeri,  248  SMP  swasta  dan negeri, dan total 1.013 SMP, melaporkan untuk semua sekolah dasar (SD) dan SMP dana Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  di  wilayah  Lombok  Timur.  Lombok  baru  mencapai  53%. “Kami harapkan  akhir  Februari  diminta  menyelesaikan  laporan  ini”, kata  Achamad  Dewanto, Direktur  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Lombok  Timur,  Kamis  (18/2/21).  Hal  itu disampaikan kepada dinas pendidikan Lombok Timur.
Selain  permasalahan  di  atas,  peran  Ombudsman  sebagai  badan  pengawas  adalah  untuk menangani  permasalahan  kebijakan  publik,  khususnya  di  bidang  pendidikan.  Kajian  terkait mengenai “Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Penanganan  Pengaduan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Lombok Timur”
Dari rumusan di  atas, masalah dengan ini peneliti merumuskan  permasalahan adalah :  1. Bagaimana  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  penyelesaian  pengaduan  penggunaan dana  Bantuan  Oprasional  Sekolah  di  kabupaten  Lombok  Timur.  2.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  penyelesaian  pengaduan penggunaan dana Bantuan Oprasioanl Sekolah di kabupaten Lombok Timur.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  kualitatif  dengan  tipe  deskriptif.. 4 Ketua  asisten pemeriksa  laporan  dan  ketua  asisten  Ombudsman  perwakilan  NTB  menjadi  subjek  penelitian yang  dipilih  oleh  peneliti.  Penanganan  masalah  ini  didasarkan  pada  pendelegasian  wewenang penyelesaian  pengaduan  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  langsung.  Metode  snowball  sampling digunakan  oleh  para  informan  dalam  peneliian  ini. 5 Staf  beserta  kepala  lembag  masyarakat menjadi informan di dalam penelitian ini.
Menurut Miles dan Huberman, strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Metode  pengumpulan  data
4 Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT.Remaja Rosadakarya
5 Sugiyono. (2018). Metode Penelitian . (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.) Bandung: Alfabeta.
meliputi  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. 6 menurut Triangulasi  adalah  metode  verifikasi data  yang  membandingkan  atau  memverifikasi  data  dengan  menggunakan  sumber  informasi selain  data  itu  sendiri, sehingga  tenik  yang  digunakan  untuk  menilai  keabsahan  data  digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber, teknik, dan waktu digunakan dalam penelitian ini. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Penyelesaian  Pengaduan  Penggunaan  Dana Bantuan Oprasioanal Sekolah
Berdasarkan  hasil  observasi,  peran  Ombudsman  Republik  Indonesia  dalam  Penyelesaian Pengaduan Dana Bantuan Oprasional Sekolah di kabupaten Lombok Timur meliputi fungsi, tugas dan  kewenangan  Ombudsman  RI  perwakilan  NTB  Kota  Mataram  dalam  bidang  pendidikan sebagai berikut:
a. Fungsi Ombudsman Republik Indonesia
Menurut UU No. 37 Tahun 2008 pasal 6, “Ombudsman berfungsi  pelayanan mengawasi penyelenggaraan  publik  dengan  diselenggarakan  oleh  pemerintah  serta  penyelenggara  negara  di daerah serta di pusat, penyelenggara dari Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan  Hukum  Milik  Negara,  serta  suatu  badan  perseorangan  serta  swata  dengan  tujuan  tugas pelayanan menyelenggarakan tertentu di dalam publik.” 8
b. Tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia
Berikut tanggung jawab Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7:
1).  Menerima  informasi  tentang  dugaan  perilaku  yang  tidak  pantas  dalam  penyediaan  layanan pemerintah
2). Melakukan pengujian atau pelaporan zat
3). Menindaklanjuti pengaduan yang menjadi kewenangan Ombudsman.
c. Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 8 telah menjelaskan Ombudsman Republik Indonesia sebagai kewenangan  yaitu:
1).  Permintaan  keterangan  dari  pihak  terlapor,  dan  pelapor  disampaikan  mengenai    laporan  kepada Ombudsman, baik secara lisan maupun tertulis.
2).  Memverifikasi  kebenaran  laporan  dengan  meninjau  setiap  keputusan,  komunikasi,  atau  catatan lain yang dapat diakses oleh pelapor atau terlapor.
6 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D . Bandung: Alfabeta
7 Zuldafrial & Muhammad . 2012. Penelitian kualitatif . Surakarta: Yuma Pustaka
8 Undang-Undang No 37 Tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia
3). Permintaan bantuan dari lembaga mana pun, pembayaran, atau salinan dokumen yang diperlukan untuk memeriksa laporan dari lembaga tersebut.
Ombudsman RI yang mewakili Kota Mataram Nusa Tenggara Barat mengawal pelayanan publik  di  bidang  pendidikan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  memproses  pengaduan  dan  laporan masyarakat,  serta  dengan  pendekatan  preventif.  Ombudsman  RI  yang  mewakili  Nusa  Tenggara Barat di Kota Mataram dalam pelayanan pendidikan masyarakat terkait dana Sekolah Operasional Batuan  tidak  secara  khusus  mengawasi  BOS  melainkan  melakukan  pengawasan  berdasarkan laporan atau pengaduan. dari dana bos, misalnya terkait pengawasan dan bos yang naif.
Menurut Pasal 6 peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tata Kerja  perwakilan  Ombudsman  RI  di  daerah,  mandate  Ombudsman  tercermin  dalam  hal  ini. Pengawasan  atas  penyediaan  biaya  operasional  sekolah,  yaitu  dengan  mensosialisasikan penggunaan dana BOS di sesuai petunjuk teknis setelmen dan memastikan penggunaan dana BOS dikomunikasikan  secara  efektif.  Masyarakat  harus  dapat  memantau  penggunaannya  jika  dapat diakses  dan  terbuka. 9 Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  pelayanan  publik  sebagaimana  dikemukakan oleh Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan  pelayanan  secara  umum.  Untuk  melakukan  ini,  sangat  penting  untuk  menawarkan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi persyaratan dan preferensi komunitas. 10
Kasus  dana  BOS  kepala  sekolah  ke  pengelola  dinas  diminta  menyetor  pencairan percepatan dana kasus pengelolaan dalam dana BOS belum sesuai dengan aturan petunjuk teknis yakni    seperti  terjadi  di  SMK  dan  MA  Mertak  Paok  ,  Kecamatan  Batukliang,  Lombok  Tengah, dan dugaan pelanggaran BOS, merupakan modus penyerangan dana BOS. Hal ini sesuai  dengan penjelasan pengawasan oleh Proses pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  segala  sesuatunya  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang telah ditetapkan. 11
Menurut  peneliti,  ada  dua  cara  bagi  kami  untuk  melakukan  investigasi:  baik  dengan menerima  pengaduan  dari  masyarakat,  atau  berdasarkan  informasi  dari  Ombudsman  mengambil inisiatif  atas  pengaduan  masyarakat  untuk  melakukan  investigasi.  Jika  terbukti  melakukan kesalahan,  maka  kami  sebagai  lembaga  Ombudsman  menyerukan  pengawasan  di  bidang pendidikan merasa sama dengan di bidang lain karena ini pelayanan publik.
9 Undang-Undang    No  21  Tahun  2011.  Pembentukan,  Susunan,  dan  Tata  Kerja  Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
10 Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 9–10.
11 Noor    Sheila.  Peran  Perwakilan  Lembaga  Ombudsman  Ri  Wilayah  Provinsi  Kaltim  Dalam Pengawasan  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Tahun  2014. Jurnal  administrasi  Negara dengan  ISSN: 0000- 0000 Volume 3, Nomor 2, 2014:556-571.
Hal  ini  sesuai  dengan  bagaimana  pelayanan  publik  disampaikan,  seperti  yang  dijelaskan dalam Penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi kepada seluruh warga negara dan penduduk  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  disebut  sebagai  penyediaan  pelayanan publik. Penyedia layanan publik menyediakan jenis layanan ini. 12
Berdasarkan  hasil  observasi,  faktor  yang  mempengaruhi  peran  Ombudsman  RI Perwakilan NTB dalam Penyelesaian Pengaduan Penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah di  Lombok  Timur  meliputi  faktor  SDM,  faktor  kepemimpinan,  faktor  masyarakat,  dan  faktor sekolah  yang  dapat  menjadi  faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat.  Hal  ini  dengan  sesuai pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut:
1. Faktor  pendukung  pengawasan  dalam  pelaksanaan  Ombudsman  RI  perwakilan  NTB  dalam pelayanan publik bidang pendidikan di kabupaten Lombok timur:
a. Faktor SDM
Salah satu faktor pendukung yang pelaksanaan dapat mempengaruhi Ombudsman RI Perwakilan NTB  di  dalam  bidang  pelayanan  publik  pendidikan  di  kabupaten  Lombok  Timur  adalah  faktor personal. Berdasarkan data yang diperoleh bagwa setiap pegawai  Ombudsman khususnya asisten bidang pengawasan terkait dengan bidang pendidikan harus memiliki keahlian khusus.
b. Faktor personal
Merupakan  komponen  pentimg  dalam  suatu  lembaga.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  pemdapat didefinisikan  sebagai  kinerja  yang  dapat  mempengaruhi  faktor  yakni  faktor  individual/personal dengan  meliputi  kemampuan,  motivasi,  pengetahuan,  keterampilan  (skill),  serta    memiliki komitmen oleh setiap individu. 13
c. Faktor kepemimpinan
Faktor kepemimpinan merupakan komponen penting dalam suatu lembaga. Hal ini sesuai dengan pendapat  salah  satu  faktor  kinerja  yang  dapat  mempengaruhi  yakni  disebut  dengan  faktor kepemimpinan yang dapat memberikan sebuah dorongan berupa arahan, semangat, serta kualitas dukungan yang diberikan team serta manajer leader.
2. Faktor  penghambat  pelaksanaan  pengawasan  Ombudsman  RI  perwakilan  NTB  dalam  pelayanan publik bidang pendidikan di kabupaten Lombok timur:
a. Faktor SDM
Faktor  penghambat  dalam  pengawasan  Ombudsman  RI  perwakilan  NTB  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik  dalam  bidang  pendidikan  di  kabupaten  Lombok  Timur  salah satunya  yakni  program-program  untuk  menjalankannya  masih  terdapat  kurangnya  personil
12 Abbas, A., & Lodan, K. T. (2020). Peran Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam , 5 (1), 17–23.
13 Mahmudi  (2013).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  kinerja. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, , 19 (3), 2–3.
tersebut  di  dalam  sebuah  kinerjanya.  Kenyataannya  pada  Ombusman  perwakilan  NTB  Kota Mataram  ini  memiliki  hanya  2  asisten  yakni  asisten  dalam  sebuah  bidang  penyelesaian  serta asisten pencegahan laporan. Namun hal tersebut harus bekerja dengan tugas/fungsi asisten dalam mengabungkan  bidang-bidangnya  yang  membuat  berbeda.  Hal  inilah  secara  struktural  asisten dalam  menjalankan  sebuah  tugas  Ombudsman  RI  perwailan  NTB  Kota  Mataram  menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsional tersebut.
b. Faktor kontekstual
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  kondisi  masyarakat,  kondisi  geografis  maupun  kondisi jarak  menjadi  faktor  utama  yang  mempengaruhi  faktor  kontekstual  menjadi  faktor  penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Ombusman RI perwakilan NTB tersebut sesuai dengan pendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja salah  satunya yakni faktor kontekstual dibagi menjadi dengan perubahan lingkungan internal serta eksternal tekanan, serta  tekanan. 14

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  (1) Mendapatkan/menerima laporan adanya sebuah dugaan pelanggaran administrasi di dalam sebuah pelayanan  penyelenggaraan  publik,  melakukan  laporan  pemeriksaan  atau  sebuah  substansi  serta dapat  menindaklanjuti  laporan  yang  menjadi  sebuah  kewenangan  dalam  Ombudsman,  serta keterangan  tertulis/lisan  diminta  dari  pihak  terkait  seperti  pelapor,  dan  pengadu  lainnya  yang berkaitan  dengan  laporan  yang  telah  disampaikan  tersebut  kepada  Ombudsman  adalah  seluruh bagian  dari  peran  Ombudsman  RI  dalam  penyelesaian  pengaduan  penggunaan  dana  bansos sekolah di Kabupaten  Lombok Timur. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi peran  ombudsman Republik  Indonesia  perwakilan  NTB  dalam  penyelesaian  pengaduan  penggunaan  dana  bantuan oprasional  sekolah  di  Lombok  Timur  faktor  pendukung  diantaranya:  faktor  SDM,  personal, kepemimpinan. (3) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan ombudsman RI perwakilan NTB dalam pelayanan publik bidang Pendidikan di kabupaten Lombok timur: faktor SDM, dan faktor kontekstual.
Adapun  saran  dalam  penelitian  ini  yaitu  (1)  Ombudsman  Kota  Mataram  harus  lebih memperhatikan  permasalahan  pengaduan  pelayanan  publik,  merespon  secara  efektif,  dan menjalankan  tanggung  jawabnya  sebagai  pelayan  masyarakat  secara  profesional,  karena dibutuhkan  profesional  untuk  menciptakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  (2)  Standar prosedur  operasional  Kantor  Ombudsman  Kota  Mataram  dan  aturan  lainnya  harus  dipatuhi  oleh siapapun  yang  memberikan  pelayanan  publik.  Masyarakat  harus  mematuhi  kebijakan  yang  telah
14 Mahmudi (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, , 19 (3), 2–3.
ditetapkan  karena  bergantung  pada  Ombudsman  Kota  Mataram  untuk  menangani  setiap pengaduan kasus.  (3) Instansi yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang merugikan  tidak  harus  dengan  menahan  diri  untuk  reputasi  institusi  tersebut.  Pelayanan  publik juga  dapat  memburuk  karena  buruknya  perilaku  birokrat.  Karena  orang  adalah  faktor  penting dalam memperoleh yang terbaik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  A.,  &  Lodan,  K.  T.  (2020).  Peran  Pengawasan  Ombudsman  Dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik.  Dialektika  Publik :  Jurnal  Administrasi  Negara  Universitas  Putera Batam, 5(1), 17–23. https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v5i1.2414
Alqadri,  B.,  dkk.  (2021).  Habituasi  Nilai-Nilai  Karakter  sebagai  Perilaku  Anti  Korupsi  pada Masyarakat Kajang. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 8(1).
Astomo,  P.  (2014).  Penerapan  Prinsip-prinsip  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan    Good  Governance  Principles  In  Running  Governance.  Kanun  Jurnal Hukum, XVI(64), 2–3.
Mahmudi (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, , 19(3), 2–3.
Noor    Sheila.  Peran  Perwakilan  Lembaga  Ombudsman  Ri  Wilayah  Provinsi  Kaltim  Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik  Tahun 2014. Jurnal  administrasi Negara dengan ISSN: 0000- 0000 Volume 3, Nomor 2, 2014:556-571.
Riska  Chyntia  Dewi,  &  Suparno  Suparno.  (2022).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui
Pelayanan Publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 9–10.
https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2018). Metode Penelitian. (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.) Bandung: Alfabeta. Sukmadinata, N.S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT.Remaja Rosadakarya Undang-Undang    No  21  Tahun  2011.  Pembentukan,  Susunan,  dan  Tata  Kerja  Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
Undang-Undang No 37 Tahun 2008. Ombudsman Republik Indonesia Zuldafrial & Muhammad . 2012. Penelitian kualitatif. Surakarta: Yuma Pustaka