## DESA SEBAGAI UNIT PEMERINTAHAN TERENDAH DI KOTA PARIAMAN

## HENGKI ANDORA
Kompl.  Puri  Filano  Asri  Blok  D  No.  5  Kubu  Dalam Parak  Karakah-Padang

## Abstrak
Pariaman  menerapkan  sistem  pemerintahan  desa sebagai  sistem  pemerintahan  terendah  yang  terdiri dari  55  desa  dan  16  kelurahan.  Kebijakan  ini  di- dasarkan  pada    beberapa  pertimbangan,  yaitu:  i) masyarakat  telah  merasa  nyaman  dengan  pene- rapan  sistem  pemerintahan  desa;  ii)  penyatuan desa-desa  ke  dalam  nagari  akan  menyebabkan  ber- kurangnya  alokasi  dana  yang  akan  diterima  dari Pemerintah;  iii)  kalaupun  ingin  diubah  sistem pemerintahan  desa  ini,  para  responden  lebih  cen- derung  menginginkan  agar  diubah  menjadi  sistem kelurahan  dengan  dasar  pertimbangan  bahwa masyarakat  di  Kota  Pariaman  sudah  heterogen;  dan iv)  penerapan  sistem  pemerintahan  nagari  akan menimbulkan  hilangnya  jabatan  publik  dan  lapa- ngan  kerja  masyarakat  yang  duduk  dalam  struktur kelembagaan  desa.
Kata  kunci: Desa,  kelurahan,  dan  nagari.

## Abstract
Pariaman  apply  two  system  of  lowest  government  in its  region,  namely  the  system  of  Desa  and  system  of Kelurahan. Number of desa is  55 Desa and  number of Kelurahan is 16 Kelurahan. Pariaman not want to apply the  system  of  Nagari,  with  arguing:  i)  in  rural communities  have  felt  comfortable  with  the  system  of Desa  (status  quo);  i)  the  establishment  of  Nagari government  system  will  cause  a  reduction  in  the allocation  of  development  fund  from  the  goverment; iii)  Pariaman  already  heterogenous  society;  and  iv) the  establishment  of  Nagari  system  will  cause  loss public office and employment for people who sit in the Desa  institutional  structures.  Desa  in  Pariaman performed  in  accordance  with  Local  Regulation  No.  7 of  2007  on  Desa.  Institutional  Desa  consist  of  Desa government,  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD), and  another  Desa  Institutional.

## A.  Pendahuluan
Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentarlisasi menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu,  Daerah  bisa  saja  mengambil  kebijakan  pembenahan  sistem  pemerintahan  sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di Daerah.
Secara konstitusional,  tindakan itu dibenarkan oleh UUD 1945. Setidaknya, hal ter- sebut dapat dibaca pada Pasal 18 B UUD 1945. Dalam Pasal 18 B UUD 1945 dijelaskan bahwa negara  mengakui dan  menghormati satuan-satuan  pemerintahan daerah  yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan-satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  level  kebijakan,  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  dapat  dikatakan  telah mengambil langkah progresif dalam menyikapi hal tersebut. Sejak tahun 2000, Peme- rintah  Provinsi  Sumatera  Barat  telah  membenahi  sistem  pemerintahan  terendah  di Kabupaten dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Provinsi No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
Nagari sebagai sistem pemerintahan asli dari masyarakat hukum adat Minangkabau, memang pada awalnya hanya dimungkinkan pada daerah kabupaten saja. Namun melalui Perda Provinsi No. 2 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, peluang penerapan sistem
pemerintahan nagari tersebut diperluas pada daerah kota. Sayangnya, hingga hari ini, belum ada satu pun Kota di Sumatera Barat yang berani mengambil sikap untuk me- nerapkan sistem pemerintahan nagari di wilayahnya.
Walaupun demikian, ternyata ada 2 (dua) Daerah Kota di Sumatera Barat yang me- nerapkan  sistem  pemerintahan  desa  di  wilayahnya,  yaitu  Kota  Sawahlunto  dan  Kota Pariaman. Seperti yang telah diketahui masyarakat umum, Nagari itu merupakan padanan dari  desa.  Dari  segi  pengaturan,  tidak  ada  perbedaan  antara  Nagari  dan  Desa.  Perbe- daannya cuma terletak pada nomenklatur saja.
Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura.
Atas dasar itu, pertanyaan utama yang akan dijawab dalam artikel ini adalah mengapa daerah kota tersebut lebih cenderung menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukan memilih sistem pemerintahan nagari. Namun, atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi  dalam  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  maka  obyek  penelitian  ini  lebih difokuskan pada daerah Kota Pariaman.
Sebenarnya, Kota Pariaman tidak secara utuh menerapkan sistem pemerintahan desa di seluruh wilayah administrasinya. Setidaknya, Kota Pariaman menerapkan 2 (dua) pola administrasi pemerintahan terendah, yakni Sistem Kelurahan dan Simtem Pemerintahan Desa. Pada saat ini, jumlah kelurahan di Kota Pariaman adalah sebanyak 16 Kelurahan, sedangkan jumlah Desa di  Kota Pariaman adalah sebanyak 55 Desa.
Sebaran penerapan Pemerintah Kelurahan tidak merata di Kota Pariaman. Pemerintah Kelurahan hanya diterapkan secara utuh di Kecamatan Pariaman Tengah. Selain dari Kecamatan Pariaman Tengah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendah di Kota Pariaman lebih banyak menggunakan sistem pemerintahan desa.
Mesti telah menerapkan sistem pemerintahan desa di wilayahnya, ternyata Nagari sebagai  wilayah hukum  masyarakat  hukum adat  di Kota  Pariaman  masih tetap  eksis. Saat ini, ada 12 (tiga belas) nagari adat di Kota Pariaman, yaitu Nagari Pasar Pariaman, Nagari IV Koto Air Pampan,  Nagari Manggung, nagari Sikapak, Nagari Cubadak air, Nagari Naras  III  Koto,  Nagari  Tungkal,  Nagari  Sunur,  Nagari  Kurai  Taji,  Nagari  Lareh  Nan Panjang, Nagari IV Koto Sungai Rotan, dan Nagari IV Angkek Padusunan. Menariknya, wilayah Nagari adat tersebut meliputi beberapa desa dan Kelurahan  di Kota pariaman.
Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan mengulas dan membahas: 1) me- ngapa Pemerintah Kota pariaman menggunakan sistem pemerintahan desa dan bukan memilih sistem pemerintahan Nagari; 2) bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa saat ini di Kota Pariaman .

## B.  Pertimbangan Kota Pariaman Menerapkan Sistem Pemerintahan Desa Bukan Menerapkan Sistem Pemerintahan Nagari di Wilayahnya
Ditinjau dari aspek historis, Kota Pariaman pada mulanya merupakan wilayah peme- karan dari Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya berstatus sebagai daerah otonom, Kota Pariaman terlebih dahulu berstatus sebagai kota administratif  dan masih merupakan
bagian dari  Kabupaten Padang Pariaman. Status Kota Pariaman sebagai kota administratif diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1986 dengan Walikota pertamanya Drs. Adlis Legan. Selanjutnya, pada tahun 2002, Kota Pariaman berubah menjadi kota otonom berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002.
Secara  geografis  Kota  Pariaman  terletak  di  pantai  barat  pulau  Sumatera  dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman pada sisi utara, selatan, dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara 00 derajat 33 ‘ 00 “ – 00 derajat 40 ‘43 “ Lintang Selatan dan 100 derajat 04 ‘ 46 “ – 100 derajat  10  ‘  55  “  Bujur  Timur,  tercatat  memiliki  luas  wilayah  sekitar  73,36  kilo  meter persegi, dengan panjang garis pantai 12,00 kilo meter persegi. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat.
Masyarakat di kota Pariaman ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan etnis Minangkabau umumnya. Sebagai kawasan yang berada dalam struktur rantau , beberapa pengaruh  terutama  dari Aceh  masih  dapat  ditelusuri  sampai  sekarang,  diantaranya penamaan atau panggilan untuk seseorang di kawasan ini, misalnya ajo (lelaki dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) atau cik uniang (perempuan dewasa, dengan maksud sama dengan kakak) sedangkan panggilan yang biasa digunakan di kawasan darek adalah uda (lelaki) dan uni (perempuan). Selain itu masih terdapat lagi beberapa panggilan yang hanya dikenal di kota ini seperti bagindo atau sidi (sebuah panggilan kehormatan buat orang tertentu).
Kemudian dalam tradisi perkawinan, masyarakat pada kota ini masih mengenal apa yang dinamakan Bajapuik atau Babali yaitu semacam tradisi di mana pihak mempelai wanita mesti menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk meminang mempelai prianya.
Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan  Pariaman Tengah,  Kecamatan  Pariaman  Timur dan  Kecamatan  Pariaman Selatan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendahnya dilaksanakan dalam bentuk  Kelurahan dan Desa. Jumlah Kelurahan di Kota Pariaman sebanyak 16 Kelurahan, sedangkan jumlah Desa di Kota Pariaman sebanyak 55 desa. Dengan demikian, penerapan sistem pemerintahan desa lebih banyak diterapkan di Kota Pariaman bila dibandingkan dengan sistem kelurahan.
Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau di Kota Pariaman masih tetap eksis. Nagari di Kota Pariaman tidak menjadi penyelenggara administrasi pemerintahan. Nagari di Kota Pariaman hanyalah sebagai nagari adat yang dikelola dan dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Nagari adat ini hanya sekedar menunjukkan keberadaan masyarakat hukum ditinjau dari aspek wilayah hukum adat belaka.
Jumlah nagari di Kota Pariaman sebanyak 12 nagari. Secara administratif, Nagari ini terbagi-bagi  ke  dalam  wilayah  administrasi  pemerintahan,  baik  dalam  bentuk  desa maupun kelurahan.
Tabel.  1
Nagari dan Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahannya di Kota Pariaman
Sumber :  Data  Wilayah  Administrasi  Pemerintahan  Nagari,  Desa,  dan  Kelurahan  pada Kecamatan  Dalam  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  Biro  Pemerintahan  dan Kependudukan  Provinsi  Sumatera  Barat  tahun  2010
Berdasarkan data di  atas, terlihat jelas bahwa penerapan  sistem kelurahan hanya diterapkan secara utuh di Nagari Pasar Pariaman. Di Nagari IV Koto Air Pampan, admi- nistrasi  pemerintahannya  terbelah  menjadi  2  (dua),  yaitu  sistem  pemerintahan  desa (sebanyak  6  desa)  dan  sistem  kelurahan  (sebayak  12  kelurahan).  Selain  Nagari  Pasar Pariaman  dan  Nagari  V  Koto  Air  Pampan,  administrasi  pemerintahan  terendah  yang diterapkan di nagari-nagari dalam bentuk sistem pemerintahan desa.
Sebagai  daerah  otonom  yang  dimekarkan  dari  Kabupaten  Padang  Pariaman, penyelenggaraan administrasi pemerintahan terendahnya masih menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana halnya ketika Kota Pariaman masih menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Kota Pariaman diresmikan menjadi Kota  Administratif  pada  tanggal  29  Oktober  1987,  yaitu  melalui  Peraturan  Peme- rintah Nomor  33  tahun  1986.  Pada  tahun  1987  tersebut,  sistem  penyelenggaraan administrasi  terendah  di  Sumatera  Barat  masih  memakai  sistem  pemerintahan  desa. Sistem penyelenggaraan desa ini dilaksanakan berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Desa. Dengan demikian, ketika Kota Pariaman menjadi Kota Administratif, administrasi pemerintahan terendahnya otomatis masih memakai sistem pemerintahan desa.
Sebagaimana sebelumnya disinggung, ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari, kebijakan itu hanya berlaku pada daerah kabupaten saja. Di daerah kota, sistem pemerintahan nagari ini tidak diterapkan. Penerapan sistem pemerintahan nagari di Kota baru diberi ruang ketika Pemerintahb Provinsi Sumatera Barat mencabut Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 dan menggantinya dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun
No. Nagari Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 1. Pasar Pariaman - 4 2. V Koto Air Pampan 6 12 3. Manggung 4 - 4. Sikapak 2 - 5. Cubadak Air 3 - 6. Naras III Koto 6 - 7. Tungkal 2 - 8. Sunur 1 - 9. Kurai Taji 13 - 10. Lareh Nan Panjang 2 - 11. IV Koto Sungai Rotan 9 - 12. IV Angkek Padusunan 7 Jumlah 55 16
2007.  Pasal 26 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 menyatakan bahwa Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kota dapat dilakukan atas inisiatif masyarakat setempat dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
Walaupun secara normatif, peluang untuk menerapkan sistem pemerintahan nagari dapat diterapkan di daerah kota, namun Pemerintah Kota Pariaman tidak menempuh hal tersebut. Pemerintah Kota Pariaman masih tetap menerapkan sistem pemerintahan desa di sebagian daerahnya. Dari hasil wawancara dengan responden di lapangan, ada beberapa keberatan penerapan sistem pemerintahan nagari di Kota Pariaman, yaitu: i) masyarakat  telah  merasa  nyaman  dengan  penerapan  sistem  pemerintahan  desa;  ii) penyatuan  desa-desa  ke  dalam  nagari  akan  menyebabkan  berkurangnya  alokasi  dana yang akan diterima dari Pemerintah; iii) kalaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubah menjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di Kota Pariaman sudah heterogen; dan iv) penerapan sistem pemerintahan nagari akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa.
1.  Masyarakat merasa nyamanan dengan sistem pemerintahan desa (status quo)
Secara sosiologis, masyarakat yang tinggal di desa telah merasa nyaman dengan sitem pemerintahan desa. Sistem pemerintahan desa ini telah mengakar dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di desa walaupun sebenarnya desa ini bukan berasal dari  identitas  adat  mereka.  Responden  menganggap  bahwa  perubahan  sistem  peme- rintahan desa ke sistem pemerintahan nagari tentu akan menimbulkan pengaruh yang sangat  besar  pada  kehidupan  mereka.  Oleh  karena  itu,  mereka  menginginkan  agar Pemerintah  Kota  Pariaman  mempertimbangkan  secara  matang  ketika  kebijakan perubahan sistem pemerintahan desa ini diterapkan di Kota Pariaman. Kalaupun sistem pemerintahan desa ini akan diganti, mereka lebih menyukai diubah ke sistem Kelurahan bukan ke sistem pemerintahan nagari.

## 2.  Berkurangnya alokasi dana dari Pemerintah
Sebagai  konsekuensi  penerapan  pemerintahan  nagari,  maka  akan  terjadi penggabungan beberapa desa dan/atau kelurahan ke dalam wilayah Nagari sebagaimana yang telah ada berdasarkan ketentuan hukum adat. Desa akan berubah menjadi korong dan menjadi bagian administrasi pemerintahan nagari. Jika hal ini terjadi, masyarakat khawatir  bahwa  alokasi  dana  yang  akan  diterima  oleh  nagari  tidak  sebesar  ketika penerapan sistem pemerintahan desa. Kucuran dana dari Pemerintah tentu didasarkan kepada berapa jumlah nagari di Kota Pariaman, tidak lagi berdasarkan desa atau korong yang ada di nagari. Hal ini jelas akan merugikan program  pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

## 3.  Masyarakat sudah heterogen
Karakter  masyarakat  yang  mendiami  Kota  Pariaman  sudah  beragam,  tidak  lagi homogen.  Dengan  sudah  bercampur  baurnya  masyarakat  asli  dengan  masyarakat pendatang akan menyulitkan penerapan sistem pemerintahan nagari. Di sisi lain, nilai- nilai adat istiadat Minangkabau sudah mulai meluntur dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan terendah yang cocok diterapkan adalah Kelurahan, bukan sistem pemerintahan nagari.
4.    Hilangnya  jabatan  publik  dan  lapangan  pekerjaan  masyarakat  yang  duduk  dalam struktur kelembagaan Desa
Dengan  digabungnya  desa-desa  ke  dalam  nagari  tentu  akan  menyebabkan  akan hilangnya jabatan-jabatan publik di desa. Jabatan Kepala Desa, perangkat desa, badan perwakilan desa tentu akan dihilangkan dan disesuaikan dengan struktur kelembagaan nagari. Dengan dihilangkannya jabatan tersebut, maka elit-elit masyarakat di desa akan kehilangan jabatan dan pekerjaan. Hal ini sangat tidak diinginkan terjadi oleh elit-elit masyarakat  tersebut.

## C.  Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman
Pada hakekatnya, penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengaturan desa tunduk kepada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Pengaturan desa dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
Dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariman, Pemerintahan Daerah Kota Pariaman telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Dalam Perda ini, diatur lebih lanjut  mengenai penyelenggaraan desa secara lebih spesifik, walaupun sebenarnya kebanyakan norma pengaturan dalam Perda ini mengulang-ulang norma yang telah ditegaskan dalam PP No. 72 tahun 2005.

## 1.  Kewenangan Desa
Melalui Pasal 3 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007, ditentukan secara limitatif urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa. Tidak kurang, ada sekitar 31 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa.
Tabel. 2
Urusan Pemerintahan Kota yang dapat Diserahkan ke Desa
1. Bi d a n g Pertanian d a n Ke t a h a n an P a n gan 2. Bi d a n g   Pertambang a n d a n
Energi  serta  Su mber  Da y a Mineral 3. Bi d a n g Ke h u t a n a n d a n Pe r k e b u n an 4. Bi d a n g Perindustrian d a n Pe r d a g a n g a n 5. Bi d a n g   K o p e r a s i  d a n   Us a h a Kecil d a n Mene n g a h 6. Bi d a n g P e n a nama n  Mo d a l
7. Bi d a n g   T e na g a   Kerja  d a n
Ke b ud a y a a n
8. Bi d a n g K e s e hatan 9. Bi d a n g P e n d i d i k a n d a n Ke b ud a y a a n 10. Bi d a n g sosial 11. Bi d a n g P e n a t a a n Ru a ng
12. Bi d a n g Pemu k i ma n / Pe r u mahan 13. Bi d a n g P e k e r j a a n Umu m 14. Bi d a n g P e r h u b u n g a n
15. Bi d a n g Lingku n g a n Hi d u p 16. Bi d a n g  Politik  Dalam  Negeri d a n Administrasi Pu b l i k 17. Bidang  Ot o n omi Desa 18. B i d a ng
Perimb a ng a n Ke u a n g a n 19. Bidang  T u g a s Pembant u a n 2 0. Bidang  Pariwisata 2 1. Bidang  P e r t a h a n a n
2 2. Bidang Ke p e nd u d u k a n d a n C a t a t a n Sipil
2 3. Bidang   Ke s a t u a n B a ng s a   d a n Perlind u ng a n   Masya r a k a t  d a n Pemerintahan Umu m
2 4. Bidang  p e r e ncana a n 2 5. Bidang   p e nerang a n/informasi d a n K o mu nikasi 2 6. Bidang p e mbe r d a yaan Peremp u a n  d a n  Perlind u ng a n Anak 2 7. Bidang  Keluarga Berenc a n a  d a n Ke l u a r g a Sejahtera 2 8. Bidang  P e mu d a  d a n Ol a h r a g a 2 9. Bidang p e mbe r d a yaan Ma s y a r a k a t Desa
3 0. Bidang  Statistik 3 1. Bidang  A r s i p d a n P e r p u s t a k a a n
Untuk menyerahkan urusan pemerintahan tersebut kepada Desa, Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa. 1 Untuk itu,  Walikota  dapat  membentuk  Tim  Pengkajian  dan  Evaluasi  Penyerahan  Urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa. 2 Selanjutnya, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang  Penyerahan Urusan  Pemerintahan Kota  kepada masing-masing  Desa. 3 Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kota yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kota Pariaman dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa. 4

## 2.  Struktur Kelembagaan Desa
Secara kelembagaan, Pemerintahan Desa di Kota Pariaman terdiri dari Pemerintah Desa dan  BPD.  Selain  itu,  di  desa  juga  dapat  dibentuk  lembaga  kemasyarakatan.  Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh desa sesuai dengan tingkat kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang  ada  di  desa.  Lembaga  kemasyarakatan  tersebut  dapat  berupa  PKK,  Karang Taruna, organisasi pemuda, LKMD dan lain-lain sebagainya. Lembaga kemasyarakat tersebut ditetapkan dalam Peraturan Desa. 5 Sedangkan mengenai pengukuhan pengurus lembaga kemasyarakat tersebut  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Desa. 6 Hubungan  kerja  antara  lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. 7

## a.  Pemerintah Desa
Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dalam hal ini, Perangkat desa lainnya itu terdiri dari  Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa pada masing- masing desa.
Bagan Struktur Pemerintah Desa
1 Lihat  Pasal  14  ayat  (1)    Perda  Kota  Pariaman  No.  7  tahun  2007
2 Lihat  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  Perda  Kota  Pariaman  No.  7  tahun  2007
3 Lihat  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Perda  Kota  Pariaman  No.  7  tahun  2007
4 Pasal  18  ayat  (1)  Perda  No.  7  tahun  2007
5 Pasal  ‘185  ayat  (2)  Perda  Kota  Pariaman  No.  7  tahun  2007
6 Pasal  185  ayat  (3)  Perda  Kota  Pariaman  No.  7  tahun  2007
7 Pasal  191  Perda  Kota  Pariaman  No.  7  tahun  2007
Pemerintah Desa Kepala Desa Perangkat Desa Sekretaris Desa
Perangkat Desa Lainnya 1. Sekretariat Desa 2. Kepala Urusan 3. Kepala Dusun
 Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakat. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Walikota dan memberikan laopran keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,  serta  menginformasikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada masyarakat
 Perangkat Desa
Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
Pelaksaanaan tugas Perangkat Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa. Selain itu, Sekretaris  Desa juga  mempunyai tugas  dan  kewajiban membantu  Kepala Desa  dalam menyusun kebijakan  dan mengkoordinasi lembaga desa.
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  perangkat  desa  lainnya  berupa Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kepala Urusan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.  Pengangkatan  Kepala  urusan  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Desa.  Masa Jabatan Kepala Urusan adalah selama 3 (tiga) tahun. Adapun yang menjadi tugas dari Kepala Urusan adalah membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan umum dan keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa jumlah Kepala Urusan di desa itu ada  4  (empat),  yaitu  Kepala  Urusan  Bidang  Pemerintahan,  Kepala  Urusan  Bidang Pembangunan, Kepala Urusan Bidang Kemasyarakatan, dan Kepala Urusan Bidang umum dan Keuangan.
Sementara  itu,  Kepala  Dusun  merupakan  jabatan  publik  yang  ada  di  desa  yang mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan, umum dan keuangan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Kepala Dusun adalah di tingkat Dusun. Kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa atas usulan masyarakat dusun  yang bersangkutan. Pengangkatan Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa Jabatan Kepala Dusun adalah selama 3 (tiga) tahun.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, masing-masing perangkat desa harus mampu  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya  tersebut. Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Kepala Urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

## b.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan cara  musyawarah  dan  mufakat,  yang  terdiri  dari  Pemangku  Adat,  Golongan  Profesi, Pemuka Agama atau Pemuka Masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan
jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan desa, keterwakilan dan pemerataan antar dusun. Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.  Adapun yang menjadi kewenangan BPD adalah sebagai berikut:
a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perturan desa dan peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib BPD.
Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. Anggota BPD dapat diangkat/dipilih kembali untuk masa 1 (satu) kali jabatan beikutnya. Susunan keanggotaan BPD terdiri dari unsur pimpinan dan anggota BPD. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Pimpinan BPD bertugas memimpin rapat-rapat BPD.

## 3.  Sumber Pendapatan Desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas;
a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari:
 Hasil usaha desa
 Hasil kekayaan desa
 Hasil swadaya dan partisipasi
 Hasil gotong royong
 Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
b. Bagi hasil penerimaan pajak daerah sebesar 10% dari retribusi tertentu dari daerah c. Bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  oleh  daerah  sebesar  10%  yang pembagiannya secara proporsional
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Hasil pendapatan tersebut di atas, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kemudian, Pasal 167 Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 juga menguraikan kekayaan desa, yang terdiri dari:
a. Tanah kas desa b. Pasar desa c. Pasar hewan
d. Tambatan perahu
e. Tanah lapang atau tempat rekreasi desa f. Labuah, tapian, balai, mesjid, surau desa g. Tempat pelelangan ikan yang dikelola desa h. Bangunan yang dibuat oleh penduduk/perantau untuk kepentingan umum
i. Tanah, hutan, batang air, tabek, dan talago yang menjadi ulayat desa
j. Lain-lain kekayaan milik desa.

## D.  Penutup

## Kesimpulan
1. Secara sosiologis, Pemerintah Kota Pariaman dan masyarakat Kota Pariaman merasa sangat “nyaman” dengan penyelenggaraan desa di Kota Pariaman. Mereka tidak mau menerapkan sistem pemerintahan nagari di kotanya dengan beberapa pertimbangan, yaitu:  i) masyarakat telah merasa nyaman dengan penerapan sistem pemerintahan desa;  ii)  penyatuan  desa-desa  ke  dalam  nagari  akan  menyebabkan  berkurangnya alokasi dana yang akan diterima dari Pemerintah; iii) kalaupun ingin diubah sistem pemerintahan desa ini, para responden lebih cenderung menginginkan agar diubah menjadi sistem kelurahan dengan dasar pertimbangan bahwa masyarakat di Kota Pariaman  sudah  heterogen;  dan  iv)  penerapan  sistem  pemerintahan  nagari  akan menimbulkan hilangnya jabatan publik dan lapangan kerja masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa..
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman mengacu kepada PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. PP No. 72 tahun 2005 ini kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Kota Pariaman melalui Perda Kota Pariaman No. 7 tahun 2007 tentang Desa. Secara normatif, baik penyelenggaraan Desa maupun penyelenggaraan  pemerintahan nagari tidak jauh berbeda.  Ke dua bentuk adminnistrasi pemerintahan terendah ini sama- sama mengacu kepada PP No. 72 tahun 2005. Hal yang membedakannya di antara keduanya  adalah  kedudukan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  dalam  kelembagaan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ngari, KAN merupakan bagian dari kelembagaan pemerintahan nagari. Sedangkan dalam pemerintahan desa, KAN merupakan bagian yang terpisah dalam struktur kelembagaan desa. Dalam hal ini, KAN di Kota Pariaman meliputi beberapa desa dan/atau kelurahan.

## Saran
1. Perubahan sistem pemerintahan terendah pada suatu Kota/Kabupaten memerlukan kajian yang cukup mendalam. Ketika Pemerintah Kota akan menerapkan kebijakan perubahan sistem pemerintahan terendahnya, maka aspirasi yang berkembang dalam masyarakat harus direspon dan didengar. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak akan menjadi kontra produktif dan menimbulkan penolakan di tingkat masyarakat ketika kebijakan tersebut telah diambil.
2. Pemahaman masyarakat Kota Pariaman terhadap nagari dan hidup bernagari sudah mulai berkurang. Sehingga, ketika diwawancarai, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang nagari dan hidup bernagari. Oleh karena itu, perlu juga kiranya masyarakat diberikan sosialisasi tentang nagari maupun ketentuan hukum adat Minangkabau.
3. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  daerah  kota,  tidak  hanya  diterapkan  oleh Pemerintah  Kota  Pariaman  saja.  Pemerintah  Kota  Sawahlunto  juga  menerapkan sistem pemerintahan desa di daerahnya. Oleh karena itu, perlu juga diadakan penelitian lanjutan tentang penerapan sistem pemerintahan desa di Kota Sawahlunto.

## E.  Daftar Pustaka
Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995
Beckmann-Benda, Franz and Keebet, Recreating The Nagari: Desentralisation in West Sumatra, Max Planck Institute for Social Anthropology , Germany, 2001
Budi Baik Siregar, , dkk, Kembali ke Akar: Kembali ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli , Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Jakarta, 2002
Eko Prasodjo, Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia: Antara Sentrapetalisme dan Sentrifugalisme , Universitas Indonesia, Jakarta,  2006
Gusti Asnan, P emerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi , Penerbit Citra Pustaka,  Yogyakarta,  2006
————————, Memikir  Ulang  Regionalisme:  Sumatera  Barat  Tahun  1950-an , Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
Kansil, C.S.T, Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903- 2001 , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002
Nasution, S, Metode Research (Penelitian Ilmiah) , Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2002 ——————— , Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Penerbit Tarsito, Bandung, 2002 Rikardo Simarmata, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia , UNDP, Jakarta, 2006.
Sutandyo Wignosubroto dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun , Institute for Local Development, Jakarta, 2005
Sutoro Eko, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa , IRE Press, Yogyakarta, 2005.