Analisis Pengaruh Maqâshid Syar î’ah Terhadap Fatwa Dsn-Mui Tentang Penyelesaian Utang Murabahah
Ahmad Hanif 1 , Hari Susanto 2 , Rio Erismen Armen 3
1 Universitas Ibn Khaldun Bogor hanifbangnim@gmail.com
2 Universitas Ibn Khaldun Bogor hari74759@gmail.com
3 STEI SEBI Depok rio.erismen@sebi.ac.id
Received: 01-02-2023/Accepted: 22/04/2023/ Doi: 10.32923/sci.v8i1.2607

## Abstract
This study aims to examine how the implementation of maqâshid syar î 'ah in the DSN- MUI  fatwas  regarding  the  settlement  of  murabahah  debts  and  to  see  how  far  the influence of maqâshid syar'ah on these fatwas. The method that the researcher uses in  this  research  is  a  qualitative  method  and  also  a  research  on  Islamic  legal philosophy. The data collection method used is literature search. The data obtained were then processed and analyzed according to the research objectives. This study found  that  DSN-MUI  implements  and  considers  maqâshid  syarîah  in  the  fatwas regarding the settlement of murabahah debts. DSN-MUI does not mention maqâshid syarîah as a specific argument, but maqâshid is contained in the meaning of verses, hadiths, fiqh rules, choices of tarjih, and choices of other ijtihad mechanisms. Some of the maqâshid syarîah implemented by DSN-MUI in the fatwa regarding the settlement of murabahah debts include: hifzu al-mâl (guarding property) both from the side of producing it or from the side of maintaining it, sad bab al-nizâ' wa subul al-daghâ`in (closing the door disputes and hostilities), al-taysîr (facilitating) and dar`u al-darar (avoiding danger). The influence of maqâshid syarîah in the DSN-MUI fatwa can be observed based on the following: the selection of opinions (tarjih) , looking for a better benefit  even  by  leaving  the  opinion  of  the  majority  of  scholars (jumhur) ,  paying attention  to  the  dynamics  of  the  fatwa due  to  changes  of  legal  reason ('illah) ,  and presenting solutions and alternatives sharia-compliant contracts, paying attention to the consequences of a contract (ma'alat) .
Keyword : fatwa, maqashid syariah, debt, murabahah

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi maqâshid syar î 'ah dalam  fatwa-fatwa  DSN-MUI  tentang  penyelesaian  utang  murabahah  dan  melihat sejauh    mana  pengaruh  dari  maqâshid  syar î 'ah  terhadap  fatwa-fatwa  tersebut. Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan juga  penelitian  filsafat  hukum  Islam.  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan
adalah  penelusuran  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  dan dianalisis  sesuai  tujuan  penelitian.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  DSN-MUI mengimplementasikan maqâshid syar î ah di dalam fatwa-fatwa tentang penyelesaian piutang  murabahah.  DSN-MUI  tidak  menyebutkan  maqâshid  syar î ah  sebagai  dalil khusus, tetapi maqâshid terdapat di dalam makna ayat, hadits, kaidah fikih, pilihan tarjih,  dan  pilihan-pilihan  mekanisme  ijtihad  lainnya.  Beberapa  maqâshid  syar î ah yang  diimplementasikan  DSN-MUI  di  dalam  fatwa  tentang  penyelesaian  piutang murabahah antara lain : hifzu al-mâl (menjaga harta) baik sisi menghasilkannya atau dari sisi mempertahankannya, sad bab al- nizâ’ wa subul al -daghâ`in (menutup pintu sengketa dan permusuhan), al-tays î r (memudahkan) dan dar`u al-darar
(menghindarkan bahaya). Pengaruh maqâshid syar î ah dalam fatwa DSN-MUI dapat diamati berdasarkan hal-hal berikut : pemilihan pendapat (tarjih) , mencari maslahat yang lebih baik sekalipun dengan meninggalkan pendapat mayoritas ulama (jumhur) , memperhatikan  dinamika  fatwa  karena  perubahan  alasan  hukum ( ‘illah ) ,    dan menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah, memperhatikan konsekuensi dari penerapan suatu akad (maâlat) .
Keyword: fatwa, maqashid syariah, utang, murabahah

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan ekonomi syariahnya cukup pesat. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022, Indonesia berhasil  mempertahankan posisi keempat yang diraih pada tahun lalu.  Padahal  dua  tahun  sebelumnya  Indonesia  masih  berada  pada  peringkat kesepuluh (Republika, 2022).
Perkembangan  ekonomi  syariah  yang  pesat  ini  tentu  membutuhkan ekosistem  yang  juga  baik  untuk  terus  mendukung  pertumbuhannya.  Ekonomi syariah  akan  kehilangan  relevansinya  apabila  tidak  dikontrol  dan  dipandu  oleh norma hukum. Dalam hal ini yang dibutuhkan tentunya adalah hukum islam dengan segala produk dan turunannya, yaitu hukum, peraturan, dan opini keagamaan atau fatwa.
Fatwa,  meskipun  prinsipnya  tidak  mengikat,  memiliki  peran  yang  sangat vital  bagi  perkembangan  ekonomi  syariah.  Pada  tataran  praktis,  fatwalah  yang menjadi panduan dan bimbingan bagi  masyarakat. Karena tidak semua ruang dapat dijangkau oleh peraturan perundangan. Ditambah lagi fatwa-fatwa terkait keuangan syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI)  oleh  juga  diadopsi  oleh  aturan  dan  perundangan  negara  sehingga  menjadi mengikat bagi setiap warga negara.
Fatwa  didasarkan  pada  ketentuan  dan  prosedur  tertentu  yang  telah dirumuskan oleh para ulama. Fatwa bisa sangat dinamis karena fatwa  merupakan instrumen dari syariat untuk memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, yang tujuan  besarnya  adalah  menghadirkan  masalahat  bagi  manusia  atau  yang  dikenal juga  dengan  maqâshid  syar î’ah .  Oleh  sebab  itu,  pertimbangan  maqâshid  syar î’ah menjadi unsur penting dalam sebuah fatwa, tidak terkecuali bidang ekonomi syariah.
Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, dan semakin kompleksnya  tantangan,  untuk  solusi-solusi  yang  sifatnya  strategis  dan  memiliki dampak yang besar, fatwa tidak lagi bergantung pada satu atau dua orang pemberi fatwa. fatwa-fatwa seperti ini mengandalkan lembaga yang di dalamnya tidak hanya ulama ahli hukum islam tetapi juga ahli dan pakar di bidang lain. Karena di dalam
berfatwa dibutuhkan pengetahuan terhadap masalah yang difatwakan, dan masalah- masalah  tersebut  tidak  hanya  menyangkut  keagamaan  tetapi  bidang-bidang  lain yang semakin kompleks, seperti bidang kesehatan dan kedokteran,  hingga bidang keuangan dan ekonomi syariah. Di indonesia, lembaga-lembaga fatwa ini biasanya terafiliasi ke organisasi masyarakat tertentu
DSN- MUI yang didirikan tahun 1999 merupakan lembaga otonom di bawah Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  memiki  peran  yang  sangat  strategis  dalam perkembangan  ekonomi  syariah.  Seperti  yang  disebutkan  di  dalam  situsnya  DSN- MUI memang didirikan atas dasar kebutuhan umat akan panduan yang sesuai ajaran islam dalam bidang ekonomi dan keuangan. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah adalah salah satu tugas dari DSN- MUI (DSN-MUI, 2022b).
Salah satu akad yang terpenting pada perbankan syariah adalah murabahah. Murabahah  juga  menjadi  akad  yang  sangat  diandalkan  oleh  lembaga  keuangan syariah  terutama  perbankan.  Data  tahun  2021  menunjukkan  produk  pembiayaan yang menggunakan akad murabahah masih menempati peringkat pertama dengan jumlah  pembiayaan  sebesar  199,03  triliun  atau  47  persen  (OJK,  2021).  Akad murabahah  masih  menjadi  andalan  karena  beberapa  alasan,  antara  lain  ;  lebih mudah  diterapkan  untuk  pembiayaan  investasi  jangka  pendek  bila  dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil. Lalu bank juga lebih leluasa untuk menetapkan keuntungan  yang  diinginkan  sehingga  harga  yang  ditawarkan  bank  syariah  dapat bersaing  dengan  bank  konvensional.  Melalui  akad  murabahah,  hubungan  antara bank dengan nasabah adalah kreditur dan debitur, hal ini lebih disukai oleh pihak bank, karena pihak bank menjadi pihak yang cukup menentukan (Heykal, 2021).
Wajar kemudian murabahah menjadi tema yang cukup sering difatwakan oleh  DSN-MUI.  Murabahah  adalah  akad  jual  beli  dengan  modal  yang  diketahui bersama  oleh  penjual  dan  pembeli  (Al-Zuhaili,  2011).  Sejak  didirikan  tahun  2000 hingga tahun 2022 sudah ada 147 (seratus empat puluh tujuh) produk fatwa yang dikeluarkan  oleh  DSN-MUI,  12  (dua  belas)  di  antaranya  mencantumkan  judul murabahah,  yang  artinya  berkaitan  langsung  dengan  murabahah.  Berdasarkan penelusuran  peneliti,  sementara  ini  murabahah  adalah  tema  terbanyak  yang difatwakan oleh DSN-MUI. Belum lagi fatwa-fatwa lainnya yang tidak menyebutkan murabahah  pada  judulnya  namun  isinya  berkaitan dengan murabahah  (DSN-MUI, 2022a).
Fatwa tentang murabahah dapat dibagi ke dalam beberapa tema. Ada tema tentang hukum murabahah, uang muka, janji, perwakilan (wakâlah) , penyelesaian utang murabahah, diskon, dan pengalihan pembiayaan antar LKS. Dari tema-tema tersebut  peneliti  tertarik  mengkaji  tentang  penyelesaian  utang  murabahah.  Pada perbankan konvensional penyelesaian utang biasanya lebih sederhana, yaitu dengan menambahkan  bunga  pada  utang  berjalan.  Sedangkan  pada  LKS,  mengambil pendapatan dalam bentuk bunga, jelas tidak diperbolehkan.
Pada  penelitian  ini  peneliti  memilih  sudut  pandang  maqâshid  syar î’ah sebagai alat untuk menganalisis pengaruh yang terjadi pada fatwa-fatwa tersebut. Penelitian ini menjawab pertanyaan “ Bagaimana implementasi maqâshid syar î’ah di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian utang murabahah dan bagaimana pengaruh maqâshid syar î’ah terhadap fatwa-fatwa tersebut?
Metode  yang  peneliti  gunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (Moleong, 2018) menyatakan bahwa
penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan pengaruh dari pemahaman maqâshid  syar î’ah terhadap  dinamika  fatwa  ekonomi  syariah  dengan  kasus  fatwa DSN-MUI tentang murabahah.
Penelitian  ini  juga  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  filsafat  hukum Islam  karena  mengkaji  konsep istinbat  al-hukum (menghasilkan  hukum)  dan  juga penerapannya  terhadap  suatu  masalah  (Mudzhar,  2012).  Penelitian  ini  mengkaji konsep dan metodologi produksi fatwa yang merupakan bagian dari hukum Islam di mana maqâshid syar î ah adalah salah satu faktor penting di dalamnya.
Metode  pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan  adalah  penelusuran kepustakaan (library  research) .  Data  primer  yang  digunakan  pada  penelitian  ini diambil  dari  fatwa-fatwa  DSN-MUI  yang  terkait  dengan  tema  penyelesaian  utang murabahah.  Data  lainnya  diambil  dari  literatur  tentang  maqâshid  syar î’ah baik  itu berupa kitab, buku, dan jurnal lainnya terkait pembahsan maqâshid syar î’ah di dalam ekonomi dan muamalat. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematisasi berdasarkan bahasan- bahasan yang diidentifikasi dari masalah yang telah dirumuskan.

## B. Kajian Pustaka

## 1. Pengertian Maqâshid syar î’ah
Untuk  memahami  secara  utuh  tentang  konsep  maqâshid  syar î’ah , pemahaman terhadap istilah ini mutlak diperlukan. Maqâshid syar î ah terdiri dari dua kata “maq âsh id” dan “syarîah”. “ Maqâshid ” berarti jalan lurus, adil, menuju sesuatu. Makna  yang  terakhir  relevan  dalam  konteks  pembahasan  maqâshid  syar î’ah . Sedangkan syariah juga berasal dari bahasa arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syariah disebutkan adalah bentuk  tidak  baku  dari  syariat  yang  berarti  hukum  agama  yang  menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan  manusia  dan  alam  sekitar  berdasarkan  Alquran  dan  hadits  (Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2022).
Di  dalam  bahasa  arab  sendiri  syariah  berarti  mata  air,  jalan,  dan  ambang pintu.  Pada  makna  yang  pertama  dan  kedua  tampak  jelas  adanya  korelasi  antara makna  secara  terminologi  dengan  makna  secara  etimologi,  di  mana  syariah  yang nanti akan dijelaskan, ibarat mata air yang memancarkan air yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Syariah juga seperti jalan yang ditempuh untuk sampai pada  tujuan  tertentu.  Berdasarkan  penjelasan  tadi  dapat  disimpulkan  bahwa “ Maqâshid syar î’ah” secara bahasa dapat diterjemahkan menjadi “Tujuan Syariat atau Tujuan Agama .”
Secara istilah, maqâshid  syar î ah dapat dikatakan relatif baru. Sehingga tidak banyak  ulama  klasik  yang  membahas  istilah  ini  secara  khusus.  Bahkan  Imam  al- Syatibi yang dikenal sebagai Bapaknya maqâshidpun tidak memberikan definisi yang jelas tentang maqâshid syar î’ah . Ahmad Raisuni menjelaskan bahwa alasan Imam Al- Syâtibi  tidak  mendefinisikannya  adalah  karena  menurut  beliau  muatan  ilmu  ini sebenarnya sangat jelas. Apalagi kitab al-Muwafaqat ditulis memang ditujukan untuk para ulama (Raisûni, 1995).
Di  dalam  penelitian-penelitan  kontemporer  yang  membahas  tentang maqâshid syar î’ah , ulama yang paling awal yang memberikan definisi adalah Imam Thahir  bin  ‘Asyur  yang  wafat  pada  tahun 1393  H/1973  M. Imam  Ibnu  ‘Asyur menyebutkan bahwa maqâshid syar î’ah adalah esensi dan hikmah yang ditekankan oleh pembuat syariat di dalam semua atau sebagian besar ketentuan syariat, di mana esensi dan hikmah ini tidak secara khusus untuk hukum tertentu (’â syur, 2011).
Pada  definisi  tersebut  Imam  Ibnu  ‘Asyur  menekankan  bahwa  esensi  atau hikmah  tersebut  ada  yang  ada  pada  semua  ketentuan  syariat  dan  ada  yang  tidak. Esensi  atau  hikmah  yang  ada  pada  semua  ketentuan  syariat  contohnya, mendatangkan manfaat, menjauhi mudarat, persamaan, keadilan dan lain-lain. Pada pembagian  selanjutnya  maqâshid  seperti  ini  disebut  maqâshid  umum.  Sedangkan yang ada hanya pada hukum tertentu disebut maqâshid khusus, misalnya : akad gadai (rahan) sebagai jaminan, akad nikah untuk mewujudkan keteraturan keluarga, akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan, dan lain-lain.
Ahmad Raisûni memberikan definisi maqâshid syar î’ah adalalah tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai oleh syariat untuk kemaslahatan hamba (Raisûni, 1995). Pada  definisi  ini  Ahmad  Raisûni  menekankan  pada  kemaslahatan  hamba.  Karena memang pada hakikatnya adanya syariat adalah untuk kepentingan makhluk bukan kepentingan  Khalik.  Bagi  Khalik  seandainya  seluruh  manusia  durhaka,  tidak  ada bahayanya sedikitpun, seperti yang disebutkan Nabi S.A.W di dalam hadisnya.
Kemudian  Nûrudd î n  al-Khâdimi  mendefinisikan  maqâshid  syar î’ah adalah esensi  yang  diperhatikan  dan  menjadi  suatu  konsekuensi  dari  ketentuan  syariat, esensi itu dapat berupa hukum tertentu, maslahat umum, ciri umum, yang targetnya adalah satu menegaskan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Khâdimi, 2001).  Definisi ini menjelaskan apa saja bentuk- bentuk maqâshid, dan juga merinci tujuan final dari  maqâshid yaitu penghambaan dan  kemaslahatan  dunia  dan  akhirat.  Dengan  demikian  maslahat    yang  ingin diwujudkan dalam maqâshid bukan hanya maslahat jangka pendek tetapi juga jangka panjang, bukan hanya materi tetapi juga ruhani.
Konsep  maqâshid  syar î 'ah  dilandasi  oleh  pemahaman  bahwa  syariat  ini memiliki  tujuan  dan  alasan,  di  mana  tujuan  dan  alasan  itu  adalah  kemaslahatan hamba.  Ini  adalah  pandangan  mayoritas  ulama,  termasuk  dari  mazhab  fikih  yang empat. Hanya sebagian kecil ulama terutama dari mazhab al-zahiri yang tidak sepakat dengan padangan ini. Mereka berpendapat bahwa tujuan syariat hanya pembebanan (taklif), ujian, dan ibadah kepada Allah, lalu mendapatkan ganjaran di akhirat nanti (Raisuni, 2009).
Para ulama dan peneliti membagi  maqâshid syar î ah dalam banyak kriteria. Pembagian ini mulai dilakukan oleh Imam Thahir Ibnu ‘Asyur dan dilanjutkan oleh ulama dan peneliti sesudahnya (’â syur, 2011). Salah satu kriteria adalah pembagian maqâshid syariah berdasarkan cakupan. Maqâshid berdasarkan cakupannya terbagi tiga  ;  universal (‘ammah) ,  spesifik (khassah) ,  dan  parsial (juziyah) (Al-Yûbi,  1998). Maqâshid universal (maqâshid ammah) adalah esensi dan hikmah yang ditekankan oleh  pembuat  syariat  di  dalam  semua  atau  sebagian  besar  hukum  dan  ketentuan syariat. Maqâshid spesifik (maqâshid khassah) hanya ada pada bidang tertentu atau beberapa bidang saja yang memiliki kemiripan. Misalnya : maqâshid syar î’ah pada pada bidang ibadah, maqâshid syar î’ah muamalat, maqâshid syar î’ah pernikahan dan keluarga, maqâshid syar î’ah sanksi dan hukuman dan pada bidang-bidang lainnya. Kemudian  maqâshid  parsial (maqâshid    juz`iyah) adalah  maqâshid  yang  ada  pada
setiap masing-masing hukum atau ketentuan syariat. Misalnya, dibolehkannya salat jamak  dan  qasar  bagi  musafir  maqâshidnya  untuk  meminimalisir  kesulitan. Dibolehkannya  jual  beli  dengan  sistem  pemesanan (salam  dan  ishtishna’) maqâshidnya untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya.
Lalu  terdapat  pula  pembagian  maqâshid  syar î ah  berdasarkan  tingkat kebutuhan. Berdasarkan penelusuran peneliti, ulama yang pertama kali mengenalkan pembagian ini adalah Imam al-Syâtibi, tetapi jauh sebelumnya al-Ghazali juga  sudah mengenalkan  beberapa  konsepnya  (Raisûni,  1995).  Maqâshid  berdasarkan  tingkat kebutuhan terhadapnya terbagi tiga ; primer (dhurûriyah) , sekunder (hâjiyah) , dan tersier (tahs î niyah). Maqâshid  primer (Dhurûriyah) adalah  maqâshid  yang keberadaannya  penting  baik  bagi  individu  maupun  bagi  masyarakat.  Pengabaian terhadap  maqâshid  ini  akan  mengakibatkan  kekacauan  kehidupan  dunia  dan  juga akhirat.  Maqâshid  yang  lima  yang  diperkenalkan  oleh  Imam  al-Ghazali  seringkali dijadikan contoh untuk maqâshid ini, yaitu : menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta,  menjaga  akal,  menjaga  keturunan.  Contohnya  :  kehidupan  manusia  tanpa agama akan membuat tidak ada bedanya manusia dengan binatang.
Lalu  maqâshid  sekunder (Hâjiyah) yang  keberadaannya  dibutuhkan  untuk menunjang kehidupan individu dan masyarakat serta untuk menghilangkan kesulitan dan  kesempitan.  Dan  maqâshid  tersier (Tahs î niyah) yaitu  maqâshid  yang keberadaannya  sebagai  pelengkap  dan  menyempurnakan    kehidupan  manusia sebagai  hamba  dan  khalifah  di  muka  bumi.  Pada  prakteknya  maqâshid  ini  tidak termasuk kepada maqâshid primer dan sekunder. Contohnya : membersihkan najis, menutup aurat, adab makan dan minum dan lain-lain.

## 2. Maqâshid Syar î’ah Dalam Ekonomi dan Muamalat
Maqâshid  syar î ah  juga  dapat  dibedakan  dari  aspek  penerapannya  pada ibadah dan mualamah. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda sehingga juga memiliki maqâshidnya masing-masing. Sebagian besar mualamat memiliki karakter yang lebih mudah diraba alasan dan manfaatnya oleh manusia . Pembahasan berikut ini menjelaskan maqâshid syar î ah yang berkaitan dengan muamalat khususnya harta.
Abdullah bin Bayyah (Bayyah, 2018) membagi maqâshid harta menjadi dua, pertama, maqâshid universal yang mana maqâshid ini ada pada harta dan juga selain harta.  kedua,  maqâshid  khusus  terkait  harta.  Maqâshid  universal  tersebut  yaitu  : maqâshid  Ibadah,  maqâshid  ujian,  maqâshid  pemakmuran (‘Im ârah), maqâshid khilafah dan maqâshid keadilan.
Untuk maqâshid khusus yang terkait dengan harta berikut peneliti paparkan beberapa pandangan ulama terkait masalah ini. Ibnu Asyur menyebutkan beberapa maqâshid  khusus  harta,  yaitu  :  distribusi  dan  sirkulasi (al-rawâj) ,  jelas  atau transparansi (al-wudûh) , penjagaan (hifzu) , kepemilikan (al-tsabât) dan keadilan (al- adl) (’â syur, 2011).
Dari  beberapa  maqâshid  tersebut,  keadilan (al-adl) sudah  dibahas sebelumnya  karena  dimasukkan  oleh  Abdullah  bin  Bayyah  dalam  maqâshid universal (‘ammah) .  Distibusi  dan  sirkulasi  menunjukkan  bagaimana  harta terdistribusi  sebanyak-banyaknya  dan  sesering-seringnya.  Hal  ini  terlihat  dari larangan riba dan juga larangan menimbun harta. Kedua perbuatan tersebut akan membuat  harta  hanya  terkonsentrasi  pada  segelintir  kelompok  orang,  yang
selanjutnya  akan  membuat  banyak  masyarakat  kehilangan  akses  pada  harta  dan akhirnya gagal memenuhi kebutuhan hidup mereka. Islam juga sangat mendorong kegiatan  produksi  baik  barang  ataupun  jasa  dan  juga  berbagi  secara  cuma-cuma melalui ibadah zakat, infak, sedekah dan yang lainnya.
Lalu  maqâshid  jelas  dan  transparan (al-wudûh) merujuk  pada  status  harta pada transaksi. Apa yang ditransaksikan harus jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga terjadilah transaksi yang dilandasi oleh suka sama suka. Hal ini tercermin dari  larangan  gharar,  larangan  menjual  barang  yang  belum  dimiliki,  dan  larangan menyembunyikan aib atau cacat pada objek yang diperjual belikan.
Kemudian  ada  maqâshid  penjagaan (alhifzu) .  Maqâshid  ini  berkorelasi dengan  maqâshid  kepemilikan (almilkiyah) .  Pengakuan  kepemilikan  menjadi  titik tolak penjagaan. Untuk penjagaan ada dua sisi, produksi dan proteksi. Ajaran Islam menghormati  kepemilikan  dan  mengatur  tata  cara  perpindahannya.  Apabila dilakukan di luar cara-cara tersebut, maka dapat dikategorikan batil.
Abdullah bin Bayyah menambahkan maqâshid lain yang menjadi pendukung maqâshid  penjagaan  terhadap  harta.  Tambahan  tersebut  antara  lain  :  pengelolaan yang baik. Ini terlihat dari perintah larangan mubazir dan juga larangan memberikan orang  yang  kurang  akal  mengelola  hartanya  secara  mandiri.    Tambahan  lainnya adalah menabung. Sekilas ada kemiripan antara menabung dengan menimbun karena sama-sama  berkonotasi  menyimpan.  Perbedaannya,  menabung  menyimpan  untuk kebutuhan di masa depan tetapi tidak mengabaikan dan membahayakan hak orang lain.  Sedangkan  menimbun  yang  dicela  sebaliknya.  Tambahan  lainnya  adalah moderat dalam membelanjakan harta termasuk berinfak (Bayyah, 2018).
Imam  al-Haramain  seperti  dikutip  Hisyam  Azhar  (Azhar,  2010) menambahkan  beberapa  prinsip  lagi  yang  berlaku  di  dalam  muamalat,  yaitu  : memudahkan  dan  memperhatikan  kebutuhan (Al- taysir  wa  mura’at  al -hajah), menghindarkan dari bahaya (Dar`u al-darar), larangan memakan harta dengan batil (Man’u akl amwal al -nas bi al-bathil), menutup pintu sengketa dan permusuhan (Sad bab al- niza’ wa subul al -dhaghain).
3. Peranan Maqâshid Syar î’ah Dalam Ijtihad dan Fatwa
Hampir  seluruh  ulama  dari  berbagai  mazhab  sepakat  bahwa  hukum  dan ketentuan  syariat  selalu  memiliki  alas  an  tertentu (‘illah) .  Dan  dari  alasan-alasan inilah  dibangun  konsep  maqâshid  syar î’ah .  Melalui  berbagai    metode  yang  telah disebutkan  sebelumnya  beberapa  alasan  atau  maqâshid  syar î’ah dapat  diketahui. Alasan dan maqâshid ini dapat digunakan untuk menilai dan menentukan kehendak dan hukum yang diinginkan syariat. Karena jika hanya mengandalkan teks-teks al- Qur`an dan sunah yang membahas secara langsung kasus per kasus jelas tidak akan cukup. Inilah gambaran umum peranan maqâshid syar î’ah di dalam ijtihad termasuk di dalam fatwa.
Maka  cukup  banyak  para  ulama  yang  menjadikan  pemahaman  terhadap maqâshid  ini  sebagai  syarat yang  harus dimiliki  oleh  seorang  mujtahid.  Walaupun disampaikan  dengan  ungkapan  dan  istilah  yang  tidak  tunggal,  tetapi    maksud  dan tujuan mereka adalah maqâshid syar î’ah . Beberapa ulama tersebut antara lain : al- Juwaini, al-Ghazali, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiah, as-Subki, al-Syâtibi dan juga banyak para ulama kontemporer (Abdurrahman, 2004).
Praktek  ijtihad  yang  dilakukan  oleh  para  ulama  sejak  masa  sahabat  begitu memperhatikan maqâshid. Contohnya keputusan Abu Bakar untuk menuliskan dan mengumpulkan  ayat-ayat  al-Qur`an  dalam  satu  koleksi.  Keputusan  Umar  bin  al- Khattab  untuk  tidak  membagikan  tanah  hasil  rampasan  perang  kepada  pasukan. Keputusan  Umar  untuk  menjadikan  talak  yang  dilakukan  tiga  kali  jatuh  tiga  kali. Keputusan Umar untuk tidak memberikan jatah muallaf dari harta zakat. Keputusan Usman  bin  Affan  untuk  mengumumkan  ternak  yang  hilang,  jika  hanya  mengikuti makna  literal  dari  hadis  seharusnya  dibiarkan.  Keputusan  Ali  bin  Abi  Thalib  yang mewajibkan  para  penerima  upah  untuk  menjamin  barang  yang  sedang dikerjakannya.  Dan  masih  banyak  lagi  contoh-contoh  ijtihad  lainnya  yang  sangat memperhatikan maqâshid syar î’ah (Al-Kh â dimi, 1998).
Maqâshid  syar î’ah membuat  ijtihad  mampu  menjawab  tantangan  zaman karena keterbatasan teks (nash) . Apalagi kehidupan manusia terus bergerak dengan dinamika  yang  bertambah  cepat  dari  hari  ke  hari  yang  tentu  membutuhkan penjelasan  hukum  yang  hanya  bisa  dijawab  dengan  ijtihad  yang  berlandaskan maqâshid syar î’ah .
Nûrudd î n al-Khadimi merinci beberapa peranan maqâshid dalam khususnya dalam  konteks  ijtihad  (Al-Kh â dimi,  1998),  antara  lain  :  maqâshid  syar î’ah akan membuat  seorang  mujtahid  selalu  berusaha  memunculkan  alasan,  tujuan,  dan hikmah  dari  suatau  hukum  atau  ketentuan  baik  yang  sifatnya  parsial  maupun universal.  Maqâshid  syar î’ah juga  memberikan  rambu dan tuntunan  bagi  mujtahid dalam memahami suatu hukum dan ketentuan syariat. Lalu maqâshid syar î’ah juga akan memperkaya penelitan dan kajian dibidang usul fikih khususnya yang berkaitan dengan  qiyas, ‘illah (alasan  hukum),  maslahat , ‘urf (tradisi) , sad  zari’ah (menutup peluang kerusakan) dan yang lainnya. Memahami maqâshid dengan baik juga dapat meminimalisir  perbedaan  pendapat  dan  fanatisme  mazhab  dengan  membangun ketentuan  hukum  melalui  maqâshid.  Dan yang  juga  tidak kalah  pentingnya  adalah pemahaman terhadap maqâshid akan menguatkan karakter syariat islam yang selalu dapat diterapkan kapanpun dan di manapun.
Tetapi  al-Kh â dimi  (Al-Kh â dimi,  1998)  sendiri  mengungkapkan  bahwa maqâshid bukanlah dalil khusus yang berdiri sendiri terpisah dari dalil-dalil syariah yang  lainnya.  Kata ‘ syar î ah ’ pada  kata  maqâshid  sudah  cukup  menegaskan  bahwa maslahat,  hikmah,  esensi  atau  apapun  istilahnya  adalah  yang  berasal  dari  syariat bukan  logika  semata  apalagi  hawa  nafsu.  Dapat  disimpulkan  dari  pendapat  al- Kh â dimi  tersebut  bahwa  perkembangan  ilmu  maqâshid  syar î’ah saat  ini  bukanlah sebagai  dalil  tambahan  dari  dalil-dalil  yang  sudah  ada,  tetapi  hanya  menegaskan bahwa dalil-dalil yang ada apabila digunakan secara tepat maka akan menghasilkan maqâshid syar î’ah .
Sementara itu, Abdurrahman di dalam penelitiannya menyebutkan beberapa bentuk penggunaan maqâshid di dalam ijtihad (Abdurrahman, 2004), antara lain :
Pertama, meninggalkan qiyas standar demi maslahat. Abdurrahman mencontohkan dengan  pendapat  Ibnu  ‘Abidin  tentang  hadis  Nabi  Saw,  “Janganlah  menjual  buah hingga  mulai  tampak  kematangannya.”  Artinya  dalam  kondisi  mulai  tampak matangnya  sudah  boleh  dijual.  Dan  apabila  sudah  dijual  berarti  lepas  dari kepemilikan si penjual sehingga hak penjual untuk memotongnya. Tetapi Ibnu ‘Abidin berpendapat  tidak  boleh  dipotong,  harus  dibiarkan  di  pohonnya  hingga  tiba  masa panennya karena hal itu lebih maslahat daripada memotongnya.
Kedua, tidak menggunakan makna teks yang lebih kuat (zhâhir) karena ada maslahat yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini contohnya adalah membayarkan zakat fitrah dengan  menggunakan  uang  dalam  kondisi  dianggap  lebih  maslahat  daripada menggunakan makanan pokok.
Ketiga, memperhatikan konsekuensi dari penerapan hukum (ma â lat) . Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap tanah di wilayah yang ditaklukan umat Islam. Hukum standarnya tanah tersebut akan dibagikan kepada pasukan yang ikut menaklukkan, tetapi Umar melihat kalau hal seperti ini diteruskan umat islam yang datang  di  kemudian  hari  tidak  akan  mendapatkan  apa-apa.  Umarpun  membuat kebijikan  untuk  menjadikan  tanah  tersebut  sebagai  tanah  wakaf  dan  hasilnya diperuntukkan untuk kaum muslimin.
Keempat, memperhatikan maqâshid dari teks al-Qur`an atau hadis, lalu membawa maqâshid  tersebut  pada  kasus  lain  yang  berbeda  tetapi  menimbulkan  akibat  yang sama.  Contohnya  hadis  yang  melarang  menikahi  seorang  wanita  dan  bibinya, disebutkan di hadis tersebut agar tidak memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi ini  dapat  menjadi  menjadi  maqâshid  yang  menjadi  faktor  determinan  dalam menentukan hukum kasus yang lain, misalnya : larangan bersaing memperebutkan jabatan jika dipandang dapat berakibat putusnya silaturahmi.
J â sir ‘ Audah  dalam  bukunya fiqh  al- maqashid  :  ‘ Inathatul  Ahkam  al- S yar’iayyah bi Maqashidiha juga menawarkan peran yang lebih  spesifik lagi untuk maqâshid  syar î’ah (’Audah,  2006) .  Menurutnya  maqâshid  dapat  berperan  seperti ‘illah (alasan hukum) dalam konteks qiyas. Sehingga maqâshid menjadi faktor yang determinan dalam menentukan hukum. Kaidah yang berlaku pada qiyas dapat pula berlaku pada maqâshid, yaitu,
“Hukum mengikuti maqâshid, di mana terdapat maqâshid di situ ada hukum”
‘ Audah mensyaratkan maqâshid yang dapat berperan seperti ‘illah di dalam qiyas  adalah  maqâshid  yang  diyakini  oleh  mujtahid  memang  menjadi  target  dari suatu  ketetapan  syariat. ‘ Audah  menegaskan  maqâshid  di  sini  bukanlah  sebagai instrumen yang menggantikan peran ‘illah tetapi dapat berperan sebagai instrumen tambahan di dalam qiyas.
Selain  berperan  seperti ‘illah , ‘ Audah  juga  menawarkam  maqâshid  untuk dijadikan salah satu instrumen tarjih , terutama untuk hadis-hadis shahih yang  saling bertentangan.  Tarjih  adalah  mekanisme  memilih  satu  pendapat  dengan  alasan tertentu. ‘ Audah  menawarkan  konsep  multidimensi  untuk  mengkompromikan hadits-hadits shahih yang saling bertentangan. Pertentangan terjadi karena dimensi maqâshid  yang  berbeda.  Misalnya  yang  satu  tujuannya  untuk  memudahkan, sedangkan hadis yang satu lagi untuk menginformasikan hukum asal ( ‘azimah ).
‘ Audah  juga  menawarkan  perspektif  maqâshid  dalam  menyikapi naskh- mansukh . Nasakh adalah  mengangkat  atau  menghilangkan  hukum  dan  ketetapan secara  total. Nasakh-mansukh juga  terkadang  diterapkan  terlalu  terburu-buru, sehingga  jumlahnya  cukup  banyak. ‘ Audah  mendukung  upaya  untuk  mengevaluasi kembali  apa  yang  selama  ini  dianggap nasakh-mansukh oleh  fukaha.  Salah  satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan maqâshid syar î’ah .
Penggunaan  maqashid  yang  disebutkan  di  atas  semuanya  masih  bersifat teknis  yang  terkait dengan  mekanisme  penggunaan  dalil-dalil  untuk  mendapatkan keputusan  hukum  di  dalam  fiqh.  Dalam  karya  lainnya  yang  berjudul Maqashid  Al- Syariah  Kafalsafah  li  at  Tasyri’  al -Islami menawarkan  pendekatan  yang  lebih
mendasar  lagi  dalam  kaitan  dengan  maqâshid  syar î 'ah (’Audah,  2012) . ‘Audah menawarkan  maqâshid  syar î 'ah  sebagai  bagian  dari suatu  pendekatan  baru  dalam filsafat hukum Islam. Pendekatan tersebut merupakan kombinasi dari teori filsafat sistem dan  teori  maqashid  syariah.  Di  mana  yang menjadi  objek  pembaharuannya adalah filsafat hukum Islam yang dalam tataran praktis dikenal dengan disiplin ilmu kalam dan usul fikih, sedangkan teori sistem digunakan sebagai alat analisisnya. Dan maqâshid  syar î 'ah  menjadi  bagian  utama  dari  fitur-fitur  yang  digunakan  di  dalam analisis tersebut.
Pemilihan fitur-fitur pada teori sistem didasarkan pada dua argumen, yaitu berdasarkan  tinjauan  teori  sistem  sendiri  dan  berdasarkan  tinjauan  teologi  Islam. Berdasarkan argumen tersebut ‘Audah memperkenalkan enam fitur yaitu : cognitive nature  of  system (tabiat  kognitif  sistem), wholeness (keutuhan), openness (keterbukaan), interrelated  hierarchy (saling  keterkaitan), multidimensionality (multidimensi), purposefulness (berfokus pada tujuan) (’Audah, 2012) .
Fitur purposefulness memiliki makna yang senafas dengan konsep maqâshid syar î 'ah . ‘Audah juga menjelaskan bahwa fitur purposefulness atau  maqâshid  menjadi fitur utama dan pengikat keenam fitur yang tadi disebutkan. Hal ini menjadi selaras dengan teori maqâshid syar î 'ah yang telah banyak dibahas sebelumnya.
Beberapa contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, mulai dari penggunaan maqashid sebagai ‘illah dalam qiyas, penggunaan maqashid sebagai instrumen dalam melakukan tarjih ,  dan  juga  mempertimbangankan  maqashid  dalam  proses nasakh dan mansukh adalah bagian dari contoh-contoh aplikasi dari dari proses ijtihad dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah yang ditawarkan oleh ‘Audah (’Audah, 2012) .
Pendekatan  yang  ditawarkan  ini  dapat  dijadikan  pengembangan  dari pendekatan usul fikih klasik yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain : lebih fokus pada makna-makna yang bersifat tekstual, sementara konteks dan tujuan kurang mendapatkan porsi yang cukup. Lalu berbagai konsep dan pendekatan dalam usul fikih klasik menggiring pada logika biner dan dikotomis. Dan analisa usul fikih lebih banyak bersifat reduksionis dan atomistik (’Audah, 2012) .
Disamping  itu  pendekatan  ini  juga  pengembangan  dari  teori  maqâshid syar î ah klasik yang lebih banyak berkutat pada maslahat individu. Oleh karena itu konsep dan teori maqâshid syar î ah perlu diperluas agar dapat menghadirkan hasil ijtihad yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman (’Audah, 2012).

## 4. Maqâshid Syar î ah Dalam Fatwa DSN-MUI
Syamsuddin  at-Tharabilsi  (W  954  H/1547  M)  dari  mazhab  Maliki menyebutkan  fatwa  adalah  menyampaikan  hukum  syariat  yang  tidak  mengikat melalui  lisan  atau  tulisan.  Menurut  Yusuf  Qaradawi,  fatwa  adalah  menerangkan hukum syariat dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas  suatu pertanyaan yang diajukan  oleh  peminta  fatwa  baik  secara  perorangan  atau  kolektif  (Al-Qardhawi, 1995) .  Asrorun  Ni’am  Sholeh (Sholeh,  2015)  menyebutkan  bahwa  fatwa  adalah pertimbangan  hukum  Islam  yang  dikeluarkan  oleh  mufti  atau  ulama,  baik  secara individu maupun kolektif sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respon terhadap masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.
Dari berbagai definisi yang disebutkan terdapat tiga hal yang menjadi fokus fatwa, yaitu; menyampaikan hukum syariat ataupun hukum Allah sebagai jawaban terhadap penanya, sifat fatwa yang tidak mengikat bagi si penanya dan posisi mufti atau pemberi fatwa yang dapat  sebagai individu ataupun kolektif. Pada definisi yang diberikan oleh Asrorun Ni’am juga terdapat tambahan dibanding definisi sebelumnya bahwa fatwa tidak selalu jawaban dari pertanyaan tapi juga sebagai respon terhadap masalah yang berkembang di tengah masyarat. Hal ini sesuai dengan realitas yang saat ini terjadi pada lembaga-lembaga fatwa yang tidak selalu menunggu pertanyaan, tetapi juga memberikan keterangan atau penjelasan terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat seperti yang terjadi pada DSN-MUI.
DSN-MUI adalah salah satu lembaga MUI yang tugasnya mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan. MUI menetapkan dalam Pedoman Penetapan Fatwa bahwa dalam penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum  oleh  syariat  serta  mempertimbangkan  kemaslahatan  umum  serta  tujuan penetapan  hukum  (maqâshid  al-syar î ah)  (MUI,  2022).  Jadi  jelas  bahwa  maqâshid syar î ah adalah hal yang ada dan dipertimbangkan oleh MUI dalam setiap fatwanya termasuk DSN-MUI.
Dalam  pedoman  fatwa  tersebut,  MUI  juga  menjelaskan  bahwa  penetapan fatwa  didasarkan  pada  al- Qur`an,  hadits,  ijma’,  qiyas  dan  dalil  lain  yang standar ( mu’tabar ) .  Maqâshid  syar î ah  tidak  disebut  secara  spesifik  sebagai  dalil  yang mendasari  suatu  fatwa.  Hal  ini  juga  dapat  diamati  dalam  setiap  fatwa  yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, maqâshid syar î ah tidak disebut secara khusus.
Untuk  fatwa-fatwa  yang  ditetapkan  oleh  DSN-MUI  yang  berkaitan  dengan ekonomi  syariah,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Ma’ruf  Amin  dalam  ceramah pengukuhannya sebagai guru besar, terdapat beberapa pendekatan tambahan (Amin, 2017).
Pertama, al-tays î r al-manhaji atau memilih pendapat yang ringan tetapi tetap sesuai  aturan. Prinsip dasar penerapan kaidah al-taysir al-manhaji dalam fatwa DSN- MUI adalah menggunakan pendapat yang lebih kuat (rajih) dan lebih maslahat jika memungkinkan;  jika  tidak,  maka  yang  digunakan  adalah  pendapat  yang  lebih maslahat. Tetapi pendekatan ini tidak boleh digunakan secara berlebihan agar tidak terjebak pada sikap berlebihan dalam mencari keringanan (tatubbu’ ar -rukhas) .
Kedua, tafr î q baina al-halâl wa al-harâm atau berusaha memisahkan antara yang  halal  dan  yang  haram.  Kaidah  yang  standar  menyatakan  “apabila  bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi  haram.” Inilah yang jamak dipahami ketika terjadi percampuran antara yang halal dan yang haram. Tetapi dalam pandangan DSN-MUI kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang  ekonomi.  Kaidah  tersebut  lebih  cocok  digunakan  dalam  bidang  pangan, khususnya yang cair. Karena bidang halal dan haram dalam bidang pangan terkait dengan  bahannya,  sehingga  jika  terjadi  percampuran  maka  akan  terjadi persinggungan  dan  persenyawaan  yang  sulit  dipisahkan.  Sedangkan  apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah tersebut tidak kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (tafr î q baina al-halâl wa al-harâm) . Karena harta dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya tapi haram karena cara memperolehnya.
Ketiga, i’adah  al -nazar ,  yaitu  telaah  ulang  terhadap  pendapat  para  ulama terdahulu.  Pendekatan  ini  dapat  dilakukan  dalam  hal  pendapat  ulama  terdahulu
dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan. Salah  satu  contoh  pendekatan  ini  adalah  dengan  menguji  kembali  pendapat  yang standar  dengan  mempertimbangkan  pendapat  hukum  yang  selama  ini  dipandang lemah, karena adanya alasan (‘illah) hukum yang baru dan atau pendapat tersebut lebih  membawa  kemaslahatan;  kemudian  pendapat  tersebut  dijadikan  pedoman dalam  menetapkan  hukum.  Salah  satu  dasar  teori  ini  adalah  kaidah:  “Hukum  itu berjalan sesuai dengan ‘illah -nya, ada dan tidak adanya (‘illah) (al- hukmu yadûru ma‘a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman) .
Keempat, tahq î q al-manât yaitu analisa penentuan alasan hukum/’illah lain selain  dari  yang  telah  diketahui.  Karena  bisa  jadi ‘illah yang  dulu  berlaku  saat  ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga seharusnya juga terjadi perubahan hukum. Semua hal yang disebutkan di atas dilakukan karena ada kaedah bahwa hukum asal dalam ekonomi syariah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya (al-ashl fi al- mu’amalat al -ibahah hatta yadull al- dalil ‘ala al -tahrim) .
Keempat  pendekatan  ini  merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam mengimplementasikan pendekatan maqâshid syar î 'ah dalam menghasilkan hukum. Al-tays î r merupakan maqâshid syar î 'ah yang berlaku  umum, tidak hanya di bidang muamalat.  Dan  dengan  pendekatan  ini  di dalam  muamalat  diharapkan  fatwa  yang dihasilkan  bukan  fatwa  yang  keras  dan  kaku  dan  tidak  mempedulikan  kondisi mustafti (peminta  fatwa).  Padahal  menimbang  kondisi mustafti adalah  salah  satu karakter fatwa. Lalu membedakan yang halal dan yang haram dalam muamalat juga sejalan dengan pendekatan al-tays î r (memudahkan). Karena basisnya adalah harta yang  diharamkan  bukanlah  zatnya  tetapi  cara  memperolehnya.  Hal  ini  akan membuka  banyak  pintu al-tays î r (memudahkan)  dalam  fatwa.  Karena  salah  satu karakter  harta  adalah  selalu  terdistribusi  dan  sirkulasi,  sehingga  kalau  basisnya adalah  haram  zat,  tentu  akan  menyulitkan  dan  menyempitkan  manusia  dalam bertransaksi,  apalagi  di  masa  sekarang  ini  yang  mayoritas  distribusi  dan  sirkulasi harta masih melalui jalur non halal.
Kaidah yang ketiga dan keempat ; i’adah al -nazar dan tahq î q al-manât dapat digabungkan menjadi satu paket. Karena tujuan dari menelaah ulang adalah untuk menemukan relevansi antara pandangan ulama terdahulu dengan kondisi hari ini,di mana  karena  perubahan  tradisi  bisa  jadi  tidak  relevan  lagi,  sehingga  perlu pembaharuan  dalam  fatwa.  Dapat  pula  dalam  proses  ini  terjadi  penemuan  atau penguatan  dari  maqâshid  syar î ah  tertentu  sehingga  berimbas  kepada  ketentuan hukum. Sebagaimana yang dibahas di dalam sub bab peranan maqâshid dalam ijtihad dan fatwa, maqâshid juga dapat berperan sebagai ‘illah . Sehingga dapat berpengaruh langsung dalam penentuan hukum.
Keempat pendekatan ini diharapakan menjadi jalan tengah atau moderat di antara  pemikiran  pakar  hukum  ekonomi  syariah  yang  terlalu  longgar (mutasahil) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak  pada  labeling.  Sebaliknya  dengan  teori  ini  pengembangan  ekonomi  Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqih klasik yang mungkin  sulit  diaplikasikan  kembali  pada  era  sekarang (mutasyaddid) .  Dan  juga dengan  keempat  pendekatan  ini  diharapkan  dapat  membuka  lebar  pintu  untuk melakukan  terobosan  dan  inovasi-inovasi  dalam  perumusan  hukum  Islam  terkait ekonomi syariah.
C. Implementasi dan Pengaruh Maqâshid Syar î’ah Terhadap  Fatwa DSN -MUI Tentang Penyelesaian Utang Piutang Murabahah
Murabahah  adalah  jual  beli  di  mana penjual  menginformasikan  modal  dari barang yang dijualnya kepada pembeli, kemudian melebihkan harga jual dari modal tersebut  sebagai  keuntungan.  Mayoritas  ulama  sepakat  akan  kebolehan  jual  beli seperti ini karena termasuk salah satu jenis jual beli, sehingga dalil kehalalan jual beli juga berlaku untuk murabahah (Al-Zuhaili, 2011). Dalil lainnya adalah qiyas kepada jual beli al-tauliah yang pernah dilakukan  Nabi S.A.W dan Abu Bakar, di mana ketika hijrah  Abu  Bakar  berniat  menghibahkan  untanya  kepada  Nabi  S.A.W,  tetapi  Nabi S.A.W bersikeras untuk membelinya dan akhirnya unta tersebut dibeli dengan harga modalnya (AAOIFI, 2015). Kesamaan murabahah dengan jual beli al-tauliah karena pembeli pada kedua jual beli ini mengetahui modalnya, hanya saja pada al-tauliah harga jual sama dengan modal, sedangkan pada murabahah harga jual dilebihkan dari modal sebagai keuntungan untuk penjual (Al-Zuhaili, 2011).
Tetapi murabahah yang terdapat di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI bukan hanya sekedar  akad  jual  beli,  tetapi  telah  bertransformasi  menjadi  bagian  dari  kontrak- kontrak yang digunakan di dalam lembaga keuangan syariah. Sehingga isi dari fatwa- fatwa tersebut lebih banyak berkutat seputar praktek yang ada di lembaga keuangan syariah terutama perbankan. Bahkan murabahah yang diterapkan hampir semuanya bukan lagi murabahah murni tetapi murabahah hasil kombinasi dengan akad-akad lainnya.  Sehingga  murabahah  yang  dipahami  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) tidak lagi sebagai sebuah akad tetapi lebih mendekati  sebagai sebuah produk. Hal ini perlu  dipahami  dengan  baik  sehingga  tidak  salah  memahami  murabahah  dan  juga tidak  keliru  memahami  produk-produk  yang  terdapat  pada  LKS  khususnya  yang menggunakan nama murabahah.
Secara  umum  mekanisme  murabahah  yang  dipraktekkan  di  lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut (Soemitra, 2018):
1. Nasabah memesan barang kepada LKS dan berjanji membelinya
2. LKS membeli barang yang diinginkan nasabah kepada suplier
3. LKS mendapatkan barang dari suplier dengan harga perolehan/modal
4. LKS menambahkan keuntungan pada harga modal dan menjual barang kepada nasabah secara kredit.
Mekanisme di atas adalah murabahah tanpa wakalah (mewakilkan). Adapun apabila  LKS  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  pembelian  barang,  maka mekanismenya sebagai berikut (Soemitra, 2018) :
1. Nasabah memesan barang kepada LKS dan berjanji membelinya
2. LKS menjadikan nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang.
3. Nasabah sebagai wakil LKS membeli barang kepada suplier.
4. Nasabah  menyerahkan  barang  kepada  LKS  yang  telah  menjadikannya  sebagai wakil.
5. LKS menambahkan keuntungan pada harga modal dan menjual barang kepada nasabah secara kredit.
Dari  147  fatwa  yang  telah  ditetapkan  oleh  DSN-MUI  terdapat  12  (sebelas) fatwa  yang  berhubungan  langsung  dengan  murabahah.  11  (sebelas)  fatwa menggunakan  murabahah  sebagai  judul,  sedangkan  1  (satu)  fatwa  menggunakan istilah jual beli tidak tunai, tetapi karena dipraktekkan di LKS maka sebagian besar prakteknya  adalah  murabahah.  Sedangkan  fatwa-fatwa  yang  tidak  mencantumkan
nama  murabahahah  pada  judulnya,  tetapi  isinya  berkaitan  atau  menyebutkan murabahah,   jumlahnya 15 (lima belas) fatwa. Dengan demikian fatwa-fatwa tentang murabahah totalnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) fatwa (DSN-MUI, 2022a).
Penelitian ini hanya difokuskan pada fatwa-fatwa  yang berkaitan langsung dengan penyelesaian pembayaran utang murabahah. Dari 27 (dua puluh tujuh) fatwa murabahah  tersebut,  terdapat  9  (sembilan)  fatwa  yang  berkaitan  dengan penyelesaian piutang murabahah. Berikut fatwa-fatwanya :
1. fatwa No. 04 tentang Murabahah
2. fatwa No. 47 tentang penyelesaian piutang murabahah,
3. fatwa No. 48 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dan
4. fatwa No. 49 tentang konversi akad murabahah.
5. fatwa No. 17 tentang sanksi menunda utang,
6. fatwa No. 31 tentang pengalihan utang,
7. fatwa No. 43 tentang tawidh, dan
8. fatwa No. 129 tentang biaya riil sebagai akibat wanprestasi dan juga
9. fatwa No. 134 tentang biaya riil akibat penjadwalan kembali.
Fatwa  No.  04/DSN-MUI/V/2000  adalah  fatwa  DSN-MUI  pertama  tentang murabahah yang juga menyebutkan tentang penundaan pembayaran utang. Bahwa nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  dibenarkan  menunda  penyelesaian utangnya. Sedangkan fatwa-fatwa lainnya berkaitan dengan ketentuan penyelesaian piutang nasabah baik nasabah yang mampu ataupun yang tidak mampu.
Utang adalah kewajiban, dalam hal ini harta, yang harus ditunaikan oleh orang yang  berutang.  Hukum  Islam  membenarkan  utang  menjadi  salah  satu  solusi pemenuhan kebutuhan. Dan pada dasarnya berutang hukumnya diperbolehkan. Nabi S.A.W  sendiri  ketika  meninggal  dunia  memiliki  utang  kepada  seorang  yahudi sejumlah 30 (tiga puluh) shâ ’ (sekitar 75 kg) gandum , dengan jaminan baju besi beliau S.A.W  (Al-Bukhari,  2001).  Meskipun  diperbolehkan,  berutang  memiliki  sisi  resiko yang harus dicermati, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang yang berutang, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena utang adalah hak sesama manusia sehingga tidak bisa hilang begitu saja walaupun setelah kematian.
Rasulullah  S.A.W  mengajarkan  doa  perlindungan  dari  utang  yang  melilit. Artinya meskipun berutang boleh tetapi kalau sampai terlilit utang maka itu adalah keburukan  yang  harus  dihindari.  Karena  itu  pada  prinsipnya  sebelum  seseorang berutang,  dia  harus  memiliki  perencanaan  mempersiapkan  kesanggupan  untuk membayarnya (Al-Turki, 2003).
DSN-MUI di dalam fatwa-fatwanya tentang utang murabahah menyebutkan beberapa dalil yang sekaligus menjadi landasan dalam menjalankan solusi bagi yang menunda membayar utang, antara lain :
a. Firman Allah S.W.T surat al-baqarah [2] ayat 280 :
Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia  memperoleh  kelapangan.  Kamu  bersedekah  (membebaskan  utang)  itu  lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).
Ayat ini berisi anjuran untuk memberi tenggang waktu orang yang berutang yang dalam kesulitan. Sebagian ulama berpendapat, apabila kondisinya sangat sulit, dan memaksanya membayar utang justru membahayakannya, maka wajib hukumnya
memberi  tenggang  waktu.  Sedangkan  mayoritas  ulama  berpendapat  anjuran  pada ayat ini sifatnya sunah (’â syûr, 1983). Kreditur tidak harus menjalankan saran ini, kreditur boleh menekan debitur bahkan dengan menjual hartanya untuk melunasi utang, karena itu adalah haknya kreditur. Pendapat ini juga yang dipilih oleh DSN- MUI  di  dalam  fatwanya.  DSN-MUI  dalam  fatwanya  No.  47/DSN-MUI/II/2005 menyatakan bahwa LKS dapat menjual objek murabahah dan jaminan lainnya dan membebaskan sisa utang nasabah yang tidak mampu membayar utangnya.
b. Hadis  Nabi  riwayat  al-Thabarani  dalam  al-Kabir  dan  al-Hakim  dalam  al- Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :
Ibnu  Abbas  meriwayatkan  bahwa  Nabi  Saw.  ketika  beliau  memerintahkan  untuk mengusir  Bani  Nadhir,  datanglah  beberapa  orang  dari  mereka  seraya  mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat."
Di dalam hadis ini  juga terdapat satu solusi untuk penyelesaian utang piutang yaitu dengan mengurangi jumlahnya tetapi mempercepat penyelesaiannya. Ini adalah pendapat  Ibnu  Abbas,  salah  satu  pendapat  Ahmad,  Ibnu  Taimiyah  dan  juga  Ibnu Qayim.  Sedangkan  pendapat  mayoritas  ulama  tidak  membolehkan  penyelesaian seperti  ini.  Diantara  argumen  mereka  adalah  status  kesahihan  hadis  yang diperdebatkan  dan  juga  kemiripannya  dengan  riba,  yaitu  pengurangan  karena berkurangnya waktu (Al-Turki, 2003).
Penggunaan  hadis  ini    sebagai  dalil  oleh  DSN-MUI  tampaknya  juga  sama dengan  penyelesaian  sebelumnya  di  mana  objek  murabahah  dan  jaminan  lainnya dijual, lalu sisa utang nasabah dibebaskan oleh LKS.
c. Hadis  Nabi  riwayat  jama'ah  (Bukhari  dari  Abu  Hurairah,  Muslim  dari  Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu  Hurairah  dan  Ibn  Umar,  Malik  dari  Abu  Hurairah,  dan  Darami  dari  Abu Hurairah):

## "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman
Membayar  utang  adalah  kewajiban,  sebaliknya  enggan  membayar  utang berarti kezaliman, seperti yang disebukan Nabi S.A.W di dalam di atas. Ibnu Hajar di dalam  Al-Turki  (Al-Turki,  2003)  menyebutkan  bahwa  hadis  tersebut  adalah kemurkaan terhadap orang yang mampu tapi menunda melunasi utangnya. Bahkan mayoritas ulama berpandangan orang seperti ini adalah orang fasik.
Di  dalam  fatwa  DSN-MUI  hadis  ini  tampaknya  sebagai  landasan  untuk memberi sanksi nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran utangnya. Selain hadis tersebut, DSN-MUI juga mencantumkan hadis dibawah ini dan dua hadis lainnya untuk mendukung fatwanya. Berikut hadis dan kaidah fikihnya :
d. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."
Melalui hadis ini DSN-MUI juga menguatkan bahwa mereka yang menunda membayar utangnya padahal mereka mampu, mereka layak diberi sanksi.
e. Hadis  Nabi  riwayat  Ibnu  Majah  dari  'Ubadah  bin  Shamit,  riwayat  Ahmad  dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:
"Tidak  boleh  membahayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula  membahayakan orang ”
Dengan menggunakan hadis ini DSN-MUI menganggap nasabah yang mampu yang  menunda-nunda  pembayaran  telah  membahayakan  LKS.  Oleh  karena  itu mereka perlu diberi sanksi agar jera dari perbuatannya. Di dalam fatwa disebutkan bahwa  sanksinya  adalah  denda  tetapi  tidak  diakui  sebagai  pendapatan  oleh  LKS. Denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum.
Para  ulama  sepakat  bahwa  orang  mampu  yang  menunda  pembayaran utangnya memang layak diberi sanksi. Dan apabila yang memberikan sanksi tersebut adalah  hakim  atau  otoritas  terkait,  maka  diperbolehkan  sanksinya  berupa  denda. Akan  tetapi  hasil  denda  tersebut  tidak  untuk  LKS  atau  kreditur,  tetapi  untuk kemaslahatan umum (Al-Turki, 2003). Fatwa DSN-MUI sejalan dengan pandangan ini.
f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, beliau bersabda:
"Perjanjian  boleh  dilakukan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali  perjanjian  yang mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
Hadis  ini  dicantumkan  DSN-MUI  di  beberapa  fatwa  tentang  penyelesaian utang,  antara  lain  :  fatwa tentang penyelesaian  piutang  murabahah,  konversi  akad murabahah,  dan  penjadwalan  kembali  tagihan  murabahah.  Pada  semua  solusi tersebut tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan atau yang di dalam istilah fikih disebut al-sulhu adalah hal yang sangat dianjurkan (Kementrian Wakaf  Kuwait,  2006).  Tetapi  dengan  syarat  tidak  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan  yang  haram.  Pada  fatwa  penjadwalan  kembali (rescheduling) juga disebutkan  bahwa  solusi  ini  tidak  boleh  menambah  jumlah  tagihan  yang  tersisa. Kalaupun ada tambahan, maka itu diperbolehkan hanya untuk biaya riil yang timbul akibat dari penjadwalan tersebut (DSN-MUI, 2022a).
g. Kaidah fikih :
"Kesulitan dapat menarik kemudahan."
Kaidah ini adalah kaidah yang sangat prinsip di dalam Islam. kaidah ini juga mencerminkan salah satu maqâshid syar î ah yang universal yang terkandung di dalam ajaran Islam. kaidah ini termasuk salah satu kaidah fikih pokok yang lima (Al-Burnû, 1996).  Kaidah  ini  digunakan  DSN-MUI  dalam  fatwa  tentang  konversi  akad murabahah.  Yang  berarti  LKS  berharap  konversi  merupakan  salah  satu  hal memberikan kemudahan kepada nasabah untuk menyelesaikan utangnya.  Konversi akad  murabahah  dilakukan  dengan  cara  menghentikan  akad  murabahah  dengan menjual  objek  murabahah  dan  menggantinya  dengan  akad  lain  seperti ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli/milik),   mudharabah (investasi), atau musyarakah (kemitraan).
Sesuai dengan metode yang digunakan DSN-MUI tidak menyebut maqâshid syar î ah sebagai sebuah dalil yang berdiri sendiri dalam menentukan ketentuan fatwa
pada isu penyelesaian pembayaran utang ini. Tetapi dari dalil-dalil yang disebutkan di  atas,  mulai  dari  ayat,  hadits,  hingga  kaidah  fikih,  kaya  dengan  nilai  dan  spirit maqâshid syar î ah. Berikut beberapa diantaranya :
a. Hifz al-mâl atau menjaga harta. Dalam hal ini maqâshid menjaga harta dari sisi pemeliharaannya,  khususnya  dari sudut  pandang LKS.  Karena  utang  yang  ada pada nasabah adalah hak dari LKS, sehingga sedapat mungkin hak tersebut harus dipertahankan.  Syariat  mengakui  kepemilikan,  baik  pribadi  ataupun  badan hukum dan memberikan tuntunan tentang tata cara apa saja yang dibenarkan untuk menjaga hak. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan jaminan ketika utang tidak diselesaikan khususnya oleh mereka yang mampu. Termasuk cara- cara  lain  yang  ditempuh  oleh  LKS  dapat  dibenarkan  berdasarkan  maqâshid syar î ah ini.
b. Man’u  akli  amwâl  al-nâs  bi  al-bâtil yaitu  m encegah memakan harta dengan batil  (Azhar,  2010).    Syariat  sudah  mengatur  apa-apa  saja  usaha  yang diperbolehkan untuk menghasilkan harta dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Menghasilkan  harta  melalui  cara  yang  tidak  diperbolehkan  adalah  memakan harta orang lain dengan cara batil. Dan hal ini berupaya dicegah oleh syariat. Dari sisi pemiliki harta ini menjaga harta yang merupakan haknya, sedangkan dari sisi yang bukan pemilik ini mencegahnya untuk memakan harta orang lain dengan cara  yang  batil.  Karena  berutang  tetapi  tidak  mau  melunasi  padahal  mampu adalah termasuk memakan harta dengan cara batil.
c. Sad  bab  al-nizâ ’  wa  subul  al -daghâ`in yaitu  menutup  pintu  sengketa  dan permusuhan (Azhar, 2010). Penyelesaian utang piutang dengan tata cara yang disebutkan  di  dalam  fatwa-fatwa  di  atas  diharapkan  dapat  menyelesaikan permasalahan  dan  menutup  pintu  sengketa  dan  permusuhan.  Pengaturan muamalat  yang  sedemikian  rupa  di  dalam  ajaran  Islam  salah  satu  tujuannya adalah menutup pintu sengketa. Misalnya melalui larangan gharar, memastikan terjadinya ‘an  tara din ,  adanya  khiyar,  tuntunan  agar toleran  dalam  muamalat, semua hal tersebut salah satu tujuannya adalah menghilangkan pintu sengketa dan permusuhan.
d. Al-Tays î r atau memudahkan. Ini adalah maqâshid syar î ah universal yang tidak hanya terdapat dalam muamalat tapi dapat ditemukan hampir disemua bentuk syariat.  Dan  di  dalam  fatwa  tentang  penyelesaian  utang  piutang  ini  terlihat banyaknya  pendekatan  yang  tersedia  adalah  dalam  rangka  memberikan kemudahan  kepada  nasabah  untuk  menyelesaikan  utangnya.  Bahkan  fatwa tersebut juga tidak menutup kemungkinan apabila LKS membebaskan nasabah yang betul-betul tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya.
e. Dar`u al-darar atau menghindarkan bahaya. Dalam beberapa fatwa di atas DSN- MUI  membolehkan  pemmembolehkan  pembebanan  biaya    terhadap  nasabah dalam  kasus-kasus  berikut  :  denda  karena  menunda-nunda  pembayaran, pembebanan  biaya  riil  dalam  proses  penjadwalan  kembali,  ganti  rugi  karena wanprestasi.  Semua  kasus  yang  disebutkan  tadi  secara  sekilas  tampaknya memberi tambahan terhadap utang yang ada dan ini termasuk riba. Dan memang ada sebagian ulama yang tetap berpandangan demikian (Al-Turki, 2003). Tetapi pilihan pandangan DSN-MUI apabila dilihat dari sisi maqâshid syar î ah bertujuan untuk mitigasi resiko bagi LKS.
Kemudian apabila dicermati fatwa-fatwa di atas, baik denda yang dikenakan ataupun  penggantian  biaya  riil  berbeda  dengan  tambahan  terhadap  utang  yang merupakan riba. Denda yang dikenakan tidak diakui sebagai pendapatan LKS, tetapi dana sosial yang nanti disalurkan untuk kepentingan sosial. Denda tersebut hanya
bertujuan memberikan efek jera orang yang enggan membayar utangnya. Begitupun dengan penggantian biaya riil yang ditimbulkan oleh keterlambatan ataupun proses penjadwalan kembali, semua ini bukanlah pendapatan yang diterima oleh LKS.
Dalil-dalil dan pandangan ulama yang membolehkan telah dibahas di  dalam fatwa-fatwa  tersebut.  Pendapat  ini  dapat  diperkuat  lagi  dari  sudut  pandang maqâshid  syar î ah  dari  sisi  penjagaan  terhadap  harta,  dan  pencegahan  agar  tidak memakan harta orang lain dengan cara batil. Apalagi di masa sekarang, cara-cara lain yang tersedia, terkadang justru semakin memberatkan pihak yang memiliki piutang.
Pertimbangan  beberapa  maqâshid  syar î ah  yang  disebutkan  di  atas tampaknya  menjadi  faktor  utama  pada  fatwa  DSN-MUI  tentang  kebolehan  denda, baik sebagai sanksi ataupun pengganti kerugian riil. Apalagi tidak ada dalil spesifik dalam hal ini, bahkan beberapa kecenderungan dalil dan juga pandangan beberapa ulama cenderung tidak menyetujui denda, apapun bentuknya.
Pengaruh  maqâshid  syar î ah  dalam  fatwa  DSN-MUI  dapat  diamati berdasarkan hal-hal berikut :
- Pemilihan pendapat (tarjih) : beberapa pilihan pendapat oleh DSN-MUI tampak dominan  pengaruh  dari  maqâshid  syar î ah  di  dalamnya,  seperti  kebolehan menjual langsug agunan murabahah ketika kredit pembayaran utang macet oleh nasabah, dan juga kebolehan memberikan potongan utang sebagai kompensasi percepatan  pelunasan.  Pertimbangan  maqâshid  syar î ah  menjaga  harta  dan menghindarkan  bahaya  tampaknya  menjadi  pertimbangan  utama  dalam memilih pendapat-pendapat tersebut.
- Mencari  maslahat  yang  lebih  baik  sekalipun  dengan  meninggalkan  pendapat mayoritas  ulama  (jumhur).  Hal  ini  terlihat  dari  pilihan  fatwa  DSN-MUI  yang membolehkan  memberikan  potongan  utang  sebagai  kompensasi  percepatan pelunasan.  Seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  ini  bukanlah  pandangan mayoritas ulama.
- Memperhatikan  dinamika  fatwa  karena  perubahan ‘illah .  Hal  ini  dapat  dilihat dari beberapa fatwa DSN-MUI yang berbeda dari fatwa-fatwa mainstream ulama klasik, khususnya dalam hal denda dan juga pengganti kerugian (ta’widh) . Fatwa- fatwa  mainstream  melarang  penambahan  apapun  pada  utang  dan menganggapnya  sebagai  riba,  sedangkan  DSN-MUI  pada  beberapa  fatwanya memaknai  ulang  bahwa  penambahan  yang  dilarang  adalah  penambahan  yang memberikan keuntungan pada  kreditur  dan  ini  tidak  terjadi pada  denda yang tidak diakui sebagai pendapatan dan pengganti kerugian riil.
- Menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah. Hal ini dapat dilihat  dari  beberapa  akad  baru  yang  ditawarkan  oleh  DSN-MUI  di  dalam fatwanya, seperti konversi akad murabahah, dan penjadwalan kembali tagihan murabahah.
- Memperhatikan konsekuensi dari penerapan suatu akad (maâlat) . Hal ini dapat dilihat dari beberapa fatwa DSN-MUI yang membolehkan pengenaan denda dan penggantian  kerugian  riil.  Menerapkan  mekanisme  yang  secara  eksplisit disebutkan di dalam hadis, seperti hukuman fisik dan nama baik, akan sangat sulit karena tidak diakomodir oleh peraturan yang ada. Akhirnya hal tersebut hanya akan merugikan pihak LKS. Oleh sebab itu, fatwa tentang kebolehan denda dan pengganti kerugian riil diperlukan untuk memitigasi resiko tersebut.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  fatwa- fatwa  penyelesaian  piutang  murabahah,  DSN-MUI  mempertimbangkan  maqâshid syar î ah. Tetapi dalam mengimplementasikan  maqâshid syar î ah di dalam fatwanya, DSN-MUI  tidak  mencantumkan  maqâshid  syar î ah  sebagai  dalil  khusus,  tetapi maqâshid  terdapat  di  dalam  makna  ayat,  hadits,  kaidah  fikih,  pilihan  tarjih,  dan pilihan-pilihan mekanisme ijtihad lainnya.
Beberapa  maqâshid  syar î ah  yang  diimplementasikan  DSN-MUI  di  dalam fatwa tentang penyelesaian piutang murabahah antara lain :
a. Hifzu  al-mâl (menjaga  harta)  baik  sisi  menghasilkannya  atau  dari  sisi mempertahankannya.
b. Man’u  akli  amwâl  al-nâs  bi  al-bâtil  ( mencegah  memakan  harta  dengan batil).
c. Sad  bab  al-nizâ ’  wa  subul  al -daghâ`in (menutup  pintu  sengketa  dan permusuhan).
d. Al-tays î r ( memudahkan ).
e. Dar`u al-darar (menghindarkan bahaya).
Pengaruh  maqâshid  syar î ah  dalam  fatwa  DSN-MUI  dapat  diamati berdasarkan  hal-hal  berikut  :  pemilihan  pendapat  (tarjih),  mencari  maslahat  yang lebih  baik  sekalipun  dengan  meninggalkan  pendapat  mayoritas  ulama  (jumhur), memperhatikan dinamika fatwa karena perubahan ‘illah ,  dan menghadirkan solusi dan alternatif akad-akad yang sesuai syariah, memperhatikan konsekuensi dari suatu akad (maâlat).

## Daftar Pustaka
’â syur, M. T. (2011). Maq âshid Syari’ah al -Isl â miyah . Maktabah Iskandariah. ’â syûr, M. T. (1983). Tafs î r al-Tahr î r wa al-Tanw î r . Dar al-Tunisiah. ’Audah, J. (2006). Fiqh al-Maqâshid . International Institute of Islamic Thought. ’Audah, J. (2012). Maq âshid Syari’ah Kafalsafah Littasyri’ al - Islami Ru’yah Manzhumah . al- Ma’had al - ’Alami Lil Fikr al -Islami. AAOIFI. (2015). al- Ma’ayiri al -Sya r’iyyah . AAOIFI. Abdurrahman, A. Z. (2004). Atsar al-Maqâshid Fi al-Ijtihâd as- Syar’i. Al-Quran Al- Karim Wa Ulumuhu , 9 , 26.
Al-Bukhari, M. (2001). Sahih al-Bukhari (F. Abdulbaqi (ed.)). Dar Thuq al-Najah. Al-Burnû, M. (1996). al-Waj î z fi Id â hi al-Qaw â’id al -Fiqh al-Kulliyah . Al-Risalah al- Alamiah. Al-Kh â dimi, N. (1998). al-Ijtih â d al-Maq â shidiy . Kementrian Wakaf dan Urusan Islam-Qatar. Al-Khâdimi, N. (2001). Ilmu Maqâshid Syar î’ah . Maktabah Al Ubaikan.
Al-Qardhawi, Y. (1995). al-Fatwa Baina al-Indhibat wa Tasayyub . Al-Maktab Al- Islami. Al-Turki, S. (2003). Bai’u al -Taqs î t wa Ahkâmuhu . Dar Isybilia. Al-Yûbi, M. (1998). Maqâshid Syar î’ah al - Islâmiyah wa ’Alâqatuhâ bi al -Adillah . Dar Hijrah.
Al-Zuhaili, W. (2011). al-Fiqh al-Isl â miy wa Adillatuhu . Dar Fikr. Azhar, H. (2010). Maqâshid al- Syariah ’Inda Imam al -Haramain wa Atsaruhâ fi al- Mu’âmalât al -Mâliyah (Pertama). Maktabah al-Rusyd. Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia . https://kbbi.web.id/syariat Bayyah, A. (2018). Maqâshid al- Mu’âmalât wa Marâshid al - Wâqi’ât . Al-Muwatta Center.
DSN-MUI. (2022a). Kumpulan Fatwa DSN-MUI . DSN-MUI. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/ DSN-MUI. (2022b). Sekilas Tentang DSN-MUI . https://dsnmui.or.id Heykal, M. (2021). Mengenal Akad Murabahah dan Mengapa Murabahah Populer Sebagai Akad di Bank Syariah . https://accounting.binus.ac.id/2021/11/30/mengenal-akad-murabahah-dan- mengapa-murabahah-populer-sebagai-akad-pembiayaan-di-bank-syariah- sebuah-summary-ringkas/ Kementrian Wakaf Kuwait. (2006). Mausu’ah Fiqhiah Kuwaitiah . Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Mudzhar, M. A. (2012). Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini. JURNAL INDO-ISLAMIKA , 2 (1). https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1656 MUI. (2022). Pedoman Oraganisasi MUI . https://mui.or.id/pedoman-organisasi/ OJK. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LKPSI) 2021 . Raisuni, A. (2009). Madkhal il â Maq â shid al- Syari’ah . Dar al-Kalimah. Raisûni, A. (1995). Nazhriatul Maqâshid ’Inda al - Imam al-Syâtibiy . The International Institue Of Islamic Thought. Republika. (2022). Indonesia Pertahankan Posisi Keempat dalam SGIE 2022 .
https://www.republika.co.id/berita/r9lzfj457/indonesia-pertahankan-posisi- keempat-dalam-sgie-2022
Sholeh, A. N. (2015). Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia . Erlangga. Soemitra, A. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Kedua). Kencana.