© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Sri Noviani
http://ojs.stie-tdn.ac.id/index.php/mv

## MOVERE JOURNAL
Movere Journal Vol. 6 No. 1 – Januari 2024    Hal.   191 - 204

## DETERMINAN KEPATUHAN UMKM DALAM MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM KABUPATEN DELI SERDANG
1 Sri Noviani 1, 2 Wilda Sri Munawaroh Harahap 2
1 Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah, 2 Universitas Muslim Nusantara Al- Washliyah Email : novisri478@gmail.com wildasrimunawaroh2610@gmail.com
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  determinan  kepatuhan  umkm  dalam membayar  pajak  penghasilan  pada  umkm  kabupaten  deli  serdang.  Penelitian  ini  lebih menekankan  pada  suatu  proses  dalam  menyelesaikan  masalah  dengan  peneliti  ikut  terlibat langsung  dalam  objek  yang  diteliti.  Data  yang  dikumpulkan  dapat  berupa  hasil  wawancara dengan informan yang diuraikan dalam sebuah pertanyaan, observasi dan studi pustaka. Hasil pengumpulan  data  tersebut  dianalisis  dan  ditarik  kesimpulan.  Lokasi  yang  dilakukan  dalam penelitian ini adalah di UMKM Kabupaten Deli Serdang yang menjadi Objek penelitian yang tersebar di daerah, Jl. Karya Utama No.4, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, Penelitian bertujuan untuk  mendeskripsikan  pelaksanaan  dari  awal  penelitian  sampai  selesai  pengumpulan  data. Analisis  data  merupakan  proses  mencari  dan  menyusun  data  secara  sistematis,  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan  dan  bahn-bahan  lainnya  sehingga  dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.  Rata-rata Tarif PPh yang  terlihat  pada  tabel  adalah  6,50%.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  rata-rata  tersebut tidak terkait langsung dengan data yang diberikan pada tahun-tahun spesifik dalam tabel. Hal ini  membuktikan  bahwa semakin tinggi  informasi perpajakan  yang diberikan dan diterima oleh  pelaku  UMKM, maka  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  kesadaran  akan kepatuhan pajak UMKM.
Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan
Abstract  : This  study  aims  to  determine the  determinants  of MSME  compliance  in paying income tax in the Deli Serdang district of UKM. This study emphasizes more on a process in solving  problems  with  researchers  directly  involved  in  the  object  under  study.  The  data collected can be in the form of interviews with informants which are described in a question, observation  and  literature  study.  The  results  of  the  data  collection  were  analyzed  and conclusions were drawn. The location used in this research is in the SMEs of Deli Serdang Regency  which  are  the  research  objects  spread  across  the  area,  Jl.  Karya  Utama  No.4, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam, the research aims to describe the implementation from the beginning of the research to the completion of data collection. Data analysis is the process of searching for and compiling data systematically, data obtained from interviews, field notes and other materials so that it can be easily understood and the findings can be informed to others. The  average  PPh  rate  shown  in  the  table  is  6.50%.  However,  it  should  be  noted  that  these averages are not directly related to the data given for specific years in the table. This proves that the higher the tax information provided and received by MSME actors, the higher the level of awareness of MSME tax compliance.
Keywords : Compliance, Taxpayers, Income Tax

## PENDAHULUAN
UMKM  merupakan  unit  usaha  yang  paling  dominan    di    Indonesia.    Sehingga, UMKM  juga memiliki  kontribusi  pada  PDB  setiap  tahunya bahkan selalu mengalami peningkatan.  Berdasarkan  data  yang  disajikan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM menunjukan  bahwa  PDB  yang  disumbang  oleh  UMKM  sebesar  58,84  persen  meningkat 62,57 persen  dari  total  PDB  yang  terdiri  dari  38,90 persen  usaha  mikro,  9,73  persen usaha  kecil, dan  13,95  persen  usaha  menengah.  Kontribusi lainnya  yaitu  UMKM  dapat menyerap  tenaga kerja   di   dalam   negeri   yang   semula   96,99 persen  menjadi  97,22 persen  dalam  perioda lima   tahun   terakhir   ini.   Oleh   karena   itu, peningkatan  jumlah UMKM  diharapkan  juga diiringi dengan peningkatan kepatuhan UMKM dalam  membayar pajaknya,  sehinggamemberikan        kontribusi        dalam        penerimaan  pajak  (Mutmainah, 2016).
UMKM  (Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah)  merupakan  sektor  yang  sangat penting  dalam  perekonomian  Indonesia.  Di  Kabupaten  Deli  Serdang,  UMKM  juga memainkan  peran  yang  signifikan  dalam  menciptakan  lapangan  kerja,  menggerakkan perekonomian lokal, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan.
Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target  penerimaan  pajak  negara.  Wajib  pajak  yang  tidak  patuh  menyebabkan  kurangnya pendapatan  negara.  Rendahnya  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  tentu  saja  menjadi permasalahan  setiap  tahunnya  terutama  di  Provinsi  Sumatera  Utara  khususnya  di  Kota Medan.  Menurut  Cahyani  dan  Noviari  (2019:1887)  Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib pajak UMKM mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan  (PPh)  final  dari  1%  menjadi  0,5%    perubahan  tersebut  dijelaskan  dalam peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  pajak  penghasilan  atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  Bruto sebagai  pengganti  atas  peraturan  pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013,  peraturan  ini diberlakukan  untuk  pelaku  UMKM  yang  memiliki  omzet  kurang  dari  sama  dengan  4,8 miliar rupiah dalam satu tahun yang diberlakukan mulai 1 Juli 2018. Namun tidak seperti PP No. 46 tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini punya batas waktu. Sesuai pasal 5 Ayat (1) PP 23/2018, jangka waktu pengenaan PPh bersifat final dengan tarif 0,5% paling lama: 7 tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, 4 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma. 3 tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.  Tentu  saja  dengan  penurunan  tarif  dapat  memberikan  pengembalian  yang  adil kepada wajib pajak dan tidak merugikan wajib pajak berpenghasilan rendah. Tidak hanya itu, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 tahun 2021, wajib pajak yang memiliki omzet masih dibawah 500 juta pertahun atau mempunyai omzet  dibawah 41,6 juta perbulan tidak perlu lagi membayar PPh Final UMKM.
Kurangnya  dukungan  infrastruktur  perpajakan:  UMKM  seringkali  menghadapi kendala  dalam  mengakses  informasi  dan  layanan  perpajakan  yang  memadai.  Kurangnya ketersediaan  kantor  pajak  yang  dekat  dan  aksesibilitas  yang  memadai  dapat  menjadi hambatan  bagi  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dengan  tepat  waktu. Kurangnya  penegakan  hukum  dan  sanksi  yang  tegas:  Dalam  beberapa  kasus,  penegakan hukum terhadap UMKM yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan belum berjalan secara efektif. Sanksi  yang diberikan terhadap pelanggaran perpajakan cenderung kurang tegas, sehingga UMKM tidak merasa terdorong untuk mematuhi kewajiban perpajakan.
Persepsi  rendah  terhadap  manfaat  pembayaran  pajak:  Beberapa  UMKM  di Kabupaten Deli Serdang mungkin  memiliki persepsi  yang rendah terhadap manfaat  yang
diperoleh dari pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan dana pajak untuk  pembangunan  infrastruktur,  layanan  publik,  dan  pengembangan  usaha  dapat mengurangi motivasi UMKM untuk membayar pajak secara patuh.
Fenomena  rendahnya  tingkat  kepatuhan  UMKM  dalam  membayar  pajak penghasilan di Kabupaten Deli Serdang ini merupakan tantangan yang perlu diatasi. Upaya yang  melibatkan  edukasi,  pelatihan,  peningkatan  infrastruktur  perpajakan,  penegakan hukum  yang  tegas,  dan  perubahan  persepsi  tentang  manfaat  pajak  dapat  membantu meningkatkan  kepatuhan  UMKM  dalam  membayar  pajak  secara  tepat  waktu  dan proporsional. Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan,  denda  merupakan  hukuman  dengan  cara  membayar  bagi  wajib  pajak  yang melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan fenomena yang terjadi pada lingkungan  perusahaan,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengambil  judul  penelitian “Determinan  Kepatuhan  UMKM  Dalam  Membayar  Pajak  Penghasilan  Pada  UMKM Kabupaten Deli Serdang” dengan maksud :
1.  Untuk  Mengetahui  Berapa  besarkah  tingkat  Kepatuhan  UMKM  Dalam  Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang tahun 2018-2022?
2. Untuk  Mengetahui  Faktor-Faktor  yang  menyebabkan  Ketidakpatuhan  Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang?

## TINJAUAN TEORI

## Pajak

## Pengertian Pajak
Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara,  khususnya  di  dalam pelaksanaan  pembangunan  karena  pajak  merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
Menurut (Ratnawati & Hernawati, 2016) mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang digunakan untuk pengeluaran umum berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku. Sedangkan menurut  (Farouq  S.,  2018),  pajak  sebagai  salah  satu  bentuk  pendapatan  negara  yng menyumbang persentase terbesar dibanding sektor pendapatan-pendapatan lain.

## Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana telah diketa hui ciri-ciri  yang melekat pada   pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihata adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :
a. Fungsi  Penerimaan  (Budgeter)  Pajak  berfungsi  sebagi  sumber  dana  yang  diperuntukkan bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Sebagai  contoh:  dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.
b. Fungsi Mengatur (Regular) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan  di  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Sebagai  contoh:  dikenakanya  pajak  yang  lebih tinggi tyerhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah .
Menurut  Undang-undang  RI  Nomor  36  Tahun  2008  tertulis  secara  umum  ada  empat  fungsi pajak yaitu sebagai berikut :
a. Fungsi  Anggaran  Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  rutin  Negara  dan  pembangunan.  Contohnya.,  pembiyaan  rutin seperti  belanja  pegawai,  belanja  barang,  pemeliharaan,  dan  lain  sebagainya.  Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
b. Fungsi Mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka  melindungi  produksi  dalam  negeri,  serta  diberikan  berbagai  fasilitas  keringanan pajak.
c. Fungsi Stabilitas Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan Antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.
d. Fungsi  Redistribusi  Pajak  yang  sudah  dipungut  oleh  Negara  akan  digunakan  untuk membiayai  semua  kepentingan  umum,  termasuk  juga  untuk  membiayai  pembangunan, sehingga  dapat  membuka  kesempatan  kerja,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Sistem Pemungutan
Pajak  Menurut  Resmi  (2011:11)  mengemukakan  dalam  pemungutan  pajak  dikenal beberapa sistem .pemungutan pajak antara lain:
1) Official Assesment System
2) Self Assesment System
3) With holding system

## Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Kondisi  perpajakan  yang  menurut  keikutsertaanya  aktif  wajib  pajak  dalam menyelenggarakan  perpajakan  membutuhkan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  tinggi,  yaitu kepatuhan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  sesuai  dengan  kebenarannya. Menurut Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak adalah : Motivasi seseorang kelompok atau organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan;.  Perilaku patuh  seseorang  merupakan  interaksi  Antara  perilaku  individu,  kelompok  dan  organisasi. Dalam hal  ini pajak aturan  yang berlaku  adalah  aturan perpajakan. Jadi  dalam hubungannya dengan  wajib  pajak  yang  patuh,  maka  pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  suatu
ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturanaturan perpajakan yang diwajibkan atau  harus  dilaksanakannya.  Menurut  Safri  Nurmantu  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010:138) menjelaskan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Menurut  Machfud  Sidik  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010:19),  mengemukakan  bahwa “Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela  (Voluntary  of  Compliennce) merupakan tulang punggung system self assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban”.
Menurut  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  544/KMK.04/2000  menyatakan  bahwa:  “ Kepatuhan  perpajakan  adalah  tindakan  wajib  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan pelaksanaan  perpajakan  yang  berlaku  dalam  suatu  Negara”.  Menurut  Safri  Nurmatun (2013:148)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  perpajakan  di  definisikan  sebagai  suatu  keadaan dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan  hak perpajakannya.  Tingkat  kepatuhan  pajak  yang  tinggi,  yang  didasari  tingkat  kepercayaan terhadap  administrasi  perpajakan  akan  mendukung  tercapainya  penerimaan  pajak,  sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

## Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan
Ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material,
a. Kepatuhan formal
b. Kepatuhan material

## Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  berasal  dari  diri  wajib  pajak sendiri  dan  berhubungan  dengan  karakteristik  individu  yang  dapat  menjadi  pemicu  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Faktor  eksternal  adalah  faktor  luar  diri  wajib  pajak, seperti  situasi  dan  lingkungan  sekitar  wajib  pajak.  Berdasarkan  teori-teori  yang  telah  dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Antara lain:
a. Pemahaman perpajakan
b. Pengawasan
c. Sosialisasi Perpajakan
d. Sanksi perpajakan
e. Kualitas pelayanan petugas pajak
f. Biaya kepatuhan wajib pajak
g. Biaya kepatuhan wajib pajak

## Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Laporan  keuangan  di  audit  oleh  Akuntan  Publik  atau  lembaga  pengawasan  keuangan pemerintah  dengan  pendapatan  wajar  tanpa  pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun  berturut- turut.
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun terakhir.

## Indikator Kepatuhan Pajak
Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:139) yaitu:
a. Wajib  Pajak  yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar  Surat  Pemberitahuan  (SPT) sesuai ketentuan.
b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:
a. Usaha mikro
b. Usaha kecil
c. Usaha menengah

## Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Untuk  membedakan  sebuah  usaha  apakah  itu  termasuk  usaha  mikro,  usaha  kecil,  atau usaha menegah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang Nomor 20  Tahun  2008  digolongkan  berdasarkan  jumlah  asset  dan  omset  yang  dimiliki  oleh  sebuah usaha sebagai berikut:
a. Kriteria Usaha Mikro Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atyau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
b. Kriteria Usaha Kecil Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan baangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milar rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha,  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan  lebih  dari  Rp.2.500.000.000  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:
1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dalam hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha  kecil  yang  terbesar  diseluruh  pelosok  pedesaan  termasuk  di  wilayahwilayah  yang relatif terisolasi.
2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai satu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, .pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagi suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh  karena  itu  upaya-upaya  pemerintah  mendukung  UMKM  sekaligus  juga  merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

## Pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah (www.pajak.go.id):
a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau PKP
b. Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya
c. Melakukan  pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  menyetor  dan  melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP

## Tarif UMKM
Berdasarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% (berdasarkan PP No. 46 tahun 2013) dan sebesar 0,5% (berdasarkan PP No.23 Tahun 2018) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.
Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tariff dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.
Contoh Perhitungan dengan menggunakan tarif 1%:
Tuan  Ali  memiliki  usaha  apotek  dengan  peredaran  bruto  sebesar  Rp. 4.000.000.000 setahun. Dan pada bulan Juli Tuan Ali mempunyai pendapatan sebesar Rp.250.000.000, maka besarnya PPh final yang harus dibayar Tuan Ali adalah:
Pajak Penghasilan Final = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif
Pajak Penghasilan Final = Rp. 250.000.000 x 1%
Pajak Penghasilan Final = Rp.2.500.000
Berdasarkan  tinjauan  landasan  teori  dan  penelitian  terdahulu,  maka  dapat  disusun  suatu kerangka konseptual dalam penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:
PPh Terutang = Tarif (%) x Peredaran bruto setiap bulan
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Wajib  pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan semua  UMKM yang  sudah  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  yang  memiliki penghasilan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun.
Pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  merupakan  cara wajib  pajak dalam  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan.  Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).
Pemahaman  perpajakan  meliputi  mengisi  surat  pemberitahuan  (SPT)  secara  baik  dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang  mampu  dihitung sesuai dengan ketentuan  perpajakan,  pembayaran,  atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2018:  2).  Tingkat  pemahaman  wajib  pajak  atas  perpajakan  dapat  diukur  berdasarkan pemahaman  wajib  pajak  pada  kewajiban  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  pajak terutangnya (Lestari, 2014).
Kepatuhan  perpajakan  di  definisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib  pajak  timbul  oleh  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhinya.  Simanjuntak  dan Mukhlis (2014) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Adapun alat ukur kepatuhan menurut Chaizi Nasucha (2014:9) yang  disesuaikan  dengan  PMK  RI  yaitu  meliputi,  pendaftaran  NPWP,  penghitungan  pajak terutang, pembayaran pajak  yaitu pelunasan pajak terutang, dan pelaporan SPT  dengan  benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Tingkat kepatuhan pajak yang
UMKM Deli Serdang Pajak UMKM Penghasilan kepatuhan Ketidakpatuhan Penghasilan Pada Umkm
Kabupaten Deli Serdang
tinggi,  yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

## METODE PENELITIAN
Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme  digunakan  atau  interpretif,  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi,  data  yang  diperoleh  cenderung  data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami  makna,  memahami  keunikan,  mengkrontruksi  fenomena,  dan  menemukan hipotesis.
Objek dalam penelitian ini adalah variabel  yang diteliti yaitu UMKM kabupaten deli serdang. Dalam hal ini mengenai Kepatuhan wajib pajak umkm terhadap penghasilan UMKM Kabupaten  Deli  Serdang.  Lokasi  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  di  UMKM Kabupaten  Deli  Serdang  yang  menjadi  Objek  penelitian  yang  tersebar  di  daerah,  Jl.  Karya Utama No.4, Perbarakan, Kec. Lubuk Pakam.
Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  penelitian  untuk  dipelajari  dan  kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini adalah Determinan Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada Umkm Kabupaten Deli Serdang.
Penelitian bertujuan untuk  mendeskripsikan pelaksanaan dari awal  penelitian sampai selesai pengumpulan data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahn-bahan lainnya sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat  Kepatuhan  UMKM  Dalam  Membayar  Pajak  Penghasilan  Pada  UMKM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2022
Tingkat kepatuhan  digunakan untuk menunjukan suatu keberhasilan suatu usaha dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat kepatuhan  dalam pembayaran pajak merupakan gambaran dari kemampuan badan pemungutan pajak dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Berikut ini adalah tabel anggaran pembayaran pajak pada umkm Kabupaten Deli Serdang tahun 2019- Nov 2021. PPh Terutang = Tarif (%) x Peredaran bruto setiap bulan
PPh Terutang 2018 = 238.400.000.00x100% 70.180.015.211.00 = 3.39% PPh Terutang 2019 =  327.850.220.000,00x100% 201.552.969.360,00 = 1.62% PPh Terutang 2020 =  259.250.000.000,00x100% 187.797.052.329,00 =  1.38%
© 2024 STIE TDN. All rights reserved.         Corresponding Author : Sri Noviani
PPh Terutang 2021 =  512.719.272.055,00x100% 196.504.131.221,00 =  2.60% PPh Terutang 2022 =  212.119.272.055,00x100%
159.625.221.458,00 =  1.32%
Kriteria  "Sangat  Efektif"  menunjukkan  bahwa  pada  tahun-tahun  tersebut,  sistem perpajakan  berjalan  dengan  sangat  baik  dan  efisien  dalam  mengumpulkan  pajak  dari  wajib pajak,  sehingga  mencapai  target  penerimaan  pajak  yang  diharapkan.  Sedangkan  kriteria "Efektif"  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  tersebut,  sistem  perpajakan  juga  berhasil mengumpulkan  pajak  secara  efisien,  meskipun  mungkin  tidak  seoptimal  pada  tahun-tahun "Sangat  Efektif."  Artinya  memiliki  kriteria  nilai  Interpretasi  Sangat  Efektif  artinya  sudah mencapai target yang diinginkan.
Penting  untuk  diingat  bahwa  penilaian  efektivitas  perpajakan  bersifat  subjektif  dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan faktor-faktor lainnya. Kriteria tersebut bisa berbeda di setiap negara, tergantung pada kondisi dan situasi di masing-masing negara.
Demikianlah  penjelasan  secara  terperinci  mengenai  data  per  tahun  dalam  tabel  yang diberikan. Data ini menunjukkan perkembangan PPh terutang dan tarif pajak dalam beberapa tahun  tertentu,  serta  memberikan  gambaran  tentang  efektivitas  penerapan  sistem  perpajakan pada masing-masing tahun.Rata-rata Tarif PPh yang terlihat pada tabel adalah 6,50%. Namun, perlu diperhatikan bahwa rata-rata tersebut tidak terkait langsung dengan data yang diberikan pada tahun-tahun spesifik dalam tabel.

## Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Ketidakpatuhan  Dalam  Membayar  Pajak Penghasilan Pada UMKM Kabupaten Deli Serdang
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  ketidakpatuhan  dalam  membayar pajak penghasilan pada  UMKM  di  Kabupaten Deli Serdang. Beberapa faktor  yang mungkin mempengaruhi  ketidakpatuhan  pajak  antara  lain  Kesadaran  Pajak  yang  Rendah:  Beberapa UMKM  mungkin  tidak  sepenuhnya  menyadari  kewajiban  mereka  untuk  membayar  pajak penghasilan.  Kurangnya  pemahaman  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  dan konsekuensinya dapat menyebabkan ketidakpatuhan.
Adanya Praktik Korupsi: Jika terdapat praktik korupsi di dalam sistem perpajakan, hal ini dapat  menghambat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.  UMKM mungkin  merasa bahwa  membayar  suap  atau  menghindari  pajak  adalah  cara  yang  lebih  mudah  atau  murah daripada membayar pajak secara resmi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Dalam  rangka  mengetahui  kondisi  kepatuhan  Pajak Penghasilan  UMKM,  penulis  melakukan  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  terhadap empat  informan  merupakan  Orang  Pribadi  sebagai  pemilik  usaha  kuliner  di  kabupaten  deli serdang. Berikut ini adalah hasil temuan penulis terkait kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM kabupaten deli serdang.
Pernyataan tersebut menunjukan bahwa penerapan self assesment membuat saya merasa sulit  untuk  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  karena  kewajiban  mendaftarkan  diri, menghitung, membayar, dan melapor harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
Dari  pernyataannya  tersebut,  terlihat  bahwa  masih  rendahnya  kesadaran  dari  diri Informan 3 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena harus menunggu instruksi dari petugas pajak yang datang ke lokasi usahanya.
Pernyataan tersebut  menunjukan bahwa faktor kondisi ekonomi informan merupakan
penyebab  perilaku  ketidakpatuhannya.  Informan  juga  menyebutkan  kekhawatirannya  saat membayar pajak, karena pendapatan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluarannya. Hal tersebut  sesuai  hasil  kutipan  wawancara  penulis  dengan  informan  melalui  pesan  WhatsApp pada tanggal  16 Maret  2023. “Kekhawatiran saya berkenaan dengan (menjadi) Wajib Pajak adalah  pendapatan  yang  saya  dapatkan  tidak  sebanding  dengan  pengeluaran  saya  untuk memutar balik modal, membayar kontrak, dan membayar pajak”.
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan ketika wawancara pada tanggal 24 April 2023 di lokasi usaha Informan 4. “Terus disini saya kan usaha kecil, dan usaha yang menjamur disini juga kebanyakan usaha kecil. Kebanyakan dari mereka juga tidak mempunyai  NPWP, seperti  penjual  lalapan.  Bahkan  mereka  lebih  banyak  mungkin  dapat  jualan  dari  Bapak”. Informan  sebenarnya  bersedia  memenuhi  kewajiban  Pajak  Penghasilan  apabila  terdapat instruksi  dari  petugas  pajak  yang  datang  ke  lokasi  usahanya.  Hal  tersebut  dijelaskan  dari pernyataan informan di  bawah ini. “Tapi  kalau  memang ada instruksi, saya ikuti.  Istilahnya disini  usahanya  kecil,  tidak  ada  yang  memperhatikan  seperti  menanyakan  kondisi  usahanya sehat  apa  tidak,  belum  ada  yang  kesini  jadi  saya  biasa-biasa  saja”.  Pernyataan  tersebut mengindikasikan masih  rendahnya kesadaran dan niat informan dalam memenuhi  kewajiban perpajakannya, karena tidak ada yang menegur langsung atas perilaku ketidakpatuhannya. Dari berbagai alasan yang disampaikan oleh informan terkait perilaku ketidakpatuhannya terhadap kewajiban Pajak Penghasilan besarnya omzet menjadi alasan yang beberapa kali disampaikan oleh seluruh informan. Berikut ini adalah data rata-rata omzet informan dalam satu hari.
Kesulitan dalam Penerapan Self Assessment: Informan 2 menyatakan bahwa penerapan self  assessment  membuatnya  sulit  menjalankan  kewajiban  perpajakan.  Kewajiban mendaftarkan  diri,  menghitung,  membayar,  dan  melapor  harus  dilakukan  sendiri  oleh Wajib Pajak,  dan  hal  ini  dianggap  ribet  dan  membingungkan.  Ketidaktahuan  terhadap  Kewajiban Perpajakan:  Informan  3  mengungkapkan  bahwa  ia  belum  pernah  memenuhi  kewajiban perpajakan  karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  kewajiban  tersebut.  Meskipun  ia menyatakan  kesiapannya  untuk  memenuhi  kewajiban  jika  diminta  oleh  otoritas  perpajakan, kesadaran diri untuk memenuhi kewajiban pajak masih rendah.
Kondisi Ekonomi yang Sulit: Informan 3 dan Informan 4 menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit, terutama pasca ysteme COVID-19, menjadi ystem yang membuat mereka kesulitan  dalam  membayar  pajak.  Jika  pendapatan  yang  diperoleh  secara  rendah  atau  tidak menentu, UMKM mungkin merasa terbebani oleh kewajiban perpajakan.
Kurangnya  Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum:  Informan  4  menyatakan  bahwa kurangnya pengawasan dan penegakan yste terhadap ketidakpatuhan perpajakan membuatnya merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan perilaku ketidakpatuhannya. Jika tidak ada sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran pajak, UMKM mungkin cenderung untuk tidak mematuhi  kewajiban  perpajakan.  Omzet  yang  Rendah:  Seluruh  informan  dalam  wawancara tersebut  menyebutkan  bahwa  besarnya  omzet  menjadi  ystem  utama  yang  mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan. Jika pendapatan yang diperoleh UMKM sangat kecil atau tidak stabil, mereka  mungkin  merasa  kesulitan  untuk  membayar  pajak  yang  dianggap  tidak  sebanding dengan pengeluaran mereka.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki beberapa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Rata-rata  dalam  tabel  tersebut  mencerminkan  rata-rata  persentase  PPh  Terutang terhadap Peredaran Bruto selama periode tersebut, yang mencapai 65%. Angka ini memberikan gambaran  umum  tentang  rata-rata  tingkat  kepatuhan  UMKM  dalam  membayar  pajak penghasilan selama periode tersebut.
Pajak Penghasilan (PPh) terutang, peredaran bruto, tarif pajak, dan kriteria efektivitas kepatuhan UMKM dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM Kabupaten Deli Serdang selama  Tahun  2018:  PPh  Terutang:  Rp  238.400.000.000,00,  Peredaran  Bruto:  Rp 70.180.015.211.000,00,  Tarif  Pajak:  33.9%,  Kriteria:  Sangat  Efektif  Tahun  2022:,  PPh Terutang:  Rp  212.119.272.055,00,  Peredaran  Bruto:  Rp  159.625.221.458,00,  Tarif  Pajak: 13.2%,  Kriteria:  Efektif.  Pada  tahun  2022,  total  PPh  terutang  adalah  sebesar  Rp 212.119.272.055,00 dengan peredaran bruto senilai Rp 159.625.221.458,00. Tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 13.2%. Tahun ini juga termasuk dalam kriteria "Efektif."
Berdasarkan kutipan wawancara dengan beberapa informan, ada beberapa ystem yang menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan dalam membayar pajak penghasilan pada UMKM di Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah penjelasan mengenai ystem-faktor tersebut:
Rendahnya  Pemahaman  Terhadap  Sistem  Administrasi  Perpajakan:  Informan  1 menyatakan  bahwa  rendahnya  pemahaman  terhadap  ystem  administrasi  perpajakan  dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa UMKM mungkin tidak memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam membayar pajak penghasilan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian  yang  dilakukan oleh Putri (2013)  yang menunjukkan  bahwa  pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  dan  penelitian  Marista,  Betri,  dan  Fajriana  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Pravitasari, Radianto, dan Upa  yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh  yang signifikan  antara  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) di  Semarang,  dimana  rata-rata  UMKM  di  daerah  tersebut  sudah  memahami  Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 tentang tarif UMKM tersebut, dimana berbanding terbalik dengan hasil penelitian peneliti yang dilakukan di kecamatan Patumbak yang rata-rata UMKM nya belum memahami peraturan tersebut. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yulita Adriani dan  Eva  Herianti  (2015)  dimana  hasil  penelitian  tersebut  mereka  menjelaskan  bahwasanya pemahaman saja tidak cukup mempengaruhi tingkat kepatuhan para UMKM sehingga mereka menambahkan  variabel  sosialisasi  pajak  yang  lebih  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta penelitian Agung Julianto yang juga menjelaskan  bahwa  sosialisasi  pemerintah  yang  lebih  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## KESIMPULAN
1. Pada  tahun  2018,  total  PPh  terutang  sebesar  Rp  238.400.000.000,00  dengan  peredaran bruto  sebesar  Rp  70.180.015.211.000,00.  Tarif  pajak  yang  diterapkan  pada  tahun  ini adalah sebesar 33.9%, yang merupakan persentase dari peredaran bruto yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tahun ini diberi kriteria "Sangat Efektif," yang mungkin menggambarkan tingkat keberhasilan sistem perpajakan pada tahun tersebut.
2.  Pada tahun 2019, total PPh terutang mencapai Rp 327.850.220.000,00 dengan peredaran bruto senilai Rp 201.552.969.360,00. Tarif pajak yang diterapkan adalah sebesar 16.2%. Meskipun tarif pajak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi  masih efektif dalam mengumpulkan pajak dari peredaran bruto pada tahun tersebut.
3.  Pada  tahun  2019,  PPh  Terutang  sebesar  327.850.220.000,00  dengan  Peredaran  Bruto sebesar 201.552.969.360,00 dan Tarif PPh sebesar 16,2%. Berdasarkan  data ini, tingkat
kepatuhan dalam membayar PPh pada tahun tersebut dianggap sangat efektif.
4.  Pada  tahun  2020,  PPh  Terutang  sebesar  259.250.000.000,00  dengan  Peredaran  Bruto sebesar  187.797.052.329,00  dan  Tarif  PPh  sebesar  13,8%.  Dalam  hal  ini,  tingkat kepatuhan dalam membayar PPh dinilai efektif.
5.  Pada  tahun  2021,  PPh  Terutang  mencapai  512.719.272.055,00  dengan  Peredaran  Bruto sebesar  196.504.131.221,00  dan  Tarif  PPh  sebesar  26,0%.  Tingkat  kepatuhan  dalam membayar PPh pada tahun ini juga dinilai sangat efektif.
6.   Rendahnya  Pemahaman  Terhadap  Sistem  Administrasi  Perpajakan:  Informan  1 menyatakan bahwa rendahnya pemahaman terhadap ystem administrasi perpajakan dapat menyebabkan  ketidakpatuhan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  beberapa  UMKM  mungkin tidak memahami sepenuhnya kewajiban mereka dalam membayar pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada  Wajib  Pajak  Pemilik  UMKM  di  KPP  Pratama  Malang  Selatan)”.  Jurnal.  Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
Agung  Julianto.  “Pengaruh  Tarif,  Sosialisasi,  serta  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nurwantoro.
Ahmad Fauzi, dkk. (2016). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013)”. Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya. Vol. 8. No. 1 2016.
Imaniati, Zaen Zulhaz (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Skripsi. UNY. Yogyakarta.
Inka  Primandani,  Syafi’I,  Haryono  (2017).  “Analisis  Perilaku  Kepatuhan,  Pemahaman  dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap PP No. 46 tahun 2013 Pada  KPP Pratama Mulyorejo”. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol. 3. Issue. 3.
Masyrafina,  I.,  &  Budi,  R.  (2018).  Asosiasi  UMKM  Penurunan  Pajak  Final  tak  Cukup Membantu. Retrieved
April  20, 2018,  from https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz4 15-asosiasi- umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu.
Mardiasmo (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
Marista, M. Betri dan Fajriana, I.(2014). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”. Jurnal Ekonomi. STIE Multi Data Palembang.
Simanjuntak,  Timbul  H  dan  Imam  Muchlis  (2012).  Dimensi  Ekonomi  Perpajakan  dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Siti  Kurnia  Rahayu  (2010).  Perpajakan  Indonesia  Konsep  dan  Aspek  Formal.Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
Syafrida  Hani,  Harsha  Raziqa  Daoed  (2013).  Analisis  Penurunan  Tarif  PPh  Badan  dalam Meningkatkan Penerimaan PPh KPP Medan Barat. JRAB. UMSU.
Tatik (2008). “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan  Menengah)  Pasca  Penerbitan  PP  No.23  Tahun  2008”.  SCA  8,  Universitas  Islam Indonesia.
Dahniar. (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi. UMSU.
Endrianto,  Wendy  (2015).  “Prinsip  Keadilan  dalam  Pajak  UMKM”.  Jurnal.  Binus  Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
Endro Andayani (2018). “Pengaruh Faktor-faktor Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM”.  Jurnal  Transparansi,  Institut  Ilmu  Sosial  dan Manajemen Stiami. Vol. 1, No. 1, Juni 2018.