Published by LPMP Imperium Journal homepage: https://ejournal. imperiuminstitute.org/index.php/akurasi
Evaluasi  Penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  (SMAP)  pada Inspektorat Jenderal Kementerian A
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah AKURASI Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia 55

## Abstract
To implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted  ISO  37001:2016  concerning  the  Anti-Bribery  Management System  (Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan/SMAP)  to  become  SNI  ISO 37001:2016.  Currently,  SMAP  has  been  implemented  by  government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP  is  the  Inspectorate  General  of  Ministry  A.  The  purpose  of  this research  is  to  evaluate  the  implementation  of  the  SMAP  that  has  been carried out by the Inspectorate General of Ministry A. This research is case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7  requirements  clauses  based  on  SNI  ISO  37001:  2016  namely Organizational  Context,  Leadership,  Planning,  Operations,  Support, Performance Evaluation, and Improvement.  Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application Conditions and how important the Conditions must be achieved. The results of the study show that  the  implementation  of  the  Support,  Performance  Evaluation,  and Improvement  clauses  in  terms  of  implementation  still  needs  to  be improved.

## Public interest statements
The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively to minimize the risk of bribery. This research also provides an understanding for the general public about what aspects are assessed in the SMAP.
Received 2/23/2024 Revised  3/21/2024 Accepted 3/24/2024 Online First 4/14/2024
Keywords: Anti-Bribery Management System, Internal Control, Fraud Risk, Corruption, Governance
Paper type: Research paper
AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 6, No. 1, 2024,  55-70 eISSN 2685-2888
Corresponding: Siti Nuryanah Email: siti.nuryanah@ui.ac.id
© The Author(s) 2024 This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0
International License .use.

## Abstrak
Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016  mengenai Sistem Manajemen  Anti  Penyuapan (SMAP)  menjadi  SNI  ISO  37001:2016,  saat  ini  SMAP telah diterapkan  oleh  berbagai  instansi  pemerintah  maupun  perusahaan  di  Indonesia.  Salah  satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  penerapan  SMAP  yang  telah  dilakukan  Itjen  pada Kementerian  A.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  dengan  skenario  evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu  klausul  Konteks  Organisasi,  Kepemimpinan,  Perencanaan,  Operasi,  Dukungan,  Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk  meminimalisir  adanya  risiko  penyuapan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada klausul  Dukungan,  Evaluasi  Kinerja,  dan  Peningkatan  dalam  hal  penerapannya  masih  perlu dilakukan peningkatan.

## Pernyataan kepentingan publik
Implikasi  penelitian  ini  sebagai  evaluasi  penerapan  SMAP  pada  Itjen  sehingga  SMAP  dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai aspek apa saja yang dinilai dalam SMAP.
Kata Kunci : SMAP, Pengendalian Internal, Risiko Penipuan, Korupsi, Tata Kelola

## PENDAHULUAN
Kualitas  pelayanan  publik  telah  menjadi  salah  satu  isu  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  seiring  dengan  adanya  tuntutan  masyarakat  akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Permasalahan  korupsi  ini  menjadi  perhatian  besar  bagi  pemerintah  Indonesia.  Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) dari organisasi Transparency International, Indonesia memiliki skor CPI yang masih jauh untuk dapat dipersepsikan sangat bersih dari korupsi. Semakin rendah skor yang didapat suatu negara, maka semakin parah pula korupsi di negara tersebut. Pada tahun 2021, Indonesia mendapatkan skor CPI sebesar 38 dan ranking 96 dari 180 negara (Transparency International, 2021).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  korupsi dikelompokkan  ke  dalam  30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi.  Kemudian  korupsi  dibagi menjadi tujuh kategori yaitu yang terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan  curang,  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  dan gratifikasi. Upaya negara dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia sangat terdampak akibat dari  korupsi  ini.  Hal  ini  didukung  dengan  pernyataan  dalam  Undang-Undang  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  yang  menyebutkan  bahwa  akibat  korupsi  di Indonesia yang terjadi secara meluas tidak hanya dapat merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi adalah tindak penyuapan. Berdasarkan tren penindakan kasus korupsi sepanjang tahun
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah. Anti-Bribery Management System, Internal Control,
2021 dari Indonesia Corruption Watch (ICW), potensi nilai suap menempati posisi kedua setelah potensi  kerugian  keuangan  negara.  Disusul  dengan  potensi  nilai  pencucian  uang serta  potensi nilai pungutan liar (Anandya et al., 2021; ICW, 2022).
Sebelumnya, pada tahun 2016 Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan SNI ISO  37001:2016  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  (SMAP).  SMAP  bertujuan  membantu organisasi publik, swasta dan nirlaba dalam mengendalikan adanya penyuapan. Penetapan SNI ISO 37001:2016 ini juga dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Instruksi ini memberi amanah kepada BSN untuk melakukan Aksi Inisiasi Sertifikasi Sistem Anti Korupsi di Indonesia. SMAP berdasarkan SNI ISO 37001:2016 memberikan panduan untuk mencegah, mendeteksi, melaporkan dan menangani penyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai anti penyuapan. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia.
Penelitian  tentang  SMAP  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya.  Penelitian tersebut  antara  lain  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lukiawan  (2018)  berupa  penelitian  untuk menganalisis tingkat  kesiapan  organisasi dalam  mengimplementasikan  ISO  37001  pada  Usaha Dagang X dan Dinas Y. Kemudian  Sartika and Arieyasmieta (2021) melakukan penelitian yang menganalisis sejauh mana penerapan ISO 37001 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Penelitian lainnya Fasa and Sani (2020) menganalisis urgensi  penerapan  SMAP  ISO  37001:2016,  sedangkan  Hermawan  dan  Prasetyo  (2022) menganalisis  profil  risiko dalam  upaya  membangun  Sistem  Manajemen  Anti Suap  (SMAP)  ISO 37001:2016.  Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  memfokuskan  pada  objek penelitian yang berbeda yaitu pada Kementerian A yang menyelenggarakan pemerintahan pada sektor  pendidikan.  Selain  itu,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  metode  campuran dengan menggunakan triangulasi data  yang dikumpulkan dengan survei dan wawancara. Tren penindakan  kasus  korupsi  yang  dirilis  ICW  setiap  tahun,  menunjukkan  korupsi  pada  sektor pendidikan, konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Setidaknya dari 2016 hingga 2021 semester 1, sektor pendidikan masuk ke dalam lima sektor terbesar terjadinya korupsi (Anandya et al., 2021; ICW, 2022).
Penelitian ini memfokuskan pada unit utama pada Kementerian A yang telah menerapkan SMAP  adalah  Inspektorat  Jenderal  (Itjen)  sejak  September  Tahun  2021,  dan  mendapatkan sertifikasi dari PT Sucofindo pada Januari 2022. Urgensi penerapan SMAP pada Itjen yaitu karena Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki fungsi melaksanakan pengawasan intern bagi seluruh unit kerja/satuan kerja yang berada di bawah Kementerian A. Sehingga permasalahan atau risiko yang dihadapi oleh Itjen adalah ketika melakukan pengawasan atau  audit  berpotensi  munculnya  negosiasi-negosiasi  untuk  menutupi  suatu  masalah.  Hal  ini menyebabkan proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan.
Dalam  memberantas  korupsi  yang  terjadi  di  sektor  pendidikan,  Itjen  harus  melakukan pengawasan  di  lingkungan  Kementerian  A  dengan  independen  dan  objektif.  Itjen  tidak  lagi independen dan objektif ketika pelaksanaan pengawasannya disertai dengan negosiasi dan tindak penyuapan  dari  satuan  kerja.  Dalam  hal  ini  maka  hasil  pengawasan  Itjen  sudah  dipengaruhi kepentingan  pihak-pihak  yang  melakukan  tindak  penyuapan.  Maka  sangat  penting  bagi  Itjen untuk  menerapkan  SMAP  agar  risiko  penyuapan  dapat  diminimalisir.  Maka  dari  itu,  SMAP berfungsi untuk meminimalkan adanya risiko penyuapan pada pelaksanaan tugas dan fungsi dari Itjen Kementerian A. Selain itu penerapan SMAP ini diharapkan akan menjadi bekal Itjen dalam menyebarkan  semangat  anti  penyuapan  pada  satuan  kerja  Kementerian  A.  Kemudian  pada
akhirnya  diharapkan  dapat  menghasilkan  sertifikasi  SMAP  SNI  ISO  37001:2016  pada  seluruh satuan kerja di Kementerian A.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMAP sesuai  standar  SNI  ISO  37001:2016  oleh  Itjen  Kementerian  A  dalam  meminimalkan  risiko penyuapan  pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  pengawasan  intern  dari  Itjen  Kementerian  A. Adapun evaluasi pada penelitian ini berbeda dengan evaluasi yang dilakukan oleh PT Sucofindo sebagai lembaga sertifikasi independen dalam rangka pemberian sertifikasi. Penelitian ini tidak hanya  melakukan  reviu  dan  tinjauan  dokumen  namun  juga  melakukan  survei  kuesioner  dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi tim pelaksana mengenai penerapan SMAP  sehingga  informasi  yang  didapatkan  menjadi  lebih  detail.  Penelitian  ini  memberikan kontribusi praktis kepada Kementarian A  khususnya Itjen selaku lini pertahanan ketiga dalam three  lines  model dalam  peningkatan  penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  sesuai standar  SNI  ISO  37001:2016.  Dari  sisi  teoritis,  penelitian  ini  berkontribusi  pada  pemberian literatur studi kasus di bidang tata kelola pemerintahan, pengendalian internal dan manajemen risiko.

## TINJAUAN LITERATUR

## Fraud, korupsi dan suap
Association  of  Certified  Fraud  Examiner  (ACFE)  (ACFE,  2024)  mendefinisikan fraud di  dalam pekerjaan  merupakan  perilaku  ketika  seorang  pegawai,  manajer,  atau  pemilik  organisasi melakukan  kecurangan  yang  merugikan  organisasi  tersebut.  ACFE  mengelompokkan fraud ke dalam tiga kelompok,  antara lain korupsi, penyalahgunaan aset, serta fraud laporan keuangan. Korupsi merupakan kelompok pertama bagian dari fraud . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  korupsi  didefinisikan  sebagai  perbuatan  yang menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  organisasi  yang  berhubungan  dengan penyalahgunaan wewenang dari jabatan atau kedudukan yang dimilikinya hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Korupsi dapat dibagi menjadi tujuh kelompok (KPK,  2023), antara lain:  kerugian  keuangan  negara,  suap  menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan,  pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

## Aparat pengawas intern pemerintah dan sistem manajemen anti penyuapan
Aparat  pengawas  yang  memiliki  fungsi  untuk  mencegah  dan  menindak  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme (KKN) pada sektor publik adalah audit internal yang bernama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat  Jenderal,  Inspektorat  Provinsi/Kabupaten/Kota,  dan  Satuan  Pengawas  Internal. Dalam mencapai tujuan untuk mencegah dan menindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), APIP menjalankan tugas pengawasan intern untuk mendukung terwujudnya good governance dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik KKN (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2008).
Dalam mengendalikan adanya atau tidaknya penyuapan yang termasuk ke dalam salah satu bentuk  korupsi,  Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN)  telah  menetapkan  SNI  ISO  37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). SNI ISO 37001:2016 membantu organisasi publik,
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah. Anti-Bribery Management System, Internal Control,
swasta  dan  nirlaba  dalam  mengendalikan  penyuapan.  Pengendalian  dapat  dilakukan  dengan mencegah,  mendeteksi,  melaporkan  dan  menangani  penyuapan  serta  mematuhi  peraturan perundang-undangan mengenai anti penyuapan. Di dalam SNI ISO 37001:2016, terdapat 7 klausul yang menjadi klausul persyaratan pada pedoman penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).  Tujuh  klausul  tersebut,  yaitu:  (1)  Konteks  Organisasi;  (2)  Kepemimpinan;  (3) Perencanaan; (4) Dukungan; (5) Operasi; (6) Evaluasi Kinerja; dan (7) Peningkatan.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas tunggal yang dibatasi ruang dan waktu. Menurut Creswell dan Creswell (2022), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna  yang  diberikan  oleh  individu  atau  kelompok  untuk  masalah  manusia  atau  sosial. Memahami  makna  dari  individu  atau  kelompok  dapat  menjawab  menjawab  rumusan  masalah pada  penelitian  ini  yaitu  mengevaluasi  apakah  penerapan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan (SMAP)  pada  Itjen.  Dalam  hal  ini  makna  yang  dimaksud  adalah  persepsi  partisipan  mengenai sejauh mana penerapan SMAP tersebut.
Analisis kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan strategi manajemen kinerja berupa studi kasus dengan skenario evaluasi. Menurut Ellet (2018), skenario evaluasi pada suatu kasus menggambarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu subjek seperti orang, tim, produk  atau  layanan,  perusahaan,  negara,  strategi,  atau  kebijakan  yang  diperlukan  sebelum keputusan  atau  tindakan  penting  yang  akan  diambil.  Pemahaman  yang  lebih  mendalam  ini diperoleh  dari  hasil  evaluasi  nilai,  kinerja,  efektivitas,  hasil,  atau  konsekuensi  (misalnya, keputusan yang telah dibuat).
Metode  triangulasi  digunakan  pada  penelitian  ini  dimana  data  akan  dikumpulkan  dari berbagai sumber termasuk wawancara untuk meningkatkan realibilitas dan validitas (Creswell & Creswell, 2022).  Triangulasi juga yaitu suatu ide untuk memandang suatu objek dari berbagai sudut pandang dengan tujuan meningkatkan akurasi terhadap hasil (Neuman, 2021). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang didapatkan dari data primer dan data sekunder.  Data  primer  berupa  hasil  kuesioner  dan  wawancara  dari  praktik  penerapan Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  (SMAP)  pada  Itjen  Kementerian  A.  Data  sekunder  berupa informasi terdokumentasi pedoman SMAP pada Itjen Kementerian A.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisis gap atau Importance Performance  Analysis (IPA).  Analisis gap dilakukan  dengan  tujuan  memperoleh  informasi kesenjangan  antara  seberapa  penting  kondisi  ideal  yang  harus  dicapai  dengan  kondisi penerapaan saat dilakukan survei. Parameter yang digunakan adalah dengan likert scale . Semakin kecil nilai gap , maka kondisi penerapan SMAP pada organisasi semakin baik. Referensi diambil berdasarkan penelitian terdahulu seperti Lukiawan (2018) dan Sartika and Arieyasmieta (2021). Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini antara lain:  Analisis  Data  Dokumen.  Dokumen yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  pedoman  SMAP  Itjen.  Analisis  dokumen  dilakukan dengan cara mereviu kemudian mereduksi data yang terkait dengan 7 klausul persyaratan yang dievaluasi  berdasarkan  SNI  ISO  37001:2016.  Hasil  analisis  dikelompokkan  ke  dalam  masing- masing klausul yang dievaluasi untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pada survei kuesioner.

## Tabel 1.

## Level Kesiapan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Level Nama Level Karakteristik 1 Not ready Belum adanya pemahaman mengenai SMAP Belum adanya pemahaman mengenai visi, misi dari SMAP Tidak menggambarkan fenomena atau permasalahan MAP 2 Preliminary Sudah mengenal pentingnya kegiatan MAP Proses dalam organisasi sudah menggambarkan kegiatan MAP Sudah terdapat individu yang menggalakkan SMAP 3 Ready Individu dalam organisasi sudah mempraktikkan aktivitas yang efektif untuk mendukung MAP Kegiatan MAP sudah dilaksanakan setiap waktu di setiap kegiatan pekerjaan Kegiatan MAP sudah dapat ditemukan pada setiap individu Sudah ada sistem dokumentasi 4 Receptive MAP sudah berjalan efisien dan efektif Sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi 5 Optimal Organisasi telah memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SMAP
Sumber: Rao (2012) dalam Lukiawan (2018)
Analisis data hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel . Jawaban dari pertanyaan pada setiap klausul dihitung rata-rata dalam satu klausul tersebut. Kemudian dihitung gap atau  selisih  antara  rata-rata  jawaban  kondisi  penerapan  saat  ini  dan  rata-rata  jawaban seberapa penting kondisi harus dicapai. Dalam menginterpretasikan hasil gap antara skor kondisi penerapan saat ini dengan skor seberapa penting kondisi harus dicapai, penelitian ini merujuk Lukiawan (2018). Semakin kecil nilai gap , maka semakin baik kondisi organisasi dalam penerapan sistem  manajemen  anti  penyuapan.  Klausul  yang  memiliki  nilai gap lebih  tinggi  dari  klausul lainnya,  disimpulkan  perlu  dilakukan  peningkatan.  Untuk  mengetahui  level  kondisi  kesiapan penerapan  SMAP,  dapat  diketahui  melalui  tingkatan  level  berdasarkan  Rao  (2012)  dalam Lukiawan (2018) seperti pada Tabel.
Analisis data hasil wawancara dilakukan dengan diawali dengan pembuatan transkrip hasil wawancara. Transkrip kemudian direviu untuk memilah data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian secara manual. Metode manual dipilih karena transkrip wawancara dianggap tidak terlalu banyak sehingga minim risiko salah menuliskan dan memilah transkrip wawancara. Selanjutnya  data  hasil  wawancara  tersebut  dikelompokkan  ke  dalam  beberapa  tema  sesuai klausul yang dievaluasi pada penelitian ini untuk digunakan sebagai dasar evaluasi dengan bentuk parafrase maupun kutipan langsung.

## HASIL DAN DISKUSI

## Hasil berdasarkan evaluasi dokumen
Berdasarkan hasil evaluasi dokumen, informasi terdokumentasi penerapan SMAP sudah mengacu dan memuat klausul persyaratan pada SNI ISO 37001:2016. Dari 36 informasi terdokumentasi, 8 tidak  tersedia.  Delapan  dokumen  tersebut  diantaranya  yang  termasuk  pada  kelompok  bukti catatan,  rekaman,  atau  arsip  yang  harus  dibuat  masih  tersedia  sebagai  form  kosong  sehingga belum diketahui penerapan secara implementasinya. Maka dari itu untuk meninjau lebih lanjut
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah. Anti-Bribery Management System, Internal Control,
kesesuaian  informasi  terdokumentasi  secara  implementasi  dilakukan  melalui  analisis  survei kuesioner dan wawancara.

## Hasil berdasarkan kuesioner dan wawancara
Survei kuesioner telah dilakukan oleh 15 responden dengan memilih jawaban berdasarkan skala likert.  Berikut  kesimpulan  dari  hasil  evaluasi  7  klausul  yang  dipersyaratkan  pada  SNI  ISO 37001:2016 yaitu tersaji di dalam Tabel 2. Berdasarkan nilai dari setiap klausul sesuai standar ISO  37001:2016  diperoleh  hasil  bahwa  dari  ke  tujuh  klausul,  klausul  Operasi,  Perencanaan, Kepemimpinan,  dan  Konteks  Organisasi  memiliki  nilai gap yang  rendah  secara  berturut-turut yaitu  0,02;  0,03;  0,04;  0,07.  Sedangkan  klausul  yang  masih  perlu  dilakukan  perbaikan  atau peningkatan antara lain klausul Evaluasi Kinerja, Dukungan, dan Peningkatan dengan nilai gap berturut-turut  yaitu  0,24;  0,13;  0,10.  Karena  semakin  kecil  nilai gap ,  maka  kondisi penerapan SMAP pada  organisasi  semakin  baik.  Sehingga  pada  penelitian  ini  disimpulkan  3  klausul  yang memiliki gap terbesar penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan.

## Tabel 1.

## Matriks Penilaian Klausul Persyaratan pada SNI ISO 37001:2016
No  Klausul Persyaratan pada SNI ISO 37001:2016 Hasil Penilaian Skala Likert Kesimpulan Condition Importance Gap 1 Konteks Organisasi 4,65 4,72 0,07 Level Condition : receptive Penerapan sudah baik 2 Kepemimpinan 4,49 4,53 0,04 Level Condition : receptive Penerapan sudah baik 3 Perencanaan 4,87 4,90 0,03 Level Condition : receptive Penerapan sudah baik 4 Dukungan 4,62 4,76 0,13 Level Condition : receptive Penerapan perlu dilakukan peningkatan 5 Operasi 4,82 4,84 0,02 Level Condition : receptive Penerapan sudah baik 6 Evaluasi Kinerja 4,44 4,69 0,24 Level Condition : receptive Penerapan perlu dilakukan peningkatan 7 Peningkatan 4,70 4,80 0,10 Level Condition : receptive Penerapan perlu dilakukan peningkatan
Sumber: Data diolah peneliti (2022 )

## Konteks Organisasi
Tabel  3  menunjukkan  bahwa gap terbesar  terkait  konteks  organisasi  adalah  pada  pertanyaan pertama  sebesar  0,13.  Namun  berdasarkan  hasil  analisis  dokumen,  Itjen  Kementerian  A  telah menentukan  isu  internal  dan  eksternal  yang  relevan  dengan  organisasinya,  yang  merupakan pertanyaan pertama pada klausul konteks organisasi. Kemudian pertanyaan yang memiliki gap penilaian  yaitu  pertanyaan  kedua,  bahwa  Itjen  telah  mengidentifikasi  pemangku  kepentingan. Namun  berdasarkan  evaluasi  dokumen,  pemangku  kepentingan  telah  diidentifikasi  beserta dengan  kebutuhan  dan  harapan  dari  pemangku  kepentingan  (Tabel  3).    Secara  keseluruhan penilaian kondisi penerapan pada klausul Konteks Organisasi berada pada nilai rata-rata sebesar 4,65. Sehingga berada pada level receptive yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif  dan  sudah  ada  suatu  standar  atau  aturan  yang  dipatuhi.  Sedangkan  pada  penilaian seberapa  penting  berada  pada  nilai  rata-rata  sebesar  4,72  dimana  penerapan  pada  klausul Konteks  Organisasi  dianggap  penting  untuk  dicapai. Condition dan Importance pada  klausul
Konteks Organisasi memiliki nilai gap sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Konteks Organisasi secara baik karena memiliki gap yang rendah.

## Tabel 2.
Klausul Konteks Organisasi No Pertanyaan Condition Importance Gap 1 Itjen telah menentukan isu internal dan eksternal yang relevan 4,53 4,67 -0,13 2 Itjen  telah  mengidentifikasi  pemangku  kepentingan yang relevan 4,47 4,53 -0,07 3 Itjen  telah  melaksanakan  penilaian  risiko  penyuapan secara teratur 4,87 4,87 0,00 4 Itjen telah menyimpan informasi terdokumentasi 4,73 4,80 -0,07 Average 4,65 4,72 Gap 0,07
Sumber: Data diolah peneliti (2022)

## Kepemimpinan
Berdasarkan hasil wawancara, narasumber BB yang merupakan bagian dari FKAP mengatakan jika kebijakan SMAP untuk internal dikomunikasikan dan diterapkan pada setiap  kegiatan dan kesempatan.  Diperjelas  kembali  oleh  narasumber  AA,  bahwa  kebijakan  SMAP  tidak  hanya dikomunikasikan  ketika  kegiatan  formal  tetapi  nonformal  juga.  Kemudian  untuk  komunikasi Kebijakan  SMAP  kepada  rekan  bisnis,  berdasarkan  hasil  analisis  dokumen  diketahui  bahwa Kebijakan  SMAP  dikomunikasikan  melalui  adanya  persyaratan  administratif  yaitu  Pakta Integritas  yang  harus  diterbitkan  rekan  bisnis.  Secara  keseluruhan  kondisi  penerapan  sesuai standar  berada  pada  nilai  rata-rata  sebesar  4,49.  Sehingga  berada  pada  level receptive yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang  dipatuhi.  Sedangkan  penilaian  seberapa  penting  kondisi  harus  dicapai  berada  pada  nilai rata-rata sebesar 4,53 dimana berarti penerapan pada klausul Kepemimpinan dianggap penting untuk dicapai. Condition dan Importance pada klausul Kepemimpinan memiliki nilai gap sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Kepemimpinan secara baik karena memiliki gap yang rendah jika dibandingkan dengan klausul lainnya (Tabel 4).

## Tabel 3.
Klausul Kepemimpinan No Pertanyaan Condition Importance Gap 1 Manajemen  puncak  memastikan  SMAP  telah ditetapkan, diterapkan, dipelihara dan ditinjau secara cukup mengatasi risiko penyuapan 4,53 4,53 0,00 2 Kebijakan  SMAP  telah  dikomunikasikan  di  dalam organisasi  dan  kepada  rekan  bisnis  yang  memiliki risiko penyuapan di atas batas rendah 4,40 4,53 -0,13 3 FKAP  telah  berfungsi  sebagai  penanggung  jawab untuk mengawasi desain dan penerapan SMAP 4,53 4,53 0,00 Average 4,49 4,53 Gap 0,04
Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah. Anti-Bribery Management System, Internal Control,

## Perencanaan
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber BB selaku bagian dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan  (FKAP)  yang  memiliki  tanggung  jawab  secara  penuh  terhadap  SMAP  Inspektorat Jenderal  Kementerian  A  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  pemantauan/evaluasi  dan peningkatan  berkelanjutan  mengatakan  bahwa  sudah  merencanakan  evaluasi  setiap  6  bulan. Untuk  rencana  peningkatan,  menurut  BB  dilakukan  dengan  adanya  tindakan  disipliner  untuk yang terbukti melakukan fraud berupa penyuapan, gratifikasi, dan korupsi. Sejalan dengan hasil kuesioner  perkelompok  responden,  yaitu  responden  yang  merupakan  bagian dari  FKAP,  tidak memberikan penilaian yang berbeda antara Condition dan Importance (Tabel 5).

## Tabel 4.
Klausul Perencanaan No Pertanyaan Condition Importance Gap 1 Perencanaan  kegiatan/aktivitas  telah  memberi kepastian yang wajar dapat mencapai sasaran SMAP 4,87 4,87 0,00 2 Itjen  telah  merencanakan  bagaimana  cara  mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan 4,93 4,93 0,00 3 Itjen  telah  merencanakan  bagaimana  evaluasi keefektifan dari tindakan mengatasi risiko penyuapan dan peluang untuk peningkatan 4,87 4,93 -0,07 4 Itjen telah menetapkan sasaran SMAP pada fungsi dan tingkat  yang  relevan  dan  sesuai  dengan  kriteria standar 4,80 4,87 -0,07
Average 4,87 4,90 Gap 0,03
Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Pertanyaan No. 4 yaitu Itjen telah menetapkan sasaran SMAP pada fungsi dan tingkat yang relevan dan sesuai dengan kriteria standar. Namun berdasarkan hasil analisis dokumen, ini telah dilakukan  oleh  Itjen  Kementerian  A.  Itjen  menetapkan  sasaran  dari  penerapan  SMAP  untuk mewujudkan  Itjen  Kementerian  A  yang  bersih  dan  berintegritas  sebagai  upaya  pencegahan korupsi. Itjen Kementerian A bertekad untuk mencapai Prinsip 4 No's yang termuat dalam Tata Kelola Anti Penyuapan, yaitu No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality . Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,87. Sehingga berada pada level receptive yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif  serta  sudah  ada  suatu  standar  atau  aturan  yang  dipatuhi.  Sedangkan  pada  penilaian seberapa penting kondisi harus dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,90 dimana berarti penerapan pada klausul Perencanaan dianggap penting untuk dicapai. Condition dan Importance pada  klausul  Perencanaan  memiliki  nilai gap sebesar  0,03.  Hal  ini  menunjukkan  Itjen  telah melakukan  penerapan  SMAP pada  klausul  Perencanaan  secara  baik  karena  memiliki gap yang rendah jika dibandingkan dengan klausul lainnya.

## Dukungan
Tabel 6 menujukkan bahwa gap terbesar yaitu pada pertanyaan No. 1, yaitu telah tersedia cukup SDM (personel) yang mempunyai waktu yang cukup terhadap tanggung jawab anti penyuapan yang relevan agar SMAP berfungsi efektif. Hal ini menunjukkan persepsi responden yang tidak setuju  bahwa  telah  tersedia  SDM  yang  memiliki  cukup  waktu.  Berdasarkan  hasil  wawancara, diketahui bahwa hambatan pada dukungan SDM karena pada penerapan SMAP berdasarkan ISO
37001:2016  ini  banyak  informasi  yang  harus  terdokumentasi  dan  sangat  administratif. Contohnya pada saat penugasan auditor Itjen, perlu adanya due diligence untuk menilai apakah ada conflict of interest antara auditor dan auditee .

## Tabel 5.
Klausul Dukungan No Pertanyaan Condition Importance Gap 1 Telah tersedia cukup SDM (personel) yang mempunyai waktu  yang  cukup  terhadap  tanggung  jawab  anti penyuapan yang relevan agar SMAP berfungsi efektif 3,73 4,40 -0,67 2 Telah  tersedia  sumber  daya  fisik,  misal  ruang  kantor, furnitur,  perangkat  keras  dan  lunak  komputer,  materi pelatihan, telefon, perlengkapan kantor 4,60 4,60 0,00 3 Telah tersedia anggaran untuk penerapan SMAP 4,60 4,87 -0,27 4 Itjen  telah  menentukan  kompetensi  yang  cukup  dan memastikan  orang  ini  kompeten  berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai 4,67 4,73 -0,07 5 Itjen  telah  memiliki  prosedur  yang  dapat  mengambil tindakan disipliner yang sesuai terhadap personel yang melanggar kebijakan anti penyuapan atau SMAP 4,87 4,87 0,00 6 Itjen telah memberikan kepedulian anti penyuapan yang cukup dana sesuai serta pelatihan untuk personel terkait risiko penyuapan, kebijakan anti penyuapan dan SMAP 4,80 4,80 0,00 7 Program  kepedulian  dan  pelatihan  telah  diperbarui secara  berkala  jika  diperlukan  untuk  mencerminkan informasi baru yang relevan 4,67 4,67 0,00 8 Itjen  telah  mengomunikasikan  SMAP  di  internal  dan eksternal 4,67 4,93 -0,27 9 Kebijakan anti penyuapan telah tersedia untuk seluruh personel organisasi dan rekan bisnis 4,73 4,93 -0,20 10 Itjen  telah  menetapkan  jenis  informasi  terdokumentasi yang digunakan dan sesuai standar SMAP 4,80 4,80 0,00 11 Informasi  terdokumentasi  telah  tersedia  dan  sesuai untuk digunakan, kapan dan dimana jika diperlukan 4,73 4,73 0,00 Average 4,62 4,76 Gap 0,13

## Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Due diligence dilaksanakan dengan didukung dokumen form due diligence yang harus memuat tujuan diligence yaitu sebelum personil ditugaskan atau sebelum personil dipindahkan/dipromosikan,  risiko  terkait  jabatan,  tindakan due  diligence berdasarkan  tingkat risiko, dan hasil due diligence apakah personil bisa ditugaskan atau dipindahkan/dipromosikan. Form due diligence Ini harus dilakukan termasuk setiap adanya auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit kepada satuan kerja/unit kerja ( auditee ). Lebih lanjut menurut AA (Sekretariat SMAP),  dokumen-dokumen  yang  harus  diisi  terlalu  banyak,  padahal  secara  teknis  sudah melakukan  sesuai  prosedur.    Sehingga  pada  dukungan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  AA mengatakan  masih  kekurangan  kuantitas  SDM  yang  terlibat  dalam  tim  implementasi  SMAP karena  saat  ini  tim  yang  ada  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  khususnya  untuk  pemenuhan kebutuhan administratifnya dikarenakan mengerjakan beban kerja lain.
Hal ini diperjelas dalam Renstra Itjen Kementerian A Tahun 2020-2025 bahwa kelemahan pada internal Itjen adalah kuantitas SDM yang masih terbatas. Berdasarkan hasil analisis beban
kerja  dan  adanya  reorganisasi  Kementerian  A,  Itjen  masih  mengalami  kekurangan  SDM,  baik untuk  jabatan  pelaksana,  jabatan  fungsional  auditor,  serta  jabatan  fungsional  lainnya.  Maka, dengan adanya tugas sebagai tim Implementasi SMAP, menambah beban kerja para personel di Itjen Kementerian A. Didukung dengan pernyataan narasumber BB, bahwa kekurangan SDM yang memiliki waktu yang cukup untuk penerapan SMAP ini akan mempengaruhi waktu penyelesaian persyaratan pada penerapan SMAP.  Pertanyaan No. 4 memiliki gap terbesar kedua pada klausul Dukungan,  yaitu  Itjen  telah  menentukan  kompetensi  yang  cukup  dan  memastikan  orang  ini kompeten  berdasarkan  pendidikan,  pelatihan,  atau  pengalaman  yang  memadai.  Namun, berdasarkan  hasil  wawancara,  diketahui  bahwa  para  personel  tim  Implementasi  SMAP  telah diberikan  pelatihan,  pembimbingan,  dan  benchmarking  dari  kementerian  lain.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa Itjen telah memastikan personel untuk SMAP yang kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai.
Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar klausul Dukungan berada pada nilai rata-rata  sebesar  4,62.  Sehingga  berada  pada  level receptive yaitu  kondisi  dimana  MAP  sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan penilaian  seberapa  penting  kondisi  tersebut  harus  dicapai  berada  pada  nilai  rata-rata  sebesar 4,76 dimana berarti penerapan pada klausul Dukungan dianggap penting untuk dicapai. Condition dan Importance pada klausul Dukungan memiliki nilai gap sebesar 0,13. Hal ini menunjukkan Itjen telah melakukan penerapan SMAP pada klausul Dukungan secara baik namun perlu peningkatan karena memiliki gap lebih tinggi dari klausul lainnya.

## Operasi
Berdasarkan Tabel  7, hasil penilaian klausul Operasi yang terdiri dari 15 jenis pertanyaan, 12 pertanyaan  tidak  memiliki gap penilaian.  Sedangkan  yang  memiliki gap penilaian  sebanyak  3 pertanyaan, antara lain pertanyaan No. 7, 13 dan 14.
Berdasarkan  analisis  dokumen,  ketiga  pertanyaan  tersebut  telah  diterapkan  oleh  Itjen. Dalam hal SMAP dianggap tidak cukup untuk mengendalikan penyuapan, Itjen telah melakukan tindakan terhadap rekan bisnis untuk mengakhiri, menghentikan atau menundanya Serta Itjen telah  memastikan  bahwa  semua  personel  peduli  tentang  prosedur  pelaporan,  mampu menggunakan, dan peduli akan hak dan perlindungan sesuai prosedur, dengan adanya prosedur pelaporan Whistle Blowing System (WBS).
Berdasarkan hasil penilaian klausul Operasi yang terdiri dari 15 jenis pertanyaan, secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,82. Sehingga berada pada  level receptive yaitu  kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan penilaian seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,84. Condition dan Importance pada klausul Operasi memiliki nilai gap sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan penerapan klausul Operasi sudah baik karena memiliki gap yang rendah dibandingkan dengan klausul yang kainnya (Tabel 7).
Tabel 6. Klausul Operasi No Pertanyaan Condition Importance Gap 1 Itjen  telah  menetapkan  kriteria  untuk  proses penerapan SMAP 4,73 4,73 0,00 2 Itjen  menerapkan  proses  pengendalian  sesuai dengan kriteria 4,67 4,67 0,00 3 Bila hasil penilaian risiko penyuapan di atas batas rendah,  telah  dilakukan  uji  kelayakan  sesuai standar SMAP 4,67 4,67 0,00 4 Itjen telah menerapkan pemisahan tugas, sehingga orang  yang  sama  tidak  dapat  memulai  dan menyetujui pembayaran 4,93 4,93 0,00 5 Itjen  telah  menerapkan  tingkat  berjenjang  sesuai kewenangan  untuk  persetujuan  pembayaran (sehingga transaksi yang lebih besar memerlukan persetujuan manajemen yang lebih senior) 4,93 4,93 0,00 6 Itjen telah menerapkan audit keuangan independen dan perubahannya secara berkala 4,93 4,93 0,00 7 Pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  telah sesuai ketentuan 4,67 4,73 -0,07 8 Pelaksanaan operasional  telah sesuai ketentuan 4,93 4,93 0,00 9 Pelaksanaan  kegiatan  berhubungan  dengan  SDM telah sesuai ketentuan 4,73 4,73 0,00 10 Pelaksanaan  kegiatan  berhubungan  dengan hukum dan regulasi telah sesuai ketentuan 4,93 4,93 0,00 11 Untuk  rekan  bisnis  yang  menimbulkan  risiko penyuapan  di  atas  batas  rendah,  Itjen  telah melaksanakan prosedur yang mensyaratkan rekan bisnis  berkomitmen  untuk  mencegah  penyuapan atau  mengakhiri  hubungan  dengan  rekan  bisnis tersebut 4,93 4,93 0,00 12 Itjen telah menerapkan prosedur untuk mencegah tawaran,  penyediaan  atau  penerimaan  hadiah, kemurahan  hati,  sumbangan  dan  keuntungan serupa,  dimana  tawaran,  penyediaan  atau penerimaan  adalah  atau  layak  dapat  dianggap sebagai penyuapan 4,73 4,73 0,00 13 Dalam  hal  SMAP  dianggap  tidak  cukup  untuk mengendalikan penyuapan, Itjen telah melakukan tindakan terhadap rekan bisnis untuk mengakhiri, menghentikan atau menundanya 4,80 4,93 -0,13 14 Itjen  telah  memastikan  bahwa  semua  personel peduli  tentang  prosedur  pelaporan,  mampu menggunakan,  dan  peduli  akan  hak  dan perlindungan sesuai prosedur 4,80 4,93 -0,13 15 Itjen  telah  memiliki  sistem  WBS  dan  memiliki prosedur pelaporan tanpa nama ke sistem WBS 4,93 4,93 0,00 Average 4,82 4,84 Gap 0,02 Sumber: Data diolah peneliti (2022)

## Evaluasi Kinerja
Berdasarkan  hasil  penilaian  klausul  Evaluasi  Kinerja, gap terbesar  berada  pada  penilaian pertanyaan  No.  1  sebesar  0,33.  Pertanyaan  No.  1  yaitu  Itjen  telah  mengevaluasi  kinerja  anti
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah. Anti-Bribery Management System, Internal Control,
penyuapan  dan  keefektifan  serta  efisiensi  dari  SMAP.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan narasumber BB selaku bagian dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) mengatakan bahwa sudah merencanakan evaluasi setiap 6 bulan. Pada pelaksanaanya, dilakukan rapat rutin setiap bulan oleh FKAP untuk mengevaluasi penerapan SMAP. Namun karena responden penelitian ini tidak hanya dari FKAP, juga ada audit internal SMAP dan sekretariat SMAP, responden lain selain FKAP memiliki informasi yang kurang mengenai evaluasi penerapan yang telah dilakukan FKAP untuk  penerapan  SMAP  ini.  Didukung  dengan  hasil  kuesioner  perkelompok  responden,  yaitu responden yang berasal dari FKAP tidak memberikan penilaian yang berbeda antara Condition dan Importance dari pertanyaan nomor 1 yang terkait dengan evaluasi oleh FKAP. Selanjutnya pertanyaan No.2 juga memiliki gap penilaian, yaitu pertanyaan yang berbunyi bahwa  Itjen  telah  menetapkan  rencana  pelaksanaan  tinjauan  manajemen  untuk  memastikan keberlanjutan,  kesesuaian,  kecukupan  dan  keefektifan  SMAP. Gap ini  terjadi  karena  dapat diketahui  dari  hasil  wawancara,  bahwa  untuk  tinjauan  pelaporan  hasil  evaluasi  dari  FKAP  ke manajemen puncak/pimpinan, menurut narasumber BB hanya bisa diselipkan di agenda rapat, mengingat  waktu  pimpinan  yang  terbatas.  Kemudian  BB  menyatakan  perlu  ditingkatkan  lagi komitmen dari pimpinan untuk keberlangsungan penerapan SMAP ini.
Secara  keseluruhan  pada  klausul  Evaluasi  Kinerja  yang  terdiri  dari  3  jenis  pertanyaan, penilaian kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,44. Sehingga berada pada  level receptive yaitu  kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif serta sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi. Sedangkan seberapa penting kondisi tersebut dicapai berada pada nilai rata-rata sebesar 4,68. Condition dan Importance pada klausul Evaluasi memiliki nilai gap sebesar 0,24. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan dari penerapan klausul  Evaluasi  karena  memiliki gap yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  klausul  lainnya. Peningkatan yang dapat dilakukan yaitu evaluasi penerapan SMAP yang berkelanjutan oleh FKAP dan laporan hasil evaluasi yang teratur dan terencana kepada manajemen puncak (Tabel 8).

## Tabel 7.

## Klausul Evaluasi Kinerja
No Peningkatan Condition Importance Gap 1 Itjen  telah  mengevaluasi  kinerja  anti  penyuapan  dan keefektifan serta efisiensi dari SMAP 4,40 4,73 -0,33 2 Itjen telah menetapkan rencana pelaksanaan tinjauan manajemen  untuk  memastikan  keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP 4,53 4,67 -0,13 3 FKAP  telah  menilai  secara  berkelanjutan  apakah SMAP  cukup  secara  efektif  mengelola  risiko penyuapan dan telah diterapkan secara efektif 4,40 4,67 -0,27 Average 4,44 4,69 Gap 0,24

## Sumber: Data diolah peneliti (2022)

## Peningkatan
Berdasarkan  penilaian  kuesioner,  kedua  pertanyaan  memiliki gap antara  penilaian  kondisi penerapan  dan  penilaian  seberapa  penting  kondisi  tersebut  dicapai.  Pertanyaan  dengan gap terbesar yaitu No. 2 yang berbunyi Itjen telah secara terus menerus meningkatkan kesesuaian, kecukupan  dan  keefektifan  SMAP.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  Itjen  telah  melakukan peningkatan dengan adanya penindakan disipliner, mengingatkan pada setiap surat tugas yang
bertuliskan  “Jangan  menerima  suap  dan  gratifikasi”,  serta  adanya  e-learning  pemahaman gratifikasi  dari  KPK  untuk  pegawai  Itjen.  Namun  dalam  klausul  peningkatan  pada implementasinya ini harus terus dilakukan, tidak boleh putus agar SMAP dapat terus berjalan dengan efektif (Tabel 9).
Berdasarkan hasil kuesioner penilaian klausul peningkatan, responden yang memberikan penilaian berbeda antara Condition dan Importance adalah dari Audit Internal SMAP. Hal ini dapat disebabkan  karena  Audit  Internal  yang  bertugas  menginformasikan  dan  menjelaskan  kepada auditee  atas  temuan/saran  yang  ditemukan  saat  audit,  meminta  untuk  dilakukan  tindakan perbaikan  guna  penyempurnaan  dokumen  dan/atau  penerapan  Sistem  Manajemen  Anti Penyuapan.

## Tabel 8.
Klausul Peningkatan No Pertanyaan Condition Importance Gap 1 Ketika  ketidaksesuaian  telah  terjadi,  Itjen  telah melakukan tindakan pengendalaian dan koreksi 4,67 4,73 -0,07 2 Itjen  telah  secara  terus  menerus  meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan SMAP 4,73 4,87 -0,13 Average 4,70 4,80 Gap 0,10
Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Secara keseluruhan kondisi penerapan sesuai standar berada pada nilai rata-rata sebesar 4,70. Sehingga berada pada level receptive yaitu kondisi dimana MAP sudah berjalan efisien dan efektif  serta  sudah  ada  suatu  standar  atau  aturan  yang  dipatuhi.  Sedangkan  seberapa  penting kondisi  tersebut  dicapai  berada  pada  nilai  rata-rata  sebesar  4,80  dimana  berarti  kondisi  ini dianggap  penting  untuk  dicapai. Condition dan Importance pada  klausul  Peningkatan  memiliki nilai gap sebesar 0,1. Hal ini menunjukkan perlu ada peningkatan penerapan SMAP pada klausul Peningkatan karena memiliki nilai gap yang lebih tinggi dari klausul lain yaitu klausul Operasi, Perencanaan, Kepemimpinan, dan Konteks Organisasi.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: pertama, tidak dilakukan pilot survey atau survei  uji  coba  untuk  mendapatkan  masukan  terkait  makna  kalimat  pada  kuesioner  apakah mengandung makna bias atau sulit untuk dimengerti. Terdapat item pertanyaan pada kuesioner yang  tidak  valid  dalam  analisis  penelitian.  Hal  ini  karena  pertanyaan  tersebut  merupakan persyaratan  pada  SNI  ISO  37001:2016.  Sehingga  jika  item  pertanyaan  dikeluarkan  akan menyebabkan tidak representatifnya persyaratan pada pertanyaan kuesioner. Kedua, responden penelitian  hanya  Tim  Implementasi  SMAP,  tidak  ada  pihak  lain  sehingga  hasil  kuesioner  dan wawancara  dapat  menjadi  bias  karena  pertanyaan  evaluasi  ditanyakan  pada  pihak  yang mengimplementasi SMAP bukan dari pihak pengguna seperti rekan bisnis, maupun pegawai lain selain Tim Implementasi SMAP.
Kemudian, response rate responden kuesioner sebesar 44% dan response rate narasumber wawancara sebesar 13% yang terdiri dari Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Sekretariat, dan  Audit  Internal  SMAP.  Tidak  ada  persepsi  atau  jawaban  dari  level  manajemen  puncak. Informasi  dari  manajemen  puncak  sangat  mempengaruhi  hasil  evaluasi  terutama  pada  bagian tinjauan  manajemen  pada  klausul  Evaluasi  Kinerja  dan  tindakan  perbaikan  pada  klausul
Zhazha Mia Adelina, Siti Nuryanah. Anti-Bribery Management System, Internal Control,
Peningkatan. Keempat, periode pengambilan data survei terlalu pendek, yaitu selama 5 hari. Di samping itu pegawai Itjen yang merupakan auditor pada Bulan Desember memiliki beban kerja yang tinggi. Hal ini menyebabkan tidak bisa optimal mendapatkan hasil kuesioner dari seluruh responden yang diajukan.

## SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen pada Kementerian  A. Berdasarkan  hasil  analisis  dokumen,  Itjen  Kementerian  A  telah  menerapkan SMAP sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh SNI ISO 37001:2016. Informasi terdokumentasi yang  dipersyaratkan  sebagian  besar  telah  tersedia  pada  pedoman  SMAP  Itjen,  yaitu  dari  36 informasi  terdokumentasi,  28  tersedia  dan  8  tidak  tersedia  karena  merupakan  bukti implementasi  yang  tidak  tertuang  dalam  pedoman  SMAP.  Berdasarkan  hasil  kuesioner  dan wawancara,  perlu  ada  aspek  atau  klausul  yang  ditingkatkan  penerapannya.  Antara  lain  pada klausul  Evaluasi  Kinerja,  Dukungan,  dan  Peningkatan.  Hal  ini  disebabkan  ketiga  klausul  yang memiliki  nilai gap antara  penilaian  kondisi  penerapan  sesuai  standar  dan  penilaian  seberapa penting kondisi tersebut dicapai yang lebih tinggi dibanding klausul lainnya.

## Referensi
ACFE. (2024). Fraud 101: What Is Fraud? It’s both simpler and more complicated than you think. https://doi.org/https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K., Husodo, A. T., Sunaryanto, A., & Watch, I. C. (2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021
https://doi.org/https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren
%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2022). Research  Design Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches (6th ed.). SAGE Publications, Inc. Ellet,  W.  (2018). The  case  study  handbook, revised edition:  A  student's  guide .  Harvard  Business Press.
Fasa,  A.  W.  H.,  &  Sani,  S.  Y.  (2020).  Sistem  Manajemen  Anti-Penyuapan  ISO  37001:  2016  dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 187-208.
Hermawan,  H.,  &  Prasetyo,  A.  H.  (2022).  Rancangan  Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  (ISO 37001: 2016) Berbasis Manajemen Risiko. Jurnalku , 2 (1), 1-15. ICW.  (2022). Laporan  Akhir  Tahun  ICW  2021:  Perbaikan  Tata  Kelola  yang  Semu https://doi.org/https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2021 KPK. (2023). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi
https://doi.org/https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal- pengertian-korupsi-dan-antikorupsi
Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi dalam Implementasi Standar ISO 37001 (Studi Kasus di UD. X dan Dinas Y). Jurnal Standardisasi , 20 (2), 159-169.
Neuman,  W.  L.  (2021).  Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches.
Pearson. In: England.
Rao, M. (2012). Knowledge management tools and techniques . Routledge. Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001: 2016 Dan Reformasi  Birokrasi  (Studi  Kasus  Pada  Pusat  Pelatihan  Dan  Pengembangan  Dan  Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). Jurnal Standardisasi , 23 (1), 13-22. Transparency International. (2021). Corruption perception index . Corruption Perceptions Index.

## DECLARATIONS
Funding
The authors received no financial support for the research and publication of this article.

## Conflicts of interest/ Competing interests :
The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.
Data, Materials and/or Code Availability:
Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

## How to cite this Article
Adelina, Z., & Nuryanah, S. (2024). Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Inspektorat  Jenderal  Kementerian  A. AKURASI:  Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan , 6 (1),  55-70. https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i1.1268