## Optimalisasi program dan kegiatan Corporate Social Responsibility di Kota Bontang

## Program optimization and Corporate Social Responsibility activities in Bontang City
Septi Ariadi
Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga E-mail: septi.ariadi@fisip.unair.ac.id

## Abstrak
Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki peran yang strategis, bukan saja untuk  menambah  daya dan cakupan upaya penanganan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), tetapi juga untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui dukungan program alternatif yang lebih kontekstual sesuai prakarsa atau inisiatif masyarakat miskin itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang, tetapi sekaligus juga merumuskan kebijakan dan program CSR yang benar-benar kontekstual dan efektif. Metode yang dilakukan adalah melakukan review terhadap berbagai kajian dan penelitian kondisi BUMN dan CSR, mengumpulkan dan  melakukan analisis terhadap data terbaru tentang pelaksanaan program CSR di Kota Bontang, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari para warga masyarakat  dan  melakukan  indept  interview.  Hasil  dari  penelitian  ini  berupa  gagasan  dan  Strategi Optimalisasi  Program  CSR  yang  akan  di  lakukan  di  Kota  Bontang  guna  untuk  upaya  penanggulangan kemiskinan. Kedepan, untuk mencegah agak tidak lagi terperosok pada kekeliruan yang serupa, dan upaya pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kota  Bontang  melalui  Program  CSR  benar-benar  dapat  berjalan efektif,  maka  yang  dibutuhkan  bukan  sekadar  kesediaan  untuk  melakukan  introspeksi,  tetapi  juga revitalisasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar kontekstual dan berpihak kepada lapisan  yang  paling  miskin    khususnya  para  pelaku  ekonomi  kerakyatan.  Kemudian  ada  stategi  dan rekomendasi program CSR prioritas yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan  kemiskinan di Kota Bontang.
Kata kunci : pemberdayaan; alternatif; gagasan; strategi; miskin

## Abstract
CSR  has  a  strategic  role,  not  only  to  increase  the  power  and  scope  of  efforts  to  overcome  poverty  and empower  MSMEs  (MSMEs),  but  also  to  accelerate the  process  of  community  empowerment  through  the support  of  more  contextual  alternative  programs  according  to  the  initiatives  or  initiatives  of  the  poor themselves.  This  study  aims  to  map  the  company's  potential  in  an  effort  to  improve  the  welfare  of  the community in the City of Bontang, but at the same time also formulate CSR policies and programs that are truly contextual and effective. The method used is to review various studies and research on BUMN and CSR conditions, collect and analyze the latest data on the implementation of CSR programs in the City of Bontang, collect and analyze primary data collected directly from the community members and conduct in- depth interviews. The results of this study are ideas and strategies for optimizing CSR programs that will be carried out in the city of Bontang in order to reduce poverty. In the future, to prevent a bit from falling into  similar  mistakes,  and  efforts  to  empower  poor  communities  in  the  City  of  Bontang  through  CSR programs can really run effectively, then what is needed is not just a willingness to do introspection, but also revitalization of empowerment programs for poor people who are truly contextual and side with the poorest  people,  especially  the  people  of  the  people's  economy.  Then  there  are  strategies  and recommendations of priority CSR programs that must be done as an effort to reduce poverty in the city of Bontang.
Keywords : empowerment; alternatives; ideas; strategi; poor.

## Pendahuluan
Bagi  Kota  Bontang,  salah  satu  sumber  dana  alternatif  dan  potensial  untuk  mempercepat  upaya penanggulangan  kemiskinan,  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mendorong pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan adalah Program CSR (Corporate Social Responsibility). Di tengah  keterbatasan  sumber  dana  pembangunan  dari  APBD  dan  APBN,  keberadaan  dan  kehadiran  CSR memiliki  peran  yang  strategis,  bukan  saja  untuk  menambah  daya  dan  cakupan  upaya  penanganan kemiskinan  dan pemberdayaan  UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), tetapi juga untuk  mempercepat proses  pemberdayaan  masyarakat  melalui  dukungan  program  alternatif  yang  lebih  kontekstual  sesuai prakarsa atau inisiatif masyarakat miskin itu sendiri.
Perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  kepada  para  pemangku  kepentingan  agar  dapat  meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, mulai dari dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan konsep lama sejak tahun 1953 dalam buku yang berjudul Social Responsibilities of Businessman karya Howard Bowen yang dikenal sebagai bapak CSR (Wibisono, 2007). Kemudian, ada beberapa konsep kemajuan perusahaan yaitu The Triple Bottom Line atau dikenal dengan  3P’s  Concept:  Profit,  People,  dan  Planet.  Hal  ini  berarti  perusahaan  harus  memperhatikan keuntungan (profit), tidak mengeksploitasi sumber daya, tetapi harus memperhatikan lingkungan (planet) dan juga kesejahteraan masyarakat (people) (Elkington, 1997).
Tidak hanya itu, perusahaan juga harus mempehatikan dalam pembuatan anggaran dana. Anggaran dana merupakan tanggung jawab setiap perusahaan, anggaran dana di buat sebagai bentuk formal dan tersusun secara sistematis dalam fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan (Sunyoto, 2012). Pengalokasian dana harus sesuai dengan kriteria yang disyaratkan agar meminimalkan kebocoran anggaran untuk sistem CSR  sehingga  tidak  terjadi  penganggaran  dana  yang  berlebihan.  Penurunan  dana  yang  berlebih  akan mengakibatkan penurunan Peranan CSR. Kemudian, untuk mewujudkan good corporate governance, good corporate  citizenship  dan  good  business  ethics  perusahaan  tidak  cukup  hanya  memikirkan  kepentingan stakeholder, tetapi juga mempunyai orientasi untuk  memenuhi kepentingan seluruh stakeholders (Amba- Rao, 1993; Anderson, Jr., 1989; Kim, 2000; dan Raynard & Forstater, 2002).
CSR  pada  dasarnya  adalah  bentuk  kepedulian  perusahaan  yang  menyisihkan  sebagian  keuntungannya (profit)  bagi  kepentingan  pembangunan  manusia  (people)  dan  lingkungan  (planet)  secara  berkelanjutan berdasarkan  prosedur  (procedure)  yang  tepat  dan  profesional  (Suharto,  2007).  CSR  digagas  dan dikembangkan  berbagai  perusahaan  bukan  sekadar  untuk  meningkatkan  keuntungan  perusahaan  secara finansial,  melainkan  juga  sebagai  media  untuk  mengembangkan  pembangunan  sosial-ekonomi  kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.
Menurut  ISO  26000,  CSR  adalah  tanggung  jawab  sebuah  organisasi  terhadap  dampak-dampak  dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk  perilaku  transparan  dan  etis  yang  sejalan  dengan  pembangunan  berkelanjutan  dan  kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan  norma-norma  perilaku  internasional;  serta  terintegrasi  dengan  organisasi  secara  menyeluruh.  Dalam pelaksanaannnya  di  lapangan,  CSR biasanya  mencakup  tujuh  komponen  utama,  yaitu:  the  environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues (Sukada & Jalal, 2008).
Bagi sebagian pihak, CSR mungkin saja dipersepsi sebagai tambahan biaya bagi perusahaan dan karena itu membebani.  Tetapi,  bagi  perusahaan  yang  lain,  mereka  umumnya  menyadari  bahwa  yang  namanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang
saham  atau  shareholder),  tetapi  juga  kewajiban-kewajiban  sosial  terhadap  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan  (stakeholders)  yang  jangkauannya  melebihi  kewajiban-kewajiban  ekonomi  dan  legal. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR, antara lain adalah tatalaksana perusahaan (corporate governance) yang  sekarang  sedang  marak  di  Indonesia,  kesadaran  perusahaan  akan  lingkungan,  kondisi  tempat  kerja dan  standar  bagi  karyawan,  hubungan  perusahan-masyarakat,  dan  investasi  sosial  perusahaan  (corporate philantrophy).
Di Indonesia, tak terkecuali di Kota Bontang, istilah CSR sendiri harus diakui masih termasuk relatif baru, namun  semakin  populer  digunakan  sejak  tahun  1990-an.  Beberapa  perusahaan  di  berbagai  negara sebenarnya  telah  lama  melakukan  CSA  (Corporate  Social  Activity)  atau  “aktivitas  sosial  perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksi dan berbagai kegiatan yang dikembangkan perusahaan dalam aktivitas sosialnya relatif mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta  dan  kepedulian  perusahaan  terhadap  aspek  sosial  dan  lingkungan.  Sejak  tahun  2003  Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.
Dalam berbagai kasus, CSR biasanya dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan di bawah divisi human resource development atau public relations. CSR bisa pula dilakukan oleh yayasan yang dibentuk terpisah dari  organisasi  induk  perusahaan  namun  tetap  harus  bertanggung  jawab  ke  CEO  atau  ke  dewan  direksi. Pada awal kehadirannya, CSR umumnya lebih bertujuan dan menjadi bagian dari kepentingan kehumasan untuk membangun nama baik atau citra perusahaan.
Sebagian  besar  perusahaan  di  Indonesia  menjalankan  CSR  melalui  kerjasama  dengan  mitra  lain,  seperti LSM,  perguruan  tinggi  atau  lembaga  konsultan.  Beberapa  perusahaan  ada  pula  yang  bergabung  dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan  kegiatan  serupa  CSR,  meskipun  tim  dan  programnya  tidak  secara  jelas  berbendera  CSR (Suharto, 2007).
Pada  awal  perkembangannya,  bentuk  CSR  yang  paling  umum  dan  populer  dilakukan  perusahaan- perusahaan  besar  adalah  pemberian  bantuan  bagi  organisasi-organisasi  lokal  dan  masyarakat  miskin  di negara-negara berkembang. Pendekatan CSR yang berdasarkan motivasi karitatif dan kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya sekadar do good  dan  to  look  good,  berbuat  baik  agar  terlihat  baik. Perusahaan  yang  melakukannya  termasuk  dalam kategori  “perusahaan  impresif”,  yang  lebih  mementingkan  “tebar  pesona”  (promosi)  ketimbang  “tebar karya”  (pemberdayaan)  (Suharto,  2008).  Pelaksanaan  Program  CSR  yang  lebih  banyak  bersifat  karitatif seperti  ini,  alih-alih  memberdayakan  masyarakat,  CSR  yang  dikembangkan  dalam  kenyataan  malah berubah menjadi candu (menimbulkan ketergantungan pada masyarakat), sandera (menjadi alat masyarakat memeras perusahaan) dan racun (merusak perusahaan dan masyarakat) (Suharto, 2008).
Dalam lima-sepuluh tahun terakhir, Program CSR yang sekadar tebar pesona dan sifatnya karitatif, dalam banyak  kasus  mulai  kehilangan  peminat  dan  pesonanya,  serta  makin  banyak  perusahaan  yang  kurang menyukai pendekatan karitatif semacam itu, karena dinilai tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal. Bahkan, dalam beberapa kasus, program CSR yang sifatnya karitatif ditengara hanya  melahirkan  ketergantungan,  dan  dalam  jangka  panjang  justru  bersifat  kontra-produktif.  Dalam perkembangannya  kemudian,  pelaksanaan  CSR  yang  dilakukan  berbagai  perusahaan  lebih  banyak mengdopsi pendekatan community development karena dinilai lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable  development.  Prinsip-prinsip  good  corporate  governance,  seperti  fairness,  transparency, accountability, dan responsibility kemudian menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR.
Di Indonesia, sejumlah perusahaan besar, seperti Holcim Indonesia Ltd, PT Unilever, Nestle, Sampoerna, Freeport, Pertamina  serta  perusahaan  lainnya  seperti  PT  Badak, PT Pupuk  Kaltim  di  Kota  Bontang,  dan
lain-lain  telah  cukup  lama  terlibat  dalam  menjalankan  CSR.  Kegiatan  CSR  yang  dilakukan  berbagai perusahaan, saat ini kita tahu telah berkembang sedemikian rupa, dan makin beragam, disesuaikan dengan kebutuhan  masyarakat  setempat  berdasarkan  needs  assessment.  Mulai  dari  pembangunan  fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, social forestry, penakaran kupu-kupu, pemberian  beasiswa,  penyuluhan  HIV/AIDS,  penguatan  kearifan  lokal,  pengembangan  skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar do good dan to look  good,  melainkan  pula  to  make  good,  menciptakan  kebaikan  atau  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat (Suharto, 2008).
Apakah  dengan  melaksanaan  program  CSR,  lantas  selalu  ada  jaminan  nama  baik  dan  keuntungan  bagi perusahaan? Untuk  menjawab hal ini tentu bukan hal yang  mudah. Dari hasil kajian yang dilakukan tiga lembaga internasional independen, Environics International (Kanada), Conference Board (AS), dan Prince of Wales Business Leader Forum (Inggris) yang melakukan survey tentang hubungan antara CSR dan citra perusahaan menemukan bahwa CSR ibaratnya adalah investasi keuntungan bagi perusahaan. Survey yang dilakukan terhadap 25 ribu konsumen  di 23 negara yang  dituangkan  dalam The Millenium Poll on CSR pada tahun 1999 ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis,  praktik  sehat  terhadap  karyawan,  dampak  terhadap  lingkungan,  merupakan  unsur  utama  mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan. Sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan,  ukuran  perusahaan,  strategi  perusahaan  atau  manajemen,  hanya  dipilih  oleh  30%  responden. Sebanyak 40% responden bahkan mengancam akan “menghukum” perusahaan yang tidak melakukan CSR. Separo  responden  berjanji  tidak  akan  mau  membeli  produk  perusahaan  yang  mengabaikan  CSR.  Lebih jauh, mereka akan merekomendasikan hal ini kepada konsumen lain (lihat: Bisnis dan CSR, 2007: 88-90).
Di Indonesia, data riset dari majalah SWA terhadap 45 perusahaan menunjukkan bahwa CSR bermanfaat dalam memelihara dan meningkatkan citra perusahaan (37,38 persen), hubungan baik dengan  masyarakat (16,82 persen), dan mendukung operasional perusahaan (10,28 persen).  Di Indonesia, studi yang dilakukan PIRAC (2001) melaporkan bahwa dana program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang terkumpul paling-tidak  mencapai  lebih  dari  115  milyar  rupiah  atau  sekitar  11,5  juta  dollar  AS  dari  180  perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang direkam media massa. Ditambah berbagai kegiatan sosial lain  yang  tidak  terdata  secara  resmi,  besar  kemungkinan  dana  yang  telah  disalurkan  perusahaan  untuk aktivitas sosial mereka jauh lebih besar lagi.
Berdasarkan  pengamatan  terhadap  praktik  CSR  selama  ini,  diakui  atau  tidak,  ternyata  tidak  semua perusahaan mampu menjalankan CSR sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang  terjebak  oleh  bias-bias  CSR  berikut  ini  (Suharto,  2005;  Suharto,  2008).  Pertama,  kecenderungan perusahaan  untuk  melakukan  kamuflase.  CSR  yang  dilakukan  perusahaan  tidak  didasari  oleh  komitmen genuine,  melainkan  hanya  untuk  menutupi  praktik  bisnis  yang  memunculkan  “ethical  questions”.  Bagi perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan dari Community Development, melainkan ”Celana Dalam” yang berfungsi  menutupi ”aurat” perusahaan. McDonald’s Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia  dan  Afrika  pernah  tersandung  kasus  yang  berkaitan  dengan  ”unnecessary  cruelty  to  animals”  dan mempekerjakan anak di bawah umur.
Kedua, bersifat generik. Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan template atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang impulsif dan pelit biasanya malas  melakukan  inovasi  dan  cenderung  melakukan  “copy-paste”  (kadang  dengan  sedikit  modifikasi) terhadap  model  CSR  yang  dianggap  mudah  dan  menguntungkan  perusahaan.  Ketiga,  bersifat  directive. Kebijakan  dan  program  CSR  dirumuskan  secara top  down  dan  hanya  berdasarkan  misi  dan  kepentingan perusahaan (shareholders) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip stakeholders engagement yang benar.
Keempat,  sekadar  menjadi  Lip  Service.  Artinya, Program  CSR  yang  dilaksanakan  tidak  menjadi  bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak didahului oleh needs assessment dan hanya diberikan berdasarkan belas-kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British American  Tobacco  (BAT),  misalnya,  pernah  menjadi  sasaran  kritik  sebagai  hanya  “lip  service”  belaka. Kelima,  hanya  merupakan  program  Kiss  and  Run.  Artinya,  program  CSR  bersifat  ad-hoc  dan  tidak berkelanjutan.  Masyarakat  diberi  “ciuman”  berupa  barang,  pelayanan  atau  pelatihan,  lantas  ditinggalkan begitu  saja.  Program  yang  dikembangkan  umumnya  bersifat  myopic,  berjangka  pendek  dan  tidak memerhatikan  makna  pemberdayaan  dan  investasi  sosial.  CSR  sekadar  “menanam  jagung”,  bukan ”menanam jati”.
Studi  yang  dilakukan  LPPM  Universitas  Airlangga  (2008)  menemukan,  bahwa  dalam  berbagai  kasus pelaksanaan CSR yang dikembangkan perusahaan besar dan BUMN ternyata masih memiliki kekurangan. Program-program  CSR  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  banyak  yang  hanya  memiliki  pengaruh  jangka pendek  dengan  skala  yang  terbatas.  Program-program  CSR  yang  dilaksanakan  seringkali  kurang menyentuh  akar  permasalahan  komunitas  yang  sesungguhnya.  Seringkali  pihak  perusahaan  masih menganggap  dirinya  sebagai  pihak  yang  paling  memahami  kebutuhan  komunitas,  sementara  komunitas dianggap  sebagai  kelompok  pinggiran  yang  menderita,  sehingga  membutuhkan  bantuan  perusahaan.  Di samping itu, aktivitas CSR dianggap hanya semata-mata dilakukan demi terciptanya reputasi perusahaan yang  positif,  bukan  demi  perbaikan  kualitas  hidup  komunitas  dalam  jangka  panjang.  Studi  ini  berupaya untuk  mendukung  Pemerintah  Kota  Bontang  dalam  mempersiapkan  fondasi  bagi  pelaksanaan  program CSR yang benar-benar partisipatif dan efektif.

## Metode Penelitian
Kegiatan  ini  pada  dasarnya  tidak  hanya  bertujuan  untuk  memetakan  potensi  perusahaan  dalam  upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang, tetapi sekaligus juga merumuskan kebijakan dan program  CSR  yang  benar-benar  kontekstual  dan  efektif.  Agar  bisa  diperoleh  hasil  yang  benar-benar maksimal,  secara rinci,  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  kegiatan  ini  adalah:  pertama,  melakukan review  terhadap  berbagai  kajian  dan  penelitian  tentang  kondisi  dan  perkembangan  BUMN  dan  kegiatan CSR yang biasa dikembangkan dunia industri. Review ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang  peran  perusahaan  dan  BUMN  dan  perkembangan  kegiatan  CSR  yang  bermanfaat  dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kedua, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data terbaru tentang pelaksanaan program CSR di Kota Bontang. Dalam kegiatan ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melacak data dari SKPD terkait, perusahaan, dan Badan Pusat Statistik Kota Bontang. Ketiga, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari para warga masyarakat yang menjadi target sasaran program CSR di Kota Bontang. Data primer digali dari masyarakat atau tepatnya keluarga-keluarga miskin yang  selama  ini  menjadi  kelompok  sasaran  Program  CSR  di  berbagai  kecamatan.  Jumlah  keluarga  yang menjadi responden, ditetapkan sebanyak 600 keluarga. Lokasi penelitian ditetapkan di 3 kecamatan di Kota Bontang.  Di  masing-masing  kecamatan  jumlah  keluarga  yang  diteliti  ditetapkan  sebanyak  200  keluarga. Keempat,  dari  600  keluarga  yang  diteliti,  dalam  studi  ini  kemudian  dipilih  60  keluarga  yang  dicoba diwawancarai  secara  mendalam  (indepth  interview),  terutama  menyangkut  pola  pemanfaatan  dan  akses mereka terhadap program CSR (rincian responden sebagaimana tertera pada Tabel 1.
Tabel 1. Lokasi dan Jumlah Responden Kecamatan Keluarahan Jumlah Bontang Selatan Bontang Lestari 65 Satimpo 40 Berbas Pantai 40 Berbas Tengah 40 Tanjung Laut 40 Tanjung Laut Indah 15 Bontang Utara Bontang Kuala 40 Bontang Baru 40 Api-Api 40 Gunung Elai 40 Loktuan 40 Guntung 40 Bontang Barat Kanaan 40 Gunung Telihan 40 Belimbing 40 Jumlah 600 Sumber: Data Primer
Seluruh  data  yang  berhasil  dikumpulkan,  telah  diolah  dan  dipadukan  antara  data  kuantitatif  dan  data kualitatif yang  diperoleh  dari hasil  in-depth interview. Di  hasil akhir laporan, selain  dirumuskan strategi untuk  pengembangan  Program  CSR,  juga  diketengahkan  rencana  aksi  yang  dapat  menjadi  acuan  bagi perusahaan dan BUMN dalam merumuskan arah pengelolaan dan pelaksanaan Program CSR yang benar- benar kontekstual dan efektif di tahun-tahun mendatang.

## Hasil dan Pembahasan

## Masalah kemiskinan di Kota Bontang
Menurut BPS, ada tiga ukuran dalam melihat kemiskinan di Kota Bontang. Pertama, Head Count Indeks (P0)  yang  biasa  disebut  sebagai  indeks  kemiskinan.  Indeks  ini  menggambarkan  persentase  dari  populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita di bawah garis kemiskinan. Kedua, Poverty Gap Index (P1) atau biasa disebut juga indeks kedalaman kemiskinan. Indeks ini merupakan ukuran rata-rata  kesenjangan  pengeluaran/  pendapatan  masing-masing  penduduk  miskin  terhadap  garis kemiskinan. Ketiga, Distributionally Sensitive Index (P2) atau biasa disebut indeks keparahan kemiskinan. Indeks ini dapat memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan, sebagaimana tertera pada Tabel 2.

## Tabel 2.
Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin dan Indeks Di Kota Bontang Tahun 2006-2014
Tahun Garis Kemiskinan (Ribu Rp/Bln) Penduduk Indeks Kedalaman (P1) Indeks Keparahan (P2) Jiwa % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 194.687 215.107 240.748 285.402 313.718 347.312 383.200 422.951 465.740 9.854 9.803 9.540 9.034 9.402 8.122 8.114 8.153 8.104 7,86 7,87 7,26 6,66 6,67 5,47 5,34 5,23 5,08 2,14 0,52 2,71 1,05 0,88 0,56 0,69 0,79 0,88 0,73 0,25 0,42 0,37 0,20 0,20 0,12 0,19 0,17

## Sumber: Statistik Saku Kota Bontang Tahun 2015
Berdasarkan catatan BPS, dalam kurun waktu 2006 hingga 2014 jumlah penduduk miskin di Kota Bontang terus  mengalami  penurunan.  Dalam  tabel  III.3  menunjukkan  angka  penduduk  miskin  pada  tahun  2006 mencapai 9.854 jiwa atau 7,86% dengan garis kemiskinan di bawah Rp194.687 per bulan dan pada tahun 2014 menjadi 8.104 jiwa atau 5,08% dengan garis kemiskinan di bawah Rp.465.740 per bulan. Demikian dengan  indeks  kedalaman  dan  keparahan  yang  juga  mengalami  penurunan.  Dengan  diketahui  adanya penurunan  angka  kemiskinan  di  Kota  Bontang  hal  ini  merupakan  indikator  positif  keberhasilan  Kota Bontang dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam melihat indikator kemiskinan, BAPPENAS telah menentukan tujuh indikator utama yaitu: Pertama, kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak. Kedua, terbetasnya kepemilikan tanah dan alat-alat  produktif.  Ketiga,  kurangnya  kemampuan  membaca  dan  menulis.  Keempat,  kurangnya  jaminan dan kesejahteraan hidup. Kelima, kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi. Keenam, ketakberdayaan  atau  daya  tawar  yang  rendah.  Ketujuh,  akses  terhadap  ilmu  pengetahuan  yang  terbatas, sebagaimana tertera pada Tabel 3.

## Tabel 3.
Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan Tahun 2014 Status Kepemilikan Rumah Satuan Jumlah Milik Sendiri Sewa Kontrak Lainnya Persen Persen Persen Persen 61,87 27,20 5,35 5,58 Kondisi Perumahan Satuan Jumlah Rata-Rata Luas Lantai Yang Dikuasai Rumah Tangga (M 2 ) Rumah Tangga yang Beratap Seng, Asbes dan Genteng Rumah Tangga Berpenghuni Berdiding Tembok Rumah Tangga Berpenghuni Berdinding Kayu Rumah Tangga Berpenghuni Berlantai Bukan Tanah Persen Persen Persen Persen Persen 85,64 98,10 77,53 23,19 99,66 Sumber Air Minum Satuan Jumlah Air Kemasan/Isi Ulang Leding Sampai Rumah Leding Eceran Pompa Sumur Terlindungi Sumur Tak Terlindungi Mata Air Terlindungi Mata Air Tak Terlindungi Air Sungai, Air Hujan dan Lainnya Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga 19.868 14.624 1.756 1.192 1.039 449 230 103 601 Fasilitas Buang Air Besar Satuan Jumlah Fasilitas Tempat BAB: Sendiri Bersama/Umum Tidak Ada Jenis Kloset: Leher Angsa Plengsengan Cemplung/Cubluk Tidak Pakai Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga 39.862 38.548 1.092 222 39.862 38.709 745 408 0 Sumber Penerangan Satuan Jumlah Listrik PLN Listrik Non PLN Bukan Listrik Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga 37.856 1.910 95 Sumber: Statistik Saku Kota Bontang Tahun 2015
Dilihat dari kualitas perumahan, sebanyak 61,87% rumah tangga di Kota Bontang sudah memiliki Rumah sendiri.  Sebanyak  27,20%  status  kepemilikannya  sewa,  5,35%  kontrak  dan  lainnya  sebanyak  5,58%. Adapun kondisi perumahan di Kota Bontang sebagian besar sudah memiliki lantai bukan tanah, beratapkan seng, asbes atau genteng serta berdinding tembok dan hanya 23,19% yang masih berdinding kayu.
Untuk  fasilitas  BAB,  dari  39.862  rumah  tangga  sudah  memiliki  fasilitas  BAB  sendiri  sebanyak  38.548 rumah  tangga,  1.092  rumah  tangga  memanfaatkan  fasilitas  BAB  bersama/umum  dan  222  rumah  tangga tidak ada fasilitas BAB. Untuk jenis kloset yang digunakan sebagian besar sudah menggunakan kloset jenis leher angsa, namun ada juga yang masih berupa plengsengan dan cemplung atau cublug.
Selain itu, kualitas perumahan juga dilihat dari jenis sumber air yang digunakan. Di Kota Bontang sudah tersedia sumber air bersih yang disalurkan kerumah-rumah penduduk, namun adapula rumah tangga di Kota Bontang yang  masih belum bisa mengakses sumber air bersih sehingga  mereka menggunakan sumur tak
terlindungi  sebanyak  449  rumah  tangga  sebagai  sumber  air  untuk  keperluan  sehari-hari.  Ada  pula  yang masih  memanfaatkan  mata  air  tak  terlindungi  sebanyak  103  rumah  tangga,  dan  601  rumah  tangga memanfaatkan  air  sungai,  air  hujan  dan  sumber  air  lainnya.  Sementara  itu,  untuk  fasilitas  penerangan sehari-hari ada sebanyak 37.856 rumah tangga yang sudah bisa mengakses listrik dari PLN dan 1.910 rumah tangga menggunakan listrik non PLN, listrik non PLN ini biasanya diperoleh dari panel-panel pembangkit listrik  tenaga  surya  yang  telah  disediakan  oleh  pemerintah  kota  bontang  dan  95  rumah  tangga  masih menggunakan pelita sebagai sumber penerangan sehari-hari.
Dari sisi tingkat pengeluaran per bulan, terbagi menjadi beberapa kelompok besaran pengeluaran. Dilihat pada tabel  4  maka  besar  pengeluaran rumah  tangga  di  Kota  Bontang  dari  tahun  2009  hingga  2014  terus mengalami  peningkatan,  hingga  pada  tahun  2014  jumlah  pengeluaran  rumah  tangga  per  bulan  pada kelompok pengeluaran <500 ribu menunjukkan angka nihil. Sementara pada kelompok di di atas <500 ribu jumlahnya  justru  terus  meningkat  dan  jumlah  pengeluaran  terbesar  adalah  kelompok  pengeluaan >4.000.000 yang angkanya mencapai 12.756 rumah tangga, sebagaimana tertera pada tabel 4.
Indikator lain dari kemiskinan adalah tingkat pendidikan penduduk Kota Bontang. Angka melek huruf di Kota Bontang pada tahun 2014 mencapai 99,26% dan berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota  Bontang  pada  tahun  2014  sebagian  besar  merupakan  tamatan  SLTA/MA  yaitu  42,10%.  Tamatan SLTP/MTs  sebanyak  23,19%  sementara  tamatan  PT  sebanyak  15,10%.  Untuk  tamatan  SD/MI  sebesar 13,02  dan  yang  tidak  sekolah  sebanyak  6,59%.  Angka-angka  tersebut  menunjukkan  pergeseran  dimana jumlah tamatan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi lebih besar serta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

## Tabel 4
Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan Kota Bontang, Tahun 2009-2014 Pengeluaran Ruta Per Bulan (Ribu Rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013 2014p) <500 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2499 2500-2999 3000-3499 3500-3999 >4000 73 1.435 5.090 7.380 5.373 3.438 2.367 1.864 9.678 78 693 3.467 6.009 6.009 4.386 3.619 3.004 9.780 0 307 969 3.816 7.868 4.396 4.291 3.270 12.494 0 271 331 2.921 6.116 5.361 5.734 4.806 12.432 0 242 336 3.457 6.328 5.062 6.169 5.080 12.554 0 246 342 3.514 6.423 5.144 6.268 5.170 12.756 Jumlah 36.698 37.045 37.411 37.972 39.228 39.862
Sumber: Statistik Saku Kota Bontang Tahun 2015

## Tabel 5.
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca dan Pendidikan Tertinggi Yang
Ditamatkan, Tahun 2000, 2010-2014 Uraian 2010 2010 2011 2012 2013 2014p Melek Huruf (%) a.  Laki-laki b.  Perempuan 96,25 96,41 96,10 99,20 99,31 99,07 99,21 99,27 99,12 99,22 99,32 99,13 99,25 99,32 99,18 99,26 99,33 99,20 Pendidikan Teritinggi a.  Tidak/Blm Tamat SD b.  Tamat SD/MI c.  Tamat SLTP/ MTs d.  Tamat SLTA/ MA e.  Tamat PT 100,00 12,31 22,48 22,37 39,65 3,19 100,00 5,11 17,88 20,42 42,78 13,81 100,00 7,37 15,25 20,58 44,48 12,31 100,00 10,86 13,73 21,87 42,85 10,69 100,00 7,16 12,96 23,05 42,25 14,57 100,00 6,59 13,02 23,19 42,10 15,10 Rata-Rata Lama 8,91 10,04 10,38 10,40 10,45 10,53 Penduduk Usia 15 Tahun + 66,791 97,755 101,113 104.215 107.058 110.228

## Sumber: Statistik Saku Kota Bontang Tahun 2015
Adanya  fasilitas  sekolah  gratis  secara  ekonomi  telah  memberi  peluang  bagi  masyarakat  untuk  bisa mengenyam  pendidikan  hingga  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Akan  tetapi  masih  ada  faktor  lain  yang  turut menghambat pemangunan dalam bidang pendidikan selama ini yang juga penting untuk diperhatikan yaitu faktor  geografis  dan  budaya  penduduk  setempat,  agar  akses  terhadap  pendidikan  bisa  lebih  merata  dan terjangkau karena pentingnya pendidikan merupakan tiket untuk masyarakat miskin melakukan mobilitas vertikal.  Tingginya  pendidikan  yang  ditamatkan  akan  mempengaruhi  keputusan  seseorang  untuk  terlibat dalam  aktifitas  perekonomian.  Selain  itu,  peluang  kerja  juga  akan  meningkat  seiring  dengan  tingkat pendidikan seseorang dan di sisi lain pangsa pasar kerja sekarang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang  memiliki  kemampuan  teknis  cukup  memadai  yang  biasanya  akan  dipenuhi  oleh  mereka  yang berpendidikan tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.
Dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan,  program  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kota  Bontang antara lain melalui PSE, PPLS, PKH, BLSM, BOS, Bedah Rumah dan program-program lainnya. Adapun jumlah Rumah Tangga yang menjadi sasaran PSE pada tahun 2005 sebanyak 35.020 jiwa dan dilanjutkan PPLS pada tahun 2008 hingga 2011. Pada tahun 2008 sasaran PPLS turun menjadi 30.859 dan pada tahun 2011 sasaran PPLS mengalami kenaikan menjadi 31.519 jiwa. Kenaikan jumlah sasaran PPLS pada tahun 2011 ini terjadi di wilayah Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat (sebagaimana ditunjukkan Grafik 1).
Adanya  PPLS  ini  telah  membantu  masyarakat  miskin  melalui  pembagian  raskin,  sekolah  gratis  hingga jenjang SMA dan juga biaya kesehatan gratis. Adapun program jaminan kesehatan gratis di Kota Bontang meliputi  Jamkesmas  dan  Jamkesprov.  Pada  tahun  2013  Jamkesmas  di  Kota  Bontang  telah  berhasil memberikan pelayanan kepada 34.511 peserta dan Jamkesprov telah melayani 7.662 peserta. Keberadaan Jamkesmas maupun Jamkesprov bagi penduduk miskin di Kota Bontang ini sangat penting, karena secara ekonomi  telah  meringankan  penduduk  miskin  dalam  hal  biaya  pengobatan  yang  seringkali  dianggap sebagai  beban  ekonomi,  sehingga  bila  ada  salah  satu  anggota  keluarga  miskin  yang  sakit  mereka  akan mengabaikan  penyakit  tersebut  atau  melakukan  pengobatan  seadanya.  Dengan  adanya  Jamkesmas  atau Jamkesprov maka setiap penduduk miskin bisa berobat ke rumah sakit bila ada anggota keluarga yang sakit, sebagaimana tertera pada grafik 2.

## Grafik 1.
Jumlah Jiwa Rumah Tangga Sasaran PSE, dan PPLS, Tahun 2005, 2008, 2011 (Jiwa)

## Sumber: Statistik Saku Kota Bontang Tahun 2015
Adanya  Program  Perlindungan  Sosial  (PPLS)  ini  sangat  membantu  bagi  keberadaan  penduduk  miskin karena secara ekonomi kebutuhan pokok seperti beras, pendidikan, kesehatan, rumah bisa terpenuhi. Akan tetapi, disamping pemerintah memberikan berbagai program bantuan akan lebih tepatnya lagi jika bantuan tersebut  bisa  membuat  masyarakat  mandiri,  bukan  sebaliknya  justru  menimbulkan  ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan bantuan dari pemerintah.
Merancang dan mengembangkan Program CSR, khususnya yang bertujuan untuk membantu mempercepat upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Bontang  harus  diakui  bukanlah  hal  yang  mudah.  Berharap persoalan  kemiskinan  dapat  teratasi  semata  hanya  dengan  mengandalkan  program-program  CSR  yang sifatnya karitatif, dan program-program darurat (emergency programme) yang hanya berdampak temporer, niscaya tidak akan pernah mencukupi. Lebih dari sekadar program yang populis, dan hanya bersifat tebar pesona,  berbagai  program  CSR  yang  seyogianya  dikembangkan  berbagai  perusahaan  dan  BUMN  untuk
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 14891 15646 4483 14821 12038 4000 14637 12514 4368 PSE 2005 PPLS 2008 PPLS2011 (Raskin)
membantu mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang benar-benar harus dirancang dengan  saksama  (thoughtfully  constructed),  dan  secara  substansial  menyentuh  akar  masalah  yang sebenarnya dihadapi masyarakat miskin.

## Grafik 2.
Jumlah Peserta Jamkesmas dan Jamkesprov di Kota Bontang, Tahun 2010 dan 2013

## Sumber: Statistik Saku Kota Bontang Tahun 2015

## Menggagas program CSR ke depan
Pengalaman  selama  ini  telah  banyak  mengajarkan  bahwa  pelaksanaan  berbagai  program  pemberdayaan masyarakat  dan  upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  digulirkan  perusahaan  dan  BUMN  seringkali tidak berjalan efektif, karena adanya sejumlah kekeliruan cara pandang perancang program pembangunan dalam  memahami  kemiskinan.  Ketika  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dirancang  perusahaan dan  BUMN  semata  hanya  memandang  kemiskinan  sebagai  fenomena  single  dimension  semata  sebagai masalah  kekurangan  pendapatan  atau  modal  berusaha  saja,  maka  dari  situlah  sebetulnya  awal-mula terjadinya berbagai kegagalan yang terus terulang hingga sekarang.
Pengalaman  di  masa  lalu  juga  telah  banyak  mengajarkan,  bahwa  program-program  penanggulangan kemiskinan  yang  dilakukan  hanya  bersifat  amal-karitatif  dan  berdasarkan  pertimbangan  logika  produksi atau sekadar mengejar peningkatan omzet produksi, terlebih program yang sifatnya karitatif semata bukan saja menyebabkan terjadinya overs stock dan berhadapan dengan keterbatasan pangsa pasar. Tetapi, juga melahirkan  proses  marginalisasi  dan  ketergantungan  penduduk  miskin  yang  makin  menyolok  mata. Kelompok buruh, pekerja di sektor informal,  pegawai rendahan, dan sejenisnya mereka umumnya makin tersisih, rawan diperlakukan salah, dan sulit dapat melakukan mobilitas vertikal karena struktur yang ada makin hari terasa makin tidak ramah.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa kekeliruan dan kekurangan dari pelaksanaan program penanganan  kemiskinan  di  masa  lalu  adalah:  (1)  Penduduk  miskin  cenderung  diberlakukan  sebagai kelompok  yang  homogen.  Padahal  mereka  memiliki  karakteristik,  permasalahan  dan  kebutuhan  yang berbeda-beda, yang tidak mungkin ditangani melalui proghram yang sifatnya top-down dan seragam; (2) Program yang dikembangkan lebih banyak bersifat darurat-penyelamatan yang justru beresiko mematikan potensi self-help penduduk miskin untuk menolong dirinya sendiri, dan (3) Program pemberdayaan usaha
0 5000 10000 15000 20000 Bontang Selatan Bontang Utara Bontang Barat 16092 15191 5079 15951 13711 4849 3489 2924 1249 Jamkesmas 2010 Jamkesmas 2013
Jamkesprov 2013
yang  ditekuni  masyarakat  miskin  lebih  banyak  berupa  penyaluran  bantuan  modal  usaha,  tanpa memperhitungkan iklim persaingan usaha yang makin kompetitif dan daya beli masyarakat yang menurun.
Diakui  atau  tidak,  selama  ini  berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  digulirkan  --terutama dalam bentuk pemberian subsidi yang karitatif dan bantuan modal usaha atau pembinaan usaha produktif keluarga  miskin--  seringkali  masih  terkonsentrasi  pada  rekayasa  yang  sifatnya  teknis  produksi  dan cenderung  hanya  beriorientasi  kuantitas,  sehingga  dalam  banyak  hal  lebih  menguntungkan  kelompok masyarakat yang memiliki modal dan asset produksi yang berlebih.
Kebijakan  pembangunan  dan  berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dikembangkan seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin, sehingga jangan heran jika  yang  terjadi  kemudian  adalah  paket-paket  kebijakan  dan  program  yang  bersifat  meritokratis.  Bisa dibayangkan, apa yang terjadi jika berbagai perusahaan dan BUMN mengucurkan sejumlah dana kepada masyarakat  miskin  tanpa  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  struktur  sosial  di  masyarakat  lokal  yang terpolarisasi  atau  paling-tidak  terstratifikasi  atas  dasar  berbagai  demensi?  Mungkinkah  kelompok  buruh nelayan  atau  nelayan  miskin  bisa  meningkatkan  kesejahteraannya  jika  paket-paket  bantuan  teknologi perikanan lebih diprioritaskan kepada nelayan pemilik atau juragan kapal yang dinilai lebih bisa dipercaya bakal  tidak  menunggak  cicilan  pinjamannya?  Mungkinkah,  anggota  masyarakat  miskin  di  lapisan  yang paling miskin bisa memperoleh kesempatan memberdayakan dirinya, jika cara pandang terhadap mereka masih dipenuhi berbagai syakwasangka?
Ke  depan,  untuk  mencegah  agak  tidak  lagi  terperosok  pada  kekeliruan  yang  serupa,  dan  upaya pemberdayaan  masyarakat  miskin  di  Kota  Bontang  melalui  Program  CSR  benar-benar  dapat  berjalan efektif,  maka  yang  dibutuhkan  bukan  sekadar  kesediaan  untuk  melakukan  introspeksi,  tetapi  juga revitalisasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar kontekstual dan berpihak kepada lapisan yang paling miskin  khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan.

## Strategi optimalisasi program CSR
Dalam  upaya  pemberdayaan  masyarakat  miskin,  khususnya  mempercepat  upaya  penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang, ke depan strategi pokok yang perlu dikembangkan perusahaan dan BUMN dalam  pelaksanaan  program  CSR  adalah  sebagai  berikut;  Pertama,  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan posisi  tawar  (bargaining  position)  masyarakat  miskin  melawan  kekakuan  (rigidity)  dan  sifat  eksploitatif dari  struktur  yang  membelenggu  mereka.  Artinya,  program  CSR  yang  dikembangkan  seyogianya  tidak hanya terjebak pada program-program yang sifatnya karitatif atau darurat-penyelamatan, melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan, yang intinya bersifat people centered, participatory, empowering, dan sustainable.
Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dua hal yang menjadi prasyarat bagi upaya pemberdayaan adalah. Pertama, pembentukan kelompok (Pokmas) untuk  memperkuat posisi bargaining penduduk  miskin, khususnya dalam penentuan harga. Kedua, dalam bentuk pengembangan jaringan (net working) dan memperluas akses penduduk miskin terhadap pasar yang lebih luas.
Kedua,  berkaitan  dengan  upaya  mengurangi  kadar  kerentanan  dan  sekaligus  bagaimana  memperkuat penyangga sosial-ekonomi keluarga miskin. Dalam hal ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam Program CSR adalah bagaimana mendorong pengembangan kegiatan produktif alternatif keluarga miskin. Selama ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pengentasan masyarakat miskin yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatkan
kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif  masyarakat miskin, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan masyarakat miskin yang lebih substansial.
Ke  depan,  untuk  lebih  menjamin  efektivitas  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan,  maka seyogianya disadari bahwa meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sesungguhnya tidak selalu harus dengan  cara  memacu  perkembangan  dan  semata  hanya  berusaha  meningkatkan  volume  atau  jumlah produksi  sektor  usaha  kecil  tersebut.  Sebagai  salah  satu  alternatif  —dan  mungkin  juga  dapat  dilakukan secara bersamaan— pola lain yang dapat dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil adalah dengan cara melakukan efisiensi proses produksi.
Selain  itu,  untuk  meningkatkan  kadar  keberdayaan  keluarga  miskin  dan  sekaligus  mencegah  resiko kemungkinan  terjadinya  kegagalan  total  dari  usaha  keluarga  miskin  alangkah  baiknya  jika  di  saat  yang bersamaan  tiap-tiap  anggota  keluarga  yang  termasuk  tenaga  kerja  produktif  didorong  untuk mengembangkan  kegiatan  usaha  yang  beraneka-ragam  atau  satu  dengan  yang  lain  saling  berbeda. Pengalaman  yang  sudah-sudah  membuktikan  bahwa  sebuah  keluarga  yang  semata-mata  hanya menggantungkan  kepada  satu  matapencaharian  —di  mana suami,  istri  dan anak  semua  bekerja  di  sektor yang  sama—  umumnya  secara  sosial-ekonomi  lebih  rapuh  karena  jika  suatu  saat  harga  komoditi  yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami kerugian yang  sama.  Ini  berbeda  jika  dalam  sebuah  keluarga,  masing-masing  anggota  memiliki  matapencaharian yang  berbeda-beda.  Keluarga  yang  mengembangkan  pola  diversifikasi  usaha,  terbukti  dalam  kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.
Ketiga, berkaitan dengan upaya untuk memastikan pengembangan usaha keluarga miskin di Kota Bontang yang  benar-benar  berkelanjutan.  Artinya,  berbagai  program  CSR  yang  dikembangkan  perusahaan  dan BUMN bagi masyarakat miskin di Kota Bontang hendaknya berbasis pada upaya pengembangan investasi dan mengutamakan pengembangan UMKM yang berkelanjutan (sustainable). Pemberian bantuan kepada para pelaku  UMKM seyogianya bukan hanya dalam bentuk  modal usaha, tetapi  juga dalam bentuk asset produksi yang sifatnya berkelanjutan. Berbeda dengan modal usaha yang habis untuk membeli bahan-bahan produksi, bantuan asset berbentuk alat produksi atau sarana usaha yang sifatnya lebih permanent. Misal: buruh konveksi diberi bantuan mesin jahit, tukang becak yang belum memiliki becak sendiri diberi bantuan becak, tukang ojek diberi bantuan sepeda motor dan lain sebagainya.

## Rekomendasi program CSR prioritas
Mengingat problema yang dihadapi keluarga miskin di Kota Bontang tidak selalu sama satu dengan yang lain,  maka  Program  CSR  yang  ditawarkan  kepada  keluarga  miskin  seyogianya  tidak  bersifat  homogen dalam bentuk paket-paket bantuan yang ditentukan sepihak dari atas, melainkan berupa program bantuan yang sifatnya open menu. Yang dimaksud program open menu di sini adalah berupa tawaran aneka-ragam program yang disesuaikan dengan kebutuhan riil keluarga miskin secara bottom-up. Berbeda dengan dana pembangunan  daerah  yang acapkali  kaku  dan  harus disesuaikan  dengan  nomenklatur yang  ketat, alokasi dan pemanfaatan dana Program CSR umumnya lebih luwes atau fleksibel, sehingga sangaat memungkinkan untuk dikembangkan berbagai program alternatif yang benar-benar kontekstual, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6.

## Tabel 6
Pilihan Program CSR Untuk Mempercepat Upaya Penanganan Kemiskinan di Kota Bontang Program Tujuan Target Sasaran Bantuan sembako bagi keluarga miskin tidak produktif Memperpanjang daya tahan keluarga miskin menghadapi tekanan kebutuhan hidup sehari-hari Keluarga miskin yang telah diverifikasi Perbaikan rumah keluarga miskin yang tidak layak huni Memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin agar dapat hidup di rumah yang layak huni Keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni Program "Padat Karya" untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas publik Memberi peluang kerja temporer kepada keluarga miskin di musim paceklik, yang menjadi korban PHK atau yang tidak bekerja Anggota keluarga miskin di usia produktif yang tidak bekerja/korban PHK Bantuan beasiswa dan peralatan sekolah bagi anak- anak keluarga miskin Menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin Siswa dari keluarga miskin Pengembangan program Anak Asuh di kalangan pegawai perusahaan/BUMN Menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin Pegawai perusahaan/BUMN yang mendukung gerakan anak asuh Program Bimbel (Bimbingan Belajar) untuk siswa dari keluarga miskin Mencegah kemungkinan siswa rawan DO putus sekolah di tengah jalan Siswa miskin yang berpotensi putus sekolah (pernah tidak naik kelas, bukan siswa berprestasi) Revitalisasi dan Pengembangan Posyandu Meningkatkan peran Posyandu dalam membantu pemeliharaan kesehatan keluarga miskin Ibu hamil dan anak- anak miskin Bantuan sarana produksi (aset) bagi keluarga miskin pelaku UMKM Memperkuat fondasi usaha dan menjamin kelangsungan usaha yang ditekuni keluarga miskin Keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil Bantuan paket "modal usaha ganda" untuk pasangan suami-istri keluarga miskin Mendukung pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin Pasangan suami-istri keluarga miskin Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha untuk mendukung efisiensi proses produksi, pengembangan diversifikasi usaha dan diversifikasi produk (kuliner, jahit-menjahit dan pertukangan) Meningkatkan kemampuan atau modal sosial keluarga miskin dalam mengembangkan usahanya Keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil Pengembangan usaha untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga miskin Memberi kesempatan keluarga miskin meningkatkan penghasilan sehari-hari Kaum perempuan dari keluarga miskin Pengembangan program magang untuk tenaga produktif anggota keluarga miskin (lulusan SMK) Mengurangi angka pengangguran di kalangan keluarga miskin Siswa miskin lulusan SMK/SMA
Pengembangan produk olahan makanan dan pertanian/perikanan  berbasis sumber daya lokal Meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan keluarga miskin Keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil Pengembangan lembaga kelompok masyarakat miskin untuk mendukung kebutuhan sosial-ekonomi keluarga miskin (Posdaya, koperasi, dll) Mendukung pengembangan institusi sosial yang  mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dan usaha keluarga miskin Keluarga miskin Perbaikan dan pembangunan fasilitas kebersihan dan kesehatan lingkungan (sampah, air bersih, dll) Mendukung terciptanya kelestarian lingkungan di kantong-kantong kemiskinan Keluarga miskin

## Sumber: Data Primer
Program  apa  yang  nantinya  menjadi  pilihan  perusahaan  dan  BUMN  untuk  dikembangkan,  sudah  barang tentu  tergantung  kepada  dukungan  dana  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  perusahaan  dan  BUMN  masing- masing. Yang terpenting, apa pun pilihan program yang akan dikenbangkan hendaknya tidak sekadar hanya berupa  program  amal-karitatif  yang  hanya  berdampak  sesaat,  melainkan  program  yang    benar-benar berorientasi pada upaya peningkatan keberdayaan dan posisi tawar keluarga miskin dalam mengembangkan potensi swakarsa mereka.

## Simpulan
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, beberapa kekeliruan dan kekurangan dari pelaksanaan program penanganan  kemiskinan  di  masa  lalu  adalah:  (1)  Penduduk  miskin  cenderung  diberlakukan  sebagai kelompok  yang  homogen.  Padahal  mereka  memiliki  karakteristik,  permasalahan  dan  kebutuhan  yang berbeda-beda, yang tidak mungkin ditangani melalui proghram yang sifatnya top-down dan seragam; (2) Program yang dikembangkan lebih banyak bersifat darurat-penyelamatan yang justru beresiko mematikan potensi self-help penduduk miskin untuk menolong dirinya sendiri, dan (3) Program pemberdayaan usaha yang  ditekuni  masyarakat  miskin  lebih  banyak  berupa  penyaluran  bantuan  modal  usaha,  tanpa memperhitungkan iklim persaingan usaha yang makin kompetitif dan daya beli masyarakat yang menurun.
Diakui  atau  tidak,  selama  ini  berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  digulirkan  terutama dalam bentuk pemberian subsidi yang karitatif dan bantuan modal usaha atau pembinaan usaha produktif keluarga  miskin--  seringkali  masih  terkonsentrasi  pada  rekayasa  yang  sifatnya  teknis  produksi  dan cenderung  hanya  beriorientasi  kuantitas,  sehingga  dalam  banyak  hal  lebih  menguntungkan  kelompok masyarakat yang memiliki modal dan asset produksi yang berlebih. Ke depan, untuk mencegah agak tidak lagi terperosok pada kekeliruan yang serupa, dan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Bontang melalui Program CSR benar-benar dapat berjalan efektif, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kesediaan untuk  melakukan  introspeksi,  tetapi  juga  revitalisasi  program  pemberdayaan  masyarakat  miskin  yang benar-benar kontekstual dan berpihak kepada lapisan yang paling miskin  khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan. Kemudian ada stategi dan rekomendasi program CSR prioritas yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang.

## Daftar Pustaka
Amba-Rao  SC  (1993)  Multinational  corparate  social  responsibility,  ethics,  interactions,  and  third  world government: An agenda for the 1990s. Journal of Business Ethics, 12(7)553-572.
Anderson  JJW  (1989)  Corporate  Social  Responsibility:  Guidlines  for  Top  Management.  New  York: Quorum Books.
Elkington J (1997) Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twentieth Century Busniness. Oxford (UK): Capstone Publishing.
Ife J & Frank T (2008) Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi, Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jalal (2006) Menimbang CSR Secara Rasional. Dalam: Kompas, September 2006. Kim KS (2000) Corporate Social Responsibility and Strategic Management: An Empirical Study of Korean MNCs in the United States. Unpublished Dissertation. West Heaven, Connecticut: The University of Heaven.
Raynard  P  &  Forstater  M  (2002)  Corporate  Social  Responsibility:  Implications  for  Small  and Medium Enterprises in Developing Countries, Reports, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.
Suharto & Edi (2005) Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Suharto & Edi (2007) Kebijakan Sosial, Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Suharto & Edi (2007) Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility. Bandung: Refika Aditama.
Suharto & Edi (2008) CSR: What is and Benefits for Corporate. Dalam: Majalah Bisnis dan CSR 1(4). Sunyoto S (2012) Budgeting Perusahaan: Teori, Kasus & Soal Latihan. Jakarta (ID): PT Buku Seru. Wibisono & Yusuf (2007) Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik Fascho Publishing.