https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI MBKM-PMMDN: Studi kasus di jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sebuah Universitas Negeri di Jawa Barat
Lia Yulisma 1 , Yuyus Saputra 2 , Nur Rizqi Arifin 3 , Tedi Setiadi 4 , N Dede Khoeriah 5 1 Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No.150, Ciamis, Indonesia 2 Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No.24 Tasikmalaya, Indonesia 3 Universitas Islam Nusantara Jl. Soekarno Hatta No.530 Bandung Email: liayulisma6@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to find out what challenges in MBKM - PMMDN (Internal Independent Student Exchange Program) are. The method used in this study is a descriptive case study with data collection using semi-structured  interviews.  Data  analysis  using  thematic  analysis  consisting  of  familiarizing  the  data, generating  initial  code,  searching  for  the  theme,  reviewing  the  theme,  defining  and  naming  the  theme, producing the report. The participant is a head of department in FKIP English education and two students who take part in the PMMDN program. The results of this study are 1) The organization of the MBKM-PMMMDN program at the central level must continue to be evaluated, 2) The implementation of the PMMDN program in the campus management unit still needs to be improved.
Keywords: MBKM-PMMDN’s problems, Case study

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi tantangan dalam MBKM pembelajaran di luar PT PMMDN (Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri). Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah descriptive  case  study dengan  pengumpulan  data  menggunakan semi  structured interview .  Analisis  data  dengan  menggunakan thematic  analisis yang  terdiri  dari familiarizing  the  data, generating initilas code, searching for the theme, reviewing theme, defining and naming theme, producing the report . Partisipan adalah seorang ketua jurusan di pendidikan Bahasa Inggris FKIP dan dua orang mahasiswa yang mengikuti program PMMDN. Hasil dari penelitian ini PT yang bersangkutan dalam penelitian ini masih perlu  beradaptasi  dan  harus  menyiapkan  TIM  MBKM.  Adapun  hal  yang  perlu  diperbaiki  adalah  1) Pengorganisasian  dalam  program  MBKM-PMMDN  ditingkat  pusat  harus  terus  dievaluasi,  2)  Pelaksanaan program PMMDN di unit manajemen kampus masih harus dibenahi.
Kata Kunci: Problematika MBKM-PMMDN, Studi Kasus
Cara sitasi:
Yulisma, L., Saputra, Y., Arifin, N.R., Setiadi, T., & Khoeriah, N.D. (2019). Problematika Implementasi MBKM-PMMDN: Studi kasus di jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di sebuah Universitas Negeri di Jawa Barat.
Jurnal Wahana Pendidikan, 10 (1), 15-24
Sejarah Artikel: Dikirim 28-10-2022, Direvisi 15-12-2022, Diterima 28-01-2023

## PENDAHULUAN
Proses  pembelajaran  dalam  Kampus  Merdeka  merupakan  salah  satu  perwujudan pembelajaran  yang  berpusat  pada  mahasiswa  ( student  centered  learning )  yang  sangat  esensial (Kemedikbudristek: 2020) dengan kata lain mahasiswa sebagai subjek dan sekaligus objek dalam kurikulum  ini.  Hal  ini  dilakukan  untuk  percepatan  pencapaian  tujuan  nasional  yaitu  meningkatnya sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  mempunyai  keunggulan  dan  daya  saing  dibandingkan dengan negara-negara lainnya (Hadiansah, 2022).
Ada  beberapa  kebijakan  dalam  kurikulum  kampus  merdeka,  satu  di  antaranya  adalah program PMMDN yaitu pertukaran mahasiswa selama satu semester baik di  dalam prodi  kampus yang sama maupun prodi di dalam kampus dengan full credit transfer minimal 20 sks. Pada pasal 15 ayat  2  Permendikbud  No.  3  tahun  2020,  disebutkan  bahwa  bentuk  pembelajaran  di  luar  Program Studi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  proses  pembelajaran  yang  terdiri  atas:  a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi  lain  pada  Perguruan  Tinggi  yang  berbeda;  d.  Pembelajaran  pada  lembaga  non-Perguruan Tinggi.
Kebijakan  Kampus  Merdeka  telah  mengubah  definisi  satuan  kredit  semester  (SKS)  yang selama  ini  diartikan  sebagai  jam  belajar  menjadi  jam  kegiatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep Merdeka  Belajar,  bahwa  proses  pembelajaran  mahasiswa  tidak  terbatas  pada  kegiatan  di  dalam kelas saja. Mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela untuk melakukan kegiatan di luar prodi bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam SKS.
Sebagai target tujuan peningkatan SDM dalam MB-KM di luar kampus, tentunya program ini harus  disosialisakan  dengan  benar  kepada  mahasiswa.  Menurut  Sutikanti  (2021:  68)  bahwa sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui program MBKM. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kampus. Namun demikian, hal ini bukan berarti bisa menjamin suksesnya program tersebut, hal ini juga harus menjadi perhatian semua pihak bahwa mungkin di dalam  sosialisainya,  prosesnya  dan  pelaksanaannya  terjadi  kendala.  Kendala  yang  dihadapi  tidak hanya  oleh  Perguruan  Tinggi  saja  sebagai  pihak  penyelenggara,  melainkan  juga  dihadapi  oleh pelaksana  yaitu  mahasiswa  dan  dosen  serta  pihak  mitra  baik  mitra  lembaga  pemerintah  maupun mita dunia usaha dan industry (Bhakti et.al, 2022)
Pasal 15 Ayat 2 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada empat bentuk pembelajaran di luar program  studi  yang  meliputi  pembelajaran  dalam  program  studi  lain  pada  perguruan  tinggi  yang sama,  pembelajaran  dalam  program  studi  yang  sama  pada  perguruan  tinggi  yang  berbeda, pembelajaran  dalam  program  studi  lain  pada  perguruan  tinggi  yang  berbeda,  dan  pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.
MBKM  Pembelajaran  di  luar  kampus  khususnya  PMMDN  perlu  mendapatkan  perhatian khusus  karena  jumlah  mahasiswa  yang  mengikuti  program  ini  tergolong  masih  sedikit,  tentunya informasi dan persepsi dari ketua jurusan dan mahasiswa terkait dengan hal ini harus digali karena persepsi merupakan proses stimulus dari suatu lingkungan yang mengorganisasi serta menafsirkan konteks yang dihadapi (Simbolon, 2008). Sedangkan (Qiong, 2017) mengatakan bahwa perception is receiving, collecting, action of taking possession, and apprehension with the mind or senses . Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  bahan  masukan  untuk  para  1)  para  pemangku kebijakan dalam kurikulum ini, 2) bahan kajian program studi atau jurusan, Fakultas dan Universitas, 3) bahan referensi untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam program ini.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  menggunakan descriptive  case  study .  Sebagaimana  dikutip  oleh  Rhee (2004), Yin (1994) mendefinisikan bahwa a case study as “an empirical inquiry that investigates a contemporary  phenomenon  within  its  real-life  context,  especially  when  the  boundaries  between
phenomenon and context are not clearly evident … [and] relies on multiple sources of evidence” (p. 13) . Lokasi dan participant dalam penelitian ini adalah ketua jurusan dan dua orang mahasiswa yang mengikuti program MBKM-PMMDN di salah satu PTN di Jawab Barat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan semi structured interview yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian  pertanyaan  terbuka.  Cara  ini  memungkinkan  pertanyaan  baru  muncul  karena  jawaban yang  diberikan  oleh  narasumber  sehingga  selama  sesi  berlangsung  penggalian  informasi  dapat dilakukan  lebih  mendalam,  sedangkan  komponen  yang  diwawancarai  adalah  ketua  program  studi pendidikan Bahasa Inggris dan dua orang mahasiswa yang mengikuti PMMDN, sedangkan analisis data menggunakan thematic analysis dari Braun & Clarke (2013) yang terdiri dari enam angkah yaitu familiarization, generating initial codes or coding, generating themes, reviewing themes, defining and naming themes, and the last is writing up.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  kasus deskriptif.  Hal  ini  karena,  menurut  Yin  (2002),  studi  kasus  deskriptif  digunakan  untuk menggambarkan  intervensi  atau  fenomena  dan  kehidupan  nyata  dalam  konteksnya.  Studi  kasus kualitatif  dipilih  karena  studi  kasus  merupakan  pendekatan  penelitian  yang  memungkinkan penyelidikan terhadap suatu fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan berbagai sumber data. Penelitian  ini  dibatasi  dan  difokuskan  pada  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  partisipasi siswa dalam program MBKM-PMMDN. Penelitian ini dilakukan  di salah satu jurusan  di salah satu Universitas  di  Tasikmalaya  Jawa  Barat,  Indonesia.  Universitas  ini  dipilih  karena  tergolong  baru melaksanakan program ini dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM-PMMDN di universitas tersebut juga belum terlalu banyak.
Dalam menentukan partisipan, peneliti telah melakukan studi pendahuluan. Hal itu dilakukan dengan mewawancarai ketua jurusan dan mahasiswa baik yang menikuti dan juga tidak mengikuti program tersebut. Akhirnya peneliti memutuskan untuk menggali data dari para pelaksana langsung program yaitu seorang ketua jurusan dan juga dua orang mahasiswa yang mengikuti program ini.
Peneliti memilih semi structured interview sebagai instrumen untuk mendapatkan  data yang diperlukan  untuk  dikumpulkan  dalam  penelitian.  Adapun  yang  diwawancara  adalah  ketua  jurusan Pendidikan  Bahasa  Inggris  dan  dua  orang  mahasiswa  yang  mengikuti  PMMDN.  Wawancara dilakukan melalui wawancara luring  dan whatsapp. Setiap peserta diwawancarai secara individual selama sekitar satu jam pada waktu yang berbeda. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia, bahasa  pertama  partisipan  untuk  mendapatkan  tanggapan  tanpa  membatasi  atau  menghambat partisipan.  Selanjutnya,  peneliti  melakukan  dua  kali  wawancara  dengan  dua  partisipan  karena beberapa  informasi  dari  partisipan  tersebut  perlu  digali  lebih  dalam,  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan data dari partisipan.
Data  hasil  wawancara  telah  ditelaah  dan  dianalisis  menggunakan  prosedur  analisis  tematik enam  langkah  oleh  Braun  and  &  Clarke  (2006).  Analisis  tematik  adalah  “metode  untuk mengidentifikasi,  menganalisis,  dan  melaporkan  pola  (tema)  dalam  data”,  dan  bertujuan  untuk mengidentifikasi makna berdasarkan tema (Braun & Clarke, 2006, hlm. 6). Berikut adalah beberapa tahapan analisis tematik:

## 1. Familiriazing the data
Dari wawancara ditranskrip, dan rekaman aslinya diperiksa lagi untuk akurasi data. Kemudian, peneliti  membaca  dan  membaca  kembali  transkrip  wawancara  untuk  menemukan  ide  atau  istilah menarik yang dianggap penting untuk dianalisis.
2. Generating initial codes
Peneliti mengidentifikasi dan menyoroti data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memindahkannya ke kode awal. Peneliti mewarnai dan menyoroti setiap  aspek yang direfleksikan oleh  partisipan  yang  menjadi  kode-kode  awal.  Berikut  contoh  transkripsi  dan  kode  awal  yang dihasilkan dari data.
G enerating initial codes
Kode wawancara Aspek
P1 (Ketua Jurusan) : “kalau di pusat itu program yang terlalu cepat  dan  bertubi  tubi  dan  para  dosen  cukup  kelelahan. Terutama yang structural kemudian nambah lagi pekerjaan.
P2  (Mahasiswa)  : lalu,  transportasi  pak...  soalnya  untuk  ke Universitas  yang  dituju,  dari  kostan  atau  tempat  tinggal  itu tidak  terjangkau  oleh  transportasi  umum.  Angkot  atau  bus umum  disana  jarang.  Tapi  alhamdulillah  oleh  pihak kampusnya  difasilitasi  bus  sekolah,  jadi  kami  berangkat  ke kampus pake bus sekolah.
P3 (Mahasiswa) : Kesulitan menemukan kelas karena kelasnya tidak menggunakan ruangan yang sama setiap
matkulnya Pengorganisasian MBKM-PMMDN di tingkat  pusat  harus terus dievalusi (#P1) Pelaksanaan program MBKM-PMMDN di unit manajemen kampus masih harus dibenahi (#P2 dan #P3)
3. Searching for the themes
Pada fase ini, peneliti mulai memilah dan menyusun kode-kode yang berbeda menjadi tema- tema yang dianggap potensial.
4. Reviewing themes
Peneliti mereview tema yang telah dibuat. Hubungan antara tema  dan kode harus jelas dan koheren. Peneliti membaca kembali kode-kode yang telah dikumpulkan untuk setiap tema. Jika ada tema yang tidak sesuai, maka tema tersebut dikurangi atau dihilangkan.

## 5. Defining and naming themes
Proses ini adalah tentang mengidentifikasi esensi dari setiap tema. Peneliti menentukan dan memberi  nama  tema  berdasarkan  data  yang  diperoleh,  yaitu  tentang  faktor-faktor  yang  menjadi tantangan  dalam  program  MBKM-PMMDN.  Temanya  adalah  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengawasan  program  MBKM-PMMDN.  Peneliti  kemudian  memilih  tema  yang sesuai dengan data wawancara yang didapatkan dari tiga orang partisipan.
6. Reporting
Tahap akhir dari penelitian ini adalah peneliti melaporkan hasil penelitian tentang  tantangan apa  yang  telah  terjadi  dalam  penerapan  program  MBKM-PMMDN  berdasarkan  pada  kasus  yang dialami oleh tiga orang partisipan yang terdiri dari ketua jurusan dan dua orang mahasiswa peserta MBKM-PMMDN.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ada  beberapa  tema  yang  ditemukan  oleh  peneliti  dari  hasil  analisis  wawancara  dengan partisipan  yaitu  1)  Pengorganisasian  dalam  program  MBKM-PMMDN  ditingkat  pusat  harus  terus dievaluasi, 2) Pelaksanaan program PMMDN di unit manajemen kampus masih harus dibenahi. Dua tema tersebut akan di bahas dalam hasil dan pembahasan sebagai berikut:
1. Pengorganisasian MBKM-PMMDN di tingkat pusat harus terus dievalusi
Pengorganisasian  dalam  sebuah  program  sangatlah  penting  yaitu  membagi  tugas  atau pekerjaan  kepada  yang  sesuai  dengan  kemampuannya  dan  mengalokasikan  sumber  daya  serta mengkoordinasikan  dalam  rangka  efektifitas  pencapaian  tujuan  organisasi.  Berikut  kutipan  hasil wawancara dengan partisipan yang menyangkut masalah pengorganisasian dalam program MBKM- PMMDN ini:
Tabel 1. Kutipan wawancara dengan Ketua Jurusan sebagai partisipan 1 (P1)
Kutipan Hasil Wawancara Kutipan 1 “Dari  kementrian,  ada  secara  resmi  edarannya  masuk  ke  Unsil,  tetapi menariknya,  mahasiswa  dapat  info  dari  sosmed  yang  terkadang  yang  resmi  itu keduluan sama sekolahnya, jadi mahasiswa terkadang memberitahukan, Pak ini ada penawaran, jadi sosmed itu mendahului surat resmi.” (07.45) Kutipan 2 “Ada juga yang dulu di awal awal itu yang kami rasa cukup disayangkan, ketika anak-anak itu kuliah  di perguruan tinggi yang lain, karena anaknya  belum siap, dan pengelolaan tentang program MBKMnya, bukan program kementrian ya pak tapi sebelum program kementrian itu belum terorganisasi tidak baik lalu anak itu tidak lulus pak.” (10.09)
Kutipan 3 “Program  kementrian  ini  bertubi-tubi  Pak.  Jadi  misalkan,  ini  program  belum selesai, ada lagi muncul yang baru dan ada pergantian nama, misalkan Kampus Mengajar.  Itu  istilah  baru,  kalau  diawal  itu  namanya  asistensi  mengajar.  Yang pertama juga belum tersosialisasi dengan baik sudah muncul lagi yang lain. Dan menimbulkan kebingungan”. (15.03)
Kutipan 4 “kalau  di  pusat  itu  program  yang  terlalu  cepat  dan  bertubi  tubi  dan  para  dosen cukup  kelelahan.  Terutama  yang  structural  kemudian  nambah  lagi  pekerjaan.” (17.06)
Dari kutipan ke-1 menyebutkan bahwa mahasiswa mendapatkan informasi lebih dulu tentang program MBKM dari sosial media. Hal ini berarti, lambatnya informasi tentang program MBKM yang sampai kepada universitas sasaran. Ini bisa mengakibatkan kekurang percayaan mahasiswa kepada informasi  dari  universitas.  Mahasiswa  akan  lebih  percaya  kepada  media  sosial  daripada  kampus tempat  mereka  belajar.  Mengambil  informasi  dari  medsos  tidak  ada  salahnya  apabila  memang beritanya benar, namun apabila tidak benar maka akan terjadi kesalahan dan mungkin kesimpang siuran informasi
Dari kutipan ke-2 mengatakan bahwa banyak anak yang tidak lulus dalam mata kuliah. Hal ini bisa  berdampak  buruk  bagi  keberlangsungan  program  ini  karena  akan  banyak  mahasiswa  yang enggan mengikuti program ini dikarena mereka takut tidak lulus, tapi bukan berarti pula para dosen harus  meluluskan  setiap  mahasiswa.  Para  dosen  juga  dituntut  untuk  professional  dalam memeberikan  nilai.  Untuk  menjembatani  hal  ini  tentunya  diperlukan  kebijakan  khusus  atau  suatu mekanisme dalam sistem penilaian.
Kutipan  ke-3  dan  ke-4  menyebutkan  bahwa  program  kementrian  yang  sangat  cepat  dan bertubi-tubi menyebabkan para dosen kelelahan, tentunya ini akan menyebabkan kebingungan para pelaksana dan mungkin program tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak akan sesuai dengan harapan. Beban kerja pelaksana terutama para dosen akan semakin berat dan hal ini akan berpengaruh  pada  penurunan  kwalitas  disebabkan  untuk  melaksanakan  tugas  atau  beban  kerja, mereka melakukannya secara tergesa-gesa untuk memenuhi target capaian.
Kutipan  ke-5  menyebutkan  bahwa  perlunya  SOP  di  universitas-universitas  yang melaksanakan program MBKM-PMMDN ini. Ini berarti belum atau kurangnya SOP yang dibuat untuk mengatur  program  ini.  Hal  ini  akan  berakibat  buruk  pada  pelaksanaan  program  ini.  Apabila  SOP atau pedoman tidak ada, maka apabila terjadi kendala  atau masalah di kemudian  hari tidak akan bisa  diatasi  dengan  baik,  akibatnya  masalah  akan  diselesaikan  secara  parsial  dan  mungkin  akan muncul ketidakpastian.
Kutipan  ke-6  menyebutkan  bahwa  ada  dosen  yang  merubah-rubah  jadwal  kuliah.  Hal  ini tentunya mungkin juga berkaitan dengan kutipan ke-3 dan ke-4. Beban kerja dosen yang berat dan padat  menyebabkan overlap kegiatan  atau  pelaksanaan  kegiatan  yang  bentrok  dalam  satu  waktu dengan  terpaksa  dosen  harus  menggeser  atau  merubah  jadwal  kuliah.  Hal  ini  bisa  merugikan mahasiswa,  namun  juga  kalau  seorang  dosen  di  sisi  lain  harus  memenuhi  juga  tugas  yang  lain. Solusi lainnya adalah harus ada negosiasi antara dosen dan mahasiswa dengan kembali mengatur jadwal setelah disepakati bersama.
Dari beberapa kutipan diatas yang berhasil didapatkan dari partisipan 1, maka bisa diperoleh informasi bahwa 1) mahasiswa mendapatkan informasi lebih dulu tentang program MBKM dari sosial media. 2) banyak anak yang tidak lulus dalam mata kuliah 3) program-program jangan terlalu cepat, bertubi-tubi  dan  berubah-rubah  4)  Proses  harus  dipastikan  dilaksanakan  dengan  baik  dulu  5) perlunya  SOP  di  universitas-universitas  yang  melaksanakan  program  MBKM-PMMDN  ini.  Aspek no.4  dan  no.  5  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Cakrawala  (2021:1019),  “Ketercapaian implementasi MBKM pada sebuah lembaga pendidikan dapat nilai dari tiga aspek utama yaitu aspek pelaksanaan program, aspek keterlibatan mahasiswa dan aspek keterlibatan dosen.”
2. Pelaksanaan program PMMDN di tingkat unit manajemen kampus harus ditingkatkan Pelaksanaan  suatu  program  yaitu  suatu  Tindakan  yang  berasal  dari  rencana  yang  sudah disusun  dengan  matang  dan  terperinci,  secara  sederhana  pelaksanaan  disebut  juga  penerapan. Dalam pembahasan ini akan dilihat beberapa kutipan mengenai permasalahan yang terjadi dalam penerapan MBKM-PMMDN ini, berikut kutipan wawancara dengan partisipan ke-1, 2 dan 3.

## Tabel 2. Kutipan wawancara dengan partisipan 1 (P1)
Kutipan Hasil Wawancara Kutipan 6 “Penyebabnya  adalah  kekurangjelasan  dan  respon  lama  untuk  konversi  dan  ini juga  ada  pihak  manajemen  yang  di  internal  sendiri  yang  memang  harus dibenahi.” (28.24) Kutipan 7 “Yang  menjadi  permasalahan  adalah  di  kebijakan  internal  berkenaan  dengan konversi  seperti  apa.  Pihak  manajemen  belum  memahami.masih  lempar bola.harus  ada  pengelolaan  khusus.  Kita  sarankan  kepada  lembaga  ada  satu kepengurusan ADHOC yang megurusi itu, yang menaungi semuaa  program .ini baru  sectoral.contohnya,  pak  Yusup  jadi  koordnator  kampus  pengajar  yah?  Ini koordinator  magang  ,  ini  koordinator  apa  gitu.  Ini  kan  pecahan  pecahan, pecahan-pecahan  ini  tidak  akan  punya  power  juga  kalau  di  atasnya  tidak  ada yang  menaungi,  apakah  di  bawah  WAREK  1  misalnya,  ataukah  di  bawah BAKPK .” (30.55) Kutipan 8 “Tapi  ujungnya  pengelolaan  dalam  administrasi  dikampusnya  sendiri, manajemennya, konversinya, dan sistimnya itu harus diperkuat”. (34.55) Kutipan 9 “…  sebenarnya  outputnya  itu  bagus  tapi  pengorganisasianya  yang  harus dibenahi.  Terutama  internal  dan  juga  pusat  sebetulnya  pak,  kalau  internal  itu manajemennya.” (37.07)
Wawancara, Partisipan 1, tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2022
Kutipan-6  menyebutkan  bahwa  adanya  kekurangjelasan  dan  respon  lama  dari  pihak manajemen internal. Ini berarti bahwa ada yang harus dibenahi dalam pelaksanaannya terutama di pihak manajemen kampus penyelenggara. Hal ini terjadi tentunya sangat berhubungan dengan tema
1 yaitu pengorganisasian yang harus ditingkatkan lagi, baik dari segi sumber daya manusia ataupun dari segi koordinasi baik koordinasi dengan pusat ataupun koordinasi antar elemen yang berkaitan dengan program ini.
Kutipan ke-7 menyebutkan  bahwa  belum  ada pengelolaan khusus, belum terorganisasi dan belum  ada  kepengurusan,  tentunya  ini  sangat  berkaitan  dengan  tema  1  pada  kutipan  ke-5  yaitu diperlukan SOP dan pedoman dalam program ini yang menjadi pegangan universitas penyelenggara dan sasaran. Apabila pengorganisasian dalam hal ini SOP pembagian tugas untuk pelaksanaan ini tidak ada, maka pelaksanaannya tidak akan maksimal dan terkesan setengah hati. Maka ini dapat berdampak  pada  kurangnya  minat  mahasiswa  mengikuti  program  ini,  dosen  yang  enggan  terlibat karena ketidakjelasan dan mahasiswa dari luar universitas yang tidak akan terlayani dengan baik.
Kutipan ke-8 dan ke-9 menyebutkan bahwa pengelolaan administrasi kampus harus diperkuat terutama dalam manajemen internalnya. Hal ini masih terkait dengan kutipan ke-7 yaitu pembuatan SOP dan pedoman yang jelas. Administrasi yang baik tentunya timbul dari aturan atau regulasi yang dibuat sedangkan  regulasi tersebut berasal  dari SOP atau pedoman, bagaimana sebuah  program bisa berjalan dan dilaksanakan sesuai rencana apabila tidak ada aturan atau prosedur yang jelas. Tentunya  ini  menjadi  tantangan  universitas  untuk  segera  membuat  regulasi  berupa  pedoman  dan juga merupakan tantangan bagi manajemen yang ditugasi nantinya untuk segera merumuskan SOP dalam program ini.
Dari  kutipan-kutipan  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  implementasi  PMMDN  perlu memperhatian  beberapa  hal  yaitu  masalah  pengorganisasian,  SOP,  tim  dan  pengelolaan administrasi.  Berikut  rinciannya,  1)  pengorganisasian  yang  harus  ditingkatkan  lagi,  baik  dari  segi sumber daya manusia ataupun dari segi koordinasi baik koordinasi dengan pusat ataupun koordinasi antar elemen yang berkaitan dengan program ini 2) membuat SOP dan pedoman universitas dalam program MBKM-PMMDN ini 3) membuat kepengurusan atau tim khusus yang menaungi program ini 4) pengelolaan administrasi kampus harus ditingkatkan.

## Tabel 3 Kutipan wawancara dengan mahasiswa sebagai partisipan 2 (P2)
Kutipan Hasil Wawancara Kutipan 1 “… untuk kendala ketika program MBKM itu, mungkin dari cara beradaptasi pak, soalnya serba asing... beda budaya, beda bahasa, dan beda adatnya juga, jadi perlu waktu untuk adaptasi”. Kutipan 2 “… transportasi pak... soalnya untuk ke universitas sasaran, dari kostan atau tempat tinggal itu tidak terjangkau oleh transportasi umum. Angkot atau bus umum disana jarang. Tapi alhamdulillah oleh pihak kampusnya difasilitasi bus sekolah, jadi kami berangkat ke kampus pake bus sekolah”. Kutipan 3 “… tapi bus sekolah itu juga terbatas, hanya berangkat pagi dan pulang sore, jadi kalo ada kelas siang, harus order ojek online atau ikut bus pagi-pagi.”
Wawancara, Partisipan 2, tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2022
Kutipan ke-1 menyebutkan bahwa dia memerlukan waktu untuk beradaptasi karena berbeda adat  istiadat  dan  budaya.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  terutama  untuk  universitas  sasaran. Universitas  sasaran  hendaknya  memberikan  pendampingan  dulu  atau  semacam  orientasi  untuk para  mahasiswa  yang  mengikuti  program  MBKM-PMMDN  walaupun  mungkin  berupa  singkat, namun  hal  ini  dapat  membantu  mahasiswa  “baru”  dalam  mengenal  kampus  dan  budaya  di lingkungan  universitas  sasaran.  Sedangkan  untuk  kutipan  ke-2  dan  ke-3  menyebutkan  kesulitan bahwa mereka agak kesulitan dalam transportasi. Untuk hal ini bisa dipahami karena tentunya setiap kampus  memiliki  situasi  dan  lokasi  yang  berbeda-beda,  dan  ini  juga  bisa  menjadi  refleksi  untuk
kampus  sasaran  mengapa  mereka  sampai  mengeluhkan  soal  transportasi  apakah  mungkin transportasi di kampus mereka sebelumnya lebih bisa memudahkan mereka dalam mobile .
Tabel 4. Kutipan wawancara dengan partisipan 3 (P3) Kutipan Hasil Wawancara Kutipan 1 “Sistem penilaian hasil kuliah dari kampus lain agak kurang bisa dipahami karena nilai yang didapat tidak sesuai dengan ketepatan dan keakuratan tugas yang telah dikumpulkan”. Kutipan 2 “Dari segi akomodasi di kampus inbound kurang tersedia kendaraan umum dan hanya bisa keluar beberapa waktu secara bersamaan menggunakan bus kampus. Kalau ingin keluar pribadi harus pakai gojek”. Kutipan 3 “Kesulitan menemukan kelas karena kelasnya tidak menggunakan ruangan yang sama setiap matkulnya”. Kutipan 4 “Dari  segi  keuangan  mahasiswa  pihak  LPDP  sangat  terlambat  dalam menyalurkan dana yang menjadi hak mahasiswa”.
Wawancara, Partisipan 3, tanggal 02 bulan Nopember Tahun 2022
Kutipan ke-1 menyebutkan bahwa sistem penilaian pada mata kuliah kurang dipahami karena tidak  sesuai  dengan  keakuratan  dan  ketepatan  tugas  yang  dikumpulkan.  Tentunya,  hal  ini  sangat berkaitan  dengan  perangkat  pembelajaran  yang  didalamnya  terdapat  sistem  penilaian  yang dilakukan oleh dosen. Dosen harus memberitahukan mahasiswa tentang mata kuliah dan RPSnya secara lengkap berikut dengan cara penilaiannya, agar mahasiswa faham dan bisa menerima hasil atau  nilai  akhir  yang  diberikan  kepada  mereka.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Sintiawati  (2022:912)  “beberapa  hal  yang  harus  disiapkan  oleh  dosen  agar  implementasi  mbkm berjalan  diantaraanya  yaitu  merancang  kegiatan  MBKM  bersama  Mitra,  meyakinkan  keselarasan CPL dengan kegiatan dan penilaiannya, menyiapkan proses pembimbingan, menyiapkan matakuliah yang  akan  diambil  oleh  Program  Studi/Perguruan  Tinggi  lain,  serta  mekanisme  memberikan pengakuan/penyetaraan dan bobot yang ada dalam kurikulum Program Studi.”
Kutipan ke-2 dan ke-3 menyebutkan bahwa mereka mengalami kesulitan dengan transportasi dan sulit dalam menemukan kelas. Hal ini sejalan dengan partisipan 1, kutipan ke-2 dan ke-3 yang menyebutkan transportasi sebagai kendala utama. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka pihak  universitas  atau  perguruan  tinggi  sasaran  harus  mengevaluasi  sistem  transportasi  atau mengadakan benchmarking untuk  sistem  transportasi  kampus  yang  memudahkan  mahasiswa. Sedangkan  kesulitan  mereka  dalam  menemukan  kelas,  hal  ini  tentunya  kembali  kepada  orientasi atau pengenalan kampus kepada mereka sebelum mereka memulai program.
Kutipan  ke-4  menyebutkan  bahwa  pihak  LPDP  terlambat  dalam  menyalurkan  dana  yang menjadi  mahasiswa.  Hal  ini  tentunya  harus  menjadi  perhatian  bagi  lembaga  pengelola  keuangan beasiswa,  perencanaan  dan  pelaksanaan  atau  implementasinya  harus  sesuai  denga  napa  yang telah  dijanjikan  kepada  mahasiswa  yang  mengikuti  program  MBKM-PMMDN  ini.  Apabila keterlambatan  terus  terjadi  maka  harus  diadakan  evaluasi  dari  mulai  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasannya.  Keuangan  merupakan  hal  yang  mendasar dan  sangat  dibutuhkan  oleh  mahasiswa,  apalagi  untuk  mahasiswa  yang  tidak  mampu  atau  tidak mempunyai dana talang sendiri.
Dari partisipan 2 dan 3 bisa ditarik gambaran bahwa implementasi PMMDN belum diterapkan dengan baik hal ini dikarenakan mahasiswa belum memahami situasi dan kondisi kampus, fasilitas belum prima dan keterlambatan pihak LPDP dalam pencairan dana kepada mahasiswa untuk itu, 1) universitas sasaran perlu mengadakan orientasi bagi para mahasiswa peserta MBKM-PMMDN, hal
ini untuk memberikan mereka pemahaman situasi dan kondisi kampus serta budaya di lingkungan sekitar  2)  memberikan  fasilitas  yang  prima  bagi  para  mahasiswa  MBKM-PMMDN  3)  LPDP  harus mengevaluasi  pelaksanaan  pemberian  dana  LPDP  kepada  mahasiswa  mengingat  adanya keterlambatan pencairan.
Dari  hasil  analisis  data,  dapat  diperoleh  hasil  bahwa  tantangan  yang  dihadapi  dalam implementasi  PMMDN  ini  yaitu  dalam  pengorganisasian,  koordinasi  antar  elemen  baik  di  tingkat pusat  dan  PT  penyelenggara  masih  harus  terus  dibenahi  agar  pelaksanaannya  berjalan  dengan yang diharapkan. Kemudian, pelaksanaan yang masih kurang baik hal ini tentunya merupakan efek domino  dari  pengorganisasian.  Pelaksanaan  terutama  di  PT  sasaran  harus  terus  dievaluasi  agar pelayanan  kepada  mahasiswa  bisa  maksimal  dan  mahasiswa  merasa  puas  dengan  program PMMDN ini dan program ini bisa sukses terselenggara dengan baik

## KESIMPULAN
Tantangan dalam PMMDN berdasarkan penelitian ini yaitu terdapat pada pengorganisasian dan pelaksanaan. Peneliti telah mengumpulkan data serta menganalisis tantangan-tangan tersebut yang kemudian dijadikan beberapa tema. Tema yang telah dipilih dan yang dimaksud oleh peneliti adalah 1) Pengorganisasian dalam program MBKM-PMMDN ditingkat pusat harus terus dievaluasi, 2) Pelaksanaan program PMMDN di unit manajemen kampus masih harus dibenahi.  Dua tema ini diharapkan  mampu  menjadi  koreksi  bagi  para  pemangku  kebijakan  agar  senantiasa  melakukan kaizen  atau  perbaikan  yang  terus-menerus  dalam  melakukan  suatu  program  dalam  hal  ini  peniliti fokuskan  pada  MBKM-PMMDN  agar  program  ini  bisa  mencapai  tujuannya  sesuai  target  yang diharapkan.

## Rekomendasi
Peneliti  membuat  rekomendasi  didasarkan  pada  tema  yang  telah  diusung  yaitu  pertama, pengorganisasian  program  MBKM-PMMDN  di  tingkat  pusat  yang  harus  terus  dievaluasi  terutama dalam 1) sosialisai program MBKM-PMMDN yang harus cepat, tepat dan efektif, 2) program harus dibuat  secara  ajeg,  3)  universitas  penyelenggara  harus  memiliki  SOP  dan  pedoman  yang  jelas dalam MKBM-PMMDN ini, 4) memperhatikan kemampuan sumber daya. Adapun pada  tema yang kedua  yaitu  pelaksanaan  program  MBKM-PMMDN  di  tingkat  unit  manajemen  kampus  harus ditingkatkan,  peneliti  memberikan  rekomendasi  1)  universitas  penyelenggara  harus  memberikan orientasi  berupa  pengenalan  kampus  kepada  mahasiswa  peserta  MBKM-PMMDN  2)  universitas penyelenggara  harus  memberikan  layanan  yang  baik  dan  prima  bagi  para  mahasiswa  MBKM- PMMDN  3)  pihak  LPDP  harus  mengevaluasi  pengelolaan  keuangan  jangan  sampai  ada keterlambatan pencairan dana bagi mahasiswa.

## Ucapan terimakasih
Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada piihak-pihak yang telah ikut bekerjasama dan membantu penelitian ini. Pertama ucapan terimakasih kepada lembaga pendidikan yang menjadi lokus penelitian ini. Kedua, ucapan terimakasih juga kepada ketua jurusan pendidikan Bahasa Inggris yang telah bersedia memberikan data baik itu dokumen ataupun data yang bersifat wawancara. Ketiga ucapan terimakasih kepada semua mahasiswa peserta program MBKM-PMMDN yang telah bersedia di wawancara. Keempat, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materi ataupun sembangsih pemikiran ide dan saran-saran yang  membuat penelitian ini terselenggara dan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research : A Practical Guide for Beginners. Budi  Bhakti,  Yoga.  (2022). Kendala  Implementasi  Kebijakan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi . Research and Development Journal of Education: Vol.8, No.2
Buku Panduan MB-KM Kemendikbud 2020 Cakrawala. (2021). Ketercapaian dan Kendala Implementasi MBKM di Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama  Malang .  The  4th  Conference  on  Innovation  and  Application  of  Science  and Technology (CIASTECH 2021) Hadiansah, Deni. (2022). Kurikulum Merdeka dan Paradigma Pembelajaran Baru . Bandung. Yrama Widya
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Qiong,  OU. (2017). A Brief Introduction to Perception . Studies in Literature and  Language  Vol.15, No.4, pp. 18-28 Rhee,  Y.  (2004). The  Employee-Public-Organization  Chain  in  Relationship  Management:  A  Case Study of a Government Organization . Institute for Public Relation. Surtikanti, Sri Dewi Anggadini. (2021). Persepsi Mahasiswa atas Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Prodi Akuntansi UNIKOM . Jurnal Pendidikan vol.23 No.1 Simbolon, Maropen. (2008). Persepsi dan Kepribadian. Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Volume 2, No.1 Sintiawati  (2022). Partisipasi  Civitas  Akademik  dalam  implementasi  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka (MBKM) . Jurnal Basicedu. Volume 6 no.1