AKSELERASI PEREKONOMIAN SYARIAH DI INDONESIA (TINJAUAN ATAS PERAN PP RI NOMOR 39 TAHUN 2005 SEBAGAI INVESIBLE INTEREST )

## Oleh: Arif Zunaidi, MEI

## Abstrak
Terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur  adalah  tujuan  yang  ingin  diraih  oleh  bangsa Indonesia.  Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  mendapat  julukan “the  fastest  growing industry”, perbankan  syariah  dinilai  dapat  menjadi  salah  satu  pemeran  dalam  menumbuhkan akselerasi  perekonomian  di  Indonesia.    Tiga  tahapan  yang  pernah  dilalui  perbankan  syariah, mulai  dari  proses  pengenalan,  tahapan  pengakuan,  dan  tahapan  pemurnian  menjadi  salah  satu pemicu  diterimanya  system  perbankan  syariah  oleh  masyarakat.  PP  RI  nomor  39  tahun  2005 dinilai memiliki invisible interest bagi perbankan syariah di Indonesia.

## Kata kunci: Ekonomi Syariah, Jaminan Simpanan, Perbankan Syariah

## A. Pendahuluan
Terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur  adalah  tujuan  yang  ingin  diraih  oleh  bangsa Indonesia.  Hal  ini  telah  tertuang  dalam  dasar  Negara  pancasila  dan  Undang-undang  RI  tahun 1945.  Guna  terciptanya  sebuah  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  diamanatkan  dalam  Dasar Negara dan Undang-undang Republik Indonesia, maka diperlukan sebuah system ekonomi yang mampu menjawab dan mewujudkan keinginan itu.
Selain  sistem  ekonomi  yang  telah  dipraktikkan  di  Indonesia  saat  ini,  sistem  Ekonomi Islam  yang  berprinsip  pada  nilai-ilai  keadilan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan  dinilai  cocok untuk menciptakan keinginan dan cita-cita bangsa ini untuk mencapai peringkat masyarakat adil dan makmur. 1 Sebagai  contoh,  ketahanan bank syariah dalam menghadapi krisis ekonomi pada
1 Ibrahim Warde, Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 420.
tahun 1997 menjadi bukti bahwa sistem  ekonomi  islam  layak diperhitungkan dalam  meningkat akselerasi perekonomian di Indonesia.
Pada  tahun  2005-2013  perbankan  syariah  mampu  mencatat  angka  pertumbuhan  hingga mencapai  angka  36,1  persen  per  tahun.  Laju  pertumbuhan  tersebut  mampu  meninggalkan  laju pertumbuhan perbankan nasional  yang hanya 16,3 persen per tahun. Julukan sebagai the fastest growing industry sempat disandang bank syariah pada saat itu.
Guna  mewujudkan  ekonomi  yang  stabil,  maka  diperlukan  akselerasi  perekonomian syariah. Salah salah satu cara untuk menegakkan akselerasai ekonomi syariah, diperlukan sebuah penegakan  hukum  ekonomi  dalam  sektor  penjamin  simpanan  nasabah  lembaga  keuangan syaraih.  Bentuk  perlindungan  atas  jaminan  simpanan  nasabah  ini  merupakan  hal  yang  penting, mengingat  nasabah  membutuhkan  jamianan  atas  investasinya.  Dengan  penjaminan  ini  maka nasabah akan memperoleh kepastian, perlindungan dan jaminan hak.
Hadirnya  PP  No  39  Tahun  2005  Tentang  Penjaminan  Simpanan  Nasabah  Bank Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dinilai  menjadi  angin  segar  bagi  pertumbuhan  ekonomi  syariah, terlebih  lagi  bagi  lembaga  keuangan  syariah  yang  berkeinginan  untuk  menjadi  salah  satu pemeran dalam mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur.
Dengan  adanya latar  belakang  tersebut  maka  penulis  ingin  mengkaji  lebih  lanjut mengenai Akselerasi Perekonomian Syariah Di Indonesia (Tinjauan Atas Peran PP RI Nomor 39 Tahun 2005 Sebagai Invesible Interest)

## B. Perbankan Syariah dan Sejarahnya
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha  Syariah,  mencakup  kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Sejarah  Islam  mencatat,  perbankan  Islam  muncul  sejak  tahun  1960-an  dan  1970-an. Kemunculan bank Islam ini tidak terlepas dari factor penting yang melatar belakanginya, yaitu: 2 P ertama, munculnya gerakan yang berkeyakinan bahwa bunga adalah riba. Dimulai oleh gerakan
2 Abdullah Saeed, Bank Islam dan bunga-studi kritis dan interprestasi kontemporer tentang riba dan bunga, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Ikhwanul  Muslimin pada  tahun  1930-an  di  Mesir.  Menurut  mereka,  bunga  bank  sama  dengan riba, dan riba adalah pengambilan keuntungan yang sangat dilarang dalam al-Qur’an.
Kedua ,  perbankan  syariah  mendapat  dukungan  penuh  dari  Negara-negara  penghasil minyak. Arab Saudi, Kuwait, Uni emirat Arab, Qatar dan Bahrain adalah Negara yang turut andil dalam  pembiayaan  perbnkan  syariah  sekitar  tahun  1970-an  di  Timur  Tengah.sebut  saja  Bank Islam Dubai, Departemen Keuangan Kuwait, Bank Islam Faisal di Bharain, Nigeria dan Senegal, Bank-bank  Al-Baaraka  Group  Shaykh  Saleh  Kamil  dan  Dar  Al-Mal  al-Islami  (DMI)  pangeran Saudi  Muhammad  Faisal  secara  keseluruhan  bank-bank  ini  didirikan  dan  dibiayai  oleh  hasil kekayaan minyak.
Ketiga ,  keputusan  politik  bahwa  Negara-negara  muslim  sepakat  untuk  mendirikan  bank islam  untuk  meneruskan  cita-cita  dalam  menghilangkan  system  bunga  dari  system  perbankan yang sudah banyak merugikan. 3
Perbankan Islam di Indonesia sendiri diawali oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun  1991.  Berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  berkat  kerja  keras  para  ulama  serta kaum  Intelektual  di  Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  Tim  yang  dikenal  dengan  Tim Perbankan  MUI.  Akte  pendirian  PT  Bank  Muamalat  Indonesia  disahkan  dan  ditandatangi  pada tanggal  1  November  1991.  Pada  saat  penandatanganan  akte  pendirian  ini  terkumpul  komitmen pembelian saham sebesar Rp 84 Miliar.
PT  Bank  Muamalat  Indonesia  mulai  beroperasi  pada  tahun  1992,  dengan  modal  awal sebesar  Rp  106.126.382.000.  Dana  awal  BMI  ini  berasal  dari  Presiden  dan  Wakil  Presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab,  Supersemar,  Dharmais,  Purna  Bakti  Pertiwi,  PT  PAL  dan  PT  Pindad.  Selanjutnya Yayasan  Dana  Dakwah  Pembangunan  ditetapkan  sebagai  yayasan  penopang  Bank  Muamalat Indonesia.Dengan  terkumpulnya  modal  awal  tersebut  maka  Bank  Muamalat  Indonesia  mulai beroperasi secara resmi. 4

## C. Landasan Hukum Perbankan Syariah
1. Al-Qur’an
3 Sparta, Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah  di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Tahun XIII/03 November 2008,  hal. 347-357
4 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), hal. 25
Kegiatan  perbankan  yang  dilakukan  di  bank  konvensional  tidak  sesuai  dengan syariah  Islam  dikarenakan  adanya  praktek  riba  dan  praktek  terlarang  lainnya.Berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila,  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  maka baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil  itu  juga  dilarang.  Allah  SWT  berfirman  dalam  Q.  S.  an-Nissa’  Ayat  29,yaitu :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.”
2. Hadits
Pelarangan  riba  tidak  hanya  merujuk  pada  al-Qur’an  saja.Dalam  al-Hadits  juga dijelaskan bahwa bahwa riba itu dilarang. 5
“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu.Allah telah melarang kamu mengambil riba.Oleh karena itu, utang karena riba harus dihapuskan.Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu.Kamu tidak akan menderita atau mengalami ketidakadilan.”

## D. Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah
Perbankan  syariah,  mengacu  pada  undang-undang  perbankan  yang  berlaku  saat  ini, memiliki  asas,  tujuan  dan  fungsi  perbankan  syariah  menyebutkan  bahwa  Perbankan  Syariah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah,  demokrasi  ekonomi  dan prinsip  kehati-hatian.  Sedangkan  tujuan  dari  perbankan  syariah  tertuang  dalam  Pasal  3,  bahwa
5 Ibid., hal. 51
Perbankan  Syariah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Fungsi  dari  perbankan  syariah  dijelaskan  dalam  pasal  4,  bahwa  Bank  Syariah  dan  UUS wajib  menjalankan  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat.Bank  Syariah  dan UUS  dapat  menjalankan  fungsi  sosial  dalam  bentuk  lembaga  Baitul  Mal,  yaitu  menerima  dana yang  berasal  dari  zakat,  infak,  sedekah,  hibah  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal  dari  wakaf  uang  dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  (nazhir)  sesuai  dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
Itulah  asas,  tujuan  dan  fungsi  perbankan  syariah  menurut  undang-undang  RI  No.  21 Tahun 2008. 6

## E. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Penjaminan Simpanan Nasabah
Sebagaimana  diketahui  bahwa  lembaga  keuangan  adalah  suatu  perusahaan  yang usahanya  bergerak  di  bidang  jasa  keuangan.  Artinya  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga keuangan  ini  berkaitan  erat  dengan  bidang  keuangan,  baik  menghimpun  dana  dalam  bentuk tabungan  atau  deposito,  menyalurkan  dana  dalam  bentuk  kredit,  dan/atau  jasa-jasa  keuangan lainnya. 7
Di Indonesia, sistem keuangan dijalankan oleh 2 jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan  Bank  dan  lembaga  keuangan  non-bank.  Lembaga  keuangan  bank  terdiri  dari  bank umum  syariah  dan  bank  pembiayaan  rakyat  syariah  (BPR  syariah).  Sedangkan  Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari koperasi simpan pinjam (KSP), baitul mal wat tanwill (BMT), asuransi, modal ventura, leasing, dan lain-lain. 8
Peran  penting  Lembaga  keuangan  syariah  berkaitan  dengan  pemberian  fasilitas  aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (intermediation role) 9 . Salah  satu  hal  yang  diperlukan  dalam  menujang  kepercayaan  nasabah  pada  lembaga  keuangan
6 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.  hal. 9
7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cetakan kesebelas, Jakarta: Rajawali Press, 1998. Hal. 38
8 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga keuangan syariah, Jakarta : Kencana , 2009. Hal. 46.
9 Rudy Badrudin dkk,. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.1997. hal. 4
adalah adanya penjaminan atas uang yang diserahkan kepada lembaga keuangan. Oleh sebab itu diperlukannya penjaminan guna kepastian hukum para nasabah.
Pada  tahun  1991,  dengan  berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  sebagai  bank umum  satu-satunya  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil. pengenalan bank yang berlandaskan syariah yang berprinsip bagi hasil dituangkan dalam hukum positif  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992  Tentang  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil.  Kemudian Undang-undang  perbankan  tersebut  direvisi  setelah  krisis  moneter  pada  1998  dengan  terbitnya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998.  Dengan  terbitnya  Peraturan  Pemerintah  ini  maka semakin kuatlah dasar hukum yang memayungi perbankan syariah di Indonesia.
Sebagai lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjalankan dan meningkatkan perekonomian di  Indonesia, kehadiran perrbanakn syariah pada saat itu belum memiliki sebuah payung  hukum  yang  memberikan  rasa  aman  bagi  nasabah.  Setelah  semakin  terlihatnya  peran serta lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, maka pemerintah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

## F. Akselerasi Perekonomian Syariah Di Indonesia
Keberhasilan  pembangunan  suatu  Negara  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonominya. Pada  tahun  2013  Indonesia  mencatat,  Indonesia  sudah  berhasil  memacu  pertumbuhan  ekonomi rata-rata  5,9%  per  tahun.  Salah  satu  factor  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  cuukup signifikan  tersebut  adalah  turut  sertanya  perbankan  syariah  dalam  meramaikan  perumbuhan ekonomi  di  Indonesia.Aset  keuangan  syariah  di  Indonesia  saat  ini  tercatat  sekitar  38,1  miliar US$.Asset  tersebut  berasal  dari  perbankan  sebanyak  54%,  sukuk  (36%),  sisanya  terdiri  dari asuransi, multi-finance dan reksadana syariah.
Factor  yang  mendukung  besarnya  aseet  yang  dimiliki  oleh  perbanakn  syariah  tersebut tidak  lepas  dari  beberapa  alasann,  dianatarranya: pertama ,  kepercayaan  masyarakat  terhadap bank  syariah.  Sebagai  Negara  dengan  penduduk  muslim  terbanayak,  lahirnya  perbanakn  yang perprinsip islam  tentunya disambut baik  oleh masyarakat.  Bunga bank  yang disamakan dengan riba,  dan  kmunculannya  bank  syariah  memberikan  uforia  tersendiri  bagi  umat  islam  yang mendabakan sebuah lembaga keuangan yang sesuai dengan islam.
Kedua ,  keunggulan  produk.  Disbanding  dengan  produk  lembaga  keuangan  lainnya, perbankan  syariah  memmiliki  keunggulan  lebih.Dianataranya  adanya  pengawasan  yang  lebih Dewwan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Dewan  pengawas  ini  memberikan  pengawasan  terhadap praktik simpanan dan penyaluran dana yang pasti dan murni syariah, selain itu juga prinsip bagi hasil  yang  ada  dalam  perbankan  syariah  juga  menjadi  bagian  dari  pengawasa  yang  dilakukan oleh DPS.
Ketiga ,  undang-undang  penjamin  simpanan.  Factor  lain  yang  menyebabkan meningkatnya  kepercayaan  masuarakat  pada  bak  syariah  adalah  adanya  PP  No  39  Tahun  2005 Tentang  Penjaminan  Simpanan  Nasabah  Bank  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.Dengan  adanya peraturan pemerintah ini maka simpanan masyarakat yang ada di bnak syariah telah dijamin oleh pemerintah. Seahingga rasa aman  Sedangkan dalam pengawasan dan penerapan prinsip syariah telah terdapat dasar hukum yaitu UU No 21 Tahun 2008.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat atas perbankan syariah tak luput dari proses yang telalh  dilalui  oleh  perbankan  ini.tahapa-tahapan  yang  pernah  dilalui  oleh  perbankan  syariah meliputi  tiga  proses: 10 Pertama ,  proses  pengenalan  ( Introducing ).  Pada  tahapan  ini  pemerintah Indonesia mengenalkan lembaga keuangan syariah dengan diterbitkannya  undang-undang  No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa bank syariah adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dana  yang  menggunakan  asas  syariah dalam perhitungannya.
Kedua,  tahapan  pengakuan  ( recognition ).  Pada  tahapan  ini  adalah  tahapan  revisi  dari undang-undang sebelumnya. Perbankan syariah telah diakui sebagai salah satu lembaga kuangan yang  mempunyai  peran  dalam  memajukan  perekonomian  nasioanl  dalam  prinsip syariah.Tahapan  ini  ditandai  dengan  hadir  dan  diberlakukannya  UU  No  21  Tahun  2008.  Dan ketiga adalah  tahapan  pemurnian  ( puriﬁcation ).  Tahapan  pemurnian    ini    sudah    dimulai  sejak terbitnya  PP  No  39Tahun  2005  Tentang  Penjaminan  Simpanan  Nasabah  Bank  Berdasarkan Prinsip Syariah dan disahkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 11
10 Wirdyaningsih, et al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2005.  hal. 3
11 Abdul GhofurAnshori,,. “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional”, Jurnal La Riba  -  Jurnal Ekonomi  Islam, Vol.II No  2, Desember  2008, Yogyakarta  : UGM, 2008.
Penjaminan  LKS  mutlak  diperlukan  demi  menunjang  penegakan  hukum  ekonomi syariah.  Dengan  hadirnya  peraturran  pemerintah  yang  berperan  sebagai  payung  hukum  atas penjamnan  simpanan,  maka  status  dari  simpanan  nasabah  sudah  dijamin  oleh  pemeritah.  Jika sebelumnya  simpanan  nasabah  LKS  masih  di  bawah  payung  hukum  perbankan  konvensional, dengan  hadirnya  PP  No  39  Tahun  2005  Tentang  Penjaminan  Simpanan  Nasabah  Bank Berdasarkan Prinsip Syariah maka dasar hukumnya semakin kuat.
Agar  pelaksanaan  penjaminan  simpanan  dapat  berlangsung  dengan  efektif,  maka dibutuhkan  kewenangan  publik  dalam  pemungutan  premi  dan  penyelesaian  lembaga  keuangan bermasalah.  Selain  itu  juga  diperlukan  adanya  interaksi,  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan lembaga  lain  dalam  sistem  jaring  pengaman  sektor  keuangan.  Yang  tak  kalah  penting  adalah adanya  anggaran  yang  diberikan  oleh  pemerintah  jikalau  terjadi  kegagalan  lembaga  keuangan yang bersifat sistemik. Dengan adanya beberapa hal tersebut diharapkan interaksi dan kerja sama antar lembaga tersebut dapat berlangsung dengan baik. Tanpa adanya payung hukum yang pasti, keinginan untuk mewujudkan akselerasi perekonomian syariah tidak akan terwujud dengan baik.
Untuk mengkoordinasi pelaksanaan penjamin simpanan yang dilakukan oleh LPS syariah yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DPS) diperlukan peran aktif LPS Syariah. Salah  satu  cara  agar  keberadaan  LPS  diketahuai  oleh  masyarakat  adalah  dengan  sosialisasi dengan  menggandeng  media  dan  menyampaikan  programnya  dengan  bahasa  yang  dimengerti masyarakat luas tidak hanya nasabah LKS. Selain itu LKS harus meningkatkan akses informasi terhadap produk-produk industri keuangan terutama industri keuangan non bank syariah. Sebagai penunjang  dari  pembentukkan  budaya  hukum  ekonomi  syariah  di  sektor  penjaminan  pada masyarakat, diperlukan pula pemahaman dari lembaga lain terkait perekonomian syariah. Hal ini dilakaukan untuk menciptakan kepercayaan dalam kerjasama antar lembaga dalam menciptakan stabilitas keuangan di Indonesia.
Dengan  adanya  payung  hukum  atas  penjaminan  simpanan  diharapkan  dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terkait kinerja LKS sehingga meningkatkan daya  saing  ekonomi  syariah  di  Indonesia  di  era  globalisasi,  meningkatkan  koordinasi  antar kelembagaan  yang  menangani  keuangan  syariah  di  Indonesia,  mewujudkan  perlindungan, kepastian  dan  jaminan  hak  nasabah  lembaga  keuangan  syariah  dan  meningkatkan  daya  saing LKS terhadap Lembaga Keuangan Konvensional.
Payung  hukum  yang  diberikan  pemerintah  dalam  bentuk  perundang-undangan merupakan suatu sumber hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah tujuan negara, artinya bahwa dengan adanya hukum dalam perbankan syariah maka akan membawa masyarakat lebih percaya untuk mempercayakan dananya di perbankan syariah untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan.
Selain dari pada itu,  payung  hukum  yang diberikan pemerintah  juga sebagai  wujud dari adanya upaya negara untuk  melidungi,  memenuhi  dan meningkatkan hak  asasi  masyarakat  atas perekonomian.  Dengan  adanya  undang-undang,  maka  penyimpangan  terhadap  pelaksanaan perbanakn dapat diminimalisir.
Payung hukum juga salah satu  wujud dari pemenuhan pemerintah  akan  hak masyarakat atas jaminan terhadap simpanan nya di perbankan syariah. Dengan adanya jaminan hukum maka keamanan  atas  dana  yang  disimpan  di  lembaga  keuangan  syariah  akan  terjamin.    Hal  ini  akan meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  sehingga  masyarakat  yang  menggunakan  perbankan syariah akan semakin sejahtera di perekonomiannya.
Hadirnya payung hukum terhadap jaminan simpanan memberikan keuntungan tersendiri bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Keuntungan tak terlihat atau invisible interest dari payung hukum ini memabawa dampak pada semakin bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap prduk perbankan syariah.
Melihat  fakta  bahwa  perkembangan  perbankan  syariah  sangat  menakjubkan  saat  ini, maka  satu  hal  yang  tidak  boleh  dilupakan,  bahwa  ada  peran  invisible  interest  dalam  undang- undang  yang  menangi  penjaminan  simpanan.  Ke  depannya,  diharapkan  tidak  hanya  lembaga perbankan syariah saja yang mendapatkan payung hukum dalam penjaminan simpanan. Produk- produk  lainnya  dari  ekonomi  syariah  juga  mendapatkan  hal  yang  sama.  Alasannya  agar disparitas  antar  produk  ekonomi  syariah  dapat  semakin  mengecil  dan  akselerasi  perekonomian syariah  Indonesia  akan  segera  terwujud.  Tentunya  hal  ini  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila tercipta sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam mendorong pemurnian hukum ekonomi syariah sehingga akselerasi perekonomian syariah akan terwujud.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  penjaminan  simpanan PP  No  39  Tahun  2005  adalah  bagian  dari  keuntungan  tersembunyi/ invisible  interest dari perbankan  syariah.  Dengan  adanya invisible  interest dari  hukum  tersebut  maka  perbankan syariah di Indonesia berhasil melewati tiga tahapan penting sehingga dapat diterima masyarakat saat ini. Adanya. Untuk mencapai dan menyamai akselerasi perekonomian syariah Indonesia saat ini,  maka  seharusnya  keberhasilan  hukum  dalam  mengembangkan  perbankan  syariah  dapat menjadi  contoh  produk  ekonomi  syariah  lain  untuk  berkembang.  Hal  ini  dikarenakan  hukum dapat  memberikan  keuntungan  tambahan,  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Hukum dalam  ekonomi  syariah  juga  dapat  berperan  sebagai  alat  untuk  memenuhi,  melindungi  dan memajukan  hak  setiap  rakyat  Indonesia  atas  kesejahteraan  dan  keadilan  melalui  perekonomian syariah.

## H. Saran
Untuk  mencapai  sebuah  akselerasi  perekonomian  syariah,  diperlukan  kerjasama  yang lebih solid lagi antara legislatif, eksekutif dan masyarakat. Selain itu pemberian kepastian hukum selayaknya  tidak  hanya  pada  bidang  perbankan  syariah  saja,  karena  untuk  memicu  tumbuhnya perekonomian,  harus  ada  kekompakan  produk-produk  lain  dalam  berperan  dalam  memajukan perekonomian. Tantangan yang harus dihapadi e konomi syariah semakin berat. SDM yang ada harus dipersiapankan guna menyongsong

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Saeed, Bank Islam dan bunga-studi kritis  dan interprestasi kontemporer tentang riba dan bunga, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Andri Sumitra, Bank dan Lembaga keuangan syariah, Jakarta : Kencana , 2009.
Ibrahim  Warde, Islamic  Finance  Keuangan  Islam  dalam  Perekonomian  Global. Yogyakarta  : Pustaka Pelajar., 2009.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah : dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani Pres,
2001.
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan Syariah 2008. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Rudy  Badrudin  dkk,. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainya, Yogyakarta:  Bagian  Penerbitan STIE YKPN.1997.
Sparta, Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah  di Indonesia. Jurnal Ekonomi, Tahun XIII/03 November 2008.
Wirdyaningsih, et al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2005.
Abdul  GhofurAnshori,,. “Sejarah  Perkembangan  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dan Implikasinya  bagi  Praktik  Perbankan  Nasional”, Jurnal  La  Riba    -    Jurnal  Ekonomi Islam, Vol.II No  2, Desember  2008, Yogyakarta  : UGM, 2008.