INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 9326-9342 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative
Upaya Pemerintah India Mengatasi Tradisi Dowry tahun 2015-2020
Feni Cikita 1 ✉ ,Yusnarida Eka Nizmi 2 , Yessi Olyvia 3
Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau Email: fenicikita19@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Fenomena  kekerasan  terhadap  perempuan  bukan  merupakan  kelainan  individu  melainkan  karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem  patriarki.  Masyarakat  di  India  masih  hidup  di  bawah  patriarki,  yang  artinya  mereka  selalu mendahulukan  hak-hak  pria  dibandingakan  wanita.  Perempuan  dalam  masyarakat  modern  dan masyarakat tradisional, sangat rentan terhadap kekerasan baik yang bersifat kriminal maupun yang bersumber dari tradisi,praktik budaya tradisional India yang terkenal ini salah satunya adalah sistem dowry atau mahar. Yaitu dimana pihak pengantin perempuan dalam suatu tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah dowry kepada pihak pengantin laki-laki. Dowry diibaratkan sebagai simbol pendatang karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru di keluarga suaminya. Permintaan dowry tidak kunjung terpenuhi mendorong terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan.
Penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teori  feminisme  liberal  dan  teori  gender  dalam  hubungan internasional.  Konsep  teori  feminsime  liberal  untuk  menjelaskan  bahwa  perempuan  dan  pria  itu diciptakan sama, dan memiliki hak dan kesempatan yang sama pula. Yang artinya, perempuan memilih kebebasan secara penuh dan individual. Dalam hal ini feminisme liberal memandang dalam kasus dowry murder tindakan pelanggaran HAM pada wanita tidak dapat ditolerir, karena nilai budaya dowry dijadikan suatu kebenaran dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan, dan feminisme liberal mengganggap bahwa penyimpangan menjadi tujuan awal dari budaya dan tradisi dowry pada era modern menjadi pemahaman yang turun-menurun Kata Kunci : Mahar, Dowry Murder, Pemerintah India, Tradisi

## Abstarck
The phenomenon of violence against women is not an individual abnormality but due to the gap in rights and obligations as well as the rolesof men and women caused by the patriarchal system. Society in India still lives under patriarchy, which means they always prioritize men’s right over women. Women in modern society and traditional society are very vulnerable to violence both criminal in nature and originating from tradition. At present, India is in the first place as the most dangerous count for women because of its cultural practices, one of the well-known traditional India cultural practices is the dowry or dowry system. Namely where the bride in a weddingtraditions in India will give a number of dowries to the groom. Dowry is likened to a symbol of immigrants because the bride will become a new family member in her husband’s family.
This research was analysed using liberal feminism theory and gender theory in international relations. The concept of liberal feminism theory to explain that women and men are created equal, and have the same rights and opportunities. Which means, women choose freedom completely and individually. Where in the theory liberal feminism is the cause of women’s oppression due to the lack of opportunity or education of women in groups or individuals. In this case, liberal feminism views in the case of dowry murder the act of human rights violations against women as intolerable, because the value of dowry culture is used as a truth in committing violence against women and considers that deviations occur  as  the  original  goal  of  dowry  culture  and  traditions  in  the  modern  era  into  a  descending understanding.
Keywords: Dowry, Dowry Murder, Goverments of India, Traditions

## PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja baik di tempat umum, di tempat kerja, maupun rumah tangga,  dan dapat dilakukan oleh  siapapun  seperti suami, orang tua, saudara laki laki ataupun perempuan. Fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan  merupakan  kelainan  individu  melainkan  karena  adanya  kesenjangan  hak  dan kewajiban  serta  peran  laki  laki  dan  perempuan  yang  disebabkan  oleh  sistem  patriarki .Masyarakat  di  India  masih  hidup  di  bawah  patriarki,  yang  artinya  mereka  selalu mendahulukan hak-hak pria dibandingakan wanita. Banyak perempuan di India tidak dapat menikmati kehidupan modern seperti negara lain, dan kurang mendapat kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi ketimbang laki-laki, dan banyak aspek lain dalam kehidupan di India yang menomorduakan perempuan.
Praktik budaya tradisional India yang terkenal ini salah satunya adalah sistem dowry atau mahar. Yaitu dimana pihak pengantin perempuan dalam suatu tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah dowry kepada pihak pengantin laki-laki. Dowry diibaratkan sebagai simbol pendatang karena pengantin perempuan akan menjadi anggota keluarga baru  di  keluarga  suaminya.  Permintaan dowry  tidak  kunjung  terpenuhi  mendorong terjadinya  kasus  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengantin  laki-laki  terhadap pengantin  perempuan.  Di  India,  banyak  keluarga  dari  pengantin  laki-laki  yang  meminta dowry  dengan  jumlah  yang  sangat  besar  hingga  melampaui  batas  kemampuan  dari keluarga  perempuan  sehingga  dapat  menggunakan dowry  sebagai  cara  untuk  menjadi kaya. Permintaan terhadap dowry ini dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika keluarga dari pihak istri tidak mampu memenuhi keinginan pihak keluarga suami. Kekerasan yang dialami ini secara terus menerus dapat memicu istri untuk bunuh diri, bahkan istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, tetapi banyak kasus pembunuhan seperti itu yang biasa di samarkan sebagai kasus bunuh diri kasus tewasnya perempuan akibat dowry dilaporkan telah terjadi sebanyak    6.787 pada tahun 2005 dan 8.093 pada tahun  2007  semakin  meningkat  hingga  mencapai  7.634  pada  tahun  2015.  Rata-rata kematian diakibatkan, mas kawin atau dowry deaths  pada tahun 2012-2016  adalah 8.005 kasus dan tahun 2017-2021 adalah 7.093 kasus pada periode yang sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif ( qualitative reseacrh) dengan model deskriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis data yang dikumpulkan serta disusun dengan memperhatikan dan meneliti beberapa faktor yang berkaitan dengan fenomena  dan  kondisi  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam menyusun penelitian adalah teknik analisis dokumen ( document analysis) yang merupakan pencarian  data  dengan  menggunakan  sumber  tertulis  yang  mencerminkan  pemakaian bahasa  sinkronis  (Subroto,  1992).  Penulis  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  menguraikan  secara  sistematis  dan  mendalam mengenai bagaimana Upaya Pemerintah India Mengatasi Tradisi Dowry tahun 2015-2020.
Penulis juga menetapkan batasan penelitian tentang bagaimana mampu mengambil fokus  pada  dowry  yang  terus  menerus  memakan  korban  hingga  2020,  dan  bagaimana peran  Pemerintah India dan penerapan CEDAW dalam mengatasi diskriminasi Dowry di India 2015-2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tradisi  merupakan  suatu  kebiasaan  yang  telah  dilakukan  secara  turun  menurun. Kebiasaan  tersebut  dianggap  baik  dan  dapat  dijadikan  ciri  khas  dari  masyarakat  yang melakukan  kebiasaan  tersebut.  Tradisi  dowry  yang  berkembang  dibanyak  negara merupakan  tradisi  yang  telah  lama  dilakukan.  Salah  satu  negara  yang  menjalankannya adalah India. Di negara India mahar merupakan bagian penting dalam pernikahan. Dalam tradisi  India  pernikahan  merupakan  suatu  upacara  sacral  karena  dapat  menyatukan  dua keluarga  berbeda  sehingga  pemberian  mahar  menjadi  syarat  penting  pernikahan  dapat dilaksanakan Sistem dowry atau mahar adalah  dimana pihak pengantin perempuan  dalam suatu tradisi pernikahan di India akan memberikan sejumlah dowry kepada pihak pengantin laki-laki.
Dowry  diibaratkan  sebagai  simbol  pendatang  karena  pengantin  perempuan  akan menjadi anggota keluarga baru di keluarga suaminya. Sistem mahar di India mengacu pada barang tahan lama, uang tunai, dan property nyata atau bergerak yang diberikan keluarga pengantin  wanita  kepada  pengantin  pria,  orang  tuanya,  dan  kerabatnya  sebagai  syarat pernikahan. Dowry  disebut  dahez  dalam  bahasa  Hindi  dan  sebagai  jahez  dalam  Bahasa Urdu. Dowry  dengan  kata  lain  digunakan  sebagai  financial  security  atau  simpanan  bagi pengantin perempuan apabila terdapat kebutuhan mendadak yang di perlukan atau untuk anak-anaknya  di  masa  depan.  Selain  itu dowry  juga  diberikan  sebagai  bentuk penghormatan  kepada  pihak  pengantin  laki-laki.  Pemberian  dowry  tidak  boleh  melalui paksaan dari pihak manapun.
Pada  zaman  ini  yang  sudah  modern  ini,  tradisi  pemberian  mahar  oleh  keluarga mempelai perempuan masih dijalankan. Masih adanya tradisi di zaman sekarang semakin membuat yang memiliki anak perempuan menderita. Tuntutatn mahar yang diminta oleh keluarga pihak laki-laki semakin besar karena tuntutan hidup yang semakin besar pula. Hal ini membuat keluarga yang memiliki anak perempuan harus bekerja lebih giat agar anak mereka dapat melangsungkan pernikahannya. Apabila keluarga perempuan belum dapat membayar  lunas  mahar  yang  diminta,  mahar  dapat  dilunasi  setelah  pernikahan dilangsungkan, namun hal ini tetap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (keluarga perempuan dan keluarga laki-laki). Namun resikonya adalah mempelai perempuan tersebut akan mendapatkan perlakuan buruk dari keluarga suaminya. Para Istri yang belum lunas membayar mahar dijadikan sebagai pembantu, mereka sering juga mendapat perlakuan
kasar dari suaminya sendiri. Perlakuan ini dilakuakn agar keluarga perempuan tersebut tidak lari dari tanggung jawab membayar mahar dan segala melunasinya. Kekejaman keluarga pria juga meningkat, mereka kadangkala menaikan jumlah mahar dengan berbagai alasan sehingga keluarga perempuan dengan terpaksa harus memenuhi keinginan keluarga pria. Keluarga  perempuan  banyak  rela  menghabiskan  harta  benda  mereka  untuk  memenuhi kewajiban mahar mereka, hal ini banyak didorong  oleh ketakutan tidak dapat melihat sanak perempuan yang  telah menikah  dengan keluarga tersebut.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dengan meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat  India  yang  akhirnya  menggunakan dowry  sebagai  suatu  cara  untuk  naik ketangga  kelas  yang  lebih  tinggi,  memperoleh  jaminan  ekonomi,  mengumpulakan kekayaan dan nantinya bisa diputar untuk membayar dowry bagi adik atau anak perempuan mereka. Cara ini dilakukan dengan mengorbankan keluarga yang memiliki anak perempuan Sistem mahar dapat menempatkan beban keuangan yang besar pada keluarga pengantin wanita.  Dalam  beberapa  kasus,  sistem  mahar  mengarah  pada  kejahatan  terhadap perempuan,  mulai  dari  pelecehan  emosional  dan  cedera  bahkan  kematian.  Pembayaran mahar sudah lama di larang berdasarkan Undang-undang India tertentu Bagian 304B DAN 498A1 KUHP India. Undang-undang Larangan Dowry 1961 mendefiniskan mahar.  “Dowry berarti property atau kemanan berharga yang diberikan atau di setujui untuk diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh satu pihak dalam dalam pernikahan dengan pihak lain dalam pernikahan, atau oleh orang tua dari salah satu pihak dalam pernikahan atau orang lain untuk salah satu pihak dalam pernikahan dengan oranglain
Penerapan CEDAW ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women’s) di India.
Salah  satu  konvensi  HAM, yaitu  Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women atau CEDAW merupakan suatu konvensi Internasional utama yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  perempuan  untuk  bebas  dari  perlakuan  diskriminasi. Pembukaan  dari  CEDAW  menyatakan  bahwa  diskriminasi  terhadap  perempuan  telah melanggar  prinsip  kesetaraan  dalam  menghormati  perempuan  sebagai  manusia  yang bermartabat. Perilaku diskriminasi terhadap perempuan telah mendorong terjadinya kasus kekerasan, terutama di  dalam   rumah tangga. Tujuan  disetujuinya CEDAW  adalah untuk melindungi dan mengenalkan hak-hak perempuan pada dunia Internasional, yang akhirnya disikapi oleh Komisi Kedudukan Perempuan PBB (UN Commission on the Status of Women) sebuah  badan  yang  dibentuk  tahun  1947  oleh  PBB  sebagai  dewan  pertimbangan  serta penyusun  kebijakan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  posisi  perempuan.  Kasus-kasus
diskriminasi  lebih  banyak  dijumpai  di  negara  berkembang  dibandingkan  negara  maju, dimana salah satu negara dengan angka diskriminasi perempuan yang tinggi adalah India. Salah satu faktor yang menyebabkan India menjadi negara dengan kasus ketidaksetaraan yang cukup tinggi adalah pengaruh sosial budaya yang mendukung bahwa laki-laki lebih memiliki power dari pada perempuan. Akibat tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap  perempuannya,  India  ikut  serta  dalam  mengurangi  kasus-kasus  diskriminasi perempuan
Perkembangan Dowry Setelah Meratifikasi CEDAW di India
India yang telah meratifikasi CEDAW tetap tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah  internal  atau  pribadi  suatu  kelompok  masyarakat  manapun,  kecuali  diberi wewenang oleh kelompok tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan deklarasi pertamanya. Hampir  keseluruhan  masyarakat  India  tidak  menginginkan  adanya  intervensi  oleh pemerintah terkait dengan penyelesaian masalah-masalah pribadi. Pihak pengantin laki-laki bergantung  pada  dowry  untuk  meningkatkan  status  ekonominya  karena,  lebih  mudah dalam mengumpulkan kekayaan materi Dalam penerapannya, India telah mencoba untuk menggunnakan seluruh instrumen yang ada di negaranya baik dari kebijakan, aturan, dan sanksi  atau  hukuman  dan  peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  melalui  program- programnya  yang  dibantu  oleh  organisasi  Internasional.  Akan  tetapi,  kebijakan  dari pemerintah dalam mengatasi diskriminasi perempuan di India kurang memberikan dampak yang signifikan dalam penerapannya, dilihat dari data-data angka kematian masih tergolong tinggi.  Peratifikasian  CEDAW  ini  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  kurang  efektif  untuk menangani  masalah  diskriminasi  perempuan  di  India  karena  banyak  factor  yang menyebabkan masalah diskriminasi perempuan di India terus bertambah.
Dibawah perkembangan patriarki dan sistem ekonomi kapitalis, sistem dowry semakin banyak  memakan  korban,  terutama  perempuan.  Perkembangan  struktur  ekonomi  India yang  telah  di  pengaruhi  oleh  sistem  kapitalis  turut  memperkeruh  dan  memperparah dampak sistem dowry terhadap perempuan . lahirnya revolusi hijau di India menyebabkan perempuan tersingkir dari tanah pertanian dan mendapat upah lebih rendah dari laki-laki. Keadaan ini membuat perempuan semakin terhimpit oleh beban ekonomi. Sementara disisi lain karena tekanan adat dan budaya, perempuan juga harus menanggung kelangsungan hidup mereka.
Data menunjukan bahwa kasus dowry ditahun 2010-2015 korban angka dowry masih diangka  8000-an  dan  menurun  ketika  di  tahun  2015  sekitar  7634,  jika  ditotalkan  jumlah
korban jiwa akibat dowry sekitar 49.364, sedangkan korban ditahun 2016-2020 tergolong menurun dan jika dijumlahkan sekitar 36.361 korban jiwa. Dua puluh Wanita dibunuh oleh mahar setiap hari di India, antara 2017 -2021, total kematian 35.493 terjadi di India.  Uttar Pradesh mencatat tertinggi (11.874) mahar kematian selama lima tahun terakhir diikuti oleh Bihar,  Madhya  Pradesh,  Bengal,  dan  Rajasthan.  Uttar  Pradesh  dan  Bihar  yang  banyak memakan korban akibat dowry karena, menyumbang hamper setengah 48 persen dari total kematian akibat mahar. Kenapa didaerah Uttra Pradesh mencatat tertinggi kasus kematian akibat mahar dikarenakan Uttar Pradesh merupakan negara terpadat di bagian Utara di India, saat ini Uttar Pradesh terbagi menjadi 75 distrik,

## Kebijakan Pemerintah India mengatasi Dowry
Pemerintah  India  telah  melakukan  berbagai  cara  untuk  melindungi  hak-hak perempuan  di  India,  dengan  didukung  oleh  organisasi  Internasional  dan  aktivis-aktivis pejuang hakhak perempuan di India dengan berlandaskan perspektif feminisme. Dimana pejuang  feminisme  mempertahankan  kepercayaan  mereka  bahwa  perempuan  harus dilindungi serta memiliki kesetaraan dengan laki-laki (kesetaraan gender). Dari data-data yang diperoleh terkait kasus dowry murder, baik itu catatan kriminal maupun bunuh diri telah membuktikan bahwa kasus dowry murder yang menjadi akar dari seluruh tindakan kriminal pada perempuan di India, merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah  untuk  menetapkan  kebijakan  yang  terbaik  dalam  meminimalisir  bahkan mengatasi kasus dowry murder sehingga dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Peneliti menemukan bahwa upaya pemerintah India dalam mengatasi dowry dilakukan dalam berbagai jenis kebijakan yang menggambarkan untuk mengatasi  tradisi dowry di India.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  negara  bagian  juga  ambil  alih  telah  melakukan kebijakan. Program Coorporative and Assistance for Relief Everywhere (CARE) merupakan LSM  internasional  yang  berfokus  pada  permasalahan  kemanusian,  terutama  masalah- masalah yang dialami oleh kaum perempuan di dunia Internasional. Dalam hal ini CARE membantu pemerintah India mengatasi permasalahan Dowry murder yang terjadi di India. Dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  pemberdayaan  kepada  perempuan-perempuan  di India agar tidak terjerumus atau menjadi korban dari dowry murder, Program ini didukung untuk mengurangi angka jumlah kematian akibat mahar yaitu seperti, program kesehatan, program ekonomi, program pendidikan serta program advokasi dll. Yang dilakukan untuk perempuan-perumpuan India agar terhindar dari diskriminasi akibat mahar.

## Program Pendidikan

## a. Program Early Childhood Development (ECD)
ECD  ( Early  Childhood  Development)  merupakan  salah  satu  program  CARE  yang berlokasi di Chhatisgarh. Program ini menjadi program inisiatif dari Pemerintah India yang bertujuan  untuk  menyediakan  layanan  bagi  anak-anak  untuk  pendidikan  pra-sekolah, kesehatan  dan  Imunisasi  di  Pusar  Angwandi  (AWCs).  Masa  pendidikan  anak  usia  dini merupakan suatu tahap yang paling signifikan dalam tumbuh kembang seorang individu. Masa  anak-anak  berumur  0-6  tahun  adalah  masa  yang  tepat  untuk  memasukkan pendidikan  dikarenakan  mereka  akan  sangat  cepat  mencontohi  perbuatan  orang-orang yang berada di sekitarnya

## b. Program Adolescent Girls’ Learning Centre (AGLC)
Program ini merupakan salah satu program CARE yang dilaksanakan di daerah Kutch, Gujarat  untuk  menjamin  kelanjutan  pendidikan  bagi  anak-anak  perempuan  yang  tidak pernah  mendapat  pendidikan  dan  putus  sekolah.  Program  ini  memperdayakan  remaja perempuan melalui kegiatan belajar dari tingkat dasar, keterampilan membaca, berhitung, dan memberikan mereka keterampilan hidup untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka  melalui  pengenalan  berbagai  kegiatan-kegiatan  yang  dipenuhi  dengan  hal-hal seperti budaya dan olahraga yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan anak- anak perempuan. Tujuan dari keterampilan AGLCs ini adalah agar anak-anak perempuan dapat memiliki kemandirian ekonomi yang dapat dipergunakan dalam kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

## c. Program Udaan
Udaan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak perempuan yang berasal dari kelompok yang termajinalkan. Program CARE ini berlokasi di Uttar Pradesh, Bihar, Odisha dan Haryana. Udaan CARE International melalui CARE India dibantu oleh LSM Lokal telah melaksanakan program Udaan pada negara bagian Uttar Pradesh (Distrik Hardoi), Bihat (Distrik Madhubani), Odisa (Distrik Mayurbhanj) dan Haryana (Distrik Mewat dekat Delhi).

## Program Kesehatan
a .  Madhya Pradesh Nutrition Project (MPNP)
Program MPNP yang di berlokasi Distrik Tikamgarh, Panna dan Chhatarpur di Madhya Pradesh bertujuan untuk mengentaskan permasalahan gizi buruk ditiga distrik di daerah
Bundelkhand  dari  Madhya  Pradesh.  Program  MPNP  ini  menawarkan  kesempatan  untuk memberikan dukungan jangka panjang untuk pengembangan layanan anak terpadu pada negara bagian Madhya Pradesh.
b. Mother and Child Health (MCH) Project
Mother and Child Health merupakan salah satu projek yang diimplementasikan CARE melalui kerjasama dengan media BBC di Odisha dan Madhya Pradesh. Odisha dan Madhya Pradesh merupakan dua daerah termiskin di Inda dan memiliki tingkat kesehatan ibu dan anak yang terburuk di India. Madhya Pradesh memiliki tingkat kematian bayi yang tertinggi di  India  yaitu  67%  per  10.0000  kelahiran,  sedangkan  Odisha  sebesar  62%  dari  100.000 kelahiran. Tujuan dari projek ini adalah untuk menurunkan angka kekurangan gizi pada bayi dan anak serta memperbaiki perlaku ibu ke arah yang lebih positif.

## C. Reproductive and Child Health Nutrition and Awareness
Program ini didukung oleh CAIRN India Limited dan berlokasi di Rajasthan. Maksud dari program ini adalah untuk berkontribusi meningkatkan status kesehatan perempuan di kabupaten  tersebut  dengan  memobolisasi  masyarakat  untuk  kesehatan  yang  lebih  baik. Fokus  dari program ini  adalah  pengurangan angka kematian Ibu  dan  bayi,  peningkatan kebersihan  megenai  menstruasi  dan  kesehatan  reproduksi  bagi  remaja  perempuan  dan wanita.  Program  ini  telah  memperluas  intervensi  dengan  memasukkan  komponen- komponen  kebersihan  menstruasi  di  antara  wanita  dan  gadis  remaja  melalui  kegiatan kewirausahaan.

## Program Advokasi
Program CARE (Cooperative and Assistance for Relief Everywhere)  merupakan LSM internasional yang berfokus pada permasalahan kemanusian, terutama masalah-masalah yang  dialami  oleh  kaum  perempuan  di  dunia  internasional.  CARE  memberikan  program advokasi  yang  ditujukan  pada  masyarakat  untuk  mengatasi  permasalahan  sosial  terkait perempuan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada perempuan. Kegiatan ini di bentuk agar dapat mempengaruhi kawasan, negara, level nasional dan global dalam merefleksikan keadilan dan perhatian bagi kelompok-kelompok yang termajinalkan, masyarakat miskin, ketidakadilan  sosial,  dan  juga  permasalahan  gender.  Dalam  menangani  isu-isu permasalahan gender, CARE telah aktif bekerja dalam forum publik dan membantu mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka

## Program Ekonomi

## a. The Women’s Empowerment Principles (WEPS )
The  Women’s  Empowerment  Principles  (WEPs)  adalah  seperangkat  prinsip  yang menawarkan panduan untuk bisnis tentang cara mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan  perempuan  pada  tempat  kerja,  pasar  dan  masyarakat.  Tujuan  dari program ini agar perempuan dapat mendapat keadilan serta perlakuan yang setara dengan laki-laki di tempat kerja. Hal-hal yang termasuk pada prinsip program ini adalah upah yang sama  antara  perempuan  dan  laki-laki,  dan  tidak  memberikan  toleransi  terhadap  pelaku pelecehan seksual di tempat kerja

## b. Women Leadership in Small and Medium Enterprises (WLSME)
Women Leadership in Small and Medium Enterprises adalah program yang dimulai dari  tanggal  28  September  2012  hingga  27  September  2015  ini  dilaksanakan  di  distrik Cuddalore di Tamil Nadu, India. Program ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor penentu utama dari UKM yang dipimpin oleh perempuan yang berhasil dalam hal keuntungan yang di dapat.

## c. Program The Ministry of Women and Child Development
India  membentuk  yang  dulunya  merupakan  bagian  dari The  Ministry  of  Human Resources Development pada 30 Januari 2006. Tujuan utama dari The Ministry of Women and Child Development adalah memberdayakan para perempuan di India agar terbebas dari perlakuan diskriminatif, menyadarkan para perempuan akan hak-hak yang dimilikinya dan memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi . The Ministry of Women and Child Development memiliki program yang mendukung tujuan utamanya, yang mana salah satunya yaitu Swadhar Greh Scheme. Perempuan yang datang  ke Swadhar Greheither, baik itu  sendiri  Bersama  dengan  pihak  lain  maka  akan  diwawancarai  terlebih  dahulul  oleh konselor sesuai dengan protokol dari The Ministry of Women and Child Development.
Wawancara  ini  bertujuan  untuk  menentujuan  jenis  layanan  apa  yang  diberikan terhadap pelapor sehingga dapat mengurangi trauma yang dimilikinya. Pelaporan apabila ternyata menderita trauma yang tidak biasa diatasi oleh layanan yang terdapat Swadhar Greh  Scheme, maka akan dirujuk  ke LSM lainnya yang dinilai mampu. Hasil wawancara ini dibuat dalam bentuk  dokumen yang nantinya akan diperiksa ulang oleh The Ministry of Women and Child Development dengan kepolisian setempat. Pembiayaan Swadhar Greh Scheme  sepenuhnya  ditanggung  oleh  The  Ministry  of  Women  and  Child  Development bersama dengan masing-masing negara bagian.

## Faktor Penyebab Dowry
Meningkatnya  jumlah  angka  kematian  dowry  setiap  tahunya  tentunya  ada  yang mendasari tradisi tersebut tetap bertahan di India, walaupun pemerintah India juga sudah membuat  beberapa  kebijakan  dan  program  untuk  mengatasi  tersebut  tetapi,  tetap  saja sangat susah melepaskan tradisi mahar yang mengakibatkan banyak korban terjadi antara lain

## 1. Faktor Ekonomi
Ada  banyak  faktor  ekonomi  yang  berkontribusi  terhadap  sistem  mahar.  beberapa diantaranya adalah sistem pewarisan dan status ekonomi pengantin wanita. Beberapa saran faktor ekonomi dan lemahnya institusi hukum tentang warisan menempatkan perempuan dalam  posisi  yang  kurang  menguntungkan,  dengan  warisan  tersebut  hanya  diserahkan kepada anak laki-laki. Hal ini membuat perempuan bergantung pada suami dan mertuanya, yang  menyimpan  mahar  pada  saat  menikah.  Sebelum  tahun  1956,  termasuk  selama  Raj Inggris, anak perempuan tidak memiliki hak waris atas  kekayaan keluarga  mereka. Pada tahun 1956, India memberikan status hukum yang sama kepada anak perempuan dan laki- laki  diantara keluarga Hindu, Sikh dan Jain, dibawah Undang-undang Suksesi Hindu (India memberikan penduduk Muslimnya hukum status pribadi yang berasal dari Syariah).
Terlepas dari hukum waris yang baru, mahar terus berlanjut sebagai proses dimana harta orang tua dibagikan kepada anak perempuan pada pernikahannya melalui proses sosial, bukan setelah kematian orang tua melalui prooses yang diawasi pengadilan secara perlahan dibawah undang-undang Suksesi Hindu (1956).
Memberi mahar, setidaknya secara teori ialah jaminan ekonomi dan keuangan perempuan dalam  pernikahan  mereka  dalam  bentuk  barang  bergerak.  Ini  membantu  mencegah kehancuran kekayaan keluarga dan memberikan keamanan kepada pengantin wanita pada saat yang bersamaan. Sistem ini juga dapat digunakan sebagai warisan pra kematian, karena begitu seorang wanita diberikan hadiah bergerak, dia mungkin terputus dari harta keluarga. Bagi banyak orang, mahar telah menjadi beban keuangan yang lebih besar keluarga, dan dapat membuat keluarga melarat karena tuntutan dari mempelai pria.

## 2. Faktor Sosial
Struktur dan  kekerabatan  pernikahan  di beberapa bagian India berkontribusi  pada mahar. Di Utara, pernikahan biasanya mengikuti sistem patrilocal (tinggal dengan keluarga suami). Dimana pengantin wanita adalah anggota keluarga yang tidak terkait. Sistem ini
mendorong  mahar  mungkin  karena  pengecualian  keluarga  pengantin  wanita  setelah menikah sebagai bentuk warisan premortem untuk pengantin wanita. Di selatan, pernikahan lebih sering dilakukan dalam keluarga pengantin wanita, misalnya dengan kerabat dekat atau sepupu silang, dan dalam jarak fisik yang lebih deket dengan keluarganya. Selain itu, pengantin wanita mungkin memiliki kemampuan untuk mewarisi tanah, yang membuatnya lebih berharga dalam pernikahan, mengurangi kemungkinan mahar di atas harga pengantin wanita.
Selain kebiasaan pernikahan yang dapat mempengaruhi mahar, kebiasaan sosial atau ritual, dan harapan orang tua terhadap dowry adalah faktor penting untuk dipertimbangkan. Sebuah  studi  tahun  1995  menunjukan  bahwa  sementara  sikap  orang  berubah  tentang mahar,  mahar  terus  menang,  dalam  studi  tahun  1980  yang  dilakukan  Rao,  15  siswa menjawab  bahwa  mahar  tidak  penting  untuk  menikah,  tetapi  40%  orang  tua  mereka kemungkinan mengharapkan mahar. Sementara India telah membuat kemajuan untuk hak- hak perempuan terus berada dalam status bawahan dalam keluarga mereka. Pendidikan, pendapatan , dan kesehatan wanita adalah beberapa faktor signifikan yang berperan dalam sistem  mahar,  dan  untuk  seberapa  besar  kendali  yang  dimiliki  seseorang  wanita  atas pernikahannya

## 3. Faktor Agama
Mahar di India tidak terbatas pada agama tertentu, ini tersebar luas di kalangan umat Hindu dan agama  lain. Misalnya, Muslim India  menyebut  mahar sebagai jahez, keadilan praktik dalam hal jahez -e- fatimi. Islam mengklasifikasikan Jahez menjadi dua katogori : yang pertama terdiri dari beberapa artikel penting untuk pakaian pengantin wanita serta untuk  kehidupan  suami-istri.  Yang  lainnya  terdiri  dari  barang-barang  berharga,  pakaian, perhiasan sejumlah uang untuk keluarga pengantin pria, yang diselesaikan setelah tawar menawar. Jahez sering jauh melebihi biaya baraat dan pesta pernikahan. Jahez terpisah dari pembayaran tunai sebagai Mahr atau mahar yang diwajibakan oleh hukum agama syariah.

## Instutusi Hukum Terhadap Larangan Dowry
Sejak masa kemerdekaan India, sejumlah undang-undang telah di tetapkan dengan tujuan memberikan perlindungan bagi kaum perempuan. Undang-undang yang bertujuan untuk  melindungi  kaum  perempuan  itu  banyak  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah India  jauh  sebelum  pemerintah  India  meratifikasi  CEDAW.  Untuk  penanganan  kekerasan langsung terkait mahar yang meliputi penganiayaan dan pembunuhan terhadap mempelai wanita,  pemerintah  India  telah  mengeluarkan  berbagai  regulasi.  Adapun  hukum-hukum
yang telah dikeluarkan oleh  pemerintah India untuk  melarang dowry serta, amandeman hukum-hukum tersebut antara lain:

## The Dowry Prohibition Act 1961
Hukum  nasional  pertama  undang-undang  larangan  mahar/ dowry  1961.  Undang- undang yang membuat negosiasi mahar illegal  dikenakan hukuman penjara  dan denda. Namun dalam hal ini, masih ada celah keluarga dapat memberikan “hadiah” kepada mereka pengantin pada saat pernikahan dan yang tidak “berlebihan” dalam hal finansial. Catatan hadiah harus dipertahankan dan hadiah harus dipercaya untuk pengantin.

## The dowry Prohibition Amandement Act 1984
Dowry  prohibition  act  ini  sendiri  di  amandemen  pada  tahun  1984,1985,dan  1986. Undang-undang ini memberikan legitimasi untuk menghukum pelaku yang memberi dan atau menerima mahar dalam jumlah besar. Bila bercerai, mahar harus dikembalikan. Untuk pelaku dowry  deaths  sendiri,  dalam  bagian  304B  tahun  1986  ditetapkan  hukuman  tidak kurang dari 7 tahun penjara bila terbukti membunuh istri karena mahar.

## The Criminal Law Act of 1983
The criminal law act of 1983 ini adalah undang-undang hukum pidana tahun 1983 mendefinisikan “kekejaman” yang mana pelanggaran dibawah Indian Penal Code  bagian 498-A.  bagaiman  suami  atau  saudara  perempuan  yang  dilecehkan  atau  yang  menjadi sasaran  perbuatan  kejam  yang  berkaitan  dengan  tuntutan  harta  dianggap  pelanggaran yang dapat dihukum.
Pasal 498A yang berbunyi:
“Suami  atau  saudara  suami  yang  melakukan  kekejaman  terhadap  istrinya  akan  dipidana dengan pidana penjara selama tiga tahun dan dapat diperpanjang hukumannya. Kekejaman disini berarti  setiap perilaku yang sengaja cenderung mendorong wanita untuk bunuh diri atau  menyebabkan  cedera  serius  atau  bahaya  bagi  kehidupan,  anggota  badan  atau kesehatan (baik mental atau fisik) dari  Wanita atau  pelecehan Wanita di mana pelecehan tersebut dengan maksud untuk memaksa dia atau orang yang  terkait dengannya untuk memenuhi  setiap  permintaan    yang  melanggar  hukum  karena  tidak  terpenuhinya permintaan yang dimaksud”.
The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
Undang-undang  tentang  perlindungan  perempuan  dari  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga. Peraturan ini disetujui oleh Parliament of India pada 13 September 2005 dan baru berjalan secara efektif pada 26 Oktober 2006.  PWDFA 2005 memiliki cakupan yang luas terhadap apa yang masuk ke dalam kriteria domestic violence terhadap perempuan selain  kekerasan  fisik.  Domestic  vilance  PWDFA  2005  meliputi  kekerasan  verbal,  seksual hingga ekonomi. Peraturan ini bersifat preventif yang dibentuk sebagai upaya India dalam melindungi perempuan.
Menurut  section  3  yang  terdapat  dalam  PWDFA  2005, domestic  violence  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilakukan,  baik  itu    tidak  disengaja  maupun dipaksa oleh pihak lain, apabila:
1. Dinilai mengancam atau melukai atau membahayakan pengantin perempuan maupun pihak yang terkait dengannyadari segi Kesehatan (health), keselamatan (safety), kehidupan (life),  anggota  tubuh  (limb),  kenyamanan  (well-being),  baik  yang  dilakukan  secara  fisik maupun mental sehingga mengakibatkan kekerasan fisik,verbal, seksual dan  ekonomi.
2. Dinilai  mengancam  atau  melecehkan  atau  melukai  atau  membahayakan  pengantin perempuan atau pihak yang terkait dengannya demi memenuhi permintaan dowry.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  India  secara  eksplisit  merincikan  kategori domestic violence bagi perempuan. PWDFA 2005 memiliki tujuan utama yaitu melindungi pengantin perempuan dari adanya Tindakan domestic violence yang berasal dari pengantin laki-laki. Domestic violence dalm PWDFA 2005 menyebutkan dowry sebagai permasalahan utama dalam  kekerasan  terhadap  perempuan  di  India.  Dengan  demikian,  PWDFA  2005 diharapakan  dapat  menjadi  instrument  untuk  membantu  India  dalam  mengatasi  dowry death. CEDAW committee sendiri mengatakan pembentukan  PWDFA merupakan Langkah yang  tepat  bagi  India  dalam  memperjuangkan  dan  menjamin  hak  para  perempuan  di negaranya
Sebagai negara multikultural, India memiliki berbagai macam hukum. selain hukum nasional,  ada  pula  hukum  yang  didasarkan  pada  adat,  agama  dan  kebiasaan.  Setiap kelompok memiliki aturannya sendiri. Hukum yang terdapat pada agama Hindu misalnya , Hindu Marriage Act 1965, Hindu Succession Act 1956, Hindu Guardianship and Minority Act 1956, dan Hindu Adoption and Maintanance Act 1956.
Hukum  yang  biasa  didasarkan  pada  adat  dan  kebiasaan  seringkali  menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah. Terhadap hukum yang seringkali didasarkan pada
budaya, adat atau kebiasaan. Mahkamah Agung India berapa kali merujuk pada konvensi Internasional  dan  hak  asasi  manusia,  misalnya  CEDAW,  sehingga  apabila  terjadi pertentangan hukum, hukum adat dan kebiasaan tersebut bisa dipatahkan kedudukannya dalam pengadilan

## SIMPULAN
Pemerintah  India  sebenarnya  telah  melakukan  berbagai  kebijakan,  baik  secara langsung terkait mahar maupun tidak. Pemerintah telah melarang dalam beberapa aturan, yakni  Dowry  Prohibition  Act,  Indian  Penal  Code,  dan  The  Protection  of  Women  from Domestic Violance Act dan amandemen terhadap hukum adat seperti aturan-aturan Hindu yang dianggap diskriminatif dan merugikan wanita. Dowry sendiri sudah dianggap illegal dan oleh karenanya penerima seperti mahar diancam dengan hukuman penjara dan denda. Disamping  itu,  bila    terbukti  bersalah  membunuh  istri  karena  menuntut  mahar  (  dowry deaths), pelakunya diancam dengan hukuman tak kurang dari 7 tahun penjara.
Dalam  implementasinya,  India  sebenarnya  telah  menggunakan  hampir  seluruh instrument  kebijakan  publik,  baik  aturan,sanksi  dan  hukuman,  bujukan,  peningkatan kapasitas  melalui  Pendidikan  dan  sebagainya.  Namun,  kebijakan  pemerintah  untuk menanggulangi  masalah dowry  deaths  ini  ternyata  kurang  efektif  terutama  dalam penerapannya,  terutama  dengan  jumlah  korban  dari  tahun  ke  tahun  tidak  berubah signifikan.  Di  institusi  kepolisian  dan  kehakiman  sendiri  sebagai  garis  depan  dalam penegakan hukum, kurang bisa menerapkan hukum yang sudah ada dan kurang berpihak pada wanita sebagai korban, karena patriarki juga ada dalam instutusi hukum. Celah- celah dalam  aturan  yang  dikeluarkan  pun  secara  seperti  memperbolehakan  hadiah  sebagai pengganti mahar, serta ketatnya aturan teknis untuk pembuktian pelaku kejahatan dowry deaths yang kadang menjadi bumerang dalam implementasi aturan-aturan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham  Chayes,  A.  H.  C.,  1998.  The  New  Sovereignty:  Compliance  With  International Regulatory Agreements. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press.
Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan alternatif pemecahannya, P.T Alumni, Jakarta, 2000
Achmad Irwan Hamzani, “Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam),” Sosekhum Universitas Pancasakti Tegal Vol. 6 No. 9 (2010): 7.
Biswas, Praggnaparamita. “Politics of Dowry Deaths in India: A Study of Dina Mehta’s Brides are Not For Burning”. Eds. Vishwanath Bite dan Madhuri Bite. The Criterion 4.II (April 2013). http://www.the-criterion.com  (diakses 14 Januari 2023)
Dalmia Sonia, Lawrence  Pareena G , The Institution of Dowry in India: Why It Continues to Prevail, The Journal of Developing Areas, 38(2), pp. 71-93. 2005
Edi Wibowo, “Peran Ganda Perempuan Dan Kestaraan Gender,” Muwazah 3 No. 1 (2011)
Hapels,N.,&  Suryasarn,B.(2005).  Meningkatkan  Kesetaraan  Gender  dalam  Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak
India now sees fewer murders and dowry deaths what does it, New Delhi: 2022
John  W.  Craswell.  “Research  Design  :  Qualita tive,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches”.4 Edition, Sage : London.2014. Hal. 32
Lapian  L.M.Gandhi  Lapian,  Disiplin  Hukum  yang  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan Gender, Yayasan Pustaka Obir Indonesia, Jakarta,2012.
Lisa Cahyanida Siswanto.Kegagalan Penerapan Prinsip CEDAW oleh India dalam Menangani Kasus Dowry  Death,http;//ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi  (diakses  05  Januari 2022)
Manchandia, P., 2005. Practical Steps towards Eliminating Dowry and Bride-Burning in India.
Tulane Journal of International and Comparative Law, Volume 13, pp. 305-319.
Mohtar Mas’oed. “ Ilmu Hubungn Internasional : Disiplin dan Metodologi “ LP3ES : Jakarta,

## 1990. Hal. 223
Muhammad Idrus, “ Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Erlangga: Jakarta. 2009. Hal 23
National  Crime  Records  Bureau,  India  Today-2022,  New  Delhi  :  National  Crime  Records Bureau,
National Crime Records Bureau. Crime in India-2007. New Delhi: National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India; 2008
Ranteallo.  Dowry  Murder  :Kekerasan  Simbolik  Terhadap  Perempuan  di  India.1  st  ed, P.T.K.R.d.I.C, Universitas Udayana, Bali, 2012
Rastogi Mudita, Paul Therly, Dowry and Its Link to Violence Against Women in India: Feminist Psychological Perspectives.Trauma Violence Abuse, 7(1), pp. 66-77,2006.
Reuters, 2018. The World's Most Dangerous Countries for Women. [Online] Available at: https://poll2018.trust.org/ (Diakses 23 Desember 2022)
Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Pendeketan  Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 1998, hal. 144
Tambiah,S.J.(1973).Dowryandbridewealth,andthepropertyrights
of womeninsouthAsia.InM.Fortes,J.R.Goody,E.R.Leach,&  S.  J.Tambiah(Eds.),  Bridewealth anddowry (Vol. 7, pp.59–169). Cambridge, England:CambridgeUniversityPress.
UN  Woman,  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan
(CEDAW), hlm. 1, http://www.unwoman- eseasia.org/projects/Cedaw/docs/KonvensiCEDAWtextBahasa.pdf  (diakses  pada  13 Januari 2023
UNCT 2017. Joint Submission of India UN Country Team UNCT for The Universal Periodic Review Of India, 3 rd Cycle,Bangkok : United Nation Human Rights Council