## Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

## AKADUN
STIA  Sebelas  April  Sumedang,  Jl.  Angkrek  Situ  No.  19    Sumedang email:  duniausaha2005@yahoo.co.id
Abstract.  Many  factors are influencing  the effectiveness of regional  autonomy imple- mentation.  One  of  such  factor  is  the  quality  of  regional  development  planning.  The ideal  planning  should  be  able  to  articulate  the  needs  and  aspirations  of  community. Another  factor  for  ideal  quality  is  public  participation  which,  in  Indonesia,  manifested through  ‘Musrenbang’  (comittee  of  regional  development  planning),  bureaucracy structure,  and  political  party.  This  writing  analyzes  regional  development  planning  of Sumedang  District  as  the  product  of  Musrenbang  policy.  It  is  found  that  internal  and external  weaknesses  of  those  policies  could  be  overcome  by  constructing  law  and other  instruments  to  guide  the  mechanism  and  public  participation  process  in  order to  ensure  the  practice  of  good  governance.
Keywords:  regional  development  planning,  public  participation,  musrenbang.
Abstrak.    Berbagai  faktor  memengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  otonomi  regional. Salah  satunya  adalah  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah.  Perencanaan  yang ideal  semestinya  mampu  mengartikulasikan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat setempat. Selain itu, adanya keterlibatan publik dalam perencanaan, antara lain melalui Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan),  struktur  birokrasi,  dan  partai politik.  Tulisan  ini  menganalisis  perencanaan  pembangunan  daerah  Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari kebijakan publik. Kelemahan  internal maupun eksternal dalam  aspek  perencanaan  yang  didapati  sesungguhnya  dapat  diatasi  dengan menyusun  kerangka  hukum  dan  instrumen  perundang-undangan  lainnya  sebagai panduan  mekanisme  dan  proses  partisipasi  publik  guna  menjamin  pelaksanaan  good governance.
Kata  Kunci:  perencanaan  pembangunan  daerah,  partisipasi  publik,  musrenbang.

## Pendahuluan
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pe me rintahan  Dae ra h  me ne ta pk an  bahwa pemerintahan  daerah  memunyai  kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  rakyat  dan daerahnya  sendiri  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  dalam  urusan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Oleh karena  itu  otonomi  daerah  telah  memberikan banyak  kesempatan  bagi  pemerintahan  daerah membuat  perencanaan  pembangunan  sesuai dengan  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat, partisipatif,  tepat  sasaran,  dapat  dilaksanakan se hingga   berda mpak   pada  pe ningka ta n kesejahteraan rakyat.
Penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah diharapkan lebih peka terhadap apa yang menjadi ke butuha n  ma sy arak atny a,  denga n  se la lu
me liba tk an s ta ke ho lde rs (pa ra   pem angk u kepentingan)  dalam  setiap  proses  pengambilan kebijakan  dan  implementasinya.  Di  samping  itu, sesuai dengan era demokrasi proses perencanaan pembangunan  juga  tidak  boleh  mengabaikan prinsip  demokrasi.
Fenomena  perencanaan  pembangunan daerah  secara  nasional  dikemukakan    Soedjito (2002)  sebagai  berikut:  (1)  kegiatan-kegiatan da la m  pe re ncanaa n  pe mbanguna n  da erah didominasi  oleh  kebijakan  lembaga  yang  lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan masyarakat; (2)  para  perencana  pembangunan  daerah  masih lebih mengedepankan kepentingan instansi atasan daripada aspirasi masyarakat; (3) lemahnya para perencana pembangunan daerah maupun instansi yang lebih  tinggi dalam  menyerap aspirasi untuk kemudian diakomodasikan dalam berbagai kegiatan atau program pembangunan daerah; (4) lemahnya
posisi  masyarakat  dalam  berhadapan  dengan pemda pada saat proses penyusunan rencana yang mengakibatkan  kurang  terakomodasinya  seluruh kepentingan masyarakat dalam program-program pembangunan daerah.
Se da ngka n re alitas perenca na an pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Sumedang menunjukkan bahwa: (1) perencanaan ditetapkan kura ng  ras io na l  ka re na   usula n  prio rita s pembangunan  tidak  sebanding  dengan  pagu indikatif  sehingga  banyak  program  yang  belum terrealisasi;  (2)  kurangnya  kualitas  SDM  dan rendahnya kompetensi dalam bidang perencanaan di Bappeda dan setiap SKPD serta forum delegasi Musrenbang  tingkat  Kecamatan  Kabupaten Sumedang;  (3)  pemanfaatan  biaya  operasional perencanaan  tidak  sesuai  dengan  jadwal  waktu pe la ks anaa n  pe re ncanaa n.  P elak sa na an perencanaan  (Musrenbang)  dilaksanakan  pada bulan  Januari  sedangkan  biaya  untuk  kegiatan tersebut  baru  keluar  bulan  April;  (5)  fasilitas perencanaan yang kurang memadai; (6) kurangnya ke ma mpua n pa ra pelak sa na dalam mengimplementasikan kebijakan Musrenbang.
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional dinyatakan perencanaan pembangunan bertujuan untuk  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  menjadi  lebih memiliki  legitimasi.  Partisipasi  masyarakat  untuk se tiap  k ebijak an  publik  adalah  pro se s me ngek spre sika n  ga ga sa n.  N am un  dalam pelaksanaan perencanaan, partisipasi masyarakat hanya menjadi  formalisme belaka,  banyak input, keluhan, laporan hanya bisa ditampung tanpa ada tindak  lanjut.  Padahal  menurut  hasil  penelitian Kurniasih  (2005:  82-83)  mengungkapkan  bahwa upaya diperlukan untuk mewujudkan kondisi ideal dalam pelaksanaan pembangunan  Kota  Bandung dan  yang  menjadi  prioritas  dalam  pembangunan adalah memicu dan memacu kreativitas dan inisiatif stak eholde rs   untuk   berpe ra n  ak tif  da la m pembangunan Kota Bandung.
Ka bupa te n Sume da ng m em unya i kewenangan  dalam  merumuskan  kebijakan pembangunan  melalui  Peraturan  Daerah  seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  Proses penyusunan  RKPD  merupakan  proses  penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan  pembangunan  daerah,  karena  itu, penjaringan  aspirasi  dalam  menyusun  RKPD dilakukan  melalui  tingkatan  yang  paling  bawah. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang secara bertahap dilakukan melalui  pencapaian  visi  daerah.  Oleh  karena  itu, Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007, tentang Musrenbang perlu dilaksanakan secara baik oleh stakeholders untuk  mewujudkan  keinginan
masyarakat dalam pembangunan yang diawali dari arus  bawah,  yaitu  Musrenbang  tingkat  desa/ kelurahan  dan  Musrenbang  tingkat  kecamatan yang  selanjutnya  dibawa  ke  Musrenbang  tingkat kabupaten.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan problem statement sebagai berikut, “Mutu perencanaan daerah Kabupaten Sumedang kurang baik, diduga disebabkan banyak faktor, di antaranya belum baiknya implementasi kebijakan Musrenbang dan rendahnya partisipasi masyarakat.”
Pe ne litian  ini  m enggunak an  m etode deskriptif  dengan  teknik  survai  dengan  populasi: anggota DPRD; pejabat struktural Bappeda; Badan dan lembaga teknis Daerah/SKPD;  Camat; Forum Delegasi  Musrenbang  Kecamatan;  Kepala  Desa/ Lurah se-Kabupaten Sumedang. Teknik penarikan sampel  menggunakan cluster  random  sampling , sedangkan  ukuran  sampel  menggunakan  rumus Slovin sehingga didapat ukuran sampel berjumlah 83 orang terdiri: kelompok DPRD sebanyak 9 or- ang;  kelompok  Bappeda  berjumlah  3  orang;  ke- lompok  Badan  dan  Lembaga  Teknis  daerah berjumlah 5  orang; kelompok  camat sebanyak  5 orang;  kelompok  Forum  Delegasi  Musrenbang sebanyak 14 orang; dan kelompok kepala desa dan lurah  sebanyak  47  orang.  Teknik  pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi, angket, dan wawancara.  Teknik analisis data secara kuantitatif menggunakan analisis jalur ( path analy- sis ),  sedangkan  data  dari  wawancara  dianalisis secara kualitatif.

## Perencanaan Pembangunan
Pembangunan  menurut  Siagian  (1999:4) sebagai,  “rangkaian  usaha  mewujudkan  per- tumbuhan  dan  perubahan  secara  terencana  dan sadar  yang  ditempuh  oleh  suatu  negara/bangsa menuju  modernitas  dalam  rangka  pembinaan bangsa (nation  bulding) .”  Surna  dalam  Iskandar (2005a)  memberikan  pengertian  pembangunan sebagai  kegiatan-kegiatan  yang  direncanakan dalam  mengolah  sumber  daya  alam dan  sumber daya  manus ia  dengan  memanfaa tkan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.
Pe ra n pe me rintah dalam pro se s pembangunan menurut Siagian (1999: 142) adalah stabilisator,  selaku  inovator,  selaku  modernisator, selaku  pelopor  dan  pelaksana  sendiri  kegiatan pembangunan tertentu. Pembangunan dalam suatu negara sangat berkaitan erat dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan.  Administrasi  Negara  dalam  hal  ini pemerintah tidak hanya menyelenggarakan  tugas rutin  saja  tetapi  juga  menyelenggarakan  tugas- tugas pembangunan.
Sa la h  sa tu  tahapan  penting  dalam
pe mbanguna n  adalah  perenca na an.  Arti pentingnya  perencanaan  ini  dikemukakan  oleh Waterson  dalam  Bryant  and  White  (1989:  306), perencanaan  mencakup  penghematan  sumber- sumber daya langka oleh otoritas yang diben-tuk masyarakat banyak. Oleh karena itu perencanaan harus mencakup upaya-upaya yang terorganisasi, sadar, dan kontinyu untuk menemukan alternatif- alternatif  terbaik  yang  dapat  ditempuh  guna mencapai tujuan-tujuan yang khusus.
Sebaliknya,  Friedmann  dalam  Bryant  and White  (1989:  307)  menulis  bahwa  perencanaan tida k  se ma ta -m ata  me rupa ka n  pe rs oa la n instrumentasi  sasaran-sasaran  secara  efisien;  ia adalah juga suatu proses yang mungkin mengantar masyarakat  menemukan  masa  depannya.  Untuk itu,  menurut  Bryant  and  White  (1989:  307),  kita perlu  membedakan  antara  bentuk  perencanaan alokatif  dan  inovatif.  Perencanaan  alokatif mementingkan  distribusi  sumber  daya  yang terbatas di kalangan para pemakai yang bersaing mendapatkannya; sedangkan perencanaan inovatif mementingkan dilakukannya perubahan struktural dalam suatu  sistem hubungan kemasyarakatan.
Adapun perencanaan pembangunan daerah menurut Wrihatnolo (2009: 7) adalah suatu proses perencanaan  pembangunan  yang  dimaksudkan untuk  m ela kukan  peruba han  me nuju  arah perkembangan  yang  lebih  baik  bagi  suatu ko munita s  ma sy arak at,  pe me rintah,  da n lingkungannya  dalam  wilayah/daerah  tertentu, dengan  memanfaatkan  atau  mendayagunakan berbagai  sumber  daya  yang  ada,  dan  harus memiliki  orientasi  yang  bersifat  menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada asas prioritas.
Agar  perencanaan  pembangunan  dapat dikatakan bermutu maka menurut Iskandar (2005a: 131)  perencanaan  haruslah  memperhatikan:  (a) ke se suaian  tujua n  de ngan  has il;  (b) pendayagunaan  dan mobilisasi  sumber daya;  (c) tingka t  ke muda ha n  me ngim plem enta sika n rencana;  (d)  ketepatan  penggunaan  metode perencanaan  pembangunan;  (e)  efisiensi  dan efektivitas pembangunan.

## Implementasi Kebijakan
Go odno w  (dalam   Tho ha ,  20 09 :  25 ) mengungkapkan  dua  fungsi  pokok  pemerintah yang  berbeda  satu  sama  lain.  Dua  fungsi  pokok tersebut  adalah  politik  dan  administrasi.  Politik harus  melakukan  kebijakan-kebijakan  atau melahirkan keinginan-keinginan negara. Sementara administrasi  diartikan  sebagai  hal  yang  harus berhubungan  dengan  pelaksanaan  kebijakan- kebijakan tersebut.
Kebijak an  me nurut  Anderson  (da lam Wahab, 2004: 3), sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau
sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Kebijakan tidak akan bermakna jika tidak dapat dilaksanakan. Iskandar (2005a: 206) mengungkapkan bahwa bagaimana- pun baiknya kebi-jakan disusun apabila tidak diikuti oleh implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang  diharapkan  karena  tidak  akan  berpengaruh apapun  terhadap permasalahan yang dihadapi.
Pelaksanaan  kebijakan  dirumuskan  oleh Wa ha b  (2 00 4:  6 4)  s ebagai to  im plem ent (mengimplementasikan)  berarti to  provide  the means for carrying out (memberikan sarana untuk melaksanakan); to  give  practical  effect  to (menimbulkan  dampak  terhadap  sesuatu).  Kalau kita mengikuti pandangan ini maka implementasi kebijakan  dapat  dipandang  sebagai  proses melaksanakan keputusan kebijakan.
Sementara  itu,  Edward  III  (1980:  9-10) mengemukakan empat faktor kritikal atau variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur birokrasi.  Suyatna  (2009:  50)  mengemukakan bahwa  kelancaran  pelaksanaan  suatu  kebijakan sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain dipenuhi  oleh  pelaku  kebijakan,  serta  pejabat pemerintah/negara, anggota-anggota masyarakat dan lingkungan sosial, politis, ekonomis, geografi, keamanan,  teknologi  dan  sebagainya.  Adapun Maarse  dalam  Hoogerwerf  (1983:  168-174) menjelaskan  penyebab  kegagalan  implementasi suatu kebijakan adalah  (1) isi dari kebijakan yang harus diimplementasikan; (2) tingkat informasi dari pelaku  yang  terlibat  dalam  implementasi;  (3) banyaknya  dukungan  bagi  kebijak an  y ang diimplementasikan;  dan  (4)  pembagian  dari potensi-potensi yang ada.
Oleh karena itu, dalam mengimplementasi- kan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 1 Ta hun  20 07,  te ntang    M us re nbang  ha rus memperhatikan  faktor-faktor  kritikal,  yaitu komunikasi, sumberdaya, perilaku pelaksana, dan struktur birokrasi. Demikian juga dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berimplikasi pada urusan publik, pemerintah berkewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepe ntingan.  Dalam  penyusunan  dok umen perencanaan  pembangunan  daerah  sebelum ditetapkan  ha rus  m ele wati  sebuah  pros es konsultasi  publik.  Forum  konsultasi  publik  yang diikuti  oleh  masyarakat  dan  para  pemangku kepentingan dilakukan dengan Musrenbang.
Igbal  (2007:  70)  mengungkapkan  bahwa partisipasi diperlukan untuk mencapai keberhasilan program  di  mana  partisipasi  dimaksudkan  untuk meningkatkan  mutu perencanaan  pembangunan. Ro zi  (20 08 :  27 8)  m engungka pk an  bahwa partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  tata ruang masih belum optimal meskipun masyarakat selalu  aktif  memberikan  usulan  program  serta
membantu dalam pelaksanaan kegiatan tata ruang, namun  aspirasi  yang  disampaikan  masyarakat mengenai program  kurang ditanggapi  oleh pihak pelaksana  sehingga  pada  akhirnya  program perencanaan  tata  ruang  kurang  sesuai  dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

## Partisipasi Masyarakat
Bryant dan White (1989: 270) mengulas dua jenis  peranserta  yaitu  peranserta  dalam  proses politik dan administratif. Secara politis terdapat dua bentuk peranserta yaitu peran serta horizontal dan vertikal.  Peranserta  horizontal  adalah  perilaku kolektif  dalam  upaya  untuk  mempengaruhi ke putusa n- ke putusa n ke bija ka n se pe rti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan,  dan lobbying .    Peranserta  vertikal mencakup  segala  kesempatan  ketika  anggota masyarakat  mengembangkan  hubungan  tertentu dengan kelompok elit serta pejabat dan hubungan itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Contohnya, antara  lain  jaringan  patron-klien  dan  wahana politik. Dalam kedua kasus tersebut perhatian besar masyarakat  bukan  terletak  pada  bagaimana mempengaruhi pemerintah  melainkan  lebih pada pengembangan  hubungan  tertentu  yang  dapat memberikan manfaat.
Peranserta  dalam  proses  administratif merupakan arena ketiga  untuk peranserta, dapat bertumpang tindih satu di antara kedua arena peran serta sebelumnya. Bentuknya barangkali kegiatan kelompok kepentingan untuk mengolah keputusan administratif,  atas pertukaran  tertentu antara  pa- tron dan klien, namun biasanya peran serta jenis ini  lebih  luas  cakupannya  daripada  peran  serta dalam bentuk lainnya.
Pada periode dasawarsa 1950-an dan 1960- an,  peranserta  didefinisikan    secara  politis sepenuhnya,  ia  diartikan  sebagai  pemungutan suara, keanggotaan dalam partai, kegiatan dalam perkumpulan  sukarela,  gerakan-gerakan  protes. Posisi  partai  politik  digunakan  sebagai  sarana pengendali  dan  pengelola  energi  serta  tuntutan- tuntutan politis dari masyarakat. Dalam dasawarsa 19 70 -a n,  peranse rta  tida k  la gi  terutam a didefinisikan  sebagai  proses  politik  dan  elektoral tetapi mulai dihubungkan dengan proses adminis- tratif.
Proses administratif dinilai sebagai alternatif bagi penanggulangan penolakan.  Di samping itu, proses  politik  sering  dapat  merancang preferensi masyarakat,  dengan  demikian  peranserta  akan mempunyai  dampak  lebih  besar  dalam  proses pelaksanaan program. Proses pelaksanaan program mempunyai  kemungkinan  menjadi  arena  utama tempat individu dan kelompok dapat mengejar dan bersaing  memperebutkan  sumber-sumber  daya yang  langka.  Bahkan  proses  pelaksanaan  ini
mungkin  merupakan  mata  rantai  utama  dalam interaksi  antara  pemerintah  dan  warganegara. Peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan progra m- progra m  da pa t  me ngem ba ngka n kemandirian (self-reliance) yang  dibutuhkan oleh pa ra  anggota   ma sya rak at  dem i  ak selera si pembangunan.
Peranserta juga tersirat dalam pendekatan pengembangan  masyarakat.  Inti  gerakan  dan me tode     pe nge mbangan  mas yara kat  ialah membantu orang  untuk menolong dirinya sendiri dalam memperbaiki kondisi material dan non-ma- terial  dari  kehidupannya.    Kontribusi  metode pengembangan masyarakat, menurut Bryant  dan White  (1989:  275)  adalah  sebagai  berikut:  (1) peranserta janganlah dijadikan suatu program yang terpisah; ia merupakan suatu proses dan oleh sebab itu hendaknya dipadukan dengan kegiatan-kegiatan lain;  (2)  peransera  harus  didasarkan  pada organisasi-organisasi lokal; (3) distribusi yang lebih adil akan mendorong lebih banyak partispasi; (4) perlu  diciptakan  mata  rantai  antara  berbagai tingkat,  dan  hendaknya  pembangunan  tidak didasarkan pada upaya-upaya yang terpisah-pisah. Pendek kata, peranserta perlu menjadi bagian suatu ko ns eptua lisas i  yang  lebih  luas   m engenai pembangunan  dengan  meningkatkan  perhatian pada  kaitan dan struktur keorganisasian.
Iskandar  (2001:  301)  mengemukakan bahwa,    “Partisipasi  adalah  berbagai  corak tindak an  m as sa   m aupun  individu  y ang memperlihatkan  adanya  hubungan  timbal  balik antara  pemerintah  dengan  warganya.  Berkaitan de ngan  partisipa si  R us idi  (1 99 8:  1 4) mengemukakan,
Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu  kegiatan  yang  diadakan  oleh  pihak  lain (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintahan, dan sebagainya), di mana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan material (dana) dan pencurahan tenaga sesuai dengan harapan kegiatan itu.
Penulis  sendiri  memandang  partisipasi sebagai  keikutsertaan  seseorang  dalam  suatu kegiatan dengan mencurahkan tenaga, pikiran, dan material  (dana)  sesuai  dengan  harapan  kegiatan tersebut.  Oleh  karena itu,  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  berarti    keikutsertaan masyarakat  mulai  tahap  pembuatan  keputusan, penerapan keputusan, penikmat hasil, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.
Adapun dim ensi y ang pa tut dipertimbangkan  dalam  partisipasi  masyarakat dikemukakan Carry dalam Iskandar (2005a: 313) adalah  (a)  Persyaratan  partisipasi (prerequesites to  participation) ;   (b)  Tipe-tipe  partisipasi ( Types
of  Participation );  (c) Tipe-tipe partisipan (Types of  Participation); (d) Hubungan partisipan dengan masyarakat lokalnya (relationship of participation to  locality); (e)  Tahap-tahap  perkembangan organisasi  dalam  kaitannya  dengan  partisipasi (Stages of   Organization as they relate to partici- pation).

## Hasil Penelitian
Hasil  perhitungan  statistik  untuk  menguji hipotesis baik secara simultan maupun parsial yang menggambarkan besarnya pengaruh antar variabel dideskripsikan pada Tabel 1.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  pengaruh Pelaksanaan Kebijakan  Musrenbang terhadap Mutu Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten Sumedang melalui Partisipasi Masyarakat sebesar 29 ,9 2% ;  se da ngka n  pe ngaruh  langs ung pelaksanaan kebijakan Musrenbang terhadap mutu perencanaan  pembangunan  daerah  Kabupaten Sumedang tanpa melalui Partisipasi Masyarakat 21, 64 %.  A rtinya   M utu  pe re ncanaa n  29 ,9 2% ditentukan  oleh  kegiatan  komunikasi  (baik kejelasan,  ketepatan konsistensi, pemahaman para pelaksana  terhadap  kebijakan  musrenbang); Sumberdaya (tersedianya fasilitator, pegawai yang kompeten, tersedianya fasilitas pendukung); sikap pelaksana  (terhadap  kegiatan  musrenbang; terhadap  perumusan  hasil  musrenbang;  perilaku pe la ks ana  da la m  me la ks anak an  k egia ta n
musrenba ng;  pe rila ku  pelak sa na   dalam merumuskan  hasil  musrenbang;  kemampuan pa nitia da la m me la ks anak an  k egia ta n musrenbang);  dan  struktur  birokrasi  (adanya ke we na ngan  y ang  je la s  anta r  pe la ks ana musrenba ng;  adanya   pem ba gian  tugas perencanaan  musrenbang;  adanya  pembagian tugas  pelaksanaan  musrenbang;  terdapat  aturan pelaksanaan musrenbang; terdapat pedoman teknis [SOP] pelaksanaan musrenbang).
Produk-produk  dokumen  perencanaan (RPJP, RPJM, RKP dan APBN/D) merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk  perencanaan  tersebut  pada hakikatnya  pelaksanaan  pembangunan  untuk me ningka tk an  k es ejahte ra an  m as ya ra ka t. Me ny adari  ak an  pentingny a  pe ra n  se rta ma sy arak at, pe mbua ta n pe re ncanaa n pembangunan  baik  di  pusat  maupun  di  daerah dilakukan dengan musyawarah secara berjenjang mulai dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali dengan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Propinsi dengan  tujuan  untuk  mengoptimalkan  partisivasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Jika ditinjau  dari  proses  kebijakan publik,  proses perencanaan  pembangunan  meliputi  empat kegiatan  yaitu  perumusan  masalah,  perumusan agenda  ( agenda  setting ),  perumusan usulan  dan pengesahan usulan.

## Tabel 1 Rekapitulasi  Hasil  Pengujian
No. Hubungan yang Diuji Nilai Signifikansi Besar Koefisien Pengaruh Jalur 1. 2.
3.
4.
Secara simultan besarnya pengaruh pelaksanaan kebijakan Musrenbang (X) terhadap partisipasi masyarakat (Y) terhadap mutu perencanaan pembangunan  daerah  (Z).
Secara parsial besarnya pengaruh pelaksanaan Musrenbang (X) terhadap partisipasi  masyarakat  (Y).
Secara parsial besarnya pengaruh pelaksanaan Musrenbang (X) terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah  (Z).
Secara parsial besarnya pengaruh partisipasi masyarakat (Y) terhadap mutu perencanaan pembangunan (Z).
0,5470
0,4659 0,4652
0,4486 t hitung = 5,808> t tabel =  1,9897, signifikan
t hitung =4,7388> t tabel =1,9897, siginifikan
t hitung = 4,7298> t tabel =  1,9897, signifikan
t hitung =4,5181> t tabel =1,9897
Sumber data: hasil pengolahan data penelitian 2009.
29,92%
21,71  % 21,64% 20,13%
Ha sil  obse rv as i  pa rtis ipan  peneliti menunjukkan, partisipasi masyarakat terjadi pada musrenbang  desa  dan  kecamatan,  tetapi  pada tingkat kabupaten, provinsi maupun negara terjadi proses  selanjutnya  yaitu  penyusunan  agenda pemerintah. Di dalam proses inilah terjadi proses penyaringan  usulan-usulan  untuk  disesuaikan dengan  kepentingan-kepentingan  politik  atau pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan  publik  terutama  yang  diusulkan masyarakat  melalui musrenbang.  Setelah  melalui tahapan agenda  setting diusulkan  untuk  proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR/DPRD  untuk  ditetapkan  sebagai  peraturan daerah atau undang-undang.
Dalam penentuan kebijakan pembangunan daerah,  aspirasi  masyarakat  dapat  dilakukan melalui  tiga  jalur,  yaitu:  (1)  jalur  Musrenbang  di mana masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya; (2) jalur  politik  atau  melalui  partai  politik  yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses; (3) jalur birokrasi yang dapat disampaikan melalui SKPD  maupun  kepala  daerah.  Jalur  musrenbang dapat  dikatakan  sebagai  jalur  utama  dalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat di  dalam penentuan  perencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi masyarakat disa lurk an  s ebagai  m as uk an  bagi  pros es perencanaan pembangunan selanjutnya.
Walaupun  dikatakan  sebagai  jalur  utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan di jalur  ini juga  dapat  dikatakan  sebagai  jalur  yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulan  kegiatan.  Masyarakat  tidak  banyak  tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung dan  ditindaklanjuti  dalam  proses  pembangunan atau  seberapa  besar  peluang  usulannya  yang ditampung  dan  ditindaklanjuti  dalam  proses pembangunan  atau  seberapa  besar  prosentase kegiatan-kegiatan  tertuang  dalam  dokumen perencanaan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui musrenbang. Kondisi inilah problem utama partisipasi masyarakat yang dalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan di Indone- sia.  Kondisi  ini  membuat  masyarakat  kecewa, ka re na   has il  w aw anca ra   denga n  anggota ma sy arak at  m enunjukk an  bahwa   f orum musrenbang  dijadikan  ajang  untuk  melegitimasi pemerintah  bahwa  kebijakan  pemerintah  dibuat de ngan  partisipa si  m as ya ra ka t.  P adahal kenyataannya,  menurut  anggota  masyarakat proses musrenbang hanya merupakan formalisme partisipasi  masyakarat  serta  pemerintah  daerah hanya  menghabiskan  anggaran  publik  untuk menggugurkan  kewajiban  seperti  prosedur perencanaan  pembangunan  yang  disyaratkan peraturan  perundang-undangan.
Munculnya  kelemahan  disebabkan  oleh
faktor eksternal maupun internal. Secara eksternal diartikan  sebagai  kondisi  di  luar  sistem  birokrasi pemerintah,  yaitu  masyarakat  umum  (LSM, kelompok-kelompok masyarakat, dan civil society lainnya). Adapun yang dimaksudkan internal adalah kondisi  di  dalam  sistem  birokrasi  pemerintah. Kelemahan masyarakat (eksternal) berperan serta dalam proses pembangunan disebabkan kapasitas dan kapabilitas mereka yang tidak mencukupi untuk mengikuti  proses  perencanaan  tersebut.
Berdasarkan  observasi  partisipan  peneliti menemukan  bahwa  usulan-usulan  lebih  banyak pembangunan fisik. Misalnya, dalam musrenbang tingkat kabupaten masyarakat masih mengusulkan perbaikan  selokan  desa,  tembok  makam,  rehab balai  desa.  Di  samping  itu  juga  terdapat  kultur masyarakat yang bertingkah laku formalisme dalam berpartisipasi. Sebagian besar  peserta musrenbang tidak  mau  dan  mampu  mengutarakan  pendapat bahkan  menginginkan  forum  tersebut  diakhiri. Kenyataan  ini  selaras  hasil  perhitungan  statistik ba hw a  pe ngaruh  pelak sa na an  k ebijak an Musrenbang  terhadap  partisipasi  masyarakat  di Kabupaten Sumedang  sebesar  21,71%.
Kelemahan  tersebut  di  atas  disebabkan model partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya model politik dan atau administrasi. Padahal kita   s udah  m enge ta hui  bahwa   k apabilitas masyarakat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu,  salah  satu  alternatif  pemecahan  masalah terhadap  jenis  kelemahan  ini  adalah  dengan mengedepankan  salah  satu  model  partisipasi masyarakat  melalui  pemberdayaan  masyarakat. Manakala model partisipasi yang digunakan hanya menggunakan model politik dan atau administrasi maka  mutu  perencanaan  akan  terus-menerus re ndah  dan  partisipa si  m as ya ra ka t  ha ny a formalisme.
Mo de l pe mberda ya an m as ya ra ka t memungkinkan  partisipasi  masyarakat  simultan dengan pengembangan kapasitas masyarakat baik melalui  penanaman  kesadaran  nilai,  penguatan kelembagaan  masyarakat,  dan  penghantaran sumber daya. Melalui penanaman kesadaran nilai, diharapkan masyarakat memiliki motif berprestasi tinggi  sehingga  tidak  ada  lagi  tindakan-tindakan forma lisme;  menyadari  pentingnya  be lajar sehingga  meningkatkan  kompetensinya  secara be rk elanjuta n  (m em ilik i  pe ngetahua n  da n keterampilan  yang  m emadai  dalam  proses pe ne ntua n  ke bija ka n  da n  pe re ncanaa n pembangunan serta implementasi  kebijakannya). Melalui  pengembangan  kelembagaan  diharapkan masyarakat secara politik memiliki bargaining po- sitio n ya ng  k ua t  da la m   berha da pa n  da n berargumentasi  dengan  anggota  DPRD  maupun aparatur pemerintah.
Demikian juga, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan
akan  lebih  signifikan  manakala  pemberdayaan masyarakat  dilakukan  terlebih  dahulu.  Dalam mekanisme  komunikasi  kebijakan  di  Kabupaten Sumedang, Minggon (pertemuan tiap Minggu) desa me rupa ka n  pa rtis ipas i  ma sy arak at  dalam pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Hasil  observasi  partisipan,  peneliti  menemukan bahwa  dalam  rapat minggon desa,  masyarakat yang  diwakili  Kepala  Dusun  menyampaikan  apa yang disampaikan rakyatnya kepada rapat minggon desa termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pro- gram -pro gram   pem ba ngunan  y ang  te la h direncanakan.    Rapat Minggon juga  dijadikan sarana  sosialisasi  kebijakan  dan  program  dari pe me rintah  baik  pusa t,  pro pins i,  m aupun kabupaten kepada pemerintahan Kecamatan yang secara  berjenjang  disampaikan  kepada  rapat minggon desa. Realitas lapangan ini memberikan sinyal  betapa  pentingnya  kualitas  kepemimpinan organisasi  sosial  kemasyarakatan  seperti  Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan komunitas-komunitas lokal lainnya.
Mengkaji  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun  2008,  musrenbang  memiliki  dua  fungsi. Pertama, musrenbang dipandang sebagai metode untuk  me mbua t  do kume n  RK PD  (be ntuk perencanaan  pembangunan  daerah).  Kedua, musrenbang  dapat  dipandang  sebagai  forum ko ns ulta si  publik  Ra ncanga n  Aw al  R KP D. Musrenbang  merupakan  pertemuan  tatap  muka antara  pemerintah,  legislatif  dan  pemangku ke pe ntinga n  se ba ga i  sa la h  sa tu  m etode perencanaan  pembangunan  daerah.  Dengan de mikian,  pe ma ngku  k epentingan  (unsur masyarakat) ikut berpartisipasi terhadap apa yang akan dilakukan masyarakat dan daerahnya di masa mendatang.  Menurut  Nurcholis  (2009:  18), perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk  menentukan  tindakan  masa  depan  yang tepat,  melalui  urutan  pilihan,  yang  dituangkan dalam suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku  pembangunan  untuk  mencapai  tujuan negara.
Realitas  di  lapangan  menunjukkan  bahwa faktor lain yang mempengaruhi mutu perencanaan pembangunan  adalah  kompetensi  aparatur pemerintah dan partai politik dalam menjalankan kewenangannya. Pertama ,  perseps i  aparat pemerintah  yang  memandang  bahwa  untuk berpartisipasi  dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan  cukup  dengan  menyampaikan permasalahan dan usulan saja. Aparat pemerintah kurang  menyadari  bahwa  masyarakat  sipil  kita kurang  mempunyai  informasi  cukup  memadai tentang Visi, Misi, dan Tujuan  Daerah yang hendak dicapai. Hal ini mengakibatkan usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan program-program pemerintah (berdampak kepada mutu perencanaan yang kurang baik).
Kedua, partai  politik  (parpol)  merupakan bagian dari struktur politik bangsa mempunyai lima fungsi, yaitu: pendidikan politik, mempertemukan kepentingan,  agregasi  kepentingan,  komunikasi politik,  dan  seleksi  kepemimpinan.  Realitas menunjukkan sering kali masyarakat dikecewakan oleh  parpol  karena  kelima  fungsi  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.    Parpol  lebih  banyak me me rjua ngka n  ke pe ntinga nnya   daripada ke pe ntinga n  ma sy arak at.  Pa rpol  m elalui anggotanya  yang  menjadi  wakil  rakyat  DPRD be rperan  m em be rika n  pe ndidik an  politik , mendengarkan keluhan masyarakat dan mengawal aspirasi  masyarakat.  Realitas  di  lapangan  jarang anggota DPRD hadir dalam musrenbang desa dan kecamatan.  Kalaupun  hadir  mereka  kurang antusias. Hal ini menyebabkan masyarakat pesimis terhadap fungsi anggota dewan sebagai agregator dan  artikulator  kepentingan  rak yat  karena kehadirannya tidak banyak manfaatnya bagi forum tersebut.
Meskipun pengaruh  partisipasi masyarakat terhadap mutu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten  Sumedang  20,13  %,  partisipasi masyarakat ini sangat urgen bagi stabilitas politik dan keamanan suatu daerah. Dalam kenyataan di lapangan terdapat pembuatan kebijakan (termasuk program  pembangunan)  yang  tidak  melibatkan masyarakat  dalam  proses  pembuatannya,  ketika implementasi kebijakan dan atau program tersebut kurang mendapatkan dukungan bahkan tantangan dari masyarakat. Misalnya proyek Jatigede sampai sekarang mendapat hambatan dari beberapa stake- holders di Kabupaten Sumedang.
Selama  ini  permasalahan  dalam  proses pembuatan  perencanaan  pembangunan  bukan karena rendahnya kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat, melainkan karena pemerintah sering mengabaikan  usulan  masyarakat.  Realitas  ini didukung hasil penelitian Soedjito Tjk. (2002) yang menyimpulkan  bahwa  kegiatan-kegiatan  dalam pe re ncanaa n  pe mbanguna n  da erah  lebih didominasi  oleh  kebijakan  lembaga  yang  lebih tinggi  daripada  tuntutan  masyarakat;  para perencana pembangunan pembangunan di daerah lebih mengedepankan kepentingan instansi atasan daripada  aspirasi  masyarakat  selaku  pihak  yang sebenarnya akan menjadi tujuan atau sasaran akhir dari seluruh kegiatan yang direncanakan.
Hambatan  utama  dalam  melaksanakan pemerintah  yang  terbuka  dan  akuntabel  terletak pada institusi-institusi/peraturan perundangan yang cenderung  memiliki  kepentingan  sendiri  yang berbeda  dengan  kepentingan  masyarakat  serta praktek pemerintahan yang kurang peka terhadap desakan  kepentingan  masyarakat.  Kondisi  ini mendorong terjadinya praktek KKN. Meskipun misi pemerintah Kabupaten Sumedang membangun tata pem erintahan  y ang  baik,  namun  demik ian
mekanisme untuk membangun tata pemerintahan yang baik belum terbentuk.  Salah satu mekanisme membangun  transparansi  adalah  menghadirkan pihak-pihak  pelaku  tata  pemerintahan  yang  baik dalam  setiap  kegiatan  pelaku  tata  pemerintahan yang baik.
Sayangnya,  berdasarkan  hasil  observasi partisipan  menunjukkan  bahwa  pelibatan  pelaku kegiatan tata pemerintahan yang baik menghadapi beberapa  permasalahan.  Pertama,  meskipun semua  perangkat  hukum  memberikan  ruang terhadap  partisipasi  masyarakat,  tetapi  semua perangkat hukum tersebut tidak mengatur secara eksplisit  bagaimana,  di  mana  dan  siapa  yang dilibatkan  dalam  pengambilan  keputusan  publik. Kedua, banyak LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang namun memiliki keterbatasan  dalam  membawa  aspirasi  rakyat sehingga tidak terbentuk lagi sinergi antara rakyat dan  pemerintah.  Ketiga,  banyaknya  organisasi kemasyarakatan  dan  LSM  di  era  reformasi menyulitk an  untuk  me nentukan  o rganis asi kemasyarakatan  mana  yang  dapat  dianggap me wa kili  a spiras i  ma sy arak at.  Ha l  ini mengakibatkan pemilihan wakil masyarakat (LSM) oleh  pem erinta h  ya ng  dilibatka n  da la m pengambilan keputusan publik sering kali diprotes oleh masyarakat karena  dianggap tidak mewakili masyarakat.
Untuk  mengatasi  kendala  partisipasi  agar pe liba ta n  ma sy arak at  dalam   penga mbilan keputusan  publik  dapat  berjalan  baik,  Nurcholis (2 00 9:  3 2)  m emberik an  jala n  ke luar    (1 ) Diperlukan instrumen hukum yang secara substantif me nga tur  peliba tan  ma sya rak at,  sehingga mekanisme  pelibatan  masyarakat  menjadi  jelas; (2) Perlu  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dari pihak pemerintah dan peka terhadap kepentingan publik; dan  (3) Masyarakat  perlu  bersatu  dalam suatu  wadah  yang  terorganisir  dan  independen yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi.
Pendapat  Nurcholis  di  atas  didukung  oleh hasil  penelitian  Najih  dan  Wiryani  (2004)  yang menyimpulkan,  diperlukan  pengaturan  lebih memadai  untuk  menampung  bentuk-bentuk partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang baik,  serta  pengaturan yang mampu  memberikan  ruang  bagi  pengembangan model-model  partisipasi  masyarakat  dalam pemerintahan  untuk  terwujudnya  pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
Demikian pula pelibatan masyarakat perlu direkonstruksi sedemikian rupa sehingga kendala- kendala  partisipasi  masyarakat  di  atas  dapat ditiadak an.  Sa la h  sa tu  m odel  y ang  da pa t diaplikasikan hakikatnya adalah model partisipasi Machizukuri (model partisipasi masyarakat  Jepang dalam  pembangunan)  yang  dalam  prakteknya berisi  pendidikan  sosial,  pembangunan  kembali
komunitas  lokal,  dan  pembangunan  lingkungan. Pe ndidik an s os ia l diha ra pk an m am pu meningkatkan  kompetensi  dan  modal  sosial masyarakat  perdesaan  (termasuk  organisasi sosial-kemasyarakatan).  Pembangunan  kembali komunitas lokal terutama merevitalisasi komunitas berdasarkan  kewilayahan  (RT,  RW)  maupun ko munita s  fungsional  k elom po k  pe ta ni. Pembangunan  lingkungan  memberikan  kondisi kondusif  untuk  komunitas  dan  masyarakat berpartisipasi secara berkelanjutan.

## Simpulan dan Saran
Pe ngaruh  imple me ntas i ke bija ka n musrenbang terhadap partisipasi masyarakat dalam ra ngka   m eningk atka n  mutu  perenca na an pembangunan  daerah  signifikan.  Meskipun besarnya pengaruh tersebut hanya 29,92 %, akan tetapi  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  di satu  sisi peran  partisipasi  terhadap  mutu  perencanaan pembangunan  daerah  sangat  penting  terutama apabila  wadah  partisipasi  tersebut  (Musrenbang) memerhatikan komunikasi,  sumberdaya, perilaku pelaksana,  dan  struktur  birokrasi.  Di  sisi  lain, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih terdapat banyak kelemahan terutama  melalui  jalur  Musrenbang.  Hal  ini disebabkan  usulan  program/proyek  masyarakat melalui musrenbang  tidak memiliki kepastian akan menjadi  dokumen  perencanaan  pembangunan daerah  setelah  melewati  proses  legalisasi  antara Pemerintah  Daerah  dengan  DPRD.  Realitas menunjukkan telah terjadi kebohongan publik dan pelanggaran  etika  berdemokrasi  dalam  forum musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik.
Kelemahan  tersebut  disebabkan  faktor eksternal  maupun  internal.  Secara  eksternal, kapasitas  masyarakat  dalam  mengikuti  proses pe re ncanaa n  pe mbanguna n  ma sih  le ma h. Kelemahan  ini  disebabkan  model  partisipasi masyarakat yang hanya menekankan model politis dan  administratif,  di  samping  perangkat  hukum belum  memberikan  kerangka  dan  mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu berlangsung. Oleh  karena  itu  perlu  mengembangkan  model partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan  dan  atau  mengimplementasikan mo de l  pa rtis ipa si  a lterna tif  s eperti  m odel pemberdayaan masyarakat serta setiap perangkat hukum  harus  memuat  proses  dan  mekanisme partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diatur tersebut.
Secara  eksternal,  kompetensi  aparatur pemerintah dan partai politik dalam menjalankan kewenangannya. Ketertutupan mekanisme politik bagi  keterlibatan  warga  negara  dalam  menuntut akuntabilitas  dan  keterbukaan  mengakibatkan
institusi-institusi/peraturan  perundangan  yang cenderung  memiliki  kepentingan  sendiri  yang berbeda  dengan  kepentingan  masyarakat,  serta praktik pemerintahan yang kurang peka terhadap desakan  kepentingan  masyarakat.  Kondisi  ini mendorong terjadinya praktik kolusi,  korupsi dan nepotisme (KKN).   Oleh  karena  itu,  menciptakan kerangka  hukum  untuk  tata  pemerintahan  yang baik  di  mana  proses  dan  mekanisme  partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi yang memungkinkan lebih terrealisasi dalam  kehidupan  pemerintahan  di  Kabupaten Sumedang.

## Daftar Pustaka
Bryant,  C.  dan  L.  G  White  (1989). Manajemen Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang ,
Jakarta:  LP3ES.
Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy , Washington, D.C.: Congressional Quar- terly Press.
Hoogerwerf,  A.  (1983). Ilmu  Pemerintahan (diterjemahkan  oleh  R.  L.  Tobing),  Jakarta: Erlangga.
Iskandar, J. (2001). Teori dan Isu Pembangunan , Garut: Uniga.
———————————(2005a). Kapita  Slekta Administrasi Negara , Bandung: Puspanaga.
———————————(2005b). Metode Penelitian Administrasi , Bandung:  Puspanaga.
Igbal,  M.2007).  Concept  and  Implementation  of Participation  and  Empowerment:  Reflection from  The  Coffee  IPM-SECD, Makara  Sosial Humaniora , Vol. 11, No. 2, hal. 58-70.
Najih,  M. dan F.  Wiryani (2004). Alternatif Model Partisipasi  Masyarakat  untuk  Mewujudkan Pemerintahan  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN  di Kota  Malang,  Laporan  Penelitian. (http:// www.borneotribune.com/sintang/prcf-gagas- model-perluasan-partisipasi-masyarakat.html) diunduh pada tanggal 16 Mei 2011.
Nurcholis,  H.  (2009). Perencanaan  Partisipatif Pemerintahan Daerah , Jakarta: Grasindo.
Rozi, A. (2008). Perencanaan Tata Ruang Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Alam di Kelurahan Laksana Kota Banda Aceh, Jurnal  Ilmu  Administrasi  LPA  STIA  LAN Bandung, Volume V, No. 3, pp.277-278.
Rusidi  (1998). Metode  Penelitian ,  Bandung:  PPS Unpad Bandung.
Siagian, S. P. (1999). Administrasi Pembangunan , Jakarta: Bumi Aksara.
Soedjito  Tjk.  (2002).  Reaktualisasi  Perencanaan Pembangunan  Daerah,  ( elib.pdii.lipi.go.id/ k a t a lo g / i n d e x .p h p / s e a rc h k a t a l o g/ . . . / 11_01679.pdf) diunduh tanggal 16 Mei 2011.
Sugiono  (2006). Metode  Penelitian  Administrasi , Bandung: Alfabeta.
Suyatna, U. (2009). Kebijakan Publik Perumusan, Implementasi dan Evaluasi , Bandung: Kencana Utama.
Thoha,  M.  (2009). Dimensi-dimensi  Prima  Ilmu Administrasi  Negara ,  Yogyakarta:  UGM.
Wahab,  S.  A.  (2004). Analisis  Kebijakan  Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Wrihatmo lo ,  R.  R .  (2 00 9). Pe re ncanaa n Pe mbanguna n  Da erah:  Ko ns ep  dan Mekanisme , Jakarta: LPEM FE UI.