## PERAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM RANGKA SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (SCI)
Retno Wahyuni
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: retno.wahyuni42@yahoo.com
ABSTRAK P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Laboratorium Forensik sebagai ahli di bidangnya sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam  pengolahan  TKP  dengan  penerapan  metode  Scientific  Crime  Investigation (SCI).  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberi gambaran  secara  objektif,  tentang  keadaan  sebenarnya  dari  objek  yang  diselidiki,  yaitu bagaimana sebenarnya peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP dalam rangka penerapan metode Scientific Crime Investigation. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) sangat penting dan sangat membantu penyidik untuk memperoleh alat bukti. Prosedur yang digunakan tim Laboratorium Forensik sudah sangat canggih dan mendetail. Selain itu pemeriksaan yang mereka lakukan juga sudah disesuaikan dengan jenis-jenis kasus yang ada.  Penerapan  metode  SCI  (Scientific  Crime  Investigation)  atau  kajian  kejahatan  secara ilmiah sangat berpengaruh pada perubahan metode pengungkapan kasus yang digunakan, meminimalisir  kesalahan,  dan  Pemeriksaan  yang  cepat,  tepat  dan  akurat.  Dengan  adanya penerapan  SCI  ini  sangat  membantu  upaya  aparat  kepolisian  dalam  mengungkap  suatu perkara dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara). Karena kajian kejahatan secara ilmiah didukung dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan canggih. Termasuk pula alat-alat khusus yang tercipta dari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut.
Kata kunci: Laboratorium Forensik, Olah TKP, Scientific Crime Investigation,
ABSTRACT T his research aim to to know how role of Forensic Laboratory as expert [in] its area according to Section 7 sentence (1) letter of h and 120 sentence (1) KUHAP in processing of TKP with applying of method of Scientific Crime Investigation (SCI). This  Research  is  including  type  research  of  law  of  normatif  having  the  character  of  is descriptive, because this research is an research have the character of descriptively of analitif, limited to effort lay open an situation or problem or event as it is, so that have the character of simply to lay open fact. Result of research emphasized at to give picture objectively, about situation in fact from object investigated, that is how in fact role of Forensic Laboratory in processing of TKP in order to applying of method of Scientific Crime Investigation. Pursuant to this research is obtained by result of that role of Forensic Laboratory in processing of TKP (Place Occurence of Case) of vital importance and very is assisting of investigator to obtain;get evidence appliance. Used by procedure is Forensic Laboratory team have very sophisticated and detail. Besides inspection which they do/conduct also have been adapted for by existing case types. Applying of method of SCI ( Scientific Crime Investigation) or badness  study  scientifically  very  is  having  an  in  with  of  change  of  used  case  expression
method, mistake minimization, and Inspection which quickly, precisely and is accurate. With existence of applying of this is SCI very is assisting of police government officer effort in expressing an case in processing of TKP (Place Occurence of Case). Because badness study is scientifically supported with sciences which progressively expand and is sophisticated. Including also special appliances which created from sciences
Keyword: Forensic Laboratory, Process TKP, Scientific Crime Investigation
Pendahuluan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”. 1 Hal ini sesuai sebagaimana yang tersebut dalam sistem pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewasa ini perkembangan zaman selalu diikuti proses penyesuaian diri yang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (iptek),  yang  dapat  menimbulkan  dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut.
Penyidik dalam tahap polisional yaitu upaya mencari dan mengumpulkan barang bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberikan kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa “ mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan “ dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.”
Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi  oleh  Laboratorium  Forensik,  dimana  sesuai  dengan  Peraturan  KAPOLRI  No.  21 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Bareskrim Polri Laboratorium Forensik.
Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah- kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. 2 Pendekatan Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma dan yang Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Yaitu mengkaji konsep normatifnya atau kesesuaian peraturan perundang- undangan yang di dalam perumusan masalah tersaji pada angka 1 dan 2, sedangkan empirisnya pada angka 3 yang berisi keuntungan dan kekurangan dari penerapan metode Scientific Crime Investigation .

## Pembahasan
1.  Peran Laboratorium Forensik dalam Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Peran Laboratorium Forensik dalam pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah sebagai ahli yang dapat dimintai bantuannya atau didatangkan oleh penyidik. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa “ mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ” dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan “ dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki  keahlian  khusus.” Dengan  jenis-jenis  pemeriksaan  yang  sesuai  dengan kebutuhan sangat membantu penyidik dalam pengolahan TKP dan membuat terang suatu perkara.
1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
2 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal. 52.
Tetapi  selain  menjadi  ahli  yang  membantu  di  TKP,  pihak  Laboratorium  Forensik  juga dapat berperan sebagai saksi ahli di Pengadilan.
2.  Prosedur Pengolahan TKP Oleh Laboratorium Forensik Prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh Tim Laboratorium Forensik di dalam mengolah suatu TKP, telah diatur dalam dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisisan Negara Republik Indonesia.
Menurut Pasal 6 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Tata cara permintaan pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP adalah sebagai berikut:
a.  Kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis kepada Kalabfor Polri segera setelah kejadian diketahui, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan;
b.  Dalam hal tertentu dan keadaan mendesak permintaan pemeriksaan dapat diajukan secara  lisan  atau  melalui  telepon,  dan  permintaan  tertulis  harus  sudah  disusulkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan; dan
c.  Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan.
Di dalam Laboratorium itu sendiri terdapat beberapa Subbid yang menjadi bagian penting dalam Laboratorium Forensik itu sendiri. Yaitu:
a.  Balistik Metalurgi Forensik (BalMetFor)
Didalam subbid ini, pemeriksaannya meliputi : 3
1)  Senjata api, peluru, anak peluru, dan selongsong peluru;
2)  Residu penembakan;
3)  Bahan peledak;
4)  Bom;
5)  Nomor seri;
6)  Pemalsuan kualitas logam dan barang tambang; dan
7)  Kerusakan/kegagalan konstruksi logam.
b.  Dokumen Uang Palsu Forensik (DokuPalFor) Dalam subbid Dokumen Uang Palsu Forensik, pemeriksaannya meliputi: 4
1)  Pemeriksaan untuk barang bukti Dokumen
2)  Pemeriksaan Produk Cetak
3)  Pemeriksaan Barng Bukti Uang
c.  Narkotika Forensik (Narkoba Forensik) Di dalam pemeriksaan di Narkotika Forensik, yang di periksa adalah berupa bahan dasar ( raw material dan precursor ), darah/serum dan urine ( body fluid ).
d.  Kimia Biologi Forensik (KimBioFor) Dalam subbid ini, pemeriksaannya meliputi:
1)  Pemalsuan produk industri
2)  Pencemaran lingkungan
3) Toksikologi/keracunan
4)  Material biologi/ mikroorganisme/ tumbuh-tumbuhan; dan
3 Agus Hermawan, Staf Ahli Sub Bidang Balistik Metalurgi Forensik, Wawancara Pribadi , Semarang, Rabu 3 Juli 2013 12.00 WIB
4 Budi Santoso, Staf Ahli Subbid Dokulabfor, Wawancara Pribadi , Semarang, 3 Juli 2013, Pukul 12.45 WIB

## 5)  Bahan kimia organik/anorganik
d.  Fisika Komputer Forensik (FisKomFor)
1)  Deteksi kebohongan ( Polygraph ) 2)  Analisa suara ( Voice Analyzer )
3)  Perangkat  elektronik,  telekomunikasi,  komputer  (bukti  digital),  dan  penyebab proses elektrostatis;
4)  Konstruksi bangunan dan struktur bangunan
5)  Kebakaran/pembakaran
6)  Peralatan/bahan radioaktif/nuklir
7)  Bekas jejak, bekas alat, rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik; dan
8)  Kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara.
3.  Kelebihan dan Kekurangan Pemanfaatan Metode Scientific  Crime Investigation dalam pengolahan TKP yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik a.  Kelebihan penerapan SCI:
1)  Pengungkapan  kasus  dengan  metode-metode  lama  yang  penuh  kekerasan, intervensi, dan lain-lain ditinggalkan;
2)  Pemeriksaan  yang  cepat,  tepat  dan  akurat  dengan  didukung Alat-Alat  khusus yang telah terstandarisasi internasional;
3)  Meminimalisir kesalahan yang dilaksanakan pada saat sebelum penerapan  SCI (pola manual diganti dengan pola digital).
Dengan  penerapan  SCI  pengungkapan  kasus  dengan  metode-metode  lama  yang menggunakan intervensi, kekerasan, dan lain sebagainya itu ditinggalkan, karena dilihat bahwa hal itu hal yang sadis dan tidak berperikemanusiaan.
Selain itu, dengan penerapan metode tersebut, pemeriksaan menjadi cepat, tepat, dan akurat. Karena menggunakan alat-alat khusus yang menunjang pemeriksaan alat bukti atau pengolahan TKP. Penyelidikan secara ilmiah atau SCI ini menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Menjadi semakin kompleks dan rinci untuk data-dat yang dihasilkan dari pemeriksaan tersebut. Dan hal ini mengacu pada pengurangan atau meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti, seperti data-data kurang lengkap.
b.  Kekurangan Penerapan SCI: 1)  Sisi Internal SatKer (Satuan Kerja): jumlah SDM yang mengawasi dan mengerti penggunaan Alsus (Alat-alat Khusus) yang terbatas, peralatan-peralatan khusus baik primer dan sekundernya berharga mahal. Jika ditinjau dari SDM yang dimiliki negara ini, seharusnya cukup untuk membantu dalam tim Laboratorium Forensik dalam pengawasan dan orang yang mengerti tentang alat-alat khusus yang menunjang  kinerja  Laboratorium  Forensik.  Selain  itu,  seharusnya  pemerintah lebih respect dengan pengadaan alat-alat khusus tersebut, meskipun tidak semua harus  selalu  menggunakan  alat-alat  khusus  tersebut,  tetapi  alat-alat  tersebut sangat berguna demi kelancaran penyidikan dan atau penyelidikan. Karena data- data pemeriksaan yang dihasilkan jauh lebih rinci dan akurat.
2)  Sisi Eksternal SatKer (Satuan Kerja): masyarakat kurang memahami akan penerapan  SCI  ( Scientific  Crime  Investigation ),  bahwasanya  anggapan pengungkapan tindak pidana dalam kepolisian masih model jaman dulu.
Menggunakan paksaan, pemukulan, dan lain sebagainya.
Dengan maraknya sosial media pada saat ini, seharusnya masyarakat menjadi lebih tahu siapa saja pihak-pihak yang bekerja dibelakang layar dalam mengolah TKP. Karena
selama ini masyarakat hanya tahu penyidik itu hanya polisi. Sedikit orang yang mengetahui, itupun  dari  kalangan  hukum.  Selain  itu,  terbentur  maslaah  adat-istiadat  yang  ada  serta agama yang kadangkala ada aturan yang bertentangan dengan prosedur yang dilakukan oleh tim Laboratorium Forensik dan biaya untuk autopsi yang masih tergolong mahal. Seperti kasus pembunuhan, kebanyakan jika sudah dikafani, sulit untuk mengautopsi. Hal ini dikarenakan “pamali” atau tabu membuka kain kafan yang sudah dipakaikan, dan juga biaya yang mahal untuk mengautopsi.

## Penutup
1.  Kesimpulan Bahwa  peran  Laboratorium  Forensik  sangat  berperan  penting  dalam  membantu  pihak penyidik dalam penyidikan dan atau penyelidikan. Terutama dalam hal pemeriksaan kriminalistik dan barang bukti. Karena untuk beberapa penyidikan dan atau penyelidikan untuk beberapa kasus tertentu, tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian. Hal inipun juga sudah diimbangi oleh Pihak Laboratorium Forensik, dengan adanya penerapan SCI (Scientific Crime Investigation) atau kajian kejahatan secara ilmiah. Penerapan SCI ini sangat membantu upaya aparat kepolisian dalam mengungkap suatu perkara dengan berdasar pengolahan TKP  (Tempat  Kejadian  Perkara).  Dengan  sub-sub  bidang  pemeriksaan  yang  ada  di  dalam Laboratorium  Forensik  itu,  sudah  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Dengan  metode Scientific Crime Investigation atau penyelidikan secara ilmiah yang menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan sebagai acuan, jauh lebih memberikan data-data yang akurat, rinci, dan cepat. Hal ini mempermudah penyidik untuk membuat terang suatu kasus dengan pengolahan TKP yang maksimal dan minim kesalahan, seperti yang sering terjadi sebelum penggunaan metode tersebut. Selain itu juga mendukung penegakan hukum di negara ini.
2.  Saran a.  Dalam pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) terkadang TKP sudah tidak dalam kondisi asli, karena sudah terjadi perubahan yang bias disebabkan lingkungan atau orang. Jadi harus lebih teliti dan hati-hati serta ditingkatkan pengawasannya agar dalam kondisi baik dan ini sangat membantu kinerja Pihak LabFor.
b.  Dalam hal kerjasama dengan beberapa instansi yang terkait dalam hal penyidik dan atau penyelidikan, agar lebih terkonsep dan lebih jelas. Agar memudahkan masyarakat ataupun penyidik dalam meminta bantuan pada Pihak LabFor.
c.  Perlunya  pengembangan  lebih  lanjut  untuk  penerapan  SCI  (Scientific  Crime Investigation)-nya dan penambahan alat-alat guna mendukung kinerja SatKer (Satuan Kerja) Tim Laboratorium Forensik.

## Daftar Pustaka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Mun’im,  Abdul  dan  Agung  Legowo  Tjiptomartono,  1982, Penerapan  Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara , Karya Unpra.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara  Dan  Laboratoris  Kriminalistik  Barang  Bukti  Kepada  Laboratorium  Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, Cet.
Ke-6, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 ,  Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Fator yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.