## TINJAUAN TEORITIK MODEL-MODEL KEKUASAAN
Pawito, Dwi Tiyanto dan Prahastiwi Utari 1

## Abstract
This essay deals with power, especially in terms of politics.After a short discussion of the definitions of power, this essay emphasizes  models of power with illustrations of  the implementation of power in the Indonesian context. The models of power include the voluntary, hermeneutic, structural, and post-modernism model of power.

## Pendahuluan
Sebagian masyarakat ada yang cenderung beranggapan bahwa hakekat politik adalah kekuasaan. Karena itu politik dianggap kotor. Para politikus kemudian dipandang sebagai orang yang pandai membohongi rakyat supaya kekuasaan yang ada padanya tidak lepas/hilang. Para politikus, demikian anggapan mereka, sebenarnya adalah para penipu yang cerdik dalam menggunakan otak dan lidahnya, tetapi mereka sebenarnya adalah orang-orang yang paling rakus terhadap uang dan kehormatan.
Sebagian lain mengatakan bahwa kekuasaan sebenarnya adalah amanat dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu berpolitik adalah pekerjaan yang selayaknya didasari keikhlasan dalam penghambaan yang tulus kepada Yang Maha Kuasa. Politik, kalaupun harus dikaitkan dengan kekuasaan,  tidak harus bersifat kotor tetapi justru suci demi mengatur atau menyelenggarakan tatanan yang adil demi kebaikan ( maslahah ) umat manusia. Kekuasaan tanpa tatanan yang adil pasti akan bersifat buas (korup, semena-mena dan menindas) yang karenanya tidak akan memberikan manfaat apa-apa bagi kehidupan manusia, tetapi justru menimbulkan kerusakan.
Dua pandangan di atas mewakili persepsi yang berbeda tentang kekuasaan yang tumbuh dalam masyarakat kita, atau mungkin juga masyarakat lain di mana pun. Selanjutnya, ketika kekuasaan diimplementasikan dalam kehidupan nyata (bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, dalam pergaulan antar bangsa) maka pilihan-pilihan harus ditentukan baik ketika menentukan sikap, mengeluarkan pernyataan, melakukan tindakan, atau menyusun kebijakan. Dari sini model dibutuhkan, setidaknya sekedar untuk memahami realitas dari implementasi kekuasaan yang ada. Tulisan ini mencoba membahas model- model kekuasaan  yang ada, mempertimbangkan kelebihan dan
1 Pawito,  Dwi Tiyanto  dan  Prahastiwi Utari  adalah  dosen  pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisip Universsitas Sebelas Maret Surakarta.
kekurangannya, dengan ilustrasi dalam konteks keindonesiaan, guna memperoleh pemahaman tentang kecenderungan pola implementasi kekuasaan pada masyarakat kita.

## Pengertian Kekuasaan
Kekuasaan ( power) merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam telaah politik. Ia seolah menjadi muara setiap kalkulasi hubungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik hubungan antar individu, kelompok, organisasi, maupun pergaulan antar bangsa. Berbicara tentang partai politik, konstitusi, pemilihan umum, lembaga perwakilan, jabatan presiden, konflik antar elite, kebijakan pemerintah, tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seterusnya maka sebenarnya  adalah  berbicara tentang kekuasaan.
Pertanyaan yang mungkin segera muncul adalah: apakah kekuasaan itu?  Dalam dunia akademik, istilah ‘kekuasaan’ biasanya dipakai  sebagai  terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris ‘ power’ yang berasal dari kata dalam bahasa Latin  ‘ potere’ yang  secara harfiah berarti dapat atau mampu.  Istilah  ‘kekuasaan’  juga sering dimaknai  sebagai berasal dari kata ‘kuasa’ yang merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Jawa  ‘ kuwasa’ atau ‘ kawasa’ yang memiliki arti yang sama dengan arti dari kata potere tadi dengan tambahan yakni : sedikit-banyak ada nuansa memelihara, mengatur atau menata yang secara ideal adalah demi kebaikan bersama.
Definisi tentang kekuasaan yang tergolong bersifat umum dari Green mengatakan bahwa kekuasaan meliputi “… capacity to produce or prevent change ” (kapasitas untuk mengupayakan atau [sebaliknya] mencegah perubahan) (Green , 1998: 610). Malecki mendefinisikan kekuasan sebagai “ the ability to produce intended effects ” (kemampuan menghasilkan pengaruh yang dikehendaki) (Malecki, 1996 : 1087).  Kedua definisi ini menyiratkan bahwa orang-orang atau kalangan yang tidak/kurang memiliki kekuasaan cenderung berada di bawah kendali orang atau kalangan yang lebih memiliki kekuasaan; atau sebaliknya orang/kalangan yang memiliki kekuasaan mengontrol orang/kalangan lain yang tidak memiliki kekuasaan.
Pendefinisian di atas  bisa dikatakan  sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.  Definisi ini juga nampak sejalan dengan apa diistilahkan sebagai “equivalent to the power relation” (persamaan hubungan kekuasaan), dari Dahl  (1968:410),  yakni jika dinyatakan bahwa C memiliki kekuasaan atas R, maka dapat juga dinyatakan bahwa perilaku C mempengaruhi perilaku R. Dari sini kekuasaan (power) menjadi sangat dekat dengan pengaruh (influence) dan juga otoritas ( authority). Dalam hubungan ini Dahl cenderung mengartikan kekuasaan ( power) sebagai kemampuan seseorang untuk membuat orang lain mau melakukan sesuatu, yang orang lain tadi tidak mempunyai pilihan lain.
Pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan Green, Malecki dan Dahl di atas tadilah tampaknya  lebih berpengaruh di kalangan para pemimpin, para pejabat, dan para politisi di Indonesia (atau di banyak negara/masyarakat di dunia sampai hari ini. Definisi-definisi lainnya dapat disimak di bagian lain sesudah ini (model-model kekuasaan).

## Model-model Kekuasaan
Adanya kesan bahwa konsep kekuasaan dapat didefinisikan secara berbeda-beda, maka timbul pertanyaan: bagaimana sebenarnya kekuasaan dapat dimodelkan? Model, dalam hubungan ini, menjadi sangat penting baik sekedar untuk membantu dalam memahami realitas-realitas kekuasaan, maupun sebagai acuan mengambil keputusan.
Jeffrey Isaac (1992:56-69) menawarkan empat model pokok tentang kekuasaan, yakni: (a) model voluntaris, (b) model hermeneutik, (c) model strukturalis, dan (d) model post-modernis. Masing-masing model tersebut, sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang ada, memberikan bukan hanya perbedaan definisi serta elaborasi terhadap konsep kekuasaan, tetapi juga perbedaan dalam memberikan makna serta metode analisisnya (yang saling berbeda pula), terhadap konsep tentang manusia, dan pranata sosial ( social institutions ).

## A.  Model Voluntaris (Voluntarist  Model)
Model ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran para ahli ilmu politik yang tergolong dalam kelompok pendekatan tingkah laku seperti Robert Dahl, Simon, March, Lasswell, Kaplan dan lain-lain yang memandang kekuasaan ( power) hampir identik dengan kekuatan ( force ). Pemikiran demikian, sebagaimana kemudian dikomentari oleh Jeffrey Issac, menempatkan kekuasaan sebagai hubungan sebab-akibat yang bersifat empirik, yang didalamnya seseorang mengalahkan orang lain dalam suatu konflik, atau semacam itu, yang terjadi di antara mereka. Pada saat yang sama, model voluntaris ini, sesuai dengan namanya (dari kata voluntary – yang artinya suka-rela), tampaknya juga dipengaruhi oleh pandangan para penganut teori pilihan rasional ( rational choice theory ) yang cenderung mengedepankan hal-hal seperti motif, insentif, kerjasama, tawar-menawar dan lain-lain berkenaan dengan hubungan antar individu, organisasi atau mungkin negara.
Pandangan tentang kekuasaan model voluntaris ini jelas banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran para  teoritikus sosial seperti  Max Weber, Thomas Hobbes, John Locke, dan Newton,  yang semuanya cenderung memandang keberadaan individu-individu dalam masyarakat bersifat atomistis, saling terpisah antara satu dengan lainnya. Definisi-
definisi dari Green, Malecki maupun Dahl sebagaimana dikemukakan di atas merupakan contoh definisi yang dapat digolongkan ke dalam model voluntaris ini.
Contoh  lain adalah  definisi dari Peter Blau (1964). Agak berbeda dengan Dahl, Blau melihat kekuasaan sebagai jalinan pertukaran ( exchange relation) di antara bagian-bagian yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini ketidak-seimbangan pelayanan saling dipertukarkan atau dibayar untuk subordinasi oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Thomas Hobbes (1968), lebih berpandangan bahwa kekuasaan adalah merupakan cara-cara yang ada untuk dapat digunakan demi kebaikan- kebaikan bersama di masa depan . Pandangan Hobbes ini mengimplikasikan keniscayaan adanya kekuasaan dalam setiap bentuk kolektivitas, yang kemudian dapat berimplikasi pada penggunaan kekuasaan, demi menata dan mengatasi ketidakteraturan sosial ( social disorder ).
Pandangan tentang kekuasaan yang tergolong dalam model voluntaris ini tampaknya mengandung resiko, kendati terkesan sangat praktis ( applicable ) untuk dipakai dalam menjelaskan berbagai realitas politik atau untuk dipakai sebagai pijakan kepemimpinan. Risiko dimaksudkan terutama adalah adanya kecenderungan meniscayakan dominasi (atau sifat hegemonik) oleh satu kelompok atas kelompok yang lain dalam suatu masyarakat, dan menganggap bahwa dominasi oleh suatu kelompok atas kelompok lain di dalam masyarakat adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Sebagai konsekuensinya, model ini kurang memberi peluang pada keseimbangan, hubungan sosial yang harmonis, kepentingan bersama, dan pentingnya saling berbagi (misalnya ide, perasaan, keinginan, dan sumber daya) dalam masyarakat.
Dalam konteks Indonesia,  kecenderungan politik hegemonik seperti itu terlihat pada dominasi Golkar, terutama antara tahun 1973 sampai dengan 1997, yang terkesan dipaksakan untuk selalu tampil sebagai pemenang dalam setiap pemilu di era Orde Baru. Dalam hubungan ini, kelihatan sekali bahwa kemenangan Golkar dalam setiap pemilu di Indonesia di masa Orde Baru terutama adalah karena didukung sepenuhnya oleh birokrasi sipil dan militer sambil memarginalkan partai politik lain yang ada, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Di satu sisi PPP dan PDI tetap dinilai sangat penting keberadaannya untuk memberikan kesan adanya kemajemukan dan demokrasi, tetapi di sisi lain pemberian arti penting tersebut sebatas untuk pelengkap dan/atau pemberi justifikasi bagi bukti adanya praktek demokrasi.
Hal demikian sangat tampak dengan tidak pernah dibuatnya ketentuan-ketentuan yang adil,  yang memungkinkan adanya kompetisi secara wajar dan terbuka di antara peserta pemilu: PPP, Golkar, dan PDI. Dengan kata lain, PPP dan PDI tetap dipelihara,  tetapi jangan sampai menjadi besar/kuat, supaya dengan itu Golkar tetap mendominasi kekuasaan. Dengan demikian memberi kesan yang kuat bahwa di Indonesia,  demokrasi tetap dikembangkan. Dalam hubungan ini demokrasi
yang dikembangkan bukan  demokrasi berbasis partai tunggal seperti yang ada di Soviet Rusia (USSR), bukan pula seperti yang ada di Amerika, yaitu demokrasi meniscayakan opisisi; tetapi adalah (sistem) demokrasi yang “khas” yang lalu dijustifikasi dengan interpretasi yang hegemonik pula yaitu Demokrasi Pancasila. Sementara itu banyak orang mengetahui bahwa pengembangan Demokrasi Pancasila semestinya menghindari kecenderungan praktek hegemoni,  karena setiap bentuk hegemoni pada dasarnya tidak sesuai (incompatible) dengan Pancasila. Ini karena Pancasila jelas-jelas menginstruksikan kebersamaan dan keharmonisan.

## B. Model Hermeneutik (Hermeneutic Model)
Model hermeneutik, seperti dikatakan oleh Jeffrey Issac (1992), mendasarkan diri pada keyakinan bahwa kekuasaan dibentuk dan ditentukan oleh  makna-makna bersama ( shared meaning ) oleh individu- individu di dalam masyarakat. Model ini juga dipengaruhi oleh teori pilihan rasional ( rational choice theory ) yang beranggapan bahwa keyakinan-keyakinan merupakan bagian pokok dari hubungan kekuasaan ( power relations ), dan pertimbangan-pertimbangan rasional senantiasa ada dan berperan secara menentukan di dalam setiap kehidupan bermasyarakat.
Kalau pemahaman tentang kekuasaan menurut model voluntaris banyak berpijak pada fikiran-fikiran para filsuf seperti Thomas Hobbes, Newton dan John Locke yang cenderung bersifat atomistis dalam memandang keberadaan individu dalam masyarakat, maka model hermeneutik lebih bertumpu pada pemikrian-pemikiran para filsuf seperti Hegel, Montesquieu, dan Toucqueville.
Hegel misalnya, dalam The Phenomenology of Mind (1967), mengatakan bahwa kendati di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat hubungan dominasi yang menyolok, namun setidaknya sampai tingkat tertentu, di dalam masyarakat senantiasa masih terdapat pengakuan atau kesadaran bersama. Bahkan menurut Peter Winch (1970), tindakan atau kecenderungan penggunaan kekuasaan ( exercise of power ) khususnya dilihat dari konteks normatif dapat memberikan makna-makna tertentu terhadap perilaku interaksi, sesuatu yang tak terlihat dalam model voluntaris.
Contoh definisi yang tergolong dalam model hermeneutik adalah definisi yang dikemukakan oleh Hannah Arendt. Kendati dari banyak segi Arendt sering dikatakan tergolong dalam kelompok post-modernis, namun ia juga mengatakan bahwa kekuasaan tidak bisa dipahami sebagaimana orang-orang golongan voluntaris memandangnya. Cara berfikir yang bersifat atomistik -- bahwa kekuasaan berkenaan dengan kemampuan (seseorang dalam masyarakat untuk bertindak demi mewujudkan keinginan-keinginannya), semestinya tidak hanya dipandang hanya sebatas sebagai tindakan perorangan tetapi sebagai suatu paduan yang harmonis
(concert) bersama orang lain di dalam masyarakat. “Power is never the property of the individual; it belongs to a group and remains in existence only so long as the group keeps together” (Kekuasaan tak pernah menjadi milik perorangan; ia senantiasa menjadi milik kelompok dan hanya bisa tegak selama orang-orang dalam kelompok bersangkutan menegakkannya secara bersama-sama) ( Arendt ,1972:143).
Pandangan hermeneutik tentang kekuasaan sebagaimana dikemukakan Arendt tersebut memberikan tempat bagi adanya kebersamaan, keharmonisan dan saling berbagi (sharing) sumber-sumber dalam masyarakat. Dengan demikian mengimplikasikan pentingnya saling pergantian peran (misalnya melalui setiap siklus pemilihan umum dan adanya partai oposisi), serta upaya diskusi/dialog yang berlangsung terus- menerus di antara berbagai kalangan yang berbeda,  demi keutamaan- keutamaan “sesudah hari ini”. Karena itu kendati agak terkesan ideal, model hermeneutik memiliki kelebihan dalam menjamin integrasi. Setiap potensi konflik dikanalisir secara memadai, misalnya melalui komunikasi politik yang wajar dan terbuka, dengan spirit kebersamaan serta aturan main yang adil.
Para pendiri republik ini telah memberikan contoh yang kuat untuk hal ini sehingga kendati terdapat perbedaan pandangan yang tajam di antara mereka, namun tetap saling menghormati dan saling rukun dalam pergaulan sehari-hari. Hal demikian dapat dilihat, misalnya, betapa kalangan militer sangat kecewa ketika Presiden Soekarno memilih jalan menyerah kepada Belanda dalam masa perang kemerdekaan. Kalangan militer lebih memilih jalan gerilya. Sangat menarik kemudian, setelah penyerahan kedaulatan (dari Belanda ke Republik Indonesia di tahun 1949) kalangan militer ternyata tetap mendukung kepemimpinan dwi-tunggal Soekarno-Hatta. Ini adalah gejala yang sangat menarik: tak ada terlintas sama sekali dalam benak pikiran para pemimpin militer kita dari generasi perintis untuk mengambil kesempatan menduduki pucuk pimpinan kekuasaan.

## C. Model Struktural (The Structural Model)
Pandangan tentang kekuasaan dalam model struktural sangat diwarnai oleh kombinasi antara pemikiran hermeneutik yang menolak individualisme metodologis di satu pihak, dengan penerimaan atau penghargaan yang tinggi terhadap pentingnya norma-norma di pihak lain. Kendati demikian, secara kuat, model struktural menolak setiap eksklusivisme dalam memperlakukan kekuasaan, dan lebih berpegang pada keyakinan bahwa kekuasaan pada hakekatnya memiliki tujuan struktural yang jelas – sesuatu yang kurang diperhatikan baik dalam model voluntaris maupun model hermeneutik.
Melihat adanya pemikiran yang esensial demikian, maka tampaklah jelas bahwa pandangan kekuasaan model struktural ini banyak berpijak pada pemikiran para filsuf seperti Karl Marx dan Emile Durkheim. Marx dalam Capital (1967) maupun Durkheim dalam Rule`s of sociological Method (1966) sama-sama menegaskan bahwa realitas struktural yang ada dalam masyarakat menentukan aturan-aturan kehidupan bermasyarakat (human conduct) (Isaac, 1992:63). Definisi tentang kekuasaan yang dapat digolongkan dalam model struktural ini antara lain adalah definisi dari Jeffrey Issac sendiri yang mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan-kemampuan untuk bertindak ( capacities to act ) yang dimiliki oleh unsur-unsur sosial ( social agents ), untuk secara terus-menerus mempengaruhi hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat tempat mereka mengambil bagian (Isaac, 1987:80).
Dalam konteks keindonesiaan, maka kekuasaan pemerintahan negara yang mengembangkan sistem demokrasi yang disebut dengan demokrasi terpimpin di masa pemerintahan Presiden Soekarno khususnya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959,  adalah salah satu contohnya. Dalam hubungan ini penting untuk dicatat bahwa, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di satu sisi memang dapat dipandang sebagai solusi yang paling realistis untuk mengatasi kemacetan yang terjadi pada Badan Konstituante (suatu badan yang diberi kewenangan untuk menyusun konstitusi baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS), beserta segala dampaknya. Akan tetapi, masalahnya kemudian adalah bahwa pembubaran Dewan Konstituante dan juga pembubaran DPR (hasil dari pemilihan umum yang bersifat demokratik di tahun 1955) di kala itu lalu diikuti dengan kecenderungan pemusatan (dominasi) kekuasaan di tangan Presiden Soekarno sendiri dengan mengatas-namakan revolusi yang belum selesai. Kecenderungan pemusatan kekuasaan di tangan Presiden diperkuat dengan kenyataan bahwa setelah pemberlakuan Dekrit 5 Juli 1959, kritik dan perbedaan pendapat lalu dieliminir. Pluralisme ide, aspirasi bahkan juga informasi lalu cenderung dilenyapkan, dan kontrol terhadap kekuasaan lalu menjadi tidak ada samasekali. Presiden Soekarno lalu menjadi pusat dari semua pusat kekuasaan, dan hilanglah demokrasi di Indonesia.
Lebih jauh lagi, kebebasan pers juga tidak diakui keberadaannya. Berkenaan dengan hal ini Presiden Soekarno sendiri di suatu ketika malahan mengatakan sebagai berikut.
“Revolution needs leadership. Without it there is panic and fear. It is because we are still in an economic revolution that I shall not allow destructive criticism of my leadership nor do I permit freedom of the press. We are too young a country to encourage more confusion than we already have” (David T. Hill, 1994:25).
Dengan ditiadakannya kebebasan pers maka hilang pula peluang untuk munculnya pluralisme informasi serta ide-ide yang sebenarnya menjadi hal yang sangat penting dalam demokrasi. Lebih jauh lagi, pemerintah di tahun 1962 memberlakukan ketentuan merger kantor berita
Antara dan PIA menjadi institusi di bawah presiden langsung (LKBN Antara) yang pengelolaannya ketika itu dikuasai oleh orang-orang yang lebih condong dengan kalangan komunis (SPS Pusat, 1971: 111-112, 132). Dengan ini pula maka sumber-sumber informasi serta masukan untuk pengambilan keputusan lalu menjadi menyempit (lebih terbatas), dan ternyata lebih didominasi oleh kalangan komunis (PKI). Berbagai kelompok kepentingan terutama kalangan partai politik dan militer lalu berlomba untuk menjadi “yang paling dekat” dengan pusat kekuasaan (Presiden Soekarno), dan pada akhirnya kemudian saling mencurigai antara yang satu dengan lainnya, serta semakin menunjukkan kecenderungan hubungan yang bersifat saling memusuhi ( antagonisme).
Penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) ketika itu, dengan bertolak dari pandangan kekuasaan model strukturalis, memiliki makna sebagai konsekuensi dari tajamnya persaingan antar kelompok kekuatan yang ada, yang di dalam konteks ini, di samping antar partai politik juga antara partai politik dan kalangan militer, terutama antara PKI dengan TNI Angkatan Darat. Dengan kata lain, realitas struktural masyarakat yang sangat ditandai oleh antagonisme di antara kelompok kepentingan, baik di antara parpol maupun antara parpol (khususnya PKI) dan TNI ketika itu telah mendorong dikembangkannya kekuasaan pemerintahan negara dengan sistem Demokrasi Terpimpin, yang di dalam kenyataannya kemudian menjadi semakin otoriter.
Dalam hubungan ini penting untuk ditegaskan bahwa khusus berkenaan dengan rivalitas antara partai politik (khususnya PKI) dengan Tentara Nasional Indonesia (terutama Angkatan Darat) ketika itu, bukan didorong oleh ambisi kalangan militer untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno tetapi lebih didorong oleh upaya mencapai keseimbangan sebagai respon dari agitasi dan teror yang dilakukan oleh PKI, seiring dengan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, dan hal ini sejalan dengan meluasnya gerakan komunis internasional terutama sejak dekade 1950-an.

## D. Model post-mordernis
Pandangan kekuasaan model post-modernis, sebagaimana model hermeneutik dan juga model struktural, menolak individualisme dan voluntarisme. Penolakan ini, lebih dikarenakan oleh adanya keyakinan mendasar yang ada pada para penganut model ini bahwa bahasa dan simbol merupakan hal yang sangat pokok dalam kehidupan masyarakat. Lebih jauh lagi, model post modernis ini - sebagaimana namanya, cenderung menolak ( destructive) terhadap segala kemapanan yang sudah ada berkenaan dengan pandangan tentang kekuasaan.
Di samping pemikiran filsuf seperti Nietzche, pemikiran- pemikiran para feminis juga sangat mewarnai model post-modernist ini. Beberapa di antara mereka misalnya Nancy Hartsock, Allison Jaggarr dan lain-lain. Nancy Hartsock (1983), misalnya, mengatakan bahwa rekonseptualisasi tentang kekuasaan membutuhkan relokasi teori atas bidang epistemologi yang ditentukan oleh kalangan feminist, dan perkembangan seperti itu selayaknya lebih menekankan aspek-aspek kekuasaan yang terkait dengan hal-hal tertentu seperti energi, kemampuan- kemampuan, dan potensi-potensi dan tidak hanya melihat kekuasaan sebagai kerelaan ( compliance) dan dominasi.
Allison Jaggarr (1983) juga menegaskan bahwa sebenarnya ada perbedaan pandangan epistemologis di antara para feminist di satu pihak dengan kalangan orang-orang yang lebih “positif” dalam memandang kekuasaan di pihak lain. Perbedaan itu  adalah para feminist cenderung melihat kekuasaan sebagai bersifat spesifik gender ( gender-specific) dan tidak hanya berpijak pada perbedaan filosofis,  tetapi juga berpijak pada perbedaan yang radikal dari pengalaman. Apa yang dimaksud oleh Allison Jaggar dengan “pengalaman” di sini tidak bisa lain adalah realitas yang ada selama ini bahwa kekuasaan, baik dalam sejarah peradaban Barat maupun Timur, lebih didominasi oleh kalangan laki-laki,  sedangkan kalangan perempuan relatif tersubordinasikan.
Pandangan ini kendati terkesan lebih menjanjikan, antara lain karena memberikan tempat yang wajar bagi kalangan perempuan (kendati untuk konteks masyarakat Indonesia sejak dulunya relatif tidak ada masalah dengan posisi perempuan dibandingkan dengan realitas yang ada pada masyarakat Eropa), namun mengimplikasikan adanya kemungkinan eksesif berupa dekonstruksi sosial yang radikal yang timbul karena manipulasi simbol-simbol secara berlebihan. Dalam hubungan ini bahasa dan atau simbol-simbol sengaja diciptakan bukan sekedar untuk mewakili realitas yang senyatanya ada, tetapi untuk mewakili realitas yang dimanipulasikan atau bahkan realitas fiktif.
Nietzche sendiri, misalnya, karena ia seorang atheis, mengkhayalkan adanya “manusia super” yang memiliki kemampuan dan kesanggupan mengatasi setiap permasalahan yang ditemui sambil menihilkan keberadaan Yang Maha Kuasa. Dari sini manusia, bertolak dari fikiran Nietzche, didorong untuk dapat melebihi takaran ( qadar ) yang ditentukan oleh Yang Maha Ada. Manusia pada gilirannya lalu menjadi frustrasi dan menemui kehancurannya sendiri sebagaimana dialami sendiri oleh Nietzche (lihat misalnya Clark, 1998:844-861).

## Catatan Akhir
Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa model hermeneutik tampaknya lebih sesuai untuk kondisi di Indonesia yang
sangat diwarnai oleh kemajemukan, baik secara horizontal (suku, agama, bahasa, kebiasaan) maupun vertical (tingkat ekonomi, pendidikan). Kendati demikian, dalam penerapannya dipastikan akan terdapat persoalan- persoalan yang menandai kelemahan model ini. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah sebuah negara besar dengan wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan kemajemukan yang luar biasa tinggi. Dengan demikian,  sulit rasanya untuk sampai pada kesimpulan bahwa suatu model tertentu dapat diterapkan secara memadai untuk seluruh masyarakat yang beranekaragam demikian.
Model-model kekuasaan yang dikemukakan di atas hanyalah sebuah daftar pendek yang dapat ditambah dengan beberapa model lainnya, yang dikenal atau mungkin dapat diciptakan. Tak ada satu modelpun yang bersifat universal. Para penguasa dan para politisi memiliki semacam kewajiban untuk berlaku arif dalam menggali secara terus menerus menggali model kekuasaan yang bagaimana yang akan dipilih untuk diterapkan, supaya tercipta kerukunan, kebersamaan, keharmonisan dan rasa persaudaraan menuju kemakmuran bersama. Dengan demikian, rakyat akan bisa mengharapkan adanya kecermatan, kearifan dan kejujuran dari para pemimpin mereka dalam mempertimbangkan setiap permasalahan bangsa.

## Daftar Pustaka
Arendt, Hannah. 1972. “On Violence” dalam Crisis of The Republic .  New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Blau, Peter. 1964. Exchange and Power in Social Life . New York: John Wiley and Sons.
Clark, Maudemarie, “Nietzsche, Friedrich (1844-1900)” dalam Edward Craig (gen. ed.). 1998. Routledge Encyclopedia of Philosophy Vol. 6 . London & New York: Routledge.
Dahl, R.A. 1968. “Power” dalam David L. Sills (ed.). 1968. International Encyclopedia of the Social Sciences. London & New York: The Macmillan Co. & The Free Press.
Green, Leslie, “Power” dalam Edward Craig (gen. ed.). 1998. Routledge Encyclopedia of Philosophy Vol. 7 . London & New York: Routledge.
Hartsock, Nancy. 1983. Money, Sex and Power. New York: Longman.Hill, David T. 1994. The Press in New Order Indonesia. Asia Paper 4 . Nedlands;Western Australia University Press.
Isaac, Jeffrey. 1987. Power and Marxist Theory: A Realist View . Ithaca, New York: Cornell University Press.
----------- “Conception of Power” dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (ed.). 1992. Encyclopedia of Government and Politics Vol. 1 . London: Routledge.
Jaggarr, Allison. 1983. Feminist Politics and Human Nature. Totowa: Rowman & Allanheld.
Malecki, Edward S., “Power in Politics” dalam Frank N. Magill (ed.).
1996. International Encyclopedia of Government and Politics. London dan Chicago: Salem Press Inc.
Morriss, Peter. 1988. Power: A Philosophical Analysis . Manchester : Manchester University Press.
Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat. 1971. Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia. Jakarta: SPS Pusat.
Winch, Peter, “The idea of a social science” dalam B. Wilson (ed.). 1970. Rationality. Oxford: Basil Blackwell.