## WACANA AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN ARSITEKTUR KONSTITUSI DEMOKRATIK
Oleh: Mohammad Maiwan*

## ABSTRACT
The  amendment  of  constitution  is  something  commonly  done  and  is  part  of  the practice  of  national  life.  In  Indonesian  society  there  is  some  perspectives  of  the  fifth constitution amendment. The first, is a group that wants the fourt constitution amendment retained.  Secondly,  a  group  that  wants  the  amendment  of  the  constitution.  Third,  is  the group  that  want  to  go  back  to  the  original  1945  constitution.  However,  the  amendment must  be  conducted  in-depth,  thorough,  consistent,  integrated,  thus  strengthening  the Indonesian constitutional system. The main aspect that should be emphasized is to restore sovereignty  to  the  people  through  the  implementation  of  participatory  democracy  and good governance.
Key Words : Constitution, amendment, discourse.

## Pendahuluan
Kewujudan  konstitusi  merupakan bagian  penting  dalam  kehidupan  negara. Selain memuat kandungan nilai-nilai fundamental serta rancangan dasar pengaturan negara, konstitusi juga memuat cita-cita,  mimpi-mimpi,  visi,  sekaligus haluan jangka panjang yang akan diwujudkan  suatu  bangsa.  Dengan  kata lain,  ianya  memberikan  gambaran  akan corak  dan  arah  perkembangan  negara. Sebagai  aturan  dasar,  konstitusi  bukanlah merupakan  benda  mati  yang  tidak  bisa diubah,  melainkan  bersifat  dinamis  sesuai dengan  perkembangan  jaman. Dalam konteks  ini,  suatu  konstitusi  secara  ideal selayaknya  bersifat  antisipatif,  dalam artian jauh berwawasan ke depan, menjangkau masa depan kehidupan
bangsa,  serta  tidak  terjebak  dalam  tataran pemecahan  problem  jangka  pendek  serta kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang sempit dan sesaat.
Di  kalangan  masyarakat  Indonesia, meskipun  UUD  1945  telah  diamandemen selama  empat  kali  melalui  satu  tahapan politik  yang  menguras  energi  politik bangsa, dan dalam banyak hal menghasilkan  sejumlah  perubahan  besar, namun  sejauh  ini  dalam  prakteknya menimbulkan implikasi yang kontra- produktif dengan pengembangan dan penguatan  demokrasi,  serta  peningkatan kesejahteraan  rakyat.  Alih-alih  penerapan konstitusi hasil amandemen keempat berjalan  baik,  realitas  yang  terjadi  dalam kehidupan kenegaraan kita justru menunjukkan kualitas demokrasi  kita  yang
*Dosen  Prodi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn),  Jurusan  Ilmu  Sosial  Politik,  Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
merosot,  yang  ditandai  dengan  munculnya beberapa  masalah  seperti:  Kerancuan  atau ketidakpastian  dalam  hubungan  antara lembaga  negara,  dominasi  ekonomi  pasar bebas,  maraknya  politik  transaksional  dan politik berbiaya tinggi, lemahnya
penegakan hukum, lunturnya budaya civic,
serta marjinalisasi kehidupan rakyat bawah yang semakin kentara.
Karena  itu,  wajar  jika  dalam beberapa tahun belakangan muncul desakan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945. Terlepas  dari  berbagai  kepentingan  politik yang  muncul  di  balik  wacana  amandemen tersebut,  namun  yang  jelas  konstitusi  hasil amandemen belum dapat memenuhi harapan  maksimal  masyarakat.  Nampak bahwa  kritik-kritik  dan  perdebatan  yang muncul  mencerminkan  bahwa  UUD  1945 hasil  amandemen  mulai  dari  yang  pertama sampai  dengan  keempat  belum  mampu memberikan  rumusan  yang  memadai  bagi adanya  suatu  konstitusi  yang  secara visioner  menjawab  tantangan  di  masa mendatang.
Meskipun belakangan, untuk sementara  waktu,  wacana  dan  perdebatan untuk  mengamandemen  UUD  1945  nyaris terhenti, mengingat konsentrasi masyarakat menghadapi  pemilu  2014,  namun  tidak dapat  dipungkiri  pada  akhirnya  wacana  itu akan  berlanjut  kembali  dalam  beberapa tahun  ke  depan.  Untuk  memahami  lebih
dalam  bagaimana  substansi  wacana  dan titik  krusial  perdebatan  tersebut,  serta bagaimana  implikasnya  terhadap  praktek- praktek kehidupan negara, maka artikel ini berusaha menguraikannya.

## Beberapa Pandangan
Di  kalangan  masyarakat  Indonesia, berkembang beberapa perspektif menyangkut  konstitusi  pasca  amandemen keempat. Pertama, adalah  kelompok  yang tetap menginginkan UUD hasil amandemen  keempat  tetap  dipertahankan. Kelompok  ini  melihat  bahwa  konstitusi pasca  amandemen  sudah  cukup  sempurna, yang merupakan hasil kerja maksimal anak bangsa yang  masih  memadai  untuk dijalankan. Proses amandemen yang berlangsung  sampai  dengan  empat  kali, dengan  berbagai  pergulatan  kepentingan serta  proses  yang  cukup  panjang  di dalamnya,  menunjukkan  bahwa  konstitusi tersebut merupakan wujud kerja keras yang tidak bisa diabaikan.
Kelompok  ini  berargumen  bahwa, terlepas  dari  segala  kekurangan  yang  ada, dalam batas-batas tertentu, konstitusi pasca amandemen telah jauh mengalami penyempurnaan  dan  perbaikan  dibanding sebelumnya.  Munculnya  beberapa  aspek pemerintahan  yang  dianggap  melenceng ataupun kontraproduktif selama ini, tidaklah serta merta dapat ditimpakan pada kesalahan konstitusi sebagai sumber
utamanya,  akan  tetapi  lebih  pada  pelaku- pelaku  ataupun  aktor  penyelengggara negara  itu  sendiri.  Karena  itu,  usaha penyempurnaan  konstitusi,  lebih  baik dilakukan  melalui  berbagai  jenis  peraturan perundangan di bawahnya ataupun membenahi perilaku aparatur pemerintah.
Dalam  pandangan  kelompok  ini, belum  cukup  waktu  untuk  melihat  hasil amandemen  yang  baru  sepuluh  tahun  lalu dilaksanakan.  Justru  yang  diperlukan  saat ini  adalah  melakukan  dialog  dengan masyarakat secara luas serta terus menerus mensosialisasikannya (Kompas, 11 Agustus 2012). Bagaimanapun juga, semua konstitusi  pasti  mengalami  kekurangan, karena  penyusunan  konstitusi  merupakan proses politik, sehingga tidaklah mengherankan jika yang dihasilkan bukanlah merupakan konstitusi yang terbaik,  sebab  di  dalamnya  ada  berbagai macam pertarungan ide, gagasan, kepentingan  serta  kompromi-kompromi. Lagi  pula  perubahan  konstitusi  kelima secara  teknis  akan  sangat  berat  mengingat adanya  ketentuan  dalam  Pasal  37  UUD 1945  yang  menyebutkan  bahwa  usulan perubahan harus disampaikan oleh sepertiga anggota MPR, sementara perubahan  baru  dapat  dilakukan  jika disetujui  oleh  50%  ditambah  satu  anggota MPR.
Kedua,
kelompok yang menginginkan adanya amandemen
terhadap  UUD  1945  hasil  amandemen keempat. Kelompok ini berpendapat bahwa Undang-Undang  Dasar  hasil  amandemen keempat  mengandung  beberapa  kelemahan dan bertentangan dengan sistem ketatanegaraan  yang  kita  anut,  sehingga perlu  penyempurnaan  lebih  jauh.  Dalam pandangan kelompok ini, konstitusi bukanlah  harga  mati  yang  tidak  bisa diubah,  melainkan  merupakan  kebijakan hukum  yang  terbuka  yang  bisa  diubah sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan  zaman.  Kandungan  pasal dan ketentuan hukum di dalamnya merupakan  pilihan  dan  kesepakatan  para pembuatnya.  Sebab  bagaimanapun  setiap generasi  memiliki  problematikanya  sendiri dan karenanya berhak memiliki konstitusinya  sendiri  sesuai  dengan  apa yang dibutuhkan. Pendukung kelompok ini adalah terutama dipelopori anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ada  beberapa  aspek  penting  yang dikemukakan  kelompok  ini,  yakni:  (1) Kandungan  yang  terdapat  dalam  konstitusi pasca amandemen meletakkan kewenangan yang  begitu  besar  pada  Dewan  Perwakilan Rakyat  (parlemen),  sehingga  pada  derajad tertentu mengurangi efektifitas pemerintahan  yang  pada  intinya  bersifat presidensiil.  Dalam  prakteknya,  corak pemerintahan  kita  lebih  mirip  dengan sistem  pemerintahan  parlementer;  (2) Penataan kelembagaan dan hubungan antar
lembaga,  khususnya  penguatan  fungsi lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang seharusnya  memiliki  kewenangan  sejajar dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Sistem bikameral  (dua  kamar)  dalam  legislatif yang selama ini dipraktekkan lebih banyak memberikan  kewenangan  kepada  DPR, sementara  DPD  nyaris  hanya  sebagai lembaga  simbolik  saja;  (3)  Pengaturan menyangkut otonomi daerah, yang memberikan kerangka acuan bagi terlaksananya kekuasaan pemerintahan yang  efektif  yang  berdampak  luas  pada kesejahteraan rakyat. Sejauh ini, penerapan otonomi daerah kebanyakan justru menghasilkan  inefisiensi  pemerintahan, politik  biaya  tinggi,  munculnya  politik dinasti,  konflik  antarwarga,  merebaknya korupsi di daerah, dan lain-lain.
Ketiga, adalah kelompok yang ingin kembali  kepada  UUD  1945  yang  asli. Penyokong  kelompok  ini  sebagian  adalah para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia,  seperti  Jenderal  (Purn.)  Try Sutrisno,  Letjen  (Purn.)  Agum  Gumelar, Prof.  Dimyati  Hartono,  dan  lain-lain. Kelompok ini berpandangan bahwa selama empat  kali  proses  amandemen  UUD  1945 lebih  banyak  terjadi  perubahan  yang bersifat  drastik  karena  merubah platform kenegaraan kita secara total dan mendasar, serampangan,  berorientasi  politik  jangka pendek,  sehingga  menghancurkan  spirit konstitusi sepertimana disusun para
pendahulu kita. Fakta yang terjadi sesungguhnya  bukanlah  menyempurnakan, melainkan  mengganti  UUD  berkenaan karena  isinya  sudah  jauh  menyimpang. Nampak bahwa dengan serentetan amandemen itu, menjadikan konstitusi kita amat liberal, yang berimbas pada penerapan  tatanan  politik,  ekonomi,  sosial dan  budaya  liberal  pula.  Dalam  beberapa aspek,  praktek  kehidupan  kita  justru  lebih liberal dibandingkan dengan negara kampium  demokrasi  liberal  sekalipun, yakni Amerika Serikat sendiri.
Bahkan mantan Ketua Umum Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  K.H. Hasyim  Muzadi  dengan  nada  keras menyatakan bahwa empat kali amandemen UUD 1945 selama ini telah menghancurkan  Pancasila  (Kompas,  10 September 2012). Menurut beliau, meskipun  Pembukaan  UUD  1945  tidak diubah,  akan  tetapi  amandemen  terhadap batang  tubuh  yang  menyentuh  sendi-sendi operasional justru menghancurkan Pancasila.  Akibatnya,  kehidupan  ekonomi, politik,  sosial  dan  budaya  “bocor”  dan melenceng dari arah yang sebenarnya.
Dalam  pandangan  kelompok  ini, kembali  ke  UUD  1945  asli  bukanlah sesuatu  yang  haram,  melainkan  justru merupakan  jalan  keluar  untuk  menjauhi praktek kenegaraan yang bisa membangkrutkan masa depan kita. Tindakan  tersebut  bukanlah  merupakan
langkah mundur, melainkan usaha  kembali kepada  roh  kebangsaan  yang  sejati.  Fakta yang terjadi sesungguhnya selama ini UUD 1945  yang  asli  belum  pernah  dilaksanakan secara  konsekwen,  mulai  dari  zaman Presiden  Soekarno,  Presiden  Soeharto, sampai  kemudian  masa  reformasi  tahun 1999  (A.M.  Fatwa  2009:  33-34).  Ada persepsi  luas  yang  berkembang  bahwa UUD  1945  ketinggalan  zaman  dan  tidak cukup memadai untuk memecahkan persoalan-persoalan  bangsa  dewasa  ini. Meskipun  demikian,  pandangan  golongan ini  memberikan  kemungkinan  bagi  adanya ruang  perbaikan  pada  konstitusi  1945, dalam  artian  restorasi,  tetapi  bukan perubahan  yang  drastis  sepertimana  yang muncul  dalam  versi  konstitusi  pasca amandemen sekarang.

## Substansi dan Aspek-Aspek Wacana
Menurut sebagian kalangan perubahan keempat UUD 1945 sejak tahun 1999-2002    masih  menyisakan  banyak persoalan  penting  yang  belum  tuntas, sehingga berimplikasi pada penyelenggaraan  kekuasaan  negara  yang tidak  konsisten.  Persoalan-persoalan  yang muncul  tersebut  menyangkut  antara  lain: Pada  tingkat  legislatif, hubungan  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terwujud dengan  baik,  seimbang  dan  tepat.  Di samping itu juga hubungan antara
lembaga-lembaga  negara  yang  ada,  seperti Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Agung, Komisi  Yudisial,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  perlu  diperkuat,  sehingga  tidak saling  mencampuri  atau  mengganggu  satu sama  lain  yang  menimbulkan  konflik kelembagaan.
Dewasa  ini,  pelaksanaan  sistem perwakilan  dua  kamar  atau  bikameral terlihat pincang, di mana kewenangan DPR terlalu besar, sementara DPD amat terbatas.  Akibatnya  institusi  DPR  agak sewenang-wewenang dan cenderung koruptif karena tidak ada kekuatan penyeimbang. Konstitusi memang mengatur lembaga perwakilan yang disebut Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) terdiri  dari  dua  kamar,  yakni  DPR  dan DPD.  Namun  kewenangan  yang  dimiliki DPR lebih besar dibandingkan kewenangan  DPR  yang  justru  merupakan representasi masyarakat daerah.
Pada  satu  sisi  DPR  memiliki kewenangan  dalam:  Menetapkan  anggaran pemerintah  dan  mengesahkan  undang- undang  (UU);  mengajukan  usulan  hak menyatakan pendapat kepada MPR; memiliki hak untuk melakukan uji kelayakan  dan  kepatutan  sejumlah  pejabat serta  komisioner  negara.  Sementara  pada lain  pihak  DPD  tidak  memiliki  hak  dalam menetapkan anggaran dan hak menyatakan pendapat.  DPD  hanya  memiliki  hak mengusulkan  rancangan  undang-undang
yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  daerah, serta  belakangan  melalui  uji  materi  di Mahkamah  Konstitusi,  memperoleh  hak dalam  pembahasan  rancangan  undang- undang  tetapi  tidak  memiliki  hak  untuk mengesahkan  menjadi  Undang-Undang. Dengan  kewenangan  yang  seimbang,  DPR dan DPD diharapkan bisa saling mengawasi sehingga kesewenang- wenangan  dan  praktek  koruptif  DPR  bisa diminimalisasi.
Menurut pengamat politik M. Qodari,  permasalahan  yang  dihadapi  DPD bukanlah  Pasal  22C  dan  22D  UUD  1945 yang  mengatur  tentang  DPD.  Pasal  yang seharusnya  diamandemen  adalah  Pasal  20 UUD  1945  yang  mengatur  kewenangan DPR  untuk  menyusun  Undang-Undang. Pasal  itu  menyebutkan,  setiap  RUU dibahas  oleh  DPR  dan  Presiden  untuk mendapat  persetujuan  bersama  (Kompas  5 Oktober 2013).
Sementara pada  tingkat  eksekutif, perlu  penguatan  sistem  presidensial,  di mana mesti ada keseimbangan peran antara eksekutif  dengan  legislatif,  di  mana sejumlah  kewenangan  yang  selama  ini berada  di  tangan  presiden,  yang  dikurangi dalam  empat  kali  amandemen  perlu ditinjau lagi. Dalam naskah konstitusi hasil amandemen  itu,  meskipun  wewenang presiden  cukup  luas  tetapi  tetap  dalam bayang-bayang  parlemen  karena  hampir  di
dalam  setiap  kebijakannya  memerlukan persetujuan  DPR  (UUD  1945  Pasal  7-16). Mulai dari masalah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, pengangkatan  para  pejabat  negara,  sampai dengan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden. Salah  satu  kewenangan  utama parlemen  yang  jelas-jelas  ditunjukkan untuk  mengimbangi  kewenangan  presiden adalah  dalam  Pasal  19-22B  UUD  1945,  di mana  fungsi  utama  DPR  bukan  hanya pengawasan  dan  penganggaran  saja,  tetapi juga  pengajuan  rancangan  undang-undang atau  legislasi.  Secara  politis,  teramat kuatnya  kedudukan  parlemen  tersebut, sepertimana dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menjadikan tatanan kenegaraan kita lebih cenderung legislative heavy (Asshiddiqie 2010b: 117) .
Ketimpangan  wewenang  itu,  pada tahap tertentu, dapat berakibat mengganggu, bahkan memunculkan konflik antar lembaga eksekutif  dan  legislatif  sebagaimana  sering kita  saksikan.  Padahal,  idealnya  hubungan antara  legislatif-eksekutif  bersifat  seimbang sesuai  dengan  fungsinya  masing-masing. Konflik itu wujud, karena arogansi wewenang  dan  adanya  kepentingan  politik sesaat. Semangat kontrol  DPR yang berlebihan  atau  tidak  proporsional  untuk tujuan-tujuan politik, seringkali mengkandaskan berbagai kebijakan eksekutif, sehingga pihak eksekutif seringkali  “tersandera”  oleh  legislatif.
Berkali-kali ketegangan antara pihak legislatif dan eksekutif muncul ke permukaan, dan menimbulkan krisis politik.
Dominannya  peran  DPR  dalam konstitusi  hasil  amandemen  tersebut  ini tidak bisa dilepaskan dari suasana kebatinan saat  proses  perubahan  itu  dilakukan,  yakni adanya keinginan yang kuat untuk memperkuat  lembaga  legislatif.  Keinginan muncul  sebagai  antitesis  dari  pemerintahan Orde Baru yang baru saja berakhir pada saat itu, yang sebelumnya menempatkan presiden  dalam  posisi  yang  amat  kuat.  Jika kita  ingin  memperkuat  sistem  presidensiil murni serta melenyapkan berbagai kerumitan  selama  ini,  maka  seyogyanya prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan (separation  of  powers) antara  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif  itu  perlu  dijalankan. Hal  ini  terutama  menyangkut  sistem kepartaian dan legislasi.
Penataan  sistem  kepartaian  perlu dilakukan,  dalam  arti  penyederhanaan jumlah partai politik yang ada.  Jumlah dan kedudukan partai-partai sepatutnya mencerminkan  aliran-aliran  politik  utama yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga tidak  semua  kelompok  secara  bebas mendirikan  partai  politik  sesuai  dengan selera.  Pada  sistem  kepartaian  yang bersifat multipartai yang kita anut sesungguhnya bertentangan dengan konsep pemerintahan  presidensiil  murni.  Sistem multipartai sejajar dengan sistem
pemerintahan parlementer. Dalam prakteknya pemerintahan disusun mengikuti  model  koalisi  tetapi  dalam parlemen  partai-partai  anggota  koalisi pemerintah  seringkali  justru  bertengkar satu  sama  lain.  Koalisi  “setengah  hati” inilah  yang  menyebabkan  pemerintahan tidak efektif. Penguatan sistem presidensial diharapkan  akan  membawa  dampak  ikutan pada kinerja legislasi, yakni fungsi legislasi  DPR.  Selama  ini,  rendahnya tingkat  produktifitas  DPR  disebabkan karena  tidak  tegasnya  aturan  dalam konstitusi (Hasan 2010).
Dalam sistem presidensiil pembuatan  undang-undang  atau  legislasi cukup  dilakukan  oleh  legislatif,  sementara eksekutif  hanya  menjalankannya.  Kendati demikian, presiden tidak berarti pasif sama sekali, tetapi diberi peluang untuk menyetujui  atau  menolak  undang-undang tersebut  dengan  mekanisme  hak  veto. Fakta  yang  terdapat  dalam  konstitusi amandemen memperlihatkan peng- gabungan kekuasaan antara kedua lembaga ini.  Hal  tersebut  misalnya,  tampak  pada Pasal  20  ayat  (2)  yang  berbunyi,  “Setiap rancangan  undang-undang  dibahas  oleh DPR  dan  presiden  untuk  mendapatkan persetujuan  bersama”.  Karena  itu  setiap pembuatan  undang-undang  di  DPR  pasti melibatkan  presiden,  yang  dalam  hal  ini diwakili  menteri-menteri  terkait.  Keadaan ini  membawa  implikasi  pada  lemahnya
produktifitas  legislatif  karena  prosesnya cukup berbelit, serta menimbulkan pemborosan uang negara. Pada segi lain ini juga  berakibat  pada  munculnya  praktek kolusi  dan  korupsi  di  antara  kedua  belah pihak. Dengan penguatan sistem presidensial  maka  berbagai  kerancuan  dan ketidakjelasan  dalam  sistem  pemerintahan yang ada sekarang bisa diatasi.
Selanjutnya, pada  bidang  politik, sebagai  bagian  dari  penguatan  sistem demokrasi  maka  oligarki  partai-partai dalam  politik  perlu  dikurangi  dengan  cara mengakomodasi rekruitmen kepemimpinan nasional  dari  jalur  independen.  Dengan adanya  calon  presiden  independen  maka proses  politik akan berlangsung  kompetitif dan  rakyat  memperoleh  pilihan  yang terbaik sesuai dengan kehendaknya.
Menurut  Wakil  Ketua  MPR  Hajriyanto  Y. Tohari,  pemilihan  presiden  semestinya tidak  menghalangi  warga  negara  untuk mencalonkan diri. Di samping itu, kehadiran  calon  perseorangan  juga  akan menyegarkan pola pencalonan dan mengurangi praktek kartel politik (Kompas 2 April 2011). Keberadaan capres independen dirasa perlu mengingat kekecewaan  rakyat  terhadap  partai  politik selama  ini.  Hal  ini  sekaligus  merupakan peringatan  bagi  partai-partai  politik  agar lebih  serius  melakukan  kaderisasi  dan perekrutan  calon  presiden  dan  tidak melihatnya sebatas transaksi politik belaka.
Sejauh  yang  kita  lihat  sumber kepemimpinan nasional yang ada, dimonopoli  oleh  elite-elite  tertentu  yang ada  dalam  partai-partai  politik,  di  mana mereka  bersifat  oligarkis  karena  distribusi kader  ke  jabatan-jabatan  publik  hanya ditentukan  oleh  segelintir  elite  partai. Dalam  prakteknya,  tidak  nampak  adanya mekanisme demokratis. Kenyataan tersebut dibarengi  dengan  tradisi  transaksional dalam  proses  politik  yang  berbiaya  tinggi, yang  hanya  mampu  diikuti  oleh  mereka yang  memiliki  sumberdaya  material  yang memadai.  Dengan  kata  lain,  pemilik  uang akan  mengendalikan  kebijakan.  Dominasi kekuatan  material  inilah  yang  mampu mendistorsi sistem politik dan membelokkan  demokrasi  ke    arah  yang lain.
Menurut  Jeffrey  Winters,  di  antara semua  sumber  kekuasaan  politik  di Indonesia, kekuasaan secara material merupakan  yang  paling  terkonsentrasi  dan memiliki sedikit kendala, sehingga membuka  peluang  besar  adanya  praktek oligarki. Semakin senjang distrubusi kekayaan  akan  memberikan  pengaruh besar  bagi  oligarki  dalam  mencapai  motif dan  tujuan  politik  mereka  (Winters  2011: 206-286). Karena itu, tidaklah mengejutkan  jika  kemudian  banyak  elite politik  yang  membarter  kewenangan  yang mereka  miliki  dengan  suntikan  dana  dari kekuatan  kapital  tertentu  yang  mempunyai
kepentingan  ekonomi,  ataupun  juga  para pemilik  kapital  –terutama  kekuatan  lama-- sengaja  secara  langsung  terjun  ke  dalam dunia politik dan mengkolonisasi demokrasi.
Aspek  lain  yang  perlu  menjadi fokus penting dalam amandemen konstitusi adalah bidang  otonomi  daerah agar hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  semakin  erat,  dalam  arti  hubungan pusat dan daerah diperkuat. Karena selama kurang  lebih  tiga  belas  tahun  pelaksanaan desentralisasi di Indonesia belum membawa  manfaat  besar  bagi  masyarakat. Berbagai  persoalan  muncul  di  daerah, mulai  dari  konflik  politik,  menguatnya politik  identitas,  kekerasan  antar  warga, sengketa  wilayah,  pengurasan  sumberdaya alam  secara  tak  terkendali,  korupsi  yang menyebar, buruknya infrastruktur, munculnya  politik  dinasti,  hancurnya lingkungan,  ledakan  jumlah  penduduk, buruknya  kualitas  dan  integritas  birokrasi, serta  rendahnya  mutu  pelayanan  publik, yang berujung pada memburuknya kualitas pembangunan  secara  keseluruhan.  Dalam bahasa  yang  lain,  desentralisasi  justru mencetuskan anomali dalam pembangunan.
Alih-alih
otonomi diimpikan  sebagai  sarana  menyatukan rakyat, namun justru berpotensi melemahkan  integrasi  nasional,  di  tengah gencarnya  elite  kepemimpinan  nasional menyuarakan  konsep  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  terlalu dimistifikasi.
Karena  itu,  perlu  penataan  semula desain  otonomi  daerah  dalam  kerangka yang  lebih  mapan  dan  mantap,  apakah tetap  seperti  sekarang  dengan  titik  berat pada daerah kabupaten/kota atau dikembalikan ke propinsi, mengingat skala pertumbuhan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, atau urgensi koordinasi? Secara  prinsip  proses  desentralisasi  perlu dibarengi  dengan  inovasi  sistemik  secara radikal  untuk  melenyapkan  hambatan- hambatan  yang  ada.  Sejauh  ini,  ada beberapa  masalah  yang  dihadapi,  yakni: Pertama,  porsi  anggaran  pembangunan daerah  yang  amat  kecil,  di  mana  sebagian besar  dana  pembangunan  tersedot  untuk belanja  rutin  pegawai,  sementara  alokasi untuk  realisasi  pembangunan  tetap  kecil hanya sekitar 30-40 persen saja.
Kedua,  adanya  persaingan  antar daerah  dalam  hal  pembangunan  wilayah berdasarkan egoisme kewilayahan dan juga sektoral. Desentralisasi seharusnya memompa  semangat  antar  daerah  untuk saling  bersinergi.  Ketiga,  terpotongnya partisipasi  publik  dari  bawah  karena birokrasi  dan  partai  politik.  Padahal desentralisasi dan pelimpahan kewenangan kepada  pemerintah  daerah  akan  membawa manfaat  kepada  masyarakat    jika  mereka dilbatkan  dalam  partisipasi,  khususnya dalam  pembuatan  kebijakan,  baik  pada
pembuatan peraturan daerah maupun penentuan kebijakan layanan publik. Tanpa adanya partisipasi masyarakat desentralisasi hanya menguntungkan segelintir elite di daerah dan memunculkan oligarki-oligarki  daerah  yang  berujung korupsi  dab  pembajakan  demokrasi  secara sistematis.
Sementara  di  bidang  ekonomi konstitusi amandemen telah ikut mendorong  lahirnya  kebijakan  ekonomi yang  bersifat  liberal.  Pada  perubahan keempat  UUD  1945  ditambahkan  ayat  (4) dan (5) Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
(4)  Perekonomian              nasional  di- selenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  ling- kungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pelaksanaan  pasal  ini  diatur  dalam undang-undang.
Meskipun pasal 33 UUD 1945 yang asli tidak diubah namun dengan penambahan  tersebut  secara  normatif  telah merubah  pasal  33.  Dikatakan  demikian, mengingat  dalam  rumusan  normatif  dalam Penjelasan  UUD  1945  tentang  “bangun perusahaan  (yang  berupa)  koperasi”  tidak dimasukkan  dalam  pasal-pasal.  Padahal
sesuai  dengan  kesepakatan  MPR  tahun 1999  seharusnya  muatan  normatif  dalam Penjelasan  UUD  1945  itu  dimasukkan  ke dalam pasal-pasal (Aidul Fitriciada
2011:163).  Ini  jelas  merupakan  penolakan terhadap
Pasal 33, meskipun mencantumkannya tetapi hakikatnya menolak rumusan normatif yang ada dalam Penjelasan.
Di samping itu, masuknya kata-kata “efisiensi berkeadilan” menunjukkan adanya keberpihakan pada kepada kekuatan pasar. Inkonsistensi itu menunjukkan adanya pertarungan ideologis  di  kalangan  penyusun  konstitusi. Apalagi terdengar bahwa Pasal 33 sebelumnya  mau  dirubah  karena  dianggap tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman. Namun  tindakan  tersebut  tidak  jadi dilakukan  karena  memperoleh  penolakan keras  dari  masyarakat.  Sebagai  akibat  dari perubahan  Pasal  33  UUD  1945  itu menyebabkan ekonomi Indonesia cenderung  berkembang  ke  arah  sistem ekonomi  neoliberal.  Dalam  sistem  ini negara  lebih  mementingkan  hak-hak  milik individu, aturan-aturan hukum dan pranata- pranata  pasar  bebas  serta  perdagangan bebas (Aidul Fitriciada 2011:168).
Liberalisasi pasal-pasal dalam konstitusi amandemen sekali lagi mencerminkan adanya perbedaan kepentingan  di  antara  berbagai  kelompok yang  terlibat,  yang  mana  tidak  menutup
kemungkinan ditunggangi kepentingan asing.  Hal  ini  seperti  ditegaskan  mantan Wakil  Kepala  Staf  Angkatan  Darat  Letnan Jenderal  (Purn.)  Kiki  Syahnakrie  yang menyatakan  bahwa  LSM  asing, National Democratic  Institution (NDI)  di  bawah Partai  Demokrat    Amerika  Serikat  telah menggelontorkan  45  juta  dolar  US  untuk mengawal amandemen konstitusi Indonesia  sejak  1999 hingga 2002.  Karena itu, menurut beliau, tidaklah mengherankan jika terdapat berbagai produk  hukum  turunan  konstitusi  yang begitu  akomodatif  terhadap  kepentingana asing.  Bahkan  disinyalir  82,5  persen  isi amandemen UUD 1945 mengandung muatan liberal (Jawa Pos 9 Februari 2012).
Salah  satu  kelemahan  lain  UUD amandemen keempat adalah tidak terdapatnya  acuan  atau grand  design pembangunan dalam jangka panjang semacam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan  Negara)  sebelum  ini.  Hilangnya GBHN  dalam  konstitusi  dirasakan  sangat fatal  karena  menyangkut  pedoman  bangsa dalam  mencapai  cita-cita  nasional.  Ianya tidak  bisa  digantikan  dengan  agenda rancangan  yang  dilakukan  setiap  presiden dalam  setiap  masa  jabatannya.  Hal  itu seperti pernah dikemukakan mantan Wakil Presiden  Try  Sutrisno,  yang  menyatakan bahwa,  GBHN  tidak  bisa  digantikan  oleh Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan
Jangka  Panjang  (RPJP),    sebagaimana berlaku  saat  ini,  mengingat  ianya  hanya mengakomodir visi dan pemerintah (eksekutif)  saja.  Sedangkan  GBHN  yang disusun  oleh  MPR  mengakomodir  seluruh kepentingan rakyat.
Secara  teoritik,  hilangnya  GBHN sebagai haluan pembangunan adalah akibat sistem presidensial murni pada amandemen UUD  1945  yang  menunjukkan  berlakunya model  mobilisasi  sosial  yang  berwatak reaktif.  Dengan  sistem  ini,  memang pemerintah  akan  lebih  fleksibel  sesuai dengan  tuntutan  kebutuhan  pasar,  akan tetapi  cenderung  dikendalikan  kelompok- kelompok  stratitikasi  sosial  tinggi  yang kemungkinan memiliki kepentingan berbeda dengan rakyat. Sebab bagaimanapun juga melalui segenap sumberdaya  yang  dimiliki  kelompok- kelompok sosial tinggi ini dapat mengendalikan suara rakyat (Azhari 2011:161-162).  Secara  praktis,  setiap presiden bebas menjalankan agenda pembangunannya  sendiri  dari  satu  period ke  periode  yang  lain,  yang  boleh  jadi hanya  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan- tuntutan  pasar.  Realitas  itu  berbeda  jika pemerintahan  presidensial  yang  dibimbing oleh GBHN, yang memungkinan pemerintah  lebih  kedap  terhadap  tuntutan rakyat  dan rigid dalam  mengarahkan pembangunan.
Prospek dan Kerangka
Dengan melihat kecenderungan politik yang terjadi serta dinamika kehidupan  nasional  di  masa  mendatang, maka  amandemen  nampaknya  tidak  akan bisa  dihindari.  Amandemen  konstitusi merupakan  bagian  penting  dari  kehidupan kenegaraan yang seharusnya terbuka untuk diwacanakan.  Mengingat    empat  kali amandemen  UUD  1945  yang  sebelumnya tidak  membawa  rakyat  Indonesia  pada kondisi  yang  lebih  baik  daripada  sebelum reformasi  bergulir  maka  amandemen  perlu dipertimbangkan baik-baik. Namun demikian,  hendaknya  gagasan  amandemen tersebut  hendaknya  tetap  memperhatikan amanat dan semangat UUD yang asli.
Seperti  dikemukakan  oleh  Valina Singka  Subekti  (2008)  bahwa,  salah  satu sebab  munculnya  berbagai  permasalahan dalam  konstitusi  adalah  karena  proses penyusunan  konstitusi  merupakan  bagian dari  pergulatan  kepentingan  yang  berbagai kelompok  dan  faksi.  Proses  politik  selama perubahan  konstitusi  di  MPR  selalu diwarnai  dengan  kompetisi,  bargaining, serta  kompromi.  Karena  itu,  tidaklah mengherankan  jika  ada  kelemahan  di  sana sini.  Perbaikan  kualitas  sistem  kenegaraan perlu pembenahan agar tidak menimbulkan kerancuan  sistemik  yang  selalu  berulang. Diharapkan  dengan  amandemen  akan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.  Terlalu  banyaknya  gonjang-
ganjing  pemerintahan  selama  ini,  seperti keruhnya hubungan eksekutif-legislatif beberapa  waktu  yang  lalu,  menyebabkan pemerintahan tidak efektif karena tersandera  oleh  berbagai  kepentingan  yang saling bertentangan
Dalam  kaitan  ini,    amandemen jangan  dilakukan  oleh  kaum  politisi ataupun  ideolog  tetapi  oleh  para  pakar independen  yang  memiliki  kemampuan dan kapasitas  yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Jika dilakukan oleh politisi maka  akan  terlalu  banyak  kepentingan yang masuk, yang dikhawatirkan kandungan  konstitusi  akan  bias  kepada kepentingan tertentu ataupun mudah disalahtafsirkan sesuai dengan selera kelompok  masing-masing.  Tekanan  utama yang harus diberikan adalah mengembalikan  kedaulatan  kepada  rakyat melalui  pelaksanaan  demokrasi  partisipatif dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance).
Hal  ini  berwujud  pada  pelibatan masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan  politik,  penegakan  hukum, peningkatan pendidikan merupakan kebijakan mutlak yang perlu terus ditingkatkan  sehingga  dapat  mengurangi dampak  negatif  praktek-praktek  oligarki seperti yang terjadi selama ini.  Pada tahap ini,  sikap  yang  paling  penting  adalah bagaimana  pihak-pihak  yang  terlibat,
khususnya  elite  poltik  memahami  bahwa kepentingan  bangsa  dan  negara  berada  di atas  kepentingan  pribadi  dan  golongan. Jika ini tidak diresapi maka jiwa konstitusi akan  kering  dan  jauh  dari  semangat pembaruan.
Di  samping  itu,  apa  yang  perlu dilakukan  adalah  penegasan  kembali spirit of  power dalam  kewenangan chek  and balance oleh  lembaga  negara.  Dalam konstruksi  UUD  hasil  amandemen  yang kita  saksikan  semua  hal  tersebut  belum bisa  dilakukan  secara  optimal  karena konstitusi  yang  ada  membatasi.  Semua proses  politik  yang  ada  sebagian  besar masih harus melalui partai politik. Dengan demikian seolah-olah UUD 1945 dimonopoli  oleh  partai  politik.  Terlalu banyak  diakomodasinya  kepentingan  DPR mengisyaratkan  bahwa  peranan  partai politik  menduduki  posisi  yang  amat strategis. Padahal partai-partai politik yang ada  secara  umum  belumlah  menunjukkan performa  dan  kepedulian  yang  tinggi sebagai  institusi  yang  memperjuangkan aspirasi  rakyat.  Tidak  sedikit  ditemukan bahwa muatan konstitusi hasil  amandemen keempat  bersifat  parsial,  tidak  sinkron  dan konsisten satu sama lain.
Dalam konteks ini perlu diperhatikan bahwa hendaknya amandemen  konstitusi  mendasarkan  diri pada  prinsip-prinsip: Pertama,  longevity, agar  UUD  itu  dapat  bertahan  selama
mungkin  untuk  puluhan  tahun  ke  depan untuk  kepentingn  bangsa,  sehingga  tidak muda berubah-ubah; Kedua, rigidity, dalam  arti  agar  ia  cukup  tegar  atas berbagai  perubahan  yang  terjadi;  serta ketiga, muatan moral (moral content), yang mengaharapkan  agar  yang  diubah  bukan hanya  sekedar  struktur  dasar  pemerintahan saja  tetapi  juga  harus  memperhatikan  hak asasi  manusia.  Pada  akhirnya,  kita  perlu mengembangkan konsep pemikiran konstitusi demokratik  sehingga melahirkan konstitusi yang dinamis.

## Kesimpulan
Perubahan atau amandemen bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  tabu untuk  dilakukan,  karena  pada  dasarnya setiap  konstitusi  perlu  perbaikan  sesuai dengan  tuntutan  zaman.  Sebagai  suatu konstitusi,  UUD  1945  bukanlah  suatu immortal constitution karena tidak tertutup kemungkinan  bagi  upaya  perubahan.  Akan tetapi,  langkah  tersebut  perlu  kajian  serius dan mendalam. Mengingat konstitusi sebagai  sumber  inspirasi,  wawasan  dan cita-cita  bangsa,  maka  setiap  perubahan yang bakal dilakukan haruslah memberikan makna  memperbaiki  kepada  keadaan  yang lebih  baik.  Dalam  kaitan  ini,  seyogyanya perubahan  yang  dilakukan  tidak  boleh melangkah mundur dari kemajuan demokrasi yang kita tempuh sekarang ini.
Perlu
disadari bahwa ketidaksempurnaan yang terkandung dalam setiap  konstitusi  membuktikan  pandangan bahwa  konstitusi  itu  sendiri  selalu  tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi,
termasuk  dalam  hal  ini  UUD  1945,  selalu mungkin  dapat  berubah  karena  tidak  ada yang  dapat  menyatakan  bahwa  konstitusi hari  ini  adalah  yang  terbaik  bagi  generasi mendatang.  Dalam  konteks  ini,  wacana perubahan UUD 1945 mendapatkan relevansinya  dan  perlu  dipandang  secara bijak  sebagai  bagian  dari  kegelisahan sebagian  kalangan  akan  arah  perjalanan bangsa Indonesia di masa mendatang.
Bagi  kita  semua,  baik  secara filosofis,  yuridis,  maupun  praksis,  UUD 1945  bukan  saja  merupakan  konstitusi politik,  tetapi  juga  konstitusi  ekonomi, sosial budaya, yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan  kehidupan  bangsa  dan negara.  Di  bidang  politik,  konstitusi tersebut  haruslah  menjadi  acuan  dalam penentuan  berbagai  kebijakan  politik  dan pemerintahan,  sekaligus  sumber  inspirasi dan  motivasi  bagi  setiap  tindakan  politik warganegara. Di bidang ekonomi, konstitusi 1945 seyogyanya menjadi sumber pedoman dalam menentukan haluan  ekonomi  negara,  dengan  titik capaiannya  pada  terwujudnya  kedaulatan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Sementara di bidang sosial budaya,
konstitusi  tersebut  seyogyanya  menjadi panduan untuk melahirkan  insan  Indonesia yang modern dan berkepribadian Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidul  Fitriciada  Azhari, UUD  1945 Sebagai  Revolutiegrondwet:  Tafsir Postkolonial Atas Gagasan- Gagasan Revolusioner dalam Wacana Konstitusi Indonesia,
Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
A.M.  Fatwa, Potret  Konstitusi  Pasca Amandemen  UUD  1945, Jakarta: Kompas, 2009.
“Amandemen  UUD  1945  Hancurkan Pancasila”, Kompas 10  September 2012.
Asshiddiqie,
Jimly, Konstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia,
Jakarta: Sinar Grafika, 2010a. ________________, Perkembangan &
Konsolidasi Lembaga Negara
Pasca  Reformasi, Jakarta:  Sinar Grafika, 2010b.
________________, Green  Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010c.
“Bermuatan Liberal, Amandemen UUD’45 Diintervensi  AS”, Jawa  Pos, 9 Februari 2012.
“Calon  Perseorangan  Peringatan  bagi Parpol”, Kompas 2 April 2011.

## Iding  R.  Hasan,  “Menakar  Urgensi
Amandemen
Kelima”, Pikiran Rakyat 26 Agustus 2010.
“Jangan  Sering  Ubah  UUD  1945”,
Kompas, 19 Agustus 2011.
“Konstitusi  Bisa  Diubah”, Kompas, 11
Agustus 2012.
Ni’matul  Huda, Lembaga  Negara  dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press, 2007.
“Penguatan  Hanya  Lewat  Amandemen UUD”, Kompas, 5 Oktober 2013.
Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial  Indonesia, Jakarta:  PT
RajaGrafindo Persada, 2010. Strong,  C.F., Konstitusi-Konstitusi  Politik Modern: Studi Perbandingan tentang  Sejarah  dan  Bentuk, Terj.
Derta  Sri  Widowatie,  Bandung: Nusa Media, tanpa tahun.

## Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945 ,  Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010. Valina Singka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan  dan  Pemikiran  dalam Proses  Perubahan  UUD  1945,
Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2008.
Winters,  Jeffrey  A., Oligarki, Terj.  Zia Anshor,  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2011.