## WAWASAN AL-QUR`AN TENTANG NASIONALISME: KAJIAN TERM UMMAH DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
Alfian Miftah Hasan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ e-mail: alvian@yahoo.co.id
M. Ali Mustofa Kamal Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo e-mail: musthofakamal@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang terjadi saat ini, harus diakui bangsa Indonesia belum bisa lepas dari konflik dan problem-problem sosial. Kasus-kasus yang  diterjadi  dewasa  ini  erat  kaitanya  dengan  nasionalisme,  rasa  nasionalisme tidak  lagi  tumbuh  subur  di  masyarakat  Indonesia.  Umat  Islam  sebagai  umat mayoritas  di  Indonesia  tentunya  punya  tanggung  jawab  yang  besar  untuk menyelesaikan  problem-problem  yang  terjadi.  Al-Qur`an  dengan  menggunakan term ummah menggambarkan  komunitas  religius,  sosial  dan  politik.  Dengan memahami term ummah , diharapkan Islam dapat menampilkan secara posistif dan kreatif ummah dalam  konteks  keindonesiaan.  Penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  nilai-nilai  nasionalisme  tidaklah  bertentangan  dengan  al-Qur`an, penggunaan  term ummah dalam  Al-Qur`an  justru  memperjelas  nilai-nilai nasionalisme  yang  terdapat  dalam  Al-Qur`an.  Seperti: ummah wahidah  yang mengambarkan komunitas masyarakat yang sepakat pada elemen wilayah, agama, dan bahasa. Khyar ummah yang menunjukan umat Islam sebagai umat terbaik yang dibuktikan dengan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Serta ummat wasathan diharapkan bisa menciptakan persatuan dan toleransi.
Kata kunci  : Nasionalisme , ummah, tafsir, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN
Agama Islam merupakan way of life yang  menjamin  kebahagiaan  hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Ia  mempunyai  satu  sendi  utama  yang esensial  berupa  Al-Qur`an,  berfungsi memberi  petunjuk  ke  jalan  yang  sebaik- baiknya  (Shihab,  1996:18).  Allah  SWT berfirman:
َنْيِن ِم ْؤ ُم ْ لا  ُر ِ شَبُيَو ُمَوْقَا َي ِه ْي ِت َّ لِل  ْي ِد ْهَي َ ن ٰ ا ْر ُ ق ْ لا ا َ ذ ٰه َّ ن ِا
ا ًرْيِب َ ك اًر ْج َ ا ْم ُه َ ل َّ ن َ ا  ِت ٰحِل ّٰصلا َ ن ْو ُ ل َم ْعَي  َنْي ِذ َّ لا
“ Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada ( jalan ) yang lebih lurus dan  memberi  khabar  gembira  kepada orang-orang  Mu'min  yang  mengerjakan amal  saleh  bahwa  bagi  mereka  ada pahala yang besar ”. (Q.S. Al Isrâ`: 9).
Al-Qur`an  memperkenalkan  dirinya sebagai hudâ  li  an-nâs (petuntuk  untuk seluruh  manusia).  Inilah  fungsi  utama kehadirannya  (Shihab,  2013:  26).  Di dalam  Al-Qur`an  terdapat  sejumlah  ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.
Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Seperti  prinsip  musyawarah,  ketaatan pada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama (Sjadzali, 2011: 4).
Dalam konteks kehidupan berbangsa di  Indonesia,  kita  harus  menyadari realitas  bangsa  Indonesia,  Indonesia merupakan negara majemuk yang didalamnya  terdapat  multi  agama,  multi etnis  dan  multikultur.  Kemajemukan tersebut  selain  bisa  menjadi  kekuatan, juga berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik (Amin, 2013: vii). Saat ini,  bangsa  Indonesia  cukup  bersahabat dengan konflik dan problem sosial. Fakta menunjukkan  bahwa  jumlah  kemiskinan semakin  tinggi,  korupsi  belum  tuntas bahkan  menjadi-jadi,  fakta  intorelansi seperti intimidasi, kekerasan dan penyerangan  sebuah  kelompok  terhadap kelompok  lain  terjadi  di  sekitar  kita, menimpa  saudara-saudara  kita  (Taufiq, 2016:  xviii).  Berbagai  tindakan  anarkis, konflik  SARA  dan  separatisme  yang sering  terjadi  dengan  mengatasnamakan demokrasi  menimbulkan  kesan  bahwa tidak  ada  lagi  semangat  kebersamaan sebagai  suatu  bangsa;  seolah  ke- Bhinneka -an kita telah kehilangan
Tunggal
Eka -nya. Kepentingan
kelompok,  bahkan  kepentingan  pribadi, telah  menjadi  tujuan  utama  (Mustaqim, 2011: 110).
Atas  dasar  kondisi  negara-bangsa Indonesia seperti yang dipaparkan diatas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan kajian ataupun penelitian tentang masalah kebangsaan (nasionalisme) dalam prespektif  Al-Qur`an,  yang  hasilnya diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menghidupkan kembali rasa nasionalime rakyat Indonesia.  Karena,  nasionalisme  sebagai manifestasi  kecintaan  dan  kesetiaan tertinggi  kepada  tanah  air,  negara,  dan bangsa  merupakan  modal  dasar  bagi pembentukan negara, dan karakter bangsa. Nasionalisme yang menjadi dasar pembentukan negara dan karakter bangsa adalah  nasionalisme  yang  menghargai pluralisme, humanisme, dan menjunjung tinggi  hak  hak  asasi  manusia  (Murod, 2011: 46).
Di  sisi  lain  paham  nasionalisme (kebangsaan)  pada  dasarnya  belum dikenal  pada  masa  turunnya  Al-Qur`an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-18, dan dari sana  menyebar  ke  seluruh  dunia  Islam (Shihab,  1996:  328).  Yang  pertama  kali memperkenalkan  paham  nasionalisme (kebangsaan)  kepada  umat  Islam  adalah Napoleon  pada  saat  ekspedisinya  ke Mesir. Napoleon memperkenalkan istilah
al-Ummah  al-Miṣriyah ,  sehingga  ketika itu  istilah  baru  ini  mendampingi  istilah yang selama ini telah amat dikenal, yaitu al-Ummah  al-Islâmiyah . al-Ummah  al- Mishriyah dipahami  dalam  arti  bangsa Mesir.  Pada  perkembangan  selanjutnya lahirlah ummah lain, atau bangsa-bangsa lain (Shihab, 1996: 328).
Dalam  sejarah  Islam,  istilah  ummah kali  pertama  dapat  dijumpai  pada  Piagam Madinah  yang  dideklarasikan  oleh  Nabi Muhammad  Saw  (Baidhawy,  2015:  135). Di  Piagam  Madinah,  pengertian  ummah beserta  cakupan  maknanya  dipergunakan dalam  dua  model  dengan  pasal  yang berbeda, yaitu: (1) dipakai untuk menyebut komunitas seagama, dan (2) dipakai untuk menyebut komunitas yang pluralistik yang terdiri atas berbagai  agama,  ras, dan suku tetapi  tergabung  dalam  satu-kesatuan sosial-politik (Karni, 1999:88).
Sementara  dalam  Al-Qur`an,  istilah ummah  disebut  sebanyak  64  kali  dalam 24  surat.  Dalam  frekuensi  sebanyak  itu, ummah  mengandung  sejumlah  arti, umpamanya bangsa ( nation ), masyarakat atau kelompok masyarakat  ( community ), agama ( religion ) atau kelompok keagamaan  ( religius  community ),  waktu ( time )  atau  jangka  waktu  ( term ),  juga pemimpin  atau  sinonim  dengan  imam (Rahardjo, 1996: 482-483). Term ummah menarik  untuk  dikaji  karena  term  ini menggambarkan  bagaimana  pandangan
Islam terhadap konsep kewargaan dalam suatu  negara.  Ini  perlu  karena,  sejak munculnya konsep negara bangsa ( nation-state ) pada awal abad ke 20 kaum Muslim  dihadapkan  kepada  persoalan besar mendudukkan posisi  agama dalam persoalan politik spasial-geografik.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Agama dan Integrasi Nasional
Integrasi  nasional  adalah  usaha  dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan  yang  ada  pada  suatu  negara sehingga  terciptanya  keserasian  dan keselarasan  secara  nasional.  Faktor pendorong  ini  dapat  juga  merupakan syarat  integrasi  nasional  menuju  suatu kemakmuran  dan  selanjutnya  akan membuat  individu  dan  kelompoknya melakukan tindakan yang mengarah pada integritas  nasional.  Faktor  pendorong integrasi nasional, yaitu :
a) Menjaga Persatuan
Keinginan  masyarakat  sendiri untuk  bersatu  dapat  menjadi  faktor pendorong  integrasi  nasional.  Jika keinginan  ini  tidak  ada,  meskipun sejarah  sama  belum  tentu  terjadi tindakan yang menyatukan. Keinginan bersatu umumnya terjadi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.  Perintah  untuk  menjaga persatuan  dan  kesatuan  sangat  jelas, disebutkan dalam Al-Qur’an:
َنّٖ يِب َّ نلا  ُ ّٰ للّٰا َ ث َعَب َ ف  ۗ ًة َد ِحا َّو ًةَّمُا  ُساَّنلا  َناَك ِ قَح ْ لاِب  َب ٰ ت ِك ْ لا ُم ُه َع َم َ ل َزْن َ ا َو ۖ َنْي ِر ِذ ْنُمَو  َنْي ِر ِ شَبُم ا َم َو  ۗ ِهْي ِف  ا ْو ُ ف َ لَت ْخا  اَم ْي ِف  ِساَّنلا  َنْيَب  َم ُ ك ْح َيِل َّ لا  ا َّ ل ِا  ِهْيِف َ ف َ لَت ْخا ا َم  ِد ْعَب  ْۢ ْن ِم  ُه ْو ُتْوُا  َنْي ِذ ُ ّٰ للّٰا  ى َد َه َ ف  ۚ ْم ُهَنْيَب  ْۢ اًي ْغَب  ُتٰن ِ ي َبْلا  ُم ُهْتَءۤا َج ۗ ّٖهِن ْذِاِب  ِ قَح ْ لا  َن ِم  ِهْيِف ا ْو ُ ف َ لَت ْخا اَمِل ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا ٍمْي ِق َ ت ْس ُّم  ٍطا َر ِص ى ٰ ل ِا ُءۤا َش َّي  ْنَم  ْي ِدْهَي ُ ّٰللّٰاَو
“ Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah  timbul  perselisihan),  maka Allah  mengutus  para  nabi,  sebagai pemberi  peringatan,  dan  Allah menurunkan  bersama  mereka  Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara  yang  mereka  perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan  kepada  mereka  Kitab,
yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan  yang  nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada  kebenaran  tentang  hal  yang mereka  perselisihkann  itu  dengan kehendak-Nya.  Dan  Allah  selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya  kepada  jalan  yang lurus ”. (Q.S. Al-Baqarah: 213).
Dalam  Al-Qur’an  ditemukan kata ummah yang  digandengkan dengan  kata wâḣidah sebanyak sepuluh  kali. Ummah  wâḣidah, berarti umat yang satu. Tidak pernah ditemukan  frasa tauḣid  al-ummah (penyatuan  umat).  Ini  memberi isyarat  bahwa  Al-Qur’an  lebih menekankan  sifat  umat  yang  satu,
bukan penyatuan umat. Sebab
penyatuan  umat  terkesan  adanya penyeragaman, sehingga kebhinnekaan justru dinafikan (Mustaqim,  2011:  110).  Dengan demikian, tampak bahwa
multikultural  sangat  dihargai  oleh Al-Qur’an.  Sementara  frasa ummah wâḣidah berarti  umat  yang  satu, meskipun umat manusia itu berbeda- beda,  tetapi  tetap  bisa  menjaga persatuan.
b) Cinta Tanah Air
Setelah  suatu  bangsa  merdeka, seperti Indonesia faktor sejarah yang sama dan rasa senasib dan sepenanggungan tidak lagi membuat integritas nasional terjadi. Selanjutnya, faktor yang mendorong adalah rasa cinta tanah air. Salah satu ayat  Al-Qur’an  yang  menjadi  dalil cinta  tanah  air  menurut  penuturan para  ahli  tafsir  adalah  Q.S.  Al- Qashash: 85,
ى ٰ ل ِا َكُّدۤا َرَل  َنٰا ْرُقْلا  َكْيَلَع  َض َرَف  ْي ِذ َّ لا َّ ن ِا َو ُه  ْن َم َو ى ٰد ُه ْ لاِب  َءۤا َج  ْن َم  ُم َ ل ْع َ ا ْٓ ْيِ ب َّر  ْلُقۗ ٍدا َعَم ٍنْيِب ُّم  ٍل ٰ ل َض  ْيِف “Sesungguhnya  yang  mewajibkan atasmu ( melaksanakan hukum- hukum ) Al-Qur`an, benar-benar akan  mengembalikan  kamu  ke tempat kembali. Katakanlah:
"Tuhanku  mengetahui  orang  yang membawa  petunjuk  dan  orang  yang dalam kesesatan yang nyata ”.
Syekh  Ismail  Haqqi  al-Hanafi al-Khalwathi  dalam  tafsirnya  Ruhul Bayan  menjelaskan,  di  dalam  tafsir Q.S  al-Qashash  Ayat  85  terdapat suatu  petunjuk  atau  isyarat  bahwa “cinta tanah air sebagian dari iman”. Rasulullah  SAW  (dalam  perjalanan hijrahnya  menuju  Madinah)  banyak sekali  menyebut  kata;  “tanah  air, tanah  air”,  kemudian  Allah  SWT
mewujudkan
permohonannya
(dengan kembali ke Makkah).
Sahabat  Umar  Ra  berkata;  “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan  rusak  negeri  yang  jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri-negeri” (Al- Khalwathi, Tt: 441-442).
c) Konsensus  atau  Kesepakatan Nasional
Kesepakatan  atau  konsensus nasional  adalah  faktor  pendorong selanjutnya  dari  integrasi  nasional.
Pembentukan Negara Indonesia bertumpu pada dua konsensus
bangsa,  yaitu  Cita-cita  Bangsa  dan Ideologi Negara. Keduanya termaktub  jelas  dalam  Pembukaan UUD 1945. Yang pertama terumuskan  sebagai  “Trilogi  Cita- cita  Nasional”,  yaitu:  1).  Negara Indonesia  yang  bersatu,  berdaulat dan  makmur;  2).  Perkehidupan bangsa yang bebas; dan 3).
Pemerintah  Negara  Indonesia  untuk melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumbah  darah  Indonesia. Yang  kedua terumuskan  dalam  lima butir  falsafah  dan  ideologi  negara (Pancasila)  yang  memadukan  nilai- nilai  ketuhanan  dan  kemanusiaan
(humanisme religius) (Din Syamsuddin, 2016:278). Kedua konsensus tersebut merupakan kesepakatan  luhur  yang  mengikat setiap dan segenap warga negara  sebagai  acuan  nilai-nilai dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai falsafah bangsa, dan ideologi negara harus  berfungsi  dengan  baik,  harus disepakati.  Pancasila  sebagai  titik temu dan UUD 1945 sebagai tatanan kehidupan bangsa. Bagi umat Islam, komitemn  terhadap  NKRI  dapat dijadikan  sebgai  sikap  keagamaan, yaitu menempati janji dan memelihara  amanat.  Sikap  ini  perlu mengejawantah  dalam  sikap  batin yang  berdwifungsi,  yaitu  sebagai orang  Indonesia  sekaligus  umat Islam.  Oleh  karena  itu,  para  ulama menyebut  NKRI  sebagai dâr  al- mîṡâq (negara  kesepakatan)  hal  ini berdasarkan Q.S. An-Nisa: 92, Allah SWT berfirman:
َط َخ ا َّ ل ِا اًن ِم ْؤ ُم َ لُت ْ قَّي ْ ن َ ا  ٍن ِم ْؤُمِل  َناَك اَمَو ۚ ا ًٔـ ٍةَن ِم ْؤ ُّم  ٍةَب َ ق َر  ُرْيِر ْحَتَف أًـ َط َخ اًنِم ْؤُم  َلَتَق  ْنَمَو ْ ن ِا َ ف  ۗ ا ْو ُ ق َّد َّ صَّي ْ ن َ ا  ْٓا َّ ل ِا ْٓ ّٖهِل ْهَا ىٰٓلِا  ٌةَمَّلَسُّم  ٌةَيِدَّو ُرْيِر ْحَتَف  ٌنِم ْؤُم  َو ُهَو  ْمُك َّ ل  ٍ و ُدَع  ٍمْوَق  ْنِم  َناَك َ ق  ْن ِم َ نا َ ك ْ ن ِا َوۗ ٍةَن ِم ْؤ ُّم  ٍةَب َ ق َر ُهَنْيَب َو  ْم ُ كَنْيَب ْۢ ٍم ْو ْم ٍة َب َ ق َر  ُرْيِر ْح َتَو  ّٖهِل ْه َ ا ىٰٓل ِا ٌةَمَّل َسُّم  ٌةَي ِدَف  ٌقاَثْي ِم
ِۖنْي َعِباَتَتُم  ِنْيَرْه َش ُماَي ِصَف  ْد ِج َ ي ْم َّ ل  ْن َم َ ف ۚ ٍةَن ِم ْؤ ُّم اًم ْي ِك َح اًمْيِلَع ُ ّٰ للّٰا َ نا َ كَوۗ ِ ّٰ للّٰا  َن ِ م ًةَبْوَت
“ Dan  tidak  layak  bagi  seorang mukmin membunuh seorang mukmin ( yang  lain ) ,  kecuali  karena  tersalah ( tidak  sengaja ) ,  dan  barangsiapa membunuh  seorang  mukmin  karena tersalah ( hendaklah ) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta
membayar  diat  yang  diserahkan kepada  keluarganya ( si  terbunuh itu ) ,  kecuali  jika  mereka ( keluarga terbunuh ) bersedekah.  Jika  ia ( si terbunuh ) dari kaum ( kafir ) yang ada perjanjian ( damai ) antara  mereka dengan  kamu,  maka ( hendaklah  si pembunuh ) membayar  diat  yang diserahkan  kepada  keluarganya ( si terbunuh ) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah  ia ( si  pembunuh ) berpuasa  dua  bulan berturut-turut  untuk  penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana. ”
2. Tanggung Jawab Sosial dan Ketahanan Nasional Ketahanan  nasional  adalah  keuletan
dan  daya  tahan  suatu  bangsa  yang mengandung kemampuan untuk
memperkembangkan  kekuatan  nasional
dalam  menghadapi  segala  ancaman  baik internal maupun ekternal. Indonesia tentu harus menyadari punya kewajiban untuk terlibat langsung dalam menyelesaikannya, terlebih ketika
menyadari bahwa kita sebagai umat Islam menjadi  umat  beragama  yang  paling besar di Negara ini dengan cara:
a) Menolak Radikalisme
Akhir-akhir  ini  kita  melihat
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara kita sedang
terganggu oleh kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror untuk mengancam masyarakat umum maupun  aparatur  negara. Aksi terorisme ini dilakukan oleh kelompok-kelompok  radikal  baik yang berbasis agama maupun separatisme.  Dalam  ektrimisme  dan radikalisme, kita
bisa membedakannya  menjadi  2  bentuk, yaitu;
Pertama, radikal secara Ideologi. Kelompok  yang  radikal  secara ideologi  itu  biasanya  mereka  yang menginginkan  negara  Islam  dan memurnikan  ajaran.  Lalu  mereka akan mengatakan, sesuatu yang tidak sesuai  syariat  maka,  mereka  adalah fasiq,  munafik,  bahkan  kufur  dan Negara Taghût . Tetapi mereka tidak meneruskan  radikalisme  itu  dalam praktek  tindakan.  Baik  mungkin
karena  tidak  punya  kesempatan, keberanian,  terlatih,  terstruktur  atau sarana lainnya (Muhtarom 2005: 27).
Kedua , Radikal
Haraki
(gerakan),  yang  kedua  ini  biasanya mereka  yang  menginginkan  sesuatu (Negara Islam dan Keadilan). Tetapi keberanian,  kesempatan,  semangat, terlatih,  itu  mereka  miliki  (dari pengalaman jihad di tempat konflik,
Afghanistan, Suriah, Moro). Kaitannya dengan nasionalisme
radikalisme  semacam  inilah  yang sangat mengancam keutuhan bangsa dan ketahanan nasional.
Dalam melakukan tindakan mereka juga berlandaskan Al- Qur’an,  sebagimana  ketika  mereka
meyakini  teori al-Islam  din  wa daulah mereka  menggunakan  ayat Al-Qur’an:
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ ْ اوُن َما َء  َني ِذ َّ ل ٱ يِف ْ او ُ ل ُخۡد ٱ ة َّفْٓا َ ك  ِمۡل ِ سل ا َ ل َو ِت َٰو ُط ُخ ْاو ُعِبَّتَت ٱ ّٞنيِب ُّم ّٞ  و ُدَع ۡمُك َ ل ۥُهَّنِإ ۚ ِن َٰطۡي َّشل
“ Hai  orang-orang  yang  beriman, masuklah  kamu  ke  dalam  Islam keseluruhan,  dan  janganlah  kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya  syaitan  itu  musuh yang nyata bagimu ”.
Ayat  tersebut  sering  dijadikan dalil untuk menerapkan sistem Islam secara formal yang harus diterapkan secara totalitas dalam setiap kehidupan umat Islam, sebagaimana
pendapat  Sayyid  Qutbh  dalam  fi Zhilalil  Qur’an.  Maka  lalu  muncul teori al-Islam  din  wa  daulah, Islam adalah  agama  dan  Negara.  Tafsir seperti itu dapat berimplikasi kepada penolakan  hukum-hukum  produk manusia,  atau  sistem  negara  yang dianggap  tidak  berdasarkan  Islam, bahkan  negara  yang  seperti  itu dianggap  sebagai  Negara Tagut , yang harus diperangi (Sayyid Quthb, 1992:96).
Hemat penulis, ummah wasathan (Islam  moderat)  yang  berbasis  pada nilai rahmatan li al-‘alamin menemukan relevansinya untuk konteks keindonesiaan. Menjadi seorang  muslim  yang  baik,  tidak harus anti nasionalisme, anti Pancasila,  anti  NKRI.  Islam  dan negara bisa bersimbiosis mutualistik. Pancasila dan Al-Qur’an tidak perlu dipertentangkan,  keduanya  dapat berjalan  seiring  dan  harmoni.  tidak perlu  ada  formalisasi  negara  Islam, tetapi  bukan  berarti  negara  anti agama Islam, melainkan ajaran Islam harus  mampu  memberi  ruh  ataupun spirit  dalam  tata  kelola  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Pendek kata,  jalan  tengah  dan  moderasi beragama  menjadi  pilihan  tepat dalam  konteks  multikultural  di Indonesia.
b) Pengentasan Kemiskinan
Salah satu cara untyuk mengentaskan  kemiskinan  adalah zakat.  Islam  memandang  sangat penting kepedulian antar sesama untuk membantu  kerabat  yang  kurang mampu  sebagai  bentuk  solidaritas sosial,  yaitu  melalui  zakat  yang disebutkan  dalam  ayat  Al-Qur’an, yang selalu beriringan dengan perintah untuk  mendirikan  shalat  (M.  Quraish Shihab, 1996:451). Hal ini
mengindikasikan  bahwa  kewajiban manusia  selain  menyembah  kepada Tuhan  melalui  ibadah  shalat,  juga beriringan  dengan  perintah  untuk peduli  atas  sesama.  Hal  ini  tercermin dari Q.S. At- Taubah: 71,
ٍۘ ٍض ْعَب  ُءۤاَيِل ْو َ ا  ْم ُه ُض ْعَب  ُت ٰ ن ِم ْؤ ُم ْ لا َو َ ن ْوُن ِم ْؤ ُم ْ لا َو ِر َ كْن ُم ْ لا  ِن َع  َنْوَهْنَيَو  ِفْو ُر ْعَمْلاِب  َنْوُرُم ْ أَي َ ن ْو ُع ْي ِطُي َو  َةو ٰ كَّزلا َ ن ْوُت ْؤُي َو  َةو ٰ ل َّ صلا َ ن ْو ُم ْي ِقُي َو ُم ُه ُم َح ْرَي َس  َكِٕىٰۤلو ُ اۗ  ه َ ل ْو ُس َر َو  َ ّٰ للّٰا َ ّٰ للّٰا َّ ن ِاۗ ُ ّٰ للّٰا ٌم ْي ِك َح  ٌزْيِز َع “ Dan  orang-orang  yang  beriman, lelaki  dan  perempuan,  sebahagian mereka ( adalah ) menjadi  penolong bagi  sebahagian  yang  lain.  Mereka menyuruh ( mengerjakan ) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat  dan  mereka  taat  pada  Allah dan  Rasul-Nya.  Mereka  itu  akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa lagi Maha Bijaksana. ”
Pemerintah  berkewajiban  untuk mencukupi  setiap  kebutuhan  warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah salah satunya pemberdayaan  zakat.    Sebagimana disebutkan  pada  pasal  34  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh Negara”.  Dengan  ini,  pelaksanaan zakat dengan tujuan saling membantu akan menciptakan semangat  kesatuan  sebagai  sesama umat  manusia.  Zakat  bukan  saja masalah  ritual  keagamaan  yang bersifat vertikal, tetapi juga mempunyai misi sosial yang berdampak  pula  pada  kehidupan sosial.
c) Melawan Korupsi
Akibat-akibat negatif yang ditimbulkan sebab korupsi menurut Robert Klitgaard, antara lain adalah: 1). Inefisiensi,
2).
Distribusi  yang  tidak  merata,  3). Menjadi  perangsang  ke  arah  yang tidak  produktif,  4).  Secara  politik, menimbulkan  alienasi  dan  sinisme masayarakat  serta  ketidak  stabilan politik.  Karena  dampak  negatif tindakan korupsi sangat besar maka sudah semestinya korupsi
dikatagorikan kedalam tindak
pidana  luar  biasa  ( extraordinary crime ).  Semua  komponen  dan potensi  rakyat  harus  dikerahkan untuk  melawan  tindakan  yang tercela ini.
Pada  dasarnya,  kata  korupsi tidak  disebutkan  secara  ekspilisit dalam  Al-Qur‟an.  Namun,  melihat perkembangan korupsi yang semakin  bervariatif,  kita  dapat menggunakan  term-term  seperti: perampokan  ( al-ḣarb ),  pencurian
( as-sarq ), pengkhianatan ( al- ghulûl ),  dan  penyuapan  ( al-ṣût ).
Dalam Al-Qur`an dijelaskan bahwa bagian dari ke- ma’ṣûm -an para nabi
adalah  ketidak  mampuan  mereka melakukan ghulûl ,  hal  ini  terdapat pada firmanNya:
اَمِب  ِت ْ أَي ْ ل ُ ل ْغَّي  ْن َم َوۗ َّ ل ُغَّي ْ ن َ ا  ٍ ي ِب َنِل  َناَك اَمَو َ غ َّ ل ْم ُه َو  ْتَب َس َ ك ا َّم  ٍس ْ فَن ُّ ل ُ ك ى ّٰ ف َوُت  َّم ُ ث ۚ ِة َمٰي ِق ْ لا  َم ْوَي َ ن ْو ُم َ ل ْظُي ا َ ل
“ Tidak mungkin seorang nabi berkhianat  dalam  urusan  harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat  dalam  urusan  rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan  datang  membawa  apa  yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap- tiap  diri  akan  diberi  pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan ( pembalasan ) setimpal, sedang mereka  tidak  dianiaya .”  (Q.S.  Ali Imran: 161)
Kecintaan yang berlebihan terhadap  harta  dunia  menjadi  salah satu  sebab  orang  terjebak  dalam melakukan korupsi. Upaya
mencegahnya,  sikap  zuhud  harus dimiliki oleh setiap pribadi, karean ia menjadi alat kontrol terhadap kecintaan  terhadap  dunia  yang berlebihan.  Sikap  zuhud  terhada dunia  bukan  berarti  meninggalkan dunia sepenuhnya dan hanya mementingkan  akhirat,  tetapi  hanya menjadikan  dunia  sebagai  alat  dan fasilitas  untuk  mendekankan  diri kepada Allah.

## C. SIMPULAN
Wawasan Al-Qur’an tentang nasionalisme dengan term ummah dengan cara (1) Memperkuat Peran Agama dalam Mempertahankan  Integrasi  Nasional. Faktor  pendorong  integrasi  nasional, yaitu:  Menjaga  Persatuan,  Cinta  Tanah Air,  dan  Konsensus  atau  Kesepakatan Nasional;    dan  (2)  Tanggung  Jawab Sosial dan Ketahanan Nasional. Ketahanan  nasional  Indonesia  dengan cara  menolak  radikalisme,  pengentasan kemiskinan  dan  pemberantasan  korupsi.
[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Khalwathi,  Ismail  Haqqi  Al-Hanafi.
N.th. Tafsir  Ruh  Al-Bayan  Juz  6.
Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.
Amin,  Ma’ruf.  2013. Harmoni  Dalam Keberagaman:  Dinamika  Relasi
Agama-Negara .  2nd  ed.  (T.Tp:
Dewan Pertimbang Presiden Bidang Hubungan Antar Agama.
Baidhawy,  Zakiyuddin.  2015. Piagam Madinah  Dan  Pancasila:  Prinsip- Prinsip Kehidupan Bersama Dalam Berbangsa Dan Bernegara in Fikih Kebinekaan .  ed.  Wawan  Gunawan Abdul Wahid. Muhammad
Abdullah Darraz, and Ahmad Fuad Fanani I. Bandung: Mizan. Karni, Asrori S. 1999. Civil Society Dan Ummah: Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi. Jakarta:
Logos. Muhtarom.  2005. Islam  Agama  Cinta Damai, Upaya Menepis Radikalisme  Beragama .  Bandung: Pustaka. Murod, Abdul Choliq. 2011. Nasionalisme  “Dalam  Pespektif Islam”, Jurnal Sejarah CITRALEKHA XVI. No. 2. Mustaqim,  Abdul.  2011. Bela  Negara Dalam Prespektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna
Jihad. Jurnal Analisis. XI, No.1.
Quthb, Sayyid. 1992. Fi Zhilalil Qur‟an Jilid 1. Depok: Gema Insani.
Rahardjo, M. Dawam. 1996. Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci. ed.  Budhy  Munawar  and Rachman. 1st ed. Jakarta:
Paramadina.
Shihab, M. Quraish. 1996. Membumikan Al-Qur‟an:  Fungsi  Dan  Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. Tanggerang: Mizan.
Shihab, M. Quraish. 1996. Wawasan Al- Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  Atas Berbagai Persoalan Umat , 13th ed. Bandung: Mizan.
Shihab,  M.  Quraish.  2013. Lentera  Al- Qur‟an. Bandung: Mizan.
Sjadzali,  Munawir.  2011. Islam  Dan Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  Dan Pemikiran . 5th ed. Jakarta: UI Press. Syamsuddin,  Din.  2016. NKRI:  Negara Perjanjian Dan Kesaksian, in Islam
Nusantara: Dari Ushul Fiqh
Hingga Konsep Historis . ed. Akhmad  Sahal  and  Munawir  Aziz.
Bandung: Mizan.
Taufiq,  Imam.  2016. Al-Qur‟an  Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian  Berbasis  Al-Qur‟an. Yogyakarta: Bentang.