INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 2397-2409 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Rekonstruksi Militer Jepang Pasca Perang Dunia II: Japan Self Defense Force dan Perannya dalam Pertahanan dan Keamanan Jepang
Muhammad Dzulfiqar Faza Imaduddin 1  , Rizerius Eko Hadisancoko 2 , Erry Herman 3
Universitas Pertahanan Republik Indonesia Email: dzulfiqarimad@gmail.com 1 

## Abstrak
Japan  Self-Defense  Force  atau  JSDF  adalah  pasukan  bela  diri  Jepang  yang  terbentuk  setelah pelarangan adanya tantara nasional bagi negara Jepang sebagaiman tertuang pada Pasal 9 Konstitusi Jepang,  yang  membatasi  kemampuan  militer  Jepang  dan  penggunaan  kekuatan  dalam  urusan internasional.  Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  tugas-tugas  JSDF,  termasuk  operasi  bantuan bencana, misi pemeliharaan perdamaian internasional, perlindungan sipil, dan pertahanan nasional, dalam menjaga keamanan dan stabilitas Jepang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif  kualitatif,  dengan  mengandalkan  sumber  data  sekunder  seperti  buku,  artikel  ilmiah,  dan referensi  yang  relevan.  Selain  itu,  penelitian  ini  menekankan  komitmen  JSDF  terhadap pertahanan nasional dan tantangan yang dihadapinya, termasuk keterbatasan konstitusional, kendala keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi di ranah militer. Penelitian ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh Pasukan Bela Diri Jepang dalam melindungi keamanan Jepang dan berkontribusi terhadap perdamaian internasional. Dengan memahami dan mengatasi tantangan yang  dihadapi  oleh  JSDF,  para  pembuat  kebijakan  dapat  merumuskan  strategi  untuk  mengatasi hambatan-hambatan ini, memastikan pasukan pertahanan yang tangguh dan efektif yang mampu menjaga kepentingan Jepang dan mempromosikan stabilitas global.
Kata  Kunci: JSDF, Pasal 9, NDPG, Konstitusi Jepang
Abstract
The Japan Self-Defense Force or JSDF is a Japanese self-defense force formed after the ban on the existence of a national army for the Japanese state as stated in Article 9 of the Japanese Constitution, which  limits  Japan's  military  capabilities  and  the  use  of  force  in  international  affairs.  This  research highlights  the  importance  of  the  JSDF's  tasks,  including  disaster  relief  operations,  international peacekeeping  missions,  civil  protection,  and  national  defense,  in  maintaining  Japan's  security  and stability. This study uses a qualitative descriptive research methodology, relying on secondary data sources such as books, scientific articles, and relevant references. In addition, this research emphasizes the  JSDF's  commitment  to  national  defense  and  the  challenges  it  faces,  including  constitutional limitations,  financial  constraints,  human  resource  management,  and  technological  advances  in  the military domain. This research highlights the important role played by the Japan Self Defense Forces in  protecting  Japan's  security  and  contributing  to  international  peace.  By  understanding  and addressing the challenges faced by the JSDF, policy makers can formulate strategies to overcome these obstacles, ensuring a formidable and effective defense force capable of safeguarding Japan's interests and promoting global stability.
Keyword: JSDF, Article 9, NDPG, Constitution of Japan

## PENDAHULUAN
Setelah Perang Dunia II, Jepang setuju untuk menerima Konstitusi Pasal 9 tahun 1947 yang  menetapkan  bahwa  Jepang  adalah  negara  yang  mencintai  perdamaian.  Pasal tersebut menyatakan bahwa Jepang dilarang menggunakan perang sebagai instrumen dalam  politik  luar  negeri,  serta  melarang  Jepang  memiliki  angkatan  bersenjata  atau tentara  nasional.  Pada  tahun  1951,  Jepang  menandatangani  aliansi  keamanan  dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Perjanjian Kerjasama dan Keamanan Timbal Balik Amerika  Serikat-Jepang  (The  US-Japan  Treaty  Mutual  Cooperation  and  Security). Perjanjian tersebut mulai berlaku pada bulan April 1952 (Ruriko, 2007).
Sebagian besar isi Konstitusi Jepang tahun 1947 diperoleh melalui kolaborasi antara Amerika Serikat dan Jenderal Douglas MacArthur sebagai pengarahnya. Perubahan ini mengubah  sistem  pemerintahan  Jepang  yang  sebelumnya  otoriter  dengan  monarki absolut  menjadi  sebuah  bentuk  demokrasi  liberal  dengan  sistem  politik  berbasis parlementer.  Konstitusi  tersebut  memberikan  jaminan  terhadap  hak-hak  sipil  dan  hak asasi  manusia.  Peranan  Kaisar  pun  berubah  menjadi  status  simbolis  sebagai  "Simbol Negara dan Persatuan Rakyat." Salah satu tambahan penting yang dibawa oleh Douglas MacArthur adalah Pasal 9, yang menyatakan bahwa Jepang secara abadi menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional, serta menegaskan bahwa Jepang tidak akan pernah lagi mempertahankan "angkatan darat, laut, atau udara atau potensi perang lainnya" (Lendon, 2016).
Perjanjian Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang, yang ditandatangani pada tanggal  8  September  1951,  memberikan  izin  kepada  Amerika  Serikat  untuk mempertahankan  pangkalan  militer  di  Jepang,  tetapi  pada  perjanjian  tersebut  tidak
mewajibkan pasukan Amerika Serikat untuk memberikan pertahanan langsung kepada Jepang dalam situasi Jepang diserang. Namun, karena protes sayap kiri di Jepang tetap menjadi  perhatian  utama  para  pemimpin  Jepang  dan  Amerika,  perjanjian  itu  secara eksplisit mengizinkan pasukan militer AS yang berbasis di Jepang "untuk memadamkan kerusuhan dan gangguan internal berskala besar di Jepang." Pada pertengahan tahun 1952, Polisi Nasional  Jepang diperluas dan  diberi nama  baru sebagai "National Safety Forces" (Kowalski, 2014).
Pemerintah Jepang memulai proses yang panjang dan berkelanjutan untuk secara bertahap  menafsirkan  kembali  Pasal  9  Konstitusi  Jepang  untuk  memungkinkan kemampuan militer yang lebih besar. Penafsiran ulang Pasal 9 ini membuka jalan bagi pembentukan  National  Safety  Forces  menjadi  "Pasukan  Bela  Diri"  atau  uang  dikenal sebagai Japan Self-Defense Force.
The Japan Self-Defense Forces (JSDF), atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai 自衛隊 (Jieitai)  adalah  pasukan  militer  terpadu  de  facto  Jepang.  Didirikan  pada  tahun 1954,  JSDF  terdiri  dari  Japan  Ground  Self-Defense  Force/JGSDF  ( 陸上自衛隊 - Rikujō Jieitai), Japan Maritime Self-Defense Force/JMSDF ( 海上自衛隊 - Kaijō Jieitai), dan Japan Air Self-Defense Force/JASDF ( 航空自衛隊 - Kōkū Jieitai). JSDF diatur oleh Kementerian Pertahanan dengan Perdana Menteri sebagai panglima tertinggi (Kowalski, 2014).
JSDF  juga  terus  meningkatkan  kesiapannya  dalam  menghadapi  ancaman  militer potensial. Mereka melakukan latihan militer rutin, meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan pertahanan rudal, serta mengembangkan kapabilitas pertahanan siber. Tujuan utama  mereka  adalah  menjaga  kesiapan  dalam  menghadapi  ancaman  regional  dan memastikan pertahanan Jepang dapat bertahan di tengah perubahan keamanan global.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu Japan Self- Defense  Force  dan  perannya  dalam  pertahanan  dan  kemananJepang.  Penelitian  ini mengandalkan  data  sekunder  yang  relevan  dari  buku-buku,  artikel  ilmiah,  dan  referensi terkait yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada. Metode penelitian ini melibatkan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan tepat sesuai dengan fakta yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tugas Utama Japan Self-Defense Force
Japan Self-Defense  Force memiliki  beberapa tugas utama, yaitu operasi bantuan bencana,  operasi  kerja  sama  perdamaian  internasional,  perlindungan  sipil,  dan pertahanan negara.
Tugas Operasi Bantuan Bencana
JSDF  berkontribusi  pada  perlindungan  jiwa  dan  harta  benda  Jepang  dengan melakukan operasi bantuan bencana, seperti operasi penyelamatan atau penyelamatan jiwa  sebagai  akibat  dari  kecelakaan  berskala  besar  atau  bencana  alam  dalam  negeri, termasuk gempa bumi, badai, dan kerusakan akibat banjir, letusan gunung berapi, atau bencana yang berhubungan dengan salju.
Gambar 1. Alur Peristiwa Bencana Hingga Pengiriman dan Penarikan Sumber: (www.mod.go.jp)
JSDF terlibat dalam berbagai kegiatan yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, memberikan bantuan kepada kapal dan pesawat yang menghadapi kesulitan,  mengendalikan  banjir,  memberikan  perawatan  medis,  mencegah  epidemi, menyediakan pasokan air, serta melakukan transportasi personel dan pasokan. Selain itu, JSDF juga menggunakan pesawat organik untuk melakukan evakuasi medis darurat bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau terpencil yang memiliki sedikit fasilitas medis.
Menteri Pertahanan memiliki  kewenangan untuk mengirim  JSDF ketika dianggap diperlukan untuk melindungi nyawa atau harta benda dalam situasi bencana alam dan bencana  lainnya.  Dalam  operasi  semacam  ini,  JSDF  melaksanakan  berbagai  tindakan seperti pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, memberikan bantuan kepada
kapal  dan  pesawat  yang  menghadapi  kesulitan,  mengendalikan  banjir,  memberikan perawatan  medis,  mencegah  epidemi,  menyediakan  pasokan  air,  serta  melakukan transportasi  personel  atau  pasokan  yang  diperlukan.  Beberapa  operasi  bencana  yang pernah dilakukan oleh JSDF antara lain:
1. Operasi bantuan bencana untuk Gempa Bumi Besar Jepang Timur
2. Operasi  bantuan  bencana  untuk  wabah  penyakit  mulut  dan  kuku  di  Prefektur Miyazaki
3. Gempa bumi pedalaman Iwate, Miyagi
4. Operasi bantuan bencana untuk gempa bumi Niigata Chuetu
5. Operasi bantuan bencana untuk hujan lebat di Kagoshima
6. Operasi bantuan bencana dengan dukungan pasokan air di kota Kure dan Edajima di prefektur Hiroshima
7. Operasi bantuan bencana untuk gempa bumi Niigata Chuetu
8. Operasi bantuan bencana untuk letusan gunung berapi Miyakejima
9. Operasi  bantuan  bencana  untuk  kecelakaan  laut  dan  tumpahan  minyak  oleh Nakhodka
10. Operasi bantuan bencana untuk serangan gas Sarin di kereta bawah tanah Tokyo
11. Operasi bantuan bencana untuk gempa bumi besar Hanshin Awaji
12. Operasi bantuan bencana untuk letusan gunung berapi Gunung Unzen Fugen

## Operasi Kerja Sama Perdamaian Internasional
Untuk  berkontribusi  pada  upaya  perdamaian  dunia  dan  promosi  kerja  sama internasional,  JSDF  telah  secara  proaktif  melakukan  operasi  kerja  sama  perdamaian global,  bantuan  kemanusiaan  untuk  bencana  berskala  besar,  dan  kegiatan  dukungan rekonstruksi.
Gambar 2. Alur Operasi Perdamaian Internasional JSDF Sumber: (www.mod.go.jp)
Beberapa kegiatan operas perdamaian internasional yang pernah  dilakukan  oleh JSDF antara lain:
1. Perbaikan jalan di Kamboja
2. Operasi Pengendalian Gerakan di Mozambik
3. Pembersihan salju di jalur patroli di Dataran Tinggi Golan
4. Perbaikan dan pemeliharaan jembatan di Timor Lorosa'e
5. Kegiatan Pemantau Militer di Nepal
6. Kegiatan sebagai perwira staf di markas besar
7. Foto kegiatan Tim Bantuan Bencana
8. Perawatan Medis dan Dukungan Pencegahan Epidemi di Honduras
9. Kegiatan  Bantuan  Darurat  Bencana  Internasional  untuk  dukungan  pengiriman bahan bantuan di India
10. Dukungan untuk pencegahan wabah penyakit di Pulau Sumatra, Indonesia
11. Transportasi udara darurat untuk pasien di Pakistan
12. Perawatan medis di Pulau Jawa, Indonesia
13. Dukungan medis di Padang, Indonesia

## Perlindungan Sipil
Semua  organisasi  dan  fungsi  pemerintah  akan  mengimplementasikan  langkah- langkah  perlindungan  sipil  dalam  situasi  serangan  bersenjata  berdasarkan  pedoman dasar  perlindungan  sipil.  Pedoman  tersebut  mencakup  langkah-langkah  yang  akan dilaksanakan  dengan  kekuatan  penuh  oleh  JSDF  untuk  menghentikan  serangan bersenjata,  yang  merupakan  misi  utama  JSDF.  Selain  itu,  Rencana  tersebut menggambarkan  langkah-langkah  perlindungan  sipil  yang  akan  dilaksanakan  dalam jangkauan yang memungkinkan, yang berkaitan  dengan evakuasi, dukungan bantuan, dan tanggapan terhadap bencana serangan bersenjata.
Gambar 3. Mekanisme Perlindungan Sipil
Sumber: (www.mod.go.jp)
Pada  situasi  di  mana  pengiriman  bantuan  diperlukan,  Menteri  Pertahanan  akan mengeluarkan  perintah  pengiriman  perlindungan  sipil  untuk  mengirim  unit-unit  yang relevan untuk melaksanakan langkah-langkah perlindungan sipil.
Pertahanan Negara
Sejak tahun fiskal 1958, Jepang telah secara progresif  meningkatkan kemampuan pertahanannya berdasarkan empat rencana pengembangan kekuatan pertahanan. Pada bulan  Oktober  1976,  Dewan  Pertahanan  Nasional  dan  Kabinet  memutuskan  NDPG (National Defense Program Guidelines) pertama (NDPG untuk Fiskal 1977 dan seterusnya) untuk memperjelas tingkat kapasitas pertahanan yang harus dimiliki Jepang dan untuk memberikan  pedoman  bagi  pengembangan  kemampuan  pertahanan  Jepang. Selanjutnya, Dewan Keamanan dan Kabinet memutuskan NDPG untuk Fiskal 1996 dan Setelahnya pada bulan November 1995 sebagai tanggapan atas perubahan besar dalam situasi internasional, termasuk berakhirnya Perang Dingin, dan meningkatnya ekspektasi terhadap JSDF dan kegiatan internasionalnya; NDPG untuk Fiskal 2005 dan Setelahnya pada  bulan  Desember  2004  sebagai  tanggapan  atas  munculnya  isu-isu  umum  bagi masyarakat  internasional,  seperti  terorisme  internasional  dan  proliferasi  senjata pemusnah massal serta rudal balistik; dan NDPG untuk Fiskal 2011 dan Setelahnya pada bulan Desember 2010.
Sejak  tahun  fiskal  1986,  Jepang  telah  mengembangkan,  memelihara,  dan mengoperasikan kemampuan pertahanannya sesuai dengan Program Pertahanan Jangka Menengah (Medium Term Defense Program - MTDP), sebuah rencana lima tahun yang diformulasikan  berdasarkan NDPG yang menunjukkan  jumlah total  pengeluaran untuk jangka  waktu  tersebut  dan  jumlah  peralatan  utama  yang  akan  dibeli.  Pada  bulan Desember 2013, Dewan Keamanan Nasional dan Kabinet menyetujui Strategi Keamanan Nasional yang pertama, NDPG untuk Fiskal 2014 dan Selanjutnya, dan MTPD untuk Fiskal 2014 hingga Fiskal 2018.
NDPG 2018 yang dirumuskan pada tanggal 18 Desember 2018 menyatakan bahwa Jepang selanjutnya akan membangun kemampuan pertahanan yang benar-benar efektif, yaitu "Pasukan Pertahanan Multi-Domain," yang mana dapat melaksanakan operasi lintas domain, yang secara organik memadukan kemampuan di semua domain termasuk luar angkasa, siber, dan spektrum elektromagnetik. Diharapkan juga mampu melaksanakan kegiatan yang fleksibel dan strategis secara berkelanjutan dalam semua fase mulai dari masa  damai  hingga  kontinjensi  bersenjata,  dan  mampu  meningkatkan  kemampuan Aliansi Jepang-Amerika Serikat, serta mendorong kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan.

## Tantangan yang Dihadapi JSDF Isu Konstitusional
Pasal 9 Konstitusi Jepang telah menjadi subjek kontroversi dan perdebatan sejak awal. Pasal ini secara historis membatasi peran militer Jepang dan melarang negara ini memiliki potensi perang atau menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik internasional.  Pasal  9  menyatakan  bahwa  rakyat  Jepang  memiliki  cita-cita  untuk
menciptakan perdamaian  internasional yang didasarkan  pada keadilan  dan ketertiban. Oleh  karena  itu,  mereka  secara  permanen  menolak  perang  sebagai  hak  kedaulatan negara  dan  menolak  ancaman  atau  penggunaan  kekuatan  sebagai  cara  untuk menyelesaikan  perselisihan  internasional.  Untuk  mencapai  tujuan  yang  disebutkan sebelumnya, Jepang menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertahankan angkatan darat, laut, udara, atau potensi perang lainnya. Hak untuk berperang sebagai negara tidak akan diakui (Mardialina, 2013).
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  ada  perdebatan  yang  sedang  berlangsung mengenai  revisi  atau  penafsiran  ulang  Pasal  9.  Beberapa  pihak  berpendapat  bahwa konstitusi harus direvisi untuk memungkinkan Jepang memiliki militer yang lebih kuat dan memainkan peran yang lebih aktif dalam keamanan regional dan internasional. Mereka berpendapat bahwa menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks, Jepang membutuhkan kemampuan pertahanan yang lebih kuat dan lebih fleksibel. Namun, ada juga pendukung setia yang mengadvokasi pelestarian Pasal 9 dan interpretasinya saat ini. Mereka berpendapat bahwa Pasal 9 merupakan simbol penting dari komitmen Jepang terhadap  perdamaian  dan  netralitas  militer.  Mereka  khawatir  bahwa  merevisi  atau menafsirkan ulang Pasal 9 dapat membuka pintu bagi keterlibatan militer Jepang dalam konflik internasional dan meningkatkan ketegangan regional (Mardialina, 2013).
Dalam hal peran JSDF,  interpretasi Pasal 9 saat ini membatasi  kemampuan JSDF untuk  terlibat  dalam  operasi  militer  ofensif  atau  intervensi  langsung  di  luar  Jepang. Namun,  reinterpretasi  dilakukan  pada  tahun  2014  yang  memungkinkan  JSDF  untuk berkontribusi  pada  pertahanan  diri  kolektif  dengan  sekutu  dan  berpartisipasi  dalam operasi  penjaga  perdamaian  PBB.  Penafsiran  ulang  ini  memungkinkan  JSDF  untuk memberikan dukungan kepada sekutu dan negara sahabat jika Jepang sendiri berada di bawah ancaman (Mardialina, 2013).
Dampaknya adalah bahwa meskipun masih ada batasan signifikan pada peran JSDF, reinterpretasi ini telah memungkinkan JSDF untuk berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, meningkatkan kerja sama militer dengan sekutu seperti Amerika Serikat, dan meningkatkan kesiapan pertahanan Jepang dalam menghadapi ancaman regional (Mardialina, 2013).

## Opini Publik
Sudah menjadi hal yang umum untuk mengabaikan pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri Jepang. Berbeda dengan perdebatan di Amerika antara kaum elitis dan pluralis, di Jepang pandangan kaum elitis lebih mendominasi. "Opini publik sering diklaim memiliki pengaruh yang kecil terhadap kebijakan luar negeri Jepang, dan opini publik sering dilihat sebagai bentuk tunduk pada petinggi." Menurut seorang pengamat kebijakan  pertahanan  Jepang,  opini  publik  Jepang  "cenderung  mengikuti  jalannya peristiwa  daripada  menentukan  hasil-hasil  tertentu"  (Keddell  1993:  4)  Sebaliknya,
penelitian  ini  berpendapat  bahwa  opini  publik  memang  memiliki  pengaruh  penting terhadap  kebijakan  luar  negeri.  Opini  publik  berperan  sebagai  pembatas  yang  krusial terhadap kebijakan. Hal ini tidak berarti bahwa para petinggi dan pemerintah negara tidak mempengaruhi sikap publik tentang kebijakan luar negeri (Midford, 2006: 8).
Pengaruh  petinggi  atas  opini  publik  akan  terjadi  secara  bertahap.  Pemerintah Jepang secara bertahap menunjukkan kepada publik kapasitas negaranya yang berhasil mengendalikan dan mengelola berbagai kegiatan militer yang lebih besar dan lebih kuat tanpa  harus  mengalami  pengembalian  masa  ke  zaman  militerisme  tahun  1930-an,  di mana  kontrol  sipil  dan  demokrasi  runtuh.  Strategi  ini  menyebabkan  perluasan  peran militer Jepang selangkah demi selangkah selama lebih dari lima puluh tahun. Dalam hal ini,  opini publik telah  terbukti sebagai kendala yang lunak dan agak mudah dibentuk, yang memperlambat perubahan kebijakan keamanan.

## Anggaran dan Sumber Daya
Jepang bermaksud untuk meningkatkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB pada tahun 2027, atau 60 persen selama lima tahun. Strategi keamanan nasional Jepang  yang  baru  menjelaskan  bagaimana  Jepang  akan  mengambil  tanggung  jawab utama untuk pertahanannya sendiri dalam waktu lima tahun dan mengambil peran yang jauh lebih aktif dalam keamanan Indo-Pasifik.  Akan tetapi, kemungkinan besar Jepang masih  akan  bergantung  pada  Amerika  Serikat  dalam  banyak  hal  dan  terbatas  dalam kemampuannya untuk berkontribusi pada krisis regional apa pun hingga beberapa tahun kedepan (Kavanagh, 2023).
Amerika  Serikat  perlu  terus  menekan  Jepang  untuk  tetap  berpegang  teguh  dan bahkan  memperluas  investasi  pertahanannya  lebih  lanjut,  misalnya,  dengan  membuat bantuan  militer  Amerika  Serikat  ke  Jepang  bersyarat  pada  peningkatan  yang berkelanjutan  dan  lebih  besar  dalam  pengeluaran  pertahanan  Jepang  di  tahun-tahun mendatang.  Jepang  menghadapi  kesenjangan  investasi  yang  dalam,  dan  peningkatan anggaran  yang  direncanakan  saat  ini  terlalu  kecil  dan  bertahap  untuk  mengatasi konsekuensi terkait dalam waktu dekat. Selama tiga puluh tahun terakhir, Jepang telah mempertahankan  anggaran  pertahanan  tahunan  sekitar  1  persen  dari  PDB-nya.  Ini  di bawah  patokan  2  persen  NATO  dan  bahkan  lebih  jauh  lagi  dari  rekan-rekan  regional seperti Korea Selatan, India, dan Taiwan, yang masing-masing rata-rata sekitar 2,5 persen dari  PDB  per  tahun  selama  periode  yang  sama.  Pengeluaran  yang  rendah  selama beberapa dekade telah meninggalkan pasukan pertahanan Jepang dengan infrastruktur fisik yang menua, persediaan amunisi yang rendah, kemampuan pengisian bahan bakar dan angkutan udara dan laut yang sudah tua dan tidak mencukupi, dan personel yang terlalu sedikit karena masalah perekrutan dan retensi (Kavanagh, 2023).
Menutup  kesenjangan  investasi  ini  akan  sulit  dan  membutuhkan  waktu.  Sebagai contoh, selisih antara Jepang yang mengalokasikan 1 persen dari PDB untuk pertahanan
dan 2 persen  dari tahun 2012-2021 berarti  pengeluaran yang hilang  sekitar  500 miliar dolar  AS.  Untuk  mengisi  kesenjangan  ini  dalam  lima  tahun  ke  depan,  Jepang  perlu menginvestasikan tambahan 2 persen dari PDB di atas kenaikan yang direncanakan hanya untuk mengimbangi kekurangan pengeluaran selama satu dekade. Peningkatan sebesar ini  kemungkinan  tidak  akan  berkelanjutan  secara  politis,  tetapi  perbandingan  ini menyoroti  betapa  mendalam  dan  jangka  panjangnya  dampak  dari  rendahnya pengeluaran  pertahanan  Jepang.  Ketika  mengatasi  kekurangan  karena  kurangnya anggaran,  Jepang  juga  perlu  membangun  atau  memperoleh  seperangkat  sistem, persenjataan,  dan  infrastruktur  yang  dimodernisasi  dan  canggih  dan  mahal  yang diperlukan untuk pertahanan diri terhadap musuh (Kavanagh, 2023).

## SIMPULAN
Japan Self-Defense Force (JSDF) memiliki beberapa tugas utama, termasuk operasi bantuan  bencana,  operasi  pemeliharaan  perdamaian  internasional,  perlindungan  sipil, dan pertahanan nasional. Dalam hal operasi bantuan bencana, JSDF memainkan peran penting  dalam  melindungi  nyawa  dan  harta  benda  selama  bencana  domestik  seperti gempa  bumi,  badai,  banjir,  letusan  gunung  berapi,  dan  insiden  terkait  salju.  Mereka terlibat  dalam  misi  pencarian  dan  penyelamatan,  memberikan  bantuan  medis, mengendalikan banjir, mencegah epidemi, memasok air, serta mengangkut personel dan persediaan.  Keterlibatan  JSDF  diberi  wewenang  oleh  Menteri  Pertahanan  untuk melindungi nyawa dan aset dalam menghadapi bencana alam.
Untuk  operasi  pemeliharaan  perdamaian  internasional,  JSDF  secara  aktif berpartisipasi dalam operasi perdamaian global, bantuan kemanusiaan setelah bencana berskala  besar,  dan  dukungan  rekonstruksi.  Mereka  berkontribusi  dalam  menjaga perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau melalui kerja sama bilateral.
Perlindungan sipil adalah tugas penting lainnya bagi JSDF. Mereka bertanggung jawab  untuk  melindungi  warga  sipil  dalam  situasi  darurat  atau  selama  serangan bersenjata. Hal ini termasuk mengambil tindakan untuk pertahanan sipil, mengevakuasi orang, dan menyediakan tempat berlindung.
Terakhir,  JSDF  dipercayakan  dengan  pertahanan  Jepang.  Mereka mempertahankan  dan  meningkatkan  keamanan  nasional  negara  dengan  memastikan kesiapan angkatan bersenjata, melakukan latihan militer secara teratur, dan meningkatkan kemampuan  di  berbagai  bidang  seperti  pertahanan  udara,  pertahanan  rudal,  dan keamanan siber. Tujuan utamanya adalah untuk melawan potensi ancaman militer dan menjaga pertahanan Jepang di tengah-tengah tantangan keamanan global yang terus berkembang.
Melalui  tugas-tugas  ini,  JSDF  memenuhi  perannya  dalam  menjaga  keamanan Jepang, berkontribusi pada perdamaian internasional, dan melindungi warga sipil pada
saat  keadaan  darurat.  Komitmen  pasukan  ini  terhadap  bantuan  bencana,  operasi pemeliharaan  perdamaian,  perlindungan  sipil,  dan  pertahanan  nasional  menunjukkan dedikasinya  dalam  memenuhi  tanggung  jawabnya  sebagai  pasukan  bela  diri  sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan.
JSDF juga menghadapi  beberapa tantangan yang membutuhkan perhatian  dan manajemen  yang  cermat.  Salah  satu  tantangan  signifikan  bagi  JSDF  adalah  batasan konstitusional  yang  diberlakukan  oleh  Pasal  9  Konstitusi  Jepang.  Pasal  ini  membatasi kemampuan militer Jepang dan melarang penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan  sengketa  internasional.  Interpretasi  dan  potensi  revisi  Pasal  9  masih menjadi isu yang diperdebatkan, dengan perdebatan seputar kemampuan Jepang untuk merespons secara efektif terhadap ancaman keamanan yang terus berkembang sembari menjunjung tinggi komitmennya terhadap perdamaian dan non-agresi.
Tantangan lain adalah kendala keuangan dan sumber daya yang dihadapi oleh JSDF. Meskipun ekonomi Jepang kuat, keterbatasan anggaran pertahanan dan prioritas pengeluaran  publik  yang  bersaing  telah  berdampak  pada  upaya  modernisasi  dan kesiapan  operasional JSDF. Menyeimbangkan kebutuhan pendanaan pertahanan yang memadai  dengan  prioritas  nasional  lainnya  membutuhkan  alokasi  sumber  daya  yang cermat dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien.
JSDF juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Memastikan tenaga  kerja  yang  terampil  dan  memadai  sangat  penting  untuk  menjaga  kesiapan operasional.  Mengatasi  kekurangan  personil,  meningkatkan  strategi  rekrutmen  dan retensi,  serta  memberikan  pelatihan  berkelanjutan  dan  kesempatan  pengembangan profesional merupakan pertimbangan utama bagi JSDF.
Selain itu, JSDF menghadapi kemajuan teknologi di ranah militer. Perkembangan pesat di berbagai bidang seperti perang siber, pertahanan rudal balistik, dan sistem tanpa awak memerlukan adaptasi dan modernisasi berkelanjutan. Memperoleh teknologi militer canggih dan membina kerja sama dengan mitra internasional sangat penting bagi JSDF untuk mengimbangi ancaman keamanan yang terus berkembang.
Terlepas dari tantangan ini, JSDF tetap berkomitmen pada tugas utamanya, yang mencakup  operasi  bantuan  bencana,  upaya  pemeliharaan  perdamaian  internasional, perlindungan sipil, dan pertahanan nasional. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini melalui  perencanaan  strategis,  manajemen  sumber  daya,  dan  adaptasi  yang berkelanjutan, JSDF dapat meningkatkan kemampuannya dan secara efektif memenuhi tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC.  (2015,  October  15  ).  Toothless  tiger:  Japan  Self-Defence  Forces.  Retrieved  from  BBC: https://www.bbc.com/news/world-asia-34485966
Ginanjar,  S.  M.,  Agus,  M.,  &  Leli,  Y.  (2017).  Kaisar  Amerika  Di  Negeri  Sakura  :  Peranan  Douglas Macarthur Dalam Rekonstruksi Jepang Pasca Perang Dunia II. Factum, 217-229.
Japan  Ministry  of  Defense.  (2015,  April  27).  The  Guidelines  for  Japan-U.S.  Defense  Cooperation.
Retrieved from Ministry of Defense: https://web.archive.org/web/20190608153455/https://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishi
n_20150427e.html
Japan Ministry of Defense. (n.d.). National Defense Program Guidelines (NDPG) and Medium Term
Defense Program (MTDP). Retrieved from Ministry of Defense: https://www.mod.go.jp/en/d_policy/basis/guideline/index.html JGSDF. (n.d.). Civil Protection.
Retrieved from
Ministry of Defense: https://www.mod.go.jp/gsdf/english/civil/index.html
JGSDF.  (n.d.).  Disaster  Relief  Operation.  Retrieved  from  Ministry  of  Defense: https://www.mod.go.jp/gsdf/english/dro/index.html
JGSDF.  (n.d.).  International  peace  cooperation  operation.  Retrieved  from  Ministry  of  Defense: https://www.mod.go.jp/gsdf/english/pko/index.html
Kavanagh, J. (2023, February 8). Japan’s New Defense Budget Is Still Not Enough. Retrieved from Carnegie  Endowment:  https://carnegieendowment.org/2023/02/08/japan-s-new-defense- budget-is-still-not-enough-pub-88981
Kowalski, F. (2014). An Inoffensive Rearmament: The Making of the Postwar Japanese Army. Naval Institute Press, 72.
Lendon,  B.  (2016,  December  7).  Resurgent  Japan  military  'can  stand  toe  to  toe  with  anybody'.
Retrieved
from
CNN:
https://web.archive.org/web/20181204084031/https://edition.cnn.com/2016/12/06/asia/jap an-military-pearl-harbor-anniversary/
Maheswara, I., Susanti, S., & Fasisaka, I. (2020). Program Peningkatan Militer Jepang di kawasan Asia Pasifik melalui NDPG (National Defense Program Guideline) pasca masuknya dukungan dari AS. Dikshi, 1-11.
Mardialina,  M.  (2013).  Kontroversi  Amandemen  Konstitusi  Jepang.  Interdependence  Journal  of International Studies, 203-221.
Midford,  P.  (2006).  Japanese  Public  Opinion  and  the  War  on  Terrorism:  Implications  for  Japan's Security Strategy. United States: Palgrave Macmillan US.
Mohammed, A. (2015, April 28). U.S., Japan unveil new defense guidelines for global Japanese role.
Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-usa-japan-defense- idUSKBN0NI08O20150428
Ruriko, K. (2007). The US Occupation and Japan’s New Democracy. Educational Perspectives, 36 -43.