V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
As-sidanah

## DAKWAH PEMBERDAYAAN  BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK DAERAH KONFLIK DI PINGGIRAN HUTAN BALURAN BANYUPUTIH SITUBONDO

## Samsul Arifin dan Akhmad Zaini
Universitas Ibrahimy Situbondo goessyam99@gmail.com
Abstract: Access  to  social  justice  to  obtain  their  rights  for  the  outskirts  of  the  forest  in  Baluran Situbondo is something difficult. One of them, because of years of conflict. The source of conflict in forest management  occurs  because  of  differences  between  the  community  and  Baluran  National  Park.  These differences, for example due to different perceptions, different knowledge, different values, different interests, and differences in recognition of ownership rights. One offer is the concept of collaborative management, a form of management that accommodates some of the interests of all stakeholders fairly and considers the value of each stakeholder as an equal entity in accordance with the applicable values  in order to achieve common goals. The focus of this research is empowering da'wah; namely the propaganda of advocacy, the preaching of economic empowerment, and the propagation of the religious field with environmental insight. Method:  using  a  participatory  rural  appraisal  (PRA)  research  approach.  Results:  First,  the  field  of advocacy propaganda; which aims to make the public regain the power of management system, the power of ownership, and the power of unity system that is lost. Second, the mission of economic empowerment is environmentally  sound;  this  program  is  to  improve  community  welfare  and  increase  community participation in the maintenance of the surrounding environment. Third, the religious field that aims to provide  an  understanding  of  environmental  fiqh  so  that  the  community  has  a  concern  about  the surrounding environment
Keywords: Da'wah, empowerment, environment

## P ENDAHULUAN
Pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan  menjadi  salah  satu  prioritas  pemerintahan Jokowi-JK. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 areal kelola  masyarakat  sekitar  hutan  berjumlah  7,9  juta  Ha,  meningkat  menjadi  12,7  juta  Ha  pada RPJMN 2015-2019.  Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan diatur dalam Permen Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2013. Kemitraan ini guna meningkatkan kemampuan dan  kemandirian  masyarakat  setempat  untuk  mendapatkan  manfaat  sumberdaya  hutan  secara
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
optimal dan adil 1 .
Pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan,  juga  dilakukan  di  Merak.  Merak  merupakan sebuah dusun di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kab. Situbondo. Merak terletak di utara pinggiran hutan Baluran. Pada zaman penjajahan, 1928, Tanah Merak merupakan tanah HGU  yang  dikelola  oleh  AH.  Loedeboer,  orang  Belanda.  Pada  tahun  1974,  yang  memegang HGU  adalah  PT.  Gunung  Kemitir.  PT.  Gunung  Kemitir  ini  bergerak  dalam  bidang perkebunan,  yaitu  pohon  turi  sebagai  pemasok  bahan  pabrik  kertas  Basuki  Rahmat Banyuwangi.  Hanya  saja,  yang  membabat  hutan  dan  mengolah  lahan  adalah  masyarakat.  PT Gunung Kemitir tidak membiayai proses pengolahan hutan.
Dalam  perjanjiannya,  masyarakat  wajib  menanam  tanaman  pokok;  yaitu  pohon  turi. Hasilnya,  80%  untuk  masyarakat  dan  20%  untuk  PT  Gunung  Kemitir.  Masyarakat diperbolehkan  menanam  tumpang  sari  (semacam  lombok)  dan  hasilnya  untuk  kebutuhan masyarakat sendiri. Seluruh biaya tanam tersebut ditanggung masyarakat.
Pada kenyataannya, prosentase tersebut juga diberlakukan pada tanaman tumpang sari. Apalagi  kemudian  pabrik  kertas  bangkrut.  Sehingga  kawasan  Merak  hanya  ditanami  tanaman tumpangsari. Dengan demikian, selama belasan tahun, masyara kat “diperas” oleh PT. Gunung Kemitir, dengan juga mengambil keuntungan dari tanaman tumpang sari. Pada tahun 1980 Ijin HGU  Gunung  Kemitir  sudah  berakhir.  Namun  PT  Gunung  Kemitir  tetap  menarik  hasil tanaman kepada masyarakat.
Sekitar  tahun  1985,  Balai  Taman  Nasional,  secara  sepihak  menjadikan  Merak  sebagai bagian  kawasan  Balai  Taman  Nasional  Baluran.  Dalam  melakukan  aksinya,  Taman  Nasional melibatkan  pihak  keamanan  untuk  mengintimidasi  masyarakat.  Namun  masyarakat  menolak. Sebab  mereka  sudah  belasan  tahun  mengelola  tanah  tersebut.  Lagi  pula,  kawasan  tersebut sebelumnya bukan termasuk daerah Taman Nasional.
Sekitar  tahun  1996,  Pondok  Pesantren  Salafiyah  Syafi’iyah,  melalui  pengurusnya, melakukan advokasi dan pendidikan kerakyatan. Namun pertikaian soal lahan antara masyarakat dan  TN  Baluran  masih  tetap  berlanjut.  Masyarakat  mengadu  ke  beberapa  pihak,  termasuk
1 Adnan,  H,  dkk,  2015b. Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Kemitraan  Masyarakat  (Panduan). Jakarta:Kemitraan
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
3
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
DPRD.
Keinginan masyarakat cukup sederhana, mereka berharap agar tetap diijinkan mengelola tanah  dan  ikut  melestarikan  hutan.  Selama  ini,  mereka  aktif  melestarikan  hutan  Baluran  dan satwanya.  Mereka  menginginkan  pola  kemitraan  dengan  TN  Baluran.  Kata  masyarakat, “Kenapa  kami  yang  puluhan  tahun  menempati  daerah  ini  mau  diusir?  Kenapa  pemerintah hanya mau memelihara binatang? Kalau binatang saja dipelihara, kenapa manusia mau diusir?” Sampai sekarang, status tanah tersebut masih mengambang. Namun secara defacto, pemerintah kabupaten  mulai  “mengakui”  keberadaan  mereka.  Indikasinya,  antara  lain:  terdapat  bangunan SDN, mendapatkan DAK rehabilitasi SDN, dan  mendapat bantuan diesel.
Kalau  kita  telaah  lebih  jauh,  kebijakan  perkebunan  di  Indonesia  tidak  saja  melahirkan dan memperluas kantong-kantong kemiskimam (proverty enclave) dibasis perkebunan namun juga menghilangnya  penguasaan  dan  pemilikan  lahan  oleh  petani  karena  adanya  berbagai  bentuk perampasan  tanah.  Sedangkan  kian  besarnya  angka  terhadap  petani  dalam  upaya  untuk menyelamatkan  aset-aset  perkebunan  pada  era  pemerintahan  saat  ini  menunjukkan  bahwa politik agraria pemerintah tidak banyak berubah dengan rejim berikutnya. Hak ini membuktikan bahwa meluasnya kemiskinan struktural tidak sekedar sebuah fakta dengan adanya pola sejarah penindasan kolonial yang mempengaruhi relasi struktur sosial ketergantungan terhadap sumber pemiskinan,  mempengaruhi  tingkat  pendidikan  petani,  buruh,  dan  masyarakat  sekitar perkebunan.
Namun juga diakibatkan tidak adanya kesungguhan dan komitmen pemerintah saat ini (political  will) dalam  perlindungan  petani  dan  buruh  perkebunan.  Masyarakat  sangat  kesulitan memperoleh  akses  pangan  yang  layak,  pemenuhan  hak  kesehatan,  serta  tidak  adanya  jaminan sosial  hidup  petani.  Penggusuran  nilai-nilai  kearifan  lokal  dengan  menggantikannya  dengan nilai-nilai  yang  mendorong  konsumtifistik-kapitalistik,  dari  tradisi  komunalistik  ke individualistic. 2
Sebagai  konsekuensi  logis  dari  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  tidak  populis
2 Boedhy Wijardjo, Assessment Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pelakasanaan Pemilu 2004, Sebuah Refleksi Untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Indonesia (KRHN) bekerja sama dengan Yayasan TIFA, 2008.
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
4
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643

## As-sidanah
tentang  persoalan  sengketa  tanah  perkebunan  yang  kompleks  maka  munculah  radikalisme petani  diberbagai  kelompok  sektoral  dikantong-kantong  konflik  sengketa  tanah  perkebunan. Salah satu permasalahan yang kini timbul adalah maraknya perebutan tanah-tanah negara oleh masyarakat atau sering disebut reclaiming (Al Araf, 2002: 77).
Gerakan  radikal  inilah  yang  dinamakan  reclaiming (reclaiming  movement) yaitu,  sebuah tindakan  perlawanan  rakyat  tertindas  untuk  memperoleh  hak-haknya  seperti  tanah,  air  dan sumberdaya  alam  serta  alat-alat  produksi  lainnya  secara  adil  demi  terciptanya  kemakmuran rakyat  semesta.  Gerakan  reclaiming  memiliki  prinsip  anti  kekerasan  serta  menjaga  nilai demokrasi  dan  HAM,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  menjadikan  kaum  tani  menjadi tirani  baru.  Oleh  sebab  itu,  gerakan  reclaiming  lebih  mendekati  pada  proses  keyakinan  kaum tani atau komonitas kaun tertindas lainnya untuk mengembalikan atau paling tidak memulihkan ketimpangan  agraria  yang  menyebabkan  kemelaratan  dan  kemiskinan  di  pedesaan  (Perdana, 2011).
Menurut  Tadjuddin  (2000,  39-40)  sumber  konflik  dalam  pengelolaan  hutan  terjadi karena  perbedaan.  Perbedaan  tersebut  bisa  bersifat  mutlak  namun  ada  pula  yang  berbeda persepsi. Perbedaan tersebut misalnya karena berbeda persepsi, berbeda pengetahuan, berbeda tatanilai, berbeda kepentingan, dan perbedaan akuan hak kepemilikan. Untuk mengatasi konflik tersebut  Tadjuddin  menawarkan  konsep  manajemen  kolaboratif.  Manajemen  kolaboratif merupakan  suatu  bentuk  manajemen  yang  mengakomodasikan  beberapa  kepentingan  seluruh stakeholder  secara  adil  dan  memandang  harkat  setiap  stakeholder  sebagai  entititas  yang sederajat sesuai dengan tatanilai yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan bersama. 3
Riset  Freitas  (2014)  manajemen  kolaboratif (co-management) sebagai  model  pendekatan yang  menggabungkan  pendekatan  antara state  based dan community  based yang  saling berkolaborasi. Pendekatan ini sangat baik dengan memanfaatkan potensi masyarakat lokal dan mereka  menerima  manfaat  dengan  ikut  berpartisipasi  dalam  menetapkan  keputasan  dalam mengelola  sumber  daya  alam  yang  mempengaruhi  kesejahteraan  mereka.  Sedangkan  bagi pemerintah  menerima  manfaat  dari  berkurangnya  kewenangan  mereka  dan  menetapkan  hak dan wewenang atas hukum yang setara dan mengalihkan sebagian kewenangan mereka kepada
3 Tadjuddin, Dj. 2000. Manajemen Kolaborasi. Bogor: Pusraka Latin.
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
5
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
masyarakat. 4
Dalam  pola  kemitraan  ini,  kita  jangan  sampai  terjebak  pada  istilah  dan  kurang memberikan partisipasi kepada masyarakat. Putra (2013) yang meneliti pola kemitraan di Desa Wisata Pampang Samarinda menemukan  model kemitraan yang diterapkan di daerah tersebut hanya model kemitraan semu dan gabungan subordinatif. Pola kemitraannya hanya didominasi pola yang bersifat bantuan, kurang memberi ruang untuk pengembangan SDM dan minimnya pengorganisasian  komunitas.Karena  itu  harus  dirumuskan  perbaikan  tentang  penggiatan investasi  swasta,  pewadahan  agen  pembaharu,  akademisi,  perluasan  peran  komunitas, pemberian  bantuan  tabungan  dan  pinjaman,  serta  pengaktifan  KUD  sebagai  pemersatu aktivitas.
Dalam  konteks  Taman  Nasional,  manajemen  kolaboratif  ini  sangat  baik  untuk diterapkan.  Menurut  Anshari,  kolaborasi tersebut  hendaknya  berdasarkan  ikatan-ikatan  antara stakeholder  untuk  memecahkan  masalah  bersama;  harus  dirumuskan  tujuan  yang  jelas  dan mudah  dicapai.  Bila  melibatkan  beberapa  lembaga,  manajemen  kolaboratif  tersebut  harus diformalkan  karena  pada  umumnya  pimpinan  lembaga  membutuhkan  legalitas  suapaya  tidak dianggap melanggar prosedur administrasi. Manajeman kolaboratif tersebut juga diterapkan di Taman Nasional Danau Sentarum. 5
Adnan,  H,  dkk,  memberikan  langkah-langkah  kongkrit  dalam  mendorong  kemitraan kehutanan, antara lain: Tahap pertama, melakukan pengkajian situasi untuk memahami kondisi terkinipengelolaan  dan  penguasaan  lahan  hutan  dengan  memperkenalkanalat  analisis  sejarah penguasaan  lahan  hutan,  pola  pengelolaanlahan  hutan  melalui  sketsa  lahan  dan  bentang alam/hutan, sertaanalisis pemangku kepentingan. Bagian ini ditutup denganmelakukan analisis konflik dan potensi konflik.
Kedua,  melakukan  sosialisasi  dan  prakondisi  membangunkemitraan.  Diawali  dengan membentuk  tim  sosialisasi  danmembekalinya  dengan  materi  tentang  kemitraan  kehutanan, pendekatan  multipihak  dan  partisipasi  dalam  pengelolaan  hutan.  Tahapan  ini  ditutup  dengan
4 Fretas, JMDC, 2014. Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya. Jurnal JKMP. Vol.2 No. 2. September 2014, hlm.147-164
5 Anshari, GZ. 2006. Dapatkah Pengelolaan Kolabortif Menyelematkan Taman Nasional Sentarum? Jakarta: Center for International Forestry Research
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
6
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
mempersiapkan kelembagaan kelompok masyarakat yang akan bermitra.
Ketiga,  mendorong  proses  kesepakatan  kemitraan  kehutanan.  Melakukan  bedah kapasitas  kewirausahaan,  mengembangkan  prinsip  kemitraan,  dan  memfasilitasi  proses kesepakatan. Tahap keempat, merancang mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif. 6
Fokus  pengabdian  dalam  program  ini  adalah  dakwah  pemberdayaan  masyarakat berwawasan lingkungan yaitu kegiatan dakwah pemberdayaan masyarakat. Terdapat tiga bidang garapan yang menjadi fokus pengabdian kami, antara lain:
Pertama, dalam bidang dakwah advokasi. Tujuan advokasi ini secara umum penguatan masyarakat  untuk  memperoleh  kembali  kuasa  kelola (power  of  management  system), kuasa  milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of unility system) yang hilang. Kedua dakwah ekonomi,  dalam  bidang  ini  kami  lebih  menitikberatkan  dakwah  pemberdayaan  ekonomi berwawasan  lingkungan.  Tujuan  program  ini  untuk  menyejahterakan  masyarakat  dan meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  pemeliharaan  lingkungan  sekitarnya  serta meningkatkan  pola  kemitraan  dengan  TN Baluran.  Ketiga,  bidang  keagamaan  yang  bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  tentang  fiqh  lingkungan  sehingga  masyarakat  memiliki kepedulian tentang lingkungan sekitarnya.
Fokus  ini  dipilih  karena  beberapa  pertimbangan  antara  lain: Pertama ,  terdapat  pola kemitraan  antara  masyarakat  dan  TN  Baluran  dalam  mengatasi  konflik. Kedua ,  TN  Baluran mengembangkan  ekowisata. Ketiga ,  terdapat  potensi  lokal  yang  belum  dimanfaatkan,  yaitu kotoran sapi milik penduduk. Ratusan sapi itu, kalau pagi hari dilepas di hutan. Menjelang senja, digiring  dan  dikumpulkan  ke  sebuah  tempat  terbuka  dekat  rumah  penduduk.  Penduduk bergiliran menjaga sapi itu sampai pagi. Kotoran sapinya, sampai sekarang belum dimanfaatkan. Karena  itu,  kami  berencana  membantu  mereka  dengan  membuat  biogas.  Dan  ampas  biogas digunakan  sebagai  pupuk  organik  yang  akan  membantu  masyarakat  dalam  bidang pertanian. Keempat , biogas tidak merusak lingkungan karena CO2 yang dihasilkan langsung dapat diserap  tanaman  sehingga  emisi  yang  dihasilkan  di  atmosfer  sangat  sedikit.  Kalau  hal  ini diterapkan maka tidak akan mengganggu kawasan hutan Baluran. Kelima , program pembuatan biogas ini dapat mengurangi pencemaran udara, tanah, air, dan biologis.
6 Adnan, H, dkk. 2015. Meretas Jalan Kemitraan. Jakarta: Kemitraan
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
7
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643

## M ETODE
Strategi  yang  dapat  digunakan  dalam  melakukan  dakwah  pemberdayaan  ini  adalah dengan  menggunakan pendekatan  pengabdian  masyarakat  berbasis Participatory  Rural Appraisal (Daniel,  2006:  37-47;  Sukardi,  2005:  241-247) . Strategi  ini  diharapkan  data  problematika masyarakat  yang  dijelaskan  di  atas  (hasil  studi  pendahuluan)  dapat  ditelaah  kembali,  didalami bersama-sama  untuk  kemudian  direncanakan  alternatif  problem  solvingnya  bersama masyarakat.  Sehingga  dapat  menumbuhkan  kesadaran  bersama  karena  mereka  terlibat  di dalamnya, dan tim berperan hanya sebagai fasilitator.
Adapun  dalam  implementasinya,  program  ini  akan  dilakukan  melalui  beberapa  cara atau metode-metode sebagai berikut:
Pertama,  pengenalan  situasi  dan  membangun  restu  masyarakat.Kedua,  melakukan pengkajian  keadaan  wilayah  (secara  umum  dan  topikal),  yaitu  melakukan  pengkajian  terhadap peta  wilayah,  keadaan  sosial-ekonomi,  sosial  politik,  sosial  budaya  dan  rekonstruksi  sejarah masyarakat  Merak  secara  umum.  Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan  melakukan  kajian  wilayah secara  mendalam  tentang  problem  sosial  keagamaan  masyarakat  Merak  dengan  cara mengkaitkan problematika dan potensi wilayah di daerah tersebut. Ketiga, menyusun rencana aksi  secara  partisipatif  bersama  warga,yaitu  merancang  kegiatan  sesuai  dengan  problem  yang ditemukan  dari  hasil  kajian  wilayah  bersama-sama  dengan  warga  yang  didasarkan  atas kebutuhan  mereka.  Keempat,  melaksanakan  aksi,  yaitu  melakukan  kegiatan  atau  upaya-upaya untuk  memecahkan  problem  yang  telah  dikaji  bersama-sama  dengan  warga  dan  dilakukan bersama-sama dengan warga pula.
Kelima,  melakukan  evaluasi  dan  refleksi,  yaitu  melakukan  monitoring  dan  evaluasi atas  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  pada  aktivitas  sebelumnya  untuk  melihat  sejauhmana efekitivias  dan  efesiensinya.  Dan  bagaimana  melakukan  perbaikan  ulang  (menyusun  siklus berikutnya selama masih mungkin)

## PEMBAHASAN

## Pengenalan Situasi ke Melaksanakan Aksi
Dusun Merak termasuk wilayah terpincil dan terpinggirkan. Akses ke daerah tersebut cukup sulit dijangkau. Ada dua cara untuk ke wilayah Merak. Pertama melalui jalan laut dengan
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
8
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643

## As-sidanah
kendaraan  perahu,  namun  waktunya  terjadwal.  Sekitar  jam  enam  pagi,  masyarakat  Merak biasanya  belanja  atau  menjual  hasil  tanamannya  ke  pasar  Mimbo  dengan  naik  perahu. Sedangkan pulangnya, sekitar jam setengah dua belas siang. Hanya waktu-waktu itulah yang ada perahu ke Dusun Merak. Jarak tempuh perahu antara Merak-Mimbo sekitar dua jam.
Kedua melalui  jalan  daratan.  Jalan  daratan  ini  ditempuh  melewati  kawasan  hutan Baluran. Jalannya belum teraspal dan masih alami, penuh bebatuan dan tanah liat. Kalau hujan, jangan coba-coba melewati jalan darat ini. Karena jalan darat tidak bisa dilewati, sepeda tidak akan bisa berjalan karena penuh dengan tanah.
Dusun Merak yang terletak di pinggiran Hutan Baluran termasuk daerah binaan kami. Kami  sering  mengadakan  kegiatan  pengabdian  masyarakat.  Misalnya  pada  saat  Kuliah  Kerja Nyata (KKN), ”Lintas Dakwah “ (ke giatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Fakultas Dakwah), dan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Kami sudah saling mengenal dengan masyarakat Dusun Merak. Sehingga pada tahapan ini kami lebih memantapkan.
Pada tahapan ini, kami mengadakan silaturrahim kepada beberapa masyarakat. Kami mengutarakan maksud dan tujuan kami. Alhamdulillah mereka merespon dan menyambut baik maksud dan kehadiran kami.
Kajian Keadaan Wilayah (secara umum dan topikal).
Pada  tahapan  ini  tim  melakukan  pengkajian  terhadap  peta  wilayah,  keadaan  sosial- ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan rekonstruksi sejarah masyarakat Merak secara umum. Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan  melakukan  kajian  wilayah  secara  mendalam  tentang  problem sosial  keagamaan  masyarakat  Merak  dengan  cara  mengkaitkan  problematika  dan  potensi wilayah di daerah tersebut.
Tim  mencoba  memetakan  potensi-potensi  yang  ada  dalam  Dusun  Merak  Desa Sumberwaru  Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten  Situbondo.  Mapping  ini  dilakukan  untuk mengenal  seluruh  posisi  atau  letak  dari  rumah  penduduk,  masjid,  lembaga  pendidikan, persawahan, ladang, kandang sapi dan lain-lain. Mapping dilakukan bersama masyarakat, dalam hal  ini  masyarakat.  Langkah  awal  Tim  memberi  arahan  kepada  masyarakat  untuk  mencoba menggambar  peta  wilayah,  beberapa  pemuda  kemudian  membuat  gambar  wilayah  yang kemudian di bantu oleh teman-temannya dalam menyempurnakan peta wilayah tersebut.
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
9
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  tim  adalah observasi  lingkungan  bersama masyarakat. Langkah  ini  sepenuhnya  tidak  dapat  tim  lakukan  dengan  masyarakat  mengingat keterbatasan  waktu  dan  padatnya  rutinitas  masyarakat  yang  kesehariannya  bekerja  sebagai petani,  mereka  mulai  bekerja  dari  pagi  hari,  hingga  sore  hari.  Tim  kemudian  dibantu  oleh beberapa pemuda untuk melihat kondisi masyarakat, tim mencoba meneluri beberapa kawasan.
Di Dusun Merak, PLN belum masuk. Menurut penduduk, sekitar empat tahun yang lalu, baru ada mesin disel untuk penerangan pada malam hari. Pemakaian mesin desel itu pun masih  amat  terbatas  tidak  seluruh  penduduk  Dusun  Merak  dapat  menikmatinya.  Barangkali karena jarak antarrumah penduduk banyak yang berjauhan.
Penerangan memakai mesin disel itu juga amat terbatas waktunya; yaitu mulai pukul 17.30 sampai pukul 22.00 WIB. Setelah itu keadaan Dusun Merak ini benar-benar sunyi senyap dan  tidak  ada  penerangan  lampu.  Kalau  pun  ada  lampu,  itu  hanya  beberapa  rumah  saja  dari lampu berbahan minyak tanah. Sedang minyak tanah sekarang amat mahal dan langka. Karena harga  minyak  yang  mahal  ini,  mereka  tidak  memakai  kompor.  Selama  ini  masyarakat  kalau memasak  memakai  bahan  kayu  bakar.  Kayu  ini  berasal  dari  pekarangan  rumah  atau  tanah petegalannya.
Masyarakat Dusun Merak mayoritas hidup sebagai petani. Walaupun di Dusun Merak juga  berbatasan  dengan  Laut  Jawa,  namun  masyarakat  lebih  memilih  hidup  sebagai  petani. Mereka  menanam  tanaman  palawija  di  daerah  petagalan.  Dalam  masalah  pertanian  ini, masyarakat  mengeluhkan  harga  pupuk  yang  amat  mahal  dan  sangat  langka.  Karena  itu, masyarakat menginginkan agar di daerahnya terdapat pupuk organik.
Di Dusun Merak terdapat potensi lokal yang belum dimanfaatkan, yaitu kotoran sapi milik  penduduk.di  Dusun  Merak  terdapat sekitar  667  sapi  milik penduduk.  Sapi-sapi  tersebut ada  yang  memang  milik  masyarakat  Merak  namun  banyak  pula  yang  milik  penduduk  luar Dusun Merak yang “dikelola” masyarakat Merak (sistem “paroh”).
Ratusan sapi tersebut kalau paginya dilepas begitu saja di tanah lapang pinggir Hutan Baluran.  Menjelang  senja,  digiring  ke  pinggir  pantai  dikumpulkan  dalam  beberapa “kandang” yang  berjejeran  di  tepi  pantai .  “Kandang”  tersebut  terbuka,  tidak  ada  atap.  Setiap  penduduk yang memiliki sapi secara bergilir menjaga sapi tersebut di malam hari.
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
10
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643

## As-sidanah
Potensi  sapi-sapi  tersebut  --misalnya  kotorannya--  belum  dimanfaatkan  masyarakat Merak. Kalau nanti program biogas ini terlaksana maka akan menjadi milik masyakarat karena sapi-sapi tersebut memang milik masyarakat.Ratusan sapi itu, kalau pagi hari dilepas di hutan. Menjelang senja, digiring dan dikumpulkan ke sebuah tempat terbuka dekat rumah penduduk. Penduduk  bergiliran  menjaga  sapi  itu  sampai  pagi.  Kotoran  sapinya,  sampai  sekarang  belum dimanfaatkan.  Karena  itu,  kami  berencana  membantu  mereka  dengan  membuat  biogas.  Dan ampas biogas digunakan sebagai pupuk organik yang akan membantu masyarakat dalam bidang pertanian.

## Menyusun Rencana Aksi Partisipatif
Pada tahapan ini timmerancang kegiatan sesuai dengan problem yang ditemukan dari hasil  kajian  wilayah  bersama-sama  dengan  warga  yang  didasarkan  atas  kebutuhan  mereka. Mekanisme  ini  diterapkan  untuk  mendorong  pembelajaran  bersama  di  antara  anggota kelompok yang berkepentingan (multi-stakeholder) dalam program ini . Adapun teknik pelaksanaan langkah kedua ini adalah:
Pertemuan kelompok , sebagai mekanisme untuk merenung, membangun kelompok dan perencanaan  bersama.  Melalui  forum  ini,  masing-masing  pihak  didorong  untuk  mengenali problem yang mereka hadapi dan difasilitasi untuk merumuskan sebuah formula solusi secara bersama-sama.  Forum  kelompok  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan  masyarakat  untuk mendiskusikan  persoalan-persoalan  penting  kemudian  mencari  solusi  untuk  memecahkan masalah. Benchmarking ;  juga  bagian  dari  mekanisme  perenungan,  membangun  kelompok  dan perencanaan bersama terhadap beberapa tantangan dan kendala yang ingin dipecahkan secara kolektif. Tentu saja dalam langkah sistem pembelajaran bersama, anggota tim peneliti memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam forum kegiatan.
Nah dari hasil FGD dengan masyarakat ini kami akhirnya memfokuskan pengabdian dalam  program  dakwah  pemberdayaan  ini  dalam  dua  bidang.  Pertama,  dalam  bidang  dakwah advokasi. Tujuan program ini secara umum penguatan masyarakat untuk memperoleh kembali kuasa kelola (power of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power  of  unility  system) yang  hilang.    Kedua,  dakwah  ekonomi;  dalam  bidang  ini  kami  lebih menitikberatkan dakwah pemberdayaan ekonomi berwawasan lingkungan. Tujuan program ini
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
11
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643

## As-sidanah
untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemeliharaan lingkungan sekitarnya serta meningkatkan pola kemitraan dengan TN Baluran.  Ketiga, bidang keagamaan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  fiqh  lingkungan  sehingga masyarakat  memiliki  kepedulian  tentang  lingkungan  sekitarnya.  Bentuk  programnya  berupa halaqah fiqh lingkungan (biah).

## Melaksanakan Aksi
Dalam  proses  aksi  ini  kami  melibatkan  masyarakat  untuk  melaksanakan  program pemberdayaan ini, adapun aksi pengabdian kami antara lain:
Pertama, pada bidang dakwah advokasi yang bertujuan  mempereoleh kembali kuasa kelola (power of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of unility system) yang hilang. Adapun program kerja yang kami lakukan, antara lain:
1. Pertemuan  dengan  masyarakat  dan  stakeholder.  Kami  mengadakan  urun  rembuk dengan  masyarakat.  Tujuannya  untuk  mendorong  terjadinya  perubahan  terhadap kondisi  masyarakat  Merak.  Masyarakat  mengharap,  penguatan  untuk  memperoleh kembali  kuasa  kelola (power  of  management  system), kuasa  milik (power  of  ownership  system), dan  kuasa  manfaat (power  of  unility  system) berdasarkan  nilai-nilai  keagamaan  yang dianutnya.
2. Identifikasi  kasus  dan  strategi  advokasi.  Bentuknya,  urun  rembuk  atau  FGD.  Tujuan pada  tahapan  ini  yaitu  untuk  mengidentifikasi  kasus  dan  menyusun  strategi  advokasi selama  lima  bulan  mendatang.Temuan  identifikasi,  terdapat  sebagian  masyarakat  yang mulai  hampir  jenuh  terhadap  permasalahan  tanah,  karena  advokasi  yang  dilakukan bertahun-tahun belum sesuai dengan harapan mereka.
3. Pengorganisasian masyarakat dan penggalangan sekutu. Tujuan pengorganisasian i yaitu untuk memperkuat basis dan networking. Sedangkan tujuan penggalangan sekutu untuk melakukakan  penyamaan  persepsi  tentang  pentingnya  pemberdayaan  masyarakat  dan memperkuat jaringan agar mendapat dukungan dari beberapa pihak
4. Tekanan dan lobi.
5. Penyelesaian konflik dengan MoU.
Kedua, dakwah ekonomi yang memfokuskan pada dakwah bilhal berbasis lingkungan,
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
12
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643

## As-sidanah
yaitu:  pelatihan  biogas  dan  pupuk  organik.  Pelatihan  ini  diadakan  karena  di  Dusun  Merak terdapat energi alternatif yang membantu dalam kehidupan masyarakat. Setelah kami diskusikan dengan masyarakat Dusun Merak energi alternatif yang memungkin di daerah tersebut adalah biogas yang berasal dari kotoran sapi. Ampas dari biogas tersebut nantinya akan dibuat pupuk. Sehingga program ini nantinya akan berguna bagi masyarakat.Biogas tidak merusak lingkungan karena CO2 yang dihasilkan langsung dapat diserap tanaman sehingga emisi yang dihasilkan di atmosfer sangat sedikit. Kalau hal ini diterapkan maka tidak akan mengganggu kawasan hutan Baluran.  Dengan  demikian,  program  pembuatan  biogas  ini  dapat  mengurangi  pencemaran udara, tanah, air, dan biologis.
Pelatihan  ini  diadakan  karena  untuk  sektor  peternakan,  di  dalam  kawasan  Merak terdapat  lebih  dari  667  ekor  ternak  sapi.  Hampir  sebagian  masyarakat  tidak  memiliki  ternak sendiri  melainkan  menernakan  ternak orang  lain  baik  yang  berada  di  dalam  kawasan maupun masyarakat  yang  ada  di  luar  kawasan.  Blok  dengan  jumlah  ternak  gadohan  terbanyak  adalah Blok  Widuri.  Penggembalaan  liar  di  dalam  kawasan  Taman  Nasional  Baluran  telah  memicu masyarakat di sekitarnya untuk memanfaatkan rumput sebagai pakan ternaknya. Walaupun telah menggembalakan ternaknya tiap hari ke hutan tetapi tetap saja mereka juga mengambil rumput untuk mencukupi pakannya selama di kandang, terutama untuk persediaan di musim kemarau.
Program yang lain yaitu FGD dan aksi pemiliharaan terumbu karang dan bakau. Tipe hutan  ini  terdapat  di  daerah  pantai  Utara  dan  Timur  kawasan  Baluran  seperti  di  Bilik, Lempuyang,  Mesigit,  Tanjung  Sedano  dan  Kelor.  Pada  daerah  bakau  yang  masih  baik  (Kelor dan Bilik) flora yang umum dijumpai adalah Api-api ( Avicenia spp. ), Bogem ( Sonneratia spp. ) dan Bakau ( Rhizophora spp. ). Pada beberapa tempat dijumpai tegakan murni Tinggi ( Ceriops tagal ) dan Bakau ( Rhizophora apiculata ).
Beberapa daerah lain seperti di Utara Pandean, Mesigit, sebelah Barat Bilik terdapat hutan bakau yang telah rusak. Daerah ini menjadi lumpur yang dalam pada musim hujan, tetapi akan berubah menjadi keras dan kering dengan lapisan garam di permukaan pada musim kering. Sedikit sekali pohon yang tumbuh disini dan tidak dijumpai tumbuhan bawah. Beberapa species yang  tumbuh  antara  lain  adalah  Api-api  ( Avicenia  sp. )  dan  Truntun  ( Lumnitzera  racemosa ).
Menurut  hasil  inventarisasi  Penilaian  potensi  hutan  bakau  di  Taman  Nasional  Baluran  tahun
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
13
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
1994 / 1995 di daerah sekitar Bama terdapat salah satu pohon bakau yang diduga terbesar di duniadengan keliling pohon 450 cm.
Mangrove (bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropika yang didominasi oleh beberapa  spesies  pohon  bakau  yang  mampu  tumbuh  dan  berkembang  pada  kawasan  pasang surut  pantai  berlumpur.  Komunitas  ini  pada  umumnya  tumbuh  pada  kawasan  intertidal  dan supertidal yang mendapat aliran air yang mencukupi, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak dijumpai di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta dan kawasan-kawasan pantai yang terlindung
Pohon-pohon mangrove adalah halofit, artinya bahwa mangrove ini tahan akan tanah yang  mengandung  garam  dan  genangan  air  laut.  Ada  juga  mangrove  tumbuh  di  tempat  yang lebih  tinggi,  sehingga  akan  mengalami  masa  tanpa  di  genangan  air  laut  yang  agak  panjang. Namun  beberapa  pohon  mangrove  dapat  dijumpai  di  tepi  sungai  sekitar  100  km  dari  laut, walaupun dipermukaan air dimana pohon itu tumbuh adalah air tawar, tetapi pada dasar sungai terdapat seiris air.
Di  samping  bakau,  kami  juga  memelihara  terumbu  karang.  Terumbu  karang  yang mempunyai  bentuk  bercabang,  pipih  seperti  kipas,  ataupun  menyerupai  kelopak  bunga sesungguhnya  merupakan  tempat  hidup  koloni  hewan  dan  tumbuhan  karang.  Tipe  terumbu karang yang ada di sepanjang pantai Taman Nasional Baluran adalah karang tepi, memiliki lebar yang beragam dan berada pada kisaran kedalaman 0,5 meter sampai 40 meter. Zonasi terumbu karang di perairan Taman Nasional Baluran diawali dari: Dataran terumbu karang, berada pada kedalaman 0,5 meter sampai 3 meter dan didominasi oleh karang yang ukurannya kecil.
Puncak  terumbu  karang,  didominasi  oleh  jenis  karang  keras  ( hard  coral ).  Lereng terumbu,  di  zona  ini  sangat berpotensi  karena  hampir  semua  jenis  karang  dan  ikan hias  yang ada di perairan Taman Nasional Baluran dapat dijumpai di bagian ini. Daerah tubir merupakan daerah  yang  sangat  menarik  untuk  kegiatan  wisata  alam  bahari  karena  dipenuhi  oleh  jenis karang  lunak (soft  coral) dan  jenis  ikan  yang  bergerak  secara  berkelompok,  sehingga  menjadi atraksi  alam  bawah  air  yang  mempesona.  Terumbu  karang  mempunyai  fungsi  fisik  sebagai pelindung  pantai  dari  pengikisan  air  laut  (abrasi),  fungsi  ekologi  bagi  kelangsungan  hidup berbagai  jenis  ikan  dan  biota  laut  lainnya,  serta  fungsi  ekonomi  khususnya  bagi  penduduk
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
14
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
pantai (nelayan) dan dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai objek wisata alam bahari. Terumbu  karang  merupakan  komunitas  yang  unik  di  antara  komunitas  laut  lainnya dan  mereka  terbentuk  seluruhnya  dari  aktivitas  biologi.  Pada  dasarnya  karang  merupakan endapan massive kalsium karbonat (kapur) yang diproduksi oleh binatang karang dengan sedikit tambahan  dari  alga  berkapur  dan  organism-organisme  lain  penghasil  kalsium  karbonat. Klasifikasi  ilmiah  menunjukkan  bahwa  karang  ini  termasuk  kelompok  binatang  dan  bukan sebagai  kelompok  tumbuhan.  Binatang  karang  ini  masuk  ke  dalam  phylum  Cnidaria,  kelas Anthozoa, ordo Scleractinia.
Pengelolaan  terumbu  karang  berbasis-masyarakat  adalah  pengelolaan  secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak- pihak terkait yang ada dalam masyarakat yang bekerja sama dalam mengelola kawasan terumbu karang  yang  sudah  ditetapkan/disepakati  bersama.  Tujuan  dari  pengelolaan  terumbu  karang berbasis-masyarakat  adalah  untuk  menjaga  dan  melindungi  kawasan  ekosistem  atau  habitat terumbu  karang  supaya  keanekaragaman  hayati  dari  kawasan  ekosistem  atau  habitat  tersebut dapat dijaga dan dipelihara kelestariannya dari kegiatan-kegiatan pengambilan atau perusakan.
Tahapan  aksi  pemberdayaan  masyarakat  yang  ketiga,  yaitu  aksi  dalam  bidang keagamaan. Kami memilih bidang ini karena untuk mempererat hubungan dengan masyarakat setempat.  Karena  masyarakat  Merak  sangat  agamis,  sehingga  program  yang  dilaksanakan berbasis keagamaan akan mudah diterima oleh masyarakat Merak. Kami mengadakan halaaqah fiqh lingkungan. Kami memaparkan materi tentang usaha mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perspektif Islam.
Dalam  Bahasa  Arab,  lingkungan  disebut  dengan  istilah  “ al- bî’ah”, merujuk  kepada lingkungan fisik manusia di permukiman. Istilah lingkungan alam mencakup permukaan lahan, permukaan  air,  flora  dan  fauna  yang  tinggal  di  dalamnya,  lapisan  tanah  yang  menutupi permukaannya dan atmosfir yang terdapat di atasnya. Kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh  kebersihan udara dan air.
Upaya  mewujudkan  kebersihan  sesuai  standar  kesehatan  dan  kesucian  menurut kriteria  syariat  perlu  didukung  oleh  keseimbangan  ekologis  dan  jaminan  ketersediaan  sumber daya alam. Salah satunya dilakukan melalui jalan konservasi sumber daya alam untuk menjaga
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
kelestarian dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

## Refleksi dan evaluasi
Setelah  selesai  melaksanakan  aksi,  kami  mengadakan  evaluasi  dan  refleksi  bersama masyarakat Merak. Hasil pertemuan tersebut, antara lain:
Pertama, dalam bidang dakwah advokasi. yang bertujuan mempereoleh kembali kuasa kelola (power of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of  unility  system) yang  hilang.  Pada  tahapan  pengabdian  ini  kami  merumuskan  tentang  pola kemitraan.
Kedua, dalam bidang dakwah ekonomi. Dalam bidang ini kami lebih menitikberatkan dakwah  pemberdayaan  ekonomi  berwawasan  lingkungan.  Tujuan  program  ini  untuk menyejahterakan  masyarakat  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  pemeliharaan lingkungan  sekitarnya.  Di  samping  itu,  untuk  mengembangkan  pola  kemitraan  dengan  TN Baluran  sehingga  mengurangi  konflik.  Program  ini  antara  lain,  pelatihan  pupuk  organik  dan biogas.
Dari program ini ini terdapat beberapa kesepakatan antara lain: pertama, daya biogas terbatas, hanya 1000 watt. Keterbatasan ini karena dananya juga terbatas. Karena itu masyarakat sepakat, kalau program biogas yang kami rintis nantinya berhasil, masyarakat sendiri yang akan menindaklanjuti  dan  mengembangkan  program  biogas  tersebut.  Untuk  pertama  kali  memang hanya  lima  rumah  namun  untuk  seterusnya,  satu  RT,  kemudian  satu  RW,  dan  berlanjutkan sehingga satu kampung. Sebab dari potensi kotoran sapi masih sangat memungkinkan. Karena sekarang, jumlah keseluruhan ternak sapi di Dusun Merak sekitar 667 pasang.
Kedua,  ampas  dari  biogas  tersebut  akan  dikembangkan  menjadi  pupuk  organik. Pupuk  organik  tersebut  untuk  tanaman  penduduk  Merak  dan  sisanya  akan  ditampung  di koperasi  untuk  dijual.  Kalau  biogas  tersebut  nantinya  dikembangkan  oleh  masyarakat  Merak, tentu pupuk organik semakin banyak dan daya tampung di koperasi juga semakin besar.
Ketiga,  untuk  ke  depan  juga  akan  dikembangkan  energi  alternatif  lain  yaitu  listrik tenaga surya. Karena potensi Dusun Merak sangat memungkinkan untuk dikembangkan energi tenaga surya tersebut.
Program  dalam  bidang  dakwah  advokasi  yang  terkait  dengan  dakwah  bilhal  yaitu
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
16
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
pemeliharaan  hutan  bakau  dan  terumbu  karang.  Program  ini  untuk  meningkatkan  kepedulian masyarakat  kepada  lingkungan  sekitarnya.  Sehingga  masyarakat  merasa  memiliki  lingkungan yang asri.
Program  ke  depan,  kami  sepakat  untuk  tetap  berlanjut.  Masyarakat  mau mengembangkan dan menjalin kerjasama dengan TN Baluran yang mengembangkan ekowisata. Masyarakat  menginginkan  untuk  berpartisipasi  dalam  hal  ”home  stay”.  Sehingga  para  wiswan langsung dapat berinteraksi dengan masyarakat dan bertempat tinggal atau menginap di tengah- tengah masyarakat.
Dalam halaqah fiqh biah, masyarakat memandang penting untuk menambah keilmuan dan wawasan keberagamaan yang terkait dengan lingkungan.

## Dampak Perubahan dan Hasil Pengabdian
Adapun  dampak  perubahan  dari  hasil  pengabdian  tersebut,  antara  lain: Pertama , masyarakat  yang  sebelumnya  menggunakan  penerangan  diesel  dan  lampu teplok (dari  bahan minyak tanah) sekarang menggunakan biogas dari kotoran sapi. Sedangkan harga bahan bakar diesel  yaitu  solar  dan  minyak  tanah  harganya  cukup  mahal.  Lagi  pula,  untuk  daerah  Merak kedua bahan bakar tersebut tidak ada, harus membeli di luar daerah. Dengan demikian program tersebut  amat  membantu  masyarakat  untuk  lebih  menghemat  biaya  yang  dikeluarkan  dalam belanja rumah tangga.
Kedua ,  masyarakat  sekarang  kalau  memasak  menggunakan  biogas,  sebelumnya, sebagian mereka menggunakan kompor minyak tanah atau mencari kayu sebagai bahan bakar di hutan.  Dengan  adanya  program  biogas  tersebut  kehidupan  masyarakat  semakin  hemat  dan praktis.
Ketiga , ampas hasil dari biogas untuk pupuk organik. Sebelumnya, masyarakat membeli pupuk  untuk  tanaman  mereka.  Pupuk  tersebut  sangat  mahal.  Dengan  demikian  masyarakat sangat  terbantu  dari  sisi  ekonomi.  Untuk  kedepan,  pupuk  organik  tersebut  juga  akan  dijual. Sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat.
Keempat, program  biogas  ini  juga  ramah  lingkungan.  Karena  biogas  tidak  merusak lingkungan  karena  CO2  yang  dihasilkan  langsung  dapat  diserap  tanaman  sehingga  emisi  yang dihasilkan  di  atmosfer  sangat  sedikit.  Dengan  demkian  program  pengabdian  iniikut  menjaga
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
17
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
kawasan  hutan  Baluran.  Program  pembuatan  biogas  ini  juga  dapat  mengurangi  pencemaran udara, tanah, air, dan biologis.

## KESIMPULAN
Fokus  pengabdian  dalam  program  ini  adalah  dakwah  pemberdayaan  masyarakat berwawasan lingkungan yaitu kegiatan dakwah pemberdayaan masyarakat. Terdapat tiga bidang garapan yang menjadi fokus pengabdian kami, antara lain:
Pertama, dalam bidang dakwah advokasi yang bertujuan mempereoleh kembali kuasa kelola (power of management system), kuasa milik (power of ownership system), dan kuasa manfaat (power of unility system) yang hilang. Pada bidang ini, kami merumuskan tentang pola kemitraan.
Kedua,  dakwah  ekonomi.  Dalam  bidang  ini  kami  lebih  menitikberatkan  dakwah pemberdayaan  ekonomi  berwawasan  lingkungan.  Tujuan  program  ini  untuk  menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemeliharaan lingkungan sekitarnya. Di  samping  itu,  untuk  mengembangkan  pola  kemitraan  dengan  TN  Baluran  sehingga mengurangi  konflik.  Program  ini  antara  lain,  pelatihan  pupuk  organik  dan  biogas.      Program bidang ini juga berupa dakwah bilhal yaitu FGD dan aksi tentang pemeliharaan terumbu karang dan  bakau.
Ketiga,  bidang  keagamaan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  tentang fiqh  lingkungan  sehingga  masyarakat  memiliki  kepedulian  tentang  lingkungan  sekitarnya. Kegiatan ini berupa fiqh lingkungan (biah).

## REFERENSI
A.  Halim.2005.  Paradigma  Dakwah  Pengembangan  Masyarakat,  dalam Dakwah  Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta, LKiS, 2005.
Adnan, H, dkk. 2015. Meretas Jalan Kemitraan. Jakarta: Kemitraan
Adnan, H, dkk, 2015b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Masyarakat (Panduan). Jakarta: Kemitraan
Al-Thabari, Tafsir al-Thabari , Maktabah al-Syamilah, juz I
Anshari,  GZ.  2006. Dapatkah  Pengelolaan  Kolabortif  Menyelematkan  Taman  Nasional  Sentarum?
Jakarta: Center for International Forestry Research
Fretas,  JMDC,  2014.  Kemitraan  Pemerintah  dan  Masyarakat  Lokal  dalam  Pengelolaan  Hutan
V o l .   1   N o .   1 ,   A p r i l   2 0 1 9
Samsul Arifin dan Akhmad Zaini | Jurnal Pengabdian Masyarakat
ISSN  : 2656-5161 e-ISSN : 2686-0643
Mangrove di Pantai Utara Kota Surabaya. Jurnal JKMP. Vol.2 No. 2. September 2014, hlm.147-164
Ibrāhīm Ahmad Mahmūd Al - Harīrīy,1998. Al-Madhkal Ila Al- Qawā’id Al -Fiqhiyyah (Dār ’Imar,
Yaman
Imam  Ghazali  Said  (ed),  2005. Ahkamul  Fuqaha,  Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  islam, Surabaya, Diantama-LTN NU.
Khamami  Zada, Dakwah  Transformatif:  Mengantar  Dai  sebagai  Pendamping  Masyarakat, www.nu.or.id
M. Quraish Shihab, 2012. Tafsir al-Misbah , Lentera Hati, Jakarta
Mansour Fakih, 2006. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta, Pustaka Pelajar Mas’udi, 1994. Teologi Tanah. Jakarta : CV  Guna Aksara.
Misrawi,  2007. Al-Qur'an  Kitab  Toleransi  [Iknlusivisme,  Pluralisme,  dan  Multikulturalisme] Jakarta Selatan : Fitra
Nursyam,  2005,  Pengembangan  Komunitas  Pesantren  dalam  Moh  Ali  Aziz  (ed), Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta, LKiS.
Putra, AS. 2013. Pola Kemitraan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. Jurnal Nasional Pariwisata. Vol.5.No.3, Desember 2013, hlm. 189-200
Rr.  Suhartini,  2005.  Pemberdayaan  Perempuan,  dalam Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta, LKiS.
Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah
Sukidi, Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren, www.islamlib.com
Tadjuddin, Dj. 2000. Manajemen Kolaborasi. Bogor: Pusraka Latin.
Wahbah al- Zuhailīy, Al-Fiqh Al- Islāmīy .