## PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DILAPANGAN, MENURUT
UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
Oleh :
Bambang Eko Moeljono Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.

## Abstrak
Seiring  pesatnya  perkembangan  Pers  dan  telekomunikasi  berdampak  semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (features) fasilitas telekomunikasi  yang ada. Sesuai hokum ekonomi  semakin  banyak  permintaan  kebutuhan  akan  informasiakan  semakin  banyak penawaran penyedia jasa informasi. Peralihan dari masa sensor pers (jaman orde baru) kepada pers  bebas  (era  Reformasi),  sering  menyebabkan  benturan  kepentingan  antara  wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat.  Ternyata  masih  belum  ada  jaminan  perlindungan  kepada  wartawan  saat menjalankan  tugas  jurnalistiknya  meskipun  sudah  diatur  secara  eksplesit  dalam  pasal  8  UU pokok pers No. 40 Tahun 1999. Namun kenyataan yang sering terjadi meskipun UU No. 40 Tahun  1999  menjamin  hak  tolak  pers  untuk  mengungkapkan  sumber  informasi  kepada khalayak  ternyata  tidak  berjalan mulus.  Secara  legal formal  memang  wartawan  memperoleh jaminan pelindungan hokum dalam melaksanakan tugasnya.
Kata kunci : Perlindungan hukum, wartawan, tindak kekerasan.

## A. Pendahuluan
Seiring  pesatnya  perkembangan
Pers  dan  telekomunikasi  berdampak semakin  beragamnya  pula  aneka  jasa- jasa (features) fasilitas telekomunikasi yang  ada.  Sesuai  hokum  ekonomi semakin banyak permintaan kebutuhan akan informasi akan semakin  banyak  penawaran  penyedia jasa  informasi.  Peralihan  dari  masa sensor  pers  (jaman  orde  baru)  kepada pers  bebas  (era  Reformasi),  sering menyebabkan  benturan  kepentingan antara  wartawan  dengan  sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat.  Ternyata  masih  belum ada  jaminan  perlindungan  kepada wartawan  saat  menjalankan  tugas jurnalistiknya  meskipun  sudah  diatur secara  eksplesit  dalam  pasal  8  UU pokok pers No. 40 Tahun
1999.Namunkenyataan  yang  sering terjadi  meskipun  UU  No.  40  Tahun 1999  menjamin  hak  tolak  pers  untuk
mengungkapkan  sumber  informasi kepada    khalayak  ternyata  tidak berjalan  mulus.  Secara  legal  formal memang wartawan memperoleh jaminan  pelindungan  hokum  dalam melaksanakan tugasnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  1) Mengetahui  pengaturan  hokum  bagi wartawan yang melaksanakan kegiatan  jurnalistik  di  Indonesia;  2) Mengetahui  perlindungan  hokum  bagi wartawan  terhadap  kekerasan  pada saat  menjalankan  tugas  jurnalistik  di lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan:
1)  Karya  jurnalistik  dapat  dianggap bersifat melawan hukum, dalam hal ini jika  karya  yang  dihasilkan  jurnalis  itu isinya  mengandung  unsure  tindak pidana  dan  dipublikasikan.  Tindak pidana mempublikasikan berita dengan  tulisan  yang  isinya  bersifat melawan  hukum,  tersebar  di  KUHP maupun  perundang-undangan  lainnya. Kelompok  tindak  pidana  ini  dikenal
dengan  istilah  tindak  pidana  pers. Tindak pidana persadalah sekelompok tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi kepublik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).  2)  Jurnalis  warga  dapat dipayungi UU Pers selama melakukan kegiatan  jurnalistik  dan  karya  yang dihasilkan  berdasarkan  prinsip  etik jurnalis medan kode etik jurnalistik.
Berdasarkan uraian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui  bagaimana  pengaturan hukum bagi wartawan yang melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  di Indonesia, dan bagaimana perlindungan  hukum  bagi  wartawan terhadap kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif (hukuml  normatif).  Metode  penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  menguji  penelitian, yakni norma hukum yang terkait kode etik  dan  aturan  para  wartawan  dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Dalam  penulisan  penelitian  ini penulis  menggunakan  bahan-bahan hukum yang meliputi :
1. Bahan hukum primer Bahan  hukum  primer  adalah
merupakan  bahan  hukum  yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum  terdiri  dari  perundang- undangan,  catatan  resmi,  atau risalah
dalam pembuatan
perundang-undang  dan  putusan hakim.  Adapun  bahan  hukum primer  tersebut  meliputi  :  kitab undang-undang  hukum  pidana
(KUHP), UU NO. 40 Tahun 1999 kebebasan pers.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder
adalah  bahan  yang  diperoleh  dari buku  teks,  jurnal-jurnal,  pendapat para  sarjana  dan  kasus-kasus hukum. adapun bahan hukum yang diperoleh  dalam  penelitian  adalah studi  kepustakaan,  aturan  perundang- undangan,  yang  penulis  uraikan  dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga  disajikn  dalam  penulisan yang lebih sistematpis guna menjawab perumusan masalah yng dirumuskan.

## C. HasilPenelitian danPembahasan

## PENGATURAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANGMELAKSANAKAN KEGIATAN JURNALISTIK DI LAPANGAN
1. Pengaturan  terhadap  wartawan agar tidak terjadi tindak pidana. Karya jurnalistik adalah karya yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas  yang  berkaitan  dengan mencari, mengolah, menulis, mengedit  informasi  yang  bernilai berita,  untuk  kemudian  karya  itu disebarluaskan.  Karya  jurnalistik dapat  dianggap  bersifat  melawan hukum,  dalam  hal  ini  jika  karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandung  unsur  tindak  pidana dan dipublikasikan.
Pengaturan  pers  dirumuskan dalam Undang-Undang Pers yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) bahwa :
“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan  kegiatan  jurnalistik meliputi  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi
baik  dalam  bentuk  tulisan  suara gambar,  suara  dan  gambar  serta data  dan  grafikmaupun  dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia”. 36
Dalam
Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1966  Tentang
Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pers dan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  1982Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers, menunjukkan Undang-Undang yang  menetapkan  kemerdekaan pers justru mengikat kemerdekaan itu,  amandemen  yang  diusulkan secara eksplisit memberikan jaminan  bahwa  Undang-Undang haruslah menjamin dan melindungi kebebasan pers. Tetapi  Undang-Undang  itupun mengandung kelemahan,
misalnya  saja  ketentuan  etik masuk ke dalam Undang-Undang,
seharusnya  ketentuan  etik  pers lebih  tepat  masuk  dalam  kode etik. 37 Kebebasan demokrasi memerlukan kebebasan berekspresikan  karena  itu  juga memerlukan kebebasan Pers, demokrasi  adalah  suatu  sistem politik yang bersendikan kedaulatan rakyat, rakyat memilih, rakyat juga berpartisipasi dalam proses politik. 38 Untuk  menjalankan  hak dan
kewajibannya, rakyat memerlukan perangkat
diantaranya  adalah  media  massa,
bagi masyarakat pers dan masyarakat luas, apa yang menjadi  fungsi  pers  diketahui cukup  luas,  matatelinga,  sebagai
36 Sentosa sembering, 2005: hlm 183.
37 Ibid,. 2001,.Hlm 76.
38 Ibid,. 2001,.Hlm 77.
pemberi  tanda-tanda  dini  dan sebagai pembentuk pendapat umum serta pengaruh agenda.
Pasal  6  Undang-Undang  Pers Nomor  40.  Tahun  1999  Tentang pers  mengamanatkan  5  (lima) peranan yakni
1.  Memenuhi  hak  masyarakat  untuk mengetahui,
2.  Menegakkan  nilai-nilai  dasar demokrasi,
mendorong terwujudnya  supremasi  hukum dan  hak-hak  asasi  manusia,  serta menghormati
kebhinekaan
(pluralisme),
3.  Mengembangkan  pendapat  umum berdasarkan informasi  yang  tepat, akurat, dan benar,
4.  Melakukan  pengawasan,  kritik, koreksi,  dan  saran  terhadap  hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,
5.  Memperjuangkan  keadilan  dan kebenaran.

## Tindak Pidana Pers
Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan  berita/informasi  ke publik  dengan  menggunakan  barang cetakan  (tulisan).Selain  istilah  tindak pidana  pers,  juga  sering  disebut  delik pers.
Delik  pers  berdasar  pada  kata delik  dan  pers.  Pers  yang  awalnya hanya  mengacu  pada  komunikasi melalui  barang  cetakan,  saat  ini pengertiannya lebih luas, juga mengacu  pada  kegiatan  komunikasi yang dilakukan melalui media elektronik,  seperti  televisi  dan  radio, maupun  media  lain  melalui  internet seperti  media  sosial.  Jadi,  delik  pers artinya  semua  tindak  pidana  atau
pelanggaran  yang  dilakukan  melalui media massa.

## Unsur Tindak Pidana Pers
Unsur tindak pidana secara umum yaitu  adanya  perbuatan  mencocoki rumusan  delik,  adanya  sifat  melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar, seperti  yang  akan  Penulis  uraikan sebagai berikut :
a. Ada Perbuatan (Mencocoki
Rumusan Delik)
Suatu  perbuatan  yang  tidak
termasuk  dalam  rumusan  delik tidak  dapat  dijatuhi  pidana.  Akan tetapi,  hal  itu  juga  tidak  berarti bahwa  perbuatan  yang  tercantum dalam  rumusan  delik  selalu  dapat dijatuhi pidana. 39 b. Ada sifat melawan hukum ( wederrechtelijk )
Setiap perbuatan yang dilarang  dan  diancam  dengan pidana  oleh  peraturan  hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum.  Adapun  sifat  perbuatan melawan  hukum  suatu  perbuatan ada dua macam, yaitu : 40
1). Sifat melawan hukum formil ( formale wederrechtelijk ) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan
bersifat  melawanhukum  adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian- pengecualian yang telah ditentukan dalam undang- undang,  sebab  hukum  adalah undang-undang.
2).  Sifat  melawan  hukum  materil ( materiale wederrechtelijk ) Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi
39 D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius,
Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 26.
40 Ibid., hlm.51.
rumusan undang-undang itu bersifat  melawan  hukum.  Bagi pendapat  ini  yang  dinamakan hukum  itu  bukan  hanya  undang- undang saja (hukum yang tertulis),  tetapi  juga  meliputi hukum  yang  tidak  tertulis,  yakni kaidah-kaidah  atau  kenyataan- kenyataan yang berlaku di masyarakat.

## Tindak Pidana Pers Dalam KUHP
Hazewingkel suringa, memberikan  definisi bahwa delik pers adalah pernyataan pikiran dan perasaan  yang  dapat  dijatuhi  pidana yang untuk penyelesainya membutuhkan publikasi pers. 41
Pada  dasarnya  tindak  pidana  atau delik  pers  dalam  KUHP  dapat  dibagi berdasarkan klasifikasi sifat yg diutarakan  suringa,  yaitu  sebagai berikut:
a. Public libel
Di  dalam  KUHP  terdapat pasal-pasal yang mengatur pelanggaran  atau  kejahatan  melalui perantara  tulisan  terhadap  Negara dan  pejabat  negara  serta  terhadap masyarakat ( public libel ).
Beberapa pasal di dalam KUHP itu antaranya:
 Pasal 112 (tindak pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum)
“Barang  siapa  dengan  sengaja mengumumkan, atau mengabarkan atau menyampaikan  surat,  kabar dan keterangan tentang sesuatu hal kepada negara asing, sedang  diketahuinya,  bahwa, surat  kabar atau  keterangan  itu harus  di  rahasiakan  karena kepentingan  Negara,  maka  ia di  hukum  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  tujuh tahun”.
41 Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, hlm. 108.
 Pasal 113 KUHP (tindak
pidana terhadap keamanan Negara dan ketertiban umum).
“Barang  siapa  dengan  sengaja mengumumkan,
memberitahukan
atau
menyampaikan  kepada  orang yang  tidak  berhak  mengatahui, segenapnya atau sebagaian dari surat, peta bumu, rencana, atau benda rahasia yang berhubungan dengan pertahanan  atau  keselamatan Indonesia  terhadap  serangan negeri  asing,  yang  disimpan olehnya atau diketahui olehnya akan  isi  surat  atau  bentuk  atau cara  membuat  benda-benda rahasia  itu,  di  hukum  dengan hukuman penjara selama- lamanya empat tahun”.
 Pasal  134  (Penghinaan  dengan sengaja terhadap presiden) “Penghinaan  dengan  sengaja terhadap  Presiden  atau  wakil Presiden dihukum penjara selama-lamanya  enam  tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4.500,-.*”
 Pasal  144  (Penghinaan  kepada kepala negara sahabat) Pasal 144 ini merupakan bentuk  khusus  dari  Pasal  142 dan  143,  karena  dilakukan dengan cara perbuatan mempertunjukkan atau menempelkan  di  muka  umum dalam  bentuk  tulisan  atau lukisan.
 Pasal  154  KUHP  (Penghinaan atau penyebaran kebencian dengan lisan)
 Pasal  155  KUHP  (Penghinaan atau penyebaran kebencian dengan tulisan)
 Pasal  156a  tentang  (delik SARA  :  Suku,  agama,  ras, antar golongan)
 Pasal 157 (delik SARA : Suku,
agama, ras, antar golongan)  Pasal 207 (penghinaan terhadap kekuasaan)  Pasal 208 (penghinaan terhadap penguasa) b. Private Libel
Tindak  pidana  pers  yang digolongkan  dalam private  libel , yaitu  tindak  pidana  pers  terhadap orang perorangan.  Mulai dari Pasal 310  hingga  315  KUHP.  Dalam penelitian  Penulis,  jurnalis  warga atas karyanya paling sering tersandung  pasal  yang  bersifat private  libel ini.  Pasal-pasal  itu yaitu sebagai berikut:
 Pasal  310  (Tindak  Pidana pencemaran nama baik/penghinaan) Unsur  perbuatan  pencemaran adalah menyerang ( aanranden) .  Berbeda  dengan penganiayaan, objek penyerangannya adalah
kehormatan  dan  nama  baik seseorang.  Nama  baik  ( goeden naam )  adalah  perasaan/harga diri atau martabat yang didasarkan pandangan atau penilaian yang baik dari orang- orang lain/masyarakat terhadap orang  atau  seseorang  dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.
 Pasal 311 (Fitnah / pencemaran tertulis) “(1)    Barangsiapa  melakukan kejahatan menista atau menista dengan  tulisan,  dalam  hal  ini diizinkan  untuk  membuktikan tuduhannya  itu,  jika  ia  tiada dapat  membuktikan  dan  tujuan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah  dengan  hukuman penjara  selama-lamanya  empat tahun.  (2)    Dapat  dijatuhkan hukuman pencabutan hak  yang
tersebut dalam pasal 35 No. 1- 3  (KUHP  312  s,  316,  319, 488)”.
 Pasal  315  (Penghinaan  ringan dengan tulisan) “Tiap-tiap  penghinaan  dengan sengaja  yang  tidak  bersifat menista  atau  menista  dengan tulisan,  yang  dilakukan  kepada seseorang baik di tempat umum  dengan  lisan,  atau dengan  tulisan,  maupun  di hadapan  orang  itu  sendiri dengan  lisan  atau  dengan perbuatan,  begitupun  dengan tulisan  yang  dikirimkan  atau diterimakan kepadanya, dihukum  karena  penghinaan ringan, dengan hukuman penjara  selama-lamanya  empat bulan  dua  minggu  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500.
(K.U.H.P.  134  s,  142  s,  310, 316, 319, 488)”.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGIWARTAWAN SAATMENJALANKANTUGAS JURNALISTIK DI LAPANGAN
1. Pengertian perlindungan hukum bagi wartawan Mengenai pengertian
perlindungan  hukum  itu  sendiri, mari  kita  lihat  pengertian  yang diberikan oleh beberapa ahli.
Menurut      Satjipto      Rahardjo, perlindungan      hukum      adalah upaya  melindungi    kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan      kepadanya      untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya    dikemukakan    pula bahwa  salah  satu  sifat  dan sekaligus  merupakan  tujuan  dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman)
kepada  masyarakat.  Oleh  karena
itu      perlindungan      hukum terhadap      masyarakat      tersebut harus  diwujudkan  dalam  bentuk adanya kepastian hukum . 42
Menurut    Muchsin, perlindungan hukum    merupakan    kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan  hubungan  nilai- nilai  atau  kaidah-kaidah    yang menjelma    dalamsikap    dan tindakan    dalam  menciptakan adanya      ketertiban    dalam pergaulan      hidup      antar  sesama manusia . 43
Perlindungan    hukum    (legal protection)menurut    Philipus    M. Hadjon lazimnya merupakan rumusan  yang  dihadapkan  atau berhubungan  dengan  kekuasaan pemerintah. Namun, berbagai kekuatan secara eksistensinya dilindungi    oleh    hukum    juga dapat    melakukan    hal  serupa dengan  kelompok  lain  yang  lebih lemah . 44

## 2. Pers dan ruang lingkupnya
a. Pengertian Pers
Pers  adalah  lembaga  sosial dan wahana komunikasi massa yang melksanakan kegiatan  jurnalistik  meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, mnyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik  dalam  bentuk  tulisan, suara,  gambar,  suara  dan gambar,  serta  data  dan  grafik maupun dalam bentuk lainnya,
dengan menggunakan  media  cetak, media  elektronik,  dan  segala jenis saluran yang tersedia.
b. Fungsi pers
42 Ibid.
43 Ibid.
44 Armansyah, 2015, Pengantar Hukum Pres,
Gramata Publishing, Bekasi, hlm.49.
Menurut  Pasal  3  UU  Pers bahwa  fungsi  pers  ialah sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan, dan kontrol  sosial,  dan  sebagai lembaga ekonomi.
c. Wartawan dan organisasi
wartawan Organisasi wrtawan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pers, yang menyatakan bahwa, wartawan bebas memilih organisasi wartawan.  Saat  ini  terdpat berbagai  organisasi  wartawan yang menaungi para wartawan. Organisasi ini
terlibat antara lain dala penyusunan Kode Etik Jurnalistik.  Berdasarkan  data yang  ada,  pda  reformasi sampai  pada  tahun  2008 terdapat 29 organisasi wartawan. 45 d. Berita Berita (news) merupakan sajian  utama  sebuah  media massa  di  samping  views (opimini).
e. Jurnalistik Jurnalistik  atau  journalisme itu sendiri berasal dari journal yang  memiliki  arti,  catatan mengenai  kejadian  sehari- hari,  atu  bisa  juga  berarti surat kabar.

## 3. Jurnalisme warga
Citizen  journalism  (jurnalisme warga) dimaksudkan sebagai kegiatan  warga  biasa  yang  bukan wartawan profesional mengumpulkan  fakta  di  lapangan atas  sebuah  peristiwa,  menyusun, menulis,  dan  melaporkan  hasil liputannya di media sosial. 46
Unsur-unsur dari jurnalisme warga,  menurut  Pepih  Nugraha,
45 Ibid. Hlm. 56
46 Pepih Nugraha.2002.Citizen Journalism, hlm. Xi.
yaitu  : 47 warga  biasa,  bukan wartawan profesional, terkait fakta  atau  peristiwa  yang  terjadi, memiliki  kepekan  atas  fakta  atau peristiwa yang terjdi itu, memiliki peralatan  teknologi informasi, memiliki keingintahuan yang tinggi, memiliki kemampuan menulis atau melaporkan, memiliki semangat berbagi informasi  dengan  yang  lainnya, memiliki  blog  pribadi  atu  blog sosial  dan  akrab  dengan  duni online, menayangkan hasil liputannya di media online seperti blog  atau  media  sosial,  dan  tidak berhrap  imbalan  atas  apa  yang ditulisnya.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas,  maka kesimpulan  pada  penelitian  ini sebagai  berikut  :  karya  jurnalistik dapat  dianggap  bersifat  melawain hukum,  dalam  hal  ini  jika  karya yang dihasilkan jurnalis itu isinya mengandunng unsur tindak pidana dan  dipublikasikan.  Kelompok tindak  pidana  ini  dikenal  dengan istilah  tindak  pidana  pers.  Tindak pidana  pers  terdapat  di  dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan  lain  di  luar
KUHP,  seperti  UU  ITE.  Jurnalis warga  dapat  dipayungi  UU  Pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan  berdasarkan  prinsip etik  jurnalisme  dan  kode  etik jurnalistik.

## 2. Saran
Berdasarkn uraian kesimpuln pada penelitian ini, peneliti menarik  beberapa  saran  sebagai berikut  :  perlunya  perlindungan hukum  yang  lebih  jelas  bagi
47 Ibid, hlm 19
jurnalis  warga,  pemerintah  harus memberikan  perlindungan  hukum kepada  jurnalis  warga,  mengingat perkembangannya  yang  semakin pesat  di  era  globalisasi  ini  dan merupakan  hak  sipil  dan  politik warga  negara.  Perlu  sosialisasi terkait  etika  jurnalisme  serta aturan hukum kepada masyarakat.
Untuk mendidik masyarakat menjadi  jurnalis  warga  yang bertanggungjawab  dalam  turut serta  berperan  mengembangkan kemerdekaan pers, serta pembangunan bangsa dan negara.
E. Daftar Pustaka
SudiknoMertokusumo. 2008, MengenalHukum: SuatuPengantar. Yoyakarta: Liberty. Armansyah. 2015. PengantarHukum Pers. O.C Kaligis. 2006. PerlindunganHukumAtasHakAs asiTersangka, TerdakwadanTerpidana. Bandung: PT. Alumni. HikmatKusumaningratdanPurnamaKu sumaningrat, 2002,  Jurnalistik,
TeoridanPraktik, Bandung: PT.RemajaRosdakarya. EdySusanto, Mohammad TaufikMakarno, dan Hamid syamsudin, 2010, HukumPers di Indonesia, Jakarta. PT. RinekaCipta. AsepSyamsul M. Romli, 2009, JurnalistikPraktisuntukPemula, Bandung: PT.RemajaRosdakarya. HikmatKusumaningratdanPurnamaKu sumaningrat, 2002,  Jurnalistik,
TeoridanPraktik, Bandung:
PT.RemajaRosdakarya. PepihNugraha. 2002. Citizen Journalism, Pandangan,
Pemahaman, danPengalaman,
Jakarata: Kompas.
Sentosasembering D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, HukumPidana, Bandung: PT. Citra AdityaBakti. Oemar Seno Adji, 1977: hlm 13.