## GANESHA LAW REVIEW
Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
ANALISIS  YURIDIS  (STUDI  PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG    NOMOR 264K/PDT.SUS-HKI/2015)  TERHADAP  PENGHAPUSAN  PENDAFTARAN MEREK  AKIBAT  MEREK  TIDAK  DIPERGUNAKAN  DALAM  KEGIATAN PERDAGANGAN
Ketut Pastika Jaya 1 , Ketut Sudiatmaka 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
1 Universitas Pendidikan Ganesha . E-mail : pastikajaya2@gmail.com
2 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : sudiatmaka@undiksha.ac.id
3 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : niktsariadnyani@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 17 September 2020 Diterima: 10 Oktober
2020
Terbit: 2 November 2020

## Keywords:
Brand, Trademark Cancellation, IKEA This  study  was  conducted  in  order  to  know  and  understand about the cancellation of the brands carried in trading activities in  accordance  with  Act  No.  20  of  2016  on  the  brand  and geographical indications. This study is the method of normative research  using  qualitative  descriptive  type  of  approach,  the conceptual approach and the approach of the legislation. And then analyzed using the primary legal materials, secondary and tertiary  to  obtain  relevant  conclusions  to  the  problems  faced.
The results showed that the appeal filed by INTER IKEA Systems BV was rejected on the grounds of Law No. 15 of 2001 on the brand, the brand set to be deleted from the list of generic brand if not used for 3 (three) years in a row.

## Abstrak

## Kata kunci:
Merek,  Pembatalan  Merek, IKEA
Corresponding Author: Ketut Pastika Jaya, E-mail:
pastikajaya2@gmail.com
DOI:
xxxxxxx
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui dan memahami mengenai pembatalan merek yang dilakukan  dalam  kegiatan  perdagangan  menurut  Undang- undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan metode  penelitian  normative  dengan  menggunakan  jenis pendekatan  deskriftif  kualitatif,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasasi yang diajukan oleh  INTER IKEA SISTEM BV ditolak dengan alasan Undang-Undang  No  15  tahun  2001  tentang  merek,  mengatur mengenai  merek  dapat  dihapuskan  dari  daftar  umum  merek apabila tidak digunakan selama 3(tiga) tahun berturut-turut.
@Copyright 2020.

## Pendahuluan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pembangunan yang  sedang  berlangsung  di  Indonesia.  Salah  satu  alasan  mengapa  investor menanamkan  modal  di  Indonesia  adalah  mengharapkan  adanya  royalti  dari  alih teknologi termasuk di dalamnya royalti atas transfer hak kekayaan intelektual yang salah satu bentuknya adalah royalti atas pemberian lisensi atas Merek (Margono, 2010:7).
Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 bagian yaitu haki cipta dan hak kekayaan indusri yang mencakup tentang Paten, Desain industri, Merek,  Penanggulangan  praktek  persaingan  curang,  Desain  tata  letak  dan  sirkuit terpadu, rahasia dagang. Setiap orang atau perusahaan yang ada, sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal  barang  dan/atau  jasa,  serta  perusahaan    yang  bergerak  dalam  bidang  dan menyediakan  barang  dan  jasa.  Nama-nama  dan  simbol-simbol  tersebut  dikenali sebagai  Merek  ( trademark ),  nama  usaha  ( bussines  name ),  dan  nama  perusahaan ( company name ).
Merek  pada  mulanya  merek  dipakai  sebagai  semacam  pernyataan kepemilikan  dan  properti,  yang  hingga  kini  masih  dipraktikkan  dalam  berbagai konteks, misalnya: perternakan, industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis  dan  seni  rupa),  dan  bahkan  bisnis.  Di  Indonesia,  merek  mulai  berkembang pesat  sejak  peralihan  antara  abad  ke-19  dan  abad  ke-20,  pada  masa  penjajahan Belanda sudah banyak produk Indonesia seperti jamu, rokok, kecap, kopi, teh dan batik menggunakan logo atau gambar sebagai merek hanya saja, tujuan pemakain merek  pada  saat  itu  lebih  difokuskan  sebagai  tanda  untuk  mengidentifikasi produsen, perancangan dan/atau penyedia jasa spesifik. Fokus branding pada masa itu belum difkuskan pada identitas dan difrensiasi masing-masing merek individual, apalagi pada aspek ekuitas merek.
Merek  sebagai  salah  satu  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  memiliki peranan  yang  sangat  penting  karena  dengan  menggunakan  merek  atas  barang- barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran, publik sering mengaitkan suatu suatu bentuk atau rupa barang, kualitas atau reputasi barang dan jasa  dengan  merek  tertentu  dimana  merek  dapat  menjadi  kekayaan  yang  sangat berharga  secara  komersial,  dan  karena  adanya  merek  tersebut,  dapat  membuat harga-harga  suatu  produk  menjadi  mahal  bahkan  lebih  bernilai  (Lindsey, 2013:137).
Merek  menggambarkan  jaminan  atas  kualitas  dan  kuantitas  suatu  barang dan  jasa  atas  hasil  usaha  saat  diperdagangkan.  Merek  juga  dapat  memenuhi kebutuhan  konsumen  akan  tanda  pengenal  atau  daya  pembeda  yang  merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas, atau dapat dikatakan kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan.
Sama hal nya dengan seperti salah satu kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia yaitu antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan Inter Ikea Sistem B.V. (IKEA Swedia).  Dimana  kasus  ini  berawal  dari  gugatan  perusahaan  yang  berasal  dari Surabaya  yaitu  PT.  Ratania  Khatulistiwa  yang  mengajukan  gugatan  pambatalan permohonan  pendaftaran  merek  dagang  “IKEA”  milik  Ikea  Swedia  untuk  kelas barang  jenis  20  dan  21.  Dalam  gugatannya  tersebut,  PT.  Ratania  Khatulistiwa berdalih bahwa merek dagang milik Ikea tersebut sudah tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya. Ikea Swedia mendaftarkan merek dagang “IKEA” untuk kelas barang jenis 20 pada tanggal 27 Oktober 2010, dan  untuk  kelas  barang  jenis  21  didaftarkan  pada  tanggal  09  Oktober  2006. Pengajuan  gugatan  terhadap  merek  “IKEA”  tersebut  pun  menjadi  sebuah  tujuan kepada  pihak  perusahaan  PT.  Ratania  Khatulistiwa  karena  perusahaan  tersebut ingin mendaftarkan merek dagang mereka yang juga memiliki kesamaan nama yaitu “IKEA”.  Namun  merek  yang  ingin  didaftarkan  PT.  Ratania  Khatulistiwa  ini merupakan singkatan dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi” untuk jenis barang kelas 20 dan kelas 21.
Berdasarkan kajian terhadap pengajuan gugatan pembatanlan pendaftaran merek terhadap merek dagang IKEA di atas jika ditinjau dari perspektif Undang- Undang merek dan indikasi geografis Nomor 20 tahun 2016 mendefenisikan merek yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,logo,nama, kata, huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi,  suara,  hologram,  atau  kimbinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  merek  yang  tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dihapuskan.
Seperti yang diketahui bahwa merek adalah tanda dari suatu produk atau barang  yang  sering  kita  temui  dalam  kehidupan  sehari-hari,  suatu  tanda  yang memudahkan  kita  membedakan  barang  dengan  kualitas  yang  di  pasarkan  di pasaran yang tentu sangat berkaitan erat dengan kehidupan. Sama seperti dengan hak  cipta  dan  hak  paten  maka  hak  merek  juga  merupakan  bagian  dari  hak  atas intelektual.  Mengenai  hak  merek  secara  eksplisit  disebut  sebagai  benda  materil dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek bagian menimbang butir (a), yaitu berbunyi:
“Bahwa  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi internasional  yang  telah  diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri”.
Hal  ini  dinilai  penting  karena  ditinjau  dari  ketiga  jenis  regulasi  yang  ada ternyata  terdapat  substantif  yang  mengatur  dalam  pengaturan  jangka  waktu pembatalan pendaftaran merek. Pengaruhya pemegang merek perlu memperoleh kejelasan  tentang  durasi  waktu  yang  penting  diketahui  dalam  kaitannya  dengan pembatalan  merek.  Dengan  begitu  sangat  dipentingkannya  pembatalan  merek terlebih dahulu karena dengan mendaftarkan merek yang akan kita gunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa akan mendapatkan perlindungan hukum.
Jika  pembatalan  merek  justru  dilakukan  akan  berdampak  terhadap  jenis produk  yang  beredar  tidak  memiliki  jaminan legal  formil .  Sehingga  perlu  juga
dicermati  subtansi  pengaturan  mengenai  merek  yang  boleh  dajukan  pembatalan mereknya, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan baik bagi pemegang hak atas merek maupun publik selaku konsumen.
Kajian  studi  analisis  yuridis  (Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 264K/Pdt.Sus-Hki/2015)  terhadap  penghapusan  pendaftaran  merek  akibat  tidak dipergunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  sangat  penting  dilakukan mengingat,merek  pada  saat  ini  bukan  hanya  suatu  nama  atau  simbol  saja,  serta merek  memiliki  aset  kekayaan  yang  sangat  besar.  Merek  yang  tepat  dan  dipilih secara  hati-hati  merupakan  aset  bisnis  yang  berharga  untuk  sebagian  besar perusahaan..Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citra dan sejumlah kualitas-kualitas  yang  konsumen  inginkan  yang  berhubungan  dengan  merek. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan, dalam hal ini mau membayar lebih untuk  produk  dengan  merek  tertentu  yang  telah  diakui  dunia  dan  yang  dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.
Pada  dasarnya  Menteri  dapat  menghapus  pendaftaran  merek  dari  Daftar Umum. Pasal 74 ayat (1) mengatakan bahwa :
“Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”
Penghapusan  merek  tersebut  akan  dicatat  dalam  daftar  umum  merek  dan diumumkan  dalam  Berita  Resmi  Merek  (Pasal  74  (3)).  Pihak  penggugat  dapat mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar (Pasal 76 (3).
Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga  oleh  pihak  yang  berkepentingan  antara  lain  jaksa,  yayasan/lembaga keagamaan  berdasarkan  alasan  bahwa  pendaftaran  merek  tersebut  seharusnya ditolak atau tidak dapat didaftarkan berdasarkan undang-undang.
Pemilik  merek  yang  tidak  terdaftar  dapat  pula  mengajukan  gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya  dapat  diajukan  dalam  jangka  waktu  lima  tahun  sejak  tanggal  pendaftaran merek.  Namun  masih  terdapat  pengecualian  atas  pembatasan  waktu  tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan  bertentangan  dengan  moralitas  agama,  kesusilaan,  atau  ketertiban umum. Sama halnya dengan putusan Pengadilan Niaga tentang penghapusan merek, terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek, juga hanya dapat diajukan kasasi.
Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali kedalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian  pula  dengan  tanda  yang  dijadikan  merek  yang  dibatalkan  tersebut menjadi  tanda  yang  bebas  dan  dapat  dimintakan  pendaftarannya  oleh  pihak  lain sesuai  dengan  tata  cara  dan  prosedur  perolehan  hak  melalui  permohonan pendaftaran merek.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penelitian  ini  bertujiuan  untuk mengetahui  dan  menganalisa  Bagaimana  bentuk  pengaturan  pembatalan  merek menurut  (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  264K/PDT.SUS-HKI/2015), Bagaimana  akibat  hukum  pembatalan  merek  yang  tidak  digunakan  selama  tiga tahun  berturut-turut  bagi  para  pihak  dan  bagi  pemegang  hak  atas  merek  (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek: teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta  bahasa  hukum  yang  digunakan  tetapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  atau implementasinya  (Ashofa,  2001:15).  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue approch ); pendekatan konseptual ( conceptual approach ); pendekatan kasus ( case approach ).. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam rangka  pengumpulan  bahan  hukum,maka  penulis  menggunakan  teknik  studi dokumen, kemudian dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif.

## Pembahasan
Bentuk  Pengaturan  Pembatalan  Merek  Menurut  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015)
Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 265K/Pdt.Sus-HKI/2015 diketahui bahwa  PT.  RATANIA  KHATULISTIWA  yang  merupakan  suatu  perseroan  terbatas yang  didirikan  pada  tahun  1999  berdasarkan  Akta  Pendiran  Perseroan  Tebatas Nomor 46 tanggal 7 Oktober 1988 yang beralamat di Jalan Gregers Barat Nomor 17 A,  Asemrowo,  Surabaya,  yang  diwakili  oleh  Ir.  I  Made  Indrawandalam  disebut sebagai Penggugat atau Termohon Kasasi yang menggugat INTER IKEA SYSTEM B.V merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Negara Belanda  yang  beralamat  di  2  Hullenbergweg,  NL-1101  BL,  Amsterdam,  the Netherland  yang  diwakili  oleh  Gabrielle  Olsson  sebagai  Tergugat  atau  Pemohon Kasasi dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI  MANUSIA  R.I.  DIREKTORAT  JENDERAL  HAK  KEKAYAAN  INTELEKTUAL. DIREKTORAT  MEREK  yang  beralamat  di  Jalan  H.R  Rasuna  Said  Kav.  8-9  Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat atau Turut Termohon Kasasi.
Diketahui  bahwa  Penggugat  adalah  suatu  perusahaan  Perseroan  Terbatas yang bergerak dibidang industri furniture dari kayu da rotan. Bahwa sejak didirikan hinggat saat ini, dalam kegiatan usaha industrinya Penggugat telah membuat dan memproduksi  berbagai  macam  produk  perabot-perabot  rumah  yang  telah bertahun-tahun  memasarkan  dan  mengekspor  produk-produknya  tersebut  ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara di Eropa.
Karena  banyaknya  permintaan  pelanggan  berbagai  negara  atas  produk- produk  milik  Penggugat  meningkat,  maka  Penggugat  merasa  perlu  untuk melakukan  strategi  bisnis  brand  building  atau  membangun  merek.  Penggugat merasa perlu untuk memberikan merek untuk produk-produknya tersebut dengan
tujuan  antara  lain  untuk  membangun  ciri  khas  sehingga  berbeda  dari  produk pesaing, meningkatkan daya tarik untuk peningkatan penjualan dan yang terpenting adalah  untuk  mendapatkan  perlindungan  atas  merek  dari  negara  dalam  hal  ini Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  R.I  cq.  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan Intelektual.
Kemudian  penggugat  menentukan  nama  merek  untuk  produk-produknya tersebut, yakni “ikea” yang merupakan singkata dari “Intan Khatulistiwa Esa Abadi” yang memiliki makna sebagai berikut: i : intan, akronim dari Industri Rotan; k : khatulistiwa, merupakan bagian dari nama badan hukum Penggugat; e : esa, yang berarti satu atau tunggal; a : abadi, yang berarti kekal atau selamanya;
Namun diketahui pula bahwa sejak tanggal pendaftaran merek-merek untuk kelas  barang/jasa  tersebut  dan  hingga  saat  gugatan  penggugat  didaftarkan, Tergugat  tidak  pernah  menjual  atau  tidak  pernah  mengedarkan  barang-barang dengan  merek  “IKEA”  di  wilayah  Republik  Indonesia  di  toko-toko  furniture diseluruh  wilayah  Indonesia.  Tergugat  juga  tidak  memiliki  atau  tidak  membuka stroke (toko/gerai) untuk menjual aau mengedarkan produk-produk dengan merek “IKEA”.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  merek  “IKEA”  milik  Tergugat  tersebut  tidak digunakan  selama  3  (tiga)  tahub  berturut-turut  dalam  perdagangan  barang  di Indonesia sejak tanggal pendaftarannya.
Fakta tersebut pun diketahui oleh Penggugat dari hasil market survey Berlian Group Indonesia (BGI) yang merupakan lembaga yang netral dan independen serta berpengalaman dalam melakukan market survey di Indonesia. BGI telah melakukan market survey di 5 (lima) kota besar di Indonesia, yang mewakili seluruh wilayah Indonesia,  yaitu  Medan,  Jakarta,  Bandung,  Surabaya  dan  Denpasar  dalam  kurun waktu November sampai dengan Desember 2013 dengan melakukan market survey secara  eksklusif  melalui  wawancara  terhadap  140  (seratus  empat  puluh) toko/responden. Dan berdasarkan hasil market survey tersebut dapat disimpulkan dan ditemukan fakta bahwa merek “IKEA” milik Tergugat untuk kelas 20 dan kelas 21  tidak  pernah  dijual  dan  tidak  pernah  diedarkan  oleh  Tergugat  di  toko-toko furnitur diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun di toko milik Tergugat.
Bahwa tidak digunakannya suatu merek selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak  tanggal  pendaftaran  dan  juga  danya  pemakaian  merek  yang  tidak  sesuai dengan  merek  yang  didaftarkan,  merupakan  alasan-alasan  penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  yang  bunyinya  sebagai berikut:
Penghapusan  pendaftaran  merek  atau  prakarsa  Direktorat  Jenderal  dapat dilakukan jika:
a. Merek  tidak  digunakan  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  dalam perdagangan  barang  dan/atau  jasa  sejak  tanggal  pendaftaran  atau pemakaian  terakhir,  kecuali  apabila  ada  alasan  yang  dapat  diterima  oleh Direktorat Jenderal; atau;
b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian
Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.
Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh BGI, maka Tergugat telah terbukti tidak menggunakan merek “IKEA” selama 3 (tiga) tahun berturut- turut, sehingga  dapat  dinilai  Tergugat  sebagai  perusahaan  asing  tidak  memanfaatkan perlindungan  merek  yang  telah  diberikan  negara  Republik  Indonesia  kepadanya atau sudah menyia-nyiakan merek yang telah didaftarkannya tersebut. Hal ini tidak sesuai lagi dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan sudah sepantasnya perlindungan hukum terhadap merek “IKEA” milik Tergugat berakhir dan dihapus Penggugat, sebaliknya sebagai perusahaan nasional dibidang furniture adalah pihak yang hendak menggunakan merek “ikea” tersebut agar dapat membawa  manfaat  bagi  perekonomian  nasional  Indonesia.  Dengan  demikian Pengguggat  adalah  pihak  ketiga  yang  berkepentigan  untuk  mengajukan  gugatan dalam perkara ini.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  63  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek,  Penggugat  sebagai  pihak  ketiga  dapat  mengajukan  gugatan penghapusan  pendaftaran  merek  “IKEA”  atas  nama  Tergugat  kepada  Pengadilan Niaga.
Dari  permasalahan  sengketa  merek  yang  penulis  paparkan  diatas,  yaitu sengketa antara INTER IKEA SYSTEM B.V dan PT. RATANIA KHATULISTIWA yang dipersidangkan  di  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yaitu dimana Majelis Hakim telah memenangkan Pihak Penggugat, dengan mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa merek Tergugat yang telah didaftarkan dalam kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam  perdagangan  barang  dan  jasa  sejak  tanggal  pendaftarannya  dan  menolak eksepsi Tergugat dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Nomor  99/Pdt.Sus-  Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Yang  dimana  setelah  itu Tergugat kemudian mengajukan kasasi karena keberatan dengan putusan Majelis Hakim  dan  kemudian  menolak  kasasi  Tergugat  dan  menolak  permohonan  kasasi Tergugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/Pdt.Sus-HKI/2015 .
Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti, fakta hukum, memori kasasi oleh Pemohon Kasasi serta menggunakan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan  juga  masih menggunakan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Dalam  sengketa  merek  tersebut  diketahui  bahwa  Tergugat  merupakan perusahaan yang pertama kali mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  Direktorat  Merek  dan  telah  dimasukkan  kedalam Daftar Umum Merek. Secara otomatis setelah mendaftarkan merek, Tergugat akan mendapatkan  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  dan  akan  mendapatkan perlindungan  hukum  karena  telah  mendaftarkan  mereknya.  Hal  tersebut  telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang berisi: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”
Namun lain cerita apabila pemilik merek yang telah terdaftar tersebut tidak menggunakan  merek  tersebut  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  yang  dimana pada ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (sekarang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis)  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  syarat terhapusnya suatu merek terdaftar yang dapat digugat ke Pengadilan Niaga.
Dalam  hal  ini  Tergugat  telah  mendaftarkan  mereknya  untuk  kelas  20  ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Oktober 2010 dan untuk kelas 21  pada  Oktober  2006.  Sementara  merek  tersebut  ketahuan  tidak  dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah pada tahun 2013 ketika perusahaan PT. RATANIA  KHATULISTIWA  hendak  mendaftarkan  merek  yang  namanya  serupa dengan milik Tergugat.
Menurut  Peneliti  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam menanggapi  gugatan  Penggugat  yaitu  dengan  mengeluarkan  keputusan  bahwa merek IKEA milik Tergugat dinyatakan kalah dalam persidangan dan Permohonan Kasasi  milik  Tergugat  pun  ditolak  oleh  Majelis  Hakim  merupakan  tindakan  yang tepat  apabila  dilihat  dari  segi  mengapresiasi  karya  ciptaan  yang  pada  kasus  ini menghargai merek IKEA milik Penggugat yang telah didaftarkan oleh PT. RATANIA KHATULISTIWA  pada  Desember  2013.  Karena  dapat  disimpulkan  bahwa Pendaftaran  merek  menurut  Undang-Undang  Merek  hampir  mirip  dengan  asas Pendaftaran Tanah yaitu Asas Positif Bertendensi Negatif yang artinya walaupun suatu merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek tetapi jika ada pihak lain yang berkepentingan dan bisa membawa bukti yang konkrit dan jelas bahwa merek tersebut milik pihak tersebut maka hak tersebut bisa saja beralih.
Namun lain cerita apabila seseorang atau suatu perusahaan mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik. Karena diketahui bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal atas dasar itikad tidak  baik.  Dimana  hal  ini  terlihat  dari  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Salah satu gugatan tersebut menyebutkan bahwa keinginan Penggugat agar Majelis Hakim menghapuskan merek IKEA milik Tergugat pada Kelas 20 dan 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal serta menyatakan  permohonan  pendaftaran  merek  milik  Penggugat  pada  kelas  yang sama adalah sah.
Menurut  Peneliti  sendiri  terlihat  jelas  bahwa  niat  PT.  RATANIA KHATULISTIWA mendaftarkan merek miliknya jelas sekali ingin membonceng atau meniru  keterkenalan  merek  IKEA  milik  INTER  IKEA  SYSTEM  B.V.  Hal  tersebut terlihat dari gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa fakta mengenai Tergugat tidak menggunakan atau mengedarkan barang dengan merek IKEA nya selama 3 tahun  berturut-turut,  karena  dilakukannya  market  survey  oleh  Berlian  Group Indonesia yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia pada bulan November sampai dengan Desember 2013.
Namun lain cerita apabila seseorang atau suatu perusahaan mendaftarkan mereknya atas dasar itikad tidak baik. Karena diketahui bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal atas dasar itikad tidak  baik.  Dimana  hal  ini  terlihat  dari  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Salah satu gugatan tersebut menyebutkan bahwa keinginan Penggugat agar Majelis Hakim menghapuskan merek IKEA milik
Tergugat pada Kelas 20 dan 21 dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal serta menyatakan  permohonan  pendaftaran  merek  milik  Penggugat  pada  kelas  yang sama adalah sah.
Menurut  Peneliti  sendiri  terlihat  jelas  bahwa  niat  PT.  RATANIA KHATULISTIWA mendaftarkan merek miliknya jelas sekali ingin membonceng atau meniru  keterkenalan  merek  IKEA  milik  INTER  IKEA  SYSTEM  B.V.  Hal  tersebut terlihat dari gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa fakta mengenai Tergugat tidak menggunakan atau mengedarkan barang dengan merek IKEA nya selama 3 tahun  berturut-turut,  karena  dilakukannya  market  survey  oleh  Berlian  Group Indonesia yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia pada bulan November sampai dengan Desember 2013.
Diketahui selanjutnya bahwa Penggugat mendaftarkan merek miliknya pada Desember  2013.  Dimana  pendaftaran  tersebut  dilakukan  setelah  market  survey yang dilakukan Berlian Group Indonesia (BGI) telah dinyatakan selesai. Sementara dari  isi  gugatan  milik  Penggugat  diketahui  pada  saat  Penggugat  hendak mendaftarkan  mereknya  ternyata  bahwa  Tergugat  memiliki  merek  dengan  nama yang  sama  dengan  Penggugat.  Dari  hal  ini  Penulis  dapat  menarik  kesimpulan Penggugat mengajukan gugatan penghapusan terhadap merek IKEA milik Tergugat adalah untuk dapat memiliki atau menggunakan serta mendaftarkan merek IKEA yang  jelas  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  maupun  pada  keseluruhannya dengan merek IKEA milik Tergugat.
Hal tersebut jelas sekali merupakan pendaftaran merek yang tidak beritikad baik. Karena pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2001 tentang Merek mengatakan bahwa:
“Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
(a)  Mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  secara  keseluruhannya  dengan merek  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  lebih  dahulu  untuk  barang  dan/atau  jasa yang sejenis”
Bahwa maksud kalimat mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya  ialah  mencakup  bentuk,  penulisan,  gambar,  simbol  atau  logo, kombinasi-kombinasi, persamaan bunyi pada pengucapannya, penggolongan kelas, serta unsur-unsur yang ada dalam sebuah merek. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya persamaan-persamaan antara merek IKEA Penggugat dan  merek  IKEA  milik  Tergugat  yang  dapat  dilihat  dari  segi  penamaan  merek. Walaupun merek IKEA milik Penggugat dan merek  IKEA milik Tergugat memiliki uraian  makna  yang  berbeda  namun  kombinasi  huruf  serta  pengucapan  yang digunakan  Penggugat  dalam  mereknya  adalah  sama.  Serta  persamaan  jenis  atau pengelompokan barang antara produk yang dilindungi dari merek Penggugat dan Tergugat merupakan sama dalam kelas 20 dan 21.
Padahal kita ketahui merek adalah merupakan salah satu bagian dari Hak Atas  Kekayaan  Intelektual.  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  pun  tidak  jauh pengertiannya dari hak-hak yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Dimana pengertian tersebut mencerminkan kepada orang-orang yang memiliki kecerdasan, daya pikir intelektual yang kreatif dan sebagainya.
Apabila  suatu  perusahaan  telah  dapat  menciptakan  suatu  merek,  maka cerminan  dari  pengertian  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  tersebut  pun  telah
terpenuhi.  Namun  berbeda  dengan  PT.  RATANIA  KHATULISTIWA  yang  telah mengetahui  bahwa  sudah  ada  merek  IKEA  yang  telah  terdaftar  di  Daftar  Umum Merek dari market survey yang telah dilakukan BGI pada bulan November  sampai dengan Desember 2013 namun tetap mendaftarkan merek IKEA miliknya walaupun dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut- turut.
Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran merek IKEA miliknya atas dasar itikad tidak baik dan memang berniat untuk  meniru  merek  IKEA  milik  Tergugat  karena  ditemukan  persamaan  antara merek IKEA milik Penggugat dan merek IKEA milik Tergugat baik dari segi nama merek,  pengucapan,  huruf,  serta  kelas  pengelompokan.  Ketentuan  tersebut  pun telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatakan bahwa:
“Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara  layak  dan  jujur  tanpa  ada  niat  apa  pun  untuk  membonceng,  meniru,  atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu atau menyesatkan konsumen”.
Berdasarkan  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tentang Merek (sekarang Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis)  menyatakan  bahwa  perlindungan  terhadap  merek terdaftar  dilindungi  dalam  waktu  10  (sepuluh)  tahun  sejak  tanggal  penerimaan pendaftaran merek dan jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang. Namun      berbeda      perlindungannya      apabila      merek      yang      telah  didaftarkan tersebut kemudian tidak digunakan. Dalam hal ini merek yang tidak dipergunakan dapat  dihapuskan  dari  Daftar  Umum  apabila  merek  terdaftar  tersebut  tidak dipergunakan
selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya.Ketentuan  ini  telah  diatur  di  dalam  Pasal  61  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (sekarang Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016).
Atas dasar hal inilah Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan Penggugat yang menurut Penulis bahwa Majelis Hakim cenderung menerima begitu saja alat bukti dari Penggugat tanpa memperhatikan alat bukti yang telah diajukan Tergugat. Dimana pada salah satu alat bukti tersebut merupakan bukti pemesanan barang atau terjadinya proses jual beli antara Tergugat dan konsumen di Indonesia terhadap produk-produk di Kelas 20 dan 21 yang menggunakan merek IKEA dalam kurun waktu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.
Kemudian diketahui bahwa salah satu Hakim Anggota yaitu I Gusti Agung Sumanatha,  S.H.,  M.H.,  menyatakan  pendapat  yang  berbeda  (dissenting  opinion) yang berpendapat bahwa:
“Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Merek IKEA Tergugat telah terdaftar secara sah dan merupakan merek terkenal yang harus dilindungi dan tidak terdapat alasan-alasan  untuk  dihapus,  secara  kasat  mata  toko-toko  milik  Tergugat  yang menjual produk-produknya tersebar dan di Indonesia toko resmi IKEA a quo yang cukup  besar  berada  di  Jalan  Alam  Sutera  Tangerang/Banten,  sehingga  dengan demikian Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dapat diterapkan”
Dimana  dalam  hal  ini  Penggugat  memenangkan  kasus  sengketa  merek  ini karena Majelis Hakim mengalami dissenting opinion atau perbedaan pendapat dan dikemudian dilakukan pemungutan suara terbanyak. Sangat jelas dalam hal ini pula
dapat  dilihat  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  mempertimbangkan  itikad  baik  dalam memutuskan  perkara  walaupun  dalam  dalil  yang  diajukan  oleh  Tergugat  ada mengungkit  mengenai  pengajuan  permohonan  atas  dasar  itikad  tidak  baik  yang dilakukan oleh Penggugat.
Akibat Hukum Pembatalan Merek Yang Tidak Digunakan Selama Tiga Tahun Berturut-Turut Bagi Para Pihak Dan Bagi Pemegang Hak Atas Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015) Akibat hukum bagi Pemegang INTER IKEA SYSTEM B.V.  SEBAGAI PIHAK PEMOHON KASASI yang dalam hal ini dinyatakan ditolak gugatannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam (Putusan Nomor 264K/PDT.SUS- HKI/2015) sebagai berikut:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INTER IKEA SYSTEM B.V tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pihak penggugat ( INTER IKEA SYSTEM B.V) DALAM KELAS BARANG NO 20 DAN 21 DIHAPUSKAN.
4. Ditolaknya Permohonan Permintaan Pendaftaran Merek “ikea” oleh Penggugat untuk kelas 20 yang telah diterima pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Agenda D002013061337 tanggal 20 Desember 2013.
5. Pemohon  Kasasi  dalam  hal  ini  tidak  dapat  memperjualbelikan  maupun memproduksi merk “IKEA” dengan jenis barang/jasa 20 dan 21 dikarenakan merk  tersebut  digunakan  oleh  PT.RATANIA  KHATULISTIWA  sebagai pemegang merk yang sah.
Pemegang merek PT. RATANIA KHATULISTIWA SEBAGAI PIHAK TERMOHON  KASASI  yang  dalam  hal  ini  dinyatakan  dikabulkan  oleh  Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam (Putusan Nomor 264K/PDT.SUS-HKI/2015) yakni sebagai berikut :
1. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran  IDM000277901  tanggal  pendaftaran  27  Oktober  2010  untuk kelas barang/jasa 20 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Menyatakan merek “IKEA” yang terdaftar atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran  IDM000092006  tanggal  pendaftaran  09  Oktober  2006  untuk kelas barang dan/atau 21dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Termohon Kasasi dapat memproduksi dan memperjualbelikan  merk “IKEA” untuk kelas barang/jasa 20 dan 21 secara sah.

## Saran
1. Bagi  seseorang,  sekelompok  orang,  maupun  suatu  perusahaan  yang  memiliki produk  barang  dan/atau  jasa  dan  telah  diberi  merek  haruslah  mendaftarkan merek  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal,  karena  syarat  suatu  merek  dapat menerima perlindungan hukum secara sah dari Negara merupakan merek yang telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi.
2. Bagi  Direktorat  Jenderal  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  untuk  secara  tegas segera  menolak  pendaftaran  merek  baru  yang  memiliki  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah sah terdaftar terlebih dahulu dari merek tersebut. Hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan kerugian materiil dan kebingungan terhadap masyarakat ataupun terhadap pemilik merek yang  telah  terdaftar  terlebih  dahulu  tersebut,  serta  lebih  bisa  mengawasi penerapan  hukum  atau  implementasi  dari  peraturan  yang  sudah  dibuat  agar dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  pihak  yang  bersengketa,  agar  tidak terulang  kembali  sengketa  tentang  peniruan  merek  yang  mungkin  akan memberikan efek kerugian terhadap satu pihak.
3. Bagi Majelis Hakim harus bersifat tegas dan adil dalam menyelesaikan sengketa merek yang ditangani. Dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya bekerja dengan keilmuan  yang  beliau  miliki  yaitu  dengan  menganalis  kasus  dengan  tepat, memeriksa  bukti-bukti  yang  diberikan  oleh  pihak  Penggugat  maupun  pihak Tergugat  secara  cermat  serta  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang tentang Merek yang berlaku.
4. Aparat  penegak  hukum  lebih  efektif  dalam  menjalankan  sanksi  terkait  merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

## Daftar Pustaka
Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum .Jakarta: Reneka Cipta Gunawati, Anne. 2015. Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat . Bandung: PT. Alumni.
Ibrahim,  Johnny.  2018. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris :  Prenada Media Grup.
Adnyani,  Sari  Ni  Ketut.  2016.  Perlindungan  Indikasi  Gegrafis  Terhadap  Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas  Tenganan, Universitas  Pendidikan Ganesha
Republik Indonesia. 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110.
Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
Julia  Ermin,  Irsalina.  2016.  Tinjauan  Hukum  Terhadap    Pendaftaran  Merek  Yang Menggunakan  Kata  Milik  Umum.  Skripsi.  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin Makasar.
Putusan  Mahkamah  Agung.  2015.  Pada https://putusan.mahkamahagung. go.id/putusan/0dacd88cea39f2172122690eaef1608b ,  pada  tanggal  15 Oktober 2019, pukul: 20.30 WITA