## KONSEP PERTANIAN PULAU-PULAU KECIL BERBASIS GUGUS PULAU MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DI PROVINSI MALUKU

## Agustinus Kastanya
Program Studi Manajemen Hutan, Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon Jl. Dr.Ir. M. Latumeten, Kampus PGSD - Ambon 57131 Penulis Korespondensi Email : aguskastanya@yahoo.co.id
Diterima : 3 Mei 2016 Disetujui : 2 Juli 2016

## Intisari
Indonesia  telah  menetapkan Intended  Nationally  Determined  Contributions (INDC)  dan  telah  di  submit  ke UNFCCC,  dengan  upaya  menurunkan  gas  emisi  sebesar  29  %  dengan  kemampuan  sendiri  dan  41  %  dengan bantuan  pihak  lain  sampai  tahun  2030.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  wujud  dari  Paris  Agreement  (COP  21)  untuk mengendalikan gas emisi dunia sehingga kenaikan suhu bumi tidak mencapai 20 C. Maluku dengan karakteristik pulau-pulau  kecil,  DAS  sempit  dan  pendek,  memerlukan  inovasi  dalam  konsep  pembangunan.  Basis pembangunan  pada  multi  landscape  pulau-pulau  kecil  yaitu  gugus  pulau,  pulau,  DAS,  sesuai  kondisi  ekologi, ekonomi  dan  social  budaya.  Konsep  pertanian  pulau-pulau  kecil  berbasis  multi  lanskap  dalam  skema  green economics, dikembangkan dalam 3 konsep dasar yaitu: (1) Kerangka konseptual; (2) Kerangka konsep makro; (3) Kerangka  konsep  mikro.  Wujud  multi  lanskap  telah  terintegrasi  dalam  DAS  dan  RTRWP/K  yang  dirancang dalam  Unit  pengelolaan  terkecil  sesuai  hak  tenurial/adat  yang  berlaku.  Seluruh  lanskap  dikembangkan  dengan sistem  agroforestry  sehingga  terjadi  kelestarian  DAS,  kelestarian  pulau,  kelestarian  gugus  pulau  dan  laut  pulau. Dengan  demikian  konsep  pertanian  dapat  memberikan  tingkat  produktivitas  barang  dan  jasa  dalam  berbagai kebutuhan masyarakat dan lingkungan, serta tingkat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

## Kata Kunci : Ekonomi Hijau, Iklim global, Maluku, Manajemen Hutan, Pertanian pulau kecil

## Abstract
Indonesia has already agreed to and submitted Intended Nationally Determined Contributions (INDC) to the UNFCCC,  to  reduce  emission  gases  by  29%  on  its  own  and  by  41%  with  outside  help  by  2030.  This  step follows the Paris Agreement (COP 21) to reduce world emission gases to prevent the earth warming by 20C . Maluku is characterized by small islands, narrow and short watersheds and needs an innovative approach to development. Multi landscape based development of small islands means using island clusters, watersheds, ecological  conditions  and  socio-economic  conditions.  An  agricultural  concept  for  small  islands  based  on multi  landscape  plans  like  green  economics  has  been  developed  in  3  base  concepts  : ( 1 ) conceptual framework; ( 2 ) macro  concept  framework; ( 3 ) micro  concept  framework.  The  multi  landscape  format integrates  water  catchments  and  RTRWP/K  which  are  organized  into  the  smallest  management  units  in accordance  with  indigenous  rights.  The  complete  landscape  is  managed  using  an  agroforestry  system  for conservation of the watersheds, islands, cluster groups and seas. Thus, the agricultural concept can deliver productivity and services to meet the needs of the community and the environment as well as for mitigation of and adaptation to climate change.
Keywords : Agriculture small island, Forest managament, Global climate, Green economy, Mollucas

## PENDAHULUAN
Pemanasan  dan  perubahan  iklim  global telah menjadi keresahan dunia, karena dampaknya telah  mengancam  seluruh  umat  manusia  dan biodiversitas  di  dunia,  tanpa  kecuali.  Hal  ini terjadi  sebagai  akibat  perkembangan  ekonomi dunia yang sangat ekploitatif tanpa memperhitungkan  degradasi  sumber  daya  alam dan  lingkungan,  deforestasi  dan  degradasi  hutan. Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang sangat rentan  terhadap  perubahan  iklim  global  telah menetapkan  komitmen  untuk  menurunkan  gas emisi  (Gas  Rumah  Kaca/GRK)  sebesar  26  % dengan kemampuan sendiri, danakan ditingkatkan menjadi  41 %  dengan  bantuan  lain,  dari business as  usual (BAU)  pada  tahun  2020  bahkan ditingkatkan  menjadi  29  %  dengan  kemampuan sendiri  pada  tahun  2030.  Penurunan  GRK  dalam konsep  ekonomi  hijau  harus  dilaksanakan  dalam semua  sector  pembanguan.  Khusus  di  sector penggunaan  lahan  sebagai  hasil  keputusan UNFCCC  tentang  REDD+  ( Reducing Emission from  Deforestation  and  degradation+ ) yang  saat ini  telah  dirancang  dan  dikembangkan  untuk menjadi  arus  utama  dalam  konsep  pembangunan Indonesia (Kastanya 2014 dan Aninomus, 2016).
Provinsi  Maluku  dengan  jumlah  pulau  kecil 1.340  pulau.  Laut  yang  luas  (92  %)  dan  daratan yang  sempit  (8  %)  memiliki  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  yang  sempit  dan  pendek,  membentuk ekosistem spesifik, saling berhubungan dan mempengaruhi  satu  dengan  lainnya,  sumberdaya hutan  dan  lautan  memiliki  biodiversitas  yang  kaya dengan  sifat  endemik,  memiliki  daya  rentan  yang tinggi, apabila mengalami gangguan. Terganggunya ekosistem  di  daratan  akan  langsung  mempengaruhi ekosistem  pesisir  dan  lautan.  Kondisi  sosial ekonomi masyarakat dengan kearifan lokal, termasuk hak masyarakat adat yang sangat beragam sesuai kondisi lingkungan spesifik, relasi biodiversitas  dan  manusia  dengan  lingkungannya membentuk  ekosistem  pulau-pulau  kecil  yang sangat spesifik dan unik.
Sayangnya  kondisi  ini  tidak  diperhatikan dalam merancang konsep pembangunan.
Pembangunan  yang  berlangsung  selama  ini  sangat sektoral,  terutama  sektor  pertanian  dalam  arti  luas, konversi  lahan  dan  ekosistem  spesifik  (sagu, mangrove) terjadi secara besar-besaran untuk sektor pertanian,  peternakan,  perikanan,  pemukiman, infrastruktur, pertambangan diikuti dengan
pengelolaan hutan yang merusak. Kondisi demikian akan  menghadapi  ancaman  dengan  tantangan perubahan  iklim  yang  sangat  berbahaya  (Kastanya, 2002; 2012; 2013; 2014 dan Aninomous, 2016).
Kondisi  ekosistem  pulau  kecil  yang  telah dirumuskan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi atau Kabupaten/Kota (RTRWP/K) dengan tantangan perubahan iklim memerlukan penyesuaian  dan  perubahan  secara  menyeluruh untuk  seluruh  sektor  pembangunan.  Integrasi pembangunan  berbasis  ilmu  penegtahuan  dan teknologi  sesuai  kondisi  ekologi,  sosial  dan ekonimi  pulau  kecil  dengan  berlandaskan  pada ekonomi  hijau  ( green  economics )  merupakan kebutuhan  yang  sangat  mendesak.  Khusus  untuk sektor  penggunaan  lahan  (pertanian/perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) pada pulau- pulau  kecil  memerlukan  suatu  konsep  yang terintegrasi  yang  dirumuskan  dalam  “Konsep Pertanian  Pulau-Pulau  Kecil”  berbasis  ekonomi hijau ( green economics ).

## Perubahan Iklim, Tantangan dan Peluang
Perubahan iklim diakibatkan oleh akumulasi  emisi  gas  rumah  kaca  (GRK),  yang merupakan  gas  karbon  dioksida  (CO 2 ),  metana (NH 4 ), dinitrogen oksida (N 2 0), hidro- fluorokarbon  (HFC),  perfluorokarbon  (PFC)  dan sulphur  heksafluorida  (SF 6 ).  GRK  tersebut  ada fungsi  alami  yaitu  untuk  meredam  perbedaan temperature  ekstrim  dari  siang  dan  malam,  dan dapat menahan  sebagaian  radiasi  ke  angkasa  luar pada  malam  hari  dan  menga-kibatkan  akumulasi panas  sehingga  rata-rata  temperature  di  bumi menjadi  lebih  hangat.  Pemanasan  global  ini adalah  fenomena  siklus  alami,  dan  telah  terjadi selama  puluhan  ribu  tahun.Siklus  alami  berubah akibat  tingginya  konsentrasi  GRK  merupakan akumulasi  emisi  GRK  antropogenik,  yaitu  emisi yang  berasal  dari  kegiatan  manusia,  utamanya akibat pembakaran bahan bakar berbasis fosil.Dimulai dari revolusi industry abad ke 19 di Eropa,  proses  pembangunan  di  seluruh  dunia memanfaatkan  sumber  energy  berbasis  fosil. Selain  energi  berbasis  fosil,  sumber  emisi  cukup besar  adalah  perubahan  dan  alih  fungsi  lahan. Lahan  yang  tertutup  oleh  tumbuhan  dan berbentuk  hutan  memiliki  kemampuan  untuk menyerap  dan  mengubah  GRK,  khusus  CO 2 menjadi  zat  pati  dan  oksigen.  Alih  fungsi  lahan
dari  hutan  menjadi  lahan  pertanian,  pemukiman, perkembangan infrastruktur serta manufaktur dan lain-lain  menghilangkan  kemampuan  bumi  untuk melakukan fungsi penyerapan. Masalah digandakan  oleh  kecepatan  perkembangan  dan pengeluaran emisi disemua bagian di dunia.
Akibat  pemanasan  global,  atmosfir  yang terdiri  dari  gas  sangat  mudah  terpengaruh.  Hal ini  sejalan  dengan  hukum  gas  yang  sangat dipengaruhi oleh temperature. Perubahan tempe-rature  menyebabkan  perubahan  tekanan volume  gas  yang  relativ  tetap,  maka  terjadilah peru-bahan  arah  dan  kecepatan  angin,  selain juga kelembaban udara  dan tutupan  awan  yang mengakibatkan  pergeseran  waktu  dan  karak- teristik  musim.  Gangguan  tersebut  menga- kibatkan  perubahan  iklim  yang  dialami  dan dirasakan oleh seluruh dunia (DNPI. 2013)
Dampak  perubahan  iklim  meliputi  dampak primer,  dampak  sekunder  dan  dampak  turunan. Salah  satu  dampak  turunan  adalah  pelelehan lapisan  es  dipegunungan  tinggi,  sungai  es  dan gunung es di lautan kutub utara dan kutub selatan yang  mendampak  diantaranya  kepada  pening- katan muka air laut. Masalah ini ditambah dengan pemuaian  volume  air  laut  yang  karena  panas meningkat.  Berdasarkan  pengematan,  pening- katan  muka  air  laut  akan  terjadi  sekitar  2  kali hingga  tahun  2100  dan  bahkan  dapat  meningkat hingga 6 kali jika emisi GRK tidak ditangani.
Es mencair terdiri dari air laut yang masuk ke badan laut yang merupakan air asin. Akibatnya adalah  pengenceran  air  asin  yang  hangat  dari daerah  tropis.akibatnya  suhu  dan  temperature  air dipermukaan  pun  menjadi  dingin  dan  ini berakibat  pada  masa  udara  diatasnya.  Terjadinya pencampuran  air  maka  dinamika  fisik  air  laut yang  selama ini terjadi akibat perbedaan salinitas air akan mengalami gangguan sehingga sabuk air
laut  ( Great  Ocean  Conveyor  Belt )  akan melambat, demikian pula dengan sirkulasi air laut dunia. Hal ini berdampak terhadap dinamika fisik lapisan udara di atas muka bumi . Temperature di belahan  bumi  utara  akan  semakin  dingin  serta musim  dingin  akan  semakin  panjang  dan  ekstrim sehingga  akan  mengganggu  kondisi  atmosfir  di seluruh  muka  bumi.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan,  diperkirakan  belahan  bumi  utara  akan memiliki  temperature  rata-rata  sekitar  5  derajat Celsius lebih dingin dari saat ini (DNPI 2013 dan Aninomous 2016).
Pada  daerah  tropis,  temperatur  akan semakin  meningkat,  baik  di  atas  permukaan  air maupun  dibawah  laut.  Berdasarkan  penelitian, peningkatan  dari  temperatur  air  laut  di  daerah tropis  memberi  dampak  negativ  pemutihan karang,  atau coral  bleaching ,  terhadap  karang- karang di laut yang berdampak terhadap populasi flora  dan  fauna  di  bawah  laut.  Dampak  dari peningkatan temperatur di atas permukaan air laut dapat  terlihat  dari  kekeringan  yang  semakin sering dialami dan semakin panjang lamanya.
Sebagaimana  dilihat,  semua  dampak  yang dialami  secara  fisik  akan  berdampak  terhadap pola hidup sehari-hari. Perubahan akan berdampak  terhadap  pola  migrasi  populasi, kepada  pengurangan  stok  pangan  karena  cuaca ekstrim yang mem-pengaruhi penghasilan nelayan dan petani. Pada kondisi ekstrim, perubahan iklim dapat  menjadi  dasar  dari  konflik  dan  perang dikarenakan  kekurangan  sumberdaya  alami, lahan, bahan bakar dan pangan.
Perubahan  iklim  menjadi  tantangan  di semua  sektor  dan  semua  bagian  dunia.  Karena masalah-masalah  yang  kompleks  dan  rumit  dari dampak  perubahan  iklim,  sangat  diperlukan perhatian  semua  pihak.  Banyak  peluang  yang telah  tercipta  melalui  skema  penanganan  melalui perundingan internasional antara negara maju dan negara  sedang  berkembang,  negara  sedang berkembang  dapat  memanfaatkan  peluang  dari skema  pembiayaan  internasional  dan  perda- gangan  karbon  walaupun  masih  dalam  tahap perundingan.  Munculnya  gagasan  ekonomi  hijau ( Green  Economy )  oleh  masyarakat  internasional sebagai  paradigma  ekonomi  baru,  karena  ketidak puasan banyak stakeholder dengan paradigma
ekonomi  konvensional  yang  bersifat  ekploitatif, yang  dijalankan  selama  ini  oleh  pihak  peme- rintah, ahli ekonomi dan pihak lainnya, yang lebih berorientasi  pada  keuntungan  berupa  uang  atau mengejar  pertumbuhan  ekonomi  dari  pada mempertimbangkan  dampak  negatip  terhadap lingkungan, kemiskinan umat manusia, pemanasan  dan  perubahan  iklim  global.  Pada dekade  terakhir ini,  sudah  terjadi  berbagai krisiss termasuk  krisis  iklim,  kehilangan  biodiversitas, krisis  lingkungan,  kenaikan  harga  bahan  bakar, kri  krisis  energi,  kekurangan  bahan  pangan,  air bersih,  dan  krisis  sistem  finansial  global.  Semua ini  merupakan  tantangan  besar  dalam  perkem- bangan  dunia  saat  ini  dan  ke  depan,  terutama mengantisipasi  pertambahan  pen-duduk,  yang diprediksikan  akan  mencapai  9  milyard  orang, pada  tahun  2050  (  UNEP,  2011;  DNPI,  2013; Kastanya, 2014; Aninomous, 2015).
Ekonomi  hijau  ( Green  economy )  adalah sistem ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan  umat  manusia  dan  terjadi  pemera- taan sosial, untuk seluruh lapisan masya-rakat dan secara  signifikan  mengurangi  risiko  terhadap lingkungan dan kelangkaan ekologi. Atau dengan sedehana dapat dikatakan bahwa Green Economy adalah pembangunan yang menghasil-kan karbon rendah,  pemakaian  sumber  daya  secara  efisien dan  terjadi  pemera-taan  sosial  untuk  seluruh lapisan  masyarakat  (UNEP,  2011).  Karena  itu diperlukan  pengelolaan  yang  terin-tegrasi  untuk meng-hasilkan  kesejahteraan  bagi  masyarakat, tetapi  juga  menjamin  ketersediaan  sumberdaya alam  bagi  generasi  yang  akan  datang.  Dengan demikian  baik  sektor  yang  memiliki  modal  alam atau  sektor  primer  seperti  pertanian,  kehutanan dan  perikanan,  maupun  sector  ekonomi  yang bersifat  sekunder  atau  yang  disebut  “ built capital” seperti  transportasi,  energy,  perin- dustrian  dan  lain-lain  dapat  dikembangkan  untuk penghematan energi, pengembangan dan penggunaan energi terbaru-kan, dan penghematan sumberdaya  menuju  pertumbuhan  ekonomi  dan penciptaan  lapangan  kerja  yang  menghasilkan dampak  positif  demi  terciptanya  keadilan  sosial bagi seluruh masya-rakat.
Banyak  solusi  yang  dapat  dilaksanakan
secara mendasar, mulai dari perubahan paradigma  pembangunan  ekonomi  menuju ekonomi  hijau  ( green  economics ),  mengin- tegrasikan  skema  perubahan  iklim  dengan konsep  pembangunan  berkelanjutan.  Khusus untuk pulau-pulau kecil di Maluku, merumuskan  kembali  konsep  pertanian  pulau- pulau kecil, dengan mempertimbangkan ekologi,  ekonomi  dan  sosial  masyarakat, mengintegrasikan  skema  perubahan  iklim terutama  skema  REDD+,  pembaharuan  dalam system  pendidikan  pertanian  yang  dapat mendukung  konsep  pembangunan  pertanian pulau-pulau  kecil,  sebagai  upaya  mitigasi  dan adaptasi  untuk  menjamin  pembangunan  emisi rendah, memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari, memperhatikan hak-hak masyarakat dgn kearifan  local,  menjamin  kesejahteraan  masya- rakat  dengan  pemerataan  sosial  bagi  seluruh masyarakat.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Konsep  Pertanian  Pulau  -  pulau  Kecil (Berbasis Kewilayahaan)
Provinsi  Maluku  dimekarkan  menjadi Provinsi  Maluku  dan  Maluku  Utara.  Provinsi Maluku  memiliki  karakter  yang  spesifik,  terdiri dari  1.340  buah  pulau,  luas  wilayah  712.479,65 Km2,  luas  daratan  54.185  Km2,  luas  perairan 658.294,69  Km2,  dengan  panjang  garis  pantai 10.662  Km.  Kondisi  demikian  memiliki  karekter ekologi dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sempit, kondisi biogeofisik, sosial, ekonomi masyarakat  bervariasi,  daerah  pantai  dan  lautan yang  luas  yang  mempengaruhi  proses  HIDRO- OROLOGI,  ekosistem  terdekat  berkaitan  dan saling mempengaruhi, ketersediaan air bersih dan air  tanah  terbatas,  dipengaruhi  letusan  gunung berapi,  gempa  bumi,  tanah  longsor  dan  angin puyuh/badai  tropis,  dipengaruhi  langsung  oleh iklim maritim, memiliki populasi spesies endemik yang  tinggi,  terisolasi,  kebanyakan  masyarakat miskin,  terikat  pada  budaya/adat,  ekonomi  lokal yang  tidak  berkembang  men-dorong  migrasi penduduk  ke  kota  dan  terjadi  kelangkaan sumberdaya  manusia  berkualitas  di  pedesaan (Monk, dkk. 1997; Kastanya 2002;
2014). kelangkaan sumberdaya manusia berkualitas  di  pedesaan  (Monk,  dkk,  1997; Kastanya 2002; 2014).
Karakteristik  tersebut  sangat  rentan  terha- dap  kerusakan  lingkungan  terutama  pemanasan dan  perubahan  iklim  global,  dan  dampaknya sebagaimana di jelaskan di atas. Dampak tersebut sudah  terjadi  selama  beberapa  dekade  ini  yang dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  trend  yang meningkat  tanpa  dapat  dikendalikan.  Berdasar- kan  kondisi  dan  karakterisitik  demikian  telah ditetapkan  struktur  tata  ruang  wilayah  provinsi dan  kabupaten/kota  (RTRWP/K)  sebagai  konsep pembangunan  wilayah,  namun  belum  terintegrasi dengan  DAS  dan  pembangunan  sektoral.  Konsep pertanian pulau-pulau kecil dikem-bangkan secara terintegrasi  yaitu  integrasi  RTRWP/K  dengan DAS  sebagai  unit  ekologi  yang  dapat  mengukur proses  hidrorologis  diikuti  dengan  rencana pembangunan  sektoral  dan  kondisi  sosial- ekonomi  masyarakat.  Dengan  demikian  rencana seluruh sektor pembangunan terutama pertanian/perkebunan,  kehutaan,  peternakan  dan perikanan telah terpadu dalam konsep pembangunan  wilayah  yang  terpusat  di  dalam DAS. Selama ini dokumen rencana pembangunan wilayah  (RTRWP/K  dan  DAS)  hanya  dibuat sebagai  persyaratan  administratif  dan  tuntutan per-undang-undangan. Karena itu terjadi kerusakan  lingkungan  dan  kemiskinan,  yang menyebabkan  pemanasan  dan  perubahan  iklim global. Konsep Pertanian Pulau-Pulau Kecil yang lestari/berkelanjutan,  yang  berbasis  pada  konsep ekonomi  hijau  (Kastanya,  2002;  2010)  dapat dilihat pada Gambar 1.
1. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  yaitu  melakukan pembaharuan  konsep  ekonomi  konvensional yang  mengejar  pertumbuhan  dan  bersifat eksploitatif  menuju  ekonomi  hijau  ( green economics )  yang  dibangun  atas  dasar  keseim- bangan antara teori ekologi, ekonomi dan sosial untuk  mendukung  pembangunan  lestari  atau berkelanjutan  dengan  indikator  dan  sasaran yang harus dicapai  yaitu: (1) reduksi emisi; (2) cadangan karbon meningkat; (3) keragaman
hayati  dan  jasa  lingkungan  terpelihara;  (4) pertumbuhan ekonomi.
Hal  yang  penting  ekosistem  asli  terpeli- hara/lestari  (Sagu,  mangrove,  habitat  satwa, padang  lamun,  terumbu  karang);  sumberdaya lahan/hutan  mendukung  kelestarian  produksi (pangan,  energy  terbarukan,  Karbon  rendah, menurunkan  GRK,  jasa  ekosistem,  Hasil  hutan kayu, HHBK), konservasi biodiversitas (konser- vasi  biologi,  keragaman  hayati,  konser-vasi spesies-populasi-komunitas, penyim-panan karbon);  pertumbuhan  ekonomi  lestari  berbasis masyarakat ( social  forestry ,  agro-forestri, berorientasi pada TENH, pertumbuhan ekonomi,  lingkungan  terjamin),  sosial-budaya masyarakat  (hak  ulayat/adat,  kearifan  lokal, masyarakat  sejahtera,  pendidikan  berbasis masyarakat  /community  collages,  pemerataan sosial),  pemerataan  sosial),  mitigasi  dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim, insti-tusi/kelembagaan (perundang-undangan, Perda,  desentralistik-otonomi,  kelembagaan masyara-kat,  pemerintah  daerah  yang  kuat). Kerangka  konseptual  dengan  seluruh  indikator menjadi  landasan dalam merumuskan kerangka konsep makro dan mikro.

## 2. Kerangka Konsep Makro
Mengintegrasikan  seluruh  rencana  pem- bangunan  sektoral  dalam  pembangunan  wilayah. Khusus  untuk  sector  penggunaan  lahan  yaitu sektor  kehutanan,  pertanian,  peternakan  dan perikanan,  sedangkan  rencana  pembangunan wilayah  adalah  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Provinsi/Kabupaten  (RTRWP/K,  berbasis  gugus pulau  dan  laut  pulau)  dan  Daerah  Aliran  Sungai (DAS)  pulau-pulau  kecil.  Perlu  dikembangkan konsep DAS pulau-pulau kecil pada 1.340 pulau. Untuk pulau kecil, satu pulau satu DAS. BPDAS Maluku  telah  mengembangkan  152  DAS  di Provinsi kepulauan Maluku. Hal ini perlu ditinjau kembali sesuai kondisi wilayah Maluku. Seharusnya  untuk  1.340  pulau,  harus  memiliki DAS  yang  lebih  dari  jumlah  pulau,  karena  untuk pulau Seram, pulau Buru, pulau Ambon dan pulau lainnya memiliki DAS lebih dari satu.
Hal ini perlu diidentifikasi bentuk dan
Gambar 1 . Diagram Konsep Pertanian Pulau-Pulau Kecil
karakteristik  DAS  nya,  sesuai  kondisi  biogeo- fisik, sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam  DAS  tersebut.  Inilah  yang  membedakan sifat  dan  karakteristik  pulau-pulau  kecil  dengan wilayah  kontinental.  Dengan  demikian  seluruh rencana sektoral diintegrasikan dalam RTRWP/K dan  DAS.  Untuk  sektor  kehutanan  TGH  di integrasikan  dalam  DAS  dan  RTRWP.  Indikator keberhasilan  pembangunan  harus  diukur  secera ekologi, ekonomi dan sosial dalam unit DAS yang berada  dalam  pulau  dan  gugus  pulau.  Konsep makro  kemudian  dijabarkan  dalam  konsep  mikro berupa unit-unit pengelolaan, yang harus dikelola secara lestari.

## 3. Kerangka Konsep Mikro
Seluruh  rencana  sektoral  yang  telah terintegrasi  dalam  DAS  dan  RTRWP/K  yang dirancang dalam Unit pengelolaan terkecil yang dikelola  secara  terintegrasi  dan  lestari/ber- kelanjutan, sehingga dapat mencapai kelestarian DAS dan kelestarian gugus pulau dan laut pulau yang berarti dapat mencapai kelestarian seluruh kawasan  pulau-pulau  kecil  di  Maluku.  Unit pengelolaan  terkecil  seperti  terlihat  pada Gambar 1, terdiri dari:
1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP/social forestry)
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL/social forestry). 3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
(KPHK/social forestry)
4. Kesatuan Pengelolaan
Agroforestri (KPA) terdiri dari:
1. Agrosilviculture
2. Agrosilvopasture
3. Permakultur
4. Agrosilvopasturefisheries
Seluruh  sektor  pembangunan  dan  bidang ilmu  yang  meliputi  penggunanan  lahan  telah terintegrasi  dan  tidak  dikembangkan  secara sektoral  tetapi  dalam  model  pengelolaan Social forestry dan  agroforestri.  Pengembangan  model social  forestry dalam  KPH  dengan  menginte- grasikan  partisipasi  masyarakat  di  dalamnya miliputi  model  Hutan  Kemasyarakatan,  Hutan Rakyat, Hutan Desa yang tidak hanya menghasilkan  kayu  tetapi  juga  hasil  hutan  bukan kayu  (HHBK)  atau  Total  Ekonomi  Nilai  Hutan termasuk  pangan,  energy  terbarukan,  ekowisata, jasa  hutan  dan  lain-lain.  Sedangkan  pengem- bangan  pada  Areal  Penggunaan  lain  (APL) meliputi pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan,  pemukiman,  infrastruktur  dan  lain- lain  dapat  dikembangkan  dengan  model Agroforestri.
Keberhasilan  implementasi  konsep  yang digambarkan di atas, apabila didukung oleh sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  yaitu tenaga  professional,  terampil,  siap  kerja  dan soft skill tinggi. Karena itu perlu dibangun community collage atau  akademi  komunitas  (program sertifikat  dan  diploma),  untuk  mendukung  unit- unit  pangelolaan  lestari  sesuai  kerangka  konsep mikro.  Dasar-dasar  pendidikan  agroforestri  perlu dikembangkan untuk pendidikan pertanian, peternakan, perikanan untuk menunjang pembangunan pertanian pulau-pulau kecil.
Sehubungan dengan ruang lingkup tersebut maka bidang agroforestri memainkan peranan yang sangat penting untuk menciptakan struktur tegakan yang hampir menyerupai hutan alam,  yang  secara  ekologi,  ekonomi  dan  sosial dapat  mencapai  hubungan  yang  serasi,  dalam prinsip-prinsp  ekonomi  hijau.  Pengembangan agroforestri dapat menekan laju defo-restasi dan degradasi  hutan,  rehabilitasi  dan  restorasi kawasan  yang  rusak,  peningkatan  kelestarian keanekaragaman hayati, menyimpan/ meningkatakan stock  carbon dan  mengha silkan
produk  yang  multiguna  bagi    peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

## PENGEMBANGAN KONSEP PERTANIAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI MALUKU
Pengembangan  konsep  pertanian  pulau- pulau  kecil  seperti  dijelaskan  di  atas,  diimple- mentasikan di Propinsi Maluku seperti tergambar pada  gambar  2.dimana  multi  lansekap  yaitu  12 gugus  pulau,  1.340  pulau  dan  lebih  dari  1.  340 DAS,  yang  sudah  terintegrasi.  Seluruh  data geobiofisik,  sosial  budaya-ekonomi  dan  rencana seluruh  sektor  terdistribusi  dalam  DAS  sebagai unit  pengelolaan  lestari.  Secara  operasional  data biogeofisik (peta vegetasi/penutupan lahan, biodiversitas,  geologi,  tanah,  unit  lahan,  curah hujan dan data lainnya yang tersedia). Data sosial budaya  menyangkut  pendidikan,  kualitas  hidup, kearifan  lokal,  hak  tenurial/ulayat/hak  masya- rakat  hukum  adat,  penguasaan  teknologi  dan perkembangan  ekonomi  masyarakat.  Sedangkan rencana  sektoral  adalah  rencana  tetaguna  lahan ( landuse )  sektor  kehutanan,  pertanian,  peter- nakan,  perikanan  ,  pemukiman,  infratruktur  dan lainnya  (Kastanya,  2012).  Khusus  untuk  sosial budaya  telah  di  kembangkan  “Panduan  pelibatan masyarakat lokal” dalam implementasi REDD+ di Indonesia  Timur  yang  dapat  dipakai  untuk integrasi  dalam  konsep  tersebut  (Handoyo,  Dkk. 2014).
Rencana  Tata  Guna  Hutan (landuse kehutanan)  yaitu  luas  kawasan  hutan  di  Provinsi Maluku  4.390.640  ha,  terdiri  dari  Hutan Konservasi  406.569  ha  (9,26%),  Hutan  Lindung (HL)  618.744  ha  (14,09%),  Hutan  Produksi Terbatas  (HPT)  926.533  ha  (21,10%),  Hutan Produksi  (HP)  667.513  ha  (15,20%),  dan  Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 1.771.281 ha  (40,34%).  Sedangkan  areal  penggunaan  lain (APL)  sebesar  755.154  ha  (18,97%).  Seluruh fungsi hutan telah terdistribusi dalam DAS. Untuk fungsi hutan konservasi akan dikem-bangkan unit pengelolaan  manjadi  KPHK,  fungsi  hutan Lindung dan Produksi, kecuali HPK dikembangkan KPHL dan KPHP.

## Gambar 2 . Peta WilayahPengembangan (Gugus Pulau) Provinsi Maluku
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  (KPH)  adalah wilayah  pengelolaan  hutan  sesuai  fungsi  pokok dan  peruntukannya,  yang  dapat  dikelola  secara efisien  dan  lestari.  Seluruh  kawasan  hutan Provinsi  Maluku  terbagi  dalam  KPH  yang menjadi  bagian  dari  sistem  pengurusan  hutan nasional, pemerintah provinsi dan kabu- paten/kota.  KPH  (KPHL  dan  KPHP)  yang mempunyai lebih dari satu fungsi pokok (Ptoduksi atau  Lindung),  penetapannya  berdasar-kan  fungsi yang  luasannya  dominan.  Pembagian  wilayah kelola  KPH  berdasarkan  kajian  kelayakan ekologis,  kepastian  wilayah  kelola,  kelayakan kelembagaan dan pemanfaatan hutan diperoleh 22 KPH,  terdiri  dari  17  KPHP  dan  5  KPHL  dengan luas seluruhnya 2.207.864 Ha.
Hal  ini  berarti  masih  tersisa  dari  HL  dan Hutan  Produksi  (HP,  HPT)  seluas  4.926  Ha  yang belum  masuk  dalam  KPH  yang  terpencar  tidak terkonsentrasi . Sedangkan fungsi hutan konservasi  seluas  406.569  ha  (9,26%),  yang sementara dirancang menjadi KPHK, meru-pakan kewenangan  pemerintah  pusat.  Permasala-han yang  masih  dihadapi  saat  ini  adalah  luas  hutan produksi  konversi  yang  sangat  luas  1.771.281  ha (40,34%)  yang  dicadangkan  untuk  dikonversi merupakan dikonversi merupakan
potensi  deforestasi  dan  degradasi  yang  sangat besar  yang  akan  merusak  ekosistem  hutan pulau-pulau  kecil  dan  memberi  dampak peningkatan gas emisi.
Hal  ini  harus  mendapat  perhatian  khusus oleh pemerintah daerah untuk melakukan revisi RTRWP  dan  TGH.  Areal  tersebut  Sebaiknya tetap  menjadi  hutan  dan  dirancang  menjadi KPH  dengan  mempertimbangkan  kawasan yang dapat dikonversi untuk sector lain, apabila sangat diperlukan dan mendesak.
Areal  Penggunaan  Lain  (APL)  sebesar 755.154  ha  (18,97%)  adalah  areal  yang  sudah dialokasikan untuk pertanian, peternakan, perikanan, pemukiman, perkantoran, infrastruktur dan lain-lain. Akibat dari pembang-unan sektoral maka  masing-masik  sektor  mengembangkan sektornya  tanpa  berintegrasi  dengan  lainnya, cenderung  mengembangkan  usaha  dengan  pola monokultur,sering  meng-konversi  ekosistem  asli seperti  mangrove  dan  sagu  karena  pertimbangan yang  sempit.  Diharapkan  pengembangan  sektor ini  berbasis  pada  konsep  agroforestri  dengan pendekatan  lanskap  sehingga  dapat  terbangun secara terintegrasi yang dapat menjamin keutuhan ekosistem dan lingkungan dan dapat menghasil kan produk dan jasa lingkungan yang optimal.

## KESIMPULAN
Pembaharuan  kebijakan  secara  nasional sudah  lebih  terarah  dan  menjadikan  skema perubahan iklim (metigasi dan adaptasi) sebagai arus  utama  dalam  pembangunan  nasional  dan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aninomous.  2015a.  SIDIK.  Sistem  Informasi  Data
Indeks  Kerentanan.  Direktorat  Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat
Jenderal Pengendalian  Perubahan  Iklim  Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Jakarta.
__________,  2015b.  National  Forest  Reference Emission Level For Deforestation And Forest Degradation.  In  the  Context  of  Decision 1/CP.16  para  70  UNFCCC  (Encourages developing  country  Parties  to  contribute  to mitigation  actions  in  the  forest  sector). Directorate  General  of  Climate  Change. Ministry of Environment and Forestry Submission by Indonesia. __________,  2016.  Perubahan  Iklim,  Perjanjian
Paris, Dan Nationally Determined Contribution. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kemen-terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Jakarta.
BAPENAS.  2011.  Pedoman  Penyusunan  Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi
Gas  Rumah  Kaca,  tahun  2011.  Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan
Perencanaan Pembang-unan Nasional. BAPENAS.  2012.  Pedoman  Pelaksanaan  Rencana Aksi  Penurunan  Emisi  Gas  Rumah  Kaca, 2011. Kementerian Perencanaan
Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dewan  Nasional  Perubahan  Iklim  (DNPI),  2013. Perubahan  Iklim  Dan  Tantangan  Peradaban Bangsa. Diterbitkan Dalam Rangka Ulang
Tahun Ke-5 DNPI, 4 Juli 2013. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. 2010. Buku Rencana  Tindak  ( Action  Plan ) Pembangunan KPH Provinsi Maluku. Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO). 2010. Global Forest Resources  Assessment  Country  Reports (Brunei  Darussalam,  Cambodia,  Indonesia, Lao  PDR,  Malaysia,  Myanmar,  Philippines,
Singapore, Thailand, and Vietnam).
Food  and  Agriculture  Organization  of  the  United Nations (FAO) . 1992 . Community Forestry: Ten  Years  in  Review.  Rome.  u5610e04.htm (accessed on 10 th November 2010).
Hakim dkk . (2010).   Social Forestry. Menuju Restorasi  Pembangunan  Kehutanan Berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan. Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  .  Pusat Penelitian  Dan  Pengembangan  Perubahan Iklim Dan Kebijakan. Desember 2010 Handoyo, dkk. 2014. Panduan Pelibatan Masyarakat Lokal  dalm  Implementasi  REDD+.  Di Indonesia  Timur.  Badan  Penelitian  Dan Pengembangan  Kehutanan.  Pusat  Penelitian Dan  Pengembangan  Perubahan  Iklim  Dan Kebijakan.
Kastanya, A. 2002. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Berbasis Gugus Pulau di Maluku. Disertasi. Tidak  Diterbitkan.  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
_________,  2011.  Penglolaan  Hutan  Tropis  Pulau- Pulau  Kecil  dalam  Menghasilkan  Bioenergi Energi  dan  Penyimpanan  Karbon.  Berkala Penelitian  Hayati  (Journal  Of  Biological researches).  Special  Topics  in  Zoology, Microbiology,  A  n  d  Envirenment  .  19:  94  – 99 . Jurnal Terakreditasi B, Edisi Khusus, No. 7F Tahun 2011. (ISSN: 0852-6834)
_________,  2012.  A  Community  and  Ecosystem- based Sustainable Forest Management Model for  Small  Islands  in  Maluku.  Journal  of Agriciultural  Science  and  Technology  B Volume  2,  Number  4,  April  2012  (serial Number 12). Hal. 418. (ISSN 2161-6264)
_________,  2013.  Konsep  Pertanian  Pulau-Pulau Kecil  Berbasis  Gugus  Pulau  Menghadapi Perubahan Iklim Global Di Provinsi Maluku.
Makala disampaikan
Dalam Seminar
Nasional  Dalam  Rangka  Dies  Natalis  ke-50 tahun. Program Studi Manajemen Hutan, PPS UNPATTI.
_________,  2014.  Rencana  Pengelolaan  Multi LanskapPulau-Pulau Kecil Berbasis Ekonomi
Hijau  ( Green  Economics )  Di  Kepulauan Maluku. Pidato Pengukuhan. G u r u B e s a r Te t a p B i d a n g I l m u Perencanaan dan Ekonomi  Sumber  Daya  Hutan  Jurusan Kehutanan  Fakultas  Pertanian  Universitas Pattimura Ambon.
Monk, K. A., de Fretes, Y. and G. R. Lilley. 1997. The    Ecology    of    Nusa    Tenggara    and Maluku.    The    Ecology    Indonesia    Series, Volume  V.  Oxford  University  Press RECOFTC (2010). The Role of Social Forestry in Climat Change Mitigation and Adaptation  in  the  ASEAN  Region . Assessment 2010 RECOFTC  &  The  Learning  Institute.  2010. Capacity  Building  Needs  Assessment;
Country Profile of Community Forestry and
Community  Protected  Area  Manage-ment in  Cambodia  (Working  Draft).25  August
2010.
Siscawati,  M,  dan  Zakaria,  R.Y.  2010.  Capacity Building  Needs  Assessment  for  Commu- nity  Forestry  in  Indonesia.  RECOFTC, Bogor.