## Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Waralaba Merek “Thai Tea” di Kota Semarang

## Jebby Mandala Putra, Budi Santoso, Adya Paramitha Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : lexxy_070290@yahoo.com

## Abstract
Franchise  system  is  considered  to  have  many  advantages,  especially  regarding  funding,  human resources and management. Franchise Business Growth in Indonesia, especially business growth in “Thai Tea” drinks in Semarang City, has increased and developed in the franchise business. The legal basis  for  franchising  (franchise)  is  regulated  in  Government  Regulation  Number  42  of  2007 concerning Franchising "PP Franchise". The birth of this PP is based on the government's efforts to improve  the  development  of  franchises  throughout  Indonesia.  The  approach  method  used  in  this research is a social legal approach (applied). The results of this research are 1) In the provisions of Article 2 of Government Regulation No.42 of 2007, it is stated that the franchise is held based on a written agreement between the Franchisor and the Franchisee, provided that the Franchise Agreement is  made  in  Indonesian  and  against  it  applies  Indonesian  law.  2)  The  rights  and  obligations  of  the Parties  in  maintaining  the  trade  secrets  of  the  Franchise  Agreement  that  apply  in  Indonesia  are independent. This clause emphasizes that the position and legal relationship between “Thai Tea” and its partners is not an agency, joint venture, or subordinate relationship.

## Keywords: trade secret; franchise agreement; rights and obligations

## Abstrak
Sistem Franchise dianggap  memiliki  banyak  kelebihan  terutama  menyangkut  pendanaan,  sumber daya manusia dan management. Pertumbuhan Bisnis Franchise di Indonesia terutama pertumbuhan bisnis pada minuman “Thai Tea” di Kota Semarang mengalami peningkatan dan perkembangan di dalam bisnis waralaba. Bisnis Franchise diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang  Waralaba  “PP  Waralaba”.  Lahirnya  PP  ini  dilandasi  upaya  pemerintah  meningkatkan pembinaan  usaha  waralaba  ( franchise )  di  seluruh  Indonesia.  Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan social  legal (terapan).  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  1) Didalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 menegaskan bahwa Franchise diselenggarakan  berdasarkan  Perjanjian  tertulis  antara Franchisor dengan Franchisee ,  dengan ketentuan  bahwa  Perjanjian Franchise dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan  terhadapnya  berlaku hukum Indonesia. 2) Hak dan Kewajiban para Pihak dalam dalam menjaga rahasia dagang Perjanjian Waralaba  yang berlaku  di  Indonesia  adalah berdiri sendiri.  Jadi  jelas bahwa  yang terjadi di  bisnis franchise  “Thai  Tea”  bukan  sebagai  agen,  joint  venture  dan  sejenisnya  atau  antara  bawahan  dan atasan.
Kata kunci: rahasia dagang; perjanjian franchise; hak dan kewajiban

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  jumlah  penduduk  Indonesia  semakin  bertambah banyak. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam segala aspek
kehidupan,  antara  lain  kebutuhan  akan  lapangan  pekerjaan.  Kondisi  seperti  ini  dapat  diatasi dengan  mendirikan  usaha  untuk  menjamin  keberlangsungan  perekonomian  setiap  orang. Waralaba menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menguntungkan, karena jenis usaha ini berupa kerjasama yang hasilnya dibagi rata dan/atau kerjasama dengan suatu merek produk tertentu  dan  objeknya  yang  sudah  mempunyai  kemampuan  penjualan  yang  baik  di  mata masyarakat untuk dijualbelikan kembali di wilayah-wilayah lainnya.
Jenis  usaha  kerjasama  tersebut  dikenal  dengan  istilah  usaha  waralaba  ( franchise ). Usaha/bisnis waralaba ini  lebih banyak dipilih oleh masyarakat karena banyak keuntungan dan kemudahan  yang  dapat  diperoleh,  antara  lain  tidak  perlu  promosi  karena  produk  dari  usaha waralaba  tersebut  sudah  terlebih  dahulu  diketahui  dan  dikenal  oleh  masyarakat  baik  kualitas maupun kuantitas produknya (Badrulzaman, 2005).
“Dasar hukum waralaba ( franchise ) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007  tentang  Waralaba  (PP  Waralaba)  Lahirnya  PP  ini  dilandasi  upaya  pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba ( franchise ) di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong  pengusaha  nasional,  terutama  pengusaha  kecil  dan  menengah  untuk  tumbuh sebagai franchisor nasional yang andal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri” (Sutedi, 2008).
Menurut  Kusumawati,  bisnis  waralaba  memiliki  unsur  penting  yang  harus  selalu diperhatikan yakni:
“rahasia  dagang  sebagai  aset  perusahaan  yang  sangat  berharga  harus  dijaga  sampai kapanpun tanpa batas waktu, apabila rahasia tersebut sampai terungkap kepada pihak lain, baik terhadap perusahaan yang melakukan perdagangan yang sejenis, maupun yang tidak sejenis,  tetap  akan  membawa  kerugian  bagi  penemu.  Untuk  itu  perlu  dijaga  sifat kerahasiaannya dan perlu mendapatkan perlindungan (Kusumawati, 2005)
Perlindungan  terhadap  rahasia  dagang  mencakup  beberapa  aspek  mulai  dari  cara memproduksinya,  cara  pengolahannya,  bahan-bahan  khusus  yang  dirahasiakan  dan  lain-lain yang sifatnya rahasia dan tidak diketahui oleh masyarakat. Kerahasiaan tersebut dijaga karena terkandung nilai ekonomi yang sangat menguntungkan (Hariyani, 2010).
“Rahasia dagang adalah informasi  yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomis  karena  berguna  dalam  kegiatan  usaha  dan  dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang” (pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang).
Rahasia  dagang  menjadi  sesuatu  yang  patut  dijaga  karena  didalmnya  memiliki  banyak unsur dan nilai-nilai  ekonomisnya.  Menurut gunawan dikatakan bahwa:
“pengertian rahasia dagang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: Jika kita perhatikan rumusan tersebut, akan dapat kita tarik suatu bahwa pengertian Rahasia Dagang terdiri dari unsur-unsur  sebagai  berikut:  1]  Adanya  pengertian  mengenai  informasi;  2]  Informasi
tersebut merupakan infomasi yang tidak diketahui oleh umum; 3] Informasi tersebut berada dalam  lapangan  teknologi  dan/atau  bisnis;  4]Informasi  tersebut  harus  memiliki  nilai ekonomis,  dan  5]  Informasi  tersebut  harus  dijaga  kerahasiaannya  oleh  pemiliknya” (Widjaja, 2002).
Memperhatikan  pengertian  rahasia  dagang  di  atas  ditemukan  adanya  unsur-unsur  yang paling  pokok  antara  lain;  1]  mengenai  adanya  unsur  informasi  bisnis  dan  teknologi  yang dirahasiakan, 2] adanya unsur nilai ekonomis, dan 3] adanya usaha untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan produk.
Ketiga unsur yang tersebutkan di atas menjadi modal utama dari rahasia dagang. Ketika diantara  ketiga  unsur  tersebut  ada  salah  satu  saja  unsur  yang  tidak  terpenuhi  maka  bias dikategorikan belum termasuk kategori rahasia dagang.
Unsur pertama pada rahasia dagang yaitu harus menjadi suatu “informasi” baik informasi dari segi teknologinya maupun informasi bisnisnya, seperti yang menjadi daftar pelanggan, resep makanan dan minumanya, dan lain-lain, termasuk proses-proses lainya di dalam menghasilkan produk  atau  jasa.  Unsur  yang  kedua  berupa  informasi  yang  memiliki  nilai  ekonomis  yang digunakan  untuk  kegiatan  usahanya.    Informasi  tersebut  sengaja  dibuat  untuk  supaya  tidak diketahui oleh pihak lain atau pesaingnya sehingga pihak lain yang menjadi pesaing tidak akan dapat  melakukan  rekayasa  ulang  produk  yang  sama.  Selanjutnya  unsur  yang  ketiga  yaitu informasi harus selalu tetap terjaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang dengan cara yang wajar layak dan patut (Sudarmanto, 2012).
Diketahui  bahwa  banyak  terjadi  adanya  penyimpangan/ketidakkonsistenan  di  dalam menjaga rahasia dagang pelaksanaan perjanjian dalam bisnis waralaba ini. Hal tersebut berkibat pada munculnya permasalahan hukum.  Apabila terjadi seperti ini sudah pasti akan merugikan sang pemilik rahasia dagang. Manakala terjadi pengingkaran kesepakatan dalam perjanjian yang sudah  dibuat  baik  yang  tertulis  maupun  tidak,  maka  pemilik  merek  rahasia  dagang  atau  sang pemilik lisensi dapat menggugat pihak-pihak yang melanggar perjanjian tersebut (Queen, 1993).
Penyelesaian sengketa terkait rahasia dagang tersebut tidak semata-mata harus ditempuh melalui  jalur pengadilan  (litigasi). Namun  masih ada cara lain  yang bisa  ditempuh  antara lain dengan  cara  melalui  arbitrase.  Dengan  cara  ini  maka  perselisihan  dapat  diselesaikan  melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Bisnis waralaba atau franchise memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu :
“a]  Memiliki  tiga  unsur  dasar,  yaitu: Franchisor,  franchisee ,  dan  kegiatan Franchise ;  b] Produk bisnis waralaba bersifat unik; c] Memiliki konsep bisnis total: product, price, place , dan promotion ;  d]  Franchisee  memakai  atau  menjual  sistem,  produk,  dan  service  dari Franchisor ; e] Franchisor menerima Fee dan Royalty ; f] Adanya pelatihan manajemen dan skill (keterampilan) khusus; g] Adanya pemberian Lisensi Merek Dagang , Paten, atau Hak
Cipta; h] Adanya bantuan pendanaan dari Franchisor ; i] Pemberian produk langsung dari Franchisor ;  j]  Bantuan  promosi  dan  periklanan  dari Franchisor ;  k]  Pelayanan  pemilihan lokasi oleh Franchisor ; l] Daerah pemasaran yang ekslusif; m] Pengendalian/penyeragaman mutu; n] Mengandung unsur merek dan sistem bisnis’ (Sumardi, 2012).
Dalam  usaha  bisnis  waralaba/ franchise ini  sebenarnya  dikategorikan  ke  dalam  dua kelompok: 1) Bentuk usaha waralaba dengan model bisnis. Dalam bentuk bisnis ini pemegang franchise punya hak untuk memasarkan dan menjual produk  dan jasa pada wilayah tertentu dan dengan  standar  operasional  dan  pemasaran  yang  ditentukan;  dan  2)  waralaba  dengan  model distribusi produk. Pada bentuk bisnis ini pemegang franchise akan diberikan hak khusus/lisensi untuk  menjual  produk  dari  suatu  perusahaan  tunggal  dalam  lokasi  yang  khusus/ditentukan (Sumardi, 2012).
Bisnis waralaba/franchise ini  semakin  tahun  semakin  mengalami  perkembangan  yang pesat. Sampai saat ini bisnis tersebut ada tiga kategori dalam bisnis franchise yaitu: 1) franchise dalam  bentuk  pekerjaan,  2)  franchise  dalam  bentuk  usaha;  dan  3)  franchise  dalam  bentuk investasi.
Untuk bisnis franchise dalam yang bentuk pekerjaan ini, franchisee /pemegang franchise sebagai yang menjalankan usaha yang sesungguhnya sebenarnya hanya membeli dukungan atas usahanya sendiri. kemudian untuk kategori franchise usaha, merupakan bentuk usaha bias berupa toko eceran yang menyediakan barang dan jasa atau bias juga berupa restoran cepat saji/ fast food . Sedangkan  untuk  kategori franchise investasi  ini,  merupakan  bentuk  usaha  investasi  dan biasanya  ingin  melakukan  diversifikasi,  oleh  karena  manajemen  tidak  berpengalaman  dalam pengelolaan  suatu  usaha.  Bisnis  franchise  ini  dipilih  biasanya  untuk  lebih  mendapatkan bimbingan dan dukungan sehingga dapat  diperoleh keuntungan  yang besar dan dapat  terhidar dari kerugian. Bisnis semacam ini banyak dilakukan dibidang perhotelan, dan lain-lain.
Dalam  bisnis  waralaba  ini  dibutuhkan  adanya  kesepakatan/kontrak.  Kesepakatan  bisa terjadi dengan berbagai cara, dimanapun dan kapan saja. Dalam kesepakatan tersebut unsur yang terpenting adalah terjadinya penawaran dan penerimaan atas penawaran.
Terkait dengan perjanjian waralaba ini ada pihak yang disebut franchisor yaitu pihak yang menunjuk memberikan franchise. Adapun pihak yang menerima franchisee disebut franchisee yaitu pihak yang menerima franchise .
“Franchisor atau pemberi waralaba, merupakan perseorangan atau badan usaha yang telah memberikan  hak  untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan  produk  dan  jasa  waralaba  yang dimilikinya  kepada  penerima  paralaba.  Urutan-urutan  yang  seharusnya  digugat  oleh konsumen  manakala  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  sebaiknya  disusun  sebagai  berikut  :    a] yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan; b] apabila produk
yang merugikan tersebut diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  tidak  mencakup  pelaku  usaha  di  luar negeri; dan c] apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut”. (Miru, 2011)
Bisnis waralaba diperlukan adanya lisensi. Ada 3 (tiga) macam lisensi yang dibutuhkan dalm bisnis warala ini :
“1] licence  exchange  contract ,  yaitu  perjanjian  antara  para  pesaing  yang  bergerak  dalam kegiatan  yang  sama  atau  memiliki  hubungan  yang  erat,  sehingga  disebabkan  masalah- masalah teknis, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindustrian dari pihak lain; 2] r eturn contract , artinya perjanjian ini tampak  dari  luarnya  saja  sebagai  perjanjian  lisensi,  namun  sebenarnya  bukan  perjanjian lisensi  dalam  arti  sebenarnya;  3]  perjanjian  lisensi  dalam  arti sebenarnya ,  tanpa camouflaging  effects sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Pemberian  lisensi  dalam  franchise seyogianya digolongkan sebagai lisensi dalam arti yang sebenarnya” (Rahardjo, 2009).
Dalam bisnis waralaba perlu adanya aturan guna melindungi semua pihak baik dari kerugian yang tidak diinginkan, baik dari pihak pemberi franchise/ franchisor dan maupun yang menerima franchise/ franchisee . Untuk itu diperlukan adanya suatu perjanjian waralaba. Sebelum terjadinya proses jual beli waralaba sebelumnya harus dibuatkan adaanya suatu perjanjian. Pemberi/penjual waralaba harus mencamtunka secara tertulis dan dengan cara sebenarnya harus mencantumkan setidaknya mengenai:
“a] nama dan alamat jelas para pihak; b] jenis Hak atas Kekayaan Intelektual; c] kegiatan usaha;  d]  hak  dan  kewajiban  para  pihak;  e]  bantuan,  fasilitas,  bimbingan  operasional, pelatihan, dan pemasaran  yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; f] wilayah usaha; g] jangka waktu perjanjian; h] tata cara pembayaran imbalan; i] kepemilikan, perubahan  kepemilikan,  dan  hak  ahli  waris;  j]  penyelesaian  sengketa;  k]  tata  cara perpanjangan,  pengakhiran,  dan  pemutusan  perjanjian”  (Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007).
Merek dari  “Thai  Tea” itu  sendiri adalah suatu produk jenis minuman di  Kota  Semarang yang  sedang  banyak  diminati  oleh  para  masyarakat  sekitar.  Salah  satu  minuman  yang  berasal dari negeri gajah putih Thailand yang telah dikenal di masyarakatnya sejak tahun 80-an. “Thai Tea” merupakan salah satu teh dari Thailand yang saat ini sedang tren di kalangan masyarakat. Dengan rasanya yang khas dan nikmat, sangat cocok di tenggorokan apabila cuaca sedang terik maupun sebagai pelengkap saat santai bercengkrama dengan orang terdekat.
Konsep usaha dari merek ini adalah “ This Tea Licensing ” pada prinsipnya adalah pemberian ijin (lisensi) penggunaan merek dan desain displays “Thai Tea” oleh perusahaan kepada pihak lain  dengan  persyaratan,  standar-standar,  dan  biaya  ( fees )  yang  telah  ditetapkan  perusahaan. Penelitian  ini  membahas  tentang  hak  dan  kewajiban  para  pihaknya  dalam  menjaga  Rahasia Dagang dalam perjanjian kerjasama Waralaba ( Franchise ) terhadap Pemberi Waralaba dan untuk
mengetahui  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemberi  waralaba  ( Franchisor )  atas tindakan penerima waralaba ( Franchisee ) yang menggunakan sendiri rahasia dagang.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah artikel ini yaitu: 1) apakah perjanjian waralaba “Thai Tea” termasuk waralaba seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan 2) bagaimana para pihak menjaga rahasia dagang dalam perjanjian waralaba merek “Thai Tea”di Kota Semarang.
Banyak ditemukan artikel yang membahas mengenai waralaba/franchise. Antara lain artikel yang  ditulis  oleh  Indira  Swasti  Gama  Bhakti  dari  Universitas  Tidar  di  tahun  2017  berjudul “Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise Di Bidang Kuliner” (Bhakti, 2017). Artikel tersebut lebih fokus membahas mengenai resep masakan pada usaha franchise di bidang kuliner apakah selalu menjadi suatu rahasia dagang. Selanjutnya artikel  yang tulis oleh Bella  Katrinasari dari Universitas  Sebelas  Maret  di  tahun  2017.  Dalam  artikel  tersebut  membahas  mengenai “bagaimana  perlindungan  rahasia  dagang  saat  jangka  waktu  perjanjian  kontrak  berakhir  dan membahas mengenai bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika salah satu pihak melanggar perjanjian atau wanprestasi pada perjanjian waralaba komala Resturant” (Katrinasari, 2017).
Kemudian artikel yang ditulis oleh Novelinda S.G. Sembel dari Universitas Sam Ratulangi berjudul “Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2000  tentang  Rahasia  Dagang”.  Dalam  artikel  tersebut  membahas  mengenai:  pelanggaran terhadap  Rahasia  Dagang  di  Indonesia,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  Rahasia  Dagang menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia  (Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000)?  (Novelinda, 2018).
Memperhatikan beberapa artikel  yang sudah disebutkan di  atas, pada artikel  ini memiliki perbedaan. Artikel ini lebih fokus membahas mengenai perjanjian waralaba “Thai Tea” termasuk waralaba seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, dan bagaimana para pihak menjaga rahasia dagang dalam perjanjian waralaba merek “Thai Tea” di Kota Semarang.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan social legal (terapan),  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer  untuk  mempelajari  dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain di mana hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat.  Pendekatan  ini  akan  melihat  proses  hukum  baik  pada  tatanan  formulasi  maupun implementasi  dalam  hubungannya  dengan  dinamika  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik.
Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung data primer, diantaranya  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945,  Kitab  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang- Undang RI No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perjanjian  waralaba  “Thai  Tea”  termasuk  waralaba  seperti  yang  diatur  dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Dalam  mengatur  dunia  bisnis  khususnya  dalam  bisnis  waralaba,  pemerintah  sudah memberikan  aturan  yang  jelas  demi  menciptakan  iklim  berbisnis  yang  sehat  dan menguntungkan untuk semua pihak dan negara. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjadi dasar aturan di dalam mengatur usaha waralaba Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang  ketentuan  dan  tata  cara  penerbitan  surat  pendaftaran  usaha  waralaba  yang  menjadi aturan pelaksanaannya di lapangan. Adanya peraturan No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba tersebut akan lebih mendorong munculnya para pengusaha baru khususnya di bidang waralaba yang  mempunyai  daya  saing  dan  daya  bisnis  yang  menguntungkan.  Dalam  Peraturan Pemerintah tersebut sudah mengatur mengenai bisnis waralaba di mana ketika terjun di bisnis tersebut diharuskan adanya perjanjian dan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang sama-sama saling menguntungkan. Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia dan harus menerapkan aturan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tersebut.  Antara  lain  mengenai  ketentuan  bahwa  perjanjian  waralaba  tersebut  harus  dibuat dalam Bahasa Indonesia, dan berlaku hukum yang ada di Indonesia. Selain  itu juga adanya ketentuan  pelatihan  dan  bimbingan  kepada  pihak  yang  menerima  wawarala/ franchisee . Bidang  usaha  yang  menjadi  produk  waralaba  tersebut  adalah  minuman  “Thai  Tea”. Kemudian  di  pihak  yang  menerima  waralaba/ franchisee sebagai  pihak  yang  menjalankan kegiata  usaha/mitra  usaha  dari  pemberi  usaha/ franchisor .  Sebagai  pihak  yang  menerima waralaba  maka  dituntut  untuk  mengikuti  semua  kesepakatan  yang  sudah  dibuat  dan disepakati,  antara  lain  mengikuti  system  dan  tata  cara  yang  diberikan,  dan  juga  adanya memberikan kepastian bahwa produk  usaha waralaba “Thi Thea” tersebut memang benar- benar  produk  yang  menjanjikan,  teruji  sangat  disukai  oleh  banyak  kalangan  masyarakat, sehingga akan memberikan keuntungan ekonomi yang menjanjikan. Dengan demikian bisnis waralaba  ini  sesungguhnya  hanya  mendapatkan  satu  aspek  yang  sangat  diharapkan  baik
pemberi  waralaba/ franchisor maupun  yang  menerima  waralaba/ franchisee yaitu  masalah kepastian dan perlindungan hukum (Widjaja, 2001).
Pada Perjanjian Waralaba “Thai Tea” terkait dengan analisis pengaturan hukumnya sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (1) “Pihak Waralaba dan Mitranya sepakat untuk mengadakan Perjanjian  kerja  sama  penjualan  es  dengan  merek  “Thai  Tea”  (Undang-undang  Nomor  15 Tahun 2001 tentang Merek).  Adapun terkait dengan pengertian merek sesuai dengan pasal tersebut  yaitu:  “merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf,  angka- angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.
“Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  tidak  menempatkan  Perjanjian Franchise sebagai  suatu  Perjanjian  bersama  secara  langsung,  seperti  jual-beli,  sewa-menyewa dan sebagainya. Karena itu, ketentuan Hukum Perjanjian yang berlaku suatu kontrak Franchise pada  umumnya  hanya  ketentuan  dalam  bagian  umum  dari  pengaturan tentang  perjanjian,  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Perjanjian Franchise atau Waralaba disebut sebagai Perjanjian tidak bernama” (Fuady, 2008).
Dalam membuat suatu perjanjian waralaba tidak boleh mengesampingkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai ketentuan dan syarat dalam suatu perjanjian yaitu: 1] adanya kesepakatan yang mngikat dirinya. Pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada  saat  Perjanjian  dibuat  oleh  oleh  Pihak,  kecuali  dapat  dibuktikan  bahwa  kesepakatan terjadi  karena  adanya  kekhilafan,  paksaan  maupun  penipuan;  2]  adanya  kepandaian  dan kecerdasan dalam membuat suatu perjanjian. Kecakapan untuk bertindak sebagai suatu syarat yang sifatnya subjektif berikutnya setelah terbentuknya suatu perjanjian yang sah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya setiap orang kecakapan seseorang untuk melakukan hukum kecuali orang  yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta orang yang dinyatakan pailit  (Pasal 1330 KUHPerdata); 3] adanya suatu hal tertentu.  Diharuskan adanya  tujuan  yang  jelas  dan  menguntung  diantara  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut tidak menjadi hal yang tidak jelas/ absurd ; dan 4] adanya suatu  sebab  yang  halal.  Perjanjian  yang  dibuat  harus  didasarkan  pada  hukum  dan  tidak melanggar kesusilaan maupun ketertiban umum (Pasal 1320 KUHPerdata).
Terkait dengan usaha Waralaba antara “Thai Tea” dengan Pihak Mitranya, dibuatkan perjanjian  waralaba  antara  pemberi  franchise  (franchisor)  dengan  penerima  franchise ( franchisee ). Perjanjian Waralaba “Thai Tea” memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal  1  Ayat  (1)  membahas  mengenai  penggunaan  merek  “Thai  Tea”  dalam  bisnis waralaba sebagai berikut:
“Pihak  pemberi  Waralaba/ franchisor dan  Mitranya/ franchisee sepakat  untuk mengadakan  Perjanjian  kerja  sama  penjualan  es  dengan  merek  “Thai  Tea”  dengan jangka waktu perjanjian sebagaimana disebutkan dibawah ini dan pada lokasi usaha (sebagaimana  disebutkan  dibawah  ini)  sebagaimana  diatur  di  dalam  Perjanjian  ini. Bahwa dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) ini Pihak Pertama selaku pemberi waralaba ( franchisor )  memberikan  suatu  izin  kepada  penerima  waralaba  ( franchisee )  untuk mempergunakan merek dari “Thai Tea” atau dengan kata lain pewaralaba memberikan hak  kepada  penerima  waralaba  untuk  memepergunakan  merek  “Thai  Tea”  sebagai nama produk waralaba yang di tawarkan untuk dijual kepada konsumennya” (Bible, 2009).
Pasal 1 ayat 2 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak baik pemberi waralaba/ franchisor maupun penerima waralaba/ franchisee. Disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa:
“yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak tercantum didalam poin-poin yang termuat didalam Ayat (2) baik hak dan kewajiban dari pemberi waralaba maupun penerima  waralaba.  Sehingga  apabila  terdapat  suatu  hal  yang  dilanggar  didalam menjalankan  suatu  Perjanjian  ini  maka  akan  dijelaskan  pada  Pasal  berikut  yang menjelaskan mengenai berakhirnya Perjanjian dan penyelesaian masalah dan domisili Hukum” (Franchise, 2009).
Pasal 2, isi perjanjian waralaba “Thai Tea” dijelaskan mengenai kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama sebagai pemberi waralaba menyetujui kepada pihak  kedua  sebagai  penerima  waralaba  untuk  menjalankan  bisnis  waralaba  penjualan  es “Thai  Tea”  dilokasi  Jl.  Dr.  Mansyur  Kampus  Universitas  Sumatera  Utara  (USU).  Apabila dikemudian hari terjadi pihak pertama ingin memindahkan lokasi usahanya, maka diwajibkan kepada pihak pertama untuk menginformasikan dan meminta persetujuan secara tertulis dari pihak  pertama.  Pada  pasal  2  ini  menjelaskan  mengenai  kewenangan  pihak  pertama  untuk menentukan lokasi tempat menjalankan usaha waralaba “Thai Tea” tersebut.
Pasal  3  membahas  mengenai  perawatan  alat  produksi.  Dijelaskan  bahwa  apabila terjadi  kerusakan  baik  berupa  suku  cadang  mesin seal maupun  perangkat  yang  lain,  biaya perbaikan  dan  penggantian  suku  cadang  pengganti  akan  dibebankan  kepada  pihak kedua/penerima waralaba selama dalam perjanjian masih berlangsung.
Pasal  4  membahas  mengenai  jangka  waktu  perjanjian  dalam  bisnis  waralaba. Dijelaskan  bahwa  sesuai  dengan  perjanjian  jangka  waktu  menjalankan  usaha  waralaba tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung semenjak tanggal 23 Desember 2017 s.d. 22  Desember  2018.  Jangka  waktu  perjanjian  tersebut  dapat  diperpanjang  kembali  sesuai dengan persetujuan tertulis oleh pihak pihak pertama/pemberi waralaba (Ekotama, 2009).
Pasal 5 membahas mengenai perpanjangan kontrak bisnis waralaba. Dijelaskan bahwa apabila  pihak  kedua/penerima  waralaba  berkeinginan  ingin  memperpanjang  kontrak
kerjasama  untuk  1  (satu)  tahun  berikutnya,  maka  pihak  pertama/pemberi  waralaba  wajib untuk menyetujuinya. Dengan disetujuinya perpanjangan kontrak kedua tersebut maka pihak kedua wajib untuk membayar penggunaan merek “Thai Tea” kepada pihak pertama sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Jadi pada pasal ini selain membahas perpanjangan kontrak  kerja  bisnis  waralaba,  juga  membahas  mengenai  pembayaran  penggunaan  merek “Thai Tea”.
Pasal  6,  membahas  mengenai  pemutusan  hubungan  kontrak  kerja  bisnis  waralaba. Dijelaskan  bahwa  kontrak  kerja  bisa  diputus  manakala:  1]  pihak  kedua/penerima  waralaba tidak  punya  keinginan  lagi  untuk  menjalin  kerjasama  dan  disepakati  oleh  pihak pertama/pemberi waralaba; 2] Pihak kedua sudah tidak ingin lagi menjalin kerjasama dengan pihak  kedua  dengan  alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  diterima  oleh  pihak pertama;  3]  Jangka  waktu  kontrak  kerja  sudah  berakhir;  4]  para  pihak  yang  telah  terjadi kontrak kerja bisnis waralaba, tidak saling mengajukan tuntutan ke jalur hukum.
Dengan  perjanjian  yang  dibuat  tersebut,  maka  ketika  ada  tidak  yang  mematuhi perjanjian tersebut maka berlaku perjanjian tersebut dan sebagai akibatnya tidak akan terjadi saling mangajukan tuntutan hukum, baik  secara  pidana maupun Perdata  dan sepakat  untuk mengabaikan keberlakuan kalimat 2 dan 3 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengenai pembatalan harus dimintakan terlebih dahulu kepada hakim. (Darmawan, 2007)
2. Tanggung  Jawab  Para  Pihak  Menjaga  Rahasia  Dagang  Dalam  Perjanjian  Waralaba Merek “Tha Thea” Di Kota Semarang
Menjaga  rahasia  dagang  dalam  berbisnis  waralaba franchise mutlak  dibutuhkan. Kedudukan para pihak dalam menjaga rahasia dagang tersebut bersifat mandiri. Di Indonesia untuk  kedudukan  dan  hubungan  hukum  antara  pihak  “Thai  Tea”  dengan  mitra  bisnisnya bukan  merupakan  hubungan  keagenan,  joint  venture  maupun  antara  atasan  dan  bawahan. Pihak “Thai Tea” disebut sebagai pihak pemberi bisnis waralaba dan memiliki sistem kerja dalam  berbisnis  waralaba.  Sedangkan  untuk  pihak  mitranya  disebut  sebagai  pihak  yang menerima  atau  pihak  yang  menjalankan  bisnis  waralaba  tersebut  dengan  mengikuti sistem/cara kerja yang dimiliki pihak “Thai Tea”.
Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang–undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 yang menyatakan: “Informasi  yang  tidak  diketahui  oleh  umum  pada  bidang  teknologi  atau  bisnis,  yang mempunyai  nilai  ekonomi  karena  berguna  didalam  kegiatan  usaha,  serta  kerahasiaannya
dijaga  oleh  pemilik  rahasia  dagang  tersebut”.  Kemudian  pada  Pasal  2  menyatakan  “ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis yang  tidak  diketahui  oleh  umum,  termasuk  resep  makanan/minuman,  formula,  proses produksi, metode pelaksanaan atau pemasaran”. (Paat, 2013)
Untuk  dapat  menyelenggarakan  usaha  franchise  terutama  di  bidang  makanan  dan minuman,  maka  usaha  yang  akan  difranchise  kan  harus  memiliki  kriteria  yang  terdapat  di Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (franchise) yaitu mempunyai ciri khas usaha, terbukti dapat memberikan keuntungan, memiliki standar pelayanan barang dan jasa  yang  dibuat  secara  tertulis,  dapat  diaplikasikan,  adanya  dukungan  berkesinambungan, Hak Kekayaan Intelektual sudah terdaftar (Sari, 2017).
Adanya  penawaran  dalam  bentuk  paket  usaha  dari  “Thai  Tea”,  adanya  kerja  sama dalam bentuk pengelolaan unit usaha antara pihak “Thai Tea” dengan Mitranya, dimilikinya unit usaha tertentu (outlet) oleh Pihak Mitranya yang akan memanfaatkan paket usaha milik “Thai  Tea”,  dan  terdapat  kontrak  tertulis  berupa  Perjanjian  baku  antara  Pihak  “Thai  Tea” dengan Mitranya. Dalam Perjanjian Waralaba telah memuat ketentuan terkait kerja sama ini, dan menjelaskan secara rinci semua Hak dan Kewajiban antara “Thai Tea” dengan Mitranya. Secara garis besar dalam Perjanjian Waralaba memuat beberapa hal sebagai berikut:
“a] hak yang eksklusif diberikan oleh “Thai Tea” pada Mitranya. Hak yang diberikan tersebut meliputi antara lain penggunaan metode atau resep yang khusus, penggunaan merek dan atau nama dagang, jangka waktu hak tersebut dan perpanjangannya, serta pemilihan wilayah kegiatan dimana tempat beroprasinya usaha, pelatihan tenaga kerja, bantuan  manajemen  usaha,  pelaksanaan  operasional  perusahaan,  pengawasan  dan evaluasi kinerja, pemberian manual pengoperasian, pengontrolan biaya, dan hak yang lain sehubung dengan pembelian kebutuhan operasional; b] kewajiban dari Mitranya sebagai imbalan atas hak yang diterima dan kegiatan yang dilakukan oleh “Thai Tea” pada  saat  Mitranya  memulai  usaha,  maupun  selama  menjadi  anggota  dari  sistem Waralaba. Berupa seluruh mekanisme pembayaran oleh Mitranya kepada “Thai Tea” misalnya ; royalti, franchisee fee, initial assitance fee dan biaya promosi; c] hal yang berkaitan dengan penjualan hak Mitranya kepada Pihak lain. Apabila Mitranya tidak ingin meneruskan sendiri usaha tersebut dan ingin menjualnyakepada Pihak lain, maka suatu tata cara perlu disepakati sebelumnya; d] hal yang berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian kerja sama dari masing-masing Pihak. Dengan adanya Perjanjian Waralaba yang  memuat  kumpulan  Persyaratan,  ketentuan  dan  komitmen  yang  dibuat  dan dikehendaki oleh Pihak “Thai Tea” bagi para Mitranya merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi para Pihak dalam menjalankan bisnis Waralaba yang kini sedang diminati di kalangan masyarakat” (Tunggal, 2006).
Dalam  menjaga  kerahasiaan  dagang  berdasarkan  dari  hasil  wawancara  yang  telah dilakukan, maka diperoleh informasi bahwa hak  dan kewajiban  yang wajib  dilakukan oleh
para pihak dalm menjaga kerahasiaan produk “Thai Tea” dengan adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari pihak pemberi waralaba maupun menerima waralaba.  Sesuai  dengan  kesepakatan  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  kewajiban- kewajiban yang terdapat dalam perjanjian waralaba “Thai Tea” adalah:
1. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pertama/pemberi waralaba (pihak Pertama);
2. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penerima waralaba (pihak kedua).
Perjanjian  yang  dibuat  dalam  bisnis  waralaba  tersebut  mengandung  aspek-aspek hukuum antara lain bahwa perjanjian waralaba/ franchise merupakan transaksi bisnis. Dalam perjanjian ini dapat dimasukkan dalam hukum perdata internasional karena terdapat unsur- unsur  asing  antara  pemberi  waralaba /franchisor dan  penerima  waralaba/ franchisee. Jadi apabila  masing-masing  negara  memiliki  kesepakatan  dan  pemahaman  yang  berbeda,  maka akan dipilih dan diketahui hukum mana yang akan dipergunakan dalam perjanjian tersebut.
Ada  beberapa  kemungkinan  yang  akan  terjadi  terkait  dengan  hukum  yang  dipilih dalam perjanjian waralaba. Hal tersebut akan lebih dipengaruhi oleh hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang terikat dalam pembuatan perjanjian waralaba tersebut. Hukum yang disepakati bisa saja hukum yang berlaku di negara pihak pemberi waralaba, akan tetapi bisa saja dari pihak yang menerima waralaba.

## D. Simpulan
Dalam bisnis waralaba/ franchise sangat penting adanya payung hukum untuk memberikan aturan yang jelas demi menciptakan iklim berbisnis yang sehat dan menguntungkan untuk semua pihak  dan  negara.  Sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba  diatur mengenai penyelenggaraan bisnis warala yang mengharuskan untuk dibuatkan kontrak tertulis dan  dibuat  menggunakan  Bahasa  Indonesia.  Bisnis  waralaba  “Thai  Tea”menerapkan  aturan hukum  dalam  perjanjian  waralaba  yang  terdiri  atas  penerapan  peraturan  perundang-undangan terkait  hak  penggunaan  merek,  hak  dan  kewajiban  baik  pemberi  waralaba/ franchisor, dan penerima  waralaba/ franchisee, jangka  waktu  perjanjian  kontrak  bisnis  warala,  perpanjangan kontrak, dan pemutusan hubungan kerja/kontrak kerja waralaba.
Para  pihak  yang  terlibat  dalam  bisnis  waralaba  “Thai  Tea”  berkewajiban  untuk  selalu menjaga kerahasiaan dagangnya yang bersifat mandiri. Di Indonesia, kedudukan dan hubungan hukum antara pihak “Thai Tea” dengan mitra bisnisnya bukan merupakan hubungan keagenan, joint  venture  maupun  antara  atasan  dan  bawahan.  Pihak  “Thai  Tea”  disebut  sebagai  pihak franchisor /pemberi  bisnis  waralaba  dan  memiliki  sistem  kerja  dalam  berbisnis  waralaba. Sedangkan sebagai mitra bisnisnya/ franchisee merupakan pihak yang menerima atau pihak yang
menjalankan bisnis  waralaba tersebut  dengan  mengikuti  sistem/cara kerja  yang dimiliki pihak “Thai Thea”.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Badrulzaman, M.D. (2005). Aneka Hukum Bisnis . Bandung: Alumni.
Bile, F. (2009). Graha Info Franchise . Jakarta: Majalah Info Franchise.
Darmaawan, B.S. (2007). Sukses Usaha Waralaba. Yogyakarta: Cakrawala.
Ekotama, S. (2009). Cara  Gampang  Bikin  Franchise . Jakarta: Media  Pressindo.
Fuady, M. (2008). Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hariyani. (2010). Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Kusumawati. (2005). Pemahaman Rahasia Dagang . Surabaya: Srikandi.
Miru, A. (2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Queen,  D.J.  (1993). Pedoman    Membeli    Dan    Menjalankan    Franchise .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo.
Rahardjo, H. (2009). Hukum Perjanjian Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Sudarmanto.  (2012). KI  &  HKI  Serta  Implementasinya  Bagi  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Sumardi. (2012). Hukum Perusahaan Transnasional Dan Franchise . Makassar: Arustimur.
Sutedi, A. (2008). Hukum Waralaba . Bogor: Ghlmia Indonesia.
Tunggal, H.S. (2006). Dasar-Dasar Perwaralabaan . Jakarta: Harvindo.
Widjaja, G. (2001). Seri Hukum Bisnis Waralaba . Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
Widjaja,  G.  (2002). Lisensi  Atau  Waralaba;  Suatu  Panduan  Praktis .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Bhakti, I.S.G. (2017). Rahasia Dagang dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner. Jurnal Untidar , Vol. 1,(No.1).
Katrinasari, Bella. 2017. “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba.” Universitas Sebelas Maret .
Katrinasari,  Bella.,  &  Hernawan,  Hadi.  (2017).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Wanprestasi  Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba. Jurnal PrivateLaw , Vol.5, No.1)
Novelinda.  2018.  “Pelanggaran  Pengungkapan  Rahasia  Dagang  Menurut  Undang-Undang  No.  30
Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.” Universitas Sam Ratulangi .
Paat, Y. L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex et Societatis , Vol.1,(No.3).

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).