Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317
DOI: 10.31539/jomb.v4i2.4506

## KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021
Dyah Oktaviani S. A. 1 , Anik Yuliati 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2 oktadyah21@gmail.com 1 , anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  secara  empiris  mengenai pengaruh  kebijakan  insentif  pajak,  dan  sosialisasi  pajak  terhadap  peningkatan penerimaan  pajak  di  masa  pandemi  Covid-19.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif kuantitatif.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  seluruh  wajib  pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng.  Pengambilan  sampel dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  non-probability  sampling  yaitu  sampling incidental  dan menggunakan teori Roscoe dalam pengambilan sampelnya. Analisis data yang ada dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian  menunjukkan,  nilai  uji  F  (simultan)  pada  variabel  kebijakan  insentif  pajak (X1)  dan  sosialisasi  pajak  (X2)  yaitu  Fhitung  sebesar  20.023>  Ftabel  dengan  nilai  sig <0,05.  Ftabel  untuk  probabilitas  0,05  pada  tingkat  2;78  yaitu  sebesar  3,11.  Simpulan, kebijakan  insentif  pajak,  dan  sosialisasi  pajak  berpengaruh  secara  simultan  terhadap penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng  di  masa  pandemi  Covid-19 Tahun 2021.
Kata Kunci : Kebijakan Insentif Pajak, Penerimaan Pajak, Sosialisasi Pajak

## ABSTRACT
This  study  aims  to  empirically  identify  and  analyze  the  effect  of  tax  incentive  policies and  tax  socialization  on  increasing  tax  revenue  during  the  Covid-19  pandemic.  This research  method  is  descriptive  quantitative.  The  population  used  in  this  study  is  all individual  taxpayers  registered  at  KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng.  Sampling  was carried  out  using  a  non-probability  sampling  technique,  namely  incidental  sampling and using Roscoe's theory in sampling. Analysis of the existing data in this study is to use  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  showed  that  the  F  test  value (simultaneous)  on  the  tax  incentive  policy  variable  (X1)  and  tax  socialization  (X2), namely  Fcount,  was  20,023>  Ftable  with  a  sig  value  of  <0.05.  Ftable  for  the probability  of  0.05  at  the  level  of  2;78  which  is  equal  to  3.11.  In  conclusion,  tax incentive  policies,  and  tax  socialization  have  a  simultaneous  effect  on  tax  revenue  at KPP Pratama Surabaya Gubeng during the Covid-19 pandemic in 2021.
Keywords : Tax Incentive Policy, Tax Revenue, Tax Socialization

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang–Undang  Nomor  9  Tahun  2020  mengenai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2021  yang  menyatakan  bahwa Pendapatan  Negara  adalah  hak  Pemerintah  pusat  yang  diakui  sebagai  penambah
kekayaan  bersih  yang  terdiri  atas  Penerimaan  Perpajakan,  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak,  dan  Penerimaan  Hibah.  Penerimaan  pajak  ini  dapat  digunakan  oleh  pemerintah dalam  membiayai  anggaran  belanja  negara  dan  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber pendaan yang terbesar dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya (Erawati, 2021). Daftar penerimaan pajak tahun 2016-2021 ditunjukkan padaTabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Penerimaan Pajak T.A 2016-2021
No Tahun Anggaran Penerimaan Pajak (dalam Triliun) Persentase Pertumbuhan 1 2016 Rp 1.285,0 T 3,6 % 2 2017 Rp 1.343,5 T 4,6 % 3 2018 Rp 1.518,8 T 13,0 % 4 2019 Rp 1.546,1 T 1,8 % 5 2020 Rp 1.404,5 T -9,2 % 6 2021 Rp. 1.444,5 T 2,9 %
Sumber: (Kemenkeu, 2021)
Tabel  1  memperlihatkan  adanya  perubahan  penerimaan  pajak  dalam  APBN dengan tahun anggaran 2016-2019 yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun,  di  tahun  2020  penerimaan  pajak  di  Indonesia  mulai  terhambat.  Penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,2%. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun  2019  muncul  suatu  fenomena  penyakit  yang  pada  awalnya  berkembang  di  kota Wuhan,  Provinsi  Hubei,  China.  Dan  pada  akhirnya  penyakit  tersebut  menurut World Health  Organization (WHO)  menjadi  suatu  pandemi  yang  berpengaruh  dalam  segala sektor kehidupan di seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Penyakit tersebut yaitu  Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19).  Oleh  karena  hal  tersebut  pemulihan ekonomi  di  Indonesia  harus  segera  dilakukan  pemerintah  agar  perekonomian  tidak mengalami kontraksi terlalu dalam. Dan pada tahun 2021, dapat kita lihat pada Tabel 1 diatas penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 2,9%.
Berbagai kebijakan harus dapat diambil dan diputuskan oleh pemerintah untuk dapat  memulihkan  perekonomiannya.  Terutama,  kebijakan-kebijakan  dalam  sektor perpajakan.  Banyak  masyarakat  yang  mengalami  tekanan  ekonomi  dan  mengalami kendala  dalam  mendapatkan  uang  karena  terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK). Adapun  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  di  sektor  perpajakan  sehingga penerimaan  pajak  dapat  mengalami  peningkatan  yaitu  dengan  memberikan  insentif pajak terhadap pekerja terutama yang terdampak pandemi COVID-19 ini secara berkala.
Menurut Barry (2002) dalam (Sitohang & Sinabutar, 2020) menyatakan bahwa insentif pajak merupakan suatu bentuk dari fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada  wajib  pajak  tertentu  yang  berupa  penurunan  tarif  pajak  yang  memiliki  tujuan untuk meminimalisir besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
Semakin  berkembangnya  teknologi  informasi,  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada kantor  pelayanan  pajak  akan  terus  berupaya  dalam  menyampaikan  informasi  melalui media  sosial.  Menurut  Faizin  et  al.,  (2016)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan merupakan  kegiatan  yang  memiliki  kaitan  dengan  perpajakan  yang  telah  dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dalam memberi informasi peraturan dan seluruh kegiatan perpajakan kepada  wajib  pajak.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  dilakukan  kajian  untuk mengetahui  dan  menganalisis  secara  empiris  mengenai  pengaruh  kebijakan  insentif pajak,  dan  sosialisasi  pajak  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  di  masa  pandemi Covid-19.

## KAJIAN TEORI

## Perpajakan
Pajak  ialah  bentuk  kontribusi  yang  bersifat  wajib  berupa  iuran  warga negara  kepada  kas  negara  yang  berdasarkan  pada  undang-undang  yang  bersifat langsung  ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  atas pembangunan  negara  serta  ditujukan  kepada  seluruh  warga  negara  yang  sudah menjadi  wajib pajak (Mardiasmo,  2018). Ciri-ciri  pajak sendiri ada  empat  yaitu  a) pajak  dipungut  berdasar  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya;  b)  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya kontraprestasi  individual  oleh  pemerintah;  c)  pajak  dipungut  oleh  negara,  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah;  d)  pajak  diperuntukkan  bagi  pengeluaran pemerintah.
Adapun pajak memiliki dua fungsi ialah fungsi anggaran yang digunakan sebagai  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiaya  pengeluaran  secara  rutin maupun pembangunan negara dan fungsi  mengatur  yang dapat  digunakan menjadi suatu  alat  untuk  mengukur  dan  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang sosial  dan  ekonomi  serta  dapat  mencapai  tujuan  tertentu  di  luar  bidang  keuangan (Resmi, 2019).

## Teori Pemungutan Pajak
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini tentu saja tidak dilakukan secara sewenang-wenang.  Terdapat  beberapa  teori  yang  mendukung  adanya  pemungutan pajak  ini.  Menurut  Resmi  (2019)  menyatakan  beberapa  teori  yang  mendukung pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi yaitu negara bertugas untuk melindungi orang  dan  segala  kepentingannya.  Dalam  hubungan  negara  dengan  masyarakatnya pajak  ini  dapat  dianggap  sebagai  premi  yang  sewaktu-waktu  harus  dibayar  oleh masing-masing wajib pajak.
Kedua,  teori  kepentingan  yaitu  memperhatikan  pembagian  beban  pajak yang  harus  dipungut  dari  seluruh  penduduk.  Pembagian  beban  ini  juga  didasarkan atas kepentingan masing-masing pribadi dalam tugas pemerintah. Ketiga, teori bakti (teori kewajiban pajak mutlak) yaitu teori ini memiliki perbedaan dengan dua teori sebelumnya  yang  telah  disebutkan  dan  dijelaskan  sebelumnya  yang  lebih mengutamakan  kepentingan  negara.  Namun,  teori  ini  didasarkan  dengan  paham Organische Staatsleer yang menyatakan bahwa sifat suatu negara maka timbul hak mutlak  untuk  memungut  pajak.  Setiap  orang  harus  menjadikan  pembayaran  pajak menjadi  suatu  kewajiban  mutlak  untuk  membuktikan  tanda  baktinya  terhadap negara.

## Penerimaan Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  (3)  tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2015  menyatakan penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (BPK, 2014). Menurut Maesaroh &  Cahyaningrum  (2020),  penerimaan  pajak  ialah  sumber  penerimaan  yang diperoleh  secara  optimal  sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah  serta  kondisi  yang terjadi  pada  masyarakat.  Adapun  dalam  penelitian  yang  menjadi  fokus  yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang merupakan suatu pajak yang akan dikenakan  kepada  subjek  atas  penghasilan  yang  ia  peroleh  atau  dapatkan  dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016).

## Kebijakan Insentif Pajak
Penelitian    yang    dilakukan  Khairiyah  &  Akhmadi,  (2019)  menunjukkan terdapat  peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  yang  membayar  PPh  Final sejak  ditetapkannya  PP  Nomor  23  Tahun  2018  sebagai  insentif  pajak  dari pemerintah.  Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 110/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 menyatakan beberapa kebijakan insentif yang diberikan, yaitu,  a)  PPh  Pasal  21  ditanggung  pemerintah  (DTP);  b)  PPh  UMKM  ditanggung pemerintah  (DTP);  c)  Pembebasan  PPh  Pasal  22;  d)  Pengurangan  Angsuran  PPh Pasal 25 sebesar 30%; e) Pengembalian pendahuluan PPN
Dalam penelitian ini kebijakan insentif yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Menurut Lubis & Dewi (2020), yang menjadi insentif yang diberikan kepada  wajib  pajak  orang  pribadi  yaitu,  a)  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21;  b) angsuran PPh Pasal 25.

## Sosialisasi Pajak
Menurut  Sudrajat  &  Ompusunggu  (2015),  sosialisasi  perpajakan  berarti suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  mengenai  perpajakan yang  bertujuan  agar  seseorang  ataupun  kelompok  paham  tentang  perpajakan sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.  Sosialisasi  ini  penting  untuk dilakukan dikarenakan ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat mengenai  pentingnya  pembayaran  pajak,  maka  pembayaran  pajak  akan  berjalan dengan  baik.  Menurut  Kopong  &  Widyaningrum  (2016),  menyatakan  bahwa sosialisasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan  oleh  Direktorat  Jendral Pajak untuk bertujuan memberikan informasi terbaru mengenai hal perpajakan.
Dengan  pendekatan  kepada  masyarakat  hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan agar  masyarakat  paham  mengenai  pajak  semakin  masyarakat  mengetahui  manfaat pajak  maka  akan  semakin  banyak  masyarakat  membayar  pajak  dan  semakin  pula peningkatan dalam penerimaan pajak. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama  Gubeng  Surabaya  yaitu  melalui  media-media  sosial  seperti  Instagram, youtube, serta dengan situasi pandemi COVID-19 ini maka sosialisasi ini dilakukan melalui Zoom Meetings .

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  data  yang  berbentuk angka. Peneliti menggunakan metode ini dikarenakan penelitian menggunakan data akan  yang  diolah  berupa  angka-angka  serta  diukur  dengan  statistik. Populasi  yang dalam  penelitian  ini  merupakan  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar pada  KPP  Pratama  Surabaya  Gubeng.  Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  dimaksud ialah wajib pajak orang  pribadi  yang melakukan  usaha atau pekerjaan bebas, serta pegawai  tetap  yaitu  pegawai  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dalam jumlah  tertentu  secara  teratur.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik non-probability sampling yaitu sampling incidental dalam penentuan sampel yang akan digunakan.
Sampling incidental ini menjadi teknik penentuan sampel didasarkan pada kemudahan  peneliti  untuk  mendapatkan  data  secara  kebetulan.  Apabila  peneliti memandang orang tersebut cocok dengan data yang diperlukan maka orang tersebut dapat dijadikan responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu, total sampel yang digunakan  dalam  penelitian  dilakukan  berdasarkan  teori  Roscoe  dimana  apabila dalam  suatu  penelitian  menggunakan  analisis  dengan  multivariate  yang  salah satunya  yaitu  regresi  berganda,  jumlah  sampel  harus  10  kali  dari  jumlah  variabel yang  akan  diteliti.  Penelitian  ini  memiliki  2  variabel  independent  dan  1  variabel dependen,  maka  anggota  sampel  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini  yaitu minimal  30  responden  (3  x  10  =  30  responden).  Dengan  perhitungan  dan pertimbangan  peneliti  atas  total  responden,  peneliti  mengambil  sampel  untuk dijadikan  responden  sebanyak  80.  Total  tersebut  dianggap  telah  representatif dikarenakan lebih besar dari batas minimal sampel.
Data  penelitian  dapat  diperoleh  dengan  menyebarkan  kuisioner  secara online melalui google form dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan kuisioner tersebut  disebarkan  melalui  media  sosial  seperti  whatsapp,  instagram,  dan  twitter. Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  regresi  linier berganda.

## HASIL PENELITIAN
Hasil Uji Kualitas Data

## Hasil Uji Validitas
Hasil uji kualitas data ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2.

## Hasil Uji Validitas
Item Pearson Correlation Sig. 2 (Tailed) Keterangan X1.1 0,817 0,000 Valid X1.2 0,788 0,000 Valid X1.3 0,731 0,000 Valid X2.1 0,593 0,000 Valid X2.2 0,639 0,000 Valid X2.3 0,586 0,000 Valid X2.4 0,667 0,000 Valid X2.5 0,605 0,000 Valid X2.6 0,682 0,000 Valid X2.7 0,638 0,000 Valid X2.8 0,607 0,000 Valid X2.9 0,627 0,000 Valid X2.10 0,601 0,000 Valid Y1.1 0,522 0,000 Valid Y1.2 0,657 0,000 Valid Y1.3 0,622 0,000 Valid Y1.4 0,687 0,000 Valid Y1.5 0,651 0,000 Valid Y1.6 0,637 0,000 Valid Y1.7 0,727 0,000 Valid
Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Dari  Tabel  2  diatas  dapat  dinyatakan  bahwa  setiap  item  pernyataan  pada variabel  kebijakan  insentif  pajak,  sosialisasi  pajak,  dan  penerimaan  pajak  dinyatakan valid karena memiliki nilai Sig. 2 (tailed) < 0,05.

## Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3.

## Hasil Uji Reliabilitas
No. Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 1. Kebijakan Insentif Pajak 0,772 Reliabel 2. Sosialisasi Pajak 0,824 Reliabel 3. Penerimaan Pajak 0,762 Reliabel Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Tabel  3  mengenai  hasil  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach's Alpha  pada  variabel  kebijakan  insentif  pajak  senilai  0,772,  untuk  sosialisasi  pajak sebesar 0,824, dan untuk variabel dependen nya  yaitu penerimaan pajak memiliki nilai 0,762. Dengan nilai pada 3 variabel tersebut yang lebih besar dari 0,7, maka pernyataan- pernyataan yang terdapat dalam kuisioner ini dikatakan reliabel.

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Hasil uji regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14.116 2.736 5.159 .000 X1 .097 .156 .063 .620 .537 X2 .363 .066 .557 5.514 .000 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Berdasarkan  tabel  4  mengenai  hasil  uji  regresi  linier  berganda  dapat diperoleh persamaan Penerimaan pajak yaitu, 14.116 + 0,097 X 1 + 0,363 X 2

## Hasil Uji F
Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut:
Tabel 5.
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 205.619 2 102.809 20.023 .000 b Residual 395.369 77 5.135 Total 600.988 79 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Berdasarkan  Tabel  5  mengenai  uji  F  (simultan)  pada  variabel  kebijakan insentif  pajak  (X1)  dan  sosialisasi  pajak  (X2)  dapat  dilihat  bahwa  Fhitung  sebesar
20.023>Ftabel  dengan  nilai  sig<0,05.  Ftabel  untuk  probabilitas  0,05  pada  tingkat  2;78 yaitu  sebesar  3,11.  Dengan  hasil  tersebut  H0  ditolak  dan  H1  diterima.  Hal  itu  berarti bahwa variabel kebijakan insentif pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 ini.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (r 2 )

## Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan Tabel
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (r 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .585 a .342 .325 2.266 a. Predictors: (Constant), X3, X1
Sumber: Data diolah peneliti (2022)
Berdasarkan  tabel  6  mengenai  uji  koefisien  determinasi,  diperoleh  angka Adjust R Square memiliki nilai sebesar 0,325. Hal tersebut menyatakan bahwa sebesar 32,5%  pengaruh  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  dan  penggunaan  e-filing  dalam peningkatan  penerimaan  pajak  di  masa  pandemi  seperti  saat  ini,  dan  sebesar  67,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  teori  bakti  dalam  pemungutan  pajak,  kebijakan  insentif  pajak dapat  menjadi  faktor  eksternal  wajib  pajak  dalam  memiliki  sikap  untuk  melakukan pembayaran  pajak  sebagai  bentuk  bakti  nya  kepada  negara.  Negara  memungut  pajak dengan memberikan keringanan kepada para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Dengan Fhitung 20,023 > Ftabel 3,11 dan  nilai  sig<0,05  maka  kebijakan  insentif  pajak  dalam  penelitian  ini  dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan  penerimaan pajak di  masa pandemi covid-19  tahun  2021.  Sejalan  dengan  penelitian  oleh  Lutvitasari  et  al.,  (2021) menyatakan bahwa insentif pajak ini berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak.  Maka  dengan  adanya  kebijakan  insentif  ini  dapat  meningkatkan  jumlah  wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat.
Berdasarkan teori kepentingan dalam teori pemungutan pajak, sosialisasi pajak yang  dilakukan  melalui  media  sosial  dapat  mempengaruhi  sikap  wajib  pajak  untuk mengetahui  manfaat  pembayaran  pajak,  dan  mengetahui  bahwa  beban  pajak  ini  harus dipungut  dari  seluruh  penduduk  sehingga  penerimaan  pajak  dapat  meningkat.  Pada penelitian  ini  variabel  sosialisasi  pajak  memiliki Fhitung  20,023  >  Ftabel  3,11  dengan nilai  sig<0,05.  Hal  ini  dapat  dinyatakan  bahwa  variabel  sosialisasi  pajak  memiliki pengaruh simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemic covid-19 tahun  2021.  Hasil  ini  sesuai  dengan  penelitian  Kopong  &  Widyaningrum  (2016)  yang menyatakan  bahwa  sosialisasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan  oleh Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  bertujuan  memberikan  informasi  terbaru  mengenai  hal perpajakan.  Pendekatan  kepada  masyarakat    dilakukan  dengan  tujuan  agar  masyarakat paham  mengenai  pajak  semakin  masyarakat  mengetahui  manfaat  pajak  maka  akan semakin  banyak  masyarakat  membayar  pajak  dan  semakin  pula  peningkatan  dalam penerimaan pajak.

## SIMPULAN
Peningkatan  penerimaan  pajak  di  masa  pandemic  covid-19  tahun  2021  ini dipengaruh  secara  simultan  oleh  kebijakan  insentif  pajak  dan  sosialisasi  pajak  yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

## DAFTAR PUSTAKA
BPK.  (2014). UU  No.  27  Tahun  2014  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37687/uu-no-27-tahun-2014
Erawati,  E.  (2021). Peran  Pajak  Sebagai  Stimulus  Ekonomi  di  Masa  Pandemi . https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/1693aa3f-38e3-4dff-80d0- 247e5e273cd9
Faizin,  M.  R.,  Kertahadi,  K.,  &  Ruhana,  I.  (2016).  Pengaruh  Sosialisasi,  Pemahaman, dan  Kesadaran  Prosedur  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro) . Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 9 (1), 1- 9.
http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/267
Kemenkeu.  (2021).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran , 1–48. https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah- covid-19#:~:text=Pemberian  fasilitas  ini  diberikan  melalui,22  Impor  kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan.
Khairiyah,  Y.  R.,  &  Akhmadi,  M.  H.  (2019).  Studi  Kualitatif :  Dampak  Kebijakan Insentif  Pajak  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Dan Penerimaan  Negara. Jurnal  Manajemen  Keuangan  Publik , 3 (2),  36–45. https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620
Kopong,  Y.,  &  Widyaningrum,  I.  (2016).  Pengaruh  Reformasi  Perpajakan  dan
Sosialisasi  Perpajakan  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating  pada  KPP  Pratama  Sunter  Jakarta  Utara . Media Akuntansi Perpajakan , 1 (2), 95–106. https://doi.org/10.52447/map.v1i2.766
Lutvitasari,  R.  R.,  Mahsuni,  W.  A.,  &  Maslichah,  M.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran Wajib  Pajak,  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. E-Jra , 10 (2), 12– 23. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12476
Maesaroh, S., & Cahyaningrum, I. (2020). Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Minat Kunjungan Wisatawan  di  Serulingmas  Interactic  Zoo  pada Saat  Dikelola  Pihak BUMD. Medikonis , 11 (1), 16-28. https://doi.org/10.52659/medikonis.v11i1.24 Mardiasmo,  M.  (2018). Perpajakan  Edisi  Revisi  Tahun  2018 .  Yogyakarta:  Penerbit Andi
Presiden, RI. (2020). UU No . 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149747/uu-no-9-tahun-2020 Resmi, S.(2016). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Resmi, S.(2019). Perpajakan: Teori dan Kasus, (11 th ed.). Jakarta: Salemba Empat Sitohang,  A.,  &  Sinabutar,  R.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Insentif  Pajak  di  Tengah
Wabah  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis , 13 (3),  14–25. https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391
Sudrajat,  A.,  &  Ompusunggu,  P.  A.  (2015).  Pemanfaatan  teknologi  Informasi, Sosialisasi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan,  dan  Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 2 (02), 193–202. https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110