## REKONSEPTUALISASI ASAS PEMISAHAN HORISONTAL DALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA
Arif Firmansyah
Universitas Islam Bandung Email: arifunisba05@gmail.com

## ABSTRACT
The  principle  of  horizontal  separation  in  the  UUPA  replaces  the  principle  of  vertical attachment adopted by the Civil Code. The principle of horizontal separation comes from the  philosophy  of  customary  law.  The  principle  of  horizontal  separation  separates  the ground and whatever is adhere to the ground. So far, the principle of horizontal separation has only discussed the separation of land and buildings on it. This paper attempts to develop the  concept  of  horizontal  separation  in  mineral  and  coal  mining.  The  concept  of  the horizontal separation principle in mineral and coal mining is implied in Article 92 of the Mineral and Coal (Minerba) Law which states that the holder of a Mining Business Permit (IUP) and a Special Mining Business Permit (IUPK) has the right to own minerals, including associated minerals or coal that has been produced if it has been produced. meet exploration fees or production operation fees, except for radioactive associated minerals. This article shows that ownership of minerals and coal is given to IUP and IUPK holders who have paid dues,  thus  the  transfer  of  ownership  to  IUPK  and  IUPK  holders  can  be  interpreted  to separate land rights from minerals and coal. This the concept of the principle of horizontal separation does not only separate land from plants and buildings on it but also separates soil from minerals and coal.

## Keywords:  Separation, horizontal, mining

## I. PENDAHULUAN
Pengaturan yang berkaitan dengan penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara didasarkan atas hak  menguasai dari negara. Hak menguasai negara diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Undang-Undang No 5 Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (untuk  selanjutnya  disebut UUPA), ditempatkan dalam Pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut:
(1) Atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi  dikuasai  oleh  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat.
(2)   Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa tersebut;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
(3) Wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  negara  tersebut pada  ayat  (2)  pasal  ini  digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besar kemakmuran  rakyat,  dalam  arti  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemerdekaan  dalam  masyarakat  dan  negara  hukum  Indonesia  yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Hak  menguasai  negara  menjadi  basis  lahirnya  hubungan  hukum  antara  manusia Indonesia dengan tanah, hak menguasai negara berawal dari hak bangsa. Hak bangsa diatur dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UUPA  menegaskan  bahwa  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang bersatu dalam ikatan bangsa  Indonesia.  Hak  bangsa  itu  bersifat  sakral,  abadi,  dan  asasi.  Sakral  karena  adanya kesadaran  dan  pengakuan  bahwa  tanah  beserta  isinya  merupakan  anugerah  Tuhan  Yang Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah Indonesia tidak pernah  akan  berakhir  selama  bangsa  Indonesia  sebagai  subyek  dan  tanah  sebagai  obyek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.
Bentuk  perwujudan  negara  dalam  mencapai  tujuan  mensejahterakan  masyarakat adalah  dengan  memberikan  hak  atas  tanah  maupun  hak  atas  mineral  dan  batubara. Diberikannya  dan  dimilikinya  tanah  termasuk  mineral  dan  batubara  dengan  hak-hak penggunaannya  tidak  akan  bermakna  jika  penggunaannya  terbatas  pada  tanah  sebagai permukaan bumi. Pemanfaatan tanah selalu berbarengan dengan pemanfaatan sesuatu yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan  wewenang  untuk  mempergunakan  sebagian  tertentu  permukaan  bumi  yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air, serta ruang angkasa
yang  ada  di  atasnya  dengan  syarat  penggunaan  bagian  tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  di atasnya sekedar diperlukan dan sesuai dengan tujuan pemberian haknya 1 .
Dalam  hukum  tanah  di  kenal  2  (dua)  asas  yang  satu  sama  lain  bertentangan  yaitu yang dikenal dengan asas perlekatan vertikal ( Verticale Accessie beginsel) yang dianut oleh KUHPerdata dan asas pemisahan horisontal ( Horizontale scheiding beginsel) yang berasal dari  hukum  adat 2 . Sejak  berlakunya  KUH  Perdata  kedua  asas  ini  diterapkan  secara berdampingan sesuai dengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis). Setelah berlakunya UUPA maka ketentuan Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan di dalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotik 3 .
Berlakunya UUPA membawa perubahan hukum yang signifikan dengan memasukan asas atau prinsip hukum adat ke dalam hukum nasional termasuk hukum tanah. Hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat menganut asas pemisahan horizontal, yaitu hak atas  tanah  tidak  dengan  sendirinya  meliputi  bangunan  dan  tanaman  yang  ada  di  atasnya. Iman Sudiyat dalam bukunya “Hukum Adat Skesta Asas” mengemukakan bahwa hak milik atas rumah dan tanaman pada asasnya terpisah dari hak atas tanah tempat benda-benda itu berada.  Seseorang  dapat  menjadi  pemilik  rumah  atau  tanaman  di  atas  tanah  orang  lain. Namun, pada pemisahan prinsipil antara hak atas tanaman dan rumah dengan hak atas tanah terdapat  restriksi-restriksi,  seperti  transaksi  mengenai  pekarangan  biasanya  meliputi  pula rumah dan tanamannya 4 .
Sejalan dengan pendapat Iman Sudiyat, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa asas perlekatan vertikal tidak dikenal dalam hukum adat, karena hukum adat mengenal asas lainnya,  yaitu  asas  pemisahan  horizontal,  dimana  tanah  terlepas  dari  segala  sesuatu  yang melekat pada tanah tersebut. Di dalam hukum adat benda terdiri dari benda tanah dan benda bukan  tanah.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  benda tanah  hanya  meliputi  tanahnya saja,  sedangkan  sesuatu  yang  melekat  dengan  tanah  dimasukkan  dalam  pengertian  benda bukan  tanah  dan  terhadapnya  tidak  berlaku  ketentuan  benda  tanah.  Namun,  wewenang
1 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Ben da Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 333.
2 Ibid.
3 Betty  Rubiaty,  Yani  Pujiwati,  Mulyana  Djakaria,  (2015  Juli) Asas  Pemisahan  Horizontal  Dalam Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Satuan  Rumah  Susun  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan Randah, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 17 No. 2 Juli 2015, UNPAD, hlm. 94-95.
4 Iman Sudiyat, Hukum Adat Skesta Asas , Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-7, 2012, hlm. 54.
penggunaan yang bersumber pada hak atas tanah tersebut diperluas hingga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air, serta ruang angkasa yang ada di atasnya 5 .
Namun,  konsep  asas  pemisahan  horizontal  dalam  pengertian  memisahkan  tanah dengan segala yang ada di atas tanah, sudah tidak bisa menjawab kebutuhan hukum saat ini. Berkaitan dengan asas pemisahan horizontal tersebut kurang bisa menjelaskan kedudukan pertambangan  mineral  dan  batubara  sebagai  tanah  atau  menjadi  bagian  benda  tersendiri. Dalam Pasal 8 UUPA bahwa berdasarkan kekuasaan negara yang disebutkan dalam Pasal 2 UUPA akan diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.  Pengaturan  yang  ada  dalam  penjelasan  Pasal  8  UUPA  mengenai  hak  atas  tanah menjelaskan bahwa, hak atas tanah itu hanya memberikan hak atas permukaan bumi saja, maka  wewenang  yang  bersumber  dari  padanya  tidak  mengenai  kekayaan-kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalam  tubuh  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Oleh  karena  itu,  maka pengambilan kekayaan alam memerlukan pengaturan tersendiri 6 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Dalam  pengambilan  kekayaan  berupa mineral  dan  batubara  diatur  dalam  Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut  UU  Minerba).  Dalam  UU  minerba  tidak  menjelaskan  mengenai  pengaturan  asas pemisahan  horizontal  maupun  asas  perlekatan  vertikal.  Hal  itu  berimplikasi  berkaitan dengan penyerahan hak atas kepemilikan mineral dan batubara terpisah dengan kepemilikan tanah.  Selain  itu,  untuk  menguatkan  argumentasi  permasalahan  untuk  merumuskan  asas pemisahan  horizontal  dihubungkan  dengan  mineral  dan  batubara  adalah  adanya  Rancang Undang-Undang  mengenai  Tanah.  Dalam  Rancangan  Undang-Undang  Tanah  di  atur mengenai Hak atas Ruang Bawah Tanah, sehingga perlu untuk meneliti apakah mineral dan batubara terpisah dengan tanah maupun ruang bawah tanah. Sehingga rumusan masalahnya bagaimana  rekonseptualisasi  asas  pemisahan  horizontal  dalam  pertambangan  mineral  dan batubara.
5 Op Cit, Djuhaendah Hasan, hlm. 75-76.
6 Ibid.

## III. METODE
Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  undang-undang  adalah  peraturan perundang-undangan  berkaitan  dengan  pertambangan  mineral  dan  batura,  sedangkan pendekatan konseptual yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan asas pemisahan horizontal dan asas perlekatan (asas vertical).
Asas  perlekatan  vertikal  yang  dianut  dalam  Buku  II  BW  mengatur  bahwa  bukti kepemilikan atas tanah sekaligus menjadi bukti kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di atasnya,  sampai  saatnya  lahir  UUPA,  asas  perlekatan  vertikal  berubah  menjadi  asas pemisahan  horizontal  yaitu  asas  yang  memisahkan  kepemilikan  atas  tanah  dengan  segala sesuatu  yang  ada  di  atasnya.  Ter  Haar  mengemukakan  pendapatnya  mengenai  asas  ini, menurutnya tanah terpisah dari segala sesuatu yang melekat padanya atau pemilik atas tanah terlepas dari benda yang berada di atas itu, sehingga pemilik bangunan dapat berbeda 7 .
Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah milik yang empunya tanah. Tetapi Hukum Tanah Indonesia menggunakan asas Hukum Adat yang disebut  asas pemisahan  horizontal  (dalam  bahasa  Belanda  disebut: "horizontale  scheiding" )  yang dituangkan  dalam Groundh Undang-Undang  Ordonantie  S  1918  No  287.  Bangunan  dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Asas pemisahan horizontal adalah asas yang memisahkan tanah dengan benda yang melekat diatasnya 8 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Rekonseptualisasi Asas Pemisahan Horizontal dalam Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia
Asas  pemisahaan  horizontal  menjadi  titik  tolak  untuk  membedakan  suatu  benda tergolong  benda tanah  atau  benda  bukan tanah.  Berkaitan  dengan  benda tanah,  hubungan hukumnya  tidak  hanya  terjadi  antar  sesama  manusia  dengan  manusia,  melainkan  juga berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang bersifat magis religius di mana dalam setiap
7 Iman Sudiyat, Op Cit.
8 Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 16.
tempat dikaitkan adanya kekuasaan di luar manusia atau dunia gaib. Hubungan dengan alam roh  di  dunia  supernatural  itu,  diwujudkan  dalam  bentuk  ritual  keagamaan adat  yang  oleh Van  Vollenhoven  disebut magisch  religiusaverrichten, maka  hubungan  hukum  orang sebagai  manusia  atas  tanah,  dilakukan  dalam  bentuk  dialog  baik  secara  sesama  manusia dengan  manusia  maupun  manusia  dengan  roh-roh,  utamanya  roh  nenek  moyang  dan penunggu  tanah.  Hubungan magisch  religieus itu  menyebabkan  lahirnya  alam  pikiran menyatunya diri pribadi pada manusia dengan tanah dan alam sekitarnya, masing-masing memiliki roh dengan kekuatan gaib yang disebut “mana” atau “kekuatan magis” ( magische kracht). Alam  pikiran  demikian  ini  yang  oleh  Ter  Haar  disebut  sebagai  alam  pikiran berperanserta ( participerend denken) dalam setiap perbuatan hukum atas tanah 9 .
Hal  tersebut  semakin  jelas  apabila  dikaitkan  dengan  filosofi  pengembangan  teori hukum  keagrariaan  oleh  Ter  Haar  dikatakan  bersumber  pada  alam  pikiran participerend denken yang senantiasa bermakna magisch religues . Alam pikiran ini oleh antropolog Levy- Bruh disebut sebagai alam pikiran primitif, yang tunduk pada dua dalil Post hoc ergo propter hoc dan pars pro totó. Namun setelah masuknya agama Hindu-Budha, maka alam pikiran participerend  denken itu  diterjemahkan  menjadi  alam  pikiran  kosmis  yang  secara antropologis  disebut  kosmologi.  Dengan  alam  pikiran  kosmologi  ini,  maka  pengaruh hubungan manusia atas tanah dengan alam semesta diartikan sebagai suatu interaksi antara dua alam atau jagad yaitu alam jagad raya ( macrocosmos) dan manusia yang disimbolkan menjadi  alam  jagad  cilik  ( micro  cocmos) .  Interaksi  dan  hubungan  kedua  alam  jagad  itu merupakan  suatu  penyatuan  diri  di antara  keduanya  yang  saling  pengaruh  mempengaruhi bertimbal  balik  secara  abadi  tanpa  akhir.  Berdasarkan  alam  pikiran  ini  maka  Ter  Haar mengembangkan teori beschikingsrecht yang  dikenal  dengan  teori  hubungan timbal  balik menguncup-mengembang ( wisselwerking van inkrimpen en uitzetten theorie ) 10 .
Hukum  pertanahan  adat  juga  mengenal  perbedaan  antara  peraturan  dasar  yang mengatur  hubungan  dan  perbuatan  hukum  manusia  atas  tanah  disebut  hukum  pertanahan ( grounrecht); dengan hubungan pengelolaan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah yang dikelompokan  menjadi  hukum  agraria  untuk  mengatur  keagrariaan  ( agrarische
9 B.  Ter  Haar,  Arti  kontras  antara  berpikir  secara  berpartisipasi  dan  berpikir  secara  kritis  serta  peradilan menurut hukum adat, Seri terjemahan KITLV-LIPI, Bhratara, 1973.
10 Herman Soesangobeng, (2012) Filosofi, asas, Ajaran Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, STPN Press, Sleman, hlm. 176-177.
betrekkingen) .  Sumber  dasar  dari  kedua  peraturan  hukum  ini  adalah  tanah  sebagai  benda alam  ( de  natuur  goederen), yang  dibedakan  antara  tanah  sebagai  benda  tetap  ( roerend goederen) dan  benda  tidak  tetap  ( onroerend  goederen) .  Peraturan  hukum  tanah  sebagai benda-benda lain di atas tanah dan bawah tanah pengaturannya diatur berdasarkan hukum perhutangan  ( schuldenrecht) .  Disebut  hukum  perhutangan  karena  maksud  dan  perolehan tanahnya,  bukan  untuk  menyerahkan  tanah  sebagai  benda  tetap  dan  peralihan  hak  milik, melainkan  untuk  mendapatkan  hasil  tanah  dari  tanah,  baik  itu  berhasil  tanah  berkaitan dengan hasil dari tumbuh-tumbuhan atau ternak 11 . Selain itu dapat dicermati bahwa dalam perkembangan teknologi maka mineral dan batubara yang tertimbun dalam tanah termasuk kategori hukum perhutangan.
Menurut Herman Susangobeng, asas dan teori tanah yang maksud dan perolehannya bukan  untuk  menyerahkan  tanah  melainkan  untuk  mendapatkan  hasil  dari  tanah menyebabkan  dibakukannya  asas  dan  teori  pemisahan  horizontal  ( horizontal  scheiding) dalam  sistem  hukum  perdata  adat.  Jadi  pembakuan  asas  dan  teori  pemisahan  horizontal dalam sistem hukum adat adalah untuk mengakomodasi pemisahaan dan pembedaan antara hak atas tanah dengan hak atas hubungan keagrariaan atau hak agraria, karena hak atas tanah bersifat mengalihkan hak milik serta penyerahan tanah sebagai benda tetap, sementara hak agraria  bersifat  mengalihkan  hak  atas  hubungan  keagrariaan  untuk  mengambil  dan menikmati hasil tanah, tanah diserahkan sebagai benda tidak tetap atau menghasilkan benda yang  dikelompokan  bukan  tanah.  Akibat  hukum  dari  asas  pemisahan  horizontal  adalah perbuatan hukum yang dilakukan tidak harus disertai syarat tunai dan terang.
Lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan  perwujudan  upaya  maksimal  bangsa  Indonesia  untuk  membebaskan  diri  dari ketergantungan dengan bangsa lain di bidang hukum pertanahan. Sebelum diberlakukannya UUPA, Indonesia menganut dua hukum tanah yang berbeda, yakni; Hukum Tanah Kolonial yang  dituangkan  dalam Burgelijk  Wetbook (selanjutnya  disebut  dengan  BW)  dan  Hukum Tanah Adat yang bersumber dari hukum adat. Terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua  hukum  tanah  tersebut,  dimana  hukum  tanah  kolonial  yang  bersumber  pada  BW
11 Ibid, hlm. 180.
menganut asas perlekatan atau yang disebut juga sebagai asas natrekking /asas accesie dan UUPA menganut asas pemisahan horizontal 12 .
Asas  perlekatan  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam  KUHPerdata  khususnya  pada Pasal 500, Pasal 571, dan Pasal 601 yang menyatakan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung pula kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di atas tanah maupun di dalam tanah tersebut. Kata lain, kepemilikan atas tanah meliputi pula kepemilikan atas bangunan yang ada diatasnya, karena bangunan merupakan bagian dari tanah tersebut dan bangunan yang didirikan di atas tanah kepunyaan pihak lain akan menjadi milik pemilik tanah. Asas perlekatan yang dianut hukum tanah kolonial sangat bertentangan dengan hukum tanah adat dimana hukum tanah adat menganut asas pemisahan horizontal. Asas pemisahan horizontal yang  dianut  hukum  tanah  adat  menyatakan  bahwa  bangunan,  tanaman,  dan  benda-benda bersifat  ekonomis  lainnya  yang  ada  di  atas  tanah  bukanlah  merupakan  bagian  dari  tanah. Kata  lain,  kepemilikan  atas  tanah  tidak  meliputi  kepemilikan  atas  bangunan  diatasnya, bangunan berada di bawah kepemilikan pihak yang membangun bangunan tersebut 13 .
Asas perlekatan yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata terdiri atas perlekatan secara mendatar dan perlekatan secara tegak lurus (vertical). Perlekatan secara horisontal (mendatar) melekatkan suatu benda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda  pokoknya  (Pasal  589  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata)  atau  balkon  rumah induknya (Pasal 588 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Berdasarkan asas perlekatan itu, pemilik benda pokok merupakan pemilik benda ikutan dan secara hukum benda ikutan itu mengikut benda pokoknya Sebaliknya pelekatan vertikal adalah perlekatan secara tegak lurus yang melekatkan semua benda yang ada di atas maupun di dalam tanah sebagai benda pokoknya.
Asas  perlekatan  vertika  mendatar  ataupun  tegak  luruh  tercantum  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 571 isinya adalah:
Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah. Di atas tanah bolehlah sipemilik  mengusahakan  segala  tanaman  dan  mendirikan  setiap  bangunan yang disukai, dengan tak mengurangi akan beberapa pengecualian tersebut dalam  bab  keempat  dan  keenam  buku  ini.  Di  bawah  tanah  bolehlah  ia
12 Dyah  Devina, Kriteria  Asas  Pemisahan  Horizontal  Terhadap  Penguasaan  Tanah  dan  Bangunan, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Airlangga, Volume 32 No. 2, 2017, hlm. 228.
13 Ibid.
membuat dan mengali sesuka hati dan memiliki segala hasil yang diperoleh karena penggalian itu, dengan tak mengurangi akan perubahan-perubahan yang kiranya harus diadakan berhubung dengan perundang-undangan dan peraturan  pemerintah  tentang  pertambangan,  pengambilan  bara,  sampah dan sebagainya.
Perwujudan  asas  perlekatan  vertikal  di  atur  dalam  Pasal  500  KUHPerdata  yang menyebutkan bahwa:
Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam suatu kebendaan, sepertipun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil  karena  pekerjaan  orang,  selama  yang  akhir-akhir  ini  melekat  pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.
Merujuk  pada  ketentuan  ini  benda  dibedakan  sebagai  berikut:  benda  pokok (hoofdzaak), benda tambahan (bijzaak) dan benda pembantu (hulpzaak). Benda tambahan terjadi karena asas hukum perlekatan (accessie) atas suatu benda baik berupa perolehan hasil karena perbuatan alam ataupun karena perbuatan manusia. Sedangkan yang termasuk benda pembantu  ialah  benda-benda  yang  secara  fisik  terlepas  satu  sama  lainnya  tetapi  secara ekonomis dipandang sebagai suatu kesatuan misalnya kunci pintu, kursi-kursi dalam gedung bioskop dan lain-lain 14 .
Benda  pokok  ( hoofdzaak) adalah  benda  tempat  melekat  benda-benda  lain  yang merupakan  bagian-bagian  dari  benda  pokok.  Terhadap  bagian-bagian  tersebut  berlaku hukum dari benda pokok. Benda tambahan ( bijzaak) benda tambahan ialah tiap-tiap hasil perdata yang menjadi bagian dari suatu benda pokok bagian-bagian itu mengikuti hukum dari  benda-benda  pokok,  berdasarkan  perlekatan  atau accessie (Pasal  538,  571 KUHPerdata). Pada benda tambahan terdapat ikatan materil diantara benda pokok dan benda tambahan. Untuk benda tidak bergerak (Pasal 506 dan 507 KUHperdata) ikatan materil ini disebut  istilah aard en  nagelvast dari  benda  tambahan  kepada  benda  pokok,  seperti  kuku melekat  pada  daging.  Melepaskan  benda  tambahan  dari  benda  pokok  hanya  dapat  terjadi dengan  merusak  benda  pokok  misalnya,  pohon  adalah  tambahan  ( bijzaak) dari  tanah. Misalnya ketika pohon dilepaskan dari tanah terdapat kerusakan pada tanah. Benda ikutan adalah  benda  diperuntukan  bagi  benda  lain  baik  untuk  benda  bergerak  maupun  benda tetap.benda ikutan ini tidak melekat sebagai bagian dari benda pokok, tetapi berdiri sendiri.
14 Op Cit, Mariam Darus Badrulzaman, hlm. 14
Hasil perdata mencakup hasil yang terjadi karena alam yaitu segala apa yang tumbuh timbul dari tanah; segala apa yang merupakan hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-binatang dan hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah yaitu segala apa yang diperoleh karena penanaman  di  atasnya;  yang  dimaksud  hasil  perdata  ialah  uang  sewa,  uang  upeti,  uang angsuran dan uang bunga 15 .
Ketentuan-ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  perlekatan  dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Hukum perlekatan pokok yang mengatur hubungan langsung antara tanah dengan benda-benda yang melekat dengan tanah.
2. Hukum  perlekatan  derivative  yang  berkaitan  antara  benda  yang  melekat  pada tanah dengan benda-benda lain.
Setelah  lahirnya  UUPA  asas  perlekatan  vertikal  diganti  menjadi  asas  pemisahan horizontal yang mengacu kepada hukum adat. Asas ini di negara kita telah dikenal dan dianut sejak  lama  antara  lain  dalam  Hukum  Adat, Bataviasche  Grondhuur S.  1918  No.  287, Yurisprudensi dalam Arrest 1927, Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  Agraria  (UUPA).  Asas  ini  menjadi  sangat  penting  dalam  hal  terlibat  tiga komponen yang saling berkaitan yaitu tanah, bangunan diatasnya dan jaminan kebendaan yang membebaninya 16 termasuk juga kekayaan alam (mineral dan batubara).
Lahirnya  asas  pemisahan  horisontal  dalam  UUPA  ini  mencabut  Buku  II  KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air serta  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku. UUPA dengan demikian memiliki aspek-aspek perdata, karena mengatur beberapa hak atas tanah yang menjadi obyek dari  perbuatan  perbuatan  perdata.  Dasar  UUPA  ini  adalah  Hukum  Adat  yang  sudah disesuaikan dengan modernisasi dan kepentingan nasional.
Setelah dicabutnya buku II KUHPerdata oleh UUPA yang menganut asas pemisahan horizontal  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  merujuk kepada  UUPA.  Asas  Pemisahan  horizontal  yaitu  hak  atas  tanah  tidak  dengan  sendirinya
15 Ibid, hlm. 14-15.
16 F Husni Hasbullah, Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale scheiding) dalam hukum tanah di Indonesia dan Permasalahannya, Jurnal Hukum Pembangunan, 1992, hlm. 77.
meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Iman Sudiyat dalam bukunya “Hukum Adat Skesta Asas” mengemukakan bahwa hak milik atas rumah dan tanaman pada asasnya terpisah dari hak atas tanah tempat benda-benda itu berada. Seseorang dapat menjadi pemilik rumah atau tanaman di atas tanah orang lain. Namun, pada pemisahan prinsipil antara hak atas tanaman dan rumah dengan hak atas tanah terdapat restriksi-restriksi, seperti transaksi mengenai pekarangan biasanya meliputi pula rumah dan tanamannya 17 .
Sejalan dengan pendapat Iman Sudiyat, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa asas perlekatan vertikal tidak dikenal dalam hukum adat, karena hukum adat mengenal asas lainnya,  yaitu  asas  pemisahan  horizontal,  dimana  tanah  terlepas  dari  segala  sesuatu  yang melekat pada tanah tersebut. Di dalam hukum adat benda terdiri dari benda tanah dan benda bukan  tanah.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dengan  benda tanah  hanya  meliputi  tanahnya saja,  sedangkan  sesuatu  yang  melekat  dengan  tanah  dimasukkan  dalam  pengertian  benda bukan  tanah  dan  terhadapnya  tidak  berlaku  ketentuan  benda  tanah.  Namun,  wewenang penggunaan yang bersumber pada hak atas tanah tersebut diperluas hingga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air, serta ruang angkasa yang ada di atasnya 18 .
Perbuatan  hukum mengenai  tanah  tidak  dengan  sendirinya  meliputi  bangunan  dan tanaman  milik  yang  empunya  tanah  yang  ada  di  atasnya.  Jika  perbuatan  hukumnya dimaksudkan  meliputi  juga  bangunan  dan  tanamannya,  maka  hal  itu  secara  tegas  harus dinyatakan  dalam  akta  yang  membuktikan  dilakukannya  perbuatan  hukum  yang bersangkutan.  Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  bisa  meliputi  tanahnya  saja.  Atau  hanya meliputi bangunan dan/atau tanamannya saja, yang kemudian dibongkar  ( adol bedol ) atau tetap berada di atas tanah yang bersangkutan ( adolngebregi ). Perbuatan hukumnya pun bisa juga meliputi tanah berikut bangunan dan/atau tanaman keras yang ada di atasnya, dalam hal mana apa yang dimaksudkan itu wajib secara tegas dinyatakan 19 .
Dalam Black’s Law Dictionary disebutkan tanah diartikan dalam dua arti yaitu: 20
a. An immovable and indestructible three-dimensional area consisting of a portion of  the  earth’s  surface,  the  space  above  and  below  the  surface  and  everything
17 Loc. Cit, Iman sudiyat, hlm 54.
18 Loc. Cit, Djuhaendah Hasan, hlm 75-76.
19 Handi  Sobandi, Pembaharuan  Hukum  Benda  Nasional  Berdasarkan  Cita  Hukum  Pancasila, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011, hlm. 266.
20 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, seventh edition, USA: West Publishing, Minnesot , 1999, hlm. 67.
growing  on  or  permanently  affixed  to  it .  (area  tiga  dimensi  yang  tidak  dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dihancurkan yang terdiri atas bagian di atas permukaan tanah, ruang diatasnya dan bagian yang berada di bawah permukaan tanah dan segala sesuatu yang tumbuh diatasnya dan terikat secara permanen).
b. An estate or interest in real property (sebuah perumahan atau keuntungan dari kepemilikan lahan dan bangunan).
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Peter  Butt  yang  dikutip  dalam  buku  Ida  Nurlinda 21 memberi  pemahaman  yang  lebih  luas  terhadap  pengertian  tanah,  yaitu  bahwa tanah  tidak hanya berarti permukaan tanah, tetapi segala sesuatu di atas dan di bawahnya.
Dalam  menemukan  hubungan  asas  pemisahan  horisontal  dengan  pertambangan mineral  dan  batubara,  maka  harus  membahas  dulu  batasan-batasan  mengenai  tanah. Pembatasan atau definisi tentang tanah berguna untuk memisahkan antara benda tanah dan bukan  tanah  sebagaimana  pengelompokan  benda  dalam  hukum  adat.  Pemaparan  tentang tanah juga berfungsi untuk memberikan pandangan atau menggeser pandangan bahwa asas pemisahaan horisontal itu tidak selalu membahas hubungan antara tanah dengan bangunan dan tanaman yang diatasnya, akan tetapi mencoba untuk memisahkan antara benda yang ada di dalam tanah.
Sebutan  tanah  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  dipakai  dalam  berbagai  arti.  Maka dalam  penggunaannya  perlu  diberi  batasan,  agar  diketahui  dalam  arti  apa  istilah  tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah:
a. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;
b. keadaan bumi di suatu tempat;
c. permukaan bumi yang diberi batas;
d. bahan-bahan  dari  bumi,  bumi  sebagai  bahan  sesuatu  (pasir,  cadas,  napal  dan sebagainya).
Dalam Hukum Tanah kata sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 UUPA menyatakan,
21 Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum , Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 38.
bahwa atas dasar Hak Menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang. Dengan demikian  tanah dalam pengertian yuridis adalah  permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar 22 .
Pemberian hak atas tanah kepada setiap orang dimaksudkan untuk digunakan atau dimanfaatkan  sebaga  sumber  kesejahteraan.  Diberikannya  dan  dimilikinya  tanah  dengan hak-hak  penggunaannya  tidak  akan  bermakna  jika  penggunaannya  terbatas  pada  tanah sebagai  permukaan  bumi.  Pemanfaatan  tanah  selalu  berbarengan  dengan  pemanfaatan sesuatu yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air, serta ruang angkasa  yang  ada  di  atasnya  dengan  syarat  penggunaan  bagian  tubuh  bumi  dan  air  serta ruang di atasnya sekedar diperlukan dan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
Hak atas tanah tersebut bersumber dari hak menguasai negara yang diberikan kepada perseorangan  dan  sekelompok  orang  secara  bersama,  maupun  badan  hukum  yang peruntukannya hanya untuk permukaan bumi, namun UUPA juga memperbolehkan untuk pemanfaatan tanah pada tubuh bumi, air serta ruang yang ada di atasnya sesuai dengan tujuan pemberian haknya.  Jika pemanfaatan ruang di bawah tanah dan/atau ruang di atas tanah oleh subyek yang sama dengan pemegang hak atas tanah dan menjadi bagian dari pemanfaatan hak atas tanah, maka statusnya tetap ditempatkan sebagai bagian dari hak atas tanah.  Jika dengan  pemanfaatan    ruang  di atas  permukaan  bumi maupun  ruang  di  bawah  permukaan bumi  berbeda  dengan  pemanfaatan  hak  atas  tanah  baik  oleh  subyek  yang  sama  maupun berbeda, maka keberadaan status pemanfaatan ruang di atas atau di bawah tanah tidak dapat ditempatkan  sebagai  bagian  dari  hak  atas  tanah.  Jika  subyek  haknya  sama,  maka kewenangan  pemegang  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  dapat  menjangkau  penguasaan  atas pemanfaatan ruang di atas tanah atau ruang di bawah tanah 23 .
22 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 18.
23 Ismail Alrip, Farida Patittingi, Faisal  Abdullah, Pengaturan Pemanfaatan  Ruang Bawah Tanah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Pemanfaatan ruang di atas tanah, di permukaan tanah dan di bawah tanah berkaitan juga  dengan  hasil  yang  didapatkan  dalam  pemanfaatan  tersebut.  Hasil  dari  pemanfaatan permukaan  tanah  misalnya  panen  atau  hasil  sewa  bangunan  harus  ditentukan  status kepemilikannya  termasuk juga status kepemilikan benda yang ada di dalam tanah (mineral dan batubara).
Dalam  Pasal  571  KUHperdata  disebutkan  bahwa  hak  milik  atas  sebidang  tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala yang ada diatasnya dan di dalam tanah. Pasal ini menyiratkan bahwa segala  apa yang di atas tanah merupakan hak milik yang punya tanah  begitupun  segala  apa  yang  di  bawah  tanah  merupakan  kepunyaan  dari  yang mempunyai  hak  atas  tanah.  Sejalan  dengan  itu  pandangan  KUHperdata  dalam  Pasal  500 sebagai  dasar  asas  perlekatan  Vertikal  membagi  beberapa  benda  yaitu  benda  pokok ( hoofdzaak), benda  tambahan  ( bijzaak), benda  ikutan  dan  hasil  perdata.  Mineral  dan batubara  merupakan  benda  tambahan.  Menurut  Pasal  571  dan  500  KUHperdata  yang menganut  asas  perlekatan  Vertikal  mineral  batubara  menyatu  pemiliknya  dengan pemilik hak atas tanah.
Dalam UUPA yang menyatakan menganut asas pemisahan horisontal memisahkan antara pemilik hak atas tanah dan benda yang melekat pada tanah. Pemisahan tersebut bisa dilihat  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  yang  memberi  batas  atas  hak  atas  tanah  hanya permukaan bumi. Mendasarkan pemikiran dari Pasal 4 UUPA tersebut yang membatasi hak atas tanah hanya permukaan tanah saja itu sejalan dengan Pasal 8 UUPA yang menyebutkan bahwa  atas  dasar  hak  menguasai  negara pengambilan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalam  bumi,  air,  kekayaan  alam.  Pasal  8  UUPA  ini  memberikan  wewenang  untuk pengambilan kekayaan.
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 8 UUPA, maka penerapan asas pemisahan horisontal itu tidak hanya memisahkan antara benda yang ada melekat di atas tanah seperti tanaman dan bangunan, akan tetapi seharusnya memisahkan juga antara tanah dengan kekayaan yang ada di dalam tanah yaitu mineral dan batubara.
Konsep asas pemisahan horisontal juga dikuatkan dengan Pasal 92 Undang-Undang Minerba yang meyebutkan bahwa Pemegang Ijin usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah di produksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran operasi
produksi,  kecuali  mineral  ikutan  radioaktif.  Dalam  pasal  ini  terlihat  bahwa  kepemilikan mineral  dan  batubara  diberikan  kepada  pemegang  IUP  dan  IUPK  yang  telah  membayar iuran,  dengan  demikian  penyerahan  kepemilikan  kepada  pemegang  IUPK  dan  IUPK  bisa ditafsirkan memisahkan antara hak atas tanah dengan mineral dan batubara. Jadi konsep asas pemisahan horisontal tidak hanya memisahkan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang ada di atasnya melainkan juga memisahkan tanah dengan mineral dan batubara. Lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undangan Hukum Pasal 13 yang menyebutkan:
Penguasaan  dan  pemilikan  Tanah  tidak mencakup  penguasaan  dan  pemilikan  atas bangunan,  tanaman,  dan  benda  lain  yang  berkaitan  dengan  Tanah  di  atas  dan/atau  di bawahnya. Penguasaan dan pemilikan Tanah dapat mencakup juga bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan Tanah di atas dan/atau di bawahnya, jika:  pertama, secara fisik antara Tanah dengan benda dimaksud menjadi satu kesatuan; kedua Tanah dan benda dimaksud dipunyai oleh pemegang hak yang sama; dan ketiga, dinyatakan dalam tanda bukti Hak Atas Tanahnya.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Konseptualisasi  asas  pemisahan  horizontal  dalam  pertambangan  mineral  dan batubara  tersirat  dalam  Pasal  92  Undang-Undang  Minerba  yang  meyebutkan  bahwa Pemegang Ijin usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berhak  memiliki  mineral,  termasuk  mineral  ikutannya  atau  batubara  yang  telah  di produksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran operasi produksi, kecuali mineral  ikutan  radioaktif.  Dalam  pasal  ini  terlihat  bahwa  kepemilikan  mineral  dan batubara diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK yang telah membayar iuran, dengan demikian, penyerahan kepemilikan kepada pemegang IUPK dan IUPK bisa ditafsirkan memisahkan  antara  hak  atas  tanah  dengan  mineral  dan  batubara.  Jadi  konsep  asas pemisahan  horisontal  itu  tidak  hanya  memisahkan  antara  tanah  dengan  tanaman  dan bangunan yang ada di atasnya melainkan juga memisahkan tanah dengan mineral dan batubara.

## B. Saran
Pemerintah  harus  menyusun  konsep  tentang  hak  kebendaan  atas  mineral  dan batubara,  dan  memasukan  konsep  tersebut  ke  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai pertambangan mineral dan batubara.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:
Boedi Harsono, (2003) Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
Bryan  A.  Garner,  (1999) Black’s  Law  Dictionary,  seventh  edition,  USA:  West Publishing, Minnesot .
Djuhaendah Hasan, (1996) Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Ben da Lain yang  Melekat  Pada  Tanah  Dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan Horisontal, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Herman  Soesangobeng,  (2012) Filosofi,  asas,  Ajaran  Teori  Hukum  Pertanahan  dan Agraria, STPN Press, sleman.
Ida Nurlinda, (2009) Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum , Edisi I, PT. Raja Grafindo Persada.
Iman Sudiyat, (2012) Hukum Adat Skesta Asas , Yogyakarta: Liberty, Cetakan ke-7. Mariam Darus Badrulzaman, (2015) Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung. Sudargo Gautama, (1981) Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung. B. Ter Haar, (1973) Arti kontras antara berpikir secara berpartisipasi dan berpikir secara kritis  serta  peradilan  menurut  hukum  adat,  Seri  terjemahan  KITLV-LIPI, Bhratara.
B. Jurnal
Betty Rubiaty, Yani Pujiwati, Mulyana Djakaria, (2015 Juli) Asas Pemisahan Horizontal Dalam  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  Satuan  Rumah  Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Randah, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 17 No 2 Juli 2015, UNPAD.
Dyah Devina, (2017) Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah dan Bangunan, Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Airlangga, Volume 32 No. 2.
F Husni Hasbullah, (1992 Februari) Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale scheiding) dalam  hukum  tanah  di  Indonesia  dan  Permasalahannya, Jurnal  Hukum Pembangunan.

## C. Perundang-undangan
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

## D. Sumber Lain
Handi Sobandi, (2011) Pembaharuan Hukum Benda Nasional Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Disertasi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Ismail Alrip, Farida Patittingi, Faisal Abdullah, Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.