https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 3, Issue 1, Juli 2021
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2021. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 3, Issue 1, Juli 2021

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Konstantina Renyaan Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  di  Kabupaten Biak Numfor 1-10 Perjaka Purba Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank dan Nasabah 11-20 Emilia Kristine Oktavia Mniber Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  Persetubuhan Anak  Dibawah  Umur  Wilayah  Hukum  Biak Numfor 21-33 Inosentius Teturan Perjanjian  Terapeutik  Terhadap  Pasien  Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor 34-44 TINJAUAN LITERATUR Fikri Latukau & Syah Awaluddin Uar Penerapan  Prinsip Strict  Liability dalam  Hukum Lingkungan  Internasional  dan  Nasional  Terkait Lingkungan Laut 45-54 RESENSI BUKU Yanuriansyah Arrasyid Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik Penulisan  Artikel  (Edisi  Revisi).  Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Pages: 455. ISBN: 978- 623-6571-80-4 55-58
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v3i1.143

## Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor

## Konstantina Renyaan
Badan  Pertanahan  Nasional Kabupaten Biak Numfor

## Korespondensi
Konstantina Renyaan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Biak Numfor, Karang Mulia, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111.
E-mail: konstantina_r@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  implementation  of  the Contradictoire Delimitatie principle  in the  first land  registration and  the elements that hinder  the  use  of  the Contradictoire  Delimitatie guideline  in  the implementation of land registration especially in Biak Numfor. This type of research is an empirical juridical research. The research was carried out at the National Land Agency (BPN) of Biak Numfor Regency. Data were  provided  through  related  document  review,  observation  and interviews with related  officers. The  research  data  were  then analyzed descriptively.  The  results  confirm 1) the  application  of Contradictoire Delmitatie in determining the land boundaries during registration process at Biak’s BPN has not gone well. The parties are required to show their existing land boundaries either signs or stakes. 2) The factors that inhibit Contradictoire Delmitatie principle related to land boundary determination during  the  registration  process  are  land  boundary  discrepancies, boundary stakes that cause unclear land, the absence of the parties during land boundary determination.
Keywords : Application  of  Principles,  Contradictoire  Delimitatie,  Land
Registration.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asas Contradictoire Delimitatie dalam pendaftaran tanah pertama kali dan unsur-unsur yang menghambat  penggunaan  pedoman Contradictoire  Delimitatie dalam pelaksanaan  pendaftaran  tanah  di  Biak  Numfor.  Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis  empiris  guna  mengkaji  implementasi  asas Contradictoire  Delimitatie .  Adapun  lokasi  penelitian  dilaksanakan  di Instansi  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  Kabupaten Biak  Numfor. Pengumpulan  data  melalui  pengkajian  dokumen,  observasi  dan wawancara  dengan  petugas  terkait.  Data  penlitian  kemudian  dianalisis secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yakni 1) penerapan Contradictoire Delmitatie dalam penetapan batas proses pendaftaran tanah di BPN  Biak  Numfor  belum  berjalan  secara  baik.  Adapun para  pihak wajib  menunjukkan  batas  tanahnya  yang  telah  ada  berupa  tanda  atau patok.  2)  Faktor-faktor  penghambat  dalam  penerapan Contradictoire Delmitatie terkait  penetapan  batas  tanah  saat  proses  pendaftaran  ialah
ketidaksesuaian batas tanah, batas patok yang menimbulkan tanah yang tidak jelas, ketidakhadiran salah satu pihak saat penetapan batas tanah.
Kata kunci : Penerapan Asas, Contradictoire Delimitatie, Pendftaran Tanah.

## 1. PENDAHULUAN
Tiap masyarakat menganggap tanah sebagai benda yang penting karena segala macam pergerakan dalam  kehidupan  sehari-harinya  bertumpu  pada  tanah.  Terlebih  lagi,  dikatakan  bahwa  ada hubungan magis religius yang erat antara manusia dan tanah, karena semua bagian dari keberadaan manusia tidak terlepas dari tanah, perkembangan perekonomian yang pesat dan tanah memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, jual beli, sewa menyewa, pembenahan hak atas tanah yang dijadikan jaminan utang adanya pemberian kredit, semakin kesini perlu adanya jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. 1
Munculnya  undang-undang  No  5/1960  terkait  agrarian  betujuan  memberikan  kepastian hukum  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  terhadap  tiap  tanah  yang  dimiliki.  Selain  itu  alasan kemunculan UU Agraria untuk memutuskan dualisme hukum tanah yakni hukum colonial yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Dengan adanya UU ini memastikan kepastian hukum rakyat dan hukum yang berpihak kepada rakyat. Rechts Cadaster atau diartikan sebagai kepastian hukum terhadap objek tanah melalui pendaftaran. Makna kepastian hukum dalam hal ini adalah kepastian status hak. Kespatian subjek dan objek ha katas tanah yang dimiliki oleh pemegang yang sah. 2
Sertifikat  bukti  kepemilikan  secara  sah  atas  tanah  serta  sebagai  salah  satu  syarat  untuk Pendaftaran  tanah  dan  menunjukkan  kepemilikannya.  Selain  itu  tujuan  pendaftaran  tanah  ialah memastikan siapakah pihak yang wajib membayar pajak atas objek tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya. 3 Penegakan hukum bersifat wajib untuk diterapkan oleh aparat dan pemerintah. Kata penegak hukum diartikan dengan melaksanakan ketentuan yang berlaku, menegakkan aturan. Berdasarkan makna tersebut dapat dipahami sebagai perwujudan suatu konsep yang abstrak agar menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  melibatkan  semua  unsur  seperti  pemerintah  dan  aparat. Pelaksanaan  penentuan  batas  bersifat  wajib  dimana  tanah  yang  bersebelahan  pemiliknya  harus hadir. secara sistematis terkait hal tersebut terkandul pada Pasal 19 Peraturan Agraria Nomor 3 Tahun 1997 perihal pelaksanaan PP nomor 24 Tahun 1997. 4
Runtutan  prosesnya  pendaftaran  tanah  ialah  kelengkapan  dokumen  surat  sebab  hal  itu sangatlah penting dan sebagai bukti. Setelah pemeriksaan berkas maka harus dilakukan pendaftaran permohonan  pendaftaran  tanah.  Setelah  hal  tersebut  dirasa  lengkap  selanjutnay  akan  dilakukan pengukuran  tanah. 5 Hal  yang  utama  ialah  batas  tanah  harus  jelas  dan  ada  pada  saat  dilakukan pengukuran. Dalam penentuan batas tanah, utamanya dilakukan oleh pemilik tanah berdasarkan gambaran yang ada dalam sertifikat. Pengukuran batas tanah turut serta melibatkan seluruh pihak
1 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
2 “Undang -Undan g Nomor 24 Tahun Tentang Pendaftaran Tanah,” 1997.
3 Indra Yudha Koswara, “Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” Jurnal Hukum Positium 1, no. 1 (2016): 23 – 38, https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.525.
4 Syafril Hamonangan Harahap, “Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 77/PK/TUN/2015,” Jurnal Hukum Positium 1, no. 1 (2015): 25 – 47, https://doi.org/10.1145/3132847.3132886.
5 BPK Republik Indonesia, “Penjelasan Umum At as Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,” BPK RI, 2014.
agar dapat diketahi batas tanah. Dalam pengukuran juga berlaku asas konsensualitas. Asas tersebut bermakna kesepakatan pada sebuah perjanjian. Hal itu mengindikasikan bahwa setelah dilakukan pengukuran  terhadap  tanah  dan  telah  tercapai  kata  mufakat  maka  telah  dikatakan  sah  dan berketetapan hukum. 6
Kontradiktur  delimitasi  dapat  dimaknai  sebagai  rangkaian  kegiatan  dalam  menetapkan sebidang  tanah  karena  hak  milik  pemegang  tanah  belum  terdaftar  disebabkan  tiada  gambaran secara  jelas  berupa  surat,  gambar.  Selain  itu  batas  yang  telah  hilang  termakan  usia.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 / 1997 pengukuran tanah dilaksanakan oleh pemilik tanah sebab terdapat kondisi yang memaksa. Pengukuran tersebut tentu tetap melihat terhadap denah yang tertera dalam sertifikat  berdasarkan  batas  yang  tertera  dari  surat  dan  pemegang  hak  terkait  dan  sependapat mungkin yang telah disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. 7 Dalam rangka menetapkan  batas  tanah  tiap  pihak  harus  hadir  di  tempat.  Hal  itu  sangat  penting  agar  tiap pemegang hak mengetahui batas tanah masing-masing. Pemilik tanah tidak dapat menghubungi pihak-pihak yang berjajar, sementara pemerintah kota juga tidak tahu sama sekali tentang batas- batas  tanah  tertentu.  Hal  tersebut  mengkibatkan  ketidakselarasan  asas Contradictoire  Delimitatie untuk melakukan Kembali pendaftaran tanah. 8
Penelitian terdahulu telah dilakukan penelitian yang berkaitan asas kontradiktur delimitasi yang dilakukan  oleh  Syafril  Harahap. 9 Penelitian  tersebut  membahas  tentang  pemberlakuan  asas Contradictoire Delimitatie dalam putusan Mahkamah Agung No. 77 PK/TUN/2015 terkait masalah Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali.  Hasil  yang  diperoleh  ialah  pemberlakuan  asas  ini  tidak dilaksanakan dalam putusan Mahkamah Agung yakni oleh para pihak Tergugat 1 dan II intervensi berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun Badan Pertanahan melaksanakan asas ini berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
Penelitian oleh Susanti & Widhyaastuti 10 berkaitan dengan asas Contradictoire Delimitatie ialah terkait  dengan  penerapan  system  dalam  proses  pengembalian  batas  tanah.  Penelitian  tersebut berlokasi di Kabupaten Bangli. Fokus penelitian tersebut adalah pada system yang terdapat dalam asas Contradictoire Delimitatie dalam hal proses pengembalian batas tanah. Seringkali batas tanah yang dimiliki oleh orang lain terjadi perbedaan yang mengkibatkan timbulnya sengketa.
Penelitian yang dilakukan oleh Yudy Hermawan 11 berkaitan dengan kontradiktur delimitasi dengan hubungannya kelancaran pengukuran tanah. Penelitian yang dilakukan berlokasi di Bangil Pasuruan. Hasil yang diperoleh ialah pelaksanaan asas tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap  tertundanya  pelaksaan  pengukuran  tanah.  Namun  pelaksanaan  asas  ini  menjamin keppastian  hukum  objek  tanah.  Sebab  tertundanya  proses  pengukuran  tanah  ialah  pihak-pihak yang tdak hadir dalam proses pengukuran tanah.
6 Ruktisandi Sindu Abe and Aryani Witasari, “Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertifikat Hak Atas Tanah,” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 1, no. 2 (2017): 1 – 24, https://doi.org/10.25139/lex.v1i2.551.
7 Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL),” Jurnal Bhumi 4, no. 1 (2018): 88 – 101, https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217.
8 Harianto, “Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kant or Pertanahan Kabupaten Kayong Utara),” Thesis Fakultas Hukum (Universitas Islam Malang, 2020).
9 Harahap, “Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 77/PK/TUN/2015.”
10 Ni Wayan Ari Susanti and I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti, “Pelaksanaan Asas ‘Contradictoire Delimitatie’ Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali S ecara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2017): 1 – 5, https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/26617.
11 Yudy Hermawan, “Pengaruh Penerapan Asas Contradictoire Delimitatir Terhadap Pekerjaan Pengukuran Tanah Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur” (Jakarta, 2021).
Melihat latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana penerapan asas kontradiktur delimitasi pada pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor? 2) Apa saja faktor halangan pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor? Adapun tujuan penelitian ini ialah  untuk  mengetahui  penerapan  asas Contradictoire  Delimitatie dalam  pelaksanaan pendaftarantanah pertama di Biak Numfor dan untuk mengetahui faktor halangan pelaksanaan pendaftaran tanah di Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  eksploratif  dimana  proses  pengumpulan  datanya  dengan observasi,  data  dan  tringulasi  sumber.  Pengumpulan  data  melalui  dokumen  dan  data  lapangan berupa observasi dan wawancara. Data yang terkumpul pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait  penelitian  yang  dilakukan,  sedangkan  data  sekunder  ialah  data  yang  didapatkan  dari dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Analisis  yang  dilakukan  ialah  analisis deskriptif  menyajikan  seluruh  data  yang  telah  terkumpul  dengan  kalimat  dan  kata  yang komprehensif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Biak Numfor
Sebagai negara hukum Indonesia memberikan jaminan hukum dalam hak milik atas tanah, melalui peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Mengenai  Pendaftaran  Tanah,  Pemerintah menghimbau  kepada  masyarakat  agar  mendaftarkan  sebidang  tanah  yang  dimiliki  di  wilayah Indonesia  baik  dengan  pendekatan  sistematis  maupun  sporadis. 12 Pendaftaran  pertama  kali pemohon  menyiapkan  berkas  dan  memberikan  ke  bagian  pendaftaran.  Terdapat  beberapa formular yang harus di tulis yakni mengenai objek tanah berada, surat permohonan kepala kator pertanahan, berita acara saksi bidang tanah, batas tanda tanah, surat Riwayat tanah, kutipan buku letter serta surat pernyataan perbedaan beda luas dan batas tanah. 13
Pemohom wajb menyertakan KTP fotokopi yang sudah dilegalisir, identitas tanah berupa girik atau pajak bumi bangunan serta fotocopy letter C legalisir oleh kepala desa dan direktorat pajak. Berdasarkan syarat diatas berikut ini penjelasan dari Subseksi  Penetapan Hak dan Pendaftaran 14 mengenai penjelasan dari masing masing poin, Identitaas pomohon berupa KTP dan yang sudah dilegalisir sesuai alamat pemohon. Proses administrasi merupakan hal penting dan utama dalam segala macam kepentingan untuk menghindari kecurangan. Letter C disebut juga sebagai identitas tanah yang dimaksud menerangkan secara jelas dalam blanko permohonan melalui kepada desa. Letter C ini dapat dikatakan sebagai dokumen rahasia dan tidak dapat dilihat oleh setiap orang. Adapun  surat  permohonan  tersebut  adalah  dimaksudkan  pada  tanah  atau  objek  yang  berada
12 Elvia Sagala and Ade Parlaungan Nasution, “Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Di Tinjau Dari Nilai Ekonomi,” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2019): 52 – 63, https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.245.
13 Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional,” Mimbar Hukum 24, no. 2 (2012): 187 – 375, https://media.neliti.com/media/publications/40585-eksistensi-hak-pengelolaan-dalam-hukum-t-36880399.pdf; Santoso Urip, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah , 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010).
14 Nurmiati, “Wawancara Dengan Subseksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran BPN Biak Numfor” (2021).
dilokasi tersebut  untuk  dilakukan  pengukuran.  Surat  tersebut  wajib  dilegalisir  oleh  kepada  desa setempat dan disertai dengan letter C sebagai pendukung. 15
Penguasaan  bidang  tanah  harus  dituangkan  oleh  pemohon  pada  formulir  yang  sudah disediakan.  Pada  formular  juga  berisikan  batas  tanah  yang  ada  serta  saksi-saksi  yang  terlibat  di dalamnya.  Pemberitahuan  surat  pajak  pada  pajak  bumi  bangunan  merupakan  pajak  yang  telah dibayarkan pada tahun dimana akan dilakukan pengukuran yang didapatkan melalui pejabat daerah objek tanah tersebut terletak. Surat tersebut berisi nama dan alamat wajib pajak yang dikeluarkan dinas  perpajakan  melalui  lurah  atau  kepala  desa  wajib  pajak.  SPPT  PBB  ini  dibuat  pemerintah dengan dasar buku letter C yang ada dikantor desa maupun kantor kelurahan lokasi kantor pajak. Surat pernyataan menyatakan tanah tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak kondisi pindah tangan  pada  orang  lain.  Tidak  masuk  dalam  UU  No.  5  /1960  dan  bukan absentee .  Status  tanah tersebut  mulai  terhitung  pada  masa  tanggal  24-9-1960  serta  setelahnya,  dan  letak  tanah  harus menyebutkan batas tanah pada setiap sisi. Suat ini diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Pernyataan beda luas tanah dan batas yang ada disusun langsung oleh pemohon serta menuangkan identitas tanah pada permohonan tersebut. Selain itu pemohon harus menerangkan luas  tanah  Sebelumnya  pemohon  harus  mencantumkan  luas  tanah  sebelum  petugas melakukan pengukuran dan mencantumkan persetujuan batas bidang tanah tetangga yang bersebelahan.
Setelah formulir diisikan dengan lengkap maka pemohon bisa mengajukan pendaftaran tanah dikantor pertahanan di loket II. Setelah itu pemohon  menuju ke loket III yakni bendahara dan membayar  biaya  yang  sudah  ditetapkan.  Pada  loket  III  pemohon  wajib  membayar  biaya  sesuai ketetapan BPN antara lain Biaya pendaftaran, pelayanan pemeliharaaan data pendaftaran tanah, pengukuran, transport pengukuran, peneliti tanah dan biaya transport petugas. Setelah pembayaran dilakukan, Pemohon akan mendapatkan tanda bukti pembayaran dan pemohon harus menunggu penerbitan sertifikat hak milik tanah dalam kurun waktu 60 hari. Isian daftar permohonan telah diatur dalam aturan pemerintah No 24/1997 tentang pendaftaran tanah.
Pemohon dalam proses menunggu sertifikat tanahnya terbit, proses pendaftaran tanah terus berjalan  yang  akan  dilakukan  oleh  BPN  yaitu  pengelolaan  dan  penelitian  data  bersifat  yuridis, dimana pihak BPN mengelolah dokumen yang pemohon serahkan kepada BPN dan petugas BPN akan  meneliti  apakah  lengkap  dokumen tersebut  dan  selanjutnya  melakukan  survey  kelapangan tempat objek berada. Pengukuran dapat dilaksanakan bilamana seluruh berkas telah lengkap dan diterima.  Setelah  itu  diterbitkan  surat  tugas  dalam  rangka  pengukuran.  Selanjutnya  Badan Pertanahan melakukan pengukuran tanah. Bidang tanah yang sudah ditentukan akan dipetakan. Bidang tanah yang diukur merupakan tanah yang tandanya sudah tiada atau tidak sesuai.
Bila data telah terkumpul seluruh panitian membuat identifikasi bukti milik dan penguasaan tanah. Selanjutnya akan dibuat keputusan melalui seksi pengukuran dan pendaftaran tanah. Lama waktu tersebut sekitar 6o hari bilamana terdapat sanggahan maka Badan Pertanahan mengeluarkan surat sebagai tanda sengketa harus diselesaikan. 16 Namun sebaliknya, bilaman tidak ada maka akan diterbitkan sertifikat. Lamanya proses pendaftaran tanah awal ialah 98 hari. Namun fakta yang ada di  lapangan  dapat  melebihi  waktu  tersebut.  Pemohon  akan  menerima  panggilan  bilamana permohonan telah selesai melalui kantor desa dan aparat desa terkait. Batas tanah wajib ditentukan berdasarkan  sertifikat  terlebih  dahulu  sebelum  dilakukan  pengukuran.  Hal  bertujuan  agar  asas
15 Marina Satya, “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishment of The Rechtsverwerking Institution,” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 120 – 27, https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
16 Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali,” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2011): 287 – 306, https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218.
Kontradiktur  Delimitasi  terpenuhi  secara  baik  dan  guna  menghindari  hambatan  pengukuran tanah. 17
Tiap  pemilik  wajib  memasang  batas  tanah  sebelum  dilakukan  pengukuran.  Hal  ini  sesuai dengan aturan menteri Agraria No 3/1997 yang secara rinci terkandung pada Pasal 22 terkait batas tanah. Tugas Badan Pertanahan hanyalah melihat dan mengukur luas dan batas tanah selain itu letak  tanah  apakah  telah  sesuai  sertifikat. 18 Setelah  itu  para  pihak  yang  tanahnya  berbatasan mengadakan konvensi untuk memutuskan batas tanahnya dihadapan pejabat desa setempat untuk dipasang batas. Para pihak wajib hadir saat dilakukan pengukuran berdasarkan Peraturan Mendagri No  3/1997.  Bila  pengukuran  selesai  para  pihak  menandatangani  lembar  lembar  gambar  ukur ( veldwerk ) sebagai bukti telah terpenuhi Kontradiktur Delimitasi.
Bilamana  ada  sengketa,  sertifikat  tetap  diterbitkan,  namun  dalam  sertifikat  akan  diberikan tanda  berupa  gambar  dan  garis  putus-putus  sebagai  arti  tanda  atau  batas  sementara.  Dan  akan dicatatkan bahwa belum terjadi kesepakatan. Bila kesepakatan belum juga diraih maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bilamana dari gugatan itu di raih perdamian makan dicatat batas ad interim . asas Contradictoire Delimitatie seringkali tak dilaksanakan dilapangan. Hal  itu  dikarenakan  hambatan  dan  tidak  tercapainya  kata  sepakat.  Namun  demikian,  sesuai ketentuan pemerintah 19 bila tidak ada kesepakatan akan dilakukan untuk menyesuaikan batas-batas berdasarkan yang telah terdapat di dokumen.

## 3.2. Faktor Penghambat Penerapan Asas Contracdictoire Delimitatie dalam Pendaftaran Tanah di Biak Numfor
Tiap kelompok atau individual selalu berupaya untuk mempertahankan tanah yang dimiliki. Tidak jarang sering terjadi konflik tanah terkait batas dan luas tanah yang berbeda. Sifat saling menguasai merupakan faktor yang dapat menimbulkan perselisihan. Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang  menghambat  penerapan  asas Contradictoire  Delimitatie sebab  tidak  tercapainya  kata  sepakat dalam  batas  tanah.  Berikut  data  kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Biak  tahun  2016-2018 berkaitan proses pendaftaran tanah:

## Table 1. Daftar Pendaftaran Tanah Tahun 2016
Bulan Hak Pengelolaan Hak Milik HGB Hak Pakai Januari - 2 - - Februari - 17 - - Maret - 46 - - April - 24 4 - Mei - 17 - - Juni - 26 - - Juli - 39 1 - Agustus 30 15 - - September - 43 2 - Oktober - 47 - -
17 Anggraeny Arief, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 206 – 15, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812.
18 Meita Djohan Oe, “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah,” Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2015): 62 – 74, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/554.
19 Indonesia, “Peraturan Pemerintah No. 24, Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah” (1997).
Bulan Hak Pengelolaan Hak Milik HGB Hak Pakai November - 21 - - Desember - 23 - -
Pada hal konkurensi pertanahan, data perihal registrasi tanah sangat penting dan fatal apabila terjadi kesalahan.  Karena  pendaftaran  tanah  erat  kaitannya  dengan  agunan  dan  aturan  karena  akan membuat  surat  tanda  bukti  pemilik  sah  yang  berlaku  dan  masa  mendatang  dapat  dijadikan pembuktian yang kuat, sebagaimana dalam undang-undang Agraria.

## Table 2.
Daftar Pendaftaran Tanah Tahun 2017
Pada hal konkurensi pertanahan, data perihal registrasi tanah sangat penting dan fatal apabila terjadi kesalahan.  Karena  pendaftaran  tanah  erat  kaitannya  dengan  agunan  dan  aturan  karena  akan membuat  surat  tanda  bukti  pemilik  sah  yang  berlaku  dan  masa  mendatang  dapat  dijadikan pembuktian yang kuat, sebagaimana dalam undang-undang Agraria.

## Table 3.
Daftar Pendaftaran Tanah Tahun 2018
Bulan Hak Pengelolaan Hak Milik HGB Hak Pakai Januari - 5 - 1 Februari - 66 - - Maret - 50 1 - April - 34 2 - Mei - 1173 - - Juni - 53 2 2 Juli - 1 - - Agustus - 30 1 - September - 404 1 - Oktober - 18 - - November - 28 4 - Desember - 11 1 - Bulan Hak Pengelolaan Hak Milik HGB Hak Pakai Januari - 22 - - Februari - 53 1 1 Maret - 27 1 - April - 22 - - Mei - 22 1 - Juni - 9 - 1 Juli - 23 142 - Agustus 30 22 4 - September - 9 - - Oktober - 24 2 - November - 14 - - Desember - 24 2 -
Untuk menjamin kepastian hukum kepemilkan tanah, batas yang dimiliki tidak boleh diabaikan. Hal ini dikarenakan batas atau bukti merupakan salah satu hal penting sebagai tanda bagi tanah yang dimiliki.

## Table 4.
Daftar Sengketa Tanah pada BPN Biak
No Nama Obyek Sengketa Pokok Sengketa Tipologi Sengketa 1. A. J. Rumaropen SHM No. 351/Karuw Lokasi M.351/Insrom - Sengketa HAT - Batas Tanah 2. Musa Kapitarauw (Ahli waris Jansen Kapitarauw) SHM No. 21503, dst (34 sertipikat) Kel. Mandala, Kec. Biak Kota - Penyerobotan Tanah - tidak sepakat atas terbitnya sertifikat tanah diatas miliknya. Namun para pihak telah melakukan damai 3. Albert Rumbekwan (Ahli waris Musa Y.S Rumbekwan) SHGU No.7/Fandoy Terhadap bekas HGU No. 7/Fandoy diklaim oleh beberapa pihak. - Sengketa HAT - Batas Tanah
- Putusan - Pengadilan
Terjadinya sengketa tersebut dikarenakan minimnya transparansi pada penguasaan dan minimnya informasi.  Sehingga  proses  pendaftaran  dan  pengecekan  pun  menjadi  sangat  kurang  karena masyarakat yang kurang paham dan mengerti terhadap hukum tanah dan undang-undang tanah. Sengketa tanah hingga menimbulkan konflik terjadi, sebagaimana salah satu warga yang pernah mengalami hal tersebut mengatakan:
“ Permasalahan tanah sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Terdapat masalah bersifat horizontal dan vertical. Permasalhan vertical berupa konflik antara masyrakat dan pemerintah yakni perusahaan sedangkan masalah horizontal masalah yang timbul antar masyrakat sendiri berupa batas dan luas tanah. 20 ”
Secara spesifik tentang sengketa Batas Tanah yang terjadi di Biak diantaranya sebagai berikut:
a) Tidak hadirnya pemilik tanah yang bergandengan. Pihak yang tidak datang dalam pengukuran diakibatkan berbagai macam faktor. Tentu hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pengukuran tanah dan merugikan waktu.
b) Tanah tidak dipasang pembatas. Kurangnya kesadaran warga untuk membuat batas tanah sehingga menyulitkan pengukuran dan batas tanah yang ada di lokasi.
c) Oknum yang tidak jujur. Oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terganggunya pengukuran batas tanah. Terdapat pejabat yang bekerja sama yang mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat.
d) Ketidak jelasan sertifikat disebabkan aparat desa yang tidak Amanah. Peta awal yang tidak terdapat di instasi daerah yakni kantor kelurahan sehingga mengganngu penerapan Asas Contradictoire Delimitatie dalam pengukuran tanah.
e) Sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan hal yang penting adalah sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait prosedur dan aturan yang ada.
Adapun penyebab munculnya sertifikat ganda dan palsu disebabkan karena antara lain:
a) Terdapat  beberapa  pihak  yang  mengambil keuntungan  pribadi sehingga  mengesampingkan aturan yang ada.
20 Ruth Sahaya Rumaropen, “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kabupaten Biak Numfor” (2 021).
b) Minimnya  pengawasan  sehingga  menimbulkan  permainan  yang  curang  dan  kurangnya tanggung jawab.
c) Badan Pertanahan yang kurang teliti dalam melakukan pembuatan sertifikat tanah.
d) Pengetahuan masyarakat yang masih rendah dalam menahami undang-undang pertanahan dan prosedur pendaftaran tanah.
e) Peminat dan persediaan tanah yang tidak seimbang.
f) Peralihan fungsi tanah karena kebutuhan yang semakin tinggi.

## 4. KESIMPULAN
Penerapan Asas Contradictoire Delimitatie pada rangkaian proses pendaftaran tanah di Biak Numfor sepenuhnya belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan adanya pihak yang tidak datang dalam pengukuran  yang  mengakibatkan  terhambatnya  pengukuran  tanah  dan  merugikan  waktu, kurangnya kesadaran warga untuk membuat batas tanah sehingga menyulitkan pengukuran dan batas tanah yang ada di lokasi, oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terganggunya pengukuran batas tanah, terdapat pejabat yang bekerja sama yang mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat, ketidak jelasan sertifikat disebabkan aparat desa yang tidak Amanah, dan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat yang merupakan hal penting sehingga masyarakat dapat mengetahui terkait prosedur dan aturan yang ada. Namun menghindari kejadian demikian terulang lagi di masa mendatang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Biak Numfor melakukan upaya  konkurensi  untuk  mencapai  kesepakatan.  Pada  hal  konkurensi  pertanahan,  data  perihal registrasi tanah sangat penting dan fatal apabila terjadi kesalahan. Karena pendaftaran tanah erat kaitannya dengan agunan dan  aturan karena akan membuat surat tanda bukti pemilik sah yang berlaku dan masa mendatang dapat dijadikan pembuktian yang kuat, sebagaimana dalam undang- undang Agraria. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum kepemilkan tanah, batas yang dimiliki  tidak  boleh  diabaikan.  Hal  ini  dikarenakan  batas  atau  bukti  merupakan  salah  satu  hal penting sebagai tanda bagi tanah yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abe, Ruktisandi Sindu, and Aryani Witasari. “Perlindungan Hukum Atas Perbedaan Luas Faktual Dengan Surat Ukur Pada Sertifikat Hak Atas Tanah.” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan 1, no. 2 (2017): 1 – 24. https://doi.org/10.25139/lex.v1i2.551.
Arief, Anggraeny. “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5, no. 1 (2018): 206 – 15. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812.
Harahap, Syafril Hamonangan. “Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan MA Nomor 77/PK/TUN/2015.” Jurnal Hukum Positium 1, no. 1 (2015): 25 – 47. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886.
Koswara, Indra Yudha. “Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).” Jurnal Hukum Positium 1, no. 1 (2016):
23 – 38. https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.525.
Mujiburohman, Dian Aries . “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).” Jurnal Bhumi 4, no. 1 (2018): 88 – 101. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217.
Sagala, Elvia, and Ade Parlaungan Nasution. “Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Di Tinjau Dari Nilai Ekonomi. ” Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2019): 52 – 63.
https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.245.
Santoso, Urip. “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional.” Mimbar Hukum 24, no. 2 (2012): 187 – 375. https://doi.org/10.22146/jmh.16130.
Oe, Meita Djohan. “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah.” Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2015): 62 – 74. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/554.
Satya, Marina. “Legal Protection of Land Right Holders Against The Establishmen t of The Rechtsverwerking Institution.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 2, no. 2 (2021): 120 – 27. https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138.
Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 2, no. 2 (2011): 287 – 306. https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.218.
Susanti, Ni Wayan Ari, and I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti. “Pelaksanaan Asas ‘Contradictoire Delimitatie’ Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2017): 1 – 5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/26617.

## Tesis
Harianto. “Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Yang Mengatur Tentang Penetapan Batas Bidang Tanah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara).” Thesis Fakultas Hukum . Universitas Islam Malang,
2020.

## Buku
Hermawan, Yudy. “Pengaruh Penerapan Asas Contradictoire Delimitatir Terhadap Pekerjaan Pengukuran Tanah Di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.”
Jakarta, 2021.
Urip, Santoso. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah . 1st ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
——— . Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24, Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah (1997).
Indonesia, BPK Republik. “Penjelasan Umum Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.” BPK RI, 2014.
“Undang - Undang Nomor 24 Tahun Tentang Pendaftaran Tanah,” 1997.

## Wawancara
Nurmiati. “Wawancara Dengan Subseksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran BPN Biak Numfor.” 2021.
Rumaropen, Ruth Sahaya. “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kabupaten Biak Numfor.” 2021.