## KAJIAN ISLAM TERHADAP PROBLEM POLITIK UANG DALAM PILKADA DI INDONESIA

## Abdul Wahid
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

## Abstract
It's  not  only  the  citizen  (constituent)  who  determines  the  image  of  mayor election  (Pilkada)  but  also  anybody  who  influences  the  citizen  in  order  to gain  the  support  from  people  has  big  influence  through  the  image  of democracy.  One  of  political  bad  habits  and  law  deviations  which  blot  the image  of  mayor  election  (Pilkada)  is  money  politics.  It's  the  time  for  each people to not mortgage the democracy through money politics, since money politics can only make the future of country becomes even worse as a non- ethics country. In the Islamic doctrine, money politics can be categorized as bribing practice or a forbidden activity
Keywords: money politics, bribing practice, democracy, Islam, mayor election

## PENDAHULUAN
Upaya membangun kehidupan bangsa dan negara yang berlandaskan moral dan  agama  ternyata  tidak  gampang.  Kalangan  pemeluk  agama  tidak  selalu menjalankan  agamanya  dengan  jujur  dan  konsekuen.  Tidak  sedikit  ditemukan sikap  dan  perilaku  anggota  masyarakat  yang  berlawanan  dengan  norma  agama yang dipeluknya.
Sikap  dan  perilaku  masyarakat  yang  bercorak  paradoksal  dengan  norma agama  itu  bukan  hanya  dilakukan  oleh  seseorang  atau  warga  yang  tidak berpendidikan tinggi, tetapi juga kalangan terdidik, bergelar, atau elit sosial-politik yang  menyandang  status  sebagai  tokoh  agama.  Mereka  tergelincir  memburu kedudukan mapan di lingkaran kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, yang salah satu caranya dengan menggunakan uang.
"Jika seseorang memiliki satu sen uang, maka dia berkuasa sejauh satu sen atas  manusia", demikian  ungkap  Daniel  Duncan,  yang  ditujukan  sebagai  kritik keras  terhadap  setiap  orang  yang  punya  kekuasaan  atau  berobsesi  merebut kekuasaan yang menjadikan uang sebagai alat utamanya. (Munawar, 2009)
Duncan  sangat  geram  terhadap  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam komunitas  politik  yang  bermaksud  menggunakan  uang  sebagai  senjata  utama untuk  memenangkan  pertarungan  dalam  merengkuh  kekuasaan.  Dalam penilaiannya, uang digunakan dengan  cara demikian bukan hanya akan menutup pintu  persaingan  yang  sehat,  cerdas,  dan  berhati  nurani,  tetapi  mampu menempatkan kesejatian dirimanusia dibawah kekuasaan uang.

## Abdul Wahid

## MEMBACA PETUALANG POLITIK
Uang  memang  merupakan  alat  tukar  yang  mampu  menukar  kepribadian seseorang.  Dari  uang  yang  dimiliki  seseorang,  apalagi  elit  kekuasaan,  ia  bisa menggunakannya  untuk  membelokkan  jalan  hidup  orang  lain.  (Ahmad,  2009). Sebenarnya  bukan  hanya  Duncan  yang  geram  menyaksikan  perilaku  seseorang atau  petualang-petualang  politik  yang  menggunakan  uang  sebagai  alat menghancurkan integritas moral masyarakat, tetapi unsur-unsur bangsa beradab, beretika,  dan  beragama  dimanapun  adanya  pasti  tidak  menyetujui  uang diperlakukan  sebagai  alat  kotor  yang  mengotori  praktik-praktik  suci  kehidupan ketatanegaraan.
Menjadi  kondisi  yang  dipahami  publik,  terjun  dalam  arena  politik membutuhkan  modal  yang  cukup  banyak  seperti  diantaranya  harus  cerdas, kredibel,  akuntabel,  punya  jaringan  yang  luas,  dan  punya  uang  banyak.  Namun demikian,  yang  terakhir  (uang)  selalu  menjadi  problem  tersendiri  terutama  bagi mereka yang baru terjun dalam dunia politik praktis dan tidak mempunyai cukup resources untuk itu. (Faqthuri, 2010)
Uang  dan  politik  ibarat  makanan  (nasi)  dan  lauk,  keduanya  harus  selalu seiring  dan  seirama.  Nasi  tanpa  lauk  yang  menyertainya  hanya  akan  membuat makan  tidak  berasa.  Begitupun  terjun  dalam  dunia  politik  praktis  tanpa mempunyai uang hanya akan membuat imajinasi kekuasaan semakin menjauh. Hal ini berarti bahwa, bagi mereka yang ingin terjun dalam dunia politik, mereka harus mempunyai  uang  yang  cukup  sebab  uang  adalah  salah  satu  faktor  determinan untuk  bisa  maju  dalam  kancah  politik  (Faqthuri,  2010).  Mereka  yang  terjun  ke dunia  politik  tanpa  memiliki  uang  banyak,  dalam  realitasnya  sekarang,  berakhir sia-sia.  Sedangkan  tidak  sedikit  ditemukan  seseorang  yang  terpilih  menduduki jabatan  tertentu  yang  berbekal  uang  banyak  untuk  memenangkannya,  yang mengalami  nasib  memprihatinkan  seperti  berurusan  dengan  aparat  penegak hukum  akibat  uang  yang  digunakan,  ternyata  diperoleh  dengan  cara-cara  yang melanggar norma hukum. (Walhid, 2010)
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  (pilkada)  mempunyai  nilai signifkan  dalam  pembangunan  demokrasi  yang  sehat  dan  dinamis.  Demokrasi yang sehat harus di pahami sebagai sebuah proses menuju masyarakat yang lebih cerdas,  mandiri  dan  bermartabat.  Pilkada  adalah  momentum  untuk  membangun kesadaran  guna  melahirkan  insan-insan  yang  berjiwa  rasional,  jujur,  anti  KKN (kolusi,  korupsi,  nepotisme)  dan  bertanggung  jawab  serta  tidak  melakukan berbagai  bentuk  penipuan  terhadap  rakyat  dalam  bentuk  apapun.  Namun  perlu disadari  bersama  bahwa  demokrasi  lokal  (pilkada)  tidak  selamanya  akan melahirkan  insan-insan  tersebut  di  atas,  bahkan  bisa  jadi  demokrasi  tersebut penuh dengan berbagai kecurangan dan rekayasa manipulatif. (Jannah, 2005)
Kasus  kecurangan  dalam  Pilgub  Jawa  Timur  yang  pernah  diperiksa  oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK)  RI,  adalah  salah  satu  contoh  kasus  yang  dapat dijadikan pelajaran riil, bahwa praktik politik uang ikut mewarmai penyelenggaran demokrasi  di  daerah.  Kehadiran  MK  telah  memberikan  angin  segar  bagi  pencari

## Abdul Wahid
keadilan  atau  calon-calon  yang  kecurangan  menjadi  korban  penyelenggaraan demokrasi di daerah.
Pergulatan  politik  seringkali  menjadi  ajang  perebutan  kekuasaan  yang terkadang  tidak  berbanding  lurus  dengan  lahirnya  masyarakat  yang  lebih sejahtera.  Realitasnya  masyarakat  masih  sangat  miskin  dari  segi  pendidikan. Sehingga ketika datangnya momentum politik seperti demokrasi lokal ini sebagian masyarakat  merasa  bahwa  demokrasi  telah  sampai  pada  titik  nadir  yang membosankan  dan  tidak  mampu  mengangkat  sisi  kesejahteraan  mereka.  Wajar saja  bila  masyarakat  mulai  apatis  terhadap  persolan-persolan  politik  karena selama ini corak berpolitik kaum elit politik dalam ragam kepentingan di negeri ini masih  belum  bergeser  kepada  corak  berpolitik  yang  lebih  mencerdaskan  dan menyentuh  kebutuhan  asasi  masyarakat  (Jannah,  2005).  Berpolitik  gaya  elitis masih  tefokus  pada  "kepentingan  perut  sendiri  dan  kroni".  Mereka  terkadang seperti  berkelahi  atau  berkonflik,  padahal  dibalik  itu,  mereka  sebelumnya  sudah saling mengerti. (Munawar, 2009)
Demokrasi lokal (pilkada) tersebut akan menyentuh seluruh lapisan sosial di  masyarakat.  Berbagai  asumsi  mengenai  persoalan  pilkada  yang  ideal  muncul dalam  berbagai  diskusi  biasa  sampai  kepada  diskusi  yang  formal,  wajar  saja misalnya  kalau  ada  yang  beranggapan  bahwa  pilkada  dikhawatirkan  munculnya berbagai  tindakan  kecurangan  atau  kekerasan  serta  meningkatnya  jumlah  suara yang  golput.  Sebab  faktanya  dibeberapa  daerah  di  tanah  air  pilkada  diwarnai dengan  berbagai  kecurangan  berupa  politik  uang,  kekerasan  masa,  serta  prilaku yang dapat menghambat proses kelancaran pilkada. (Jannah, 2005)

## OPSI POLITIK UANG
Di  berbagai  daerah  yang  melaksanakan  pesta  demokrasi  lokal  tersebut banyak  menuai  persoalan,  salah  satunya  adalah  persoalan  politik  uang  yang dilakukan oleh elit politik guna membeli suara masyarakat. Fenomena politik uang ( money politic ) mewarnai berbagai even pilkada di tanah air. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa tingkat kecurangan dalam melaksanakan pilkada tersebut sangat tinggi. Namun tentu saja untuk memahami dan mengurai benang kusut persoalan tersebut,  yang  dilakukan  oleh  elit  politik,  masyarakat  perlu  mendapat  informasi yang akurat tentang praktek politik uang serta perangkat peraturannya. Sebab jika memperhatikan  fenomena  ini  tentu  kita  perlu  menganalisis  kecenderungan  elit politik  dan  masyarakat  dalam  memahami  hakikat  dari  demokrasi  lokal  tersebut. (Jannah, 2005)
S ebagian  besar  rakyat  telah  terbiasa  dengan  praktik  (politik  uang)  ini dalam  proses-proses  politik  yang  terjadi  yang  dilakukan  secara  langsung,  baik untuk memilih kepala desa, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, maupun gubernur/wakil  gubernur.  Padahal,  salah  satu  pertimbangan  dilakukannya pemilihan langsung adalah praktik politik uang bisa diminimalisir.  Bahkan dalam demokrasi  langsung  sebagaimana  yang  teriadi  selama  ini,  praktik  politik  uang menjadi semakin tak dapat dikendalikan. Berbagai peraturan perundang undangan

## Abdul Wahid
yang  nmelarang  praktik  haram  ini,  seolah  dibuat  hanya  untuk  melanggar.  (El- Manaf, 2008)
Praktik  politik  uang  dalam  setiap  perhelatan  politik  tersebutlah  yang kemudian  menyebabkan  masyarakat  tidak  bisa  membedakan  antara penyelenggaraan  mekanisme  politik  dengan  politik  uang.  Singkatnya,  terbangun pandangan  umum  bahwa  politik  uang  dalam  setiap  kompetisi  politik  adalah sebuah keharusan. Inilah agar kemudian yang menyebabkan semacam pandangan bahwa  seolan  terdapat  empat  faktor  dalam  proses  kompetisi  politik,  yaitu:  uang (El- Manaf, 2008). Uang telah dijadikan sebagai tujuan, sehingga terbentuk menjadi "tuhan kontemporer". yang sangat berpengaruh (Faisol, 2009)
Selain  itu,  partai  politik  tidak  siap  menyediakan  kader-kader  handal,  baik sebagai  calon  maupun  sebagai  relawan  yang  mau  bekerja  secara  militan  untuk mensosialisasikan calon-calon yang diajukan oleh partai. Dengan demikian, calon. yang maju kemudian melakukan cara-cara instan dan praktis untuk menggerakkan rakyat yang memiliki hak pemilih untuk memberikan hak calon pilihnya. (Fatwa, 2008)
Hal  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  kualitas  pejabat  publik  menjadi terabaikan. Sebab, seseorang dipilih menjadi pejabat politik bukan karena kualitas atau  kapasitasnya  dan  kompetensinya  untuk  menempati  posisi  politik  tersebut, tetapi semata-mata karena memberikan uang kepada para pemilih menjelang saat pemilihan.  Inilah  menyebabkan  jabatan-jabatan  publik  akhimya  ditempati  oleh kaum medioker alias mereka yag sesungguhnya tidak memiliki prestasi memadai untuk  menjalankan  struktur  negara.  Akibatnya  tentu  saja  struktur  negara  tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (common goods ). (Fatwa, 2008)

## PENODAAN DEMOKRASI
Demokrasi  dalam  arti  sebenarnya  terkait  dengan  pemenuhan  hak  asasi manusia.  Dengan  demikian  ia  merupakan  fitrah  yang  harus  dikelola  agar menghasilkan  output  yang  baik.  Setiap  manusia  memiliki  hak  untuk menyampaikan  pendapat,  bermasyarakat.  Dengan  demikian,  demokrasi  pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam  dan  sekaligus  yang  terdapat  dalam  undang-undang  maupun  peraturan pemerintah.  Di  masa  transisi,  sebagian  besar  orang  hanya  tahu  mereka  bebas berbicara,  beraspirasi,  berdemonstrasi.  Namun  aspirasi  yang  tidak  sampai  akan menimbulkan  kerusakan.  Tidak  sedikit  fakta  yang  memperlihatkan  adanya pengrusakan  ketika  terjadinya  demonstrasi  menyampaikan  pendapat.  Untuk  itu orang  memerlukan  pemahaman  yang  utuh  agar  mereka  bisa  menikmati demokrasi.  (Prayitno,  2010).  Upaya  menikmati  demokrasi  ini  diantaranya, seharusnya berkumpul, berserikat dan bisa melalui Pilkada. Karena dalam Pilkada ini, pesta pelibatan rakyat benar-benar diwujudkan.
Kalau  sudah  begitu,  pesta  demokrasi,  meski  itu  berupa  Pilkada  secara langsung  yang  disebut  representasi  demokrasi  berbasis  kerakyatan,  sulit  atau

## Abdul Wahid
mustahil  bisa  mencerminkan  pesta  suci  yang  menjalankan,  menghidupkan  dan memberdayakan  pendidikan  demokrasi  ( democratic  education), karena  pola kompetisinya  sudah  dikendalikan  oleh  "mesin  uang".  Kalau  itu  memang  benar- benar  diarahkan  demi  pendidikan  demokrasi,  tentulah  setiap  penyelenggara menunjukkan  kinerja  maksimalnya  untuk  membangun  partisipasi  masyarakat. (Faisol, 2009)
Demokrasi diserang dari segala lini, kelompok ekstrimis agama, pembisnis menyerang demokrasi dengan gencar. Di mana demokrasi, diserang oleh kelompok ekstrimis agama melalui kekerasan. sementara itu, pembisnis menyerang melalui uang.
(http://www.indonesiamenulis.com/ 2009/05/politik-uang-dan-
marginalisasi- demokrasi.html)
George  Walker  Bush  mengumpulkan  37  juta  dollar,  lebih  besar  daripada yang  dikumpulkan  Bill  Clinton  atau  Bob  Dole  selama  kampanye  1996.  John Corzine,  mantan  direktur  Goldman  Sachs,  mengeluarkan  36  juta  dollar  dari kantongnya  sendiri  untuk  merebut  kursi  senat.  Kandidat  yang  kalah,  Michael Huffington, mengeluarkan sebanyak 30 juta dollar  ketika berusaha mendapatkan kursi  Senate  di  California.  Sementara  itu,  Kamis  6  Sep  2007,  Chung  Mong-Koo (Dedengkot Group otomotif Hyundai dari Kor-Sel) dijatuhi hukuman 3 th penjara oleh  pengadilan  tinggi  Seoul.  Chung  diajukan  ke  pangadilan  karena  meyediakan dana khusus bernilaijutaan Dollar AS u/ menyuap aparat Pemerintah, Politisi, dan Bankir demi keperluan perusaliaan yang dipimpin oleh Chung tsb. Suap menyuap atau  politik  uang  telah  menjadi  kekuatan  terselubung,  yang  justru  sangat menentukan,  bukan  hanya  dalam  level  regional,  tetapi  juga  global.  (http:/ /www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang- dan-marginalisasi- demokrasi.html)
Hampir  di  semua  negara  dunia,  dari  Paris  sampai  Moskwa,  dari  London hingga  Washinton,  perusahaan  dan  pebisnis  mendanai  para  politisi  dan  partai politik.  DiAmerika,  misalnya,  hanya  1/4  dari  satu  persen  populasi  memberikan 200 dollar atau lebih dari itu kepada kandidat anggota kongres atau partai-partai politik  pada  putaran  pemilihan  1995-  1996  dan  96  persen  rakyat  Amerika  tidak memberikan uang sepeserpun kepada politisi atau partai pada tingkat federal. 500 perusahaan terbesar Amerika, di sisi lain, memberikan 260 juta dollar pada  para kandidat  Partai  Demokrat  dan  Partai  Republik  dari  1987  sampai  1996. ( http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik-uang-dan- marginalisasidemokrasi.html )
Tidak bisa dipungkiri lagi, dalam ranah politik, uang merupakan faktor yang sangat  penting  Uang  bisa  memberikan  pengaruh  yang  sangat  signifikan  bagi terbentuknya  keseimbangan  demokrasi.  Namun  uang  juga  bisa  menjadi  bencana manakala  pemanfaatannya  tidak  didasarkan  pada  aturan  legal-formal  dan cenderung  untuk  mendanai  aktifias-akifitas illegal .  Dalam  kontek  yang  demikian, uang acapkali menjadi alat membeli suara (money politics) atau sebagai alat jual- belijabatan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  untuk  mengejar  kepentingan politik  sesaat.  Kenyataan  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  bagi  mereka  yang

## Abdul Wahid
mempunyai uang banyak, uang seringkali menjadi alat untuk mencapai kekuasaan sementara bagi mereka yang tidak berduit, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. (Faqthuri, 2010)
Rakyat  tidak  akan  mendapatkan  sosok  yang  mumpuni  ketika  kandidat bupati  atau  walikota  misalnya  dibiarkan  saja  menghalalkan  pertarungan  yang memperlakukan  dirinya  dalam  kapitalisme  politik  Dalam  ranah  demikian,  rakyat akhirnya  semakin  menyempitkan  makna  politik  identik  dengan  kursi  yang memediasi  memgalir  derasnya  uang.  Rakyat  diperangkap  dan  mengikuti pembenaran  aborsi  pendidikan  demokrasi  yang  digerilyakan  secara  massif  oleh oportunis-oportunis  politik.  Akibatnya,  rakyat  mustahil  bisa  membaca    dengan cerdas obyektifitas kandidat yang hendak dipilih. Nurani rakyar tidak lagi bening karena kuatnya hegemoni uang mengaburkan kecerdasannya.
Sementara  itu,  ketika  nantinya  (paska  terpilih  dan  menjalankan  roda pemerintahan)  ada  bupati-wabup  atau  walikota-wawalikota,  yang  berurusan dengan  hukum  karena  melakukan  korupsi  kekuasaan,  maka  kesalalhan  dapat dilacak sejak Pilkada berlangsung.
Dalam pilkada yang membuat masing- masing kandidat harus dan terpaksa menguras  uangnya,  tentulalh  ketika  berhasil  menduduki  kursi,  pimpinan  daerah ini  potensial  bereksperimen  memanfaatkan  kekuasaanya  untuk  melunasi  utang- utang  atau  menutup  pengeluarnya  dulu  (ketik  pilkada).  Mereka  benar-benar membuktikan ajaran Lord Acton kalau "kekuasaan itu cenderung untuk korupsi". (Faisol, 2009)
Mao Tze Tung pernah bilang bahwa " dengan bedil, kekuasaan bisa direbut, " uang  banyak,  kekuasaan  pun  bisa  direbut,  karena  "kekuasaan  uang"  bisa digunakan  untuk  membeli  banyak  bedil,  dan  dari  bedil  bisa  diarahkan  untuk menembak jatuh penguasa yang sedang duduk manis di piramida  kekuasaannya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa money  is  power .  Apa  ini  nantinya  yang  akan  benar- benar terbukti?
Dengan  Tidak  bisa  dipungkiri,  uang  memegang  peranan  penting  dalam proses-proses politik. Bagaimana tidak, seseorang yang tadinya tidak populer dan tidak punya kapasitas dan kredibilitas bisa dengan mudah menggapai kekuasaan yang  diperebutkan  banyak  orang  hanya  dengan  benda  yang  bernama  uang.  Bagi mereka  yang  mempunyai  uang,  mereka  tidak  akan  terlampau  sulit  untuk  bisa mempengaruhi  masyarakat  pemilih  dengan  beragam  cara  seperti  pemanfaatan media  (iklan,  siaran  radio  dan  semacamnya)  untuk  membangun  citra  diri  dan mensosialisasikan  visi  dan  misi  mereka.  Pada  saat  yang  sama,  bagi  mereka  yang tidak punya uang, ruang gerak mereka akan dengan sendirinya terbatas sehingga kesempatan  untuk  memenang  pertarungan  semakin  susah  meskipun  pentig dicatat di sini bahwa tidak ada garansi orang yang mempunyai uang banyak akan selalu  menang  dalam  pertarungan  perebutan  kekuasaan  (Faqthuri,  2010  Politik uang  akhirnya  menjadi  kekuatan  yang  mampu  merusak  dan  menghancurkan pendidikan demokrasi. (Munawar, 2009)

## Abdul Wahid
Oleh  karena  tidak  ada  garansi  sebagai  pemenang,  banyak  orang  kerapkali menggunakan  jalan  pintas  untuk  menggapai  kekuasaan  dengan  melakukan praktek-praktek  kotor  seperti  yang  kita  kenal  dengan  sebutan "money  politics ". Semua mafhum, di  Indonesia fenomena politik uang masih dan terus menggejala sedemikian  akut  bak  jamur  di  musim  hujan  sehingga  ritme  permainan  politik sangat  susah  untuk  dijauhkan  dari  praktek-praktek  politik  uang.  Meskipun  tidak bisa  dinafikan,  produk  undang-undang  termasuk  perangkat  sistem  pengawasan terhadap  praktek-praktek  "money  politics"  sudah  dibentuk,  namun  pada kenyataannya,  praktek "money  politics "  masih  sangat  susah  untuk  dibendung. Agaknya  fenomena  ini  masih  tetap  menjadi "trend" yang  selalu  menghiasi  wajah perpolitikan  Indonesia  baik  di  tingkat  nasional  maupun  lokal  (Faqthuri,  2010). Kekuatan  politik  uang  seperti  "hantu"  yang  bisa  masuk  ke  berbagai  lapisan masyarakat.  Kekuatan  politik  uang  bukan  sekedar  tapi  mempengaruhi, mencengkeram, masyarakat. (Faisol, 2009)
Kita acapkali mendengar dan membaca informasi tentang maraknya politik uang yang melibatkan banyak unsur seperti politisi, pengusaha bahkan akademisi melakukan praktek semacam ini. Dalam kontek yang demikian, uang terkonstruksi sebagai  dewa  penolong  dan  mantra  ampuh  yang  seolah  menjadi  satu-satunya instrument fundamental untuk mendapatkan kekuasaan.
Melihat realitas tersebut, politik uang mampu ( money politics ) sangat jelas memberikan  andil  dalam  menyuburkan  benih-benih  kebobrokan  moral masyarakat.  Memang  uang  merupakan  benda  mati,  namun  uang  seperti  halnya pisau,  tergantung  siapa  dan  untuk  apa  benda  tersebut  dipakai.  Uang  bisa memberikan  makna  positif  manakala  uang  tersebut  digunakan  untuk kegiatan/aktivitas  yang  legal  dan  mempunyai  implikasi  positif  bagi  masyarakat (Fagthuri, 2010). Politik uang membuat demokrasi (Faqthuri, 2010). Politik uang membuat  demokrasi  tidak  ubahnya  seperti  obyek  mati  yang  dimainkan  oleh kekuatan politik sesuka hatinya. (El-Manaf, 2008)
Begitupun halnya dengan pisau, akan memberikan makna positif manakala digunakan untuk kegiatan legal dan memberi dampak positif bagi masyarakat atau si pengguna bukan sebaliknya untuk mempermulus niat jahat seperti membunuh dsb. Berangkat dari realitas yang demikian, apa sebetulnya uang itu?
Sebagaimana  diuraikan  diatas,  uang  bisa  berkonotasi  negatif  tergantung pada siapa dan untuk apa uang tersebut digunakan. Terkait dengan hal ini, makna uang  menurut  Macfarlane  mempunyai  ciri-ciri  buruk  dimana  uang  menurutnya sepadan  dengan  kejahatan  atau "money  is  evil ".  Mengapa  demikian?  Uang  dalam wujudnya  yang  demikian  menurutnya  adalah  sumber  malapetaka  sebab  uang mewujud  dalam  bentuknya  yang  rakus,  konsumerisme  dan  selalu  mencari keberuntungan (profileer ).  Karakteristik  yang  disebutkan  Macfalane  merupakan simbol-simbol  yang  selalu  ada  dalam  wajah  kapitalisme  dimana  uang  membawa dampak  positif  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat.  Sebaliknya,  uang  menjadi sumber  ketidakteraturan  sosial (social  disorder )  sehingga  sirkulasinya  harus dicegah dan dilawan oleh semua orang. (Faqthuri, 2010)

## Abdul Wahid
Tanpa  bermaksud  mengamini  apa  yang  digambarkan  oleh  Macfarlane, kenyataan di Indonesia saat inijuga tidak jauh berbeda dengan karakteristik diatas. Uang  semakin  menampakkan  wujudnya  yang  buruk  ketika  dimainkan  oleh segelintir  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  tujuan-tujuan  mencapai kekuasaan.  Bagi  mereka  yang  melakukan  praktek  kotor  melalui "money  politics ", mereka  secara  tidak  langsung  telah  melakukan  kejahatan  serta  pembodohan terhadap  masyarakat  (Faqthuri,  2010).  Masyarakat  yang  semestinya  sebagai pemegang  kedaulatan,  akhirnya  dikorbankan  dalam  pembodohan  atas  nama realitas budaya atau kepentingan temporer. (Faisol, 2009, Munawar, 2009) Dampak ikutan yang paling mengenaskan dari praktek politik uang adalah suksesnya  para  elit  menularkan  kebiasaan  buruk  tersebut.  Dikatakan  sukses karena  praktek  tersebut  sudah  mewabah  di  masyarakat  sehingga  dalam  derajat tertentu, masyarakat kita sangat tergantung kepada makhluk uang terutama ketika mereka harus ikut berpartisipasi dalam politik. Lebih tragis lagi masyarkat sampai tidak mau memberikan kalau mereka tidak diberi uang atau bantuan bantuan yang lain.  Tengoklah  kasus  yang  menimpa  Andi  Yuliani  Paris,  Caleg  nomor  i  Dapil Sulawesi Selatan II PAN. Di salah satu kecamatan di Bone baru-baru ini, kabupaten dari  9  Kabupaten/Kota  dapil  Sulsel  II,  Andi  mengaku  kerap  dipalak  konstituen sehingga Andi  pun mengaku  heran dengan  perilaku masyarakat pedalaman  yang dianggapnya  matre  tersebut  (detik.com  (20/1/  2009).  Fenomena  yang  tak  jauh berdeda  juga  terjadi  di  Sampang  Madura,  praktik  politik  uang  pada  malam coblosan Pilgub putaran ketiga marak terjadi. (Faqthuri, 2010)

## MORALITAS POLITISI INDONESIA
Jannah  (2005)  menyebut,  praktek  politik  uang  dapat  dihindari  jika  para calon dan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa pilkada harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat terlibat secara cerdas dan ikut memantau prsoses  pilkada  tersebut  degan  berpatokan  pada  ketentuan  yang  berlaku.  Oleh karena itu berbagai persoalan politik uang dalam pilkada semuanya dikembalikan kepada  masyarakat  dan  kejujuran  para  calon  yang  akan  berlaga,  disamping penegakan  hukum  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  dengan tanpa pandang bulu, harus menjadi prioritas utama.
Pemerintahan daerah dalam hal ini, seharusnya melakukan terobosan yang cepat  untuk  membersihkan  Institusi  Peradilan,  Polisi,  Penegak  hukum,  jaksa, hakim, serta unsur-unsur hukum lainnya dari yang anti perubahan. Hal tersebut di pahami  sebagai  langkah  maju  dalam  menciptakan  kepastian  hukum (certainty  of law) dan  persamaan  di  hadapan  hukum  ( equality  before  the  law )  dapat  segera diwujudkan.  Penegakan  hukum  terlhadap  berbagai  pelanggaran  dalam  pilkada dipahami  sebagai  para  mapia  peradilan  dan  orang-orang  langkah  maju  dalam menciptakan  kepastian  hukum  (certainty  of  law)  dan  persamaan  di  hadapan hukum (equality  before  the  law) dapat  segera  diwujudkan.  Penegakan  hukum terhadap  berbagai  pelanggaran  dalam  pilkada  dipahami  sebagai  langkah  maju dalam membangun dacrah yang bersih dan berwibawa. Proses penegakan hukum

## Abdul Wahid
ini harus diawali dari kesungguhan Pemerintahan tidak hanya sebatas jargon saja. Sebab  pada  intinya  penegakan  hukum  adalah  persoalan  keberanian  dan  nyali. (Jannah, 2005)
Penegakan  hukum  disini  dilakukan  tanpa  ada  diskriminatif,  sehingga penegakan  tersebut  berlaku  untuk  semua  orang  yang  melakukan  pelanggaran dalam  pilkada  tanpa  ada  batas  ras,  jenis  kelamin,  suku,  kaya  dan  miskin.  Tetapi hukum  ditegakk  tanpa  ada  pandang  bulu  terhadap  persoalan  stat  sosial masyarakat. Dan  karena itulah saya ingin mengatakan balhwa penegakan hukum harus seperti dua mata pedang yang sama-sama tajam. Ke atas tajam dan ke bawah pun  tajam,  tidak  seperti  penegakan  hukum  yang  menggunakan  logika  kapak,  ke bawah tajam sedangkan ke atas tumpul. (Jannah, 2005)
Jika  politik  uang  terus  terjadi,  dapat  dipastikan  bahwa  dunia  politik  akan menjadi  semakin  rusak  Demokrasi  prosedural  hanya  akan  menjadi  lahan  bagi kaum  medioker,  yaitu  mereka  yang  tidak  memiliki  prestasi  memadai,  untuk meraih  kekuasaan.  Bahkan  sangat  mungkin  demokrasi  prosedural  akan dimanfaatkan  oleh  mereka  yang  memiliki  hasrat  tak  terbendung  dan  kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan  untuk  mengembalikan  uang  yang  telah  digunakan  untuk  memperoleh kekuasaan  itu.  Bahkan  ia  akan  digunakan  untuk  mendapatkan  kekayaan  dengan jumlah  yang  berlipat-lipat.  Karena  itulah,  politik  uang  harus  dianggap  sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama- bersama-  sama.  Kejahatan  politik  uang  tidak  boleh  dibiarkan  tumbuh  subur, kecuali  masyarakat  di  negeri  ini  merelakan  demokrasi  ikut  terkubur.  (Fatwa, 2008)
Untuk melawan praktik politik uang, benar-benar diperlukan para politikus sejati  yang  memahami  bahwa  pengertian  politik  adalah  seni  menata  negara  dan tujuannya  adalah  menciptakan  kebaikan  bersama  agar  rakyat  lebih  sejahtera. Politik  memerlukan  orang-orang  baik,  memiliki  keunggulan  komparatif  dalam artian  memiliki  kompetensi,  dan  sekaligus  juga  memiliki  keunggulan  kompetitif. Sebab,  kebaikan  dalam  politik  perlu  diperjuangkan  sampai  ia  tertransformasi  ke dalam kebijakan- kebijakan politik negara. Nilai hanya akan menjadi hidup apabila ia  telah  teraplikasi  ke  dalam  praktik  kehidupan  keseharian.  Nilai  yang  tak tertransformasikan, hanya akan berada di menara gading dan awang-awang yang tidak akan memberikan pengaruh nyata kepada kehidupan rakyat banyak. (Fatwa, 2008)
Untuk mengontrol merajalelanya praktik penyelewengan uang dalam dunia politik, harus ada good will dan komitmen semua pihak untuk berusaha keras agar bisa  membendung  praktek  terlarang  tersebut.  Aturan  dengan  mengikutsertakan semangat  kredibelitas  dan  akuntabilitas  saja  tidak  cukup,  sehingga  aspek  moral harus ditempatkan di garda terdepan. Moralitas memberi andil yang cukup besar dalam rangka membendung praktek kotor yang kerap muncul dalam dunia politik

## Abdul Wahid
(Fathkuri  2010).  Moralitas  merupakan  tameng  yang  idealnya  mampu  mencegah kecenderungan melakukan penyimpangan norma yuridis seperti politik uang.

## Kajian Islam
Demokrasi  membuka  celah  berkuasanya  para  pemimpin  yang  peduli dengan  rakyat  dan  sebaliknya  bisa  melahirkan  pemimpin  yang  buruk.  Harapan rakyat akan adanya pemimpin yang peduli di masa demokrasi ini adalah harapan dari  implementasi  demokrasi  itu  sendiri.  Di  masa  trans  is  i  ini,  implementasi demokrasi  masih  terbatas  pada  kebebasan  dalam  berpolitik,  sedangkan  masalah ekonomi  masilh  terpinggirkan.  Maka  muncul  kepincangan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik dan ekonomi adalah dua sisi yang berbeda dalam sekeping mata uang, maka masalah ekonomi pun harus mendapat perhatian yang serius dalam implementasi demokrasi agar terjadi penguatan demokrasi (Prayitno, 2010). Sayangnya, penguatan demokrasi ini menjadi semakin sulit atau jauh  dari perwujudannya  di  Indonesia  akibat  praktik  politik  uang  yang  belum  mereda, apalagi tuntas.
Staquf  (2009)  menyatakan,  dimana  letak  idealisme  dalam  (demokrasi) politik?  Kalau  politik  itu the  art  of  the  possible ,  berarti  "apa  yang  harus"  dari idealisme  harus  didamaikan  dengan  "apa  yang  mungkin"  dalam  realitas.  Proses politik  (yang  demokratis)  membutuhkan  pragmatisme  yang  memadai.  "Ada  dua perkara di dunia ini yang, kalau orang tahu cara membuatnya, orang tidak doyan", kata Churchill, "yang pertama sosis; yang kedua adalah undang-undang! Pekerjaan menggulirkan  proses  politik  di  lingkungan  demokrasi  meliputi  rangkaian  aksi: mengancam,  membujuk  dan  menukar.  Bahkan  tidak  jarang  untuk  tidak mengatakan "hampir selalu", proses itu melibatkan uang. Dan karenanya seringkali tampak menjijikkan oleh kacamata idealisme.
Nabi  Muhammad  SAW  empat  belas  abad  lalu  misalnya  juga  sudah menyampaikan  koreksinya  kepada  masyarakat  "baik  penyuap  maupun  yang disuap  tempatnya  di  neraka".  Peringatan  ini  memberi  pelajaran,  bahwa  penyuap maupun yang disuap kedudukannya egaliter, sama-sama melakukan peri laku aib, tidak bermoral, dan membenarkan kontrak mematikan nilai-nilai adiluhung . Dalam doktrin  Islam  ini,  penyuap  maupun  yang  disuap  sama-sama  melakukan kriminalitas yang tergolong keji.(Ghafar, 2008).
Penyuap  itu  menggunakan  uang,  barang,  atau  lainnya  yang  kadarnya berharga,  yang  dinilainya  bisa  mempengaruhi  keyakinan,  ideologi,  agama,  dan ketahanan  moral  pihak  yang  disuap.  disuap  berani  juga  Sementara  yang mempertaruhkan  keyakinan,  ideologi,  agama,  dan  ketahanan  moralnya  demi menuai keistimewaan atau dimensi privilitas yang diberikan penyuap.
Logis  kalau  agama  mengutuk  perbuatan  itu,  karena  kesucian  moral  telah digadaikan, dibarterkan, dan dimatikan oleh kedua belah pihak yang menyepakati lahirnya  kontrak-kontrak  yang  lebih  memuliakan  atau  meninggikan  kepentingan hedonisme  politik,  kepuasan  biologis,  dan  arogansi  diri  di  atas  nilai-nilai

## Abdul Wahid
kebenaran  dan  kejujuran.  Dalam  sisi  lain,  praktik  demikian  disebut  pula  sebagai suap-menyuap.
Sebagai bahan refleksi, dalam sejarah  Islam tercatat, Umar bin Abdul  Azis dikenal  sebagai  seorang  khalifah  yang  sangat  jujur,  tidak  pernah  mau  menerima hadiah  dari  siapa  pun.  Sesaat  setelah  ia  dinobatkan  datanglah  seorang konglomerat yang hendak memberikan hadiah kepadanya. Tapi, khalifah menolak keras  pemberian  itu.  Umar  bin  Abdul  Azis  mengartikannya  sebagai  usaha penyuapan dan penyogokan. (Shalhab, 2008)
Kolusi  dan  persekongkolan  antara  pejabat  dan  pengusaha  yang  dapat berdampak  pada  penyuapan,  penyogokan,  korupsi,  dan  pemberian  katebelece, sangat  ditentang  keras  oleh  Islam.  Apalagi  kalau  dilakukan  oleh  seorang  pejabat, ketika dilantik atas nama Allah dia bersumpah untuk tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang diketahui atau diperkirakan akan merugikan negara dan jabatannya.  Suatu  sumpah  yang  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  Allah.  Hal ini dijelaskan baik dalam Alquran maupun sunah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Orang  yang  memberikan  sogok,  yang  menerimanya,  dan  yang  menjadi perantaranya, semuanya masuk neraka. (Shahab, 2008)
Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika mendapat laporan bahwa gubernurnya di Mesir  dijamu  makan  oleh  para  pengusaha  setempat,  dia  menjadi  khawatir  dan memperingatkan, *"Tegakkanlah keadilan dalam pemerintahan dan pada diri Anda sendiri,  dan  carilah  kepuasan  rakyat,  karena  kepuasan  rakyat  memandulkan kepuasan  segelintir  orang  yang  berkedudukan  istimewa.  Segelintir  orang  yang berkedudukan  istimewa  itu  tidak  akan  mendekati  Anda  ketika  Anda  dalam kesulitan."  Ketika  segelintir  orang  ini  sudah  dibantu  atau  dimenangkan,  mereka secepatnya melupakan (Shahab, 2008, Wahid, 2010)
Kontrak  bermuatan  "pembusukan  moral" (moral  decay), yang  kemudian popular disebut money politics, karena salah satu klausulanya yang dinilai dengan uang  sebagai  kiblat  sejatinya,  jelas  potensial  sekali  mampu  menghambat kehidupan dan pencerahan demokrasi di negara ini, karena masing-masing pelaku sosial-politiknya terseret dalam a pergulatan mendahulukan atau mengutamakan prinsip seperti yang didoktrinkan Nicollo Machiavelli "het doel heiling de middelen " (penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan). (Wahid, 2010, Ahmad, 2009) Di  alam  demokrasi,  yang  idealnya  disebut  suatu  konstruksi  kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang berbasis kerakyatan, tentulah setiap bentuk praktik-praktik  politik  yang  diselenggarakan  untuk  mencari  figur  pemimpin, seperti  pilkada  (pemilihan  kepala  daerah),  tidaklah  boleh  meninggalkan  misi utamanya, bahwa pencerdasan, pencerahan, dan penyehateraan kehidupan rakyat adalah  target  istimewa  yang  wajib  ditegakkan,  dan  bukannya  target  yang  lebih dominan memuaskan kepentingan pribadi, kroni, dan partai.
Sayangnya,  target  istimewa  tersebut  belum  menjadi  idealisme  yang dihormati  oleh  setiap  pelaku  politik  di  negeri  ini.  Mereka  rupanya  masih  belum bisa  keluar  dari  belitan  obsesi  utamanya  dalam  bentuk  memburu  kursi  dengan

## Abdul Wahid
menghalalkan segala cara dibandingkan tidak dapat kursi dengan predikat sebagai pahlawan penegak nilai-nilai moralitas.
Kemenangan ukuran masihlah "absolut" ditentukan lewat kursi yang diraih dan  bukannya  dalam  tataran  mengalahkan  segala  bentul  keinginan  besar  yang mengejawentah.  mengadaptasi,  dan  mengakomodasi  praktik  penelanjangan  atau pembiaran etika.
Tolok  ukur  itu  berlaku  demikian  ketat  karena  besarnya  dan  tingginya penghargaan  seseorang  dan  komunitas  terhadap  daya  kerja,  keampuhan,  dan kesakralan  uang.  Terbukti,  begitu  money  politics  berlaku  dan  berjaya,  maka idealisme  yuridis  dan  kemapanan  moral  keagamaan  menjadi  runtuh  dan  lenyap ditelan  prahara  kejahatan  berdimensi  kekuasaan  yang  sedang  menempati piramida tertingginya.
Penolakan  terhadap money  politics itu  dapat  terlihat  dengan  seringnya diadakan  seminar  yang  mengkritik  dampak  money  politics.  Di  Jawa  Timur beberapa  kali  Bahstul  Masail  yang  diselenggarakan  NU  di  daerah-daerah  yang menyelenggarakan pilkada langsung juga sudah memutuskan fatwa haram. Tetapi toh, fatwa ini tampaknya sulit diindahkan oleh masyarakat, karena masalah suap- menyuap atau money politics sudah diterima sebagai adat dan kultur. Dalam dimensi politik yang menurut istilah El-Manaf (2008), sudah sampai ke  "supra  hegemonik,  berat  sekali  mengidealkan  kekuatan  religiusitas  mampu mengalahkan  dan  menyingkirkan  kepentingan  uang,  karena  paradigma  yang digunakan  oleh  masyarakat  telah  menempatkan  politik  sebagai  "mesin  uang". Dalam  tataran  demikian,  agama  tidak  lebih  hanya  sebagai  kekuatan  simbol  yang kehilangan  makna  karena  dikalahkan  oleh  rezim  atau  kekuaatan  uang  yang demikian superior memasuki dan menguasai seseorang atau masyarakat.
Berbagai  ayat  Alquran  dan  hadis  Nabi  SAW  menjadi  jelas  dan  tidak disangsikan  lagi  bahwa  Islam  mengutuk  segala  bentuk  kolusi,  penyuapan,  dan sogok-menyogok,  mengingat  bahayanya  bagi  masyarakat.  Aparat  yang  'terbeli' tidak  dapat  lagi  bersikap  objektif,  sementara  rakyat  kecil  di  bidang  hukum mendapat  perlakuan  yang  tidak  adil.  Apabila  hal  ini  dibiarkan  akan membahayakan  sendi-sendi  negara,  dan  hilanglah  kepercayaan  rakyat  terhadap aparat penegak hukum. (Shahab, 2008)
Sayangnya,  di  mayoritas  masyarakat  muslim  Indonesia  ini,  kekuatan praktik  suap-  menyuap  sudah  memasuki  pori-pori  atau  jaringan  terdalam kehidupan  masyarakat  terbukti,  baik  untuk  memperjuangkan  dan  menuai  nilai- nilai  kebaikan,  keadilan,  dan  harkat  kemanusiaan  guna  menjinakkan  birokrat pemerintahan  maupun  peradilan,  maupun  lebih-lebih  untuk  memenangkan kejahatan,  kebatilan,  dan  keankaran  murkaan,  apalagi  untuk  mewujudkan  obsesi merebut  kekuasaan,  yang  dalam  paradigma  kapitalisme  sosial  dinilai  sebagai sumber  kemapanan  status  elitisme  ekonomi  dan  politik.  Uang  telah  terbukti disalahgunakan untuk merusak ideologi dan teologi masyarakat.

## Abdul Wahid

## Kesimpulan
Pesta  demokrasi  merupakan  pesta  politik  yang  menunjukkan  kedaulatan rakyat.  Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  seharusnya  menjadi  tahapan  penting dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  karena  dalam  Pilkada  ini, masyarakt  terlibat  atau  dilibatkan  sebagai  unsur  fundamental  yang  menentukan berjalannya  demokrasi.  Demokrasi  akan  terjaga  kesuciannya  di  tangan penyelenggara  Pilkada  dan  rakyat.  Kalau  penyelenggaranya  tidak  menjaga kesucian Pilkada dengan sebaik-baiknya, maka  Pilkada tidak lebih hanya sebagai pesta politik yang menghambur- hamburkan uang.
Dalam  dimensi  tersebut,  bukan  hanya  rakyat  (konstituen)  yang menentukan  citra  Pilkada,  tetapi  siapapun  yang  mempengaruhi  rakyat  guna mendapatkan  dukungan  dari  rakyat  juga  besar  pengaruhnya  terhadap  citra demokrasi.  Salah  satu  penyakit  politik  dan  penyimpangan  hukum  yang  menodai citra  pesta  demokrasi  (Pilkada)  adalah  politik  uang  (money  politics).  Sudah saatnya, setiap anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang, karena politik uang hanya akan membuat masa depan negara menjadi makin terpuruk sebagai negara tanpa etika. Rakyat sudah seharusnya punya keberanian berkata  "tidak"  ketika  disalahgunakan  untuk  merusak  ideologi  dan  teologi masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad,  Hamim,  2009, Kehancuran  Demokrasi:  Duri  dalam  Membangun  Republik , makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Permata Hati, tanggal 4 Mei 2009.
El-Manaf,  Sirozi.  2008. Politik  Uang  dan  Gerakan  Pemelamahan  Demokras i, Surabaya: Cahyapres.
Faisol,  Moh.  2009. Politik  Uang  Menghegemoni  Demokrasi  dan  Hukum ,  makalah disampaikan dalam diskusi di Yayasan Permata Hati, 15 Desember 2009.
Fathkuri,  http://www.gp-ansor.org/opini/politik-  uang-dan-uang-politik.  html, tanggal 15 Maret 2010.
Fatwa, AM. Pelita, 26 November 2008. "Melawan Praktik Politik Uang " Ghafar,  Abdul.  2008. Uang  dan  Politikus ,  Yogyakarta:  Penyebar  Demokrasi http://www.indonesiamenulis.com/2009/05/politik- uang-dan- marginalisasi-demokrasi.html
Jannah,  Maulana.  2005. Politik  Uang  dalam  Pilkada diakses,  dipublikasikan: 18/10/2005 14:35:18
Munawar,  Choirul.  2009.  Politik  Uang,  Berhala Kontemporer .  Surabaya:    Gagasan Indonesia Baru.
Prayitno,  Irwan,  2010, Perkembangan  Demokrasi  di  Indonesia,  Cabaran  dan Pengharapan, www.pas.org.my/kertaskerj a/
Shahab, Alwi, 2008, Sogok, Republika, 6 Maret 2008

## Abdul Wahid
Staquf,  Yahya  Cholil, Politik  Uang ,  http://  mimbardemokrasi.blogspot.com /2009/04/ politik-uang_07.html.
Wahid,  Abdul.  2010, Kearifan  Bernegara ,  Surabaya:  Mahirsindo  Pustaka..
Perkemhttp: 11, diakses tanggal 15 Maret 2010, Kabul, Imam, 2007, Dari Langit Menjadi Negarawan, Jakarta: Nirmana Media. Kansil.  CST.  2000. Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia  dan  Pengantar  IImu  Hukum , Jakarta: Balai Pustaka.
Mubammad, Najib, 2003, Belajar Menjadi Negarawan, Bandung: Humanika Nur R, Endah, 2009, Menjadi Manusiawi, Republika , 21 Juli 2009. Santoso, Thomas (Editor), 2002, Teori-Teori Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra.
Santoso, Topo, dkk, 2001, Kriminologi, Jakarta: Rajawali Pers. Sidharta.  Arief,  1993, Percikan  Gagasan  Tentang  Hukum, Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Soekanto.  Soerjono.  1979 .  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum , Jakarta: Rajawali Pres.
Tanuwijaya.  Fanny,  2001, Dinamika  Hukum ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang.
Wahab,  Solihin  Abdul.  1999. Ekonomi  Politik  Pembangunan,  Bisnis  Indonesia  Era Orde Baru dan di Tengah Krisi Moneter, Malang: Danar Wijaya. Wahid, Abdul, 2010, Kearifan Bernegara , Surabaya: Mahirsindopersada.