Volume 6, No 1, Februari 2022
Hal 057-066 Disetujui: 7 November 2022

## PERSYARATAN EKSPOR TUNA TUJUAN UNI EROPA, AMERIKA SERIKAT, DAN JEPANG
Export Requirements of Tuna to European Union, United States of Amerika and Japan
Oleh:
Alif Astagia 1 * , Tri Wiji Nurani 2 , Vita Rumanti Kurniawati 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
* Korespondensi penulis: astagiaalif@apps.ipb.ac.id

## ABSTRAK
Perdagangan ekspor ikan tuna Indonesia, masih dihadapkan pada banyaknya kasus penolakan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara eksportir. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk  mengidentifikasi  persyaratan-persyaratan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  ekspor  ke  Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang dan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dengan responden dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan adalah desktiptif komparatif.  Persyaratan kualitas dan keamanan oleh negara Uni Eropa sama dengan, Amerika Serikat, dan Jepang yaitu eksportir sudah menerapkan GMP dan SSOP, dan penerapan HACCP. Persyaratan keberlanjutan untuk kapal tujuan ekspor ke UE, AS dan Jepang harus melakukan pendaftaran kapal terlebih dahulu kepada RFMO,setelah itu melakukan pemberitahuan hasil tangkapan kepada organisasi regional yaitu BESD (IOTC) dan (CDS-CCSBT). Persyaratan sertifikat pihak ketiga oleh UE adalah ISO 22000 dan MSC. AS menerapkan sertifikasi ISO 22000. Jepang menerapkan sertifikasi ISO 22000 dan MELJ. Persyaratan Ketelusuran oleh negara UE adalah SHTI. Persyaratan sertifikat pihak ketiga oleh negara AS adalah SIMP. Untuk negara Jepang tidak mewajibkan Persyaratan sertifikat pihak ketiga. Jika buyer meminta maka SHTI dilampirkan dalam transaksi ekspor.
Kata kunci: keberlanjutan, ketelusuran, kualitas dan keamanan, persyaratan, tuna

## ABSTRACT
Indonesia's tuna export trade, is still faced with many cases of rejection because it does not meet the requirements set by the exporting country. This has an impact on economic losses experienced by both entrepreneurs and the government. This research was conducted to identify the requirements needed  to  export  to  the  European  Union,  the  United  States,  and  Japan.  Data  was  collected  by conducting observations, interviews with respondents and literature studies. The analytical method used is comparative descriptive. Quality and safety requirements by European Union countries are the same  as,  the  United  States,  and  Japan,  namely  exporters  have  implemented  GMP  and  SSOP,  and implemented HACCP. Sustainability requirements for ships destined for export to the EU, the US and Japan must first register the vessel with the RFMO, after that, notify the catch to regional organizations, namely BESD (IOTC) and (CDS-CCSBT). The third party certificate requirements by the EU are ISO 22000  and  MSC.  The  US  applies  ISO  22000  certification.  Japan  applies  ISO  22000  and  MELJ certifications. The Traceability Requirement by EU countries is SHTI. The US third party certificate requirement is SIMP. For the country of Japan does not require Third party certificate requirements. If the buyer requests then the SHTI is attached to the export transaction.
Key words: quality and safety, requirements, sustainability, traceability, tuna

## PENDAHULUAN
Ikan tuna ialah salah satu produk andalan Indonesia sebagai komoditi ekspor sesudah udang. Indonesia merupakan negara pengekspor ikan tuna yang menduduki posisi kedua dunia (Nurani et al. 2013). Produk tuna dieskpor dalam bentuk segar, beku atau ikan kaleng (Nurani et al. 2011). Volume ekspor tuna, tongkol, dan cakalang mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 20% dan 18% pada tahun 2016 dan tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2014. Nilai ekspor tuna, tongkol, dan cakalang juga mengalami penurunan 19% pada tahun 2015 dan 3 % pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2014 (KKP 2019).
Dalam  perdagangan  internasional,  masih  banyak  terjadi  penolakan  ekspor  tuna  karena  tidak memenuhi  persyaratan  keamanan  di  negara  tujuan  sehingga  harus  dilakukan  reeksportasi  atau penarikan kembali komoditas ke negara asal yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi baik dari pihak  pemerintah  maupun  pihak  unit  pengolahan  ikan  sebagai  pelaku  bisnis  perikanan.  Penelitian Arizona  (2018),  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2014-2016,  komoditas  tuna  Indonesia  mengalami penolakan di tiga negara tujuan utama, yaitu Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Komoditas tuna Indonesia mengalami penolakan di Uni Eropa sejumlah 15 kasus, Amerika sejumlah 340 kasus, dan Jepang. Sejumlah 6 kasus dengan estimasi kerugian di Uni Eropa sebesar 1,54 miliar rupiah, Amerika sebesar 40,78 miliar rupiah, dan Jepang sebesar 371 juta rupiah.
Jika permasalahan ini tidak diatasi, dapat menyebabkan penurunan volume dan nilai ekspor ikan tuna tujuan Uni Eropa,Amerika Serikat, dan Jepang. Untuk itu perlu dilakukan kajian terkait dengan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  untuk  ketiga  negara  tujuan  pasar  ekspor  tersebut.  Penelitian  ini bertujuan untuk menelaah persyaratan yang harus dipenuhi untuk ekspor produk tuna ke Uni Eropa, Amerika dan Jepang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melihat kasus yang terjadi pada pelaku bisnis perikanan maupun pemerintah yang berperan dalam ekspor tuna tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang.

## METODE PENELITIAN
Pengambilan  data  dilaksanakan  pada  bulan  September-Oktober  2021.  Lokasi  penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman yang mencakup kegiatan di Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  yaitu  Badan  Karantina  Ikan,  Pengendalian  Mutu  dan Keamanan  Hasil  Perikanan  (BKIPM),  unit  kepengurusan  Sertifikat  Hasil  tangkapan  ikan  (SHTI), supplier  ikan,  dan  Unit  Pengolahan  Ikan  (UPI)  yang  melakukan  ekspor  tuna  tujuan  Uni  Eropa, Amerika, dan Jepang.
Metode yang dipergunakan penelitian ini yakni dengan studi kasus. Kasus dalam penelitian ini adalah penolakan ekspor produk tuna Indonesia oleh Uni Eropa, Amerika, dan Jepang. Pengumpulan data  dilakukan  dengan  melakukan  observasi,  wawancara  dengan  responden  dan  studi  literatur. Penentuan sampel responden yang diterapkan pada semua proses wawancara menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa narasumber dianggap tahu tentang informasi yang dibutuhkan (Muhajir 1996).
Kriteria  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu,  pemangku  jabatan  penting  di  Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengalami penolakan ekspor tuna tujuan Uni Eropa, Amerika, dan Jepang. Jumlah responden sebanyak 7 responden karena masa kerja sudah lebih dari 5 tahun serta menduduki jabatan strategis, dengan rincian 2 narasumber dari PPS Nizam Zachman, 1 Narasumber bagian Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), 1 Narasumber dari BKIPM, 1 Narasumber supplier, 2 Narasumber dari UPI dan akan disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan. Metode pengambilan data untuk setiap tujuan secara lebih rinci dijelaskan pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Metode pengambilan data Tujuan Penelitian Jenis Data Sumber data Pengumpulan Data Pengolahan Data Persyaratan ekspor tuna tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat, & Jepang Persyaratan ekspor tuna tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat, & Jepang BKIPM, UPI, dan PPS Nizam Zachman Observasi, Wawancara, dan Studi literatur Membuat tabel persyaratan ekspor
Pengolahan  data  dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  studi  literatur  dilakukan  dengan melakukan  verifikasi  untuk  memeriksa  kembali  kelengkapan  data.  Data  yang  sudah  diverifikasi kemudian dirangkum dengan membuat tabulasi. Tabulasi dilakukan untuk mendapatkan poin utama terkait persyaratan ekspor tuna tujuan Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat di PPS Nizam Zachman. Metode  analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  komparatif.  Dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif komparatif adalah analisis dengan cara mengumpulan data- data,  baik  berupa  gambar  maupun  kata-kata  (Muhajir  1996).  Pendekatan  kualitatif  adalah pengumpulan  data  bukan  berupa  angka,  melainkan  data  tersebut  berdasarkan  naskah  wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya (Moeleong 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara di UPI (Unit Pengolahan Ikan) di PPS Nizam Zachman Jakarta yang mengekspor ke Negara Amerika Serikat dan Uni Eropa yaitu PT X dan UPI yang melakukan ekspor ke negara Jepang yaitu PT Y, didapatkan gambaran mengenai persyaratan ekspor yang harus dipenuhi  oleh  UPI  agar  produknya  dapat  diterima  oleh  negara  tujuan.  Persyaratan  ekspor  terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: dokumen, kualitas dan keamanan ( quality and safety), keberlanjutan ( sustanability), sertifikat pihak ketiga (third party certification) dan ketelusuran (traceability). Berikut beberapa  peraturan  persyaratan  ekspor  tuna  tujuan  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat,  dan  Jepang  yang digambarkan melalui Tabel 2:

## Tabel 2. Persyaratan ekspor tuna
No Persyaratan Uni Eropa Amerika Serikat Jepang 1 Quality and Safety • GMP-SSOP, HACCP • HC gabungan (karantina dan mutu) dari aplikasi TRACES berdasaran regulasi (EU) 2019/628 • Memiliki nomor registrasi (Approval Number) • GMP-SSOP, HACCP • Country of Origin Labeling (COOL) requirements • Memiliki No registrasi FDA • GMP-SSOP, HACCP • Persyaratan pelabelan • Kuota impor 2 Sustainability  • Big Eye Statistical Document (IOTC) • CDS (SBT-CCSBT) • Big Eye Statistical Document (IOTC) • CDS (SBT- CCSBT) • Big Eye Statistical Dcument (IOTC) • CDS (SBT CCSBT) 3 Third Party Certification • ISO 22000 • MSC • ISO 22000 • ISO 22000 • MELJ 4 Traceability Catch Certification (SHTI) • Seafood Import Monitoring Programe (SIMP) SHTI tidak wajib
Kualitas dan keamanan ( quality and safety) adalah suatu pengelolaan perikanan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan di tingkat internasional maupun nasional karena telah banyak menarik perhatian banyak konsumen di berbagai negara termasuk Indonesia. Pengelolaan tersebut didasarkan adanya  kekhawatiran  kurang  amannya  suatu  produk  makanan  yang  dapat  mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia karena adanya beberapa kemungkinan baik dari aspek biologi, kimia, maupun fisik, seperti kontaminasi mikroba, kerusakan makanan itu sendiri atau adanya zat-zat atau bahan  kimia  tertentu  yang  sengaja  maupun  tidak    ditambahkan  ke  dalam  suatu  produk  makanan dengan berbagai tujuan seperti: sebagai bahan pengawet, pewarna, pengemulsi, penstabil, penyedap rasa, dan antioksidan yang berlaku pada semua negara tujuan (Riyadi 2006).
Kualitas dan Keamanan ( Quality and Safety )
Kualitas dan keamanan ( quality and safety) adalah suatu pengelolaan perikanan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan di tingkat internasional maupun nasional karena telah banyak menarik perhatian banyak konsumen di berbagai negara termasuk Indonesia. Pengelolaan tersebut didasarkan adanya  kekhawatiran  kurang  amannya  suatu  produk  makanan  yang  dapat  mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia karena adanya beberapa kemungkinan baik dari aspek biologi, kimia, maupun fisik, seperti kontaminasi mikroba, kerusakan makanan itu sendiri atau adanya zat-zat atau bahan kimia tertentu yang sengaja maupun tidak  ditambahkan kedalam suatu produk makanan dengan berbagai tujuan seperti: sebagai bahan pengawet, pewarna, pengemulsi, penstabil, penyedap rasa, dan antioksidan yang berlaku pada semua negara tujuan (Riyadi 2006).

## 1) Uni Eropa
Persyaratan pertama kualitas dan keamanan ( quality and safety) oleh negara Uni Eropa sama dengan Amerika Serikat, dan Jepang yaitu eksportir sudah memberlakukan cara mengolah ikan yang baik  dan  sesuai  dengan  syarat-syarat  prosedur  operasi  sanitasi  standar  (SSOP/ Standard  Sanitation Operating  Procedure),  dan  penerapan  HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points).  Hal tersebut  dibuktikan  UPI  yang  telah  memperoleh  dan  sertifikat  HACCP  dan  Sertifikat  Kelayakan Pengolahan (SKP).
Persyaratan kedua kualitas dan keamanan ( quality and safety) produk tuna yang diekspor UPI ke  Uni  Eropa  adalah  sertifikat  kesehatan  ( Health  Certificate/HC).  Dalam  Surat  Keputusan  Kepala BKIPM Nomor 59 Tahun 2016   disebutkan untuk ekspor tujuan negara Uni Eropa, proses sertifikasinya memakai TRACES ( Trade Control and Expert System) yakni sertifikasi pada perdagangan hewan hidup, aplikasi  online  multilingual  untuk  pengendalian,  produk  non  hewan  dan  asal  hewannya  yang dieksporkan  ke  Uni  Eropa  melalui  sistem  tersebut,  Otoritas  Kompeten  dan  UPI  bisa  memperoleh informasi tentang produk yang mana jika terdapat bahaya/ancaman/ mengenai consignment bisa diatasi secara terkoordinasi, tepat, dan cepat.
Persyaratan ketiga kualitas dan keamanan ( quality and safety) produk tuna yang diekspor UPI ke Uni Eropa, harus memiliki nomor registrasi eksportir ( approval number). Nomor registrasi adalah nomor identifikasi yang harus dipenuhi oleh UPI sebelum melakukan ekspor ke Negara Uni Eropa. Selain  Uni  eropa,  negara  yang  mengharuskan  nomor  registrasi  Norwegia,  Rusia,  Vietnam,  China, Korea, dan Kanada. Untuk mendapatkan nomor tersebut, UPI wajib diregistrasikan terlebih dahulu oleh  BKIPM  (Badan  Karantina  Ikan  Pengendalian  Mutu  dan  Keamanan  Hasil  Perikanan),  yaitu Otoritas Kompeten Indonesia terhadap otoritas kompeten negara tujuan ekspor itu sebelum diekspor hasil perikanannya.

## 2) Amerika Serikat
Persyaratan pertama kualitas dan keamanan ( quality and safety) oleh negara Amerika Serikat sama dengan, Uni Eropa, dan Jepang yaitu eksportir sudah memberlakukan GMP/ Good Manufacturing Practices (cara mengolah ikan yang baik), memenuhi syarat penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP/Standard Sanitation Operating
Procedure). Hal terebut dibuktikan dengan UPI sudah memperoleh sertifikat HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Kedua kualitas dan keamanan ( quality and safety) produk tuna yang diekspor UPI ke Amerika Serikat adalah COOL ( Country of Origin Labeling). COOL adalah Undang-undang pelabelan konsumen yang mewajibkan importir untuk mengidentifikasi negara asal pada makanan yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan ini UPI wajib mencantumkan Negara asal pada label makanan yang diekspor (USDA).
Persyaratan ketiga kualitas dan keamanan ( quality and safety) produk tuna yang diekspor UPI ke  Amerika  Serikat  adalah  memiliki  nomor  registrasi Food  and  Drugs  Administration  (FDA). Permohonan  untuk  pembuatan  nomor  diajukan  langsung  kepada  FDA  dengan  melampirkan  Nama UPI, Alamat UPI, kota, negara bagian, atau provinsi, kode pos, nomor telepon, nomor fax, penanggung jawab,  dan  jenis  pengolahan  pada  produk  pangan,  seluruh  nama  merek  dagang  yang  digunakan, kategori produk, dan pernyataan yang menyatakan bahwa informasi yang didaftarkan yakni benar dan akurat dan pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk memasukkan pendaftaran.

## 3) Jepang
Persyaratan  pertama  kualitas  dan  keamanan  ( quality  and  safety)  oleh  negara  Jepang  sama dengan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yaitu eksportir sudah memberlakukan teknik pengolahan ikan yang baik ( good manufacturing practices/GMP), terpenuhinya persyaratan prosedur operasi sanitasi standar ( Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP), dan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Hal tersebut dibuktikan dengan UPI dalam mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sertifikat HACCP.
Persyaratan kedua kualitas dan keamanan ( quality and safety) produk tuna yang diekspor UPI ke  Jepang  adalah  Persyaratan  pelabelan  produk.  Hal  ini  salah  satunya  bertujuan  untuk  mencegah bahaya  kesehatan  pada  konsumen  yang  mengalami  alergi  tertentu.  Pelabelan  produk  perikanan dikemas menggunakan bahasa Jepang dan harus sesuai dengan peraturan dan hukum berikut: 1). Food Sanitation Act, 2). Act for Standardization and Proper Labeling of Agricultural and Forestry Products 3). Act  on  the  Promotion  of  Effective  Utilization  of  Resources,  4).  Measurement  Act,  5).  Health Promotion Act, 6). Intellectual asset-related laws (e.g., Unfair Competition Prevention Act, Trademark Act), and 7). Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (ITPC 2018).
Ketika  dilakukan  impor  dan  melakukan  penjualan  produk  perikanan  segar,  importir  wajib memberi keterangan berikut dalam label berdasarkan standar label pada makanan segar yang terdapat pada Act  for  Standardization  and  Proper  Labeling  of  Agricultural  and  Forestry  Products,  dimana meliputi: 1) negara asal, 2) nama produk, 3) kandungan ataupun konten produk wajib dicantumkan dengan cara berurutan dimulai dari konten paling tinggi sampai dengan paling rendah, dan 4) alamat dan nama importir.
Persyaratan ketiga kualitas dan keamanan ( quality and safety) produk tuna yang diekspor UPI ke  Jepang  adalah  kuota  impor  untuk  periode  tertentu  pada  beberapa  produk  perikanan.  Ketika mengimpor seafood pada daerah Jepang, para importir wajib menaati peraturan mengenai dibatasinya import quota (kuota impor). Importir produk yang dikenai kuota impor wajib memperoleh persetujuan impor dan kuota impor dari METI ( Ministry of Trade, Economic and Industry) Jepang (PDSPKP 2015).
Keberlanjutan ( sustainability ) Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang
Keberlanjutan  ( sustainability)  adalah  suatu  pengelolaan  perikanan  tuna  untuk  menjamin ketersediaan sumberdaya ikan tuna. Hal ini timbul karena semakin meningkatnya permintaan pasar terhadap  ikan  tuna,  maka  tekanan  terhadap  penangkapan  ikan  tuna  akan  semakin  meningkat. Tingginya tekanan terhadap perikanan tuna dikhawatirkan akan mengganggu jumlah sumberdaya ikan tuna dan mengancam kelestarian perikanan tuna di Indonesia (Jaya 2017).
Oleh  karena  itu  penangkapan  ikan  tuna  diatur  dalam Regional  Fisheries  Management Organizations (RFMO) yang adalah badan-badan regional pengelolaan perikanan yang dibuat untuk melaksanakan  UNCLOS  1982,  UN Fish  Stock  Agreement  1995,  FAO-CCRF  dan  ataupun persetujuan/konvensi untuk membentuk RFMO. RFMO mmpunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk  mengelolaan  sumber  daya  ikan  dan  mengatur  konservasi  yang  sifatnya shared  fish  stocks terhadap suatu perairan yang disepakati di mana bisa mencakup perairan ZEE negara-negara ataupun laut bebas ( high seas). Shared fish stocks (highly migratory, transboundary, discrete high seas stocks, and  straddling  stock)  merupakan  komoditas  strategis  yang  dimiliki  dunia  yang  pengelolaannya memerlukan kerjasama dunia. (DPSDI 2016).
Hingga sekarang ada 5 badan regional yang melakukan pengelolaan terhadap highly migratory fish stock dan straddling fish stock, diantaranya International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), dan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC).
Untuk kapal di PPS Nizam Zachman yang melakukan penangkapan ikan tuna tujuan ekspor ke Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat harus melakukan pendaftaran kapal terlebih dahulu kepada RFMO. Setelah itu melakukan pemberitahuan hasil tangkapan kepada organisasi regional yaitu IOTC untuk  dokumen Big  Eye  Statistical  Document  (BESD)  dan  CCSBT  untuk  dokumen  Cacth Documentation  Scheme  (CDS)  melalui  UPT  PPS  Nizam  Zachman.  IOTC  mempunyai  mandat melakukan pengelolaan perikanan tuna, tuna neritik dan hasil tangkapan sampingan pada perikanan tuna di Samudera Hindia. Indonesia merupakan salah satu negara anggota IOTC, sehingga pengelolaan tuna neritik di PPS Nizam Zachman harus sejalan dan mengacu kebijakan yang diberlakukan IOTC (Widodo et al. 2020). CCSBT juga mengelola daerah penangkapan yang sama dengan IOTC yaitu di sekitar perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa. CCSBT dikhususkan untuk pengeloaan tuna sirip biru selatan yaitu southern bluefin tuna (SBT) (Rahmawati et al. 2013).
Sertifikasi dari Pihak Ketiga ( Third Party Certification )
Third party certification (sertifikasi dari pihak ketiga) adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga  internasional  di  luar  negara  pengekspor  yang  diakui  dalam  perdagangan  international. Perdagangan  internasional  mengharuskan  perusahaan  pangan  menunjukkan  kualitas  produk, keamanan  ketertelusuran  dan  pangan,  yakni  pada  tahap  seluruh  rantai  produksi  ataupun  tahap produksi.  Fungsi  penerapan  sertifikasi  ini  adalah  untuk  memenuhi  mengikuti  syarat  peraturan perdagangan  dan  menguatkan  kedudukan  perusahaan  terhadap  persaingan  global,  oleh  karena  itu perusahaan pangan harus memberlakukan sistem jaminan mutu. Uni Eropa menerapkan sertifikasi, ISO 22000 dan Marine Stewardship Council (MSC). Amerika Serikat menerapkan sertifikasi ISO 22000. Jepang  menerapkan  sertifikasi  ISO  22000  dan Marine  Eco-Label  Japan  Council  (MELJ).  Berikut penjelasan sertifikasi yang diberlakukan Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat:

## 1) ISO 22000
ISO  22000  merupakan  sebuah  syarat  yang  memberi  kemungkinan  perusahaan  dalam memperbarui,  memelihara,  mengoperasikan,  menerapkan,  dan  merencanakan  sebuah  sistem manajemen  keamanan  pangan  yang  memiliki  tujuan  supaya  produk  yang  diadakan  aman  bagi pelanggan. ISO 22000 memberikan prosedur dalam membentuk komunikasi konsep HACCP dengan cara internasional. Strukturnya menyebutkan pemakanian 7 prinsip HACCP pada konsep manajemen keamanan  pangan  yang  diberlakukan  disepanjang  rantai  makanan  dimulai  dengan  konsumen, produsen, dan distributor. Melalui perkembangan ISO 22000, aktivitas keamanan pangan yang lebih terintegrasi ISO 22000 adalah sebuah standarisasi yang memuat syarat sistem manajemen keamanan pangan.  Manfaat  sertifikasi  ini  yaitu  dapat  meningkatkan  kesehatan  dan  keselamatan  konsumen, meningkatkan  kepuasan  pelangggan,  dan  membantu  memenuhi  transparansi  produk.  Transparansi berkaitan dengan persyaratan ketelusuran produk masing-masing negara tujuan.
Standar tersebut berfokus pada pengendalian terhadap proses dan sistem dalam memproduksi minuman dan makanan. Tiap-tiap macam produknya yakni minuman ataupun makanan wajib dibuat perencanaan proses dan pengendaliannya. Secara umum ISO 22000 tidak beda jauh dengan ISO 9001 hal  yang  membedakannya  ada  pada  klausul  7  (realisasi  dan  perencanaan  produk)  dan  klausul  8 (perbaikan sistem, validasi, dan verifikasi) (DKP 2021).

## 2) Marine Stewardess Council (MSC)
MSC ( Marine Stewardship Council) merupakan suatu organsiasi nirlaba internasional mengatasi permasalahan  perikanan  yang  tidak  berkelanjutan  dan  menjaga  pasokan  makanan  hasil  laut  bagi generasi mendatang. MSC berpusat di London, UK dan berkembang dengan kantor cabang lainnya yang tersebar dari Eropa, Amerika dan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Program MSC di Indonesia dalam  bentuk  dukungan  peningkatan  perikanan  tangkap  dan  pasar  yang  berkesinambungan  di Indonesia meliputi dua program utama yaitu: 1) Dukungan dalam meningkatkan pengelolaan efektif perikanan  tangkap,  kesehatan  stok  ikan,  dan  kelestarian  ekosistem,  dan  2)  Dukungan  dalam meningkatkan  aksesibilitas  pemasaran  hasil  perikanan  pada Fish  for  Good  MSC  pengembangan programnya melalui Dirjen Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP;    NGO  yang  memiliki  program  perbaikan  perikanan  FIP  ( Fisheries  Improvement  Project)  di Indonesia  Direktorat  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP); Direktorat Sumber Daya Ikan, asosiasi perikanan, dan Direktorat Pemasaran (DPSDI 2021).
Standar MSC dengan basis ilmu pengetahuan bagi perikanan berkelanjutan memberi penawaran sebuah cara dalam menjamin keberlanjutan itu memakai tahap evaluasi dari pihak ketiga yang bisa dipercaya dan independen. Jika dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa, Sertifikat ini dibuat untuk menghindari penangkapan berlebihan ( over fishing) pada stok ikan dunia. Sebab Uni Eropa tidak membatasi kuota impor ke negara mereka seperti Jepang. Sertifikasi artinya perikanan berkelanjutan bisa dihargai dan mendapat pengakuan di pasar internasional, dan menjamin konsumen bahwa seafood- nya bersumber pada sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan baik.
Standar  perikanan  MSC  meliputi  prinsip  antara  lain:  Prinsip  1:  Stok  ikan  target  yang berkelanjutan  praktik  perikanan  wajib  dilaksanakan  melalui  cara  yang  tidak  mengakibatkan menurunnya  sebuah  populasi  ataupun  penangkapan  berlebih,  sementara  untuk  populasi  ikan  yang menurun,  penangkapannya  wajib  dilaksanakan  melalui  cara  yang  bisa  memulihkan  populasi  ikan mengalami penurunan itu. Prinsip 2: Dampak lingkungan dari penangkapan ikan aktivitas tersebut wajib bisa menjaga keragaman, fungsi, produktivitas, dan struktur, ekosistem (contohnya spesies dan habitat yang terkait dan tergantung dengan cara ekologis) yang menjadi sasaran ikan itu bergantung. Prinsip 3: Pengelolaan yang efektif praktek perikanan wajib memberlakukan sistem manajemen efektif yang menunjung tinggi peraturan internasional dan nasional, standar lokal dan menghomati hukum dan memadukan operasional dan kerangka kerja kelembagaan yang mewajibkan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab (MSC 2018).

## 3) Marine Eco-Label Japan Council (MELJ)
Marine Eco-Label Japan Council (MELJ) adalah lembaga sertifikasi yang dimiliki oleh Jepang. Marine Eco-Label Japan Council (MELJ) telah mengembangkan standar sertifikasi untuk manajemen perikanan  dalam  mempromosikan  produksi  perikanan  yang  berkelanjutan  dan  bertanggung  jawab dengan menegaskan pentingnya aspek, seperti perlindungan stok alam, konservasi lingkungan, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Pelaku bisnis dalam bidang perikanan harus memenuhi standar ini untuk menjadi perikanan bersertifikat MELJ. MELJ mengembangkan tiga standar. Pertama standar pengelolaan  perikanan  ( Fisheries  Management  Standard/FMS),  Pengelolaan  akuakultur  Standard Aquaculture  Management  Standard/AMS)  dan  Chain  of  Custody  (CoC).  Standar  ini  menetapkan persyaratan untuk melaksanakan pengelolaan perikanan yang efektif (MELJ 2018).
Ketelusuran ( Traceability )
1) Uni Eropa
Persyaratan  ketelusuran  ( traceability) oleh negara Uni Eropa adalah catch  certificate (SHTI/ Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) yaitu surat keterangan yang menyebutkan bahwa hasil perikanan yang dieksporkan bukanlah bersumber pada aktivitas IUU ( Illegal, Unreported, dan Unregulated) Fishing. Produk perikanan yang diekspor harus memiliki catch certificate dari otoritas kompeten negara asal produk yang dikeluarkan oleh BKPIM.
Menururut Permen (2012) SHTI dipergunakan sebagai dokumen ekspor pada hasil tangkapan ikan di laut dari kapal penangkap ikan asing dan kapal penangkap ikan Indonesia. SHTI meliputi tiga bagian,  yakni  SHTI  Lembar  Turunan  yang  disederhanakan,  SHTI  lembar  awal,  dan  SHTI  Lembar Turunan. SHTI Lembar Awal merupakan surat keterangan yang berisi keterangan hasil tangkapan ikan yang didaratkan dalam hal tujuan pencatatan. Untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar  Awal,  perwakilan,  Nakhoda,  dan  pemilik  kapal  yang  ditugaskan  pemilik  kapal  dalam melakukan pengajuan kepada Otoritas Kompeten Lokal.
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan yakni surat yang berisi keterangan seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan berdasarkan lembar awal sebagai dokumen yang mengikuti hasil perikanan  yang  dijual  ke  Uni  Eropa.  Untuk  mendapat  Sertifikat  Hasil  Tangkapan  Ikan  Lembar Turunan, UPI mengajukan permohonan pada Otoritas Kompeten Lokal.
Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan ynang Disederhanakan yakni surat yang berisi keterangan  sebagian  atau  seluruh  hasil  penangkapan  ikan  dari  kapal  yang  menjadi  dokumen  dan mengikuti hasil perikanan yang djual ke Uni Eropa. Untuk mendapatkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Turunan yang disederhanakan, UPI mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal.

## 2) Amerika Serikat
Persyaratan ketelusuran ( traceability) oleh negara amerika serikat adalah SIMP (Seafood Import Monitoring Program) yaitu peraturan impor yang diberlakukan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka  menghindari  adanya  produk  perikanan  yang  dianggap  bersumber  pada  praktek  penipuan pangan laut dan IUU fishing ke pasar Amerika Serikat, dan guna menjamin ketelusuran produk-produk terkait dari tempat penangkapan hingga hingga pada pintu masuk pasarnya.
Pihak yang bertanggungjawab mengisi data program SIMP ialah importir. UPI memiliki tugas dalam memberikan data yang dibutuhkan kepada importir. UPI perlu menghubungi dan melakukan koordinasi  terhadap  tiap  pembeli  dan  memperoleh  data  apa  saja  yang  dibutuhkan  importir  dalam mengikuti  program  SIMP.  Selanjutnya  Pihak  otoritas  Amerika  Serikat  akan  berkoordinasi  dengan Competent Authority Indonesia (KKP). Apabila ada kasus data yang dibutuhkan tidak terpenuhi maka eksportir tidak dapat mengirimkan produk ke negara tujuan. Sebab semua berkas harus dipergunakan untuk  pengeluaran  produk  di  pelabuhan/bandara  tujuan.  Upaya  yang  dilakukan  agar  SIMP  dapat terpenuhoi adalah dengan mempercepat proses kepengurusan di instansi terkait dan pengusaha dan pemerintah bersinergi hingga persyaratan dapat dipenuhi.
Kebijakan serupa dengan SIMP sebelumnya pernah diterbitkan oleh negara bagian Uni Eropa dengan nama Catch Certificate (CC) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesia dalam program Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Menurut Hapsari (2018) Perbedaan mendasar antara CC dan SIMP adalah sifat dari kebijakan tersebut. CC merupakan kebijakan yang sifatnya government to government ( G to G), sedangkan SIMP bersifat business to business (B to B). Pada kondisi B to B hal yang menjadi permasalahan  adalah  pemerintah  tidak  mampu  mengintervensi  kegiatan  ekspor  impor  secara mendalam. Perbedaan kedua adalah CC merupakan kebijakan yang berfokus pada kegiatan perikanan tangkap. Fokus kebijakan SIMP mencakup kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Persyaratan pertama kualitas dan keamanan ( quality and safety) oleh negara Uni Eropa sama dengan, Amerika Serikat, dan Jepang yaitu eksportir sudah memberlakukan cara mengolah ikan yang baik  dan  sesuai  dengan  syarat-syarat  prosedur  operasi  sanitasi  standar  (SSOP/ Standard  Sanitation Operating  Procedure),  dan  penerapan  HACCP  (Hazard  Analysis  and  Critical  Control  Points).  Hal tersebut  dibuktikan  UPI  yang  telah  memperoleh  sertifikat  HACCP  dan  Sertifikat  Kelayakan Pengolahan  (SKP).  Persyaratan  keberlanjutan  ( sustanability)  untuk  kapal  yang  melakukan penangkapan ikan tuna tujuan diekspor ke Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat harus melakukan pendaftaran  kapal  terlebih  dahulu  kepada  RFMO,  setelah  itu  melakukan  pemberitahuan  hasil tangkapan kepada organisasi regional yaitu Big Eye Statistical Document (IOTC), Indian Ocean Tuna Commision  (IOTC),  CDS  (CCSBT  (Cacth  Documentation  Scheme  (CDS)-Commission  for  The Conservation of Southern Bluefin Tuna), dan ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas).
Persyaratan sertifikat pihak ketiga ( third party certification) oleh Uni Eropa adalah ISO 22000 dan Marine Stewardship Council (MSC). Amerika Serikat menerapkan sertifikasi ISO 22000. Jepang menerapkan  sertifikasi  ISO  22000  dan Marine  Eco-Label  Japan  Council  (MELJ).  Persyaratan ketelusuran ( traceability) oleh negara Uni Eropa adalah catch certificate. Persyaratan sertifikat pihak ketiga  ( third  party  certification)  oleh  negara  Amerika  Serikat  adalah  Seafood  Import  Monitoring Program (SIMP). Untuk negara Jepang tidak mewajibkan Persyaratan sertifikat pihak ketiga (third party certification), jika buyer meminta maka SHTI dilampirkan dalam transaksi ekspor.
Perlu dilakukan pemahaman persyaratan ekspor pada sertifikasi pihak ketiga ke Jepang, Uni Eropa,  dan  Amerika  serikat  dalam  rangka  meningkatkan  kesehatan  dan  keselamatan  konsumen, meningkatkan  kepuasan  pelangggan,  dan  membantu  memenuhi  transparansi  produk  agar  dapat meningkatkan  daya  saing  produk  di  negara  tujuan.  Sebab  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak persyaratan yang belum terlaksana dengan baik. Perlu dilakukan penelitian terkait penerapan HACCP di perusahaan pengolahan ikan tuna dan cara menangani ikan yang baik di atas kapal, dan pengawasan terhadap kegiatan ekspor mulai penanganan diatas kapal, produksi di unit pengolahan ikan, hingga pemasaran ikan tuna.

## DAFTAR PUSTAKA
Arizona,  Y.  2018.  Estimasi  Kerugian  Ekonomi  Akibat  Penolakan  Pangan  Ekspor  asal  Indonesia. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. 43 Hlm.
[DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 2021. Penerapan HACCP & ISO 22000 dalam Keamanan Pangan. Diakses pada: https://dkp.jatengprov.go.id/index.php/artikel/bp2mhpsemarang/penerapan-haccp--iso-22000- dalam-keamanan-pangan [diunduh 06 Mei 2022].
[DPSDI]  Direktorat  Pengelolaan  Sumber  Daya  Ikan.  2016. Regional  Fisheries  Management Organizations  (RFMOS).  Diakses  pada:  https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5250-regional- fisheries-management-organizations-rfmos [diunduh 09 Mei 2022].
[DPSDI] Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan . 2021. Marine Stewardship Council di Indonesia. [Internet].  Diakses  pada:  https://kkp.go.id/djpt/ditpsdi/page/5091-marine-stewardship-council [diunduh 09 Mei 2022].
Hapsari, A. E. P. 2018. Analisis Daya Saing Tuna Indonesia dan Strategi Kebijakan dalam menghadapi Seafood Import Monitoring Program (SIMP). [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. 126 Hlm.
[ITPC] Indonesian Trade Promotion Center. 2018. Laporan Informasi Intelijen Bisnis Tuna HS 1604. Diakses pada: http://itpc.or.jp/2018/11/07/tuna-hs-1604/ [diunduh 11 Februari 2021].
Jaya, M. M., Wiryawan, B., Simbolon, D. 2017. Keberlanjutan Perikanan Tuna di Perairan Sendangbiru Kabupaten Malang. Albacore Jurnal Penelitian Perikanan Laut 1(1): 111-125.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2019. Buku Statistik Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2014- 2018.  Diakses  pada:  https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/18561-buku-statistik-ekspor-hasil- perikanan- 2014-2018. [diunduh 06 Agustus 2020].
[MELJ]  Marine  Eco-Label  Japan  Council.  2018. Fisheries  Management  Standard.  Diakses  pada: https://melj.jp/eng/wp-content/uploads/2019/04/Fisheries-Management- StandardFMSver.2.0.pdf [diunduh 02 Maret 2022].
[MSC]  Marine  Stewardship  Council.  2018. Proses  Sertifikasi  Perikanan  MSC.  Diakses  pada: https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/for-business/program- documents/fisheries-program-documents/msc-fisheries-certification-process-v2-1-and-msc- guidance-to-the-fisheries-certification-process-v2-1-bahasa.pdf?sfvrsn=77cc7236_12  [diunduh 10 Maret 2022].
Moeleong L. J. 2005. Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Muhajir N. 1996. Metode penelitian kualitatif. Rakes sarasia. Yogyakarta.
Nurani, T. W., Iskandar, B. H., Wahyudi, G. A. 2011. Kelayakan Dasar Penerapan HACCP di Kapal Fresh Tuna Longline. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia 14(2): 115-123.
Nurani, T. W., Murdaniel, R. P. S., Harahap, M. H. 2013. Upaya Penanganan Mutu Ikan Tuna Segar Hasil Tangkapan Kapal Tuna Longline Untuk Tujuan Ekspor. Jurnal Marine Fisheries 4(2): 153- 162.
[PDSPKP] Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan. 2015. Pedoman Ekspor  Perikanan  ke  Negara  mitra  (Belanda,  Thailand,  dan  Jepang.  Diakses  pada: http://meacenter.kkp.go.id/new/wp-content/uploads/2016/11/Pedoman-Ekspor-Belanda- Jepang-Thailand.pdf [diunduh 16 Februari 2022].
[Permen]  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2012 Tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan. 2012.
Rahmawati, N. T., Wisudo, S, H., Wiyono, E. S., Nurani. T. W. 2013. Dinamika Perikanan Tuna Long Line Indonesia (Studi Kasus Tuna sirip Biru Selatan). Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan 4(2): 113-122.
Riyadi, P. H. 2006. Analisis Kebijakan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan di Pantura Jawa Tengah dan DIY . [Tesis]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro. 221 Hlm.
Widodo, A. A., Hargiyatno, I. T., Anggawangsa, R. F., Wudianto. 2020. Pemanfaatan dan Pengeloaan Tuna  Neritik  di  Wilayah  Pengeloaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI)  573. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia 26(1), 11-20.