xz
Model  Pengelolaan  Hutan  Imbo  Putui  Berdasarkan  Masyarakat  Hukum  Adat Petapahan
Nabella Pusparani a , Rezmia Febrina b a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: abel.cutel04@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: febrinarezmia@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 31-10-2021
Revised     : 11-11-2021 Accepted : 17-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Keyword Menegement Model Keyword Forest Keyword Imbo Putui What  is  the  management  model  of  the  Imbo  Putui  Indigenous  Forest based  on  the  Petapahan  customary  law  community?  What  are  the obstacles  faced  by  the  Petapahan  customary  law  community  in managing the Imbo Putui customary  forest? What is the strategy  taken by the Petapahan customary law community in dealing with obstacles to the management of the Imbo Putui customary forest? Sociological legal research  method,  Before  being  recognized  by  the  state  as  a  customary forest, Imbo Putui  was a forbidden forest that should not be entered or the  wealth  contained  therein.  With  the  pattern  of  using  ecotourism  to improve  the  economy  of  indigenous  peoples  in  the  Imbo  Putui customary forest environment. The obstacles are the lack of capital and the  lack  of  support  from  the  government  and  companies  in  the  Imbo Putui area. Efforts have been made, among others, by collaborating with Non-Governmental  organizations  (NGOs)  and  environmental-loving communities  and  conducting  cadre  of  indigenous  youth  volunteers  in the implementation of environmental management.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 31-10-2021
Direvisi      : 11-11-2021 Disetujui : 17-11-2021 Diterbitkan : 30-11-2021

## Kata Kunci:
Kata Kunci Model Pengelolaan Kata Kunci Hutan Kata Kunci Imbo Putui Bagaimanakah  model pengelolaan Hutan  Adat Imbo Putui berdasarkan masyarakat  hukum  adat  Petapahan?  Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi masyarakat  hukum  adat  Petapahan  dalam  mengelola  hutan  adat  imbo putui? Bagaimana strategi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Petapahan  dalam  menghadapi  hambatan  terhadap  pengelolaan  hutan adat  imbo  putui?metode  penelitian  hukum  sosiologis,  Sebelum  diakui oleh  negara  sebagai  hutan  adat,  Imbo  Putui  merupakan  hutan  larangan yg  tidak  boleh  di  masuki  atau  diambil  kekayaan  yg  ada  didalamnya. Dengan  pola  pemanfaatan  ekowisata  untuk  meningkatkan  ekonomi masyarakat adat dilingkungan hutan adat Imbo Putui. Hambatan adalah kurangnya  permodalan  dan  kurangnya  support  dari  pemerintah  dan perusahaan  yg  berada  dikawasan  Imbo  Putui.  Upaya  yang  dilakukan antara lain melakukan kerjasama dengan Non Govermental organization (NGO) dan komunitas pencinta lingkungan dan melakukan pengkaderan sukarelawan pemuda adat dalam pelaksanaan pengelolaan
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id
Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  Negara  agraris  sedang  melakukan  pembenahan  di  berbagai  aspek kehidupan  sosial,  salah  satunya  memberdayakan  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Pembangunan sarana  prasarana  dan  infrastruktur  menjadi  tuntutan  utama  untuk  menjadikan  Indonesia sebagai  Negara  maju.  Kondisi  ini  juga  berpengaruh  terhadap  keberadaan  lingkungan  di Indonesia, khususnya hutan.
Lingkungan  hutan  merupakan  penyeimbang  ekosistem  bumi  yang  berfungsi  sebagai “pabrik” utama  yang mengolah energi matahari menjadi energi-energi lain  yang dibutuhkan oleh  mahkluk  hidup 1 .  Keberadaan  hutan  juga  menjadi  sumber  produksi  oksigen,  sebagai habitat dan makanan bagi flora dan fauna, produksi air bersih, dan lain-lain. Bagi kehidupan manusia, hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, seperti  produksi kayu, kertas, dan bahkan bisa menjadi daya tarik untuk tempat wisata. Keunikan sumberdaya alam merupakan ciri khusus yang membuat berbeda dari objek wisata yang lain. 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa  hutan  adalah  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  yang  berupa  hamparan  lahan  berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi jenis atau macam pepohonan di dalam persekutuan dengan  lingkungannya,  yang  satu  dengan  lain  tidak  dapat  dipisahkan.  Berdasarkan  Undang- Undang  ini  juga  dikatakan  bahwa  Pemerintah  dapat  menetapkan  KHDTK  (Kawasan  Hutan Dengan  Tujuan  Khusus)  untuk  kepentingan  umum  seperti  penelitian  dan  pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya. 3
Kondisi  hutan  saat  ini  di  Indonesia  menjadi  perhatian  khusus  yang  membutuhkan kajian  ataupun  kebijakan  yang  benar-benar  memperhatikan  kondisi  lingkungan  masa  depan. Provinsi  Riau  sendiri  tercatat  saat  ini  (data  Oktober  2020)  memiliki  sisa  hutan  alam  seluas 1.442.669  hektare  dari  sebelumnya  berdasarkan  pencatatan  pengukuran  luas  hutan  alam Provinsi  Riau  pada  tahun  1982  seluas  6.727.546  hektare.  Data  itu  didapat  melalui  Citra Landsat 8-OLI dan Sentinel-2.
Salah  satu  hutan  yang  masih  tersisa  di  Provinsi  Riau,  yakni  hutan  imbo  putui  yang keberadaannya  ada  di  Desa  Petapahan  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar.  Hutan  Adat
1 Senoaji,  Gunggung,  Pemanfaatan  Hutan  dan  Lingkungan  oleh  Masyarakat  Baduy  di  Banten  Selatan, Jurnal Manusia dan Lingkungan , Volume XI, Nomor 3, November 2004.
2 Muthmainnah, dkk, Analisis Kelayakan Potensi Ekowisata Hutan Mangrove di Dusun Matalalang Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar , Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.
3 Suprianto  dan  Fatmah  Dhafir,  Studi  Literatur:  Hutan  Desa  Namo  sebagai  Hukum  Pendidikan  dalam  Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.
Imbo  Putui  Kampar  merupakan  salah  satu  habitat  alami  kulim.  Desa  Petapahan  merupakan desa  tertua  di  antara  desa  lainnya  di  Kampar.  Selama  ratusan  tahun,  masyarakat  desa petapahan  terus  berupaya  menjaga  hutan  adat  yang  terlarang  tersebut.  Penjagaan  yang dilakukan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dengan berpegang teguh pada aturan adat.
Upaya  pengelolaan  hutan  yang  selama  ini  dicanangkan  oleh    pemerintah  secara konseptual  mendekati  suatu  fakta  bahwa,  pengelolaan  hutan  telah  melalui  mekanisme  yang benar.  Namun  demikian,  pada  satu  sisi  pemerintah  seringkali  mengabaikan  pendekatan  fisik dan  non  fisik  apabila  akan  melakukan  pengelolaan  hutan.  Pengelolaan  hutan  pada  dasarnya menjadi  kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu  sasaran  yang ingin dicapai  dalam  pengelolaan  hutan  adalah  terjadinya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat pada  umumnya,  dan  khususnya  masyarakat  yang  tingal  di  sekitar  hutan,  maka  di  dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara professional (UNS : 2015).
Pengembangan hutan rakyat  agroforestriy perlu memahami sistem pengelolaan hutan rakyat  yang  meliputi  subsistem  produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,  dan  kelembagaan. Apabila  dalam  sistem  pengelolaan  hutan  rakyat  masih  ada  subsistem  yang  lemah,  maka subsistem  ini  akan  menentukan  keberhasilan  dan  keberlanjutan  usaha  hutan  rakyat.  Dalam subsistem  produksi  misalnya,  masyarakat  petani  pemilik  hutan  rakyat  cenderung mengandalkan tanaman pertanian secara tradisional  dan belum berorientasi  kepada komoditi yang memiliki permintaan pasar yang besar atau tinggi 4
Keberadaan  hutan  imbo  putui  sudah  di  akui  dan  di  sahkan  berdasarkan  Keputusan Bupati  Kampar  Nomor  660-491/X/2018  tentang  Penetapan  Masyarakat  Hukum  Adat Kenegerian  Petapahan  dan  Pengakuan  Hutan  Adat  Imbo  Putui  Kenegerian  Petapahan  Desa Petapahan  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar.  Berdasarkan  konsideran  keputusan  ini dituliskan  bahwa  keberadaan  hutan  adat  imbo  putui  di  wilayah  Desa  Petapahan  Kecamatan Tapung  merupakan  anugrah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  mempunyai  posisi  dan  nilai strategis  sebagai  bagian  dari  sistem  sosial  budaya,  politik,  ekonomi,  sebagai  benteng keanekaragaman hayati juga ekologi untuk melindungi lingkungan hidup yang hraus dikelola
4 Risasmoko, Andy, Hardjanto, dan Leti Sundawati, “Kajian Subsistem Produksi dan Pemasaran Dalam Pengembangan Hutan Rakyat”, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol. 07 No. 1, April 2016, hal. 45-52
secara terpadu, lestari dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan penghidupan generasi selanjutnya.
Keputusan  Bupati  ini  tentunya  mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat  yang  berada  di  wilayah  adatnya.  Secara  empiris,  keberadaan  masyarakat  hukum  adat kenegerian  Petapahan  sudah  ada  dan  diakui  eksistensinya  dalam  melaksanakan  hukum  adat dan  adat  istiadatnya  serta  telah  melakukan  praktek  kearifan  lokal  dalam  melakukan pengelolaan hutan adat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Diktum  ke-empat  dalam  Keputusan  Bupati  Kampar  Nomor  660-491/X/2018  tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui  Kenegerian  Petapahan  Desa  Petapahan  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar, dituliskan  bahwa  pengelolaan  hutan  adat  imbo  putui  merupakan  hak  tradisional  masyarakat hukum  adat  kenegerian  Petapahan.  Masyarakat  hukum  adat  Petapahan  dapat  melakukan pengelolaan  terhadap  hutan  adat  yang  berada  di  wilayah  adat  masyarakat  hukum  adat Petapahan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  wilayah  adat  masyarakat  hukum  adat kenegerian Petapahan.
Berdasarkan  data  yang  kami  dapatkan  bahwa  luas  hutan  adat  Imbo  Putui  mencapai 270  hektar,  dimana  hutan  tersebut  dikelilingi  tanaman  pertanian  dan  perkebunan.  Data  yang diperoleh  dari  BP2TSTH  Kuok  menyatakan  bahwa  setidaknya  tidak  kurang  dari  32  jenis burung  dan  14  spesies  mamalia  terdapat  di  sana.  Tidak  kurang  dari  30  jenis  pohon  utama mendominasi  tegakan  hutan  adat  Imbo  Putui.  Beberapa  jenis  pohon  yang  ditemukan merupakan jenis langka seperti kulim dan meranti pirang.
Hery  Kurniawan  (BP2TSTH  Kuok  :  2020),  merupakan  peneliti  Madya  Bidang Silvikultur  BP2TSTH  Kuok  mengatakan  bahwa  “sejarah  panjang  imbo  putui  yang  tetap terjaga  kelestariannya  telah  membuktikan  bahwa  masyarakat  adat  beserta  hukum  adatnya dapat  diterima  dan  berjalan  dengan  baik  di  tengah-tengah  masyarakat  Petapahan”.  Hal  ini membuktikan  bahwa  kearifan  lokal  yang  terlembaga  dalam  hukum  adat  yang  ada  di  Imbo Putui masih mampu mempertahankan keberadaan hutan tersebut.
Penelitian  dengan  judul  Model  Pengelolaan  Hutan  Adat  Imbo  Putui  berdasarkan Masyarakat  Hukum  Adat  Petapahan  adalah  kajian  asli  yang  belum  pernah  dipublikasikan. Beberapa  kajian  terdahulu  yang  sudah  diteliti  dan  berkaitan  dengan  judul  di  atas,  adalah Hukum  Adat  Masyarakat  Petapahan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  sebagai  Upaya
Pemenuhan  Hak  Masyarakat  Adat  yang  dilakukan  oleh  Hengki  Firmanda. 5 Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Hengki Firmanda dengan penelitian yang akan kami lakukan,  yakni  terdapat  pada  studi  kasus  atau  fokus  penelitian.  Fokus  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hengki  Firmanda  adalah  hukum  adat  masyarakat  Petapahan  dalam pengelolaan  lingkungan  sebagai  upaya  pemenuhan  hak  masyarakat  adat,  artinya  Hengki Firmanda  mengkaji  lingkungan  secara  luas.  Sementara  penelitian  yang  akan  kami  lakukan fokus  pada  pengelolaan  hutan  adat  imbo  putui  berdasarkan  hukum  adat  masyarakat Petapahan.
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Enny  Insusanty  dan  Emy  Sadjati  dengan judul Sistem Insentif Jasa Lingkungan di Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar, Riau. 6 Perbedaan  terhadap  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Enny  Insusanty  dan  Emy  Sadjati dengan penelitian yang akan kami lakukan, yakni terdapat pada objek kajian penelitian, Enny Insusanty  dan  Emy  Sadjati  melakukan  penelitian  pada  Sistem  Insentif  Jasa  Lingkungan  di Hutan  Larangan  Adat  Rumbio,  sementara  penelitian  yang  akan  kami  lakukan  fokus  kajian pada  model  pengelolaan  hutan  adat  Imbo  Putui  berdasarkan  masyarakat  hukum  adat Petapahan.  Hanya  saja,  persamaan  penelitian  ini,  yakni  sama-sama  dilakukan  di  Kabupaten Kampar.
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Ahmal 7 ,  dengan  judul  Implementasi  nilai peduli  lingkungan  masyarakat  adat  Kampar  dalam  pelestarian  Ghimbo  Laghangan  pada Pembelajaran IPS di  Kenagarian Rumbio Provinsi Riau. Perbedaan terhadap penelitian  yang dilakukan oleh Ahmal dengan penelitian yang akan kami lakukan, yakni terdapat pada fokus kajian  penelitian.  Ahmal  melakukan  kajian  terhadap  Implementasi  nilai  peduli  lingkungan masyarakat  adat  Kampar  dalam  pelestarian  Ghimbo  Laghangan,  sementara  penelitian  yang akan  kami  lakukan  mengkaji  tentang  model  pengelolaan  hutan  adat  Imbo  Putui  berdasarkan masyarakat hukum adat Petapahan. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ahmal di lakukan  pada  masyarakat  adat  Rumbio,  sementara  penelitian  yang  akan  kami  lakukan  pada masyarakat adat Petapahan.
5 Hengki  Firmanda,  Hukum  Adat  Masyarakat  Petapahan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  sebagai  Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, Jurnal Fikri, Volume 2 , Nomor 1, Juni 2017
6 Insusanty,  Enny,  dan  Emy  Sadjati,  Sistem  Insentif  Jasa  Lingkungan  di  Hutan  Larangan  Adat  Rumbio Kabupaten Kampar, Riau, Wahana Foresta :Jurnal Kehutanan, Volume 12 , Nomor 1, Januari 2017
7 Frianto, Dodi dan Eka Novriyanti, Potensi Kulim ( Scorodocarpus borneensis Becc ) di Hutan Adat Imbo Putui, Kabupaten Kampar, Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan Universitas Riau, 2018
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  Dodi  Frianto  dan  Eka  Novriyanti  dengan judul Potensi Kulim ( Scorodocarpus borneensis Becc ) di Hutan Adat Imbo Putui, Kabupaten Kampar (UNRI : 2018). Perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Dodi Frianto dan Eka  Novriyanti  dengan  penelitian  yang  akan  kami  lakukan  terletak  pada  objek  penelitian. Dodi Frianto dan Eka Novriyanti melakukan objek penelitian pada potensi kulim yang ada di Hutan  Adat  Imbo  Putui,  sementara  objek  penelitian  yang  kami  lakukan  terhadap  model pengelolaan  hutan  adat  Imbo  Putui.  Bagaimanakah  model  pengelolaan  Hutan  Adat  Imbo Putui  berdasarkan  masyarakat  hukum  adat  Petapahan?  Apa  saja  hambatan  yang  dihadapi masyarakat  hukum  adat  Petapahan  dalam  mengelola  hutan  adat  imbo  putui?  Bagaimana strategi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Petapahan dalam menghadapi hambatan terhadap pengelolaan hutan adat imbo putui?
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum sosiologis  adalah  suatu  penelitian  yang  membahas  tentang  berlakunya  hukum,  pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap  terbentuknya  ketentuan-ketentuan  hukum  positif,  dan  pengaruh  faktor-faktor  non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian hukum sosiologis  adalah  suatu  penelitian  yang  membahas  tentang  korelasi  hukum  dengan masyakarat.

## MODEL  PENGELOLAAN  HUTAN  ADAT  IMBO  PUTUI  BERDASARKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PETAPAHAN
Secara  yuridis  formil,  pengertian  masyarakat  hukum  adat tercantum  dalam  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Pasal  1  angka  3,  yakni sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu persekutuan  hukum  karena  kesamaan  tempat  tinggal  ataupun  atas  dasar  keturunan.  Provinsi Riau  memiliki  beberapa  masyarakat  hukum  adat  yang  mempunyai  kelengkapan  untuk sanggup berdiri sendiri,  yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan  hidup  berdasar  hak  bersama  atas  tanah  dan  air  bagi  semua  anggotanya. Masyarakat  hukum  adat  Riau  berbentuk  hukum  kekeluargaan  seperti  Patrilineal,  Matrilineal dan  Bilateral  mempengaruhi  sistim  Pemerintahan,  semua  anggotanya  sama  dalam  hak  dan kewajiban. Berbagai literatur yang menggambarkan suku-suku asli di Riau tidak ada satupun
yang memasukkan Suku Asli Anak Rawa, bahkan publik hanya mengenal 8 (Delapan) suku asli di Riau yaitu Talang Mamak yang berdomisili di sekitar dan dalam taman nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Sakai di Bengkalis dan Siak, Bonai di Rokan hulu dan Rokan Hilir,  Kuala  di  Indaragiri  Hilir,  Akit  di  Bangkalis,  Suku  Hutan  di  Kepulauan  Meranti,  dan Suku  laut  yang  masih  berpindah-pindah  di  kepulauan  Riau  hingga  ke  Kepulauan  Meranti serta  ke  muara-muara  sungai  Indragiri,  Kampar  dan  Rokan. 8 Unsur-unsur  yang  menjadi  ciri dari masyarakat hukum adat, yaitu:
1. Kelompok  manusia  yang  teratur  dan  terikat  oleh  kesamaan  keturunan  (genealogis) atau kesamaan wilayah (teritorial);
2. Menetap di wilayah/daerah tertentu (mempunyai wilayah);
3. Mempunyai aturan hidup bersama berupa  hukum adat;
4. Mempunyai penguasa/pemimpin dan kelembagaan adat; dan
Pemetaan  adat  Kabupaten  Kampar  terhadap  hutan  tanah milik  perkauman  dan  puak diatur  oleh  adat  perpatih/datuk- datuk,  hutan  ini  disebut  sebagai  hutan  ulayat.  Hutan  ulayat atau tanah ulayat merupakan suatu wilayah yang  luas menurut kekuasaan kehidupan manusia secara turun temurun.
Masyarakat  adat  Melayu  Kampar  memiliki  pembagian  terhadap  kawasan  hutan  ulayat/adat, antara lain: 15
1. Pusaka tinggi;
2. Hutan  soko,  hutan  tanak  soko  persukuan  4,5,7,9  besar, tanak  soko  yang  dihibahkan untuk sosial, jalan, dan lain-lain
3. Hutan larangan
4. Hutan margasatwa
5. Hutan kepung sialang, yaitu hutan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun
6. Hutan  industri,  yaitu  hutan  industri,  suaka  alam,  produksi,  hutan  tetap,  cadangan lainnya
Kabupaten  Kampar  telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  1999 tentang  Hak  Tanah  Ulayat.  Tata  cara  penggunaan  tanah  ulayat  diatur  pada  pasal  5  ayat  1, yaitu: “Kerapatan  adat  satu-satunya  lembaga  permusyawaratan  tertinggi  adat  yang
8 Wahyu Damon Prakoso, Penetapan Wilayah adat dan masyarakat hukum adat desa penyengat kecamatan sungai apit Kabupaten Siak, Jurnal Respublica Vol 19 No 2 Tahun 2020
mengatur  penggunaan  dan/atau  pemanfaatan  serta  pemindahan  kepemilikan  tanah  ulayat.” Pasal  6 ayat  (1) mengatakan bahwa “Hak penguasaan tanah ulayat dibuat atas nama gelar Pemangku Adat yang berhak untuk  itu  sesuai  dengan  ketentuan  adat.”
Sebelum diakui oleh negara sebagai hutan adat, Imbo Putui merupakan hutan larangan yg  tidak  boleh  di  masuki  atau  diambil  kekayaan  yg  ada  didalamnya.  Kecuali  mendapatkan izin dari pemangku adat (Ninik mamak) untuk kepentingan umum masyarakat adat atau anak kemanakan.  Setelah  diakui  oleh  negara  sebagai  hutan  adat  IMbo  Putui  dekelolah  oleh  suatu badan(  LPHA)  lembaga  pengelolah  hutan  adat.  Dengan  pola  pemanfaatan  ekowisata  untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adat dilingkungan hutan adat IMbo Putui.
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, Hutan Larangan Adat Imbo Putui memiliki  jenis  pohon  yang  beragam.  Di  Hutan  Larangan  Adat  Imbo  Putui  ini  ditemukan sebanyak  59  jenis  pohon  yang  berasal  dari  24  famili  yang  berbeda-beda.  Pohon-pohon  ini tumbuh tersebar di jalur pengamatan  yang telah dibuat di Hutan Larangan Adat Imbo Putui. Pohon-pohon  ini  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda,  jumlah  individu  yang  berbeda- beda serta ukuran diameter pohon dan tinggi pohon yang berbeda-beda pula.
Penelitian  di  Hutan  Larangan  Adat  Imbo  Putui  ini  dilakukan  dengan  membuat  jalur sebanyak  10  jalur.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan diketahui  bahwa  jenis-jenis  pohon yang ditemukan disetiap jalur berbeda atau beragam. Jenis pohon  yang mendominasi disetiap jalur  juga  berbeda-beda.  Berikut  ini  disajikan  tabel jenis  pohon  yang  mendominasi  disetiap jalur  pengamatan  yang  dibuat  di  Hutan  Larangan  Adat  Desa  Petapahan Kabupaten  Kamar Provinsi Riau (UNRI , 2019)

## HAMBATAN  YANG  DIHADAPI  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  PETAPAHAN DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT IMBO PUTUI
Hutan  imbo  putuih  juga  digunakan  sebagai  rumah  bagi  flora  dan  fauna  yang  sudah hidup, tumbuh dan berkembang serta sudah membaur dengan masyarakat  Petapahan. Terdapat harimau,  beruang,  dan  tapir  serta  berbagai  macam  jenis  burung  yang  masih  berkembang  di dalam hutan ini. Selain itu, tumbuh-tumbuhannya terdapat sekitar kurang lebih 60 (enam puluh) jenis pepohonan. Jenis-jenis pohon tersebut bervariasi, ada pohon kelat, pohon meranti merah, pohon kempas, pohon pasak bumi, pohon ara, dan lain-lain.
Pengelolaan  dan  perlindungan  terhadap  kawasan  hutan  Imbo  Putuih  dilakukan  oleh masyarakat dengan melarang siapa saja yang melakukan aktifitas memburu dan menebang di hutan  ini.  Hutan  ini  termasuk  sebagai  kawasan  hutan larangan. Terhadap hal ini, masyarakat Petapahan  sudah  membuat  Peraturan  Desa  pada  tahun  2014  yang  melarang  aktifitas memburu  dan  menebang  di  hutan  Imbo  Putui.  Menurut  Muhammad Nur, setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi adat seperti apabila menebang pohon berukuran diameter 20 cm ke atas, akan diberi sanksi berupa pemberian semen sebanyak 50 (lima puluh) sak.
Ritual  penebangan  hutan  hanya  boleh  dilakukan  dengan  meminta  izin  kepada pemerintah  dan  ninik  mamak  pada  masyarakat  Petapahan.  Terhadap  izin  yang  diberikan  ini, menurut Muhammad Nur harus diberikan dengan alasan dan tujuan  yang diperbolehkan oleh adat.  Seperti  dimanfaatkan  untuk  pembuatan  jembatan  di  desa  Petapahan,  atau  fasilitas- fasilitas  umum  lainnya,  selain  itu  juga  untuk  membangun rumah  masyarakat  yang  kurang mampu  ataupu  membuat  sampan  untuk  nelayan.  Akan  tetapi  terhadap  aktifitas  ini  tidak dilakukan  dengan  sembarangan,  bagi  mereka  yang  menebang  diwajibkan  untuk  kembali menanam bibit pohon yang mereka  tebang tersebut dengan jumlah yang sama.
Terhadap  hukum  adat  yang  lahir  ditengah  kehidupan  masyarakat  yang  merupakan hasil  kesepakatan  masyarakat  menjadi  suatu  aturan  hukum  yang  cenderung  mendapatkan apresiasi dari masyarakat tersebut. Masyarakat senantiasa patuh dan menghormati keberadaan aturan adat, sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan menjadi ruh serta jiwa dalam kehidupan sehari-hari. Terkait persoalan lingkungan hidup, konstitusi menuliskan dalam Pasal 28H ayat (1),  yaitu “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.”
Pengawasan  terhadap  penggunaan  hutan  ulayat  dilakukan  oleh  masyarakat  dan pemangku  adat.  Salah  satu  hutan  turun  temurun  yang  diwariskan  oleh  nenek  moyang masyarakat adat Petapahan adalah hutan Imbo Putui atau dikenal dengan istilah Rimba Putus. Menurut  Muhammad  Nur,  luas  hutan  tersebut  diperkirakan  sekitar  270  hektar.  Selama  ini masyarakat  setempat  sangat overprotectif dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  pada  hutan ini.  Tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  membentuk  kelompok  tani  dan berbagai  organisasi atau  lembaga-lembaga  masyarakat  yang  aktifitasnya  dilakukan  dengan  bertujuan  terhadap penjagaan  kelestarian hutan  Imbo  Putui.  Dari  hasil penelitian  di  lapangan terdapat  hambatan antara  lain  Kurangnya  permodalan  dan  kurangnya  support  dari  pemerintah  piusat  maupun daerah dan perusahaan yg berada dikawasan Imbo Putui.

## BAGAIMANA  STRATEGI  YANG  DILAKUKAN  OLEH  MASYARAKAT  HUKUM ADAT PETAPAHAN DALAM MENGHADAPI HAMBATAN TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT IMBO PUTUI
Hukum  adat  masyarakat  Petapahan  yang  juga  turut  andil  dalam  mengelola  dan melindungi  lingkungan  tentunya  mendapatkan  apresiasi  yang  penuh  oleh  Pemerintah setempat. Pada  dasarnya  dalam  hukum  adat  tersebut  terdapat  kaidah  atau  nilai-nilai  yang  di adopsi  dari  kehidupan  sosial  dan  cenderung  bercorak  magis-kosmis.  Menurut  alam  fikir magis-  kosmis,  manusia  ditempatkan  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  alam lingkungannya,  manusia  dipengaruhi  dan  mempengaruhi  serta  memiliki  keterkaitan  dan ketergantuangan dengan lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan  komprehensif.  Corak  wawasan  holistik  membangun kesadaran  bahwa  kesinambungan hidup manusia sangat tergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya.
Diktum  ke-empat  dalam  Keputusan  Bupati  Kampar  Nomor  660-491/X/2018  tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Petapahan dan Pengakuan Hutan Adat Imbo Putui  Kenegerian  Petapahan  Desa  Petapahan  Kecamatan  Tapung  Kabupaten  Kampar, dituliskan  bahwa  pengelolaan  hutan  adat  imbo  putui  merupakan  hak  tradisional  masyarakat hukum  adat  kenegerian  Petapahan.  Masyarakat  hukum  adat  Petapahan  dapat  melakukan pengelolaan  terhadap  hutan  adat  yang  berada  di  wilayah  adat  masyarakat  hukum  adat Petapahan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  di  wilayah  adat  masyarakat  hukum  adat kenegerian Petapahan.
Masyarakat  adat  dengan  adanya  pelegalan  hukum  dengan  keputusan  Bupati  Kampar Nomor  660-491/X/2018  tentang  Penetapan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kenegerian  Petapahan dan  Pengakuan  Hutan  Adat  Imbo  Putui  Kenegerian  Petapahan  Desa  Petapahan  Kecamatan Tapung  Kabupaten  Kampardi  harapkan  adanya  kemajuan  dalam  kehidupan  perekonomian mereka  tetapi  dengan  hambatan  yang  sudah  di  jelaskan  di  atas,  akhirnya  masyarakat  adat mempunyai  upaya  sendiri  dalam  menyelesaikan  hambatan  di  atas  antaralain  dengan  cara melakukan kerjasama dengan Non-Govermental organization (NGO) dan komunitas pencinta lingkungan  dan  melakukan  pengkaderan  sukarelawan  pemuda  adat  dalam  pelaksanaan pengelolaan dengan harapan hutan adat imbo putui bisa terjaga dengan baik.

## KESIMPULAN
Keputusan  Bupati  ini  tentunya  mengacu  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat  yang  berada  di  wilayah  adatnya.  Secara  empiris,  keberadaan  masyarakat  hukum  adat kenegerian  Petapahan  sudah  ada  dan  diakui  eksistensinya  dalam  melaksanakan  hukum  adat dan  adat  istiadatnya  serta  telah  melakukan  praktek  kearifan  lokal  dalam  melakukan pengelolaan hutan adat secara lestari dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum diakui oleh negara sebagai hutan adat, Imbo Putui merupakan hutan larangan yg  tidak  boleh  di  masuki  atau  diambil  kekayaan  yg  ada  didalamnya.  Kecuali  mendapatkan izin dari pemangku adat (Ninik mamak) untuk kepentingan umum masyarakat adat atau anak kemanakan.  Setelah  diakui  oleh  negara  sebagai  hutan  adat  Imbo  Putui  dekelolah  oleh  suatu badan(  LPHA)  lembaga  pengelolah  hutan  adat.  Dengan  pola  pemanfaatan  ekowisata  untuk meningkatkan  ekonomi  masyarakat  adat  dilingkungan  hutan  adat  Imbo  Putui.  Hambatan  yg dihadapi  adalah  kurangnya  permodalan  dan  kurangnya  support  dari  pemerintah  dan perusahaan  yg  berada  dikawasan  Imbo  Putui.  Upaya  yang  dilakukan  antara  lain  melakukan kerjasama dengan Non Govermental organization (NGO) dan komunitas pencinta lingkungan dan melakukan pengkaderan² sukarelawan pemuda adat dalam pelaksanaan pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA
BP2TSTH Kuok, Imbo Putui Nan Molek, Hutan Adat Penyimpan Plasma Nutfah di Riau, 02 November  2020  https://www.forda-mof.org/berita/post/7462-imbo-putui-nan-molek- hutan-adat-penyimpan-plasma-nutfah-di-riau  diakses pada Rabu, 10 Februari 2021.
Firmanda,  Hengki, Hukum  Adat  Masyarakat  Petapahan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan sebagai  Upaya  Pemenuhan  Hak  Masyarakat  Adat ,  Jurnal  Fikri,  Volume  2,  Nomor  1, Juni 2017.
Frianto, Dodi dan Eka Novriyanti, Potensi Kulim ( Scorodocarpus borneensis Becc ) di Hutan Adat  Imbo  Putui,  Kabupaten  Kampar,  Seminar  Nasional  Pelestarian  Lingkungan Universitas Riau, 2018.
Insusanty, Enny, dan Emy Sadjati, Sistem Insentif Jasa Lingkungan di Hutan Larangan Adat Rumbio  Kabupaten  Kampar,  Riau,  Wahana  Foresta:Jurnal  Kehutanan,  Volume  12, Nomor 1, Januari 2017.
Keputusan  Bupati  Kampar  Nomor  660-491/X/2018  tentang  Penetapan  Masyarakat  Hukum Adat  Kenegerian  Petapahan  dan  Pengakuan  Hutan  Adat  Imbo  Putui  Kenegerian Petapahan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Muthmainnah,  dkk, Analisis  Kelayakan  Potensi  Ekowisata  Hutan  Mangrove  di  Dusun Matalalang  Kecamatan  Bontoharu  Kepulauan  Selayar ,  Volume  12,  Nomor  2, Desember 2020Rofi Wahanisa, Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Jurnal Yustisia vol 4 No 2 Mei 2015.
Risasmoko Andy, Hardjanto, dan Leti Sundawati, “Kajian Subsistem Produksi dan Pemasaran Dalam Pengembangan Hutan Rakyat”, Jurnal Silvikultur Tropika, Vol. 07 No. 1, April 2016.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Senoaji,  Gunggung,  Pemanfaatan  Hutan  dan  Lingkungan  oleh  Masyarakat  Baduy  di  Banten
Selatan, Jurnal Manusia dan Lingkungan , Volume XI, Nomor 3, November 2004
Suprianto dan Fatmah Dhafir, Studi Literatur: Hutan Desa Namo sebagai Hukum Pendidikan dalam  Menuju  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  2030,  Volume  12,  Nomor  2, Desember 2020.
Widya Syafitri, dkk, Keanekaragaman Jenis pohon di Hutan Larangan Adat Imbo Putui Desa Petapahan Kabupaten Kampat Provinsi Riau, Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan UNRI, Vol 3 No 2 Oktober 2019.
Wahyu Damon Prakoso, Penetapan Wilayah adat dan masyarakat hukum adat desa penyengat kecamatan sungai apit Kabupaten Siak, Jurnal Respublica Vol 19 No 2 November Tahun 2020.