Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X

## EFEKTIVITAS KAMPANYE POLITIK DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO
Sartikasari 1*, Rudi Hardi 2 , Nursaleh Hartaman 3
Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 123
Universitas Muhammadiyah Makassar *E-mail: sartikasari772@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  Effectiveness  of  Political  Campaigns  On  Social Media  In  the  2018  Regional  Head  Elections  In  Sajoanging  Subdistrict,  Wajo Regency.  Using  qualitative  method  with  phenomenological  type.  Data  sources, namely primary and secondary, the number of informants 7 (seven) people. Data collection  using  observation,  interview  and  documentation.  Data  analysis includes  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results showed  that  the  Effectiveness  of  Political  Campaigns  On  Social  Media  In  the 2018  Regional  Head  Elections  In  Wajo  District  at  1.)  Aspects  of  duties  and functions are: KPU directs candidates for vice regent candidates to include social media accounts during file registration. 2.) Aspects of the Plan or program are: KPU will still allow campaigning on social media in the future. 3.) Aspects of the provisions  and  regulations  are:  Candidates  for  regents  and  vice  regents  collect their  social  media  accounts  then  if  there is  a  violation  of  the  political  campaign on social media, Bawaslu will immediately follow up and then handed over to the police.  4.)  Aspects  of  ideal  objectives  and  conditions  are:  bawaslu  will  form  a cyber team to deal with political campaign violations on social media
Keywords: Effectiveness, Political Campaigns, Social Media

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2018  Di  Kecamatan  Sajoanging Kabupaten  Wajo.  Menggunakan  metode  kualitatif  dengan  tipe  fenomenologi. Sumber  data,  yaitu  primer  dan  sekunder,  jumlah  informan  7  (tujuh)  orang. Pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  serta  dokumentasi. Analisis  data  meliputi  Reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Efektivitas  Kampanye  Politik  Di  Media Sosial  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Tahun  2018  Di  Kabupaten  Wajo  pada  1.) Aspek  tugas  dan  fungsi  yaitu  :  KPU  mengarahkan  kandidat  calon  bupati  wakil bupati  untuk  menyertakan  akun  media  sosial  saat  pendaftaran  berkas.  2.)  Aspek Rencana atau program yaitu  :  KPU akan tetap memperbolehkan berkampanye di media  sosial  kedepannya.  3.)  Aspek  ketentuan  dan  peraturan  yaitu  :  Kandidat calon  bupati  dan  wakil  bupati  mengumpulkan  akun  media  sosialnya  kemudian
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
jika  terjadi  pelanggaran  pada  kampanye  politik  di  media  sosial,  bawaslu  akan segera menindaklanjuti kemudian diserahkan ke kepolisian. 4.) Aspek tujuan dan kondisi  ideal  yaitu  :  bawaslu  akan  membentuk  tim  siber  untuk  menangani pelanggaran kampanye politik di media sosial
Kata Kunci : Efektivitas, Kampanye Politik, Media Sosial

## PENDAHULUAN
Kata Efektif berasal dari bahasa inggris, yaitu effective yang berarti berhasil atau  sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Paramitha  (2015) mengungkapkan  bahwa  “Efektivitas  adalah  salah  satu  ukuran  yang  menyatakan seberapa  jauh  target  telah tercapai, makin  besar  persentase  yang  di  capai,  makin tinggi efektivitasnya”. Robbin dalam (Abdillah et al., 2020; Indrawati et al., 2017) Efektivitas  sebagai  tingkat  pencapaian  organisasi  dalam  jangka  panjang. Efektivitas  dapat  di  definisikan  sebagai  tingkat  ketepatan  dalam  memilih  atau menggunakan suatu metode untuk melakukan sesuatu . (efektif : do right things ).
Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi  orang  lain  agar  ia  memiliki  wawasan,  sikap,  dan  perilaku  sesuai dengan  kehendak  atau  keinginan  penyebar  atau  pemberi  informasi  (Nur,  2019). Dalam  pasal  1  angka  35  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  Kampanye  Pemilu  adalah  kegiatan  peserta pemilu atau pihak yang di tunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu, dalam Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum Pasal 267 (1) dikatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan  politik  masyarakat  dan  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab.  Jadi berdasarkan pada definisi diatas Kampanye adalah sebuah purpose to something .
Kampanye  politik  menurut  Arnold  Steinberg  adalah  cara  yang  digunakan para  warga  negara  dalam  demokrasi  untuk  menentukan  siapa  yang  akan memerintah  mereka.  Politik  adalah  “Praktik  atau  pekerjaan  menjalankan  urusan politik”,  yaitu  “melaksanakan  atau  mencari  kekuasaan  dalam  urusan pemerintahan”. Kampanye politik adalah suatu usaha yang terkelola, terorganisir
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
untuk mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi (HR & Harakan, 2017; Nasution, 2016).
Menurut  Prisgunanto  (2014)  dalam  komunikasi  politik  yang  menjadi  isu penting  adalah  imej  yang  ada  pada  sosok  politik  tersebut.  Tiap  anggota  partai politik  biasanya  dipromosikan  seara  intens  dan  habis-habisan  (Hartaman  et  al., 2020). Menurut Mayfield dari I crossing, media social  merupakan media dimana user dapat membuat konten dan aplikasi serta memungkinkan user tersebut untuk berinteraksi dan bertukar wawasan dengan user lain (Ardha, 2014).
Media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena  media  sosial  memiliki  kekuatan  sosial  yang  sangat  mempengaruhi  opini publik  yang  berkembang  di  masyarakat  (Azmin,  2018).  Penggalangan  dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik  atau  masyarakat.  Fenomena  media  sosial  ini  bisa  dilihat  dari  kasus  Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa (Watie, 2016).
Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Sejak  berlakunya  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Kepala  Daerah  dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada  pertama  kali  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  2005  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  Kalimantan  Timur.  Sejak  berlakunya  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim  pemilu,  sehingga  secara  resmi  bernama  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  atau  disingkat  Pemilukada.  Pemilihan  Kepala  Daerah pertama  yang  diselenggarakan  berdasarkan  undang-undang  ini  adalah  Pilkada DKI  Jakarta  2007.  Serangkaian  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  beserta perubahan-perubahannya  tersebut  menyebutkan  adanya  perubahan  susunan  dan kewenangan  pemerintahan  daerah.  Susunan  pemerintahan  daerah  menurut Undang-undang  ini  meliputi  pemerintahan  daerah  provinsi,  pemerintahan  daerah kabupaten, dan DPRD.
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Kabupaten  Wajo  merupakan  salah  satu  daerah  yang  penduduknya  gemar menggunakan  media  sosial  di  setiap  harinya,  hal  ini  pun  dijadikan  sebagai peluang  besar  bagi  orang  yang  ingin  masuk  ke  dalam  dunia  politik  untuk mempengaruhi  proses  pengambilan  keputusan  para  pemilih.  Seperti  pada  tahun 2018  pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  kampanye  politik  sangat  gencar dilakukan  oleh  masing-masing  pasangan  calon  tidak  terkecuali  di  media  sosial. Saat  itu  benar  terjadi  beberapa  pelanggaran  dalam  berkampanye,  seperti berkampanye  di  luar  waktu  yang  di  tentukan  dan  banyaknya  akun-akun  media sosial  yang  menyebarkan  berita  yang  tidak  pasti  kebenarannya  (hoax)  hingga banyaknya ujaran kebencian yang terlontar dari masing-masing pendukung kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut
Adapun  fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  Efektivitas  Kampanye  Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Wajo. Seperti  yang  di  jelaskan  bahwa  Efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang mengandung  pengertian  mengenai  terjadinya  suatu  efek  atau  akibat  yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai  maksud  sebagaimana  yang  dikehendaki,  maka  orang  tersebut dikatakan  efektif.  Dalam  penelitian  ini  akan  melihat  hubungan  antara  efektivitas kampanye  dan  perilaku  pemilih  ditinjau  dari  teori  Ramlan  Surbakti  tentang perilaku  pemilih  melalui  3  pendekatan  yaitu  pendekatan  sosiologis,  pendekatan psikologis dan pendekatan rasional.
Berdasarkan  uraian  Latar  Belakang  diatas  penulis  tertarik  untuk menganalisis  lebih  dalam  terkait  Efektivitas  Kampanye  Politik  Di  Media  Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Wajo..

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Komisi  pemilihan  Umum  (KPU) Kabupatyen  Wajo.  Tipe  penelitian  ini  adalah  kualitatif    yang  memberikan gambaran  secara  jelas  mengenai    bagaimana  proses  dan  efektivitas  kampanye politik  di  media  sosial  pada  pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2018  di  Kabupaten Wajo.  Informan  yang  diambil  oleh  peneliti  sebanyak  7    informan  pokok  yaitu Kepalan  Sub  Bagian  Teknis  Pemilu  dan  Hupmas,  Koordinator  Divisi  SDM  dan
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Organiasasi,  Tim  Pemenangan  Pammase,  Tim  Pemenangan  Barakka  dan masyarakat  yang  diwawancara  dan  dimintai  informasi  mengenai  bagaimana proses  dan  efektivitas  kampanye  politik  di  media  sosial  pada  pemilihan  Kepala Daerah  tahun  2018  di  Kabupaten  Wajo.  Informan  digunakan  dengan  purposive sampling yaitu memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan  informasi  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  agar  mendapatkan  data yang  akurat.    Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian kualitatif  yang  memungkinkan  diperoleh  data  detail  dengan  waktu  yang  relatif lama.  Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas artinya berhasil atau tepat guna. Efektivitas dapat di definisikan sebagai  komunikasi  yang  prosesnya  mencapai  tujuan  yang  direncanakan  sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.  Menurut  pengertian  diatas  mengartikan  bahwa  indikator  efektivitas dalam  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya merupakan  sebuah  pengukuran  dimana  suatu  target  telah  tercapai  sesuai  dengan apa yang telah direncanakan.   Kampanye dikatakan berhasil dengan baik apabila memadukan  cara-cara  online  dan  offline.  Media  sosial  dalam  hal  ini  dapat diintegrasikan  kedalam  strategi  perencanaan  kampanye  secara  keseluruhan. Efektivitas  media  sosial  tidak  hanya  karena  jumlah  penggunanya  yang  massif. Karakteristik  media  sosial  sendiri  merupakan  kekuatan.  Media  sosial  adalah sarana  untuk  komunikasi  dimana  setiap  individu  saling  mempengaruhi  karena setiap orang memiliki pengaruh di sekelilingnya.
Penggunaan  media  sosial  tidak  sekedar  sarana  untuk  mempererat  tali silaturahmi  namun  sudah  membahas  pada  isu-isu  politik,  kebijakan  pemerintah, perilaku  para  tokoh  publik.  Media  sosial  telah  menjadi  bagian  dalam  setiap kehidupan  masyarakat  termasuk  ranah  politik  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk sarana  komunikasi,  mempromosikan  diri,  sosialisasi,  termasuk  promosi  partai politik untuk membangun citra partai. Pemanfaatan media sosial untuk berpolitik biasanya  akan  terlihat  ketika  akan  diselenggarakannya  pemilu  untuk  kampanye
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
politik.  Berikut  adalah  foto  pasangan  calon  kandidat  dan  beberapa  postingan kampanye politik dari akun pendukungnya masing-masing :
Sumber : Media Sosial Facebook
Dilihat  dari  gambar  diatas  menujukkan    bahwa  berkampanye  di  media sosial  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Wajo    pada  tahun  2018 lalu sebenarnya dari masing-masing calon kandidat sudah terlaksana dengan baik, tapi  tidak  dengan  akun-akun  pendukung  fanatik  dari  calon  kandidat  masing- masing  yang  terlihat  lebih  mengarah  ke  saling  menjatuhkan  dan  menyebarkan ujaran  kebencian  kepada  kandidat  tim  lawannya.  Lantas  bagaimanakah  peran KPU  dan  Bawaslu  dalam  mengambil  andil  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2018 lalu, apakah sistem dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, berikut adalah hasil wawancara penulis dengan KPU, Baswalu dan pandangan masyarakat
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
sendiri  terkait  sistem  dan  pelaksanaanya  dengan  menggunakan  teori  Muasaroh (2010)
Pada  penelitian  ini  Efektivitas  kampanye  politik  di  media  sosial  pada pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2018  di  Kabupaten  Wajo  dapat  dilihat  dari  4 aspek  yaitu  :  (1)  Aspek  tugas  dan  fungsi,  (2)  Aspek  rencana  atau  program,  (3) Aspek ketentuan dan peraturan, (4) Aspek tujuan dan kondisi ideal. Adapun hasil dari  penelitian  yang  terkait  dengan  efektivitas  kampanye  politik  di  media  sosial pada  pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2018  di  Kabupaten  Wajo  adalah  sebagai berikut :

## 1.  Aspek Tugas dan Fungsi
Aspek tugas atau fungsi merupakan indikator yang  bertujuan untuk melihat apakah  pemerintah  dalam  hal  ini  KPU  sudah  melaksanakan tugas  dan  fungsinya dalam  penyelanggaraan  kampanye  politik  di  media  sosial  pada  pemilihan  kepala daerah tahun 2018 di  Kecamatan Sajoanging  Kabupaten Wajo. Aspek tugas atau fungsi  yaitu  individu  atau  organisasi  maupun  lembaga  dapat  di  katakana  efektif jika  dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  sesuai  dengan ketentuan.  Oleh  karena  itu  setiap  individu,  organisasi  atau  lembaga  sekalipun harus  mengetahui  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik  sehingga  dapat diimplementasikan.
Pihak  KPU  Kabupaten  Wajo    sudah  memberikan  arahan  dan  aturan  agar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kandidat juga harus menyertakan akun media  sosialnya  yang  resmi  agar  dari  pihak  KPU,  Bawaslu  ataupun  pihak kepolisian  bisa  mengawasi  segala  aktivitas  kampanye  calon  kandidat  beserta tim suksesnya  di  media  sosial.  Akan  tetapi  pada  akhirnya  kandidat calon  Bupati  dan Wakil Bupati tidak maksimal dalam berkampanye di akun media sosial yang telah di  daftarkan  kepada  KPU.    Sementara  dari  pihak  Bawaslu  hanya  mengawasi jalannya  kampanye  baik  itu  yang  bersifat  secara  langsung  maupun  yang berkampanye  di  media  sosial.  Tetapi  mengenai  aturan-aturan  kampanye  dan pemilu telah diatur langsung oleh KPU yang mempunyai wewenang tersebut.
Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pada aspek tugas dan fungsi, KPU dilihat  dari  pelaksanaan  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2018  yang  lalu  di
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Kabupaten  Wajo  telah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana  mestinya mulai  dari  memberikan  arahan  dan  aturan  mengenai  pendaftaran  diri  calon kandidat hingga pada waktu penghitungan suara.

## 2.   Aspek Rencana atau Program
Aspek rencana atau program yaitu keefektifan penyelenggaraan kampanye politik  di  media  sosial  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah.  Aspek  rencana atau program yang dimaksud adalah dapat dikatakan efektif jika memiliki rencana yang  akan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang  ingin  dicapai  karena  tanpa rencana  atau  program  maka  tujuan  tidak  akan  tercapai  Perencanaan  merupakan unsur  utama  yang  harus  terlebih  dahulu  dilakukan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar tujuan  yang  ingin  di  capai  dapat  dijalankan  dengan  maksmal  dan  lebih  efektif. Perencanaan  dibuat  untuk  menyusun  program-program    atau  hal  apa  saja  yang akan dilakukan kedepannya.
KPU  merencanakan  untuk  tetap  mengizinkan  dilaksanakan  kampanye politik di media sosial dengan beberapa syarat dan ketentuan yang  tertuang pasal 69  undang-undang  pilkada  yang  berisi  tentang  tidak  boleh  mempersoalkan  dasar Negara,  menghina  seseorang,  menghasut,  mengadu  domba,  memfitnah, menggunakan  ancaman  kekerasan,  mengganggu  keamanan,  serta  larangan lainnya. Dan ini telah disetujui dan di sampaikan langsung oleh pihak kepolisian Kabupaten  Wajo  yang  mengizinkan  dilaksanakan  kampanye  politik  di  media sosial  asalkan  tidak  menimbulkan  isu  SARA  dan  perpecahan  di  masyarakat. Kemudian  dari  Pihak  Bawaslu  akan  selalu  menjalankan apa  yang  sudah  menjadi tugas  mereka  termasuk  mengawasi  jalannya  kampanye  politik  baik  itu  secara langsung maupun di media sosial, jika memang ada yang melakukan pelanggaran maka dari Bawaslu akan menindaklanjuti ke pihak yang berwajib.
Mayoritas  orang  merasa  bahwa  berkampanye  di  media  sosial  lebih  efektif jika  dibandingkan  dengan  baliho  atau  spanduk  karena  masyarakat  lebih  percaya dengan  postingan-postingan  di  media  sosial.  namun  kampanye  politik  di  media sosial  tidak  berpengaruh  apapun  terhadap  mereka  yang  sudah  berumur, dikarenakan  memiliki  beberapa  kendala  seperti  tidak  paham  tentang  bersosial media dan tidak semua orang memiliki Smartphone.
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Menarik  kesimpulan  dari  beberapa  hasil  analisis  diatas  mengenai  aspek rencana  atau  program  yaitu  KPU  pada  dasarnya  akan  tetap  memperbolehkan kampanye  politik  di  media  sosial  asal  tetap  mematuhi  peraturan  yang  telah ditetapkan dan tetap akan diawasi oleh Bawaslu

## 3. Aspek Ketentuan atau Peraturan
Aspek  ketentuan  dan  peraturan  yaitu  ketentuan  dan  peraturan  dalam penyelenggaraan kampanye politik di media sosial pada pemilihan kepala daerah tahun  2018  di  Kabupaten  Wajo.  Peraturan  dibuat  untuk  menjaga  kelansungan suatu  kegiatan  sesuai  dengan  rencana.  Regulasi  atau  ketentuan  adalah  sesuatu yang harus dilakukan agar suatu kegiatan dianggap telah mampu berjalan dengan efektif
Pada  saat  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2018  ada  beberapa  laporan pelanggaran yang masuk ke kantor Bawaslu dan yang terlapor berhasil di undang datang  ke  kantor  Bawaslu  untuk  dimintai  keterangan  akan  tetapi  karena  pihak yang  melaporkan  tidak  memiliki  cukup  bukti  maka  orang  yang  dilaporkan  tidak ditindak  lanjuti  ke  kepolisian.  Adapun  laporan  yang  masuk  ke  kantor  Bawaslu yaitu  pelanggaran  pada  saat  kampanye  langsung  bukan  di  media  sosial.  Karena menurut  pernyataan  diatas  pihak  Bawaslu  sedikit  memiliki  kendala  dalam melacak  akun-akun  yang  menyebarkan  berita  bohong  atau  mengeluarkan  ujaran kebencian terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati pada saat itu.
Pada  aspek  ketentuan  dan  peraturan  dalam  kampanye  politik  di  media sosial  telah  diatur  dalam  Undang-undang  no.  23  tahun  2018  tentang  kampanye pemilu,  pengaturan  kampanye  di  media  sosial  hanya  sebatas  mengatur pendaftaran akun  milik  peserta  pemilu.  Seperti  yang  dikatakan  KPU  syarat  yang harus  dilakukan  dalam  berkampanye  di  media  sosial  yaitu  hanya  cukup mengumpulkan  akun  media  sosial  yang  resmi  dari calon  kandidat,  sementara  itu mengenai  pengawasan  berkampanye  di  media  sosial  adalah  wewenang  dari Bawaslu.

## 4. Aspek tujuan atau kondisi ideal
Aspek  tujuan  atau  kondisi  ideal  yaitu  target  yang  ingin  dicapai  dari penyelenggaraan kampanye politik di media sosial pada pemilihan Kepala Daerah
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
kedepannya. Yang di maksud dengan tujuan atau kondisi ideal adalah target yang ingin dicapai dari kegiatan yang berorientasi pada hasil proses yang direncanakan.
Bawaslu  membentuk  tim  siber  yang  bertujuan  untuk  mencegah pelanggaran  kampanye  politik  di  media  sosial  dan  jika  terjadi  pelanggaran, Bawaslu  bisa  segera  menindaklanjuti.  Adapun  harapan  dari    Bawaslu  yakni semoga  mereka  bisa  tetap  bekerja  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan. sementara  itu  KPU  akan  memaksimalkan  kampanye  politik  di  media  sosial  agar lebih  efektif  dan  bisa  berdampak  positif  untuk  pemilu  atau  pilkada  kedepannya, dan juga penyampaian terkait kampanye politik di media sosial bisa lebih mudah di  akses  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  aspek  tujuan  dan  kondisi  ideal  dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  dari  KPU  bahwa  kedepannya  akan  lebih memaksimalkan pelaksanaan kampanye politik di media sosial sehingga memiliki dampak  yang  lebih  baik  pada  pemilu  mendatang,  sedangkan  dari  Bawaslu  akan membentuk tim siber untuk mengawasi jalannya kampanye di media sosial.

## Proses  Kampanye  Politik  Di  Media  Sosial  Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah Tahun 2018 Di Kabupaten Wajo
Media  sosial  sebagai  salah  satu  sarana  informasi  yang  sangat  banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di masa sekarang, media sosial mempunyai empat manfaat  bagi  aktivitas  politik  suatu  partai  manapun  kandidat  yaitu  sebagai informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan.
Media  sosial  cukup  memiliki  peran  pada  pemilihan  kepala  daerah  pada tahun  2018  di  Kabupaten  Wajo.  Masing-masing  tim  sukses  dari  masing-masing calon  saling  beradu  strategi  kampanye  melalui  internet  terutama  di media  sosial. Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  informan  FD  selaku  Kepala  sub bagian  teknis  pemilu  dan  hupmas  ada  beberapa  langkah  yang  harus  dilakukan untuk  kandidat  calon  kepala  daerah  agar  bisa  berkampanye  di  media  sosial, adapun beberapa aturannya sebagai berikut:
1.  Calon  atau  tim  kampanye  dapat  membuat  akun  media  sosial  untuk  keperluan kampanye selama masa kampanye atau bisa dijadikan akun resmi.
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
2.  Ketentuannya  adalah  kandidat  calon  pada  saat  melakukan  pendaftaran  juga harus  menyertakan  akun  resmi  pasangan  calon  kandidat  dan  juga  menyertakan akun tim pendukungnya.
3.  Pengumpulan  akun  resmi  media  sosial  kepada  KPU  paling  lambat  satu  hari sebelum masa kampanye dimulai
4. Setelah akun resmi terdaftar di KPU, maka akun tersebut juga akan diserahkan kepada  Bawaslu  dan  Kepolisian  untuk  di  awasi  selama  masa  kampanye berlangsung
5.  Berkampanye  di  media  sosial  oleh  akun  resmi  hanya  dapat  dilakukan  14  hari hari sebelum dimulai masa tenang
6.  Jumlah  konten  kampanye  di  media  sosial  untuk  setiap  pasangan  calon  paling banyak  lima  konten  untuk  setiap  akun  resmi  setiap  harinya  selama  masa  iklan kampanye
7.  Tetap  mematuhi  ketentuan  iklan  berkampanye  seperti  tidak  boleh  menghina seseorang, menghasut, mengadu domba, memfitnah dan larangan lainnya.
Namun,  sepertinya  ada  beberapa  oknum  yang  menyalahgunakan  media  sosial sebagai sarana berkampanye. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran dalam berkampanye  di  media  sosial  yang  dilakukan  oleh  masing-masing  akun pendukung kedua calon kandidat :
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Sumber : Media Sosial Facebook
Dalam  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2018  di  Kabupaten  Wajo,  media cukup  berperan  penting  pada  saat  itu.  Karena  media  harus  mempertimbangkan mana berita yang layak di beritakan dan mana berita yang harus di revisi terlebih dahulu,  karena  berita  dengan  sumber  yang  tidak  pasti  dapat  menuai  perbedaan yang dapat membuat ricuh, seperti banyaknya masyarakat yang saling menghujat bahkan  ingin  saling  menjatatuhkan  antar calon  bupati  dan  wakil  bupati  di  media seperti  grup  facebook.  Adapun  komentar-komentar  yang  dilakukan  oleh  tim sukses dari masing-masing calon kandidat, mereka bersaing dengan memuji satu sama lain.
Dari  hasil  riset  dengan  tim  pemenang  dari  kandidat  nomor  urut  satu,  dapat diketahui bahwa ada beberapa hal atau cara yang penting untuk dilakukan ketika mulai akan berkampanye di media sosial khusunya di facebook. yaitu :

## 1. Penyebaran postingan kegiatan kampanye
Akun “Pammase Wajo” yang juga menjadi akun grup untuk pendukung kandidat nomor  urut  satu  adalah  contoh  salah  satu  dari  banyaknya  akun  pendukung  yang bisa  dilihat  menyebarkan  beberapa  postingan  terkait  dukungannya  terhadap kandidat  nomor  urut  satu  tersebut  dengan  memasang  foto  kandidat  calon  bupati dan wakil bupati  dalam profil facebooknya dan juga memasangan slogan “Lebih Amanah Lebih Sejahtera”. Berikut adalah postingan dari akun tersebut
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X

## 2. Postingan Visi Misi dan Program
Visi misi pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah itu sangat penting. Visi dan  misi  menjadi  pegangan  untuk  masyarakat  yang  akan  memilih  pemimpin  di daerahnya  sendiri,  karna  sejatinya  pemilihyang  rasional  adalah  ia  yang menentukan  pilihan  berdasarkan  visi  dan  misi  dan  juga  termasuk  program pasangan calon yang seharusnya menjadi acuan bagi pemilih yang rasional. Visi misi dan program yang akan disampaikan di masyarakat oleh tim kampanye melalui media sosial harus tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan popularitas an elektabilitas pasangan calon
3. Pentingnya Relawan dan Pengikut di Media Sosial
Beberapa cara kampanye yang dilakukan Pammase, Relawan dan pengikutnya lah yang  termasuk  penting  dalam  berkampanye  politik  di  media  sosial  ini.  Terbukti pada  saat  Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2018  banyak  relawan  yang berpartisipasi dalam kampanye ini yang jumlahnya mencapai ribuan, tidak hanya itu akun-akun yang mengkampanyekan pasangan calon kandidat nomor urut satu ini  juga  mempunyai  pengikut  yang  lumayan  banyak.  Sebagai  contoh  salah  akun “Barisan Muda Pammase” merupakan salah satu akun relawan yang sampai saat ini masih aktif dengan diikuti kurang lebih 6.733 orang dan akun ini masih aktif mengunggah  kegiatan  ppasangan  kandidat  Pammase  yang  saat  ini  telah  menjadi
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Bupati  dan  Wakil  Bupati  periode  2019-2024.  Berikut  adalah  contoh  postingan dari akun tersebut :
Sumber : Media Sosial Facebook
Dari berbagai proses yang telah dijalankan dan strategi-strategi kampanye yang sudah disusun dan di implementasikan di lapangan, pada akhirnya pasangan nomor  urut  satu  yaitu  Dr.  H.  Amran  Mahmud  S.Sos.  M.Si  dan  H.  Amran  S.E menang atas Baso Rahmanuddin dan Anwar Sadat dengan meraih sebanyak 130.035  suara  (57,95  persen)  sedangkan pasangan  nomor  urut  dua  hanya  meraih 94.340 suara (42,05 persen). Adapun suara sah sebanyak 224.375 dan suara tidak sah sebanyak 3.299. Dari 14   kecamatan, pasangan nomor urut satu menang di 13 kecamatan dan 1 kecamatan lainnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua.
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
Berikut  tabel  rekapitulai  Pemilihan  Kepala  Daerah  Tahun  2018  Di  Kabupaten Wajo :
Tabel 1.  Hasil Rekapitulasi
No. Kecamatan Jumlah Suara PAMMASE BARAKKA 1 Majauleng 9.969 8.863 2 Maniangpajo 5.838 3.670 3 Penrang 4.738 4.451 4 Takkalalla 7.025 5.395 5 Bola 5.760 5.464 6 Pammana 10.484 8.102 7 Gilireng 3.308 3.628 8 Sajoanging 5.484 5.207 9 Tanasitolo 15.544 8.178 10 Keera 6.629 5.170 11 Pitumpanua 12.343 11.285 12 Belawa 10.718 7.281 13 Sabbangparu 8.543 6.465 14 Tempe 23.652 10.444

## Sumber:  KPU Kabupaten Wajo
Efektif  ada  tidaknya  suatu  kegitan  yang  dilakukan  tergantung  dari bagaimana cara pemerintah atau lembaga melaksanakan kegiatan tersebut. Tujuan dari  penulis  melakukan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  efektivitas kampanye  politik  di  media  sosial  facebook  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2018  di  Kecamatan  Sajoanging  Kabupaten  Wajo.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  menggunakan  sumber  data  primer  atau  teknik
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology ISSN (Online) : 2807-758X
wawancara  dan  sekunder  atau  dikumentasi  dan  media  lainnya.  Teori  yang digunakan adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Muasaroh tahun 2010. Untuk  mengukur  efektivitas  sebuah  lembaga  atau  program  kegiatan  ada  empat indikator  yaitu  dilihat  dari  Aspek  Tugas  dan  Fungsi,  Rencana  atau  Program, Ketentuan  dan  Peraturan,  Tujuan  dan  Kondisi  Ideal.  Berdasarkan  ke  empat indikator  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  kampanye  politik  di media  sosial  facebook  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2018  di  Kecamatan Sajoanging  Kabupaten  Wajo  belum  optimal  atau  efektif  dari  segi  sistem  tapi pelaksanaanya yang belum maksmimal.
Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni dari pemerintah atau pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tidak terlalu mengutamakan kampanye politik di  media  sosial  karena  masyarakat  juga  lebih  meminati  kampanye  politik  secara langsung  atau  tatap  muka    dan  faktanya  hingga  saat  ini  media  sosial  tidak memiliki  pengaruh  signifikan  untuk  kampanye  yang  sifatnya  mobilisasi.  Karena sistem kerja di media sosial bergerak perlahan dengan pembahasan yang lumayan berat terkait visi misi, ide, dan ideologi. Sedangkan pengguna media sosial tidak mudah dipengaruhi atau memahami kampanye hanya dengan media sosial.

## KESIMPULAN
Efektivitas  Kampanye  Politik  di  Media  Sosial  Pada  Pemilihan  Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Sajoanging dapat dilihat melalui 4 aspek yaitu :
1. Aspek tugas dan fungsi yaitu : KPU mengarahkan kandidat calon bupati wakil bupati untuk menyertakan akun media sosial saat pendaftaran berkas
2. Aspek  Rencana  atau  program  yaitu  :  KPU    tetap  memperbolehkan berkampanye di media sosial kedepannya
3. Aspek ketentuan dan peraturan yaitu : Kandidat calon bupati dan wakil bupati mengumpulkan akun media sosialnya kemudian jika terjadi pelanggaran pada kampanye  politik  di  media  sosial,  Bawaslu  akan  segera  menindaklanjuti kemudian diserahkan ke kepolisian
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
4. Aspek  tujuan  dan  kondisi  ideal  yaitu  :  Bawaslu    membentuk tim  siber  untuk menangani pelanggaran kampanye politik di media sosial
5. Pada  saat  akan  dilakukannya  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2018  di Kabupaten Wajo, calon kandidat nomor urut 1 membentuk tim IT yang fokus untuk  menangani  atau  mengamati  hal-hal  apa  saja  yang  dibutuhkan  dan  apa saja  yang  menjadi  kekurangan  saat  dilakukan  kampanye  politik  di  media sosial.  Berbeda  dengan  tim  dari  calon  kandidat  nomor  urut  2  yang  yang merasa  bahwa  berkampanye  secara  langsung  lebih  efektif  dibandingkan  di media  sosial.  Oleh  karna  itu  mereka  lebih  fokus  memperbaiki  strategi  dalam berkampanye langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, A., Deliarnoor, N. A., Yuningsih, N. Y., & Fatmawati, F. (2020). The Position of Auxiliary Organ in Government System of West Java Provincial Government. Journal of Contemporary Governance and Public Policy , 1 (2), 67–81. https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.11
Ardha, B. (2014). Social Media sebagai media kampanye partai politik 2014 di Indonesia. Visi Komunikasi , 13 (1), 105–120.
Azmin. (2018). Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi. Media Kajian Komunikasi Islam , 1 (1), 2018.
Hartaman, N., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2020). The Aristocrats Power on Local Politic in The Regency of Bone 2013-2018. Journal of Governance , 5 (1), 31–46. https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7033
HR, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam
Demokrasi , 5 (1).
Indrawati, K. A. P., Sudiarta, N. I., & Suardana, W. I. (2017). Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook Dan Instagram Sebagai Salah Satu Strategi Pemasaran Di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali. Analisis Pariwisata , 17 (2), 78– 83.
Muasaroh. (2010). aspek-aspek efektivitas . Yogyakarta : Literatur buku.
Nasution, E. P. S. (2016). Strategi Kampanye Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Kota Medan Tahun 2015. FISIP Universitas Medan Area .
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1957/1/108510022_file1.pd
Vol. 1 No. 1  April  2021 Available Online at https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kybernology
ISSN (Online) : 2807-758X
f
Nur, E. (2019). UNTUK MEMENANGKAN CALON LEGISLATIF KOTA MAKASSAR The Communication Strategy of Success Team in Political Campaign to Win Legislative Candidates in Makassar . 2 (1), 120–128.
Prisgunanto. (2014). Komunikasi Pemasaran Era Digital . Prisani Cendikia.
Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). Jurnal The Messenger , 3 (2), 69. https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270