p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985                                                        Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (JPIPS), Juni, 2021 (13)1:8-12 Available online  at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS

## Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberatasan Korupsi

## Mukhammad Luckyto, Anisa Rahmawati, Khalimatus sa’diyah
Fakultas Tarbiyah, IAIN Kudus (Diterima 26-04-2021;  Disetujui 20-05-2021) E-mail:  mukhammadlucky24@gmail.com

## Abstract
Anti-corruption education can also be understood as a conscious and systematic effort instilled in students which includes the knowledge, values, attitudes and skills needed to want and be able to prevent and eliminate opportunities for corruption. This research on anti-corruption education aims to explain the role of education as a way to prevent and eradicate corruption. The nation and state have suffered huge losses due to the increase in criminal cases of corruption. The method used in this research is literature study method using descriptive analysis approach. The result of this research is that in practice, anti-corruption education can be applied from an early age, so that anti-corruption values can be embedded in the behavior of students and students in everyday life. However, in fact anti-corruption education has not fully succeeded in preventing and eradicating corruption, as it is proven that there are still many corruption crimes.
Keywords: Anti-Corruption Education, Prevention, Corruption

## PENDAHULUAN
KKN  merupakan  tindakan  yang  begitu  penting  untuk  setiap  masyarakat  dan  suatu negara karena KKN  dapat  memberi  keuntungan  pihak  tertentu  yang  mempunyai  kelebihan  kekuasaan  sehingga rakyat  kecil  akan  sangat  dirugikan.  Pengertian  korupsi  menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, korupsi  merupakan  perbuatan  tercela  seperti  penipuan  uang,  menerima  suap  dan  lain  sebagianya. Selain  itu  menurut  Prof.  Raden  Subekti  Tjitrosoedibio,  SH  mengatakan  bahwa  dengan  melakukan tindakan  memperkaya  diri  sendiri  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  hal  tersebut  tentu  akan sangat merugikan negara terutama dalam bidang keuangan maupun perekonomian. Praktek korupsi di Indonesia telah menjadi  suatu peristiwa yang sangat meresahkan, karena telah masuk ke semua bidang kehidupan  mulai  dari  perolehan  akte  kelahiran  hingga  pengurusan  akte  kematian  dan  hal  itu  biasa terjadi  di  lembaga  Eksektutif,  Legislatif,  dan  Yudikatif.  Korupsi  di  Indonesia  tersebar  luas  di masyarakat.  Perkembanganya  dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak,  baik  dari  segi  jumlah  kasus maupun  kerugian  keuangan yang dialamai negara, kualitas kejahatan semakin sistematis dan cakupan yang  masuk  ke  segala  aspek  yang  tidak  terkontrol  akan  membawa  malapetaka.  tidak  hanya  untuk kehidupan  ekonomi  nasional  tetapi  juga  untuk  kehidupan    bangsa  dan    negara. Salah  satu  penyebab tindak pidana korupsi adalah faktor politik, karena kebijakan  moneter mempengaruhi banyak peristiwa politik.  Kebijakan  moneter  adalah  perilaku  negatif  sebab  untuk  mendapatkan  suara  mereka menggunakan  iming-iming  uang  atau  untuk  menyuap  pemilih  atau  anggota  partai  politik  untuk memenangkan  yang  memberi  mereka  uang.  Selain  itu  faktor  hukum  dapat  juga  menjadi  sebab terjadinya korupsi, dikarenakan aturan hukum yang belum jelas dari banyaknya produk hukum, pasal- pasal  yang  memuat  banyak  penafsiran,  dan  ada  pihak-pihak  yang  diuntungkan  oleh  aturan-aturan hukum  yang  dibuat  walaupun  orang  biasa  tidak  dapat  untuk  melihatnya.  Selain money  politic dan produk  hukum  perbuatan  korupsi  timbul  karena  minimnya pengawasan atau miss management yang kurang  ketat.    Di  masa  pemerintahan  Jokowi,  berbagai  gejolak  terkait  proses  hukum  KPK juga  ikut meramaikan  kepemerintahan.  Secara  kebijakan, Presiden Jokowi memiliki inisiatif yang minim untuk memperluas  kebijakan  anti  korupsi.  Presiden  Jokowi  meneruskan  kebijakan-kebijakan  antikorupsi pada  masa  kepemimpinan  Presiden  SBY.  Selain  itu  Presiden  Jokowi  juga  menerapkan  program antikorupsi  era  SBY.  Hal  ini  membuat  pemerintahan  diera  Jokowi  dan  SBY  mempunyai  konsep
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985                                                        Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (JPIPS), Juni, 2021 (13)1:8-12 Available online  at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
kebijakan  yang  sama,  yakni  inpres  mencegah  dan  memberantas  korupsi  di  pemerintahan.  Pada pemerintahan  Jokowi,  publik  menilai  program  antikorupsi  lebih  diarahkan  untuk  mendukung kepentingan    pemerintah  di  bidang  perizinan  dan  pembangunan  pemerintah.  Alhasil  ,  Saber  Pungli (Sapu  Bersih  Pungutan  Liar)  mengajarkan  bermacam-macam  praktik  korupsi  kecil-kecilan  (korupsi skala kecil) di pemerintahan dan pelayanan publik.
Upaya  telah dilakukan mulsi tahun 1999 dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun  2001  terkait  dengan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Korupsi  berlanjut  selama  pemerintahan Jokowi. Beberapa  peristiwa  yang  sangat  miris  yang  dilakukan  para  koruptor  seperti  halnya  KPK  telah mengidentifikasi  dan  menahan  AUS  (Bupati  Bandung  Barat  2018-2023)  dan  AW  (swasta)  yang diduga  melakukan  suap  terkait  pemberian  bantuan  sosial  terkait  pandemi  Covid-19  di  Dinas  Sosial Bandung  Barat.  Hal  yang  sama  terjadi  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  mengamankan  SMT (Pemilik  PT. BLEM) di Jakarta pada 5 April  2021. SMT adalah tersangka kasus dugaan suap Manajer pemutusan  kontrak    di  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. Kegagalan pemerintah untuk menghilangkan  praktek  korupsi  akan  semakin  menurunnkan  kepercayaan  kepada  pemerintah,  baik dari  masyarakat  dalam  negeri  maupun  dari  pihak  asing,  jika  tidak  segera  diselesaikan,  cepat  atau lambat  akan  sangat  mengancam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  berpengaruh  kepada  kita semua.  Dengan  demikian,  pendidikan  antikorupsi  merupakan cara untuk mereformas i budaya politik melalui  sistem  pendidikan  guna  melakukan  perubahan  budaya  yang  baik,  termasuk  mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di sekolah maupun perguruan tinggi.
Sekolah  atau  perguruan  tinggi  dapat  memainkan  peran  strategis  dalam  pelaks anakan  pendidikan antikorupsi  terutama  dalam  menumbuhkan  perilaku  antikorupsi  di  kalangan  pelajar  maupun mahasiswa.  Dengan  mengembangkan  budaya  sekolah,  siswa  diharapkan  mempunyai  modal  sosial untuk  membiasakan  diri  dengan  perilaku  antikorupsi.  Anak-anak  harus  diberikan  pendidikan antikorupsi    setidaknya  sejak  mereka  masuk  sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar yang berusia 7 sampai  12  tahun mungkin merasa bahwa perubahan tersebut tidak diubah dan permanen. Pendidikan antikorupsi  bisa  dilakukan  dengan  membuat  kantin  kejujuran  sehingga  siswa  dan  mahasiswa diharapkan mampu mencegah dan ikut aktif memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. 1

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka (library  research) dengan menggunakan  analisis  deskrptif.  Penelitian  kepustakaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang berhubungan  dengan  pengumpulan  data,  membaca  dan  mencatat  penelitian  yang  sudah  ada. Sepandapat  Kirk  dan  Miller  penelitian    analisis  deskriptif  merupakan  norma  spesifik  pada  ilmu pengetahuan  sosial  menggunakan  dasar  yang  digunakan  berdasarkan  observasi  penelitiannya  yang meliputi  segi  kata  dan  kawasanya.  Teknik  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  adalah  studi  dan ekplorasi  beberapa  artikel  jurnal,  buku,  dan  sumber  online  yang  terkait  dengan  penelitian  ini. Selanjutnya  untuk  analisis  datanya  menggunakan  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penerangan  data  yang bersinggungan  dalam  liputan-liputan  yang  diperoleh menurut kepuastakaan buat mencapai  kepastian kasus yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dampak Korupsi
1. Dampak Korupsi Bagi  Yang Bersangkutan
Setiap  orang  yang  melakukan  korupsi  lebih  banyak  melihat  keuntungan-keuntungannya daripada  kerugian  atas  tindakan  korupsi.  Sekali  perbuatan  korupsi  berhasil  maka  rencana- rencana  perbuatan  untuk  kedua  kali  mulai  terpikirkan.  Begitulah  seterusnya  sampai  kepada suatu taraf bahwa yang bersangkutan merasa tugas korupsi ini merupakan sebagian dari tugas - tugas sehari-hari yang harus dilaksanakan.
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985                                                        Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (JPIPS), Juni, 2021 (13)1:8-12 Available online  at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Ditinjau  dari  segi  yang  bersangkutan  maka  perbuatan-perbuatan  tersebut  sangat menguntungkan  yang  bersangkutan  sehingga  status  sosialnya  mulai  dari  tingkat  yang  agak rendah  dapat  dinaikkan  menjadi  ke  tingkat  menengah  bahkan  sampai  ke  tingkat  yang  tinggi, dimana  kehidupan  glamoristik  serba  mewah  mungkin  menjadi.  Sebaliknya  kerugian  yang dialami  oleh  yang  bersangkutan  tidak  kalah  besarnya  bila  dibandingkan  dengan  keuntungan yang  didapat.  Kerugian  yang  pertama  adalah  kerugian  mental,  yang  mana  pihak  yang bersangkutan  tidak  dapat  memenuhi  janji-janji  yang  telah  diucapkan  bahkan  diniatkan  dalam hatinya.  Dengan  kata  lain  dia  telah  melanggar  bisikan  hati  nurani  yang  murni.  Kerugian  yang kedua  adalah  sanksi-sanksi  hukum  yang  harus  dijalani  jika  perbuatan  korupsi  diketahui,  baik sanksi hukum perdata maupun hukum pidana.
2. Dampak Korupsi Bagi  Penegak Hukum
Nama  baik  dari  penegak  hukum  akan  terseret  ke  arah  yang  menyedihkan  jika  penegak hukum  sendiri  turut  berkecimpung  dalam  perbuatan  korupsi  itu  atau  setidak-tidaknya  setuju dengan perbuatan korupi. Mengenai tersangkutnya penegak-penegak hukum didalam persoalan korupsi  sangat  sukar  untuk  menentukan  bentuk  atau  cara  terlibatnya.  Namun  yang  jelas masyarakat  umum  akan  memberikan  penilaian  terhadap  kemampuan  mereka  didalam menjalankan  tugasnya.  Di  dalam  hal  penegak  hukum mampu menjalankan tugasnya dalam arti tegas  di  dalam  tindakanya  terhadap  korupsi  maka  penilaian  masyarakat  akan  positif  dan menghormati penegak hukum. Jika penegak hukum gagal di dalam menjalankan tugasnya maka dapatlah  dibayangkan  betapa  rendahnya  pandangan  masyarakat  terhadap mereka yang dengan sendirinya, mereka akan kehilangan muka.
3. Dampak Korupsi Bagi  Perekonomian Negara Mengenai  perekonomian  dalam  negeri  mengingat  pengalaman-pengalaman  dimasa lampau  dimana  akibat-akibat  pada  perekonomian  negara.  Jika  kita  melihat  akibat  dari nasionalisasi  perusahaan-perusahaan  asing  yang  akhirnya  dipimpin  oleh  mereka  yang  kurang cakap  sehingga  dimana-mana  missmanagement    terjadi  memberi  peluang-peluang  terhadap perbuatan-perbuatan  korupsi  maka  efisiensi  keuntungan-keuntungan  dan  produksi  dari perusahaan itu sangat menurun.
Dapatlah dibayangkan betapa buruknya perekonomian dalam negeri dengan inflansi yang tak  terbendung.  Korupsi  yang  merajalela  dengan  segala  akibat-akibatnya  pada  perekonomian dengan  negara-negara  lain  yang  memberikan  pengaruh  buruk  terhadap  hubungan  dagang dengan luar negeri.
4. Dampak Korupsi Bagi  Bangsa dan Negara
Akibat  yang  lebih  besar  lagi  terhadap  mental,  harga  diri  dan  kehormatan  bangsa  dan negara  dimata  dunia.  Negara  Indonesia  tergolong  negara  yang  sedang  berkembang.   Jika  kita melihat  negara-negara  yang  telah  maju  maka  akan  terlihat  banyak  perbedaan-perbedaan terutama  dari  segi  politik,  ekonomi  dan  sosial  serta  kemajuan  dibidang  teknik.  Sebagai dampaknya tujuan murni tidak tercapai, keadaan perekonomian tetap buruk, bangsa dan negara menjadi  sangat  terbelakang  dibanding  negara-negara  berkembang  lainnya,  dengan  kata  lain perbuatan korupsi dapat berdampak menempatkan negara pada tingkatan yang paling rendah di dalam urutan-urutan negara yang ada didunia. 2

## B. Peran Pendidik an Anti Korupsi
Pendidikan  antikorupsi  dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada  peserta  didik  berupa  pengetahuan,  nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau  dan  dapat  mencegah  dan  menghilangkan  peluang  berkembangnya  korupsi.  Tujuan akhirnya tidak  hanya  menghilangkan  kesempatan,  akan  tetapi  peserta  didik  juga  mampu  melawan    segala pengaruh yang mengarah pada perilaku korup.
Pendidikan  antikorupsi  yang  sudah  diterapkan  oleh  Kementrian  Pendidikan  Lituania  mulai tahun  2005  mengungkapkan  bahwa  tugas  utama  pendidikan  antikorupsi  yakni  memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat membedakan kejahatan korupsi dari kejahatan lainnya, dengan  memberikan  alasan  logis  mengapa  korupsi  itu  terjadi,  kejahatan  dan  untuk  menunjukkan
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985                                                        Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (JPIPS), Juni, 2021 (13)1:8-12 Available online  at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
apa  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengurangi  terjadinya  tindak  pidana    korupsi.    Tujuan  umum pendidikan  anti korupsi adalah:
1. Membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya.
2. Mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi.
3. Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi.
Ada  sembilan  nilai  inti  yang  diidentifikasi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  yang  perlu ditanamkan  dan  diperkuat  melalui  penerapan  pendidikan anti korupsi disekolah. nilai-nilai tersebut antara lain nilai  kejujuran dan keadilan, keberanian, hidup sederhana, rasa tanggungjawab, disiplin, kerjakeras, ekonomi dan kemandirian. Nilai-nilai  tersebut sebenarnya sudah ada sejak  zaman dulu dan terlihat  jelas dalam falsafah bangsa Pancasila. Namun hal tersebut  mulai tergerus oleh budaya konsumerisme  akibat mordenisasi mobilitas terkait globalisasi.
Setiap  upaya  pendidikan  memiliki  tujuan  tertentu,  seperti  halnyavpendidikan  antikorupsi. Tujuan  pendidikan  antikorupsi  adalah:  (1) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi, dan  (3)  membentuk  keterampilan  dan  keahlian  baru  yang  diperlukan  untuk  melawan  korupsi. Berdasarkan  tujuan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  pendidikan  antikorupsi  melibatkan  3  domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Pertama,  aspek  kognitif  menekankan  pada  kemampuan  mengingat  dan  mereproduksi informasi  yang  dipelajari,  yang  dapat  berupa  penggabungan  metode  kreatif  atau  sintesis  ide  dan materi  baru.  Kedua,  ranah  afektif  menekankan  pada  aspek  emosi,  sikap, penghargaan, nilai, atau tingkat  menerima  atau  menolak  sesuatu.  Ketiga,  ranah  psikomotorik  menekankan  pada  tujuan pelatihan  keterampilan  dan  kemampuan.Untuk  mempersiapkan  peserta  didik  beradaptasi  dengan perilaku  antikorupsi,  dalam  melaksanakan  pendidikan  antikorupsi,  ketiga  ranah  di  atas  perlu dicocokkan  atau  dimasukkan  dalam  tujuan  kurikulum,  keduanya  secara  eksplisit  dan  implisit. Dengan demikian, arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria yang terukur.
Sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  sekolah  harus  memperhatikan  beberapa  hal  yang terkait dengan pendidikan anti korupsi di sekolah, antara lain sebagai berikut:
1. Pengetahuan Tentang Korupsi
Pengetahuan  yang  diperlukan  siswa  membutuhkan  informasi  yang  benar  mengenai tindakan  korupsi,  terutama  informasi  yang  dapat  membuat  siswa  benar-benar  paham  antara tindak  pidana  korupsi  dengan  kejahatan  lainnya,  sebab  dan  akibatnya  dari  korupsi  juga merupakan  materi  yang  harus  disampaikan  kepada  siswa.  Selain  itu  siswa  juga  mempunyai argumen  yang  jelas,  mengapa  bertindak  korupsi  dianggap  tindakan  yang  tidak  baik  dan harus dihindari,  analisis    penyebab  dan konsekuensi korupsi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moral akan memberi siswa lebih banyak pengetahuan tentang korupsi. Terakhir, ada  berbagai opsi yang dapat digunakan untuk menghindari korupsi dan banyak cara yang bisa dilakukan  untuk  memberantas  korupsi.  Semua  ini  merupakan  modal  dasar  atau  pembentukan sikap dan karakter anti korupsi. Dan dari pengetahuan ini diharapkan siswa bisa menilai apakah ada korupsi di dalam masyarakat/institusi sekitarnya.
2. Pengembangan Sikap
Sebagai  pendidikan  nilai  dan  karakter,  pendidikan  anti  korupsi  mengembangkan  sikap siswa.  Sikap  adalah  kecenderungan  evaluasi  seseorang  objek  berbasis pengetahuan emosional melalui  tingkah  lakunya.  Saat  memberikan  informasi  yang  relevan  mengenai  korupsi  guru bekerja keras untuk mengembangkan sikap berbasis kognitif, oleh sebab itu pengetahuan harus benar-benar dipahami siswa dengan baik.
3. Perubahan sikap
Mengubah  sikap  yang  harus dimiliki sejak dulu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi  sikap  tersebut  bertentangan  dengan  sikap  yang  diharapan  guru  atau  pendidik  seperti sikap  menyontek  saat  ujian  adalah  hal  yang  sangat  umum  dikalangan  siswa.  Sikap  sperti  ini akan  terus  berlanjut  terhadap  fenomena  sosial  penyalahguanaan  kekuasaan  seperti  menyuap polisi  karena  tidak  mematuhi  peraturan  lalu  lintas  dan  lain-lain.  Sikap  seperti ini harus dirubah sesuai  dengan  nilai  dasar  dari  antikorupsi,  oleh  karena  itu  dibutuhkan  cara  untuk  mengubah sikap. Untuk mengubah sikap itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.
4. Perspektif Moral
p-ISSN  2355-0236    e-ISSN  2684-6985                                                        Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (JPIPS), Juni, 2021 (13)1:8-12 Available online  at  http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS
Dalam  segi  moral  tindakan  baik  atau buruk dapat dilihat dari akibatnya, apakah  tindakan tersebutmengganggu  atau  membuat  kerusakan  yang  berdampak  terhadap  orang  lain,  suatu tindakan juga dapat dilihat  dari niat seseorang.
5. Pengembangan karakter antikorupsi
Pada  dasarnya  tujuan  dari  pendidikan  adalah  agar  tingkah  laku  siswa  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Untuk  membentuk  karakter  siswa  ada  beberapa  langkah  yang  dapat dilakukan  dalam  pendidikan  anti  korupsi  yaitu  siswa  dilatih  untuk  menentukan  pilihan perilakunya,  menciptakan  suasana  yang  fleksibel  untuk  memberi  kesempatan  kepada  sisw a untuk memperluas pemahaman.
Dengan  adanya  tujuan  diatas  pendidikan  antikorupsi  sangat  penting  untuk  generasi penerus  bangsa.  Dalam  prakteknya  pendidikan  antikorupsi  dapat  diaplikasikan  sejak  dini, sehingga  nilai-nilai  antikorupsi  dapat  tertanam  pada  tingkah  laku  siswa  dan  mahasiswa  dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktek antikorupsi yang dilakukan pada sekolah SD-SMA yaitu dengan  membuat  kantin  kejujuran  yang  mana  siswa  diharapkan  jujur  pada  saat  membeli makanan  atau  minuman.  Sehingga  bibit  penyakit  korupsi  tidak  timbul  dan  mampu  ikut  andil dalam  pencegahan  dan  memberantas  tindak  korupsi  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Namun pada  kenyataanya  pendidikan  antikorupsi  masih  belum  terlaksana  secara  maksimal  karena masih terdapat kasus tindak pidana korupsi sampai sekarang ini.

## PENUTUP
Dari  penelitian  di  atas  dapat  disimpulkan:    1)  Dampak  korupsi  sangat merugikan seluruh elemen bangsa  da  negara,  terutama  dampak bagi yang bersangkutan, dampak bagi penegak hukum, dampak bagi perekonomian nasional, serta dampak bagi bangsa dan negara. 2) Banyaknya kasus korupsi yang terjadi  di  Indonesia  membuat  lembaga  pendidikan  mengambil  peran  untuk  menanamkan  nilai-nilai antikorupsi  sejak  dini.  Sehingga  diharapkan  peran  pendidikan  antikorupsi  dapat  mencegah  dan memberantas tindak pidana korupsi.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada sponsor, pendonor dana, pembimbing, atau pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Fariz,  Donal.  "Pemerintahan  Joko  Widodo  dan Serangan Politik Terhadap KPK." Jurnal Antikorupsi Integritas , 2018.
Handoyo, Eko. Pendidikan Antikorupsi. Semarang: Ombak Dua, 2013.
KPK, https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers diakses pada tangal 20 April 2021 pukul 21.00 WIB. n.d.
Moeleong , Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
Ridwan.  "Peran  Lembaga  Pendidikan  dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia."
Jurnal Dinamika Hukum , Vol.1 No.2 Tahun 2012. Subur, Sukrisno. Sejarah Korupsi di Indonesia. Bogor: IPB Press, 2017. Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.