History: Received  : 19 May 2023 Revised  : 07 June 2023 Accepted  : 09 June 2023 Published : 15 June 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor:3, June 2023,40-49 https://doi.org.10.46930/v.31.i3.3253

## PERAN  NEGARA  DALAM  UPAYA  PERLINDUNGAN  HAK EKONOMI & POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
Nastitie Kusuma Anggraini 1 Heru Susetyo 2
1,2 Universitas Indonesia, Indonesia
Corresponding Author : nk.anggraini@gmail.com 1 , hsusetyo@ui.ac.id 2

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  bagaimana  kondisi  pemenuhan  dan perlindungan  hak  asasi  penyandang  disabilitas,  khususnya  terkait  dengan  hak  ekonomi  dan  politik. Negara memegang peran penting dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas.  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  berikut  berbagai peraturan  perundangan  lainnya  yang  mengakomodir  kepentingan  penyandang  disabilitas  kemudian hadir sebagai bukti pengakuan serta upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat penyandang disabilitas, namun pada kenyataannya berbagai peraturan perundang-undangan yang ada belum  dapat  dijalankan  secara  efektif.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  dalam merumuskan  tindakan  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  oleh  negara  untuk  meningkatkan  upaya perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  penyandang  disabilitas,  khususnya  ditinjau  dari  aspek  hak ekonomi dan politik.
Kata kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Hak Ekonomi, Hak Politik

## Abstract
This  study  aimed  to  provide  an  overview  of  the  condition,  fulfillment,  and  protection  of  the  human  rights  of persons  with  disabilities,  particularly  their  economic  and  political  rights.  The  state  plays  an  essential  role  in protecting  and  fulfilling  the  human  rights  of  persons  with  disabilities.  Indonesian  Law  Number  8  of  2016 concerning  Persons  with  Disabilities,  along  with  other  laws  and  regulations  that  accommodate  the  interests  of persons with disabilities, have presented as evidence of recognition and efforts of the state in protecting the persons with  disabilities,  but  in  reality,  those  various  existing  laws  and  regulations  cannot  be  implemented  effectively. Therefore, this study tries to be a reference in formulating what actions the state can take to protect and fulfill the human rights of persons with disabilities, especially regarding economic and political rights.
Keywords: Disabilities, Human Rights, Economic Rights, Political Rights

## PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) atau human rights dalam konsep dasar dapat dipahami sebagai  hak-hak  yang  dimiliki  manusia  karena  fitrahnya  sebagai  manusia (Kaarnavaara-puutio,  2021);(Ratu,  2018).  Umat  manusia  memilikinya  bukan  karena diberikan  oleh  masyarakat  atau  berdasarkan  kepada  suatu  hukum  positif,  namun berdasarkan  martabatnya  sebagai  umat  manusia.  Istilah human  rights mulai  fasih dikenal  di  kalangan  masyarakat  usai  berakhirnya  Perang  Dunia  II  dan  terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945.
Terdapat  dualisme  pendapat  mengenai  sifat  dari  HAM  itu  sendiri.  Ada  pendapat yang  menyatakan  bahwa  HAM  bersifat  universal.  HAM  berangkat  dari  konsep
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
universalisme  moral  dan  kepercayaan  akan  keberadaan  kode-kode  moral  universal yang  melekat  pada  seluruh  umat  manusia.  Universalisme  moral  meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi  secara  rasional  (Nurhadi,  2019).  Universalisme  HAM  menganggap individu  merupakan  unit sosial yang memiliki hak-hak yang melekat dan  mengarah pada pemenuhan kepentingan pribadi.
Di  sisi  lain  muncul  pendapat  yang  memandang  konsep  HAM  bukan  merupakan suatu  hal  yang  sepenuhnya  universal,  namun  memiliki  keterkaitan  dan  dipengaruhi situasi  dan  kondisi  yang  melingkupi  suatu  kelompok  manusia.  Negara-negara berkembang cukup banyak yang menganut persepsi relativitas  HAM ini. Konsep  ini berasal dari teori relativitas budaya ( cultural relativist theory ) yang  cukup berbanding terbalik dengan teori hak alami ( natural rights theory ) (Purwoko, 2018);(Sumarwinati & Ratnasari, 2019). Teori ini menganggap manusia merupakan produk dari lingkungan sosial  budaya.  Perbedaan-perbedaan  tradisi  budaya  di  antara  masyarakat menyebabkan  perbedaan-perbedaan  pula  pada  pemikiran  dan  persepsi  tentang manusia, termasuk dalam hal yang terkait dengan HAM (Firmando, 2020).
Pemenuhan  HAM  merupakan  amanat  kemanusiaan  yang  wajib  dilaksanakan. Terdapat  dua  mekanisme  yang  dianut  dalam  sistem  HAM  internasional  untuk memantau  kepatuhan  dari  negara-negara  pihak  konvensi-konvensi  yang  sudah diratifikasi  yakni  berdasarkan  piagam  ( charter  based  mechanism )  dan  berdasarkan perjanjian ( treaty based mechanism ).
Konstitusi  dalam  sebuah  Negara  mencerminkan  hubungan  yang  signifikan  antar Negara dan rakyat. Kehadiran konstitusi merupakan conditio sine qua non bagi sebuah Negara.  Konstitusi  tidak  hanya  memberikan  gambaran  dan  penjelasan  tentang mekanisme  kerja  dari  lembaga-lembaga  Negara  namun  juga  ditemukan  relasi  dan keududukan  hak  serta  kewajiban  Negara.  Konstitusi  merupakan  suatu social  contract antara rakyat dan penguasa (Woodcock & Johnson, 2019). Kesadaran akan pentingnya jaminan  atas  HAM  sudah  mewarnai  perjalanan  sejarah  negeri  ini.  Dalam  Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) memuat secara komprehensif jaminan atas HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adaptasi dari pasal- pasal yang termuat dalam Universal Declaration of Human Rights.
Umat  manusia  dilahirkan  ke  dunia  tidak  selalu  dalam  keadaan  sempurna  baik kondisi  fisik  maupun  mentalnya.  Keberadaan  penyandang  disabilitas  dalam  sebuah masyarakat  merupakan  suatu  kondisi  yang  berpotensi  memunculkan  diskriminasi perlakuan  publik.  Perbedaan  kondisi  tersebutlah  yang  menyebabkan  timpangnya interaksi  sosial  yang  timbul  antar  masyarakat  dan  penyandang  disabilitas  di  sekitar mereka .
Indonesia merupakan Negara yang mengakui supremasi hukum sebagai alat untuk menjaga  stabilitas  berbangsa  dan  bernegara.  Salah  satu  media  untuk  mengukur kinerja suatu negara hukum,  dapat ditinjau  dari publikasi World  Justice Project (WJP) Rule of Law Index yang dirilis setiap tahunnya. WJP Rule of Law Index mendefinisikan 4 (empat)  prinsip  universal  dalam  Negara  hukum  yaitu  akuntabilitas,  hukum  harus
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
terbuka,  jelas,  stabil  dan  dapat  diterapkan,  adanya  pemerintahan  yang  terbuka  dan dapat diakses dan tidak memihak.
Prinsip  tersebut  lebih  lanjut dijelaskan  menjadi  8  (delapan)  faktor yang  kemudian dijabarkan menjadi 44 sub faktor dalam konsep pengukuran supremasi hukum . Salah satu  faktor  utama  yang  digunakan  sebagai  tolak  ukur  dalam  WJP Rule  of  Law  Index adalah tercapainya pemenuhan hak-hak dasar. Faktor ini berfokus pada hak-hak yang relatif sederhana atau hak-hak dasar yang ditetapkan dan dilindungi dengan tegas di bawah  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  WJP Rule  of  Law  Index 2022, Indonesia  menduduki  peringkat  ke  64  dari  140  Negara  di  dunia  dan  menduduki peringkat ke 9 dari 15 Negara regional Asia Timur & Pasifik dengan skor keseluruhan sebesar 0,53.
Gambar 1. Skor Indonesia Dalam WJP Rule Of Law Index Tahun 2021 Dan 2022
Seca l ra l keseluruha l n peringka l t Indonesia l na l ik da l ri ta l hun sebelumnya l dima l na l pa l da l ta l hun  2021  Indonesia l menduduki  peringka l t  68  da l la l m  penila l ia l n  ya l ng  dila l nsir  oleh WJP Rule of La l w Index 2022.
Da l la l m  ha l l  fa l ktor  pemenuha l n  ha l k-ha l k  da l sa l r,  Indonesia l menduduki  peringka l t  87 da l ri 140 Nega l ra l denga l n skor ra l ta l -ra l ta l 0,50. A l da l pun ra l ta l -ra l ta l skor globa l l di a l ngka l 0,57 da l n regiona l l di 0,54 ya l ng menunjukka l n ma l sih lema l hnya l Indonesia l da l la l m penera l pa l n perlindunga l n terha l da l p ha l k-ha l k da l sa l r ma l sya l rka l tnya l . Ga l p terbesa l r da l la l m indika l tor ini a l da l pa l da l sub  fa l ktor  terpenuhinya l perla l kua l n  non  diskrimina l si,  ha l k  hidup  da l n  a l ta l s ra l sa l a l ma l n serta l kebeba l sa l n bera l ga l ma l . Sub fa l ktor non diskrimina l si merupa l ka l n ba l gia l n ya l ng  era l t  ka l ita l nnya l denga l n  pemenuha l n  HA l M.  Sela l in  itu, Universa l l  Huma l n  Rights Index juga l da l pa l t  diguna l ka l n  da l la l m  ha l l  mengukur  pra l ktek  penera l pa l n  da l n perlindunga l n  HA l M  mela l lui  ha l sil  observa l si  da l n  rekomenda l si  ya l ng  dikelua l rka l n  oleh sistem monitoring HA l M da l ri Perserika l ta l n Ba l ngsa l -Ba l ngsa l .
Berda l sa l rka l n ura l ia l n di a l ta l s, a l rtikel ini a l ka l n mengura l ika l n ba l ga l ima l na l pera l n nega l ra l da l la l m  memenuhi  da l n  melindungi  ha l k  a l sa l si  penya l nda l ng  disa l bilita l s  di  Indonesia l , khususnya l ditinja l u da l ri a l spek ekonomi da l n politik.

## METODE PENELITIA L N
Metode  penelitia l n  ya l ng  diguna l ka l n  ya l itu  yuridis  norma l tif  berda l sa l rka l n  kondisi pemenuha l n ha l k a l sa l si penya l nda l ng disa l bilita l s ditinja l u da l ri a l spek ekonomi da l n politik di Indonesia (Rahmawati, 2020);(Ratu, 2018);(Juliani, 2020) l .
Pendeka l ta l n  ya l ng  diguna l ka l n  Penulis  da l la l m  penelitia l n  ini  denga l n  mengka l ji  da l ta l sekunder  berupa l pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  khususnya l Unda l ng-unda l ng  No.  8 Ta l hun 2016 tenta l ng Penya l nda l ng Disa l bilita l s da l n pera l tura l n terka l it la l innya l .
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
HA L SIL Da l n PEMBA L HA L SA L N
A. Perlindunga l n da l n Pemenuha l n Ha l k Ekonomi Penya l nda l ng Disa l bilita l s Ha l k  Ekonomi  tida l k  da l pa l t  dilepa l ska l n  da l ri  konsep  ha l k-ha l k  a l sa l si  ma l nusia l .  Ka l jia l n mengena l i HA l M seringka l li terjeba l k pa l da l terminologi ha l k sipil da l n politik seperti ha l k untuk beba l s da l ri keta l kuta l n da l n a l nca l ma l n jiwa l , kebeba l sa l n berpenda l pa l t, berorga l nisa l si, ja l mina l n keikutserta l a l n da l la l m pemerinta l ha l n  da l n la l in  seba l ga l inya  (Aswandi & Roisah, 2019) l .  Ha l k  ekonomi,  ya l ng  terka l da l ng  menja l di  wa l ca l na l ya l ng  tida l k  menja l di  fokus uta l ma l , pa l da l ha l l eksistensi ha l k ekonomi sa l ma l esensia l lnya l denga l n a l spek HA l M la l innya l . Seba l ga l ima l na l ya l ng tela l h diketa l hui ba l hwa l Dekla l ra l si Universa l l Ha l k A l sa l si Ma l nusia l diba l gi da l la l m dua l Kovena l n Interna l siona l l ya l ng seca l ra l hukum mengika l t. Ha l k Ekonomi, Sosia l l da l n Buda l ya l diperla l kuka l n seca l ra l berbeda l denga l n Ha l k Sipil da l n Politik. Da l la l m ba l nya l k  ha l l  perbeda l a l n  itu  dibua l t-bua l t  ka l rena l semua l ha l k  bersifa l t  sa l ling  terga l ntung da l n tida l k terba l gi-ba l gi. Tida l kla l h mungkin membua l t perbeda l a l n a l nta l ra l sumber-sumber ha l k  da l n  kebeba l sa l n  ya l ng  berbeda l .  Da l la l m  sistem  hukum  Interna l siona l l  konsep  HA l M meleta l kka l n kewa l jiba l n pemenuha l n ha l k-ha l k ekonomi, sosia l l da l n buda l ya l pa l da l Nega l ra l . Di  sisi  la l innya l ,  individu  a l ta l u  kelompok  individu  mempunya l i  ha l k  untuk  menuntut pemenuha l n  ha l k-ha l k  ekonomi,  sosia l l  da l n  buda l ya l ya l ng  sa l la l h  sa l tunya l mela l lui  media l a l dvoka l si.  Tuntuta l n  itu  bera l nja l k  da l ri  prinsip  ba l hwa l ha l k-ha l k  ekonomi,  sosia l l  da l n buda l ya l merupa l ka l n ha l k hukum seperti ha l lnya l ha l k-ha l k sipil da l n politik.
Dekla l ra l si Universa l l Ha l k-Ha l k A l sa l si Ma l nusia l da l la l m pa l sa l l 23 A l ya l t (1) menyebutka l n ba l hwa l setia l p  ora l ng  berha l k  a l ta l s  pekerja l a l n  berha l k  denga l n  beba l s  memilih  pekerja l a l n, berha l k  a l ta l s  sya l ra l t-sya l ra l t  perburuha l n  ya l ng  a l dil  serta l ba l ik  da l n  a l ta l s  perlindunga l n terha l da l p penga l nggura l n. Da l la l m Interna l tiona l l Covena l nt on Economic, Socia l l a l nd Cultura l l Rights ta l hun 1966, da l la l m Pa l sa l l 6 A l ya l t (1) menya l ta l ka l n ba l hwa l Nega l ra l -nega l ra l peserta l perja l njia l n  ini  menga l kui  ha l k  untuk  bekerja l ya l ng  meliputi  setia l p  ora l ng  a l ta l s kesempa l ta l n  memperoleh  na l fka l h  denga l n  mela l kuka l n  pekerja l a l n  ya l ng  seca l ra l beba l s dipilihnya l a l ta l u  diterima l nya l da l n  a l ka l n  menga l mbil  tinda l ka l n-tinda l ka l n  ya l ng  la l ya l k da l la l m melindungi ha l k ini. Ha l l tersebut ditega l ska l n kemba l li da l la l m instrumen hukum na l siona l l, Unda l ng-unda l ng Nomor 39 Ta l hun 1999 tenta l ng Ha l k A l sa l si Ma l nusia l .
Penya l nda l ng  disa l bilita l s  memiliki  keduduka l n,  ha l k  da l n  kewa l jiba l n  ya l ng  sa l ma l da l n seta l ra l denga l n  ma l sya l ra l ka l t  la l innya l .  Penga l kua l n  kebera l da l a l n  ma l sya l ra l ka l t  penya l nda l ng disa l bilita l s  diwujudka l n  denga l n  la l hirnya l berba l ga l i  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n ya l ng melindungi ha l k-ha l k penya l nda l ng disa l bilita l s a l nta l ra l la l in seperti Unda l ng-unda l ng Nomor 9 Ta l hun 1999 tenta l ng Ha l k A l sa l si Ma l nusia l , Unda l ng-unda l ng Nomor 13 Ta l hun 2003 tenta l ng Ketena l ga l kerja l a l n seba l ga l ima l na l diuba l h denga l n Unda l ng-unda l ng Nomor 6 Ta l hun  2023  tenta l ng  Peneta l pa l n  Pera l tura l n  Pemerinta l h  Pengga l nti  Unda l ng-unda l ng Nomor 2 Ta l hun 2022 tenta l ng Cipta l Kerja l Menja l di Unda l ng-unda l ng, Unda l ng-unda l ng Nomor 8 Ta l hun 2016  tenta l ng Penya l nda l ng  Disa l bilita l s, Pera l tura l n  Presiden Nomor 68 Ta l hun 2020 tenta l ng Komisi Na l siona l l Disa l bilita l s da l n pera l tura l n la l innya l .
Seba l ga l i  ba l gia l n  da l ri  wa l rga l nega l ra l Indonesia l ,  penya l nda l ng  disa l bilita l s  berha l k menda l pa l tka l n  perla l kua l n  khusus  ya l ng  dima l ksudka l n  seba l ga l i  upa l ya l ma l ksima l lisa l si penghorma l ta l n,  pema l jua l n,  perlindunga l n  da l n  pemenuha l n  ha l k  a l sa l si  ma l nusia l universa l l.  Penya l nda l ng  disa l bilita l s  perlu  diberi  kesempa l ta l n  ya l ng  sa l ma l untuk
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
bera l ktifita l s sela l ya l knya l ma l nusia l pa l da l umumnya l . Tida l k a l da l sua l tu kea l da l a l n ya l ng da l pa l t mementa l hka l n a l ta l u mengura l ngi ha l k-ha l k wa l rga l penya l nda l ng disa l bilita l s denga l n wa l rga l nega l ra l la l innya l .
Pa l sa l l  5  a l ya l t  (1)  Unda l ng-unda l ng  Nomor  8  Ta l hun  2016  tenta l ng  Penya l nda l ng Disa l blita l s  seca l ra l ga l ris  besa l r  menyebutka l n  ha l k-ha l k  penya l nda l ng  disa l bilita l s.  Lebih la l njut  dijela l ska l n  kemba l li  da l la l m  Pa l sa l l  11  da l la l m  ka l ita l nnya l denga l n  Ha l k  Pekerja l a l n, penya l nda l ng disa l bilita l s berha l k memperoleh pekerja l a l n pekerja l a l n ya l ng diselengga l ra l ka l n oleh Pemerinta l h, Pemerinta l h Da l era l h, a l ta l u swa l sta l ta l npa l Diskrimina l si da l n memperoleh kesempa l ta l n da l la l m mengemba l ngka l n jenja l ng ka l rier serta l sega l la l ha l k norma l tif ya l ng meleka l t di da l la l mnya l .
Ba l gia l n  Keempa l t  Unda l ng-unda l ng  Nomor  8  Ta l hun  2016  tenta l ng  Penya l nda l ng Disa l blita l s  Pa l sa l l  45  menyebutka l n  ba l hwa l Pemerinta l h  da l n  Pemerinta l h  Da l era l h  wa l jib menja l min  proses  rekrutmen,  penerima l a l n,  pela l tiha l n  kerja l ,  penempa l ta l n  kerja l , keberla l njuta l n  kerja l ,  da l n  pengemba l nga l n  ka l rier  ya l ng  a l dil  da l n  ta l npa l Diskrimina l si kepa l da l Penya l nda l ng Disa l bilita l s. Pa l da l pra l kteknya l , penga l tura l n ya l ng terca l ntum da l la l m tia l p-tia l p  pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  tersebut  belum  da l pa l t  terpenuhi  denga l n ba l ik.  Seba l ga l i  contoh,  Pa l sa l l  53  Unda l ng-unda l ng  Nomor  8  Ta l hun  2016  tenta l ng Penya l nda l ng  Disa l bilita l s  menyebutka l n  ba l hwa l ba l ta l s  minima l l  keterwa l kila l n  pekerja l penya l nda l ng disa l bilita l s:
(1) Pemerinta l h, Pemerinta l h Da l era l h, Ba l da l n Usa l ha l Milik Nega l ra l , da l n Ba l da l n Usa l ha l Milik Da l era l h wa l jib mempekerja l ka l n pa l ling sedikit 2% (dua l persen) Penya l nda l ng Disa l bilita l s da l ri jumla l h pega l wa l i a l ta l u pekerja l .
(2) Perusa l ha l a l n  swa l sta l wa l jib  mempekerja l ka l n  pa l ling  sedikit  1%  (sa l tu  persen) Penya l nda l ng Disa l bilita l s da l ri jumla l h pega l wa l i a l ta l u pekerja l .
Menurut  Purina l mi,  berda l sa l rka l n  penelitia l n  da l ri  LPEM  FEB  UI  ta l hun  2016, penya l nda l ng  disa l bilita l s  ya l ng  berpa l rtisipa l si  da l la l m  pa l sa l r  kerja l ha l nya l sebesa l r  51,12%, sa l nga l t  ja l uh  diba l ndingka l n  denga l n  pekerja l non  disa l bilita l s  ya l ng  menyentuh  a l ngka l 70,40%.  Lebih  la l njut  disebutka l n  juga l ba l hwa l ha l nya l sekita l r  20,7%  penya l nda l ng disa l bilita l s denga l n ka l tegori bera l t ya l ng da l pa l t menga l kses pekerja l a l n.
Berda l sa l rka l n da l ta l da l ri Survei A l ngka l ta l n Kerja l Na l siona l l (Sa l kerna l s) BPS, pa l da l ta l hun 2019  terda l pa l t  seba l nya l k  75,49%  penduduk  berumur  15  ta l hun  ke  a l ta l s  ya l ng  bersta l tus seba l ga l i  penya l nda l ng  disa l bilita l s  ya l ng  bekerja l pa l da l sektor  informa l l.  A l ngka l tersebut ja l uh  di  a l ta l s  persenta l se  pekerja l ya l ng  bekerja l pa l da l sektor  informa l l  ya l ng  bera l da l di a l ngka l 54,16%.  Jika l diliha l t  perkemba l nga l n  sela l ma l ta l hun  2016-2019,  persenta l se penya l nda l ng  disa l bilita l s  ya l ng  bekerja l pa l da l sektor  informa l l  menga l la l mi  peningka l ta l n ya l ng semula l a l da l di a l ngka l 73,93% pa l da l ta l hun 2016 menja l di 75,49 % di ta l hun 2019. Keterba l ta l sa l n  piliha l n  sektor  pekerja l a l n  ba l gi  tena l ga l kerja l penya l nda l ng  disa l bilita l s denga l n  kesulita l n/fungsiona l l  tertentu,  khususnya l pa l da l a l spek  mobilita l s  terga l mba l r pa l da l tingginya l penya l nda l ng  disa l bilita l s  ya l ng  bekerja l di  sektor  informa l l.  A l kses infra l struktur  seperti  tra l nsporta l si  umum  da l n  ja l la l n  seta l pa l k  juga l ma l sih  a l da l ya l ng kura l ng  ra l ma l h  terha l da l p  disa l bilita l s.  Terba l ta l snya l kesempa l ta l n  kerja l forma l l  da l n  a l kses infra l struktur  ya l ng  kura l ng  ra l ma l h  tersebut  mendorong  penya l nda l ng  disa l bilita l s  untuk
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
mencipta l ka l n  pelua l ng  kerja l untuk  dirinya l sendiri  da l n  di  tempa l t  ya l ng  muda l h  untuk mereka l a l kses.
Kondisi  tersebut  kemudia l n  berpotensi  berda l mpa l k  pa l da l renda l hnya l ta l ra l f  hidup penya l nda l ng disa l bilita l s. Skema l da l ri pemba l ya l ra l n kompensa l si a l ta l u ga l ji da l ri pekerja l a l n di  sektor  informa l l  cenderung  tida l k  teta l p  da l n  rela l tif  renda l h  diba l ndingka l n  denga l n pekerja l non disa l bilita l s. Piliha l n pekerja l a l n ya l ng tersedia l pun tida l k sedikit ya l ng ma l sih belum  dilengka l pi  denga l n  perlindunga l n  a l sura l nsi  ma l upun  fa l silita l s  la l in  ya l ng  sesua l i denga l n pera l tura l n ketena l ga l kerja l a l n.
Berda l sa l rka l n Universa l l Huma l n Rights Index ya l ng dimua l t da l la l m Kesimpula l n La l pora l n untuk  Indonesia l oleh  Komite  Ha l k-Ha l k  Penya l nda l ng  Disa l bilita l s,  terda l pa l t  bebera l pa l poin  ya l ng  menja l di  perha l tia l n  da l n  rekomenda l si  terka l it  pemenuha l n  ha l k-ha l k penya l nda l ng  disa l bilita l s  .  Terka l it  denga l n  perlindunga l n  da l n  penghorma l ta l n  terha l da l p ha l k ekonomi, temua l n da l n rekomenda l si ya l ng dida l pa l t untuk Indonesia l a l nta l ra l la l in: 1. Terminologi  da l la l m  berba l ga l i  unda l ng-unda l ng  da l n  pera l tura l n  la l innya l mengga l mba l rka l n ketida l kseta l ra l a l n da l n diskrimina l tif.
2. Belum  efektifnya l implementa l si  Unda l ng-unda l ng  No.  8  Ta l hun  2016  tenta l ng Penya l nda l ng Disa l bilita l s di semua l tingka l t pemerinta l ha l n.
3. Kura l ngnya l pema l ha l ma l n a l ta l s kebutuha l n da l n potensi penya l nda l ng disa l bilita l s.
4. Minimnya l keterliba l ta l n  penya l nda l ng  disa l bilita l s  da l la l m  peningka l ta l n  kesa l da l ra l n tenta l ng ha l k-ha l k penya l nda l ng disa l bilita l s.
5. Belum  a l da l nya l pera l tura l n  ya l ng  menga l tur  mengena l i  a l ksesibilita l s  da l n  stra l tegi ya l ng komprehensif di semua l tingka l t pemerinta l ha l n.
6. La l ngka l h-la l ngka l h  ya l ng  dia l mbil  untuk  mempromosika l n  ha l k  ketena l ga l kerja l a l n penya l nda l ng disa l bilita l s di  sektor swa l sta l tida l k cukup untuk mema l stika l n a l kses ke  pa l sa l r  tena l ga l kerja l terbuka l ba l gi  penya l nda l ng  disa l bilita l s,  teruta l ma l perempua l n  penya l nda l ng  disa l bilita l s,  ya l ng  sering  mengha l da l pi  diskrimina l si berba l sis gender da l n kesenja l nga l n upa l h ya l ng lebih besa l r.
7. Kondisi fisik, sika l p, keterba l ta l sa l n komunika l si di lingkunga l n mengha l mba l t a l kses penya l nda l ng disa l bilita l s ke la l pa l nga l n kerja l .
B. Perlindunga l n Terha l da l p Ha l k Politik Kelompok Disa l bilita l s
Da l la l m  lingkup  norma l interna l siona l l,  HA l M  merupa l ka l n  sta l nda l r  minima l l  ba l gi nega l ra l .  Sta l nda l r  minima l l  disini  menja l di  a l cua l n  komunita l s  interna l siona l l  untuk mela l kuka l n eva l lua l si da l n penila l ia l n terka l it ta l nggung ja l wa l b Nega l ra l da l la l m menja l la l nka l n tuga l snya l untuk menghorma l ti, melindungi da l n memenuhi HA l M. Da l la l m ha l l ini, HA l M menja l di  konsep  hukum  modern  ya l ng  seca l ra l tega l s  membeda l ka l n  a l nta l ra l Nega l ra l da l n wa l rga l nega l ra l .  Pembeda l a l n  ini  berda l mpa l k  pa l da l muda l hnya l identifika l si  pela l ngga l ra l n HA l M  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  Nega l ra l ,  da l n  ba l ga l ima l na l ra l kya l t  a l ta l u  wa l rga l Nega l ra l bisa l mengguga l tnya l .
Prinsip  demokra l si  merupa l ka l n  sepera l ngka l t        nila l i        ya l ng        menja l di        da l sa l r terwujudnya l sistem      politik      demokra l tis,  prinsip-prinsip  demokra l si  berpera l n penting  seba l ga l i  pa l ndua l n  da l n  tola l k  ukur  keberha l sila l n  sua l tu  nega l ra l a l ta l u pemerinta l ha l n    da l la l m    mewujudka l n    sistem  politik      ya l ng      demokra l tis.  Demokra l si
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
a l da l la l h  rua l ng,  pa l ra l digma l ,  konsep  soa l l  kebeba l sa l n  ya l ng  bera l ka l r  da l ri  keda l ula l ta l n ra l kya l t. Demokra l si menya l ngkut ba l ga l ima l na l menyika l pi kema l jemuka l n, perbeda l a l n da l n kondisi  sa l tu  sa l ma l la l in  ya l ng  berbeda l .  A l da l nya l diskrimina l si  terha l da l p  sa l tu  a l ta l u  lebih kelompok  ma l upun  individu  da l la l m  sua l tu  ma l sya l ra l ka l t  ha l mpir  da l pa l t  dipa l stika l n bertenta l nga l n  denga l n  nila l i-nila l i  demokra l si  itu  sendiri.  Da l la l m  nega l ra l demokra l si, ra l kya l t memega l ng kekua l sa l a l n tertinggi, sehingga l sistem politiknya l ha l rus dila l nda l ska l n pa l da l kekua l sa l a l n  ra l kya l t  a l ta l u  keda l ula l ta l n  ra l kya l t.  Indonesia l merupa l ka l n  nega l ra l demokra l si  ya l ng  sela l lu  mengupa l ya l ka l n  pela l ksa l na l a l n  kekua l sa l a l n  tertinggi  bera l da l di ta l nga l n ra l kya l t.
Ha l k politik merupa l ka l n sa l la l h sa l tu sera l ngka l ia l n ha l k ya l ng dimiliki oleh setia l p wa l rga l nega l ra l terma l suk  wa l rga l nega l ra l penya l nda l ng  disa l bilita l s.  Ha l k  politik  bersifa l t  inklusif dima l na l semua l ora l ng  mempunya l i  kesempa l ta l n  ya l ng  sa l ma l untuk  menda l pa l tka l nnya l , begitu pula l denga l n penya l nda l ng disa l bilita l s. Rua l ng lingkup ha l k-ha l k politik sa l nga l tla l h lua l s  na l mun  seca l ra l signifika l n  tingka l t  pemenuha l n  ha l k  politik  penya l nda l ng  disa l bilita l s da l pa l t terliha l t da l la l m proses pemiliha l n umum.
Penya l nda l ng disa l bilita l s memiliki ha l k ya l ng sa l ma l untuk memilih da l n dipilih da l la l m kehidupa l n  berba l ngsa l da l n  bernega l ra l ,  na l mun  ha l k  untuk  dipilih  ini  belum  menja l di perha l tia l n  serius  Nega l ra l .  Seja l tinya l keterliba l ta l n  penya l nda l ng  disa l bilita l s  da l la l m  sistem politik  menja l di  sa l nga l t  diperluka l n  untuk  mengha l silka l n  kebija l ka l n-kebija l ka l n  ya l ng berimba l ng  ba l gi  setia l p  wa l rga l nega l ra l denga l n  berba l ga l i  la l ta l r  bela l ka l ng  da l n  kondisi (Zikri et al., 2020).
Ha l mba l ta l n  ya l ng  da l pa l t  mengha l la l ngi  kemungkina l n  dipilihnya l penya l nda l ng disa l bilita l s seba l ga l i peja l ba l t publik da l la l m pemilu ya l itu tingka l t pendidika l n penya l nda l ng disa l bilita l s  ya l ng  ma l sih  renda l h.  Perlu  disa l da l ri  ba l hwa l sa l a l t  ini  di  Indonesia l belum ba l nya l k penya l nda l ng disa l bilita l s da l pa l t menga l kses da l n lulus pendidika l n tinggi. Kondisi ini  berda l mpa l k  pa l da l kura l ngnya l keperca l ya l a l n  diri  penya l nda l ng  disa l bilita l s  untuk berkontesta l si da l la l m pemilu.
Da l la l m  la l pora l n Democra l cy  Index 2021  ya l ng  menga l na l lisa l nega l ra l ma l na l ka l h  ya l ng ma l sih  menga l la l mi  kesulita l n  da l la l m  penera l pa l n  demokra l si , Indonesia l menduduki peringka l t ke 52 da l ri 167 nega l ra l denga l n skor keseluruha l n di a l ngka l 6,71. La l pora l n ini juga l meliha l t  seca l ra l rinci  kua l lita l s  pemerinta l ha l n  demokra l tis  (berfungsinya l pemerinta l ha l n)  da l n  pa l rtisipa l si  politik,  denga l n  meneta l pka l n  pentingnya l tingka l t keda l ula l ta l n ra l kya l t ya l ng dila l ksa l na l ka l n.
Gambar 2. Kondisi Demokrasi Global Dalam Grafik
Gra l fik  tersebut  menunjukka l n  kondisi  demokra l si  da l ri  ta l hun  2008  hingga l 2021 seca l ra l globa l l. Ma l sing-ma l sing indika l tor ya l ng diguna l ka l n da l la l m Democra l cy  Index 2021
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
terliha l t  menga l la l mi  peruba l ha l n.  Da l pa l t  diliha l t  di  a l ta l s,  sa l tu-sa l tunya l indika l tor  ya l ng menga l la l mi kena l ika l n ha l nya l komponen pa l rtisipa l si politik.
Pa l da l periode setela l h ta l hun 2016, Indonesia l menunjukka l n kena l ika l n tren pa l rtisipa l si politik  da l la l m  pemiliha l n  umum  ya l ng  diselengga l ra l ka l n  oleh  Pemerinta l h.  Ha l l  tersebut menunjukka l n  peningka l ta l n  keterliba l ta l n  ra l kya l t  da l n  menja l di  sua l tu  a l ntitesis  da l ri kondisi  kemundura l n  demokra l si.  Di  sisi  la l in,  berda l sa l rka l n  da l ta l da l ri  website  resmi KPU,  pa l da l ta l hun  2019  jumla l h  pemilih  penya l nda l ng  disa l bilita l s  ya l ng  mengguna l ka l n ha l k  sua l ra l nya l sebesa l r  363.200  ora l ng.  Jumla l h  tersebut  meliputi  reka l n-reka l n penya l nda l ng  tuna l da l ksa l ,  tuna l netra l ,  tuna l rungu  da l n  la l in-la l in.  Jumla l h  tersebut mungkin  terliha l t  besa l r,  na l mun  perlu  diketa l hui  juga l ,  da l la l m  Da l fta l r  Pemilih  Teta l p (DPT)  Pemilu  2019,  jumla l h  tota l l  penya l nda l ng  disa l bilita l s  ya l ng  terda l fta l r  menca l pa l i  1,2 juta l ora l ng,  tepa l tnya l 1.247.730  pemilih.  Diba l ndingka l n  denga l n  jumla l h  tota l l  DPT penya l nda l ng disa l bilita l s, pemilih ya l ng mengguna l ka l n ha l k sua l ra l nya l ha l nya l sebesa l r 29% sa l ja l .  Ha l l  tesebut  berba l nding  terba l lik  denga l n  indeks  demokra l si  seca l ra l keseluruha l n, dima l na l da l la l m  indeks  tersebut  terga l mba l rka l n  ba l hwa l pa l rtisipa l si  politik  Indonesia l cukup ba l ik.
Renda l hnya l a l ngka l pa l rtisipa l si  penya l nda l ng  disa l bilita l s  da l pa l t  diseba l bka l n  oleh berba l ga l i  fa l ktor.  Da l la l m  Kesimpula l n  La l pora l n  untuk  Indonesia l oleh  Komite  Ha l k-Ha l k Penya l nda l ng Disa l bilita l s pa l da l Universa l l Huma l n Rights Index, da l la l m ha l l penera l pa l n ha l k- ha l k  politik  penya l nda l ng  disa l bilita l s  terda l pa l t  bebera l pa l ca l ta l ta l n  ba l gi  Indonesia l a l nta l ra l la l in:
1. Kura l ngnya l la l ngka l h-la l ngka l h ya l ng dia l mbil Nega l ra l untuk mema l stika l n pa l rtisipa l si penya l nda l ng disa l bilita l s da l la l m kehidupa l n politik da l n publik.
2. Minimnya l a l ksesibilita l s  terka l it  tempa l t  pemunguta l n  sua l ra l da l n  prosedur pemunguta l n sua l ra l , fa l silita l s da l n ma l teri, da l n informa l si tenta l ng pemilu.
3. Minimnya l informa l si  da l n  pela l tiha l n  ba l gi  petuga l s  pemilu  untuk  menja l wa l b kebutuha l n a l kses penya l nda l ng disa l bilita l s ya l ng terda l fta l r seba l ga l i pemilih.
Jika l merujuk pa l da l poin-poin tersebut di a l ta l s, jika l dika l itka l n denga l n indika l tor ya l ng diguna l ka l n  da l la l m WJP  Rule  of  La l w  Index ,  da l pa l t  dita l rik  kesimpula l n  ba l hwa l Nega l ra l belum  ma l mpu  mengha l puska l n  diskrimina l si  ba l gi  kelompok  minorita l s,  khususnya l terka l it pemenuha l n ha l k a l sa l si penya l nda l ng disa l bilita l s.
SIMPULA L N
Berda l sa l rka l n ura l ia l n di a l ta l s, renda l hnya l jumla l h pekerja l disa l bilita l s di berba l ga l i sektor pekerja l a l n  da l pa l t  dipenga l ruhi  berba l ga l i  fa l ktor  seperti  terba l ta l snya l la l pa l nga l n  pekerja l a l n da l n  pendidika l n  inklusif,  minimnya l a l ksesibilita l s  di  lingkunga l n  kerja l ,  a l da l nya l diskrimina l si  da l n  leka l tnya l stigma l terha l da l p  penya l nda l ng  disa l bilita l s,  serta l lema l hnya l penega l ka l n  hukum  da l n  kontrol  pemerinta l h  serta l substa l nsi  pera l tura l n  ya l ng  rela l tif longga l r.
Untuk  mendukung  a l ma l na l t  unda l ng-unda l ng  mengena l i  keterwa l kila l n  kelompok disa l bilita l s da l la l m dunia l kerja l , da l pa l t disusun sua l tu pa l ndua l n da l n sta l nda l r opera l siona l l ketena l ga l kerja l a l n ba l gi penya l nda l ng disa l bilita l s ba l ik di sektor publik, ba l da l n usa l ha l milik
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
pemerinta l h  ma l upun  swa l sta l ya l ng  diha l ra l pka l n  da l pa l t  berda l mpa l k  pa l da l meningka l tnya l ta l ra l f hidup serta l kesempa l ta l n kerja l penya l nda l ng disa l bilita l s. Nega l ra l diha l ra l pka l n da l pa l t memba l ngun  a l ksesibilita l s  ya l ng  komprehensif  di  berba l ga l i  sektor  ba l gi  penya l nda l ng disa l bilita l s.  Contoh,  untuk  meningka l tka l n  pa l rtisipa l si  politik  penya l nda l ng  disa l bilita l s, pa l da l Pemilu  menda l ta l ng  Pemerinta l h  ha l rus  menyia l pka l n  tempa l t  pemunguta l n  sua l ra l ya l ng muda l h dia l kses serta l menyedia l ka l n petuga l s ya l ng da l pa l t memba l ntu penya l nda l ng disa l bilita l s  da l la l m  memberika l n  sua l ra l nya l .  Implementa l si  da l ri  pera l tura l n  perunda l ng- unda l nga l n  diha l ra l pka l n  da l pa l t  lebih  efektif  da l n  menyeluruh  di  seluruh  tingka l t pemerinta l ha l n.

## REFERENSI
Aswandi,  B.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Negara  Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia , 1 (1), 128–145.
Firmando,  H. B. (2020). Perubahan Sosial  Dalam Upacara Adat Kematian Pada Etnis Batak Toba di Tapanuli
Utara. Sosial Budaya , 17 (2), 95.
https://doi.org/10.24014/sb.v17i2.10300
Juliani,  H.  (2020).  Analisis  yuridis  kebijakan  keuangan  negara  dalam  penanganan pandemi  covid-19  melalui  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang nomor  1  tahun  2020. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 3 (2),  329–348. https://doi.org/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kaarnavaara-puutio,  M.  (2021). Streamlining  a  Service  Process  Optimising  Two-way Information Sharing in Product Development Case Origin by Ocean .
Nurhadi, N. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (01), 42. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.346
Purwoko, S. (2018). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, komitmen guru, disiplin kerja  guru,  dan  budaya  sekolah  terhadap  kinerja  guru  SMK. Jurnal  Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 6 (2), 150. https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.8467
Rahmawati,  I.  (2020).  Analisis  yuridis-normatif  terhadap  peran  dan  tindakan telemarketing  dalam  transaksi  digital. Jurnal  Cakrawala  Hukum , 11 (1),  60–70. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047
Ratu,  J.  R.  Y.  (2018).  TINJAUAN  YURIDIS  NORMATIF  TERHADAP  PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN MENURUT UUD 1945 DAN HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA. LEX ADMINISTRATUM , 6 (2).
Sumarwinati,  S.,  &  Ratnasari,  S.  L.  (2019).  Pengaruh  Budaya  Organisasi,  Kepuasan Kerja  dan  Gaya  Kepemimpinan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Dengan  Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Interverning. Jurnal Dimensi , 8 (1), 13–27.
Woodcock,  J.,  &  Johnson,  M.  R.  (2019).  Live  Streamers  on  Twitch.tv  as  Social  Media
Nastitie Kusuma Anggraini 1, Heru Susetyo 2 Peran Negara Dalam Upaya Perlindunga…
Influencers:  Chances  and  Challenges  for  Strategic  Communication. International Journal of Strategic Communication , 13 (4), 321–335.
https://doi.org/10.1080/1553118X.2019.1630412
Zikri,  I.,  Taufina,  T.,  &  Marlina,  M.  (2020).  Efektifitas  Graphic  Organizer  Story  Map terhadap  Kemampuan  Menulis  Narasi  Siswa  di  Sekolah  Dasar. Jurnal  Basicedu ,
4 (4), 1228–1235. https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.525