## Faktor Yang Menyebabkan Terdakwa Melakukan Kekerasan Seksual

## Shinta Rukmi Budihastuti, Esti Aryani
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadhi; Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, (0271) 853839
e-mail co Author: tegarwahyuwahyu747@gmail.com NO HP. 085879038167 Info Artikel Abstract Masuk: Revisi: Diterima:
Terbit:
Keywords:
sexual violence, crime,
children The creation of legal protection for children's rights is one of the main objectives to protect Indonesian children as fully as possible. The Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are the main guidelines as the legal basis for child protection so that all children's rights can be fulfilled and efforts to protect them can run in an orderly, orderly and responsible manner. It has been explained about the definition of a child based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which states that children are those who are not yet 18 (eighteen) years old, including children who still in the womb. The purpose of this study was to determine the factors that caused the defendant to commit sexual  violence  against  the  victim  in  the  decision  number 103/Pid.Sus/PN.Sgn. The type of research used in this research is normative legal research. The data analysis used in this research are: qualitative normative data analysis. Based on the results of the research that has been carried out, it is concluded that: The factors that caused the defendant to commit sexual violence against the victim in the decision Number 103/Pid.Sus/2019/PN.Sgn were changes in the cultural social system, which began to lead to advances in technology and information along with various impacts. The negative is very clear in this case. The defendant was introduced to the victim through social media such as Facebook. This type of social media is very vulnerable to being a place for child predators to find or get acquainted with potential prey. The defendant did the same to the victim in this case. Abstrak
Kata Kunci:
Kekerasan Seksual, pidana, anak P-ISSN: E-ISSN:
Terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan salah satu tujuan utama untuk melindungi anak-anak Indonesia seutuh mungkin. Adapun Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pedoman utama sebagai dasar hukum perlindungan anak agar semua hak-hak anak dapat terpenuhi dan upaya perlindungannya pun dapat berjalan dengan teratur, tertib dan bertanggung jawab. Sudah di jelaskan tentang
pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam putusan nomor 103/Pid.Sus/PN.Sgn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: analisis data secara normatif kwalitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa : Faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Sgn yaitu perubahan sistem sosial kutural, yang mulai mengarah kepada kemajuan teknologi dan informasi beserta berbagai dampak negatifnya sangatlah jelas terlihat dalam kasus ini. Perkenalan terdakwa dengan korban melalui media sosial berupa facebook. Jenis media sosial ini sangat rentan menjadi tempat para predator anak mencari atau berkenalan dengan calon mangsanya. Begitu juga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara ini.

## PENDAULUAN
Pada hakekatnya pembangunan nasional bertujuan membangun manusia Indonesia seutuh mungkin dan memiliki budi luhur. Adapun perlindungan anak merupakan salah satu bagian paling penting dari terwujudnya suatu pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah salah satu wujud dari melindungi manusia dan membangun manusia tersebut seutuh mungkin. Dapat di gambarkan bila tidak adanya perlindungan untuk anak maka akan muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang akan berdampak pula pada upaya penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan upaya pembangunan nasional itu sendiri. 1
Terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan salah satu tujuan utama untuk melindungi anak-anak Indonesia seutuh mungkin. Adapun Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pedoman utama sebagai dasar hukum perlindungan anak agar semua hak-hak anak dapat terpenuhi dan upaya perlindungannya pun dapat berjalan dengan teratur, tertib dan bertanggung jawab. Sudah di jelaskan tentang pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial agar  terhindar dari segala kemungkinan yang
1 Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju,  Bandung, hlm 166
membahayakan dan merusak masa depan anak 2
Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seseorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang di tetapkan oleh hukum negara, dimana orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua atau orang yang di anggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya  untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak meliputi suatu tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan alat kelamin pada anak 3
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian dari kekerasan seksual dapat di temui dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam 285 di tentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan muhrimnya untuk berhubungan seksual dengan dia, di hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara 12 tahun penjara. 4
Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua, hal ini tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan. 5
Kasus yang saya ambil menyatakan Terdakwa Yulis Tristianto bin Sukadiyanto”terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Degan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganny, sebagai mana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 dan 82 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif. Penulis menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif yaitu memberikan data yang sedetail mungkin sebagai bahan dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual anak yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan hasil yang mengarah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3 Ivo N, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya, Child Sexual Abuse: Impact And Healding, Sosio Informa, Vol 1, No 1 Tahun 2010,  hlm 14
4 Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekersan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 1
5 Arif Gosita , 1989, Masalah Perlindungan Anak ,  Akademika Pressindo, Jakarta,  hal 42
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, merupakan suatu penelitian dengan menelaah literature yang sesuai dengan pemasalahan sebagai landasan teori untuk pembahasan lebih lanjut. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menata dunia anak indonesia adalah kegiatan yang luar biasa rumit karena berhadapan dengan kendala kultural hingga kelemahan sistem hukum, untuk mengatasi itu semua dapat dilakukan oleh semua pihak dengan memberikan ketrampilan kepada anak, memberikan pendidikan kepada calon orang tua dan menggiatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak
Hukum perlindungan anak sangat esensi dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila hukum perlindungan anak suatu negara disusun,disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa akan menjadi tiang dan pondasi yang sangat kuat dalam suatu negra dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.
Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan saksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, pisikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksanaan upaya-upaya perlindungan anak akan sulit terealisasi. Belum lagi permasalahan anak yang semakin kompleks, tidak terbatas pada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik.
Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujutan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kesejahteraan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak mengutamkan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua,hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersagkutan. 6 Perlindungan anak dilaksanakan secara rasioanal, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungn anak tidak boleh
6 Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak , Laks Bang PRESSIndo, Yogyakarta, hlm 7
mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk menggunakan hak-hak nya dan melaksanakan kewajiban-kewaibannya. Jika mereka sudah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya dan menggantikan generasi terdahulu. Hal tersebut mendorong kuatnya upaya perlindungn anak melalui ketentuan hukum perlindungan anak.
Adapun dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana  pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama- lamanya 12 tahun. Kekerasan seksual terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari terdakwa, keluarga maupun masyarakat. 7
Faktor- faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada anak dalam putusan nomor 103/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Sgn dapat dijelaskan sebagai berikut dilihat dari awal mula perkenalan terdakwa dengan korban dapat diketahui  bahwasanya perubahan sistem sosial kultural yang mulai mengarah kepada kemajuan teknologi dan informasi beserta berbagai dampak negatifnya sangatlah jelas terlihat dalam kasus ini. Dimana perkenalan terdakwa dan korban melalui media sosial facebook (sekarang dikenal dengan meta) terlihat bahwa jenis media sosial ini sangat rentan menjadi tempat para predator anak mencari atau berkenalan dengan calon mangsanya. Dengan berbagai cara dan metode yang dilancarkan terdakwa untuk mengelabuhi korbanya sangat jelas terlihat bahwasanya motivasi perempuan dalam berkencan pada korban menggambarkan hubungan percintaan sebagai kualitas interpersonal, sementara laki-laki hanya mengaggapnya sebagai  daya tarik fisik semata.
Dalam hal ini emosi berperan kuat dalam hubungan percintaan, yang memberi efek merusak pada korban. Apalagi selama relasi pacaran, korban dikenalkan dengan perilaku seksual melalui bujuk rayu dan ancaman, sampai berhasil melakukan hubungan seksual dan rutin dilakukan. Lalu pacar atau terdakwa tersebut  dianggap sebagai tempat berlindung dan sumber afeksi  yang dapat memberikan rasa nyaman. Padahal kita ketahui bersama, jika anak berada di lingkungan beresiko maka anak dengan mudah terpengaruh oleh perilaku anti social dan menjadi korban kekerasan seksual.  Minimnya pengawasan dari orang tua, meningkatkan kerentanan korban dalam hal  terhadap tekanan sebaya. Orang tua permisif atau membiarkan, tanpa melakukan pengawasan  konsisten, dapat mendorong terjadinya resiko anak berperilaku bebas tanpa batas. Sedangkan kita percaya bahwa anak adalah korban dari orang dewasa untuk melakukan aktivitas seksual, dengan cara paksaan secara fisik maupun ancaman, tipu daya atau manipulasi emosional dalam bentuk perkosaan.

## KESIMPULAN
Faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam
7 Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekersan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 1
putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Sgn yaitu perubahan sistem sosial kutural, yang mulai mengarah kepada kemajuan teknologi dan informasi beserta berbagai dampak negatifnya sangatlah jelas terlihat dalam kasus ini. Perkenalan terdakwa dengan korban melalui media sosial berupa facebook. Jenis media sosial ini sangat rentan menjadi tempat para predator anak mencari atau berkenalan dengan calon mangsanya. Begitu juga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam perkara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak,  Akademika Pressindo, Jakarta Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekersan Seksual Terhadap Anak,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta
Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak Di Indonesia,  Mandar Maju,  Bandung

## Jurnal :
Ivo N,  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya, Child Sexual Abuse: Impact And Healding, Sosio Informa, Vol 1, No 1 Tahun 2010,  hlm 14

## Undang-undang :
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak