Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## IMPLEMENTASI PERAN DIVISI KEIMIGRASIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
(Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat )
Fitriahsani.
Email: fitriahsanik@gmail.com

## ABSTRACT
Immigration investigations are carried out by the Immigration Officer as regulated in  Article  74  of  Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration.  The  current  global developments  have  pushed  the  mobility  of  the  world  population  from  one  country  to another,  which  can  have  a  positive  and  negative  impact.  In  reality  there  are  still  many immigration violations committed by foreigners visiting the country of Indonesia. Based on the  results  of  the  study  concluded:  First  that  the  implementation  of  the  role  of  the Immigration Division of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of  West  Sumatra  in  the  investigation  of  immigration  crimes  is  still  less  than  optimal  in terms of prosecution and immigration control. Secondly, the obstacles encountered in the investigation of immigration crimes were due to the lack of quality and quantity of human resources in immigration PPNS, inadequate allocation of funds and operational facilities, lack of community awareness about the presence and activities of foreigners around them and difficulties in  collecting  evidence and witnesses. Third,  efforts to  overcome obstacles to investigating immigration crimes are carried out by improving the quality and quantity of  immigration  PPNS  human  resources  by  providing  regular  training,  providing  foreign language  courses,  disseminating  immigration  laws,  further  improving  coordination between  relevant  agencies,  especially  the  police  and  prosecutors,  as  well  as  increasing supervision  of  foreigners  who  come  out,  enter  and  carry  out  activities  in  the  territory  of Indonesia.

## Keywords: Immigration Division, Investigation, Crime, Immigration

## PENDAHULUAN
Keimigrasian  mencakup  pelaksanaan  penegakan  kedaulatan  Negara  yang merupakan  hak  suatu  Negara  untuk  mengizikan  ataupun  melarang  orang  asing  masuk ataupun  tidak.  Seorang  asing  yang  memasuki  wilayah  suatu  Negara  akan  tunduk  pada hokum  Negara  tersebut  sebagaimana  halnya  warga  Negara  itu  sendiri  (  J.G. Starke,200:2010 )
Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang  mengaturnya  yaitu,    Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang    Keimigrasian. Undang-Undang  tersebut  merupakan  peraturan  yang  mengatur  hal  ihwal  lalu  lintas  orang yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dan  pengawasan  terhadap orang  asing  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”.
Keadaan semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi negara, akan tetapi  juga  menimbulkan  dampak  negatif  terjadinya  berbagai  pelanggaran  atau  kejahatan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah keimigrasian, seperti:
1. Pelanggaran atau kejahatan konvensional, misalnya: penyalahgunaan izin keimigrasian, overstay (melampaui    batas  waktu  izin  tinggal),  pencurian  dokumen,  pemalsuan dokumen, penjualan dokumen.
2. Kejahatan pencurian kekayaan negara, misalnya: korupsi, illegal logging, illegal fishing .
3. Kejahatan  transnational,  misalnya:  terorisme, money  laundering,  people  smuggling , perdagangan wanita dan anak, perdagangan dan penggunaan narkotika dan psikotropika.
4. Kejahatan  yang  berimplikasi  kontinjensi,  misalnya  :  separatisme,  unjuk  rasa  anarkis, kejahatan  yang  berkaitan  dengan  SARA  (Seksi  Pengawasan  dan  Penindakan Keimigrasian, 2008:12).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  tertuang klasifikasi  tindak  pidana  yang  dimungkinkan  dilakukan  berkenaan  dengan  Keimigrasian, yaitu  terdiri  atas  kejahatan  dan  pelanggaran.  Kejahatan  diartikan  sebagai  perbuatan perilaku  menyimpang,  bertentangan  dengan  hukum  dan  perbuatan  tercela  menurut pandangan masyarakat.
Tindak pidana Keimigrasian diatur dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana,  yaitu dari  Pasal  113  sampai  dengan  Pasal  136.  Tindak  Pidana  Keimigrasian  merupakan  tindak pidana  umum,  karena  tindak  pidana  keimigrasian  tidak  mempunyai  kedudukan  tersendiri dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.
Tindakan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1994  tentang  Pengawasan  Orang    Asing  dan  Tindakan Keimigrasian. Penegakan hukum di bidang keimigrasian sangat bergantung dari baik atau tidaknya  pelaksanaan  kegiatan  pengawasan  orang  asing  oleh  seluruh  pihak.  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  khususnya  pada  Pasal  69  ayat  (1), mengamanatkan  agar  pengawasan  orang  asing  ini  dilakukan  secara  terkoordinir  diantara instansi  pemerintah  yang  terkait  dengan  orang  asing  melalui  Pembentukan  Tim Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  PORA)  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Tim  tersebut terdiri dari Polisi, TNI, Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan instansi lainnya.
Di  Indonesia  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  Orang  Asing  merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dan  fungsinya,  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  membagi  dan  atau melimpahkan  kewenangannya  kepada  instansi  vertikal.  Pengawasan  dan  penindakan keimigrasian  terhadap  orang  asing  untuk  tingkat  pusat  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi,  ditingkat  Provinsi  oleh  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  cq. Divisi Keimigrasian.
Divisi  Keimigrasian  mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Kantor  Wilayah  dalam melaksanakan  sebagian  tugas  Kantor  Wilayah  di  bidang  keimigrasian  berdasarkan kebijakan  teknis  yang  diterapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Imigrasi.  Dalam  melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:
1. Pembinaan  dan  pengendalian  pelaksanaan  tugas  teknis  di  bidang  lalu  lintas keimigrasian,  izin  tinggal  dan  status  keimigrasian  serta  penindakan  keimigrasian  dan rumah detensi imigrasi;
2. Pelaksanaan  kerja  sama,  pemantauan,  evaluasi,  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
3. Penyusunan  rencana,  program,  kegiatan,  dan  anggaran  di  lingkungan  Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengkoordinasian  perencanaan  dan  pelaksanaan  pengelolaan  sumber  daya  manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa :
“  1. Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian.
2. Dalam  rangka  melaksanakan  fungsi  Intelijen  Keimigrasian,  Pejabat  Imigrasi melakukan  penyelidikan  Keimigrasian  dan  pengamanan  Keimigrasian  serta berwenang:
a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
b. mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
c. melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
d. melakukan  pengamanan  terhadap  data  dan  informasi  Keimigrasian  serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian”.
Guna membantu  terlaksananya penegakan hukum  di  wilayah Sumatera Barat  baik preventif maupun represif, penyelidik keimigrasian melakukan penertiban terhadap warga asing  meliputi  pemeriksaan  dokumen  administrasi,  pemantauan  pengamatan,  pengecekan lapangan,  dan  penyelidikan  pelanggaran  keimigrasian  lainnya  dengan  tujuan  untuk menemukan  dugaan  pelanggaran  keimigrasian.  Penyelidikan  dilakukan  pada  tempat- tempat seperti hotel, penginapan dan perusahaan atau tempat-tempat lain yang dikunjungi orang asing di wilayah Sumatera Barat.
Pelaksanaan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  Keimigrasian  pada Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat terhadap orang asing dalam penyalahgunaan dokumen Keimigrasian selama ini di sinyalir kurang  efektif  dan  kurang  maksimal  karena  masih  banyak  orang  asing  yang  melakukan pelanggaran  keimigrasian.  Tidak  sedikit  orang  asing  yang  berkunjung  ke  Sumatera  Barat melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pada prakteknya penyelesaian  kasus  pelanggaran  keimigrasian  pada  Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  kebanyakan  dilakukan  dengan  tindakan administratif  berupa  pengenaan  biaya  beban  dan/atau  deportasi  dan  sangat  jarang  yang sampai pada proses peradilan pidana (projustisia).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah bagaimanakah implementasi peran Divisi Keimigrasian dalam penyelidikan tindak pidana
Keimigrasian?  Kedua,  apa  sajakah  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelidikan  tindak pidana Keimigrasian? Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala tersebut?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian Deskriptif  Analitis .  Terhadap  masalah yang  diajukan,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif sebagai pendekatan  utama,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2001:13-14), serta didukung dengan  pendekatan Yuridis  Empiris .  Sumber  data  berasal  dari  data  sekunder  dan  data primer.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  data  sekunder  dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan ( library research ) dan untuk data primer dikumpulkan dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Data  yang  di  dapat  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis .

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## A. Implementasi Peran Divisi Keimigrasian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian
Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana Keimigrasian belum dilakukan secara maksimal, karena walaupun telah merujuk pada Undang-Undang Keimigrasian tentang tata  cara  pelaksanaan  penegakan  hukum  melalui  tindakan  keimigrasian,  namun  pada kenyataannya  masih  kurang  maksimal  pelaksanaannya  dalam  hal  koordinator, perencanaan, pengendalian program kegiatan penindakan dan pengawasan keimigrasian. Penyelesaian kasus pelanggaran keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat kebanyakan dilakukan dengan tindakan administratif berupa pengenaan biaya beban dan/atau deportasi dan sangat jarang  yang sampai pada proses peradilan pidana (projustisia).
Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat  mengetahui  keberadaan  orang  asing  dalam  rangka  penyelidikan  tindak  pidana keimigrasian  melalui  laporan/pengaduan  masyarakat,  dari  laporan  instansi  Kepolisian,
dari perpanjangan izin tinggal, dari operasi gabungan dan pengawasan lapangan dengan mendatangi  tempat-tempat  keberadaan  orang  asing  seperti  hotel,  penginapan  dan perusahaan yang dikunjungi orang asing.
Penyelidikan  tindak  pidana  keimigrasian  dilakukan  dengan  penertiban  warga asing  meliputi  pemeriksaan  dokumen  administrasi,  pemantauan  pengamatan, pengecekan  lapangan,  dan  penyelidikan  pelanggaran  keimigrasian  lainnya  dengan tujuan  untuk  menemukan  dugaan  pelanggaran  keimigrasian,  mencari  keterangan  dan mengumpulkan  bukti.  Laporan  dari  masyarakat  terhadap  warga  negara  asing  yang melakukan  tindak  pidana  sangat  membantu  dalam  penegakan  hukum  keimigrasian. Namun peran serta masyarakat masih sangat sedikit, ini terbukti dari jarangnya laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  Orang  Asing,  Divisi  Keimigrasian  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan instansi  terkait  yang  dikenal  dengan  Tim  Koordinasi  Pengawasan  Orang  Asing  (Tim Pora).  Tim  Pora  di  bentuk  di  tingkat  pusat,  tingkat  propinsi,  daerah  tingkat  I  dan wilayah/daerah  lain  yang  terdapat  Kantor  Imigrasi.  Anggota  Tim  Koordinasi Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  Pora)  terdiri  atas  wakil  dari  Badan  atau  Instansi Pemerintah  yang  bidang  tugasnya  menyangkut  pengawasan  orang  asing  seperti Kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim), Kejaksaan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Disnaker, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Camat dan pihak  terkait  lainnya  dengan  maksud  terjalinnya  koordinasi  dan  pertukaran  informasi tentang keberadaan orang asing.
Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) bertugas melakukan pertukaran data dan informasi  antar  instansi  terkait,  yang  berhubungan  dengan  keberadaan  dan  kegiatan Orang Asing di  Wilayah Sumatera  Barat,  termasuk data dan informasi  mengenai  WNI yang  mempunyai  hubungan  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  keberadaan  dan kegiatan Orang Asing dan melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang bersifat rutin dan  insidentiil  terhadap  keberadaan  dan  kegiatan  Orang  Asing  yang  ada  di  wilayah Sumatera  Barat  serta  memberikan  saran  atau  pertimbangan  kepada  pimpinan  instansi terkait atau instansi lain yang memerlukan dalam rangka melakukan tindakan preventif, represif maupun preventif secara tepat dan terkoordinasi terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan yang dilakukan oleh Orang Asing.
Apabila  warga  negara  asing  kedapatan  tertangkap  tangan  melakukan  tindak pidana  keimigrasian  ataupun  tindak  pidana  keimigrasian  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana lainnya maka penyelidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
Penggeledahan  perlu  dilakukan  dalam  rangka  mencari  kejelasan  atas keabsahan  Dokumen  Perjalanan  dan  identitas  diri  orang  yang  bersangkutan.  Apabila dari  hasil  penggeledahan  tersebut  ditemukan  adanya  indikasi  tindak  pidana Keimigrasian,  prosesnya  dapat  dilanjutkan  dengan  melakukan  penyelidikan Keimigrasian.
Prosedur  penyelidikan  suatu  peristiwa  yang  diduga  tindak  pidana  oleh  Divisi Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  adalah sebagai berikut :

## 1. Kapan penyelidikan dimulai
Menurut  KUHAP,  penyelidikan  diintradusir  dengan  motivasi  pelindungan HAM  dan  pembatasan  ketat  terhadap  penggunaan  upaya  paksa,  dimana  upaya  paksa baru  digunakan  sebagai  tindakan  yang  terpaksa  dilaksanakan.  Penyelidikan mendahului  tindakan–tindakan  lain  yaitu  untuk  menentukan  apakah  suatu  peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  untuk  memulai  melakukan  penyelidikan  akan didasarkan  pada  hasil  penilaian  terhadap  informasi  atau  data–data  yang  diperoleh melalui :
a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya :
1) Dari orang,
2) Tulisan dalam mass media,
3) Instansi atau perusahaan.
b. Adanya  laporan  langsung  kepada  penyidik  dari  orang  yang  mengetahui  hukum
terjadi  suatu  tindak  pidana.  Laporan  langsung  yang  diterima  dari  orang  yang mengetahui terjadinya tindak  pidana dapat berupa :
1) Laporan secara tertulis
2) Laporan  lisan  (penyelidik  menerima  laporan  yang  kemudian  dituangkan  dalam Berita Penerimaan Laporan).
c. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik
2. Tujuan Penyelidikan
Adapun tujuan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :
a. Menentukan  apakah  suatu  peristiwa  yang  terjadi  merupakan  suatu  tindak  pidana atau bukan.
b. Siapa  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  (secara  piana)  terhadap  tindak  pidana tersebut.
c. Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.
3. Sasaran Penyelidikan
Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana.
b. Benda/barang/surat  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  yang  dapat dipergunakan  untuk  mengadakan  penyidikan  maupun  untuk  barang  bukti  dalam sidang pengadilan.
c. Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.
4. Cara Penyelidikan
Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.
Penyelidikan  ini  dilakukan  apabila  keterangan-keterangan/data-data/bukti- bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak  akan  mengganggu  dan  menghambat  proses  penyelidikan  selanjutnya.  Pihak penyelidikpun  harus  memperlihatkan  tanda  pengenal  diri  mereka  sesuai  yang tercantum dalam pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya.
b. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.
Penyelidikan  ini  biasanya  digunakan  dalam  dunia  intelijen  dan  penyelidik
harus  dapat  menghindarkan  diri  dari  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan ketentuan undang-undang.
5. Penyelidikan
Agar  tujuan  dari  penyelidikan  dapat  tercapai  sesuai  rencana  maka  sebelum melakukan  kegiatan  penyelidik  terlebih  dahulu  disusun  rencana  penyelidikan  agar lebih terarah dan terkendali dengan baik.
Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang :
a. Sumber  informasi  yang  perlu  dihubungi  (orang,  instansi,  badan,  tempat,  dan  lain- lain).
b. Informasi  atau  alat  bukti  apa  yang  dibutuhkan  dari  sumber  tersebut  (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
c. Petugas pelaksana
d. Batas waktu kegiatan
e. Laporan hasil Penyelidikan
Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat : a. Sumber data atau keterangan
b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut
c. Barang bukti
d. Analisa
e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya
f. Saran  tentang  tindakan-tindakan  apa  yang  perlu  dilakukan  dalam  tahap  penyelidikan selanjutnya.
Dari data yang diperoleh pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  diketahui  bahwa  sumber  kasus  pelanggaran keimigrasian  yang  terjadi  tahun  2015  -  2017  di  wilayah  Sumatera  Barat  berasal  dari pengaduan masyarakat, dari laporan instansi Kepolisian, dari perpanjangan Izin Tinggal, dari operasi gabungan dan pengawasan lapangan serta pihak orang asing itu sendiri yang menyerahkan diri.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  diperoleh  bahwa  selama  3
(tiga)  tahun  terakhir  yakni  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2017  terdapat  129 bentuk  pelanggaran  keimigrasian,  dengan  rincian  pelanggaran  menyangkut  ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut:
1. Pasal  71  huruf  b,  disebabkan  Orang  Asing  tidak  dapat  memperlihatkan  dan menyerahkan  Dokumen  Perjalanan  atau  Izin  Tinggal  yang  dimilikinya  saat  diminta oleh  Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  dalam  rangka  pengawasan  Keimigrasian, sebanyak 6 orang pelanggar.
2. Pasal 78, disebabkan Orang Asing pemegang  Izin Tinggal  yang telah berakhir masa berlakunya  dan  masih  berada  dalam  Wilayah  Indonesia,  sebanyak  96  orang pelanggar.
3. Pasal  75  ayat  (1),  disebabkan  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan  keamanan  dan ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan  perundang- undangan, sebanyak 4 orang pelanggar.
4. Pasal  113,  disebabkan  orang  yang  dengan  sengaja  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  tidak  melalui  pemeriksaan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi, sebanyak 16 orang pelanggar.
5. Pasal  116, disebabkan Orang Asing melanggar Pasal  71 huruf b mengenai  hal  tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya pada saat diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas, sebanyak 1 orang pelanggar.
6. Pasal  119  ayat  (1),    disebabkan  Orang  Asing  berada  di  wilayah  Indonesia  tidak memiliki  dokumen  perjalanan  yang  sah  dan  masih  berlaku,  sebanyak  2  orang pelanggar.
7. Pasal  122  huruf  a,  disebabkan  Orang  Asing  dengan  sengaja  menyalahgunakan  atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pemberian  Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, sebanyak 2 orang pelanggar.
8. Pasal 123 huruf a, disebabkan orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu  atau  yang  dipalsukan  atau  keterangan  tidak  benar  dengan  maksud  untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain dan Pasal 123 huruf  b,  disebabkan  orang  asing  yang  dengan  sengaja  menggunakan  Visa  atau  Izin
Tinggal  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  untuk  masuk  dan/atau  berada  di Wilayah Indonesia, sebanyak 2 orang pelanggar.
Bentuk  penyelesaian  kasus  pelanggaran  keimigrasian  di  Divisi  Keimigrasian Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  terhadap  129 pelanggaran keimigrasian menyangkut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:
1. Tahun 2015-2017 terdapat  127 kasus  pelanggaran keimigrasian diselesaikan melalui Tindakan  Keimigrasian  secara  administatif  berupa  pengenaan  biaya  beban  dan/atau Deportasi sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Tahun 2015 terdapat 1 kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan (projustisia) karena telah melanggar ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Tahun 2016 terdapat 1 kasus yang diteruskan ke tahap penyidikan (projustisia) karena telah melanggar ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan  yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati  atau  menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:
1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran  atau  deportasi  dari  wilayah  Indonesia  atau  penolakan  masuk  ke  wilayah Indonesia (M. Iman Santoso, 2007:10).

## B. Kendala Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian
Penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  PPNS  Keimigrasian  Divisi  Keimigrasian Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  terhadap  pelanggaran Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,    tidak  selalu  berjalan lancar dan kadang menemui berbagai kendala. Kendala-kendala ini membuat penyelidik
kesulitan  dalam  menemukan  suatu  kasus  atau  membuat  jelas  suatu  perkara  pidana, diantaranya:
1. Kendala  Internal,  yaitu  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyelidik  dari  dalam  Institusi Keimigrasian itu sendiri. Adapun kendala internal ini berupa:
a. Terbatasnya  personel  PPNS  Keimigrasian  di  jajaran  Divisi  Keimigrasian  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang hanya berjumlah 14 orang,  alokasi  dana  dan  prasarana  operasional  yang  masih  kurang  memadai menyebabkan  penyelidikan  terhadap  pelanggaran  Undang-undang  Keimigrasian seringkali  berjalan  lambat  dan  menyebabkan  tidak  maksimalnya  kinerja  PPNS Keimigrasian.
b. Selama ini PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  masih  merupakan  suatu  pekerjaan  yang dilekatkan pada bidang atau kegiatan yang ada, sehingga tugas penyelidikan yang menjadi tanggung jawab PPNS belum sepenuhnya dapat ditangani. baik.
c. Kurangnya PPNS Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  yang  menguasai  bahasa  asing  selain  bahasa Inggris.  Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera Barat terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah.  Hal  ini  menyulitkan  petugas  dalam  melakukan  pemeriksaan. Misalnya  saja  dalam  pemeriksaan  WNA  asal  Afganistan,  Cina,  Jepang,  Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris.
2. Hambatan Eksternal, merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyelidik  dari luar lembaga Imigrasi.
a. Masih  kurangnya  kepedulian  masyarakat  dan  masih  kurangnya  kesadaran masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi  dalam melaporkan keberadaan atau  kegiatan orang asing yang ada disekitarnya, disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya sosialisasi  Undang-Undang  Keimigrasian  dalam  masyarakat  sampai  kepelosok pedesaan dan kecamatan.
b. Adanya  faktor  kepentingan  bisnis  dari  para  pihak  yang  bersangkutan  dan    pihak- pihak lainnya.
c. Adanya  kesulitan  yang  berkaitan  dengan  persoalan locus  delicti perkara.  Dalam
penanganan  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  penyelidik  Keimigrasian mengalami  kesulitan  dalam  pengumpulan  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  serta koordinasi karena orang asing sering berpindah-pindah tempat.

## C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian
Penanggulangan  adalah  cara  mengatasi  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Upaya penanggulangan  terjadinya  pelanggaran  atau  tindak  pidana  Keimigrasian  dibedakan atas 2 (dua) upaya yaitu :
1. Upaya mengatasi kendala internal
a. Untuk  mengatasi  minimnya  personil  PPNS  Keimigrasian  Divisi  Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, alokasi dana dan prasarana  operasional  yang  masih  kurang  memadai,  sehingga  menyebabkan penyelidikan  terhadap  pelanggaran  Undang-Undang  Keimigrasian  seringkali berjalan lambat dan menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Keimigrasian, maka  kepada  PPNS  Keimigrasian  Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  selalu  diberi  motivasi  untuk bekerja  secara  optimal  dengan  segala  keterbatasan  yang  ada,  seperti  dana  dan prasarana  operasional,  alat  transportasi  dan  alat  komunikasi  yang  jumlahnya sangat terbatas.
b. Untuk  mengatasi  tugas-tugas  penyelidikan  yang  belum  tersentuh  dengan  baik maka  dilakukan  penentuan  skala  prioritas  dalam  pelaksanaan  tugas  penyelidikan oleh  PPNS  Keimigrasian  Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
c. Agar  PPNS  Keimigrasian  Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  dapat  menguasai  bahasa  asing  selain  bahasa Inggris, maka PPNS Keimigrasian diberi dan dianjurkan mengikuti kursus bahasa asing selain bahasa Inggris.
2. Upaya mengatasi kendala eksternal
a. Melakukan  sosialisasi  Undang-Undang  Keimigrasian  sampai  kepelosok  pedesaan dan  kecamatan  agar  masyarakat  lebih  mengetahui  pentingnya  penegakan  hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi disekitarnya.
b. Melakukan  tindakan  yang  tegas  terhadap  pelaku  pelanggar  keimigrasian  dan dituntut  kesadaran  serta  penghayatan  untuk  mematuhi  peraturan-peraturan, instruksi, dan kebijaksanaan yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan dalam  bisnis  dan  pihak  lainnya  terhadap  kegiatan  dan  keberadaan  orang  asing  di sekitarnya.
c. Melakukan  proses  pengamatan  dan  pengawasan  terhadap  orang  asing  untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya terjadi penyimpangan atau kesalahan.

## PENUTUP
Implementasi  peran  Divisi  Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan  HAM  Sumatera  Barat  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  Keimigrasian  belum dilakukan  secara  maksimal,  karena  walaupun  telah  merujuk  pada  Undang-Undang Keimigrasian  tentang  tata  cara  pelaksanaan  penegakan  hukum  melalui  tindakan keimigrasian,  namun  pada  kenyataannya  masih  kurang  maksimal  pelaksanaannya  dalam hal koordinator, perencanaan, pengendalian program kegiatan penindakan dan pengawasan keimigrasian.
Kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  penyelidikan  tindak  pidana  Keimigrasian oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat disebabkan  kurangnya  sumber  daya  manusia  PPNS  Keimigrasian  yang  saat  ini  masih belum  memadai,  tugas  penyelidikan  yang  menjadi  tanggung  jawab  PPNS  belum sepenuhnya dapat ditangani  karena beban tugas  rutin sehari-hari dan masih sedikit  PPNS Keimigrasian  yang  menguasai  bahasa  asing  selain  bahasa  Inggris,  partisipasi  masyarakat masih  kurang  dalam  melaporkan  adanya  orang  asing  dan  kegiatannya  di  suatu  daerah, adanya  faktor  kepentingan  bisnis  dari  para  pihak  yang  bersangkutan  dan  pihak-pihak lainnya,  sulit  menemukan  bukti  dan  saksi  serta  koordinasi  karena  orang  asing  sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Upaya  mengatasi  kendala  penyelidikan  tindak  pidana  Keimigrasian  oleh  Divisi Keimigrasian  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Barat  dilakukan dengan selalu memberi motivasi kepada PPNS Keimigrasian untuk bekerja secara optimal dengan  segala  keterbatasan  yang  ada,  seperti  dana  dan  prasarana  operasional,  alat
transportasi,  dan  alat  komunikasi  yang  jumlahnya  sangat  terbatas,  melakukan  penentuan skala  prioritas  dalam  pelaksanaan  tugas  penyelidikan  oleh  PPNS  Keimigrasian, memberikan  dan  menganjurkan  mengikuti  kursus  bahasa  asing  selain  bahasa  Inggris kepada  PPNS  Keimigrasian.  Kemudian  upaya  mengatasi  kendala  eksternal  penyelidikan tindak  pidana  Keimigrasian  dilakukan  dengan  sosialisasi  Undang-Undang  Keimigrasian sampai  kepelosok  pedesaan  dan  kecamatan,  melakukan  tindakan  yang  tegas  terhadap pelaku pelanggar keimigrasian dan dituntut kesadaran serta penghayatan  untuk  mematuhi peraturan-peraturan,  instruksi,  dan  kebijaksanaan  yang  berlaku  kepada  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  bisnis  dan  pihak  lainnya  terhadap  kegiatan  dan  keberadaan  orang asing di sekitarnya, melakukan proses pengamatan dan pengawasan terhadap orang asing agar  tidak  kehilangan  bukti-bukti  dan  saksi-saksi  jika  orang  asing  tersebut  melakukan pelanggaran keimigrasian atau berpindah tempat tinggal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian , Jakarta, 2000.
M.  Iman  Santoso,  Perspektif  Imigrasi,  Perum  Percetakan  Negara  Republik  Indonesia, 2007.
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional , Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Sosialisasi  Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi  Blitar, Modul , Blitar, 2008