## PEMODELAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI LAYANAN
CUSTOMS , IMMIGRATE DAN QUARANTINE (CIQ) DALAM RANGKA MENCAPAI GOOD GOVERNANCE 4.0
Fransiskus M.H. Tjiptabudi
Program Studi Sistem Informasi, STIKOM Uyelindo, Jl.Perintis Kemerdekaan, Kayu Putih, Kupang Email: tjiptabudifrans@gmail.com

## ABSTRAK
Salah  satu  program  Nawa  Cita  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yaitu  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  sumber  daya  manusia,  infrastruktur  dan  pelayanan  menjadi  dasar komitmen  pemerintah  untuk  membangun  wilayah  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Sebagai  provinsi yang  berbatasan  langsung  dengan  Negara  Republik  Demokratik  Timor-Leste  menjadikan  NTT sebagai  sasaran  pembangungan  wilayah  perbatasan  yaitu  dengan  dibangunnya  Pos  Lintas  Batas Negara  (PLBN)  Terpadu  dengan  berbagai  sarana  pendukung.  PLBN  Terpadu  merupakan  sebuah “rumah” bagi layanan CIQ ( Customs /bea cukai, Immigrate /imigrasi, dan Quarantine /karantina) yang berada  di  bawah  otoritas  5  kementerian.  Saat  ini,  setiap  layanan  belum  memiliki  sistem  yang terintegrasi  dan  belum  mempunyai  infrastruktur  pendukung  guna  mengoptimalkan  koordinasi  dan kolaborasi  antar  lembaga  sehingga  mempengaruhi  efektifitas  dan  efisiensi  pelayanan  satu  pintu. Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membuat  model  arsitektur  sistem  informasi  lintas platform untuk  mendukung  proses  bisnis  yang  dilakukan  oleh  otoritas  bea  cukai,  imigrasi  dan karantina  pada  tiga  (3)  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  Terpadu  di  di  wilayah  NTT  dengan menerapkan  konsep Enterprise  Architecture  Planning (EAP).  Arsitektur  sistem  informasi  yang diusulkan bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjalankan proses bisnis dan pelayanan serta mendukung kebijakan dan strategi nasional pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat diterapkan guna mendukung proses bisnis yang dijalankan dengan menghubungkan semua lembaga terkait guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) di era revolusi industri 4.0.
Kata kunci: Bea cukai, imigrasi, karantina, PLBN Terpadu, EAP, good governance

## ABSTRACT
One  of  the  Nawa  Cita  programs  established  by  the  government  is  to  develop  Indonesia  from  the periphery  by  strengthening  human  resources,  infrastructure  and  services  to  be  the  basis  of  the government's  commitment  to  develop  the  East  Nusa  Tenggara  (NTT)  region.  As  a  province  that borders with the Democratic Republic of Timor-Leste, NTT has become a target for the development of  border  areas,  namely  the  construction  of  an  Integrated  Cross-border  Post  (PLBN)  with  various supporting facilities. Integrated PLBN is a "home" for CIQ services (Customs / customs, Immigrate / immigration, and Quarantine / quarantine) under the authority of 5 ministries. At present, each service does not yet have an integrated system and does not yet have supporting infrastructure to optimize coordination and collaboration between institutions so that it affects the effectiveness and efficiency of one-stop services. The purpose of this research is to create a cross platform  information system architecture  model  to  support  business  processes  carried  out  by  the  customs,  immigration  and quarantine authorities in three (3) Integrated State Border Posts (PLBN) in the NTT region by applying the concept of Enterprise Architecture Planning (EAP). The proposed information system architecture aims  to  solve  the  problems  encountered  in  carrying  out  business  processes  and  services  as  well  as supporting national government policies and strategies in managing border regions between countries. The results of this study are expected to be applied to support the business processes carried out by connecting  all  relevant  institutions  in  order  to  realize  good  governance  in  the  era  of  the  industrial revolution 4.0.
Keywords: Customs, immigration, quarantine, Integrated PLBN, EAP, good governance.

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  lingkungan  dan  kebutuhan  dari  bisnis  berubah  secara  cepat  yang  memaksa  manajemen  eksekutif  untuk memiliki informasi yang up-to-date setiap waktunya, sehingga bisnis bisa dikelola dengan lebih efektif. Perusahaan atau lembaga harus bisa membuat ketersediaan informasi dalam tingkat organisasi, bukan hanya dalam tingkat unit bisnis. Pengoptimalan informasi dalam tingkat organisasi mensyaratkan integrasi ke semua informasi yang dimiliki oleh unit-unit bisnis (Utomo, 2014).
Pada penelitian ini mengambil studi kasus pada tiga (3) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di wilayah Nusa Tenggara  Timur  yaitu  PLBN  Terpadu  Mota’ain,  PLBN  Terpadu  Motamasin  dan  PLBN  Terpadu  Wini.  Adapun layanan-layanan yang diselenggarakan di PLBN Terpadu difokuskan pada 3 (tiga) layanan dengan istilah CIQ yaitu Customs /bea  cukai  dibawah  otoritas  Kementerian  Keuangan, Immigration /imigrasi  dibawah  otoritas  Kementerian Hukum dan HAM, serta Quarantine /karantina dibawah otoritas Kementerian Kesehatan untuk karantina kesehatan, Kementerian  Pertanian  untuk  karantina  pertanian  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  untuk  karantina  ikan. Guna  memberikan  layanan  yang  berkualitas,  proses  bisnis  yang  dijalankan  dengan  baik  serta  dalam  rangka pengambilan keputusan strategis yang tepat maka penting bagi otoritas-otoritas tersebut untuk memanfaatkan sistem informasi. Apalagi, ketiga layanan tersebut berada dibawah kementerian yang berbeda sehingga memiliki sumber data yang berbeda pula.
Pertanyaannya,  mengapa  harus  sistem  informasi?  Karena  penerapan  sistem  informasi  pada  dasarnya  sangat memudahkan para petugas untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaannya tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, biaya serta tenaga yang besar (Alandri, 2013). Selain itu, dengan adanya sistem informasi ini proses pelayanan  kepada  publik  yang  dalam  hal  ini  adalah  para  pelintas  batas  wilayah  negara  maupun  eksportir/importer akan meningkat baik dari segi waktu maupun kualitas pelayanan itu sendiri (Amalia dan Supriyatna, 2017).
Karena pentingnya penerapan sistem informasi tersebut maka harus dibuat perencanaan yang baik dan komprehensif mencakup  seluruh  unit  dalam  organisasi  hingga  teknologi  pendukungnya.  Hal  tersebut  beralasan  karena  kegagalan dalam penerapan sistem informasi dalam sebuah organisasi seringkali disebabkan karena tidak ada perencanaan yang matang dan  menyeluruh.  Penerapan  yang  dilakukan  hanya  berdasarkan  kebutuhan  sesaat  dan  hanya  untuk  satu  atau  beberapa fungsi/unit tertentu saja dalam organisasi. Sehingga diperlukan suatu cetak biru berupa arsitektur enterprise , sehingga dapat digunakan  dan  diterapkan  untuk  mendukung  proses  bisnis,    pemberian  layanan  serta  pengambilan  keputusan  sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) dengan memanfaatkan teknologi.

## 2. MATERI DAN METODE
Enterprise  architecture adalah pengorganisasian secara logis untuk proses bisnis utama  dan kemampuan teknologi informasi (TI) yang mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi model operasi perusahaan berdasarkan Center for Information Systems Research (Porter, 1985). Pendapat lain menyatakan bahwa Enterprise Architecture adalah sekumpulan prinsip-prinsip, metode, dan model yang digunakan dalam perancangan dan realisasi dari sebuah struktur organisasi  perusahaan,  proses  bisnis,  sistem  informasi  dan  infrastruktur  (Lankhorst,  2009).  Berdasarkan  pendapat- pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan Enterprise Architecture merupakan model atau metode yang digunakan dalam perencanaan dan realisasi dari sebuah struktur organisasi perusahaan, tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian dalam struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukungnya.
Enterprise  Architecture  Planning (EAP)  adalah  suatu  proses  pendefinisian  arsitektur  untuk  penggunaan  informasi dalam rangka mendukung bisnis dan perencanaan untuk mengimplementasikan  arsitektur tersebut (Spewak, 1992) . Metodologi  dan  model Enterprise  Architecture  Planning adalah  bagian  awal  dari  bagian  utama  pengetahuan Enterprise Architecture yang masih relevan dan telah banyak mempengaruhi kerangka kerja , metodologi dan praktek– praktek terbaik di sektor publik maupun privat (Spewak & Tiemann, 2006).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang akan dilakukan pada 3 (tiga) PLBN Terpadu di Nusa Tenggara Timur yaitu PLBN Terpadu Motaain Kabupaten Belu,  PLBN  Terpadu  Motamasin  Kabupaten  Malaka  dan  PLBN  Terpadu  Wini  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara, sedangkan  metodologi  penelitian  yang  digunakan  akan  disesuaikan  dengan  langkah–langkah  pemodelan  arsitektur yang ada di dalam EAP, seperti pada gambar berikut:
Gambar 1. Tahapan EAP (Spewak, 1996)
Setiap  komponen  atau  tahapan dalam  EAP  menjelaskan  bagaimana  mendefinisikan  arsitektur  dan  perencanaan. Komponen-komponen  tersebut  terbentuk  sebagai layer ,  dimana  setiap layer merepresentasikan  fokus  tugas  yang berbeda, yang mencerminkan tahapan-tahapan pengembangan (kegiatan yang dilakukan). yaitu: a. Layer 1 - Inisiasi Perencanaan ( Planning Initiation )
Memulai EAP pada jalur yang benar, termasuk menentukan metodologi yang digunakan, siapa yang harus dilibatkan dan tools apa yang digunakan. b.   Layer 2 1)  Pemodelan Bisnis ( Business Modeling )
Menyusun  informasi  mengenai  bisnis  dan  informasi  yang  dibutuhkan  serta  digunakan  untuk  melaksanakan proses bisnis.
2)  Sistem dan Teknologi Saat Ini ( Current Systems and Technology ) Mendefinisikan sistem aplikasi yang sudah terdapat saat ini serta platform teknologi yang mendukung. c. Layer 3 1)  Arsitektur Data ( Data architecture ) Mendefinisikan data apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis. 2)  Arsitektur Aplikasi ( Application Architecture ) Mendefinisikan aplikasi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. 3)  Arsitektur Teknologi ( Technology Architecture ) Mendefinisikan platform teknologi yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan bagi aplikasi pengelola data dan pendukung fungsi bisnis.
Panah  pada layer ini  menunjukkan  bahwa Data  Architecture didefinisikan  terlebih  dahulu  dan  selanjutnya mendefinisikan Application serta Technology Architecture . d.   Layer 4 - Rencana Implementasi/Migrasi ( Implementation/Migration Plans )
Mendefinisikan  urutan  langkah  dalam  mengimplementasikan  aplikasi,  jadwal  implementasi,  analisis  manfaat  atau biaya, dan mengajukan jalur yang jelas untuk melakukan migrasi dari layer 2 ke layer 4.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan pemodelan  yang ada di dalam EAP  merupakan tahapan-tahapan  yang bisa  digunakan dalam  membangun sebuah  cetak  biru sebuah  arsitektur.  Berpedoman  pada  langkah–langkah  dalam  konsep  EAP  tersebut,  akan  dibuat pemodelan  sistem  informasi  layanan  CIQ  pada  PLBN  Terpadu.  Adapun  hasil  dari  setiap  langkah  tersebut  adalah sebagai berikut:

## Inisiasi perencanaan
Pemilihan pendekatan metodologi perencanaan akan menentukan hasil dari cetak biru yang akan dibuat. Adapun tahap pertama dari EAP adalah inisialisasi perencanaan, yakni merupakan tahap mendefinisikan organisasi sebagai sebuah objek dengan menjabarkan visi dan misi organisasi yang dihubungkan dengan visi dari perencanaan arsitektur sistem informasi sehingga pengembangan arsitektur dapat dilakukan selaras dengan proses dan tujuan bisnis. Penentuan visi dan misi organisasi ke depan sangat diperlukan sebagai pedoman untuk menentukan berbagai macam strategi TI yang diperlukan untuk mendukung visi dan misi tersebut.
Dalam pelaksanaan proses bisnisnya, PLBN Terpadu mempunyai core business yang terdiri atas 3 komponen utama yang  dikenal  dengan  istilah  CIQ  yakni Customs (bea  cukai), Immigration (imigrasi)  dan Quarantine (karantina). Penyelenggaraan layanan CIQ sangat penting demi terciptanya proses lalu lintas antar negara yang lancar, baik untuk lalu lintas manusia, hewan, tumbuhan maupun barang.

## Pemodelan bisnis
Mengingat  bahwa  layanan  CIQ  berada  atau  dijalankan  oleh  beberapa  otoritas  berbeda  maka  tentu  akan  sangat kompleks dalam pemodelan bisnisnya. Hal yang terpenting adalah struktur organisasi serta arus data dan informasi yang jelas, karena hal-hal tersebut menjadi dasar utama dalam membuat sebuah pemodelan bisnis. Struktur organisasi akan menunjukkan bagian apa saja yang ada di dalam organisasi, hal-hal apa saja yang akan ditangani oleh bagian tersebut, dan bagaimana arah arus data maupun informasi yang mengalir diantara bagian-bagian tersebut.
Berdasarkan konsep rantai nilai oleh Porter (1985), area fungsional untuk model layanan CIQ di PLBN Terpadu secara umum dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari layanan bea  cukai,  imigrasi,  karantina  kesehatan,  karantina  pertanian  dan  karantina  ikan.  Sedangkan  kegiatan  pendukung terdiri  dari  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  administrasi  umum,  kebersihan  dan  keamanan,  pengembangan kawasan dan pelayanan lintas batas. Adapun rantai nilai untuk model layanan CIQ pada PLBN Terpadu dapat dilihat seperti pada gambar berikut:
Gambar 2. Rantai nilai bisnis
Adapun penjelasan dari setiap kegiatan utama yakni sebagai berikut:
a. Bea cukai
Semua proses bisnis yang dilaksanakan mulai dari pengaturan dan pemeriksaan lalu lintas barang yang masuk atau keluar  daerah  pabean,  pemungutan  bea  masuk  dan  cukai  serta  pungutan  negara  lainnya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.   Imigrasi Terdiri dari proses pemberian dokumen perjalanan,  izin berangkat dan izin kembali, penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian. c. Karantina kesehatan
Pengawasan risiko penularan penyakit dari barang, orang, dan alat angkut yang masuk dan keluar. d.   Karantina pertanian
Semua proses yang berkaitan dengan pemeriksaan, pendataan, dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati.
e. Karantina ikan
Kegiatan  karantina  ikan  terdiri  dari  proses  yang  dikenal  dengan  istilah  8P  yakni  pemeriksaan,  pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan ikan yang keluar maupun masuk.
Masing-masing kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh PLBN Terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Administrasi umum
Pendataan kepegawaian, keuangan dan administrasi lainnya serta pelaporan. b.   Kebersihan dan keamanan Melingkupi proses penjadwalan dan pembagian petugas serta proses pelaporan. c. Pengembangan kawasan
Membuat perencanaan, pelaksanaan, perawatan dan pelaporan. d.   Pelayanan lintas batas Penyediaan akses dan fasilitas lintas batas, koordinasi dengan otoritas terkait serta pelaporan.
Setelah dilakukan proses inisiasi terhadap area fungsi bisnis yang dijalankan oleh PLBN Terpadu dengan pemanfaatan rantai nilai oleh Porter, maka dapat digambarkan hubungan antara proses bisnis dengan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

## Gambar 3. Hubungan proses bisnis dengan stakeholder
Arsitektur sistem dan teknologi saat ini
Arsitektur sistem dan teknologi saat ini  memberi  gambaran tentang kondisi  sistem dan teknologi informasi terkini yang sedang digunakan, serta keinginan atau arah pengembangan teknologi informasi di PLBN Terpadu kedepannya. Pada  langkah  ini  harus  memperhatikan  beberapa  hal  yang  perlu  dijadikan  sebagai  kunci  utama  dalam  melakukan analisis, yaitu kondisi organisasi, arah strategi pengembangan teknologi informasi, serta kondisi sistem informasi dan teknologi saat ini.
a. Kondisi Organisasi
Seperti yang telah dibahas, PLBN Terpadu merupakan rumah bagi berbagai layanan lintas batas yang berada dibawah berbagai otoritas berbeda, sedangkan PLBN  Terpadu sendiri dikelola oleh otoritas lainnya. Hal ini  mengakibatkan cukup kompleksnya hubungan yang terjadi karena melibatkan berbagai pihak yang berbeda seperti pada Gambar 3. Selain itu dari segi SDM juga belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi informasi. b.    Arah strategi pengembangan teknologi informasi Berdasarkan kondisi organisasi yang ada saat ini maka arah strategi pengembangan teknologi informasi jelas harus bersifat komprehensif yang artinya dapat menjangkau semua pihak terkait dan memenuhi segala kebutuhannya.
c. Kondisi sistem informasi dan teknologi saat ini
Teknologi pendukung  yang ada saat ini belum sepenuhnya  menjawab kebutuhan infrastuktur pendukung. Jaringan internet  masih  menggunakan  jaringan  nirkabel  dengan  kecepatan  rendah  dan  tidak  stabil.  Tingkat  ketersediaan perangkat komputer baik PC maupun laptop juga masih rendah. Sedangkan sistem informasi yang digunakan belum ada sama sekali, untuk pengolahan data masih menggunakan perangkat lunak perkantoran yang umum.

## Arsitektur data
Dalam  pembangunan  model  arsitektur  menggunakan  EAP,  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  dalam  layer  ketiga adalah perancangan arsitektur data. Arsitektur data yang akan didefinisikan adalah data yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi yang akan dirancang pada tahap selanjutnya. Adapun data yang dibutuhkan didasarkan pada fungsi bisnis  utama  pada  rantai  nilai  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Dengan  demikian  maka  akan  ditentukan  terlebih dahulu entitas bisnisnya, kemudian berdasarkan entitas bisnis tersebut akan didefinisikan entitas datanya.
Otoritas Karantina Pertanian Otoritas Karantina Ikan Pelintas Eksportir/Importir Karantina Kesehatan Karantina Pertanian Karantina Ikan PLBN Administrasi Umum Kebersihan dan keamanan BNPP Pengembangan Kawasan Otoritas Karantina Kesehatan Pelayanan Lintas Batas Otoritas Imigrasi Imigrasi Otoritas Bea Cukai Bea Cukai
Tabel 1. Daftar entitas bisnis dan data Entitas bisnis Entitas data Bea Cukai 1. Enitas pelintas 2. Entitas petugas 3. Entitas eksportir/importer 4. Entitas barang 5. Entitas pemeriksaan 6. Entitas pembayaran Imigrasi 1. Entitas pelintas 2. Entitas petugas 3. Enitas pengajuan PLB/Paspor 4. Entitas keberangkatan 5. Entitas Kedatangan Karantina Kesehatan 1. Enitas pelintas 2. Entitas petugas 3. Entitas eksportir/importer 4. Entitas barang 5. Entitas pemeriksaan Karantina Pertanian 1. Enitas pelintas 2. Entitas petugas 3. Entitas eksportir/importer 4. Entitas hewan 5. Entitas tumbuhan 6. Entitas pemeriksaan Karantina Ikan 1. Enitas pelintas 2. Entitas petugas 3. Entitas eksportir/importer
4. Entitas ikan
5. Entitas pemeriksaan
Berdasarkan  gambar  hubungan  proses  bisnis  dengan  pihak  terkait  menunjukkan  bahwa  dalam  fungsi  bisnis  utama yang berbeda melibatkan berbagai pihak yang sama. Sehingga dalam arsitektur data terlihat bahwa kebutuhan entitas data  dari  berbagai  fungsi  bisnis  juga  memiliki  kesamaan.  Berdasarkan  hasil  analisis  ini,  jelas  bahwa  perancangan arsitektur sistem informasi yang menyeluruh sangat diperlukan, sebab bisa menghilangkan duplikasi entitas data serta dapat menjaga integritas data.

## Arsitektur aplikasi
Setelah  arsitektur  data  didefinisikan,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  merancang  arsitektur  aplikasi.  Tahapan  ini bertujuan untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam mengelola data sehingga dapat mendukung fungsi-fungsi  bisnis.  Tahapan-tahapan  tersebut  antara  lain  menentukan  kandidat  aplikasi  dan    mendeskripsikan aplikasi.  Arsitektur  aplikasi  yang  akan  diidentifikasikan  adalah  untuk  membantu  fungsi  bisnis  utama  dari  PLBN Terpadu dan didesain berdasarkan entitas data yang telah didefinisikan sebelumnya. Adapun arsitektur aplikasi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Arsitektur aplikasi Nama aplikasi Fungsi App.Pelintas Pendaftaran pengusulan paspor/PLB, pengolahan data paspor maupun PLB, pengolahan data pelintas. App.Eksim Pendataan pelaku ekspor maupun impor. App.Immigrate Pengelolaan  data  transaksi  perlintasan,  baik  masuk maupun keluar Indonesia. App.Customs Memantau,  mendata,  dan  memungut  pajak  setiap barang  yang  keluar  masuk  daerah  atau  wilayah  serta pajak ekspor dan impor barang antar negara. App.Quarantine Pendataan  orang/  komoditi/  barang  yang  diperiksa, pengolahan hasil pemeriksaan,
pendataan penahanan/penolakan  (bagi  orang/  komoditi/  barang) dan pemusnahan (bagi komoditi/ barang).
App.Komunikasi Media komunikasi sosial, baik internal setiap otoritas, lintas otoritas maupun dengan masyarakat umum. App.Monitoring Pengontrolan  terhadap  lama  waktu  izin  tinggal berdasarkan jenis visa.

## Arsitektur teknologi
Adapun  tahapan  terakhir  dalam  membuat  sebuah  model  arsitektur  yaitu  mendefinisikan  arsitektur  teknologi. Pentingnya tahapan ini dikarenakan teknologi yang direncanakan merupakan infarstruktur pendukung bagi arsitektur aplikasi yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Dalam konsep EAP, kebutuhan teknologi perlu direncanakan dengan matang agar dapat menjalankan arsitektur data yang dapat mengelola data berdasarkan arsitektur aplikasi.
Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan arsitektur yaitu  mempertimbangkan trend perkembangan teknologi informasi  ke  depannya,  proses  bisnis  yang  dijalankan,  arsitektur  data  serta  arsitektur  aplikasi  yang  dirancang,  dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada tabel berikut akan dijabarkan platform teknologi yang dapat dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis yang berjalan di PLBN Terpadu.
Tabel 3. Arsitektur teknologi yang dibutuhkan
Jenis kebutuhan Spesifikasi umum Aplikasi 1.  Memiliki dokumentasi dan manual yang lengkap. 2.  Manajemen konfigurasi aplikasi yang baik sehingga mempermudah perawatan dan pengembangan. Basis data 1.  Penggunaan DBMS dengan kemampuan besar. 2.  Data bersifat terpisah dari aplikasi. 3.  Data bersifat terpusat. 4.  Model basis data yang digunakan adalah basis data relasional. Sistem operasi 1.  Sistem  operasi  yang  digunakan  mampu  dijalankan  pada  komputer skala kecil hingga besar dan bersifat multiplatform. 2.  Dapat  mendukung  berbagai  aplikasi  serta  tools  pengembangan sistem. Perangkat keras 1.  Memiliki tingkat pemanfaatan dan layanan yang tinggi. 2.  Handal dan bersifat fleksibel artinya tidak berfokus pada jenis/merk dan fitur tertentu saja. 3.  Mendukung teknologi yang akan datang. Komunikasi dan keamanan data 1.  Jaringan yang fleksibel untuk beragam format data. 2.  Jaringan mendukung akses informasi secara realtime.
3.  Pengelolaan infrastruktur jaringan dilakukan secara terpusat
4.  Sistem jaringan komputer dan komunikasi data, dapat mengakomodir komunikasi video.
5.  Infrastruktur server memiliki kemampuan untuk enkripsi data.
6.  Otorisasi aplikasi dan data dapat diberikan oleh otoritas terkait.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. Model bisnis yang digambarkan dengan rantai bisnis menghasilkan aktivitas utama berupa layanan bea cukai, imigrasi, karantina kesehatan, karantina pertanian dan karantina ikan.
b.   Aplikasi yang diusulkan perlu digunakan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang dalam hal pemanfaatan dan penggunaan SI/TI.
c. Diperlukan komitmen, dukungan dan koordinasi dari berbagai otoritas guna mendukung rencana implementasi sebab dibutuhkan investasi yang relatif besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Alandri, F. (2013). “Peran Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Berau”. eJournal Ilmu Pemerintahan , Vol. 1, No. 1, 182-194.
Amalia E., Supriatna Y. (2017). “Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Sebagai Pengembangan Egovernment”. Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi , Vol. 2, No. 1, 81-85.
Lankhorst, M. (2009). Enterprise Architecture at Work . Springer, Berlin.
Porter, M. (1985). Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance for Analyzing Industries and Competitor . The Free Press, New York. Spewak, S.H. (1992). Enterprise Architecture Planning Developing a Blueprint for Data, Aplication, and Technology . John Wiley & Sons, New York.
Spewak, S.H., Tiemann, M. (2006). “Updating The Enterprise Architecture Planning Model”. Journal of Enterprise Architecture, 11-19. Utomo, A.P. (2014). “Enterprise Sistem Informasi Akademik Pada Perguruan Tinggi Menggunakan Enterprise Architecture Planning”. Jurnal SIMETRIS , Vol. 5, No. 1, 33-40.