## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Syawaluddin 1 , Rina Safitri 2
1,2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
1 Syawaludin@gmail.com, 2 rinasafitri650@gmail.com

## Abstract
Local taxes are taxes  whose  management  and collection are carried out  by local governments  and for the  benefit  of  the  region  itself  as  well  as  a  source  of  regional  income  that  contributes  to  the  Gross Regional Domestic Product (PDRB). Gross regional domestic product (GRDP) is one of the macroeconomic indicators  designed  to  present  economic  events  in  the  exploitation  of  these  resources  and  further understand  the  relationship  between  the  transactions  that  occur  in  between.  In  Bolaang  Mongondow Selatan Regency, the increase in Regional Original Income (PAD) is dominated by the contribution of tax revenues  and  levies.  Local  taxes  and  levies  are  the  largest  revenues  that  can  contribute  to  the  South Bolaang  Mongondow  Regional  Original  Revenue.  Local  taxes  are  able  to  become  a  mainstay  in contributing  to  GRDP,  because  it  is  in  line  with  the  rapid  development  and  economy  in  Bolaang Mongondow Selatan Regency. The purpose of this study was to determine the contribution of local taxes to the Gross Regional Domestic Product (PDRB) of Bolaang Mongondow Selatan Regency. This research is  a  quantitative  study  using  secondary  data  (time  series)  in  the  2010-2020  observation  period.  PDRB data collection is  obtained from BPS South Bolaang Mongondow Regency, while regional tax and PAD data  are  obtained  from  South  Bolaang  Mongondow  BPKPD.  The  results  obtained  are  approximately 62.3%  of  local  taxes  have  a  significant  effect  on  contributing  to  the  Gross  Regional  Domestic  Product (GRDP).
Keywords : Local Taxes, PDRB and PAD

## PENDAHULUAN
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dimana  tidak  di  kenal  lagi  pembagian  daerah  sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi  dan  daerah  kabupaten/kota,  tidak  ada  lagi  daerah  kotamadya.Sebagaimana  halnya pemerintah  pusat  yang  menarik  pajak  untuk  membiayai  kegiatannya,  maka  pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber- sumber pendapatan lainnya.(Darwin, 2010)
Dengan  ditetapkannya  Peraturan  Pemerintahan  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak Daerah, telah memberikan nuansa baru dimana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab,  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah.Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai sumber  penerimaan  daerah  sendiri  perlu  ditingkatkan  agar  dapat  menanggung  sebagian
beban  belanja  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.(Darise, 2006)
Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar, hal ini dikarenakan jenis  pajak  daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  lebih  banyak  dibandingkan sumber  PAD  lainnya.Jumlah  penerimaan  Pajak  daerah  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan relatif mengalami peningkatan setiap tahunya, sehingga dapat memberikan kotribusi yang  cukup  banyak  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan.
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  tentunya mampu  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  merupakan  penerimaan  terbesar  yang  mampu  memberikan  sumbangan  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Bolaang  Mongondow  Selatan.  Pajak  Daerah  yang  mampu  menjadi andalan  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  PAD,  karena  seiring  dengan  pesatnya pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang di tetapkan terhadap wajib pajak  yang  harus  di  setorkan  terhadap  negara  sesuai  dengan  ketentuan,  tanpa  mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk  merealisasikan  sebagian  tujuan  ekonomi,  sosaial,  politik  dan  tujuan  tujuan  lain  yang ingin dicapai oleh Negara.
Pajak  merupakan  kewajiban  tambahan  setelah  zakat  yang  merupakansebuah kewajiban  lain  atas  harta  bagi  umat  Muslim  dimanamanfaat dari hasilpemungutan pajak tersebut  digunakan  untuk  pembiayaan  pembangunan  perekonomian  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting  dalam  ekonomi  islam  yang  bertujuan  untuk  menghalangi  timbulnya  ketidak seimbangan  distribusi  kekayaan  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  dan  juga  memicu timbulnya  konflik  individu  maupun  sosial  dan  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah.
Produk domestikregional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dirancang untuk menyajikan peristiwa-peristiwa ekonomi dalam eksploitasi sumber daya tersebut dan lebih lanjut memahami keterkaitan transaksi-transaksi yang terjadi di antaranya. Dalam  praktiknya  sangat  dimungkinkan  PDRB  yang  dihasilkan  oleh  masing-masing  daerah akan sangat bervariasi baik dilihat dari cara pendekatan pengukuran,jenis kegiatan ekonomi, lingkup  data,  asumsi  yang  digunakan  maupun  sumber  data.(Statistik,  2009)  Hal  ini  dapat dilihat  dari  data  realisasi  PDRB,  PAD  dan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan pada tahun 2010-2015.
Tabel 1: Realisasi Pajak Daerah, PAD dan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 6
(enam) bulan Tahun 2010-2015 Tahun Pajak Daerah PAD PDRB 2010 Rp              118.745.866,00 Rp Rp
1.287.822.126,00 376.953.500,00 2011 Rp              216.631.145,50 Rp 2.392.427.447,50 Rp 419.994.000,00 2012 Rp              696.633.921,00 Rp 3.916.351.210,00 Rp 478.573.500,00 2013 Rp              815.132.262,50 Rp 3.650.474.828,00 Rp 542.727.000,00 2014 Rp           1.548.556.671,00 Rp 6.138.092.657,00 Rp 627.822.000,00 2015 Rp           2.074.465.734,00 Rp 8.004.980.429,50 Rp 705.234.500,00
Sumber: BPS dan BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 2020
Berdasarkan  table  1  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  PDRB  dari  tahun  ketahun mengalami peningkatan, PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 705.234.500,00. Berbeda  dengan  tahun  2013,  PDRB  hanya  sebesar  Rp.  542.727.000,00,  sementara pendapatan  asli  daerah  (PAD)  tahun  2013  mengalami  penurunan  tetapi  tidak  secara signifikan. Naik turunnya PDRB dalam hal ini memiliki keterikatan dengan peningkatan Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  tentunya memiliki  pengaruh  terhadap  pendapatan  daerah.  Dalam  hal  ini,  pajak  daerah  dari  tahun ketahun  mengalami  fluktuasi.  Beda  halnya  dengan  PDRB  yang  tiap  tahunnya  meningkat.  Ini membuktikan  bahwa  pembangunan  dan  juga  pertumbuhan  perekonomian  yang  berada  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  memiliki  kenaikan  yang  cukup  signifikan.  Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.074.465.734,00.
Secara  administratif,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  beribukotadi  Molibagu dengan  pusat  pemerintahan  di  Bolang  Uki.  Balmongsel  terdiri  atas  5kecamatan  dan  60 desa.Kelima kecamatan tersebut adalah Bolang Uki,Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Tengah, dan  Pinolosian  Timur.  Luas  wilayahKabupaten  Balmongsel  1932,30  km2  dengan  ketinggian kota berkisar antara 2-24 meter diatas permukaan laut.(Statistik, 2009)
Selain  memiliki  potensi  pada  sruktur  perekonomian,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan juga memiliki potensi dalam peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) yang cukup besar. Meskipun sudah berlakunya kebijakan  desentralisasi dan Otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya  kinerja  keuangan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  belum  dapat dikatakan mandiri. Hal ini terlihat dari data realisasi penerimaan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010-2015.
Berikut  ini  merupakan  data  mengenai  realisasipajak  daerah  dan  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2010 s.d. 2015:
Tabel 2: Realisasi Pajak Daerah dan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 6 (enam) bulan
dari tahun 2010 – 2015 : Tahun Pajak Daerah PDRB 2010 Rp                   118.745.866,00 Rp              376.953.500,00
2011 Rp                   216.631.145,00 Rp              419.994.000,00 2012 Rp                   696.633.921,00 Rp              478.573.500,00 2013 Rp                   815.132.262,00 Rp              542.727.000,00 2014 Rp               1.548.556.671,00 Rp              627.822.000,00 2015 Rp               2.074.465.734,00 Rp              705.234.500,00

## Sumber : BPKPD Bolaang Mongondow Selatan, 2019
Dari  tabel  2  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perkembangan  pendapatan  daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini cukup berkembang, setiap tahunnya mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan.Menggambarkanefektifitas pajak daerahKabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari realisasiselama 6 tahun terakhir sering mengalami kenaikan di  barengi  dengan  peningkatan  PDRB  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  setiap tahunnya.

## LANDASAN TEORI

## 1. Pengertian Pajak
Menurt  Prof. Dr.  P.J.A. Adriani,  Pajak adalah  iuran  masyarakat  kepada negara  (yang dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat  di  tunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(Sari, 2016)
Menurut  Prof.  Dr.  H.  Rochmat  Soemitro,  SH,  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak  mendapat jasa timbal  (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum.
Dari  kedua  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pajak  merupakan  iuran masyarakat  kepada  kas  negara  yang  wajib  dibayar  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang telah ditetapkan dengan tidak mendapat jasa timbal tetapi digunkan dalam pengeluaran umum.(Sari, 2016)
Dalam  hal  perpajakan,  pemerintah  daerah  dapat  memperoleh  pendapatannya dengan tiga cara. Cara pertama yaitu melalui bagi hasil pajak dari pajak-pajak yang dipungut dan  di  kelola  oleh  pemerintah  pusat.Cara  kedua  adalah  dimana  pemerintah  daerah  dapat memungut  tambahan  pajak  berupa  opsen  ( surcharge )  di  atas  suatu  pajak  yang  di  pungut dan  dikumpulkan  oleh  pemerintah  pusat.Para  wajib  pajak  di  wilayah  atau  daerah  mereka umumnya  membayar  pungutan  tambahan  beserta  pajak-pajaknya  kepada  pemerintah pusat,  yang  ada  gilirannya  membayarkan  pendapatan  opsen  tersebut  kepada  pemerintah darah.
2. Syarat Pemungutan Pajak
Pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  secara  proporsional  agar  tidak menimbulkan  hambatan  atau  perlawanan  dalam  pemungutannya.  Pemungutan  pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:(Darwin, 2010)
a. Syarat Keadilan
Pemungutan  pajak  harus  sesuai  dengan  tujuan  hukum  yakni  mencapai  keadilan undang-undang  dan  pelaksanaan  pemungutannya  harus  adil.Adil  dalam  perundang- undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan  kemampuan  masing-masing.Sedang  adil  dalam  pelaksanaan  pemungutannya yakni dengan memberi hak bagi wajib untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
b. Syarat Yuridis
Pemungutan  pajak  harus  didasarkan  pada  undang-undang.Hal  ini  memberi  jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi bagi warganya.
c. Syarat Ekonomis
Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.
d. Syarat Finansial
Pemungutan  pajak  harus  efisien  dan  didasarkan  pada  fungsi  budgeter  dalam  artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem  pemungutan  pajak  yang  sederhana  akan  memudahkan  dan  mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## 3. Pajak Daerah
Beberapa  pengertian  atau  istilah  yang  terkait  dengan  Pajak  Daerah  antara lain:(Mardiasmo, 2011)
a. Daerah  Otonom, selanjutnya  disebut  Daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  menagatur  dan  mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
c. Badan, adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan,  baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,  perseroan  lainnya,  Badan  usaha  Milik  Negara  (BUMN),  atau  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi, koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan  yayasan,  organisasi  masa, organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
e. Wajib  Pajak, adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayaran  pajak, pemotongan  pajak,  dan  pemungut  pajak,  yang  mempunyai  hak,  dan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan daerah.

## 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  usaha  daerah  guna  memperkecil ketergantungan  dalam  mendapatkan  dana  dari  pemerintah  tingkat  atas  (subsidi).  Pada dasarnya pendapatan asli daerah seyogyanya di tunjang oleh dari hasil-hasil perusahaan daerah,  perusahaan  pasar,  pajak  reklame,  pajak  tontonan,  retribusi  kendaraan  dan kebersihan,  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  usaha  sah  lainnya.Sumber  pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.(Mardiasmo, 2011)
Sumber pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan
d. Kekayaan Daerah lainnya yang di pisahkan; dan
e. Lain-lain PAD yang sah.

## 5. Pertumbuhan dan Pembangunan Perekonomian
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah ( added value )  yang  terjadi.  Perhitungan  pendapatan  wilayah  pada  awalnya  dibuat  dalam  harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan  dalam  nilai  riil,  artinya  dinyatakan  dalam  nilai  konstan.  Pendapatan  wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah,  modal,  tenaga  kerja,  dan  teknologi),  yang  berarti  secara  kasar  dapat menggambarkan  kemakmuran  daerah  tersebut.  Kemakmuran  suatu  wilayah  selain ditentukan  oleh  besarnya  nilai  tambah  yang  tercipta  di  wilayah  tersebut  juga  oleh seberapa  besar  terjadi transfer  payment ,  yaitu  bagian  pendapatan  yang  mengalir  ke  luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.(Mardiasmo, 2011)
Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa.
Ketiganya adalah:
a. Akumulasi  modal,  yang  meliputi  semua  bentuk  atau  jenis  investasi  baru  yang  di tanam pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
b. Pertumbuhan  penduduk,  yang  beberapa  tahun  selanjutnya  dengan  sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja.
c. Kemajuan teknologi.
Ilmu  ekonomi  pembangunan  marupakan  bentuk  perkembangan  lebih  lanjut  yang sangat penting dari ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi politik. Selain mengulas soal alokasi  sumber  daya  yang  seefisien  mungkin  dan  pertumbuhan  output  agregat  secara berkesinambungan  dari  waktu  ke  waktu,  ilmu  ekonomi  menitikberatkan  perhatiannya kepada berbagai mekanisme ekonomis, sosial dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya  standar  hidup  penduduk  di  negara-negara  dunia  ketiga.  Untuk  itu,  ilmu ekonomi  pembangunan  harus  memberi  perhatian  besar  kepada  formulasi  kebijakan-
kebijakan  publik  yang  sebaik-baiknya  demi  menghadirkan  serangkaian  transformasi ekonomi,  sosial  dan  institusional  yang  positif  terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.(Todaro, 2000)
Pembangunan  merupakan  suatu  kenyataan  fisik  sekaligus  tekad  suatu  masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan isntitusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik.
6. Produk Domestik Regiobal Bruto (PDRB)
Kalau  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  berkaitan  dengan  penyediaaninformasi/data ekonomi  makro  di  tingkat  nasional  maka  PDRB  (Produk  DomestikRegional  Bruto) merupakan  perluasannya  di  tingkat  provinsi  dan  atau  kabupaten/kota.(Statistik, 2009)Seperti PDB, PDRB dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) pendekatanproduksi yang  menghitung  pendapatan  wilayah  berdasarkan  jumlah  nilai  tambah  yangdihasilkan seluruh  sektor  ekonomi  dalam  wilayah  (b)  pendekatan  pendapatan  yangmenjelaskan tentang  struktur/komposisi  pendapatan  masyarakat  wilayah,  serta  (c)pendekatan penggunaan/pengeluaran  yang  menjelaskan  tentang  penggunaan  akhir  daripendapatan masyarakat.  Selama  ini  pendekatan  pertama  dan  ketiga  umumnya  sudahdikembangkan, sedangkan  pendekatan  yang  kedua  baru  mulai  akan  dikembangkan,agar  dapat  diketahui penerapan  ketiga  pendekatan  tersebut  menghasilkan  informasiyang  konsisten  satu  sama lain.  Karena  itu  baik  PDB  maupun  PDRB  merupakanperangkat  data  ekonomi  makro  yang diturunkan  dari  Sistem  Neraca  Nasional,  yangmenyajikan  berbagai  indikator  ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan prosesproduksi serta kaitannya dengan proses konsumsi (akhir) dan investasi (fisik).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kuantitatif.(Suharso, 2009) Dalam hal ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh  data  yang  kongkrit  mengenai  Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan.
Dalam  Penelitian  ini  metode analisis  data  yang dipakai  penulis  adalah metode  analisis kuantitatif. Dimana untuk mecapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana  ( Simple  regresional  analisis ),  metode  korelasi  dan  metode  koefisien  korelasi determinasi.  Untuk menganalisis data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  diperlukan  data  yang  tepat.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  metode  dokumentasi  berupa  data-data  hasil  pemungutan  Pajak  Daerah yang  dilakukan  BPKPDKabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  selama  kurun  waktu  10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 didukung oleh wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah  yang  ingin  diungkap  pada  penelitian  ini  adalah  apakah  terdapat  hubungan positif  signifikan  yang  memberikan  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  produk  domestik regional  bruto  (PDRB).  Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian,  terdapat  korelasi  positif
signifikan  sebesar  0,813  dengan  taraf  signifikansi  sebesar  5%.  Artinya  besaran  koefisien tersebut  berada  pada  arus  sangat  kuat.  Dengan  hasil  korelasi  positif  ini  dapat  dinyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi pajak daerah maka semakin tinggi pula pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB), demikian sebaliknya semakin rendah kontribusi pajak daerah maka semakin rendah pula pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB) sesuai dengan besar sumbangan efektifitas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  regresi  linear  sederhana menggunakan uji parsial (uji T) diperoleh hasil T hitung dari variabel Pajak Daerah menghasilkan nilai  sebesar  4,182 dan diketahui  bahwa  nilai  T tabel sebesar  2,262,  yang berarti  T hitung >  T tabel , serta di  dapat  nilai  signifikansi  sebesar  0,002  atau  lebih  kecil dari 0,05  (5%) sehingga dalam hal  iniPajak  Daerah  (X)  berpengaruh  signifikan  terhadap  Produk  Domestik  Rregional  Bruto (PDRB)  (Y)  selama  periode  2010-2020.  Berdasarkan  kaidah  keputusan  yaitu  H a diterima  dan H 0 ditolak yang berarti variabel Pajak Daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2010-2020.
Dengan tingkat signifikansi 0,002 dimana p atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, hal  ini  berarti  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  kontribusi  pajak  daerah  terhadap PDRB.  Nilai  koefisien  korelasi  (r)=  0,813  dapat  dimaknai  bahwa  besarnya  kontribusi  pajak daerah  terhadap  PDRB  sebesar  62,3%  sedangkan  sisanya  37,7%  dipengaruhi  oleh  kontribusi variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi berdasarkan uji korelasi kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PDRB,  menunjukkan  bahwa  kontrbusi  pajak  daerah  tidak sepenuhnya  dapat  meningkatkan  pendapatan  produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) melainkan juga di pengaruhi oleh kontribusi variabel-variabel lainnya di luar kontribusi pajak daerah.
Besarnya  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PDRB  mencapai  62,3%  yang  terdiri  dari penerimaan  Pajak  Hotel,  Pajak  Katering,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan Jalan  dan  Sumber  Lain,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan,  Pajak  Bumi  Bangunan Perkotaan (PBB), dan Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan berdasarkan peraturan UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini yang paling dominan  memberikan  kontribusi  dalam  pajak  daerah  adalah  pajak  Katering  yang  mulai dikelola pada tahun 2012. Berbeda halnya dengan pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain yang  sudah  dikelola  sejak  tahun  2010  tetapi  tidak  memberikan  kontribusi  berskala  besar dalam peningkatan Pajak Daerah. Begitupun dengan Pajak Hiburan yang sudah dikelola sejak tahun 2012 namun merupakan Pajak Daerah yang paling sedikit memberikan pengaruh dalam peningkatan pajak daerah setiap tahunnya.
Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan Suparmoko berdasarkan Keuangan negara dan keuangan daerah, yang dimaksud dengan Ilmu Keuangan negaraadalah  bagian  dari  ilmu  ekonomi  yang  mempelajari  tentang  kegiatan  pemerintah dalambidang  ekonomi  terutama  yang  mengenai  penerimaan  dan  pengeluarannya besertapengaruh  didalam  perekonomian  tersebut.  Keuangan  negara  adalah  semua  hak dankewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  dengan  sesuatu  (baik
uangmaupun  barang)  yang  menjadi  kekayaan  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak dankewajiban  tersebut.  Pengeluaran  tersebut  digunakan  untuk  administrasi  pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Sehingga pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi  kegiatan  ekonomi.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kegiatan  ekonomi  daerah tersebut.  Meningkatkan  kegiatan  ekonomi  membuat  pemerintah  akan  mengenakan  pajak daerah sehingga memberikan sumbangan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Salah  satu  perwujudan  dari  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  dapat terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung setiap tahunnya. PDRB  dapat  di  jadikan  sebagai  alat  untuk  mengetahui  struktur  ekonomi  suatu  wilayah,  dan menjadi  indikator  panjang  dalam  menentukan  skala  pembangunan.  Pada  masing-masing sektor  dalam  PDRB  dapat  menentukan  skala  prioritas  pembangunan.  Tingkat  pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan suatu daerah. Dalam hal ini kontribusi pajak daerah juga memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu daerah yang dapat dilihat dari besaran PDRB itu sendiri.
Hubungan  PDRB  dengan  pajak  daerah  dalam  pandangan  ekonomi  islam  jauh  berbeda dengan  penjelasan  teori  dalam  ekonomi  konvensional,  dalam  ekonomi  islam  peningkatan PDRB  dapat  mempengaruhi  pendapatan  setiap  masyarakat  sehingga  akan  berdampak  pula terhadap  penerimaan  zakat  maupun  pajak  lainnya  sehingga  penerimaan  pemerintah  ikut meningkat.  Dengan  demikian  dapat  dengan  mudah  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang sesungguhnya  ( falah )  karena  tujuan  utama  dalam  ekonomi  islam  adalah  mencapai kesejahteraan dan kemenangan umat sehingga apabila PDRB di suatu daerah tersebut tinggi maka pendapatan masyarakatnya pun ikut meningkat. Dari pendapatan masyarakat tersebut dapat mendorong tercapainya realisasi penerimaan negara melalui pajak maupun zakat.
Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2010-2020  bahwa  Pajak  Daerah  memberikan  kontribusi  terhadap  penerimaan  PDRB.  Hal  ini mengasumsikan adanya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban setiap masyarakat sebagai wajib pajak sehingga dengan peristiwa tersebut akan berdampak terhadap kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.
Dengan adanya aturan dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran seperti yang  terdapat  dalam  UUD  No.  16  tahun  2000  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan hukumnya masing-masing. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:(Alquran, 2000)
أم ُ ت أع َز َٰ َ ن َ ت ن ِإ َ ف ۡۖأ م ُ كن ِم  ِر أم َ أ لۡٱ ي ِل ْو ُ أ َو  َلو ُس َّرلٱ ْ او ُعي ِط َ أ َو َ ه َّ للٱ ْ او ُعي ِط َ أ ْ ا َٰٓو ُ ن َما َء  َني ِذ َّ لٱ ا َه ُّي َ أ ََٰٰٓ َي ِه َّ للٱ َ ل ِِ ُُوُُُّّرَف   ء أي ََ ي ِف َس أح َ أ َو  ٞرأي َ خ َ ك ِلَٰ َ ذ ِۚ ِر ِخ َٰٓ أ لۡٱ  ِم أوَيۡلٱ َو  ِه َّ للٱِب َ نو ُ ن ِم أ ؤ ُ ت  أم ُ تن ُ ك ن ِِ  ِلو ُسَّرلٱ َو
ا لًي ِو ۡ أ َ ت  ُن
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .” QS. An-Nisa: 59
Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai umat Allah berhak untuk mematuhi segala jenis peraturan  yang  telah  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  ulul  amri  atau pemimpin negara kita.Serta pemerintah atau pemimpin pula berhak membuat kebijakan yang mendorong untuk terciptanya kesatuan dan kemakmuran rakyatnya.Sehingga pemerintahan berhak  untuk  mengambil  zakat  dari  masyarakatnya  yang  memiliki  harta  lebih  dan dikekolaoleh  lembaga  yang  berwenang , kemudian  dapat  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hasil  analisis  ini  menjelaskan  mengapa  variabel  Pajak  Daerahmemiliki  kontribusi terhadap  PDRB,  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  ternyata  PDRB  hampir  setiap  tahunnya memiliki  keikutsertaan  baik  dalam  kenaikan  maupun penurunan pajak  daerah  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Yang memungkingkan bahwa kondisi inilah yang menyebabkan variabel  Pajak  Daerah  berpengaruh  positif  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap penerimaan PDRB. Kurang lebih 62,3% pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  produk domestik  regional  bruto  (PDRB)  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan,  sedangkan  PDRB menurut  hasil  penelitian  peneliti  juga  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pajak  daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan.  Dalam  Ekonomi islam  menyatakan  bahwa  pembangunan  merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatdi  daerah  tersebut.  Dalam  melaksanakan  kegiatan pembangunan dibutuhkan dana, dimana dana tersebut didapat dari penerimaan pemerintah yang  direalisasikan  melalui  kegiatan  publik  agar  dapat  terlaksana  kegiatan  pembangunan pemerintah harus mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pendapatan dengan baik. Islam  berpendapat  bahwa  untuk  mencapai  suatu  kesejahteraan  ( falah )  tugas  pemerintah haruslah  dapat  menjamin  kepentingan  sosial  masyarakatnya  dengan  cara  memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.
Sehingga dengan meningkatnya PRDB di negara-negara islam akan memberikan dampak yang baik dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan negara maupun pendapatan daerah  seperti  zakat,  kharraj,  sedekah  dan  lainnya  dikarenakan  ikut  meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dapat dinyatakan  bahwa  ternyata  Pajak  daerah  berpengaruh  signifikan  dalam  memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  selama  periode  2010-2020  dimana  kurang  lebih  62,3%  Pajak  Daerah  berpengaruh signifikan  memiliki  kontribusi  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Dalam  arti bahwa  pemungutan  Pajak  Daerah  sudah  efektif  di  lihat  darikontribusi  pajak  daerah  yang
termasukpendapatan  pemerintah  mempengaruhi  PDRBKabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan  pada  tahun  2010-2020  dan  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  juga,  ternyata  PDRB hampir  setiap  tahunnya  memiliki  keikutsertaan  baik  dalam  kenaikan  maupun  penurunan pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Hasil uji untuk variabel Pajak Daerah dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2010-2020.Kurang lebih 62,3% Pajak Daerah  mempengaruhi  PDRB,sehingga  dapat  diasumsikan  bahwa  pemungutan  serta kepatuhan  masyarakat  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  dalam  membayar  pajak daerah dapat meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB).

## REFERENSI
Alquran. (2000). Alquran. Jakarta: Kemeneg. Darise, N. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.
Darwin. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media. Mardiasmo. (2011). Perpajaan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset. Sari, D. (2016). Konsep Dasar Peroajakan. Bandung: Refika Adtama.
Statistik, B. P. (2009). Pedoman Praktid Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota. Jakarta: Candra Abadi.
Suharso, P. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis. Jakarta Barat: PT. Index.
Todaro, M. P. (2000). Pembangunan Ekonomi Edisi Kelima. Jakarta: Bumi Aksara.