## Wajah Hukum

## Analisis terhadap Penghentian Penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
M. Rudi Hartono 1* , Lilis winantri 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com; fitrishylviana16@gmail.com
Abstrak. Upaya penegakan  hukum  yang dilakukan oleh  Aparat Penegak Hukum  meliputi  serangkaian tindakan  yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, ujung tombak dalam penanganan kasus tindak pidana  yang  terjadi  di  masyarakat  pada  dasarnya  ditangani  dan  dilakukan  secara  langsung  oleh  aparat  kepolisian.  Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian memiliki tugas   pokok  sebagaimana   diamanatkan   dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia  yakni  Kepolisian    memiliki  tugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  dan  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana Kepolisian menjadi salah satu  bagiannya selain  hakim dan jaksa, yang mana  dalam sistem  peradilan  pidana  memiliki  wewenang untuk melakukan upaya paksa, yang meliputi kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam  melaksanakan tugas Penyidikan terhadap pelaku kejahatan atau perkara tindak pidana, maka   sejak awal penyidikan kasus tersebut senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Dalam laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”, terjadi  proses penghentian  penyidikan  dimana    kasus  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  tidak  dilanjutkan  ketahap  penegakan  hukum lebih  lanjut, yakni pelimpahan ke  Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, akan tetapi  dalam kasus ini dihentikan hanya sampai pada tingkat penyidikan.
Kata Kunci : tindak pidana; pemerkosaan; investigasi
Abstract. Law enforcement efforts by Law Enforcement Officers include a series of actions taken by police officers, Prosecutors, Judges, and Correctional Institutions. However, the spearhead in the  handling of criminal cases that occur in the community is basically handled and carried out directly by police officers. In carrying out its duties, the Police have a basic duty as mandated in  Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, namely the Police  have the task of maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and service to the community. The task of law enforcement  relates  to  the  Criminal  Justice  System  where  the  Police  Department  is  one  of  its  parts  in  addition  to  judges  and prosecutors, which in the criminal justice system have the authority to make coercive efforts, which include the activities of arrest, detention,  search  and  seizure.  In  carrying  out  the  task  of  investigating  the  perpetrators  of  crimes  or  criminal  cases,  from  the beginning  of  the  investigation  the  case  always  coordinates  with  the  Public  Prosecutor,  to  avoid  going  back  and  forth  on  a recurring basis. In the police report Number: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT"C", there is a process of termination of investigation where  the  case  of  rape  of  a  child  is  not  continued  to  the  stage  of  further  law  enforcement,  namely  the  impeachment  of  the Prosecutor for prosecution, but in this case it is discontinued only to the level of investigation.

## Keywords: crime; rape; investigation

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  melakukan  penyidikan  kasus  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  yang cukup  berat.  Hal  ini    mengingat  kewenangan  Polri  sebagai  Penyidik,  untuk  menyelidiki  pelaku/tersangka  tindak pidana, dimana masyarakat dapat melakukan  penilaian  atau memonitoring  secara langsung terhadap perkembangan setiap kasus yang sedang ditangani oleh aparat Kepolisian, terutama dalam  menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana.
Didalam    realitanya  pada  tugas    Kepolisian,  dalam    menangani    suatu  perkara  tindak  pidana  oleh    penyidik adalah  tanggungjawab  yang cukup mumpuni   yang harus dilaksanakan   oleh  kepolisian.  Didalam  interaksi   pada warga  masyarakat,  aparat  kepolisian      terkadang  menemukan  berbagai  macam      prilaku  individu  yang  beranegaka ragam serta tingkat ketaatan   dari  setiap orang yang  tidak sama. terkadang  belum  cukup  untuk  seorang  anggota kepolisian yang  bertugas  untuk  menyatakan  bahwa dirinya adalah anggota polisi, seperti  dengan  memakai  pakaian atau atribut  kepolisian atau menunjukkan  kartu tanda anggota.
Salah   satu  kasus  tindak pidana yang  coba  penulis bahas dalam penelitian jurnal   ini berdasarkan data hasil penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Kepolisian  Daerah  Jambi    pada  Subdit  IV  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum (Ditreskrimum)    adalah    mengenai  adanya  dugaan  kasus  tindak  pidana  perkosaan  atau  persetubuhan  pada  anak dibawah umur sebagaimana terdapat pada Surat Laporan  Polisi Nomor : LP/B/210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
Kasus  ini  terjadi  sekira  bulan  April  Tahun  2018  dimana  Korban  (Pelapor)  yang  berusia  16  tahun  dan  Pelaku (Terlapor)  yang berusia 21 tahun merupakan  sepasang kekasih (pacaran) yang mana  korban saat menjalin  hubungan dengan  pelaku  sering  melakukan  hubungan      tubuh      selayaknya  sepasang    suami  isteri    yang    dilakukan    dirumah pelaku.    Sekiranya    diakhir    bulan  Juli  2018    korban    ada    merasa    mual    dan  kemudian  korban    melakukan pengecekan   kepada  dokter  kandungan,  dan  dari  hasil  pemeriksaan dokter tersebut diketahui bahwa   sebenarnya korban   sedang  mengandung atau sedang   hamil. Atas  hasil  pemeriksaan tersebut,  korban kemudian  mengabarkan pada    kekasihnya      dengan  maksud  untuk      meminta  tanggungjawab  pada  pelaku,  akan  tetapi  berita  mengenai kehamilan  yang dialami  oleh korban  kemudian ditolak  oleh pelaku yang  menyatakan  dirinya tidak  melakukan hal yang membuat  diri korban hamil.   Atas  kejadian  ini , korban yang pada saat  itu  sedang  dalam  kondisi  hamil  4 (empat)  bulan  kemudian   mendatangi Kantor  Kepolisian Daerah (Polda) Jambi   untuk  membuat laporan kepolisian atas  serangkaian tindak  pidana  yang dialaminya. Pihak   Sentra Pelayanan  Kepolisian  Terpadu (SPKT)  menerima laporan    korban,  kemudian    mengarahkan    korban  pada    Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum    (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi  untuk dilakukan tindak lanjut.
Berdasar pada  laporan  polisi  Nomor : LP/B/210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” yang dibuat   oleh korban,  maka Penyidik  Subdit  IV  Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi   dengan  segala kewenangan yang dimiliki,  segera   melakukan  tindakan  awal  penyidikan  terhadap  dugaan   kasus  tindak  pidana pemerkosaan  yang   dilakukan  oleh  pelaku  terhadap  anak yang menjadi korban.
Atas  perbuatannya,  pelaku    diancam  dengan  Pasa  l  81  dan  Pasal  82    Undang-Undang    Republik    Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Didalam Pasal 81 disebutkan bahwa :
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak  Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
(2) Ketentuan  pidana    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    berlaku  pula  bagi  setiap  orang    yang  dengan  sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk    anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain;
(3) Dalam  hal  tindak  pidana    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    dilakukan  oleh  orangtua,  wali  pengasuh  anak, pendidik,    atau  tenaga  kependidikan,    maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sedangkan didalam Pasal 82 disebutkan bahwa :
(1) Setiap  orang  yang  melanggar    ketentuan    sebagaimana  dimaksud  pasal  76E  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
(2) Dalam  hal  tindak  pidana    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)    dilakukan  oleh  orangtua,  wali  pengasuh  anak, pendidik,    atau  tenaga  kependidikan,  maka  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Kasus  dugaan  tindak  pidana  perkosaan  atau  persetubuhan  ini  selanjutnya  ditanggulangi  oleh  Subdit  IV Direktorat Reserse   Kriminal  Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi.    Didalam   melaksanakan   tindakan penyidikan  terhadap kasus  dugaan  tindak  pidana perkosaan  pada anak di bawah  usia,  untuk mengumpulkan bukti- bukti  yang  diperlukan  Penyidik    memliki    wewenang    melaksanakan      suatu  perbuatan      tertentu,    sehingga  bisa melaksanakan      penyidikan  itu    hingga  selesai    agar  dapat  dilakukan  pelimpahan  dan  penyerahan    berita  acara pemeriksaan  pada penuntut umum.
Hal yang perlu  diperhatikan dalam melakukan penyidikan perkara pidana perkosaan  adalah   mengenai    tugas Penyidik Kepolisian dalam membuat Berita Acara Pemerikaan (BAP). Bagian ini perlu diperhatikan, demi   mencegah terjadi  tindakan  salah  yang  kecil  sekalipun,  yang  nantinya  akan  berpengaruh  negatif,  yang  berujung  kepada terbebasnya si tersangka dari segala tuntutan pidana.
Secara  yuridis,  setiap  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  suatu  perkara  pidana  termasuk  juga  dalam penyidikan  perkara  pidana  perkosaan  atau  persetubuhan  pada  anak  dibawah  umur  dalam  penelitian  ini,  diwajibkan dapat  melakukan  penyidikan  dalam  perkara  pidana  secara  baik  dan  benar,  sehingga  penegakan  hukum  yang berkeadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  tersangka  dapat  terwujud  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada masyakarakat pada  umumnya.  Akan tetapi pada hakekatnya dalam proses penyidikan perkara pidana perkosaan atau persetubuhan  pada  anak  dibawah  umur  terhadap  tersangka,    tidak  tertutup  kemungkinan  masih  terdapat  hambatan- hambatan yang ditemui Penyidik.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor: B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

## METODE Pendekatan Penelitian
Pendekatan    penelitian    yang digunakan dalam penelitian ini  secara Sosio Legal Research , yakni penelitian dengan melihat praktek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. 1 Dalam  hal  ini  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  peraturan  perundang-undangan  tersebut diimplementasikan dalam hal penghentian penyidkan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak  (studi kasus laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”).

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi Penelitian yang bersifat deskriptif analisis , yaitu menggambarkan dan menganalisa suatu peristiwa hukum  yang  terjadi  dengan  memaparkan    kejadian-kejadian  yang  ada, 2 dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  penelitian mengenai penghentian  penghentian penyidkan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak (studi kasus laporan Polisi Nomor :B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”).

## Sumber Data
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusuan penelitian  ini, diperoleh melalui ;

## Data Primer
Data Primer penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) terhadap:
1. Bahan Hukum Primer
Yaitu  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti seperti:
a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
c. Undang-Undang Republik Indionesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tertier
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, berupa Kamus Hukum.

## Data Skunder
Untuk  mendukung  data  primer  dalam  penelitian  ini,  maka  Penulis  juga  mengambil  data  melalui  penelitian  di lapangan (Field Research) yakni dengan melakukan Studi Dokumentasi terhadap Laporan Polisi Nomor:B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”.  Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan penelitian ini.

## Analisa Data
Data-data primer yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan (field research) , kemudian penulis kumpulkan untuk  kemudian  disusun,  diolah,  dan  diklasifikasikan  ke  dalam  bagian-bagian  tertentu,  untuk  diolah  seterusnya dianalisa.
Analisa data yang  penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kwalitatif, yakni suatu analisis   dengan menelaah segala hasil data yang diberikan responden dari penelitian lapangan (field research) , di Subdit IV Direktorat Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum)  Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  kemudian    disajikan  dalam  bentuk  uraian dalam pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  anak  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  seharusnya  mendapatkan perhatian.  Hal  ini  dikarenakan  anak  yang  menjadi  korban  pemerkosaan  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang masih  memiliki  cita-cita  yang  panjang.  Setiap  pelaku  tindak  pidana  perkosaan  sudah  seharusnya  mendapatkan hukuman  yang  setimpal  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan.  Aparat  kepolisian  sebagai  penyidik
1 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hal.21.
2 Ibid.,
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
memegang  peranan  sentral  dan  penting  guna  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  setiap  pelaku  tindak pidana, terutama dalam hal ini adalah anak.
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:
“Penyidik  adalah  pejabat  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan.”
Mengenai  defenisi  Penyidik  juga  dapat  kita  temukan  dibeberapa  pendapat  sarjana  atau  pakar  hukum  pidana sebagaimana yang penulis kutip sebagai berikut ;
Menurut  Andi  Hamzah  serta    Irdan  Dahlan,  Penyidik  adalah  “suatu  bagian    yang  tidak  terpisahkan    daripada tanggungjawab    penyidikan,  dikarenakan    hal  tersebut    adalah    salah    satu  cara    daripada  proses    penyidikan,  guna melakukan pengumpulan   fakta serta  bukti  yang berhubungan   dengan   tindakan  yang  terjadi guna  menemukan siapa  tersangka.” 3
Sedangkan  menurut  R.  Soesilo  menyatakan  bahwa    “Penyidik  ialah  pejabat  Kepolisian  negara  Republik Indonesia  dan  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberikan    kewenangan    tertentu    menurut      peraturan perundang-undangan  guna melaksanakan  proses  penyidikan”. 4
Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :
Penyidik adala seorang yang melaksanakan  penyidikan, yang  diartikan  sebagai  serangkaian   perbuatan   guna pencarian    dan    penemuan    suatu      kondisi    ataupun  kejadian    yang    berkaitan      dengan    tindak  pidana    dan/atau pelanggaran yang disangka  sebagai  tindakan  pidana. 5
Istilah  penyidik  dengan  penyidikan  berbeda  satu  dengan  yang  lain,  apabila  penyidik  ditujukan  pada  subjek (orang)  yang  melakukan    penyidikan  karena  kewenangannya  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan (KUHAP),  maka  penyidikan  lebih  ditekankan  pada  segi  objek  (perbuatan)  dalam  melakukan  serangkaian  kegiatan untuk mengusut dan menyidik, agar sesuatu perbuatan dapat diungkap secara jelas dan menentukan siapa pelakunya.
Berdasar    pada      istilah    yang    dipaparkan    oleh  ahli  ataupun    pakar  hukum  pidana  dan  menurut  ketentuan perundang-undangan  diatas,  menunjukan  bahwa  apa  yang  dikemukakan  oleh  R.  Soesilo,  M.Yahya  Harahap,  serta menurut  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  KUHAP,  lebih  menitik  beratkan  pada  batasan  pengertian  penyidik  dari  segi “subjek”    yaitu  pejabat  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  atau  Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang,  untuk  melakukan  serangkaian  tindakan  penyelidikan    mencari  serta mendapatkan   suatu   kondisi ataupun kejadian  yang berkaitan  dengan  tindak pidana   ataupun  pelanggaran yang disangka  merupakan  tindak pidana, untuk menetapkan siapa pelakunya.
Namun  demikian  lain  halnya  dengan  pendapat  yang  dipaparkan  oleh  Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,  yang lebih memfokuskan pada batasan pengertian penyidik dari segi “objeknya”, bahwa penyidik merupakan suatu bagian daripada  penyidikan  guna melakukan pengumpulan  fakta   serta bukti   yang berkaitan   dengan tindak pidana yang ada guna mendapatkan siapa  sitersangkanya.
Berdasarkan  pendapat  yang  dipaparkan  oeh  ahli/  sarjana  diatas  dan  menurut  ketentuan  perundang-undangan diatas,  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  dimaksudkan  sebagai  penyelidikan  berpedoman  pada      Pasal  1 ayat (2) KUHAP, lebih menitik beratkan pada batasan pengertian penyidikan secara lebih spesifik, disebutkan:
“Penyidikan ialah  sesuatu tindakan  penyidik  berdasar mekanisme  yang telah ditetapkan  oleh undang-undang, guna  melakukan  pencarian  dan  pengumpulan      bukti    yang    dengan    bukti  itu    bisa  memberikan  suatu    petunjuk jelas mengenai perbuatan  pidana yang ada  untuk  menemukan siapa sitersangkanya.
Berdasar    pada  defenisi  yang  diutarakan  diatas,    maka  bisa    diketahui  dengan    terang,  lengkap  dan  sistemik terhadap  unsur yang terdapat  didalam  defenisi  penyidikan  ialah :
a. Pejabat kepolisian negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan  kewenangan  tertentu oleh perundang-undangan,
3 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHP dengan HIR dan Komentarnya , Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004. Hal.25.
4 R.  Soesilo, Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut  KUHAP  bagi  Penegak  Hukum), Politea : Bogor, 2005. Hal.26,
5 M.  Yahya  Harahap ,  Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Garuda  Metropolitan  Press  :  Jakarta,  2006. Hal.99.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
b. Untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyidik  mencari, menemukan dan pengumpulan  fakta ataupun  bukti,
c. Dari suatu kondisi ataupun kejadian yang berkaitan pada tindak pidana ataupun pelanggaran yang disangka sebagai suatu tindakan pidana, serta untuk mendapatkan   siapa pelaku dan atau tersangkanya.
Pada  saat  Penyidik  mulai  melakukan  penyidikan,  maka  terhadap  dirinya  diberikan  beban  tugas  dan tanggungjawab  guna  memberitahu  segala  sesuatu  hal  awal  penyidikan  itu  pada  penuntut  umum.  Akan  tetapi permasalahan  tugas  memberi tahu tidak  hanya terhadap  dimulainya  tindak penyidikan,  akan tetapi  juga terhadap tindak penghentian  penyidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, maka tiap penghentian penyidikan yang dilaksanakan pihak penyidik secara legal diharuskan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). 6
Hal ini telah ditentukan dalam  Pasal 109 ayat (1) KUHAP,  disebutkan bahwa Penyidik memberitahukan pada penuntut  umum bila penyidik  sudah mulai melaksanakan tindak   penyidikan. Pemberitahuan  ini adalah pelaksanaan yang diharuskan dilaksanakan penyidik bersamaan dengan perbuatan  yang dilakukan.  Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemberitahuan penyidikan pada penuntut umum, dipandang sebagai suatu keharusan yang mesti dilaksanakan dengan  mekanisme  tertulis  ataupun  lisan  yang  diikuti  dengan  tulisan.  Didalam  praktek  sering  terjadi  ada pemberitahuan  dimulai  penyidikan    yang    berlarut    tanpa  adanya    penyelesaian.  Apa  penyidikan  tersebut  dihentikan ataupun  berkas diserah pada penuntut umum.
Guna  mengatasi  masalah  ini  perlu  rumusan  yang  terang  tentang  pemberitahuan  tumbuh  kembang  penyidikan yaitu:
1. Penyidik memberitahu  mengenai    tumbuh kembang  penyidikan  pada  penuntut umum, ataupun
2. Penuntut umum meminta  keterangan   pada penyidik mengenai  tumbuh kembang  penyidikan. 7
Salah  satu  bentuk  kekerasan  seksual  yang  termasuk dalam tindak  kejahatan  seksual  adalah  pemerkosaan. Tindak    Pidana Pemerkosaan   adalah peristiwa  yang begitu menakutkan, bahkan untuk didengar  kata ini pun orang enggan  dan  jijik.  Oleh  karena  itu  peristiswa  yang  menakutkan  ini  seringkali  menghiasi  halaman  surat  kabar  dan majalah serta disiarkan oleh televisi. Dengan maksud agar orang selalu waspada dan terhindar dari perbuatan tersebut.
Menurut Akhamad Azhar Abu Miqdad, mengatakan  bahwa :
“Pemerkosaan    ialah    perhubungan    sek  yang    diperbuat  oleh  seseorang      lelaki  dengan    seseorang    perempuan, dengan  cara memaksa,  yang  terkadang   diikutsertakan dengan   pengancaman  jika  seseorang  perempuan  tidak mau melayani si pelaku.  Oleh sebab daripada ini pemerkosaan tergolong tindakan sadis serta bernilai dosa.” 8
Dalam Kamus Ensiklopedia Nasional Indonesia, mengartikan pemerkosaan adalah:
“tindak pidana berupa perbuatan seorang laki-laki yang memaksa seorang   perempuan bersenggama dengannya. Perbuatan  laki-laki  itu  dilakukan  dengan  mempergunakan  paksaan,  kekerasan,  atau  ancaman  kekerasan.  Bila perempuan dan laki-laki melakukan atas suka sama suka, tindakan itu tidak disebut perkosaan.” 9
Dari rumusan pengertian pemerkosaan diatas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerkosaan adalah suatu pemaksaan  kehendak  untuk  melakukan  hubungan  seksual  antara  seorang  laki-laki  dengan  wanita  tanpa  persetujuan salah satu diantaranya  baik secara fisik maupun psikologis.
Untuk menentukan  suatu perbuatan  itu merupakan  tindak pidana pemerkosaan atau bukan, haruslah  memiliki unsur   yang jelas. Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana  pemerkosaan antara lain :
1. Barang siapa,
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
3. Memaksa,
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia,
5. Diluar perkawinan”. 10
Adapun  mengenai setiap   unsur-unsur  itu bisa dijabarkan dalam  penjelasan  dibawah ini:
6 Lilik  Mulyadi,  2007. Hukum  Acara  Pidana  Normatif,  Teoritis,  Praktik  dan  Permasalahannya ,  PT.  Alumni.  Bandung. Hal.54
7 Husein  Harun, M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta Jakarta.hal. 29.
8 Akhmad  Azhar  Abu  Miqdad, “  Pendidikan  Seks  bagi  Remaja  Menurut  Hukum  Islam  ”, Jakarta  ;  Mitra  Pustaka, 1992.hal.89.
9 M.Kayadi,dkk , Kamus Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta; Bina Karya Cipta,1984.hal.124.
10 Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Perempuan dan Masalah Prevensinya”, Jakarta ; Sinar Grafika, 1996.hal.52.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
1. Barang siapa
Sebagian  ahli    memberikan    pendapat    mengenai    “barang  siapa”  tidak    merupakan  unsur    hanyalah  menunjukan siapa  sipelaku (dader/doer) ialah manusia. Sebagian lagi memberikan   pendapat bahwa “barang siapa”  itu ialah manusia, akan tetapi diperlukan  uraian  mengenai   manusia yang bagaimana  dan berapa banyak. Untuk itu, maka identitas “barang siapa” itu harus dijelaskan.
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan
Menurut Mr. H.H. Tirtamidjaja, mengatakan bahwa;
“Dengan kekerasan dimaksudkannya, siap  tindakan  yang dilperbuat  dengan  adanya unsur kekuatan  tubuh  yang kuat. Kekerasan  atau ancaman kekerasan  ini  tertuju bagi   wanita  tersebut  secara tersendiri serta memiliki   sifat demikian  rupa  hingga  perbuatan    lain    tidak    lagi  dimungkinkan    baginya  selain  membiarkan    tubuhnya      untuk diperkosa.” 11
3. Memaksa
“Memaksa” diartikan  diluar kemauan  daripada  perempuan  itu  ataupun berlawanan  dengan perempuan tersebut. Satochid Kartanegara,  mengemukakan :  “tindakan   memaksa ini harus   didefenisikan     sebagai  sesuatu  tindakan sedemikian rupa  hingga menyebabkan  perasaan  ketakutan  pada orang lain”. 12 4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
Kalau  bukan  wanita  (dalam  hal  homo  seks)  maka  tidak  dapat  ditetapkan  pasal  285  KUHP.    Pengertian “bersetubuh”  pada  saat  ini  diartikan  bahwa  alat  kelamin  laki-laki  penetrasi  (masuk)  kedalam  kemaluan  si perempuan.
5. Diluar Perkawinan
Diluar perkawinan berarti bukan isterinya, artinya terhadap isteri apapun perlakuan yang diterima si isteri bukanlah pemrkosaan sebagaimana yang diatur  pasal 285 KUHP.
Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa:
“Didalam  pengaturan   pasal  285  KUHP, hanya  ada  dua  unsur  yang bisa  memberikan  bukti   ada   ataupun tidak  ada      tindak      pidana    perkosaan    yakni  (1)  ada    kekerasan  ataupun    ancaman    kekerasan  dan  (2)  dengan seseorang  wanita diluar perkawinan”. 13
Jadi    unsur    tersebut    adalah  adanya  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  wanita  yang    bukan merupakan   isterinya.   Terdapat   unsur  kekerasan   itu     adalah   unsur  yang  menjadi pembeda   perkosaan    dengan kejahatan kesusilaan lain  yang  telah  diatur didalam KUHP.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sendiri  merupakan  peraturan    yang    bersifat    statis,    dan merupakan  produk  yang  sudah  berusia tua, sudah  semestinya   memerlukan  pemikiran  kembali  dari  para ahli hukum  untuk  membuat  dan mengesahkan Rancangan KUHP yang merupakan Karya Bangsa Indonesia sendiri yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Untuk  itu  kiranya  perlu  dirumuskan  kembali  antara  lain  tentang  pengertian  “pemerkosaan”  dan    juga  bentuk pelecehan  seksual  dalam  berbagai  variasinya,  perlu  pula  dirumuskan  secara  jelas  dan  defenitif  dalam  perundang- undangan.
Penanganan  Perkara  Oleh  Penyidik  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana        Perkosaan  Pada  Anak  (Studi  Kasus Laporan Polisi Nomor: B.210 /VIII/ 2018 /Jambi/SPKT”C”)
Tindak pidana yang  penulis  angkat dalam penelitian jurnal   ini ialah   tindak pidana perkosaan  yang terjadi di wilayah Hukum   Kepolisian Daerah Jambi    dengan   identitas   terlapor   atas   nama  Rahman  Pauzan  dengan Pelapor    atas      nama    Mustika  Wanti.    Tindak    Pidana  Pemerkosaan      ini      masuk  dalam  Laporan  Polisi    dengan Nomor : LP/B-210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” tertanggal 06  Agustus 2018.
Kronologis  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  Terlapor  dicantumkan  dalam  uraian  singkat kejadian Laporan Polisi sebagai berikut ;
Pada awalnya sekira bulan April 2018 Pelapor dan Terlapor merupakan sepasang kekasih (pacaran) yang mana saat  menjalin  hubungan  sering  melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  isteri  di  rumah  Terlapor  atau  di  tempat kejadin perkara (TKP). Sekira bulan Juni 2018  sebelum lebaran Idul Fitri  1439 H, Pelapor  dan Terlapor  pisah atau putus  hubungan  pacaran.  Namun  walaupun    sudah  putus,  pada  awal    bulan  Juli  2018  Pelapor  dan  Terlapor  masih
11 Ibid., hal.53.
12 Ibid., hal. 54.
13 Suparman Marzuki, dkk., “Pelecehan Seksual”, Jakarta ; Pustaka Pelajar, 1995.hal.63.
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
melakukan hubungan badan  layaknya suami isteri di Kosan milik teman Terlapor  yang terletak di belakang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Jambi.
Sekira pada akhir bulan Juli 2018, Pelapor merasakan mual-mual dan Pelapor melakukan check kandungan ke dokter  praktek  Dr.Erwin  dan  ternyata  dari  hasil  pemeriksaan  dokter,  Pelapor  dinyatakan  positif  hamil.  Pelapor kemudian  memberitahukan  kabar  hasil  pemeriksaan  kandungan  atas  dirinya  kepada  Terlapor.  Pelapor  bermaksud untuk  meminta  pertanggungjawaban  kepada  Terlapor,  akan  tetapi  Terlapor  menolak  dan  tidak  mau  mengakui perbuatan   hubungan badan yang sering dilakukannya bersama Pelapor sehingga mengakibatkan Pelapor telah hamil 4  (empat)  bulan.  Atas  kejadian  tersebut,  akhirnya  Pelapor  melaporkan  kejadian  yang  dialaminya  kepada  Kepolisian Daerah Jambi untuk ditindak lanjuti.
Berdasarkan  adanya  Laporan  Polisi  tersebut,  maka  atas  nama    Kepala  Kepolisian  Daerah  Jambi,  Direktur Reskrimum  selaku penyidik Kombes Pol B. Anies Purnawan,S.IK.,M.SI mengeluarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/484/VIII/Res.1.24/2018/2018/Ditreskrimum  kepada  15  (lima belas ) orang anggota Polisi  Untuk : 1. Melakukan  tugas    penyidikan  terhadap  perkara  tindak  pidana  persetubuhan    anak  dibawah  umur  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2018;
3. Membuat Rencana Penyidikan
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
Selain  mengeluarkan  Surat  Perintah  Tugas,  Direktur  Reskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi  selaku  pimpinan juga  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penyelidikan  Nomor  :SP.Lidik/485/VIII/Res.1.24/2018/Ditreskrimum    kepada  15 (lima  belas)  Anggota  Ditreskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi  yang  diberikan  tugas.  Surat  perintah  penyelidikan  ini dikeluarkan  dengan  pertimbangan  bahwa  untuk  kepentingan  penyelidikan  tindak  pidana,  maka  dipandang  perlu mengeluarkan surat perintah penyelidikan.
Setelah   menerima  Surat Perintah  tugas  penyidikan,  maka Penyidik  Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jambi selanjutnya melakukan pemanggilan  kepada Terlapor   untuk   dilakukan   pemeriksaan. Akan tetapi surat panggilan dari  penyidik  ini  tidak  dihiraukan  oleh    Terlapor.  Oleh  karena  itu  penyidik  Ditreskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi langsung  turun  ke  lapangan  untuk melakukan   penangkapan   terhadap si Terlapor  (tersangka).   Setelah   dibawa ke Kepolisian  Daerah  Jambi,  si  Terlapor  (tersangka)  selanjutnya  diperiksa  sebagai  tersangka  berdasarkan  bukti-bukti yang diberikan oleh terlapor dan dilakukan penahanan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Tindakan  penahanan   yang   dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :
a. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ; dan
c. Mengulangi tindak pidana. 14
Setelah  penyidik  melakukan  penahanan  terhadap  diri  tersangka,  maka  Penyidik    menyusun  berkas  acara pemeriksaan perkara (BAP) tersangka dilengkapi oleh Penyidik untuk  persiapan   pelimpahan   kepada Jaksa Penuntut umum  nantinya.  Penyidik  Ditreskrimum  juga  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Perkembangan  hasil  penyidikan Nomor: B/484/VIII/Res.1.24/2018/Ditreskrimum   kepada Korban.
Surat  ini  disampaikan  oleh  Penyidik  guna  memberitahukan  bahwa  penyidik  telah  menindaklanjuti  Laporan Polisi  Nomor:  LP/B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”  dan  telah  melakukan  pemeriksaan  saksi-saksi  serta mengumpulkan  alat  bukti  yang  berhubungan  dengan  kasus  dugaan  tindak  pidana  perkosaan  atau  persetubuhan terhadap anak dibawah umur.
Akan  tetapi  sebelum  berkas pemeriksaan perkara (BAP) dinyatakan  lengkap dan siap oleh Penyidik   untuk proses   pelimpahan  ke  Kejaksaan,   maka    pihak   keluarga  Pelapor (korban)   telah    melakukan upaya  hukum non penal dengan melakukan upaya perdamaian dengan pihak Terlapor (pelaku).
Alasan  Dalam  Penghentian  Penyidkan  Terhadap  Kasus  Tindak  Pidana  Perkosaan  Pada  Anak  (Studi  Kasus Laporan Polisi Nomor: B.210 /VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C”)
Masalah  pemerkosaan  yang  terjadi    terhadap  wanita    adalah    contoh    rentannya  kedudukan    wanita      pada kepentingan   biologis  lelaki. Citra seksual wanita   yang sudah menduduki  diri wanita   sebagai objek seksual lelaki ternyata berdampak jauh pada kehidupan wanita   hingga dirinya  harus selalu  menermukan   kekerasan, paksaan, dan
14 C.Djisman Samosir ,  Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana , Nuasan Aulia.Bandung.2013.hal.50
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
siksaan fisik maupun   psikis. Untuk  itu pemerkosaan  tidak  hanya  merupakan perwjudan  dari citra wanita  sebagai objek seksual  melainkan   juga sebagai objek  kekuasaan lelaki.
Salah  satu  alasan    yang    menjadi  dasar  bagi  Penyidik  Ditreskrimum  Kepolisian    Daerah      Jambi      untuk melakukan  penghentian    penyidikan      terhadap    kasus    tindak      pidana    perkosaan  pada  anak  dalam  Laporan  Polisi Nomor:  B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”  adalah  dikarenakan  Pelapor  (korban)    telah    melakukan      pencabutan laporan   yang   dilakukannya terhadap si Terlapor.
Pencabutan  Laporan Polisi yang semula  telah dilaporkan oleh korban  selaku terlapor terhadap pelaku selaku Terlapor  semata-mata dilakukan oleh  Pelapor sebagai  bagian  tindak  lanjut dari    upaya  penyelesaian   non   penal secara  kekeluargaan   yang   telah   dilakukan  oleh   pihak   keluarga Terlapor (pelaku)  dengan  Pelapor  (korban), dimana     kedua  belah  pihak   sepakat  untuk     membuat Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak Korban dengan pihak Terlapor.
Dalam surat perjanjian perdamaian tersebut dinyatakan dengan isi perjanjian sebagai berikut:
“Sehubungan  dengan  terjadinya      perbuatan  pencabulan  dan  persetubuhan    yang  dilakukan  oleh  Pihak  Terlapor (pelaku)  terhadap    Pihak  Pelapor  (korban),  maka  secara  kekeluargaan    dan  telah  diselesaikan    oleh  kedua  belah pihak.    Kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  melakukan  perdamaian  berkaitan  atas  tindakan  tersebut  yang  dilakukan oleh  Pihak  Terlapor  terhadap  Pelapor  sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Polisi:  B.210/VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C”.”
Kesepakatan  perdamaian  kedua  belah  pihak  antara  Pelapor  dengan  Terlapor  dibuat  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1. Telah terjadi  mufakat antara pihak pertama (Pelapor) dengan pihak kedua (Terlapor);
2. Pihak  Kedua  (Terlapor)  telah  melaksanakan    perdamaian  pada  pihak  pertama  (Pelapor)  dengan  melakukan pernikahan  dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
3. Pihak  Kedua  (Terlapor)  bertanggungjawab  atas  kehamilan  Pihak  Pertama  (Pelapor/korban)  dan  Pihak  Kedua berjanji tidak akan meninggalkan pihak Pertama dan telah menjadi suami isteri yang sah.
Berdasarkan   kepada   surat    perjanjian    perdamaian    antara   Terlapor (pelaku) dengan pelapor (korban), maka Pelapor  mengajukan pencabutan Laporan Polisi.
Dalam  Permohonan  Pencabutan  Pelaporan        yang  di  ajukan  oleh  Pelapor,  dibunyikan  adanya  pernyataan kesediaan pelapor bahwa :
1. Pelapor tidak akan melanjutkan lagi perkara Tindak Pidana  perkosaan  anak dibawah umur  yang telah dilaporkan,
2. Setelah surat permohonan ini dibuat, maka perkara ini telah selesai dan tidak akan menuntut lagi di kemudian hari kepada pihak Kepolisian,
3. Apabila pelapor melanggar pernyataan, maka pelapor bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berdasarkan      dari        hasil        penyelidikan  dan  penyidikan,  dan  dikarenakan  adanya  permohonan  pencabutan laporan  pengaduan  Terlapor  serta  adanya  persetujuan  dari  Pelapor  maka  Penyidik  Ditreskrimum  Kepolisian  Daerah Jambi menerbitkan Surat
Perintah Penghentian Penyelidikan dengan Nomor Polisi:
SPPP/485.4/X/Res.1.24/2018/Ditreskrimum.  Dalam  surat  ini,  Direktur  Reskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi memerintahkan kepada Penyidik yang memeriksa dan menangani kasus perkosaan ini untuk:
1. Melakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku;
2. Surat perintah ini dinyatakan berlaku  sejak surat  perintah dikeluarkan;
3. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat berita acara penghentian penyelidikan dan penyidikan.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penghentian Penyelidikan yang telah dikeluarkan, maka sebagai tindak lanjutnya  Direktur  Reskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi  kemudian  mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Nomor:  S.Tap/ 405.B/X/2018 Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan, dengan menetapkan:
1. Menghentikan  penyelidikan  dan  penyidikan    tindak  pidan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Terlapor  (pelaku) terhadap Pelapor (korban);
2. Memberitahukan  penghentian penyelidikan  kepada Terlapor;
3. Surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
Berdasarkan   peristiwa  hukum dan pendapat di atas, maka menurut hemat penulis,  alasan  dalam  penghentian penyidkan    terhadap    kasus    tindak  pidana    perkosaan    pada    anak  dalam  Laporan  Polisi  Nomor:  B.210/VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C” yakni :
1. Adanya surat perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh tersangka dengan korban sebagai pelapor,
M.  Rudi  Hartono  dan  Lilis  winantri,  Analisis  terhadap  Penghentian  Penyidikan  pada  Laporan  Polisi  Nomor:

## B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
2. Tersangka bersedia untuk mengganti segala bentuk kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan harapan ;
3. Korban (pelapor) melakukan pencabutan Pengaduan dengan mengajukan Surat Permohonan Penyidik;
4. Korban  tidak  bersedia    meneruskan  perkara  pidana  yang  terjadi  atas  dirinya  dengan  alasan  telah  melakukan pernikahan dengan Terlapor dan sepakat untuk berdamai.
Dari  hal tersebut diatas, dapat penulis katakan bahwa dalam kasus tindak pidana tidak semua kasus pidana yang perkaranya  diteruskan  kepada  Penuntut  Umum  atapun  sampai  kepada  proses  persidangan  di  Pengadilan,  tetapi  ada beberapa  alasan  yang  terkadang  mengharuskan  kasus  pidananya  dihentikan  proses  penyidikannya  oleh  Penyidik, seperti yang diungkapkan oleh penyidik seperti tersebut diatas, maka proses hukum dalam hal ini penyidikan perkara terhadap seseorang pelaku/terlapor harus dihentikan.
Dalam  kasus  tindak  pidana  pemerkosaan,  menurut  hemat  penulis  meskipun  perkara  ini  dapat  dihentikan  pada proses penyidikan, akan tetapi pada dasarnya tidak mampu untuk mengembalikan kondisi dan keadaan badaniah dan kejiwaan  pada  diri  korban  seperti  dulu  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  pemerkosaan.  Hal  ini  dikarenakan,  dalam perkara  perkosaan  wanita  sebagai  korban  harus  menanggung  segala  bentuk  akibat  yang  timbul  dari  adanya  tindak pidana  yang  dialaminya.  Tidak  semua  kasus  tindak  pidana  pemerkosaan  dimana  pelaku  mau  bertanggungjawab terhadap  perbuatan  yang  dilakukannnya  kepada  korban.  Tentunya  dengan  menikahi  korban  tindak  pidana  perkosaan dan memberikan nafkah lahiriah dan batiniah.
Selain itu, dampak psikis atau kejiwaan yang diderita oleh korban pasca terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya yang tidak mudah untuk  hilang ataupun dihilangkan dalam sejarah  hidup yang dijalani oleh korban akan tetap selalu diingat dan terkadang juga menimbulkan dampak ketakutan atau penyakit phobia yang dialami oleh korban  setiap  saat  berinteraksi  dengan  lawan  jenisnya  sehingga  korban  bisa  saja  mengalami  depresi  yang  begitu mendalam.

## SIMPULAN
1. Penanganan perkara oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak  dalam studi kasus Laporan Polisi Nomor : B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”  dilakukan dengan menerima laporan Polisi yang dilakukan oleh korban  di  SPKT  Ditreskrimum  Kepolisian  Daerah  Jambi.  Selanjutnya  Direktur  Reskrimum  selaku  Pimpinan mengeluarkan  surat  perintah  tugas  kepada  15  (lima)  belas  orang  Penyidik  dan  penyidik  pembantu    guna  untuk menangani kasus yang terjadi hingga sampai pada dikeluarkannya surat perintah penyelidikan dalam dugaan kasus tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  korban  yang  merupakan  kategori  anak  dibawah  umur.  Setelah  melakukan pemeriksaan  terhadap  saksi  dan  mengumpulkan  bukti-bukti  permulaan  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  penyidik menyimpulkan memang benar  telah terjadi  suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.  Akan tetapi perkara ini selanjutnya dihentikan, karena adanya pencabutan laporan yang dilakukan oleh korban.
2. Adapun  alasan  dalam  penghentian  penyidikan  terhadap  kasus  tindak  pidana  perkosaan  pada  anak  dalam    kasus Laporan Polisi Nomor : B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” yakni dikarenakan  adanya pencabutan   laporan   yang dilakukan    oleh korban terhadap si pelapor. Pencabutan laporan polisi ini   dilakukan oleh korban secara langsung dikarenakan  antara  korban  dan  pelaku  sepakat  untuk  melakukan  perdamaian  dan  pelaku  mau mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan  yang dilakukannya terhadap korban dengan menikahi korban dan  menjadi suami korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Azhar Abu Miqdad, “ Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam ”, Jakarta ; Mitra Pustaka, 1992. Andi  Hamzah  dan  Irdan  Dahlan,  Perbandingan  KUHP  dengan  HIR  dan  Komentarnya,  Ghalia  Indonesia  :  Jakarta,
2004.
C.Djisman Samosir,  Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuasan Aulia.Bandung.2013. Husein  Harun, M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta Jakarta. Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Perempuan dan Masalah Prevensinya”, Jakarta ; Sinar Grafika, 1996. Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT. Alumni. Bandung. M.Kayadi,dkk , Kamus Ensiklopedia Nasional Indonesia,Jakarta; Bina Karya Cipta,1984.
M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Garuda Metropolitan Press : Jakarta, 2006. R.  Soesilo,  Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Menurut  KUHAP  bagi  Penegak  Hukum),
Politea : Bogor, 2005.
Suparman Marzuki, dkk., “Pelecehan Seksual”, Jakarta ; Pustaka Pelajar, 1995.