## PROGRAM JAM EKSTRA LAYANAN ADMINISTRASI DI KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO
1 Verto Septiandika, 2 Andhi Nur Rahmadi, 3 Prandy Iswanto
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringu Probolinggo vertoseptiandika@upm.ac.id , andhi.iansyah@gmail.com , prandyiswanto27@gmail.com
Abstrak - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  hasil  analisis  Implementasi Program Jam Ekstra Layanan Administrasi Di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan  untuk  mendeskripsikan  hasil  analisis  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam Implementasi  Program  Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi  Di  Kecamatan  Dringu Kabupaten  Probolinggo.  Penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan  Dringu  Kabupaten Probolinggo  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  deskriptif  pendekatan  studi  kasus. Pengumpulan  data berasal dari instrumen  yang  digunakan berupa wawancara, observasi, dan  dokumentasi  yang  dilaksanakan  berulang-ulang  untuk  mendapatkan  data  yang  valid sehingga  tercapai  keabsahan  data.  Hasil  penelitian  memaparkan Program  Jelita  (Jam Ekstra  Layanan  Administrasi)  dalam  pelaksanaannya  tergolong  pada  evaluasi yang  baik  dengan  memuat  indikator  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan, responsivitas,  dan  ketepatan.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  ada  foktor pendukung  dan  penghambat.  Faktor  pendukung  Program  Jelita  (Jam  Ekstra Layanan  Administrasi)  memuat  pada  komunikasi  dan  sumberdaya.  Sedangkan faktor  penghmbat  Program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi)  ada  pada disposisi dan lingkungan birokrasi.
Kata Kunci: Implementasi, layanan, Jam ekstra
Abstract – This  research  aims  to  describe  the  results  of  the  analysis  of  the Implementation  Administration  Service  Extra  Hours  Program  in  Dringu  Subdistrict, Probolinggo  Regency  Probolinggo  District  and  to  describe  the  results  of  the  analysis  of supporting  and  inhibiting  factors  in  the  Implementation  of  the  Administrative  Service Extra  Hours  Program  in  Dringu  District,  Probolinggo  Regency  Implementation  of  the Administrative  Services  Extra  Hours  Program  in  Dringu  Subdistrict,  Probolinggo
Regency  Probolinggo.  The  research  was  conducted  in  Dringu  Subdistrict,  Probolinggo Regency.  Using  descriptive  qualitative  analysis  method  case  study  approach.  Data collection  comes  from  the  instruments  used  in  the  form  of  interviews,  observations,  and documentation which was carried out repeatedly to obtain valid data so that the validity of the data was achieved. Data validity is achieved. The results of the study explained that the  Jelita  Program  (Extra  Administrative  Administration  Service)  Program  in  its implementation  is  classified  as  a  good  evaluation  with  by  containing  indicators  of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. However, in its implementation  there  are  supporting  and  inhibiting  factors.  Supporting  factors  for  the Jelita  Program  (Extra  Administrative  Service  Hours)  include  communication  and resources.  on  communication  and  resources.  While  the  inhibiting  factors  of  the  Jelita Program  (Extra  Administrative  Service  Hours)  are  on  disposition  and  the  environment. Administrative Services) Program is in the disposition and bureaucratic environment.
Keywords: Implementation, service, Extra hours

## PENDAHULUAN
Negara berkewajiban melayani  setiap  warga  Negara  dan penduduk  untuk  memenuhi  hak  dan kebutuhan  dasar  masyarakat  dalam kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan  amanat  dari  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  membangun kepercayaan  masyarakat  melalui pelayanan publik yang dilaksanakan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan  publik  sebagai  upaya untuk mempertegas capaian pemerintahan  yang  baik.  Pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi  perhatian  utama  organisasi publik.  Oleh  karena  itu,  sebagai organisasi yang melaksanakan tugas sebagai  pelayan  masyarakat  maka tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh prosedur  dan  kebijakan  tertentu, untuk kemudian dipertanggungjawabkan  kinerjanya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan
dari
pemerintah. Inovasi  pelayanan  publik merupakan salah satu gerakan untuk mereformasi  birokrasi  dalam  ranah pemerintahan Indonesia yang terkesan  masih  berbelit-belit  dalam memberikan pelayanan publik.
Inovasi pelayanan publik juga muncul sebagai upaya dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan publik di Indonesia. Dengan semakin gencarnya kemunculan inovasi-inovasi  sektor  publik  di
Indonesia,  maka  pada  tahun  2014 dibentuk  suatu  kompetisi  inovasi pelayanan publik, yaitu One Agency, One Innovation , oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Gerakan atau kompetisi ini mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah  Daerah  menciptakan minimal  1  inovasi  utama  setiap
tahun,  Kompetisi  ini  merupakan wadah  bagi  para  inovator  dalam menghasilkan inovasi-inovasi pelayanan  publik  agar  tiap-tiap daerah di Indonesia dapat meningkatkan  kualitas  pelayanan publik di daerah masing-masing. Kepuasan masyarakat merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan dalam pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan tekhnologi, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan menjadi  hal  mutlak  yang  harus dipenuhi  tidak  terkecuali  pelayanan publik  yang  ada  di  Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Salah  satu  bentuk  inovasi  yang digagas  adalah  Aplikasi  LAPAK (Layanan Cepat Administrasi Kecamatan).  Dengan  menggunakan Aplikasi LAPAK pelayanan administrasi  menjadi  lebih  cepat, mudah,  dan  murah.  Namun  ada beberapa  layanan  yang  sejauh  ini belum bisa dilayani dengan menggunakan aplikasi LAPAK, misalnya  permohonan  KTP  dan permohonan  KK.  Pemohon  harus tetap datang ke Kantor Kecamatan.
Untuk  pelayanan  di  Kantor Kecamatan  Dringu  pemohon  dapat dilayani  pada  hari  kerja  yaitu  hari Senin-Jum’at  pada  pukul  07.30  – 15.30  WIB,  kecuali  pada  hari Jum’at  pelayanan  sampai  dengan pukul  11.00  WIB.  Salah  satu kendala  yang  dihadapi  dibidang pelayanan  yaitu  adanya  sebagian warga  pemohon  layanan  yang  tidak bisa  menggunakan  jam  layanan yang  sudah  ditetapkan  yaitu  pukul 07.30  –  15.30  WIB.  Kendala  ini terutama  dihadapi  oleh  warga  yang
notabene  bekerja  di  swasta  dengan jam kerja yang berakhir diatas pukul 16.00 WIB.
Untuk  mengatasi  kendala  ini kecamatan  Dringu  membuat  sebuah terobosan  atau  inovasi  pelayanan publik dengan melaksanakan program JELITA (Jam Ekstra
Layanan  Administrasi). Program  ini mulai dilaksanakan pada awal bulan
April  tahun  2018.  Melalui  program ini,  pelayanan  ekstra  di  Kecamatan Dringu  dilaksanakan  setiap  hari Rabu,  jam  pelayanan  dimulai  pukul 07.30  –  20.00  WIB.  Petugas pelayanan  yang  terdiri  dari  Kasi Pemerintahan  dan  beberapa  staf pelayanan  selalu  siap  melayani pemohon  sampai  dengan  malam hari setiap Rabu  malam. Tidak  lupa Camat Dringu juga standby di ruang pelayanan untuk memenuhi kebutuhan  pengesahan  dokumen demi  kemudahan  dan  percepatan pelayanan.  Dengan  demikian  warga atau  pemohon  yang  terkendala dengan  jam  pelayanan  normal  tidak perlu bingung mengajukan ijin pada waktu kerja untuk mengurus keperluan administrasi di Kecamatan. Untuk kelancaran pelaksanaan  program  JELITA  (Jam Ekstra Layanan Administrasi) diperlukan  evaluasi.  Evaluasi  pada dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan untuk melihat sejauh  mana program mampu mencapai sasaran dan menghasilkan dampak yang diharapkan.  Ketika  sebuah  program sudah diimplementasikan maka akan  dihasilkan  capaian-capaian dari program yang sudah dilaksanakan.  Kegiatan  selanjutnya yang  dilakukan  adalah  mengukur
sejauhmana  capaian  program  yang telah  dilakukan.  Dengan  adanya evaluasi akan diperoleh umpan balik ( feedback) terhadap  program  yang sudah  dilakukan.  Tanpa  adanya evaluasi, sulit rasanya untuk mengetahui  sejauh  mana  tujuan- tujuan  yang  sudah  direncanakan telah tercapai atau belum.
Berdasarkan permasalahan tersebut  maka  rumusan  masalah yang  dirumuskan  oleh  peneliti dalam  penelitian  ini  adalah  1)
Bagaimana  Implementasi  Program Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi Di  Kecamatan  Dringu  Kabupaten Probolinggo?. 2) Apa faktor pendukung  dan  penghambat  dalam Implementasi  Program  Jam  Ekstra Layanan Administrasi Di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?. Tujuan penelitian yang  hendak  dicapai  yaitu  1)  untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis Implementasi  Program  Jam  Ekstra Layanan Administrasi Di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mendeskripsikan  dan  menganalisis faktor  pendukung  dan  penghambat dalam  Implementasi  Program  Jam Ekstra  Layanan  Administrasi  Di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

## TINJAUAN PUSTAKA
Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi  kebijakan  publik menurut  Muhadjir  dalam  (Widodo, 2008:112),  merupakan  suatu  proses untuk  menilai  seberapa  jauh  suatu kebijakan  publik  dapat  membuahkan hasil,  yaitu  dengan  membandingkan antara  hasil  yang  diperoleh  dengan tujuan  atau  target  kebijakan  publik yang  ditentukan.  Sementara  itu, Anderson (Nugroho, 2009:541) membagi  evaluasi  kebijakan  publik menjadi  tiga.  Tipe  pertama,  evaluasi kebijakan  publik  yang  dipahami sebagai  kegiatan  fungsional.  Kedua, evaluasi  yang  memfokuskan  pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi  kebijakan  sistematis  yang melihat  secara  objektif  program- program  kebijakan  yang  ditujukan untuk  mengukur  dampaknya  bagi masyarakat  dan  sejauh  mana  tujuan- tujuan  yang  ada  telah  dinyatakan telah dicapai.
Terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (dalam Areeza, 2016:4), enam kriteria tersebut  yaitu:  pertama,  efektivitas berkenaan  dengan  apakah  suatu alternatif  telah  mencapai  suatu  hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai  tujuan  dari  diadakannya tindakan.  Kedua,  efisiensi  itu  sendiri berkenaan  dengan  jumlah.  usaha yang diperlukan agar dapat
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.  Ketiga,  kecukupan.  Dunn mengemukakan  bahwa  kecukupan itu  berkenaan  dengan  seberapajauh suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan yang  menumbuhkan  adanya  masalah baru.  Keempat,  perataan  ini  erat berhubungan dengan rasionalitas legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada distribusi  akibat  dan  usaha  antara kelompok-  kelompok  yang  berbeda dalam  masyarakat.  Kebijakan  yang berorientasi  pada  perataan  ini  adalah kebijakan  yang  akibatnya  (misalnya, moneter) atau usaha (misalnya, biaya
moneter)  secara  adil  didistribusikan.
Kelima, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok masyarakat tertentu. Keenam  ketepatan  secara  dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan  kebijakan  tidak  berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua  atau  lebih  kriteria  secara bersama-sama.
Pelayanan Publik a. Definisi Pelayanan Publik Subarsono  (Dalam Dwiyanto, 2005:141)  mengemukakan  bahwa pelayanan  publik  adalah  serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi  publik  untuk  memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna  yang  dimaksudkan  disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk  (KTP),  akte  kelahiran, akte  nikah  dan  akte  kematian,  dan lain  sebagainya”.  Lebih  lanjut, Sinambela  (2006:5)  mengungkapkan bahwa pelayanan publik ialah:
“sebagai  setiap  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap sejumlah  manusia  yang  memiliki setiap  kegiatan  yangmenguntungkan dalam  suatu  kumpulan  ataukesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu produk secara fisik”.

## b. Inovasi Pelayanan Publik
Thomphson (dalam Diananto, 2009:13)  inovasi  merupakan  hasil penerimaan  dan  implementasi  ide, proses atau produk baru. Menambahkan inovasi yang
mencakup  sistem,  kebijakan  dan program,  selain  menciptakan  produk dan  proses  baru  inovasi  juga  dapat berupa  upaya  manajerial  pemasaran baru  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Dalam  sektor  publik,  inovasi  dan kebijakan  merupakan  dua  istilah yang  saling  melengkapi  satu  sama lain.  Inovasi  hadir  sebagai  sebuah produk  yang  baru  dan  sifatnya  yang menggantikan cara yang lama. Demikian  pula  sifat  dari  kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan  yang  lama.  Ini  artinya bahwa  setiap  kebijakan,  secara  isi (konten)  pada  prinsipnya  harus memuat inovasi baru.

## c. Jelita sebagai Inovasi Pelayanan Publik
Kepuasan masyarakat merupakan  salah  satu  indikator keberhasilan dalam pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan tekhnologi, tuntutan masyarakat terhadap perbaikan pelayanan menjadi  hal  mutlak  yang  harus dipenuhi  tidak  terkecuali  pelayanan publik  yang  ada  di  Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Gerakan One Agency, One Innovation dimana  mengharuskan setiap instansi memiliki satu inovasi pelayanan benar-benar dimanfaatkan oleh pegawai di Kecamatan  Dringu.  Salah  satu bentuk  inovasi  yang  digagas  adalah Aplikasi  LAPAK  (Layanan  Cepat Administrasi  Kecamatan).  Dengan aplikasi  Lapak  ini  banyak  manfaat dan keuntungan yang dirasakan baik oleh  masyarakat  pengguna  layanan maupun  aparatur  pelayanan  sebagai penyedia layanan.
Dengan
menggunakan Aplikasi LAPAK pelayanan administrasi menjadi lebih  cepat,  mudah,  dan  murah. Namun  ada  beberapa  layanan  yang sejauh  ini  belum  bisa  dilayani dengan menggunakan aplikasi LAPAK, misalnya permohonan KTP dan permohonan KK. Pemohon  harus  tetap  datang  ke
Kantor Kecamatan.
Untuk  pelayanan  di  Kantor
Kecamatan  Dringu  pemohon  dapat dilayani  pada  hari  kerja  yaitu  hari Senin-Jum’at  pada  pukul  07.30  – 15.30  WIB,  kecuali  pada  hari Jum’at  pelayanan  sampai  dengan pukul  11.00  WIB.  Salah  satu kendala  yang  dihadapi  dibidang pelayanan  yaitu  adanya  sebagian warga  pemohon  layanan  yang  tidak bisa  menggunakan  jam  layanan yang  sudah  ditetapkan  yaitu  pukul 07.30  –  15.30  WIB.  Kendala  ini terutama  dihadapi  oleh  warga  yang notabene  bekerja  di  swasta  dengan jam kerja yang berakhir diatas pukul 16.00 WIB.
Untuk  mengatasi  kendala  ini kecamatan  Dringu  membuat  sebuah terobosan  atau  inovasi  pelayanan publik dengan melaksanakan program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi). Program ini
dilaksanakan  setiap  hari  Rabu,  jam pelayanan  dimulai  pukul  07.30  – 20.00 WIB. Petugas pelayanan yang terdiri  dari  Kasi  Pemerintahan  dan beberapa  staf  pelayanan  selalu  siap melayani  pemohon  sampai  dengan malam  hari  setiap  Rabu  malam. Tidak  lupa  Camat  Dringu  juga standby  di  ruang  pelayanan  untuk memenuhi  kebutuhan  pengesahan dokumen  demi  kemudahan  dan percepatan pelayanan. Dengan demikian warga atau pemohon yang terkendala  dengan  jam  pelayanan normal tidak perlu bingung mengajukan  ijin  pada  waktu  kerja untuk mengurus keperluan administrasi di Kecamatan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan studi kasus di Kecamatan
Dringu.  Penelitian  ini  berfokus  pada Implementasi  Program  Jam  Ekstra Layanan Administrasi Di  Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian ini, penulis
mengambil  lokasi  di  Kabupaten
Probolinggo,  yang  difokuskan  di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  observasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi.  Triangulasi  penelitian
tersebut dilaksanakan berulang-ulang untuk  mendapatkan  data  yang  valid.
Berikut gambar analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam
Sugiyono, 2012):
( Sumber: Miles dan
Huberman ( dalam Sugiyono 2012 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Jelita yang sedang dilakulan menerapkan  enam  indikator  evaluasi kebijakan  oleh  Dunn,  enam  kriteria meliputi:
1. Efektivitas Efektivitas berhubungan dengan tindakan  alternatif  yang  tepat  dalam pencapaian  hasil  sesuai  harapan, maupun capaian tujuan dari keberadaan  program.  Program  Jelita
(Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi)
terholong dalam program yang memuat efektivitas. Keefektifan ditunjukkan dengan keselarasan tujuan program dan harapan masyarakat dengan pelaksanaan dilapangan. Masyarakat dapat memanfaatkan  program  ini  dalam mengurus  hal-hal  yang  dibutuhkan diluar  jam  dinas  (jam  08.00  hingga jam  16.00).  Dikarenakan  masyarakat ada  yang  bekerja  sehingga  tidak dapat  mengurus  di  jam  dinas  dan tidak dapat mengurus cuti. Masyarakat  merasa  terbantu  ketika masyarakat  masih  sibuk  di  pagi hingga sore masih dapat mengurus di
jam  malam  dan  tidak  harus  kembali pada  hari  esoknya.  Selain itu program  jelita  menambah  jam  dinas yang  awalnya  8  jam  saja,  ini bertambah hingga malam. Masyarakat  dapat  menyelesaikan pengurusan  berkas  dihari  yang  sama tanpa harus bolak balik kembali. 2. Efisiensi Efisiensi  berkenaan  pada  kuantitas kerja yang dibutuhkan dalam pencapaian  efektivitas  kerja  yang ditargetka.  Program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi) tergolong  dalam  indikator  efisiensi.
Keefisiensian  ini  berkaitan  dengan beban  anggaran  yang  tidak  terlalu membengkak.  Terdapat  anggaran bagi  pegawai  yang  piket  malam karena hal ini selaras dengan regulasi jam  kerja  ASN.  Ada  anggaran tertentu bagi pegawai berdinas hingga  diluar  jam  dinas,  bukan semata-mata pelayanan pada masyarakat  tapi  mengabaikan  hak asasi  bagi  aparatur.  Akan  tetapi anggaran  yang  dikenakan  tidak sebesar jika menyelenggarakan pelayanan diluar kantor seperti
mendirikan booth atau tenda pelayanan di titik keramaian maupun melakukan  mobilisasi  dengan  mobil pelayanan keliling. Selain itu masyarakat tidak ditarik biaya pelayanan  malam  seluruhnya  sudah ada pada anggaran instansi.
3. Kecukupan
Kecukupan berkaitan dengan koneksi alternatif  kebijakan  dan  hasil  yang akan  dicapai.  Pelaksanaan  Program
Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) tergolomg dalam indikator kecukupan. Bentuk kecukupan  ini  ditunjulkan  dengan program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi)  dalam  memberikan
pelayanan  sekaligus  mempermudah Masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumentasi dan kebutuhan  lainnya  disaat  mendesak dan  tidak  bisa  dilakukan  saat  siang hari.  Selain  itu  jam  dinas  yang diperpanjanh  dapat  lebih  mudah berkas  selesai  pada  hari  yang  sama tanpa  menunggu  di  hari  lain  dan bolak balik ke kantor instansi.
4.Perataan
Perataan  berkenaan  dengan  program pelayanan  dapat  dirasakan  oleh semua  masyarakat  tanpa  terkecuali dan  tanpa  memandang  golongan. Program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan
Administrasi) tergolong dalam indikator  perataan.  Perataan  ini ditunjukkan dengan pelayanan
malam  ditujukan  untuk  seluruh masyarakat.  Baik  masyarakat  yang sibuk  bekerja  dari  pagi  hingga  sore, bagi siswa yang bersekolah, bagi ibu rumah  tangga  yang  tidak  dapat mengurus di siang hari karena rumah kosong,  bahkan  bagi  masyarakat yang  ada  dalam  perjalanan  kota sampai malam hari untuk mengurusnya. Program ini berorientasi  pada  keadilan,  tidak  ada konsep diskriminasi pelayanan malam  dalam  program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi). Semua  masyarakat  dapat  merasakan secara merata. 5. Responsivitas Responsivitas berkenaan dengan sikap  dan  tindakan  aparatur  dalam melaksanakan pelayanan. Khususnya responsivitas aparatur dalam program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi) ini tergolong responsif. Responsivitas aparatur ditunjukkan  dengan  kesiapan  dan kemauan aparatur dalam bertindak di pelayanan  malam  pada  program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi)  .  Seluruh  aparatur memiliki  komitmen  tinggi  dalam pelaksanaan  program.  Mulai  dari petugas  piket  hingga  Camat  serta unsur-unsur Kecamatan. Seluruh aparatur  tetap  siap,  siaga,  dan bersedia  dalam  pelayanan  malam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Program  ini  berfokus pada prlayanan optimal hingga malam hari.
6. Ketepatan Ketepatan  berkaitan  dengan  tepat dalam  pelaksanaan  sesuai  dengan tujuan dan fakta lapamgan.
Ketepatan  ini  ditunjukkan  dengan Program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi) tergolong dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat  tujuan.  Tepat  sasaran  artinya program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi) ditujukkan bagi masyarakat yang tidak bisa hadir dan mengurus  di  siang  hari  dapat mengurus  saat  malam  hari.  Tepat waktu  artinya  program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi)
dilaksanakan tepat saat di masyarakat  tidak  ada  kesibukan  dan ada  waktu  senggang  di  luar  jam sibuk.  Tepat  biaya  artinya  program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) tidak menerapkan biaya  tambahan  pada  pelayanan
malam.  Tepat  tujuan  artinya  Jelita (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi) dapat menyelesaikan pelayanan pada hari  yang  sama,  pelayanan  malam untuk  masyarakat  yang  tidak  bisa datang  saat  siang  hari,  dan  lebih dekat  dengan  masyarakat  dengan memahami kondisi masyarakat.
Faktor  Pendukung  Program  Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) Komunikasi Pelaksanaan  program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi) berjalan  dengan  baik  dikarenakan ada  komunikasi  yang  baik.  Meliputi komunikasi antar pegawai dan pemimpin, komunikasi antar pegawai dan masyarakat, dan komunikasi antara instansi dan masyarakat. Masyarakat disosialisasikan  dan  diinformasikan bahwa  ada  pelayanan  ekstra  di  jam malam,  sehingga  masyarakat  dapat hadir  bahkan  sebelum  berangkat kerjam  di  jam  07.30  maupun  setelah jam kerja atau sekolah, atau menjaga rumah dengan batas waktu pelayanan jam 08.00. Komunikasi antar
pegawai juga diperhatikan harmonisasinya  sehingga  tidak  ada kesalahpahaman dan kesalahan kinerja. Seluruh pegawai wajib aadir pada  pelayanan  di  program  Jelita (Jam Ekstra Layanan Admbinistrasi).

## Sumber Daya
Pelaksanaan  program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi)
berjalan  dengan  baik  dikarenakan penempatanan  apaeatur  disesuaikan dengan kebutuhan. Petugas lapangan atau  petugas  pelaksana  diberlakukan jadwal  piket  yang  merata  dan  adil. Tidak  hanya  pegawai  pelaksana seluruh  unsur  dan  pemimpin  tetap berada di kantor hingga jam
pelayanan program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) berakhir. Tidak ada perbedaan kualitas  aparatur,  aparatur  bertugas dengan  kesiapan,  kemauan,  dan disiplin yang tinggi.
Faktor Penghambat Program Jelita (Jam Ekstra Layanan Administrasi) Disposisi Pelaksanaan  program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi)
terkendala  pada  disposisi  aparatur. Memang  aparatur  memiliki  kesiapan dan  kemauan  bertindak,  akan  tetapi tambahan  kerja  dapat  menurunkan ketahanan  tubuh  dan  mental  dalam bekerja. Saat bekerja lebih dari 8 jam akan  ada  rasa  lelah,  kantuk,  dan
setres  akan  beban  kerja.  Sehingga daya  tanggap  dan  daya  fokua  dapat menerun. Sedikit banyak akan merubah model responsivitas aparatur pada masyarakat saat
pelayanan  diatas  jam  4  sore.  Selain itu  terkadang  ada  kesalahpahaman terlebih  pada  jam  malam  para pemimpin  dan  unsur  yang  terkadang hadir  dalam  undangan  masyarakat diluar kantor.
Lingkungan birokrasi Pelaksanaan  program  Jelita  (Jam Ekstra Layanan Administrasi) terkendala pada lingkungan birokrasi yang  kurang  nyaman  bagi  aparatur maupun  masyarakat  saat  pelayanan malam.  Seperti  lampu  penerangan, keberadaan  fasilitas  yang  kurang memadai, tingkat keamanan di kantor yang menurun. Bahkan terkait anggaran  dinas  pelayanan  malam terkadang  terlambat  dan  berbeturan dengan kebutuhan anggaran lainnya.

## KESIMPULAN
Program  Jelita  (Jam  Ekstra  Layanan Administrasi)  dalam  pelaksanaannya tergolong  pada  evaluasi  yang  baik dengan  memuat  indikator  efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas,  dan  ketepatan.  Akan tetapi  dalam  pelaksanaannya  ada foktor  pendukung  dan  penghambat. Faktor  pendukung  Program  Jelita (Jam  Ekstra  Layanan  Administrasi) memuat pada komunikasi dan sumberdaya  sebagai  unsur  unggulan pelayanan. Sedangkan faktor penghmbat  Program  Jelita  (Jam Ekstra  Layanan  Administrasi)  ada pada disposisi dan lingkungan birokrasi, yang intinya kurang terbiasa  dan  kurang  pengalaman pelayanan malam.

## DAFTAR PUSTAKA
Marzali,  Amri.  2012.  Antropologi dan  Kebijakan  Publik.  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. Nugroho  Riant.  2003.  Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi. Jakarta: Gramedia. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik.  Bandung:  CV.  Pustaka
Setia.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Winarno,  Budi.  2007.  Kebijakan Publik,  Teori  dan  Preses. Yogyakarta:  Media  Pressindo, Yogyakarta.