## TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN ATAS PENYIARAN ULANG SIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR
(FREE TO AIR)
Nitta Amalia *) nitta.amaliaaa@gmail.com
Rika Ratna Permata *) permata_rika@yahoo.com
Aam Suryamah *) aam.astria@gmail,com
(Diterima 25 Maret 2021, disetujui 22 April 2021)

## ABSTRACT
The  broadcast  organization  as  a  neighboring  right  holder  of  their  broadcast  content often find that their broadcast content which is free to air broadcast is used by other broadcast organization without  their permission. This action can harm the economic rights  that  the  neighboring  rights  holder  should  receive.This  study  purposes  to determine the implementation of re-broadcasting of free to air broadcasts conducted by subscription television services and which legal action could be taken for resolving this  problem  based  on  Law  No. 28  of  2014  regarding  Copyright.  This  research  was conducted using analytical descriptive research with juridicial normative method. The data  was  collected  with  library  studies  both  directly  and  virtually.  The  method  that was used to analyze the data in this research is juridicial qualitative.The result shows that  all  actions  towards  broadcast  content,  that  is  done  without  the  permission  of broadcasting  station  as  an  neighboring  right  holder,  is  an  act  of  neighboring  right infringement as  regulated  in  Article  25  (3)  Law  No.  28  of 2014  regarding  Copyright. The  neighboring  right  holder  could  file  for  accountability  of  broadcast  organization through litigation process based on unlawful acts against neighboring right holder.
Keywords : re-run broadcast, neighboring right, neighboring right infringement
*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
*) Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali  mendapati  bahwa  konten  siarannya  yang  berupa  siaran  televisi  digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar digunakan oleh pihak lembaga penyiaran lain  tanpa  izin.  Tindakan  tersbut  dapat  merugikan  hak  ekonomi  yang  seharusnya diterima  oleh  pemegang  hak  terkait.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui keabsahan  penyiaran  ulang  siaran  televisi  digital  terrestrial  penerimaan  tetap  tidak berbayar  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  berlangganan  tanpa  izin  dan pertanggungjawaban  secara  hukum  bagi  lembaga  penyiaran  berlangganan  untuk menyelesaikan  masalah  tersebut  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan baik  secara  langsung  maupun  virtual.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap konten siaran dengan tanpa izin lembaga penyiaran selaku pemegang hak terkait merupakan suatu pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Pemegang  hak  terkait  dapat  meminta  pertanggungjawaban  secara  litigasi dengan dasar perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: Penyiaran ulang siaran, Hak Terkait, Pelanggaran hak terkait,

## I. Pendahuluan
Informasi  telah  menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  masyarakat  dan  telah menjadi  komoditas  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara  (Danrivanto,  2013:72).  Dalam  proses  mendapatkan,  menyaring,  dan menerima informasi dibutuhkan adanya wahana saluran komunikasi. Salah satu wahana saluran komunikasi tersebut yakni penyiaran televisi. Berdasarkan Pasal 1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran), penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
Industri  penyiaran  merupakan  salah  satu  bidang  bisnis  yang  melingkupi berbagai  aspek  hukum  dan  salah  satunya  merupakan  aspek  kekayaan intelektual.  Hak  kekayaan  intelektual  dapat  dikatakan  sebagai  hak  atas kepemilikan  sebagai  karya-karya  yang  timbul  atau  lahir  karena  adanya kemampuan  intelektualisasi  manusia  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan teknologi (Rachmadi, 2003:2). Hak kekayaan intelektual tentu saja berhubungan dengan karya yang memiliki nilai ekonomi dan komersial. Dalam usaha di bidang penyiaran,  lembaga  penyiaran  pun  memiliki  hak  terkait  atas  setiap  konten
siarannya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terkait konten siarannya. Hal  tersebut  telah  terpampang  jelas  dalam  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  UU  Hak  Cipta) bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak  eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan,  produser,  fonogram,  atau  Lembaga penyiaran.  Hak  terkait  merupakan  hak  yang  dekat  dan  berkaitan  dengan  Hak Cipta,  dimana  hak  terkait  memberikan  perlindungan  seperti  diberikan  hak  cipta, namun  dapat  dikatakan  hak  terkait  lebih  terbatas  dan  memiliki  jangka  waktu perlindungan yang lebih singkat (Kariodimedjo, 2010: 265 – 282).
Keterbatasan  televisi  swasta  dalam  menjangkau  seluruh  masyarakat  di seluruh Indonesia melalui frekuensi publik menjadi celah bisnis bagi para pelaku usaha  televisi  berlangganan  untuk  menyediakan  layanan  jasa  televisi berlangganan.  Pemanfaatan  celah  tersebut  dilakukan  dengan  teknologi  satelit yang  memungkinkan  untuk  bisa  menerima  saluran  televisi  baik  dalam  negeri maupun  luar  negeri  sehingga  masyarakat  di  daerah  yang  tidak  dapat menjangkau  siaran  televisi  swasta  nasional  dapat  menjadikan  jasa  televisi berlangganan  sebagai  pilihan.  Penayangan  konten  siaran  oleh  pihak  lain merupakan hal yang sah apabila dilakukan berdasarkan izin dari pemegang hak siar atas seluruh konten siarannya. Izin tersebut dapat berupa pemberian lisensi yang  dilakukan  oleh  pemegang  hak  terkait  sebagai  bentuk  pengalihan  hak tersebut.
Permasalahan  muncul  ketika  para  pelaku  usaha  penyedia  televisi berlangganan  melakukan  redistribusi  konten  siaran  tanpa  izin,  baik  itu  siaran dalam negeri maupun luar negeri. Redistribusi tanpa izin ini tentu saja merugikan perusahaan  lembaga  penyiaran  swasta  karena  para  pelaku  usaha  televisi berlangganan  tersebut  menyiarkan  konten  siaran  dari  televisi  swasta  tanpa melakukan  kontrak  kerja  sama  untuk  melakukan  redistribusi  terhadap  siaran televisi  swasta  tersebut.  Hal  tersebut  tentu  saja  melanggar  hak  terkait  yang dimiliki oleh perusahaan lembaga penyiaran swasta atas konten siaran tersebut. Tindakan  tersebut  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  Pasal  25  ayat  (3)  UU Hak  Cipta.  Dalam  Pasal  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan  penyebaran  tanpa  izin  dengan  tujuan  komersial  atas  konten  karya siaran lembaga  penyiaran  meskipun  dengan  dalih  konten  siaran  televisi  swasta adalah siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar atau free
to  air .  Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Peratuan  Menteri  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran  Televisi  Secara  Digital  dan  Penyiaran  Multipleksing  Melalui  Sistem Terestrial, free to air adalah penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan  tetap  tidak  berbayar  dengan  menggunakan  teknologi  digital  yang dipancarkan  secara  terestrial  melalui  sarana  penyiaran  multipleksing  dan diterima  dengan  perangkat  penerima.  Dalam  kata  lain,  siaran free  to  air yang dimiliki  lembaga  penyiaran  swasta  merupakan  konten  siaran  yang  dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Hal tersebut bukanlah pembenaran bagi televisi  berlangganan  untuk  meredistribusi  siaran  televisi  swasta free  to  air tersebut, karena tetap saja konten siaran tersebut dilindungi oleh hak cipta.
Praktik  yang  terjadi  terkait  penayangan  siaran free  to  air milik  Lembaga Penyiaran  Swasta  dilakukan  oleh  PT  Nadira  Intermedia  Nusantara  (Ninmedia). PT  Rajawali  Citra  Televisi  Indonesia  (RCTI)  menggugat  TV  Parabola berlangganan  PT  Nadira  Intermedia  Nusantara  (Ninmedia).  Ninmedia  diduga secara  terus  menerus  melakukan  penyebaran  atas  konten  kaya  siaran  RCTI sejak  sekitar  September  2013  sampai  dengan  Februari  2019  dengan  tujuan komersial.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  tanpa  terlebih  dahulu  meminta  izin kepada  RCTI  dan  bahkan  terus  melakukan  hal  tersebut  meskipun  RCTI  telah dengan  tegas  melarangnya.  Hal  ini  dianggap  menimbulkan  kerugian  bagi  RCTI sebagai  pemegang  hak  terkait  karena  konten  siaran  tersebut  memiliki  nilai ekonomi.  Dalam  setiap  konten  siaran  tersebut  melekat  hak  ekonomi  bagi  para pemegang hak siar, terlepas siaran tersebut adalah free to air atau siaran gratis. Terlebih  penyiaran  ulang  siaran  tersebut  dilakukan  tanpa  terlebih  dahulu meminta  izin  kepada  RCTI.  Padahal  RCTI  selaku  pemegang  hak  terkait mempunyai  hak  untuk  memberikan  izin  atau  melarang  pihak  lain  untuk melakukan penyiaran ulang siaran berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta. Lebih  lanjut  dalam  Pasal  25  ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  setiap  orang  dilarang melakukan  penyebaran  tanpa  izin  dengan  tujuan  komersial  atas  konten  karya siaran Lembaga Penyiaran.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  bahwa  rumusan  masalah  dalam tulisan  ini  yaitu  :  Bagaimanakah  keabsahan bagi  penyiaran  ulang  siaran free  to air dalam  pengaturan  UU  Hak  Cipta  di  Indonesia?  Bagaimanakah
pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran berlangganan yang telah melanggar hak terkait?
Jenis  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  analitis,  yakni  dengan  merumuskan  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan sehingga isu hukum yang dibahas akan terjawab. Metode penulisan dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  metode pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  (Soerjono  dan  Sri,  2009:13).  Dalam  menggunakan  metode  penelitian normatif,  terdapat  tiga  bahan  hukum  yang  dijadikan  sebagai  dasar  penelitian, yakni  data  sekunder  yang  tercakup  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono, 2008:10)

## II.  Pembahasan
2.1. Keabsahan  penyiaran  ulang  siaran free  to  air dalam  pengaturan  UU Hak Cipta di Indonesia
Hak  terkait  atau  disebut  juga neighboring  rights merupakan  lingkup dari  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dapat  dideskripsikan  sebagai hak-hak atas harta yang merupakan produk olah pikir manusia. Hak terkait diakui  secara  otomatis  tanpa  prosedur  tertentu  seperti  hak  cipta.  Sejalan dengan  hal  tersebut  prinsip-prinsip  dalam  hak  cipta  pun  dapat  berlaku untuk  hak  terkait  juga.  Hak  terkait  timbul  akibat  adanya  kebutuhan  para pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  untuk  mempublikasikan  dan memasarkan  hasil  ciptaan  tersebut  secara  luas  kepada  masyarakat  agar dapat  menghasilkan  keuntungan  ekonomis.  (Ashibly,  2016:102).  Hak terkait  merupakan  hak  yang  dilekatkan  kepada  sesuatu  yang  memainkan peranan  yang  penting  dalam  penyebaran  sebuah  karya  kepada masyarakat luas.
Hak  terkait  atau neighboring  rights secara  internasional  dikenal sebagai neighboring rights, rights related to , atau neighboring on copyright . Dalam neighboring rights , terdapat 3 hak yaitu:
1) The arts of performing artists in their performances (hak penampilan artis atas tampilannya);
2) The  rights  producers  of  phonograms  in  their  phonograms  ( hak produser rekaman suara atu fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut); dan
3) The rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts (hak  lembaga  penyiaran  atas  karya  siarannya  melalui radio dan televisi) (H.OK. Saidin, 2013:14)
Hak  terkait  dilindungi  oleh  konvensi  internasional  seperti  Konvensi Internasional  tentang  Perlindungan  Pelaku  Pertunjukan,  Produser Rekaman  Suara,  dan  Lembaga  Penyiaran  (Rome  Convention  for  the Protection  of  Performers,  Producers  of  Phonograms  and  Broadcasting Organizations)  (Haris  dan  Sally,  2008:17)  Konvensi  ini  dibentuk  dalam rangka  memajukan  perlindungan  hak  terkait  yang  sampai  saat  ini  hanya terdiri atas tiga kelompok yang  masing-masing  mempunyai hak tersendiri, yaitu  artis  pelaku,  produser  rekaman,  dan lembaga  penyiaran.  Salah  satu hak  yang  diatur  dalam  konvensi  ini  adalah  hak  lembaga  penyiaran  yang mempunyai  hak  untuk  memberi  izin  atau  melarang  dilakukan  tindakan tertentu  misanya  penyiaran  ulang  siarannya,  fiksasi  siaran,  reproduksi siaran,  menyampaikan  kepada  publik  siaran  televisi  penyiar  jika  siaran ulang  itu  ditujukan  kepada  publik  yang  dipungut  bayaran  untuk menyaksikan.    Konvensi internasional  berikutnya  yaitu  Convention  for  the Protection  of  Producers  of  Phonograms  against  Unauthorized  Duplication of  Their  Phonograms  1971.  Konvensi  ini  menetapkan  antara  lain  suatu kewajiban  setiap  negara  peserta  konvensi  untuk  melindungi  produser rekaman  suara  yang  merupakan  warga  negara  dari  negara  peserta  lain konvensi  terhadap  pembuatan  duplikasi  (perbanyakan)  tanpa  persetujuan dari produsen (Eddy Damian, 2001:66-71).
Hukum  positif  Indonesia  tidak  mengatur  dalam  peraturan  khusus mengenai  hak  terkait  sehingga  pengaturan  mengenai  hak  terkait  diatur dalam  UU  Hak  Cipta.  Ketentuan  dalam  UU  Hak  Cipta  tersebut  telah mengakomodasi  pengatuan  dalam  konvensi  internasional  sebagaimana terdapat  dalam  Konvensi  Roma  1961  dan  WIPO  Performances  and Phonograms Treaty (WPPT).
Definisi  hak  terkait  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  5  UU  Hak  Cipta yaitu “Hak  Terkait  merupakan  hak  eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”.
Bila dijabarkan menurut definisi hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta tersebut, subjek hak terkait meliputi:
a.  Pelaku  adalah  aktor,  penyanyi,  pemusik,  penari  atau  mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan,
menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya.
b.  Produser rekaman  suara  adalah  orang  atau badan  hukum  yang pertama  kali  merekam  dan  memiliki  tanggung  jawab  untuk melaksanakan  perekaman  suara  atau  perekaman  bunyi,  baik perekaman  dari  suatu  pertunjukkan  maupun  perekaman  suara atau perekaman bunyi lainya.
c.  Lembaga  penyiaran  adalah  organisasi  penyelenggara  siaran yang  berbentuk  badan  hukum,  yang  melakukan  penyiaran  atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel melalui sistem elektromagnetik.
Dalam UU Hak Cipta dibahas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25  tentang  hak  eksklusif  milik  hak  terkait  yang  meliputi  hak  ekonomi  dan hak  moral.  Hak  terkait  adalah hak  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta,  yaitu hak  eksklusif  bagi  pelaku  pertunjukan  untuk  memperbanyak  atau menyiarkan pertunjukkannya; bagi lembaga penyiaran untuk memperbanyak  atau  menyiarkan  karya  siaran  seperti  pertandingan olahraga  dan  pertunjukkan  seni;  dan  bagi  produser  rekaman  suara  untuk memperbanyak  atau  menyewakan  karya  rekaman  suara  atau  rekaman bunyinya.
Hak  eksklusif  milik  hak  terkait  merupakan  bagian  dari  bidang  ilmu hukum  hak  kekayaan  intelektual,  yang  mempunyai  dua  aspek  yang sifatnya khas, yaitu (Djumhana dan Djubaedah, 1997:19).
a. Hak  Ekonomi,  merupakan  hak  untuk  memperoleh  keuntungan ekonomi  atas  kekayaan  intelektual.  Dikatakan  sebagai  hak ekonomi  karena  HKI  adalah  merupakan  benda  immaterial  yang dapat diniliai dengan uang dan bernilai ekonomis;
b. Hak  moral, adalah  hak  untuk  melindungi  kepentingan  pribadi  dan reputasi  pencipta.  Hak  moral  tersebut  melekat  pada  pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal.
Lembaga  Penyiaran  Swasta  merupakan  bagian  dari  hak  terkait  dan memiliki  hak  ekonomi  yang  terdapat  dalam  Pasal  25  UU  Hak  Cipta. Lembaga  penyiaran  selaku  subjek  dari  pemegang  hak  terkait  adalah organisasi  penyelenggara  siaran  yang  berbentuk  badan  hukum,  yang melakukan  penyiaran  atas  suatu  karya  siaran  dengan  menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel melalui sistem elektromagnetik. Sejalan dengan  hal  tersebut,  lembaga  penyiaran  mempunyai  hak  untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya atas setiap konten siarannya. Walaupun mereka bukan sebagai pencipta atas suatu karya cipta, namun mereka  mendistribusikan  hiburan  kepada  masyarakat  sehingga  mereka mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  Setiap  konten  siaran  tersebut memiliki  nilai  ekonomi.  Nilai  ekonomi  sendiri  dapat  diukur  setara  dengan kalkulasi  nilai  ekonomi  atas  waktu,  tenaga,  dan  biaya  yang  dikeluarkan untuk  menciptakan  suatu  kebendaan  yang  mempunyai  nilai  ekonomi tersebut.  Hak  terkait  sendiri  merupakan  hak  kebendaan  maka  dari  itu hukum  memberikan  perlindungan  atas  setiap  hak  kebendaan  yang mempunyai nilai ekonomi berupa hak ekonomi.
Setiap  orang  yang  hendak  melaksanakan  hak  ekonomi  wajib mendapatkan  izin  pencipta,  pemegang  hak  cipta  atau  pemegang  hak terkait.  Jika  melihat  Pasal  25  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta,  hak  ekonomi dibedakan  penjelasannya  antara  hak  ekonomi  bagi  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  dan  hak  ekonomi  bagi  lembaga  penyiaran.  Hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 8 UU Hak  Cipta  merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan.  Hak  ekonomi  pada
lembaga  penyiaran  diatur  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta  bahwa lembaga  penyiaran  memiliki  hak  ekonomi  yang  meliputi  hak  untuk melaksanakan  sendiri,  memberikan  izin,  atau  melarang  pihak  lain  untuk melakukan:
a.  Penyiaran ulang siaran;
b.  Komunikasi siaran;
c.  Fiksasi siaran; dan/atau
d.  Penggandaan fiksasi siaran
Lembaga  penyiaran  swasta  memiliki  siaran  yang  dinamakan  siaran televisi  digital  terrestrial  penerimaan  tetap  tidak  berbayar  atau free  to  air . Dalam kata lain, free to air merupakan siaran yang dapat dinikmati secara gratis karena bisa ditangkap sinyal sendiri oleh masyarakat. Namun hal ini adalah hal yang berbeda jika televisi berlangganan hendak menayangkan siaran milik lembaga penyiaran swasta meskipun pada dasarnya free to air merupakan  konten  gratis  karena  siaran  ini  tetap  dilindungi  hak  cipta    jika ada pihak lain yang hendak menayangkan.
Dalam  praktik,  muncul  berbagai  persoalan  hukum  yang  berkaitan dengan hak terkait yakni permasalahan hak siar suatu lembaga penyiaran. Salah satu permasalahan yang diangkat penulis adalah kasus penayangan siaran free  to  air oleh  lembaga  penyiaran  berlangganan  tanpa  izin. Sengketa  yang  terjadi  mengenai  pelanggaran  hak  terkait  ini  antara Ninmedia selaku lembaga penyiaran berlangganan yang merupakan pihak yang  menayangkan  konten  siaran free  to  air milik  RCTI  selaku  lembaga penyiaran swasta yang dilakukan tanpa izin. Dalam kasus ini, RCTI selaku pemegang hak terkait atas konten siarannya secara otomatis juga melekat hak  ekonomi  atas  konten-konten  siaran  televisi  digital  terrestrial penerimaan  tetap  tidak  berbayar  atau free  to  air .  RCTI  selaku  pemegang hak terkait juga berhak untuk memberikan izin atau tidak kepada pihak lain yang hendak menayangkan ulang konten siarannya.
Ninmedia selaku lembaga penyiaran berlangganan telah memiliki Izin Penyelenggara  Penyiaran  (IPP)  yang  melingkupi  izin  kelengkapan  satelit, sertifikasi  perangkat, decoder ,  konten  yang  disiarkan,  kabel  beserta antenna parabola yang telah diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi,  namun  siaran  yang  ditayangkan  oleh  lembaga  penyiaran  lain
harus  melalui  perjanjian  kerjasama  dengan  pihak  lembaga  penyiaran karena  hal  tersebut  merupakan  ranah  privat.  Sebagai  contohnya, kerjasama  antara  RCTI  dengan  PT.  MNC  Sky  Vision  selaku  TV  Kabel dengan perjanjian kerjasama No. 028/CORSEC-RCTI/II/2018 tertanggal 20 Februari  2018.  Perjanjian  tersebut  memberikan  legalitas  kepada  PT  MNC Sky  Vision  untuk  menayangkan  konten  RCTI  dalam  layanan  televisi berlangganannya tersebut.
Konten  siaran free  to  air ini  merupakan  salah  satu  objek  yang dilindungi  oleh  Hak  Cipta  sesuai  dengan  Pasal  25  UU  Hak  Cipta.  Proses penayangan free  to  air oleh  lembaga  penyiaran  swasta  adalah  bermulai dari master  control  room masing-masing  channel  televisi. Master  control room merupakan  pengendali  siaran  sebelum  dinikmati  oleh  pelanggan. Ruangan ini berfungsi sebagai pengendali utama siaran. Ruangan master control room (MCR) berisi berbagai perangkat keras yang digunakan untuk menunjang  operasional  siaran,  dan  dioperasikan  oleh crew  on  air operations .(Dede,  2014).  Sinyal  dari  MCR  tersebut  diubah  menjadi  sinyal Radio  Frequency yang  selanjutnya  dapat  dinikmati  masyarakat  dengan menggunakan  antenna,  tanpa  harus  mengubah  sinyal.  Sinyal  dari  MCR tersebut  dapat  dikonsumsi  oleh  masyarakat  dengan  menggunakan antenna parabola dan receiver digital .
Kasus  pelanggaran  hak  terkait  yang  dilakukan  Ninmedia  mengenai penayangan  siaran  televisi  digital  terestrial  penerimaan  tetap  tidak berbayar    ( free  to  air) tanpa  izin  ini  bermula  ketika  Ninmedia  melakukan penyiaran  ulang  siaran  konten  RCTI  dengan  cara  meng- uplink channel televisi  ke  channel  Ninmedia  ke  satelit  chinasat  agar  kemudian  dapat  di- downlink atau  diterima  oleh  para  pelanggan  Ninmedia  melalui  channel ninmedia  menggunakan set  top  box yang  disediakan.  Dalam  kasus  ini, Ninmedia  sudah  mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat melalui nomor register perkara 32/PDT.SUS-HAK
CIPTA/2019/PN.NIAGA.JKT.PST.
Proses  transmisi  yang  dilakukan  Ninmedia  terhadap  channel  RCTI tersebut, berikut kronologisnya:
1. Ninmedia menangkap sinyal Digital Video Broadcast (DVB-S) dari satelit  Palapa-D.  DVB  adalah  salah  satu  sistem  yang  digunakan untuk  mentransmisikan  siaran  TV  digital  hingga  ke  end-user. Sinyal  DVBS  yang  telah  didapat  diteruskan  ke  EMR  1  untuk diproses dan diolah data sinyalnya.
2. Sinyal  DVBS  yang  ditangkap  oleh  perangkat  Ninmedia  telah mengalami  perubahan  bentuk  menjadi  bitstream  untuk  dapat diolah  dan  dimanipulasi  dan  terjadi  perubahan  format  digital  dari video MPEG2 dan audio MPEG1  menjadi format video H264 dan audio  MPEG4  serta  telah  menghilangkan  sumber  sinyal  DVBS berasal.
3. Selanjutnya  Ninmedia  mengubah  informasi  file  siaran  tersebut dengan menambah informasi file siaran menjadi Ninmedia
4. Penerimaan sinyal dari satelit palapa D yang selanjutnya diolah di broadcast  center dan  ditransmisikan  ulang  ke  satelit  chinasat  11.
Masyarakat dapat menerimanya dengan menggunakan perangkat penerima yang didapatkan dari Ninmedia.
5. Siaran yang telah didownlink tersebut digabungkan oleh Ninmedia dengan  konten  siaran channel Ninmedia  lainnya  untuk  disiarkan sebagai  satu  kesatuan  dalam channel-channel Ninmedia, Masyarakat dapat menerimanya dengan menggunakan perangkat penerima yang didapatkan dari Ninmedia.
6. Perbuatan Ninmedia tersebut diduga telah dilakukan sejak sekitar September  2013  sampai  dengan  sekitar  bulan  Februari  2019, padahal  RCTI  sendiri  telah  beberapa  kali  mengirim  somasi, namun Ninmedia sendiri tidak mengindahkan hal tersebut.
RCTI  sebagai  salah  satu  subyek  hak  terkait  memiliki  hak  eksklusif yang  didalamnya  terdapat  hak  ekonomi.  Hak  ekonomi  adalah  hak  untuk memperoleh  keuntungan  ekonomi  atas  HKI  dan  dikatakan  sebagai  hak ekonomi  karena  HKI  termasuk  sebuah  benda  yang  dapat  dinilai  dengan uang.  (Gatot,  2010)    Hak  ekonomi  yang  dimiliki  RCTI  ini  meliputi  hak melaksanakan  sendiri,  memberikan  izin,  atau  melarang  pihak  lain  untuk melakukan  penyiaran  ulang  siaran,  komunikasi  siaran,  fiksasi  siaran  dan
penggandaan  siaran.  RCTI  mempunyai  hak  atas  konten  siarannya  untuk tidak  boleh  disiarkan  oleh  pihak  lain  tanpa  izin  melalui  media  apapun karena  hak  yang  dimiliki  oleh  lembaga  penyiaran  atas  konten  siarannya merupakan  hak  eksklusif  yang  dimilikinya.  Pemanfaatan  hak  ekonomi dapat dilakukan dengan pengalihan hak ekonomi yang berarti hak ekonomi pemilik  hak  terkait  akan  beralih  baik  sebagian  atau  seluruhnya  kepada pihak yang menerima pengalihan hak tersebut.
Penggunaan  suatu  siaran  milik  lembaga  penyiaran  atau  penyiaran ulang tersebut harus mendapatkan izin tertulis atau lisensi dari pemegang Hak  Terkait.  Hak  siar  suatu  penyiaran  itu  sendiri  merupakan  ranah business to business antara lembaga penyiaran dengan pemilik hak cipta, pencipta dan atau pemegang hak terkait. Untuk memiliki hak siar lembaga penyiaran  diimplementasikan  dengan  bentuk  kesepakatan  berupa perjanjian  kerjasama.  Perjanjian  kerjasama  tersebut  dalam  kata  lain dinamakan  lisensi.  Dalam  Pasal  16  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta,  dikatakan bahwa  peralihan  hak  cipta  salah  satunya  dapat  dilakukan  dari  perjanjian tertulis atau lisensi.
Izin  atau  lisensi  tersebut  dapat  merujuk  ke  Pasal  80  UU  Hak  Cipta yang  dinyatakan  bahwa  pemegang  Hak  Terkait  berhak  memberikan Lisensi  kepada  pihak  lain  berdasarkan  perjanjian  tertulis  untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). Sesuai  dengan  pasal  tersebut,  pengalihan  hak  cipta  merupakan  hal  yang sah  jika  telah  adanya  kesepakatan  dan  salah  satunya  adalah  perjanjian tertulis.  Adapun  yang  menjadi  penyebab  dikategorikannya  sebagai pelanggaran  hak  terkait  yaitu  RCTI  selaku  pemegang  hak  terkait  setiap konten  siarannya  termasuk  konten free  to  air tidak  pernah  mengadakan perjanjian  kerjasama  dengan  Ninmedia  untuk  memberikan  izin  kepada Ninmedia agar dapat menayangkan siarannya. Merujuk pada pasal 25 ayat (2)  UU  Hak  Cipta,  apabila  konten  siaran  dari  lembaga  penyiaran  hendak disiarkan  ulang  maka  dibutuhkan  izin  dari  lembaga  penyiaran  tersebut sebelum  penayangan  ulang  meskipun  konten  tersebut  merupakan  konten free to air .
Ninmedia berdalih bahwa ia sebagai lembaga penyiaran berlangganan  mempunyai  kewajiban  untuk  menyediakan  paling  sedikit
10% kanal saluran untuk menyalurkan program lembaga penyiaran publik dan  lembaga  penyiaran  swasta  dalam  rangka  pemenuhan  kewajiban sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  huruf  b  UU  Penyiaran. Pengaturan mengenai kewajiban termaksud jelas bahwa tidak serta merta menjadikan lembaga penyiaran berlangganan dapat melakukan “penyiaran ulang siaran” terhadap siaran LPS, karena untuk dapat menyiarkan ulang siaran  lembaga  penyiaran  berlangganan  harus  memperhatikan  hak  siar dan  hak  ekonomi  yang  dimiliki  lembaga  penyiaran  swasta  sesuai  dengan ketentuan  perundang-perundangan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43 UU  Penyiaran  dan  Pasal  12  huruf  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52 Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran Berlangganan  mengenai  hak  siar  dan  adanya  hak  ekonomi  yang  dimiliki lembaga penyiaran.
Ninmedia  sendiri  juga  berdalih  bahwa  mereka  tidak  melakukan penyiaran  ulang  melainkan  relai  siaran.  Relai  siaran  adalah  penayangan siaran  yang  dilakukan  di  waktu  yang  sama.  Namun  juga  melihat  definisi dari  penyiaran  ulang  siaran  (rebroadcasting)  sebagaimana  diatur  dalam Artcile 3 huruf g International Convention for the Protection of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization yang merupakan bagian  Lampiran  (Annex)  dalam  TRIPS  Agreement,  mendefinisikan rebroadcasting sebagai  berikut: “Rebroadcasting  means  simultaneous broadcast  by  one  broadcasting  organization  of  the  broadcast  of  another broadcasting organization”.
Berdasarkan  ketentuan  dimaksud,  relai  siaran  juga  termasuk  dalam kegiatan penyiaran ulang siaran (rebroadcasting) sehingga alasan apapun tidak  dapat  dibenarkan,  karena  pada  dasarnya  relai  siaran  sama  saja dengan penyiaran ulang siaran.
Perbuatan  Ninmedia  jelas  merupakan  pelanggaran  hak  terkait  yang dimiliki  oleh  RCTI.  Pasal  25  ayat  (3)  UU  Hak  Cipta  menegaskan  bahwa: “Setiap  orang  dilarang  melakukan  penyebaran  tanpa  izin  dengan  tujuan komersial atas kont en karya siaran lembaga penyiaran”.
Pada  dasarnya  pengelola  lembaga  penyiaran  berlangganan  dalam hal  ini  Ninmedia  tidak  dapat  menyebarluaskan  konten  yang  dimiliki lembaga  penyiaran  atas  dasar  bahwa  lembaga  penyiaran  berlangganan
sendiri  mendapatkan  keuntungan  tidak  hanya  dari  iklan  namun  juga  dari biaya berlangganan yang dipungut dari pelanggan. Penayangan tanpa izin merupakan  pelanggaran  hak  cipta  karena  konsepnya  menjual  konten  hak cipta milik orang lain. Perbuatan yang melanggar hak ekonomi pemegang hak  terkait  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh siapapun terlebih apabila dilakukan dengan tujuan komersil.
Lembaga penyiaran berlangganan sendiri mendapatkan keuntungan dari iklan dan biaya berlangganan yang dipungut dari para pelanggannya. Logikanya  jika  lembaga  penyiaran  berlangganan  menayangkan  siaran lembaga  penyiaran  swasta  tanpa  izin  berarti  mereka  menarik  pungutan dari  pelanggan-pelanggannya  dengan  menjual  konten  hak  terkait  milik orang lain  yang  didapatkannya  secara  tidak sah.  Hal ini  jelas  mencederai hak  ekonomi  yang  dimiliki  oleh  lembaga  penyiaran  swasta  sebagai pemegang  hak  terkait  yang  sah  yang  memiliki  hak  untuk  melarang  atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menayangkan ulang siarannya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  RCTI  selaku  lembaga  penyiaran  swasta mempunyai  hak  untuk  memonopoli  konten  acara  tersebut  dan  tidak memberikan  izin  kepada  lembaga  penyiaran  manapun  untuk  menyiarkan konten  siaran  yang  dimiliki  karena  HKI  sendiri  merupakan  hal  yang dibolehkan  untuk  dimonopoli.  Berdasarkan  fakta  yang  ada  dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran berlangganan memang  merugikan kepentingan  yang  wajar  pemilik  hak  terkait  sehingga  pemilik  hak  terkait dapat  menuntut  hak-hak  yang  telah  dirugikan  oleh  lembaga  penyiaran berlanganan tersebut.
2.2. Tanggung  jawab  yang  dapat  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran berlangganan yang telah melanggar hak terkait
Bila  melihat  uraian  kasus  yang  telah  dipaparkan,  Ninmedia  telah melanggar  hak  ekonomi  yang  dimiliki  RCTI  selaku  pemegang  hak  terkait. Meskipun RCTI bukan pemegang hak cipta, namun ia telah melaksanakan perjanjian  dengan  para  pemegang  hak  cipta  sinematografi  yang  mana telah membawa legalitas kepada RCTI untuk  menyiarkan ulang siarannya sehingga  RCTI  memiliki  hak  terkait  atas  konten-konten  siarannya. Peralihan hak cipta yang dilaksanakan oleh RCTI dengan para pemegang hak  cipta  sebelumnya  tentunya  melibatkan  tenaga,  waktu  dan  biaya
sehingga  jika  faktor-faktor  tersebut  dikonversikan  ke  dalam  angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai dari hak siar tersebut. Jika melihat konsepsi  hak  dasar  dari  hak  ekonomi  pencipta  maupun  pemegang  hak terkait,  adanya broadcasting  right atau  hak  penyiaran  yakni  hak  untuk memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel, yang meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. (Sophar, 2012:336)
Pemegang  hak  terkait  dapat  dirugikan  ketika  tidak  dapat  menikmati royalti dari perjanjian lisensi maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak ekonomi.  Pemegang  hak  terkait  dapat  meminta  pertanggungjawaban melalui upaya litigasi maupun non litigasi. Secara upaya litigasi, pemegang hak  terkait  dapat  menempuh  upaya  perdata  maupun  pidana.  Upaya perdata ini sendiri dapat ditempuh atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam  terminologi  ilmu  hukum  perdata  tanggung  jawab  dibagi  menjadi dua,  yaitu  tanggung  jawab  akibat  perbuatan  melawan  hukum  dan tanggung  jawab  akibat  melanggar  perjanjian.  Jika  melihat  kasus  ini, lembaga  penyiaran  berlangganan  selaku  subjek  hukum  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum  dikarenakan antara  kedua  belah  pihak  tidak  pernah  mengadakan  perjanjian.  Dalam ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata,  suatu  perbuatan  melawan  hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a.  Adanya perbuatan melawan hukum
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  melawan  hukum  apabila perbuatan  tersebut  bertentangan  dengan  undang-undang,  lalu berkembang  menjadi  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hak orang  lain,  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya sendiri,  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  yang  ada  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  Ninmedia  secara  tanpa  hak  telah menyiarkan  siaran  free  to  air  yang  tidak  memiliki  lisensi  dari RCTI.  Seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Ninmedia  telah melanggar Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta.
b.  Adanya kesalahan
Wujud  kesalahan  Ninmedia  berupa  pelanggaran  hak  cipta yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Kesengajaan  ini  tercermin  dari
pihak  Ninmedia  yang  menganggap  penyiaran  ulang  siaran free to  air merupakan  hal  yang  sah  dilakukan  meskipun  tanpa  izin RCTI karena free to air merupakan frekuensi milik publik. c.  Adanya kerugian bagi korban
Kerugian  yang  diderita  dapat  berupa  materiil  dan  imateriil, kerugian  materiil  adalah  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pihak lain  dan  dapat  diminta  sejumlah  nilai  untuk  ganti  rugi  tersebut. Dalam  menentukan  ganti  rugi,  haruslah  berpegang  pada  asas bahwa  ganti  kerugian  yang  harus  dibayar  sedapat  mungkin dapat membuat pihak rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian. Ninmedia telah membuat RCTI mengalami  kerugian  karena  seharusnya  RCTI  dapat  menerima keuntungan  dari  adanya  pembayaran  lisensi  dengan  besaran kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
d.  Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Dalam  kasus  ini,  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan dengan  kerugian  yang  dilakukan  oleh  Ninmedia  secara  tanpa hak  telah  menyiarkan  siaran-siaran free  to  air secara  komersial karena  Ninmedia  sendiri  memperoleh  keuntungan  dari  biaya berlangganan  jasa  televisi  berlangganannya,  namun  RCTI  tidak mendapatkan biaya lisensi yang seharusnya Ninmedia bayarkan untuk mendapatkan hak siar dalam  menayangkan siaran free to airnya . Sehingga Ninmedia seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya.
Terpenuhinya  klasifikasi  perbuatan  melawan  hukum  menurut  Pasal 1365  KUHPerdata  membawa  legitimasi  bagi  pemegang  hak  terkait  untuk dapat  menuntut  haknya  dengan  upaya  perdata.  Upaya  tersebut  pun  telah diakomodasi  oleh  UU  Hak  Cipta  Pasal  95  sebagai lex  spesialis dari ketentuan  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  menurut  KUHPerdata sebagai lex  generalis. Dalam  Pasal  95  UU  Hak  Cipta,  telah  diberikan ketentuan  bagi  para  pemegang  hak  terkait  untuk  mendapat  perlindungan dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin menyiarkan siaran dengan tujuan komersil.  Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  tersebut  terkandung  dalam
ketentuan  yang  mengatur  bahwa  sengketa  hak  cipta  dapat  diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Hal ini diatur dalam UU Hak Cipta  Pasal  95 ayat (1).  Pasal  tersebut berbunyi: “Penyelesaian sengketa hak  cipta  dapat  dilakukan  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa, arbitrase, atau Pengadilan”.
Alternatif penyelesaian sengketa merupakan upaya non litigasi yang dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  dengan  waktu  yang  relatif  lebih  singkat. Jika alternatif penyelesaian sengketa tidak menemui kesepakatan barulah para pihak mengupayakan kasus tersebut melalui jalur litigasi. Lebih lanjut berdasarkan  Pasal  95  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta  disebutkan  bahwa Pengadilan  yang  berwenang  dalam  menyelesaikan  sengketa  hak  cipta adalah Pengadilan Niaga.
Selain  upaya  perdata,  pemegang  hak  terkait  juga  dapat  melakukan suatu  upaya  pidana  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari  pihak pelanggar  hak  terkait.  Pemegang  hak  terkait  yang  haknya  terlanggar tersebut  mempunyai  hak  untuk  melaporkan  kepada  Kepolisian  Republik Indonesia  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Ketentuan  pidana  dalam  UU  Hak Cipta  diatur  dari  Pasal  112  sampai  dengan  Pasal  120,  berkaitan  dengan pelanggaran  hak  ekonomi  penipta  dan/atau  pemegang  hak  cipta  diatur dalam  Pasal  113,  dan  mengenai  ketentuan pidana  hak  ekonomi  lembaga penyiaran  diatur  dalam  Pasal  118  bahwa  setiap  orang  yang  dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (2)  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Sejalan  dengan  hal  tersebut  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tuntutan  pidana dalam pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan.
Perbuatan merelai konten siaran free to air milik lembaga penyiaran swasta tanpa izin merupakan suatu hal dimana lembaga penyiaran swasta selaku  pemegang  hak  terkait  dapat  memperjuangkan  hak-haknya  melalui penyelesaian  sengketa  seperti  yang  telah  diuraikan.  UU  Hak  Cipta  telah menyediakan  berbagai  pilihan  baik  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa maupun  litigasi  seperti  tuntutan  perdata  maupun  pidana.  Bila  melihat uraian  yang  telah  dipaparkan,  RCTI  selaku  pemegang  hak  terkait  tentu telah  merasakan  kerugian  dari  segi  ekonomi  sehingga  upaya  hukum
secara perdata lebih efektif karena menitikberatkan pada proses ganti rugi. Upaya  hukum  pidana  hanya  menimbulkan  efek  jera  dan  denda  yang dibayarkan pun akan masuk ke dalam kas negara sehingga upaya secara perdata dapat dikatakan lebih efektif. Namun kedua upaya hukum ini untuk menyelesaikan perkara pelanggaran sebenarnya sama-sama saja bahkan keduanya dapat dilaksanakan secara beriringan sesuai dengan Pasal 105 UU  Hak  Cipta  dimana  hak  untuk  mengajukan  gugatan  keperdataan  atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

## III.  Kesimpulan
Penyiaran  ulang  siaran  televisi  digital  terestrial  penerimaan  tetap  tidak berbayar ( free to air) yang merupakan objek hak terkait milik Lembaga Penyiaran selaku  pemegang  hak  terkait  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  apabila memperhatikan  ketentuan-ketentuan  mengenai  Hak  terkait  sesuai  dengan  yang telah  tercantum  dalam  UU  Hak  Cipta.  Sehingga  apabila  tindakan  tersebut dilakukan  tanpa  izin,  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  melanggar  hukum. Selanjutnya  pemegang  hak  terkait  juga  dapat  meminta  pertanggungjawaban melalui  upaya  perdata  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  upaya  pidana, maupun  non  litigasi  seperti  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Dari  penelitian  ini penulis  menyarankan  diadakannya  sosialisasi  yang  lebih  gencar  lagi  oleh Pemerintah  yang  dapat  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mengenai pentingnya hak terkait dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta sejumlah aturan lainnya sehingga masyarakat baik itu pelaku usaha maupun pemegang hak terkait dapat memahaminya secara komprehensif.

## Daftar Pustaka
A.  Buku
Ashibly.  2016. Hukum  Hak  Cipta  Tinjauan  Khusus  Performing  Lagu  Indie Berbasis Nilai Keadilan , Yogyakarta: Genta Publishing.
Danrivanto  Budhijanto.  2013. Hukum  Telekomunikasi,  Penyiaran  &  Teknologi Informasi , Bandung: Refika Aditama.
H.OK.  Saidin.  2014. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual Property Rights), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Haris  Munandar  dan  Sally  Sitanggang.  2008. Mengenai  HAKI  (Hak  Kekayaan Intelektual) , Jakarta: Erlangga
Gatot  Supramono.  2010. Hak  Cipta  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya ,  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
M. Djumhana dan R. Djubaedah. 1997. Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Abadi Rachmadi  Usman.  2003. Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia , Bandung:Alumni.
Sophar  Maru  Hutagalung.  2012. Hak  Cipta  Kedudukan  dan  Peranannya  dalam Pembangunan , Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, 2008 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2009. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: PT Grafindo Persada

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2005  tentang  Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran  Televisi  Secara  Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial

## C.  Jurnal
Dede  Iskandar,  “Iklim  Komunikasi  Organisasi  di  Bagian  Master  Control  Room (MCR) PT MNC SKY VISION Tbk.” Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No.
01, Mei 2014