Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317

## Rehabilitasi Sebagai Bentuk Upaya Pemulihan (Kuratif)

## Secara Medis Dan Yuridis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika
Bastianto Nugroho, Agung Putri Harsa Satya Nugraha
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Surabaya,

## Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya

## ABSTRACT
Rehabilitation  can  be  used  as  a  depenalization  effort  for  narcotics  addicts  because  each  addict  is  a  person who  is  physically  ill  and  mentally  ill,  because  of  his addiction  to  narcotics.  He  must  be  looking  for  the fulfillment of narcotics needs in any way, so that narcotics abusers need to be rehabilitated and treated rather than he must be placed in a Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Because it was feared he would continue to commit other new criminal acts within the prison, such as the practice of bribery with unscrupulous persons, committing  violence  and  becoming  a  murderer,  even  becoming  part  of  a  narcotics  drug  syndicate  within  a correctional facility that often happens recently. So it is sought for those who become narcotics abusers to be channeled  to  the  Rehabilitation  Institute  center  to  be  treated.  Rehabilitation  as  a  depenalization  effort  for narcotics addicts certainly has many advantages. Beyond the focus on the purpose of criminal prosecution of narcotics crime cases, where rehabilitation can be used as an alternative way so that correctional Institutions considered  to  be  no  longer  able  to  accommodate  inmates  can  be  included  in  the  Rehabilitation  Institution. Rehabilitation is considered effective in resolving problems related to narcotics abuse and illicit trafficking in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach because this research takes the focus of various legal rules that are the central theme of the study. The proposed statutory approach is also called the juridical normative approach or socio legal research.
Keywords: rehabilitation, recovery efforts, medical, juridical, narcotics abuse.

## ABSTRAKSI
Rehabilitasi  dapat dijadikan  sebagai  upaya  depenalisasi  bagi  pecandu  narkotika  karena  setiap  pecandu  itu adalah  orang  yang  sakit  fisiknya  dan  sakit  jiwanya,  oleh  karena  kecanduannya  pada  narkotika.  Dia  pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi  dan  diobati  ketimbang  dia  harus  ditempatkan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS). Karena  dikhawatirkan  dia  akan  terus  melakukan  tindakan-tindakan  kejahatan  yang  baru  lainnya  di  dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh,  bahkan  menjadi  bagian  dari  sindikat  bandar  narkotika  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini  untuk  disalurkan  ke  Pusat  Lembaga  Rehabilitasi  untuk  diobati.  Rehabilitasi  sebagai  upaya  depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak  pidana  narkotika,  dimana  rehabilitasi  dapat  digunakan  sebagai  alternatif  cara  agar  Lembaga Pemasyarakatan  yang  dinilai  sudah  tidak  mampu  lagi  menampung  narapidana  dapat  dimasukan  ke  dalam Lembaga  Rehabilitasi.  Rehabilitasi  dinilai  efektif  dalam  menyelesaikan  permasalahan  terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach) karena  penelitian  ini  mengambil  fokus  berbagai aturan  hukum  yang  menjadi  tema  sentral penelitian.  Pendekatan  perundang-undangan  yang  dimaksudkan disebut juga pendekatan yuridis normative atau socio legal research.
Kata kunci : rehabilitasi, upaya pemulihan, medis, yuridis, penyalahgunaan narkotika
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317

## 1. PENDAHULUAN
Narkotika  merupakan  zat atau  obat  yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk pengobatan  penyakit  tertentu.  Namun  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai  dengan standar  pengobatan  dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi  perorangan  atau masyarakat  khususnya  generasi  muda.  Hal  ini  akan  lebih  merugikan  jika  disertai  dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya  akan  dapat  melemahkan ketahanan nasional (Novi Ratnawati, 2018).
Pemerintah  Indonesia  telah  bertekad  bulat  bahwa  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang  ada,  baik  oleh  Pemerintah,  masyarakat,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dan  pihak- pihak yang terkait. Persoalan narkotika merupakan persoalan global yang dihadapi hampir semua negara  didunia,  termasuk  Indonesia,  meskipun  dalam  konteks  dan  kompleksitas  yang  berbeda- beda. Dalam perspektif internasional, kejahatan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius. Kategori  yang  sama  juga  berlaku  dalam  konteks  Indonesia  yang  dinilai  dari  dampak  yang ditimbulkan dan membuat kejahatan narkotika disejajarkan dengan kejahatan serius lainnya seperti kejahatan terorisme dan korupsi.
Di  Indonesia  sendiri  diperkirakan  jumlah  penyalahguna  narkotika  pada  periode  2013 sampai  dengan  2017  sekitar  3,1 juta  sampai  dengan  3,6  juta  orang  atau  setara  dengan  1,9%  dari populasi  penduduk  berusia  10 – 59  tahun.  Hasil  angka  prevalensi  penyalahguna  narkotika meningkat  sekitar  2,6%  ditahun  2016. Berbagai  upaya  pun  dilakukan  untuk  melanggulangi persoalan narkotika tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor  regulasi.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  telah  diratifikasinya  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention Againts Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances) oleh Indonesia melalui  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1997.  Di  level  legislasi  nasional,  komitmen  tersebut didukung  dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997 tentang  Narkotika  dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ( Hadiman, 1999).
Dalam  perkembangannya,  Undang-undang  Nomor  22  Tahun1997  tentang  Narkotika dianggap  tidak  mampu  menjawab  banyaknya  aspek  permasalahan  narkotika.  Salah  satunya mengenal  dampak  negatif  terhadap  kesehatan  masyarakat  yang  berada  dalam  posisi  sebagai pelaku,  pengguna,  dan  sekaligus  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika.  Untuk  merespon  hal tersebut,  Pemerintah  kemudian  membentuk  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
Narkotika  (selanjutnya  disebut  UU  Narkotika).  Undang-undang  tersebut  bertujuan  mencari  titik keseimbangan  antara  pendekatan  kesehatan  masyarakat  dan  pelaksanaan  instrumen  pidana  dalam mengatasi tindak pidana narkotika.Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung  untuk  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2010 tentang  Penempatan  Penyalahguna,  Korban  Penyalahguna,  dan  Pecandu  Narkotika  Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Makaro, M. Taufik, 2003).
Hal  yang  sama  kemudian  juga  direspon  oleh  Jaksa  Agung  dengan  mengeluarkan  Surat Edaran  Jaksa  Agung  (SEJA)  Nomor  SE-002/A/JA/02/2013  tentang  Penempatan  Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan aturan teknis dalam pelaksanaan SEJA tersebut dalam SEJA Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Pada  2014,  BNN  dan  Sekretariat  Mahkamah  Agung,  Kementerian  Hukum  dan  HAM, Kejaksaan  Agung,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Mahkumjakpol)  telah  melakukan penandatanganan  Peraturan  Bersama  terkait  penanganan  pecandu  narkotika  dan  korban penyalahgunaan  narkotika  kedalam  Lembaga  Rehabilitasi.  Penandatanganan  tersebut  dilakukan oleh  Mahkamah  Agung,  kementerian  Hukum  dan  HAM,  Kementerian  Kesehatan,  Kementerian Sosial,  Jaksa  Agung,  Kapolri,  serta  BNN  di  Istana  Wakil  Presiden.  Pada  saat  itu  BNN  dan Sekretariat Mahkumjakpol mengklaim bahwa Peraturan Bersama ini merupakan langkah kongkrit bagi  Pemerintah  dalam  menekan  jumlah  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  di Indonesia (Moeljatno, 1983).
Penguatan dari sisi regulasi ini pada dasarnya cukup baik namun bukan berarti tanpa celah. Masih  terdapat  banyak  kelemahan  pengaturan  baik  dalam  UU  Narkotika  maupun  kedua  aturan teknis dalam bentuk SEMA dan SEJA tersebut. Mulai dari penggunaan istilah yang tidak konsisten satu  dengan  yang  lainnya  hingga  pengaturan  yang  masih  condong  kearah  pemidanaan  penjara khususnya  terhadap  pengguna  yang  bukan  pengedar  narkotika.  Dalam  praktek,  pandangan Pengguna  narkotika  sebagai  pelaku  kejahatan  masih  lebih  dominan  dibandingkan  dengan pendekatan  kesehatan  dan  penyembuhan  terhadap  ketergantungan  narkotika.  Padahal  pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara kearah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain (M. Ridha Ma ’roef, 1976).
Selain  itu,  upaya  lain  yang  coba  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  perluasan kewenangan  kepada  aparatur  penegak  hukum.  Dalam  hal  ini,  termasuk  perluasan  kewenangan dalam  melakukan  upaya  paksa.  Dalam  UU  Narkotika,  salah  satu  bentuk  perluasan  kewenangan tersebut dapat dilihat mulai dari longgarnya jangka waktu dalam melakukan penangkapan hingga
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
memberikan  kewenangan  upaya  paksa  penyadapan  kepada  aparatur  penegak hokum (Sasangka Hari, 2003).
Disamping memberikan perluasan dari sisi kewenangan, upaya berikutnya yang dilakukan adalah pembentukan institusi penegak hukum sektoral diluar ketentuan Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Apabila  dalam KUHAP, penyidik hanya terdiri dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka UU Narkotika turut dibentuk Lembaga penyidik lainnya yaitu Badan Nasional  Narkotika  (BNN).  Pembentukan  institusi  ini  juga  sekaligus  memberikan  beberapa kewenangan  kepada  BNN,  baik  kewenangan  dalam  hal  pencegahan  hingga  kewenangan  dalam penindakan (Widjaja, A.W., 1985).
Tidak  hanya  itu,  upaya  berikutnya  yang  dilakukan  adalah  menggeser  pendekatan paradigma dan tindakan terhadap Pengguna narkotika. Pada awalnya pendekatan dilakukan dengan memposisikan Pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana (Sudarto, 1975, hal.7). Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan Pengguna narkotika sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial (Ds. Sudyarto Sides, 2003).
Penggunaan narkotika yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan  perawatan  dan  perlindungan.  Selain  disisi  Pengguna,  pandangan  ini  juga  seirama dengan  upaya  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika.  Dimana  dalam  menanggulangi penyalahgunaan  narkotika  diperlukan  strategi  secara  integral  dari  hulu  sampai  ke  hilir. Dekriminalisasi  terhadap  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  adalah  model  menekan demand reduction sehingga dapat mengurangi supply narkotika illegal. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkotika (Kusno Adi, 2009, hal.30).
Namun, upaya tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu tantangannya adalah beragamnya  pandangan  dalam  memposisikan  Pengguna  narkotika.  Perbedaan  ini  tidak  hanya berkembang di masyarakat namun juga melanda institusi penegak hukum dan Pengadilan. Dalam suatu  diskusi  yang  diadakan  di  Kamar  Pidana  Mahkamah  Agung,  perbedaan  pandangan  tersebut terpampang dengan jelas. Hakim Agung Suhadi, misalnya, berpendapat bahwa Pengguna narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika tidak tegas dalam memberikan hukuman. Bahkan ia menilai hukuman mati saja tidak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba apalagi hanya sekedar rehabilitasi.
Pendapat  lain  dikemukakan  Hakim  Agung  yang  lain,  Andi  Samsan  Nganro,  yang mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahguna
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
narkoba  untuk  menjalani  rehabilitasi (Lamintang,  1984,  hal.71).  Namun,  Hakim  tidak  bisa sendirian menegakkan semua aturan tersebut dan peran Penyidik dan Penuntut Umum sangat besar dalam  hal  membuat  dakwaan.  Ia  kemudian  memberikan  ilustrasi  dimana  penyalahguna  narkoba hanya  dijerat  dakwaan  tunggal  dengan  pasal  yang  menyangkut  pengedar.  Bagaimana  mungkin Hakim  dapat  menetapkan rehabilitasi  terhadap  terdakwa  apabila  terdakwa  tidak  didakwa  dengan pasal penyalahgunaan narkoba (Simorangkir, 1962, hal.6).
Perbedaan  pandangan  diantara  Hakim  Agung  diatas  dapat  dijadikan  refleksi  mengenai paradigma  Hakim  dalam  memandang  Pengguna  narkotika,  yang  tentu  saja  akan  mewarnai  dan berdampak pada beragamnya pola penjatuhan putusan. Pola tersebut yang akan coba ditangkap dan diuraikan dalam penelitian ini (Andi Hamzah, 1997, hal.67).
Meski  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  difokuskan  pada  pola putusan  Pengadilan. Namun  juga  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  potret  penerapan  kewenangan  aparatur  penegak hukum pada tataran implementasi. Penelitian ini pada akhirnya ingin menguraikan gambaran besar politik  hukum  pidana  dalam  memandang  Pengguna  narkotika  dengan  menempatkan  Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).
Pada  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Pasal 112  dan  Pasal 114  mengatur  tentang  ketetuan  pidana  bagi  penyalahguna  narkotika,  disitu  diterapkan  aturan dan  penggolongan  yang  sudah  spesifik  dan  detail  sehingga  undang-undang  tersebut  telah penerapkan secara keseluruhan dan sangat mengikat.
Pasal 112 :
1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika
Golongan I bukan
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I
bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5
(lima) gram, pelaku dipidana
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114 : 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Sedangkan  pada  Pasal  127  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika mengatur tentang rehabilitasi, yang berisi sebagai berikut :
1. Setiap penyalahguna :
a. Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun.
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 2 (dua) tahun.
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 1 (satu) tahun.
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
2. Dalam  memutus  perkara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti  sebagai  korban  penyalahgunaan  narkotika,  Penyalah  Guna  tersebut  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Bertolak  dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :
a. Bagaimana  bentuk  rehabilitasi  sebagai upaya  pemulihan  secara  medis  dan  yuridis  di Kota Surabaya?
b. Apa kendala upaya rehabilitasi medis dan sosial di Kota Surabaya ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat  individu suatu  gejala,  keadaan  atau  kelompok  tertentu.  Deskriptif  analitis  berarti  bahwa penelitian  ini  menggambarkan  suatu  peraturan  hukum  dalam  konteks  teori-teori  hukum  dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pidana.
Adapun  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang  mengkonsepsikan hukum sebagai norma,  kaidah maupun asas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dengan pendekatan dari berbagai literature. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)  karena  penelitian  ini  mengambil  fokus  berbagai  aturan  hukum  yang  menjadi  tema sentral  penelitian.  Pendekatan  perundang-undangan  yang  dimaksudkan  disebut  juga  pendekatan yuridis normatif atau socio legal research.

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1 Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika
Menggunanakan  narkotika  untuk diri  sendiri  merupakan  suatu  kejahatan  namun  dalam menetapkan  seseorang  menjadi  tersangka  dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika  dibutuhkan analisis  yang  lebih  lanjut,  Merujuk  pada  pembahasan  yang  sebelumnya  bahwasannya  seorang penyalahguna  juga  dapat  dikatakan  sebagai  korban  dari  kejahatan  peredaran  gelap  narkotika dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang  menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika dewasa ini (Soerjono Soekanto, 2004,
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
hal.8). Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang bersifat preventif adalah  dengan  memberikan  sanksi  tindakan  berupa  rehabilitasi  bagi  pecandu  narkotika  dan menyediakan  tempat  atau  sarana  terapi  pengobatan  dan  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi  para pecandu  narkotika  untuk  bisa  sembuh  dari  ketergantungan  dan  kembali  menjalani  kehidupan sehari-hari  di  masyarakat (Chaerudin,  1996,  hal.1).  Apabila  kita  melihat  fakta  dilapangan  telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah memiliki kekuatan hukum tetap  dalam  putusannya,  dimana  banyak  sekali  penyalahguna  narkotika  yang  diberikan  sanksi pidana  dengan  pasal  penggunaan  dan  pemilikan  narkotika.  Berdasarkan  fakta  tersebut  pasal tentang  pengguna  dan  kepemilikan  narkotika  sangat  berpotensi  bahwa  mayoritas  pelaku penyalahguna  narkotika  adalah  seorang  pecandu  yang  sudah  mengalami  ketergantungan terhadap narkotika,  akan  tetapi  jarang  sekali  terdapat  pasal  rehabilitasi  yang  digunakan  jaksa  dalam menuntut  pelaku  penyalahguna  narkotika  dan  hakim  dalam  mejatuhkan  putusan  padahal  dalam Pasal  103  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  menyatakan  sebagai  berikut
: 15
1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
1. Memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut  terbukti  bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau
2. Menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2)  masa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  narkotika  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

## 3.2 Konsep  Penjatuhan  Sanksi  Tindakan  Berupa  Rehabilitasi  Pada  Tindak  Pidana Narkotika
Sanksi  tindakan  (maatregel)  sebagai  salah  satu  sanksi  yang  terdapat  di  dalam  undang- undang  narkotika  berupa  rehabilitasi,  Sanksi  tindakan  bertujuan  melindungi  masyarakat  serta mewujudkan  efektifitas  dalam  upaya  pencegahan  dan  penyalahgunaan  narkotika  dan  sebagai wujud  kesetaraan  sanksi  tindakan  dan  sanksi  pidana  inilah  yang  menjadi  dasar  pemikiran  dari konsep  doubel  track  system  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  narkotika (Wilson Nadaek, 2000, hal. 122).
Rehabilitasi  secara  medis  dilakukan  dirumah  sakit  yang  ditunjuk  oleh  menteri  kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
ditunjuak oleh menteri sosial, Hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makasar milik BNN  yang  mencakup  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi sosial, saat ini  pemerintah  pusat  melalui Kepala  BNN  menekankan  bahwa  untuk pemerintah  daerah  di  harapkan  dapat  memiliki  tempat rehabilitasi  tersendiri  untuk  membantu  pecandu  narkotika  yang  ada  di  wilayah  hukum  BNNK Kota/Kabupaten.
Dalam  proses  rehabilitasi  medis  ada  proses  yang  dilakukan  oleh  BNN  yakni  dengan Penanganan  Rumatan Terrapin  Metadon  (PTRM)  yaitu  proses  penyembuhan  yang  menggunakan zat subtitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan  khusus  bagi  pecandu  narkotika ” yang  mengkonsumsi  heroin ” serta  pengguna narkotika ” dengan cara suntik ” (penasun).
Rehabilitasi ” sebagai tujuan utama ” dari jenis sanksi tindakan ” memiliki keistimewaan ” dari segi  proses  resosialisasi ” pelaku,  sehingga diharapkan ” dapat  memulihkan ” kualitas  sosial  dan moral ” seseorang  agar  dapat  berintergrasi  lagi  dalam  masyarakat.  Kesetaraan  kedudukan  sanksi pidana  dan  sanksi  tindakan  sangat  bermanfaat  untuk  memaksimalkan  penggunaan  kedua  jenis sanksi tersebut secara proporsional (Tresna .R, 1989).
Rehabilitasi  sosial  adalah  proses  pengembalian  kebiasaan  pecandu  narkotika  ke  dalam kehidupan  masyarakat  agar  seorang  pecandu  narkotika  tidak  mengulangi  perbuatannya  kembali, rehabilitasi  sosial  juga  bertujuan  mengintergrasikan  kembali  pecandu  dan/atau  penyalahguna narkotika  ke  dalam  masyarakat  dengan  cara  memulihkan  proses  berpikir,  beremosi,  dan berperilaku  sebagai  indikator  perbuahan  guna  memenuhi  komponen  berkepribadian  normal  dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).
Pentingnya  rehabilitasi  pada  aspek  sosial  ditinjau  dari  hak  asasi  manusia  yang  mana  hak untuk  hidup  dan  bebas  dari  ancaman  bahaya  narkotika  dimana  rehabilitasi  dinilai  telah  berhasil pada  tingkat  efektivitas  dalam  upaya  mencegah  pecandu  melakukan  penyalahgunaan  narkotika, Sehingga menurut peneliti dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan seseorang yang terjerat kasus  narkotika  dimana  dalam  putusannya  juga  harus  mempertimbangkan  upaya  rehabilitasi terhadap  orang  yang  telah  ditetapkan  sebagai  pecandu  narkotika  agar  nantinya  seorang  pecandu narkotika  dapat  pulih  dari  kebiasaan  buruk  tersebut  dan  dapat  kembali  menjalankan  aktivitas seperti dulu serta diterima kembali di lingkungan masyarakat (Rudianto & Roesli, 2019) .

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan,  sebagai berikut :
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
1. Prosedur  penetapan  rehabilitasi  bagi  pecandu  dan  syarat-syarat  seseorang  untuk direhabilitasi,  yaitu  penentuan  apakah  seorang  pecandu  atau  penyalahguna  narkotika sebagai  korban  dapat  direhabilitasi  adalah  wewenang  Pengadilan,  karena  rehabilitasi adalah bentuk lain dari pelaksanaan hukuman, secara langsung Badan Nasional Narkotika Kota/Kabupaten  (BNNK)  Surabaya  tidak  menetapkan  terhadap  pecandu  mana  yang  bisa direhabilitasi  dan  yang  tidak  bisa  direhabilitasi,  namun  secara  tidak  langsung  telah ditetapkan  oleh Putusan  Pengadilan  tersebut.  Sedangkan  syarat  utama  agar  dapat dilaksanakan terhadap seorang pecandu atau pengguna narkotika adalah pecandu tersebut haruslah  bersedia  dan mempunyai  keinginan  untuk  direhabilitasi,  dimana  si  pecandu berharap  setelah direhabilitasi  dapat  terbebas  dari  narkotika.  Ini  disebabkan jika  pecandu yang  direhabilitasi  adalah  pecandu  yang  merasa  terpaksa  untuk  direhabilitasi  maka kemungkinan  untuk  kembali  sehat  dan  jauh  dari  narkotika  sangat  kecil,  sedangkan kemungkinan untuk kembali menjadi pemakai sangat besar.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  terhadap  penyalahguna narkotika  di  Kota  Surabaya  adalah  keterbatasan  personel  yang  dapat  melakukan pendekatan  kepada  pecandu.  Kepengurusan  dan  keanggotaan  Badan  Narkotika  Nasional Kota/Kabupaten  (BNNK)  Surabaya  adalah  merupakan  pegawai  dan  pejabat-pejabat  dari berbagai institusi pemerintahan yang telah ada, dan tidak memiliki kemampuan lobby yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika ataupun keluarganya  agar  pecandu  dapat  diajak  untuk  menjalani  proses  rehabilitasi.  Maka  dalam hal  ini  Badan  Narkotika  Nasional  Kota/Kabupaten  (BNNK)  Surabaya  merasa  kurangnya personel  yang  tersedia  yang  mampu  dalam  melakukan  lobby  dan  pendekatan-pendekatan melalui  kepada  pecandu  atau  penyalahguna  narkotika  atau  keluarganya. Personil  yang dibutuhkan  adalah  personil  yang  mampu  melakukan  dan  menyadarkan  pecandu  ataupun keluarganya  untuk  menjalani  upaya  rehabilitasi.,  karena  jika  pecandu  tidak  dapat diyakinkan  dan  disadarkan  tentang  bahaya  menyalahgunaan  narkotika  dan  manfaat melakukan  rehabilitasi  maka  walaupun  upaya  rehabilitasi  tetap  dijalaninya  akan  menjadi suatu  hal  yang  sia-sia  karena  kemungkinan  besar  pecandu  tersebut  akan  kembali menggunakan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda,  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
Page 92
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  Dan  Pemindanaan  Indonesia,  PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta, 1997, hal.67.
Chaerudin, Materi  Pokok Asas-asas  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam As-Syafiiyah, 1996, hal.1
Hadiman,  H., Menguak  Misteri  Narkoba  di  Indonesia,  Badan  Kerja  Sama  Sosial Usaha Pembinaan warga Tama, Jakarta, 1999.
Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hal.71

## Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh
Anak, UMM Press, Malang, 2009, hal.30
Makaro, Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia Jakarta, 2003.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
M.  Ridha  Ma’roef, Narkotika  Masalah  dan  Bahayanya,  CV.  Marga  Djaja,  Jakarta, 1976.
Novi Ratnawati, D. G. R. F. (2018). UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA PENIPUAN YANG DILAKUKAN BIRO PERJALANAN UMROH (Studi Kasus Kota Bandar Lampung). JURNAL POENALE.
Rudianto, E., & Roesli, M. (2019). Civil Law Review Non-performing Loan Settlement Loans Revolving Funds National Program for Community Empowerment in Urban. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 14(1), 58 – 73.
Sasangka  Hari, Narkotika  dan  Psikotropika  Dalam  Hukum  Pidana,  Mandar  Maju, Bandung, 2003.
Sudyarto Sides, Mencegah Bahaya Narkoba, RestuAgung, Jakarta, 2003.
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.8.
Sudarto, Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1975, hal.7
Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1962, hal.6
Tresna .R, Asas-asas Hukum Pidana, Tiara Ltd., Jakarta, 1989
Widjaja,  A.W., Masalah  Kenalakan  Remaja  dan  Penyalahgunaan  Narkotika, Armico, Bandung, 1985.
Jurnal Keperawatan dan Kebidanan ISSN : 2621-0231 (Online) ISSN : 2580-1929 (Print)
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Merdeka Surabaya
Jl. Ketintang Madya VII/2, Surabaya » Tel / fax : (031) 828 8902 / (031) 828 7317
Page 93
Wilson  Nadaek, Korban  Ganja  dan  Masalah  Narkotika,  Indonesia  Publishing House, Bandung, 2000, hal. 122