## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Insentif Pajak sebagai Pemicu Kepatuhan Pajak: Mengungkap Misteri Kepatuhan Pajak di Indonesia
Hengky Pratama 1 , Aesonya Sarah Yohana Ate 2 , Priscilla Kartika Siagian 3 , Hespin Marcelena 4 , Dielanova Wynni Yuanita 5*
Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana E-mail: 12200533@students.ukdw.ac.id 1 , 12200550@students.ukdw.ac.id 2 , 12200561@students.ukdw.ac.id 3 , 12200608@students.ukdw.ac.id 4 , dielanova@staff.ukdw.ac.id 5 Article History: Received: 06 Mei 20244 Revised: 10 Juni 2024
Accepted: 14 Juni 2024
Abstract: Using criteria including tax incentives, tax knowledge, moral integrity, and tax sanctions, this study seeks to experimentally analyze the elements that impact MSME taxpayer compliance. This study applies compliance theory. Participants in this study were individual taxpayers from different regions of Indonesia who met the inclusion criteria determined by a battery of statistical tests conducted using SEM- PLS. Tax incentives can help MSME taxpayers become more tax compliant by enhancing their tax literacy and honesty, according to this study's findings. One way to encourage more compliance among MSME taxpayers is to implement strict tax sanctions. One way the government might encourage more compliance from MSMEs is by offering tax incentives. It is crucial to undertake this study in order to ascertain the efficacy of tax incentive programs implemented by the Indonesian government in empowering MSME and to enhance compliance among MSME taxpayers by analyzing the effects of these programs on MSME taxpayers. The study's findings will provide policymakers with useful criticism and recommendations for the long- term improvement of MSME welfare.
Keywords: MSME Taxpayer Compliance; Tax Knowledge; Moral Integrity; Tax Sanctions; Tax Incentives
PENDAHULUAN Seringkali, baik negara maju maupun negara berkembang menghadapi tantangan terkait kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merujuk pada situasi di mana individu atau entitas yang wajib membayar pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum, sambil tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai wajib pajak (Nurkhin et al., 2018; Zulma, 2020). Hingga saat ini, cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia masih menjadi misteri. Hanya sekitar 2,2% dari seluruh UMKM di Indonesia yang mematuhi peraturan perpajakan, padahal UMKM menyumbang 65% terhadap Produk Domestik Bruto (Andreansyah & Farina, 2022; Indrayani & Meisintia, 2022) . Studi mengenai bagaimana insentif pajak memengaruhi kepatuhan pajak UMKM masih jarang dilakukan, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana dampak positif pemberian insentif tersebut dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru untuk meningkatkan
kepatuhan pajak dengan mengintegrasikan variabel-variabel seperti insentif pajak, pengetahuan pajak, integritas moral, dan sanksi pajak. Pemberian insentif pajak dari pemerintah juga memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM (Saputro & Meivira, 2020) . Keberhasilan program insentif tergantung pada pemahaman perpajakan dan kemampuan wajib pajak untuk patuh, terutama di negara yang menggunakan sistem self assessment seperti Indonesia (Oladipupo & Obazee, 2016; Jalil et al., 2018; Saad, 2014).
Studi ini menyoroti kebutuhan untuk menyatukan elemen-elemen eksternal seperti insentif pajak dan sanksi pajak, bersama dengan elemen-elemen internal seperti integritas moral dan pengetahuan pajak, sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Sifat-sifat individu seperti kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan kepatuhan terhadap hukum merupakan contoh dari integritas moral, tidak adanya toleransi terhadap ketidakjujuran menjadi dasar dari integritas dan perilaku professional (Prawirasuta & Setiawan, 2016; Sunarto, 2003) . Integritas moral memegang peranan krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak karena memiliki kemampuan untuk memengaruhi tindakan seseorang melalui pertimbangan moral dan prinsip etika. Sanksi pajak adalah salah satu faktor luar yang bisa memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Mianti & Budiwitjaksono, 2021; Nafiah et al., 2021; Siregar, 2017; Suryanti & Sari, 2018). Sanksi tersebut diterapkan untuk memastikan wajib pajak membayar pajaknya tepat waktu dan memberikan efek jera bagi mereka yang tidak membayar (Prajogo & Widuri, 2013) . Untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022) . Studi ini memperluas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulma (2020) , yang menginvestigasi dampak pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memasukkan variabel tambahan seperti integritas moral dan insentif pajak untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dalam mendorong kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM. Evaluasi ini memperhitungkan nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik dari wajib pajak UMKM, termasuk integritas moral, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak.
Berdasarkan teori kepatuhan (Tyler, 1990) , yang mengintegrasikan pandangan instrumental dan normatif dari literatur sosiologi, teori tersebut relevan untuk memeriksa serta menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan teori kepatuhan memungkinkan analisis dampak dari setiap variabel dalam penelitian terhadap tingkat kepatuhan pajak. Teori kepatuhan berpendapat bahwa wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan patuh terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya ketika ada faktor-faktor pendorong seperti insentif, persyaratan hukum, dan sanksi (Mimi & Mulyani, 2022) . Penelitian menggunakan sampel 50 wajib pajak UMKM dan menerapkan metode survei dengan kuesioner. Analisis dilakukan menggunakan SmartPLS. Temuan penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, insentif pajak memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama jika didukung oleh tingkat pengetahuan perpajakan dan integritas moral yang tinggi. Kedua, sanksi pajak terbukti menjadi mekanisme yang efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

## LANDASAN TEORI Teori Kepatuhan
Teori kepatuhan yang dikembangkan oleh Handke & Barthauer (2019) dan (Tyler, 1990) yang menjelaskan tentang bagaimana orang mematuhi perintah atau aturan yang diberikan. Teori ini

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
memiliki relevansi dalam mendorong individu untuk patuh terhadap regulasi yang ada. Wajib pajak merasa termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan tidak hanya karena adanya kewajiban, tetapi juga karena hal itu sejalan dengan kepentingan pribadi mereka (Prawirasuta & Setiawan, 2016). Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain integritas moral, pengetahuan, dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang memadai sangat penting agar wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020) . Pengetahuan tentang pajak, sebagai unsur kunci, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Ariyanto et al., 2020; Saad, 2014) . Integritas moral memegang peranan penting dalam memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kepatuhan. Ketika integritas moral wajib pajak tinggi, sanksi pajak efektif dalam menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan (Prawirasuta & Setiawan, 2016) . Sanksi pajak menjadi faktor pendorong bagi individu untuk mematuhi aturan perpajakan (Perdana & Dwirandra, 2020) . Sanksi hukum yang dirasakan sangat mempengaruhi kepatuhan, terutama ketika individu tidak memiliki norma pribadi yang kuat (Wenzel, 2004) . Peraturan perpajakan dirancang untuk menjamin bahwa wajib pajak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajak mereka, sementara sanksi perpajakan digunakan sebagai hukuman bagi wajib pajak yang tidak mematuhi (Prawirasuta & Setiawan, 2016). Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh insentif pajak yang diberikan.

## Insentif Pajak
Merangkum respons terhadap pandemi Covid-19, pemerintah telah mengimplementasikan insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi krisis ekonomi dan memenuhi kewajiban pajak mereka (Mindan, 2022) . Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Peraturan (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (2022) , insentif pajak yang dirancang khusus untuk UMKM adalah insentif Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif tetap 0,5%, yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah untuk omset hingga Rp500.000.000. Wajib pajak UMKM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak ini tidak diwajibkan untuk membayar pajak dengan tarif yang berlaku, namun wajib melaporkan realisasi keuangan bulanan UMKM.

## Gambar 1. Model Penelitian

## Pengembangan Hipotesis
Tingkat Pengaruh Insentif Pajak terhadap Integritas Moral yang dimediasi oleh Pengetahuan Pajak Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah telah mempermudah dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Apsari, 2012). Pengenalan
insentif pajak oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 bertujuan untuk mereduksi beban finansial dan memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka meskipun dalam kondisi krisis ekonomi (Mindan, 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini mengemukakan asumsi bahwa insentif pajak berperan dalam meningkatkan integritas moral. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap perpajakan juga cenderung memahami konsep dan peraturan yang terkait, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat dari insentif pajak secara efisien (Oladipupo & Obazee, 2016; Jalil et al., 2018) . Dengan menerima insentif pajak, wajib pajak mendapatkan keuntungan dari berkurangnya kewajiban pajak dan peningkatan fleksibilitas dalam mengelola likuiditas mereka. Pemberian insentif pajak juga merangsang wajib pajak untuk menunjukkan tanggung jawab, terutama jika mereka memiliki pemahaman yang solid tentang perpajakan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa insentif pajak memiliki dampak pada integritas moral, terutama ketika wajib pajak memiliki landasan pengetahuan perpajakan yang kokoh. Dalam konteks ini, peningkatan integritas moral wajib pajak berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H1a: Pengetahuan pajak berperan sebagai mediator antara pengaruh insentif pajak dan integritas moral wajib pajak
Tingkat Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimediasi oleh Integritas Moral
Pengetahuan perpajakan merujuk pada kapasitas dan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi, prosedur, dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi UMKM. Dalam lingkup ini, pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), termasuk prosedur pelaporan SPT, mekanisme pembayaran, lokasi pembayaran, sanksi yang dikenakan, dan batas waktu untuk pelaporan SPT atau pembayaran pajak (Resmi, 2019) . Pengetahuan yang baik memengaruhi persepsi wajib pajak tentang keadilan dan sistem perpajakan dengan baik (Witono, 2008; Zulma, 2020). Ini berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang solid terhadap peraturan perpajakan dapat menjadi faktor motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, faktor kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan semata. Integritas moral juga memegang peranan penting dimana integritas moral mencerminkan sikap dan karakter wajib pajak dalam bertindak jujur. Wajib pajak yang menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prawirasuta & Setiawan, 2016) . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1b: Integritas moral berperan sebagai mediator antara pengaruh pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM
Tingkat Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimediasi oleh Pengetahuan Pajak dan Integritas Moral
Pemberian insentif pajak tidak secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak tidak berhasil menginduksi individu untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka (Dewi et al., 2020) . Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa tarif insentif pajak dianggap tidak memadai oleh wajib pajak, atau bahwa insentif tersebut diberikan kepada individu yang kurang memiliki integritas moral. Meskipun demikian, temuan Saputro & Meivira (2020) menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu bahwa insentif pajak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berasumsi bahwa pemberian insentif pajak bertujuan untuk

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
mendorong wajib pajak agar membayar pajak yang seharusnya sesuai, khususnya bagi individu yang memiliki kesadaran moral dan integritas yang tinggi. Dengan pengetahuan dan integritas moral yang kuat, insentif pajak dianggap sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H1c: Pengetahuan pajak dan integritas moral berperan sebagai mediator antara pengaruh antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM
Tingkat Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sanksi digunakan sebagai stimulus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Prajogo & Widuri, 2013) . Pemerintah Indonesia menerapkan sanksi perpajakan untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi regulasi perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022). Menurut temuan dari Mianti & Budiwitjaksono (2021), Nafiah et al. (2021), dan Suryanti & Sari (2018), kepatuhan UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sanksi perpajakan, dan tingkat kepatuhan meningkat seiring dengan peningkatan sanksi yang dijatuhkan (Webley et al., 1992) . Sanksi perpajakan juga mampu memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga mengakibatkan wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan di masa depan (Maxuel & Primastiwi, 2021; Perdana & Dwirandra, 2020) . Namun, sanksi yang terlalu ringan dapat memperkuat kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakan (Putra, 2020) . Pemerintah menerapkan sanksi dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan tanpa menimbulkan kerugian bagi wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021) . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:
H2: Sanksi pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## METODE PENELITIAN Data dan Sumber
Studi ini mengadopsi kuesioner sebagai sumber data utama yang diberikan kepada wajib pajak UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan sampel dilakukan melalui penyebaran kuesioner baik secara langsung maupun secara elektronik. Pendekatan pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:
1. UMKM dengan tempat tinggal tetap di Indonesia yang diwajibkan untuk membayar pajak 2. Melaporkan SPT dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Tidak melakukan pekerjaan bebas
4. Memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022.
5. Penghasilan maksimal 4,8 miliar rupiah

## Teknik Pengambilan Data, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel
Metode analisis yang diterapkan untuk menguji hipotesis adalah Structural Equation Model Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Model regresi yang digunakan telah melewati uji validitas dan reliabilitas untuk kedua variabel dependen dan independen sesuai dengan item kuesioner. Selanjutnya, dilakukan uji koefisien jalur dan uji-t. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, baik secara fisik maupun secara elektronik. Respon dari kuesioner yang diisi oleh responden diukur menggunakan skala Likert, di mana angka 1 menunjukkan "sangat tidak setuju" dan angka 5 menunjukkan "sangat setuju". Variabel yang diteliti dalam penelitian ini mencakup kepatuhan wajib pajak UMKM, pengetahuan pajak, integritas moral, sanksi pajak,
dan insentif pajak. Kuesioner untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak UMKM mengacu pada penelitian Rahayu (2017). Pengukuran variabel pengetahuan pajak mengacu pada penelitian Mahmudi & Kusmuriyanto (2014) , sedangkan pengukuran variabel integritas moral mengacu pada penelitian Astuti & Panjaitan (2018) . Pengukuran kuesioner untuk variabel sanksi pajak mengacu pada penelitian Pradnyani et al. (2022). Variabel insentif pajak mengacu pada Latief et al. (2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Penelitian
Dalam studi ini, sampel terdiri dari 50 responden yang dibagi berdasarkan karakteristik seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan lokasi UMKM. Dari segi jenis kelamin, terdapat 29 responden laki-laki dan 21 responden perempuan. Berdasarkan usia, terdapat 22 responden yang mendominasi pada rentang usia 20-30 tahun. Lulusan sarjana merupakan mayoritas responden dalam hal latar belakang pendidikan. Sampel UMKM berasal dari beberapa provinsi di Indonesia, dengan 27 responden terutama berasal dari Pulau Jawa.
Tabel 1. Deskripsi Karakteristik Responden No. Karakteristik Deskripsi Total Responden 1. Jenis Kelamin Laki-laki 29 Perempuan 21 2. Umur 20-30 tahun 22 30-40 tahun 13 40-50 tahun 11 >50 tahun 4 3. Pendidikan Terakhir SD 4 SMP 3 SMA
16 Diploma 2 Sarjana 25 Magister 0 Doktor 0 4. Lokasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta 17 Jawa Tengah 2 Jawa Timur 4 Jawa Barat 4 Kalimantan Barat 9 Kalimantan Tengah 1 Nusa Tenggara Timur 8 Nusa Tenggara Barat 2 Papua Barat Daya 1 Sumatera Utara 2
Sumber: Data didapatkan dari penyebaran kuesioner

## Hasil Pengujian Vadilitas dan Reliabilitas
Dalam melakukan pengecekan reliabilitas, penelitian ini menggunakan metode pengukuran cronbach's alpha dan composite reliability. Apabila nilai cronbach's alpha dan composite reliability melebihi 0.70, maka kuesioner dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memadai.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 26
Sebaliknya, jika kedua nilai tersebut kurang dari 0.70, maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dianggap tidak reliabel (Ghozali, 2014) . Selain itu, pengecekan validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode Average Variance Extracted (AVE) untuk menilai validitas tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai AVE melebihi 0.50, maka kuesioner dianggap valid. Sebaliknya, jika nilai AVE kurang dari 0.50, maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dianggap tidak valid (Ghozali, 2014).
Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Composite Reliability Average Variance Extracted (AVE) Insentif Pajak (IP) 0.915 0.940 0.796 Integritas Moral (IM) 0.811 0.875 0.637 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU) 0.785 0.851 0.537 Pengetahuan Pajak (PP) 0.931 0.944 0.707 Sanksi Pajak (SP) 0.832 0.899 0.748 Sumber: Data diolah dengan SmartPLS
Analisis yang tercantum dalam Tabel 2 mengungkapkan bahwa setiap variabel yang diamati dalam penelitian ini menunjukkan nilai Cronbach's alpha dan composite reliability yang melebihi 0.70. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa variabel-variabel tersebut dapat dianggap sebagai reliabel. Selain itu, nilai AVE untuk tiap variabel juga melampaui 0.50, mengindikasikan bahwa semua variabel yang digunakan dalam studi ini memenuhi standar validitas dan dapat dianggap valid.

## Hasil Pengujian Koefisien Jalur
Pengukuran koefisien jalur dilakukan untuk menguji signifikansi dan kekuatan hubungan. Nilai koefisien jalur berada pada kisaran -1 hingga +1. Ketika nilai koefisien jalur mendekati +1, maka hal ini menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara kedua konstruk. Sebaliknya, ketika nilai koefisien jalur mendekati -1, maka hubungan tersebut berkarakteristik negatif (Ghozali, 2014).

## Gambar 2. Hasil Pengujian Koefisien Jalur
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS Gambar 2 menggambarkan koefisien jalur untuk setiap variabel yang diselidiki dalam penelitian ini. Analisis koefisien jalur menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara insentif pajak dan pengetahuan pajak, dengan nilai koefisien sebesar 0.617. Ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit insentif pajak akan mengakibatkan peningkatan pengetahuan pajak sebesar 61,7%. Pengetahuan pajak menunjukkan hubungan positif dengan integritas moral, dengan koefisien sebesar 0.717. Ini menandakan bahwa peningkatan satu unit pengetahuan pajak akan mengakibatkan peningkatan integritas moral sebesar 71,7% pada wajib pajak. Integritas moral menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan koefisien sebesar 0.540. Ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit integritas moral akan menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 54%. Terakhir, sanksi pajak menunjukkan hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan koefisien sebesar 0.289. Ini menunjukkan bahwa peningkatan satu unit sanksi pajak akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 28,9%.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis T Statistics P Values Signifikansi Hasil Pengujian Insentif Pajak (IP) -> Pengetahuan Pajak (PP) -> Integritas Moral (IM) 2.962 0.002 *** H1a didukung Pengetahuan Pajak (PP) -> Integritas Moral (IM) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU) 3.202 0.001 *** H1b didukung

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Insentif Pajak (IP) -> Pengetahuan Pajak (PP) -> Integritas Moral (IM) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU) 2.505 0.006 ** H1c didukung Sanksi Pajak (SP) -> Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU) 2.145 0.016 * H2 didukung
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS Keterangan: *** = Signifikan di level 1%, ** = Signifikan di level 5%, * = Signifikan di level 10% Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan uji-t. Hasil pengujian hipotesis tersaji dalam Tabel 3. Temuan menunjukkan bahwa Hipotesis 1a diterima, karena nilai p-value kurang dari 0.01 (0.002<0.01). Demikian pula, Hipotesis 1b didukung dengan nilai p-value kurang dari 0.01 (0.001<0.001). Selain itu, Hipotesis 1c diterima dengan nilai p-value kurang dari 0.05 (0.006<0.05). Terakhir, Hipotesis 2 diterima dengan nilai p-value kurang dari 0.1 (0.016<0.1).

## Diskusi
Tingkat Pengaruh Insentif Pajak terhadap Integritas Moral yang dimediasi oleh Pengetahuan Pajak Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1a, dapat disimpulkan bahwa ketika pengetahuan pajak memediasi hubungan, insentif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap integritas moral. Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak memerlukan keberadaan integritas moral dan pengetahuan perpajakan yang tinggi, yang kemudian diperkuat oleh insentif pajak. Penelitian ini mengungkapkan teka-teki yang belum terpecahkan sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022) dan Pradnyani et al. (2022), terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara pemberian insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, temuan Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang menghasilkan dampak positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak mendorong perkembangan integritas moral wajib pajak dengan mempromosikan kejujuran dan profesionalisme dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan manfaat pajak yang diterima. Pengetahuan perpajakan berperan sebagai mediator antara pengaruh insentif pajak dan integritas moral. Penelitian ini menemukan bahwa insentif pajak menciptakan integritas moral pada wajib pajak yang dimungkinkan oleh pemahaman pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai akan lebih mampu dalam mengelola insentif pajak, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan atas manfaat dan keringanan yang diterima. Pada akhirnya, integritas moral yang tinggi ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak.

## Tingkat Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimediasi oleh Integritas Moral
Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1b, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, integritas moral bertindak sebagai mediator antara pengaruh pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang
memiliki pemahaman yang mendalam terhadap regulasi perpajakan dan memegang nilai moral yang tinggi, termasuk aspek kejujuran dan pertimbangan keputusan yang bijak, akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Studi ini memberikan kontribusi signifikan dengan melengkapi serta memperluas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulma (2020) dan Pradnyani et al. (2022) dengan menekankan peran mediasi integritas moral dalam korelasi antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya bagi wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang perpajakan, dilengkapi dengan rasa integritas moral yang kuat, dalam menumbuhkan budaya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

## Tingkat Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dimediasi oleh Pengetahuan Pajak dan Integritas Moral
Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 1c, hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas moral dan pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai mediator dalam pengaruh insentif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andreansyah & Farina (2022), Dewi et al. (2020), Pradnyani et al. (2022), dan Zulma (2020). Temuan ini menegaskan bahwa insentif pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan, melalui pengaruh kombinasi dari pengetahuan pajak dan integritas moral. Dengan demikian, insentif pajak dapat secara efektif mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan dan memperkuat tanggung jawab moral yang kokoh.

## Tingkat Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hasil pengujian terhadap Hipotesis 2, Disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti keterlambatan pembayaran atau pembayaran dengan jumlah yang tidak sesuai, mereka akan menghadapi sanksi yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial. Tingkat seriusnya konsekuensi dari sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dalam hal perpajakan. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuadi & Mangoting (2013) dan Zulma (2020) , yang juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

## KESIMPULAN
Kepatuhan pajak adalah elemen krusial dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saat wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya, hal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah, memungkinkan alokasi dana ke berbagai sektor dan mendorong kesejahteraan secara keseluruhan. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, sehingga penting bagi para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan UMKM untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional. Studi ini menyajikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, integritas moral, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan yang diberlakukan di suatu negara. Integrasi dari insentif pajak, tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi, dan integritas moral memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Pengenaan sanksi oleh pemerintah bagi yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan merupakan langkah yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Wajib pajak UMKM akan berusaha menghindari sanksi perpajakan dengan cara patuh terhadap perpajakannya.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 30
Selain itu, pemerintah memberikan keringanan pajak, seperti insentif pajak, untuk memfasilitasi kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah ini membantu mengurangi beban pajak, sehingga wajib pajak UMKM dapat mengalokasikan dana ke aspek operasional penting lainnya.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Temuan dari penelitian ini memberikan saran dan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan pajak. Temuan penelitian ini menyediakan bukti empiris bahwa elemen- elemen seperti pemahaman tentang perpajakan, insentif perpajakan, integritas moral, dan penerapan sanksi perpajakan memiliki signifikansi yang besar dan memengaruhi penegakan kepatuhan pajak di Indonesia. Pemerintah harus memprioritaskan inklusi pajak dengan memperluas sosialisasi ketentuan dan perubahan perpajakan kepada UMKM. Ini bisa terwujud melalui tindakan-tindakan seperti kampanye edukasi, layanan konsultasi, dan memberikan bimbingan kepada wajib pajak saat ini dan calon wajib pajak. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mempertegas sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan UMKM dengan skala bisnis yang tinggi.
Ruang lingkup penelitian ini masih terbatas pada UMKM dalam skala wilayah tertentu, dan tidak mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Perlu dilakukan perluasan sampel penelitian pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam mengukur faktor eksternal seperti sanksi dan insentif perpajakan, serta faktor internal seperti pengetahuan dan integritas moral dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak. Saran untuk penelitian masa depan adalah mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini.

## ACKNOWLEDGEMENTS
Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, terutama kepada Program Studi S1 Akuntansi, Kelompok Studi Pajak Universitas Kristen Duta Wacana, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 5 (2), 2097–2104. Apsari, N. D. (2012). PENGARUH INSENTIF PAJAK BBN KB TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI SURABAYA BARAT. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (1), 1–17.
Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. Journal of Money Laundering Control , 23 (1), 245–266. Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK DAN DEMOGRAFI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI. Media Akuntansi Perpajakan , 3 (1), 58–73.
Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen ,
9 (2), 108–124.
Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accounting Review , 1 (1), 18–27. Ghozali, I. (2014). Struktur Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) (Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Handke, L., & Barthauer, L. (2019). Heider (1958): The Psychology of Interpersonal Relations . https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6_59 Indrayani, & Meisintia, N. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Kharisma , 5 (1), 50.
Jalil, A. M. R. A., Satar, A. N. S. A., Mamad, F. N. A., Abidin, N. F. Z., & Zainuddin, S. Z. (2018). Tax Knowledge, Tax Penalty and Tax Rate on Tax Compliance among Small Medium Enterprise in Selangor. Global Business and Management Research , 10 (3), 12. Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. CESJ: Center of Economic Student Journal , 3 (3). Mahmudi, & Kusmuriyanto. (2014). Accounting Analysis Journal . 3 (4), 524–532. Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E- COMMERCE. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis , 16 (1), 21–29. Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 11 (2), 349–359. Mindan, R. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT SURABAYA SELATAN) [STIESIA SURABAYA]. http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4688
Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 9 (1), 37–54. Mindan, R. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT SURABAYA SELATAN) [STIESIA SURABAYA]. http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4688
Nafiah, Z., Sopi, & Novadalina, A. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di KPP PRATAMA PATI. JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK) , 13 (2), 1–12. Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, & Sumiadji. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. Jurnal Keuangan Dan Perbankan , 22 (2), 240–255.
Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. IBusiness , 8 (1), 1–9.
Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 32
Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi , 30 (6), 1458–1469.
PP Nomor 55 Tahun 2022. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. In Republik Indonesia . https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022 Pradnyani, N. L. P. N. D. A., Sasmitadewi, P. R., & Suprapto, P. A. (2022). PENGARUH INSENTIF PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 11 (2), 2019–2226.
Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN PERSEPSI ATAS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH SIDOARJO. Tax & Accounting Review , 3–2. Prawirasuta, M. W., & Setiawan, P. E. (2016). INTEGRITAS SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16 (2), 1661–1686. Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP) , 7 (1), 1–12.
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal . Rekayasa Sains. Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (E. S. Suharsi, Ed.; Edisi 11). Salemba Empat. Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers’ View. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 109 , 1069–1075. Saputro, R., & Meivira, F. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIK, PRAKTIK AKUNTANSI DAN PERSEPSI ATAS INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 8 (4), 1059–1068.
Siregar, D. L. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM. Jurnal Paidagogeo , 2 (3), 131–139. Sunarto. (2003). Perilaku Konsumen . AMUS Yogyakarta dan CV Ngeksigondo Utama. Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. AkunNas , 16 (2), 14–26. Tyler, T. R. (1990). Why do People Obey the Law . Yale University Press. Webley, P., Robben, H., Elffers, H., & Hessing, D. (1992). Tax evasion: An experimental approach. Journal of Economic Psychology , 13 , 187–190.
Wenzel, M. (2004). The Social Side of Sanctions: Personal and Social Norms as Moderators of Deterrence. Law and Human Behavior , 28 (5), 547–567. Witono, B. (2008). PERANAN PENGETAHUAN PAJAK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK . Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 7 (2), 196–208.
Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 288–294.