Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) DOI: https://doi.org/10.20884/1.jutif.2023.4.1.753 Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 85-95 p-ISSN: 2723-3863 e-ISSN: 2723-3871

## THE ROLE OF BLOCKCHAIN TO SOLVE PROBLEMS OF DIGITAL RIGHT MANAGEMENT (DRM)
Jehan Afwazi Ahmad *1 , Teduh Dirgahayu 2
1,2 Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Indonesia Email: 1 jehan.afwazi@gmail.com , 2 teduh.dirgahayu@uii.ac.id
(Naskah masuk: 13 Desember 2022, Revisi : 26 Desember 2022, diterbitkan: 10 Februari 2023)

## Abstract
In recent years, internet user was grown significantly. Even though many problems arise due to internet abuse. The sectors affected by the internet is digital assets or digital right. Various ways are done to solve the violation. One  of  that  ways  is  to  develop  digital  protection  or  Digital  Right  Management  (DRM).  However,  the  DRM technology has several disadvantages such as there is no way to track the leak and prove a copyright violation, the user is unable to authenticate the content since the content source is unknown, there is no user restriction to download the content, the system isn’t provided the feature to alienate ore transfer ownership the content to other, and the system using centralize model that requires many issues, especially trust issue. Fortunately, the blockchain is  a  decentralized,  secure,  reliable, immutable,  and  tamper-proof  paradigm.  The  blockchain  is  also  built  upon public  key  cryptography  and  has  a  smart  contract  that  can  solve  or  complement  DRM  problems.  This  paper discusses how the blockchain solves DRM problems. The results show that blockchain solves DRM problems. A narrative literature review was conducted with several stages, including a source search of papers, articles and news  articles  on  digital  rights  management  and  blockchain  in  the  last  five  years.  The  next  step  is  to  identify keywords related to the topic, to review the sources, and to compile the paper.
Keywords : Blockchain, Decentralization, Digital Copyright, DRM.

## PERANAN BLOCKCHAIN UNTUK MENGATASI KEKURANGAN TEKNOLOGI PENGELOLA HAK CIPTA DIGITAL (DRM)

## Abstrak
Penguna  internet  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Padahal  terdapat  banyak masalah yang timbul oleh karena penyalahgunaan internet. Salah satunya adalah masalah perlindungan hak cipta digital.  Berbagai  cara  dilakukan  untuk  menekan  pelanggaran  ini.  Salah  satunya  adalah  dengan  perlindungan melalui teknologi pengelola hak kekayaan intelektual ( Digital Right Management , DRM). Namun, teknologi DRM nyatanya  memiliki  banyak  kekurangan  seperti  sistem  tidak  mampu  melacak  kebocoran  data  dan  membuktikan pelanggaran, tidak dapat meng-autentikasi  konten ketika sumber informasi  kontennya tidak lagi diketahui, baik karena konten tersebut  telah rusak atau telah dimanipulasi, sistem tidak dapat  memberikan batasan unduh bagi pengguna  terhadap  konten  digital,  sistem  tidak  dapat  memindahkan  hak  kepemilikan  suatu  karya  cipta  kepada orang  lain,  dan  sistem  yang  ada  bersifat  sentralisasi.  Untungnya  blockchain  adalah  sebuah  teknologi  yang mengusung  sistem  terdesentralisasi,  bersifat  immutable,  dan  aman  yang  memungkinkan  menjadi  solusi permasalahan sistem  DRM yang ada. Makalah ini akan membahas bagaimana blockchain dapat  menyelesaikan atau melengkapi kekurangan dari sistem DRM. Hasil makalah ini menunjukkan bahwa dengan beberapa sifat dan fitur blockchain seperti terdesentralisasi, immutable , tamper-proof , berjalan di atas kriptografi kunci publik, serta dukungan smart  contract kekurangan  sistem  DRM  dapat  teratasi.  Makalah  ini  disusun  menggunakan  narative literatur review dengan beberapa tahapan antara lain  melakukan pencarian sumber berupa makalah, artikel  dan berita dengan topik digital right management dan blockchain dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kemudian, identifikasi  kata  kunci  yang  berkaitan  dengan  topik,  selanjutnya  melakukan  review  sumber  dan  tahap  terakhir adalah menyusun makalah.
Kata kunci : Blockchain, Desentralisasi, DRM, Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  jumlah pengguna  konten  digital  khususnya  di  Indonesia
meningkat secara signifikan. Hal ini tidak luput dari peran teknologi internet sebagai fasilitas komunikasi dan  berbagi  informasi  bagi  masyarakat.  Menurut laporan yang dirilis oleh [1], saat ini jumlah pengguna internet telah mencapai 77 persen dari total penduduk Indonesia. Efek pandemi covid19 menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penggunaan internet. Hal ini karena di masa pandemi, internet menjadi sarana utama  bagi  masyarakat  untuk  belajar  dan  bekerja. Pada  awalnya  pengguna  internet  berkisar  175  juta jiwa.  Namun,  setelah  pandemi  pengguna  internet mencapai  210  juta  jiwa.  Pengguna  internet  ini  akan terus  berkembang  seiring  pembaruan  inovasi  yang memberikan  banyak  alternatif  pendukung  aktivitas kehidupan masyarakat. Di samping berbagai manfaat yang dirasakan, penggunaan internet juga menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah pelanggaran hak cipta digital. Hal ini karena syarat  kerugian  materi  yang  cukup  besar  [2].  Hak cipta  merupakan  bagian  dari  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  yang  menjadi  dasar  perlindungan hukum  terhadap  karya-karya  hasil  kemampuan intelektual manusia [3].
Berkenaan  dengan  masalah  ini,  banyak  pegiat hak  cipta  dan  pakar  teknologi  berupaya  membuat teknologi  pengelolaan  hak  cipta  ( Digital  Right Management ,  DRM)  untuk  melindungi  hak  cipta digital  secara  efektif  dan  efisien.  DRM  merupakan sebuah  sistem  keamanan  yang  memiliki  mekanisme tertentu  untuk  melindungi  suatu  aset  digital  yang bernilai  (karya  cipta) [4].  Mekanisme  perlindungan yang diterapkan oleh DRM umumnya menggunakan watermark ,  enkripsi, safe  container,  mobile  agent, dan  sebagainya.  Selain  itu,  DRM  juga  dapat mengontrol distribusi serta penggunaan karya digital tersebut.  Karya  cipta  digital  yang  dilindungi  dapat berupa konten/barang elektronik dalam media digital berbasis internet seperti karya musik, sinematografi, buku,  perangkat  lunak,  dan  sebagainya  [3].  Tujuan diterapkannya DRM [5], yaitu: (i) Untuk melindungi konten  digital,  (ii)  Menjamin  keamanan  distribusi, (iii) Memastikan originalitas konten, (iv) Menyediakan  transaksi  non  repudiation  (prinsip  tak terbantahkan), (v) Mendukung identifikasi pencipta.
Menurut  [6][7][8],  teknologi  DRM  masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain: (i) tidak mampu  melacak  kebocoran  data  dan  membuktikan pelanggaran. (ii) tidak dapat meng-autentikasi konten ketika  sumber  informasi  kontennya  tidak  lagi diketahui,  baik  karena  konten  tersebut  telah  rusak atau telah dimanipulasi, (iii) tidak dapat memberikan batasan unduh bagi pengguna terhadap konten digital, (iv) Tidak dapat memindahkan hak kepemilikan suatu karya cipta kepada orang lain, (v) bersifat sentralisasi, artinya  penyimpanan  konten  diserahkan  pada  pihak ketiga.  Hal  ini  memungkinkan  peredaran  hak  cipta menjadi  tidak  transparan.  Sebagaimana  kebanyakan teknologi DRM yang beredar saat ini seperti Google Widevine  Modular,  Silverlight,  Flash  Air,  Real Network,  Windows  DRM,  serta  Apple  DRM  hanya
berfokus pada enkripsi konten digital dan manajemen lisensi  sehingga  beberapa  poin  yang  menjadi  tujuan penerapan DRM pun belum terpenuhi [9].
Dengan permasalahan tersebut, arsitektur DRM membutuhkan  sebuah  teknologi  yang  tepat  untuk mencapai  tujuan  penerapan  DRM  yang  diharapkan. Teknologi  Blockchain  menyediakan  sebuah  metode pencatatan transaksi sejenis buku besar terdesentralisasi  dalam  jaringan peer-to-peer (P2P) dengan melibatkan banyak partisipan untuk memverifikasi  setiap  transaksi  yang  dibuat.  Setiap transaksi yang selesai dibuat akan disimpan ke dalam sebuah block yang  berurutan  secara  kronologis dengan struktur dan mekanisme komputasi yang sulit untuk  diubah.  Dalam  blockchain,  setiap  partisipan diizinkan untuk melacak transaksi yang terjadi tanpa perlu  adanya  pihak  ketiga  [10][11].  Dengan mekanisme  seperti  itu,  memungkinkan  setiap transaksi  akan  tercatat  secara  transparan  sehingga menjamin  keamanan  distribusi,  memastikan  sumber informasi konten dapat di-autentikasi, dan pelanggaran  serta  membuktikan  pelanggaran  yang terjadi  dapat  dilacak.  Disisi  lain,  agar  dapat melakukan pencatatan kepemilikan dan pemindahan hak kepemilikan sebuah konten dapat menggunakan teknologi smart  contract.  Smart  Contract adalah sebuah  fitur  atau  program  yang  berjalan  dalam jaringan blockchain yang memungkinkan pengaturan kontrak  antara  dua  pihak  secara  otomatis  di  dalam blockchain. Dengan pemaparan terebut, makalah ini akan  mengulas  mengenai  bagaimana  teknologi blockchain menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan  sistem  DRM  saat  ini.  Pembahasan makalah  ini  akan  memberikan  contoh  implementasi sistem DRM dengan blockchain pada transaksi buku digital.

## 2. METODE PENELITIAN
Narrative  Literature  Review adalah  salah  satu jenis  literatur  review  yang  akan  mengulas  dan menarik  kesimpulan  dari  sekumpulan  literatur  pada sebuah  topik  tertentu  [12].  Tujuan  dari  metode  ini adalah  untuk  mengidentifikasi  beberapa  penelitian yang  menggambarkan  suatu  topik  tertentu.  Metode ini  tidak  memiliki  tahapan  sistematis  atau  standar tertentu,  tetapi  setidaknya  memuat  ulasan  kritis  dari sebuah paper tertentu [13].
Atas dasar penjelasan tersebut, metode Narrative  Literature  Review untuk  menyelesaikan penulisan  makalah.  Tahapan  yang  dilakukan  dalam menyusen makalah ini ditunjukkan pada Gambar1 .
Penyusunan  makalah  ini  akan  dimulai  dengan melakukan  pencarian  sumber  dengan  topik  Digital Right Management and Blockchain pada lima tahun terakhir  (2017  s/d  2022).  Namun,  beberapa  sumber tambahan  pada  tahun  sebelumnya  dipertimbangkan untuk menjadi acuan juga. Sumber topik yang dicari berupa  makalah,  buku,  berita,  atau  artikel. Selanjutnya menetukan kata kunci berupa blockchain, digital right management , drm, drmchain,  teknologi  pengaman  digital, content protection , hak cipta digital, enkripsi, smart contract. Tahap  selanjutnya,  dilakukan  review  pada  beberapa sumber  yang  didapatkan.  Pada  tahap  terakhir dilakukan pembuatan dokumen hasil review.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Digital Right Management
DRM merupakan teknologi pengamanan digital yang digunakan untuk melindungi aset digital (karya cipta)  dengan  cara  mengontrol  distribusi  serta penggunaan aset digital [4]. DRM adalah sekumpulan sistem yang  melindungi  hak  cipta  berupa  konten digital,  seperti  dokumen,  musik,  video  dan  konten elektronik  yang  tersimpan  dan  dapat  dipindahkan melalui  media  elektronik  [5].  DRM  merupakan kombinasi  dari  teknologi, hukum  dan kebijakan hak cipta  serta  model  bisnis  yang  dibuat  untuk mengontrol  pendistribusian  HKI.  Tujuan  penerapan DRM  adalah  memberikan  perlindungan  konten digital,  memastikan  keaslian  konten,  menyediakan transaksi  non repudiation (tak  terbantahkan)  dan mendukung  proses  identifikasi  sumber  konten. Secara sederhana arsitektur sistem DRM ditunjukkan pada 2.

## Gambar 21 Arsitektur Sistem DRM
Terdapat  dua  proses  dalam  arsitektur  sistem DRM,  yaitu  proses  enkripsi  file  dan  dekripsi  file. Pada  proses  enkripsi,  masukan  berupa  file  mentah yang kemudian diolah pada mesin encrypt generator yang  menghasilkan  file  terenkripsi  dan  lisensi.  File terenkripsi adalah file yang sudah dienkripsi dengan
kunci  tertentu,  sedang  file  lisensi  adalah  file  yang berisi  informasi  yang  umumnya  berupa  metadata, kunci,  dan  aturan  hak  akses  dari  file  yang  dilisensi. Pada proses dekripsi, masukan berupa file terenkripsi dan  lisensi  yang  selanjutnya  diproses  pada  mesin decryptor dan  menghasilkan  file  yang  diharapkan. Pada  praktiknya,  implementasi  arsitektur  sistem DRM ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda- beda,  tapi  konsep  mekanismenya  pada  umumnya tetap sama.
Berdasarkan  fungsinya,  sistem  DRM  terbagi menjadi 3 bagian [14], yaitu: (i) DRM manager yang bertugas  sebagai  melakukan  validasi  dan  dekripsi konten, (ii) DRM security bertugas untuk menangani proses  kriptografi  pada  konten,  (iii)  aplikasi  DRM yang bertugas untuk menjalankan ( rendering ) konten. Dalam  hukum  perlindungan  teknologi,  DRM  atau bisa  disebut  juga Technologies  Protection  Measure (TPM)  memiliki  beberapa  metode  untuk  melakukan kontrol dan menjaga keamanan data [5].
1. Encryption
Encryption adalah  suatu  algoritma  kriptografi untuk  mengkodekan  suatu  konten  dengan  sebuah sandi.  Algoritma  ini  secara  umum  akan  mengacak data sehingga menjaga kerahasian sebuah data/pesan. Lawan  dari Encryption adalah Decryption yang merupakan  proses  kebalikan  dari  proses encryption yang  akan  mengembalikan  data  terenkripsi  menjadi data asli.
Selain  teknik  enkripsi  yang  telah  dijelaskan, terdapat  pula  teknik  enkripsi  dengan  menggunakan sepasang  kunci public (PK)  dan private (SC)  untuk melakukan kriptografi yang biasa disebut kriptografi kunci  publik.  PK  dan  SC  memiliki  korespondensi yang  sama,  sehingga  sebuah  pesan  yang  dienkripsi dengan  SC  dapat  didekripsi  dengan  PK.  Dengan metode ini selain dapat menjaga kerahasiaan sebuah pesan,  juga  dapat  digunakan  untuk  mengotorisasi pesan  serta  memastikan  bahwa  pesan  tersebut  tidak dapat  disangkal  oleh  pengirim  maupun  penerima ( non - repundation ).  Secara  teknis,  proses  kriptografi public key dan private key ditunjukan pada 3.

## Gambar 3 Proses Kriptografi Kunci Publik
Sebuah  pesan  akan  dienkripsi  oleh  pengirim pesan  menggunakan  SC,  kemudian  pesan  tersebut akan  diteruskan  kepada  penerima  pesan.  Penerima pesan  dapat  membuka  pesan  tersebut  jika  hanya pengirim  pesan  memberikan  PK  kepada  penerima pesan. Dengan cara tersebut, maka seorang pengirim pesan tidak akan bisa menyangkal bahwa dia benar- benar mengirim pesan.
2. Watermark
Watermark adalah  proses  menyisipkan  atau menempatkan sebuah informasi ke dalam sebuah data
baik berupa dokumen, gambar, musik atau video yang berisi informasi tertentu tanpa mengubah kualitas dari konten.  Terdapat  beberapa  syarat  umum  untuk melakukan teknik watermarking , antara lain [15]:
• Imperceptible, watermark yang disisipkan tidak bisa dideteksi panca indra manusia
• Robustness , watermark yang  disispuan  tahan dari  kerusakan  baik  karena  proses editing atau manipulasi serta tidak mudah untuk di ekstrak
• Secure,  watermark yang  disisipkan  seharusnya tidak  mudah  diekstrak,  dihilangkan,  atau dirusak.
Kategori watermarking jika  dilihat  dari kenampakan  secara  kasat  mata  terbagi  menjadi  dua hal,  yaitu visible  watermarking dan invisible watermarking.
• Visible watermarking
Pada  kategori  ini  memungkinkan  panca  indra dapat melihat watermark pada sebuah dokumen. Hal ini  sengaja  ditampakan  karena  alasan  tertentu. Dengan begitu watermark ini tidak memenuhi syarat imperceptible . Watermark jenis  ini  memiliki kelemahan yaitu mudah dihapus karena kebanyakan memiliki  kontras  yang  berbeda  yang  di  beri watermark, sehingga tidak memenuhi  syarat secure. Namun, watermark jenis  ini  memenuhi  syarat robusness, karena memiliki ketahanan yang bagus.
• Invisible watermarking
Kebalikan dengan visible watermarking, watermark jenis  ini  tidak  dapat  dilihat  oleh  panca indra. Watermark jenis ini lebih sulit  dibuat, karena harus  mempertahankan  kualitas  dokumen  dan  harus mempertimbangakn persyarayan imperceptible, secure dan robusness. Watermark jenis ini memiliki ketahanan yang kurang bagus.
Dari  penjelasan  mengenai  sistem  DRM diketahui bahwa komponen yang bekerja pada sistem DRM  hanya  dapat  digunakan  untuk  melindungi konten  digital  dengan  proses  enkripsi  untuk kepentingan  autentikasi  dan  pemberian  watermark untuk  melacak  dan  membuktikan  keaslian  [9]. Melacak  dan  membuktikan  keaslian  ini  dapat dilakukan  secara  manual  dengan  melihat  tanda lisensinya ( watermark ) atau meng-autentikasi melalui sistem DRM. Namun, ketika konten tersebut telah  dimanipulasi  baik  dengan  cara  merusak  atau menghilangkan tanda lisensinya, maka sistem DRM tidak lagi berfungsi karena sumber konten tidak dapat dikenali atau di-autentikasi. Dengan begitu, penyebaran  konten  menjadi  susah  dikendalikan  [6]. Peran non-repundiation yang diterapkan pada sistem DRM  ini  masih  dilakukan  oleh  perantara (arbitrase) atau  dapat  juga  dilakukan  dengan  mekanisme kriptografi  kunci  publik  jika  hanya  mekanisme tersebut  diterapkan.  Disamping  itu,  teknologi  DRM yang  beredar  saat  ini  hanya  berfokus  pada  enkripsi konten  dan  managemen  lisensi,  sehingga  tidak  ada cara  untuk  memeriksa  dan  melacak  pelaku pelanggaran [9]. Selain itu, fasilitas untuk memindahkan hak kepemilikan baik dengan
meminjamkan,  memberikan,  atau  menjual  konten tidak dapat dilakukan dengan sistem DRM yang ada, padahal hal tersebut merupakan hal yang penting [7]. Disamping  hal  tersebut,  sistem  DRM  yang  ada  saat ini  umumnya  diterapkan  pada  sistem  terpusat  yang mensyaratkan  informasi  data  dan  transaksi  tidak transparan  dan  terdapat  kemungkinan  terjadi kerusakan pusat sistem baik karena kegagalan sistem ataupun serangan cyber [8].

## 3.2. Blockchain
Blockchain  merupakan  sebuah  teknologi  yang memiliki paradigma terdesentralisasi/tersebar. Paradigma  ini  merupakan  kebalikan  dari  model sistem  sentralisasi/terpusat.  Pada  model  sistem sentralisasi, data pengguna akan diserahkan sepenuhnya  kepada  pihak  penyedia  layanan  dan diletakkkan  pada  pusat  sistem  [8].  Dengan mekanisme  tersebut,  tidak  ada  jaminan  privasi  dan keamanan  data  yang  tersimpan.  Apabila  terjadi kegagalan  pada  sistem,  akan  berdampak  pada keseluruhan  sistem  yang  mungkin  mengakibatkan kerusakan atau kehilangan data. Selain itu, tidak ada kepastian bahwa pihak penyedia layanan benar-benar memegang  komitmen  untuk  tidak  membocorkan data. Sedangkan kontrak perjanjian antara pengguna dan  penyedia  layanan  hanya  sebatas  persetujuan, sehingga  penyelesaian  sengketa  umumnya  sulit dilakukan.  Dengan  begitu,  sistem  dengan  model setralisasi ini memiliki masalah utama yaitu masalah kepercayaan ( trust issue ). Adanya trust issue tersebut, sistem  terdesentralisasi  dapat  menjadi  solusi  yang tepat.
Dalam  hal  ini,  salah  satu  kasus  yang  dapat dijadikan contoh sederhana untuk menjelaskan sistem terdesentralisasi  adalah  konsep  pinjam  meminjam buku  [16].  Misalnya  terdapat  tiga  orang  yang memiliki sejumlah buku. Mereka akan saling berbagi bukunya  dengan  menjaga  rekam  jejak  transaksi peminjaman  buku  agar  tidak  saling  tertukar.  Jika menerapkan  konsep  sentralisasi,  maka  ditunjuk  satu orang  yang  terlibat  dalam  transaksi  tersebut  untuk mencatat  setiap  pertukaran/transaksi  buku.  Namun, bagaimana  jika  pencatat  transaksi  tersebut  suka mencuri  buku.  Dengan  begitu,  akan  timbul ketidakpercayaan terhadap pemegang catatan. Karena sangat mungkin bagi pemegang catatan untuk memanipulasi catatannya.
Jika  menerapkan  konsep  terdesentralisasi  pada kasus  ini,  maka  ketiga  orang  tersebut  akan  saling memegang catatan dan mencatat setiap pertukaran/transaksi  yang  terjadi.  Misalnya  pihak pertama  meminjamkan  bukunya  ke  pihak  kedua. Setelah  transaksi  terjadi,  pihak  pertama  akan mengumumkan  kepada  semua  peserta  pinjam meminjam  dengan  menyatakan  bahwa  dia  telah meminjamkan  bukunya  ke  pihak  kedua.  Setelah diumumkan  setiap  peserta  akan  memastikan  dengan melihat  bahwa  pihak  kedua  memiliki  buku  yang dipinjamkan  pihak  pertama. Setelah  itu  memastikan
hal  itu,  semua  peserta  akan  menyepakati  kemudian mencatat  transaksi  tersebut  di  buku  catatan  masing- masing  dengan  menyisipkan  sebuah  segel  berupa tanda  atau  nomor  yang  disepakati  bersama. Mekanisme  kesepakatan  menyegel  catatan  transaksi dengan  sebuah  tanda/nomer  tertentu  tersebut diumpamakan dengan mekanisme konsensus.
Dengan cara tersebut, apabila terdapat salah satu orang  mungubah  catatan,  maka  sulit  baginya  untuk mempertahankan  kecurangannya  karena  masing- masing peserta memegang catatan dengan segel yang sama,  sehingga  apabila  terdapat  perbedaan,  maka dipastikan terdapat kecurangan. Selanjutnya, bagaimana  jika  dua  orang  berkonspirasi  untuk bertindak  curang  mengubah  catatan.  Dalam  sistem terdesentralisasi yang mengusung konsep konsensus, kecurangan seperti itu mungkin dapat  terjadi karena mayoritas pemegang catatan/partisipan (>50%) yang memiliki  data  yang  sama  dianggap  valid  [17]. Namun,  kenyataannya  proses  validasi  tidak  hanya melibatkan tiga atau beberapa partisipan saja. Jumlah partisipan yang terlibat dalam proses validasi bisa jadi sangat  banyak,  bahkan  termasuk  pihak  yang  tidak terlibat  secara  langsung  dalam  transaksi  tersebut. Oleh  karena  itu  sulit  bagi  seseorang  untuk berkonspirasi mendapatkan konsensus lebih dari 50% peserta.
Dalam  blockchain,  mekanisme  konsensus  atau kesepakatan  bersama  untuk  menambahkan block kedalam blockchain diwakili  oleh  node.  Node merupakan sebuah komputer yang terhubung dengan jaringan  blockchain  [18].  Node  tersebut  akan berkomunikasi  dan  saling  berbagi  informasi  dengan komputer  lain  yang  terhubung.  Peran  utama  node adalah  menyebarkan  dan  memvalidasi  transaksi, menyimpan  riwayat  transaksi  blockchain,  dan menjaga  konsensus  satu  sama  lain.  Setiap  transaksi yang selesai dibuat akan diterima oleh node kemudian disebarkan ke setiap node  lain melalui jaringan peer- to-peer (P2P) [9]. Transaksi yang diterima oleh node, kemudian  akan  divalidasi  dan  disepakati  sebelum dibuat  menjadi block baru.  Transaksi  tersebut dianggap  gagal  apabila  lebih  dari  50%  node  yang berpartisi  tidak  menyepakatinya.  Semakin  banyak node  yang  berpartisipasi  dan  mengkonfirmasi transaksi,  keamanan  dan  integritas  data  menjadi semakin kuat.
Secara umum arsitektur blockchain ditunjukkan pada Gambar  34. Terdiri  dari  sejumlah  block  yang terkait  satu  dengan  yang  lain.  Setiap  blockchain memiliki block pertama  yang  disebut genesis  block sebagai  acuan  referensi block setelahnya.  Struktur block dalam blockchain terdiri dari block header dan body . Block header berguna untuk identifikasi block tertentu  di  dalam  keseluruhan  blockchain  [16]. Komponen block  header terdiri  dari  beberapa komponen antara lain:
• Hash block sebelumnya
Merupakan  sebuah  kode  unik  yang  digunakan digunakan untuk mereferensi block sebelumnya pada blockchain.
• Timestamp
Nilai  yang  menunjukkan  waktu  ketika block ditambahkan ke blockchain.
• Nonce ( Number Use Only One )
Nilai  atau  nomor  dari  proses  penambangan ( mining )  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  hash block yang diterima.
• Hash
Sebuah kode unik yang mengidentifikasi block pada blockchain . Kode  hash  pada  sebuah block dibuat  melalui fungsi  hash. Fungsi  hash akan memetakan sejumlah data  menjadi  satu  string  karakter  yang  bersifat deterministik. Block hash  hasil  dari  fungsi  hash  ini kemudian disimpan atau disematkan ke dalam block selanjutnya. Apabila data di dalam block sebelumnya diubah, maka hash dari block sebelumnya juga akan berubah sehingga block yang mengikutinya menjadi tidak  valid  atau  terputus.  Dengan  mekanisme  rumit seperti  ini,  data  yang  telah  disematkan  ke  dalam blockchain sangat  sulit  untuk  diubah  [19]. Kemampuan seperti ini membuat blockchain disebut bersifat immutable .  Kelebihan  yang  dihasilkan  dari sifat  ini  adalah  kemampuannya  untuk  mendeteksi gangguan  yang  menyebabkan  kerusakan  data ( Tamper-proof ).  Sebagaaimana  dijelaskan  bahwa hash  adalah  sebuah  kode  unik  yang  diumpamakan sebagai  rantai block di  dalam  blockchain.  Apabila terdapat  seseorang  berusaha  untuk  mengubah  data pada  salah  satu block ,  maka  dia  harus  mengubah setiap  hash  pada block yang  mengikutinya.  Belum juga  dia  harus  mengubahnya  pada  seluruh  jaringan blockchain  yang  terhubung.  Oleh  karena  itu,  setiap gangguan  yang  dapat  menyebabkan  kerusakan menjadi mudah untuk dideteksi.
Dalam  mencetak  sebuah  hash,  fungsi  hash memiliki beberapa karakteristik yaitu: (i)
deterministik  artinya  sebuah  data  atau  pesan  yang sama akan selalu menghasilkan kode hash yang sama, (ii)  proses  searah  artinya  ketika  sebuah  pesan dienkripsi  akan  tidak  dapat  dikembalikan  ke  data semula,  (iii)  Perbedaan  satu  karakter  pada  sebuah pesan  akan  selalu  menghasilkan  kode  hash  yang berbeda sahingga kecil kemungkinan akan menghasilkan kode hash yang sama. Dengan cara ini,
akan  sulit  membedakan  antara  kode  hash  yang  satu dengan yang lain.
Salah  satu  proses  di  dalam  kerja  blockchain adalah proses mining (penembangan). Mining adalah sebuah  proses  komputasi  matematis  yang  dilakukan oleh  mesin  ( miner )  untuk  mendapatkan  kode  hash yang  terverifikasi  sesuai  kriteria  yang  ditentukan. Sedangkan  proses  untuk  mendapatkan  kode  hash dengan  mekanisme  konsensus  dalam  jaringan blockchain  tersebut  disebut proof  of  work (PoW) [20]. Proses penambangan dengan PoW membutuhkan  perangkat  daya  dengan  komputasi yang  tinggi,  semakin  banyak  perangkat  yang digunakan  untuk  komputasi  semakin  besar  pula peluang untuk mendapatkan hash sebagai block baru.
Oleh karena PoW memiliki beberapa masalah terkait keamanan  serta  memakan  konsumsi  energi  yang sangat  besar,  algoritma  Proof-of-Stack  (PoS)  dibuat sebagai  alternatif  mekanisme  konsensus  yang  dapat digunakan.  Dengan  mekanisme  PoS  penambang diharuskan  mempertaruhkan  sejumlah  asset  koin mereka  agar  dapat  menjadi  validator  untuk menghasilkan block baru. Semakin besar jumlah koin yang  dipertaruhkan,  semakin  besar  peluang  untuk menjadi  validator.  Apabila  validator  berhasil memvalidasi  transaksi  akan  diberi  imbalan  berupa koin.  Sebaliknya,  jika  validator  tidak  berhasil memvalidasi transaksi, koin yang dipertaruhkan akan dipotong dan validator tidak dapat menjadi validator untuk beberapa waktu tertentu.

## 3.2.1. Smart Contract
Smart  Contract (SC)  adalah  sebuah  program yang  disimpan  dalam  blockchain  yang  secara otomatis  dieksekusi  ketika  sebuah  kondisi  yang dintentukan  terpenuhi  dan  terverifikasi  [6].  Secara teknis SC menggunakan konsep “jika…maka” dalam mengeksekusi sebuah transaksi. Adanya SC menghilangkan proses tradisional yang mensyaratkan formalitas  dengan  birokrasi  administrasi  yang panjang tanpa  mengurangi  keaslian dan kredibilitas. Keuntungan  dari  SC  ini  yaitu:  (i)  mengurangi ketergantungan  pada  pihak  ketiga  (perantara),  (ii) proses  transaksi realtime, artinya  transaksi  yang dilakukan  memiliki  waktu  yang  singkat  setelah kriteria  terpenuhi,  (iii)  transparansi  dan  keamanan transaksi, oleh karena SC didasarkan pada blockchain yang  menjamin  data  bersifat  transparan  dan immutable , memungkinkan kesepakatan yang dibuat dapat dilakukan tanpa perlu mengenal satu sama lain. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya pelanggaran seperti manipulasi klausul kontrak  atau kesalahan dalam pengelolaan dan pelaksaan kesepakatan.
Sebagaimana  SC  adalah  sebuah  program  yang berarti sebuah kode yang disimpan, diverifikasi, dan dieksekusi di  dalam  platform  blockchain.  Selain  itu code  ini  yang  digunakan  untuk  mengeksekusi  dan menyelesaikan  sebuah  ketentuan  dalam  kontrak kesepakatan.  Meskipun  SC  dieksekusi  secara
otomatis  oleh  komputer,  beberapa  bagian  SC menyaratkan  masukan  dari  pengguna/manusia. Secara  umum  sistem smart  contract ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Sistem Smart Contract
Smart contract memiliki saldo akun, penyimpanan personal, dan excutable code [21]. SC memiliki  sebuah state mengacu  pada  keadaan transaksi,  yang  berarti  pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  akan  mengalami  perubahan.  Misalnya, seseorang  mengirimkan  sejumlah  uang  ke  rekening orang lain, maka akan terjadi perubahan pada kedua sisi  orang  tersebut.  State  kontrak  terdiri  dari penyimpanan  personal  dan  saldo  kontrak. State ini akan  disimpan  dalam  salah  satu block dan  akan diperbarui  setiap  kali  kontrak  dipanggil.  Setiap kontrak akan ditetapkan pada sebuah alamat 20 bytes . Setelah sebuah kontrak di- deploy dalam blockchain, kontrak  tersebut  tidak  lagi  dapat  diubah.  Untuk menjalankan  sebuah  kontrak,  secara  sederhana pengguna  harus  membuat  sebuah  transaksi  kepada alamat  kontrak.  Transaksi  ini  kemudian  dieksekusi oleh  setiap  node  yang  terlibat  untuk  kemudian divalidasi,  demikian  state  kontrak  juga  akan diperbarui. SC dapat membaca dan menuliskan data ke dalam penyimpanan personal  ( personal  storage), menyimpan  uang  di  dalam  kontrak  saldo,  dan  juga dapat  membuat  kontrak  baru.  Selain  itu,  dengan kemampuannya untuk identifikasi pengguna melalui sebuah  alamat,  SC  juga  dapat  memberikan  kontrol akses kepada pengguna.
Menurut [22] terdapat 4 fase yang terjadi dalam siklus SC : 1. Penciptaan ( Creation )
Fase  ini  dibagi  menjadi  dua  tahapan  yaitu negosiasi  dan  implementasi.  Tahap  negosiasi  akan dilakukan  pertama  kali  bersama  dengan  para  pihak terkait untuk menyepakati isi dan tujuan kontraknya. Pada  tahap  implementasi,  kontrak  yang  telah disepakati  tersebut  diubang  menjadi  sebuah  kode. Tahapan ini akan terus berulang sampai kesepakatan kontrak  dan  implementasi  kode  yang  dibuat  selesai. Hal ini dilakukan, karena ketika SC telah di- deploy di blockchain, kontrak tersebut tidak dapat diperbaharui.
2. Pembekuan ( Freeze )
Fase ini dimulai setelah SC di- deploy ke dalam blockchain.  Dalam  fase  ini  SC  bersifat  publik sehingga  para  pihak  yang  terlibat  dapat  melakukan transaksi seperti pada umumnya. Transaksi SC dalam
blockchain  menggunakan  metode escrow yang memberlakukan  penahanan  pembayaran  sampai seluruh  klausul  pada  kontrak  terpenuhi  dan  node berperan untuk memastikan semua prasyarat kontrak terpenuhi.
3. Pelaksanaan ( Execute )
Setelah semua prasayarat terpenuhi, selanjutnya kontrak  disimpan  di  dalam  blockchain  dan didistribusikan pada semua node. Setelah itu, kontrak akan  divalidasi  dan  mesin  penerjemah  SC  akan mengeksekusi  kode.  Eksekusi  SC  menghasilkan sebuah  transaksi  baru  dan state baru.  Hasil  dari  SC dan state selanjutnya diserahkan ke node blockchain yang  selanjutnya  dilakukan  konsensus  untuk menghasilkan block baru.
4. Finalisasi ( Finalize ) Setelah SC dieksekusi, asset digital dipindahkan, dan semua transaksi telah dikonfirmasi, maka kontrak telah terpenuhi.
Selain  itu,  sistem  kerja  SC  yang  melibatkan blockchain dalam suatu transaksi terbagi menjadi dua [23]:
1. On-Chain
Merupakan  transaksi  SC  yang  terjadi  di  dalam blockchain.  Transaksi  ini  sama  halnya  yang  telah dijelaskan  pada  siklus  SC.  Berawal  dari  penciptaan, pembekuan,  pelaksanaan,  dan  finalisasi.  Artinya semua transaksi  yang terjadi tidak melibatkan pihak diluar blockchain.
2. Off-Chain
Berbeda dengan transaksi on-chain, transaksi ini melibatkan pihak ketiga, seperti konversi uang crypto ke nilai rupiah, memberikan watermark pada sebuah dokumen,  dan  sebagainya.  Hal  ini  umumnya dilakukan sebelum informasi tersebut digunakan oleh SC.  Atau  dapat  pula  informasi  tersebut  diverfikasi atau  disaring  melalui  suatu  perangkat  yang  disebut ” oracle ”  sebelum  selanjutnya  dinyatakan  dapat memasuki blockchain dan digunakan oleh SC.

## 3.2.2. InterPlanetary File System (IPFS)
IPFS  merupakan  filesystem  yang  mengusung sistem  terdesentralisasi  yang  terinsipirasi  dari beberapa  ide  sukses  penerapan  sistem  P2P  seperti BitTorrent,  Git,  DHTs,  dan  SFS  [24].  IPFS  adalah salah  satu  teknologi  pendukung  blockchain  yang secara  spesifik  menangani  penyimpanan  konten media  dan  referensi  yang  terdesentralisasi  dan dikhususkan  untuk  blockchain  Ethereum  [25]. Konten  yang  dapat  disimpan  dan  dibagikan  pada IPFS ini antara lain, video, audio, dan teks dokumen. Sistem  penyimpanan  dan  pendistribusian  pada  IPFS tidak  tergantung  pada  satu  node,  melainkan disebarkan sejumlah node sehingga aplikasi menjadi lebih  aman,  cepat,  tahan,  handal,  dan  transparan. Response  yang  dikembalikan  setelah  mengunggah file ke IPFS berupa hash.

## 3.3. DRM Berbasis Blockchain
Ini  merupakan  contoh  sub-bab  kedua.  Isinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Dalam sistem DRM biasa berupa jual beli buku secara  online  ( ecommerce )  [26],  terdapat  tiga  aktor yang terlibat dalam sistem ecommerce , yaitu: author , customer ,  dan publisher . Author awalnya  akan memilih publisher yang  akan  menerbitkan  buku digital.  Setelah  itu author melakukan  perjanjian dengan publisher secara  luring.  Setelah  perjanjian dibuat, publisher dapat  menjual  bukunya  kepada customer secara langsung. Kemudian hasil penjualan, akan  dibagikan  kepada  pihak author sesuai perjanjian.  Berkenaan  dengan  jumlah  buku  yang dijual dan total pendapatan yang diterima, diserahkan sepenuhnya  kepada  pihak  publisher.  Mekanisme seperti itu, tentu kurang menjamin transparansi  data transaksi  yang  dilakukan  pihak publisher dan customer . Artinya segala informasi terkait buku yang disebarkan  dan  hasil  yang  diperoleh  tidak  diketahui sepenuhnya oleh author . Selain itu, data dan transaksi yang  tersimpan  berada  di  pusat  sistem.  Dengan mekanisme  ini  dimungkinkan  apabila  terjadi kegagalan  pada  pusat  sistem  akan  berdampak  pada sistem  seluruhnya  dan  dimungkinkan  juga  terjadi kecurangan  penyebaran  data  ilegal  yang  dilakukan oleh pihak ketiga sehingga isu kepercayaan timbul.
Dalam  sistem  DRM  berbasis  blockchain  peran publisher sebagai  perantara  penjualan  antara author dan customer akan ditangani secara otomatis oleh SC dan  disimpan  di  dalam  blockchain.  Dengan mekanisme  ini,  setiap  transaksi  yang  terjadi  akan tercatat  secara  historis  dan  dapat  dilihat  oleh  pihak yang terlibat secara transparan. Dalam hal ini semua pihak  yang  terlibat  akan  dapat  mengetahui  jumlah buku  yang  disebarkan  dan  pendapatan  yang didapatkan. Gambar mengilustrasikan  sistem  DRM berbasis blockchain secara sederhana.

## Gambar 6. Alur Penerbitan dan Pemberian Lisensi Sistem DRM Berbasis Blockchain
Dalam  sistem  DRM  berbasis  blockchain komponen utama DRM yang dimaksud pada Gambar 21.  ditangani  oleh  smart  contract.  File  utama  yang diproteksi akan disimpan dalam file server (IPFS) dan mengembalikan  nilai  hash.  Kemudian  file  tersebut disalin  dan  diberi watermark serta  ditanda  tangani author. Selanjutnya  metadata  dari  file  tersebut disimpan kembali ke dalam blockchain melalui smart contract.  Setiap  ada  permintaan customer untuk mengakses  file,  sistem  akan  mengambil  metadata yang tersimpan dalam blockchain dari SC kemudian memverifikasi  tanda  tangan.  Data  yang  terverifikasi akan bisa jalankan oleh customer melalui aplikasi

## 92 Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) , Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 85-95
Gambar 7  menunjukan  diagram  sequen  yang menampilkan  kesluruhan  proses  transaksi  yang
terjadi  pada  sistem  DRM  berbasis  blockchain.  Pada diagram tersebut terdiri dari 4 proses.
Gambar 7 Diagram Sequence Sistem DRM Berbasis Blockchain
1. Proses Publikasi
Author membuat  ( publish )  sebuah  konten  baru berisi informasi terkait konten kemudian memilih file yang  ingin  diunggah.  Selanjutnya,  aplikasi  akan mengunggah  file  yang  dipilih  tersebut  ke  IPFS. Kemudian IPFS akan menggembalikan nilai hash dari file  yang  diunggah.  Hash  tersebut  selanjutnya disematkan  ke  dalam  data  dari  konten  yang  akan dipublish.  Setelah  itu,  aplikasi  akan  melakukan pemanggilan kepada SC untuk menyimpan informasi kontent  tersebut  ke  dalam  blockchain.  Setelah informasi  berhasil  disimpan,  SC  akan  memberikan
notifikasi kepada author berupa status bahwa proses publikasi telah berhasil dibuat.
2. Proses Permintaan Salinan
Customer melakukan permintaan salinan konten yang dipublikasi  oleh author kepada smart contract. Dengan mengirimkan data berupa identitas customer dan PK. Setelah itu, smart contract akan memberikan notifikasi  kepada author berupa  informasi  bahwa terdapat  permintaan  salinan dan  notifikasi  kepada customer berupa  status  bahwa  permintaan  salinan telah berhasil dibuat.
3. Proses Penerimaan Salinan
Author akan memeriksa dan menerima permintaan  salinan  melalui  aplikasi.  Selanjutnya, aplikasi  akan  mengunduh  file  dari  IPFS  kemudian memberikan watermark kepada  file  kemudian menggunggah kembali ke IPFS. Selanjutnya, respon file  yang  diunggah  ke  IPFS  berupa  hash  dienkripsi menggunakan  PK  dari customer dan  ditandatangani oleh author. Setelah itu, data berisi hash file dan data signature yang  terenkripsi  dikirim  ke  SC untuk disimpan ke dalam blockchain.
4. Proses Mengakses Salinan
Customer melakukan permintaan pada SC untuk mengambil hash file salinan melalui aplikasi dengan mengirimkan SK. Setelah itu, SC memberikan respon berupa  hash  file  yang  terenkripsi.  Selanjutnya, aplikasi  akan  mendekripsi  data  tersebut.  Dekripsi akan  menghasilkan  hash  data  dan signature yang kemudian  dilakukan  proses  verifikasi.  Jika  hasil verifikasi  valid,  maka  hash  file  akan  dikirimkan  ke customer yang  kemudian  customer  dapat  dapat menggunakan hash file tersebut untuk mengakses file ke IPFS server.

## 4. DISKUSI
Berdasarkan tujuan diterapkannya sistem DRM [5]  dan  beberapa  kelemahan  sistem  DRM  yang diungkapkan  oleh  [6][7][8],  serta  dari  hasil pembahasan  terkait  kelemahan  sistem  DRM,  maka dikumpulkan beberapa poin yang menjadi permasalahan  DRM  dan    blockchain  menjadi  solusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Beberapa poin tersebut, antara lain:
1. Menjamin keamanan distribusi
2. Memastikan originalitas konten
3. Menyediakan transaksi non-repundiation
4. Mendukung identifikasi pencipta
5. Melacak kebocoran dan membuktikan
pelanggaran
6. Memberi batasan unduh dan memindahkan hak kepemilikan
Pembahasan  yang  disajikan  dari  makalah  ini menjelaskan  mengenai  sistem  DRM  berbasis blockchain yang meliputi beberapa komponen DRM yang  berjalan  pada  sistem  blockchain.  Dalam melindungi  konten  digital  dari  pembajakan,  sama halnya  dengan  sistem  DRM  biasa,  sistem  ini melakukan enkripsi  dan menyematkan sebuah tanda ( watermark )  pada  konten  tersebut  yang  ditunjukkan pada  Gambar    dalam  proses  permintaan  dan penerimaan salinan. Dengan enkripsi konten, konten menjadi  tidak  dapat  dibuka  tanpa  di-dekripsi. Sedangkan dengan watermark , keaslian konten dapat dibuktikan  dengan  memastikan watermark yang disematkan, baik melalui sistem ataupun secara kasat mata jika watermark yang disematkan bersifat visible . Pada sistem DRM biasa, apabila sebuah konten telah  dimanipulasi  dengan  menghilangkan  atau merusak  enkripsi  maupun  watermark,  maka  sistem DRM  tidak  lagi  dapat  mengenali  konten  tersebut. Begitu  juga  dengan  pelaku  pembajakan  juga  tidak
dapat  dilacak,  hal  itu  karena  sistem  DRM  tidak merekam  jejak  pelaku  yang  bertransaksi  di  dalam sistem.  Selain  itu,  sistem  DRM  yang  berjalan umumnya  bersifat  sentralisasi  sehingga  tidak  ada jaminan  bahwa  sistem  tersebut  dapat  dipercaya. Sedangkan  pada  sistem  DRM  berbasis  blockchain, sebagaimana pembahasan terkait blockchain, bahwa blockchain bersifat terdesentralisasi, sehingga permasalahan trust issue dalam sistem DRM yang ada saat  ini  teratasi  [16].  Sistem  terdesentralisasi memungkinkan  tidak  ada  pihak  ketiga  (penyedia layanan)  yang  menjadi  perantara  transaksi.  Segala keputusan dalam sistem dikendalikan oleh pengguna sistem.  Setiap  pengguna  dalam  sistem  blockchain akan  saling  memvalidasi  dan  mengkonfirmasi  pada setiap  transaksi  yang  terjadi  dengan  algoritma konsensus.  Setelah  proses  konsensus  selesai  dan transaksi  yang  dilakukan  dianggap  valid,  transaksi tersebut  disegel  dengan  sebuah  hash  dan  menjadi block baru  dalam  blockchain. Block tersebut  akan disimpan  secara  kronologis  sesuai  urutan  block tersebut dibuat. Sedangkan hash akan menjadi rantai block karena  setiap block pada  blockchain  akan mereferensi  hash block sebelumnya.  Apabila  data pada  sebuah block dimanupulasi,  hash  pada block tersebut  akan  berubah,  begitu  juga  urutan block menjadi terpecah. Mekanisme seperti ini, tentu dapat menjamin  keamanan  distribusi,  dapat  memastikan keaslian  data  atau  dokumen,  serta  dapat  melacak transaksi atau pelanggaran yang terjadi.
Selain  itu,  Teknologi  blockchain  dibangun  di atas  kriptografi  kunci  publik  sebagai  protokol keamanan  yang  memastikan  keamanan  pertukaran data  dalam  jaringan.  Aspek  keamanan  seperti  ini sangat penting dalam jaringan P2P, karena node-node yang terlibat tidak saling mengenal dan percaya satu sama  lain,  sehingga  perlu  adanya  sistem  keamanan yang memastikan bahwa informasi yang dikirim atau diterima  pihak  yang  bertransaksi  tidak  bocor  atau dicuri  oleh  pihak  lain.  Sistem  keamanan  ini  akan menjamin non-repundiation transaksi.  Artinya  tidak dapat  disangkal  bahwa  sebuah  transaksi  yang dilakukan  benar-benar  dilakukan  oleh  pihak  yang terlibat  di  dalam  transaksi  tersebut.  Dengan  begitu, sistem  yang  dibuat  di  atas  blockchain  pasti menyediakan transaksi non-repundiation dan pencipta dapat diidentifikasi.
Sebagaimana,  pembahasan  mengenai  model sistem  DRM  berbasis  blockchain  yang  dibangun melalui  SC.  SC  mengidentifikasi  kontrak  atau pengguna  dengan  sebuah  alamat  20 bytes sehingga alamat tersebut menjadi identitas yang unik. Dengan alamat tersebut SC dapat mengenali pihak-pihak yang terlibat  dalam  transaksi  termasuk  pemilik  dari  aset digital.  Dengan  begitu, SC  dapat  memindahkan  hak kepemilikan  dari  pihak  satu  ke  pihak  lain.  Proses publikasi  yang  ditunjukkan  Gambar    sejatinya terdapat  proses  pemindahan  hak  kepemilikan  dari alamat kontrak ke alamat akun pengirim. Oleh karena secara default hak kepemilikan kontrak adalah alamat
94 Jurnal Teknik Informatika (JUTIF) , Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 85-95
kontrak  yang  di- deploy [27]. Selain  itu,  pembatasan akses  dalam  SC  sangat  mungkin  dilakukan.  Seperti halnya  dalam  proses  mengakses  salinan  file  pada Gambar  ,  customer  tidak  dapat  mengakses  file  bila mana  permintaan  akses  file  belum  diterima  oleh author . Dengan begitu, pemindahan hak kepemilikan dan  pembatasan  akses  dalam  sistem  DRM  berbasis blockchain dapat dilakukan.
Beberapa  penelitian  yang  menjadi  acuan  dalah penyusunan  makalah  ini  adalah  [8][26].  Penelitian tersebut  mengusulkan  sebuah  desain  DRM  berbasis blockchain  yang  berfokus  pada  jual  beli  konten digital.  Dalam  peneltian  [8]  sistem  yang  dibangun melibatkan  dua  aktor,  yaitu:  pemegang  hak  cipta ( owner ) dan customer . Dalam proses inisiasi  konten yang  akan  diterbitkan, owner dapat  mengatur  harga dan  hak  akses  terhadap  konten  yang  diterbitkan. Setelah konten diterbitkan, customer dapat  membeli konten  tersebut  dengan  membayar  sejumlah  biaya dan  mendapatkan  hak  penggunaan  sesuai  dengan aturan  yang  diatur  sebelumnya.  Berbeda  dangan penelitian  oleh  [26],  yang  melibatkan  tiga  aktor  di dalam sistem. yaitu: author, publisher, dan customer . Desain  yang  diusulkan  berfokus  pada  pembagian royalti  yang didapatkan dari profit penjualan konten kepada publisher dan author. Namun,  dalam penelitian  yang  diusulkan  proses  perjanjian  antara author pihak publisher masih  dilakukan  diluar kontrak, padahal semestinya SC dapat mengakomodir perjanjian  tersebut.  Selain  itu,  penelitian  oleh  [8] hanya  dapat  diaplikasikan  pada  satu  user,  sehingga hal ini menjadi peluang untuk penelian selanjutnya.

## 5. KESIMPULAN
Masalah utama diri sistem DRM biasa adalah (i) tidak  ada  jaminan  keamanan  distribusi,  (ii)  tidak dapat  memastikan  originalitas  serta  mendukung identifikasi pencipta konten jika sumber konten tidak diketahui,  (iii)  tidak  menyediakan  transaksi  non- repundiation, (iv) tidak dapat melacak kebocoran dan membuktikan  keaslian,  serta  (v)  tidak  dapat memberikan batasan akses dan hak kepemilikan suatu konten,  (vi)  selain  itu  sistem  DRM  biasa  menganut sistem setralisasi yang memiliki banyak masalah.
Hasil  ini  menunjukkan,  bahwa  teknologi blockchain  menjadi  solusi  untuk  menyelesaikan masalah  DRM  biasa.  Sebagaimana  blockchain mengusung  paradigma  terdesentralisasi, bersifat immutable, dan tamper-proof. Selain itu SC sebagai program  yang  berjalan  dalam  blockchain  dapat mengidentifikasi  pengguna,  memindahkan  hak kepemilikan serta membatasi akses pada pengguna.
Sebagai  hasil  makalah  ini,  direkomendasikan sebuah  sistem  DRM  berbasis  blockchain  yang mengapilkasikan  sistem  jual  beli  atau  peminjaman antara  pihak author , customer ,  dan publisher yang dapat  dilakukan  tanpa  perlu  adanya  kontrak  secara langsung  dengan  pihak  terkait.  Sistem  juga  dapat membagi  royalti  secara  adil  kepada  author,  serta dapat memindahkan hak kepemilikan atau
memberikan  hak  penggunaan  dengan  membatasi akses terhadap konten yang dipinjam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I. R. Dewi, “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet  Indonesia  2022?,” 09  Juni  2022 , 2022. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220
609153306-37-345740/data-terbaru-berapa- pengguna-internet-indonesia-2022  (accessed Nov. 25, 2022). [2] “Liputan Humas,” 2021. https://www.dgip.go.id/artikel/detail- artikel/upaya-djki-tingkatkan-ranking-di- indeks-inovasi-global-
indonesia?kategori=liputan-humas  (accessed Oct. 12, 2022).
[3] Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia Tim, “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020),” Kementrian
Huk. Hak Asasi Mns. Tim , 2020. [4] Irawati, “DIGITAL RIGHT MANAGEMENTS (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL,” 2019, Accessed:  Dec. 04, 2021.
[Online]. Available: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/ article/view/5022
[5] K.  M.  Simatupang,  “Tinjauan  Yuridis
Perlindungan  Hak  Cipta  dalam  Ranah
Digital,” J. Ilm. Kebijak. Huk. , vol. 15, no. 1, p. 67, Mar. 2021, doi: 10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80.
[6] A. Garba et al. , “A digital rights management system  based  on  a  scalable  blockchain,” Peer-to-Peer Netw. Appl. , vol. 14, no. 5, pp. 2665–2680, Sep. 2021, doi: 10.1007/s12083- 020-01023-z.
[7] B. Rosenblatt, “Can Blockchain Disrupt The
E-Book  Market?  Two  Startups  Will  Find Out,” Aug 18, 2018,08:27am , 2018. https://www.forbes.com/sites/billrosenblatt/2 018/08/18/can-blockchains-disrupt-the-e- book-market-two-startups-will-find- out/?sh=25593b65a0b6  (accessed  Oct.  13, 2022).
[8] Z. Zhang and L. Zhao, “A design  of digital rights  management  mechanism  based  on blockchain technology,” Lect. Notes Comput.
Sci.  (including  Subser.  Lect.  Notes  Artif. Intell.  Lect.  Notes  Bioinformatics) ,  vol. 10974  LNCS,  pp.  32–46,  2018,  doi: 10.1007/978-3-319-94478-4_3.
[9] Z.  Ma,  M.  Jiang,  H.  Gao,  and  Z.  Wang, “Blockchain for digital rights management,” Futur.  Gener.  Comput.  Syst. ,  vol.  89,  pp. 746–764, Dec. 2018, doi:
10.1016/j.future.2018.07.029.
[10] X. Fei, “BDRM : A Blockchain-based Digital Rights  Management  Platform  with  Fine- grained Usage Control,” vol. 6, no. 2, pp. 54– 63, 2019.
[11] M.  Zhaofeng,  H.  Weihua,  and  G.  Hongmin, “A  new  blockchain-based  trusted  DRM scheme  for  built-in  content  protection,” Eurasip  J. Image Video Process. , vol. 2018, no.  1,  Dec.  2018,  doi:  10.1186/s13640-018- 0327-1.
[12] M.  Y.  Elkins,  “Using  PICO  and  the  brief report to answer clinical questions,” Nursing (Lond). , vol. 40, no. 4, pp. 59–60, 2010, doi: 10.1097/01.NURSE.0000369871.07714.39.
[13] C.  C.  Trial,  I.  Findings,  and  D.  Findings, “Defining  and  Analyzing  the  Problem,”  pp. 27–39,  2019,  doi:  10.1016/B978-0-12- 814449-7.00003-X.
[14] R. Muslim Ijtihadie, H. T. Ciptaningtyas, and T.  Zabo,  “Perancangan  Sistem  dengan Konsep  DRM  (Manajemen  Lisensi  Digital) dalam  Studi  Kasus  Penjualan  Lagu  secara Online.”
[15] A. Saelan, I. T. Bandung, and J. G. Bandung, “Analisis  Beberapa  Teknik  Watermarking dengan Domain Spasial pada Citra Digital,” no. 13508029, 2011.
[16] W.-M.  Lee, Beginning  Ethereum  Smart Contracts Programming . 2019. doi: 10.1007/978-1-4842-5086-0. [17] “Consensus  mechanisms  |  ethereum.org,”
September 29, 2022 , 2022. https://ethereum.org/en/developers/docs/con sensus-mechanisms/  (accessed  Dec.  08,
2022).
[18] D.  Rezkitha,  “Understanding  Node  and  Its
Function  in  Blockchain  -  Pintu  Academy,” December 15, 2021 , 2021.
https://pintu.co.id/en/academy/post/what-is- node#what-are-nodes  (accessed  Nov.  29, 2022).
[19] V.  Chingath  and  R.  Babu,  “Advantage
Blockchain  Technology  for  the  Libraries
Open  access  and  Resource  sharing  View project,” 2020. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/34
1725555
[20] E. Hamilton, “PoW vs PoS vs PoA: Which is Better Consensus Algorithm? | Tech Times,” 24 August 2021 , 2021.
https://www.techtimes.com/articles/264508/ 20210824/pow-vs-pos-vs-poa-which-is- better-consensus-algorithm.htm (accessed
Nov. 28, 2022).
[21] M. Alharby and A. van Moorsel, “Blockchain Based  Smart  Contracts :  A  Systematic
Mapping  Study,”  pp.  125–140,  2017,  doi:
10.5121/csit.2017.71011.
[22] C. Sillaber and B. Waltl, “Life Cycle of Smart Contracts  in  Blockchain  Ecosystems,” Datenschutz und Datensicherheit - DuD , vol. 41,  no.  8,  pp.  497–500,  2017,  doi: 10.1007/s11623-017-0819-7.
[23] S. Oktaviani and M. Kenotariatan, “Implementasi Smart Contract Pada
Teknologi  Blockchain  Dalam  Kaitannya Dengan Notaris Sebagai  Pejabat Umum,” J. Kertha  Semaya ,  vol.  9,  no.  11,  pp.  2205– 2221, 2021, [Online]. Available: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p1 8
[24] J.  Benet,  “IPFS  -  Content  Addressed, Versioned,  P2P  File  System,”  no.  Draft  3, 2014, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/1407.3561
[25] “Apa  Itu  IPFS  Dan  Kegunaannya  Di  NFT Project  - Diginews.id,” April 1, 2022 , 2022. https://diginews.id/apa-itu-ipfs-dan- kegunaannya-di-nft-project/  (accessed  Nov. 10, 2022).
[26] N. Nizamuddin, H. Hasan, K. Salah, and R. Iqbal,  “Blockchain-Based  Framework  for Protecting Author Royalty of Digital Assets,” Arab. J. Sci. Eng. , vol. 44, no. 4, pp. 3849– 3866,  Apr.  2019,  doi:  10.1007/s13369-018- 03715-4.
[27] “Access  Control  -  OpenZeppelin  Docs.” https://docs.openzeppelin.com/contracts/3.x/ access-control (accessed Dec. 09, 2022)..