ISSN    : 2302 - 1590 E-ISSN: 2460 – 190X
ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.1 No.1 (16-31)
MODEL SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KONSERVASI SUMBERDAYA AIR DAN LAHAN: STUDI KASUS PADA
BATANG ANAI SUMATERA BARAT
Dasrizal, Ansofino, Erna Juita, Jolianis Dosen STKIP PGRI Sumbar Jl. Gunung Pangilun No.1, Padang Sumatera Barat Email: ansofino2001@yahoo.com
Submitted: 2012.09.10 Reviewed: 2012.09.22 Accepted: 2012.10.18 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2012.v1.i1.102

## Abstract
This study  found  that  1)  West  Sumatra  has  the  potential  water  resources  are  more  than  sufficient  to meet  the  need  for  the  use  of  water  for  irrigation,  drinking  water  and  for  industrial  use  and  use  for  power generation. 2) In the Batang Anai watershed areas, water resource use is dominated by irrigation water users, especially in Pariaman District, while the use of the water is not there. 3) water in Batang Anai River Basin has not  been  streamed  to  users  who  value  efficient  that  water  usage  not  in  accordance with  the  principle  of efficiency.  4)  The  total  area  of watershed  Batang  Anai  has  decreased  from  year  to  year,  which  affects  the availability of water is declining. 5) The competent authorities in managing the watershed Batang Anai is PSDA West  Sumatra  province  of  Sumatra  and  Central  River  Region  V  and  Watershed  Management  Board  Agam- Kuantan. 6) In making the benefits of water resources in the watershed currently Batang Anai, industrial users are  not  there,  which  is  the  dominant  irrigation  and  household  water  users.  7)  Number  of  total  water  use  of population catchment area totaling 6,439,233 Batang Anai is 6,439,233 m3/tahun/person, this only amounted to 5.04%  of  the  existing  availability  of  water  in  the  watershed  Batang  Anai  that  amounted  in  2011  was  127,  38 million  m3/year.  Batang  Anai  River  Basin  water  users  the  greatest  population  in  the  district  was  1,332,183 m3/year  Means  Batang  Anai River  Basin  water  use  for  household  purposes  is  still  quite  small.  8)  Use  Batang Anai River Basin water for irrigation purposes with irrigated area reached 13,604 ha, with the need for the flow of water is equal to 10.15 m3, the water requirements for wetland that will be irrigated by water is much Batang Anai 16324.8 m3/ha.

## Abstrak
Studi  ini  menemukan  bahwa  1)  Sumatera  Barat  memiliki  potensi  sumber  daya  air  yang  lebih  dari cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  penggunaan  air  untuk  irigasi,  air  minum  dan  untuk  keperluan  industri  dan digunakan untuk pembangkit listrik. 2) Di daerah Batang Anai DAS, penggunaan sumber daya air didominasi oleh pengguna air irigasi, terutama di Pariaman, sedangkan penggunaan air tidak ada. 3) air di Batang Anai River Basin belum dialirkan ke pengguna yang menghargai efisien bahwa penggunaan air tidak sesuai dengan prinsip  efisiensi.  4)  Luas total  DAS  Batang  Anai  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun,  yang mempengaruhi  ketersediaan  air  menurun.  5)  Pihak  yang  berwenang  dalam  pengelolaan  DAS  Batang  Anai adalah provinsi  PSDA  Sumatera  Barat  Sumatera  dan  Balai  Besar  Wilayah  Sungai  V  dan  Manajemen  Daerah Aliran  Sungai  Dewan  Agam-Kuantan.  6)  Dalam  membuat  manfaat  sumber  daya  air  di  DAS  saat  ini  Batang Anai, pengguna industri tidak ada, yang merupakan pengguna irigasi dan air rumah tangga dominan. 7) Jumlah total penggunaan air dari daerah tangkapan penduduk sebesar 6.439.233 Batang Anai adalah 6.439.233 m3 / tahun / orang, ini hanya sebesar 5,04% dari ketersediaan air yang ada di DAS Batang Anai yang sebesar tahun 2011  127,  38  juta  m3  /tahun.  pengguna  air  Batang  Anai  River  Basin  populasi  terbesar  di kabupaten  itu 1.332.183  m3  /  tahun  penggunaan  air  Sarana  Batang  Anai  River  Basin  untuk  keperluan  rumah  tangga  masih cukup kecil. 8) Gunakan Batang Anai River Basin air untuk keperluan irigasi dengan daerah irigasi mencapai 13.604 ha, dengan kebutuhan untuk aliran air  sama dengan 10,15 m3, kebutuhan air untuk lahan basah yang akan diairi oleh air jauh Batang Anai 16.324,8 m3 / Ha.
Keywords: Environmental services payment, water conservation, land conservation, Batang Anai, West Sumatra
©2012 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
Sumberdaya air merupakan sumberdaya  alam  yang  paling essential bagi  setiap  jenis  kehidupan.  Sementara supply air menjadi semakin langka, karena terjadi  degradasi  lingkungan.  Sedangkan persediaan air yang mencukupi merupakan prasyarat  bagi  pembangunan  manusia  dan ekonomi.  Telah  diakui  bahwa  perilaku manusia (human behavior) dapat memiliki pengaruh besar atas ketersediaan sumberdaya  air  di  DAS  lokal  dan ekosistem global.
Oleh karenanya diperlukan  adanya  sistem  insentif  bagi pengaturan perilaku tersebut dalam rangka untuk stabilisasi dan keberlanjutan kehidupan manusia di masa depan. Sistem insentif  yang  dimaksud  untuk  menghemat air  berupa  harga  air  yang  tepat  (the  right price) dan didukung oleh sistem kelembagaan  yang  benar  (the  right institution).  Peningkatan  jumlah  penduduk dan pendapatan masyarakat telah mengakibatkan peningkatan terhadap permintaan  (demand)  terhadap  air  bersih, apabila  standard  kehidupan  masyarakat menjadi meningkat, terutama di perkotaan. Sehingga konsumsi air perkapita juga akan menjadi meningkat. Keadaan ini menunjukkan  bahwa  tingkat  ketersediaan air  sudah  berkaitan  dengan  kemajuan ekonomi.
Ketersediaan  Sumberdaya  Air  di wilayah  Hilir  tergantung  kepada  upaya konservasi  lingkungan  (Lahan  Hutan  di daerah aliran sungai (DAS) sebelah Hulu). Sedangkan  upaya  konservasi  tergantung kepada Sistem Insentif berupa Pembayaran untuk Jasa Lingkungan (PJL). Sistem  ini  sebaiknya  dapat  dibuat  se- flexible  mungkin  agar  dapat  disesuaikan kepada kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Skema  ini  terdiri  dari  pembayaran  atau kompensasi  langsung  oleh  para  pengguna dari  jasa-jasa  di  Hilir  kepada  para penyedianya  di  Hulu. Skema  PJL  ini diharapkan  dapat  dilaksanakan  secara langsung dan akan menjanjikan mekanisme  kompensasi  dimana  para
penyedia jasa-jasa lingkungan dapat dibayar  oleh  para  pengguna  manfaatnya, serta  dapat  memelihara  penyediaan  dari jasa  tersebut  secara  berkelanjutan.  PJL kepada  suatu  DAS  yang  berkeadaan  baik, akan berkaitan dengan ketersediaan supply air  yang  tersedia  dengan  kualitas  yang terjamin.  Skema  PJL  merupakan  suatu instrument  yang  harus  dirancang  untuk memperbaiki  alokasi  sumberdaya  alam pada  tingkat  DAS.  Keberhasilan  dari aplikasi  sistem  PJL  tergantung  kepada berbagai faktor; seperti bagaimana mengidentifikasi  dengan  baik,  maupun tentang bagaimana cara mengkaitkan aspek tata  guna lahan  dengan  penyediaan  jasa lingkungan  yang  melibatkan    supplier  jasa di  wilayah  Hulu  dengan    para  pemakai manfaat jasa tersebut di sebelah Hilir. Oleh karenanya, tidak setiap persoalan pengelolaan sumberdaya pada tingkat DAS dapat  dipecahkan  dengan  menggunakan suatu skema PJL.
Dalam  konteks  daerah  ailiran sungai  (DAS),  sistem  PJL  biasanya meliputi    implementasi  dari  mekanisme pasar    atau  kelembagaan  non-pasar. PJL ditujukan  untuk  mengkompensasi  kepada para  peggarap  lahan  di  Hulu  (upstream landowners) agar mereka dapat memodifikasi  tata  penggunaan  lahan tertentu yang ada untuk konservasi. Upaya ini  diharapkan  dapat  memberi  dampak kepada perbaikan supply air baik dari segi kuantitas  maupun  kualitasnya.  Jasa  ini memberikan  manfaat  kepada  sumberdaya air  yang digunakan  masyarakat di  sebelah Hilir DAS (downstream water resource).
Permintaan (demand) terhadap perbaikan  penawaran  (supply)  air  bersih dapat  diduga  melalui  permintaan  turunan (derived  demand)  dengan  metode  tidak langsung (indirect method) yang merupakan alternatif penilaian sumberdaya air  sebagai  input  kepada  proses  produksi ekonomi  lokal.  Agar  PJL  dapat  menjadi bergulir  lancar  (viable),  maka  pendugaan permintaannya harus lebih tinggi dari nilai yang  diperoleh  untuk  mengkompensasi
para  penyedia  jasa lingkungan  secara efektif,  guna  mencapai  tujuan  perubahan land  use yang  dimaksudkan.    Informasi dasar yang terpercaya adalah penting untuk membuat  rancangan  sistem  PJL  beserta indikator  yang  benar  yang  harus  dapat diidentifikasikan  untuk  mengukur  dampak aplikasi  dari  sistem  ini.  Oleh  karenanya perlu  ada  negosiasi  dan bargaining game antara  semua  aktor-aktor  terlibat.  Dari negosiasi  dibutuhkan  terjadinya  konsensus antara  para  aktor  yang  berkaitan  dengan jasa-jasa dan aktivitas yang diusulkan.
Untuk  bentuk land  use yang dimaksud  oleh  PJL  sebaiknya  secara umum  dikehendaki  berbentuk  sistem kehutanan,  dengan  menyadari  akan  jasa- jasa  yang  dapat  diberikan  oleh  pepohonan dan  belukarnya,  terutama  dari  jenis tanaman  endemik  adalah  merupakan  yang terbaik.  Tetapi  bentuk  wanatani  (agro forestry),  atau  hutan  campuran  dengan tanaman  keras  yang  dapat  memberikan hasil  kepada  petani,  disertai  oleh  upaya konservasi  usaha  tani    juga  dipandang sebagai penyediaan jasa  lingkungan dalam DAS.
Sistem pembayaran jasa-jasa lingkungan perlu  mengidentifikasi  agents ekonomi  yang  bertanggung  jawab  kepada terjadinya  eksternalitas  lingkungan  yang ”positive”,  atau  sebagai  ”penyedia”  jasa yang akan menguntungkan bagi agents lain (para pengguna manfaat). Dengan membangun  hubungan  sebab-akibat yang diperlukan  hubungan  antara land  use – wilayah hulu (upstream) – kepada keadaan sumberdaya  air  di    wilayah  hilir  (down- stream) dalam DAS yang bersangkutan. Di samping itu, skema PJL  bermaksud untuk membangun aliran informasi antara penyedia jasa-jasa dan pengguna manfaatnya  untuk  menyediakan  institusi sebagai  media  pertukaran  antara  kedua jenis agents tersebut.
Penyusutan  dan  degradasi  hutan lindung  di  Wilayah  DAS  Batang  Anai yang  menjadi  hulu  Sungai  Batang  Anai  di kabupaten Padang Pariaman dan bermuara
ke pantai Barat sebelah Utara kota Padang dan  bertepatan  dengan  kawasan  bandara Internasional Minangkabau, telah menyebabkan  kawasan  hilirnya  ini  rawan terhadap  kejadian  banjir.  Untuk  mengatasi keadaan  ini  diperlukan  upaya  konservasi lahan hutan dan air yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat perdesaan di sekitarnya.  Jika  keadaan  ini  dibiarkan, maka sumberdaya air yang diperlukan oleh banyak  pihak  supplynya  menjadi semakin menyusut  di  musim  kering  dan  banjir  di musim hujan, yang mengancam kehidupan masyarakat luas serta pembangunan ekonomi.  Partisipasi  masyarakat  agar mencapai  keberhasilan,  diperlukan  adanya pengukuhan hak-hak akses mereka kepada lahan  hutan  melalui kontrak  jangka panjang (land tenure reforms). Oleh karena itu  pelaksanaan  sistem  pembayaran  bagi jasa-jasa  perbaikan  lingkungan  menjadi sangat  urgent  untuk  dilaksanakan  dengan segera.
Skema  PJL  ini  diharapkan  dapat dilaksanakan  secara  langsung  dan  akan menjanjikan mekanisme kompensasi, dimana para penyedia jasa-jasa lingkungan dapat dibayar oleh para pengguna manfaatnya, serta dapat memelihara penyediaan  dari  jasa  tersebut  secara berkelanjutan.  Sistem  PJL  kepada  suatu DAS yang berkeadaan baik, akan berkaitan dengan  ketersediaan  supply  air  dengan kualitas  yang  terjamin.  Skema  PJL  ini terdiri  dari  pembayaran  atau  kompensasi langsung  oleh  para  pengguna  jasa-jasa  di Hilir (Kota, Padang) kepada para penyedianya  di  sebelah  hulu  (perdesaan). Skema  PJL  merupakan  suatu  instrument yang  harus  dirancang  untuk  memperbaiki alokasi  sumberdaya  alam  pada  tingkat DAS Batang Anai  yang selama ini banyak gagal  karena  tidak  mengikut  sertakan kepentingan masyarakat setempat. Keberhasilan  dari  aplikasi  sistem  PJL tergantung  kepada berbagai  faktor;  seperti bagaimana  mengidentifikasi  dengan  baik, maupun tentang bagaimana cara mengkaitkan  aspek  tataguna  lahan  &  air
dengan  pemyediaan  jasa  lingkungan  yang melibatkan    keterkaitan  supplier  jasa  di wilayah  hulu  (perdesaan)  dengan    para pemakai  manfaat  jasa  tersebut  di  sebelah hilir (Perkotaan). Oleh karenanya, persoalan  pengelolaan  sumberdaya  alam (lahan  dan  air)  pada  tingkat  DAS  Batang Anai  diharapkan  dapat  dipecahkan  dengan menggunakan suatu skema PJL.
Mengacu  pada  rumusan  masalah yang  telah  diajukan di  atas,  maka  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  melihat bagaimana model sistem pembayaran jasa- jasa lingkungan sebagai mekanisme transfer  hulu-hilir  dalam  pengelolaan sumberdaya air dan lahan di wilayah DAS dapat  diterapkan  dalam  pengelolaan  dan konservasi  wilayah  DAS  untuk  mencegah semakin luasnya lahan kritis yang berdampak  kepada  terjadinya  pemanasan global? Bagaimana membangun
mekanisme pembayaran jasa-jasa lingkungan  itu  sebagai  suatu  pengaturan spontan?
Pada  karakteristik  fisik  dan  hidrologi sumberdaya  air,  maka  dapat  dikemukakan sifatnyanya sebagai berikut:
1. Air adalah selalu bergerak dari tempat yang  tinggi  ke  rendah  (mobile), khasnya  dalam  bentuk  cair,  mengalir, menguap,  dan  meresap  sebagaimana bergerak  mengikuti  siklus  hidrologi.
Persoalan  dalam  sifatnya  ini  adalah bagaimana mengukur unit-unit khusus sumberdaya  air,  terutama  karena  sifat cair  dan  mengalirnya  ini.  Sehingga menghadapi  persoalan  tersebut  ahli ekonomi mengatakan bahwa air adalah sumberdaya  yang  memerlukan  biaya yang  besar  untuk  mengumpulkannya (high-exclusion cost resources).
Implikasi  dari  keadaan  ini  adalah bahwa  penetapan property  right yang khusus atas sumberdaya air ini sebagai basis  bagi  pertukaran  ekonomi  dan pasar  adalah  relative  sulit  dan  mahal untuk ditetapkan dan diperkuat (establish  and  enforce).  Oleh  karena
itu,  jika  penilaian  ekonomi  terhadap air diperlukan, maka penetapan property  right  harus  ditegaskan  lebih dahulu, karena ini merupakan necessary  condition bagi  berlakunya sistem pasar air.
2. Supply air  cenderung  menjadi  sangat fluktuatif  (highly  variable),  seperti halnya  sumberdaya  alam  yang  dapat diperbaharui, supply air  mentah  itu berada di luar kontrol manusia. Supply air  cirinya  adalah  fluktuatif dan  sulit diramalkan menurut ruang,  waktu dan kuantitasnya,  sehingga  secara  lokal ketersediaan  air  selalu  berubah  secara sistematis  sesuai  dengan  perubahan musim, iklim global. Fluktuatif supply seperti  banjir,  kekeringan  membawa konsekuensi  ekonomi  pada manusia karena  dapat  meningkatkan  biaya hidup rumah  tangga dan  perusahaan, sehingga di  sini diperlukan  program pengurangan  banjir  dan  mengatasi kekeringan  dari  pemerintah  yang berdampak pada peningkatan
anggaran pengeluaran pemerintah. Peningkatan  anggaran pemerintahan jelas  memberikan  konsekuensi  bagi penarikan  pajak  dan  penentuan  harga air yang harus  ditempuh  pemerintah, agar terjadi keseimbangan anggaran.
3. Air  adalah  pelarut  alamiah  yang bersifat  universal,  dalam  kapasitas supplynya  yang  besar,  air  dapat menyerap  limbah  dan  menghancurkan polutan, dan menghanytkan mereka ke laut,  sehingga  mengelola  sumberdaya air  sebagai  pelarut  bagi  limbah  cair maupun padat merupakan konsekuensi ekonomi bagi pengelolaan sumberdaya air secara terpadu. Artinya  pengelolaan air  bersih  dan pengelolaan  limbah  air  seperti  dari rumah  tangga  (sewerage)  merupakan bagian  yang  integral  dalam  penentuan harga  air, rumah  tangga dan  industri bukan  hanya  membayar  air  bersih tetapi  juga  membayar  pengolahan  air limbahnya.
4. Saling  Keterkaitan  antar  pengguna sangat  besar,  aktifitas  penggunaan  air di  hulu  akan  mempengaruhi  aktifitas penggunaan  air  di  hilir,  dalam  bentuk kualitas,  kuantitas,  dan  waktu  aliran yang  dibutuhkan  oleh  pengguna  di hilir. Sering keterkaitan ini menimbulkan  pengaruh externalities or spill over yang menimbulkan biaya bagi  aktifitas  pengguna  di  hilir. Adanya  eksternalitas  ini  berimplikasi pada pengenakan biaya ekonomi besar (full  cost  of  economic    activity)    pada pengguna  air  di  hilir.  Oleh  karena  itu, harus  tercermin  di  dalam  utiliti masyarakat  yang  menggunakan  air, agar  penggunaan  sumberdaya  air mencapai  titik  optimalnya,  sebagai syarat efisiensi penggunaan air.
5. Air Sering menjadi defisit hanya pada lokasi  tertentu  saja,  karena  variasi dalam supply dan  permintaan  lokal sehingga  timbul  masalah  lokalisasi secara  khas,  dan  kebijakan  sering diperlukan  untuk  disesuaikan  dengan kondisi  lokal. Supply relatif  air permukaan dan air tanah  (surface and ground  water)  pada  lokasi  tertentu, tergantung pada variasi iklim (precipitasi  dalam  bentuk  hujan) seperti  halnya  ketersediaan  simpanan air tanah.
6. Fasilitas supply air memperlihatkan economies  of  large  size,  pengamanan daerah  tangkapan  air,  penyimpanan, pengiriman air (khususnya air permukaan) semuanya
memperlihatkan ukuran ekonomi yang besar  terutama  unit  biaya-biaya  yang diperlukan.  Apabila  terjadi  penurunan biaya  pada  permintaan  permintaan yang  meningkat,  maka  penawaran  air dapat  menjadi  lebih  efisien  secara ekonomi.  Tetapi  pendekatan  biaya terendah  (least-cost)  sering  dipakai pada  tangkapan,  penyimpanan,  dan pengiriman  air  ke  penduduk  di wilayah  perkotaan,  biasanya  oleh perusahaan  umum  air  minum  (PAM:
milik  pemerintah)  yang  dipandang sebagai  monopoli  alami  (natural monopoly). Sejalan dengan ini, supply air  untuk  industri  sering  diserukan untuk  menghindari  monopoli  harga (monopolistic pricing).
Sedangkan  dari  karakteristik  permintaan air  (water  demand)  jika  dilihat  dari perspektif  para  pengguna,  maka  dapat dikemukakan sifatnya sebagai berikut: 1. Karena perbedaan benefit yang diperoleh  dari  air,  maka  sangat bermanfaat  untuk mengelompokkan tipe  nilai  sumberdaya  air  ke  dalam lima  (5)  kelompok  yakni:  (Young, 2005).

## 1). Commodity benefits
2). Waste assimilation benefits
3).  Public  and  private  aesthetic, recreational,  and  fish  and  wildlife habitat value.
4). Biodiversity and ecosystem preservation
5). Social and cultural value.
2. Karakteristik ekonomi dari permintaan air  beragam  diantara  garis continuum dari barang dan jasa rival ke non rival. Barang atau jasa dikatakan rival dalam konsumsinya  adalah  jika  seseorang dalam mengkonsumsinya dapat mencegah orang lain dalam menggunakannya,  barang  dan  jasa yang rival dalam  konsumsinya  adalah tipe  yang  dapat  ditawarkan  dan dialokasikan dengan proses pasar, dan sering  disebut  dengan private  goods. Sedangkan  barang  yang  bersifat non rival dalam  konsumsinya  berarti seseorang  mengkonsumsinya  tidak dapat  mengeluarkan  orang  lain  dalam menggunakannya  juga,  barang  yang non rival sering disebut dengan public or collective goods. Sedangkan barang yang bersifat non rival dapat ditawarkan  dan  dialokasikan  dalam proses  non  pasar,  melalui  penyusunan kontrak  (contractual  arrangement). Sementara  itu,  konsumsi  air  untuk pertanian, rumah  tangga dan  industri
penggunaannya  cenderung ke  arah rival,  dan  dapat  ditransaksikan  di pasar (Young, 1996, 2005).
Tipe  komoditi  dari  sumberdaya  air  telah melekat  dalam  konsumsi  air  pada  air minum  perorangan,  sanitasi,  aktifitas produksi pertanian, bisnis dan industri, istilah  komoditi  disini adalah  karena sifat rival dalam  pengkonsumsiannya. Oleh  karena  itu  diperlukan  penilaian ekonomi  (economic  valuation)  yang sesuai dengan mekanisme pasar terhadap  sumberdaya  air  sebagai komoditi  dan  bersifat  rival  dalam pengkonsumsiannya.
3. Air sering disebut sebagai barang yang memiliki  biaya  yang  tinggi  untuk pengadaan  dan  penguasaannya  (high- exclusion  cost)  karena  sifat-sifat fisiknya,  air  sulit  dan  mahal  pada terbatasnya  penggunaan  air  karena mahalnya biaya produksinya.
4. Terdapat sifat penunggang bebas pada penggunaan  air  (free  rider  problem), karena  adanya  penolakan  dari  para pengguna  air  untuk  membayar  bagian yang yang mereka konsumsi, sedangkan mereka tidak dapat
dikeluarkan
dalam pengkonsumsiannya  (non  excluded), dengan  anggapan  bahwa  air  adalah public  goods.  Pada  hal, dari  sifat-sifat ekonomi  sumberdaya  air,  maka  air sebagian  telah  menjadi  komoditi ekonomi yang memerlukan biaya yang besar  untuk  pengadaannya,  maka adalah  wajar  dikenakan  beban  biaya terhadap  pengkonsumsian  air  agar supply dapat  tetap  dipertahankan (establish),  sesuai  dengan  permintaan yang  terus  meningkat  sebagai  akibat pertambahan  jumlah  penduduk  dan aktifitas perekonomian.
5. Tipe komoditi benefits dari sumberdaya  air  dapat  dilihat  pada konsumsi  air  rumahtangga  untuk memasak,  sanitasi,  yang  berkontribusi kepada  aktifitas  produksi  pertanian, bisnis  komersial,  dan  industri.  Apa
yang disebut dengan nilai komoditi air adalah  dibedakan  oleh  kenyataan bahwa  adanya  sifat  rival  dalam penggunaannya. Berarti seseorang yang  menggunakan  unit  air  tertentu harus  mengeluarkan  orang  lain  dari unit  yang  dia  konsumsi,  maka di  sini air cenderung menjadi private goods.
6. Tipe  penggunaan  komoditi  air  oleh manusia  dapat  dibedakan  berdasarkan sistem hidrologi alamiah yakni:
1). Penggunaan pengambilan air (offstream  use  or  withdrawal  use );  sering  juga  disebut  dengan penggunaan konsumsi air (consumption  use)  seperti  untuk minum,  sanitasi, flousing toilet, air  conditioner,  dll.  Pada  tipe penggunaan  air  ini,  maka  air sebenarnya  lebih  mendekati pada kutub private goods karena berlaku sifat-sifat excludable,
rivality, dan subtractable dalam
pengkonsumsiannya 2). Penggunaan aliran arus air (instream  use  or  non  use  value); sering juga disebut dengan penggunaan  air  bukan  untuk dikonsumsi,  tetapi  sebagai  input untuk keperluan lain (non consumption  use)  seperti  untuk pembangkit tenaga listrik, rekreasi dan  perburuan  hewan  liar,  olah raga  air,  navigasi,  turisme,  taman kota,  dll.  Pada  sifat  penggunaan air  ini,  maka  air  dikategorikan sebagai public  goods karena berlaku sifat-sifat non excludable, non  rivality,  non  subtractable dalam pengkonsumsiannya.
7. Air adalah tipe komoditi yang bernilai rendah  (low-valued  commodity),  nilai ekonomi per unit volume air cenderung  relatif  rendah,  sehingga  air sering  juga disebut  dengan  barang “bulky”.  Biaya  kapital,  biaya  energi dan biaya pentransportasiannya, cenderung menjadi relatif tinggi daripada  nilai  ekonomi  air  pada
penggunaanya,
misalnya
pengembalian bersih dari biaya produksi  yang  tersedia  (return  net  of production cost) untuk biaya penawaran perunit air yang dikonsumsi  oleh  irigasi  hanya  sebesar $  0,04  per  seribu  m 3 atau  setara dengan  Rp  225,- per  m 3 .  Sedangkan pengembalian  bersih  untuk  biaya produksi air untuk perkotaan hanyalah sebesar  $  0,50  per  seribu  m 3 atau setara dengan Rp 18,- per m 3 (Young, 2005). Di bandingkan dengan pengembalian  bersih  biaya  produksi air  untuk  irigasi  di  Indonesia  lebih rendah lagi yakni hanya Rp 2,- per m 3 dan  untuk  air  perkotaan  hanyalah  Rp 35,- per  m 3 (Anwar  et  al,  2004). Artinya  di  negara  maju  air  untuk irigasi  lebih  mahal  dibandingkan dengan air untuk keperluan rumahtangga, sebaliknya di Indonesia, air untuk irigasi lebih rendah dibandingkan dengan air untuk rumahtangga.
Dalam  kaitannya  dengan  kelestarian sumberdaya air, harga air yang lebih sesuai (recovery cost) dengan biaya yang dikeluarkan,  akan  menyebabkan  pengguna air  akan  berhemat  dalam  memakai  air, pemerintah  memiliki  dana  yang  cukup untuk  menutupi  biaya  operasional  dan pemeliharaan  infrastruktur  sumberdaya  air termasuk memberikan  insentif  kepada masyarakat  di  hulu  dalam  menjaga  dan melestarikan hutan sebagai area tangkapan air.
Peralatan  penting  dalam  ilmu  ekonomi dalam  menentukan  harga  dan  pengunaan air  yang  efisien  adalah  model  sederhana supply dan demand air sebagai model static karena  air  dianggap  sebagai  sumberdaya yang  dapat  diperbaharui  (non  renewable). Model ini mampu memberikan solusi yang efisien  secara  ekonomi.  Efisiensi  ekonomi memerlukan marginal  value air  menjadi sama diantara pengguna pada unit terakhir air yang  dikonsumsi  oleh  setiap  kelompok pengguna  dan  sama  pada marginal  cost
dari supply air.  Ketika supply air  adalah inelastic  sempurna;  dimana supply air adalah  tetap,  maka demand menentukan harga,  ini  yang  terjadi  pada  kasus  PAM Jaya;  dimana  harga  yang  berlaku  saat sekarang  kurang  responsive  terhadap supply atau  produksi  air,  tetapi  ketika diterapkan harga marginal, maka responsnya  sangat  kuat.  Pada  keadaan demikian harga ditentukan oleh keseimbangan supply dan demand.
Daerah  aliran  sungai  (DAS)  secara sederhana, merupakan sebuah unit geografis  yang  meliputi  seluruh  bagian daerah  yang  dipisahkan  diantara  dua punggung  bukit  (Wantrup,  1961).    DAS adalah daerah yang dialiri oleh satu sistem air permukaan seperti sungai, anak sungai, dan  saluran  airnya  yang  terkait  (Gardiner dan  Cole,  1992 dalam  Bantacut,  1999). Oleh  karena  itu,  sistem  DAS  terdiri  dari lahan  (land),  air  (water),  dan  tumbuhan (Vegetation).  Sistem  DAS  juga  meliputi aktifitas manusia yang bermukim diantaranya dan pada sistem atmospir yang berkaitan dengan  daerah DAS.
DAS  adalah  suatu  wilayah  daratan yang  merupakan  satu  unit  tata  air  yang dibatasi  oleh  punggung  bukit yang menampung, menjimpan, dan mengalirkan air  hujan  ke  dalam  sungai  atau  anak-anak sungai  yang  akhirnya  bermuara  ke  laut melalui  sungai  utama.  DAS  terbentuk secara  alamiah  yang  terdiri  dari  bagian hulu,  tengah,  dan  hilir,  serta  berfungsi sebagai  penampung  air  hujan,  daerah resapan, daerah penjimpanan air, penangkap  hujan,  dan  pengalirkan  air. Selain  merupakan  system  tata  air,  DAS juga merupakan  media  berbagai  aktifitas manusia,  sehingga  penurunan  kualitas ekosistem  DAS  berarti  juga  merupakan penurunan akan kualitas hidup manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah dalam perspektif  ekonomi  sumberdaya  air  yang telah  dikembangkan  para  ekonom  yang
tergabung
dalam aliran ekonomi kelembagaan baru (new instituional economics)  seperti  Ronald  Coase  (1937, 1995) dan North (1990). Analisis menggunakan pendekatan ekonomi
kelembagaan  baru  dalam  analisisnya  yang menekankan  dua  perspektif  yakni  teori tindakan  pilihan  bersama  dalam  ekonomi (collective choice theory) dan teori permainan (the games theory).
Peralatan  analisis  yang  digunakan adalah  analisis  ekonometrika,  analisis dinamik  dan  analisis  efisiensi.  Analisis ekonometrika ini digunakan untuk menurunkan fungsi demand dan supply air diantara  kelompok  penguna  air,  oleh karena sifat permintaan air tersebut adalah berupa final  demand dan derived  demand, maka digunakan model penyesuaian aliran permintaan  (flow  adjustment  demand model).  Kemudian  dengan  menggunakan mekanisme  alokasi  air  yang  didasarkan atas pasar, akan diperoleh harga keseimbangan  air  di  pasar,  sehingga  akan menjadi  acuan  untuk  melakukan  analisis penentuan  alokasi  yang  optimum  bagi masing-masing pihak pengguna air.

## PEMBAHASAN

## 1. Gambaran Umum Daerah Aliran Sungai Batang Anai
Batang  Anai  adalah  salah  satu sungai  yang  terdapat  di provinsi  Sumatera Barat.  Sungai  ini  mengalir  dari  arah  hulu ke  hilir  sungai  melalui  beberapa  daerah dalam wilayah kabupaten Tanah Datar dan kabupaten  Padang  Pariaman.  Batang  Anai berhulu di sekitar kaki gunung Singgalang dan  sebelum  bermuara  di  Samudera Hindia,  aliran  Batang  Anai  ini  bertemu dengan  aliran  Batang  Kandis.  Dari  hasil observasi, berbagai daerah aktivitas manusia  yang  dilewati  aliran  Batang  Anai tentu  akan  banyak  air  yang  masuk  ke dalam sungai ini.
Sungai  Batang  Anai  mulai  dari hulu  sampai  ke  hilir  banyak  mengalami pencemaran dari manusia. Masukan limbah  dari  aktivitas  manusia,  organik
yang  berasal  dari  pemukiman,  pasar, adanya  kerusakan  badan  sungai  seperti pembesaran  jalan,  adanya  galian  C  dan aliran  masuk  PLTA  Lubuk  Simantuang serta berbagai limbah industri  yang masuk dibagian hilirnya. Adanya aktivitas manusia tersebut, secara langsung maupun tidak  langsung  akan  dapat  mempengaruhi kualitas  air  dan  kondisi  fisik  badan perairan yang pada akhirnya akan mempengaruhi  biota  yang  hidup  di  dalam sungai tersebut.
Daerah  Irigasi  Anai  terletak  pada
Kabupaten  padang  Pariaman  dengan  luas areal  13.604  Ha.  Sumber  air  diambil  dari Bendung  Anai  yang  dibangun  pada  tahun 1989,  dan  terletak  di  daerah  Asampulau dengan  jarak  sekitar  6  Km  dari  Lubuk Alung. Semenjak beroperasi Daerah Irigasi Anai menggunakan pola Tanam Palawija – Padi – Padi,  yakni  musim  tanam  palawija dimulai bulan Februari berakhir bulan Mei kemudian  dilanjutkan  dengan  tanaman padi  antara  bulan  Juni  dan  September, seterusnya  musim  tanam  kedua  mulai Oktober dan berakhir pada bulan Januari.
2. Potensi, Penggunaan dan Tekanan  pada  Sumberdaya  Air di Wilayah DAS Batang Anai Wilayah  provinsi  Sumatera  Barat memiliki  luas  ±  42.297,30  km 2 dengan jumlah  penduduk  menurut  sensus  tahun 2010  berjumlah  4.845.998 jiwa,  dengan kepadatan  sebesar  114,56  jiwa/kilometer. Wilayah  yang  paling  padat  adalah  Kota Padang dengan penduduk sebanyak 833.584  jiwa,  dengan  kepadatan  1.214 jiwa/km 2 . Luas lahan budidaya di Sumatera  Barat  adalah  seluas  23.255,77 km 2 atau sebesar 54,98% dan luas kawasan lindung  adalah  seluas  18.996,53  km 2 atau sebesar 44,91%. Penggunaan lahan didominasi oleh hutan lebat yang mencapai 56,40%.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa potensi sumberdaya airnya sangatlah besar, karena hutan lebat ini merupakan hulu dari sungai-sungai  besar  yang  mengalir  ke pantai  Barat  Sumatera  dan  bahkan  ada
yang  menjadi  hulu  bagi  sungai-sungai besar  yang  mengalir  ke  pantai  Timur seperti Batanghari.
Di samping memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, maka wilayah Sumatera  Barat  juga memiliki  19  jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang dikelompok  ke  dalam  empat  satuan wilayah  sungai  yaitu:  satuan  wilayah sungai  (SWS)  Anai,  Kuranji,  Arau, Mangau  Antokan  disingkat  dengan  SWS Akuaman,  SWS  Silaut  Tarusan,  SWS Masang Pasaman, dan SWS Pulau Siberut, Pagai Sipora. Potensi sumberdaya air pada enam SWS ini diperkirakan adalah sebesar 53.418  juta  m 3 /tahun.  Apabila  ditambah dengan potensi sumberdaya air tanah yang diperkirakan berjumlah 18.164 juta m 3 /tahun,  maka  potensi  sumberdaya  air total Sumatera Barat itu adalah diperkirakan sebanyak 71.582 juta m 3 /tahun.  Gambaran  besarnya  potensi sumberdaya  air  ini  dapat  dibandingkan dengan  potensi  sumberdaya  air  pulau Sumatera  yang  mencapai  738  milyar m3/tahun,  sehingga  besarnya  potensi sumberdaya  air  Sumatera Barat  itu  adalah 9,70%  dari  ketersediaan  sumberdaya  air pulau  Sumatera.  Ketersediaan  sumberdaya air  ini  merupakan  potensi  air  irigasi  bagi wilayah  Sumatera  Barat.  Potensi  sungai untuk  jaringan  irigasi  ini  sangat  besar, terdapat  14  daerah  irigasi  dengan  luasan areal  irigasi  mencapai  89.391  ha.  Potensi sumberdaya air lainnya adalah berasal dari daerah  rawa,  dimana  di  wilayah  Sumatera Barat  luas  wilayah  rawa  itu  mencapai 309.459  ha,  dan  yang  sudah  dimanfaatkan adalah  sebesar  27.722  ha  atau  8,96%, sisanya  sebesar  281.737  ha  masih  belum dimanfaatkan.  Sumberdaya  rawa  yang sudah  dimanfaatkan  untuk  sawah  lebih dominan  yakni  mencapai  15.026  ha  atau sebesar 54,20%.
Potensi  sumberdaya  air  lainnya adalah  danau,  terdapat  empat  danau  besar di  Sumatera  Barat  yakni  danau Singkarak dengan  luas  13.000  ha  dan  luas  wilayah tangkapan airnya (catchment area) adalah
107.600 ha dan besarnya volume ketersediaan  airnya  adalah  sebesar  1.656 juta  m 3 ,  yang  terletak  di  kabupaten  Solok dan  Tanah  Datar. Di  samping itu,  Danau Maninjau  dengan  luas  9.900  ha  dan wilayah tangkapan airnya adalah 24.800 ha dan  volume  ketersediaan  airnya  adalah sebesar  558  juta  m 3 yang  banyak dimanfaatkan untuk PLTA. Terakhir adalah danau Di atas dan Danau di Bawah yang  memiliki  luas  sebesar  3.100  ha dengan  luasan  wilayah  tangkapan  airnya adalah 6.900 ha, yang mampu menyiapkan volume  air  danau  sebesar  65  juta  m 3 . Potensi  sumberdaya  air  berikutnya  adalah embung,  di  wilayah  Sumatera  Barat terdapat  185  embung,  yang  dipergunakan untuk  keperluan  irigasi  oleh  masyarakat setempat. Total potensi embung seluruhnya  adalah  505.800  m 3 ,    paling besar  pada  kabupaten  Pesisir  Selatan  dan 50 Kota.
Berdasarkan kepada potensi sumberdaya air yang telah dikemukakan di atas, maka terlihat bahwa wilayah Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya  air  yang  lebih  dari  cukup untuk  memenuhi  kebutuhan  terhadap penggunaan air untuk keperluan irigasi, air minum, dan penggunaan untuk industri dan penggunaan  untuk  pembangkit  tenaga listrik.  Potensi  sumberdaya  air  yang  besar dari  total  71.582  juta m 3 /tahun  itu  adalah SWS  Silaut  yakni  mencapai  18.136,89 juta 3 /tahun  atau  sebesar  25,34%  yang terdapat  di  kabupaten  Pesisir  Selatan, disusul oleh SWS Batang Anai (Akuaman) yang  mencapai  16.499,42  juta  m 3 /tahun atau  sebesar  21,65%  yang  terletak  di kabupaten Padang  Pariaman  dan  Kota Padang,  serta  potensi  sumberdaya  air  dari SWS  Batang  hari  sebesar  8.079,  24  juta m3/tahun  atau  sebesar  11,29%  yang terletak  di  kabupaten  Dharmasraya  dan Solok  Selatan.  Pemanfaatan  sumberdaya air  untuk  SWS  Akuaman  mencapai 1.869,66 juta  m 3 /tahun  yang  terdiri  dari penggunaan  oleh  irigasi  pertanian,  intake PDAM  untuk  pengelolaan  air  minum  dan
penggunaan  arus  air  oleh  PLTA.  Diantara satuan  wilayah  sungai  yang  ada,  maka pemanfaatan  sumberdaya  air  yang  masih kecil sekali adalah pada SWS Kampar dan SWS  Batang  hari  yang  masing-masingnya mencapai 439,92 juta m 3 /tahun dan 689,98 juta m 3 /tahun.
Potensi sumberdaya  air  di  wilayah Sumatera  Barat  yang  besar  itu  belum termanfaatkan sebesar 88% hanya sebanyak  12%  yang  baru  termanfaatkan. Sedangkan  pemanfaatan  yang  dominan baru  untuk  keperluan  air  irigasi, di samping penggunaan  air  untuk  PDAM yang  mengolah  kebutuhan  air  bersih penduduk.  Penggunaan  air  untuk  industry relative kecil sekali, karena sejalan dengan masih  belum  berkembangnya  industry  di wilayah  Sumatera  Barat.  Pada  wilayah DAS Batang
Anai,
pemanfaatan sumberdaya airnya didominasi oleh pengguna air irigasi terutama di kabupaten Padang Pariaman, sedangkan untuk penggunaan air PDAM belum ada. Namun penggunaan  air  untuk  PLTA  hanya memanfaatakan  aliran  sungai  ini  untuk mengalirkan arus air dari Danau Singkarak ke  aliran  Sungai  Batang  Anai.  Sehingga penggunaan  sumberdaya air  pada  DAS Batang  Anai  relatif belum  optimal.  Itulah sebabnya,  pada  saat  debit  puncak,  maka DAS  Batang  Anai  ini  menimbulkan masalah  banjir  bagi  wilayah  hilirnya  yang terletak  di  dekat  Bandara  Internasional Minangkabau.
Disamping banyaknya daerah aliran sungai, wilayah Sumatera Barat juga memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga daerah  pergunungan  yang  subur  dan diiringi  oleh  tingginya  curah  hujan,  maka telah  menyebabkan  tingkat  resapan  air (precipitation system) cukup tinggi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Geologi  dan  Tata  Lingkungan  (DGTL) Bandung,  (2003)  dan  BMKG  Sumatera Barat  tahun  2008,  ternyata  laju  precipitasi di wilayah Sumatera Barat mencapai 126,9 juta m 3 /tahun, maka dengan laju precipitasi sebesar  itulah  yang  mampu  menyediakan
sumberdaya  air  permukaan  dan  air  tanah bagi wilayah Sumatera Barat.
Besarnya  laju  precipitasi  yang  ada, kemudian  tentunya  akan  mengalami  tiga proses selanjutnya yakni penguapan (evaporation)  yang  sangat  tergandung kepada  tingkat  kekeringan  suhu  udara, sehingga  laju  penguapan  di  wilayah Sumatera  Barat  adalah  sebesar  1,500  mm. Sedangkan  laju  resapan  air  yang  masuk kedalam kantong-kantong air tanah (infiltration)mencapai  20,8  juta  m 3 /tahun, yang  mengisi  ketersediaan  air  tanah  di wilayah  Sumatera Barat.    Terakhir besarnya  air  limpahan  atau  air  yang mengalir  pada  permukaan  tanah  yang apabila  besar  disebut  dengan  banjir  itu adalah sebesar 2000 mm/tahun.
Total penggunaan  air  selama  ini berjumlah 6.289 juta m 3 /tahun atau sebesar 8,65%, yang bersumber dari air permukaan dan  air  tanah,  dimana  volume  air permukaan  adalah  berjumlah  53.418  juta m 3 /tahun    dan  volume  air  tanah  yang mengisi  kantong-kantong  air  tanah  atau cekungan  air  tanah  (CAT)  di  wilayah Sumatera  diperkirakan  berjumlah  18.164 juta  m 3 /tahun.  Sisa  penggunaan  air permukaan  dan  air  tanah  yang  ada,  adalah berupa air limpahan  yang mengalir ke laut lepas  sebanyak  65.293  juta  m 3 /tahun  atau sebesar 91,21%.
Penggunaan  sumberdaya  air  yang  relative masih  terbatas  ini,  karena  lebih  banyak mengalir ke laut lepas, dengan menggunakan  sejumlah  asumsi  bahwa penggunaan  air  untuk  irigasi  sebesar 1,2m 3 /ha  (Suciati,  2004),  penggunaan  air individu menurut standard WHO itu adalah 125  liter/orang/hari  (Ansofino,  2005), maka  dengan  asumsi  ini  dipergunakan untuk  menghitung  penggunaan  air  untuk berbagai  sector.  Penggunaan  air  oleh rumah tangga atau domestic yang menggunakan  air  olahan  PDAM  yang mencapai  133  juta  m 3 /tahun  atau  sebesar
2,11%  dari  total  penggunaan  air,  ternyata pengguna  volume  air  paling  besar  itu adalah  sector  pertanian  yakni  6.154  juta
m 3 /tahun  atau  sebesar  97,85%  dari  total penggunaan  air  permukaan  dan  air  tanah yang  ada  selama  ini, dan  sector  industry adalah sebesar 2 juta m 3 /tahun atau sebesar 0,018 juta m 3 /tahun.
Berdasarkan kepada kondisi penggunaan air di wilayah Sumatera Barat yang  didominasi  oleh  penggunaan  sector pertanian,  memperlihatkan  bahwa  air belum  dialirkan  kepada  pengguna  yang bernilai efisien,  karena  sector  pertanian termasuk pengguna yang belum memberikan  nilai  (water  pricing) pada penggunaan  air,  sehingga  pengguna  ini disebut memiliki volume yang besar tetapi nilainya  rendah  (hight  volume,  low  value), sehingga  penggunaan  air  belum  sesuai dengan prinsip efisiensi.
Berikutnya, akan dikemukakan ketersediaan  sumberdaya  air  pada  wilayah DAS  Batang  Anai  yang  menjadi  sasaran penelitian  ini.  Wilayah  DAS  Batang  Anai memiliki  luas  sebesar  646,20  km 2 tahun 2011 telah berkurang dari luas tahun 1996 seluas  904,55  km 2 atau  sebesar  28,56% yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin  berkurangnya  luasan  hutan  yang menjadi  area  tangkapan  airnya.  Semakin berkurangnya,  luasan  DAS  ini  tentunya akan  berdampak  kepada  ketersediaan  air yang ada.
Besarnya  curah  hujan  total  tahun 2001  sebesar  3.344  mm/tahun,  telah mengalami peningkatan menjadi 4.509 mm tahun  1996  dan  terus  meningkat  menjadi 4.672  mm  tahun  2011,  hal  ini tentu  saja berkaitan  dengan  pola  perubahan  cuaca ektrim  akibat  pemanasan  global  (global warming),  sehingga  intensitas  hujan  di wilayah DAS Batang Anai ini lebih tinggi. Ketersediaan  air  bulanan  pada  DAS Batang  Anai  tahun  1996  adalah  berjumlah 254,60 juta m 3 /tahun dan telah mengalami penurunan tahun 2011 menjadi 127,38 juta m 3 /tahun.  Data  ini  menunjukkan  bahwa pada  satu  sisi  terjadi  pengurangan  luasan DAS  Batang  Anai,  tetapi  pada  sisi  lain curah  hujan  justru  semakin  bertambah,
tetapi  ketersediaan  sumberdaya  air  justru semakin berkurang, maka hal ini mengindikasikan bahwa fenomena terjadinya  banjir  pada  saat  musim  hujan puncak  yakni  bulan  September  sampai dengan  Desember  setiap  tahunnya.  Oleh karena  berkurangnya  wilayah  tangkapan akibat  pembukaan  lahan  hutan  di  DAS hulunya,  sehingga  kemampuan  untuk menjimpan  air  pada  musim  hujan  menjadi berkurang,  akibatnya  wilayah  hilir  DAS Batang Anai sangat rentan dengan terjadinya air limpasan atau banjir.
Semakin  meningkatnya  curah  hujan  yang disebabkan  oleh  perubahan  cuaca  ekstrim tentunya  berdampak  kepada  fenomena kejadian  banjir  di  sepanjang  aliran  Batang Anai. Menurut Eriza, et al (2008) kejadian banjir  dengan  kapasitas  puncak  pada  DAS Batang  Anai  mencapai  766  m 3 /detik ditambah  dengan  wilayah  hilir  Batang Anai  ini  ternyata  bergabung  menjadi  satu aliran  sungai  menuju  muara  di  wilayah Duku  atau  dekat  Bandar  Internasional Minangkabau  dengan  sungai  Talao  Bungo dan  Batang Kandis yang  masing-masing debit  puncaknya  mencapai  106  m 3 /detik dan  80  m 3 /detik.  Artinya,  pada  saat  debit puncak, aliran air Batang Anai menyebabkan  banjir  dan  pada  debit minimum menyebabkan kekurangan aliran. Oleh  karena  itu diperlukan  penanganan kejadian  banjir  di  hilir  Batang  Anai  dan Batang  Kandis  yang  menjadi  tempat pertemuan hilir kedua sungai ini.

## 3. Kelembagaan pengelolaan Sumberdaya Air di Wilayah DAS Batang Anai
Badan  yang  berwenang  dalam  mengelola DAS  Batang  Anai  adalah  Dinas  PSDA provinsi Sumatera Barat dan Balai
Wilayah  Sungai  Sumatera  V  dan  Badan Pengelolaan DAS Agam- Kuantan. Lembaga  pengguna  sumberdaya  air  di DAS  Batang  Anai  ini  adalah  pengguna dosmestik  dalam  hal  ini  di  wakili  oleh PDAM Kota Padangpanjang, dan penduduk  di  wilayah  DAS  Batang  Anai yang  meliputi  kabupaten  Tanah  Datar,
Kota  Padangpanjang,  Kabupaten  Padang Pariaman,  dan  Kota  Padang.  Petani pemakai  air  P3A  kabupaten  Padang Pariaman.

## 4. Perilaku Permintaan dan Penawaran Sumberdaya Air di Wilayah DAS Batang Anai
Perilaku permintaan dan penawaran sumberdaya  air  di  wilayah  DAS  Batang Anai  ini  dapat  dilihat  dari  kebutuhan penggunaan air oleh permintaan domestik, atau  penduduk  yang  membutuhkan  air, penggunaan  oleh  irigasi  dan  penggunaan oleh  industri.  Namun,  dalam  pengambilan manfaat  sumberdaya  air  saat  ini  di  DAS Batang  Anai,  pengguna  sektor  industri ternyata  tidak  ada,  yang  dominan  adalah pengguna air irigasi dan rumahtangga.
Kebutuhan air  penduduk  yang berada di dalam wilayah DAS Batang Anai semuanya  berjumlah  253.106  jiwa  yang terdiri dari tiga wilayah yakni Kota Padang dengan  nagari  Koto  Tangah  berpenduduk sebanyak  52.514,79    jiwa  atau    20,75% dari total penduduk yang berada di wilayah DAS  Batang  Anai.  Penduduk  yang  berada di  wilayah  DAS  Batang  Anai  ini didominasi  oleh  penduduk  kabupaten Padang  Pariaman  yang  mencapai  125.912 jiwa  atau  49,75%,  sedangkan  penduduk wilayah  DAS  yang  berasal  dari  kabupaten Tanah  Datar  berjumlah  23.391  jiwa  atau sebesar  9,24%.  Disamping  itu,  penduduk di wilayah  DAS  Batang  Anai yang berada di  Kota  Padangpanjang  adalah  sebanyak 51.289 jiwa atau sebesar 20,26%. Sehingga wilayah  DAS  Batang  Anai  dominan didiami oleh penduduk  kabupaten  Padang Pariaman  sebanyak  49,75%,  disusul  oleh Kota  Padang  sebanyak  20,75%  dan  Kota Padangpanjang sebesar 20,26%
Jumlah penggunaan air total penduduk  yang  berada  di  wilayah  DAS Batang  Anai  adalah  berjumlah  6.439.233 m 3 /tahun/orang,  hal  ini  hanya  sebesar 5,04% dari ketersediaan air  yang ada pada DAS  Batang  Anai  ini  yagn  berjumlah tahun  2011  adalah  127,38 juta  m 3 /tahun. Pengguna  air  DAS  Batang  Anai  yang
paling  besar  adalah  penduduk  pada kabupaten Padangpariaman 1.332.183 m 3 /tahun  atau  sebesar  1,04%.    Artinya penggunaan  air  DAS  Batang  Anai  untuk keperluan rumahtangga masih cukup kecil.
Selanjutnya,  penggunaan  air  DAS Batang  Anai  untuk  keperluan  irigasi, adalah digunakan untuk daerah irigasi (DI) Batang  Anai  di  Kabupaten  Padang Pariaman dengan luas areal irigasi mencapai  13.604  ha  tahun  2011,  dengan kebutuhan  akan  aliran  air  adalah  sebesar 10,15  m 3 /detik.  Apabila  diasumsikan penggunaan  air  untuk  keperluan  irigasi menurut  standard  IFRI  (2003)  adalah sebesar  1,2  m 3 /ha,  maka  kebutuhan  air untuk  lahan  sawah  yang  akan  diairi  oleh air  Batang  Anai  ini  adalah  sebanyak 16.324,8 m 3 /ha. Jumlah ini tentunya sangat kecil  sekali  jika  dibandingkan  dengan ketersediaan  air  pada  DAS  Batang  Anai. Artinya,  ketersediaan  air  untuk  keperluan irigasi  masih  cukup  besar  potensinya, justru  aliran  yang  lepas  sampai  ke  laut masih  sangat  besar  yakni  mencapai  4,38 m 3 /detik (Dinas PSDA Sumbar , 2011).
Aliran  air  DAS  Batang  Anai  sejak dari  hulunya  sampai  ke  wilayah  hilirnya telah  menjadi  muara  bagi  sungai-sungai kecil di sekitarnya, setidaknya ada 14 anak sungai  kecil  yang  kemudian  bergabung dengan Batang Anai ini yakni:
1. Batang  Singgalang  Kaciak  dengan
debit 0,33 m 3 /detik
2. Batang  Sinagalang  Gadang  dengan
debit 0,12 m 3 /detik 3. Batang Kapuyuk dengan debit 0,11 m 3 /detik 4. Batang  Tikayu  dengan  debit  0,25 m 3 /detik
5.
Batang  Sipisang  Gadang  dengan debit 0,55 m 3 /detik
6. Buangan  PLTA  Singkarak  dengan debit 0,34 m 3 /detik
7. Batang  Asam  Pulau  dengan  debit
1,83 m 3 /detik
8. Batang  Sangkir  dengan  debit  0,16
m+/detik
9. Batang  Sekayan  dengan  debit  0,08
m 3 /detik 10. Batang Salibutan dengan debit 1,25
m 3 /detik 11. Batang Surantih Kecil dengan debit 0,31 m 3 /detik 12. Batang Salisikan dengan debit 0,47 m 3 /detik 13. Batang  Buluh  dengan  debit  0,20
m 3 /detik 14.
Batang  Kandis  dengan  debit  1,46 m 3 /detik
Menurut  perhitungan  Dinas  PSDA provinsi Sumatera Barat jumlah kebutuhan air  7.257  m3/bulan  dan  jumlah  air  yang tersedia  adalah  sebesar  11.801  m3/bulan, sehingga  ketersediaan  air  bagi  pengguna air  pada  DAS  Batang  Anai  ini  mengalami surplus.  Artinya,  potensi  penggunaan  air bagi penduduk dan daerah irigasi di daerah wilayah DAS ini masih cukup tinggi.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Sumatera  Barat  memiliki  potensi sumberdaya  air  yang  lebih  dari cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan terhadap  penggunaan  air  untuk keperluan  irigasi,  air  minum,  dan penggunaan  untuk  industri  dan penggunaan untuk pembangkit tenaga listrik.
2. Pada  wilayah  DAS  Batang  Anai, pemanfaatan sumberdaya airnya didominasi  oleh  pengguna  air  irigasi terutama di kabupaten Padang Pariaman, sedangkan untuk penggunaan  air  PDAM  belum  ada.
Namun  penggunaan  air  untuk  PLTA hanya memanfaatkan aliran  sungai ini  untuk  mengalirkan  arus  air  dari Danau  Singkarak  ke aliran  Sungai Batang  Anai sehingga  penggunaan sumberdaya  air  pada  DAS  Batang Anai  relatif  belum  optimal.  Itulah sebabnya,  pada  saat  debit  puncak,
maka DAS Batang Anai ini menimbulkan  masalah  banjir  bagi wilayah  hilirnya  yang  terletak  di dekat Bandara Internasional Minangkabau 3. Kondisi  penggunaan  air  di  wilayah DAS  Batang  Anai  didominasi  oleh penggunaan sektor pertanian, memperlihatkan  bahwa  air  belum dialirkan  kepada  pengguna  yang bernilai efisien, karena sector pertanian  termasuk  pengguna  yang belum  memberikan  nilai  (water pricing) pada penggunaan air, sehingga pengguna ini disebut memiliki  volume  yang  besar  tetapi nilainya  rendah  (hight  volume,  low value),  sehingga  penggunaan  air belum sesuai dengan prinsip efisiensi.
4. Luas  wilayah  DAS  Batang  Anai mengalami pengurangan  dari  tahun ke  tahun  yang  disebabkan  oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya luasan  hutan  yang  menjadi  area tangkapan airnya. Semakin
berkurangnya, luasan DAS ini tentunya  akan  berdampak  kepada ketersediaan air yang ada
5. Badan yang berwenang dalam mengelola  DAS  Batang  Anai  adalah Dinas  PSDA  provinsi  Sumatera Barat  dan  Balai  Wilayah  Sungai Sumatera  V  dan  Badan  Pengelolaan DAS Agam-Kuantan. Lembaga pengguna  sumberdaya  air  di  DAS Batang  Anai  ini  adalah  pengguna dosmestik  dalam  hal  ini  di  wakili oleh  PDAM  Kota  Padangpanjang, dan  penduduk  di  wilayah  DAS Batang Anai yang meliputi
kabupaten Tanah Datar, Kota
Padangpanjang,  Kabupaten  Padang
Pariaman,  dan  Kota  Padang.  Petani pemakai  air  P3A  kabupaten  Padang
Pariaman
6. Dalam
pengambilan manfaat
sumberdaya  air  saat  ini  di  DAS
Batang Anai, pengguna sektor industri  ternyata  tidak  ada,  yang dominan  adalah  pengguna  air  irigasi dan rumahtangga
7. Jumlah penggunaan air total penduduk  yang  berada  di  wilayah DAS  Batang  Anai  adalah  berjumlah 6.439.233  m3/tahun/orang,  hal  ini hanya sebesar 5,04% dari
ketersediaan  air  yang  ada  pada  DAS Batang  Anai  ini  yang  berjumlah tahun  2011  adalah  127,38  juta m3/tahun. Pengguna air DAS Batang Anai  yang  paling  besar  adalah penduduk pada kabupaten Padangpariaman 1.332.183 m3/tahun atau sebesar 1,04%.Artinya
penggunaan  air  DAS  Batang  Anai untuk  keperluan  rumahtangga  masih cukup kecil.
8. Penggunaan  air  DAS  Batang  Anai untuk keperluan irigasi adalah digunakan  untuk  daerah  irigasi  (DI) Batang  Anai  di Kabupaten  Padang Pariaman  dengan  luas  areal  irigasi mencapai  13.604  ha  tahun  2011, dengan  kebutuhan  akan  aliran  air adalah  sebesar  10,15  m3/detik, kebutuhan  air  untuk  lahan  sawah yang akan diairi oleh air Batang Anai ini  adalah  sebanyak  16.324,8  m3/ha. Jumlah  ini  tentunya  sangat  kecil sekali  jika  dibandingkan  dengan ketersediaan  air  pada  DAS  Batang Anai. Artinya, ketersediaan air untuk keperluan  irigasi  masih  cukup  besar potensinya,  justru  aliran  yang  lepas sampai ke laut masih sangat besar.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  disampaikan  beberapa saran sebagai berikut :
1. Dinas  PSDA  provinsi  Sumatera  Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V perlu  mengambil  kebijakan  dalam upaya  mengoptimalkan  pemanfaatan sumberdaya  air  DAS  Batang  Anai untuk kebutuhan terhadap penggunaan
untuk  industri  dan  penggunaan  untuk pembangkit  tenaga  listrik  dan  bukan saja digunakan untuk keperluan irigasi dan keperluan rumah tangga.
2. Perlu  dilakukan  penanaman  pohon penghijau  “Penanaman  Sejuta  Pohon” di sekitar DAS Batang Anai agar dapat mengurangi pengurangan luas wilayah DAS dari tahun ke tahun
3. Dinas  PSDA  provinsi  Sumatera  Barat dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V perlu membangun  kembali  ekosistem wilayah  DAS,  melalui  pengelolaan terpadu  antara  sumberdaya  air  dan lahan dalam suatu daerah aliran sungai yaitu dengan  membangun  sistem transfer  hulu-hilir  dalam  pemanfaatan sumberdaya air dan lahan yang terkait dengan basis perekonomian masyarakat di wilayah DAS.
4. Perlu  ditetapkan model  pembayaran jasa-jasa  lingkungan (PJL) terhadap pihak  yang  memperoleh  manfaat dalam penggunaan sumberdaya air dan lahan  seperti  PDAM,  Industri,  dan rumahtangga serta petani
5. Mendorong
program-program pengentasan  kemiskinan  di  wilayah Hulu  daerah  aliran  sungai  (DAS)
melalui sistem insentif berupa pembayaran  untuk  jasa  lingkungan kepada  petani  miskin  yang  mau memberikan jasa perbaikan lingkungan

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2012.v1.i1.102
Abdalla, C. W. (1994). Groundwater Value from  Avoidance  Cost  Studies: Implication  for  Policy  and  Future Research,  American  Journal  of Agricultural
Economic,
76,
November 1994.
Amman,  H.M,  dan  Kumar,  A.  (2001). Land  Tenure  Conflict  Resolution: A Game Theoretic Approach in the
Narok  District  in  Kenya,  IIED, London.
Baumann,  D.  D.  (1997).  Urban  Water Demand Management and Planning, Mc. Graw-Hill, Inc, New York. Bergstrom,  J.  C,  et  al  (1996).  Assessing The Economic Benefits of Groundwater  for  Environmental Policy  Decisions,  Water  Resource Bulletin, American Water Resources Association, Washington D.C. Briscoe,  J.  (1997).  Managing  Water  as  an Economic Good: Rules for Reformers, World Bank, Washington D.C.
Dick, R. M. (1996). Groundwater Markets
in Pakistan: Partisipation and Productivity,  Research  Report  105,
IFFRI, Washington D.C. Dinar,  A.  dan  Wolf,  A.  (1997).  Economic and  Political  Considerations  in Regional Cooperation Models, Agricultural and Resources Economics Review, April, 1997, tt. Dinar,  A,  Rosegrant,  M.  W,  dan  Dick,  R.
M. (1997). Water Allocation
Mechanisms: Principles and Examples, Policy Research Working  Paper  1779,  Wolrd  Bank,
IFFRI, tt.
Dumairy.  (1992).  Ekonomika  Sumberdaya Air, BPFE UGM, Yogyakarta.
Easter,  K.  W,  Rosegrant,  M.W.  Dinar,  A.
(1999). Formal and Informal Markets  for  Water:  Institutions,
Performance,  and  Constrains,  The World  Bank  Research  Observer, Vol.  14,  No:  1,  February  1999,  pp. 99-116.
Enders,  W.  (1995).  Applied  Econometric Time  Series,  Jhon  Wiley  &  Son Inc, New York.
Fahmi,  I.  (1991).  Derived  Demand  for Irrigation  Water  in  Burdekin  River Irrigation  Area,  Tesis  Masters,
University of New England.
Faux,  J,  and  Perry,  G.  M.  (1999). Estimation  Irrigation  Water  Value Using  Hedonic Price  Analysis, Land  Economics,  Volume  75,  No: 3  August  1999,  University  of
Wisconsin Press. Fauzi,  A.  (2000).  Valuasi  Ekonomi Sumberdaya Pesisir, Makalah Disampaikan Pelatihan “Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  & Pulau-Pulau Kecil, Proyek Kerjasama IPB- New Guinea University  of  Technology,  Bogor 20-25 Maret 2000. Frank,  R.H.  (2003).  Micro  Economic  and Behavior, McGraw-Hill, New
York.
Green,  C.  (2003).  Handbook  of  Water Economic;  Principles  and  Practice, John  Wiley  and  Son  West  Sussex,
England.
Hanemann,  W.  M.  (1994).  Price  and  Rate Structure, Mc Graw- Hill, Inc, New York.
Hartwick,  J.M,  dan  Olewiler,  N.D.(1998).
The  Economies  of  Resource  Use, Addison Wesley Educational Publishers, Massachusetts. Hasan,  Z,  dan  Bawayusa,  M.  (1996). Guidelines for the Establishment of Appropriate Irrigation Water Pricing  Policies  and  Structures  in The  ESCAP  Region,  ESCAP, Jakarta.
Hatmoko, W, Barwawi, M, dan
Amirwandi. (2002). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah  Sungai,  Buletin  Pusair Vol. XI, No: 37 April 2002. Hayami, Y. (2000). Development Economics;  From  the  Proverty  to the  Wealth  of  Nations,  Oxford University Press.
Hearne,  R.  R.  dan  Easter,  K.  W.  (1996). The Economic and Financial Gains from  Water  Markets  in  Chile, Agricultural  Economics,  Vol.  15, No: 3 Januari 1997, Elseveir, tt.
Hendry, D..F. (1996). Dynamic Econometrics,  Oxford  University Press, New York. Herringthon,  P.  (1999).  Household  Water Pricing in OECD Countries, www.oils.org.eng. OECD, Paris.
Hewitt, J. A dan Haneman, W. M. (1995).
A Discrete/  Continuous  Choice Approach  to  Residential  Water Demand Under Block Rate Pricing, Land  Economics,  Vol.  71,  No:  2, May 1995.
Holland,  D,  dan  Wyeth,  P.  (1993).  SAM Multipliers:  Their  Decomposition, Interpretation  and  Relationship  to Input-Output  Multipliers,  Research Bulletin  XB  1027,  Washington State University.
Lonergan,  S.  C  dan  Brooks,  D.  B.  (1992).
Watershed;  The  Role  Of  Fresh Water  in  the  Israeli- Palestinian Conflict, International Development  Research  Centers, Ottawa, Canada.
Lyman,  R.  A.  (1992).  Peak  and  off- Peak Residential  Water  Demand,  Water Resource Research, Vol: 28, No: 9, Page  2159-2167,  September  1992,
tt Moore,  M.  R.  (1999).  Ability  to  Pay  for Reclamation Water, Land Economics, Volume 75, No:
4November  1999,  University  of
Wisconsin Press.
Nauges,  C.  Dan  Thomas,  A.  (2000). Privately  Operated  Water  Utilities, Municipal  Price  Negotiation,  and
Estimation  of  Resiedntial    Water Demand: The Case of France, Land
Economics,  Volume  76,  No:  1
February 2000, University of
Wisconsin Press. Nelson, A, and Chomitz, K.M.(2004). The
Forest-Hydrology_Proverty  Nexsus in  Central  Amerika:  An  Heuristik Analysis, World bank Policy
Research working paper, 3430, tt. Nieswiadomy,  M.  L.  (1992).  Estimating
Urban  Residential  Water  Demand:
Effect
of Price Structure, Conservation, and Education,
Water Resources Research, Vol 28, No:  3,  Page  609-615,  Maret  1992, tt.
Nugroho,  S.  P.  (2002). Evaluasi  dan Analisis  Curah  Hujan  Sebagai Faktor Penyebab Bencana Banjir di Jakarta,  Jurnal  Sains  &  Tehnologi Modifikasi  Cuaca,  Vol.  3,  No:  2 September 2002, BPPT, Bandung. OECD  (1999).  Household  Water  Pricing;
Working  Party  on  Economic  and Environmental  Policy  Integration, OECD, 1999.
Pasandaran,  E,  et  al.  (  1999).  Perspektif Keswadayaan Petani Dalam Pengembangan Irigasi Pompa, Prosiding  Seminar,  PSE  and  Ford Foundation.
Penning, V. F.W.T, et.all. (2002). Integrated Land and Water Management for Food and Environmental Security, Comprehensif  Assesment  Research Paper, tt Pint, E. M. (1999). Household Response to Increased  Water  Rates  During  the California Drought, Land Economics,  Vol.  75,  No:  2  May 1999. Powell, J. R, Allee, D. J, and Clintock, C. Mc. (1994). Groundwater
Protection  Benefits  and  Local Community  Planning:  Impact  of Contingen  Valuation  Information, American  Journal  of  Agricultural Economic, 76, November 1994, tt. Provencher,  B,  dan  Burt,  O.  (1994).  A Private Property Rights Regime for the  Commons:  The  Case  for
Groundwater,  American  Journal  of Agricultural Economic, 76, November 1994, tt.
Puu,  T.  (1992).  Nonlinear  Economic Dynamics,  Springer  Verlag,  New York.
Renzetti,  S.  (1992).  Estimating  the
Stucture of Industrial Water
Demands:  The  Case  of  Canadian Manufacturing,  Land  Economic, Vol. 68, No: 4,  November 1992. Rosegrant,  M.W.  (  1993).  Examining  the Difference  in  Self- and  Publicly

## Supplied  Firms’  Water  Demands,
Land  Economics,  Vol.  69,  No:  2, May 1993.
Saleth, R. M. (2002). Water Resource and
Economic Development; the Management  of  Water  Resource, Edward Elgard Publishing Limited, Massachusets.
Saleth,  R.  M,  dan  Dinar,  A.  (1995). Satisfying  Urban  Thirst:  Water supply  Augmentation  and  Pricing Policy  in  Hyderabad  City,  India, World  Bank  Technical  Paper  No: 395, World Bank, Washington D.C. Sarwan, Suharto. Subianto, Tjoek, W. Dan Rodgers,    C.  (2003).  Development of  Water    Rights  in  Indonesia,
c.rodgers@cgiar.org .
IFRI, Washington .D.C.
Schlager,  E.  dan  Ostrom,  E.  (1992).
Property- Rights Regime and Natural  Resources:  A  Conceptual Analysis, Land Economics, Vol. 68
No: 3 Augustus 1992.
Segerson,  K.  (1994).  The  Benefits  of
Groundwater Protection: Discussion,  American  Journal  of Agricultural  Economic,  Vol.  76, Desember 1994, tt. Serageldin,  I.  (1994).  Water  Supply Sanitation, and Environmental Sustainability: the Financing Challenge, World Bank, Washington D.C.
Shiva,  V.  (2002).  Water  Wars;  Privatisasi, Profit,  dan  Polusi,  Insist  Press,
Yogyakarta.
Showers, K. B. (2002). Water Scarcity and Urban  Africa:  On  Overview  of Urban- Rural  Water  Lingkages,
Journal  of  World  Development, Vol. 30, No: 4 Tahun  2002.
Simpson,  L.  dan  Ringskog,  K.  (1997).
Water  Markets  in  the  Americas, World Bank, Washington D.C. tt Stephenson, D. dan Petersen, M.S. (1991).
Water  Resource  Development  in Developing  Countries,  Elseveir, Amsterdam.
Stiglitz,  J.  E.  (2002).  Globalisasi  and  Its Discountents,  PT  Inapublikatama, Jakarta.
Sullivan,  C  (2002).  Calculating  a  Water Poverty  Index,  Journal  of  World Development,  Vol.  30,  No:  7 Tahun 2002.
Syariman,  P  (  1997).  Penanggulangan Sedimentasi  saluran  Induk  Tarum Barat  Di  Wilayah  Perum Otorita Jatiluhur,  Buletin  Pusair  No:  24 Tahun VII, Juni 1997. Bandung. Syaukat, Y. (2000). Dynamic Optimization Methods: Theory and Applications,
Mimbar Sosek; Jurnal of Agricultural  and  Resource  socio- Economics, Vol. 13 No: 3 Desember 2000.
The World Bank Water Demand Research Team.  (1993).  The  Demand  for Water in Rural Areas: Determinants and Policy Implications, The World Bank  Research  Observer,  Vol.  8, No: 1, January 1993: pp. 47-70. Thobani, M. (1997). Formal Water Market:
Why, When, and How to Introduce Tradable  Water  Right,  The  World Bank  Research  Observer,  Vol.  12,
No: 2, August 1997: pp 161-179. Thomas, R.L. (1997). Modern Econometrics: an Introduction, Addison- Wesley, Harlow, England. Tsur, Y. dan  Dinar, A. (1995). Effeciency and Equity Considerations in Pricing  and  Allocating  Irrigation Water,  Policy  Research  Working paper The Work Bank, May 19995.
Van  den  Berg,  J.C.JM.  (2002).  Handbook
of  Environmental  and  Resource Economics, Edward Elgard,
Northampton
Massachussetts,
USA. Verbeek,  M,  (2000).    A  Guide  to  Modern Econometrics,  John  Wiley  &  Son, LTD, New York. Wakins,  D.  W  dan  Mc  Kinney,  D.  C. (1997).  Finding  Robust  Solution  to Water  Resource  Problem,  Journal of  Water  Resources  Planning and Management,  Vol:  123,  N0:  1, January/February, 1997. Weinberg,  M.  (2002).  Assesing  a  Policy Grab  Bag:  Federal  Water  Policy Reform,  American  Journal  of Agricultural  Economic,  Vol.  84, No: 3, August, 2002. Young, R. A. (1996). Measuring Economic Benefits for Water Investments and
Policies, IBRD, World Bank,
Washington D.C.