## Original Research Paper
Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan  Sesuai  PP  No  23  Tahun  2018  bagi  Wajib Pajak UMKM dan Koperasi di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan
I Dewa Ketut Yudha S 1 , Muhammad Alwi 1 , Luluk Fadliyanti 1*
1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1086
Sitasi: Yudha S, I. D. K, Alwi, M & Fadliyanti, L. (2021). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sesuai PP No 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak UMKM dan Koperasi di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA 4(4)

## Article history
Received: 02 Oktober 2021 Revised: 20 Oktober 2021
Accepted: 01 November 2021
*Corresponding Author: Luluk Fadliyanti , Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: fadliyanti@unram.ac,id
Abstract: Tujuan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  adalah memberikan  pengetahuan  tata  cara  mendapatkan  NPWP,  fungsi  NPWP, fungsi  pajak  dan  tata  cara  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajak terutang.  Tempat  penyelenggaraan  kegiatan  ini  adalah  di  Aula  Kelurahan Bintaro  Kecamatan  Ampenan  Kegiatan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  11 Oktober  2021  di  ikuti  Wajib  Pajak  UMKM,  pengurus  koperasi,  Lurah Bintaro,  Sekretaris  Kelurahan  Bintaro.  Jumlah  peserta  16  Orang.  Metode kegiatan  penyuluhan  berupa  ceramah  dan Focus  Group  Discussion (FGD) yang berkaitan dengan perpajakan bagi UMKM dan Koperasi. Hasil diskusi kegiatan  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  peserta  belum  mengerti bagaimana  cara  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajak  terutang dengan  benar,  memiliki  NPWP  dan  mendapatkan  bantuan  modal  melalui membentuk kelompok usaha bersama (KUBE). Setelah diskusi selesai para peserta  dapat  menyadari  pentingnya  pengetahuan  mengenai  perpajakan yang telah disampaikan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini, maka UMKM  dan  Koperasi  yang  ada  dapat  terhindari  dari  sanksi  perpajakan. Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  yaitu  diwajibkan  bagi  para  pengusaha UMKM  dan  Koperasi  memiliki  NPWP  memperhatikan  dan  menanyakan pada KPP atau Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta  pihak kelurahan Bintaro mengenai perubahan-perubahan dalam ketentuan dan tata cara  perpajakan  dan  memberi  motivasi  agar  koperasi  yang  ada  dapat berkembang  dan  mendorong  agar  UMKM  masuk  menjadi  anggota koperasi.
Keywords: Kewajiban Perpajakan; UMKM; Koperasi.

## Pendahuluan
Dalam  reformasi  perpajakan  tahun  1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan  yang  cukup  signifikan  itu official assessment  system menjadi self  assessment  system . Berbeda  dengan official  assessment  system ,  dalam self  assessment  system ,  Wajib  Pajak  diberikan kepercayaan  untuk  menghitung,  menyetor  dan melaporkan  sendiri  pajaknya.  Pemerintah  juga melakukan pembaharuan yang menyangkut
kebijakan  perpajakan,  administrasi  perpajakan,  dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan  satu  sama  lain  untuk  mencapai target penerimaan pajak secara optimal.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan  Koperasi  dalam  pembangunan  ekonomi mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar angkatan kerja yang berpendidikan menengah bergerak  dalam  UMKM  dan  Koperasi  baik  pada sektor  tradisional  maupun  dalam  sektor  Modern. Setelah  dimulai  MEA  sejak  Desember  2015, UMKM  dan  Koperasi  semakin  menghadapi
Yudha, et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 201-205
persaingan yang ketat karena semakin terbuka pasar di  dalam  Negeri  dan  dapat  menjadi  ancam  bagi UMKM  dan  Koperasi  dengan  semakin  banyak barang dan jasa yang masuk kedalam negeri dengan harga  yang  bersaing.  Oleh  karena  itu  produk UMKM dan koperasi harus dapat mempunyai daya saing kuat baik dari segi harga maupun dari kualitas sehingga  memungkin  untuk  dapat  berkembang secara terus menerus.
Para  pelaku  UMKM  di  Indonesia  tak  bisa menghindari  dari  kewajiban  membayar  pajak  baik formal  maupun  yang  tidak  formal  yang  selama  ini ada belum melakukan pembukuan maupun pencatatan. Bila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya  baik  sengaja  maupun  tidak,  maka aparat  pajak  dapat  memaksakannya  sesuai  UU pajak  yang  berlaku.  Aturan  pengenaan  Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM ini tertuang dalam peraturan  pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018 tentang pengenaan PPh atas penghasilan dari Usaha yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang memiliki peredaran Bruto (omzet) tertentu. Presiden menekankan peresmian peraturan tersebut pada  tanggal  1  Juli  2018  dan  langsung  berlaku  1 Juli 2018. PP ini sama sekali tidak menyebut secara khusus  pengenaan  PPh  untuk  UMKM,  upaya  itu untuk  menghindari  pengelompokan  yang  tersendiri buat UMKM yang berbeda dengan kelompok usaha lainnya  di  bidang  perpajakan.  Batasan  omzet  pada PP tersebut masuk dalam definisi UMKM menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WP  OP)  dan Wajib Pajak Badan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar  per  tahun  harus  menyetor  PPh  final  0,5  % dari  Omzet.  Wp  membayar  PPh  ini  setiap  bulan paling  lambat  tanggal  15  setelah  masa  pajak berakhir dan pelaporan PPh pada KPP dimana WP bertempat  tinggal  atau  berkedudukan.  Bila  WP menggunakan tahun takwin PPh harus dilaporkan 3 bulan  setelah  akhir  tahun  pajak  untuk  WP  OP  dan empat  bulan  setelah  akhir  tahun  pajak  untuk  WP Badan.  Pengenaan  PPh  final  dari  omzet  ini  adalah bentuk  kemudahan  dan  penyederhanaan  dalam perhitungan  pajak.  Selain  itu  bisa  membuka  jalan bagi  pengusaha  informal  untuk  membayar  pajak yang  selama  ini  masih  sedikit.  Dengan  membayar pajak  secara  otomatis  sudah  mempunyai  nomor pokok  wajib  pajak  (NPWP)  dan  bagi  pelaku ekonomi  yang  sudah  mempunyai  NPWP  akan
mudah mendapatkan kucuran kredit dari perbankan untuk keperluan perusahaan.
UMKM dan Koperasi banyak yang berkedudukan  di  Kelurahan  Bintaro  berkembang pesat  setelah  dibuka  wisata  pelabuhan  kota  tua Ampenan.Di  Samping  juga  terdapat  pusat  kegiatan ekonomi  seperti  pasar,  pertokoan  dan  lembaga keuangan.  Adapun  usaha  dari  UMKM  yang  ada  di Kelurahan Bintaro Kota Mataram  umumnya dalam dalam  bidang  perdagang,  produk  barang  dan  jasa baik  yang  formal  maupun  yang  tidak  formal. Perkembangan ini sejalan dengan semakin berkembang  Kota  Mataram  sebagai  Ibukota  dari Provinsi  Nusa  tenggara  Barat.  Selama  ini  masih banyak  dari  Pengusaha  di  bidang  UMKM  dan Koperasi yang belum dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terutang  karena  masih  kurangnya  pengetahuan perpajakan  sehingga  biasanya  para  pengusaha menggunakan  jasa  konsultan.  Karena  pengetahuan perpajakan  para  pengusaha  UMKM  dan  Koperasi masih  kurang,  sehingga  biasanya  sering  terjadi kesalahpahaman  antara  wajib  pajak  dengan konsultan  pajak  mengenai  besarnya  pajak  yang dibayar.  Selain  daripada  itu  masih  banyak  Wajib pajak  yang  belum  dapat  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Jika  hal  ini  terjadi  akan  menyebabkan semakin  kurang  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  dalam  latar  belakang  di  atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Masih  rendahnya  pengetahuan  perpajakan  bagi Wajib  Pajak  UMKM  dan  Koperasi  sehingga masih  ada  belum  dapat  memenuhi  kewajiban perpajakan  seperti  membayar  pajak  dengan menggunakan  media  elektronik/  online  dan melaporkan pajak secara online.
2. Wajib  Pajak  UMKM  dan  Koperasi  masih  ada yang  belum  mengetahui  Tata  Cara  perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai PP N0 23 tahun 2018.
3. Masih ada UMKM tidak mengetahui syarat dan tatacara mendapatkan NPWP, fungsi dan sangsi bila tidak mempunyai NPWP.
Adapun Target Keluaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:
1. Bagi  UMKM  dan  Koperasi  yang  belum  punya NPWP  sudah  tahu  cara  untuk  mendapatkan
Yudha, et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 201-205
NPWP dan Manfaatnya.
2. Wajib  Pajak  UMKM  dan  Koperasi  sudah mengerti Fungsi pajak, SPT dan SPT dan Sanksi bila  Wajib  Pajak  tidak  memenuhi  kewajiban perpajakannya.
3. Wajib  Pajak  UMKM  dan  Koperasi  sudah  tahu cara  menghitung  besarnya  pajak  terutang, menyetor pajak dengan ebilling dan melaporkan SPT dengan Efiling.
4. Publikasi Ilmiah.

## Metode
Lokasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan  dilaksanakan  di  Kelurahan  Bintaro dengan alasan bahwa di Kelurahan tersebut banyak UMKM  dan  ada  pula  koperasi  sebagai  objek  dari kegiatan ini  belum mahir melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan selagi masih  ada  UMKM  tidak  memiliki  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP).  Sebagai  pelaku  atau  subjek dari  pengabdian  ini  adalah  team  dari  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  dan  Bisnis  jurusan  Ilmu Ekonomi dan Studi dan Pembangunan.
Dalam  memcahkan  masalah  yang  dihadapi oleh  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dan  Koperasi sebagai  objek  dari  pengabdian  ini,  oleh  tiam sebagai pelaku atau subjek dalam solusi Pemecahan Masalah  dengan  memberi  materi  perpajakan sebagai berikut:
1. Memberikan pengetahuan tata cara mendapatkan  NPWP  dan  Fungsi  NPWP  bagi pengusaha UMKM dan Koperasi
2. Memberikan  pengetahuan  tentang  arti  fungsi pajak, dan SPT
3. Memberikan pengetahuan dasar cara menghitung pajak, cara menyetor pajak dan cara melaporkan pajak terutang.
Untuk  mencapai  target  keluaran  dan  tujuan  yang telah dirumuskan, pelaksanaan pengabdian masyarakat  ini  dilakukan  dalam  beberapa  langkah berupa:
A. Persiapan Kegiatan
1. Melakukan survei pendahuluan ke Kelurahan Bintaro  sebagai  lokasi  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat
2. Melakukan  koordinasi  dengan  Bapak  Lurah
Bintaro 3. Pengurusan administrasi surat izin pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat
4. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
5. Persiapan  tempat  untuk  pelaksanaan  FGD ( Focus Group Discussion )
B. Kegiatan FGD ( Focus Group Discussion )
1. Pengantar/sambutan Bapak Lurah Bintaro
2. Sambutan  Ketua  tim  pelaksana  kegiataan pengabdian kepada masyarakat
3. Penyampaian materi penyuluhan tentang: Fungsi pajak,  cara  memperoleh  NPWP  dan  fungsinya, Mekanisme
Perhitungan, memotongan, penyetoran  dan  pelaporan  pajak  Penghasilan bagi Wajib pajak UMKM dan Koperasi dan cara membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4. Penyampaian  masalah  masalah  atau  pertanyaan bagi  para  peserta  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat.
Metode  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  ini adalah  ceramah  dan  FGD.  Diskusi  mengenai pengetahuan  pajak,  permasalahan  pemenuhan kewajiban pajak, mulai dari menghitung,  menyetor dan  melaporkan  SPT,  NPWP  dan  pembentukan kelompok  Usaha  bersama.  Kelompok  sasaran dengan  kegiatan  ini  adalah  Wajib  Pajak  UMKM dan  WP  Orang  Pribadi  maupun  WP  Badan  di Kelurahan  Bintaro.  Dalam  kegiatan  ini  akan melibatkan  pula,  Wajib  pajak,  UMKM  dan Koperasi. Sedangkan sebagai mitra dalam pelaksanaan  kegiatan  ini  adalah  Tax  Center  FEB Universitas Mataram.
Untuk  menjamin  kelancaran  kegiatan  ini, maka  akan  dikoordinasikan  dengan  lembaga  yang terkait seperti: LPPM Unram, BP2EB FEB, Kepala Kelurahan,Bintaro,  UMKM  dan  Koperasi  sebagai Wajib Pajak dan Tax Center Unram sebagai mitra.

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan  pada  tanggal  11  Oktober  tahun  2021 bertempat  di  Aula  Kelurahan  Bintaro  Kecamatan Ampenan  Kota  Mataram  .  Jumlah  peserta  yang hadir kegiatan ini sebanyak 19 Orang peserta terdiri dari  Wajib  Pajak  UMKM,  dan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi,  dan  Kepala  Kelurahan  dan  sekretaris Kelurahan  Bintaro.  Materi  perpajakan  yang disampaikan  sangat  mendapat  respon  dari  para peserta  yang  ditandai  dengan  antusiasnya  para
Yudha, et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 201-205
peserta  bertanya  kepada  tiam  penyuluh  yang berhubungan  dengan  cara  menghitung,  menyetor, memotong  dan  pelaporan  pajak,  cara  mendapatkan NPWP,  kegunaan  atau  fungsi  pajak  dan  NPWP. Pada  tahap diskusi berbagai masalah dan pertanyaan yang disampaikan para peserta kegiatan ini diantaranya pertanyaan oleh:
1. Ibu  Maulida  pengusaha  abon  ikan  alamat pondok Parasi menanyakan apakah semua wajib pajak  harus  mempunyai  NPWP  dan  bagaimana cara  memperoleh  NPWP.  Jawab  dari  team pengabdian,  bahwa  semua  wajib  pajak  harus punya  NPWP  kecuali  penghasilannya  dibawah PTKP,  Sedangkan  cara  untuk  mendapatkan NPWP  adalah  dengan  syarat-syarat  sebagai berikut:
a. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  non  usahawan harus  mempunyai  foto  copy  KTP/Kartu Keluarga/Sim/Paspor
b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan syarat:
- Photo copy KTP/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor
- Photo  copy  surat  izin  usaha  atau  surat keterangan  tempat  usaha  dari  instansi yang berwenang
c. Untuk Wajib Pajak Badan syarat:
- Fotocopy akte pendirian usaha
- Photo copy KTP salah seorang Pengurus
- Photo  copy  surat  izin  usaha/  surat keterangan  tempat  usaha  dari  instansi yang berwenang
Photo copy tersebut harus disahkan oleh petugas pendaftaran  pada  saat  diserahkan  oleh  wajib pajak,  jika  pendaftaran  melalui  kantor  POS, maka  harus  disahkan  oleh  pejabat/instansi  yang berwenang.
2. Ibu Ayu Ningsih menanyakan apakah saya tidak usah  mengurus  NPWP  karena  menggunakan NPWP  Suami  sebagai  pengusaha  Wajib  pajak Orang  Pribadi  dan  bagai  cara  menghitung  PPh: Jawab  tim  pengabdian  sebaiknya  mengurus NPWP  sebab  kalau  tidak  punya  NPWP  atau sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan  NPWP,  maka  diancam  dengan hukum  pidana  selama  lamanya  6  tahun  dan denda  setinggi-tingginya  empat  kali  jumlah pajak  terutang  atau  kurang  bayar.  Jika penghasilan  istri  digabung  dengan  penghasilan suami, maka bisa menggunakan NPWP Suaminya.  cara  menghitungnya  dengan  cara: Penghasilan  Neto  Suami  Istri  –  PTKP  =  PKP (Penghasilan Kena Pajak). PPh terutang = Tarif Pasal 17 Undang Undang PPh x PKP.

## Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya PTKP berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016
Status Keterangan Besarnya PTKP TK/0 Tidak kawin, tanpa tanggungan…... Rp. 54.000.000., TK/2 Tidak kawin, tanggungan 2 orang.... Rp. 63.000.000., K/1 Kawin, tanggungan 1 orang………… Rp. 63.000.000., K/2 Kawin, tanggungan 2 orang………… Rp. 67.500.000., K/3 Kawin, tanggungan 3 orang………… Rp. 72.000.000., K I/0 Kawin, penghasilan istri digabung, tanpa tanggungan……. Rp. 112.500.000., K I/3 Kawin, penghasilan istri digabung, tanggungan 3 orang… Rp. 126.000.000.,
Kami  menjawab  dari  pertanyaan  peserta berdasarkan  apa  yang  tercantum  dalam  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  sehingga Wajib  Pajak  yang  bertanya  merasa  puas  akan jawaban kami.
Hasil  kegiatan  ini  dapat  dikatakan  berhasil yang ditunjukan, antusiasnya peserta memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat  dan  bertanya  mengenai  masalah  yang
perpajakan  yang  pernah  dialaminya.  Masalah  yang dihadapi  oleh  peserta  dapat  terpecahkan/terjawab pada sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjut materi
perpajakan  yang  disampaikan  dalam  kegiatan  ini sebagian  besar  sudah  dapat  dipahami  dan dimengerti oleh para peserta tentang fungsi NPWP dan  cara  mendaftar  mendapatkan  NPWP,  fungsi pajak,  cara  menghitung,  menyetor,  memotong  dan melaporkan  PPh,  cara  mendapatkan  NPWP  dan
Yudha, et al ., Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2021, 4 (4): 201-205
manfaatnya serta syarat dan prosedur pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE).

## Kesimpulan
1. Wajib Pajak UMKM dan Koperasi merasa puas dengan bertambahnya pengetahuan pajak seperti pengetahuan fungsi pajak, fungsi NPWP, sanksi bila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak UMKM dan koperasi terdapat yang belum  memiliki  NPWP  baik  Wajib  orang pribadi  maupun  Wajib  Pajak  badan,  segera mendaftarkan diri Untuk memperoleh NPWP
3. Sudah ada  beberapa  WP  pajak  mengetahui  tata cara  mendaftar  untuk  mendapat  NPWP  dan sudah mengetahui tata cara penghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 4. Ibu ibu yang sudah memiliki usaha usaha rumah tangga akan segera membentuk kelompok usaha untuk  mempermudah  bantuan  pendampingan, pembinaan dan bantuan permodalan dari instansi pemerintah yang terkait dan swasta.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Universitas  Mataram  yang  telah  memberikan pendanaan  terhadap  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (PKM)  ini  yang  bersumber  dari  dana PNBP.

## Daftar Pustaka
Fidel,  2010.  Cara  Mudah  dan  Praktis  Memahami
Masalah-Masalah Perpajakan,
Murai
Kencana, Jakarta
Ilyas,  Wirawan  B.  2010,  Panduan  Komprehensif
dan Praktis Ketentuan Umum dan
Mardiasmo,  2009.  Perpajakan  Indonesia.  Edisi Revisi. Jogjakarta: Andi
Supramono. 2005.
Perpajakan
Indonesia:
Mekanisme dan Perhitungan. Penerbit
Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
Walluyo,  2007.  Perpajakan  Indonesia.  Jakarta:
Salemba Empat