INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7498-7505 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Asuransi Dalam Perdagangan Internasional
Meriza Elpha Darnia 1 ✉ , Maimunajib 2 , Azzah Meidiani 3 , Annisa Mahfuzoh 4 , Ricky Waruwu 5 , Teuku Johansyah 6 , Aris Sutomo 7
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Email: meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Asuransi  dalam  perdagangan  internasional  memainkan  peran  krusial  dalam  menjamin  kelancaran transaksi  serta  perlindungan  pihak-pihak  yang  terlibat.  Dalam  dunia  perdagangan  lintas  batas, transaksi melibatkan berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau penundaan barang. Hukum perdagangan  internasional,  khususnya  melalui  instrumen-instrumen  seperti  Incoterms  yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce, menentukan kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam hal asuransi. Meskipun asuransi dalam perdagangan internasional sangat penting, pemahaman mengenai  jenis-jenis asuransi, ketentuan kontrak,  serta proses klaim menjadi esensial bagi para pelaku perdagangan untuk memaksimalkan perlindungan dan meminimalkan risiko. Oleh karena itu, eksplorasi mendalam mengenai asuransi dalam konteks hukum perdagangan internasional penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis.
Kata kunci: Asuransi, Perdagangan Internasional, Hukum, Incoterms, Risiko

## Abstract
Insurance in international trade plays a crucial role in ensuring smooth transactions and protection of the  parties  involved.  In  the  world  of  cross-border  trade,  transactions  involve  various  risks  such  as damage,  loss  or  delay  of  goods.  International  trade  law,  particularly  through  instruments  such  as Incoterms  published  by  the  International  Chamber  of  Commerce,  determines  the  obligations  and responsibilities of parties in matters of insurance. Although insurance in international trade is very important, understanding the types of insurance, contract provisions, and claims processes is essential for  trade  players  to  maximize  protection and  minimize  risk.  Therefore,  an  in-depth  exploration of insurance in the context of international trade law is important to increase legal certainty and business sustainability.
Keywords: Insurance, International Trade, Law, Incoterms, Risk.

## PENDAHULUAN
Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Dengan semakin terintegrasi dan saling tergantungnya perekonomian di berbagai belahan dunia, transaksi lintas batas menjadi tak terhindarkan. Perdagangan jenis ini  tidak  hanya  membuka  peluang  besar  bagi  pelaku  bisnis,  tetapi  juga  menghadirkan serangkaian  risiko  yang  unik.  Risiko-risiko  ini  melibatkan  aspek-aspek  seperti  jarak, perbedaan budaya, hukum, regulasi, serta kondisi geografis dan politik yang berbeda dari satu  negara  ke  negara  lain.  Di  sinilah  peran  asuransi  dalam  perdagangan  internasional menjadi sangat penting.
Asuransi perdagangan internasional menyediakan jaminan bagi para pelaku bisnis terhadap kerugian yang mungkin terjadi selama proses transaksi lintas batas. Baik itu risiko kerusakan barang, kehilangan, keterlambatan, atau masalah hukum lainnya, asuransi dapat menawarkan  perlindungan  finansial  dan  ketenangan  pikiran  bagi  para  pedagang.  Tidak hanya itu,  asuransi  juga memastikan bahwa kedua  belah  pihak dalam transaksi memiliki kepastian hukum dan finansial.
Namun,  untuk  memahami  sepenuhnya  relevansi  dan  kebutuhan  asuransi  dalam perdagangan  internasional,  kita  perlu  memahami  dasar-dasar  hukum  perdagangan internasional,  risiko  yang  ada,  serta  bagaimana  asuransi  dapat  membantu  mengatasi ketidakpastian  dan  risiko  tersebut.  Dalam  tulisan  ini,  kita  akan  mengeksplorasi  konsep- konsep  dasar  asuransi  perdagangan  internasional,  pentingnya  asuransi  dalam  konteks hukum perdagangan, dan bagaimana asuransi berfungsi sebagai instrumen pelindung bagi para pelaku bisnis lintas batas.
Dalam era globalisasi, perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung perekonomian dunia. Namun, di balik dinamikanya yang kompleks, terdapat berbagai risiko yang  dapat  mengancam  kelancaran  transaksi  lintas  batas.  Risiko-risiko  tersebut  meliputi kerusakan  barang,  kehilangan,  ketidaksesuaian  regulasi  antar  negara,  hingga  potensi sengketa hukum. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, asuransi muncul sebagai solusi yang  efektif  untuk  menawarkan  perlindungan  terhadap  berbagai  risiko  yang  mungkin timbul dalam perdagangan internasional.
Konsep  asuransi  dalam  hukum  perdagangan  internasional  bukan  hanya  sekedar transaksi keuangan biasa. Ini adalah instrumen yang terstruktur dengan baik, didasarkan pada prinsip hukum dan regulasi internasional, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan  perlindungan  kepada  para  pihak  yang  terlibat.  Dalam  banyak  kasus,  keberadaan asuransi  menjadi  salah  satu  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi  sebelum  transaksi perdagangan internasional dapat terlaksana.
Seiring  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  perdagangan  internasional, regulasi  dan  instrumen  hukum,  seperti  Incoterms  yang  dikeluarkan  oleh  International Chamber  of  Commerce,  telah  mengadopsi  berbagai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan asuransi  untuk  memastikan  bahwa  risiko-risiko  perdagangan  dapat  diminimalkan  dan kepentingan semua pihak dapat terlindungi.
Dalam  pembahasan  ini,  kita  akan  mengeksplorasi  peran  penting  asuransi  dalam konteks hukum perdagangan internasional, menggali prinsip-prinsip dasar yang melandasi asuransi,  serta  memahami  bagaimana  asuransi  berperan  dalam  memfasilitasi  dan memperlancar transaksi perdagangan lintas batas.
Fokus  dunia  usaha  terhadap  kegiatan  bisnis  internasional  semakin  berkembang, terbukti  dengan  berkembangnya  sistem  aliran  modal,  investasi,  barang,  dan  jasa  antar negara. Perdagangan internasional merupakan salah satu bidang kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan lain  sebagainya,  kegiatan  usaha  juga  dapat  dilakukan  melalui  hubungan  ekspor-impor, penanaman  modal,  perdagangan  jasa,  perizinan,  dan  waralaba.  Hukum  perdagangan internasional  merupakan  salah  satu  contoh  peraturan  nasional  dan  internasional  yang diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan bisnis internasional.
Hukumperdagangan internasional, juga dikenal sebagai hukum ekonomi, mencakup hukum perdagangan internasional. Pada abad ke-18 di Eropa Barat, khususnya di Inggris dan  Perancis,  istilah  “hukum  ekonomi”  pertama  kali  digunakan.  Hukum  feodal,  yang bermula  dari  pemerintahan  absolut,  menjadi  landasan  kebijakan  ekonomi  di  Inggris sebelum revolusi industri. Selain itu, negara-negara Eropa Barat — khususnya Prancis dan Inggris — memprioritaskan penggunaan kekuatan untuk mempertahankan dominasi politik dan mengatur perekonomian yang lebih besar.
Selain itu, prinsip hukum yang mendorong liberalisasi di sektor industrialisasi dan perdagangan adalah kebebasan berkontrak. Abad ke-19 menyaksikan perluasan liberalisasi perdagangan internasional yang sangat pesat, yang menguntungkan perekonomian Eropa. Namun negara-negara lain di luar Eropa, khususnya di Asia dan Afrika, masih belum bisa sepenuhnya menikmati kebebasan perdagangan di Afrika. Hal ini disebabkan masyarakat Asia dan Afrika tidak mempunyai kesempatan atau kebebasan yang sama dalam bidang perdagangan dengan masyarakat negara-negara Eropa karena merupakan wilayah jajahan atau  jajahan  negara-negara  tersebut.  Akibatnya,  Eropa  merupakan  kekuatan  politik  dan ekonomi, sementara negara-negara Asia dan Afrika tidak memiliki otoritas politik di dalam wilayah mereka sendiri.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mendasarkan  norma  pada  hukum.  Penelitian  semacam  ini  didasarkan  pada  penelitian kepustakaan, yaitu membaca dan menganalisis bahan-bahan  primer  dan sekunder yang berupa buku. berkaitan dengan hukum ekonomi Indonesia, khususnya hukum ekonomi dan hukum  ekonomi  pembangunan  sosial  dengan  tujuan  mempelajari  dasar-dasar  yang diperlukan  agar  standar  hukum  ada.  Peneliti  menggunakan  berbagai  metodologi  dalam penelitian  hukum  normatif,  termasuk  pendekatannya  Pendekatan  perundang-undangan dan UUD 1945 karena dalam pendekatan ini, Para sarjana mengkaji berbagai hukum dan gagasan utama yang mendasarinya..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Definisi Asuransi dalam Hukum
Asuransi dalam hukum perdagangan internasional adalah perjanjian kontrak antara perusahaan asuransi dan pihak yang ingin melindungi risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan  lintas  negara.  Dalam  perjanjian  ini,  perusahaan  asuransi  setuju  untuk memberikan  kompensasi  finansial  kepada  pihak  yang  dijamin  (tertanggung)  jika  terjadi kerugian atau kerusakan pada barang, jasa, atau kepentingan lainnya yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional.
Asuransi  dalam  konteks  perdagangan  internasional  memiliki  beberapa  karakteristik penting. Pertama, asuransi ini melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yang terlibat dalam  transaksi  perdagangan  internasional.  Kedua,  asuransi  ini  melibatkan  risiko  yang berkaitan  dengan  pengiriman,  penyimpanan,  dan  penggunaan  barang  atau  jasa  yang terlibat  dalam  transaksi  tersebut.  Ketiga,  asuransi  ini  bertujuan  untuk  melindungi  pihak- pihak yang terlibat dari kerugian finansial yang dapat timbul akibat kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam transaksi perdagangan internasional.
Dalam  hukum  perdagangan  internasional,  asuransi  memiliki  peran  penting  dalam meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan lintas negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan jika  terjadi  kerusakan,  kehilangan,  atau  kegagalan  dalam  pengiriman  barang  atau  jasa. Dengan  memiliki  polis  asuransi  yang  sesuai,  pihak-pihak  tersebut  dapat  mendapatkan perlindungan finansial yang diperlukan jika risiko tersebut terjadi.
Selain itu, asuransi dalam hukum perdagangan internasional juga dapat membantu memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberikan kepercayaan kepada pihak-
pihak  yang  terlibat.  Dengan  adanya  perlindungan  asuransi,  pihak  pihak  tersebut  dapat merasa lebih aman dan yakin dalam menjalankan transaksi perdagangan lintas negara.
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  asuransi  dalam  hukum  perdagangan internasional juga tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara-negara yang  terlibat.  Setiap  negara  memiliki  regulasi  yang  berbeda  terkait  dengan  asuransi, termasuk  persyaratan,  kewajiban,  dan  batasan  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan asuransi dan pihak yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi.
Dalam  kesimpulannya,  asuransi  dalam  hukum  perdagangan  internasional  adalah mekanisme perlindungan yang disediakan oleh  perusahaan asuransi kepada pihak-pihak yang  terlibat  dalam  transaksi  perdagangan  lintas  negara.  Tujuannya  adalah  untuk melindungi  pihak-pihak  tersebut  dari  risiko  finansial  yang  terkait  dengan  kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam transaksi perdagangan internasional.

## Dasar Hukum
1. Pedoman  Menteri  Perdagangan  No  40/  Th  2020  mengenai  “Aturan  Penggunaan Angkutan  Laut  Nasional  dan  Asuransi  Nasional  untuk  Penerimaan  serta  Pengiriman Barang Tertentu”
2. Peraturan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  PER  -  02/BC/2005  tentang “Asuransi yang Diakui Melindungi Transaksi Perdagangan Internasional Sebagai Bagian Nilai Pabean Dalam Penghitungan Bea Masuk”. “

## Jenis Asuransi
Berbagai  jenis  asuransi  perdagangan  internasional  yang  ada  di  Indonesia  dalam melakukan  kegiatan  ekspor  dan  impor  telah  didata  oleh  badan  hukum  khususnya  pada bagian Bea dan Cukai. Menurut Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No 02/BC/2005 tentang Asuransi yang dapat diterima menurut nilai pabean sebagai komponen bea yang masuk antara lain
Polis  perorangan  (tertutup)  dapat  digunakan  sebagai  bagian  penghitungan  nilai pabean Bea Masuk apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• Diterbitkan oleh perusahaan asuransi atau penjamin emisi.
• Berlaku pada saat pengangkutan.
• Kebijakan tertutup ini harus ditetapkan paling lambat pada tanggal barang dimuat ke kapal atau tempat penyimpanan pengangkutan.
Polis terbuka atau mengambang (open/floating) dapat digunakan sebagai bagian dari perhitungan nilai pabean untuk Bea Masuk jika memenuhi kriteria berikut:
• Dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau underwriter.
• Dalam  Open  Policy,  disebutkan  jumlah  total  pertanggungan  untuk  beberapa pengiriman, serta batas maksimum pertanggungan untuk setiap pengiriman.
• Masa berlaku Open Policy berakhir setelah semua barang yang tercantum dalam polis selesai  dikirim  tanpa  memperhatikan  berapa  lama  pengiriman  barang  tersebut dilakukan.
• Untuk setiap pengiriman barang, Sertifikat Asuransi harus dikeluarkan. Polis  terbuka  (open  cover)  dapat  digunakan  sebagai  bagian  dari  perhitungan  nilai pabean untuk Bea Masuk jika memenuhi persyaratan berikut:
• Dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau underwriter.
• Dalam Open Cover Policy, mencantumkan periode berlakunya polis (dalam jam, bulan, tahun), serta nilai pertanggungan maksimum untuk setiap pengiriman.
• Masa  berlaku  Open  Cover  Policy  berakhir  setelah  periode  polis  berakhir,  tanpa memandang berapa total pertanggungan untuk pengiriman barang yang dilakukan.
• Perlu dikeluarkannya sertifikat asuransi disetiap pengiriman barang PT.  Asuransi  Ekspor  Indonesia,  sebuah  anak  perusahaan  BUMN  dari  PT  Reasuransi Indonesia  Utama  (Persero),  yang  sebelumnya  dikenal  sebagai  PT  Asuransi  Ekspor Indonesia  (Persero),  yang  dibentuk  pada  9  Oktober  2014  berdasarkan  Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-29156.40.10.2014 tertanggal 13 Oktober 2014, menawarkan berbagai jenis asuransi, termasuk:
1. Asuransi Kredit Ekspor/ Export Credit Insurance (ECI)
2. Asuransi Kredit Perdagangan Domestic/ Domestic Credit Insurance (DCI)
3. Asuransi Pembiayaan Tagihan Ekspor/ Export Bill Insurance (EBI)
4. Asuransi Pembiayaan Tagihan Domestic/ Domestic Credit Insurance Financing (DCIF)

## Peran Asuransi Dalam Perdagangan internasional
Sebagaimana halnya asuransi dapat timbul dari adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dengan suatu badan usaha yang melakukan perdagangan internasional dengan membayar sejumlah premi yang didokumentasikan dalam suatu akta (polis), perdagangan internasional juga dapat terjadi jika terdapat kesepakatan antara penjual dan pihak. pembeli. Dokumentasi tertulis dari perjanjian antara bisnis dan penyedia asuransi adalah polis.
Sesuai definisi yang diberikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, asuransi ada lah  “suatu  perjanjian  yang  didalamnya  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada
tertanggung  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  suatu kerugian,  kerusakan,  atau  keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin  diderita  oleh tertanggung kare na suatu hal”. peristiwa yang tidak pasti.” Asuransi menawarkan jaminan atau  perlindungan  dalam  perdagangan  internasional  terhadap  ketidakpastian  yang membawa  risiko  yang  dapat  membahayakan  bisnis.  Keadaan  apa  pun  yang  berpotensi menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan atau lebih buruk dari yang diperkirakan dianggap berisiko.
Peran asuransi bagi perusahaan dalam transaksi perdagangan internasional :
a. Menawarkan  jaminan  pengangkutan  barang  (risk  transfer);  yaitu  menanggung seluruh atau sebagian risiko yang terkait dengan setiap pengiriman barang.
b. Pembayaran  Kompensasi:  Perusahaan  angkutan  yang  bersangkutan  akan menerima pembayaran jika suatu saat benar-benar terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian (risikonya menjadi kerugian).
c. Pembayaran  Kompensasi:  Perusahaan  angkutan  yang  bersangkutan  akan menerima pembayaran jika suatu saat benar-benar terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian (risikonya menjadi kerugian).

## Bentuk Ganti Rugi Perusahaan Asuransi Kepada Perusahaan
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 246 KUHD, ganti rugi merupakan bagian yang krusial dalam asuransi. Komponen ini berbicara tentang asuransi kerugian, yang berkaitan dengan pengamanan harta benda. Dalam hal pengiriman, barang yang dikirimkan adalah sasaran  asuransi.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditentukan  dalam  polis  asuransi, perusahaan  asuransi  akan  mengganti  kerugian  yang  wajar  akibat  risiko  tertentu  kepada bisnis pengangkutan. Jenis kerugian yang akan ditanggung secara spesifik harus ditentukan dalam polis asuransi agar batasan kompensasi menjadi jelas.
Pasal 15 dan 16 Polis Asuransi Standar Indonesia untuk Bahan Konstruksi menguraikan beberapa aturan yang harus dipatuhi untuk mendapatkan asuransi. Sesuai prinsip tersebut, perusahaan  harus  segera  melaporkan  kerugian  kepada  perusahaan  asuransi  setelah kerugian  terjadi.  Selain  itu,  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  sekuritas  juga  perlu memiliki  laporan  keuangan  yang  kuat  untuk  menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki keyakinan yang kuat terhadap sekuritas yang mereka jual.
Karena tugas utamanya adalah mengganti kerugian perusahaan , perusahaan asuransi tidak memiliki afiliasi dengan bisnis tersebut. Kerugian total tidak boleh lebih dari jumlah yang dijanjikan. Perusahaan asuransi dapat memberikan jenis kompensasi berikut kepada perusahaan angkutan barang:
a. Harga barang, yang mencakup semua biaya terkait
b. Laba yang diharapkan oleh perusahaan pengangkutan.
c. Segala  macam  utang  pengeluaran  yang  masuk  akal  untuk  melindungi  barang  yang diasuransikan
Perusahaan asuransi wajib membayar kerugian dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah adanya kesepakatan tertulis antara perusahaan pengangkutan dan perusahaan asuransi mengenai jumlah yang harus dibayar.

## SIMPULAN
Asuransi dalam hukum perdagangan internasional adalah mekanisme perlindungan yang disediakan oleh perusahaan asuransi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan lintas negara. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari risiko finansial yang terkait dengan kerusakan, kehilangan, atau kegagalan dalam transaksi perdagangan internasional.
Berbagai  jenis  asuransi  perdagangan  internasional  yang  ada  di  Indonesia  dalam melakukan  kegiatan  ekspor  dan  impor  telah  didata  oleh  badan  hukum  khususnya  pada bagian Bea dan Cukai.
Peran  asuransi  bagi  perusahaan  dalam  transaksi  perdagangan  internasional  yaitu Mengadakan  jaminan  bagi  barang  angkutan  (pengalihan  resiko),  Pembayaran  ganti kerugian, Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana.
Ganti  rugi  merupakan  komponen  esensial  dalam  asuransi,  seperti  yang  dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 15 dan 16 dalam Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia mengatur syarat-syarat yang harus dipatuhi agar dapat  menerima  ganti  rugi.  Menurut  ketentuan  tersebut,  perusahaan  harus  segera melaporkan kerugian kepada perusahaan asuransi setelah kerugian terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). Hukum Perdagangan Internasional. Depok: Rajawali Pers. Ganie, J. (2011). Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Guntara, D. (2016). Asuransi dan Ketentuan-ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. Jurnal Justisi Ilmu Hukum , 29-45.
Sembiring, S. (2014). Hukum Asuransi. Bandung: Nuansa Aulia.
Suryaningsih, L. (2020). Peranan Asuransi Dalam Pengiriman Barang Impor Menggunakan Air Freight Forwading. Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan, 111-122.