IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG
Dindin Hikmat Wahidin 1 , Mas Halimah 2 , Candradewini 3
1 Program Pascasarjana Kebijakan Publik,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
2,3 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran email: hikmatwahidin70@gmail.com
Submitted: 21-07-2021; Accepted: 15-09-2021; Published: 17-09-2021

## ABSTRAK
Penelitian ini tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten  Bandung,  Keluhan dari berbagai kalangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seringkali diterima, terutama dari para perangkat desa setiap kali akan  Pemilihan Kepala Desa  terjadi kekhawatiran, apakah bila kepala Desa berganti maka para perangkat desa pun akan secara masif diganti sesuai keingina Kepala Desa.  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Grindle (1980) yang menyebutkan ada dua indikator yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif  dan  deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analitik induktif.  Di  dalamnya, penulis berusaha menemukan  pemahaman  tentang  objek  melalui metode kualitatif.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder  melalui wawancara dan observasi dalam bentuk laporan kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung  telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari perangkat desa terkait Peraturan Menteri serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa, masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## ABSTRACT
This research is about the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung  Bandung  District,  Complaints from various groups regarding the appointment and dismissal of village officials are often received, especially from village officials every time the Pilkades is held there is concern, whether if the Village Head changes then the village officials will massively replaced according to the wishes of the Village Head. In this study, the author uses Grindle's theory which states that there are two indicators. The method used in this study is a qualitative and descriptive research method and tends to use an inductive analytical approach. In it, the author tries to find an understanding of the object through qualitative methods.. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the appointment and dismissal of village officials in Cikancung District, Bandung Regency has been implemented. However, in its implementation it has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced such as lack of understanding from village officials regarding Ministerial Regulations and lack of community participation in determining village officials, there are still personal interests and reciprocation.
Keywords: Policy Implementation, Appointment and Dismissal of Village Apparatus

## PENDAHULUAN
Perubahan Undang-undang tentang Desa, dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ke Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan pada tata kelola pemerintahan desa.  Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada desa pun mengalami perubahan. Saat ini desa telah memiliki kewenangan lokal yang berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Serta kewenangan lainnya yang sesuai dan diatur oleh peraturan perundangan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014  Pasal 48 menyatakan Perangkat Desa terdiri atas: a) sekretariat Desa, b) pelaksana kewilayahan/kepala Dusun; dan c) pelaksana teknis.    Selanjutnya dalam pasal 49 dijelaskan sebagai berikut : 1) perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa  melaksanakan tugas dan wewenangnya, 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan  Camat  atas nama Bupati/Walikota, 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014;23).
Dari uraian di  atas dapat disampaikan bahwa terjadi perubahan yang signifikan, dan sangat dinamis pada 5 (lima) Desa dengan kepala desa baru. Terjadi perbincangan yang menarik di masyarakat desa tentang siapa pembantu-pembantu (Perangkat) yang akan dipilih dan diangkat oleh Kepala Desa.   Opini, prediksi dan harapan bahwa orang-orang seperti apa yang akan melengkapi struktur pemerintah desa.  Siapakah perangkat desa lama yang masih akan dipertahankan kepala desa terpilih, ataukah akan terjadi perubahan dan perombakan besar. Bahkan sampai memunculkan kemungkinan-kemungkinan alternatif yang disukai oleh masyarakat tentang orang-orang yang akan dipilih kepala desa. Muncul bursa bayangan dan kemungkinan- kemungkinan komposisi yang dikembangkan dikalangan masyarakat.
Dari seluruhnya tentu yang paling penting bagi masyarakat desa adalah bahwa kesejahteraan dan kemajuan desa menjadi harapan yang paling diinginkan.  Dari kondisi tersebut tidak jarang memunculkan keinginan- keinginan yang  berlebihan, terlebih bahwa
Kepala desa terpilih diminta untuk memilih orang-orang yang diajukan atas usulan dan keinginan masyarakat. Kepala Desa kemudian berupaya mengakomodasinya sehingga seringkali melahirkan permasalah-permasalah yang mengikutinya, sebab secara umum masyarakat kurang memahami bahwa ada mekanisme yang harus dilalui pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Fakta empiris yang dilihat dan dirasakan langsung oleh penulis, menjadi dasar untuk dapat menelitinya secara langsung.    Keluhan dari berbagai kalangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seringkali diterima, terutama dari para perangkat desa setiap kali akan dilaksanakan Pilkades terjadi kekhawatiran dan was-was, apakah bila Kepala Desa berganti maka para perangkat desa pun akan secara masiv diganti sesuai keingina Kepala Desa? Kenyataan yang terjadi adalah benar, terjadi perombakan dan perubahan yang besar, perangkat Desa lama dibongkar secara signifikan, diberhentikan dan diganti oleh Perangkat Desa yang baru. Tidak ada jaminan bahwa Peraturan tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat melindungi dan memberi kepastian tentang pengabdian mereka sebagai perangkat desa akan bertahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian yaitu implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

## TINJAUAN PUSTAKA
Dari penelitian pelaksanaan  kebijakan melalui  indikator tersebut dapat  diketahui bagaimana pelaksanaan/ implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
Konteks Implementasi adalah :  Bahwa Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam hal ini Kepala Desa, dalam membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa memiliki motif kepentingan dan strategi yang menguntungkannya?
Karakteristik lembaga dan penguasa, terdapat lembaga yang terlibat dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa, yaitu Kepala Desa dan Panitia yang dibentuk untuk penjaringan dan penyaringan. Kemudian Camat
dengan membentuk tim Kecamatan. Secara hirarkis dapat disampaikan bahwa 3 (tiga) lembaga ini memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam melaksanakan fungsi pada proses penjaringan dan penyaringan. Sehingga sebagai Implementor apakah Panitia akan melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya ataukah akan mengikuti motif dan kepentingan pembentuknya (Kepala Desa) bila hal tersebut memang terjadi.  Dan fungsi tim Kecamatan melakukan pembinaan dalam pelaksanaanya. Kepatuhan dan daya tanggap menjadi asas dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, sebab seluruh unsur yang terlibat (seperti disampaikan pada poin 2) memiliki tanggungjawab kepada publik berdasarkan peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016.
Teori yang digunakan adalah teori  Marilee S.Grindle  (1980).  “1) Content of Policy: (a).Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. (b) Jenis manfaat yang bisa diperoleh. (c)  Derajat perubahan yang ingin dicapai. (d) Letak pengambilan keputusan.  (e)  Pelaksana program. (f)  Sumber- sumber daya yang digunakan. 2) Context  of Policy adalah:  (a)  Kekuasaan, kepentingan- kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.  (b)  Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. (c)  Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini,  penulis  cenderung menggunakan  metode penelitian kualitatif dan deskriptif  serta  metode  analisis induktif. Di dalamnya, penulis berusaha menemukan pemahaman  tentang  objek  melalui metode kualitatif.  Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari  kondisi objek alam (bukan eksperimen),  peneliti  adalah  sarana  utama, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan  triangulasi (asosiatif) dan  analisis data bersifat induktif dan kualitatif.  makna daripada generalisasi
Teknik pengumpulan data yang digunakan  meliputi  survei  terdokumentasi, observasi dan wawancara. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:26). Yaitu mereduksi  data,  memvalidasi  data,  menyajikan data dan menarik  kesimpulan.  Metode Segitiga untuk Pengecekan Validitas Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa  Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan menjalankan sebuah kebijakan dalam ranah senyatanya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini dijabarkan secara deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Grindle yang menyebutkan ada 2 indikator yaitu isi kebijakan dan  konteks implementasi, akan dijelaskan di bawah ini :

## Isi Kebijakan
Variabel isi berhubungan terhadap kepentingan, sumber yang bisa disediakan, latar belakang dari faktor yang terlibat di pelaksanaan kebijakan, serta tujuan yang hendak dicapai.

## Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan
Perangkat Desa memang bisa dipecat atau diberhentikan dari jabatannya, tetapi pemecatan atau pemberhentian tersebut harus mengikuti aturan tentang mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, tidak bisa dipecat secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

## Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan
Perangkat Desa dapat diberhentikan oleh Kepala Desa ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun laranganlarangan yang sudah berlaku di Desa

## Derajat Perubahan Yang Diinginkan
Pelaksanaan implementasi kebijakan terkait pedoman/aturan-aturan yang telah
ditetapkan masih belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini masih kurangnya pemahaman Kepala Desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sehingga sangat berdampak pada masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

## Kedudukan Pembuat Kebijakan
Berdasarkan  hal tersebut dapat diketahui bahwa  tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di  Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung belum mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu belum tercapainya Pemerintahan Desa yang baik serta belum berjalannya Pemerintahan Desa sesuai dengan fungsinya

## Pelaksana Program
Dalam  hal ini pelaku dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yaitu Kepala desa sebagai pimpinan di desa kepala desa memegang kuasa penuh terhadap pengangkatan perangkat desa, kepala desa musyawarah dengan anggota BPD untuk memilih yang pantas diangkat jadi perangkat desa.  Pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut yaitu kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Tokoh masyarakat, dan meminta saran dari Camat.

## Sumber Daya
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terkendala dengan SDM (Sumber  Daya Manusia) yang disebabkan karena kepala desa memilih perangkat desa hanya berdasarkan kekeluargaan dan hubungan politik. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung kurang baik dalam pelaksanaannya

## Konteks Implementasi
Dalam  Variabel Konteks Implementasi ( Context of Implementation ), Grindle memasukkan beberapa variabel seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik  lembaga dan penguasa/rezim, serta kepatuhan dan daya
tanggap. Aspek yang terakhir ini sangat penting.

## Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor Yang Terlibat
Menurut analisa penulis bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung adalah masih adanya unsur kepentingan Pribadi atau Balas budi dari  Kepla Desa.  Jika pengangkatan perangkat desa itu dilandasi alasan kepentingan, maka akan menjadi penghalang apabila Perangkat Desa yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak bisa menguasai tugas-tugas yang diberikan kepadanya

## Karakteristik Lembaga dan Penguasa
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber tanggapannya terkait pemerintahan di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung memiliki sistem pelaksanaan yang dinamis yang belum akurat yang berarti belum sepenuhnya mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Dan dalam Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tahun 2016    guna  tercapainya sistem pelaksanaan yang dinamis di Pemerintahan Desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung sehingga tercapainya sesuatu yang berubah dan berkembang secara aktif dalm pelaksanaan implementasi kebijakan.

## Kepatuhan dan Daya Tanggap
Sebelum melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung  melakukan komunikasi terdahulu kepada warga Desa dengan mengadakan  musyawarah Desa guna menginformasikan bahwa akan dilakukan Pencalonan Perangkat Desa, bagi masyarakat dan agar masyarakat mengetahui dan memahami syarat dan prosedur Pengangkatan Perangkat  Desa sesuai dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Begitupun dengan  Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung  proses Pengkatan Perangkat Desa,
Kecamatan Cikancung mengadakan musyawarah dengan masyarakat terkait mensosialisasikan calon Perangkat Desa dan mengadakan diskusi perangkat Desa dalam rencana penjaringan dan penyaringan perangkat dengan  memberikan pengumuman tertulis, sosialisasi, dan mengadakan musyawarah desa serta diskusi sebagai bentuk komunikasi.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian dapat diketahui  bahwa implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung  belum berjalan dengan efektif.  Hal ini terlihat dari  beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman dari Kepala Desa terkait Peraturan Menteri dan kurangnya transparansi terhadap masyarakat serta kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam menentukan perangkat desa,  masih adanya kepentingan pribadi dan balas budi, jika pengangkatan dilandasi alasan kepentingan maka menjadi penghalang apabila  perangkat yang diangkat tidak memenuhi syarat atau tidak cakap dalam bekerja, jika karena kepentingan dan kedekatan dalam arti ada hubungan kekerabatan maka pemberhentian dari segi atau alasan diberhentikan tidak mungkin atau sulit dilakukan. Hendaknya dalam mengangkat maupun memberhentikan perangkat desa jangan karena kepentingan pribadi tetapi harus secara profesional dan sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), agar panitia pemilihan kepala desa dapat mencantumkan persyaratan berupa fakta integritas kepada para calon kepala desa yang berisi pernyataan bahwa mereka akan mematuhi Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa.
Dilakukan sosialisasi secara kontinu dan berjenjang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung tentang Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa.
DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Alwasilah, A. Chaedar. 2009. Pokoknya Kualitatif  Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta : Pustaka Jaya
Arikunto. 2006. ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta Bungin. Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy
Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Purwanto, E. A dan Dyah Ratih Sulistyastuti.
Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia.
Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik.
Bandung: AIPI Winarno, Budi. 2008. Kebijakan  Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Medi Pressindo