## PENGHAPUSAN LARANGAN PERNIKAHAN SATU KANTOR
Nahda Alya Rachyanti 1 , Muh. Saleh Ridwan 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nahdaalya98@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  pelarangan  pernikahan  satu kantor bagi karyawan dan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research atau  penelitian  kepustakaan  yang  fokus  mengkaji  sumber  bacaan  ilmiah  yang  mendukung penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan Hukum Normatif yang bertujuan  sebagai  analisis  kritis  terhadap  problem  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  ini mengkaji  tentang  implikasi  penghapusan  larangan  pernikahan  satu  kantor  terhadap  pegawai perusahaan  dan  manajemen  perusahaan  itu  sendiri.  Munculnya  konsespsi  pelarangan pernikahan satu kantor bermula pada munculnya kekhawatiran pihak manajemen perusahaan jika  pernikahan  sesama  pegawai  akan  menimbulkan  konflik  internal  dan  munculnya nepotisme  dikalangan  pegawai  perusahaan  yang  berpotensi  mengacaukan  stabilitas  kinerja pegawai yang berdampak pada perusahaan. Adanya pelarangan ini justru mendapat tanggapan dari  pegawai  perusahaan  tatkala  seorang  pegawai  perusahan  dipecat  atas  dasar melangsungkan pernikahan, pegawai perusahaan tersebut menganggap haknya sebagai warga negara  dilanggar  yakni  hak  untuk  membentuk  keluaraga  melalui  pernikahan  dan  hak  untuk mendapat  pekerjaan  yang  layak.  Kasus  perseteruan  antara  pegawai  dan  menejemen perusahaan  ini  berbuntut  panjang  ke  ranah  hukum  hingga  perkara  ini  harus  melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak penengah dalam perkara ini.
Kata Kunci : Pernikahan Satu Kantor, Mahkamah Konstitusi.

## Abstract
This study aims to know the impact of the one-office marriage ban on employees and on the Company.  This  type  of  research  is  library  research  or  library  research  which  focuses  on examining scientific reading sources that support this research. The research approach used is the Normative Law approach which aims as a critical analysis of the legal problems faced. This  study  examines  the  implications  of  eliminating  the  ban  on  one-office  marriage  for company  employees  and  company  management  itself.  The  emergence  of  the  concept  of prohibiting single office marriages stems from the concern that the company management is concerned  about  if  marriage  among  employees  will  cause  internal  conflicts  and  the emergence  of  nepotism  among  company  employees  which  has  the  potential  to  disrupt  the stability of employee performance which has an impact on the company. The existence of this prohibition  actually gets a response from company employees when a company employee is fired on the basis of getting married, the company employee considers his rights as citizens to be violated, namely the right to form a family through marriage and the right to get a decent job.  This  case  of  feud  between  employees  and  company  management  has  a  long  tail  in  the
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
realm of law so that this case must involve the Constitutional Court (MK) as the mediator in this case.
Keywords : One Office Marriage, Constitutional Court .

## A. Pendahuluan
Nikah  dalam  bahasa  arab  mengandung  beberapa  makna,  salah  satunya  Ibnu  Mansur mengemukakan,  bahwa  secara  etimologis  kalimat  nikah  bermakna  hubungan  intim al- wat’u dan  juga  dipahami  dengan  makna  perkawinan al-tasawwuj .  Sementara  menurut Qulyubi, nikah ini secara etimologis berarti mencampurkan al-damm. Sedangkan dalam terminologi fiqh nikah  mempunyai  arti  yang  berarti  suatu  akad  yang  mengandung pembolehan  hubungan  intim,  akad  itu  menikahkan  atau  mengawinkan. 1 Menikah  bagi ummat  manusia  merupakan  suatu  keharusan  namun  pernikahan  tidaklah  semata  -  mata hanya  menjodohkan  seorang  laki  -  laki  dengan  seorang  perempuan  saja.  Pernikahan diatur dalam agama sebagai mana islam juga mengatur sedemikian rupa tentang semua unsur – unsur penting yang terdapat dalam sebuah pernikahan.
Perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan  masyarakat  tidak  hanya  dari  segi  hubungan masyarakat  dengan  negara,  hubungan  masyarakat  dengan  masyarakat  melaikan perlindungan  tersebut  mengatur  hingga  hubungan  keluarga  ataupun  perkawinan. Perlindungan  terhadap  perkawinan  dan  keluarga  juga  dapat  dilihat  dalam  konstitusi Indonesia  pasal  28B  ayat  1  yang  berbunyi  “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga berhak  untuk  membetuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  pernikahan  yang sah”. 2 Bahkan  pelindungan  terhadap  hak  untuk  membentuk  keluarga  masuk  dalam  hak asasi manusia sebagai tugas negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
Kompilasi  hukum  Islam  pasal  2  dinyatakan  bahwa  perkawinan  dalam  hukum  Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupkan ibadah”. Dari definisi di atas ada  yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab - kitab fikih seperti yang telah diuraikan dimuka, tampaknya  para  ulama  mendefinisikan  perkawinan  semata  -  mata  dalam  konteks
1 Abd  Shomad, Hukum  Islam  “Panorama  Prinsip  Syariah Dalam  Hukum  Indonesia” (Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2010), h. 290.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , Bab X Pasal 28 B.
hubungan  biologis  saja.  Hal  ini  wajar  karena  makna  asal  dari  nikah  itu  sendiri  sudah berkonotasi dengan hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya karena para ulama pasti sudah  berpedoman  dengan  segala  aturan  sumber  –  sumber  yang  dipercaya.  Disamping itu  harus  jujur  diakui  yang  menyebabkan  laki  -  laki  dan  perempuan  tertarik  untuk menjalin  hubungan  adalah  (salah  satunya)  dorongan  -  dorongan  yang  bersifat  biologis baik  yang  disebabkan  karena  ingin  mendapatkan  kerturunan  ataupun  karena  ingin memenuhi  kebutuhan  seksualnya. 3 Selain  diatur  oleh  agama,  pernikahan  juga  diatur dalam hukum nasional yakni melalui Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dalam  Undang  -  Undang  Nomor  01  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Pasal  1 memberikan definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  YME. 4 Tidak  hanya  dalam  undang  -  undang yang  mebahas  tentang  pernikahan,  namun  jauh  lebih  tinggi  yakni  dalam  Undang  - Undang  Dasar  1945  Pasal  28B  Ayat  1  Menjelaskan  bahwa  Setiap  Orang  berhak  untuk membentuk  keluarga  dan  melanjut  keturunan  melalui  pernikahan  yang  SAH. 5 Hal Tersebut  membuktikan  bahwa  sangat  fundamentalnya  posisi  pernikahan  dalam  agama begitupun juga pada kehidupan sehari - hari sebagai masyarakat dalam sebuah negara.
Dalam  islam  salah  satu  hal  yang  paling  wajib  bagi  seorang  calon  suami  adalah menafkahi  keluarga  dan  tidak  menelantarkan  anak  begitupun  juga  dengan  istrinya sehingga  calon  suami  haruslah  bekerja  guna  untuk  mendapatkan  nafkah  demi kelangsungan hidup anak dan istri nya. Dimasa modern seperti yang terjadi sekarang ini apabila ada suami dan istri yang sama - sama memiliki pekerjaan sudah merupakaan hal yang lumrah dan sangat mudah ditemui dikehidupan masyarakat pada zaman modern ini, namun  apabila  suami  dan  istri  yang  memiliki  pekerjaan  ditempat  yang  sama  seperti halnya bekerja dalam suatu perusahaan yang sama ternyata sering menimbulkan pro dan
3 Amiur  Nuruddin  Dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia (Cet.  II;  Jakarta  : Kencana 2004), h.43.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5 Republik Indonesia Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
kontra  dikalangan  pegawai  maupun  atasan  disebuah  perusahaan  atau  kantor,  seperti halnya  ada  yang  beranggapan  bahwa  suami  dan  istri  yang  bekerja  dikantor  yang  sama akan  memimbulkan  konflik  seperti  apabila  terjadi  pertengkaran  pribadi  anatara  suami dan  istri  dirumah  akan  berpengaruh  dan  menimbulkan  dampak  seperti  pada profesionalitas  dalam  bekerja,  namun  disisi  lain  banyak  pula  yang  beranggapan  bahwa hal  tersebut  sangat  lumrah  terjadi  sebab  mendapatkan  pekerjaan  merupakan  hak  bagi setiap individu dan tidak ada yang boleh membeda – bedakan hal tersebut.
Pekerjaan dan Keluarga  merupakan dua hal  yang sangat  penting dan saling  terkait satu sama lain dalam kehidupan sehari  - hari sehingga jika harus dihadapkan  dengan aturan yang melarang dan harus berhenti dari pekerjaan justru juga akan sangat berdampak bagi kehidupan  dalam  keluarga.  Disisi  lain  munculnya  kekhawatiran  jika  suami  dan  istri bekerja  dalam  satu  kantor  yang  sama  akan  menimbulkan  nepotisme  dan  ketidak objektivan  dalam  menilai  akibat  status  suami  dan  istri  yang  sangat  melekat  diantara keduanya. Polemik ini muncul pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang menghapus larangan  terkait pernikahan satu kantor. Mahkamah Konstitusi Bukan tanpa alasan  dalam  mengeluarkan  putusan  tersebut,  hal  ini  disebabkan  karena  banyaknya Pemutusan  Hubungan  Kerja  akibat  pernikahan  yang  terjadi  dalam  satu  kantor  yang sama.  Disisi  lain  alasan  perusahaan  juga  mengatur  hal  tersebut  yang  terkait  dengan pelarangan  pernikahan  dalam  kantor  yang  sama  dilatarbelakangi  oleh  adanya kekhawatiran  akan  terjadinya  suatu  konflik  internal  dalam  perusahaan  sehingga  secara terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Melihat polemik yang terjadi ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan yang mengkaji  sumber  -  sumber  bacaan  ilmiah  yang  terkait  dan  mendukung  penelitian  ini. Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yakni  pendekatan  Hukum  Normatif  yang bertujuan  sebagai  analisis  kritis  terhadap  problem  hukum  yang  dihadapi  yang  terkait dengan keilmuan hukum yang sifatnya Sui Generis.

## C. Hasil dan Pembahasan
Dalam  Islam  pernikahan  memiliki  tempat  tersendiri  dimana  islam  menempatkan pernikahan  sebagai  bagian  dari  penyempurnaan  agama    sebab  keluarga  dalam  Islam adalah  agama  yang  coba  diwujudkan  oleh  setiap  manusia  beriman  juga  kesempurnaan akhlak manusia yang coba diraih oleh setiap pribadi. Pernikahan mengandung beberapa hikmah  yang  mempesona  dan  sejumlah  tujuan  luhur.  Seorang  manusia  laki  -  laki maupun perempuan pasti bisa merasakan  cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan  jiwa  dan  kestabilan  emosi. 6 Begitu  pentingnya  pernikahan  dalam  islam sehingga pernikahan dianggap sebagai sebuah penyempurna agama.
Dalam  bahasa  Indonesia,  pernikahan  disebut  juga    berasal  dari  kata  “Nikah”  yang menurut  bahasa  berarti  mengumpulkan,  saling  memasukkan,  dan  digukan  untuk  arti bersetubuh (wathi). Pernikahan juga disebut perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang  menurut  bahasa  artinya  membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis  melakukan hubungan  kelamin  atau  bersetubuh.kata  nikah  juga  sering  dipergunakan  untuk  kata “nikah”  sendiri  sering  dipergunakan  untuk  arti  persetubuhan (coitus), juga  untuk  arti akad  nikah. 7 Demi  membentuk  keluarga  sempurna  maka  setiap  individu  pastilah memiliki impian untuk melanjutkan keturunan.
Syarat Perkawinan merupakan dasar dari Sah nya suatu pernikahan pada garis besarnya syarat-syarat  sah  nya  perkawinan  itu  ada  dua  pertama  Calon  Mempelai  perempuannya halal  dikawini  oleh  laki-laki  yang  ingin  menjadikannya  istri.  Kedua  Akad  nikahnya dihadiri  para  saksi. 8 Syarat  sah  tersebut  menjadi  hal  yang  tidak  boleh  dilanggar  karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan.
Perkawinan menjadi proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri  prosesi  perkawinan  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  suatu  kegiatan  atau  adat dimasyarakat,  melainkan  juga  dipandang  sebagai  peristiwa  yang  sangat  sakral.  Setelah selesai ritual, timbul ikatan perkawinan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan
6 M.  Sayyid  Ahmad  Al-Musayyar, Fiqh Cinta Kasih “Rahasia Kebahagian Rumah Tangga” (Jakarta: Erlangga, 2008), h.6.
7 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, ( Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), H.7.
8 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h.49.
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
yang  menimbulkan  akibat  dalam  berbagai  bidang,  meliputi  hubungan  lahiriah  dan spiritual diantara mereka (suami dan istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekaayaan  yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan. 9
Adanya  pernikahan  yang  merupakan  suatu  prosesi  yang  penting  dalam  masyarakat menyebabkan  negara  harus  ikut  terlibat  dalam  mengatur  pernikahan  tersebut.  Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak- hak dalam sebuah pernikahan dengan mengeluarkan berbagai aturan terkait pernikahan melalui Undan - undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pada  Pasal  1  disebutkan  bahwa  tujuan  dalam  perkawinan  adalah  “Untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa” 10
Tujuan  pernikahan  menurut  Islam  adalah  untuk  memenuhi  petunjuk  agama  dalam rangka  mendirikan  keluarga  yang  harmonis,  sejahtera  dan  bahagia.  Harmonis  dalam menggunakan  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga,  sejahtera  artinya  terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga  timbullah  kebahagian,  yakni  kasih  saying  antara  anggota  keluarga. 11 Kebahagian  dalam  keluarga  tidaklah  harus  dipernuhi  oleh  satu  pihak  saja,  melainkan antara suami dan isri haruslah bekerja sama untuk menjaga kebahagian dalam keluarga.
Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal tersebut manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi  manusia  antara  lain  pemenuhan  biologis  termasuk  aktivitas  hidup,  agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan perkawinan. Sehingga aturan perkawinan menurut Islam merupakan tututan agama yang perlu  mendapat  perhatian  sehingga  tujuan  melangsungkan  perkawinan  pun  hendaknya
9 Yogi Surya, Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri, Skripsi (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) h.14.
10 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
11 Zaqiah Darajat, Ilmu Fiqh (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.48.
diajukan diajukan untuk memenuhi petunjuk agama. 12 Sehingga dapat ditarik dua tujuan pernikahan  pada  Islam  yakni  sebagai  penyempurna  tuntuta  agama  dan  sebagai pemenuhan naluri biologis manusia.
Hukum  nikah  wajib  bagi  seseorang  yang  memiliki  kemampuan  biaya  nikah,  mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya. Dan dia juga  mempunyai  dugaan  yang  kuat  akan  melakukan  perzinahan  apabila  tidak  menikah. Keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah. 13 Pernikahan akan menjadi wajib saat  seseorang  tidak  mampu  menahan  diri  dan  sangat  dikhawtirkan  akan  melakukan perbauatn  zina  dan  secara  kemampuan  perekonomian  juga  memungkinkan dilakukankannya pernikahan.
Pernikahan  merupakan  sesuatu  hak  yang  sangat  fundamental  sehingga  ketika dibenturkan  dengan  hak  yang  lainnya  akan  menimbulkan  polemik  seperi  halnya  hak untuk  mendapatkan  pekerjaan,  dimana  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  juga merupakan  hak  yang  dijamin  dalam  konstitusi  layaknya  hak  untuk  melangsungkan pernikahan sebagaimana. Hak untuk mendapatkan perkajaan diatur juga dalam pasal 28 D  ayat  Undang  -  Undang  Dasar  1945  yakni  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta pelakuan  dan  imbalan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja.  Polemik  ini  muncul ketika pihak perusahaan mengeluarkan aturan terkait pelarangan pernikahan dalam satu kantor.  Pelarangan  oleh  perusahaan  tersebut  didasarkan  pada  Undang  -  undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  f  yang  menyatakan “Pekerja/buruh  mempunyai  pertalian  darah  dan/atau  ikatan  perkawinan  dengan pekerja/buruh  lainnya  di  dalam  satu  perusahaan,  kecuali  telah  diatur  dalam  perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”. 14 Pasal inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengakomodir adanya pelarangan pernikahan satu kantor.
Frasa “Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja tersebut” telah menimbulkan banyak konflik hingga berujung pada gugutan Ke mahkamah konstitusi. Gugatan tersebut dilatar
12 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , h.23.
13 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  Dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat  “Khitbah, Nikah, Dan Talak, h.45.
14 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
belakangi  oleh adanya pengaduan oleh seorang pegawai  di  salah satu  perusahaan besar milik  BUMN  yakni  PT  PLN  (Perusahaan  Listrik  Negara).  Karyawan  bernama  Erik Ferdiyan  dan  Karyawati  yang  bernama  Yekti  Kurniasi  merupakan  dua  pegawai  yang bekerja  di  perusahaan  yang  sama  yakni  PT  PLN,  setelah  saling  mengenal  keduanya akhirnya  melangsungkan  pernikahan,  setelah  melangsungkan  momen  bahagia  tersebut hal  burukpun  terjadi  yakni  berujung  pada  pemecatan  sang  istri  padahal  pada  saat  itu lokasi penempatan kantor antara Erik dan Yekti berbeda provinsi.
Kasus  yang  dialami  oleh  pasangan  suami  istri  yekti  dan  erik  ini  berujung  pada pengaduan  ke  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  dalil  bahwa  pasal  153  ayat  1  huruf  f Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk memecat dirinya. Yekti dalam melayangkan gugatan tidak sendiri, dia dibantu oleh beberapa orang yang tergabung dalam serikat pegawai PLN yang kemudian melakukan Judicial Riview dimahkamah konstitusi. Hal ini dilakukan agar haknya untuk mendapat  pekerjaan  dan  hak  untuk  berkeluarga  tetap  dapat  dia  miliki  tanpa  adanya tekanan dari pihak manapun.
Tindakan  yang  dilakukan  yekti  jelas  memilik  dasar  hukum  yang  jelas  yakni  terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat  (1)  menjelaskan  Pemohon  adalah  Pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau kewenangannya dirugikan atas berlakunya undang-undang; 15 Pihak penggugat beralasan bahwa  Pasal  153  ayat  1  huruf  f  bertentangan  dengan  pasal  28  B  1  Undang  -  Undang Dasar 1945 yakni Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui  perkawinan  yang  sah.  Selain  itu  hak  untuk  melangsungkan  perkawinan  juga dilindungi oleh Undang - Undang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat 1. 16 Selain itu pasal 2 menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon  suami  dan  calon  istri  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Frasa  “Sesuai  Undang-Undang  yang  berlaku”  ini  membawa  kita  kembali  ke  pasal  2 Undang  -  undang  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  menyebutkan  bahwa
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi
16 Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
“Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaan,  hal  ini  sebagai  bukti”.  Fakta  yang  terdapat  dalam  pasal  2  Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan  yang dilangsungkan sebagai  pemenuhan  dari  ajaran  agamanya  sehingga  jika  pernikahan  tersebut  dijadikan alasan  kuat  untuk  melakukan  pemecatan  maka  akan  mencedari  hak  terhadap penghormatan agama yang berlaku di Indonesia.
Dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi  mengambil  sikap  terkait  permasalahan  tersebut, Mahkamah  Konstitusi selain mendengar  gugatan  dari Penggugat Mahkamah  Konstitusi Juga  mendengarkan  Pihak  terkait  yakni  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO). Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (APINDO)  Memberikan  sanggahan  bahwa  pada hakikatnya  sebelum  masuk  dan  bekerja  disebuah  perusaahn  terlebih  dahulu  telah disepakati  perjanjian  kerja  untuk  tidak  melangsungkan  pernikahan  dengan  sesame pegawai  perusahaan  sehingga  tindakan  pegawai  yang  tetap  melakukan  pernikahan sesama pegawai perusahaan telah meanggar perjanjian tersebut sehingga akan diberikan sanksi berupa Pemberhentian atau pemecatan Hubungan Kerja.
Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga beranggapan bahwa dengan adanya larangan  pernikahan  dalam  satu  perusahaan  yang  sama  akan  mencegah  terjadinya ketidakprofesionalan  dalam  bekerja  dan  tetap  menjaga  kondisivitas  dalam  perusahaan baik  dalam  sesama  pegawai  maupun  pegawai  dengan  manajemen  perusahaan.  Setelah mendengar  baik  pihak  penggugat  dan  pihak  terkait  maka  sesuai  dengan  Kompetensi Mahkamah Kontitusi  mengeluarkan putusan dan  mengabulkan tuntutan  yang dilakukan Yekti  dan  serikat  pegawai  PLN  melalui  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  13/PUU- XV/2017. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa frasa ““kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  atau perjanjian kerja bersama” dalam  Pasal  153 Ayat 1 Huruf F Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” telah bertentangan  dengan  Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tahun 1945. 17
Dengan  dikabulkannya  Gugatan  Yekti  dan  Serikat  Pegawai  PLN  Maka  pelarangan Pernikahan  dalam  satu  perusahaan  kini  dihilangkan.  Hal  ini  jelas  menjadi  angin  segar
17 Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, h.52
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan
dan  awal  yang  baik  bagi  para  karyawan  didalam  perusahaan  dimana  mereka  bisa melangsungkan  pernikahan  tanpa  adanya  bayang-bayang  kehilangan  pekerjaan.  Disisi lain  para  pihak  perusahaan  punya  Pekerjaan  rumah  yakni  membuat  aturan  sedemikian rupa agar setiap pegawai yang melangsungkan pernikahan atau memiliki pertalian darah dalam  perusahaan  agar  dapat  mengontrol  diri  masing  -  masing  dan  tidak  menimbulkan konflik kepentingan agar kondusivitas dalam perusahaan tetap terjaga.
Tidak  hanya  dalam  hukum  nasional  pelarangan  pernikahan  dikenal.  Namun  dalam hukum  islam  juga  dikenal  dengan  pelarangan  pernikahan  Larangan  perkawinan  dalam bahasa  agama disebut  dengan mahram.  Larangan perkawinan ada dua macam,  pertama larangan  abadi  (muabbad),  dan  kedua  larangan  dalam  waktu  tertentu  (muaqqat).  Pada Kompilasi  Hukum  Islam  larangan  perkawinan  itu  sendiri  diatur  pada  Pasal  39  angka  1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah, angka 2 mahram karena kerabat semenda (musharah) atau perkawinan, angka 3 mahram karena pertalian  sesususan,  larangan  pada  Pasal  39  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tersebut adalah  larangan  abadi  (mubbad). 18 Namun  dalam  islam  tidak  ada  pembahasan  terkait dengan pelarangan pernikahan dalam satu perusahaan atau dalam satu lingkup pekerjaan yang sama namun dalam islam segala bentuk  aturan  yang dibuat haruslah mengandung kemaslahatan bagi ummat manusia.
Dihapuskannya pelarangan pernikahan sesama pegawai perusahaan menimbulkan suatu tradisi hukum yang baru di Indonesia bahwa sejatinya setiap aturan yang dibuat haruslah mempertimbangkan aturan yang lain dalam artian segalah hal yang mengatur kehidupan manusia  pastilah  bertalian  satu  sama  lain  seperti  hanya  keterkaitan  antara  undang  - undang  ketenagakerjaan  dan  undang  -  undang  perkawinan.  Penghapusan  larangan pernikahan  ini  jelas  akan  memberikan  dampak  besar  bagi  berbagai  pihak  yang  terkait baik itu dampak yang posistif maupun dampak yang negatif.
18 Yogi Surya, Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri, Skripsi (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) h.60.

## D. Penutup
Pernikahan  sejatinya  merupakan  suatu  proses  yang  sacral  dan  sangat  diimpikan  bagi setiap  manusia  tanpa  terkecuali,  prosesi  pernikahan  tidak  hanya  skral  dari  sudut pandangan  agama  namun  sacral  dari  sudut  pandang  adat  dan  istiadat.  Pernikahan merupakan  momen  yang  paling  indah  selama  perjalanan  hidup  manusia  sebab pernikahan  membawa  seseorang  menuju  kehidupan  yang  baru  dengan  membentuk sebuah  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  dan  warahmah.  Bukan  hanya  dari  sudut pandang agama dan adat namun dalam diskursus kenegaraan, pernikahan juga memiliki tempat tersendiri. Sebagai contohnya yakni lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1947 tentang  Perkawinan  sebagai  bentuk  keterlibatan  negara  dalam  mengatur  kehidupan bermasyarakat dalam hal Pernikahan.
Pernikahan  bukan  hanya  proses  mengikat  tali  kasih  sepasang  manusia  akan  tetapi  juga banyak  hal  yang  perlu  dipersiapkan  salah  satunya  adalah  pekerjaan  untuk  memenuhi kehidupan  dan  menghidupi  sebuah  keluarga,  polemik  kemudian  muncul  ketika seseorang dihadapkan untuk memilih satu diantara dua hak yang seharusya bisa didapat secara  bersamaan  yakni  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  dan  hak  untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk ssebuah keluarga sebab kedua hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Kasus  pelarangan  pernikahan  oleh  pegawai  yang  bekerja  dikantor  yang  sama  salah satuya adalah kasus Erick dan yekti dimana keduanya merupakan pegawai yang berada dalam  perusahaan  yang  sama  meskipun  penempatan  yang  berbeda  kantor.  Penikahan yang dilangsungkan oleh Erick dan  yekti ini justru tidak mendapat restu dari manjemen kantor  sehingga  berujung  pada  pemecatan  yekti  sebab  ada  kekhawatiran  pihak  kantor tempat yekti bekerja muncul permasalahan akibat adanya hubungan pertalian dalam satu perushaan. Kasus pemecatan yekti menimbulkan polemik hingga berujung pada gugatan yang dilakukan oleh yekti bersama serikat pegawai PLN yang menggugat pasal 153 ayat 1 huruf F. gugatan Judicial Review yang dilakukan oleh Yekti dan Serikat Pegawai PLN kemudian  dikabulkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  13/PUU- XV/2017 yang menjadi dasar dibolehkannya pernikahan satu kantor.
Nahda Alya Rachyanti, Muh. Saleh Ridwan

## Daftar Pustaka
Buku
Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, Fiqh Cinta Kasih “Rahasia Kebahagian Rumah Tangga” , Jakarta: Erlangga, 2008.
Anshary M, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial , Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Arifin  Bustanul, Pelembagaan  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  Akar  Sejarah,  Hambatan  Dan Prospeknya, Cet. I;Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
Al-Musayyar  M.  Sayyid  Ahmad, Fiqh  Cinta  Kasih  “Rahasia  Kebahagian  Rumah  Tangga” Jakarta: Erlangga, 2008.
Azzam  Abdul  Aziz  Muhammad  Dan  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat “Khitbah, Nikah, Dan Talak, Cet V; Jakarta: Amzah, 2017.
Abidin Slamet Dan H. Aminuddin. Fiqh Munakahat , Cet. I; Bandung :Pustaka Setia, 1999.
Ghozali,Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015.
Nuruddin,  Amiur  Dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Cet.  II; Jakarta : Kencana 2004.
Shomad,  Abd Hukum Islam “Panorama Prinsip  Syariah Dalam Hukum Indonesia”, Cet.  I; Jakarta: Kencana, 2010.

## Skripsi
Surya,  Yogi,  Larangan  Perkawinan  Antar  Pegawai  Dalam  Satu  Perusahaan  Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri, Skrips, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

## Undang-Undang Dan Dokumen Negara
Republik Indonesia Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.