INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14362-14374 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemeriksaan Perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama Melalui Badan Peradilan Agama
Muhammad Yasir 1 ✉ , Ramadhan 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: muhammad3002234024@uinsu.ac. 1 ✉

## Abstrak
Ketika terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka timbul dampak hukum baru. Salah satu dampak hukum  yang  timbul  adalah  diharuskannya  pembagian  harta  bersama.  Harta  bersama  dalam perkawinan  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan  berlangsung,  hal  ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Pembagian harta bersama bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 dan 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ketika terjadi sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam berkaitan dengan masalah perkawinan, wakaf, zakat, waris, wasiat, infaq, ekonomi syariah dan shadaqah, maka sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama. Pada Pelaksanaanya, penyelesaian  pembagian  harta  bersama  tersebut  akan  melalui  tahapan-tahapan  yang  diatur  oleh Hukum  Acara  Perdata.  Tahapan  inilah  yang  akan  menjadi  dasar  majelis  hakim  untuk  memberikan putusan terkait perkara yang diperiksanya.
Kata Kunci: perkawinan, harta, pengadilan agama

## Abstract
When a marriage is terminated, a new legal effect arises. One of the legal impacts that arise is that the distribution  of  joint  assets  is  required.  Joint  assets  in  marriage  are  property  acquired  during  the marriage, this is as regulated in Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which  reads "property  acquired  during  marriage becomes joint property".  The distribution  of joint assets for Indonesian citizens who are Muslim is carried out in the Religious Courts. This is as regulated in articles 49 and 50 paragraph (2) of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The article essentially states that when there is a dispute over property rights between people who are Muslim related to marriage, endowments, zakat, inheritance, wills,  infaq,  sharia  economics  and  shadaqah,  the  dispute  is  decided  by  the  religious  court.  In  its implementation, the settlement of the distribution of joint assets will go through the stages regulated by the Civil Procedure Code. This stage will be the basis for the panel of judges to give a decision related to the case being examined.

## Keywords: Marriage, Property, Religious Court

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  sesuatu  yang  sakral  dan  setiap  pasangan  suami  istri  senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tatkala kondisi  rumah  tangga  dalam  keadaan  rukun,  umumnya  harta  kekayaan  bersama  itu berperan  sebagai  pelengkap  kebahagiaan.  Namun,  apabila  rumah  tangga  mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Acapkali bila perselisihan dimaksud tidak dapat diatasi (out of control), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan semakin besar pula. Apabila perceraian terjadi, sudah dapat  dipastikan akan menimbulkan  akibat-akibat  terhadap  orang-orang  yang  berkaitan  dalam  satu  rumah tangga, dimana dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititikberatkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Memang secara kultural, dalam pembicaraan seputar masalah harta gono-gini terkesan masih tabu di masyarakat.
Masyarakat umumnya masih memandang sebelah mata mengenai masalah ini. Hal ini dikarenakan  permasalahan  budaya  masyarakat  yang  masih  menganggap  Perkawinan  itu suci, sakral, bersifat agung dan abadi. Artinya setiap pasangan yang menikah harus menjaga kesuciannya, dari proses perkawinan hingga menata rumah tangganya, karena sakral itulah, membicarakan masalah harta sebelum dan saat perkawinan adalah tabu adanya.
Namun  pada  kenyataannya,  pasangan  suami  istri  baru  mempersoalkan  pembagian
harta gono-gini ini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan dan biasanya dalam proses  pengadilannya  pun  sering  terjadi  keributan  tentang  pembagian  harta  gono-gini sehingga  kondisi  tersebut  semakin  memperumit  proses  perceraian  tersebut.  Hal  ini dikarenakan, mereka (calon pasangan suami istri) tidak terfikirkan sama sekali permasalahan harta  gono-gini  ini.  Padahal  perceraian  bisa  saja  terjadi,  dan  permasalahan  yang  sering muncul dari perceraian ini adalah permasalahan harta gono-gini.
Penjelasan  singkat  tersebut  akan  melahirkan  suatu  pertanyaan  mengenai  aturan hukum  yang  akan  ditetapkan  oleh  lembaga  peradilan  bila  para  pihak  datang  dan  ingin menyelesaikan persengketaan tersebut. Secara legal-formal dalam peraturan perundangan di  Tanah  Air,  baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah gono-gini disebutkan menggunakan istilah Harta  Bersama.  Dari  penjelasan  tersebut  maka  rumusan  masalahnya  Bagaimanakah Konsepsi Harta Bersama dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.

## METODE PENELITIAN
Metodologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu metode dan logi. Metode adalah  tata  cara  atau  prosedur  yang  harus  ditempuh  dalam  melakukan  suatu  kegiatan. Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Logi yang berasal dari kata logos, berarti ilmu. Dengan demikian. Metodologi memiliki arti sebagai ilmu tenang metode atau tata cara atau prosedur.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh  dari  berbagai  sumber  dan  realitas  sehari-hari  berdasarkan  pemikiran  dan pendapat para ahli, yang bersumber dari bahan-bahan pustaka dan studi dokumen seperti: undang-undang, buku-buku karangan ahli hukum, makalah, dan karya tulis lainnya yang berguna untuk mendapatkan data-data sekunder yang terkait dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan UU No 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab  VII  Pasal  35  sampai  dengan  Pasal  37.  Pada  Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan  Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta  benda  yang  diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pada  Pasal  36  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  mengenai  harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan  masing-masing  suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena  perceraian  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Jika diperhatikan  maka  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan  dan  penjelasannya,  tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila  terjadi  perceraian.  Kalau  dicermati  pada  penjelasan  Pasal  37  Undang-Undang Perkawinan,  maka  undang-undang  ini  memberikan  jalan  pembagian  sebagai  berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat,  jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  bersangkutan;  Ketiga,  atau  hukum-hukum lainnya.
Dari  Pasal  35  Undang-Undang  Perkawinan  menyimpulkan  bahwa  harta  dalam perkawinan berupa: 1.  Harta Bersama, dan 2. Harta Pribadi  dapat berupa: Harta  bawaan suami, Harta bawaan istri, Harta hibahan/warisan suami, dan Harta hibahan/warisan istri.
Berdasarkan  pendapat  ahli  hukum  lainnya,  dalam  suatu  perkawinan  terdapat  tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.  Kedua,  Harta  pribadi  istri  ialah:  Harta  bawaan  istri,  yaitu  yang  dibawanya  sejak sebelum  perkawinan,  dan  Harta  yang  diperolehnya  sebagai  hadiah  atau  warisan.  Ketiga, Harta  bersama  suami  istri  ialah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri  atau  bersama suami-istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  tanpa  mempersoalkan  terdaftar  atas  nama siapapun. Jadi dengan demikian menurut pendapat di atas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama.
Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Penetapan  harta  bersama  dalam  perkawinan  sangat  penting  sebagai  penguasaan  dan pembagiannya  yakni  penguasaan  terhadap  harta  bersama  dalam  hal  perkawinan  masih berlangsung serta pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Selain  itu  ketentuan  harta  bersama  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  di  atas  tidak
menyebutkan dari mana atau dari siapa harta itu berasal, sehingga boleh disimpulkan bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: 1. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; 2. Hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; 3. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan.
Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  diatur  secara  jelas  pembagian  harta bersama  apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian.  Dalam  Pasal  37  UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing.  Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum  lainnya  yaitu  hukum  yang  berlaku  bagi  perkawinan  tersebut  (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjelasan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut.
Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian  pembagian  harta  bersama  diserahkan  kepada  kehendak  dan  kesadaran masyarakat  dan  hakim  yang  akan  mencari  dan  menemukan  dalam  kesadaran  hukum masyarakat  untuk  dituangkan  sebagai  hukum  objektif.  Pendapat  kedua  ia  menyatakan pembuat undang-undang tidak usah ditentukan one way traffic sebagai satu saluran hukum positif  sebab  berdasarkan  kenyataan  kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat, tentang  hal  ini  masih  menuju  perkembangan  bentuk  yang  lebih  serasi  sebagai  akibat meluasnya  interaksi  antara  segala  unsur  kesadaran  yang  sedang  dialami  oleh  bangsa Indonesia.
Namun  berdasarkan  yurisprudensi  pada  keputusan-keputusan  pengadilan  tentang pembagian  harta  bersama  pasca  perceraian,  harta  bersama  yang  diperoleh  selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan  Pengadilan  Tinggi  Medan  Nomor  389/1971  tanggal  30  Desember  1971  jo Mahkamah Agung Nomor 31 R/Sip/1972 tanggal 25 Mei 1973 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 129/1972 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Medan Nomor 358/1973 tanggal 2 Juli 1973 jo Pengadilan Tinggi Tasikmalaya Nomor 44/1967 tanggal 27 Maret 1968 jo Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 198/1969 tanggal 3  Desember 1970  jo Pengadilan Tinggi Tegal Nomor 27/1971 tanggal 16 Maret 1972.

## B. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam
Pada  dasarnya  Hukum  Islam  tidak  mengenal  istilah  percampuran  harta  kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  pula  harta  kekayaan  suami  menjadi  milik  suami  dan dikuasai penuh oleh suami.
Jadi secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai  dalam  kitab-kitab  fiqh  klasik.  Pada  saat  itu,  masalah  harta  harta  bersama merupakan  persoalan  hukum  yang  belum  disentuh  atau  belum  terpikirkan  (ghair almufakkar) oleh para ulama fiqh masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini.
Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya  akan  memudahkan  bagi  pasangan  suami  istri  bila  terjadi  proses  perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.
Hukum  Islam  juga  berpendirian,  bahwa  harta  yang  diperoleh  suami  selama  dalam perkawinan  menjadi  hak  suami,  sedangkan  istri  hanya  berhak  terhadap  nafkah  yang diberikan suami kepadanya. Namun, AlQur’an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang  tegas  bahwa  harta  yang  diperoleh  suami  selama  dalam  perkawinan  sepenuhnya menjadi  hak  suami,  dan  istri  hanya  terbatas  atas  nafkah  yang  diberikan  oleh  suami. Ketidaktegasan dalam Al- Qur’an maupun Hadits tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara  langsung  juga  berhak  terhadap  harta  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka sesungguhnya masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan  tegas  dalam  hukum  Islam.  Dengan  kata  lain,  masalah  harta  gono-gini  merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (ghairu al mufakkar fih) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.
Kajian ulama tentang  gono-gini telah melahirkan pendapat  bahwa  harta gono-gini termasuk dapat diqiyaskan sebagai syirkah. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat mengatakan, harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian.  Harta  gono-gini  dapat  diqiyaskan  dengan  syirkah  karena  dipahami  istri  juga dapat  dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja
dalam  pengertian  yang  sesungguhnya.  Maksudnya,  istri  yang  bekerja  dalam  pengertian mengurus  rumah  tangga,  seperti  memasak,  mencuci  pakaian,  mengasuh  anak, membereskan  rumah  tangga,  dan  pekerjaan  domestik  lainnya,  juga  dianggap  sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu). Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum  Islam  telah  disetujui  oleh  para  ahli  hukum  Islam  di  Indonesia  untuk  mengambil syirkah  abdan  sebagai  landasan  perumusan  kaidah-kaidah  harta  gono-gini  atau  harta bersama.
Jadi terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang  sama  dan  harta  bersama  itu  akan  dibagi  sama  atau  fiftyfifty  apabila  perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan. Berdasarkan analisa, pasal-pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan 95.  Pasal  88  mengatur  bahwa  bila  terdapat  sengketa  atas  harta  bersama,  maka  akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan.  Kompilasi  Hukum  Islam  menyerahkan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembagian  harta  bersama  kepada  Pengadilan  Agama  yang  berwenang  menyelesaikan permohonan  sengketa  harta  bersama  tersebut.  Diserahkan  kepada  Pengadilan  Agama berarti  penentuan  dari  perkara  yang  dihadapi  berada  di  tangan  majelis  hakim  yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi yang diajukan masing-masing pihak.

## C. Konsepsi Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat
Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk  perkawinan,  cara-cara  pelamaran,  upacara  perkawinan  dan  putusnya perkawinan di Indonesia. Menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah, semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta  kerabat  yang  dikuasai,  maupun  harta  perorangan  yang  berasal  dari  harta  warisan, harta  hibah,  harta  penghasilan  sendiri,  harta  pencaharian  hasil  bersama  suami  istri,  dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut
setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.
Penyebutan  harta  bersama  suami-istri  berbeda  dari  satu  daerah  dengan  daerah lainnya.  Di  Minangkabau  harta  bersama  disebut  dengan  harta  suarang,  di  Kalimantan disebut  barang  perpantangan,  di  Bugis  disebut  dengan  cakkara,  di  Bali  disebut  dengan druwe gabro, di Jawa disebut dengan barang gini atau gonogini, dan di Pasundan disebut dengan guna kaya, barang sekaya, campur kaya, atau kaya reujeung. Di beberapa daerah terdapat  pengecualian  terhadap  harta  bersama  tersebut.  Di  Aceh,  penghasilan  suami menjadi  milik  pribadinya  sendiri,  apabila  istrinya  tidak  memberikan  suatu  dasar  materiil (misal yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman) bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan nyalindung kagelung), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik istri sendiri. Di Kudus Kulon (Jawa Tengah) dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama selama perkawinan.
Hukum  adat  juga  mengatur  pembagian  harta  bersama  ketika  perkawinan  berakhir akibat  kematian  salah  satu  pihak  atau  akibat  perceraian.  Tidak  ada  keseragaman  dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama.
Mengenai  pembagian  harta  bersama,  beberapa  daerah  di  Jawa  Tengah  memiliki kebiasaan  yaitu  suami  mendapatkan  duapertiga  dan  istri  mendapat  sepertiga.  Azas pembagian  tersebut  di  Jawa  Tengah  disebut  azas  sakgendong  sakpikul.  Tata  cara pembagian  seperti  ini  juga  dikenal  di  pulau  Bali  berdasarkan  azas  sasuhunsarembat. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut.

## D. Tahapan pembagian harta bersama di pengadilan agama
1. Pengajuan Gugatan
Penyelesaian  pembagian  harta  bersama  pada  pelaksanaanya  akan  melalui tahapan-tahapan  yang  panjang,  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Tahapan  inilah yang  kemudian  akan  menjadi  dasar  bagi  majelis  hakim  untuk  memberikan  putusan terkait  perkara yang diperiksanya.  Tahapan  panjang tersebut dimulai dari  pengajuan gugatan oleh pihak Penggugat. Gugatan ini diajukan kepada pengadilan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasa hukum Penggugat.
Bentuk  gugatan  yang  disampaikan  secara  tertulis  dalam  pembuatannya  harus memperhatikan  formulasi  surat  gugatan.  Yang  dimaksud  dengan  fomulasi  surat gugatan  adalah  perumusan  (formulation)  surat  gugatan  yang  dianggap  memenulis syarat  formil  menurut  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa secara rinci hal-hal yang harus dirumuskan dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:
a. Surat  gugatan  ditujukan  (dialamatkan)  kepada  Pengadilan  sesuai  dengan kompetensi  relatif.  Harus  jelas  dan  tegas  tertulis  Pengadilan  yang  di  tuju,  sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR. Gugatan yang salah alamat atau tidak sesuai dengan kompetensi relatif mengakibatkan gugatan cacat  formil.  Dengan  demikian,  gugatan  akan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima dengan alasan hakim tidak berwenang mengadili.
b. Diberi  Tanggal  Pencantuman  tanggal  bukan  merupakan  syarat  formil  sebuah gugatan.  Namun  meskipun  demikian,  sebaiknya  tanggal  dicantumkan  guna menjamin kepastian hukum atas penandatanganan dan pembuatan surat gugatan, sehingga  apabila  timbul  masalah  penandatanganan  surat  gugatan  berhadapan dengan  tanggal  pembuatan  dan  penandatanganan  surat  kuasa,  segera  dapat diselesaikan.
c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa Penggugat Mengenai tanda tangan dengan tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan: -  Gugatan  perdata  harus  dimasukkan  ke  Pengadilan  sesuai  dengan  kompetensi relatif;  -  Dibuat  dalam  bentuk  surat  permohonan  (surat  permintaan)  yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya).
d. Identitas Para Pihak Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada.
e. Fundamentum  Petendi  Fundamentum  petendi  berarti  dasar  gugatan  atau  dasar tuntutan (grondslag van de lis). Fundamentum petendi yang diangap lengkap harus memiliki dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan dasar fakta (Feitelijke Grond).
f. Petitum  Gugatan  Supaya  gugatan  dapat  dikatakan  sah,  dalam  arti  tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok  tuntutan  Penggugat,  berupa  deskripsi  yang  jelas  menyebut  satu  persatu dalam  akhir  gugatan  tentang  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  pokok  tuntutan
Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.
2. Mediasi
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediator dalam  proses  mediasi  adalah  seorang  hakim  atau  pihak  lain  yang  memiliki  sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Proses Jawab-Menjawab
Setelah tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan  dengan  pembacaan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat  atau kuasa hukumnya.  Setelah  dilakukan  pembacaan  gugatan  oleh  Penggugat  atau  kuasa hukumnya,  kemudian  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan yang  disampaikan  oleh  Penggugat.  Jawaban  ataupun  Eksepsi  yang  disampaikan Tergugat haruslah disertai dengan alasan-alasan. Jawaban yang tidak beralasan akan mengakibatkan dapat dikesampingkannya jawaban yang disampaikan tersebut. Selain menyampaikan jawaban, pada kesempatan ini Tergugat dapat menyampaikan gugatan balik / rekonvensi kepada Penggugat. Perihal gugatan balik / rekonvensi diatur dalam pasal 132a dan pasal 132b HIR.
4. Pembuktian
Untuk  memperkuat  dalil-dalil  yang  telah  disampaikan  oleh  para  pihak  baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing pihak diberikan beban untuk melakukan pembuktian.  Hal  ini  sejalan  dengan  aturan  perundang-undangan  yang  pada  intinya menegaskan  bahwa  barang  siapa  yang  mendalilkan  harus  dapat  membuktikan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting. Agenda ini lah yang menjadi salah satu dasar majelis hakim untuk menentukan putusan atas perkara yang diperiksanya.  Oleh  karena  itu,  dalam  tahapan  ini  baik  Penggugat  maupun  Tergugat harus berusaha membuktikan apa yang telah didalilkannya.
Perihal pembuktian, ada 5 macam alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata. Kelima alat bukti tersebut yakni:
a. Bukti tulisan
b. Bukti dengan saksi-saksi
c. Persangkaan-persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah
5. Pemeriksaan Setempat (Descente)
Pemeriksaan setempat  ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya  yang  dilakukan  diluar  Gedung  atau  tempat  kedudukan  Pengadilan,  agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.
Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat terdapat dalam pasal 153 HIR, yang menjelaskan  bahwa  asas  dan  sifat  pemeriksaan  pada  umumnya  menghendaki  agar hakim dapat memperoleh keterangan yang jelas di dalam perkara yang diperiksanya, perlu diadakan pemeriksaan setempat, baik oleh hakim sendiri, oleh orang ahli atau satu atau dua orang komisaris.
6. Kesimpulan Para Pihak
Dalam  proses  penyelesaian  perkara,  pada  tahapan  akhir  sebelum  putusan dijatuhkan,  Majelis  Hakim  yang  memutus  dan  memeriksa  perkara  akan  memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  menyampaikan  kesimpulan.  Tahapan  ini merupakan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di Persidangan.
7. Putusan
Putusan Pengadilan adalah pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan  pada  persidangan  dan  bertujuan  untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang  dan  hakim-hakim  anggota  yang  ikut  serta  memeriksa  dan  memutus  perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.

## SIMPULAN
1. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian  maka  harta  bersama  diatur  menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.
2. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta  bersama  setelah  terjadinya  perceraian  akan  dibagi  dua  yakni  setengah  untuk suami  dan  setengah  untuk  istri.  Mengenai  pembagian  harta  bersama  secara  Adat, beberapa  daerah  di  Jawa  Tengah  memiliki  kebiasaan  yaitu  suami  mendapatkan
duapertiga  dan  istri  mendapat  sepertiga.  Azas  pembagian  tersebut  di  Jawa  Tengah disebut azas sakgendong sakpikul. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di Pulau Bali berdasarkan azas sasuhun-sarembat. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas duapertiga dan sepertiga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
As’ad, Abd. Rasyid. Gono-Gini  dalam Perspektif  Hukum Islam. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober 2010
Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju Harahap,  M.  Yahya.  1975. Pembahasan    Hukum    Perkawinan    Nasional    Berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Cet. I. Medan: Zahir Trading Co
Ismuha. 1978. Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang. Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi, (Jakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2010)
Mukti, Arto. 1998. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Satrio, J. 1990. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
Soeroso R, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis, (Jakarta : Sinar Grafika,2014).
Susanto, Happy. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian  Perkawinan  untuk  Mengantisipasi  Masalah  Harta  Gono-Gini.  Jakarta: Visimedia
Yani Nurhayani Neng, Hukum Perdata, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015).