## DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN
Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang bambangwidi64@gmail.com
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membuat pelaku pidana sebagai  subyek  pemeriksaan  tindak  pidana.  Dampak  dari  hal  tersebut  adalah  sangat diperhatikan  hak-hak  pelaku  pidana.  Ini  berbeda  dengan  korban  tindak  pidana  yang masih  kurang  diperhatikan  hak-haknya,  khususnya  dalam  memperoleh  ganti  rugi materi.  Jika  dihubungkan  dengan Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for Victims of Crime and Abuse of Power , hal ini tentunya sangat tidak sesuai. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif, yaitu  pendekatan  penelitian  dengan cara  meneliti  dan  mengkaji  objek  penelitian  melalui  asas-asas  hukum.  Hasil penelitian  ini  menegaskan  perlindungan  korban  tindak  pidana  dalam  hal-hal  yang mendasar,  seperti  pemberian  ganti  rugi  kepada  korban,  baik  dalam  bentuk restitusi maupun kompensasi , telah diatur dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
Kata kunci: Perlindungan, Korban, Tindak Pidana.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽

## DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER AGAINST VICTIM PROTECTION
Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Karawang East bambangwidi64@gmail.com

## ABSTRACT
The  use  of  the  Criminal  Procedure  Code  makes  criminal  offenders  the  subject  of  a criminal act. The impact of this matter is that the criminal rights of the perpetrators are  very  concerned.  This  is  different from  victims  of  criminal  acts  whose  rights are still  lacking,  especially  in  obtaining  material  compensation.  If  connected  with  the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, this is certainly not very appropriate. This study uses a normative juridical approach, which  is  a  research  approach  by  researching  and  studying  the  object  of  research through  the  principles  of  law.  The  conclusions  are  the  protection  of  victims  of criminal acts in fundamental matters, such as giving compensation to victims, both in the  form  of  restitution  and  compensation,  which  has  been  regulated  in  the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
Keyword: Protection, Victim, Criminal Act.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽

## A. Latar belakang
Aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran penting  dalam  setiap  pelaksanaan  penanganan  perkara  pidana.  Walaupun  aparat penegak  hukum  memiliki  tugasnya  masing-masing,  namun  tugas  tersebut  saling berhubungan  diantara  satu  dengan  yang  lainnya.  Tugas-tugas  tersebut  tercermin dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  mulai  dari  tingkat  penyelidikan  di Kepolisian hingga tingkat putusan/vonis oleh Hakim di Pengadilan, serta pelaksanaan pemidanaan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Pada  seluruh  tahapan  peradilan,  baik tersangka  maupun  korban  dapat  di  dampingi  oleh  advokat/pengacara.  Seluruh kegiatan  aparat  penegak  hukum  tersebut  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam sistem peradilan pidana ( Criminal Justice System ).
Perlindungan  hukum  untuk  pihak  korban  tindak  pidana  seharusnya  ada  demi melindungi korban sendiri maupun melindungi keluarganya. Perlindungan yang dapat diberikan  kepada  korban  tindak  pidana  ini  dapat  berupa  perlindungan  dari  segala macam  bentuk  kekerasan  fisik  dan  atau  mental,  perlindungan  untuk  memperoleh ganti  rugi,  ketidak-adilan  maupun  pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia.  Salah  satu contoh  kurang  diperhatikannya  masalah  keadilan  dan  hak  asasi  dalam  penegakan hukum pidana ini adalah belum adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya untuk memperoleh ganti rugi. 1
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana,  seringkali  hukum  terlalu  mengedepankan hak-hak  pelaku  pidana,  sementara  hak-hak  korban  tindak  pidana  diabaikan,  hal  ini sebagaimana  dikemukakan  oleh Andi  Hamzah, yang  mengatakan  bahwa  dalam membahas hukum acara pidana, khususnya  yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berhubungan dengan hak- hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. 2
Perlunya korban tindak pidana ini memperoleh perhatian yang  serius, dapat di lihat dari lahirnya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse  of  Power (Deklarasi  prinsip-rinsip  dasar  keadilan  bagi  korban-korban  tindak kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil  dari  Kongres  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ke  Tujuh,  tentang  Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan ( The Seventh United Nation Conggres on the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of  Offenders) ,  di  Milan,  Italia,  bulan September  tahun  1985.  Di  dalam  ketentuan  Deklarasi  Milan  tahun  1985  tersebut, bentuk perlindungan korban yang diberikan telah banyak mengalami perluasan, tidak hanya  ditujukan  pada  korban  akibat  adanya  suatu  tindak  pidana  ( victims  of  crime ), akan  tetapi  juga  perlindungan  terhadap  korban  yang  dapat  dilakukan  oleh  aparat penguasa akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ). 3
Pentingnya  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana  dalam  ketentuan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of  Power tersebut  di  dasarkan  akan  adanya  kesadaran  bahwa  jutaan  orang  di  seluruh  dunia
1 Arif  Gosita, Masalah  Korban  Kejahatan ( Kumpulan  Karangan ),  (Jakarta:  PT.  Bhuana  Ilmu  Populer, 2004), hlm. 65-66.
2 Andi  Hamzah, Perlindungan  Hak-hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana , (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 33.
3 Arif Gosita. o.p cit ., hlm. 41.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
menderita kerugian sebagai akibat dari kejahatan (tindak pidana) dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak korban tersebut belum diakui secara memadai.
Di  samping  hal  tersebut  korban  tindak  pidana  dan  korban  penyalahgunaan kekuasaan,  dan  juga  seringkali  keluarga  korban,  para  saksi  dan  orang  lain  yang membantu  korban,  secara  tidak  adil  mengalami  kerugian,  kerusakan  atau  cidera, selain itu juga menderita kesulitan ketika membantu dalam penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:  Bagaimana  perlindungan  korban  tindak  pidana  dalam Declaration  of  Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power ?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  meneliti  perlindungan  korban  tindak pidana  dalam Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and Abuse of Power .

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang  digunakan  dengan menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta  bagaimana  melaksanakan atau  menerapkan  peraturan-peraturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  yuridis  normatif ini  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang diteliti. 4 Studi  kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  dengan  menginventarisasi  bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 5

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Jika  mencermati  isi Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of Crime  and  Abuse  of  Power, 6 maka  terdapat  3  (tiga)  hal  mendasar  yang  melandasi lahirnya deklarasi tersebut:
1. Adanya  suatu  keharusan  bagi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  untuk melanjutkan  pengembangan  pedoman  dan  standar  tentang  pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan politik;
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
5 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
6 Terjemahan bebas Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power beserta lampiranya. Lihat juga Arif Gosita, o.p cit ., hlm. 304.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
2. Disadari  bahwa  jutaan  orang  di  seluruh  dunia  menderita  kerugian  sebagai akibat dari tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan dan bahwa hak-hak korban ini belum diakui secara memadai;
3. Bahwa  korban  tindak  pidana  dan  korban  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan seringkali keluarganya, para saksi dan orang lain yang membantunya, secara tidak  adil  mengalami  kerugian,  kerusakan  atau  cidera  dan  bahwa  mungkin selain  itu  juga  menderita  kesulitan  ketika  membantu  dalam  penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran.
Atas  dasar  3  (tiga)  hal  mendasar  tersebut  maka  melalui  keputusan  Majelis Umum PBB Nomor A/Res/40/34 tertanggal 29 November 1985 dikeluarkan resolusi yang mendeklarasikan: 7
1. Menegaskan perlunya mengadopsi langkah-langkah nasional dan internasional  untuk  mengamankan  pengakuan  universal  dan  efektivitasnya dalam  menghormati  hak-hak  korban  tindak  pidana  dan  penyalahgunaan kekuasaan;
2. Menekankan  perlunya  untuk  mempromosikan  kemajuan  yang  telah  dicapai oleh semua negara dalam upayanya untuk tujuan itu, tanpa mengurangi hak- hak tersangka atau pelaku;
3. Mengadopsi  deklarasi  prinsip-prinsip  dasar  keadilan  bagi  korban  tindak pidana  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  dirancang  untuk  membantu pemerintah  dan  masyarakat  internasional  dalam  upayanya  mendapatkan keadilan dan bantuan bagi korban tindak pidana dan korban penyalahgunaan kekuasaan;
4. Menyerukan  kepada  para  negara  anggota  PBB  guna  mengambil  langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk  memberikan  ketentuan-ketentuan  yang terdapat  dalam  deklarasi  dalam  rangka  mengurangi  korban  selanjutnya, dengan melakukan upaya:
a. Menerapkan kebijakan-kebijakan sosial, kesehatan, termasuk pendidikan, kebijakan pencegahan tindak pidana ekonomi dan spesifik mental  untuk  mengurangi  korban  dan  mendukung  pemberian  bantuan kepada korban dalam kesusahan;
b. Mempromosikan  usaha-usaha  masyarakat  dan  partisipasinya  dalam mencegah tindak pidana;
c. Meninjau  secara  berkala  undang-undang  dan  pelaksanaannya  untuk memastikan  tanggapan  terhadap  perubahan  keadaan,  dan  untuk mengatur  serta  menegakkan  undang-undang  atas  tindakan  yang melanggar  norma-norma  yang  diakui  secara  internasional  yang berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  perilaku  perusahaan  dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya;
d. Membangun  dan  memperkuat  perangkat-perangkat  untuk  mendeteksi, mengeksekusi  dan  menghukum  mereka  yang  bersalah  melakukan tindak pidana;
7 Ibid .
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
e. Mempromosikan  pengungkapan  informasi  yang  relevan  dalam menyebarluaskan  perilaku  perusahaan  dalam  rangka  pengawasan publik,  dan  cara-cara  lain  untuk  meningkatkan  keperdulian masyarakat;
f. Mempromosikan pengawasan akan kode etik dan aturan-aturan dalam standar  internasional  tertentu,  yang  dilakukan  oleh  pegawai pemerintah, termasuk penegak hukum, pegawai lembaga pemasyarakatan, tenaga medis, pelayan sosial dan personil militer serta para pengusaha;
g. Melarang  pelaksanaan  dan  prosedur-prosedur  penyalahgunaan  seperti tempat-tempat penahanan rahasia dan penahanan tanpa komunikas;
h. Bekerjasama  dengan  negara-negara  lain  melalui  bantuan  hukum  dan administrasi,  seperti  dalam  hal  mendeteksi  dan  mengejar  pelaku, ekstradisi  dan  penyitaan  assetnya  yang  akan  digunakan  untuk memberikan ganti rugi kepada para korban.
5. Merekomendasikan, ditingkat regional dan internasional, langkah-langkah:
a. Mempromosikan kegiatan pelatihan yang dirancang untuk mendorong kepatuhan  akan  aturan-aturan  perserikan  bangsa-bangsa  dan  untuk mengurangi kemungkinan pelanggarannya;
b. Mensponsori  tindakan-tindakan kolaboratif dalam  hal  pengurangan dan  penanganan  para  korban  dan  mempromosikan  pertukaran informasi mengenai cara penanganan yang paling efektif;
c. Memberikan  bantuan  langsung  pada  pemerintah  dalam  membantu mengurangi korban dan meringankan penderitaan korban;
d. Mengembangkan  cara  dan  sarana  untuk  memberikan  bantuan  bagi korban, di mana sarana nasional mungkin tidak cukup;
e. Meminta  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  mengundang  negara-negara anggota, untuk melaporkan secara berkala kepada Majelis Umum akan pelaksanaan deklarasi, serta langkah-langkah yang diambil;
f. Meminta  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  memanfaatkan  peluang, dimana  semua  pihak  terkait  dan  organisasi  dalam  perserikan  bangsa- bangsa  menawarkan  untuk  membantu  negara-negara  anggota  bila diperlukan  dalam  meningkatkan  cara  dan  sarana  untuk  melindungi korban  melalui  kerjasama,  baik  ditingkat  nasional  maupun internasional;
g. Meminta  Sekretaris  Jenderal  PBB  untuk  mempromosikan  tujuan  dari deklarasi,  khususnya  memastikan  kemungkinan  penyebaran  informasi secara luas;
h. Mendesak  badan-badan  khusus  dan  badan-badan  lainnya  serta  badan- badan  negara  dalam  perserikan  bangsa-bangsa,  organisasi  antar pemerintah  dan  non  pemerintah  lain  yang  relevan  dan  masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan ketentuan deklarasi.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽

## F. Hasil Pembahasan
Disamping resolusi yang telah dibuat, dalam Declaration of Basic Principles of Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power juga  dilengkapi  dengan  lampiran, yang pada intinya membahas tentang: 8
1. Korban tindak pidana (tindak pidana) Dalam lampiran ini dibahas tentang:
a. Pemahaman korban;
b. Akses mendapatkan keadilan dan perlakuan adil;
c. Restitusi bagi korban tindak pidana;
d. Kompensasi bagi korban tindak pidana;
e. Bantuan bagi korban tindak pidana.
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan.
Beberapa  hal  mendasar  tentang  pemahaman  korban  dalam  deklarasi  PBB  ini adalah:
1. Korban  adalah  orang  individu  atau  kolektif  yang  menderita  kerugian, termasuk  luka  fisik  atau  mental,  penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi atau  pengurangan  hak-hak  dasarnya,  melalui  tindakan  atau  kelalaian  yang merupakan  pelanggaran  hukum  pidana  yang  berlaku  di  beberapa  Negara anggota  (PBB),  termasuk  hukum-hukum  mengenai  tindak  pidana penyalahgunaan kekuasaan;
2. Seseorang dapat dianggap korban berdasarkan deklarasi ini, terlepas apakah pelaku  di  identifikasi,  ditangkap,  dituntut  atau  di  hukum,  dan  terlepas  dari hubungan  keluarga  antara  pelaku  dengan  korban.  Istilah  korban  juga mencakup keluarga dekat, atau tanggungan langsung dari korban, dan orang- orang  yang  telah  menderita  kerugian  akibat  mendampingi  dan  membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah jatuhnya korban lain;
3. Ketentuan  tentang  korban  berlaku  untuk  semua,  tanpa  membedakan  ras, warna  kulit,  jenis  kelamin,  usia,  bahasa,  agama,  kebangsaan,  pendapat politik,  budaya,  kekayaan,  status  kelahiran,  status  keluarga,  etnis,  atau  asal usul sosial maupun kecacatan.
Menyangkut akses terhadap keadilan dan perlakuan adil dalam deklarasi PBB ini disebutkan:
1. Korban harus diberlakukan dengan kasih sayang dan dihormati martabatnya. Korban berhak atas keadilan dan permintaan ganti rugi, sebagaimana diatur oleh undang-undang atas kerugian yang dideritanya;
2. Mekanisme yudisial dan administratif harus dibentuk dan diperkuat yang di perlukan  untuk  memungkinkan  korban  mendapatkan  ganti  rugi  melalui prosedur  formal  maupun  informal  secara  cepat,  adil,  murah  dan  mudah
8 Lihat  juga  Luc  Robert  dan  Kris  Vanspauwen,  “The  Implementation  of  the  UN  Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power:  The  Belgium  State  of  Affairs”, Jurnal  The Victimologist, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2001, hlm. 2-6.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
diakses.  Para  korban  harus  diberitahukan  tentang  hak-haknya  dalam mendapatkan ganti rugi sesuai prosedur;
3. Dalam proses peradilan dan administratif kebutuhan korban harus difasilitasi dengan cara:
a. Terutama  dalam  tindak  pidana  berat,  menginformasikan  mengenai peran  dan  batasanya,  perkembangan  waktu  dan  perkembangan kemajuan serta disposisi kasusnya;
b. Memperbolehkan  pandangan  dan  kekhawatiran  korban  untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses tersebut, tanpa prasangka pada terdakwa dan konsisten dengan sistem peradilan pidana nasional yang relevan;
c. Memberikan bantuan yang sesuai kepada korban selama proses hukum berlangsung;
d. Mengambil  langkah-langkah  untuk  meminimalkan  kesulitan  korban, melindungi  privasinya  jika  diperlukan,  dan  menjamin  kemananya, serta keamanan keluarga dan para saksi yang membantunya dari segala bentuk intimidasi dan pembalasan dendam;
e. Mengindarkan  penderitaan  yang  tidak  perlu,  selama  penangangan kasus, perintah-perintah eksekusi atau keputusan pemberian penghargaan kepada para korban.
4. Mekanisme  informal  untuk  penyelesaian  sengketa,  termasuk mediasi , arbitrase atau  pengadilan  adat  istiadat  harus  digunakan,  mana  yang  tepat untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi korban.
Menyangkut  tentang  restitusi  ( restitution )  dalam  deklarasi  ini  disebutkan bahwa :
1. Pelaku  tindak  pidana  atau  pihak  ketiga  harus  bertanggung  jawab  atas perilakunya  dengan  memberikan restitusi yang  adil  bagi  korban,  keluarga dan tanggungannya. Restitusi tersebut harus mencakup:
a. Pengembalian harta;
b. Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita;
c. Penggantian biaya yang dikeluarkan akibat dari penderitaan korban;
d. Penyediaan layanan dan pemulihan hak.
2. Pemerintah  harus  meninjau  pelaksanaanya,  peraturan  dan  hukum  untuk mempertimbangkan  restitusi  sebagai  pilihan  hukum  yang  tersedia  dalam kasus pidana, disamping sanksi pidana lainnya;
3. Dalam  kasus  kerugian  besar,  menyangkut  lingkungan,  restitusi  jika diperintahkan,  harus  mencakup  pemulihan  lingkungan,  rekonstruksi infrastruktur,  penggantian  fasilitas  masyarakat  serta  penggantian  biaya relokasi apabila terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya dislokasi dalam masyarakat;
4. Dalam  hal  pejabat-pejabat  publik,  atau  pihak-pihak  lainnya  yang  bertindak dalam  kapasitas  resmi  atau  setengah  resmi  telah  melanggar  hukum  pidana nasional, para korban harus mendapat ganti rugi dari Negara melalui pejabat atau pihak-pihak yang berwenang atas kerugian yang di derita. Dalam kasus
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
di mana pemerintah melalui pejabat yang berwenang dalam hal penanganan terhadap  para  korban  sudah  tidak  ada,  Negara  atau  pemerintah  harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para korban.
Tentang kompensasi ( compensation ) dalam deklarasi ini disebutkan bahwa:
1. Bila  kompensasi  tidak  sepenuhnya  tersedia  dari  pelaku  tindak  pidana  atau sumber-sumber  lainnya,  maka  Negara  harus  mengusahakan  memberikan kompensasi finansial kepada:
a. Korban  yang  mengalami  cidera  fisik  atau  kerusakan  yang  signifikan dari kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari tindak pidana berat;
b. Keluarga,  tanggungan  orang  tertentu  yang  telah  meninggal  atau mengalami  ketidak-mampuan  fisik  atau  mental  sebagai  akibat  dari tindak pidana tersebut.
2. Penetapan  dalam  memperkuat  dan  memperluas  dana  nasional  untuk pemberian  ganti  kerugian  pada  korban  harus  didukung,  dan  jika memungkinkan,  dana  lain  juga  dapat  ditetapkan  untuk  tujuan  ini,  termasuk pada  kasus  di  mana  Negara  tidak  dapat  memberikan  ganti  rugi  kepada korban atas penderitaannya.
Menyangkut  pemberian  bantuan  ( assistance) bagi  korban tindak  pidana  dalam deklarasi ini disebutkan :
1. Korban  harus  menerima  kelengkapan,  bantuan  medis,  bantuan  sosial  dan psikologis yang diperlukan melalui bantuan pemerintah maupun sumbangan yang berasal dari masyarakat;
2. Korban  harus  diberitahukan  mengenai  ketersediaan  kesehatan  dan  layanan sosial  maupun  bantuan  relevan  lainnya  dan  menyediaakan  akses  untuk  hal tersebut;
3. Polisi,  peradilan,  kesehatan,  layanan  sosial  dan  para  personil  yang  terkait harus  mendapatkan  pelatihan  untuk  membuat  institusi  tersebut  peka  akan kebutuhan  korban,  dan  petunjuk-petunjuk  untuk  memastikan  pemberian bantuan yang sesuai dan layak;
4. Dalam  menyediakan  jasa  dan  bantuan  kepada  korban,  perhatian  harus diberikan  kepada  orang-orang  yang  mempunyai  kebutuhan  khusus  yang diakibatkan penderitaan yang dialaminya (terkait item 3).
Adapun  lampiran  deklarasi  tentang  korban  penyalahgunaan  kekuasaan menyebutkan:
1. Korban,  berarti  orang,  individu  atau  bersama-sama,  sudah  mengalami penderitaan,  termasuk  penderitaan  yang  secara  fisik  maupun  mental, penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi,  pelemahan  substansial  atas  hak- hak asasi, melalui tindakan-tindakan yang tidak termasuk tindak pidana atau pelanggaran  hukum  nasional  tetapi  diakui  secara  internasional  merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
2. Negara  perlu  mempertimbangkan  penambahan  hukum-hukum  yang melarang  penyalahgunaan  kekuasaan,  berikut  penyediaan  fasilitas-fasilitas
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
pemulihan  bagi  para  korban  penyalahgunaan  tersebut,  khususnya  yang meliputi  restitusi  dan/atau  ganti  rugi  dan  kelengkapan-kelengkapan  yang diperlukan, bantuan medis, sosial dan psikologis serta dukungan;
3. Negara  perlu  mempertimbangkan  penyusunan  kesepakatan  perjanjian internasional multilateral yang berkenaan dengan penanganan korban;
4. Negara  perlu  meninjau  ulang  perundang-undangan  yang  ada  dan pelaksanaannya,  untuk  memastikan  reaksi  akan  perubahan  situasi,  jika diperlukan,  adanya  aturan-aturan  yang  melarang  tindakan-tindakan penyalahgunaan  ekonomi  atau  politik,  seperti  halnya  mempromosikan kebijakan-kebijakan  dan  mekanisme  pencegahannya  serta  mengembangkan dan  menyiapkan  hak-hak  dan  pemulihan  bagi  korban  atas  pelanggaran- pelanggaran tersebut.
Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tersebut merupakan standart internasional yang  harus  dilaksanakan  oleh  Negara-negara  anggota  perserikatan  bangsa-bangsa dalam  melaksanakan  perlindungan  terhadap  warganegaranya,  khususnya  yang berhubungan  dengan  perlindungan  pada  tindak  pidana  (tindak  pidana)  dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dilakukan oleh aparatur Negara.
Adanya  resolusi  Majelis  Umum  PBB  Nomor  A/Res/40/34  tertanggal  29 Nopember  1985  tentang Declaration  of  Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of Crime  and  Abuse  of  Power tersebut,  terkait  dengan  ketentuan  Pasal   1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945,  tentang  konsekuensi  Negara  Indonesia sebagai  negara  hukum  dan  sebagai  anggota  perserikatan  bangsa-bangsa,  maka seharusnya Indonesia sebagai Negara hukum terdapat adanya suatu keseimbangan/keadilan  diantara  kepentingan  bagi  para  pihak  yang  berperkara (khususnya  dalam  lapangan  hukum  pidana)  dengan  tetap  mendasarkan  pada  aturan perundang-undangan yang ada.
Penanganan  korban  tindak  pidana  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia, seharusnya ada hal-hal mendasar yang sebaiknya di adopsi dari Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yaitu :
1. Adanya pengakuan universal tentang hak korban tindak pidana;
2. Adanya prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban;
3. Menciptakan  kebijakan  pemberian  bantuan  pada  korban,  khususnya  dalam mengembangkan cara dan sarana untuk pemberian bantuan bagi korban;
4. Meninjau secara berkala perundang-undangan (pidana) dan pelaksanaanya.
Disamping  itu  juga  menegaskan  kembali  pemahaman  korban  (tindak  pidana) sebagai perseorangan atau kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental,  penderitaan  emosional,  kerugian  ekonomi  atau  pengurangan  hak-hak dasarnya,  melalui  tindakan  atau  kelalaian  yang  merupakan  pelanggaran  hukum pidana,  terlepas  apakah  pelaku  telah  di  identifikasi,  di  tangkap,  di  tuntut  atau  di hukum,  dan  terlepas  dari  hubungan  keluarga  antara  pelaku  dengan  korban.  Istilah korban  juga  mencakup  keluarga  dekat,  atau  tanggungan  langsung  dari  korban,  dan orang-orang  yang  telah  menderita  kerugian  akibat  mendampingi  dan  membantu
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
korban yang dalam kesulitan atau mencegah jatuhnya korban lain. Ketentuan tentang korban ini berlaku untuk semua, tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, usia,  bahasa,  agama,  kebangsaan,  pendapat  politik,  budaya,  kekayaan,  status kelahiran, status keluarga, etnis, atau asal usul sosial maupun kecacatan.
G. Penutup
1. Kesimpulan
Perlindungan  korban  tindak  pidana  dalam  hal-hal  yang  mendasar,  seperti pemberian  ganti  rugi  kepada  korban,  baik  dalam  bentuk restitusi maupun kompensasi , telah diatur dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
2. Saran
DPR  bersama  Presiden  hendaknya  segera  mengesahkan  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  menjadi  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana sehingga pintu masuk penerapan jalur khusus dalam perlindungan korban tindak pidana dapat segera direalisasikan sebagai upaya  tambahan  dalam  restitusi  maupun  kompensasi  dalam  perlindungan bagi korban tindak pidana agar lebih responsif, kredibel dan akuntabel.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Gosita,  Arif. Masalah  Korban  Kejahatan ( Kumpulan  Karangan ).  Jakarta:  PT. Bhuana Ilmu Populer. 2004.
Hamzah, Andi. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Bandung: Binacipta. 1986. Lubis,  Solly. Politik  dan  Hukum  di  Era  Reformasi .  Bandung:  CV  Mandar  Maju. 2000.
Moenir,  HAS .  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia. Jakarta:  Bumi  Aksara. 2010.
Muchsin, H. Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Refika Aditama. 2006.
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008.
Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
2.  Artikel Jurnal
Afandi,  Fachrizal.  “Perbandingan  Praktik  Praperadilan  dan  Pembentukan  Hakim Pemeriksaan  Pendahuluan  Dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia”. Mimbar Hukum . Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Moeliono, Tristam  P.,  dan Widati Wulandari. “Asas  Legalitas Dalam Hukum  Acara Pidana  Kritikan  Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan” , Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Declaration  of  Basic Principles  of  Justice  For  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power  Terhadap Perlindungan Korban ∽ Bambang Widiyantoro ∽
Muntaha.  “Pengaturan  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Mimbar Hukum . Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Robert, Luc., dan Kris Vanspauwen. “The Implementation of the UN Declaration of Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power:  The Belgium  State  of  Affairs”. Jurnal  The  Victimologist .  Volume  5.  Nomor  1. Tahun 2001.
Sapardjaja,  Komariah  Emong. “Kajian  dan  Catatan  Hukum  Atas  Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16  Februari 2015 Pada Kasus  Budi  Gunawan: Sebuah Analisis Kritis” . Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2. Nomor 1. 2015.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
________________.Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
________________.Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.