Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.933 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY

## Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien Asimilasi Rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Bapas Kelas I Wilayah DKI Jakarta

## Manawati*
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Manwati.rahman@gmail.com *Corresponding author
Adi Sujatno Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Adisujatno274pas@gmail.com Iman Santoso Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Iman.santoso1947@gmail.com
Abstrak —  Dalam  rangka  pencegahan  dan  pengendalian Covid-19,  pihak  Bapas  melakukan  kebijakan  kegiatan asimilasi  berupa  bimbingan  dan  pengawasan  secara langsung  dihentikan  dan  dilakukan  secara daring atau online . Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris  (sosiologi)  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian tentang  pelaksanaan  pembimbingan  dan  pengawasan terhadap  klien  asimilasi  rumah  pada  masa  pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham No. 32/2020 tidak efektif  dikarenakan  terdapat  hambatan  seperti  SDM, kesadaran  masyarakat  (keluarga  dan  lingkungan), sehingga  klien  asimilasi  melakukan  tindak  pidana  lagi. Upaya  yang  dilakukan  mengatasi  hambatan  tersebut, seperti  penambahan  dan  penguatan  SDM  PK,  perubahan aturan dan kebijakan mengikuti perkembangan penanganan pandemi Covid-19, meningkatkan kesadaran hukum  masyarakat,  melakukan  pendekatan-pendekatan seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum.
Kata  Kunci — Klien  Pemasyarakatan,  Asimilasi  Rumah, Covid-19

## I. P ENDAHULUAN
Pada  tanggal  7  Maret  2020  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  mencatat  angka overcrowding di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  Lapas), kondisi  seperti  ini  sangat  rawan  terjadinya  penyebaran Covid-19  di  dalam  Lapas.  Untuk  menanggapi  kondisi saat ini, maka dikeluarkan kebijakan yang dilakukan oleh Kemenkumham  sebagai  salah  satu  cara  untuk  mencegah penyebaran  Covid-19  di  dalam  Lapas  yang  mana diketahui  telah  mengalami overcrowding yaitu  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  32  Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas  dan  Cuti Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19 (selanjutnya  disebut  Permenkuman  No.  32  Tahun  2020), untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan
program Asimilasi di rumah Klien Balai Pemasyarakatan, Balai  Pemasyarakatan  memiliki  tugas  menjalankan perintah  undang-undang  dalam  membimbing  klien  Balai Pemasyarakatan  yang  sudah  mendapat  Asimilasi,  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai pemberian remisi dan asimilasi sebelum  adanya pandemi Covid-19  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas  Dan  Cuti  Bersyarat  tidak  dapat diterapkan  lagi  sebagaimana  kondisi  Lapas  saat  ini overcrowded, sempit dan penuh sesak yang menyebabkan kemungkinan  penyebaran  Covid-19  semakin  tinggi. Dalam  laporan  Yasonna  Laoly  mengatakan  bahwa penambahan  penghuni  itu  setiap  tahunnya  rata-rata mencapai  angka  22  ribu  orang.  Rinciannya,  pada  2017 jumlah  penghuni  lapas  mencapai  232.080,  meningkat dibandingkan  pada  2016  yakni  204.549  orang,  dan  2015 hanya  sebanyak  173.572  orang.  Sedangkan  pada  tahun 2018  meningkat  24.197  orang.  Masih  mengutip  data Kemenkumham  2018,  diketahui  sejumlah  narapidana khusus terdiri dari 5.110 napi korupsi, lalu 74.037 bandar narkoba, 41.252 napi narkoba pengguna, 441 napi teroris, 165 pencucian uang, dan 890 pelaku penebangan liar atau illegal logging (Arie Dwi Satrio, 2021).
Dengan adanya Permenkumham No. 32 Tahun 2020 dimana  sebagai  pelaksana  yaitu  Petugas  Bapas  demi menjaga  kewibawaan  Pemerintah  dan  Instansi  Balai Pemasyarakatan.  Instansi  Balai  Pemasyarakatan  harus tunduk  dan  patuh  terhadap  aturan  yang  ada  di Permenkumham  No.  32  Tahun  2020,  selain  itu  instansi Balai  Pemasyarakatan  harus  memiliki  sikap  yang  sesuai dengan  kemuliaan  dan  kewibawaan  Kemenkumham, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut. Melakukan tugasnya Balai Pemasyarakatan  perlu  memenuhi  batasan-batasan  yang
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
ditentukan  dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan.
Pelaksanaan dari kebijakan ini, diketahui bahwa per tanggal  27  Mei  2020  sebanyak  39.876  narapidana  atau napi  dan  anak  dibebaskan  dalam  program  asimilasi  dan integrasi oleh Kemenkumham. Kebijakan ini dikeluarkan Kemenkumham  demi  meminimalisir  potensi  penyebaran Covid-19 di Lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (selanjutnya  disebut  LPKA)  (Reza  Syahrizal, 2020).  Pada  dasarnya  Narapidana  dan  Anak  yang megikuti  program  asimilasi  dan  integrasi  sebenarnya tidak  bebas  secara  murni,  melainkan  mereka  masuk dalam  pengawasan  dan  pembimbingan  di  luar  lembaga oleh  Balai  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  Bapas). Terdapat  beberapa  syarat  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh  mereka  dalam  proses  pengawasan  dan pembimbingan  oleh  Bapas.  Sesuai  dengan  Pasal  6  ayat (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  bahwa  ―pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  dilakukan  di  Lapas  dan  pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas‖.
Hasil penelitian sementara pada Balai Pemasyarakatan  Jakarta  Barat  dalam  pelaksanaan pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap  klien  asimilasi rumah  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  pada  masa pandemi  Covid-19  menggunakan  media daring ( Zoom dan Whatssapp ), kerap mengalami  kendala seperti teknis yang  berhubungan  dengan  komunikasi  (media daring ), serta kendala dalam hal fasilitas. Kendala lainnya seperti tidak semua klien asimilasi mempunyai kemauan dan niat baik dalam masyarakat. Pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir  tercatat  sudah  4  (empat)  orang  klien  yang mengulangi  tindak  pidana  kembali.  Dari  jumlah  tersebut menunjukan bahwa hanya sebagian kecil klien pemasyarakatan  yang  mengulangi  tindak  pidana  kembali dan  terbukti  efektif  pembimbingan  serta  pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut di  atas,  rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian tesis  ini,  mengenai  pelaksanaan  pembimbingan  dan pengawasan  terhadap  klien  asimilasi  rumah  pada  masa pandemi  Covid-19  dan  upaya  mengatasi  hambatan pelaksanaan  pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap klien  asimilasi  rumah  pada  masa  pandemi  Covid-19  di Bapas Klas I Wilayah DKI Jakarta.

## II. M ETODOLOGI
Jenis penelitian pada penulisan tentang pelaksanaan  pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap klien  asimilasi  rumah  oleh  pembimbing  kemasyarakatan pada  masa  pandemik  covid-19  yaitu  metode  penelitian hukum  normatif-empiris  ini  pada  dasarnya  merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya  penambahan  berbagai  unsur  empiris.  Metode penelitian  normatif-empiris  mengenai  implementasi ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Terhadap  Klien  Asimilasi  Rumah  pada  Masa Pandemi Covid-19
Hak-hak  sebagai  warga  negara  sebagaimana dimaksud termasuk juga sebagai warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan akibat melakukan tindak pidana atau  kejahatan  melalui  putusan  Pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap.  Salah  satu  hak-hak  yang diberikan  kepada  semua  warga  binaan  pemasyarakatan yaitu asimilasi berdasarkan:
1. Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
2. Pasal  36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,
3. Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  66  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  18  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan Cuti Bersyarat Asimilasi warga binaan pemasyarakatan adalah proses pembinaan narapidana dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan  dalam  kehidupan  bermasyarakat sehingga  narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat  bisa  lebih  berinteraksi  dengan  baik  ke masyarakat  begitupun  juga  dengan  masyarakat  itu sendiri  dapat  menghilangkan  stigma  buruk  kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Sorejono Soekanto, 1983)
Saat  ini,  di  seluruh  dunia  termasuk  di  Indonesia mengalami  wabah Coronavirus  disease (Covid-19) awalnya  dikenal  sebagai  penyakit  radang  paru  yang disebabkan oleh virus corona yang bernama SARS COV- 2  dan  disinyalir  ditularkan  awalnya  dari  kelelawar. Penyakit  ini  dinyatakan  pandemi  oleh World  Health Organization (WHO)  pada  tanggal  11  Maret  2020 (Susilo, 2021). Dengan penyebarannya yang begitu cepat membuat  Covid-19  menjadi  topik  utama  di  penjuru dunia.  Tidak  terkecuali  di  Indonesia  karena  jumlah masyarakat  yang  terinfeksi  virus  Covid-19  mengalami peningkatan hari demi hari.
Tindakan  Pemerintah  melalui  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan regulasi yaitu: 1. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggungan Penyebaran  Covid-19  (Permenkumham  Nomor  10 Tahun 2020).
2. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  Pencegahan dan Penanggungan Penyebaran Covid-19
(Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020).
3. Kemudian  telah  dirubah  menjadi  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  24  Tahun 2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  32  Tahun  2020 tentang  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggungan Penyebaran  Covid-19.  (Permenkumham  Nomor  24 Tahun 2021)
Permenkumham Nomor 24  Tahun 2021  jo Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  tersebut  di  atas, menyatakan  bahwa  pandemi  Covid-19  telah  ditetapkan sebagai  bencana  nasional  non-alam  sehingga  perlu dilakukan  langkah  cepat  sebagai  upaya  penyelamatan terhadap  narapidana  dan  anak  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak, untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana  dan  anak  yang  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan  dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak, perlu  dilakukan  pengeluaran  dan  pembebasan  melalui asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Dalam  Permenkumham  Nomor  24  Tahun  2021  jo Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020,  mengatur mengenai  asimilasi  yang  diberikan  kepada  narapidana dan  anak  dapat  dilaksanakan  di  rumah  dengan pembimbingan  dan  pengawasan  Balai  Pemasyarakatan (Bapas)  serta  dapat  melibatkan  kelompok  masyarakat (Pokmas) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan berubah statusnya  menjadi  Klien  Pemasyarakatan  (dewasa  dan anak dibawah umur)
Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bapas Kelas I  Jakarta  Barat  yaitu  Bapak  Sambiyono,  Bc.IP.,  S.H, menyatakan  bahwa  tidak  terlepas  wilayah  Jakarta  Barat yang  merupakan  salah  satu  kota  besar  di  wilayah  DKI Jakarta  memiliki  tingkat  kriminalitas  yang  cukup  tinggi dan  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan  telah  mengalami overcrowding dapat  menjadi  kluster  penyebaran  Covid- 19. Dimana sebelumnya, pengawasan dan pembimbingan asimilasi bagi klien pemasyarakatan yang dilaksanakan di luar  lembaga  oleh  Balai  Pemasyarakatan  akan  diawasi dan dibimbing langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan, namun karena tingginya resiko terpapar Covid-19  maka  dikeluarkan  kebijakan  bahwa  kegiatan pengawasan  dilaksanakan  secara daring kepada  setiap klien baik melalui pesan singkat, telepon, video call, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil penelitian  penulis di Bapas Klas I Jakarta  Selatan  terkait  data  warga  binaan  pembinaan mendapatkan  asimilasi  rumah, dapat  diamati  dari pelaksanaan pembimbingan kepada dua orang klien yaitu MF  dan  DZ.  Pertama,  klien  MF  telah  melanggar  UU  RI
Nomori  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak  dan diputus  pidana  penjara  selama  5  tahun  dengan  denda sebesar  Rp.  3.000.000,-  subsider  3  bulan.  Berdasarkan Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI Nomori  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020  tentang pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan  Anak melalu Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 klien tersebut mendapatkan hak asimilasi dirumah mulai tanggal 2 April 2020.  Selama  menjalani  asimilasi  dirumah  klien melaksanakan asimilasi dengan baik sampai masa 2/3 nya sehingga  telah  memenuhi  persyaratan  substantif  dan administratif  dalam  pengusulan  Pembebasan  Bersyarat hingga  masa  pidananya  berakhir  pada  tanggal  19  Mei 2023.
Kedua,  klien  DZ  melakukan  penyalahgunaan narkoba dan melanggar UU Narkotika Pasal 127 ayat (1) dan  diputus  dengan  pidana  penjara  selama  1  tahun  8 bulan. pada tanggal 28 Mei 2020 klien mendapatkan hak untuk  menjalankan  asimilasi  dirumah  dan  melaksanakan bimbingan  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  RI  Nomor  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun 2020  tentang  pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana dan  Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19 hingga  2/3  masa  pidananya.  Selanjutnya,  klien  DZ mendapatkan  usulan  integrasi  hingga  masa  pidana  dan percobaannya  berakhir  pada  15  Maret  2021.  Melalui sampel  dua  orang  klien  diatas,  proses  pembimbingan dilakukan  dengan  beberapa  perubahan  kebijakan  yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI  Nomor  M.HH-19.PK.01.04.04  Tahun  2020, dengan  begitu  meskipun  tidak  maksimal  namun  proses pembimbingan harus tetap berjalan dan tetatp mengedepankan  aspek  kesehatan  dengan  mematuhi protokol kesehatan.
Berdasarkan hasil penelitian  penulis di Bapas Klas I Jakarta  Selatan,  bahwa  setiap  hari  Selasa  dan  Kamis seluruh  Pembimbing  Kemasyarakat  dari  seluruh  jenjang baik  yang  bekerja  di  kantor  atau  yang  bekerja  di  rumah ( work  from  home )  melalui  aplikasi zoom .  Adapun pelaksanaan  sidang  TPP  merupakan  salah  satu  bentuk nyata  dari  dijalankannya  tugas  dan  fungsi  Pembimbing Kemasyarakatan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku terhadap 2 (dua) usulan Asimilasi di Rumah, 9 (sembilan) usulan Asimilasi Kerja Sosial.
Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Bapas Klas I  Jakarta  Timur-Utara  terkait  data  warga  binaan pemasyarakatan  yang  mendapat  pembimbingan  dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pertanggal  1  April  sampai  dengan  7  April  2020,  Lapas Kelas IA Cipinang berjumlah 232 orang, Rutan Cipinang (322), Lapas Kelas IIA Narkotika (69), Lapas Perempuan Jakarta  (16),  Rutan  Pondok  Bambu  (38),  Lapas  Salemba (91), Rutan Salemba (27), serta LPKA berjumlah 8 orang. Total rekapitulasi seluruh asimilasi di rumah Bapas Kelas I  Jakarta  Timur-Utara  berjumlah  803  orang  klien  yang terdiri dari risalah berjumlah 294 orang klien dan domisili berjumlah 509 orang klien.
Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.933 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Dalam  pelaksanaan  pembimbingan  dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing
Kemasyarakatan,  terdapat  beberapa  prosedur  dalam pelaksanaannya.  Selain  itu,  akibat  pandemi  Covid-19 yang  terjadi  selama  setahun  belakangan,  terdapat beberapa  prosedur  pelaksanaan  yang  mengalami perubahan.  Adapun  untuk  proses  pelaksanaan pembimbingan  dan  pengawasan  yang  selama  ini dilakukan  secara  langsung  namun  akibat  pandemi Covid-19  yang  terjadi,  oleh  sebab  itu  dialihkan dengan  menggunakan  metode daring atau  secara online .
Namun  untuk  prosedur  pelaksanaannya sendiri  tidak  terjadi  perubahan  seperti  pelaksanaan pembimbingan  saat  sebelum  terjadinya  pandemi Covid-19.  Dalam  prosedur  pelaksanaan  kegiatan pembimbingan  yang  dilakukan  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  di  atur  dalam  Peraturan  Pemerintah Pasal  33  ayat  (1)  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Untuk  pelaksanaan  pembimbingan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan,  dan  tahap  akhir.  Reza  Syahrizal  (2020) menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan pembimbingan, adapun penjelasan rinciannya sebagai berikut:
1. Pembimbingan Tahap awal
a. Penerimaan dan Pendaftaran Klien Penerimaan  dan  pendaftaran  yang dulunya  dilakukan  secara  langsung  kini dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui  email yang  dikirimkan  oleh pemohon  kepada  Balai  Pemasyarakatan Kelas  I  wilayah  DKI  Jakarta.  Serah  terima klien  dilakukan  melalui  video  conference setelah  petugas  mempelajari  berkas  serah terima klien yaitu surat keputusan asimilasi/integrasi, berita acara serah terima, lembar  sidik  jari,  foto  (tampak  depan, belakang,  dan  samping).  Sedangkan  untuk berkas  penelitian  kemasyarakatan  diganti dengan  Laporan  Perkembangan  Pembinaan (LPP) selama narapidana berada di Lembaga  Pemasyarakatan  atau  Rumah Tahanan.
Laporan  Perkembangan  Pembinaan merupakan  dokumen  yang  wajib  dimiliki untuk  pengajuan  program  integrasi  atau asimilasi. Laporan Perkembangan Pembinaan dibuat oleh Wali Pemasyarakatan  yang  berisikan  tentang identitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan, jenis-jenis  kegiatan  yang  diikuti  oleh narapidana yang bersangkutan, serta perkembangan narapidana selama menjalani pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakan.
Laporan  tersebut  harus  disusun  dengan benar  dan  faktual  sehingga  data  yang diperoleh  adalah  informasi  yang  valid  dan
bisa digunakan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan  untuk  menyusun  program pembimbingan. b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan sebagai  bahan  penyusunan  perencanaan program bimbingan Selama masa pandemi Covid-19 proses penggalian informasi terkait klien dilakukan secara daring. Setelah
Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari dokumen klien  yang  dikirim  oleh  instansi  pemohon (Lembaga  Pemasyarakatan  /  LPKA  / Rumah  Tahanan  Negara  /  Kepolisian), Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan koordinasi  dengan  instansi  pemohon  untuk menentukan  waktu  pelaksanan  wawancara dengan klien secara daring untuk memperoleh  data  yang  dibutuhkan  dalam penyusunan  litmas  antara  lain  :  riwayat hidup  klien,  latar  belakang  tindak  pidana, kondisi  keluarga/penjamin  dan  lingkungan tempat  tinggal  klien.  sedangkan  untuk kegiatan  observasi  terhadap  kondisi  tempat tinggal  klien/penjamin  serta  lingkungan sekitarnya  dilakukan  dengan  media video call dan bukti dokumentasi berupa foto atau video.
c. Penyusunan program bimbingan Dari  hasil  observasi  lapangan  dan
wawancara peneliti dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta  Selatan, bentuk  progam  bimbingan  tahap  awal  pada masa pandemi Covid-19 meliputi pembimbingan  kepribadian  menggunakan metode casework (bimbingan perseorangan),  pembimbingan  kepribadian menggunakan metode groupwork
(bimbingan  kelompok),  dan  bimbingan kemandirian  dengan  meminialisir  kontak dengan klien.
d. Pelaksanaan program bimbingan
Terkait pemberian bimbingan kepribadian  utuk  klien  MF  dan  DZ  yang dilakukan secara daring. Pembimbing kemasyarakatan  secara  rutin  memberikan materi  bimbingan  seperti  menyampaikan makna  dari  beberapa  ayat  pada  Kitab  Suci Al-Quran  serta hadizt yang  berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta
mengarahkan klien
untuk selalu
menjalankan  ibadah  sholat  wajib  dengan disiplin. Setiap seminggu sekali, klien tidak hanya sekedar menghubungi petugas Pembimbing  Kemasyarkatan,  namun  juga mengirimkan,  foto  kegiatan  sehari-hari seperti  kegiatan  mengaji  Al-Quran  dan hafalan  bacaan  sholat.  Kegiatan  positif lainnya  yang  dilakukan  oleh  klien  adalah
Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.933 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
bercocok tanam pohon durian dan tembakau di kebun milik keluarganya. Selain itu, Pembimbing kemasyarakatan  selalu  mengingatkan  klien untuk  tetap  menaati  peraturan  yang  berlaku di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Jakarta Selatan.  Selain  itu  di  setiap  bimbingan konseling online¸Pembimbing Kemasyarakatan selalu menyampaikan pesanpesan  yang  mengandung  nilai-nilai moral kebaikan. Pelaksanaan
pembimbingan secara online ini sebenarnya memiliki  beberapa  kelebihan  antara  lain klien  MF  dan  DZ  dapat  merasa  bebas dalami  mengungkapkan  diri  mereka.  Jarak fisik  yang  diberikan  sebagai  upaya  untuk mencegah penularan
Covid-19 ini menimbulkan  kedekatan  emosional  yang membuat  klien  tersebut  merasa  aman  dan bebas dari rasa takut dan malu.
e. Pengendalian pelaksanaan
program bimbingan tahap awal Pelaksanaan pengawasan klien pemasyarakatan pada masa pandemi Covid- 19  dilakukan  melalui  daring.  Untuk  klien yang menjalani integrasi wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan satu  bulan  sekali,  sedangkan  untuk  klien asimilasi  di  rumah  wajib  melakukan konseling kepada Pembimbing Kemasyarakatan satu minggu sekali.
Kegiatan  lapor  diri  tersebut  berguna  untuk memastikan  keberadaan  klien,  memantau kegiatan  sehari-hari  klien  selama  menjalani program asimilasi maupun integrasi, hubungan  dengan  keluarga  dan  lingkungan, serta  kondisi  kesehatan  klien.  Pengawasan juga  dilakukan  secara  langsung  dengan mendatangi tempat tinggal klien.
Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons dan perilaku klien  di  masyarakat  melalui  persepsi masyarakat sekitar (keluarga, tokoh masyarakat,  pemerintah  daerah  setempat, maupun  kelompok  masyarakat)  terhadap klien tersebut. Selain itu pengawasan secara langsung  dilakukan  ketika  terdapat  klien yang  sulit  untuk  dihubungi  atau  telah  lebih dari  3  kali  tidak  melakukan  konseling sehingga  perlu  dilakukan  pengawasan  yang lebih  mendalam  untuk  memastikan  klien yang bersangkutan tidak melanggar hukum.
2. Pembimbingan Tahap Lanjutan
Setelah  menjalani  ¼  masa  bimbingan,  Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan  program  bimbingan  tersebut.  Berdasarkan wawancara  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang menangani  MF  dan  DZ,  kedua  klien  tersebut  cukup menunjukkan  perkembangan  yang  baik.  Dari  hasil  video call  melalui  aplikasi whatsapp dan  foto  yang  dikirimkan
oleh  klien,  menunjukkan  mereka  menjalani  rutinitas beribadah  dan  aktivitas  sehari-hari  seperti  bercocok tanam  serta  bekerja  di  sawah  dengan  cukup  baik. Selanjutnya  hasil  asesmen  tersebut  dituangkan  dalam penelitian  kemayarakatan  (litmas)  bimbingan  lanjutan dan  di  diskusikan  dalam  Sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan  (TPP).i  Dalam  sidang  TPPi  tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan masukan dan dukungan  dari  peserta  sidang  TPP  agar  Pembimbing Kemasyarakatan  konsisten  dengan  program  bimbingan sebagaimana yang telah disepakatii pada saat sidang TPP diawali masa bimbingan klien.
3. Pembimbingan tahap akhir
Memasuki  tahap  akhir  bimbingan  klien,  maka berdasarkan  apa  yang  telah  berhasil  dicapai  pada pembimbingan  tahap  awal  dan  lanjutan  serta berdasarkan pada rencana pembimbingan tahap akhir yang  telah  disusun  dan  disetujui  dalam  sidang  Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka Pembimbing Kemasyarakatan kembali berusaha untuk menuntaskan  persoalan  yang  dihadapi  klien.  Pada tahap  ini,  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan kunjungan rumahi/home visit ke tempat tinggal klien untuk  memantau  perkembangan  klien  selama menjalani  masa  pembimbingan  di  lingkungan keluarga dan masyarakat.
Proses pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  klien  dibawah tanggung  jawab  pembimbing  kemasyarakatan  dengan menggunakan metode daring mengacu pada Surat Edaran dari  Dirjen  Pemasyarakatan  Nomor:  PAS20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Menanggulangi  Penyebaran  Covid-19.  Hal  ini  tentunya tidak lain merupakan upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Kepala Bapas  Kelas  I  Jakarta  Barat  yaitu  Bapak  Sambiyono, Bc.IP.,  S.H,  yang  harus  dilakukan  pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan kepada  klien  pemasyarakatan  diantaranya  mempelajari rencana  bimbingan  yang  telah  dibuat  dan  disetujui, membuat  program  pengawasan  serta  menyusun  strategi dan  metode  pelaksanaan  pengawasan,  melakukan pengawasan  secara daring berupa  observasi,  wawancara, dan koordinasi dengan pihak terkait dan membuat usulan pencabutan  jika  Klien  melanggar  ketentuan  yang  ada pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.
Klien pemasyarakatan  yang melanggar ketentuan program Asimilasi dan Integrasi selama masa pembimbingan dan pengawasan dapat diberikan tindakan berupa  pengembalian  ke  Lapas/Rutan/LPKA  terdekat, dimasukan  ke  dalam  straft  sel,  ditempatkan  pada  sel khusus,  masa  Asimilasi  dan  Integrasi  tidak  dihitung menjalani  masa  pidana,  serta  pembatasan  pemberian remisi.  Pemahaman  secara  menyeluruh  atas  kebijakan pemberian  Asimilasi  dan  hak  Integrasi  bagi  narapidana saat Covid-19 seperti yang tertuang dalam Permenkumham  Nomor  32  Tahun  2020  jo  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 sangat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
diperlukan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sehingga  proses pembimbingan dan pengawasan selama masa pandemi ini dapat  berjalan  secara  optimal  meskipun  terhambat  oleh jarak dan waktu.
Menurut  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan (Dirjen  PAS)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  selain mencegah  penyebaran  Covid-19, program  asimilasi  juga  telah  menurunkan  tingkat kelebihan  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan,  rumah tahanan, dan LPKA ke angka 75 persen dari sebelumnya 99  persen.  Dari  jumlah  napi  pada  akhir  2019  sebanyak 259.062  menjadi  menjadi  231.609  pada  Mei  2020. Kemenkumham  mencatat  pula  bahwa  anggaran  untuk kebutuhan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) mengalami  penghematan  hingga  Rp.  341  miliar  akibat program  asimilasi.  Angka  tersebut  merupakan  hasil penghitungan dari 270 hari, terhitung mulai April hingga Desember  2020,  yang  dikalikan  dengan  biaya  hidup setiap  napi  per  hari,  termasuk  makan,  kesehatan,  dan pembinaan  sebesar  Rp32.269,  lalu  dikalikan  kembali dengan  jumlah  napi  dan  anak  yang  telah  dikeluarkan. Penghematan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan penambahan hunian di beberapa  lapas dan rutan,  serta penanggulangan Covid-19 di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan (Norvantry Bayu Akbar, 2021).
Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas I Wilayah Jakarta Barat, Bapak Sambiyono, Bc.IP., S.H, sebagai Kepala Bapas Klas I Wilayah Jakarta Barat menerangkan,
Cara  pengawasan  dan  pembimbingan  klien  Balai Pemasyarakatan selama pandemi dengan cara melakukan pengawasan secara periodik yaitu memantau klien Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat penerima program asimilasi pada  masa  pandemi  selama  1  (satu)  minggu  sampai  1 (satu)  bulan  sekali  disesuaikan  dengan  tingkat  resiko pengulangan  melakukan  perbuatan  lagi.  Adapun  cara melakukan pengawasan melalui:
1. Kunjungan  ke  rumah  Klien  Balai  Pemasyarakatan Klas  I  Jakarta  Barat  apabila  dimungkinkan  yaitu melakukan  pengawasan  dengan  mengunjungi  rumah Klien  Balai  Pemasyarakatan  Klas  I  Jakarta  Barat penerima  asimilasi  pada  masa  pandemi  Covid-19 sesuai dengan Protokol Kesehatan.
2. Melalui  Telepon  yaitu  melakukan  pengawasan dengan  cara  menelpon  Klien  Balai  Pemasyarakatan Klas  I  Jakarta  Barat  penerima  asimilasi  pada  masa pandemi Covid-19.
3. Melalui Video  Call yaitu  melakukan  pengawasan melalui  telepon video  call bersama  Klien  Balai Pemasyarakatan  Klas  I  Jakarta  Barat  penerima asimilasi pada masa pandemi Covid-19.
Pembimbingan klien Bapas Klas I Jakarta Barat dengan  cara  melakukan  bimbingan  kepada  klien  Bapas Klas  I  Jakarta  Barat  penerima  asimilasi  pada  masa pandemi Covid-19 yaitu di rumah klien Pemasyarakatan, baik  berupa  bimbingan  kemandirian  dapat  berupa bimbingan  keterampilan  maupun  kepribadian  yaitu bimbingan kesadaran hukum, agama, konseling, wawasan
kebangsaan,  dan  lain-lain.  Apabila  narapidana  tidak mengikuti  bimbingan  dan  wajib  lapor  maka  akan diberikan  peringatan  selama  3  (tiga)  kali  peringatan, setelah  3  (tiga)  kali  peringatan  tidak  diindahkan  maka diberikan pencabutan asimilasi dan dikembalikan kepada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tempat  narapidana dihukum sebelum  menerima asimilasi di rumah pada masa pandemi Covid-19.
Dalam  penelitian  tesis  ini,  setelah  dilakukan beberapa  wawancara  kepada  Kepala  Bapas  Klas  I Wilayah  Jakarta  Selatan,  Kepala  Bapas  Klas  I  Jakarta Timur-Utara, Kepala Bapas Klas I  wilayah Jakarta Barat dan  Kepala  Bapas  Klas  I  Jakarta  Pusat  terkait pelaksanaan  asimilasi  rumah  bagi  klien  pemasyarakatan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  bagi  Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dimana hasil  wawancara beberapa Kepala Bapas yang memberikan penjelasan bahwa masih terdapat  kendala-kendala  sebagaimana  dikaitkan  dengan teori  hukum  efektivitas  sistem  hukum  dalam  hal  ini efektivitas  pelaksanaan  asimilasi  di  rumah  akibat  Covid- 19, antara lain:
1. Faktor Internal
Kendala  dalam  pelaksanaan  asimilasi  rumah akibat  Covid-19  sebagai  bentuk  pembimbingan  dan pengawasan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan Bapas berbicara mengenai sumber daya manusia dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri, seperti:
a. Kuantitas  atau  jumlah  sumber  daya  manusia petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang masih  belum  memadai  atau  kurang  dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan, dan
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bapas  Klas  I wilayah  Jakarta  Barat,  wilayah  Jakarta  Timur-Utara, wilayah  Jakarta  Selatan  dan  wilayah  Jakarta  Pusat menerangkan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan  terhadap  klien  pemasyarakatan  kerap  1 Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  pembimbingan dan  pengawasan  dengan  2-3  klien  pemasyarakatan dikarenakan  kurangnya  sumber  daya  manusia  petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
b. Kesadaran  dan  pemahaman  yang  kurang/minim dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasyarakatan.
Selain  itu,  kendala  yang  lain  yaitu  sarana  dan prasarana yang juga sangat menentukan keberhasilan pembimbingan  dan  pengawasan  terhadap  klien pemasyarakatan  seperi  anggaran  merupakan  salah satu faktor penghambat terlaksananya pembimbingan dan pengawasan dengan baik, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang diperlukan agar pembimbingan  dan  pengawasan  dapat  berjalan sebagaimanamestinya.  Anggaran  menjadi  hal  klasik terhambatnya  kinerja  Bapas,  Mengingat  kinerja Bapas yang sangat luas sehingga membutuhkan dana yang  tidak  sedikit,  mulai  dari  mengunjungi  rumah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
klien  anak  serta  membutuhkan  sarana  dan  prasaran dalam  melakukan  pembimbingan  di  Bapas  Kelas  I DKI Jakarta yang masih sangat kurang.
2. Faktor Eksternal Berdasarkan  keterangan  penulis  sebagai  salah satu  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada Bapas Klas I  wilayah Jakarta Barat yang  melakukan pembimbingan  dan  pengawasan  kepada  klien pemasyarakatan, kendala yang kerap terjadi pelaksanaan  asimilasi  rumah  pada  masa  pandemi Covid-19  ini,  yaitu  kurangnya  komunikasi  dengan menggunakan  sarana video  call sehingga  terkadang untuk  mengetahui  keberadaan  klien  pemasyarakatan berada  dimana  sebagai  bentuk  pengawasan  tidak terlaksana. Hal ini, dikarenakan faktor ekonomi klien pemasyarakatan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup masih  susah  apalagi  untuk  membeli  kuota  internet. Selain  itu,  kesadaran  hukum  pihak  keluarga  klien pemasyarakatan masih kurang sehingga syarat untuk melaporkan  dan  untuk  mendapatkan  bimbingan melalui video  call yang  merupakan  bagian  dari asimilasi di rumah kerap tidak dilakukan.
Hal  ini,  juga  yang  dialami  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan  di  Bapas  Klas  I  wilayah  Jakarta Timur-Utara  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Ibu  Nety  Saraswaty,  Bc.IP.,  S.H.,  M.Si.,  sebagai Kepala  Bapas  Klas  I  wilayah  Jakarta  Timur-Utara yang mengatakan permasalahan yang kerap ditemukan  petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  di Bapas  Klas  I  wilayah  Jakarta  Timur-Utara  yaitu kondisi  ekonomi  sulit  dimana  klien  pemasyarakatan sulit  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  masyarakat dikarenakan saat ini masa pandemi Covid-19.
Sedangkan  pendapat  Bapak  Heru  Prasetyo,  Bc. IP., S.H., M.H. sebagai Kepala Bapas Kelas I Jakarta Pusat mengatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan asimilasi  di  rumah  ini  mungkin  dapat  mencegah penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan  dengan  dibimbing  dan  diawasi Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan,  akan  tetapi pelaksanaannya  masih  belum  optimal  dalam  konsep pembimbingan  dan  pengawasan  yang  membutuhkan sarana  dan  prasarana  yang  harus  disediakan  Bapas dan sarana prasarana dari keluarga klien pemasyarakatan  itu  sendiri.  Dikarenakan  konsep asimilasi  di  rumah  yang  dilakukan  membutuhkan handphone serta paket internet agar dapat melakukan video  call dalam  melakukan  laporan  kepada  pihak Bapas.  Hal  ini,  menjadi  kendala  dimana  saat  ini diketahui  bersama  seluruh  dunia  khususnya  di Indonesia  mengalami  pandemi  Covid-19  yang berdampak pada sektor ekonomi negara dan keluarga khususnya.  Sehingga,  pada  masyarakat  ekonomi menengah  ke  bawah  sangat  berdampak  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  apalagi ditambah  harus  memiliki handphone yang  memiliki kuota internet untuk melakukan video call . Menurut  pendapat  penulis,  hambatan-hambatan dalam  pelaksanaan  asimilasi  di  rumah  sebagaimana dimaksud  tersebut  di  atas  berakibat  pada  klien
pemasyarakatan  tetap  akan  melakukan  kejahatan  lagi dikarenakan tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan  dari  Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan didukung  dengan  kesadaran  hukum  keluarga  dan  klien pemasyarakatan  yang  kurang  serta  klien  pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pada masa pandemi Covid-19.
Sebagaimana  fakta  hukum  dalam  media  internet, diketahui  bahwa  pihak  Polri  mengungkapkan  sudah  ada 30  (tiga  puluh)  eks  narapidana  Program  Asimilasi Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang  ditangkap  karena kembali  berbuat  kejahatan.  Kepala  Biro  Penerangan Masyarakat  Polri  Brigjen  Pol  Raden  Prabowo  Argo Yuwono  mengemukakan  30  mantan  narapidana  tersebut diamankan di sejumlah daerah karena kembali melakukan aksi  kriminal  di  masyarakat.  Beberapa  perbuatan  tindak pidana  umum  yang  kembali  dilakukan  para  mantan narapidana  itu  adalah  kasus  penipuan,  narkotika,  dan pencurian dengan kekerasan. Total sampai saat ini sudah 30 mantan  narapidana  yang sudah  kami amankan  karena kembali  berbuat  kriminal  setelah  dibebaskan  lewat Program  Asimilasi.  Untuk  mengantisipasi  terjadinya kejahatan  yang  dilakukan  eks  narapidana,  Polri  telah membentuk  tim  khusus  untuk  melakukan  patroli  dan menindak tegas para pelaku yang mengancam keselamatan  nyawa  seseorang.  Patroli  sudah  gencar dilakukan.  Kami  akan  tindak  tegas  setiap  pelaku kejahatan  di  masa  pandemi  seperti  ini.  Sebelumnya, pengamat  kebijakan  publik  Trubus  Rahardiansyah meminta  agar  Kementerian  Hukum  dan  HAM  tetap melanjutkan  pembebasan  narapidana  melalui  program asimilasi.  Menurut  Trubus  program  asimilasi  diperlukan guna  mengurangi  risiko  penyebaran  Covid-19  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas).  Kejahatan  yang selama  ini  terjadi  tidak  bisa  dikaitkan  dengan pembebasan 30.000 narapidana melalui program asimilasi.  Pasca  asimilasi,  sejumlah  narapidana  disebut- sebut  kembali  melakukan  tindak  pidana  kejahatan jalanan. Mulai dari pencurian, penodongan, perampokan, penipuan,  dan  lainnya  di  sejumlah  daerah.  Kejahatan memang ada, namun tidak bisa dikaitkan dengan program asimilasi,  apalagi  kejahatan  yang  selama  ini  terjadi  tidak sampai satu persen dan tidak tercipta dari para narapidana yang  mendapat  pembebasan  lebih  dulu  (Oktaviano, 2021).
B. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan
Pembimbingan  dan  Pengawasan  Terhadap  Klien Asimilasi  Rumah  pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Bapas Klas I Wilayah DKI Jakarta
Sebagaimana  keterangan  Kepala  Bapas  Klas  I Jakarta  Selatan  yaitu  Bapak  Ricky  Dwi  Biantoro, A.md.IP.,  S.H.,  M.H.,  mengatakan  bahwa  klien pemasyarakatan  berinisial  RSH  yang  telah  mendapatkan hak  asimilasi  kembali  melanggar  hukum,  kejadian tersebut  terjadi  di  wilayah  hukum  Polsek  Tebet  Jakarta Selatan.  Klien  berinisial  RSH  kembali  ditangkap  atas perkara  tindak  pidana  Pencurian  Sebagaimana  dimaksud dlm  pasal  363  KUHP.  Karena  kejadian  tersebut Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  Jaksel  bersama
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Kepala  Subsi  Registrasi  langsung  bergegas  menuju Polsek  Tebet  guna  melaksanakan  pendampingan  dan pembuatan  usul  pencabutan  asimilasi  klien  tersebut. Pembimbing  Kemasyarakatan  akan  membuat  Laporan Hasil  Pengawasan  /  BAP  serta  dimasukkan  ke  Sidang Tim  Pengawas  Pemasyarakatan  Bapas  untuk  usul pencabutan Asimilasi.
Berdasarkan  keterangan  Kepala  Bapas  Klas  I Jakarta  Barat  yaitu  Bapak  Sambiyono,  Bc.IP.,  S.H, mengatakan  bahwa  per  tanggal  13  November  2020  telah dikeluarkan  narapidana  berdasarkan  asimilasi  di  rumah terhadap  klien  yang  bernama  Ali  Akbar  Bin  Djaelani, Poego Santosa Bin Suroso, Fahri Bin Abdul Aziz Alwine, Febri  Sanjaya  Bin  Jodi,  Arif  Setiawan  Bin  Anwar  Nasir dan  Dedy  Yosef  Bin  Sana  Terhadap  beberapa  klien pemasyarakatan  tersebut  telah  diberitahukan  dalam menjalani asimilasi di rumah, harus:
1. Asimilasi  ini  adalah  bentuk  kebijakan  dan  perhatian pemerintah  selama  pandemi  Covid-19  terhadap narapidana sehingga harus disukuri.
2. Di  luar  sana  masih  ada  napi  bebas  asimilasi  yang tidak bersukur sehingga masih mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Tetap  ikuti  protokol  kesehatan,  Jaga  jarak,  gunakan masker dan rajin cuci.
4. Patuhi  disiplin  PSBB  transisi  menuju  masyarakat sehat, aman dan produktif.
5. Patuhi himbauan Kementrian Hukum dan HAM agar mengisolasi diri selama 14 hari di rumah.
6. Diingatkan  bahwa  Kepolisian,  Bapas  bersinergi mengawasi  napi  bebas  asimilasi,  patuhi  wajib  lapor dan  jangan  mengulangi  perbuatan  yang  melanggar hukum karena pembebasan asimilasi akan dicabut.
Keadaan  dan  keberadaan  klien  pemasyarakatan tersebut,  diketahui  Ali  Akbar  Bin  Djaelani  masih mendapatkan bimbingan dan tetap melakukan wajib lapor dengan via  video  call ,  Poego  Santosa  Bin  Suroso  tidak diketahui  keberadaannya,  Fahri  Bin  Abdul  Aziz  Alwine ada dugaan telah melakukan kejahatan lagi, Febri Sanjaya Bin  Jodi  tidak  melakukan  wajib  lapor  dikarenakan  tidak ada  alat  komunikasi,  Arif  Setiawan  Bin  Anwar  Nasir tidak  melakukan  wajib  lapor  dikarenakan  tidak  ada  alat komunikasi  dan  Dedy  Yosef  Bin  Sana  masih  melakukan pembimbingan dan diawasi melalui video call whatsapp . Dalam  penelitian  ini,  akan  diuraikan  mengenai upaya  yang  dapat  dilakukan  agar  dalam  pelaksanaan asimilasi  di  rumah  dapat  efektif  pada  masa  pandemi Covid-19  oleh  Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan dengan menerapkan teori efektivitas sistem hukum. Teori sistem  hukum  Menurut  Lawrence  M.  Friedman  (2011), seorang profesor di bidang  hukum, sejarawan,  yang juga pakar  sejarah  hukum  Amerika,  dan  penulis  produktif. Ada  3  (tiga)  elemen  utama  dari  sistem  hukum  ( legal system ), yaitu:
1. Struktur hukum ( Legal Structure ) Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bapas  Klas  I wilayah Jakarta Barat, wilayah Jakarta Timur-Utara, wilayah  Jakarta  Selatan  dan  wilayah  Jakarta  Pusat menerangkan
a. Diajukan  permohonan  kepada  Kementerian Hukum  dan  HAM  terkait  jumlah  petugas Pembimbing  Kemasyarakatan  membutuhkan penambahan personil dan pemenuhan sarana dan prasarana  sebagai  penunjang  kinerja  Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
b. Upaya penguatan sumber daya manusia terutama petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  dapat dilakukan  dengan  cara  ikut  serta  dalam pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  profesi Pembimbing  Kemasyarakatan.  Walaupun  dalam masa pandemi Covid-19, Pembimbing Kemasyarakatan  tetap  bisa  mengikuti  diklat penunjang profesi secara daring melalui kegiatan webinar dengan  tema-tema  yang  relevan  seperti bimbingan  konseling,  pengenalan  psikotropika, konseling untuk korban penyalahgunaan narkoba,  advokasi  sosial,  serta  pendampingan psikologi ABH, telah dilakukan pada Bapas Klas I  wilayah  Jakarta  Barat,  Bapas  Klas  I  wilayah Jakarta  Timur-Utara,  Bapas  Klas  I  wilayah Jakarta Selatan dan Bapas Klas I wilayah Jakarta Pusat.  Guna  meningkatkan  kemampuan  petugas pembimbing  kemasyarakatan  yang  handal  dan professional  sebaiknya  petugas  kemasyarakatan diikut sertakan dalam  mengikuti pendidikan dan latihan  teknis  pemasyarakatan  yang  khusus  bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan  formal sesuai  dengan  bidang  dan  tugas  masing-masing sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Dengan modal  pendidikan  yang  cukup  dan  professional, pembimbing  kemasyarakatan  merasa  percaya diri  dan  tidak merasa canggung  dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan.
c. Sinergitas  dengan  pihak  aparat  kepolisian sebagai bentuk koordinasi di masyarakat sebagai upaya  untuk  mendapatkan  kontak/akses  ke Kantor Kelurahan/Desa sehingga proses pembimbingan  tetap  dapat  berjalan  walaupun dilaksanakan  secara daring .  Karena  proses pembimbingan  dilaksanakan  secara daring , apabila  Pembimbing  Kemasyarakatan  tidak memiliki  kontak/akses  dari  pihak  pemerintah desa
setempat,
maka Pembimbing Kemasyarakatan  bisa  menghubungi  Kepolisian Resort  (Polres)  Kota/Kabupaten  tempat  tinggal klien.  selanjutnya  dari  pihak  Polres  akan memfasilitasi  petugas  untuk  bisa  berkoordinasi dengan  Kepolisian  Sektor  setempat.  Di  dalam struktur  organisasi  kepolisian  terdapat  sebuah sub bagian yang dinamakan Bhambinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Bhabinkamtibmas merupakan  bagian  dari  Kepolisian  Republik Indonesia  yang  memiliki  fungsi  untuk  membina keamanan  serta  ketertiban  di  masyarakat  pada tingkat Desa/Kelurahan.
d. Kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dalam  rangka memberikan bimbingan kepribadian dan
Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.933 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
kemandirian terhadap klien pemasyarakatan agar klien  pemasyarakatan  memiliki  kepribadian yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  dan  memiliki bekal  ketrampilan  saat  kembali  ke  tengah masyarakat  tercapainya  tujuan  Pemasyarakatan yaitu  pemulihan  hubungan  kesatuan  hidup, kehidupan dan penghidupan yang mana
tergabung  dalam  Pokmas  Lipas  (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan). Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia tergabung dalam IPKEMINDO (Ikatan Pembimbing  Kemasyarakatan  Indonesia)  yang mana  dalam  organisasi  ini  diharapkan  dapat menjadi sarana untuk Pembimbing Kemasyarakatan mengembangkan kompetensinya menjadi profesional. Dari penjabaran  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa profesi  Pembimbing  Kemasyarakatan  dituntut untuk  mempunyai  kemampuan  intelektual  yang matang,  kemampuan  profesional  yang  handal, dan  integritas  yang  tinggi  serta  tetap  berinovasi di tengah pandemi.
2. Isi Hukum ( Legal Substance )
Dalam  teori  Lawrence  M.  Friedman  hal  ini  disebut sebagai  sistem  substansial  yang  menentukan  bisa  atau tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan.  Substansi  juga  berarti produk  yang  dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  dalam sistem  hukum  yang  mencakup  keputusan  yang  mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup  hukum  yang  hidup  ( living  law ),  bukan  hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang ( law books ). Sebagaimana  diketahui  bahwa,  Pemerintah  telah mengeluarkan  beberapa  aturan-aturan  dan  kebijakan terkait  pelaksanaan  asimilasi  sebelum  dan  saat  pandemi Covid-19:
a. Kebijakan sebelum Pandemi Covid-19
1) Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2) Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  1999  sebagaimana  telah dilakukan  perubahan  kedua  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  99 Tahun  2012  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan.
5) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor  :  41  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Pembimbing Kemasyarakatan.
6) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor 03  tahun  2018  dan  perubahannya  Nomor  18 Tahun  2019,  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara
Pemberian Remisi, Assimilasi, Cuti
Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
7) Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  22
Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.
8) Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor:  PAS-208.  PK.01.05.10  Tahun  2016 tentang  Pedoman  Umum  Pengawasan  Klien Pemasyarakatan.
b. Saat pandemi Covid-19
1) Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam
Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2) Keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi
Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran  dan  Pembebasan  Narapidana  dan Anak  melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
3) Instruksi  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor:  PAS08.OT.02.02  Tahun  2020  tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian  dan  Pemulihan  COVID-19  pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.
4) Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor:  PAS.497.PK.01.04.04  Tahun  2020 tanggal  31  Maret 2020  tentang  Pengeluaran  dan Pembebasan  Narapidana  dan  Anak  melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19.
5) Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.KP.04.01.69 tanggal 9 April 2020. Surat ini berisi tentang pelaksanaan pengeluaran dan  pembebasan  narapidana  dan  anak  melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
6) Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pelaksanaan  Penelitian  Kemasyarakatan  dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi danIntegrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  &
Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Substansi hukum menurut Friedman, bahwa aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan  pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  dalam sistem  itu.  Jadi  substansi  hukum  menyangkut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yang  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam  penelitian  ini,  diperlukan  adanya aturan-aturan  atau  kebijakan-kebijakan  sebagai dasar  hukum  dalam  pelaksanaan  asmilasi  di rumah oleh
petugas Pembimbing
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Kemasyarakatan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dank lien pemasyarakatan.  Adanya  aturan-aturan  dan kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya agar dapat tercipta harmonisasi hukum dan  pelaksana  aturan  dan  kebijakan  yaitu Pembimbing Kemasyarakatan tidak menimbulkan konflik kewenangan dalam menjalankannya.
3. Budaya Hukum ( Legal Culture ) Budaya  hukum  menurut  Lawrence  M.  Friedman
(2011) adalah sikap  manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya. Kultur  hukum  adalah  suasana  pemikiran  sosial  dan kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana  hukum digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan  (Lawrence  M Friedman,  2011).  Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin  tinggi  kesadaran hukum  masyarakat  maka  akan  tercipta  budaya  hukum yang  baik  dan  dapat  merubah  pola  pikir  masyarakat mengenai  hukum  selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  merupakan  salah satu indikator berfungsinya hukum.
Mengenai  budaya  hukum,  Friedman  berpendapat budaya  hukum  menyangkut  budaya  hukum  yang merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya  hukum aparat  penegak  hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.  Sebaik  apapun  penataan  struktur  hukum  untuk menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik apapun  kualitas  substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang  yang  terlibat dalam  sistem  dan  masyarakat  maka  penegakan  hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Walaupun  telah  dilakukan  pembenahan  terhadap sumber  daya  manusia  yaitu  pada  Petugas  Pembimbing Kemasyarakatan  dan  pemenuhan  sarana  dan  prasarana Bapas  serta  dikeluarkan  beberapa  aturan-aturan  dan kebijakan-kebijakan  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan asimilasi  di  rumah  apabila  tidak  didukung  dengan kesadaran  hukum  masyarakat  yang  merupakan  tahap akhir  pelaksanaan  asimilasi  dengan  menerima  klien pemasyarakatan  menjadi  masyarakat  umum,  tetap  saja pelaksanaan asimilasi di rumah menjadi tidak optimal dan efektif.
Menurut Kepala Bapas Klas I wilayah Jakarta Barat, menjelaskan  fakta  hukum  kurang  kesadaran  masyarakat termasuk keluarga klien pemasyarakatan yang kerap tidak memberikan  informasi  dan  keterangan  kepada  pihak Bapas mengenai,
a. Klien  melakukan  pelanggaran  syarat  umum,  yaitu pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  klien asimilasi  danintegrasi  yang  ditetapkan  sebagai tersangka/terpidana.
b. Klien  melakukan  pelanggaran  syarat  khusus,  yaitu telah  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat, tidak  melaksanakan  kewajiban  melapor  kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut,  tidak  melaporkan  perubahan  alamat
atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing;  tidak  mengikuti  atau  mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas (tidak berada di dalam rumah).
Sehingga,  diperlukan  adanya  perilaku  masyarakat termasuk  keluarga  ikut  memberikan  perannya  dengan turut  serta  berkoordinasi  dengan  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan  dalam  memberikan  informasi  dan keterangan  perkembangan  klien  pemasyarakatan  agar tujuan  asimilasi  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan dapat optimal dan efektif serta agar klien  asimilasi  tidak  melakukan  pengulangan  tindak pidana kembali.

## IV. K ESIMPULAN
Pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan terhadap  klien  asimilasi  rumah  pada  masa  pandemi Covid-19 berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020, telah berhasil menghindari penyebaran Covid-19 di Lapas, akan tetapi tidak efektif dalam pembimbingan dan pengawasan bagi klien asimilasi dikarenakan tidak sedikit klien  asimilasi  rumah  melakukan  tindak  pidana  lagi. Diketahui, terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksananya  seperti,  kuantitas  dan  kualitas  SDM Pembimbing  Kemasyarakatan,  Sarana  dan  prasarana penunjang  kinerja  Pembimbing  Kemasyarakatan  serta kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  termasuk keluarga  yang  tidak  bekerja sama  memberikan informasi perkembangan dan keberadaan klien asimilasi rumah.
Pembimbingan,  seperti  peningkatan  pembimbingan dengan  mengajukan  permohonan  penambahan  dan penguatan sumber daya manusia Pembimbing Kemasyarakatan  serta  pemenuhan  sarana  dan  prasarana penunjang kinerja Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan  konsep  pembimbingan  melalui  perubahan atau  membuat  aturan-aturan  dan  kebijakan  mengikuti perkembangan  penanganan  pandemi  Covid-19  dengan tidak bertentangan dengan undang-undang diatasnya agar harmonisasi  hukum  dalam  pelaksanaan  asimilasi  rumah pada masa covid-19 tercipta dan memberikan pembimbingan  melalui  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat  sebagai  perilaku  yang  taat  dengan  hukum melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan Pembimbing  Kemasyarakatan  seperti  sosialisasi  dan penyuluhan hukum mengenai pelaksanaan asimilasi masa pandemi covid-19 ini. Pengawasan  seperti  meningkatkan kunjungan  ke  Keluarga  Klien  Pemayarakatan  apabila tidak ada laporan beberapa hari.

##  D AFTAR P USTAKA
Arie Dwi Satrio, ―Menkumham Lebih Dari 50 Penghuni lapas Di Indonesia Adalah Napi- Narkoba‖https://nasional.okezone.com/read/men kumham-lebih-dari-50-penghuni-lapas-di- indonesia-adalah-napi-narkoba,diakses 8
Oktober 2021.
Reza  Syahrizal,  ―Strategi  Peningkatan  Pengawasan  dan Bimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program
Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 1 (Juni 2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369 https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i1.933 © 2022 Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License CC-BY
Asimilasi  dan  Integrasi  Covid-19‖, Jurnal  Ilmu Hukum , Volume 9, Nomor 2, Desember 2020. Soerjono  Soekanto, Sosiologi:Suatu  Pengantar ,  (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983), hlm. 207. Susilo,  Adityo.  Dkk,  ―Corona  Virus  Disease  2019:
Tinjauan  Literatur  Terkini‖,  Jurnal  Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, terdapat disitus https://wellness.jurnalpress.i.d/wellsess/artikel/vi eu/21026/pdf.  diakses  tanggal  16  Desember 2021, pukul 14.00 WIB
Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pemberian  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan  dan  Penanggungan  Penyebaran Covid-19,  Permenkumham  No.  32  Tahun  2020, Menimbang.
Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  32 Tahun  2020  tentang  tentang  Syarat  dan  Tata
Cara Pemberian
Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat  bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggungan Penyebaran  Covid-19,  Permenkumham  No.  24 Tahun 2021, Pasal  ayat (1).
Reza  Syahrizal,  ―Strategi  Peningkatan  Pengawasan  dan Bimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi  dan  Integrasi  Covid-19‖,  Jurnal  Ilmu Hukum Mizan, 2020, Vol. 9, No.2, hlm.1 Norvantry  Bayu  Akbar,  ―Menjamin  Hak  Napi  Bebas Covid-19‖, terdapat
disitus https://infopublik.id/kategori/sorot-politik- hukum//menjamin-hak-napi-bebas-covid-19 diakses pada tanggal 23 Desember 2021.
Oktaviano  DB  Hana,  ―Sudah  30  Mantan  Napi  Program Asimilasi  Kemenkumham  Kembali  Ditangkap‖, terdapat
disitus
https://kabar24.bisnis.com/read//sudah-30- mantan-napi-program-asimilasi-kemkumham- kembali-ditangkap  diakses  pada  tangal  21 Desember 2021. Leonarda  Sambas, Teori-Teori  Hukum  Klasik  dan Kontemporer , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 12.