## Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng

## Analysis of the Accounting of Fixed Assets In RSUD Genteng)
Shella Iko Sita, Ririn Irmadariyani, Andriana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : irmadariyaniririn@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Analisis data dilakukan   dengan   model   Miles   dan   Huberman.   Hasil   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   pada   tahap   penyajian   terdapat kesalahan   dalam   menyajikan   beban   penyusutan   aset   tetap,   belum   diungkapkannya   dasar   penilaian   aset   tetap,   belum ditetapkannya kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk penggolongan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Nomor 08.
Kata kunci : aset tetap, pengelolaan aset tetap, Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Abstract
Purpose of this research for to To know about suitability of management fixed assets at RSUD Genteng with Government Accounting Standard 07 about accounting of fixed assets and Government Accounting Standard 08 about construction in process.   This   research   is  located   in  the   RSUD   Genteng.   Collect   the   data  through   interview   with  respondent   is  chief   of accounting division RSUD Genteng. Data analysis was performed with a model Miles and Huberman. The result of this research indicate that there is mistake of depreciation expense in the presentation, It is not disclosure yet about base marking of fixed assets, it does not deside yet capitalization policy of maintenance expense, There is  fixed assets which the book value less then minimum value of capitalization in the list of fixed assets. Classification, measurement, depreciation, and disposal of fixed assets has appropriate with government accounting standart 07 and 08.
Keywords : fixed assets, management fixed assets, government accounting standart.

## Pendahuluan
Akuntansi   merupakan   proses   mengenali,   mengukur,   dan mengomunikasikan   informasi   ekonomi   untuk   memperoleh pertimbangan   dan   keputusaan   yang   tepat   oleh   pemakai infomasi yang bersangkutan (Nordiawan, 2007:1). Nordiawan lebih   lanjut   mengatakan   bahwa   tuntutan   transparansi   dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah   memunculkan   kebutuhan   atas   penggunaan akuntansi   dalam   mencatat   dan   melaporkan   kinerja pemerintahan.   Akuntansi   pemerintahan   mengkhususkan dalam   pencatatan   dan   pelaporan   transaksi-transaksi   yang terjadi   di   badan   pemerintahan   termasuk   kesesuaiannya dengan   Undang-Undang   yang   berlaku.   Standar   Akuntansi Pemerintahan   sebagai   prinsip-prinsip   akuntansi   yang diterapkan   dalam   menyusun   dan   menyajikan   laporan keuangan   pemerintahan   dibutuhkan   untuk   mendukung pelaksanaan akuntansi di badan pemerintahan.
Pada Bulan Okober 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor   71   Tahun   2010   tentang   Standar   Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pada lampiran I menjelaskan tentang   SAP   berbasis   akrual   dan   pada   lampiran   II menjelaskan   tentang   SAP   berbasis   kas   menuju   akrual. Peraturan   Pemerintah   ini   masih   bersifat   sementara   karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakanlah pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Bab III Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi   Pemerintahan   yang   berbasis   kas   dicabut   dan dinyatakan   tidak   berlaku   pada   saat   Peraturan   Pemerintah Nomor   71   Tahun   2010   mulai   berlaku.   Standar  Akuntansi Pemerintahan   berbasis   akrual   mulai   berlaku   pada   tanggal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diundangkan.
Pada   Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   yang dimaksud   dengan   pemerintah   adalah   pemerintah   pusat   dan pemerintah   daerah.   Tujuan   utama   organisasi   pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi pemerintahan   termasuk   ke   dalam   bidang   akuntansi   sektor publik   yang   memberikan   informasi   keuangan   dari   entitas- entitas yang tidak mencari laba (Nordiawan, 2007:4). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64   Tahun   2013   tentang   Penerapan   Standar   Akuntansi Pemerintahan   Berbasis   Akrual   pada   Pemerintah   Daerah, menjelaskan   bahwa   kebijakan   akuntansi   tersebut   berlaku untuk   entitas   pelaporan   dan   entitas   akuntansi   dalam menyusun   laporan   keuangan.   Entitas   pelaporan   adalah pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja   Perangkat   Daerah   (SKPD)   dan   Pejabat   Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 40-43
Shella et al., Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ….
Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004   tentang Perbendaharaan   Negara   menjelaskan   bahwa   dalam   rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan   menjadi   satuan   kerja   yang   menerapkan   pola pengelolaan   keuangan   Badan   Layanan   Umum   (BLU). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  tentang  Badan Layanan Umum menyatakan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan   negara   atau   daerah   yang   tidak   dipisahkan   dan instansi   tersebut   diberikan   fleksibilitas pengelolaan keuangannya, contohnya adalah rumah sakit dan universitas. Sebagai   Badan   Layanan   Umum,   instansi   pemerintah menyusun   laporan   keuangan   sebagai   SKPD   dan   sebagai BLUD.   Laporan   keuangan   SKPD   disusun   berdasarkan Standar   Akuntansi   Pemerintahan,   sedangkan   laporan keuangan   BLUD   disusun   berdasarkan   Standar   Akuntansi Keuangan.
Setiap   instansi   pemerintah   yang   bersatus   Badan   Layanan Umum   maupun   tidak,   akan   memerlukan   aset   tetap   guna menunjang   kegiatan   operasionalnya.   Dalam   Laporan keuangan,   aset   tetap   merupakan   golongan   aset   yang mempunyai   nilai   yang  cukup  besar.   Pengelolaan   aset  tetap instansi   pemerintah   diatur   dalam   Pernyataan   Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan   Pernyataan   Standar   Akuntansi   Pemerintahan   No.   08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Aset   tetap   merupakan   aset   yang   tiap   periode   mengalami penurunan kegunaan/manfaat. Pengertian aset tetap menurut Standar   Akuntansi   Keuangan   No.   16   adalah   “Aset   tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada   pihak   lain,   atau   untuk   tujuan   administratif,   dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. Aset   tetap   dalam   PSAP   07   didefinisikan   sebagai   aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
Aset tetap merupakan aset perusahaan yang nilainya cukup besar   dan   banyak   jenisnya.   Klasifikasi   aset   tetap   menurut Pernyataan   Standar   Akuntansi   Pemerintahan   No.07   terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi,   dan   jaringan;   aset   tetap   lainnya;   konstruksi   dalam pengerjaan.   Kriteria   aset   tetap   menurut   Buletin   Teknis   09 tentang   akuntansi   aset   tetap   yaitu:   berwujud,   mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi   normal   entitas,   diperoleh   dengan   maksud   untuk digunakan,   merupakan   objek   pemeliharaan,   nilai   rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
Peraturan   Menteri   kesehatan   Republik   Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 mendefinisikan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan   kesehatan   perorangan   secara   paripurna   yang menyediakan   pelayanan  rawat   inap,   rawat   jalan  dan   gawat darurat.   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   (RSUD)   adalah   unit organisasi   pemerintah   daerah   yang   bertugas menyelenggarakan   pelayanan   kesehatan,   terutama
penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (PPGI, 2012).
Aset   tetap   berperan   penting   bagi   RSUD   dalam   pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit harus memperhatikan   pemeliharaan   aset   tetapnya   dengan   baik supaya   tidak   mengecewakan   pasien   dan   juga   bertanggung jawab kepada stakeholder melalui pengungkapan aset tetap dalam   laporan   keuangan   dan   pertanggungjawaban   kepada daerah atas dana APBD yang digunakan untuk pengembangan rumah   sakit.   APBD   bukanlah   dana   cuma-cuma   yang dikucurkan daerah untuk instansi-instansi pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk memajukan dan membantu pendanaan bagi instansi tersebut.
RSUD Genteng merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah   yang   dimiliki   oleh   kabupaten   Banyuwangi   selain RSUD Blambangan. RSUD Genteng sekarang ini merupakan RSUD yang sudah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).   Berdasarkan   pemaparan   Didit   Eko   Prasetyo,   SE selaku   Kepala   Bagian   Akuntansi   RSUD   Genteng,   dahulu RSUD   Genteng   tidak   mempunyai   bagian   akuntansi   dalam struktur   organisasinya   dan   hanya   mempunyai   bagian keuangan. Bagian akuntansi pada struktur organisasi RSUD Genteng merupakan hal baru karena bagian tersebut dibentuk dua   tahun   yang   lalu.   Sehingga   banyak   hal-hal   terkait akuntansi khususnya tentang aset tetap yang perlu dibenahi supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.   RSUD   Genteng   memiliki   catatan   permasalahan tentang   pembangunan   gedung   2   lantai   yang   tidak   sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya (Ningtyas, 2013). Oleh karena   itu,   pengelolaan   aset   tetap   sangat   berperan   penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap. RSUD Genteng juga harus memperhatikan keusangan dan umur manfaat dari penggunaan aset tetap karena aset tetap merupakan aset yang selalu mengalami penurunan manfaat/ kegunaan. Aset tetap yang digunakan oleh rumah sakit seperti alat medis sangat berpengaruh besar terhadap keamanan dan keselamatan diri pasien yang  sakit, sehingga penerapan akuntansi  aset  tetap pada rumah sakit harus diperhatikan sebaik mungkin.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk   menganalisis   perlakuan   akuntansi   aset   tetap   RSUD Genteng   dan   kesesuaian   pengelolaan   aset   tetap   dengan Pernyataan   Standar  Akuntansi   Pemerintah   (PSAP)   No.   07 tentang   akuntansi   aset   tetap   dan   Pernyataan   Standar Akuntansi   Pemerintah   (PSAP)   No.   08   tentang   Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## Metode
Rancangan   penelitian  yang   digunakan  dalam   penelitian  ini adalah   penelitian  kualitatif   dengan   pendekatan   interpretif. Menurut   Bogdan   dan   Taylor   (dalam   Moleong,   2001:3), penelitian   kualitatif   merupakan   prosedur   penelitian   yang menghasilkan   data   deskriptif   berupa   kata-kata   tertulis   atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Efferin et al. (2004:25) menyatakan pendekatan interpretive merupakan suatu  analisis  sistematis  yang   mendalam  terhadap  tindakan yang   bermakna   sosial   melalui   observasi   langsung   secara mendetail dari manusia/objek studi pada setting alamiahnya, dalam   rangka   memperoleh   suatu   pemahaman   bagaimana suatu   lingkungan   sosial   tercipta   dan   bekerja.  Sumber   data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh
Shella et al., Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ….
melalui wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi RSUD Genteng.   Pada   penelitian   ini  peneliti  melakukan   analisis secara   mendalam   terhadap   perlakuan   akuntansi   aset   tetap pada RSUD Genteng dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi   aset   tetap   dengan   Pernyataan   Standar  Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan   Standar  Akuntansi   Pemerintah   (PSAP)   No.   08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

## Hasil dan Pembahasan

## Profil  RSUD Genteng
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Genteng  semula  adalah  rawat inap dari Puskesmas Genteng Kulon, kemudian pada tahun 1981   terpisah   dan   berdiri   sendiri   menjadi   rumah   sakit, sedangkan pelayanan rawat jalan puskesmas tetap ada sampai sekarang.   Berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Daerah Kabupaten Banyuwangi  No. 6 tahun 1984 tanggal  20 Juni 1984   dan   Keputusan   Gubernur   KDH   TK.I   Jawa   Timur tanggal 12 Oktober 1984 No. 338/P tahun 1984, secara resmi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah disahkan menjadi Rumah   Sakit   kelas   D,   kemudian   berdasarkan   keputusan Menteri   Kesehatan   Republik   Indonesia   No. 168/MENKES/II/994   tanggal   3   Maret   1994,   Rumah   Sakit Umum   Daerah   Genteng   ditingkatkan   statusnya   menjadi Rumah Sakit kelas C.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng semula merupakan UPT (Unit   Pelaksana   Teknis)   Dinas   Kesehatan   Banyuwangi. Berdasarkan PERDA No. 27/X/2002 tanggal 4 Maret 2002 beralih   statusnya   menjadi   lembaga   teknis   daerah   dalam bentuk   badan   dengan   nama   Badan   Pelayanan   Kesehatan Masyarakat   (Bapelkesmas).   Dengan   demikian   RSUD Genteng   merupakan   unit   organisasi   yang   berada   di lingkungan   Pemerintah   Daerah   Banyuwangi,   sedangkan secara   teknis   administrasi   dibina   langsung   oleh   Dinas Kesehatan Daerah Banyuwangi.
Ditindaklanjuti   dengan   Surat   Keputusan   Bupati   No   : 188/1561/KEP/429.011/2011   tanggal   30   Desember   2011 Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   ditetapkan   sebagai Badan   Layanan   Umum   Daerah   (BLUD)   penuh   sampai sekarang.   Sesuai   dengan   Peraturan   Bupati   Banyuwangi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebagai salah satu   SKPD,   selain   mempunyai   tugas   pokok   dan   fungsinya juga   mempunyai   tugas   yang   amat   penting   dalam   rangka upaya   meningkatkan   derajat   kesehatan   masyarakat   di Kabupaten   Banyuwangi   khususnya   pelayanan   kesehatan tingkat   lanjutan   (rujukan).   Rumah   Sakit   Umum   Daerah Genteng terletak di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan   dengan   jarak   kurang   lebih   35   km   dari   kota Banyuwangi,   tepatnya   terletak   di   jalan   Hasanudin   No.   98 Desa   Genteng   Wetan   Kecamatan   Genteng.   Rumah   Sakit Umum Daerah Genteng adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten   Banyuwangi   yang   menempati   sebidang   tanah seluas 17.000 m2   dengan bangunan lama tahun 1961 bekas PHC   dan   telah   mengalami   beberapa   kali   renovasi   setelah menjadi rumah sakit.
Berdasarkan   Keputusan   Menteri   Kesehatan   Republik Indonesia No. 168/MENKES/II/1994 tanggal 3 Maret 1994, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditingkatkan statusnya dari tipe D menjadi rumah sakit kelas C.

## Visi, Misi, dan Nilai RSUD Genteng
Visi   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya Rumah Sakit tipe B pada Tahun 2015 melalui Pelayanan yang Mandiri dan Berkualitas dengan   Prinsip   Berkeadilan”.   Adapun   misi   Rumah   Sakit Umum   Daerah   Genteng   Kabupaten   Banyuwangi   adalah sebagai   berikut   :   Mewujudkan   pelayanan   yang   bermutu kepada masyarakat melalui SDM yang profesional, produktif dan berkomitmen, Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai., Mewujudkan manajemen yang efektif, efisien, dan mandiri, Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kualitas lingkungan yang dapat mendorong peningkatan kinerja.

## Penggolongan Aset Tetap
Aset   tetap   digolongkan   berdasarkan   kesamaan   dalam   sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Hal tersebut sudah   diterapkan   dalam   penggolongan   aset   tetap   RSUD Genteng sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng sudah   digolongkan   berdasarkan   kesamaan   sifat   dan fungsinya”.   Berdasarkan   pemaparan   Bapak   Didit   Eko Prasetyo, “aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan. Rincian dari masing- masing aset tersebut sudah tercantum dalam Daftar Aset Tetap RSUD Genteng Tahun 2014”.

## Pengakuan Aset Tetap
Padan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau   pada   saat   penguasaannya   berpindah.   Sehingga pengakuan aset tetap yang dilakukan RSUD Genteng sudah sesuai   dengan   Pernyataan   Standar  Akuntansi   Pemerintahan No 07. Aset tetap diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima aset tetap kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Tanah yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng   merupakan   tanah   yang   diperoleh   dari   Bupati Banyuwangi,   karena   hanya   Bupati   sebagai   kepala   daerah yang berwenang untuk membeli tanah yang akan digunakan oleh instansi pemerintah dalam lingkup kabupaten.
Gedung dan Bangunan diakui jika sudah terdapat berita acara serah   terima   dari   Dinas   Pekerjaan   Umum   kepada   pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Jika belum ada berita acara   serah   terima   tetapi   gedung   sudah   digunakan   maka gedung dan bangunan tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng.   Peralatan   dan mesin   diperoleh   dari   pembelian,   sehingga   jika   sudah   ada penyerahan dari pihak penjual ke Rumah Sakit Umum Daerah Genteng   maka   peralatan   dan   mesin   tersebut   diakui   milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Perolehan jalan, irigasi, dan   jaringan   melalui   pembangunan.   Sehingga   jika pembangunannya   selesai   dan   sudah   diserahkan   kepada Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   serta   sudah   siap digunakan   maka   jalan,   irigasi,   dan   jaringan   diakui   sebagai aset tetap milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.
Pengakuan aset tetap harus berpedoman kepada nilai satuan minimum   kapitalisasi   aset   tetap.   Jika   pengeluaran   untuk pembelian   aset   tetap   kurang   dari   nilai   satuan   minimum kapitalisasi aset tetap maka tidak boleh diakui sebagai aset tetap.   Pengeluaran   setelah   perolehan   awal   suatu   aset   tetap
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (1) : 40-43
Shella et al., Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ….
yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam   bentuk   kapasitas,   mutu   produksi,   atau   peningkatan standar   kinerja,   harus   ditambahkan   pada   nilai   tercatat   aset yang bersangkutan.

## Pengukuran Aset Tetap
Aset   tetap   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   diukur nilainya   berdasarkan   harga   perolehan.  Harga   perolehan peralatan & mesin terdiri  dari  harga beli dan pajak. Harga perolehan  jalan, irigasi,  &  jaringan  terdiri  dari  biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan. Jika ada penyerahan   gedung   dan   bangunan   dari   Dinas   Pekerjaan Umum ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, nilai gedung   dan   bangunan   diukur   sesuai   dengan   biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Tanah dinilai sesuai dengan harga perolehan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi karena   wewenang   pengadaan   tanah   berada   pada   Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## Penyajian Aset Tetap
Laporan   operasional   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng tahun   2014   hanya   menyajikan   beban   penyusutan   peralatan dan   mesin;  Pada   laporan   perubahan   ekuitas   Rumah   Sakit Umum   Daerah   Genteng   tahun   2014   terdapat   koreksi penambahan mutasi aset tetap. Koreksi tersebut berasal dari pengadaan aset tetap berupa sepeda motor Suzuki Thunder 125 yang belum tercatat; Pada neraca Rumah Sakit Umum Daerah   Genteng   tahun   2014   aset   tetap   terdiri   dari   tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, & jaringan;   aset   tetap   lainnya;   konstruksi   dalam   pengerjaan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak ada nilainya karena Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tidak memiliki aset tetap berupa aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang nilai   aset   tetap.   Terdapat   penambahan   nilai   peralatan   dan mesin yang berasal  dari  pembelian. Gedung  dan bangunan juga   mengalami   penambahan   nilai   yang   berasal   dari kapitalisasi   biaya   pemeliharaan   ruang   genset   dan pemeliharaan ruang instalasi air minum;

## Pengungkapan Aset Tetap
Laporan   keuangan   harus   mengungkapkan   dasar   penilaian nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dan informasi penyusutan untuk masing-masing jenis aset tetap. Untuk informasi penyusutan terdapat dalam daftar aset   yang   dilampirkan   pada   Laporan   Keuangan   RSUD Genteng. Selain itu batasan jumlah biaya kapitalisasi harus diungkapkan   dalam   Catatan   atas   Laporan   Keuangan.   Oleh karena   itu,   pengungkapan   aset   tetap   pada   Catatan   atas Laporan  Keuangan   RSUD  Genteng  kurang   lengkap  karena tidak mengungkapkan tentang dasar penilaian aset tetap.

## Penyusutan Aset Tetap
Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   sudah   menerapkan penyusutan pada aset tetapnya. Untuk kebijakan tentang masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah   Genteng   Nomor:   188/035/429.302/2013   Tentang Kebijakan  Akuntansi   Badan   Layanan   Umum   Daerah   Pada Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   Kabupaten Banyuwangi.   Untuk   aset   tetap   yang   sudah   habis   masa manfaatnya tetapi masih digunakan, maka aset tetap masih dicatat   pada   daftar   aset   tetap   Rumah   Sakit   Umum   Daerah Genteng dengan nilai nol (0) dan tidak lagi disusutkan.

## Pelepasan Aset Tetap
Aset tetap akan dilepaskan atau dihapus jika sudah tidak bisa mendatangkan   manfaat   bagi   Rumah   Sakit   Umum   Daerah Genteng.

## Simpulan
Penggolongan   Aset   tetap   Rumah   Sakit   Umum   Daerah Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;   Pengakuan   kepemilikan   aset   tetap   Rumah Sakit   Umum   Daerah   Genteng   sesuai   dengan   Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07; Pengakuan aset tetap Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   mengacu   pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun   2013;   Rumah   Sakit   Umum   Daerah   Genteng   belum menerapkan   kebijakan   tentang   kapitalisasi   biaya pemeliharaan aset tetap; Pengukuran aset tetap Rumah Sakit Umum   Daerah  Genteng  Sesuai  dengan  Pernyataan  Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 bahwa pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan; Penyajian aset tetap Rumah Sakit   Umum   Daerah   Genteng   pada   neraca   dan   laporan perubahan   ekuitas   sudah   sesuai   dengan   Standar  Akuntansi Pemerintahan.   Tetapi   penyajian   beban   penyusutan   pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin; Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap RSUD Genteng sudah   sesuai   dengan   Pernyataan   Standar   Akuntansi Pemerintahan   No.  07  yaitu  metode  garis   lurus.;  Aset  tetap dilepaskan jika sudah  tidak  bisa  memberikan  manfaat  bagi Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Genteng;  dan  aset  tetap  yang sudah habis masa manfaatnya dan masih dimanfaatkan diakui sebagai aset tetap.

## Referensi
Efferin,   Darmadji,   dan   Tan.   2004. Metode   Penelitian   Untuk   Akuntansi. Malang: Bayu Media.
Moleong, L. J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Ningtyas,   I.   2013. Tersangka   Korupsi   pembangunan   RSUD   Genteng Bertambah. http://m.tempo.co/read/news/2013/12/17/058538214/Tersang ka-Korupsi-Pembangunan-RSUD-Genteng-Bertambah.[14 Oktober 2014].