Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Hamzani 1 , Muhamad Aryo Arifin 2 , Panca Satria Putra 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hamzaniriska@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aryo_arifin@yahoo.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Ppancasatria@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out how the system and procedures for receiving local revenue are carried out at  the  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  of  Palembang  City.  Systems  and procedures  are  stages  or  revenue  streams  from  data  collection  to  data  processing  with  regional financial  management  guidelines  and  government  regulations  applied  so  that  they  can  be  assessed whether  they  are  appropriate  or  not.The  data  that  are  managed  in  this  study  are  the  systems  and procedures  for  receiving  original  local  revenue  that  are  in  the  financial  management  agency  and  the regional  assets  of  Palembang.  Data  analysis  and  discussion  were  carried  out  with  a  descriptive qualitative  analysis  method,  namely  by  collecting  and  analyzing  theories  from  various  sources  and experts as literature, so that these theories were linked to applications that have been applied to the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang City in the admission process.
Keywords: System, Procedure, PAD.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem  dan  juga  prosedur  penerimaaan pendapatan  asli  daerah  yang  dilaksanakan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Palembang.  Sistem  dan  prosedur  adalah  tahapan  atau  alur  penerimaan  pendapatan  dari pengumpulan  data  hingga  proses  data  dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  dan peraturan pemerintah yang diterapkan sehingga dapat dinilai apakah sudah sesuai atau belum. Data yang  dikelola  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  dan  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah yang  ada  di  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota  Palembang.  Analisis  data  dan pembahasan dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan pengumpulan dan menganalisis  teori  dari  berbagai  sumber  dan  para  ahli  sebagai  literatur,  hingga  teori-teori  tersebut dikaitkan  dengan  penerapan  yang  telah  diterapkan  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kota Palembang dalam proses penerimaannya.
Kata kunci: Sistem, Prosedur, PAD.

## A. PENDAHULUAN
Di  era  sekarang  Peraturan  keuangan  daerah  yang  ada  saat  ini,  menjadi informasi yang penting dan berguna bagi penggunanya tentang sistem dan prosedur keuangan  daerah,  sehingga  dapat  dikumpulkan  dan  digunakan  untuk  memberikan informasi  mengenai  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  pemerintah  kepada  pihak eksekutif,  yudikatif,  dan  masyarakat,  adanya  tuntutan  agar  terciptanya  Good Governance telah menjadi harapan dan keinginan besar masyarakat untuk mencapai tujuan  dan  cita-cita  bangsa  dan  Negara.  Menurut  Erlina,  dkk  (2015),  Akuntansi keuangan  daerah  ini  diperlukan  sejalan  dengan  semangat  otonomi  daerah  yang harus  mengelola  keuangan  daerah  secara  terpisah  dari  pemerintah  pusat  dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik, maka akuntabilitas diperlukan karena adanya tanggung jawab dan mandat yang diberikan kepada yang bersangkutan  dalam  menjalankan  amanah  tugasnya,  sedangkan  yang  menjadi
sangat  penting  untuk  dipahami  dalam  sistem  dari    keuangan  daerah  ini  yaitu kesesuaian  antara  peraturan  pemerintah  dalam  penerapannya  di  lembaga  yang bersangkutan,  dalam  hal  ini  yaitu  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah kota palembang .
Akuntansi  keuangan  daerah  adalah  akuntansi  pemerintah  yang  digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  di  daerah  akan  menjalankan  sistem  yang telah  dibuat  dan  tetap  berdasarkan  peraturan  pemerintah,  khususnya  pemerintah dalam negeri (permendagri). Sistem  pemerintah dalam penerapan keuangan daerah adalah  proses  penafsiran  dan  peringkasan  kejadian  keuangan  serta  pelaporan keuangan  dalam  rangka  pelaksanaan  APBD,  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip akuntansi yang diterima secara umum.
Dalam  penelitian  ini  fokus  hanya  pada  penerimaan  pendapatan  asli  daerah, yaitu  menilai  bagaimana  sistem  dan  prosedur  penerimaannya  dengan  acuan pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku saat  ini,  sehingga  alur  penerimaan  PAD  dapat  dinilai  dan  disesuaikan,  selain  pada penilaian berdasarkan peraturan dan pedoman, perlu juga penentuan dan penerapan standar  akuntansi  pemerintah  yang  baik  dalam  menjalankan  operasional  kegiatan penerimaan pendapatan asli daerah.
Dalam  penentuan  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  untuk pelaksanaan  dan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik,  berdasarkan  kajian  dari peneliti  yang  telah  dilakukan  oleh  Raisa  dkk  (2015),  dalam  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  yang  ada  yaitu  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah  Kabupaten  Sitaro,  tidak  ditemukan  adanya  indikasi  apapun  dan  semua sistem  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sudah  sesuai  pada  pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta  penerapan standar akuntansi pemerintah telah dijalankan  dengan  baik,  dengan  ini  dapat  di  asumsikan  bahwa  pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah relevan.
Dalam  hal  ini  berdasarkan  kajian  terdahulu  dan  berbagai  sumber  sebagai bahan  pertimbangan,  maka  peneliti  ingin  menilai  apakah  penerapan  standar akuntansi  pemerintah  sudah  dijalankan  dengan  baik  juga  di  badan  pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah  kota  Palembang,  dengan  itu  dapat  diasumsikan  dan dinilai  apakah  pengelolaan  keuangan  daerah  kota  Palembang  sudah  relevan, sebagai  titik  fokus  pada  penelitian  ini  hanya  pada  penerimaan  pendapatan  asli daerah  nya  saja,  karena  pendapatan  asli  daerah  merupakan  unsur  yang  sangat penting  dalam  laporan  keuangan  daerah  dan  laporan  realisasi  anggaran  sebagai estimasi  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah  dalam  menentukan  anggaran biaya  belanja  daerah  yang  akan  dilaksanakan  atau  dimasa  yang  akan  datang, sebelum  menentukan  estimasi  anggaran  biaya  belanja  diperlukan  sistem  dan prosedur  yang  baik  dalam  mengatur  setiap  tahapan  penerimaan  pendapatan  asli daerah.
Badan  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  badan  yang  mengatur  dan mengelola  aset  daerah  yang  mencakup  perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam melaksanakan fungsi nya badan pengelolaan keuangan daerah kota Palembang  mengusung visi terwujudnya sistem pelayanan yang professional dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel  guna  mencapai  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab,  maka  dari  ini sebagai  badan  yang  dibentuk  untuk  mengelola  keuangan  daerah  khususnya  kota
Palembang,  Perlu  dibentuk  sistem  yang  baik  untuk  mengatur  kebijakan-kebijakan yang  dijalankan  dan  ditetapkan  secara  objektif  dan  berkelanjutan,  di  era  sekarang koordinasi lintas antar wilayah atau lintas sektor dalam pemecahan dan penanganan suatu  masalah  yang  dihadapi  sudah  sangat  mudah  dan  relevan,  serta penyelenggaraan  sistem  keuangan  secara  transparan  juga  sudah  diterapkan  cukup baik, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah yang sering menjadi konsumsi publik,  agar  semua  sektor  dapat  berjalan  secara  seksama  perlu  pemantapan peraturan  yang  tepat  dalam  penerapan  dan  realisasinya  ,  untuk  memudahkan pengelola dan pengguna dalam menggunakan informasi keuangan.
Sistem  dan  prosedur  pendapatan  asli  daerah  merupakan  unsur  yang  penting dalam  tahap  pelaporan  realisasi  anggaran,  pengambilan  keputusan  dan  untuk informasi  bagi  pengguna  dan  masyarakat,  maka  perlu  transparansi  dalam memberikan informasi keuangan daerah, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sistem dan prosedur penerimaan pendapatan di badan  pengelola  keuangan  dimulai  dari  tahap  pencatatan  penerimaan  pendapatan oleh pihak terkait yaitu OPD, bendahara penerimaan dan bagian pembukuan/akuntansi, kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan  PAD,  yang  akan  digunakan  untuk  melakukan  verifikasi dan  penyetoran kepada bank, dari langkah langkah tersebut maka akan dinilai apakah pelaksanaan penerimaan  PAD  telah  sesuai-  dengan  peraturan  pemerintah  No.12  tahun  2019 dimulai  dari  tahap  pencatatan  penerimaan,  pembuatan  laporan,  verifikasi  sampai tahap  penyetoran  dalam  melakukan  penerimaan  PAD  pada  badan  pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang.
Penerimaan  PAD  dibadan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota Palembang  sudah  berjalan  baik  dengan  peraturan  pemerintah  yang  terbaru  atau belum  dilaksanakan  karena  belum  paham  akan  perubahan  peraturan  yang diterapkan.
Pendapatan asli daerah yang merupakan wewenang OPD untuk mencatat dan melaporkannya  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  sedangkan  penyusunan  laporan realisasi anggaran PPKD sebagai kantor pusat, disusun setiap semester/tahunan.
Pendapatan  daerah  diakui  dan  diatur  dalam  PP.N0  12  Tahun  2019  tentang standar  akuntansi  pemerintah  dan  penerimaan  kas/pendapatan  daerah  berbasis akrual  pada  pemerintah  daerah  dikelompokan  menjadi  tiga  kelompok  yaitu  : Kelompok pertama yaitu pendapatan asli daerah, Kelompok kedua yaitu pendapatan transfer, Kelompok ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah.
Prosedur  pendapatan  di  OPD  diperoleh  dari  pendapatan  asli  daerah,  seperti pajak  daerah,  dana  perimbangan,  pendapatan  hibah  dan  pendapatan  non operasional.  Berdasarkan  PP  NO.12  Tahun  2019  ,  fungsi  akuntansi  OPD  yaitu mencatat  Estimasi  pendapatan  dengan  acuan  total  anggaran  pendapatan  terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai estimasi biaya belanja daerah.
Dari  pengertian  tersebut  fungsi  akuntansi  OPD  sangat  penting  dalam pengambilan keputusan sebagai acuan untuk estimasi biaya belanja daerah dimasa yang akan datang atau tahun anggaran baru, setiap estimasi yang dikeluarkan akan menjadi  bahan  pertimbangan  kedepannya  berdasarkan  fungsi  akuntansi  OPD  yang berlaku sekarang.

## B. KAJIAN TEORI

## 1) Definisi Sistem Dan Prosedur Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Mahmudi  (2011:224),  Sistem  dan  prosedur  penerimaan  asli  daerah adalah  serangkaian  proses  mulai  dari  pencatatan,  penggolongan  dan  peringkasan transaksi  atau  kejadian  keuangan  serta  pelaporan  keuangan  dalam  rangka pertanggung  jawaban  pelaksanaan  APBD  yang  berkenaan  dengan  penerimaan  kas pada OPD/PPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun komputerisasi.
Dari  pengertian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  dan  prosedur akuntansi  penerimaan  asli  daerah  merupakan  sistem  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  dan  memproses  data  transaksi  penerimaan  keuangan  daerah sehingga  dapat  menghasilkan  informasi  yang  dapat  digunakan  dalam  pengambilan keputusan.

## 2) Sistem
Menurut Diana dan Setiawati (2011:3), Sistem  merupakan serangkaian bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut  Mulyadi  (2013:5),  mendefinisikan  sistem  merupakan  suatu  jaringan prosedur  yang  dibuat  menurut  pola  yang  terpadu  untuk  melaksanakan  kegiatan pokok perusahaan.
Dari  definisi  diatas  maka  sistem  adalah  rangkaian  yang  dibuat  untuk melaksanakan  dan  merealisasikan  tujuan  pokok  dengan  pola  yang  saling berhubungan.

## 3) Prosedur
Menurut  Mulyadi  (2013:5),  Prosedur  adalah  suatu  urutan  kegiatan  klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam  transaksi  perusahaan  yang  berulang ulang.
Menurut  Irra  crisyanti  (2011:143),  Prosedur  adalah  tata  cara  kerja  yaitu rangkaian  tindakan,  langkah  atau  perbuatan  yang  harus  dilakukan  oleh  seseorang dan  merupakan  cara  yang  tetap  untuk  dapat  mencapai  tahap  tertentu  dalam hubungan mencapai tujuan akhir.
Dari  ungkapan  diatas  maka  dapat  di  definisikan  Prosedur  adalah  urutan  atau tahapan  kegiatan  yang  mencakup  langkah,  tindakan  yang  harus  dilakukan  dalam melaksanakan  kegiatan  pokok  depertemen,  agar  memudahkan  proses  pengerjaan dalam entitas.

## 4) Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Erlina  (2015:111),  Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang diperoleh  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut  Halim  (2012:101),  Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan  yang berasal dari hasil asli ekonomi daerah tersebut.
Dari  definisi  diatas  maka  dapat  diartikan  bahwa  pendapatan  asli  daerah merupakan  penghasilan  yang  didapatkan  langsung  dari  ekonomi  dan  sumber pendapatan  daerah  seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan alam di daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

## 5) Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  yang  berasal  dari  daerah  merupakan  penghasilan  yang  mutlak harus  diambil  dan  dikelola  dengan  baik  dan  harus  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang  berlaku  tanpa  harus  ada  timbal  balik  dari  rakyat  kepada
pemerintah,  karena  kekayaan  yang  ada  di  daerah  juga  harus  dilaporkan  dari sumbernya sampai ke hasil dari pengelolaan kekayaan alam atau pendapatan pajak yang di peroleh dari retribusi dan pendapatan lain yang sah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:
 Pajak Daerah
 Retribusi Daerah
 Hasil pengelolaan kekayaan alam
 Lain-lain pendapatan yang sah

## 6) Sistem Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Erlina  (2015:114)  sistem  pendapatan  asli  daerah  adalah  sistem  yang dibentuk untuk mempermudah dalam mengalokasikan penerimaan daerah.
Dari  definisi  diatas,  dapat  dinyatakan  bahwa  sistem  pendapatan  asli  daerah adalah  rangakaian  proses  dari  penerimaan  hingga  pengalokasian  pendapatan  asli dari  daerah  berdasarkan  sistem  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  dalam- melaksanakan  kegiatan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  perlu  sistem  yang terstruktur  sehingga  alur  penerimaan  PAD  dapat  terlaksana  sesuai  dengan  aturan dan proses yang benar, maka penerimaan PAD bias dinilai efektif dan efisien.

## 7) Prosedur Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  diterima  oleh  bendahara    penerimaan  di  badan pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah    merupakan  bentuk  dari  kewajiban  OPD dalam  menjalankan dan  tanggung  jawab  atas  terlaksananya  anggaran   pendapatan dan  belanja  daerah  (APBD),  Terkhusus  tugas  ini  dilaksanakan  pejabat pembendaharaan  daerah  untuk  merealisasikan  anggaran-  pendapatan  dan  belanja daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban APBD.
Pejabat  pembendaharaan  memiliki  fungsi  penting  dan  peran  yang  sangat diperlukan  dalam  usaha  perealisasian  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah, penerimaan  PAD  memiliki  tahapan  prosedur  yang  harus  dilakukan  ialah:  1) Persiapan  buku  untuk  melakukan  pencatatan  kegiatan  pelaksanaan  anggaran.  2) Pencatatan  ke  dalam  buku  kas  umum  dan  buku  kepala.  3)  Pengelolaan  tanda  dan bukti untuk menyusun surat pertanggungjawaban. 4) Penyimpanan dan dokumentasi uang beserta dokumen.
Dari  penjelasan  diatas  tahapan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  melalui alur  dan  proses  yang  sistematis  dan  terstruktur  sehingga  dapat  membantu  kinerja dari  pelaksana  pengelola  penerimaan  PAD  dapat  berjalan  secara  efektif  dan  juga efisien, maka setelah semua tahapan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan  peraturan  pemerintah  ataupun  peraturan  menteri  serta  dinyatakan  dalam bentuk  buku  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  dapat  dikatakan  bahwa penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sudah  sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan keuangan daerah yang berlaku .

## 8) Peneliti Terdahulu Yang  Relevan
Peneliti  terdahulu  yang  dapat  dijadikan  referensi  dalam  meneliti  dikemukakan secara rinci dengan hasil penelitian sebagai berikut:
a. Raisa,  dkk,  dalam  penelitian  analisis  sistem  dan  prosedur  penerimaan pendapatan  asli  daerah  di  dinas  pengelolaan  keuangan  daerah  kabupaten sitaro  di  tahun  2015,  dan  hasilnya  menunjukan  bahwa  kegiatan  penerimaan pad  pada  dppkad  kabupaten  sitaro  sesuai  dengan  permendagri  no.59  tahun 2007 yang mencakup fungsi terkait dan dokumen yang digunakan.
b. Karamoy,  dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  dinas  pendapatan  kota  manado pada tahun 2013, menunjukan bahwa secara keseluruhan sistem dan prosedur penerimaan kas di dinas pendapatan kota manado sudah memadai.

## C. PROSEDUR PENELITIAN

## 1) Objek Penelitian
Objek  penelitian  atau  tempat  pengambilan  data  Kegiatan  penelitian  ini dilaksanakan  di  kantor  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota Palembang jl.merdeka No.1, 22 ilir, kota Palembang, Sumatera Selatan 30131.

## 2) Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis peneltian metode deskriptif,  yaitu  dalam  menguraikan  bagaimana  penerapan  sistem  dan  prosedur penerimaan  PAD  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota Palembang.

## 3) Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  ini  menggunakan  variabel  bebas  (independent  variable). yaitu  kondisi  atau  karakteristik  oleh  peneliti-  dimanipulasi  dalam  rangka menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi.

## 4) Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2015:80)  Populasi  merupakan  objek  atau  subjek  yang mempunyai  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  yang  pada  akhirnya akan ditarik kesimpulannya. Dari pengertian diatas maka populasi penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
U ntuk menentukan sampel yang akan diterapkan ada dua teknik sampling yang bisa digunakan yaitu probability sampling dan non probability sampling.
Dari  uraian  diatas  peneliti  menggunakan  teknik  non  probability,  yaitu pengambilan  data  kepada  responden  yang  ahli  dibidangnya,  dan  sampel  dari penelitian  ini  yaitu  sistem  dan  juga  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah yang ada di badan pengelolaan keunagan dan aset daerah kota Palembang.

## 5) Sumber Data
Menurut  Sugiyono  (2012:193)  Data  adalah  keterangan  mengenai  segala  fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun  suatu informasi dan berupa himpunan  fakta,  angka,  grafik,  tabel,  gambar,  lambang,  kata,  huruf-huruf  yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi.
Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu:
a) Data primer
Data primer adalah data yang  langsung memberikan data kepada pengumpul data  atau  data  yang  diperoleh  langsung  dari  obyek  yang  diteliti(lokasi penelitian).
Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  peneliti dengan  karyawan  badan  pengelolaan  keuangan  dan  asset  daerah  kota Palembang.
b) Data sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul  data.  Data  ini  biasanya  diperoleh  dari  perpustakaan  atau  dari laporan-laporan jurnal penelitian terdahulu.

## 6) Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  dipakai  dalam  melakukan  penelitian  ini  menggunakan  metode wawancara,  dokumentasi  dan  pengkajian  (observasi).  Metode  ini  dipakai  untuk mengetahui  berapa  jauh  kesesuaian  antara  teori  yang  diterapkan  dengan  situasi yang terjadi sebenarnya dari objek yang akan diteliti.

## 7) Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2012:244) analisis data merupakan alat bantu dalam proses menyusun  dan  menganalisis  data  bagi  peneliti,  dalam  menyusun  hasil  yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif mengenai metode  penerimaan  PAD,  yaitu data  yang  di-  klasifikasikan  dan  dianalisis  sehingga dapat  memberikan  gambaran  dan  keterangan  yang  lengkap  tentang  masalah  yang diteliti.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1) Hasil Penelitian
Dari  penelitian  yang  dilakukan  penulis,  dengan  menggunakan  teknik  analisis deskriptif  kualitatif,  dan  membandingkan  kajian  terdahulu  serta  pendapat  para  ahli juga  dari  keterangan  tabel  diatas  didapatkan  bahwa  penerimaan  pendapatan  asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang sudah sesuai  dengan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  peraturan  pemerintah No.  12  Tahun  2019  tentang  penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  metode  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  non  probability  sampling  atau  purposive sampling,  dimana  pengamatan  dilakukan  kepada  responden  yang  berpengalaman dan memiliki pengetahuan di bidangnya dalam hal ini bidang akuntansi pendapatan asli daerah.
Tabel Alur proses sistem & Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
Pelaksana Langkah Aktivasi PPKD Pihak pemakai anggaran Wajib pajak
OPD Bendahara
penerima 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Memberikan  SKP  Setelah  terbit,  kepada  bendahara  penerima dan  melaksanakan  verifikasi  saat  dilakukan  penerimaan pendapatan.
Memberikan    atau    menyerahkan    surat  ketetapan  retribusi yang  sudah  terbit,  kepada  bendahara  penerima  pada  waktu bendahara melakukan proses verifikasi penerimaan pendapatan. Mengambil  dan  menerima  serta  mengesahkan  laporan pertanggung jawaban pendapatan dari OPD. Membayar setoran pajak/ retribusi.
Melaksanakan verifikasi penerimaan kas dengan SKP/SKR.
Mengeluarkan surat bukti pembayaran.
Menyiapkan surat tanda setor.
Melaksanakan  pembayaran  ke  bank  dengan  disertai  surat tanda setor.
Surat  tanda  setor  setelah  dialokasikan  oleh  bank,  selanjutnya diterima  lagi  oleh  bendahara  penerima  sebagai  arsip  dan pembukuan
Sumber : Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Palembang
No Kegiatan Pelaksana Keterangan 1 Ketersediaan bukti transaksi penerimaan kas Staff OPD Memilah  dan memberikan nomor urut bukti  STS/R/C yang  diterima bank 2 Melakukan register atau penomoran atas transaksi penerimaan kas Staff OPD Meneliti keabsahan bukti STS/R/C 3 Meneliti keabsahan bukti STS/R/C KAsubbid  dan KAbid Meneliti dokumen terkait  seperti STS/R/C 4 Mengentri data dokumen STS/R/C ke aplikasi SIMDA Operator SIMDA Pengentrian data STS/R/C 5 Membuat  jurnal  atas  transaksi penerimaan kas Operator SIMDA Mengentri data  ke  jurnal penerimaan kas 6 Melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi Operator SIMDA Kasubbid Kabid Melakukan rekapitulasi dan rekonsiliasi 7 Melakukan posting jurnal ke buku besar Operator SIMDA Kasubbid Kabid Memposting ke  jurnal  dan buku besar 8 Penyimpanan  semua  data  dalam database  SIMDA  dan  dokumen transaksi diarsipkan Staff OPD Kasubbid Kabid Pengentrian data  ke  dalam database Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Sistem  dan  prosedur    penerimaan    pendapatan  asli  daerah  digambarkan  ke dalam tabel penerimaan pendapatan diatas, berikut penjelasan nya:
1. Sistem  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  dimulai  dari  staff  OPD  yang bertugas  memilah  dan  mengurutkan  bukti-bukti  penerimaan  pendapatan  asli daerah  seperti  dokumen  surat  tanda  setor,  surat  tanda  setor  retribusi  yang diterima bank.
2. Staff  OPD  yang  bertugas  memberikan  nomor  registrasi  atas  transaksi penerimaan kas daerah atau pendapatan asli daerah.
3. Mengecek  keabsahan  surat  bukti  surat  tanda  setor  dan  surat  tanda  setor retribusi, untuk mencegah pemalsuan data.
4. Meneliti  dan  mengecek  kembali  keabsahan  surat  tanda  setor  yang  menjadi bukti  dari  transaksi,  oleh  pejabat  bidang  untuk  melakukan  pengesahan  atas transaksi yang dilakukan, hal ini bias dilakukan oleh pejabat subbidang ataupun langsung kepala bidang untuk sebagai pejabat yang mengetahui.
5. Mengentri data dokumen surat tanda setor ke aplikasi SIMDA, Yang dilakukan oleh  operator  SIMDA,  Sebagai  database  penerimaan  kas  daerah  atau penerimaan pendapatan asli daerah.
6. Mengentri dan membuat jurnal untuk transaksi penerimaan kas daerah, dengan menggunakan  aplikasi  SIMDA,  Tugas  ini  juga  dilakukan  oleh  operator  SIMDA setelah itu dlanjutkan dengan pengetrian data ke buku besar atau diposting ke buku besar.
7. Pengecekan  dan  penilaian  kembali  oleh  pejabat  bidang  untuk  dilakukan rekonsiliasi dan rekapitulasi.
8. Pengentrian  data  yang  telah    direkapitulasi  dan  direkonsiliasi  ke  dalam database, untuk sebagai dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengarsipan  dokumen  transaksi  berupa  surat  tanda  setor,  surat  tanda  setor retribusi,  maupun  dokumen  terkait  lainnya  yang  menyangkut  ke  dalam  transaksi penerimaan  pendapatan  asli  daerah  di  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah  yang  dilakukan  oleh  staff  OPD,  Dan  diketahui  oleh  pejabat  bidang  sebagai arsip pemerintah.

## 2) Pembahasan
Pada  analisis  ini,  dilakukan  pada  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota  Palembang,  analisis  ini bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menilai  apakah  sistem  dan  prosedur  penerimaan pendapatan asli daerah  sudah dilaksanakan sesuai- dengan pedoman pengelolaan keuangan  daerah  dan  peraturan  pemerintah  terbaru  yaitu  PP  No.  12  Tahun  2019 tentang  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  atau  belum,  sistem  yang  digunakan pada penerimaan pendapatan asli daerah adalah berbasis aplikasi keuangan daerah (SIMDA)  Yang  dikelola  oleh  staff  operator  SIMDA  di  badan  pengelolaan  keuangan dan aset daerah kota Palembang.
Tabel sistem dan prosedur penerimaan pendapatan asli daerah pada badan pengelolaa keuangan dan aset daerah kota Palembang. PP No. 12 Tahun 2019 Hasil penelitian Keterangan Fungsi terkait/bendahara penerima/OPD Melakukan  pencatatan  dalam  menerima  bukti surat  tanda  setor  penerimaan  pendapatan  asli daerah  ke  sistem  aplikasi  keuangan  daerah (SIMDA) Sesuai Aktivitas Aktivitas  yang  dilakukan  dalam  prosedur penyerahan  bukti  penerimaan  kas  (STS/R/C, SKP,  NOTA  Kredit  dari  bank)  yang  diterima oleh staff OPD Dan dibukukan oleh bendahara penerima,  dientri  ke  aplikasi  SIMDA  oleh  staff operator dan kemudian di laporkan. Sesuai Dokumen yang digunakan Ada beberapa dokumen yang digunakan yaitu: 1. Surat Tanda Setor (STS) 2. Surat Tanda Setor Retribusi (STR) 3. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 4. Nota Kredit dari Bank. Sesuai Sumber: Data Olahan (2020)
Dari  tabel  diatas  bahwa  proses  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota  Palembang  berawal  dari pencatatan penerimaan oleh pihak terkait atau fungsi yang bidang yang berwenang dalam  melaksanakan  penerimaan  pendapatan,  pendapatan  yang  diterima  oleh bendahara penerima dicatat dan dientri ke aplikasi keuangan daerah yang terdiri dari surat  tanda  setoran,  surat  setoran  retribusi  pajak,  surat  ketetapan  pajak,  dan  nota kredit dari bank.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  bahwa  Sistem  penerimaan  pedapatan  asli daerah  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  kota  Palembang  telah dijalankan  dengan  sistem  keuangan  daerah  berbasis  aplikasi  yang  bernama (SIMDA),  dan  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sudah  dijalankan dengan  standar  operasional  prosedur  keuangan  daerah  yang  mengacu  pada peraturan  pemerintah  terbaru  dan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah,  dalam hal ini yaitu penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi point pada penelitian ini,  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  penelitian  menggunakan  metode analisis  deskriptif  kualitatif  dan  pengumpulan  data  pada  penelitian  dengan  teknik wawancara  (interview)  dan  obsevasi  atau  melihat  langsung  fakta  yang  terjadi  di lapangan, dari metode diatas maka kesimpulan yang didapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##  Pendapatan asli daerah.
Penerimaan  pendapatan  asli  daerah  pada  badan  pengelolaan  keuangan  dan aset daerah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 serta  pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah-  mencakup  fungsi terkait  yaitu  bendahara  penerima,  OPD,  Bank,  dan  bagian  akuntansi  sebagai pembukuan.
 Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam  sistem  dan  prosedur  penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  sudah menggunakan  komputerisasi  aplikasi  keuangan  daerah  (SIMDA),  Sehingga mempermudah pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah.

## 2) Saran
Dari  kesimpulan  diatas,  dikemukakan  bahwa  penerimaan  pendapatan  asli daerah  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah terbaru  yaitu  PP  No.12  Tahun  2019  Dan  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah, dengan  ini  penulis  memberikan  saran  yang  mungkin  bisa  menjadi  masukan  bagi badan  pengelolaan  keuangan  daerah  kota  Palembang,  maupun  pihak  dan  fungsi terkait  lainnya  yang  secara  tidak  langsung  telah  terlibat  dalam  pelaksanaan penerimaan  pendapatan  asli  daerah,  dari  kesimpulan  diatas  berikut  saran  yang dapat diberikan penulis mengenai kekurangan ataupun hal yang perlu ditambah lagi dalam pelaksanaannya :
 Pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  sebaiknya  selain  dicatat  di komputerisasi,  perlu  juga  di  catat  di  back  up  dengan  catatan  manual,  Karena penggunaan  data  melalui  aplikasi  beresiko  hilang  ataupun  terkena  virus
computer,  selain  itu  juga  pencurian  data  oleh  Hacker  juga  bisa  terjadi  akibat kelemahan perlindungan dari aplikasi.
 Peningkatan keahlian/skill kepada pegawai. Peningkatan skill terhadap pegawai yang mungkin sudah lama bekerja di badan pengelolaan keuangan daerah, agar pelaksanaa program bidang dapat berjalan lebih cepat dan efektif, karena belum tentu semua pegawai lama yang bekerja di  badan  pengelolaan  keuangan dan  aset  daerah  kota  Palembang  merupakan lulusan  yang  bisa  teknologi,  sehingga  perlu  diadakan  program  pelatihan pegawai dalam waktu yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana,  Setiawati.  2011. Sistem  informasi  akuntansi,  perancangan,  prosedur  dan penerapan. Andi Yogyakarta: Yogyakarta.
Dewi,  Irra  Crisyanti.  2011. Pengantar  ilmu  administrasi. PT.  Prestasi  pustaka  raya: Jakarta
Erlina,  Omar  Sakti,  Rasdianto.  2015. Akuntansi  keuangan  daerah  berbasis  akrual. Salemba empat: Jakarta.
Halim,  Abdul.  Iqbal.  2012. Pengelolaan  keuangan  daerah. UPP  STIM  YKPN: Yogyakarta.
Mahmudi, 2011. Akuntansi sektor publik. UII Press: Yogyakarta.
Mulyadi, 2013. Sistem akuntansi. Salemba empat: Jakarta.
Raisa, Julie, harjanto. 2015. Analisis penerimaan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro, (online), (http//ejournal.unsrat.ac.id)
Sugiyono, 2012 . Metode penelitian bisnis. Alfabeta: Bandung.
Sugiyono, 2015. Metode penelitian bisnis. Alfabeta: Bandung.