KAFALAH  BI AN NAFS DAN JAMINAN ORANG DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN
Hanif Azhar 1 , Patsun 2 1,2 STAI Hasan Jufri Bawean Gresik
1 hanif.azhar15@gmail.com, 2 patdawany@gmail.com
Abstract : This research is based on the editorial of article 31 paragraphs 1 and 2  of  the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP)  regarding  the  possibility  of  a suspension  of  detention  for  a  suspect  or  defendant  on  bail.  The  phrase "guaranteed  people"  suggests  the  meaning  of  "self-guarantee"  which  can  be understood  that  if  it  turns  out  that  the  suspect  or  defendant  escapes,  the guarantor will replace the suspect or defendant in the legal process. Articles 35 and 36 of PP No. 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code (KUHAP) makes it clear to this editorial that what is meant by "person guarantees" is ultimately money guarantees as well, but those that come from guarantors, not from suspects or defendants as well as suspension of  detention  with  money  guarantees.  From  here  the  author  wants  to  study further  this  provision  from  the  perspective  of  Islamic  law  by  tracing  the literature of Islamic law relating to the guarantee of suspension of detention. The  questions  that  are  then  asked  are:  First,  what  is  the  mechanism  for guaranteeing the suspension of detention with personal guarantees according to  the  Criminal  Procedure  Code?  Second,  what  is  the  perspective  of  Islamic law  on  people's  guarantees  in  suspension  of  detention?  Third,  what  are  the similarities and differences between these two legal concepts? This study uses a  normative  legal  research  method  (juridical  normative)  with  a  comparative approach where this approach is carried out to compare two legal issues that have  similarities  in  two  different  legal  systems:  positive  law  and  Islamic  law. From  this  research,  it  can  be  concluded  that  the  concept  of  guarantee  of  a person in suspension of detention has an equivalent in Islamic law. Both are based on similar provisions, namely contract law as regulated in civil law and muamalah in Islamic law, not based on criminal law provisions. The essence of this  agreement  basically  states  that  the  guarantor  provides  guarantees  to  law enforcement officials that the guaranteed party (suspect or defendant) will not escape during the examination process, by preparing a security deposit (ma>l). If  it  turns  out  that  the guaranteed  party  escapes  and  until  the  specified  time limit  is  not  found,  then  the  dependent  money  is  handed  over  to  the  State Treasury.
Keywords : kafalah bi an nafs, bail, suspension of detention
Abstrak :  Penelitian  ini  didasari  atas  redaksi  pasal  31  ayat  1  dan  2  KUHAP mengenai  dapat  diajukannya  penangguhan  penahanan  bagi  tersangka  atau terdakwa dengan  jaminan  orang.  Redaksi  “jaminan  orang”  mengesankan makna  “jaminan  diri”  yang dapat  dipahami  bahwa  apabila  ternyata  tersangka atau terdakwa melarikan diri maka penjaminlah yang menggantikan tersangka atau  terdakwa  dalam  menjalani  proses  hukum.  Pasal  35  dan  36  PP  No.  27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memperjelas redaksi ini bahwa yang dimaksud  “jaminan  orang”  pada  akhirnya  adalah  jaminan  uang  juga, namun yang  berasal  dari  penjamin,  bukan  dari  tersangka  atau  terdakwa  sebagaimana penangguhan  penahanan  dengan  jaminan  uang.  Dari  sini  penulis  ingin mengkaji  lebih  jauh  ketentuan  ini  dari  perspektif  hukum  islam  dengan menelusuri literatur hukum islam yang berkaitan dengan jaminan penangguhan penahanan.  Pertanyaan  yang  kemudian  diajukan  ialah: Pertama ,  bagaimana mekanisme jaminan penangguhan penahanan dengan jaminan orang menurut KUHAP?. Kedua , bagaimana perspektif hukum islam terhadap  jaminan orang dalam penangguhan penahanan?. Ketiga , bagaimana persamaan dan perbedaan kedua  konsep  hukum  ini?.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  (yuridis  normatif)  dengan  pendekatan  perbandingan ( comparative approach ) dimana pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan dua  isu  hukum  yang  memiliki  persamaan  di  dalam  dua  sistem  hukum  yang berbeda: hukum positif dengan hukum islam. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa  konsep  jaminan  orang  dalam  penangguhan  penahanan  memiliki padanan  dalam  hukum  islam.  Keduanya  didasarkan  pada  ketentuan  yang serupa, yaitu hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum  perdata dan muamalah dalam  hukum  islam,  bukan  didasarkan  pada  ketentuan  hukum pidana.  Pokok  perjanjian  ini  pada  intinya  menyatakan  bahwa  penjamin memberikan jaminan kepada aparat penegak hukum bahwa pihak yang dijamin (tersangka atau terdakwa) tidak akan melarikan diri selama proses pemeriksaan, dengan  menyiapkan  uang  tanggungan  ( ma > l ).  Apabila  ternyata  pihak  yang dijamin  melarikan  diri  dan  hingga  batas  waktu  yang  ditentukan  tidak ditemukan, maka uang tanggungan itu diserahkan kepada Kas Negara Kata kunci : kafalah bi an nafs , jaminan orang, penangguhan penahanan

## Pendahuluan
Salah satu tahapan dari seluruh rangkaian proses acara peradilan pidana ialah penyidikan. Tahap ini merupakan tahap kedua setelah tahap penyelidikan dimana seorang penyidik mulai mencari dan mengumpulkan bukti-bukti guna memastikan  bahwa  berdasarkan  laporan  atau  pengaduan  pada  tingkat penyelidikan benar telah terjadi  tindak pidana dan untuk itu harus dipastikan pula  siapa  pelakunya.  Dalam  tahap  ini  KUHAP  telah  mengatur  sejumlah tindakan  yang  diperlukan  guna  mendukung  tercapainya  tujuan  penyidikan. Tindakan-tindakan  ini  dikenal  dengan  istilah upaya  paksa yang  meliputi
penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  dan  penyitaan .  Sejumlah  tindakan  ini sejatinya  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  terutama kemerdekaan  dan  kebebasan  seseorang,  namun  dibenarkan  oleh  undang- undang.  Oleh  karena  itu  KUHAP  mengatur  dengan  cukup  ketat  prosedur pelaksanaannya  agar  pelanggaran  itu  berada  pada  tingkat  kewajaran  dan terkontrol  termasuk  dengan  mengatur  kompensasi  apabila  ternyata  praktik upaya paksa itu menyalahi prosedur dengan memberikan ganti rugi, rehabilitasi dan upaya hukum praperadilan.
Dari  empat  macam  upaya  paksa  ini,  penahanan  merupakan  tindakan yang  menjadi  perhatian  penulis  karena  dalam  proses  ini  seorang  tersangka memiliki  hak  untuk  mengajukan  penangguhan  penahanan.  Artinya  seorang tersangka  pelaku  tindak  pidana  dapat  mengajukan  permohonan  agar  selama proses  penyidikan  ia  tidak  perlu  ditahan.  Demikian  juga  pada  proses selanjutnya,  pada  tingkat  penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  di  pengadilan dimana  Kejaksaan  dan  Pengadilan  Negeri  juga  berwenang  melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.
Penahanan  dapat  dikenakan  pada  tersangka  atau  terdakwa  yang melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana  5  tahun  atau  lebih  atau pidana kurang dari 5 tahun tetapi tergolong tindak pidana tertentu yang diatur limitatif  dalam  pasal  21  ayat  4  KUHAP.  Selain  itu,  disyaratkan  pula  bahwa tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau merusak atau menghilangkan barang bukti.
Prosedur  penangguhan  penahanan  dimaksud  dilakukan  dengan mengajukan  permohonan  penangguhan  penahanan  dan  dengan  memberikan jaminan.  Jaminan  ini  dapat  berupa  uang  atau  orang.  Artinya,  tersangka  atau terdakwa  menjamin  bahwa  dirinya  tidak  akan  melarikan  diri  selama  proses peradilan  berlangsung  dengan  memberikan  jaminan  berupa  uang  atau  orang tadi kepada penyidik, jaksa atau hakim sesuai tingkat pemeriksaan.
Jaminan penangguhan penahanan yang berupa uang pada semua tingkat penahanan  dititipkan  di  Pengadilan  Negeri  setempat.  Sementara  jaminan penangguhan  penahanan  berupa  orang  tentu  tidak  perlu  dititipkan.  Jaminan berupa orang hakikatnya ialah jaminan reputasi penjamin itu sendiri.
Jika  kemudian  ternyata  tersangka  atau  terdakwa  melarikan  diri  dan setelah 3 bulan tidak juga ditemukan maka jaminan berupa uang tadi menjadi milik  negara  dan  disetor  ke  Kas  Negara  (Pasal  35  Ayat  2  PP  No.  27  Tahun 1983). Sementara untuk jaminan yang berupa orang, penjamin tersebutlah yang membayar  sejumlah  uang,  yang  disebut  uang  tanggungan,  yang  telah ditentukan  besarannya  ketika  ia  dijaminkan  oleh  tersangka  atau  terdakwa,
untuk seterusnya, uang itu juga disetor ke kas negara (Pasal 36 Ayat 1 dan 2 PP No. 27 Tahun 1983).
Dari  sinilah  kemudian  timbul  pertanyaan,  bagaimana  seseorang  yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana bisa menanggung akibat perbuatan pidana yang dilakukan orang lain?.
Sementara  itu,  dalam  sistem  hukum  islam,  dikenal  beberapa  istilah hukum  yang  berkaitan  dengan  jaminan,  yaitu d } ama > n , kafa > lah dan rahn .  Oleh karena  penelitian  ini  akan  dikaji  dari  pendekatan  perbandingan  maka  untuk memfokuskan  tujuan  penelitian,  ada  dua  pertanyaan  penting  yang  akan dipecahkan  nanti. Pertama ,  bagaimana  mekanisme  jaminan  penangguhan penahanan  dengan  jaminan  orang  menurut  KUHAP?. Kedua ,  bagaimana perspektif  hukum  islam  terhadap  jaminan  orang  dalam  penangguhan penahanan?. Ketiga , bagaimana persamaan dan perbedaan kedua konsep hukum ini?.

## Metode Penelitian
Pada  bagian  ini  penulis  akan  merujuk  pada  pendapat  Peter  Mahmud Marzuki  dalam  buku Penelitian  Hukum yang  menyatakan  bahwa  penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 1 Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi 2 dalam  menyelesaikan masalah yang dihadapi. 3
Selanjutnya,  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  (yuridis  normatif)  dengan  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach )  dimana  pendekatan  ini  dilakukan  untuk membandingkan dua isu hukum yang memiliki persamaan di dalam dua sistem hukum yang berbeda: hukum positif dengan hukum islam. Isu dimaksud ialah mengenai  perbedaan  dan  persamaan  antara  konsep  jaminan  penangguhan penahanan  dalam KUHAP dengan konsep jaminan dalam hukum islam.

## Pembahasan
Sebagaimana  diuraikan  di  atas,  penahanan  merupakan  salah  satu rangkaian  dari  proses  peradilan  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005). 35.
2 Apa yang diharuskan; ketentuan (petunjuk) peraturan “Preskripsi,” n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preskripsi. diakses 8 Oktober 2021
3 Marzuki, Penelitian Hukum . 35.
Untuk  memahami  secara  sederhana  apa  itu  KUHAP,  Penulis  merujuk  pada definisi  Hukum  Acara  Pidana  yang  dikemukakan  Hiariej,  yaitu    hukum  yang mengatur  kaidah  dalam  beracara  di  seluruh  proses  peradilan  pidana,  sejak tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  depan persidangan,  pengambilan  keputusan  oleh  hakim,  upaya  hukum  dan pelaksanaan  penetapan  atau  putusan  pengadilan  di  dalam  upaya  mencari  dan menemukan  kebenaran  materiil. 4 Hukum  acara  pidana  merupakan  hukum pidana  formal  yang  keberadaannya  guna  menjamin,  menegakkan,  dan mempertahankan hukum pidana materiil. 5
Dari definisi ini dan apa yang  dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  tahapan  hukum  acara  pidana  ada  7 (tujuh) 6 yaitu  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  depan persidangan,  pengambilan  keputusan  oleh  hakim,  upaya  hukum  dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan.
Penyelidikan  merupakan  pintu  masuk  pertama  dari  ketujuh  proses tersebut.  Tindakan  penyelidikan  akan  dilakukan  jika  terjadi  salah  satu  dari  5 (lima)  kondisi  berikut:  (1)  ada  laporan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana,  (2) ada  pengaduan  bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana,  (3)  aparat  penegak  hukum mengetahui  sendiri  adanya  tindak  pidana,  (4)  ada  suatu  tindak  pidana diberitakan di media massa, (4) ada tindak pidana yang tertangkap tangan. 7
Setelah  itu  penyelidik  akan  melakukan  penyelidikan,  yaitu  suatu rangkaian  tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan,  sebagai  tahap  lanjutan  dari  penyelidikan.  Hiariej  menjelaskan tujuan penyelidikan sebagai berikut:
Penyelidikan  berfungsi  untuk  mengetahui  dan  menentukan  peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya  yang  nantinya  merupakan  permulaan  penyidikan.  Ketika suatu  perbuatan  tersebut  dianggap  sebagai  suatu  tindak  pidana,  baru dapat dilakukan proses penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau sub  dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,
4 Eddy  O.S.  Hiariej, Hukum  Acara  Pidana ,  Ed.  ke-1.,  ke-2  vols.  (Tangerang  Selatan:  Universitas Terbuka, 2017). 7.
5 Lilik  Mulyadi, Hukum  Acara Pidana:  Normatif,  Teoretis,  Praktik,  Dan  Permasalahannya , Ed.  ke-1.,  ke-1 vols. (Bandung: Alumni, 2007). 1.
6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Ed. ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 120.
7 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Surabaya: Airlangga University Press, 2015). 21.
penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat,  pemanggilan,  tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum 8
Namun  demikian  untuk  tindak  pidana  tertangkap  tangan  tidak diperlukan  lagi  proses  penyelidikan  melainkan  langsung  ke  tahap  penyidikan. Hal ini karena dalam tindak pidana tertangkap tangan  telah menjadi jelas apa tindak pidananya, apa barang buktinya dan siapa pelakunya. 9
Setelah suatu peristiwa yang dilaporkan, diadukan, diketahui sendiri oleh aparat atau diberitakan di media massa dipastikan sebagai suatu tindak pidana maka  tahap  berikutnya  masuk  pada  tahap  penyidikan,  yaitu  serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menentukan tindak  pidana  apa  yang  sebenarnya  terjadi  sekaligus  untuk  menemukan  siapa pelaku atau tersangkanya.
Hiariej  menjelaskan  perbedaan  penyelidikan  dan  penyidikan  sebagai berikut:
Dalam  penyelidikan,  tindakan  diarahkan  untuk  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Artinya, tindak pidananya belum diketahui. Dalam penyidikan, tindak pidananya sudah  diketahui,  dan  tindakannya  diarahkan  untuk  mencari  dan mengumpulkan  bukti  untuk  memperjelas  detail  tindak  pidananya sekaligus menemukan pelaku atau tersangkanya. 10
Selanjutnya,  untuk  melakukan  tugas  penyidikan,  penyidik  dibekali kewenangan  oleh  pasal  7  ayat  1  KUHAP  yang  antara  lain:  (1)  menerima laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak  pidana;  (2) melakukan  tindakan  pertama  pada  saat  di  tempat  kejadian;  (3)  menyuruh berhenti  seorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri  tersangka;  (4) melakukan  penangkapan, penahanan ,  penggeledahan  dan  penyitaan ;  (5)  melakukan pemeriksaan  dan  penyitaan  surat;  (6)  mengambil  sidik  jari  dan  memotret seorang; (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (8) mendatangkan orang ahli  yang  diperlukan dalam hubungannya dengan  pemeriksaan  perkara;  (9)  mengadakan  penghentian  penyidikan;  dan (10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
dari 10 macam kewenangan ini penulis memfokuskan pembahasan pada masalah penahanan sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan di atas.
8 Hiariej, Hukum Acara Pidana . 2.2.
9 Purwoleksono, Hukum Acara Pidana . 59.
10 Hiariej, Hukum Acara Pidana . 2.7-2.8.

## Penahanan
Dari  pengertian  penahanan  dalam  Pasal  1  ayat  21  KUHAP  dapat dipahami  bahwa  penahanan  ialah  penempatan  tersangka  atau  terdakwa  di tempat  tertentu  oleh  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  dengan penetapannya.  Dari  sini  dapat  dijabarkan  bahwa  seorang  tersangka  atau terdakwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  mulai  tahap  penyidikan, penuntutan,  hingga  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dapat  ditahan  yaitu ditempatkan di tempat tertentu. Dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk  menahan  tersangka  atau  terdakwa  ialah  kepolisian,  kejaksaan  dan pengadilan.
Kemudian  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  “t empat  tertentu ” , disebutkan  pada  pasal  22  KUHAP  tentang  jenis-jenis  penahanan,  yaitu:  (a) penahanan  Rutan.  Artinya  penahanan  dilakukan  di  Rumah  Tahanan  Negara, (b)  penahanan  rumah.  Artinya  penahanan  dilakukan  di  tempat  tinggal  atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa sendiri dengan pengawasan, dan (c) penahanan  kota.  Artinya  penahanan  dilakukan  di  kota  tempa  tinggal  atau tempat kediaman  tersangka atau terdakwa dengan kewajiban  melaporkan diri pada waktu yang ditentukan.
Sementara itu Rumah Tahanan (disingkat dengan Rutan) adalah sebutan untuk  Rumah  Tahanan  Negara  yang  merupakan  tempat  tersangka  atau terdakwa  ditahan  selama  proses  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di sidang pengadilan 11 , yang berlokasi di ibukota kabupaten atau kota, atau di luar lokasi itu (berkedudukan di wilayah kecamatan dengan status Cabang Rutan) 12 dan  dikelola  oleh  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham) 13 .  Namun  dalam  hal  tidak  ada  Rutan  di  tempat  yang bersangkutan,  penahanan  dapat  dilakukan  di  Kantor  Kepolisian  Negara, kantor Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain. 14
Tidak semua tersangka atau terdakwa dapat ditahan untuk kepentingan pemeriksaan dalam proses peradilan. Ada beberapa syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP, yang harus terpenuhi agar seseorang dapat ditahan, yaitu:  (a)  ada  surat  perintah  penahanan,  (b)  ada  cukup  bukti,  (c)  memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. 15 Syarat objektif (kepentingan menurut
11 Pasal  1  ayat  2  UU  No.  3  Tahun  2015  tentang  Pengamanan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Rumah Tahanan Negara
12 Pasal 18 ayat 1, penjelasan ayat 1, dan pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
13 Pasal 21 ayat 1 PP No. 27 tahun 1983
14 Penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP
15 Purwoleksono, Hukum Acara Pidana . 75.
hukum), berkaitan dengan jenis tindak pidananya yaitu:  (1) tindak pidana yang dilakukan  diancam  dengan  pidana  5  tahun  atau  lebih,  (2) tindak  pidana  yang dilakukan diancam dengan pidana kurang dari 5 tahun tetapi memenuhi syarat limitatif dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP. Syarat subjektif (kepentingan menurut keperluan),  berkaitan  dengan  kondisi  tersangka  atau  terdakwa,  yaitu:  Yaitu kekhawatiran aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum atau hakim) bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau merusak atau menghilangkan barang bukti.
Syarat  subjektif  (kekhawatiran)  digantungkan  pada  syarat  objektif. Artinya,  syarat  subjektif  dapat  dipenuhi  setelah  syarat  objektif  terpenuhi. Setelah  2 syarat ini terpenuhi, maka aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan.  Kemudian  jika  syarat  objektif  terpenuhi,  namun  syarat  subjektif tidak terpenuhi (berarti tidak ada kekhawatiran), maka aparat penegak hukum dapat  tidak  melakukan  penahanan. 16 Dengan  kata  lain,  penentu  dapat  atau tidaknya tersangka atau terdakwa ditahan bergantung pada subjektivitas aparat penegak  hukum  dalam  menilai  keadaan  tersangka  atau  terdakwa,  yang sebenarnya juga  subjektif, sehingga perlu dilakukan penahanan atau tidak.
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  bahwa  penahanan  dapat  dilakukan oleh  penyidik,  jaksa  penuntut  umum  atau  hakim,  maka  KUHAP  memberi limitasi  jangka  waktu  penahanan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 24 hingga 29 KUHAP yang disajikan secara ringkas dalam bentuk tabel berikut:
Jika  ditotal  dengan  menggunakan  jumlah  maksimum  penahanan  dari seluruh  proses  perkara  maka  seorang  tersangka  atau  terdakwa  dapat  ditahan selama 110 hari. Dengan kemungkinan penambahan lagi 2 x 30 hari (60 hari) jika tersangka atau terdakwa:
a) menderita  gangguan  fisik  atau  mental  yang  berat,  yang  dibuktikan  dengan keterangan dokter; atau
16 Ibid. 76.
b) perkara  yang  sedang  diperiksa  diancam  dengan  pidana  penjara  sembilan tahun atau lebih. 17

## Penangguhan penahanan
Pengertian  penangguhan  penahanan  sebagaimana  dikemukakan  Yahya Harahap ialah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. 18
Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilakukan atas dasar permintaan dari tersangka atau  terdakwa  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  yaitu dengan memberikan jaminan berupa uang atau orang . Pemberian penangguhan penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan  kewenangan  masing-masing  dan  sewaktu-waktu  dapat  mencabut penangguhan  penahanan  tersebut  apabila  ternyata  kemudian  tersangka  atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
Syarat  penangguhan  penahanan  dibagi  menjadi  dua:  syarat  umum  dan syarat  khusus.  Syarat  umum  berupa:  (a)  wajib  lapor,  (b)  tidak  keluar  rumah atau kota. Syarat khusus berupa: (a) jaminan uang atau orang (pihak lain yang menjadi  penjamin berupa uang), (b) uang jaminan yang  disepakati  jumlahnya dititipkan  ke  Panitera  Pengadilan  Negeri  setempat,    (c)  bukti  setoran  dibuat rangkap 3 (masing-masing untuk penyetor, arsip, dan instansi yang melakukan penahanan),  (d)  uang  jaminan  kembali  kepada  pemilik  apabila  penahanan dicabut atau dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, (e) pengambilan atau perampasan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.
Prosedur  penangguhan  penahanan  dapat  diuraikan  secara  singkat sebagai berikut:
a) Tersangka atau terdakwa mengajukan penangguhan penahanan
b) Membuat  suatu  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  suatu berita  acara perjanjian yang  disepakati  kedua  belah  pihak  (terdakwa  atau  tersangka dengan  instansi  yang  melakukan  penahanan)  yang  memuat  syarat-syarat yang  harus  dipatuhi  oleh  pihak  keluarga  tersangka  atau  terdakwa  atau penasihat hukumnya
c) Apilah  penasihat  hukum  bertindak  sekaligus  sebagai  penjamin  maka dilakukan  dengan  di  bawah  sumpah  atau  sumpah  jabatan  atau  dilakukan dengan membayar uang pengganti
17 M. Karjadi and R. Soesilo, KUHAP Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar (Bogor: Politeia, 2016). 29.
18 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1: Penyidikan dan Penuntutan , Ed. ke-2., ke-12 vols. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 213.
d) Setelah  pejabat  yang  berwenang  menyetujui,  dibuatlah  Surat  Perintah Penangguhan Penahanan. 19
Prosedur penangguhan penahanan ini sejatinya didasarkan pada bentuk perjanjian  atau  kontrak  dalam  hukum  perdata.  Perjanjian  antara  dua  pihak. Pihak tahanan (tersangka atau terdakwa) dengan pihak instansi penegak hukum yang  melakukan  penahanan.  Pihak  tahanan  melakukan prestasi dengan memenuhi  syarat  dan  jaminan  yang  ditetapkan.  Pihak  instansi  yang  menahan melakukan tegen prestasi (pemberian imbalan) dengan memberikan penangguhan penahanan. 20

## Jaminan penangguhan penahanan
Jaminan  penangguhan  penahanan  tidak  diatur  lebih  lanjut  dalam KUHAP.  Aturan  detailnya  justru  diatur  dalam  Pasal  35  dan  36  PP  No.  27 Tahun  1982  tentang  Pelaksanaan  KUHAP.  Sementara  pada  Pasal  31  ayat  1 KUHAP  hanya  menyebut  bahwa  jaminan  penangguhan  penahanan  dapat berupa uang atau orang.
Untuk jaminan berupa uang, besaran jumlahnya ditentukan oleh pejabat yang  berwenang  sesuai  tingkat  pemeriksaan  dan disimpan di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri.  Kemudian  apabila  tersangka  atau terdakwa  melarikan  diri dalam masa penangguhan penahanan ini dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak  ditemukan,  yang  artinya  tersangka  atau  terdakwa  telah  melakukan wanprestasi , melanggar perjanjian penangguhan penahanan, maka uang jaminan yang dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri tadi disetor ke kas negara.
Untuk  jaminan  orang,  apabila  tersangka  atau  terdakwa  melarikan  diri dalam masa penangguhan penahanan ini dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak  ditemukan,  yang  berarti wanprestasi pula,  maka  penjamin  diwajibkan membayar sejumlah uang (biasa disebut “uang tanggungan”) yang besarannya telah ditentukan sebelumnya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan.  Uang  tanggungan  itu  kemudian disetor melalui  Kepaniteraan Pengandalan Negeri ke kas negara. Kemudian apabila penjamin ternyata tetap tidak  dapat  membayar  sejumlah  uang  yang  telah  ditentukan  maka  Jurusita menyita  barang  milik  penjamin  untuk  selanjutnya  dijual  lelang  dan  hasilnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri disetorkan ke kas negara.
19 Hiariej, Hukum Acara Pidana . 2.25.
20 Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1 ; Fuad Anshary, “Analisis Tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana,” Jurnal Hukum Al-Hikam 1, no. 2 (2017). 11.
Dengan  demikian,  perbedaan  antara  uang  jaminan  dengan  uang tanggungan  ialah  sebagai  berikut:  Uang  jaminan  sejak  semula  dititipkan (disimpan) di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Artinya uang itu berada dalam penguasaan  Panitera  PN.  Sementara  uang  tanggungan  tetap  berada  dalam penguasaan  penjamin  sendiri.  Baru  kemudian  apabila  ternyata  tersangka  atau terdakwa  tidak  ditemukan  dalam  jangka  3  bulan  setelah  melarikan  diri,  uang jaminan  disetor  dari  panitera  ke  kas  negara,  sedangkan  uang  tanggungan disetor ke kas negara melalui panitera PN.
Mengenai  siapa  sebenarnya  pemilik  uang  jaminan  dalam  hal  jaminan penangguhan  penahanan  berupa  uang  yang  dititipkan  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  itu,  Yahya  Harahap  menjelaskan  bahwa  secara  materiil yuridis uang jaminan tersebut adalah milik pemohon selama tidak ada syarat- syarat penangguhan penahanan yang dilanggar. Jika ada syarat yang dilanggar, barulah uang jaminan itu berpindah hak ke tangan kas negara.
Kemudian,  uang  jaminan  itu    dapat  diminta  serta  harus  dikembalikan kepada  pemohon  seiring  dengan  berakhirnya  perjanjian  penangguhan penahanan  sebagai  akibat  dari  dua  kondisi  berikut: pertama ,  penangguhan penahanan  dicabut  kembali.  Artinya  tersangka  atau  terdakwa  kembali menjalani masa tahanan. Kedua , jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap.  Apapun  putusan  itu,  baik  berupa  pemidanaan,  pembebasan maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, dengan sendirinya mengubah status terdakwa. 21
Dari  uraian  ini  jelas  bahwa  konsekuensi  yang  harus  ditanggung  oleh penjamin  apabila  tersangka  atau  terdakwa  ternyata  melarikan  diri  bukan merupakan  konsekuensi  pidana  melainkan  perdata  dengan  membayar  uang tanggungan.
Lalu bagaimana dengan larinya tersangka atau terdakwa sendiri, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?. Tidak ada peraturan perundangan yang  mengatur  tentang  itu.  Bahkan  Pasal  17  ayat  1  dan  6  Peraturan  Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 hanya mengatur apabila tersangka telah dipanggil secara  sah  dalam  rangka  pemeriksaan  penyidikan  namun  tidak  diketahui keberadaannya maka ia dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pasal 26 Perkap juga mengatur bahwa penyidik dapat mengajukan permintaan langsung kepada  pejabat  imigrasi  untuk  mencegah  tersangka  bepergian  ke  luar  negeri. Justru  ancaman  pidana  dengan  jelas  diatur  dalam  pasal  221  ayat  1  angka  1 KUHP  terhadap  orang  yang  menyembunyikan  atau  membantu  palaku
21 Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid 1 . 220-221.
kejahatan  yang  belum  maupun  sedang  dalam  proses  peradilan  pidana. 22 Meskipun demikian, dalam praktiknya, tindakan terdakwa melarikan diri sering dijadikan  alasan  pemberat  pidana  dalam  pertimbangan  hakim  seperti  banyak dijumpai dalam yurisprudensi putusan. 23

## Jaminan Dalam Hukum Islam
Kafa > lah
Pada  dasarnya  hukum  islam  tidak  mengenal  pembidangan  hukum menjadi hukum pidana dan hukum perdata. Para fukaha generasi awal (ulama salaf)  umumnya  membahas  penjelasan  praktis  dari  hukum  islam,  yang kemudian  dikenal  dengan  fiqh,  secara  menyeluruh,  dari  segala  aspek.  Karena memang hukum islam mengatur hampir segala aspek kehidupan. Pembidangan menjadi hukum pidana ( jinayah ) dan hukum perdata ( muamalah ) tidak lepas dari perkembangan kajian konsep hukum modern yang mempengaruhi pula fuqaha yang  datang  belakangan,  yang  populer  dengan  istilah  ulama  kontemporer (ulama khalaf)..
Dalam  literatur  hukum  islam  ( fiqh )  khususnya  yang  berkaitan  dengan muamalah ada  beberapa  istilah  yang  berkaitan  dengan jaminan ,  yaitu: d } ama > n, kafa > lah dan rahn .  Baik rahn maupun kafa > lah adalah  rumpun  dari  akad d } ama > n . Rahn ialah bentuk jaminan terhadap utang (dain), sementara kafa > lah merupakan bentuk jaminan terhadap perbuatan ( fi’l ) atau jiwa ( nafs ). 24
Istilah  pertama: rahn . Rahn dalam  bahasa  Indonesia  disebut  gadai. 25 Pengertian secara sederhana dikemukakan oleh Burhanuddin S., yaitu menahan sesuatu untuk dijadikan jaminan utang. 26 Dalam pengertian syara’ Wahbah az Zuhaily  mengemukakah, rahn ialah  menjadikan  barang  (‘ain)  yang  memiliki nilai menurut syara’ sebagai jaminan (wasi > qah) utang dengan kriteria barang itu
22 Erizka Permatasari, “Tersangka Melarikan Diri, Bisakah Langsung Dijatuhi Pidana?,” September 2, 2021,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/tersangka-melarikan-diri--bisakah-langsung-dijatuhi- pidana-lt61022f80d5ce8. diakses 8 Oktober 2021.
23 Ibid.
24 Muhammad  Syamsuddin,  “Jaminan  Pengacara  Terhadap  Terpidana  Menurut  Hukum  Islam,” January  27,  2021,  accessed  October  8,  2021,  https://nu.or.id/syariah/jaminan-pengacara-terhadap- terpidana-menurut-hukum-islam-Idy8w.
25 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 542.
26 Burhanuddin S., Hukum Bisnis Syariah , Cet. 1. (Yogyakarta: UII Press, 2011). 162.
dapat diambil alih sebagai pelunasan sebagian atau seluruh utang. 27 Pengertian yang kurang lebih sama dikemukakan pula oleh Sayyid Sabiq. 28
Istilah  kedua: kafa > lah .  Secara  etimologi Kafa > lah berarti  penggabungan ( d } amm ),  dalam  literatur  Hanafiyah  dan  Hanabilah;  pertanggungjawaban ( iltiza > m ), dalam literatur Syafiiyah.
Secara  terminologi,  pengertian Kafa > lah sendiri  tidaklah  tunggal,  karena perbedaan  pandangan  antar  mazhab.  Ada  dua  macam  pengertian kafa > lah . Pertama ,  pengertian  paling  sahih  dari  Hanafiyah:  menggabungkan  tanggungan ( z | immah )  penjamin    ( kafi > l )  pada  tanggungan  ( z | immah )    orang  yang  dijamin ( madi > n / as } i > l ) dalam penuntutan hak 29 ( mut } a > labah ) jiwa ( nafs ), utang atau barang. 30
Kedua ,  pengertian  dari  Malikiyah,  Syafiiyah  dan  Hanabilah: menggabungkan  tanggungan  penjamin  (damin)  pada  tanggungan  orang  yang dijamin ( mad } mu > n ‘anhu ) dalam kewajiban menunaikan ( iltiza > m ) hak (utang). 31
Istilah terakhir yang berkaitan dengan jaminan adalah d } ama > n . D } ama > n dan Kafa > lah memiliki  pengertian  yang  sama,  jika  menilik  apa  yang  dikemukakan Abdurrahman  al  Jaziri  dalam Kitab  Al  Fiqh  ‘Ala  Al  Mazahib  Al  ‘Arbaah. 32 Menurut  Wahbah  az  Zuhaili Kafa > lah memiliki  beberapa  sinonim: kafa > lah, d } ama > nah,  h } ama > lah,  zaa > mah. Penjamin  dalam  masing-masing  akad  ini  disebut: d } ami > n, kafi > l, qabi > l, hami > l, zai > m dan shabi > r . Menurut al Mawardi, meskipun kata ini sinonim  namun  dalam  praktik  pada  umumnya  dibedakan  penggunaannya. D { ami > n digunakan pada jaminan yang berkaitan dengan harta benda, sementara kafi > l digunakan pada jaminan yang berkaitan dengan orang (jiwa; nufu > s ). 33 Dari penjelasan ini, penulis tidak akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian d } ama > n .
Sejauh  uraian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  jaminan  dengan orang dalam hukum islam yang padan dengan konsep jaminan dengan orang dalam  KUHAP  ialah kafa > lah .  Sedangkan d } ama > n dan rahn adalah  konsep jaminan  yang  berkaitan  dengan  barang.  Untuk  itu  pembahasan  selanjutnya penulis kerucutkan pada konsep kafa > lah .
27 Wahbah az Zuhaily, Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh , Cet. ke-2., vol. 5 (Damaskus: Dar al Fikr, 1985).
180. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014). 242.
28 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  ed.  Khairul  Anam,  trans.  Abdurrahim  and  Masrukhin,  Cet.  1.,  vol.  5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008). 242.
29 Tuntutan  pengakuan  atas  suatu  fakta  bahwa  seseorang  berhak  (memiliki  atau  mempunyai)  atas sesuatu. KBBI
30 az Zuhaily, Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh , vol. 5, p. . 132.
31 Ibid.
32 Abdurrahman al Jaziri, Kitab al Fiqh ’ala al Mazahib al Arba’ah , Cet. 2., vol. 3 (Beirut: Dar al Kutub al ’Alamiyah, 2002). 195.
33 az Zuhaily, Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh , vol. 5, p. . 130.
Sebagai  konsekuensi  perbedaan  definisi  di  atas,  fuqaha  berbeda  dalam membagi macam-macam kafa > lah . Menurut Hanfiyah Kafa > lah ada 3 macam: (1) Kafa > lah barang (‘ ain ), (2) Kafa > lah utang ( dain ), (3) Kafa > lah orang (jiwa; individu, nafs ).  Menurut  Malikiyah,  Syafiiyah,  Hanabilah,  hanya  ada  satu kafa > lah ,  yaitu Kafa > lah utang ( dain ). 34
Menurut  imam  Hanafi  rukun Kafa > lah hanya  satu,  yaitu  ijab  dan  qabul. Ijab  dari  penjamin  ( kafi > l )  dan  qabul  dari  pemilik  hak  yang  dijamin  ( da > in ).
Sementara menurut jumhur ulama rukun Kafa > lah ada 4, yaitu:
1) Penjamin  ( d } ami > n/kafi > l ),  yaitu  setiap  orang  yang  sah  mentasarrufkan hartanya, dengan demikian anak kecil dan safi > h tidak sah menjadi penjamin
2) Sesuatu  yang  dijamin  (objek  jaminan, madmu > n/makfu > l  bih ),  yaitu  setiap  hak yang sah diwakilkan, berupa utang atau barang tertanggung (atau jiwa). Hak ini berkaitan dengan harta benda, bukan hak yang` berkaitan dengan hudu > d dan qis } a > s . Dua hal ini tidak sah diwakilkan.
3) Pihak  yang  dijamin  ( mad } mu > n  ‘anhu /  makfu > l’anhu ;  madi > n;  as } i > l ),  yaitu  setiap orang yang memiliki tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun telah mati
4) Ijab ( shi > ghah ).
5) Kemudian  Syafiiyah  menambahkan  rukun  kelima,  yaitu  pemilik  hak  yang dijamin ( mad } mu > n lah/makfu > llah; da > in ). 35
Masing-masing rukun ini memiliki syarat tersendiri:
1) Syarat penjamin: (a) balig dan berakal, (b) merdeka.
2) Syarat  pihak  yang  dijamin:  (a)  mampu  menyerahkan  sesuatu  yang  dijamin baik secara langsung maupun dengan diwakilkan. Syarat ini hanya menurut Abu Hanifah, (b) pihak yang dijamin harus diketahui oleh penjamin.
3) Syarat  pemilik  hak  yang  dijamin:  (a)  diketahui  (tertentu),  (b)  hadir  dalam majelis akad kafa > lah , (c) berakal
4) Syarat  sesuatu  yang  dijamin:  (a)  sesuatu  yang  menjadi  tanggungan  pihak yang  dijamin,  baik  berupa  utang,  barang,  jiwa,  atau  perbuatan  ( fi’l ,  ini menurut Hanafiyah), (b) sesuatu yang mampu dipenuhi penjamin, (c) utang dengan status mengikat dan sah.
Objek jaminan berupa jiwa ( nafs ) ialah tindakan menyerahkah/menghadirkan  pihak  yang  dijamin  kepada  pemilik  hak  yang dijamin.  Sementara  objek  jaminan  berupa  perbuatan  ( fi’l )  ialah  tindakan
34 Ibid. 133.
35 Ibid. 134-135.
penyerahterimaan ( at tasli > m ), misalnya jaminan atas penyerahan barang yang dijual atau penyerahan barang yang digadaikan.
5) Syarat ijab: (a) menggunakan kata yang menunjukkan pemberian komitmen
( iltiza > m ) baik eksplisit maupun implisit, (b) disampaikan dengan redaksi yang implementatif  dan  pasti,  tidak  mengambang,  (c)  tidak  dibatasi  dengan jangka  waktu.  Artinya,  tidak  menyebutkan  jangka  waktu  dalam sighah . Meskipun demikian sah menjamin sesuatu dengan jangka waktu.. 36
Akad Kafa > lah memunculkan dua akibat hukum, yaitu:
1) Hak menagih objek jaminan kepada penjamin
2) Kewenangan menagih penjamin kepada pihak yang dijamin
Sesuai  macam-macam kafa > lah ,  akad Kafa > lah berakhir  dengan  beberapa kondisi berikut:
1) Berakhirnya Kafa > lah terhadap  utang:  (a)  Pelunasan  utang,  baik  dari  pihak yang berhutang/pihak yang dijamin maupun dari penjamin, (b) Pembebasan ( ibra > ’ )  piutang/jaminan  dari  pihak  yang  berpiutang/  pemilik  hak  yang dijamin
2) Berakhirnya Kafa > lah terhadap barang: (a) Penyerahan objek jaminan kepada pemilik sahnya, (b) Pembebasan ( ibra > ’ )
3) Berakhirnya Kafa > lah terhadap jiwa: (a) Penyerahan diri pihak yang dituntut/ pihak  yang  dijamin,  (b)  Pembebasan  ( ibra > ’ )  dari  pemilik  hak  yang  dijamin,
(c) Pihak yang dijamin meninggal dunia
Kafa > lah bi an nafs (jaminan jiwa)
Perbedaan  pendapat  fuqaha  mengenai  jenis Kafa > lah didasari  atas perbedaan  pendapat  mengenai  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  objek  jaminan. Apakah  hanya  terbatas  pada  harta  ataukah  termasuk  jaminan  jiwa?. Merangkum  berbagai  pendapat  antar  mazhab  tersebut,  disimpulkan  bahwa secara  umum Kafa > lah ada  dua: Kafa > lah dengan  harta  ( Kafa > lah  bi  al  mal ),  yang terdiri dari barang (‘ ain ) dan utang ( dain ), dan Kafa > lah dengan jiwa ( Kafa > lah bi an nafs ). 37
Telah  disebutkan  bahwa  rukun Kafa > lah yang  kedua  adalah  adanya madmu > n/makfu > lbih (objek jaminan), yaitu setiap hak yang sah diwakilkan, baik berupa  hak  atas  utang,  barang  tertanggung  maupun  jiwa.  Kemudian  objek jaminan  ini  memiliki  3  syarat: pertama ,  objek  jaminan  berupa  sesuatu  yang
36 Ibid.  140-147.
37 Ibn  Rusyd  al  Qurtubi, Bidayah  al  Mujtahid  Wa  Nihayah  al  Muqtasid ,  ed.  Muhammad  Abdul  Halim Abdul Halim, Cet. 2., vol. 2 (t.t.: Dar al Kutub al Islamiyah, 1983). 358.
menjadi tanggungan pihak yang dijamin ( madmu > n an ‘ala > al as } i > l ). Tanggungan ini dapat  berupa:  utang,  barang,  jiwa  (atau  perbuatan).  Untuk  utang  dan  barang tidak akan penulis bicarakan lebih jauh. Penulis akan fokus pada bentuk objek jaminan  yang  ketiga,  yaitu nafs yang  dalam  beberapa  literatur  diterjemahkan dengan: jiwa, diri (reputasi), individu .
Menurut Wahbah az Zuhali Kafa > lah bi an nafs hukumnya sah karena yang dimaksud Kafa > lah bi an nafs adalah menjamin dengan perbuatan( Kafa > lah bi al fi’l ) yang  berupa  tindakan  menyerahkan  diri  ( fi’l at  tasli > m),  sementara  tindakan menyerahkan  diri  ini  merupakan  tanggungan  (kewajiban)  pihak  yang  dijamin ( mad } mu > n ‘ala > al as } i > l ). 38
Kafa > lah bi an nafs memiliki beberapa sinonim: Kafa > lah bi al badan , Kafa > lah
bi  al  wajh ,  yang  didefinisikan  sebagai  kewajiban  menghadirkan  pihak  yang dijamin  ( makfu > l )  kepada  pemilik  hak  yang  dijamin  ( makfu > l  lah )  karena dibutuhkan. 39
Kedua ,  sesuatu  yang  mampu  dipenuhi  penjamin  ( maqdu > r  al  istifa > ‘ala  al kafi > l ).  Menurut  mayoritas  ulama  (Hanafiyah,  Malikiyah,  Hanabilah),  hal  ini berkaitan  dengan  harta  benda.  Dengan  demikian, Kafa > lah tidak  dapat diterapkan  pada hudu > d dan qis } a > s ,  karena  akan  sulit  dipenuhi  oleh  penjamin, dengan dasar  adanya larangan:  pidana tidak boleh diwakilkan atau digantikan ( niyabah ).  Yang  perlu  digarisbawahi  adalah  bahwa  objek  jaminan  di  sini  ialah diri pelaku tidak pidana, bukan hal menjalani pidana.
Argumen pendapat ini diantaranya (a) adanya hadis la > kafalata fi > haddin (tidak  ada Kafa > lah dalam  hukuman hadd ).  (b) Kafa > lah didasarkan  pada  akad isti > s } a > q (penjaminan), yang bertentangan dengan hukuman had yang didasarkan pada  kaidah idrau > al  hudu > d    bi  as  syubuha > t (hindarkan  hukuman  had  jika  ada ketidakpastian),  hindari  penjatuhan hudu > d selagi  bisa  dihindarkan,  (c) ketentuan  bahwa  penjamin  tidak  dapat  dituntut  apabila  tidak  mampu menghadirkan pihak yang dijamin.
Ketiga ,  berupa  utang  dengan  status  mengikat  dan  sah  ( ad  dain  la > ziman sahi > han ).  Yaitu  utang  yang  tidak  gugur  kecuali  dengan  dibayar  (ada > ’)  atau dibebaskan ( ibra > ’ ). Namun syarat ini khusus berlaku pada Kafa > lah bi al mal .
Lalu  bagaimana  jika  penjamin  tidak  dapat  menghadirkan  pihak  yang dijamin?. Jika dalam Kafa > lah disyaratkan bahwa penjamin harus menghadirkan pihak yang dijamin dalam waktu tertentu maka harus dijalankan sebagai bentuk pemenuhan  kewajiban.  Dengan  begitu  penjamin  terbebas  dari  kewajibannya.
38 az Zuhaily, Al Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuh , vol. 5, p. . 144.
Hakim  dapat  menahan  dan  mengurung  penjamin  jika  tidak  bisa  memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi.
Di  kalangan  Malikiyah  dikenal  bentuk  jaminan  yang  disebut d } ama > n  at t } ala > b .yang  merupakan  bagian  dari Kafa > lah  bi  an  nafs.  D } ama > n  at  talab ialah menjamin dan memberikan komitmen untuk mencari keberadaan  pihak yang dijamin  ketika  orang  tersebut  menghilang  serta  menunjukkan  tempat keberadaannya  kepada  pemilik  hak  yang  dijamin,  dengan  syarat  di  dalamnya tidak  disertai  syarat  pihak  penjamin  harus  membayar  denda  berupa  harta kecuali  jika  ia  melakukan  keteledoran  dan  tidak  sungguh-sungguh  dalam mencari keberadaan pihak yang dijaminnya untuk dihadirkan.
Persamaan  dan  perbedaan  antara  jaminan  orang  dalam  penangguhan penahanan dan Kafa > lah bi an nafs
Beberapa persamaan yang dapat disimpulkan diantaranya: pertama , objek jaminan  dalam  jaminan  orang  dan Kafa > lah  bi  an  nafs dipandang  dari  aspek hukum yang sama yaitu hukum kebendaan (perdata; muamalah ), bukan pidana, karena  dasar  dari  jaminan  ini  adalah  perjanjian,  bukan  ketentuan  hukum pidana.
Kedua ,  akibat  hukum  dari  tidak  dipenuhinya  perjanjian  ini  bukanlah pidana.  Dalam  jaminan  orang  berupa  prestasi  dengan  menyerahkan  uang tanggungan  yang  jumlahnya  sudah  disepakati  sebelumnya  kepada  kas  negara, sementara dalam Kafa > lah bi an nafs dapat berupa denda.
Perbedaannya:  konsekuensi  hukum  wanprestasi  dalam  jaminan  orang tidak  memiliki  opsi  selain  membayar  uang  tanggungan,  sementara  dalam Kafa > lah bi an nafs ada opsi selain membayar denda, yaitu ditahan hingga pihak yang dijamin dapat dihadirkan.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  jaminan  orang dalam  penangguhan  penahanan  memiliki  padanan  dalam  hukum  islam. Keduanya  didasarkan  pada  ketentuan  yang  serupa,  yaitu  hukum  perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  hukum  perdata  dan muamalah dalam  hukum  islam, bukan  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  pidana.  Pokok  perjanjian  ini  pada intinya  menyatakan  bahwa  penjamin  memberikan  jaminan  kepada  aparat penegak  hukum  bahwa  pihak  yang  dijamin  (tersangka  atau  terdakwa)  tidak akan  melarikan  diri  selama  proses  pemeriksaan,  dengan  menyiapkan  uang tanggungan  ( ma > l ).  Apabila  ternyata  pihak  yang  dijamin  melarikan  diri  dan
hingga batas waktu yang ditentukan tidak ditemukan, maka uang tanggungan itu diserahkan kepada Kas Negara.

## Daftar Pustaka
Anshary, Fuad. “Analisis Tentang Penahanan dalam Perspektif Kitab Undang - Undang  Hukum  Acara  Pidana.” Jurnal  Hukum  Al-Hikam 1,  no.  2 (2017). Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Ed. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP.  Jilid  1: Penyidikan  dan  Penuntutan .  Ed.  ke-2.  ke-12  vols.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2009. Hiariej,  Eddy  O.S. Hukum  Acara  Pidana .  Ed.  ke-1.  ke-2  vols.  Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
al Jaziri, Abdurrahman. Kitab al Fiqh ’ala al Mazahib al Arba’ah . Cet. 2. Vol. 3. Beirut: Dar al Kutub al ’Alamiyah, 2002. Karjadi,  M.,  and  R.  Soesilo. KUHAP  Dengan  Penjelasan  Resmi  Dan  Komentar . Bogor: Politeia, 2016. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005. Mulyadi,  Lilik. Hukum  Acara  Pidana:  Normatif,  Teoretis,  Praktik,  Dan Permasalahannya . Ed. ke-1. ke-1 vols. Bandung: Alumni, 2007. Munawwir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir;  Kamus  Arab-Indonesia .  Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997. Permatasari,  Erizka.  “Tersangka  Melarikan  Diri,  Bisakah  Langsung  Dijatuhi Pidana?,” September 2, 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tersangka-melarikan-diri-- bisakah-langsung-dijatuhi-pidana-lt61022f80d5ce8. Purwoleksono,  Didik  Endro. Hukum  Acara  Pidana .  Surabaya:  Airlangga University Press, 2015. al Qurtubi, Ibn Rusyd. Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid . Edited by Muhammad  Abdul  Halim  Abdul  Halim.  Cet.  2.  Vol.  2.  t.t.:  Dar  al Kutub al Islamiyah, 1983.
S., Burhanuddin. Hukum Bisnis Syariah . Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2011.
Sabiq,  Sayyid. Fikih  Sunnah .  Edited  by  Khairul  Anam.  Translated  by Abdurrahim  and  Masrukhin.  Cet.  1.  Vol.  5.  Jakarta:  Cakrawala Publishing, 2008.
——— . Fikih Sunnah . Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014. Syamsuddin,  Muhammad.  “Jaminan  Pengacara  Terhadap  Terpidana  Menurut Hukum  Islam,”  January  27,  2021.  Accessed  October  8,  2021. https://nu.or.id/syariah/jaminan-pengacara-terhadap-terpidana- menurut-hukum-islam-Idy8w.
az  Zuhaily,  Wahbah. Al  Fiqh  Al-Islamy  Wa  Adilatuh .  Cet.  ke-2.  Vol.  5. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.
“Preskripsi,” n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preskripsi.