## REGULASI DAN UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM: LITERASI SEBAGAI LANDASAN SOSIAL-KEAGAMAAN DI ERA DIGITAL
Jerry Hendrajaya Analis Kebijakan Kementerian Agama, Indonesia Jerhen6@gmail.com

## Ekawati
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK STAI ALHIKMAH Jakarta, Indonesia ekawati@uinjkt.ac.id

## Ahmad Irfan Mufid
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, irfan.mufid@uinjkt.ac.id

## Umi Kulsum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia umikulsumfah@uinjkt.ac.id
Mulyawan Safwandy Nugraha PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia mulyawan@uinsgd.ac.id

## Gustin
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, gustin@iainsasbabel.ac.id

## Abstract
The problem of religious counselor has the same problem as their equivalent, namely that the existence of these instructors almost does not get the support of great attention both in terms of regulation and understanding of literacy as a socio-religious foundation in the digital era. The purpose of this research is to study the strengthening of regulations and literacy efforts as a socio-religious foundation for religious counselors in the digital era. The research methodology is qualitative with a socio-legal research approach. Through a study of regulations and efforts of  Islamic  religious  counselors:  Literacy  as  a  socio-religious  foundation  in  the  digital  era, concluded  that:  1)  In  terms  of  regulations  required  by  the  technical  implementation  of  the functional implementation of Religious Extension Officers for Permanpan RB No. 9 of 2021 and the formulation of 19 derivatives of the Permanpan as the task of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as the agency for fostering Religious Extension; and 2) Efforts to improve the  quality  of  literacy  as  a  socio-religious  foundation  for  Islamic  religious  counselors  in  the digital era by providing continuous training rooms in the use of technology, information and communication  tools,  thematic  training  programs  on  religious  content  for  extension  social media  users,  program  implementation  socio-religious  studies  funded  by  the  relevant government for religious counselors and the implementation of skills in writing scientific papers on socio-religious in a comprehensive manner on an ongoing basis.
Keywords: Religious Counselor, Regulation, Literacy, Socio-Religious
Received: 26-08-2022; accepted: 02-10-2022; published: 20-10-2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. How To Cite : Hendrajaya, J., Ekawati, E., Mufid, A., Kulsum, U., Nugraha, M., & Gustin, G. (2022). Regulasi Dan Upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi Sebagai Landasan Sosial-Keagamaan Di Era Digital.  MAWA  IZH  JURNAL  DAKWAH  DAN  PENGEMBANGAN  SOSIAL  KEMANUSIAAN, 13(02), 168-188. https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561

## Abstrak
Permasalahan Penyuluh Agama memiliki masalah yang sama dengan penyuluh setingkatnya yaitu adanya penyuluh ini hampir belum mendapatkan dukungan perhatian yang besar baik dari segi regulasi dan pemahaman literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era digital. Tujuan dari penelitian ini adalah adanya kajian terhadap penguatan regulasi dan upaya literasi sebagai landasan sosial-keagamaan Penyuluh Agama di era digital. Metodologi penelitian ini yaitu  kualitatif  dengan  pendekatan  sosio-legal  research.  Melalui  kajian  regulasi  dan  upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era digital, menyimpulkan bahwa: 1)    Dari  sisi  regulasi  diperlukan  petunjuk  teknis  jabatan  fungsional  Penyuluh  Agama  untuk Permanpan RB No.9 tahun 2021 dan rumusan 19 regulasi turunan Permanpan tersebut sebagai tugas Kementerian Agama RI selaku Instansi pembina Penyuluh Agama; dan 2) Upaya untuk meningkatkan kualitas literasi sebagai landasan sosial-keagamaan bagi Penyuluh Agama Islam di  era  digital  dengan  cara  memberikan  ruang  pelatihan  berkelanjutan  dalam  penggunaan perangkat  teknologi,  informasi  dan  komunikasi,  program  pelatihan  tematik  konten-konten keberagamaan  bagi  pengguna  media  sosial  Penyuluh,  pelaksanaan  program  kajian  sosial- keagamaan  yang  didanai  oleh  pemerintah  terkait  bagi  Penyuluh  Agama  dan  pelaksanaan kegiatan  terampil  menulis  karya  ilmiah  lapangan  tentang  sosial-keagamaan  secara komprehensif berkelanjutan.
Kata kunci: Penyuluh Agama, Regulasi, Literasi, Sosial-Keagamaan.

## A. PENDAHULUAN
Secara  umum  permasalahan  penyuluh  memiliki  hal  yang  sama  yaitu  adanya penyuluh ini hampir belum mendapatkan dukungan perhatian yang besar, walaupun hal tersebut  memang  terjadi  di  berbagai  tempat. 1 Penyuluh  Agama  merupakan  guru komunitas,  teladan  dan  figure  sosial  yang  harus  mampu  mencerahkan  ( enlightment ) masyarakat. Sehingga  membentuk dan meningkatkan  kualitas kehidupan beragama di Indonesia, adalah peran strategis yang diemban penyuluh agama sebagai garda terdepan Kementerian  Agama.  regulasi  penyuluh  yang  baru saja terbit adalah  Permenpan No. 9 Tahun  2021  tentang  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Agama  yang  menggantikan Kepmenkowasbangpan No. 54 tahun 1999. Dua puluh satu tahun waktu  yang dibutuhkan untuk  merevisi  pedoman  Penyuluh  Agama.  Waktu  yang  sangat  lama,  bahkan  sampai lembaga  negara  yang  menerbitkan  yaitu  Menkowasbangpan  sudah  lama  tidak  eksis dalam jajaran lembaga pemerintahan.
Kementerian Agama dalam hal ini keberadaan Penyuluh Agama memiliki situasi yang kurang diperhatikan. Disisi lain adanya Penyuluh Agama mempunyai peran penting di lingkungan masyarakat dimana tentunya permasalahan keagamaan menjadi hal yang serius untuk ditangani. Namun, lain sisi juga Penyuluh Agama dalam situasi yang stagnan
1 Kustini  dan  Koeswinarno,  “The  Religious  Councelor:  Towards  Professional  Performance,” Analisa:  Journal  of  Social  Science  and  Religion 22,  no.  2  (December  11,  2015):  173–86, https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.103.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
dimana belum ada perubahan baik itu dari segi kinerja maupun perhatian secara serius terkait hal tersebut. 2
Profesi sebagai penyuluh agama memiliki peran yang sangat berpengaruh sebagai konselor  masyarakat  namun  hal  tersebut  sepertinya  tidak  begitu  berkesan  di  dalam masyarakat. Hal ini disebabkan posisi Penyuluh Agama dipandang hanya terkait masalah teologi  dan  peribadahan  saja.  Sehingga  untuk  meningkatkan  kinerja  Penyuluh  Agama tentunya perlu adannya perbuahan yang bernuansa inovatif mengingat perkembangan teknologi informasi ini.
Berdasarkan hal tersebut dapat difokuskan mengenai adanya Penyuluh Agama ini terdapat dua permasalahan yaitu: 1) masalah kinerja Penyuluh Agama yang sudah kuno atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman; dan 2) masalah Penyuluh Agama ini belum secara serius dilakukan kajian mengenai kebutuhan utama Penyuluh Agama yang memang sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.
Terkait dengan masih rendahnya kemampuan dari sisi Pendidikan tentunya hal ini dapat diselesaikan dengan cara penguatan digitalisasi bagi seluruh Penyuluh Agama. Selain  fungsinya  dalam  hal religious  culture tentunya  juga  pengembangan  agama  ini dapat  ditopang  dengan  penguatan  kemampuan  digitalisasi  sehingga  sesuai  dengan sitausi dan kondisi kekinian. 3 Selain masalah tersebut ditambah dengan permasalahan kebijakan atau regulasi serta masalah lama juga masih ada yaitu mengenai pendapatan materi  (gaji)  bagi  Penyuluh  Agama,  sehingga  permasalahan  ini  sangat  kompleks  dan butuh pengkajian analisis yang tepat sehingga terdeskripsi secara detail.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  mengenai  Penyuluh  Agama  yang meliputi upaya penguatannya khususnya mengenai kemampuan keterampilan dalam hal ini  literasi  adalah  landasan  sosial-keagamaan  adalah  pilihan  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi.  Diharapkan  dengan  adanya  kajian  ini  dapat  menjadi kontribusi  dalam  kajian  perumusan  regulasi  Penyuluh  Agama  dan  pembuatan  model literasi  sebagai  landasan  sosial-keagamaan.  Kemudian  juga  diharapkan  dapat memberikan  rekomendasi  kepada  Kementerian  Agama  RI  dalam  pembuatan  Regulasi
2 Rifa Umami and Muhtar Mochamad Solihin, “FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MOTIVASI PENYULUH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN CILACAP,” Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam 4, no. 2 (October 5, 2021): 91–108, https://doi.org/10.15575/alisyraq.v4i2.53.
3 Zanki,  Harits  Azmi, Penanaman  Religious  Culture(Budaya  Religius)  di  Lingkungan  Madrasah (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), p. 10.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Penyuluh Agama serta memberikan rekomendasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya peningkatan kinerja Penyuluh Agama melalui literasi baik secara sosial dan keagamaan di era digital.

## B. Kondisi Faktual Penyuluh Agama
Penyuluh  Agama  harus  mampu  mempelajari  masyarakat  yang  menjadi  objek penyuluhannya  dengan  membaca  media,  realitas  dan  kecenderungan  publik,  selain menguasai tugas dan fungsi sebagai Penyuluh Agama.
Profesionalitas  Penyuluh  Agama  dilihat  dari  seberapa  besar  pengetahuan mengenai dasar substansial atau materi yang akan diinformasikan kepada masyarakat, cara  atau  metodologi  penyampaiannya  sehingga  sesuai  dengan  tujuan  utama  yang diinginkan. 4
Penyuluh  Agama  harus knowledgeable dan  banyak  membaca  literatur  serta realitas masyarakat karena masyarakat yang dihadapi saat ini sangat dinamis, update dan juga  kritis.  Melihat  peran  strategis  Penyuluh  Agama  ini  maka  seyogyanya  pemerintah mengakomodasi  Penyuluh  Agama  untuk  melaksanakan  tanggungjawab  dengan  cara membuat kebijakan.
Penyuluh  Agama  secara  penuh  memiliki  wewenang  dalam  melaksanakan pembimbingan  agama  dan  membangun  sistem  sosial  masyarakat  melalui  penyuluhan agama.  Maka  dari  itu  penyuluh  agama  harus  memiliki  pengetahuan  baik  itu  dari  sisi kognitif, afektif dan psikomotorik yang baik. 5
Revitalisasi  regulasi  adalah  hal  yang  sangat  penting  bagi  Penyuluh  Agama. “Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  bahwa  revitalisasi  yaitu  proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan Kembali”. 6
Mengenai kondisi kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam Literasi Agama di era Digitalisasi  ini  yaitu  pada  Kementerian  Agama  bahwa  profesi  Penyuluh  Agama  dalam situasi  yang  dilema  dimana  secara  perannya  memiliki  peran  yang  sangat  penting khususnya menangani masalah-masalah keagamaan. Namun, pada kenyataannya posisi
4 Dudung  Abdul  Rohman  and  Firman  Nugraha, MENJADI  PENYULUH  AGAMA  PROFESIONAL: Analisis Teoritis dan Praktis (Bandung: Lekkas, n.d., 2018), p. 111.
5 Marsidi,Kartikaningsih Edy Sutrisno, Lies Nur Wachidah W, Nurul Allamah, Yeni, Penyuluh Agama Sebagai Agen Perubahan dalam Praktik Moderasi Beragama (Bogor: GUEPEDIA, n.d., 2021), p. 17.
6 “ KBBI Daring,” accessed July 18, 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Penyuluh Agama berada pada situasi yang tidak berkembang secara optimal atau stagnan baik itu dari sisi perhatian semua pihak maupun dari sisi kinerjanya.
Penyuluh  Agama  Islam  khususnya  harus  menerapkan  berbagai  metode  dalam upayanya melakukan penyuluhan di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang muncul dimasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab sendiri dari Penyuluh Agama namun hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari tanggung jawab sosial  kemasyarakatan  sehingga  mampu  menyelesaikannya  dengan  baik  dan  lebih maksimal. 7

## C. Analisis Kebijakan Penyuluh Agama
Regulasi  atau  kebijakan  merupakan  suatu  aturan  yang  di  desain,  yang  mana berfungsi  untuk  pengendalian  suatu  kelompok  dalam  hal  ini  masyarakat,  Lembaga- lembaga  dan  dengan  tujuan  yang  berbeda-beda  disesuaikan  dengan  kondisi  dan situasinya. 8
Tabel 1 Esensi Perubahan Regulasi No Klausal Kepmenkowasbangpan No. 54/1999 Permenpan No. 9/ 2021 1  Jenjang Jabatan Ahli Madya IV.c Ahli Utama IV.e (persyaratan  jabatan: S2) 2  Jenjang Trampil Masih berlaku Masa  waktu  5  tahun dengan strata S1 3  Masa Pensiun  Ahli Madya, 60 tahun Ahli Utama, 65 tahun 4  Organisasi Penyuluh Pokjaluh Organisasi profesi 5  Kenaikan Jenjang Jabatan Portofolio Portofolio dan Sertifikat Uji Kompetensi 6  Tusi Penyuluh Belum  ada butir kegiatan: a. Digitalisasi  dalam Dakwah Ada  butir  kegiatan yang  menyesuaikan dengan dinamika zaman, seperti: a. Digitalisasi  dalam
7 Sri Anugrah Indriani, “KONTRIBUSI PENYULUH AGAMA ISLAM SEBAGAI PENDIDIK NONFORMAL DALAM MENAMBAH WAWASAN KEBERAGAMAAN PADA MASYARAKAT KEC. TANETE RIATTANG BARAT
KAB.  BONE,” Hisbah:  Jurnal  Bimbingan  Konseling  Dan  Dakwah  Islam 16,  no.  2  (2019):  196–205, https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-07.
8 Komarudin, Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintahan Daerah (Banten: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, 2020), p. 62.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
b. Pendirian pusat informasi dan konseling c. Kemitraan penyuluh  dengan berbagai  lembaga pemerintah/NGO. Dakwah b. Pendirian pusat informasi dan konseling c. Penyuluh  sebagai mediator dan konselor d. Penyuluh  sebagai pendamping  dan advokasi e. Kemitraan penyuluh. f. Pengembangan program penyuluh 7  Butir kegiatan Belum semua BK menunjukkan kompetensi jabatan Semua BK 8  Angka Kredit  Terlalu kecil Disesuaikan  dengan tingkat  kompleksitas tusi  tersebut. 9  Regulasi Turunan Juknis no 516 th 2003 Regulasi penguat penyuluh segera diterbitkan 10  Keterlibatan Penyuluh  agama  tidak terlibat dalam menyusun Penyuluh agama melalui tim 6 terlibat  aktif  dalam menyusun permenpan 9/ 2021.
Permenpan RB No. 9 Tahun 2021 adalah kebijakan baru dimana mengatur Jafung Penyuluh Agama. Kebijakan ini adalah kebijakan untuk mengganti Kepmenkowasbangpan No. 5 Tahun 1999 di mana dalam keputusan tersebut mengatur mengenai kinerja Penyuluh Agama.
Adanya perubahan regulasi namun semua aparatur sipil negara khususnya harus memegang 7 prinsip dasar ASN dimana tertuang pada Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara. 9 Sehingga  ada  atau  tidaknya  perubahan  regulasi maka  semua  unsur  dalam  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  kepanjangan  tangan negara harus menerapkan prinsip tersebut.
9 Tim BIP, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), p. 5.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Dengan adanya Permenpan No. 9 Tahun 2021 mengenai Jafung Penyuluh Agama memiliki salah satu kendala yaitu Juknis Jafung Penyuluh Agama tersebut. Diharapkan hal ini dapat segera diiringi dengan adanya juknis sebab dengan adanya juknis ini dapat sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  secara  keseluruhan  jabatan  fungsional  Penyuluh Agama di berbagai tempat.
Peraturan Presiden No. 50 tahun 2007 mengenai tunjangan fungsional Penyuluh Agama tentunya juga perlu dilakukan revisi sebab selama 14 tahun ini belum pernah di revisi.  Penyuluh  Agama  yang  diangkat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  tentunya  perlu didukung  secara  optimal  pemberian  tunjangan  jabatan  fungsional  yang  mana  hal tersebut disesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing.  Hal ini merupakan upaya meningkatkan taraf hidup Penyuluh Agama agar lebih sejahtera serta tingkat kinerjanya tentunya akan lebih baik dengan hal tersebut.
Namun, dilihat dari sisi profesi maka  sebagian besar penyuluh masih berstatus honorer  yang  digaji  Rp.  300.000  perbulan,  dimana  hal  ini  sesuai  dengan  Keputusan Menag No, 776 Tahun 2016 naik sejumlah Rp. 500.000. Hal ini tentunya sama sekali jauh dari  aspek  kecukupan  dari  sisi  kesejahteraan  Penyuluh  Agama.  Berbanding  dengan Kementerian Sosial salah satunya tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan rata- rata diberikan honor sejumlah Rp. 3.000.000 atau 6 (enam) kali lebih besar dibandingkan Penyuluh Agama yang berstatus tenaga kontrak atau honorer.
Penyuluh Agama memiliki Pendidikan yang sangat bermacam-macam. Ada yang bergelar  Sarjana  namun  secara  umum  tidak  memiliki  proses  Pendidikan  yang  sesuai dengan  Pendidikan  formal  umumnya.  Penyuluh  Agama  yang  masih  berstatus  honorer awalnya  adalah  pengajar  ngaji  di  tempat  daerahnya  masing-masing  setelah  itu ditugaskan  oleh  pemerintah  dan  diberikan  gaji  dimana  hal  tersebut  sebagai  bentuk reward.
Bentuk reward atau  penghargaan  bagi  penyuluh  khususnya  Penyuluh  Agama merupakan  suatu  dukungan  yang  sangat  berharga  bagi  penyuluh  di  lapangan  saat bertugas.  Penghargaan  dapat  diberikan  kepada  dua  pihak  secara  langsung  baik  itu
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
kepada penyuluh itu sendiri atau kepada sasaran yang di suluh dalam hal ini objek atau subjek dari Penyuluh Agama tersebut. 10
Permasalahan  lain  yang  juga  terlihat  bahwa  perbandingan  jumlah  penyuluh dengan  jumlah  masyarakat  sangat  belum  sesuai.  Selain  itu,  dibutuhkan  pengangkatan profesi  penyuluh  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  dimana  hal  tersebut  tertuang  dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2020.
Penyuluh  Agama  merupakan  bagian  penting  dari  Kemenag  sebab  berperan sebagai informan bagi masyarakat luas terkait regulasi-regulasi terkait keagamaan. Oleh karena  itu  Penyuluh  Agama  mempunyai  peran  yang  sangat  strategis  untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat umum  baik  itu  mengenai  pernikahan,  zakat,  haji,  masjid,  ceramah,  rukun  antar  umat beragama  dan  hal-hal  lainnya  yang  dapat  diselesaikan  oleh  Penyuluh  Agama  di lingkungan masyarakat.
Walaupun  penyuluh  agama  memiliki  tanggung  jawab  besar  dari  sisi keberagamaan, namun masalah tersebut jangan hanya ditanggung secara sendiri-sendiri tetapi  harus  menggunakan  prinsip  kebersamaan.  Penyuluh  Agama  dapat  menjadi penengah  dari  suatu  masalah yang  muncul di  mana  disatu  pihak sebagai  penghubung kebutuhan  masyarakat  dan  di  sisi  lain  sebagai  pribadi  yang  berkolaborasi  ke  semua lapisan masyarakat. 11
Tentunya dalam tugas dan peran dari Penyuluh Agama ini tidak mudah, banyak permasalahan  yang  muncul  saat  di  lapangan  diantaranya:  1)  proses  pelayanan  yang dilakukan  oleh  Penyuluh  Agama  belum  maksimal  hal  ini  dilihat  karena  terbatasnya waktu, dana dan penunjang program Penyuluh Agama tersebut; 2) Perbandingan jumlah Penyuluh Agama masih sangat kurang dibandingkan jumlah penduduk di wilayah kerja masing-masing  Penyuluh  Agama;  3)  Program  peningkatan  kapasitas  Penyuluh  Agama masih sangat kurang sehingga berdampak pada kinerjanya.
Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu ujung tombak Kementerian Agama yang  mana  bertanggung  jawab  agar  dapat  menjadi  solusi  garda  awal  pada  tindakan
10 Riska  Febriyanti,  dkk, Penyuluhan  Sosial:  Membaca  Konteks  dan  memberdayakan  Masyarakat (Bandung: Lekkas, 2020), p. 31.
11 Pajar  Hatma  Indra  Jaya,  “REVITALISASI  PERAN  PENYULUH  AGAMA  DALAM  FUNGSINYA SEBAGAI  KONSELOR  DAN  PENDAMPING  MASYARAKAT, Konseling  Religi:  Jurnal  Bimbingan  Konseling Islam ” 8, no. 2 (2017), pp. 335-356.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
sekelompok  atau  individu  pemecah  persatuan  antar  masyarakat,  bangsa  dan  negara. Penyuluh  Agama  adalah  pilar  dalam  upaya  syiar  Islam  yang  mana  terkadang  bersifat sukarelawan  sehingga kedepan perlu  ada  dukungan  serius  dari pemerintah  khususnya sehingga masalah yang saat ini kompleks dalam dunia digitalisasi dapat juga terselesaikan dengan maksimal. 12
Eksistensi  Penyuluh  Agama  di  tengah-tengah  masyarakat  terdapat  peran  yang sangat besar dalam memperkuat kualitas keberagamaan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan  status  sosial  ekonomi  Penyuluh  Agama  dimana  tantangan  Penyuluh  Agama dengan pendapatan yang diberikan kepada meraka masih jauh dari kata sejahtera. Adanya kehadiran Penyuluh Agama adalah nilai positif dari rekayasa sosial sehingga kerukunan beragama dan permasalahan keberagamaan dapat terselesaikan dengan optimal. Jika hal ini  terus  dibiarkan  maka  tentunya  tujuan  keberadaan  Penyuluh  Agama  di  lingkungan masyarakat akan semakin kerdil atau minim kontribusi. Hal ini perlu dukungan semua pihak berupa perhatian terhadap kesejahteraan Penyuluh Agama sehingga ini merupakan bentuk  apresiasi  sosial  terhadap  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  besar  bagi  Penyuluh Agama selama ini telah ditanggung oleh mereka.
Program yang baik  harus selalu bertransformasi sehingga sesuai  dengan  situasi dan  kondisi  di  lapangan  khususnya  bagi  tenaga  penyuluh  baik  itu  penyuluh  sosial, pertanian maupun Penyuluh Agama. Namun hal tersebut dibutuhkan sinergitas dengan semua pihak dari tingkat lokal sampai nasional. 13
Masalah  lain  yang  juga  dilihat  bahwa  tidak  ada  kejelasan  mengenai  atasan langsung dari Penyuluh Agama. Di dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 dikatakan bahwa penyuluh bagian bawah dari Kantor Urusan Agama, namun pada surat edaran  Irjen  Penyuluh  Agama  sebagian  berada  di  bawah  Kantor  Urusan  Agama  dan Sebagian  lain  berada  di  bawah  Kepala  Seksi  Pembinaan  Masyarakat  Kakanwil  Agama Kabupaten/  Kota  dimana  tergantung  tingkat  kepangkatan  Penyuluh  Agama.  Hal  ini tentunya  perlu  diluruskan  sehingga  tidak  saling  kontadiktif  dan  menyebabkan  adanya pengaruh negatif terhadap tugas dan peran utama Penyuluh Agama tersebut.
12 Abdul  Basit,  “TANTANGAN  PROFESI  PENYULUH  AGAMA  ISLAM  DAN  PEMBERDAYAANNYA, Jurnal Dakwah , Vol. XV, No. 1 Tahun 2014, pp. 157-178.
13 Gustin,  “Analisis Kebijakan Transformasi RASTRA Menjadi BPNT  Sebagai Upaya Penanganan Kemiskinan,” MAWA  IZH  JURNAL  DAKWAH  DAN  PENGEMBANGAN  SOSIAL  KEMANUSIAAN 10,  no.  2 (December 30, 2019): 376–97, https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Kementerian  Agama  sebagai  instansi  pembina  penyuluh  mempunyai  19  tugas pembinaan. Kesembilan belas tugas tersebut harus dibuat regulasi dalam bentuk KMA dan PMA. Saat ini baru 4 tugas yang sudah dibuat drafnya. Harus segera dibentuk tim untuk menyusun 15 regulasi tersebut.
Kementerian Agama RI sebagai instansi pembina penyuluh agama mempunyai    19 tugas. Berikut tugas-tugas tersebut:
1. Penyusunan pedoman formasi Jafung
2. Penyusunan standar kompeten Jafung
3. Penyusunan juknis Jafung
4. Penyusunan standar kinerja dan penilaian kinerja Jafung
5. Penyusunan juknis karya ilmiah
6. Penyusunan standar kurikulum untuk peningkatan kinerja Jafung
7. Pelaksanaan piningkatan kinerja Jafung
8. Pembinaan pelaksana peningkatan kinerja melalui pelatihan kepada Lembaga yang berkompeten untuk melaksanakan pelatihan
9. Penyelenggaran uji kompetens Jafung
10. Analisia kebutuhan kinerja di bidang tugas Jafung
11. Sosialisasi juknis Jafung
12. Pengembangan sistem informasi Jafung
13. Fasilitasi proses tupoksi Jafung
14. fasilitasi pendirian organisasi keprofesian Jafung
15. Fasilitasi kode etik keprofesian Jafung
16. Pelaksanaan akreditasi sesuai kebijakan Lembaga Akreditasi Nasional
17. Monitoring pelaksanaan Jafung
18. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi kerja Jafung
19. Penyusunan informasi Jafung sebagai bentuk evaluasi.
Peran instansi dan adanya regulasi yang jelas adalah modal utama para Penyuluh Agama  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya.  Regulasi  yang  telah  sah,  kemudian dimusyawarahkan agar dapat mencapai memufakatan bersama. 14
14 Akmal Salim Ruhana, “IMPLEMENTASI REGULASI PENYIARAN AGAMA DI KOTA MAKASSAR,” Dialog 38, no. 2 (December 31, 2015): 131–144, https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.39.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Tugas instansi pembinaan di atas perlu diperkuat dengan kebijakan agar memiliki dasar  hukum  yang  kuat  dan  dapat  mempercepat  penguatan  kuantitas  dan  kualitas Penyuluh Agama di wilayah kerja seluruh Indonesia umumnya.
Kesembilan  belas  tugas  instansi  Pembina  tersebut  harus  segera  dibuat regulasinya  supaya  kegiatan  yang  dilakukan  mempunyai  pedoman  yang  baku  dan berkekuatan hukum. Selama tugas instansi belum dibuat dalam bentuk regulasi, maka penyuluh agama Islam akan menemukan banyak kendala ketika melaksanakan kegiatan.
Penilaian  merupakan  aktivitas  yang  terus  dilakukan  kepada penyuluh  agama. Bagaimana  mungkin  penilaian  dilakukan  apabila  pedoman  penilaian  belum  dibuat aturannya.  Demikian  pula  dengan  poin  nomor  9  yang  menyatakan  bahwa  instansi pembina menyelenggarakan  uji  kompetensi  jabatan  fungsional.  Poin  ini  harus  segera dibuat  regulasinya  karena  uji  kompetensi  merupakan  tahapan  yang  harus  dilalui  oleh penyuluh  ketika  akan  mengajukan  kenaikan  pangkat.  Proses  uji  kompetensi  ini  tentu harus mempunyai aturan yang jelas yang tertuang di dalam regulasi sebagai landasan diadakannya uji kompetensi.
Kebijakan  atau  regulasi  ini  sangat  penting  dan  berguna  tidak  hanya  terhadap Penyuluh  Agama  itu  sendiri,  namun  juga  terhadap  para  penentu  kebijakan  di  daerah atapun di tingkat pusat. Tentunya Penyluh Agama dalam melaksanakan tugasnya dapat selalu berlandaskan aturan yang berlaku serta dengan adanya regulasi yang jelas maka pemangku kebijakan lainnya dapat memonitoring dan evaluasinya. 15
Penyuluh  Agama  Islam  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  cukup  strategis  dalam pembinaan  kerohanian  masyarakat,  maka seyogyanya mendapat perhatian yang sama dari para pemangku dan pelaksana  kebijakan di lingkungan Kementerian Agama, terlebih dalam memahami dan menguasai regulasi tentang Penyuluh Agama Islam.

## D. Analisis  Literasi  Landasan  Sosial-Keagamaan  di  Era  Digital  Bagi  Penyuluh Agama
Literasi  digital  merupakan  nilai,  penyamaan  persepsi, skills yang  tersistem sehingga  dapat  membuat  jejaring  dan  menyampaikan  informasi  secara  efektif  dalam
15 Sera  Siti  Sarah  et.all, PENYULUHAN  AGAMA  DALAM  KEMODERNAN  DAN  KEBHINEKAAN  - (Bandung: BKI UIN Bandung, 2021), p, 37.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
berbagai  alat  media  dan  sejenisnya. 16 Sehingga  literasi  keagamaan  merupakan  suatu kecakapan  dalam  berbagai  hal  khususnya  dalam  bidang  keagamaan  melalui  berbagai bentuk media yang mana proses penyelesaian masalah tersebut di rekayasa sedemikian rupa dari berbagai aspek baik itu sosial, ekonomi, politik di dalam masyarakat sehingga dapat sesuai dengan tujuan utamanya.
Penyuluh  Agama  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kapasitas  di  bidangnya haruslah  menguasai  dunia  komunikasi  digital  untuk  mengantisipasi  dan mengurangi permasalahan  di  semua  lapisan  masyarakat.  Era  digital  ini  memungkinkan  informasi yang bias pada masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mendapatkan informasi tanpa ada penyaringan atau filterisasi yang baik sehingga informasi yang diterima terkadang belum tentu benar ( hoaxs ). 17
Keterampilan (skill) biasanya dipengaruhi oleh motivasi, pengalaman dan keahlian. Sedangkan,  kemandirian (independence) dalam  kaitannya  dengan  profesi  Penyuluh Agama  Islam,  dapat  dipahami  bahwa  setiap  pribadi  penyuluh  memiliki kesempatan untuk  mengambil  keputusan  atau  menentukan  pilihan-pilihan  secara  subyektif  dalam hubungannya  dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan  uraian  tugas  yang  telah ditentukan, termasuk dalam mengembangkan karir,  misalnya kenaikan pangkat/golongan  juga  tergantung  pada  keputusan  subyektif yang bersangkutan.
Karya  tulis  ilmiah  (KTI)  bagi  Penyuluh  Agama  Islam  merupakan  bagian  dari pengembangan  profesi  di  samping  menerjemahkan/menyadur  kitab/buku  dan  bahan lainnya  di  bidang  penyuluhan  agama  serta  membimbing  Penyuluh  Agama  di bawah jenjang jabatannya. Sedangkan pengembangan profesi itu merupakan salah  satu unsur utama  dari  uraian  kegiatan  Penyuluh  Agama  di  samping  pendidikan  dan pelatihan, melaksanakan  bimbingan-penyuluhan  dan  pembangunan,  serta  pengembangan bimbingan penyuluhan. Ini artinya bahwa secara normatif, setiap  Penyuluh Agama Islam lazimnya  memiliki  kemampuan (ability) dalam  hal  pembuatan  KTI.  Harapannya  tentu tidak hanya dapat membuat KTI, tetapi dapat membuat KTI secara benar dan baik (layak
16 Feri  Sulianta, Literasi  Digital,  Riset  dan  Perkembangannya  dalam  Perspektif  Social  Studies (Bandung: Feri Sulianta, 2020), p. 3.
17 FIDKOM_UINJKT, “Studium General Prodi BPI Usung Tema ‘Eksistensi Penyuluh Agama Yang Berwawasan Literasi Baru Di Era Digital,’” FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI (blog), April 30, 2021, https://fidkom.uinjkt.ac.id/studium-general-prodi-bpi-usung-tema-eksistensi-penyuluh-agama- yang-berwawasan-literasi-baru-di-era-digital/.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
jual) atau dalam konteks pengajuan kenaikan pangkat/golongan, yaitu KTI yang dapat dinilai sesuai dengan ketentuan yang    berlaku.  Bagaimana    ini    dapat     dilakukan oleh     seorang penyuluh?  Jawabannya  adalah  penyuluh   tersebut   harus   memiliki keterampilan (skill) yang memadai.
Dengan demikian, sekiranya ada Penyuluh Agama yang tidak dapat membuat KTI, berarti  dia  tidak  memiliki  kemampuan (ability) untuk  mengerjakan  salah  satu unsur pokok  uraian  tugas  dari  profesinya  itu.  Mengapa  dia  tidak  memiliki  kemampuan demikian?  Bisa  jadi  ia  tidak  sadar  atau  tidak  tau  bahwa  kemampuan  membuat  KTI merupakan bagian dari unsur pokok uraian tugasnya. Atau sebenarnya sudah tahu akan hal  tersebut,  tetapi  sengaja  tidak  mau  membekali  diri  untuk  memiliki  kemampuan tersebut. Singkat kata, dia tidak mau belajar tentang hal tersebut. Atau bisa jadi, sudah belajar, tetapi tidak serius, setengah hati, atau tidak berkelanjutan. Sudah belajar, tetapi belum bisa kemudian berhenti. Mungkin  ini yang sering terjadi, sudah mengikuti diklat KTI sampai berhari-hari, tetapi pulang dari diklat belum mampu juga membuat KTI.
Sekarang ini penting untuk dipertanyakan kembali kepada para Penyuluh Agama. Benarkah  para  Penyuluh  Agama  membutuhkan  kemampuan  dan keterampilan  untuk membuat  KTI?  Selagi  belum  tumbuh  kesadaran  bahwa  dapat  membuat  KTI  itu merupakan kebutuhan dasar bagi Penyuluh Agama, karena itu bagian dari unsur utama profesinya, maka walaupun mengikuti  Bimtek  atau diklat  KTI dimana  secara  kuantitas dilaksanakan secara lebih banyak, kemungkinan besar tetap tidak dapat membuat KTI.
Lain  halnya,  jika  belajar  membuat  KTI  sudah  menjadi  bagian  dari  kesadaran bahwa  itu  kebutuhan  dasar  dari  profesi  Penyuluh  Agama,  maka  sesulit  apapun akan terus tumbuh semangat untuk terus belajar dan berlatih sampai akhirnya bisa sekalipun dengan tingkat kualitas yang masih rendah. Tetapi itu tidak masalah, karena persoalan kualitas KTI adalah bagian dari proses pembelajaran yang memang harus dialami secara langsung. Kemudian, KTI yang juga sebenarnya peluangnya banyak bisa dilakukan adalah Menyampaikan  prasaran  berupa  tinjauan  gagasan  atau  ulasan  ilmiah  di  bidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah. Karena forum kelompok kerja penyuluh di tingkat kabupaten secara kuantitas maupun kualitas/kapasitas personal memungkinkan untuk membuat  forum/kajian  ilmiah.  Sedangkan  untuk  tulisan  ilmiah  populer  di  bidang
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
keagamaan yang disebarluaskan melalui media masa, ini memerlukan kemampuan   dan keterampilan tertentu, di samping soal kesempatan yang tersedia.
Penyuluh Agama tentunya harus mengikuti perubahan zaman, dimana pengaruh teknologi, informasi dan komunikasi serta era digitalisasi saat ini sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat. Tantangan ini sudah semestinya ditanggapi secara arif dan bijaksana. 18 Penyuluh  Agama  harus  siap  dalam  situasi  berkembangnya  teknologi, informasi dan komunikasi sebab salah satunya permasalahan radikalisme muncul dalam interaksi sosial di masyarakat. Hal ini tentunya masuk ranah tugas dari Penyuluh Agama untuk memberikan pilihan-pilhan solusi yang pertama untuk menangani hal tersebut. 19
Di samping KTI yang berhubungan dengan pengembangan profesi, ada juga uraian tugas yang hampir sejenis dengan KTI, tetapi lebih sederhana (singkat) dan merupakan bagian   dari   sub   unsur   perencanaan   bimbingan    dan penyuluhan yaitu konsep materi bimbingan  atau  penyuluhan  dan  rumusan  materi  bimbingan  dan  penyuluhan  dalam bentuk tertulis (naskah), leaflet dan slide ( power point ). Ini semua tentu membutuhkan kemampuan dan ketarampilan spesifik untuk   dapat membuatnya.
Sudah menjadi kebutuhan di era teknologi informasi sekarang ini para Penyuluh Agama  Islam  menggunakan platform media  sosial  yang  tepat  sebagai  alat  bantu menjalankan  tugas  dan  fungsi  kepenyuluhan.  Yaitu  dengan  memperoleh  pelatihan- pelatihan dan pembiasaan menggunakan platform teknologi informasi.
Dengan  adanya  eksistensi  peran  teknologi  berupa  media  sosial  khususnya memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  tantangan  Penyuluh  Agama  di  semua lapisan  masyarakat.  Terkadang,  melalui  media  sosial  mencul  permasalahan  ujaran kebencian, hoaxs dan  sebagainya  harus  sesegara  mungkin  dihadapi  oleh  Penyuluh Agama.  Sehingga  media  sosial  menjadi  kebutuhan  yang  wajib  dipahami  oleh  semua Penyuluh Agama sehingga dapat mengakomodir kompleksitas permasalahan. Jika dilihat bahwa internet menjadi alat propaganda beberapa kelompok tertentu dimana ini juga
18 Nova Nurulita dkk, PENYULUHAN AGAMA DI ERA DIGITAL (Bandung: Lekkas, 2021), p. 15.
19 Ekawati, Ahmad Irfan Mufid, and Gustin, “PEMAHAMAN RADIKALISME AGAMA DI KALANGAN MAHASISWA STAI ALHIKMAH JAKARTA,” Scientia: Jurnal Hasil Penelitian 7, no. 1 (June 23, 2022): 10–17, https://doi.org/10.32923/sci.v7i1.2126.
menjadi perhatian penting bagi semua Penyuluh Agama sehingga harus cermat dalam menangani masalah tersebut. 20
Persiapan  yang  dilakukan  oleh  Penyuluh  Agama  sebelum  melakukan  kegiatan pembinaan  dan  penyuluhan  yaitu  mengenali  karakter  masyarakat  dan  kondisi  sosial kemasyarakatan  dengan  mengacu  pada  data  potensi  wilayah,  membuat  rencana  dan desain  materi  penyuluhan.  Penyuluh  Agama  memiliki  referensi  atau  rujukan  dalam menyiapkan materi penyuluhan berupa buku-buku bacaan, naskah-naskah dan literatur- literatur  keagamaan.  Adapun  kegiatan  penelitian  masih  sangat  minim  dilakukan  oleh para penyuluh agama, kegiatan yang  terkait penelitian masih seputar survey, observasi, dan pengamatan lapangan yang dilaksanakan secara insidental. Masih sangat minimnya kegiatan  pelatihan  penulisan karya ilmiah bagi penyuluh agama. Tidak adanya peluang beasiswa untuk   melanjutkan  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  bagi  para  penyuluh agama.  Metode  dan  strategi  pelaksanaan  penyuluhan  yang  digunakan  para  penyuluh agama masih  sangat  konvensional  yaitu  berupa  ceramah,  diskusi  dan  tanya  jawab, ditambah  dengan  konsultasi  dan  bimbingan  langsung  diberikan  kepada  masyarakat. Sebagian penyuluh sudah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) dengan menggunakan slide power point dalam kegiatan penyuluhannya, saat ini para penyuluh sangat  membutuhkan  berbagai  macam  pelatihan  keterampilan  pemanfaatan teknologi digital demi menunjang kinerja para penyuluh agama.
Upaya Penyuluh Agama dalam meningkatkan budaya Literasi Keagamaan di Era digital  adalah  dengan  mengikuti  kegiatan  workshop/pelatihan  dakwah  dengan memanfaatkan  media  sosial,  sebagai  bagian  upaya  pemerintah  meningkatkan kemampuan Literasi Keagamaan bagi penyuluh agama.
Dewasa  ini  penyuluh  agama  dituntut  mengetahui  kebutuhan  generasi  milenial persolan-persoalan  keagamaan.  Dalam  kegiatan  penyuluhan  agama  yang  juga berhadapan dengan generasi milenial, model pendekatan yang digunakan para penyuluh sudah  mulai  memanfaatkan platform media  sosial  untuk  menyampaikan  materi dakwahnya melalui facebook, whatsapp .
20 Dody S. Truna and Tatang Zakaria, Prasangka Agama dan Etnik (Bandung: Prodi S2 Studi Agama- Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021), pp. 27-28.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Penyuluh Agama menjadikan seluruh tingkatan lapisan dalam masyarakat sebagai sasaran binaanya. Upaya membangun solid sosial dan harmonisasi antar sesama dapat dilakukan dengan dialog kreatif dan interaktif. Masyarakat yang sudah melek digitalisasi harus diimbangi oleh Penyuluh Agama yang melek digitalisasi juga misalnya penggunaan media  sosial facebook,  whatsapp dan  media  sosial  lainnya  yang  sejenis.  Kemampuan dalam  penggunaan  aplikasi  teknologi  di  media  sosial  harus  dikuasai  oleh  Penyuluh Agama secara efektif. 21
Dengan  semakin  berkembangnya  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK) sekarang ini literasi keagamaan dalam bentuk digital juga semakin mudah didapatkan, tidak  lagi  terlalu  bergantung  dengan  buku-buku  teks  keagamaan,  tantangan  yang dihadapi  oleh  sebagian  Penyuluh  Agama  adalah  kemampuan  mengoperasikan device, gadget ,  berupa  laptop  dan smartphone berikut  pemanfaatan platform media sosial di dalamnya, hal inilah yang sangat dibutuhkan  oleh para Penyuluh Agama bukan hanya bagi Penyuluh  Agama  di  daerah  bahkan  Penyuluh  Agama  di  perkotaan  masih  sangat membutuhkan  pelatihan-pelatihan  yang berkaitan  dengan  peningkatan  pengetahuan tentang TIK.
Terpaan media sosial dan media online telah terjadi begitu intensif di kalangan masyarakat luas yang sudah sedemikian akrab dengan smartphone yang mereka gunakan untuk berbagai aktivitas, seperti mencari informasi dan berita, interaksi di media sosial dan lain sebagainya. Salah satu sumber informasi yang mereka gunakan melalui telepon genggam mereka adalah media online dan media sosial. Penggunaan media online dan media sosial melalui perangkat smartphone adalah pemandangan yang dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat kita dewasa ini.   Di sisi lain, di dunia maya, banyak media online yang memberikan informasi tentang konten agama yang berbeda dengan paham ajaran mainstream yang  diajarkan  di  Indonesia  atau  sesuai  dengan  garis  pemahaman yang dipelajari oleh para ulama dan Kiai terdahulu. Hal tersebut  dapat dilihat sebagai variasi paham keagamaan yang termuat di berbagai platform media sosial, hal tersebut menjadi biasa jika konten keagamaan tersebut tidak menggiring pada pemahaman yang mendorong  arah  pembacanya  untuk  berpikiran  sempit  dengan  klaim  kebenaran  yang
21 Tumiwa,  dkk, TETAP  KREATIF  DAN  INOVATIF  DI  TENGAH  PANDEMI  COVID-19 (Pekalongan: NEM, 2021), p. 93.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
menafikan keberadaan orang atau kelompok yang berbeda. Hal inilah yang mendorong tindakan ‘ exclusivism’ agama yang diaplikasikan dalam tindakan ujaran kebencian. Lebih jauh  lagi,  seringkali  berbagai  konten  agama  tersebut  menggiring  pembacanya  kepada paham  agama  yang  mengandung  unsur  radikalisme.  Disinilah  peran  para  penyuluh agama  memainkan  perannya  yang  cukup  penting  dalam  rangka  penguasaan  teknologi informasi pada berbagai platform media sosial.
Pada  era  digital  ini  masayarakat  luas  terutama  generasi  muda  pada  umumnya lebih  tertarik  untuk  mengikuti  konten-konten  yang  menarik  dari  pada  baca  kitab.  Ini adalah tantangan bagi para Penyuluh Agama, untuk tidak kalah dalam berinovasi  atau dapat  disebut  upaya  dalam  memberdayakan  masyarakat  digitalisasi. 22 Pembuatan konten-konten materi penyuluhan yang menarik dalam dunia digital yang   dapat menarik minat  para  jama’ah.  Penyuluh  di  era  modern  memiliki  peluang  yang   besar  sekali, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital yang mempunyai daya  jangkau yang luas peluang dan tantangan sekaligus, maka dibutuhkan  Penyuluh Agama yang kreatif, dan inovatif.
Kaitannya dengan pelaporan kinerja Penyuluh Agama wajib melaporkan semua kegiatan  yang  telah  dilaksanakan.  Laporan  itu  berbentuk  laporan  harian,  mingguan, bulanan, dan tahunan. Selama ini laporan yang dibuat masih  dalam bentuk hard copy . Sekarang  ini  banyak  kantor  sudah  mengurangi  penggunaan  kertas  sebagai  medium utama kegiatan perkantoran. Oleh karena itu, sudah waktunya laporan kegiatan seperti yang dilakukan penyuluh harus  berorientasi paperless .
Sebagai gantinya saat ini telah muncul banyak software yang dapat menggantikan fungsi  dari  kertas,  sehingga go-digital menjadi  popular  di perkantoran.  Demikian  pula dengan pelaporan kegiatan penyuluh. Sudah saatnya laporan-laporan tersebut tidak lagi menggunakan  kertas  tetapi  menggunakan  sistem   digital  yang  dapat  diakses  secara daring.
Akan tetapi sampai saaat ini Kementerian Agama dalam hal ini direktorat Bimas Islam  belum  membuat software yang  diperuntukan  bagi  para  penyuluh  dalam melaporkan kegiatan mereka. Padahal untuk pelaporan di kalangan pejabat fungsional
22 Aftina Nurul Husna et al., Memberdayakan Masyarakat Digital (Magelang: Unimma Press, 2021).
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
seperti  dosen,  saat  ini  sudah  melaporkan  kegiatan  mereka  yang  disebut  Beban  Kerja Dosen dalam aplikasi yang dapat diakses secara daring.
Revolusi  industry  4.0  mengisyaratkan  bahwa  substansi  materi  dan  teknologi media  penyuluh  adalah  hal  yang  harus  diimplementasikan  saat  ini.  Sebab  hal  ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan penyuluhan itu sendiri. 23 Hal ini juga berlaku untuk Penyuluh Agama sebab kebutuhan pelaporan secara daring sudah seharusnya dijawab oleh kementerian  agama dengan membuat software di mana para penyuluh dapat melaporkan kegiatannya melalui software tersebut.
Proses  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh Penyuluh  Agama  khususnya  dalam hal dakwah  disemua  lapisan  masyarakat  adalah  suatu  kebutuhan  yang  sangat  penting  di masa  Pandemi  Covids19  saat  ini.  Peran  media  internet  sangatlah  berpengaruh  besar dalam  proses  penyampaian  informasi  dalam  bentuk  pesan  dakwah  kepada  seluruh masyarakat. 24
Secara  umum  maka  diperlukan  dukungan  dari  Kementerian  Agama  khususnya untuk dapat menyelesaikan permasalah-permasalahan Penyuluh Agama diantaranya:
1. Meningkatkan kesejahteraan Penyuluh Agama sebagai pejabat fungsional yang belum setara dengan pejabat fungsional yang serumpun dengannya.
2. Meningkatan upah atau gaji bagi Penyuluh Agama dengan tidak membedakan besaran gaji dan tunjangan antara Penghulu dengan penyuluh Agama.
3. Menyusun pedoman untuk meningkatkan kinerja Penyuluh Agama.
4. Membuat sistem/aplikasi laporan kinerja Penyuluh Agama secara Online.
5. Para  pemangku  dan  pelaksana  kebijakan  di  lingkungan  Kementerian  Agama seyogyanya  memberikan  perhatian  yang  sama  bagi  para  Penyuluh  Agama  Islam terlebih dalam memahami dan menguasai regulasi tentang Penyuluh Agama.
6. Memberikan kejelasan tunjangan kesejahteraan Penyuluh Agama Islam dengan tidak membedakannya  dengan  Penghulu.  Jika  penyuluh  hanya  menerima  gaji  dan tunjangan ditambah  tunjangan  kinerja,  maka  penghulu  menerima  gaji,  tunjangan kinerja, dan hal lainnnya yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
23 Mashur, BUKU  AJAR  PENGANTAR  ILMU  PENYULUHAN:  (Bagi  Mahasiswa  Peternakan  dan Kedokteran Hewan) (Surabaya: Global Aksara Pers, n.d, 2021), p. 69.
24 Amir  Hamzah  dan  Mahasiswa  Komunikasi  Penyiaran  Islam, Dakwah  di  Masa  Pandemi (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2021), p. 8.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561

## E. PENUTUP
Regulasi dan upaya Penyuluh Agama Islam: Literasi sebagai landasan sosial-keagamaan di era  digital,  menyimpulkan  bahwa:  1)    Dari  sisi  regulasi  diperlukan  petunjuk  teknis jabatan fungsional Penyuluh Agama untuk Permanpan RB No.9 tahun 2021 dan rumusan 19  regulasi  turunan  Permanpan  tersebut  sebagai  tugas  Kementerian Agama  RI  selaku Instansi pembina Penyuluh Agama; dan 2) Upaya untuk meningkatkan kualitas literasi sebagai landasan sosial-keagamaan bagi Penyuluh Agama Islam  di era digital dengan cara memberikan  ruang  pelatihan  berkelanjutan  dalam  penggunaan  perangkat  teknologi, informasi  dan  komunikasi,  program  pelatihan  tematik  konten-konten  keberagamaan bagi  pengguna  media  sosial  Penyuluh,  pelaksanaan  program  kajian  sosial-keagamaan yang didanai oleh pemerintah terkait bagi Penyuluh Agama dan pelaksanaan  kegiatan terampil menulis karya ilmiah lapangan tentang sosial-keagamaan secara komprehensif berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Basit, Abdul. “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya", Jurnal Dakwah , Vol. XV, No. 1 (2014), pp. 157-178 .
BIP, Tim. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara . Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
Ekawati, Ahmad Irfan Mufid, and Gustin. “Pemahaman Radikalisme Agama Di Kalangan Mahasiswa Stai Alhikmah Jakarta.” Scientia: Jurnal Hasil Penelitian 7, no. 1 (June 23, 2022): 10–17. https://doi.org/10.32923/sci.v7i1.2126.
FIDKOM_UINJKT. “Studium General Prodi BPI Usung Tema ‘Eksistensi Penyuluh Agama Yang Berwawasan Literasi Baru Di Era Digital.’” FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI (blog), April 30, 2021. https://fidkom.uinjkt.ac.id/studium-general- prodi-bpi-usung-tema-eksistensi-penyuluh-agama-yang-berwawasan-literasi- baru-di-era-digital/.
Gustin.  “Analisis  Kebijakan  Transformasi  RASTRA  Menjadi  BPNT  Sebagai  Upaya Penanganan  Kemiskinan.” MAWA  IZH  JURNAL  DAKWAH  DAN  PENGEMBANGAN SOSIAL  KEMANUSIAAN 10,  no.  2  (December  30,  2019):  376–97. https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.745.
Hamzah, Amir et al. Dakwah di Masa Pandemi . Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2021. Husna, Aftina Nurul, et al. Memberdayakan Masyarakat Digital . Magelang: Unimma Press, 2021.
Indriani, Sri Anugrah. “Kontribusi Penyuluh Agama Islam Sebagai Pendidik Nonformal Dalam  Menambah  Wawasan  Keberagamaan  Pada  Masyarakat  Kec.  Tanete
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561
Riattang Barat Kab. Bone.” Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam 16, no. 2 (2019): 196–205. https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-07.
Jaya, Pajar Hatma Indra. “Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat” 8, no. 2 (2017). pp. 335-356.
KBBI Daring. Accessed July 18, 2022. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi. Koeswinarno dan Kustini. “The Religious Councelor: Towards Professional Performance.”
Analisa: Journal of Social Science and Religion 22, no. 2 (December 11, 2015): 173– 86. https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.103.
Komarudin. Regulasi Pelayanan Publik: Konsep dan Implementasinya pada Pemerintahan Daerah . Banten: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, 2020.
Marsidi,  et  al. Penyuluh  Agama  Sebagai  Agen  Perubahan  dalam  Praktik  Moderasi Beragama . Bogor: GUEPEDIA, n.d, 2021.
Mashur. Buku  Ajar  Pengantar  Ilmu  Penyuluhan:  (Bagi  Mahasiswa  Peternakan  dan Kedokteran Hewan) . Surabaya: Global Aksara Pers, n.d, 2021.
Nova Nurulita, et al. Penyuluhan Agama Di Era Digital . Bandung: Lekkas, 2021.
Sera Siti Sarah, et al. Penyuluhan Agama Dalam Kemodernan Dan Kebhinekaan . Bandung: BKI UIN Bandung, 2021.
Riska  Febriyanti,  et  al. Penyuluhan  Sosial:  Membaca  Konteks  dan  memberdayakan Masyarakat . Bandung: Lekkas, 2020.
Rohman,  Dudung  Abdul,  and  Firman  Nugraha. MENJADI  PENYULUH  AGAMA PROFESIONAL: Analisis Teoritis dan Praktis . Bandung: Lekkas, n.d, 2018.
Ruhana,  Akmal  Salim.  “Implementasi  Regulasi  Penyiaran  Agama  Di  Kota  Makassar.”
Dialog 38, no. 2 (December 31, 2015): 131–44. https://doi.org/10.47655/dialog.v38i2.39.
Sulianta, Feri. Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies . Bandung: Feri Sulianta, 2020.
Truna, Dody S., and Tatang Zakaria. Prasangka Agama dan Etnik . Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
Tumiwa, Krueger Kristanto, et al. Tetap Kreatif dan Inovatif Di Tengah Pandemi Covid-19 . Pekalongan: NEM, 2021.
Umami, Rifa, and Muhtar Mochamad Solihin. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi  Penyuluh  Agama  Islam  Di  Kabupaten  Cilacap.” Al-Isyraq:  Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam 4, no. 2 (October 5, 2021): 91–108. https://doi.org/10.15575/alisyraq.v4i2.53.
Zanki,  Harits  Azmi. Penanaman  Religious  Culture  (Budaya  Religius)  di  Lingkungan Madrasah . Indramayu: Adab, 2021.
Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 13, no. 2(Desember 2022), pp. 168-188. DOI: https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2561