## DAMPAK PENERAPAN PP. NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UMKM & PENERIMAAN NEGARA
(Studi Kasus Pada CV. Lombi Senggigi Lombok Barat)
Herawati Khotmi
Dosen S e kolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
E mail : khotmi .2010@yahoo.co.id

## Ab stract
Since  July  1,  2013  entry  into  force    PP.  No.  46  of  2013  about  income  tax  on income from business derived by the taxpayer which has a certain gross turnover. based pp  No.  46  of  2013  intended  to  facilitate  the  calculation,  deposits  and  tax  reporting, simplification of tax rules, creating a community for the orderly administration and the transparency of the public. This research aims to determine the impact of the PP. No. 46 of 2013 for SMEs and state revenues. This research uses descriptive method. The results showed in terms of the implementation of the calculation, deposit and agency reporting much simpler and smaller than the amount of tax payable using the old rate before the enactment  of  PP.  No.  46    of  2013.  While  revenues  for  the  country  with  the implementation  of  PP.  No.  46  of  2013  increased  by  18.20%  from  the  year  prior  to  the enactment of PP. No. 46. With the enactment of PP. No. 46 is good for the taxpayer here, namely CV. Lombi  and receiving countries have a positive impact.
Keywo rds : PP. No. 46 of 2013, Tax, UMKM

## I. PENDAHULUAN
Sejak  1 Juli 2013 mulai diberlakukannya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha  yang diterima atau diperoleh wajib pajak  yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu.  Peredaran  bruto  merupakan  peredaran  bruto  dari usaha,  termasuk  dari  usaha  cabang,  selain  peredaran  bruto  dari  usaha  yang  atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan  yang bersifat final. Berdasarkan PP no. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh  wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  penghasilan  dapat dikelompokkan menjadi penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,  penghasilan  dari  usaha  dan  kegiatan,  dan  penghasilan  lain-lain  seperti pembebasan utang dan hadiah.
Penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak  berupa  penghasilan  bruto  dibawah  4,8 miliar  dalam  satu  tahun  pajak  dengan  tarif  pajak  1%  dari  omzet/peredaran  bruto. Sedangkan  untuk  penghasilan  bruto  di  atas  4,8  miliar  dan  di  bawah  50  miliar mengunakan tarif pajak normal yang berlaku. Dengan diterapkan PP no. 46 tahun 2013 tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan  pajak,  penyederhanaan  aturan  perpajakan,  menciptakan  masyarakat  untuk tertib administrasi dan menciptakan transparansi masyarakat.
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  merupakan  sektor  ekonomi  yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik  Bruto  (PDB)  tahun  2011,  UMKM  mempunyai  kontribusi  kurang  lebih  57% total  PDB.  Namun  demikian  apabila  dibandingkan  dengan  kontribusi  UMKM  terhadap penerimaan  pajak,  terdapat miss-match dimana  kontribusi  UMKM  pada  penerimaan perpajakan  sangat  kecil,  yaitu  kurang  lebih  0.5%  dari  total  penerimaan  pajak.  Ketidak imbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  masih  sangat  rendah.  Dalam  upanya untuk  mendorong  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  secara  sukarela  ( voluntary  tax
Jurnal Jurnal Jurnal
compliance )  serta  mendorong  kontribusi  penerimaan  negara  dari  UMKM,  Pemerintah telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  bersifat  final  atas  penghasilan  yang  diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.
( www.kemenkeu.go.id).
Kenyataannya bagi masyarakat menimbulkan pro dan kotra terhadap munculnya PP  no.  46  tahun  2013  tersebut.  Disatu  sisi  masyarakat  dimudahkan  dalam  menghitung berapa  jumlah  pajak  yang  terutang  tanpa  melihat  biaya  yang  dikeluarkan  wajib  pajak. Akan tetapi disisi lain bagi wajib pajak yang baru mendirikan usaha mau tidak mau harus membanyar pajak 1% dari omset tanpa memperhatikan posisi wajib pajak laba atau rugi. Sehingga  muncul  pertanyaan  seperti  apakah  dengan  diterapkannya  PP.  No.  46  tahun 2013 ini dapat membawa dampak positif bagi wajib pajak?, Apakah dengan diterapkan PP.  No.  46  tahun  2013  dapat  melumpuhkan  usaha  wajib  pajak  baru  saja  berdiri  ?  dan apakah dengan diterapkan PP. No. 46 dapat meningkatkan penerimaan negara?.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Definisi Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

## 2.2. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.
PP. No. 46 tahun 2013, Pasal 2 menyebutkan :
1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.  Wajib  Pajak  orang  pribadi  atau  Wajib  Pajak  badan  tidak  termasuk  bentuk  usaha tetap; dan
b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
3.  Tidak  termasuk  Wajib  Pajak  orang  pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) adalah  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
a.  menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang,  baik  yang menetap maupun tidak menetap; dan
b.  menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umum  yang  tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b.  Wajib  Pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  beroperasi secara  komersial  memperoleh  peredaran  bruto  melebihi  Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## 2.3. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Berdasarkan PP. No. 46 tahun 2013, Pasal 3 menyebutkan :
Jurnal Jurnal Jurnal
1. Besarnya  tarif  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan  Pajak  Penghasilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didasarkan  pada peredaran  bruto  dari  usaha  dalam  1  (satu)  tahun  dari  Tahun  Pajak  terakhir  sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam  hal  peredaran  bruto  kumulatif  Wajib  Pajak  pada  suatu  bulan  telah  melebihi jumlah  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam  hal  peredaran  bruto  Wajib  Pajak  telah  melebihi  jumlah  Rp4.800.000.000,00 (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  pada  suatu  Tahun  Pajak,  atas  penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## 2.4. Penelitian Terdahulu
Hakim  &  Nangoi  (2015),  melakukan  penelitian  yang  berjudul  analisis  penerpan PP no. 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib  Pajak  dan  Penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  pada  KPP  Pratama  Manado. Penelitian  Hakim  &Nangoi  (2015)  menunjukkan  penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013 mengalami  penurunan  pertumbuhan  wajib  pajak  sebesar  0,23  %,  sedangkan  rata-rata penerimaan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2)  dari  PPh  UMKM  selama  tujuh  belas  bulan  sejak pelaksanaan  PP.  No.  46  Tahun  2013  adalah  sebesar  3,89%  dengan  kriteria  Sangat Kurang.
Kaimudin (2014) melakukan penelitian  yang berjudul Efektivitas Penerapan PP. No.  46  Tahun  2013  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  UMKM  di  KPP.  Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian Kaimudin (2014)  menunjukkan terdapat pengaruh yang positif  terhadap  penerapan  PP.  No.  46  tahun  2013  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak UMKM.  Realisasi  penerimaan  pajak  PP.  No.  46  Tahun  2013  dibandingkan  dengan potensi  penerimaan  pajak  UKM  yang  memiliki  omset  ≤  4,8  miliar  mendukung  adanya pengaruh penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 dengan semakin bertambahnya penerimaan pajak dari awal penerapan hingga April 2014.
Corry  (2013) melakukan penelitian  yang berjudul  Pengaruh Penerapan PP. No. 46  Tahun  2013  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dan  Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus Pada KPP. Pratama Malang Selatan). Hasil penelitian Corry  (2013)  menunjukkan    terdapat  peningkatan  sampai  pada  bulan  Desember    angka 1.788  Wajib  Pajak  yang  membayarkan  pajaknya.  Kontribusinya  selalu  menigkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.

## III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  suatu penelitian  yang  memberikan  gambaran  atau  uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas  mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2003).

## 3.2. Sumber Data
Sumber data berupa data Primer yaitu data  yang diperoleh dari sumbernya yaitu berupa  informasi  pajak  dan  laporan  keuangan  CV.  Lombi.  Sedangkan  data  skunder diperoleh dari Laporan rincian Pajak DJP.

## 3.3. Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan di CV. Lombi yang beralamat di Pertokoan Senggigi Square Blok A No. 04 Senggigi - Batulayar Lombok Barat
Jurnal Jurnal Jurnal
Vol. 13 No. 1, Januari 2016 :  125 - 131

## 3.4. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :
1. Wawancara Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Menurut Jogiyanto  (2010),  wawancara adalah komunikasi dua  arah untuk mendapatkan  data dari responden. Wawancara ditujukan kepada staf keuangan CV. Lombi yaitu dengan Ibu Yatul.
2. Pengumpulan Data Arsip Menurut  Jogiyanto  (2010),  mengumpulkan  data  arsip  dapat  berupa  data  primer ataupun data sekunder.
3.5. Teknik Analisis
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Adapun  tahapan  yang dilakukan dalam analisis penelitian ini adalah
1. Tahap pertama mengumpulkan data, megklasifikasikan dan mengelompokkan data.
2. Tahap kedua melakukan analisis data dengan memberikan penjabaran terkait tentang dampak sebelum dan setelah diberlakukannya PP. No. 46 tahun 2013

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Gambaran Umum
CV.  Lombi  bergerak  dalam  bidang  penjualan  makanan  siap  saji.  CV.  ini  mulai dimulai  tahun  2001  dan  masih  menjalankan  usaha  sampai  saat  ini.  Tempat  usaha  yang berlokasi  Pertokoan  Senggigi  Square  Blok  A  No.  04  Senggigi  ini  merupakan  daerah ramai  karena  merupakan  daerah  pariwisata.  Penjualan  makanan  ini  bisa  dikatakan menjanjikan bila dilihat dari omzet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
4.2. Mekanisme Pelaporan
Mekanisme  pelaporan  PPh  Badan  sesuai  dengan  PP  No.  46  Tahun  2013  sangat sederhana.  Jika  SSP  sudah  validasi  NTPN,  maka  CV.  Lombi    tidak  perlu  melaporkan SPT  Masa  karena  dianggap  telah  menyampaikan  SPT  Masa  sesuai  tanggal  validasi NTPN.  Berdasarkan  Bukti  Penerimaan  Surat  yang  ada,  kepatuhan  CV.  Lombi  dalam menyetor PPh Badan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.1. Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan CV. Lombi 2015
Tepat Terlambat Tepat Terlambat Januari x x Februari x x Maret x x April x x Mei x x Juni x x Juli x x Agustus x x September x x Oktober x x November x
x
Desember x x Penyetoran SSP Pelaporan SPT MASA Bulan Sumber : data diolah, 2016
Tabel 4.2. Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan CV. Lombi 2014
Tepat Terlambat Tepat Terlambat Jan-Des x x Penyetoran SSP Pelaporan SPT Tahunan Bulan
Jurnal Jurnal Jurnal
Vol. 13 No. 1, Januari 2016 :  125 - 131
Dari  tabel  4.1.  tahun  pajak  2014  pelaporan  2015  terlihat  bahwa  penyetoran  dan pelaporan  SPT  Masa  CV.  Lombi  terlambat  membayar,  hal  ini  disebabkan  oleh ketidaktahuan dari pihak CV. Lombi dengan diberlakukannya penerapan PP no. 46 tahun 2013.  CV.  Lombi  dalam  penyetoran  dan  pelaporan  SPT-nya  setiap  satu  tahun  sekali yaitu  ditahun  berikutnya,  dengan  diberlakukannya  PP.  No.  46  tahun  2013,  dari  segi penyetoran  dan  pelaporan  SPT  masa  dilakukan  setiap  bulannya.  Dari  ketidaktauan  CV. Lombi  diperlukan  adanya  sosialisasi  dari  pihak  Dirjen  untuk  menanggulangi keterlambatan tersebut.

## 4.3. Dasar Pengenaan Pajak
Dalam penentuan berapa besarnya pajak terutang terlebih dahulu mengetahui berapa omzet perusahaan pada  CV.  Lombi.  Berikut uraian laporan laba rugi CV.  Lombi tahun 2014 :
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Badan Peredaran Usaha Penjualan Food & Beverages Rp. 1.085.843.000 Harga Pokok Penjualan Persediaan Awal Bahan Rp. 12.670.000 Pembelian Bahan Food + Cofee Rp. 436.985.700 Biaya Bahan Bakar Gas Rp. 2.349.000 Persediaan Akhir Bahan Rp. 10.715.000 HPP Rp. 462.719.700 Laba Bruto Rp. 623.123.300 Biaya Administrasi dan Umum Biaya Gaji Karyawan +THR Rp. 187.540.000 BBM & Transportasi Rp. 7.933.000 Biaya Listrik, Air, Telpon Rp. 17.790.200 Biaya ATK, Jilid & Fotocopy Rp. 2.680.000 Biaya Sewa Gedung Rp. 72.000.000 Biaya Sewa Peralatan Coffe Rp. 207.000.000 Biaya Promosi/Iklan Rp. 300.000 Biaya Cleaning service & Keamanan Rp. 2.400.000 Biaya pengiriman paket Rp. 9.538.000 Biaya Penyusutan Aktiva Rp. 10.283.333 Biaya Lain-lain Rp. 5.352.000 Total Biaya Administrasi dan Umum Rp. (522.816.533) LABA NETTO Rp. 100.306.767
PPh Terutang PP no. 46 2013 : 1% x Rp. 1.085.843.000 = Rp. 10.858.430
PPh Terutang dengan tarif yang berlaku : 12,5% x Rp. 100.306.767= Rp. 12.538.346

## CV. LOMBI LAPORAN LABA/RUGI
PER 31 DESEMBER 2014

## 4.4. Analisa Terhadap Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan PPh Badan Perusahaan
Tata  cara  perhitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Badan perusahaan adalah sebagai berikut:

## 1. Perhitungan
Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## 2. Penyetoran
Penyetoran  PPh  badan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  mengalami keterlambatan.  Keterlambatan  dari  segi  penyetoran  diakibatkan  karena  ketidaktahuan dari wajib pajak dengan diberlakukannya PP. No. 46 tahun 2013.
Jurnal Jurnal Jurnal

## 3. Pelaporan
Sama  halnya  dengan  penyetoran  pajak  penghasilan  badan  perusahaan,  pelaporan seiring dengan penyetoran, jika sudah disetorkan dan mendapatkan validasi NTPN secara tidak  langsung  sudah  melaporkan  SPT  masa.  Akan  tetapi  karena  penyetoran  dilakukan terlambat menyetoran maka pelaporan SPT masa juga terlambat.

## 4.5. Analisa  Dampak  Penerapan  PP  No.  46  Tahun  2013  Terhadap  Besarnya  PPh Badan Yang Harus Dibayar Oleh CV. Lombi
Berdasarkan  pajak  yang  terutang  yang  dibayarkan  oleh  CV.  Lombi  berdasarkan PP.  No.  46  tahun  2013  dari  segi  pelaksanaan  perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan badan  jauh  lebih    sederhana  dan  lebih  kecil  besarnya  pajak  terutang  dibandingkan dengan menggunakan tarif lama sebelum diberlakukannya PP. No. 46 2013. Dimana jika menggunakan tarif 1% dari omzet PPh yang terutang CV. Lombi Sebesar Rp. 10.858.430 setahun sedangkan menggunakan tarif sebelum diberlakukannya PP. No.  46 2013  yaitu Rp.  12.538.346.  dari  tahun  sebelum  dan  sesudah  diberlakukannya  tarif  terdapat  selisih lebih  yaitu Rp. 1.679.916. berdasarkan selisih lebih tersebut bisa dikatakan CV.  Lombi lebih diuntungkan.
4.6. Analisa  Dampak  Penerapan  PP  No.  46  Tahun  2013  Terhadap  Penerimaan Negara
Tabel. 4.3
Penerimaan Pajak
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2013
Sumber : Laporan rincian penerimaan pajak, DJP. 2013
Berdasarkan  tabel  4.3.  menunjukkan  penerimaan  pajak  atas  PPh  final  ditahun 2013  Rp.  71,357.41  miliar,  penerimaan  pajak  ditahun  2013  ini  mengalami  peningkatan dari  tahun  sebelumnya  ditahun  2012  yaitu  Rp.  60,369.81  miliar.  Dimana  tingkat pertumbuhan  kenaikan  penerimaan  pajak  ditahun  2012  sd  2013  mencapai  18,20%. Dengan  diberlakukannya  penerapan  tarif  pajak  final  dari  PP  no.  46  tahun  2013 berdampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara.
Sedangkan  bagi  wajib  pajak  jika  diliat  dari  sudut  pandang  positif  dapat menguntungkan  wajib  pajak,  contoh  jika  penghasilan  bruto/omzet  suatu  usaha  sebesar Rp.  120.000.000  pertahun,  maka  dikenakan  tarif  pajak  1%  dari  Rp.  120.000.000  yaitu Rp.1.200.000.  Jika  sebelum  diterbitkannya  PP.  No.  46,  dari  contoh  sebelumnya,  dasar pengenaan pajak yang terutang yaitu Rp. 120.000.000 x 40% (norma perhitungan) = Rp. 48.000.000  dan  besarnya  pajak  yang  terutang  Rp.  48.000.000  x  5%  =  2.400.000.  Dari contoh  perhitungan  tadi  terlihat  bahwa  besarnya  pajak  setelah  diterapkannya  tarip  1% dari omzet lebih meringankan wajib pajak. Akan tetapi  tidak bisa dipungkiri jika suatu
Jurnal Jurnal Jurnal
usaha dalam pekerjaan bebas mengalami kerugian, penerapan tarif 1% dari omzet tetap diberlakukan  tanpa  memperhatikan  apakah  wajib  pajak  mengalami  kerugian  atau  tidak. Selain itu penerapan PP NO. 46 tahun 2013 ini dikenakan final dan tidak ada kompensasi bila  mengalami  kerugian.  Jadi  secara  tidak  langsung  penerapan  PP.  No.  46  ini  dapat menguntungkan  dari  segi  meringankan  wajib  pajak  membayar  pajak  jika  kegiatan usahanya berjalan dengan baik atau dengan kata lain posisi laba. Akan tetapi jika posisi wajib pajak rugi dapat merugikan wajib pajak dengan anggapan sudah rugi dikenai pajak secara tidak langsung dapat melumpuhkan perekonomian wajib pajak tersebut.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pajak  yang  terutang  yang  dibayarkan  oleh  CV.  Lombi  berdasarkan PP.  No.  46  tahun  2013  dari  segi  pelaksanaan  perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan badan  jauh  lebih    sederhana  dan  lebih  kecil  besarnya  pajak  terutang  dibandingkan dengan menggunakan tarif lama sebelum diberlakukannya PP. No. 46 2013. Sedangkan penerimaan  bagi  negara  dengan  diberlakukannya  PP.  No.  46  tahun  2013  meningkat sebesar  18,20%  dari  tahun  sebelum  diberlakukannya  PP.  No.  46.  Dengan diberlakukannya  PP.  No.  46  ini  baik  bagi  wajib  pajak  disini  yaitu  CV.  Lombi  dan penerimaan negara memiliki dampak positif.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menyarankan  dalam  penetapan  PP.  No.  46    tahun 2013  sebaiknya  menambah  kebijakan  baru  yaitu  keringanan  berupa  wajib  pajak  yang baru  saja  mendirikan  usaha  atau  wajib  pajak  menderita  kerugian  agar  bisa dikompensasikan  atau  dibebaskan  dari  pembayaran  pajak,  hal  ini  dimaksudkan  untuk tidak melumpuhkan perekonomian usaha wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Cory,  Astry.  2013. Penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013  terhadap  tingkat  pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. http://jimfeb.ub.ac.id, diakses 20 Januari 2016.
Hakim,  Fadli.,  Nangoi,  Grace  B.,  2015.  Analisis  Penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013 Tentang  Pajak  Penghasilan  UMKM  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak dan  Penerimaan  PPH  Pasal  4  Ayat  (2)  Pada  KPP  PRATAMA  MANADO.  ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA.  Vol. 3 No. 1 Maret 2015. Hal. 787-795.
Jogiyanto, 2010. Metodologi Penelitian Bisnis . BPFE. Yogyakarta. Kaimudin,  Sabriani.  2014 .  Efektivitas  penerapan  PP.  No.  46  Tahun  2013  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan  UMKM  di  KPP  pratama  Malang  selatan . Skripsi . Universtas Brawijaya. Malang. http://jimfeb.ub.ac.id, diakses 21 Januari 2016. Kountur,  Rony  S.  2003. Metode  Penelitian  Untuk  Penulisan  Skripsi  dan  Tesis .  CV. Taruna Grafika. Jakarta.
Mardiasmo, 2011. Perpajakan. Andi. Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  tahun  2013  Tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
www.kemenkeu.go.id . Diakses 19 Januari 2016.