Abstract : The Covid-19 pandemic has had an effect on all sectors. The government designed several Social Safety policies in as a step to protect affected public from the pandemic, by providing  social  assistance.  In  the  process,  there  are  problems  that  result  in  the  lack  of maximum acceptance of this social assistance in the  community. One of these problems is the  occurrence  of  corruption  in  the  distribution  of  social  assistance,  so  that  the assistance received is not  in accordance with it should be. This article aims to  study and analyze the misuse of social assistance distribution in times of pandemics. This research is a normative legal  study  that  examines  the  legal  approach  and  the  case  approach.  The  results  of  the research are known that social assistance channeled by the government until now is still not effective. This is because there is still abuse in its distribution.
Keywords : Abuse, Social Assistance, Distribution.
Abstrak :  Pandemi  Covid-19  memimbulkan  efek  pada  semua  sektor.  Bermula  dari  masalah kesehatan  kemudian  berlanjut  ke  masalah  sosial,  dan  bahkan  ekonomi.  Pemerintah  telah membuat  beberapa  pedoman  terkait  Jaring  Pengaman  Sosial  sebagai  upaya  melindungi masyarakat  terdampak  pandemi  Covid-19  dengan  cara  melakukan  pemberian  bantuan sosial.  Dalam  proses  pendistribusiannya,  timbul  permasalahan  yang  mengakibatkan  tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan yang diterima tidak  sesuai  dengan  seharusnya.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis penyalahgunaan  pendistribusian  bantuan  sosial  dimasa  pandemi.  Penelitian  ini  merupakan

## Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi
Inas Sofia Latif 1 dan Ilham Aji Pangestu 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Email: inaslatif@gmail.com
2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Email: iapangestu@unis.ac.id
* email correspondence: inaslatif@gmail.com
Vol.8, No. 2 2022
Article History Received: 21/01/2022 Revised: 24/02/2022 Accepted: 24/03/2022
Citation Suggestion: Latif, Inas Sofia dan Pangestu, Ilham Aji. Problem Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. JUSTISI, 8 (2), 95-107
penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji  dengan  pendekatan  undang-undang  dan pendekatan  kasus.  Bahan  hukum  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  baik  bahan  hukum primer  dan  sekunder  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  belum  bisa  berjalan efektif.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  masih  terdapat  penyalahgunaan  dalam pendistribusiannya.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Bantuan Sosial, Distribusi.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  telah  mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  aspek ekonomi,  pada  tingkat  global.  Performa  sebagian  besar  sektor  industri  mengalami penurunan.  Begitu  juga  dengan  daya  beli  masyarakat  yang  ikut  menurun  seiring  dengan lesunya  perekonomian 1 .  Di  tengah  wabah  saat  ini,  program  Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS) berupa  Bantuan  Sosial  Tunai  (BST),  Bantuan  Sosial  Sembako  (BSS),  Program  Keluarga Harapan  (PKH),  Kartu  Prakerja,  Kartu  Sembako,  dan  Subsidi  Listrik  merupakan  bentuk intervensi pemerintah sebagai upaya mengatasi dampak Covid-19 terhadap masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan terkena dampak sosial juga ekonomi. 2
Pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal  baru  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. 3 Sumodiningrat  memberikan  pemaparan  bahwa JPS  seringkali  menimbulkan  masalah  tersendiri. 4 Tentu  saja,  dalam  situasi  krisis  dan  dana yang terbatas, pelaksanaan program JPS menghadapi banyak kendala. Selain itu, mengelola dana secara cepat dan tepat sasaran pun menjadi persoalan lain yang muncul ketika dana yang tersedia terbatas. 5
Menanggapi  hal  tersebut,  Teja  membenarkan  jika  penerimaan  bansos  yang  salah sasaran  merupakan  masalah  yang  kerap  kali  muncul  ketika  pemerintah  mendistribusikan bansos. 6 Begitu  juga  dengan  tumpang  tindih  program  bansos  yang  digagas  pemerintah untuk  mengatasi  dampak  Covid-19  seringkali  menyebabkan  ketidakteraturan  di  lapangan. 7 Sistem  pendukung  ketetapan  yang  tidak  jelas  serta  kurangnya  kesiapan  pemerintah berakibat pada penyaluran bansos yang dinilai tidak optimal untuk menjangkau masyarakat. 8
1 Pramanik,  Nuniek  Dewi.  (2020).  Dampak  Bantuan  Paket  Sembako  dan  Bantuan  Langsung  Tunai  Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 01(12), 113-120.
2 Noerkaisar, Noni. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. JEL Classification, N4, N9, 83-104.
3 Rahmansyah,  Wildan  et  al.  (2020).  Pemetaan  Permasalahan  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Untuk  Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, 2(1), 90-102.
4 Sumodiningrat, Gunawan. (1999). Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(3), 3-25.
5 Noerkaisar, Noni. (2021). Op. Cit.
6 Teja, Mohammad. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 12, 13-18.
7 Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemic Covid 19. Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159–166.
8 Hirawan,  Fajar  B.  (2020).  Optimizing  the  Distribution  of  the  Social  Assistance  Program  during  the  COVID-19 Pandemic. CSIS Commentaries DMRU-081-EN/ECON-003-EN, 1-7.
Selain  ketidaksiapan  pemerintah,  potensi  korupsi  dana  bansos  berdasarkan  laporan media  online  mengungkapkan  adanya  ketidakpercayaan  pemerintah  terhadap  efektivitas distribusi  dan  penggunaan  dana  bansos  bagi  warga  yang  terkena  dampak. 9 Kekhawatiran banyak pihak terkait potensi korupsi dana bansos ini bukan hal yang tidak berdasar. Sebagai contoh,  KPK  melalui  aplikasi  Jaga  telah  menerima  118  aduan  dari  masyarakat  terkait penyaluran dana bansos, sejak pertama kali diluncurkan pada 5 Juni 2020. 10
Tidak hanya KPK, ratusan laporan terkait penyalahgunaan dana bansos dari beragam unsur  masyarakat  juga  diterima  Ombudsman  RI. 11 Berdasarkan  hasil  identifikasi  Forum Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA),  isu  potensi  penyalahgunaan  dana  bansos terdapat pada enam titik rawan: (1) pengumpulan data yang dilakukan tidak saksama oleh petugas;  (2)  penerima  bansos  yang  tidak  sesuai;  (3)  dana  bansos  yang  diselewengkan;  (4) bantuan  yang  nominalnya  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya;  (5)  pemotongan  bantuan oleh oknum tertentu; (6) tambahan pembiayaan anggaran bansos. 12
Asas  keterbukaan  dan  akuntabilitas  dalam  pelayanan  publik  oleh  negara  kiranya menjadi penting untuk sebuah sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos. 13 Korupsi merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime).  Hal  ini  cukup  beralasan  karena perbuatan  korupsi  menimbulkan  dampak  yang  sangat  luar  biasa,  bukan  hanya  merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian masyarakat. Untuk  itu,  siapa  saja  yang  melakukan  perbuatan  keji  tersebut  harus  dihukum  sepantasnya dan memperoleh pemberatan dengan melihat keadaan yang kian genting ini. 14
Penelitian  terdahulu  terkait  penyaluran  bansos  sudah  pernah  dilakukan,  seperti  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anisa  Mufida  dengan  judul  Polemik  Pemberian  Bantuan Sosial di Tengah Pandemic Covid 19. 15 Penelitian selanjutnya terdapat dalam penelitian oleh Noni  Noerkaisar  dengan  judul  Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Pemerintah  untuk Mengatasi  Dampak  Covid-19  di  Indonesia. 16 Selain  itu  juga  terdapat  hasil  penelitian  oleh Launa  dan  Hayu  Lusianawati  dengan  judul  Potensi  Korupsi  dana  Bansos  Dimasa  Pandemi
9 Launa & Lusinawati, Hayu. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, 2(1), 1-22.
10 Sari, Asteria Desi Kartika. (2020, Juni 8). KPK Terima 118 Laporan Keluhan Penyaluran Dana Bansos, Apa Saja?. Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20200608/15/1249896/kpk-terima-118-laporan-keluhanpenyaluran- dana-bansos-apa-saja
11 Harahap,  Meilisa  Fitri.  (2020,  Juni  16).  Potensi  Maladministrasi  dan  Korupsi  Bansos  Covid-19.  Diakses  dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi-dankorupsi-bansos-covid-19
12 Aditya,  Nicolas  Ryan.  (2020,  November  6).  Fitra  Temukan  Potensi  Korupsi  Anggaran  Penanganan  Covid-19. Diakses  dari  https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14010341/fitra-temukan-potensi-korupsi-anggaran- penanganan-covid-19?page=all#page2
13 Alfedo, Juan Maulana & Azmi, Rahma Halim Nur. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(2), 283-296.
14 Alfiyah, Ninik. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9(2), 378-382.
15 Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemic Covid 19. Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159-166.
16 Noerkaisar, Noni. (2021). Op. Cit.
Covid-19. 17
Bansos  merupakan  bagian  dari  JPS  di  masa  pandemi  Covid-19  yang  dalam  proses pendistribusiannya  masih  belum  dapat  menjangkau  semua  masyarakat  terdampak. 18 Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  terdapat  penelitian  yang  mengkaji  terkait  polemik  serta efektivitas pemberian bansos termasuk mengenai potensi korupsi yang terjadi, namun belum ada  penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisis  terkait  dengan  problematika penyalahgunaan  bansos.  Berbekal  temuan  fenomena  korupsi  dana  bansos/hibah  yang peneliti  uraikan  tersebut  diatas,  peneliti  akan  mengkaji  dan  menganalisis  terkait  dengan penyalahgunaan bansos pada masa pandemi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif ( presciptive  research).  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach).  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang dirujuk yaitu undang- undang  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  terkait.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder  yang  dimaksud  yaitu  buku-buku,  artikel  atau  jurnal  ilmiah  yang  relevan  dengan penyalahgunaan bansos.

## PEMBAHASAN
A. Bansos Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 dan Masalah Pendistribusiannya Bansos merupakan bantuan berupa uang,  barang,  atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok  atau  masyarakat  miskin,  tidak  mampu,  dan/atau  rentan  terhadap  risiko sosial. 19 Menurut  Kementerian  Sosial  (Kemensos)  bansos  yang  diberikan  dalam  rangka penanggulangan pandemi Covid-19 adalah bantuan yang sifatnya sementara/temporer sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  kemampuan  pemerintah.  Bansos  yang bersifat  sementara  ini  secara  umum  ditangani  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemensos. 20
Serupa dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Sosial menyatakan bahwa bansos adalah pengeluaran dalam bentuk transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari  kemungkinan  terjadinya  risiko  sosial,  meningkatkan  ekonomi  dan/atau kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Rahmansyah melalui pemaparannya, mengatakan kebijakan bansos merupakan wujud pendeklarasian nyata tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah atas keadaan/kondisi rakyatnya yang kurang mampu dan terabaikan
17 Launa & Lusinawati, Hayu. (2021). Op. Cit.
18 Rahmansyah, Wildan et al. (2020). Op. Cit.
19 Kristina,  (2021,  Oktober  11).    Apa  Itu  Bansos?  Ini  Pengertian,  Jenis,  dan  Penerimanya.  Diakses  dari https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimanya
20 Tristanto,  Aris  (2020,  Oktober  31).  Mengenal  Bantuan  Sosial  Lebih  Jauh.  Diakses  dari https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh
pada tingkat terendah. 21
Selain  itu,  menurut  Permendagri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian  Hibah  Dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  APBD, pemberian  bansos memiliki ketentuan tertentu. Pemerintah daerah diperbolehkan memberi bansos kepada penduduk  atau  kelompok  masyarakat  sesuai  dengan  kemampuan  keuangan  daerah. Penduduk atau kelompok masyarakat tersebut meliputi (a) individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang  mengalami  keadaan yang tidak stabil  sebagai akibat dari kisis sosial, ekonomi,  politik,  bencana,  atau  fenomena  alam  agar  mampu  mencukupi  kebutuhan hidup  minimum,  (b)  organisasi/lembaga  bukan  pemerintahan  di  bidang  pendidikan, keagamaan,  dan  sektor  lainnya  yang  bertindak  untuk  mengayomi  perorangan, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan wujud kebijakan pemerintah untuk melindungi perekonomian rakyat dalam menghadapi serta menangani pandemi Covid- 19. 22 Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah berupaya  mengerahkan  berbagai  macam  bentuk  kebijakan  bansos  dalam menyelamatkan  ketahanan  ekonomi  masyarakat  untuk  menghadapi  kondisi  pandemi saat  ini,  meliputi  pemberian  (1)  Bantuan  Sosial  Tunai,  (2)  Program  Keluarga  Harapan (PKH), (3) Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk wilayah Jabodetabek, (4) Kartu Prakerja, (5)  Kartu  Sembako,  (6)  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  Dana  Desa),  dan  (7) Subsidi Listrik.
Terdapat kriteria dalam pemberian bansos sebagaimana dipaparkan sebelumnya, yaitu  selektif,  memenuhi  kualifikasi  dan  persyaratan  penerima  bantuan,  bersifat sementara kecuali dalam keadaan tertentu, dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tolok  ukur  penerima  bantuan  yaitu  mereka  yang  bertempat  tinggal  di  wilayah administrasi  pemerintah  daerah  sekitar  dan  memiliki  bukti  identitas  diri.  Jadi  sudah sepantasnya penerima bansos adalah mereka yang termasuk dalam kriteria yang sudah disebutkan serta dapat membuktikan kebenaran hal tersebut melalui alat bukti jadi diri yang ditunjukan dengan kesesuaian nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaannya, pendistribusian bansos, sebagai contoh Program Keluarga
Harapan  yang  selanjutnya  disebut  PKH,  yang  merupakan  program  pemberian  bansos bersyarat  kepada  Keluarga  Miskin  (KM)  yang  ditetapkan  sebagai  keluarga  penerima manfaat PKH.  Program ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional.  Harapannya,  PKH  dapat  menjadi pendorong  keluarga miskin untuk dapat memiliki akses  dan  memanfaatkan pelayanan sosial pangan,  kesehatan, pendidikan, termasuk akses terhadap  program perlindungan lainnya.  Selain  itu  juga  untuk  menjaga  pendapatan  serta  mengurangi  beban  keluarga dari  keluarga  prasejahtera  agar  dapat  terhindar  dari  risiko  sosial  terutama  selama
21 Rahmansyah, Wildan et al. (2020). Op. Cit.
22 Sugiarto,  Eddy  Cahyono.  (2020,  November  20).  Menjaga  Momentum  Pemulihan  Ekonomi.  Diakses  dari  dari https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi/
pandemi Covid-19 berlangsung. 23
Adapun  jenis  bantuan  dalam  PKH  terdapat  dua  jenis  yang  dimasukkan  kedalam sebuah  kartu  ATM  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  masing-masing  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  yaitu  bansos  non  tunai  sesuai  komponen  KPM  kesehatan  balita,  ibu hamil,  pendidikan  SD,  SMP,  SMA/SMK  dan  juga  untuk  lansia  serta  disabilitas  dengan jumlah uang bervairasi dari mulai Rp225,000 sampai Rp750,000 perkomponennya yang dicairkan setiap tiga bulan sekali bagi warga miskin yang tercatat dalam data kemiskinan kemensos RI, selain itu juga ada bantuan uang untuk sembako setiap bulannya sejumlah Rp200,000  yang  pembelanjaan  ditempat  khusus  yang  telah  ditunjuk  oleh  kemensos seperti  e-warong  atau  agen  bank  himbara  yang  telah  ditentukan  dan  ditunjuk  oleh Kemensos RI. 24
Selama  pandemi,  terjadi  kenaikan  angka  keluarga  penerima  manfaat  (KPM) sebanyak 25% dari jumlah yang sebelumnya 9,2 juta bertambah menjadi 10 juta KPM. Ternyata, prinsip keadilan bagi KPM belum dapat tercermin dalam angka kenaikan yang terjadi, terutama untuk mereka yang berdasarkan kriteria memperoleh nominal bantuan kecil. 25 Secara lebih lanjut, Hastuti memperjelas, sebagai contoh KPM dengan komponen satu anak SD, akan memperoleh bantuan sebesar Rp225.000,00 per triwulan, dari yang sebelumnya Rp180.000,00. Angka penambahannya tidak terlalu signifikan dan jauh jika dibandingkan dengan nominal bansos lainnya. 26 Frekuensi pencairan PKH ini pun dinilai kurang  efektif,  mengingat  akan  ada  biaya  tambahan  biaya  karena  pencairan  yang mulanya mulanya dilaksanakan pertriwulan menjadi sebulan sekali. 27
Dalam pelaksanaan penyalurannya selama masa pandemi, bansos PKH tidak dapat terlepas  dari  berbagai  masalah.  Beberapa  contoh  permasalahan  di  lapangan  misalnya seperti penerima bantuan sudah pindah domisili, meninggal, tidak melanjutkan sekolah, menikah dini, bercerai dengan pasangannya, dan perubahan status lain yang tidak lagi sesuai  dengan  kriteria  penerima  bansos. 28 Database  yang  tidak  akurat  karena  tidak di update  secara  berkala  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  ketidaktepatan  sasaran penerima  PKH  ini. 29 Permasalahan  baru  juga  ditemukan,  yaitu  pemalsuan  data  kriteria penerima  bantuan  yang  dilakukan  oleh  pendamping  sosial.  Tak  hanya  pendamping
23 Sendari, Anugerah Ayu. (2021, Juni 22). PKH Adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran, dan Cara  Ceknya.  Diakses  dari  https://hot.liputan6.com/read/4588463/pkh-adalah-program-keluarga-harapan- ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya
24 Kemensos. (2021, November 16). Sejalan dengan Agenda KPK, Mensos Sampaikan Langkah-Langkah Strategis Pencegahan  Korupsi.  Diakses  dari  https://kemensos.go.id/sejalan-dengan-agenda-kpk-mensos-sampaikan- langkah-langkah-strategis-pencegahan-korupsi
25 Noerkaisar, Noni. (2021). Op. Cit.
26 Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, Dian. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Covid-19. Catatan Penelitian Smeru, 2/2020, 1-8.
27 Noerkaisar, Noni. (2021). Op. Cit.
28 Rahmansyah, Wildan et al. (2020). Op. Cit.
29 Ekonomi  Pandemi:  Penyaluran  Bantuan  Sosial  “ke  Orang  yang  Sudah  Meninggal”,  Skema  Kebijakan  Dinilai “Tidak  Tepat  Sasaran”.  (2020,  April  24).  Diakses  pada  20  Desember  2021,  dari  BBC  News  Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147
sosial, aparat maupun petugas penyalur serta petugas bank juga sangat dimungkinkan terlibat dalam penyalahgunaan ini, sehingga dana bantuan tidak sampai pada penerima yang seharusnya. 30
Banyaknya penerima bantuan fiktif memberikan imbas yang fatal, karena penerima bantuan  yang  sebenarnya  justru  menjadi  terabaikan. 31 Melalui  uraian  diatas,  peneliti menyimpulkan  ketidakefektifan  pendistribusian  dana  PKH  terlihat  dari  masih ditemukannya  kasus  manipulasi  data  dan  penyalahgunaan  bantuan.  Belum  lagi,  ada potensi  terjadinya  korupsi  pada  tahap  penyaluran  bantuan  langsung  tunai.  Temuan FITRA  menyatakan  potensi  korupsi  pada  tahap  ini,  seperti  penggelapan  dana,  jumlah dana yang tidak sesuai, dan pungutan liar oleh oknum penyalur dana. 32 Apalagi dalam penyaluran bansos PKH, celah kemungkinan terjadinya korupsi terbuka lebar.
Celah yang dimaksud tersebut adalah dalam contoh kasus dua pendamping sosial PKH  di  Kecamatan  Tigaraksa,  Kabupaten  Tangerang,  Banten.  Mengingat  bantuan  PKH didistribusikan  melalui  transfer  ke  ATM  penerima,  maka  pendamping  sosial memanfaatkan kelonggaran ini. Apalagi masyarakat juga masih banyak yang tidak tahu betul berapa sebenarnya nominal yang diterima dan tidak terbiasa menggunakan ATM. Kedua  pendamping  sosial  ini,  diduga  menilap  sebagian  dana  bansos  bagi  keluarga kurang mampu dengan cara meminta/meminjam kartu ATM kepada keluarga penerima manfaat  (KPM).  Mereka  kemudian  menarik  saldonya  dan  diserahkan  kepada  penerima bantuan tetapi dengan nominal yang tidak sesuai. 33
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Kecamatan  Pagelaran,  Kabupaten  Malang,  Jawa Timur.  Seorang  pendamping  PKH  ditetapkan  sebagai  tersangka  korupsi  dana  bansos. Dilakukan  dengan  cara  yang  hampir  sama,  pendamping  bansos  di  Malang  ini  juga memanfaatkan  minimnya  pengetahuan  informasi  penerima  bansos  dengan  cara menahan  belasan  KKS  yang  seharusnya  diberikan  kepada  KPM  yang  berhak.  Tidak sampai  disitu,  ia  juga  menyalahgunakan  belasan  KKS  lain  dan  memotong  nominal bantuan  sehingga  tidak  sampai  dan  tidak  sesuai  jumlahnya  dengan  yang  seharusnya diterima  KPM.  Mirisnya,  hasil  korupsi  yang  ia  peroleh  dipergunakan  untuk membelanjakan kepentingan pribadi dan bukan merupakan kebutuhan pokok. 34
Selain  PKH,  ada  juga  bansos  lain  yang  diberikan  berupa  barang  atau  sembako.
30 Robot,  Yuddi  &  Rolly  Toreh.  (2020,  Mei  14).  PKH,  PHK  dan  Setumpuk  Masalah. Manado  Post.  Diakses  dari https://manadopost.jawapos.com/opini/14/05/2020/pkh-phk-dan-setumpuk-masalah/
31 Noerkaisar, Noni. (2021). Op. Cit.
32 Aditya,  Nicolas  Ryan.  (2020,  November  6).  Fitra  Temukan  Potensi  Korupsi  Anggaran  Penanganan  Covid-19. Diakses  dari  https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14010341/fitra-temukan-potensi-korupsi-anggaran- penanganan-covid-19?page=all#page2
33 Raharjo, Dwi Bowo & Ummi Hadyah Saleh. (2021, Agustus 3). Kasus Pemotongan Uang PKH di Tigaraksa, Kejari
Kabupaten Tangerang Tetapkan 2 Tersangka. Diakses dari
https://www.suara.com/news/2021/08/03/143154/kasus-pemotongan-uang-pkh-di-tigaraksa-kejari-kabupaten- tangerang-tetapkan-2-tersangka
34 Fitriana,  Nurul.  (2021,  Agustus  9).  Seorang  Pendamping  Sosial  Jadi  Tersangka  Kasus  Korupsi  Bansos  PKH  di Malang, Ini Fakta yang Didapat. Diakses dari https://www.kompas.tv/article/200043/seorang-pendamping-sosial- jadi-tersangka-kasus-korupsi-bansos-pkh-di-malang-ini-fakta-yang-didapat?page=all
Menurut  Rahadiansyah,  setidaknya  dimungkinkan  timbul  tiga  permasalahan  ketika pemerintah  memberikan  bansos  non  tunai  atau  dalam  bentuk  barang.  Pertama, mengenai keakuratan data, mengingat data yang tidak sinkron antara kementerian dan lembaga  begitu  juga  dengan  data  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Terlebih  di  daerah, masih  ada  data  mengenai  masyarakat  penerima  bantuan  yang  belum  di update  sejak lebih dari lima tahun yang lalu. Permasalahan kedua yaitu mengenai kedinamisan data. Validitas data sangat bisa diragukan kebenarannya mengingat pandemi Covid-19 yang melanda. Hal ini disebabkan karena pandemi memberikan dampak pada ketidakstabilan sektor ekonomi, sehingga orang yang awalnya bekerja, bisa saja terkena PHK di tempat kerjanya,  sementara  yang  bersangkutan  tidak  termasuk  dalam  data  penerima  bansos terdaftar. 35
Berkurangnya nilai bantuan yang diterima oleh masyarakat juga merupakan salah satu  kelemahan  penyaluran  bansos  dalam  bentuk  barang.  Timbulnya  biaya  lain  yang akan  dibebankan  kepada  penerima  bantuan  merupakan  alasan  dibaliknya.  Terlebih, pengadaan  bansos  juga  kerap  menjadi  pemicu  terjadinya  penyalahgunaan  kekuasaan. Celah  tindak  pidana  korupsi  yang  terbuka  lebar  tidak  lain  disebabkan  dari  cara pengadaan  bansos  yang  bersangkutan.  Anggraeni  juga  menambahkan  pendapat Rahadiansyah,  menyatakan  bahwa  metode  penunjukan  langsung  seringkali disalahgunakan,  lantaran  dalam  pelaksanaannya  metode  ini  menunjuk  rekanan  yang sudah tahu track recordnya. Namun  faktanya rekanan yang dimaksud biasanya adalah mereka yang dianggap bisa diajak bekerjasama demi keuntungan mereka pribadi. 36

## B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Pada Pendistribusian Bansos
Upaya  pencegahan  penyalahgunaan  bansos  Covid-19  dapat  diatasi  dengan menitikberatkan  pada  faktor  ketidakkonsistenan  dan  efektivitas  program  bansos  dari segi  kualitas  aparatur,  kedisiplinan,  kapasitas  administrasi,  sarana  dan  prasarana  serta pemantauan  yang  baik  serta  menyeluruh. 37 Faktor  internal  dan  eksternal  merupakan penyebab terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap dana bansos. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri seorang individu seperti sifat serakah, kelemahan moral serta gaya hidup yang terlanjur konsumtif. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor  lain  diluar  faktor  internal  yang  mendukung  berkembangnya  perilaku  korupsi, seperti faktor sosial budaya, politik dan ekonomi. 38
Kasus  dugaan  korupsi  bansos  sembako  di  Kemensos  menjadi  bukti  bahwa
35 Amalia,  Y.  &  Faqih,  F  (2020,  Desember  11).  Lahan  Basah  Korupsi  Bansos  Kemensos.  Diakses  dari https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html
36 Ibid.
37 Samsudin,  Muhamad,  Aji  Ratna  Kusuma,  &  Djaja,  Suarta.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  di  Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur. Jurnal Administrative Reform (JAR), 2(1).
38 Citranu.  (2020).  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  Bantuan  Sosial  Pandemi  Covid-19. Prosiding  Seminar Nasional  Webinar  Nasional  Universitas  Mahasaraswati  Denpasar  dalam  Percepatan  Penanganan  Covid-19 Berbasis Adat di Indonesia.
transparansi  program  tidak  ditanggapi  secara  serius  yang  dikhawatirkan  bisa  terjadi pada  instansi  lain.  Audit  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  juga  merupakan  hal penting  sebagai  upaya  kontrol  pemetaan  penggunaan  anggaran  untuk  menghindari penggunaan  anggaran  yang  tidak  pada  porsinya,  mengingat  alokasi  anggaran  yang besar  dari  pusat  hingga  daerah.  Upaya  ekstra  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk melakukan  pencegahan  korupsi  pada  semua  anggaran  bansos  Covid-19  secara menyeluruh.  Dana  perlindungan  sosial  pada  program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN) mencapai sekitar Rp233 triliun,  dengan prosentase 55% dikelola oleh Kemensos, dan sisanya oleh otoritas lain, ini menurut pantauan Catatan Indonesia Budget Center. 39
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  akses  keterbukaan  penggunaan  anggaran  di Kemensos  masih  cukup  rendah,  terbukti  dengan  tidak  adanya  transparasi  publik mengenai anggaran dan realisasi. Sejalan dengan hal ini, Ibrahim Fahmi Badoh, sebagai Direktur  Nara  Integrita  berpendapat  untuk  dapat  segera  melakukan  perbaikan  sitem yang  ada  di  kementrian/lembaga  penyalur  program  bansos.  Selain  pengadaan  yang dilakukan  secara  terbuka,  penentuan  HPS  juga  dikalkulasikan  dengan  tetap  mengacu pada  harga  pasar.  Termasuk  publikasi  data  pengadaan,  informasi  mengenai  rekanan yang  menjadi  pemasok  dalam  penyediaan  paket  sembako  juga  diperlukan  sekaligus sebagai upaya pengetatan kontrol publik. 40
Menteri Sosial Tri Rismaharini manyatakan bahwa bansos bukan soal data semata, melainkan mengawal hingga sampai kepada penerima dan merupakan tugas yang tidak mudah  sebab  banyak  masyarakat  yang  tidak  tahu  program  bantuan  tersebut.  Oleh karena itu, Kemensos memiliki komitmen untuk mengatasi berbagai  macam persoalan yang  timbul  dengan  menjalankan  segenap  strategi  yang  dimulai  dari  proses  hingga akhirnya  diterima  oleh  penerima  bantuan,  mengingat  manfaat  bansos  jelas  sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan terdampak Covid-19. 41
Terkait  data  penerima  bantuan,  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang dikelola  oleh  Kemensos  dengan  data  kependudukan  yang  dimiliki  oleh  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentunya harus dapat disandingkan. Untuk selanjutnya data yang  bersangkutan  diselaraskan  dengan  data  pemerintah,  baik  pusat  dan  daerah sehingga  terjadi  sinkronisasi  pada  semua  data  publik  yang  dimiliki  serta  dikelola pemerintah dan dapat menghindari salah sasaran dalam pemberian bansos. Pengkinian data  penerima  bansos  perlu  dilakukan  agar  pelaksanaan  anggaran  tepat  sasaran  dan penerimaannya  sesuai  dengan  perencanaan.  Langkah  yang  harus  diambil  pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait adalah koordinasi langsung dengan lembaga
39 Winata, Dhika Kusuma. (2020, Desember 11). Pencegahan Korupsi Bansos Covid-19 Perlu Menyeluruh. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/368159/pencegahan-korupsi-bansos-covid-19-perlu- menyeluruh
40 Ibid.
41 Meitania,  Lida  Noor,  (2021,  Oktober  27).  Strategi  Mengatasi  Persoalan  Bantuan  Sosial.  Diakses  dari https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474063/strategi-mengatasi-persoalan-bantuan-sosial
ata instansi yang membidangi pengeloaan data masyarakat. 42
Pembersihan  data  ganda,  serta  melakukan  pencocokkan  data  dengan  Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  dimiliki  setiap  individu  merupakan  langkah  strategis dalam  pengelolaan  data.  Disisi  lain  sebagai  tindakan  pencegahan  terjadinya penyelewengan  bansos,  pengawasan  dilakukan  tidak  hanya  melibatkan  satu kementerian  saja.  Karena  itu,  Kemensos  harus  bisa  menggandeng  KPK,  OJK,  Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, dan Bank Indonesia.  Peningkatan integritas  dengan  perbaikan  sistem  internal  dari  kementerian/lembaga  terkait  juga penting  untuk  dilakukan,  selain  transparansi  bisa  juga  dengan  menyiapkan  sistem whistleblower dan protokol anti penyuapan. 43
Kehadiran  Cek  Bansos  dapat  dijadikan  filter  sekaligus  mendukung  upaya transparansi  penerima  bantuan.  Sebagai  tambahan,  memampang  data  penerima bantuan  di  setiap  papan  pengumuman  kelurahan  juga  dapat  dilakukan  oleh  petugas terkait  yang  diamanahi  sebagai  alternatif  lain  dari  transparansi  penyaluran  bansos. Khusus  penggunaan  Cek  Bansos  terdapat  menu  Usul  Sanggah  yang  memungkinkan masyarakat  bisa  mengusulkan  nama  yang  berhak  menerima  bantuan  dan  melakukan sanggahn  bila  ada  masyarakat  yang  sebenarnya  tidak  berhak.  Upaya  pemberdayaan sosial  lainnya  juga  terus  digarap  oleh  Kemensos  agar  tercipta  kemandirian  sosial masyarakat tentu saja masyarakat juga menjadi lebih produktif dan sejahtera. 44

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terjadinya penyalahgunaan bansos dalam  pelaksanaan  pendistribusiannya  disebabkan  oleh  kesadaran  informasi  masyarakat terhadap  pemberian  bansos  masih  rendah,  data  yang  belum  universal  atau  terdapat perbedaan  data  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  sehingga  masih  ada  tumpang  tindih data antara satu kementerian atau lembaga dengan lainnya yang menjadi akar dari berbagai masalah lain. Selain itu pengawasan yang masih kurang memadai juga ikut berperan dalam membukakan  pintu  terjadinya  korupsi  bansos  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu  yang seringkali  justru  memiliki  peran  dan  tanggungjawab  dalam  pelaksanaan  tugasnya mendistribusikan bansos kepada penerimanya.
Untuk  itu,  peneliti  ingin  menguraikan  beberapa  saran  langkah-langkah  yang  dapat dilakukan agar pelaksanaan pendistribusian bansos dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sebagai berikut:
1. Melakukan  sinkronisasi  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang  dikelola  oleh Kemensos  dengan  data  kependudukan  yang  dikelola  oleh  Kemendagri  termasuk melakukan  pembersihan  data  ganda,  serta  melakukan  pencocokkan  data  dengan  NIK
42 Citranu.  (2020).  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  Bantuan  Sosial  Pandemi  Covid-19. Prosiding  Seminar Nasional  Webinar  Nasional  Universitas  Mahasaraswati  Denpasar  dalam  Percepatan  Penanganan  Covid-19 Berbasis Adat di Indonesia.
43 Kemensos. (2021, November 16). Op. Cit.
44 Ibid.
yang  dimiliki  setiap  individu  sehingga  semua  data  bersifat  universal  baik  pada pemerintah  pusat  maupun  daerah,  yang  secara  otomatis  data  penerima  bansos  tidak akan tumpang tindih serta tidak dapat dimanipulasi.
2. Mengingat  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  menyadari  komponen  bansos,  tidak mengerti  dirinya  termasuk  dalam  kriteria  penerima  atau  tidak,  dan  juga  tidak  tahu bagaimana  mekanisme  bansos  disalurkan  atau  didistribusikan,  maka  perlu  dilakukan sosialisasi  melalui  unit  terkecil  dalam  masyarakat  seperti  Rukun  Tetangga  (RT)  atau Rukun Warga (RW) mengenai detail dari bansos yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat  sadar,  paham  dan  mengerti  jelas  mengenai  hak  yang  diperoleh  ataupun prosedur untuk memperoleh bansos tersebut.
3. Melakukan transparansi data dengan cara memampang data penerima bansos di setiap kelurahan  dan  menyatukan  aplikasi  Jaga  dengan  aplikasi  Cek  Bansos,  sehingga meringkas penggunaan aplikasi terkait pelaksanaan serta penyalahgunaan bansos.
4. Penyatuan dan peningkatan sistem lembaga pengawasan pendistribusian bansos  yang dilakukan  dengan  cara  kerjasama  pihak  Kemensos  beserta  KPK,  OJK,  Polri,  Kejaksaan Agung,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  BPKP,  dan  Bank  Indonesia  sebagai  upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendampingan dari tahap perencanaan hingga penyelesaian termasuk didalamnya ada pelaporan hasil serta evaluasi dan audit terhadap keuangan dan kinerja penyelenggara negara.

## ACKNOWLEDGEMENT
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Rektor  Universitas  Islam  Syekh-Yusuf,  Dekan Fakultas  Hukum,  dan  para  pihak  yang  telah  terlibat  serta  membantu  dalam  penyusunan penelitian ini.

## REFERENSI
Aditya,  N.  R.  (2020,  November  6).  Fitra  Temukan  Potensi  Korupsi  Anggaran  Penanganan
Covid-19. Diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2020/11/06/14010341/fitra-temukan- potensi-korupsi-anggaran-penanganan-covid-19?page=all#page2
Alfedo,  Juan  Maulana  &  Azmi,  Rahma  Halim  Nur.  (2020).  Sistem  Informasi  Pencegahan Korupsi  Bantuan  Sosial  (Si  Pansos)  di  Indonesia:  Rumusan  Konsep  dan Pengaturan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(2), 283-296.
Alfiyah,  Ninik.  (2021).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Korupsi  Bantuan  Sosial  di  Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 9(2), 378-382.
Amalia,  Y.  &  Fikri, F.  (2020,  Desember 11).  Lahan Basah Korupsi Bansos Kemensos.  Diakses dari https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos- kemensos-mildreport.html
Citranu.  (2020).  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  Bantuan  Sosial  Pandemi  Covid-19.
Prosiding  Seminar  Nasional  Webinar  Nasional  Universitas  Mahasaraswati
Denpasar  dalam  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Berbasis  Adat  di Indonesia.
Ekonomi  Pandemi:  Penyaluran  Bantuan  Sosial  “ke  Orang  yang  Sudah  Meninggal”,  Skema
Kebijakan  Dinilai  “Tidak  Tepat  Sasaran”.  (2020,  April  24).  Diakses  pada  20 Desember 2021, dari BBC News Indonesia
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52399147.
Fitriana,  N.  (2021,  Agustus  9).  Seorang  Pendamping  Sosial  Jadi  Tersangka  Kasus  Korupsi Bansos  PKH  di  Malang,  Ini  Fakta  yang  Didapat.  Diakses  dari https://www.kompas.tv/article/200043/seorang-pendamping-sosial-jadi- tersangka-kasus-korupsi-bansos-pkh-di-malang-ini-fakta-yang- didapat?page=all
Harahap, M. F. (2020, Juni 16). Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bansos Covid-19. Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi- dankorupsi-bansos-covid-19
Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, Dian. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako Dalam Rangka Mitigasi Covid-19. Catatan Penelitian Smeru, 2/2020, 1-8.
Hirawan, Fajar B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the  COVID-19  Pandemic.  CSIS  Commentaries  DMRU-081-EN/ECON-003- EN,  1-7.
Kemensos.  (2021).  Sejalan  dengan  Agenda  KPK,  Mensos  Sampaikan  Langkah-Langkah Strategis Pencegahan Korupsi. Diakses dari https://kemensos.go.id/sejalan- dengan-agenda-kpk-mensos-sampaikan-langkah-langkah-strategis- pencegahan-korupsi
Kristina, (2021, Oktober 11).  Apa Itu Bansos? Ini Pengertian, Jenis, dan Penerimanya. Diakses dari  https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini- pengertian-jenis-dan-penerimanya
Launa,  Hayu  Lusinawati.  (2021).  Potensi  Korupsi  Dana  Bansos  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, 2(1), 1-22.
Meitania,  Lida  Noor,  (2021,  Oktober  27).  Strategi  Mengatasi  Persoalan  Bantuan  Sosial.
Diakses dari https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-
djikp/474063/strategi-mengatasi-persoalan-bantuan-sosial
Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Ditengah Pandemic Covid 19. Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159-166.
Noerkaisar, Noni. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi
Dampak Covid-19 di Indonesia. JEL Classification: N4, N9, 83-104.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
Pramanik,  Nuniek  Dewi.  (2020).  Dampak  Bantuan  Paket  Sembako  dan  Bantuan  Langsung Tunai  Terhadap  Kelangsungan  Hidup  Masyarakat  Padalarang  Pada  Masa Pandemi Covid 19. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 01(12),
113-120.
Raharjo, D. B. & Saleh, U. H. (2021, Agustus 3). Kasus Pemotongan Uang PKH di Tigaraksa, Kejari  Kabupaten  Tangerang  Tetapkan  2  Tersangka.  Diakses  dari https://www.suara.com/news/2021/08/03/143154/kasus-pemotongan- uang-pkh-di-tigaraksa-kejari-kabupaten-tangerang-tetapkan-2-tersangka
Rahmansyah, Wildan et al. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan  Covid-19  di  Indonesia. Jurnal  Pajak  dan  Keuangan  Negara, II(1), 90-102.
Robot,  Y.  &  Toreh,  R.  (2020).  PKH,  PHK  dan  Setumpuk  Masalah. Manado  Post,  dari https://manadopost.jawapos.com/opini/14/05/2020/pkh-phk-dan- setumpuk-masalah/
Sari, A. D. K. (2020, Juni 8). KPK Terima 118 Laporan Keluhan Penyaluran Dana Bansos, Apa
Saja? Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20200608/15/1249896/kpk-terima-118- laporan-keluhanpenyaluran-dana-bansos-apa-saja
Samsudin,  Muhamad,  Aji  Ratna  Kusuma,  &  Djaja,  Suarta.  (2017).  Faktor-Faktor  yang Berpengaruh  Terhadap  Efektivitas  Penyaluran  Bantuan  Sosial  di  Bagian Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai  Timur. Jurnal  Administrative Reform (JAR), 2(1).
Sendari,  A.  A.  (2021,  Juni  22).  PKH  Adalah  Program  Keluarga  Harapan,  Ketahui  Tujuan,
Besaran, dan Cara Ceknya. Diakses dari https://hot.liputan6.com/read/4588463/pkh-adalah-program-keluarga- harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya
Sugiarto,  E.  C.  (2020).  Menjaga  Momentum  Pemulihan  Ekonomi.  Diakses  dari https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi/
Sumodiningrat,  Gunawan.  (1999). Jaring  Pengaman  Sosial  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(3), 3-25.
Teja, Mohammad. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19.
Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan  Strategis Vol 12, Hal 13-18.
Tristanto,  Aris.  (2020).  Mengenal  Bantuan  Sosial  Lebih  Jauh.  Diakses  dari https://puspensos.kemensos.go.id/mengenal-bantuan-sosial-lebih-jauh Winata, D. K. (2020, Desember 11). Pencegahan Korupsi Bansos Covid-19 Perlu Menyeluruh.
Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-
hukum/368159/pencegahan-korupsi-bansos-covid-19-perlu-menyeluruh