## WARISAN BUDAYA, PARIWISATA DAN PEMBANGUNAN DI MUARAJAMBI, SUMATRA

## Devi Roza K. Kausar Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila

## Abstract
This paper is part of a preliminary study on the potentials and problems in the development of heritage tourism as a rural and regional development strategy in Muarajambi. It aims to present the  various  dynamics  in  the  relationship  between  tourism,  cultural  heritage,  and  development through Muarajambi’s case. This study uses qualitative data obtained through field observations, interviews, secondary data collection and literature studies. It concludes that the development of certain economic sectors within the heritage area causes disruption to heritage conservation and limits  heritage  tourism  development.  The  study  suggests  that  the  area  must  be  declared  as heritage  conservation  area  through  appropriate  legal  framework  and  that  clear  coordination mechanism  between  central  and  local  governments  that  aim  toward  conserving  heritage  for communities’ welfare should be realized.
Keywords: cultural heritage, tourism, development

## PENDAHULUAN
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2005 mencatat bahwa kunjungan ke obyek wisata warisan budaya dan sejarah telah menjadi salah satu kegiatan wisata yang tercepat pertumbuhannya (Timothy dan Nyaupane,  2009).  Dua  jenis  kegiatan  wisata yang erat hubungannya dengan warisan budaya dan peninggalan sejarah adalah cultural tourism (wisata budaya) dan heritage tourism (wisata ke  situs-situs  warisan  atau  pusaka).  Poria  et al.  (2006)  mendefinisikan  heritage  tourism sebagai setiap kunjungan ke situs warisan budaya, alam maupun peninggalan sejarah, terlepas dari motivasi dan persepsi pengunjung pada atribut situs tersebut. Pengertian heritage tourism dan cultural tourism terkadang tumpang tindih dan penggunaan  kedua  istilah  tersebut  sering dipertukarkan karena keduanya saling berkaitan erat.  Namun  demikian,  terdapat  perbedaan mendasar antara heritage tourism dan cultural
tourism.  Wisata  budaya  dapat  didefinisikan sebagai wisata minat khusus yang menekankan pada pencarian dan partisipasi dalam pengalaman budaya  yang  baru  dan  mendalam  baik  dari aspek  estetika,  intelektual,  emosional  dan psikologis (Stebbins, 1996). Dengan demikian menurut Stebbins (ibid), cultural tourism dapat mencakup kunjungan ke museum, galeri, festival, pertunjukan seni, dan situs bersejarah, termasuk situs warisan budaya. Heritage tourism lebih menekankan pada "tempat" atau menyiratkan bahwa  kegiatan  wisata  harus  dilakukan  pada situs warisan tertentu (in situ), sedangkan wisata budaya tidak menekankan pada aspek “tempat” karena pada kegiatan wisata budaya, aktivitas mengamati dan mempelajari suatu budaya dapat dilakukan  secara  ex  situ  atau  di  luar  tempat asalnya.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep heritage yang terwujud dalam sebuah kompleks percandian peninggalan abad ke-7 sampai ke-14
di  Kabupaten  Muarajambi,  Provinsi  Jambi. Menurut  asal  katanya,  heritage  berarti  sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.  Heritage  menurut  Ashworth  (2006) adalah sesuatu yang terpilih untuk dilestarikan. Di dalamnya terkandung interpretasi dari sejarah masa  lalu  yang  hadir  melalui  monumen  dan artefak, dikombinasikan dengan memori kolektif individu  maupun  kelompok  untuk  merespon kebutuhan  masa  kini  yang  meliputi  penguatan identitas,  kebanggaan,  serta  kebutuhan  akan sebuah sumber daya yang dapat dimanfaatkan, misalnya  untuk  pariwisata  (Ashworth  dan Tunbridge, 1999).
Kompleks Percandian Muarajambi pernah menjadi  pusat  ibadah  dan  pendidikan  agama Buddha di masa Kerajaan Melayu Kuno Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-14 (Munoz, 2006; Utomo, 2012). Kompleks ini mencakup kawasan seluas  2.602  hektar  yang  posisinya  terbentang sepanjang 7,5 kilometer di tepi Sungai Batanghari. Setidaknya ada 82 reruntuhan bangunan kuno atau candi yang terbuat dari konstruksi batu bata, namun  baru  tujuh  candi  yang  telah  dipugar. Sejak Oktober 2009, Candi Muarajambi telah didaftarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia masuk ke daftar tentatif (tentative lists) untuk dipertimbangkan sebagai  situs Warisan Dunia. Daftar  tentatif  Warisan  Dunia  adalah  daftar situs yang dipertimbangkan oleh negara-negara pengusul  untuk  dinominasikan  menjadi  situs Warisan Dunia. Penunjukan sebagai situs Warisan Dunia, menurut Drost (1996) dan Li et al. (2008) dapat meningkatkan visibilitas internasional dari suatu  situs  dan  akan  mendorong  kunjungan wisata karena adanya berbagai kegiatan promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku industri pariwisata maupun UNESCO dan Komite Warisan Dunia.
Meskipun demikian, walaupun telah masuk ke dalam daftar tentatif Warisan Dunia, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi ganjalan
jika kompleks percandian ini akan dinominasikan sebagai situs Warisan Dunia dan apabila heritage tourism akan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Saat  ini  keutuhan dan  pelestarian  kawasan  Candi  Muarajambi sebagai  kawasan  arkeologi  terancam  oleh keberadaan stockpile (penimbunan) batubara, perkebunan  kelapa  sawit  dan  pabrik  minyak kelapa sawit (BBC Indonesia edisi 16 Februari 2012; Fahmy, 2012; Sirait, 2012). Pembangunan berbagai industri di zona inti kawasan percandian Muarajambi  ini  disinyalir  seiring  dengan percepatan pembangunan setelah diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 di  mana  pemerintah  daerah,  dalam  sistem desentralisasi, mempunyai hak untuk memberikan ijin investasi.
Makalah ini merupakan bagian dari sebuah penelitian  awal  mengenai  potensi  dan permasalahan dalam pengembangan heritage tourism sebagai salah satu strategi pembangunan daerah dan wilayah pedesaan di Muarajambi. Engelhardt  (2005)  dan  Matsuura  (2008) mengatakan  bahwa  paradigma  pengelolaan heritage  harus  berkembang  menjadi  bukan semata  untuk  pelestarian  tetapi  juga  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian,  Millar  (1989)  mengingatkan  bahwa konteks heritage tourism sangat berbeda dengan pariwisata pada umumnya, karena menggunakan sumber  daya  yang  tak  tergantikan  sehingga pelestarian  adalah  komponen  penting  dari heritage  tourism.  Oleh  karena  itu  dalam pemanfaatan warisan budaya untuk peningkatan kesejahteraan  masyarakat,  sering  terjadi berbagai dinamika antara pelestarian warisan budaya,  pariwisata,  dan  pembangunan  atau kemajuan-kemajuan yang terjadi di lingkungan warisan  budaya,  baik  yang  disebabkan  oleh pariwisata maupun oleh kegiatan pembangunan lainnya.  Atas dasar hal tersebut, makalah ini bertujuan untuk menyajikan berbagai dinamika
dalam  hubungan  antara  pariwisata,  warisan budaya, dan pembangunan melalui studi kasus Muarajambi. Di satu sisi, pengembangan heritage tourism amat dipengaruhi oleh pembangunan, terutama  pembangunan  infrastruktur  yang memungkinkan akses yang lebih baik menuju ke lokasi. Di lain pihak, aktivitas pembangunan yang  terjadi  di  sekitar  situs  warisan  budaya, yang  tak  jarang  merupakan  akibat  dari pembangunan infrastruktur, sangat berpengaruh terhadap kelestarian situs.   Selain membahas berbagai dinamika tersebut, makalah ini juga berusaha mengidentifikasi potensi pengembangan heritage tourism dari perspektif modal budaya (cultural  capital)  dan  modal  sosial  (social capital) serta mengidentifikasi masalah-masalah yang masih harus diselesaikan agar pembangunan heritage  tourism  di  Muarajambi  membawa manfaat bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang  diperoleh  melalui  observasi  lapangan, wawancara,  dan  pengumpulan  data  sekunder maupun  literatur  pendukung.  Wawancara  di Muarajambi dilakukan terhadap tokoh pemuda yang menginisiasi program pendidikan heritage bagi  anak-anak  sekolah  di  sekitar  candi  dan juga berperan mengembangkan pariwisata yang masih  berada  pada  tahap  awal.  Selain  itu, penulis juga mewawancarai pejabat dari Kantor Pelestarian  Warisan  Budaya  Jambi  (BPCB) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.  Di  Jakarta,  wawancara  dilakukan terhadap  perwakilan  dari  Perhimpunan Pelestarian  Muarajambi  (PPMJ),  Cultural Programme Spesialist Kantor UNESCO Jakarta dan pejabat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan. Selain  itu,  seorang  ahli  arkeologi  juga diwawancarai  sebagai  informan  ahli  untuk penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  hasil  dan  pembahasan  ini  dibagi menjadi tiga sub bagian. Sub bagian pertama adalah uraian mengenai sejarah Muarajambi dan situasi kawasan tersebut saat ini. Sub bagian kedua mencoba mengidentifikasi potensi pengembangan heritage tourism di Muarajambi dan masalah-masalah  yang masih perlu diatasi dalam  pengembangan  tersebut.  Kemudian  sub bagian ketiga membahas mengenai dinamika dalam  hubungan  antara  warisan  budaya, pariwisata, dan pembangunan di Muarajambi.
Kompleks Percandian Muarajambi: Sejarah dan Situasinya Kini
Menurut  sejarah,  Jambi  termasuk  dalam wilayah  Kerajaan  Sriwijaya  yang  pada  masa kejayaannya terlibat aktif dalam perdagangan sepanjang Selat Malaka dan sekitarnya. Ketika Kerajaan  Sriwijaya  memerintah  wilayah sekitarnya Abad ke-7 sampai ke-14 Masehi, pusat kekuasaan sempat berpindah ke beberapa l okas i   yan g  b er bed a,   t er gant un g  pad a perkembangan politik regional saat itu. Pusat kekuasaan misalnya pernah pindah dari Palembang  ke  Jambi  (Munoz,  2006;  Utomo, 2012). Perpindahan ke Jambi menurut sebagian ahli disebabkan oleh serangan para perompak dari daerah Chola (India Selatan) pada tahun 1025 yang menghancurkan sebagian besar Palembang (Munoz, 2006).
Sejarah juga mencatat bahwa Candi Muarajambi dulunya adalah sebuah pusat pendidikan (universitas)  agama  Budha tertua dan terbesar di Asia Tenggara yang memegang peran penting selama kurang lebih tujuh abad (Sirait,  2012).  Muarajambi  adalah  tempat  di mana bukan hanya agama yang dipelajari, tetapi juga ilmu kedokteran, logika, filsafat dan arsitektur. Universitas kuno ini memiliki hubungan yang erat dengan Universitas Nalanda di  India  yang  juga  berfungsi  sebagai  pusat
pendidikan  agama  Budha  yang  terkemuka (Sudhamek, 2010; Wahid, 2011). Munoz (2006) menjelaskan bahwa hampir semua biksu Cina yang  bepergian  melalui  laut  antara  Cina  dan India berhenti di wilayah Sriwijaya untuk belajar di berbagai biara-biara. Para biksu belajar bahasa Sansekerta  dan  mempersiapkan  diri  untuk kelanjutan perjalanan mereka ke Nalanda. Selain itu, I- Tsing, seorang pendeta Budha dari Cina yang meninggalkan catatan tertulis dari 25 tahun perjalanannya di Asia juga menggambarkan kebesaran sebuah pusat pembelajaran di Pulau Sumatra (Sudhamek, 2010).
Gambar 1. Candi Tinggi, salah satu candi di Kompleks Percandian Muarajambi Sumber: koleksi pribadi
Kebesaran sejarah Candi Muarajambi membuatnya  didaftarkan  ke  dalam  daftar sementara (tentative lists) untuk dipertimbangkan menjadi Situs Warisan  Dunia oleh pemerintah Indonesia. Candi Muarajambi dianggap memenuhi  kriteria  kedua,  tiga,  dan  empat dari sepuluh kriteria Warisan Dunia yang disebut  sebagai  outstanding  universal  value atau  OUV  (UNESCO,  2009).  Kriteria  kedua berbunyi sebagai berikut “To exhibit an important interchange of human values, over a span of time  or  within  a  cultural  area  of  the  world, on developments in architecture or technology, monumental  arts,  town-planning  or  landscape design” yang berarti bahwa situs Muarajambi merupakan hasil dari pertukaran dan interaksi
nilai-nilai, yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan  terwujud  dalam  teknologi  arsitektur,  seni, perencanaan  kota  dan  lansekap  yang  ada  di dalamnya.  Sedangkan  kriteria  ketiga  adalah “To be a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is  living  or  which  has  disappeared”  yang mempunyai  makna  bahwa  situs  Muarajambi adalah  sebuah  wujud  dari  tradisi  maupun peradaban  yang  masih  ada  maupun  telah hilang.  Kriteria  yang  terakhir  yaitu  kriteria keempat, sebagai berikut: “Be an outstanding example  of  a  type  of  building,  architectural or technological ensemble or landscape which illustrates significant stages in traditional human settlement, land use, or water management that represents cultural values or the interaction of  a  culture  (or  cultures),  or  the  interaction of humans with nature, especially when it has become  vulnerable  under  the  impact  of irreversible change”. Maksud dari kriteria keempat adalah bahwa situs Muarajambi merupakan contoh dari bangunan atau arsitektur atau teknologi atau lansekap yang menggambarkan suatu  tahap  di  mana  terjadi  interaksi  antara manusia dengan alam dan interaksi antarbudaya. Indonesia  saat  ini  memiliki  26  situs  pada daftar sementara tersebut. Setiap negara yang meratifikasi  Konvensi  Warisan  Dunia  dapat mengusulkan situs yang akan dimasukkan ke daftar  sementara  melalui  proses  konsultasi dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  di negaranya.
Ironisnya,  kawasan  percandian  ini  juga merupakan tempat beroperasinya berbagai industri berat. Sejak 1980-an, sejumlah perusahaan  kayu  telah  aktif  di  kawasan  ini. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, terdapat juga  beberapa  perusahaan  yang  bergerak  di bidang penimbunan batubara (sebelum diangkut melalui Sungai Batanghari) dan pabrik pemrosesan kelapa sawit (Sirait, 2012). Debu dari timbunan
batubara dapat merusak candi kuno yang ada disekitarnya, sedangkan pembangunan bangunan pabrik  dalam  kawasan  arkeologi  seharusnya dihindari  karena  terdapat  kemungkinan  bahwa masih  banyak  sisa-sisa  peradaban  masa  lalu yang belum tergali.
Namun  demikian,  industri  batubara  dan kelapa  sawit  merupakan  kontributor  utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten  Muarajambi.  Sektor  pertambangan dan  penggalian  menghasilkan  PDB  218.669 juta rupiah pada tahun 2009 atau 19,5 % dari PDRB tahun tersebut (BPS Jambi, 2012). Sedangkan  sektor  pertanian,  yang  meliputi perkebunan kelapa sawit, memberikan kontribusi PDB sebesar 384.007 juta rupiah pada tahun 2009 atau sekitar 34% dari total PDRB.
Indonesia memang merupakan salah satu produsen terbesar dunia untuk batu bara maupun kelapa sawit. Produksi batubara Indonesia berada di peringkat kelima di dunia, setelah Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, India, dan Australia,  dengan  produksi  yang  mencapai 376 juta ton pada tahun 2011 (Budiarto, 2012). Di lain pihak, Indonesia merupakan produsen terbesar kelapa sawit di dunia dengan produksi minyak  sawit  Indonesia  mencapai  19.844.901 ton pada tahun 2010 yang membuatnya menjadi produsen nomor satu di dunia (Hapsari, 2011). Indonesia telah menjadi tujuan utama investasi asing langsung di sektor perkebunan kelapa sawit dan peluang tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kebanyakan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Muarajambi.
Belum ditetapkannya kompleks percandian Muarajambi  menjadi  kawasan  cagar  budaya menyebabkan  pemerintah  kabupaten  dapat memberikan  ijin  usaha  kepada  perusahaan batu  bara  dan  kelapa  sawit  sehingga  kedua industri tersebut sebenarnya beroperasi tanpa
melanggar hukum. Menanggapi hal itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Muarajambi telah melobi pemerintah daerah setempat sejak tahun 2007. Namun, situasi belum berubah sampai  saat  ini  karena  belum  ada  kerangka hukum  yang  dapat  mengawal  pelestarian Candi Muarajambi.
Rizzo  dan  Mignosa  (2006)  menekankan bahwa heritage  adalah luaran dari proses regulasi. Pada tataran global, Konvensi Warisan Dunia adalah “soft law” atau instrumen-instrumen tertulis  namun  tidak  mengikat  yang berfungsi sebagai payung untuk mengidentifikasi, melindungi, dan  melestarikan  warisan  alam  dan  budaya. Sedangkan,  pada  tataran  nasional  dan  lokal, hukum  dan  peraturan  adalah  instrumen  yang berperan  penting  dalam  pencapaian  tujuan Konvensi Warisan Dunia tersebut. Oleh karena itu, Rizzo dan Mignosa (2006) menggarisbawahi pentingnya  mengevaluasi  perundangan  dan peraturan  apa  yang  mempengaruhi  sebuah situs warisan atau kawasan lindung. Pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar  Budaya,  sebetulnya  diuraikan  bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati atau Walikota, harus memulai proses awal pencanangan situs warisan budaya atau alam dengan lebih dulu mendeklarasikan suatu kawasan warisan budaya atau alam di tingkat lokal sesuai dengan rekomendasi dari para ahli. Dengan demikian penetapan  Candi  Muarajambi  sebagai  cagar budaya sesungguhnya berpulang kepada “political will” pemerintah daerah untuk lebih dulu memulai  proses  tersebut.  Tirtosudarmo  (2013) mengatakan bahwa kondisi mengkhawatirkan di  beberapa  situs  warisan  budaya  Indonesia, seperti Candi Murajambi dan situs Trowulan di Mojokerto adalah akibat kurangnya perhatian dan  komitmen  pemerintah  dalam  kebijakannya mengenai pelestarian warisan budaya.
Pengembangan Heritage Tourism di Muarajambi:

## Potensi dan Permasalahan
Pada bulan September 2011, Presiden RI Susilo  Bambang  Yudhoyono  menetapkan kompleks percandian Muarajambi sebagai kawasan  sejarah  terpadu.  Pengembangan menjadi sebuah kawasan sejarah terpadu tentunya membutuhkan berbagai strategi yang  jitu  agar  dapat  terealisasi  dan  agar aktivitas heritage tourism  yang dikembangkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa paragraf selanjutnya dari sub bagian ini akan membahas potensi yang telah dimiliki untuk upaya pengembangan heritage tourism di Muarajambi.
Sesuai  dengan  konsep  heritage  tourism yang menekankan bahwa aktivitas wisata dilakukan secara “in situ” atau pada situs warisan,  cultural  capital  (modal  budaya) berupa  fisik  bangunan  maupun  kondisi kawasan menjadi hal pokok  yang  harus diperhatikan. Cultural capital atau aset budaya menurut  Throsby  (2003)  adalah  aset  budaya yang  ketika  dikombinasikan  dengan  input lainnya, berkontribusi terhadap produksi benda budaya lainnya. Dengan kata lain, aset budaya seperti Candi Muarajambi, Candi Borobudur, dan warisan budaya lainnya ketika dikombinasikan dengan keterampilan, pengetahuan, dan modal finansial, menginspirasi produksi benda maupun jasa lain. Dalam konteks Muarajambi, aset budaya untuk pengembangan heritage tourism adalah fisik bangunan candi yang sudah dipugar  maupun  sisa  candi  yang  belum dipugar (disebut menapo); kawasan percandian itu  sendiri  yang  di  dalamnya  terdapat  kanal- kanal  kuno  yang  menghubungkan  satu  area dengan area lainnya; desa-desa Melayu  yang ada di dalam kawasan percandian; adat istiadat setempat;  dan  seni  budaya  masyarakat.
Disamping itu, sejarah kawasan serta interpretasi dari adat istiadat maupun seni budaya masyarakat juga merupakan aset budaya yang sifatnya intangible atau tak benda.
Idealnya  pemanfaatan  berbagai  aset budaya ini dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan produk  pariwisata  yang  menarik  dan  tidak hanya  terfokus  kepada  fisik  bangunan  candi. Produk pariwisata berupa tour kawasan misalnya dapat mencakup juga kunjungan ke desa-desa setempat di mana wisatawan dapat berinteraksi dengan  masyarakat  lokal,  jelajah  sungai  dan kanal (yang saat ini sudah mulai dilakukan), dan pertunjukan  seni  budaya.  Saat  ini,  beberapa tour operator telah mengembangkan wisata ziarah ke kawasan candi yang menargetkan wisatawan dari Cina, khususnya Tibet. Beberapa grup pendeta Budha dari Tibet juga telah datang ke Muarajambi untuk melakukan ziarah  ke  candi.  Wisatawan asing  yang  melakukan  wisata  ziarah  ini  selain mengunjungi  candi  juga  mengikuti  kegiatan lainnya seperti menelusuri Sungai Batanghari bahkan kanal-kanal yang ada di kawasan, mengunjungi desa-desa dan menikmati kuliner lokal. Kegiatan menelusuri kanal, yang merupakan kanal-kanal kuno yang dibangun dan digunakan pada abad 7 sampai abad 14 ini, biasanya berakhir dengan   mengunjungi  rumah-rumah apung di Danau Kelari yang masih berada di dalam kawasan percandian. Rumah-rumah tersebut yang dibuat dengan konsep panggung dan berada di atas Danau Kelari menjadi tempat  untuk  menikmati  kuliner  khas  Jambi (lihat Gambar 2 untuk salah satu contoh rute tour). Pembangunan rumah apung merupakan inisiatif dari tokoh-tokoh pemuda dan penggiat pariwisata setempat dengan bantuan dana CSR (corporate  social  responsibility)  dari  sebuah bank swasta.
Gambar 2. Rute Wisata Kanal Kuno Sumber: SGP Tours
Perkembangan  yang  menggembirakan pada aspek pemasaran kawasan sebagai atraksi pariwisata harus didukung oleh fasilitas umum yang  memadai.  Saat  ini,  fasilitas  pendukung pariwisata  masih  sangat  minim  di  dalam kawasan candi. Kehadiran usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata masih terbatas pada usaha makan dan minum yang sederhana. Fasilitasi  kegiatan  wisata  budaya  pun  belum dilakukan  bersama-sama  dengan  promosi kerajinan lokal Jambi secara optimal.
Selain modal budaya  yang telah dibahas di atas, tulisan ini juga ingin membahas mengenai  modal  sosial  sebagai  bagian  dari faktor pendukung potensi yang telah ada. Modal sosial atau social capital menurut Putnam (1995) adalah aspek-aspek dari suatu organisasi  sosial  yang  mencakup  jaringan, norma,  dan  kepercayaan,  yang  memfasilitasi timbulnya  koordinasi  dan  kerjasama  untuk perolehan manfaat bersama. Beberapa bentuk kerjasama yang sudah berjalan antar anggota masyarakat  dan  dengan  pengelola  kawasan merupakan  indikasi  adanya  modal  sosial  pada pengembangan  pariwisata  berbasis  heritage di kawasan Muarajambi.
Salah satu contoh bentuk kerjasama adalah penyediaan  sepeda  sewa  untuk  pengunjung oleh masyarakat yang dipicu oleh adanya jalur bersepeda yang dibangun oleh BPCB. Disamping itu, terdapat beberapa organisasi yang diinisiasi oleh kalangan pemuda yang kegiatannya dapat menjadi  cikal  bakal  pariwisata  berbasis masyarakat di Muarajambi. Pariwisata berbasis masyarakat menurut Ashely pada Beeton (2006) adalah kegiatan pariwisata di mana masyarakat lokal berperan sebagai pelaku aktif, antara lain sebagai  pengelola  area,  pengusaha,  pegawai, pengambil keputusan dan juga sebagai pelestari kawasan. Menurut Beeton (2006), pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk menciptakan industri  pariwisata  yang  lebih  berkelanjutan dan senantiasa memperhatikan masyarakat lokal dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan pariwisata.
Salah satu kegiatan  yang dilakukan oleh organisasi  pemuda  lokal  adalah  pendidikan pengenalan  mengenai  candi  sebagai  warisan atau heritage berupa aktivitas mingguan yang diikuti  oleh  siswa-siswi  sekolah  setempat. Organisasi  penyelenggara,  disebut  Saramuja (Sekolah Alam Raya Muarajambi), termotivasi
oleh  kenyataan  bahwa  banyak  generasi  muda, khususnya siswa sekolah yang tidak memahami sejarah dan peran penting yang pernah diemban oleh Muarajambi dalam perkembangan peradaban dunia.  Kegiatan  pengenalan  heritage  yang dilakukan oleh Saramuja meliputi kunjungan ke candi-candi sambil mendengarkan penjelasan pembimbing, menggambar dan melukis  candi, pertunjukan musik, dan pembuatan  film  untuk pendidikan masyarakat.
Dalam  perkembangannya,  Saramuja  dan organisasi  pemuda  lainnya  yang  masing- masing  mempunyai  fokus  tertentu,  misalnya pengembangan kerajinan dan pelatihan pemandu wisata, melebur menjadi Yayasan Padmasana yang ditetapkan oleh Akte Notaris. Keterlibatan para  penggiat  pariwisata  atau  pengusaha dalam  aktivitas  pengembangan  pariwisata yang  dilakukan  oleh  para  pemuda  tersebut kemudian menambah nilai bagi pariwisata di Muarajambi.  Pasar  wisatawan  asing,  terutama wisatawan  Cina  bahkan  pendeta  Budha  dari Tibet, mulai  terbuka (seperti  telah dijelaskan pada  bahasan  sebelumnya  mengenai  modal budaya). Kreativitas para pemuda juga tampak dalam penyelenggaraan beberapa event seperti “Festival  Kanal  Kuno”  pada  tahun  2012  dan “Pentas  Seni  dan  Budaya  Situs  Percandian Muarajambi – Road to World Heritage Site”, yang  baru  saja  dilaksanakan  pada  bulan Agustus 2013.
Namun  demikian,  selain  beberapa perkembangan yang dibahas di atas, terdapat beberapa  permasalahan  dalam  pengembangan pariwisata di Muarajambi seperti telah disinggung secara sekilas pada bagian-bagian sebelumnya dari tulisan ini. Masalah paling utama adalah ketidakpastian  status  kawasan  yang  belum ditetapkan  menjadi  kawasan  cagar  budaya sehingga  kerangka  hukum  untuk  pelestarian kawasan  ini  belum  memadai.  Dalam  hal  ini tampak bahwa pemerintah pusat dan pemerintah
daerah  belum  memiliki  persepsi  yang  sama tentang pentingnya Muarajambi dalam konteks sejarah  dan  budaya.  Pemerintah  pusat  yang merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi Warisan Dunia, mendaftarkan situs ini ke dalam daftar  sementara  Warisan  Dunia,  sementara di tingkat lokal, upaya pelestarian situs malah terganggu oleh pembangunan sektor ekonomi lainnya. Kerangka hukum yang tidak memadai, belum adanya komunikasi yang efektif antara berbagai  pemangku  kepentingan,  dan  tidak adanya  mekanisme  pengambilan  keputusan bersama,  telah  disebutkan  pada  studi-studi sebelumnya  sebagai  beberapa  masalah  yang biasa dihadapi dalam pengelolaan heritage di negara  berkembang  (Nuryanti,  1996;  Aas  et al., 2005; Kausar, 2011).
Pada  era  desentralisasi  seperti  saat  ini, masalah-masalah tersebut di atas menjadi semakin mengemuka karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan pada masa sebelumnya. Hal ini mempunyai konsekuensi terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  yang seringkali memprioritaskan kepentingan ekonomi jangka  pendek,  misalnya  melalui  pemberian ijin  bagi  industri  pada  kawasan  bersejarah dibandingkan kepentingan pelestarian yang dapat berdampak pada kebanggaan nasional namun saat  ini  masih  terbatas  manfaat  ekonominya. Pada konteks kepariwisataan, pengklasifikasian urusan pariwisata sebagai urusan pilihan dan bukan  urusan  wajib  bagi  pemerintah  daerah, sebagaimana terkandung pada Undang-undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  juga  dapat  berkontribusi  terhadap kurangnya wawasan kepariwisataan di kalangan aparat daerah. Hasil wawancara dengan pejabat Direktorat  Jenderal  Kebudayaan,  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  menunjukkan bahwa  mekanisme  koordinasi  atau  bahkan pengelolaan bersama (collaborative management) terkait  sumber  daya  alam  maupun  budaya
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih harus dirumuskan sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Kerangka hukum yang memadai, kerjasama dan  mekanisme  koordinasi  yang  tepat  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  tentunya  juga dibutuhkan dalam proses pengukuhan kompleks percandian  Muarajambi  sebagai  situs  Warisan Dunia. Pedoman Operasional Konvensi Warisan Dunia  mensyaratkan  setiap  situs  yang dinominasikan  untuk  memiliki  rencana pengelolaan  (management  plan).  Cultural Programme Spesialist Kantor UNESCO Jakarta bahkan mengatakan bahwa persyaratan rencana pengelolaan tersebut sesungguhnya sudah harus dipenuhi  sejak  suatu  situs  masuk  ke  dalam daftar  sementara  Warisan  Dunia.  Namun demikian,  situs  Muarajambi  belum  memiliki rencana  pengelolaan  tersebut.  Oleh  karena itu,  kerjasama  antara  pemerintah  pusat  dan daerah  sangat  krusial  dalam  penyusunan rencana  pengelolaan  ini  karena  pelaksanaan kegiatan pelestarian dan  pemanfaatan Warisan Dunia pasti akan bersinggungan dengan berbagai agenda pembangunan lainnya di tingkat lokal.
Dinamika  Hubungan  Warisan  Budaya, Pariwisata dan Pembangunan di Muarajambi.
Pemerintah  Provinsi  Jambi  mengharapkan Candi  Muarajambi  untuk  memainkan  peran penting  sebagai  sumber  daya  pembangunan melalui pariwisata. Hal ini terlihat dari promosi candi ini dalam buklet promosi pariwisata bersama dengan atraksi lainnya di Jambi, seperti Candi Muaratakus dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Muarajambi,  yang  menerima  rata-rata  5.000 pengunjung per bulan, telah memiliki sebuah Master  Plan  dan  Desain  Rekayasa  Terperinci (Detail Engineering Design – DED) sejak tahun 2006 dan 2007. Dokumen-dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk pengembangan daerah Muarajambi. Namun demikian, Master
Plan  dan  DED  tersebut  belum  direalisasikan sampai  saat  ini.  Dokumen-dokumen  tersebut juga mempunyai beberapa kekurangan, misalnya keberadaan beberapa desa yang ada di dalam kompleks percandian tidak tampak dalam DED sehingga menimbulkan pertanyaan dan bahkan isu meresahkan bahwa masyarakat akan dipindahkan jika kawasan ini menjadi kawasan cagar budaya. Realisasi dari Master Plan dan DED tersebut juga belum dapat  terlaksana  karena  masih  adanya industri-industri berat yang tidak sejalan dengan pelestarian warisan budaya dan pengembangan heritage tourism seperti telah diuraikan sebelumnya.
Isu-isu  yang  dibahas  pada  tulisan  ini merupakan gambaran dari dinamika hubungan antara warisan budaya, pariwisata dan pembangunan, khususnya di Muarajambi. Secara garis besar pola hubungan antara ketiganya secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Pola  hubungan  yang  pertama  adalah  ketika pembangunan  menjadi  penyebab  rusak  atau bahkan hilangnya situs warisan alam ataupun budaya  sehingga  tidak  ada  aktivitas  heritage tourism  yang  dapat  dikembangkan.  Pola hubungan yang kedua adalah ketika pelestarian dan  pemanfaatan  heritage  difasilitasi  oleh pembangunan  infrastruktur  dan  kelembagaan, namun seiring berjalannya waktu menimbulkan dampak negatif terhadap situs, misalnya karena pengunjung  terlalu  banyak  yang  disebabkan karena akses yang mudah menuju situs. Pola hubungan yang ketiga adalah ketika pelestarian hanya  untuk  pelestarian  itu  sendiri,  tanpa memikirkan  manfaat  suatu  situs  untuk pembangunan masyarakat. Pola hubungan yang keempat adalah keselarasan antara pelestarian, pemanfaatan  heritage  untuk  pariwisata berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui heritage tourism.
Pada  konteks  Muarajambi,  pembangunan infrastruktur telah menjamin konektivitas yang baik antara kompleks percandian dengan Jambi
sebagai  ibukota  provinsi.  Harapan  untuk pengembangan  heritage  tourism  pun  mulai muncul,  bahkan  sudah  mulai  dirintis  oleh masyarakat.  Namun demikian, lokasi  yang strategis di tepi Sungai Batanghari serta akses yang baik menjadi ancaman tersendiri karena banyaknya  sektor  ekonomi  lain  yang  ingin memanfaatkan kawasan tersebut. Sayangnya, tidak semua sektor ekonomi yang dikembangkan sejalan  dengan  prinsip-prinsip  pelestarian kawasan arkeologis.

## KESIMPULAN
Tulisan ini menyajikan dinamika pelestarian warisan budaya dan politik pembangunan warisan budaya melalui kasus Muarajambi. Ia merupakan bagian dari sebuah penelitian awal mengenai potensi dan permasalahan dalam pengembangan heritage  tourism  sebagai  salah  satu  strategi pembangunan  daerah  dan  wilayah  pedesaan di  Muarajambi.  Persaingan  kepentingan  di  era desentralisasi adalah salah satu fakta yang dijelaskan pada tulisan ini.
Modal sosial untuk optimalisasi pemanfaatan modal budaya yang berkelanjutan telah tampak di  kalangan  masyarakat  setempat.  Partisipasi masyarakat  dalam  usaha  penyewaan  sepeda, aktivisme pemuda setempat dalam penyelenggaraan pendidikan  heritage,  dan  kerjasama  antara masyarakat dan industri dalam pengadaan sarana dan dalam  penyelenggaraan tour, merupakan modal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Tulisan ini juga mencoba mengklasifikasikan pola  hubungan  antara  warisan  budaya, pariwisata  dan  pembangunan  menjadi  empat pola hubungan. Pola hubungan di Muarajambi saat  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan beberapa  sektor  ekonomi  lain  pada  kawasan atau di sekitar kawasan menjadi penyebab terganggunya aktivitas konservasi dan belum optimalnya  pengembangan  heritage  tourism.
Untuk itu kerangka hukum yang menjelaskan kepastian  status  kawasan  dan  mekanisme koordinasi  yang  jelas  pemerintah  pusat  dan daerah  perlu  didorong  realisasinya.  Hal  ini agar  pengembangan  heritage tourism dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di/atau sekitar kompleks percandian.

## DAFTAR PUSTAKA
Aas, C., Ladkin, A., dan Fletcher, J. 2005. Stakeholder Collaboration  and  Heritage  Management. Annals of Tourism Research 32: 28-48.
Asworth, G.J. dan Tunbridge, J.E. 1999. Old Cities, New Pasts: Heritage Planning in Selected Cities of Central Europe. GeoJournal 49: 105-116.
Asworth, G.J. 2006. The Commodification of the Past as an Instrument for Local
Development:  Don’t  Count  on  It.  dalam McLoughlin, J., Kaminski, J. and Sodagar, B. (editor)  Heritage  Impact  2005:  Proceedings of  the  First  International  Symposium  on the  Socio-economic  Impact  of  Cultural Heritage. Budapest: Archaeolingua.
BBC Indonesia. 2012. Petisi Penyelamatan Situs Muarajambi (Save Muarajambi Online Petition). BBC  Indonesia  16  Februari  2012  edition. Tersedia online: http://www.bbc.co.uk/indonesia/ berita_indonesia/2012/02/120216_savesits muarajambi.shtml, diakses: 18 February 2013.
Beeton, S. 2006. Community Development through Tourism. Collingwood: Landlinks Press.

## BPS Jambi. 2012. Produk Domestik Regional
Bruto.
Budiarto,  I.  2012.  Analysis:  Coal  Becoming Sunset  Industry.  The  Jakarta  Post,  27 September 2012 edition.
Drost, A. (1996) Research Notes. Developing sustainable  tourism  for  World  Heritage sites.  Annals  of  Tourism  Research  23(2): 479-492.
Engelhardt,  R.A.  2005.  World  Heritage:  Its Implication and Relevance for Humanity.
Presentation  paper.  Training  Workshop  on the Conservation and Management of World Heritage  Sites,  18  April  2005,  UNITAR Hiroshima Office for Asia and the Pacific: Hiroshima.
Fahmy, N. 2012. Cagar Budaya yang Terancam di  Tepian  Batanghari  (Threatened  Cultural Heritage  on  the  Batanghari  River  Banks). Kompas edisi 20 Maret 2012.
Hapsari,  M.  2011  Coping  with  Environmental Standards in Trade: Indonesian Experience with Sustainable Palm Oil Debate. Journal of  World  Trade  Studies  2(1),  pp.7-22.
Yogyakarta: U Gadjah Mada.
Kausar, D.R. 2011. Socio-economic Impacts of Heritage Tourism on Its Locality: A Case Study of  Borobudur  Temple  Compounds  World Heritage Site, Central Java. Forum of International
Development Studies 40: 131-150.
Leask, A. 2006. World Heritage Designation. In Leask, A. and Fyall, A. (eds) Managing World Heritage Sites. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Li,  M.,  Wu,  B.,  dan  Cai,  L.  2008.  Tourism Development  of  World  Heritage  Sites  in China:  A  Geographic  Perspective.  Tourism Management 29(2): 308-319.
Matsuura, K. 2008. Keynote speech. In World Heritage and Public Works: Development Cooperation for Poverty Alleviation Seminar. Tokyo, Japan 29 August 2008. United Nations University: Tokyo.
Munoz,  P.M.  2006.  Early  Kingdoms  of  the Indonesian  Archipelago  and  the  Malay Peninsula. Singapore: Editions Didier Millet Pte Ltd.
Nuryanti,  W.  1996.  Heritage  and  Postmodern Tourism.  Annals  of  Tourism  Research 23(2): 249-260.
Putnam, R.D. 1995. Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy 6(1): 65-78.
Poria, Y., Reichel, A. dan Biran, A. 2006. Heritage Site Management: Motivations and Expectations.
Annals of Tourism Research 33(1): 162-178.
Rizzo, I. dan Mignosa, A. 2006. Policy Decisions and Cultural Heritage Impact. In
McLoughlin, J., Kaminski, J. and Sodagar, B. (eds) Heritage Impacts 2005. Budapest: Archaeolingua.
Sirait, J. 2012. A Lost Island and Temple of Doom as Jambi Trade Away its Valuable History. The Jakarta Globe, 8 March 2012 edition.
Stebbins, R.A. 1996. Cultural Tourism as Serious Leisure. Annals of Tourism Research 23(4): 948-950.
Sudhamek, AWS. 2011. Muaro Jambi: Universitas Tertua  di  Indonesia  (Muaro  Jambi:  The Oldest  University  in  Indonesia).  Kompas, 7 September 2011 edition.
Timothy, D.J. dan Nyaupane, G.P. 2009. Cultural Heritage  and  Tourism  in  the  Developing World: A Regional Perspective. Contemporary Geographies  of  Leisure,  Tourism  and Mobility Series. Routledge, Oxon.
Tirtosudarmo, R. 2013. The Political Economy of Cultural Heritage. The Jakarta Post, 25 January 2013 edition.
Throsby, D. 2003. Cultural Sustainability.  In Ruth Towse (ed) A Handbook of Cultural Economics.  Edward  Elgar  Publishing Limited, Cheltenham.
UNESCO. 2009. Muarajambi Temple Compound. Tersedia  online:  http://whc.unesco.org/en/ tentativelists/5465/, diakses 3 November 2013.
Utomo,  B.B.  2012.  Buddhism  in  Nusantara. Surabaya: Buddhist Education Center.
Wahid.  2011.  Hubungan Historis Candi  Muaro Jambi – Nalanda (Historical Relationships between  Muaro  Jambi  and  Nalanda).  Tribun Jambi, 23 February 2011 edition.