Published every April, August and December

## JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN
ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK

## Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM
Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers
Rizki Indrawan 1 , Bani Binekas 2
1 Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
2 Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jendral Achmad Yani, Cimahi, Indonesia
Abstract. The purpose of this study is to determine the influence of understanding and knowledge of tax on SME taxpayer compliance. The research method used is the explanatory method. The population in this  study  is  the  SMEs  in  Cimahi  City  with  the  number  of  sample  of  200  respondents.  The  sampling technique used is a simple random sampling. The data retrieval technique used is a questionnaire by using Likert instrument measuring scale. Data analysis technique used is Multiple Linear Regression. The  results  showed  that  there  is  a  positive  influence  of  understanding  of  taxes  and  tax  knowledge variables on the taxpayer compliance of SMEs in Cimahi City.
Keywords: understanding of taxes, tax knowledge, taxpayer compliance
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM di Kota Cimahi dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang responden. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Teknik penarikan data  yang  digunakan  adalah  kuesioner  dengan  menggunakan  skala  ukur  instrument  likert.  Teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi Lineaar Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapt pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.
Kata Kunci: Pemahaman pajak, Pengetahuan Pajak,, Kepatuhan Wajib Pajak
Corresponding  author. Alamat:  Jl  Terusan  Jenderal  Sudirman  Universitas  Jenderal  Achmad  Yani,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Gedung Marpaha. Email: Rizki.indrawan20@gmail.com How to cite this article. Rizki Indrawan, Bani Binekas. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia , 6 (3),  419-428.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4670 History of article. Received: September 2018, Revision: November 2018, Published: December 2018 Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v4i3.4670 Copyright©2016. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN
Sektor usaha kecil mikro dan menengah  (ukm)  memiliki  peran  penting dalam  mempertahankan  kegiatan  ekonomi lokal ukm dengan semua karakteristik mereka mampu  memberikan  banyak  pilihan  kegiatan ekonomi  sangat  dibutuhkan  oleh  produsen, konsumen dan pemerintah.  Interaksi ekonomi di  antara  pelaku  pasar  ekonomi  dapat memberikan  ruang  yang  lebih  luas  dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian.  Kegiatan  ekonomi  di  sektor riil,  pelaku  ukm  dapat  melakukan  kegiatan ekonomi  terutama  yang  berkaitan  dengan pemenuhan kehidupan masyarakat. Komoditas yang diperdagangkan termasuk komoditas dari semua  jenis,  seperti;  makanan,  minuman, kerajinan,  dan  layanan. Semakin  baik perkembangan sektor ukm, maka akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan  ekonomi  lokal  (mukhlis  dan simanjuntak, 2016).
Wakil  wali  kota  cimahi  sudiarto mengatakan  bahwa  jumlah  pelaku  di  kota cimahi  mencapai  8.120  umkm  dan  420 koperasi.  Nilai  perputaran  modal  mencapai ratusan  miliar  yang  sangat  besar,  hal  ini menunjukkan bahwa pentingnya pelaku usaha dalam  roda  perekonomian  di  kota  cimahi. Terbukti  ukm  mampu  bertahan  melewati sejumlah krisis ekonomi yang melanda. Pasar mea yang sudah berlaku sejak desember 2015 memberi  peluang  sekaligus  tantangan  bagi pelaku  ukm.    Sikap  positif  harus  dibangun dengan  menciptakan  produk  berdaya  saing, kualitas  dan  harga  kompetitif  sehingga  bisa dipasarkan  di  regional  hingga  internasional (www.cimahikota.go.id, 2016).
Rina  mulyani  sebagai  kepala  bidang ukm dan perindustrian (disdagkoperind) kota cimahi mengatakan bahwa jumah usaha mikro kecil  dan  menengah  (umkm)  yang  sudah berizin  di  cimahi  sebanyak  2.665.  Jumlah yang sudah terdata dalam izin usaha menengah (ium)  hingga  tahun  2017  mencapai  546, sementara dalam  data  izin usaha mikro kecil (iumk)  sebanyak  2.119.  Sementara  menurut data  disdagkoperind  kota  cimahi  hingga tahun  2017,  sudah  ada  8.700  umkm  yang
terdata  di  kota  cimahi.  Artinya,  yang  belum memiliki  ium  dan  iumk  sebanyak  6.035 umkm.  Jumlah  tersebut  terdata  melalui kegiatan,  pelatihan,  sosialisasi  dan  sebagain yang  dilaksanakan  selama  tahun  2017 (https://limawaktu.id, 2017).
Keberadaan ukm ini dapat menciptakan  peluang  bisnis  baru  yang melibatkan  produsen  dan  konsumen.  Hal  ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku  ekonomi  usahan  yang  memiliki penghasilan  tertentu.  Pendapatan  ini  dapat diciptakan  karena  bisnis  mereka  bekerja dengan memperluas bisnis operasi ukm dalam pengembangan  ekonomi  regional.  Indikator upaya  pengembangan  ukm  dapat  dilihat  dari perkembangan  bisnis  ukm  dan  peningkatan ukm  bisnis  dari  berbagai  kelompok  usia. Kondisi ukm yang semakin bertambah, maka semakin  banyak  pembayar  pajak  baru  yang memiliki  kemampuan  membayar  pajak (mukhlis dan simanjuntak, 2016).
Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian  dalam  bidang  perpajakan.  Di indonesia  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak masih  dapat  dikatakan  rendah.  Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sangat memprihatinkan  jika  dibandingkan  dengan tingkat  pertumbuhan  usaha  di  indonesia. Pertumbuhan  jumlah  usaha  mikro,  kecil  dan menengah  (umkm)  dari tahun  ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah  umkm  ini  tidak  diimbangi  dengan kesadaran para pemilik umkm untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (yusro dan kiswanto, 2014).
Pertumbuhan jumlah ukm yang tinggi adalah  sumber  pajak  yang  dapat  digunakan untuk  meningkatkan  penerimaan  negara. Sistem  pengumpulan  pajak  indonesia  yang berlaku saat ini disebut self asessment system yang  telah  dilaksanakan  sejak  1983  sangat bergantung  pada  kejujuran  dan  kepatuhan wajib  pajak  untuk  melaporkan  kewajiban pajak  mereka  secara  mandiri.  Misu  [20]
membagi  faktor  kepatuhan  pajak  menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Salah  satu  faktor  nonekonomi  adalah keadilan  pajak.  Teori  ini  didukung  oleh richardson  [28],  yang  menggambarkan bahwa salah satu variabel non-ekonomi yang mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak adalah  persepsi  keadilan  pajak.  Rajif  [26] menyatakan  faktor  yang  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  yaitu pengetahuan  pajak.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  prasetyo  (2006)  menyatakan bahwa  pengetahuan  pajak  berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak tidak mau  mematuhi  hukum  pajak,  sengaja  atau tidak [19,31] (fauziati et.al, 2016)
Atawodi  dan  stephen  (2010)  dalam penelitiannya mengatakan  bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak. Selain itu, handayani (2012) mengatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu kesadaran membayar pajak, pengatahuan dan pemahaman  peraturan  perpajakan,  persepsi yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan dan  tingkat  kepercayaan    terhadap  sistem perpajakan.  Selanjutnya  sulistiyono  (2012) mengatakan  terdapat    1    faktor    yang mempengaruhi    kepatuhan    wajib    pajak yaitu  motivasi.  Sedangkan dalam penelitian muhammarsyah  (2011)  mengatakan  bahwa faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm yaitu peran account representative , pemahaman prosedur perpajakan  wajib pajak  dan  kualitas pelayanan tempat pelayanan terpadu.
Fokus  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman  pajak  dan  pengetahuan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  umkm. Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman pajak  dan  pengetahuan  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota cimahi. Sebagai solusi atas  permasalahan yang terjadi terkait masalah pemahaman pajak,
pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak pelaku  umkm  yang  berada  di  kota  cimahi. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi terkait pemahaman pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN LITERATUR

## Theory of Planned Behavior
Kerangka  teori  yang  menjadi  dasar  dalam penelitian  ini      adalah Theory  of  Planed Behavior .    Ajzen  (1991)  menjelaskan  bahwa Theory  of  Planed  Behavior adalah teori  yang memprediksi  niat  seseorang  untuk  terlibat dalam  perilaku  pada  waktu  dan  tempat tertentu.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  perilaku individu didorong oleh niat perilaku.
Theory  of  Planned  Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu bahwa niat  perilaku  dapat  dilihat  dari  tiga  fungsi determinan  yaitu  sikap  seseorang  terhadap perilaku,  norma  subjektif,  dan  kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991).
Ajzen  (1991)  mengatakan  bahwa  dari ke  3  faktor  diatas,  norma  sosial  ( Subjective Norm/Normative  Beliefs )  yang  memiliki dampak  terhadap  perilaku  wajib  pajak dikarenakan  norma  social  dibangun  melalui tekanan  sosial  dan  pengaruh  orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting.
Wajib  pajak  pada  akhirnya  akan terpengaruh  dengan  orang-orang  yang  ada sekitar lingkungan wajib pajak yang dianggap penting  dan  memiliki  sikap  positif  terhadap kepatuhan  pajak,  maka  Wajib  Pajak  tersebut akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, jika orang-orang  di  sekitar  lingkungan  Wajib Pajak  yang  dianggap  penting  memiliki  sikap negatif  terhadap  kepatuhan  pajak,  maka Wajib  Pajak  akan  menghindari  pajak  (Basri, Surya, Fitriasari, Novriyan, dan Tania, 2013, Rizki, 2016).

## Pemahaman Pajak
Tingkat  pemahaman  pajak  apabila dilihat  dari  perspektif  hukum  adalah  suatu
perikatan yang timbul karena adanya undang- undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban  warga  negara  untuk  menyetorkan sejumlah  penghasilan  tertentu  kepada  negara dan  negara  mempunyai  kekuatan  untuk memaksa  dan  uang  pajak  tersebut  harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan  bahwa  pajak  yang  dipungut harus  berdasarkan  undang-undang  sehingga menjamin  adanya  kepastian    hukum,  baik bagi  fiskus  sebagai  pemungut  pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010).
Prasetyo  (2006)  dalam  penelitiannya yang berjudul
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah  dalam  Pelaporan  Kewajiban
Perpajakan menunjukkan hasil bahwa pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan  perpajakan  mempunyai  pengaruh positif  dan  berpengaruh  kuat  terhadap kesadaran  wajib  pajak  dalam  pelaporan kewajiban  perpajakannya.  Adiputra  (2014) penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas  Pelayanan  Fiskus  terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak  PPh Pasal  25  Badan menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman peraturan  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak. Karena  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman wajib  pajak  mengenai  peraturan  pajak  maka tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemahaman  peraturan  pajak  wajib  pajak diduga  berpengaruh  terhadap  kewajiban perpajakan .

## Pengetahuan Pajak
Pentingnya  aspek  pengetahuan  sangat mempengaruhi  sikap  wajib  pajak  terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan  sikap  memenuhi  kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan  suatu  Negara  yang  dianggap  adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam  masyarakat  muncul  persepi  positif
terhadap  pajak.  Meningkatnya  pengetahuan perpajakan  baik  formal  maupun  non  formal akan  berdampak  positif  terhadap  pemahaman dan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan  pajak  secara  intensif  dan  terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban  membayar  pajak  sebagai  wujud kepentingan untuk pembiayaan dan
pembangunan nasional pemerintah (Hidayatulloh, 2015).
Palil, Wan, Richardson (2013) mengatakan  percayalah  bahwa pengetahuan pajak  memainkan  peran  penting,  orang  harus dilengkapi  dengan  pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap  wajib  pajak  yang  kompeten,  artinya apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan  yang  cukup  akan  meningkatkan kepatuhan  dalam  melaksanakan  pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Bagaimana wajib pajak akan mematuhi  peraturan  perpajakan  apabila mereka  tidak  mengetahui  bagaimana  aturan perpajakan  yang  berlaku,  artinya  bagaimana wajib  pajak  dapat  menyerahkan  Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak  mengetahui  batas  waktu  penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut. Maka pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan penting  dalam  menumbuhkan  perilaku  patuh (Witono, 2008)

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia mendefinisikan  kepatuhan  s e b a g a i   s i k a p tunduk  atau  patuh  pada  ajaran  atau  suatu aturan  (2018).  Kepatuhan  dalam  perpajakan dapat  diartikan  sebagai  sikap  ketaatan, tunduk,  dan  patuh  dalam  melaksanakan ketentuan  kewajiban  perpajakannya.  Wajib pajak  yang  taat  dan  memenuhi  kewajiban serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan  wajib  pajak  yang  patuh  (Devano dan Rahayu, 2006).
Suatu iklim dalam pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  tercermin  pada situasi  di  mana  wajib  pajak  paham  atau berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan, kemudian mengisi formulir SPT pajak dengan lengkap  dan  jelas,  serta  menghitung  dan melaporkan  jumlah  pajak  yang  terutang dengan  benar  dan  membayar  pajak  yang terutang yang sesuai dan tepat pada waktunya dapat  dikatakan  sebagai  kepatuhan  wajib pajak. (Nowak, 2007).
Kepatuhan inilah selanjutnya menunjukkan  kekuatan  yang  mempengaruhi individu  secara  implisit.  Masalah  kepatuhan pajak  sebagai  masalah  yang  melekat  pada perpajakan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu mengkarakteristikkan  dan  menjelaskan  pola- pola  ketidakpatuhan  dan  menumukan  cara untuk mengurangi ketidakpatuhan sebagai hal yang sangat penting  yang dapat didekati dari berbagai  perspektif  sebagi  contoh  dari  sisi keuangan  atau  penegakan  hukum  (Adreoni, James,  Erard  and  Feinstein,  1998;  Rizki, 2016).

## Kerangka Pemikiran
Memahami peraturan   perpajakan yang berlaku    di  Indonesia  merupakan    hal  yang penting bagi wajib pajak (Hardiningsih,  2011; Adiasa, 2013). Saat  ini fenomena yang terjadi masih  terdapat banyaknya  wajib pajak   yang masih  belum      memahami      peraturan perpajakan.          Hal  ini  terlihat  bahwa  masih berlakunya peraturan periode lama pada wajib pajak  yang  menunggu    ditagih    dahulu  baru kemudian  membayar    pajak.  Kejadian  seperti ini dapat berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan      pajak  dan  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya ke kas negara (Adiasa, 2013).
Aspek pengetahuan perpajakan penting bagi wajib pajak karena sangat mempengaruhi sikap  wajib  pajak  terhadap  sistem  perpajakan yang  adil.  Kualitas  pengetahuan  wajib  pajak yang  semakin  baik  akan  memberikan  sikap pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara  yang  dianggap  adil.  Persepsi  positif terhadap  pajak  akan  meningkatkan  kesadaran
wajib  pajak  dan  meningkatnya  pengetahuan perpajakan  baik  bersifat  formal  maupun  non formal  akan  berdampak  positif  terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar  pajak.  Melakukan  penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban  dalam  membayar  pajak  sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan nasional (Hidayatulloh, 2015).
Perpajakan  saat  ini  menjadikan  wajib pajak ikut serta aktif untuk menyelenggarakan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan keadaan  yang  sebenarnya  yang  disebut self asessment  system dimana  tingkat  kepatuhan ada  pada  wajib  pajak  dan  menjadikan penerimaan pajak yang optimal. Self asessment system merupakan  pemenuhan  pajak  secara sukarela  yang  secara  sendiri  menetapkan  dan bertanggung  jawab  atas  pelaporan  dan pembayaran kewajiban perpajakannya dengan akurat dan tepat waktu (Rahayu, 2010).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini :

## Gambar 1: Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat  dalam  gambar  1,  maka  penulis merumuskan hipotesis yaitu:
1. Diduga terdapat pengaruh positif pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pemahaman Pajak (X1) Pengetahuan Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2. Diduga terdapat pengaruh positif pengetahuan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Diduga terdapat pengaruh positif pemahaman  pajak  dan  pengetahuan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian kuantitatif,  hal  ini dikarenakan  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besaran pengaruh  pemahaman  pajak  dan  pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pelaku UMKM  yang terdapat di Kota Cimahi dengan  jumlah  sampel  sebanayak  200  orang
responden.  Teknik  sampling  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah simple  random sampling, Karena  dalam  penelitian  sampel yang  dipilih  pelaku  UMKM  yang  tersebar  di Kota  Cimahi.  Teknik  pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen kuesioner  dengan  skala  ukur  instrumen menggunakan skala likert.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan adalah menggunakan Regresi Linier Berganda dengan  bantuan  aplikasi  SPSS  21.  Melalui analisis ini peneliti dapat mengetahui validitas dan  reliabilitas  instrumen,  koefisien  korelasi, asumsi  klasik,  serta  pengujian  hipotesis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 1

## Hasil Uji Normalitas Data Residual
Keterangan Unstandardized Residual N 200 Standar Deviation 4,74 Absolute 0,70 Kolmogorov-Smirnov 0,70 Asymp Sig. 0,519
Berdasarkan  tabel  1  dapat  diketahui bahwa  besarnya  nilai  Kolmogorov-Smirnov untuk residual adalah sebesar 0,70 dengan nilai signifikansi 0,519. Oleh karena nilai signifikansi  yang  dihasilkan  residual  lebih besar dari taraf nyata signifikansi penelitian ( >
0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel penganggu  atau  residual  berdistribusi  secara normal,  dengan  kata  lain  model  regresi  layak digunakan  karena  telah  memenuhi  asumsi normalitas data.

## Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistic Tolerance VIF Pemahaman Pajak 0,825 1,212 Pengetahuan Pajak 0,825 1,212
Tabel  2  menunjukan  hasil  pengujian multikolinieritas data. Dari data yang disajikan pada  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  nilai tolerance yang diperoleh kedua variabel bebas lebih  dari  0,1  dan  nilai Variance  Inflation
Factor (VIF)  kurang  dari  10.  Sehingga  dapat dinyatakan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas  antar  variabel  independen dalam  model  regresi  dan  asumsi  normalitas data terpenuhi.

## Gambar 2 Grafik Pengujian Heteroskadasititas
Gambar 2 menunjukan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode  grafik scatter  plot .  Dari  gambar tersebut  terlihat  bahwa  titik-titik  yang diperoleh  membentuk  pola  acak tidak beraturan serta menyebar  diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y,  sehingga dalam model  regresi  yang  akan  dibentuk  tidak
ditemukan adanya pelanggaran heteroskedastisitas, dengan kata varians residual bersifat homokedastisitas. Dari ketiga hasil pengujian asumsi klasik di atas, diketahui tidak  ditemukannya  pelanggaran  asumsi klasik, sehingga analisis regresi linier berganda dapat digunakan.

## Tabel 3 Koefisien Determinasi Simultan
Berdasarkan tabel 3 diperoleh informasi  bahwa  nilai  koefisien  korelasi  atau (R)  yang  diperoleh  sebesar  0,656.  Dari  hasil perhitungan  tersebut  terlihat  bahwa  nilai
koefisien determinasi simultan yang diperoleh sebesar 43,1% dan Adjusted R square sebesar 42,5%.  Hal  ini  digunakan  sebagai  nilai  yang memberikan  kontribusi  dari  ketiga  variabel
Keterangan Hasil R 0,656 RSquare 0,431 Adjusted R 0,425
yang  diuji  dikarenakan  setiap  variabel memiliki variasi nilai yang berbeda-beda yang terdiri dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  42,5%, sedangkan  sisanya  sebesar  57,5%  lainnya merupakan  kontribusi  dari  variabel  lain  yang tidak diteliti.
Tabel 4 Pengujian Hipotesis Simultan
Keterangan Regression Sum of square 3385,107 df 2 residual 197 Meansquare 1692,554 F 74,575 Pengujian anova pada tabel 4 menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman  pajak  dan  pengetahuan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dapat memenuhi model penelitian, hal ini ditunjukkan  dengan  hasil  pengujian  hipotesis simultan (uji F) pada tabel 4, diperoleh F hitung sebesar 74,575. Nilai ini dibandingkan dengan nilai  F tabel pada  tabel  distribusi  F.  Dengan α=0,05, db 1 =2 dan db 2 =197, diperoleh nilai F- tabel sebesar  3,050.  Dari  nilai-nilai  tersebut terlihat  bahwa  nilai  F hitung yang  diperoleh sebesar  74,575  lebih  besar  dari  nilai  F tabel 3,050.  Sesuai  dengan  kriteria  pengujian hipotesis  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima, artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan secara simultan antara pemahaman pajak (X 1 ) dan pengetahuan pajak (X 2 ) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
Tabel 5 Pengujian Hipotesis Parsial X 1, X 2 Keterangan Unstandardized Residual t Sig B Std Error Pemahaman Wajib Pajak 0,522 0,060 8,742 0,000 Pengetahuan Wajib Pajak 0,373 0,091 4,091 0,000
Berdasarkan  tabel  5    hasil  pengujian secara parsial adalah sebagai berikut :
Berdasarkan uji t (parsial) pada model
regresi pada tabel 5, diperoleh nilai signifikansi variabel pemahaman pajak sebesar 0,000  dimana  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari 0,05  (taraf  nyata  signifikansi  penelitian). Selain  itu  dapat  dilihat  juga  dari  hasil perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel yang menunjukkan  t hitung sebesar  8,742,  sedangkan t tabel sebesar 1,985. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu 8,742 > 1,985, maka dapat  dinyatakan  bahwa  H 01 ditolak  dan  H a1 diterima,  artinya  secara  parsial  variabel pemahaman pajak berpengaruh secara
signifikan  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib pajak.
Berdasarkan  tabel  5  menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara nilai t hitung dan  t tabel yang  menunjukkan  nilai  t hitung sebesar  4,091.  sedangkan  t tabel sebesar  1,985. Dari hasil tersebut terlihat bahwa t hitung > t tabel yaitu  4,091  >  1,985,  maka  dapat  dinyatakan bahwa  H 01 ditolak  dan  H a1 diterima,  artinya secara  parsial  variabel  pengetahuan  pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
Hasil
perhitungan statistik menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  dan pengetahuan  pajak  memberikan  pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sejalan dengan  penelitian  (Rizki,  2016;  Adiputra, 2014;Handayani, 2012; Muammarsyah 2011). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Adisa (2013)  Bahwa  pemahaman  pajak  tentang peraturan  perpajakan  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pelaku  UMKM  dapat  melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan meningkatkan pemahaman pajak dan pengetahuan pajak
sehingga
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang  sejalan  juga  dengan  meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  diketahui variabel  pemahaman  pajak  wajib  pajak UMKM  di  Kota  Cimahi  secara  keseluruhan memiliki  kategori  baik.  Dari  empat  belas Indikator  yang  digunakan,  dua  indikator terkategori cukup baik  dan harus ditingkatkan oleh wajib pajak UMKM di Kota Cimahi yaitu Pemahaman  peraturan  PP  No  46  tahun  2013 dan PP No 23 tahun 2018.
Pengetahuan  pajak  pada  wajib  pajak UMKM  di  Kota  Cimahi  termasuk  kategori baik.  Terdapat  dua  indikator  dari  tujuh indikator  yang  memiliki  kategori  cukup  baik dan  harus  ditingkatkan  oleh  wajib  pajak UMKM  yaitu  pengetahuan  mengenai  cara menghitung  pajak  yang  ditanggungnya  dan mengetahui  akan  sanksi  apabila  melakukan pelanggaran.
Kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Cimahi masih harus ditingkatkan karena masih terkategori cukup. Hal ini membuktikan bahwa  wajib  pajak  UMKM  di  Kota  Cimahi masih harus ditingkatkan dan didukung dengan indikator  wajib  pajak  masih  merasa  takut apabila dilakukan pemeriksaan pajak.
Terdapat  pengaruh  pemahaman  pajak dan  pengetahuan  pajak  secara  bersama  sama terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kota Cimahi.
Hasil  penelitian  menunjukkan  masih terdapat dimensi yang rendah dari pemahaman pajak  dan  pengetahuan  pajak  serta  kepatuhan wajib  pajak.  Sehingga  perlu  peningkatan  diri pada wajib pajak UMKM di Kota Cimahi agar mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  UMKM  yang ada.  Selain  itu  bagi  peneliti  dapat  membantu membantu KPP dalam memberikan penyuluhan,  sosialisasi  dan  pelatihan  untuk mendukung  pemahaman  dan  pengetahuan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adiputra,  Hermawan,  (2014). “Pengaruh Tingkat  Pemahaman  Peraturan  Pajak Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan Fiskus  terhadap  Tingkat  Kepatuhan Wajib  Pajak  PPh  Pasal  25  Badan” Universitas Hasanuddin. Makassar. Adisa,
Nirawan, (2013). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko”. Accounting Analysis Journal. http://journal.unnes.ac.id/sju/i ndex.php/aaj . Jurusan Akuntansi, Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Negeri Semarang. Semarang. Indonesia.
Ajzen,  Icek,  (1991), The  Theory  of  Planned Behavior,  Organizational  behavior dan Human Decision Process 50, 179- 211.
Atawodi,  ojochogwu  Winnie  dan  Stephen Aanu  Ojeka.  (2012). Factors  that
Affect  Tax  Compliance  Among  Small and  Medium  Enterprises  (SMEs)  in north Central Nigeria. Dalam Internasional Journal of Bussiness and
Management, Vol. 7, No. 12. Hal 87-96
Nigeria: Covenant university.
Basri, Mutia Yesi., Raja Adri Setiawan Surya,
Resi  Fitriasari,  Rahmat  Novriyan, Tengku  Septiani  Tania.  (2013). Studi Ketidakpatuhan  Pajak  :  Faktor  Yang Mempengaruhinya  (Kasus  pada  wajib pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar
pada KPP Pratama Tampan
Pekanbaru). Universitas Riau.
Handayani, Sapti Wuri; Agus Fatkhurokhman dan  Umi  Pratiwi.  (2012). Faktor- Faktor  yang  mempengaruhi  Kemauan Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  Melakukan  Pekerjaan
Bebas .  Dalam  jurnal  Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto:
Universitas Jendral Soedirman.
Hidayatulloh, H.A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan  Pajak  dan  Pengetahuan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Survey  Pada  KPP  Pratama Bandung  Cicadas) .  Jurnal  Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi Keempat,  (2018),  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Muhammarsyah,  Nanda.  (2011). Pengaruh Peran Account Representatif, Pemahaman  Prosedur  Perpajakan Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan
Tempat Pelayanan Terpadu di  Kantor Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Memenuhi  Kewajiban perpajakannya. Dalam  skripsi  UIN Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Mukhlis,  Imam  &  Simanjuntak,  Timbul
Hamonangan, (2016). “Tax
Compliance  for  Bussinessmen  of Micro, Small and Medium Enterprises Sector  In  The  Regional  Economy”. International  Journal  of  Economics,
Commerce and Management. Vol. IV,
Issue  9,  September  2016.  ISSN  2348 0368. United
Kingdom. http://ijecm.co.uk/ Palil, M. R. (2005). Taxpayers Knowledge: A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia . Jurnal Akuntansi dan Keuangan7 (1): 11-21.
Palil, Mohd Rizal., Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). The  Perception  of  Tax  Payers  on  Tax Knowledge  and  Tax  Education  with Level of Tax Compliance: A Study The Influences  of  Religiosity.  ASEAN Journal  of  Economics,  Management and Accounting 1 (1) : 118-129. ISSN 2338-9710.
Prasetyo,  Ferry  Dwi.  “Analisis  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Pemilik  Usaha Kecil  Menengah  dalam  Pelaporan Kewajiban  Perpajakan  Di  Daerah
Jogjakarta”.  (2006)  Universitas  Islam
Indonesia Yogyakarta
Sulistiono, Adincha Ayuvisda. (2012). Pengaruh Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam
Membayar  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  Usahawan. Dalam  jurnal Universitas Negeri Surabaya. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
Witono,  Banu.  (2008).  Peranan  Pengetahuan
Pajak  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan. Volume 7, Nomor 2.
Yusro, Heny Wachidatul & Kiswanto, (2014). “Pengaruh  Tarif  Pajak,  Mekanisme Pembayaran  Pajak  dan  Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  di  Kabupaten Jepara.  Accounting  Analysis  Journal. AAJ  3  (4)  2014.  Jurusan  Akuntansi, Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Negeri Semarang, Indonesia. November 2014. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.ph p/aaj https://limawaktu.id/ekonomi/ribuan-umkm- di-cimahi-belum-urus-perizinan diakses 3 Mei 2018
http://www.cimahikota.go.id/news/detail/2038 diakses 3 Mei 2018