Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2019/Pn.bgl. Tentang Kontrak Kerja Antara Cv. Tapan Permata Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  Provinsi Bengkulu
Rani Alfiani 1) , Mikho Ardinata 2) , Ahmad Dasan 3) , Sinung Mufti Hangabei 4)
1,2,3,4) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: 2) mikhoardinata@umb.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022]
Revised [13 Oktober 2022]
Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian  ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab hukumnya apabila  salah  satu pihak  melakukan  wanprestasi  dalam  perkara  Nomor  22/Pdt.G/2019/PN.Bgl.  (2).  Untuk mengetahui  pertimbangan  dan  dasar  hukum  hakim  dalam  memutuskan  perkara  nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian  ini menunjukkan Tanggung jawab  hukumnya apabila  salah  satu  pihak  wanprestasi  dalam  perkara  nomor  :  22/Pdt.G/2019/PN.Bgl  adalah Membayar  kerugian  yang  diderita  oleh  kreditur  atau  dengan  singkat  dinamakan  ganti-rugi, kalau  sampai  diperkarakan  didepan  hakim,  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata. Pertimbangan dan dasar  hukum  hakim  dalam  memutuskan  perkara  nomor:  22/Pdt.G/2019/PN.Bgl  adalah penggugat  tidak  dapat  membuktikan  inti  permasalahan  dalam  perkara  ini  bahwa  pekerjaan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes Muara Aman Kabupaten Lebong telah selesai  100%,  saksi-saksi  dan  surat  bukti  yang  diajukan  Tergugat  saling  bersesuaian  satu sama  lain,  tergugat  telah  dapat  membuktikan  bahwa  pekerjaan  yang  dilakukan  Penggugat tersebut  belum  100%  akan  tetapi  60,15%  sehingga  Penggugat  tidak  melaksanakn  perikatan perjanjian  kerja  (kontrak)  dengan  demikian  Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil gugatannya,  sebaliknya  Tergugat  telah  dapat  membuktikan  dalil  bantahannya  sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

## ABSTRACT
The purpose of this research is to find out the legal responsibility in the event of the failure of one  of  the  parties  in  case  number  22  /  Pdt.G  /  2019  /  PN.Bgl.  (2).  To  review  the  judge's considerations  and  legal  bases  in  decision  No.  22  /  Pdt.G  /  2019  /  PN.Bgl.  This  type  of research is normative legal research using qualitative methods. The results of this study show that the legal responsibility in the event of late payment by one of the parties in Case No. 22 / Pdt.G  /  2019  /  PN.Bgl  is  to  pay  the  damage  suffered  to  the  obligee,  or  briefly  referred  to  as compensation  if  brought  forward  a  judge,  reimbursement  of  costs,  losses  and  interest  for failure  to  perform  an  agreement  under  Article  1243  of  the  Civil  Code.  The  judge's  reasoning and  legal  basis  in  the  decision  in  case  No.  22  /  Pdt.G  /  2019  /  PN.Bgl  was  that  the  plaintiff could not prove the core of the problem in this case, that the construction of drainage and cliff coverings for the Muara-Aman-Test Road in Lebong Regency was 100% completed, Witness - the witnesses and the evidence presented by the defendant agree, the defendant was able to prove  that  the  work  done  by  the  plaintiff  was  not  100%,  but  60,  15%  it  was  stated  that  the plaintiff  does  not  execute  the  employment  contract  (contract)  and  thus  the  plaintiff  cannot prove  the  reasoning  of  his  claim,  on  the  other  hand  the  defendant  was  able  to  prove  his counter-argument, so that the plaintiff's claim is completely rejected

## KEYWORDS
Construction Contract, Default Court Decision This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Di    dalam    berkehidupan  bermasyarakat,  tiap-tiap  individu  atau  orang  mempunyai  kepentingan yang  tidak  sama  Antara  pihak  satu  dengan  pihak  lainnya.  Terkadang  kepentingan  mereka  ada  yang berbenturan  dan  saling  bertentangan,  yang  mana  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  suatu  sengketa masing-masing pihak. Untuk menghindari hal tersebut perlu kiranya suatu aturan yang mengatur aturan tersebut  di  dalam  bermasyarakat  agar  terciptanya  tata  tertib  agar  anggota  masyarakat,  bisa  mematuhi aturan  tersebut  dan  apabila  ketentuan  tersebut  dilanggar  akan  menimbulkan  sanksi  bagi  si  pelanggar. Pada  dasarnya  suatu  perjanjian  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  antara  dua  belah  pihak  yang  cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum  yang  berlaku  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Selain    melihat    unsur-unsur    sahnya  perjanjian dibuat  adakalanya  menerapkan  asas  kebebasan  berkontrak.  Para  pihak  bebas  menentukan  isi  bentuk
dan  objek  perjanjian.  Namun  dalam  perkembangannya  asas  kebebasan  berkontrak  mempunyai keterbatasan.  Salah  satu  contohnya  adalah  Surat  Perjanjian  Jasa  Konstruksi.Perjanjian  pemborongan pekerjaan  saat  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah  Kontrak  Kerja  Konstruksi.  Undang-Undang  No.2  Tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi  memberikan  pengertian  Kontrak  Kerja  Konstruksi  adalah  keseluruhan dokumen  kontrak  yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam penyelengaraan jasa konstruksi.
Surat Perjanjian Kerja atau kontrak jasa konstruksi dibuat setelah ada pihak yang ditunjuk melalui mekanisme  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  merupakan  proses  penawaran  dari  Penyedia  Jasa  dan proses  penerimaan  dari  Pengguna  Jasa.  Perjanjian  tersebut  dibuat  dalam  bentuk  surat  perjanjian  atau akta  tertulis  guna  memenuhi  syarat  sahnya  kontrak  yaitu  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW.

## LANDASAN TEORI
Secara implisit dapat dilihat dalam rumusan  Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 16 Tahun 2018 bahwa :“pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh barang/jasa”.
Pasal 1 ayat 2 Perpres No. 16 Tahun 2018 dirumusakan bahwa : “Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi,  yang  selanjutnya  disebut  K/L/D/I  adalah  instansi-instansi  yang menggunakanAnggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan/atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah”.
Perjanjian kerja (Kontrak) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq Kepala Bidang Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu  dengan  Nomor  Kontrak  602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018  tanggal  19  Oktober  2018  disertai surat  perintah  mulai  kerja  nomor  :  602/19.003/X/B.IV.DPU-TR/2018  tentang  Pekerjaan  Pembangunan Drainase  dan  Pelapis  Tebing  Jln.  Tes-Muara  Aman  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  CV.  Tapan  Permata  Konstruksi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada kegiatan Drainase dan Pelapis Tebing Jln. Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU- TR/2018 tanggal 19  Oktober 2018, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya selama  74  (tujuh  puluh  empat)  hari  kalender  terhitung  sejak  diterbitkannya  Surat  Perintah  Mulai  Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dari CV. Tapan Permata Konstruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018.
Pada tanggal 17 Desember 2018 CV. Tapan Permata Konstruksi mengajukan PHO dan sampai tanggal 31 Desember 2018 tim PHO ataupun Tim Teknis tidak memeriksa Volume fisik pekerjaan yang telah dikerjakan namun pada tanggal 24 Desember 2018 telah dilakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan yaitu  PPTK,  Konsultan  pengawas,  Pengawas  lapangan  dari  Dinas  PUPR  dan  laporan  dari  hasil peninjauan  itu  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pekerjaan  fisik  yang  dilakukan  CV.  Tapan  Permata sebesar  60,15%,  maka  pihak  CV.Tapan  Permata  tetap  melakukan  pekerjaannya  sampai  batas  akhir kontrak sehingga mencapai 100% dinyatakan oleh PPTK, Konsultan Pengawas dan Pengawas lapangan dengan bukti laporan harian, mingguan, bulanan sehingga terbit surat penyediaan dana anggaran belanja daerah  tahun  2018.  Namun  pada  tanggal  31  Desember  2018  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak kerja kepada CV. Tapan Permata melalui surat nomor : 600/31/002/002/XII/B.IV-DPU-TR/2018  perihal  pemutusan  kontrak  pekerjaan  Pembangunan  Drainase Pelapis Tebing jalan Tes-Muara Aman.
Dikarenakan pihak CV.Tapan Permata Konstruksi lalai/cidera janji dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  diberikan  dalam  kontrak  yaitu  74  (tujuh  puluh  empat)  hari kalender  dari  tanggal  19  Oktober  2018  s/d  31  Desember  2018,  sedangkan  setelah  dilakukan pemeriksaan  dilapangan,  pihak  CV.Tapan  Permata  Konstruksi  hanya  mampu  menyelesaikan  pekerjaan 61.15%.Berdasarkan  uraian  singkat  diatas,  terjadi  proses  administrasi  tidak  sesuai  prosedur  yang dicurigai  terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  ,  maka penulis  tertarik  kiranya  untuk  melakukan  kajian  dalam  penelitian  dengan  mengangkat  judul  “Analisis Yuridis  Terhadap  Putusan  Nomor:  22/Pdt.G/2019/PN.Bgl.  Tentang  Kontrak  Kerja  Antara  CV.  Tapan Permata Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.”

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  suatu  teknik  atau  cara  mencari,  memperoleh,  mengumpulkan  atau mencatat  data,  baik  berupa  data  primer  maupun  data  sekunder  yang  digunakan  untuk  keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok- pokok  permasalahan  sehingga  akan  terdapat  suatu  kebenaran  data-data  yang  akan  diperoleh. Fungsinya  adalah  untuk  memberikan  informasi  menyeluruh,  konsisten,  dan  akurat  tentang  prosedur penelitian  agar  mahasiswa  atau  peneliti  mampu  mereplikasi  penelitian  serta  metode  yang  digunakan untuk menganalisis data.
Berikut uraian Metode Penelitian pada penelitian ini yang digunakan meliputi :

## Sifat Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  Yuridis  Normatif,  artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literature-literatur yang  bersifat  konsep  teoritis  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok pembahasan.

## Sumber Data
Bahan  hukum  merupakan  sarana  dari  suatu  penulisan  yang  digunakan  untuk  memecahkan permasalahan  yang  ada  sekaligus  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang  seharusnya.  Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

## Bahan Hukum Primer
Adapun  yang  termasuk  dalam  bahan  hukum  primer  yang  akan  dipergunakan  dalam  mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Kitab Undang-undang Hukum Perdata Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bgl. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  adalah  juga  seluruh  informasi  tentang  hukum  yang  berlaku  atau  yang  pernah berlaku disuatu  negeri.  Keberadaan  bahan-bahan  hukum  sekunder,  secara  formal  tidak  sebagai hukum positif.    Bahan  hukum  sekunder  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer,  yang  dapat  berupa  rancangan  perundang-undangan,  literatur-literatur,  buku-buku  teks, serta  jurnal  ilmiah  para  ahli  dalam  berbagai  literatur  yang  berhubungan  langsung  dengan  materi penelitian.

## Alat Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  terhadap  data  sekunder  yang kemudian  dikelompokan  menjadi  bahan-bahan  hukum,  baik  hukum  primer  dan  hukum  sekunder. Penelusuran  bahan  hukum  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  membaca,  melihat,  mendengarkan  dan penelusuran  melalui  internet  dan  pengambilan  data  yang  merupakan  putusan  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan di teliti.

## Analisis Data
Untuk  menarik  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  sudah  terkumpul  dipergunakan  metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum  diaplikasikan  untuk  menjelaskan  tentang  seperangkat  data,  atau  menunjukkan  komparisi  atau hubungan  seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain  dengan  sistematis  berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl.
Berdasarkan  gugatan  Penggugat  dan  jawaban  dari  Tergugat  maka  yang  menjadi  pokok permasalahan  dalam  perkara  ini  adalah  apakah  Tergugat  telah  melakukan  wanprestasi  ataukah  tidak?. Semua  ini  dapat  dibuktikan  dari  putusan  Pengadilan  dengan  pertimbangan  Hakim.  Bahwa  berdasarkan
saksi-saksi dan surat bukti di Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah  dikerjakannya  mencapai  100%  sebaliknya  berdasarkan  bukti-bukti yang  diajukan  oleh  Tergugat  bahwa  berdasarkan  Berita  acara  serah  terima  pekerjaan  fisik  60,15% tertanggal  31  Desember  2018  yang  ditanda  tangani  Kontraktor  Pelaksana  dan  Kuasa  Pengguna Anggaran.  Sehingga  yang  melakukan  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  kontrak  ini  adalah  Penggugat yaitu  CV.  Tapan  Permata  Konstruksi.  Menurut  Yahya  Harahap:  “Wanprestasi  sebagai  pelaksanaan kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau  dilakukan  tidak  menurut  selayaknya,  sehingga menimbulkan  keharusan  bagi  pihak  debitur  untuk  memberikan  atau  membayar  ganti  rugi (schadevergoeding),   atau    dengan   adanya   wanprestasi   oleh    salah    satu   pihak,  pihak  yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
Menurut  R.  Subekti,  mengemukakan  bahwa  Wanprestasi  (kelalaian)  seorang  debitur  dapat berupa empat macam, yaitu:
1.  tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2.  melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3.  melakukan  apa  yang  telah  diperjanjikan,  namun  terlambat  pada  waktu pelaksanaannya,
4.  melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.
Wanprestasi  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  somasi.  Somasi  sendiri  merupakan terjemahan  dari  ingerbrekestelling.  Somasi  diatur  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  dan  Pasal  1243 KUHPerdata.  Pada  umumnya  mulai  terjadinya  wanprestasi  yaitu  suatu  wanprestasi  baru  terjadi  jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  ia  telah  melakukan  wanprestasi  itu  di  luar  kesalahannya  atau karena keadaan. memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya,  maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.
Bahwa  berdasarkan  keterangan  Kepala  Bidang  Bina  Marga  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  Provinsi  Bengkulu  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  telah  menyurati  dan  menegur  Penyedia agar melakukan percepatan pelaksanaan fisik pekerjaan yang telah terlaksana dengan :
1.  Surat Teguran I tertanggal 23 November 2018 nomor : 600/23.006/XI/B.IV-DPU-TR/2018.
2.  Surat Teguran II tertanggal 10 Desember 2018 nomor : 600/10.003/XII/B.IV-DPU-TR/2018.
3.  Surat  Teguran  dari  PT.  Wiyata  Karya  Konsultan  Nomor  :  06/BM-DPU/LBG-APBD/10/2018 Tanggal 18 Oktober 2018.
Terhadap  kelalaian  atau  kealpaan  si  berutang  (si  berutang  atau  debitur  sebagai  pihak  yang  wajib melakukan  sesuatu),  diancamkan  beberapa  sanksi  atau  hukuman.  Hukuman  atau  akibat-akibat  yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:
1.  Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2.  Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3.  Peralihan risiko.
4.  Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.
Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai,  diberikan  petunjuk  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata  yaitu:  “debitur  dinyatakan  lalai  dengan  surat perintah,  atau  dengan  akta  sejenis  itu,  atau  berdasarkan  kekuatan  dari  perikatan  sendiri,  yaitu  bila perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang  ditentukan.” Apabila  seorang  debitur  sudah  diperingatkan  atau  sudah  dengan  tegas  ditagih  janjinya,  seperti  yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi- sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.   Menurut  Pasal 1243  KUHPerdata yang berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
Sesuai  Pasal  1243  KUHPerdata  ganti  rugi  perdata  menitikberatkan  pada  ganti  kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Ganti kerugian tersebut meliputi:
1.  ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
2.  kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
3.  bunga atau keuntungan yang diharapkan.
Menurut  Penulis  Tanggung  Jawab  hukum  apabila  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  dalam perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah:
1.  Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perjanjian  sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata;
2.  Membayar biaya perkara.
Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl Perjanjian kerja (Kontrak) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cq Kepala Bidang Bina Marga Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu  dengan  Nomor  Kontrak  602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018  tanggal  19  Oktober  2018  disertai surat  perintah  mulai  kerja  nomor  :  602/19.003/X/B.IV.DPU-TR/2018  tentang  Pekerjaan  Pembangunan Drainase  dan  Pelapis  Tebing  Jln.  Tes-Muara  Aman  di  Kabupaten  Rejang  Lebong  yang  dibuat  dan ditandatangani  oleh  CV.  Tapan  Permata  Konstruksi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada kegiatan Drainase dan Pelapis Tebing Jln. Tes-Muara Aman di Kabupaten Rejang Lebong.
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2a) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU- TR/2018 tanggal 19  Oktober 2018, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selambat-lambatnya selama  74  (tujuh  puluh  empat)  hari  kalender  terhitung  sejak  diterbitkannya  Surat  Perintah  Mulai  Kerja (SPMK) sampai dengan Serah Terima Pertama (PHO) dari CV. Tapan Permata Konstruksi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu mulai tanggal 19 Oktober 2018 s/d 31 Desember 2018.
Bahwa dalam Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018 tanggal 19    Oktober  2018  penggugat  sebagai  pelaksana  pekerjaan  telah  bekerja  sesuai  dengan  arahan  PPTK, konsultan pengawas dan pengawas lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dan Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fisik pekerjaan dan dengan RAB yang penggugat tawarkan dalam surat kontrak.
Tergugat  dalam  perkara  ini  mendalilkan  bahwa  fisik  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Penggugat adalah  sebesar  60,15%  bukan  100%  dan  Tergugat  telah  berkali-kali  mengingatkan  Penggugat  agar melakukan  percepatan  pelaksanaan  fisik,  namun  sampai  dengan  tanggal  29  Desember  2018  keadaan fisik  pekerjaan  masih  tetap  sebesar  60,15%  sehingga  Tergugat  melakukan  pemutusan  kontrak  dan menempatkan  Penggugat  kedalam  daftar  hitam  pada  website  LPSE  dengan  alasan  Penggugat  telah lalai/cidera janji karena tidak bias menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Sehingga  berdasarkan  pada  pokok  permasalahan  diatas,  maka  sesuai  dengan  pasal  283  RBg, kepada  Penggugat  dibebankan  terlebih  dahulu  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  namun  untuk efektifnya putusan ini, maka majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan secara berimbang sebagai berikut :
Menimbang,  bahwa  sudah  menjadi  doktrin  dalam  ilmu  hukum  bahwa  seseorang  dianggap  wanprestasi apabila :
1.  Tidak melakukan yang diperjanjikan;
2.  Melakukan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimanamestinya;
3.  Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1276  KUHPerdata,  orang  yang  dirugikan  akibat  wanprestasi dapat menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi untuk :
1.  Melaksankan perjanjian;
2.  Melaksanakan perjanjian disertai membayar ganti rugi;
3.  Membayar ganti rugi;
4.  Membatalkan perjanjian;
5.  Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi.
Seseorang  dapat  dituntut  karena  wanprestasi  diatur  dalam  Pasal  1243  KUHPerdata  yang berbunyi  “Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai diwajibkan  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi  kewajibannya,  tetap  melalaikannya, hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah  dilampaukannya”.Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi : “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan sebuah akta  sejenis  itu  telah  dinyatakan  lalai,  atau  berdasarkan  perikatan  itu  sendiri  si  berutang  dianggap  lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
Berdasarkan  kedua  pasal  diatas,  jelas  tergambar  bahwa  seseorang  baru  dapat  dikatakan wanprestasi  apabila  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam  tenggang  waktu  yang  telah  diperjanjikan dalam Surat Perjanjian, namun apabila didalam surat perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan tentang tenggang  waktu,  maka  terlebih  dahulu  harus  ada  Pernyataan  lalai  (somasi)  kepada  pihak  yang bersangkutan,  dan  apabila  setelah  lewat  tenggang  waktu  sebagaimana  dalam  Surat  Pernyataan  Lalai (somasi) tersebut, barulah seseorang dapat dikatakan Wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata).
Inti  permasalahan  dalam  perkara  ini  adalah  Penggugat  mendalilkan  bahwa  Tergugat  telah  melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar 100% sebagaimana yang diperjanjikan,  sebaliknya  Tergugat  mendalilkan  bahwa  Penggugat  yang  melakukan  cidera  janji  karena hanya  menyelesaikan  pekerjaan  sebesar  60,15%  sampai  batas  waktu  yang  diperjanjikan,  maka  untuk mengetahui  pihak  mana  yang  telah  melakukan  wanprestasi,  maka  Majelis  akan  membagi  beban pembuktian  kepada  kedua  pihak,  yaitu  kepada  Penggugat  dibebankan  untuk  membuktikan  bahwa pekerjaan  yang  telah  dilakukannya  telah  selesai  100%,  sedangkan  kepada  Tergugat  dibebankan  untuk membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat belum 100% (60,15%) sebagai berikut
Untuk  membuktikan  dalil  gugatannya  Penggugat  mengajukan  12  (dua  belas)  bukti  surat  dan  3 (tiga)  orang  saksi,  sedangkan  Tergugat  untuk  membuktikan  dalil  bantahannya  telah  mengajukan  19 (Sembilan  belas)  bukti  surat  dan  3  (tiga)  orang  saksi  yang  mana  semua  bukti  dan  saksinya  saling berkesesuaian.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Hakim  yang  menangani  kasus  ini  menerangkan  bahwa setelah  majelis  mempelajari  surat  bukti  Penggugat  yang  relevan  untuk  menjawab  inti  permasalahan perkara  ini  bahwa  penggugat  telah  melakukan  pekerjaannya  sebesar  100%  adalah  penggugat melampirkan  surat  bukti  Laporan  Hasil  Pekerjaan  MC  pertanggal  10  Desember  2018 –  28  Desember 2018,  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP-LS)  tanggal  31  Desember  2018  dan  Lampiran  Pendukung pekerjaan Pembangunan Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jalan Tes-Muara Aman.
Surat  bukti  Laporan  Hasil  Pekerjaan  MC  pertanggal  10  Desember  2018 –  28  Desember  2018 yang  ditandatangani  PPTK,  Konsultan,  dan Kontraktor  Pelaksana, berdasarkan  keterangan  saksi  PPTK bersama  pihak  konsultan  pengawas  telah  melaksanakan  opname  fisik  ke  lapangan  sebanyak  2  (dua) kali, yaitu pada tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 29 Desember 2018, yang hasilnya pada tanggal 26  Desember  2018  volume  pekerjaan  baru  mencapai  60.15%  dan  tanggal  29  Desember  2018  volume kegiatan  tidak  ada  tambahan,  karena  masih  ada  pekerjaan  yang  belum  selesai  yaitu  pembuatan  siring dan lantai, bahwa saksi membenarkan ada menandatangani surat bukti tersebut dikarenakan pada waktu tanggal  31  Desember  2018  malam  sekitar  jam  23.00  WIB  Penggugat  menemui  saksi  dengan mengatakan “Hanya Bapak yang belum menandatangani, Konsultan Pengawas sudah tanda tangan dan sudah disetujui oleh Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, sehingga  saksi  mau  menandatangani  surat  tersebut,  padahal  Penggugat  tidak  pernah  menemui  Kabid Bina Marga.
Dalam  hal  ini  keterangan  saksi  PPTK  bersesuaian  dengan  keterangan  saksi  Konsultan Pengawas  yang  telah  menerangkan  bahwa  saksi  bersama  PPTK  telah  melakukan  Opname  lapangan yaitu  pada  tanggal  24  Desember  2018  dan  tanggal  29  Desember  2018  volume  jenis  pekerjaan  baru mencapai 60.15%, bahwa saksi tidak tahu, tidak pernah tanda tangan di laporan kegiatan 100% sehingga surat bukti penggugat mengenai laporan kegiatan harus dikesampingkan.
Selanjutnya  surat  bukti  berupa  fotocopy  surat  permintaan  pembayaran  (SPP-LS)  tertanggal  31 Desember  2018  dan  surat  bukti  lampiran  pendukung  pekerjaan  pembangunan  drainase  dan  pelapis tebing  jalan  tes  muara  aman,  yang  mana  majelis  mempelajari  kedua  surat  bukti  tersebut,  ternyata permintaan pembayaran 100% yang diminta Penggugat sebagaimana surat bukti tersebut, tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat selaku kuasa pengguna anggaran, karena berdasarkan surat bukti tergugat berupa  Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Pelaksanaan  Pekerjaan  tertanggal  29  Desember  2018,  yang menerangkan  volume  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  Penggugat  adalah  sebesar  60.15%  yang bersesuaian  dengan  surat  bukti  tertanda  tergugat  berupa  Nota  dinas  dari  Tim  Teknis  Wilayah  II  Bina Marga tertanggal 26 Desember 2018 dan bersesuain pula dengan keterangan saksi dari Tim Teknis yang bertandatangan  disurat  bukti  tersebut  menyatakan  bahwa  perkerjaan  yang  dilakukan  penggugat  belum 100%. Laporan dan dokumentasi belum ada, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi tergugat selaku Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu pernah menandatangani Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam CV.  Tapan  Permata  Konstruksi  tertanggal  13  Maret  2019  karena  Tim  Inspektorat  setelah  melakukan pengecekan  lapangan  pada  tanggal  25  Februari  2019,  dengan  memeriksa  dan  melihat  secara  visual pekerjaan  Pembangunan  Drainase  dan  Pelapis  Tebing  jalan  tes  Muara  Aman  Kabupaten  Lebong ternyata  belum  selesai,  padahal  berdasarkan  surat  bukti  tertanda  Tergugat  telah  melakukan  Teguran  I dan Teguran II kepada Penggugat untuk Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan.
Menurut  Penulis,  jadi  pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  nomor  : 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl. adalah sebagai berikut :
Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  inti  permasalahan  dalam  perkara  ini  bahwa  pekerjaan Pembangunan  Drainase  dan  Pelapis  Tebing  Jalan  Tes  Muara  Aman  Kabupaten  Lebong  telah  selesai 100%.
Saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, tergugat telah dapat membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut belum 100% akan tetapi 60,15%  sehingga  Penggugat  tidak  melaksanakn  perikatan  perjanjian  kerja  (kontrak)  Nomor  :
602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018  tanggal  19  Oktober  2018,  dengan  demikian  Penggugat  tidak  dapat membuktikan  dalil  gugatannya,  sebaliknya  Tergugat  telah  dapat  membuktikan  dalil  bantahannya sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya.
Menimbang  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  ditolak,  maka  kepada  Penggugat  harus  dihukum untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  ditetapkan  dalam  amar  putusan.  Mengingat  pasal  283 RBg. Jo pasal 1338 KUHPerdata serta segala ketentuan dan Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari penjelasan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Tanggung  jawab  hukumnya  apabila  salah  satu  pihak  wanprestasi  dalam  perkara  nomor  : 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah :
1.  Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2.  Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3.  Peralihan risiko
4.  Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.
5.  Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perjanjian  sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata;
Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor: 22/Pdt.G/2019/PN.Bgl adalah
:
1.  Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  inti  permasalahan  dalam  perkara  ini  bahwa  pekerjaan Pembangunan  Drainase  dan  Pelapis  Tebing  Jalan  Tes  Muara  Aman  Kabupaten  Lebong  telah selesai 100%.
2.  Saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan Tergugat saling bersesuaian satu sama lain, tergugat telah  dapat  membuktikan  bahwa  pekerjaan  yang  dilakukan  Penggugat  tersebut  belum  100% akan  tetapi  60,15%  sehingga  Penggugat  tidak  melaksanakn perikatan  perjanjian  kerja  (kontrak) Nomor  :  602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018  tanggal  19  Oktober  2018,  dengan  demikian Penggugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya,  sebaliknya  Tergugat  telah  dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

## Saran
1.  Untuk  Kontraktor  Pelaksana  sebaiknya  mematuhi  Perjanjian  kerja  (Kontrak)  yang  dibuat  sesuai dengan isi kontrak tersebut yang telah disepakati bersama agar terhindar dari wanprestasi
2.  Untuk  Pemerintah,  sebaliknya  melakukan  pengawasan  dan  tertib  administrasi  terhadap pekerjaan konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan  Kontrak,  Rajawali  Pers,  Jakarta.
, 2008, Hukm Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta.
A.Qirom Syamsudin Meliala, 2010, “Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya”, Liberty, Yogyakarta.
Evi Ariyani, 2013, Hukum Perjanjian, Ombak, Yogyakarta.
J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafinda Persada, Jakarta.
Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M UMY.
M.A. Moegni Djojodrjo, 2006, “Perbuatan Melawan Hukum”, Pradya Paramita, Jakarta.
Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
, 2002, “Pengantar Hukum Bisnis”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. R. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, PT.Internusa, Jakarta. Ratna Artha Windari, 2014, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
Mandar Maju, Bandung.
Salim HS, 2003, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta. Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Bina Aksara, Jakarta. Susanto Leo, 2013, Kiat Jitu Menulis Skripsi, tesis, dan Disertasi, Erlangga, Jakarta. Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Pustaka Setia, Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dokumen Kontrak
Dokumen  Kontrak  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  provinsi    Bengkulu  Nomor 602.1/19.001/X/B-IV-DPU-TR/2018