## ISSN 2548-3501 (online)
Edited by: Eny Maryanti
Reviewed by: Eva Wany *Correspondence: Linda Ramadhani
Received: 30 Desember 2018 Accepted: 12 Januari 2019 Published: 31 Januari 2019
Citation: LR and FA (2019) Factors Affecting Tax Aggressiveness In Plantation Companies Listed 2014-2017. Journal of Accounting Science. 3:1. doi: 10.21070/jas.v3i1.2678

## Factors Affecting Tax Aggressiveness In Plantation Companies Listed 2014-2017
Linda Ramadhani*, Fika Azmi
STIE Bank BPD Jateng, Akuntansi, Indonesia
This study aims to obtain empirical evidence about the factors that influence tax aggres- siveness. The independent variables in this study are Corporate governance, Inventory Intensity and Fixed Assets Intensity. The sample in this study were plantation sector com- panies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. The sampling technique used purposive sampling method, and obtained data as many as 32 samples. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results showed that inde- pendent commissioners and inventory intensity did not affect to tax aggressiveness, insti- tutional ownership had a positive effect to tax aggressiveness and managerial ownership and the intensity of fixed assets negatively affected to tax aggressiveness.
Keywords: Tax Aggressiveness, Governance, Inventory, Asset
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mem- pengaruhi agresivitas pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate governance, intensitas persediaan dan intensitas aktiva tetap. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sam- pling, dan diperoleh data sebanyak 32 sampel. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan insti- tusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan kepemilikan manajerial dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
Keywords: Agresivitas Pajak, Governance, Persediaan, Aset
49 Januari 2019 | Volume 3 | Issue 1

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bernegara pajak mempunyai peran seba- gai sumber pemasukan utama keuangan Negara dan seba- gai alat regulasi kebijakan Negara untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat serta menstabilkan kon- disi perekonomian. Membayar pajak merupakan wujud dari kepatuhan Wajib Pajak kepada Negara untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan nasional. Menurut Andhari and Sukartha ( 2017 ) terdapat tiga indikator untuk menilai tingkat tercapainya kesejahteraan suatu Negara yaitu kondisi sek- tor ekonomi, pembangunan infrastruktur dan keamanan nasional. Apabila ketiga indikator tersebut dalam kondisi yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa Negara tersebut telah sejahtera. Berhubungan dengan ekonomi, Presiden Joko Widodo berjanji untuk memperbaiki sektor ekonomi melalui salah satu program kerjanya yakni dengan meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Salah satu target Pemerintah Indonesia berkenaan dengan perpajakan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam rapat paripurna DPR pada tang- gal 18 Mei 2018 adalah dengan tercapainya tax ratio sebesar 16% pada tahun 2019.
Berdasarkan data Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat diketahui bahwa peneriman pajak mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014-2017. Wala- pun jumlah penerimaan meningkat namun presentase per- bandingan realisasi penerimaan pajak dan target mengalami fluktuatif serta jumlah realisasi pajak juga tidak pernah men- capai target yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah gagal dalam mencapai target pener- imaan pajak yang telah ditetapkan. Kegagalan tersebut lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya pemerintah dalam melakukan pemungutan pajakatau karena banyak wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya penerimaan pajak harus mampu mencapai titik maksimal agar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang telah diran- cang dalam APBN tidak mengalami defisit.
Perusahaan yang merupakan wajib pajak badan, berkewa- jiban menyetorkan pajak ke kas negara sebesar laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusa- haan maka penerimaan Negara dari sektor perpajakan juga semakin besar. Hal ini bertolak belakang jika dilihat dari sisi perusahaan, jumlah laba yang dihasilkan akan semakin kecil jika jumlah pajak yang dibayarkan semakin besar karena beban pajak sifatnya mengurangi laba laba perusahaan. Kondisi ini- lah yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan tindakan yang akan mengurangi laba mereka sehingga jumlah pajak yang harus disetorkan jumlahnya lebih sedikit.
Salah satu usaha untuk mengurangi pajak adalah den- gan melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat diar- tikan sebagai perilaku manajemen perusahaan yang bertu- juan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara menurunkan jumlah laba yang dihasilkan. Tindakan agresivi- tas pajak dapat dilakukan dengan mengurangi laba kena pajak
perusahaan melalui aktivitas perencanaan pajak secara sistem- atis, baik yang dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Tin- dakan agresivitas pajak merupakan tindakan berisiko tinggi karena dampak yang akan diterima pada saat hal tersebut dike- tahui adalah perusahaan dapat dikenai sanksi dalam bentuk denda dan juga rusaknya reputasi perusahaan dalam pandan- gan masyarakat.
Agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, tidak hanya dilakukan dengan melanggar Undang-Undang perpa- jakan, namun juga dilakukan dengan dengan memanfatkan kelemahan Undang-Undang yang berlaku ( Ridha and Martini ( 2014 ) Agresivitas pajak diharapkan mampu meminimalkan kewajiban pajak perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan laba perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama perusahaan dalam meningatkan laba yang diperoleh untuk menyejahterakan pemilik, karyawan dan pemegang saham. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diberlakukan yaitu dengan memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan menyetorkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Sistem pemungutan pajak tersebut dikenal dengan nama self assessment system. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk meman- faatkan kelemahan dalam sistem perpajakan tersebut dengan melakukan tindakan agresif terhadap pajak seperti praktik penghindaran pajak (tax avoidance) maupun praktik pengge- lapan pajak (tax evasion).
Dalam penelitian ini, agresivitas pajak yang dimaksud lebih mengarah kepada tindakan agresivitas pajak yang dilakukan secara legal. Peneliti lebih memilih yang legal karena peneliti tertarik untuk mengetahui strategi apa yang digunakan perusa- haan atau celah apa yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk menghindari beban pajak yang tinggi dengan meman- faatkan kelemahan Undang-Undang Perpajakan. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan akan membantu pemer- intah untuk memperbaiki Undang-Undang Perpajakan agar kemungkinan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan semakin sempit dan penerimaan Negara dari sektor pajak dapat lebih maksimal.
Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tindakan perencanaan pajak adalah tindakan yang secara hukum diper- bolehkan, karena tindakan perencanann pajak tidak melang- gar peraturan perpajakan namun memanfaatkan peluang dari adanya kelemahan peraturan perpajakan tersebut. Perusahaan mungkin akan melakukan perencanaan pajak untuk memini- malkan jumlah pajak yang harus dibayar. Meskipun peren- canaan pajak bagi sebagian orang dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan, namun tindakan tersebut secara langsung akan merugikan pemerintah ( Darmawan and Sukartha ( 2014 ). Tindakan perencanaan pajak dinilai sebagai tindakan negatif karena secara tidak langsung tindakan tersebut dapat mengu- rangi penerimaan Negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Selain mengurangi penerimaan Negara, penghindaran pajak juga akan berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
Menurut Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparasi
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, angka penghindaran pajak di Indonesia setiap tahun sebesar Rp. 110 Trilliun. Jumlah penghindaran tersebut sebesar 80% berasal dari wajib pajak badan usaha dan sisanya sebesar 20% dari wajib pajak peroran- gan. Pada tahun 2017 Indonesia juga masuk dalam peringkat 11 penghindaran pajak perusahaan di dunia. Berdasarkan laporan yang dibuat IMF diperkirakan terdapat 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan tidak dibayarkan kepada kantor pajak Indonesia. Dari berita tersebut kita dapat mengetahui bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Jika jumlah penghindaran pajak semakin besar tentu akan merugikan Negara karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara untuk melakukan pembangunan nasional.
Sektor usaha nonmigas akhir-akhir ini sedang disoroti oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Sektor nonmigas menda- pat perhatian khusus karena jumlah penerimaan pajak sektor tersebut dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan yang sangat drastis. Dalam Laporan Kinerja Keuangan Kemente- rian Keuangan tahun 2017 disebutkan bahwa realisasi peneri- maan pajak nonmigas adalah sebesar Rp. 12,08 Trilliun sedan- gkan realisasi tahun 2016 adalah sebesar Rp. 104,175 Trilliun atau dengan kata lain penerimaan pajak sektor nonmigas turun sebesar 88,40% dibanding tahun 2016. Jumlah tersebut masih jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2013-2015. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari tahun 2015 sampai 2016 jumlah realisai penerimaan pajak di Indonesia khusus sektor nonmigas mengalami kenaikan, namun pada tahun 2017 realisasi pajak kembali mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan yang sangat drastis ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sektor ini sehingga jumlah peneri- maan pajak mengalami penurunan. Salah satu tindakan kecu- rangan yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak adalah tin- dakan agresivitas pajak (Lakin DJP tahun 2017).
Penurunan penerimaan pajak nonmigas mengartikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam sektor-sektor yang termasuk di dalam nonmigas sedang mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan “Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan sektor perkebunan sawit men- galami penurunan dari 70,6 persen menjadi 46,3 persen pada tahun 2017”. KPK menduga bahwa rendahnya penerimaan pajak dari sektor tersebut disebabkan karena praktik penghin- daran pajak. Jumlah pajak yang diterima dari sektor tersebut tidak sesuai dengan perputaran uang yang beredar dalam bis- nis perkebunan sawit. Penerimaan pajak dari sektor perke- bunan kelapa sawit adalah sebesar Rp. 22,2 triliun, padahal potensi penerimaan pajak dari sektor ini berkisar antara Rp. 45 triliun – Rp. 50 triliun. Artinya, pemerintah hanya mener- ima 40% dari potensi penerimaan pajak sektor kelapa sawit. Kasus pengemplangan pajak sektor perkebunan kelapa sawit ini baru akan ditelusuri oleh pemerintah pada bulan Maret 2018. ( https://m.cnnindonesia.com/nasional/ ( 2018 )
Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tin-
dakan agresivitas pajak oleh perusahaan, diantaranya adalah corporate governance, inventory intensity dan capital inten- sity. Menurut Forum for corporate governance in Indonesia ( FCGI ( 2001 ), corporate governance merupakan rangkaian peraturan tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban stakeholder di dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance yang baik lebih memilih mengambil tindakan pajak yang tidak mempunyai risiko dan lebih taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Dalam corporate governance sering terjadi per- masalahan atau konflik karena adanya pemisah antara kepemi- likan dengan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan agency problem. Konflik keagenan (agency problem) akan ter- jadi, jika kepentingan pemegang saham tidak dapat diako- modir oleh manajemen perusahaan( Darmawan and Sukartha ( 2014 ) . Pemegang saham akan menginginkan pendapatan yang semaksimal mungkin atas modal yang telah mereka berikan, sedangkan pihak manajemen lebih memilih untuk tidak membagikan deviden dan mengalokasikannya untuk kegiatan operasional perusahaan. ( Darmawan and Sukartha ( 2014 ).
Adanya fenomena dan perbedaan hasil penelitian (research gap) terdahulu maka topik penelitian ini menarik untuk diteliti kembali tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan hasil dari penelitian terdahulu men- dorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali atas cor- porate governance, inventory intensity dan capital intensity apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap agresiv- itas pajak perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indone- sia (BEI) periode tahun 2014-2017 sebagai objek penelitian. Perusahaan sektor perkebunan dipilih arena sektor perke- bunan merupakan salah satu sektor usaha yang termasuk dalam usahan nonmigas yang mana pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajaknya mengalami penurunan drastis. Perusa- haan perkebunan merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang budidaya tanaman perkebunan den- gan tujuan ekonomi dan mendapatkan izin usaha dari lem- baga yang berwenang. Perusahaan sektor perkebunan dip- ilih sebagai objek penelitian karena sesuai dengan fenomena yang diangkat oleh penelitian ini, dimana lebih dari 50% wajib pajak disektor usaha sawit telah melakukan kecurangan pem- bayaran pajak. Selain itu, perusahaan sektor perkebunan dip- ilih karena sektor ini masih jarang digunakan sebagai objek penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai objek penelitian.
Teori stakeholder menyatakan, proporsi komisaris inde- penden yang semakin besar dalam perusahaan akan menye- babkan mekanisme pengawasan yang semakin baik dan kon- flik keagenan juga berkurang sehingga perusahaan akan lebih taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan para stakeholder termasuk pemerin- tah dalam hal perpajakan, sehingga kesempatan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin berkurang.
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
Penelitian Maharani and Suardana ( 2014 ) membuktikan pen- garuh negatif antara proporsi komisaris independen dan tax avoidance. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diru- muskan hipotesis:
H1: Komisaris independen berpengaruh negatif ter- hadap agresivitas pajak
Bertambahnya jumlah kepemilikan manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran jumlah pajak yang dibayarkan, begitupun seba- liknya. Hal ini disebabkan saham yang dimiliki oleh mana- jemen akan membuat manajer lebih memperhatikan kelang- sungan perusahaan sehingga manajer tidak ingin usahanya diperiksa terkait masalah perpajakan ( Azizah ( 2017 )). Sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusa- haan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun juga bertanggungjawab kepada stakeholder yang salah satunya adalah pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah ( 2017 ) menunjukkan bahwa kepemilikan manaje- rial mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tax aggressev- eness. Berdasarkan teori diatas dan hasil penelitian sebelum- nya, dapat dirumuskan hipotesis:
H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif ter- hadap agresivitas pajak
Tingkat kepemilikan saham institusional yang banyak akan membuat pengawasan lebih ketat sehingga dapat menghalangi perilaku curang manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meiza ( 2015 ) dan Handayani and Anies ( 2016 ) membuk- tikan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif dengan agresivitas pajak. Pemilik institusional mempunyai tugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kesejahteraan pemegang saham dapat dili- hat dari besanya keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan. Keuntungan yang besar diperoleh jika laba bersih perusahaan tinggi, untuk mendapatkan laba yang tinggi perusahaan akan meminimalkan beban mereka salah satunya yaitu beban pajak. Berdasarkan hal diatas dan hasil penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis:
H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif ter- hadap agresivitas pajak
Teori akuntansi positif menyatakan, manajer akan menekan beban tambahan terkait dengan persediaan barang- supaya tidak mengurangi laba perusahaan. Sementara, mana- jer juga akan memaksimalkan biaya tambahan tersebut untuk menekan agar beban pajak berkurang. Dalam teori akuntansi positif, manajer diberikan pilihan yang rasional untuk memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi perusahaan. Disini manajer bebas menentukan kebijakan untuk memi- nimalkan biaya tambahan atau memaksimalkan biaya tamba- han. Penelitian Adisamartha and Noviari ( 2015 ) membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tin- dakan agreesivitas pajak. Semakin tinggi intenitas persediaan yang ada di perusahaan, maka tingkat agresivitas pajak akan semakin tinggi. Berdasarkan hal diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis:

## H4: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
Dalam teori akuntansi positif, dana yang menganggur di perusahaan akan diinvestasikan dalam bentuk pembelian aktiva tetap untuk meminimalkan beban pajak perusahaan berupa beban penyusutan yang akan memperkecil jumlah beban pajak. Aset tetap tersebut dapat berupa mesin, ban- gunan, pabrik, kendaraan dan berbagai properti lain. Peneli- tian terdahulu oleh Ambarukmi and Diana ( 2017 ) membuk- tikan bahwa intensitas aset tetap mempunyai pengaruh yang negatif dengan agresivitas pajak. Intensitas aset tetap dijadikan celah oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi beban pajak ketika laba yang dihasilkan perusahaan tinggi. Saat inves- tasi pada aset tetap rendah maka laba yang diperoleh akan tinggi karena beban penyusutan yang ditanggung jumlahnya sedikit. Laba perusahaan yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang dibayar juga tinggi, sehingga hal ini akan membuat manajer untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Berdasarkan hal diatas dan hasil penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis:
H5: Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

## METODE PENELITIAN

## Pengukuran Variabel
Agresivitas Pajak : agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur dengan Book Tax Gap (BTG). Alat ukur tersebut dip- ilih karena beberapa penelitian terdahulu menyarankan untuk menggunakan BTG sebagai alat ukur untuk variabel agre- sivitas pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang menggu- nakan BTG sebagai proksi agresivitas pajak adalah Mahu- lae et al. ( 2016 ). Book Tax Gap (BTG) adalah selisih perhi- tungan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Selisih antara laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang ditebitkan oleh perusahaan dan laba kena pajak yang dilaporkan kepada aparatur perpajakan akan menimbulkan gap atau perbedaan. Semakin besar gap yang diperoleh maka indikasi tindakan agressivitas pajak juga semakin tinggi. Gap tersebut kemudian dibandingkan dengan laba sebelum pajak lagi untuk mengetahui seberapa besar agresivitas pajak perusa- haan. ivitas Pajak Variabel: agresivitas pajak dalam peneli- tian ini diukur dengan Book Tax Gap (BTG). Alat ukur terse- but dipilih karena beberapa penelitian terdahulu menyarankan untuk menggunakan BTG sebagai alat ukur untuk variabel agresivitas pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang meng- gunakan BTG sebagai proksi agresivitas pajak adalah Mahu- lae et al. ( 2016 ) . Book Tax Gap (BTG) adalah selisih per- hitungan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Selisih antara laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang ditebitkan oleh perusahaan dan laba kena pajak yang dilaporkan kepada aparatur perpajakan akan menimbulkan gap atau perbedaan. Semakin besar gap yang diperoleh maka indikasi tindakan agressivitas pajak juga semakin tinggi. Gap
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
tersebut kemudian dibandingkan dengan laba sebelum pajak lagi untuk mengetahui seberapa besar agresivitas pajak perusa- haan.
Komisaris Independen :Ukuran variabel Komisaris inde- penden menggunakan jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris perusahaan (Handayani dan Hariyanti, 2016)
Kepemilikan Manajerial :Variabel Kepemilikan manaje- rial diukur menggunakan proporsi pemegang saham yang dimiliki manajemen perusahaan yang terlibat dalam pengam- bilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) ( Azizah ( 2017 ) . Kepemilikan manajerial diukur dengan memband- ingkan saham manajer dengan saham yang beredar.
Kepemilikan Institusional : Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak insti- tusi. Menurut Meiza ( 2015 ) serta Mahulae et al. ( 2016 ) , kepemilikan institusional dapat diukur dengan memband- ingkan jumlah saham investor institusi dengan jumlah saham yang beredar \
Intensitas Persediaan : Intensitas persediaan diukur meng- gunakan perbandingan antara harga pokok penjualan dan jumlah persediaan periode tersebut ( Adisamartha and Noviari ( 2015 ).
Intensitas Aset Tetap : Variabel Intensitas aset tetap mencerminkan proporsi aset tetap perusahaan yang diband- ingkan dengan total aset perusahaan ( Andhari and Sukartha ( 2017 ); Ridha and Martini ( 2014 )

## Sampel Penelitian
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan perkebunan yang saat ini terdafar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tata cara pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purpo- sive sampling. Kriteria yang digunakan untuk mengambil sam- pel adalah sebagai berikut:
1. Menyediakan laporan keuangan tahunan periode 2014- 2017.
2. Perusahaan tidak mengalami rugi fiskal selama periode tersebut.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang mempunyai informasi lengkap yang dibu- tuhkan oleh peneliti.

## Teknik Analisis
Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:
BTG = α + β 1KI + β 3KM + β 4KIN + β 5IP + β 6IA + e Keterangan:
BTG : Agresivitas Pajak diukur dengan BTG α : Konstanta β 1- β 6 :Koefisien regresi masing-masing variabel indepen- den
KI : Komisaris Independen KM : Kepemilikan Manajerial KIN : Kepemilikan Institusional IP : Intensitas Persediaan IA : Intensitas Aset Tetap e : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Data yang disajikan adalah data perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2014 dampai dengan tahun 2017. Sementara, sampel yang diambil adalah perusa- haan perkebunan yang memiliki laba positif. Jumlah perusa- haan perkebunan yang tercatat periode tahun 2014 sampai 2017 adalah 60 perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 32 perusahaan. Pada Tabel 1 ini penjelasan proses pengambilan sampel:
[Table 1 about here.]
Sampel yang diambil adalah sebanyak 8 perusahaan, masing- masing dengan periode pengamatan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Dengan demikian diperoleh sebanyak 32 data pengamatan.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan tujuan untuk menge- tahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial ter- hadap agresivitas pajak. Hasil pengujian dari masing-masing variabel dalam model persamaan dapat dilihat pada Tabel 2 :
[Table 2 about here.]

## Pengujian Hipotesis

## Komisaris Independen dan Agresivitas Pajak
Hasil uji regresi menunjukkan nilai B sebesar 0,009 dan nilai sig. komisaris independen lebih dari 0,05. Hal terse- but berarti bahwa komisaris independen tidak memiliki pen- garuh terhadap agresivitas pajak. Berapapun jumlah anggota dewan komisaris terutama pada perusahaan perkebunan, jum- lah tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Dalam arti lain bahwa manajemen bisa melakukan tindakan agresivitas pajak atau patuh terhadap pembayaran pajak tanpa ada pen- garuh dari dewan komisaris. Walaupun jumlah komisaris inde- penden dalam perusahaan sampel telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat dari OJK, hal tersebut tidak menjamin bahwa dewan komisaris independen dalam perusahaan telah berjalan dengan baik.
Tidak adanya hubungan tersebut berkaitan dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari komisaris
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
independen itu sendiri. Tugas dan fungsi dari dewan komisaris independen adalah mengawasi dewan komisaris agar dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar peraturan perundang- undangan. Komisaris independen tidak terafiliasi dengan direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham mayori- tas. Komisaris independen juga diperlukan untuk melindungi keberadaan pemegang saham minoritas. Hal ini dapat diar- tikan bahwa seharusnya semakin besar proporsi keberadaan komisaris independen dapat memperkecil kemungkinan pihak manajemen dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini juga dapat diartikan bahwa saat manajer melakukan tin- dakan agresivitas pajak maupun patuh terhadap pembayaran pajak tidak ada hubungannya dengan komisaris independen. Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen yang seharusnya menjadi pengawas dalam perusahaan perkebunan belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## Kepemilikan Manajerial dan Agresivitas Pajak
Berdasarkan hasil uji regresi dapat diketahui bahwa hubun- gan antara kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak adalah negatif. Nilai B sebesar 0,004 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,028 < 0,05). Hubungan negatif antara kepemi- likan saham manajerial terhadap agresivitas pajak memiliki arti bahwa semakin besar jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan menurunkan kecenderungan manajer melakukan agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azizah ( 2017 ) yang menunjukkan pen- garuh negatif antara kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak. Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajer akan semakin meningkatkan kewaspadaan manajer terhadap tin- dak kecurangan seperti agresivitas pajak. Sebaliknya, semakin kecil saham yang dimiliki oleh pihak manajemen akan semakin meningkatkan motivasi manajer untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan direksi. Dengan dimilikinya saham oleh manajer, mem- buat manajer memiliki peran ganda dalam menjalankan aktiv- itas perusahaan. Disatu sisi manajer bertugas untuk men- jalankan perusahaan dan mengambil keputusan, disisi lain manajer juga sebagai investor pada perusahaannya. Kondisi tersebut membuat semua keputusan yang diambil oleh pihak manajer harus dipikirkan dua kali karena dampak dari kepu- tusan tersebut akan berpengaruh langsung terhadap dirinya. Saat kepemilikan saham berasal dari pihak dalam perusa- haan maka dapat menyebabkan peran direksi maupun mana- jer di dalam perusahaan tersebut menjadi tidak efektif. Man- ajer yang sekaligus sebagai pemegang saham akan mencari peluang untuk meningkatkan bonus dan deviden daripada keputusan untuk kepentingan perusahaan. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh hasil penelitian ini, dengan mana- jer memiliki saham di perusahaan membuat manajer lebih berhati-hati dalam mengambil risiko. Manajer tidak ingin aki- bat kecerobohannya dalam mengambil keputusan yaitu den- gan melakukan agresivitas pajak menyebabkan perusahaan diperiksa oleh pihak berwenang.
Tindakan agresivitas pajak akan sangat banyak ditentukan oleh motivasi manajer sebagai pengambil keputusan. Moti- vasi bagi manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham akan berbeda dengan motivasi manajer yang tidak sebagai pemegang saham dalam melakukan agresivitas pajak. Dua kecenderungan ini akan mempengaruhi manajemen dalam mengelola laba pajak, sesuai dengan kepentingan yang mereka harapkan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan. Dalam hal ini ada manajer yang termotivasi untuk melakukan manajemen laba pajak namun di sisi lain ada pertimbangan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dinilai akan mewakili pemegang saham secara umum sehingga akan menolak mana- jemen laba pajak. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin rendah pula tingkat agresivitas pajak menunjukkan bahwa manajer dalam perusahaan sampel lebih memilih kebi- jakan untuk taat terhadap peraturan perpajakan karena tidak ingin mendapatkan risiko dua kali lebih besar. Jika tindakan agresif terhadap pajak terdeteksi oleh kantor perpajakan maka risiko yang akan diterima oleh manajer akan bertambah dua kali lipat karena manajer juga memiliki saham di perusahaan tersebut. Hal ini membuat manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar dampak yang diterima tidak membuat manajer yang memiliki saham tersebut rugi.
Dalam teori stakeholder dikatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, namun juga dituntut untuk dapat memberikan man- faat kepada seluruh pemangku kepentingan. Salah satu tang- gungjawab tersebut adalah membayar pajak kepada pemer- intah selaku salah satu stakeholder perusahaan. Mekanisme corporate governance yang baik diharapkan mampu untuk melindungi kepentingan para stakeholder termasuk pemer- intah dalam hal pembayaran pajak. Hasil ini menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang negatif terhadap tindakan agresivitas pajak yang artinya bahwa mekanisme corporate governance dalam perusahaan sampel terutama kepemilikan manajerial telah dijalankan secara mak- simal, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan dengan tindakan agresivitas pajak sangat kecil.

## Kepemilikan Institusional dan Agresivitas Pajak
Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai B sebesar 13,856 dan nilai signifikansi sebesar 0,016. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa kepemilikan saham oleh pihak institusional memiliki pengaruh positif terhadap agre- sivitas pajak. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka perusahaan akan semakin melakukan tin- dakan agresivitas pajak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang Mahulae et al. ( 2016 ) bahwa kepemilikan saham insti- tusional memiliki pengaruh yang positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Banyaknya jumlah investasi pihak institusi kepada perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan perpajakan perusahaan. Saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi menceminkan bahwa perusahaan pengendali memi- liki hak kontrol yang besar atas perusahaan sehingga seringkali saham pengendali dapat mengarahkan manajer untuk bertin- dak sesuai keinginan pemegang saham pengendali.
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3 menunjukkan nilai rata-rata kepemilikan saham oleh pihak institusi adalah sebe- sar 0,16 dengan nilai tertinggi sebesar 2,00 dan nilai terendah sebesar 0,01. Hasil satistik ini dapat menjelaskan bahwa indeks kepemilikan saham institusional pada perusahaan perkebunan yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup tinggi. Hasil uji statistik deskriptif dan uji hipotesis telah menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham oleh institusi perusahaan sampel mampu mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan. Semakin besar saham yang dimiliki pihak institu- sional maka semakin besar pula tekanan yang diterima oleh manajer untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan laba tersebut adalah dengan menurunkan beban pajak perusa- haan seminimal mungkin. Tekanan tersebut akhirnya mem- buat manajer untuk memenuhi keinginan pemegang saham.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi atau pihak luar perusahaan seperti perusahaan investasi, perusahaan asuransi, pemerintah, perusahaan leas- ing dll. Setiap institusi yang memiliki saham di sebuah perusa- haan akan menunjuk sebuah divisi untuk mengawasi investasi mereka di perusahaan tersebut. Tugas dari divisi yang ditun- juk oleh perusahaan investor adalah memberikan pengawasan sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen tinggi dan akan mengurangi jumlah kecurangan seperti penghin- daran pajak.
Dari penjelasan mengenai tugas divisi yang ditunjuk oleh institusi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemi- likan saham pihak institusional, seharusnya dapat mengha- langi perilaku curang manajer. Dalam arti lain kepemilikan saham institusional seharusnya mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tindakan kecurangan seperti agresivitas pajak. Dengan diperoleh bukti dalam penelitian ini bahwa proporsi kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, maka dapat disimpulkan bahwa divisi yang ditunjuk pihak institusi belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Proses pengawasan yang dilakukan pihak institusi tidak memberikan pengaruh yang baik kepada pengelola perusahaan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan.

## Intensitas Persediaan dan Agresivitas Pajak
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa intensi- tas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap kegiatan agresivitas pajak. Hal ini mempunyai arti tinggi atau rendah- nya intensitas perputaran persediaan perusahaan, tidak akan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan tindakan agre- sivitas pajak. Berdasarkan tabel statistik deskriptif 4.3 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata perputaran persediaan pada perusahaan sampel adalah sebesar 0,2439. Sedangkan untuk indeks tertinggi perputaran persediaan berada pada nilai 0,81 dan indeks terendah berada di nilai 0,07. Rata-rata perputaran persediaan pada perusahaan perkebunan yang menjadi sam- pel dalam penelitian tergolong rendah mengingat nilai terting- ginya yaitu sebesar 15,1902. Perputaran persediaan yang ren- dah disebabkan karena dalam perusahaan sektor perkebunan
memerlukan waktu yang lama untuk membuat persediaan siap untuk dijual. Waktu yang lama tersebut dikarenakan dalam usaha perkebunan faktor yang paling menentukan adalah fak- tor alam, sehingga para pengusaha dalam bidang ini tidak bisa mengestimasi waktu yang tepat untuk sekali waktu penana- man bibit hingga panen. Intensitas persediaan yang meru- pakan bagian dari investasi perusahaan pada bagian persedi- aan bukan merupakan strategi yang tepat untuk melakukan perencanaan pajak. Intensitas persediaan tidak dapat mem- berikan dampak yang cukup signifikan terhadap kecenderun- gan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan
Dalam teori akuntansi positif, manajemen perusahaan diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan stategis yang akan diambil. Kebijakan yang dipilih tentunya adalah kebijakan yang akan memberikan keuntungan bagi perusa- haan. Tingkat intensitas persediaan yang tinggi dalam perusa- haan, dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah beban pajak yaitu dengan cara mengalihkan laba periode berjalan ke periode selanjutnya atau dengan memanfaatkan beban yang melekat pada persediaan tersebut. Saat persediaan tinggi, perusahaan akan mengefisienkan beban yang melekat pada persediaan. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola beban, maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan semakin meningkat. Jika laba yang diperoleh perusahaan semakin besar maka beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan juga akan semakin besar. Hal inilah yang kemu- dian membuat perusahaan untuk mengalihkan laba pada peri- ode berjalan ke laba periode selanjutnya agar pembayaran beban pajak pada periode ini tidak terlalu besar.
Selain itu perusahaan juga bisa memanfaatkan biaya yang melekat pada persediaan untuk mengurangi jumlah laba bersih mereka sehingga beban pajak yang harus dibayar juga akan berkurang. PSAK 14 No. 13 menyatakan bahwa biaya seperti: biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya peny- impanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan merupakan biaya yang ditimbulkan akibat tingginya tingkat persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka semakin tinggi pula biaya-biaya yang ditanggung. Biaya- biaya tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka.
Tidak adanya hubungan antara intensitas persediaan den- gan agresivitas pajak karena dalam industri perkebunan san- gat ditentukan oleh keadaan alam sehingga diperlukan biaya yang ekstra untuk mengelola persediaan mereka sampai siap panen dan siap untuk dijual. Setiap massa pembibitan hingga tanaman siap dipanen memerlukan waktu yang berbeda- beda. Biaya tersebut tidak ditujukan sebagai trik perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka, namun semata-mata dilakukan agar tidak terjadi gagal panen yang justru akan menyebabkan kerugian. Hal inilah yang menjadi alasan men- gapa intensits persediaan pada industri sektor perkebunan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Intensitas Aset Tetap dan Agresivitas Pajak Statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.3 dapat
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS
diketahui bahwa rata-rata jumlah aset tetap pada perusa- haan perkebunan yang menjadi sampel sebesar 3,7185. Nilai tertinggi jumlah investasi terhadap aset tetap sebesar 7,60 dan jumlah aset tetap terendah sebesar 2,09. Jumlah inves- tasi aset tetap pada perusahaan sampel cukup rendah karena rata-ratanya masih jauh dari jumlah tertinggi nilai intensi- tas aset tetap pada perusahaan perkebunan. Intensitas yang rendah tersebut dapat meningkatkan motivasi manajer untuk melakukan tindakan yang mengarah pada agresivitas pajak.
Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Adisamartha and Noviari ( 2015 ) , Andhari and Sukartha ( 2017 ) yang mengatakan bahwa intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas perusahaan. Posisi aset tetap yang besar maupun kecil pada perusahaan tidak berkaitan dengan tindakan agresivitas pajak. Hal terse- but bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, jika jumlah investasi pada aset tetap sangat rendah maka biaya penyusu- tan yang akan ditanggung oleh perusahaan juga akan kecil. Biaya penyusutan yang kecil akan membuat laba perusahaan semakin besar sehingga tidak bisa digunakan oleh manajer untuk membantu mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu kondisi ini akan memicu manajer untuk berusaha melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Begitu juga seba- liknya, saat investasi perusahaan pada investasi aset tetap yang naik maka kecenderungan agresivitas pajak akan menurun. Hal tersebut dikarenakan saat jumlah aset tetap tinggi maka beban penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan juga akan besar, jika beban penyusutan besar maka akan mengurangi jumlah laba perusahaan. Perusahaan dengan laba yang kecil juga akan berdampak pada semakin kecilnya motivasi mana- jer untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
Berdasarkan teori akuntansi positif, bahwa manajer diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan. Salah satu kebijakan
tersebut yaitu keputusan untuk menaikkan beban atau menu- runkan beban. Sesuai dengan hasil penelitian ini, investasi yang rendah terhadap aset tetap membuat manajer memilih kebijakan untuk menaikkan beban penyusutan aset tetap agar beban pajak yang ditanggung jumlahnya kecil. Dari sini juga dapat diketahui bahwa keputusan manajer dalam melakukan agresivitas pajak juga berkaitan dengan metode penyusutan yang digunakan

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, menunjukkan hasil bahwa variabel kepemi- likan saham institusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak dengan arah positif. Perusa- haan dengan kepemilikan saham institusi yang besar akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan variabel kepemilikan saham manajerial dan intensitas aset tetap memi- liki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak den- gan arah negatif. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar dan semakin tinggi investasi aset tetap perusahaan akan cenderung menghindari agresivitas pajak. Sementara, variabel ukuran komisaris independen dan intensitas persedi- aan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agre- sivitas pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Pro- gram Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng yang selalu mem- berikan dukungan sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ini.

## REFERENCES
Adisamartha, I. B. P. F. and Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan,. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13, 973–1000.
Ambarukmi, K. T. and Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilty, Cap- ital Intensity Ratio Dan Actifity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015.
Andhari, P. A. S. and Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 18, 2115–2142.
Azizah, Z. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. JOM Fekom 4, 3543–3556.
Darmawan, I. G. H. and Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate gov- ernance, Leverage, Return On Asset . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana .
FCGI (2001). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate governance (Tata Kelola Perusahaan. Http://Fcgi.co.id.
Handayani, M. D. and Anies (2016). Pengaruh Corporate governance Dan Cor- porate Risk Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi Universitas Peradaban.
https://m.cnnindonesia.com/nasional/ (2018). Kpk temukan
63ribu wajib
pajak industri sawit kemplang pajak .
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170503174824-12-212023/kpk- temukan-63-ribu-wajib-pajak-industri-sawit-kemplang-pajak .
Maharani, I. G. A. C. and Suardana (2014). Pengaruh Corporate governance, Prof- itabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufak- tur. E-Jurnal Akuntansi .
Mahulae, E. E. et al. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Man- ajerial dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance, . vol. 3, In E-Procedding Of Management , ed. and others. 1626–1633.
Meiza, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Good Corporate governance Dan Def- fered Tax Expense Terhadap Tax Avoidance,. Skripsi Dipublikasikan.
Ridha, M. and Martini, D. (2014). Analisis terhadap Agresivitas pajak, Agresivi- tas Pelaporan Keuangan, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataran , 24–27.
Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2019 and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or repro- duction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copy- right owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.
Journal of Accounting Science | ojs.umsida.ac.id/index.php/JAS

## LIST OF TABLES
1 Seleksi Sampel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
TABLE 1 | Seleksi Sampel Keterangan Jumlah Perusahaan perkebunan BEI 2014 – 2017 15 Pernah memiliki laba negative (7) Sampel 8 Sampel 4 tahun 32
TABLE 2 | Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Standardized t Sig. Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) -,032 ,065 -,490 ,639 KOMIND ,009 ,017 ,107 ,527 ,615 MANJ -,004 ,002 -,756 -2,754 ,028 1 13,856 4,410 ,743 3,142 ,016 INST IP -,099 ,062 -,393 -1,588 ,156 IAT -,024 ,005 -,942 -4,297 ,004