VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA GRATIFIKASI DENGAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

## DEDY SAPUTRA
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Syarat- syarat pemidanaan baik actus reus dan mens rea, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana, maka yang dapat dikenakan pidana adalah  pejabat yang menerima gratifikasi dan berimplikasi pada suatu kebijakan yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Salah satu cara yang dianggap efektif dalam mengungkap kasus gratifikasi adalah dengan memberikan hak kepada terdakwa untuk menjelaskan asal- usul harta kekayaan terdakwa di persidangan.
Gratification is declared as a criminal act of corruption since the regulation in the Anti-Corruption Eradication Act. Gratification itself in the formulation is still unclear, because in Article Gratification is not mentioned the nominal minimum limit of a person can be imposed Article Gratification. The provisions of criminal prosecution of actus reus and mens rea, good governance principles as well as criminal liability, the criminal may be the official receiving the gratuities and implicating a policy that contains elements of abuse of authority. One way that is considered effective in uncovering a case of gratification is to give the defendant the right to explain the origin of the defendant's property in the trial.
Kata kunci : Gratifikasi, Pertanggungjawaban, Pembuktian

## A. Latar Belakang Masalah
Usaha  dan  kebijakan  untuk  membuat  sebuah  peraturan  hukum pidana  yang  baik  pada  hakikatnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan penanggulangan  kejahatan. 1 Berbagai  bentuk  kejahatan  telah  berkembang dari  yang  bersifat  konvensional  menjadi  kejahatan  non  konvensional. Perkembangan  jenis  dan  modus  kejahatan  di  Indonesia  yang  bervariasi mengakibatkan  semakin  sulitnya  untuk  merumuskan  suatu  perbuatan merupakan  perbuatan  pidana  atau  bukan,  serta  sulit  untuk  menuntut pertanggungjawabanya secara pidana. 2
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  kejahatan  non konvensional  yang  semakin  populer  dikalangan  masyarakat.  Dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001,  Tindak  pidana  korupsi  adalah  Tindakan  yang  secara  melawan
1 Hamzar  Nodi,  “Pertanggungjawaban  Pejabat  administrasi  Negara  Dalam  Hal  Terjadinya Kerugian Keuangan Negara”, Jurnal Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi lll, No.1 Agustus 2012, hlm.48
2 Ibid.

## Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
hukum  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. 3
Belakangan ini kasus korupsi yang paling marak dan banyak menjadi sorotan adalah mengenai gratifiksi. Banyak  media memberitakan  mengenai pejabat  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah  dan  aparat  penegak  hukum terlibat dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana korupsi.
Pasal  12B  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  dirumuskan sebagai berikut:
1.  Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan   ketentuan:
a) Yang  nilainya  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih pembuktiaannya  bahwa  gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut  suap  dibuktikan  oleh penuntut umum.
2.  Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  adalah  pidana  penjara  seumur  hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 12C ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi:
a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku,  jika  penerima  melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya kepada KPK
b)  Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) wajib  dilakukan  oleh  penerima  gratifikasi  paling  lambat  30  (tiga puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  gratifikasi  tersebut diterima.
c)  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  waktu paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  tanggal  menerima laporan,  wajib  menetapkan  gratifikasi  dapat  menjadi  milik penerima atau milik negara.
d) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  penentuan  status  gratifikasi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  diatur  dalam  Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Salah  satu  cara  yang  dianggap  efektif  dalam  mengungkap  kasus gratifikasi  adalah  dengan  memberikan  hak  kepada  terdakwa  untuk menjelaskan  asal-usul  harta  kekayaan  terdakwa  di  persidangan.  Sistem  ini dikenal  dengan  pembalikan  beban  pembuktian.  Namun  terdapat  satu kekhawatiran,  sebab  permintaan  keterangan  tentang  asal-usul  kekayaan
3 Juni Sjafrien , Say No To Korupsi , Visimedia, Jakarta: 2012, hlm.13
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
terkait  pasal  gratifikasi  tidak  dapat  dilakukan  saat  tahap  penyidikan. Mengingat  ada  ketentuan  dalam  pasal  38A  yang  mengatur  bahwa pembalikan  beban  pembuktian  dilakukan  di  persidangan.  Jika  KPK  hanya menggunakan  pasal  gratifikasi,  tentu  sulit  bagi  KPK  memaksa  tersangka menjelaskan  secara  benar  asal-usul  kekayaannya.  Hal  inilah  yang menyulitkan bagi penyidik dalam mengungkap kasus gratifikasi.
Berbeda  dengan  sistem  pembuktian  di  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia,  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  dalam  tindak  pidana korupsi  dilakukan  karena  adanya  kesulitan  untuk  melakukan  pembuktian terhadap  perampasan  harta  kekayaan  pelaku  ( offender )  jika  menggunakan teori pembuktian negatif. Akibatnya diperlukan aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa berupa sistem pembalikan beban pembuktian. 4
Sistem  pembuktian  di  dalam  tindak  pidana  korupsi  selain menggunakan  beban  pembuktian  yang  berbeda,  bahan  yang  boleh digunakan  untuk  membentuk  alat  bukti  petunjuk  juga  berbeda.  Mengenai pembebenan  pembuktian  dalam  hal-hal  tertentu  terdapat  penyimpangan, beban  pembuktian  tidak  mutlak  pada  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU),  tetapi ada  pada  terdakwa,  atau  kedua  belah  pihak  yakni  Jaksa  Penuntut  Umum (JPU) dan terdakwa secara berlawanan. Pembuktian ini berlaku pada tindak pidana  korupsi  dalam  kasus-kasus  tertentu  yaitu  terhadap  tindak  pidana gratifikasi (pemberian) yang berkolerasi dengan suap. 5

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  diidentifikasi  masalah dalam kajian ini adalah
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana korupsi menerima gratifikasi?
2. Bagaimanakah  sistem  pembuktian  perkara  gratifikasi  dalam  tindak pidana korupsi?

## C. Pertanggungjawaban Pidana Gratifikasi
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  sering  disebut sebagai “criminal responsibility ” atau ‘criminal liability ”. Pertanggungjawaban  disini  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah seorang  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan. 6 Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan
tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. 7 Perbuatan  pidana  menurut  Roeslan  saleh mengatakan,  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dan  memang
4 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung: 2007, hlm. 23-24.
5 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Alumni, Bandung: 2006, hlm 7-8
6 S.R.Sianturi. Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Penerapannya ,Cet  IV  alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta:1996, hlm. 245
7 Djoko  Prakoso, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Liberty  Yogyakarta, Yogyakarta:1987, hlm.75

## Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
mempunyai  kesalahan  merupakan  dasar  adanya  pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”. 8 Doktrin mens  rea ini  dilandaskan  pada maxim  actus  nonfacit reum  nisi  mensit  rea, yang  berarti  “Suatu  perbuatan  tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Konsep  “ actus  reus ”  ini  tidak  hanya  mengenai  suatu  perbuatan  saja, tetapi meliputi pengertian yang lebih luas lagi, yaitu:
a) Perbuatan atau tingkah laku dari perbuatan sipelaku yang didakwa ( the conduct of accussed person )
b) Hasil atau akibat perbuatan itu ( its results/consequences )
c) Keadaan-keadaan  yang  tercantum  atau  terkandung  dalam  perumusan tindak pidana itu ( surrouding circumstances which are included in the definition  of  the  offences ),  misalnya  dalam  peristiwa  pembunuhan disebutkan  “jiwa  orang  lain”.  Oleh  karena  itu  dalam textbook sering disebutkan bahwa actus reus terdiri dari semua unsur yang terdapat dari peristiwa-peristiwa  pidana  atau  kejahatan,  kecuali  unsur  yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap batin terdakwa”. 9
Menurut  Prodjohamidjodjo,  sesorang  mendapatkan  pidana tergantung  pada  dua  hal  (1)  Harus  ada  perbuatan  yang  bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur objektif), dan (2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk  kesengajaan  dan  atau  kealpaan,  sehingga  perbuatan  yang melawan  hukum  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  kepadanya (unsur subjektif). 10
Dalam  hukum  pidana  konsep liability atau  pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa  latin  ajaran  kesalahan  ini  dikenal  dengan  sebutan mens  rea. Suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan  seseorang  bersalah  kecuali  jika pikiran orang itu jahat. 11
Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan  perbuatan  pidana,  harus  dipenuhi  pula  syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan  dijatuhkan  kepadanya.  Syarat  subyektif  ini  disebut  dengan kesalahan. Menurut sistem hukum continental syarat-syarat subjektif ini dibagi  dua,  yaitu  bentuk  kesalahan  (kesengajaan  dan  kealpaan)  dan mampu  bertanggungjawab.  Dalam  sistem  hukum common  law adapun syarat-syarat  ini  disatukan  dalam mens  rea . 12 Dengan  demikian  maka yang  dimaksud  dengan  pertanggungjawaban  pidana  adalah  penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat
8 Ibid.
9 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia , PT Refika aditarma, Bandung: 2011, Hlm.74
10 Prodjohamidjojo  Martiman. Memahami  Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , PT.Pradnya Paramita, Jakarta:1997, hlm.31
11 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982. Hlm. 23
12 Ibid , Hlm 32-33
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
dipertanggungjawabkan  atas  sesuatu  tindak  pidana  yang  terjadi. 13 Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana merupakan tiga unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap satu sistem aturan-aturan hukum .
Dari  apa  yang  telah  dikemukakan  diatas  maka  jelaslah  bahwa unsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  atau  unsur  pokok  dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian  perbuatan  pidana  tidak  termasuk  hal  pertanggungjawaban. Perbuatan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarangnya  perbuatan. Apakah  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  itu  kemudian  jadi dipidana,  tergantung  soal  apakah  dia  dalam  melakukan  perbuatan pidana  itu  memang  mempunyai  kesalahan,  maka  tentu  dia  akan dipidana. 14
Dengan  demikan  seseorang  mendapatkan  pidana  tergantung pada  dua  hal,  yaitu  harus  ada  perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum atau adanya unsur melawan hukum (unsur Obejektif). Selain itu terhadap pelakunya juga harus ada unsur kesalahan, sehingga perbuatan yang  melawan  hukum  tersebut  dapat  di  pertanggungjawabkan kepadanya (Unsur subjektif).
Berdasarkan  uraian  diatas  menurut  penulis  bahwa  syarat-syarat pemidanaan baik actus reus dan mens rea, asas-asas pemerintahan yang baik maupun pertanggungjawaban pidana,  maka yang dapat dikenakan pidana  adalah    pejabat  yang  menerima  gratifikasi  dan  jika  didalam menetapkan  suatu  kebijakan  mengandung  unsur  penyalahgunaan wewenang  atau  dibalik  kebijakan  yang  ditetapkannya  itu  pejabat tersebut memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dan dapat  menimbulkan  kerugian  negara.  Untuk  itu  maka  seorang  pejabat yang  menerima  gratifikasi  tidak  dapat  diminta  pertanggungjawaban pidananya  meskipun  telah  terjadi  kerugian  keuangan  negara    apabila dalam  menerima  gratifikasi  tersebut  dirinya  tidak  memperoleh keuntungan  atau  menguntungkan  orang  lain  dan  telah  menimbulkan kerugian negara.
Kesimpulannya  adalah  penerimaan  gratifikasi  yang  bersifat koruptif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada si penerima gratifikasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Menerima gratifikasi mengandung unsur melawan hukum
2. Setelah  menerima  gratifikasi  timbulnya  suatu  Kebijakan  yang  tidak sesuai  dengan  arah  dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  sehingga menimbulkan kerugian dari perekonomian Negara (Negara dirugikan).
3. Mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan dari penerimaan gratifikasi (Unsur kesalahan).
13 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1982, Hlm. 250
14 Ibid, hlm 75
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  penegak  hukum  untuk  dapat membuktikan apakah suatu pemberian mengandung unsur koruptif atau tidak.  Kalaupun  ternyata  pemberian  tersebut  mengandung  unsur koruptif,  apakah  sipenerima  pemberian  (gratifikasi0  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana terhadapnya berdasarkan konsep pertanggungjawaban  yang  dianut  oleh  Indonesia.  Tentu  butuh  fakta fakta  objektif  untuk  mengungkap  itu  semua.  Perilaku  koruptif  yang berada dalam lingkup pemerintahan memang sulit untuk membuktikannya  karena  seringkali  si  pembuat  kebijakan  lepas  dari tuntutan  hukum  karena  berlindung  atas  nama  kebijakan  demi kepentingan umum.
Konsistensi  penegak  hukum  dalam  menegakkan  kaidah-kaidah hukum  pidana  adalah  hal  yang  sangat  penting  untuk  menjerat  pelaku tindak  pidana  khususnya  korupsi.  Kebijakan  pemerintah  memang beorientasi  dalam  lingkup  hukum  administrasi  negara,  akan  tetapi apabila  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  sudah  bertentangan  dengan hukum  dan  bertentangan  dengan  rasa  keadilan  masyarakat  maka  tidak menutup  kemungkinan  aspek  hukum  pidana  harus  dilibatkan  didalam nya.  Dengan  demikian  perilaku  koruptif  khususnya  di  lingkup pemerintahan  dapat  diminimalisir  dan  kepentingan  masyarakat  tidak dirugikan.
D. Sistem Pembuktian Gratifikasi
Memberantas  tindak  pidana  korupsi  dibutuhkan  pembuktian untuk  dapat  mengungkapkan  kasus  ini.  terobosan-terobosan  baru dibuat,  yaitu  digunakannnya  sistem  pembalikan  beban  pembuktian dalam  perkara  korupsi.  Sistem  ini  akan  memudahkan  penyidik memperoleh  bukti-bukti  yang  dianggap  cukup  untuk  menyeret  pelaku- pelaku tindak pidana korupsi ke dalam pengadilan. Istilah pembalikan beban pembuktian terbalik lebih dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa  yang dengan  mudah  dicerna  dan salah satu solusi  pemberantasan  korupsi.  Istilah  ini  sebenarnya  kurang  tepat apabila  dilakukan  pendekatan  gramatikal.  Dari  sisi  bahasa  dikenal sebagai  omkering  van  het  bewijlast  atau  reversal  burden  of  proof  yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi pemblikan beban pembuktian. Sebagai  asas  iniversal,  mwemang  akan  menjadi  pengertian  yang  multi tafsir  bila  diterjemahkan  pembuktian  terbalik.  Disini  suatu  beban pembuktian  yang  diletakkan  kepada  salah  satu  pihak,  yang  universal terletak  pada  diri  penuntut  umum.  Namun,  mengingat  adanya  sifat kekhususan  yang  sangat  mendesak,  bebam  pembuktian  itu  diletakkan tidak  lagi  pada  penuntut  umum,  tetapi  kepada  terdakwa.  Proses pembalikan  beban  dalam  pembuktian  inilah  yang  dikenal  sebagai “pembalikan  beban  pembuktian”  yang  bagi  masyarakat  awam  hukum ( lay-man )  kemudian  cukup  dikenal  dengan  istilah  “sistem  pembuktian terbalik”.
Pada  dasarnya  terdapat  perbedaan  antara  sistem  pembuktian terbalik  ( shifting  of  burden  proof )  denagn  pembalikan  beban
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
pembuktian ( reversal of burden proof ). Pembuktian terbalik merupakan pergeseran beban pembuktian, menurut oemar seno adji ada sistem ini belum  terjadi  suatu  pembalikan  beban  pembuktian  karena  beban pembuktian  tetap  diberikan  pada  jaksa  penuntut  umum.  Sedangkan pembalikan  beban  pembuktian,  beban  pembuktian  nya  ada  pada terdakwa meskipun jaksa tetap melakukan pembuktian.
Berdasarkan  pasal  37  Undang-undang  nomor  20  tahun  2001 tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  pembalikan  beban pembuktian  adalah  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dalam  hal  terdakwa dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi, maka  pembuktin  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar untuk  menyatakan  bahwa  dakwaan  tidak  terbukti.  Terdakwa  wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta istri atau  suami,  anak,  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi  yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan  kekayaan nya, untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Sedangkan  pengertian  pembalikan  beban  pembuktian  menurut Andi  Hamzah  adalah  membuktikan  kekayaan  terdakwa  yang  seimbang dengan  sumber  pendapatannya,  beban  pembuktiannya  berada  pada terdakwa  atau  penasehat  hukum,  sebaliknya  jika  terdakwa  tidak  dapat nenbuktikan,  maka  keadaan  tidak  berhasil  membuktikan  itu  akan digunakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  memperkuat  alat  bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Memberantas  tindak  pidana  korupsi  dibutuhkan  pembuktian untuk  dapat  mengungkapkan  sebuah  kasus.  Terobosan-terobosan  baru dibuat, yaitu digunakannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara  korupsi.  Sistem  ini  akan  memudahkan  penyidik  memperoleh bukti-bukti yang dianggap cukup untuk menyeret pelaku-pelaku tindak pidana korupsi ke depan pengadilan. 15
Istilah pembuktian terbalik lebih dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa  yang  mudah  dicerna  dan  salah  satu  solusi  pemberantasan korupsi.  Istilah  ini  sebenarnya  kurang  tepat  apabila  dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai Omkering van het  Bewijlast atau Reversal  Burden  of  Proof yang  bila  secara  bebas diterjemahkan  menjadi  pembalikan  beban  pembuktian.  Sebagai  asas universal,  memang  akan  menjadi  pengertian  yang  multi  tafsir  bila diterjemahkan  sebagai  pembuktian  terbalik.  Disini  suatu  beban pembuktian  yang  diletakkan  kepada  salah  satu  pihak,  yang  universal terletak  pada  penuntut  umum.  Namun  mengingat  adanya  sifat kekhususan  yang  sangat  mendesak,beban  pembuktian  itu  diletakkan
15 M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi: Efektifitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam Gratifikasi , Q.Comunication, Jakarta: 2006, hlm.14
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
tidak  lagi  pada  penuntut  umum,  tetapi  kepada  terdakwa.  Proses pembalikan  beban  pembuktian  inilah  yang  kemudian  dikenal  sebagai “pembalikan  beban  pembuktian”  yang  oleh  masyarakat  awam  hukum ( lay-man )  kemudian  cukup  dikenal  dengan  istilah  “Sistem  pembuktian terbalik”. 16
Pada  dasarnya  terdapat  perbedaan  antara  sistem  pembuktian terbalik  ( shifting  of  burden  proof )  dengan  pembalikan  beban pembuktian ( reversal of burden proof ). Pembuktian terbalik merupakan pergeseran beban pembuktian, menurut oemar seno adji pada sistem ini belum  terjadi  suatu  pembalikan  beban  pembuktian  karena  beban pembuktian  tetap  diberikan  pada  jaksa  penuntut  umum.  Sedangkan pembalikan  beban  pembuktian,  beban  pembuktian  ada  pada  terdakwa meskipun jaksa tetap melakukan pembuktian. 17
Berdasarkan  pasal  37  Undang-undang  nomor  20  tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  pidana  Korupsi,  pembalikan  beban pembuktian  adalah  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dalam  hal  terdakwa dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi, maka  pembuktian  gtersebut  digunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar untuk  menyatakan  bahwa  dakwaan  tidak  terbukti.  Terdakwa  wajib memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  bendanya  dan  harta benda  istri,  suami,  anak  dan  harta  benda  setiap  orang  atau  korporasi yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang  didakwakan. Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kekayaan  yang tidak  seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan kekayaannya,  untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada  maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Sedangkan  pengertian  pembalikan  beban  pembuktian  menurut Andi  Hamzah  adalah  membuktikan  kekayaan  terdakwa  yang  seimbang dengan  sumber  pendapatannya  (hartanya  yang  diperoleh  secara  halal), beban  pembuktiannya  berada  pada  terdakwa  atau  penasehat  hukum, sebaliknya jika terdakwa tidak dapat membuktikan, maka keadaan tidak berhasil  membuktikan  itu  akan  digunakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum untuk  memperkuat  alat  bukti  yang  sudah  ada  bahwa  terdakwa  telah melakukan tindak pidana korupsi. 18
Menurut  M.  Akil  Mochtar  pengertian  sistem  pembalikan  beban pembuktian  adalah  kewajiban  terdakwa  membuktikan  kekayaan  yang dimilikinya  bukan  hasil  tindak  pidana  korupsi.  Apabila  terdakwa  dapat membuktikan  kekayaannya  diperoleh  bukan  dari  korupsi,  dan  hakim berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  membenarkannya,  maka  terdakwa
16 Indriyanto Seno aji, Korupsi dan pembalikan beban pembuktian , kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno adji, SH & Rekan, Jakarta: 2006, hlm: 102
17 Ibid , 133 18 Andi Hamzah, op.cit , hlm  9

## Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
wajib  dibebaskan  dari  segala  dakwaan.  Jika  yang  terjadi  sebaliknya, maka terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. 19
Sistem  pembalikan  beban  pembuktian  ini  dipergunakan  untuk mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus tertentu ( certain cases). Sistem  ini  sangat  terbatas  hanya  pada  kasus  tertentu  yang  sulit pembuktiannya, yakni gratifikasi dan penyuapan.
Jika  dilihat  berdasarkan  sistem  hukumnya  undang-undang  sistem pembalikan  beban  pembuktian  diperlemah  dengan  sistem  pembuktian negative  yang  dianut  dalam  undang-undang  hukum  acara  pidana Indonesia.  Dalam  sistem  pembuktian  negatif,  pembuktian  sepenuhnya berada pada hakim untuk menentukan nasib terdakwa dengan mengacu pada alat bukti yang ada.
Implikasi  terhadap  dimensi  hukum  subtantif  (hukum  materil) dalam  Undang-undang  nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001,  tidak  semua  delik  korupsi  dapat  diterapkan pembalikan  beban  pembuktian.  Dalam  pasal  37A  Undang-undang nomor  20  Tahun  2001,  berbunyi  “apabila  terdakwa  tidak  bisa membuktikan  tentang  kekayaan  yang  tidak  seimbang  dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka terdakwa dianggap  lebih  melakukan  tindak  pidana  korupsi”.  Berdasarkan  teori hukum  pembuktian  tersebut  menggunakan  pembuktian  secara  positif atau positief  wettelijk bewijs  theori. Hal  ini  dikarenakan  aspek keyakinan tidak disebutkan pada pasal tersebut. Maka  ketentuan  tersebut  merupakan  penyimpangan  dari ketentuan  pasal  183  KUHAP,  karena  ketentuan  KUHAP  menganut sistem  pembuktian  secara  negatif.  Sebenarnya  tidak  ada  permasalahan dalam hal ini karena mulai menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian, dan berdasarkan alat-alat bukti dan syarat mencukupi  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang.  Namun  pada penjelasan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-undang nomor  20  Tahun  2001,  tidak  ada  ditafsirkan  ketentuan  yang  terdapat dalam  penjelasan  pasal  37  kepada  hakim  juga  masih  diberikan kebebasan  untuk  menganut  pembuktian  secara  negatif  menurut Undang-undang.
Kelemahan  dari  segi  tahap  formulasi  (proses  legislasi)  yakni kesalahan dalam penyusunan, redaksional, dan beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan baturan sistem hukum pidana Indonesia dalam aturan pembalikan beban pembuktian, membuat undang-undang nomor 31  tahun  1999  jo  undang-undang  nomor  20  Tahun  2001  khususnya penerapan  didalam  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  menurut penulis  belumlah  efektif.  Belum  lagi  dalam  tahap  aplikasi  (proses peradilan),  seperti  uraian  sebelumnya  belum  ditemui  aturan  khusus yang mengatur tentang tata cara penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian  ini.  semuanya  masih  berdasarkan  kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana ini. Hingga saat ini praktik asas pembalikan beban
19 M. Akil Mochtar, op.cit , hlm 24

## Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
pembuktian  belum  pernah  diterapkan,  maka  dapat  disimpulkan  sistem pembalikan beban pembuktian di Indonesia belumlah efektif.
E. Kesimpulan Syarat-syarat  pemidanaan  baik actus  reus dan mens  rea, asas- asas  pemerintahan  yang  baik  maupun  pertanggungjawaban  pidana, maka  yang  dapat  dikenakan  pidana  adalah    pejabat  yang  menerima gratifikasi  dan  berimplikasi  pada  suatu  kebijakan  yang  mengandung unsur  penyalahgunaan  wewenang  atau  dibalik  kebijakan  yang ditetapkannya  itu  pejabat  tersebut  memperoleh  keuntungan  untuk  diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian negara. Untuk itu maka seorang pejabat yang menerima gratifikasi tidak dapat diminta pertanggungjawaban  pidananya  apabila  dalam  menerima  gratifikasi tersebut  dirinya  tidak  melawan  hukum,  tidak  memperoleh  keuntungan atau  menguntungkan  orang  lain  dan  tidak  menimbulkan  kerugian Negara.
Salah  satu  cara  yang  dianggap  efektif  dalam  mengungkap  kasus gratifikasi  adalah  dengan  memberikan  hak  kepada  terdakwa  untuk menjelaskan  asal-usul  harta  kekayaan  terdakwa  di  persidangan.  Sistem ini  dikenal  dengan  pembalikan  beban  pembuktian.  Sistem  pembalikan beban  pembuktian  adalah  kewajiban  seorang  terdakwa  membuktikan kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana korupsi.

## F. Daftar Pustaka
Adami  Chazawi, Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Alumni, Bandung: 2006. Djoko  Prakoso, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:1987
Erdianto  Effendi, Hukum  Pidana  Indonesia ,  PT  Refika  aditarma, Bandung: 2011. Hamzar  Nodi, Pertanggungjawaban  Pejabat  administrasi  Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Keuangan Negara , 2012
Indriyanto Seno aji, Korupsi dan pembalikan beban pembuktian , kantor pengacara dan konsultan hukum Prof. Oemar Seno adji, SH & Rekan, Jakarta: 2006.
Juni Sjafrien , Say No To Korupsi , Visimedia, Jakarta: 2012.. Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung: 2007.
M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi: Efektifitas sistem pembalikan beban pembuktian dalam Gratifikasi , Q.Comunication, Jakarta: 2006.
Prodjohamidjojo Martiman. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , PT.Pradnya Paramita, Jakarta:1997. Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982. SR Sianturi, Asas-asas Hukum Di Indonesia Dan Penerapannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1982.