## KONSEP KEADILAN  PADA QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018  TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Irhamna Utamy Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Irhamnautamy95@gmail.com
Ahmad Hasan Basri Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta hasanbas0926@gmail.com

## Abstract
The Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions is a new qanun promulgated in Aceh Serambbi Mecca, where all financial institutions in Aceh must use the sharia system in accordance with the principles of justice. This writing emphasizes the principles of justice such as what exists and Islam. This writing uses a descriptive analysis method, namely research that provides an overview of the principles  of  justice  in  Islam.  This  writing  also  uses  normative  juridical  methods using philosophical and sociological. The author considers the principles of justice that discuss the Aceh qanun Number 11 of 2018 are in accordance with what is in Islam, and can be seen in the enactment of the conversion of the Bank BPD Aceh into a Regional Owned Bank Talk in 2015 is increasing, the more economic growth in Aceh Medium developed.
Keywords: principles, justice, sharia

## Abstrak
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lemabaga Keuangan Syariah merupakan qanun yang baru diundangkan di Aceh Serambbi Mekkah, dimana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh harus menggunakan sistem syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penulisan ini difokuskan pada persoalan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang terdapat dan Islam. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif  analisis,  yaitu  peneitian  yang  memberikan  suatu  gambaran  mengenai prinsip-prinsip  keadilan  dalam  Islam.  Penulisan  ini  juga  menggunakan  metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun Aceh Nomor 11 Tahun
2018 adalah sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam, dan bisa dilihat pada pemberlakukan konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Milik Pemerindah Daerah pada tahun 2015 yang semakin tahun kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut  semakin  meningkat,  sehingga  pertumbahan  ekonomi  di  Aceh  terdapat perkembangan.
Kata kunci: prinsip-prinsip, keadilan, syariah

## A. PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  daerah  yang  bersifat  khusus  atau  istimewa  yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk penyelenggaraan kepemerintahan, kebebasan  dan  keluasan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. 39 Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  44  tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah disahkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001, yang kemudia Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Ketentuan pasal yang terdapat di atas menegaskan bahwasanya kedudukan Nanggroe Aceh Darusalam yang disingkat dengan NAD sebagimana suatu povinsi dalam kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  selanjutnya  disebut  NKRI  yangbersifat  khusus. Dalam penjelasan umum 40 menyebutkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI  menurut  UUD  1945  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintah daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa. 41 Adapun  perjalan  Aceh  sehingga mendapatkan otonomi khusus atau otonomo daerah dari Pemerintah Republik Indonesia itu terkait dengan perjuangan sejarah masyarakat Aceh yang memiliki ketajaman dan daya juang yang tinggi. Oleh sebab itu Aceh dalam mengatur pelaksanaan kepemerintahannya lebih lanjut diatur dalam Qanun.
Baru-baru  ini  Pemerintah  Aceh  telah  mengundangkan  qanun  tentang  lembaga keuangan syariah pada januari 2019, d8mana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun nonbank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan koversi terhadap konvensional ke bank syariah. Tanggal 23  September  2019  pada  acara  diskusi  “Kesiapan  Perbankan Terhadap  Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia bersama Tempo, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh. Pertama secara filosofis, qanun berpegang pada al-Qur’an dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Kedua, secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. ketiga, secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai dengan Undang-ndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 42
39 Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2006.
40 UU No.11 tahun 2006.
41 Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya , JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18 JULI 2011, hlm. 322.
42 https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-
Kabar ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh atas penerapan lembaga keuangan syariah,  mengingat  Aceh  merupakan  daerah  serambi  mekkah  yang  penerapan  syariah secara kaffah. Tentu qanun yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh ini sangat mendukung untuk penerapan syariah Islam secara kaffah tersebut.
Pemerintah  bisa  saja  mengklaim  bahwasanya  dengan  adanya  pemberlakukan Lembaga  Keuangan  Syariah  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  Aceh  akan  meningkat karena penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga akan menciptakan kesejahteraan. Namun, Persoalan disini adalah, prinsip keadilan seperti apa yang ingin diterapkan pemerintah dalam LKS tersebut sehingga masyarakat Aceh bisa mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Jangan sampai rakyat Aceh mengatakan bahwanya LKS hanya lebelnya saja syariah tetapi prakteknya sama saja dengan jasa yang ditawarkan oleh bank konvensional.
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan seperti  apa  yang  dijelaskan  dalam  Islam  yang  bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadist. Segala  informasi  tentang  prinsip-prinsip  keadilan  dan  kesejahteraan  dalam  al-Quran dan Hadis yang yang menggunakan metode yuridis normatif, kemudian akan diuraikan dan didiskripsikan dengan menggunakan metode analisis-deskriptif dan menggunakan pendekatan filosofis, dan sosiologis. Hasil penulisan  diharpkan bermanfaat untuk dapat menyumbangkan solusi alternatif bagi problematikan tentang bagaimana keadilan yang seharusnya diterapkan di LKS sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan yang sesungguhnya.

## B. KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM
Islam  adalah  agama  yang rahmatan  lil  alamin yang  membawa  rahmat  dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta ini. Dan tujuan diutuskannya Rasul ialah untuk menegakkan sistem kemanusian yang adil. Oleh karena itu segala sesuatu yang menzalimi sesama  manusia  sangat  dilarang  dalam  Islam.  Salah  satu  hal  yang  selalu  dibicarakan dalam Islam adalah keadilan, karena keadilan sangat dijunjung tinggi baik dalam perilaku sesama manusia apakah itu ibadah ataupun bermuamalah dan juga dalam hukum negara. Penegasan  keadilan  juga  terdapat  dalam  al-qur’an  yaitu  surah  an-nisaa  ayat  58  yang artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menyampaikan amanat kepada ahlinya. Apabila  kamu  mentapkan  keputusan  diantara  manusia  hendaklan  kamu  menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ”
Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” yang terambil dari bahasa Arab “’adl”. Kamus-kamus  bahasa  Arab  menginformasikan  bahwa  kata  ini  pada  mulanya  berarti “sama”. 43 “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya”tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.  Dengan  demikian,  ia  melakukan  sesuatu  “yang  patut”  lagi  tidak  sewenang- wenang. 44
Selain  ayat  al-Qur’an  yang  memerintahkan  untuk  berlaku  adil,  dalam  Hadis  al- Hasan yang diterima dari Samurah mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya:
ekonomi-aceh , akses 11 maret 2020.
43 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’anI, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VII, hlm.111.
44 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’anI , hlm.111.
Vol. 14, No. 2, September 2020
“ Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu menghianati oarang yang menghianatimu.”
Hadis  ini  diriwayatkan  oleh  imam  Ahmad  dan  para  penyusun  sunan,  hadis  ini mencakup  segala  bentuk  amanat  yang  wajib  dilakukan  manusia  seperti  hak-hak  Allah yang menjadi kewajiban para hamba-Nya, yaitu shalat, zakat, shaum, kafarat, nadzar, dan sebagainya yang berupanperkara yang dipercayakan kepada manusia tanpa perlu diawasi oleh orang lain; berupa hak hamba yang menjadi kewajiban hamba lain, seperti barang titipan  dan  perkara  lain  yang  diamanatkan  kepadanya  untuk  diaksanakan  tanpa  perlu disaksikan pihak lain. 45
Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia  akan  terkotak-kotak  dalam  berbagai  golongan.  Golongan  yang  satu  akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing- masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerusakannya. 46
Umer Chapra dalam bukunya mengatakan bahwa ketidakadilan dan Islam berbeda satu sama lain dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa salah satu harus dihapuskan atau dilemahkan. Komitmen Islam yang begitu intens kepada persaudaraan dan keadilan menurut semua sumber-sumber daya di tangan manusia sebagai suatu titipan sakral dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan maqashid-syariah . Ada empat sumber-sumber  daya  ditangan  manusia  menuurt  Umer  Chapra,  yaitu:  pemenuhan kebutuhan  pokok,  sumber-sumber  pendapatan  yang  terhormat,  distribusi  pendapatan dan kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas. 47
Diantara ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan keadilan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah pelarangan semua bentuk upaya ”memperkaya” diri secara tidak sah ( aql amwal al-nas bi al-batil ). Alqur’an dengan tegas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling berebut harta scara batil atau dengan cara yang tidak dapat dibenarkan seperti yang terdapat dalam surah (Al Baqarah:188 dan Annisaa’:29; juga surah, An Nisaa’:161 dan At Taubah:34). Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan cara batil itu ? Al Qur’an dan Sunnah telah memberikan prinsip-prinsip yang umumnya masyarakat Islam dapat mengeahui atau melakukan dedukasi tentang apa yang dimaksud dengan ‘salah’, ‘benar’ dan sumber-sumber yang dapat ‘dibenakan’ atau merampas hak orang lain. Salah satu sumber penghasilan penting yang tidak dapat dibenarkan adalah menerima keuntungan uang dalam suatu transaksi bisnis tanpa memberikan imbalam. Riba dalam sistem nilai Islam, merupakan sumber penghasilan yang tidak dapat dibenarkan. 48 Konversi  kapitalisme  ke  keadilan  sosio-ekonomi  dan  pemerataan  pendapatan, sebaliknya,  tidak  didasarkan  pada  komitmen  spiritual  ke  arah  persaudaraan,  ini  lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, secara keseluruhan sistem tersebut, terutama yang menyangkut pengaturan uang dan perbankan, tidak dipersiapkan untuk
45 M. Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1, penerjemah: Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1, hlm. 556.
46 Akhmad Mujhidin, Ekonomi Islam: sejah, konsep, instrumen, negara,dan pasar, cet Ke-4, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.26.
47 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi , penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 212-215.
48 M. Umer Chapra, Alqur’an menuju Sistem Moneter Yang Adil , penerjemah: Lukman Hakim, cet ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm.25-26.
mencapai tujuan-tujuan ini dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang tidak adil terus dilakukan. Meskipun demikian, karena pengaruh sosialisme dan tekanan-tekanan politik, ada beberapa langkah yang diambil untuk mengatasai ketidakadilan ini, terutama melaui  pajak  dan transfer  payment .  Meskipun  demikian,  langkah-langkah  ini  terbukti tidak cukup efektif. 49
Kebalikan dari semua ini, keyakinan Islam menyentuh akar ketidakadilan daripada sekedar  menyembuhkan  gejala-gejalanya.  Dalam  keyakinan  Islam  telah  ada  sejumlah langkah yang tidak mengizinkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil. Lebih dari  itu,  Islam  juga  mempnyai buit-in  program untuk  mengurangi  ketidakadilan  yang masih tersisa melalui zakat, dan sejumlah cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, ini merupakan hal penting bahwa sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter dirancang semuanya itu pada akhirnya saling kait-mengkait dalam pakaian nilai- nilai Islam dan memberikan sumbangan secara positif untuk mengurangi keadilan dari pada sebaliknya. 50
Dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  proporsi  pemerataan  yang  betul-betul  sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan.  Sebab  Islam  menghargai  prestasi,  etos  kerja  dan  kemampuan  seseorang dibanding orang yang malas. Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam  yang  menilai  perbedaan  pendapatan  sebagai  sebuah  sunnatullah.  Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. 51
Salah satu aspek dimensi dalam good governonce disitu disebutkan tentang  keadilan yaitu  secara  umum  dapat  dipahami  sebagai  kebaikan,  kebajikan,  dan  kebenaran,  yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan  yang  tidak  diskriminatif.  Pelaksanaan  kebijakan  publik  tidak  membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. 52
Konsep keadilan dalam islam mengacu pada pemerataan dan kebersamaan. Harapan dari  pemerataan  dan  keadilan  adalah  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Dalam  sistem ekonomi  atau  lembaga  kuangan,  aspek  yang  dijadikan  pedoman  adalah  nilai  filosofis dalam islam yaitu tidak adanya ekploitasi berlebih serta tidak menyalahi syariah . Dimana dalam pengambil kebijakan khususnya dalam hal ini harus memberikan keadilan dalam membuat sebuah kebijakan dan memberikan kemaslahatan.
Perlu  di  garis  bahawi  juga  bahwa  keadilan  dapat  diterapkan  secara  menyeluruh apabila pengampu kekuasaan berperilaku amanah. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penerapan sebuah kebijakan. Dalam islam amanah menjadi fondasi sebuah pemimpin untuk menciptakan kekuasaan yang adil.

## 1. Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk 49 M. Umer Chapra, Alqur’an menuju Sistem Moneter Yang Adil , penerjemah: Lukman Hakim, cet.1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997),hlm.5.
50 Ibid.,
51 Suryani,  “Keadilan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah:  Sebuah Tinjauan Teori  “,Jurnal Maksimum Vol.2 No.1,2011
52 Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Al-Ihkam, 11(2), 29-56.
Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 ...
asset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) seperti saham dan obligasi. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi. 53
Berkembangnya  aktivitas  perekonomian  masyarkat  menyebabkan  mereka membutuhkan  institusi  yang  bertugas  mengelola  uang  yang  mereka  miliki. 54 Ini yang menyebabkan lahirnya lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu bank dan non-bank, dimana berperan sebagai perantara  anata  pihak  yang  surplus  dana  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dana dengan kata lain lembaga ini mempunyai kegiatan uamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. 55
Perbedaan Kedua Bentuk Lembaga Keuangan 56 Kegiatan Lembaga Keuangan Bank Bukan Bank Penghimpun dana Secara langsung berupa simpan- an dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro). Hanya secara tidaklangsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga; dan bisa juga dari pernyertaan, pinjaman/ kredit dari lembaga lain). Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, pernyataan, pinjaman/kredit dari lembaga lain). Penyalur dana Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi. Terutama untuk tujuan investasi. Kepada badan usaha dan indi- vidu. Terutama kepada badan usaha. Untuk jangka pendek, menen- gah, dan panjang. Terutama untuk jangka menen- gah dan panjang.
Dari tabel diatas menunjukkan bahwasnya terdapat perbedaan antara lemabaga keuangan bank dan bukan bank, yaitu pada penghimpun dana. Dimana bank dapat menghimpun dana secara langsung dan tidak dari masyarakat, sedangkan yang bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.  Perbedaan penyaluran dana juga terdapat pada bank dan bukan bukan, dimana tujuan penyalur dana pada bank yaitu untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Sedangkan non bank hanya ntuk tujuan investasi. Perbedaan lain juga terdapat kepada siapa saja penyaluran dana  itu  disalurka,  pada  bank  diperuntukkan  untuk  badan  usaha  dan  individu, sedangkan bukan bank hanya disalurkan untuk badan usaha. Perbedaan lainnya yaitu bank menyalurkan dana untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan bukan bank hanya untuk jangka menengan dan panjang.
53 Sumar’in, Konsep Lembaga Bank Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet.ke-1, hlm.33.
54 Nur  Rianto  Al  Arif, Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Bandung:  CV  Pustaka  Setia,  2012),  cet.  Ke-1, hlm.79.
55 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah ,hlm.80.
56 Sumar’in, Konsep Lembaga Bank Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet.ke-1, hlm.35.

## Irhamna Utamy - Ahmad Hasan Basri

## 2.  Peran lembaga keuangan
Peran  penting  lembaga  keuangan,  baik  bank  maupun  nonbank  dalam perekonomian adalah sebagai berikut. 57
a. Pengalihan aset ( asset transmutation)
Lembaga  keuangan  membantu  menyalurkan  dana  dari  pemilik  dana  ke peminjam  yang  tak  terbatas  dan  tak  dikenal  oleh  pemilik  dana  dengan  biaya transaksi dan biaya informasi yang relatif rendah dibandingkan apabila peminjam harus encari dan melakukan transaksi langsung. 58
b. Transaksi ( transaction ) Bank  dan  lembaga  keuangan  nonbank  memberikan  berbagai  kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan kelembagaan nonbank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebgainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 59
c. Likuiditas ( liquidity )
Unit  surplus  dapat  menempatkan  dana  yang  dimilikinya  dalam  bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. 60
d. Efisiensi ( efffesiensy )
Bank  dan  lembaga  keuangan  nonbank  dapat  menurunkan  biaya  transaksi dengan jangkauan pelayanan dan juga berperan sebagai broker yang mempertemukan pemilik dan pengguna modal. 61

## 3. Fungsi lembaga keuangan
Secara  eksplisit  fungsi  lembaga  keuangan  tersebut  meliputi  beberapa  hal diantaranya: 62
a.  Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
b.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepihak yang kekurangan dana.
c.  Memberikan pengetahuan informasi, yaitu 1)   Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi  dan  kredit  untuk  kepentingan  sendiri  dan  kepentingan  pihak (nasabah).
2)   Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
57 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah ,hlm..81.
58 Sumar’in, Konsep Lembaga Bank Syariah ,hlm. 34.
59 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah ,hlm..81.
60 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah ,hlm..81.
61 ibid 62 Sumar’in, Konsep Lembaga Bank Syariah ,hlm. 34
d.  Memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
e.  Menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.
Perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional No Variabel Lembaga keuangan Syariah Lembaga keuangan konven- sional 1 Investasi Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Investasi, tidak mempertimbang- kan halal atau haram proyek yang di biayai menguntungkan. 2 Return Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya ber- dasarkan prinsip syariah. Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan re- turn yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga. 3 Perjanjian Perjanjian dibuat dalam ben- tuk akad sesuai dengan syariah Islam. Perjanjian menggunakan hukum positif. 4 Orientasi Pem- biaayaan Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh kentungan atas dana yang dipinjamkan. 5 Hubungan antar nasabah dan lembaga Hubungan antara nasabah dan lembaga  adalah mitra Hubungan antara lembaga dan nasabah adalah kreditur dan debitur 6 Pengawasan Dewan pengawas terdiri dari BI, OJK, Bapepam, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris 7 Penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa diupaya- kan penyelesaiaannya secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui Badan Ar- bitrase Syariah Nasional dan Peradilan Agama Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat
Secara  normatif  lembaga  keuangan  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang berlandaskan pada hukum islam. Untuk kasus lembaga keuangan syariah yang berada di pronvinsi aceh, memiliki payung hukum tersendiri secara hukum positif. Karena povinsi banda aceh memiliki Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan. Secara deskriptif tidak ada perbedaan antara lemabaga keuangan di aceh dan yang berlaku di seluruh Indonesia yaitu masih sama berasaskan hukum islam dan meniadakan riba atau bunga.

## C. QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
Dalam  kamus  KBBI  mengartikan  qanun  sebagai  undang-undang;  peraturan; hukum; kaidah; kitab undang. 63 63 Lihat kbbi.kemdikbud.go.id
Gubernur Aceh menimbang pada poin (b) bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman  anatara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  di Helsinki 15 Agustus 2005, pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan  komitmen  untuk  menyelesaikan  konflik  Aceh  secara  damai,  menyeluruh, berkelanjutan  dan  bermartabat  bagi  semua  pihak,  dan  bertekad  untuk  menciptakan kondisi yang kondusif sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 64
Poin (c)  bahwa dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syri’at Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syari’ah. Pada poin (d) menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat Aceh terhadap lembaga keuangan  syari’ah  sebagai  salah  satu  instrumen  penting  dalam  pelaksanaan  ekonomi syari’ah.
Kemudian pada poin (e) bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undan-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  Aceh  diberi  kewenangan  untuk  mengembangkan  dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.
Poin (f) menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014  tentang  Pokok-Pokok  Syari’at  Islam,  lembaga  keuangan  dan  transaksi  syari’ah dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  ditetapkan  dengan Qanun.
Atas  Persetujuan  Bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  dan  Gubernur  Aceh memutuskan dan menetapkan Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 yang dimaksud dalam Qanun tersebut ialah: 65
Ayat  1  berbunyi  bahwa  Aceh  adalah  daerah  provinsi  yang  merupakan  kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setenpat sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Ayat  7  yaitu  Lembaga  adalah  institusi  atau  pranata  yang  di  dalamnya  terdapat seperangkat norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan atau keuangan dilakukan secara berulang dan teratur.
Ayat 8 menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Syari’ah yang disingkat LKS yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari’ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari’ah.
Ayat  9  tentang  Bank  Aceh  yaitu  bank  yang  menjalankan  usahanya  berdasarkan prinsip  syari’ah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum  Syari’ah  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah serta unit usaha Syari’ah.
Ayat  10  tentang  Lembaga  Keuangan  Non  Bank  Syari’ah  adalah  lembaga  yang bergerak  dalam  bidang  kegiatan  pasar  modal,  asuransi,  dana  pensiun,  modal  ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syari’ah.
Ayat  12  menjelaskan  pengertian  Prinsip  Syari’ah  yaitu  prinsip  hukum  dan  etika
64 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah 65 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syari’ah.
Kemudian  Pasal  2  ayat  (1)    menjelaskan  Lembaga  keuangan  yang  beroperasi  di Aceh berdasarkan Prinsip Sayri’ah. Ayat (2) Aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syari’ah.
Pasal  3  menjelaskan  tentang  lembaga  keangan  syariah  harus  berasaska:  poin (a)    keadilan(‘adalah);  (b)  amanah;  (c)  persaudaraan(ukhuwah);  (d)  keuntungan;  (f) kemandirian;  (g)  kerjasama;  (h)  kemudahan;  (i)  keterbukaan;  (j)  keberlanjutan;  (k) universal.
Pasal  4  menjelaskan  bahwa  LKS  dimaksud  untuk  memperkuat  implementasi pembangunan ekonomi di Aceh.
Pasal 5 menjelaskan tujuan LKS, yaitu; (1) Mewujudkan perekonomian Aceh yang islami (2) Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
(3) Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari’ah;
(4)  Menjalankan  fungsi  sosial  lainnya  termasuk  memanfaatkan  harta  agama  untuk kemaslahatan umat berdasarkan Prinsip Syari’ah;
(5) Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
(6) Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
(7) Mambantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan (8) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di bagian Umum 66 menjelaskan bahwa bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berasaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari’at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari’ah.
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Oleh  karena  itu,  kehadiran  LKS  hari  ini  di  Aceh  adalah sebuah  keniscayaan  yang  tidak  nisa  ditawar-tawar  lagi  dan  semua  pihak  terkait  wajib mendukungnya.
Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran  LKS  di  Aceh  memiliki  legalitas  yang  sah.  Qanun  ini  diharapkan  menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga bertujuan untuk melegatimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.
Sebelum terbitnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat penelitian yang menunjukan ketertarikan masyarakat  aceh akan konsep syariah. Dalam penelitian yang pernah dilakukan pada oktober tahun 2017 tentang tingkat kepercayaan  nasabah  terhadap  bank  syariah  di  kota  banda  aceh  menyebutkan  bahwa
66 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Masyarakat kota Banda Aceh sudah mempersepsikan secara positif praktek bank syariah. Masyarakat kota Banda Aceh yakin akan keberadaan bank syariah dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dana mereka yang sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam sebuah riset tersebut mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat aceh terhadap bank syariah mencapai pada  skala 81,2% dari 100% dengan  Kategori Sangat Setuju. 67 Hal tersebut merefleksikan bahwa minat masyarakat aceh terhadap prinsip syariah cukup tinggi. Dengan begitu konsep keadilan yang di usung dalam qanun aceh sangatlah positif karena disambut baik oleh masyarakat setempat.

## D. KESIMPULAN
Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Qanun tersebut mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar tidak adanya praktek riba,  maisir,  judi  dan  ghorar.  Qanun  tersebut  lebih  mengedepankan  prinsip  keadilan, sesuai  dengan  ajaran  Islam  yaitu  tidak  adanya  sifat  menzalimi.  Penulis  mengharapkan agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah  benar-benar  dalam  menerapkan  dan  mengindahkan  ketentuan-ketentuan  yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kafah. Pemerintah Aceh melihat adanya keberhasilan atas konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah  pada Agustus 2016 lalu untuk selanjutnya akan menyebutkan Bank Aceh. Ini bisa dilihat dari keberhasilan Bank Aceh dalam total asetnya yaitu hingga periode Juni 2019 telah mencapai Rp26 triliun. Dalam rentang waktu tiga (3) tahun terjadi lonjakan aset sebesar Rp7 triliun jika dibandingkan tahun 2016 yang berkisar  Rp18,9  triliun.  Kemudian  simpanan  pihak  ketiga  (DPK)  hingga  Juni  2019 telah mencapai Rp23 triliun, sementara pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh mencapai Rp13 triliun. Dan Deviden yang telah dibagikan sebagai kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp256,6 milyar pada tahun 2018. 68
Dari  pencapaian  Bank  Aceh  tersebut,  pemerintah  Aceh  mengaharapkan  atas pemberlakukan Qanun LKS tersebut dapat memberikan pertumbahan ekonomi untuk Aceh khusunya sehingga masyarakat aceh bisa merasakan kesejahteraan.
67 Ratna Mutia, “Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh” Seminar Nasional II USM Vol. 1, Oktober 2017, 375-378
68 Akses  melalui https://www.gatra.com/detail/news/435704/ekonomi/hingga-juni-2019-aset-bank- aceh-syariah-capai-rp26-triliun pada 4 April 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad  Mujhidin, Ekonomi  Islam:  sejah,  konsep,  instrumen,  negara,dan  pasar, cet  Ke-4, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk- memajukan-ekonomi-aceh
https://www.gatra.com/detail/news/435704/ekonomi/hingga-juni-2019-aset-bank-aceh- syariah-capai-rp26-triliun
Jum  Anggriani, Kedudukan  Qanun  dalam  Sistem  Pemerintahan  Daerah  dan  Mekanisme Pengawasannya , Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011 kbbi.kemdikbud.go.id
M. Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah: Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 1, penerjemah: Budi Permadi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. Ke-1
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’anI, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VII
M. Umer Chapra, Alqur’an menuju Sistem Moneter Yang Adil , penerjemah: Lukman Hakim, cet ke-1, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi , penerjemah: Ikhwan Abidin Basri, cet ke-1,
(Jakarta: Gema Insani, 2000)
Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Al-Ihkam, 11 (2), 29-56.
Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), cet. Ke-1
Pasal 1 ayat (2) UU No.11 tahun 2006.
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syaria
Ratna Mutia, “Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh” Seminar Nasional II USM Vol. 1, Oktober 2017, 375-378
Sumar’in, Konsep Lembaga Bank Syariah , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), cet.ke-1,
Suryani, “ Keadilan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Syariah:  Sebuah Tinjauan Teori “,Jurnal Maksimum Vol.2 No.1,2011