Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 59-63| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3092.59-63

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia nyomansugiartha14@gmail.com, edysuryawan83@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

## Abstrak
Lingkungan  sebagai  tempat  untuk  hidup  dan  sekaligus  sebagai  penampungan  limbah  dari  kegiatan  manusia. Lingkungan  yang  sehat  dan  bersih  sangat  penting,  hal  ini  terjadi  apabila  limbah  masyarakat  tidak  merusak lingkungan.  Pencemaran  lingkungan  berdampak  buruk  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  dan  menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini didesain denagan penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-Undangan melalui  pengkajian  terhadap  produk  Perundang-Undangan  secara  khusus  yang  mengatur  tentang  pencemaran lingkungan.  Sumber  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengaturan  hukum  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  diatur  pada  Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pertanggungjawabannya  dapat  dikenakan  terhadap individu, korporasi dan pejabat yang berwenang. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Pencemaran Lingkungan

## Abstract
The environment is a place to live and at the same time as storage for waste from human activities. A healthy and clean environment is very important, this will happen if community waste does not damage the environment. Environmental  pollution  has  a  bad  impact  on  society.  This  study  aims  to  explain  the  legal  arrangements  for environmental  pollution  crime  and  to  explain  the  liability  for  environmental  pollution  crime  according  to criminal  law  in  Indonesia.  This  research  was  designed  with  Normative  legal  research,  using  a  statutory regulatory  approach  through  an  assessment  of  Legislation  products  specifically  regulating  environmental pollution.  Sources  of  legal  materials  were  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials.  The  results showed that the legal regulation of environmental pollution crime is regulated in Law No.32 of 2009 concerning Environmental  Protection  and  Management,  furthermore,  the  responsibility  can  be  imposed  on  individuals, corporations, and authorized officials.
Keywords : Accountability, Criminal, Environmental pollution

## I. PENDAHULUAN
Lingkungan  diartikan sebagai  tempat  hidup  serta  sebagai  wadah  penampungan dari limbah  kegiatan manusia.  Lingkungan  mempunyai  kemampuan  pencegahan  dalam  keadaan  tertentu  dan mengembalikan keadaan semula apabila limbah tersebut tetap berada di posisi batas yang mendukung lingkungan  bersangkutan.  Lingkungan  mampu  menerima  limbah  yang  bersumber  dari  rumah masyarakat  ataupun  pabrik  yang  berada  pada  lingkungan  tersebut.  Tentunya  ini  menimbulkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, seperti air, udara dan tanah serta tumbuh-tumbuhan, hewan dan mikroorganisme (Risjani, 2018) .
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  H  ayat  (1)  menyatakan  “setiap  orang  berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.  Makna  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  ini  nyata tujuannya yaitu keperluan untuk memiliki lingkungan nyaman dan sehat merupakan suatu bentuk hak asasi seseorang. Suatu Negara wajib memberikan kepastian,perlindungan serta keyakinan lingkungan yang  sehat,  karena  olehnya  negara  wajib  mempunyai  keyakinan  kuat  dan  terjamin  dalam  rangka melindungi dan mengelola serta menjaga lingkungan hidup (Ansari, 2014) .
Pencemaran  pada  lingkungan  hidup  diartikan  yaitu  masuk  atau  sengaja  dimasukkannya  suatu makhluk  hidup,  energi,  zat,  serta  komposisi  lainya  dalam  suatu  lingkungan  hidup  dari  aktivitas
manusia menyebabkan melampauinya standar  mutu  yang  sudah  diterapkan  untuk  lingkungan  hidup. Selama  seiring  berjalannya  waktu  lingkungan  telah  menerima  banyak  limbah  hasil  dari  manusia, manusia bisa saja menganggap membuang sekecil sampah itu tidak berarti tetapi apabila seluruh dunia melakukan  itu  maka  sampah-sampah  itu  yang  akan  menjadi  penyebab  pencemaran  lingkungan (Erwin, 2008) .
Lingkungan  hidup  yang  rusak  akan  berdampak  pada  masyarakat.  Beberapa  penelitian  serta laporan  dari  lembaga  lingkungan  mencatat  beberapa  masalah  dari lingkungan  hidup  sedang  dialami Indonesia kini yaitu mulai air  sungai keruh dan tercemar, air  di sungai merupakan suatu hal penting untuk  disimak  sebab  semua  digunakan  oleh  warga.  dimana  kementerian  lingkungan  hidup  dan kehutanan  (KLHK)  telah  meninjau  kualitas  air  di  sungai  dengan  rutin.  Dikonfirmasi  menyatakan kualitas air di sungai pada wilayah sebagian saat ini diklasifikasikan kedalam keadaan tercemar parah. Sejumlah 671 yang ditinjau aliran sungai dalam tahun 2015 dan 2016, total sejumlah 17 aliran sungai yang  kualitasnya  tidak  banyak  perubahan,  total  sejumlah  211  aliran  air  sungai  yang  didapatkan kualitasnya  cenderung  membaik,  akan  tetapi  total  sebanyak  343  aliran  sungai  kualitas  air  yang tercemar sangat tajam. Aliran air sungai tersebut sudah tidak baik digunakan untuk wahana bermain air,  pertanian,  kebutuhan  air  untuk  peternakan,  membudidayakan  ikan  dan  kebutuhan  air  minum (Roselin, 2019)
Tahun  2018  di  daerah  Wakatobi,  dikagetkan  karena  kematian  ikan  paus  sperma  (physeter macrocephalus) total ukuran panjangnya 9,5 meter dan lebar badan sekitar 4 meter. Ditinjau dari hasil evakuasi  yang  dilaksanakan  oleh  regu  dari  Balai  Taman  Nasional  Wakatobi  tanggal  19  November 2018 ditemukan sampah di dalam perut paus yang kebanyakan plastik beratnya total mencapai 5,9 kg. dugaan  kuat  kematian  pada  ikan  paus  sperma  tersebut  diakibatkan  oleh  sampah  plastik  yang  gagal dicerna dalam tubuh sehingga sampai saat ini (Paulus, 2020) .
Berdasar pada kualitas lingkungan, biasanya dalam penakaran kualitas lingkungan bisa diteliti melalui  parameter  kimia,  biologi  dan  fisika.  Sesuai  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang perlindungan  serta  pengelolaan  lingkungan  hidup  pada  pasal  20  ayat  (2)  menyatakan  kualitas lingkungan  hidup  tersusun  atas  kualitas  air,  kualitas  air  limbah,  kualitas  air  laut,  kualitas  udara ambien, kualitas emisi, kualitas gangguan, dan kualitas lainnya dimana menyesuaikan perkembangan dari ilmu  pengetahuan  dimiliki  manusia  dan  kecanggihan  teknologi.  Dimana  yang  paling  terpenting dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  suatu  kawasan  yaitu  sektor  industri.  Akan  terjadi permasalahan  yang  besar,  apabila  perkembangan  dunia  industri  tanpa  memperhatikan  lingkungan. Pada  umumnya  industri  mengkonsumsi  37%  energi  dan  menghasilkan  50%  karbon  dioksida,  90% sulfur dioksida, serta bahan kimia beracun lainnya. Konsentrasi pada industri- industri besar di suatu wilayah  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  lokal  dan  lingkungan global yang parah. Pengalaman buruk ini telah dialami pada masa-masa beberapa puluhan tahun yang lalu (Machdar, 2018) . Lingkungan  yang  buruk  sangat  berdampak  negatif  pada  kesehatan,  kemudahan,  efisiensi, kenikmatan hidup, keseimbangan ekosistem, serta keindahan dan sumber daya alam dari tercemarnya lingkungan  akibat  aktivitas  masyarakat  ataupun  proses  alam.  Pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah upaya  penting  dalam  pemanfaatan,  pemeliharaan,  pengendalian,  penataan,  pengawasan,  pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup (Murniati, 2016) . Oleh karenanya perlindungan dari lingkungan hidup  memang  hal  terpenting  jika  menginginkan  lingkungan  yang  nyaman,  sehat  dan berkesinambungan. Santoso,  (2016) mengkaji  tentang  pertanggungjawaban  pidana  pencemaran lingkungan  hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Menurut Dayani  &  Pujiyono,  (2017) Pertanggungjawaban  pidana  tindak  pidana  lingkungan  hidup  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  Normatif,  dengan  pendekatan  peraturan Perundang-undangan  melalui  pengkajian  terhadap  produk  Perundang-Undangan  secara  khusus  yang mengatur tentang pencemaran lingkungan. Adapun yang akan digunakan sumber bahan hukum yaitu berupa Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012, tentang Pedoman  Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak  Lingkungan Hidup dan  izin  Lingkungan;  Peraturan  Pemerintah  No.  27  Tahun  2012  tentang  Izin  Lingkungan;  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Untuk  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang diperoleh  dari  hasil  pengkajian  kepustakaan (library  research) seperti  buku-buku  yang  berkaitan dengan hukum; hasil penelitian ahli hukum, jurnal-jurnal hukum

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan
Tindakan manusia yang berlebihan di lingkungan wilayah Indonesia (setelah otonomi daerah) dimana pada saat iu berlomba-lomba agar dapat menguasai sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan golongan  yang  sebesar-besarnya  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya  tanpa memperdulikan dampak negatif yang dapat diterima generasi sekarang dan generasi akan  datang.  Jika sudah  demikian,  sangat  diperlukan  fungsi  kontrol  dari  sistem pemidanaan. Pengaturan pemidanaan terhadap  tindak  pidana  lingkungan  tertuju  pada  upaya  untuk  mendidik  masyarakat,  pengusaha,  dan pemerintah  sehubungan  akibat  kesalahan  moral  ditimbulkan  yang  berkaitan  dengan  sikap  tindakan terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku  potensial  supaya  tidak  melakukan  tindakan  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  merusak terhadap lingkungan hidup.
Pengaturan pemidanaan  dalam Undang-Undang No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu, korporasi dan pejabat yang  berwenang  (Ruslan  Renggong,  2018).  Sebagaimana  diatur  pada  Pasal  98,  Tindak  pidana lingkungan  pada  ayat  (1)  secara  materiil  dirumuskan  yang  artinya  akan  terjadi  tindak  pidana lingkungan  jika  ada  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan.  ayat  (2) ada  unsur  tambahan  yaitu  unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat  (2).  Pasal  99,  Rumusan  pasal  99  juga  merupakan  rumusan  materiil,  artinya  perbuatan  pelaku menyebabkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan.  Pasal  99  memiliki  kesamaan dengan  perumusan  pasal  98  UUPPLH,  hanya  saja  ancaman  pidananya  lebih  ringan  dibandingkan pasal 98. Pasal 100, Rumusan tindak pidana pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil, yaitu tidak diperlukan  adanya  akibat  perbuatan,  bahwa  perbuatan  itu  telah  dilakukan  sehingga  terjadi pelanggaran  kualitas  air  limbah,  kualitas  emisi,  atau  kualitas  gangguan.  Pada  ayat  (2)  ketentuan pidana  yang  diatur  dalam  ayat  (1)  akan  dapat  diberikan  kepada  pelaku  jika  sanksi  administratif tersebut  telah  dijatuhkan  kepadanya  atau  pelaku  sudah  melakukan  pelanggaran  lebih  dari  satu  kali. Dimaksud sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, paksaan pemerintah serta  dicabutnya  izin  lingkungan.  Pasal  101,  Rumusan  tindak  pidana  lingkungan  dalam  pasal  101 dirumuskan  secara  formil,  artinya  perbuatan  melepas  suatu  produk  dari  rekayasa  genetik  ke  dalam lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terjadi. Akibat dari perbuatan itu  tidak  perlu  dicari,  karena  saat  terjadi  perbuatan  kedalam  media  lingkungan  sekitar  melepaskan suatu produk dari rekayasa genetik telah terjadi tindak pidana lingkungan. Pasal 104, Dalam pasal 104 yaitu setiap  orang dilarang  melakukan perbuatan  membuang  limbah serta bahan berbahaya kedalam media dari lingkungan hidup tanpa memiliki izin. Limbah diartikan sebagai sisa suatu produk usaha dan/atau  lain  sebagainya.  Adapun  dumping  yaitu  perbuatan  membuang,  memasukkan,  dan/atau menempatkan limbah serta bahan dalam konsentrasi, jumlah, lokasi dan waktu tertentu.
Pasal  105,  Dalam  pasal  105  bahwa  setiap  orang  tidak  boleh  memasukkan  limbah  kedalam media  lingkungan  hidup  Indonesia  dimana  asalnya  dari  luar  jangkauan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Ini  dimaksudkan  untuk  melindungi Negara sebagai wadah pembuangan limbah sisa dari luar negeri. Karena Indonesia mempunyai wilayah yang cukup luas dan pulau-pulau yang tak berpenghuni  dan  kurangnya  pengawasan.  Pasal  112,  Upaya  melindungi  lingkungan  hidup,  faktor pengawasan memiliki tujuan penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu,  pejabat  yang  diberi  kewenangan  melakukan  pengawasan  wajib  mengawasi ketaatan  para  pelaku usaha dan/atau kegiatan mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta izin lingkungan.

## 2.  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Menurut  Hukum  Pidana  di Indonesia
Menurut  Moeljatno,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ruslan  Renggong,  menggunakan  istilah  perbuatan pidana  dalam  mengartikan  strafbaar  feit,  menyatakan  tindak  pidana  merupakan  oleh  suatu  aturan hukum  perbuatan  yang  dilarang,  bagi  barang  siapa  melanggar  larangan  tersebut  yaitu  larangannya dibarengi  dengan  ancaman  (sanksi)  dengan  pidana  tertentu.  perbuatan  pidana  yaitu  perbuatan  diatur oleh  aturan  hukumnya  dilarang  serta  diancam  dengan  pidana,  dimana  perlu  diingat  yaitu  larangan diartikan  perbuatan  (dimana  kejadian  atau  keadaan  yang  diakibatkan  dari  perilaku  seseorang),  yang ditujukan terhadap pelaku yang menyebabkan kejadian itu disebut ancaman pidana. diantara larangan serta ancaman pidana  memiliki  hubungan yang erat, yang satu tidak dapat  dipisahkan dari yang lain oleh sebab itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut ada hubungan yang erat.
Sebagai  perbandingan  terhadap  pengertian  tindak  pidana  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli hukum pidana tersebut, perlu kiranya mengartikan pengertian tindak pidana menurut pasal 11 ayat (1) RUU  KUHP  yang  menentukan  bahwa,  tindak  pidana  merupakan  kegiatan  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan didefinisikan yaitu perbuatan dilarang serta diancam dengan pidana. Penegakan dari hukum pidana ini sebagai ultimum remedium atau  upaya  hukum  yang  terakhir  dimana  tujuannya  yaitu  untuk  memberi  hukuman  kepada  pelaku melalui  hukuman  penjara  ataupun  denda.  Dalam  penegakan  hukum  pidana  bukan  memiliki  fungsi untuk memulihkan seperti semula lingkungan yang telah tercemar. melainkan, dengan penegakan dari hukum  pidana  ini  dapat  memberikan  efek jera (deterrent factor) yang sangat ampuh. Oleh sebab itu, dalam penerapannya penegakan hukum pidana harus diterapkan secara efektif.
RKUHP  Lingkungan  memang  berbeda  dengan  UUPPLH.  Mulai  dari  total  pasal  ataupun ketentuan dari pasal yang mengatur. Ini merupakan yang menyebabkan pemicu masalah menyatakan tentang RKUHP Lingkungan  cukup tidak terlalu serius  perkuat undang-undang lama yang telah ada melainkan  justru  melemahkan.  Pengertian Lex  specialis  derogat  legi  generali atau  diartikan  hukum yang  bersifat  khusus  diutamakan  dari  hukum  bersifat  umum,  berarti  bahwa  RKUHP  Lingkungan dimana  mengatur  ketentuan  umum  bisa  dikesampingkan  oleh  UUPPLH,  dimana  halnya  undang- undang  yang  mengatur  dari  ketentuan  khusus.  Secara  umum,  penegakan  hukum  pidana  lingkungan melalui empat tahapan  yakni  tahapan  penyidikan yang  dilakukan  oleh  penyidik,  tahapan  penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim  pada  semua  tingkatan  pengadilan  dan  tahapan  eksekusi  atau  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.
Pada  pasal  94  ayat  (1)  UUPPLH,  diatur  bahwa  yang  menjadi  penyidik  dalam  tindak  pidana lingkungan hidup adalah  “Selain penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diberi  wewenang  sebagai  penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  hukum  acara  pidana  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana lingkungan hidup.”
ebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  selain  penyidik  polri  juga  diatur  penyidik pejabat pegawai negeri  sipil  (PPNS)  beserta  kewenangannya.  Dalam  pasal  7  ayat  (2)  KUHAP  ditentukan  bahwa: “Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  ayat  (1)  huruf  b  mempunyai  wewenang  sesuai dengan  undang-undang  yang  menjadi  dasar  hukumnya  masing-  masing  dan  dalam  pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.”
Pada pasal 96 UUPPLH Pembuktian, dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup alat bukti yang sah terdiri atas:
a. Keterangan dari saksi b. Keterangan dari ahli c. Surat tertentu; d. Petunjuk tertentu; e. Keterangan dari terdakwa;dan/atau
f. Alat  bukti  yang  lain,  termasuk  juga  alat  bukti  yang  mana  diatur  didalam peraturan perundang- undangan.
Dalam  sistem  peradilan  pidana,  pihak  yang  harus  membuktikan  kesalahan  terdakwa  pada persidangan  pengadilan  adalah  penuntut  umum.  Menurut  pasal  13 KUHAP, penuntut umum yaitu
jaksa  dengan  diberi  suatu  wewenang  oleh  undang-  undang  ini  dengan  tujuan  melaksanakan penuntutan serta melaksanakan penetapan dari hakim.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan , berdasarkan  dalam  Pasal  98,  Pasal  99,  Pasal  100,  Pasal  101,  Pasal  104,  Pasal  105,  dan Pasal  112  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPPLH)  dapat  dikenakan  terhadap  individu,  korporasi,  dan  pejabat  yang  berwenang, selanjutnya   Pertanggungjawaban  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  sebagai  ultimum  remedium istilahnya upaya hukum yang terakhir dimana tujuannya yaitu memberikan hukuman bagi para pelaku berupa hukuman  penjara. Dalam penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan  yakni penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan,  dan  eksekusi.  Dalam  pasal  94  UU  PPLH  yang  menjadi penyidik  yaitu  Pejabat  Polisi  Republik  Indonesia  dan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil,  pada  pasal  96 pembuktian,  sahnya  alat  bukti  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  seorang  ahli,  surat,  petunjuk tertentu, keterangan dari terdakwa, serta alat bukti yang lainnya termasuk juga alat bukti yang dimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  pidana  ini  dapat memberikan efek jera (deterrent factor) yang sangat efektif.

## 2. Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  adapu  yang  menjadi  saran  peneliti  yaitu  Bagi  pemerintah  atau  pejabat yang  berwenang  apabila  ada  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan kerusakan lingkungan, membuang limbah sembarangan menyebabkan orang lain luka dan/atau sangat bahaya terhadap kesehatan, harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hal  ini  bertujuan  agar  memberikan  efek  jera  pada  pelaku,  selanjutnya  bagi  penegak  hukum pertanggungjawaban  pidana  harus  ditegakkan  apabila  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan kerusakan  lingkungan  hingga  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  dan  merugikan  banyak  orang harus ditindak sesuai peraturan dan sanksi yang berlaku, sebagaimana khusus penghukuman tersebut bertujuan  agar  meminimalisir  terjadinya  tindakan  kejahatan  atau  perbuatan  merugikan  yang  tidak dikehendaki serta perilaku yang melanggar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansari,  M.  (2014).  Implikasi  Pengaturan  Lingkungan  Hidup  terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). Jurnal Konstitusi , 11 (2), 276–295.
Dayani, R. J.,  Pujiyono, A. . E. S. A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah  Ke  Media  Lingkungan  Hidup  Tanpa  Izin  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Ungaran No.62/Pid.Sus/2013/Pn.Ung). Jurnal Law , 6 (62), 1–15. Erwin, M. (2008). Hukum Lingkungan . Bandung: Refika Aditama. Machdar,  I.  (2018). Pengantar  Pengendalian  Pencemaran:  Pencemaran  air,  Pencemaran  udara,  dan Kebisingan . Yogyakarata: Prenamedia.
Murniati.  (2016).  Akuntabilitas  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  di  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH) Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis , 4 (1), 114–126. Paulus, N. T. J. H. (2020). Buku Ajar Pencemaran Laut . Yogyakarta: Deepublish. Risjani, O. jufri dan Y. (2018). Indikator Pencemaran Lingkungan . Yogyakarta: Deepublish. Roselin, D. M. dan R. (2019). Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta: Deepublish. Ruslan Renggong. (2018). Hukum Pidana Lingkungan . Jakarta: Prenadamedia.
Santoso,  M.  A.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  Dilakukan  oleh Korporasi. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (2), 216–228 .