## TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KEGIATAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA TANGERANG
Imron Maulana 1) , S Sunarti 2)
1) Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
2) Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
1) Email: imronmaulana@students.undip.ac.id
2) Email: sunarti@pwk.undip.ac.id

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel : Diterima : 29 April 2020 Disetujui : 26 September 2020 Kota  Tangerang  mencoba  mengatasi  masalah  permukiman melalui  program  “Tangerang  Berbenah”  guna  mempersiapkan kawasan  hunian  layak  huni  dengan  lingkungan  yang  ramah  dan sehat.  Salah  satu  kegiatan  dari  program  ini  adalah  rehab  rumah tidak  layak  huni  (RTLH)  dengan  menggunakan  pendekatan partisipasi  masyarakat,  namun  permasalahan  partisipasi  pada setiap  daerah  memiliki  kecenderungan  yang  berbeda  beda. Kegiatan  rehab  RTLH  ini  dilakukan  di  beberapa  tempat  yaitu Kelurahan  Kedaung  Baru  dan  Kelurahan  Batu  Ceper.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  tingkat  partisipasi masyarakat  pada  kegiatan  rehab  RTLH.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dengan  teknik    analisis kuantitatif  deskriptif  dan  tabulasi  silang.  Terdapat  40  responden yang kesemuanya adalah penerima manfaat bantuan rehab RTLH di  Kota  Tangerang  pada  tahun  2018.  Hasil  penelitian menunjukkan jika tingkat partisipasi masyarakat pada keseluruhan tahapan  di  Kota  Tangerang  tergolong  tinggi  atau  rebellious dimana  masyarakat  mau  bekerjasama  secara  kooperatif  dengan stakeholder  lainnya  serta  mereka  mampu  mengambil  keputusan sendiri dalam menentukan kemauannya.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat,
Keterlibatan Masyarakat, Tingkat Partisipasi, Rumah Tidak Layak Huni.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History : Received : April 29, 2020 Accepted : September 26, 2020 Tangerang  is  trying  to  overcome  the  problem  of  settlements through the "Tangerang Improving" program in order to prepare a habitable residential area with a friendly and healty. One of the activities  of  this  program  is  the  rehabilitation  of  Non  Eligible houses  (RTLH)  using  a  community  participation  approach,  but the  problem  of  participation  in  each  region  has  a  different tendency.  This activity  was  carried  out  in  several  places such  as Kedaung Baru and Batu Ceper. The purpose of this study was to analyze  the  ladder  of  community  participation  in  RTLH  rehab activities. The research method used is a quantitative method with descriptive quantitative analysis techniques and cross tabulation. There  were  40  respondents  who  were  all  beneficiaries  of  RTLH rehabilitation  assistance  in  Tangerang  City  in  2018.  The  results showed that the ladder of community participation in Tangerang was  high  or  "rebellious"  where  the  community  would  cooperate with  other  stakeholders  and  they  were  able  to  make  their  own decisions in determining their wishes
Keywords :
Community Participation, Citizen
Involvement, Ladder of Participation , Non Eligible House

## 1. PENDAHULUAN
Konsep  partisipasi  sekarang  ini  telah banyak digunakan dalam praktek pembangunan, terutama dalam proses pengembangan  masyarakat  dimana  dia  dimulai dari  proses  pendekatan  bottom-up.  Pendekatan ini  harus  diciptakan  sebagai  partisipasi  yang sebenarnya  karena  fakta  bahwa  itu  melibatkan keputusan berbasis masyarakat dan menyalurkan cara mereka dalam pembangunan. (Flint,  2013)  menyatakan  bahwa  orang  yang terlibat  dalam  pembangunan  sangat  bergantung pada pendekatan partisipatif untuk memungkinkan  anggota  masyarakat  terlibat aktif  bergerak  dalam  proses  pembangunan keberlanjutan.
Partisipasi  sejati  harus  mempromosikan kesadaran  terhadap  penerima  manfaat  proyek dan mitra utama kepada yang dianggap sebagai kelompok  terpinggirkan  (Melkote  and  Steeves, 2001). Dengan melakukan itu, orang - orang ini akan  dapat  mengidentifikasi  kebutuhan  dan tantangan  mereka  untuk  menanggapi  masalah yang  ada,  dan  membuat  rencana  untuk menyelesaikan  masalah.  Dengan  pendekatan ini,  kelompok  penerima  dapat  mengidentifikasi potensi dan kapasitas mereka untuk menemukan  bagaimana  cara  pembangunan terhadap diri mereka sendiri yang mungkin juga membawa  dampak  saling  memiliki  di  tingkat masyarakat.
Salah satu tantangan kritis untuk menggunakan  pendekatan  partisipatif,  menurut (Burton, 2004) adalah karakter. Dia menjelaskan  bahwa  para  profesional  pelaku pembangunan  paling  sering  memandang  diri mereka  lebih  superior  daripada  peran  orang masyarakat  lokal,  oleh  karena  itu  praktek  ini akan  menghambat  masyarakat  lokal  untuk mengungkapkan masalah dan kebutuhan mereka.  Jelas  bahwa  proses  partisipatif  ada  di tangan  pengguna  yang  mungkin  memanipulasi mereka  melalui  pengalaman  dan  sosialisasi mereka  sendiri.  Hal  ini  memberikan  kita pandangan  pribadi  bahwa  banyak  orang  yang selama ini berkecimpung atau bekerja di sebuah NGOs tampaknya lebih banyak yang menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan  kontribusi  masyarakat,  daripada melakukan partisipasi secara sukarela.
Perencanaan  partisipatif  masyarakat  sangat penting untuk proses pembangunan berkelanjutan  (Roseland  and  Spiliotopoulou, 2017)  karena  partisipasi  yang  paling  dasar adalah  intervensi  untuk  melakukan  perubahan sosial  yang  humanis  dan  berkontribusi  sebagai warga negara.
Menurut organisasi Cities Alliance, perbaikan atau peningkatan permukiman kumuh adalah  sebuah  pendekatan  terintegrasi  yang menekankan pada perbaikan perumahan, penyediaan air minum, sanitasi dan pengurangan / pencegahan kejahatan, kekerasan dan  kemiskinan  di  daerah  kumuh  (Alliance, 2014). Telah diketahui bahwa dengan meningkatnya  permukiman  kumuh  sangat signifikan  dan  berhubungan  erat  dengan meningkatnya kehidupan perekonomian penduduk  termasuk  seperti  mempromosikan pembangunan  ekonomi,  meningkatkan  kualitas hidup  melalui  peningkatan  keselamatan  dan keamanan,  dan  memberi  kondisi  kehidupan yang  lebih  baik  dan  menyediakan  tempat tinggal bagi orang miskin.
Di  negara  Uganda  Afrika,  meskipun pemerintah  pusat  sudah  memiliki  kerangka hukum dan kebijakan namun dalam pengelolaan  daerah  kumuh  terhambat  oleh belum  adanya  kerangka  hukum  dan  kebijakan di  daerah  (Muchadenyika  and  Waiswa,  2018).
Sedangkan menurut (Groenendijk, 2003) keberhasilan sebuah kegiatan sangat tergantung pada  keterlibatan  stakeholder  utama  dalam desain  dan  perencanaan  kegiatan.  Berkaca  dari hal  tersebut  maka  sinkronisasi  dan  hubungan antar  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah harus  juga  tersampaikan,  harus  disikapi  oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan turunan  kebijakan  atas  apa  yang  pemerintah pusat  lakukan  dalam  mengatasi  permasalahan permukiman kumuh.
Kondisi  rumah  mempengaruhi  tingkat kepuasan,  dan  kepuasan  sangat  mempengaruhi kesejahteraan  hidup  (Dittmann  and  Goebel, 2010). Hal ini berarti seseorang semakin tinggal di  tempat  yang  baik  maka  kesejahteraannya juga  akan  semakin  baik.  Pada  tingkat  rumah tangga akan mempengaruhi kepribadian, kesehatan,  pendapatan,  pendidikan  dan  status pernikahan, sedangkan pada tingkat lingkungan akan  menunjukkan  pentingnya  lingkungan
sebagai  sebuah  perbandingan  sosial  dan penentu kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.
UN-Habitat  mendefinisikan  rumah  tidak layak huni sebagai  kondisi tempat tinggal tidak permanen,  akses  air  dan  sanitasi  tidak  layak, lingkungan  dan  kepemilikan  tidak  terjamin. Sedangkan  menurut  Permensos  No.  20  tahun 2017  menyebutkan  bahwa  rumah  tidak  layak huni  adalah  sebuah  tempat  tinggal  yang  tidak memenuhi persyaratan secara kesehatan, keamanan  dan  sosial.  Didalamnya  juga  telah diatur untuk kriteria dan persyaratan agar dapat dilakukan rehab rumah tidak layak huni.
Pemerintah Kota Tangerang sudah berupaya  mengatur  kebutuhan  permukiman yang  sehat  dan  layak  huni  dengan  berbagai macam  jenis  pendekatan  dan  kebijakan  salah satunya  adalah  dengan  menggunakan  program Tangerang  Berbenah.  Tujuan  utamanya  adalah untuk  percepatan  pengentasan  kawasan  kumuh dengan  mengedepankan  partisipasi  masyarakat karena untuk mencapai pembangunan masyarakat  yang  berkelanjutan,  diperlukan peran  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  saling memperkuat.
Tangga partisipasi telah berkembang setiap dekadenya  dimulai  dari  tangga  partisipasi arnstein  di  tahun  1969  dari  tingkat  Non- participation,  Tokenisme  dan  Citizen  Control. Namun  pada  akhir  dekade  ini    (Kotus  and Sowada, 2017) mengungkapkan bahwa keberadaan mitra utama dalam tangga partispasi adalah  pemerintah,  masyarakat  lokal  dan masyarakat kota, mereka harus bekerja bersama membentuk  ‘Participatory  Urban  Triad’.
Kemudian dia membagi tiga tipe perilaku dasar pada setiap aktor dalam berpartisipasi berdasarkan tingkat aktivitasnya yaitu :
 Pemerintah  :  Directive  –  Deliberative- Directive – Deliberative.
 Masyarakat lokal : Withdrawn –
Collaborating – Rebellious.
 Masyarakat  kota  :  Feigned  –  Collaborative – Radical Berdasarkan latar
belakang dan permasalahan  diatas  maka  rumusan  masalah dari penelitian ini  adalah  “Bagaimana partisipasi  masyarakat  pada  kegiatan  rehab rumah  tidak  layak  huni  dalam  pengentasan kawasan  kumuh  di  Kota  Tangerang”  dengan
mengambil  sampel  2  lokasi  yaitu  Kelurahan Kedaung Baru dan Kelurahan Batu Ceper.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat  pada  kegiatan  rehab  rumah  tidak layak  huni  dalam  program  Pengembangan Perumahan  di  Kelurahan  Kedaung  Baru  dan Kelurahan Batu Ceper Kota Tangerang.

## 2. METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif.  Menurut  (Creswell,  2009)  terdapat beberapa  faktor  yang  menunjukkan  bahwa penelitian  kuantitatif  cenderung  tidak  subyektif karena  memanfaatkan  teori  yang  sebelumnya sudah  ada  dan  lebih  dibatasi  oleh  data  serta peluang  untuk  menggali  lebih  dalam  pada respondennya.  Namun  penelitian  kuantitatif dapat  merumuskan  konsep  teori  secara  tepat serta dapat menjelaskan fenomena sosial dalam narasi  yang  lebih  rinci  dan  bermanfaat  tentang sebuah  proses  kegiatan  tertentu  dari  sebuah pengalaman  manusia  sebagai  masyarakat  yang menjadi pelakunya
Responden  pada  penelitian  ini  adalah semua  keluarga  penerima  manfaat  kegiatan bantuan  rehab  rumah  tidak  layak  huni  di Kelurahan  Kedaung  Baru  dan  Kelurahan  Batu Ceper pada tahun 2018. Pada wilayah penelitian Kelurahan Kedaung Baru, warga yang menerima  bantuan  rehab  rumah  tidak  layak huni  sebanyak  30  KK  sedangkan  di  Kelurahan Batu  Ceper  yang  menerima  bantuan  sebanyak 10  KK  sehingga  total  penerima  bantuan berjumlah  40  KK  yang  kesemuanya  adalah masyarakat  penerima  bantuan  rehab  rumah tidak  layak  huni.  Karena  objek  penelitian kurang  dari  100  maka  menurut  (Sugiyono, 2018)  lebih  baik  dilakukan  penelitian  populasi yang  berarti  bahwa  ke  40  KK  tersebut semuanya  akan  dijadikan  sebagai  objek penelitian.
Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  rehab  RTLH  ini menggunakan analisis skoring. Analisis pembobotan  atau  skoring  ini  menggunakan  5 pertanyaan dan 40 responden yang kesemuanya adalah  penerima  manfaat  bantuan  rehab  rumah tidak  layak  huni,  sehingga  pengkategorian untuk tingkat partisipasinya adalah seperti tabel 1 dibawah ini.

## Tabel 1. Kategori Tingkat Partisipasi
No Tingkat Bobot 1 Rebellious 334 – 400 2 Collaborating 267 – 333 3
Withdrawn
200 – 266
Sumber : Analisis Peneliti (2020)
Penjelasan  dari  masing  –  masing  tingkat partisipasi  tersebut  dapat  dijabarkan  sebagai berikut :
Tipe rebellious, masyarakat berupaya untuk melakukan  semua  sendiri  dengan  kemampuan mereka  sendiri  ataupun  mengambil  tindakan yang mempengaruhi pemerintah untuk mengubah  sudut  pandangnya  sesuai  yang masyarakat  inginkan.  Kegiatan  masyarakat dapat  melampaui  bentuk  yang  dianggap demokratis  dan  lebih  condong  ke  arah kebebasan berpendapat.
Tipe collaborating, masyarakat tertarik dan terlibat  dalam  setiap  masalah  perkotaan  yang ada, mereka siap bekerjasama dan melakukannya lebih sering. Masyarakat bersikap  terbuka  dengan  pemerintah  dalam menyelesaikan masalah
Tipe  withdrawn,  masyarakat  tidak  tertarik terlibat  dalam  masalah  yang  berkaitan  dengan kota atau sekitarnya, mereka tidak mau bekerja sama  karena  mereka  tidak  tahu  bahwa kerjasama  dalam  pembangunan  itu  hal  yang dimungkinan,  atau  karena  ketidakberdayaan mereka  dan  mendelegasikan  tanggung  jawab untuk bertindak hanya kepada pemerintah

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  rehab  rumah  tidak  layak  huni  di Kota  Tangerang  pada  tahun  2018  ini  termasuk dalam  program  pengembangan  perumahan dengan nama kegiatannya adalah pembangunan sarana  dan  prasarana  rumah  sederhana  sehat. Dimana  pelaksanaannya  dilakukan  secara swakelola  oleh  kelompok  masyarakat  dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang barang dan jasa pemerintah.
Keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan rehab rumah tidak layak huni ini ada pada tahap perencanaan  dan  pelaksanaan,  sedangkan  pada tahap  monitoring  dan  evaluasi  ada  di  ranah kewenangan  pemerintah  seperti  yang  dapat dilihat dari gambar 1 berikut ini

## Sumber : Analisis Peneliti (2020)

## Gambar 1. Alur Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tangerang
Pada  tahap  perencanaan  rehab  RTLH masyarakat melakukan partisipasi dalam bentuk usulan  atau  proposal  melalui  BKM  setempat yang isinya antara lain berupa rencana kegiatan, jadwal  pelaksanan,  KAK.  RAB  serta  foto kerusakan rumah yang diusulkan.
Masyarakat  beserta  stakeholder  lain  yaitu pemerintah daerah dan BKM sering melakukan dialog  ataupun  diskusi  baik  yang  sifatnya formal  melalui  rapat  dan  sosialisasi  ataupun yang bersifat  tidak  formal  melalui diskusi  door to door ataupun saat peninjauan lokasi kegiatan rehab  RTLH  seperti  yang  terdokumentasi  di gambar 2 dibawah ini
Sumber : Hasil Survey (2020)

## Gambar 2. Kegiatan Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Rehab RTLH
Pada  tahap  pelaksanaan  rehab  RTLH masyarakat melakukan partisipasi dalam bentuk penambahan  biaya,  material  dan  tenaga  seperti yang  terlihat  di  gambar  3.  Disemua  tahapan baik perencanaan ataupun pelaksanaan keberadaan  BKM  selalu  memberi  peran  besar sebagai  pendamping  masyarakat,  sehingga peran  dari  BKM  memang  dapat  dikatakan cukup krusial dalam melaksanakan, mengawasi dan  memberi  arahan  kepada  setiap  masyarakat penerima bantuan rehab RTLH ini

## Sumber : Hasil Survey (2020)

## Gambar 3. Kegiatan Partisipasi Masyarakat
Pada Tahap Pelaksanaan Rehab RTLH

## 3.1 Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Tahap Perencanaan
Kami  mengidentifikasi  tingkat  partisipasi masyarakat  tahap  perencanaan  pada  kegiatan rehab  rumah  tidak  layak  huni  di  kedua  lokasi menggunakan  pertanyaan  -  pertanyaan  kepada responden  yang  kemudian  kami  beri  bobot untuk setiap pertanyaannya. Hasil dari pembobotannya adalah seperti dalam tabel  2 di bawah ini.

## Tabel 2. Bobot Partisipasi Tahap Perencanaan
Indikator Bobot N  Bobot x N Tertarik Membuat Rencana Ya Tidak 2 1 40 0 80 0 Terlibat Dalam Perencanaan Ya Tidak 2 1 6 34 12 34 Bekerjasama Dengan Stakeholder Ya Tidak 2 1 6 34 12 34 Dialog Dengan Stakeholder Ya Tidak 2 1 40 0 80 0 Memberi Masukan Rencana Ya Tidak 2 1 6 34 12 34 Total bobot 298 Sumber : Analisis Peneliti (2020)
Dari  hasil  analisis  pembobotan  yang dilakukan pada tabel diatas maka  menghasilkan total  bobot  sebesar  298,  sehingga  apabila mengacu  pada  tingkat  partisipasi  Kotus  & Sowada  partisipasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat Kota Tangerang di tahap perencanaan  berada  pada  posisi  kedua  yaitu collaborative dengan skor antara 267 – 333. Hal ini berarti dalam tahap perencanaan  masyarakat
sangat  tertarik  untuk  berpartisipasi  dalam merencanakan  pembangunan  di  wilayahnya, merekapun  bersikap  terbuka  dan  kooperatif kepada  stakeholder  lain  seperti  BKM  dan pemerintah daerah Kota Tangerang.
Menurut  pendapat  (Kotus  and  Sowada, 2017)  pada  tingkat  collaborative  masyarakat akan  tertarik  dan  terlibat  pada  setiap  masalah perkotaan,  mereka  siap  untuk  bekerjasama  dan melakukannya  dengan  frekuensi  lebih  sering bersama  pemilik  otoritas  kekuasaan.  Mereka juga  telah  menunjuk  perwakilan  dari  mereka untuk  ikut  menginisiasi  pada  setiap  kegiatan mereka  yang  berhubungan  dengan  masalah perkotaan. Hal ini menunjukkan jika masyarakat Kota Tangerang juga telah mencapai  tahapan  tersebut  berdasarkan  dari hasil analisis diatas.
Dalam  tahap  perencanaan  ini  persentase masyarakat  dilokasi  penelitian  yang  tertarik untuk  terlibat  dan  melakukan  dialog  dengan pemerintah  atau  BKM  cukup  tinggi,  hal  ini mengindikasikan  bahwa    masyarakat  kota tangerang sangat bersikap kooperatif dan sering melakukan dialog baik dalam forum pertemuan resmi ataupun langsung secara personal kepada tim  dari  BKM  guna  memdapatkan  informasi mengenai  bagaimana  rumah  yang  sehat  dan layak huni.
Masyarakat dalam tahap ini juga merencanakan  besaran  biaya  dan  waktu  yang akan dibutuhkan dalam merehab rumah mereka. Bersama  dengan  tim  persiapan  dari  kelompok masyarakat  mereka  menyusun  produk  akhir berupa  proposal  yang  didalamnya  terdiri  dari rencana kegiatan, jadwal peaksanaan, spesifikasi  teknis,  dan  anggaran  biaya.  Karena latar  belakang  masyarakat  yang  bukan  seorang yang  paham  segala  bentuk  hal  teknis  namun dengan  bantuan  tim  persiapan  dari  kelompok masyarakat  disana  mereka  menjadi  lebih mengerti  untuk  apa  –  apa  yang  harus  mereka persiapkan  sebelumnya  untuk  menjadikan rumah mereka menjadi layak huni
Indikator untuk masing – masing kelurahan pada  tahap  perencanaan  dapat  dilihat  dalam gambar  4  dibawah  ini,  meskipun  berada  pada tingkat  kedua  namun  berdasarkan  hasil  dari kuesioner  masih  terlihat  timpang  antara indikator  –  indikator  nya,  masyarakat  pada tahap perencanaan hanya tertarik  untuk terlibat
dan  berdialog  saja  dengan  stakeholder  lain (100%)  namun  untuk  terlibat,  bekerjasama  dan membuat  masukan  perencanaan  masyarakat masih sangat sedikit keterlibatannya (15%)
Sumber : Analisis Peneliti (2020)

## Gambar 4. Tingkat Partisipasi Tiap Kelurahan Pada Tahap Perencanaan
Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di kegiatan rehab RTLH ini masih menggantungkan  pada  peran  dari  BKM setempat,  namun  BKM  memaksa  masyarakat agar mengambil peran sebagai lebih besar guna mensukseskan kegiatan rehab rumah mereka di tahap perencanaan ini melalui seringnya mereka melakukan  dialog  atau  sosialisasi  bahkan sampai  mendatangi  rumah  calon  penerima manfaat.
Adanya perasaan khawatir dari masyarakat apabila tidak mengikuti  arahan dari BKM akan membuat  nama  mereka  dicoret  dari  daftar penerima  bantuan  rehab  RTLH  membuat masyarakat  menjadi  sedikit  berhati  hati  dan cenderung  menyerahkan  tahapan  perencanaan ini  kepada  BKM  untuk  menyelesaikannya sehingga  keterlibatan  masyarakat  ditahap  ini lebih  banyak  dalam  hal  berkomunikasi  dan ketertarikan  saja  namun  tidak  berani  untuk melangkah lebih jauh

## 3.2 Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Tahap Pelakanaan
Sedangkan  pada  tahap  pelaksanaan  hasil dari  pembobotannya  adalah  seperti  dalam  tabel 3 dibawah ini.

## Tabel 3. Bobot Partisipasi Tahap Pelaksanaan
Indikator Bobot N  Bobot x N Tertarik Untuk Berpartisipasi Ya Tidak 2 1 40 0 80 0 Terlibat Dalam Pelaksanaan Ya Tidak 2 1 35 5 70 5 Bekerjasama Dengan Stakeholder Ya Tidak 2 1 40 0 80 0 Dialog Dengan Stakeholder Ya Tidak 2 1 40 0 80 0 Melakukan Perubahan Pekerjaan Ya Tidak 2 1 9 31 18 31 Total bobot 364
Sumber : Analisis Peneliti (2020)
Dari  hasil  analisis  pembobotan  yang dilakukan pada tabel diatas maka  menghasilkan total  bobot  sebesar  364,  sehingga  apabila mengacu  pada  tingkat  partisipasi  Kotus  & Sowada  partisipasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat Kota Tangerang di tahap pelaksanaan  berada  pada  posisi  pertama  yaitu rebellious dengan skor antara 334 – 400. Hal ini berarti  dalam  tahap  pelaksanaan    masyarakat telah  ada  pada  tingkat  dimana  mereka  mampu bertindak  atas  kemauan  mereka  sendiri  dalam melaksanakan  pekerjaan  rehab  rumah  mereka meskipun  mereka  juga  tetap  melakukan kerjasama  dengan  stakeholder  lain  dalam melaksanakan  pekerjaan  rehab  RTLH  ini seperti  dengan  BKM  ataupun  pemerintah daerah Kota Tangerang.
Menurut  (Kotus  and  Sowada,  2017)  pada tingkat collaborative masyarakat akan mengambil  tindakan  yang  menurut  mereka sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tujuan  dari  sudut pandang  mereka.  Aktivitas  seperti  ini  apabila tidak  dibekali  dengan  pengetahuan  yang  cukup akan  cenderung  berbahaya  oleh  sebab  itu diperlukan kehadiran pemerintah dalam membantu  dan  mengarahkan  masyarakat  agar tetap dalam koridor yang sesuai aturan.
Sejalan dengan hasil penelitian ini responden  dalam  melakukan  perbaikan  rumah mereka  sesuai  dengan  tujuan  dari  kegiatan rehab  RTLH  yang  didampingi  oleh  BKM  dan
- Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah - BKM - Pemerintah Daerah - BKM - Masyarakat - - Pemerintah Daerah - BKM - Masyarakat
pemerintah daerah sehingga terwujudnya rumah sehat  bagi  masyarakat  terpenuhi  dengan  baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator untuk masing – masing kelurahan pada  tahap  pelaksanaan  dapat  dilihat  dalam gambar  5  dibawah  ini,  pada  tahap  pelaksanaan hampir  sebagian  besar  melakukan  partisipasi dan  terlibat  dalam  pekerjaan  rehab  RTLH  di lingkungannya,  hanya  22,5%  masyarakat  yang melakukan perubahan pekerjaan yang sebelumnya telah direncanakan hal ini dikarenakan  pada  awal  perencanaan  yang diprioritaskan adalah pekerjaan mengganti atap, namun  karena  atapnya  masih  bagus  sehingga pekerjaan  atap  diganti  menjadi  pekerjaan perbaikan yang lain.

## Sumber : Analisis Peneliti (2020)

## Gambar 5. Tingkat Partisipasi Tiap Kelurahan Pada Tahap Pelaksanaan
Dalam  tahap  pelaksanaan  ini  masyarakat menentukan  sendiri  bagaimana  mereka  akan melakukan  partisipasi.  Sebagian  besar  dari mereka  mengeluarkan  uang  sebagai  bentuk partisipasi  selain  ada  juga  yang  dalam  bentuk tenaga,  beberapa  dari  mereka  bahkan  sampai berhutang  atau  menggadaikan  barang  yang mereka  miliki  demi  terwujudnya  rumah  layak huni  untuk  mereka  tinggali.  Masyarakat  tidak merasa menyesal mengeluarkan banyak nominal  untuk  perbaikan  rumah,  mereka berpendapat  bahwa  pemerintah  telah  peduli terhadap  tempat  tinggal  mereka  sehingga mereka  juga  harus  mengimbangi  dengan membantu  karena  hasil  dari  kegiatan  rehab RTLH  ini  masyarakat  juga  yang  akan merasakannya
Sebagian besar responden memiliki pekerjaan  sebagai  buruh  sebanyak  87,5% sisanya  adalah  responden  yang  tidak  bekerja. Dalam  penelitian  (Plummer,  2000)  dikatakan
bahwa  pekerjaan  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  partisipasi,  semakin  sibuk orang  bekerja  maka  akan  semakin  sedikit  yang berpartisipasi. Dalam penelitian ini menunjukkan  hasil  yang  berbeda,  meskipun responden  banyak  yang  bekerja  namun  justru partisipasinya  mejadi  tinggi,  mereka  dominan berpartisipasi dalam hal penambahan biaya baik untuk  bahan  baku  tambahan  ataupun  tambahan biaya untuk tenaga kerja
Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan di kegiatan rehab RTLH ini cukup tinggi,  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi adalah  adanya  perasaan  memiliki  bahwa  yang sedang  diselesaikan  permasalahannya  adalah rumah  pribadi  tempat  tinggal  mereka  sendiri sehingga  masyarakat  baik  secara  individu ataupun  kelompok  akan  memberikan  segala bentuk partisipasi apapun yang mereka sanggup lakukan demi terpenuhinya tujuan dari kegiatan rehab  RTLH  ini  yaitu  rumah  sehat  dan  layak huni

## 3.3 Perbedaan  Tingkat  Partisipasi  Pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan
Berdasarkan  hasil  analisis  tahapan  dalam kegiatan  rehab  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota tangerang,  secara  garis  besar  memiliki  4  alur tahapan  seperti  dalam  gambar  6  dibawah  ini yaitu identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Masyarakat terlibat berpartisipasi pada tahap  perencanaan  dan  pelaksanaan,  untuk kelompok  masyarakat  atau  BKM  terlibat  pada tahap identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan,  sedangkan  pemerintah  terlibat pada kesemua tahapan yang ada
Sumber : Analisis Peneliti (2020)
Gambar 6. Tahapan Dan Aktor Yang Terlibat Dalam Kegiatan Rehab RTLH
Identifikasi Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi
Menurut    (Kotus  and  Sowada,  2017) partisipasi  yang  baik  adalah  adanya  kerjasama dan  pembagian  peran  yang  tepat  untuk  masing –  masing  aktor  yaitu  pemerintah  daerah, masyarakat dan komunitas ( participatory urban triad ) dalam melakukan aktivitas pembangunan kota,  namun  dalam  penelitian  kali  ini  terdapat perbedaan  tingkat  partisipasi  pada  tahap perencanaan  yaitu  di  tingkat  collaborative  dan pelaksanaan  yaitu  di  tingkat  rebellious,  hal  ini terjadi karena peran stakeholder lain lebih besar daripada masyarakatnya sendiri
Menurut  (Sunarti,  2003)  faktor  eksternal mempengaruhi keberhasilan kegiatan partisipasi masyarakat,  pada  kegiatan  rehab  RTLH  ini peran dari BKM cukup signifikan karena BKM cukup  intens  keterlibatannya  baik  dari  tahap identifikasi,  perencanaan  dan  pelaksanaan dengan  membentuk  3  kelompok  tim  yaitu  tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas
Kegiatan  rehab  RTLH  di  Kota  Tangerang pada  tahap  perencanaan  peran  masyarakat belum dominan meskipun sudah terlibat apabila dibandingkan  pada  saat  tahap  pelaksanaan, kerjasama  masyarakat  dengan  stakeholder  lain pada  tahap  perencanaan  masih  rendah  mereka masih  lebih  menggantungkan  penyelesaiaan perencanaan  pada  pemerintah  dan  BKM setempat,  hal  inilah  yang  membuat  perbedaan hasil  tingkat  partisipasi  di  tahap  perencanaan dan pelaksanaan menjadi berbeda

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Salah  satu  cara  dalam  mengatasi  kawasan kumuh  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  rehab rumah  tidak  layak  huni  dengan  melibatkan masyarakat  itu  sendiri  untuk  melakukan partisipasi baik pada tahap perencanaan ataupun pelaksanaan di kegiatan tersebut
Secara  garis  besar  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  kegiatan  rehab  rumah  tidak layak  huni  di  Kota  Tangerang  menurut  teori partisipasi  Kotus  &  Sowada  berada  di  tingkat tertinggi  atau  rebellious  dimana  masyarakat sudah mau berkoordinasi dan kooperatif bekerja sama  dengan  stakeholder  lain  dalam  hal  ini pemerintah  daerah  dan  BKM  serta  masyarakat juga  sudah  mampu  untuk  memutuskan  sendiri kebutuhan  pekerjaan  yang  akan  diambil
meskipun  hal  itu  terjadi  pada  saat  pelaksanaan pekerjaan rehab rumahnya.

## 4.2. Saran
Kepada  setiap  stakeholder  yang  terlibat dalam  kegiatan  rehab  RTLH  ini,  pada  tahap perencanaan  masyarakat  sebaiknya  diberikan peran  lebih  aktif  lagi  untuk  menyuarakan  apa yang  menjadi  keinginannya  karena  selama  ini masih  bergantung  pada  keputusan  dari  BKM setempat.
Untuk  mengembangkan  penelitian  lanjutan yang  berkaitan  dengan  hasil  penelitian  ini adalah  kami  memandang  perlunya  penelitian terhadap faktor eksternal yang juga mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  rehab  rumah  tidak  layak  huni  di  Kota Tangerang  sehingga  diperoleh  gambaran  lebih jauh bagaimana peran stakeholder seperti BKM dan  pemerintah  daerah  dalam  mendorong keterlibatan  masyarakat  untuk  berpartisipasi disetiap kegiatan pembangunan daerahnya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kepada masyarakat  Kelurahan Kedaung  Baru,  Kelurahan  Batu  Ceper,  Dinas Perumahan  dan  Permukiman  Kota  Tangerang, BKM  Kota  Tangerang,  serta  Bappenas  dengan nomor  SK  417/P.01/04/2018  atas  pemberian bantuan penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Alliance,  C.  (2014) for  City  Without  Slums . Available at: https://www.citiesalliance.org/slum- upgrading#What_is_slum_upgrading_. Burton, P. (2004) ‘Power to the People? How to Judge Public Participation’, Local Eco nomy,  19(3),  pp.  193–198.  doi: 10.1080/0269094042000253608.
Creswell,  J.  W.  (2009)  Research  Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods  Approach es .  3rd  edn.  London, England: Sage Publications Ltd.
Dittmann,  J.  and  Goebel,  J.  (2010)  ‘Your House,  Your  Car,  Your  Education:  The
Socioeconomic
Situation of the Neighborhood  and  its  Impact  on  Life Satisfaction in Germany’, Social Indicators Research, 96(3), pp. 497–513. doi:
10.1007/s11205-009-9489-7.
Flint,  R.  W.  (2013)  Practice  of  Sustainable
Community  Development.  New  York: Heidelberg  Dordrecht.  doi:  10.1007/978-1- 4614-5100-6.
Groenendijk,
L. (2003) Planning and Management Tools. Enschende, The Netherlands:  The  International  Institute for Geo-Information Science and Earth Observation.
Kotus,  J.  and  Sowada,  T.  (2017)  ‘Behavioural model of collaborative urban management: extending  the  concept  of  Arnstein’  s ladder’, Cities. Elsevier Ltd, 65, pp. 78–86. doi: 10.1016/j.cities.2017.02.009.
Melkote,  S.  R.  and  Steeves,  H.  L.  (2001)
Communication  for  Development  in  the
Third  World:  Theory  and  P ractice  for Empowerment . California: Sage Publications Ltd.
Muchadenyika,  D.  and  Waiswa,  J.  (2018) ‘Policy  ,  politics  and  leadership  in  slum upgrading :  A  comparative  analysis  of Harare  and  Kampala’,  Cities.  Elsevier, (December 2017), pp. 0–1. doi: 10.1016/j.cities.2018.05.005. Plummer, J. (2000) Municipalities and Community  Participation :  a  Sourcebook for Capacity Development. United
Kingdom: Earthscan Publications Ltd.
Roseland,  M.  and  Spiliotopoulou,  M.  (2017)
Sustainable  Community  Planning  and
Development,  Encyclopedia  of  Sustainable
Technologies. Elsevier. doi: 10.1016/B978-
0-12-409548-9.10185-X.
Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif.
1st  edn.  Edited  by  Setiyawami.  Bandung:
Alfabeta.
Sunarti,  S.  (2003)  ‘Partisipasi  Masyarakat dalam  Pembangunan  Perumahan  Secara Berkelompok’, Jurnal Tata Loka , 5(1).