INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10707-10718 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perkembangan Peraturan Asuransi Di Indonesia
Nancy Margaretha Indra
Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Jakarta Email: Nancyetha@gmail.com

## Abstrak
Asuransi merupakan salah satu bisnis di Indonesia yang memiliki banyak konsumen, dan perusahaan membutuhkan mereka untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami peraturan yang  berlaku  dalam  hukum  Indonesia  dan  bagaimana  perkembangannya.  Kini,  dinamika  industri asuransi telah menghadirkan begitu banyak produk baru yang terkait dengan teknologi dan dapat diakses melalui platform web. Produk-produk ini dijual tanpa peraturan, yang dalam hal perselisihan apa pun pihak terkait tidak dapat memiliki perlindungan hukum. Penelitian akan dilakukan berdasarkan yuridis-normatif dengan pendekatan sejarah hukum, dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah  data  sekunder.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  data secara  deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia  telah  berusaha untuk menyesuaikan peraturan asuransi dengan kebutuhan pengusaha dan konsumen. Namun, peraturan baru tersebut masih belum cukup untuk memberi mereka perlindungan hukum secara penuh.
Kata Kunci: Dinamika Peraturan, Hukum Asuransi, Sejarah Asuransi

## Abstract
Insurance is one of the businesses in Indonesia that has many consumers, and companies rely on them to conduct their operations. Therefore, we need to understand the regulations applicable in Indonesian law  and  their  developments.  Currently,  the  dynamics  of  the  insurance  industry  have  introduced numerous new products related to technology and accessible through web platforms. These products are sold without regulations, which means that in case of any disputes, the parties involved cannot have legal protection. The research will be conducted based on juridical-normative methods with a historical legal approach and legislation. Secondary data will be utilized for the research. Qualitative methods  will  be  employed  to  analyze  and  describe  the  data  descriptively.  The  research  findings indicate  that  the  Indonesian  government  has  attempted  to  adjust  insurance  regulations  to accommodate the needs of entrepreneurs and consumers. However, these new regulations are still insufficient to provide them with full legal protection.
Keywords: Regulatory Dynamics, Insurance Law, Insurance History

## PENDAHULUAN
Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
“pertanggungan  (perjanjian  antara  dua  pihak,  pihak yang  satu  berkewajiban membayar  iuran  dan  pihak  yang  lain  berkewajiban  memberikan  jaminan  sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat)”.
Asuransi  yang  dimaksud  juga  dengan  pertanggungan  sudah  dikenal  sejak  lama  di dunia, dikenal pertama kali pada tahun 1750 SM pada tahun ini ditemukan hukum Kode Hammurabi yang diciptakan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Dan di dalam salah satu aturan yang ada di dalam Kode Hammurabi adalah kewajiban bagi para pedagang yang membeli  barang  dengan  pinjaman  dan  mengangkutnya  dengan  kapal  perlu  membayar sejumlah ekstra dana sebagai garansi bahwa pinjamannya akan batal jika kapalnya dicuri . Aturan inilah yang mengawali asuransi.
Di Indonesia sendiri pertama kali muncul pada saat zaman penjajahan Belanda pada tahun 1843 yang ditandai dengan berdirinya perusahaan asuransi pertama di Indonesia pada tanggal  8  Januari  1843  di  Kali  Besar  Timur,  Jakarta  yang  didirikan  oleh  warga  Belanda bernama Bataviaasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij.  Pada saat itu target produk asuransi  hanya  ditujukan  pada  warga  Belanda  yang  berada  di  Indonesia.  Pendirian perusahaan  asuransi  ini  pun  diikuti  oleh  beberapa  perusahaan  asuransi  lainnya  yang menginduk pada perusahaan asuransi di Belanda, seperti misalnya NV Handel, Industrrie en Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem and Escompto Bank, dan Nederlansch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij, perusahaan-perusahaan ini pun juga
hanya ditargetkan kepada orang Belanda .
Saat ini masyarakat mulai sadar dengan pentingnya asuransi dan mulai dijadikan suatu kebutuhan  utama  masyarakat  dalam  mendapatkan  jaminan  atas  keberlangsungan kehidupan mereka. Perlu diingat konsep dasar asuransi adalah menjamin keadaan-keadaan tidak  terduga  yang  dapat  menyebabkan  pihak  tertanggung  mengalami  kerugian  besar seperti  kematian,  bencana  alam,  dan  hal  lainnya  yang  dapat  menyebabkan  kerugian langsung serta mendadak.
Dengan semakin sadarnya masyarakat saat ini masyarakat pun mulai memperingati Hari  Asuransi  yang  diperingati  pada  tanggal  18  Oktober.  Hari  Asuransi  ini  ditetapkan  di konferensi anggota East Asian Insurance Congress (EAIC) ke-23 pada pertengahan 2006 di Brunei Darussalam . Dikutip dari situ Zurich.co.id adapun  tujuan diperingatinya Hari Asuransi mencakup 3 tahapan :
“ Tujuan Jangka Pendek:
a. Menyelenggarakan Peringatan Insurance Day  yang melibatkan regulator, masyarakat industri asuransi serta masyarakat pengguna industri asuransi secara luas.
b. Insurance Day Awareness – masyarakat menyadari ada sebuah hari yang diperingati sebagai “Hari Asuransi” – termasuk aware terhadap tema yang dikomunikasikan.
Tujuan Jangka Menengah:
a. Menciptakan  kegiatan  Insurance  Day  yang  mampu  berkesinambungan  dan  bisa dilaksanakan di beberapa daerah sebagai suatu Peringatan hari nasional.
b. Menyelenggarakan  sosialisasi  asuransi  ke  masyarakat  pada  umunya  dan  lingkungan pendidikan  (Insurance  Goes  to  Campus)  dengan  fokus  pada  :  Pengenalan  Asuransi, Peluang Karier.
c. Memperbaiki citra industri asuransi dan jajaran pemasarannya.
Tujuan Jangka Panjang:
a. Lingkungan/masyarakat/negara  merasakan  manfaat  keberadaan  industri  asuransi  di tengah-tengah mereka.
b. Acceptable:  industri  asuransi  dapat  diterima  oleh  community  sekitar  khususnya,  dan negara umumnya.
c. Adanya  pengertian/goodwill,  dukungan,  simpati,  dan  partisipasi  dari  masing-masing lingkungan terhadap industri asuransi.”
Dari  tujuan  tersebut  dapat  kita  lihat  bahwa  para  pengusaha  dan  asosiasi-asosiasi
asuransi  di  Indonesia  mengharapkan  agar  masyarakat  Indonesia  lebih  mengenal  dunia perindustrian asuransi dan memberikan citra baik industri asuransi kepada masyarakat.
Selama ini citra industri asuransi dimasyarakat dianggap kurang baik dikarenakan stigma negatif yang beredar di masyarakat. Dikutip dari situs web Sequis.co.id ada 3 stigma negatif yang masih melekat pada industri asuransi masyarakat di Indonesia yaitu :
1. Mubazir atau buang-buang uang;
Stigma ini disebabkan pembayaran premi yang dilakukan setiap bulannya namun manfaatnya  sangat  jarang  dirasakan,  contohnya  untuk  asuransi  Kesehatan  yang dibayarkan preminya setiap bulan, namun manfaat digunakan asuransi tersebut hanya saat sakit yang bisa dalam setahun mungkin hanya sekali atau beberapa kali.
2. Proses klaim yang sulit;
"Terasa  mudah  saat  disuruh  beli  dan  bayar  premi,  namun  terasa  sulit  saat mengajukan  klaim.  Di  'pingpong  secara  tidak  jelas.  Celoteh  itu  sering  terlihat  dari komplain nasabah di media sosial dan rasanya banyak pula masyarakat yang berpikiran seperti itu. ”
Pada  faktanya  proses  klaim  dianggap  sulit  dikarenakan  dokumen-dokumen pendukung terkait dengan kerugian harus di sediakan dan dilengkapi oleh tertanggung.
3. Produk asuransi bikin pusing.
Produk asuransi sangat banyak dan beragam bagi masyarakat awam hal tersebut sangat memusingkan untuk dimengerti, dan sering kali agen asuransi menjual produk asuransi berusaha untuk menjelaskan produk serta proses klaim sangat praktis, namun pada  saat  berjalannya  proses  asuransi  oleh  para  tertanggung  yang  terjadi  tidak semudah dan seindah yang di jelaskan oleh para agen asuransi.

## Jenis-Jenis Asuransi
Asuransi banyak digunakan di masyarakat Indonesia saat ini, dan banyak juga jenisnya, di kutip dari situs web PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA”) :
“jenis – jenis asuransi artinya mengelompokkan fokus dan risiko agar dapat ditentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan” .
AXA sendiri mengelompokkan jenis-jenis asuransi antara lain :
1. Asuransi Jiwa, merupakan perlindungan untuk keluarga jika pencari nafkah meninggal, Asuransi akan menanggung atau memberikan penggantian rugi kepada ahli waris yang sudah didaftarkan tertanggung;
2. Asuransi Kesehatan, perlindungan untuk kesehatan bagi tertanggung apabila tiba-tiba sakit dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit, Asuransi akan menanggung
seluruh biaya perawatan tersebut;
3. Asuransi Pendidikan, perlindungan pendidikan bagi anak mengingat biaya sekolah yang meningkat setiap tahunnya. Asuransi akan menanggung biaya pendidikan/biaya uang pangkal tertanggung dalam hal ini anak tersebut;
4. Asuransi  Dana  Hari  Tua,  Asuransi  ini  membantu  tertanggung  dalam  mengumpulkan dana pensiun yang akan diberikan kepada tertanggung pada saat pensiun. Dan apabila tertanggung  meninggal,  keluarga  tertanggung  yang  akan  mendapatkan  uang pertanggungannya;
5. Asuransi Umum, Asuransi umum adalah kompensasi atas kerugian yang terjadi di luar kematian. Asuransi Umum terdiri dari beberapa jenis antara lain :
a. Asuransi  Kesehatan,  sama  dengan  Asuransi  Kesehatan  di  atas,  namun  yang dimaksud  kerugian  di  sini  apabila  terjadi  malpraktek  yang  dapat  menyebabkan kerugian fisik pada tertanggung;
b. Asuransi properti, asuransi ini memberikan penggantian kerugian atas kerusakan seluruh properti berikut yang ada di dalam properti tertanggung sampai dengan kerusakan pihak ketiga yang ikut dirugikan dikarenakan properti tertanggung.
c. Asuransi rumah, asuransi ini sama dengan asuransi properti hanya saja dikhususkan untuk rumah tinggal.
d. Asuransi  kebakaran,  asuransi  ini  memberikan  penggantian  kerugian  yang disebabkan kebakaran.
e. Asuransi  kendaraan,  asuransi  ini  memberikan  perlindungan  kerugian  pada kendaraan tertanggung dari kerusakan hingga kehilangan.
f. Asuransi perjalanan, asuransi ini sering digunakan oleh perusahaan penyedia jasa perjalanan  termasuk  perusahaan  penyedia  paket  perjalanan.  Asuransi  ini memberikan penggantian kerugian terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan kerugian  pada  pihak  yang  melakukan  perjalanannya,  seperti  rencana  perjalanan yang  tertunda,  penerbangan  yang  dibatalkan,  kecelakaan  pesawat,  dan  lain sebagainya.
g. Asuransi  pekerja,  asuransi  ini  wajib  disediakan  oleh  setiap  pemberi  kerja  yang memiliki pekerja, dan dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, hal  ini  diatur  dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  No.  40  Tahun  2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (“UU Sistem Jaminan Sosial Nasional”) dan Undang – Undang  Republik  Indonesia  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”).
h. Asuransi  Sosial,  menurut  dari  UU  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Pasal  1  ayat  3
disebutkan:
“ Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib  yang  berasal  dari  iuran  guna  memberikan  perlindungan  atas  risiko  sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.”
Asuransi  sosial  merupakan  media  yang  di  sediakan  pemerintah  untuk  memberikan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai dengan Pancas ila Sila Kelima.
1.3. Peraturan - Peraturan Terkait Asuransi yang Berlaku Di Indonesia Aturan terkait asuransi di Indonesia telah berubah beberapa kali sejak zaman Hindia Belanda hingga awal tahun ini pemerintah pun mengesahkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”).  UUPSK  ini  pun  mengubah  aturan  perundang -undangan  yang  telah  berlaku selama  ini  yaitu  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian (“UU No. 40 Tahun 2014”).
Beberapa peraturan terkait asuransi yang berlaku di Indonesia antara lain:
a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi (“UU No. 2 Tahun 1992”)
b. Undang -  Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/8/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Industri Jasa Keuangan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Asuransi
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi
f. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  31/POJK.04/2015  tentang  Perlindungan Nasabah Asuransi
g. Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  32/KMK.01/2017  tentang  Penerapan  Good Corporate Governance pada Industri Asuransi
Beberapa  peraturan-peraturan  ini  memberikan  pedoman  dan  aturan  yang  harus dipatuhi  oleh  industri  asuransi  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  dan  memberikan perlindungan bagi nasabah asuransi.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  rumusan  masalah  yang  harus  dikaji  adalah bagaimana  perkembangan  undang-undang  asuransi  di  Indonesia  mengikuti  dinamika perkembangan dimasyarakat?

## 1941
• Ordonnanntie ophet Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 101)

## 1992
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang
Usaha Perasuransian (dicabut)

## 2014
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian (diubah sebagian)

## 2023
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

## METODE PENELITIAN
Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Harapan dari penelitian Yuridis normatif ini adalah dapat  mengetahui perkembangan peraturan perasuransian di Indonesia  apakah  telah  sesuai  mengikuti  dinamika  perkembangan  teknologi.  Untuk penjelasan materi digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan sejarah dan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  dan  didaptkan  dengan  cara  studi  kepustakaan,  dimana  dilakukan  penulusuran literatur sesuai dengan bahan hukum terkait dengan asuransi yang mana adalah (i) bahan hukum  primer,  yaitu  peraturan  perundang-undangan;  (ii)  bahan  hukum  sekunder,  yaitu jurnal,  hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum; dan (iii) bahan hukum tersier, yaitu kamus bahasa, dan ensiklopedia. Data-data yang diperoleh diproses dengan pendekatan  kualitatif  dengan  analisa  sejarah  hukum  dan  analisis  peraturan  perundang- undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perubahan Peraturan Perasuransian yang Berlaku di Indonesia
Sebagaimana diketahui peraturan terkait perasuransian di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, pada saat itu aturan yang berlaku berdasarkan Ordonnanntie ophet Levensverzekeringbedrijf  (Staatsblad  Tahun  1941  Nomor  101)  yang  kemudian  akhirnya pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 1992 selanjutnya di cabut dan di ganti dengan UU No. 40 Tahun 2014 yang saat ini juga di ubah sebagian dengan UU PPSK. Sehingga saat ini peraturan asuransi yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2014 dan UU PPSK. Berikut adalah tabel sejarah perubahan peraturan asuransi yang berlaku di Indonesia.
Tabel 1
Peraturan  yang  digunakan  di  Indonesia  sebelum  munculnya  UU  No.  2  Tahun  1992 adalah Ordonnanntie ophet Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) yang dicabut saat UU No. 2 Tahun 1992 disahkan pada tanggal 11 Februari 1992. Menurut Dr. A. Junaidi Ganie, S.E., S.H., M.H. UU No. 2 Tahun 1992 mengatur  tentang :
“asuransi  sebagai  sebuah  bisnis  dengan  membuat  aturan  mengenai  perizinan, pengelolaan,  dan  peranan  pemerintah  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  usaha perasuransian”
Dicabutnya UU No. 2 Tahun 1992 disebabkan perkembangan industri asuransi  dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin tipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan industri jasa keuangan yang semakin beragam seperti pemberian fasilitas  asuransi  kesehatan  pada  pemilik  kartu  kredit  yang  bersedia  ditagihkan,  dengan melihat perkembangan di mana masyarakat beserta Lembaga keuangan yang mengaitkan produk  asuransi  pada  jenis  layanan  mereka,  ini  membuat  pemerintah  berinisiatif membentuk UU No. 40 Tahun 2014.
Pada  perkembangannya  UU  No.  40  Tahun  2014  pun  dianggap  masyarakat  belum cukup mengatur industri asuransi yang berkembang dengan cepat. Pada tahun 2020 Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi pada UU No. 40 Tahun 2014, perkara ini terdaftar dengan nomor perkara 32/PUU-XVIII/2020 dan yang menguji UU No. 40  Tahun  2014  Pasal  6  ayat  (3):  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  badan  hukum  usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada a yat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.
BPA  AJB  mengajukan  perubahan  pada  kalimat  “…Peraturan  Pemerintah”  menjadi “…Undang - Undang” dengan dalil bahwa pada Putusan MK Nomor 32/PUU -XI/2013 telah memerintahkan  tentang  usaha  perasuransian  yang  berbentuk  Usaha  Bersama  (Mutual Insurance) harus diatur lebih lanjut dengan Undang -Undang tersendiri dan dilakukan paling lambat  dua  tahun  enam  bulan  setelah  putusan  diucapkan  yang  mana  putusan  ini  telah diputuskan  pada  tanggal  3  April  2013.  Permohonan  ini  pun  akhirnya  di  kabulkan  oleh Mahkamah Konstitusi.
Sejak putusan nomor 32/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 pelaksanaan keputusan putusan tersebut baru terlaksana pada UU PPSK yang baru di sahkan pada awal tahun ini.
Dengan di bentuknya UU PPSK pada awal tahun ini, masyarakat dan pengusaha pun berharap dengan adanya penyesuaian regulasi dengan perkembangan dinamis industri jasa keuangan maupun asuransi ini. Dapat kita lihat bahwa UU PPSK ini mengatur beberapa hal baru  yang  belum  ada  di  peraturan-peraturan  sebelumnya  yang  menggabungkan
kewenangan pemerintah dan ruang lingkup lembaga jasa keuangan dengan perusahaan asuransi,  perkembangan  digitalisasi,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  melaksanakan putusan-putusan  MK.  Penambahan  kewenangan  di  UUPPSK  diberikan  pada  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS)  untuk  melakukan  penyelenggaraan  Program  Penjaminan  Polis oleh LPS untuk melindungi hak pemegang polis perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut akibat mengalami kesulitan keuangan. Sebelumnya, program ini telah dimandatkan dalam UU No.. 40 Tahun 2014 untuk diatur dalam undang-undang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak UU Perasuransian berlaku. Hingga akhirnya di undangkan di UU PPSK awal tahun ini, yang artinya program ini belum diterapkan dan baru akan di terapkan oleh pemerintah setelah ini.
Penambahan  kewenangan  lainnya  tercantum  pada  Pasal  88  UU  PPSK  termasuk menentukan polis yang layak dibayar, melakukan pemeriksaan terhadap data polis, serta meminta data polis lengkap dari perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah.
Dengan  ini  dapat  kita  lihat  bahwa  UU  PPSK  memang  dibentuk  untuk  memperluas kewenangan  LPS  dengan  tujuan  memberikan  jaminan  pada  seluruh  pemegang  polis sehingga masyarakat pun lebih yakin dalam membeli produk asuransi.

## Dinamika Perkembangan Asuransi di Indonesia
Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun  terakhir,  dengan  banyak  perusahaan  asuransi  baru  yang  bermunculan  dan memberikan  pilihan  lebih  banyak  bagi  konsumen.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  dinamika  perkembangan  asuransi  di  Indonesia,  di antaranya:
1. Pertumbuhan  ekonomi:  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  stabil  dan  pesat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk asuransi.
2. Tingkat  pendidikan  finansial:  Tingkat  pendidikan  finansial  masyarakat  Indonesia  yang meningkat membantu mereka memahami pentingnya asuransi dan membuat keputusan yang tepat.
3. Regulasi pemerintah: Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan regulasi baru untuk meningkatkan  transparansi  dan  integritas  industri  asuransi,  membantu  memperkuat keyakinan masyarakat dalam industri ini.
4. Teknologi:  Perkembangan  teknologi  seperti  internet  dan  ponsel  membantu mempermudah akses masyarakat ke informasi dan layanan asuransi, membuat mereka lebih mudah memahami dan mau membeli produk asuransi.
Dinamika  perkembangan  asuransi  di  Indonesia  saat  ini  sangat  positif  dan  terus
berkembang, dengan banyak inovasi dan peningkatan kualitas layanan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini di dukung dengan perusahaan asuransi yang saat ini mulai menjual produk asuransi melalui aplikasi maupun situs web. Perkembangan ini juga bukan hanya pada perusahaan asuransi sendiri namun termasuk pada lembaga keuangan seperti bank yang mulai menyediakan produk asuransi.
Saat  ini  produk  asuransi  memiliki  berbagai  variasi  produk  yang  mengombinasikan beberapa produk asuransi seperti yang dijual oleh beberapa perusahaan asuransi seperti beberapa contoh produk asuransi di bawah ini :
a. KSK  Peduli  Motor  Vehicle  yang  merupakan  produk  kombinasi  antara    asuransi kecelakaan dan kebakaran yang di peruntukan untuk kendaraan;
b. My  Life  Cover  merupakan  produk  kolaborasi  antara  Asuransi  Harta  Aman  Pratama dengan Home Credit Indonesia yang merupakan asuransi perlindungan jiwa digital. Produk  asuransi  ini  dapat  diakses  melalui  aplikasi  My  Home  Credit.  Produk  ini memberikan pertanggungan untuk  risiko sakit atau kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, kejadian yang mengakibatkan cacat tetap total, santunan ahli waris bila  terjadi  hal  yang  mengakibatkan  meninggal  dunia,  hingga  rawat  inap  di  rumah sakit;
c. Essentia Medical Care  yang merupakan produk asuransi kesehatan  tambahan yang terdapat dalam asuransi X-tra Essential Link. Ini merupakan produk hasil kerja sama antara Sun Life dan PT Bank CIMB Niaga;
Dan  produk-produk  asuransi  lainnya  yang  hanya  murni  dijual  oleh  perusahaan asuransi tersebut maupun yang merupakan kolaborasi antara Lembaga jasa keuangan dan  perusahaan  asuransi  demi  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  produktif  saat  ini serta keinginan masyarakat untuk membeli produk yang All in One. Satu produk yang dapat memberikan pertanggungan secara menyeluruh sehingga masyarakat pun tidak pusing dan bingung ketika disuguhkan produk-produk lainnya.
Permintaan  efisiensi  terhadap  produk-produk  yang  dijual  memaksa  perusahaan asuransi untuk tetap berkembang dinamis dan menjual produk yang dapat diterima kalangan masyarakat. Namun, tetap akan ada tantangan baru yang harus dihadapi industri asuransi untuk dapat mengejar dinamika perkembangan di Indonesia seperti tingkat penetrasi asuransi yang masih rendah dan percepatan digitalisasi yang masih perlu ditingkatkan.

## SIMPULAN
Melihat  sikap  pemerintah  yang  menindaklanjuti  kebutuhan  masyarakat  maupun pelaku  industri  asuransi  akan  pembaharuan  regulasi  dapat  penulis  simpulkan  bahwa pemerintah sudah berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan akan kejelasan hukum di industri asuransi saat ini. Namun hal-hal yang di atur  dan di sahkan khususnya pada  UU PPSK yang diterbitkan awal tahun ini oleh pemerintah belum cukup memadai kebutuhan kondisi industri asuransi saat ini dikarenakan masih banyak peraturan turunan dari UU PPSK yang harus dibuat oleh pemerintah maupun instansi terkait karena UU PPSK belum mengatur dengan terinci terkait prosedur pelaksanaannya.
DAFTAR PUSTAKA Allianz, “Mengenal Sejarah Asuransi di Dunia dan Indonesia” https://www.allianz.co.id/explore/mengenal-sejarah-asuransi-di-dunia-dan- indonesia.html diakses pada tanggal 8 Februari 2023.
Mediaasuransinews.co.id ,  “Selamat  Hari  Asuransi  2022,  Ini  Dia  Sejarahnya“, https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/selamat-hari-asuransi-2022-ini-dia- sejarahnya/ diakses pada tanggal 8 Februari 2023.
Zurich.co.id,  “Sejarah  Penetapan  Insurance  Day”, https://www.zurich.co.id/id- id/blog/articles/2017/10/sejarah-penetapan-insurance-day  diakses  pada  tanggal  8 Februari 2023.
Sequis, “3 Stigma Negatif yang Masih Melekat di Asuransi” , https://www.sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/3-stigma-negatif-yang- masih-melekat-di-asuransi diakses pada tanggal 9 Februari 2023.
P T AXA Mandiri Financial Services, “Jenis -Jenis Asuransi di Indonesia Simak Penjelasannya Y uk!”, https://axa-mandiri.co.id/-/jenis-jenis-asuransi-di-indonesia-simak- penjelasannya-yuk diakses pada 9 Februari 2023.
A. Junaidi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011).
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “UU  PPSK  Dukung  Reformasi  Industri Perasuransian Nasional”, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42534/t/UU+PPSK+Dukung+Reformasi+Indus tri+Perasuransian+Nasional diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
The  Iconomics  Leading  Disru ption  Economic,  “Sederetan  Perusahaan  Asuransi  yang “Ngegas” Produk Baru”, https://www.theiconomics.com/market-expansion/sederetan- perusahaan-asuransi-yang-gas-produk-baru/ diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
Ordonnanntie ophet Levensverzekeringbedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101).
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi 32/PUU-XVIII/2020;