Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Oleh Hakim Dalam Kasus Revenge Porn
Andi Setiawan Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya E-mail: andiatwn1796@gmail.com
Article History:
Received: 14 Juli 2024 Revised: 25 Juli 2024 Accepted: 29 Juli 2024
Abstrak: Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat dan/atau memudahkan kejahatan. Salah satu kejahatan yang lahir sebagai akibat dari perkembangan teknologi, adalah revenge porn. Motif seseorang melakukan revenge porn adalah untuk balas dendam. Pada dasarnya, terobosan hukum pidana tambahan pencabutan hak akses internet menjadi penting, mengingat dalam kasus revenge porn kerugian dan penderitaan korban dianggap sulit untuk dipulihkan. Selama ini, reaksi masyarakat terhadap revenge porn lebih kepada menyudutkan pihak korban (victim blaming). Adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet tentunya memantik beragam reaksi pro dan kontra, baik dari kalangan praktisi, akademisi maupun masyarakat. Bagi mereka yang kontra, pidana pencabutan hak akses internet dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan sulit untuk dilaksanakan (non-executable). Oleh karenanya, agar putusan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak akses internet tidak menjadi sia sia dan non-executable. Maka, perlu untuk segera dibuat aturan pelaksana terkait dengan tata cara eksekusi dan pengawasan.
Kata Kunci: Motif, Kriminologi, Eksekusi.
PENDAHULUAN Sebagai makhluk social ( zoon politicon ) 1 yang hidup di era digital, manusia menjalankan aktivitas sehari-hari berdampingan dengan perangkat yang serba elektronik. Menurut Andi Hamzah , Perkembangan teknologi yang pesat membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif apabila dapat gunakan sebaik-baiknya. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, perkembangan teknologi dapat membawa dampak negatif yang berdampak pula pada munculnya kejahatan baru. 2 Menurut J. Sahetapy , kejahatan sangat erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang pola hidup masyarakat, maka semakin berkembang juga
1 Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial & Budaya Dasar , Jakarta Timur, PT Bumi Aksara, 2012, h.44.
2 Andi Hamzah, Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer , Jakarta, Sinar Grafika, 1992, h. 10;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
kejahatan itu dalam bentuk dan cara pelaksanaannya. 3 Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat dan/atau memudahkan kejahatan. 4 Salah satu kejahatan yang lahir sebagai akibat dari perkembangan teknologi, adalah cyber crime . Cyber crime dapat diartikan sebagai Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet. 5 Menurut Edmon Makarim , cyber crime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace , baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. 6 Sedangkan menurut Barda Nawawi , cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. 7
Semakin berkembangnya teknologi informasi, terlihat pula munculnya berbagai istilah kejahatan cyber crime , salah satunya yang sedang marak terjadi, yaitu revenge porn (pornografi balas dendam). Istilah revenge porn digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. 8 Pengunggahan konten ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk. 9
Salah satu kejahatan revenge porn yang belakang ini terjadi adalah kasus yang dilakukan oleh Alwi Husen Maolana (AHM) kepada mantan kekasihnya (IAK). Adapun kejahatan revenge porn tersebut dilakukan dengan menyebarkan video bermuatan asusila milik IAK dengan tujuan untuk balas dendam. 10 Atas perbuatan yang telah dilakukan AHM, majelis hakim Pengadilan Negeri Pandegelang (PN Pandegelang) menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah satu Rp. 1 miliar. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan transaksi elektronik berbasis internet selama 8 tahun. 11
Adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet (selanjutnya disebut pidana pencabutan akses internet) tentunya memantik beragam reaksi pro dan kontra, baik dari kalangan praktisi, akademisi maupun masyarakat. Bagi mereka yang kontra, pidana pencabutan hak akses internet dianggap tidak memberikan kepastian hukum dan sulit untuk dilaksanakan ( non- executable ). Bahkan, saat ini belum terdapat aturan pelaksana yang megatur mengenai tata cara dan pengawasan terkait dengan pidana pencabutan hak akses internet.
3 Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, h. 21.
4 Ibid , h. 59.
5 Dwi Haryadi, K ebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesi a, Semarang, Lima, 2012, h.4. 6 Dalam Esther Dwi Magrifah, Kriminalitas diinternet, tersedia pada http://rachdian.pacific.net.id/index2.php?option=com_ content&do_pdf=1&id=22 7 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia , Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, h. 1-2.
8 Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia , Universitas Udayana, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, h. 11-22.
9 Burris, Aubrey. “ Hell Hath No Fury Like A Woman Porned: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute ”. Florida Law Review 66, (2015): 2325.
10 Aris Rivaldo, Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi hingga Divonis 6 Tahun Bui , https://news.detik.com, 14 Juli 2023, diakses pada 17 Juli 2023.
11 Ibid.
Pada dasarnya hukuman pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, jenis pidana tambahan juga di rumuskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yakni Perampasan barang, Pembayaran uang pengganti, Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-hak tertentu.
Meskipun dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), tidak diatur secara explicit verbis mengenai pengaturan pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet. Akan tetapi, penjatuhan pidana tersebut dapat dimaknai sebagai perluasan makna dari ketentuan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana Pasal 10 huruf b KUHP. Lebih lanjut, penjatuhan pidana pencabutan hak akses internet harus dimaknai sebagai terobosan hukum (rule breaking) oleh hakim, serta semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku revenge porn .

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis, maka terkait dengan susbtansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis tesisi ini karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian normatif. 12 Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk menganalisis teori hukum, literatur hukum dan doktrin. 13
Lebih lanjut, dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. 14 Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak Pidana Revenge Porn dalam Hukum Positif Indonesia
Hukum pidana menurut Lemaire adalah terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman yakni penderitaan yang bersifat khusus. 15 Hukum Pidana di Indonesia bersumber dari Wetboek Van Strafrecht (WvS) negeri belanda sehingga di Belanda juga memakai istilah strafbaar feit. Menurut Simons, strafbaar feit yang berarti kelakukan ( handeling ) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 16
12 Arief Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, h.32.
13 Peter Mahmud, I, Loc. Cit .
14 Ibid , h. 93.
15 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 1-2.
16 Edward Cornelis William , Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi, Verbum Publishing, Jakarta, 2012. h 11.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Menurut Andi Hamzah , agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 17
a. Harus ada Perbuatan Artinya perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang atau berkelompok dan perbuatan tersebut termasuk dengan tidak berbuat sesuatu sementara ia diwajibkan melakukan sesuatu untuk itu.
b. Perbuatan tersebut harus dilarang oleh undang-undang Artinya seseorang haruslah melakukan perbuatan yang dilanggar dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas).
c. Perbuatan harus melawan hukum Artinya perbuatan yang dilarang ( verboden ) atau yang diharuskan dilakukan menurut hukum ( geboden ), apabila perbuatan yang melanggar hukum tersebut dilakukan bukan dengan melawan hukum, tetapi justru diperintah hukum atau undang-undang melakukannya, maka perbuatan tersebut bukan lagi perbuatan pidana.
Istilah tindak pidana, tidak dapat terlepas dari asas culpabilitas atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas culpabilitas merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum pidana yang mengandung makna bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. 18 Pada tindak pidana revenge porn , terdapat unsur kesalahan yang dapat dilihat dari wujud perbuatannya, yakni berupa menyebarkan objek (konten) yang mengandung unsur pornografi yang mana bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Pendek kata, perbuatan merupakan unsur mutlak dalam suatu tindak pidana.
Berdasarkan pendapat Citron & Frank , revenge porn dijelaskan sebagai “the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.” 19 Yang mana pada intinya menyatakan bahwa revenge porn sebagai pornografi nonkonsensual atau pornografi yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pendapat ini juga dapat dipahami apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai revenge porn , melainkan cyberporn pada umumnya karena tidak terdapat unsur balas dendam yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atas tiadanya persetujuan untuk menyebarkan konten pornografi.
Dalam Hukum Positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana revenge porn tidak diatur secara eksplisit. Akan tetapi, apabila dilihat dari unsur-unsur perbuatannya, revenge porn jelas merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik kesusilaan. Adapun pengaturan mengenai revenge porn dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, diantaranya:
a. UU 12 Tahun 2022 Tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 Pasal 14 Ayat 1 UU TPKS
Setiap Orang yang tanpa hak:
a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetqjuan orang yang
17 Edward Cornelis, Loc.Cit , h 44-47.
18 Ni Putu Winny Arisanti, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia , Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, h. 11-22.
19 Citron, Danielle Keats & Franks, Mary Anne . “Criminalizing Revenge porn ”. Wake Forest Law Review 49, Issue 345 (2014): 102
menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 Pasal 14 Ayat 2 UU TPKS
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE
 Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan revenge porn dengan cara menyebarkan konten bermuatan kesusilaan melalui elektronik/digital, jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
c. UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)
 Pasal 29 UU Pornografi
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## d. KUHP
 Pasal 281 KUHP
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.
 Pasal 282 Ayat 1 KUHP
Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bias diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
 Pasal 533 Ayat 3 KUHP barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatutulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bias didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja.

## 2. Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet oleh Hakim
Dalam mewujudkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh pencari keadialan. Menurut Sudikno Mertokusumo , putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 20
Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, bukan saja kepada pihak yang berperkara. Akan tetapi, dapat juga diterima dimasyarakat umum. Hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan dimata publik. 21 Belakang ini, publik dikejutkan dengan adanya putusan hakim PN Pandegelang yang menjatuhkan vonis pidana tambahan kepada pelaku revenge porn , yakni berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan transaksi elektronik berbasis internet selama 8 tahun.
Pada dasarnya hukuman pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain ketentuan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, jenis pidana
20 Sudikno Mertokusumo, 2001, Hukum Acara Perdata , Liberty, h.172.
21 Ibid
tambahan juga di rumuskan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor, yakni Perampasan barang, Pembayaran uang pengganti, Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan hak-hak tertentu. Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif artinya hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah di samping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak. 22 Meski pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet belum diatur secara tegas oleh UU ITE selaku aturan lex spesialis .
Akan tetapi, titik pijak yang dapat digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP, yakni pencabutan hak-hak tertentu. Selain itu, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan terobosan hukum, yakni dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pada dasarnya, terobosan hukum pidana tambahan pencabutan hak akses internet menjadi penting, mengingat dalam kasus revenge porn kerugian dan penderitaan korban dianggap sulit untuk dipulihkan. Selama ini, reaksi masyarakat terhadap revenge porn lebih kepada menyudutkan pihak korban ( victim blaming ). Victim blaming adalah adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi karena peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Banyaknya reaksi negatif yang cenderung diberikan masyarakat memberikan dampak psikologis bagi korban dan keluarga yang bersangkutan.
Korban kerap kali mengalami penyiksaan emosional seperti direndahkan martabat dan harga dirinya, diganggu kehidupannya, bahkan dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus dan akan berdampak secara psikis maupun fisik. 23 Melihat dampak yang dialami korban, menjadi suatu keharusan pelaku revenge porn diberikan hukuman yang setimpal atas kesalahan yang telah diperbuat, termasuk dengan cara penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak akses internet sebagai bentuk efek jera. Oleh karenanya, agar putusan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak akses internet tidak menjadi sia sia dan non-executable . Maka, perlu untuk segera dibuat aturan pelaksana terkait dengan tata cara eksekusi dan pengawasan pidana tambahan pencabutan hak akses internet.

## KESIMPULAN
Pada dasarnya, terobosan hukum pidana tambahan pencabutan hak akses internet menjadi penting dan patut diapresiasi, mengingat dalam kasus revenge porn kerugian dan penderitaan korban dianggap sulit untuk dipulihkan. Titik pijak yang dapat digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP dan kewenangan untuk melakukan terobosan hukum, sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
22 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 82.
23 Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia” . Diponegoro Law Journal 8, No. 1 (2019): 461.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 3110

## DAFTAR REFERENSI
Buku : Cornelis William , Edward. 2012. Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi. Verbum Publishing. Jakarta.
Hamzah, Andi. 1992. Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer . Sinar Grafika. Jakarta. Haryadi, Dwi. 2012. K ebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesi a. Lima. Semarang. Herimanto, 2012. Ilmu Sosial & Budaya Dasar . PT Bumi Aksara. Jakarta Timur.
Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Sinar Baru. Bandung. Lamintang, Theo Lamintang. 2012. Hukum Penitensier Indonesia . Sinar Grafika. Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno. 2001. Hukum Acara Perdata . Liberty.
Nawawi, Barda. 2006. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia . RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Shidarta, Arief. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Grasindo. Jakarta. Wahid, Abdul. 2010. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). PT. Refika Aditama. Bandung.
Jurnal : Ni Putu Winny Arisanti, I Ketut Rai Setiabudhi, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia , Universitas Udayana, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5.
Perangin-Angin, Ita Iya Pulina dan Rahayu serta Dwiwarno, Nuswantoro. “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge porn Di Indonesia” . Diponegoro Law Journal 8, No. 1 (2019).
Internet : Aris Rivaldo, Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi hingga Divonis 6 Tahun Bui , https://news.detik.com, 14 Juli 2023, diakses pada 17 Juli 2023.