## STUDIES OF GENTRIFICATION IN ANGKE VERTICAL HOUSING, TAMBORA, JAKARTA
Okita Sisy Tiara 1* 1 Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI
*Corresponding Author: okita.tiara@gmail.com Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan 26 Februari 2024 27 Maret 2024 31 Maret 2024 Gentrifikasi adalah proses masuknya penduduk yang lebih mampu ke kawasan yang  semula  bernilai  rendah  dan  dihuni  oleh  penduduk  yang  kurang  mampu. Proses  ini  seringkali  bermula  dari  dilakukannya  proyek  revitalisasi  kawasan, sehingga  terjadi  perubahan  nilai  lahan  dan  perubahan  struktur  sosial  pada kawasan tersebut. Penduduk lama pun berpotensi untuk keluar dari kawasan tersebut (displacement) karena  ketidakmampuannya  untuk  menyesuaikan keadaan  di  kawasan  yang  telah  “naik  kelas”  tersebut. Adapun  Rumah  Susun Angke, Tambora pada awalnya dibangun untuk pemenuhan fungsi kebutuhan perumahan  warga  Tambora,  sekaligus  menguraikan  masalah  kepadatan  yang terjadi di kawasan tersebut. Saat itu Pemerintah Daerah DKI Jakarta membagi pembangunan rumah susun ini menjadi 3 tahap, yang berlangsung dari tahun 1983  hingga  1996.  Tiga  puluh  (30)  tahun  berlalu  sejak  dilakukannya  proses revitalisasi  kawasan  permukiman  padat  penduduk  di  Tambora,  lantas  pada periode  tahun  2013  hingga  2015,  sekali  lagi  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta melakukan  proses  revitalisasi  di  Rumah  Susun  yang  ada  di  Angke,  Tambora tersebut karena kondisi rumah susun yang semakin tidak layak, mengakibatkan rumah susun tersebut lambat laun ditinggalkan oleh para penduduknya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengamati dan melakukan kajian terhadap ancaman displacement akibat  proses  gentrifikasi  yang  terjadi,  karena  dampak  yang ditimbulkan  dari  dilakukannya  revitalisasi  pada  kawasan  tersebut.  Dengan memadukan  studi  literatur  dengan  analisis  yang  merupakan  pemikiran  dari penulis  dalam  mengkaji  fenomena  gentrifikasi  yang  terjadi  di  kawasan  rumah susun  Angke,  Tambora,  kajian  ini  menghasilkan  kesimpulan  dan  saran  yang berguna untuk dipertimbangkan pada proyek-proyek revitalisasi di masa yang akan  datang  agar  bisa  meminimalisir  dampak  negatif  dari  proses  gentrifikasi yang mungkin terjadi.
Kata kunci: Gentrifikasi Revitalisasi Pemindahan Permukiman Rumah Susun

## ABSTRACT
Key word: Gentrification Revitalitation Displacement Settlement Vertical Housing Gentrification is the process of the influx of more well-off people into areas that were previously of low value and inhabited by less well-off people. This process often  begins  with  an  area  revitalization  project,  resulting  in  changes  in  land values and changes in the social structure of the area. Old residents also have the potential to leave the area (displacement) due to their inability to adapt to the conditions in the area that has "upgraded". As for the Angke Flats, Tambora, it was initially built to fulfill the housing needs of Tambora residents, as well as to address the overcrowding problem that occurred in the area. At that time, the Regional Government of DKI Jakarta divided the construction of these flats into 3 stages, which took place from 1983 to 1996. Thirty (30) years passed since the revitalization process of densely populated residential areas in Tambora was carried  out,  then  in  the  period  2013  to  2015,  once  Again,  the  Regional Government of DKI Jakarta is carrying out a revitalization process at the flats in Angke, Tambora because the condition of the flats is increasingly unfit, resulting in  these  flats  being  gradually  abandoned  by  the  residents.  The  focus  of  this research  is  to  observe  and  study  the  threat  of  displacement  due  to  the gentrification process that is occurring, because of the impact of revitalization in the area. By combining literature studies with analysis which is the author's thoughts in studying the gentrification phenomenon that occurred in the Angke flats area, Tambora, this study produces conclusions and suggestions that are useful  for  consideration  in  future  revitalization  projects  in  order  to  minimize negative impacts of the gentrification process that may occur.

## 146 Studies of Gentrification in Angke Vertical Housing, Tambora, Jakarta

## PENDAHULUAN Pengertian Gentrifikasi
Pemahaman  dan  pembahasan  mengenai  gentrifikasi  telah  lebih  dulu  berkembang  di  luar negeri, adapun di Indonesia istilah gentrifikasi belum familiar di masyarakat, walaupun prosesnya telah terjadi dalam berbagai bentuk. Menurut Clerval (2006), gentrifikasi sudah dikenal di awal tahun 1960- an, kemudian semakin kuat dirasakan oleh penduduk Inggris dan Amerika di awal tahun 1980-an seiring berkembangnya  studi  dan  penelitian  terkait  proses  gentrifikasi.  Namun  di  Indonesia,  fenomena gentrifikasi belum begitu sering dibahas.
Secara umum, gentrifikasi adalah proses masuknya penduduk yang lebih mampu ke kawasan yang  semula  bernilai  rendah  dan  dihuni  oleh  penduduk  yang  kurang  mampu.  Proses  ini  biasanya dimulai  dari  adanya  proyek  revitalisasi  suatu  kawasan,  sehingga  pada  kawasan  tersebut  terjadi perubahan nilai lahan dan perubahan struktur sosial. Lantas penduduk asli berpotensi untuk keluar dari kawasan tersebut (displacement) karena  ketidakmampuan penduduk asli ini dalam menyesuaikan keadaan di kawasan yang telah “naik kelas”. U mumnya penduduk asli yang notabene kurang mampu secara finansial ini, akan pindah ke kawasan lain yang lebih murah.
Gentrifikasi  juga  kerap  dikaitkan  dengan  segregasi  atau  segmentasi.  Segregasi  adalah pemisahan  kelompok  atau  golongan  dalam  masyarakat  oleh  karena  sebab  tertentu  berdasarkan kesamaan kepentingan yang dirasakan oleh kelompok yang bersangkutan (Casmini, 2010).
Tadinya,  gentrifikasi  dianggap  merupakan  fenomena  yang  hanya  bisa  terjadi  di  pusat  kota, bahkan  pada  beberapa  studi  awal,  gentrifikasi  dianggap  sebagai  salah  satu  bagian  dari  fenomena ’back -to-the- city’ movement (Berry, 1985). Hal ini kemudian dibantah oleh Smith (2002), yang dalam penelitiannya menemukan bahwa gentrifikasi tidak terbatas hanya terjadi di pusat kota, tapi juga bisa terjadi di kawasan luar pusat kota, seperti kawasan pinggiran, kawasan perbatasan, bahkan kawasan perdesaan. Smith menambahkan, selama di suatu lokasi memang terdapat faktor-faktor dan ciri dari proses  gentrifikasi  yang  dapat  dikenali,  maka  lokasi  tersebut  bisa  dikatakan  mengalami  proses gentrifikasi, tanpa memandang di mana lokasinya di dalam struktur ruang kota.

## Gentrifikasi di Kawasan Permukiman
Keberadaan  permukiman  kumuh  dan  rendahnya  aksesibilitas  kaum  miskin  untuk  mendapat hunian yang layak merupakan masalah besar yang terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia, termasuk di  Jakarta.  Daya  tarik  kota  sebagai  pusat  kegiatan  ekonomi,  perdagangan,  dan  jasa  menyebabkan meningkatnya tingkat migrasi dari desa atau kota kecil ke kota besar, yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan  permukiman  yang  layak  di  kota-kota  besar.  Kelompok  masyarakat  berpenghasilan rendah  menjadi  kelompok  yang  tersingkirkan  akibat  permasalahan  ini.  Karena  suplai  permukiman layak yang tidak mencukupi ini, maka masyarakat miskin perlahan-lahan mulai menghuni dan menetap di  ruang-ruang  kota  yang  tidak  diinginkan,  yang  mengakibatkan  munculnya  permukiman  dengan kualitas  fisik  yang  tidak  layak,  yang  kemudian  disebut  sebagai  permukiman  kumuh.  Kehadiran permukiman kumuh memang tidak bisa dilepaskan dari masalah kemiskinan yang ada di perkotaan. Masalah ini bukan hanya merupakan masalah fisik atau masalah ruang semata, lebih jauh, masalah ini memiliki dimensi sosial yang juga perlu untuk diurai dan diselesaikan.
Dalam  upaya  melakukan  revitalisasi  atau  rehabilitasi  permukiman  kumuh  yang  ada  di perkotaan, biasanya turut hadirlah proses gentrifikasi. Gentrifikasi biasanya diikuti dengan masuknya masyarakat kalangan menengah ke atas ke dalam wilayah tersebut, sehingga dalam hal ini masyarakat miskin menjadi kelompok yang “tersingkirkan” dari wilayah asalnya yang telah diperbaiki.
Peningkatan  harga  atau  nilai  lahan  pada  kawasan  yang  direvitalisasi,  yaitu  kawasan  yang semula kumuh menjadi kawasan yang lebih baik ini, akan mulai dipertimbangkan oleh pihak-pihak di luar  masyarakat  asli,  sebagai  kawasan  yang  berpotensi  untuk  terus  dikembangkan.  Namun perkembangan  yang  dimaksud  di  sini  kadang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  asli  atau penduduk setempat, sehingga masyarakat asli yang notabene miskin “terpaksa” pindah dari kawasan tersebut untuk menyesuaikan kebutuhannya.
Gambar 1 . Ilustrasi Proses Gentrifikasi Sumber: http://suraoriginal.blogspot.co.id/

## Dualisme Permasalahan Ruang
Revitalisasi  kawasan  permukiman  kumuh  padat  penduduk  yang  dilakukan  oleh  pemerintah adalah usaha untuk memperbaiki kualitas fisik kawasan tersebut, termasuk juga memperbaiki kondisi hidup para penghuni di dalamnya agar dapat tinggal di lingkungan permukiman yang layak. Namun maksud dan tindakan baik ini seringkali tidak sesederhana itu dan justru bisa menimbulkan dampak atau masalah baru.
Peningkatan  kualitas  lingkungan karena  adanya  revitalisasi  ini otomatis  akan  meningkatkan harga lahan di kawasan tersebut secara signifikan. Lonjakan harga lahan ini pada akhirnya membuat penduduk asli kawasan tersebut perlahan- lahan “tersingkirkan” dan di gantikan dengan penduduk dari kalangan yang memiliki kekuatan finansial lebih tinggi.
Dari sini terlihat bahwa terdapat dikotomi atau dualisme formal vs informal yang diakibatkan keputusan  pemerintah  (formal)  untuk  melakukan  revitalisasi  kawasan  permukiman  kumuh  padat penduduk (permukiman ini biasanya bersifat informal).

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori yang terkait dengan Rumah Susun
Permasalahan  pengadaan  perumahan  bagi  golongan  menengah  ke  bawah  berawal  dari masalah keterbatasan lahan terutama di pusat kota, yang juga berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang semakin banyak.
Para  pendatang  ini  umumnya  bekerja  di  sektor-sektor  informal,  sehingga  biasanya  mereka masuk ke dalam ketagori masyarakat berpenghasilan rendah, dan penghasilan yang mereka dapatkan dari sektor informal ini hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup. Dengan tingkat penghasilan
yang  rendah,  maka  sudah  tentu  kemampuan  mereka  untuk  dapat  memiliki  atau  menyewa  tempat tinggal yang layak sulit untuk diwujudkan, mengingat harga properti, baik beli atau sewa, di kota-kota besar  terbilang  mahal.  Akibatnya,  mereka  membangun  permukiman  mereka  secara  spontan (informal) di ruang-ruang kota yang seharusnya tidak layak untuk menjadi tempat tinggal, tentunya dengan  kualitas  lingkungan  yang  buruk  bahkan  berbahaya,  seperti  di  bantaran  sungai,  kolong jembatan, atau di pinggiran rel kereta api.
Masalah  keterbatasan  lahan  untuk  permukiman  di  perkotaan  merupakan  masalah  yang dialami oleh hampir semua kota besar di seluruh dunia, tidak terkecuali Jakarta. Karena itu para Ahli Perkotaan  dan  para  Pemangku  Kebijakan  pun  sepakat  bahwa  penyediaan  perumahan  tidak  lagi memungkinkan  jika  hanya  dibangun  secara  horizontal  saja,  namun  harus  mulai  dibangun  secara vertikal juga, yaitu berupa hunian susun.
Dampak  psikologis  karena  menetap  di  rumah  susun  juga  harus  dipertimbangkan,  karena tentunya  sangat  berbeda  dengan  tinggal  di  permukiman  tapak.  Sebuah  penelitian  psikopatologis menunjukkan  kesimpulan  bahwa  akibat  ketidakmampuan  menyesuaikan  diri  dengan  budaya  baru tinggal  di  rumah  susun  dapat  menyebabkan  disakuilibrium  atau  ketidak  seimbangan  pada  tubuh (Kompas, 24 Juli 1997).
Libertus  S  Pana,  juga  mengungkapkan  adanya  gejala  tersebut,  yang  ditulis  dalam  buku Language of Post Modern Architecture (Charles Jencks, 1977), yang menceritakan tentang awal mula hingga terjadinya proses penghancuran kawasan rumah susun Pruitt Igoe yang terletak di Missouri, Amerika  Serikat.  Rumah  susun  ini  pada  akhirnya  harus  dihancurkan  karena  telah  berubah  menjadi sarang aktivitas kriminal, vandalisme, hingga arena bunuh diri. Rumah susun ini juga menjadi simbol pemborosan  karena  terlalu  mahalnya  biaya  pemeliharaan.  Kegagalan  sosial  juga  terjadi  pada lingkungan  rumah  susun  ini  berupa  ketidak  mampuan  para  penghuni  (dan  otoritas  perumahan setempat)  dalam  melakukan  identifikasi  terhadap kebudayaan baru yang  timbul  di  sana.  Libertus S Pana juga mengatakan bahwa lingkungan rumah susun yang tidak kondusif tersebut, baik dalam aspek kehidupan sosialnya maupun aspek lingkungan fisiknya, telah menjadi pemicu munculnya agresivitas dan depresi pada penghuni rumah susun.

## Teori yang terkait dengan Permukiman Kumuh
A.  Ramlan  Surbakti  (1984)  menjelaskan  dua  teori,  yaitu  Teori  Marjinalitas  ( Theory  of Marginality ) dan Teori Ketergantungan ( Theory of Dependency ) yang memberi gambaran munculnya kemiskinan di perkotaan. Dan salah satu wujud kemiskinan tersebut adalah munculnya permukiman kumuh perkotaan.
Teori Marjinalitas melihat gejala permukiman kumuh sebagai hasil dari migrasi penduduk desa ke  kota  yang  secara  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  politik  tidak  berintegrasi  dengan  kehidupan masyarakat  kota.  Seolah-olah  masyarakat  ini  tidak  memanfaatkan  fasilitas  kelembagaan  dan pelayanan kota, karena tidak berintegrasi dengan masyarakat kota.
Adapun  Teori  Ketergantungan  mengungkapkan  bahwa  penghuni  permukiman  kumuh  itu secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik sebenarnya berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat kota, namun suatu bentuk integrasi yang justru merugikan mereka.
Tidak  seperti  Teori  Marjinalitas,  Teori  Ketergantungan  memandang  secara  sosial  mereka memiliki  kohesi  (keterkaitan)  kelompok  dan  berorganisasi  (secara  sederhana).  Ada  semacam kesepakatan bersama untuk tidak kembali ke desa/kampung halaman mereka, karena dianggap tidak ada  lagi  harapan  dan  kesempatan  di  sana.  Disebutkan  juga  bahwa  mereka  sebenarnya  juga  ingin memanfaatkan fasilitas pelayanan dan kelembagaan di perkotaan, seperti pengakuan kependudukan
(KTP), tetapi keberadaan mereka sering kali tidak diakui, bahkan kadang justru “dimanfaatkan” oleh kelompok tertentu, misalnya untuk kepentingan politis.
Masyarakat  berpenghasilan  rendah  membutuhkan  hunian  yang  terletak  sedekat  mungkin dengan  lokasi  mata  pencahariannya,  agar  tidak  membutuhkan  biaya  tambahan  untuk  transportasi. Oleh karena itu, pilihan yang paling mungkin bagi mereka adalah menghuni kampung-kampung yang terletak di pusat kota. Namun, kampung-kampung yang terletak di pusat kota ini lambat laun  akan semakin  padat  karena  permintaan  sangat  besar  terhadap  kebutuhan  tempat  tinggal  yang  tidak dibarengi  dengan  pemeliharaan  memadai.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  permukiman/kampung- kampung di pusat kota mengalami penurunan kualitas fisik dan kualitas lingkungan. Permukiman inilah yang kemudian dimaksud sebagai permukiman kumuh.

## Kajian Teori yang terkait dengan Gentrifikasi
Berdasarkan  sudut  pandang  penduduk  asal  yang  tinggal  di  wilayah  yang  terjadi  proses gentrifikasi,  terdapat berbagai  persoalan  yang  timbul  dan  dirasakan  secara  nyata  kerugiannya  oleh penduduk  asal  yang  notabene  termasuk  di  dalam  kategori  masyarakat  berpenghasilan  rendah. Persoalan-persoalan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yaitu sebagai berikut: Displacement atau pemindahan penduduk asal ke luar wilayah
Perpindahan  penduduk  yang  terjadi  karena  gentrifikasi  umumnya  disebabkan  oleh ketidakmampuan dalam mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Pada kawasan yang terjadi proses gentrifikasi terdapat peningkatan kualitas fisik dan lingkungan wilayah, yang biasanya disertai pula dengan adanya perubahan/peningkatan gaya hidup. Saran dan prasarana di  wilayah  yang  telah  direvitalisasi  dan  terjadi  proses  gentrifikasi  ini  pun  biasanya  disesuaikan  bagi kalangan menengah atas. Sehingga penduduk asal yang umumnya memiliki tingkat pendapatan lebih rendah, tidak mampu mengikuti peningkatan taraf hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
Dampak lanjutan dari pemindahan tidak langsung ini adalah hilangnya kemampuan penduduk berpenghasilan rendah dalam menjangkau hunian di kawasan tersebut. Hal ini menjadi fenomena yang ironis  bagi  penduduk  asal  yang  berpenghasilan  rendah,  karena  secara  tidak  langsung  mereka  akan terusir dari tempat tinggal asal mereka. Penduduk asal yang berpenghasilan rendah akan lebih memilih menjual atau menyewakan lahan dan/atau bangunannya karena harganya tinggi, lantas mereka sendiri akan  cenderung  pindah  ke  wilayah  yag  belum  terlalu  berkembang,  lebih  murah,  dan  berada  di pinggiran.

## Segregasi sosial antara penduduk asal dan penduduk pendatang
Di wilayah yang telah dilakukan revitalisasi biasanya juga muncul pembangunan perumahan- perumahan  mewah  untuk  kalangan  masyarakat  menengah  atas.  Perumahan  mewah  ini  seringkali letaknya berdampingan atau berdekatan  dengan lingkungan permukiman penduduk asal. Sehingga terjadi  pencampuran  struktur  sosial  antara  penduduk  asal  dengan  penduduk  pendatang. Pencampuran  struktur  sosial  semacam  ini  memaksa  penduduk  berbeda  kelas  untuk  tinggal  di lingkungan permukiman yang sama, dan tentunya akan memunculkan beragam permasalahan karena perbedaan  kelas  yang  menyolok  ini  (Atkinson  R.,  Commentary:  Gentrification,  Segregation  and the Vocabulary  of  Affluent  Residential  Choice,  2008).  Dampak  lanjutan  dari  segregasi  sosial  akibat gentrifikasi ini yaitu bisa terjadi kecemburuan sosial yang mengarah pada meningkatnya kriminalitas.

## Fragmentasi spasial antara wilayah yang tergentrifikasi dengan wilayah sekitarnya
Revitalisasi  kawasan  mendorong  terjadinya  perubahan  kondisi  fisik  wilayah  seperti bertambahnya  pembangunan  kawasan  perumahan,  pembangunan  kawasan  komersil  yang mendukung dan menjadi daya tarik pada kawasan, serta tentunya pembangunan infrastruktur sebagai
penunjang  yang  penting.  Hal  ini  tentu  bisa  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  positif  karena  terjadi pembangunan fisik lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun pada kenyataannya, justru terjadi fragmentasi spasial dari adanya gentrifikasi. Pembangunan fisik yang ditujukan untuk penduduk pendatang dari kalangan menengah atas  berdampak pada adanya kesenjangan kualitas lingkungan dengan  wilayah  di  sekitarnya  yang  dihuni oleh  penghuni  asal  yang  umunya  merupakan  masyarakat berpenghasilan rendah. Misalnya ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur seperti jalan, drainase, air bersih, dan listrik antara kawasan untuk penduduk pendatang dengan kawasan yang dihuni oleh penduduk asal.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini memadukan studi literatur dengan analisis yang merupakan pemikiran dari  penulis  dalam  mengkaji  fenomena  gentrifikasi  yang  terjadi  di  kawasan  rumah  susun  Angke, Tambora. Pengamatan dan penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap, dengan detail penjelasan sebagai berikut:

## 1. Tahap 1
Melakukan studi literatur untuk mengetahui teori-teori terkait rumah susun, permukiman kumuh, dan  fenomena  gentrifikasi.  Sehingga  penulis  akan  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam mengenai keterkaitan permukiman kumuh, revitalisasi, dan fenomena gentrifikasi.

## 2. Tahap 2
Memilih  studi  kasus  kawasan  rumah  susun  yang  sebelumnya  kondisinya  kumuh,  kemudian dilakukan  revitalisasi  agar  kualitas  fisiknya  meningkat,  namun  ternyata  hasil  dari  revitalisasi tersebut memicu proses gentrifikasi pada kawasan rumah susun tersebut. Studi kasus yang dipilih oleh penulis adalah kawasan rumah susun Angke, Tambora di Jakarta.

## 3. Tahap 3
Melihat kondisi dari studi kasus yang telah dipilih, baik sebelum maupun sesudah proses revitalisasi dilakukan.  Kemudian  mengaitkannya  dengan  teori-teori  yang  sudah  dijabarkan  sebelumnya,  dan menganalisisnya dari sudut pandang dan pemahaman penulis.

## 4. Tahap 4
Memberikan  kesimpulan  dan  saran  agar  di  masa  yang  akan  datang,  proyek  revitalisasi  yang dilakukan  pada  kawasan-kawasan  permukiman  kumuh  (termasuk  kawasan  rumah  susun)  tidak menimbulkan dampak negatif dari gentrifikasi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Uraian Lokasi Studi Kasus
Pengamatan kali ini mengambil studi kasus proses gentrifikasi yang terjadi di kawasan Rumah Susun Angke, Tambora, Jakarta. Secara administratif, kawasan Rumah Susun Angke, Tambora masuk dalam wilayah kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Dimana akses utama masuk ke kawasan rumah susun ini adalah melalui jalan Angke Jaya yang merupakan cabang dari jalan utama yaitu jalan Prof. Dr. Latumenten.
Gambar 2. Lokasi Rumah Susun Angke Tambora (lingkaran merah) jika dilihat dari Peta DKI Jakarta secara keseluruhan
Rumah  Susun  Angke,  Tambora  dibangun  untuk  pemenuhan  fungsi  kebutuhan  perumahan warga  Tambora  itu  sendiri,  sekaligus  menyelesaikan  masalah  kepadatan  yang  terjadi  di  kawasan tersebut. Rumah susun Angke, Tambora merupakan rumah susun yang dibangun dan dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang pada awal beroperasinya dikendalikan oleh Badan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap proyek MHT (Muhammad Husni Thamrin) yang pada awalnya  digagas  dan  dimulai  pada  tahun  1986,  kemudian  dilanjutkan  pengelolaannya  oleh  Dinas perumahan DKI secara bertahap, dari rumah susun I, II, III, hingga IV.
Gambar 3 . Lokasi Rumah Susun Angke Tambora berdasarkan tahap pembangunan Sumber: Google Earth, 2007
Gambar 4 . Program Penataan Kawasan Kumuh di DKI Jakarta

## Sumber: Litbang Kompas
Keberadaan Rumah Susun Angke, Tambora dilatarbelakangi oleh kondisi wilayah kecamatan Tambora yang merupakan salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di DKI  Jakarta,  namun  dengan  kualitas  perumahan  dan  permukiman  yang  sangat  rendah.  Selain  itu, penumpukan  penduduk  di  daerah  Tambora  juga  dipicu  oleh  lokasinya  yang  letaknya  strategis  dan dekat  dari pusat  kegiatan  ekonomi  di  DKI Jakarta.  Selain  itu,  akses  dari  wilayah  Tambora  ke  pusat- pusat kegiatan ekonomi di DKI Jakarta tersebut relatif dekat dan sudah didukung oleh prasarana jalan dan angkutan kota yang memadai. Pengamatan yang dilakukan pada studi kasus Rumah Susun Angke, Tambora ini akan menekankan pada kajian proses gentrifikasi ruang kota yang terjadi, khususnya di kawasan permukimannya. Juga akan diamati penyebab yang menjadi pemicu proses gentrifikasi, dan apa saja dampak akibat proses gentrifikasi tersebut.

## Pembahasan
Tujuan awal dibangunnya Rumah Susun Angke, Tambora adalah untuk menguraikan masalah kepadatan  yang  terjadi  di  kawasan  Tambora.  Saat  itu  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  membagi pembangunan rumah susun ini menjadi 3 tahap yang dikerjakan mulai dari tahun 1983 hingga tahun 1996. Rumah susun lama, yaitu istilah yang mengacu pada rumah susun yang dibangun pada tahap 1 dan  2,  dianggap  berhasil  mencapai  tujuan  awal  pembangunan,  yaitu  untuk  merevitalisasi  kawasan permukiman  penduduk  yang  terlampau  padat  dan  kumuh,  serta  mampu  menempatkan  kembali penduduk asli/penduduk asal di kawasan tersebut setelah kawasan selesai direvitalisasi.
Adapun rumah susun baru, yaitu istilah yang mengacu pada rumah susun yang dibangun pada tahap 3, dianggap tidak tepat sasaran dan gagal memenuhi tujuan pembangunan. Hal ini disebabkan rumah  susun  tahap  3  tersebut  seiring  berjalannya  waktu  justru  dihuni  oleh  masyarakat  kelas menengah atas, alih-alih dihuni oleh penduduk asal.
Tiga  puluh  (30)  tahun  berlalu  sejak  dilakukannya  proses  revitalisasi  kawasan  permukiman padat  penduduk  di  Tambora,  lantas  pada  periode  tahun  2013  hingga  2015,  sekali  lagi  Pemerintah Daerah  DKI  Jakarta  melakukan  proses  revitalisasi  di  Rumah  Susun  yang  ada  di  Angke,  Tambora tersebut, salah satu alasan terkuatnya adalah kondisi rumah susun yang semakin hari semakin tidak layak,  sehingga  mengakibatkan  rumah  susun  tersebut  lambat  laun  ditinggalkan  oleh  para penduduknya.
Salah satu penyebab rumah susun berada pada kondisi yang memprihatinkan dan tidak layak, adalah karena selama kurun waktu 30 tahun, yaitu dari tahun 1983 hingga 2013, tidak pernah sekalipun dilakukan renovasi pada bangunannya. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa sejak awal berdiri, rumah susun ini dibangun dengan kualitas yang kurang memadai.
Saat pertama kali rumah susun ini berdiri, yaitu pada tahun 1983, dinding rumah susun terbuat dari material batako yang tidak diplester. Selain itu, pipa yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dan air kotor pun hanya menggunakan pipa paralon sehingga sering terjadi rembes bahkan bocor ke lantai-lantai yang ada di bawahnya dan menimbulkan aroma yang tidak sedap pada bangunan. Tidak hanya itu, pada bangunan rumah susun tersebut juga tidak tersedia fasilitas lift (elevator) sama sekali.
Gambar 5 dan 6. Kondisi rumah susun Angke, Tambora sebelum dilakukan peremajaan Sumber: liputan6.com
Melihat kondisi rumah susun yang buruk dan  memprihatinkan ini, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta menyiapkan rencana proyek peremajaan rumah susun yang dimulai pada bulan September 2013 dan selesai pada awal tahun 2015.
Namun,  karena  mempertimbangkan  lokasi  kawasan  rumah  susun  yang  strategis,  mudah diakses,  dilalui  banyak  moda  transportasi  publik,  dan  harga  lahannya  yang  semakin  tinggi,  maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta memutuskan untuk membangun rumah susun yang tadinya hanya 4 lantai ini menjadi 16 lantai, dengan ukuran unit masing-masing kurang lebih 30 m2, terdiri dari 3 blok dengan total jumlah unit adalah 549 unit.
Proyek  peremajaan  rumah  susun  ini  mengharuskan  untuk  menghancurkan  terlebih  dahulu bangunan rumah  susun  yang  lama  (yang  terdiri  dari  4  lantai),  lalu  membangunnya  kembali  dengan bangunan  rumah  susun  yang  baru  (yang  terdiri  dari  16  lantai).  Maka  hingga  proses  pembangunan rumah susun yang baru selesai, 470 kepala keluarga yang masih bertahan tinggal di rumah susun lama harus pindah sementara.
Agar  proyek  peremajaan  rumah  susun  ini  tepat  sasaran,  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta menjamin 470 kepala keluarga yang menempati rumah susun lama akan mendapatkan unit pengganti di rumah susun yang baru. Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga memberikan jaminan bahwa sekalipun rumah susun baru dibangun dengan kualitas yang setara dengan Apartemen kelas menengah, namun biaya  sewa  yang  akan  dibebankan  pada  penghuni  tidak  akan  melebihi  dari  Rp  550.000,-  setiap bulannya, hal ini mungkin dilakukan karena sebagian besar biaya pemeliharaannya akan dibebankan pada APBD DKI Jakarta.
Saat rumah susun baru telah selesai dibangun pada awal tahun 2015, Pemerintah Daerah DKI Jakarta menepati janjinya dengan memindahkan kembali 470 kepala keluarga terdampak ke bangunan rumah susun yang baru. Sampai di sini, proses revitalisasi rumah susun Angke, Tambora tepat sasaran
dan sukses, karena penghuni lama dapat kembali tinggal di rumah susun yang telah diremajakan dan hanya perlu membayar biaya sewa yang terjangkau.
Gambar 7 dan 8. Kondisi rumah susun Angke, Tambora setelah dilakukan peremajaan Sumber: tempo.co
Sampai saat ini, Rusunawa (rumah susun sewa) merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan  Rusunami  (rumah  susun  milik),  karena  mampu  meminimalisir  terjadinya displacement penghuni  asli  dan kemudian  digantikan  dengan  masyarakat  kelas  menengah  atas. Karena  tentunya proses jentrifikasi sangat besar kemungkinannya untuk terjadi pada kasus rumah susun yang memiliki lokasi  strategis,  berada  di  pusat  kota,  serta  memiliki  kemudahan  akses  transportasi  publik,  seperti kasus rumah susun di Angke, Tambora ini. Karena lokasi yang strategis di pusat kota dengan harga lahan yang semakin mahal dapat membuat para penghuni lama/penduduk asal, yang biasanya adalah masyarakat  menengah  bawah,  tergiur  untuk  menjual  unit  rusunnya  kepada  masyarakat  menengah atas, yang notabene membutuhkan lahan strategis untuk tempat tinggal serta mau dan mampu untuk membayar mahal untuk itu.
Maka  dalam  hal  ini,  rusunawa  menjadi  solusi  yang  lebih  baik  dibanding  rusunami.  Namun sistem  sewa  yang  diterapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  bukannya  tanpa  ancaman displacement . Ancaman tersebut muncul disebabkan oleh beberapa hal, seperti:
1. Luputnya desain rumah susun yang sesuai dengan karakter penghuni asli karena keputusan desain yang  bersifat top-down ,  tanpa  melibatkan  partisipasi  dari  penduduk  lama/asal.  Jika  kebutuhan penghuni  lama  tidak  terakomodir  di  dalam  desain  rumah  susun  yang  baru,  maka  besar kemungkinan  penghuni  lama  secara  perlahan  akan  meninggalkan  rumah  susun  tersebut,  dan mencari permukiman lain yang lebih sesuai dengan karakter mereka. Bahkan bisa jadi, mereka akan kembali menghuni permukiman landed house kumuh di kawasan lain.
2. Sistem  sewa  memang  bisa  menghindarkan  penghuni  lama  untuk  menjual  unitnya  kepada masyarakat menengah atas dengan iming-iming uang berjumlah besar. Namun, naluri masyarakat untuk “memiliki” dibanding sekedar “menyewa” rumah tentu saja tetap tidak terhindark an. Karena bagi  sebagian  masyarakat  memiliki  rumah  tentu  lebih  menjamin  masa  depan  mereka  dibanding sekedar menyewa rumah. Dan hal ini lagi-lagi bisa mengakibatkan terjadinya displacement .
3. Pada kasus rumah susun Angke Tambora, desain rumah susun yang mirip dengan desain bangunan Apartemen kelas menengah juga berbahaya dalam hal jumlah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan, yang tentunya mahal, mengingat pemeliharaan bangunan 16 lantai jauh berbeda dengan bangunan 4  lantai.  Sehingga  jika  sewaktu-waktu  Pemerintah  Daerah  DKI  Jakarta  memutuskan  untuk mengurangi, bahkan mencabut subsidi biaya pemeliharaan dari rumah susun Angke Tambora, maka
yang akan terkena dampak paling keras adalah penghuni lama rumah susun, yang kemungkinan besar tidak akan mampu membayar biaya sewa yang mahal setiap bulannya.
4. Jika penghuni sudah tidak sanggup lagi untuk membayar biaya sewa dan biaya pemeliharaan yang semakin mahal, maka ada kemungkinan kondisi rumah susun akan menjadi semakin tidak terawat dan  semakin  menurun  kualitas  fisik  dan  lingkungannya,  hal  ini  dapat  mengakibatkan  terjadinya vandalisme, kriminalitas, dan hal-hal buruk lainnya di dalam rumah susun, seperti yang terjadi pada kasus Pruitt-Igoe di Amerika Serikat.
Gambar 9 dan 10 . Kondisi rumah susun Angke, Tambora setelah dilakukan peremajaan sumber: kompas.com
Pada bulan Agustus tahun 2017, atau sekitar dua tahun sejak rumah susun berdiri, sudah ada 105  unit  di  rumah  susun  Angke  Tambora yang  disegel  oleh  pengelola  karena penghuni  menunggak dalam pembayaran biaya sewa bulanan. Hal ini menjadi bukti bahwa sekalipun saat awal-awal rumah susun baru berdiri, proses revitalisasi rumah susun Angke, Tambora termasuk dalam proyek revitalisasi yang  bisa  dibilang  sukses,  namun  proses  g entrifikasi  tetap  saja  “mengintip”  dan  bisa  mulai  terjadi kapan saja.

## PENUTUP

## Simpulan dan Saran
Revitalisasi  sebuah  kawasan  memang  mampu  memperbaiki  kualitas  kehidupan masyarakatnya,  meningkatkan  daya  tarik  kawasan,  hingga  mampu  mendorong  pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya kurang berkembang karena kondisi fisik kawasan yang buruk.
Akan tetapi, revitalisasi kawasan yang diikuti dengan proses gentrifikasi dapat menimbulkan berbagai  dampak  negatif  bagi  penduduk  asal,  seperti  terjadinya displacement ,  baik  secara  paksa maupun secara tidak langsung, sehingga proses revitalisasi kawasan yang seperti ini, alih-alih mampu menyejahterakan  penduduk  asal,  malah  justru  menyingkirkan  mereka.  Selain  itu,  juga  bisa menimbulkan  konflik  sosial  akibat  adanya  segresasi  sosial,  serta  ketimpangan  wilayah  atau fragmentasi sosial antara kawasan yang tergentrifikasi dan wilayah sekitarnya yang tidak tersentuh revitalisasi. Maka, diperlukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian guna meminimalisir resiko buruk dari proses revitalisasi sebuah kawasan permukiman padat penduduk,  seperti pembangunan infrastruktur,  fasilitas  umum,  dan  fasilitas  sosial  yang  merata  di  dalam  sebuah  wilayah.  Lalu Pemerintah perlu juga meminimalisir bahkan menghilangkan gap antara kebutuhan dan ketersediaan akan  perumahan  dan  tempat  tinggal  layak,  terutama  bagi  masyarakat  menengah  bawah,  misalnya dengan cara terus berusaha menjalankan program-program penyediaan hunian-hunian layak dengan harga terjangkau  bagi  masyarakat  menengah  bawah.  Hendaknya juga  diingat  bahwa dalam  rangka

## 156 Studies of Gentrification in Angke Vertical Housing, Tambora, Jakarta
memenuhi  kebutuhan  permukiman  tidak  cukup  hanya  dengan  membangun  sebanyak-banyaknya rumah susun, tanpa memahami seperti apa calon penghuni rumah susun tersebut. Maka dalam proses desainnya, harus pula dilakukan usaha untuk memahami karakter, kebiasaan, latar belakang, dan adat istiadat penduduk asli dalam bermukim, serta memetakan kebutuhan-kebutuhan mereka akan sebuah permukiman.  Proses  ini  penting  dilakukan  sebelum  dilakukan  proyek  revitalisasi  dilakukan  maupun saat  keputusan-keputusan  desain  hendak  diambil.  Karena  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Amos Rapoport, bahwa  Arsitektur  tidak  sekedar perwujudan  dari  konfigurasi  komponen-komponen yang bersifat fisik semata (lantai, dinding, dan langit-langit) tetapi lebih luas lagi mencakup faktor-faktor sosial dan budaya. Terakhir dan tidak kalah penting, pengambilan keputusan sebaiknya tidak hanya sepihak dari pemerintah saja (proses top-down ), namun sebaiknya melibatkan partisipasi masyrakat dan  penduduk  lama/asal  yang  menjadi  sasaran  dari  proyek  revitalisasi.  Masyarakat  hendaknya  bisa diwadahi pendapatnya dan juga bisa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan desain revitalisasi permukiman (proses bottom-up ), agar segala sesuatunya kelak menjadi tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Atkinson, Rowland. (2008). Commentary: Gentrification, Segregation and the Vocabulary of Affluent Residential  Choice.  Sage  Publications,  Ltd:  Urban  Studies  Vol.  45,  No.  12,  Special  Issue: Gentrification and Public Policy, 2626-2636.
Berry,  B.J.  (1985).  Islands of  Renewal  in  Seas  of  Decay:  In  The  New  Urban  Reality. Washington  DC:
Brookings.
Casmini, Mimin. (2010). Pendidikan Segregasi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Clerval,  Anne.  (2006).  Urban  Life,  Boundaries,  and  Transformations:  Gentrification,  a  frontier reshaping social division of urban space in the inner Paris. Montreal: University of Montreal.
Gumilang,  C.,  Yusup,  Y.,  Wijayanti,  P.  (2021).  Gentrification  Analysis  of  the  Social  Condition  of  the Community  in  Sarangan  Lake  Tourism  Area.  IOP  Conference  Series: Earth  and Environmental Science, Vol. 683, Indonesia.
Gunawan,  Restu.  (2010).  Gagalnya  Sistem  Kanal:  Pengendalian  Banjir  Jakarta  dari  Masa  ke  Masa. Jakarta: Penerbit Kompas.
Indonesia,  Republik.  (1999).  Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.  829  Tahun  1999  tentang  Kualitas Lingkungan mencakup Lokasi, Kualitas Udara, Kebisingan dan Getaran, Sarana dan Prasarana Lingkungan, Pencahayaan, Air, Kepadatan Hunian Ruang Tidur, dan sebagainya.
Jencks, Charles A. (1977). The Language of Post-Modern Architecture. California: Rizzoli, University of California.
Khudori, Darwis. (2002). Menuju Kampung Pemerdekaan – Membangun Masyarakat Sipil dari Akar- akarnya – Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code. Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat,
119-121.
Kuswartojo, Tjuk., et al. (2005). Perumahan dan Permukiman di Indonesia. Bandung: Penerbit ITB, 161. Smith,  Darren  P.  (2002).  Extending  the  Temporal  and  Spatial  Limits  of  Gentrification:  A  Research Agenda for Population Geographers. International Journal of Population Geography Volume 8, Issue 6, 385-394.
Smith, Neil. (1996). The New Urban Frontier: Gentrification And The Revanchist City. London and New York: Routledge.
Sumajakti, Danto., Hardi, Joni., Muladi, Edy. (2013). Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana. Jakarta: Jurnal Permukiman Vol. 8 No. 1, 13-23.
Surbakti,  A  Ramlan.  (1984).  Kemiskinan  di  Kota  dan  Program  Perbaikan  Kampung.  Jakarta:  Jurnal PRISMA – Kota Bermuka Dua, No. 6 Tahun XIII.