## PENGARUH PARTAI GOLKAR TERHADAP DINAMIKA KEHIDUPAN POLITIK DI
KABUPATEN MADIUN TAHUN 1999-2009

## Alfi Hafidh Ishaqro & Abraham Nurcahyo

## Abstrak
Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  partai  golkar  terhadap dinamika kehidupan politik di Kabupaten Madiun tahun 1999-2009. Lokasi Penelitian di  DPD  Golkar  Kabupaten  Madiun  yang  bertempat  di  jalan  Raya  Solo  Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
Penelitian ini berbentuk diskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan selama tiga bulan.  Sumber  data  dari  penelitian  ini  adalah  dari  informan,  arsip  dan  dokumen. validasi  yang  digunakan  untuk  menguji  kebenaran  data  dengan  menggunakan trianggulasi sumber penelitian. Sedangkan analisis data menggunakan analisis model interaktif  yang  menggunakan  tiga  teknik  yakni  reduksi  data,  sajian  data  dan verivikasi atau penarikan kesimpulan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaksanakan  diperoleh  hasil  sebagai  berikut: Partai Golkar pada tahun 1999-2011 mengalami perkembangan politik yang dinamis di  Kabupaten  Madiun.  Partai  Golkar  hingga  saat  ini  masih  bertahan,  tidak  hanya diperhitungkan  tetapi  menjadi  partai  Politik  yang  disegani  oleh  kawan  ataupun lawan.  Partai  Golkar  yang  semula  menjadi  sasaran  hujatan  dan  intimidasi  kini menjadi  partai  yang  cukup  dinamis  dan  disegani  oleh  banyak  pihak.  Dalam  waktu sepuluh  tahun  Partai  Golkar  mampu  membangun  pengaruh  di  masyarakat  Madiun, menjadi partai yang memiliki pengaruh dalam dinamika kehidupan Politik Kabupaten Madiun dari awal reformasi hingga tahun 2009.

## Kata Kunci : Partai Golkar, Dinamika Politik,  Kabupaten Madiun
_________________ *Alfi Hafidh Ishaqro adalah Alumni Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN Abraham Nurcahyo adalah Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN

## Pendahuluan

## A. Latar belakang masalah
Demokrasi secara etimologi berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau  penduduk  dalam  suatu  tempat  dan cratein yang  berarti  kekuasaan  atau kedaulatan  (Inu  Kencana  Syafiie.2009:114).  Secara  pengertian  jelas  bahwa dalam sebuah negara demokrasi kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat yang tersalurkan dalam sebuah kegiatan yang bernama pemilu. Pemilu  sendiri  adalah  merupakan  mekanisme  demokrasi  untuk pergantian  pemerintahan  dimana  rakyat  dapat  menyalurkan  hak  politiknya. Pemilu  dalam  sebuah  negara  demokratis  harus  dilaksanakan  secara  teratur serta kompetisi yang terbuka di antara para pelaku pemilu yakni partai politik. Partai  politik  merupakan  salah  satu  unsur  penting  demokrasi.  Partai  politik memiliki  peran  yang  sangat  strategis  terhadap  proses  demokratisasi.  Selain sebagai  struktur  kelembagaan  politik  yang  anggotannya  bertujuan mendapatkan  kekuasaan  dan  kedudukan  politik,  tujuan  partai  politik  adalah menciptakan lingkungan sosial dan kultural yang disitu setiap individu memiliki sarana material dan pendidikan untuk memaksimalkan potensi dirinya (Henry J
Schmandt, 2009:6).
Fungsi  lain  partai  politik  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  adalah  untuk mendidik  sumber  daya  manusia  yang  cakap  dalam  berpolitik,  sehingga melahirkan  kader-kader  berkualitas  dalam memimpin dan mengelola sebuah kelembagaan  politik yang bertujuan untuk mengemban dan melaksa-
melaksanakan  amanah  rakyat  yang  telah  mempercayakan  suara  dan aspirasinya.
Partai  politik  dari  era  Orde  lama,  Orde  baru  hingga  Reformasi mengalami  gejolak  dan  pergulatan  yang  sangat  dinamis.  Dinamika  ini  terjadi karena  sejak  kemerdekaan  diproklamasikan  bangsa  Indonesia  mempraktekan tiga  jenis  demokrasi  yakni  demokrasi  parlementer,  terpimpin  dan  Pancasila (Peter Calvert, 2005:xiv).
Pembangkangan,  pembubaran  dan  penggabungan  atau  yang  terkenal dengan  istilah  fusi  partai  politik  merupakan  situasi  yang  pernah  dirasakan semua  partai  politik  dalam  perjalanannya mewarnai  proses  kehidupan  politik dan demokrasi bangsa Indonesia.
Dari sekian banyak partai politik yang pernah ada di Indonesia, penulis tertarik untuk mengamati dan meneliti salah satu partai politik yang ada yakni partai  Golkar.  Partai  yang  hingga  kini  masih  bertahan  dan  tetap  eksis  dalam mewarnai  dunia  politik  di  Indonesia.  Partai  Golkar  adalah  partai  yang  cukup berpengaruh dan tak bisa dilepaskan dari dinamika pemerintahan di Indonesia dari  masa  ke  masa.  Dari  sejarahnya  partai  Golkar  merupakan  realisasi  dari upaya yang telah dirintis sejak era demokrasi terpimpin, ia lahir pada tanggal pada  20  Oktober  1964  dengan  nama  Sekertariat  bersama  atau  yang  lebih dikenal dengan istilah Sekber. Wadah baru ini menghimpun hampir 300 buah organisasi fungsional non politis yang berorientasi pada karya dan kekaryaan, yang dulunya tidak berorientasi kepada politik dengan tiga organisasi sebagai tulang  punggungnya  yaitu  SOKSI,  MKGR  dan  KOSGORO  (www.wikipedia.com, diakses tanggal 2 Maret 2011)
Kehadiran  Golkar  dimasa  orde  baru  dipandang  sebagai  implementasi dari  niat  dan  keinginan  para  elite  politik,  yang  pada  awal  pemerintahan  orde baru ini digantikan oleh ABRI dan para teknokrat sebagai pengganti kaum sipil pada  masa  orde  lama.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  langkah  awal  dalam  rangka pembaharuan  politik  di  Indonesia.  Struktur  politik  pun  ditata  ulang  untuk membenahi institusi-institusi yang ada, baik yang ada dilembaga supra maupun infra struktur politik.
Melihat  sejarah  perjalanan  partai  politik  di  Indonesia,  partai  Golkar merupakan  satu-satunya  partai  yang  mampu  bertahan  dan  tetap  eksis  dalam tiga periode pergulatan kehidupan politik di Indonesia. Periode tersebut yakni Orde  lama,  Orde  Baru  dan  Reformasi.  Bahkan  partai  Golkar  semakin  lama semakin dewasa dan matang dalam berpolitik, sehingga menjadikan partai ini sangat disegani oleh partai-partai politik yang menjadi kawan dan lawan dalam tatanan masyarakat, legislatif dan eksekutif.
Eksistensi  dan  perjalanan  partai  Golkar  di  Indonesia  juga  tak  bisa dilepaskan  dari  peran  struktur  dan  kader  yang  ada  di  daerah-daerah  yang tersebar dalam berbagai wilayah di Indonesia. Peran para pengurus dan kader diberbagai  daerah  terutama  di  tingkat  Kabupaten  hingga  desa  begitu  besar. Mereka  berpengaruh  cukup  kuat  karena  mereka  berfungsi  sebagai  alat sosialisasi partai politik di masyarakat tingkat bawah. Hal ini diperlukan karena sosialisasi politik adalah sebagai proses yang dimana tersampaikannya budaya suatu partai politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai serta untuk menunjukkan hubungan  antara  cara-cara  yang  digunakan  dan  tujuan  yang  dikejar  (J Schmandt, 2009:6).
Salah  satu  wilayah  yang  mempunyai  sejarah  cukup  panjang  dalam mewarnai kehidupan politik di Indonesia adalah Madiun. Seperti yang pernah diucapakan oleh Onghokam yang merupakan salah  satu sejarawan terkemuka di  Indonesia,  beliau  mengatakan  bahwa,  Madiun  telah  mempraktekan  bahwa negara adalah pemilik semua tanah (Desak Made Oka Purnawati, 2004:20). Dari  berbagai  fakta  yang  ada  dalam  catatan  sejarah  tentang  Madiun tentunya menarik untuk menjelaskan kondisi perpolitikan yang ada  di wilayah yang terdiri dari dua belas kecamatan ini dan keterkaitan dinamikanya dengan salah satu partai politik yang cukup berpengaruh saat ini yakni partai Golkar.
Salah satu aspek yang menarik perhatian penulis adalah perjalanan dan
perolehan  suara  dalam  keterwakilan  di  lembaga  legislatif  dan  eksekutif.  Pada masa  pemilu  yang  diselenggarakan  oleh  orde  baru  partai  Golkar  bisa memperoleh lebih dari 60% suara pemilih di seluruh kecamatan di kabupaten Madiun. Tetapi setelah masa orde baru berakhir dan digantikan masa reformasi partai  Golkar  mengalami  pasang  surut  dalam  perolehan  suara  dalam  pemilu tahun  1999  sampai  pemilu  2009  atau  yang  ketiga  kalinya  selama  masa reformasi  (Wawancara  dengan  bapak  Karyono,  mantan  angota  DPRD  Partai Golkar ).
Mengacu pada latar belakang tentang partai politik dan demokratisasi di
Indonesia  dari  periode  Orde  lama  hingga  Reformasi.  Dari  era  keterpurukan menuju  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  demokratis,  serta dinamika  perjalanan  partai  Golkar  yang  menarik  untuk  diteliti  dan  ditelaah khususnya diwilayah kabupaten Madiun pada tahun 1999-2009.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah  pengaruh  partai  Golkar  terhadap  dinamika  kehidupan politik di Madiun tahun 1999-2009?
C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh partai Golkar terhadap dinamika kehidupan politik di Madiun tahun 1999-2009?

## D. Manfaat Penelitian
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  penulis  selesaikan  semoga  bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:
1. Bagi Masyarakat
Sebagai  referensi  untuk  pendidikan  politik  dan  mengetahui  situasi perpolitikan  di  Kabupaten  Madiun  pada  tahun  1999-2009  yang  tentunya berkaitan dengan partai Golkar.
2. Bagi DPD Partai Golkar
Sebagai  koleksi  pengarsipan  kantor  yang  bisa  dijadikan  bahan diskusi  para  pengurus  dan  kader  Partai  Golkar  di  wilayah  Kabupaten Madiun.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun
Sebagai  referensi  untuk  mengetahui  seberapa  besar  peran  Partai Golkar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Madiun.
4. Bagi IKIP PGRI Madiun
Untuk  menambah  koleksi  penelitian  politik  yang  dirasa  penulis sangat kurang peminat dikalangan mahasiswa IKIP PGRI Madiun.
5. Bagi penulis
Untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengaruh  partai  Golkar  dalam dinamika kehidupan politik di Kabupaten Madiun tahun 1999-2009.
Kajian Pustaka

## A. Partai Politik
1.  Pengertian Partai Politik
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik  adalah  suatu kelompok  yang  terogarnisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai orientasi,  nilai-nilai  dan  cita-cita  yang  sama  (Inu  Kencana  Syafi’i,
2009:158). Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut  kedudukan  politik  dengan  cara  konstitusional  untuk melaksanakan kebijakan mereka.
Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi  politik.  Partisipasi  politik  mencakup  semua  kegiatan sukarela,dimana seseorang turut aktif dalam kegiatan politik. Kegiatan ini mencakup  kegiatan  memilih  dan  dipilih  melalui  pemilihan  umum  untuk menjadi  anggota  dalam  lembaga  politik  negara  seperti  Senat,  DPR,
Presiden,  Perdana  Menteri  dan  pemimpin-pemimpin  lokal  sesuai  dengan sistem masing-masing negara.
Perlu  diketahui  bahwa  partai  politik  berbeda  dengan  gerakan ( movement ).  Suatu  gerakan,  merupakan  kelompok  atau  golongan  yang selalu  menuntut  perubahan  pada  lembaga  politik  atau  menciptakan tatanan  dimasyarakat  apabila  lembaga  politik  dirasa  gagal  dalam
menjalankan  tugasnya.  Cara  penyampaiannya  pun  bermacam-macam, antara  lain  melalui  diskusi,  seminar,  rapat  umum  hingga  cara  yang  lebih keras  yakni  demonstrasi  atau  aksi  trurn  kejalan  dengan  mengerahkan sejumlah  massa.  Dibanding  dengan  partai  politik,  gerakan  mempunyai tujuan  yang  lebih  terbatas  dan  bersifat  fundamentil,  bahkan  bersifat idiologis yang seringkali disebabkan karena ketidakseimbangan antar kelas tertentu (Henry J Schmandt,2009:63). 2.  Fungsi Partai Politik Partai  politik  sering  dikatakan  sebagai  organisasi  perjuangan,
tempat  seseorang  atau  kelompok  mencari  dan  memperjuangkan kedudukan  politik  dalam  negara  (Cheppy  Haricahyono,1991:190).  Dalam suatu partai politik tentunya terdapat fungsi dalam kaitannya sebagai alat perjuangan  untuk  menguasai  politik  suatu  negara.  Dalam  negara demokratis khususnya Indonesia partai politik  memiliki beberapa fungsi, antara lain: a. Partai Sebagai Sarana Komunikasi Politik . Salah  satu  tugas  dari  partai  politik  adalah  menyalurkan berbagai  pendapat  dan  aspirasi  masyarakat  serta  mengaturnya sedemikian rupa sehingga berbagai masalah dalam masyarakat  dapat terdengar  dan  mengupayakan  untuk  bisa  diatasi.  Dalam  masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang dan tak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang sama arahnya. Proses  penggabungan  aspirasi  ini  dinamakan  ”penggabungan kepentingan” ( interest aggregation ). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses perumusan  ini  dinamakan  ”perumusan  kepentingan”  ( interest articulation ) (Miriam Budiarjo, 2009: 405). Semua  kegiatan  di  atas  dilakukan  oleh  partai.  Partai  politik selanjutnya  merumuskannya  sebagai  usul  kebijaksanaan.  Usul kebijaksanaan  ini  dimasukkan  dalam  program  partai  untuk diperjuangkan  atau  disampaikan  kepada  pemerintah  agar  dijadikan kebijaksanaan  umum  ( public  policy ).  Dengan  demikian  tuntutan  dan kepentingan  masyarakat  disampaikan  kepada  pemerintah  melalui partai politik. Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk membicarakan dan menyebarluaskan  rencana-rencana  dan  kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas  ke  bawah  dan  dari  bawah  keatas,  dimana  partai  politik mempermainkan  peranan  sebagai  penghubung  antara  yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan masyarakat. Dalam  menjelaskan  fungsi  ini  partai  politik  sering  disebut  sebagai parantara  dalam  suatu  bursa  ide-ide( clearing  house  of  ideas ). Terkadang  juga  dikatakan    bahwa  partai  politik  bagi  pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara. b. Partai Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
Partai  politik  juga  memainkan  peranan  sebagai  sarana sosialisasi  politik  ( instrument  of  political  socialization ).  Dalam  ilmu
politik  sosialisasi  politik  diartikan  sebagai  proses  melalui  dimana memperoleh  sikap  dan  orientasi  terhadap  fenomena  politik,  yang umumnya  berlaku  dalam  masyarakat  dimana  dia  berada.  Biasanya proses  sosialisasi  berjalan  secara  berangsur-angsur  dari  masa  kanak hingga dewasa. Di samping itu sosialsasi politik juga mencakup proses melalui  dimana  masyarakat  menyampaikan  norma-norma  dan  nilai- nilai dari satu generasi generasi berikutnya. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana  sosialisasi  politik.  Dalam  usaha  menguasai  pemerintahan melalui  kemenangan  dalam  pemilihan  umum.  Untuk  itu  partai berusaha  menciptakan  ” image ”  bahwa  dia  memperjuangkan kepentingan  masyarakat  umum.  Disampingmenanamkan  solidaritas dengan    partai,  partai  politik  juga  mendidik  anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung  jawabnya sebagai warga negara  dan  menempatkan  kepentingan  sendiri  dibawah  kepentingan nasional.  Di  negara-negara  baru  partai-partai  politik  juga  berperan untuk memupuk idenitas nasional dan integritas nasional. Proses  sosialisasi  politik  juga  diselenggarakan  melalui  berbagai  diskusi penerangan, kaderisasi, penataran dan berbgai macam bentuk kegiatan dan pelatihan lainnya.
c. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.
Partai politik juga dapat berfungsi untuk mencari dan mengajak orang  yang  memiliki  kompetensi  danbakat  kemampua  untuk  turut aktif  dalam  kegiatan  politik  sebagai  anggota  partai  ( political recruitmen ).  Dengan  demikian  partai  turut  memperluas  partisipasi politik. Dengan cara melalui hubungan pribadi, persuasi dan berbagai pendekatan  yang  lainnya.  Juga  diusahakan  untuk  menarik  golongan muda  untuk  dididik  menjadi  kader  yang  berpengaruh  dimasa mendatang supaya terjadi regenerasi kepemimpinan, selain itu partai politik  juga  berkepentingan  memperluas  atau  memperbanyak keanggotaan (Miriam Budiarjo, 2009: 408). d. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Dalam  suasana  atau  kondisi  demokrasi,  persaingan  dan perbedaan  pendapat  dalam  masyarakat  merupakan  hal  yang  wajar. Apabila  terjadi  konflik  partai  politik  berusaha  mengatasinya  atau menjadi  penengah  dalam  berbagai  perbedaan  pendapat.  Dalam praktek  politik  sering  dilihat  bahwa  fungsi-fungsi  tersebut  tidak dilaksanakan  seperti  yang  diharapkan.  Misalnya  informasi  yang diberikan  justru  menimbulkan  berbagai  tafsir,  kegelisahan  dan perpecahan  dalam  masyarakat  aau  dengan  kata  lain  yang  dikejar bukan  kepentingan  nasional,  akan  tetapi  kepentingan  partai  yang berorientasi sempit dengan menimbulkan akibat pengkotakan politik, atau  konflik  tidak  diselesaikan,  akan  tetapi  malah  dipertajam,  maka dari  itu  partai  politik  berfungsi  untuk  mengatur  sebaik  mungkin pertentangan yang ada. Pelaksanaan fungsi-fungsi  ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik (Miriam Budiarjo, 2009: 409). B. Dinamika Politik
Dinamika dalam perspektif ilmu sosial berarti sebuah pergerakan atau sesuatu yang terus berjalan dan bergerak dimasyarakat (Kamus besar bahasa Indonesia). Sedangkan politik adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam  masyarakat  yang  antara  lain  berwujud  proses  pembuatan  keputusan, khususnya dalam negara (www.wikipedia.com, diakses selasa 3 April  2011). Sedangkan dalam teori klasik menurut Aristoteles, politik adalah seperangkat hipotesa  mengenai  proses  atau  institusi  pemerintahan  (  Henry  J  Schmandt, 2009:4).  Dari  rangkaian  pengertian  tersebut  berarti  dinamika  politik  adalah pergerakan  dalam  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan  yang berwujud pada pembuatan kebijakan dan pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat.  Dalam  dinamika  politik  yang  terjadi  dalam  kehidupan  politik suatu  negara  tentunya  terdapat  sejumlah  instrumen  yang  berperan  dalam mewarnai pergolakan yang terjadi. Salah satu instrumen yang paling banyak mengambil  peran  dalam  dinamika  yang  sering  kali  terjadi  adalah  partai politik,  karena  dalam  sebuah  negara  demokrasi  partai  politik  adalah  unsur yang  paling  penting  dalam  suatu  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tetapi unsur  lain  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  masyarakat,  walaupun masyarakat  sendiri  masih  memiliki  minat  dan  kapasitas  yang  rendah  dalam mengambil  peran  pada  sebuah  penyelenggaraan  negara  karena  masih terhegemoni  atau  masih  dalam  bayang-bayang  kekuatan  politik  yang  terjadi didalam masyarakat (Arbi Sanit, 1993:5).
Di  Indonesia,  semenjak  negara  ini  merdeka  sampai  saat  ini  mengalami berbagai  dinamika  politik  yang  menarik  dan  sangat  dinamis.  Mulai  dari  Orde
Lama, Orde Baru sampai reformasi bangsa ini terus mengalami pergolakan yang dinamis yang tentunya tak lepas dari peran partai politik, karena partai politik dari  era  Orde  Lama  hingga  sekarang  begitu  berperan  dan  mendominasi perjalanan pasang surutnya  bangsa Indonesia.
1. Dinamika Politik Orde Lama
Kemerdekaan  adalah  modal  bagi  bangsa  Indonesia  dalam  mencari identitas,  sesuai  yang  dicita-citakan.  Bagi  bangsa  Indonesia  pengalaman semasa penjajahan. Bagi bangsa Indonesia pengalaman semasa penjajahan telah  mengajarkan  betapa  parahnya  kehancuran  sistem  sosial  dan  politik akibat eksploitasi manusia dan alam yang dilakukan oleh  penjajah, dalam hal  ini  Belanda.  Tiga  setengah  abad  lebih  bangsa  Indonesia  terkurung dalam kondisi yang memprihatinkan. Usai  mengalami  perjuangan  yang  amat  panjang  akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dalam politik Indonesia merdeka secara de  facto .  Tetapi  perjuangan  tak  cukup  sampai  disini  karena  disaat bangsa  Indonesia  mulai  menata  sistem  dan  kelengkapan  negara,  Belanda tidak  begitu saja  melepas  Indonesia  dan  ingin menguasai  kembali  negara yang  kaya  akan  berbagai  macam  sumber  daya  alam  dan  beraneka  ragam budaya ini.  Di  saat inilah  terjadi  sebuah  pergolakan  dan  perjuangan  yang kompleks  bagi  seluruh  komponen  bangsa  Indonesia,  dikatakan  cukup kompleks  karena  di  era  tahun  1945-1949  bangsa  Indonesia  mengalami cobaan  yang  cukup  berat,  khususnya  pada  tahun  1948  dimana  Indonesia menghadapi dua musuh sekaligus yakni Belanda dan PKI. Pemberontakan PKI atau dikenal dengan Madiun affair berawal dari kegagalan kabinet yang dipimpin  Mr.  Amir  Syarifuddin  mengawal  upaya  diplomatis  dalam
menghadapi  Belanda  yakni  ditandatanganinya  perjanjian  Renville  yang sangat merugikan bangsa Indonesia (A.M. Suryanegara, 240:2010)
Usai  mendapat  pengakuan  dari  dunia  Internasional  pada  tahun
1949  dengan  disepakatinya  KMB  di  Deen  Haag,  Indonesia  benar-benar menjadi  negara  yang  berdaulat  dengan  bentuk  RIS  yang  kemudian dikembalikan  lagi  menjadi  NKRI.  Dimasa  periode  inilah  Indonesia menerapkan  sistem  Demokrasi  Liberal  sampai  tahun  1959.  Dalam  masa Demokrasi  Liberal  Indonesia  berhasil  menyelenggarakan  Pemilu  secara demokratis untuk pertama kalinya yang dimenangkan oleh Masyumi, PNI, NU  dan  PKI.  Dari  hasil  Pemilu  inilah  Presiden  Soekarno  mencetuskan faham  NASAKOM  yakni  Nasionalis  yang  mewakili  golongan  PNI,  Agama yang  mewakili  Golongan  Masyumi  dan  NU,  serta  Komunis  yang  mewakili golongan PKI. Seiring  berjalannya  waktu  ternyata  pemilu  terbukti  tak  mampu meredam  pergolakan  politik  yang  terus  mengganggu  stabilitas  negara, bahkan  salah  satu  partai  pemenang  pemilu  yakni  Masyumi  diindikasikan terlibat  pemberontakan  PRRI  di  Sumatra  Utara  dan  berujung  pada pembubaran  partai  tersebut  oleh  presiden  Soekarno.  Dari  berbagai problematika  inilah  menyebabkan    goyahnya  kepercayaan  masyarakat kepada lembaga Negara. Dengan  semakin  memburuknya  kondisi  negara  saat  itu  maka sistem  Demokrasi  liberal  pun  segera  diakhiri  oleh  Presiden  Soekarno dengan  dikeluarkannya  dekrit  Presiden  pada  5  Juli  1959  dan  untuk memperbaiki  keadaan  yang  saat  itu  dianggap  buruk  maka  Presiden Soekarno  menerapkan  Demokrasi  Terpimpin  untuk  melandasi  usaha penataan  kembali  peta  dan  kehidupan  politik  di  Indonesia  yang  saat  itu mengalami ketidakjelasan orientasi. Hal ini sangat terlihat karena adanya kecebderungan  tidak  adanya  keseimbangan  antara  partisipasi  politik  dan perkembangan ekonomi (Arbi Sanit, 1993:5).
Di  era  demokrasi  terpimpin  Presiden  Soekarno  membuat  beberapa kebijakan  yang  cukup  berpengaruh  terhadap  eksistensi  bangsa  Indonesia di dunia Internasional, Kebijakan yang pernah membuat bangsa Indonesia disegani  dan  juga  terkucilkan  dikancah  politik  dunia.  Selain  itu  situasi politik  dalam  negeri  pun  mengalami  instabilitas  karena  tidak  adanya keseimbangan  antara  Presiden  dan  Partai  politik. Partai  politik  pada  saat Demokrasi terpimpin tidak dapat mewarnai dinamika politik dalam negeri, hal ini disebabkan karena pamor partai tertutupi oleh kebesaran Presiden Soekarno  yang  hampir  disemua  lini  menunjukkan  hegemoninya  sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
Dan  pada  Akhirnya  Pada  tahun  1965  tejadi  sebuah  peristiwa bersejarah,  sejarah  kelam  bangsa  Indonesia  yakni  Gestapu  atau  Gerakan tiga puluh September yakni penculikan dan pembunuhan para Jendral dan pucuk pimpinan Angkatan Darat. Ditinjau dari sudut politik usai peristiwa tersebut adalah munculnya suasana baru dalam peta politik dalam negeri.
Tidak  saja  tersingkirnya  dua  kekuatan  politik  yang  saat  itu  begitu  kuat yakni  Soekarno  dan  PKI,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah  perubahan  struktur politik  dalam  hal  ini  adalah  kelembagaan  negara  serta  sebagai  awal tumbangnya  era  Orde  Lama.  Peristiwa  tersebut  juga  menandai  transisi
kekuatan  politik  dari  penguasaan  sipil  ke  militer  yang  dikawal  oleh Angkatan Darat yang pada saat itu dipimpin oleh Letjen Seoharto.
2. Dinamika Politik Orde Baru
Poros  kekuatan  Orde  Baru  terbentuk  melalui  pembentukan Golongan  Karya  yang  mendapat  dukungan  dari  pemerintah  dan  ABRI. Golongan  Karya  adalah  realisasi  upaya  yang  telah  dirintis  oleh  golongan Angkatan  Darat  masa  demokrasi  terpimpin.  Golkar  lahir  pada  tanggal  20 Oktober  1964  dengan  nama  awal  yakni  sekertariat  bersama  (SEKBER) Golkar.  Wadah  baru  ini  menghimpun  hampir  300    non  organisasi fungsional  politis  yang  berorientasi  kepada  kekaryaan.  Organisasi  yang menjadi tulang punggung SEKBER adalah SOKSI, KOSGORO dan MKGR. Selain  daripada  itu  naiknya  Soeharto  yang  menjadi  tokoh  sentral Orde  Baru  ke  pentas  Nasional  tak  dapat  dilepaskan  dari  peran  para mahasiswa  yang  saat  itu  melakukan  demonstrasi  besar-besaran  dengan berbagai tuntutan yang terkenal dengan Tritura yakni Tri tuntutan rakyat. Tritura berisi turunkan harga, bubarkan kabinet dan bubarkan PK. Hingga pada  akhirnya  Soeharto  naik  menjadi  Presiden  setelah  laporan pertanggungjawaban  presiden  Soekarno  yang  terkenal  dengan  pidato Nawaaksara  ditolak  oleh  MPRS  yang  dipimpin  oleh  Jendral  A.H.  Nasution yang  pada  akhirnya  mendorong  MPRS  mengambil  langkah-langkah konstitusional (Mensesneg, 1994:152) Usai dilantik menjadi Presiden, Soeharto segera membuat sejumlah kebijakan  untuk  memperbaiki  keadaan  negara,  salah  satunya  adalah menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1971 yang pada saat itu diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan Karya. Pemilu pertama pada era
Orde Baru tersebut dimenangkan oleh Golkar secara mutlak.
Kemenangan Golkar saat itu cukup mengagetkan banyak kalangan mengingat  Golkar  pada  saat  itu  merupakan  kekuatan  politik  yang  bisa terbilang  baru  dan  tidak  mempunyai  basis  massa  yang  kuat  dikalangan arus  bawah.  Namun  para  analis  politik  saat  itu  mengakui  bahwa  strategi yang  diterapkan  Golkar  dalam  merebut  simpati  rakyat  cukup  berhasil. Dengan  motto  ”politik  no,  pembangunan  yes”  sambil  terus  mngungkit- ungkit  kegagalan  partai  politik  di  era  Orde  Lama  cukup  mengena  dihati rakyat  yang  pada  saat  itu  memang  mengalami  suatu  kejenuhan  kepada partai politik. Partai politik mengalami degradasi kepercayaan dari rakyat Indonesia  karena  pada  era  Orde  Lama  partai  politik  sering  mengalami konflik yang menimbulkan berbagai krisis yang tentunya berimbas kepada kesejahteraan rakyat.
Kemenangan  mutlak  yang  diperoleh  Golkar  membuat pemerintahan  Orde  Baru  semakin  kuat.  Pada  perkembangan  selanjutnya Presiden  Soeharto  membuat  kebijakan  politik  yang  menimbulkan kontroversi  dan  cukup  menyakitkan  sejumlah  pihak  dan  golongan. Kebijakan tersebut adalah penciutan peserta pemilu dimana partai politik dipaksa  untuk  melakukan  fusi  atau  penggabungan  parpol  sehingga  pada akhirnya  pemilu  yang  diselenggarakan  pada  tahun  1977-1997  hanya diikuti  oleh  tiga  kontestan  yakni  Partai  Demokrasi  Indonesia,  Partai Persatuan  Pembangunan  dan  Golongan  Karya  (AM.  Suryanegara,  2010:
490).  Dari  lima  kali  penyelenggaraan  pemilu  hingga  tahun  1997  atau
mendekati  jatuhnya  Presiden  Soeharto,  selalu  dimenangkan  oleh  Golkar dengan berbagai indikasi kecurangan yang cukup sistematis.
Metodologi Penelitian

## A.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 1. Tempat penelitian
Penelitian  mengenai  Pengaruh  Partai  Golkar  Terhadap  Dinamika Kehidupan  Politik  Di  Kabupaten  Madiun  tahun  1999-2009  merupakan penelitian  polittik  yang  dilaksanakan  dengan  mengambil  lokasi  di  Wilayah Kabupaten Madiun. Mengingat yang dipelajari adalah salah satu partai politik yang memiliki basis massa yang sangat besar dan merupakan salah satu partai yang memiliki pengaruh terhadap dinamika politik di Kabupaten Madiun.

## 2. Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  kurang  lebih  4  bulan  yaitu  bulan  April sampai dengan bulan Juli 2011.

## B.  Sumber Data
Sumber  data  suatu  penelitian  kualitatif    dapat  berupa  manusia  dengan tingkah  lakunya,  peristiwa,  dokumen,  dan  benda-benda  lain.  Untuk  meneliti Pengaruh  Partai  Golkar  terhadap  dinamika  kehidupan  politik  di  Kabupaten Madiun,  maka  sumber  data  yang  dapat  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Sumber Data Primer
Sumber  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung
(melalui  wawancara  atau  observasi)  dengan  narasumber  atau  objek  yang diteliti.
2. Sumber Data Sekunder
Sunber  data  Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  berbagai informasi  yang  telah  dikumpulkan  atau  dipublikasikan  oleh  pihak  lain, termasuk  lembaga-lembaga  yang  berkaitan  dengan  masalah  dalam penelitian. Data sekunder ini diperlakukan sebagai data perlengkapan atau data penunjang. Adapun jenisnya dapat berupa foto, dokumentasi atau arsip, selebaran, laporan atau buku-buku yang relevan.

## C.  Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu berbagai hal yang merupakan bagian dari  keselUruhan  proses  pengumpulan  data  harus  benar-benar  dipahami  oleh setiap  peneliti.  Kurang  mantapnya  pemahaman  peneliti  mengenai  landasan keyakinan  teori  yang  mewarnai  proses  pengumpulan  data  penelitian  kualitatif akan  sering  menyesatkan  arah  penelitian  dan  mengaburkan  karateristik  yang terbentuk paradigma penelitiannya (Sutopo, 2006:54)
Untuk  mengumpulkan  data  penelitian  ini,  maka  metode  yang  akan digunakan sebagai berikut:
1.  Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data  apabila  Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  direncanakan  dan  dicatat
secara  sistematis  serta  dapat  dikontrol  keandalannya  (reliabilitasnya)  dan kesahihannya (validitasnya).
Observasi  merupakan  salah  satu  teknik  yang  paling  banyak  dilakukan dalam  penelitian,  baik  kulitatif  maupun  kuantitatif,  baik  sosial  maupun humaniora.  Dalam  etnografi  teknik  observasi  dikatagorikan  sebagai  aliran utama.
Dalam  observasi  diperlukan  ingatan  terhadap  observasi  yang  telah dilakukan  sebelumnya.  Namun  manusia  mempunyai  sifat  pelupa.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  maka  diperlukan  catatan,  alat  elektronik,  lebih banyak  melibatkan  pengamat,  memusatkan  data  yang  relevan  serta menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati.
2.  Wawancara
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan  komunikasi,  yakni  melalui  kontak  atau  hubungan  pribadi  antara pengumpul  data  (pewawancara)  dengan  sumber  data  (responden). Komunikasi  tersebut  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Jenis  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancar  terpimpin.  Wawancara  dilakukan  dengan  pertanyaan  bersifat mengarah  pada  kedalaman  informasi,  serta  dilakukan  dengan  cara  yang tidak  secara  formal  terstruktur,  guna  menggali  pandangan  subyek  yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian  informasinya  secara  lebih  jauh  dan  mendalam.  Oleh  karena  itu kesimpulan yang diperoleh lebih reliabel (Husaini Usman, 2004:59) Dalam penelitian ini informan yang diperlukan adalah kalangan yang berkepentingan  dengan  penelitian  ini.  Seperti  masyarakat  umum,  anggota DPRD, Anggota KPU, Akademisi dan pengurus partai Golkar.

## 3.  Dokumentasi
Metode  dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan  catatan  dan  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti, sehingga  akan  diperoleh  data  yang  lengkap,  sah  dan  bukan  berdasarkan perkiraan (Basrowi, 2008:158)
Dokumen  tertulis  dan  arsip  merupakan  sumber  data  yang  sering memiliki  posisi  penting  dalam  penelitian  kualitatif.  Terutama  bila  sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80)
Sumber  dokumen  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  berbagai  arsip seperti buku dan media massa yang berbentuk koran, majalah dan tabloid. Madia  masa  bisa  menjadi  rujukan  data  karena  banyak  menginformasikan berita  tentang  kegiatan  politik.  Karena  sumber  media  dapat  memberikan pemahaman tentang konteks dari perilaku politik (Lisa Horisson, 2007:126). Sumber  dokumen  lain  yang  bisa  digunakan  selain  media  massa  adalah sumber  partai.  Sumber  partai  adalah  segala  sesuatu  atau  keterangan  yang berasal  dari  partai  politik  mengenai  aktifitas  atau  dokumentasi  yang berkaitan  dengan  partai  politik,  seperti  Surat  Keputusan,  dokumen kepengurusan dan lain sebagainya.
D. Validitas Data
Data yang telah berhasil digali di lapangan, dikumpulkan dan dicatat dalam  kegiatan  penelitian  untuk  kemantapan  dan  kebenarannya.  Validitas data  merupakan  jaminan  bagi  kemantapan  simpulan  dan  tafsir  makna sebagai hasil penelitian ( Sutopo, 2006:91).
Penelitian kualitatif memiliki beberapa cara yang bisa dipilih dalam mengembangkan validitas data penelitian, salah satunya adalah trianggulasi data. Pada dasarnya, trianggulasi merupakan teknik yang didasari pada pola pikir  fenomenologi  yang  bersifat  multiperspektif,  artinya  untuk  menarik sebuah  kesimpulan  yang  mantap,  diperlukan  tidak  hanya  satu  sudut pandang, namun membutuhkan beberapa sudut pandang (Sutopo, 2006:92). Validasi  digunakan  untuk  menguji  kebenaran  data  dengan menggunakan  trianggulasi sumber  penelitian.  Hal  ini  mengarahkan  agar  di dalam  pengumpulan  data  lebih  menggunakan  beragam  sumber  data  yang berbeda.  Artinya,  sebuah  data  akan  lebih  terukur  kebenarannya  apabila dibandingkan  dengan  data  sejenis  yang  diperoleh  dari  sumber  lain  yang berbeda.
Bagan Trianggulasi sumber dapat dilihat dibawah ini:
\
Bagan 1: Bagan Trianggulasi Sumber
Sumber : Herybertus Sutopo, 2006:94
E.  Analisis Data
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang telah diperoleh melalui penganalisaan terhadap data yang telah terkumpul, oleh  karena  itu  metode  analisis  data  harus  dipersiapkan  terlebih  dahulu  di dalam suatu rangkaia, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahan- bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis model interaktif dengan tiga komponen utama yaitu:
1. Reduksi data
Reduksi  data  merupakan  komponen  pertama  dalam  analisis  yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian (Sutopo 2006:114)
2. Sajian data
Observasi Aktivitas
Data Wawancara Content Analysis
A Informan Dokumen atau Arsip
Sebagai  analisis  komponen  kedua,  sajian  data  merupakan  rakitan informasi,  deskripsi  dalam  bentuk  narasi  lengkap  yang  untuk  selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian dapat di lakukan. Sajian data ini disusun berdasarkan  pokok-pokok  yang  terdapat  dalam  reduksi  data,  dan  sajian dengan  menggunakan  kalimat  dan  bahasa  peneliti    yang  merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila di baca, akan bisa mudah dipahami (H.B Sutopo, 2006:114-115)
3. . Penarikan simpulan dan verifikasi
Simpulan  perlu  diverifikasi  agar  cukup  mantap  dan  benar-benar  bis dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu  perlu  dilanjutkan  verifikasi  yang merupakan  aktivitas  pengulangan  untuk  tujuan  pemantapan,  penelusuran data  kembali  dengan  cepat,  mungkin  sebagai  akibat  pikiran  kedua  yang timbul  melintas  pada  peneliti  pada  waktu  menulis  sajian  data  dengan melihat kembali pada catatan lapangan (H.B Sutopo, 2006:116) Reduksi  sajian  data  ini  harus  disusun  pada  waktu  peneliti  sudah mendapatkan  unit  data  dari  sejumlah  unit  yang  diperlukan  dalam  penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk  menarik  kesimpulan  dan  verifikasinya  berdasarkan  semua  hal  yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dianggap kurang mantap  karena  kurangnya  rumusan  dalam  reduksi  maupun  sajian  datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus  untuk  mencari  pendukung  simpulan  yang  ada  dan  juga  bagi pendalaman data.

## Hasil Penelitian
A.  Berdirinya Partai Golkar di Kabupaten Madiun Pada  dasarnya  peranan  partai  politik  di  Indonesia  khususnya  di  Wilayah Kabupaten  Madiun  yang  termasuk  dalam  daerah  pemilihan  VIII  pada  pemilu 1999-2009  bersama-sama  membangun  dan  mewujudkan  Indonesia  yang merdeka,  berdaulat,  bersatu,  demokratis,  adil  dan  beradab  sebagaimana termaktub didalam pembukaan UUD 1945.
Perwujudan cita-cita bersama tersebut menuntut keterlibatan semua pihak yang  menjadi  unsur  kekuatan  bangsa,  baik  secara  Individual  maupun  kolektif, sekaligus  merupakan  hak  dan  tanggung  jawab  seluruh  rakyat  Indonesia.  Partai Golkar  sebagai  wadah  dan  alat  perjuangan  serta  kekuatan  politik  rakyat berazaskan  Pancasila  sebagaimana  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945 sesuai  jiwa  dan  semangat  lahirnya  pada  1  juni  1945.  Didalam  perwujudannya, Partai  Golkar  mempunyai  jati  diri  kebangsaan,kerakyatan  dan  keadilan  sosial dengan  watak  demokratis,  merdeka,  pantang  menyerah  dan  terbuka  yang seluruhnya  merupakan  modal  perjuangan  untuk  membangun  bangsa  dan karakter  serta  menggerakkan  kekuatan  dan  memperjuangkan  aspirasi  rakyat menjadi kebijakan negara.
Secara  kesejarahan  Partai  Golkar  berawal  dari  rongrongan  PKI  atau kekuatan  kiri.  Pada  tahun  1964  untuk  menghadapi  kekuatan  PKI,  golongan militer,  khususnya  perwira  Angkatan  Darat  (  seperti  Letkol  Suhardiman  dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Sekber  Golkar  didirikan  pada  tanggal  20  Oktober  1964.  Sekber  Golkar  ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan  wadah  dari  golongan  fungsional/golongan  karya  murni  yang  tidak berada  dibawah  pengaruh  politik  tertentu.  Jumlah  anggota  Sekber  Golkar  ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber  Golkar  dalam  Front  Nasional  menyadari  bahwa  perjuangan  dari organisasi  fungsional  Sekber  Golkar  adalah  untuk  menegakkan  Pancasila  dan UUD  1945.  Semula  anggotanya  berjumlah  61  organisasi  yang  kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.
Dengan  adanya  pengakuan  tentang  kehadiran  dan  legalitas  golongan fungsional  di  MPRS  dan  Front  Nasional  maka  atas  dorongan  TNI  dibentuklah Sekretariat  Bersama  Golongan  Karya,  disingkat  Sekber  Golkar,  pada  tanggal  20 Oktober  1964.  Terpilih  sebagai  Ketua  Pertama,  Brigadir  Jenderal  (Brigjen) Djuhartono  sebelum  digantikan  Mayor  Jenderal  (Mayjen)  Suprapto  Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.
Pada  awal  pertumbuhannya,  Sekber  Golkar  beranggotakan  61  organisasi fungsional  yang  kemudian  berkembang  menjadi  291  organisasi  fungsional.  Ini terjadi  karena  adanya  kesamaan  visi  diantara  masing-masing  anggota. Organisasi-organisasi  yang  terhimpun  ke  dalam  Sekber  Golkar  ini  kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi  Karyawan  Swadiri  Indonesia  (SOKSI),  Musyawarah  Kekeluargaan Gotong  Royong  (MKGR),  Organisasi  Profesi,  Ormas  Pertahanan  Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Gerakan Pembangunan

## B. Partai Golkar dan Dinamika Politiknya di Kabupaten Madiun
Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber  Golkar  tersebut,  mengeluarkan  keputusan  bersama  pada  tanggal  4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar  yaitu  Golongan  Karya.  Logo  dan  nama  ini,  sejak  Pemilu  1971,  tetap dipertahankan sampai sekarang.
Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka  meragukan  kemampuan  komunikasi  politik  Golkar  kepada  grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat  yakin  keluar  sebagai  pemenang.  Mereka  tidak  menyadari  kalau perpecahan  dan  kericuhan  internal  mereka  telah  membuat  tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.
Hasilnya  di  luar  dugaan.  Golkar  sukses  besar  dan  berhasil  menang  dengan 34.348.673  suara  atau  62,79 %  dari  total  perolehan  suara.  Perolehan  suaranya pun  cukup merata  di  seluruh  propinsi,  berbeda  dengan  parpol  yang  berpegang kepada  basis  tradisional.  NU  hanya  menang  di  Jawa  Timur  dan  Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.
Kemudian,  sesuai  ketentuan  dalam  ketetapan  MPRS  mengenai  perlunya penataan  kembali  kehidupan  politik  Indonesia,  pada  tanggal  17  Juli  1971 Sekertariat  Golkar  mengubah  dirinya  menjadi  Golkar.  Golkar  menyatakan  diri
bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.
September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di  Surabaya.  Mayjen  Amir  Murtono  terpilih  sebagai  Ketua  Umum.  Konsolidasi Golkar  pun  mulai  berjalan  seiring  dibentuknya  wadah-wadah  profesi,  seperti Himpunan  Kerukunan  Tani  Indonesia  (HKTI),  Himpunan  Nelayan  Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI)
Setelah  Peristiwa  G30S  maka  Sekertariat  bersama  Golkar,  dengan  dukungan sepenuhnya  dari  Soeharto  sebagai  pimpinan  militer,  melancarkan  aksi-aksinya untuk  melumpuhkan  mula-mula  kekuatan  PKI,  kemudian  juga  kekuatan  Bung Karno.
Pada  dasarnya  Golkar  dan  TNI-AD  merupakan  tulang  punggung  rezim militer  Orde  Baru.  Semua  politik  Orde  Baru  diciptakan  dan  kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa,  jabatan-jabatan  dalam  struktur  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.
Keluarga  besar  Golongan  Karya  sebagai  jaringan  konstituen,  dibina  sejak awal  Orde  Baru  melalui  suatu  pengaturan  informal  yaitu  jalur  A  untuk lingkungan  militer,  jalur  B  untuk  lingkungan  birokrasi  dan  jalur  G  untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian  terhadap  Golkar  lewat  Dewan  Pembina  yang  mempunyai  peran strategis.  Di  Madiun  pun  ketiga  jalur  tersebut  sangat  efektif  sehingga  Partai Golkar selalu mengalami kemenangan-kemenangan gemilang sebelum runtuhnya Kekuatan Orde Baru yang mengubah peta politik di Kabupaten Madiun.
Berikut  susunan  kepengurusan  Partai  Golkar  pada  Tahun  1999
sampai tahun 2009:
Tabel 1.2 Struktur Komposisi Kepengurusan BPH Dewan Pimpinan Daerah Partai  Golkar Kabupaten Madiun Tahun 1999-2004. NO NAMA JABATAN 1 Drs. Tomo Budi Harsoyo Ketua 2 Soedjadi Wakil Ketua 3 Drs. Moehadji Wakil ketua 4 Suharto Wakil ketua 5 H. Soeprapto Wakil ketua 6 Masrurotin Wakil ketua 7 Dimyati Wakil ketua 8 Drs. H. Suhadjak. MM Sekertaris 9 Sukemi Wakil Sekertaris 10 Hartutik Wakil sekretaris 11 Ir. Irwan Taufan Fattah Bendahara 12 Ir. Indah Rekyani Wakil bendahara SK DPD Partai Golkar No: KEP.049/DPD-1/PG/V/1999 Tabel 1.3 Struktur Komposisi Kepengurusan BPH Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Madiun Tahun 2004-2009. NO NAMA JABATAN 1 Drs. Tomo Budiharsojo Ketua
2 H. Soeprapto Wakil ketua 3 Drs. H. Sujadi  AK, M.M Wakil ketua 4 Heri Mulyono Wakil ketua 5 Caterhine Soemadiono Wakil ketua 6 Gumono Wakil ketua 7 Suharno Wakil ketua 8 Mashudi Wakil Sekertaris 9 Suwarno, S.Pd, M.Pd Wakil Sekertaris 10 Sukemi Wakil Sekertaris 11 Sayful Arif, SH Wakil Sekertaris 12 Ir. Irwan Taufan Fattah Bendahara 13 Drs. Mujono, M.Si Wakil Bendahara 14 Siti Khomisah Wakil Bendahara Sumber: SK DPD Partai Golkar
No: Musda-013/DPD-1/PG/X/2004

## C. Sayap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Partai Golkar
Tak  banyak  Partai  yang  memiliki  Ormas  atau  sayap  partai  untuk menjalankan  roda  Organisasi.  Partai  Golkar  merupakan  salah  satu  partai  yang memiliki  Ormas  dalam  membantu  menjaga  eksistensi  partai,  di  Kabupaten Madiun  setidaknya  Partai  Golkar  memiliki  tiga  ormas  yang  berfungsi  untuk mengembangkan  kaderisasi  dan  pemenangan  partai  dalam  pemilu  (wawancara dengan  Bapak  Suharno, Sekertaris  DPD  Partai  Golkar  Kab.  Madiun).  Berikut  ini adalah nama-nama ormas beserta struktur kepengurusannya.
1. AMPI (Angkatan Muda Pemuda Indonesia) Tabel 1.4 Struktur kepengurusan BPH DPD AMPI Kabupaten Madiun tahun 2006-2011. NO NAMA JABATAN 1 Drs. Mujono, M.Si Ketua 2 H. Atmaja Santo Wakil ketua 3 Ir. Agus Pujo Prasetyo Wakil ketua 4 Ambang Prasetyo Utomo, S.STP Sekertaris 5 Mashudi S.Ag Wakil Sekertaris 6 Tri Arfian Efendi Wakil Sekertaris Sumber: SK DPD AMPI Tahun 2006-2011 2. KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar)

## Tabel 1.5
Struktur Kepengurusan BPH DPD KPPG Kabupaten Madiun tahun 2002-2011 NO NAMA JABATAN 1 Yayuk Tomo Budiharsojo Ketua 7 Rahmad Himawan, SE Bendahara 8 Dedik Tri Herlambang Bendahara I 9 Dina Puspa Dewi Bendahara II
2 Sri Wahyuning Urip Soeprapto Ketua Harian 3 Masada Soehadji Wakil Ketua 4 Sujati Wakil Ketua 5 Lulies Sudjasmo Wakil Ketua 6 Indah kencono Sekertaris 7 Hartutik Wakil Sekertaris 8 Peny Kusumahati, SE Wakil Sekertaris 9 Ir. Prita Savitri Bendahara 10 Djuharin Suharto Wakil Bendahara Sumber: SK DPD KPPG Kab. Madiun

## D. Perolehan Partai Golkar pada pemilu 1999-2009.
Runtuhnya kekuatan Orde Baru pada tahun 1998 sangat memperngaruhi eksistensi Partai Golkar, mengingat Partai Golkar adalah kendaraan politik era Orde  Baru  dalam  menjaga  kekuasaan  rezim  yang  dimana  pada  setiap  pemilu mulai awal Orde Baru hingga tahun 1997 mengalami kemenangan-kemenangan gemilang. Usai jatuhnya Soeharto karena adanya gelombang unjuk rasa besar- besaran yang dilakukan mahasiswa membuat peta politik di Indonesia berubah dan mengalami dinamika.
Dalam  hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap  eksistensi  partai  Golkar ditingkat  daerah  khususnya  Kabupaten  Madiun.  Pada  pemilu  pertama  sejak reformasi  digulirkan  yakni  tahun  1999-2009  partai  Golkar  mengalami perolehan  suara  yang  sangat  dinamis.  Dimana  dari  satu  pemilu  ke  pemilu selanjutnya  mengalami  pasang  surut.  Berikut  hasil  perolehan  suara  partai Golkar  dari  pemilu  tahun  1999  hingga  pemilu  ketiga  di  era  reformasi  yakni pada tahun 2009
Tabel 1.6. Perolehan suara Partai Golkar pada Tahun 1999 No. Kecamatan Jumlah 1. Nglames 2975 2. Jiwan 5664 3. Sawahan 2343 4. Balerejo 3076 5. Wonoasri 1476 6. Mejayan 3351 7. Pilangkenceng 2820 8. Saradan 7933 9. Gemarang 5074 10. Kare 4747 11. Wungu 4702 12. Geger 4105 13. Dagangan 3361 14. Kebonsari 3018
15. Dolopo 2807 Jumlah 57453
Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun.
Dengan total 57453 suara Perolehan kursi partai Golkar di DPRD Kab. Madiun adalah 6 kursi. Berikut adalah nama-nama calon legislatif yang terpilih:
Tabel 1.6 Anggota DPRD terpilih hasil pemilu 1999 NO NAMA POSISI 1 Drs. Soehadji Wakil Ketua 2 Soesanto Komisi A 3 Drs. H. Dimyati Komisi C 4 Setiono Komisi B 5 H. Soeprapto Komisi A 6 Patemin Komisi D Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun Tabel 1.7 Perolehan suara partai Golkar pada pemilu Tahun 2004 NO Kecamatan Jumlah 1. Nglames 3015 2. Jiwan 6228 3. Sawahan 3155 4. Balerejo 4315 5. Wonoasri 2108 6. Mejayan 3677 1. Pilangkenceng 3981 2. Saradan 8110 3. Gemarang 5201 4. Kare 4899 5. Wungu 5911 6. Geger 4434 7. Dagangan 3988 8. Kebonsari 3790 9. Dolopo 3819 Jumlah 68091 Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun. Dengan  total  68091  suara  Perolehan  kursi  partai  Golkar  di  DPRD  Kab.  Madiun adalah 12 kursi. Berikut adalah nama-nama calon legislatif yang terpilih:
Tabel 1.8 Anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2004 NO NAMA Posisi 1 Tomo Budiharsojo Ketua DPRD 2 Suparno Komisi A 3 Suharno, SH Komisi A 4 Sumadi Komisi A 5 Drs. Mujono, MSi Komisi B
6 Gunawan Komisi B 7 Puryanto Komisi B 8 Drs. Sujadi Abdul Qadir Komisi C 9 Setiono Komisi C 10 Karyono Komisi D 11 Hery Mulyono Komisi D 12 H. Soeprapto Komisi D Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun Tabel 1.9. Perolehan suara partai Golkar pada pemilu Tahun 2009 NO Kecamatan Jumlah 1. Nglames 3192 2. Jiwan 6122 3. Sawahan 2196 4. Balerejo 5295 5. Wonoasri 3189 6. Mejayan 6061 7. Pilangkenceng 6341 8. Saradan 5704 9. Gemarang 4785 10. Kare 4197 11. Wungu 3537 12. Geger 3526 13. Dagangan 4567 14. Kebonsari 3601 15. Dolopo 2001 Jumlah 64313 Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun.
Dengan  total  64313  suara  Perolehan  kursi  partai  Golkar  di  DPRD  Kab.  Madiun adalah 8 kursi. Berikut adalah nama-nama calon legislatif yang terpilih:
Tabel 1.10 Anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2009 NO NAMA Posisi 1 Drs. Mujono Wakil Ketua DPRD 2 H. Bagus Risky Dinarwan, SSI, MT Komisi A 3 Mahudi, S.Ag Komisi D 4 Ir. Prita Savitri Komisi D 5 Drs. Suparno Komisi A 6 Gunawan Komisi B 7 Setiono Komisi C 8 Suwadi Komisi B Sumber: Arsip DPD Partai Golkar Kab. Madiun E. Sistem Kepartaian
Dalam sebuah negara demokrasi tentunya partai politik adalah bagian dari dinamika perjalanan suatu negara, dimana partai politik memiliki sebuah peran yang besar dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk mengakomodir dan  menyalurkan  aspirasi  rakyat  partai  politik memerlukan  sebuah  sistem dan alat  untuk  berdemokrasi,  salah  satu  rutinitas  yang  selalu  dilalui  partai  politik adalah  pemilihan  umum  atau  yang  lebih  akrab  dikenal  dengan  pemilu.  Tapi diberbagai  negara  didunia  terdapat  beberapa  sistem  yang  hanya  terdapat  satu partai  politik  untuk  memayungi  kekuasaan  rezim  tertentu.  Berikut  adalah beberapa sistem kepartaian yang dianut oleh berbagai negara didunia.
1. Sistem Partai Tunggal
Ada  sebagian  pengamat  yang  berpendapat  bahwa  istilah  sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri. Sebab suatu sistem  selalu  mengandung  lebih  dari  satu  bagian.  Namun  demikian,  istilah ini telah tersebar luas dikalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang  benar-benar  merupakan  satu-satunya  partai  dalam  suatu  negara maupun  untuk  partai  yang  mempubyai  kedudukan  dominan  diantara beberapa partai lain. Dalam kategori terakhir terdapat banyak variasi. Pola partai tunggal terdapat dibeberapa negara, yakni afrika, China, dan  kuba.  Sedangkan  negara  Eropa  Timur  termasuk  dalam  kategori  ini. Suasana  kepartaian  dinamakan  non  kompetitif  karena  semua  partai  harus menerima  pimpinan  dari  partai  yang  dominan,  dan  tidak  diperbolehkan bersaing dengannya.
Terutama  di  Negara-negara  yang  baru  lepas  dari  kolonialisme  ada kecenderungan  kuat  untuk  memakai  pola  sistem  partai  tunggal  karena pimpinan  dihadapkan  dengan  masalah  bagaimana  mengintegrasikan berbagai  golongan,  daerah,  serta  suku  bangsa  yang  berbeda  corak  sosial serta  pandangan  hidupnya.  Dikhawatirkan  bahwa  bila  keanekaragaman sosial  dan  budaya  ini  tiak  diatur  dengan  baik  akan  terjadi  gejolak-gejolak sosial politik yang akan menghambat pembangunan. Padahal pembangunan itu  harus  memfokuskan  diri  pada  suatu  program  ekonomi  yang berkelanjutan.
Negara yang paling berhasil dalam menerapkan sistem partai tunggal adalah  Uni  Soviet  yang  pada  masa  jayanya  berhasil  meyakinkan  dan memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan  utama  dari  masyarakat  seluruhnya.  Partai  komunis  Uni  Soviet bekerja  dalam  suasana  yang  tidak  kompetitif  karena  tidak  ada  partai  lain yang diperbolehkan bersaing, atau dengan kata lain oposisi dianggap sebagai pengkhianatan. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi  sebagai  pembimbing  dan  penggerak  masyarakat  serta menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
Di  Indonesia  pada  tahun  1945  ada  usaha  mendirikan  partai  tunggal sesuai dengan pemikiran pada saat itu banyak dianut di negara-negara yang baru  melepaskan  diri  dari  penjajahan.  Diharapkan  partai  itu  akan  menjadi motor perjuangan. Akan tetapi sesudah beberapa bulan usaha itu dihentikan sebelum  terbentuk  secara  konkret.  Penolakan  ini  antara  lain  disebabkan karena dianggap berbau fasis.
2. Sistem Dwi Partai
Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa  (karena  menang  dalam  pemilihan  umum)  dan  partai  oposisi (karena  kalah  dalam  pemilihan  umum).  Dengan  demikian  jelaslah  letak tanggung  jawab  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  umum.  Dalam  sistem  ini partai  yang  kalah  berperan  sebagai  pengecam  utama  dan  setia  terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran  ini  sewaktu-waktu  dapat  berpindah  tangan.  Dalam  persaingan memenangkan  pemilihan  umum  kedua  partai  berusaha  untuk  merebut dukungan  orang-orang  yang  ada  di  tengah  kedua  partai  yang  sering dinamakan pemilih mengambang. Inggris  biasanya  digambarkan  sebagai  contoh  yang  paling  ideal dalam  menjalankan  sistem  dwi  partai.  Partai  buruh  dan  partai  Konservatif boleh  dikatakan  tidak  mempunyai  pandangan  yang  banyak  berbeda mengenai  asas  dan  tujuan  politik,  dan  perubahan  pimpinan  kemungkinan pada umumnya tidak terlalu mengganggu kontinuitas kebijakan pemerintah.
Perbedaan yang pokok antara kedua partai hanya terdapat pada cara serta kecepatan melaksanakan berbagai program pembaharuan yang menyangkut masalah sosial, perdagangan, dan industri. Partai buruh lebih condong agar pemerintah melaksakan pengendalian dan pengawasan terutama di bidang ekonomi,  sedangkan  partai  konservatif  cenderung  memilih  cara-cara pembebasan berusaha.
Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi partai lebih kondusif untuk terpeliharanya  stabilitas  karena  ada  perbedaan  yang  jelas  antara  partai pemerintah  dan  partai  oposisi.  Di  Indonesia  pada  tahun  1968  ada  usaha untuk mengganti sistem multi partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi  partai,  agar  sistem  ini  dapat  membatasi  pengaruh  partai-partai  yang telah  lama  mendominasi  kehidupan  poltik.  Beberapa  akses  dirasakan menghalangi badan  eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

## 3. Sistem Multi Partai
Umumnya  dianggap  bahwa  keanekaragaman  budaya  politik  suatu masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi partai. Perbedaan tajam antara  ras,  agama  atau  suku  bangsa  mendorong  golongan-golongan masyarakat  lebih  cenderung  menyalurkan  ikatan-ikatan  terbatasnya (primordial) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi partai  lebih sesuai  dengan  pluralitas  budaya  dan politik  daripada  pola  dwi partai.  Sistem  multi  partai  ditemukan  antara  lain    di  Indonesia,  Malaysia,
Belanda,  Australia,  Perancis,  Swedia,  dan  Federasi  Rusia.  Perancis mempunyai  jumlah  partai  yang  berkisar  17  dan  28  Partai,  sedangkan  di Federasi Rusia sesudah jatuhnya Partai Komunis jumlah partai mencapai 43 (Miriam Budiharjo, 2009:418). Sistem  multi  partai,  apalagi  jika  dihubungkan  dengan  sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan  kekuasaan  pada  badan  legislatif,  sehingga  peran  badan eksekutif sering lemah dan kurang mempunyai legitimasi dalam mengambil keputusan. Hal ini lebih disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  sendiri,  sehingga  membentuk koalisi  dengan  partai-partai  lain.  Dalam  keadaan  semacam  ini  partai  yang
berkoalisi  harus  selalu  mengadakan  musyawarah  dan  kerjasama  dengan mitra koalisinya dalam kepentingan pemerintahan maupun kebijakan.
Dilain  pihak,  partai-partai  oposisi  pun  kurang  memainkan  peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam koalisi baru. Hal semacam ini menyebabkan seringnya terjadi siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi yang dihadapi partai masing-masing.  Lagipula  seringkali  partai-partai  oposisi  kurang  mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah. Dalam sistem semacam ini maslah tanggung jawab menjadi kurang jelas.
Indonesia  mempunyai  sejarah  panjang  dengan  berbagai  jenis sistem multi  partai.  Sistem  ini  telah  melalui  beberapa  tahap  dengan  bobot kompetitif  yang  berbada-beda.  Mulai  1955  Indonesia  berupaya  untuk mendirikan  suatu  sistem  multi  partai  yang  mengambil  unsur-unsur  positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsur negatifnya. Di  Indonesia  partai  Golkar  mulai  mewarnai  pemilu  dengan  sistem multi  partai  ini  pada  pemilu  pertama  sejak  era  Orde  Lama  tumbang  yakni pada  1971.  Disinlah  peran  partai  Golkar  mulai  terlihat  dalam  pergulatan politik  di  Indonesia  dimana  partai  Golkar  sejak  pemilu  1971  hingga  1997 selalu mengalami kemenangan yang sangat gemilang sehingga partai Golkar dalam pemerintahan Orde Baru selalu menjadi pengambil kebijakan dalam pemerintahan.

## Pembahasan
A. Pengaruh partai Golkar terhadap dinamika politik di Kabupaten    Madiun tahun 1999-2004.
Sejak berdirinya partai Golkar pada tahun 1964 hingga tahun 1997, partai Golkar  menjadi  sebuah  partai  yang  fenomenal.  Dikatakan  fenomenal  karena dalam  perjalanannya  partai  yang  menjadi  kendaraan  politik  mantan  Presiden Soeharto  ini  menjadi  partai  penguasa  karena  dalam  setiap  pemilu  selalu mengalami  kemenangan  yang  gemilang  dan  mutlak.  Selama  hampir  32  tahun partai Golkar  merasakan masa keemasan dalam perjalanan dan dinamika politik bangsa Indonesia.
Pemilu  tahun  1997  partai  Golkar  mengalami  kemenangan  mutlak  yang kembali mengantarkan Soeharto menjadi presiden Indonesia yang kelima kalinya sejak tumbangnya Orde Lama. Gejolak dan emosi rakyat Indonesia selama kurun hampir  32  tahun  meluap  karena  praktek  KKN,  intimidasi  dan  tekanan  represif yang  dilakukan  pemerintahan  Orde  Baru  sudah  kelewat  batas.  Amarah  rakyat semakin deras dengan ditemukannya berbagai kecurangan dalam pemilu 1997. Bentuk  kemarahan  rakyat  pun  diekspresikkan  dengan  melakukan  aksi  turun kejalan  atau  demonstrasi  bersama  mahasiswa  menuntut  adanya  reformasi  dan Presiden  Soeharto  turun  dari  jabatannya.  Aksi  rakyat  dan  mahasiswa  pun membuahkan  hasil  dengan  turunnya  Presiden  Soeharto  pada  tanggal  21  Mei 1998 dan digantikan wakil Presiden BJ. Habiebie hingga terselenggaranya pemilu untuk membentuk kelengkapan negara sejak Presiden Soeharto tumbang.
Partai  Golkar  yang  saat  itu  menjadi  partai  pendukung  pemerintah  tidak luput  dari  kemarahan  rakyat  dan  mahasiswa,  Partai  Golkar  dianggap  ikut bertanggungjawab atas kondisi negara saat itu karena menjadi kendaraan politik pemerintah.  Partai  Golkar  menjadi  sasaran  kemarahan  rakyat  Indonesia
termasuk  di  Madiun.  Hingga  terselenggaranya  pemilu  pertama  pada  era reformasi  yakni  pada  tahun  1999  berbagai  bentuk  intimidasi  dan  tekanan diterima oleh para pengurus partai beserta keluarganya oleh berbagai pihak.
Pemilu  tahun  1999  Indonesia  menerapkan  sistem  multipartai.  Sebelum era reformasi Indonesia menerapkan sistem dwi partai dalam penyelenggaraan pemilu yakni dua partai politik dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pada  saat pemilu dimasa Orde Baru partai Golkar bukan menyebut diri sebuah partai tetapi Golongan kekaryaan yang terhimpun dari berbagai organisasi karya dikesatuan institusi pemerintah.
Pada  saat  pemilu  tahun  1999,  dimana  pada  saat  itu  Golkar  berubah menjadi  partai  mengikuti  mengikuti  pemilu.  Kebebasan  diera  reformasi  dalam berpolitik  menyebabkan  banyak  pihak  yang  berpartisipasi  dalam  pesta demokarsi tersebut dengan mendirikan partai politik. Pada pemilu 1999 diikuti oleh  48  partai  politik.    Indonesia  menjadi  negara  pertama  yang  menerapkan sistem multipartai dengan peserta pemilu terbanyak didunia.
Kondisi  yang  tertekan  oleh  berbagai  pihak,  partai  Golkar  tetap menghadapi  pemilu  pada  tahun  1999.  Secara  logika  khususnya  di  Kabupaten Madiun  pada  pemilu  1999  partai  Golkar  sudah  mengalami  sebuah  kehancuran dimana  partai  Golkar  selalu  menjadi  sasaran  intimidasi  dan  tekanan  dari berbagai  pihak  sejak  era  reformasi  bergulir.  Banyak  yang  menganggap  pada tahun 1999 adalah pemilu terakhir yang diikuti oleh partai Golkar. Tetapi diluar dugaan  dan  tidak  seperti  yang  diperkirakan,  partai  Golkar  pada  pemilu  tahun 1999 mengalami sebuah kejutan.  Partai  yang  diprediksi  hancur  ternyata  dalam pemilu masih bisa mewakilkan 6 kadernya menduduki gedung DPRD Kabupaten Madiun. Partai Golkar menduduki tiga besar dalam pemilu 1999 setelah PDIP dan PKB.  Ditengah  gempuran  tekanan  politik  partai  Golkar  masih  mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Situasi tersebut tidak disia-siakan oleh para kader Golkar untuk kembali membangun  kepercayaan  masyarakat  dan  merubah  konstalasi  politik,  berbagai elemen partai termasuk didalamnya terdapat ormas sebagai pendukung jalannya roda partai difungsikan kembali untuk meraih simpati dan kepercayaan rakyat, penyegaran  pengurus  termasuk  pembersihan  dari  unsur  militer  yang  pernah menjadi  sumber  traumatik  rakyat  kepada  Partai  Golkar  dan  mencoba memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat di Kabupaten Madiun. Berbagai aspirasi  masyarakat  ditampung  dan  diperjuangkan  oleh  para  kader  partai terutama  yang  duduk  dalam  lembaga  legislatif  atau  DPRD  sehingga  berbgai program pro rakyat dihasilkan partai Golkar.
Perjuangan partai Golkar membangun kepercayaan di Kabupaten Madiun selama 5 tahun sejak pemilu pertama tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang menggembirakan.
B. Pengaruh partai Golkar terhadap dinamika politik di Kabupaten  Madiun tahun 2004-2009
Apabila pada saat pemilu tahun 1999 partai Golkar berhasil mendapatkan 6 kursi, pada pemilu selanjutnya yang diadakan pada tahun 2004 partai Golkar mendapatkan  12  kursi  dan  mengantarkan  salah  satu  kadernya  yakni  Tomo Budiharsojo  menduduki  kursi  Ketua  DPRD  Kabupaten  Madiun.  Kepercayaan masyarakat  Madiun  terhadap  partai  Golkar  kembali  pulih.  Dengan  adanya  12 kader  partai  Golkar  di DPRD  Kabupaten  Madiun, partai  Golkar  semakin  leluasa
dalam menjalankan program dan kebijakan. Ya, pengaruh partai Golkar tehadap konstalasi politik di Kabupaten Madiun cukup kuat. Perolehan suara pada pemilu tahun 2004 mengubah paradigma dan pandangan berbagai pihak terhadap partai Golkar.  Apabila  pada  awal  reformasi  partai  Golkar  menjadi  bulan-bulanan berbagai  pihak,  5  tahun  kemudian  partai  Golkar  kembali  menjadi  partai  yang disegani dan diperhitungkan oleh banyak pihak terutama dari partai lain karena mampu  merubah  konstalasi  politik  di  Kabupaten  Madiun.  Selain  daripada  itu salah  satu  kebijakan  monumental  anggota  Legislatif  dari  partai  Golkar  adalah terbentuknya  pansus  untuk  membahas  perubahan  Undang-undang  desa  pada tahun 2007 yang dipimpin oleh salah satu kader Golkar yakni Suharno SH yang duduk  di  komisi  A,  yang  menetapkan  bahwa  sistem  pemilihan  kepala  Dusun  di Desa se Kabupaten Madiun menggunakan sistem tes atau ujian, hal ini merubah sistem yang lama yakni menggunakan sistem pemilihan. Perubahan ini dilakukan mengingat  banyaknya  dampak  negatif  dimasyarakat  apabila  sistem  pemilihan kepala dusun masih dipertahankan.
Salah  satu  gebrakan  politik  yang  dilakukan  partai  Golkar  pada  kurun waktu  tahun  2004-2009  adalah  keikutsertaanya  dalam  pemilihan  bupati  yang diadakan  secara  langsung.  Partai  Golkar  saat  itu  mencoba  menduduki  kursi eksekutif  agar  bisa  lebih berkontribusi  terhadap masyarakat  Madiun.  Pasangan Tomo  Budiharsojo  sebagai  calon  Bupati  dipasangkan  dengan  Bagus  Rizki Dirmawan  sebagai  calon  wakil  Bupati  diberangkatkan  dalam  pemilihan. Walaupun  akhirnya  kalah  tetapi  momen  tersebut  setidaknya  menunjukkan bahwa  eksistensi  partai  Golkar  masih  sangat  layak  untuk  diperhitungkan  dan memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap  dinamika  kehidupan  politik  di Kabupatem Madiun.

## Penutup
A. Simpulan
Partai  Golkar  pada  tahun  1999-2009  mengalami  perkembangan  politik yang  dinamis  di  Kabupaten  Madiun.  Partai  Golkar  hingga  saat  ini  masih bertahan,  tidak  hanya  diperhitungkan  tetapi  menjadi  partai  Politik  yang disegani oleh kawan ataupun lawan. Partai Golkar yang semula menjadi sasaran hujatan  dan  intimidasi  kini  menjadi  partai  yang  cukup  dinamis  dan  disegani oleh  banyak  pihak.  Dalam  waktu  sepuluh  tahun  Partai  Golkar  mampu membangun  pengaruh  di  masyarakat  Madiun,  menjadi  partai  yang  memiliki pengaruh  dalam  dinamika  kehidupan  Politik  Kabupaten  Madiun  dari  awal reformasi hingga tahun 2009.

## B. Saran
Partai  Golkar  kedepannya  lebih  bisa  memfungsikan  diri  sebagai kelembagaan politik yang senantiasa mengawal aspirasi rakyat, bukan sebagai alat  kepentingan  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  sehingga kesalahan dimasa lampau atau rasa trauma dimasyarakat tentang Partai Golkar dimasa Orde Baru tidak terulang dimasa depan. Adapun saran untuk berbagai pihak diluar institusi Golkar yakni sebagai berikut:
1. Untuk  Masyarakat,  hendaknya  secara  obyektif  menilai  suatu  partai  politik dan hilangkan tradisi memilih partai dengan kepentingan jangka pendek.
2. Untuk IKIP PGRI Madiun, tingkatkan pembendaharaan buku tentang polirik di perpustakaan IKIP PGRI Madiun untuk memudahkan mahasiswa belajar ilmu politik
3. Untuk  Fraksi  Golkar  di  DPRD  Kabupaten  Madiun,  Terus  kawal  dan perjuangkan aspirasi rakyat anda untuk keberlangsungan eksistensi partai Golkar dimasa depan.
4. Untuk Ketua DPD Partai Golkar, Buktikan bahwa partai Golkar adalah partai Modern dan partainya anak muda.

## Daftar Pustaka
Ahmad M Suryanegara. 2010. Api Sejarah 2. Jakarta: PT Gramedia
Arbi Sanit. 1993. Sistem Politik Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Basrowi dkk. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Cheppy Haricahyono.1991. Ilmu Politik dan Perspektinya . Yogyakarta: TWY Henry.J.D. 2009. Filsafat Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Husaini Usman. 2004. Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara HB.  Sutopo.  2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Dasar  Teori  dan  Terapannya dalam penelitian. Surakarta: UNS Inu Kencana Syafi’i. 2009. Pengantar Ilmu Politik . Bandung: PRC Tim  Penyusun  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Lisa  Harisson.2007. Metodologi  Penelitian  Politik. Jakarta:  Kencana  Pranada  Media Group
Miriam Budiarjo. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Mensesneg.1994. Pemberontakan G30S/PKI . Jakarta: Perpustakaan Negara Peter Calvert.1995. Proses Suksesi Politik . Yogyakata: Tiara Wacana Yogya www.wikipedia.com, Sejarah Berdirinya Partai Golkar . Di Akses Maret 2010

## Dokumen
DPD  Partai  Golkar. SK  DPD  Partai  Golkar  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2001. No: KEP.049/DPD-I/PG/V/2001 DPD  Partai  Golkar. SK  DPD  Partai  Golkar  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2004. No: Musda.013/DPD-I/PG/X/2004
DPD  Partai  Golkar. SK  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten  Madiun  Tahun  2004. No:
KEP.018/DPD-II/PG/X/2004
DPD Partai Golkar. SK DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun Tahun 2002. No: KEP- O6/DPD-II/PG/X/2002
DPD Partai Golkar. Hasil Pemilu Tahun 1999. DPD Partai Golkar. Hasil Pemilu Tahun 2004. DPD Partai Golkar. Hasil Pemilu Tahun 2009. DPD Partai Golkar. Nama Anggota Legislatif Tahun 1999-2009