## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 45 - 58 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4094

## PENERAPAN HUKUM ACARA PENUNTUTAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG
Loly Eva Nirmawati 1)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia 1) Corresponding Author : lolyeva3@gmail.com 1)

## History:
Received  : 02 Oktober 2023 Revised : 18 November 2023
Accepted  : 28 Desember 2023
Published  : 19 Januari 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Upaya  pemerintah  dalam  melindungi  hak-hak  anak  yang  beberapa  di  antaranya  tertuang  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  memberikan  hak-hak  anak  yang  salah satunya  adalah  hak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang,  serta  hak  atas  perlindungan  dari kekerasan.  dan  diskriminasi.  Setelah  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997,  Indonesia menyatukan undang-undang tentang proses atau mekanisme penyelesaian kasus anak yang melanggar hukum.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengartikan diversi sebagai pengalihan perkara anak  dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dimulai pada tingkat kepolisian, penuntutan, hingga peradilan dan dilakukan oleh masing-masing  petugas  pada  masing-masing  instansi  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  diversi tersebut.  Tata  cara  hukum  terhadap  anak  adalah  sebagai  berikut:Sistem  peradilan  pidana  anak  dengan jelas  menyatakan:  Sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian  perkara  anak yang  melanggar  hukum,  mulai  dari  tahap  penyidikan  sampai  dengan  tahap  persidangan,  orientasi setelah  menjalani  hukuman.  Ketentuan  mengenai  tindakan  pemidanaan  terhadap  anak  telah  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di dalamnya mengatur bahwa pidana  penjara  dapat    dikenakan  pada  anak-anak  sebagai  upaya  terakhir  dan  dilaksanakan  secara terpisah  dari  penjara  dewasa.  Kedua,  upaya  perlindungan  anak  dilakukan  dengan  menerapkan restorative justice dan diversi apabila memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

## Kata Kunci: Penuntutan Terhadap Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum, Proses Peradilan Anak

## Abstract
The government's efforts to protect children's rights, some of which are contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, provide children with rights, one of which is the right to survival, growth and development, and  the  right  to  protection  from  violence.  and  discrimination.  After  the  enactment  of  Law  Number  3  of  1997, Indonesia unified laws regarding the process or mechanism for resolving cases of children who violate the law. Law Number 11 of 2012 concerning  the Juvenile Criminal Justice System defines diversion as the transfer of juvenile cases from the criminal justice process to outside the criminal justice system. Implementation of diversion begins at
the police, prosecution and judicial levels and is carried out by each officer at each agency appointed to carry out diversion. The legal procedures for children are as follows: The juvenile criminal justice system clearly states: The juvenile criminal justice system is the entire process of resolving cases of children who violate the law, starting from the investigation stage to the trial stage, orientation after serving the sentence. Provisions regarding criminal action against children are in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 35 of 2014. 23 of 2002 concerning Child Protection, which regulates that imprisonment can be imposed on children as an effort to final and implemented separately from adult prisons. Second, efforts to protect children are carried out by implementing restorative justice and diversion if they meet the requirements of Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system.

## Keywords: Prosecution of Children, Children in Conflict with the Law, Juvenile Justice Process

## PENDAHULUAN
Hukum  acara  pidana  ialah  kerangka  hukum  dan  peraturan  yang  mengatur penyelenggaraan  peradilan  dalam  perkara  yang  melibatkan  terdakwa,  dimulai  pada penyidikan  dan  penuntutan  perkara  dan  diakhiri  dengan  pembebasan  tanpa  syarat terhadap  terdakwa  berdasarkan  putusan bebas  (bukan  putusan  bersalah)  atau  dengan menentukan  pidana  berdasarkan  penentuan  kejahatan  (Kadri  Husin  &  Budi  Rizki Husin,  2022).  Prosedur  pidana  merupakan  jaminan  terhadap  penyalahgunaan  hukum pidana dan perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka tindak pidana.
Anak ialah bibit, potensi dan generasi penerus bangsa yang ideal. Peranannya yang strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan(Muhamad et al., 2021). Anak perlu mempunyai hak yang sama dengan anak, yaitu hak untuk dilindungi dan  sejahtera.  Dalam  mata  hukum  positif  Indonesia,  anak  seringkali  diartikan  sebagai orang  yang  belum  dewasa  (minderjaring/anak  di  bawah  umur),  anak  di  bawah  umur atau  di  bawah  umur  (minderjarigheid  /inferioritas)  atau  umumnya  dianggap  sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).
Anak-anak  harus  dilindungi  dari  dampak  negatif  perkembangan    pesat,  arus globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan  informasi,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta  perubahan  gaya,  fashion  dalam  kehidupan  sebagian  orang  tua membawa  perubahan.  Perubahan  sosial  yang  mendasar  dalam  kehidupan  manusia sangat  mempengaruhi  nilai  dan  perilaku.Perilaku  anak  yang  menyimpang  atau melawan hukum antara lain disebabkan oleh faktor luar diri anak. Dukungan orang tua dan  hubungan  dekat  kekeluargaan  memberikan  dampak  yang  sangat  baik  bagi psikologi anak, setidaknya meminimalisir dampak negatif tersebut. Upaya pemerintah dalam  melindungi  hak-hak  anak  salah  satunya  ialah  dalam  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  memberikan  hak-hak  anak,  termasuk  hak  untuk  bertahan hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  saat  ini  untuk  mencegah  dan mengendalikan  anak  nakal  ialah  dengan  penerapan  sistem  peradilan  pidana  anak. Tujuan penerapan sistem peradilan anak tidak hanya untuk menerapkan sanksi pidana terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  juga  didasarkan  pada  prinsip
bahwa penerapan sanksi merupakan salah satu upaya untuk menunjang kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana.
Sistem  peradilan  pidana  anak  merupakan  suatu  proses  yang  komprehensif penyelesaian  kasus  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  dari  tahap penyidikan  hingga  tahap  orientasi  pasca  pidana.  Peraturan  tentang  sistem  peradilan anak sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diundangkan. Namun, hal  tersebut  masih  tersebar  di  undang-undanglain,  seperti    Surat  Edaran  Mahkamah Agung, Petunjuk Mahkamah Agung, dan KUHP, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  Setelah  disahkannya  UU  No.3  Tahun  1997,  terdapat  kesepakatan  hukum mengenai  proses  dan  mekanisme  penyelesaian  kasus  anak  yang  melanggar  hukum. Seiring  berjalannya  waktu,  undang-undang  tersebut  gagal  memenuhi  kebutuhan  dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pada tahun 2012, pemerintah dan DPR mengesahkan UU SPPA.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 merujuk pada orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak,  kemudian  diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), oleh anak Pelanggar hukum yang selanjutnya disebut anak, semuanya adalah anak-anak yang berusia di atas 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun, yang diduga melakukan  tindak  pidana.  Hukuman  bagi  anak  ditentukan  berdasarkan  perbedaan umur  anak  yaitu  Anak  yang  berumur  di  bawah  14  (empat  belas)  tahun  tidak  dapat dituntut, anak yang berumur 14 (empat belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat  dituntut  dan  dipidana.  Oleh  karena  itu,  menurut  Pasal  103  KUHP,  perbuatan- perbuatan  lain  yang  dapat  diancam  dengan  undang-undang  di  luar  KUHP  tetap diperbolehkan  untuk  ditangani,  sepanjang  undang-undang  tersebut  berkaitan  dengan persoalan anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP.
Sesuai  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  pidana anak. Sanksi pidana meliputi sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi  5  (lima)  jenis  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  dan  sanksi pidana tambahan meliputi 2 (dua) jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU  SPPA.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  mengartikan  diversi  sebagai  pengalihan  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana  ke  luar  sistem  peradilan  pidana.  Pelaksanaan  diversi  dimulai  pada  tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan dilakukan oleh masing-masing petugas pada masing-masing  instansi  yang  ditunjuk  untuk  melakukan  diversi.  Dalam  perkara pidana,  kejaksaan  bertanggung  jawab  mewakili  negara  dalam  mengadili  pelaku kejahatan.  Kejaksaan  RI  merupakan  lembaga  negara  yang  menjalankan  kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.Selain itu, Kejaksaan RI juga merupakan satu- satunya lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan putusan pidana. Jaksa sebagai
pelaksana kekuasaan tersebut berhak bertindak sebagai jaksa agung dan melaksanakan putusan pengadilan serta pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang.
Penuntut  umum  Anak  ialah  perangkat  fungsional  Kejaksaan  Negara  Republik Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Setelah mendapat izin penyidik, jaksa akan melanjutkan  diversi.  Namun  dalam  Pasal  48  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Perlakuan terhadap Anak di Bawah 12 (Dua Belas) Tahun dijelaskan bahwa ketentuan lain yang berkaitan dengan penindakan akan  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah,  peraturan  kejaksaan  Republik  Indonesia. Kepastian hukum harus diupayakan untuk menjamin kelangsungan perlindungan anak mencegah  kesalahan  yang  menimbulkan  akibat  negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

## a. Teori Kepastian Hukum
Istilah  kepastian  berasal  dari  masyarakat  dan  diwariskan  secara  turun  temurun dalam  masyarakat.  Tentu  saja  istilah  kepastian    bukan  sekedar  istilah    yang  kadang- kadang digunakan dalam percakapan antar manusia sehari-hari, dengan tujuan untuk mengungkapkan  keseriusan  dalam  bertutur  kata  dengan  menyampaikan  kepastian kepada  orang  lain  agar  orang  dapat  mempercayai  orang  lain  dengan tidak  mengubah perkataannya/diedit.  Kepastian  ialah  sifat  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum, khususnya norma hukum tertulis. Aturan tanpa nilai mau tidak mau akan kehilangan maknanya karena tidak mampu lagi menjadi pedoman perilaku masyarakat. Kepastian sendiri  dianggap  sebagai  salah  satu  tujuan    hukum.  Dari  segi  sejarah,  perdebatan mengenai  kepastian  hukum  sudah  muncul  sejak  munculnya  gagasan  pemisahan kekuasaan dari Mostesquieu.
Kepastian  ini  menunjukkan  bahwa  suatu  aturan  terbentuk  secara  sistematis  alam dalam  masyarakat  menjamin  bahwa  seseorang  tidak  akan  berubah  berkaitan  dengan apa  yang  ia  sampaikan  dalam  pidatonya  kepada  orang  lain,  apabila  seseorang mengatakan  sesuatu  yang  tidak  benar  dengan  apa  yang  dikatakannya,  maka  tentu sanksi  sosial  dan  hukum  yang  bersangkutan  tidak  lagi  disetujui  oleh  orang  lain,  dari situlah timbul konsep kepastian hukum. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek  yang  saling  berkaitan.  Salah  satu  aspek  kepastian  hukum  ialah  perlindungan yang diberikan kepada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lain, hakim, dan  lembaga  administratif  (pemerintah).  keyakinan  terhadap  kepastian  hukum  yang dengannya  individu  dapat  memahami  apa  yang  dapat  mereka  harapkan  dari  pihak yang  berwenang,  termasuk  keyakinan  terhadap  konsistensi  putusan  hakim  atau manajemen regulator (pemerintah).
Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek:
• Tentang  masalah  penetapan  (bepaalbaarheid)  hukum  dalam  hal-hal  tertentu. Artinya  pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukuman apa  yang dijatuhkan pada suatu kasus tertentu  sebelum  memulai  kasusnya.
• Kepastian  hukum    hal  ini  dimaksudkan  untuk  melindungi  para  pihak  dari kesewenang-wenangan  hakim.
Terminologi dalam undang-undang, salah satunya adalah  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, mempunyai banyak  perbedaan dalam  cara  penggunaannya  oleh  anak-anak  dan  orang  dewasa,  yang    menunjukkan bahwa  pelaku    hanya  berlaku    bagi  pelaku  dewasa,  sedangkan  anak-anak  sebagai pelaku  menggunakan  istilah  “Anak  Tersangka”,  artinya  adalah    pelaku  anak -anak, sedangkan  istilah  “terdakwa”  hanya  berlaku    bagi    pelaku    dewasa,  sedangkan  anak - anak sebagai  pelaku, menggunakan  istilah  “Anak” (pasal 1 ayat 3 UU SPPA).
Perbedaan lain  hukum acara anak antara pelaku dewasa dan remaja adalah bahwa pelaku  remaja  secara  spesifik  ditinjau  dari  hukum  substantif  adalah  orang  yang menentukan  ancaman  pidana  kumulatif  berupa  pidana  penjara  dan  denda,  yang penggantian  dendanya  dilakukan  melalui  pelatihan  khusus.  (Pasal  71  ayat  (3)  UU SPPA),    dalam  hal  dikenakan  pidana  penangguhan,  syarat  umum  dan  syarat  khusus (kumulatif), maka jangka waktu pidana syarat khusus itu harus ditentukan lebih lama dari pada syarat umum. syarat pidana (pasal 73 ayat (2) dan ayat (5) UU SPPA). Hakim harus  mempertimbangkan  laporan  temuan  masyarakat  penasihat  umum  sebelum mengambil  putusan.  Ternyata  Judex  Facti  tidak  memperhitungkan  hal  tersebut  saat mempertimbangkan keabsahan putusannya. (Pasal 60 ayat (3) UU SPPA).

## b. Teori Hukum Positif
Hukum positif dikenal juga dengan istilah ius constitutum yang berarti seperangkat asas  dan  peraturan  hukum  tertulis  yang  berlaku  saat  ini  adalah  sah  dan  mengikat secara  umum  atau  khusus  dan  dilaksanakan  oleh  atau  melalui  pemerintah  atau pengadilan Negara Indonesia. Positivisme hukum dapat dibedakan menjadi dua aliran, yaitu  aliran  hukum.  Analisis  positif  dikenal  juga  dengan  istilah  positivism  Sosiologi dikembangkan  oleh  Austin  dan  aliran  hukum  murni  juga  dikenal  sebagai  positivisme hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.
Mengikuti  aliran  positivisme  sosiologi,  Austin  menjelaskan  bahwa  hukum merupakan tatanan yang berasal dari lembaga negara. Menurut Austin hakikat hukum terletak pada unsur “perintah”. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Pertama-tama Austin membedakan hukum menjadi dua macam, yaitu (1) hukum  yang  diberikan  Tuhan  kepada  manusia  (hukum  ketuhanan)  dan  (2)  hukum yang dibuat oleh manusia. Mengenai hukum buatan dibedakan menjadi hukum nyata dan hukum khayalan.
Hukum dalam pengertian ini (juga dikenal sebagai hukum positif) mencakup hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan hukum yang dikembangkan oleh  individu untuk
melaksanakan  hak  yang  diberikan  kepada  mereka.  Sedangkan  undang-undang  yang tidak benar adalah undang-undang yang tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sehingga  tidak  memenuhi  syarat  undang-undang,  seperti  peraturan  organisasi olahraga.  Undang-undang  sebenarnya  mempunyai  empat  unsur,  yaitu:  perintah, hukuman, kewajiban   dan kedaulatan.

## c. Teori efektivitas hukum
Menurut  Soerjono  Soekanto,  teori  efektivitas  hukum  adalah  sejauh  mana  suatu kelompok  dapat  mencapai  tujuannya.  Suatu  undang-undang  dapat  dikatakan  efektif apabila  mempunyai  akibat  hukum  yang  positif,  yaitu    mencapai  tujuan  untuk mengarahkan atau mengatur tingkah laku manusia sehingga menjadi suatu perbuatan hukum.  Mengenai  efektivitas  undang-undang  tersebut,  perlu  dibahas  kekuatannya. mengatur  dan/atau  memaksa  masyarakat  untuk    menaati  hukum.  Hukum      dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat memberikan pengaruh yang sebaik-baiknya.
Suatu  undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan  mulai  berlaku  apabila anggota  masyarakat  berperilaku  sesuai  harapan  atau  diwajibkan  oleh  undang-undang ini  untuk  mencapai  tujuannya,  diinginkan  hanya  untuk  mencapai  akibat  hukum  atau peraturan  hukum.  Pengukuran  efektifitas  atau  ukuran  lain  dari  hukum  yang  berlaku dapat  dilihat  dari  perilaku.  Teori  keabsahan  hukum    Soerjono  Soekanto  berpendapat bahwa sah atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:
• Faktor hukum itu sendiri
• Unsur  penegak  hukum,  khususnya  pihak-pihak  yang  mengembangkan  dan menerapkan hukum.
• Fasilitas atau unsur terkait fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
• Faktor  masyarakat,  khususnya  lingkungan  di  mana  hukum  diterapkan  atau ditegakkan.
• Faktor  budaya,  terutama  akibat  tenaga  kerja,  kreatifitas  dan  emosi  yang  didasari oleh niat manusia  dalam kehidupan bermasyarakat.
Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena adanya hal tersebut sifat  penegakan  hukum  dan  menjadi  tolak  ukur    efektivitas  penegakan  hukum.  Pada faktor  pertama,  faktor  penentunya  mungkin  baik  atau  tidaknya  hukum  tertulis tergantung  pada  ketentuan  hukum  itu  sendiri.  Teori  efektivitas  hukum  yang dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto  sejalan  dengan  teori    Romli  Atmasasmita,  yaitu faktor  penghambat  efektifitas  penegakan  hukum  tidak  hanya  terletak  pada  sikap mental  para  penegak  hukum,  khususnya  hakim    dan  pejabat  publik,  jaksa,  polisi  dan penasehat hukum, tetapi juga dalam sikap hukum dari aparat penegak hukum, faktor sosialisasi seringkali diabaikan.

## d. Teori Perlindungan hukum
Teori  perlindungan  hukum  ialah  teori  yang  sangat    penting  untuk  dikaji  karena penelitian  ini  fokus  pada  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Oleh  karena  itu,  teori  perlindungan  hukum  merupakan  teori  yang  mempelajari  dan menganalisis  bentuk  atau  tujuan  perlindungan,  subjek  hukum  yang  dilindungi,  dan objek hukum yang melindungi masyarakatnya.
Istilah  pembelaan  hukum  adalah  istilah  yang  dikaitkan  dengan  tindakan  yang melanggar hak-hak anggota masyarakat, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun pemerintah. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
• Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  hukum  yang  dilaksanakan diperkenalkan oleh pemerintah untuk tujuan pencegahan pelanggaran terjadi. Hal ini  diatur  dalam  peraturan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mencegah  pelanggaran dan  memberikan  indikasi  atau  batasan  dalam  pelaksanaan  kewajiban.  Jadi, perlindungan  preventif  merupakan  suatu  bentuk  perlindungan  hukum  yang dimaksudkan  untuk  menyelesaikan  kembali,  melindungi  hak  seseorang  dari kemungkinan  kejadian  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  atau  pihak ketiga  hukum.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  penting  artinya pemerintahan  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak,  karena  mengingat  adanya perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif,  untuk  membuat  keputusan berdasarkan diskresi.
• Perlindungan  hukum  yang  represif    untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau perselisihan yang timbul.

## METODE PENELITIAN

## a. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah    penelitian  hukum,  artinya  penelitian  dilakukan  dengan melakukan  tinjauan  pustaka  yang  dilengkapi  dengan  penelitian  lapangan  (empiris) yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum acara pada peradilan penuntutan dan  peradilan  anak  pada  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang.  Oleh  karena  itu,  sifat penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif.  Penelitian  deskriptif analitis  adalah  penelitian  yang  sekadar  menggambarkan  keadaan  suatu  objek  atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum.

## b. Pendekatan Peneltian
Metode  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  konseptual.  Pendekatan  konseptual adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  konsep-konsep  hukum.  Hal  ini  mencakup institusi hukum, fungsi hukum dan sumber daya hukum.

## c. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

## d. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  ialah  dengan  melakukan  studi lapangan,  dengan  melakukan  wawancara  cara  langsung  di  KEJARI  Deli  Serdang  dan studi  kepustakaan,  dengan  mengumpulkan  data  dari  studi  kepustakaan  dan  juga mengakses beberapa data dari jurnal dan internet.

## e. Analisis Data
Data  yang  diperoleh,  baik  primer  maupun  sekunder,  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif.Atau  disajikan  dalam  bentuk  uraian,  penjelasan, ilustrasi, uraian permasalahan yang akan diteliti dan pemecahaannya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan  hukum  mengenai  penuntutan  terhadap  anak  berhadapan  dengan hukum di kejaksaan negeri deli Serdang.
Hukum  adalah  seperangkat  standar  tentang  apa  yang  benar  dan  apa  yang  palsu, dibuat atau diakui oleh pemerintah terkait dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis atau  tidak  tertulis  yang  bersifat  mengikat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat secara keseluruhan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini, tidak semua kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa. Namun bisa juga  dilakukan  oleh  anak-anak.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  banyak  faktor  yang  ada, antara lain pengaruh  perkembangan saat ini, sangat pesatnya peran  media sosial  dan juga pengaruh lingkungan sosial di masyarakat.
Anak-anak  sangat  memerlukan  perawatan  dan  pendidikan  yang  baik  secara  fisik dan  mental  saat  mereka  tumbuh  dewasa  dan  anak-anak  juga  dilindungi  undang- undang  sebelum  dan  sesudah  lahir.  Karena  setiap  anak  mampu  memikul  semua tanggung jawab sebagai penerusnya generasi bangsa Indonesia. Orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam kandungan, dapat dikenakan  penafsiran  terhadap  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahan  dan  penambahan  sejumlah  pasal  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014. Tanggal 23 Tahun 2002 mempunyai konten perlindungan anak termasuk dalam pasal 1 angka 1.
Tugas  dan  wewenang  kejaksaan  ialah  bagian  dari  keseluruhan  lembaga  negara, khususnya di bidang penegakan hukum dan peradilan, melaksanakan dan memajukan kerja sama berdasarkan semangat keterbukaan, solidaritas, dan integrasi dalam suasana kekeluargaan  untuk  mewujudkan  sistem  peradilan  pidana.  Hubungan  tersebut dilaksanakan  melalui  verifikasi  dan  koordinasi  horizontal  yang  progresif, berkesinambungan,  dengan  tidak  mengesampingkan  fungsi,  tugas,  dan  wewenang
masing-masing orang. Dalam  Sistem Informasi Penelusuran Perkara Kejaksaan Negeri Deli  Serdang  pada  tahun  2022  terdapat  3  kasus  pelanggaran  hukum  anak  yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum  mungkin  terus  meningkat  karena  beberapa  faktor  yang  mendorong  anak melakukan kejahatan.
Dalam  penanganan  kasus  anak  yang  melanggar  hukum  juga  harus  benar-benar menjamin  hak-hak  anak,  kepentingan  terbaik  anak  dan  harus  memulihkan  keadilan. Untuk  mencapai  keadilan  restoratif,  dalam  penuntutan,  Jaksa  Agung  mempunyai kewajiban untuk melakukan diversi. Selain itu, hal ini juga menjadi konteks pengalihan kasus  tersebut  Menurut  Bapak  Bondan  Subrata  SH,  selaku  Kepala  Bagian  Tindak Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang,  yang  terpenting  adalah  memastikan kepentingan  terbaik  bagi  anak  tetap  terjaga  dan  terjamin.  Dalam  menerapkan  hukum terhadap  anak  yang  melanggar  hukum,  kita  harus  memperhatikan  hak  anak  sebagai generasi penerus bangsa.
Hak-hak  anak  ini  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pasal  3  UU  Sistem  Peradilan  pidana anak.  Mengenai  hak-hak  anak  selama  bersidang,  menurut  Bapak  Bondan  Subrata  SH selaku jaksa penuntut umum yang sering menangani perkara anak di Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan jelas menyatakan  hak-hak anak, meliputi:
• memutuskan berapa lama anak tersebut akan ditahan hanya berdasarkan urgensi pemeriksaan.
• melontarkan tuduhan yang dapat dimengerti oleh anak;
• segera melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan;
• melaksanakan  putusan  hakim  dengan  semangat  dan  semangat  pelatihan  atau rehabilitasi.”
Hak-hak anak saat diperiksa di kejaksaan Deli Serdang, yakni :
• hak untuk mengurangi masa penahanan;
• hak untuk mengubah status tempat penahanan (Rutan Negara) dalam tahanan rumah atau dalam tahanan rumah;
• hak  untuk  dilindungi  dari  ancaman,  pelecehan,  dan  pemerasan  pihak  yang melakukan pemeriksaan;
• hak mendapat fasilitas interogasi dan penuntutan;
• hak untuk didampingi oleh pengacara.”
Anak-anak  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  pengurangan waktu/periode  penahanan  Dalam  proses  penggeledahan  di  Kejaksaan,  karena  anak mempunyai  kepribadian  yang  istimewa  maka  perlu  perhatian  khusus.  Semakin  lama anak  ditahan,  maka  semakin  banyak  pula  gangguan  mental  dan  psikologis  yang dialaminya. Hak atas pengurangan masa penahanan akan mengurangi dampak negatif yang dialami anak dari penahanan
Hak  lain  bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  mereka  dapat mengubah  status  penahanannya  dari  rumah  tahanan  menjadi  tahanan  rumah  atau
tahanan  kota.  Hak  ini  berlaku  bagi  pelaku  kejahatan  anak  agar  anak  tidak  terkena dampak  negatif  dari  lingkungan  penjara  yang  merupakan  surga  bagi  para  pelaku kejahatan.  Ketakutannya  adalah  jika  anak-anak  ditahan,  mereka  tidak  akan  menjadi lebih baik tetapi akan belajar melakukan hal yang sama seperti anak-anak yang ditahan, karena  anak-anak  pada  dasarnya  rentan  terhadap  pengaruh  lingkungan.  Jika  seorang anak  melakukan  kesalahan  dan  menghadapi  proses  hukum,  ia  tetap  dapat  dimaafkan sepanjang  kejahatan  tersebut  merupakan  pelanggaran  ringan  dan  bukan  merupakan pelanggaran berulang.
Anak-anak juga mendapat manfaat dari jaminan perlindungan terhadap berbagai ancaman saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang seperti dipaksa mengakui perbuatannya  karena  penganiayaan,  dll.  Hak  ini  sebenarnya  tidak  hanya berlaku bagi anak saja namun juga bagi semua orang yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini sesuai  dengan  Konstitusi  Indonesia  yang  menjamin  hak  asasi  setiap  warga  negara meskipun melakukan tindak pidana.

## b. Mekanisme  pelaksanaan  penuntutan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum di kejaksaan negeri deli Serdang.
Sesuai  ketentuan  hukum  acara  pidana,  setelah  penyidik  selesai  melakukan penyidikan,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  penuntutan  oleh  penuntut  umum.  Dalam sistem peradilan pidana anak, anak melanggar hukum, anak menjadi korban, dan anak menjadi saksi kejahatan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berumur 12  tahun  sampai  dengan  dibawah  18  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. Anak  korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas  tahun)  yang menderita  penderitaan  jasmani  dan  rohani  dan/atau  kerugian  atau  kerugian  ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan.
Saksi anak ialah  anak yang berumur  dibawah 18 (delapan belas tahun), yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan prosedural mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan,  dan    persidangan  sehubungan  dengan  perkara  pidana  yang  diadili, disaksikan,  dan/atau  dialami.Dalam  kasus  di  mana  anak-anak  melakukan  kejahatan sebelum usia 18 tahun umurnya dan diadili di pengadilan setelah anak itu melampaui umur  18  tahun  tetapi  belum  berumur  21  tahun,  maka  anak  tersebut  tetap  diadili  di pengadilan untuk anak di bawah umur (Pasal  20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana  anak  adalah  penyidik,  penuntut umum, hakim, penyuluh kemasyarakatan, dan pekerja sosial:
• Penyidik ialah penyidik anak.
• Jaksa ialah jaksa anak.
• Hakimnya ialah hakim anak.
• Anggota  Dewan  Masyarakat  adalah  aparat  fungsional  penegak  hukum,  orang yang  melakukan  penelitian komunitas,  konsultan,  Awasi  dan  dukung  anak-anak di dalam dan di luar proses Peradilan pidana.
• Pekerja  sosial  adalah  orang  yang  bekerja  pada  instansi  negara  dan  sektor  swasta juga  memiliki  kapasitas  dan  keahlian  pekerja  sosial    kesadaran  pekerjaan  sosial dicapai  melalui  pendidikan,  dan  atau  pengalaman  kerja  sosial  praktis  untuk memecahkan masalah masyarakat.
Dalam  pemeriksaan  terhadap  korban  anak,  penyidik  wajib  melakukan  hal  tersebut mewajibkan  pekerja  sosial  atau  pekerja  sosial  membuat  laporan  setelah  melaporkan tindak  pidana.  Selanjutnya,  diversi  wajib  dilakukan  terhadap  anak  yang  dianggap sebagai  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  pada  tingkat  penyidikan, penuntutan,  dan  peninjauan  kembali  perkara  anak  di  muka  pengadilan,  dengan ancaman  pidana  penjara  kurang  dari  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  pengulangan  tindak pidana.  Selanjutnya,  selain  ketentuan  tersebut,  berlaku  juga  bagi  anak  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  kurang  dari  7  (tujuh) tahun dan anak juga didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara  kurang  dari  tujuh  (tujuh)  tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  yang  saling melengkapi,  alternatif,  kumulatif  atau  gabungan  (pasal  7  PERMA  No.  4  Tahun  2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengatur  bahwa  perkara  yang  melibatkan  anak  sebelum  diadili  di  pengadilan,  mulai dari  tahap  penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan  hingga  pengadilan  negeri,  harus dicoba  diubah  arahnya.  Tujuan  dari  upaya  diversi  ini  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang menjelaskan bahwa diversi dimaksudkan untuk:
• Tercapainya perdamaian antara korban dan anak
• Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan
• Mencegah Anak-anak Dirampas Kebebasannya
• Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
• Ciptakan rasa tanggung jawab pada anak
Menyelesaikan perkara di luar pengadilan pasti akan menyelesaikan segalanya Jika timbul konflik karena suatu tindak pidana, ketika kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban  sudah  berdamai,  otomatis  hal  ini  akan  membuat  rasa  bersalah    terpidana berkurang  karena    korban  sudah  memaafkan  pelakunya.  Hal  ini  merupakan  upaya untuk  mengutamakan  kepentingan  terbaik  untuk  anak-anak.  Sudarto  mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya didasarkan pada asas kebaikan anak atau mempertimbangkan kriteria yang paling relevan dengan kesejahteraan anak-anak yang terlibat tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
c. Hambatan yang dialami bagi jaksa dalam penuntutan terhadap anak  berhadapan dengan hukum di kejaksaan negeri deli Serdang.
Penanganan kejahatan terhadap anak seringkali menghadapi banyak kendala Proses di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berjalan lancer penyidikan, penuntutan bahkan nama perkara di pengadilan. Perdamaian perlu dicapai melalui penerapan diversi terkadang hal ini tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya kasus diversi  yang  berhasil,  ternyata    dalam  pelaksanaan  diversi  masih  terdapat  banyak kendala.  Diversi  harus  menjadi  langkah  efektif  untuk  mencegah  kriminalisasi  anak, seperti yang  ditunjukkan oleh sejumlah kegagalan penuntutan.
Menangani  semua  kasus  anak  di  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang  lebih  banyak dilakukan  dengan  litigasi.  Sebab  perkara  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  secara kekeluargaan  atau  dalam  hal  ini  perkara  anak  tidak  dijadikan  sasaran  upaya  diversi dengan  alasan  perkara  anak  tersebut  tidak  memenuhi  syarat.  Namun  pada kenyataannya,  korban  tidak  mau  mengubah  perkaranya,  apa  pun  alasannya,  karena mereka menganggap hukuman yang pantas atas tindakan tersebut adalah meneruskan perkara hingga persidangan, proses ini, sehingga menimbulkan efek jera.
Dengan  adanya  faktor-faktor  penghambat  tersebut,  maka  tidak  ada  upaya  yang dapat  dilakukan  oleh  Kejaksaan  Anak  atau  Pengadilan  Negeri    untuk  mengatasi hambatan-hambatan  tersebut,  sehingga  apabila  upaya  terakhir  yaitu  diversi  tidak berhasil  maka  perkara  akan  dilanjutkan  ke  pengadilan.apabila  dianalisis  dengan  teori efektivitas  hukum  oleh  Soerjono  Soekanto  sesuai  hasil  wawancara  dengan  Bapak Bondan  Subrata,  SH  ;  Kepala  Seksi  Tindak  Pidana  Umum  Kejaksaan  Negeri  Deli Serdang, tentang ; Apa hambatan yang ada dalam pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak?,  maka  dipaparkan  bahwa  :  Hambatan  Internal  yang  ada  dalam  pengajuan penuntutan tindak Pidana Anak yaitu:
• Tidak ada masa penahanan pada tahap penuntutan;
• Terdapat rencana penuntutan khusus (Rentut) untuk kasus yang melibatkan anak. Sedangkan  hambatan  eksternal  yang  ada  dalam  pengajuan  penuntutan  tindak Pidana Anak yaitu:
• Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak hadir dalam persidangan;
• Saksi anak tidak hadir dalam persidangan.
• Keluarga anak  tidak hadir dalam persidangan

## SIMPULAN
a. Ketentuan  hukum  terkait  penuntutan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  pada tahap  penuntutan  oleh  Kejaksaan  Agung  tunduk  pada  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan    dan  hukum  acara  Pidana  Indonesia.  Penting  untuk  dipahami  bahwa penitipan  anak  ilegal  tentunya  harus  didasarkan  pada  sejumlah  peraturan  hukum
tertentu,  antara  lain:  Undang-Undang    Nomor  11  Tahun  2012  Republik  Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Diversi  dan  Perawatan  Anak  Di  Bawah  12 Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  Peraturan  Pengacara  Nomor 06/A/J.A/04/2015 tentang Petunjuk Melakukan Pekerjaan Pengalihan.
b. Mekanisme    penuntutan  terhadap  anak  pelanggar  hukum  diterapkan  oleh  Direktur Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang,  yakni  sejak  akhir  tahap  penyidikan,  polisi  segera melimpahkan  kasus  tersebut  ke  kejaksaan,  dengan  mengirimkan  berkasnya  ke kejaksaan  untuk  diperiksa  kelengkapannya.  Dalam  hal  Jaksa    berpendapat    hasil penggeledahan tidak lengkap, Jaksa segera mengembalikan berkas  kepada penyidik dengan  petunjuk    apabila  dalam  waktu  14  hari  Jaksa  tidak  mengembalikan  berkas atau  penyidikan,  maka  penyidikan  dibatalkan.  dianggap  selesai  setelah  kejaksaan meninjau  perkara  dan  menyiapkan  surat  dakwaan.  Kejaksaan  segera  melimpahkan perkara  dan  surat  dakwaan  kasus  anak  ke  Pengadilan  Negeri,  kemudian  ke Pengadilan Negeri. Peninjauan kembali perkara dilimpahkan dari tingkat daerah ke Kejaksaan  .Setelah  menerima  perkara,  Ketua  Pengadilan  Negeri  mengangkat/atau menunjuk  Hakim  atau  Majelis  Peradilan  untuk  menyelesaikan  perkara  anak tersebut.
c. Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dalam mengadili anak yang berhadapan dengan hukum  adalah  hambatan  internal  dan  eksternal  terutama  hambatan  internal  antara lain  kurangnya  waktu  penahanan  pada  tahap  penuntutan,  ketidakmampuan melakukan  penuntutan  dan  adanya  skema  penuntutan    khusus  (Rentut).  bagi  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  kasus  anak-anak.  Kendala  eksternal  yang  ada dalam  penuntutan  tindak  pidana  terhadap  anak  adalah  tidak  adanya  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  dalam  persidangan,  tidak  adanya  saksi  anak  dalam persidangan dan tidak adanya kehadiran keluarga muda dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum , Jakarta: Fikahati Aneska 2009.
Alfitral, Hapusnya  Hak  Menuntut  dan  Menjalankan  Pidana ,  Penebar  Swadaya  Group, Jakarta, 2012.
Arif  Gosita,  1984. Masalah  Perlindungan  Anak ,  Jakarta:  Akademindo  Presindo., Masalah Korban Kejahatan, J akarta: Akademi Pressindo, 1993.
C  S  T  Kansil  S  T  Kansil,  Pokok-Pokok  Hukum  Pidana,  PT  Pradnya  Pramita,  Jakarta, 2007. Darwan Prins, 2002, Hukum Anak Indonesia. Bandung: OT Citra Aditya.
Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia, 2004.
Loly Eva Nirmawati , Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum  Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang
Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Sinar Grafika.
Muhamad, Y. M., Al Muchtar, S., & Anggraeni, L. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Internalisasi Nilai Toleransi Dalam Mencegah Potensi Radikalisme di Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal Educatio FKIP UNMA , 7 (3), 1270 – 1279. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
Philipus  M.  Hadjon,  1987.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  Bina  Ilmu,
Surabaya. 97
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Suharto R.M, Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta Wagiati  Soetedjo  dan  Melani,  Hukum  Pidana  Anak  edisi  revisi,  PT  Refika  Aditama,
Bandung, 2013.