## RANCANG BANGUN SISTEM LAYANAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERBASIS WEB
1 Bayu Rianto, 2 Fitri Yunita, 3 Riska Sari, 4 Abdul Muni 1,2,3,4 Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Islam Indragiri
Jl. Provinsi, Parit 1 Tembilahan Hulu, Tembilahan, Riau - Indonesia Email: rianto.bayu @gmail.com

## ABSTRAK
Until now, the Legal Division of the Regional Secretariat, specifically the Legal Aid Sub-Section, the Legal Division of the Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency, does not yet have a special system  that  assists  the  Legal  Aid  Sub-Division  in  providing  Legal  Aid  Consultation  services  to Regional/Village Apparatus. In addition, there are several reasons that cause the Legal Aid Sub- Section to want a Web-based Legal Aid Consultation Service System. These reasons include: the implementation of direct consultation by coming to the office of the Legal Division of the Regional Secretariat, especially in the Legal Aid Sub-Section, it is deemed less effective for Regional/Village Apparatuses who are constrained by distance and time, and the difficulty of finding a consultation data  recap  due  to  the  absence  of  a  consultation  data  recap.  Regional/Village  Apparatus.  To overcome these problems, a software development process is needed in the form of a Legal Aid Consultation Service System. The processes carried out are literature study, identification of needs, design or design, implementation or coding, testing or testing. The system development method used is the Waterfall method, while the analytical method used is the PIECES method which can be a reference in building a Legal Aid Consultation Service System at the Legal Section of the Regional Secretariat  of  Indragiri  Hilir  Regency.  The  modeling  system  used  is  a  web-based  UML  (Unified Modeling  Language)  modeling  language  with  PHP  (Hypertext  Preprocessor)  programming language and Mysql database. As for software testing using blackbox testing, white box testing and questionnaire testing. With the Legal Aid Consultation Service System, it will be able to assist and  facilitate  Regional/Village  Apparatuses  in  Indragiri  Hilir  Regency  to  carry  out  the  Legal Consultation  process  through  the  System  as  well  as  for  the  Legal  Aid  Sub  Division  at the  Legal Section  of  the  Regional  Secretariat  of  Indragiri  Hilir  Regency,  it  will  be  easy  to  search  for consultation data recaps. carried out by the Regional/Village Apparatus in Indragiri Hilir Regency.
Keywords:  Web-Based  Information  System,  Legal  Aid  Consulting  Services,  Legal  Section  of  the Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency.

## PENDAHULUAN
Teknologi informasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari di zaman yang sangat modern seperti saat ini dan peranan teknologi begitu besar pada aktivitas manusia serta berkat teknologi berbagai  kemudahan  dapat  dirasakan  oleh  manusia  seperti  mempermudah  manusia  untuk mengakses berbagai bidang keilmuan mulai dari bidang ilmu pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang politik pertahanan dan keamanan serta bidang ilmu hukum [1]. Sehubungan dengan semakin  berkembangnya  teknologi  informasi,  maka  dengan  sewajarnya  akan  memaksa masyarakat  khusus  nya  perangkat  daerah/desa  di  kabupaten  Indragiri  hilir  untuk  dapat memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin dari segala segi kehidupan [2].
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini menunjukkan adanya jaminan dan perlindungan agar  setiap  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  dihadapan  hukum  tanpa  pengecualiannya. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan kehidupan yang adil serta  melindungi  hak  asasi  manusia  dimana  bantuan  hukum  yang  diberikan  bertujuan  untuk melindungi  hak  asasi  masyarakat  dalam  hal  masalah  hukum  guna  menghindari  segala  macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang dari pihak lain [3].
Bantuan  hukum  bagian  dari  profesi  advokat  yang  merupakan  profesi  yang  mulia  karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum [4].
Perangkat  Daerah  khususnya  Perangkat  Desa  memiliki  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman akan hukum yang rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan konsultasi mengenai bantuan  hukum  [5].  Tidak  semua  orang  dapat  memahami  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam hukum.  Untuk  mengatasinya,  dibutuhkan  pejabat  konsultan  hukum  yang  paham  akan  hukum untuk  memberikan  pelayanan  konsultasi  hukum  terhadap  Perangkat  Daerah/Desa  karena konsultasi hukum diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum secara lebih tepat dan cepat [6].
Berdasarkan pada hasil penelitian, Pelayanan konsultasi bantuan hukum yang sedang berjalan pada  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  khususnya  pada  Sub  Bagian Bantuan  Hukum  hingga  saat  ini  yaitu  konsultan  hukum  dalam  melakukan  pengolahan  data pelayanan konsultasi masih secara manual seperti konsultan melakukan wawancara dan merekam atau  mencatat  narasi  permasalahan  hukum  yang  diceritakan  oleh  klien,  kemudian  pencatatan dilakukan  dikertas  dan  disimpan  dalam  lemari  arsip,  serta  dapat  memunculkan  kesulitan  untuk melihat  hasil  rekap  data  konsultasi  yang  dilakukan  Perangkat  Daerah/Desa  dan  kesulitan  dalam pencarian  arsip  data  konsultasi  hukum  pada  kasus  perkara  tertentu  yang  telah  terjadi  pada beberapa tahun yang lalu.
Bersumber  pada  permasalahan  tersebut  penulis  tertarik  untuk  mengamati  serta melaksanakan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : ”Rancang Bangun Sistem Layanan Konsultasi  Bantuan  Hukum  Pada  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir Berbasis Web”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan hasil  review jurnal  terdahulu,  maka  didapatkanlah  perbandingan  sebagaimana ditampilkan pada table dibawah ini:
Tabel 1 Tinjauan Pustaka No Nama Penulis Judul Hasil 1. Antonius Wahyu Sudrajat, Inayatullah (2021) Rancang  Bangun Sistem  Informasi Konsultasi  Hukum Berbasis Android - Penelitian  ini  mengenai  Rancang  Bangun  Sistem Informasi Konsultasi Hukum Berbasis Android. - Tujuan Penelitian
ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem informasi konsultasi  hukum  berbasis  android  yang  dapat digunakan  oleh  masyarakat  dalam  mendapatkan informasi dan konsultasi hukum. - Penelitian ini menggunakan metode
pengembangan  sistem  yang  tahapan  nya  yaitu pengumpulan  data,  identifikasi  masalah,  analisis masalah,  perancangan  sistem,  implementasi  dan dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  dengan Studi Literatur, wawancara dan observasi.
- Perancangan  sistem  menggunakan  pemodelan Unified Modelling Language (UML).
- Bahasa  pemrograman  yang  digunakam  yaitu bahasa  pemrograman  java  untuk  android  dan database angine yang digunakan adalah MySQL.
- Hasil penelitian ini terciptanya Aplikasi konsultasi hukum berbasis android yang dapat
No Nama Penulis Judul Hasil mempercepat  masyarakat  dalam  mendapatkan pendampingan hukum serta memberikan kemudahan  bagi  pejabat  hukum  dalam  evaluasi dan monitoring perkara yang dihadapi oleh klien [5].
- Perbandingannya  yaitu  :  pada  penelitian  ini membangun sistem berbasis android, sedangkan penelitian  yang  akan  dibangun  yaitu  sistem berbasis  Website  serta  bahasa  pemrograman yang digunakan juga berbeda. 2. Dihin Muriyatmoko, Shoffin  Nahwa Utama,  Badrus Sholeh (2020) Rancang  Bangun Sistem  Informasi Layanan Konsultasi Bantuan  Hukum LPKBH  Al-Baihaqy Surabaya - Penelitian  ini  mengenai  Rancang  Bangun  Sistem Informasi  Layanan  Konsultasi  Bantuan  Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya.
- Tujuan  penelitian  ini  untuk  menghadirkan  solusi dan  membangun  sebuah  sistem  informasi  yang mempermudah  layanan  konsultasi  dan  bantuan hukum  di  LPKBH  Al-Baihaqy  Surabaya  secara transparan  dan  memberikan  layanan  konsultasi gratis  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu melalui sistem.
- Sistem  berbasis  web  dibangun  dengan  bahasa pemrograman PHP menggunakan kerangka kerja Codeigniter. - Penelitian  ini  menggunakan  analisis  PIECES  dan desain sistem penggunakan perancangan pemodelan Unified Modelling Language (UML).
- Hasil  penelitian  ini  telah  menghasilkan  Sistem Informasi  Layanan  Konsultasi  Bantuan  Hukum LPKBH Al-Baihaqy Surabaya berbasis Web [7]. - Perbandingannya  yaitu  :  pada  penelitian  ini menggunakan kerangka kerja Codeigniter, sedangkan  panelitian  yang  akan  dibangun memggunakan kerangka kerja waterfall model. 3. Pandu  Leksono, Sekreningsih Nita (2018) Rancang  Bangun Sistem  Informasi Konsultasi  Medis Berbasis Web - Penelitian  ini mengenai  sistem  informasi konsultasi medis pada tempat praktek dokter gigi Sudarto Madiun berbasis Web.
- Tujuan  penelitian  ini  untuk  membantu  dan mempermudah dalam berkonsultasi medis secara online,  mendaftar  secara  online  dan  pencarian data pasien lebih mudah.
- Penelitian  ini  menggunakan  waterfall  model. Teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara, dan studi pustaka.
- Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL.
- Hasil  penelitian  ini  telah  menghasilkan  sebuah sistem  informasi  konsultasi  medis  berbasis website pada tempat praktek dokter gigi Sudarto Madiun [8].
No Nama Penulis Judul Hasil - Perbandingannya yaitu : pada penelitian ini dalam perancangan  menggunakan  permodelan  Flow Chart, ERD, Context Diagram dan DFD, sedangkan penelitian  yang  akan  dibangun  menggunakan permodelan UML.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yaitu suatu  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data dan  informasi yang lengkap, sehingga dalam penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam bab ini  akan  dibahas  mengenai  langkah-langkah  yang  akan  dikerjakan  dalam  penelitian  pembuatan program,  perancangan  sistem,  bahasa  pemrograman,  dan  komponen-komponen  pemodelan sistem  yang  digunakan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  berbagai  langkah  kerja  yang  sistematis sehingga menemukan hasil yang maksimal. Sebelum memulai penelitian, peneliti akan melakukan beberapa tahap yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi terkait dengan judul yang  diteliti  dengan  menggunakan  metode  waterfal,  tahap  tersebut  akan  dipaparkan  sebagai berikut :

## Gambar 1. Metode Pengembangan Sistem Waterfall
Pada  gambar  1  diatas,  sudah  digambarkan  bagaimana  alur  metode  penelitian  yang  akan dirancang. Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi bagaimana Analisa kebutuhan, Perancangan sistem, Implementasi sistem, Pengujian apa yang digunakan dan pemeliharaan sistem. Berikut ini penjelasan mengenai alur kerangka penelitian dengan menggunakan metode waterfall diatas.

## 3.1 Analisa Kebutuhan
Pada  tahap  analisa  kebutuhan  peneliti  menggunakan  beberapa  metode,,  Adapun  metode tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

## Pengumpulan Data
Pengumpulan data disini dilakukan dengan observasi, wawancara dan juga melakukan studi literatur. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung di Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan wawancara yang dilakukan tatap muka beserta tanya jawab langsung  antara  peneliti  dan  Kepala  Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  &  Kepala  Sub  Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni Bapak Eko Heri Purwanto,  SH,  MH  &  Bapak  Ryan  Wanda  Kasuma,  SH,  dan  pada  tahap  studi  literatur,  peneliti mencari sumber-sumber tulisan berupa jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian dan berkaitan dengan perancangan program yang digunakan sebagai referensi pada penelitian yang sedang dilakukan.

## Analisa Sistem
Adapun  analisa  sistem  peneliti  menggunakan  metode  analysis  PIECES.  Metode  PIECES merupakan tata cara analisis sebagai dasar buat mendapatkan pokok- pokok permasalahan yang lebih  khusus.  Dalam  menganalisis  suatu  sistem,  umumnya  hendak  dilakukan  terhadap  sebagian aspek  antara  lain  analisis  terhadap  kinerja,  informasi,  ekonomi,  pengendalian,  efisiensi  serta pelayanan.  Analisis  ini  disebut  analisis  PIECES  (Performance,  Information,  Economic,  Control, Efficiency and Service). Kerangka kerja ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan saat membangun sistem.

## 3.2 Perancangan Sistem
Setelah mendapatkan informasi dan mengidentifikasi semua kebutuhan, kemudian perancang membuat desain sistem berupa penggambaran kebutuhan user pada sistem yang dibangun. Untuk Desin  Input  dan  Output  Sistem  meggunakan  Microsoft  Visio.  Alat  bantu  yang  digunakan  untuk perancangan berorientasi objek berbasis Unified Modeling Language (UML). Pemakaian model ini bertujuan  buat  mengidentifikasikan  bagian-bagian  yang  tercantum  dalam  lingkup  sistem  yang dibahas serta bagaimana hubungan antara sistem dengan subsistem ataupun sistem lain di luarnya.
Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasiskan UML adalah sebagai berikut:
1. Use Case Diagram : menggambarkan dan menjelaskan kebutuhan yang diinginkan pengguna, dan sangat membantu dalam menentukan struktur organisasi dan model sistem.
2. Activity Diagram : menunjukkan jalannya urutan aktivitas.
3. Sequence Diagram : menunjukkan koordinasi dinamis antara objek dan urutan pesan (message sequence) antar objek tersebut.
4. Class Diagram : menunjukkan struktur statis dari kelas yang sebenarnya dalam sistem.

## 3.3 Implementasi Sistem
Pada tahap ini perancang membuat perangkat lunak berdasarkan dari analisis kebutuhan dan desain  sistem  yang  diubah  ke  dalam  perintah-perintah  menggunakan  Bahasa  Pemrograman. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa permrograman PHP, menggunakan Notepad++ sebagai editornya dan menggunakan Mysql sebagai database dalam menjalankan aplikasi ini serta Browser (Google Chrome dan Mozilla Firefox). Tahap ini merupakan tahap pengujian terhadap sistem yang telah dibuat untuk menentukan apakah sistem tersebut layak untuk digunakan.

## 3.4 Pengujian Sistem
Pada  tahap  ini  memeriksa  kode  program  yang  sudah  dikerjakan  serta  memusatkan  pada bagian dalam sistem yang dibuat dan merupakan sebuah proses eksekusi suatu program dengan maksud  menentukan  kesalahan  dan  memastikan  bahwa  semua  fungsi  program  berjalan  sesuai keinginan.[8] Pengujian perangkat lunak yang digunakan diantaranya Black Box Testing, White Box Testing dan Uji Kuisioner.

## 3.5 Pemeliharaan Sistem
Pada  tahapan  ini  dilakukan  proses  pengoperasian  sistem  yang  sudah  dibuat  dan  diuji. Pemeliharaan yang dilakukan pada Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Berbasis  Web  adalah  dengan  cara  memanfaatkan aplikasi  tersebut  untuk  memberikan  layanan  konsultasi  bantuan  hukum  kepada  Perangkat Daerah/Desa, memudahkan Perangkat Daerah/Desa untuk berkonsultasi bantuan hukum melalui sistem berbasis web, sehingga dapat langsung memantau apakah aplikasi terdapat kendala atau masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hasil penelitian dari awal sistem informasi desa akan dibahas terdiri dari hasil analisa, hasil Perancangan, hasil implementasi, hasil pengujian, dan hasil pemeliharaan.

## Hasil Analisa
Adapun hasil Analisa dengan menggunakan Metode PIECES memiliki enam variable penilaian dalam melakukan evaluasi yaitu :
Tabel 2.  Analisa PIECES No Jenis Analisis Sistem yang berjalan Sistem yang diusulkan 1. Performance (Kinerja) Konsultan hukum pada sub bantuan hukum  bagian  hukum  sekretariat daerah dalam menangani pelayanan konsulasi bantuan hukum masih melakukan pencatatan  dikertas  dan  disimpan dalam  lemari  arsip,  serta  dapat memunculkan kesulitan untuk melihat  hasil  rekap  data  konsultasi yang dilakukan Perangkat Daerah/Desa  dan  kesulitan  dalam pencarian  arsip  data  konsultasi hukum pada kasus perkara tertentu yang  telah  terjadi  pada  beberapa tahun yang lalu.
Dengan  membuat  sistem  layanan konsultasi  bantuan  hukum  akan banyak  membantu  dalam  proses penanganan  pelayanan  konsultasi bantuan hukum melalui sistem dan mempermudah perangkat daerah/desa dalam melakukan konsultasi  hukum  melalui  sistem. Data  informasi  bersifat  digitalisasi yang  mana  data  tersimpan  dalam sebuah  database  dan  data  akan mudah  tersalurkan  secara  ber- urutan. 2. Information (Informasi) Informasi data perangkat daerah/desa yang melakukan konsultasi bantuan hukum tersimpan pada gungyu pengarsipan berkas konsultasi. Informasi data perangkat daerah/desa yang melakukan proses konsultasi hukum tersimpan pada sistem dalam bentuk laporan rekapitulasi perangkat daerah/desa yang melakukan konsultasi hukum. 3. Economy (Ekonomi) Melakukan  konsultasi  hukum  dan pemberian  pelayanan  konsultasi hukum  secara  langsung  (tatap muka)    memerlukan  banyak  waktu dan biaya dikarenakan harus datang langsung ke kantor konsultan untuk melakukan proses konsultasi hukum. Dengan  adanya  sistem  layanan konsultasi bantuan hukum ini dapat memudahkan dalam proses
pelayanan konsultasi hukum melalui  sistem  sehingga  dapat menghemat biaya dan waktu. 4. Control (Pengendalian ) Keamanan  data  pada  sistem  yang berjalan masih kurang aman karena siapa  saja  dapat  mengambil  data tersebut, dan juga rawan terhadap kesalahan  yang  terjadi  dalam proses pencarian data serta hal-hal yang  tidak  di  inginkan  seperti bencana alam.
Dengan  adanya  login  pada  sistem, admin konsultan dapat mengakses sistem  sesuai  dengan  akses  yang telah  dibuat,  agar  data  konsultasi hukum tetap aman dan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan data.
5. Eiciency (Efisiensi) Secara  efisiensi  dirasa  kurang karena  harus  menerima  informasi bantuan  hukum  dengan  datang langsung ke tempat, tanpa ada nya informasi  langsung  lewat  email ataupun pesan singkat. Dengan  adanya  sistem  layanan konsultasi bantuan hukum,
tentunya  sangat  efisien  yaitu masyarakat dapat mengases dengan  mudah  dan  melakukan proses  konsultasi  hukum  melalui smartphone masing–masing ataupun melalui Komputer. 6. Service (Pelayanan) Dari proses pelayanan membutuhkan banyak waktu karena perangkat daerah/desa harus  datang  secara  langsung  ke kantor  untuk  melakukan  proses konsultasi hukum kepada konsultan hukum  pada  sub  bantuan  hukum bagian  hukum  sekretariat  daerah kab.inhil Dalam menggunakan sistem layanan konsultasi bantuan hukum pengguna  mendapatkan  respon cepat  serta  mengetahui  apa  yang telah  diproses  mengenai  layanan konsultasi  hukum  yang  diberikan oleh  konsultan  hukum  melalui sistem  layanan  konsultasi  bantuan hukum.
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Berikut merupakan Use case diagram sistem informasi desa pada gambar dibawah ini :
Membayar Jasa Pencucian Mobil User Login Data Pengguna Surat Permohonan Bankum Setting Konsultasi Hukum Pendampingan Hukum Admin Syarat Pendampingan Hukum Rekap Data Konsultasi Kritik/Saran

## Gambar 2. Perancangan Use Case Diagram SLKBANKUM
Pada Gambar 2 diatas merupakan perancangan use case diagram sistem layanan konsultasi bantuan hukum. Pada perancangan use case diagram ini terdapat 2 aktor yang saling berhubungan. Admin  dapat  memiliki  semua  akses  dari  menu  sistem  layanan  konsultasi  bantuan  hukum  yaitu akses untuk login sistem, akses menu setting, akses menu data pengguna, akses menu konsultasi hukum, akses menu pendampingan hukum, akses menu surat permohonan bantuan hukum, akses menu syarat pendampingan hukum, akses menu rekap data konsultasi hukum, dan akses menu kritik/saran.  Serta  user  dapat  mengakses  menu  sistem  layanan  konsultasi  bantuan  hukum  yaitu akses  untuk  login  sistem,  akses  menu  setting,  akses  menu  konsultasi  hukum,  akses  menu pendampingan  hukum,  akses  menu  surat  permohonan  bantuan  hukum,  akses  menu  syarat pendampingan hukum, akses menu rekap data konsultasi hukum, dan akses menu kritik/saran.
Activity diagram digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam suatu sistem.  Pada  diagram  aktifitas  ini  terdapat  gambaran  detail  alur  sistem  nantinya.  Berikut merupakan activity diagram sistem layanan konsultasi bantuan hukum :
admin
sistem Menu login menampilkan menu login input data form login menampilkan halaman admin ya tidak selesai Konsultasi hukum Jawab konsultasi cetak data diproses ya ya ya tidak tidak

## Gambar 3. Activity Diagram Kelola Konsultasi Hukum Admin
Pada Gambar 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa admin dapat melakukan Kelola konsultasi hukum  yang  dilakukan  oleh  user.  Dengan  login  sistem  kemudian,  memilih  menu  konsultasi  dan dapat menjawab konsultasi serta mencetak data konsultasi hukum yang telah dilakukan oleh user pada sistem layanan konsultasi bantuan hukum.
Untuk melihat dari Squence diagram Kelola data Konsultasi hukum admin dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini:
:Halaman login pilih menu kelola data konsultasi hukum :Login Control :Halaman admin :Kelola konsultasi hukum :kelola konsultasi hukum control Db_hukum admi n login input  email dan password cek data() load data() data salah() data valid() menambah data() data tidak lengkap() simpan data() edit data() hapus data() data di update() data dihapus()

## Gambar 4. Sequence diagram Kelola data konsultasi hukum admin
Pada Gambar 4 diatas merupakan perancangan sequence diagram data konsultasi hukum. Admin  yang  mana  konsultan  hukum/staf  sebagai  admin  dapat  menginput  data,  edit  data  serta dapat menghapus data.
:Halaman login
pilih menu kelola data konsultasi hukum :Login Control :Halaman admin :Kelola konsultasi hukum :kelola konsultasi hukum control Db_hukum user login input  email dan password cek data() load data() data salah() data valid() menambah data() data tidak lengkap() simpan data() edit data() hapus data() data di update() data dihapus()

## Gambar 5. Sequence diagram kelola data Konsultasi Hukum User
Pada  Gambar  5  diatas  merupakan  perancangan  sequence  diagram  kelola  konsultasi  hukum user  yang  mana  user  dapat  mengelola  menu  konsultasi  pada  sistem  dengan  dapat  menambah data, edit data dan hapus data.

## 4.1 Hasil Implementasi
Pada  sistem  layanan  konsultasi  bantuan  hukum  terdapat  menu-menu  yang  dikelola  oleh admin dalam sistem, sebelum mengelola admin harus login terlebih dahulu, setelah berhasil login admin dapat  mengelola  beberapa  menu yang  terdiri  dari  menu konsultasi hukum,  permohonan pendampingan hukum, persyaratan-persyaratan pendampingan bantuan hukum, dan rekapitulasi data konsultasi hukum yang dilakukan oleh user. Adapun penjelasan dari beberapa proses yang di kelola oleh admin sebagai berikut :

## Gambar 6. Halaman Kelola Konsultasi Hukum
Pada  gambar  6  diatas  jika  login  berhasil  dilakukan,  maka  staf  pengelola  dapat  melakukan kelola data konsultasi hukum.

## Gambar 7. Halaman Kelola pendampingan hukum
Pada gambar 7 diatas jika login berhasil dilakukan, maka admin dapat melakukan kelola data pendampingan hukum.

## Gambar 8. Halaman Kelola persyaratan
Pada  gambar  8  diatas  jika  login  berhasil  dilakukan,  maka  admin  dapat  melakukan  kelola tambah, edit dan hapus data persyaratan pendampingan hukum.

## Gambar 9. Halaman Kelola Rekap data
Pada  gambar  9  diatas  jika  login  berhasil  dilakukan,  maka  konsultan  hukum/staf  dapat melakukan kelola rekap data konsultasi.

## 1. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berbasis Web ini menghasikan suatu sistem layanan
Konsultasi Bantuan Hukum yang dapat membantu Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dalam  mengelola  proses  pelayanan  Konsultasi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah/Desa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebih mudah melalui sistem. Sistem Layanan Konsultasi Bantuan Hukum ini dapat mempermudah konsultan  hukum  dalam  mengelola  proses  pelayanan  konsultasi  hukum,  permohonan pendampingan hukum, serta memudahkan dalam pencarian rekapitulasi data konsultasi yang telah dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah/Desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  melalui  sistem.  Diharapkan dengan adanya sistem ini data Konsultasi Hukum yang telah dilakukan dalam sistem lebih mudah dicari  ketika  dibutuhkan  dan  meminimalisir  resiko  kehilangan  berkas  atau  rusaknya  berkas Konsultasi dan Pendampingan Hukum.

## REFERENSI
[1] C. Putra, “Peranan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit,” vol. 2, no. 3, pp. 28–31, 2019, doi: 10.31227/osf.io/6qkrn.
[2] B.  Rianto,  “Wesite  penyedian informasi  rumah  kos  kab.inhil,” JUTI-UNISI (JurnalTenikIndustriUNISI), vol. 3, no. 1, pp. 35–42, 2019.
[3] S. Amalia, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Dalam Pelaksanaan Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (Studi  Pada  LKBH  FH  Universitas  Proklamasi  45),”  Latar Belakang Masal. Toilet., vol. 34, no. 2, p. 191, 2018.
[4] Z.  Zulamri,  “Layanan  Konsultasi  Dalam  Membantu  Menangani  Kasus  Anak  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A ) Provinsi Riau,” vol. 1, no. 2, pp. 8–14, 2018.
[5] A. I. Sudrajat, “Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Hukum Berbasis Android,” Jtsi, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2021.
[6] R. Mamahit, “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang Kurang Mampu,” vol. II, no. 4, 2021.
[7] D.  Muriyatmoko,  S.  N.  Utama,  and  B.  Sholeh,  “RANCANG  BANGUN  SISTEM  INFORMASI LAYANAN  KONSULTASI  BANTUAN  HUKUM  LPKBH  AL-BAIHAQY  SURABAYA,”  pp.  7–16, 2020.
[8] P.  Leksono  and  S.  Nita,  “Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Konsultasi  Medis  Berbasis Website,” no. 2015, pp. 55–60, 2018.