FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Month Year, Vol.7 No. 1

## D A M PA K   PE D A G A N G   K A K I   L I M A   T E R H A D A P  T A T A N A N K O T A   D A N   K E B I J A K A N   P E M E R I N T A H   M E N C I PT A K A N R U A N G   PU B L I K   Y A N G   N Y A M A N
Nurul Musfira 1 , Muhammad Yusril Ilyas 2 , Yulianti 3 nurulmusfira130214@gmail.com, 082152697733, Universitas Negeri Makassar 1 muhammadyusrilyas20@gmail.com, 081355477466, Universitas Negeri Makassar 2 yuliantiyuli2002@gmail.com, 082393468840, Universitas Negeri Makassar 3

## Abstract
This  study  discusses  the  impact  of  street  vendors  on  the  city  structure  and  government  policies  in structuring street vendors as an effort to create a city structure into a comfortable public space. The purpose  of  this  study  was  to  see  how  the  impact  of  the  large  number of  street  vendors  on the  urban structure  and government  policies  in  overcoming  them.  By  using  a  literacy  study,  the  results  of  this study indicate that the number of street  vendors certainly has an impact on the urban structure that changes  functions.  The  city  structure  should  be  a  comfortable  public  space,  but  because  of  the presence of street vendors  who are not orderly and orderly, it creates the impression of being dirty, dirty  and  even  causing  traffic  jams.  There  needs  to  be  a policy  from  the  government  as  an  effort  to organize street vendors in order to create a rapid and comfortable city structure. Not only that, carry out continuous guidance and control so that the policy can run optimally.
Keywords: Street vendors; Government policy; City Planning

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  dampak  yang  ditimbulkan  pedagang  kaki  lima  terhadap  tatanan kota  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  penataan  pedagang  kaki  lima  sebagai  upaya  menciptakan tatanan  kota  menjadi  ruang  publik  yang  nyaman.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pedagang kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan menggunakan kajian literasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banyaknya pedagang kaki lima tentu berdampak pada tatanan kota yang beralih fungsi.  Semestinya  tatanan  kota  menjadi  ruang  publik  yang  nyaman,  tetapi  karena  keberadaan pedagang  kaki  lima  yang  tidak  tertib  dan  teratur  justru  menimbulkan  kesan  kumuh,  kotor  bahkan menimbulkan kemacetan. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah sebagai upaya penataan pedagang kaki lima agar  tercipta  tatanan  kota  yang rapi dan nyaman. Tidak  hanya itu, melakukan pembinaan dan kontrol secara berkesinambungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.
Kata Kunci : Pedagang kaki lima; Kebijakan Pemerintah; Tatanan Kota
DOI
:  - Received : Accepted
:
Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Karakteristik  daerah  perkotaan  salah  satunya  adalah  memiliki  potensi  pembangunan baik  dalam  sektor  formal  maupun  informal  seperti  pedagang  kaki  lima.  Potensi  yang demikian  ini  tentu  memberikan  peran  yang  besar  dalam  kegiatan  ekonomi  dan  menunjang kesejahteraan masyarakat jika ditata dengan baik.
Salah  satu  yang  penyebab  banyaknya  pedagang  kaki  lima  yang  memadati  kawasan perkotaan dan berimbas terhadap masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah disebabkan karena  untuk  dapat  menjadi  pedagang  kaki  lima tidak  harus  menyandang  pendidikan  tinggi sehingga  pedagang  kaki  lima  menjadi  profesi  yang  paling  banyak  dan  paling  mudah  untuk dilakukan. Herwansyah,  "Kebijakan  Hukum  Penataan  dan  Pemberdayaan  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  (Studi  Kasus:  Kawasan  Pasar  Pagi  Kotabumi,  Lampung  Utara)", jurnal petitum, vol. 1, no. 1 (2021), 30.
Pedagang kaki lima tersebut secara tidak langsung menjadi sektor informal terpenting yang  menunjang  kehidupan  masyarakat  perkotaan.  Sektor  informal  dalam  lingkup  kawasan perkotaan memang menjadi sumber penghidupan yang penting bagi masyarakatnya. Kondisi yang  demikian  tidak  hanya  dialami  oleh masyarakat  di  negara  berkembang,  di  negara  maju sekalipun  hal  tersebut  juga  berlaku  demikian.  Di  negara  maju  seperti  Inggris,  Amerika Serikat  dan  Spanyol  misalnya,  terdapat  satu  dari  lima  penduduknya  berprofesi  di  sektor informal.
Begitu halnya dengan negara berkembang seperti Amerika Latin, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan memiliki porsi tenaga kerja di sektor informal sebesar  30-70%.  Sementara  Indonesia  sendiri  memiliki  kurang  lebih  62%  tenaga  kerjanya bekerja  di  sektor  informal.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  sektor  informal  seperti pedagang  kaki  lima  menjadi  salah  satu  sarana  mengatasi  pengangguran  di  kawasan perkotaan. Retno Widjajanti, "Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Ruang  Perkotaan  Location  Problem  of  Street  Vendors  in  Urban  Space",  Tata  Loka, vol. 16, no.1, (2014), 19.

## DAMPAK PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TATANAN KOTA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK YANG NYAMAN
Akan tetapi fakta yang memprihatinkan justru malah dialami oleh para pekerja sektor informal tersebut. Seringkali keberadaan pedagang kaki tidak sepenuhnya diterima oleh para pemangku  kebijakan.  Pedagang  kaki  lima  justru  dianggap  sebagai problem bagi  kota-kota yang  tengah  berkembang  terkhusus  kota-kota  besar.  Tingginya  jumlah  pedagang  kaki  lima yang setiap tahunnya selalu bertambah berdampak buruk terhadap citra kota yang seharusnya menjadi ruang publik nyaman.
Nama  lain  pedagang  kaki  lima  adalah  pedagang  liar  atau  pedagang  eceran  yang berada  di  pinggir  jalan,  halaman  pasar  atau  tempat  lain  yang  sifatnya  sementara.  Pedagang kaki  lima  juga  disebut  sebagai  penjajah  dagangan  yang  menggunakan  gerobak  atau semacamnya  dan  selalu  berpindah  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain. Ressa  Fitriana,  "Analisis Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  dalam  Perspektif  Kebijakan  Deliberatif", jurnal governansi, vol. 6, no. 2, (2020), 95.
Keberadaan  pedagang  kaki  lima  dianggap  tidak  mendapatkan  izin  karena keberadaannya  yang  memenuhi  ruang  publik  dan  mengganggu  kepentingan  umum.  Para pedagang  kaki  lima  sering  kali menjajakan  dagangannya  di  trotoar  dan  di  badan  jalan  yang justru  memperlihatkan  kesan  kumuh  dan  tidak  jarang  menimbulkan  kemacetan. Rendi Pratama,  dkk.,  "Studi  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Pantai  Manakarra Kota  Mamuju  Kabupaten  Mamuju",  journal  of  urban  planning  studies,  vol.  1,  vol.  2, (2021), 175.
Tulisan  ini  mencoba  membahas  lebih  lanjut  terkait  keberadaan  pedagang  kaki  lima dan  pengaruhnya  terhadap  tatanan  kota  sebagai  ruang  publik  serta  kebijakan  pemerintah sebagai  upaya  penataan  pedagang  kaki  lima  untuk  menciptakan  tatanan  kota  sebagai  ruang publik yang bersih, rapi dan nyaman.

## 2. METODE
Metode  penyusunan  artikel  ini  menggunakan  kajian  pustaka.  Menurut  Mirzaqon.  T, dan  Purwoko  penelitian  kepustakaan  merupakan  suatu  penelitian  yang  digunakan  dengan mengumpulkan  informasi  dan  data  melalui  bantuan  berbagai  macam  material  yang  ada  di perpustakaan  semisal  dokumen,  buku,  majalah  dan  literasi  lain.  Penelitian  kepustakaan adalah penelitian yang mempelajari berbagai referensi literasi serta hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperoleh landasan teori terkait masalah yang akan diteliti. Milya Sari, "Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian  Pendidikan  IPA", NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA   Dan Pendidikan IPA, vol. 6, no. 1, (2020), 44.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kajian  pustaka  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui  bantuan  berbagai  referensi  literasi  yang  berkaitan dengan  masalah  yang  akan  dipecahkan.  Berdasarkan  definisi  tersebut  maka  metode  yang digunakan  dalam  proses  pengumpulan  data  pada  penulisan  artikel  ini  dilakukan  dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa literasi yang relevan dengan kajian yang dilakukan.

## 3. HASIL

## 3.1 Pengertian PKL
Jika masih memiliki turunan sub bidang di bagian ini dapat di tuliskan sebagai berikut; Pedagang kaki lima atau yang disingkat PKL didefinisikan sebagai pengusaha pada tingkat sektor informal dan biasanya berada di trotoar atau bahu jalan. Umumnya mereka menjual berbagai kebutuhan sehari-hari misalnya makanan, mainan anak-anak hingga menawarkan jasa. Pedagang kaki lima juga didefinisikan sebagai pedagang dalam dalam kelompok ekonomi rendah yang menjual keperluan sehari-hari baik berupa makanan dan sebagainya hingga menawarkan jasa dan tidak memiliki tempat berdagang secara tetap atau sering berpindah-pindah. 1
Menurut Ramli, pedagang kaki lima merupakan profesi yang paling nyata dan menjadi profesi penting di beberapa kota di negara berkembang. Pedagang kaki lima memiliki karakter yaitu umumnya memenuhi tempat-tempat hiburan, pasar dan ruang terbuka. Kegiatan yang mereka lakukan muncul karena adanya kegiatan fungsional kota. 2
Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan sekelompok pengusaha yang berjualan di tempat-tempat umum. umunya mereka menjual kebutuhan sehari-hari hingga menawarkan jasa. Mereka mencoba memanfaatkan fungsi kota sebagai ruang terbuka untuk mereka dapat menawarkan dagangannya itulah mengapa pedagang kaki lima tidak selalu memiliki lokasi yang tetap seringkali keberadaannya yang illegal membuatnya sering berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sedangkan menurut Wawaroentoe,  berdasarkan sarana fisiknya pedagang kaki lima diklasifikasikan menjadi beberapa macam di antaranya: 3
1 Hani  Ruchendi,  "Penanganan  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pusat  Kota  Subang", OMNICOM  (Jurnal  Ilmu Komunikasi) Universitas Subang , vol. 5, n. 2, (2019), 18.
2 Reymond  Krestian  Rambing,  dkk.,  "Kontrol  Sosial  terhadap  PKL  (Pedagang  Kaki  Lima)  di  Kompleks  Pasar Bersehati Calaca  Kecamatan  Wenang  Kota Manado", Holistik (Journal  Of Social and Culture) , vol. 12, no. 4, (2019), 3.
3 Hani Ruchendi, “Penanganan Pedagang Kaki...”, 19 .

## DAMPAK PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TATANAN KOTA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK YANG NYAMAN

## 3.1.1 kios
Pedagang yang menggunakan sarana ini digolongkan sebagai pedagang yang menetap sebab secara fisik sarana jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya terbentuk dari bangunan semi permanen yang berasal dari papan.

## 3.1.2 Warung Semi Permanen
Berbeda dengan kios, warung semi permanen terdiri dari gerobak yang diatur berderek  dengan  dilengkapi  meja  serta  bangku-bangku  panjang.  Umumnya bentuk  bangunan  ini  beratapkan  bahan  terpal  maupun  plastic  yang  tidak tembus  air.  Pedagang  kaki  lima  jenis  ini  biasanya  menetap  dan  berjualan makanan serta minuman.

## 3.1.3 Jongko (Meja)
Umumnya  jenis  sarana  berdagang  ini  dapat  kita  temui  ini  biasanya  beratap adapula yang tidak beratap. Sarana ini dikelompokkan sebagai pedagang kaki lima yang menetap.

## 3.1.4 Gelaran (Alas)
Pedagang  kaki  lima  jenis  ini  umumnya  hanya  berjualan  dengan  beralaskan kain  maupun  tikar  dan  sebagainya.  Jenis  sarana  ini  digolongkan  sebagai kelompok pedagang kaki lima semi menetap.

## 3.2 Ruang Publik
Ruang  publik  merupakan  suatu  tempat  di  mana  masyarakat  memiliki  akses untuk menggunakannya. Umumnya memiliki ciri terbuka dan dimanfaatkan oleh  masyarakat untuk  melakukan  beberapa  kegiatannya. 4 Akan  tetapi  demi  keamanan  dan  kenyamanan masyarakat,  pemerintah  telah  menetapkan  sejumlah  kebijakan  terkait  penggunaan  ruang publik. Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan ruang publik sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat. 5

## 4. PEMBAHASAN

## Dampak Pedagang Kaki Lima terhadap Tatanan Kota
Maraknya  pedagang  kaki  lima  di  perkotaan  sering  kali  dinilai  memicu  penurunan fungsi  ruang  public  kota.  Terutama,  banyaknya  pedagang  kaki  lima  yang  berada  di  ruang
4 Dwi  Kustianingrum  dkk.,  "Fungsi  dan  Aktifitas  Taman  Ganesha  sebagai  Ruang  Publik  di  Kota  Bandung", Jurnal Reka Karsa , vol. 1, no. 2, (2013), 3.
5 Reno Affrian, Kebijakan Publik by Eko Handoyo , (Semarang: Widya Karya, 2012), 323.
terbuka  dan  ruang  sirkulasi  di  perkotaan  sebenarnya  telah  merubah  fungsi  ruang-ruang tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam hal pemanfaatan ruang.
Meski  sebenarnya  pedagang  kaki  lima  sendiri  adalah  sektor informal  yang  memiliki kegiatan  di  ruang  kota,  beraktivitas  di  ruang-ruang  public  kota.  Akan  tetapi  di  sisi  lain, kegiatan pedagang kaki lima tersebut dinilai mengganggu dan menimbulkan ketidaksesuaian tatanan fisik dan estetika visual lingkungan.Retno Widjajanti, "Permasalahan Lokasi..", 25.
Menjadi  suatu  hal  yang  paradoks,  karena  di  satu  sisi  pedagang  kaki  lima  menjadi solusi  mengurangi  angka  pengangguran  dan  sumber  pendapatan  daerah  tetapi  di  sisi  lain pedagang kaki lima yang jumlahnya terus meningkat justru malah semakin merubah tatanan kota  menjadi  tidak  lagi  nyaman  sebagai  ruang  publik  karena  menimbulkan  kesan  kumuh, tidak rapid an sering kali menyebabkan kemacetan.
Diperlukan adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah setempat. Terkait kebijakan yang  dikeluarkan  untuk  mengatur  dan  mengontrol  para  pedaganga  kaki  lima.  Mereka  juga memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk  berniaga  tetapi  juga  perlu mempertimbangkan  kondisi lingkungan sekitar. Perlu adanya penataan agar para pedagang kaki lima tetap bisa berniaga dan tatanan kota tetap terlihat rapi dan nyaman.

## Kebijakan Pemerintah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
Adanya  kebijakan  penataan  pedagang  kaki  lima  oleh  pemerintah  tentu  diharapkan terjadi  pemerataan  di  titik-titik  pangkal  para  pedagang  kaki  lima.  Bukan  hanya  di  beberapa objek  saja,  tetapi  juga  di  tempat-tempat  yang  seharusnya  berfungsi  dengan  semestinya. Kebijakan  yang  diambil  harus  disosialisasikan  kepada  pedagang  kaki  lima  terlebih  dahulu. Sosialisasi  ini  menjadi  penting  karena  dapat  memperlancar  proses  implementasi  kebijakan tersebut.
Persoalan  yang  sering  terjadi  di  lapangan  adalah  karena  tidak  adanya  sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang. Hal tersebut tentu akan menuai protes yan tidak jarang berujung  pada  pertikaian  antara  petugas  pengamanan  dan  para  pedagang  kaki  lima. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan bukan hanya dalam hal penataan para pedagang tetapi  juga  memberikan  pembinaan  dan  pemberdayaan  agar  para  pedagang  kaki  lima memperoleh tempat  berniaga  yang  layak  dan  dapat  produktif  dalam  menjalankan usahanya. Perlu  adanya  kontrol  dan  pemantauan  secara  berkesinambungan  agar  kebijakan  tersebut berjalan  secara  efektif  dan  optimal  demi  kesejahteraan  masyarakat  dan  terciptanya  tatanan kota yang rapi dan nyaman.Ressa Fitriana, "Analisis Kebijakan Penataan...", 101.

## DAMPAK PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP TATANAN KOTA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENCIPTAKAN RUANG PUBLIK YANG NYAMAN

## 5. SIMPULAN
Banyaknya  pedagang  kaki  lima  tentu  berdampak  pada  tatanan  kota  yang  beralih fungsi. Semestinya tatanan kota menjadi ruang publik yang nyaman, tetapi karena keberadaan pedagang  kaki  lima  yang  tidak  tertib  dan  teratur  justru  menimbulkan  kesan  kumuh,  kotor bahkan  menimbulkan  kemacetan.  Perlu  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  sebagai  upaya penataan pedagang kaki lima agar tercipta tatanan kota yang rapid an nyaman. Tidak hanya itu,  melakukan  pembinaan  dan  kontrol  secara  berkesinambungan  juga  diperlukan  agar pedagang  kaki  lima  memperoleh  tempat  berniaga  yang  layak  dan  tetap  produktif  tanpa mengganggu kondisi lingkungan sekitar.
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  dampak  pedagang  kaki lima terhadap tatanan kota dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya untuk menciptakan tatanan kota sebagai ruang public yang nyaman. Penulis menyadari bahwa sebuah penulisan artikel  ini  pasti  tidak  lepas  dari  kekurangan  atau  kesalahan.  Sehingga  diharapkan  adanya kajian  selanjutnya  untuk  menyempurnakan  kekurangan  pada  kajian  ini  dan  hendaknya direspon oleh penulis lain yang akan datang agar kajian ini mempunyai pandangan yang luas.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Affrian, Reno, „Kebijakan Publik by Eko Handoyo ( z-Lib . Org )‟, Semarang: Widya Karya , 2012, 323
Fitriana,  Ressa,  „Analisis  Kebijakan  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Dalam  Perspektif Kebijakan Deliberatif‟, Jurnal Governansi , 6.2 (2020), 93–103.
Herwansyah,  „Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Kotabumi‟, Jurnal  Petitum ,  1.1 (2021), 1–14
Kustianingrum,  Dwi,  Angga  Kusumah  Sukarya,  Rifan  Athariq  Nugraha,  and  Frandedi Rachadi  Tyagarga,  „Fungsi  Dan  Aktifitas  Taman  Ganesha  Sebagai  Ruang  Publik  Di Kota Bandung‟, Jurnal Reka Karsa , 1.2 (2013), 1–14
Melorose,  J.,  R.  Perroy,  and  S.  Careas,  „Penataan  Pedagang  Kaki  Lima‟, Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 , 1.2 (2015), 31–34
Rambing,  Reymond  Krestian,  Femmy  C  M  Tasik,  and  Rudy  Mumu,  „Kontrol  Sosial Terhadap Pkl (Pedagang  Kaki  Lima) Di Kompleks Pasar Bersehati Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado‟, Holistik (Journal Of Social and Culture) , 12.4 (2019), 1–18
Rendi Pratama, Dkk, „Studi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pantai Manakarra Kota Mamuju Kabupaten Mamuju‟, Journal of Urban Planning Studies , 1.2 (2021), 174–84 Rizal, „Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros‟, 2015, 13–14
Ruchendi,  Hani,  „Penanganan  Pedagang  Kaki  Lima  Di  Pusat  Kota  Subang‟, OMNICOM (Jurnal Ilmu Komunikasi) Universitas Subang , 5.2 (2019)
Sari, Milya, „Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA‟, NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA   Dan Pendidikan IPA , 6.1 (2020), 41–53
Widjajanti,  Retno,  „Permasalahan  Lokasi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  Dalam  Ruang Perkotaan  Location  Problem  of  Street  Vendors  in  Urban  Space‟, Tata  Loka ,  16.1 (2014), 18–28