JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  39-44  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6740.39-44

## PENANGGULANGAN KORBAN TABRAK LARI KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR
I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana 1 , I Nyoman Gede Sugia 2 , I Made Minggu Widyantara 3
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia yogikmahardikaa@gmail.com , Nyomansugiartha14@gmail.com , mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Kecelakaan  lalu  lintas  mengalami  peningkatan  setiap  tahun  karena  kurangnya  kesadaran  hukum  di masyarakat dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan  angkutan  jalan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  faktor-faktor  penyebab terjadinya kasus tabrak lari di wilayah hukum polresta Denpasar dan bagaimana penanggulangan korban tabrak  lalu  ari  di  wilayah  hukum  Polresta  Denpasar.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode hukum  empiris  dan  pendekatan  penelitian  hukum  sosiologis.  Berdasarkan  hasil  penelitian  faktor-faktor penyebab  terjadinya  kecelakaan  yaitu  yaitu  faktor  manusia,  faktor  jalan,  faktor  kendaraan,  Faktor minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas dan faktor lingkungan atau cuaca. Penanggulangan korban tabrak lari di wilayah hukum polresta Denpasar terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari meliputi 2 usaha yaitu, usaha pencegahan dan pembinaan. Diharapkan masyarakat mematuhi rambu – rambu agar meminimalisir  kecelakaan  tabrak  lari  dan  polresta  Denpasar  dapat  meningkatkan  penambahan  personil dan teknologi yang canggih.
Kata Kunci: Tabrak Lari, Pidana, Korban.

## Abstract
Traffic accidents have increased every year due to a lack of legal awareness in the community regarding traffic in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. (1) What are  the factors  causing  the  occurrence  of  hit-and-run  cases  in  the  jurisdiction  of  the  Denpasar  Police? (2)  How  to  deal  with  victims  of  traffic  accidents  within  the  jurisdiction  of  the  Denpasar  Police?  The research  method  used  is  the  Empirical  Legal  Method  and  the  sociological  legal  research  approach. Factors  that  cause  accidents  are  human  factors, road  factors,  vehicle factors,  lack  of  knowledge  about traffic signs and environmental or weather factors. The handling of hit-and-run victims in the jurisdiction of  the  Denpasar  Police  against  the  perpetrators  of  the  hit-and-run  crime  includes  2  efforts,  namely, prevention  and  coaching  efforts.  It  is  hoped  that the  public  will  comply  with  the  signs  to  minimize  hit- and-run  accidents  and  the  Denpasar  Police  can  increase  the  addition  of  personnel  and  sophisticated technology.
Keywords: Hit-And-Run, Crime, Victims.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  lalu  lintas  serta  angkutan  jalan  memiliki  fungsi  strategis  untuk  menunjang infrastruktur  sebagai  pengupayaan  kesejahteraan  umum.lalu  lintas  sebagai  suatu  proses  yang terjadi  di  jalan  raya,yang  mana  keberadaanya  memiliki  peran  yang  amat  penting  dan  sentral dalam  kehidupan  di  masyarakat (Sugiartha,  2021) .  Masyarakat  membutuhkan  kendaraan  maka dari  itu  mengalami  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas.  Transportasi  yang  mendominasi  yaitu transportasi darat, transportasi darat berkembang lebih banyak mulai dari kendaraan beroda dua hingga  beroda  empat  seiring  berjalannya  waktu.  Masyarakat  lebih  menggemari  transportasi
pribadi  dibandingkan  dengan  transportasi  umum  karena  transportasi  umum  memiliki  fasilitas yang kurang layak.
Bertambahnya  jumlah  kendaraan  dan  minimnya  kesadaran  masyarakat  dalam berkendara  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas.  Kecelakaan  tabrak  lari  merupakan kejadian  antara  pelaku  yang  menabrak  korban  lalu  meninggalkannya.  Dengan  demikian tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  melawan  hukum  karena  sudah  diaturnya  sesuai  dengan peraturan.  Salah  satu  kasus  tentang  kecelakaan  lalu  lintas  yang  sering  dijumpai  yaitu  kasus tabrak  lari  yang  mengakibatkan  adanya  korban.  Penyebab  terjadinya  kasus  tabrak  lari  tersebut berawal  dari  pengendara  menabrak  korban  lalu  setelah  kejadian  tersebut  pelaku  meninggalkan korban  tanpa  memberi  pertanggung  jawaban.  Kesengajaan  adalah  kemauan  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  perbuatan  perbuatan  yang  dilarang  atau  diperintahkan  oleh  undang- undang (Leden,  2005). Sebaliknya  pelaku  tabrak  lari  harus  memenuhi  pertanggungjawaban sesuai  dengan  peraturan  yang  mengakibatkan  adanya  hukuman  atau  sanksi  yang  diterima. Sanksi  diberikan  untuk  mendorong  masyarakat  mematuhi  hukum (Widyantara,  2022) .  Maka dari  itu,  pelaku  harus  melaporkan  kejadian  serta  memberikan  keterangan  sesuai  fakta  terhadap kejadian tersebut.
Masyarakat sering melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kasus lalu lintas yang tidak sengaja dapat merugikan pihak lain maka dari itu, masyarakat secara tidak sengaja  melakukan  hal  tersebut.  Akan  tetapi,  perbedaan  pelanggaran  yang  dilakukan  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja  memiliki  perbedaan  hukum.  Namun  demikian  ada  juga  yang melakukan  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  secara  sadar  karena  sebab-sebab  tertentu (Soerjono, 1981) .
Pelaku  yang  melakukan  secara  sadar  dikenakan  hukuman  atau  sanksi  yang  berat  yang bertujuan agar masyarakat patuh dan sadar terhadap hukum karena hukum sebagai implementasi dari  kasus  tabrak  lari  tersebut.  Tetapi  di  lingkungan  masyarakat  kurang  memahami  serta mematuhi  peraturan  yang  ada  maka  dari  itu  masyarakat  perlu  adanya  kesadaran  serta  peka dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya kasus tabrak lari. Masyarakat yang berlalu lintas tidak  lepas  dalam  pihak-pihak  yang  berwenang  dalam  mengatur  lalu  lintas  seperti  pihak kepolisian. Dalam menjaga kekondusifan berlalu lintas pihak kepolisian melakukan pengecekan surat kelengkapan berkendaraan motor, jika  ditemukan pelanggaran oleh pengguna jalan  maka akan  dikenakan  sanksi.  Dalam  kasus  tabrak  lari  polisi  memiliki  peran  dalam  menindak  lanjuti represif  dan  preventif.  Pihak  polisi  menggunakan  tindak  representatif  dengan  mengumpulkan keterangan  serta  menyelidiki  kasus  tersebut,  selain  itu  polisi  menggunakan  tindak  preventif sebagai dasar pencegahan dalam kasus tabrak lari.
Masyarakat  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  sesama  masyarakat ataupun berkelompok maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan hak-hak korban untuk mengantisipasi  masyarakat  yang  dirugikan.  Dengan  begitu  bentuk  perlindungan  korban  secara tidak  langsung  dalam  kebijakan  kriminal  yaitu  untuk  memperoleh  hak  hidup,  keamanan,  dan kesejahteraan (Momo, 1994) . Hak para korban meliputi hak ingin tahu, hak atas keadilan serta hak pemulihan, masyarakat mendapatkan hak pemulihan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kasus  yang banyak terjadi di wilayah  hukum Polresta Denpasar yaitu kasus kecelakaan tabrak lari,  kasus  tersebut  sering  terjadi  antara  dua  pengguna  jalan  dengan  mengendarai  motor  matic kedua  pengendara  tersebut  pada  TKP  mengalami  luka-luka.  Lokasi  kecelakaan  terjadi  di  jalan Bypass  Ngurah  Rai  median  pasiran  depan  stand  Bali  Pancoran,  KM  7  Padang  Galak,  Sanur, Denpasar  Selatan.  Pada  saat  itu,  pihak  kepolisian  melakukan  olah  TKP  serta  ditemukannya kejadian  tersebut  ditabrak  oleh  mobil  Daihatsu,  kedua  pengendara  tersebut  melintas  sejajar sehingga menyebabkan tabrakan.
Ironisnya  pengendara  mobil  tidak  bertanggung  jawab  malah  tancap  gas  melarikan  diri agar  menghindari  sanksi  atas  kejadian  yang  menimpanya.  Dalam  hal  ini  polisi  memiliki  tugas mencari  pelaku  tersebut,  enam  jam  kemudian  pihak  polisi  mendapatkan  pelaku  kecelakaan tersebut  agar  segera  diselidiki  dan  diproses  secara  hukum  menurut  peraturan  yang  berlaku. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  faktor-faktor  penyebab  terjadinya
kasus  tabrak  lari  di  wilayah  hukum  polresta  Denpasar  dan  bagaimana  penanggulangan  korban tabrak lalu ari di wilayah hukum Polresta Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa suatu peraturan yang ada dan bertujuan untuk meninjau peraturan tersebut dari segi  lapangan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  fakta,  pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis (Sonata, 2014) .
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber  data hukum antara lain; Data primer yaitu data  yang  didapatkan  dari  masyarakat  seperti  wawancara  ataupun  penyebaran  kuesioner.  Data sekunder  yaitu  data  yang  diuraikan  menjadi  3  (tiga)  yaitu  bahan  hukum  primer  antara  lain undang-undang  dasar  negara  republik  indonesia  tahun  1945,  undang-undang  nomor  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  undang-undang  nomor  13  tahun  2006  tentang perlindungan  saksi  dan  korban,  bahan  hukum  sekunder  antara  lain  seperti  buku-buku  hukum, karya  ilmiah,  bahan  internet,  majalah,  koran,  artikel,  serta  pendapat  dari  pakar  hukum,  serta bahan  hukum  tersier  antara  lain  yaitu  bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum  atau  bahan  rujukan  bidang  hukum,  seperti  kamus  umum  dan  kamus  hukum  sepanjang memuat informasi yang relevan.
Dalam penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian ini di Polresta Denpasar karena Polresta  Denpasar  adalah  salah  satu  tempat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan penanganan  kasus  tabrak  lari  serta  sesuai  dengan  judul  karya  ilmiah  yang  peneliti  bahas  yaitu penanggulangan korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar. Teknik  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  menggunakan  sistem  wawancara  untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini, dan sistem kepustakaan yang melakukan pembelajaran  peraturan  yang  berhubungan  dengan  Penanggulangan  korban  tabrak  lari kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Denpasar.
Jika  data  yang  dikumpulkan  dari  lapangan  dengan  lengkap,  maka  tahap  selanjutnya yaitu  mengolah  dan  menganalisis  data-data  tersebut  dengan  menggunakan  Metode  kualitatif yang  membahas  mengenai  hasil  penelitian  yang  dinyatakan  dalam  penelitian  bukan  dalam angka melainkan dalam bentuk uraian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kasus  tabrak  lari  di  wilayah  hukum  Polresta Denpasar.
Masyarakat  memiliki  transportasi  yang  dimanfaatkan  sehingga  mampu  menempuh  seluruh wilayah. Lalu lintas dalam sistem transportasi yang aman, nyaman serta biaya seta murah bagi masyarakat.  transportasi  dan  lalu  lintas  memiliki  hubungan  satu  sama  lain  serta  memberikan pelayanan  bagi  masyarakat  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Operasi lalu  lintas  di  jalan  raya  ada  empat  unsur  yang  saling  berkaitan  yaitu  pengemudi,  kendaraan, jalan dan pejalan kaki (Putranto, 2008) .
Kasus  tabrak  lari  sering  terjadi  namun  kurangnya  eksistensi  dalam  peliputan  kasus melalui media menyebabkan kasus tersebut tenggelam. Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas sering sekali pelaku tidak bertanggung jawab mirisnya korban tabrak lari mengalami cedera dan terkapar  di  jalan  dan  pelaku  tabrak  lari  tidak  menghentikan  kendaraan.  Maka  tabrak  lari mendefinisikan  kejadian  tabrakan  bahwa  pelaku  menabrak  pergi  meninggalkan  korbannya. Maraknya kasus tabrak lari yang terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar dipengaruhi  oleh faktor  yang  mendasari.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Ibu  IPDA  Cut  Yuliasmi  S,TrK sebagai  Kasubdit  1  Gakkum  Polresta  Denpasar  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  kasus tabrak  lari  yaitu  pelaku  tidak  memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  korbannya,  pelaku membawa  kendaraan  yang  tidak  memiliki  surat  lengkap,minimnya  kepatuhan  masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas dalam upaya bentuk pertanggung jawaban.
Masyarakat  menganggap  bahwa  kecelakaan  tabrak  lari  sebagai  kecelakaan  biasa  yang  sudah lumrah  terjadi (Ramdlon,  1983) .  Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  akhir  dari  suatu  rangkaian  lalu lintas jalan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka atau jiwa manusia ataupun kerugian harta benda.
Selain  itu, masyarakat kurang pengetahuan jika mengalami, atau  atau melihat kejadian tabrak lari dapat disimpulkan kejadian tabrak lari dalam menaati peraturan lalu lintas. Menurut Ibu  IPDA  Cut  Yulliasmi  S,TrK  bahwa  permasalahan  untuk  menyelesaikan  kasus  tabrak  lari harus dibutuhkan perilaku yang baik dalam berkendara di jalan raya demi keselamatan. Pihak  kepolisian  melakukan  upaya  pencegahan  kasus  tabrak  lari  di  wilayah  hukum  Polresta Denpasar.  Pihak  kepolisian  melakukan  tempat  kejadian  perkara  si  pelaku  tidak  ada  di  lokasi TKP. Pelaku tabrak lari seharusnya memiliki empati terhadap korban dengan menolong korban tetapi dalam kasus tabrak lari pelaku melarikan diri. Pelaku memiliki tanggungjawab yang harus dipenuhi bagi korbannya dalam praktek lapangan banyak sekali pelaku melarikan diri dan tidak ditemukan maka hak-hak korban tidak dipenuhi oleh pelaku.
Polresta  Denpasar  dalam  menangani  kasus  tabrak  lari  yang  terjadi  di  wilayah  hukum Polresta  Denpasar  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2021  sampai  dengan  2022.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  data  penanganan  kasus  tabrak  lari  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Polresta Denpasar,  yang  mana  pada  tahun  2021  sejumlah  137  kasus,  pada  tahun  2022  meningkat menjadi 154 kasus.
Hasil  wawancara  bersama  Ibu  IPDA  Cut  Yulliasmi  S,TrK,  tentang  upaya  yang dilakukan  oleh  polresta  Denpasar  memberikan  pencegahan  terhadap  kasus  tabrak  lari  yaitu Memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  jalan  melalui  media  elektronik dan  non  elektronik.  Sistem  yang  dilakukan  Polresta  Denpasar  membagikan  brosur  bagi pengguna  jalan  saat  berkendara,  serta  menjalin  kerja  sama  dengan  media  elektronik  seperti televisi,  dan  lainnya,  Polresta  Denpasar  melakukan  pemasangan  baliho  di  tempat  keramaian agar  masyarakat  membaca  dan  memahami  upaya  pencegahan  kasus  tabrak  lari,  pemasangan baliho  bekerjasama  dengan  masyarakat  setempat,  Polresta  Denpasar  secara  rutin  melakukan kegiatan  patroli  untuk  pencegahan  kejahatan  sebelum  terjadi  maupun  belum  terjadi.  Polresta Denpasar  memberikan  patroli  agar  masyarakat  memiliki  rasa  tanggungjawab  terhadap kondusifitas di area lingkungan masyarakat.
Selain itu, fasilitas ditekankan dalam hasil wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK  bahwa  pemeliharaan  serta  pemasangan  rambu-rambu  lalu  lintas  dilakukan  secara  intens agar  rambu-rambu  lalu  lintas  berfungsi  dengan  baik  tetapi  dalam  praktek  lapangan  di masyarakat  banyak  ditemukannya  rambu-rambu  yang  tidak  berfungsi.  Padahal  rambu-rambu memiliki beberapa fungsi  antara lain  sebagai berikut  rambu peringatan  yang berfungsi  sebagai memberikan  peringatan  bagi  pengguna  jalan  jika  terjadinya  potensi  bahaya,  rambu  perintah memiliki fungsi untuk memberikan perintah bagi pengguna jalan seperti mengikuti arah ke kiri dan  rambu  wajib  mengikuti  arah  ke  kanan,  Rambu  petunjuk  memiliki  fungsi  memberikan informasi kepada pengguna jalan.
Dengan  demikian  Ibu  IPDA  Cut  Yulliasmi  S,TrK  menentukan  bahwa  pentingnya rambu-rambu  lalu  lintas  agar  pengguna  jalan  merasa  nyaman  dan  terlindungi  sehingga minimnya tingkat kecelakaan tabrak lari dalam mengendarai kendaraan. Selain itu pemasangan rambu-rambu  lalu  lintas  mengingatkan  bagi  pengguna  jalan  agar  selalu  berhati-hati  melewati daerah yang sering terjadi kecelakaan.

## 2. Penanggulangan Kasus Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
Penegakan  hukum  bagi  korban  tabrak  lari  mendapatkan  penanggulangan  sesuai  wawancara bersama  Ibu  IPDA  Cut  Yulliasmi  S,TrK  bahwa  hak-hak  korban  tabrak  lari  yang  masih  hidup maupun meninggal berhak mendapatkan ganti rugi dan pihak keluarga mendapat santunan dari Asuransi Jasa Raharja (Adilah, 2020).
Polresta  Denpasar  melakukan  penanggulangan  korban  kasus  tabrak  lari  melalui beberapa  tahap,  dari  hasil  wawancara  bersama  Ibu  IPDA  Cut  Yulliasmi  S,TrK  dalam memberikan  perlindungan  bagi  korban  kasus  tabrak  lari  bahwa  Proses  penyelidikan  yang
dilakukan  Unit  Laka  Lantas  Polres  Denpasar  yang  menangani  kecelakaan  tabrak  lari  sudah sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Penanggulangan korban  tabrak  lari  yang  diberikan  dari  Polresta  Denpasar  dimulai  dari  Unit  Laka  mendapatkan laporan  adanya  kecelakaan  tabrak  lari  dari  masyarakat  maupun  pelayanan  terpadu.  Kemudian pihak  kepolisian  menuju  tempat  kejadian  perkara  untuk  melakukan  pendataan,  pemotretan ataupun menolong korban membawa ke rumah sakit, serta pihak polisi mengumpiulkan barang bukti,  Setelah  alat  bukti  dicari  dan  diperoleh  oleh  penyidik  antara  lain  keterangan  saksi-saksi atau  barang  bukti  yang  tertinggal  di  sekitar  TKP  selain  itu  tanda-tanda  kecelakaan  seperti pecahan  kaca  ataupun  oli  yang  tercecer  di  TKP  pihak  polisi  bisa  mengetahui  jenis  dan  tahun kendaraan  tersebut,  Jika  pada  saat  TKP  korban  tabrak  lari  masih  hidup  akan  segera  diberikan pertolongan  pertama  menggunakan  mobil  Unit  Laka  setalah  itu  Unit  Laka  melakukan koordinasi  dengan  pihak  keluarga  dan  instansi  yang  memiliki  hubungan  sebagai  perusahaan penyediaan  jasa  santunan,  Pihak  Unit  Laka  mengamankan  barang  bukti  seperti  STNK,  SIM, ataupun  benda  yang  berkaitan  dengan  kecelakaan  tabrak  lari,  Penanggulangan  jika  terjadinya kecelakaan tabrak lari pada malam hari pihak penyidik menggunakan rekaman CCTV, selain itu mencari  data  menggunakan  wawancara  dari  saksi  ataupun  tersangka  serta  melakukan penangkapan  perkara,  Polresta  Denpasar  dalam  memeriksa  perkara  harus  membuat  surat pemberitahuan  dimulainya  penyidikan  atau  disebut  SPDP  dan  surat  tersebut  diberikan  jaksa penuntut  umum  agar  pelaku  tabrak  lari,  korban  dan  saksi  membuat  berita  acara  pemeriksaan, Pelaku tabrak tarbrak lari, korban dan saksi dilakukan penyitaan kendaraan yang menjadi bukti kecelakaan tabrak lari kemudian dalam jangka 1x24 jam dikeluarkanlah surat penahanan dengan maksimasl 20 hari.
Dengan demikian proses kecelakaan  tabrak lari  yang dilakukan Unit  Laka bagi pelaku tabrak lari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan sanksi yang sesuai. Diharapkan pelaku tabrak  lari menyadari bahwa  tindakan tersebut dapat memberikan efek  jera kepada pelaku.
3. Hambatan  Polantas  Polresta  Denpasar  dalam  Mengungkapkan  Kasus  Tabrak  Lari  di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
Penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Denpasar tidak terlepas dari banyaknya hambatan untuk menuntaskan kasus tabrak lari. Adapun hambatan yang dikemukakan oleh Ibu IPDA Cut Yulliasmi  S,TrK  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  eksternal  dan  internal.  Faktor  eksternal  dimulai dari  Kurangnya  kesadaran  dari  masyarakat  juga  dapat  menjadi  faktor  penghambat  karena kurang  pemahaman  masyarakat  arti  dari  kata  penyidikan  dan  penyelidikan  dalam  kecelakaan tabrak lari, dan seringkali masyarakat tidak ingin tahu dengan kejadian tersebut (LisaA, 2009) . Selain  itu  dalam  kasus  tabrak  lari  masyarakat  yang  mengetahui  peristiwa  tersebut  tidak  mau memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  ke  pihak  kepolisian,  Luas  wilayah  juga  dapat mempengaruhi hambatan bagi penyidikan atau penyelidikan terjadinya kasus tabrak lari, karena luasnya  wilayah dibawah naungan  wilayah  hukum Polresta Denpasar, Barang bukti juga  dapat menjadi penghambat jika kendaraan bermotor tidak memiliki surat kendaraan yang tidak sesuai. Masyarakat  beranggapan  bahwa  pentingnya  melakukan  rekomisi  identitas  pemilik  kendaraan bermotor  atas  namanya  sendiri,  selain  itu  masyarakat  lalai  atau  tidak  mematuhi  pembayaran pajak, Dalam kasus tabrak lari waktu kejadian sangat mempengaruhi kejadian kecelakaan tabrak lari maupun di siang ataupun di malam hari. Polresta Denpasar sering menangani di malam hari dimana kondisi jalan yang sepi dan tidak ada saksi di sekitaran TKP.
Faktor  hambatan  internal  yaitu  kurangnya  sarana  prasarana  yang  dimiliki  oleh  Unit Laka Lantas Polresta Denpasar, kurangnya jumlah anggota dari pihak kepolisian karena wilayah hukum  Polresta  Denpasar  sangat  luas  sehingga  daerah  rawan  kecelakaan  tidak  dipantau  oleh kepolisian,  selain  itu  pihak  kepolisian  dalam  mengungkap  kasus  tersebut  membutuhkan  biaya yang  mahal  karena  pentingnya  Analisa  barang  bukti  agar  sesuai  dengan  kasus  kecelakaan  lalu lintas  dan  terbatas  Terbatasnya  anggaran  ini  menjadi  menjadi  faktor  utama  bagi  Polresta Denpasar  dalam  pencegahan  terutama  dalam  kasus  tabrak  lari.  Demikian  hasil  wawancara bersama Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK pentingnya mencari solusi dalam kasus tabrak lari serta
dapat  memiliki  teknologi  sebagai  kebutuhan  penyidikan  kepolisian  dan  meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tabrak  lari  dapat dikelompokkan  antara  lain  faktor  manusia, faktor  kendaraan,  faktor  jalan,  dan  faktor-faktor  minimnya  pengetahuan  tentang  rambu-rambu lalu  lintas.  Dari  hasil  wawancara  bersama  Ibu  IPDA  Cut  Yulliasmi  S,TrK  pentingnya pemeliharaan  dari  fasilitas  sebab  banyak  rambu-rambu  lalu  lintas  yang  sudah  tidak  berfungsi. Selain itu Ibu IPDA Cut Yulliasmi S,TrK mengupayakan penanggulangan korban tabrak lari di wilayah  hukum  Polresta  Denpasar  dengan  2  usaha  yaitu  usaha  pencegahan  dan  pembinaan, dalam  sistematika  dilapangan  Polresta  Denpasar  mengupayakan  sistem  dilapangan  dengan memberikan himbauan dari media elektronik dan non elektronik. Dan pihak polresta Denpasar memasang baliho dan patrol untuk mencegah kejahatan terjadi maupun sebelum terjadi.

## 2. Saran
Diharapkan  masyarakat  dapat  mengurangi  angka  kasus  kecelakaan  tabrak  lari  agar  membantu pihak Polresta Denpasar dalam mencari keterangan terkait kasus kecelakaan tabrak lari. Selain itu,  masyarakat  harus  memiliki  kesadaran  tinggi  untuk  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas  dan membawa  kelengkapan  surat-surat  berkendara.  Pihak  kepolisian  dalam  penanggulangan  harus dapat  menyelesaikan  agar  pelaku  mempertanggungjawabkan  yang  telah  dilakukan. Pengantisipasian karena luas wilayah polresta sangatlah luas maka pentingnya pos pengamanan Laka Lantas pada daerah  yang rawan  kecelakaan lalu lintas. Serta pihak  kepolisian melakukan kampanye dan menyebarkan nomor darurat pusat pelayanan Laka Lantas untuk mempermudah masyarakat  jika  terjadinya  kasus  tabrak  lari.  Masyarakat  menjadi  elemen  penting  untuk memperoleh  informasi  tentang  pelaku  tabrak  lari.  Masyarakat  dapat  bekerja  sama  dan menambah edukasi pentingnya menaati lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adilah,  U.  (2020). Upaya  Kepolisian  Dalam  Menindak  Pelaku  Tindak  Pidana  Tabrak  Lari  Yang Mengakibatkan  Kematian  Di  Wilayah  Hukum  Polresta  Yogyakarta .  Fakultas  Hukum  Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Leden, M. (2005). Asas teori praktik hukum pidana . Jakarta: Sinar Grafika. LisaA, V. N. (2009). Kendala Dan Upaya Polri Dalam Mengungkap Kasus Tabrak Lari Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas : studi di Unit Laka Lantas POLRESTA Malang Sarjana thesis . Universitas Brawijaya.
Momo, K. (1994). Hukum Kepolisian . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Putranto, L. S. (2008). Rekayasa Lalu Lintas. Cetakan Pertama . Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang. Ramdlon,  N.  (1983). Mengarahkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Dan  Disiplin  Penegak  Hukum  dan Lalu Lintas . Jakarta: Bina Ilmu. Soerjono,  S.  (1981). Suatu  Tinjauan  Sosiologis  Hukum  Terhadap  Masalah-Masalah  Sosial .  Bandung: Alumni.
Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1). Sugiartha, I. N. G. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Jurnal Universitas Warmadewa , 14 (2), 96– 102.
Widyantara  Minggu,  I.  M.  (2022).  Efektivitas  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di Kabupaten Tabanan. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (3), 465–470.