Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 429-434 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3353.429-434

## PENGADAAN SARANA SALURAN AIR BERSIH ANTARA CV. BANGUN CEMERLANG DENGAN PDAM KOTA NEGARA MENURUT
PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018
I Putu Bagus Ariana, I Nyoman Putu Budiartha & I Wayan Arthanaya Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia putubagus@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Tatanan tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, fungsi air sendiri sangat besar bagi tubuh disamping berguna bagi  kelembaban  dan  mendoktrin  racun  yang  ada  dalam  tubuh  air  juga  berguna  untuk  keperluan  sehari  hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama PDAM dengan Cv.Bangun Cemerlang apakah sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Proses pengolahan air pun memakan  waktu yang cukup  lama  agar  bisa  dikonsumsi.  Pemerintah  sebagai  pemasok  air  bagi  masyarakat  bekerjasama  dengan Perusahaan  Daerah  Air  Minum  agar  tidak  terjadi  keterlambatan  pengiriman  atau  kendala  lainnya  agar  tidak sampai terjadi kekeringan di wilayah yang ditinggali masyarakat dan untuk masyarakat yang tempat tinggal tidak mencukupi kebutuhan air pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pembuatan saluran air ke wilayah yang tidak terjangkau air bersih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan Cv. Bangun Cemerlang sudah  berlangsung sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku dan sesuai  dengan  PERPRES  Nomor  16  Tahun  2018.  Sesuai  dengan  peraturan  undang  -  undang  yang  berlaku  di Indonesia pemerintah bertanggung jawab terhadap kualitas air yang sampai kepada masyarakat dan masyarakat dapat  melakukan  keluhan  kepada  pemerintah  sebagai  bentuk  protes  pelayanan  yang  diberikan  dengan  tujuan kedepannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
Kata kunci: Pengadaan, Saluran Air Bersih, PDAM.

## Abstract
Water is one of the vital resources for human life and nature. On a wider scale, clean water is essential for social and economic  development.  This research aims to  determine the form of cooperation between PDAM and Cv. Bangun  Cemerlang  whether  it  is  in  accordance  with  PERPRES  Number  16  of  2018. This  research  method  is normative law using  a conceptual approach and  a statutory approach.  Before  being used for living purposes, water  must  first  be  processed  to  benefit  public  health.  In  this  case,  the  role  of  the  Government  is  required  in regulating and managing the fulfillment of clean water needs for the community through an important production branch  of  the  government,  namely  the  Regional  Drinking  Water  Company  (PDAM).  The  results  of  this  study indicate that the collaboration between the government and Cv. Bangun Cemerlang has taken place in accordance with applicable regulations and in accordance with PERPRES Number 16 of 2018. In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, the government is responsible for the quality of water that reaches the public and the public can make complaints to the government as a form of service protest. given with the aim that in the future it can provide better service
Keywords: Procurement, Clean Water Supply, PDAM.

## I. PENDAHULUAN
Tubuh  manusia  sebagian  besar  terdiri  dari  air,  fungsi  air  sendiri  sangat  besar  bagi  tubuh  disamping berguna bagi kelembaban dan mendoktrin racun yang ada dalam tubuh air juga berguna untuk keperluan sehari  hari.  Tidak  hanya  di  luar  negeri  saja  di  Indonesia  sendiri  sangat  ketergantungan  dengan  air sekarang  tinggal  bagaimana  memilah  air  yang  akan  dikonsumsi  bagi  tubuh  dan  yang  dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Proses pengolahan air pun memakan waktu yang cukup lama agar  bisa  dikonsumsi.  ( Atmadja  B,  et  al,  2018 )  Berbagai  permasalahan  timbul  mengenai  kurangnya ketersediaan  air  bersih  untuk  penggunaan  kebutuhan  sehari-hari  akan  air.  Masalah  air  bersih  yang menjadi tantangan di masa depan adalah:
1.  Banyaknya  genangan  air  yang  ke  permukaan  jalan  maupun  di  permukaan  pantai  membuat masyarakat menjadi risih dan aroma dari air tersebut tidak enak dicium.
2. Banyaknya masyarakat yang meminta pengiriman air bersih dari pemerintah namun lambat respon dari pelayanan publik membuat waktu masyarakat menjadi terbuang 3.  Pencemaran  air  tidak  semata-mata  salah  pemerintah  karena  keterlambatan  memasok  air  tapi  dari semua  pengguna  air  yaitu  tidak  membuang  air  pada  tempat  yang  seharusnya  membuat  genangan  air kotor sampai ke laut.
Pemerintah  berupaya  untuk  menanggulangi  masalah  kebutuhan  air  bersih  yang  ada  dengan menggandeng pihak-pihak swasta untuk bekerjasama. Berdasarkan literatur-literatur yang ada, bahwa kerjasama  dapat  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  secara  bersama-sama  untuk  mewujudkan  harapan yang dicita-citakan ( Budiastiwi, et al, 2015 ). Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal memberi  pasokan  air  ke  pedesaan  dimana  akses  air  bersih  sangat  kurang  dengan  berbagai  ketentuan antara  kedua  belah  pihak  yang  nantinya  menguntungkan  kedua  belah  pihak  dari  pemerintah  tidak terjadinya lagi keluhan dan dari pihak swasta dapat memberi nama pada perusahaan dan mendapatkan penghasilan  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  namun  tetap  koordinasi  yang  terjalin  antara kedua belah pihak harus diselesaikan dengan kepala dingin agar meminimalisir wanprestasi antara salah satu  pihak.  ( Tanukusumah,  2016) Kerjasama  yang  dilakukan  tidak  asal  mengucapkan  kata  sepakat namun  berbagai  persyaratan  dan  persetujuan  harus  ada  terlebih  dahulu  ditambah  dengan  dana  yang disediakan  oleh  para  pihak  menjalin  kerjasama  dalam  hal  ini  pemerintah  yang  nantinya  memberi imbalan  pada  pihak  swasta  namun  terkait  pembiayaan  pihak  swasta  harus  memiliki  dana  cadangan karena  dana  yang  cair  dari  pemerintah  tidak  bisa  keluar  begitu  saja  estimasi  waktu  yang  diberikan kisaran tiga sampai hari minggu. Masing - masing pihak harus menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati bersama dan harus mengaitkan peraturan hukum di dalamnya dengan tujuan agar tidak ada pihak yang menyepelekan perjanjian tersebut dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku didalam surat perjanjian tersebut. Banyak masyarakat mempertanyakan lamanya proses pengerjaan saluran air bersih  yang  dilakukan  karena  kesepakatan  yang  terjalin  tidak  semudah  membalikan  telapak  tangan dimulai dari pemerintah mencari beberapa pihak swasta yang tertarik  kemudian menciutkan kembali sampai menemukan harga untuk proyek dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama PDAM dengan Cv. Bangun Cemerlang apakah sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  ( Asikin,  2013 ) membahas  mengenai  perkembangan  kebijakan  pembiayaan  infrastruktur  transportasi  berbasis kerjasama  pemerintah  swasta  di  Indonesia.  Dalam  penelitiannya  asikin  menemukan  bahwa  ada beberapa peraturan hukum yang menjadi payung hukum perjanjian kerjasama antara pemerintah dan swasta. Penelitian selanjutnya mengkaji tentang implementasi kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan  infrastruktur  sektor  air  minum  di  Indonesia  ( Rifai,  2014 ).  Penelitian  sejenispun  telah dibahas  didalam  penelitian  ( Sudibyo,  2006 )  mengenai  pelayanan  air  bersih  melalui  kemitraan pemerintah-swasta.  Dalam  penelitiannya  sudibyo  melakukan  studi  kasus  dengan  PDAM  Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama PDAM dengan Cv.Bangun Cemerlang apakah sesuai dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan mencari data melalui buku ilmu hukum dan menghubungkan dengan permasalahan  yang  diangkat  kemudian  mengkaitkan  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat ini. Dari segi hukum penelitian ini termasuk penelitian normatif. Peneliti mengkaitkan dengan peraturan yang  berlaku  dan  tidak  menyimpang  dari  undang-undang  dasar.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-undangan. Peneliti menggunakan kedua Pendekatan ini untuk mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai buku hukum dan berpatokan pada undang -  undang  sebagai  dasar  penulisan  penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan  mencari  informasi  yang  akurat dengan  mempelajari  gejala  masyarakat  untuk  mendapatkan  data  yang  sebenar  -  benarnya.  Dengan demikian  data  dapat  digabungkan  dengan  berbagai  referensi  buku  hukum  yang  terkait  dan menghasilkan  penelitian  yang  tidak  melenceng  dari  hukum  positif  ( Ahmad,  2008 ).  Peneliti  meneliti kasus ini menggunakan metode normative dimana penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  hukum seperti  Peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  isinya
membahas bahan primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta internet yang membahas hukum yang relevan dengan penelitian ( Puryanto, et al 2021 ). Dimana dalam pengerjaannya Peneliti mengumpulkan  informasi  dengan  menelaah  dan  menganalisa  buku  -  buku  hukum  yang  didasari peraturan - peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Kerjasama  Pengadaan  Saran  Air  Bersih  Oleh  Cv.  Bangun  Gemerlang Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
Pengadaan  barang  dan  jasa  dari  Pemerintah  memiliki  peranan  penting  dalam  melaksanakan pembangunan  nasional  demi  meningkatkan  pelayanan  publik.  Untuk  mewujudkan  peningkatan pelayanan  publik  tersebut  Pemerintah  memberikan  kontribusinya  yang  salah  satunya  adalah  melalui pengadaan saluran air bersih yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat luas. Air dimanfaatkan oleh  berbagai  sektor  ekonomi  antara  lain  sektor  rumah  tangga,  pertanian,  industri  dan  infrastruktur. Pendistribusian air antar daerah berbeda-beda tergantung dari cara membagikan air dari satu sumber air yang terdapat dari suatu daerah ke daerah sekitarnya, terutama ke daerah kering dan daerah yang sulit dijangkau.
Hasil  wawancara  dengan  bapak  Kartika  Adiyasa  selaku  pimpinan  CV.  Bangun  Cemerlang berkaitan dengan pasokan air bersih ke desa - desa, beliau mengatakan:
"bukan soal siapa yang memenangkan kerjasama dengan pihak PDAM bagi saya pribadi berbuat baik dengan  banyak  orang  terutama  bagi  masyarakat  banyak,  dan  kebetulan  Bangun  Cemerlang  yang berhasil  bekerjasama  dengan  pihak  PDAM".  Seperti  halnya  provinsi  lain  di  Indonesia,  provinsi  Bali membagi  pendistribusian  air  bersih  kepada  masing-masing  kabupaten  melalui  PDAM.  Setiap kabupaten  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  setiap  warganya.  Banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada penyediaan kebutuhan masyarakat seperti air bersih, khususnya daerah  kecamatan  Negara  sehingga  permintaan  tersedianya  air  bersih  semakin  meningkat.  Hal  ini diindikasikan dengan bertambahnya jumlah pelanggan PDAM kota Negara tiap tahunnya. Peningkatan kebutuhan  air  bersih  tidak  semata-mata  disebabkan  oleh  peningkatan  jumlah  penduduk,  tetapi  j  uga sangat  dipengaruhi  oleh  peningkatan  derajat  kehidupan  warga  serta  perkembangan  kota/kawasan pelayanan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi  sosial ekonomi warganya. Kekurangan  air  di  waktu  tertentu  terutama  di  jam  puncak,  dapat  mengganggu  pemakaian  air  untuk kebutuhan penduduk sehingga memerlukan alternatif pengaturan dan pendistribusian air secara efektif.
Sarana air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sehingga pengadaan sarana air  bersih  di  kota  Negara,  Kabupaten  Jembrana  bertujuan  untuk  menyediakan  pelayanan  dasar masyarakat tentang air bersih serta meningkatkan kualitas kesehatan. Di Indonesia, pengelolaan serta pendistribusian air bersih dikelola oleh negara melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM diberi  kewenangan  oleh  negara  dalam  mengelola  sumber  daya  air  dan  pemanfaatannya  yang  bisa dikonsumsi  oleh  masyarakat  umum.  PDAM  tersebar  di  seluruh  Indonesia  dari  Provinsi  hingga Kabupaten demi upaya memenuhi permintaan akan air bersih. Pekerjaan merupakan suatu keharusan yang  harus  dilakukan  setiap  manusia,  tujuannya  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan  dirinya  dan keluarganya  jika  sudah  memiliki  keluarga.  Selain  memenuhi  kebutuhan  pekerjaan  juga  membuat seseorang menambah wawasan dan pergaulan dengan orang - orang baru yang ditemui di dunia kerja. Dengan bekerja seseorang dapat menghilangkan penat yang dia dapat di lingkungan keluarganya dan sebagai  wadah  untuk  meniti  karir.  ( Mahdi,  et  al,  2005 )  Kontrak  kerja  adalah  bentuk  perjanjian berdasarkan  perjanjian  antara  majikan  dan  calon  karyawan  (tenaga  kerja)  yang  biasanya  diadakan sebelum  hubungan  kerja  terjadi,  di  mana  penandatanganan  kontrak  kerja  oleh  masing-masing  pihak yang terlibat adalah tanda resmi bahwa majikan bekerja pada karyawan di perusahaannya dan untuk karyawan (tenaga kerja) secara resmi bekerja untuk perusahaan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sesuai dengan semua yang dinyatakan dalam kontrak kerja. ( Rusli, 1993 )
Menurut Pasal 1620 KUHP, perjanjian kerja adalah hasil dari perjanjian antara pengusaha dan pekerja  untuk  membangun  hubungan  kerja,  dimana  karyawan  majikan  terikat  satu  sama  lain  selama periode tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu oleh mendapatkan upah tertentu sesuai konsepnya. Dengan adanya kontrak kerja ini, baik majikan maupun pekerja tidak dapat memberikan perintah dan melakukan pekerjaan sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan ketentuan kontrak kerja. Dewasa ini  banyak  para  pekerja  yang  meski  sudah  mendapatkan  penghasilan  dari  perusahaan  yang mempekerjakannya  masih  memiliki  kekurangan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan
keluarganya.  Berbagai  alasan  yang  ada  seperti  apa  yang  dikerjakan  tidak  sesuai  upah  sampai  tidak sesuai kemampuan namun tetap melakukan pekerjaan tersebut yang membuat pekerja tidak betah dalam bekerja.  Semakin  seseorang  melakukan  pekerjaan  tidak  dengan  keikhlasan  dan  keinginan  maka semakin  berat  dan  susah  pekerjaan  yang  dilakukan.  Banyaknya  orang  yang  membutuhkan  pekerjaan membuat  persaingan  di  tempat  kerja  juga  semakin  ketat  ditambah  sedikitnya  perusahaan  yang membuka  lowongan  untuk  para  pekerja  membuat  banyak  masyarakat  yang  menganggur  sembari berharap adanya lowongan pekerjaan yang dibuka. Para pekerja yang sudah mendapat pekerjaan harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan tidak melanggar SOP yang berlaku supaya mempertahankan jabatannya dan meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun terkadang sebaik apapun pekerjaan  yang  dilakukan  ada  saja  ketidakcocokan  antar  sesama  karyawan  atau  dengan  pimpinan perusahaan membuat seorang karyawan harus banyak bersabar demi mempertahankan pekerjaan karena sulitnya  saat  ini  mencari  pekerjaan.  Beberapa  faktor  yang  membuat  terjadinya  pemutusan  hubungan kerja antara lain:
1. Adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan yang tidak sesuai SOP perusahaan.
2. Terjadinya penurunan omset perusahaan yang berdampak pada gaji karyawan membuat dengan terpaksa dilakukan penciutan karyawan.
3. karyawan yang sudah tidak betah berada di perusahaan dan memutuskan untuk berhenti atau pindah pekerjaan.
2. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pengadaan Sarana Saluran Air Bersih Antara Cv. Bangun Cemerlang Dengan PDAM Kota Negara.
Meningkatnya pertumbuhan pembangunan kota telah menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan infrastruktur  dalam  pelayanan  air  bersih  agar  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  sebuah daerah. Kebutuhan sarana saluran air bersih menjadi sesuatu yang penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Melihat keterbatasan pemerintah melalui APBN maupun APBD dalam penyediaan dana untuk  pembangunan  infrastruktur  ini,  maka  dituntut  adanya  model-model  baru  pembiayaan  proyek pembangunan.  Dalam  pengadaan  infrastruktur  di  daerah,  tak  jarang  sebagai  alternatif  pendanaan, pemerintah melibatkan pihak swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyeknya. Peneliti mewawancarai bapak Kartika Adiyasa selaku pimpinan CV. Bangun Cemerlang berkaitan dengan konsep perjanjian pemerintah,  beliau  mengatakan  "Setiap  perjanjian  yang  dilaksanakan  pasti  diperhitungkan  terlebih dahulu  mulai  dari  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  siapa  yang  nantinya  sebagai  koordinator  yang mengawasi  proyek  pengadaan  air  bersih  dan  yang  pasti  kesiapan  APBD  untuk  pengerjaan  sebuah proyek sudah mencukupi."
Melakukan  suatu  pekerjaan  sangatlah  mudah  jika  dilakukan  dengan  kerja  keras  dan  usaha pantang  menyerah,  namun  terkadang  jika  semua  sudah  terlihat  baik  -  baik  saja  namun  ada  saja perselisihan  yang  terjadi  baik  antara  karyawan  dengan  karyawan  lain  atau  para  karyawan  dengan pimpinan  perusahaan.  Perselisihan  sering  terjadi  dalam  pekerjaan  semisal  kurang  komunikasi, melakukan pekerjaan yang tidak diperintahkan. Perselisihan tentang hubungan industrial adalah tentang penyelesaian  permasalahan  hubungan  kerja,  yaitu  konflik  antara  pengusaha  atau  asosiasi  pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat pekerja, karena kurangnya pemahaman bersama tentang hubungan kerja, kondisi kerja dan/atau kondisi kerja karyawan, demi mempertahankan pekerjaan karena sulitnya saat ini mencari pekerjaan. Beberapa faktor yang membuat terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain:  Adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  karyawan  yang  tidak  sesuai  SOP  perusahaan,  Terjadinya penurunan omset perusahaan yang berdampak pada gaji karyawan membuat dengan terpaksa dilakukan penciutan karyawan. karyawan yang sudah tidak betah berada di perusahaan dan memutuskan  untuk berhenti atau pindah pekerjaan.
Setiap  permasalahan  yang  terjadi  di  dunia  kerja  pasti  ada  penyebabnya,  sesuai  dengan permasalahan terkait pemutusan hubungan kerja seseorang dapat dipenjara jika ada bukti yang kuat dan saksi yang bersedia memberikan keterangan. Kebanyakan permasalahan yang terjadi pada perusahaan dilakukan  penyelesaian  mediasi  guna  menghindari  ke  ranah  pengadilan  karena  jika  sampai  ke pengadilan  maka  berdampak  pada  citra  perusahaan.  Setiap  permasalahan  pasti  ada  jalan  keluarnya begitu juga terkait pemutusan hubungan kerja, pihak perusahaan tidak bisa dengan semaunya memecat karyawan karena sudah ada peraturan yang mengatur berkaitan hak dan kewajiban, namun tergantung daripada kesalahan yang dilakukan karyawan dan jika ketahuan maka siap menerima sanksi denda dari pihak  kepolisian  dan  sanksi  perusahaan  yang  terburuk  berupa  pemutusan  hubungan  kerja.  Peneliti
mewawancarai bapak Kartika Adiyasa selaku pimpinan Cv. Bangun Cemerlang mengenai cedera janji yang pernah terjadi, beliau mengatakan "Selama saya menjadi pimpinan di perusahaan jarang terjadi wanprestasi  karena  saya  sebelum  memulai  sesuatu  harus  memastikan  terlebih  dahulu  bahwa  semua struktur  perjanjian  dapat  terlaksana  dengan  baik  meskipun  pernah  terjadi  wanprestasi  itu  karena masalah komunikasi saja". Dalam perjanjian pengadaan sarana saluran air bersih ini terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban yang  tertulis di dalam perjanjian  kerjasama, maka akan menimbulkan akibat hukum  bagi  pelanggarnya.  Pelanggaran  dalam  perjanjian  kerjasama  dinamakan  wanprestasi.  Akibat hukum  dari  wanprestasi  membawa  konsekuensi  terhadap  timbulnya  hak  pihak  yang  dirugikan  untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kerjasama pengadaan sarana air bersih oleh pihak Cv. Bangun Cemerlang sudah berjalan  dengan  baik  terlihat  melalui  tahapan  kesepakatan  bersama  yang  dilakukan  yakni Pemilihan  proyek,  konsultasi  publik,  studi  kelayakan,  tinjauan  resiko,  bentuk  kerjasama, dukungan  pemerintah,  pengadaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan.  Model  pengelolaan infrastruktur terdiri dari Pemerintah, Outsourcing, Konsesi, dan privatisasi.
2. Akibat  hukum  wanprestasi  pada  pengadaan  sarana  saluran  air  bersih  dengan  membayar kerugian yang diderita pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian kerjasama, peralihan resiko dan membayar biaya perkara.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat membangun kerja sama dengan swasta menjadi lebih baik, yaitu:
1. Kerjasama yang terjalin antara pihak pemerintah (PDAM) dengan pihak Cv. Bangun cemerlang merupakan  kerjasama  yang  sifatnya  saling  menguntungkan,  dari  pihak  PDAM  tidak  perlu untuk turun lapangan guna menyelesaikan pengadaan saluran air bersih di kota Negara dan dari pihak Cv. Bangun Cemerlang dapat pemasukan karena mendapatkan proyek dengan skala besar demi mengangkat reputasi perusahaan.
2. Sebagai  pihak  yang  menjalin  kerjasama  dan  melakukan  perjanjian  dengan  ketentuan  dan persyaratan yang sudah diterima oleh masing - masing pihak sebaiknya jangan sampai terjadi wanprestasi  antar  pihak.  Keterlambatan  pemberian  lokasi  merupakan  kecerobohan  pihak pemerintah  (PDAM),  hal  kecil  bisa  berakibat  besar  jika  tidak  ditanggulangi  sejak  dini  dan kerugian  waktu  dan  dana  merupakan  konsekuensi  yang  harus  diterima  pihak  pemerintah (PDAM).
3. Masyarakat sebagai pihak yang paling diuntungkan dalam perjanjian kerjasama ini seyogyanya membantu  sedikit  pengerjaan  dan  menjaga  fasilitas  yang  telah  di  bangun  demi  kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian. pustaka Setia, Bandung. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum. Setara Press, Malang. Asikin, Z. (2013). Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Publik.
Jurnal Mimbar Hukum, Vol.25(1).
Budiastiwi,  V.  A.,  Hidayat,  Z.,  &  Rengga,  A.  (2015).  Implementasi  Perda  Nomor  13  Tahun  2010  Tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Semarang. Journal of Public Policy And Management Review, Vol.4(2).
Mahdi, S. S., Sjarif, S. A., & Cahyono, A. B. (2005). Hukum perdata : (suatu pengantar). Gitama Jaya, Jakarta. Puryanto,  R.  B.,  Budiartha,  I.  N.  P.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2(1).
Rifai, B. (2014). Implementasi Kerja Sama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 22(2).
Rusli, H. (1993). Hukum PerjanjianIndonesiadan Common Law. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Sudibyo, S. (2006). Pelayanan Air Bersih Melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (Studi Kasus: PDAM Kabupaten Semarang dan PT. Sarana Tirta Ungaran). Universitas Diponegoro.
Tanukusumah,  W.  (2016).  Karakteristik  Kontrak  Kerjasama  Operasi  (KSO)  dalam  Penyediaan  Infrastruktur. Universitas Airlangga.