Volume 18 Issue 2 October 2020, pages:215-226
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Lembo Kota Makassar

## The Availability of Open Green Space in Lembo of Makassar City
Paraswatih 1 *, Nursyam AS 2 , Fadhil Surur 3
Urba n a nd Regional Department, Fa culty of Science a nd Technology Ala uddin Islamic State University 1* * fa raswati21@gmail.com Urba n a nd Regional Department, Fa culty of Science a nd Technology Ala uddin Islamic State University 2,3
DOI: http s://doi.org/10.20961/arst.v18i2.41185 Received: April 16, 2020   Revised: July 30, 2020  Accepted: August 5, 2020   Available online:October 31, 2020

## Abstract
Green open space in Makassar City was decreasing due to population growth and high land demand. The phenomenon that occured was that land use as a green open space was decreasing due to an increase in built space. This study aimed to determine the availability of green open space in the Lembo Village, Tallo District, Makassar. Qualitative descriptive analysis and superimpose analysis were used to determine the availability of green open space in that area. The results showed that public  and  private green open spaces were available in that area with an area of  18.12 Ha or equivalent to 33.56% of the total area. The green open space was at least 30% of the total area, this condition shows sustainability.
Keywords: green open space, urban, avaibility

## 1. PENDAHULUAN
Kawasan  perkotaan di  Indonesia pada  saat  ini mengalami  permasalahan  pada  tingginya tingkat  pertumbuhan  penduduk  akibat  arus urbanisasi sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan akan lahan-lahan di perkotaan sebagai  tempat tinggal dan  aktivitas lainnya (Widyaastuti, 2012). Hal itu menyebabkan ruang-ruang terbuka di perkotaan dan  pengelolaan  untuk  ruang  kota  semakin berat (Fahreza & Restu, 2016).
Meningkatnya pembangunan  fisik kota, pertumbuhan penduduk serta berbagai aktivitas kota  menyebabkan  berkurangnya  RTH  dan menurunnya  kualitas  lingkungan  hidup  yang mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem alami  (Hadmaja  &  Kuspriyanto,  2014).
Keberadaan dari vegetasi yang  berada di RTH dapat mempengaruhi kondisi atmosfer setempat,  mampu  menurunkan  suhu  dan kelembaban udara juga  mengurangi kecepatan angin.  Sehingga  berkurangnya  daerah  hijau atau  ruang-ruang  kosong  yang  ditumbuhi pepohonan di daerah perkotaan akan membuat dampak-dampak negatif pada kawasan  tesebut antara  lain  polusi  udara,  berkurangnya  debit sumber  air  untuk kebutuhan  penduduk, banjir dan  suhu  kota  semakin  panas  (Martopo  & Fandeli, 1995).
Semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan di kawasan perkotaan yang tidak melihat dari sisi lingkungannya  akan mengakibatkan kawasan yang kumuh dan tidak teratur. Maka dari itu pertumbuhan
pembangunan  harus  diselaraskan  dengan pembangunan RTH agar tercipta manfaat yang maksimal (Yanti, 2016).
Penyediaannya di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau,  dan  lainnya (Santoso, Hidayah, & Sumardjito, 2012). Namun, dapat dilakukan di lahan  privat  milik  masyarakat  atau  swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaannya adalah keberadaan RTH pemukiman,  baik  dalam  bentuk  taman lingkungan  maupun  penghijauan  pekarangan (Muta'ali,  2012).  Penyelenggaraan  RTH  di pemukiman,  terutama  di  perkotaan,  dapat berfungsi secara estetis, hidrologis, klimatologis,  protektif maupun  sosial  budaya Hastuti (2011) dalam Fahreza & Restu (2016).
Penyediaan  RTH  dalam  kaitannya  dengan permukiman  perkotaan  dibangun  untuk  dapat mendukung terbentuknya seluruh elemen dasar permukiman sehingga berperan dalam menciptakan human  settlement .  Kondisi  ini dapat  diartikan  sebagai  permukiman  atau bagian  dari  kota  sebagai  tempat  bermukim manusia  dengan  segala  kehidupannya  yang didukung  elemen  dasar  permukiman  yaitu shells (rumah), networks (jaringan prasarana), nature (alam), man (manusia)  dan society (Susilowati  &  Nurini,  2013).  Sehingga  jika dihubungkan  dengan RTH permukiman perkotaan, maka RTH menjadi salah satu unsur pembentuk dalam menciptkan elemen alam dan masyarakat  dalam  skala  tertentu  (Soewarno, 2000).
Kota  Makassar  dengan  kondisi  pertumbuhan penduduk  dan  permintaan  lahan  yang  tinggi menyebabkan kehadiran RTH semakin berkurang,  padahal  ruang  terbuka  publik merupakan  salah  satu  fasilitas  yang  penting bagi  keberlangsungan  pertumbuhan  kota ditinjau  dari  sudut  sosiologisnya.  Keberadaan kawasan perumahan yang memberikan kontribusi  besar  pada  pencitraan  visual  Kota Makassar dewasa ini juga mengalami degradasi dalam  hal  pengelolaan  RTH  dan  ruang-ruang publik lainnya.
Pemanfaatan  lahan  kota  yang  yang  terus tumbuh  dan bersifat  akseleratif untuk pembangunan  berbagai  fasilitas  perkotaan, termasuk  kemajuan  teknologi,  industri,  dan transportasi, selain sering merubah konfigurasi
alami  lahan/bentang  alam  perkotaan  juga menyita  lahan-lahan  tersebut  dan  berbagai bentukan ruang terbuka lainnya. Kedua  hal ini umumnya  merugikan  keberadaan  RTH  yang sering  dianggap  sebagai  lahan  cadangan  dan tidak ekonomis (Departemen Pekerjaan Umum, 2005).  Pada  beberapa  kawasan  perumahan memilih  ruang  terbuka  yang  secara  kuantitas dan  kualitas  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008  Tentang  Pedoman  Penyediaan dan  Pemanfaatan  Lahan  RTH  di  Kawasan Perkotaan.
Ketersediaan        Ruang        Terbuka        Hijau khususnya  pada  wilayah  perkotaan  sangat penting  mengingat  besarnya  manfaat  yang diperoleh    dari    keberadaan    RTH     tersebut. Kawasan    Ruang    Terbuka    Hijau    ini    juga merupakan    tempat    interaksi    sosial      bagi masyarakat  yang  dapat  mengurangi  tingkat stres  akibat  beban  kerja  dan  menjadi  tempat rekreasi  keluarga  bagi  masyarakat  perkotaan (Arifin,  2014). RTH berperan dalam menciptakan  kreativitas  dan  aktivitas  motorik masyarakat yang memerlukan sosialisasi secara periodik  dan  berkelanjutan  untuk  mengajak masyarakat  memanfaatkan  taman  sebagai wadah  berinteraksi  dan  berkreativitas  secara positif (Sugiyanto & Sitohang, 2017).
Hal  ini  juga  terjadi  di  Kelurahan  Lembo, Kecamatan  Tallo  Kota  Makassar  merupakan salah  satu kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk  yang  tinggi  89.054  km 2 dengan jumlah  penduduk  sebesar  11.577  jiwa, menyebabkan  ketersediaan  lahan  untuk  RTH semakin  sedikit,  sehingga  saat  musim  hujan semakin  besar aliran  permukaan  yang ditemukan, sedangkan kemampuan lahan untuk menahan air hujan semakin berkurang.
Fenomena  yang  terjadi  pada  saat  ini  adalah permasalahan  antara  ketersediaan  dengan pemanfaatan  RTH  yang  ditandai  dengan meningkatnya  ruang  terbangun  sehingga berkurangnya RTH. Peningkatan aliran permukaan dan berkurangnya air yang meresap ke  dalam  tanah.  Sehingga  berdampak  pada tergenangnya air pada area tertentu karena tidak adanya  ruang  terbuka  yang  mempercepat penyerapan  air  permukaan  (Salikha,  2012). Pada  kondisi  tertentu,  jumlah  air  yang  tidak
terserap tersebut menyebabkan banjir. Semakin rendah  luasan  RTH  kota  yang  tersedia  dan semakin  tidak maksimal pemafaatannya untuk penerapan  subreservoir  air  hujan  maka kecenderungan  penambahan  debit  banjir  di permukiman  semakin  besar  (Sabridi,  2012). Dampak  lain  yang  timbul  adalah  kurangnya area  publik  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat serta kondisi lanskap wilayah yang tidak  mampu  menyeimbangkan  temperatur udara. Maka dari itu keberadaan RTH berperan penting  dalam  pengembangan  tata  ruang  di Kelurahan  Lembo  Kota  Makassar.  Dalam mempertegas  peran  dari  RTH  tersebut  maka langkah  yang  dapat  diambil  adalah  dengan menilai  seberapa  besar  ketersediaan  RTH  di Kelurahan  Lembo.  Secara  umum  tujuan  dari penelitian  adalah  menganalisis  ketersediaan RTH  di  Kelurahan  Lembo  Kecamatan  Tallo Kota Makassar.

## 2. METODE
Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif atau  penelitian  terapan  yang  di  dalamnya mencakup penelitian survei dengan pendekatan kualitatif  yaitu  penelitian  non  matematis dengan  proses  menghasilkan  data-data  dari hasil temuan berupa pengamatan survei (Ikhsan &  Aida, 2011).   Adapun  penelitian kuantitatif dalam  penelitian  ini  yaitu  jenis  penelitian dengan  menggunakan  data-data  subtansi  atau angka  sebagai  bahan  perbandingan  maupun bahan  rujukan.  Penelitian  dilaksanakan  di Kelurahan  Lembo  Kecataman  Tallo  Kota Makassar  pada  bulan  Desember  2018  –  Juni 2019.
Tahapan pengumpulan data mencakup
observasi lapangan, wawancara, data instansional  dan  kepustakaan.  Seluruh  data yang  diperoleh  kemudian  dikelompokkan berdasarkan  kebutuhan  data  yang  digunakan. Batasan  data  mencakup  data  kependudukan, data kondisi fisik wilayah dan data penggunaan lahan.  Tahapan  pengumpulan  data  dilakukan dengan  melalukan  digitasi  pemanfaatan  lahan di Kelurahan Lembo, sehingga diperoleh lahan terbangun  dan  tidak  terbangun.  Selanjutnya mengidentifikasi  jenis  RTH  baik  privat  dan publik  dari  data  luas  tidak  terbangun.  Hasil digitasi tersebut kemudian disesuiakan dengan
kondisi  eksisting  di  lapangan  dengan  survei secara langsung dan terstruktur.
Berdasarkan tujuan penelitian, maka digunakan dua  alat  analisis  sesuai  dengan  data  yang tersedia. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan  secara  jelas  bagaimana  potensi ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) didasarkan  oleh  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor:  05/PRT/M/2008  tentang Pedoman Penyediaan dan  Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan  Perkotaan. Standar peruntukan  RTH  dengan  mempertimbangkan nilai 30% dari luas wilayah.

## Gambar 1. Alur a nalisis ketersediaan RTH
Selanjutnya  hasil  dari  analisis  pertama kemudian dilanjutkan dengan Analisis Overlay menggunakan  Sistem  Informasi  Geografis. Analisis  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar pemanfaatan lahan  RTH  di  Kelurahan Lembo dimanfaatkan  sesuai  dengan  peruntukannya. Dengan  melakukan overlay peta  maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang  jelas  ketersediaan ruang terbuka hijau di lokasi penelitian. Tahapan  penelitian disajikan pada gambar berikut.
Gambar 2. Alur a nalisis overla y
Lahan Tidak Terbangun Ketersediaan RTH 30% RTH Privat RTH Publik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Rencana Pola Ruang RTRW Analisis Overlay Ketersediaan RTH 30% Kondisi Eksisting Perkiraan dampak yang ditimbulkan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum
Kelurahan  Lembo  termasuk  dalam  wilayah Kecamatan Tallo yang terdiri atas 5 RW dan 32 RT  yang  mempunyai  luas  wilayah  sebesar 47,57 ha. Adapun batas administratif Kelurahan Lembo  sebelah  Utara  berbatasan  dengan Kelurahan Pannampu, sebelah timur berbatasan dengan  Kelurahan  Suwannga, sebelah  selatan berbatasan  dengan  Kelurahan  Kalukuang  dan sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kelurahan Bunga Eja Beru.
Jenis  tanah  yang  ada  di  Kelurahan  Lembo adalah  jenis  tanah  inceptisol, tanah  inceptisol ini  merupakan  tanah  yang  termasuk  dalam kategori  tanah  alluvial  dan  merupakan  suatu jenis tanah muda yang juga termasuk ke dalam jenis tanah mineral.
Kelurahan Lembo memiliki kemiringan lereng antara 0  –  2 %  dengan ketinggian 0  – 2  mdpl Dengan  kondisi  topografi  yang  ladai  akan mendukung  kegiatan  pembangunan  ataupun pengelolaan lahan di Kelurahan Lembo. Jumlah penduduk  di  Kelurahan  Lembo  untuk  akhir tahun 2017 adalah 11.625 jiwa dengan tingkat kepadatan  penduduk  yaitu  89.423  jiwa/Km 2 . Untuk  jumlah  penduduk  terbesar  yaitu  pada tahun  2015  dengan  jumlah  penduduk  sebesar 11.941 jiwa.
Gambar 3. Peta a dministrasi Kelura han Lembo

## 3.2 Pemanfaatan Lahan
Kondisi  pemanfaatan  lahan  di  Kelurahan Lembo diukur
berdasarkan tingkat perbandingan antara lahan terbangun dan lahan tidak  terbangun.  Perhitungan  luas  lahan terbangun  dan  tidak  terbangun  berpengaruh
terhadap  perkembangan  dan  pengembangan suatu kawasan ataupun wilayah.
Lahan tidak terbangun terdiri dari sawah, RTH (sempadan  sungai/kanal,  taman  bermain, lapangan olahraga) dan pemakaman. Sedangkan  lahan  terbangun  terdiri  dari permukiman  dan  sarana  yang  mendukung permukiman.  Berdasarkan  hasil  survei  pada Kelurahan  Lembo,  luas  lahan  yang  dibangun terdiri dari:
- Lahan terbangun : 35.48 Ha - Lahan tidak terbangun : 12.09 Ha - Luas lahan total : 47.57 Ha
Distribusi  lahan  terbangun  mencakup  lahan permukiman, fasilitas  kesehatan,  peribadatan, sarana  olahraga  dan  perkantoran.  Dominasi pemanfaatan  lahan  terbangun  adalah  kegiatan permukiman yang mencapai  96,76% dari luas lahan  terbangun.  Berdasarkan  karakteristik fisiknya  Kelurahan  Lembo  merupakan  salah satu  kelurahan  dengan  dominan  intensitas bangunan yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa. Hal  ini sejalan dengan letak strategis Kelurahan Lembo dalam tataran wilayah Kota Makassar.
Gambar 4. Peta penggunaan la han
Tabel 1. Distribusi la han terbangun tahun 2019 Jenis Luas (km 2 ) Persen Permukiman 34.33 96.76 Pendidikan 0.86 2.42 Kesehatan 0.03 0.08 Peribadatan 0.15 0.42 Gedung olahraga 0.09 0.25 Perkantoran 0.02 0.06 Jumlah 35,48 100 Sumber: digita si, 2019.
Sedangkan lahan  tidak  terbangun dengan  luas total 12,09% didominasi oleh tubuh air berupa danau yang mencapai 5,33 ha atau 44,09% dari luas  lahan tidak  terbangun. Selebihnya berupa lapangan  olahraga,  rawa  dan  lahan  kosong. Lahan  yang  tidak  dimanfaatkan  tersebut berpeluang sebagai  area  pengembangan RTH. Namun masih harus dimiliki oleh pemerintah.
Tabel 2. Distribusi la han tak terbangun tahun 2019
Jenis Luas (km 2 ) Persen Lapangan olahraga 1.04 8.60 Rawa 1.54 12.74 Danau 5.33 44.09 Lahan kosong 4.18 34.57 Jumlah 12,09 100 Sumber: digita si, 2019.
Gambar 5. Jenis ba ngunan sarana kesehatan
Gambar 6. Jenis ba ngunan sarana perdagangan

## 3.3 Jenis RTH
Ruang  terbuka  hijau  kota  adalah  bagian  dari ruang-ruang terbuka  suatu  wilayah  perkotaan yang  diisi  oleh  tumbuhan,  tanaman,  dan vegetasi  guna  mendukung  manfaat  langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan,  kesejahteraan,  dan  keindahan
wilayah  perkotaan  tersebut  (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).
Manfaat  kehidupan  dapat  diperoleh  dengan keberadaan  RTH  perkotaan.  Sesuai  dengan UndangUndang  No.26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  dan  Peraturan  Menteri  PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, rencana tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya  adalah  sebesar  30%  dari  luas wilayah kota.
Terkait  dengan  berbagai  fungsi  penting  dari keberadaan  RTH  antara  lain  adalah  fungsi ekologis,  sosial,  ekonomi,  dan  arsitektural. Selain  dari  nilai  estetikanya  keberadaan  RTH yang  utama  adalah manfaatnya  dalam meningkatkan  kualitas  lingkungan  untuk kelangsungan  kehidupan  perkotaan  dalam menciptakan kota yang berkelanjutan.
Menurut  Permen  PU  Nomor  05  Tahun  2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kawasan  Perkotaan adalah  bentuk  RTH  dapat  diklasifikasikan menjadi bentuk:
- RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung),
- RTH  non  alami  atau  RTH  binaan (pertanian  kota,  pertamanan  kota, lapangan olahraga, pemakaman),
Berdasarkan  sifat  dan  karakter  ekologisnya diklasifikasikan menjadi  bentuk  area  kawasan (areal)  dan  bentuk  RTH  jalur  (koridor). Berdasarkan  penggunaan  lahan  atau  kawasan fungsionalnya  diklasifikasikan  menjadi  RTH kawasan perdagangan, RTH kawasan perindustrian,  RTH  kawasan  permukiman,
RTH  kawasan  pertanian,  dan  RTH  kawasan- kawasan khusus, seperti pemakaman, olahraga, alamiah.
Berdasarkan status kepemilikan RTH diklasifikasikan  menjadi  RTH  publik,  yaitu RTH  yang  berlokasi  pada  lahan-lahan  publik atau  lahan  yang  dimiliki oleh  pemerintah dan RTH  privat  atau  non  publik,  yaitu  yang berlokasi  pada  lahan-lahan  milik  pribadi. Berdasarkan  kondisi  eksisting  di  lapangan,
Arsitektura : Jurnal Ilmu Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 18 (2) October 2020: 215-226
dapat  diuraikan  jenis  RTH  di  Kelurahan Lembo.

## 3.3.1 Taman Kota
Berdasarkan  hasil  survei  lapangan,  bahwa untuk  RTH  taman  kota  dapat  dimanfaatkan penduduk yang ada di Kelurahan Lembo untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang  dilengkapi  dengan  fasilitas  utama lapangan  olahraga.  Luas  lapangan  olahraga yang ada di Kelurahan Lembo sebesar 1.12 Ha dengan  minimal  RTH  30%  dan  terletak  di tengah-tengah permukiman.
Taman ini terletak di tengah-tengah permukiman,  dimana  pemanfaatan  aktivitas utamanya  adalah  tempat  bermain  sepak  bola, badminton, tennis, jalur trek lari di seputarnya dan  bermain  bola  basket,  serta  kegiatan  yang lebih  bersifat  pasif,  misalnya  duduk  dan bersantai  yang  didominasi  oleh  ruang  hijau dengan pepohonan.
Gambar 7. Ta man kota

## 3.3.2 Jalur Hijau
RTH  dapat  disediakan  dengan  penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan. Jalur hijau jalan yang ada di Kelurahan Lembo sebesar  2.44% dan terletak di sempadan  jalan, dimana  selain  berfungsi  sebagai  RTH,  pulau jalan  atau  median  jalan  juga  bisa  berfungsi sebagai  wilayah  konservasi  air  dan  penahan debu untuk keindahan/estetika kota.

## 3.3.3 Sumber Air Baku
RTH  sumber  air  baku  meliputi  sungai, danau/waduk, dan  mata  air.  Untuk danau  dan waduk  yang  berada  di  Kelurahan  Lembo sebesar  5.33  Ha  dan terletak  di tengah-tengah permukiman, dimana RTH  terletak pada  garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50  meter  dari  titik  pasang  tertinggi  ke  arah darat. Keberadaan waduk ini berfungsi sebagai
dalam  menjaga  kestabilan  tata  air, sumber  air baku  yang  dikelola  oleh  PDAM  sekaligus menjadi  area  wisata  dan  rekreasi  bagi masyarakat sekitar untuk kegiatan memancing.
Gambar 8. Ja lur hijau
Gambar 9. Wa duk / sumber a ir ba ku

## 3.3.4 Halaman Tempat Usaha
RTH  halaman  tempat usaha  umumnya berupa jalur  trotoar  dan  area  parkir  terbuka,  dapat dimanfaatkan  pula  sebagai  tempat  untuk menyelenggarakan  berbagai  aktivitas  di  luar ruangan  seperti bazar,  olahraga, dan  lain-lain. Adapun  luas  RTH  halaman  tempat  usaha  di Kelurahan Lembo  sebesar 0.67 Ha  atau 1.24% dan  terletak  di  depan  rumah  salah  seorang penduduk  yang  memiliki  halaman  tempat usaha.

## 3.3.5 Pemakaman
Penyediaan  RTH  pada  areal  pemakaman disamping  memiliki  fungsi  utama  sebagai tempat  penguburan  jenazah  juga  memiliki fungsi  ekologis  yaitu  sebagai  daerah  resapan air,  tempat  pertumbuhan  berbagai  jenis vegetasi,  dimana  luas  RTH  pemakaman  yang
ada  di Kelurahan  Lembo sebesar  2.43 Ha  dan terletak di tengah-tengah permukiman.
Gambar 10. Pemakaman

## 3.3.7 Pekarangan
Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien  dasar  bangunan  (KDB).  Luas pekarangan  yang  ada  di  Kelurahan  Lembo sebesar  1.52 Ha dan terletak di halaman depan rumah salah  seorang penduduk yang  memiliki pekarangan, dimana RTH  pada rumah dengan pekarangan  luas  dapat  dimanfaatkan  sebagai tempat  utilitas  tertentu  (sumur  resapan)  dan dapat  juga  dipakai  untuk  tempat  menanam tanaman hias.
Gambar 11. Pekarangan rumah warga
Gambar 12. Sebaran RTH

## 3.4 Ketersediaan RTH
Pengukuran ketersediaan RTH menggunakan 2 pendekatan  kebijakan  yaitu  UU  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  penataan  ruang  dan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 05/PRT/M/2008  tentang  pedoman  penyediaan dan  pemanfaatan  ruang  terbuka  hijau  di kawasan  perkotaan.  Keduanya  mensyaratkan luas  minimal  RTH  kawasan  perkotaan  yang terdiri dari  RTH  publik 20%  dan  RTH  privat minimal 10%. Sehingga berdasarkan klasifikasi jenis  RTH  dapat  diidentifikasi  ketersediaan RTH  di  tingkat  Kelurahan  Lembo  dengan pendekatan 2  kebijakan tersebut. Ketersediaan RTH  diukur berdasarkan jenis RTH  privat dan RTH publik yang telah diklasifikasi.
Tabel 3. Distribusi RTH publik ta hun 2019 Jenis Luas (km 2 ) Persen Lapangan olahraga 1.12 2.07 Lahan kosong 4.18 7.74 Pemakaman 2.43 4.50 Rawa 1.54 2.85 Jalur hijau jalan 1.32 2.44 Danau 5.33 9.87 Jumlah 15,92 29,48% Sumber: a nalisis, 2019. Tabel 4. Distribusi RTH privat tahun 2019 Jenis Luas (km 2 ) Persen Halaman Tempat Usaha 0.67 1,24 Pekarangan Rumah Tinggal 1.52 2.81 Jumlah 2,19 4,00% Sumber: a nalisis, 2019.
Dalam  skala  lingkungan  permukiman,  sesuai dengan  Permen PU  tersedianya ruang  terbuka hijau  dalam  secara  berjenjang  sesuai  tingkat kewilayahannya, tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun  Warga  (RW),  maupun  tingkat  kota. Pekarangan  atau  halaman  rumah,  luasnya secara  umum  diatur  dalam  rencana  KDH dengan  ideal  besarnya  KDH  adalah  30% sehingga  30%  dari  luas  kapling  merupakan RTH  yang  memiliki  fungsi  estetis  sebagai pelembut  bangunan,  fungsi  ekologis  sebagai peneduh,  menjamin  peresapan  air  hujan, mencegah erosi percik, pengubah iklim mikro,
Arsitektura : Jurnal Ilmu Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 18 (2) October 2020: 215-226
penyerap  timbal,  CO 2 ,  penyaring  debu  dan kebisingan,  penahan  angin  serta  mengurangi silau matahari.
RTH  publik  dan  RTH  privat  eksisting  di Kelurahan  Lembo  sudah  terpenuhi yang  telah ditetapkan  oleh  UU  Nomor  26  Tahun  2007 tentang  penataan  ruang.  Luas  RTH  publik Kelurahan Lembo adalah seluas  15.92 Ha atau setara  dengan  29.48%,  sedangkan  luas  RTH privat Kelurahan Lembo adalah seluas 2.19 Ha atau  setara  dengan  4%,  dan  luas  keseluruhan RTH  yang  ada  di  Kelurahan  Lembo  saat  ini sebesar  18.12  Ha  atau  setara  dengan  33.56% sehingga  dari  sisi  kebutuhan  luas  area  hijau untuk ruang terbuka hijaunya telah tersedia dan memenuhi  syarat  yang  telah  di  tetapkan  oleh UU  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  penataan ruang, yang  mensyaratkan  luas  RTH  minimal 30% dari total luas wilayah.

## 3.4 RTH dan Rencana Pola Ruang
Pemanfaatan  ruang  adalah  upaya  untuk mewujudkan  struktur  ruang  dan  pola  ruang sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  melalui penyusunan  dan  pelaksanaan  program beserta pembiayaannya  (UU Nomor 26  Tahun  2007). Peraturan  zonasi  merupakan  ketentuan  yang mengatur pemanfaatan  ruang dan  unsur-unsur pengendalian  yang  disusun  untuk  setiap  zona peruntukan  sesuai  dengan  rencana  rinci  tata ruang.  Peraturan  zonasi (Zoning  Regulation) adalah  ketentuan  yang  mengatur  tentang klasifikasi  zona,  pengaturan  lebih  lanjut mengenai  pemanfaatan  lahan,  dan  prosedur pelaksanaan  pembangunan  (Barnet,  1982 dalam Asyiawati & Evi, 2014).
Analisis  superimpose dilakukan untuk menilai kesesuaian peruntukan lahan secara
keseluruhan  terhadap rencana  pola  ruang. Hal ini  penting  dilakukan  agar  menjadi  alternatif dalam menjaga keberadaan RTH  saat ini. RTH di  Kelurahan  Lembo  saat  ini  yang  masih tersedia  dalam skala  kelurahan sehingga  perlu dijaga  eksistensinya. Perkembangan  dan pertumbuhan  kota/perkotaan  disertai  dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan  daya  dukung  lahan  dalam menopang  kehidupan  masyarakat  di  kawasan perkotaan,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya untuk  menjaga  dan  meningkatkan  kualitas
lingkungan  melalui  penyediaan  RTH  yang memadai (Permendagri, Nomor 1 Tahun 2007).
Tabel 4. Perba ndingan eksisting pada la han terba ngun dengan rencana pola ruang
Rencana Eksisting Luas Perkiraan dampak Permukiman Tingkat Tinggi Permukiman 34.33 - Permukiman Tingkat Tinggi Perkantoran 0.02 Mengalami ketidaksesuai an fungsi namun tidak menciptakan dampak lingkungan Pendidikan Pendidikan 0.86 - Permukiman Tingkat Tinggi Kesehatan 0.03 Mengalami ketidaksesuai an fungsi namun kondisi eksisting harus dipertahankan karena membantu masyarakat Kel. Lembo dalam hal kesehatan Sarana Ibadah Peribadatan 0.15 - Permukiman Tingkat Tinggi Perdagangan dan Jasa 0.49 Mengalami ketidaksesuai an fungsi namun kondisi eksisting harus dipertahankan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar tanpa harus menuju ke pasar/superm arket
Sumber: a nalisis, 2019.
Secara  umum  hasil  overlay  dari  pola  ruang dengan  eksisiting penggunaan  lahan diperoleh perkiraan  dampak  yang  tidak  signifikan terhadap  kondisi  lingkungan  secara  umum. Beberapa atribut perencanaan pada  pola ruang RTRW  Kota  Makassar  yang  mengalami
ketidaksesuaian hanya pada rencana permukiman  tingkat  tinggi  dengan  eksisting perkantoran, kesehatan serta perdagangan/jasa. Total luasan untuk rencana permukiman tingkat tinggi mencapai 0,54 km 2 .
Tabel 5. Perba ndingan eksisting pada la han tidak terba ngun dengan rencana pola ruang
Rencana Eksisting Luas Perkiraan dampak RTH Lapangan Olahraga 1.12 - Permukiman Tingkat Tinggi Lahan Kosong 4.18 Mengalami ketidaksesuaian fungsi namun tidak menciptakan dampak lingkungan RTH Pemakaman 2.43 - Sempadan Danau Rawa 1.54 Mengalami ketidaksesuaian fungsi namun tidak
menciptakan dampak lingkungan Permukiman Tingkat Tinggi Jalur Hijau Jalan 1.32 Mengalami ketidaksesuaian fungsi namun tidak menciptakan dampak lingkungan Danau Danau 5.33 - Sumber: a nalisis, 2019.
Total luasan eksisting pada lahan non terbangun tidak  memiliki  perkiraan  dampak  terhadap lingkungan. Atribut yang mengalami ketidaksesuaian  yaitu  permukiman  tingkat tinggi dan sempadan danau. Berdasarkan hasil overlay pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara umum perbandingan antara lahan eksisting  dengan  rencana  pola  ruang  dari Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  6 Tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015  tidak  mengalami  penyimpangan yang siginifikan.
Distribusi  kawasan  lindung  dalam  kondisi stabil,  dimana  tidak  terjadi  ketidaksesuaian pemanfaatan  lahan  dengan  kondisi  eksisting. Distribusi kawasan  budidaya dari rencana pola ruang  mengalami  pergeseran  pemanfaatan lahan  terutama  pada  kawasan  budidaya  untuk permukiman  tingkat  tinggi.  Secara  eksisting
masih difungsikan sebagai  perkantoran, sarana kesehatan  serta perdagangan  dan  jasa. Keberadaan lahan kosong juga menjadi peluang memaksimalkan RTH saat ini.
Dimana  dari  rencana  pola  ruang  diarahkan untuk permukiman tingkat tinggi namun secara eksisiting  lahan  ini  belum  dimanfaatkan. Sehingga secara keseluruhan dukungan kebijakan dalam pola ruang dapat memberikan dorongan  penuh  dalam  mempertahankan keberadaan RTH di Kelurahan Lembo saat ini. Permasalahan  pegelolaan  RTH  di  perkotaan salah satunya diakibatkan oleh tinggi alihfungsi lahan  atau ketidaksesuaian  antara  rencana dan kondisi eksisting.
Gambar 13. Hasil overla y dengan Pola  Ruang
Ketersediaan  RTH  merupakan  lahan  yang sering  diganti atau  dirubah manfaat fungsinya menjadi  lahan  terbangun,  dengan  alasan perkembangan atau pembangunan kota. Hal ini sering terjadi karena RTH kota sering dianggap sebagai  lahan  yang  tidak  memiliki  manfaat, sehingga  dapat  mudah  dikonversi  menjadi berbagai bentuk pembangunan fisik tanpa harus dengan  ganti  rugi  tanah  yang  membutuhkan biaya yang sangat  besar. Masyarakat  kota saat ini  menjadi  semakin  sulit  untuk  mendapatkan RTH yang dapat  dimanfaatkan  secara fungsional,  fisik,  ekologis,  dan  sosial. Ketersediaan  RTH  sudah  semakin  jauh  dari standar  kebutuhan  yang  di  peruntukkan  bagi masyarakat perkotaan, padahal RTH memberikan  kontribusi  yang  tidak  sedikit dalam  meningkatkan kualitas  lingkungan kota (Putra, 2012).
Kualitas  RTH  pada  30  tahun  terakhir, mengalami  penurunan. Menurunnya  kuantitas dan  kualitas  tersebut  telah  mengakibatkan
menurunnya  kualitas  lingkungan  perkotaan seperti  seringnya  terjadi  banjir  di  perkotaan, tingginya  polusi  udara,  dan  meningkatnya kerawanan sosial, serta menurunnya produktivitas  masyarakat  akibat  gangguan psikologis  karena  terbatasnya  ruang  yang tersedia  untuk  interaksi  sosial  (Imansari  & Khadiyanta,  2013).  Ketersediaan  lahan  untuk permukiman di perkotaan yang semakin sempit sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat  dengan  cepat  menyebabkan  kota- kota  besar  di  Indonesia  terdapat  banyak kawasan  permukiman  padat  (Amin  &  Amri, 2011).
Perencanaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya  keseimbangan,  keserasian,  dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, serta
mempertimbangkan  terciptanya  ruang  luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan  di  sekitarnya  (Suripin,  2004). Sebagai  bagian  dari rencana  tata  ruang, maka kedudukan  RTH  akan  menjadi  penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan  binaan  karena  RTH  merupakan paru-paru  kota.  Rencana  tata  ruang  menjadi landasan  dalam  mengantisipasi  pesatnya perkembangan  ruang-ruang  terbangun,  yang harus  diikuti  dengan  kebijakan  penyediaan ruang terbuka (Samsudi, 2010). Pengembangan RTH di kawasan perkotaan dapat memanfaatkan  lahan  yang  tidak  terbangun sesuai  dengan  peruntukan  dari  rencana  tata ruang (Aswar, Beddu, & Surur, 2019).
Tata ruang yang diharapkan dapat mengakomodasi seakan tidak berdaya menahan mekanisme  pasar  (Zulfikar,  2017).  Sejumlah areal  di  perkotaan, dalam beberapa  dasawarsa terakhir ini, ruang publik, telah tersingkir akibat pembangunan gedung-gedung yang cenderung berpola  container  ( container  development ) yakni  bangunan  yang  secara  sekaligus  dapat menampung berbagai aktivitas sosial  ekonomi, seperti mall, perkantoran, hotel, dan sebagainya,  yang  berpeluang  menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat (Supratiwi, 2018).

## 4. KESIMPILAN
Ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  di Kelurahan  Lembo  sebagaimana  diamanatkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun  2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu RTH publik minimal 20% dan RTH  privat  sebesar  10%  dari  luas  lahan keseluruhan sudah memenuhi syarat. Pengukuran secara empiris terhadap luas lahan keseluruhan dan pengukuran secara cermat luas RTH  publik  dan  RTH  privat  menjadi  kunci dalam  merumuskan  justifikasi  terpenuhi  atau tidaknya  lahan  terbuka  hijau  di  Kelurahan Lembo  sebagai  syarat  lingkungan  perumahan dapat mengakomodasi kebutuhan ruang terbuka hijau bagi penghuninya. Harapan  akan adanya regulasi /  aturan yang  dapat  dijadikan sebagai pedoman  dalam  pengembangan  dan  penataan RTH  di  Kelurahan  Lembo  Kecamatan  Tallo Kota  Makassar  sehingga  mampu  turut  serta menciptakan kota yang berwawasan lingkungan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini dilakukan dengan dukungan dari berbagai  pihak  terutama  dalam  proses pengambilan  data  di  lapangan  antara  lain Pemerintah  Kelurahan  Lembo,  Pemerintah Kecamatan Tallo, data ruang terbuka hijau dan kebijakan penataan ruang dari Badan Lingkungan  Hidup  Kota  Makassar,  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  serta data  relevan  lainnya.  Selanjutnya  kepada kelompok  masyarakat  baik  level  pemuda  dan lembaga  formal  lainnya  yang  turutserta berpartisipasi. Ucapan terima kasih pada Pusat Studi  Tata  Lingkungan  dan  Kependudukan Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar yang  telah  memfasilitasi  proses  analisis  dan interpretasi hasil pengambilan data di lapangan.

## REFERENSI
Amin,  S.,  &  Amri,  N.  (2011).  Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka  Hijau Di Kompleks  Perumahan  Bumi  Permata Sudiang  Kota  Makassar. Prosiding
Hasil  Penelitian  Fakultas  Teknik Universitas Hasanuddin , 1-12.
Arifin, S. S. (2014). Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau  Kecamatan  Kota Tengah  Kota  Gorontalo. RADIAL  – juRnal  perADaban  saIns,  rekayAsa dan teknoLogi , 27-32.
Aswar,  M.,  Beddu,  S.,  &  Surur,  F.  (2019). Ketersediaan  dan  Kebutuhan  Ruang Terbuka  Hijau  Publik  di  Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.
Jurnal Plano Madani , 206-216.
Asyiawati,  Y.,  &  Evi,  N.  (2014).  Strategi
Pengendalian Pemanfaatan Lahan Sekitar  Kawasan  Kalimalang  Kota Bekasi  Secara  Berkelanjutan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , 1-12. Fahreza, W., & Restu. (2016). Analisis Ruang
Terbuka Hijau Perumahan Nasional Di Kota Medan. Jurnal Geografi , 1-12. Hadmaja,  B.  J.,  &  Kuspriyanto.  (2014). Dampak Perkembangan Wilayah Kota Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau  (RTH)  Di  Kota  Mojokerto.
Swara Bhumi , 82-89. Ikhsan, S., & Aida, A. (2011). Analisis SWOT Untuk Merumuskan Strategi Pengembangan  Komoditas  Karet  Di Kabupaten  Pulang  Pisau. Jurnal
Agribisnis Perdesaan , 9-12.
Imansari,  N.,  &  Khadiyanta,  P.  (2013). Penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai  ruang  terbuka  hijau  (RTH) publik  menurut preferensi  masyarakat di  kawasan  pusat  Kota  Tangerang.
Jurnal Ruang , 101-110. Martopo,  S.,  &  Fandeli,  C.  (1995). Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan: Prinsip  Dasar  dan  Pemaparannya
Dalam Pembangunan. Jakarta: Liberty.
Muta'ali, L. (2012). Daya Dukung Lingkungan Untuk  Perencanaan  Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Geografi. Universitas Gadjah
Mada.
Pemerintah Republik  Indonesia.  (2007).
Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang. Jakarta:  Indonesia Putra, H. P. (2012). Studi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Ibu Kota Kabupaten  Majene. Makassar:  UIN Alauddin Makassar.
Sabridi,  S.  (2012).  Kajian  Subreservoir  Air Hujan  pada  Ruang  Terbuka  Hijau Dalam  Mereduksi  Genangan  Air (Banjir). Jurnal Permukiman , 176-184. Salikha,  E. (2012).  Evaluasi  Fungsi  Ekologis Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  Di Kota Bandung  Dalam  Upaya  Pengendalian Iklim Mikro Berupa Pemanasan Lokal dan  Penyerapan  Air  (Studi  Kasus: Taman-Taman  Di  WP  Cibeunying). Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan Kota , 8-15.
Samsudi,  S.  (2010).  Ruang  Terbuka  Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta. Journal  of  Rural  and Development , 1-12.
Santoso, B., Hidayah, R., & Sumardjito. (2012).
Pola  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka Hijau  Pada  Kawasan  Perkampungan Plemburan  Tegal,  Ngaglik  Sleman. Yogyakarta:  Pendidikan  Teknik  Sipil dan  Perencanaan  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Soewarno.  (2000). Hidrologi  Operasional. Yogyakarta: Andi.
Sugiyanto,  E.,  &  Sitohang,  C.  A.  (2017). Optimalisasi  Fungsi  Ruang  Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Taman Ayodia  Kota  Jakarta  Selatan. Jurnal Sosial dan Humaniora , 88-97. Supratiwi. (2018). Studi Ruang Terbuka  Hijau dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pemerintah  Kota
Semarang. Jurnal  Ilmu Pemerintahan ,
22-31.
Suripin.  (2004). Pelestarian  Sumber  Daya Tanah dan Air. Yogyakarta: Andi. Susilowati,  I.,  &  Nurini,  N.  (2013).  Konsep Pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  Pada  Permukiman  Kepadatan Tinggi. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota , 429-438. Kementerian Pekerjaan Umum. (2005). Ruang Terbuka  Hijau  di Wilayah Perkotaan. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum.
Kementerian Pekerjaan Umum.  (2008). Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan  Perkotaan. Jakarta:  Dirjen Penataan Ruang. Widyaastuti, F. (2012). Analisis Ruang Terbuka Hijau  dan  Kecukupannya  Terhadap
Arsitektura : Jurnal Ilmu Arsitektur dan Lingkungan Binaan, Vol. 18 (2) October 2020: 215-226
Jumlah  Penduduk  Di  Kota  Bekasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Yanti,  F.  (2016). Kualitas  Ruang  Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung (Studi  Kasus  Lapangan  Merah  dan Pasar  Seni,  Lapangan Kalpataru  dan
Embung Sukarame/Taman Kota). Bandar Lampung: Universitas Lampung. Zulfikar, W. (2017). Dampak Sosial, Ekonomi
Dan  Politis  Dalam  Pembangunan Bandara Udara Kertajati Di Kabupaten Majalengka. Jurnal Caraka Prabu , 58- 77.