## PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN
Oleh Suroto Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Fungsi  DPR  adalah  pengawasan  legislasi  anggaran  menjadikan  setiap  kebijakan pemerintah yang akan dibuat maupun dilaksanakan harus mendapat persetujuannya. Hak prerogatif presiden semakin sempit karena DPR mcncmpatkan diri lembaga penentu kata 'memutuskan”,  sehingga  rumusan  masalah  sebagai  berikut  Presiden  dan  peran  DPR dalam  pengangkatan  duta  besar  Republik  Indonesia.  Metode  penelitiannya  diskriptif, dengan data sekunder dan hasil penelitianya disusun secara sistematis dan integrasikan dalam hukum tala negara, dilunjukkan dalam pasal 13 ayat (2).“Dalam hal mengangkat duta besar Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Peran DPR disini yaitu sebagai lembaga  penentu  tidak  hanya  hak  prerogratif  presiden,  namun  juga  melibatkan  peran DPR untuk memberikan pertimbangan.
Kata Kunci : Presiden, DPR, Duta Besar, UUD NRI Tahun 1945

## ABSTRACT
The  function  of  the  People’s  Representative  Council  (DPR)  in  the  legislative supervision of budget makes any government policy that will be created and implemented should  obtain  their  consent.  Ihe  prerogative  rights  of  the  President  arc  increasingly narrow because the People’s Representative Council (DPR) put themselves as a decisive institution for the word "decide" so that the formulation of the problem is as follows: the President and the role of the People’s Representative Council (DPR) in the appointment of  the  ambassador  of  the  Republic  of  Indonesia.  Ihe  research  method  was  descriptive study using the secondary data and the research resuhs were arranged systematically and integrated in constitutional law. It is showed in article 13 paragraph (2). "in terms of the appointment of the ambassador, the President takes into the consideration of the People’s Representative  Council  (DPR)".  Ihe  appointment  of  ambassador  Ls  not  only  the prerogative  right  of  the  President,  but  it  also  involves  the  role  of  the  People’s Representative Council (DPR) to give consideration.
Keywords : President, DPR, Ambassadors, the 1945 Constitution

## A. Pendahuluan
Persoalan peran DPR terlebih dalam fungsi  pengawasan  Anggaran  legislasi mengalami  perubahan  yang  mendasar setelah  diadakan  perubahan  UUD  1945
yang  dilakukan  sejak  sidang  umum MPR tahun 1999. Dengan melaksanakan fungsi legislasi menjadikan  setiap kebijakan  pemerintah  yang  akan  dibuat maupun akan dilaksanakan harus
terlebih dahulu mendapat persetujuannya. Dengan
hak–hak
progresif yang dimiliki presiden semakin sempit karena di sisi lain DPR menempatkan  diri  sebagai  lembaga penenta  dengan  kata  “memutuskan” dalam  bentak  persetujuan  dan  beberapa pertimbangan agenda pemerintah.
Dalam  persoalan  presiden  dalam pengangkatan  Duta  Besar  RI  harus mengikut sertakan DPR yang peran dan fungsi pengawasan sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  13  ayat  (2)  UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:  “Dalam hal mengangkat Duta, Presiden
memperhatikan  pertimbangan  DPR”.
Menurut ketentuan-ketentuan disyaratkan bahwa dalam pengangkatan duta  tidak  hanya  merupakan  hak progresif Presiden, namun juga
melibatkan peran DPR untuk memberikan persetujuan
dan pertimbangan.  Hal  ini  dituangkan  di dalam Pasal 12 Kepres RI Nomor : 108 Tahun  2003  tentang  Kepegawaian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan  yang  berbunyi  “Fomasi kepegawaian pada
perwakilan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 13 berbunyi:
“Duta  Besar  luar  biasa  dalam
berkuasa penuh dan wakil tetap RI pada perwakilan  diplomatik  dan  Konsul Jenderal  dan  Konsul  pada  perwakilan Konsulat  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Presiden  sesuai  dengan  ketentuan perundang- undangan yang berlaku”.
Adapun ketentuan perundang -undangan  yang  berlaku  sebagaimana dimaksud adalah UU No. 37 tahun 1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri.  Peran DPR ditegaskan kembali didalam perundang-undangan  ini  dalam  Pasal  6 ayat (1) berbunyi:
Kewenangan penyelenggaraan hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan politik luar negeri pemerintah RI berada ditangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian,  dan  peranjian  dengan negara  lain  diperlukan  persetujuan DPR”.  Dalam  perundang-undangan yang berlaku  adalah UUD 1945 setelah perubahan  yaitu  Pasal  13  ayat  (2)  dan pada  UU  No.  37  tahun  1999  tentang Hubungan  Luar  Negeri  menjelaskan peran DPR RI yaitu pada Pasal 6 ayat (1) yang  merupakan  dasar  pengaturan dimaksud  didalam  Pasal  12  dan  13 Kepres  No.  108  tahun  2003  tentang Kepegawaian,
Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan
sebagaimana  yang  sudah  dijabarkan
diatas. 1
Sehingga  peran  DPR  RI  sangat diperlukan  dalam  hal  pengangkatan Duta  Besar  RI.  Duta  yang  akan ditempatkan  disalah  satu  negara  oleh pemerintah harus terlebih dahulu melalui  tahapan  dengan  pendapat  yang dilakukan  DPR.  Hal  ini  kemudian menjadikan  hubungan  antara  Presiden dan  DPR  berkaitan  dengan  pencalonan duta  melalui  dipersoalkan  oleh  sekian banyak kalangan, ketika keputasan DPR yang  mempersoalkan  calon-calon  duta yang diajukan pemerintah.
Salah  satu  contohnya,  pada  saat melakukan  uji  visi  dan  misi  terhadap calon- calon duta yang masih hangat-hangatnya dalam perubahan UUD  1945  yang  ke  4  tepatnya  tanggal 27  Juni  2002  pada  Komisi  I  DPR  yang membidangi  hubungan  Luar  Negeri tidak  meloloskan  sebagian  dari  calon duta  yang  diajukan  oleh  menteri  Luar Negeri. Di bagian lain sebaliknya bahwa dalam media ada 37 lowongan perwakilan  RI  yang  kosong,  tanpa kepala perwakilan/ Duta. Yang menjadi
1 Kepres  RI  No.  108  tahun  2003  tentang
Kepegawaian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pendidikan (Pasal  12  dan  13)  UU  No.  37  tahun  1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri  dan
UUD NRI tahun 1945.
persoalan  itu  terjadi  dapat  mengganggu hubungan luar negeri, dimana pada saat itu  bangsa  kita  sedang  menyakinkan pihak-pihak luar negeri untuk memberikan pengakuan terhadap ancaman-ancaman  disintegrasi  bangsa,
memberikan kepercayaan untuk menanamkan  investasi  serta  dapat menjalin  hubungan  politik,  ekonomi, sosial,  budaya  dan  hankam  terhadap bangsa yang selama ini scdang mengalami krisis multi dimensi. 2
Secara kedinasan diasumsikan jika wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh  lembaga  permusyawaratan  lebib besar, maka kemampuan untuk melakukan  pengawasan  otomatis  akan menjadi lebih besar pula. Namun apakah hal demikian tidak mempengaruhi gerak langkah presiden sebagai yang bersentuhan  langsung  dengan  rakyat lewat kebijakan-kebijakannya.
Menurut  pendapat  Prof  Jimly Asshiddiqie gejala penambahan kewenangan/  penempatan  kekuasaan pada DPR di satu  segi baik  dan positif, tetap di pihak lain dapat pula
menimbulkan keraguan, apalagi dikaitkan  dengan  aura  emphoria  dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh DPR  cenderong  meluas  seperti  tidak
2 Harian Kompas, Tanggal 26 Juni 2009
dapat  dikendalikan  dan  belum  tentu sehat. 3

## B. Permasalahan
1. Bagaimana Presiden dalam pengangkatan  Duta  Besar  RI setelah perubahan UUD 1945?
2. Peran  DPR  dalam  pengangkatan Duta Besar RI berdasarkan UUD
1945 setelah perubahan?

## C. Pembahasan
1.  Asas  Kedaulatan,  Negara  Hnkum dan Demokrasi
Kedaulatan  rakyat  berasal  dari kata Kedaulatan dan Rakyat, kedaulatan berarti  kekuasaan/  wewenang  yang tertinggi yang menentukan segala wewenang  yang  ada  dalam  suatu negara.Sementara rakyat adalah kumpulan  orang-orang  yang  berada dalam  suatu  wilayah.  Jadi  pengertian kedaulatan rakyat adalah rakyatlah yang mempunyai  wewenang  tertinggi  dalam menentukan segala wewenang yang ada dalam negara. 4
Menurut Jean Bodin Bahwa kedaulatan  adalah  kekuasaan  yang
3 Asshiddiqie  , Konstitusi  dan  Konstituante Indonesia, Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi  dan PSHTN FH RI. 2002.hal.52
4 Moh Kusnadi, et.al, Pengantar HTN Indonesia, Jakarta: PSHK Tata Negara Fakultas Hukum UI & CV. Sinar Bhakti Indonesia. 1980.hal.130
mengatasi Warga Negara dan anak buah, malahan  mengatasi  UU/  kedaulatan adalah  kekuasaan  yang  penuh  dan langgeng  milik  suatu  Republik. 5 Jadi kedaulatan  itu  tidak  dipecah-  pecah karena  dalam  suatu  negara  hanya  ada satu kekuasaan.
Menurut  JJ.  Rosseau,  seorang pencetus  asas  kedaulatan  rakyat  yang berdaulat  itu  hanya  merupakan  suatu fiksi  saja,  karena  dapat  mewakilkan kepada seorang/ beberapa orang.
Kedaulatan  dalam  realita  sebenarnya tidak terlepas lagi pada masyarakat oleh karena  itu  telah  diserahkan  kepada seseorang  atau  badan  yang  nyata-nyata menjalankan kekhususan.
Ajaran kedaulatan rakyat
berpangkal tolak kepada hasil penemuannya  bahwa  tanpa  tata  tertib dan  kekuasaan,  manusia  akan  hidup tidak  aman  dan  tidak  tentram,  karena tanpa tata tertib manusia hidup layaknya seperti  binatang  buas  yang  akan  saling memakan  (homo  komuni  lupus)  suatu negara  yang  menganut  asas  kedaulatan rakyat  disebut  juga  sebagai  negara demokrasi,  karena  dalam  pengertian mumi  dari  kedaulatan  rakyat,  bahwa
5 Moh  Mahfiid  MD, Dasar  dan  Struktur ketatanegaraan, Yogyakarta:  cet.  UII  Press. 1993.hal.116-117.
rakyat secara keseluruhan ikut menentukan  jalannya  pemerintahan  dan yang  demikian  itu  disebut  dengan demokrasi yang langsung. Dalam masyarakat modern sekarang ini dimana wilayah  negara  sudah  begitu  luas  dan tingkat kehidupan sangat kompleks yang menimbulkan berbagai
macam
spesialisasi maka sukar untuk membayangkan  demokrasi  langsung dapat  dipraktikkan  sehingga  sudah menjadi keharusan untuk tidak melaksanakan demokrasi langsung.
Di dalam demokrasi tidak langsung/ demokrasi  perwakilan  rakyat  tidak  ikut secara  langsung  dalam  menentukan jalannya  pemerintahan  tetapi  melalui wakil- wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Jadi rakyat mewakilkan  kepada  wakil-  wakilnya untuk menentukan pemerintahan.
Semua  negara  mengklaim  dirinya sebagai negara  demokratis  seperti halnya  di  Indonesia  yaitu  menganut Demokrasi Pancasila, akan tetapi dalam kenyataannya  selama  orde  baru  hanya satu  partai  politik  yang  berkuasa,  yang artinya secara esensial hanya sekelompok  kecil  golongan  elite  yang menguasai  partai  betul-betul  menikmati kekuasaan, sementara mayoritas masyarakat banyak tidak dapat memiliki
hak-hak  dasar  mereka,  termasuk  hak untuk berpendapat, beristirahat, berkumpul,  menikmati  persoalan  yang bebas dan mandiri.
Kekuasaan berdasarkan UUD 1945 perubahan  keempat  di  rasionalisasikan ke dalam lembaga-lembaga negara yaitu kekuasaan presiden, legislatif (DPR dan Presiden) yudikatif (MA dan MK) serta komisi yudisial dan sebagian diserahkan kepada  Presiden  bersama  dengan  DPR serta  kekuasaan  inspektif  kepada  BPK, sedangkan kekuasaan konsultatif (DPA) dalam  UUD  1945  hasil  perubahan keempat  ditiadakan.  Berikutnya  terjadi pembengkaan kewenangan yang sebelumnya  merupakan  kewenangan Presiden yaitu kewenangan DPR sebagai lembaga  pemberi  persetujuan  terhadap agenda  kenegaraan/  dengan  kata  lain sebagai upaya  intervensi terhadap kekuasaan  presiden  sebagai  kepala negara, diantaranya adalah:
1. Dalam  menyatakan  perang  dan membuat perdamaian serta mengadakan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1))
2. Presiden dalam perjanjian internasional  yang  menimbulkan akibat  luas  dan  mendasar  bagi kehidupan rakyat (Pasal 11 ayat (2))
3. Hak Inisiatif Presiden dalam
penetapan peraturan perundang-undangan harus mendapat  persetujuan  DPR  dalam sidang. (Pasal 22 ayat (3)
Pengangkatan Hakim Agung.
4. Pengangkatan  dan  pemberhentian anggota  komisi  yudisial  selain  itu masih  ada  agenda  lain  yang memerlukan  pertimbangan  DPR antara  lain  pengangkatan  duta  dan konsul.  Pasal  13  ayat  (2,)  (b) menerima  penempatan  duta  negara lain  (Pasal  13  ayat  (3)  pemberian amnesti  dan  dan  abolisi  (Pasal  14 ayat (2)).
Disamping  hal  tersebut  semakin absolutnya  DPR  dapat  dilihat  dengan adanya  kewenangan  untuk  mengisi beberapa  jabatan  strategis  kenegaraan misalnya menentukan tiga dari sembilan hakim  MK  dan  memiliki  anggota  BPK selain  itu  DPR  juga  menjadi  lembaga non  state  lain  (anxilary  bodes)  seperti Komnas Ham, Komisi Pemilu. Hal yang tidak tertinggal adalah adanya keharusan meminta  pertimbangan  DPR  dalam pengisian jabatan Panglima TNI, kepala Kepolisian  Negara.  Dengan  demikian begitu besamya kekuasaan DPR
diberikan oleh konstitusi semakin memperkokoh  logika  parlemen  dalam sistem  pemerintahan  di  Indonesia.
Sehingga perubahan yang paling mendasar  dalam  UUD  1943  hanya berkisar  pada  penindakan  konsentrasi kekuasaan dari eksekutif kepada legislatif, besar kemungkinan munculnya  konsentrasi  kekuasaan  pada DPR tidak lain dengan apa  yang terjadi dengan  konsentrasi  kekuasaan  pada Presiden. 6
Pengertian  dasar  negara  hukum menurut  M.  Yamin  terdapat  dalam pembukaan  UUD  1945  alinea  IV  yang berbunyi “Maka
disusunlah kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu dalam  suatu  Undang-Undang  Negara Indonesia.
Dalam  prakteknya,  negara  hukum modern seyogyanya harus menempatkan diri sebagai negara yang harus merealisasikan keadaan dalam masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai dasar hukum yaitu kesamaan, kebebasan, solidaritas dijadikan sebagai pedoman  ketika  merumuskan  hukum dalam bahasa performatif. 7
Dari nilai tersebut akan berkembang  elemen  lain  dan  konsep negara hukum Pancasila yaitu terjadinya
6 M. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Jembatan. 1954.hal.68.
7 Franz  Magnis  Suseno,. Etika  Politik, Jakarta: PT. Granidia Pustaka Utama.2001,hal.346
hubungan  fungsional  yang  proporsional antara  kekuasaan-  kekuasaan  negara,
penyelesaian sengketa secara
musyawarah sedangkan peradilan merupakan  sarana  terakhir  dan  tentang Ham  tidak  lah  hanya  menekankan  hak dan  kewajiban  tetapi  terjadinya  suatu keseimbangan antara' hak dan kewajiban.
Secara  riil  prinsip  negara  hukum mengandung  unsur-unsur  yang  sangat penting yaitu:
1. Pemerintahan  dalam  melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar pada  hukum/  perundang-undangan (asas legalitas)
2. Adanya jaminan terhadap Ham
3. Adanya  pembagian  kekuasaan  oleh negara
4. Adanya  pengawasan  dari  badan peradilan Dalam  keempat  unsur  tersebut nampak  jelas  bahwa  negara  hukum Indonesia  menganut  paham  negara hukum  dengan  rumusan  rechtstaat dengan  anggapan  bahwa  pola  yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnyayang disesuaikan dalam keadaan  Indonesia.  Konsep  dari  negara hukum  Indonesia  tidak  akan  terlepas dari perbuatan/ kewenangan dari
aparatur  negara  yang  dalam  HAM disebutkan  administrasi  negara  yang secara  langsung  sebagai  pihak  yang menentukan kebijakan.
Dengan  memahami  konsep/  teori tersebut maka Hukum harus menjangkau seluruh  lapisan  masyarakat  termasuk administrasi  negara,  dan  hukum  yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Artinya harus memperhatikan nilai- nilai yang mewarnai dalam sebuah struktur masyarakat,  jadi  bukan  hanya  sebatas untuk  menjaga  kepentingan  segelintir orang, karena beberapa kepentingan baik itu  kepentingan  politik, ekonomi,  sosial dan budaya.
Karena  bukan  rahasia  lagi  justru sikap  dan  tindakan  administrasi  negara terkadang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, jadi fungsi hukum itu  sendiri  sebagai  suatu  mekanisme pengendalian  sosial (social  control) mekanisme  pengendalian  sosial  berupa suatu  proses  yang  direncanakan  yang bertujuan untuk menganjurkan, mengajak  menyuruh  bahkan  memaksa anggota  masyarakat  agar  menentukan norma-norma  hukum/  tertib  hukum sedang berlaku. 8
Mengenai  apa  yang  baik  tersebut, sebelumnya  pernah  dikemukakan  oleh Cicero,  pandangan  Cicero  diklaim sebagai pandangan  yang menandai sifat teori  hukum  Cicero  yang  bersifat universal dan kekal. 9
Salah  satu  ciri  negara  hukum adalah  asas  legalitas  dalam  arti  hukum dalam  segala  bentuknya.  Hal  ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan  seluruh  warga  negara,  baik rakyat  maupun  penguasa  haruslah dibenarkan  oleh  hukum.  Di  Indonesia berbagai peraturan untuk segala tindakan sudah ada ketentuannya, sehingga untuk setiap tindakan itu harus sah  menurut  aturan  hukum  yang  telah ada.  Untuk  mengamankan  ketentuan tersebut  maka  di  Indonesia  telah dibentuk  berbagai  peradilan  untuk memberi  pemusatan  terhadap  hal-hal yang dianggap melakukan hak- hak yang tidak dibenarkan oleh hukum. 10
Disamping  hal  diatas,  salah  satu cirri eksis/ tidaknya negara hukum dapat dilihat  dari  bagaimana  peran  dan  posisi
Hukum di Dalam Masyarakat, Alumni Bandung,1984.hal.35
9 Pro.  Dr.  Teguh  Prasetyo,SH.,  M.Si., Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Bandung: Nusa Media. 2013.hal.142
10 Moh  Mahfud  MD, Dasar  dan  Struktur ketatanegaraan, Yogyakarta:  cet.  UII  Press. 1993.hal.97.
kekuasaan kehakiman. Dapatkah indeveden  dan  merdeka  (bebas  dari intervensi  dari  pihak  lain)  secara konstitusional Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 memberikan jaminan tentang
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan  kehakiman  tidak  hanya sebagai  corong  dari  peraturan  tetapi bagaimana dalam implementasinya kekuasaan  kehakiman  mencerminkan keadilan  bagi  masyarakat.  Adanya  asas legalitas  sebagai  komponen  penting dalam konsep negara hukum menjadikan adanya perlindungan hukum pada warga masyarakat dan bagi administrasi negara dapat  menjauhkan  diri  dari  segala bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse  of  power) ketidakadilan  dan ketidak  jujuran (unfair  ness). Seperti yang telah ditentukan UUD 1945 dalam upayamencapai  tujuan  negara  yang dirumuskan dalam alinea IV pembukaan UUD  1945  adalah  dibentuk  alat-alat perlengkapan negara seperti MPR, DPR, DPD,  Presiden,  MA,  MK,  BPK  dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya lembaga-lembaga  negara  tersebut  harus selalu berpijak pada UUD 1945 dan UU organik.
Demokrasi berasal dari kata Demos  yang  berarti  rakyat  dan  Cratain
yang  berarti  pemerintahan/  kekuasaan.
Dalam kamus bahasa Indonesia demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat (bentuk)
pemerintahan  negara  yang  segenap rakyat  serta  memerintahkan  dengan peranan wakil-wakilnya. 11
Demokrasi sebagaimana yang lazim  diartikan  dalam  pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat (demos) sebagai lawan dan pemerintah oleh satu orang  (monarki)  ataupun  pemerintahan oleh  sekelompok  orang  (oligarchi). Namun  paham  klasik  ini  semakin  lama banyak  ditinggalkan  orang  sebagai analisis berpikir tentang konsep demokrasi.  Sejak  revolusi  Perancis sekitar Perang Dunia II mulai dilahirkan kembali  mengenai  konsep  demokrasi sebagai suatu bentuk organisasi
bemegara yang mengutamakan kepentingan rakyat, daripada kepentingan yang merupakan lawan dari
segala bentuk praktek diktator.
Demokrasi  adalah suatu  tata  cara hidup berkelompok, baik didalam hal berbangsa, bermasyarakat maupun bemegara, yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa/ yang diinginkan  oleh  masnuai  yang  hidup
11 WJS  Purwodarminto, Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
berkelompok tersebut.
Dengan demikian dapat kita pahami  adanya  demokrasi  komunis, demokrasi  liberal,  demokrasi  Pancasila yang  merupakan  asas  pokok  yang  erat terkait  pada  pandangan  hidup  bangsa masing-masing  yang  mempakan  hasil dari  gesekan-gesekan  interaksi  praktek penyelenggaraan  negara  pada  suatu wilayah tertentu sehingga lahirlah suatu asas  dalam  mencapai  suatu  tujuan bemegara  yang  merupakan  landasan berpijak praktek pemerintahan
Menurat  Kattsoft  bahwa  esensi demokrasi  dapat  kita  baca  dalam declaration of independence yang secara sebagian  menggunakan  pendapat  John Loche yaitu:
Bahwa  semua  orang  diciptakan sama,  bahwa  oleh  penciptanya  mereka dikaruniai dengan hak-hak tertentu yang tidak  terpisah  dari  mereka,  bahwa diantara  hak-hak  itu  adalah  hak  hidup, kebebasan,  dan  hak  untuk  mengejar kebahagiaan.  Bahwa  untuk  menjamin hak-hak itu maka dibutuhkan pemerintahan  diantara  manusia  yang mendapatkan  kekuasaannya  yang  sah karena mendapat persetujuan dari mereka di pemerintah. 12
12 Sukartoyo Haijosatoto, Perwujudan Demokrasi di dalam Sistem UUD 1945, Liberty,
Demikian  halnya  dengan  sejak demokrasi pancasila tanggal 18 Agustus 1945  dikukuhkan  sekaligus  sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (way of  life )  falsafah  bangsa  dan  ideologi negara  yang  semuanya  itu  dicerminkan dalam  rumusan-  rumusan  UUD  1945, hal  ini  bukan  mempakan  idiologi  yang dilakukan  oleh  marxisme  liberalisme melainkan  ideologi  yang  mempakan hasil konsensus bangsa.
Dengan demikian, maka menurut  Darmo  Sugondo,  Pancasila sebagai  dasar  falsafah  negara  yang memenuhi 4 (empat) syarat yaitu: 13
1. Dapat mempersatukan seluruh bangsa  dan  rakyat  Indonesia  yang susunan masyarakatnya majemuk;
2. Bahwa  dasar  falsafah  negara  itu diterima  dan  disetujui  oleh  seluruh bangsa dan rakyat Indonesia;
3. Bahwa  dasar  falsafah  negara  telah berakar  dalam  hati  bangsa  dan rakyat Indonesia;
4. Bahwa  dasar  falsafah  negara  itu mampu  memberikan  pengarahan,
tujuan,  sehingga  dapat  dijadikan pedoman  bagi  perjalanan  hidup
Yogyakarta,1985.hal.3 13 Prof.  Dr. Teguh  Prasetyo,SH.,  M.Si., Hukum dan  Sistem  Hukum  Berdasar  Pancasila, Yogyakarta:Media Perkasa.2013.hal.58
bangsa kita kemudian hari. Demokrasi  pancasila  merupakan tata  cara  hidup  berkelompok  bangsa Indonesia dalam hal berbangsa, bermasyarakat  dan  bernegara  yang didasarkan dan ditujukan untuk merealisasi  pandangan  hidup,  falsafah bangsa  dan  idiologi  negara  yang  telah dikonsensuskan pada tanggal 18
Agustus 1945. 14 Demokrasi pancasila
mempunyai asas/ prinsip-prinsip
tersendiri  yang  dirumuskan  dalam sistem pemerintahan negara yang dikenal  dengan  tujuh  kunci  pokok, khususnya  kunci  pokok  ketiga  sampai dengan kunci pokok ke tujuh. Juga dapat ditambahkan dalam perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 3 masa yaitu:
1. Masa  RI  I  yaitu  masa  demokrasi (konstitusional)  yang  menonjolkan peran  parlemen  serta  partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan dengan demokrasi parlemen.
2. Masa  RI  II  yaitu  masa  demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah  menyimpang  dari  demokrasi
14 Sri Sumantri, M dan Buintan R. Saragih,
Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1993.hal.100
konstitusional  yang  secara  formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa  RI  III  yang  masa  demokrasi pancasila  merupakan  demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensiil. Tujuan demokrasi pancasila sebagai tujuan  nasional  di  dalam  alinea  ke-4 pembukaan  UUD  1945  dan  tujuan nasional  ini  jelas  sesuatu  yang  dinamis dan  inilah  yang  ingin  dicapai  dengan demokrasi pancasila, tujuan ini merupakan  petunjuk-  petunjuk  yang lebih konkrit dari tidak sekedar berhenti pada 4 dinamika tersebut diatas. 2. Pelaksanaan Sistem Presidensiil dan Parlementer
Sistem Presidensiil/ sistem konggresional merupakan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia  dimana  kekuasaan  eksekutif dipilih  melalui  pemilu  dan  terpisah dengan  kekuasaan  legislatif.  Kabinet presidensiil yaitu kabinet yang menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden agar para menteri tidak berlindung dibawah kekuasaan Presiden apabila  melakukan  kesalahan,  maka antara  badan  legislatif  dengan  badan eksekutif harus saling mengawasi secara
ketat ( checking power with power) 15
Menurut  Rod  Haque  pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu: 16
1. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat- pejabat pemerintah yang terkait.
2. Presiden  dengan  dewan  perwakilan rakyat  memiliki  masa  jabatan  yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
3. Tidak  ada  status  yang  tumpang tindih  antara  badan  eksekutif  dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensiil, Presiden memiliki  posisi  yang  relatif  kuat  dan tidak  masih  ada  mekanisme  untuk mengontrol  presiden.  Jika  presiden melakukan pelanggaran konstitusi pengkhianatan  terhadap  negara  dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena pelanggaran -pelanggaran  tertentu  biasanya  seorang wakil  presiden  akan  menggantikan posisinya.  Model  ini  dianut  oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian  besar  negara-negara  Amerika Latin, Amerika Tengah. Adapun ciri-ciri
15 Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafie, Ilmu Negara (Kajian ilmiah kajian keagamaan), Bandung: Pustaka Reka Cipta.2013.hal.162 16 Masehab, 1983. Kekuasaan Ekskutif di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.hal.21
pemerintahan presidensiil: 17
1. Dikepalai  oleh  seorang  Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
2. Kekuasaan eksekutif ftesiden
diangkat  berdasarkan  demokrasi rakyat  dan  dipilih  langsung  oleh mereka  melalui  badan  perwakilan rakyat
3. Presiden  memiliki  hak  prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang  memimpin  departemen  dan non departemen.
4. Presiden  tidak  bertanggung  jawab kepada kekuasaan legislatif. Sistem  parlementer  sebagaimana diterapkan  di  Inggris  tidak  mengena, pemisahan  kekuasaan  antara  cabang eksekutif  dan  legislatif.  Pada  abad  XVI sebagai  reaksi  terhadap  kekuasaan  Raja James I yang hampir absolut terbentuklah  pemerintahan  parlementer diawali  dengan  berdirinya  lembaga perwakilan  rakyat (assembly) yang secara bertahap mengambil alih kekuasaan  legislatif  dari  tangan  Raja. Tetapi, kekuasaan eksekutif tetap berada pada Raja. Dalam perkembangan selanjutnya,  kekuasaan  eksekutif  Raja
mulai diserahkan kepada menteri-menteri  yang  diangkat  dari antara anggota-anggota badan perwakilan.  Karena  para  menteri  harus bertanggung jawab kepada badan perwakilan,  lambat  laun  kekuasaan badan  perwakilan  bertambah  besar  dan ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan negara. Para menteri secara kolektif atau Kabinet,  harus  bertanggung  jawab kepada  badan  legislatif  dan  adalah bagian  dari  badan  tersebut.  Karena  itu dalam  sistem  parlementer  tidak  ada separation  of  power, tetapi  yang  ada adalah fusion of power antara kekuasaan eksekutif  dan  kekuasaan  legislatif. Dengan  kata  lain,  sistem  parlementer adalah sistem politik yang menggabungkan  kekuasaan  eksekutif dan  kekuasaan  legislatif  dalam  suatu lembaga  pemegang  kedaulatan  rakyat yang bernama Parlemen. 18
Pada  sistem  parlementer  cabang eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang  Raja  dalam  negara  monarki konstitusional  atau  seorang  Presiden dalam  republik,  dan  Perdana  Menteri sebagai  Kepala  Pemerintahan.  Kepala Pemerintahan  ditunjuk  oleh  Kepala Negara  dan  para  menteri  diangkat  oleh
18 Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Edisi Revisi), Jakarta: Bumi Aksara,2005.hal.34
Kepala  Negara  atas  usul  Kepala Pemerintahan, Kabinet, yang terdiri dari Perdana  Menteri  dan  para  menteri, adalah lembaga eksekutif, karena perdana  menteri  adalah  orang  yang pertama  dari  sesama (primus  inter pares ) sehingga tidak dapat memberhentikan  seorang  menteri.  Tapi dalam  kenyataannya  perdana  menteri selalu  memiliki  kekuasaan  yang  lebih besar dari para menteri. Perdana menteri dan  para  menteri  biasanya  adalah anggota  parlemen  dan  secara  kolektif bertanggung jawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis bertanggung jawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan  legislatif  yang  terlalu  besar atau  diktatorial  partai  karena  mayoritas partai  yang  terlalu  besar,  kepala pemerintahan  dapat  mengajukan  usul kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. 19
Salah  satu  karakteristik  utama sistem parlemen yang tidak dimiliki oleh sistem  presiden  adalah  kedudukan parlemen  sebagai  pemegang  kekuasaan tertinggi  atas  badan  perwakilan  dan pemerintahan
(supremacy
of parliament ).  Dalam  sistem  parlementer
pemerintah  tidak  berada  diatas  badan perwakilan,  dan  sebaliknya  badan perwakilan  tidak  lebih  tinggi  dari pemerintah. Karena perdana menteri dan para  anggota  kabinet  tidak  dipilih langsung oleh rakyat, pemeritah parlementer  hanya  bertanggung  jawab secara  tidak  langsung  kepada  pemilih. Karena itu, dalam pemerintahan parlementer  tidak  dikenal  hubungan langsung antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan  melalui  wakil-wakil  yang dipilih  oleh  rakyat.  Parlemen  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  yang merupakan  pusat  kekuasaan  dalam sistem politik harus selalu mengusahakan  agar  tercapai  dinamika hubungan  politik  yang  seimbang  antara badan  legislatif  dan  badan  eksekutif. Dalam  parlemen  inilah  kader-kader pimpinan bangsa ditata/ dibentuk sebelum suatu hari mendapat kesempatan menjadi pemimpin Negara. 3. Presiden dalam pengangkatan duta besar  Republik  Indonesia  berdasar Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 sebelum dan sesudah perubahan 1.  Sebelum  Perubahan  Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Di  Indonesia  dikenal  adanya  tiga lembaga  yang  menjalankan  kekuasaan
yang berbeda yakni kekuasaan eksekutif-legislatif,  yudikatif.  Hal  ini dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan  yang  diajukan  pertama  kali oleh  montesque  di  dalam  karyanya beijudul “Esprit  des  lois”  yang
diterbitkan pada tahun 1748 pemerintahan  menjalankan,  kekuasaan eksekutif, legislatif, badan perwakilandan  menjalankan  kekuasaan legislatif dan badan yudisial menjalankan kekuasaan yudikatif.
Lembaga  kepresdenan  sebelum perubahan  UUD  Tahun  1945  yaitu periode  konstitusi  R1S,  UUDS,  bahwa presiden ialah pengelenggaraan pemerintahan  negara  yang  tertinggi  di bawah majelis, kekuasaan dan tanggung jawab adalah Presiden (concentration of power  and  responsibility  upon  the president)  Presiden  tidak  bertanggung jawab  kepada  DPR,  demikian  pula dengan menteri negara sebagai pembantu  presiden  tidak  bertanggung jawab  kepada  DPR.  Presiden  wajib memberikan  pertanggungjawaban  di hadapan  sidang  istimewa  majelis  yang khusus diadakan untuk meminta pertanggung  jawaban  presiden  dalam pelaksanaan haluan
negara yangditetapkan UUD/ majelis.
Dengan demikian adalah logis jika
presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa  jabatannya  belum berakhir,  hal  ini  disebabkan  MPR sebagai  penunjang  kedaulatan  rakyat dan  sebagai  lembaga  tertinggi.  Dalam hal  pengangkatan  duta  besar  dalam .UUD  Tahun  1945  sebelum  perubahan pada  Pasal  13  berbunyi  “Presiden mengangkat  duta  dan  konsul-konsul”, makna  dari  pasal  tersebut  berarti kewenangan  pemerintah  dalam  hal  ini Presiden  sebagai  kepala  negara  adalah mengangkat,  termasuk  memberhentikan duta  besar  dan  konsul.  Menerima  surat kepercayaan  duta  besar  negara  sahabat yang  ditempatkan  di  Indonesia,  dalam pada  itu  kekuasaan  mengangkat  duta besar  dan  konsul  adalah  sepenuhnya kewenangan pemerintah dan merupakan hak prerogratif pemerintah dalam hal ini Presiden.
DPR  pada  waktu  itu  tidak memiliki
kewenangan / diajak
berkonsultasi untuk memberikan masukan  tentang  siapa  yang  akan diangkat  menjadi  duta  besar  dimana yang  bersangkutan  akan  ditempatkan, sepenuhnya adalah kewenangan Presiden.  Dalam  sistem  presidensiil, kabinet  tidak  bertanggung  jawab  secara kolektif,  tetapi  menteri  bertanggung jawab  individual  kepada  Presiden.
Anggota  badan  legislatif  tidak  boleh merangkap jabatan eksekutif dan sebaliknya,  dalam  sistem  parlementer lainnya memerlukan satu kali pemilihan untuk  menentukan  elit  di  pusat,  baik legislatif/ eksekutif dipilih oleh dan dari anggota  legislatif. 20 Sesudah  Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pengangkatan duta besar Republik Indonesia Pasal 13 ay at (2) UUD Tahun 1945 setelah perubahan, Presiden memperhatikan  pertimbangan  DPR, Dubes  yang  akan  ditempatkan  terlebih dahulu  melalui  dengan  pendapat  yang dilakukan  DPR.  Di  titik  inilah  masalah yang  terjadi  karena  konstitusi  hasil perubahan  tidak  sekedar  mengadopsi sistem  presidensiil  yang  mendekati “murni”  tetapi  juga  memberikan  ruang bagi sistem parlementer untuk memperkiiat  otoritas  DPR  dengan masukan  wilayah  ruang  gerak  otoritas Presiden.  Hak  prerogratif  dan  otoritas yang seharusnya melekat pada Presiden dalam  sistem  presidensial  menjadi peluang  bagi  DPR  melembagakan “gangguan”  Presiden.Karena  itu  sistem presidensiil yang saat ini masih memberikan  ruang  sistem  parlemen, perlu diformat kembali untuk menjamin
20 Jimly Asshiddiqie, Sistem Politik Jakarta,
Konstitusi Pres. 1996
jalannya  pemerintahan  yang  efektif tanpa terganggu konflik politik Presiden dan  DPR.  Berdasarkan  Kepres  No. 108/tahun  2003  tentang  organisasi perwakilan RI menjelaskan:
“Duta  besar  luar  biasa  dan  berkuasa penuh  dan  wakil  tetap  RI  pada perwakilan  diplomatik  dan  konsul Jenderal  dan  konsul  pada  perwakilan konsuler  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Presiden  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku”.
Berdasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Pasal 24 adalah:
1. Duta  besar  luar  biasa  dan  berkuasa penuh  adalah  pejabat  negara  yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden selaku kepala negara.
2. Duta  besar  luar  biasa  dan  berkuasa penuh  mewakili  negara  dan  bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden  RI  di  suatu  negara/  pada suatu organisasi internasional.
3. Duta  besar  luar  biasa  dan  berkuasa penuh  yang  telah  menyelesaikan masa  tugasnya  mendapatkan  hak keuangan  dan  administrasi  yang diatur dengan peratuma pemerintah. Persyaratan  yang  harus  dipenuhi dalam pembukaan/ pertukaran
perwakilan diplomatik maupun konsuler dengan  negara  lain  adalah  sebagai berikut:
1. Harus  ada  kesepakatan  antar  kedua belah  pihak  kesepakatan  tersebut berdasarkan Pasal 2 konvensi Wina tahun  1961  dituangkan  dalam bentuk  persetujuan  bersama  dan komunikasi bersama.
2. Prinsip-prinsip hukum internasional yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan/  pertukaran  perwakilan diplomatik  melalui  prinsip  timbal balik.
3. Pemerintahan mengajukan duta besar kepada negara tujuan melalui menteri  luar  negeri  kepada  kepala pemerintahan negara tujuan.
4. Pemerintah negara tujuan menerima,  jika  sudah  tercapai  kata sepakat, maka duta besar RI dilantik dan diambil sumpahnya oleh
Presiden  dan  kemudian  bertugas dengan terlebih dahulu
menyerahkan  surat  kepercayaan dari Presiden RI. 21
4.  Peran  DPR  dalam  Pengangkatan Duta Besar RI Berdasar UUD Tahun 1945 Setelah Perubahan
Kewenangan  Presiden  dalam
21 Setneg RI Tahun 1999, Pengangkatan Duta Besar RI
pengangkatan  duta  besar  dan  konsul tidak lagi prerogratif presiden semata.Karena  harus  memperhatikan pertimbangan  DPR  Pasal  13  Ayat  (1) Presiden  mengangkat  duta  dan  konsul. Pasal  13  ayat  (2)  Presiden  menerima duta  negara  lain  dengan  demikian  telah membatasi  kewenangan  Presiden,  salah satu diantaranya adalah dalam pengangkatan  duta  dan  konsul  dengan mendengarkan pertimbangan DPR artinya bila hal tersebut tidak dilakukan, Presiden telah melanggar konstitusi. Jika hal  tersebut  terjadi,  maka  hak  DPR secara konstitusional seperti hak angket, interpelasi dapat digunakan  untuk mengontrol  tindakan  presiden  dilihat dari  hubungan  antara  eksekutif  dan legislatif  ia  memberi  peran  yang berimbang  dalam  masalah  kenegaraan yang  penting  Presiden  ini  diharapkan dapat memperkecil kemungkinan dispromosi  sesuai  Pasal  13  ayat  (2), maka  hubungan  antara  DPR  dan Presiden  dalam  hal  pengangkatan  duta besar  dapat  dikontrol.  Hak  prerogratif Presiden  yang  sudah  melekat  dapat dipertanggung  jawabkan  di  DPR  dalam pengajuan  calon  duta  besar  harus menjalani  uji  kelayakan  dan  kepatuhan (fit  and  propertest)  di  hadapan  DPR dalam hal ini komisi I yang membidangi
masalah pertahanan dan luar negeri.

## D. Penutup

## Kesimpulan
1. Presiden dalam pengangkat duta besar RI menurut UUD Tahun 1945 setelah perubahan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) secara hukum ketatanegaaan posisi  antara  legislatif  dalam  hal  ini DPR  dan  eksekutif  mempunyai kedudukan  yang  setara,  namun  pada kenyataan kekuasaan eksekutif nyaris mengalahkan  peran  legislatif  yang sebagian  besar  orang  menganggap DPR hanya sebagai stempel Presiden. Dalam  hal  ini  Presiden  harus mengikutkan  DPR  sebagai  memberi persetujuan  pertimbangan  agenda pemerintah.
2.  Peran  DPR  dalam  hal  tersebut  diatas dalam  hal  pengangkatan  duta  besar,
Presiden memperhatikan
pertimbangan  DPR,  disini  yaitu sebagai lembaga penentu kata
memutuskan  dalam  bentuk  memberi persetujuan dan
beberapa
pertimbangan  agenda  pemilih.  Jadi dalam pengangkatan duta besar tidak hanya  merupakan  hak  prerogratif presiden,  namun  juga  melibatkan peran DPR untuk
memberi
pertimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, 2011. Teori dan Hukum Kontitusi, Paradigma Kedaulatan  dalam  UUD  1945 (Pasca  Perubahan),  Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara. Malang:
Intrans Publishing.
Asshiddiqie  Jimly,  2002. Konstitusi dan Konstituante Indonesia,
Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi
dan PSHTN FH RI.
_____2006. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,
Jakarta: Sekjendan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI.
_____1996. Sistem  Politik. Jakarta:
Konstitusi Press.
Franz  Magnis  Suseno,  200. Etika Politik, Jakarta:  PT.  Granidia Pustaka Utama.
Moh  Kusnadi,  et.al,  1980. Pengantar HTN  Indonesia, Jakarta:  PSHK Tata Negara Fakultas Hukum UI
& CV. Sinar Bhakti Indonesia.
Moh  Mahfiid  MD,  1993. Dasar  dan
Struktur
ketatanegaraan,
Yogyakarta: cet. UII Press.
M.  Yamin,  1954. Proklamasi  dan
Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta: Jembatan.
Teguh  Prasetyo,  2013. Keadilan Bermartabat  Perspektif  Teori
Hukum, Bandung: Nusa Media.
Teguh  Prasetyo,  2013. Hukum  dan Sistem Hukum Berdasar Pancasila, Yogyakarta:  Media
Perkasa.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1984.
Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat, Alumni Bandung.
Sukartoyo Haijosatoto, 1985. Perwujudan Demokrasi di
dalam Sistem UUD 1945,
Yogyakarta: Liberty.
Sri  Sumantri,  M  dan  Buintan  R.
Saragih,  1993. Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sri  Soemantri,  2014. Hukum  Tata
Negara Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
H.  Inu  Kencana  Syafie,  2013. Ilmu Negara  (Kajian  ilmiah  kajian keagamaan), Bandung:  Pustaka Reka Cipta.
Masehab, 1983. Kekuasaan Ekskutif di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
Kansil,  2005. Sistem  Pemerintahan Indonesia, (Edisi Revisi), Jakarta: Bumi Aksara. WJS  Purwodarminto,  1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka.
Kepres RI No. 108 tahun 2003 tentang
Kepegawaian
Pengangkatan,
Pemberhentian  dan  Pendidikan (Pasal  12  dan  13)  UU  No.  37 tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri  dan  UUD  NRI tahun 1945.
Setneg RI Tahun 1999, Pengangkatan Duta Besar RI