## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index

## Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung-Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat pada Desa Binaan Universitas Warmadewa Di Bali)
I Wayan Wesna Astara*, A.A.Gde Oka Wisnumurti, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Mardika, I Made Suniasta Amertha, I Ketut Irianto, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani dan Ni Luh Made Ma- hendrawati

## Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Corespondence e-mail: wesna_astara@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  model  pengelolaan  desa  wisata  berbasis  desa  adat  di  desa  adat Kiadan,  Pelaga,  Badung,  Bali.  Hal  ini  dilakukan  untuk  pemerdayaan  masyarakat  adat  pada  desa  binaan Universitas  Warmadewa  di  Bali.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  koordinasi  dan komunikasi secara partisipatif dengan kelompok Mitra (pengelola desa wisata dengan diberinama kelompok Sadar  Wisata  dengan  masyarakat  adat  (bendesa  adat  Kiadan)  dan  Desa  Dinas  Pelaga  (sekretris  Perbekel/ Kepala  Desa).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  tentang  desa  wisata  sudah  meningkat dengan  diberikan  pendampingan  kepada  mitra  I,  dan  Mitra  II,  sebagai  sasaran  untuk  diadakan  perubahan bahwa  masyarakat  adat  (desa  adat)  Kiadan  mampu  mengaplikasikan  kedalam  bentuk  kegiatan  keseharian. Oleh karena untuk desa adat Kiadan unggulannya adalah penginapan rumah masyarakat yang dimanfaatkan untuk wisatawan. Pengelola desa wisata berbasis desa adat yang dikelola oleh Masyarakat adat mulai reaktif untuk  mengadakan  konsultasi  kepada  Tim  dengan  mengharapkan  draft  Perarem  dan  atau  perjanjian  untuk pihak-pihak  yang  diajak  kerjasama  bisa  sesuai  dengan  kepentingan  dan  keberpihakan  kepada  masyarakat adat.  Rekonstruksi  kesenian  jogged  untuk  kepentingan  kepariwisataan,  trekking  di  sela-sela  kebun  kopi, memberikan  potensi  yang  bermanfaat  bagi  desa  wisata.  Temuan  potensi  lain  seperti  11  (sebelas)  pancoran yang dapat dijadikan wisata spiritual untuk desa wisata Kiadan Pelaga.
Kata kunci: Awig-awig, desa wisata, pengelola desa adat,
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## 1.  PENDAHULUAN
Desa Plaga memiliki luas wilayah 3545,20 ha dengan ketinggian berkisar antara 650-1.110 meter di atas permukaan  laut.  Secara  administratif,  Desa  Adat  Kiadan  Plaga  termasuk  wilayah  Kecamatan  Petang,

## How To Cite:
Astara, I, W, W., Wisnumurti, A, A, G, O., Budiartha, I, N, P., Mardika, I, M., Amertha, I, M, S., Irianto, I, K., Dewi, A, A, S, L., Widiati, I, A, P,  Widiati.,  Suryani,  L,  P.,  Mahendrawati,  N,  L,  M.  (2019).  Model  Pengelolaan  Desa  Wisata  Berbasis  Desa  Adat  di  Desa  Adat Kiadan-Pelaga-Badung-Bali  (Pemerdayaan  Masyarakat  Adat  pada  Desa  Binaan  Universitas  Warmadewa  Di  Bali). Community Service Journal (CSJ) . 1(2), 45-52.
Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasi desa Plaga dapat ditempuh dengan jalan darat yang jaraknya sekitar 47 km dari kota Denpasar, dan 15 km dari kota Kecamatan Petang. Desa Plaga terletak di antara dua  daerah tujuan wisata, yaitu: objek wisata Bedugul dan Kintamani. Geografis desa Plaga memiliki batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: sebelah utara dengan hutan lindung milik negara/Pucak Mangu, sebelah selatan dengan batas buatan dari beton, sebelah timur dengan sungai Bangkung, sebelah barat dengan Pangkung Cengkedek. Desa Plaga terletak di dataran tinggi dengan kondisi lahan pegunungan  atau perbukitan yang beriklim normal, curah hujan rata-rata 2135 mm per tahun dengan suhu rata-rata 24,2 0 C. Kelembaban udara rata-rata 92,5 %, dan tekanan rata-rata 1009,6 mm bar dengan penyinaran sekitar 65%. Hujan turun pada bulan Oktober hingga April dan hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember hingga Januari.  Desa  Plaga  memiliki  panorama  alam dengan  bentangan  wilayah  menghijau  yang  masih  asri  dan alami serta wilayah pegunungan dengan udaranya yang  segar  bebas  dari  polusi  asap  kendaraan  sehingga  membuat  masyarakatnya  hidup  tentam,  damai  dan nyaman  sepanjang  hari.  Sesuai  pengamatan  di  lapangan  desa  Plaga  sudah  mulai  ramai  dikunjungi    oleh wisatawan  baik  domestik  maupun  manca  Negara  sejak dikembangkannya air terjun Nunung sebagai salah satu  daya  tarik  wisata  di  Desa  Pelaga,  khususnya  bagi  wisatawan  yang  memiliki  kegemaran  wisata  alam ( ecotourism ).  Setiap  hari  tampak  puluhan  wisatawan  baik  domestik  maupun  mancanegara  memanfaatkan waktunya  untuk  berkunjung  ke  Desa  Plaga  guna  menikmati  keindahan  suasana  alamnya  yang  masih  asri. Wisatawan  yang  datang  khusus  ke  Desa  Kiadan  Plaga  disamping  untuk  melihat  keunikan  alam  seperti  Air Terjun  Nungnung,  Pucak  Mangudan  Tukad  Bangkung,  budidaya  asparagus  sebagian  dari  mereka memanfaatkan  tempat  ini  untuk  berolahraga  ( jogging ), trakking, bersepeda,  serta  hanya  untuk  menikmati indahnya  pemandangan  alam  pedesaan.  Desa  Plaga  Jasa  Akomodasi  yang  cukup  memadai  dengan mengedepankan tradisi dan kebudayaan setempat menambah daya Tarik wisata yang datang ke desa Plaga.
Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 6 Tahun 1986, tentang Desa Adat, Pasal 1, ayat (e) Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu Secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan arta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Untuk menjamin dan membina dan mengembangkan nilai- nilai  adat  Bali  dalam  rangka  memperkaya,  melestarikan,  dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional  pada umumnya  dan  kebudayaan  Bali  khususnya,  berdasarkan  paras-paros  salunglung  sabayantaka/musyawarah untuk mufakat, (Astara, 2010) . Perkembangan selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1986, tentang desa adat dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001, tentang Desa Pakraman, maka konsep tentang Desa Adat diganti menjadi desa Pakraman yang makna desa adat dan desa Pakraman sama hanya saja pasalnya berubah menjadi Pasal 1 angka (4). Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, jonto 2003, Pasal 6, Desa Pakaraman mempunya wewenang sebagai berikut:
Menyelesaikan  sengketa  adat  dan  agama  dalam  lingkungan  wilayahnya  dengan  tetap  membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;
Turut  serta  menentukan  setiap  keputusan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  ada  di  wilayahnya terutama yang terkait dengan Tri Hita Karan;
Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.
Berdasarkan  UU  Nomor  10  Tahun  2009,  tentang  Kepariwisataan,  pasal  5,  kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
Menjunjung  tinggi  norma  agama  dan  nilai  budaya  sebagai  pengejawantahan  dari  konsep  hidup  dalam keseimbangan  hubungan  antara  manusia  dan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hubungan  antara  manusia  dan  sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local;
Memberi manfaat untuk kesejahtraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
Memberdayaakan masyarakat setempat;
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali Pasal 26, ayat (2), pembangunan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan:
Kearifan local seperti keyakinan masyarakat Bali yang didasarkan pada Tri Hita Karana dan dijiwai oleh agama Hindu;
Kelestarian  budaya  dan  lingkungan  hidup,  seperti  tradisi-tradisi,  adat-istiadat  Bali,  dan  aturan-  aturan tentang ligkungan hidup;
Potensi  ekonomi  masyarakat  seperti  memberikan  kesempatan  pada  usaha-usaha  local  baik  di  bidang kerajinan  maupun  produk-produk  pertanian  untuk  memamerkan  karya-karyanya  pada  hotel-hotel  maupun tempat wisata lainnya; dan
Keberlanjutan usaha pariwisata.
Dalam  periode  kekuasaan  Bupati  Badung  Anak  Agung  Gde  Agung  periode  (2005-2010,  dan  2010- 2015),  telah  direncanakan  bahwa,  Desa  Plaga  dijadikan  salah  satu  desa  yang  dipilih  sebagai  daerah pengembangan Agro wisata di wilayah Badung Utara sesuai dengan Rencana Pengembangan Dati II Kabupaten Badung  melalui  SK  Bupati  Kabupaten  Badung  Nomor:  2028  Tahun  1994, (Sudharsana  dkk.,  2011). Selanjutnya Surat Keputusan Bupati tersebut di atas, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.
Secara  rinci  dapat  dijelaskan  bahwa  Desa  Plaga  memiliki  potensi  yang  dapat  dikembangkan  menjadi desa  wisata  sebagai  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  Bupati  Badung  Nomor  47  Tahun  2010  tentang Kawasan Desa Wisata. Desa Plaga memiliki luas wilayah 3.545 Km2 yang terdiri dari dari 9 Banjar Dinas, dan 8 Desa Adat, 8 Banjar adat, 3 Subak Yeh dan 8 Subak Abian. Adapun 9 Banjar Dinas: yaitu 1) Banjar Dinas Plaga; 2) Banjar Dinas Kiadan; 3) Banjar Dinas Nungnung; 4) Banjar Dinas Tinggan; 5) Banjar Dinas Bukian; 6) Banjar Dinas Semanik; 7) Banjar Dinas Tiyingan; 8) Banjar Dinas Auman; 9) Banjar Dinas Bukit Munduk; dan  selanjutnya  nama-nama  desa  adat  yaitu:  1)  Desa  Adat  Plaga;  2)  Desa  adat  Kiadan;  3)  Desa  Adat Nungnung; 4) Desa adat Tinggan; 5) Desa adat Bukian; 6) Desa adat Semanik; 7) Desa adat Tiyingan; 8) desa adat  Auman,  (Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Semesta  Berencana  Desa  Pelaga  Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2014-2020).
Untuk  mengembangkan  Desa  adat  Kiadan  menjadi  Desa  wisata  yang  memiliki  potensi  alam,  budaya, ekonomi perlu memetakan Permasalahan mitra yang muncul untuk dapat diberikan pendampingan, penyuluhan, dalam  pengelolaan  desa  wisata  berbasis  desa  adat.  Wujud  konkretnya  adalah  bagaimana  konsep  Tri  Hita
Karana  dapat  di  jabarkan  dalam  kehidupan  nyata  di  desa  adat  baik  dalam  bidang  ekonomi  maupun  sosial Budaya. Untuk mengembangkan desa wisata berbasis desa adat terdapat dua Mitra:
Mitra pertama adalah Pengelola Desa Wisata yang belum  mengetahui secara pasti apa itu desa wisata, dan  pemahaman  pengembangan  obyek  wisata  belum  menjadi  sasaran  tujuan  pengelola  karena  sifatnya  baru rintisan,  yang  walaupun  Peraturan  Bupati  Badung  sudah  ditetapkan  pada  tanggal  15  September  tahun  2010, dengan nomor 47 tahun 2010, tentang Pentapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.
Mitra  Kedua  adalah  Pemilik  akomodasi/penginapan  yang  masih  bersifat  individu-individu  dalam pengelolaan  belum  terintegrasi  dengan  desa  adat,  Subak,  atau  Desa  Dinas  Pelaga.  Persoalan  yang  mendasar juga bahwa di Desa Pelaga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harta Wana Giri Desa Pelaga berdasarkan Peraturan Desa Pelaga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Nomor: 05 tahun 2016, penetapan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harta Wnagiri Desa Pelaga.
Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten tentang Desa Wisata yang diimplementasinya di Desa  Adat  Kiadan  Pelaga masih jauh antara  harapan  dan  kenyataan.  Demikian juga  antara  kegiatan  Bumdes dengan Pengelola desa wisata masih kegiatan sektoral. Bahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Desa Pelaga perlu semua kegiatan ini diintegrasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Untuk  menuju  pengembangan  desa  wisata  sesuai  potensi  yang  ada di  desa  adat  Kiadan  yang  ditopang oleh  potensi  Desa,  budaya  adat  setempat  dan  kegiatan  inovatif  produktif  ada  permasalahan  potensi  yang menjadi objek strategis:
Dalam  pengembangan  potensi  wisata  desa  Plaga  sebagai  pariwisata  agraris  masih  sangat  perlu dikembangkan karena berkembang Desa Adat Kiadan tidak terlepas dari Desa Plaga sebagai desa yang dipilih sebagai desa pengembangan Agrowisata di wilayah Badung Utara sesuai dengan Rencana Pengembangan Dati Tingkat II Badung melalui SK Bupati KDH TK II No. 2028 Tahun 1994. Proses perkembangan akomodasi di desa adat Kiadan yang berawal dari beroperasinya Bagus Agro Plaga sejak 12 Mei 2005, namun belum dapat beroperasi  secara  maksimal.  Bagus  Sudibya  selaku  pengusaha  untuk  membangun  Agrowisata  Plaga  dengan membangun  insfrastruktur  pariwisata  berupa  akomodasi  dan  restoran  untuk  menujang  kepariwisataan  dan diberi  nama  “Bagus  Agro  Pelaga”.  Dalam  menjalankan  kegiatan  kepariwisataannya  ini  juga  merekrut masyarakat local desa plaga, (Sudharsana dkk., 2011) .
Potensi desa wisata Kiadan adalah trekking, wisata religi ada pancoran 11 (sebelas) yang dikeramatkan yang diempon empat Banjar: Banjar Kiadan, Banjar Menegening, Banjar Bukian, dan Banjar Sandakan (Desa Sulangai),  air  terjun,  (Wawancara  pada  tanggal  11  Mei  2018).  Dalam  ecotourism  menurut  Sudibya  (2002), menjelaskan saat ini di Bali sudah ada atraksi wisata yang erat hubungannya dengan prinsip ecotorism, seperti arung jeram (whitewater), cruising/sailing, taman burung, taman gajah, taman kupu-kupu, taman anggrek, dan wisata berkuda (horse riding).
Berdasarkan  adanya  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas,  diharapkan  menjadi  kekuatan  dalam mengembangkan model Desa Wisata di Desa Adat Kiadan Pelaga.
Adapun  penelitian  yang  serupa  dengan  penelitian  sekarang  ini  yang  sebelumnya  telah  dikaji  oleh beberapa peneliti seperti (Samiarta & Mahagangga, 2016) dengan judul penelitian Perkembangan Desa Wisata Di  Kabupaten  Badung  (Studi Kasus  Desa Wisata  Baha). Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui
pengembangan  pariwisata  di  Desa  Baha  karena  desa  ini  disangkal  sebagai  desa  wisata  di  Badung.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Baha sedang dalam tahap keterlibatan di mana masyarakat yang telah berinisiatif menyediakan layanan atraksi wisata dan fasilitas pariwisata di desa wisata Baha.  Selain  itu  di  dalamnya  kerjasama  antara  masyarakat  dan  pemerintah  adalah  mencoba  membuat  alat promosi  seperti  situs  web.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  para  wisatawan  mendapatkan  informasi tentang  desa  wisata  Baha.  Dari  perkembangan  ini  juga  telah  melahirkan  organisasi  pariwisata  dengan  nama "Kelompok Sadar Wisata" atau yang biasa disingkat menjadi "POKDARWIS". Selain penelitian (Samiarta & Mahagangga,  2016),  (Mahadewi  &  Sudana,  2017) telah  melakukan  penelitian  serupa  dengan  judul  Model Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  Masyarakat  Di  Desa  Kenderan  Gianyar  Bali.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  beberapa  strategi  alternatif  yang  dapat  diterapkan  dalam pengembangan  Wisata  Pedesaan  di  Desa  Kenderan  yang  terkait  dengan  aspek  tujuan,  aspek  industri,  aspek pemasaran dan aspek kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alternatif yang bisa diterapkan dalam pengembangannya yakni terkait dengan aspek destinasi, aspek industri, aspek pemasaran dan aspek  kelembagaan.  Strategi  pengembangan  yang  direkemendasikan  meliputi:  a)  strategi  penciptakan  brand image destinasi pariwisata Kenderan, b) strategi penciptaan aksesibilitas menuju daya tarik wisata, c) strategi penciptaan  lingkungan  sekitar  daya  tarik  wisata,  d)  strategi  pengembangkan  ragam  produk  wisata  perdesaan berbasis  keunikan  potensi  setempat,  e)  strategi  peningkatan  sertifikasi  produk  industri  pariwisata,  f)  strategi peningkatan  aktivitas  pemasaran  produk  wisata  perdesaan,  g)  strategi  memperkuat  jiwa  kewirausahaan masyarakat desa dibidang pariwisata, h) strategi membangun tatakelola kelembagaan i) strategi peningkatkan sistem  keamanan  berbasis  desa  adat,  j)  strategi  peningkatkan  kompetensi  SDM  di  bidang  kepariwisataan,  k) strategi  peningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  sadar  wisata  dan  sapta  pesona.  Selanjutnya (Bagus Sanjaya,  2018) juga  melakukan  penelitian  serupa  tentang  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat  Di  Desa  Kemetul,  Kabupaten  Semarang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  potensi pariwisata  berdasarkan  faktor  pendukung  dan  penghambat  pengembangan  wisata  pedesaan  di  Desa  Kemetul dan menganalisis strategi pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemetul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  Desa  Kemetul  memiliki  banyak  potensi  wisata  untuk  menjadi  objek  wisata.  Desa  Kemetul  perlu mempertimbangkan  untuk  memperkuat  produk  unggulan,  strategi  pembangunan  berkelanjutan  objek  wisata, dan strategi untuk pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.
Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, objek penelitian sekarang ini berbeda dengan objek penelitian terdahulu, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan model pengelolaan desa wisata  berbasis  desa  adat  di  desa  adat  Kiadan,  Pelaga,  Badung,  Bali.  Hal  ini  dilakukan  untuk  pemerdayaan masyarakat adat pada desa binaan Universitas Warmadewa di Bali.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## Model Pengelolaan Desa Wisata
Munculnya model pengelolaan Desa Wisata didasari kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan produk hukum dalam masyarakat. Bali memiliki nilai kearifan lokal untuk mengelola desa wisata berbasis desa adat  (Berbasis  hukum  masyarakat  adat).  Dalam  sebuah  teori  hukum  berkaitan  dengan  desa  wisata,  teori kebijakan  publik  merupakan  sebuah  aktivitas  yang  khas  (a  unique  activity),  yang  dipikirkan  yang  didesain, dirumuskan  dan  diputuskan  berdasarkan  sistem  politik  tradisional  maupun  sistem  politik  negara  modern. Putusan kebijakan dapat dilakukan melalui desa adat ataupun Pemerintah untuk mensejahterakan Masyarakat, (Astara,  2010). Berdasarkan hasil penelitian I Wayan Wesna Astara, 2018, tentang  Politik  Hukum  Terhadap Desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang di Kabupaten Badung , hal ini secara simultan cukup menarik secara
langsung  dapat  diabdikan  dalam  konteks  mengawal  desa  wisata  di  kabupaten  Badung  yang  telah  ditetapkan oleh Bupati Badung tahun 2010. Kepentingan Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa tentang Desa Wisata adalah  Pemerintah,  lembaga  sadaya  masyarakat  dan  masyarakat  setempat  harus  mengambil  tindakan  reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata kedalam pembangunan berkelanjutan. Menurut IGN Parikesit Widiatedja, bahwa pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, disiminasi  informasi,  dan  transfer  pengetahuan  tentang  pariwisata  dan  teknologi  pariwisata  berkelanjutan, (Widiatedja, 2011).
Hasil  penelitian  I  Ketut  Sandhi  Suharsana,  dkk,  2011,  tentang  Perkembangan  di  Desa  Pelaga,  yaitu Bagus Agro Pelaga, menunjukkan bahwa usaha kepariwisataan di Desa Plaga yang disebut Agro Pelaga yang berdiri tahun 2005 mulai beroperasi, dan belum didukung oleh fasilitas-fasilitas yang lain seperti art shop, pasar seni, fasilitas-fasilitas lainnya, (Sudharsana dkk., 2011) . Penelitian ini tidak menegaskan bahwa pengelolanya adalah Desa Adat/masyarakat adat. Perlu adanya konsistensi pengelolaan desa wisata berbasis desa adat melalui pengaturan bersama desa adat dan atau/investor yang berinvestasi. Bentuknya apakah perjanjian dengan desa adat/diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

## Pemerdayaan Desa Adat.
Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  47  tentang  Penetapan  Kawasan  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Badung, Pasal  4,  fungsi  Desa  Wisata:  a)  Sarana  edukatif  dan  rekreasi;  b)  sebagai  sarana  Pengembangan  seni  dan Budaya; c) sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan/atau; d) Sarana Pengembangan perilaku  dan  budaya  wisata.  Pemanfaatan  dan  pengembangan  desa  wisata  diarahkan  kepada  pengembangan pariwisata  minat  khusus  yang  memiliki  apresiasi  terhadap  seni  dan  budaya  serta  menjadikan  aktifitas keseharian masyarakat Desa sebagai daya Tarik. Aktifitas kepariswisataan yang dikembangkan meliputi:
Agrowisata; Wisata alam; Wisata budaya; Wisata kuliner; Wisata Tirta; Wisata spiritual; Atraksi wisata; Wisata sejarah.
Pengembangan  sarana  akomodasi  pada  kawasan  desa  wisata  diarahkan  dengan  memanfaatkan  rumah- rumah  penduduk  serta  lahan  kosong  yang  tidak  produktif  sebagai  sarana  dan  fasilitas  akomodasi  penunjang pariwisata desa (Pasal 7, ayat (1, 2, dan 3).

## 3.  METODE
Metode  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan  Desa  Wisata  Wisata  berbasis  Desa  adat  sebagai  berikut: Koordinasi  dan  komunikasi  secara  partisipatif  dengan  kelompok  Mitra  (pengelola  desa  wisata  dengan diberinama  kelompok  Sadar  Wisata  dengan  masyarakat  adat  (bendesa  adat  Kiadan)  dan  Desa  Dinas  Pelaga (sekretris Perbekel/Kepala Desa) dan Mitra 2 adalah masyarakat pengelola penginapan-penginapan/akomodasi untuk memastikan konsep pengelolaan berbasis desa adat. Tujuan dari koordinasi ini mulai dari merumuskan perencanaan, operasional, dan evaluasi. (2) pendampingan, penyuluhan untuk membangun persepsi mengenai pengelolaan desa wisata berbasis desa adat; (3) Penyusunan Draft awig- awig/perarem dan/atau perjanjian yang akan disepakati guna untuk mengikat para pihak pelaku/aktor pengusaha wisata desa di desa adat Kiadan; (4) Pendampingan/memberikan  konsultasi  kepada  mitra  (sasaran)  sehingga  IPteks  yang  dialihkan  dapat dilaksanakan  secara  mandiri.  Adapun  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  Pemerdayaan  Desa  Wisata  adalah penguatan Badan pengelola desa wisata yang berimplikasi terhadap perkembangan desa wisata.

## 4.  HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan  kegiatan  model  pengelolaan  desa  wisata  berbasis  desa  adat  di  desa  adat  Kiadan  Pelaga Badung Bali dalam rangka pengembangan kepariwisataan di pedesaan, maka dapat dijelaskan bahwa:
Masyarakat adat Kiadan Pelaga belum  mampu  memaknai Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tentang Penetatapan  Kawasan  Desa  Wisata  di  Kabupaten  Badung  tentang  Desa  wisata.  Sehingga  Tim  Desa  Binaan Universitas Warmadewa melaksanakan secara simultan penelitian dan sekaligus pengabdian berkaitan dengan potensi desa, sadar wisata, pengembangan kepariwisataan berbasis desa adat (hukum adat Bali/awig-awig dan atau perjanjian dalam upaya menyiapkan draft perangkat peraturan.
Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa memberikan pendampingan terhadap masyarakat adat secara informal system. Sehingga alih pengetahuan dapat diterima dengan baik, baik untuk para apparat dinas maupun para pejabat non-formal structural. Untuk pelaksanaan tersebut dengan mengadirkan para pihak terkait untuk diberikan  pemahaman  dan  persepsi  yang  sama  adalah  kepala  lingkungan,  Sekretaris  Desa  Pelaga,  pejabat structural di desa dinas untuk mengintegrasikan system pengelolaan desa wisata.
Terinventarisasi kesenian yang akan dapat ditampilkan dalam kegiatan ekowisata pedesaan di desa  adat Kiadan, seperti tari jogged dapat ditampilkan untuk para tamu yang akan menginap di ruamah- rumah penduduk dengan menyuguhkan tari jogged (Lihat gambar rumah penduduk yang sudah disiapkan perangkat gambelan jogged ) untuk disajikan pada saat tamu datang di desa wisata desa adat Kiadan Pelaga.

## Gambar 1
Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa memberikan pendampingan terhadap masyarakat adat secara informal system

## Gambar 2
Rumah penduduk yang sudah disiapkan perangkat gambelan jogged
Community Services Journal (CSJ), 1 (2) (2019), 51

## 5.  KESIMPULAN
Pelaksanaan Desa Binaan Universitas Warmadewa perlu dilanjutkan dengan harapan selama 5 tahun ke depan desa wisata Desa adat Kiadan dapat berkembang dengan optimal dengan beberapa kesimpulan yaitu: 1) Pemahaman tentang desa wisata sudah meningkat dengan diberikan pendampingan kepada mitra I, dan Mitra II,  sebagai  sasaran  untuk  diadakan  perubahan  bahwa  masyarakat  adat  (desa  adat)  Kiadan  mampu mengaplikasikan  kedalam  bentuk  kegiatan  keseharian.  Oleh  karena  untuk  desa  adat  Kiadan  unggulannya adalah penginapan rumah masyarakat yang dimanfaatkan untuk wisatawan. 2) Pengelola desa wisata berbasis desa adat yang dikelola oleh Masyarakat adat mulai reaktif untuk mengadakan konsultasi kepada Tim dengan mengharapkan draft Perarem dan atau perjanjian untuk pihak-pihak yang diajak kerjasama bisa sesuai dengan kepentingan  dan  keberpihakan  kepada  masyarakat  adat.  3)  Rekonstruksi  kesenian  jogged  untuk  kepentingan kepariwisataan,  trekking  di  sela-sela  kebun  kopi,  memberikan  potensi  yang  bermanfaat  bagi  desa  wisata. Temuan  potensi  lain  seperti  11  (sebelas)  pancoran  yang  dapat  dijadikan  wisata  spiritual  untuk  desa  wisata Kiadan  Pelaga.  Adapun  saran  yang  dapat  di  berikan  yaitu  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Badung  terus mengadakan  pengawasan/evaluasi  kepada  desa  wisata  yang  telah  ditetapkan  dan  berkoordinasi  dengan  desa adat dan desa dinas dan pihak berkenpentingan untuk dapat segera kesejahtraan di desa adat tercapai. Hal yang penting adalah perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat adat untuk meningkat Sumber daya manusia, dan perlu rekonstruksi budaya masyarakat adat di desa wisata.

## REFERENSI
Astara, I. W. W. (2010). Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomisasi Desa Adat di Bali . Denpasar: Udayana University Press.
Bagus  Sanjaya,  R.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Berbasis  Masyarakat  Di  Desa  Kemetul,  Kabupaten  Semarang. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA) , 05 (01), 91–110. doi:10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05
Mahadewi,  N.  P.  E.,  &  Sudana,  I.  P.  (2017).  Model  Strategi  Pengembangan  Desa  Wisata  Berbasis  Masyarakat  Di  Desa  Kenderan Gianyar Bali. Jurnal Analisis Pariwisata , 17 (1), 41–45. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36468 Samiarta, I. G., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Perkembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Baha).
Jurnal Destinasi Pariwisata , 4 (2), 114–117. doi:10.24843/jdepar.2016.v04.i02.p20
Sudharsana, I. K., Sandhi, dkk. (2011). Perkembangan Pariwisata di Desa Pelaga. Jurnal Ilmiah Kertha Patrika , 87–88.
Widiatedja,  I.  P.  (2011). Kebijakan  Liberalisasi  Pariwisata,  Konstruksi  Konsep  Masalah  dan  Alternatif  Solusi .  Denpasar:  Udayana University Press.
Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali Pasal 26, ayat (2).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semesta Berencana Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2014- 2020.
Wawancara pada tanggal 11 Mei 2018, dengan Wyan Juana, Umur: 45 tahun, Jabatan: kepala Lingkungan Kiadan.