Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENGANIAYAAN TKI OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN)
Komang Sukaniasa, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {komangsukaniasa@gmail.com,dewamangku.undiksha@gmail.com,raiyuliartini@gmail.com}

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  Peran  Pemerintah  Indonesia  Terhadap  Kasus Penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman dan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat  Diplomatik  Arab  Saudi  terhadap  pelayan  pribadinya  apakah  dapat  dikenai  sanksi  pidana  menurut  hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  yang  berguna  untuk  mendapat  konklusi  yang  relevan  dengan  permasalahan  pada penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  Peran  Pemerintah  Indonesia  terhadap  kasus  penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum oleh Diplomat RI di Jerman dengan  melakukan  negosiasi  dengan  Pemerintah  Arab  Saudi,  2)  selanjutnya  Ditinjau  dari  Konvensi  Wina  1961, penyalahgunaan  hak  kekebalan  dan  keistimewaan  oleh  Diplomatik  Arab  Saudi  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia merupakan  Penyalahgunaan  kekuasaan  dengan  melanggar  hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  setiap  orang.Sebagai negara  pengirim  Pemerintah  Arab  Saudi  dapat  bertanggung  jawab  pada  Pemerintah  Indonesia  yakni  dengan mengajukan  permintaan  maaf  secara  resmi  kepada  Pemerintah  Indonesia  dan  memberikan  kompensasi  terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Hak Kekebalan Diplomatik, dan Tenaga Kerja Indonesia

## ABSTRACT
This study aims to find out and understand the Role of the Government of Indonesia against cases of mistreatment of migrant workers by Saudi Diplomats in Germany and the abuse of immunity and privileges by the Saudi Diplomatic Official against his personal servants whether it can be penalized under German law and contrary to the Vienna Convention of 1961. This research is a study that uses a type of statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful to obtain conclusions relevant to the  problems  in  this  study.  The  results  showed  that  1)  The  role  of  the  Government  of  Indonesia  to  the  case  of persecution  of  migrant  workers  by  Diplomats  of  Saudi  Arabia,  among  others,  by  providing  legal  assistance  by diplomats in Germany by negotiating with the Government of Saudi Arabia, 2) further Reviewed from the Vienna Convention 1961, the abuse of immunity and privileges by the Diplomatic Saudi Arabia against Indonesian Workers is an abuse of power by violating human rights owned by everyone. As a sending country the Government of Saudi Arabia can be responsible to the Government of Indonesia by formally apologizing to the Government of Indonesia and providing compensation to victims who are indonesian migrant workers.
Keywords : Abuse, Diplomatic Immunity Rights, and Indonesian Labor

## PENDAHULUAN
Negara  dalam  hukum  internasional  dapat disebut sebagai suatu subjek hukum intenasional mengacu  pada  Pasal  1  Konvensi  Montevideo  ( Pan  American )  tentang  hak  dan  kewajiban negara ( The Convention on Rights and Duties of State) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut : “  The  state  as  a  person  of  international  law should  progress  the  following  qualification  :(a) a permanent population;(b) defined territory; (c) government;  and  (d)  capacity  to  enter  the relations with other states.”
Ketiga  kriteria  telah  diakui  sejak  abad kesembilam  belas  di  Eropa,  sedangkan  kriteria yang keempat berasal dari para penulis Amerika Latin yang mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan  internasional (ability  to  establish  and to  communicate  in  international) (Tontowi  dan Iskandar, 2006:10).
Negara  dalam  rangka  menjalin  hubungan antar  bangsa  untuk  merintis  kerjasama  dan persahabatan  perlu  dilakukan  pertukaran  misi diplomatik  (Suryono,  1992:1).  Hubungan diplomatik  sebagai  salah  satu  instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap  negara  (Widodo,  2009:1).  Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat  memberikan  peluang  dan  tantangan  yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri  melalui  pelaksanaan  politik  luar  negeri. Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat (Syahmin, 2008:7).
Fungsi  utama  diplomat  adalah  mewakili negara  pengirim  di  negara  penerima,  dalam organisasi-organisasi  dunia  dan  forum-forum internasional.  Dalam  melakukan  diplomasi, wakil-wakil  negara  agar  dapat  melaksanakan tugasnya  dengan  baik  dan  efisien  perlu  untuk diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan. Status  perwakilan  diplomatik  sebenarnya  telah mendapat  pengakuan  dari  bangsa-bangsa  pada zaman  lampau  yaitu  bangsa-bangsa  kuno (Suryono,  1992:9).  Meskipun  pada  zaman
dahulu belum dikenal adanya hukum internasional  yang  modern,  namun  duta-duta besar  diberikan  kekebalan-kekebalan  dan  hak- hak  istimewa  tertentu,  meskipun  tidak  oleh hukum,  akan  tetapi  oleh  agama,  sehingga  di mana-mana  seorang  Duta  Besar  dianggap sebagai orang suci ( Sacrosanct ).
Hukum  diplomatik  dibangun  berdasarkan permufakatan (consensus) yang  dilandasi  atas prinsip  kesepakatan  bersama (principle  of mutual consent) , prinsip persetujuan timbal balik (principle  of  reciprocity) dan  prinsip-prinsip lainnya  yang  disepakati  oleh  negara-negara dalam  mengadakan  hubungan  diplomatik  Suatu negara  dalam  melakukan  penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan  antar  negara  yang  diwakili  dengan negara  penerimanya.  Alat  penghubung  tersebut diwujudkan  dengan  cara  membuka  hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (sending state) pada negara penerima (receiving state) (Widagdo dan Nur W,  2008:38).
Perwakilan  diplomatik  adalah  merupakan wakil  resmi  dari  negara  asalnya,  perwakilan diplomatik  disuatu  negara  ini  dikepalai  oleh seorang  duta  dari  suatu  negara  yang  diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (letter of credentials) . Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan  asing  di  suatu  negara  pada hakikatnya  dapat  digolongkan  dalam  tiga kategori yaitu:
1. Kekebalan  tersebut  meliputi  tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk empat tinggal serta miliknya.
2. Keistimewaan  atau  kelonggaran  yang diberikan  kepada  para  diplomat  yaitu dibebaskannya  kewajiban  mereka  untuk membayar  pajak,  bea  cukai,  jaminan sosial dan perorangan.
3. Kekebalan  dan  keistimewaan  yang diberikan  pada  perwakilan  diplomatik bukan  saja  menyangkut  tidak  diganggu- gugatnya  gedung  perwakilan  asing  di suatu  negara  termasuk  arsip  dan kekebasan  berkomunikasi,  tetapi  juga
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
pembebasan  dari  segala  perpajakan  dari negara penerima.
Dalam  Protokol  II  Pedoman  Tertib Diplomatik  Departemen  Luar  Negeri  Republik Indonesia,  diatur  bahwa  istilah  kekebalan terkandung  dua  pengertian,  yaitu  kekebalan ( imunity )  dan  tidak  dapat  diganggu-gugat ( inviolability ) (Widodo, 2009:115).  Tidak dapat diganggu-gugat atau inviolabilitas ( inviolability ) adalah  kekebalan  diplomat  terhadap  alat-alat kekuasaan  Negara  penerima  dan  kekebalan terhadap  segala  gangguan  yang  merugikan, sedangkan kekebalan ( imunity ) diartikan sebagai kekebalan  terhadap  yurisdiksi  hukum  perdata, hukum acara, maupun hukum pidana. Keistimewaan yang dimaksud ialah berbagai hak istimewa  ( previlege )  yang  melekat  pada perwakilan  diplomatik  asing  (sebagai  institusi) dan  anggota  missi  (sebagai  individu)  di  Negara penerima.  Semua  agen  diplomatik  harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya  pada  masa  dinas  aktif,  salah satunya  atas  prinsip  timbal  balik  (Syahmin, 2008:119).
Kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik yang  diberikan  kepada  perwakilan  diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961
dapat dikelompokkan  menjadi  kekebalan  kantor perwakilan  dan  tempat  kediaman  diatur  dalam Pasal 20 dan Pasal 22, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat diatur dalam Pasal 30, kekebalan diplomat  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31. Keistimewaan misi diplomatik dalam bidang pajak dan iuran diatur dalam Pasal 23, Pasal 28, Pasal  34,  pembebasan  dari  bea  cukai  diatur dalam  Pasal  36,  hak-hak  agen  diplomatiknya diatur  dalam  Pasal  35  dan  Pasal  33  (Widodo, 2009:123).  Pemberian  hak  kekebalan  dan keistimewaan tersebut didasarkan atas tiga teori, yaitu exterritoriality  theory,  representative theory, dan functional necessity theory.
Salah  satu  kasus  yang  berkaitan  dengan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan  pejabat  diplomatik  terjadi  di Jerman  pada  bulan  April  tahun  2009.  Seorang tenaga  kerja  Indonesia  yakni  Dewi  Ratnasari bekerja  pada  seorang  Pejabat  Diplomat  Arab Saudi  dan  Dewi  Ratnasari  akan  dibawa  ke
Berlin. Dewi Ratnasari menandatangani perjanjian  kerja  yaitu  750  (tujuh  ratus  lima puluh) Euro sebulan untuk 40 (empat puluh) jam kerja  perminggu,  sekitar  6  (enam)  jam  perhari, dan  cuti  tahunan  selama  satu  bulan.  Keluarga diplomat  tersebut  hanya  membayar  upahnya sekali,  yaitu  sebesar  150  (seratus  lima  puluh) Euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan.
Tenaga  kerja  asal  Indonesia  tersebut bekerja bagi ketujuh anggota keluarga diplomat, dari pukul 06.00 pagi sampai larut malam, dalam tujuh  hari  dalam  seminggu.  Dewi  Ratnasari bekerja  untuk  membersihkan  rumah,  memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani  anakanaknya  termasuk  membukakan sepatu  mereka,  dan  tidur  di  atas  lantai.  Pelayan pribadi diplomat tersebut mendapatkan perlakuan  yang  tidak  semestinya  dari  keluarga diplomat tersebut, seperti paspornya yang disita, gajinya  tak  dibayar,  Dewi  Ratnasari  tak  boleh meninggalkan  rumah,  tidak  boleh  menghubungi keluarga,  bahkan  Dewi  Ratnasari  sering mendapatkan  pukulan  dan  hinaan  dari  keluarga Diplomat Arab Saudi tersebut.
Kemudian  Dewi  Ratnasari  meminta bantuan  pada  organisasi  Hak  Asasi  Manusia yaitu  Organisasi  Ban  Ying  yang  merupakan organisasi  perlindungan  pekerja  perempuan  di Jerman  dan  berhasil  menyelamatkan  diri  dari apa  yang  telah  dialaminya  sekitar  19  (sembilan belas) bulan pada Oktober 2010. Organisasi Ban Ying, aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr serta  pengacara  Klaus  Bertelsmann  mengajukan kasus  pelayan  pribadi  Diplomat  Arab  Saudi  ke pengadilan  tenaga  kerja  di  Berlin,  dengan tuntutan  gaji,  uang  lembur  dan  uang  ganti  rugi total 70.000 (tujuh puluh ribu) Euro, sekitar 840 (delapan  ratus  empat  puluh)  juta  rupiah.  Selain itu  diajukan  tuntutan  karena  melakukan eksploitasi tenaga kerja. Pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun 2011, Pengadilan Tenaga Kerja  Jerman  memutuskan  menolak  tuntutan itu,dengan  alasan  kekebalan  hukum  yang dimiliki  pejabat  diplomatik  Arab  Saudi.  Dewi Ratnasari,  nama  samaran  dari  pelayan  pribadi Diplomat  Arab  Saudi  yang  juga  digunakan dalam  pengaduan,  sudah  kembali  ke  tanah  air, tetapi  tuntutannya  ke  pengadilan  berjalan  terus,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Dewi Ratnasari percayakan kepada aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr.
Berdasarkan  uraian  kasus  tersebut,
terindikasi
bahwa telah terjadinya penyalahgunaan  Hak  Kekebalan  Diplomatik oleh  keluarga  diplomat  Arab  Saudi  terhadap Tenaga  Keraja  Indonesia  yakni  Dewi  Ratnasari yakni  berupa  dirampasnya  Hak  Kebebasan  dan mendapatkan  jaminan  kehidupan  yang  layak yang  berhak  dimiliki  oleh  setiap  individu.  Oleh karena  itulah,  berdasarkan  hal  tersebut  penulis melakukan  penelitian  proposal  skripsi  dengan judul “PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN  DIPLOMATIK  DITINJAU DARI  KONVENSI  WINA  1961  (STUDI KASUS  PENGANIAYYAAN  TKI  OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN)” dengan  rumusan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan  TKI  oleh  Diplomat  Arab Saudi di Jerman? 2. Bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan  dan  keistimewaan  oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga  Kerja  Indonesia  ditinjau  dari Konvensi Wina 1961?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif.  Soerjono  Soekanto  mendefinisikan penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan  pustaka  dan  dokumen  peraturan perundangundangan. Dikarenakan jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif, maka  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan adakah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulam  data  yang  digunakan  adalah teknik  studi  dokumen,  dan  bahan  hukum tersebut  dilakukan  evaluasi,  intrerpretasi, argumentasi dan dibahas secara deskriptif(Soekanto dan Mamuji, 2015:24).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan  TKI  Oleh  Diplomat  Arab Saudi Di Jerman
Dalam  hukum  internasional  dinyatakan bahwa  negara  berkewajiban  untuk  melindungi warga  negaranya  yang  tinggal  di  luar  negeri. Perlindungan  suatu  negara  terhadap  warga negaranya  yang  berada  di  luar  negeri  disebut Diplomatic Protection . Secara konsep, diplomatic  protectionadalah  “action  taken  by  a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally  wrongful  act  or  omission attributable  to  the  latter  state” (Forcese, 2006:375)..
Fungsi  Konsuler  diatur  dalam  Pasal  5 Konvensi  Wina  1963  tentang  Hubungan Konsuler.  Dalam  salah  satu  butir  Pasal  5 Konvensi  Wina  1963  tersebut  dinyatakan bahwa, “Consular  functioning  consit  in: protecting in the receiving State the interests of sending  state  and  of  its  nationals,  both individuals  and  bodies  corporate,  within  the limits  permitted  by  international  law” (United Nations 2005). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya perwakilan konsuler  negara  pengirim  di  negara  penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka.
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar  Negeri  di  dalam  Peraturan  pemerintah  ini, bentuk  perlindungan  yang  diberikan  ada  tiga macam, yaitu:
a) Perlindungan pada masa pra penempatan;
b) Perlindungan  pada  masa  penempatan; dan
c) Perlindungan pasca penempatan
Dalam  upaya  melindungi  TKI  yang bermasalah,  tidak  semua  yang  menanggung adalah  pemerintah.  Peran  PJTKI  dalam penempatan  TKI  ke  negara  yang  dituju seharusnya  juga  ikut  membantu  dalam penanganan  TKI  yang  bermasalah.  Dalam  pra penempatan  PJTKI  memiliki  peran  yang  sangat banyak dalam penetapan penempatan calon TKI. Berdasarkan  Undang-Undang  Penempatan  dan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Perlindungan TKI di Luar Negeri pada Pasal 12, pekerja  migran  Indonesia  harus  melalui  agen resmi  untuk  mendapatkan  pekerjaan  di  luar negeri (Fauzianti, 2015:11).
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  kasus penyalahgunaan  hak  kekebalan  yang  dimiliki oleh  Diplomat  Arab  Saudi  dengan  melakukan penganiayaan  terhadap  Dewi  sebagai  Tenaga Kerja Indonesia, maka adapun peran pemerintah Indonesia  dalam  menangani  kasus  tersebut adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap  warga  negaranya  yang  berada  di  Luar Negeri.
Upaya hukum yang seharusnya dilakukan Pemerintah  Indonesia  adalah  memberikan bantuan  hukum  yang  dapat  diwakilkan  pada Diplomat Indonesia khususnya Atase
Ketenagakerjaan  KBRI  di  Jerman.  Melalui diplomatnya/Atase Ketenagakerjaan dapat melakukan  negosiasi  dengan  pemerintah  Arab Saudi  untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut dengan  membawa  pejabat  diplomatik  yang melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM itu  ke  dalam  pengadilan  Arab  Saudi  (Reskati, 2010:10).
Jika  Pemerintah  Arab  Saudi  menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia  dapat  meminta  bantuan  terhadap Pemerintah  Jerman  sebagai  pihak  ketiga  yang dapat  membantu  menyelesaikan  kasus  ini. Pemerintah Indonesia juga dapat mengupayakan perlindungan  hukum  dengan  meminta  Dewi Ratnasari  untuk  melayangkan  gugatan  yang ditujukan  kepada  mantan  majikannya  tersebut. Selanjutnya  gugatan  itu  diserahkan  pada Pengadilan  Umum  Riyadh  sebagai  pengadilan tingkat  pertama  yang  memiliki  kompetensinya dalam  upaya  penyelesaian  kasus  pidana  yang melibatkan warga negara Arab Saudi.
Pemerintah  Indonesia  dan  Arab  Saudi juga sebaiknya segera membangun Memorandum  of  Understanding  (MoU) yang menjamin hak-hak buruh migran asal Indonesia. Dengan adanya perlindungan dan pendampingan hukum  yang  maksimal  ini  nantinya  diharapkan tidak  ada  lagi  kejadian  buruk  yang  menimpa warga  negara  Indonesia  sebagai  TKI  di  luar negeri.
Perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja Indonesia,  tidak  cukup  hanya  menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia karena ruang kerja tenaga kerja Indonesia berada di luar negeri. Sehingga pemerintah Indonesi meratifikasi  konvensi  internasional  terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia sehingga  dapat  melakukan  perlindungan  secara maksimal (Fauzianti, 2015:12).
Penanganan  pemerintah  Indonesia  dalam menyelesaikan  permasalahan  TKI  terdiri  dari tiga  periode  yaitu  pada  saat  pra  penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan  tindakan  atau  upaya  khusus  bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan  TKI  karena  pada  setiap  periode memiliki  karakteristik  tersendiri.  Permasalahan pada  saat  penempatan  akan  menyebabkan permasalahan  baru  ketika  TKI  bekerja  di  luar negeri  yang  juga  mengakibatkan  permasalahan pada saat kepulangan. Upaya perlindungan yang cukup  besar  sangat  diperlukan  pada  saat  para TKI  bekerja  di  Arab  Saudi  karena  menurut Dekrit Kerajaan Nomor M/51 tahun 2005 bagian VI yang merupakan dasar hukum ketenagakerjaan  Arab  Saudi,  hukum  di  Arab Saudi  masih  belum  mengatur  mengenai perlindungan  tenaga  kerja  di  sektor  informal meskipun  Kerajaan  Arab  telah  memiliki berbagai ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya mengenai pekerja migran (Fauziati, 2015:68).
Upaya diplomasi diperlukan karena setiap negara  tidak  dapat  menjangkau  sistem  hukum negara  lain.  Penandatanganan  MoU  antara Indonesia dan Arab Saudi tentang ketenagakerjaan  baru  terjalin  pada  Februari 2012.  Dengan  adanya  MoU,  pemerintah Indonesia  dan  Arab  Saudi  lebih  fokus menangani masalah perlindungan TKI. Menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia  (Dewi  Ratnasari),  bahwa  pemerintah Jerman terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara  dan  organisasi  Ban  Ying  yang menyangkut  tentang  kekebalan  diplomatik. Mendengar  hal  tersebut,  Duta  Besar  Republik Indonesia segera mengutus staf untuk
memberikan  bantuan  konsuleran,  terutama  hak- hak dasar Dewi dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan dapat diperoleh. Upaya-upaya lain  yang  dilakukan  oleh  Duta  Besar  Republik Indonesia  di  Jerman  dalam  membantu  Dewi ialah  mendampingi  untuk  melapor  pada  polisi setempat atas apa yang telah dialami oleh dewi, memastikan  mendapatkan  pelayanan  medis  dan psikologis  yang  memadai  untuk  memulihkan kondisinya  setelah  penyiksaan  yang  dilakukan oleh  majikannya,  mencari  pengacara  beserta penerjemah  dan  memantau  proses  penyelidikan maupun  penyidikan  atas  kasus  yang  telah dilaporkan  serta  membantu  untuk  menghubungi keluarganya  atau  pihak  lain  di  Indonesia  untuk memperoleh  bantuan  dana  selama  Dewi  berada di  luar  negeri  atau  untuk  kepulangannya  ke Indonesia(Fauziati, 2015:68).
Selain  memberikan  perlindungan  kepada warganegaranya,  yaitu  Dewi,  perwakilan diplomatik  Indonesia  di  Jerman  juga  bertugas melakukan  perundingan  dengan  pihak  dari Kedutaan  Besar  Arab  Saudi  di  Jerman  untuk meminta  kerjasamanya  dalam  menyelesaikan kasus  penyiksaan  yang  melibatkan  pelayan pribadi  berkewarganegaraan  Indonesia  dengan pejabat  diplomatik  Arab  Saudi  di  Jerman  dan Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  Jerman menyampaikan  laporan  kepada  pemerintah Indonesia mengenai perkembangan serta penanganan  terhadap  masalah  yang  menimpa warganegaranya (Fauziati, 2015:69).
Upaya  pemerintah  Indonesia  dalam memberikan  perlindungan  hukum  pada  tenaga kerja  Indonesia  pada  kasus  tindak  pidana pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang dilakukan  oleh  diplomat  Arab  Saudi  kepada Dewi  Ratnasari,  tenaga  kerja  wanita  Indonesia ini  berdasarkan  pada  ketentuan-ketentuan  dalan Konvensi  Internasional  tahun  1990  tentang Perlindungan  Hak  Semua  Pekerja  Migran  dan Anggota  Keluarganya,  Konvensi  Wina  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik,  Konvensi  Wina 1963  tentang  Hubungan  Konsuler,  UUD  RI 1945,  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri,  UU  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  TKI,  UU  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Disamping  itu,  upaya
hukum
Pemerintah
Indonesia dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap tenaga  kerja  Indonesia  yang  menjadi  korban tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  diplomat Arab Saudi di Jerman adalah dengan melakukan negosiasi  yang  diwakilkan  oleh  diplomat Indonesia  atau  Atas  Ketenagakerjaan  dengan pihak
Pemerintah
Arab Saudi untuk meyelesaikan  kasus  tersebut.  Jika  Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah  Indonesia  dapat  meminta  bantuan Pemerintah  Jerman  sebagai  pihak  ketiga  yang dapat  membantu  menyelesaikan  kasus  ini. Pemerintah  Indonesia  dapat  meminta  tenaga kerja  Indonesia  yang  menjadi  korban  untuk mengajukan  gugatan  yang  ditujukan  kepada majikannya agar dapat diadili Pengadilan Umum Riyadh  yang  selanjutnya  dijatuhi  sanski  sesuai aturan  hukum  negara  Arab  Saudi  (Fauziati, 2015:69).
Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan
Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961
Berkenaan dengan kegiatan yang bertetangan  dan  melanggar  hukum  yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, adanya kasus yang  terjadi  pada  tahun  2010  yang  menimpa tenaga  kerja  wanita  Indonesia  yakni  Dewi Ratnasari.  Dewi  bekerja  kepada  keluarga diplomat  mulai  April  2009  di  Arab  Saudi, selanjutnya  Dewi  beserta  keluarga  diplomat  itu pindah karena pejabat diplomatik itu ditugaskan ke  Jerman.  Dewi  menandatangani  perjanjian kerja  yang  mengatur  upah  minimal  pembantu rumah  tangga  bagi  diplomat  di  Jerman  sebesar 750 Euro sebulan untuk 40 jam kerja perminggu, sekitar  6  jam  perhari,  dan  cuti  tahunan  selama satu  bulan.  Sejak  itu  Dewi  menjalani  hari- harinya  seperti  di  neraka.  Ia  diharuskan  bekerja 7  hari  dalam  sepekan,  dari  pagi  hingga  tengah malam.  Ia  membersihkan  rumah,  memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani  anak-anaknya  termasuk  membukakan sepatu  mereka,  dan  tidur  di  atas  lantai.  Gaji Dewi juga tidak dibayar.
Paspor Dewi juga ditahan oleh majikannya.  Ia  tidak  dibekali  pakaian  hangat.
Satusatunya  pemberian  yang  pernah  dia  terima adalah  sebesar  150  Euro  (Rp  1,8  juta)  saat Ramadhan.  Dewi  juga  sering  terima  siksaan berupa  pukulan  dengan  tongkat  atau  dengan tangan  dan  dilarang  keluar  rumah.  Ia  juga berlutut  di  lantai  saat  mengikatkan  tali  sepatu anak-anak  majikannya.  Anak-anak  itu  sudah  di awal  usia  belasan,  sudah  cukup  tua  untuk mengikat  tali  sepatu  sendiri,  untuk  berpakaian sendiri.  Namun  mereka  manusia  yang  terobsesi kenyamanan.  Ketika  anak-anak  majikan  itu  jadi cengeng,  itu  bisa  berbahaya  bagi  si  budak.  Dia bisa  mendapat  pukulan  atau  sebuah  botol  akan melayang  ke  arahnya.  Begitu  botol  tersebut pecah,  ia  kembali  melantai,  membersihkan pecahan  kaca.  Para  pekerja  rumah  tangga  para diplomat  itu  dibayar  minim  atau  bahkan  tidak bayar  sama  sekali.  Mereka  juga  seringkali disiksa, bahkan diperkosa dan para diplomati itu bebas dari jeratan hukum.
Dewi  juga  mengklaim,  keluarga  itu memanggilnya  "nila"  (kata  bahasa  Arab  untuk kotoran).  Anak  anak  keluarga  itu  dibiarkan untuk  memukulnya.  Terakhir  dia  dilempar dengan  botol  parfum  yang  melukai  kepalanya. Pada bulan Oktober tahun 2010 ia melarikan diri dan  mencari  bantuan  dari  Ban  Ying,  sebuah asosiasi  yang  berbasis  Hak  Asasi  Manusia  di Berlin  yang  membantu  perempuan  migran  dari Asia Tenggara.
Organisasi  Ban  Ying,  aktivis  buruh  dan perempuan  Heide  Pfarr  serta  pengacara  Klaus Bertelsmann  mengajukan  kasus  pelayan  pribadi Diplomat Arab Saudi ke pengadilan tenaga kerja di Berlin, dengan tuntutan gaji, uang lembur dan uang  ganti  rugi  total.  70.000  (tujuh  puluh  ribu) Euro,  sekitar  840  (delapan  ratus  empat  puluh) juta  rupiah.  Selain  itu  diajukan  tuntutan  karena melakukan  eksploitasi  tenaga  kerja.  Pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun 2011, Pengadilan  Tenaga  Kerja  Jerman  memutuskan menolak  tuntutan  itu,  dengan  alasan  kekebalan hukum  diplomatik  si  majikan.  Dewi  Ratnasari, nama  samaran  dari  pelayan  pribadi  Diplomat Arab  Saudi  yang  juga  digunakan  dalam pengaduan,  sudah  kembali  ke  tanah  air,  tetapi tuntutannya  ke  pengadilan  berjalan  terus,  ia percayakan kepada aktivis buruh dan perempuan Heide  Pfarr.  Disamping  itu,  Tenaga  Kerja
Wanita  dari  Indonesia  yang  menjadi  korban tindak  pidana  oleh  Diplomat  Arab  Saudi  di Jerman  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu  anggota  keluarga  Pejabat  Diplomatik tersebut. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961.
Penyalahgunaan  Hak  Kekebalan  dan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Hak  kekebalan  dan  keistimewaan  bagi perwakilan asing di suatu negara pada dasarnya bukanlah  untuk  kepentingan  individu,  tetapi untuk  menjamin  terlaksananya  tugas  dan  fungsi dari  pewakilan  itu  sendiri  di  Negara  penerima. Salah  satu  hak  kekebalan  yang  dinikmati  oleh perwakilan  diplomatik  adalah  bebas  dari yurisdiksi pidana Negara penerima, sebagaimana diatur  dalam  pasal  31  ayat  (1)  Konvensi  Wina Tahun  1961.  Merujuk  pada  ketentuan  tersebut berarti, tidak dapat diberlakukan hukum nasional Negara  penerima  pada  pejabat  diplomatik  Arab Saudi,  yang  berarti  Pengadilan  Tenaga  Kerja Jerman  tidak  dapat  mengadili  diplomat  tersebut karena  terbentur  kekebalan  yang  dinikmatinya. Hal  itu  dikuatkan  pula  dengan  ketentuan  dalam Pasal  29  Konvensi  Wina  Tahun  1961  yang mengatur: "Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat.  Ia  tidak  boleh  ditangkap  atau dikenakan  penahanan.  Negara  penerima  harus memperlakukannya  dengan  penuh  hormat  dan harus  mengambil  langkahlangkah  yang  layak untuk mencegah serangan atas diri,
kemerdekaan, dan martabat" (Syahmin, 2008:30).
Walaupun demikian, tidak berarti tindakan  pejabat  diplomatik  Arab  Saudi  beserta anggota  keluarganya  terhadap  Dewi  pelayan pribadinya  seperti  kasus  diatas  dapat  bebas begitu  saja  dan  tidak  mendapat  sanksi  apapun, karena  dalam  ketentuan  Pasal  31  ayat  (4) Konvensi  Wina  Tahun  1961  pada  intinya mengatur bahwa pejabat diplomatik tetap tunduk pada  yurisdiksi  hukum  Negara  pengirim (Suryokusumo, 1995:20).
Bahkan terhadap pejabat diplomatik yang telah  terbukti  melakukan  kejahatan  atau pelanggaran  di  Negara  penerima,  Negara pengirim  dapat  menanggalkan  hak  kekebalan dan keistimewaan yang dinikmatinya sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  32
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
ayat  (1)  dan  (2)  Konvensi  Wina  Tahun  1961. Sebagai  perwakilan  dari  Negara  pengirim,  para pejabat  diplomatik  memiliki  hak-hak  kekebalan dan  keistimewaan  yang  tidak  dapat  diganggu- gugat,  tetapi  hal  tersebut  tidak  membuatnya dapat  berbuat  sesuai  kehendaknya  di  Negara penerima.
Pejabat diplomatik tetap harus menghormati  hukum  dan  perundang-undangan Negara penerima sebagaimana yang telah diatur dalam  Pasal  41  Konvensi  Wina  Tahun  1961. Jerman  sebagai  Negara  penerima  dapat menyatakan persona  non-grata pada  Pejabat Diplomatik  Arab  Saudi  apabila  dianggap melakukan  pelanggaran  hukum  dan  perundang- undangan  Negara  penerima.  Deklarasi persona non grata terjadi khususnya mereka yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina  1961  mengenai  Hubungan  Diplomatik, diantaranya (Widodo, 2012:45).
1) Kegiatan-kegiatan politik atau subversif;
2) Pelanggaran  terhadap  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  Negara penerima;
3) Kegiatan-kegiatan spionase;
4) Pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.
Pemerintah  Arab  Saudi  selaku  negara pengirim diplomatiknya wajib bertanggungjawab  pada  negara  penerima.  Hal tersebut  dikarenakan  negara  Arab  Saudi memenuhi unsur-unsur timbulnya pertanggungjawaban  negara,  dimana  tindakan organ  negara  dalam  kapasitas  resmi  jabatanya (dalam  hal  ini  pejabat  diplomatik  asal  Arab Saudi)  telah  melakukan  tindakan  yang  tidak sesuai  hukum  nasional  dan  internasional  yakni yang  tertuang  dalam  Konvensi  Internasional Tahun  1990  tentang  Perlindungan  Hak  Semua Buruh  Migran  dan  Anggota  Keluarganya, pejabat  diplomatik  asal  Arab  Saudi  itu  telah melanggar  pasal-pasal  yang  berisi  pemenuhan hak  yang  dimiliki  dan  wajib  diberikan  kepada buruh migran (termasuk tenaga kerja wanita asal Indonesia).
Perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dan melanggar HAM oleh pejabat diplomatik berupa pemukulan,  pelemparan  dengan  botol  parfum,
membiarkan  tidur  di  lantai,  tidak  memberikan pakaian  hangat,  memforsir  jam  kerja  TKW dalam sehari-harinya, tidak membolehkan TKW itu  keluar  rumah  dan  tidak  membayarkan  gaji yang  harusnya  diterima  oleh  TKW  juga merupakan  pelanggaran  atas  Pasal  5 Universal Declaration  of  Human  Rights  1948 yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” .  Artinya,  tidak  ada  yang  harus dikenai  peyiksaan  atau  perlakuan  kejam,  tidak manusawi atau merendahkan atau hukuman.
Perlakuan  tidak  manusiawi  diatas  juga melanggar  Pasal  7 International  Covenant  on Civil and Political Rights 1966 , yang berbunyi : “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his  free  consent  to  medical  or  scientific experimentation” .  Artinya,  Tidak  ada  yang dikenai  penyiksaan  atauperlakuan  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman . Di waktutertentu,  tidak  ada  yang  akan  dikenakan tanpa  persetujuan  bebas  untuk  experimenmedis atau ilmiah.
Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab  pada  Pemerintah  Indonesia  yakni  dengan mengajukan  permintaan  maaf  secara  resmi kepada  Pemerintah  Indonesia  dan  memberikan kompensasi  terhadap  korban  yang  merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.
Pemerintah  Arab  Saudi  selaku  negara pengirim  diplomatiknya  wajib  bertanggung jawab  pada  negara  penerima.  Hal  tersebut dikarenakan  negara  Arab  Saudi  memenuhi unsur-unsur  timbulnya  pertanggungjawaban negara,  dimana  tindakan  organ  negara  dalam kapasitas resmi jabatanya (dalam hal ini pejabat diplomatik  asal  Arab  Saudi)  telah  melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  hukum  nasional  dan internasional  yakni  yang  tertuang  dalam Konvensi  Internasional  Tahun  1990  tentang Perlindungan  Hak  Semua  Buruh  Migran  dan Anggota  Keluarganya,  pejabat  diplomatik  asal Arab Saudi itu telah melanggar pasal-pasal yang berisi  pemenuhan  hak  yang  dimiliki  dan  wajib diberikan kepada buruh migran (termasuk tenaga
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
kerja  wanita  asal  Indonesia).  Pasal-pasal  itu antara lain:
a. Pasal  10,  yang  berbunyi  “Tidak seorangpun  buruh  migran  dan  anggota keluarganya akan mengalami
penyiksaan  atau  kekejaman,  tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau  hukuman”.  Kaitanya  pasal  ini dengan  kasus  penganiayaan  dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat  diplomatik  asal  Arab  Saudi terhadap  TKW  Indonesia  di  Jerman ialah, TKW tersebut mendapat siksaan berupa pukulan dengan tangan maupun tongkat oleh majikannya yang merupakan  seorang  pejabat  diplomatik asal  Arab  Saudi,  TKW  itu  dilempar botol  parfum  yang  melukai  kepalanya, selain itu ia hanya tidur dilantai beralas kasur  tipis  dan  tidak  bekali  pakaian hangat.  Kejadian  itu  berlangsung  di
Jerman, negara dimana pejabat diplomatik itu ditugaskan.
b. Pasal  11  Ayat  (1),  yang  berbunyi “Tidak  seorangpun  buruh  migran  dan anggota keluarganya akan
diperbudakan  atau  diperhambakan”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja  penuh  tujuh  hari  dalam sepekan,  dari  pagi  hingga  tengah malam,  gajinya  pun  tidak  dibayarkan, hal tersebut tidak sesuai dengan kotrak kerja  yang  dibuat.  Dimana  dalam kotrak kerja dituliskan bahwa TKW itu hanya  diwajibkan  bekerja  selama  40 jam  dalam  seminggu  dan  mendapat upah 750 Euro perbulan.
c. Pasal  21  yang  berbunyi:  “Adalah melanggar  hukum  bagi  siapa  pun, selain  seorang  pejabat  publik  yang diberi  kewenangan  oleh  hukum,  untuk menyita, menghancurkan atau mencoba  menghancurkan  dokumen identitas,  dokumen  yang  memberi  ijin masuk atau tinggal, tempat tinggal atau pembentukan  dalam  wilayah  nasional atau ijin kerja. Dalam hal apapun tidak diizinkan untuk menghancurkan paspor
atau dokumen setara dari buruh migran dan  anggota  keluarganya”.  Pada  kasus diatas  TKW  tersebut  paspornya  disita majikannya  dimana  majikannya  itu tidak  memiliki  wewenang  untuk menyita paspor tersebut.
d. Pasal  25  Ayat  (1)  bagian  (a),  yang berbunyi  “Buruh  migran  tidak  harus menerima  perlakuan  yang  kurang menguntungkan dari negara tempatnya bekerja  dalam  hal  remunerasi  dan kondisi  lain  dari  pekerjaan,  yang mengatakan,  lembur,  jam  kerja, istirahat  mingguan,  liburan  dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja dan kondisi kerja  yang  lain,  menurut  hukum  dan praktek  nasional,  yang  dicakup  dalam istilah ini”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan  bekerja  penuh  tujuh  hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan. Perlakuan  yang  tidak  manusiawi  juga merupakan  pelanggaran  atas  Pasal  5 Universal Declaration  of  Human  Rights  1948 yang berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. Artinya,  tidak  ada  yang  harus dikenai  peyiksaan  atau  perlakuan  kejam,  tidak manusawi  atau  merendahkan  atau  hukuman. Perlakuan  tidak  manusiawi  tersebut  juga melanggar  Pasal  7 International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights  1966 ,  yang  berbunyi: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his  free  consent  to  medical  or  scientific experimentation”. Artinya,  Tidak  ada  yang dikenai  penyiksaan  atau  perlakuan  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman. Di waktu  tertentu,  tidak  ada  yang  akan  dikenakan tanpa persetujuan bebas untuk experimen medis atau ilmiah.
Sementara  dari  perlindungan  TKI/TKW Indonesia  yang  tertuang  di The  Basic  Law  of Government of Saudi Arabia 1992 , diatur secara jelas  pada  Pasal  18  yang  menetapkan  bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu  gugatnya  kepemilikan  pribadi  tidak
akan  disita,  kecuali  untuk  kepentingan  umum dan  penyitaan  akan  dikompensasi  secara  wajar. Berdasarkan  pasal  tersebut  maka  tindakan pejabat  diplomatik  atau  sebagai  majikan  yang menyita paspor milik TKW itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang telah dilakukannya.  Selain  itu  tindakan  tersebut  telah melanggar Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang  artinya,  “Anggota-anggota  keluarga  agen diplomatik  yang  membentuk  rumah  tangganya, jika  mereka  ini  bukan  warga  negara  Negara penerima,  mendapat  hak-hak  istimewa  dan kekebalan  hukum  yang  disebutkan  di  dalam Pasal 29 sampai 36”

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. peran  Pemerintah  Indonesia  terhadap kasus  penganiayaan  TKI  oleh  Diplomat Arab  Saudi  antara  lain  adalah  dengan memberikan  bantuan  hukum  oleh Diplomat  RI  di  Jerman  dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab  Saudi.  Jika  negosiasi  tersebut ditolak  oleh  Pemerintah  Arab  Saudi, maka  Pemerintah  Indonesia  dapat meminta  bantuan  Pemerintah  Jerman sebagai  pihak  ketiga  dan  negara penerima  dengan  dipersonan  non- gratakannya  Diplomat  Arab  Saudi tersebut.
2. Ditinjau  dari  Konvensi  Wina  1961, penyalahgunaan  hak  kekebalan  dan keistimewaan  oleh  Diplomatik  Arab Saudi  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia merupakan  Penyalahgunaan  kekuasaan dengan  melanggar  hak  asasi  manusia yang  dimiliki  setiap  orang.  Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada
Pemerintah  Indonesia  yakni  dengan mengajukan  permintaan  maaf  secara resmi  kepada  Pemerintah  Indonesia  dan memberikan kompensasi terhadap korban  yang  merupakan  seorang  TKW asal Indonesia tersebut.
Saran
1. Bagi  Pemerintah  Indonesia  Perlindungan buruh migran seharusnya dilakukan serius karena  sesama  manusia  terlebih  lagi penyumbang  devisa  negara.  Untuk mengatasi TKI yang menghadapi masalah,  diperlukan  langkah  sisematis dan  terstruktu,  salah  satunya  seperti mengganti  duta  besar  di  negara-negara yang  dianggap  gagal  dalam  memberi perlindungan bagi TKI.
2. Berbagai  kebijakan  yang  dilegalkan melalui Inpres lebih banyak pengara pada perbaikan  administrasi  dan  perbaikan efisiensi kerja birokrasi untuk pengerahan atau  penempatan  tenaga  kerja,  belum menyentuh  pada  penyempurnaan  sistem perlindungan  hak  asasi  buruh  migran. Sehingga  kebijakan  mengenai  TKI  harus berdasarkan “Human Rights Intelegence” dibadingkan market intelegent.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Adolf,  Huala.  2014. Hukum  Penyelesaian Sengketa Internasional .
Birkah  Latih  dan  Kadarudin.  2016. Hukum Diplomatik  &  Hubungan  Internasional . Makassar: Pustaka Pena Press Effendi,  A.Masyhur.  1993. Hukum  Diplomatik Internasional .  Usaha  Nasional,  Cetakan Pertama, Surabaya. Isha,  H.  2017. Metode  Penelitian  Hukum  & Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan  Disertasi. Alfabeta. Bandung.
Mauna,  Boer.  2001. Hukum  Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era  Dinamka  Global. PT  Alumni, Bandung.
Prodjodikoro, Wirjono. 1967. Asas-asas Hukum
Publik Internasional . Pembimbing Masa, Jakarta. Roish,Kholis. 2015. Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik . Setara Press. Malang. Sefriani.  2010. Hukum  Internasional:  Suatu Pengantar . Sugeng,  Istanto.  2010. Hukum  Internasional . Yogyakarta;  Penerbit  Universitas  Atma Jaya Yogyakarta

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2015. Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sryono,  Edy.  1992. Perkembangan  Hukum
Diplomatik. Bandung: Mandar Maju. Sunggono, Bambang. 2013. Metodologi Penelitaian  Hukum .  Jakarta:  Raja
Grafondo Persada. Suryokusumo,  Sumaryo.  1987. Organisasi
Internasional . UI Press, Cetakan Pertama, Jakarta. ____________________. 2010. Hukum Diplomatik  “Teori  dan  Kasus” cetakan Ketiga . Bandung: Alumni ____________________.2013. Hukum
Diplomatik  dan  Konsuler; Jilid  I. Jakarta: PT. Tata Nusa Suryono,  Edi  dan  Moenir  Arishoendha.  2011.
Hukum  Diplomatik,  Kekebalan  dan Keistimewaan. Bandung: Alumni Suwardi, Wiriaatmadja Suwardia. 2010. Pengantar  Hubungan  Internasional .
Alumni, Bandung.
Syahmin.  2008. Hukum  Ddiplomatik  dan Keragka Studi Analisis .Penerbit Rajawali Pers Jakarta. Theodore  A.  Couloumbis  and  James  H.Wolfe. 1986. Introduction to InternationalRelation: Power and
Justice Third Edition.
Thontowi,  Jawahir  dan  Pranoto  Iskandar.  2006. Hukum  Internasional  Komtemporer .
Bandung: Refika Aditama Wasito.  1984. Konvensi-Konvensi  Tentang Hubungan Diplomatik Hubungan Konsuler,  dan  Hukum  perjanjian atauTraktat . Andi Offset, Yogyakarta.
Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W. 2008. Hukum Diplomatik  dan  Konsuler. Bayu  media Publishing, Malang.
Widodo, 2009. Hukum Diplomatik dan Konsuler pada  Era  Globalisasi ,  Laks  Bang Justitia, Surabaya.
_________ 2012. Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi.Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo
Widagdo, Setyo. 2008 .  Hukum Diplomatik Dan Konsuler . Malang : Bayumedia.

## Artikel dalam Jurnal
Anggraini,  Cathy,  Peni  Susetyorini,  and  Kholis Roisah.  2016.  "Penyalahgunaan  Hak Kekebalan  Diplomatik  Ditinjau  dari Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus Penyelundupan  Emas  oleh  Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)."  Diponegoro  Law  Journal 5.3
Anggreni,  I.  A.  K.  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Analisis Yuridis  Pertanggungjawaban  Pemimpin Negara  Terkait  Dengan  Kejahatan
Perang  Dan  Upaya  Mengadili  Oleh Mahkamah  Pidana  Internasional  (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3),
81-90.
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 93-111. Daniati,  N.  P.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2021).  Status Hukum Tentara Bayaran Dalam
Sengketa  Bersenjata  Ditinjau  Dari Hukum  Humaniter  Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 283-294. Fauziati,  Atika.  2015.  Perlindungan  Hukum Bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang Terpidana  Mati  di  Luar  Negeri  dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.  Artikel  Ilmiah.  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N.
P.  R.  (2021).  Pertanggungjawaban Negara  Peluncur  Atas  Kerugian  Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (1), 96-106.
Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in Southeast  Asia  1976  (TAC)  Dalam
Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal  Komunikasi  Hukum
(JKH) , 1 (1).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Karamoy,  Deicy  Natalia.  2018. Kekebalan  Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional .Vol. VI. No. 5
Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap
Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). Perspektif , 15 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku,  D.  G.  S.  (2013).  Kasus  Pelanggaran Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam  Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FIS , 12 (2). Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  Penerapan  Prinsip
Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik  Antara  Malaysia  dan  Korea Utara). Jurnal Advokasi , 7 (2), 135-148.
Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee  (BLC)  Dalam  Pengelolaan Perbatasan  Antara  Indonesia  dan  Timor Leste. Perspektif , 22 (2), 99-114.
Mangku,  D.  G.  S.  (2017).  The  Efforts  of Republica  Democratica  de  Timor-Leste (Timor  Leste)  to  be  a  member  of Association  of  Southeast  Asian  Nations (ASEAN)  and  take  an  active  role  in maintaining and creating the stability of security  in  Southeast  Asia. Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24.
Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah
Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164 Mangku,  D.  G.  S.  2010. Pelanggaran  terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia  (KBRI)  di  Yangon  Myanmar berdasarkan  Konvensi  Wina  1961).

## Perspektif, 15(3)
Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University , 56 (1).
Purwanto,  H.,  &  Mangku,  D.  G.  (2016).  Legal
Instrument of the Republic of Indonesia on  Border  Management  Using  the Perspective of Archipelagic
State. International Journal of Business, Economics and Law , 11 (4).
Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The  Implementation  Of  Agreement  On Transboundary  Haze  Pollution  In  The Southeast  Asia  Region  For  Asean Member Countries. International
Journal  of  Business,  Economics  and Law , 17 (4).
Purwendah,  E.,  Mangku,  D.,  &  Periani,  A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills  in  the  Sea  Towards  Sea Environment Pollution. In First
International Conference on Progressive Civil  Society  (ICONPROCS  2019) . Atlantis Press.
Rahayu,  Sri  Lestari,  Siti  Muslimah,  Sasmini. 2013. Perlindungan  HAM  Pekerja Migran:  Kajian  Normatif  Kewajiban Indonesia  Berdasarkan  Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional . Jurnal tidak
dipublikasikan, Yustisia Edisi 85.
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P.  R.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Laut Akibat  Tumpahan  Minyak  Di  Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Setiawati,  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini, N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa Kepulauan  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional  (Studi  Kasus  Sengketa Perebutan  Pulau  Dokdo  antara  Jepang-
Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250. Artikel  dalam Internet Ghea,  Pisca  Reskati.  2013. Jurnal  Ilmiah Tanggung  Jawab  Negara  Arab  Saudi Atas  Pejabat  Diplomatiknya  di  Jerman yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia. Diakses dari
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
https://media.neliti.com/media/publik , pada  tanggal  14  Januari  2021,  pukul 14.28 WITA
Skripsi Natalia,  Dewi.  2013 .  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  Bagi  Tenaga  Kerja  Di Indonesia  (Suatu  Study  Perlindungan Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Tenaga  Kerja Outourcing) .
Skripsi. Purwokerto, Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman
Instrumen Hukum Internasional Konvensi  Wina  1961  Tentang  Hubungan Diplomatik (Vienna  Convention  on Diplomatic Relations 1961)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan  Luar  Negeri.  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  di Luar  Negeri.  Lembaran    Negara Republik Indonesia Nomor 133