Zulfi Chairi. et al. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Dan Penyuluhan Hukum Bagi Perempuan ...
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR HUKUM DAN PENYULUHAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERHADAP HAK-HAK SEBAGAI KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ( LOKASI: DESA BATANG KUIS PEKAN DAN DESA MESJID KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG)
Zulfi Chairi 1 ,Puspa Melati 2 dan Aflah 3
123 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara E-mail: zulfichairi@yahoo.com

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  menyangkut  dalam  berbagai    aspek  kehidupan terutama  dalam  aspek  kehidupan  konsumen  yang  banyak  sekali  mengalami  kerugian. Permasalahan tentang perlindungan konsumen selayaknya tidak hanya selalu berkaitan dengan adanya  sanksi  terhadap  para  pelanggarnya  tetapi  juga  menyangkut  mengenai  persoalan bagaimana  memberdayakan  konsumen  sehingga  konsumen  dapatmelindungi  dirinya  sendiri. Salah  satu  cara  pemberdayaan  konsumen  adalah  dengan  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  muatan  materi  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  terutama  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  konsumen,serta  pengetahuan  bagaimana penyelesaian  masalah  dalam  sengketa  konsumen.  Selain  penyuluhan  hukum  perlu  dilakukan pembentukan  kelompok  masyarakat  sadar  hukum  terutama  terkait  dengan  masalah-masalah konsumen.  Kelompok  masyarakat  sadar  hukum  yang  telah  melakukan  pelatihan-pelatihan bersama tim pengabdi sehingga diharapkan telah mengetahui tentang peraturan mengenai  hak- hak  konsumen  serta  prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Pembentukan  kelompok masyarakat  sadar  hukum  akan  membantu  masyarakat    manakala  terjadi  sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha .
Kata kunci : kelompok sadar hukum, hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo

## 1.PENDAHULUAN
Istilah Perlindungan Konsumen menyangkut  banyak  aspek,  salah  satunya adalah aspek hukum.Adapun yang dimaksudkan  dengan  perlindungan  hukum untuk  konsumen  adalah  pemenuhan  atas  hak- hak  yang  seharusnya  diberikan  kepada konsumen.  Dengan  kata  lain  perlindungan konsumen  sesungguhnya  identik  dengan perlindungan  yag  diberikan  hukum  terhadap hak-hak  konsumen.1  Salah  satu  cara  yang dapat  dilakukan  dalam  rangka  melindungi konsumen yaitu dengan cara memberikanpenyuluhan agar konsumen mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai  konsumen,  sehingga  jika  di  kemudian hari ada hak-hak masyarakat selaku konsumen yang  dilanggar  oleh  pelaku  usaha,  yang bersangkutan  dapat  menuntut  hak-haknya. Perlindungan Konsumen sesungguhnya identik dengan  perlindungan  yang  diberikan  hukum terhadap hak-hak konsumen. 2
Interaksi  antar  manusia  pada  dasarnya senantiasa menghendaki hubungan yang harmonis  sesama  manusia.Namun  dalam praktiknya  tidaklah  selalu  demikian,  sering dalam  interaksi  tersebut  terjadi  konflik  di antara  mereka  yang  merasa  dirugikan  oleh pihak lainnya. Agar interaksi ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya  dan  menghormati  hak  orang
1  B.  Arief  Shidarta, Hukum  Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  Grasindo,  Jakarta,2004,  hal.
19 2Pasal  1  Angka  (1)  Undang-Undang  No.  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
lain sesuai hak dan kewajiban yang di tentukan aturan (hukum) itu .3
Perlindungan  hukum  dalam  hukum perlindungan  konsumen  merupakan  campur tangan  negara  untuk  melindungi  individu konsumen  dari  praktik-praktik  bisnis  yang tidak jujur ( unfair business practices ). 4
Permasalahan  konsumen  merupakan permasalahan yang sangat penting dewasa ini, mengingat  seluruh  anggota  masyarakat  adalah konsumen  yang  perlu  dilindungi  dari  kualitas benda  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  produsen kepada masyarakat.Permasalahan- permasalahan hukum terkait dengan permasalahan  konsumen  dirasakan  kian  hari kian meningkat. Banyak dijumpai kasus-kasus yang  merugikan  konsumen  seperti  kasus  susu formula  yang  diduga  tercemar  bakteri,  kasus dugaan mal praktik yang dilakukan dokter,dan lain-lain.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun  sangat  beragam,  secara  garis  besar hak-hak  konsumen  dapat  dibagi  dalam  tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:
a. hak  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah konsumen  dari  kerugian,  baik  kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
b. hak  untuk  memperoleh  barang  dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3Mochtar  Kusumaatmaja  dan  B.  Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum. Alumni: Bandung.,2009, hal. 16
4  Yusuf  Sofie, Perlindungan  Konsumen  dan Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung,2011, hal.52
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
c. hak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. 5
Permasalahan hukum disebabkan adanya perbedaan pandangan yang menyebabkan  suatu  sengketa,  sengketa  ini timbul  karena  apa  yang  diharapkan  oleh  satu pihak tidak dipenuhi oleh pihak lain. Sengketa konsumen  merupakan  sengketa  yang  terjadi antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen, berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang beredar  di  masyarakat.Hal  ini  tentunya  dapat dicegah  seandainya  konsumen  mengetahui tentang hak-haknya sebagai konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.  Betapa  pentingnya  hak-hak  konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan  “generasi  keempat  hak  asasi  12 manusia”,  yang  merupakan  kata  kunci  dalam konsepsi hak asasi manusia untuk perkembangan di masa yang akan datang 6 .
Sasaran  yang  ingin  dituju  dalam pengabdian ini adalah kaum perempuan karena secara rasional kaum perempuan lebih banyak melakukan transaksi pembelian produk barang untuk  konsumsi  kebutuhan  kehidupan  dalam
5 Ahmad Amiru, “ Prinsip-prinsip
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di
Indonesia.” Disertasi.
Surabaya:
Program
Pascasarjana Universitas Airlangga, hal.140 6 Jimly Asshiddiqie, Dimensi Konseptual dan Prosedural  Kemajuan  Hak-hak  Asasi  Manusia Dewasa  ini,  Perkembangan  ke  Arah  Pengertian Hak  Asasi  Manusia  Generasi  Keempat ”.  Paper Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai  Hak  Asasi  Manusia,  Institute  for Democracy dan Human Rights. Jakarta: The Habibi Center,2000,hal.12
rumah  tangga,  kaum  perempuan  lebih  sering berperan/bertindak  sebagai  konsumen  dan kaum  perempuan  juga  merupakan  media penyebarluasan  berbagai  informasi  yang sangat  efektif,  mengingat  mobilitasnya  yang sangat tinggi  untuk  menyeleksi  secara selektif setiap jenis produk yang beredar di pasaran.
Dalam  masyarakat  yang  berada  dalam masa  transisi  proses  kesadaran  hukum  dan kepatuhan hukum juga menghadapi permasalahan antara lain kurangnya pengetahuan  hukum  hal  ini  juga  berlaku  pada masyarakat  di  Desa  Batang  Kuis  Pekan  dan Desa  Mesjid  yang  merupakan  desa  yang berada  di  Kecamatan  Batang  Kuis  Kabupaten Deli  Serdang  yang  menjadi  mitra  pengusul. Penduduk yang ada di desa mitra pengusul ini terdiri  dari  berbagai  suku  sehingga  memilki struktur budaya yang beraneka ragam juga.berbagai  suku  bangsa  yang  ada  di Kecamatan  Batang  Kuis  antara  lain  :  Melayu, Karo,  Simalungun,  Toba,  Mandailing,  Jawa, Melayu  dan  lain-lain  yang  pada  umumnya memeluk  agama  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu dan Budha.
Kecamatan  Batang  Kuis  adalah  salah satu  kecamatan  di  Kabupaten  Deli  Serdang,
Provinsi Sumatera
Utara,
Indonesia.Kecamatan  Batang  Kuis  terdiri  atas 11  Desa,  dan  72  Dusun.Kecamatan  Batang Kuis  yang  memiliki  wilayah  dengan  luas wilayah  yaitu  40,  34  km2.ini,  terletak  pada ketinggian 4 - 30 m di atas permukaan laut dan beriklim  tropis.  Kecamatan  Batang  Kuis memiliki  penduduk  sejumlah  59.989  jiwa  dan 10.837 Rumah
Tangga (Kepala
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
Keluarga).Adapun  yang  menjadi  mitra  dalam pengabdian  ini  adalah  Desa  Batang  Kuis Pekan  dan  Desa  Mesjid.  Desa  Batang  Kuis Pekan  memiliki  luas  desa  0,75  km2,  jumlah rumah  tangganya  1115  keluarga  dan  jumlah penduduknya  5779  orang,  sedangkan  desa Mesjid  memiliki  luas  desa  2,67  km2,  jumlah rumah  tangganya  328  keluarga  dan  jumlah penduduknya 1292 orang.
Dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat  konsumen  perlu  dibarengi  dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,  kemampuan  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, keluarganya  dan  lingkungan.  Permasalahan yang  sering  terjadi  dalam  masyarakat  adalah bahwa  mereka  tidak  mengetahui  sejauhmana hak-hak  yang  mereka  miliki  khususnya  dalam perlindungan  terhadap  kepentingan  konsumen dan seandainya ada tuntutan ke lembaga mana masyarakat  akan  mengajukan  tuntutannya serta  bagaimana  prosedurnya.    Suasana kemasyarakatan yang bersifat heterogen mempengaruhi  kurangnya  perhatian  terhadap masalah-masalah yang berhubung dengan hak- hak  konsumen  tersebut.  Misalnya  apabila terjadi kekecewaan di dalam mempergunakan/ mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa  mereka tidak  mengadukan  atau  mendiamkan  masalah tersebut  karena  nilai  yang  terkait  tidak seberapa atau sangat kecil dan juga disebabkan karena  ketidaktahuan  mereka  terhadap  upaya- upaya  apa  saja  dan  lembaga  apa  yang  dapat mereka lakukan untuk menuntut pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena kurangnya/ketidakjelasan informasi dan
kurangnya kesadaran hukum kaum perempuan terhadap  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perlindungan konsumen.Beredarnya di pasaran suatu  produk  yang  tidak  memenuhi  standard mutu  dan  aneka  ragam  produk  –produk  yang illegal  dapat  menimbulkan  sengketa  antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu apabila terjadi hal yang demikian maka perlu kesiapan dari para kaum perempuan untuk sadar hukum sehingga mereka dapat melindungi dirinya dari akibat  negatif  penggunaan  barang  atau  jasa dan  selanjutnya  dapat  mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
Sehingga  pelaksanaan  pengabdian  ini terlaksana karena melihat beberapa permasalahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen  khususnya  di  Desa  Batang  Kuis Pekan dan Desa
Mesjid Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  wawasan  dan  pemahaman hukum  dari  kaum  perempuan  tentang perlindungan  konsumen  dan  hak-hak mereka sebagai konsumen.
2. Bagaimana  kesadaran  hukum  kaum perempuan  terhadap  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Bagaimana  pengetahuan  masyarakat tentang  fungsi  dan  peranan  BPSK
(Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen).

## 2. METODE
Metode yang digunakan dalam kegiatan  ini  yaitu  berupa  diskusi  terarah  yang diawali dengan penyuluhan/ceramah kemudian
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
dilanjutkan  dengan  Tanya  jawab  secara langsung.  Peserta  penyuluhan  yaitu  warga masyarakat  terutama  kaum  perempuan  dan tokoh-tokoh  masyarakat  setempat.  Melalui penyuluhan  dan  ceramah  dapat  disampaikan materi-materi  yang  penting  untuk  diketahui dan  dipahami  oleh  masyarakat,  sedangkan melalui  Tanya  jawab  dapat  melengkapimateri yang belum jelas serta untuk member masukan atas  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  warga masyarakat  dalam  menyelesaikan  sengketa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.
Penyuluhan  hukum  ini  diutamakan  bagi  kaum perempuan  karena  mereka  memiliki  potensi dan kesempatan untuk menyampaikan kembali materi penyuluhan kepada anggota masyarakat dilingkungan sekitarnya terutama dalam lingkunga keluarga intinya.

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  mengenai  perlindungan  konsumen di  Indonesia  berdasarkan  pada  Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen. 7
Pada dasarnya, perlindungan konsumen merupakan perlindungan terhadap kepentingan hukum (hak-hak ) konsumen, yakni bagaimana hak-hak  konsumen  itu  diakui  dan  diatur  di dalam hukum.serta bagaimana penegakannnya dalam praktik hidup bermasayarakat. 8

## 4.1 Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
7 Pasal 1 Angka(1) Undang-Undang No.8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
8 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.46
Pengabdian  masyarakat  dengan  dana Non PNBP USU Tahun 2017 yang dilaksanakanmelaluipemberian penyuluhan dan  pembentukan  kelompok  masyarakat  sadar hukum  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat  dalam  melakukan  perlindungan konsumen dan pemenuhan hak-haknya sebagai konsumen jika dirugikan terhadap barang atau jasa  yang  mereka  beli  ini  dilaksanakan  di  2 (dua)  desa  yang  menjadi  mitra  yaitu  Desa Batang  Kuis  dan  Desa  Mesjid  Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
Kegiatan  awal  yang  dilakukan  tim pengabdi adalah melakukan penyuluhan hukum,  penyuluhan  hukum  ini  dilaksanakan melalui  diskusi  terarah  yang  diawali  dengan ceramah  kemudian  dilanjutkan  dengan  tanya jawab secara langsung mengenai UU Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999 yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan  dan  pengetahuan  masyarakat terutama  kaum  perempuan  pada  kedua desa terhadap hak-haknya sebagai konsumen  sehingga  masyarakat  mengetahui sejauhmana  hak-hak  yang  mereka  miliki khususnya dalam perlindungan terhadap kepentingan  konsumen  dan  seandainya  ada tuntutan  ke  lembaga  mana  masyarakat  akan mengajukan  tuntutannya  serta  bagaimana prosedurnya jika masyarakat merasa dirugikan atau  dikecewakan    terhadap  produk  yang mereka konsumsi.
Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan  konsumen,  maka  ditetapkanlah hak-hak bagi konsumen yakni sebagai berikut:
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskrimainatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka rencana  kegiatan  pengabdian  ini  adalah pemberian  pengetahuan  kepada  masyarakat
tentang peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan pemberian pengetahuan  tentang  muatan  materi  yang diatur  dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen  terutama  yang  berkaitan  dengan hak-hak konsumen dan pengetahuan bagaimana penyelesaian masalah dalam sengketa konsumen.
Kegiatan penyuluhan UU
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 ini diawali dengan tahap persiapan yaitu pengurusan  administrasi  termasuk  penentuan jadwal  penyuluhan  pada  masing-masing  desa dan  pembentukan  kelompok  masyarakat  sadar hukum  yang  dilanjutkan  dengan  tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan di  Desa  Batang  Kuis  dilaksanakan  pada  hari Rabu  tanggal  23  Agustus  2017  pada  pukul 14.00 WIB sedangkan kegiatan penyuluhan di Desa  Mesjid  dilaksanakan  hari  Kamis  tanggal 24 Agustus 2017 pada pukul 14.00 WIB.
Sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan, masing-masing kepala desa mengundang  warga  masyarakatnya  terutama kaum  perempuan  yang  akan  berpartisipasi dalam  kegiatan  ini.  Peserta  penyuluhan terdiri dari  perangkat  desa,  masyarakat  desa  yang terdiri  dari  kaum  bapak,  ibu,  dan  pemuda pemudi.Namun  dalam  kegiatan  ini  sasaran lebih  tertuju  kepada  kaum  wanita  atau  kaum ibu  karena  kaum  wanita  atau  kaum  ibu  yang lebih  banyak  menggunakan  sebuah  produk. Acara  dimulai  dengan  kata  sambutan  dari Bapak Kepala Desa diikuti dengan perkenalan tim  penyuluhan  UU  Perlindungan  Konsumen No.  8  Tahun  1999  dari  Fakultas  Hukum
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
Universitas  Sumatera  Utara  oleh  koordinator tim  sekaligus  penjelasan  latar  belakang dilakukannya kegiatan ini. Dalam sambutannya
Kepala Desa sangat
mengapresiasi  kegiatan  penyuluhan  mengenai UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun 1999 yang dilakukan oleh tim dari LPPM USU karena selama ini masyarakat tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai hak- hak  mereka  sebagai  konsumen  dari  sebuah produk apabila masyarakat mengalami kekecewaan  dari  hasil  produk  yang  mereka gunakan sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan keluhan-keluhan  dari  sebuah  produk  untuk disalurkan,  masyarakat  tidak  mengetahui tentang keberadaan BPSK (Badan Perlindungan Suara Konsumen) sebagai wadah  yang  dapat  menyampaikan  keluhan masyarakat  terhadap  sebuah  produk  yang mereka  konsumsi  ataupun  permasalahan- permasalahan  lainnya  yang  berkaitan  dengan perlindungan  konsumen    apabila  mereka merasa  dirugikan.  Kepala  Desa  juga  meminta kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  kegiatan penyuluhan  ini  dengan  baik  agar  masyarakat memperoleh  pengetahuan  mengenai  hak-hak mereka sebagai konsumen dari sebuah produk yang  tertuang  dalam  UU  Perlindungan Konsumen  No.  8  Tahun  1999  sehingga masyarakat mengetahui mekanisme penyampaian tuntutan mereka. Acara kemudian  dilanjutkan  dengan  peyampaian materi  penyuluhan  oleh  narasumber  yang dipimpin oleh moderator.
Pada  saat  kegiatan  ini  dilaksanakan peserta  penyuluhan  ini  sangat  antusias  dalam mengikuti  jalannya  kegiatan.Hal  ini  terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat  sebagai  peserta  penyuluhan.  Atas pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  peserta tim pelatihan berupaya memberikan penjelasan secara tuntas  sehingga  peserta  memahami  dan merasa puas atas jawaban dan penjelasan yang diberikan.
Kegiatan  penyuluhan  ini  ditutup dengan  membentuk  kelompok  masyarakat sadar  hukum  dalam  bidang  perlindungan konsumen.Diharapkan nantinya masyarakat mempunyai wadah untuk meyampaikan keluhan-keluhan masyarakat dari sebuah produk yang  mereka  konsumsi  apabila  produk  yang mereka  konsumsi  ataupun  jasa  yang  mereka dapatkan  mempunyai  hasil  yang  tidak  sesuai dengan  yang  dijanjikan.Kelompok  masyarakat sadar  hukum  ini  dalam  bidang  perlindungan konsumen dibentuk lewat pemberdayaan masyarakat  dimana  dibentuknya  kader  yang berfungsi  sebagai  penyalur  keluhan-keluhan tersebut kepada pemerintah.
Materi  penyuluhan  yang  telah  disusun dalam  bentuk slide  power  point dan  dicetak memungkinkan  untuk  dapat  dibaca  ulang  dan didiskusikan  bersama  di  kesempatan  yang  lain, bahkan manfaat yang dirasakan dapat lebih luas lagi  kepada  warga  masyarakat  karena  bagi mereka  yang  tidak  berkesempatan  hadir mengikuti  kegiatan  penyuluhan  ini  dapat memahami dan mempelajarinya dengan membaca sendiri.
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
Gambar 1. : Foto Pada Saat Penyuluhan
Gambar 2. : Foto Bersama Masyarakat yang Mengikuti Peyuluhan
Tim  pengabdi  dan  kelompok  sadar hukum  yang  telah  dipilih  selanjutnya  akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas dan  mendiskusikan  permasalahan-permasalahan dalam  hal  perlindungan  konsumen.  Pertemuan akan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan  pengetahuan  kelompok  sadar hukum tersebut sehingga mereka dapat
melaksanakan tugasnya
selanjutnya
menyampaikan  informasi  dan memberikan penejelasan kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen khususnya dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya secara umum.
Kelompok  sadar  hukum  yang  terpilih  di
Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis adalah:
Dan  di  desa  Mesjid  Kecamatan  Batang  Kuis adalah :
Gambar 3. : Pada Saat Pelatihan
Gambar 3. : Pada Saat Pelatihan
Gambar 4. : Pada Saat Pelatihan
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
Gambar 5. : Pada Saat Selesai Pelatihan
Gambar 6. Tim Monitoring LPPM USU Bersama Tim Pengabdi dan Kelompok Sadar
Hukum
Gambar 7. Pelantikan Kelompok Sadar
Hukum Oleh Camat Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang
Gambar 8. Pelantikan Kelompok Sadar
Hukum Oleh Camat Kecamatan Batang Kuis Kab Deli Serdang

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan mengenai hak-hak konsumen  telah  diatur  secara  tegas  dalam Undang-undang  No.8  Tahun  1999  Tentang
Perlindungan Konsumen, yang telah memberikan  kepastian  hak  mereka  sebagai konsumen manakala hak-hak tersebut dilanggar  oleh  pelaku  usaha.  Penyuluhan hukum  mengenai  perlindungan  konsumen dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman kepada masyarakat tentang hak-haknya sebagai  konsumen  dan  hukum  perlindungan konsumen.  Selanjutnya  setelah  diadakan penyuluhan  maka  dilakukan  pembentukan kelompok sadar hukum yang diharapkan dapat membantu masyarakat kemudian tim pengabdi mengadakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan  terhadap  kelompok  sadar  hukum tersebut.    Pembentukan  kelompok  masyarakat sadar  hukum  merupakan  langkah  awal  untuk memberdayakan  konsumen  untuk  melindungi dirinya dari akibat negatif  penggunaan barang dan/atau  jasa,karena  persoalan  perlindungan konsumen  tidak  hanya  mengenai  siapa  yang bersalah  dan  hukumannya,  namun  juga
Nasution, SKH. et al. Development Training Employers' Group Bamboo
bagaimana  memberdayakan  konsumen  agar dapat  melindungi  dirinya  sendiri  menjadi konsumen  yang  cerdas.  Dari  hasil  evaluasi kegiatan-kegiatan  ini  dapat  dikatakan  cukup berhasil karena sudah terbentuknya Kelompok Sadar Hukum yang diharapkan dapat
memfasilitasi keluhan-keluhan dari masyarakat  dan  memberikan  informasi  terkait hukum perlindungan konsumen.

## 5.UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  salah  satu artikel  hasil  dari  Program  Pengabdian Kepada Masyarakat  yang  Dibiayai  oleh  Non  PNBP Universitas  Sumatera  Utara  Sesuai  dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian  Pada  Masyarakat  Program  Mono Tahun  (Iptek  Bagi  Masyarakat)  Tahun anggaran 2017 Nomor
3221/UN5.2.3.2.1/PPM/2017,Tanggal  24  Juni 2017 . Oleh karena itu , diucapkan terimakasih kepada  Rektor  Universitas  Sumatera  Utara atas  dukungan  dana  dan  fasilitas  yang diberikan.  Terima  kasih  juga  kepada  Mitra pada  kegiatan  pengabdian  ini  Kepala  Desa Batang  Kuis  Pekan  dan  Kepala  Desa  Mesjid yang  telah  memberikan  sarana  dan  prasarana sehingga  kegiatan  pengabdian  ini  dapat berjalan dengan dengan lancar.

## REFERENSI
B.  Arief  Shidarta, Hukum  Perlindungan
Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta,2004
Pasal  1  Angka  (1)  Undang-Undang  No.  8
Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen.
Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Shidarta,
Pengantar Ilmu Hukum. Alumni: Bandung.,2009
Yusuf  Sofie, Perlindungan  Konsumen  dan Instrumen-Instrumen  Hukumnya ,  Citra Aditya Bakti, Bandung,2011,
Ahmad Amiru, “ Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.” Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Jimly  Asshiddiqie, Dimensi  Konseptual  dan Prosedural  Kemajuan  Hak-hak  Asasi Manusia Dewasa ini, Perkembangan ke Arah  Pengertian  Hak  Asasi  Manusia Generasi  Keempat ”.  Paper  Diskusi
Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi
Manusia,  Institute  for  Democracy  dan Human  Rights.  Jakarta:  The  Habibi Center,2000,
Pasal  1  Angka(1)  Undang-Undang  No.8
Tahun  1999  Tentang  Perlindungan
Konsumen. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan
Konsumen  di  Indonesia,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2006
dalam jilid I. Edisi IV.Pusat Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia. Jakarta. Hal 180-181 Undang-Undang  No  36  tahun  2009  .  Tentang Kesehatan
Wilde, E. T.2009. Do Emergency Medical System Response Times Matter for Health Outcomes? .New York: Columbia University Zamakhsyari Dhofier. 1983. Tradisi Pesantren Studi  tentang  Pandangan  Hidup.  LP3S, Jakarta. Hal 1