## I L M U   P E N G E TA H U A N ,   T E K N O L O G I ,   D A N   H U M A N I O R A
ISSN : 2615-1995, E-ISSN : 2615-0654
J. Madani., Vol. 1, No. 1, Maret 2018 (1-32) ©2018 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

## PANDANGAN HUKUM TATA NEGARA
TERHADAP PENERAPAN HUKUM JINᾹYᾹT DI ACEH (STUDI QANUN NOMOR 12, 13 DAN 14 TAHUN 2003)
Abu Bakar Dja’far
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Email: Dosen01637@unpam.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini membuktikan bahwa dalam proses perspektif penegakan hukum, penerapan hukum jinᾱyᾱt adalah untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial. Proses penegakan hukum dilakukannya supaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto , dalam bukunya Hukum Tata Negara, proses penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ter- jabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahan- kan kedamaian pergaulan hidup. Penerapan Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang khamr, maisir dan khalwāt di Aceh telah berlangsung secara realistis sebagaimana yang diqanunkan. Frekw- ensi penerapannya dapat dilihat pada data statistik perkara Jinᾱyᾱt dan dokumen-dokumen eksekusi (‘ uqūbᾱt ) terhadap pelaku pelanggaran. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa materi qanun dan hukuman ( ḥ add dan ta‘zīr ) yang terkandung di dalamnya dilatarbelakangi qanun-qanun sebelumnya seperti: Qanun Prov. NAD No.1 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Qanun Prov. NAD No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Keseluruhan hukum Jinᾱyᾱt belum terimplementasikan sebagaimana tuntutan Fikih Jinᾱyᾱh secara ideal.
Kata Kunci : Hukum Tata Negara, Penerapan Hukum Jinayat di Aceh, Studi Qanum

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Aceh adalah daerah provinsi di semenan- jung pulau sumatra kini, nampak sekali peru- bahan meninggalkan kehidupan era sebelum- nya, konflik yang berlangsung lama antara Pemerintah Pusat dan Aceh telah melahirkan beberapa peraturan Perundang-undangan. Berbagai peraturan perundangan tersebut tidak hanya merupakan wujud dari resolusi konflik
demi konflik diantara keduanya namun ke- rap melahirkan penyempurnaan pada tatanan hukum Perundang-undangan Nasional. Feno- mena ini terbukti pada pengesahan Undang- undang pemberian hak otonomi bagi Aceh un- tuk mengurus “rumah tangganya” sendiri (self government), dari berbagai aspek kehidupan. Orde Lama (1945-1966), kemudian ber- ganti Orde Baru (1966-1998) serta dilanjutkan dengan Orde Reformasi (1998-Sekarang) telah
I L M U   P E N G E TA H U A N ,   T E K N O L O G I ,   D A N   H U M A N I O R A
memberikan wajah baru dengan ikut mem- pengaruhi nuansa politik dan hukum (Perun- dang-undangan) di Aceh. Sejarah telah men- catat faktor esensial konflik yang terjadi antara Aceh dan Pusat pada masa Orde Lama adalah peleburannya Provinsi Aceh ke dalam bagian Provinsi Sumatra Utara (Medan) yang berubah dengan seketika dari apa yang telah dijanjikan Presiden Soekarno untuk memberikan oto- nomi bagi Aceh untuk mengatur dan meng- urus diri sendiri sesuai dengan sosio-kultural masyarakatnya pasca kemerdekaan, terutama menyangkut dengan penerapan syariat Islam. Ada kesepakatan yang dibuat dalam bentuk ne- gosiasi politik antara Pemerintah Pusat dengan Tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu. Presiden Soekarno tahun (1945-1960) berikrar dan ber- janji dengan memeluk Daud Beureueh sembari meneteskan air mata akan memberikan hak otonomi penuh untuk Aceh, termasuk men- dirikan Mahkamah Syariyah kalau Aceh mau mendukung kedaulatan Indonesia. Gayung pun bersambut dibawah komando Daud beureueh berhasil terkumpul dana sebanyak 500.000 do- lar AS. Untuk membiayai ABRI 250.000 dolar, 50.000 dolar untuk perkantoran dan pemerin- tahan, 100.000 dolar untuk biaya pengembalian pemerintahan RI dari Yogya ke Jakarta. Bang- sa Aceh juga menyumbang emas lantakan un- tuk membeli obligasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, seulawah agam dan seulawah dara. Janji yang di lontarkan sang presiden RI malah diwujudkan propinsi Aceh di satukan dengan provinsi sumatera utara tahun 1951. Hak mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah Rakyat, Dayah, Meunasah yang hancur porak- poranda akibat peperangan melawam Belanda dibiarkan begitu saja. Dari sinilah Daud beu- reueh menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia (NII), april 1953 dia bergerilya ke hutan. Namun pada tahun 1962 bersedia menyerah karena dijanjikan akan di buatkan Undang-undang syariat Islam bagi Rakyat Aceh Syed Serajul Islam berpendapat lahirnya Provinsi Aceh akibat gejolak sosial Darul Is-
lam (DI) yang diakibatkan pengingkaran janji dan pengkhianatan Soekarno terhadap Tokoh- tokoh Aceh yang telah disepakati sebelumnya. Soekarno dengan liciknya malah membagi pu- lau Sumatra menjadi 3 (tiga) bagian: Pertama, Medan (Sumatra Utara) termasuk Aceh. Kedua, Tapanuli (Batak) (Sumatra Tengah) dan Ketiga , Sumatra Timur. Kebijakan ini telah mengurangi hak otonom bagi Aceh sekaligus pengingkaran dan pengkhianatan terhadap janji sebelumnya. Peleburan Provinsi Aceh menjadi bahagian Provinsi Sumatra Utara mengakibatkan pem- berontakan dengan ditandai munculnya ge- rakan Dār al-Islām (DI) Aceh tahun 1953-1954 yang digerakkan Daud Beureueh Cs, memberi dampak pada pengesahan Undang-undang No- mor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Dae- rah Otonomi Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan Provinsi Sumatra Utara. Dengan kata lain, akhirnya pergolakan yang berbaur dengan gerakan NII ( Negara Islam Indonesia ) yang di- pimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat berhasil di hentikan Pemerintah Pusat dilanjutkan dengan pembentukan Provinsi Aceh serta pengesahan hak otonomi.
Selanjutnya zaman Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto (1966-1998), Undang- undang Nomor 24 Tahun 1956 sebagai hak otonomi untuk Aceh tidaklah terealisasikan dengan baik alias mandek, bahkan Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 ten- tang pemerintahan di daerah yang berdampak penghapusan sejumlah hak dan wewenang Ke- pala Adat di Aceh. Kesewenang-wenangan Pe- merintah Pusat terhadap rakyat Aceh memun- culkan pergolakan kembali di tanah rencong yang berupa gerakan pemisahan diri dari Indo- nesia yang dipimpin Hasan Tiro Cs, tahun 1976 yang menelan korban jiwa serta memakan wak- tu lebih 30 tahun. Presiden Soeharto dengan memberlakukan Undang-undang tersebut mengakibatkan penghapusan Wilayah Mukim (kekuasaan adat) yang sudah lama berdiri di wilayah Aceh sebelumnya disamping itu turut mengubah sebutan ‘Gampong’ dengan ‘Desa’
dan ‘Kelurahan’ sebagai teritorial administratif paling bawah.
Runtuhnya rezim Orde Baru dibawah Ke- pemimpinan Soeharto 21 mei 1998 telah di- mulainya Orde Reformasi di Indonesia. Dalam upaya penyelesaian konflik Aceh, Pemerintah Pusat melakukan berbagai cara dalam penye- lesaian konflik yang berkepanjangan yaitu (pe- rang saudara antara Pemerintah RI dan GAM), usaha demi usaha yang ditempuh tidak me- nemukan solusi. Upaya yang ditempuh dari berbagai negosiasi. Sampai akhirnya Peme- rintah Pusat mengeluarkan Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Presiden B.J. Habibie (1998-1999) menanda- tangani Keistimewaan Provinsi Aceh sebagai solusi negosiasi penyelesaian konflik. Benca- na Tsunami yang melanda Aceh, kalau boleh penulis berpendapat mungkin inilah akhir dari konflik berkepanjangan antara GAM dan Pe- merintah Pusat yang telah berlangsung lama. Dampak bencana Tsunami tanggal 26 Desem- ber 2004 menjadikan Aceh luluh lantak dengan menelan korban kurang lebih 200.000,- (dua ratus ribu) jiwa itu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan me- limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat- ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka di se- babkan perbuatannya” (QS. Al-A‘rᾱf [07]: 96).
Pasca Tsunami sembari memunculkan kembali inisiatif baru untuk menyelesaikan akhir dari konflik Aceh melalui negosiasi dia- tas meja perundingan sehingga menghasil- kan gencatan senjata (perjanjian damai yang bersifat Internasional) antara Republik Indo- nesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
( Freedoom Aceh Movement ) pada tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian itu dipimpin Mr. Marty Ahtisari di Helsinki, Finlandia. Hasil dari perjanjian damai tersebut Pemerintah In- donesia mengesahkan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang sedang ber- laku hingga saat sekarang ini.
Undang-undang yang disahkan tahun 2006 ini menunjukkan kewenangan pemerintah Aceh Dalam merealisasikan Perundang-un- dangan RI yang belum terlaksana sebelumnya seperti Bidang Syariah, bisa kita lihat pada yang memberikan kewenangan penuh untuk peme- rintah Aceh dalam Penerapan Syariat di seluruh aspek (termasuk jinᾱyᾱt ). Hal ini terlihat bahwa berbagai Qanun Syariah yang dahulunya masih bersifat kurang asosiatif, seperti Qanun-qanun turunan Undang-undang No.18 Tahun 2001 dan UU No. 44 Tahun 1999, sudah kelihatan pada realita-aplikatif dalam kehidupan masya- rakat. Demikian juga Keppres RI No.11 Tahun 2003 yang menuntun Mahkamah Syariyah juga dapat dilihat telah menemukan porsi Yudisial dalam merealisasikan hukum jinᾱyᾱt dan lain- nya. Sebelum UU No.11 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2001 Bab XII pasal 25 Ayat (2) telah memuat adanya hak otonomi khusus Untuk Mahkamah Syariyah Provinsi. Te- patnya pada Ayat (3) dari UU No.18 Tahun 2001 dikatakan adanya pemberian wewenang kepada Legislatif dan Eksekutif Aceh untuk membuat Qanun ( bylaw ). Mengingat UU ini, pemerintah NAD merealisasikan Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras (Khamr) dan sejenisnya, Qanun No.13 tentang Judi (Maisir), dan Qanun No.14 tentang Pacaran (Khalwᾱt) . Pelaku pelanggaran terhadap ke- tiga Qanun ini ditetapkan ketentuan hukum (hadd/ta‘zīr) yaitu pencambukan dimuka pu- blik dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam qanun. Fenomena ini tidaklah berten- tangan dengan hukum Perundang-undangan dan Undang-undang Ketatanegaraan Indone-
JURNAL MADANI : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, Maret 2018: 1 - 32
sia, terutama pasca pengamandemenan UUD 1945 sebanyak empat kali. Sekarang Aceh dan pemerintahannya berpijak pada UU No.11 Ta- hun 2006. Bab 1, pasal 1, Ayat (2) UU tersebut menyatakan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masya- rakat setempat sesuai dengan peraturan Per- undang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Bahkan di dalam Ayat (4) pasal tersebut juga dikatakan, Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Peme- rintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Pergantian Presiden sampai enam kali ha- nya figur K.H. Abdurrahman Wahid alias (Gus- Dur) lah sebagai Presiden RI ke-4 yang mampu mencetuskan hak otonomi untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh tahun 1999. GusDur sen- diri juga ikut terlibat dalam memberikan pan- dangan atas syariat Islam di Aceh. Menurut GusDur dalam diskursus hukum Islam, kerab mengkritisi pengertian tentang hukum Islam sebagai zahir na ṣṣ semata. Gagasannya tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh-Indonesia sudah banyak diutarakan. Misalnya, beliau me- ngatakan maksud dari qisas dari ayat Al-Qur’an tentang hukum Jinᾱyᾱt : “jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata (dalam na ṣṣ ) adalah untuk pencegahan” . Maka penaf- siran ḥ add potong tangan bagi tindak pidana pencurian agar tidak diberi makna secara za- hiriyah ayat. Namun yang terpenting ada dua prinsip yaitu “menghukum dan mencegah” ( punishment and prevention ) .
Pemikiran GusDur ini juga diperkuat oleh pendapat Iman Ghazali yang memaknai al- qat’u (memotong) dengan al-man’u (mence- gah). Adapun ketiga Undang-undang, yakni UU No.44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Ta- hun 2006 pernah disahkan, paradigma perde- batan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan masalah Aceh belumlah sampai ke ti- tik terminasi. Masyarakat masih menghadapi diskursus (perdebatan) hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Perkembangan opini tentang Hukum Jinᾱyᾱt terus bergulir. Na- mun sebagaimana dikatakan Alyasa’ Abu Ba- kar bahwa pemerintah Aceh berusaha ingin menjadikan ketiga Qanun tentang khamr, judi dan khalwᾱt untuk menjadi sebuah Kompi- lasi Hukum Jinᾱyᾱt Aceh (KHJA) yang netral. Hal ini nampak pada realita materil dari “Qa- nun Jinᾱyᾱt ” yang disahkan tersebut. Sedang- kan Rancangan Qanun ( jinᾱyᾱt rajam ) yang datang belakangan yang diajukan DPRA perio- de 2004-2009, tidak disahkan Gubernur Aceh, karena kandungan materi hukuman rajam bagi penzina muhsan masih memiliki kontradiksi yang tajam dengan sejumlah hukum atau per- aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kons- titusi Negara RI ikut melatarbelakangi penge- sahan dan pelaksanaan Qanun Aceh tentang jinᾱyᾱh. Di dalam Qanun Jinᾱyᾱt masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadi- nya jarimᾱh (kejahatan) minuman khamr, judi, dan khalwᾱt . Peran serta umat Islam tersebut bukan dalam bentuk “main hakim sendiri” namun berdasarkan proses peradilan di Mah- kamah. Jika tidak menoleh ke aspek HAM, ‘ uqūbᾱt cambuk yang diatur Qanun akan le- bih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko serius bagi keluarga, jenis hukuman ini juga memadai biaya lebih murah yang di tanggung pemerintah dibandingkan jenis ‘ uqūbᾱt lainnya, seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses
penghukuman pelaku kejahatan. Urgensi qa- nun jinᾱyᾱt juga merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh untuk menghindari kevaku- man hukum dalam kancah upaya merealisasi- kan hukum Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pidana. Lem- baga Mahkamah Syariyah dan Wilayatul His- bah diberikan tugas dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana yang te- lah diqanunkan.
Berdasarkan uraian diatas, studi ini ingin membahas tentang bagaimana pandangan Fikih dan Hukum Tata Negara terhadap Pelaksanaan Hukum jinᾱyᾱt yang sejak zaman dahulu sa- ngat didambakan oleh Masyarakat Aceh dalam konteks Negara Kebangsaan yang berdasarkan Pancasila pada saat sekarang ini. Dengan per- kataan lain, hukum jinᾱyᾱt yang diberlakukan di Aceh sebagaimana Qanun No. 12, 13, dan 14 merupakan peluang otonomis semata, sehingga tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan ini adalah seba- gai berikut: a.  Untuk menguraikan bagaimana perspektif Fikih terhadap Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh dan Hukum Tata Negara.
b.  Untuk menguraikan mengapa Hukum Jinᾱyᾱt diterapkan di Aceh.
c.  Untuk menjelaskan dampak sosio legal his- toris terhadap pelaksanaan hukum jinᾱyᾱt di Aceh pada zaman kontemporer.
d.  Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi kaum Muslimin pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan keilmuan teruta- ma dalam bidang hukum Islam.

## Pembatasan Masalah
Studi ini mengkaji konsep dan ruang ling- kup hak otonomi dan keistimewaan bagi Aceh yang menyangkut dengan penerapan syariat
Islam yang telah disahkan oleh sejumlah Un- dang-undang, seperti UU No. 44 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2006, dan bahkan UUD 1945 (sebagai Konstitusi Ne- gara). Hak otonomi dan keistimewaan yang di- maksudkan dalam studi ini adalah hak dalam penerapan hukum jinᾱyᾱt sebagaimana yang terdapat dalam Qanun No. 12, 13, dan 14 Ta- hun 2003. Peluang Penerapan Hukum Islam di Aceh yang dipayungi Sejumlah Hukum Per- undang-undangan tersebut, membuat studi ini meninjau sejauh mana konsep Fikih Islam yang telah di realisasikan dalam pelakasanaan Qanun-qanun tersebut, terutama dalam pena- nganan kasus tindak pidana dengan hukum- an (‘ uqūbᾱt ) pencambukan. Pandangan Fikih terhadap pelaksanaan Qanun-qanun tersebut di dasarkan pada pendapat sejumlah Imam Mazhab Fikih yang berkembang dalam Islam. Studi ini mengidentifikasikan masalah-masalah bagaimana Qanun Aceh tersebut dalam Pene- rapan Hukum Jināyāt / penghukuman cambuk di Aceh. Jadi, studi ini hanya membatasi per- masalahan pada pelaksanaan syariat Islam ( jināyāt ) di Aceh periode Pemerintahan Aceh kontemporer yang menyangkut dengan: a.  Kebijakan UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, dan UU No.18 Ta- hun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap pengesahan Perda Prov. di Aceh No.5 Tahun 2000 tentang Pe- laksanaan Syariat Islam/Hukum Jināyāt. Penelitian juga menganalisa dampak hu- kum Perundang-undangan tersebut terha- dap pengesahan Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Khamr dan Sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Perjudian, dan Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwāt yang kerab dikenal dengan Qanun Jinᾱyᾱt.
b.  Realitas Perspektif Fikih Islam terhadap pelaksanaan Qanun No.12 Tahun 2003 ten- tang Khamr dan Sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Perjudian, dan Qanun No.14 Tahun 2003 tentang khalwāt.

## Perumusan Masalah
Banyak persoalan yang dihadapi Qanun Aceh yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Tidak semua persoalan tersebut dapat dijawab dalam penelitian ini. Studi ini di- lakukan hanya dalam rangka menjawab: a.  Bagaimana Penerapan Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh menurut perspektif Fikih dan Hu- kum Tata Negara
b.  Sejauh mana peluang hak otonomi khusus bagi Aceh dalam penerapan hukum Jinᾱyᾱt selama pemerintahan Aceh kontemporer? Kedua pertanyaan ini diberi jawaban ber- dasarkan pelaksanaan Qanun No.12, 13, dan 14 Tahun 2003.
Kajian Teori Untuk mengkaji kerangka teori menge- nai Penerapan Hukum jinᾱyᾱt di Aceh penulis menggunakan pendekatan Ilmu Fikih dan Hu- kum, yaitu melalui proses penegakan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam membahas ayat-ayat Al-Qur’an pada penelitian ini adalah pendekatan tafsîr maudhû’i. Secara operasional, penulis menetapkan langkah-langkah Tafsîr Maudhû’i sebagai beri- kut:
1.  Menetapkan kajian tentang Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh Studi Qanun No- mor 12, 13 dan 14 tahun 2003 sebagai tema pembahasan.
2.  Menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Is- lam.
3.  Memahami korelasi ( munasᾱbah ) ayat- ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain, baik dengan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya.
4.  Melengkapi pembahasan dengan hadis- hadis yang relevan dengan pokok pemba- hasan.
5.  Mengkaji ayat-ayat tersebut secara kese- luruhan sehingga penulis dapat menyim- pulkan karakteristik Penerapan Hukum
Jinᾱyᾱt di Aceh dan Hukum Tata Negara. Untuk dapat memahami ayat-ayat Pene- rapan Hukum jinᾱyᾱt di Aceh, penulis meng- gunakan beberapa Kitab Tafsir yang bernuansa Adabī Ijtimᾱ’i (sosiologi) seperti Tafsīr fî Zhilᾱl Al-Qur’an karya Sayyid Quthb, Tafsīr Al-Qur’an li Al-Qur’an karya ‘Abd al-Karīm al-Khathīb dan Tafsīr al-Manᾱr karya Muhammad Rasyīd Ridhᾱ tentunya didukung oleh kitab-kitab tafsir lain seperti Tafsīr Al-Qur’an al-’Azhīm karya Ibn Katsīr, Jᾱmi’ al-Bayᾱn fi Ta’wīl Al-Qur’an karya Ibn Jarīr al-Thabari, Tafsīr al-Kasysyᾱf karya al- Zamakhsyari, Rūh al-Ma’ ᾱnī fī Tafsīr Al-Qur’an wa al-Sab ’ i al-Matsᾱnī karya al-Alūsi, serta Kitab-Kitab Tafsir Lainnya. Dalam proses per- spektif penegakan hukum, penerapan jinᾱyᾱt adalah untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial. Pro- ses penegakan hukum dilakukannya supaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto , proses penegakan hukum adalah kegiatan me- nyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar- kan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai ta- hap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup Proses penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara bearti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaat- inya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum for- mal. Proses penegakan hukum menurut Hans Kelsen adalah sebagai sebuah hierarki norma- norma, dimana keberlakukan setiap norma (terlepas dari norma dasar) bersandar pada norma yang lebih tinggi. Jadi proses penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataaan. Hakikat penegakan hukum mewujudkan nilai-
nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadil- an dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, teta- pi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum pu- blik pemerintahlah yang bertanggung jawab menjalankan aturan yang berlaku.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian dokumen ( doc- umentary study ) dengan mengumpulkan data- data teoritis tentang Penerapan Hukum Pidana Islam ( Jināyāt ) dan Qanun ( Jinᾱyᾱt ) serta Undang-undang pendukung dalam pelaksana- an qanun-qanun ‘ uqūbᾱt sebagai konsekwensi Penerapan Syariat Islam di Aceh. Penggalian dan penyampaian data, akan dilakukan seca- ra deskriptif dan analisis yaitu menyampaikan data-data faktual yang seteliti mungkin tentang keadaan atau fenomena-fenomena yang me- lingkupi obyek penelitian ini, sehingga mene- mukan makna (pemahaman) yang logis dari apa yang diteliti.
Pendekatan yang digunakan dalam peneli- tian ini lebih mengarah kepada pendekatan so- siologis legal historis karena mengikutsertakan konteks sosial Hukum Jinᾱyᾱt Aceh yang di- gunakan, juga personalia, lembaga, dan badan hukum terkait sebagai pelaksana hukum, agar menemukan sebuah pengertian yang kompre- hensif dan mendalam. Adapun alat dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a.  Dokumentasi yang menunjukkan data/in- formasi tentang implementasi UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Tahun 2006 yang menyinggung tentang Hukum Jināyāt di Aceh kontemporer, yang menjadi bahan analisis dalam mengungkapkan bagaima- na pandangan Fikih ( muqaronah ) terhadap pelaksanaan Qanun Hukum “Jinᾱyᾱt”.
b.  Membaca karya-karya peneliti terdahulu yang relevan melalui kajian kepustakaan, seperti karya Syamsuhadi, Mahkamah

## Syariyah dalam Sistem Peradilan Nasional
(Jakarta: Fakultas Hukum Universiatas In- donesia, 2009). Alat ini digunakan untuk melengkapi deskripsi dan evaluasi data- data yang sudah digali melalui studi do- kumentasi. Penelitian juga menelaah data- data tentang pelaksanaan Qanun Jinᾱyᾱt termasuk yang menyangkut dengan para pelaksana Qanun-qanun Aceh (Guber- nur, Wakil Gubernur, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh), Ketua DPRA, Ketua Mahkamah Syariyyah, Wilayatul Hisbah dan Muhtasib. Karena dengan penelitian seperti itu, dapat mendukung penemuan jawaban-jawaban yang diperlukan oleh pe- nelitian.
c.  Membaca berita-berita eksekusi tindak pidana di lapangan yang di paparkan mas media juga melalui documentary research . Alat ini digunakan untuk mendukung li- brary research yang dilakukan penelitian ini, sehingga kevalidan data lebih terjamin dan memiliki keterkaitan dengan feno- mena realistis. Adapun bahan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a)  Bahan primer, terdiri dari : Dokumen eksekusi hukuman pada Mahkamah Syariyah (se-Aceh), dan berbagai kitab fikih jinᾱyᾱt standar yang digunakan, Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dan UU No. 44 Tahun 1999. Adapun Literatur-literatur yang memuat keten- tuan-ketentuan jinᾱyᾱt yang terdapat dalam fikih, yang pro dan kontra terha- dap praktek hukum jinᾱyᾱt , baik yang pro dan kontra secara keseluruhan maupun berupa bagian (parsial) dari hukum jinᾱyᾱt Fikih, termasuk hukum jinᾱyᾱt yang diqanunkan di Aceh.
b)  Bahan sekunder terdiri atas: Berbagai buku/kitab mengenai Hukum Islam ( jināyāt ), Berbagai artikel, makalah, buletin, jurnal tentang jināyāt , Berbagai buku mengenai hukum Islam Indone- sia, Beberapa hukum perundang-un-

## JURNAL MADANI : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, Maret 2018: 1 - 32

## dangan RI (selain qanun Aceh) seperti
UU No.11 Tahun 2006 tentang Peme- rintahan Aceh; PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dae- rah Otonom, dan Kepres No.11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syariyah Provinsi di Nang- groe Aceh Darussalam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh se- bagian besar telah berjalan sebagaimana yang diqanunkan. Implementasi Hukum Jinᾱyᾱt yang berupa pencambukan (baik dalam ka- tegori hudūd maupun ta’zīr ) terhadap pelaku tindak pidana khamr, judi, dan mesum yang disahkan Qanun berlangsung berdasarkan ka- sus yang diajukan masyarakat, hasil penyeli- dikan ( opsporing ) Pihak Wilayatul Hisbah, dan temuan pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan Hukum Cambuk memang kerap mengundang perdebatan. Perdebatan disebabkan komplek- sitas pemahaman/pandangan Para Pakar Hu- kum Islam dalam Pelaksanaan Ketiga Qanun tersebut didasari Perspektif fikih, meskipun masih memerlukan penyesuaian/tinjauan lan- jutan, kerena Penerapan Hukum Pidana Islam ( Jinᾱyᾱh ) ini berada dalam lingkup Pelaksana- an Hak Otonomi Khusus bagi Aceh dan Perun- dang-undangan lainnya yang berlaku di Indo- nesia. Perdebatan (pro dan kontra) yang me- nyangkut dengan pelaksanaan Qanun meru- pakan konsekwensi logis dari produk sebuah hukum, sebagaimana Hukum Perundang-un- dangan lainnya. Namun ketiga Qanun tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketiga Qanun ini dijalankan Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota menurut kemampuan penguasa/penegak hukum di ma- sing-masing Mahkamah sesuai dengan keada- an pelaku dan tempat kejadian perkara. Atur- an Fikih Jinᾱyᾱt atau hukum pidana memang mengandung kontradiksi pada dirinya. Men-
jamin tegaknya hukum justru dengan men- jatuhkan hukuman. Memang begitulah adanya baik di negeri Timur maupun di negeri Barat. Anggapan bahwa hukuman cambuk itu kejam misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi atau pengetahuan pengamat yang bersangkut- an. Pada hakikatnya semua hukuman itu me- ngandung unsur kekerasan, enforcement pada dirinya. Hal itu justru diperlukan sebagai lang- kah pencegahan (prevensi khusus dan prevensi umum) bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.

## Pembahasan
Penerapan Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh me- rupakan realisasi dari harapan ideal masyara- kat Aceh dalam upaya melakukan manifestasi supremasi hukum masa lampau ( Yudisial-His- toris ) ke dalam tata peradilan. Realita ini telah diperlihatkan oleh kerajaan Islam di pantai Uta- ra Sumatra (Samudera Pase) dan pantai Timur (Kerajaan Aceh Darussalam) yang mencapai puncak kegemilangan pada masa Kesultanan Iskandar Muda yang telah memimpin kerajaan Aceh Darussalam (1607-1636). Pandangan se- rupa juga disuarakan Mohamad Atho Mudzhar . Menurut beliau di Mahkamah Syariyah Aceh, Sultan Iskandar Muda pernah menegak- kan hukuman ḥ add (zina) terhadap putranya (Meurah Pupok) yang melakukan pelanggaran susila. Sultan Aceh merupakan pelindung ajaran islam sehingga banyak ulama datang ke Aceh. Pada masa itu hidup ulama seperti Hamzah fansuri, Syamsuddin As-sumathrani dan syekh Ibrahim as-syami. Pada masa Iskandar Thani (1636-1641) datang Nuruddin Arraniri. Pada tahun 1603, Bukhari al- Jauhari mengarang buku Tajussalatih (Mahkota raja-raja), sebuah buku yang membahas tata Negara yang berpe- doman pada Syari’at Islam. Di bawah perintah Sultan juga ditulis buku Mit’at-uttullah karang- an Syekh Abdur ra’uf disusun pada masa pe- merintahan Sultanah Safiattuddin Syah (1641-
1675), dan buku Safinat Ulhukkamyi Takhlish
Khashham karangan Syekh Jalaluddin at-Tarus- sani disusun masa pemerintahan Sultan Alaid- din Johansyah (1732-1760). Buku ini ditulis sebagai pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berlaku di seluruh wilayah di selu- ruh kerajaan Aceh sendiri dan di seluruh rantau takluknya. Kedua buku ini bersumber pada bu- ku-buku fiqih bermazhab Syafi’i. Hukum ber- laku untuk setiap lapisan masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Raja ling eke XIV masa Sultan Ala’uddin Ri’ayatsyah-al- Qa- hhar (1537-1571) di jatuhi hukuman oleh qadli malikul adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja.
Pengejawantahan kekuasaan adat dan Syariat Islam juga dapat dilaksanakan secara permanen pada masa Sultan Iskandar Muda, sehingga syariat Islam sempat menjadi Dasar Negara bagi Bangsa Aceh. Dalam sosio-kul- tural masyarakat Aceh dengan semboyan ber- bunyi: “adat ngon hukum hana tomcre, legee zat ngon sifeut” yang berarti adat dan hukum selalu bersinergi bagaikan menyatunya zat dan sifat Allah Swt (menurut keyakinan al- Ash‘ariyah). Realitas dari dampak historis ter- sebut juga menunjukkan adanya aplikasi ha- rapan masyarakat dalam bentuk manifestasi suatu hukum Perundang-undangan yang be- rupa pengesahan Undang-undang Otonomi Khusus. Kekhususan juga dapat diperhatikan pada peruntukan sejumlah Undang-undang (UU No.44 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Tahun 2006) yang dikhususkan bagi provinsi Aceh. Lebih lanjut Ratno Lukito, Taufiq Adnan Amal, dan Rijal Pangabean yang menelaah tentang sejarah dan hukum di Aceh, Snouck Hurgronje di dalam salah satu buku- nya tersebut menulis bahwa Aceh pernah me- ngirimkan lada si cupa kepada Sultan Turki, yang diistilahkan orang Aceh sebagai Raja segenap orang beriman,  Raja Rum di Eseu- tamboy (Istambul). Kemudian di balas oleh
Sultan Turki dengan pemberian “ Hadiah Me-
riam yang lebih dikenal Lada Sicupa ”. Bersa- ma sejumlah pekerja yang terampil agar dapat mengajarkan berbagai macam kesenian yang belum dikenal di Aceh. Dilain kesempatan Anthony Reid juga telah mengutip Hikayat Aceh dan Bustan al-Salatin yang mengatakan bahwa kerja sama dengan Turki adalah dalam rangka mengokohkan hu- bungan persahabatan sesama muslim. Feno- mena tersebut menunjukkan bahwa sebelum Aceh bergabung ke dalam negara RI (yang ter- catat sebagai salah satu “Negara bangsa” yang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa), Aceh per- nah terikat dengan system pengontrolan Kh- ilafah Islamiyah yang terakhir (yakni Khilafah Uthmaniyah) yang sangat besar memberikan pengaruh bagi jalannya sistem pemerintah- an Islam di Aceh yang berdasarkan Syariat Is- lam secara kaffah. Kekaisaran Turki Usmani (1876) pernah menjalin hubungan dengan Aceh pada masa Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Ri’ayatsyah dan Sultan Abdul Ha- mid II.
Upaya kerajaan dalam menerapkan su- premasi hukum berdasarkan Islam mendapat dukungan pihak internal dan eksternal. Aceh melalui jalinan hubungan internal dan ekster- nal tersebut, dapat menjalin hubungan dengan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya di dunia da- lam pengontrolan sistem Kekhalifahan Islam yang terakhir itu yang memiliki kekuasaan yang luas. Menyangkut dengan politik, hukum, serta pembagian kekuasaan di Aceh, bila John Locke (di Inggris) dalam Two treaties of Civil Government (1690) yang diikuti oleh Montesq- ieu misalnya, mengembangkan konsep trias politika pada tahun 1825, Maka politik hukum (pembagian kekuasaan) pada kerajaan Aceh adalah penerapan pembagian kekuasaan pe- merintahan dalam semboyan “adat bak po teumeureuhom, hukom bak Syah Kuala, Qa- nun bak Putroe Phang Reusam bak Laksama- na” yang berarti kekuasaan adat/budaya dipe- gang oleh Sultan, hukum diatur oleh Ulama, qanun dipegang oleh Putroe Pahang dan lite-
ratur ( Reusam ) dipegang oleh Laksamana. De- ngan pengasimilasian antara keduanya (hukum Islam dan adat) dalam berbagai aspek kehidup- an menyebabkan Syariat Islam menjadi Dasar Negara dalam kehidupan masyarakat. Azyu- mardi Azra berpendapat bahwa sejarah yang menyangkut dengan Islam di Nusantara, Kes- ultanan Aceh merupakan salah satu Kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Sebelum muncul Kesultanan Aceh, yang paling penting adalah Kerajaan Perlak dan Kesultanan Pase yang ke- duanya terletak di Ujung Timur Laut Sumatra. Marcopolo mengunjungi Perlak pada tahun 1292 memberikan bukti pertama tentang sebu- ah kesultanan Aceh di Nusantara.
Kesultanan Aceh yang mulanya bukan se- buah kerajaan penting di bagian paling barat laut Sumatra, di bawah kekuasaan Ali Mung- hayat Syah (w.1530) berhasil mempersatukan bagian Kerajaan kecil yang terbelah secara tajam di kawasan Utara Sumatra menjelang awal abad ke-16. Kemudian Kesultanan Aceh itu mencapai kejayaan internal dan eksternal pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637). Era selanjutnya di tangan Sultan Ibrahim ke- sultanan Aceh kembali menjadi kekuatan ak- tual yang berupaya menegakkan otoritasnya atas seluruh kawasan Utara Sumatra. Menurut sumber-sumber Belanda, Sultan Ibrahim me- ngirim Sidi Muhammad menjadi Duta Aceh di pelabuhan Istambul ( Sublime Port pada 1850- 1851) untuk meminta penguasa Dinasti Turki Usmaniyah kembali mengakui Aceh sebagai relasi kerjasama ( vasal ) dari Dinasti Turki Us- maniyah.
Kesultanan Aceh Darussalam juga mem- punyai system peradilan yang kuat. Bukti-bukti memperlihatkan bahwa Mahkamah Aceh di era Kesultanan, bagi seorang Hakim/Qadhi yang dikenal ( Qadhi Malikul ‘Adil ) adalah yang menjadi wakil Sultan dalam bidang pengadilan disyaratkan terlerbih dahulu harus menguasai 51 mazhab dalam hukum Islam. Berbeda feno- mena Mahkamah yang kita saksikan dewasa ini Mahkamah Aceh sekarang ini ditangani
oleh hakim/qadhi yang hanya memiliki ke- mampuan memahami beberapa mazhab fikih saja . Berbagai perkembangan ilmu hukum te- lah menunjukkan bahwa secara sosio-kultural Aceh (sekarang) belum terlepas dari bingkai sejarah pra-kemerdekaan (1945) dan pra-pen- jajahan (1297-1903 M).
Pembahasan wacana yuridis berkenaan dengan aplikasi Hukum Jinᾱyᾱt ada baiknya dijelaskan definisi hukum sebagaimana tema utama dari penelitian ini. Dalam bukunya, Mukhtar Ali: “ Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif di Indonesia” memaparkan secara ter- minologis kata “Hukum”, sebagaimana kutipan Hamka, “ Filsafat usūl al-fiqh” ditemukan dalam bahasa Arab adalah “Hukum” berasal dari kata ḥ akama-ya ḥ kumu- ḥ ukman yang berarti: me- merintah, mengendalikan, menetapkan, me- mutuskan mengadili, menghukum, dan lain sebagainya. Adapun “ Hukama ” juga berasal dari istilah tersebut, yang berarti mengendali- kan dengan suatu pengendalian. Hukum sangat erat hubungannya dengan perintah atau kepu- tusan yang bijak ( hakim; sifah al-mushabahah ) dan hukum juga diartikan dengan kebijakan atau policy. Adapun pengertian hukum secara umum (global) dalam bahasa terungkap: “Anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau be- gini,” baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak.
Para pakar ilmu Fikih tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran yang ditentukan oleh Allah Swt disebut dengan kejahatan. Pelanggaran dan Kejahatan disebut dengan Jarīmah. Pengertian jarīmah itu sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Contohnya zina, menuduh orang zina (dengan tuduhan yang salah), mencuri, mi- num khamr, merampok, murtad, memberon- tak, menganianya, dan sebagainya. Perbuatan jinᾱyᾱt menimbulkan ḥ add, qi ṣ ᾱ ṣ , diyat dan ta‘zīr terhadap pelakunya. Adapun bentuk dari seperangkat kejahatan ( jarimᾱh ) yang dilarang ḍ īnu al-Islᾱm , dapat di jumpai dalam beberapa firman Allah di bawah ini:

## QS.Al-Baqarah [2]:219
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat- nya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS.Al-Baqarah[2]:219).
QS. An-Nisᾱ’ [4]:43
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan ma- buk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyen- tuh perempuan, kemudian kamu tidak men- dapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun”. (QS. An Nisᾱ’ [4]:43)
QS. Al-Mᾱ’idah [5]:90-91
“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah,
adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusu- han dan kebencian di antara kamu lantaran me- minum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pe- kerjaan itu. (QS. Al-Mᾱ’idah [5]:90-91).
Berdasarkan ayat-ayat di atas tadi, yaitu pembahasan mengenai kejahatan dalam Is- lam adalah aspek-aspek yang terlibat misal- nya, praktek minum khamr sering dilakukan beriringan dengan judi (seperti taruhan, bilyar, domino, dan togel), juga sering diiringi perem- puan-perempuan (PSK) penghibur terutama di tempat-tempat hiburan karaoke (house musik) dan bar-bar yang menyebabkan perzinaan dan mesum. Bahkan ada tempat-tempat maksiat yang menyediakan hadiah perempuan bagi sia- pa yang menang dalam perjudian. Tidak me- nutup kemungkinan juga mengundang pem- bunuhan dan saling membenci/ejek di antara pihak-pihak yang bertikai di tempat demiki- an. Oleh karena itu Allah Swt sangat melarang praktek kejahatan yang demikian hina dan keji itu dengan memerintahkan umat Islam untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sebagai- mana termaktub di dalam kitab-kitab Fikih Is- lam yang masyhur. Muhammad Abdul Mujeab, dkk dalam Kamus Istilah Hukum Fikih menulis bahwa “jināyāt bentuk jama’ dari kata jināyᾱh artinya: perbuatan dosa, maksiat, atau kejahat- an. Menurut Said Qutb, jinᾱyᾱt adalah bentuk jama’ dari jinᾱyᾱh yang artinya dosa dan kesa- lahan. Abdul Qadir Audah dalam kitabnya al- Tashrī’i al-Jināi al-islᾱmī Muqārinan bi al-
Qānūn al-wa ḍ ’i juga menulis bahwa kata jināyāt berasal dari kata رمثلا ينج berarti seseorang me- mungut/memetik buah dari pohonnya. Menu- rut istilah fuqaha’ jināyᾱh adalah salah satu per- buatan yang diharamkan syara’ yang berkait- an dengan perbuatan, harta atau lainnya dan
mereka memberikan ta’rīf berlakunya jināyāt itu pada kasus yang berkenaan dengan jiwa manusia atau anggota tubuhnya seperti mem- bunuh, melukai dan memukul. Hampir sama dengan definisi-definisi di atas, al-Jurjani da- lam al-Ta’rīfat memaknai istilah “jinᾱyᾱt” seba- gai setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi dalam tradisi para ahli fikih, jinᾱyᾱt lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa me- nyangkut dengan kejahatan terhadap fisik ma- nusia. Sedangkan kejahatan terhadap harta di- sebut perampasan, penjambretan, pencurian, pengkhianatan, dan pengrusakan. Sebagaima- na pengertian dan sekalian lingkup “Jinᾱyᾱt” yang terdapat dalam Fikih Islam tersebut, Aceh telah menegesahkan 3 Qanun dalam rangka pengaturan 3 aspek jinᾱyᾱt yaitu menyangkut dengan kejahatan khamr, judi, dan khalwᾱt . Ketiga aspek jinᾱyᾱt yang terdapat dalam tiga Qanun tersebut mendapat legitimasi UU No.11 Tahun 2006 bab V tentang pemerintahan Aceh pada saat sekarang ini. Di dalam Pasal 13 di- katakan bahwa pembagian urusan pemerintah- an yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabu- paten/kota diatur dengan Qanun Aceh. Dengan demikian pelaksanaan Qanun jinᾱyᾱt tersebut dikuatkan oleh ketentuan yuridis dalam hukum perundang- undangan di Indonesia.
Rangkuman aspek jinᾱyᾱt yang dibahas dalam Fikih dapat dilihat di dalam kitab-kitab Fikih. ‘Abdu al-Qadīr Audah, misalnya, me- nyebutkan bahwa aspek jinᾱyᾱt dalam Islam adalah menyangkut: al-irtidᾱd al-zinᾱ, al-al- qa ẓ af,al-khamr, qa ṭ ’u, al- ṭ arīq al-qatl, sirqah, dan ḥ irạbah. Menyangkut dengan aspek-aspek jinᾱyᾱt tersebut, Aceh telah mengqanunkan 2 (dua) aspek yang relevan, yaitu: syarb al-khamr, khalwᾱt, dan judi . Jarimᾱh judi ( maisir ) sendi- ri sebenarnya tergolong jarimᾱh (namun belum mencapai batas jinᾱyᾱt ḥ udūd ). Aspek pencuri- an ( al-sirqah ) pernah ada rancangan Qanun di Aceh. Sedangkan aspek lainnya belum ditetap- kan di dalam Qanun Aceh karena penerapan- nya masih mengundang kontroversi di kalang-
an masyarakat Aceh/Indonesia, terutama aspek riddah dan rajam . Aspek pelanggaran hak hi- dup dan aspek HAM lainnya yang berlangsung selama konflik Aceh (tahun 1976-2005), yang belum diqanunkan. Baru setelah Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersepakat menghentikan perang/gencatan senjata dengan selanjutnya melakukan i ṣ lᾱh (perdamaian) yang dikenal Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia.

## 1.  Rumusan-rumusan Qanun
Pelaksanaan hukum Islam masa Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Teritorial/Kekua- saan Turki Usmani, masa penjajahan dan pasca kemerdekaaan menjadi titik balik/latar be- lakang dari pengesahan Qanun ( Jinᾱyᾱt ) Aceh. UU No.24 Tahun 1956, UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Ta- hun 2006 berupaya melakukan pewujudan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darus- salam. Dikatakan di dalam UU No.44 Tahun 1999, Aceh memiliki 4 (empat) keistimewaan, yakni: l Penyelenggaraan kehidupan beragama;
l Penyelenggaraan kehidupan adat;
l Penyelenggaraan pendidikan; dan
l Peran Ulama dalan penetapan kebijakan daerah.
Abdul Halim dalam Politik Hukum Islam di Indonesia mengatakan Pada zaman Dinasti Turki Usmani kata-kata Qanun sering dipa- kai sebagai istilah hukum untuk aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Negara, yaitu untuk membedakannya dari aturan hukum syariat dan fikih yang diproduk oleh Ulama. Sesuai prinsip elaborasi norma, Qanun Islam bersum- ber kepada fikih, dan fikih bersumber kepada syariat. “Qanun tentu tidak boleh bertentangan dengan fikih sedangkan fikih pun tidak boleh bertentangan dengan syariat”.
Hukum Pidana Islam ( Jinᾱyᾱt ) yang disah- kan melalui Qanun Aceh telah memunculkan beberapa lembaga hukum baru sebagai wujud reformasi bagi sistem hukum pidana ( criminal
justice system ) di Indonesia, konsep-konsep hu- kum berdasarkan ketentuan na ṣṣ (Al-Qur’an dan Al-Hadis) yang diadopsi menjadi sebuah hukum positif dan formal qanun jinᾱyᾱt menja- di acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum di zaman sekarang dan masa yang akan datang. Maka dapat dikatakan, Aceh merupa- kan pemrakarsa pertama yang menerapkan Syariat Islam ( jināyᾱh ) sebagai hukum positif, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala (pro-kontra), baik dalam konteks sosio politik ke Indonesiaan maupun konteks perspektif glo- bal, yang akan menjadi pembelajaran dan pe- nyesuaian yang cukup panjang untuk sampai pada tujuan akhir yaitu menciptakan masyara- kat Aceh yang tertib, aman dan tentram sesuai dengan fundamen-fundamen keislaman yang kᾱffah. Adapun sistem hukum pidana Islam ( jināyᾱh ) mengandung beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: qi ṣ ᾱ ṣ , ḥ ᾱdd dan ta’zīr. Qanun Jinᾱyᾱt Aceh hanya memberlakukan sebagian hukuman ḥ ᾱdd dan ta’zīr . Hukuman ḥ ᾱdd diaplikasikan dalam ketentuan pelang- garan khamr, dan hukuman ta’zīr diberlaku- kan bagi pelaku khalwᾱt, maisir . Ketiga perkara jinᾱyᾱt tersebut telah diqanunkan ke dalam tiga konsepsi Qanun Hukum yaitu: a. Qanun jinᾱyᾱt No.12 Tahun 2003 tentang khamr dan sejenisnya,
b. Qanun jinᾱyᾱt No.13 Tahun 2003 tentang judi, dan c. Qanun jinᾱyᾱt No.14 Tahun 2003 tentang khalwᾱt .
Adapun ketiga Qanun dalam penjelasan berikut dapat dilihat pembahasannya dibawah ini: a) Qanun Jinᾱyᾱt No.12 Tahun 2003 Tentang Khamr dan Sejenisnya. Pengesahan Qanun ini, sebagaimana hal- nya Qanun lainnya, adalah menimbang bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang di- berikan untuk Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU No.44 Ta- hun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001. Di dalam
ṣ a ḥ īh Fiqh Sunnah dikatakan, pengkonsumsian minuman khamr (beralkohol) dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Is- lam, yang dapat merusak kesehatan fisik dan akal. Khamr juga dapat merugikan kehidupan masyarakat secara umum, seperti berpeluang munculnya maksiat lainnya dalam masyarakat dalam bentuk perzinaan dan permusuhan yang diakibatkan pelemahan otak. Di dalam hukum Islam pelakunya didera sebanyak 40 kali dera sebagaimana hadis, atau 80 kali dera sebagai- mana yang dilakukan oleh khalifah yang ke-2, Umar bin Khattab.
Pengqanunan hukum jinᾱyᾱt juga meru- pakan upaya manifestasi tujuan pengharaman khamr yang di paparkan Al-Qur’an. Penghara- man khamr dalam Islam (Menurut Qanun) adalah pencegahan tindak pidana khamr dan kejahatan lainnya yang diakibatkan khamr. Maka di Aceh segala hal yang meliputi prak- tek khamr dan sejenisnya menjadi larangan dengan adanya pengesahan Qanun. Menurut lughawī, kata khamr adalah bentuk jama’ dari kata Khumur (bentuk kata berkategori perem- puan ( Mu’annath ) dan bisa juga dinilai Muza- kkar . Namun, lebih sering digunakan sebagai mu’annath . Kata ini bisa dijadikan mu’annats dengan partikel ha’ , sehingga bisa dikatakan hu- mur yang berarti merah. Dinamakan demikian karena khamr (dalam proses pembuatannya) ditutup hingga matang/memerah ketika men- didih. Di antara pakar juga mengatakan bahwa kata “khamr” adalah isim mushtaq (kata berim- buhan) dari khamara-yakhmiru-khamran yang berarti menutupi dan mengacaukan. Dikatakan khamr karena menutupi dan mengacaukan aqal ( tukhamiru al-‘aqla ).
Adapun tata peraturan perundang-un- dangan RI, qanun khamr ini dapat membantu realisasi UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indo- nesia. Juga membantu terlaksananya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1997 ten- tang larangan, pengawasan, penertiban, pere- daran dan penjualan minuman beralkohol di
daerah. Qanun ini juga merupakan kelanjutan dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darus- salam No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Naskah Qanun No.12 Tahun 2003 terdiri dari 10 Bab dengan 39 pasal dangan dilengkapi sejumlah ayat dan penjelasan-penjelasan. Qa- nun ini disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424, dengan bubuhan tanda tangan Guber- nur Aceh Abdullah Puteh. Qanun ini juga di undangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424 Naskahnya ini kemudian disimpan Lembaran Daerah provinsi Nangggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12. Qa- nun Aceh yang merupakan hasil Ijmᾱ’ (consen- sus) Eksekutif dan Legislatif (DPRD) Aceh yang didukung oleh pertimbangan Majlis Permusy- awaratan Ulama (MPU) Aceh. Qanun ini telah memuat konsep yang komplek yang menyang- kut dengan pelarangan khamr. Qanun ini terdi- ri dari ketentuan definisi, kriteria, sampai pen- jatuhan hukuman bagi tindak pidana khamr tersebut. Rumusan naskah Bab 1 (ketentuan umum) qanun No.12 tahun 2003 tertera dalam Pasal 1 qanun ini. Bab ini memuat definisi, kri- teria khamr, dan kriminalisasinya.
Penyelidikan suatu tindak kriminal, secara umum, memiliki tahapan-tahapan prosesi hu- kum bagi pelaku pelanggaran syariat yang ikut diterapkan/diatur qanun. Fase penyelidikan se- belum pemeriksaan di persidangan memiliki proses yang terdiri dari 5 fase : 1.  Opsporing (penyelidikan); 2.  Vervolgin (penuntutan);
3.  Rehtspraak (pemeriksaan pengadilan);
4.  Executie (pelaksanaan putusan); dan 5.  Pengawasan putusan.
Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pe- laksanaan pencegahan khamr juga diperlukan. Proses pelarangan ini juga memerlukan peng- awasan dan pembinaan. Untuk itu, keterlibatan pemimpin ( umarᾱ’ ) adalah penting adanya da- lam merealisasikan pelarangan tersebut.

## b) Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi)
Sebelum menjelaskan konsep Qanun, per- lu adanya penjelasan tentang bentuk-bentuk judi dan jenisnya. Judi ( al-Maisir ) sinonim dengan al-Qimᾱr (judi). Kata ini berasal dari al-Yusr yang artinya as-Suhalah (kemudahan) karena praktek ini merupakan usaha tanpa ke- sulitan dan tidak perlu bersusah payah; bisa juga berasal dari kata al-Yasar yang artinya al- Gina (kaya), karena praktik ini di maksudkan untuk cepat kaya; bisa juga berasal dari kaya al-yasar yang bermakna al-Tajzīyah dan al- Iqtisᾱm (terbagi); dan bahkan ada juga orang yang mengatakan, setiap yang mengandung kerugian adalah maisir. Erwandi Tarmizi salah seorang juru dakwah dari Arab Saudi, mem- bagikan bentuk perjudian ke dalam 5 bentuk, yaitu:
1.  Perjudian bangsa Arab Jahiliyah. Ma- syarakat Arab Jahiliyah berjudi dengan cara “Memotong seekor unta dan mem- baginya menjadi 28 bagian, lalu meng- ambil 10 anak panah dan menuliskan nama-nama tertentu pada anak panah itu, 3 nama anak panah itu kosong dan 7 berisi bagian unta, kemudian seluruh anak panah ditaruh disatu bejana dan masing-masing mereka mengambil satu anak panah, siapa yang mendapat anak panah kosong merekalah yang membayar harga unta”. Orang yang menang sering memberikan daging unta itu untuk fakir miskin. Ruh judi kerap mengakar pada jiwa masyarakat Jahiliyah. Jika salah satu pihak kalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ibbas Ra ḍ iyallᾱhu ‘anhu, maka objek perju- dian mereka sering meluas sampai ke- pada pertaruhan anak dan istri. 2.  Kupon undian ( lottery ticket ). Bentuk judi ini diciptakan dan diperkenalkan oleh orang-orang barat yaitu membe- li kupon undian dengan harga bentuk judi, yaitu membeli kupon undian de-
ngan harga yang murah dengan im- ingan mendapatkan hadiah yang sa- ngat besar. Pemenangnya ditentukan dengan cara yang tak jauh berbeda dengan perjudian jahiliyah. Kadang- kadang keuntungannya digunakan un- tuk kepentingan olah raga dan sosial yang dahulu dikenal di Indonesia de- ngan nama Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).
3.  Pertaruhan olah raga ( sporting gam- bling ). Islam sangat menganjurkan olah raga ketangkasan berperang, seperti; berkuda, memanah, gulat dan lain-lain yang dalam bahasa modern bisa dikata- kan merakit dan menggunakan senjata ringan dan berat, bela diri, dan lain- lain, dalam rangka mempersiapkan ke- kuatan menggentarkan musuh. Namun bila pertarungan dan perlombaan ter- sebut mensyaratkan bayaran dengan sejumlah materi dari pihak yang kalah kepada yang menang, mengakibatkan perbuatan tersebut masuk ke dalam ka- tegori perjudian.
4.  Undian berhadiah biasanya diseleng- garakan oleh supermarket atau per- usahaan tertentu untuk meningkat- kan penjualan mereka, ini termasuk perjudian bilamana sipembeli berniat membeli barang tersebut dengan tu- juan bisa mengikuti undian berhadiah sekalipun harga barang yang dibeli te- tap stabil. 5. Asuransi ( insurance ). Asuransi yang dimaksudkan di sini adalah asuransi yang nasabahnya membayar premi da- lam jumlah tertentu dan akan meneri- ma jumlah yang jauh lebih besar dari bayarannya bila terjadi suatu peristiwa tertentu, seperti; kebakaran, kematian, kecelakaan, selain itu dana yang ter- himpun dikelola dengan cara praktik ribawī , ini sama persis dengan defenisi judi di atas.
Selain bentuk ( type ) judi tersebut, di zaman globalisasi sekarang ini orang dapat bermain judi dengan games (permainan) yang diakses melalui internet. Permainan judi dalam bentuk game ini sering di gandrungi anak-anak. Anak- anak dapat memperoleh untung bila meme- nangi lomba dalam games ini. Baik praktek judi yang dilakukan manusia zaman jahiliyah mau- pun setelah datangnya Islam (termasuk judi on- line yang berkembang sekarang) dan berbagai praktek sosio ekonomi yang bersifat negatif sangat dilarang Islam. Maka penyusunan dan pengesahan Qanun yang merupakan salah satu bentuk Perundang-undangan bertujuan untuk mencegah realita negatif tersebut dari masyara- kat (Aceh). Meskipun praktek judi sulit di hilan- gkan, namun dengan adanya usaha-usaha pim- pinan/tokoh masyarakat dalam mengarahkan suatu komponen masyarakat agar menghindari praktek perdagangan dan system ekonomi yang berbau judi yang berupa taruhan, undian, dan asuransi, serta praktek judi lainnya yang dila- rang/ diharamkan oleh ketentuan Islam.
Islam telah membuka bidang-bidang usa- ha lain yang tidak menyangkut dengan perju- dian dan praktek ekonomi yang yang berhaluan negatif. Fenomena perjudian di Aceh di dalam sejarah Aceh adalah riskan. Sebagaimana peng- akuan Snouck hurgronje. Snouck mengatakan bahwa meskipun ada larangan keras hukum Islam atas segala sesuatu yang berbau riba, na- mun tidak semua masyarakat Aceh taat kepada hukum agama. Di antara masyarakat ada yang melanggar ketentuan agama dengan cara te- rang-terangan. Meskipun ada larangan keras agama, ketaatan masyarakat kepada hukum agama tidak membawa dampak bagi mereka, disebabkan kecanduan mereka dalam bermain judi lebih dominan. Praktek bisnis riba juga di- lakukan oleh golongan tertentu dari masyarakat Aceh. Praktek ekonomi negatif yang dinamak- an permainan judi juga sering dijumpai dalam masyarakat. Snouck menambahkan bahwa dari keseluruhan aspek judi yang dilakukan masya- rakat, banyak yang berupa taruhan. Sedangkan
perjudian dalam bentuk kontrak asuransi dan yang serupa dengannya tidak dijumpai di Aceh, karena kontrak demikian tidak dikenal masya- rakat pada saat itu. Sekiranya system kontrak asuransi sudah ada ketika itu, sebagaimana sifat umum perjudian sejati, orang akan menerima kontrak tersebut tanpa ragu-ragu.
Diakui pada permulaan Islam, praktek judi bagi masyarakat memang terdapat sedikit nilai positif pada sosial kemasyarakatan. Al-Qur’an bahwa pada kelangsungan praktek judi terdapat faedah yang sedikit namun dosanya lebih besar dari faedahnya. Sebelum adanya pelarangan, manfaat judi adalah dapat mengumpulkan ma- syarakat dalam suatu kumunitas sosial yang da- pat saling menukar ide dan saling bertemu me- lalui suatu kegiatan yakni perjudian. Kelompok sosial pada perjudian dimanfaatkan masyarakat untuk bermusyawarah dalam menghadapi se- gala persoalan masyarakat, di samping banyak juga membawa mudarat bagi mereka. Sedang- kan aspek mudarat (kerugian), selain dosa, praktek judi mengundang persoalan sosial dan masalah kebangkrutan ekonomi yang fatal bagi masyarakat.Adapun konsep Qanun Aceh yang menyangkut dengan perjudian, ia terdiri dari 10 bab dengan 34 pasal dengan sejumlah ayat serta dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan. Qanun ini di sahkan di Banda Aceh pada tang- gal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424, dengan bubuhan tanda tangan Gu- bernur Abdullah Puteh. Qanun ini diundang- kan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424 ke- mudian disimpan di Lembaran Daerah Pro- vinsi Nngggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 No.256 Seri D Nomor 13. Rumusan bab I Qa- nun ini memuat ketentuan umum yang terdiri cuma satu pasal.
Berdasarkan uraian di atas, penyusunan Qanun ini penting dilakukan mengingat ada- nya ayat Al-Qur’an yang menyatakan penting- nya pelarangan judi bagi masyarakat, di sam- ping ada aspek historis pelarangan sebagaima- na dikatakan Snouck Hurgronje di atas.

## c)  Qanun No.14 Tahun 2003 Tentang Khalwᾱt.
Dalam menanggapi fenomena sosial yang negatif dalam bentuk praktek khalwᾱt yakni berdua-duaan di antara laki-laki dan perem- puan yang bukan muhrim di tempat yang sepi tanpa ikatan sah (pernikahan), pemerintah Aceh ikut berperan untuk mengurangi aspek negatif yang bakal ditimbulkan dari perilaku sosial yang negatif seperti ini. Praktek ini dapat terjadi di berbagai dimensi ruang dan waktu, terutama akibat dari faktor biologis dan psiko- logis manusia yang menyukai lawan jenisnya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang melenceng dari ketentuaan agama seperti adanya perzinaan. Maka persoalan ini memerlukan campur tangan pemerintah dan semua pihak umat Islam demi menciptakan ke- hidupan masyarakat agamis dan Islami. Praktek khalwᾱt dapat juga berupa bercinta-cintaan di tempat yang sepi.
Berkhalwᾱt dalam terminologi Aceh kadang kala dinamai “manok ek eumpung” artinya ayam naik (tangga) menuju ke tempat bertelur. Term (istilah) khalwᾱt dalam kon- teks ini lebih mendekati kepada pengertian khalwᾱt yang berupa percintaan muda-mudi yang belum nikah menjelang nikah atau ba- hasa sekarang (pacaran) dimana konsep Is- lam tidak mengenal kata-kata pacaran hanya pengadopsian budaya barat. Qanun Aceh mendefinisikan khalwᾱt sebagai suatu perbu- atan yang berupa bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perka- winan. Di daerah Aceh, untuk menghindari per- buatan maksiat khalwᾱt terdapat larangan- larangan adat sebagai berikut: Larangan Pe- muda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka resmi menikah; Larangan bertandang/ berkunjung ke rumah orang tanpa di dampingi laki-laki yang empunya rumah atau isterinya;
1.  Larangan mengunjungi rumah seorang janda yang masih muda, jika tak ada orang tua/muhrimnya;
2.  Larangan untuk sekedar duduk dan duduk berlama-lama di tangga rumah orang lain;
3.  Larangan berjalan-jalan di bawah rumah orang lain tanpa orang ketiga;
4.  Larangan masuk ke sumur orang lain, baik berdinding atau tidak berdinding tanpa meminta izin;
5.  Larangan berbicara yang tidak perlu de- ngan isteri orang lain (wanita) yang bukan isterinya.
Sisi lain yang dapat dipahami dari khalwᾱh adalah (dengan sengaja) berada di tempat yang sunyi/sepi bersama lawan jenis yang bukan muhrim (lelaki/perempuan yang belum dini- kahi) yang seyoggianya tidak mesti ada wa- laupun tidaknya melakukan hubungan seksual tapi di khawatirkan akan terjerumus perbuatan yang dilarang syariat. Bila tejadi perselingkuh- an akan masuk ke dalam kategori lanjutan yang dikenal dengan ketentuan zina yang dikenakan hukuman ḥ ᾱdd (dera/rajam) di dalam syariat Islam. Adapun konsep Qanun Aceh, yang telah disahkan pemerintah Daerah tentang khalwᾱh ini terdiri dari 10 Bab dengan 33 Pasal. Qa- nun ini dilengkapi dangan sejumlah ayat dan penjelasan-penjelasan. Qanun ini disahkan di Banda Aceh pada tanggal pada tanggal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424, dengan bubuhan tanda tangan gubernur Abdul- lah Puteh. Qanun ini juga telah diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepat- an dengan 16 Jumadil Awal 1424. Sebagaima- na hukum perundang-undangan lainnya, qa- nun ini menjelaskan juga prosedur penerapan ‘ uqūbᾱt (hukuman). ‘ Uqūbᾱt mesum/ khalwᾱt yang ditetapkan qanun ini terdapat dalam Bab I yang membahas tentang ketentuan umum. Ke- tentuan umum hanya terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 1. Adapun Pasal 2-3. Qanun ini juga me- nyatakan bahwa pelarangan dan perintah su- atu perkara dalam Islam merupakan ketentuan syara’ yang wajib dijalankan, maka menetapkan
ketentuan hukum dan hukuman dalam susun- an batang tubuh dan kandungan isinya. Keten- tuan ini merupakan konsekwensi logis suatu hukum Perundang-undangan. Qanun ini juga menyatakan bahwa tujuan pengqanunan perka- ra pelarangan khalwᾱt adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan khalwᾱt dan zina.
Qanun ini mengatur tentang larangan dan pencegahan tersebut, yang diuraikan dan dirin- cikan di dalam Pasal 4-7. Dari sudut sasaran, hukum Islam sebenarnya dibebankan kepada umat Islam (yang mukallaf, yakni bagi orang Islam yang baligh dan berakal) untuk dijalan- kan di dalam realita kehidupan. Maka keterli- batan semua pihak sangat digalakkan dalam rangka merealisasikan perkara ini. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam realisasi qanun, agar penegakan hukum men- capai sasarannya. Bab tersebut mengupas as- pek tersebut dalam Pasal 8-12. Sebagaiman hukum Islam, upaya penegakan hukum bu- kan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan ( tajassus ), namun bertujuan agar masyarakat tidak terjermus ke dalam tindakan kriminal sebagaimana diuraikan di atas. Qanun ini juga mengatur tentang pengawasan dan pembina- an, yang merupakan suatu upaya hukum yang tidak diabaikan. Pengaturan tentang upaya ini dapat dilihat di dalam Pasal 13-15. Selain itu, sebelum merealisasikan dan menegakkan suatu hukuman bagi pelaku kriminal/kejahatan perlu adanya kepastian hukuman yang disusun oleh para ulama. Kepastian hukum bertujuan agar penjatuhan hukuman dapat berjalan secara efektif dan ideal, bukan “ hantam kromo ” tanpa perhitungan yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu.
Praktek “ hantam kromo ” dalam penghu- kuman merupakan pelanggaran terhadap hak- hak individu sebagaimana yang dijamin dalam Isam. Jaminan Islam terhadap hak-hak individu dapat dilihat di dalam lembaran-lembaran nas- kah kitab suci Al-Qur’an, Sunnah Nabi saw, dan dalam kitab-kitab fikih Islam. Qanun No.14
Tahun 2003 mengatur juga tentang penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara diperlukan agar hukuman yang dijalankan mendapat tanggapan positif dari masyarakat, di samping agar tidak ber- tentangan dengan Islam dan hak-hak individu masyarakat. Pengaturan mengenai hal ini me- rupakan tuntutan suatu hukum perundang-un- dangan, sehingga hal ini dirincikan dalam Pasal 16-21 bab tersebut
2. Hukum Jinᾱyᾱt dalam Qanun Perun- dang-undangan Republik Indonesia. Telah dikatakan sebelumnya, Qanun ( by- law ) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ada- lah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan Perundang-undangan yang lain de- ngan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis . Mahkamah Agung Republik Indo- nesia memiliki wewenang untuk melakukan uji materiil terhadap Qanun Aceh. Dalam me- realisasikan hak otonomi khusus sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.18 Tahun 2001, pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang di berikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Da- russalam.
Qanun No.12 tahun 2003 tentang minum- an khamr dan sejenisnya secara substantif tidak memiliki perbedaaan dengan produk perun- dang-undangan lainnya. Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) tidak memi- liki kontradiksi materil dengan perundang-un- dangan lainnya di Indonesia. Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pelarangan judi baik dalam tatanan hukum ke Indonesiaan maupun global lebih tinggi dari pelarangan khamr (minuman yang beralkohol). Landasan utama qanun (mai- sir) ini adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah, di samping secara tegas konsideran (pertimbang- an) qanun maisir mencantumkan UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ti-
dak ada yang baru dan berbeda dari qanun ini kecuali soal jenis pidana (pencambukan) yang ditetapkan. Definisi dan larangan perjudian te- lah lama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 303 Ayat (3) menyebut- kan: yang disebut permainan judi adalah tiap- tiap permainan, di mana pada umumnya ke- mungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlom- baan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
Pasal 1 Ayat (20) Qanun Maisir menyebut- kan: perjudian adalah kegiatan dan/ atau per- buatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang men- dapatkan bayaran. Tidak ada perbedaan prin- sipil jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan qanun maisir. Berbeda dengan larangan minuman beralkohol sebagaimana diterangkan di atas, praktik judi sama sekali ti- dak dibenarkan di bumi Indonesia, tak terkecu- ali di Aceh. Pasal 1 KUHP secara tegas menya- takan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Konsideran UU No.7 Tahun 1974 pada bagian “menimbang” juga menyebut- kan bahwa perjudian pada hakekatnya berten- tangan dengan Agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidu- pan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan ne- gara. Dalam hal ini, pemerintah Aceh dan pe- merintah pusat melakukan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju pada penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Aceh-Indonesia. Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indo- nesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali me- rupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak di kehendaki kehadirannya. Dengan demikian,
kehadiran qanun tentang maisir sangat men- dukung produk hukum lainnya yang melarang perjudian. Pengaturan dan pelaksanaan “qanun judi” juga mengingat bahwa qanun Aceh me- rupakan salah satu peraturan perundang-un- dangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam hukum pidana Islam ia bukan merupa- kan kejahatan tertier (teratas), namun dalam hukum perundang-undangan Indonesia ia ber- ada lebih tinggi dari khamr bila dilihat pada as- pek pemidanaannya. M.H. Syed, Seorang pakar HAM dalam Islam mengatakan: “Gambling is a dishonest practice, both in act and in spirit, for it represent an effort to make money without work- ing.” (Judi adalah suatu praktek ketidakjujuran, baik dalam bentuk tindakan maupun dalam mental, karena judi menunjukkan usaha untuk memperoleh uang tanpa kerja).
Adapun Qanun No.14 Tahun 2003 tentang khalwᾱt (mesum), jika dilihat dari jenis perbu- atan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kes- usilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontro- versi yang dimilikinya, KUHP produk kolo- nial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal ke- susilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibandingkan Qanun Khalwᾱt . Pandangan seperti ini dilon- tarkan Komnas Perempuan tentang Pelaksana- an Syariat Islam di Aceh. Komisi ini juga me- ngatakan bahwa khalwᾱt di definisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawainan. Sementara dalam KUHP dikatakan, hal-hal ke- cil. Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwᾱt akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwᾱt adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbu- atan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa
dan siksa di kemudian hari. Sementara manfa- at bagi orang lain adalah melindungi masyara- kat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbu- atan yang merusak kehormatan, sebagaimana maksud dari pelarangan khalwᾱt di dalam Is- lam. Tujuan pelarangan khalwᾱt terdapat da- lam Pasal 3 Qanun Khalwᾱt . Tujuan larangan khalwᾱt adalah untuk melindungi masyara- kat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak ke- hormatan. Menurut KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ke- tika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan di tempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Perspektif hukum pidana ten- tang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak ter- ganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain. Di sinilah letak perbedaaan konsep Qanun dengan KUHP. Pertimbangan utama yang penyusunan qanun itu adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Ka- rena itu, secara materil qanun ini hanya memi- liki justifikasi syariat Islam semata, meskipun ia tetap tidak bisa dipersoalkan (uji materil) kare- na berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001, Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai daerah yang diperintahkan oleh hukum untuk menjalankan Syariat Islam. Prosesi penegakan hukum juga senada dengan pasal 11 UDHR 1948 sebagaimana dikatakan dalam pasal 14 Qanun ini adalah:
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan- nya, Pejabat WH Sebagaimana dimaksud da- lam pasal 13 bila menemukan pelaku terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik;
a.  Dalam melaksanakan fungsi pembinaan- nya, Pejabat Wilayatul Hisbah yang me- nemukan pelaku jarimᾱh khalwᾱt /mesum dapat memberi peringatan dan pembina- an terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik;
b.  Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyam- paikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Selain itu, di dalam Pasal 15 juga dikatakan: Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila lapor- annya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh penyidik tan- pa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik. Pengaturan Qanun hanya menunjukkan adanya kekhususan yang disahkan untuk Aceh di kancah dunia hukum Indonesia. Namun Qanun tetap melandaskan/ mempertimbangkan produk per- undang-undangan lain dalam konsiderannya. Hal tersebut merupakan suatu logika hukum dan etika yuridis dalam penyusunan suatu hukum perundang-undangan. Qanun ini memuat ke- tentuan hukum bagi tindak pidana khamr menu- rut hukum Islam. Gus Dur, mantan presiden RI yang keempat pernah menyarankan agar syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh melandas- kan Al-Qur’an dan Al-Hadis pada posisi utama dalam konsideran pembuatan Qanunnya, bukan UUD 1945. Pada tanggal 9 Desember 2009 Gus Dur dalam pidatonya di Mesjid Raya Baiturrah- man Banda Aceh mendeklarasikan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada era Presi- den Megawati Sukarnoputri (2001-2004) juga di Aceh dibentuk polisi syariat ( shari’a police force ) yang belum ada di provinsi lain di Indonesia. Konsideran Qanun menunjukkan bahwa secara materil mempertimbangkan produk Per- undang-undangan lainnya, terutama dalam kon- teks yang sama yakni mengatur perkara hukum yang menyangkut dengan pelarangan khamr dan penghukumannya. Keputusan dan Ins- truksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1997, misalnya, telah membahas tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Pen- jualan Minuman Beralkohol di Daerah. Dilihat dari sudut pendelegasian kewenangan penyu- sunan Perundang-undangan, telah mengkon- firmasi bahwa qanun khamr tidak mengalami
kontradiksi dengan undang-undang lainnya. Secara umum, materi muatan Qanun khamr sama persis dengan konten Keppres No.3 Ta- hun 1997. Perbedaan yang paling prinsipil terle- tak pada lingkup larangannya. Keppres tersebut menyebutkan bahwa memproduksi dan menge- darkan, sementara mengkonsumsi masih di perbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Na- mun larangan mengkosumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya. Keppres hanya dengan tegas me- larang memperjualbelikan minuman beralkohol kepada siapa saja yang masih berusia di bawah dua puluh lima tahun. Keppres tersebut menun- jukkan bahwa sebenarnya tidak ada larangan meminum alkohol, sejauh mengikuti rambu- rambu yang telah ditetapkan. Dikatakan di da- lam Pasal 5 Keppres No.3 Tahun 1997, dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman ber- alkohol sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua pu- luh lima) tahun. Sementara qanun tidak demiki- an. Qanun Khamr, secara tegas melarang kepada siapa saja (subyek hukum qanun, terutama umat Islam yang berdomisili di Provinsi NAD) untuk meminum minuman beralkohol. Dua tipe hu- kum Perundang-undangan RI ini menunjukkan adanya perbedaan antara mana yang melandas- kan hukum syar ī ( A ḥ kᾱm al Sharīah ) dan mana yang dilatar belakangi a ḥ kᾱm al-qawᾱnīn (hasil buatan akal manusia semata). Realita menunjukkan, qanun khamr tidak hanya melarang mengkonsumsi, badan hukum atau badan usaha juga dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, dan mengedarkan. Hal ini disebabkan oleh bah- wasanya qanun lebih mendasarkan diri pada syariat Islam yang melarang khamr kepada sia- pa saja, tanpa pengecualian.
PELAKSANAAN QANUN NO.12 TAHUN 2003 1.  Ketentuan ‘Uqūbᾱt (Khamr) Menurut Qanun.
Dalam menjelaskan tentang ketentuan
‘ uqūbᾱt dan pelaksanaan eksekusi bagi pe- langgaran hukum jinᾱyᾱt yang terkait dengan khamr, terlebih dahulu diterangkan tentang khamr menurut qanun ( bylaw ). Menurut qa- nun, khamr adalah sejenis minuman yang me- mabukkan yang dilarang dalam qanun karena merupakan salah satu larangan berat dalam hu- kum Islam. Disebabkan adanya larangan syara‘ maka qanun mengatur penetapan hukuman ḥ ᾱdd terhadap pelakunya dan penghukuman lainnya (seperti ta’zīr ) sesuai tingkat keterli- batan seseorang dalam praktek tindak pidana khamr tersebut. ḥ ᾱdd merupakan ketentuan hukum yang telah ditentukan Allah Swt dan/ atau Nabi-Nya. Pelarangan khamr dalam Al- Qur’an berbentuk umum ( general ). Namun ia kentara diucapkan oleh lisan Muhammad Saw, terutama dalam menanggapi larangan Allah swt yang terdapat dalam QS. Al-Mᾱ’idah [5]: 90- 91, Allah berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.“Sesungguhnya setan
itu bermaksud hendak menimbulkan permusu- han dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan meng- halangi kamu dari mengingat Allah dan semba- hyang; maka berhentilah kamu (dari mengerja- kan pekerjaan itu)” (QS. Al-Mᾱ’idah [5]:90-91)
Allah swt membenarkan bahwa apa yang disabdakan Nabi Saw merupakan wahyu Al- lah swt juga, yang diwahyukan kepadanya. Hukuman (‘ uqūbᾱt ) di dalam qanun No.12 Ta- hun 2003 merujuk kepada ketentuan pendapat- pendapat ulama yang terkemuka di dalam Fikih Islam, seperti pendapat para imam mazhab yang sebagaimana diuraikan al-Jazīrī. Di da- lam qanun, contohnya dikatakan, khamr dan sejenisnya adalah minuman yang memabuk- kan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan rusaknya kesehatan, kesadaran dan daya pikir/ ingat manusia letoy, Khamr bila dikonsumsi seseorang, ia dapat dikenakan hukuman ḥ ᾱdd 40 (empat puluh) kali cambukan, menurut me- kanisme yang diatur qanun. Fikih sebagai ru- jukan utama qanun juga menyatakan bahwa ḥ add 40 kali dera (cambukan). Ini merupakan pendapat yang masyhur di dalam fikih Islam. Sebagaimana keterangan tabel dibawah beri- kut ini: yaitu tabel 3.1 Jenis Hukuman dalam Qanun No.12 Tahun 2003 memberikan penje- lasan kepada sipelaku dan pengedar akan men- dapatkan hukuman berupa hukuman cambuk dan denda.

## Tabel 3.1
No Jarim ạ h /Tindak Pidana Khamr Pelaku Cambuk Kurungan Denda 1 Menkonsumsi, Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, Orang 40xcambuk - - 2 Menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan, dan pejabat yang mengizinkan penyediaan minuman khamr Orang, badan hukum, badan usaha, pejabat yang berwenang, dan pemodal asing - 3bulan - 1 tahun 25-75 juta
Sumber Data : Qanun No.12 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1)
Lihat juga QS. Al-Najm[53]: 3-4 Allah ber- firman :
“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al- Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya”. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (QS.Al-Najm [53]: 3-4).
Tabel diatas memberikan penjelasan hukuman bagi peminum khamr ditetapkan 40 kali cambukan tanpa hukuman alternatif. Hal ini dapat dipahami karena jarimᾱh meminum khamr termasuk jarimᾱh hudūd . Tetapi pada jarimᾱh menyediakan, memproduksi dan atau menjual khamr dan beberapa perbuatan lainnya bersifat alternatif antara penjara dan denda. Hukuman ditetapkan penjara antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, yang disamakan dengan hukuman denda antara Rp25.000.000,- sampai Rp75.000.000,- Jumlah cambukan yang ditetapkan qanun tersebut, di sebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa khamr merupakan minuman yang memabuk- kan yang dihukum 40 kali dera bagi siapa yang melanggarnya. Sedangkan menurut keten- tuan fikih, di samping menyetujui batas ter- sebut, juga menyetujui pencambukan 80 kali. Dengan demikian qanun hanya menetapkan hukuman ḥ ᾱdd yang paling ringan dari yang dietapkan fikih. Pencambukan 40 kali dera tersebut didukung mazhab al-Shafi’ī dengan berdasarkan sejumlah ḥ adis Nabi saw. Semen- tara ada juga mazhab fikih yang menanggapi secara berbeda.
Pelaksanaan hukuman (cambuk) yang di tetapkan meliputi waktu pencambukan, tem- pat pencambukan/penghukuman, teknis pe- laksanaan dan perkara yang terkait lainnya. ḥ ᾱdd merupakan ketentuan hukuman yang te- lah termaktub dalam Al-Qur’an atau Al- Ḥ adis (bukan ditetapkan oleh umat Islam). Umat Is-
lam hanya diperintah untuk mengamalkan apa yang telah terjadi ketetapan, sebagaimana telah diakui oleh al-jazīrī. Ketentuan ‘ uqūbᾱt da- lam qanun ini merupakan inti dari penetapan hukuman yang segera dijalankan qanun seba- gai upaya penyadaran umat Islam dari praktek khamr. Karena qanun tidak hanya membu- at hukum bersifat normatif dalam bentuk pe- larangan dengan menerangkan aspek nega- tif dan positif dari khamr, namun merupakan hukum formal dan positif terhadap pelaku tindak pidana khamr. Bagi orang yang ikhlas dengan diikut sertakan hati yang bersih mene- rima hukuman ḥ ᾱdd insya’allah Allah swt, akan mengampuni dosa-dosanya karena Allah swt Maha penerima tobat (penyesalan) hambanya sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Sebagaimana Firman Allah :
“Maka kalau begitu mengapa (tidak mence- gah)ketika (nyawa) telah sampai di kerongkon- gan”, (QS.Al-Waqi’ah[56]:83).
Memang hukuman ḥ add merupakan hak Allah swt yang perlu ditaati hamba-hamba- Nya. Dengan perkataan lain, di samping meng- akui adanya larangan Islam terhadap khamr ini, qanun juga mengatur dan menetapkan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Fikih Islam itu sendiri. Berbagai proses perkara yang menyangkut dengan prosesi eksekusi pelaku akan direalisasikan sebagaimana ketentuan fikih. Adapun contoh eksekusi kasus tindak pidana khamr yang terjadi di Aceh kerab kali diungkapkan dan diberitakan media massa. Menyangkut dengan ‘ uqūbᾱt khamr, Pasal 26- 29 Qanun menyatakan ketentuan dengan jelas tentang apa hukuman bagi pelaku dan pihak yang terkait dengannya. Adapun perkara- perkara yang berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan hukuman dapat diuraikan sebagai berikut:

## a.  Waktu Pelaksanaan ‘Uqūbᾱt
Tentang kapan pengeksekusian ḥ ᾱdd ditegakkan, qanun telah menetapkan waktu yang jelas. Eksekusi dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari hakim. Esekutor/Algojo langsung menegakkan hukuman berdasarkan waktu yang ditetapkan. Pengeksekusian dia- wali temuan sejumlah keterangan dan hakim membolehkan seorang untuk menegakkan ‘ uqūbᾱt (hukuman) berdasarkan hasil putusan hakim. Sejumlah keterangan yang menyatakan keterlibatan pelaku dalam praktek khamr, dia- wali proses penyelidikan, laporan, penyidikan, pemeriksaan, dan lain-lain yang di perlukan merupakan keterangan yang meyakinkan tan- pa ada keraguan (subhat). Demikian yang di- katakan di dalam Pasal 5-8 qanun ini. Laporan kasus yang disampaikan dapat berupa laporan pra-peradilan oleh pejabat Wilayatul Hisbah (WH) sebagaimana dikatakan dalam Pasal 16. Kasus khamr dapat juga dilaporkan masyarakat kepada pihak yang berwenang untuk diadili di Mahkamah. Jika ada keraguan tentang keter- libatan pelaku, hukuman dan eksekusi tidak dapat dilakukan dan bahkan memerlukan pe- nundaan hingga tindak pidana tersebut meya- kinkan untuk dapat dijatuhi hukuman Pengeksekusian pelaku di panggung pen- cambukan dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang tetap, sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 32 Qanun tersebut. Pelaksanaan eksekusi ‘uqūbᾱt dilakukan segera setelah pu- tusan hakim yang mempunyai kekuatan hu- kum tetap. Adapun penundaan pelaksanaan ‘ uqūbᾱt hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila ter- dapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang ber- wenang. Karena pelaksanaan eksekusi tidak bo- leh ditunda-tunda kecuali ada alasan yang telah diatur qanun melalui keputusan Mahkamah. Keputusan Mahkamah, selain berdasarkan per- timbangan Qanun dan hukum Perundang-un- dangan lainnya yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan khamr, juga mempedomani
petunjuk-petunjuk fuqaha (pakar fikih) Islam yang terkandung di dalam kitab-kitab yang mu’tabar (sebagaimana dilansir H.S.Bhatia). Penetapan waktu penghukuman juga berdasar- kan kebijakan Mahkamah tanpa mengabaikan kondisi terhukum.

## b.  Tempat Pelaksanaan ‘Uqūbᾱt
Sebagaimana lazimnya pengeksekusian pe- laku pelanggaran syariat Islam, pelaku khamr di eksekusi di muka umum. Penempatan pang- gung pencambukan bisa dilakukan di halaman masjid, atau di halaman/ pelataran kantor Mah- kamah yang intinya dapat dilihat oleh orang ba- nyak. Karena Penghukuman seperti ini meru- pakan tendensi dari syariat Islam yakni sebagai suatu upaya menuju pada pencegahan/penye- lamatan seseorang atau umat dari melakukan tindak pidana ini. Pengeksekusiannya kerap di perlihatkan di hadapan kalayak ramai, seper- ti di halaman mesjid ba’da pelaksanaan salat jum’at, atau lapangan olah raga sebagaimana (yang pernah dilakukan Mahkamah Syariyah Aceh Tengah). Pengeksekusian dapat juga di- laksanakan di tempat terbuka lainnya.
Dikatakan dalam Qanun Pasal 32, bahwa ‘ uqūbᾱt cambuk dilakukan ditempat yang da- pat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditun- juk. Selain itu pencambukan dilakukan dengan rotan yang telah ditetapkan ukurannya dalam qanun, yakni panjangnya 1(satu) meter. dan tidak mempunyai ujung ganda/belah, dengan lebar maksimal 1(satu) cm. Pencambukan di- lakukan pada bagian tubuh, dan tidak diper- bolehkan kepala, muka, dan leher karena bisa mencederai. Selanjutnya alat (cambuk) un- tuk eksekusi tersebut disesuaikan dengan alat yang diatur fikih mazhab sunni dari bebagai mazhab. Setelah penulis menelaah kitab-kitab fikih, ditemukan bahwa alat-alat yang diguna- kan untuk memukul/mencambuk memang ba- nyak macamnya, termasuk cambuk (cemeti). Para Ulama sebagaimana diakui al-Jazīrī, ber- beda pendapat mengenai alat yang digunakan
untuk memukul. Di antara pakar Fikih me- ngatakan bahwa pada masa Nabi Saw umat Islam menggunakan bermacam-macam alat. Ada orang menggunakan sandal ( al-ni’al ), lidi ( al-Jarid ), ujung-ujung baju ( atraf al-thaub ), dan tangan ( al-yad ). Karena itu penghukuman tidak di gunakan selain jenis alat-alat ini. Me- nurut pendapat jumhur, sebagaimana halnya dengan alat-alat ini sah untuk digunakan, maka dengan cemeti ( al-saut ) juga sah. Oleh karena itu Qanun menggunakan cemeti ( cambuk ) da- lam pengeksekusian terhukum.
c.  Izin Imam (Penguasa) Pelaksanaan. Pengeksekusian merupakan proses yang diambil Mahkamah untuk memberikan kepu- tusan terakhir yang dijatuhkan setelah adanya keputusan final dari hakim sebagai pejabat yang dipilih oleh penguasa ( umarᾱ / khalifah) untuk menegakkan hukum terhadap pelaku khamr. Karena merupakan kewajiban uli al-amri dalam upaya menegakkan hukum Islam ( jinᾱyᾱt ) demi kemaslahatan umat, sehingga kejahatan khamr tidak menjangkiti, meluas dan merajalela di ka- langan umat Islam, di samping agar hukum Al- lah dapat ditegakkan. Dalam hal ini hakim me- rupakan perpanjangan tangan pemimpin untuk memproses perkara setelah mendapatkan izin (legalitas) dari penguasa. Adapun menyangkut dengan perizinan dari siapa, qanun tidak me- rincikan secara jelas. Dalam hal ini Gubernur Aceh ditunjuk menjadi pejabat yang dapat me- ngangkat dan memberhentikan seorang hakim di Mahkamah Syariyah Aceh dengan melaku- kan usulan ke Mahkamah Agung RI. Pemutus- an hukum merupakan wewenang hakim yang absolut/ mutlak. Tentang kewenangan yang di- miliki hakim, di dalam Pasal 32 Ayat (1) dite- gaskan bahwa pelaksanaan ‘ uqūbᾱt dilakukan segera setelah keputusan hakim mempunyai ke- kuatan hukum tetap. Pakar Fikih, Ahmad Fathī Bahansī juga mensinyalir bahwa keizinan imam (pemimpin) dalam merelisasikan hukuman ḥ ᾱdd merupakan upaya Siyᾱsah Jinᾱyah Syari- yah . Dengan perkataan lain, setelah merujuk
dari berbagai sumber yang relevan, pelaksanaan qanun berlangsung secara sinergis, representatif dan simultan menurut garis komando horizon- tal kekuasaan penguasa dalam komunitas umat Islam Aceh-Indonesia.

## d.  Teknis Pelaksanaan
Agar suatu hukuman mencapai sasar- an yang benar sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan adanya teknik ( kaifīyat ) da- lam pengeksekusian pelaku tindak pidana. Maka pelaksanaan hukum jinᾱyᾱt khamr dije- laskan dalam Qanun ini tepatnya pada Bab VIII Pasal 31-32 Qanun Khamr memuat tentang pe- laksanaan ‘ uqūbᾱt (khamr). Di dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa: 1. ‘Uqūbᾱt cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
2.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ke- tentuan yang akan diatur dalam qanun ten- tang hukum formil.
Meskipun ketentuan Qanun yang menya- takan tentang jumlah dan alat yang digunakan dalam pengeksekusian pelaku khamr, namun kadangkala dalam realita pelaksanaan terjadi pengurangan dan penambahan hukuman da- lam penghukuman atas pelaku. Hal ini berat kemungkinan disebabkan oleh bahwasanya hakim telah mengalihkan hukuman ḥ ᾱdd menjadi hukuman ta’zīr , seperti halnya yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya yang ditetepkan qanun, sehingga un- tuk pelaku khamr juga dikenakan hukuman ta’zīr. Selain hukuman ḥ ᾱdd yang di tetapkan Pasal 26 Ayat (1) Bab VII Qanun No.12 Tahun 2003 ini, dalam ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 dian- cam dengan ‘ uqūbᾱt (ta‘zir) berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah. Selain penghukuman hudud 40 kali cambuk bagi peminum khamr yang di- nyatakan Pasal 6 Ayat (3), Bagi pelaku yang bukan melakukan pengkonsumsian khamr se- cara langsung dikenakan penghukuman ta’zir. Hukuman ta’zir dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pemberian izin dalam praktek dan bis- nis khamr yang (bahkan) kadangkala melibat- kan bukan hanya orang muslim, namun juga pihak non-muslim/pihak asing. Maka dengan pertimbangan demikian qanun tidak mene- tapkan ḥ add (cambuk). Ditegaskan dalam
Pasal 26 Ayat (4) bahwa Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah (kejahatan) ta’zīr . Hukuman ta’zīr (denda atau kurungan) juga dijatuhi bagi pelaku tindak pidana yang terlibat di dalam aktifitas perdagangan dan pe- nyediaan fasilitas untuk praktek minum khamr sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8 :
Apabila dilakukan oleh badan hukum/ba- dan usaha, maka ‘ uqūbᾱt -nya di jatuhkan ke- pada penanggung jawab
Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain ‘ uqūbᾱt sebagaimana di- maksud dalam ayat (2) Pasal 26 (yakni berupa kurungan), dapat juga dikenakan ‘ uqūbᾱt ad- ministratif dengan mencabut atau membatal- kan izin usaha yang telah diberikan. Penghukuman ta’zīr (yang berupa denda yang terkandung di dalam pasal 27 sebagaima- na disinggung di atas, yakni pembayaran den- da akan menjadi pendapatan/penerimaan asli daerah yang disetor langsung ke Kas Baital Mal, dapat menimbulkan kelemahan bagi hakim/Pe- nguasa dalam menegakkan supremasi hukum. Penghukuman seperti kerap menimbulkan praktek penyogokan hakim. Pembayaran den- da juga kerab menyebabkan terjadinya ketida- kadilan sosial antara si miskin dan si kaya, se-
bagaimana dikatakan M.H. Syed. Maka model penghukuman seperti ini bukan cara yang di- galakkan dalam Islam. Hukuman ( ta’zīr ) pem- bayaran denda memang terdapat di dalam fikih pada perkara-perkara ( jarimᾱh ) tertentu, ter- utama untuk selain khamr. Di dalam perkara terkait khamr dalam perkara penghukuman dengan ta’zīr juga dapat diterapkan. Fenomena penghukuman ini menunjukkan bahwa penting adanya kesungguhan dan keyakinan seorang hakim dalam penegakan hukuman dalam tin- dak pidana ini. Bila tidak dibarengi dengan nilai-nilai keadilan Islam pada diri seorang ha- kim, tendensi syariat Islam jauh dari yang diha- rapkan Islam. Dalam penegakan hukum Islam, motif keimanan mesti menjadi perkara priori- tas agar mencapai sasaran keadilan syara’ . Fir- man Allah berikut ini,
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka ke- hendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” ?(QS. Al-Mᾱ’idah [5]:50)
Penghukuman ta’zir dengan denda juga dapat mengandung resiko terhadap tidak ter- capainya tujuan pencegahan praktek khamr dalam Islam. Dengan membayar denda, berat kemungkinan, akan beralih fungsi penghu- kuman kepada praktek legalitas perdagangan khamr (minuman yang beralkohol) dengan pembayaran pajak bagi pengusaha pemerintah oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memper- jualbelikan khamr. Kebijakan seperti ini juga beresiko timbulnya praktek minuman khamr yang dilakukan secara terselubung dalam ma- syarakat, karena pemerintah punya legalitas hukum untuk menerima “ denda ” dari praktek ini, sehingga menimbulkan tumpang tindih kejahatan, seperti memunculkan pelaku back- ing oleh aparat penegak hukum bagi terjadinya aksi kriminalitas dengan penerimaan bayaran sejumlah materi dari pelaku. Maka sasaran
penghukuman yang ditetapkan pasal 30 qanun khamr, berat kemungkinan, akan mengalami kontradiksi dengan pasal 26, jika tidak dila- kukan pengawasan yang signifikan. Bahkan hukuman pencabutan izin usaha dan kurun- gan juga dikhawatirkan beralih ke pembayaran denda bila perkara ini dinisbahkan ke Pasal 6 dan 8 Qanun ini.
Sebuah Qaidah Usul Fikih mengatakan “ lᾱ larᾱra walᾱ ḍ irᾱra ” (janganlah kamu menyiksa diri sendiri dan jangan pula menyengsarakan orang lain).

## 2. Ketentuan ‘Uqūbᾱt Khamr Menurut Fikih
Untuk menerangkan masalah penegak- an hukum jinᾱyᾱt yang berhubungan dengan khamr dalam perspektif fikih (hukum Islam), terlebih dahulu dijelaskan bagaimana konsep- si Para Imam Mazhab Fikih tentang khamr. Konsep (gagasan) ini ditempuh dengan meli- hat pada pendapat para fuqaha (Pakar fikih) yang representatif dipedomani mazhab mere- ka oleh umat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Aceh-Indonesia. Para Ulama Sunni sepakat dengan keabsahan empat mazhab Fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’īyah dan Hanᾱbilah) untuk diikuti umat Islam pasca keruntuhan Baghdad 1258 oleh tentara Hu- lago Khan . Para fuqaha (Imam Mazhab) ber- beda pendapat mengenai substansi khamr (arak). Menurut Imam Malik, Imam al-Shafi’ī, dan Imam Ahmad: Khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau tidak. Sedangkan Abu Hanifah (w. 150 H) berbeda pendapat tentang jenis antara khamr dan mabuk. Beliau mengharamkan minuman khamr baik sedikit maupun banyak. Minum- an lain yang memabukkan selain khamr, me- nurutnya, hanya disebutkan sebagai minum- an yang memabukkan. Minuman lain yang bukan khamr keharamannnya bukan lizatihi (disebabkan substansinya), tetapi adalah mi- numan yang terakhir yang menjadikannya mabuk
Unsur jarimᾱh dalam minuman khamr ada dua: Pertama, minum-minuman yang memabukkan; dan kedua, ada itikat untuk jahat. Mazhab Imam Mālik (w.117 H), Imam al-Shāfi`ī (w.204 H), Imam Ahmad (w. 241 H) mengaharamkan khamr dan minuman lain yang memabukkan baik sedikit atau- pun banyak. Meminum minumannya sendiri adalah termasuk ke dalam kategori jarīmah . Disyaratkan benda yang memabukkan itu be- rupa minuman. Selain dari minuman maka hukumnya juga tetap haram, hanya huku- mannya adalah ta’zīr> . Seorang penulis Fikih Islam Indonesia, Mochtar Effendy memak- nai hukuman al-ta’zīr sebagai suatu larang- an, pencegahan, mengurus, menghukum, mencela dan memukul. Ulama fikih lainnya mengartikan, ta’zīr adalah; “al-ta’dīb” (pendi- dikan). Bila hukum ḥ udud telah ditetapka di dalam Al-Qur’an dan Ḥ adis, maka jarimᾱh ta’zīr tidak ditentukan di dalam Al-Qur’an dan Ḥ adis. Dengan perkataan lain Fikih membuka peluang bagi penguasa ( uli al-amr ) untuk menghukum dengan hukuman ini, bagi perkara yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan Al- Ḥ adis. Dikatakan Abu Malik Kamal bin al-Saiyid Salim dalam Fiqh Sunnah bahwa ada empat alat bukti minum-minuman khamr, yaitu; a.  Persaksian, dengan dua orang saksi; b. Pengakuan; c.  Bau mulut; dan
d. Mabuk.
Dikatakan al-Jazīrī di dalam kitab Fiq Muqᾱronah-nya, bahwa para Imam mazhab sepakat dengan pengakuan (minum khamr) walaupun satu kali, dikenakan ḥ ᾱdd . Sedang- kan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi mengata- kan bahwa pengakuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, baru dikenakan ḥ ᾱdd. Sedangkan menyangkut dengan sebab-sebab terhapus- nya hukuman tindak pidana khamr ada dua, yaitu;
1.  Saksi menarik kesaksiaannya; dan
2.  Pelaku menarik pengakuaannya.

## Hukuman bagi peminum khamr menurut
Qā’idah Fikhiyah ada dua macam, yaitu:
a.  Dera/cambuk 80 kali; dan/ atau b.  Dera/cambuk 40 kali.
Ketentuan hukuman terhadap pelaku me- minum khamr secara berulang-ulang dan telah dihukum lebih dari 3 kali, mayoritas ulama me- nyatakan bahwa hukuman mati tidak diterap- kan pada kasus demikian. Ijma’ berpendapat, syariat telah menetapkan hukuman tertentu terhadap pelanggaran minuman khamr. Ba- nyak ḥ adis ( na ṣṣ ) yang menyebutkan tentang hukuman bagi peminum khamr sebagiannya dikemukakan bahkan para sahabat dan generasi setelah mereka telah sepakat hanya menghukum cambuk bagi peminum khamr. Pendapat sahīh/ rājih (kuat dan jelas) dari mayoritas ulama ada- lah bahwa hukuman mati bagi peminum khamr yang keempat kalinya telah dihapuskan (man- sukh). Pendapat ini dikatakan yang lebih kuat, karena keabsahan dalilnya. Demikian pula ijma’ mengenai hal itu dinyatakan demikian. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kadar cambu- kan dalam dua pendapat, yaitu:
Kadarnya 40 (empat puluh) kali cambukan; Kadarnya 80 (delapan puluh) kali cambukan. Sebagaimana dijelaskan di atas faktor un- tuk menetapkan hukuman bagi praktek pemi- num khamr adalah: Pengakuan, dan Bukti. Me- ngenai apakah aroma khamr pada mulut atau muntahan khamr bisa dianggap sebagai bukti?
Para Ulama berbeda pendapat mengenai wajib- nya di berlakukan hukuman karena di dapati aroma khamr pada mulut atau memuntahkan khamr terdapat 3 (tiga) pendapat: Tidak wajib diberlakukan hukuman hanya karena didapati aroma minum khamr pada mu- lut seseorang atau muntah. Ini pendapat mayo- ritas ulama, diantaranya: al-Thauri, Abu Hani- fah, al-Shāfi‘ī, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat yang berasal darinya.
Wajib dilaksanakan hukuman karena di- dapatinya aroma khamr dari mulutnya atau muntah. Ini pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain darinya. Ini adalah pendapat yang dipegang muridnya Ibn al-Qayyim. Alasan mereka bahwa pendapat ini adalah manifestasi dari apa yang telah di berlakukan oleh para sa- habat, seperti Umar, Usman, dan Ibnu Mas‘ūd.
Penetapan khamr sebagai aroma khamr tidak wajib dilaksanakan kecuali bila disertai dengan indikator pendukung yang bisa meng- hilangkan subhat (keraguan), maka saat itulah hukuman di lakukan. Demikian pendapat sego- longan salaf, di antaranya Umar, Ibnu al-Zubair dan ‘Atha’. Ibnu Qudāmah juga setuju kepada pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh al- ‘Allāmah Bakar Abu Zaid Rahimahullah. contoh kasus tindak pidana khamr ter- sebut, media massa kadang kala mempublika- sikan gambar terhukum seperti terlihat pada gambar dibawah ini :
Gambar seorang algojo sedang mengeksekusi seorang peminum khamr di Aceh di kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar yang Tertangkap pada 12 Desember 2010

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Penerapan Hukum Pidana Islam ( Jinᾱyᾱt ) di Aceh dalam konteks keindonesiaan tidak terlepas dari dampak latar belakang penerapan syariat Islam dalam sosio-historis masyarakat Aceh. Sejak pra-penjajahan (1903) dan awal kemerdekaan (1945) masyarakat Aceh telah memiliki kecenderungan untuk menerapkan syariat Islam dengan pembentukan Lembaga Qadᾱ’ ( Ma ḥ kamah Syarīyah ) untuk penyele- saian persoalan hukum sehari-hari, meskipun banyak rintangan, seperti terhalang peleburan Aceh menjadi provinsi Sumatra Utara sebelum pengesahan UU No.24 Tahun 1956. Namun se- telah provinsi Aceh terbentuk, Aceh kembali berupaya memperjuangkan penegakan syariat Islam. UU No.44 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2001 serta UU No.11 Tahun 2006, merupakan aplikasi upaya tersebut, yang merefleksikan qa- nun-qanun Aceh yang menyangkut dengan pe- laksanaan syariat Islam, termasuk Qanun No.12, 13, dan 14 Tahun 2003 yang mengatur tentang aturan pelaksanaan Hukum Jinᾱyᾱt yang telah berlangsung hingga saat sekarang ini. Pelaksanaan Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh se- bagian besar telah berjalan sebagaimana yang diqanunkan. Implementasi Hukum Jinᾱyᾱt yang berupa pencambukan (baik dalam katego- ri hudūd maupun ta’zīr ) terhadap pelaku tindak pidana khamr, judi, dan mesum yang disahkan Qanun berlangsung berdasarkan kasus yang diajukan masyarakat, hasil penyelidikan ( op- sporing ) Pihak Wilayatul Hisbah, dan temuan pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan Hukum Cambuk memang kerap mengundang perde- batan. Perdebatan disebabkan kompleksitas pe- mahaman/pandangan Para Pakar Hukum Islam dalam Pelaksanaan Ketiga Qanun tersebut dida- sari Perspektif fikih, meskipun masih memer- lukan penyesuaian/tinjauan lanjutan, kerena Penerapan Hukum Pidana Islam ( Jinᾱyᾱh ) ini berada dalam lingkup Pelaksanaan Hak Otono- mi Khusus bagi Aceh dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Perdebatan (pro dan kontra) yang me- nyangkut dengan pelaksanaan Qanun meru- pakan konsekwensi logis dari produk sebuah hukum, sebagaimana Hukum Perundang-un- dangan lainnya. Namun ketiga Qanun tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketiga Qanun ini dijalankan Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syariyah Kabupaten/Kota menurut kemampuan penguasa/penegak hukum di ma- sing-masing Mahkamah sesuai dengan keada- an pelaku dan tempat kejadian perkara. Atur- an Fikih Jinᾱyᾱt atau hukum pidana memang mengandung kontradiksi pada dirinya. Men- jamin tegaknya hukum justru dengan men- jatuhkan hukuman. Memang begitulah adanya baik di negeri Timur maupun di negeri Barat. Anggapan bahwa hukuman cambuk itu kejam misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi atau pengetahuan pengamat yang bersangkut- an. Pada hakikatnya semua hukuman itu me- ngandung unsur kekerasan, enforcement pada dirinya. Hal itu justru diperlukan sebagai lang- kah pencegahan (prevensi khusus dan prevensi umum) bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.
Kekejaman dan Kekerasan yang terjadi da- lam masyarakat di mana law enforcement -nya rendah, justru jauh lebih besar dan lebih me- rusak. Hampir setiap hari, misalnya, kita mem- baca berita terjadinya pembunuhan, pengani- ayaan, pencurian dan sebagainya. Tetapi ham- pir seluruhnya lenyap begitu saja alias ditelan bumi tanpa penyelesaian hukum yang mema- dai. Sebagai akibatnya tidak jarang kita baca be- rita lain ada pencuri atau orang yang di tuduh mencuri atau orang yang diteriaki mencuri, lalu ditangkap kemudian dihakimi oleh massa bera- mai-ramai, dan bahkan ada yang sampai tewas lalu dibakar. Setelah diselidiki ternyata yang di- tuduh itu terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini hukuman yang tegas atas dasar acuan yang jelas, agaknya memang diperlukan untuk menghin- dari kerusakan yang jauh lebih besar lagi. Pene- rapan Qanun jinᾱyᾱt menurut perspektif Fikih
menunjukkan bahwa ketiga qanun tersebut ti- dak melenceng dari ketentuan Fikih Islam baik penghukuman dalam kategori ḥ add maupun ta’zīr . Bahkan ketiga qanun Aceh tersebut telah dikodifikasikan dengan upaya-upaya signifikan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, guna mencegah kriminalitas yang sama dilaku- kan oleh umat Islam yang lain.

## Saran
Dalam penulisan ini, penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang dalam penyu- sunan, pengesahan, dan pelaksanaan Qanun Aceh agar melakukan langkah-langkah peny- empurnaan teoritis dan aplikatif terhadap keti- ga Qanun jinᾱyᾱt tersebut yang sedang berlaku di Aceh. Pelimpahan sebahagian wewenang Mahkamah Agung kepada Mahkamah Syari- yah perlu dimaknai dalam rangka penegakan supremasi hukum bagi pencegahan praktek kri- minal di Aceh-Indonesia. Selanjutnya, anggar- an yang difokuskan pada pelaksanaan eksekusi Jinᾱyᾱt di Aceh, dapat dianggarkan secara kon- sekwen dan disalurkan secara kontinyu pada kegiatan eksekusi pelaku Jinᾱyᾱt , sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 127 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2006 dan sesuai hukum Perundang-un- dangan yang berlaku. Kebijakan demikian me- nunjukkan adanya tekat yang baik pemerintah dalam merealisasikan Qanun, sebagai salah satu Hukum Perundang-undangan yang ber- laku di Indonesia.
Penulis juga menyarankan kepada Mah- kamah Syariyah selaku pengambil kebijakan agar tidak pilih kasih dalam penetapan ‘ uqūbᾱt hudūd maupun ta’zīr karena faktor kolega atau lainnya seperti kasus yang pernah terjadi ke- pada anggota polisi syariat beberapa waktu yang lalu. Penulis juga menyarankan agar hukuman cambuknya ditambah dengan tujuan membe- rikan efek jera kepada si pelaku agar bertaubat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya se- bagaimana yang pernah dipraktekkan Baginda Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya penulis juga mengusulkan kepada lembaga yang ber-
wenang untuk mencari selektif mungkin para personil Polisi Syariat (Wilayatul Hisbah), leb- ih-lebih para algojonya (Team eksekutor) yang benar-benar seram dan menakutkan agar tidak memberikan kesan kasihan kepada siapapun demikian.

## DAFTAR PUSTAKA
Referensi dari Buku-buku Referensi dari Bahasa Arab. ‘Abdullᾱh Darwis, Ibn Shalih. al-amr bi al- Ma’rūf wa al-Nahy ‘an al-Munkar wa qi’ al-Muslimin al-Yaūm , (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996). Al-Afgani, Abū Wafᾱ. al-jᾱmi’ al-Sagīr ‘alᾱ Sharhihi al-Nafi‘ al-Kabīr (Mesir: Makta- bah al-Wafᾱ 1357 H). Al-Faramawi, ‘Abd Al-Hayy al-Bidᾱyah fi al-Tafsīr al-Maudhūi: Dirᾱsah Manhaji- yyah Maudhū’iyyah, (Mesir, Mathba’at al- Hadhᾱrat al-’Arabiyyah, 1977). Al-Jazīrī, ‘Abdu Al-Rahman al-Fiqh ‘alᾱ al- Madhᾱhib al-Arba’ah, Juz 5 (Bairūt Dᾱr al- Kutub al ‘Ilmīyah, 2003). Al- Ṣ ibᾱq, Muhammad Al-Lu ṭ fi Ta ḥ rīm al- Khulwᾱh bi al-Mar’ah al-Ajnabīyah wa al-Ikhtilᾱ ṭ al-Mustahtir. Riya ḍ : Idārāt al- Bu ḥ ūth al-‘Ilmīyah wa al-Iftā’ wa al-Da‘wah wa al-Irshād, 1411 H. Al-Zu ḥ ailī Wa ḥ bah al-fiqh al-Islᾱmī wa adillatuhū, Juz I (Damaskus: Dᾱr al-Fikr, 1984). Ibnu ‘Arabī. Ahkam al-Qur’an Qism al-Rᾱbi’ Bairūt: Dār al-Ma’rūf, 468 H. Khallaf, ‘Abdul Wahᾱb. ‘Ilmu U ṣ ūl al-Fiqh . Kai- ro: al-Qāhirah, 1947. Mudzhar, Atho Muhammad. Fatwa Majlis ‘Ulama al-Indūnīsī: Dirᾱsah fi al-Fikri al- Tashrīī al-Islᾱmī bi Indūnīsiᾱ 1975-1988 (Jakarta: UCLA, 1992). Nashiruddin al-Albani, Syaikh Muhammad. dkk., Sahīh Fiqh al-Sunnah Ḥ udūd, Jinᾱyᾱt dan Diyᾱt, Jual-beli (Terj.), Jilid 5 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006).
Sᾱbiq, Al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah (Kairo: al- Fath li ‘ilᾱm al-‘Arabī 1365 H).
Referensi dari Bahasa Indonesia . Abbas, Sirajuddin. 40 Masalah Agama , (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999). Abdillah, Masykuri. dkk., Formalisasi Syari`at Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas , Jakarta: Formasi, 2005.
Abu Bakar, Alyasa’. Penerapan Syariat Islam di Aceh : Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008. Abdul Mujaeb, Muhammad. dkk., Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
Adjis A Chairil, Dudi Akasyah.
Kriminologi Syariah . Jakarta: PT. Wahana Semesta In- termedia, 2007.
Adnan Amal, Taufik. dan Syamsu Rizal Pangabean,
Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Ni- geria (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004). Ali, Mukhtar. Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
Ansari, Endang Saifuddin. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasiona Islam dan Nasionalis tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959. (Jakarta Rajawali, 1986). Azra, Ayumardi. Sharia and Politics in Modern Indonesia (Singapore: ISEAS, 2003).
“ Implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darus- salam ” (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003). Azhari. Negara Hukum Indonesia: Analisis Nor- matif tentang Unsur-unsurnya (Jakarta: UI Press, 1995).
Buyung Nasution, Adnan. Dalam Arus Pemiki- ran Konstitusionalisme Hukum dan Peradi- lan (Jakarta: Kata Hasta, 2007). Hasan, Hamdan. “Peranan Aceh dalam Pe- ngembangan Islam di Nusantara” , dalam : A. Hasymi, Sejarah Masuk dan Berkem- bangnya Islam di Indonesia , (Bandung : Al- Ma’arif, 1993).
Hoesin, Moehammad. Adat Atjeh (Banda Aceh:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propin- si Daerah Istimewa Atjeh, 1970). Irsyad, Syamsuhadi.
Mahkamah Syar’iyah dalam
Sistem Peradilan Nasional (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
Ismail, Mawardi. Beberapa Kekhusususan Un- dang-undang tentang Pemerintahan Aceh UU No.11 Tahun 2006 (Banda Aceh: Aceh Recovery Forum, 2008). Kamil, Syukron, dkk., Syariat Islam dan HAM, Dampak pada Perda Syariat terhadap kebe- basan sipil, Hak-hak perempuan dan non Muslim (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hi- dayatullah Jakarta, 2007). Komnas Perempuan Tentang Pelaksanaan Syar- iat Islam di Aceh, “Analisis terhadap Qanun No.12, 13, dan 14 tentang Jinᾱyᾱt” , Kertas Kebijakan, (10 oktober 2005). Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia (Jakarta: Dep. Kehaki- man dan Hak Asasi Manusia, 2002). Muhammad, Rusjdi Ali. Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementas me- nuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Jakarta : Logos, 2003. Shadily, Hasan. Ensiklopedi Indonesia , (3), (Ja- karta : Vanhouse, 1996).
M.Nur El Ibrahimy, TGK.MO HD.DAUD BEU- REUEH: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh (Jakarta: Gunung Agung, 1982) Said, Iman Ghazali. Piagam Madinah dan Kons- titusi dalam Masykuri Abdillah , dkk. For- malisasi Syariat Islam di Indonesia (Jakarta : Renaisan, 2005). Siddiqiy, Jimly Pengantar Ilmu Hukum Tata Ne- gara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009. Solikhin, Iin. “Wilayah Hisbah dalam Tinjaun Historis Pemerintahan Islam,” Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol 3 No 1, 2005. Yani, Muhammad. Pelaksanaan Hukum Jinᾱyᾱt di Aceh dalam perespektif Fikih dan HAM : (Studi Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003) (Jakarta : Penerbit GP Pres, 2011).
Referensi dari Bahasa Inggris. Hurgronje, Snouck. De Atjehers , Terj. Sutan Maimun, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadat- nya (Jakarta: INIS, 1996).
Iqbal Siddiqi, Muhammad. The Penal Law of Is-
lam (New Delhi: International Islamic Pub- lishers, 1994). Justice,17th Printing.T.tp.: Charles Thomas Publisher, 1972.
Salim, Arskal. Shari’a in Indonesia’s Current Transition, dalam Arskal Salim and Azyu- mardi Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia (Singapore: ISEAS, 2003).
Referensi dari Perundang-undangan. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hu- kum Islam (KHI).
Keppres RI No.11 Tahun 2003 tentang Mahka- mah Syar`iyah dan Mahkamah Syar‘iyah
Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam.
Pergub No.16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pe- laksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama. Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.43 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat
Islam.
Perda Daerah Istimewa Aceh No.3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majlis
Permusyawaratan Ulama (MPU).
Qanun Prov. NAD No.10 Tahun 2002 tentang
Peradilan Syariat Islam.
Qanun Prov. NAD No.12 Tahun 2003 tentang
Minuman Khamar dan Sejenisnya.
Qanun Prov. NAD. No. 13 Tahun 2003 tentang Judi (Maisir).
Qanun Prov. NAD. No. 14 Tahun 2003. tentang Mesum/Pacaran ( Khalwᾱt ).
Republik Indonesia, UU No.24 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta- hun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Ta- hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan di In- donesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang No.8 Ta- hun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Republik Indonesia, Undang-Undang No.30 Ta- hun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Referensi dari Media Massa. Forum Keadilan , No: 46, 23 Maret 2003, h. 15. Gatra. “Hukum dan Kriminalitas” , tanggal 9 De- sember 2010. Ibrahim Kaoy (Ketua Majelis Adat Aceh), Se- rambi Indonesia , “ Mengenai Pengetahuan Qadhi terhadap Mazhab Fiqh ”, 30 Juli 2008. Majalah Era Muslim, “Untold History” 30 Sep- tember 2009. Serambi Indonesia, 30 September 2010, “San- tunan Korban Konflik Tetap Diperjuangkan: Dana Diyat Diberikan Selama 8 Tahun” . Waspada, “ NII Jabar Tidak ada Hubungan Sama sekali dengan DI/TII yang ada di Aceh ”, 17 mei 2011, B5.