## DAMPAK INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN KESEMPATAN KERJA REGIONAL DI INDONESIA
Oleh: Anita S. Wartaman* dan Raldi H. Koestoer**

## Abstrak
Ildim investasi merupakan salah satu isu krusial di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam White  Paper dan President Decree No.  87 Tahun 2003. lnvestasi dapat mendorong perbaikan aspek ketenagakerjaan di mana tulisan ini memfokuskan pada dua  aspek,  yaitu pertama, untuk  menemukenali  karakteristik  investasi  paska  krisis  moneter,  dan kedua, bagaimana dampak ikutannya bagi penyerapan tenaga kerja di tingkat regional di Indonesia, terutama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Terdapat perbedaan yang nyata dari  dampak  induksi  investasi  terhadap penyerapan tenaga  kerja antara  wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur.
Investment Climate is one of the crucial issues in the country as stated in the White Paper and President  Decree  No  87of 2003.  Through  investment,  it  is  expected  the  employment  is encouraged  the  national  economy.  This  paper  focusses  on  two  major  points,  firstly, characteristics  of investment  in post  crisis  program and,  secondly,  how  it  impacts  on employment in the regions oflndonesia, especially in West and Eastern Indonesia with  certain quality in human resources. The outcomes indicate that the diversity of regional investment and labour absorption with specific quality ofhuman resources. The former refers to regional variations and the latter gives the impacts on employment with specific level on human quality resources.  There would be a significant difference between West and Eastern Indonesia to impose the impact of investment inductions in several areas with specific patterns emerge.
Keywords: Investasi; Kesempatan kerja; Kualitas sumber daya manusia; Indonesia Bagian Barat; Indonesia Bagian Timur
* Dosen dan Peneliti  Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Landsekap & Teknologi Lingkungan
(FALTL)  Universitas Trisakti.  E-mail:  ralkoest@yahoo.co.uk ** Dosen dan Peneliti  Jurusan Teknik Planologi, FakultasArsitektur Landsekap & Teknologi Lingkungan (FALTL)  Universitas Trisakti.  E-mail:  asitawati@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Sebagaimana disebutkan dalam Keppres 87/2003 tentang Peningkatan Ekspor dan  Peningkatan  lnvestasi,  pemerintah  telah  menunjukkan  orientasi  yang jelas terhadap  kebijakan  bagi  percepatan pertumbuhan  ekonomi  dalam  menanggulangi ketertinggalan pembangunan pada saat dilanda krisis yang lalu (Menko Perekonomian, 2005).  Dalam kaitan  tersebut,  salah  satu  unsur penggerak pertumbuhan  ekonomi adalah investasi. Munculnya kebijakan tersebut cukup beralasan karena dalam dua tahun terakhir ini, kondisi arus masuknya penanaman modal masih terlihat stagnan. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang telah mencanangkan tahun 2002-2003  sebagai  tahun tata niaga,  dan  kemudian dicanangkan tahun 2003 hingga 2005 sebagai tahun investasi (BKPM, 2005). Kebijakan terkait dengan iklim investasijuga tertuang dalam lnpres No.3 Tahun 2006. Meskipun demikian, tidak bisa dihindari bahwa keterpurukan ekonomi sebagai akibat dari krisis moneter tahun 1997 I 98 yang telah memukul kondisi ekonomi dan pembangunan  secara keseluruhan.
Hal yang semakinjelas dengan semakin membengkaknya tingkat pengangguran, di  mana  penciptaan  lapangan  kerja  dapat  dikatakan  relatif terhambat,  bahkan pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) justru  semakin  meningkat.  Saat  IMF  memberi bantuan secara bertahap pemulihan dirasakan dampaknya, namun bantuan IMF ini pun dimaksudkan untuk mempercepat penciptaan kesempatan kerja yang merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi. Ketergantungan terhadap IMF tidak bisa dilaksanakan terus menerus sehingga pemerintah, melalui Inpres No 5/2003 bulan September berupaya untuk mempersiapkan tahapan pembangunan tanpa menggunakan 'infus' IMF terse but. Disusul kemudian dengan Keppres 87/2004 guna mendorong ekspor dan investasi.
Makalah  ini  berupaya  untuk rnengungkapkan  dua  hal  utama,  yaitu pertama, mengobservasi  kondisi  investasi pada masa recovery, atau pascakrisis,  dan  kedua, bagaimana dampak ikutannya bagi penyerapan tenaga kerja di tingkat regional pada tahapan waktu berikutnya. Rentang waktu bagi informasi investasi digunakan pada basis  tahun  2000-01,  dan  data yang  digunakan  adalah  realisasi  investasi  menurut BKPM yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI). Sementara dampak ikutan bagi tenaga kerja ditinjau menurut batasan waktu 2 tahun berikutnya, yaitu menurut data Sakemas tahun 2003 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

## ULASAN DAN  METODA DASAR
Berdasarkan  data  Bank Indonesia,  nilai  investasi  PMDN  tahun  2000  adalah sebesar Rp88.294, 7 juta yang merupakan puncaJmya nilai investasi, semen tara tingkat investasi tahun 2002 hanya mencapai sekitar 50%-nya. (Bank Indonesia, 2003). Ini tercermin dari data nilai persetujuan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan pananarnan modal asing (PMA) yang dikeluarkan Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2004).
Situasi tersebut berdampak terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Bappenas, sumbangan investasi dalam pembentukan PDRB menurun  dari  29,5% pada tahun  1996 (sebelum masa krisis)  menjadi  20,2% pada tahun 2002 (Bappenas, 2003:  1-3). Menurunnya kemampuan perekonomian tersebut akan berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja.  Sementara meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  akan  berdampak positif terhadap  peningkatan  penyerapan tenaga kerja. Di sini, sudah dapat diduga adanya kecenderungan yang sama terhadap dampak peningkatan investasi. Dengan demikian, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja merupakan tiga unsur yang sating terkait. Namun di sisi lain,  terdapat  indikasi  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  dalam  beberapa  tahun terakhir  ini  didorong  oleh  faktor  konsumsi  (C).  Oleh  sebab  itu,  meskipun perekonomian  meningkat,  namun penciptaan lapangan kerja relatif sangat lambat (Bappenas, 2003:  1-22).
Berdasarkan ulasan di atas, makalah ini berupaya untuk menjawab pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja, yaitu pertama, bagaimana fakta dinamika investasi dalam masa recovery dan seberapa besar dampaknya dalam menciptakan lapangan kerja. Kedua, bagaimana refleksi investasi pada tingkat makro secara regional. Metode sederhana yang diterapkan di sini adalah mengkaitkan tipe investasi, baik PMA maupun PMDN, dengan tingkat penyerapan tenaga  kerja,  di  mana  kemunduran  atau  penurunan  investasi  menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak menarik disertai dengan  pengangguran yang meningkat (Sugiyarto, 2005). Selain itu, bagi kepentingan kelenturan investasi, pemilihan lokasi cukup beralasan sehingga perlu ditinjau secara makro menurut region, yaitu, wilayah- wilayah  yang  terletak  di  Kawasan  Barat  Indonesia  (KBI)  dan  Kawasan  Timur Indonesia (KTI).
Dalam metode  input output (tabel I/0) diketahui bagaimana peranan induksi investasi  pada  salah  satu  sektor kunci  dan  dampaknya  terhadap  sektor  lainnya, termasuk penyerapan  tenaga  kerja.  Pada dasamya dalam Tabel I/0 dengan  model multisektor, peneliti dapat memahami peran multisektor melalui metode pembalikan matriks (inverse matrix) di mana nilai koefisien mengacu pada besaran peran suatu sektor  ekonomi  secara  relatif terhadap  sektor  lainnya.  Demikian pula,  besaran koefisien penyerapan kerja dalam sektor yang bersangkutan.
Silogisme yang sama dapat dituangkan dalam agregasi nilai keseluruhan investasi menurut wilayah.  Dalam data  investasi menurut wilayah atas dasar nilai  investasi yang direalisasikan dan dicatat BKPM dan BI dapat diketahui nilai tertimbang secara relatifbagi penyerapan tenaga ketja. Namun, karena dampak investasi di suatu wilayah tertentu tidak secara langsung dapat menciptakan lapangan kerja maka sebagai proxy- nya diambil data sakemas pada perioda waktu berikutnya, yaitu 2 tahun berikutnya. Hal  ini  dengan mempertimbangkan  bahwa  investor membutuhkan waktu tertentu dalam  mempersiapkan  pengembangan  usahanya  yang  pada  gilirannya  akan menciptakan lapangan usaha.
Secara singkat, ulasan ini meliputi (i) Dinamika investasi PMDN dan PMA di wilayah KBI dan KTI,  (ii)  Situasi tenaga kerja di  wilayah KBI dan KTI,  dan (iii) Peranan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah KBI dan KTI. Indikasi data yang digunakan adalah data tahun permulaan (tahun 2000-an), guna mendapatkan ilustrasi dampak pada tahun-tahun berikutnya terhadap tenaga kerja.

## KERAGAMAN  INVESTASI  DI  TINGKAT REGIONAL
Daya  tarik  investasi  bergantung pada  banyak  faktor.  Hasil  kajian  Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah  (KPPOD) menyatakan bahwa  sumber daya alam migas,  faktor keamanan,  dan iklim usaha yang kondusif merupakan prioritas utama bagi  investor (Kompas, 25  Januari 2002).  Selain itu,  aspek stabilitas politik dan keamanan, meskipun tidak mencukupi merupakan prasyarat yang sangat penting bagi  keberlangsungan  investasi.  (Bappenas,  2003 :IV-5).  Di  lain  pihak,  bel urn mantapnya program desentralisasi  secara tidak langsung juga berdampak terhadap minat investasi di mana dari sisi kebijakan ditandai dengan adanya keragaman yang besar antar kebijakan investasi antar daerah. Keragaman inilah yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan  daya  tarik  investasi  antar daerah.  Untuk Iebih jelasnya, Tabel  I  menunjukkan  fluktuasi  investasi  PMDN dan  PMA  pada periode Agustus 2000 hingga Juli 200I.
Dari Tabell yang bersumber dari laporan BI menunjukkan bahwa total investasi periode Agustus  2000  hingga  Juli  200I  mencapai  244.333,60  miliar rupiah  yang terbagi atas Rp 168,9 triliun di wilayah KBI dan Rp 75,4 triliun di KTI. Nilai investasi di  wilayah KBI mencapai lebih dari dua kali nilai investasi di KTI sehingga hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan an tara kedua wilayah tersebut. Sementara,  daya  saing  investasi  PMA  di  KBI  tampaknya jauh  lebih  tinggi dibandingkan dengan KTI.  Kondisi daya saing tersebut diilustrasikan dengan nilai persetujuan investasi PMA di KBI yang mencapai Iebih dari tujuh kali nilai persetujuan investasi  di  KTI.  Berbeda  halnya  dalam  lingkup  PMDN,  nilai  investasi  PMDN tampaknya relatif seimbang antara KBI dan KTI.
Daya saing investasi PMDN Pulau Sumatra paling tinggi dibandingkan dengan region  lainnya di  wilayah KBI. Pasalnya,  lebih dari  60% investasi  PMDN di  KBI teraglomerasi  di  Pulau  Sumatra,  disusul  oleh Pulau Jawa  sekitar 30%, dan  Pulau Bali yang kurang dari  I%. Hal sebaliknya terjadi dalam lingkup PMA di  mana nilai investasi Pulau Sumatra hanya sekitar 30%, Pulau Jawa sekitar 70%, dan Pulau Bali sekitar  1%.  Secara  tidak  langsung  fakta  ini  menunjukkan  perbedaan yang  cukup mendasar  terhadap  pemilihan  sektor  di  mana  di  Sumatra  terdapat  banyak  sektor perkebunan,  dan  migas  yang  mendapat  dorongan  PMDN,  sementara di  Jawa dan Bali cenderung berfokus pada sektor-sektor jasa dan perdagangan, selain manufaktur.
Untuk wilayah KTI, daya saing investasi PMDN tertinggi adalah Pulau Sulawesi akibat luas daratannya yang luas dan terdiri atas beberapa provinsi. Nilai  investasi PMDN di  pulau tersebut mencapai lebih dari 80% dari nilai total KBI. Di sisi lain,
Propinsl Nilai Invests (M Rp) Total PMDN PMA NAD 154.00 15,440.25 15,594.25 Sumut 816.40 1,191.19 2,007.59 Sumbar 117.70 368.90 486.60 Riau 36,399.60 13,062.80 49,462.40 Jambl 575.30 2,144.55 2,719.85 Sumsel 683.30 2,112.25 2795.55 Bengkulu 0.00 1.70 1.70 Lampun_fl 652.40 322.15 974.55 SUMATERA 39,398.70 34,643.79 74,042.49 DKI Jakarta 3,971.80 27,230.60 31  202.40 Jawa Barat 8,220.90 25,029.95 33250.85 Jawa Tengah 2,038.60 799.85 2,838.45 Yogyakarta 128.60 103.70 232.30 Jawa Timur 4,136.80 21,554.30 25,691.10 JAWA 18,496.70 74,718.40 93,215.10 BALl 450.00 1,232.50 1,682.50 JUMLAH KBI 58,345.40 110,594.69 168,940.09 NTB 1,273.00 11,979.82 13,252.82 NTT 1,081.10 8.67 1,089.77 Kalimantan Barat 12.00 563.55 575.55 Kalimantan Tengah 306.60 23.80 330.40 Kalimantan Selatan 3,051.50 1,027.65 4,079.15 Kalimantan Timur 1,453.20 158.10 1,611.30 KALIMANTAN 4,823.30 1,n3.10 6,596.40 Sulawesi Utara 2,602.20 17.00 2,619.20 Sulawesi Tengah 1,328.30 118.15 1,446.45 Sulawesi Selatan 44,844.80 35.28 44,880.08 Sulawesi Tenggara 1,368.30 5.10 1_._373.40 SULAWESI 50,143.60 175.53 50,319.13 MALUKU 0.00 955.40 955.40 PAPUA 3,180.00 197.20 3,180.00 JUMLAH KT1 60,501.00 15,089.71 75,393.51 Indonesia 118,846.40 125,684.40 244,333.60 Sumber: www.bkpm.go.id
daya tarik investasi PMA tertinggi di wilayah KTI dimiliki NTB di mana hampir 80% dari total investasi PMA di KTI berada di provinsi tersebut. Kelihatannya, fokus P:MDN cenderung ke investasi di sektor perkebunan dan pertanian, di mana pada masa krisis, basil bumi Sulawesi, terutama cengkeh, pala, dan rempah-rempah serta sejenisnya, sangat tinggi nilainya. Secara sepintas, saat itu Sulawesi tidak mengalami laisis, bahkan sebaliknya  sebingga  tidak mengberankan jika  fokus  investasi,  khususnya  PMDN cenderung tinggi di wilayah ini. Untuk NTB, penjelasan terhadap sektor pertambangan, khususnya PT Newmont, yang meskipun masib terjadi konflik an tara pemerintah, PT tersebut dan masyarakat sekitamya menjadikan nilai PMA meningkat.
Secara lebib rinci, distribusi spasial nilai investasi antar daerah/provinsi, nilai investasi  tertinggi  di  wilayab  Sumatra  adalab  Provinsi  Riau  diikuti  NAD.  Jika dibandingkan antara investasi PMDN dan PMA, minat investor PMDN di  Propinsi Riau jauh lebih  tinggi  dibandingkan  PMA.  Kebalikan  dengan  itu,  minat  investor PMA  di  Provinsi  NAD  lebib  tinggi  dibandingkan  dengan  Provinsi  Riau.  Selain keragaman  potensi  sumber  daya  alam,  fluktuasi  investasi  di  atas juga  dapat mengindikasikan  adanya keragaman iklim  investasi  antarregion.  Keragaman iklim investasi tersebut dapat Iebihjelas terlihat pada situasi investasi yang berbasis potensi sumber daya alam nonmigas.
Daya saing investasi tertinggi  di  Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa  Barat.  Sebabnya,  DKI  Jakarta  merupakan  pusat  pemerintahan,  pusat perdagaangan dan bisnis serta jumlah uang beredar di sini mencapai 60% sehingga tidak dapat dihindari  memiliki  daya saing investasi  lebih kompetitif dibandingkan dengan daerah lainnya.  Tingginya daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan basil temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 1 di mana basil kajiannya menempatkan daya tarik Kabupaten Bogor, lndramayu, dan Kabupaten Bekasi termasuk dalam 10 peringkat terbaik se Indonesia (Kompas, 2002). Selain itu, tampak babwa minat investor PMA di kedua provinsi terse but jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMDN (lihat Tabel  I).
Untuk wilayah KTI, daya saing investasi tertinggi di Pulau Kalimantan dimiliki oleh  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Pada wilayah  tersebut,  minat  investor PMDN tampak  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan PMA (lihat Tabel  1 ).  Sementara,  untuk Pulau Sulawesi, daya saing tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hampir 100% investasi di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh PMDN. Seperti halnya Riau dan Aceb di atas, tingginya minat investasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan ini lebih disebabkan oleh aspek ketersediaan sumber daya alamnya.
Dengan demikian, dari seluruh provinsi di Indonesia dicatat tujub provinsi yang memiliki  nilai  investasi  di  atas  Rp 10.000  m.  Ke-tujuh  region  tersebut  terdiri  atas lima wilayah di KBI dan dua region di KTI. Lima wilayah di KBI meliputi Provinsi
1 Kajian dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 200 I, menggunakan 7 (tujuh) indikator utama, yakni keamanan, potensi ekonomi, budaya, tenaga kerja, infrastruktur, peraturan daerah, dan keuangan daerah.
Tabel 2.  Dinamika Investasi An tar Sektor Periode Agustus 2000- Juli 2001 (Rp. Mil.)
lnvestasi Sektor Total PMDN PMA lndustri barang logam 1,599.86 3,922.75 5 522.61 lndustri kayu 289.79 527.00 816.79 lndustri kertas 11,272.32 6,304.45 17,576.77 lndustri kimia dan farmasi 74,426.30 50,421.15 124,847.45 lndustri lainnya 1,523.20 4,148.85 5,672.05 lndustri logam dasar 315.44 4,056.20 4,371.64 lndustri makanan 13,492.55 5,393.25 18,885.80 lndustri mineral non lo_gam 3,083.05 858.50 3,941.55 lndustri tekstil 2,501.44 3,518.15 6,019.59 Kehutanan 452.90 685.95 1,138.85 Konstruksi bangunan 2,367.56 515.10 2,882.66 Listriklperdaganganliasa dll 2,000.81 21,907.90 23,908.71 Perhotelan 826.19 3,701.75 4,527.94 Perikanan 186.80 310.25 497.05 Pertanian 1,624.77 4,771.05 6,395.82 Perumahan dan p_erkantoran 437.90 2,031.50 2,469.40 Tambang 824.63 855.95 1,680.58 Transportasi 1,620.69 11,754.65 13,375.34 Total 118,846.20 125,684.40 244,530.60
Sumber: Bank Indonesia, 2004
Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, danAceh, sedangkan dua wilayah lainnya di  KTI adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB.
Secara  umum,  ulasan  terhadap  fluktuasi  investasi  antar region  di  atas  dapat mengindikasikan  distribusi  spasial  penyerapan  tenaga  kerja  antar region.  Namun, situasi penyerapan tenaga kerja juga bergantung pada jenis usaha investasi.  Untuk itu, Tabel2 mengilustrasikan dinamika investasi antar sektor.
Tabel2 menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2000-Juli 2001, investasi di sektor kimia dan farmasi mendominasi investasi yang ada di Indonesia yangjumlahnya mencapai  lebih dari  50% yang secara spesifik,  sekitar 60% PMDN dan 40% PMA terkonsentrasi pada sektor tersebut. Selain sektor industri kimia dan farmasi,  empat sektor lainnya yang memliki nilai investasi di atas Rp 1 trilyun, yaitu (i) sektor listrik/ perdagangan/jasa dan lainnya, (ii) sektor transportasi, (iii) sektor industri makanan, dan  (iv)  sektor  industri  kertas.  Melihat  karakteristik  usaha  kelima  investasi  yang memiliki nilai tinggi di atas, dapat diindikasikan terdapat kesetaraan pengembangan usaha yang bersifat padat modal dan padat karya.
Jika dibandingkan antar PMDN dan PMA,  minat PMDN pada sektor industri kertas dan makanan lebih tinggi dibandingkan dengan PMA. Investasi PMDN di kedua sektor tersebut mencapai  sekitar dua kali  investasi  PMA.  Sementara, pada  sektor listriklperdagangan/jasa dan lainnya serta sektor transportasi, minat PMA tampakjauh lebih tinggi dibandingkan PMDN.  Perbandingan antara investasi PMA dan PMDN
Vol.  II, No.  1, 2007
mencapai  7  :  1.  Gambaran terhadap  dinamika investasi PMDN dan PMA tersebut dapat mengindikasikan minat investor PMDN lebih berorientasi pada sektor-sektor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatlkonsumsi, sementara minat  investor PMA lebih  berorientasi  pada  sektor-sektor  yang  terkait  dengan pembangunan.
Di lain pihak, minat investasi di sektor kehutanan tampak sangat rendah, yaitu hanya  mencapai  sekitar  0,4%  dari  total  nilai  investasi  (lihat Tabel  2).  Lemahnya minat investasi di sektor ini kontra produktif dengan fakta bahwa Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam hutan yang sangat besar. Indonesia dikenal sebagai negara dengan  hutan  tropis  terluas  ketiga  di  dunia  dan  memiliki  keanekaragaman  hayati yang sangat menonjol  dan  menyebar.  Sementara ekspektasi kebutuhan kayu  dunia hingga tahun 2005 jauh melebihi kondisi persediaan yang ada (Koestoer, 2002: 27). Namun,  bukan tidak mungkin  hal  ini  disebabkan  investor melihat aspek kepastian hukum yang tidak kondusif sehingga banyak di an tara investor yang mengubah haluan di hi dang lain. Di lain pihak, kasus-kasus illegal logging serta protes dari para pecinta lingkungan  turut  mewarnai  situasi  investasi  di  sektor  kehutanan.  Selain  faktor permintaan pasar global dan ketersediaan sumber daya alam,  keberadaan investasi kehutanan berdampak positif terhadap industri ikutan Iainnya. Dampak positif tersebut terlihat dari tingginya nilai investasi di  sektor industri kertas.

## TENAGA KERJA DI KBI DAN KTI
Keterkaitan  antara  investasi  dan  tenaga  kerja  dapat  ditunjukkan  melalui pengembangan  industri  di  suatu  wilayah  tertentu.  Industri  tersebut  diharapkan menyerap tenaga keija baik dari daerah terse but rnaupun dari luar daerah. Jadi dengan induksi investasi, pertumbuhan ekonomi regional akan merupakan indikasi pertama yang dapat dilihat, dan kemudian disusul oleh penyerapan tenaga keija.
Tidak  lepas  dari  aspek  investasi  dan  tenaga  kerja,  bagian  ini  akan  mengulas informasi tentang ketimpangan angkatan keija dan tenaga keija antar daerah. Secara urnurn, perbandingan jurnlah angkatan kerja an tara wilayah KBI dan KTI mencapai hampir 5:  I , artinya KBI berpotensi lima kali lebih besar dibandingkan dengan wilayah KTI.  Begitu pula dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya.  Tingkat penyerapan tenaga  kerja  di  wilayah  KBI  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  wilayah KTI.  Ini terilustrasi dari perbandingan persentase angkatan kerja yang beketja sebagai buruh tetap.  Untuk lebih jelasnya, Tabel  3 mengilustrasikan  keadaan  tenaga  kerja  tahun 2003.
Tabel  3 rnenunjukkan bahwa sebanyak 24,84% dari jumlah angkatan keija di wilayah  KBI bekerja  sebagai  buruh  tetap.  Sementara  untuk  wilayah  KTI,  jurnlah angkatan  kerja yang bekerja  sebagai buruh tetap hanya  mencapai  16%.  Ini berarti tingkat penyerapan tenaga kerja buruh tetap di wilayah KBI Iebih tinggi dibandingkan dengan KTI.

## Tabel 3. Keadaan Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama Tahun 2003
Jumlah Pekerja/ Buruhl Karyawan Berusaha  dengan Buruh Propinsi Tetap Angkatan Kerja Jumlah % Jumlah % NAD 2,538_._189.00 609 876.00 24.03 128 985.00 5.08 Sumut 5,159,678.00 1,214,676.00 23.54 111  221.00 2.16 Sum bar 1,947,876.00 378,756.00 19.44 56,532.00 2.90 Riau 2,385 328.00 861,738.00 36.13 45 575.00 1.91 Jambi 1,166,158.00 184,904.00 15.86 53,589.00 4.60 Sumsel 3,040,646.00 454,482.00 14.95 36,316.00 1.19 Bengkulu 727 484.00 85,414.00 11.74 11,008.00 1.51 Lampung 3,316,226.00 497,391.00 15.00 67,240.00 2.03 SUMATERA 20,281,585.00 4,287,237.00 21.14 510,466.00 2.52 DKI Jakarta 3,968,884.00 2,228186.00 56.14 168,492.00 4.25 Jawa Barat 16,082,417.00 4,518 722.00 28.10 421,905.00 2.62 JawaTengah 16,257,270.00 3_._371  778.00 20.74 443,064.00 2.73 Yogyakarta 1, 756,662.00 457,287.00 26.03 46,555.00 2.65 Jawa Timur 18,097 118.00 4,044,036.00 22.35 541,536.00 2.99 JAWA 56,162 351.00 14 620,009.00 26.03 1,621 552.00 2.89 BALl 1,877,422.00 548,780.00 29.23 41,900.00 2.23 JUMLAHKBI 78,321,358.00 19 456_._026.00 24.84 2,173 918.00 2.78 NTB 1,966 719.00 247,840.00 12.60 38 620.00 1.96 NTT 1,969,933.00 189,231.00 9.61 20,349.00 1.03 Kalimantan Barat 1,826,645.00 334,064.00 18.29 38,807.00 2.12 Kalimantan Tengah 842_._969.00 102 769.00 12.19 40,231.00 4.77 Kalimantan Selatan 1,594,275.00 263,689.00 16.54 31_,_960.00 2.00 Kalimantan Timur 1 '160,158.00 404,981.00 34.91 26,239.00 2.26 KALIMANTAN 5,424,047.00 1_._105 503.00 20.38 137,237.00 2.53 Sulawesi Utara 853,548.00 220,146.00 25.79 48,351.00 5.66 Sulawesi Tengah 941,386.00 156,868.00 16.66 31,129.00 3.31 Sulawesi Selatan 3,457 525.00 563477.00 16.30 84 498.00 2.44 Sulawesi Tenggara 852,505.00 111,054.00 13.03 21,382.00 2.51 SULAWESI 6,104,964.00 1,051,545.00 17.22 185,360.00 3.04 MALUKU 495,667.00 68 487.00 13.82 19,399.00 3.91 PAPUA 1,161,888.00 139,026.00 11.97 8,880.00 0.76 JUMLAHKTI 17,123,218.00 2L801  632.00 16.36 409,845.00 2.39 INDONESIA 95,444,576.00 22,257,658.00 23.32 2 583,763.00 2.71
Sumber : Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan  Kerja di  Indonesia, Agustus 2003
Di dalam KBI sendiri, tingkat penyerapan tenaga kerja dengan status buruh tetap, relatif sama dengan Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, yaitu berkisar 25%. Dari ke tiga  wilayah  itu,  Pulau Bali menempati peringkat pertama dengan tingkat penyerapan  tenaga  kerja  sebesar 29,23%;  kemudian  disusul  penyerapan  di  Pulau Jawa  sebesar  26,03%  dan  penyerapan  di  Pulau  Sumatera  21,14%.  Adapun  untuk wilayah  KTI,  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja,  tertinggi  dimiliki  oleh  Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 20,38% dan terendah NIT sebesar 9,61 %. Secara spesifik, tingkat penyerapan tertinggi di KTI terletak pada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 34,91%, kemudian diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara  25,79%. Dari 26 provinsi dalam ulasan ini, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi dalam tingkat penyerapan tenaga kerja. (lihat Tabel3). Tingkat penyerapan tenaga kerja di provinsi ini hampir dua kali lebih tinggi dari umumnya provinsi lainnya.
Di  lain  pihak,  antara  KBI  dan  KTI  terdapat  kesetaraan  dalam  hal  tingkat penyerapan  tenaga  kerja  berstatus employer.  Fenomena  ini  menarik  mengingat pertumbuhan ekonomi di wilayah KTI jauh lebih rendah dibandingkan KBI. Untuk menjadi  pekeija berstatus employer atau berusaha dengan buruh  tetap  dibutuhkan adanya j iwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai kondisi kualitas sumber daya manusia yang baik, jenjang pendidikan  formal  merupakan  salah  satu  tahapan  yang  harus  ditempuh  oleh masyarakat.  Tidak terlepas  dari  hal  itu,  dalam  konteks  kemandirian,  kreativitas masyarakat  Iokal  merupakan  salah  satu  isu  penting  bagi  terselenggaranya pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi (Sitawati, 2002 : 48).
Dalam tulisan ini penilaian terhadap kualitas pekerja akan didekati darijumlah pekerja dengan pendidikan SMA ke atas terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Selanjutnya,  Tabel  4  mengilustrasikan  keadaan  angkatan  kerja  yang  bekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkannya.
Dari Tabel4 tampak kualitas pekerja yang berpendidikan SMA ke atas, relatif seimbang  antara  wilayah  KBI  dan  KTI.  Meskipun  persentase  pekerja  yang berpendidikan  SMA ke  atas  di  KBI lebih tinggi  dibandingan  dengan KTI.  Namun ketimpangan tersebut relatifkecil, terpaut hanya sekitar 3%.
Dari seluruh provinsi dalam ulasan ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase pekerja  dengan  pendidikan  SMA ke  atas  tertinggi  dibandingkan  region  lainnya. Persentase pekerja dengan pendidikan SMA ke atas provinsi tersebut sebesar 58,12%, lebih  tinggi dua kali dibandingkan dengan rata-rata wilayah Indonesia yang sebesar 22,97%. Provinsi lainnya yang memiliki  persentase pekerja dengan pendidikan SMA ke atas di atas rata-rata wilayah Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,  Maluku, dan Sulawesi  Selatan yang terletak di  KTI.  Provinsi Bali,  Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan  Bengkulu di K.BI.
Jika dikaitkan dengan keberadaan investasi, Provinsi Bali yang memiliki nilai investasi relatifkecil, temyata memiliki kualitas sumber daya man usia yang lebih baik dari umumnya region-region di Indonesia. Kondisi yang sama terjadi pada Provinsi Yogyakarta, Bengkulu, dan Sumatra Barat (lihat Tabel 4). Berkebalikan dengan hal
Jurnal Kependudukan Indonesia

## Tabel4.  Keadaan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2003
Penduduk Berumur Pendidikan yang Ditamatkan 15 Tahun Propinsi Ke Atas yang Bekerja SMAKeAtas Selama Seminggu Jumlah o/o yang Lalu (Jiwa) NAD 2,254,155.00 862,761.00 38.27 Sumut 4,595,268.00 1,381,269.00 30.06 Sumbar 1,749,020.00 498,848.00 28.52 Riau 2,133,627.00 763,833.00 35.80 Jambi 1 ,091 '782.00 205,647.00 18.84 Sumsel 2,767,849.00 532,470.00 19.24 Bengkulu 673,239.00 175,117.00 26.01 Lampung 3,017,916.00 502,983.00 16.67 SUMATERA 18,282,856.00 4,922,928.00 26.93 DKI Jakarta 3,379,202.00 1,964,146.00 58.12 Jawa Barat 14,103,352.00 3,168,734.00 22.47 Jawa Tenaah 15,124,082.00 2,331,902.00 15.42 Yogyakarta 1,658,103.00 529,537.00 31.94 Jawa Timur 16,525,698.00 3,221,650.00 19.49 JAWA 50 790.437.00 11,215,969.00 22.08 BALl 1, 777 196.00 539,441.00 30.35 JUMLAH KBI 70,850,489.00 16,678,338.00 23.54 NTB 1,842,905.00 290 995.00 15.79 NlT 1 ,890,042.00 269,395.00 14.25 Kalimantan Barat 1,707,747.00 323,442.00 18.94 Kalimantan Tengah 779,968.00 132,407.00 16.98 Kalimantan Selatan 1,472,745.00 275,995.00 18.74 Kalimantan Timur 1,115,513.00 348,448.00 31.24 KALIMANTAN 5.075.973.00 1,080,292.00 21.28 Sulawesi Utara 803,574.00 245.520.00 30.55 Sulawesi Tengah 898,383.00 200,310.00 22.30 Sulawesi Selatan 2,870, 757.00 666,517.00 23.22 Sulawesi Tenggara 765,783.00 169,759.00 22.17 SULAWESI 5,338 497.00 1,282,1 06.00 24.02 MALUKU 433,594.00 117 767.00 27.16 PAPUA 1,094,100.00 158,418.00 14.48 JUMLAH KTI 15,675111.00 3,198 973.00 20.41 Total 86,525,600.00 19,877,311.00 22.97
Sumber: Sakemas 2003, BPS
Vol.  II, No.  1, 2007
itu, Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat yang memiliki investasi tinggi temyata memiliki kualitas sumber daya manusia di bawah rata-rata wilayah Indonesia.
Secara umum,  ilustrasi  di  atas mengindikasikan kualitas pekeJja di  Indonesia relatifkurang baik. Ini tereermin dari kecilnya persentase pekerja yang berpendidikan SMA ke atas, yaitu hanya mencapai 23%. Sementara, sisanya sebesar lebih dari 70% merupakan pekerja yang berpendidikan SMA ke bawah. Tidak terlepas dari hal itu, masalah penyerapan tenaga kerja sebetulnya tidak sepenuhnya bergantung atas kualitas pekerja itu sendiri, namun masih terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor kebijakan ketenagakerjaan yang ada.

## PERANAN INVESTASI  BAGI PENYERAPAN TENAGA  KERJA Dl KBI DAN  KTI
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  investasi  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Aspek ketenagakerjaan merupakan  salah  satu indikator ekonomi  makro. Pada bagian ini akan diu las dampak dari investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Investasi, pertumbuhan PDRB dan penciptaan lapangan pekerjaan merupakan tiga unsur yang saling terkait. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ini akan terealisir apabila terjadi peningkatan investasi. Pada kenyataannya, penciptaan lapangan pekerjaan di  Indonesia tidak sesederhana seperti  gambaran  di  atas.  Meningkatnya  investasi  belum tentu  setara  dengan  laju peningkatan lapangan kerja.
Menurut Bappenas (2003) menurunnya penciptaan lapangan kerja terjadi setelah krisis ekonomi dan ini disebabkan oleh adanya perubahan hubungan industrial yang drastis sejak tahun 1998. Reformasi politik dan demokrasi telah memberi kesempatan bagi pekerja untuk berpartisipasi dalam penetapan kondisi dan standar kerja. Namun, perubahan tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian dalam hubungan industrial sehingga Iebih sering terjadi konflik dan pemogokan yang merugikan baik bagi pekerja maupun pemberi kerja (Bappenas, 2003  : N-16-17).  Selain itu, berbagai kebijakan ketenagakerjaan  diindikasikan  sebagai  salah  satu  penyebab  tetjadinya  penurunan penciptaan lapangan kerja.  Kebijakan tersebut di  antaranya adalah kebijakan yang menyangkut penetapan upah minimum serta kebijakan yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja dan pemberian pesangon. Kebijakan tersebut dirasakan memberikan porsi perlindungan yang Iebih besar kepada pihak pekerja.
Ada suatu kecenderungan penerapan peningkatan upah minimum dalam skala cukup tinggi memberikan dampak negatif terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja.  Penerapan  upah minimum tersebut berdampak ganda,  tidak hanya  terhadap pemberi ketja yang memang bel urn menerapkan upah sesuai dengan standar minimum, tetapi juga bagi pemberi kerja yang sebetulnya telah menerapkan upah di atas upah minimum. Bagi perusahaan tersebut (terutama perusahaan besar), peningkatan upah minimum berdampak secara psikologis.  Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan
Jurnal Kependudukan Indonesia
an tara upah tenaga kerja perusahaaannya dan perusahaan lain yang masih menerapkan upah tenaga ketja di bawah standar,  perusahaan tersebut terpaksa harus meningkatkan pemberian upahnya. Ini dapat menjadi penghambat penyerapan tenaga bagi perluasan us aha.
Selain itu, ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian pesangon yang lebih berpihak pada pekerja berakibat terjadi kecenderoogan penggunaan mesin sebagai  pengganti  manusia.  Hal-hal  inilah yang  pada  akhimya  menimbulkan pergeseran  usaha dari yang mulanya padat karya menjadi  suatu usaha yang relatif padat  modal.  Secara  tidak  langsung,  ini  akan  berpengaruh  terhadap  penciptaan lapangan  pekerjaan.  Dengan  demikian,  kebijakan  ketenagakerjaan  tidak dapat dipandang  sebagai  satu bagian  yang  berdiri  sendiri,  tetapi  merupakan bagian dari rangkaian penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Di  sisi lain, akibat rendahnya pemahaman sumber daya manusia di  Indonesia umumnya,  pekerja  kurang  dapat  menyadari  dampak jangka  panjang  tuntutan peningkatan upah terhadap keberlangsungan suatu usaha. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, tercatat beberapa perusahaan besar mengalihkan lokasi usahanya ke tempat lain di luar Indonesia yang dianggap lebih memiliki ilclim usaha kondusif.
Tidak  terlepas  dari  hal  itu,  rendahnya  pemahaman  sumber  daya  manusia  di Indonesia, umumnya terkait dengan tingkat pendidikan.  Seperti yang telah diutarakan di  atas,  sebagian besar pekerja di  Indonesia  (±70%)  memiliki  tingkat pendidikan SMA ke bawah.  Oleh sebab  itu,  peningkatan kualitas sumber daya  manusia dapat juga dipandang sebagai salah satu bagian dari rangkaian penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Hasil perhitungan korelasi statistik memperlihatkan bahwa secara umum terdapat ketimpangan penyerapan tenaga kerja di wilayah KBI dan KTI. Ini ditunjukkan dengan basil korelasi antara investasi PMDN dan PMA terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja  sebagai  buruh  tetap.  Di  wilayah  KBI  basil  korelasi  relatif kuat  (+0,65). Sementara  untuk  wilayah  KTI  kebalikannya  (-0,23).  Hal  ini  mengindikasikan beberapa hal, antara lain pekerja di wilayah KTI umumnya bukan penduduk lokal, tetapi umumnya dari wilayah KBI. Kondisi ini sejalan dengan fenomena ketersediaan angkatan kerja di KTI yangjauh lebih rendah dibandingkan dengan KBI (lihat Tabel 3). Selain itu, mungkinjuga terkait denganjenis usaha yang ada relatifpadat modal. Namun,  pola  yang  sama tidak seluruhnya  terjadi  di  region-region  KTI.  Di  Pulau Kalimantan, meskipun tidak sekuat nilai korelasi region-region di KBI, basil korelasi bersifat lemah positif ( +0, 15). Inipun sebetulnya didukung oleh keberadaan investasi PMDN.
Untuk wilayah KBI, korelasi terkuat terjadi di Sumatra. Korelasi investasi PMDN dan PMA terhadap penyerapan buruh tetap di region tersebut sangat kuat ( +0,90). Ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan investasi akan diikuti dengan peningkatan penyerapan  tenaga  kerja.  Sementara,  untuk  wilayah  Pulau  Jawa  dan  Bali, menunjukkan nilai korelasi sedang ( +0,47).
Jika  dibandingkan  antara  investasi  PMDN  dan  PMA,  investasi  PMDN pada wilayah  Sumatra  lebih membuka peluang kesempatan  ketja dibandingkan  dengan investasi  PMA.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  korelasi  investasi PMDN terhadap buruh tetap di Sumatra relatifkuat (0,83), sedangkan korelasi investasi PMA terhadap buruh tetap lebih rendah (0,75).  Fenomena ini dapat mengindikasikan jenis usaha yang berkembang di wilayah Sumatra adalah jenis usaha yang lebih bersifat padat karya.  Sebaliknya di Pulau Jawa dan Bali, investasi PMA yang lebih menciptakan lapangan  kerja  ketimbang  investasi PMDN.  Hasil  korelasi  antara  investasi  PMA terhadap buruh tetap relatif sedang (0,53), sedangkan basil korelasi antara investasi PMDN  dan buruh  tetap  sangat  lemah  (0,15).  Jika  dilihat  kualitas  sumber  daya manusianya, Pulau Jawa dan Bali memiliki kualitas sumber daya lebih baik tertimbang Sumatra.  Dengan  demikian,  lebih  rendahnya  nilai  korelasi  Pulau  Jawa  dan  Bali dibandingkan  dengan  Pulau  Sumatra  dapat mengindikasikan  bahwa bukan  faktor sumber daya manusia yang menjadi penyebabnya, melainkan faktor jenis usaha. Dalam hal ini ditunjukkan oleh jenis usaha  yang berkembang pada region tersebut adalah jenis usaha  yang  lebih bersifat padat modal.  Selain  itu,  kemungkinan juga terkait dengan  jiwa kewirausahaan  yang  dimiliki  masyarakat  Pulau  Jawa  dan  Bali. Masyarakat wilayah tersebut cenderung untuk memilih bekerja sendirilse/f employer.
Peranan kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap  penyerapan  lapangan  kerja sebagai employer atau berusaha dengan buruh tetap jelas terlihat melalui basil korelasi antara investasi dan tenaga kerja yang bekerja sebagai employer. Di Jawa dan Bali yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik tertimbang Pulau Sumatra, basil  korelasi  memperlihatkan  nilai  lebih  kuat  dibandingkan  dengan  Sumatra.  Ini ditunjukkan  dengan  nilai  korelasi  investasi  PMA terhadap  employer di  Jawa  dan Bali cukup kuat {0,65), sementara di Pulau Sumatra relatif sedang (0,44).
Jika dibandingkan dengan investasi PMDN dan PMA, investasi PMA temyata lebih  memberikan  dampak positif terhadap  penciptaan  lapangan  kerja  sebagai employer. Ini diilustrasikan dengan nilai  korelasi investasi PMA terhadap peketja employer sebesar +0,65, sementara nilai korelasi investasi PMDN terhadap pekerja employer hanya  sekitar +0,24.  Kesenjangan  nilai  korelasi  antara  investasi  PMA terhadap employer sebagai yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali tersebut banyak terkait dengan sifat masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan di region tersebut.
Tumbuhnya jiwa kewirausahaan masyarakat Pulau Jawa dan  Bali lebih jelas terlihat dari perbandingkan nilai korelasi  antara investasi PMA terhadap employer dan an tara investasi PMA dengan buruh tetap. Korelasi kelompok pertama lebih tinggi {0,65) ketimbang kelompok kedua (0,53). Di lain pihak, penciptaan lapangan kerja sebagai employer memberikan dampak ganda terhadap dunia ketenagakerjaan, yaitu memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja bagi buruh tetap di bawahnya meskipun  buruh  tersebut  berupa  buruh  unski/1  sekalipun.  Selanjutnya,  ini  akan berdampak  terhadap  pengurangan  masalah pengangguran  di  Indonesia.  Dengan demikian,  melihat  tingginya  dampak keberadaan  investasi  PMA terhadap  dunia
ketenagakerjaan, investasi di lingkup PMA tersebut perlu lebih didorong untuk lebih berkembang.
Melihat besarnya peranan keberadaan investasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan; penciptaan iklim usaha yang kondusifmerupakan hal penting bagijalannya roda perekonomian negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai tindakan dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan kesempatan kerja. Berbagai tindakan  tersebut  antara lain,  perbaikan pada  iklim  investasi,  hubungan ketenagakerjaan, fasilitas industri dan perdagangan, reformasi hukum, keamanan dan memperbaiki  tata  kelola.  Perbaikan  tersebut  di  antaranya  diterbitkannya  undang- undang  yang  terkait  dengan  penyelesaian hubungan  industrial,  pengaturan yang menyetarakan perlakukan bagi investasi PMA dan Pl\IDN, perbaikan kondisi investasi dan harmonisasi peraturan investasi untuk meningkatkan daya saing menarik investasi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan serta diterbitkannya Undang-Undang No.  13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan. (Menko Perekonomian, 2004). Di sisi lain, dalam rangka hannonisasi peraturan daerah dalam konteks  otoda  dan  untuk lebih  menghasilkan  iklim  investasi  yang  lebih kondusif; pemerintah telah mengkaji lebih dari 3.000 peraturan daerah. Dari jumlah tersebut,  161  perda .telah  dibatalkan  oleh Mendagri  dan 284 lainnya  diminta oleh Mendagri agar dibatalkan oleh daerah yang bersangkutan.
Dengan demikian, sejalan dengan ekspetasi kondisi perekonomian dunia tahun 2004 lebih baik sebelumnya,  membailmya  kinerja pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta fakta  memperlihatkan adanya keterkaitan yang cukup  kuat  antara  investasi  terhadap  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  dunia ketenagakerjaan tahun 2004 diharapkan akan membaik.

## RINGKASAN TEMUAN
Paparan di atas telah mengulas kemajuan penanaman modal setelah masa krisis ekonomi dan dampalmya terhadap penyerapan tenaga kerj a, dengan kerangka waktu tertentu,  data  2000-01  untuk  investasi  disertai  dampak  tenaga  kerja  pada  tahun ikutannya 2002-03. Beberapa butir temuan dan ringkasan penting untuk dicatat.
Pertama, Pemerintah  telah meletakkan  prioritas  utama  pada  program yang menuju pada langkah-langkah guna mengatasi pasca-IMF dan dorongan ekspor serta investasi,  melalui  Inpres No 5/2003  dan Keppres  87/2003.  Keduanya merupakan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menarik investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, dalam perspektif regional, profil investasi untuk masing-masing wilayah sangat  bervariasi.  Untuk KBI,  investasi  dua  kali  lipat  lebih  besar daripada KTI. Investasi asing lebih dominan di KBI, khususnya di Jawa. Semen tara di KTI, investasi domestik lebih dominan yang ditunjukkan Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Ketiga, investasi domestik, menyebar di sektor-sektor tradisional dan ini banyak disebabkan  oleh  ketersediaan  sumber daya  alam yang  dimiliki  daerah,  seperti di
Sumatra dengan pertanian dan migas, Sulawesi dengan pertanian, Papua dengan migas dan  tambang.  Sementara  sektor-sektor  modem  seperti  industri  farmasi  dan  kimia umunmya berkonsentrasi di Jawa.
Keempat,  kualitas  SDM  di  Indonesia  umumnya  masih  rendah.  Hal  ini ditunjukkan  oleh  rendahnya  pencapaian  tingkat  pendidikan  pekerja.  KTI  sangat menonjol profilnya, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan serta Papua;  sementara di  KBI adalah Jambi, Lampung, dan Jawa Tengah. Sekitar  70%  tenaga  kerja  di  Indonesia  memiliki  tingkat  pendidikan  rendah. Perusahaan-perusahaan cenderung menentukan standar keterampilan pekelja dengan tingkat pendidikan yang memadai guna mencapai  nilai  produktivitas tinggi,  sebab dengan pendidikan tinggi, produktivitas akan meningkat.
Kelima,  dalam  kaitannya  dengan  tingkat  korelasi  antara  buruh  tetap  dan investasi,  terdapat pola  yang  kontras  antara  KBI  dan  KTI.  Tenaga  kelja  formal memiliki korelasi positif dan kuat di KBI; sebaliknya di KTI, korelasinya negatif dan relatiflemah. Di KBI, korelasi kuat tampak di Sumatra yang berarti induksi investasi memberi dampak positifterhadap penyerapan tenaga kelja akibat tingkat pendidikan yang tinggi. Investasi domestik menyebar di Sumatra dan mempunyai akses terhadap penyerapan tenaga kelja yang padat karya; semen tara di Jawa dan Bali tidak demikian halnya.
Dengan demikian, secara keseluruhan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu mempertimbangkan butir-butirpenting di atas gtma mendorongpenciptaan iklim usaha  dan  investasi  yang  kondusif serta  peningkatan pembangunan  daerah.  Tidak mengherankan jika  pemerintah  pusat  mengeluarkan  Inpres  No  3/2006  tentang Peningkatan Iklim Investasi.

## DAFTARPUSTAKA
Bank Indonesia. 2002. Laporan tahunan
Bank Indonesia. http://www.bi.go.id. Indonesia. 31  Desember 2003 dan 23  Maret 2004.
BK.PM. http://www.bkpm.go.id.Indonesia. 10April2006
Bappenas. 2003. Perekonomian Indonesia  Tahun  2004: Prospek dan  Kebijakan.
Basri, M. Chatib and Pierre van der Eng (Eds.). 2004. Business in Indonesia: New Challenge, Old Problems. Singapore: ISEAS Publication.
Kantor Menko Perekonomian. http://www.ekon.go.id. Indonesia. 25 Maret, 23 Juni 2004 dan Mei2006.
Kementerian Koordinator Bidang  Perekonomian.  2004. Laporan  Kemajuan  Jmplementasi Kebijakan Ekonomi (White Paper) September 2003-Februari 2004.
Koestoer, Raldi Hendro. 2002.  "Strategi Kebijakan Investasi Kehutanan di Tingkat Regional:
Suatu Pemikiran". Jurnal Geografi, ( 4 ): 26-33.
Kompas. 2002. Hasil Kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah yang Semena-menaAkanMerana,  25 Januari,p. 15
Sitawati, A. 2002. "Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten". Tesis. FMIPA-UI. Agustus 2002. Hal. 48
Sugiyarto, Guntur and Raldi H. Koestoer. 2005. "Investment Climate in Indonesia: The Main Impediment,  Economic  Costs  and  Policy Implications".  Makalah disajikan dalam International Conference on Mining Indonesia 2005, IMA Jakarta, September.