## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bima  secara  geografis,  kehidupan  sosial  dan kebudayaan memiliki keunikan yang menarik untuk dianalisis, baik  dari  sisi  historis,  ekonomi  maupun  simbol-simbol  sosial lainnya. Salah  satunya  yaitu  kondisi  kabupaten  Bima  yang seringkali  mengalami  konflik  antar  desa,  Konflik  antar  desa yang melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki budaya, agama  dan  tradisi  yang  sama.  Bila  ditelusuri  dalam  kajian konflik komunal secara umum yang berlangsung di Indonesia, hampir  membingungkan  para  pengamat  konflik.  Faktor penyebab  konflik  bukanlah  perbedaan  latar  belakang  agama, budaya,  sosial  atau  Suku. Akan  tetapi  cenderung  dipicu  oleh permasalahan kecil.
Kondisi  sosial  di  daerah  Bima  pasca  Orde  Baru,  mengalami krisis  nilai  dan  “keterisolasian”  dari  kebudayaanya  sendiri. Pemerintahan orde baru membangun pola keberagaman dalam sistem  pemerintahan,  kebijakan  sentralistik  pembangunan pemerintah  tersebut  menimbulkan  banyak  kekecewaan dari  masyarakat  Bima.  Mulai  dari  pemilihan  kepala  daerah, perekrutan PNS, promosi jabatan, dan lain sebagainya banyak didominasi oleh intervensi dari pusat, hal ini membuat potensi- potensi  sumber  daya  di  daerah  “tersingkirkan”,  kebudayaan masyarakat  dikesampingkan  dan  munculnya  “kecemburuan” elit politik lokal dalam posisi kekuasaan.
Konflik  sosial  yang  berlangsung  di  masyarakat  Bima  sendiri tidak  bisa  dipisahkan  dari  dampak  krisis  yang  melanda

## RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL ANTARA MASYARAKAT DESA NGALI DAN RENDA KECAMATAN  BELO, KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB)
Conflict Resolution Between of Renda Villagers and Ngali, Belo Subdistrict, Bima Regency of The Province of West Nusa Tenggara (NTB)
Arihan *1) ,  Ahmad Zuber 2 , Bagus Haryono 3
1 *Program Pascasarjana Sosiologi, FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
2 FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
3 FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
*) Email : arihan8889@student.uns.ac.id

## ABSTRACT
The conflict between villages in Bima Regency involves large masses  and have the same identity. Equally the muslim,  Tribes of mbojo, and the same Maja labo dahu Cultural. The conflict between the village of Renda  with  Ngali  village in district of Belo Bima Regency  forms  the  social  solidarity  which  the  massif  of  fellow    villagers.    The  results  of  this  research  show  that;  Conflicts between  villagers  backed  by  the  communal  nature  of  a  sense  of  revenge  due  to  the  pride  of  the  villagers  who  were  disturbed by  the  actions  of  the  other  villagers  that  violates  the  values,  norms  and  ethics  prevailing  in  the  village  of  Renda  and  Ngali village, conflict resolution  process  between  villagers Renda and Ngali through several  stages;  First, the kesepakan is reached  through Deliberation  and  Consensus  with upholding a culture of Maja  Labo Dahu. Second, the settlement  based on chronological events, the conflict ended by itself when the outcome of the conflict was balanced, it is likely to be temporary. Thirdly, the maintenance of peace with the reconciliation of the regional Government of Bima. A form of conflict resolution with the customary approach of deliberation and  Consensus, approach  local wisdom  Maja labo dahu Culture  followed by  determination of the sanctions for the perpetrators of the violations.  Conflict Research  Development  measures is urgently needed to bring about the integrity of the nation›s peaceful and prosperous future.
Keywords: Ndempa Ndiha  traditions, conflict resolution, reconciliation, conflict between villages

## ABSTRAK
Konflik  antar  desa  di  Kabupaten  Bima  melibatkan  massa  yang  berjumlah  besar,  sementara  masyarakat  memiliki  kesamaan  latar belakang identitas. Penduduk kabupaten Bima berpenduduk muslim, Suku Mbojo dengan menggunakan bahasa Bima, dan menganut budaya Maja labo dahu. Konflik yang berlangsung diantara desa Renda dengan desa Ngali di kecamatan Belo Kabupaten Bima terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Konflik antar desa dilatarbelakangi sifat komunal dari rasa dendam akibat harga diri masyarakat desa yang terganggu oleh tindakan dari warga desa lain yang dianggap melanggar nilai, norma dan etika yang berlaku di desa Renda dan Ngali, proses resolusi konflik antar masyarakat desa Ngali dan Renda melalui beberapa tahap; pertama, tercapai kesepakan damai melalui Musyawarah dan Mufakat dengan menjunjung tinggi nilai Budaya Maja labo dahu. Kedua, penyelesaian berdasarkan kronologis kejadian, konflik berakhir dengan sendirinya ketika hasil konflik berimbang, hal ini cenderung bersifat sementara. Ketiga, pemeliharaan perdamaian dengan rekonsiliasi dari pemerintah daerah Bima. Bentuk resolusi konflik dengan pendekatan adat Musyawarah dan Mufakat (Mbolo ro dampa), pendekatan kearifan lokal Budaya Maja labo dahu yang diikuti dengan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Langkah Pengembangan penelitian konflik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keutuhan bangsa yang damai dan sejahtera kedepanya.
Kata kunci: Resolusi Konflik, Tradisi Ndempa Ndiha, Rekonsiliasi, Konflik antar desa
pada  masa  Orde  Baru  sebagaimana  terjadi  di  daerah-daerah lainya.  Kebijakan  yang  tersentralistik  dari  pemerintah  pusat tersebut memberikan keseragaman pola pemerintahan, seperti halnya  kepala  daerah  setingkat  Bupati  atau  Wali  kota  Bima hampir  semuanya  diduduki  oleh  elit  politik  titipan  dari  pusat atau  keturunan  Jawa.  Sudah  tentu  pemahaman  mereka  atas kebudayaan  Bima  tidak  dimiliki,  dan  banyak  kebijakan- kebijakanya yang bersifat mematikan kebudayaan lokal dengan mengatasnamakan  nasionalisme,  kesatuan  dan  kesamaan ditengah  keragaman  kebudayaan  masyarakat.  Walaupun demikian,  ditengah  masyarakat  perkotaan  yang  tengah mengalami transformasi kebudayaan secara tajam, akan tetapi nilai-nilai  luhur  kebudayaan  lokal  Bima  “ maja  labo  dahu” terpelihara  dengan  baik  di  wilayah  pedalaman  dan  desa-desa di  pelosok  pegunungan.  Budaya  saling  menghormati  dan menghargai ( maja labo dahu ) yang sebelumnya melekat kuat dalam  nilai-nilai  kehidupan  masyarakat  Bima  sebagian  besar telah  mengalami  perubahan.  Konsep  kebudayaan maja  labo dahu yang sudah tertanam kuat nilai-nilai Islam, memberikan pesan-pesan moral pada masyarakat Bima dalam melaksanakan setiap  kegiatan  yang  ditekuninya.  Pudarnya  nilai  kebudayaan pada  masyarakat  daerah  Bima  tidak  terlepas  dari  pengaruh kebijakan sentralistik masa Orde Baru.
Pada kasus konflik di daerah Bima tersebut, cenderung dipicu oleh  permasalahan-permasalahan  yang  bersifat  kecil  dalam kasat  mata,  seperti  perkelahian  pemuda  di  orkesta/hiburan, perdebatan  terkait  perbedaan  pendapat,  permasalahan  utang- piutang dan lain sebagainya, yang menyebabkan kematian atau luka berat yang kemuadian dituntut oleh pihak keluarga darah dibalas darah atau pertanggung jawaban lainya yang melibatkan bentrokan antar desa. Kasus konflik desa Renda dan Ngali yang terjadi pada 19 januari 2009, konflik berawal dari perkelahian pemuda,  pemuda  desa  asal  Ngali  yang  kemudian  dibacok oleh pemuda yang diduga warga Renda dengan menggunakan senjata  tajam,  kemudian  disusul  oleh  respon  pihak  keluarga untuk  meminta  pertanggung  jawaban  kepada  pelaku,  ketika tuntutan  tidak  mendapatkan  respon  baik,  kemudian  diikuti oleh rentetan tindakan lainya, seperti penghadangan jalan oleh warga desa Renda untuk mencari warga desa Ngali, begitu juga sebaliknya sikap warga Ngali.
Sebagaimana dampak langsung dari terkikisnya nilai-nilai budaya maja labo dahu dan kearifan lokal tersebut, berkembangnya pola konflik  sosial  yang  bersifat  komunal.  Konflik  sosial  tersebut merupakan konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang berkepanjangan  dan  terjadi  (ledakan  konflik)  dalam  waktu yang singkat, akan tetapi memiliki dampak yang membias dan berkelanjutan  dalam  kehidupan  masyarakat  Bima.  Diantara konflik-konflik sosial yang mengakar secara kuat pada masyarakat Bima yaitu konflik yang berlangsung antara warga desa Ngali dan Renda, hingga saat ini konflik tersebut belum benar-benar berakhir semenjak berhenti pada akhir tahun 2012, dan berpotensi kembali muncul ketika dipicu oleh faktor yang tepat. Konflik kedua desa tersebut pada umumnya masyarakat Bima beranggapan bahwa konflik  kedua  desa  tersebut  adalah  konflik  yang  pertama  kali muncul di kabupaten Bima yang disusul oleh konflik antar warga di berbagai tempat lainya. Keberlanjutan dari konflik ini dapat dilihat melalui berkembangnya pola imitasi kekerasan sosial dan meningkatnya  skala  tindak  kriminal  lainya  didalam  kehidupan masyarakat Bima. Konflik antar warga desa tersebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara tiba-tiba, warga yang terlibat konflik hingga memakan banyak korban, mulai dari korban jiwa hingga korban materil dan berujung pada pembakaran kampung desa yang berkonflik.
Sejarah  konflik  rakyat  pertama  di  Bima  berlangsung  sejak
tahun 1908-1910, pada masa kesultanan Bima Sultan Ibrahim. Konflik itu diawali oleh peristiwa perlawanan rakyat Bima atas kolonialisme  Belanda  yang  berlangsung  selama  tahun  1908- 1910 (Perang Ngali, Dena, dan Kala) dan hingga sekarang masih menyisahkan konflik antar desa yang berkelanjutan. Perjuangan masyarakat  desa  Ngali  dalam  melawan  penjajahan  Belanda dengan mengatasnamakan mempertahankan “wibawah Sultan Bima”, pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Belanda yang didukung oleh pasukan kesultanan Bima. Kekalahan rakyat pada perlawanan rakyat ini berakibat fatal bagi masyarakat desa Dena, Donggo  Kala,  desa  Ngali  dan  desa-desa  lainya  yang  terlibat dalam  perlawanan  atas  kolonial  Belanda  di  Bima.  Hukuman atas tindakan pemberontakan tersebut yaitu harus menanggung hukuman pembuangan tokoh-tokoh rakyat dan penyitaan harta benda dan tanah adat milik warga desa oleh Belanda dijadikan sebagai  harta  rampasan  perang.  Sementara  tanah  adat  desa yang  dianggap  memberontak,  dibagikan  kepada  warga  desa lain yang dianggap berjasa dalam membantu Belanda selama berlangsungnya perlawanan rakyat. Sejarah panjang perjuangan rakyat  pedesaan  dalam  merebut  kembali  hak-haknya  tersebut hingga pada akhirnya terbentuk sebuah kebiasaan yang disebut tradisi ndempa ndiha / perkelahian massal (Tajib, 1995).
Tradisi ndempa tersebut  dilaksanakan  oleh  rakyat  layaknya turnamen  atau  hiburan  rakyat,  dan  hanya  dilaksanakan  pada waktu tertentu yaitu ketika selesai musim panen (panen padi). Turnamen  perkelahian  massal  dalam  tradisi ndempa tersebut setidaknya  melibatkan  empat  desa,  yaitu  desa  Ngali,  Renda, Sakuru, dan Monta yang ikut disaksikan oleh semua penduduk desa, laki-laki dan pemuda dari keempat desa tersebut dengan aturan main yang cukup sederhana. Peserta harus menjunjung tinggi  kehormatan  perempuan,  peserta  dalam  posisi  duduk tidak boleh diganggu, tidak boleh memakai senjata, dan peserta yang  meninggal  dunia  pada  saat  turnamen,  keluarga  tidak diperbolehkan  menuntut.  Tradisi ndempa tersebut  berangsur- angsur  menghilang  sekitar  tahun  1950-an  (Tajib,  1995:  270). Masyarakat  umum  di  Bima  banyak  yang  memandang  bahwa konflik sosial yang berlangsung di desa Ngali dan desa Renda diawali oleh tradisi tersebut.
Konflik sosial yang berlangsung di desa Ngali dan desa Renda telah terjadi dalam beberapa periode; Pertama, konflik di tahun 1909-1911, konflik komunal ini dikarenakan pengaruh dendam akibat kekalahan rakyat Ngali melawan Belanda. Kedua, terjadi pada  tahun  1911-1970  terjadi  antara  desa  Ngali  dengan  desa lainya lewat turnamen tradisi Ndempa Ndiha . Ketiga, konflik antara  pemuda  dengan  menggunakan  senjata-senjata  tajam yang  berlangsung  pada  tahun  1971-1991.  Keempat,  terjadi pada tahun 1991 hingga tahun 2012, konflik terjadi antar desa dengan menggunakan senjata api (senpi rakitan), konflik yang memakan korban yang cukup banyak.
Akar masalah dari konflik Renda dan Ngali secara laten , telah terbentuk  dari  tradisi Ndempa  ndiha (perkelahian  massal) tersebut  yang  kemudian  membentuk  sebuah  bentuk  karakter pemuda yang merasa tangguh, dan berjiwa pahlawan (Superior) atau  sejenisnya  ditengah  masyarakat.  Hal  ini  pada  umumnya cenderung dilindungi dan dijalankan secara bersama-sama oleh sekelompok  pemuda  atau  masyarakat  sebagai  nilai  persatuan atau solidaritas yang saling mengikat untuk melindungi antara satu  dengan  yang  lainya.  Walaupun  tradisi  tersebut  berjiwa mengakar  dalam  karakter  masyarakat  Bima,  akan  tetapi diikat kuat lagi oleh nilai budaya maja labo dahu yaitu saling menghormati  dan  menghargai  antar  sesama.  Menghargai  dan menghormati  yang  tua  sudah  menjadi  tradisi  yang  melekat kuat  di  tengah  masyarakat  Bima  khususnya  masyarakat  desa Renda dan Ngali. Konflik di masyarakat desa Renda dan desa
147 |  Arihan. et. al . Resolusi Konflik Komunal antara Masyarakat Desa Ngali dan Renda Kecamatan  Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Ngali merupakan hasil transformasi konflik dari tradisi ndempa yang  diartikan  sebagai  semangat  kejujuran,  keterbukaan,  dan patriotisme juga mengungkapkan bahwa (Muhlis, 2013).
Konflik yang terjadi di masyarakat Renda dan Ngali cenderung masyarakat “terprovokatif” oleh kondisi yang tidak terkendali. Penyelesaian konflik sosial yang berlangsung selama ini oleh pemerintah  yaitu  dengan  menyalurkan  tenaga  kepolisian  dan militer  untuk  meredakan  konflik.  Bentuk  penanganan  konflik di  kabupaten  Bima  selama  ini  cenderung  bersifat  sementara. Kecenderungan pemerintah kabupaten Bima dalam mengambil tindakan meredam konflik seperti halnya sikap panik menghadapi kobaran  api  kebakaran,  sementara  disisi  lain  mengabaikan untuk  memperbaiki  sumber  dari  kebakaran  itu.  Penanganan konflik dengan penyaluran tenaga Kepolisian, BRIMOB, TNI, dan  Pihak-pihak  keamanan  lainya  “diklaim”  sebagai  langkah utama  dalam  menangani  konflik.  Tindakan  pihak  kepolisian lebih  cenderung  menekankan  pada  permasalahan  hukum dan  bertindak  menyelesaikan  masalah  ketika  tengah  bersifat destruktif  (menghancurkan).  Pola  penyelesaian  masalah  yang seperti itu, kecenderungan mengabaikan karakteristik budaya, latarbelakang  sosial,  dan  permasalahan-permasalahan  yang bersifat laten lainya (M. Nasir, 2013).
Penyelesaian  konflik  oleh  pemerintah  dan  pihak  keamanan masih  sebatas  pada  pendekatan  hukum  dan  konvensional, pemerintah  memandang  bahwa  konflik  antar  desa  sebagai masalah kriminal semata dan cenderung menyelesaikan konflik melalui pihak kepolisian dengan melibatkan kedua belah pihak saja  yaitu  pihak  yang  bertikai  dan  melibatkan  keluarga  atau orang  tua  masing-masing  (Ilyas,  2014).  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  nilai  budaya  yang  tercermin  lewat  budaya maja  labo dahu yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat Bima sejak dahulu, budaya yang seharusnya membimbing masyarakat akan penting saling menghormati dan menghargai antar sesama, seakan telah dilupakan oleh masyarakat lebih-lebih pemerintah sebagai pucuk kekuasaan dalam menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera.
Konflik yang terjadi di kabupaten dan kota Bima bila ditelusuri dari perspektif homogenitas sosial budaya, karena masyarakat yang  terlibat  konflik  memiliki  identitas  sosial  budaya  yang berlatar  belakang  sama,  yaitu  sama-sama  beragama  Islam, dengan  sama-sama  dari  Suku  Mbojo,  dan  berprofesi  sebagai masyarakat Petani. Bahkan pihak yang terlibat dalam konflik masih  terikat  dalam  ikatan  keluarga  dan  kerabat  yang  masih dekat. Penyelesaian konflik lebih bergantung pada mekanisme formal untuk arbitrase dan ajudikasi (Sanginga, 2007).
Upaya  resolusi  konflik  etnis  melalui  rapat  koordinasi  dengan melibatkan  berbagai  tokoh  etnis  yang  ada,  meningkatkan komunikasi  budaya  antar  kedua  etnis,  mewaspadai  berbagai bentuk isu dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,  agar  tetap  menjaga  rasa  aman,  dan  kembali  menjalin hubungan  yang  harmonis,  saling  pengertian  dan  toleransi (Iskandar, 2010). Penyelesaian konflik dengan membangun tokoh sosial, konflik terjadi akibat krisis ketokohan dalam masyarakat, konflik  dapat  diselesaikan  dengan  menguatnya  modal  sosial masyarakat (Eka Hendry, 2013).
Penyelesaian  konflik  melalui  Rekonsiliasi  adalah  proses  yang berkelanjutan  menggantikan  antagonis  kenangan  dengan kenangan  obligasi  dan  sosial  sebelumnya  mengganti  sejarah kekerasan berkenaan dengan pembunuhan saudara dalam sejarah yang mengingatkan praktik lama yang mengutuk atas tindakan yang  menghilangnya  nyawa  manusia  (Kimberly  Theidon, 2006). Permasalahan yang kemudian muncul adalah jika konflik
merupakan  realitas  dari  kehidupan  sosial  yang  sering  terjadi dalam  masyarakat  daerah  yang  tengah  mengalami  transisi pembangunan, lantas bagaimana langkah kita dalam menemukan resolusi konfliknya?.
Oleh karena demikian, berangkat dari fenomena sosial tersebut, peneliti berupaya untuk mengabdikan diri secara akademik untuk mengangkat  judul  penelitian  tentang  Resolusi  Konflik  Antara Masyarakat Desa Renda dan Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Peneliti memandang, bahwa konflik yang terjadi di kedua desa tersebut menjadi ikon dan stimulus bagi munculnya konflik-konflik di desa-desa lainnya di kabupaten dan kota Bima. Peneliti berupaya melaksanakan aktivitas akademis yang  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  masyarakat  Indonesia pada  umumnya,  lebih  khususnya  masyarakat  daerah  Bima, dalam hal ini masyarakat desa yang tengah mengalami transisi pembangunan dan sedang dilanda konflik sosial.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif,  Sebagaimana  menurut  Sutopo,  peneliti menekankan  catatan  dengan  deskripsi  kalimat  yang  rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna  mendukung  penyajian  data  (Sutopo,  2006:40). Penelitian kualitatif yaitu sebagai sebuah metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang dan perilaku yang  dapat  diamati  (Moleong,  2006:3). Penelitian  deskriptif kualitatif  berusaha  untuk  memahami  makna  dari  berbagai peristiwa dan interaksi manusia didalam situasinya yang khusus (Sutopo, 2006:27).
Lokasi  penelitian  ini  bertempat  di  desa  Ngali  dan  desa  Renda kecamatan  Belo,  kabupaten  Bima,  provinsi  Nusa  Tenggara Barat (NTB). Tempat penelitian ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sosial berlangsungnya konflik dan resolusi konflik masyarakat Bima. Pencatatan sumber data melalui pengamatan, wawancara  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  secara  sadar, terarah, dan fokus dengan tujuan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
Narasumber dalam penelitian   ini berjumlah 16 (delapan) orang, narasumber yang terdiri dari 8 (empat) orang tokoh masyarakat warga desa Renda, dan 8 (empat) orang narasumber dari tokoh masyarakat  warga  desa  Ngali.  Trianggulasi  sumber  dalam penelitian  ini  menggunakan  4  (empat)  triangulasi  yang  terdiri dari: (1) Pemerintah daerah/kecamatan Belo kabupaten Bima, (2) Kepolisian Resort Kabupaten Bima/sektor kecamatan Belo, (3) LSM/Bapermas  kabupaten  Bima,  (4)  Dosen/aktivis Akademisi kabupaten Bima, (5) Tokoh agam Adat masyarakat Bima.
Teknik  pengambilan  data  dengan  melakukan  wawancara mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Pemilihan  informan dengan  teknik purposive  sampling diklasifikasi  berdasarkan Pengaruh, dan Peranan tokoh masyarakat dalam Resolusi konflik desa Ngali dan desa Renda. Validitas data dengan menggunakan teknik  triangulasi  sumber,  dan  dengan  menggunakan  model analisis interaktif Milles dan Huberman yaitu dengan tahapan pengumpulan  data,  reduksi  data  ( data  reduction) ,  Penyajian data  ( data  display) ,  dan  penarikan  kesimpulan  ( conclusion drawing/ verification ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Sosial Georgafis Daerah Bima
Secara geografis daerah Bima terdiri dari wilayah pesisir yang
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 146-154 |  148
berbatasan  langsung  dengan  luasnya  hamparan  laut,  tediri dari  18  kecamatan  dan  masing-masing  kecamatan  memiliki jarak  lebih  kuran  130  km  sampai  250  km.  Terdapat  dua kecamatan  yang  dipisahkan  oleh  perbatasan  daerah  Dompu, yaitu  kecamatan  Tambora  terletak  pada  ketinggian  10.00  dpl sementara  kecamatan  Sanggar  19.00  dpl.  Kacamatan  yang terletak didataran tinggi yaitu, 714.00 dpl kecamatan Donggo, kecamatan Lambitu dengan ketinggian 634.00 dpl, sementara kecamatan  Wawo  dengan  ketinggian  391.00  dpl  yang menjadikan  wilayah  kecamatan  Wawo  tertinggi  ketiga  dari kecamatan Donggo dan Lambitu. Kecamatan Parado berada di ketinggian 252.00 dpl, dan kecamatan Wera dengan ketinggian 57.00 dpl.
Suku  Asli  Masyarakat  Bima  yaitu  suku Mbojo, selain  suku asli mbojo masyarakat Bima juga telah mengalami pembauran dengan  suku-suku  pendatang  lainya,  suku  pendatang  tersebut diantaranya: Suku orang-orang dari Makasar-Bugis, Suku Arab- Melayu,  Suku  Jawa,  Suku  Lombok-Sasak,  Suku  Cina/ Tiong Hoa , dan suku Manggarai dari Flores, Sumba dan Ende.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  wilayah  penelitian yaitu wilayah kabupaten Bima provinsi Nusa Tenggara Barat yang  berlokasi  di  desa  Renda  dan  Ngali  kecamatan  Belo. Daerah Bima merupakan salah satu wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan berada di bagian paling timur pulau Sumbawa, bersebelahan dengan kabupaten Dompu di wilayah bagian baratnya. Desa Ngali dan desa Renda berada di kecamatan Belo yang berjarak sekitar 15,60 km dari ibukota  kabupaten  Bima.  Kecamatan  Belo  berada  disebelah selatan kota Bima.
Wilayah  kecamatan  Belo  memiliki  luas  44,75  km 2 ,  luas lahan  persawahan  sebesar  22,48%,  luas  lahan  perkebunan sebesar 16,71%, bangunan dan pekarangan seluas 3,50% dan hutan  negara  seluas  0,8%.  kecamatan  Belo  memiliki  pusat pemerintahan  di  desa  Cenggu  yang  berjarak  15,60  km 2 dari ibukota kabupaten Bima. Berada di daerah dengan Ketinggian 23 dpl, wilayah kecamatan Belo terdiri dari 9 desa yaitu desa Ngali, Renda, Ncera, Lido, Cenggu, Runggu, Soki, Roka, dan desa Diha.
Dilihat  dari  grafik  tersebut,  wilayah  yang  paling  luas  di kecamatan Belo dalam porsentase yaitu desa Lido yang meliputi 11,1% dan luas terkecil yaitu desa Diha seluas 0,65%. Sementara luas wilayah desa Ngali 6,79% dari wilayah kecamatan Belo, dan  luas  wilayah  desa  Renda  6,51%  dari  wilayah  kecamatan Belo. Dalam grafik luas. Keseluruhan dari wilayah kecamatan Belo, desa Renda dan Ngali bisa dikategorikan memiliki luas yang sama dengan posisi bersebelahan antara yang satu dengan yang lainya.
Penduduk  desa  Ngali  dan  dan  desa  Renda  kecamatan  Belo berdasarkan data BPS Kecamatan Belo dalam angka tahun 2016, desa  Ngali  mencapai  6.435  jiwa,  dan  terdiri  dari  2.536  kepala keluarga, sementara desa Renda sebesar 5.098 jiwa yang terdiri dari 1427 kepala keluarga. Berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya manusia sudah mencapai standar tingkat tinggi, mulai dari jenjang pendidikan  sekolah  dasar  hingga  tingkatan  Sarjana,  Magister dan Doktor. Sebagian besar dari pendidikan terakhir warga desa yaitu pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menegah Atas, dapat dilihat melalu table 1.2 berikut.
Mata  pencaharian  masyarakat  desa  Ngali  dan  Renda  lebih dominan  ke  pertanian  dan  buruh  tani,  selebihnya  berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta, pengrajin, PNS dan lainya.
Gambar 1.1: Peta Lokasi Penelitian
Gambar 1.2: Luas Wilayah Kecamatan Belo
Tabel  1.1:  Jumlah  Penduduk  Desa  Ngali  dan  Desa  Renda Kecamatan Belo Desa Kepala Keluarga Laki- laki Perempuan Jumlah penduduk Ngali 2.536 3.116 3.315 6.435 Renda 1.427 2.406 2.692 5.098
Table  1.2:  Mata  Pencaharian  Warga  Desa  Ngali  dan  Renda Kecamatan Belo No.  Jenjang Pendidikan Desa Ngali Desa Renda 1.  SD/sederajat 1.494 3.743 2. SMP/sederajat 688 492 3. SMA/sederajat 571 813 4. Diploma 61 6 5.  Sarjana (S1) 59 29 6.  Magister (S2) 10 15 7. Doktor (S3) dan Profesor 5 3 8. Belum/tidak sekolah 3.547 - Jumlah 6.435 5.098
Tabel 1.3: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo No. Profesi Desa Ngali Desa Renda 1. Petani 5.042 2.973 2. Buruh tani 321 331 3. Pedagang 20 31 4. Wiraswasta 20 7 5. Pengrajin 5 7 6. PNS 17 21 7. Dll 1.010 1.728 Jumlah 6.435 5.098

## Konflik dan Penanganan Hukum di Daerah Bima
Peningkatan kasus tindak pidana dan kekerasan di Kecamatan Belo pada tahun 2013-2014 ini juga seiring dengan perkembangan kasus yang tidak tertangani oleh kepolisian sebanyak 131 kasus pada tabel 1.4 tentang penyelesaian kasus tindak pidana oleh kepolisian.  Kasus  pidana  di  desa-desa  kecamatan  Belo  yang diantaranya  terjadi  konflik  antara  masyarakat  desa  Ngali  dan Renda.  Dalam  artian  konflik  yang  terbangun  di  masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dari peranan aktif kepolisian dalam menyerap  dan  menangani  kasus  di  masyarakat  secara  tuntas tanpa menimbulkan rasa permusuhan atau saling curiga anatara desa satu dengan desa yang lainya.
Berikut Gambar 1.3 terkait data tindakan kriminal di kecamatan Belo  Berdasarkan  kecenderungan  jenis  kasus  tindak  pidana pada tahun 2010 sampai 2012  berdarakan  data Kepolisian RI. Resort Bima, Sektor Belo tahun 2015.
Berikut  Tabel  1.4  tentang  penyelesaian  kasus  tindak  pidana berdasarkan data kepolisian daerah Bima pada tahun 2015 diolah berdasarkan data BPS kabupaten Bima dalam angka tahun 2016 bahwa terdapat 523% kasus di kabupaten Bima terkait tindak pidana, hal ini belum termasuk yang tidak dilaporkan.
Dari  data  yang  terhimpun  di  Kepolisian  Sektor  Belo, penyelesaian  kasus  dikepolisian  mencapai  62%  kasus  atau sebanyak  265  kasus  selama  tiga  tahun    mulai  2010-2012. Pada  tahun  2010  sebanyak  45%  kasus  diselesaiakn  secara perdamaian,  tahun  2011  sebanyak  60%  kasus  diselesaikan secara damai, dan tahun 2012 kasus didamaikan sebanyak 60% kasus. Penyelesaian kasus lewat kepolisian ini bisa dikatakan secara  damai-kekeluargaan  yakni  tanpa  proses  lebih  lanjut
dipengadilan. Tidak lebih dari 24% diantaranya melanjutkan ke pengadilan, dibawah 30% kasus masih dalam proses penyidikan.
Daerah Bima masih memiliki hambatan dalam akses keamanan, hal  ini  dapat  dilihat  melalui  tabel  penyelesaian  kasus  oleh kepolisian  kabupaten  Bima.  Porsentase  kasus  tindak  pidana yang  ditangani  oleh  kepolisian  sebanyak  523%  kasus,  terdiri dari  kasus  yang  terselesaikan  sebanyak  954  kasus  sementara 467 kasus lainya ditangani secara adat kedaerahan atau dianggap masih  ngambang.  Kasus  terbanyak  yang  tidak  terselesaikan atau diselesaikan secara hukum oleh kepolisian yaitu terdapat di polsek Belo terdapat 164 kasus sementara yang terselesaikan hanya 23 kasus, 141 kasus lainya tidak tertangani.
Berdasarkan fakta data dari polsek Bolo yaitu hanya 83 kasus yang terselesaikan dari 162 kasus tindak pidana. Sementara di Polsek Woha menyelesaikan kasus tindak pidana sebanyak 63 kasus tindak pidana dari 113 kasus tindak pidana. Pada tabel 1.5 tersebut menunjukan angka keamanan di kabupaten Bima khususnya  di  kecamatan  Belo  masih  mengalami  hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat.
Tabel  1.4:  Jumlah  Kasus  Tindak  Pidana  dan  Kekerasan berdasarkan  Data  Kepolisian  Kabupaten  Bima  Tahun  2013-
2015 No Kepolisian Resort Tahun 2013 2014 2015 1 Polsek Monta 45 78 ... 2 Polsek Parado 10 1 ... 3 Polsek Bolo 108 131 ... 4 Polsek Madapangga 59 ... ... 5 Polsek Woha 60 116 ... 6 Polsek Belo 138 92 ... 7 Polsek Donggo 53 21 ... 8 Polsek Sanggar 7 4 ... 9 Polsek Tambora 4 1 ... Jumlah 484 444 Sumber: Hasil olah data dari BPS kabupaten Bima 2016 Gambar 1.3: Berdasarkan Kecenderungan Jenis Kasus Tindak Pidana  tahun 2010-2012
Gambar 1.4: Kasus berdasarkan penyelesaian kasus tahun 2010-2012 Gambar 1.5: Kasus pidana berdasarkan desa tahun 2010, 2011, dan 2012
Tabel  1.5:  Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana  di  Kepolisian Resort Kabupaten Bima Tahun 2013-2015 No Kepolisian Resort Laporan Persen- tase Jumlah Kasus Kasus Selesai 1 Satuan Reskrim Polres Bima 282 229 81% 2 Satuan Narkoba Polres Bima 2 4 200% 3 Polsek Woha 113 63 56% 4 Polsek Belo 164 23 14% 5 Polsek Monta 101 29 29% 6 Polsek Donggo 47 23 49% 7 Polsek Bolo 162 83 51% 8 Polsek Madapangga 67 12 18% 9 Polsek Sanggar 14 1 7% 10 Polsek Tambora 0 0 0% 11 Polsek Parado 2 0 0% 12 Polsek KPPP Udara 0 0 0% Jumlah 954 467 523%
Sumber: Hasil Pengolahan Data dari Polres Kab. Bima tahun 2015

## Faktor  Penyebab  Konflik  di  Masyarakat  Desa  Ngali  dan Renda Kecamatan Belo
Perbedaan  karakter  individu  dalam  suatu  desa  meliputi perbedaan  pendirian  dan  perasaan.  Setiap  perbedaan  ini terdapat karakter dasar yang mengikat keadaan suatu anggota masyarakat,  yaitu  norma  dan  etika.  Perbedaan  pendirian  dan perasaan  akan  sesuatu  hal  atau  lingkungan  yang  nyata  dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan  sosial.  Perbedaan  latar  belakang  kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, Seseorang sedikit  banyak  akan  terpengaruh  dengan  pola-pola  pemikiran dan pendirian kelompoknya (Poloma, 2004).
Faktor penyebab konflik di desa Renda dan desa Ngali, Coser lebih memandang bahwa tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan. Konflik yang diungkapkan merupakan sebagai tanda-tanda yang hidup dari hubungan sosial, sedangkan dengan ketiadaan konflik dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan akan ada suasana yang benar-benar kacau (Poloma, 2004: 113). Konflik dalam  masyarakat  muncul  dari  interaksi  individu  antara  satu dengan  yang  lainya  secara  aktif. Adapun  pertunjukan  konflik merupakan situasi yang diakibatkanya.
Perbedaan  pemahaman  dalam  menyikapi  persoalan  yang melibatkan  individu  yang  satu  dengan  individu  yang  lainya menjadi  penyebab  skala  konflik  membias  pada  konflik  antar desa, konflik antar individu yang seharusnya dapat diselesaikan keranah  hukum  dan  musyawarah  mufakat  dalam  konsep kearifan  budaya Maja  labo  dahu masyarakat  Bima,  justru berkembang menjadi konflik antar desa. Dalam hal ini peranan pemerintah  daerah  Bima  untuk  menemukan  solusi  sekaligus sebagai tokoh sentral penyelenggara Musyawarah dan mufakat secara tidak langsung dapat memecahkan akar persoalan yang ada.  Persoalan  kemudian  ketika  korban  bermunculan  sebagai akibat  dari  tindak  kekerasan  dalam  konflik  baik  melibatkan masyarakat  yang  berkonflik  atau  pihak  kepolisian  yang  ikut melerai konflik dengan tindakan tegas, cenderung melahirkan persoalan yang baru dalam masyarakat.
Tindakan kekerasan sebagai akibat dari konflik menimbulkan keprihatinan  tersendiri  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat Indonesia,  konflik  yang  menimbulkan  korban  jiwa  maupun material  dalam  masyarakat  desa  khususnya  yang  terjadi  di desa Renda dan Ngali kecamatan Belo Kabupaten Bima ikut menambah  angka  tindak  kekerasan  dalam  masyarakat.  Coser meyakini  bahwa  semua  hubungan  sosial  memiliki  tingkat antagonisme  tertentu,  ketegangan,  atau  perasaan-  perasaan negatif lainya (Johnson, 1986: 199)
1. Sikap  Sentime  dalam  Masyarakat  Desa  Renda  dan Ngali
Konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  desa  Ngali  dan  Desa Renda  telah  mengalir  dari  sejarah  panjang  munculnya  tradisi Ndempa Ndiha (Perkelahian Massal) yaitu tradisi perkelahian massal  yang  melibatkan  kedua  warga  desa  saling  menunjuk kekuatan fisik dalam gelanggan perkelahian untuk menunjukan siapa  yang  menjadi  Jawara  terkuat  Desa.  Tradisi Ndempa ndiha dalam masyarakat desa Ngali muncul pasca perlawanan masyarakat Bima terhadap penetapan Aturan Bea Kepala (Pajak) yang tinggi dari Belanda atas masyarakat Bima (Tajib, 1995). Konflik kedua desa bisa juga dikatakan sebagai sentime masa lalu  atas  politik  adudomba  dari  imperialisme  Belanda,  dalam hal  ini  tradisi Ndempa ,  tradisi  tersebut  berawal  dari  sengketa yang  kemudian  menjadi  tradisi  antar  warga  untuk  saling
menunjukan  kekuatan  otot.  Solidaritas  kelompok  terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari, Sebuah pemukiman dengan corak masyarakat yang cenderung homogen seperti pemukiman padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang hampir setara, Pola interaksi yang terbangun cenderung sangat intim (Poloma, 2004).
Polarisasi konflik dalam bentuk yang realistik, yaitu aksi saling serang antar kampong secara terbuka menjadikan kedua belah pihak saling siaga. Konflik secara terbuka ini membuka ruang bagi terungkapnya rasa kekecewaan dari kelompok warga yang sebelumnya telah tertanam konflik yang laten dalam hubungan yang terjalin. Konflik antara desa Renda dan Ngali kecamatan Belo yang letaknya saling berbatasan langsung, dengan karakter dan  mata  pencaharian  ekonomi  yang  sama,  rentan  terhadap hubungan  yang  disharmonis.  Konflik  realistis  muncul  dari kekecewaan  atau  tuntutan  khusus  yang  berlangsung  didalam hubungan  sosial  dan  diarahkan  ke  pihak  yang  dianggap mengecewakan.  Sementara  konflik  non-realistis  tidak  berasal dari tujuan persaingan yang antagonis akan tetapi muncul dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan (Poloma, 2004: 110).
Konflik realistis bertujuan sebagai alat untuk tercapainya suatu tujuan tertentu, apabila tujuanya tercapai maka penyebab dari sumber  konflik  akan  hilang.  Pada  konflik  ini  sering  muncul sebagai  stimulus  pada  perubahan  sosial,  terutama  dalam menciptakan  rangsangan  sosial  yang  lebih  menguntungkan sistem. Sedangkan pada konflik non-realistis lebih terarah pada sumber konflik yang sebenarnya (Johnson, 1986: 202). Konflik yang  tercipta  memiliki  muatan  kepentingan  yang  sekaligus merupakan  suatu  kesepakatan  pemegang  kekuasaan  untuk menciptakan  kerusuhan-kerusuhan,  kondisi violence dalam bentuk penjarahan, pemerkosaan, perampokan dan pembunuhan (Dermatoto, 2010:7).
2. Dendam yang Berkelanjutan
Konflik antar desa Ngali dan desa Renda bila ditelusuri secara sosio-budaya,  hampir  tidak  bisa  dipisahkan  dengan  Tradisi Ndempa (perkelahian  massal)  yang  pernah  tumbuh  subur  di desa tersebut. Tradisi lama yang sempat hilang atau yang telah mengalami  perubahan  menjadi  konflik  yang  menggunakan senjata tajam dan senjata api tersebut sebagai salah satu faktor pemicu  munculnya  konflik  yang  berkelanjutan  hingga  kini. Akar konflik dari sejarah sentime masa lalu tersebut cenderung dikaburkan  oleh  persoalan  yang  muncul  sebagai  penyebab konflik yang ada. Dalam hal ini faktor penyebab konflik antar desa Renda dan desa Ngali yaitu dipicu oleh perkelahian antar pemuda dikedua desa.
Kondisi sosial tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Lewis a. Coser bahwa munculnya konflik yang bersifat realistik dapat disebabkan  melalui  sentime-sentime  secara  emosional  yang menyebabkan  distorsi  yang  diakibatkan  oleh  pengungkapan ketegangan tidak mungkin berlangsung pada situasi konflik lain. Dengan demikian energi-energi agresif mungkin terakumulasi dalam proses interaksi lain sebelum situasi ketegangan diredam (Poloma, 2004: 111). Pada kasus konflik di desa Renda dan desa Ngali, konflik lebih banyak di sebabkan oleh permusuhan akibat dendam yang berkelanjutan.

## 3. Peranan Pemerintah Daerah Bima dalam Penyelesaian Konflik antar Desa
Aksi saling serang antar desa pada masyarakat yang berkonflik mengakibatkan korban jiwa, penggunaan senjata tajam maupun jenis senjata api (rakitan) menambah skala konflik menjadi amat
151 |  Arihan. et. al . Resolusi Konflik Komunal antara Masyarakat Desa Ngali dan Renda Kecamatan  Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
mematikan, kondisi masyarakat yang terlibat konflik tidak hanya mendapat tekanan secara fisik saja dari pihak lawan, akan tetapi juga  berdampak  secara  psikologis,  belum  lagi  terhambatnya kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat yang bertikai. Sikap cepat  tanggap  dari  pemerintah  dan  instansi  keamanan  terkait menjadi  penting  untuk  ikut  melerai  konflik  dan  melakukan rekonsiliasi  dengan  cepat.  Upaya  pendeteksian  dini  potensi konflik dan tindakan persuasif sebagai upaya resolusi konflik. Konflik  terjadi  melalui  perubahan  sosial,  Perubahan  terjadi secara  radikal  seiring  dengan  membaranya  konflik,  ketika disertai  dengan  kekerasan,  akan  terjadi  perubahan  struktural secara cepat dan mendadak (Ritzer, 2012: 455).
Dalam  kasus  konflik  antara  desa  Ngali  dan  desa  Renda, Pemerintah  Daerah  Bima  kurang  maksimal  dalam  upaya menyelesaikan akar masalah dalam masyarakat, Bupati Bima sebagai penyelenggara Negara harus lebih intensif untuk ikut menyelesaikan  setiap  potensi  konflik  yang  ada.  Melakukan silaturrahim  dengan  warga  bukan  hanya  pada  waktu  suksesi Pemilukada  semata,  masyarakat  justru  lebih  membutuhkan perhatian  ketika  waktu  berkonflik.  Secara  psikologis  akan mampu  membuka  ruang  pada  masyarakat  desa  yang  sedang berkonflik  untuk  saling  mengoreksi  diri  untuk  menemukan resolusi perdamaian yang tepat. Hal ini memberikan gambaran bahwa  peranan  pemerintah  daerah  dalam  menyelesaikan masalah itu tidak maksimal.
4. Lemahnya Penegakan Hukum
Penegakan hukum di wilayah kecamatan Belo cenderung lemah, hal  ini  dilihat  dari  karakter  masyarakatnya  yang  keras  dan cenderung melakukan perlawanan terhadap hukum. Lemahnya penegakan hukum memberikan peluang pada tindakan-tindakan kriminal  terus  menerus  menggumpal  menjadi  sebuah  potensi konflik yang lambat laun menjadi permasalahan pemicu konflik besar.  Ketika  dalam  penanganan  kasus  penyelesaian  konflik, masyarakat  Ngali  berpandangan  bahwa  pihak  kepolisian melakukan  keberpihakan  terhadap  masyarakat  Renda,  dan melakukan  pengepungan  terhadap  masyarakat  desa  Ngali, pihak kepolisian lebih cenderung mengamankan wilayah desa Renda ketimbang warga desa Ngali, indikator dari dugaan itu diperkuat oleh dibangunya posko keamanan kepolisian di desa Renda. indikator yang kedua yaitu dengan adanya penembakan terhadap warga Ngali yang menyebabkan meninggal dunianya seorang  warga  desa  Ngali.  Hal  ini  menghambat  proses penegakan hukum pada masyarakat yang berkonflik. Harapan memberikan  penyadaran  hukum  terhadap  masyarakat  Ngali dan  Renda,  justru  melahirkan  perlawanan  dari  masyarakat terhadap kepolisian yang hendak menyelesaikan masalah serta menghambat proses penegakan hukum.

## Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik Masyarakat di Desa Ngali dan Renda Kecamatan Belo
Konflik  sosial  mengacu  pada  sebuah  bentuk  interaksi  sosial yang  bersifat  destruktif  antara  masyarakat  desa  Renda  dan Ngali,  saling  menunjukan  sikap  permusuhan  dimana  masing- masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan menghilangkan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial  yang  bersifat  negatif,  konflik  sosial  dapat  dipahami sebagai akibat tidak terbangunya kontak sosial dan komunikasi sosial diantara masyarakat desa yang terlibat konflik. Dengan demikian  sebuah  interaksi  sosial  dapat  menjadi  sebuah kerjasama  atau  konflik,  secara  teoritis  dapat  diprediksi  dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang sedang berkonflik tersebut bersifat positif atau negatif (Poloma, 2004).
Penyelesaian  konflik  yang  bersifat  menekan  dari  pihak kepolisian atau militer, tidak menyelesaikan masalah. Tindakan yang bersifat menekan sumber masalah tanpa adanya tawaran solusi yang jelas, bisa dikatakan itu akan menjadi sumber konflik laten  bagi  munculnya  konflik  lanjutan  kedepanya.  Konflik membutuhkan peranan banyak pihak dalam meneyelesaikanya. Resolusi  konflik  yang  dapat  di  tawarkan  dalam  kasus Masyarakat  desa  Renda  dan  Ngali  tahun  2009-2010  tersebut yaitu: pertama, menghidupkan kembali nilai Budaya Maja Labo Dahu di masyarakat Bima. Kedua, penyelesaian konflik lewat pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu jawaban dari masalah yang muncul ditengah masyarakat. Ketiga, penegakan hukum  oleh  pihak  kepolisian  harus  betul-betul  merata,  tanpa pandang bulu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan  mis-kepercayaan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan hukum.  Keempat,  peranan  dari  pemerintah  akan  pentingnya terhadap kesadaran hukum itu sangat diperlukan.

## Proses Resolusi Konflik Warga Desa Renda dan Desa Ngali Kecamatan Belo
Penyelesaian  konflik  antara  desa  Renda  dan  Ngali  bukanlah hal yang mudah, dan juga konflik yang berlangsung di kedua desa  ini  cukup  berdarah.  Membutuhkan  banyak  energi  untuk dikerahkan dalam melakukan urung-rembung terhadap masalah yang  sedang  terjadi.  Konflik  yang  berawal  dari  solidaritas kelompok didalam masyarakat Renda maupun desa Ngali ini cukup  memberikan  alasan  yang  kuat  bagi  kita  untuk  melirik aktivitas  masyarakat  sebagai  bentuk  solidaritas  kelompok. Dalam  mekanisme  penyelesaian  konflik  Lewis  A.  Coser bahwa  Ketengangan maupun rasa permusuhan yang mendasar tetap  ada  ditengah  masyarakat/kelompok  yang  tidak  terlihat atau yang bersifat laten (dibawah permukaan), solidaritas dan kekompakan  yang  nampak.  Dalam  mekanisme  penyaluran konflik,  ketegangan  dapat  terungkap  melalui  berbagai  bentuk tindakan,  baik  antar  pribadi  maupun  kelompok.  Penyaluran konflik (safety valve) dapat berupa pengaturan terhadap resolusi konflik  itu  sendiri  dari  dalam  masyarakat.  Katup  penyelamat merupakan  suatu  mekanisme  khusus  yang  dipakai  untuk mempertahankan  kelompok  dari  kemungkinan  konflik  sosial (Poloma, 2004: 108).
Proses penyelesaian konflik antara desa Renda dan desa Ngali terjadi  berlangsung  secara  permanen,  dan  bersifat  sementara. Penyelesaian  konflik  lewat  musyawarah  mufakat,  dan  lewat kepolisian  atau  pengadilan  hanya  bersifat  sementara  saja, pada  substansinya  permasalahan  utama  dari  konflik  tersebut belum  tersentuh  oleh  berbagai  pendekatan  penyelesaian konflik  pemerintah  daerah  Bima.  Konflik  yang  terpendam (laten) terus  mengontrol  dan  menumbuh  kembangkan  rasa permusuhan dari masyarakat itu sendiri. Potensi konflik antar desa di desa Renda dan desa Ngali bukan hanya terlahir sebagai solidaritas  sosial  semata,  akan  tetapi  ada  faktor  yang  paling mendasar  pada  semestinya  mendapatkan  sentuhan  langsung dari  pemerintah  Kabupaten  Bupati  dan  walikota  Bima  tanpa harus  mengesampingkan  persoalan-persoalan  lainya  dalam masyarakat.
Katup  pengaman  konflik  yang  digagaskan  Coser  bukanlah solusi  tanpa  syarat,  penyaluran  konflik  untuk  menghindari dampak  konflik  yang  menghancurkan  objek  aslinya  sehingga menjadi konflik yang positif atau meminimalisir dampak negativ dari  konflik  sosial  itu  sendiri.  Penyaluran  konflik  di  dalam masyarakat desa Renda dan Ngali cenderung bersifat permanen dan sementara, hal ini ditempuh lewat musyawarah dan mufakat, adapun yang melanggar dari kesepakan damai tersebut, maka konflikpun akan kembali muncul dengan potensi konflik yang
ada. Hal ini perlu adanya katup pengaman konflik sebagaimana yang ditawarkan oleh coser, Katup pengaman berfungsi sebagai jalan  keluar  dari  konflik  yang  meredakan  permusuhan,  tanpa Katup  penyelamat  maka  hubungan-hubungan  sosial  sebagai pihak yang bertikai akan semakin tajam (Poloma, 2004: 108).
Proses penyelesaian konflik dalam konsep safety valve konsep Lewis  a.  coser  penyelesaian  konflik  dengan  menggunakan sistem penyaluran konflik yang bersifat negativ menjadi fungsi positif, konflik yang bersifat destruktif disalurkan ke aktifitas masyarakat yang lebih membangun dan menguntungkan bagi kerukunan  perdamaian  masyarakat.  Pemerintah  daerah  Bima berperan  penting  untuk  menfasilitasi  peran  dan  kegiatan masyarakat  khususnya  dalam  hal  ini  pemuda  untuk  lebih berjiwa  nasionalisme  yang  membangun,  serta  merekonsiliasi konflik  yang  ada.  konflik  antar  warga  yang  terjadi  bukanlah suatu  hal  yang  terjadi  begitu  saja,  berlangsungnya  proses menginternalisasikan kekompakan kelompok itu sendiri dalam meningkatkan  solidaritas  internal,  coser  memandang  bahwa ketegangan  antar  kelompok  masyarakat  disebabkan  oleh persoalan  internal  yang  berpotensi  merusak  struktur  sosial yang  ada,  kemudian  menghindari  potensi  tersebut  dengan memproyeksikan  kesuatu  sumber  yang  ada  diluar  kelompok tersebut.
Musyawarah  dan  mufakat  dalam  konteks  mempertemukan tokoh  masyarakat  yang  berkonflik  berlangsung  dalam  skala lokal  desa  sebagai  bentuk  penyelenggaraan  kearifan  local budaya maja labo dahu sebagai upaya menemukan penyelesaian konflik  antara  warga  desa  Renda  dan  Ngali,  kesinambungan konflik  akibat  muncul  dari  sikap  dan  tindakan  anggota kelompok warga yang cenderung menyalahi aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama. sebenarnya tingkat bertahannya perdamaian tersebut bukanlah pada proses perdamaianya atau resolusi  konflik,  akan  tetatpi  lebih  mengarah  pada  kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kondisi yang ada.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  resolusi  konflik  antar masyarakat  desa  Ngali  dan  desa  Renda  kecamatan  Belo Kabupaten Bima,  Penelitian yang berlokasi di kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa Konflik antara desa Renda dan  desa  Ngali  telah  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama, Penyelesaian  konflik  antara  desa  Renda  dan  Ngali  bukanlah hal  yang  baru,  dan  juga  konflik  yang  berlangsung  di  kedua desa  ini  cukup  berdarah  dan  memakan  korban.  Konflik  yang dilatarbelakangi oleh solidaritas kelompok didalam masyarakat desa Renda maupun desa Ngali ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk melirik aktivitas masyarakat sebagai bentuk solidaritas kelompok.
Dari  hasil  analisis  studi  dengan  menggunakan  teori  konflik Lewis  A.  Coser,  bahwa  konflik  akibat  solidaritas  kelompok di  internal  desa  dalam  menjaga  hubungan  yang  harmonis, adat,  norma  dan  nilai  kebersamaan  yang  terbangun  dari  rasa tanggungnjawab  moral  dalam  mempertahankan  desa  dari tindakan pelanggaran anggota masyarakat desa lain. Resolusi konflik  antar  desa  menggunakan  pendekatan  nilai  Budaya Maja labo dahu. faktor penyebab dan proses resolusi konflik antar warga dengan pendekatan kearifan lokal Maja labo dahu , melalui teori konflik Lewis a. Coser dalam konsep Solidaritas Sosial dan katup Penyelamat sosial (Savety-Valve). Konflik antar desa dilatarbelakangi rasa dendam akibat harga diri desa yang terganggu oleh tindakan dari warga desa lain yang melanggar etika  dan  menyakiti  anggota  warga.  Proses  pencapaian kesepakan  damai  melalui  Musyawarah  dan  Mufakat  dengan
menjunjung  tinggi  Nilai Maja  labo  dahu dan  diikuti  dengan penetapan  sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran  dan  kesanggupan Mengganti kerugian yang diakibatkannya.
Dalam  menghasilkan  kualitas  penelitian  konflik  yang  lebih terbaru,  diharapkan  kepada  Pemerintah  daerah  untuk  dapat mengembangkan  lembaga  riset  konflik  di  Bima,  khususnya daerah  Bima  dikenal  sebagai  daerah  yang  potensi  konfliknya terbesar  di  profinsi  Nusa Tenggara  Barat,  bahwa  penanganan konflik  secara  cepat  dan  pendeteksian  dini  potensi  konflik dipandang  perlu,  hal  ini  untuk  meminimalisir  konflik  yang bersifat  destruktif  serta  kerugian  yang  diakibatkanya.  Secara Akademis, Pengembangan penelitian konflik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keutuhan bangsa yang damai dan sejahtera kedepanya  sebagai  penerepan  dari  prinsip Agent  of  Change dan Agent  Of  Control .  Penelitian  ini  masih  membutuhkan pengembangan  lebih  lanjut,  demi  memperkaya  khasanah keilmuan dan pengetahuan kita semua terhadap konflik komunal ditingkatan desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, H. I. 2004. Akar Konflik Sepanjang Zaman, Elaborasi Pemikiran  Ibn  Khaldun.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar Offset.
Ardiansyah,  S.  I.  2010.  Konflik  Etnis  Samawa  dengan  Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB. Vol.23/4, pp 286-292.
Diunduh  dari:  http://  www.  journal.  unair.ac.id  /filer PDF/ 04Syaifuddin.
Bugin, B. 2013. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Demartoto, A. 2010. Strukturalisme Konflik: Pemahaman Akan Konflik Pada Masyarakat Industri Menurut Lewis Coser dan  Ralf  Dahrendorf. Dilema,  Jurnal  Sosiologi  FISIP Universitas  Sebelas  Maret . ISSN  :  0215  -  9635, Vol. 24/1. Diunduh dari: https://eprints.uns.ac.id/12954/ Eka,  H. Ar. et.  al .  2013.  Integrasi  Sosial  Dalam  Masyarakat Multi Etnik. Walisongo, Vol. 21/1. Diunduh dari: http:// www.journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/ article/download/242/223.
Faisal,  S.  1995.  Format-format  penelitian  sosial,  dasar-dasar dan aplikasi. Cetakan ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Giddens, A. 1986. Human Society a Reader. Cambridge: Polity Press.
Hatington,  S.  1996.  Benturan  Antar  Peradaban  dan  masa depan politik dunia: The Clash of Civilization: and The Remaking off World Order. UK: Free Press. Hilal,  A.  W.  2011. Understanding  Conflict  Resolution. Universitas  Muslim Aligarh,  Aligarh, INDIA. Vol. 1/2. Hoda,  L.  2000.  How  to  Resolve  Conflict  in The Work  Place (mengelola  konflik  ditempat  kerja).  Jakarta:  Gramedia pustaka utama.
Ilyas. 2014. Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan  Lokal  di  Kabupaten  Sigi,  Sulawesi  Tengah. Academica fisip UNTAD. Vol. 06/1. Diunduh dari: http:// jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/acad-emica/ artic le / view/2238.
Jamuin,  M.  2004.  Manual  advokasi:  Resolusi  Konflik  Antar Etnik  dan  Agama.  edisi  kedua.  Kartasura:  Ciscore Indonesia.
Jamil,  M.  M.  et,  al.  2007.    Mengelola  Konflik  Membangun Damai:  Teori,  Strategi,  dan  Implementasi  Resolusi Konflik.  Semarang:  WMC  (Walisongo  Mediation Centre).
153 |  Arihan. et. al . Resolusi Konflik Komunal antara Masyarakat Desa Ngali dan Renda Kecamatan  Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Johnson,  D.  P.  1986.  Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern.
University  of  florida.  Jilid  II.  (Diterjemahkan  oleh Robert M.z. Lawang). Jakarta: Gramedia.
Kinseng, R. A. 2014. Konflik Nelayan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kimberly,  T.  2006.    The  Micropolitics  of  Reconciliation  in Postwar Peru. Journal of conflict resolution. Department of anthropology harvard university . Vol. 50/3, pp 433- 457 . Miall, H. et, al ., 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer; Menyelesaikan,  Mencegah,  Mengelola  dan  Mengubah Konflik  Bersumber  Politik,  Sosial,  Agama  dan  Ras. Jakarta: Raja Grafindo persada.
Muhlis.  2013.  Traditional  Conflict  and  its  Interventions.
Walisongo . Vol.  21/1. Diunduh  dari:  http://journal. walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/238 Moleong, L. J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif.: Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.
Natsir,  M. et  al .  2013. Communal  Conflict  Resolution  Model in  Bima  Regency  West  Nusa  Tenggara  Province . Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Fellowship  pasca  sarjana. Vol.  1/12. Diunduh  dari: http://www.ijern.com/journal/December-2013/ 19. pdf Pickering, P. 2001. How to Manage Conflict (kiat menangani menangani  konflik).  Edisi  ketiga.  Win-win  solution. Jakarta: Erlangga.
Poloma,  M.  M.  2004.  Sosiologi  Kontemporer.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Ritzer G. 2012. Teori Sosiologi: Dari sosiologi klasik sampai perkembangan  terakhir  postmodern.  Edisi  kedelapan. Pustaka Pelajar.
Rozi, et al. , 2006. Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sanginga, P. C. et al ., 2007. The  dynamics of sosial capital and conflict management in multiple resource regimes: a case of the southwestern highlands of Uganda). Ecology and Society.  International  Centre  for  Tropical  Agriculture -CIAT, Africa  Highlands  Initiative, Natural  Resources Institute .  Vol.  12/1.  Diunduh  dari:  file:///C:/Users/ ACER/ Downloads/ES-2006-1847.pdf Sukmawan,  P.  Y.  2012.  Melerai  Konflik  Antar  Desa  (Studi sengketa air desa udanuwuh dengan desa dlingo). Studi pembangunan interdisiplin (kritis).Vol. 21/2. Pp.155-173 Suprapto.  2013.  Revitalisasi  Nilai-nilai  Kearifan  Lokal  bagi Upaya Resolusi Konflik. Walisongo, IAIN Mataram. Vol. 21/1. Diunduh dari: http://journal.walisongo.ac.id/index. php/ walisongo/article/viewFile/235/216 Sulaeman,  M.  M.  2015.  Resolusi  Konflik  Pendekatan  Ilmiah Modern  Dan  Model Tradisional  Berbasis  Pengetahuan Lokal  (Kasus  di  Desa  Gadingan  Kecamatan  Sliyeg Kabupaten  Indramayu). Sosiohumaniora . Universitas Padjadjaran  Bandung.  Vol.  17/1.  pp  41-48. Diunduh dari:  http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/ view/5671
Susan.  N.  2009.  Sosiologi  konflik  dan  isu-isu  konflik kontemporer. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sutopo, H.B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tajib, A. 1995. Sejarah Bima Dana Mbojo.  Jakarta: Harapan Masa PGRI.