GLOBALISASI SEBAGAI KATALIS KOSMOPOLITANISME DAN MULTIKULTURALISME: STUDI KASUS RESISTANCE CINA TERHADAP KOSMOPOLITANISME
Hardi Alunaza SD 1 , Moh. Sarifudin 2
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak, e-mail: hardialunaza@gmail.com
2 Program Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Surabaya e-mail:  moh.sarifudin-2015@fisip.unair.ac.id

## Abstract
This  research  is  attempted  to  answer  and  explain  on  how  the  similarities  and  the differences  between  cosmopolitan  and  multiculturalism  in  case  of  China’s  resistance towards  the  cosmopolitan  phenomenon.  This  is  a  descriptive  research  with  qualitative approach. The data collection method in this research is through library with secondary data sources by using the concept of Cosmopolitanism and Multiculturalism. Analysis is conducted by referring Globalization as a pattern that creates an increasingly obvious dependence  relationship  with  the  loss  of  state  boundaries  in  the  process  of  economic, political,  and  cultural  integration.  Globalization  has  also  given  chance  to Cosmopolitanism  and  Multiculturalism  that  is  currently  growing  rapidly  around  the world.  The  results  shows  and  explains  that  globalization  is  functioned  as  catalyst between  Cosmopolitanism  and  Multiculturalism.  In  China’s  case  it  could  be  said  that the cosmopolitanism is in two ways: the market cosmopolitanism and the international- federation cosmopolitanism.
Keywords: catalyst, cosmopolitanism, globalization, multiculturalism

## Abstrak
Penelitian  ini  disajikan  guna  menjawab  dan  menjelaskan  bagaimana  persamaan  dan perbedaan  antara  kosmopolitan  dan  multikulturalisme  dengan  studi  kasus  dalam resistance Cina terhadap fenomena kosmopolitanisme. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam riset ini adalah melalui studi  pustaka  dengan  sumber  data  sekunder  dengan  menggunakan  konsep Kosmopolitanisme  dan  Multikulturalisme.  Analisis  dilakuan  dengan  merujuk Globalisasi  sebagai  suatu  pola  yang  menciptakan  hubungan  ketergantungan  yang semakin jelas  dengan hilangnya batas Negara dalam proses integrasi  ekonomi, politik, dan juga budaya. Globalisasi juga telah melahirkan kosmopolitan dan multikulturalisme yang  saat  ini  sedang  berkembang  pesat  di  belahan  dunia.  Hasil  analisis  menunjukkan dan menjelaskan bahwa Globalisasi fungsional sebagai katalis antara Kosmopolitanisme dengan  Multikulturalisme.  Pada  kasus  Cina  dapat  dikatakan  kosmopolitanisme  dalam dua hal yakni kosmopolitanisme pasar dan kosmopolitanisme federasi internasional.
Kata Kunci: globalisasi, katalis, kosmopolitanisme, multikulturalisme

## Pendahuluan
Globalisasi merupakan pemicu berkembangnya isu kosmopolitanisme dan multikultularisme,  karena  globalisasi  merupakan  sebuah  proses  yang  mengaburkan batas  negara,  mengintegrasi  ekonomi,  budaya,  teknologi,  dan  pemerintahan,  sehingga menciptakan hubungan ketergantungan yang semakin kompleks. Selain itu, Globalisasi telah berhasil memperluas jangkauan dan mempercepat aliran modal, barang, orang, dan gagasan  yang  melintasi  batas-batas  negara-bangsa  (Noris,  2000:  155).  Sifat kebergantungan  dan  kemudahan  akses  yang  disediakan  oleh  Globalisasi  membuat kosmopolitanisme dan multikulturalisme berkembang di berbagai negara. Perkembangan  yang terjadi tidak diiringi oleh pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai  kedua  perihal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  banyak  masyarakat  sering  keliru dalam  menggunakan  istilah  kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme.  Terutama  istilah kosmopolitanisme  yang  lebih  sering  digunakan  untuk  menyebutkan  kondisi  kota  atau negara yang multikultural (Kariadi, 2017: 23)
Kesalahan  dalam  memahami  kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme  lebih sering dikarenakan keduanya memiliki persamaan  dalam hal menghargai  keberagaman hidup karena perbedaan. Sementara itu, Kosnick mengemukakan bahwa kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme  sering  memperlihatkan  hal-hal  yang  serupa misalnya mengenai keterbukaan terhadap tradisi budaya dan tradisi asing yang berbeda. Disamping  itu,  juga  memiliki  keinginan  dan  kemampuan  untuk  terlibat  tradisi  budaya dan orientasi asing  yang berbeda dengan kebudayaan asli mereka (Horvarth, 2010:89). Walaupun  memperlihatkan  hal  yang  sama,  kosmopolitanisme  dan  mulltikulturalisme pada dasarnya merupakan hal yang berbeda.
Di era Globalisasi saat ini, perbedaan antara keduanya semakin kabur  yang pada awalnya  perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  batas  negara.  Maksudnya  adalah multikulturalisme  masih  memiliki  batas  teritorial,  namun  batas  teritorial  tersebut semakin  kabur.  Selain  itu,  lahirnya  bentuk-bentuk  baru  dari  kosmopolitanisme  juga membuat  perbedaan  tersebut  semakin  terlihat  abu-abu.  Sehingga  dalam  melihat perbedaan  antara  keduanya  perlu  pengkajian  lebih  dalam.  Hal  inilah  yang  kemudian akan  dibahas  dalam  tulisan  ini,  bagaimana  perbedaan  antara  kosmopolitanisme  dan
multikulturalisme  dengan  studi  kasus  yakni resistance Cina  terhadap  kosmopolitan  di era globalisasi.

## Kosmopolitanisme
Kosmopolitanisme  secara  epistemologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu Kosmos dan Politês , Kosmos sendiri  memiliki  arti  “alam  semesta”  atau  “dunia”  sementara Politês memiliki  arti  “warga  negara”.  Secara  sederhana  kosmopolitan  dapat  diartikan  sebagai warga negara dunia. Hal senada juga tertuang dalam catatan kehidupan Diogenes, yang ketika ditanya “Dari mana asalmu?”, Dia menjawab “Saya seorang warga negara dunia ( kosmopolitês )” (Diogenes, 1925: 71). Secara umum kosmopolitanisme dapat diartikan sebagai  gagasan  untuk  membangkitkan  kewarganegaraan  dunia  dan  mempromosikan identitas  yang  tidak  berdasarkan  teritorial  (Breckenridge,  2002:2).  Perkembangan globalisasi  yang  begitu  cepat  membuat  kosmopolitanisme  tidak  lagi  dapat  dianalisis hanya  melalui  sebuah  definisi  general  saja.  Karena  globalisasi  membuat  hubungan negara  menjadi  kompleks,  maka  dalam  Cina  kosmopolitanisme  harus  lebih  fokus  dan salah satu caranya adalah Cina kosmopolitanisme melalui bentuk-bentuknya.
Paulina,  Vertoc  dan  Cohen  merupakan  beberapa  orang  yang  memberikan gambaran kecil mengenai bentuk kosmopolitanisme. Menurut mereka sampai pada saat ini  belum  ada  gambaran  yang  menyeluruh  terkait  kosmopolitanisme.  Pauline menyebutkan  enam  bentuk  dari  kosmopolitanisme  yaitu:  kosmopolitanisme  moral, kosmopolitanisme  romantis,  kosmopolitanisme  hukum,  kosmopolitanisme  budaya, kosmopolitanisme pasar dan kosmopolitanisme internasional federatif (Pauline.1999:505-506).
Selanjutnya  Vertoc  dan  Cohen  juga  membagi  kosmopolitanisme  kedalam bentuk-bentuk  kecil  seperti,  kosmopolitanisme  sosial  budaya,  kosmopolitanisme filsafat,  kosmopolitanisme  politik,  kosmopolitanisme  sikap  dan  kosmopolitanisme kompetensi  (Pichler,  2009:706).  Bentuk-bentuk  dari  kosmopolitanisme  ini  pada akhirnya  akan  membantu  Cina  kosmopolitanisme  yang  ada  di  suatu  negara.  Karena ketika  kita  menganalisis  kosmopolitanisme  secara  umum,  maka  tidak  ada  negara  yang sepenuhnya  kosmopolit  dan  begitu  pula  sebaliknya  tidak  ada  negara  yang  sepenuhnya tidak kosmopolit.
Selain  itu  perlu  diketahui  bahwa  bentuk-bentuk  kosmopolitanisme  yang  ada tetap memberikan ruang bagi identitas yang merupakan salah satu pemeran utama yang sekaligus  membedakan  kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme.  Identitas  memiliki berbagai  definisi  salah  satunya  identitas  digambarkan  sebagai  cara  mendefinisikan individu  dan  kelompok  berdasarkan  ras,  etnis,  agama,  bahasa,  dan  budaya.  Selain  itu, identitas  didefinisikan  sebagai  konsep  mengenai  siapa  mereka,  apa  jenis  mereka,  dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain (Fearon, 1999:04).
Menurut  Castell  terdapat  tiga  cara  dalam  membangun  sebuah  identitas,  yaitu: legitimising  identity,  resistance  based  identity, dan project  based  identity. Pertama, legitimising  identity merupakan  sebuah  identitas  yang  dibangun  oleh  institusi  pada umumnya  dan  negara  pada  khususnya.  Salah  satu  contohnya  adalah  negara  Inggris. Inggris  membangun  identitas  yang  kuat  tanpa  menggambarkan  komponen-komponen tradisional,  melainkan  membangunnya  berdasarkan  negara,  konstitusi,  serta  elemen multikultural dan etnis. Kedua, resistance based identity adalah identitas yang berbasis perlawanan. Dalam hal  ini kelompok-kelompok  yang terpinggirkan mulai  membangun sebuah  identitas  yang  menolak  asimilasi.  Contohnya  adalah  gerakan  yang  dilakukan oleh  kelompok  India  di  seluruh  bagian  Amerika  Latin.  Ketiga, project  based  identity adalah  identitas  yang  didasarkan  pada  identifikasi  diri,  meskipun  menggambarkan komponen  budaya,  sejarah  dan  geografis.  Salah  satu  contohnya  adalah  gerakan feminisme (Castells, 2006:07-09).
Pemahaman akan definisi, bentuk dan pemeran utama dalam kosmopolitanisme belum  dapat  menggambarkan  kosmopolitanisme.  Dibutuhkan  contoh  yang  jelas  untuk menggambarkannya.  Salah  satu  contoh  dari  kosmopolitanisme  adalah  keterlibatan negara  dalam United  Nations atau  Persatuan  Bangsa-bangsa  (PBB).  PBB  merupakan salah satu global governance yang beranggotakan 192 negara  pada tahun 2008. Setiap negara tidak paksakan untuk menjadi negara demokratis agar dapat menjadi bagian dari PBB. Artinya, mereka berhak untuk membawa identitas mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga tidak mengalami diskriminasi karena pada The General Assembly atau Majelis Umum (MU) semua negara sama, baik negara kaya atau miskin maupun negara besar  atau  kecil,  memiliki  satu  suara  (United  Nations,  2008:03).  Keterlibatan  mereka dalam  PBB  juga  dikarenakan  semua  negara  beranggapan  bahwa  mereka  merupakan
bagian  dari  masyarakat  dunia  yang  bertugas  untuk  memelihara  perdamaian  dan keamanan dunia.
Analisis  mengenai  PBB  yang  menggunakan  bentuk-bentuk  kosmopolitanisme dapat  dikatakan  sebagai  analisis  mengenai  PBB  berdasarkan  kosmopolitanisme internasional  federasi  yang  dikemukakan  oleh  Pauline.  Kosmopolitanisme  terdiri  dari yang lemah dan yang kuat. Kosmopolitanisme yang lemah dan yang kuat mengacu pada tingkat  kohesi  internal  federasi  negara.  Kosmopolitanisme  yang  lemah  menganjurkan pembentukan  liga  negara  tanpa  kekuasaan  koersif.  Kosmopolitanisme  yang  kuat mendukung  pembentukan  liga  dengan  kewenangan  untuk  menegakkan  hukum  federal atau  Republik  berdasarkan  romantisme  ideal  tanpa  paksaan  (Pauline,  1999:510). Pendefinisian  yang  di  kemukakan  oleh  Pauline  cukup  memperlihatkan  bahwa  PBB merupakan  salah  satu  bentuk  kosmopolitanisme  karena  sifat  kebergantungan antarnegara  yang  semakin  erat  akibat  Globalisasi.  Selain  itu,  PBB  juga  memiliki kemampuan  untuk  memberikan  atau  menjatuhkan  sanksi  terhadap  negara-negara  yang melanggar kesepakatan PBB. Sehingga dapat dikatakan bahwa PBB mampu mewadahi Kosmopolitanisme yang lemah maupun yang kuat.

## Multikulturalisme
Multikulturalisme  diidentifikasi  kedalam  tiga  konsep  yakni  demografi,  ideologi  dan kebijakan. Pada tingkat  demografis, masyarakat  multikultural  diwakili  oleh kelompok- kelompok  etnis  budaya  yang  berbeda  dan  hidup  bersama  dalam  satu  wilayah.  Pada tingkat ideologis, multikulturalisme dikonseptualisasikan dalam etos politik dan agama. Sedangkan yang termasuk pada tingkat kebijakan adalah multikulturalisme berdasarkan toleransi,  saling  menghormati,  serta  untuk  mempertahankan  budaya  warisan  mereka secara normatif (Liu, 2013:658).
Multikulturalisme  mengalami  perkembangan  pesat  di  beberapa  negara  sebagai akibat  dari  globalisasi,  migrasi  pekerja,  reunifikasi  keluarga  dan  pencari  suaka perlindungan politik, bencana alam, atau krisis ekonomi (Ng & Bloemraad, 2015: 620). Salah  satu  negara  yang  multikultural  baik  secara  demografis,  ideologi  maupun  secara kebijakan adalah Kanada.
Multikulturalisme  memiliki  beberapa  bentuk  yang  sering  terjadi  di  banyak negara. Menurut Ng  &  Bloemraad (2015:  61), bentuk-bentuk  tersebut  adalah asimilasi
(imigran  atau  etnis  minoritas  mengambil  budaya  dari  kelompok  dominan),  pemisahan (kelompok  minoritas  menolak  untuk  mengadopsi  budaya  kelompok  dominan), terpinggirkan (kelompok dominan menolak budaya anggota kelompok minoritas), serta integrasi  atau  pluralisme  (anggota  kelompok  dominan  dan  kelompok  minoritas mengadopsi  dan  beradaptasi  dengan  budaya  masing-masing).  Bentuk-bentuk  dari multikulturalisme  ini  sangat  rentan  terhadap  konflik  karena  dalam  multukulturalisme yang menjadi aktor dominan adalah masyarakat. Ketika sebagian besar masyarakat atau penduduk asli mau menerima multikulturalisme, maka multikulturalisme akan baik dan begitu pula sebaliknya. Salah satu contoh negara yang demikian itu adalah Kanada.
Kanada merupakan negara pertama yang mengimplementasikan multikulturalisme kedalam kebijakan negaranya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Perdana  Menteri  Kanada,  Pierre  Trudeau,  bahwa  meskipun  Kanada  memiliki  dua bahasa resmi, tidak ada budaya resmi, juga tidak ada kelompok etnis yang diutamakan dari  kelompok  etnis  yang  lainnya.  Pernyataan  Trudeau  ini  berdampak  terhadap perubahan  domestik  dan  luar  negeri  Kanada.  Pemerintah  Kanada  mulai  membuat peraturan mengenai masalah diskriminasi dan kesetaraan serta memberikan keleluasaan bagi  para  iimigran  untuk  masuk  ke  Kanada.  Kebijakan  pemerintah  ini  menuai  protes dari penduduk Kanada asal  Perancis  dan penduduk asli Kanada. Alasan  protes  mereka adalah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan menghambat Quebeq menjadi lebih mandiri.  Pada  tahun  1990-an,  penolakan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  mayoritas  di Kanada  terus  berlanjut.  Penolakan  tidak  lagi  hanya  sebatas  permasalahan multukulturalisme saja tetapi juga lebih spesifik  yakni berkaitan dengan  warga negara, identitas  nasional,  imigrasi  dan  lain  sebagainya.  Akibat  dari  protes  ini  adalah  banyak program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Kanada  untuk  iimigran  tidak  dilaksanakan (Winter, 2015: 642-649).

## Hubungan Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme
Perbedaan  Kosmopolitanisme  dan  Multikulturalisme  dapat  dilihat  dari  tiga  hal  yakni definisi,  bentuk  dan  aktor  utamanya.  Namun,  dibalik  perbedaan  tersebut  terdapat keterkaitan  antara  keduanya.  Keterkaitan  yang  ada  tidak  lepas  dari  pemahaman  dasar atas keduanya yakni menghargai dan mampu hidup dalam perbedaan. Multikulturalisme dapat  dikatakan  sebagai  sarana  dalam  membentuk    identitas.  Ketika  multikulturalisme
dihadapkan pada sebuah permasalahan, maka hal pertama yang muncul adalah identitas. Identitas  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dari  Kosmopolitanisme.  Contohnya adalah  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat.  Iimigran  yang  berasal  dari  Amerika  Latin melakukan perlawanan terhadap proses asimilasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Iimigran dari Amerika Latin beranggapan bahwa proses asimilasi akan merujuk kepada identitas tunggal yang secara tidak langsung akan menghilangkan identitas mereka.
Perlawanan  ini  muncul  karena  para  imigran  yang  berasal  dari  Amerika  Latin merasa  kebingungan.  Secara  fisik  identitas  mereka  terlihat  seperti  Amerika  Latin sedangkan  secara  psikis  identitas  mereka  merujuk  kepada  Amerika  Serikat.  Sehingga, ketika  para  imigran  kembali  ke  negara  asal  mereka,  banyak  pemikiran  mereka  yang tidak sesuai  dengan lingkungan disekitar mereka. Sementara itu, ketika  mereka berada di Amerika Serikat, mereka merasa bukan bagian dari Amerika Serikat.
Kondisi  inilah  yang  kemudian  dikatakan  oleh  Moreiras  (2004)  sebagai Imimigrant Imaginary . Secara interpretif artinya adalah perasaan terjebak antara bangsa dengan negara, gelisah, disertai potensi yang luar biasa sehingga memunculkan banyak pertanyaan  dalam  dirinya.  Kondisi  ini  muncul  dikarenakan  banyak  faktor,  yang  salah satunya  adalah  pendidikan.  Melalui  pendidikan  Amerika  Serikat  berusaha  membentuk pemikiran  para  imigran  sesuai  dengan  keinginan  mereka.  Hal  ini  yang  kemudian dikatakan bahwa, ketika negara mulai melakukan perlawanan terhadap multikulturalisme,  maka  tanpa  disadari  mereka  juga  melakukan  perlawanan  terhadap kosmopolitanisme.
Sikap  dari  kelompok-kelompok  minoritas  ini  merupakan  perlawanan    terhadap bentuk-bentuk  dari  multikulturalisme.  Hal  ini  tidak  hanya  terjadi  di  Amerika  Serikat, tetapi terdapat juga dalam gerakan kelompok India di Amerika Latin. Bentuk-bentuk ini sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  oleh  Castell  (2006)  bahwa  salah  satu  cara  untuk membangun sebuah identitas adalah dengan melakukan perlawanan. Keterkaitan antara keduanya  tidak  lepas  dari  cakupan  identitas  itu  sendiri,  di  mana  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  multikulturalisme  merupakan  bagian  dari  identitas  kosmopolitanisme. Sehingga, bisa dikatakan bahwa ketika identitas ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap  multikulturalisme,  maka  bisa  diasumsikan  bahwa  masyarakat  masih  belum siap  menjadi  masyarakat  kosmopolitan  yang  merasa  bagian  dari  warga  dunia  dan mampu hidup secara berdampingan.
Pada  akhirnya  dapat  dikatakan  bahwa  Globalisasi  merupakan  katalis  antara kosmopolitanisme dan multikulturalisme. Globalisasi mampu menciptakan multikulturalisme  demografis  yang  begitu  cepat  di  berbagai  negara.  Secara  tidak langsung  menjadikan  hal  tersebut  sebagai  sebuah  tabung-tabung  percobaan.  Ketika terjadi keterpinggiran dalam tabung (negara) tersebut, maka bisa dikatakan masyarakat yang  berada  dalam  tabung  tersebut  belum  siap  untuk  menuju  ke  tahap  selanjutnya. Puncaknya  adalah  menjadi  masyarakat  yang  kosmopolitan.  Negara  yang  melakukan penolakan  terhadap  multikulturalisme  dan  kosmopolitanisme  adalah  Cina  dengan menjalankan The Great Firewall .
The Great Firewall dan Kosmopolitanisme
The  Great  Firewall atau  lebih  singkatnya  yaitu Great  Firewall (GFW) dan  kebijakan minoritas  Cina merupakan  bentuk  perlawanan  Cina  terhadap  kosmopolitanisme  dan multikulturalisme.  GFW merupakan kebijakan  yang dibuat oleh pemerintah  Cina pada tahun 1999. Kebijakan GFW dioperasikan oleh National Computer Network Emergency Response  Technical  Team  /  Coordination  Center  of  Cina  ( CNCERT/CCC)  yang dikontrol oleh Ministry of Industry and Information Technology (Daniel, 2016).
GFW  berfokus  pada  keamanan  dunia  maya  dengan  cara  mengontrol  dan menyensor  berbagai  fitur  yang  ada  di  dunia  maya.  Karena  fungsi  utama  GFW  ialah memblokir, mengatur TCP, memblokir Proxy, menyensor dan memblokir e-mail . Selain itu,  GFW  ini  juga  telah  memblokir  seluruh  layanan  situs Google,  Facebook,  Twitter, Youtube ,  mesin  pencari Chrome ,  aplikasi smartphone berbasis android dan  lain sebagainya.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  GFW  membuat  kebebasan  seseorang dibatasi  oleh  pemerintah  Cina  baik  dalam  berinteraksi  maupun  mengikuti  informasi. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Cina karena ketika seseorang diberikan kebebasan dalam  berbicara  dan  bertukar  gagasan,  maka  dapat  menyebabkan  kerusakan  dan menghancurkan rezim (Bu, 2013: 1).
Dalam  memperkuat  GFW    pemerintah  Cina  juga  membuat  undang-undang internet. Undang-undang tersebut  menegaskan bahwa setiap pengguna internet  di  Cina wajib menggunakan kartu identitas asli untuk mendaftar ke penyedia jaringan internet. Undang-undang  ini  diterapkan  agar  penggunaan  internet  tidak  disalahgunakan  atau menyebar  informasi  yang  tidak  benar  dan  dilarang.  Penerapan  sistem  pemerintahan
Cina menganut sistem komunis yang berperan utama dalam mengatur kebijakan politik keamanan dan sosial Cina. Pemerintah Cina tidak menginginkan warganya secara bebas memperoleh informasi melalui internet dengan  cara memblokir beberapa mesin pencari yaitu Google dan segala situs yang terhubung dengan Google . Pemerintah Cina memilih bekerja  sama  dengan  mesin  pencari  lokal  bernama  Baidu.  Pemerintah  Cina menggunakan Baidu  untuk menguasai pasar pengguna internet di seluruh Cina. Upaya ini  dilakukan  untuk  memperkenalkan  sekaligus  memopulerkan  mesin  pencari  lokal (Yuzrizal, 2014: 5-10).
GFW  dikatakan  sebagai  bentuk  perlawanan  terhadap  kosmopolitanisme  dan multikulturalisme,  karena  membatasi seseorang  untuk berinteraksi maupun mengintegrasikan  dirinya  kedalam  tatanan  dunia  yang  lebih  luas  melalui  teknologi. Selain itu, GFW membuat seseorang hidup hanya dengan satu sudut pandang saja. Hal ini  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dari  kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme  yakni keterbukaan,  keinginan  dan  kemampuan  untuk  terlibat  dengan  tradisi  budaya  yang berbeda  dan  orientasi  asing  yang  berbeda  dengan  kebudayaan  asli  mereka  (Horvarth, 2010: 89).
Pada  dasarnya  teknologi  merupakan  salah  satu  sarana  bagi  masyarakat  untuk membuka  dirinya  dan  mulai  berinteraksi  dengan  masyarakat  lain.  Perkembangan teknologi  saat  ini  membuat  wilayah  tidak  lagi  hanya  sebatas  daratan,  lautan  maupun udara  akan  tetapi  juga  telah  mencakup  dunia  maya.  Bentuk  perlawanan  lain  terhadap kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme  yang  dilakukan  oleh  Cina  adalah  kebijakan minoritas.
Pembentukan  Otoritas  Cina  pada  tahun  1949,  membuat  pemerintah  Cina  mulai membuat kebijakan mengenai etnis minoritas. Kebijakan ini mengidentifikasi kelompok etnis  yang  berbeda-beda  dengan  melihat  faktor  sejarah,  bahasa,  budaya,  adat,  dan psikologis (Tim, 2010 :01). Selanjutnya pada tahun 1982, Pemerintah Cina memberikan hak  kelompok  minoritas  melalui  konstitusi.  Kelompok  minoritas  diberikan  kebebasan untuk  mengembangkan  dan  bahasa  mereka  baik  lisan  maupun  tulisan.  Mereka  juga berhak mempertahankan dan menjaga budaya mereka di “ regional autonomy” (Leibold, 2013:  06).  Perhatian  Pemerintah  Cina  terhadap  kelompok  minoritas  tidak  mengalami perkembangan  yang  baik,  justru  mengalami  penurunan  di  masa  Pemerintahan  Xi Jinping. Hal ini terlihat dari pidato Xi Jinping pada bulan Maret 2013 yang mengatakan
“ Walking  the  Chinese  road ”,  “ Cultivating  the  Chinese  Spirit” ,  serta  “ Consolidating Chinese  power ”.  Pidato  yang  di  kemukakan  oleh  Xi  Jinping  ini  merupakan  sikap Pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas dan menyangkut  permasalahan Tibet.
Selain  itu,  terdapat  hukum  yang  dimaksudkan  untuk  menguntungkan  minoritas melalui  Undang-undang  mengenai  otonomi  daerah. Salah satunya  yakni,  Pasal  15 dari MRNA  yang  memungkinkan  untuk  "perlindungan  terhadap  kelompok  minoritas  di bidang  bahasa,  pendidikan,  representasi  politik,  administrasi,  kebijakan  ekonomi  dan keuangan  lokal,  serta  penggunaan  sumber  daya  lokal  dan  alam".    Namun,  ketika dianggap  kegiatan  tersebut  melawan  gagasan  tentang  persatuan  nasional  maka pemerintah  berhak  untuk  ikut  campur  (Buck,  ....:  02).  Kedua  bentuk  kebijakan  inipun fungsional  untuk  melihat  bentuk-bentuk  kosmopolitanisme  yang  ada  di  Cina,  sesuai dengan apa yang telah dikemukan oleh Pauline (1999).
GFW membatasi  masyarakat  Cina  dalam  berinteraksi  melalui  dunia  maya. Kebijakan minoritas pun membuat masyarakat Cina tidak mampu hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas di Cina. Kedua hal tersebut membuat kelompok minoritas di  Cina terpaksa hidup  di  pelosok  Cina  agar  dapat  melestarikan budayanya. Kebijakan Pemerintah Cina ini tidak sesuai dengan konsep dari multikulturalisme yakni kebijakan. Dalam  multikulturalisme  kebijakan,  dirujuk  tingkat  toleransi  dan  saling  menghormati untuk  mempertahankan  budaya  warisan  mereka  secara  normatif  (Liu,  2013:  658). Namun,  hal  ini  tidak  tercermin  dari  kebijakan  Pemerintah  Cina,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  Cina  merupakan  salah  satu  negara  yang  melakukan  perlawanan terhadap  kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme  tidak  hanya  pada  ranah  dunia  maya ( cyber space ) melainkan juga di dunia nyata (domestik).
Pada  sisi  yang  lain,  ketika  kebijakan  GFW dan  kebijakan  mengenai  kelompok minoritas dapat ditelaah menurut bentuk-bentuk kosmopolitanisme yang dijelaskan oleh Pauline.  Hasilnya  akan  terlihat  bahwa  kebijakan  GFW tidak  mampu  membendung kosmopolitanisme  secara  penuh.  Berikut  ini  dikemukakan  pendefinisian  oleh  Pauline (1999)  mengenai  bentuk-bentuk  kosmopolitanisme.  Pertama,    Kosmopolitanisme Moral,  yaitu  pandangan  bahwa  semua  manusia  adalah  anggota  dari  komunitas  moral yang tunggal  dan bahwa mereka memiliki kewajiban moral  untuk  semua manusia lain tanpa  melihat  kebangsaan,  bahasa,  agama,  adat  istiadat  dan  lain  sebagainya.  Dalam
definisi yang luas ini, kosmopolitanisme moral dapat mengambil bentuk yang berbeda, tergantung pada bagaimana seseorang memandang sifat moralitas.
Kedua,  Kosmopolitanisme  Hukum  mengatur  interaksi  antara  negara  Cina dengan individu dari negara asing sejauh interaksi tersebut tidak atau belum diatur oleh perjanjian antarnegara yang sah. Inti dari hukum kosmopolitan (Weltbürgerrecht) adalah bahwa negara-negara dan individu memiliki hak untuk mencoba membangun hubungan dengan  negara-negara  lain  dan  warga  negaranya.  Ketiga,  Kosmopolitanisme  Budaya adalah  pandangan  bahwa  manusia  mengekspresikan  dirinya  dalam  beragam  bentuk budaya.  Hal  ini  berarti  pengakuan  terhadap  budaya  yang  berbeda  dari  kekhususan mereka.  Selain  itu,  tidak  mencoba  untuk  mencapai  keseragaman  budaya,  karena  akan menyebabkan pemiskinan budaya.
Keempat,  Kosmopolitanisme  Romantis  adalah  komponen-komponen  penting dalam  manusia  seperti  cinta,  ikatan  emosi,  keindahan,  iman  bersama,  serta  saling percaya.  Selain  itu  Kosmopolitanisme  Romantis  juga  meliputi  cita-cita  individual, kebebasan,  anti-otoritarianisme,  serta  kesetaraan.  Kelima,  Kosmopolitanisme  Pasar adalah pandangan bahwa pasar harus menjadi ranah global tunggal perdagangan bebas. Hal  ini,  akan  menjadi  promosi  perdamaian  di  seluruh  dunia  sekaligus  meningkatkan kebebasan individu dan mengurangi peran negara.
Berdasarkan pendefinisian bentuk-bentuk  kosmopolitanisme itu,  secara spesifik GFW  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  perlawanan  Cina  terhadap  Kosmopolitanisme Moral, Kosmopolitanisme Romantis, Kosmopolitanisme Hukum, dan Kosmopolitanisme  Budaya.  Mengingat  kebijakan  Pemerintah  Cina  melalui  GFW dan kebijakan  terhadap  kelompok  minoritas  itu  tidak  sesuai  dengan  definisi  dari  Pauline, maka GFW dan kebijakan terhadap kelompok minoritas merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Cina terhadap beberapa bentuk kosmopolitanisme.

## Simpulan
Perbedaan  antara  Kosmopolitanisme  dan  Multikulturalisme  dapat  dilihat  dalam  tiga aspek  yaitu  definisi,  bentuk  dan  aktor.  Namun,  dibalik  perbedaan  tersebut  terdapat keterkaitan  antara  Kosmopolitanisme  dengan  Multikulturalisme.  Keterkaitan  tersebut dapat  dilihat  dengan  jelas  sebagai  akibat  dari  Globalisasi.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan bahwa Globalisasi fungsional sebagai katalis antara Kosmopolitanisme dan
Multikulturalisme.  Globalisasi  mampu  menciptakan  Multikulturalisme  Demografis yang begitu cepat di berbagai negara. Hal tersebut merupakan sebuah tabung percobaan, yang  perkembangannya  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  negara  mampu  menerima keberagaman, salah satunya adalah negara Cina. Melalui GFW dan kebijakan minoritas Pemerintah Cina, maka Cina telah membatasi terjadinya dialog budaya yang merupakan cara  untuk  menumbuhkan  kesadaran  pada  setiap  individu  akan  nilai-nilai  dari Kosmopolitanisme  dan  Multikulturalisme.  Sehingga,  dengan  pembatasan  tersebut masyarakat  akan  tumbuh  dengan  hanya  asumsi  tentang  budaya  lain,  tanpa  pernah mengetahui kebenarannya.

## Daftar Pustaka
Anderson,  Daniel.  (2016). Splinternet  Behind  the  Great  Firewall  of  Cina  Once  Cina opened  its  door  to  the  world,  it  could  not  close  it  again ,  diakses  melalui http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2405036 ,  (10 April 2016, 22.15WIB) Bu, Ruiwei. (2016). The Great Firewall of Cina , diakses 10/04/16 dari
http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/wlyle/540/2013/Bu.pdf Buck, Dina. (….). Tibet Under Chinese Rule , dalam Human Right and Human Welfare. Castells, Manuel. (2006). Globalisation and Identity: A Comparative Perspective .
Transfer , 01, 2006.
Fearon,  James  D..  (1999).What  is  Identity  (As  We  Know  Use  The  World)?,  diakses melalui www.seminario2005.unal.edu.co/.../What%20is% ... (30 April 2016, 21.08 WIB)
Gannaway,  Adam.  (2009). What  Is  Cosmopolitanism? ,  dalam  The  New  School  for Social  Research  MPSA  Conference  Paper  Panel  33-18:  “Cosmopolitanism:  For and Against”.
Horvarth,  Christina.  (2010). The  Cosmopolitan  City ,  dalam  The  Ashgate  Research Companion to Cosmopolitanism.
Kariadi, Dodik. (2017). Menciptakan Generasi Berwawasan Global Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme , Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol I No. 2
Leibold,  James.  (2013). Ethnic  Policy  in  Cina?  Is  Reform  inevible ,  dalam  Policy Studies.
Moreiras,  Alberto.  (2004). Global  Fragments  :  A  Second  Latinamericansim dalam Fredric Jameson  dan  M.Miyoshi,  ed., The  Culture  of  Globalization, Durham  : Duke University Press.
Ng, Eddy S. dan Irene Bloemraad. (2015). A SWOT Analysis of Multiculturalism in Canada, Europe, Mauritius, and South Korea, dalam American Behavioral Scientist 2015, Vol. 59(6) 619–636.
Noris,  Pippa.  (2000). Global  Governance  and  Cosmopolitan  Citizens ,  dalam  Joseph  S. Nye  and  John  D.  Donahue,  Governance  in  a  Globalizing  World,  Washington: Brookings Institution Press.
Pauline.  (1999). Six  Varieties  of  Cosmopolitanism  in  Late  Eighteenth-Century Germany , dalam Jurnal Jounal of the History of Ideas, Inc. Pichler,  Florian.  (2009). ‘Down-to-Earth’  Cosmopolitanism Subjective  and  Objective Measurements of Cosmopolitanism in Survey Research, dalam Current Sociology September 2009 Vol. 57(5): 704–732
Tim,  Yuen  Siu.  (2010). Ethnic  Minority  Policy  of  People’s  Republic  of  Cina dalam Research Project: Educational Provision for Ethnic Minority Students in Hong Kong:  Meeting  the  Challenges  of  the  Proposed  Racial  Discrimination  Bill (HKIEd8001-PPR-2).
United Nations. (2008). Everything You Always Wanted to Know About the United Nations for Students at Intermediate and Secondary Levels , New York: United Nations Publishing Section.
Yuzrizal, Muhammad. (2004). Dampak Implemetasi kebijakan The Great Firewall oleh Pemerintah  Cina  Terhadap  Aktivitas  Google  INC  Di  Cina (2002-2006), diakses
dari http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2675/2607 (10  April
2016, 23.05WIB) Jom Fisip volume 1 No.2- Oktober 2014.