## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 12 Nomor 02 Tahun 2022 : 74 – 85 p-ISSN 24775088 e-ISSN 271626 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## PERTUMBUHAN PERKAMPUNGAN KUMUH DI INDONESIA
1 Siti Zubaidah1; 2 Irvan Arif Kurniawan;
1 Ilmu Administrasi Negara, STIA Bala Putra Dewa Palembang, Palembang, Indonesia 1 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia
2 Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email : siti39196@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan kampung kumuh di Indonesia. Kemunculan permukiman  kumuh  di  berbagai  kota  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya ketidakseimbangan antara tingkat urbanisasi dengan ketersediaan lahan perumahan. Disamping itu kurangnya  sinergi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menciptakan  permukiman yang layak huni, pengelolaan tata ruang yang tidak teratur, kurangnya kepedulian masyarakat dalam mendirikan bangunan  sesuai  standar  berlaku,  serta  lemahnya  pengawasan  pengawasan  dalam  izin mendirikan bangunan berdampak terhadap rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan di Indonesia. Salah  satu  intervensi  kebijakan  dalam  mengatasi  kampung  kumuh  dilaksanakan  melalui  Program Kotaku  yang  bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sosial  yang bersifat  kompleks,  berbasis pemberdayaan  masyarakat.  Riset  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  deskriftif  yang menganalisis  pertumbuhan  permukiman  kumuh  perkotaan  Indonesia  dengan  menggunakan pemetaan  data  infografis  berdasarkan  Wilayah  dan  Provinsi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan Indonesia masih terus meningkat berdasarkan data tahun 2017-2019 terjadi peningkatan mencapai 13.86%. Disamping itu  rumah tangga di permukiman kumuh  tidak  memiliki  akses  terhadap  sumber  air  minum  layak dan  tidak  memiliki  akses  terhadap sanitasi.
Kata kunci : Permukiman Kumuh, Program Kotaku dan Permasalahan sosial

## A. PENDAHULUAN
Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Kajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya melihat pada kondisi fisiknya seperti bangunan yang tidak teratur dengan kualitas konstruksi yang rendah, jalan yang  rusak,  tidak  adanya  akses  untuk  sanitasi  layak  dan  drainase  yang  tidak berfungsi  serta  sampah  belum  dikelola  dengan  baik.  Sementara  kondisi  sosial ekonomi  dan  budaya  meliputi  tingkat  pendapatan  masyarakat  yang  bermukim didaerah tersebut rendah, norma sosial yang longgar seperti kriminalitas pencurian dan narkoba, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis, Sehingga dari dampak kedua kondisi tersebut mengakibatkan  kondisi  kesehatan  yang  buruk,  sumber  pencemaran,  sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya (Krisandriyana et al., 2019).
Permasalahan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  kumuh  tidak  akan selesai  hanya  dengan  membangun  infrastruktur,  tetapi  harus  diimbangi  dengan penanganan  sosial  dan  ekonomi,  Secara  umum,  pembangunan  perumahan  dan kawasan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas hidup penghuninya (Wardani et al., 2019).
Kota merupakan suatu tempat pemusatan berbagai kegiatan manusia baik dari kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan politik dimana berkonsentrasi pada satu tata ruang di atas permukaan (darat) yang memiliki batas-batas wilayah administrasi yang sudah ditetapkan. Kota merupakan suatu tata ruang permukiman berpenduduk  dengan  jumlah  yang  banyak  di  atas  lahan  perkotaan  yang  terbatas, yang  pada  umumnya  bersifat  non  agraris.  Perkembangan  kota  tidak  selalu menimbulkan  dampak  positif,  namun  memiliki  dampak  negatif  diantaranya munculnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kota (Zulkarnaini et al., 2019) (Ridlo, 2020).
Urbanisasi  merupakan  suatu  refleksi  adanya  perbedaan  pertumbuhan  dan ketidakmerataan  fasilitas  pembangunan  antara  suatu  daerah  dengan  daerah  yang lainnya.  Dalam  hal  ini  antara  wilayah  pedesaan  dengan  wilayah  perkotaan  yang mendorong  pergerakan  penduduk(Hidayati,  2021).  Pembangunan  permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman  sehingga  menyebabkan  rendahnya  kualitas  permukiman  dan kehidupan penghuninya. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk  yang  tinggi,  yang  salah  satunya  dipicu  oleh  laju  urbanisasi  (Ervianto, 2019).
Pembangunan  daerah  saat  ini  sedang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Salah  satu  dampak  dari  pembangunan  daerah  adalah  timbulnya urbanisasi. Urbanisasi tidak selamanya membawa dampak baik. Salah satu dampak buruk dari urbanisasi adalah munculnya rumah tidak layak huni (Kusumaningsih et al., 2019).
Orientasi  pembangunan  saat  ini  sudah  bergeser  pada  pembangunan  yang tidak hanya mementingkan generasi saat ini, namun bagaimana generasi yang akan datang juga tetap mampu bertahan dan berkembang. Kata kunci keberlanjutan atau sustainable kemudian dilekatkan pada usaha pembangunan. Konsep Green City atau Kota  Hijau  merupakan  usaha  menerjemahkan  konsep  kota  berkelanjutan  dengan mengimplementasikan pembangunan kota yang harus bisa selaras dan ramah dengan lingkungan (Kusumastuti et al., 2021)
Tingkat  pertumbuhan  penduduk  kota  yang  lebih  cepat  dan  tidak  seimbang dengan ketersediaan lahan di perkotaan, mengakibatkan tekanan penggunaan lahan kota. Salah satunya ditandai dengan penggunaan lahan yang kurang atau tidak layak hunian  untuk  daerah  permukiman.  Keadaan  yang  demikian  akan  menimbulkan masalah  tata  ruang/  lingkungan.  Utamanya  dalam  kaitan  dengan  hal  ini  adalah semakin pesatnya kemunculan permukiman kumuh di perkotaan (Suharini, 2007).
Fenomena  Kawasan  kumuh  muncul  sebagai  akibat  dari  pertumbuhan penduduk  yang  tinggi,  salah  satunya  dipicu  oleh  laju  urbanisasi.  Pertumbuhan penduduk  ini  tidak  mampu  diimbangi  oleh  ketersediaan  perumahan  dan infrastruktur  permukiman  yang  layak  sehingga  memicu  tumbuhnya  jumlah
penduduk yang tinggal di daerah kumuh (Krisandriyana et al., 2019). Permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang kurang layak huni. Permukiman kumuh memiliki karakteristik, seperti kepadatan bangunannya yang tinggi, luasan wilayah permukiman yang terbatas, rawan terjadi penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas  bangunan  yang  rendah,  dan  kurang  terlayani  sarana  dan  prasarana  yang memadai (Satrio & Sukmawati, 2021).
Kawasan  permukiman  kumuh  merupakan  kawasan  yang  terabaikan  dari pembangunan  kota  dengan  kondisi  lingkungan  permukiman  yang  mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dan dihuni oleh orang- orang  miskin,  penduduk  yang  padat,  serta  dengan  sarana  prasarana  yang  minim (Krisandriyana et al., 2019).
Rumah deret dibangun dengan memperhatikan aspek fisik, sosial, ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan rumah deret di Kota Surakarta terhadap kriteria keberlanjutan  (Wicaksono et al., 2021). Keadaan rumah penduduk  yang  hampir  tidak  memiliki  jarak  dengan  rumah  penduduk  lainnya, keadaan rumah penduduk setengah dari sample baik dan sisanya buruk yang secara fisik  rusak  akibat  termakan  usia  (Fadjarani,  2018).  Rata  penduduk  kelurahan kampong  bugis  tidak  memiliki  kamar,  untuk  kebutuhan  MCK  hingga  buang  air penduduk  masih  memanfaatkan  sungai  dan  laut  namun  ada  juga  di  WC  umum. Untuk  sumber  air  penduduk  memanfaatkan  sumur  bor  dan  air  PDAM  dengan drainase yang tidak layak pakai (Budiastini, 2015)
Permasalahan  perkotaan  yang  menjadi  fokus  utama  pemerintah  dalam menciptakan  kawasan  permukiman  layak  huni  ialah  pemberantasan  permukiman kumuh.  Masalah  permukiman  kumuh  dapat  diatasi  dengan  adanya  penataan permukiman  (Wardani  et  al.,  2019).  Melalui  program  Kementerian  PUPR  dan Kontribusi  program  Kota  ku  terhadap  peningkatan  kesehatan  lingkungan  dan masyarakat serta l untuk mengembangkan perumahan yang layak huni, berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan pemukiman yang sehat dan produktif dengan melakukan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  air  bersih,  sanitasi,  persampahan termasuk  MCK  dan  lain  sebagainya,  sementara  pada  penguatan  jaring  pengaman nasional  akan  berdampak  pada  pengurangan  angka  pengangguran  serta mempertahankan  daya  beli  pada  pelaksanaan  program  padat  karya  tunai  serta pemberdayaan  dan  pembinaan  pengusaha  lokal  yang  berfokus  pada  pemulihan industri,  pariwisata  dan  investasi  dengan  melakukan  agenda  pembangunan infrastruktur ekonomi dan pelayanan dasar.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif  deskriptif  yaitu digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, instrument penelitian di  analisis  data  bersifat  kuantitatif/  statistic  dan  deskriptif  sendiri  ialah  untuk menggambarkan  objek  penelitian.  Langkah-langkah  dalam  penelitian  kuantitatif deskriptif  dengan  menggunakan  lima  tahapan  diantaranya  rumusan  masalah, landasan  teori,  pengumpulan  data,  analisis  data,  dan  kesimpulan,  seperti  yang terlihat pada Gambar 3.1
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian Deskriptif Kuantitatif Tahapan dalam pendekatan kuantitatif terlihat pada Gambar 1 dimana proses yang dilakukan dengan melakukan perumusan masalah, melakukan kajian terhadap landasan teori yang relevan berdasarkan permasalahan yang selanjutnya melakukan proses pengumpulan data melalui berbagai sumber. Analisis data dilakukan untuk melihat  apakah  data  yang  sudah  dikumpulkan  sudah  cukup  untuk  memberikan gambaran  terhadap  objek  penelitian  sehingga  pada  proses  akhirnya  dapat  ditarik sebuah kesimpulan. Metode pengumpulan data dalam hal ini penelitian mengambil sampel  data  infografis  permukiman  kumuh  dari  bps.go.id  pada  tahun  2017-2019. Pada  analisa  data  terlihat  sebaran  beberapa  permukiman  kumuh  di  Indonesia berdasarkan observasi dari data bps.go.id diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tengara, Sulawesi, Kalimantan sampai Papua.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Pemukiman  kumuh  terjadi  karena  beberapa  kriteria  diantaranya  drainase lingkungan  tidak  mampu  mengalirkan  limpahan  air  hujan  sehingga  menimbulkan genangan, sanitasi yang tidak layak, konstruksi bangunan yang tidak sesuai standar serta pengelolaan tata ruang yang tidak teratur. Pencegahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perumahan kumuh terus dilakukan. Adapun berbagai intervensi kebijakan  pemerintah  melalui  program-program  percepatan  penanganan permukiman  kumuh,  terlihat  dari  upaya  Program  Kota  ku  yang  dilakukan  di beberapa  Provinsi  dan  Kota  ialah  percepatan  penanganan  permukiman  kumuh seperti  Provinsi  Aceh,  Kalimantan,  Sumsel,  Kota  Jakarta  dan  Kota  Bogor memprioritaskan pada pembangunan drainase dan penyediaan sanitasi karena sering terjadinya banjir akibat hujan.
Sementara  itu  Provinsi  DIY  dengan  angka  permukiman  kumuh  terkecil  di seluruh Provinsi di Indonesia yaitu sebesar 3,7% menjadi salah satu best practice dalam permasalahan perumahan dan permukiman, Provinsi DIY telah melakukan sinergi dalam  penyelenggaraan  perumahan  bagi  masyarakat  khususnya  melibatkan  peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.
Rumusan masalah Landasan Teori
Pengumpulan data Analisis Data Kesimpulan
Pertumbuhan pemukiman kumuh di perkotaan terus bertumbuh terlihat pada data yang telah dikumpulkan dari tahun 2017 – 2019 diseluruh Provinsi Indonesia tingkat  pemukiman  kumuh  semakin  tinggi  terlebih  pada  tahun  2019 pertumbuhannya  mencapai  13.86%,  artinya  pemukiman  kumuh  belum  mampu diatasi  oleh  pemerintah  dalam  menekan  angka  pertumbuhan  permukiman  kumuh hal  ini  dirasakan  karena  kurangnya  sinergi  yang  optimal  antara  pemerintah, pemangku kepentingan, serta lingkungan masyarakat.
Berdasarkan  pada  data  yang  telah  dikumpulkan  terdapat  data  yang digambarkan menggunakan infografis permukiman kumuh pada pulau yang ada di Indonesia  diantaranya  Pulau  Sumatera,  Pulau  Jawa,  Nusa  Tengara,  Sulawesi, Kalimantan sampai Papua.
Berdasarkan beberapa data permukiman kumuh yang ada di seluruh Provinsi di  Indonesia  maka,  permasalahan  pemukiman  kumuh  masih  menjadi  pekerjaan dengan prioritas penanganan yang harus dilakukan mulai dari melakukan edukasi, sinergi serta melibatkan beberapa pihak mulai dari pemerintah kota, masyarakat serta instansi  terkait  untuk  dapat  memberikan  edukasi  dan  pengawasan  terhadap pertumbuhan pemukiman kumuh.
Gambar 2. Data Infografis Pemukiman Kumuh Sumber: bps.go.id
Pada  data  infografis  permukiman  kumuh  pada  Pulau  Sumatera  terlihat pertumbuhan  yang  cukup  signifikan  pada  tahun  2019  dengan  pertumbuhan
0 10 20 30 40 50 Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Indonesia 2017-2019
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 Pulau Sumatera 2017 2018 2019
terbanyak  terdapat  pada  Provinsi  Sumatera  Selatan  sebesar  17.87%.  Sementara pertumbuhan pada Pulau Jawa terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Data Infografis Pertumbuhan Permukiman Kumuh Pulau Jawa
Sumber: bps.go.id
Berdasarkan  pada  Gambar  3  terlihat  pertumbuhan  pemukiman  kumuh  di perkotaan  terdapat  pada  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  pertumbuhan  sebesar  42.73 pada  tahun  2019,  sementara  pertumbuhan  di  DI  Yogyakarta  hanya  sebesar  3.72 merupakan Provinsi yang paling sedikit di Pulau Jawa dengan pemukiman kumuh.
Provinsi DIY menjadi salah satu best practice dalam permasalahan perumahan dan  permukiman  di  Indonesia  dengan  melakukan  sinergi  dalam  penyelenggaraan perumahan  bagi  masyarakat  khususnya  melibatkan  masyarakat  dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, penggusuran dan relokasi.
Pada data infografis pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan pada Nusa Tenggara terlihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Data Infografis Pertumbuhan Pemukiman Kumuh di Pulau Nusa Tenggara
Sumber: bps.go.id
Berdasarkan  pada  data  infografis  pertumbuhan  permukiman  kumuh perkotaan  Nusa  Tenggara  Timur  lebih  banyak  pertumbuhan  permukiman  kumuh
0 10 20 30 40 50 DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN Pulau Jawa 2017 2018 2019
0 5 10 15 20 25 30 35 NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Pulau Nusa Tenggara 2017 2018 2019
dibandingkan  dengan  Nusa  Tenggara  Barat  sempat  menurun  pada  tahun  2018 dengan pertumbuhan 16.15 dari tahun sebelumnya yang mencapai 23.21 pada tahun 2019 pertumbuhan pemukiman kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat sebesar  31.54.  Pertumbuhan  permukiman  kumuh  perkotaan  yang  terdapat  pada Kalimantan  terlihat  pada  Gambar  5.  Dengan  beberapa  provinsi  Kalimantan  Barat, Tengah, Selatan,  Timur, Utara.
Gambar 5. Data Infografis Permukiman Kumuh Kalimantan Sumber: bps.go.id
Berdasarkan  data  infografis  pertumbuhan  pemukiman  kumuh  banyak  terjadi  di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada tahun 2019 pertumbuhan sebesar  15.46  dan  14.86.  Pemukiman  kumuh  terjadi  karena  beberapa  kriteria diantaranya  drainase  lingkungan  tidak  mampu  mengalirkan  limpahan  air  hujan sehingga  menimbulkan  genangan,  serta  kualitas  konstruksi  drainase  yang  buruk. Pencegahan  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangan  perumahan  kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat yang  pada  saat  ini  masih  terus  dilakukan  untuk  menekan  angka  pertumbuhan pemukiman  kumuh  dan  baru  terlihat  perkembangan  pada  Provinsi  Kalimantan Timur yang pertumbuhan pemukiman kumuh hanya sebesar 6.07.
Data infografis permukiman kumuh di Sulawesi terlihat pada Gambar 6 yang terdiri dari beberapa Provinsi diantaranya Sulawesi Tengah, Utara, Barat, Selatan dan Tenggara.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA Kalimantan 2017 2018 2019
Gambar 6 Data Infografis Permukiman Kumuh di Sulawesi Sumber: bps.go.id
Berdasarkan  pada  Gambar  6  terlihat  beberapa  pertumbuhan  pemukiman kumuh  di  beberapa  wilayah  di  Sulawesi  masih  banyak  terjadi  pada  tahun  2019 dengan angkat sebesar 17.08 yang terjadi pada Provinsi Sulawesi Tengah.
Data infografis permukiman kumuh Papua terlihat pada Gambar 7 yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat.
Gambar 7. Data Infografis Permukiman Kumuh di Papua Sumber: bps.go.id
Pertumbuhan  pemukiman  kumuh  juga  terdapat  pada  Papua  berdasarkan dengan  data  tahun  2017  sebesar  12.48  tumbuh  menjadi  18.89  pada  tahun  2019 sehingga terlihat memang pertumbuhan pemukiman kumuh belum mampu diatasi oleh  pemerintah  dalam  menekan  angka  pertumbuhan  hal  ini  dirasakan  karena kurangnya  sinergi  yang  optimal  antara  pemerintah,  pemangku  kepentingan,  serta lingkungan masyarakat.
0 5 10 15 20 25 SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT Sulawesi 2017 2018 2019 0 5 10 15 20 25 PAPUA BARAT PAPUA Papua 2017 2018 2019
Pemukiman kumuh pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara terlihat seperti pada Gambar 8.

## Gambar 8 Data Infografis Permukiman Kumuh Maluku
Sumber: bps.go.id
Berdasarkan  data  pertumbuhan  pemukiman  kumuh  Maluku  dengan  Provinsi Maluku dan Maluku Utara dimana proses pertumbuhan pemukiman kumuh lebih banyak terjadi pada Provinsi Maluku dengan angka pada tahun 2019 sebesar 16.26 sementara  pada  Maluku  Utara  pertumbuhan  hanya  mencapai  4.76.  Berdasarkan beberapa data permukiman kumuh yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia maka, permasalahan  pemukiman  kumuh  masih  menjadi  pekerjaan  dengan  prioritas penanganan  yang  harus  dilakukan  mulai  dari  melakukan  edukasi,  sinergi  serta melibatkan  beberapa  pihak  mulai  dari  pemerintah  kota,  masyarakat  serta  instansi terkait  untuk  dapat  memberikan  edukasi  dan  pengawasan  terhadap  pertumbuhan pemukiman kumuh.
Gambar 9. Data Infografis Permukiman Kumuh Perkotaan di Indonesia Sumber: bps.go.id
Terlihat pada Gambar 9 bahwa penekanan pertumbuhan pemukiman kumuh belum bisa dilakukan secara signifikan hal ini terlihat pertumbuhan dari setiap tahun, jejaring  kebijakan  yang  dikeluarkan  dalam  pengawasan  dan  pengendalian
0 5 10 15 20 25 MALUKU MALUKU UTARA Maluku 2017 2018 2019 0 5 10 15 2017 2018 2019 Indonesia Indonesia
pemukiman  kumuh  di  Indonesia  sepertinya  belum  optimal  dilakukan.  Penekanan terhadap angka pemukiman kumuh sulit dilakukan jika tidak ada sinergi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan beberapa data permukiman kumuh yang ada di seluruh Provinsi di  Indonesia  maka,  permasalahan  pemukiman  kumuh  masih  menjadi  pekerjaan dengan prioritas penanganan yang harus dilakukan mulai dari melakukan edukasi pada  masyarakat,  sinergi  serta  melibatkan  beberapa  pihak  mulai  dari  pemerintah kota,  masyarakat  serta  instansi  terkait  untuk  dapat  memberikan  edukasi  dan pengawasan terhadap pertumbuhan pemukiman kumuh
D. KESIMPULAN (CONCLUSION)
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perkampungan kumuh di  Indonesia  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan Indonesia masih terus meningkat berdasarkan data  tahun  2017-2019  yaitu  terjadi  peningkatan  mencapai  13.86%  karena kurangnya  sinergitas  antara  Pemerintah  dan  Masyarakat  serta  belum  adanya keterlibatan peran lembaga keamanan terkait penyelesaian masalah sosial karena masih  adanya  kriminalitas  di  kampung  kumuh.Rumah  tangga  di  permukiman kumuh tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan tidak memiliki akses  terhadap  sanitasi.  Pembangunan  sistem  drainase  masih  rendah  standar kehidupan layak di lingkungan perkotaan, karena tidak disertai dengan tindakan pengelolaan air yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

## Jurnal
Alfian. (2014). Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Penataan Perumahan Pemukiman Kawasan Garis Sempadan Sungai (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang). EJournal IlmuPemerintahan , 2 (2),
2453 – 2464. https://adoc.pub/peran-dinas-cipta-karya-dan-tata-kota-dalam- penataan-perumah.html
Budiastini, N. P. D. (2015). Analisis Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kampung Bugis. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 1 (2), 34 – 39.
Dalilah, A., & Ridwana, R. (2019). Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 5 (2), 71. https://doi.org/10.23887/jiis.v5i2.21773
Elviyanti, E., Aryanti, D., & Andika, S. (2020). Arahan Penataan Lingkungan
Pemukiman Kumuh Kelurahan Seberang Palinggam Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Dinamika Lingkungan Indonesia , 7 (1), 53. https://doi.org/10.31258/dli.7.1.p.53-57
Ervianto, W. I. (2019). Di Perkotaan Sustainable Urban Slums Management. Jurnal Spektran , 7 (2), 178 – 186.
Fadjarani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian , 15 (1). https://doi.org/10.15294/jg.v15i1.11888
Hidayati, I. (2021). Urbanisasi dan Dampak Sosial di Kota Besar: Sebuah Tinjauan.
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 7 (2), 212. https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40517 Indrayati, A. (2011). Pola Distribusi Keruangan Mck Komunal Dan Hubungannya Dengan Kawasan Kumuh Di Perkotaan Yogyakarta. Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian , 8 (1), 54 – 63.
https://doi.org/10.15294/jg.v8i1.1656
Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. Desa-Kota , 1 (1), 24. https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33
Kusumaningsih, S., Astuti, W., & Fitria, E. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat. Desa-Kota , 1 (1), 14 – 23. http://jurnal.uns.ac.id/jdk
Kusumastuti, K., Miladan, N., Istanabi, T., Suminar, L., Yudana, G., Aliyah, I., Soedwiwahjono, S., Pamardhi-Utomo, R., Werdiningtyas, R., & Putra, R. P. (2021). Peran Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Penataan Kampung Yang Berkelanjutan (Studi Kasus : Kampung Ngemplak, Jebres, Kota Surakarta). Desa-Kota , 3 (2), 171. https://doi.org/10.20961/desa- kota.v3i2.45466.171-178
Ramadhanti, N. D., Astuti, W., & Putri, R. A. (2021). Dampak Tpa Putri Cempo Terhadap Permukiman. Desa-Kota , 3 (2), 103. https://doi.org/10.20961/desa- kota.v3i2.48352.103-121
Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. Dinamika Lingkungan Indonesia , 4 (2), 117. https://doi.org/10.31258/dli.4.2.p.117-127 Ridlo, M. A. (2020). Permukiman Liar (Squatter Settlement) Di Jalur Kereta Api Kota Semarang. Jurnal Planologi , 17 (2), 150. https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.12790
Satrio, M. I., & Sukmawati, A. M. (2021). Kebertahanan Masyarakat Pada Permukiman Kumuh Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi Di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. Desa-Kota , 3 (1), 36. https://doi.org/10.20961/desa- kota.v3i1.43694.36-48
Suharini, E. (2007). Menemukenali Agihan Permukiman Kumuh Di Perkotaan Melalui Interpretasi Citra Penginderaan Jauh. Jurnal Geografi , 4 (2), 77 – 85. https://doi.org/10.15294/jg.v4i2.100
Wardani, Y. K., Herwangi, Y., & Sarwadi, A. (2019). Peran Struktur Sosial dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 44 (1), 1 – 20. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i1.215 Wicaksono, R., Hardiana, A., & Mukaromah, H. (2021). Rumah Deret Dan Kriteria Berkelanjutan Di Kota Surakarta. Desa-Kota , 3 (1), 92. https://doi.org/10.20961/desa-kota.v3i1.35112.92-102
Zulkarnaini, W. R., Elfindri, E., & Sari, D. T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh di Kota Bukittinggi. Jurnal Planologi , 16 (2),
169. https://doi.org/10.30659/jpsa.v16i2.5047