## PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pesantren Al-Ittifaq Bandung, Jawa Barat
Nurhattati Fuad *
Abstract: This research tries to elaborate and analyse the dynamic growth of pondok pesantren (pontren) Al Ittifaq, Bandung West Java as a religiously-based educational institution. In a detail, the  research  elaborates  "how  commmunity  based  education  (CBE)  implemented  in  al  Ittifaq pontren", focusing on: 1) the objective condition of the CBE implemented in the pontren which covers  autonomy  of  pontren,  its  curriculum  and  learning  strategy  carried  out,  empowers  the community  for  the  sake  of  their  economic  development  and  the  community  involvement,  or participation,  (2)  managerial  characteristics  of  CBE  implemented,  deals  with  its  planning, organization, leadership, and control used in the pontren, (3) development of community-based education in pontren.   With the qualitative approach by using a single case method, the writer highlights some findings as follows. First, pontren Al Ittifaq is a CBE institution in which it has certain characteristics, namely: (a) kyai-based education autonomy, (b) local need and community based-curriculum, (b) improving the community life quality through community empowering programs, and (c) developing a symbiotic mutualism model of participation,  Second, there are some managerial characteristics of the CBE developed in the pontren Al Ittifaq: (a) Kyai has a dominant authority in the case of formulating and establishing the  vision, mission, orientation, objective  and  policies  of  the  Pontren,  (b)  developing  the  professional  and  familism-based organization  which  is  carried  out  by  building  the  synergic  collaboration  amongst  Kyai, Government  (both  local  and  central),    higher  education  institution,  non-governmental organisation,  companies,  and  local  community,  (c)  applying  the  charismatic-professional leadership model, (d) implementing the internal controll based on the principles of trust, amanah, and God’ blessing. Third, CBE model in the pontren is potentially developed extensively.
Keywords: Community-based education, educational management, and pondok pesantren.

## PENDAHULUAN
Berkaitan dengan kebijakan baru tentang otonomi pendidikan, terutama berkaitan dengan  PBM,  pondok  pesantren  (pontren)  merupakan  realitas  pendidikan  Indonesia yang  sangat  menarik  untuk  dikaji,  karena  memiliki typical  characteristics yang diasumsikan  sebagai  PBM.  Pontren  tumbuh  dan  berkembang  dari,  oleh,  dan  untuk masyarakat. Menurut H.A.R Tilaar (2002:80) Pontren merupakan lembaga pendidikan Islam  yang indigenous ,  yang  hingga  kini  mandiri  dan  memberdayakan  masyarakat. Bahkan menurut pengamatan Nielsen (2000:6), ternyata pendidikan pontren merupakan satu-satunya pendidikan yang sepenuhnya community-based .
Pada beberapa dekade terakhir, pontren di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat. Pada 1981 berjumlah 5.661 pontren (38.397 santri). Empat tahun kemudian, 1985 menjadi 6.239, tahun 2002 terus bertambah hampir dua kali lipat, menjadi  13.067 pontren.  Terakhir  pada  tahun  2008  menjadi    24.206    pontren  yang  menjadi  tempat menimba ilmu bagi lebih dari 3.647.719 santri.  Pontren tersebut meliputi  13.477 pontren salafiyah,  3.165 pontren khalafiyah dan   7.564  pontren kombinasi ( Statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan , 2008: 108).
* Dosen Universitas Negeri Jakarta
Dari  jumlah  pontren  yang  berkembang  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah, diantaranya  terdapat  pontren  yang  berorientasi  pada  proses tafaquh  fiddiin yang menekankan pada pendalaman dan pemahaman ilmu agama semata, dan pontren yang berorientasi  pada  pemberian  pengetahuan  umum, keterampilan  praktis maupun life- skills selain ilmu agama dan terdapat pontren yang berorientasi pada penyelenggaraan sekolah  formal  ( boarding-madrasah) yang  kian  berkembang  dewasa  ini. Mempertimbangkan  varian  pontren,  besaran  infrastruktur,  jumlah  santri,  sebaran potensi wilayah, orientasi muatan pendidikan serta kecenderungan tingkat keterlibatan interaktif  pontren  dan  masyarakat,  penelitian  ini  diarahkan  pada  pesantren  yang berorientasi  pada tafaqquh  fiddin, pemberian  keterampilan  praktis,  derajat  pemilikan otoritas, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat oleh pontren, ditetapkan  pontren yang diteliti adalah  pontren Al-Ittifaq Desa Alam Endah Kec. Rancabali Kab. Bandung, Jabar.
Terdapat  sejumlah alasan mendasar  mengapa  pontren  tersebut  dipilih. Pontren Al-Ittifaq    merupakan  pontren  yang  mengindikasikan  memiliki  unsur-unsur pendidikan  berbasis  masyarakat,  seperti    pengelolaan  pendidikan    yang  otonom, kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat lokal, melakukan pemberdayaan masyarakat, mendayagunakan  segenap  sumber,  serta  mempartisipasikan  masyarakat.  Pesantren tersebut sejak tahun 1997 menjadi percontohan nasional pengembangan ekonomi umat melalui program  agribisnis. Menurut Asrori S. Karni (2009:225) kampung Ciburial Desa Alam  Endah  kini  menjadi  daerah  agrobisnis  berbasis  pesantren  paling  maju  di Indonesia.  Berkat  agribisnisnya,  Pontren  Al-Ittifaq  mampu  menggratiskan  biaya mesantren  santrinya  yang  berjumlah  450-an  orang  yang  nota  bene    berasal  dari masyarakat  miskin.  Kiprah  yang  dijalankan  Pontren  Al-Ittifaq  berdampak  pada diperolehnya berbagai penghargaan, diantaranya adalah: (1) Kalpataru untuk kategori Penyelamatan  Lingkungan  (2003);  (2)  Bakti  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia (2003); (3) Pelaku Usaha yang menerapkan Pedoman Budidaya yang Baik-G ood Agricultural Practices (2006); (4) Pelopor Kewirausahaan Nasional (2007); (5) Penghargaan  dari  Bank  Danamon  kategori  Penghargaan  Nirlaba  (2007).  Atas  dasar inilah,  pesantren Al-Ittifaq merupakan  objek  kajian  kasus,  karena  memiliki  karakter khusus dibanding sebagian pontren lainnya di Nusantara.

## Pondok Pesantren (Pontren)
Menurut C.C. Berg 9 (1982:32), santri berasal dari bahasa India shastri, yang berarti buku  suci,  buku-buku  agama,  atau  buku-buku  tentang  ilmu  pengetahuan.  Menurut Mastuhu (1994:6) pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk  memahami,  menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  Islam  dengan  menekankan pentingnya  moral  agama  Islam  sebagai  pedoman  hidup  bermasyarakat  sehari-hari. Zamakhsyari  (1982:44-45)  menyatakan,  terdapat  lima  elemen  dasar  dalam penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di  pesantren,  yaitu  (a)  tempat  tinggal  santri (pondok), (b) masjid tempat belajar, (c)  santri, (d) pengajaran kitab klasik, dan (e) kyai- ulama sebagai pengasuh.
Ziemek (1983:32) mengelompokan pesantren ke dalam lima kelompok, yaitu: (a) pesantren  yang  menggunakan  masjid  sebagai  tempat  pengajaran  bagi  kaum  sufi (pesantren tarekat); (b) pesantren yang selain memiliki masjid tempat pengajaran, juga dilengkapi dengan pondokan tempat tinggal santri; (c) pesantren yang dikembangkan dari  jenis  kedua,  dilengkapi  dengan  madrasah  yang  berorientasi  pada  sekolah pemerintah;  (d)  pengembangan  dari  jenis  ketiga,  yang  dilengkapi  dengan  program tambahan  berupa  pendidikan  keterampilan  bagi  santri  atau  masyarakat  sekitar;  (e)
pesantren yang memiliki komponen klasik, dilengkapi sekolah formal. Namun apa pun jenis serta bentuknya, unsur utama yang menjadi ciri khas pontren, adalah: terdapatnya kyai sebagai tokoh sentral, santri sebagai peserta didik, masjid sebagai pusat pembinaan agama,  pondok/asrama  sebagai  tempat  tinggal  santri,  serta  terdapatnya  tradisi pengkajian kitab klasik masih tetap dipertahankan.

## Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM)
Pendidikan  berbasis  masyarakat/PBM  ( Community-Based  Education) menurut  E. Hamilton dan P. Cunningham  (1989) yang dikutip Michael W.Galbraith (2004:3) adalah, “ an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspect of their communities through democratic participation”. Proses pendidikan dimana individu (dalam hal ini orang dewasa) menjadi lebih kompeten dalam keterampilan, sikap, dan konsep dalam upaya atas aspek-aspek lokal dalam masyarakat melalui proses partisipasi yang demokratik . Dengan  demikian,  pendidikan  berbasis  masyarakat  dalam  konteks  ini adalah    pendidikan    yang  penyelenggaraannya  dikelola  masyarakat  secara  otonom, tumbuh  atas  kebutuhan  masyarakat,  kurikulum  sesuai  karakteristik  dan  kebutuhan masyarakat,  memanfaatkan  segenap  sumber  yang  tersedia  di  masyarakat,  serta menekankan  pentingnya  partisipasi  masyarakat.  Komponen  pendidikan  berbasis masyarakat terdiri atas: 1) otonomi dan desentralisasi, 2) kurikulum, 3) pemberdayaan, dan 4) partisipasi masyarakat.

## Manajemen Pendidikan
Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen  dan pendidikan. Gulick  (2000:1)    melihat  manajemen  sebagai  suatu    bidang  ilmu  pengetahuan  yang secara  sistemik  mengupas  bagaimana  orang  bekerja  sama,  dan  Follet  (2000:1) memandangnya  sebagai  kiat,  karena  terkait    dengan  cara-cara  mengatur  orang  lain dalam  menjalankan  tugas.  Hersey  dan  Blanchard  (1988:3),  mengartikan  manajemen sebagai  proses  kerjasama  dengan  dan  melalui  orang-orang  atau  kelompok  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Selanjutnya,  yang  dimaksud  pendidikan  menurut Thorndike  dan  Barnhart  (1965:57)  adalah,  “ development  in  knowledge,  skill,  ability,  or character  by  teaching,  training,  study,  or  experience” .  Pengembangan  pengetahuan, keterampilan  dan  kemampuan  atau  karakter  melalui  pengajaran,  latihan,  studi  atau pengalaman.  Dalam perspektif  pendidikan  itu sendiri,  merupakan  “upaya  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” ( UU SPN No. 20 Tahun 2003 ).
Dengan demikian manajemen pendidikan adalah  proses kerjasama dengan dan melalui  orang-orang  atau  kelompok,  dengan  menggunakan  segenap  sumber  daya dalam upaya mengembangkan potensi  peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang ditetapkan. Griffin (2000:9-10) menyatakan, “manajemen mencakup  perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan”. Dengan demikian,  fungsi  manajemen  terdiri  dari:    (1)  perencanaan,  (2)  pengorganisasian,  (3) kepemimpinan dan (4) pengawasan. Adapun substansi manajemen pendidikan terdiri atas: ketenagaan, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, hubungan dengan masyarakat, dan kurikulum.

## METODE
Penelitian  dilaksanakan  di  pontren  Al-ittifaq  Desa  Alam  Endah,  Kecamatan Rancabali,  Kabupaten    Bandung  Jawa-Barat.  Pontren  Al-Ittifaq  yang  terletak  di Kampung  Ciburial,  Desa  Alam  Endah,  Kecamatan  Rancabali,  Kabupaten  Bandung, Provinsi Jawa Barat,  dipilih sebagai lokasi dan subjek penelitian, karena berdasar studi pendahuluan,  pontren  tersebut  mengindikasikan  memiliki  karakteristik  pendidikan berbasis masyarakat yang unik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus tunggal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan PBM di Pontren
a. Otonomi Kyai dalam Penyelenggaraan PBM di Pontren Al-Ittifaq
Ada  tidaknya  otonomi  dalam  PBM  ditandai  oleh  sejauh  mana  lembaga pendidikan  memiliki  dan  menggunakan  otoritas  (kewenangannya)  dalam pengaturan kemana dan bagaimana penyelenggaraan pendidikan diarahkan sesuai visi-misinya.  Berdasar hal tersebut,  Pontren Al Ittifaq dapat dikategorikan sebagai PBM  karena  memiliki  tata  organisasi  yang  mandiri  dan  tidak  tergantung  pada organisasi/lembaga  lain.  Namun  demikian,  pemegang  otonomi    penyelenggaraan PBM  di  pontren  Al  Ittifaq,  sebenarnya  adalah  Kyai  yang  kini  menjadi  pimpinan pontren.
b. Kurikulum Berbasis Kebutuhan dan Sumber Daya Lokal di  Pontren Al-Ittifaq Dalam  penetapan  kurikulum  muatan  lokal,  intervensi  otoritas  Kyai  demikian dominan.  Orientasi,  tujuan,  dan  program-program  pendidikan  Al-Ittifaq  yang menekankan pada penyediaan dan penguatan kecakapan hidup atau keterampilan vokasional, menjadikan pontren Al-Ittifaq terkenal dengan keberhasilannya sebagai model pontren vokasional dan pontren pengatasan kemiskinan. Realitas seperti ini, memperlihatkan  bahwa  esensi  pontren  Al-Ittifaq  sebagai  lembaga tafaqquh  fiddin, sebenarnya  telah  bergeser,  karena  kurang  menekankan  pada  penguatan  materi keagamaan.  Namun,  jika  dilihat  dari  sisi  pengembangan  masyarakat  dalam  arti memberdayakan  potensi  masyarakat,  orientasi  pendidikan  Al-Ittifaq  sangat  sesuai dengan karakteristik kurikulum PBM seperti dirumuskan para ahli. Kerensky (1989), Galbraith (1990),  Andersen dan Jeffrey (1992), serta Hiemstra (1993), yang disarikan
oleh  Galbraith  (2004:3),  yang  mengemukakan,  kurikulum  PBM  diarahkan  untuk mewujudkan kompetensi  peserta  didik dalam hal: “menentukan dan menolong diri sendiri, mengembangkan  kepemimpinan, lokalisasi, memberikan layanan terpadu, mengurangi layanan ganda, menerima keragaman, ketanggapan institusi, dan belajar sepanjang  hayat.  Demikian  pula,  Sharilyn  Calliou  (1994:3-6)  menyatakan, “pembelajaran  dengan  pendayagunaan  potensi  sumber  daya,  telah  mendorong peserta  didik  untuk  aktif  menerapkan  konsep  dan  informasi,  keterampilan,  serta sikap  terhadap  situasi  lokal  yang  menantang,  dalam  upaya  mengidentifikasi  dan menganalisa  lingkungan  serta  mengambil  insiatif  untuk  keluar  dari  masalah kehidupan”. Selain itu, penilaian PBM di pontren Al-Ittifaq yang diorientasikan pada keseluruhan  performa  individu  yang  alami,  nyata, observable, terukur,  dan
komprehensif,  merepresentasikan  realitas  keberhasilan  kehidupan  masyarakat  itu sendiri.
c. Pemberdayaan  Berbasis Social Trust dan Figur Sentral Kharismatik Kyai
Pontren Al-Ittifaq berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat, yang terlihat dalam  sejumlah  aspek.  Keberhasilan  program  pemberdayaan  disebabkan  oleh sejumlah  faktor  (1)  kejelasan  program  kerja  sama;  (2)  citra  pontren  Al-Ittifaq (pemilikan social trust), di mana kualitas figur sentral karismatik (Kyai Fuad) sebagai pimpinan  pontren,  merupakan  " icon "  faktor  pendorong  ( pull-factors )  intensitas keterlibatan pihak lain; (3) tingkat ketersesuaian, relevansi atau kecocokan program pemberdayaan  masyarakat  dengan  kebutuhan  nyata  masyarakat;  (4)  ketersediaan social  capital dan  sarana  lembaga  mitra;    (5)  adanya  dampak  positif  dan  saling menguntungkan  bagi  semua  pihak  terkait  dengan  program  pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pontren Al-Ittifaq berdampak positif dan konstruktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyiptaan kerukunan. Akan tetapi, bila dilihat dari pemberdayaan nilai-nilai keagamaan, terutama dalam aspek pendalaman ajaran agama, dalam realitasnya belum menunjukkan hasil maksimal dikarenakan rendahnya program pemberdayaan penguatan agama.

## d. Partisipasi Partnership Continuum dan Simbiosis Mutualisme
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggraan  pendidikan  merupakan  hal mutlak terjadi, karena masyarakat merupakan stakeholder yang pertama dan utama dalam proses PBM Tilaar (2002:27). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan  di  pontren  Al-Ittifaq  terjadi  secara  efektif  dan  bersifat simbiosis mutualisme, yang diindikasikan oleh adanya kepatuhan masyarakat akan kebijakan pontren,  keaktifan  masyarakat  dalam  program-program  canangan  pontren, tumbuhnya kebanggaan masyarakat akan pontren. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi  disebabkan oleh sejumlah faktor yang kait-mengait, antara lain: (1) peran kharisma  dan trust masyarakat  terhadap  kyai,  serta  kemampuannya  dalam membangun  kesadaran  partisipasi  masyarakat;  (2)  kondisi  masyarakat  yang memiliki: motivasi, waktu luang, wawasan berpartisipasi serta harapan memperoleh keuntungan  dari  partisipasi  yang  diberikan;  dan  (3)  keberadaan  pontren  yang memiliki  kejelasan  visi,  misi  dan  program,  wilayah  partisipasi,  serta  kepemilikan sumber.
Menurut  Tilaar  (1997:237-238),  penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  PBM akan membentuk pembagian  tanggung jawab institusi masyarakat dan pemerintah, sehingga  pencapaian tujuan  kolektif,  memungkinkan  untuk   diwujudkan. Melalui partisipasi,  masyarakat  dapat:  (1)  diketahui  masalah  yang  dihadapi  dan  upaya pemecahan  peningkatan  kualitas  masyarakat;  (2)  diketahui  potensi,  kemampuan, termasuk  hambatan  dan  keterbatasannya,  selain;  (3)  dapat  menunjukkan kekaryaannya untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.

## Karakteristik Manajemen Penyelenggaraan PBM
a. Otoritas  Kyai  dalam  Penetapan  Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Kebijakan  Strategis Pontren
Dalam  penyelenggaraan  program/kegiatan  apapun,  perencanaan  memegang peranan penting bahkan menentukan tingkat efektifitas pelaksanaan program. Baik- buruknya  perencanaan  akan  berpengaruh  terhadap  baik-buruknya  (tingkat efektifitas)  implementasi  programnya.  Hal  ini,  karena  kejelasan  dan  ketepatan
perencanaan  akan  berpengaruh  terhadap  kejelasan  implementasinya.  Dalam perencanaan di  pontren Al-Ittifaq, dominasi otoritas kyai terlihat sangat signifikan, terutama,  dalam  perumusan  dan  penetapan  visi,  misi,  dan  tujuan  dan  kebijakan strategis.  Dominasi    tersebut  secara  manajerial,  merupakan  indikator  terjadinya penggunaan  kewenangan  sepenuhnya  ( full  authority )  oleh  kyai  dalam  melakukan perencanaan.  Sementara,  pihak  lain  cenderung  hanya  sebagai  pengikut  dan penerjemah ke dalam operasionalisasi program.
Keputusan otoritatif dalam penentuan visi, misi dan kebijakan strategis lainnya dilakukan kyai dengan mempergunakan karismanya, ternyata cenderung memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, karena tidak membutuhkan proses dialog panjang dan banyak pertimbangan. Kejelasan arah  penyelenggaan PBM di pontren Al-Ittifaq cenderung menjadi salah satu faktor penting keberhasilan PBM di lembaga ini. Kegiatan yang disusun berdasar need assessment yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti: pengalaman langsung para pimpinan pontren, diskusi pontren dengan berbagai  tokoh  dan  pakar,  serta    berdasarkan  pada  analisis  potensi  pontren  dan masyarakat sekitar, menyebabkan teridentifikasi dan terumuskannya kegiatan PBM yang tepat sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Kejelasan kegiatan ini, secara langsung tak langsung, berpengaruh pada kemudahan terjalinnya hubungan kerja sama kemitraan dengan berbagai stakeholders baik Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya  masyarakat,  Perusahaan,  Pemerintah,  maupun  masyarakat    sekitar  itu sendiri secara baik dan kondusif, yang pada gilirannya berakibat pada kelancaran pelaksanaan program PBM sesuai visi-misinya.

## b. Pengorganisasian Familiisme-Profesional
Pengorganisasian  merupakan  suatu  upaya  membagi  tugas  yang  harus dikerjakan organisasi sesuai unit kerja yang ada, pendelegasian kewenangan serta penetapan  keterkaitan  antar  pekerjaan  yang  efektif.  Dalam  penetapan  organisasi, tampak  otoritas  kyai  sangat  dominan  dalam  menentukan  "siapa"  yang  pantas menempati posisi atau kedudukan dalam kepengurusan pontren Al-Ittifaq. Prinsip kekeluargaan ( kinship system ) dan profesionalisme dipergunakan dalam penetapan kepengurusan pontren ini. Dengan kata lain, prinsip familiisme dipergunakan dalam penetapan struktur organisasi dan penetapan fungsionaris yang mendudukinya. Model  penyelenggaraan  pendidikan  pontren  berbasis  keluarga-seperti diterapkan di pontren Al-Ittifaq khususnya dan di sebagian besar pontren Indonesia umumnya, secara sosiokultural, cenderung dapat dipertahankan keberadaannya di masa  depan.  Daya  resistensi  model  " family-business "  ( al  Syuhlu  al  'Aailah )  yang diterapkan pontren Al-Ittifaq dan sebagian besar pontren di Indonesia sangat tinggi. Walau dalam literatur teori modernisasi klasik-memandang bahwa "pranata famili merupakan kekuatan dahsyat yang menimbulkan nepotisme, merendahkan disiplin kerja, menghalangi proses seleksi tenaga kerja di pasar bebas, mengurangi insentif individu, menghalangi proses berpikir rasional (Wong Siu-lun,1988:134). Karena itu, karakteristik    model    organisasi  berbasis  familiisme  yang  berkembang  di  pontren sebenarnya cenderung    prospektif  dan  potensial  dipertahankan.  Hal  ini,  karena, bisnis keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan pontren-bila dibanding dengan bisnis  keluarga pada keluarga  tradisional  Cina-memiliki  ciri-ciri  yang  "lebih  baik" dan pilantropis, sehingga  berdaya-terima sosial lebih tinggi.
c. Kepemimpinan Kharismatik-Profesional
Umumnya, kyai sebagai pengasuh pontren, merasa dirinya tidak hanya sebagai pemilik ( the owner ), tapi juga "yang berkuasa" ( the ruler ) yang berhak untuk mengatur, menentukan  dan  membawanya  sesuai  "aspirasi"  dirinya.  Dalam  hal  ini,  dengan segenap  pengalamannya  serta  kesadaran  diri  akan  visi  dan  misi  yang  harus direalisasikan, maka kyai Fuad menerapkan bentuk kepemimpinan campuran antara pola  kepemimpinan  karismatik  di  satu  pihak  dan  kepemimpinan  demokratis- profesional di pihak lain. Kepemimpinan karismatik yang cenderung otoritarianistik dalam membuat keputusan cenderung memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, karena tidak membutuhkan proses dialog panjang melalui diskusi terbuka, rasional,  dan  banyak  pertimbangan.  Peran  kyai  sebagai  pemilik  (pewaris kepemimpinan)  pontren  ditambah  kredibilitas  atau  " social  trust "  yang  dimilikinya, tradisi tawadhu' komunitas pontren , dan kondisi kultural masyarakat daerah ini yang paternalistik merupakan modal sosial faktor efektifitas kepemimpinan kharismatik di pontren Al-Ittifaq.
Studi-studi manajemen, kepemimpinan, dan komunikasi, menunjukkan bahwa: "masyarakat  paternalistik  cenderung  lebih  efektif  dipimpin  dengan  gaya kepemimpinan  otoritarian  yang  karismatik".  Kepemimpinan  karismatik  memiliki keunggulan  karena  memiliki  tingkat  " self-confidence "  yang  tinggi,  keyakinan  yang kuat  dan  teguh  dalam  cita-cita,  dan  tingkat  kebutuhan  yang  kuat  yang  mampu mempengaruhi secara kuat orang atau masyarakat". Theory of Charismatic Leadership ini  merupakan  kesimpulan  temuan  penelitian  Robert  House  (1977:189-207)  tahun 1977  tentang  varitas  disiplin  ilmu-ilmu  sosial,  “pemimpin  karismatik  cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan yang kuat baik dalam cita- cita maupun keyakinan untuk berhasil, serta memiliki kebutuhan yang kuat untuk mempengaruhi orang". Model kepemimpinan  karismatik–profesional berbasis figur sentral  kyai,  pada kondisi  tertentu,  dimana kyai  memiliki  kualitas kepemimpinan "memadai", seperti: memiliki wawasan luas dan visioner, penguasaan substansi yang mendalam dan
komprehensif,  kemampuan  teknis  manejerial    yang  mumpuni,  serta    kepribadian yang utuh, tepat diterapkan dalam penyelenggaraan PBM di pontren Al Ittifaq.

## d. Pengendalian Internal dengan Pendekatan Religi
Pengendalian  internal  ( internal  controll )  yang  dilakukan  dengan:  prinsip  saling percaya,  transaksi  menurut  ajaran  Islam: shiddiq (jujur,  transparan) ,  amanah (akuntabel ),  fathonah (profesional,  rasional) dan tabligh  atau  komunikatif ),  dan keyakinan  akan  keberkahan,  nampaknya  sangat    efektif  dalam  penyelenggaraan PBM di Al Ittifaq.
Model Pengembangan PBM di Pontren: Sebuah Gagasan
a. Pentingnya Implementasi PBM di Pontren
Terdapat beberapa alasan, PBM tepat dilaksanakan di pontren.
1) Pada  tataran  ekonomi,  diasumsikan  dapat meningkatkan  efisiensi pembiayaan pendidikan disamping  memberi peluang pemerataan pendidikan dengan biaya “merakyat” atau terjangkau  bagi masyarakat  pontren yang nota bene berasal dari masyarakat miskin;
2) Pada tataran sosio-kultural, fenomena sosiokultural berupa “ anomie ” atau realitas kurang berfungsinya aturan, serta tumbuhnya prilaku sosial yang menyimpang,
memosisikan  perlunya  PBM  dikembangkan. Melalui  penyelenggaraan PBM  di pontren  diharapkan  dapat  memformulasikan  program-program  pendidikan yang fungsional bagi upaya restorasi, rehabilitasi, dan reformasi terhadap kondisi sosial yang terjadi dewasa ini;
3) Pada  tataran  sosio-politik,    sangat  konstributif  bagi  pengembangan  nilai-nilai multikultural.  Masyarakat  Indonesia  dengan  tingkat  kemajemukan  (pluralitas) dan keragaman ( diversitas ) penduduknya sangat potensial berkembangnya;
4) Pada tataran manajerial, merupakan upaya perbaikan dari manajemen yang tidak mampu  melahirkan  berbagai  alternatif  dan  inovasi  menjadi  terbuka  terhadap perubahan dalam kehidupan peserta didik.

## b. Tujuan Penerapan PBM di Pontren
Penerapan PBM di pontren,  diantaranya bertujuan  untuk:
1) Meningkatkan  proses  dan  kualitas  pendidikan  serta  mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang merata, efisien dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
2) Memperkuat  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bersifat  desentralistik, yang  merujuk  pada  konsep  distribusi  teritorial  kekuasaan,  penguatan  sikap kemandirian, dan pendayagunaan segenap potensi sumberdayan masyarakat;
3) Mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat    yang  cenderung  pragmatik  dan berorientasi ekonomik.
4) Menumbuhkan dan menguatkan proses demokratisasi pendidikan.

## c. Langkah-langkah Penerapan PBM di Pontren
Dalam upaya mencapai produktifitas, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan  PBM  di  pontren,      dapat  dilakukan  melalui  langkah-langkah berikut.
1) Menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan pada dasarnya milik dan tanggung jawab masyarakat;
2) Pemerintah  (pusat)  berupaya    mengurangi  peran,  otoritas  dan  dominasi intervensinya  dalam  pendidikan.  Selanjutnya  dilakukan  mobilisasi  dan memotivasi  masyarakat agar tergerak dan terstimulir untuk berkiprah konkret dalam penyelenggaraan pendidikan.
3) Melaksanakan tahapan kerja konkret implementasi PBM: (a)  merumuskan visi- misi  dan  tujuan,  (b)  identifikasi  dan  analisis  kebutuhan  kependidikan  dan pontensi sumberdaya masyarakat yang dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan, (c) mengkategorikan permasalahan berdasarkan dimensi-dimensinya, (d) menetapkan  prioritas  kebutuhan  pendidikan,  (e)  menetapkan  kebijakan pendidikan menyangkut  output, input dan proses  sesuai visi, misi.
d. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pontren
1) Dalam perencanaan, model manajemen diharapkan tetap mempertahankan peran kyai  dalam  penyusunan  visi-misi  dan  tujuan PBM,  program  berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan disusun merujuk pada visi-misi yang dikembangkan (para) pimpinan;
2) Dalam pengorganisasian,  struktur, fungsi, dan pembagian tugas, serta rekruitmen SDM  dapat  didasarkan  pada  model  " family  business ",  serta  mengintegrasikan
" family business " dengan kepentingan publik;
3) Dalam  kepemimpinan,  dapat  dipergunakan  pola/model  kepemimpinan karismatik-profesional;
4) Dalam pengendalian, kontrol internal berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan trust dapat diterapkan.
e. Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat di Pontren
Terdapat  sejumlah  prinsip  dasar  yang  secara  sistemik  harus  dijadikan  acuan pontren dalam penyelenggaraan PBM.
1) Meyakini bahwa semua warga pontren memiliki hak dan tanggung jawab dalam penentuan kebutuhan dirinya, mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang dapat  dipergunakan,  serta  harus  memiliki  kemampuan  untuk  membantu  diri mereka sendiri;
2) Melatih  para  pimpinan/pengurus  pontren  dan  pimpinan  masyarakat  agar memiliki  berbagai keterampilan kepemimpinan;
3) Mengupayakan  penyesuaian  layanan  dan  program  dengan  potensi  wilayah masyarakat lokal;
4) Memperhatikan prinsip pelayanan terpadu dengan cara memberikan pelayanan prima  kepada stakeholder pendidikan;
5) Mengoptimalkan  pemanfaatkan  sumber  fisik,  financial  dan  manusia  di lingkungan wilayah masyarakat, serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan agar tidak terjadi duplikasi dan salah urus;
6) Mengembangkan sikap menerima keragaman,  perbedaan, dan kemajemukan;
7) Responsif dan tanggap terhadap kebutuhan atau aspirasi pendidikan masyarakat;
8) Mengembangkan prinsip belajar sepanjang hayat.  Yang memberikan kesempatan belajar  formal,  non  formal,  dan  informal  kepada  segenap  anggota  masyarakat, bagi segenap usia dan keragaman kebutuhannya.

## PENUTUP
Kesimpulan. Kondisi  objektif  penyelenggaraan  PBM  di  pontren  adalah:  1)  Otonomi penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  otonomi  Kyai.  2)  Kurikulum  berbasis kebutuhan dan sumber daya lokal berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.  3)  Pemberdayaan  masyarakat    mampu  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat. 4) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, efektif dan bersifat simbiosis  mutualisme. PBM  di  pontren    potensial  untuk  dikembangkan.  1) Tujuan:  (a)    mewujudkan  pendidikan  yang  relevan  dan  terjangkau,  (b)  menguatkan otonomi,  serta (c) menumbuhkan demokratisasi. 2) Tahapan implementasi dilakukan melalui:  (a)  sosialisasi,  (b)  pengurangan  otoritas  pemerintah,  serta  (c)  pelaksanaan tahapan kerja konkrit. 3) Manajemen yang dikembangkan adalah: (a) perencanaan dan program    yang  memberi  manfaat  yang  langsung  dirasakan  masyarakat,  (b) pengorganisasian  familisme–profesional,  (c)  kepemimpinan  kharismatik-professional, dan (d) pengendalian internal dengan pendekatan agama. 4) Mengembangkan prinsip: (a)  menyadarkan  hak/tanggung  jawab  individu  dan  membantu  diri  keluar  dari kesulitan, (b) melatih kepemimpinan, (c) menyesuaikan layanan lokal dan terpadu, (d) memanfaatkan sumber daya, serta (e) mengarah pada Life long learning.
Saran. Bagi Pontren Al-Ittifaq . Untuk keberlanjutan program dan peningkatan mutu penyelenggaraan  maupun  hasil,  Pontren  Al  Ittifaq  hendaknya  dapat  melakukan beberapa  hal.  1)  Mengurangi  dominasi  kyai  dalam  berbagai  hal  dengan  cara mendelegasikan  sebagian  kewenangan  strategis  kepada  orang  yang  berkewenangan dan professional secara bertahap; 2) Melakukan diversifikasi kurikulum  kepesantrenan, yaitu kurikulum yang memfokus pada tafaqquh fiddin, serta mengembangkan kurikulum yang  diorientasikan  pada  penguasaan  keterampilan  hidup    yang  berlandaskan  pada ajaran islam; 3) Mengembangkan sistem kaderisasi kepemimpinan yang lebih terbuka dan  berbasis  familiisme-profesional,  yang  mampu  memelihara,  melanjutkan, mengkader  pengganti  " icon "  yang  semutu  dengan  pendahulunya. Bagi  Pemerintah. Pemerintah--baik  pemerintah  pusat,  provinsi  maupun  daerah--perlu  melakukan pembinaan secara intensif dalam implementasi program PBM di pontren Al-Ittifaq. Bagi Perguruan  Tinggi .  Sesuai  tugas  dan  fungsi  pengembangan  tri  dharma,  perguruan tinggi, diharapkan mampu menyediakan kesempatan secara berkesinambungan untuk berpartisipasi  aktif  dalam  program  PBM  pontren  Al-Ittifaq. Bagi  Perusahaan . Perusahaan  perlu  mengembangkan  program  secara  intensif  dan  ekstensif. Bagi masyarakat sekitar. Dalam upaya  optimalisasi pelaksanaan program PBM Al-Ittifaq, di masa  depan,  perlu  kiranya  masyarakat:  1)  meningkatkan  intensitas  partisipasinya melalui  pelibatannya  secara  lebih  intensif  dalam  berbagai  aspek;  2)  melakukan pengontrolan terhadap kualitas dan akuntabilitas program PBM pontren Al-Ittifaq.

## DAFTAR RUJUKAN
Barnhart,  Thorndike, Advanced  Junior  Dictionary , New  York: Doubleday & Company, Inc., 1965.
Cunningham, William G. dan Cordeiro, Paula A., Educational Leadership : A Problem-based Approach , New York :   Allyn & Bacon Co.: 2003
Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan , Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2000.
Galbraith, Michael W. “ Community-Based Organization and Delivery of Life Long Learning Opportunities, Http:/www.ed.gov/pubs/PLLIConf95/comm.htm. Kutipan diakses pada bulan Maret tahun 2004.
Griffin, Ricky W., Management, 5 th Edition, Delhi : A.I.T.B.S. Publishers & Distributor,
2000.
Hersey, Paul  and  Blanchard,  Kenneth  H., Manajemen  Perilaku  Organisasi  :  Penggunaan Sumber Daya Manusia, Terjemahan Agus Darma, Jakarta : Erlangga, 1988.
Karni,Asrori S., Etos Studi Kaum Santri :Wajah Baru Pendidikan Islam, Bandung :Mizan, 2009.
Nielsen  dalam  makalahnya,  “ Community-Based  Education  in  Indonesia:  Mapping  The Concept” , disajikan dalam Diskusi Pendidikan di Bappenas 2 Februari 2000.
Tilaar, H.A.R., Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia, Jakarta: Grasindo,  2002.
Ziemek, Manfred, Pesantren dalam Perubahan Sosial, terjemahan Butche B. Soendjojo dari Pesantren Islamische Bilding in Sozialen Wandel , Jakarta: P3M, 1983.