History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember:  441 - 454 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3797

## EFEKTIVITAS HUKUM PENGADAAN TANAH DALAM KTT G20 DI BALI
Kadek   Julia   Mahadewi 1) , Gusti  Ngurah  Ary  Pradnyantara 2)
Fakultas  Hukum  Universitas   Pendidikan   Nasional,  Denpasar 1,2)
Corresponding Author: juliamahadewi@undiknas.ac.id 1) , igustingurahary27@gmail.com 2)

## Abstrak
Kesiapan  Indonesia  dalam  menjadi  tuan  rumah  dalam  konferensi  internasioanal menujuk  Provinsi Bali  dalam  memperisapkan  Kebutuhan  dalam  pelaksanaan  KTT  G 20  diseleggarakan    November 2022,  mejadikan      Bali  sebagai    tuan    rumah    sehingga      harus    memenuhi    taraf    internasioanal. Penyelenggaran  KTT  G20  tidak  saja  menyangkut  masalah  kesalamatan  tapi  tentang  infrastruktur yang    akan    memadai    dalam    terselengaranya    konferensi    Internasional.    Salah    satu    program pemerintah    melakukan    pengadaan    tanah    untuk    kepantingan  umum    di    Nusa    Dua    menunjang pelaksaanan  pembenahan  saran  dan  prasana  berstandar  Internasioanl.  Adapun  permasalahan  y a n g diperoleh    :      bagaimana    efektivitas    dari    Peraturan    Pemerintah    Nomor    19  T ahun  2021  Tentang Pengadaan  Tanah  untuk  umum ?  bagaimana  penyelesaian  sengketa  dalam  pelaksanaan  pengadaan tanah    untuk    ?    metode    penelitian    jurnal    ini    menggunakan  jenis    penelitian    yuridis    empiris  , pendekatan    penelitian    melalui    pendekatan    fakta,    pendekatan    undang-undang    dan   Pendekataan kasus. Sumber  data diperoleh  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  pembahasan  dari penelitian ini menggunakan    5    indikator    dalam    mengetahui    efektivitas    hukum    melalui    pendekatan    undang- undang,  penegakan hukum, masayarakat,  sarana  dan  prasana dan  kebudayaan.  Beranjak  dari  itu belum  adanya keefektivan  dalam  penerpan peraturan.  Penyelesaian sengketa  dalam  permasalahan ini melalui  jalur  non  litigasi  melalui  musywarah.

## Kata kunci: Bali;  efektivitas; pengadaan  tanah

## Abstract
Indonesia's  readiness  to  host  an  international  conference  pointed  to  the  Province  of  Bali  in  preparing  for  the  need  for the  implementation  of  the  G20  Summit  to  be  held  in  November  2022,  making  Bali  the  host  so  that  it  must  meet international  standards.  The  holding  of  the  G20  Summit  is  not  only  about  safety  issues  but  about  the  infrastructure that  will  be  adequate  in  holding  an  international  conference.  One  of  the  government's  programs  is  to  acquire  land for  the  public  interest  in  Nusa  Dua  to  support  the  implementation  of  international  standard  advice  and infrastructure  improvements.  The  problems  obtained:  how  effective  is  Government  Regulation  Number  19  of  2021 concerning  Land  Acquisition  for  the  public?  how  to  resolve  disputes  in  the  implementation  of  land  acquisition  for? This  journal  research  method  uses  a  type  of  empirical  juridical  research,  a  research  approach  through  a  fact approach,  a  statutory  approach  and  a  case  approach.  Source  of  data  obtained  primary  data  and  secondary  data.  The results  of  the  discussion  from  this  study  use  5  indicators  in  knowing  the effectiveness of law through the approach of law,  law  enforcement,  society,  facilities  and  infrastructure  and  culture.  Moving  on  from  that  there  has  been  no
effectiveness  in  the  implementation  of  regulations.  Settlement  of  disputes  in  this  matter  through  non-litigation channels through  delib.

## Keywords:  Bali;effectiveness;land  procurement

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan    konferensi  tingkat    internasional    saat    ini    telah    ditunjuknya    negara Indonesia    sebagai    tuan    pelaksanaan  konferensi    tingkat    tinggi    yang    dipilihnya provinsi    Bali    tepatnya    di    hotel    BNDCC    nusa    dua    yang    akan    sebagai    tempat pelaksaan    konfresi    bergaung  Internasioanal.    Perlunya    kesiapan    sarana    dan  prasana dalam    menyikapi    tugas    besar    yang    dihadapi    Negara    Indonesia    dalam menyambung    kedatangan    delegasi    Internasional    diselenggarakan    1/12/2021 bermuara    pada    november  2022.    Konferensi    tingkat    Tinggi    kita    singkat    dengan (KTT)    merupakan    salah    satu    konferesi    yang    memiliki    pengaruh    besar    dalam dunia    internasional    dan    nasional    sehingga    dalam    pelaksanaannya    perlu    disikapi dnegan    keseriusan    dalam    tata    kelola    sarana    prasana    dan    keamanan. Penyelenggaraan    KTT    ini    dihadiri    19    negara    dari    Eropa.  Provinsi   Bali  yang  akan menjadi    tempat    sentral    dalam    pelakasnaan    KTT    merupakan   salah  satu  sinergiritas yang    akan    diciptakan    negara    Indonesia    dalam    mewujudkan    standarisasi Internasional    dalam    penjaminan    kenyamanan    keamanan    selam    akan    dilakakukan konfersi    dunia    ini.    Hal    pertama    yang    akan    ditempu  tentu  perisapan  infrastruktur dalam   suksesi   kegiatan   KTT   20(Alrasyid  and Najicha 2021).
Penunjukan    provinsi    Bali    dengan    menitik    ke    nusa    dua    tentu    perlunya    akses yang    akan    memperlancar    kegiatan    KTT  .    Pemerintah  Badung    dalam    kesiapanya membangun    infrastruktur    adanya    pelaksanaan      pengadaan    tanah    dalam    upaya melakukan    pembangunan    yang    dipakai    untuk    kepentingan    umum,    hal    ini ditujukan    dengan  adanya    kegiatan    pengadaan    tanah    untuk    umum    dengan melalukan    pelebaran    jalan    di    wilayah  Nusa    Dua.    Pengaturan    akan    pengadaan tanah    untuk    umun    ini    diatura    dalam    Peraturan    Pemerintah    Nomor    19    Tahun 2021    Tentang    Penyelengagran    Tanah    dalam    Pembangunan    yang    nantinya dipergunakan    untuk    kepentingan    umum    selanjunya  akan    disingkat    PP    pengadan tanah.Jika    kita    perhatikan    negara    Indonesia    merupakan    kaya    akan    sumber    daya alam  mulai  dari, tanah,  dan  hutan.  Semua  kekayaan  diatur  dalam  pasal  33 ayat  3 UUD    1945      tanah    merupakan    salah    satu    sumber  daya    alam    yang    penting    bagi kehidupan    dalam    masyarakat    dalam    penyokong    kegiatan  kehidupan (Rochmatulloh 2021).  Tanah  juga  merupakan  salah  satu  wujud  kraunia  Tuhan  yang  mempunyai  fungsi yang  amat  penting  bagi  manusia  serta  bagi  pembangunan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Disini    pengaturan    dalam    bumi  ,    tanah    dan    air    merupakan    kekayaan dikuasi   oleh   negara  dalam   menjaga  kemakmuran   rakyat.
Kekuasaan    dalam    negara  atas    bumi,    air    dan    kekayaan    yang    mejadi  tanggung jawab    dan    kewajiban    negara    dalam    mengatur    dalam    memimpin
penggunanya(Syahri  2014).  Tanah    merupakan    salah    satu    yang    dibutuhkan    dalam kehidupan    manusia.    Disini    prinsip    pengadaan    tanah  dengan    cara    musyawarah antar    pihak    dalam    memerlukan    pemeganga    tanganya    memerlukan    tanah    yang dipergunakan    kegiatan    pembangunan    (Unggul  2020).  Pelaksanaan    pemerintah dalam    proses    pengadaan    tanah    ini    berhasil    dapat    jika  terselesaikan  dalm    tepat waktu    dan   pihak  yang  menyerahkan  hak  atas  tanah  dalam mendapatkan  keadilan berupa    keadailan    dalam    besaran    ganti    rugi    yang    akan    diberikan  penyelenggaran pengadaan   tanah dalam  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dipergunakan  kepentingan umum  (Utami dan Sarjita 2021).
Perwujudan    pengadan    tanah    untuk    umum  dalam    hal    perlulah    tanah  yang pengadaan    dalam    hal    ini    pelaksanaan        dalam  mengedapkan    prinsip    UUD    1945 dalam    hukum    tanah    yang    belaku    nasional    dalam    penerapan    prinsip    keadilan, keterbukan    dan    kemanfatan    sesuai    dalam    nilai  –  nilai    bernegara.    PP    pengadaan tanah    diatur    dalam    pasal    1    ayat  2  dalam  definisi  pengadan  tanah  dalam  berikut pengadan    tanah    dalam    kegiatan   dalam  penyedian  tanah  dalam  memberikan  ganti rugi   dan  adil.  Berikut   tatanan pengaturan   dasar   hukum  dalam  kepentingan   umum :
1. Sila  Ke  5  Pancasila
2. UUD1945
3. UU  Cipta   kerja
4. PP  Pengadaan   Tanah
Pengadaan    tanah    untuk  umum  tujuannya  dapat  didefinisikan  sebagai  sarana dalam    melakasanakan    pembangunan    kesejahteraan    disini    Makmur,  bangsa    yang mencapai    kesejahteraan    serta    adanya    ketetapan    dalam    menajmin    kepentingan dalam    kesejahteraan  masyarakat.  Didalam  ketentuan  Pasal  3  PP  No  19  /2021  ,  harus melalui  tahapan  :    1.    Tahap  perencanaan    ,  2.    tahapan    persiapan,    tahap    pelasanaan dan    tahal    pelakasanaan    penyerahan    hasil.(Isnandar  and  Arnowo  2021,  45).Semakin banyaknya  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  pada  hakikatnya pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  penting  dilakukan,  dimana  memerlukan bidang  tanah  dalam  jumlah  yang  besar.  Proses  pembebasan  tanah  tidak  akan  pernah lepas  dengan  adanya  masalah  ganti  rugi,  pemberian  ganti  rugi  hak  atas  tanah diberikan kepada  masyarakat  secara  langsung  kepada  pihak  yang  berhak  melalui  hasil musyawarah  dan  sepakat  (Prabandari  2021).  Mekanisme  musyawarah  yang  seharusnya menjadi  sarana  untuk  mencari  jalan  tengah  dalam  menentukan  besarnya  ganti  kerugian (Muwahid  2020),  jika  sudah  mendapatkan  hasil  yang  sepakat  mengenai  ganti  kerugian maka  Menteri/Kepala  mengajukan  permohonan  penitipan  uang  ganti  kerugian  kepada Menteri  untuk  diserahkan  kepada  Pengadilan  Negeri  pada  wilayah  lokasi pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Namun  didalam  praktiknya  banyak  hal  yang menjadi  permasalahan  dilapangan  sehingga  bertentangan  dengan  ketentuan  Peraturan dan  Pasal  yang  telah  mengatur  terkait  pengadaan  tanah,  diantaranya  Pasal  71  ayat  (1) PP No 19 /2021.
Pasal 71  ayat  (2)  PP  Pengadaan  Tanah  No.  19  /2021  menyatakan bahwa:“Musyawarah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan  secara  langsung untuk  menetapkan  bentuk  Ganti  Kerugian  berdasarkan  hasil  penilaian  ganti kerugian”.Pasal  74  ayat  (1)  PP  No  19  /  2021  menyatakan  bahwa:  “Hasil  kesepakatan didalam  musyawarah  menjadi  bentuk  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang berhak  dan  di  tuangkan  kedalam  berita  acara  kesepakatan”Pengadaan  tanah  untuk berbagai  kepentingan  seringkali  menimbulkan  konflik  atau  permasalahan  dalam pelaksanannya,  hal  ini  disebabkan  oleh  kesenjangan  antara  das  Sollen  sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  das  Sein  berupa kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan  (Unggul  2020).  Seperti  pelaksanaan  pengadaan tanah  di  Nusa  Dua  Bali,  mengenai  pelebaran  ruas  jalan  terkait  terselenggarakannya Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT  G20)  di  Bali,  yang  dimana  kesepakatan  didalam musyawarah  untuk  menetapkan  pemberian  ganti  kerugian  belum  terlaksana  dengan baik  sesuai  Pasal  74  (ayat  1)  PP  No.  19/2021.  Melalui  hasil  wawancara  dengan  Kepala Lingkungan  Banjar  Peminge  Nusa  Dua,  bapak  I  Made Rigih (Kamis, 25 september 2022) yang  berlokasi  di  rumah  Kepala  Lingkungan  bapak  I  Made  Rigih  Banjar  Peminge  Nusa Dua,  yang  juga  merupakan  pihak  terdampak  pengadaan  lahan  untuk  pelebaran  ruas jalan  terkait  Konferensi  Tingkat  Tinggi  (KTT  G20).  Dari  hasil  wawancara  beliau menyampaikan  belum  adanya  kesepakatan  hasil  musyawarah  antara  pihak penyelenggara  pengadaan  tanah  dengan  pihak  pemegang  hak  atas  tanah  mengenai nilai  kompensasi  yang  akan  diberikan  pemerintah  kepada  pemegang  hak  atas  tanah, kemudian  pada  tanggal  1  Agustus  beliau  mengajukan  permintaan  sebanyak  5  (lima) kali  untuk  mengadakan  rapat  mengenai  nilai  kompensasi  antara  kedua  belah  pihak diantaranya  pihak  penyelenggara  pengadaan  tanah  dan  pihak  pemegang  hak  atas tanah,  namun  secara  tiba-tiba  bapak  I  Made  Rigih  selaku  pemegang  hak  atas  tanah diundang  oleh  Pengadilan  Negeri  Denpasar  untuk  menyepakati  mengenai  hasil kompensasi  yang  sebelumnya  belum  ada  kata  sepakat”.  Pihaknya  sangat menyayangkan    sikap  panitia  pengadaan  tanah  dan  pemerintah  daerah  setempat. Hingga  terjadi  pengosongan  lahan  yang  belum  terjadi  kesepakatan  dari  hasil musyawarah  terkait  nominal  biaya  pembebasan  lahan  yang  harus  diganti  oleh pemerintah  setempat.  Berdasarkan  penyampaian  dari  bapak  I  Made  Rigih  selaku  pihak yang  terdampak  menyebutkan  adapun  biaya  yang  seharusnya  diperhatikan  oleh pemerintah  daerah  kepada  pihak  pemegang  hak atas tanah diantaranya:
1) Mengenai  biaya upakara  yang dibutuhkan  oleh  pihak  pemegang  hak atas tanah
2) Biaya kontrak  dari  toko yang terdampak
3) Dampak dari  pengosongan  lahan tersebut,
Berdasarkan  hasil  observasi  dari  penulis  bahwa  sudah  dilaksanakan  pengosongan lahan  oleh  pemerintah  setempat  yang  berlokasi  di  Catus  Pata  jalan  Nusa  Dua  Selatan lingkungan  Banjar  Peminge  kelurahan  Benoa  Kuta  Selatan  Kabupaten  Badung.Aapu
hal    yang    pelakasaan    pendukung    kegiatan    ini    pelebatran    jalan    dalam    KTT  G    20. Sehingga  adapun  pengosongan  lahan  yang  terdampak  yaitu  mulai  dari  rumah,  toko, serta  merajan/sanggah  dari warga  yang terdampak.
Permasalahan    diatas    dapat    diperoleh    kesimpulan    bahwa    adanya  ketidakseusaian pasal    74    ayat    1   PP  No  19/ 2021  dimana kesepakatan  dipergunakan  dalam  bentuk ganti    rugi    dilakukan    pihak    yang    akan    dibuat    dalam    berita    acara.    Kesepakatan dalam    hal  ini  masih  dilakukan  penjajakan.  Berdasarkan  uraian  di  aras  adanya  PP yang    belum    berjalan    dengan    sesusai    dengan    penagadan  tanah  untuk  kepentingan umum.  Penulis    tertarik    menulis    Jurnal    Efektivitas      dalam    pelaksaanan    PP pengadaan    Tanah  dalam    pemegang    hak    atas    tanah    sihingga    dapat    mengeduksi masyarakat    mengenai    pengadaan    tanah    apa    terjadi    ketidaksusaian    dalam    pasal dalam   kejadian   di  lapangan   dapat   berjalan  maksimal
Terdapat    beberapa    penelitian    hukum    berkaitan    dengan  pengadaan    tanah    untuk kepentingan    umum    penulis    coba    membandingkan    dengan    tulisan    penulis. Pertama Judul    Penelitian  Implementasi    Pengadaan    Tanah    Untuk    Kepantingan    Umum    Di Jakarta    Utara  oleh,  Mohamad    Mulyadi,    dalam    jurnal    hukum    yang    diterbitakan oleh    Jurnal    Asprisai  ini  memiliki  objek  di  Jakarta  Utara  dalam  obyek  penilitian  di Jakarta  Utara      dibahas    persoalan    dalam    pertanahaan    kaitan    kepemilikan  pemilikan secara    individual      dengan  kepemilikan    tanah    ulayat    dimana    nantinya    pemerintag yang  akan    mejadi    pemegang    hak    atas    tanag    dalam    mendalihkan    kepetingan umum    terdapat  perbedaan  dengan  penulisan  hukum  yang  saya  buat  pertama  dari objek    yang    dikaji  saudara   mulyadi  melakukan  penelitaian  di Jakarta  Utara  saya  di Nusa    Dua  Bali    dan  penulisan    saya    lebih    ke    penyelesain    biaya    kompensasi    ganti rugi    dalam    pengadaan    Tanah    untuk  kepentingan    Umum.Penelitian    Kedua    dengan Judul    jurnal    Pengadaan    Tanah    Untuk  Pmbangunan    Demi    Kepentingan    Umum    di Indonesia    Berdasarkan    Pancasila  oleh    Putri    Lestari  .  Perbedaan    Penelitian    dengan penulis    buat    Jurnal    Puteri    lebih    menganalisis    mengenai      pengadaan    tanah kepentingan    umum    berdasarkan    aspek    sila-sila    Pancasila    dalam    muatannya sedangkan    penulis    menganilis  menggunkan    hukum    agraria.Penelitian    Ketiga dengan    Judul    Pengadaan    Tanah    Bagi    Pelaksanan    Pembangunan    Untuk Kepentingan    Umum      oleh    Abuyazid    Bustomi  perbedaan    dengan    penulisan    jurnal yang    dilakukan    penulis    yaitu    Penlitian    Abuyazid    Bustomi    dilakukan    dengan minitik    beeratkan    pada    pengadaan    tanah    untuk  kepentingan    umum    dengan kepentingan    hukum    dalam    kaitan    pihak    swasta  dengan    pemerintahan    aiutanya dengan    kepentingan    umum  sedangkan    penulis    menganaslisa    Peran    pemerintah dalam   pelaksanaan   ganti  rugi   dalam  pengadaan   tanah  dalam  kepentingan   umum.

## METODE  PENULISAN
Penuliasan    Jurnal    ini  memakai        penelitian  hukum  yuridis    empiris,    adanya kesenjangan  anatara    aturan  hukum  dengan    kenyataan    di  masyarakat,    dipergunakan
pendekatan    perunndang-undangan    dimana    penelitian    ini    menggunakan    undang- undang    untuk  menelaah    permaslaahan    yang    ada  ,    dan    menggunakan    pendakatan kasus    yang    terjadi    dengan    memaparkan    permaslaahan    yang    ada    digunakan analisis    hukum    dalam    menjawab    permasalahan.  Penelitian  ini  menggunakan  dua sumber  data    yaitu  ,  data  primer  dan  data  sekunder  (Muhainin  2020).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  teknik  studi  dokumen, wawancara,  observasi  serta  penentuan  informan  yang  dimana  penelitian  hukum  ini didasarkan  pada  efektivitas  hukum  didalam  masyarakat.  Penelitian  empiris  merupakan kajian  yang  memandang  hukum  sebagai  kenyataan  dengan  mencakup  kenyataan sosial.  Penelitian  hukum  empiris  ini  juga  akan  dipadukan  dan  diperkaya  dengan metode  penelitian  yang  telah  mulai  lazim  digunakan  dalam  berbagai  penelitian (Bustomi  2018)

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN
A. Keberlakuan        Peratuaran    Pemerintah    Nomor    19    Tahun    2021  Tentang Pengadaan  Tanah  di  Indonesia
Perwujudan    masyarakat    yang    adil  dan  makmur    tertuang  dalam    amanat Pancasila,  melaui    perwujudan  di  Indonesia    perlu  mengadakan    pembangunan    dalam hal    ini  perlu    diadakan  pengadaan    tanah    dalam    menunjang    kebutuhan  pemerintah dalam    perwujduan  fasilitas    masyarakat.(Unggul  2020).  Melalui  PP  N0.  19/2021 pemerintah  Indonesia  mempunyai  upaya  sebagai  penguatan  didalam  meningkatkan pembangunan  untuk  mencapai  tujuan  khusus  dalam  rangka  peningkatan  ekosistem investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  n  asional.  Maka  didalam  penerapannya  teori efektivitas  hukum  sangat  berkaitan  didalam  hal  ini  teori  efektivitas  keberlakuan  hukum dipakai  menganalisa  mengenai  bagaimana  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  faktor  yang mempengaruhi  didalam  pelaksanaan  penerapan  hukum  tersebut  di  lapangan.  Ada    5 faktor   sebagai  sarana  pengukuran   efektivitas  hukum   sebagai   berikut  :
a. Faktor hukumnya  sendiri  berdasarkan  undang-undang Mengenai  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dilihat  dari  Pasal  3  PP  N0.19  /  2021, pelaksanaan  pengadaan  tanah  memang  sudah  sesuai  dengan  4  tahapan  yaitu tahap  perencanaan,  persiapan,  pelaksanaan  dan  penyerahan  hasil  namun,  masih ada  beberapa  ketentuan  didalam  pasal  1 ayat (2), Pasal 71 ayat(2), Pasal 74 ayat (1) PP  No.  19/2021  Tentang  Pengadaan  Tanah  yang  belum  mempunyai  fungsi  yang maksimal  sehingga  didalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  pertentangan  atas ketentuan  pasal  tersebut.
b. Faktor  penegak  hukum  diantaranya  pihak-pihak  yang  membuat,  membentuk dan menegakan  hukum.
Adanya    sarana    penunjang    pengakan  hukum  dalam    masalah    menjalankan efektivitas    suatu    aturan.    Bagaiamana    penegak    ihukum    dapat    menjalankan kebijakan    yang  a  da    di    masyarakay    sehingga    menciptkan  keadilan    ditengah
masyarakat.  Penegak  hukum  merupakan  bagian  dari  pihak-pihak  yang  langsung maupun  tidak  langsung  terlibat  didalam  penegakan  hukum  mulai  dari  polisi, jaksa,  hakim,  penasehat  hukum  (advokad)  hingga  petugas-petugas  sipil  didalam masyarakat  (Prabandari  2021).  Tugas  dari  penegak  hukum  menjadi  salah  satu perihal  yang  penting  didalam  memberikan  hukum  maupun  memberikan  keadilan dimasyarakat.  Dalam    implentasi    penegakan    hukum   di sinsi  masih  sering  tidak tetapat    di    tengah    masyarakat    terkait  tetntang  teknis  yang  terjadi  penanganan di  masyarakat.
c. Faktor sarana  atau fasilitas  yang mendukung  penegakan  hukum Keberadaan    sarana    dalam    pendukungan    akan    keberadaan  penegakan  hukum disini        memadai  akan    fasilitas    di    msyarakat.  Tenaga  manusia    yang    memliki akal    budaya    dan    pemikiran  akan  masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  yang baik  sesuai  dengan  tugas  dalam  bidangnya  masing-masing  (Sonata  2015,  9). Dalam  hal  ini  dimasyarakat  tentunya  sangat  berkaitan  dengan  kegiatan pelaksanaan  pengadaan  tanah  karena  didalam  kegiatan  pengadaan  tanah tentunya  pihak  yang  berkepentingan  mengambil  hak  atas  tanah  dari  pihak terdampak  dengan  cara  memberi  ganti  kerugian  yang  layal,  mengenai  hal  tersebut bisa  dilihat  bagaimana  para  penegak  hukum  menjalani  tugasnya  tanpa  melakukan penyimpangan  sesuai  tugas  dan  wewenang  dari  para  penegak  hukum  dan  sesuai dengan  PP No. 19 / 2021
d. Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  diterapkan  dan dapat  berlaku.
Pandangan    akan    keberadaan    lingkungan    di    dalam    sudut    sosial    hal  ini tujukan    dalam    budaya    masyarakat  membentuk  beraneka    ragam    kebudayaan. Faktor  masyarakat  dalam  hal  ini  peneliti  kaitkan  dengan  bagaimana  pelaksanaan pengadaan  tanah  yang  dilaksanakan  di  Peminge  Nusa  Dua.  Sesuai  dengan  Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 19/ 2021. Peranan masyarakat masyarakat didalam penataan  ruang  melalui:
1) Kesiapan    menciptakan  tata  ruang
2) Kesiapan    partsisipasi  pengelolaan  tata ruang
3) Adanya   pemanfaatan   dalam   pengendalian   tata  ruang
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  di  Peminge  Nusa  Dua  peranan  masyarakat  dalam hal  ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  dalam  pelaksanaan pengosongan  lahan  milik  warga,  sempat  terjadinya  miskomunikasi  yang menimbulkan  keributan  dilapangan  hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  kordinasi dan  tidak  terjalannya  peranan  masyarakat  dalam  penataan  ruang  sesuai  peraturan yang berlaku  (Unggul 2020).
e. Faktor kebudayaan  itu  sendiri
Peran    kebudayaan    dalam    masyarakat    sangat  penting    dikarenakan menyangkut    keadan    masyarakat    berdasarkan    keadaan    nilai    yang    memberi
muatan    dalam    diri    masyarakat    dalam    melakukan    pengukuran    akan kepatutan   dalam bertindak(Zakie  2011, 192).
Teori  efektivitas  hukum  menjadi  suatu  bentuk  pelaksanaan  aparat  penegakan hukum  didalam  menegakan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  contohnya  bagaimana aparat  penegak  hukum  didalam  menyikapi  ketentuan  didalam  Pasal  71  ayat  (1)  PP Pengadaan  Tanah  Nomor  19  Tahun  2021  mengenai  hasil  kesepakatan  didalam musyawarah  menjadi    bentuk    dalam    pengganti    rugidalam  pihak    yang    nantinya tertuang    dalam    berita    acara,  tetapi  pelaksanaanya  dilapangan  selalu  bertentangan dengan  peraturan  yang  berlaku.  Pengadaan  tanah    mewujudkan    suatu    pembangunan yang    dimana    untuk    kepentingan    umum    salah    satu    sarana    yang    dipakai perwujudan    infrastruktur  di    wilayah    Indonesoa.  Selain  teori  didalam  pengadaan tanah  terdapat  asas  yang  dikaitkan  peneliti  dalam  pengadaan  tanah  di  Nusa  Dua tersebut  diantaranya:
1) Asas  konsensualisme:  bahwa  asas  tersebut  menyatakan  sebagai    satu    ketentuan yang    wajib    ada    dalam    perjanjian  dalam  bentuk  kesepakatandengan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH perdata
2) Asas  kepastian  hukum:  asas  ini  berhubungan  dengan  akitbat  suatu  perjanjian dengan  hal yang dijanjikan  ini   berkaitan   akan  timbal   balik
3) Asas  itikad  baik:  adanya    niat    baik    dalam    mewujudkan    suatu    perjanian    yang di ciptakan
4) Asas  keterbukaan:  Mencakup    permaslahan    akan    adanya    transparasni  informs dalam   masyarakat  akan  proses   kebijakan  pengadan   tanah
5) Asas  keikutsertaan:ini    berkaitan    dengan    adanya    keperluan    penempatan    posisi pihak    akan  amemerlukan    lahan    tanah    nanntinya    berdampak    sejajar. Masyarakat diharapkan  wajib  ikut

## B. Penyelesaian Yang Dilakukan Terhadap Pemegang Hak Atas
Pembangunan    dewasa    ini    terjadi    adanya    maslah    akan    tanah    yang    sering menjadi    timbul    akan    permasalahan   pemerintah  dan  masyarakat, permalsahan  yang akan    muncul  mengenai    hak  atas    tanah    menjadikan    sesuatu    yang    rumit    dalam implementasinya    dimasyarakat(Triana  2019,  9).  Teori  penyelesaian  sengketa merupakan  teori  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  kategori  atau  penggolongan sengketa  atau  pertentangan  yang  timbul  dalam  masyarakat,  faktor  penyebab  terjadinya sengketa  dan  cara-cara  atau  strategi  yang  digunakan  untuk  mengakhiri  sengketa tersebut.  Menurut  Dean  G  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  mengemukakan  teori penyelesaian  sengketa  ada 5 (Lima) diantara:
a) Contending  (bertanding),  yaitu  mencoba  menerapkan  suatu  solusi  yang  lebih disukai  oleh  salah  satu pihak  atas pihak yang lainnya.
b) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri  dan  bersedia menerimakekurangan  dari  yang sebetulnya  diinginkan.
c) Problem  solving  (pemecahan  masalah),  yaitu  mencari  alternatif  yang  memuaskan dari  kedua  belah pihak.
d) With  drawing  (menarik  diri),  yaitu  memilih  meninggalkan  situasi  sengketa  baik secara  fisik  maupun  psikologis.
e) In action (diam),  yaitu tidak  melakukan  apa-apa.
Keterakaitann    dalam  pasal    33    UUD    1945mengatur  kepemilikian    akan  tanah bagi rakyakat    Inondesia    masih    dalam    Republik    Indonesia  (REJEKININGSIH  2016,  309). Hak  negara    akan  tanah    memiliki    nilai    strategis    dalam    hak    penguasan    di  dalam fungsi    sosial    dan    nilai    ekonomis    di    dalam    msayarakat.(Mulyadi  2017)  Tanah bersama  didalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dinyatakan  sebagai kekayaan  nasional  yang  menunjukan  adanya  unsur-unsur  keperdataan,  yaitu hubungan  kepunyaan  antara  bangsa  Indoensia  dengan  tanah  tersebut.  Pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  saat  ini  telah  diatur  didalam  PP  No.19/2021  tentunya peraturan  ini  dasar    hukum    pemerintah    dalam    upaya    melakukan    pembebasan akaan  lahan  tanah  rakyat atas  dasar   hak milik.
Pelaksaaan  PP  No.  19/2021  yang  belum  efektif  sering  menimbulkan  permasalahan baik  itu  dari  kesepakatan  hasil  musyawarah  mengenai  pemberian  nilai  kompensasi maupun  didalam  pemberian  ganti  rugi  dalam  bentuk  lainnya  yang  pada  akhirnya  tidak menjamin  kesejahteraan  masyarakat.  Seperti  pelaksanaan  pengadaan  tanah  di  Peminge Nusa  Dua  Kecamatan  Kuta  Selatan  Kabupaten  Badung,  pelaksanaan  pengadaan  tanah dilakukan  guna  memperlebar  ruas  jalan  di  simpang  Peminge  Nusa  Dua  Kecamatan Kuta  Selatan Kabupaten  Badung.
Tabel 1. Data  Pemilik  Tanah
No Nama  Pemilik Tanah Luas  Tanah Keterangan 1. I Komang  Suardika 335 m2 Segmen 1 2. I Made Warsa 165 m2 Bangunan  Rumah 3. I Made Rigih 135 m2 Bangunan  Rumah,  Toko
Sumber:  Dinas  PUPR Kab. Badung
Pelaksanan  pengadaan  tanah  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  infrastruktur  guna KTT  di  Bali.  Namun  didalam  hal  tersebut  sempat  terjadi  ketegangan  antara  pemerintah dengan  pemilik  tanah  dan  masyarakat  sekitar  yang  bermula  dari  pembongkaran pelinggih  didekat  Simpang  Peminge  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  berlaku  dan kesepakatan  musyawarah  mengenai  bentuk  hasil  pemberian  ganti rugi.
Sengeketa    tanah    yang    terjadi  terus    menerus  tidak  a  da    titik    temu    antara  para pihak    sehingga    munculah  gugatan    yang    dia  jukan    ke    Pengadilan    Negeri.Cara penyelesaian    secara  litigas    dapat  kita    jumpai    adanya    keberatan    yang    diajukan    ke Penagadialn    setepampat    denagn  jangka    waktu    14hari    keja    dari    hasil  setelah
musywarah.  Pengadilan    akan    mempelajari    sehingga  menimbang akan  besaran  ganti rugi    yang  diberikan.Bentuk    besaran    ganti    rugi    baru    diketahui    setakag    30    hari penagajuan   keberata.(Muwahid  2020).
Masyarakat    takut    berproses    ke    Pengadilan    dirasa  terlalu  lama, memngahabiskan waktu    ,    biaya    dan    tenaga    sehingga    masyarakat    akan    menempuh    jalur    di    luar pengadilan    baik    itu    dengan    mediasi,    musywarah    dan    arbitrase    dirasa    efisensi waktu    dan    biaya  .    Dalam    kasus    yang  dibahas    mengenai    pengadaan  tanah menggunakan    metode  non    litigasidengan    musyawarah    agar    mempermudah penangana    akan    penyelesaian    perkara    pengadaan    tanah    sehingga    harapannya cepat   akan  penyelesaiannya
Berdasarkan  hasil  observasi  dari  peneliti  dalam    penyelesaaian    sengketa    di    Nusa Dua    tentang    pengadaan    Tanah  upaya    menyambut    KTT    G    20    masayarakat melakukan    pnyelesaian    secara  litigas    harpaan    yang    etrjadi    dengan    semangat kekeluargaan,    dapat    mempercepat    penyelesaian    agkan    permaslahan    yang    timbul akibat    pengadaan  tanah    yang    disrasakan    pemilik    tanah    dirugikan    secara  imaterin dan    materil  agar    proses    yang    dilakukan    dalam  paniata  pengadaan  tanah  bersikap adil    dalam    pemberian    ganti    rugi    tidak    berkelanjutan,    sehingga    tidak    ada    rasa takut    dalam    penutan    ganti    rugii  bagi    sipemilik  tanah.  Adanya  oenyelesaian  secara non  litigasi   juga  besar   harapannya   agar  efisensi   waktu   dan  biaya.
Adanya    keterjaminan  dalam    pelaksanaan    dari    fungsi    tanah    dalam    kepentingan umum    melihat  kebutuhan    masyarakat    dan    negara.    Perlunya    ada  kepastian hukum akan    tanah.    Hal   ini  dilihat  dari  adanya  tuntutan  dari  kepastian  yang  akan  teradi tidak    tepatnya    akan    kesesuaian    akan    harapan    yang    tampak    timbul    dari  adanya pertanahan.    Perlunya    upaya    dama    mencarikan    solusi    akan    permalsahan    yang dihadapi    akan    tanah    tidak    dapat    kita    lepaskan    akan    memahami    akan    akar permaslaahn  yang  terjadi   dapat   dilihat   seperti:
1. Konflik  kepentingan,  ini  muncul    adanya    pola    permasalahan      terkait    masing- masing   kepentingan  yang  terjadidi  individu
2. Konflik  struktural,ini    akan  ada    dengan    munculnya    perbedaan  pola    interaksi prilaku
3. Konflik  nilai,  ini    muncul    adanya    perbedaan    dalam    tingkah    laku    yang dihasilakan   akan  gaya  hidup
4. Konflik  hubungan,  hal    timbuloleh    keadaan    emosi    yang    tidak    stabil  dalam penyelesaian   permasalahan
5. Konflik  data, yang disebabkan  ketidaktepatan   dalam   pemerosesan   perolehan.
Keberadaan    sengketa  sering  terjadi  dalam  hidup    masyarakat.Adapun  masalah yang    akan  muncul  karena  berbagai  kegiatan  mulai  dari  segi  ekonomi  dan  bisnis, perbedaan  pendapat,  serta  masalah  pertanahan  yang  sering  terjadi  dilingkungan masyarakat.  Penyelesaian  sengketa  terkait  pertanahan  biasanya  ditempuh  melalui  cara litigasi  adalah    melakukan    penyelesaian    akan    maslah    melalui    pengadilan.    sengketa
tersebut  diawali  dengan  pengajuan  gugatan  kepada  pengadilan  negeri  dan  diakhiri dengan  putusan  hakim.  Namun  disamping  penyelesaian  sengketa  melalui  proses litigasi,  terdapat  pula  penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  (Albar  Andi  Ardillah 2019).  Adapun    cara    penyelesaiaan    sengekta    menggunakan    di    luar    pengadilan dneghan    menunjuk    lembaga    arbitrase    sebagai    pihak    yang    akan  dipergunakan dalam   penyelesaian   permasalahan(Yuhelson  2018).
Penyelesaian  persidangan    dilakukan    di  luar    pengadilan  ini  diakui  di  dalam peraturan  perundangan  di  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Pasal  1  angka  10  menyatakan:  Non litigasi    merupakan    banyak    yang    dilakukan  oleh    pihak    berperkara    dimana    tujuan pelasaan    dalam    penyelesaain    pihak    non  litigasi    merupakan    upaya    pintas    untuk penumpukan    berkas,    waktu    lebih    efisian  ,  pengeluaran    lebih    ekonomis    dan    tidak dilakukan    secara    tempo    yang    lama  dan    berbelit-  beli    adapaun    penyelesaian sengketa   secara   nonlitigasi :
1. Konsultasi
Konsultasi  atau    diskusi    tahapan    dilakukan    oleh    para    pihak    dalam    membuka percakapan    mengenai    permasalahn    yang    terjadi    berupa    tukar    pendapat yanga  akan dilakukan  (Albar  Andi  Ardillah  2019).
2. Negosiasi
Keberadaan    negosisasi  merupakan    upaya    dalam    non    litigasi    adanya    upaya dilakukan    dnegan    melakukan    diskusi    yang    dilakukan    dalam    upaya perolehan    kesepakatan    akan    permasalahan    sehingga  disini    tidak    ada    yang diberatkan(Albar  Andi  Ardillah  2019)
3. Mediasi
Ada    mediator    yang    ditunjuk    dalam    upaya    menengahi    permalasaha    yang dimiliki  (Triana  2019).
4. Konsiliasi
Konsiliasi  (conciliation)  merupakan    cara    penyelesaian    sengketa    dalam    cakupan Internasioanal    dalam    pembentuka    para    pihak    yang    mengalami    sengketa dengan    ad  hoc    untuk  menangani    penyelesaian    sengketa.  (Albar  Andi  Ardillah 2019).
Berdasarakan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Made  Rigih  selaku  pihak  terdampak pengadaan  tanah  salah  satu  penyelesaian  yang  ditempuh  yaitu  dengan  penyelesaian melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  dengan  upaya  negosiasi  antara  pihak  pemilik tanah  dengan  pihak  yang  membutuhkan  tanah.  Negosiasi  upaya    mlakukan perundingan  d  alam    menyelesaikan    permaslahan    yang    terjadi  a  antara    pemilik tanah.  Kesepakatan  mengenai  penyelesaian  tersebut  selanjutnya  harus  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  yang  disetujui  oleh  para  pihak.  Musyawarah  dilaksanakan  di Peminge  Kecamatan  Kuta  Selatan  Nusa  Dua.  Pelaksanaan  musyawarah  ini  adalah untuk  menyetujui  kesepakatan  yang  sebelumnya  menjadi  permasalahan  dan  segera
menetapkan  besarnya  ganti  rugi  yang  akan  diberikan  Tim  Pengadaan  Tanah  kepada warga  yang  terdampak  pengadaan  tanah  terkait  pelebaran  ruas  jalan  di  simpang Peminge  Nusa  Dua.Pelaksanaan    musyawarah  dilakukan    demi  kepentingan    umum  di simpang  Peminge  Kecamatan  Kuta  Selatan  Nusa  Dua  ini  sesuai  dengan  prinsip-prinsip musyawarah  yang  tertuang  dalam  PP  No  19/  2021  yang    meliputi,    pertama    adanay rencana    diwujudkannya    pembangunan  kepentingan  umum,  dan    dua    adanya  bentuk yang    berupa    besarnya    biaya    ganti    rugi    dalam  pelaksanaan    kegiatanyang    ada dalam  ,    adanya    kesepakatan    dilakukan  dalam  para  pihak  terkait,  adanya diperoleh bahan    penilaian    akan    kasus    yang    ada    dan    tanggalwaktu    penyelesaian pembangunan.
Diadakan    musyawarah    dalam    hal  ini  memiliki  maksud  dan  tujuan  agar pemilik tanah    diberikan  kesempatan    mengutarakan    pendapat    akan    tanah    yang    akan diambil    oleh  negara    dalam    upaya    dilakukan    pengadaan    tanah    oleh    umum    demi kepentingan    bersama    menjelaskan    permasalahan  yang    dirasakan    kepada    pejabat yang    berwenang    agar,    melakukan    diskusi    akan    persoalan    ganti    kerugian    yang dirasakan    oleh    warga   yang  tanahnya  diambil  oleh  pemerintah  dalam  mewujudkan pengadaan   fasilitas   yang  dipakai   secara   umum.
Ketentuan  dalam  Pasal  72  PP  No  19/2021  terdapat  beberapa  pelaksanaan musyawarah  yaitu:
1. Pelaksanan    dalam    menagadakan  pengadaan    tanah    memiliki    implikasi    ganti rugi.
2. Pihak  yang  berhak  berhalangan  hadir  karena  hukum  maka  undangan disampaikan  kepada  pengampu
3. Pengajuan    undangan    rapat    di    siapkan    H-3    yang    akan    diajukan    seblum jadwal   musywarah
4. Diadakanya    musyawarah    dalam    penyelesaian    permasalahan    yang    dipimpin pejabat  berwenang
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas  maka,  pelaksanaan  PP  No 19/  2021  belum  terlaksana  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya beberapa    unsur    yang    tidak    sesuai  dalam    efektitas  pelaksanaan  menurut  Soejono Soekanto  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  pengadaan  tanah  di  Peminge Nusa  Dua.  Maka  berdasarkan  analisis  penulis  efektivitas  PP  No  19  /2021  belum  efektif, karena  didalam  pelaksanannya  belum  memenuhi  kelima  faktor  yang  dijelaskan menurut  teori  Soejono  Soekanto,  selain  itu  kurangnya  peran  masyarakat  dalam mekanisme  pengadaan  tanah  sehingga  belum  terjalan  sesuai    Pasal  65  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UU  No  11/2020  sehingga  dalam  pengadaan  tanah  di  Peminge  Nusa  Dua menimbulkan  beberapa  masalah  yang  terjadi  dilokasi  tersebut  seperti  pelaksanaan pengosongan  lahan  (pembongkaran  pelinggih)  yang  tidak  memperhatikan  nilai  agama, budaya  dan  tradisi  pada  masyarakat  setempat.  Seharusnya  pelaksanaan  pengosongan lahan  tersebut  harus  memperhatikan  kondisi  dilapangan  serta  berkordinasi  lebih  lanjut
kepada  para  pihak  pemilik  tanah  untuk  menentukan  hari  baik  dalam  pelaksanaan pembongkaran/pengosongan  lahan  tersebut.  Berdasarkan  observasi  oleh  penulis masalah  tersebut  timbul  karena  kurangnya  peranan  masyarakat  didalam  penataan ruang,  masyarakat  seharusnya  ikut  serta  dalam  penataan  ruang  maupun pembangunan:
1. Pelaksanaan   dalam   tahapan  penyusunan   tata  ruang
2. Pelaksanaan   dalam   pemanfaatan   tata  ruang
3. Pelakasanan   upaya   pengandalian   yang  akan  dilakukan   tata  ruang
4. Partisipasi  yang  akan  dilakukan   dalam  pelaksanaan   tata  ruang

## SIMPULAN
Melalui    penjabaran    pembahasan    di    atas    adapun  kesimpulan  yang    diperoleh pembuatan    jurnal  ini  sebagai  berikut:  Pertama  ,Pengadaan  tanah  diatur didalam PP No 19  /2021  namun  dalam  pelaksanaannya  peraturan  pemerintah  terkait  pengadaan  tanah tidak    dapat    dilaksanakan    dengan    tertib    perlunya    pendekatan    sosioiologis  dalam menangani    maslah    ini..  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  pertentangan  antara ketentuan    yuridis    dan    pertentangan    dimasyarakat.  Didalam  efektivitasnya pelaksanaan  pengadaan  tanah  menimbulkan  berbagai  konflik  maupun  sengketa dilapangan,  seperti  yang  dialami  bapak  I  Made  Rigih  selaku  pihak  terdampak  perihal kesepakatan  mengenai  ganti  rugi  belum  terlaksana  dengan  baik,  serta  pelaksanaan pengadaan  tanah  tidak  melibatkan  peran  masyarakat  sesuai  dengan  Pasal  65  ayat  (1) dan  ayat  (2)  UU    No  11/2020  .Kedua,  terkait  penyelesaian  permasalahan  pengadaan tanah  yang  terjadi  di  Nusa  Dua,  ditempuh  melalui  jalur  penyelesaian  non  litigasi melalui  alternative  dispute  resolution (ADR),  dengan  upaya  negosiasi  yang    akan dilakukan    antara  pemilik    tanah    dengan    pemerintah    yang    melakukan  pelepasan tanah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Albar  Andi  Ardillah.  2019.  “Dinamika  Mekanisme  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Dalam  Konteks  Hukum  Bisnis  Internasional.”  Jurnal  Hukum  Kenotariatan  1  (1):  18– 32.
Alrasyid,  Aldys  Rismelin,  and  Fatma  Ulfatun  Najicha.  2021.  “Hak  Akses  Publik Terhadap  Kepemilikan  Hak Atas  Tanah.”  Hukum Dan Politik 12 (2): 1–12.
Bustomi,  Abuyazid.  2018.  “Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk
Kepentingan Umum.” Jurnal Penelitian Hukum 16 (3): 241–52. https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.119.
Isnandar,  Nandang,  and  Hadi  Arnowo.  2021.  Prinsip&pelaksanaan  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia. 1st ed. jawa tengah:  SIP Publishing.
Muhainin.  2020.  Metode  Penelitian  Hukum.  Pertama.  Mataram:  Mataram  University Press.
Mulyadi,  Mohammad.  2017.  “Implementasi  Kebijakan  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Umum  Di  Jakarta  Utara.”  Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI, 153.
Muwahid,  Dr.  2020.  HUKUM  PENGADAAN  TANAH  BAGI  PEMBANGUNAN  UNTUK KEPENTINGAN  UMUM. kadur pemekasan:  Duta  Media.
Prabandari,  Suryani.  2021.  “Pemberian  Ganti  Rugi  Terhadap  Pengadaan  Tanah  Oleh Pemerintah  Untuk Kepentingan  Umum.” Analogi Hukum 3 (1): 1–5.
REJEKININGSIH,  TRIANA.  2016.  “ASAS  FUNGSIONAL  SOSIAL  HAL  ATAS  TANAH PADA  NEGARA  HUKUM.” Yustisia Jurnal Hukum 5 (2): 298–325.
Rochmatulloh,  mohammad  agung  satria.  2021.  “PENERBITAN  SERTIfIKAT  HAK GUNA  BANGUNAN  No  .  6226  /  KAMAL  MUARA.”  Pakuan  Law  Review  07  (02): 324–40.
Sonata.  2015.  “Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris.”  Jurnal  Hukum  Fiat Justisia 8 (1): 15–35.
Syahri,  RYAN  ALFI.  2014.  “Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah.”  Ilmu Hukum Legal Opinion 2 (5): 3–10.
Triana, Nita. 2019. Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model  Mediasi,  Arbitrase,  Negosiasi  Dan  Konsiliasi).  Pertama.  Yogyakarta:  Kaizen Sarana Edukasi.
Unggul,  Universitas  Esa.  2020.  “DEMI  KEPENTINGAN  UMUM  DI  INDONESIA.”  Sign Jurnal Hukum 1 (2): 71–86.
Utami,  Westi,  and  Sarjita.  2021.  Pengadaan  Tanah  Di  Indonesia  Dan  Beberapa  Negara  Dari Masa  Ke  Masa.  Cetakan  1.  yoyakarta:  STPN  Press  Anggota  IKAPI  (No. 127/AnggotaLuarBiasa/DIY/2020).
Yuhelson.  2018. “BUKU ARBITASE.Pdf.”  Yogyakarta: Arti  Bumi Intaran.
Zakie,  Mukmin.  2011.  “Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  (  Perbandingan Antara  Malaysia  Dan Indonesia  ) 1.” Jurnal Hukum IUS QIUA IUSTUM 8: 187–206.