## PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PRAKTIK PELAKSANAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
Rizki Noviyanti a , Mada Apriandi Zuhir a ,
Arman Lany b
a Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Email: Rizkinoviyanti99@gmail.com, madazuhir@yahoo.com.
b Notaris dan PPAT Kota Jakarta Selatan, Email : arman_lany@yahoo.com
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 30 Oktober; disetujui: 12 November 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i2.1654

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktik  pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat dihadapan  notaris  menurut  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia    dan untuk menganalisis kedudukan pemberi fidusia dalam pratik pelaksanaan  akta jaminan fidusia. Jenis penelitian hukum normatif yang sumber datanya  sekunder. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang- Undangan, Konseptual dan Kasus, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia    belum  sepenuhnya  menerapkan  asas  keseimbangan  yang merupakan  dasar  dalam  membuat  perjanjian  dan  dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  telah melanggar ketentuan Pasal 16 huruf m Undang- Undang Jabatan Notaris. Adapun kedudukan pemberi fidusia  kedudukan  pemberi  fidusia  dalam  praktik  pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia  ada  faktor  yang menyebabkan  ketidakseimbangan  kedudukan  pemberi  fidusia  adalah    penyalahgunaan  keadaan merupakan  dimana  akta  jaminan  fidusia  dibuat  tanpa  adanya  posisi  tawar-menawar  antara  pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia.  Sehingga  menimbulkan  itikad  tidak  baik  dari  penerima  fidusia  yang tidak memberi kesempatan kepada pemberi fidusia dan  beberapa klausula dalam akta jaminan fidusia menunjukkan bahwa penerima fidusia bersikap lebih dominan dari pemberi fidusia. Pengaturan yang memberikan  rasa  adil  bagi  pemberi  fidusia  dalam  praktik  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  oleh notaris,  bahwa    seharusnya  notaris  dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  tersebut  harus memperhatikan  asas  keseimbangan  sebagaimana  dalam  Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia  yang berpatokan dalam KUHPerdata yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang berkaitan salah teori  kontrak  tawar-menawar  dari    yang  merupakan  indikator  dari  asas  keseimbangan.  Asas keseimbangan  bagian  dari  asas  kebebasan  berkontrak  berkaitan  dengan  perbuatan,  isi,  dan pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia.  Untuk  mencapai  keadilan  dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia oleh  notaris  terutama  berkaitan  dengan  klausula-klausula,  Notaris  harus  haruslah  membuat  akta perjanjian fidusia selaras  berdasarkan asas-asas umum perjanjian salah satunya  asas keseimbangan menurut  Herlien  Budiono  agar  salah  satu  pihak  tidak  merasa  dirugikan  yang  mana  isi  klausula- klausula perjanjian tersebut diketahui penerima dan pemberi fidusia.
Kata Kunci: Fidusia; Jaminan Fidusia; Notaris; Asas Keseimbangan

## Abstract:
This  study  aims  to  analyze  the  practice  of  implementing  a  fiduciary  guarantee  deed  made  before  a notary  according  to  Law  Number  42  of  1999  concerning  Fiduciary  Guarantee  and  to  analyze  the position of the fiduciary giver in the practice of implementing a fiduciary guarantee deed. This type of normative  legal  research  with  secondary  data  sources.  The  approach  used  is  the  Legislative, Conceptual and Case Approach, the results of this study confirm that in practice the implementation
of a fiduciary guarantee deed made before a notary according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary  Guarantees  has  not  fully  implemented  the  principle  of  balance  which  is  the  basis  for making agreements and In carrying out his position, the Notary has violated the provisions of Article 16 letter m of the Law on Notary Positions. As for the position of the fiduciary giver, the position of the fiduciary giver in the practice of implementing the fiduciary guarantee deed, there are factors that cause the imbalance in the position of the fiduciary giver, namely the abuse of circumstances where the fiduciary guarantee deed is made without a bargaining position between the fiduciary giver and the fiduciary recipient. The principle of balance is part of the principle of freedom of contract related to  the  actions,  contents,  and  implementation  of  the  fiduciary  guarantee  deed.  To  achieve  justice  in making a fiduciary guarantee deed by a notary, especially with regard to the clauses, the notary must make a fiduciary agreement deed in harmony based on the general principles of the agreement, one of which  is  the  principle  of  balance  according  to  Herlien  Budiono  so  that  one  party  does  not  feel aggrieved which is the contents of the clauses. the clauses of the agreement are known to the recipient and the fiduciary giver.
Keywords: Fiduciary; Fiduciary Guarantee; Notary; Balance Principle

## LATAR BELAKANG
Pembangunan  ekonomi  sebagai  pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-  Undang Dasar 1945. 1 Dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata  berorientasi  untuk  melindungi  kepentingan  kreditur,  agar  dana  yang  telah diberikannya  kepada  debitur  dapat  dikembalikan  sesuai  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Hal itu  mempengaruhi    kebutuhan  antara  kreditur  dan  debitur  menimbulkan  rasa  saling  percaya untuk    terjadinya  kesepakatan  yang  merupakan  salah  satu  syarat  dari  perjanjian.  Salah  satu jenis  perjanjian  yang  terjadi  antara  kreditur  dan  debitur  adalah  perjanjian  kredit  yang memiliki perjanjian ikutan yaitu perjanjian dengan jaminan fidusia.
Perjanjian dengan jaminan fidusia ini dibuat dengan tujuan agar debitur memiliki rasa tanggung  jawab  dalam  menjalankan  kewajibannya  kepada  kreditur.  Bank  dan  lembaga keuangan  lainnya  sebagai  lembaga  hukum  melahirkan  asas-asas  hukum  yang  diatur  dalam hukum perdata yang mempunyai kedudukan penting dalam hukum ekonomi. 2
Jaminan  fidusia  merupakan  bagian  dari  suatu  perjanjian.  Pemberian  jaminan  fidusia  ini merupakan  perjanjian  yang  bersifat accessoir dari  suatu  perjanjian  pokok  sebagaimana disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  6  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  42    Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuatkan akta notaris.
Akta  Jaminan  Fidusia    merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Fungsi Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai syarat dalam pendaftaran jaminan fidusia untuk dapat diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia memuat keterangan dan uraian  mengenai  hal  apa  saja  yang  akan  diperjanjikan  di  antara  penghadap  kepada  notaris, dan  notaris  mencatat  serta  menuangkan  keterangan  dan  uraian  tersebut  ke  dalam  akta  yang merupakan termasuk akta partij . Apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang membuat perjanjian,  Akta  Jaminan  Fidusia  dapat  dijadikan  sebagai  alat  pembuktian,  dan  merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat.
Berdasarkan  kebiasaan,  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  berdasarkan  perjanjian  kredit merupakan perjanjian pokok  yang dilakukan secara bawah tangan yang telah disiapkan oleh kreditur dan dihadir oleh debitur dan kreditur. Kemudian kreditur akan mengurus pendaftaran
1 Media Online Pilar, ‘No Title’, Negara Harus Hadir Tegakan Undang-Undang Fidusia , 2021, p. https://pilarkota.com/negara-harus-hadir-tegakan-u <https://pilarkota.com/negara-harus-hadir-tegakan-u>.
2 Sri Rejeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia (Malang: Banyumedia Indonesia Publishing, 2007).
Akta  Jaminan  Fidusia  dengan  cara  mengirimkan  surat  Order  disertai  dokumen-dokumen pelengkap  kepada  Notaris  yang  meliputi  Perjanjian  Kredit  selaku  perjanjian  pokok  dan dokumen-dokumen  pendukung  lainnya.  Setelah  lengkap  berkas  persyaratan  tersebut,  maka akan  dilakukan  pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  di  hadapan  notaris  sekaligus  legalisasi Perjanjian  Kredit  atau  perjanjian  pokok  oleh  Notaris.  Selanjutnya  pendaftaran  Jaminan Fidusia  akan  dilakukan  melalui  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  melalui  sistem  pendaftaran Jaminan  Fidusia  elektronik  oleh  Notaris. 3 Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  harus  dihadiri secara  bersamaan  antara  para  pihak,  saksi  dan  notaris,  sehingga  keautentikan  Akta  Jaminan Fidusia menjadi terjamin. 4
Pada hakekatnya bahwa akta jaminan fidusia merupakan hasil dari peran notaris berupa formulasi  bentuk  akta  dari  kehendak  para  pihak  yang  menghadap,  artinya  materi  dari  akta jaminan fidusia berisi mengenai keterangan dan kesepakatan harus dikemukakan oleh debitur dan  kreditur  dihadapan  notaris.  Namun  pada  kenyataannya,  perusahaan  pembiayaan  telah mempersiapkan  dokumen-dokumen  pendukung  untuk  pengikatan  pembiayaan  dengan pembebanan jaminan secara fidusia yang merupakan accesoir (perjanjian tambahan ataupun ikutan) dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebagai perjanjian pokok konsumen dengan  perusahaan  pembiayaan.  Dokumen-dokumen  tersebut  baik  berupa  perjanjian pembiayaan  konsumen  sebagai  perjanjian  pokok  maupun  perjanjian  pembebanan  jaminan secara  fidusia  sebagai  perjanjian  ikutan  telah  dibuat  dan  disediakan  oleh  perusahaan pembiayaan  dalam  bentuk  perjanjian  dengan  klausula  baku. 5 sehingga  pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia  dibuat  oleh  notaris  hanya  didasarkan  pada  perjanjian  pokok  yang  telah diikuti  perjanjian  pembebanan  konsumen  yang  telah  disediakan  perusahaan  pembiayaan Padahal  perjanjian  tersebut  yang  dimaksud  adalah  ketentuan  sepihak  yang  dibuat  oleh perusahaan multifinance .
Sehingga  baik  perjanjian  maupun  klausula  tersebut  tidak  dapat  dan  tidak  mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya take or leave it . Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini sistem pembuktian berlaku di negara Indonesia saat ini jelas  tidaklah  mudah  bagi  pihak  cenderung  dirugikan  tersebut  untuk  membuktikan  tidak adanya  kesepakatan  sama  halnya  perjanjian  baku  tersebut  atau  atas  klausula  baku  yang termuat dalam perjanjian atau perjanjian yang ada. 6
Pelaksanaan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan  pemberi  fidusia.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  akta  jaminan  fidusia  dibuat  notaris hanya  mengikuti  perjanjian  jaminann  fidusia  yang  sudah  disediakan  oleh  perusahaan pembiayaan  sehingga  kedudukan  pemberi  fidusia  lebih  lemah  sedangkan  penerima  fidusia lebih  dominan.  Hal  ini  didukung  tidak  ada  posisi  tawar  menawar  ataupun  negosiasi  dalam pembuatan  akta  jaminan  fidusia  tersebut.    Pemberi  fidusia    terpaksa  untuk  menandatangani akta jaminan fidusia. Undang- Undang Jaminan Fidusia merupakan acuan dalam memberikan rasa keadilan dan keseimbangan antara penerima fidusia maupun pemberi fidusia.  Maka dari itu,  pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia  belum  sepenuhnya  diterapkan  berdasarkan  asas
3 Annisa Nurina Putri, ‘Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia”’, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Universitas Islam Malang , 2.2.
4 R Boty, ‘Pembebanan Jaminan Fidusia Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen’, Ensiklopedia Sosial Review , 2020 <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8- 3/index.php/sosial/article/view/638>.
5 Nur Rahmat, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen , Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinian (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), II .
keseimbangan tersebut. Maka dari latar belakang tersebut dapat ditarik menjadi dua rumusan masalah    yaitu  :  (1)  bagaimana  praktik  pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia  menurut  Undang- Undang  Nomor  49  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dan  (2)  bagaimana  kedudukan hukum pemberi fidusia dalam praktik pelaksanaaan akta jaminan fidusia.

## METODE
Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan yuridis  normatif  artinya  permasalahan  yang  ada  diteliti  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  dan  literatur-literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan.  Jenis penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan penelitian penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  diolah  secara  analisis  sistematis.  Analisis bahan  penelitian  menggunakan  penafsiran  hukum.  Bahan  penelitian  diperoleh  dari  studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu  setelah  bahan  terkumpul  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan sistematis,  selanjutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  kejelasan  penyelesaian  masalah  yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Praktik  Pelaksanaan  Akta  Jaminan  Fidusia  Menurut  Undang-  Undang  Nomor  49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Salah  satu  asas  dalam  perjanjian  yang  mengacu  terwujudnya  keadilan  yaitu,  asas keseimbangan.  Sebagaimana  dimaksud  dalam  bahasa  sehari-hari,  kata  “seimbang” ( evenwicht ) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam  keadaan  seimbang”.  Di  dalam  konteks  studi  ini  “keseimbangan”  dimengerti  sebagai “keadaan  hening  atau  keadaan  yang  selaras  karena  tidak  ada  satu  pun  yang  mendominasi, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. 7 Keseimbangan juga diartikan sebagai hal yang  didasari  pada  upaya  mencapai  suatu  keadaan  yang  sama  rata  sebagai  akibat  dari  itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah.
Perjanjian  memiliki  sejumlah  aspek  yaitu  perbuatan  para  pihak,  isi  perjanjian  yang disepakati  para  pihak,  dan  pelaksanaan  perjanjian.  Tiga  aspek  yang  saling  berkaitan  dari perjanjian  di  atas  dapat  dimunculkan  sebagai  faktor  penguji  berkenaan  dengan  daya  kerja asas  keseimbangan. 8 Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman yang  mengatakan  bahwa  suatu  perjanjian  memiliki  sejumlah  aspek  yaitu  perbuatan  para pihak,  isi  perjanjian,  dan  pelaksanaan  perjanjian  yang  telah  disepakati  para  pihak  tersebut. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian tersebut dapat dimunculkan sebagai kriteria berkenaan  dengan  syarat  adanya  keseimbangan,  tetapi  juga  menjadi  kriteria  adanya ketidakseimbangan jika syarat-syarat keseimbangan dan tiga aspek tersebut tidak dipenuhi. 9 Pemahaman  makna  asas  keseimbangan  jika  ditelusuri  dari  beberapa  pendapat  sarjana, secara  umum  memberi  makna  asas  keseimbangan  sebagai  keseimbangan  posisi  tawar  para pihak yang berkontrak. Interpretasi terhadap daya kerja asas keseimbangan meliputi:
7 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, 2006).
8 Niru Anita Sinaga Tiberius Zaluchu, ‘Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 8.1 (2014), 38–56 <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.137>.
9 Tiberius Zaluchu.
1. Pembagian  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  kontraktual  seolah-olah  tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut;
2. Keseimbangan seolah merupakan hasil akhir dari sebuah proses;
3. Lebih  mengarah  pada  keseimbangan  posisi  para  pihak  artinya  dalam  hal hubungan kontraktual tersebut posisi peran pihak bermuatan keseimbangan;
4. Pada  dasarnya  keseimbangan  posisi  para  pihak  hanya  dapat  dicapai  pada  syarat dan kondisi yang sama. Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan.
Secara tradisional  suatu perjanjian terjadi  didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di  antara  dua  pihak  yang  memiliki  kedudukan  yang  seimbang.  Kesepakatan  yang  didapat dalam  perjanjian  itu  merupakan  hasil  negosiasi  di  antara  para  pihak. 10 Proses  semacam  itu tidak  ditemukan  dalam  perjanjian  baku.  Hampir  tidak  ada  kebebasan  dalam  menentukan  isi perjanjian  dalam  proses  negosiasi.  Isi  atau  syarat-syarat  perjanjian  telah  ditentukan  secara sepihak oleh lembaga pembiayaan.
Perjanjian baku adalah suatu  perjanjian yang didalamnya telah terdapat  syarat-syarat tertentu  yang  dibuat  oleh  salah  satu  pihak,  yang  umumnya  disebut  perjanjian  adhesie  atau perjanjian  baku.  Nama  perjanjian adhesie adalah  yang  paling  tua  yang  oleh  Saleilles,  ahli hukum  Perancis,  yang  kemudian  menyebar  dengan  istilah Contract  d'adhesion ",  " adhesion contract ". 11 Ciri yang melekat pada sifat adhesie yaitu " take it or leave it ". Pihak lawan dari yang  menyusun  kontrak,  umumnya  disebut  "adherent",  berhadapan  dengan  yang  menyusun kontrak,  ia  tidak  mempunyai  pilihan.  Dalam  hal  ini  si  penyusun  kontrak  mempunyai kedudukan  monopoli,  atau  dengan  demikian  dikehendaki  bahwa  perusahaan  lain  supaya mempergunakan  syarat-syarat  yang  sama.  Terserah  mau  mengikuti  atau  menolak.  Si penyusun  kontrak  bebas  dalam  membuat  redaksinya,sehingga  pihak  lawan  berada  dalam keadaan dibawah kekuasaannya. 12 Dalam  praktiknya,  pembuatan  akta  jaminan  fidusia belum  sepenuhnya  diterapkan  sesuai  dengan  asas  keseimbangan  dalam  perjanjian  yang mengacu  dari    Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  aspek  asas keseimbangan dari segi pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris telah dibuat hanya  mendasar  pada  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  telah  disediakan  oleh  perusahaan pembiayaan  yang  mana  perjanjian  tersebut  sama  halnya  perjanjian  baku.  Notaris  membuat akta tersebut hanya mengikuri apa yang telah tertuang dalam perjanjian jaminan fidusia yang telah  diformulasikan  oleh  perusahaan  pembiayaan  tersebut  tanpa  menghadirkan  pihak pemberi  fidusia.  Sehingga  pemberi  fidusia  terpaksa  menandatangani  akta  jaminan  fidusia tersebut  tanpa  memahami  secara  jelas  isi  klausula  yang  memberatkan  pemberi  fidusia tersebut.  Berkaitan  dalam  mekanisme  pembuatan  akta  jaminan  fidusia,  maka  praktik pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia  menyebabkan  ketidakseimbangan  kedudukan  pemberi fidusia  menjadi  lemah  dan  penerima  fidusia  menjadi  dominan.  Akta  jaminan  fidusia  yang dibuat dihadapan notaris sering dijumpai adannya notaris yang membuat akta dengan jumlah
10 R. M. Panggabean, ‘Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17.4 (2010), 651–67 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>.
11 Ery Agus Priyono, ‘Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)’, Diponegoro Private Law Review , 1.1 (2017).
12 Ery Agus Priyono.
di luar kewajaran yaitu, membuat akta lebih dari 20 ( dua puluh ) akta dalam satu harinya. 13 Hal itu disebabkan adanya pelanggaran ketentuan prosedural dalam Undang- Undang Jabatan Notaris.  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  pembuatannya  tidak  mengikuti  ketentuan  prosedural Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, karena tidak dibacakan dihadapan para pihak yang menghadap bukan disebabkan karena kehendak dari para pihak sendiri dan prosedur  mengenai  tata  cara  penandatangan  akta  juga  sangat  sering  terlanggar,  padahal penandatanganan Akta Jaminan Fidusia yang juga merupakan akta autentik harus dilakukan segera setelah dibacakan.

## Kedudukan  Hukum  Pemberi  Fidusia  dalam  Praktik  Pelaksanaan  Akta  Jaminan Fidusia
Pembuatan  akta  jaminan  fidusia  dibuat  dihadapan  notaris  biasanya  berdasarkan  perjanjian jaminan  fidusia  yang  sudah  diformulasikan  oleh  perusahaan  pemibiayaan  yang  mana  bisa dikatakan  perjanjian  baku.  Berkaitan  penjelasan  itu,  bahwa  akta  jaminan  fidusia  biasa dikatakan  memuat  ketentuan  sepihak.  Kemudian  setelah  itu,  pemberi  fidusia  terpaksa menandatangani  perjanjian  tanpa  memahami  klausula    baku  yang  terdapat  dalam  perjanjian tersebut.  Maka  dari  itu,  dalam  pelaksanaan  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan pemberi fidusia hal ini dikarenakan kedudukan pemberi  fidusia  lebih  lemah  sedangkan  penerima  fidusia  lebih  dominan  didukung  keadaan tidak  ada  posisi  tawar  menawar  ataupun  negosiasi  dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia yang  telah  disediakan  oleh  penerima  fidusia  yaitu,  perusahaan  pembiayaan.  Sehingga  asas keseimbangan  belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan akta jaminan fidusia. Salah satunya  adalah  Penyalahgunaan  keadaan  ini  berkaitan  dengan  proses  terjadinya kontrak/perjanjian, yaitu ada kondisi salah satu pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi pra pelaksanaan kontrak/perjanjian, dimana pihak ini dimanfaatkan oleh pihak lainnya untuk mendapatkan  keuntungan  melalui  perjanjian  tersebut.  Karena  lemah  secara  sosial  dan ekonomi,  maka  pihak  ini  tidak  memiliki  kebebasan  kehendak  dalam  membuat  perjanjian. Kehendak bebasnya tidak penuh akibat kondisi sosial ekonominya dan kondisi lainnya dalam proses  perjanjian,  dan  hal  ini  menyangkut  asas  hukum  perjanjian,  yakni  asas  kebebasan berkontrak  yang  memerlukan  adanya  kehendak  bebas  para  pihak  yang  melaksanakan perjanjian. 14
Hubungan  hukum  antara  penerima  fidusia  dan  pemberi  fidusia  pada  dasarnya  adalah sebuah  hubungan  yang  saling  membutuhkan  antara  satu  sama  lain,  hal  tersebut  penerima fidusia    juga  membutuhkan  keberadaan  pemberi  fidusia  dalam  melaksanakan  sebagaimana fungsi  dari  penerima  fidusia.  Tetapi  kedudukan  tersebut  menjadi  tidak  seimbang  berakibat salah  satu  pihak  merasa  lebih  dibutuhkan  sehingga  menimbulkan  lebih  dominan  dalam menjalankan  peran  serta    dan  setiap  bertindak  menjadi  penentu  dalam  hubungan  tersebut, atau  bahkan  bertindak  sebagai  pembuat  draft  perjanjian  jaminan  fidusia  didalam  suatu kedudukan  dan  bertujuan  untuk  menyeimbangkan  penerima  fidusia  dan  pemberi  fidusia.
13 Adisty Vania P, Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Magister Kenotariatan: Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya).
14 Universitas Narotama Surabaya Wardah, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, ‘Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016) Oleh’, Journal of Chemical Information and Modeling , 53.9 (2019), 1689–99
<https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00DdQsc8CAYHA5E6p0Ov6srg7ETtg%3A161000 6715767&ei=u8D2X7iMLsGamge1tqiIBg&q=analisis+putusan+mengenai+perikuatan&oq=analisis+putusan+ mengenai+perikuatan&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIHCCEQChCgAToECAAQRzoECCMQJzoC>.
Penerima  Fidusia  sebagai  pihak  yang  merasa  lebih  dominan  telah  bertindak  menjadi  pihak yang  memformulasikan    bentuk  suatu  perjanjian  sesuai  keinginan  dan  mencapai  tujuannya sendiri, sehingga kedudukan pemberi fidusia dalam keadaan terpaksa  karena yakni ; pasrah menerima akibat dorongan kebutuhannya meskipun dirasa sangat berat.
Itikad    baik    sudah    ada    sejak    fase pra-kontrak   dimana   para   pihak   memulai melakukan        negosiasi        hingga        mencapai  kesepakatan    dan    fase    pelaksaan    kontrak. Namun    dalam    kenyataanya, tikad    baik seseorang  sulit  diterka,  karena  itikad  baik merupakan      keaadan      batiniah      seseorang  yang    tidak    bisa    dilihat    secara    kasat    mata. Dalam    jalinan    kerjasama    dilakukan    secara  langsung,    lebih    mudah    untuk    mengetahui apakah  masing  masing  pihak  sama-sama memiliki itikad baik atau tidak 15
Kata  sepakat  yang  dinyatakan  didalam  akta  jaminan  fidusia  tersebut  bukanlah kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak melainkan bentuk  kesepakatan yang terpaksa  akibat  kedudukan  para  pihak  yang  tidak  seimbang  sehingga    menimbulkan  bahwa akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  dihadapan  notaris  dapat  dikatakan  tidak  memuat keseimbangan  kedudukan  para  pihak  yang  disebabkan  hubungan  yang  tidak  seimbang,  dan terhadap  akta  yang  demikian  dapat  dimintakan  pembatalannya  berdasarkan  doktrin penyalahgunaan keadaan.
Penerima  fidusia  dan  pemberi  fidusia  telah  diberikan  hak  berupa  bebas  membuat sendiri  suatu  bentuk  perjanjian  dan  dengan  siapa  dia  melakukan  perjanjian  tersebut  asalkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Contoh  Subtansi  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  memuat  ketidakseimbangan  pemberi fidusia :
a. Pengakhiran Perjanjian & Penjualan Jaminan dalam klausula Akta fidusia
“ …… Apabila debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata mata terbukti dengan lewatnya  waktu  yang  ditentukan,  tanpa  diperlukan  lagi  sesuatu  surat  teguran  juru  sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri kreditur berhak menjual  objek  jaminan  fidusia  tersebut  atas  dasar  titel  eksekutorial  atau  melalui pelelangan  umum  atau  penjualan  dibawah  tangan  dengan  berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak jika dengan demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”
Klausula  tentang  kelalaian  dan  “pengakhiran  perjanjian  seketika”  dapat  ditemukan didalam  hampir  semua  perjanjian  jaminan  fidusia  dan  seperti  telah  menjadi  klausula  wajib. Penerima  Fidusia    dapat  menetapkan  dengan  semena-mena  kapan  Pemberi  Fidusia dinyatakan  wanprestasi  hanya  dikarenakan  tunggakan  beberapa  kali  padahal  perjanjian tersebut belum jatuh tempo atau berakhir. 16
b. Klausula Pemeriksaan tempat dan Penarikan Objek jaminan Fidusia ;
“ …… Penerima fidusia atau wakilnya setiap waktu berhak dan dengan ini diberi kuasa subtitusi  oleh  pemberi  fidusia  untuk  memeriksa  keadaan  objek  fidusia,  untuk melakukan  atau  menyuruh  melakukan  termasuk  akan  tetapi  tidak  terbatas,  memasuki gedung,  bangunan,  ruangan  dimana  objek  jaminan  itu  disimpan,  dan  pemberi  fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat atau bangunan tanpa izin ….”.
“  ……  Penerima  Fidusia  atau  kuasanya  yang  sah  berhak  dengan  memperhatikan undang-undang  yang  berlaku,  untuk  mengambil  atau  suruh  mengambil  objek  jaminan
15 Wardah, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum.
16 Bahajasa, ‘Akta Jaminan Fidusia Dibuat Notaris Sebagai Bentuk Perjanjian Baku’ (Universitas Sumatera Utara, 2017).
dari tempat dimanapun objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan....”
Sikap  dan  perilaku  penerima  fidusia  akan  semakin  dominan,  karena  klausula  ini  telah melegitimate  tindakan  penerima  fidusia  untuk  menggunakan  jasa debt collector  untuk melakukan  penagihan  maupun  eksekusi  terhadap  barang  jaminan.  Tindakan  para debt collector yang  selalu  melakukan  intimidasi,  kekerasan  fisik,  dan  bahkan  anarkhis  berani melakukan perampasan objek jaminan fidusia ditengah jalan, yang seharusnya perlu disadari pemeberi fidusia bahwa penggunaan jasa debt collector ini tidak terlepas dari tanggung jawab kreditur  selaku  pemberi  kuasa  atas  segala  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  tindakan  debt collector tersebut yang tidak jarang justru menyudutkan posisi kreditur itu sendiri. 17 c. Klausula Setuju dan Mufakat : .
“……  Bahwa  Untuk  memenuhi  ketentuan  pemberian  jaminan  yang  ditentukan  dalam perjanjian kredit maka pemberi dan penerima fidusia telah setuju dan mufakat dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang undang….dst” Klausula  ini  telah  juga  menjadi  klausula  standard  yang  terdapat  pada  akta  jaminan fidusia, menggambarkan seperti kesepakatan tersebut berada didalam substansi akta jaminan fidusia  tersebut.  Pada  dasarnya  kesepakatan  yang  dimaksud  tidaklah  berada  didalam isi/subtansi  akta  jaminan  fidusia,  tetapi  kesepakatan  itu  sudah  harus  ada  pada  saat  pra kontraktual  sebagai  wujud  pertemuan  kehendak  yang  dinyatakan  dalam consensus dan didasari  adanya  kehendak  bebas  para  pihak.  Kesepakatan  ini  merupakan  perwujudan “pertemuan  kehendak”  melalui  proses  penawaran  dan  penerimaan  yang,  dan  kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perbuatan hukum berupa perjanjian pokok (obligatoir) sebagai pengimplementasian kata sepakat. Klausula tersebut seperti menunjukkan bahwa kata sepakat itu  baru  terwujud  didalam  akta  jaminan  fidusia  tersebut,  layaknya  seperti  perjanjian obligatoir, padahal akta jaminan fidusia itu pada hakekatnya hanyalah merupakan perjanjian ikutan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ( concensus ) yang sudah terbentuk sebelumnya guna  menjamin  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  akan  berjalan  dengan  baik  sesuai  yang diperjanjikan, untuk itulah akta jaminan fidusia itu disebut sebagai acessoir. 18
4) Klausula Akta fidusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PK: “  ……..  Akta  ini  berupa  bagian  yang  terpenting  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari perjanjian  kredit,  demikian  pula  kuasa  yang  diberikan  didalam  akta  ini  berupa  bagian terpenting  serta  tidak  terpisahkan  dengan  akta  ini.  Tanpa  adanya  akta  ini  dan  kuasa tersebut,  niscaya  Perjanjian  Kredit  demikian  akta  ini  tidak  akan  diterima  dan dilangsungkan ….. ”. 19
Keberadaan  klausula  ini  seolah  telah  mengenyampingkan  perbedaan  secara  prinsipil antara perjanjian obligatoir dengan perjanjian acessoir sebagai berikut :
a. Berakhirnya  perjanjian  pokok  (obligatoir)  belum  tentu  membuat  suatu  perikatan menjadi hapus, (spt ; Kredit yang sudah Jatuh Tempo).
b. Perjanjian  acessoir  yang  hapus  juga  belum  tentu  membuat  perjanjian  pokok (obligatoir) berakhir ( seperti Musnahnya objek jaminan), tetapi ;
c. Perjanjian obligatoir yang cacad, sudah pasti membuat  perikatan (acessoir) turut menjadi cacad dan/atau tidak berlaku.
17 Bahajasa.
18 Bahajasa.
19 Bahajasa.
Sedangkan  perikatan (accesoir )  cacad  tidak  berarti  menyebabkan  perjanjian  obligatoir’  nya menjadi cacad atau berakhir (karena masih dapat ditempuh melalui proses gugat perdata biasa dalam posisi  sebagai  kreditur konkuren). Konsekwensi  penggunaan klausula yang demikian justru akan mampu menyeret perjanjian kredit sebagai obligatoir menjadi turut batal apabila perjanjian acessoirnya ternyata cacat materiil.

## Pengaturan Akta Jaminan Fidusia  Dibuat Oleh Notaris Dalam Memberikan Rasa Adil Bagi Pemberi Fidusia Di Masa Yang Mendatang
Keadilan  merupakan  suatu  yang  selalu  hendak  dicapai  manusia  dalam  kehidupannya.  Pada pokoknya  pandangan  keadilan  ini  sebagai  suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi  bukan persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak  proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai  suatu  unit atau wadah yang sama.  Inilah yang dapat  dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap  warga  negara  dihadapan  hukum.  Kesamaan proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan  kemampuan  dan prestasi  yang  telah  dilakukanya.  Kaitannya  antara  teori  ini  dengan  penelitian  ini  agar  setiap akta  jaminan  fidusia    melahirkan  perjanjian  yang  mengutamakan  keadilan  bagi  para  pihak. Perjanjian yang idealnya tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan hak-haknya dalam membuat perjanjian.
Berdasarkan teori Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini, maka terbentuklah pengaturan khusus tentang  jaminan  fidusia  yang  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1, Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian dari Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:
“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan  utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”
Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank atau perusahaan pembiayaan, yaitu sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman  kredit.  Perjanjian  jaminan  fidusia  bukan  suatu  hak  jaminan  yang  lahir  karena undang-undang,  melainkan  harus  diperjanjikan  terlebih  dahulu  antara  bank  atau  perusahaan pembiayaan dengan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikat jaminan fidusia lebih  bersifat  khusus  apabila  dibandingkan  dengan  jaminan  yang  lahir  berdasarkan  Pasal 1131 KUHPerdata. 20
Jaminan  fidusia  merupakan  perjanjian  yang  bersifat accessoir .  Sifat accessoir ini didasarkan pada Pasal 4 Undang- Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa  Jaminan fidusia  merupakan  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian kredit (utang-piutang)
20 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, Dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank Dan Pengadilan (Bandung: Alumni, 2006).
yang  merupakan  perjanjian  pokok  dengan  perjanjian  jaminan  fidusia  merupakan  dua  hal berbeda  yang  dituangkan  dalam  akta  yang  berbeda  pula,  namun  saling  berkaitan  dan  tidak dapat terpisahkan satu sama lain. 21
Pelaksanaan fidusia sebelum pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Fidusia sangatlah berbeda dengan saat ini karena dulu pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan akta di bawah tangan masih  diperbolehkan. 22 Tetapi saat ini, pendaftaran jaminan fidusia mutlak harus  dilakukan  berdasarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  dibuat  oleh  Notaris.  Jadi  selain perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fidusia sendiri juga harus dibuat dengan akta Notaris sesuai bunyi pada Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusis  menyatakan bahwa pembebanan benda  dengan  jaminan  fidusia  dibuat  akta  notaris  dalam  bahasa  indonesia  dan  merupakan akta jaminan fidusia.
Dalam Pelaksanaan Pasal 5 Undang- Undang Jaminan Fidusia tersebut harus dibuatkan Akta Notaris, artinya Kewenangan Notaris  dalam membuat akta jaminan fidusia telah diatur berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1)    Undang-  Undang  Jabatan  Notaris    sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  dalam  Pasal  5  Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia  dengan  format  akta otentik disesuaikan dengan Pasal 38 Undang- Undang Jabatan Notaris.
Dalam  mengadakan  sebuah  perjanjian  harus  menempatkan  masing-masing  pihak  pada posisi setara, tidak ada pihak yang dapat bersifat memaksa kehendak untuk disepakati, pada hakikatnya kesepakatan lahir atas dasar pertemuan kehendak antara para pihak. Apabila telah adanya kehendak yang sama dan disepakati oleh masing-masing pihak, maka barulah terjadi perjanjian  yang  sesungguhnya,  yaitu  perjanjian  yang  mengdepankan  asas  keseimbangan. Bukan  hanya  menunjukkan  ketidakseimbangan  pembagian  hak  dan  kewajiban  antara  para pihak,  akan  tetapi,  tidak  menjelaskan  kondisi    cidera  janji  untuk  debitur  dan  terhadap kreditur.
Dalam  pembuatan  akta  perjanjian  harus  mengikat  pihak  yang  mana  mengutamakan keadilan. Artinya, para pihak berhak mendapat posisi sama rata sesuai dengan kehendak para pihak. Ketidakseimbangan antara pemberi  dan penerima fidusia menimbulkan suatu  kondisi ketidakadilan  berpatokan  pada  teori  keadilan  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  bahwa seseorang  dikatakan  berlaku  tidak  adil  apabila  orang  itu  mengambil  lebih  dari  bagian  yang semestinya. Orang yang  tidak menghiraukan hukum  juga tidak adil, karena semua hal  yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil yang dikemukakan  Aristoteles 23 Hal ini memperjelas bahwa pemberi fidusia tidak mendapatkan kesempatan untuk merundingkan atau memiliki posisi tawar menawar dalam membuat perjanjian tersebut.
Berdasarkan  salah    teori  kontrak  yang  merupakan  asas  kebebasan  berkontrak,  teori tawar-menawar yang menyatakan bahwa kontrak harus mengikat sejauh mana negoisasi dan harus disetujui oleh kedua belah pihak terlebih dahulu akan tetapi dalam praktik pembuatan akta  jaminan  fidusia  oleh  notaris  apabila  pemberi  fidusia  pun  menolak  untuk menandatangani, maka pemberi fidusia boleh mencari perusahaan pembiayaan lainnya.
21 Anggun Windy Permata, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang Yang Dibuat Oleh Pemberi Fidusia (Studi Terhadap Pasal 9 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Tesis, Program Studi Magister Kenotar (Media Neliti: Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 1999).
22 Sutan Remy Sjahdeini, Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun Tentang Jaminan Fidusia” Dalam Apakah Undang-Undang Ini Telah Memberikan Solusi Kepada Kepastian Hukum (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kumdang RI Bekerjasama dengan Bank Mandiri), X .
23 Boy Nurdin, Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah Dan Intisari Pemikiran) , Jakarta: Litera Antarnusa, 2014, hlm. 72.
Untuk mencapai keadilan dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris terutama berkaitan  dengan  klausula-klausula,  Notaris  harus  haruslah  membuat  akta  perjanjian  fidusia selaras    berdasarkan  asas-asas  umum  perjanjian  salah  satunya    asas  keseimbangan  menurut Herlien  Budiono  agar  salah  satu  pihak  tidak  merasa  dirugikan  yang  mana  isi  klausula- klausula  perjanjian  tersebut  diketahui  kedua  pihak  yakni,  penerima  dan  pemberi  fidusia. Selama  ini  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris  banyak  berasal  dari  perjanjian pembiayaan dalam bentuk perjanjian baku yang merupakan ketentuan sepihak dari penerima fidusia.  Hal  ini  mendalilkan  bahwa  penerima  fidusia  yang  merupakan  perusahaan pembiayaan lebih dominan untuk memperoleh keuntungan dari akta jaminan fidusia tersebut. Sehingga dalam pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, klausula-klausula akta tersebut menitikberatkan salah satu pihak yaitu pemberi fidusia.
Dalam pengaturan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris memberikan rasa adil bagi  pemberi  fidusia  bahwa    seharusnya  notaris  dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia tersebut  harus  memperhatikan  asas  keseimbangan  sebagaimana  dalam  Undang-  Undang Jaminan  Fidusia  yang  berpatokan  dalam  KUHPerdata  yang  mengacu  pada  asas  kebebasan berkontrak yang berkaitan salah teori kontrak tawar-menawar yang merupakan indikator dari asas  keseimbangan.  Asas  keseimbangan  bagian  dari  asas  kebebasan  berkontrak  berkaitan dengan perbuatan, isi, dan pelaksanaan akta jaminan fidusia.
Adil dalam konteks menurut Aristoteles ini, bisa diartikan sama rata, bahwa tiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama rata. Dalam praktik perjanjian yang paling penting harus  berlandaskan  pasal  1320  KUHPerdata.  Sepakat  merupakan  syarat  utama  dalam membuat  perjanjian.  Hal  itu  mengacu  dalam  asas  Konsensualisme  ( concensualism ).  Asas konsensualisme  dapat  disimpulkan  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUHPerdata.  Pada  pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah  pihak.  Kesepakatan  adalah  persesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan  yang  dibuat oleh kedua belah pihak. 24
Dengan  maksud,  kesepakatan  itu  lahir  bukan  dikarenakan  atas  kesepakatan  terpaksa dari salah satu pihak terutama pemberi fidusia disodorkan akta jaminan fidusia tersebut untuk ditandatangani    tersebut  tanpa  merundingkan  isi  klausula-klausula  yang  memberatkan  akta jaminan  fidusia  tersebut.  Notaris  juga  tidak  menjalankan  kewajibannya  sesuai  Pasal  16  (1) huruf  m  Undang-  Undang  Jabatan  Notaris  yakni,  tidak  membacakan  akta  jaminan  fidusia tersebut  sehingga  pemberi  fidusia  tersebut  tidak  mengerti  isi  dalam  klausula  pada  akta tersebut.
Idealnya,  notaris  juga  harus  mengikuti  prosedural  dalam  Undang-  Undang  Jabatan Notaris  menyangkut  akta  otentik  yang  dibuatnya  berkaitan  dengan  pembacaan  akta  oleh notaris  yang telah diatur dalam Pasal  16 (1) huruf m  Undang-  Undang Jabatan Notaris. Hal itu juga agar pemberi fidusia tidak dirugikan berkaitan hak dan kewajibannya dalam klausula- klausula pada akta jaminan fidusia tersebut.
Hal yang perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia  untuk mencapai keadilan pemberi fidusia, yakni :
a. Posisi Tawar Para Pihak
24 M.  Muhtaron, Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  Dalam  Pembuatan  Kontrak ,  Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 51.
Dalam  hal  ini  dapat  diambil  contoh  ketika  ingin  mengajukan  kredit  mereka  harus mengikuti  aturan-aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pihak  bank,  tanpa  adanya  ruang  untuk melakukan  negosiasi  berkaitan  dengan  kondisi  cidera  janji.  Posisi  tawar  ini  juga  berkaitan dengan  kemampuan  para  pihak  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  keadaan  ekonomi  yang dimiliki.  Posisi  tawar  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  tidak  dapat  dilepaskan  dari kedudukan  konsumen,  sehingga  dapat  diketahui  dengan  jelas  bagaimana  kedudukan konsumen yang dalam perjanjian merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan.
b. Adanya Negosiasi
Negosiasi  merupakan  suatu  hal  penting  dalam  suatu  perjanjian,  dengan  melakukan negosiasi  maka  kedua  belah  pihak  dapat  mengetahui  hak  serta  kewajiban  yang  akan dilaksanakan.  Negosiasi  dalam  suatu  perjanjian  muncul  karena  para  pihak  memiliki  tujuan masing- masing yang ingin dituju, sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan tercapailah suatu kesepakatan. Prinsip win-win solution merupakan prinsip dasar yang dituju dari adanya negosiasi tersebut, dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh salah satu pihak, ruang untuk melakukan  negosiasi  tersebut  sangat  kecil,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  telah  tersedianya klausula-klausula yang sebelumnya telah disediakan oleh salah satu  pihak penerima fidusia, sehingga pemberi fidusia hanya menyetujui atau tidak.
c. Adanya Keseimbangan Dalam Perjanjian
Keseimbangan  yang  ada  di  dalam  kontrak  dapat  ditelaah  pada  kondisi  para  pihak sebelum melakukan kontrak tersebut.  Setidaknya  terdapat  tiga aspek dalam  suatu  perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut yaitu: perbuatan para pihak, isi perjanjian serta pelaksanaan perjanjian. 25

## KESIMPULAN
Praktik  Pelaksanaan  Akta  Jaminan  Fidusia  dibuat  oleh  Notaris  Menurut  Undang-  Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  belum sepenuhnya diterapkan sebagaimana ketentuan yang ada di  dalam Undang- Undang Jaminan   Fidusia terutama berkaitan dengan asas  keseimbangan  yang  merupakan  suatu  dasar  harus  adanya  keseimbangan  dalam  akta jaminan  fidusia  tersebut    dimana  proses  pembuatan  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh notaris  hanya  mendasar  pada  perjanjian  jaminan  fidusia  yang  sudah  diformulasikan  oleh perusahan pembiayaan  dalam bentuk perjanjian baku artinya berdasarkan ketentuan sepihak. Dalam praktiknya juga banyak ditemukan bahwa banyaknya akta jaminan fidusia yang dibuat notaris, sering kali mengakibatkan Notaris tidak mengikut ketentuan prosedural  dalam Pasal 16  huruf  m  Undang-  Undang  Jabatan  Notaris  yaitu,    kewajiban  notaris  untuk  membacakan akta tersebut  dihadapan para pihak.  Kedudukan  pemberi  fidusia dalam praktik pelaksanaan akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris  dinilai  tidak  seimbang  salah  satu  faktor menyebabkan  ketidakseimbangan  kedudukan  pemberi  fidusia  yakni  penyalahgunaan keadaaan.  Penyalahgunaan  keadaan  dikatakan  bahwa  dimana  akta  jaminan  fidusia  dibuat tanpa  adanya  posisi  tawar-menawar  antara  pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia.  Sehingga menimbulkan  tidak  ada  itikad  baik  dari  penerima  fidusia  yang  tidak  memberi  kesempatan kepada  pemberi  fidusia  dan  beberapa  klausula  dalam  akta  jaminan  fidusia  menunjukkan bahwa  penerima  fidusia  bersikap  lebih  dominan  dari  pemberi  fidusia.  Pengaturan  yang memberikan  rasa  adil  bagi  pemberi  fidusia  dalam  praktik  pembuatan  akta  jaminan  fidusia oleh notaris, bahwa  seharusnya notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tersebut harus
25 Muhamad Hasan Muaziz and Achmad Busro, ‘Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak’, Law Reform , 11.1 (2015), 74 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>.
memperhatikan  asas  keseimbangan  sebagaimana  dalam  Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia yang  berpatokan  dalam  KUHPerdata  yang  mengacu  pada  asas  kebebasan  berkontrak  yang berkaitan  salah  teori  kontrak  tawar-menawar  dari    yang  merupakan  indikator  dari  asas keseimbangan. Asas keseimbangan bagian dari asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan perbuatan, isi, dan pelaksanaan akta jaminan fidusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. “Pinjaman Online Yang Terdaftar Di OJK.” OnlinePajak , 2018.
Darman.  “Karakteristik  Dan  Kualitas  Pinjaman  Pada  Peer  to  Peer  Lending  Di  Indonesia,”
2019.
Mu’in,  Fathul,  Bobby  Oktavianda,  Rissa  Afni  Martinouva,  and  Chandra  Muliawan. “PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  BISNIS FINTECH  PADA  PT.  LAMPUNG  BERKAH  FINANSIAL  TEKNOLOGI.” Jurnal Hukum Malahayati 2, no. 1 (2021): 27–41.
Narastri,  Maulidah.  “Financial  Technology  (Fintech)  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Perspektif Islam.” Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics  (IIJSE) 2,  no.  2 (2020): 155–170.
Pardosi,  Rodes  Ober  Adi  Guna,  and  Yuliana  Primawardani.  “Perlindungan  Hak  Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 353–368.
“Pasal  369  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.” (n.d.).
“Pasal  378  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660” (n.d.).
“Pasal  45  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan Lembaran Negara Republik In” (n.d.).
“Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” (n.d.).
“Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  165  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3886” (n.d.).