Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Wilayah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat
Zulhendra 1* , Bunga Riska Amalia 2
1 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia, zulhendra@unespadang.ac.id 2 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia, bungariskaamalia@gmail.com
Corresponding Author : zulhendra@unespadang.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 01-04-2022 Di  era  digitalisasi  ini,  banyak  kegiatan  yang  memanfaatkan  penggunaan teknologi  berbasis  komputer.  Penggunaan  teknologi  komputerisasi  ini  sangat memudahkan  manusia  dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  termasuk  dalam hal  penggajian.  Perusahaan  membutuhkan  suatu  sistem  pengolahan  data informasi  yang  mendukung,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  sistem informasi  akuntansi.  Sistem  informasi  akuntansi  harus  dilaksanakan  dengan seefektif  mungin  demi  memudahkan  pengambilan  keputusan  oleh  para pemangku  kepentingan.  Pada  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat proses  pencatatan  gaji  dilaksanakan  oleh  bendahara  pengeluaran  (bendahara gaji).  Adapun  dalam  menetukan  besaran  gaji  ditentuka  oleh  dua  komponen yaitu  penambah  gaji  dan  pengurang  gaji.  Perhitungan  gaji  pada  Perwakilan BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  dilaksanakan  oleh  bendahara  pengeluaran (bagian  bendahara  gaji).  Untuk  meminimalisir  terjadinya  kesalahan  dalam perhitungan,  bendahara  gaji  menggunakan  aplikasi  Gaji  PNS  Pusat  (GPP) yaitu  aplikasikeuangan  satuan  kerja  yang  digunakan  untuk  menyusun  daftar pembayaranbelanja pegawai PNS. Aplikasi ini telah sekaligus menghitung gaji bersih  dan  pajak  terutangnya.  Prosedur  pembayaran  gaji  pada  Perwakilan BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  merupakan  tugas  dari  bagian  keuangan. Daftar  gaji  yang  sudah  disusun  oleh  bendahara  gaji  akan  diberikan  kepada Operator  SPM  untuk  dibuatkan  SPM  (Surat  Perintah  Membayar).  SPM  yang sudah  jadi  tersebut  akan  diteliti  oleh  PPSPM  (Pejabat  Penandatangan  Surat Perintah Membayar) dan diajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara). Setelah disetujui oleh KPPN maka akan terbit SP2D (Surat  Perintah  Pencairan  Dana)  dalam  hal  pembayaran  gaji.  Selanjutnya fungsi  akuntansi  membuat  perintah  pengeluaran  kas  kepada  fungsi  keuangan. Fungsi keuangan mentransfer uang tersebut ke bank lalu oleh pihak bank uang tersebut akan ditransfer ke masing-masing rekening pegawai.
Direvisi, 10-04-2022 Dipublikasi, 23-04-2022

## Kata Kunci:
Sitem Infromasi Akuntansi, Penggajian Pegawai, Keluarga Berencana Nasional

## Keywords:
Accounting Information
System, Employee Payroll, National Family Planning

## Abstract
In  this  digitalization  era,  many  activities  utilize  the  use  of  computer-based technology. The use of computerized technology makes it very easy for humans to  complete  a  job,  including  in  terms  of  payroll.  The  company  needs  a supporting information data processing system, in this case what is meant is an accounting  information  system.  The  accounting  information  system  must  be implemented as effectively as possible in order to facilitate decision making by stakeholders.  At  the  BKKBN  Representative  for  West  Sumatra  Province,  the salary  recording  process  is  carried  out  by  the  expenditure  treasurer  (salary treasurer).  As  for  determining  the  amount  of  salary,  it  is  determined  by  two components,  namely  salary  increase  and  salary  deduction.  The  calculation  of salaries  at  the  BKKBN  Representatives  of  West  Sumatra  Province  is  carried out by the expenditure treasurer (the salary treasurer section). To minimize the occurrence of errors in calculations, the salary treasurer uses the Central Civil Servant  Salary  (GPP)  application,  which  is  a  work  unit  financial  application
used to compile a list of PNS employee expenditure payments. This application has simultaneously calculated the net salary and taxes owed. The procedure for paying salaries to the BKKBN Representative of the Province of West Sumatra is the task of the finance department. The salary list that has been prepared by the  salary  treasurer  will  be  given  to  the  SPM  Operator  to  make  an  SPM (Paying  Order).  The  finished  SPM  will  be  examined  by  PPSPM  (Official Signing  Payment  Order)  and  submitted  to  the  KPPN  (State  Treasury  Service Office). After being approved by the KPPN, a SP2D (Warrant for Disbursement of  Funds)  will  be  issued  in  terms  of  salary  payments.  Furthermore,  the accounting  function  makes  cash  disbursements  orders  to  the  finance  function. The financial function transfers the money to the bank and then by the bank the money will be transferred to each employee's account.

## PENDAHULUAN
Didalam  menghadapi  persaingan  dunia  bisnis  yang  semakin  ketat  dan  kompleks perusahaan  dituntut  untuk  bisa  menjalankan  kegiatan  operasional  nya  secara  efektif,  efisien dan ekonomis demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.
Salah  satu  aspek  pendukung  dalam  maju  mundur  nya  sebuah  perusahaan  adalah sumber  daya  manusia  yang  memadai.  Tidak  bisa  dipungkiri  manusia  lah  yang  membuat perencanaan  dan  mereka  jugalah  yang  menjalankan  rencana  tersebut  hingga  akhir.  Tanpa adanya unsur ini teknologi secanggih apapun tidak akan mampu beroperasi.
Faustino  Cardoso  Gomes  (1995:1)  mengatakan  bahwa  SDM  Merupakan  salah  satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sebagai  balas  jasa  kepada  sumber  daya  tersebut  maka  perusahan  harus  memberikan  tanda terimakasih  sebagai  bentuk  penghargaan  atas  kerja  keras  yang  telah  mereka  lakukan  salah satunya dalam bentuk pemberian gaji.
Di  era  digitalisasi  ini,  banyak  kegiatan  yang  memanfaatkan  penggunaan  teknologi berbasis  komputer.  Penggunaan  teknologi  komputerisasi  ini  sangat  memudahkan  manusia dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  termasuk  dalam  hal  penggajian.  Perusahaan membutuhkan  suatu  sistem  pengolahan  data  informasi  yang  mendukung,  dalam  hal  ini  yang dimaksud  adalah  sistem  informasi  akuntansi.  Sistem  informasi  akuntansi  harus  dilaksanakan dengan  seefektif  mungin  demi  memudahkan  pengambilan  keputusan  oleh  para  pemangku kepentingan.  Bila  sistem  informasi  akuntansi  ini  tidak  berjalan  dengan  baik  maka  akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan.
Karna  pentingnya  sistem  informasi  akuntansi  ini  maka  penulis  tertarik  untuk  terjun langsung  melihat  bagaimana  proses  sistem  informasi  akuntansi    penggajian  pegawai  di wilayah  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat.  Untuk  itu  penulis  akan  mengangkat pembahasan  mengenai  sistem  informasi  ini  dengan  judul  “Sistem  Informasi  Akuntansi Penggajian  Pegawai  Pada  Wilayah  Perwakilan  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat’’Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang ingin kami bahas adalah :
1. Bagaimana  sistem  informasi  penggajian  pegawai  pada  wilayah  Perwakilan  BKKBN Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apakah  sistem  informasi  penggajian  pegawai  pada  wilayah  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik ?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode analissis deskriptif
yaitu  data-data  yang  didapatkan  dituangkan  dalam  bentuk  kata-kata  dan  skema,  guna memberikan  kejelasan  kepada  pembaca  mengenai  sistem  penggajian  pegawai  di  Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

## HASIL DAN PEMBAHASAN Prosedur Pencatatan Gaji
Prosedur  adalah  suatu  urutan  kegiatan  klerikal,  biasanya  melibatkan  beberapa  orang dalam  satu  departemen  atau  lebih,  yang  dibuat  untuk  menjamin  penanganan  secara  seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Sehingga  dapat  penulis  simpulkan  pengertian  dari  prosedur  adalah  suatu  urutan kegiatan  yang  terencana  yang  dilaksanakan  oleh  beberapa  orang  guna  menangani  transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
Pencatatan adalah proses pengolahan data perusahaan dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan  suatu  laporan.  Sehingga  dapat  diartikan  prosedur  pencatatan  gaji  adalah  suatu proses  pengolahan  data pegawai perusahaan  dengan  urut-urutan kegiatan yang seragam  guna menghasilkan suatu laporan gaji.
Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat proses pencatatan gaji dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran (bendahara gaji). Adapun dalam menetukan besaran gaji ditentuka oleh  dua  komponen  yaitu  penambah  gaji  dan  pengurang  gaji.  Adapun  dokumen  yang diperlukan dalam menentukan penambahan gaji setiap pegawai adalah sebagai berikut :
1. Pangkat Golongan
Pegawai  yang  bekerja  di  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah Pegawai  Negri  Sipil  (PNS)  Untuk  pegawai  negeri  sipil  besar  jumlah  gaji  yang  diterima sudah  diatur  didalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  15  tahun  2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan  Gaji  Pegawai  Negri  Sipil.  Penentuan  gaji  PNS  dibuktikan  dengan  SK  KP(Surat Keputusan Kenaikan Pangkat).
2. Masa kerja
Dalam Kepka BKN Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan bahwa “Masa bekerja sebagai pegawai negeri sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil/pegawai negeri sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau  mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai pegawai negeri sipil”.
Selain itu terdapat kenaikan gaji berkala (KGB) yaitu kenaikan gaji yang diberikan kepada pns yang telah mencapai masa kerja golongan. Kenaikan gaji berkala ini terjadi setiap dua tahun  sekali.  Oleh  karena  itu  fungsi  kepegawaian  akan  mengeluarkan  surat  keputusan kenaikan gaji berkala (SK  KGB)  untuk  masing-masing pegawai guna menentukan  jumlah besaran gaji yang akan diterima.
3. Tunjangan keluarga
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977  (Lembaran  Negara  Tahun  1977 Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3098)  tercantum,  bahwa  Pegawai  Negeri Sipil  berhak  menerima  tunjangan  keluarga  untuk  anak  yang  belum  mencapai  umur  18 (Delapan  belas)  tahun,  belum  pernah  kawin,  tidak  mempunyai  penghasilan  sendiri,  dan nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Kesimpulan dari PP No. 7 tahun 1977 pasal 16 diatas adalah :
a. PNS  yang  beristeri/bersuami  diberikan  tunjangan  isteri/suami  sebesar  5  %  dari  gaji pokok.
b. PNS yang mempunyai anak atau anak  angkat yang berumur  kurang dari 21 (dua puluh satu)  tahun,  belum  pernah  kawin,  tidak  mempunyai  penghasilan  sendiri,  dan  nyata menjadi  tanggungannya,  diberikan  tunjangan  anak  sebesar  2  %  dari  gaji  pokok  untuk tiap-tiap anak.
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.
d. Tunjangan  anak  diberikan  sebanyak-banyaknya  untuk  3  (tiga)  orang  anak,  termasuk anak angkat.
e. Apabila  suami  isteri  kedua-duanya  berkedudukan  sebagai  Pegawai  Negeri,  maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.
4. Tunjangan Jabatan
Tunjangan  Jabatan/struktural  diberikan  bagi  PNS  yang  mengepalai  suatu  kesatuan organisasi atau memimpin  suatu kesatuan  kerja. Besarnya  tunjangan  jabatan untuk  Eselon 4A  adalah  540.000,    Eselon  3B  980.000,  Eselon  3A  1.260.000  dan  Eselon  2B  2.025.000 dan seterusnya.
Tunjangan Fungsional Tertentu diberikan pada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang  berdasarkan  pada  keahlian  dan keterampilan  tertentu  (ada  42  jenis  jabatan  fungsional),  contohnya  adalah  tenaga pendidikan,  tenaga  kesehatan,  Arsiparis  dan  lain-lain.  Besarnya  tunjangan  berbeda  beda pada  setiap  jabatan,  dibedakan  berdasarkan  keahlian  dan  keterampilan,dan  diberikan berdasarkan SK pengangkatan oleh pejabat yang berwenang. Tunjangan Fungsional Umum diberikan  kepada  PNS  yang  tidak  menerima  tunjanganjabatan/struktural  atau  tunjangan fungsional  tertentu.  Besarnya  tunjangan  untuk  golongan  I,II,III  dan  IV  masing  masing adalah 175.000, 180.000, 185.000, dan 190.000.
5. Tunjangan Kinerja
Menurut  PERKA-BKN-NOMOR-20-TAHUN-2011  tunjangan  kinerja  adalah tunjangan  yang  diberikan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  besarannya  didasarkan  pada hasil  evaluasi  jabatan  dan  capaian  prestasi  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil.  Pada  Perwakilan BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  ada  dua  komponen  yang  menetukan  besaran  tunjangan kinerja yang memengaruhi gaji pegawai, yaitu:
a. Kehadiran Adanya  teknologi Face  recognition/face id  dimanfaatkan  oleh  Perwakilan  BKKBN Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Monitoring terhadap kehadiran pegawai. Cara kerja  Face  recognition/face  id  ialah  dengan  mengenali  wajah  seseorang  yang sebelumnya sudah didaftarkan ke dalam sistem. Nantinya mesin absensi tersebut bekerja dengan  mendeteksi  area  mata,  alis  dan  mulut.  Pegawai  BKKBN  sebelum  memasuki ruangan  diharuskan  melakukan  absensi  komputerisasi  di  pintu  masuk  utama.  Karna pegawai  di  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  PNS,  Maka  besaran  gaji  sudah ditentuka,  sehingga  tidak  didasarkan  pada  jumlah  jam  hadir  pegawai  atau  absensi. Absensi digunakan sebagai alat penegak kedisiplinan waktu kerja. Adapun hari kerja dan jam kerja yang digunakan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai
berikut :
Tabel 1. Hari dan Jam Kerja Hari Jam kerja Istirahat Senin-Kamis 08.00-16.00 12.00-13.00 Jum’at 07.30-16.30 11.30-13.00
Sumber : Diolah Penulis
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 6 Pasal 4 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian PANRB :
a) Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.
b) Pegawai  yang  mengalami  keterlambatan  masuk  kerja  diwajibkan  untuk  mengganti waktu keterlambatan pada saat waktu kepulangan setelah jam kerja berakhir.
c) Penggantian  waktu  keterlambatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  yaitu  30  (tiga puluh) menit.
d) Apabila dalam 1 (satu) bulan Pegawai lebih dari 5 (lima) kali mengalami keterlambatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  dikenakan  hukuman  disiplin  dan pemotongan tunjangan kinerja.
e) Aturan  lebih  lanjut  mengenai  Hukuman  disiplin  dan  potongan  tunjangan  kinerja  diatur dalam peraturan menteri.
Termasuk hal yang menjadi pemicu dalam pemotongan gaji pada pegawai Perwakilan BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  ketepatan  kehadiran  jam  kerja.  Besar  nya komponen  kehadiran  berkontribusi  terhadap  perhitungan  tunjangan  kinerja  sebesar  50% dalam satu bulan.
6. Visum Kinerja
Peratuan Pemerintah Republik Indonesia No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja  Pegawai  Negeri  Sipil,  setiap  PNS  wajib  menyusun  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP) yang  memuat  kegiatan  tugas  jabatan  dan  target  yang  harus  dicapai  dalam  kurun  waktu penilaian  yang  bersifat  nyata  dan  terukur.  Dalam  kesehariannya,  PNS  diwajibkan  untuk memberikan laporan mengenai kegiatan yang dikerjakannya sesuai dengan target yang ada di SKP.
Dalam  membuat  laporan  kegiatan  yang  dilakukan  selama  sehari,  perwakilan  bkkbn provinsi  sumatera  barat  menggunakan  aplikasi  Sistem  Visum  Kinerja  Pegawai  (SIVIKA). SIVIKA adalah aplikasi daring yang digunakan untuk membuat Laporan Kinerja Pegawai yang  dalam  pelaksanaannya  berhubungan  dengan  aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM SDM) BKKBN.
SIVIKA  berisi  laporan kegiatan  yang dilakukan  oleh  setiap  pegawai pada hari kerja yang  akan  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  kegiatan  tugas  jabatan  dalam  SKP.  Untuk  itu, pengisian  SIVIKA  digunakan  sebagai  salah  satu  komponen  dalam  pembayaran  tunjangan kinerja  pegawai  setiap  bulannya.  Besarnya  Komponen  SIVIKA  berkontribusi  terhadap perhitungan tunjangan kinerja sebesar 50 (limapuluh) persen dalam 1 (satu) bulan.
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Aplikasi SIVIKA, ialah :
- SIVIKA  harus  diisi  setiap  hari  kerja  termasuk  dalam  hal  pegawai  melaksanakan  cuti, ijin,  cuti  sakit,  dinas  luar,  dan  rapat  luar.  Khusus  untuk  cuti,  ijin,  dan  sakit  disediakan menu tersendiri yang dapat dilihat di dashboard.
- Pengisian  kegiatan  sesuai  dengan  jam  kerja  yaitu  08.00  sampai  dengan  16.00/16.30. Jumlah  kegiatan  tergantung  dari  banyaknya  kegiatan  yang  dilaksanakan  pada  hari tersebut.
- Periode  pengisian  SIVIKA  pada  bulan  berjalan  dapat  diisi  maksimal  sampai  tanggal  5 bulan  berikutnya,  jika  lewat  dari  jangka  waktu  tersebut  maka  pegawai  tidak  bisa  lagi melakukan pengisian SIVIKA dan dianggap sebagai pemotongan di tunjangan kinerja
- Tidak ada mekanisme sanggahan. Jika melewati tanggal yang ditetapkan maka pegawai tidak dapat melakukan sanggahan dalam bentuk apapun.
7. Tunjangan Beras
Besaran  tunjangan  beras  diatur  dalam  Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan Kementerian  Keuangan  Nomor  67  Tahun  2020  tentang  Tunjangan  Beras  dalam  Bentuk Natura dan Uang. unjangan beras yang diterima PNS, TNI, dan Polri setiap bulannya yakni sebesar 10 kg beras atau uang untuk pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp 8.074 per kilogram.
Sementara  jika  diberikan  dalam  bentuk  uang  tunai  besarannya  yakni  Rp  7.242  per kilogram  untuk  10  kilogram  dalam  sebulan.  Artinya,  tunjangan  beras  dalam  bentuk  uang tunai yang diterima PNS, TNI, Polri dalam sebulan yakni Rp 72.420 per orang.
Perwakilan  BKKBNProvinsi  Sumatera  Barat  sendiri  dalam  memberikan  tunjangan beras kepada pegawai nya diberikan dalam bentuk uang (innatura) sebesar Rp. 72.420 per orang. Adapun dokumen yang diperlukan dalam mengurangi gaji ialah :
a. Iuran Wajib Pegawai
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 222/PMK.05/2014  Iuran  Wajib  Pegawai  adalah  iuran  dari  gaji  pokok  dan  tunjangan keluarga PNS Pusat/PNS Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran jaminan kesehatan.
Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  melakukan  potongan  sebesar  10% untuk  Iuran  Wajib  Pajak  yang  terdiri  dari  : 4,75  %  untuk  iuran  pensiun,  3,25  %  untuk tabungan hari tua dan 2,00 % untuk jaminan kesehatan
b. PPh
Menurut  UU  No  36  Tahun  2008,  Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang dikenakan  terhadap  orang pribadi  maupun  badan  berdasarkan  jumlah  penghasilan  yang diterima  selama  satu  tahun.  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yaitu sebagai berikut :
- Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat  Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya.
- Sebesar  5%  (lima  persen)  dari  penghasilan  bruto  bagi  PNS  Golongan  III,  Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
- Sebesar  15%  (lima  belas  persen)  dari  penghasilan  bruto  bagi  Pejabat  Negara,  PNS Golongan  IV,  Anggota  TNI  dan  Anggota  POLRI  Golongan  Pangkat  Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
Dalam  menetukan besar nilai pajak yang harus dibayarkan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983.

## Prosedur Perhitungan Gaji
Perhitungan  adalah  penjumlahan/penentuan  total  pengeluaran  atau  pembayaran  untuk sebuah  jasa  dan  ongkos  antaran.  Sehingga  dapat  disimpulkan  prosedur  perhitungan  adalah suatu  urutan  kegiatan  terencana  guna  penjumlahan/penentuan  total  pengeluaran  pembayaran gaji.
Perhitungan gaji pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh bendahara  pengeluaran  (bagian  bendahara  gaji).  Untuk  meminimalisir  terjadinya  kesalahan dalam perhitungan, bendahara gaji menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu aplikasi keuangan  satuan  kerja  yang  digunakan  untuk  menyusun  daftar  pembayaranbelanja  pegawai PNS. Aplikasi ini telah sekaligus menghitung gaji bersih dan pajak terutangnya.

## Prosedur Pembayaran Gaji
Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang di dalamnya  terkandung  hukum,  standar,  prosedur  dan  mekanisme  teknis  operasional pembayaran  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  pertukaran  suatu  nilai  uang  antara  dua pihak  dalam  suatu  wilayah  negara  maup  un  secara  internasional  dengan  memakai  instrumen pembayaran  yang  diterima  dan  disepakati  sebagai  alat  pembayaran.  Dalam  pengertian  ini tercakup  pengertian  mengenai  kelembagaan/organisasi  yang  terkait  dalam  mekanisme pembayaran  seperti  bank,  lembaga  kliring,  atau  lembaga  perantara  pembayaran  lainnya  serta bank sentral.
Prosedur  pembayaran  gaji  pada  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat merupakan  tugas  dari  bagian  keuangan.  Daftar  gaji  yang  sudah  disusun  oleh  bendahara  gaji akan diberikan kepada Operator SPM untuk dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar). SPM yang  sudah  jadi  tersebut  akan  diteliti  oleh  PPSPM  (Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah Membayar)  dan  diajukan  ke  KPPN  (Kantor  Pelayanan  Pembendaharaan  Negara).  Setelah disetujui  oleh  KPPN  maka  akan  terbit  SP2D  (Surat  Perintah  Pencairan  Dana)  dalam  hal pembayaran  gaji.  Selanjutnya  fungsi  akuntansi  membuat  perintah  pengeluaran  kas  kepada fungsi  keuangan.  Fungsi  keuangan  mentransfer  uang  tersebut  ke  bank  lalu  oleh  pihak  bank uang tersebut akan ditransfer ke masing-masing rekening pegawai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sebagai  penutup  dari  karya  tulis  ini,  penulis  mencoba  untuk  memberikan  kesimpulan terhadap  prosedur  penggajian  pada  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  sumbar  mulai  dari pencatatan hingga pembayaran gaji.
1. Prosedur  penggajian  pada  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah dilaksanakan  dengan  tepat  dan  adil  karna  dalam  menentukan  besaran  gaji  semuanya berlandaskan pada peraturan pemerintah yang terbaru.
2. Prosedur  pencatatan  gaji  meskipun  dokumen  yang  dibutuhkan  terlihat  banyak,  fungsi kepegawaian  sudah  mencatat  nya  menggunakan  sistem  terkomputerisasi  sehingga kesalahan pencatatan dapan diminimalisir dan lebih efisien dalam penggunaan waktu.
3. Prosedur  perhitungan  gaji  sudah  menggunakan  aplikasi  GPP  (Gaji  PNS  Pusat)  sehingga lebih memudahkan bendahara gaji dalam membuat daftar gaji.
4. Sistem  informasi  akuntansi  penggajian  pegawai  pada  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Sumatera  Barat  sudah  berjalan  dengan  baik  ditandai  dengan  tidak  ditemukannya  tindak kecurangan dalam instansi pemerintah tersebut.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  penulis  temukan  di  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Sumatera Barat, penulis akan memberikan saran sebagai berikut :
1. Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera  Barat  supaya  lebih  mempertahankan  dan meningkatkan sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan penggajian.
2. Perlu  adanya  pengrekrutan  pegawai  agar  tidak  ada  perangkapan  jabatan  sehingga  dalam melaksanakan tugas dibidangnya bisa dilakukan secara lebih efisien.
3. Perlu  adanya  pengawasan  rutin  yang  dilakukan  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Sumatera Barat  terhadap  masing-masing  pegawai  dalam  hal  kehadiran  menggunakan  face  id  agar tidak ada penyelewengan pada waktu kehadiran pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akunttansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat. Baridwan, Zaki, 2001. Sistem Penyusunan dan Prosedur , Edisi Kelima BPE UKM. Dimita  H.P  Purba.  2018. Sistem  Informasi  Akuntansi  Penggajian  Dan  Pengupaha:  Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Sakit . Medan: STIE LMII MEDAN. Faustino Cardoso, Gomes. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia . Edisi Satu. Yogyakarta: ANDI.
George  H.  Bodnar  dan  William  S.  Hopwood.  2003. Sistem  Informasi  Akuntansi .  Edisi Kedelapan. Matraman: INDEKS.
Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi . Edisi Keempat. Jakarta Selatan: Salemba Empat. Ruky,  Achmad  S.  2002.  Manajemen Penggajian  Dan  Pengupahan  Untuk  Karyawan Perusahaan , Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.