Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 304-319
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Siti Zalikha
Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, Kabupaten Bireuen E-mail: siti.zalikha@gmail.com

## Abstrak
Kewajiban  berzakat  serta  penjelasan  tentang  hukumnya  sudah  ditegaskan  semenjak zaman  Mekah,  menurut  pendapat  kuat  pada  tahun  kedua  Hijriyah.  Namun, perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  industri  serta  perubahan  struktur politik  dan  ekonomi,  membuat  konsep  kekayaan  dan  kemiskinan  berubah  drastis, sehingga  paradigma  hukum  tidak  lagi  mencukupi  untuk  menjalankan  ajaran  zakat dalam  masyarakat.  Maka  perlu  adanya  kritik  dan  evaluasi  atas  pemahaman  dan persepsi  tentang  zakat,  baik  pada  konsep  teoritik  maupun  konsep  operasional,  serta model  pelaksanaan  dan  aplikasinya.  Artikel  ini  merupakan  upaya  membangun kembali  konsep  zakat  yang  utuh,  komprehensif  dan  tepat  dengan  berbagai  konsep terkait,  yang  meliputi  konsep  harta,  kepemilikan,  ekonomi  dan  keadilan  dalam berbagai dimensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan  maksud untuk  meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik.

## Kata kunci: Zakat produktif; Hukum Islam; Mustahik zakat

## Abstract
The obligation on charity and explanation of the law has been emphasized since the days  of  Mecca,the  strongest  opinion  in  the  second  year  Hijr.  However,  the occurrence  of  major  changes  in  the  world  that  followed  the  revolution  of  science, technology,  political  and  economic  structure,  made  the  concept  of  wealth  and poverty  is changing dramatically  in  which  legal paradigm  is  no  longer sufficient to carry  out  the  teachings  of  charity  in  society.  Hence,  it  is  needed  the  criticism  and evaluation  of  understanding  and  perception  of  charity,  both  on theoretical  concepts and  operational  concepts,  as  well  as  implementation  and  application  models.  This study  discuss  the  criticism  to  rebuild  the  whole  concept  of  charity,  comprehensive and precise with a variety of related concepts, including the concept of property and ownership, economy and fairness in various dimensions.
Key words: Productive charity, Islamic law, Charity ricipient.

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ماﺰﺘﻟﻻا
نﺎﻛ ﺎﻬﻣﺎﻜﺣأ ﻦﻋ نﺎﻴﺑوةﺎﻛﺰﻟﺎﺑ يأر ﰲ ،ﺔﻣﺮﻜﳌا ﺔﻜﻣ مﺎﻳأ ﺬﻨﻣ ﺞﺣار ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﰲ ﺔﻳﺮﺠﳍا .
نﺈﻓ ،ﻚﻟذ ﻊﻣو
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو ﻢﻠﻌﻟا ةرﻮﺛ ﺖﺒﻘﻋأ ﱵﻟا ﱂﺎﻌﻟا ﰲ قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو تاﲑﻐﺗ ثوﺪﺣ ﰲ تاﲑﻐﺘﻟاو ﻴﻫ ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا ﻞﻜ ﻷا مﻮﻬﻔﻣ ﻞﻌﳚ ﺎﳑ ،ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ءﺎﻴﻨﻏ ﺮﻘﻔﻟاو ءا ،ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ ﲑﻐﺘﻟ ﻢﻜﳊا ﺔﻳﺮﻈﻧ ﰲ ﱴﺣو ﺎﻴﻓﺎﻛ ﺪﻌﻳ ﱂ ةﺎﻛﺰﻟا ﺔﺳارﺪﻠﻴﻌﻔﺘﻟ
ﻊﻤﺘ ا ﰲ . ﻢﻴﻫﺎﻔﳌاو ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﻢﻴﻫﺎﻔﳌا ﻰﻠﻋ ءاﻮﺳ ،ﺔﻳﲑﳋا تارﻮﺼﺗو ﻢﻬﻓ ﻦﻣ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟاو ﺪﻘﻨﻟا ﱃإ ﺔﺟﺎﳊا تءﺎﺟ ﺎﻨﻫ ﻦﻣو
ﻟاﺘ ﻘﻴﺒﻄ ﻖﻴﺒﻄﺘﻟاو ﺬﻴﻔﻨﺘﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ،ﺔﻴ . و ﺬﻫ ﺔﻟﺎﳊﺎﻫ ﻫ ﻲ ﻞﻣﺎﻛ ءﺎﻨﺒﻟ ﺔﻳﺪﻘﻧ ﺔﺳارد ﻦﻋ ﻊﻣ ﺔﻘﻴﻗدو ﺔﻠﻣﺎﺷ ةﺎﻛﺰﻟا مﻮﻬﻔﻣ ﳌا مﻮﻬﻔﻣ ﻚﻟذ ﰲ ﺎﲟ ،ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﻢﻴﻫﺎﻔﳌا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻨﺘﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺔﻴﻟﺎ ﰲ ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﻜﻠﳌاو تﻻﺎﳎ ﺔﻔﻠﺘﳐ . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : ﻳﺮﺸﻟا ،ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺎﻛﺰﻟا و ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌ ةﺎﻛﺰﻟا فﺎﻨﺻأ

## A. Pendahuluan
Secara  sosiologis,  zakat  merupakan  refleksi  rasa  kemanusiaan,  keadilan, keimanan  serta  ketakwaan  yang    tertanam  dalam  sikap  orang  kaya,  karena  ibadah zakat  tidak  hanya  mengandung  dimensi h abl  min  All a h ,  tetapi  juga  mengandung dimensi h abl min al-n a s . 1 Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik  yang  dirasakan  oleh  pemberi  zakat  (muzaki),  penerima  (mustahik),  maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan  meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur,  kebersihan  jiwa  dan  hartanya,  sekaligus  pengembangan  harta  yang dimilikinya.  Mustahik    akan  meningkat  kesejahteraan  hidupnya,  terjaga  agama, akhlaknya,  meningkatnya  etos  kerja  dan  ibadahnya.  Bagi  masyarakat  luas,  hikmah zakat  akan  dirasakan  dalam  bentuk  tumbuhnya  rasa  solidaritas  sosial  antar  sesama anggota  masyarakat,  keamanan,  ketenteraman,  dan  roda  ekonomi  berputar  karena dengan  zakat  harta  terdistribusi  dengan  baik,  sekaligus  akan  menjaga  dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.
Atas  dasar  ini,  maka  distribusi  zakat  merupakan  rangkaian  dari  perintah menunaikan  zakat  dalam  al-Quran.  Sebagai  sumber  hukum  Islam,  al-Quran  telah menetapkan  siapa  saja  yang  berhak  menerima  zakat.  Namun  begitu,  al-Quran  tidak menjelaskan  secara  eksplisit,  bahwa  pendistribusian  itu  berbentuk  konsumtif,  atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah al-Tawbah ayat 60:
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mualaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS . al- Tawbah: 60)
Berdasarkan  teks  ayat  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  zakat  harus  diberikan kepada  delapan  golongan  (senif)  secara  menyeluruh  seperti  urutan  yang  telah disebutkan,  dan  tidak  boleh  diberikan  kepada  beberapa  golongan  saja  jika  semua
1 Y ū suf  al-Qar ḍawī , Fiqh  al- Zakā h; Dirāsah  Muqāranah  li  Aḥkāmihā  wa  Falsafatihā fī Zaw’ al- Qur’ā n wa al-Sunnah , jilid I (Beirut: Mu’assasah al- Risā lah, 1991), 52.
senif ada. Sedangkan tentang teknis pembagiannya kepada para senif atau mustahik tersebut  tidak  terdapat  keterangan  yang  tegas  dari  Nabi  saw.  yang  mengharuskan zakat  disalurkan  secara  merata  atau  tidak,  secara  konsumtif  atau  secara  produktif. Akan  tetapi  Nabi  saw.  menyalurkan  zakat  sesuai  dengan  kebutuhan  hidupnya  dan disesuaikan  dengan  persediaan  zakat  yang  ada.  Sedangkan  dalam  kenyataan  atau praktek  sehari-hari  ditemukan  adanya  pendistribusian  zakat  dilakukan  secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.
Arif  Mufraini  bahkan  telah  mengemas  bentuk  inovasi  pendistribusian  zakat yang  dikategorikan  dalam  empat  bentuk: Pertama, distribusi  bersifat  “konsumtif tradisional,”  yaitu  zakat  dibagikan  kepada  mustahik  untuk  dimanfaatkan  secara langsung,  seperti  zakat  fitrah,  atau  zakat  mal  yang  dibagikan  kepada  para  korban bencana  alam. Kedua ,  distribusi  bersifat  “konsumtif  kreatif.”  yaitu  zakat  yang diwujudkan  dalam  bentuk  lain  dari  barangnya  semula,  seperti  diberikan  dalam bentuk  alat-alat  sekolah  atau  beasiswa. Ketiga ,  distribusi  bersifat  “produktif tradisional,”  yaitu  zakat  diberikan  dalam  bentuk  barang-barang  yang  produktif seperti  kambing,  sapi,  dan  lain  sebagainya.  Pemberian  dalam  bentuk  ini  dapat menciptakan  usaha  yang  membuka  lapangan  kerja  bagi  fakir  miskin. Keempat , distribusi  dalam  bentuk  “produktif  kreatif,”  yaitu  zakat  diwujudkan  dalam  bentuk permodalan  baik  untuk  menambah  modal  pedagang  pengusaha  kecil  ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis. 2
Dengan  demikian,  masalah  distribusi  zakat  dibolehkan  dalam  bentuk  lain sesuai  kebutuhan,  barang-barang  produktif  seperti  kambing,  pisau  cukur  dan  lain- lain,  serta  dalam  bentuk  modal  usaha  jika  penyalurannya  ditamlikkan  langsung kepada para mustahik (non investasi), karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan  pendapat  Arif Mufraini yang  keempat  yaitu  masalah  permodalan  dana zakat  ataupun  membangun  proyek  sosial  di  mana  penyalurannya  dilakukan  secara investasi  yaitu  zakat  diberikan  dengan  cara  tidak  langsung  ditamlikkan  kepada mustahik.  Inilah  yang  masih  perlu  dikaji  lebih  lanjut  karena  belum  ditemukan  dalil tentang kebolehannya.
2 Arif  Mufraini, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat:  Mengomunikasikan  Kesadaran  dan Membangun Jaringan , cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147.

## PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

## B. Pembahasan
1. Pendistribusian  Zakat Secara Produktif dalam Islam
Sebelum  menjelaskan  tentang  pengertian  zakat  produktif  dan  landasan hukumnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu penuturan al-Quran dan sunah tentang zakat. Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz a l- zak a h dalam bentuk ma‘rifah , 28 di  antaranya  beriringan  dengan  kata  salat,  sebanyak  12  kali  diulang  sebutannya dengan  memakai  kata  sinonim  dengannya,  yaitu s adaqah .  Dari  30  kata  zakat  yang disebutkan  itu,  8  di  antaranya  terdapat  dalam  surah-surah  Makiyah,  dan  selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah. 3
Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat  penjelasan  secara  rinci  baik  dalam  al-Quran,  Hadis  maupun  ijma’,  maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan  maslahat ( I‘tibar al-Maq as id wa al-Ma sa li h ) sebagaimana  yang telah disebutkan pada bab pertama. Menurut Y u suf al - Qara da w i , syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah , dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada  kemaslahatan. 4 Hal  tersebut  dapat  dipahami  sebagaimana  yang  telah dikemukakan  oleh  Al-Sy at ib i ,  bahwa  tujuan  disyariatkan  hukum  adalah  untuk kemaslahatan  hamba.  Maslahat  yang  ingin  dicapai  dalam tasyri‘ hanyalah  yang bersifat umum secara mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan  umat  manusia  dalam  arti  yang  hakiki,  yaitu  merealisasikan kemaslahatan  hamba,  dan  menolak  kerusakan  untuk  kesempurnaan  hidup  di  dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi. 5
Oleh  karena  itu,  ajaran  zakat  yang  merupakan  ibadah  di  bidang  muamalah (sosial  kemasyarakatan),  di  samping  adanya  prinsip-prinsip  dasar  yang  telah ditegaskan oleh al-Quran dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji  maksud  dan  manfaat  yang  terkandung  di  dalamnya  dalam  merealisasi tujuan  syariat.  Berbeda  halnya  dengan  ibadah  murni  ( ib a dah  mah d ah )  yang  harus dipatuhi  secara  mutlak  sesuai  dengan  bunyi  nas  yang  telah  ditetapkan  secara  pasti oleh pembuat hukum ( sy a ri ‘) tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang
3 Y ū suf al-Qar ḍawī , Fiqh al- Zakā h …, 42.
4 Y ū suf al-Qar ḍ a wī , Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan , terj. Abu Barzani, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) , 80.
5 Al-Sy āṭ ib ī , Muw ā faq āt f ī U ṣū l al-A ḥ k ā m, jilid. II (t.tp: D ā r al-Fikr, t.t.) , 25.
kehidupan  sosial,  yaitu  menghubungkan  antara  negara  dengan  pemilik  harta  serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin. 6
Karena itu Y u suf al-Qara dawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang  pendistribusian  zakat  secara  produtif,  dapat  diklasifikasikan  kepada  dua kategori,  yaitu: pertama ,  dengan  jalan tarjih ,  yaitu  memilih  salah  satu  pendapat  di antara  pendapat  yang  ada  dalam  fikih  berdasarkan  analisa  dalil  yang  terkuat,  atau memilih  pendapat  yang  terkuat  dan  dipandang  lebih  sesuai  dengan  maksud sy a ri ‘, kepentingan  masyarakat,  dan  kondisi  zaman,  yang  disebut  juga  dengan  ijtihad selektif atau ijtih ā d intiq ā ‘ ī . Kedua , upaya  melahirkan  hukum  baru atau mengambil konklusi  hukum  baru  dalam  suatu  permasalahan  yang  belum  pernah  dikemukakan oleh  ulama  terdahulu  melalui  pemahaman  nas,  qiyas,  dan  pertimbangan  maslahat, 7 yang disebut juga dengan ijtih ā d insy a’ i.
Zakat  produktif  adalah  zakat  yang  didistribusikan  kepada  mustahik  dengan dikelola  dan  dikembangkan  melalui  perilaku-perilaku  bisnis.  Indikasinya  adalah harta  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  modal  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat  dikelola  dan  dikembangkan  oleh  amil  yang  hasilnya  disalurkan  kepada mustahik  secara  berkala.  Lebih  tegasnya  zakat  produktif  adalah  zakat  yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem  yang  serba  guna  dan  produktif,  sesuai  dengan  pesan  syariat  dan  peran  serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.
Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya  melainkan  mengembangkannya  dan  menggunakannya  untuk membantu  usaha  mereka,  sehingga  dengan  dana  zakat  tersebut  dapat  membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  terbagi  kepada  dua  bentuk  yaitu: Pertama, zakat  diserahkan  langsung  kepada  mustahik  untuk  dikembangkan,  artinya ‘ayn  al-zak a h yang  ditamlikkan  kepada  mustahik  sehingga  zakat  tersebut  menjadi hak  milik  penuh  mustahik.  Pendistribusian  seperti  ini  disebut  juga  dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya
6 Y ū suf al-Qar ḍawī , Fiqh al- Zakā h …, 30.
7 Maslahat yang dimaksudkan di sini adalah maslahat yang tidak diatur dalam nas yang sarih dan  tidak  bertentangan  dengan  al-Quran  dan  Hadis.  Contoh  maslahat  yang  bertentangan  dengan  al- Quran  dan  Hadis  adalah  menghalalkan  bunga  bank  dengan  alasan  untuk  kemaslahatan  umat, sedangkan nas sudah jelas mengharamkannya.
dengan istilah produktif tradisional. 8 Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:
a. Zakat  yang  diberikan  berupa  uang  tunai  atau  ganti  dari  benda  zakat  yang dijadikan  sebagai  modal  usaha.  Nominalnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
b. Zakat  yang  diberikan  berupa  barang-barang  yang  bisa  berkembangbiak  atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua ,  pendistribusian  zakat  secara  produktif  yang  dikembangkan  sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada  mustahik , dengan  kata  lain, mustawlad al - zak a h yang  ditamlikkan  kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. 9
Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:
a. Memberikan  modal  usaha  kepada  mustahik dengan  cara  bergiliran  yang digulirkan kepada semua mustahik .
b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  investasi  khususnya dalam  bentuk  pemberian  modal  adalah  modal  diberikan  secara  bergiliran  yang digulirkan  kepada  semua  mustahik.  Status  modal  tersebut  bukanlah  milik  individu melainkan  milik  bersama  para  mustahik,  dan  juga  bukan  milik  amil  atau  lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas Bait al-M a l untuk disimpan. Sistem  pendistribusian  seperti  ini  lebih  sering  dipraktekkan  melalui  ‘ aqad  qar d al- h asan , ‘ aqad mu da rabah dan ‘ aqad mur a ba h ah .
Kepemilikan  harta  zakat  secara  kolektif  ini,  dikemukakan  oleh al- T abari bahwa, “A sha b Sy af i i telah berpegang teguh bahwa Allah swt. menyandarkan zakat dengan  lam  ( li )  yang  menunjukkan  pada  pemilikan  ( li  al-fuqar a ’  wa  al-mas a k i n) terhadap  mustahiknya,  sehingga  menunjukkan  kebolehan  adanya  pemilikan  dengan cara bersyarikat. 10
Selanjutnya  pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  investasi dengan  cara  membangun  proyek  sosial  maupun  proyek  ekonomis,  di  mana  metode
8 Arif Mufraini, Akuntansi dan …, 147.
9 Ibid. , 148.
10 Ibn  al-‘Arabi, A ḥ k ām  al - Qur’ā n, Ta ḥqīq  ‘Ali  Muḥ ammad  al-Bajawi,  jilid  II  (Kairo:  al- Halabi, 1957),  947. Lihat pula Al-Naw ā w ī , Al-Majm ū ‘ Syar ḥ al-Muhadhdhab, Jilid. VII (Beirut: D ā r al-Kutub al-‘Alamiyah), 1971, 229.
ini  terdiri  dari  dua  bentuk  yaitu: Pertama ,  proyek  tersebut  disediakan  sebagai lapangan  kerja  bagi  mustahik. Kedua ,  proyek  yang  dikelola  oleh  institusi  zakat,  di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahik setiap bulannya secara rutin.
Kedua model distribusi tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang  kemudian  diminta  izin  kembali  untuk  dijadikan  sebagai  saham  untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik.
Y u suf  al-Qara dawi mengemukakan  bahwa,  untuk  memberdayakan  orang miskin,  dibolehkan  kepada  institusi  zakat  untuk  mengembangkan  dana  zakat  jika kutipannya  banyak.  Baik  dengan  cara  mendirikan  pabrik-pabrik  atau  industri, membeli  tanah  pertanian,  membangun  bangunan  sebagai  tempat  perniagaan  dan usaha-usaha  lain  yang  bertujuan  untuk  menambah  sumber  pendapatan  untuk dihakmilikkan  kepada  fakir  miskin  agar  mereka  memiliki  penghasilan  yang  tetap. Hak  milik  mereka  ini  tidak  boleh  dipindahkan  kepada  orang  lain,  seperti  menjual bagiannya  dari  usaha  tersebut,  maka  statusnya  seperti  harta  wakaf. 11 Kegiatan  ini bertujuan  untuk  mengembangkan  harta  zakat  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dengan berbagai  metode  yang  diperbolehkan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi  orang- orang yang berhak menerima zakat. 12
Pendapat  tersebut  didasarkan  kepada  metode  istinbat  yang  digunakan  al- Qarad awi sebagaimana  telah  penulis  sebutkan,  yaitu  dengan  memilih  salah  satu pendapat  yang r a ji h .  Maka  dalam  hal  ini  al-Qara dawi memilih  pendapat  yang  di- tarji h -kan  oleh  Imam  Abu  Sulaiman  Khitab i .  Ia  melandaskan  pendapatnya  kepada Hadis  Qabi s ah,  di  mana  zakat  diberikan  kepada  orang  yang  tertimpa  musibah  dan orang miskin hingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (berkecukupan). 13
Kata-kata  “kecukupan”  yang  terdapat  dalam  Hadis  di  atas  memiliki  dua kemungkinan,  apakah  kecukupan  selama  setahun  atau  untuk  selamanya.  Maka  ini disesuaikan  dengan  perbedaan  yang  menyebabkan  kefakiran.  Umar  bin  Kha tt ab pernah berpesan:
اﻮﻨﻏﺄﻓ ﻢﺘﻴﻄﻋأ اذإ
11 Y ū suf  al-Qar ḍawī , Athar  al-Zak ā h  f ī al-Afr ā d  wa  al-Mujtama‘,  Majallat  Majma‘  al-Fiqh al-Isl ā m ī (t.tp: t.p, 1984), 45.
12 Yūsuf al -Qar ḍawī, Fiqh al- Zakāh …,  567.
13 Yūsuf  al -Qar ḍawī, Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan ,  terj.  Sari Narulita, cet. I (Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005), 43.
“Jika kamu memberi zakat kepada fakir-miskin maka cukupkanlah.” 14
Maka  dalam  hal  ini,  pendistribusian  zakat  kepada  mereka  hendaklah  dapat memenuhi  kebutuhan  hidup  selamanya.  Hal  ini  pernah  dilakukan  oleh  Khalifah Umar  bin  Kha tt ab,  yang  mana  beliau selalu  memberikan  zakat kepada  fakir  miskin bukan hanya sekadar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk permodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lain- lain untuk  mencukupi kebutuhan  hidup. Di  mana modal tersebut  menjadi  hak  milik mutlak mustahik tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal.
Umar  selalu  menjadikan  zakat  sebagai  ajang  untuk  membuat  fakir  miskin menjadi  orang  yang  tidak  membutuhkan  zakat  dan  bantuan  orang  lain  lagi  di kemudian hari. Maka kata-kata “cukup” di atas dapat dipahami kepada cukup untuk selamanya. Arahan ini  yang digunakan oleh Imam Ab u Ubaid dengan berlandaskan kepada dalil naqli juga penalaran yang bisa diterima secara logis.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  Y u suf  al-Qara dawi menyimpulkan bahwa,  bila  lembaga  zakat  berhasil  mengumpulkan  zakat  yang  berlebih,  boleh mendirikan pabrik penghasilan barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan,  mendirikan  pusat  perdagangan  atau  banyak  proyek  lainnya  yang meningkatkan  produktifitas  umat,  membangun  sarana  dan  prasarana  pertanian  dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka  tidak  dapat  menjualnya  atau  memindahtangankan  kepemilikannya.  Mereka dapat  beraktifitas  terus  menerus  sehingga  mereka  memiliki  penghasilan  tetap  dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.
Sejalan  dengan  pendapat  al-Qara dawi di  atas  adalah  menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar  mereka  memiliki  skill tertentu. Pendistribusian  zakat semacam  ini  akan  sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya  lapangan  kerja  yang  baru.  Maka  di  sini  jelas  terlihat  bahwa  zakat  itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan. 15
14 Abu ‘Ubayd al-Q ā sim bin Sallam, al-Amw ā l (Beirut: D ā r al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 565.
15 H.M. Djamal Doa, Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara (Jakarta: Nuansa Madani, 2005),  20.
Hal tersebut juga dikemukakan oleh Amin Azis bahwa, pendayagunaan harta zakat  dan  infak  hendaknya  diprogramkan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan kefakiran,  yaitu  dengan  menyediakan  lapangan  pekerjaan  dan  usaha  bagi  fakir miskin,  santunan  bagi  yatim  piatu,  bea  siswa  bagi  pelajar  yang  kurang  mampu, membantu pengusaha  lemah,  membebaskan umat (pengusaha kecil  dan petani) dari cengkraman  ijon  dan  riba,  juga  bagi  kesehatan  masyarakat,  kebersihan  lingkungan dan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya. 16
Kebolehan  distribusi  zakat  secara  produktif  ini  harus  disertai  oleh  beberapa syarat, yaitu:  izin dari  mustahik  bahwa  haknya akan dijadikan  sebagai  modal, tidak adanya  keperluan  mustahik  yang  mendesak  yang  harus  segera  menggunakan  dana, adanya  jaminan  terhadap  keutuhan  harta  zakat,  serta  adanya  kemaslahatan  dalam melakukan  tindakannya  itu.  Akan  tetapi  apabila  kemaslahatan  tersebut  dibarengi dengan  kemelaratan  ( mu d arat ),  haram  hukumnya  mengembangkan  harta  zakat.
Contoh  kemudharatan  yang  paling  nyata  adalah  kondisi  masyarakat  muslim,  masih banyak  di  antara  mereka  yang  membutuhkan  bantuan  mendesak  yang  perlu  segera dibantu.  Hal  ini  karena  masih  banyaknya  masyarakat  muslim  yang  hidup  di  bawah garis  kemiskinan,  maka  pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk investasi sangat kontradiksi dengan kondisi masyarakat muslim hari ini yang sangat membutuhkan.
Perlu  diingat,  bahwa  pengelolaan  zakat  yang  bersifat  produktif,  harus dilakukan  pembinaan  dan  pendampingan  kepada  para  mustahik  agar  kegiatan usahanya  dapat  berjalan  dengan  baik. 17 Karena  tujuan  utama  pengelolaan  zakat secara  produktif  adalah  untuk  mentransformasikan  seorang  mustahik  (orang  yang berhak  mendapatkan  zakat)  menjadi  seorang  muzaki  (orang  yang  berkewajiban mengeluarkan zakat).
Untuk  mencapai tingkatan  muzaki,  seorang  mustahik  harus ditrasformasikan secara bertahap. Mulanya seorang mustahik zakat ditransformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang muktafi memang  belum  bisa  berbagi  dengan  yang  lain  tapi  sudah  bisa  mandiri.
Transformasi  dari  mustahik  ke  muzaki  membutuhkan  proses  dan  konsistensi  dalam
16 Amin  Azis,  “Nilai-nilai  Pengembangan  Perekonomian  Islam  dan  Perbankan,”  dalam Paradigma  Baru  Ekonomi  Kerakyatan  Sistem  Syariah ,  ed.  Baihaqi  dkk.  (Jakarta:  PINBUK,  2000), 160.
17 Didin  Hafidhuddin, Zakat  dalam  Perekonomian  Modern, cet.  I  (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2002) , 133.
berusaha.  Maka  sebelum  dana  zakat  diberikan,  lembaga  pengelola  zakat  harus melakukan feasibility study terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen  keuangan  yang  baik,  sehingga  mereka  bisa  menghitung  berapa persentase  modal  yang akan dikelola,  berapa  labanya, dan  berapa persen  yang akan mereka konsumsi.
Selain  itu  lembaga  pengelola  zakat  secara  bertahap  juga  melakukan peningkatan  profesionalitas  pengelolaannya.  Ini  semua  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  pelayanan  terhadap  semua  para  pengambil  kebijakan,  baik  terhadap muzaki,  mustahik,  pengurus  dan  karyawannya. 18 Jika  semua  proses  yang  telah disebutkan tidak terpenuhi, dana zakat tidak akan dapat diproduktifkan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  yaitu  zakat  yang  diberikan  kepada mustahik, baik secara langsung diserahkan ( ‘ayn al-zak a h yang ditamlikkan) kepada mustahik maupun tidak langsung diserahkan ( mustawlad al-zak a h yang ditamlikkan) kepada mustahik. Namun mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan  dana  zakat  tersebut  dapat  membuat  mustahik  menghasilkan  sesuatu  secara berkelanjutan.
Para  ulama  cenderung  berani  mengambil  suatu  inisiatif  untuk  melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena  melihat kondisi  yang begitu mendesak.  Serta  masalah  tersebut  termasuk  bagian  dari  masalah  muamalah  yang hukumnya  tidak  ditunjuk  secara  langsung  oleh  nas, khususnya  tentang  teknik penyaluran  zakat.  Karena  itu,  dalam  rangka  memenuhi  hajat  hidup  manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri,  maka  praktek  muamalah  seperti  ini  syariat  Islam  mengemukakan  kaedah- kaedah  dasar,  kriteria-kriteria  dan  prinsip-prinsip  umum  yang  sesuai  dengan kehendak syarak. 19
Bila ditinjau kembali  hukum asal  muamalah adalah  mubah selama tidak ada nas yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah saw.
18 Kuntarno  Noor  Aflah  dan  Mohd.  Nasir  Tajang,  (ed), Zakat  dan  Peran  Negara (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), 162.
19 Armiadi, Zakat  Produktif:  Solusi  Alternatif  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat (Banda  Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), 109.

## ﺛ ﰉأ ﻦﻋ
لﺎﻗ ﲎﺜﳋا ﺔﺒﻠﻌ :
مﺮﺣو ﺎﻫﻮﻌﻴﻀﺗﻼﻓ ﺾﺋاﺮﻓ ضﺮﻔﻟ ﻞﺟو ﺰﻋ ﷲا نإ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ ﺎﻬﻨﻋ ﺚﺤﺒﺗﻼﻓ نﺎﻴﺴﻧ ﲑﻏ ءﺎﻴﺷأ ﻦﻋ ﺖﻜﺳو ﺎﻫوﺪﺘﻌﺗﻼﻓ ادوﺪﺣ ﺪﺣو ﺎﻫﻮﻜﻬﺘﻨﺗﻼﻓ تﺎﻣﺮﳏ ) ﲎﻄﻗ راﺪﻟا ﻩاور (
Artinya: “Dari Abi Tha‘labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: “Sesungguhnya  Allah  ‘azza  wajalla  telah  memfardukan  beberapa ketentuan,  jangan  kamu  sia-siakan  (hilangkan).  Dia  mengharamkan beberapa  perkara  yang  diharamkan,  jangan  kamu  melanggar.  Dia  telah menetapkan ḥudū d  jangan  kamu  melampauinya,  dan  Dia  mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya.” (HR. al-D a ruqu t n i ) 20
Namun,  kebolehan  praktek  muamalah  di  sini  yaitu  distribusi  zakat  yang dilakukan  secara  produktif,  harus  memenuhi  beberapa  syarat.  Ini  merupakan  hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H- 1992  M,  yang  disponsori  oleh  lembaga  zakat  Internasional  Kuwait.  Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:
a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif,  yang dilakukan dalam  bentuk  investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.
c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
e. Adanya  jaminan  bahwa  usaha  produktif  dilakukan  dengan  sungguh-sungguh, professional dan amanah.
f. Adanya  keputusan  dan  pertimbangan  pemerintah  terhadap  lembaga  amil  dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produkif, dan juga adanya pengawasan yang ketat  agar  dana  zakat  diberikan  kepada  orang  yang  memiliki  kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah. 21
Berdasarkan  beberapa  persyaratan  yang  tertera  di  atas,  menurut  penulis  ada satu  persyaratan  lain  yang  perlu  dimasukkan,  dan  itu  sangat  menentukan  sah  atau tidak  sahnya  muamalah  yang  dimaksud,  yaitu  dana  zakat  tersebut  ditamlikkan terlebih  dahulu  kepada  mustahik,  kemudian  diminta  izin  kembali  kepada  mereka karena  bagiannya  tidak  disalurkan  secara  langsung,  melainkan  dijadikan  sebagai saham yang dimiliki oleh semua mustahik.
20 ‘Ali Ibn ‘Umar al-D ā ruqu ṭ n ī , Sunan al-D ā ruqu ṭ n ī , jilid. IV (Beirut: D ā r al-Ma‘rifah, 1994), 91.
21 Armiadi, Zakat Produktif …, 85-86. Lihat juga Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), Southeast Asia Zakat Movement, cet. I (Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008), 162.
Selanjutnya,  kebolehan  penyaluran  zakat  sacara  produktif  ini,  apabila kebutuhan  konsumtif  para  mustahik  sudah  terpenuhi  dan  modal  tersebut  dikelola secara professional agar memperoleh keuntungan. Di samping itu juga harus mampu melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  pada  mustahik  agar  usahanya  dapat berjalan  dengan  baik  dan  tujuan  penyaluran  zakat  tercapai  serta  memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.
Selain  beberapa  argumen  yang  telah  disebutkan  di  atas,  al-Quran  juga  tidak menjelaskan  bagaimana  teknik  penyaluran  zakat  secara  terperinci.  Karena  itu menurut Sjechul  Hadi Permono, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
a. Allah  swt.  tidak  menetapkan  perbandingan  yang  tetap  antara  bagian  masing- masing mustahik yang delapan.
b. Allah  swt.  tidak  menetapkan  zakat  harus  disalurkan  kepada  delapan  senif semuanya.  Akan  tetapi  Allah  hanya  menetapkan  zakat  dibagi  kepada  delapan senif dan tidak boleh keluar dari delapan tersebut.
c. Allah  swt.  juga  tidak  menjelaskan  bahwa  zakat  yang  diserahterimakan  kepada mustahik itu berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura). 22
Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan zakat produktif termasuk masalah yang  menurut  para u ṣ uliyun dinamakan  dengan  persoalan ta‘aqquliy ā t (yang  dapat dinalar) atau ma‘qul ma’na (dapat dilogikakan).  Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan sebagai sandaran berpijak bagi ulama yang membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah: Pertama , tidak ada nas yang melarang distribusi zakat secara  produktif. Kedua ,  tujuan  ( al-‘illah )  zakat  adalah  menjadikan  mustahik  kaya, bukan  sekedar  menyerahkan  harta  zakat. Ketiga ,  ijtihad  ‘Umar  bin  Kha ṭṭā b  tentang pembagian tanah fay’ yang ada di Irak, Syam, Mesir dan di beberapa tempat lainnya yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin.
Pendistribusian  zakat  produktif  di  kalangan  umat  Islam,  menoreh  pengaruh besar  terhadap  perwajahan  realitas  perekonomian  dan  sosial  pada  masyarakat  kita. Dibuktikan  dengan  betapa  besarnya  manfaat  dari  alokasi  zakat  yang  disalurkan secara  produktif  dibanding  konsumtif.  Di  antara  manfaat  yang  sangat  menonjol adalah  menjadi  solusi  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  membina  kemandirian mustahik,  walaupun  masih  dalam  skala  kecil,  disebabkan  dana  zakat  belum  bisa
22 Sjechul  Hadi  Permono, Pendayagunaan  Zakat  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 41.
dimobilisasi  secara  optimal. 23 Untuk  itu,  agar  memperoleh  hasil  yang  maksimal, seyogyanya  zakat  itu  harus  dikelola  oleh  pemerintah.  Namun,  dalam  hal  ini  terjadi perbedaan  pendapat  ulama,  sebagian  mereka  menyatakan,  zakat  itu  tidak  boleh dikelola oleh pemerintah karena negara kita bukan negara Islam. Sebagian yang lain membolehkannya, dengan alasan bahwa syari’at Islam itu terdiri dari tiga kategori.
Pertama ,  syariat  yang  mengatur  tentang  hubungan  manusia  dengan Tuhannya,  seperti  shalat,  dan  puasa.  Untuk  melaksanakan  syariat  ini  tidak  perlu kepada  bantuan  pemerintah  karena  ia  merupakan  ibadah  yang  menyangkut  dengan indifidu seseorang dengan Tuhannya. Berbeda halnya dengan ibadah haji, walaupun ia  juga  merupakan  ibadah  yang  bersifat  kewajiban  pribadi,  namun  perlu  kepada bantuan pemerintah agar terjamin keamanan dan lancar dalam pelaksanaanya.
Kedua , syariat  yang  menyangkut dengan keimanan dan akhlak.  Kategori  ini juga  tidak  perlu  kepada  bantuan  pemerintah  (negara). Ketiga ,  syariat  yang menyangkut dengan hukum dunia, seperti hukum zakat, hukum perkawinan, hukum- hukum  pidana,  dan  hukum  kewarisan.  Hukum-hukum  ini  perlu  kepada  bantuan pemerintah (negara) agar dapat terlaksana dengan sempurna.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  zakat  termasuk  salah  satu  ibadah  yang menyangkut  dengan  hukum  dunia,  serta  telah  mengalami  reformasi  konsepsi operasionalnya.  Di  mana  saat  ini  zakat  tidak  hanya  didistribusikan  dalam  bentuk bantuan  langsung  tunai  (bagi  habis)  bagi  mustahik, tetapi  juga telah  dikembangkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, membina kemandirian mustahik dan untuk pemberdayaan  ekonomi  mereka.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Syauqi al - Fanjari  bahwa  zakat  tidak  hanya  dibatasi  untuk  menyantuni  orang  miskin  dalam bentuk  konsumtif  yang  bersifat  temporer,  tetapi  juga  bertujuan  untuk  memberantas kemiskinan secara permanen  dengan harapan para penerima zakat (mustahik) dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzaki) di kemudian hari. 24 Dalam hal ini terdapat suatu  filosofi  yang  menyatakan  bahwa “Berikan  kailnya,  bukan  ikannya.” Agar terlaksananya  upaya  tersebut  perlu  adanya  bantuan  pemerintah 25 serta  dukungan secara multidimensional, agar  pelaksanaan  zakat  khususnya  zakat  produktif terkordinir, tepat sasaran, dan tepat guna, serta mencapai tujuan yang signifikan.
23 Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), Southeast Asia …, 162.
24 Ism ā’ il  Syawqi  al-Fanjari, Al-Isl ā m  wa  al-Daman  al-Ijtim ā ‘ ī (Riyad:  D ā r al-Thaqif,  1400 H) , 81.
25 Peran pemerintah di sini dapat diganti oleh Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Bait al-Mal dan lain-lain.
Namun,  selain  beberapa  hal  positif  yang  telah  penulis  sebutkan  di  atas, pengaplikasian zakat produktif juga masih mengalami beberapa kendala, antara lain: Pertama, sebagian  besar  dari  mustahik  belum  layak  dipercaya,  secara  teknis operasional  apalagi  moral,  maka  upaya  untuk  mengelola  zakat  secara  swadaya menjadi  pilihan. Kedua, belum  menjadi  prioritas  yang  diperhitungkan  di  tanah  air kita maupun di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang senasib. Ketiga, jarang diperkenalkan apalagi sengaja direkomendasikan oleh lembaga-lembaga amil yang  ada,  karena  secara  teknis  penyaluran  zakat  konsumtif  jauh  lebih  mudah ditunaikan baik secara prosedur dan pertanggungjawabannya.

## C. Penutup
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  adalah  zakat  yang  disalurkan  kepada mustahik untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis di mana harta  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  modal  untuk  meningkatkan  taraf  ekonomi mustahik.  Metode  distribusinya  terdiri  dari  dua  bentuk: Pertama ,  pendistribusian zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  non  investasi,  yaitu:  zakat  yang  diserahkan langsung  kepada  mustahik  untuk  dikembangkan,  sehingga  zakat  tersebut  menjadi hak  milik penuh  mustahik, artinya  yang diberikan kepada  mustahik adalah ‘ayn al- zak a h ; kedua ,  pendistribusian  zakat  secara  produktif  dalam  bentuk  investasi,  yaitu: zakat  yang  tidak  langsung  diserahkan  kepada  mustahik,  artinya  yang  diberikan kepada mustahik adalah mustawlad al-zak a h.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  dibolehkan  dengan  maksud  untuk meningkatkan  kehidupan  ekonomi  para  mustahik.  Namun,  ada  persyaratan  penting bahwa  para  calon  mustahik  itu  sendiri  sebelumnya  harus  mengetahui  bahwa  harta zakat  yang  sedianya  mereka  terima  akan  disalurkan  secara  produktif  atau didayagunakan dan  mereka  memberi  izin  atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. Mustahik  harus  benar-benar  mengetahui  dan  menentukan  terlebih  dahulu  yang kemudian  ada  kesepakatan  antara  pengelola  zakat  dengan  mereka,  baru kemudian zakat  dapat  disalurkan  secara  produktif  atau didayagunakan  untuk kepentingan  para  mustahik.  Status  dana  zakat  tersebut  adalah  menjadi  saham  milik bersama mustahik

## DAFTAR PUSTAKA
Al-‘Arabi, Ibn. A ḥkām al - Qur’ā n, Ta ḥ qiq ‘Ali Muhammad al-Bajawi, jilid. II. Kairo: al-Halabi, 1957.
Al- Nawāwī ,  Abi  Zakariyy ā  Yaḥya  Muḥyi  al - Dī n  ibn  Syaraf. al-Majm ū ‘  Syar ḥ al- Muhadhdhab, jilid V. Beirut: D ā r al-Kutub al-‘Alamiyah, 1971.
Al-Qar ḍāwī, Yū suf. Athā r al-Zak ā h f ī al-Afr ā d wa al-Mujtama‘, Majallat Majma‘ al- Fiqh al-Islami. t.tp, t.p., 1984.
________________, Fiqh  al- Zakā h;  Dir ā sah  Muq ā ranah  l ī A ḥ k ā mih ā wa Falsafatih ā fi  Zaw’  al-Qur’ ā n  wa  al-Sunnah ,  jilid  I.  Beirut:  Mu’assasah  al- Ris ā lah, 1991.
________________, Spektrum  Zakat dalam  Membangun Ekonomi  Kerakyatan, cet. I. terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikru al-Hakim, 2005.
Al- Syā tibi, Al- Muwāfaqāt fī Uṣūl al -A ḥkā m , jilid II. t.tp.: Dā r al-Fikr, t.th.
Armiadi.  Zakat  Produktif:  Solusi  Alternatif  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.  Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
Azis, Amin. “Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan,” dalam buku bunga rampai Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: PINBUK, 2000.
Djamal  Doa,  H.M. Menggagas  Pengelolaan  Zakat  oleh  Negara .  Jakarta:  Nuansa Madani, 2005.
Hadi  Permono,  Sjechul.  Pendayagunaan  Zakat  dalam  Rangka  Pembangunan Nasional:  Persamaan  dan  Perbedaannya  dengan  Pajak.  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1995.
Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern ,  cet.  I.  Jakarta:  Gema Insani Press, 2002.
Ibn Umar al- Dā ruqutn ī ,  ‘Ali. Sunan al- Dā ruqutn ī .  jilid IV. Beirut: Dā r al-Ma‘rifah, 1994.
Mufraini,  Arif. Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat:  Mengomunikasikan  Kesadaran dan Membangun Jaringan , cet. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Noor  Aflah,  Kuntarno.  dan  Nasir  Tajang,  Mohd.  (ed). Zakat  dan  Peran  Negara . Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
Purwakananta,  Arifin.  dan  Noor  Aflah,  Kuntarno.  (ed). Southeast  Asia  Zakat Movement , cet. I. Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008.
Syawqi  al-Fanjari,  Ismail. Al-Isl ām  wa  al -Daman  al- Ijtimā ‘ ī .  Riyad:  Dā r  al-Thaqif, 1400 H.
‘Ubayd  al- Qāsim  bin  Sallam,  Abū. Al- Amwā l .  Beirut:  Dā r  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1986.