Vol. 3. No. 2 (2020) 07-12 E-ISSN: : 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith
Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur
Ahmad Ropei Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Subang, Indonesia ahmadropei88@gmail.com Received: Revised: Published: 26-09-2020 21-10-2020 15-12-2020 DOI: https://doi.org/ 10.47971/mjhi.v3i2. 213

## Abstract
This study aims to  reveal positive legal and  Islamic  law  arrangements  against legal sanctions  on  the abuse of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances (Drugs) by minors. The method used in this research  is  content  analysis  (content  analysis).  The  type  of  data  used  is  qualitative  data.  The  data collection technique used is by means of literature. The results showed that drug abuse committed by minors is regulated in Article 128 paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 which states that a child who commits drug abuse cannot be prosecuted. Apart from that, Article 45 also states that a child cannot be prosecuted until he reaches adulthood. Meanwhile, parents of children who are drug abusers are obliged to report to the relevant authorities in order to receive treatment and / or treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation. From the point of view of Islamic law, drug abuse committed by minors cannot be punished. This is because minors cannot be held responsible for the crime because they have not been subject to legal imposition (khitob) or because they have not reached aqil-baligh. Keywords: Napza, Law, Penalty, Child

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaturan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi hukum  penyalahgunaan  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  (Napza)  oleh  anak  di  bawah  umur. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  content  analisis  (analisis  isi).  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh anak di bawah umur, diatur dalam Pasal 128 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa seorang anak yang melakukan penyalahgunaan Napza, tidak dapat dituntut pidana. Selain daripada itu, dalam KUHP Pasal 45 juga diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dituntut pidana sebelum mencapai dewasa. Sementara itu, bagi orang tua anak pelaku penyalahguna Napza, diwajibkan untuk melapor kepada  pihak  berwenang  agar  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Dalam  sudut  pandang  hukum  Islam,  penyalahgunaan  Napza  yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini disebabkan anak di bawah umur  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  dikarenakan  belum  dapat  dikenakan pembebanan hukum (khitob) atau karena belum mencapai aqil-baligh.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  seperti  sekarang  ini,  semakin  banyak  terjadi persoalan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  kehidupan  sehari  hari.  Salah  satu permasalahan yang kini  sedang dihadapi  bangsa, adalah persoalan penyalahgunaan “Napza” yang  merupakan  singkatan  dari  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat  Adktif.  Istilah  tersebut  pada dasarnya  mengacu  pada  sekelompok  zat  yang  umumnya  mempunyai  resiko  mengganggu sistem kerja saraf otak dan dapat membuat kecanduan bagi penggunanya.  Napza itu sendiri merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan  syaraf  pusat/otak  sehingga  jika  disalahgunakan  akan  menyebabkan  gangguan  fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena terjadi kebiasaan, ketagihan ( adiksi ) serta ketergantungan ( dependensi ). 1 Definisi  ini  sebagaimana  diterangkan  oleh  Edikarsono  yang  mengemukakan bahwa narkotika ialah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai kehilangan kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). 2 Penyalahgunaan Napza memiliki dampak terhadap berbagai  segi,  dampak  tersebut  terlihat  pada  fisik,  prikis  maupun  sosial. 3 Penyalahgunaan Napza  telah  menjadi  masalah  sosial  di  masyarakat  yang  meresahkan.  Dampak  yang ditimbulkannya pun tidak hanya pada dampak fisik saja, tetapi juga dampak pada lingkungan sosial.  Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  masalah  yang  memprihatinkan  dunia internasional. 4 Karena  itu  penyalahgunaan  Napza  menjadi  persoalan  serius  yang  hampir dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.
Penyalahgunaan  Napza  sekarang  ini  tidak  hanya  mengenai  orang-orang  dewasa  saja, akan tetapi juga menimpa kepada anak-anak di bawah umur. Anak sebagai bagian dari generasi muda  yang  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan  sumber  daya  manusia  bagi pembangunan  nasional,  saat  ini  dihadapkan  pada  permasalahan  dan  tantangan  yang  cukup serius  diantaranya  adalah  keterlibatan  anak  pada  penyalahgunaan  Napza.  Persoalan penyalahgunaan Napza yang melibatkan anak-anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang dihadapi bangsa, oleh karena anak merupakan generasi penerus kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, penyalahgunaan Napzayang menimpa anak-anak bangsa, harus secara cepat diatasi. Penyalahgunaan Napza yang terjadi pada anak di bawah umur, dilatarbelakangi oleh berbagai  faktor  mulai  dari  kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua,  faktor  keluarga  ( broken home ),  lingkungan  tempat  tinggal,  dan  lain  sebagainya. 5 Mengenai  definisi  anak  itu  sendiri apabila merujuk rumusan pada Pasal  1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002tentang  Perlindungan Anak, disebutkan bhwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam  kandungan”.  Defenisi  ini  mencakup  janin,  bayi,  anak-anak  sampai  berumur  18  tahun.
1 Oktia Woro Kasmini Handayani, Siti Riza Azmiyati, Widya Hary Cahyati, “Gambaran Penggunaan Napza Pada Anak Jalanan Di Kota Semarang,” Jurnal Kesehatan Masyarakat , Vol. 9 No. 2 (2014): 137–43.
2 Edikarsono, Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras (Bandung: Yrama Widya, 2004). 12
3 Catur Mei Wulandari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Masyarakat di Kabupaten Jember,” Jurnal Farmasi Komunitas . Vol. 2, No. 1 (2015): 1–4.
4 Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora . Vol. 20, No. 2 (2018): 168–76.
5 Alya Nurmaya, “Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 2 Siswa Di MAN 2 Kota Bima),” Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling . Vol. 2, No. 1 (2016): 26–32.
Undang-undang  ini  juga  mengatur  tanggung  jawab  sosial  anak  dan  tanggung  jawab  anak dimuka hukum.
Pemerintah sebagai pihak yang berwenang telah berupaya mengatur segala persoalan yang terjadi pada warga negaranya, hal ini salah satunya adalah dengan memberlakukan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar hukum yang diperuntukkan bagi pengaturan penggunaan Narkotika dan zat Adiktif lainnya. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan dengan pelaku anak di bawah umur, seorang pelaku yang masih berada dalam usia anak-anak apabila telah dilaporkan oleh orang tuanya, tidak dapat diancamkan sanksi pidana. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 128 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa “Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana”.
Islam sebagai agama yang mengajarkan ketentraman hidup, baik di dunia maupun di akhirat,  tentunya  memiliki  sudut  pandang  tersendiri  mengenai  penyalahgunaan  Napza  yang dilakukan  oleh  anak-anak  di  bawah  umur.  Napza  itu  sendiri  dalam  hukum  Islam  dipandang sebagai  sesuatu  yang  memabukkan  dan  dapat  mempengaruhi  kesadaran  akal.  Sesuatu  yang memabukkan  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan khamar .  Hal  ini  didasarkan  pada  sebuah hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa:
ٌماَرَح ٍرْمَخ ُلُكَو ٌرْمَخ ٍرِكْسُم ُلك
Artinya:  “ Setiap  yang  memabukkan  itu  khamr,  dan  setiap  khamr  itu  haram” (H.R, Muslim).
Keharaman mengkonsumsi khamr , dijelaskan dalam firman Allah Swt, al-Qur’an surat al-Maidah  ayat  90  yang  artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  Sesungguhnya  (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”. Dalam ayat lain, Allah Swt juga menerangkan bahwa khamr itu lebih banyak madharatnya daripada manfaatnnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat Al- Baqarah  ayat  219  yang  artinya:  “Mereka bertanya  kepadamu  (Muhammad)  tentang  khamar dan  judi.  Katakanlah  bahwa  pada  keduanya  terdapat  dosa  besar  dan  ada  beberapa  manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya".
Mengingat Napza memiliki dampak yang sangat buruk dan juga sebagai sesuatu yang dilarang  untuk  dikonsumsi  baik  dalam  hukum  positif  maupun  dalam  hukum  Islam,  maka dipandang  perlu  untuk  melakukan  pengkajian  lebih  mendalam  mengenai  pandangan  hukum Islam terhadap penyalahgunaan Napza oleh anak di bawah umur dan sanksi hukumnya.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah content  analysis (analisis  isi),  yaitu suatu  metode  yang  dilaksanakan  dengan  menganalisis  suatu  dokumen-dokumen  atau    data yang  bersifat  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah    jenis  kualitatif,  yaitu  data  yang bersifat deskriptif berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini  terdiri  atas dua bahan hukum, yaitu: Pertama , bahan  hukum perimer, yakni  bahan  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian. Kedua ,  bahan  hukum  sekunder,  yakni
bahan  hukum  pembantu  yang  bersumber  dari  berbagai  macam  literatur  seperti  buku-buku pustaka,  kitab-kitab,  artikel,  majalah  yang  menunjang  dan  berkaitan  dengan  tindak  pidana pengguna  Narkotika oleh dibawah  umur.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dalam  rangka  mencari  dan  mengumpulkan  data penelitian  adalah  dengan  studi  kepustakaan  ( library research ),  yang  dilakukan  dengan  cara membaca,  mempelajari,  menelaah,  memahami  dan  menganalisis  serta  menyusunnya  dari berbagai  literatur  dan  peraturan-peraturan  yang  ada  relevansinya  dengan  masalah  yang diangkat dalam penelitian. Adapun analisis yang digunakan  adalah deskriftif-kualitatif, yaitu analisis  yang  dilakukan  dengan  memaparkan  data-data  yang  diperoleh  dan  kemudian menganalisa sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Langkah-langkah dalam analisis data tersebut  meliputi:  (1)  Menelaah  semua    data  yang  terkumpul  dari  berbagai    sumber,    baik primer atau  sekunder; (2) Mengklasifikasi seluruh data  ke dalam satuan-satuan  permasalahan sesuai    dengan    perumusan    masalah;  (3)  Manganalisis  unsur-unsur  dalil    yang  digunakan tentang masalah yang dibahas; (4) Menarik kesimpulan  hasil analisis  tentang  masalah  yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Napza dan Dampak Penyalahgunaannya
Istilah “Napza” merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah Napza pada dasarnya lebih sering dikenal di dunia kesehatan. Selain daripada “Napza”, istilah lain yang juga poluler di kalangan masyarakat untuk menyebut Napza adalah istilah “Narkoba” yaitu  singkatan  dari  Narkotika  dan  obat-obatan  berbahaya. 6 Kedua  istilah  tersebut  merujuk pada jenis zat baik berupa obat-obatan maupun lainnya yang terlarang untuk digunakan oleh masyarakat secara luas.Karena itu Napza seringkali disebut sebagai obat-obatan terlarang yang penggunaannya  sangat  dibatasi  dan  harus  dalam  pengawasan  yang  sangat  ketat.Karena  itu Napza tidak boleh disalahgunakan oleh sembarang orang.
Napza adalah sekelompok zat-zat yang apabila dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak)  dan  akan  menyebabkan  ketergantungan.  Akibatnya,  sistem  kerja  otak  dan  fungsi  vital organ  tubuh  lain  seperti  jantung,  pernafasan,  peredaran  darah  dan  lain-lain  akan  berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur). 7 Zainuddin menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman  atau  bukan  tanaman  baik  sintesis  maupun  semi  sintasis  yang  dapat  menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.  Narkotika  dalam  bahasa  arab  disebut mukhaddirat .  Maksudnya  menunjukan  kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu, dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkotika identik dengan kelemahan dan kelesuhan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagai mana halnya pengaruh minuman keras. 8 Pengertian tersebut diperkuat dengan definisi Narkotika sebagaimana diterangkan oleh Pasal 1 ayat (1),
6 Amru  Eryandi  Siregar,  Madiasa  Ablisar,  Mahmud  Mulyadi,  Marlina.  “Penjatuhan  Sanksi  Pidana  Dibawah  Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” USU Law Journal Vol. 5, No. 2 (2017): 182–91.
7 Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 1
8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 80
UU No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun  semisintetis,  yang  dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan”.  Apabila  diperhatikan, Narkotika  memiliki  kinerja  dengan  sasaran  utama  sistem  kerja  saraf  otak  yang  kemudian menjadi terganggu dan mengakibatkan kehilangan kesadaran bagi pemakainya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Napza  atau  Narkotika  dan  Zat adiktif lainnya yang berbahaya adalah zat yang dapat mempengaruhi kinerja sistem saraf pusat dan  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  atau  membuat  kecanduan  pemakainya.  Pemakai Narkotika akan mengalami gangguan perubahan mental dan perilaku di luar kesadaran normal. Pada prinsipnya, Napza merupakan zat berbahaya yang tidak sembarangan dapat dikonsumsi oleh setiap orang. Karena apabila disalahgunakan, akan  mengakibatkan dampak  negatif baik terhadap psikis, maupun fisik seseorang  dan pada tingkatan yang paling buruk adalah dapat mengakibatkan  kematian  pada  pemakainya  karena  sebab over  dosis (kelebihan dosis).Penggunaan  Napza  harus  dengan  pengawasan  para  tenaga  medis  yang  hanya  boleh digunakan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Apabila  mengacu  kepada  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  maka penggolongan  jenis  Narkotika  dapat  dikategorikan  kepada  tiga  golongan  sebagaimana diterangkan dalam Pasal 6, yaitu terdiri dari: Narkotika Golongan I, golongan II dan Narkotika golongan III. Golongan I, yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam menimbulkan  ketergantungan.  Jenis  Narkotika  golongan  I  ini,  seperti:  heroin/putaw,  kokain, ganja dan lain-lain. Adapun golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang dipakai  sebagai  pilihan  dan  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  terapi  atau  tujuan pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai  potensi  tinggi  mengakibatkan ketergantungan. Seperti: morfin, peditin, betamoprodina, difenoksin, rasemorfan dan lain-lain. Sementara  golongan  III,  yaitu  narkotika  yang  berkhasiat  untuk  pengobatan  dan  banyak digunakan  dalam  terapi  atau  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Seperti: kodein, propiram, buprenorfina, dekstropropoksifena dan lain-lain. 9
Secara umum dampak yang dihasilkan dari penggunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya seperti  Psikotropika,  dapat  dilihat  sebagai  berikut: Pertama , Defresan yaitu  pengaruh poenggunaan  Napza  pada  pengurangan  aktifitas  fungsional  tubuh.  Napza  jenis  ini  membuat pemakainnya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuatnnya tertidur dan tidak sadarkan diri.  Dampak  jangka  pendek  Napza  jenis  ini  yaitu  membuat  pemakainnya  menjadi  rileks, mengurangi rasa malu, menekan rasa gelisah. Adapun dampak jangka panjang dari penggunaan Napza  jenis  ini,  yaitu  mengakibatkan  rasa  kantuk,  penyebutan  kata  tidak  jelas,  penurunan kemampuan  menilai,  daya  ingat  dan  koordinasi,  mengambang,  pingsan,  intoksinasi  akut, pernafasan  tertekan,  grastritis,  memburuknya  diabetes  atau  epilepsy  yang  sudah  ada,  tidak sadar, ketergantungan yang berat, kematian akibat intoksinasi, penyerangan seksual yang tidak atau sedikit diingat sesudahnya. Napza yang tergolong pada pengaruh defresan ini, meliputi:
9 BNN, Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 (Jawa Barat: Bidang Pencegahan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, 2009).55
Opiodia ( Morfin , Heroin / Putaw , Kodein ), Sedatif (penenang), Hipnotik ( obat tidur ), Tranquilizer (anti  cemas),  alkohol  dalam  dosis  rendah,  dan  lain-lain. Kedua , stimulan yaitu  pengaruh penggunaan  Napza  yang  mengakibatkan  dapat  merangsang  fungsi  tubuh  yang  dapat meningkatkan  kegairahan  kerja.  Jenis  ini  membuat  pemakainya  menjadi  aktif,  segar  dan bersemangat.  Dampak  jangka  pendek  pengaruh  stimulant,  yaitu  rasa  gembira,  tidak  mudah lelah,  penenang,  perangsang,  pembangkit  gairah  seksual,  mengurangi  selera  makan, penurunan berat badan. Sedangkan akibat janga panjang dari pengaruh stimulants ini meliputi: denyut nadi dan tekanan darah meningkat, insomnia, gemetar, paranoia, hiperaktif, kelelahan, penurunan  berat  badan,  henti  jantung,  penurunan  kemampuan  menilai,  psikotik, memburuknya agresifitas, perilaku kekerasan, perubahan keperibadian, kerusakan permanen system syaraf pusat, pendarahan intra serebral, kerusakan oto, infeksi atau kebocoran sekat hidung,  disfungsi  organ,  sisstem  syaraf,  hati,  dan  ginjal.  Jenis  Napza  ini,  meliputi: Kokain , Amfetamin (Shabu,  Ekstasi), Kafein . Ketiga , Halusinogen yaitu  pengaruh  penggunaan  Napza yang  dapat  menimbulkan  efek  halusinasi  yang  bersifat  merubah  perasaan  dan  pikiran  dan seringkali  menciptakan  daya  pandang  yang  berbeda  sehingga  seluruh  perasaan  dapat terganggu. Jenis Napza pada pengaruh ini tidak dipergunakan dalam terapi medis. Pengaruh jangka  pendek  Halusinogen,  yaitu  perubahan  persepsi  dan  keduniawian  lainnya,  relaksasi, mengurangi  kegelisahan.  Adapun  bahaya  jangka  panjang  dari  pengguanaan  jenis  Napza  ini adalah  peningkatan  tekanan  darah,  gemetar,  efek  psikiatrik  jangka  panjang,  serangan  panic, paranoia,  gangguan  pendengaran  dan  penglihatan,  halusianasi,  penurunan  kemampuan menilai, meningkatkan selera makan, penurunan daya ingat dan kognitif, berhenti menstruasi, berkurangnya  produksi  sperma,  bronchitis.  Napza  juenis  ini,  seperti:  Kanabis  (Ganja),  LSD, Mescalin , Fenslikidin , berbagai jenis jamur, tanaman kecubung, dan lain-lain. 10
Berdasarkan  keterangan  tersebut  di  atas  maka  penyalahgunaan  Napza  merupakan bagian dari salah satu ketegangan psikososial dan berdampak pada berbagai sendi kehidupan sosial terutama menimpa kepada penyalahguna itu sendiri berupa berbagai penderitaan baik yang dialami secara fisik, psikis, spiritual maupun sosial yang berakibat pada perasaan tertekan serta  melemahnya  kemampuan  untuk  bangkit  dari  keterpurukan. 11 Sebagai  persoalan psikososial, penyalahgunaan Napza ini juga turut berkontribusi pada massifnya berbagai tindak kriminal seperti mencuri, merampok, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. 12 Begitu  seriusanya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  penyalahgunaan  Napza menuntut  semua  pihak  terutama  pemerintah  dan  penegak  hukum  untuk  melakukan pemberantasan penyalahgunaan Napza di tengah-tengah masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Napza merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. 13 Bagaimanapun penggunaan Napza tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta bertentangan dengan peraturan
10 BNN. Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 . 143-144
11 Ilmi Hidayati, “Metode Dakwah Dalam Menguatkan Resilensi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA),” Jurnal Ilmu Dakwah . Vol. 36, No. 1 (2016): 170–87.
12 Liky Faizal, “Penyalahgunaan Narkoba  Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan  Solusi Penyalahgunaan Narkoba),” Jurnal ASAS . Vol. 7, No. 35 (2015): 131–36.
13 Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya,” Jurnal Hukum . Vol. XXV, No. 1 (2011): 439–452.
perundang-undangan  yang  beralaku  adalah  kejahatan,  karena  sangat  merugikan  dan mengancam kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsep Pertanggung-Jawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita- cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan  bangsa.  Begitu  pula  sebaliknya,  Apabila  keperibadian  anak  tersebut  buruk maka  akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari  masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa.
Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2002, menerangkan bahwa anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Sementara itu, pengertian anak menurut KUHP Pasal 45 yaitu seorang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas  tahun). 14 Sedangkan  dalam  Pasal  47  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya.
Dalam hukum Islam, istilah anak disebut dengan “ shabiy” dalam hubungannya dengan pengertian  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  perbuatan  pidana.  Hukum  Islam tidak  menimpakan  pertanggungjawaban  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur sampai ia mencapai usia baligh. Hal ini sebagaimana diterangkan  pada suatu kaidah tentang gugurnya pertanggungjawaban pidana:
ِمِئاَنلا نَعَو نونْجَملا نَعَو يِبَصلا نَع ةِبْوقُعلا طقْست .
Artinya:  “ Hukuman  gugur  dari ) perbuatan  jarimah  yang  dilakukan  oleh ( anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur ”. 15
Mengenai batas-batas seorang anak dikatakan telah mencapai usia baligh . Di kalangan ulama Syafi’iyyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15  tahun,  telah  mengalami  mimpi  basah  dan  keluar  mani,  dan  haidh  bagi  perempuan  yang dimungkinkan terjadi ketika mencapai umur 9 tahun.
Hukum pidana mendapat kesulitan ketika dihadapkan pada kejahatan yang timbulkan oleh  anak  di  bawah  umur.  Pemidanaan  anak  yang  menghadapi  masalah  hukum  terutama terkaitan sebagai pemakai Napza oleh anak dibawah umur harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 16 Dalam sistem pemidanaan Indonesia, seorang anak
14 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 45
15 Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). 76
16 Alpi Sahari & Surya Perdana Dimas Adit Sutono, “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan),” Journal Sociaty Law (JSL) Vol. 1, No. 1 (2020): 14–24.
tidak dapat dituntut untuk dijatuhi hukuman oleh karena seorang anak belum bisa dikatakan cakap hukum. KUHP Pasal 45 menerangkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang  yang  belum  dewasa  karena  melakukan  suatu  perbuatan  sebelum  umur  enam  belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun. 17 Pasal 45 KUHP tersebut dapat  dipahami  bahwa  anak  yang  masih  di  bawah  umur  tidak  dapat  dituntut  pidana. Maksudnya adalah tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Pada prinsipnya hukum pidana ditujukan kepada orang dewasa yang dalam istilah hukum positif disebut dengan cakap hukum. Demikian juga dalam sistem hukum Islam yang memberikan perlakuan berbeda pada anak yang terjerat  melakukan  perbuatan  pidana  (jarimah).  Dalam  hukum  Islam,  pembebanan  hukum hanya diberlakukan kepada orang yang sudah aqil baligh (mukallaf). Indikasi orang yang sudah mencapai  usia  akil  baligh: Pertama ,  sempurnanya  seorang  anak  pada  usia  15  tahun. Kedua , anak  yang  bersangkutan  sudah  pernah  mengalami  mimpi  bersenggama/bersetubuh. Ketiga , sudah haidh bagi anak perempuan. Apabila indikasi-insikasi tersebut, salah satunya terjadi pada seorang anak, maka anak dalam kondisi ini sudah beralih kepada usia dewasa dan dapat dikenai khitob (pembebanan) hukum syara’ disebabkan anak sudah dianggap aqil-baligh .
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana terhadap anak di bawah umur menjadi terhapus. Baik dalam hukum pidana Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seorang anak. Anak mendapatkan perlakukan khusus tidak seperti umumnya orang dewasa. Dalam hukum pidana Islam,  hilangnya  peretanggungjawaban  pidana  bagi  anak  disebabkan  seorang  anak  belum mendapatkan pembebanan hukum syari’at sampai ia menjadi mukallaf. Hukum pidana Islam menjadikan tidak sempurnanya suatu perbuatan pidana apabila dilakukan oleh anak di bawah umur  atau  tidak  aqil  baligh.  Dalam  perumusan  tindak  pidana  ( jarimah ),  disyaratkan  pelaku harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ( al-masuliyyah al-jinaiyyah ), sebagai unsur moril  (rukun  adaby)  suatu  tindak  pidana.Unsur  moril  (rukun adaby )  disebut  dengan pertanggung  jawaban  pidana 18 .  Maksudnya  adalah  pembuat jarimah atau  pembuat  tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan  sanggup  menerima  beban  tersebut.  Orang  yang  diasumsikan  memiliki  kriteria  tersebut adalah  orang-orang  yang  mukallaf,  sebab  hanya  merekalah  yang  terkena khitab (panggilan/pembebanan) atau taklif .
Penyalahgunaan Napza oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Indonesia UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu undang-undang yang difokuskan  untuk  mengatur  masalah  penggunaan  Narkotika.  Undang-undang  ini  sebenarnya merupakan  undang-undang  pengganti  dari  undang-undang  sebelumnya,  yaitu  UU  No.  22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  mulai  berlaku  pada  12  Oktober  tahun  2009  dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 5062. Latar belakang diundangkannya UU
17 Hamzah, KUHP & KUHAP . 23
18 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2020). 53
No.  35  Tahun  2009  ini  yaitu  bahwa  Narkotika  di  satu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;  bahwa  mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan, mengedarkan,  dan/atau  menggunakan  Narkotika  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang ketat  dan  saksama  serta  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; bahwa  tindak  pidana  Narkotika  telah  bersifat  transnasional  yangdilakukan  dengan menggunakan  modus  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih,  didukung  oleh  jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga UU No. 35 Tahun 2009 kemudian diundangkan dan diberlakukan. Dengan mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika, maka segala macam bentuk penyalahgunaan  barang  haram  tersebut  pun  diatur  dalam  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara ini mempertahankan  kriminalisasi  terhadap  pengguna  Narkotika.  Selain  itu,  pembentukan undang-undang  tersebut  merupakan  perwujudan  konsistensi  sikap  proaktif  Indonesia mendukung  gerakan  dunia  internasional  dalam  memerangi  segala  bentuk  tindak  pidana Narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dirumuskan mengenai pasal tentang kedudukan lembaga negara, yaitu BNN (Badan Narkotika Nasional) yang berwenang melakukan pencegahan dan sekaligus mengawasi penggunaan Narkotika di Indonesia.
Penyalahgunaan  Napza  merupakan  bagian  dari  suatu  perbuatan  pidana  atau  tindak pidana disebabkan perbuatan ini bertentangan dengan pertauran hukum yang berlaku. Selain daripada itu, terhadap penyalahgunaan Napza juga disertai rumusan sanksi hukum pada bab ketentuan  pidana.  Dalam  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009,  ketentuan  pidana  perbuatan tersebut dicantumkan pada bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Sementara itu, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga telah diatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana  ditetapkan  pada  BAB  XIV  pasal  59  sampai  dengan  Pasal  72,  seluruhnya merupakan  delik  kejahatan.  Tindak  pidana  di  bidang  psikotropika,  antara  lain  berupa perbuatan-perbuatan  seperti  memproduksi  dan/atau  mengedarkan  secara  gelap,  maupun menyalahgunakan psikotropika merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara.
Berdasarkan  UU  No.  35  Tahun  2009,  dapat  diketahui  bahwa  tindak  pidana  yang menyangkut  Penyalahgunaan  Napza,  diancam  oleh  sanksi  hukum,  sebagaimana  dirumuskan, diantaranya dalam Pasal 128 sebagai berikut:
(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang  sengaja  tidak  melapor,  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Pecandu  Narkotika  yang  belum  cukup  umur  dan  telah  dilaporkan  oleh  orang  tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
(3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat  (2)  yang  sedang  menjalani  rehabilitasi  medis  2  (dua)  kali  masa  perawatan dokter  di  rumah  sakit  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  yang  ditunjuk  oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
Kemudian dalam Pasal 129 disebutkan bahwa: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum: (a) memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Prekursor  Narkotika  untuk  pembuatan Narkotika; (b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk  pembuatan  Narkotika;  (c)  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Prekursor  Narkotika  untuk pembuatan  Narkotika;  (d)  membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito  Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
Ancaman  hukuman  berupa  pidana  penjara  bagi  pelaku  penyalahguna    Napza, dijatuhkan  dalam  rangka  memberikan  pembalasan  sekaligus  pengajaran  kepada  pelaku kejahatan.  Efektifitas  pidana  penjara  setidaknya  dapat  ditinjau  dari  dua  aspek  pokok  tujuan pemidanaan,  yaitu  aspek  perlindungan  masyarakat  dan  aspek  perbaikan  si  pelaku.  Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan  tindak  pidana  dan  memulihkan  keseimbangan  masyarakat  (antara  lain menyelesaikan  konflik,  mendatangkan  rasa  aman,  memperbaiki  kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain  melakukan  rehabilitasi  dan  memasyarakatkan  kembali  si  pelaku  dan  melindunginya  dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. 19
Mengenai penyalahguna Napza oleh pelaku anak di bawah umur, pada prinsipnya tidak dapat dituntut pidana. Sanksi hukum pidana hanya ditujukan kepada orang dewasa yang sudah cakap hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan KUHP Pasal 45 menerangkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum  umur  enam  belas  tahun,  hakim  dapat  menentukan:memerintahkan  supaya  yang bersalah  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  walinya  atau  pemeliharaannya,  tanpa  pidana apapun”. 20
Masalah pengaturan mengenai penyalahgunaan Narkotika oleh pelaku anak di bawah umur, secara jelas dapat dilihat pada rumusan Pasal 128 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatakan  bahwa:  “pecandu  Narkotika  yang  belum  cukup  umur  dan  telah  dilaporkan  oleh orang  tua  atau  walinya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  tidak  dituntut pidana”.Pasal tersebut secara jelas menerangkan bahwa bagi anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan Narkotika tidak dapatdituntut pidana. Namun demikian pihak orang tua dari anak tersebut diharuskan melapor kepada pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009: “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum
19 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). 224
20 Hamzah, KUHP & KUHAP . 23
cukup  umur  wajib  melaporkan  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi social”.
Dalam  kaitannya  dengan  orang  tua  penyalahguna  Narkotika  di  bawah  umur  yang sengaja tidak melapor, maka terhadap orang tua tersebut diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diterangkan Pasal 128 ayat  (1): “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup  umur,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  yang  sengaja  tidak  melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
Ketentuan undang-undang menyebutkan, orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah  usia  wajib  melaporkan  kepada  petugas  yang  ditunjuk  pemerintah.  Tujuannya  agar segera  mendapatkan  pengobatan  dan  perawatan  yang  tepat.  Orang  tua  yang  sengaja  tidak melapor akan diancam pidana kurungan  paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta. Sedangkan pecandu narkotika bila masih di bawah usia dituntut secara pidana.
Pertimbangan pidana dan pelakunya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak disamping tindakan yang bersifat menghukum. Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan  menempatkan  anak  sebagai  “pelaku”  kejahatan  akan  menimbulkan  dampak  negatif yang  sangat  kompleks,  tetapi  di  sisi  lain  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana penanggulangan  kejahatan  anak  justru  dianggap  menjadi  “pilihan”  yang  rasional  dan legal.Untuk  itu,  diperlukan  upaya  mewujudkan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu  dimodifikasi,  bukan  hanya  politik  kesejahteraan  masyarakat  dan  politik  perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan ( delinquent children ) atau korban kejahatan ( neglected children ) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.
Anak dalam kondisi bagaimanapun harus mendapatkan perlindungan. Kondisi  mental anak  tidak  sama  dengan  orang  dewasa.  Pada  perinsipnya,  perlindungan  anak  dikategorikan kepada  empat  hal: Pertama ,  anak  tidak  dapat  bertanggung  jawab  sendiri.  Salah  satu  yang digunakan  dalam  perlindungan  anak  adalah;  anak  itu  modal  utama  kelangsungan  hidup manusia,  bangsa,  dan  keluarga,  untuk  itu  hak-haknya  harus  dilindungi.  Anak  tidak  dapat melindungi  sendiri  hak-haknya,banyak  pihak  yang  mempengaruhi  kehidupannya  Negara  dan masyarakat  berkepentingan  mengusahakan  perlindungan  hak-hak  anak. Kedua ,  kepentingan terbaik anak. Agar perlindungan anak dapat diselengarakan dengan baik,  dianut prinsip yang menyatakan  bahwa  kepentingan  terbaik  anak  harus  dipandang  sebagai of  paramount importence (memperoleh  perioritas  yang  tinggi)  setiap  keputusan  yang  menyangkut  anak.
Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip the  best  interest  of  the  child dugunakan  karena  dalam  banyak  hal  anak  ”korban”, disebabkan  ketidaktahuan  karena  usia  perkembangannya.  Jika  prinsip  ini  diabaikan,  maka masyarakat  akan  menciptakan  monster-monster  yang  lebih  buruk  di  kemudian  hari. Ketiga , ancangan daur kehidupan. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus  dimulai  sejak  dini  dan  terus  menerus.  Janin  yang  berada  dalam  kandungan  perlu dilindungi  dengan  gizi,  termasuk  yodium  dan  kalsium  yang  baik  melalui  ibunya.  Jika  ia  telah lahir,  maka  diperlukan  air  susu  ibu  dan  pelayanan  kesehatan  primer  dengan  memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga  sosial/keagamaan  yang  bermutu.  Anak  memperoleh  kesempatan  belajar yang  baik, waktu istrahat dan bermain yang cukup. Keempat , lintas sektoral. Nasib anak tergatung dari berbagai  factor  makro  maupun  mikro  yang  langsung  maupun  tidak  lansung.  Kemiskinan, perencaan  kota  dan  segala  penggusuran,  sistem  pendidikan  yang  menekankan  hafalan  dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak  dapat  ditangani  oleh  sector,  terlebih  keluarga  atau  si  anak  itu  sendiri.  Perlindungan terhadap  anak  adalah  perjuangan  yang  membutuhkan  sumbangan  semua  orang  di  semua tingkatan. 21
Perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh anak di bawah umur, seringkali menimbulkan persoalan  yang  bersifat  dilematis.  Hal  ini  disebabkan  tumpulnya  hukum  pidana  bagi  anak  di bawah  umur.  Sementara  di  sisi  lain,  kejahatan  seperti  penyalahguna  Narkotika  merupakan persoalan serius. Berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional memberikan isyarat  bahwa  penanggulangan  penyalahgunaan  Narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui penggunaan  hukum  pidana  harus  dihindarkan  apabila  mengorbankan  kepentingan  anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Akan tetapi, pengaturan hukum positif  yang  berlaku  di  Indonesia  secara  tegas  tidak  membenarkan  anak  dituntut  pidana. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 KUHP: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang  belum  dewasa  karena  melakukan  suatu  perbuatan  sebelum  umur  enam  belas  tahun, hakim dapat menentukan untuk  memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun”. Sementara itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (2) menerangkan bahwa: “Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana”.
Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pengguna Napza oleh anak di bawah umur diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika.  Penyalahgunaan  Napza  atau  Narkotika  dan  zat  adiktif  lainnya  yang dilakukan oleh anak dibawah umur, berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 128 Ayat  (2),  bahwa  seorang  anak  yang  melakukan  penyalahgunaan  Napza  tidak  dapat  dituntut pidana. Meskipun demikian, kepada orang tua anak tersebut diwajibkan untuk melapor. kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi
21 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2010). 39
sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Penyalahgunaan Napza dan Sanksi Hukumnya dalam Persepsi Hukum Islam
Istilah  Napza  (Narkotika,  Psikotropika,  dan  Zat  Adiktif)  dalam  hukum  Islam,  tidak disebutkan secara langsung baik di dalam al-Qur’an maupun di dalam Hadits. Al-Qur’an hanya menyebutkan istilah khamar yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. Khamar sendiri secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Arab  “ khamara ”  yang  berarti  menutupi. 22 Maksudnya adalah mengkonsumsi khamr dapat menutupi fungsi kesadaran akal manusia disebabkan sifat memabukkan yang ada di dalamnya. Sementra itu diketahui bahwa Napza merupakan zat atau bahan yang memiliki kandungan psikoaktif yang dapat mengganggu kinerja susunan saraf otak dan dapat mempengaruhi kesadaran. Dalam hukum Islam, kehilangan kesadaran disebut juga mabuk.  Sesuatu  yang  memabukkan,  disebut  dengan khamar ,  dan  hukumnya  adalah  haram. Khamr dalam  kajian  hukum  Islam  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  memabukan  dan  haram mengkonsumsinya.  Secara  bahasa,  kata khamr dalam  bahasa  arab  “menutup”  kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukan dan menutup aurat.Kata khamr dipahami sebagai nama  minuman  yang  membuat  peminumnya  mabuk  atau  gangguan  kesadaran.  Pada  zaman klasik, cara menkonsumsi benda yang memabukan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukan dikemas  menjadi  aneka  ragam  kemasan  berupa  benda  padat,  cair,  dan  gas  yang  dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringa tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran. 23 Mengenai  keharaman  khamar,  Allah  Swt bersabda  di  dalam  beberapa  ayat  al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 219 yang artinya: “ Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar  dan  judi.  Katakanlah  bahwa  pada  keduanya  terdapat  dosa  besar  dan  ada  beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Kemudian di dalam  Q.S  al-Maidah  ayat  90  Allah  Swt  juga  berfirman  yang  artinya:“ Hai  orang-orang  yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib  dengan  panah  adalah  perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan  syaitan.  Maka  jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung ”.
Meminum  khamar  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  had  Allah,  karenanya  ia termasuk bagian dari jenis tindak pidana hudud. 24 Khamar dalam perkembangannya berubah dan  bermetamorfosa  kepada  wujudnya  yang  semakin  berkembang  dan  tidak  terbatas  pada benda cair saja. Akan tetapi, di era sekarang ini, terdapat banyak zat yang memabukkan yang bahkan bahayanya lebih buruk daripada benda cair. Seperti misalnya heroin, sabu-sabu, ganja, ekstasi  dan  lain  sebagainya  yang  dapat  mengakibatkan  mabuk  dan  ketergantungan pemakainya. Segala sesuatu yang memabukkan disebut dengan khamr ini didasarkan kepada
22 Faisal Yahya & Nida Ul Fadhila, “Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur,” Jurnal LEGITIMASI 9, no. 1 (2020): 17–45.
23 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam . 78
24 Ashar, “Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur’an Dan UU,” Jurnal Fenomena . Vol. 7, No. 2 (2015): 273–96.
hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram:
ٌماَرَح ٍرْمَخ ُلُكَو ٌرْمَخ ٍرِكْسُم ُلك
Artinya:  “ Setiap  yang  memabukkan  itu  khamar,  dan  setiap  khamr  itu  haram” (H.R, Muslim).
Selain  daripada  hadits  tersebut,  juga  terdapat  hadits  lain  yang  menerangkan  bahwa sesuatu yang memabukkan dapat disebut khamr, yaitu:
مٌاَرَح ُهلْيِلقف ُهُرْ يِثَك َركْسأ اَم
Artinya: “ Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram ” (H.R, Muslim).
Keharaman khamar karena  mempertimbangkan  dampaknya  yang  sangat  buruk  bagi klesehatan jasmani dan ruhani. Akibat mengkonsumsi khamar atau dalam era modern dapat saja berupa benda padat seperti ekstasi  dan lain-lain, memiliki banyak sekali bahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian penggunanya.
Selain  daripada  al-Qur’an,  perhatian  terhadap  larangan  mengkonsumsi  khamar  atau sesuatu yang memabukkan juga banyak datang dari sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut:
َنَعل َر ىلَص ِهللا  ُلْوُس
ْحَملاَو اَهَلِماَحَو اَهَ براَشَو اَهَرِصتْعُمَو اَهَرِصاَع : ٌةَرَشَع رْمَخلا ىِف ملَسَو ِهْيلَع هللا ِهْيلل ةَلْوُم
. ُهل ةاَرتشُملاَو اَهَل يرتْشُملاَو اَهِنَمث َلِكاَو اَهَعِئاَبَو اَهَ يِقاَسَو
Artinya:  “ Rasulullah  Saw  melaknat  sepuluh  pihak  yang  berhubungan  dengan  khamr, yaitu : yang memeras dan meminta diperaskan, yang meminum, yang membawakan dan yang minta dibawakan, yang memberi minum, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan ” (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah).
Islam secara tegas mengharakan khamr atau sesuatu yang memabukkan sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia ( hifdz  al-‘Aql )  yang  merupakan  anugrah  Allah  Swt  yang  harus  dipelihara  sebaik-baiknya. Mengkonsumsi khamar dapat mempengaruhi kesadaran akal. Islam secara jelas menetapkan akal pada posisi yang sangat terhormat serta menjadikannya sebagai salah satu sasaran hukum untuk diamankan, sebagai salah satu Maqashid Syari’ah . Oleh karena itu, ancaman-ancaman yang diarahkan pada akal, mutlak harus dihilangkan.Itulah sebabnya Islam menghukum orang- orang  yang  berupaya  menghilangkan  ingatannya,  dengan  hukuman  berat.  Keberadaan  akal (ingatan)  pada  diri  seseorang  adalah  parameter  pembebanan  kewajiban  bagi  seseorang  dan ketiadaannya dapat menghilangkan kewajibannya tadi. Apabila seseorang yang sehat akalnya melakukan  upaya  menghilangkan  ingatannya  dengan  cara  meminum-minuman  keras  berarti sama  saja  dengan  menghindarkan  diri  dari  segala  keawjiban.  Menghindar  dari  kewajiban padahal dia sanggup melakukannya adalah perbuatan pidana ( jarimah ). 25 Keharaman sesuatu yang  memabukkan  seperti  Napza  dalam  hukum  Islam  memiliki  kaitan  erat  dengan  prinsip maqhasid  as-Syari’ah (tujuan  hokum  Islam),  yakni hifdz  al-‘aql (pemeliharaan  akal).  Syahrul Anwar  menerangkan  bahwa  hukum-hukum  syari’at  Islam  itu  bertujuan  dan  harus  mampu
25 Hakim, Hukum Pidana Islam .96
memelihara agama ( Hifdu al-Din ), memelihara jiwa ( Hifdu al-Nafs ), Memelihara aqal ( Hifdu al- Aql ),  memelihara keturunan ( Hifdu al-Nasali ), dan memelihara harta ( Hifdu al-Maal ). 26 Mengenai sanksi hukum, jarimah yang berkenaan dengan Khamr dalam hukum Islam diancam dengan hukuman berupa sanksi jilid mulai dari 40 sampai kepada 80 jilid. 27 Dalam hal penjatuhan  hukuman  jilid  bagi  pelaku  pengkonsumsi  khamr,  terdapat  perbedaan  mengenai penetapan  banyaknya  jumlah  jilid  yang  dijatuhkan.  Jumhur  ulama  berpendapat  sanksinya adalah 80 kali jilid, namun terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa hukuman jilid bagi  pelaku  jarimah  mengkosumsi  khamar  adalah  40  kali  jilid.  Pendapat  yang  mengatakan jumlah  sanksi  jilid  bagi  pelaku  jarimah  ini  sebanyak  80  kali,  seperti  dinyatakan  Imam  Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara pendapat yang mengatakan 40 kali jilid adalah pendapat Imam Syafi’i meskipun beliau membolehkan penguasa untuk menambah hukumannya sampai delapan puluh kali jilid. Jumlah jilid selebihnya dari 40 kali, menurut Imam syafi’I tidak termasuk kepada  hukuman  had,  melainkan  ta’zir. Adanya ikhtilaf atau  perbedaan  pendapat  mengenai penetapan jumlah sanksi jilid bagi pelaku pengkonsumsi khamar, didasarkan kepada hadits Nabi Saw:
َجِب ُهَدَلَجف َرْمخلا َبِرَش ْدق ٍلُجَرِب َيِتُا .ملاسلاو هيلع هللا ىلص يبّنلا ّنأ .هنع هللا يضر كِلاَم نبا سَنأ ْنَع ِر ِنْيتَدَ ُ نَمث ِدَْوُدُحلا ُفخأ :فوع نب نمحّرلا ُدْبَع لاقف ساّنلا َرشتنا ْدق رَمُع َناك اّملف ركب وبأ ُهلَعفَو :لاق َنْيِعَبْرأ َوْحَن ْو َن
.)هيلع قفتم(ُرَمُع ِهب َرَمَاف
Artinya: “Dari  Anas  bin  Malik  r.a  bahwa  Nabi  Saw  pernah  didatangi  seorang  laki-laki yang telah meminum khamjar, maka nabi menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat pul;uh kali, hal ini dilakukan oleh Abu Bakar.  Akan tetapi, kata Abdurrahman bin Auf, paling  rendah  hukuman  itu  adalah  delapan  pulu  kali,  maka  umar  memerintahkan  begitu ” (Mutafaq ‘alaih).
Rahmat Hakimmenerangkan bahwa terdapatnya matan hadits tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama fuqoha. Sebagian mengatakan hukuman jilid peminum khamar adalah 80 kali, seperti dikatakan Imam Malik dan Abu Hanifah. Sebagian lagi mengatakan  40  kali,  seperti  yang  dipahami  Imam  Syafi’i,  walaupun  pendapat  terakhir  ini membolehkan  kalau  dikehendaki  penguasa/Ulil  Amri,  penambahan  empat  puluh  kali  lagi sebagai  hukuman  ta’zir. 28 Pendapat  yang  mengatakan  hukuman  jilid  bagi  peminum khamar sebanyak 80 jilid dasarnya adalah ijma’ para sahabat seperti dalam riwayat yang menceritakan bahwa  umar  telah  mengadakan  musyawarah  dengan  masyarakat  mengenai  hukuman peminum khamar .  Pada  waktu  itu  Abdurrahman  bin  Auf  mengatakan  bahwa  hukuman dimaksud  harus  disamakan  dengan  hukuman  teringan  dalam  bab  hukuman,  yakni  delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini disepakati umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  mengkonsumsi khamar adalah haram dan diancam oleh hukum pidana Islam dengan sanksi jilid. Dalam penetapan hukuman
26 Syahrul Anwar, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2009).
63
27 Hakim, Hukum Pidana Islam . 95
28 Hakim. Hukum Pidana Islam. 101
jilid pada jarimah ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian mengatakan 80 kali jilid seperti yang dipahami oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat 40 kali meskipun diperbolehkan untuk menambahnya sampai 40 kali lagi sebagai hukuman ta’zir. Meskipun terdapat perbedaan, pada prinsipnya mengkonsumsi khamr adalah sesuatu  yang  dilarang  dan  harus  ditinggalkan  disebabkan khamr lebih  banyak  madharatnya daripada  manfaatnya.Namun  demikian  penyalahgunaan  Napza  yang  dilakukan  oleh  pelaku anak dibawah umur mengundang perhatian yang cukup serius. Dalam hukum Islam, seorang anak di bawah umur tidak dapat kenai pembebanan hukum, tidak terkena khitab (panggilan) karena  tidak  termasuk  mukallaf.  Orang  yang  tidak  mukallaf  ( aqil  baligh ),  bebas  dari  aturan hukum  syara  dan  tidak  dapat  dikenai  pertanggung  jawaban  pidana  ( al-masuliyyah  al-jiniyah . Tidak dapatnya dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur, didasarkan pada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa:
ِمِئاَنلا نَعَو نونْجَملا نَعَو يِبَصلا نَع ةِبْوقُعلا طقْست .
Artinya:  “ Hukuman  gugur  dari ) perbuatan  jarimah  yang  dilakukan  oleh ( anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur ”. 29
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukuman menjadi gugur, maksudnya tidak dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  jarimah  apabila  perbuatan  jarimah  tersebut  dilakukan  oleh  anak kecil, orang gila dan orang yang sedang dalam keadaan tidur. Mereka tidak termasuk kepada orang yang mendapat khitab (panggilan) untuk melaksanakn hukum disebabkan mereka bukan pada  keadaan taklif atau aqil-baligh .  Rahmat  Hakim  menerangkan  bahwa  seorang  pembuat jarimah haruslah  orang  yang  dapat  memahami  hukum,  mengerti  isi  bebab,  dan  sanggup menerima  beban  tersebut.  Orang  yang  diasumsikan  memiliki  kriteria  tersebut  adalah  orang- orang  yang mukallaf ,  sebab  hanya  merekalah  yang  terkena  khitab  ( panggilan )  pembebanan atau taklif . 30 Oleh  sebab  itu  pembuat  tindak  pidana  atau  delik  haruslah  orang  yang  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  agar  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana ( al-mas’uliyah  al-jinaiyyah ).    Sementara  itu,  Zainudin  Ali  juga  berpendapat  bahwa  pada prinsipnya  yang  dimaksud  dengan jarimah (tindak  pidana),  adalah  perbuatan  kriminal  yang dilakukkan  oleh  orang-orang mukallaf (orang  yang  dapat  dibebani  kewajiban). 31 Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak dikatakan suatu tindak pidana apabila pelakunya bukan orang Mukallaf . Orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana hanya orang dewasa yang  mukallaf  ( aqil  baligh ).  Oleh  karena  itu,  unsur  moril  (rukun adaby )  dalam  sebuah perumusan  tindak  pidana  ( jarimah )  menjadi  sangat  penting  karena  akan  menentukan  dapat dan tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai sebuah tindak pidana.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak bisa  dikenai  sanksi  hukum.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan  bahwa  anak  di  bawah  umur  tidak dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  disebabkan  mereka  belum  mencapai  aqil  baligh ( mukallaf )  untuk  dapat  dikenai  beban  panggilan  hukum  ( khitab ).  Selain  dari  pada  itu,  dalam suatu  perumusan  tindak  pidana  disyaratkan  pelaku  haruslah  orang  yang  dapat
29 Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam) . 76
30 Hakim, Hukum Pidana Islam . 53
31 Ali, Hukum Pidana Islam . 1
mempertanggungjawabkan  perbuatannya  secara  hukum.  Keharusan  ini  dalam  hukum  Islam disebut  dengan  unsur  moril  ( rukn  adaby ),  yang  mengharuskan  pelaku jarimah adalah  orang dewasa  atau  mukallaf  sehingga  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  perbuatannya. Namun  demikian  penyalahgunaan  Napza  oleh  anak  di  bawah  umur  harus  tetap  menjadi perhatian  semua  pihak,  mulai  dari  pemertintah,  orang  tua  dan  masyarakat  secara  luas mengingat  dampaknya  yang  bisa  mengancam  keutuhan  hidup  bermasyarakat,  mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari segi fisik dan psikis penyalahguna, melainkan juga dampak  sosial  yang  berhubungan  dengan  tatanan  sosial  di  masyarakat.  Selain  itu,  di  dalam hukum Islam pemeliharaan terhadap generasi penerus dalam hal ini adalah anak-anak dan juga pemeliharaan terhadap akal (kesadaran) manusia menjadi prioritas yang harus diutamakan di dalam hukum Islam, yakni memelihara keturunan ( hifdz al-Nasl) dan memelihara akal ( hifdz al- ‘Aql ) yang termasuk ke dalam salah satu dari 5 (lima) hal utama yang menjadi tujuan hukum Islam atau dalam istilah ilmu hukum Islam disebut dengan maqoshid as-Syari’ah .

## SIMPULAN
Pengaturan  penyalahgunaan  Napza  yang  di  lakukan  oleh  anak  dibawah  umur,  diatur oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  128  Ayat  (2),  dinyatakan  bahwa  seorang  anak  yang melakukan  penyalahgunaan  Narkotika  dan  zat  adiktif  lainnya,  tidak  dapat  dituntut  pidana. Sementara itu, dalam KUHP Pasal 45 juga diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dituntut pidana  sebelum  ia  mencapai  dewasa.  Dengan  demikian  bahwa  penyalahgunaan  Napza  oleh pelaku  anak  di  bawah  umur  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana  dikarenakan seorang  anak  di  bawah  umur  dikatakan  tidak  cakap  hukum.  Meskipun  tidak  dapat  dituntut pidana,  kepada  orang  tua  anak  tersebut  diwajibkan  untuk  melapor  kepada  pusat  kesehatan masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  untuk  mendapatkan  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial.  Dalam  persepsi  hukum  Islam,  Napza  dipandang sebagai  zat  yang  dapat  mempengaruhi  kesadaran  akal  dan  mengakibatkan  mabuk  dan dikategorikan  kepada khamr ,  dengan  alasan  bahwa  pada  keduanya  sama-sama  dapat memabukkan.  Mengkonsumsi khamr ,  dalam  hukum  pidana  Islam  termasuk  kepada  jarimah hudud, apabila unsur jarimahnya terpenuhi. Salah satu unsur tindak pidana ( jarimah ), adalah pelakunya harus orang dewasa atau aqil-baligh ( mukallaf ). Apabila pelakunya bukan mukallaf , maka  jarimah  menjadi  gugur,  artinya  si  pembuat jarimah tidak  dapat  dijatuhi  sanksi  hukum. Dengan  demikian,  berdasarkan  sudut  pandang  hukum  pidana  Islam,  penyalahgunaan  Napza yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dikenai sanksi hukum. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ( al- masuliyah al-jinaiyah ) disebabkan mereka belum mencapai aqil baligh ( mukallaf ).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika. Anwar, Syahrul. 2009. Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih . Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati.
Arif, Barda Nawawi. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Citra Aditya Bakti. BNN. 2009. Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 . Jawa Barat: Bidang Pencegahan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.
Edikarsono. 2004. Mengenal Kecanduan Narkoba Dan Minuman Keras . Bandung: Yrama Widya. Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia . Bandung: Refika Aditama. Hakim, Rahmat. 2020. Hukum Pidana Islam . Bandung: Pustaka Setia.
Hamzah, Andi. 2008. KUHP & KUHAP . Jakarta: Rineka Cipta. Joewana, Lidya Harlina Martono dan Satya. 2006. Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya . Jakarta: Balai Pustaka.
Mubarok,Jaih  dan  Faizal,Enceng  Arif.  2004. Kaidah  Fiqh  Jinayah  (Asas-Asas  Hukum  Pidana Islam) . Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Artikel Jurnal
Ashar.(2015). “Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur’an Dan UU.” Jurnal Fenome na. Vol.
7, (2), 273–96.
Azmiyati,  Siti  Riza,  dkk.  (2014).  “Gambaran  Penggunaan  Napza  Pada  Anak  Jalanan  Di  Kota Semarang.” Jurnal Kesehatan Masyarakat . Vol. 9 (2), 137–43.
Eleanora, Fransiska Novita. (2011).“Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya.” Jurnal Hukum . Vol. XXV, (1), 439–52.
Faizal, Liky. (2015). “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba).” Jurnal ASAS . Vol. 7 (35), 131–36. Hidayati, Ilmi. (2016). “Metode Dakwah Dalam Menguatkan Resilensi Korban Penyalahgunaan Narkotika,  Psikotropika,  Dan  Zat  Adiktif  Lainnya  (NAPZA).” Jurnal  Ilmu  Dakwah .  Vol. 36(1), 170–87.
Nurmaya, Alya. (2016). “Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja ( Studi Kasus Pada 2 Siswa Di MAN 2 Kota Bima ).” Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling . Vol. 2 (1) 26–32.
Siregar,  Amru  Eryandi,  dkk.  (2017)  .  “Penjatuhan  Sanksi  Pidana  DiBawah  Batas  Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” USU Law Journal . Vol. 5 , (2), 182–91.
Sutono,  Dimas  Adit,  dkk.  (2020).  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Kepada  Anak  Dibawah  Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan).” Journal Sociaty Law (JSL) . Vol. 1 , (1), 14–24.
Suyatna,  Uyat.  (2018).  “Evaluasi  Kebijakan  Narkotika  Pada  34  Provinsi  Di  Indonesia.” Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora . Vol. 20 (2), 168–76.
Yahya,  Faisaldan  Fadhila,  Nida  Ul.  (2020).  “Penyalahgunaan  Zat  Adiktif  Oleh  Anak  Di  Bawah Umur.” Jurnal Legitimasi . Vol. 9 (1), 17–45.
Wulandari, Catur Mei. (2015).“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza pada Masyarakat di Kabupaten Jember.” Jurnal Farmasi Komunitas . Vol. 2 (1), 1–4.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  (Lembaran  Negara  Repblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1997  Tentang  Psikotropika,  (Lembaran  Negara  Repblik Indonesia Tahun 1997 Nomor10).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2002 Nomor109).