## PERANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI MTS NW TEROS TAHUN ANGGARAN 2019/2020

## Sigit Wahyudi
STISOSPOL Waskita Dharma Malang Email: sigitwahyudi@yahoo.com
Abstract :  This  study  discusses  the  role  of  School  Operational  Assistance (BOS) funds in an effort to complete the 9-year compulsory education at MTs NW  Teros.  BOS  is  a  government  program  which  is  basically  to  provide funding  for  non-personnel  operating  costs  for  basic  education  units  as implementing  compulsory  education  programs.  Funds  from  the  central government  are  distributed  through  local  governments  to  equivalent  SD/MI and SMP/MTs through school accounts to assist school operational activities in  the  context  of  completing  the  nine-year  compulsory  education  of  basic education.  While  the  Nine-Year  Compulsory  Education  Program  is  a development of the Six-Year Compulsory Education Program initiated by the Ministry of National Education (now the Ministry of  National Education) in 1984.  Through  Presidential  Instruction  No.  1  of  1994,  the  Six-Year Compulsory Education Program was upgraded to the Nine-Year Compulsory Education  Program  in  primary  and  junior  secondary  education.  The  type  of research used in this study is a qualitative approach with a descriptive type of research. Research that uses data mining in the form of words, sentences, and pictures.  The  various  data  were  obtained  from  respondents  who  were  then given an interpretation so that the findings were obtained. It can be concluded that  the  implementation  of  the  School  Operational  Assistance  fund  in  an effort  to  complete  the  9-year  compulsory  education  at  MTS  NW  Teros  has been  carried  out  effectively.  The  school  has  specifically  formed  a  BOS Management Team to manage the use of BOS funds. So that from year to year the implementation of BOS at  MTS NW Teros has been well patterned and implemented according to the planning and implementation.
Keywords : BOS, Compulsory Study
Abstrak : Penelitian ini membahas tentang peranan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di  MTS NW Teros.  BOS  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk penyediaan  pendanaan  biaya  operasi  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan
Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020
dasar  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar.  Dana  dari  pemerintah  pusat yang  didistribusikan  melalui  pemerintah  daerah  ke  SD/MI  dan  SMP/MTS yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah  dalam  rangka  penuntasan  wajib  belajar  pendidikan  dasar  sembilan tahun.  Sedangkan  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  merupakan pengembangan  dari  Program  Wajib  Belajar  Enam  Tahun  yang  diinisiasi  oleh Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementrian Pendidikan Nasional) pada tahun 1984. Melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, Program Wajib Belajar Enam  Tahun  ditingkatkan  menjadi  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun pada pendidikan dasar dan menengah pertama. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan penggalian data yang berbentuk kata, kalimat,  dan  gambar.  Berbagai  data  tersebut  diperoleh  dari  responden  yang kemudian  diberi  penafsiran  sehingga  didapatkan  temuan-temuan.  Dapat disimpulkan  pelaksanaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  dalam  upaya menuntaskan  wajib  belajar  9  tahun  di  MTS  NW  Teros  telah  dilaksanakan secara efektif. Pihak sekolah telah secara khusus membentuk Tim Manajemen BOS  untuk  mengelola  penggunaan  dana  BOS.  Sehingga  dari  tahun  ke  tahun pelaksanaan  BOS  di  MTS  NW  Teros  telah  terpola  secara  baik  dan dilaksanakan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaannya.
Kata Kunci: BOS, Wajib Belajar

## Pendahuluan
Sumber  daya  manusia  sebagai  modal  pembangunan  memerlukan peningkatan kualitas. Sedangkan peningkatan kualitas manusia itu sendiri bisa diperoleh  melalui  pendidikan.  Setiap  orang  mempunyai  kesempatan  untuk membina  kemampuan  dan  mengatur  kehidupannya  secara  wajar  melalui pendidikan.  Sebab,  pendidikan  hanya  melalui  pendidikanlah  kita  dapat meningkatkan kualitas manusia, sebagaimana M. Djumransjah, dalam kutipan Moljono Damopoli  memaknai  pendidikan sebagai  usaha yang dilakukan oleh seseorang  untuk  menumbuh  kembangkan  potensi  bawaan  baik  jasmani maupun rohani sesuai nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. 1
Oleh karena itu antara pendidikan dan kehidupan merupakan satu mata rantai  yang  tidak  bisa  dilepas  pisahkan  dengan  yang  lainnya,  dimana  kedua- duanya saling terkait dan saling ketergantungan.
Landasan  pokok  keberadaan  sistem  pendidikan  nasional  adalah  UUD 45  Bab  XIII,  Pasal  31,  ayat  (1)  Yang  menyatakan  bahwa:  Tiap-tiap  warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa
1 Moljono Damopoli, Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011) , 49.
sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  memberi  kesempatan  belajar  yang seluas-luasnya  kepada  setiap  warga  negara.  Dengan  demikian,  dalam penerimaan  seseorang  sebagai  peserta  didik,  tidak  dibenarkan  adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
Terutama  dalam  aspek  finansial,  pihak  sekolah  bersama  masyarakat diberikan  kewenangan  untuk  menyusun  pembiayaan  serta  diwajibkan  untuk mengawasi  dan  mengontrol  penggunaannya  guna  untuk  kepentingan pendidikan. Pada era otonomi saat sekarang ini warga sekolah (guru dan kepala sekolah  beserta  staf  karyawan  sekolah)  diberikan  tanggung  jawab  yang  besar dalam mengelola pendidikan.
Pada  tataran  praktik,  disadari  bahwa  masalah  pendidikan  seperti  yang dihadapi  sekarang  adalah  masalah  yang  sangat  kompleks,  diantaranya  adalah kurangnya biaya untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah, sulitnya melakukan penyesuaian  kurikulum  dengan  perkembangan  global,  banyak  lulusan  yang tidak mampu bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan, kurang lengkapnya sarana  prasarana,  dan  banyaknya  anak  usia  sekolah  yang  tidak  dapat bersekolah.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib  mengikuti  pendidikan  dasar.  Pasal  34  ayat  2  menyebutkan  bahwa Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar minimal  pada  jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut  biaya,  sedangkan dalam  ayat  3  menyebutkan  bahwa  wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah,  dan  masyarakat. 2 Konsekuensi  dari  amanat  undang-undang  tersebut adalah  kewajiban  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  memberikan layanan pendidikan.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli  2005 3 ,  telah  berperan  secara  signifikan  dalam  percepatan  pencapaian program  wajar  9  tahun.  Oleh  karena  itu,  mulai  tahun  2009  pemerintah  telah melakukan  perubahan  tujuan,  pendekatan  dan  orientasi  program  BOS,  dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.
2 Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional (t.t.:  Permata Pres, t.t. ), 19.
3 I Made Indra Dwi Putra Suastawan, et. All., “Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng)”, e-Journal Akuntansi Program S1, (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017), 2.
Namun kebijakan  Dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan,  masalah  baru  muncul  terkait  dengan  penyelewengan  dana  BOS, dan  ketidakefektifan  pengelolaan  dana  BOS,  tujuan  dari  pemerintah  sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah  baru,  selain  itu  pribadi  dan  budaya  manusia  Indonesia  ikut berpengaruh  terhadap  penyelewengan  dan  ketidakefektifan  pengelolaan  dana BOS.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  kerja  sama  semua  elemen  dalam mewujudkan  efektivitas  pengelolaan  dana  BOS.  Selain  itu  menurut  Arens adalah sikap jujur dan etika yang tinggi. 4
Pendidikan  nasional  perlu  ditata,  dikembangkan,  dan  dimantapkan secara  terpadu  secara  serasi,  baik  antara  jalur,  jenis,  dan  jenjang  pendidikan maupun antar sektor pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta meningkatkan  dan  mengutamakan  pemerataan  dan  peningkatan  kualitas pendidikan  dasar,  perluasan  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan  kejuruan, pendidikan profesional serta meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.
Wajib  belajar  sembilan  tahun  merupakan  salah  satu  program  yang dicanangkan  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  atau  sekarang  disebut Kementrian  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah.  Program  ini  dilatarbelakangi dari  munculnya  program  wajib  belajar  enam  tahun  pada  tahun  1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994 ditingkatkan menjadi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Hal ini berarti bahwa  setiap  anak  Indonesia  yang  berumur  7  sampai  15  tahun  diwajibkan untuk  mengikuti  Pendidikan  Dasar  sembilan  tahun.  Program  ini  mewajibkan setiap  warga  negara  untuk  bersekolah  selama  sembilan  tahun  pada  jenjang pendidikan dasar yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah  (MI)  hingga  kelas  9  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Mencermati  itu  semua,  peneliti  tergugah  untuk  meneliti  peranan  dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros.

## Pembahasan

## A. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1. Pengertian BOS
Menurut  Peraturan  Mendiknas  nomor  69  Tahun  2009,  standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk
4 Arens  A.  Alvin,  Ellder  J.  Ronal  &  Beasley  Marks, Auditing  dan  Jasa  assurance  Pendekatan  Terintegrasi (Jakarta:Erlangga, 2008), 441.
membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian  dari  keseluruhan  dana  pendidikan  agar  satuan  pendidikan  dapat melakukan  kegiatan  pendidikan  secara  teratur  dan  berkelanjutan  sesuai Standar  Nasional  Pendidikan.  BOS  adalah  program  pemerintah  yang pada  dasarnya  adalah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya  operasi nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksana  program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar
9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
a. Membebaskan  pungutan  bagi  seluruh  siswa  SD/SDLB  negeri  dan SMP/SMPLB/SMPT  (Terbuka)  negeri  terhadap  biaya  operasi sekolah,  kecuali  pada  rintisan  sekolah  bertaraf  internasional  (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
b. Membebaskan  pungutan  seluruh  siswa  miskin  dari  seluruh  pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
c. Meringankan  beban  biaya  operasi  sekolah  bagi  siswa  di  sekolah swasta.
3. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran  program  BOS  adalah  semua  sekolah  SD  dan  SMP,
termasuk  SMP  (SMPT)  dan  Tempat  Kegiatan  Belajar  Mandiri  (TKBM) yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat,  baik  negeri  maupun  swasta  di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.
Besar  biaya  satuan  BOS  yang  diterima  oleh  sekolah   pada  tahun anggaran 2019, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
a. SD/SDLB Rp 580.000,-/siswa/tahun
b. SMP/SMPLB/SMPT Rp 710.000,-/siswa/tahun
4. Waktu Penyaluran Dana
Tahun anggaran 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk  periode  Januari  sampai  Desember  2019,  yaitu  semester  2  tahun pelajaran  2018/2019  dan  semester  1  tahun  pelajaran  2019/2020. Penyaluran  dana  dilakukan  setiap  periode  3  bulanan,  yaitu  periode
Januari-Maret,  April-Juni,  Juli-September  dan  Oktober-Desember. 5 Khusus  untuk  sekolah  di  daerah  terpencil,  penyaluran  dana  BOS dilakukan  6  bulanan.  Penetapan  daerah  terpencil  dilakukan  melalui Peraturan  Menteri  Keuangan   secara  khusus,  atas  usulan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Penggunaan Dana BOS
Penggunaan  dana  Bos  terdiri  atas  13  item  kegiatan,  yaitu  :  a) Pembelian/penggandaan  buku  teks  pelajaran,  b)  Pembiayaan  seluruh kegiatan  dalam  rangka  penerimaan  siswa  baru,  c)  Pembiayaan  kegiatan pembelajaran,  d)  Pembiayaan  ulangan  harian,  ulangan  umum,  e) Pembelian bahan-bahan habis pakai, f) Pembiayaan langganan daya dan jasa,  g)  Pembiayaan  perawatan  sekolah,  h)  Pembayaran  honorarium bulanan  guru  honorer  dan  tenaga  kependidikan  honorer,  i) Pengembangan  profesi  guru,  j)  Pemberian  bantuan  biaya  transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transpor dari dan ke sekolah,  k)Pembiayaan  pengelolaan  BOS,  l)  Pembelian  komputer
( desktop/work  station )  dan printer untuk  kegiatan  belajar  siswa,  masing- masing  maksimum  1  unit  dalam  satu  tahun  anggaran,  m)  Bila  seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk  membeli  alat  peraga,  media  pembelajaran,  mesin  ketik,  peralatan UKS dan mebeler sekolah.
6. Larangan Penggunaan Dana BOS Larangan penggunaan dana BOS terdiri atas 13 kegiatan, yaitu:
a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
c. Membiayai  kegiatan  yang  tidak  menjadi  prioritas  sekolah  dan memerlukan  biaya  besar,  misalnya  studi  banding,  studi  tur  (karya wisata) dan sejenisnya.
d. Membiayai  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  UPTD  Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya.
e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
5 Muhamad  Yusup  dan  Tazkiyah  Herdi,  “Sistem  Informasi  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah (E-Bos) Pada SMKF Avicenna Cileungsi”, Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis, Vol. 1, Tahun 2019, 195.
h. Membangun gedung/ruangan baru.
i. Membeli  bahan/peralatan  yang  tidak  mendukung  proses pembelajaran.
j. Menanamkan saham.
k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  secara  penuh/wajar,  misalnya  guru kontrak/guru bantu.
l. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
m. Membiayai  kegiatan  dalam  rangka  mengikuti  pelatihan/sosialisasi/ pendampingan  terkait  program  BOS/perpajakan  program  BOS  yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementrian Pendidikan Nasional.

## B. Program Wajib Belajar 9 Tahun
Wajib  belajar  sembilan  tahun  merupakan  salah  satu  program pendidikan  yang  dicanangkan  oleh  Departemen  Pendidikan  Nasional  atau sekarang  disebut  Kementrian  Pendidikan  Nasional.  Program  ini  dilatar belakangi  dari  munculnya  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  pada tahun  1984.  Kemudian  pada  tahun  1994  melalui  Inpres  Nomor  1  tahun 1994,  ditingkatkan  menjadi  Program  Wajib  Belajar  Sembilan  Tahun  pada pendidikan dasar sembilan tahun. Jadi setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun.  Pada  hari  Pendidikan  Nasional  tanggal  2  Mei  1984  secara  resmi presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan  pendidikan  wajib  belajar.  Pada  tahap  ini  penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat SD. Maka pendidikan wajib  belajar  tahun  1984  ini  lebih  diarahkan  kepada  anak-anak  usia  7-12 tahun.
Haris  Mudjiman  menyatakan  :  “Dua  kenyataan  mendorong  segera dilaksanakannya  gerakan  pendidikan  wajib  belajar  tersebut.  Kenyataan pertama,  ialah  masih  adanya  anak  usia  7-12  tahun  yang  belum  pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 1983 terdapat  sekitar  dua  juta  anak  usia  7-12  tahun  yang  terlantar  dan  putus sekolah  pada  tingkat  sekolah  dasar.  Sedangkan  pada  saat  dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan
Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020
kedua,  ialah  adanya  keinginan  pemerintah  untuk  memenuhi  ketetapan GBHN  yang  telah  mencantumkan  rencana  penyelenggaraan  pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib  belajar  yang  dimulai  2  Mei  1984  dipandang  sebagai  sembilan pemenuhan  janji  pemerintah  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana pendidikan  dasar  secara  cukup  dan  memadai,  sehingga  cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan.” 6
Peningkatan  pendidikan  wajib  belajar,  menjadi  pendidikan  wajib belajar sembilan tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar  SD/MI  dan  SMP/MTS  yang  bermutu  serta  lebih  menjangkau penduduk  daerah  terpencil.  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.  2  tahun  1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 sebagai berikut:
a. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
b. Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
c. Wajib  belajar  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  diselenggarakan oleh  lembaga  pendidikan.  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat.
d. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Dengan  demikian,  diharapkan  jumlah  anak  putus  sekolah  bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan  di  Indonesia  serta  penuntasan  wajib  belajar  yang  tidak  hanya merupakan upaya agar anak masuk ke sekolah, tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran  yang  berkualitas.  Namun  rendahnya  partisipasi  sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar sebagai akibat adanya hambatan  geografis,  sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  setempat mengakibatkan  program  ini  terhambat.  Terkait  dengan  itu  semua  sebagai masyarakat  yang  baik,  kita  harus  ikut  berpartisipasi  atau  ikut  serta  dalam mendukung  wajib  belajar  sembilan  tahun  ini.  Karena  program  ini  sangat baik  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  masyarakat
6 Haris Mudjiman, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 1994), 1-2.
terhadap masa depan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

## C. Hasil Penelitian
1. Kebijakan Kepala Sekolah Perihal Penggunaan Dana BOS Kebijakan Kepala MTS NW Teros perihal penggunaan dana BOS
terdiri atas dua belas item, yaitu a) Terbentuknya Tim Manajemen BOS dan di-SK-kan oleh Kepala Sekolah; b) Adanya SK Bendahara BOS; c) Mengirim data siswa; d) Membuat RKAS dari seluruh penerimaan BOS melalui  Musyawarah  Guru,  Pegawai  dan  Komite;  e)  Mengumumkan besaran BOS yang diterima oleh Sekolah; f) Mengumumkan penggunaan Dana  BOS  di  papan  pengumuman;  g)  Adanya  laporan  realisasi penggunaan  dana  BOS  per  triwulan;  h)  Adanya  Buku  Kas  Umum;  i) Adanya  Buku  Kas  Tunai;  j)  Adanya  Buku  Pajak;  k)  Adanya  Laporan Tahunan; l)   Adanya spanduk pendidikan gratis.
Ke-12  item  kebijakan  Kepala  MTS  NW  Teros  di  atas  itu  setiap tahun dilaksanakan, dan terus menerus dilakukan pembaharuan atas item kegiatan.  Hasil  dokumentasi  membuktikan,  kebijakan  tersebut    telah melembaga  secara  baik,  sehingga  tidak  tergantung  pada  figur  Kepala sekolah.
2. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019
Tabel 1
Rencana Kerja Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2019
RENCANA PENDAPATAN RENCANA PENGELUARAN RUTIN/ APBD II  DANA (Rp.)  PENGELUARAN OPERASIONAL DANA(Rp.) Belanja Pegawai 1,042,138,80 0 Belanja Pegawai 1,090,498,80
0 Tunj.
Kinerja Daerah 48,360,000 Bea siswa Miskin 147,500,000 BOS 497,000,000  Belanja Modal 226,240,425 APBD/BSM 147,500,000  Belanja Lain-lain 276,516,075 Ujian Nasional 28,800,000 TOTAL 1,740,755,30 0 TOTAL 1,740,755,30
0 Sumber: TU MTS NW Teros, 2019
Tabel 1 menunjukkan pengeluaran untuk belanja pegawai di MTS NW  Teros  paling  besar  yaitu  Rp.  1,090,498,800.  Hanya  saja  itu bersumber dari dana APBD, bukan dari dana BOS.
3. Rencana Belanja Bos MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020
Tabel 2 No  Uraian Kegiatan Jumlah Uang/ Rp. Keterangan 1. Standar Isi 3,000,000 Data diambil berdasarkan standar, tidak  sampai ke item kegiatan 2. Standar Proses Pendidikan 48,450,000 3. Standar Kompetensi Lulusan 30,000,000 4. Standar Pendidik & Tendik 5,000,000 5. Standar Sarpras 41,336,000 6. Standar Pengelolaan Pendidikan 48,544,000 7. Standar Pembiayaan Pendidikan 219,220,000 8. Standar Penilaian Pendidikan 81,500,000 9. Kultur Sekolah 19,250,000 Total 497,000,000 Sumber: TU MTS NW Teros, 2019 4. Jumlah Penerimaan Dana BOS di MTS NW Teros
Jumlah Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS di MTS NW Teros
Tahun 2016 s/d 2019 Tabel 3 NO TAHUN Penerimaan (Rp.) Penggunaan (Rp.) KET 1. 2016 372,637,500 372,637,500 Dana BOS dibayarkan  per- triwulan, dan besarannya didasarkan  pada jumlah siswa 2. 2017 453,512,500 453,512,500 3. 2018 474,280,000 474,280,000 4. 2019 501,082,500 501,082,500
Sumber: TU MTS NW Teros, 2019
Melihat  Tabel  3  di  atas,  dapat  diketahui  jumlah  penerimaan  dari Dana  BOS  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat.  Bahkan meningkatnya  cukup  signifikan,  di  tahun  2011  penerimaannya  Rp.
372,637,500  sementara  di  tahun  2019  meningkat  drastis  menjadi  Rp.
501,082,500.
5. Realisasi Penggunaan Dana BOS MTS NW Teros Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS di MTS NW Teros Tahun 2019
Tabel 4
NO Program Jumlah (Rp.) KET
1. Pengmb. Kompetensi Lulusan 97,498,250.-
Delapan  program dibagi  lagi  ke dalam  beberapa kegiatan.
Penggunaan Dana BOS  berdasarkan kegiatan  di  MTS NW  Teros  tahun 2014
2. Pengmb. Standar Isi 8,500,000.-
3. Pengmb. Standar Proses 215,158,000.-
4. Pengmb. Tendik 101,422,500.- 5. Pengmb. Sarpras 33,300,000.- 6. Pengmb. Standar Pengelolaan 9,483,000.- 7. Pengmb. Standar Pembiayaan 12,160,750.- 8. Pengmb  &  Imple.  Sis. Penilaian 23,560,000.- JUMLAH 501,082,500.-
Sumber: TU MTS NW Teros, 2019
Jenis  kegiatan  di  MTS  NW  Teros  yang  dibiayai  dari  dana  BOS tahun  2019  yaitu  pengembangan  perpustakaan,  kegiatan  penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekskul siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah,  pembayaran  honor  bulanan  GTT  dan  PTT,  pengembangan profesi  guru,  pembiayaan  pengelolaan  BOS,  pembelian  perangkat komputer,    dan  biaya  lainnya  jika  komponen  3  s/d  15  telah  terpenuhi. Sedangkan  kegiatan  membantu  siswa  miskin  tidak  ada  realisasi penggunaan.
6. Pelaksanaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  dalam  upaya  menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros
Sehubungan dengan mekanisme BOS dalam upaya menuntaskan
wajib  belajar  9  tahun  di  MTS  NW  Teros  tampak  dari  beberapa  faktor sebagai indikator kinerja ( key result area ) yang berhasil dicapai oleh  MTS NW  Teros.  Dengan  kata  lain,  sekolah  dituntut  untuk  mampu  secara
Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020
maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam faktor-faktor tersebut sebagai bukti terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Untuk maksud tersebut, fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasi ke sekolah, antara lain adalah :
a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah
b. Pengelolaan kurikulum
c. Pengelolaan proses belajar mengajar
d. Pengelolaan ketenagaan
e. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan
f. Pengelolaan keuangan
g. Pelayanan siswa
h. Hubungan dengan masyarakat
i. Pengelolaan lingkungan sekolah
Di  dalam  penggunaan  dana  BOS,  kepala  sekolah  harus menggunakan  pendekatan  kelompok  dalam  pengambilan  keputusan.  Di MTS  NW  Teros  sejak  BOS  dilaksanakan  para  guru  merasakan  lebih positif kepada pemimpin sekolah dan mereka terpanggil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hasil penelitian di MTS NW Teros itu,  kepala  sekolah  memang  menerapkan  mekanisme  dimana  keputusan penggunaan  dana  BOS  misalkan  melalui  mekanisme  musyawarah. Termasuk  dengan  melibatkan  orang  tua  dan  anggota  masyarakat  yang mana akan lebih banyak mempunyai pendapat terhadap suatu keputusan. Kepala  sekolah  memperoleh  manfaat  dengan  menerima  masukan  dari stakeholders lainya, dengan demikian guru senantiasa sadar dan  perhatian orang tua semakin besar.
Menurut hasil penelitian di MTS NW Teros dampak yang utama atas  keterlibatan  dan  transparansi  penggunaan  dana  BOS  adalah pentingnya  penekanan  peran  dari  semua  bidang stakeholders pendidikan seperti pengawas dari kantor dinas, komite sekolah, kepala sekolah, orang tua,  anggota  masyarakat  dan  siswa.  Hanya  saja,  penelitian  ini  belum menemukan signifikansi dana BOS dengan prestasi akademis siswa, yang ada  adalah  bahwa  penggunaan  alat  peraga  lebih  maksimal,  kehadiran meningkat dan permasalahan disiplin berkurang. Oleh karena itu banyak orang berpendapat bahwa meningkatkan prestasi sekolah mungkin suatu harapan yang tak realistis. Pengelolaan dana BOS hanya memperlihatkan perubahan  kekuasaan  dalam  sebuah  sekolah  dengan  adanya  pembagian kekuasaan sehingga tampak adanya keseimbangan.
Dalam upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros kegiatan  pembelajaran  telah  dirancang  untuk  memberikan  pengalaman belajar  pada  peserta  didik.  Pengalaman  belajar  yang  dimaksud  dapat terwujud  melalui  penggunaan  pendekatan  pembelajaran  yang  bervariasi dan  berpusat  pada  peserta  didik.  Oleh  karena  itu  alokasi  dana  BOS sebaiknya  lebih  mendukung  kegiatan  pembelajaran  yang  disusun  untuk memberikan  bantuan  kepada  tenaga  pengajar  khususnya  agar  dapat melaksanakan  proses  pembelajaran  secara  profesional.  Karena  kegiatan pembelajaran  memuat  rangkaian  kegiatan  yang  harus  dilakukan  oleh siswa  secara  berurutan  untuk  mencapai  kompetensi  dasar.  Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran,  dan  rumusan  pernyataan  dalam  kegiatan  pembelajaran minimal  mengandung  dua  unsur  yang  mencerminkan  pengelolaan pengalaman belajar siswa yaitu kegiatan siswa dan materi.
Sehingga  secara  umum  program  BOS  bertujuan  untuk meringankan beban  masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka  wajib  belajar  9  tahun  yang  bermutu.  Di  kasus  MTS  NW  Teros dapat dinyatakan bahwa tujuan umum tersebut telah tercapai.
Pihak  MTS  NW  Teros  juga  secara  khusus  program  BOS  telah ditujukan untuk:
a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah.
b. Membebaskan  pungutan  seluruh  siswa  miskin  dari  seluruh  pungutan dalam bentuk apapun.
Perwujudan  program  wajib  belajar  9  tahun  ini  didukung  dengan adanya  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah).  BOS  adalah  program pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk  penyediaan  pendanaan biaya  operasi  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan BOS adalah untuk meringankan beban  masyarakat  terhadap  pembiayaan  pendidikan  dalam  rangka  wajib belajar 9 tahun yang bermutu oleh pemerintah pusat.
Tanggung jawab sekolah atas penggunaan dana BOS di MTS NW Teros sebagai berikut :
a. Melakukan  verifikasi  jumlah  dana  yang  diterima  dengan  data  siswa yang  ada.  Bila  jumlah  dana  yang  diterima  melebihi  dari  yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke  rekening  Tim  Manajemen  BOS  Prov  dengan  memberitahukan  ke
Tim Manajemen BOS Kabupaten
b. Bersama-sama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran
c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan
d. Mengumumkan  daftar  komponen  yang  boleh  dan  yang  tidak  boleh dibiayai  oleh  dana  BOS  serta  penggunaan  dana  BOS  di  sekolah menurut  komponen  dan  besar  dananya  di  papan  pengumuman sekolah
e. Bertanggung  jawab  terhadap  penyimpangan  penggunaan  dana  di sekolah
f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
g. Melaporkan  penggunaan  dana  BOS  kepada  Tim  Manajemen  BOS Kabupaten
7. Efektivitas pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros
Biaya Operasional Sekolah (BOS) dikucurkan di MTS NW Teros sebagai realisasi pelaksanaan program kompensasi BBM dari Pemerintah pusat dan telah disetujui DPR RI, yang sepakat mengalihkan dana subsidi BBM  BOS  dikucurkan  untuk  membantu  sekolah-sekolah  dalam mengelola  kegiatan  belajar  dan  mengajar,  baik  sekolah  yang  berada  di bawah  binaan  Departemen  Pendidikan  Nasional  maupun  Departemen Agama.  Karena  itu  Pemanfaatan  BOS  harus  dilakukan  secara  efektif dengan melibatkan Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat.
Hal itu dimaksudkan supaya ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. Sedangkan di tingkat yang lebih tinggi akan  dilakukan  Bawasda  (Badan  Pengawasan  Daerah),  diharapkan dengan adanya bantuan tersebut kegiatan belajar dan mengajar di masing- masing  sekolah  akan  lebih  kondusif  untuk  mendorong  suksesnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
Masalah  yang  muncul  di  masyarakat  adalah  selama  ini  BOS dipersepsi  sebagai  wujud  nyata  pelaksanaan  pendidikan  dasar  gratis. Karena  itu,  ketika  sudah  ada  BOS  tapi  pendidikan  tidak  gratis, masyarakat  memprotesnya.  Sehingga  untuk  di  MTS  NW  Teros,  siswa sama sekali tidak dipungut bayaran apapun. Sebenarnya jika mencermati peraturan yang berlaku, persepsi masyarakat tersebut keliru,  karena dari peraturan  yang  berlaku  tidak  ada  yang  menyebutkan  BOS  itu menggratiskan pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS), tapi hanya untuk meringankan  beban  masyarakat  atas  pembiayaan  pendidikan  dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, serta ditujukan untuk
stimulus  bagi  daerah,  dan  bukan  sebagai  pengganti  kewajiban  daerah menyediakan  anggaran  pendidikan  dalam  APBD,  untuk  BOS  daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.
Di  MTS  NW  Teros  keberadaan  BOS  dapat  mencukup pembiayaan  proses  belajar  mengajar,  atau  keberadaan  BOS  dapat menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun. Tapi, untuk sekolah-sekolah di perkotaan,  yang  biaya  hidupnya  lebih  mahal,  mustahil  BOS  dapat menggratiskan  pendidikan  dasar.  Meskipun  menggratiskan  pendidikan dasar,  pihak  MTS  NW  Teros  berharap  penyaluran  dana  BOS  tidak terlambat  sehingga  tidak  merepotkan  pihak  sekolah.  Keterlambatan penyaluran  dana  BOS  dapat  merepotkan  sekolah,  karena  mereka terpaksa  harus  mencari  pinjaman  untuk  operasional.  Usaha  mencari pinjaman  itu  kadang  dapat  melahirkan  persoalan  baru,  berupa  teguran Badan  Pemeriksa  Keuangan  dengan  tuduhan  tidak  sesuai  dengan prosedur.  Agar  tidak  merepotkan  sekolah,  lebih  baik  penyaluran  dana BOS ditarik ke pusat saja agar bisa datang tepat waktu.
Harapannya,  dengan  adanya  bantuan  BOS  angka  putus  sekolah dapat  semakin  menurun  pada  satu  sisi  dan  kualitas  prestasi  mereka meningkat di sisi yang lain. Memang berdasarkan data yang dikumpulkan, ternyata  angka  putus  sekolah  sudah  sangat  rendah  di  MTS  NW  Teros. Sementara  tujuan  program  pemberian  bantuan  beasiswa  itu,  untuk meningkatkan  akses  dan  pemerataan  serta  peningkatan  kualitas  prestasi siswa.  Seperti  yang  diamanatkan  Undang-Undang  No  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sehingga  program  yang  telah  berjalan  ini  telah  cukup  efektif dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  kualitas  prestasi  siswa. Angka  drop  out  setiap  tahun  semakin  menurun,  dan  siswa  yang berprestasi  pun  semakin  meningkat.  Mengingat  efektifitas  program  itu, diharapkan  dapat  terus  ditingkatkan  setiap  tahunnya.  Seluruh pemerintahan  daerah  di  Indonesia  dapat  aktif  mendukung  pemberian bantuan  ini,  dengan  cara  mengalokasikan  dana  pada  masing-masing APBD.  Pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  meningkatkan  APBD pendidikan, agar orang tua siswa tidak terlalu dibebankan.
Guna mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar Dikdas 9 tahun  di  MTS  NW  Teros  telah  dilakukan  jalinan  kerja  sama  antara tokoh-tokoh  masyarakat  dan  orang  tua  dengan  pemerintah  juga  terus ditingkatkan.  Hal  ini  penting  karena  tugas  pendidikan  itu  merupakan tanggung  jawab  bersama  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  orang  tua
murid.  Tanpa  keterlibatan  semua  pihak,  upaya  penuntasan  tugas  luhur mencerdaskan kehidupan bangsa niscaya tidak akan berhasil dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki pesan yang penting untuk menyukseskan program pendidikan nasional
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  yang  mengemukakan  bahwa pelaksanaan  bantuan  dana  BOS  merupakan  salah  satu  strategi peningkatan  mutu  pendidikan,  maka  hal  tersebut  dijadikan  landasan pengembangan  pendidikan  di  MTS  NW  Teros  yang  berkualitas  dan berkelanjutan,  baik  secara  makro  maupun  mikro.  Kerangka  makro  erat kaitannya  dengan  upaya  politik  yang  saat  ini  sedang  ramai  dibicarakan yaitu  desentralisasi  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah,  aspek makronya  berkaitan  dengan  kebijakan  daerah  tingkat  propinsi  sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga  pendidikan  yang  paling  bawah,  tetapi  terdepan  dalam pelaksanaannya, yaitu di MTS NW Teros.
Jika dikaitkan dengan langkah-langkah penuntasan wajib belajar 9 tahun  yang  tengah  dilakukan  oleh  MTS  NW  Teros  Kecamatan Pringgabaya  Kabupaten  Lombok  Timur,  yaitu:  (a).  Penyusunan  basis data  dan  profil  sekolah,  yang  meliputi  aspek  akademis,  administratif (siswa,  guru,  staf),  dan  keuangan;    (b).  Melakukan  evaluasi  diri  ( self assesment )  terhadap  kekuatan  dan  kelemahan  mengenai  sumber  daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target  kurikulum  dan  hasil-hasil  yang  dicapai  siswa  berkaitan  dengan aspek-aspek  intelektual  dan  keterampilan,  maupun  aspek  lainnya;  (c). Hasil  dari  evaluasi  diri,  akan  menentukan  kemampuan  sekolah  dalam mengidentifikasi  kebutuhan  sekolah  dan  merumuskan  visi,  misi,  dan tujuan  dalam  rangka  menyajikan  pendidikan  yang  bermutu  bagi  siswa;
(d). Dari perumusan kebutuhan dan serta rumusan visi, misi dan tujuan peningkatan mutu di atas, sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan  dan  menyusun  program  jangka  panjang  atau  jangka pendek,  termasuk  kebutuhan  anggarannya;  dan  (e).  Tahapan monitoring dan  evaluasi,  menjadi  bagian  dari  tahapan  yang  harus  dilakukan,  karena monitoring dan evaluasi dimaksudkan  untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya.
Berarti MTS NW Teros telah memiliki langkah-langkah di dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan dapat dinyatakan telah melembaga
dalam  arti  semua  komponen  sekolah  telah  melakukan  tugasnya  sesuai tugas dan fungsinya.
Namun demikian hendaknya ada mekanisme kontrol yang efektif dalam  pemanfaatan  dana  tersebut.  Karena  hasil  penelitian  di  MTS  NW Teros,  mekanisme  kontrol  secara  internal  belum  kuat  dan  melembaga. Pihak  Komite  sekolah  belum  menjalankan  kontrolnya  secara  baik  dan benar.  Karena  itu,  diperlukan  juga  pengawasan  di  tingkat  yang  lebih tinggi dilakukan Badan Inspektorat Daerah Kabupaten  Lombok Timur. Dengan  adanya  bantuan  pengawasan  tersebut  kegiatan  belajar  dan mengajar  di  MTS  NW  Teros  akan  lebih  kondusif  untuk  mendorong suksesnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.
Namun  demikian  tentu  ada  peraturan  yang  harus  diketahui  dan dipahami  oleh  mereka  yang  akan  mengelola  bantuan  tersebut,  supaya pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Pada  prinsipnya,  bantuan  operasional  sekolah  harus  masuk  di  dalam perencanaan dan pengelolaan RAPBS (Rencana Anggaran Biaya Sekolah) bersama  dana  lain  yang  diperoleh  pihak  Sekolah  dan  Pemerintah. Terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  jelas  tentang  pemanfaatan  dana tersebut, dan terdapat pula petunjuk yang cukup jelas tentang kegiatan- kegiatan  yang  tidak  didanai  oleh  program  ini.  Sebab  dana  yang dikucurkan  melalui  BOS  ditunjukkan  untuk  membantu  pembiayaan pendidikan  bagi  siswa  yang  tidak  mampu.  Karena  itu  besaran  biaya operasional  Sekolah  mengacu  kepada  kebutuhan  biaya  pendidikan  per siswa, yang pada pada tahun ini besarannya ditentukan. Hasil penelitian di  MTS  NW  Teros,  mereka  telah  menjalankan  mekanisme  tersebut, dengan  mencantumkan  dalam  RKHSnya  berdasarkan  Surat  Keputusan Kepala sekolah.
Sementara  itu  dalam  petunjuknya  yang  dikeluarkan  dari  pusat, bahwa program BOS untuk membiayai beberapa komponen pembiayaan pendidikan antara lain, untuk uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dan lain-lain),  biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian, honor guru dan tenaga kependidikan honorer, dan untuk kegiatan kesiswaan. Selain itu  dalam  petunjuknya  juga  disebutkan,  bahwa  Sekolah  penerima  BOS diwajibkan  untuk  membantu  peserta  didik  kurang  mampu  yang mengalami  kesulitan  transportasi  dari  dan  ke  sekolah.  Sekolah  juga
Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020
dilarang memanipulasi data dengan tujuan tetap memungut iuran peserta didik, atau untuk memperoleh dana BOS lebih besar.
Berkaitan  dengan  paparan  teoritis  tersebut,  dana  BOS  di  MTS NW  Teros  juga  digunakan  untuk  menyelenggarakan  kegiatan monitoring dan  evaluasi  dalam  perencanaan  proses  belajar  mengajar.  Bentuk monitoring dan evaluasi yang bisa dilakukan di MTS NW Teros Kabupaten Lombok  Timur,  pemantauan  sarana  fisik,  ulangan  harian,  ulangan kenaikan  kelas,  ujian  Negara  dan  ujian  sekolah,  supervisi  dan pemantauan  pelaksanaan  tata  tertib,  dengan  bidang-bidang  yang  di - monitoring dan  dievaluasi  meliputi  peningkatan  mutu  fisik,  proses pembelajaran dan hasilnya kinerja kepala sekolah, guru dan pegawai tata usaha dan aktivitas siswa.
Selain monitoring dan  evaluasi  yang  bisa  dilakukan  oleh  sekolah,
monitoring dan evaluasi juga sering dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten,  yang  mana  hasilnya  akan  disampaikan kepada sekolah-sekolah yang di wilayah  Kabupaten Lombok Timur.
Langkah  atau  tahapan monitoring dan  evaluasi  yang  dilakukan  di MTS  NW  Teros  Kecamatan  Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok  Timur adalah meliputi Pemeriksaan laporan sarana fisik, Pengisian daftar hadir guru, pegawai tata usaha, dan siswa, Kegiatan ulangan/ujian, Melakukan supervisi kelas, menyusun dan melaksanakan tata tertib serta koordinasi dengan komite sekolah atau dengan orang tua siswa secara langsung.
8. Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  dalam  upaya  menuntaskan  wajib  belajar  9  tahun  di  MTS  NW Teros
Faktor  pendukung  dari  pelaksanaan  program  BOS  dalam  upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros antara lain adanya kerja  sama  yang  baik  antara  pemerintah,  dinas  pendidikan,  sekolah  dan masyarakat.  Sehingga  penggunaan  dana  BOS  menjadi  transparan  dan terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, peningkatan kualitas mutu pendidikan,  seperti  penambahan  koleksi  buku  di  perpustakaan  dan pengembangan sarana prasarana semakin meningkat.
Faktor-faktor  pendukung  program  dari  sisi  internalnya  adalah: SDM  yang  mengelola  BOS  sangat  berkualitas  dan  profesional,  dan berjalannya  mekanisme  organisasi  sesuai  prinsip-prinsip  administrasi yang  baik.  Faktor  pendukung  dari  luar  program  adalah:  terjalinnya kerjasama,  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  dan  harmonis  antara pihak sekolah dengan komite sekolah.
Untuk faktor-faktor penghambat dalam upaya menuntaskan wajib belajar  9  tahun  di  MTS  NW  Teros,  walaupun  adanya  program  BOS untuk mewujudkan wajib belajar 9 tahun pendidikan itu tetap dianggap mahal bagi siswa miskin. Komite sekolah secara tidak langsung terkadang memberi  kontribusi  untuk  memproduksi  kebijakan  yang  kurang  pro kepada  kalangan  masyarakat  miskin.  Pihak  sekolah  akan  menggunakan dalil  keputusan  atau  kesepakatan  komite  sekolah  untuk  menekan  para orang tua siswa agar mengeluarkan sekian juta biaya tahunan atau biaya pembangunan.
Bagi  masyarakat  yang  memahami  hukum,  maka  mereka  akan berani  berargumentasi  dengan  pihak  sekolah  supaya  memberikan keringanan.  Tetapi  lain  masalahnya  jika  hal  ini  menimpa  masyarakat petani  miskin  yang  sama  sekali  tidak  mengerti  apa  itu  wajib  belajar  9 tahun.  Mereka  hanya  akan  terdiam  dan  memilih  memutuskan  tidak menyekolahkan  anaknya  daripada  kebingungan  untuk  memikirkan bagaimana  mencari  uang  ratusan  atau  bahkan  jutaan  rupiah.  Fenomena ini sepertinya sesuai dengan data bahwa kemiskinan menjadi sebab utama angka  putus  sekolah  dan  tidak  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang berikutnya.
Inilah  tantangan  dan  tanggung  jawab  para  pejabat  pemerintah terutama  di  MTS  NW  Teros,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta Departemen Dalam Negeri. Untuk berupaya menjadikan setiap anggota masyarakat  merasakan  bahwa  memperoleh  pendidikan  dasar  9  tahun adalah kebutuhannya.
Hambatan  lain,  komitmen  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Lombok  Timur  terhadap  pendidikan  masih  kurang.  Hal  ini  ditandai dengan berkurangnya dana APBD untuk pendidikan setelah adanya dana BOS.  Mereka  menganggap,  dana  BOS  adalah  pengganti  dana  yang dialokasikan pemda kepada sekolah.
Pada  tataran  implementasi  di  lapangan  banyak  peyelewengan penggunaan  dana  BOS  sehingga  pada  proses  penggunaannya  banyak yang  tidak  tepat  sasaran  bahkan  merugikan  para  peserta  didik.  Karena program  BOS  relatif  baru.  Banyak  sekolah  khususnya  tingkat  SD/MI yang  masih  belum  tahu  cara  menyusun  RAPBS  dan  tatacara pertanggungjawaban  keuangan  BOS.  Selain  itu,  umumnya  hambatan  di tingkat  SD/MI  tidak  memiliki  pegawai  administrasi/tata  usaha. Hambatan tersebut terjadi juga di MTS NW Teros.

## Kesimpulan
Setelah  penulis  menguraikan  latar  belakang  masalah,  tinjauan  pustaka atas rumusan masalah penelitian, gambaran umum MTS NW Teros, data fokus penelitian, hingga pada pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal :
1. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.  Hanya  saja,  Juknis  BOS  dianggap  terlalu  kaku  dan  membatasi penggunaan  dana.  Hasil  penelitian  lainnya  ditemukan  kenyataan  bahwa pihak  sekolah  (baca:  kepala  sekolah,  guru,  dan  pegawai  sekolah)  masih dominan  di  dalam  kegiatan  penggunaan  dana  BOS.  Disamping  itu, penggunaan dana BOS yang tertuang di dalam Juklak kurang jelas terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahunnya. Hal ini banyak menimbulkan persepsi berbeda  dalam  menerjemahkannya.  Hal  yang  menimbulkan  perdebatan antara  lain  penggunaan  dana  BOS  untuk  insentif  guru,  kelebihan  jam mengajar, membeli komputer, biaya pengelolaan sekolah dan rehabilitasi.
2. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros telah dilaksanakan secara efektif. Pihak sekolah telah secara khusus membentuk Tim Manajemen BOS untuk mengelola  penggunaan  dana  BOS.  Sehingga  dari  tahun  ke  tahun pelaksanaan  BOS  di  MTS  NW  Teros  telah  terpola  secara  baik  dan dilaksanakan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor  pendukung  program  dari  sisi  internalnya  adalah:  SDM  yang mengelola  BOS  sangat  berkualitas  dan  profesional,  dan  berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi  yang  baik  dan  harmonis  antara  pihak  sekolah  dengan  komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi internalnya adalah minimnya pengetahuan  orang  tua  tentang  program  BOS,  dan  faktor  penghambat program  dari  sisi  eksternalnya  adalah  tidak  adanya  dukungan  tim  PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan  evaluasi,  alokasi  dana  BOS  yang  minim  dan keterlambatan penyaluran dana BOS.

## Daftar Pustaka
Alvin,  Arens  A..  Ellder  J.  Ronal  &  Beasley  Marks. Auditing  dan  Jasa  assurance Pendekatan Terintegrasi . Jakarta:Erlangga. 2008.
Arikunto,  Suharsimi. Metode  dan  Teknik  Penelitian  Ilmiah .  Jakarta:  Usaha Nasional. 1998.
Bungin, Burhan, M. (Ed.). Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer . Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. 2011.
--------. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya .  Jakarta: Kencana Prenada Media Utama. 2012. Damopoli, Moljono. Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern . Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011. Hadi,  Sutrisno. Metodologi  Research .  Edisi  keduapuluh.  Yogyakarta:  Penerbit Andi Offset. 1991.
Miles,  Matthew  B.  dan  A.  Michael  Huberman. Analisis  Data  Kualitatif. Di terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta:UIP. 1992.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya. 2002.
Mudjiman,  Haris. Kebijakan-Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia .  Jakarta  :  Bina Aksara. 1994.
Netra. Metode Penelitian Kuantitatif . Surabaya: Usaha Nasional. 1986.
Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012. Singarimbun,  Masri.  dkk.  1986. Metode  Penelitian  Survai .  Jakarta:  Penerbit LP3ES.
Strauss, Anselm &  Corbin. Juliet. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
Suastawan,  I  Made  Indra  Dwi  Putra.  et.  All..  “Pengaruh  Budaya  Organisasi.
Proactive  Fraud  Audit.  Dan  Whistleblowing  Terhadap  Pencegahan Kecurangan  Dalam  Pengelolaan  Dana  Bos.  Studi  Empiris  Pada sekolah-sekolah  di  Kabupaten  Buleleng.  ”. e-Journal  Akuntansi  Program S1.. Vol: 7 No: 1 Tahun 2017. Sugiono. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Penerbit ALFABETA. 2001.
Suryabrata,  Sumadi. Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada.
2000.
Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional. t.t.:  Permata Pres. t.t. . Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
Yin, Robert K. Studi Kasus Desain  dan  Metode . Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
2006.
Yusup,  Muhamad  dan  Tazkiyah  Herdi.  “Sistem  Informasi  Pengelolaan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah.  E-Bos.    Pada  SMKF  Avicenna  Cileungsi”. Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis. Vol. 1. Tahun 2019.