## A. Pendahuluan
Maraknya korupsi di negeri ini sebagai keja hatan, kemunculannya telah mencapai am- bang batas sehingga pemberantasannya mem- butuhkan upaya optimal dan terus menerus. Kasus-kasus yang bermunculan sedikit banyak telah menyita perhatian serius masyarakat, hampir media menurunkan berita-berita ten- tang kosupsi yang super heboh ini. Kasus Simulator SIM, Kasus Quota impor daging sapi, Kasus Wisma atlet Palembang, Kasus fasilitas olahraga Hambalang, Kasus manipulasi pajak yang menyeret Gayus Tambunan sampai kasus yang melibatkan lembaga penegakan hukum di Indonesia; lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang puncaknya adalah lembaga Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang prestisius dan bergengsi di negeri ini. MK telah digoyang keangkerannya oleh dahsyatnya arus korupsi yang sedang menimpa lembaga ini, yaitu dengan tertangkap basahnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh pasukan KPK di bawah Novel Baswedan (2 Oktober 2013).
MK (Mahkamah Konstitusi), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan KY (Komisi Yudi-
sial), ketiganya merupakan lembaga penegakan hukum produk dari gerakan reformasi. Ironis- nya KY yang memiliki wewenang meng awasi para hakim di Indonesia ternyata tidak bisa menyentuh hakim MK, meski semula KY diberi wewenang untuk mengawasi hakim MK, tetapi kemudian wewenang tersebut dikebiri oleh fatwa MK sendiri, sehingga menempatkan lembaga MK, sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan absolut tanpa adanya kekuatan lain yang berhak mengawasinya.
Fenomena tersebut di atas merupakan indikasi betapa moralitas anak bangsa ini telah menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, nilai ketuhanan yang transendental, nilai kejujuran, nilai keadilan dan kemanusiaan, nilai kesederhanaan, nilai kesatuan dan per- satuan. Kesemuanya terakumulasi pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai iden titas nasional bangsa Indonesia.
Di saat negeri sedang didera krisis moral multi-dimensi perlu kiranya dan sudah saatnya mereaktualisasi nilai-nilai falsafah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan bisa memperkokoh moralitas dan prilaku sebagai upaya pencegahan (pre- fentif) kejahatan tindak pidana korupsi.

## REFLEKSI ATAS REVITALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM MENGELEMINASI KEJAHATAN KORUPSI
Abdullah Tau fi k*

## Abstract
The glow of corruption criminal in this country is extroudinary over limit so it needs some efforts to fi ght against it totally and fi nished. Although there are regulations for corruption act, but it doesn’t abolish yet or over come this problem, this, because the corruption has become a culturre system and rooted also become life style of the nation. So it’s rather dif fi cult to abolish the corruption criminal via regulations.
Therefore it’s need to reconstruct a nation mind set, life style, and moral by digging up the value of Pancasila as the cristalization of caracter, behaviour and personality for early Indonesian people.
It is very urgent to revitalize the value of Pancasila when the nation has been suffered from bad moral, because the revitalization is real effort to reconstruct and replace the nation morality in right position as it has moved far from nation morality value that is Pancasila.
A Pancasila revitalizasion is process to revitalize aboth function and occupation of Pancasila as philosophy of noble family and state. As well as make it as resource of all law resources in Indonesia country. So that Pancasila as standard, for Indonesian people in a noble family and state life.
Keyword: Revitalisasi, Norma Hukum, Korupsi, Pancasila.
Dari pemaparan di atas, tulisan ini selan- jut nya akan menguraikan bagaimanakah im - ple  mentasi dari revitalisasi nilai-nilai fal safah Panca sila sebagai upaya pencegahan mun- culnya kejahatan korupsi.

## B. Kerangka Teoritik
Falsafah Pancasila merupakan identitas na sio nal  bangsa  Indonesia  karena  nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, yak ni berteologi, santun saling menghargai, menjun- jung tinggi hak asasi, bergotong royong, patrio- tisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan, kesemua nilai-nilai luhur tersebut terakumulasi kedalam falsafah Pancasila. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk menempatkan Pancasila sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu senada de- ngan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; “Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD,” 1 . Oleh karenanya pe- nem patan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, se- hingga secara hierarki norma yang lebih ren- dah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.
Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, disebutkan tentang hierarki peraturan per- undang-undangan sebagai berikut:
1. UUD 1945
2.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3.  Undang-Undang atau Peraturan Pemerin- tah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6.  Peraturan Daerah Provinsi
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
1 Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 70.

## C. De fi nisi Istilah
Pengertian Revitalisasi Pancasila
Secara har fi ah revitalisasi berasal dari ba hasa Inggris “Revitalization” yang berarti daya/tenaga hidup. 2
Sementara istilah revitalisasi Pancasila, yaitu “pemberdayaan kembali kedudukan, fung si peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.” 3
Dengan revitalisasi Pancasila akan menja- dikan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk men- jadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bim bingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai fi loso fi Pancasila.
Pengertian Korupsi
Secara har fi ah korupsi berasal dari ba- hasa latin “corruptus”, artinya buruk, bejat, me nyimpang dari kesucian, perkataan meng- hina atau mem fi tnah. Sedangkah istilah ko- rup si menurut Black Law Dictionary, adalah “corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistant with of fi cial  duty and the right of others. The act of an of fi cial  of fi duciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some bene fi t for him self or another person, contracy to duty and the rights ”, artinya: korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dari kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan sese- orang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah ke- untungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan ke- benaran-kebenaran lainnya”.
2 Grolier Webster Int. Dictionary, New York, 1974.
3 Koento Wibisono, Dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Erlangga, 2010).
Sementara itu pengertian korupsi menurut rumusan hukum positif kita yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001. Mengenai tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut;
1.  Setiap orang yang secara melawan hukum me la kukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri, atau orang lain atau suatu kor- porasi yang dapat merugikan keuangan ne- gara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 2.  Setiap orang yang dengan tujuan meng- untungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewe- nangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana de- ngan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dari pengertian korupsi menurut rumusan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diperbaruhi dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka kejahatan korupsi dapat diklasi fi kasikan sebagai berikut;
1.  Tindak pidana korupsi yang merugikan ke- uangan negara atau perekonomian negara,
2.  Tindak pidana korupsi penyuapan,
3.  Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan leveransir dan rekanan,
4.  Tindak pidana korupsi penggelapan,
5.  Tindak pidana korupsi kerakusan (kne- velarij),
6.  Tindak pidana korupsi pemberian hadiah,
7.  Tindak pidana korupsi grati fi kasi.
Tindak pidana korupsi grati fi kasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2002 adalah sebagai berikut;
Grati fi kasi adalah “pemberian dalam arti luas” yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bu- nga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, per ja lanan  wisata,  pengobatan  cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Menurut ketentuan pasal tersebut bahwasanya setiap grati fi kasi ke pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila ber- hubungan dengan jabatannya dan yang ber- lawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

## D.  Ketentuan dan Pengecualian dalam
Grati fi kasi Ketentuan
1. Terhadap grati fi kasi yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih maka untuk membuktikan bahwa grati fi kasi tersebut merupakan suap atau bukan suap pembuktian harus dilakukan oleh penerima grati fi kasi.
2. Terhadap grati fi kasi, yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka pembuktian dilakukan oleh penuntut umum.

## Pengecualian
Ketentuan mengenai grati fi kasi  sebagai- mana dirumuskan dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, tidak berlaku, apabila penerima grati fi kasi melaporkan grati fi kasi  tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dengan masa tenggang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak grati fi kasi tersebut diterima. Kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima KPK ber kewajiban menetapkan status grati fi kasi ter sebut apakah menjadi milik negara atau milik penerima grati fi kasi.
Dari beberapa klasi fi kasi yang bersumber dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, ada model/bentuk kejahatan ko rupsi ber dasarkan data empiris. Menurut Surachmin dkk, bentuk-bentuk korupsi yang lazim dila- kukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD adalah sebagai berikut:
1. Transaksi luar negeri ilegal dan pe- nyelundupan,
2. Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga BUMN/BUMD swastanisasi anggaran pemerintah,
3.  Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang,
4.  Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi,
5. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke reke- ning pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali dan menyalahgunakan keuangan,
6.  Menipu, mengecoh, memberi kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras,
7.  Mengabdikan keadilan, memberi kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan men- jebak,
8.  Jual beli tuntutan hukum, vonis dan surat keputusan,
9.  Tidak menjalankan tugas/ deserse,
10. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah,
11.  Manipulasi peraturan meminjamkan uang negara secara pribadi,
12.  Perkoncohan menutupi kejahatan,
13.  Memperbesar pendapatan resmi yang illegal 14. Pimpinan penyelenggara negara yang meminta fasilitas yang berlebihan dan double atau tripel

## E.  Revitalisasi Pancasila dan Korupsi
Kejahatan korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sangat bertolak bela- kang dengan watak asli ( basic caracter ) dari bang sa Indonesia yang telah mengakar sejak lama dalam sanubari. Keluhuran budi, ke- ting gian nilai estetika, kehidupan dengan ke  ber samaan  (komunal)  menjunjung  tinggi hak asasi, berketuhanan dan berkeadilan sosial merupakan watak kepribadian dari bangsa Indonesia. Sementara budaya korupsi yang cenderung menjanjikan keglamoran,
hedonisme dan akan berdampak pada pemben- tukan pribadi yang bermoral individualis- kapitalis, demikian inilah yang bukan meru- pakan watak dari bangsa Indonesia asli.
Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan korupsi menurut Surachmin dkk, yaitu;

## Sifat tamak dan keserakahan
Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang peng hasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan ke- bu tuhan hidupnya. Begitu juga kesempatan untuk melakukan korupsi sangat kecil, karena sistem pengendalian manajemen yang ada sudah sangat bagus, maka penyebabnya adalah unsur dari dalam diri sendiri; yaitu sifat-sifat tamak, serakah, sombong, takabur dan rakus.

## Ketimpangan penghasilan
Walaupun pegawai negeri sudah diatur da lam UU No. 43 Tahun 1999 akan tetapi me- ngenai gaji dan penghasilan/remunerasi besar annya bisa berbeda-beda.

## Gaya hidup konsumtif
Gaya hidup yang konsumtif mendorong pegawai untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri, pakaian mahal, hiburan yang mahal dan sebagainya.

## Penghasilan yang tidak memadai
Penghasilan yang seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta ke luar- ganya secara wajar, akan tetapi sebagai pega- wai negeri ternyata penghasilannya ha nya cukup untuk hidup selama sepuluh hari dalam sebulan, maka mau tak mau harus mencari tam bahan penghasilan untuk me menuhi kebu tuhan hidupnya. Peristiwa sema cam ini ber potensi untuk membuka akses ko rupsi, mi salnya; menyewakan sarana dinas, meng- gelapkan peralatan kantor, perjalanan dinas fi ktif, mengadakan kegiatan dengan biaya yang tidak wajar.

## Kurang adanya keteladanan dari pemimpin
Keteladanan seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi, sehingga apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat ekonomi yang wajar, maka anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama. Sebaliknya, apabila pimpinan gaya hi- dup nya berlebihan maka anggota-anggota orga nisasi tersebut cenderung mengikuti gaya hidup yang berlebihan. Apabila tidak mampu menopang biaya hidup yang berlebihan ter- sebut maka akan berusaha untuk melakukan ber bagai hal termasuk melakukan korupsi.

## Nilai-nilai negatif yang hidup dalam masyarakat
Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kon dusif untuk terjadinya korupsi. Semisal ba nyak anggota masyarakat dalam kasus ter tentu dalam menghargai seorang lebih di da sarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut, tanpa mempedulikan asal-usul hasil kekayaan tersebut yang ter- penting menunjukkan sikap/prilaku baik di masyarakat, suka bederma, memberikan pe- licin dalam segala urusan dan sebagainya.
Ajaran agama kurang diterapkan secara benar Mayoritas bangsa Indonesia adalah warga yang beragama, dan semua agama melarang untuk melakukan korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kasus korupsi banyak dilakukan oleh mereka yang beragama. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya, hanya sekedar seremonial saja.
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu unsur penyebab utama seorang ber- buat korupsi adalah unsur moral/akhlak yang berpotensi besar dalam diri manusia, yang sesungguhnya pada diri bangsa Indonesia me- miliki moralitas yang tinggi sehingga disebut sebagai adiluhung. Moralitas adiluhung ter- sebut merupakan akumulasi nilai-nilai budaya nusantara sebagai jati diri bangsa yang telah menjadi satu sistim nilai dalam sebuah rumusan dasar negara Pancasila.
Oleh karena itu maraknya kejahatan ko- rupsi di Indonesia, menunjukkan adanya per- ge seran moral, yang sudah menjauh dari poros yang sebenarnya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Maka dalam keadaan yang demikian ini sudah saatnya untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pengembalian dan pembentukan moralitas bangsa.
Langkah kongkrit revitalisasi nilai-nilai Pan casila, yaitu memperdayakan kembali (mem beri spirit) terhadap peranan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, ideologi, cita hukum dan menjadikannya sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4

## Pancasila dasar dan falsafah negara
Secara yuridis Pancasila disahkan dan dite tapkan sebagai dasar dan falsafah negara melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Falsafah negara ( philoso fi sche  grondslag ) dalam istilah Soekarno, sebenarnya secara sosiologis sudah ada semenjak Indonesia belum merdeka, yang telah mengakar pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia.
Hal senada juga dikuatkan oleh Darmo- soegondo, bahwa Pancasila sebagai dasar falsa- fah negara memenuhi empat syarat, yaitu;
1.  Dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masya- rakatnya majemuk,
2.  Bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rak- yat Indonesia,
3.  Bahwa dasar falsafah negara itu telah ber akar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia,
4. Bahwa dasar falsafah negara mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita di kemudian hari. 5
4 Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi (Jakarta: Sinar Grafi ka, 2011), hlm. 91.
5 Soesanto Darmo Soegondo, Falsafah Pancasila (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 60. (Termuat dalam buku Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila oleh Teguh Prasetyo).

## Pancasila ideologi negara
Negara mengenal dua tipe ideologi yaitu; a) Tipe tertutup, yaitu ideologi tidak lahir dari kehendak masyarakat tertentu, tapi dari kelompok tertentu yang bertujuan mem- per baharui dan mengubah masyarakat ter- sebut sehingga kebenaran nilai-nilai sudah pasti dan harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam negara karena isinya dogmatis dan apriori. b) Tipe terbuka, yaitu ideologi lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bukan dipaksakan dari luar dan juga bukan dari kehendak kelompok tertentu.
Dari kriteria dua tipe di atas Pancasila merupakan ideologi terbuka. Hal ini dika- renakan Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sifat tanggap terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi sosialisme-komunisme maupun dengan ideo- logi kapitalisme-liberalisme. Ideologi Pancasila mengakui dan melindungi hak individu mau- pun hak masyarakat baik dibidang ekonomi maupun politik. Demikian juga ideologi Pancasila memiliki metode ber fi kir  re fl ektif- teologik, sementara ideologi liberal memiliki metode ber fi kir analisis kausal, dan ideologi komunis memiliki metode ber fi kir  dealektis matrealis.

## Cita hukum Pancasila
Pancasila sebagai cita hukum adalah meru- pakan ide dari budaya masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain cita hukum Pancasila sebagai bangunan ber fi kir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana dike- mukakan oleh Arif Sidharta bahwa cita hukum Pancasila merupakan pencerminan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berintikan;
1.  Ketuhanan Yang Maha Esa,
2.  Penghormatan atau martabat manusia,
3. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara,
4.  Persamaan dan kebudayaan,
5. Keadilan sosial,
6.  Moral dan budi pekerti yang luhur,
7.  Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik. 6

## Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Sebelum terjadinya pluralisme hukum di Indonesia, hukum yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah hukum adat, karena hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli dan orang timur asing). Pancasila merupakan norma fundamental ne- gara yang tidak terbentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, akan tetapi memiliki sifat pre supposed, atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat Indonesia dan merupakan norma tempat merujuknya norma-norma hukum di bawahnya.
Dengan demikian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum ser ta cita-cita moral yang meliputi suasana keji- wa an dan watak dari bangsa Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan TAP MPRS No. XX/ MPRS/1966.
Adapun hirarki norma hukum, berdasar Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut;
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3.  UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. PP
5. Peraturan Presiden
6.  Peraturan Daerah Propinsi
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## F. Simpulan
Demikian, Pancasila merupakan dasar ke- bang  saan dan kenegaraan yang fundamental un tuk menata problem-problem sosial, politik,
6 Bernard Arif Sidharta, Refl eksi tentang Struktur... (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 185.
ekonomi dan seterusnya. Terlebih, masyarakat sekarang dihadapkan pada globalisasi tek  nologi informasi yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai lama digantikan dengan nilai-nilai baru yang belum tentu lebih baik. Pancasila me ru pakan fondasi dasar yang diperlukan un- tuk menghadapi masalah kontemporer yang semakin kompleks seperti korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Herdiawanto, Heri dan Junanta Hamdayama,
Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pergu- ruan Tinggi . Jakarta: Erlangga, 2010.
Prasetyo, Teguh, Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebiakan Krimonologi dan Dekriminalisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Surachmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2011.
Soejadi, Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.