## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM
Cinantya Kumaratih 1 *, Budi Ispriyarso 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro *cinantya27@gmail.com

## ABSTRACT
In Indonesia, funds for development can be obtained from tax collection as one of the country's main sources of income. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the economic sectors that have great potential  as  a  source  of  state  revenue  through  tax  collection.  For  this  reason,  the  government  issues Government  Regulations  that  regulate  final  Income  Tax  rates  for  MSMEs.  This  study  aims  to  analyze  the effect of income tax reduction policies on the level of compliance of MSMEs as taxpayers. This research uses a qualitative research method, with an empirical juridical approach. This study shows a policy regarding the MSME income tax rate of 1% through Government Regulation No. 46 of 2013. However, the enactment of this regulation experienced pros and cons among the people. As a result, in 2018 the government changed the tax rate by 0.5% through Government Regulation No. 23 of 2018. This policy on reducing income tax rates for MSMEs has an influence on the level of compliance of MSMEs as taxpayers. Research conducted at the West Semarang Pratama Tax Service Office showed an increase in compliance of MSME actors in carrying out their tax obligations.

## Keywords: Income tax; Taxpayer Compliance; MSME.

## ABSTRAK
Di Indonesia, dana untuk pembangunan dapat diperoleh atas pemungutan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan  utama negara. Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM) adalah  salah  satu  sektor perekonomian yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final  kepada  UMKM. Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis pengaruh kebijakan penurunan  pajak penghasilan terhadap  tingkat  kepatuhan  UMKM  sebagai  Wajib  Pajak. Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  dengan  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian  ini  menunjukan  adanya  kebijakan mengenai  tarif  pajak  penghasilan  UMKM sebesar  1%  melalui Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013. Namun, berlakunya peraturan ini mengalami pro dan kontra dikalangan masyarakat. Akibatnya pada tahun 2018  pemerintah  merubah  besaran  tarif  pajak  sebesar  0,5%  melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun 2018. Kebijakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM sebagai Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang  Barat  menunjukan  adanya  peningkatan  kepatuhan  pelaku  UMKM  dalam  melakukan  kewajiban pajaknya.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Kepatuhan Wajib Pajak; UMKM.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  di  segala  bidang  yang dilaksanakan Indonesia  saat  ini  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembiayaan  pembangunan  tersebut memerlukan dana  yang  cukup  banyak  sebagai  syarat  agar pembangunan  dapat  terwujud.  Dana  tersebut  dapat diambil  atas  pemungutan  pajak sebagai  salah  satu sumber pendapatan utama baik yang bersumber dari dalam  negeri  maupun  pajak  perdagangan internasional.  Adanya  pendapatan  dari  sektor  pajak yang masuk ke kas negara diharapkan dapat menjadi tulang  punggung pendapatan negara untuk mencukupi segala kebutuhan  Indonesia (Purnawan, & Adillah, 2014).
Ketentuan suatu perpajakan di Indonesia telah memiliki  payung  hukum,  hal  ini  sebagaimana  telah diatur pada  Pasal  23 A  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945 yang menyebutkan “pajak  dan  pungutan  lain  bersifat memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang”. Pasal 23 A UUD NRI 1945 tersebut menentukan  bahwa  dasar  hukum  dari  pemungutan pajak  yang  dibebankan  kepada  rakyat  atau Wajib Pajak adalah berdasarkan undang-undang sehingga menjamin  adanya  kepastian  hukum. Hal  ini mengandung arti bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada  imbalannya secara  langsung  dapat  ditunjuk (Sa’adah, 2014).
Pemerintah yang  memiliki kewenangan tertinggi  dalam  pengelolaan  negara dengan
mempunyai  hak  untuk  menjaga agar kas  negara terisi dengan  hasil pemungutan pajak  dari  Wajib Pajak.  Pajak  merupakan  jenis  pembayaran  yang bersifat  wajib  dan  dikenakan  kepada seluruh Wajib Pajak  yang  kemudian  hasilnya digunakan  untuk masyarakat itu sendiri.
Aturan  umum  Perpajakan  di  Indonesia  diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan  Terakhir  Atas  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  dasar  hukum  ini  memiliki  fungsi  untuk mengatur  Wajib  Pajak  maupun  Pemerintah  sebagai pemungut  pajak  agar  tidak  bersikap  sewenang- wenang dalam melakukan pemungutan pajak.
Indonesia  pernah  mengalami  kondisi  krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak para usahawan  yang  memiliki usaha  dengan skala  besar  pada  berbagai  sektor termasuk  industri,  perdagangan,  dan  jasa  yang mengalami  terhenti  aktifitasnya  pada  tahun  1998. Namun Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM) dapat  bertahan sebagai penolong perekonomian akibat adanya krisis  moneter  pada  berbagai  sektor ekonomi (Ananda, &  Susilowati,  2015). Berkaitan dengan hal tersebut UMKM mempunyai peran yang penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di Indonesia  terutama  sebagai  Wajib  Pajak  dalam pemasukan kas negara.
Pemerintah  selaku  pengelola  pemungutan pajak  terus  mendorong  pelaku  UMKM  untuk  taat pada  kewajiban  perpajakannya, hal  ini  dapat  dilihat dengan  beberapa  kebijakan  yang  mendorong

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
160
penerimaan  Pajak  yaitu ketentuan  perpajakan  yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM.
Terdapat  kesamaan  pengertian  tentang  pajak yang diungkapkan oleh beberapa ahli. Seperti yang diungkapkan oleh Suparman Sumadwijaya, Prof. Dr. MJH.  Smeeths. Dimana Suparman  Sumadwijaya, mengemukakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  wajib berupa  barang  yang  dipungut  oleh  pengusaha berdasarkan Norma  hukum,  guna  menutup  biaya produksi  barang  dan  jasa  kolektif  dalam  mencapai kesejahteraan  umum”  (Kumaratih,  Ispriyarso  & Sa’adah, 2018); kemudian Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak  adalah  prestasi  pemerintah  yang  terutang melalui  norma-norma  umum,  dan  yang  dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah” (Bohari, 2016).
Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU  KUP)  menyebutkan  “Pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Pajak  dapat  dikatagorikan menjadi dua jenis Pajak, katagori tersebut ditinjau dari aspek sifat, cara pemungutan  maupun dari kewenangannya.
Berdasarkan kewenangannya Pajak dapat dibedakan
menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat ialah pajak  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan untuk  membiayai berbagai pembangunan dan pengeluaran  Pemerintah  Pusat (Siahaan,  2010). Pungutan  pajak  yang  dapat  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat  memiliki  sifat  yang  menyeluruh, dalam arti lain setiap masyarakat di Indonesia yang telah  memenuhi  syarat  menjadi  Wajib  Pajak  dapat dipungut  pajak (Sulastyawati, Aravik, & Yunus, 2019).
Selaras  dengan  pengertian  pajak  menurut para ahli dan pengertin pajak berdasarkan UU KUP, maka  sangatlah  benar  pernyataan  bahwa  pajak merupakan  iuran  kas  negara  yang  dipungut berdasarkan  undang-undang,  oleh  sebab  itu pemungutan  pajak  dapat  dilakukan  secara  paksa (Ispriyarso, 2015).
Selain  itu, pajak secara  langsung memiliki Fungsi  Reguleren serta Fungsi Budgetair (Kusuma, 2016). Fungsi  reguleren merupakan alat  pendorong ataupun alat penghambat dalam mencapai tujuan di luar  bidang  keuangan negara. Adanya  fungsi reguleren (mengatur), mengakibatkan pemerintah Indonesia bisa  mengatur  pertumbuhan  ekonomi melalui  kebijaksanaan  pajak.  Dengan  fungsi mengatur tersebut,  pajak  digunakan  sebagai  alat untuk  mencapai  tujuan suatu  negara  yaitu untuk kemakmuran rakyat. Kemudian fungsi pajak sebagai fungsi  budgetair (finansial) merupakan fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan negara. Maka

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
161
dari  itu, fungsi  budgetair  adalah  sarana  untuk menarik dana dari masyarakat (Kusuma, 2016).
Selain fungsi  budgetair  dan  fungsi  reguleren, pajak  juga  memiliki  Fungsi Stabilitas dan  Fungsi Retribusi Pendapatan. Fungsi stabilitas dimaksudkan pajak adalah sebagai  penerimaan  negara  dapat digunakan  untuk  menjalankan  kebijakan-kebijakan pemerintah.  Fungsi  retribusi  pendapatan  diartikan bahwa  penerimaan  negara  dari  pajak  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  dan pembangunan  nasional  sehingga  dapat  membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Maharatih, 2019).
Kemudian  terkait Ekonomi  mikro,  kecil,  dan menengah  adalah  tiga  (3)  kelopok  ekonomi  yang dapat  menyentuh  semua  lapisan  masyarakat  di seluruh  negeri,  dari  perkotaan  hingga  ke  pedesaan yang  terpencil  sekalipun (Taufik, 2017). Perbedaan kegiatan  ekonomi  tersebut  membentuk  suatu  tata ekonomi  yang  secara  structural  sangat  berperan dalam kegiatan ekonomi nasional (Endrianto, 2015). Kegiatan  usaha  yang  berbasis  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (UMKM)  sudah  sejak  lama mendominasi  perekonomian  Indonesia  dan  terus berkembang (Disemadi  &  Roisah,  2019).  Hal  ini karena seiring dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan  pemerintah  dari  sisi  informasi  maupun bantuan kredit yang disalurkan (Suci, 2017).
Di  Indonesia  dasar  hukum  terkait  UMKM terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).  Kebijakan  hadirnya  UU  UMKM  didasari
adanya pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmuryang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Suyatna, 2010). Pembangunan nasional  yang mencakup  seluruh  aspek  kehidupan bangsa  diselenggarakan  bersama oleh  masyarakat dan pemerintah (Mulyadi, 2018). Masyarakat menjadi pelaku  utama pembangunan,  dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi,  serta  menumbuhkan  suasana  dan  iklim yang menunjang.
Pelaku  UMKM  sebagai  Wajib  Pajak  yang berpotensi  dalam  pendapatan  kas  negara  melalui pajak,  mengakibatkan  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  pajak teruntuk  UMKM  melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki Peredaran  Bruto  Tertentu  (PP  No.  46 tahun  2013). PP No. 46 tahun 2013 ini menerapkan pajak 1% bagi UMKM.  Terjadi  pro  dan  kontra  di kalangan masyarakat  mengenai  PP  ini  yang  dinilai  sebagai bentuk  penindasan  pemerintah  dengan  kedok legislasi  penyederhanaan  pajak  penghasilan  (PPh) terhadap pengusaha kecil (Maharatih, 2019).
Sehingga, Juni  2018  Presiden  Joko  Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi  pelaku  UMKM (Sari,  2018). Peraturan Pemerintah  ini  diterbitkan  sebagai  masa pembelajaran  bagi  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
162
final. Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat agar  lebih  berperan  serta dalam  kegiatan  ekonomi  formal,  dengan  cara memberikan  kemudahan  jangka  waktu  tertentu kepada  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan (Maharatih, 2019).
Di  samping  itu,  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  ini  diharapkan  memberikan  keadilan kepada  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  yang  telah  mampu  melakukan  pembukuan, sehingga  Wajib  Pajak  dapat  memilih  untuk  dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan.
Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku  mulai  1  Juli  2018  hingga  jangka  waktu tertentu.  Penetapan  besaran  tarif  UMKM  yang  baru tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  Usaha Yang  Diterima  atau  Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP  No.  23  Tahun  2018).  Peraturan  tersebut menggantikan  peraturan  sebelumnya,  yaitu  PP  No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1%  yang  dihitung  berdasarkan  pendapatan  bruto (omzet)-nya  diperuntukkan  bagi  UMKM  yang beromzet kurang dari Rp. 4,8 miliar dalam setahun. Diharapkan dari kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM  di  Indonesia  dapat  lebih  berperan  aktif, berkembang  dan  sadar  akan  kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  di atas,  maka  dapat  di  rumuskan  permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana kebijakan perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap pelaku UMKM  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Semarang  Barat?;  dan 2).  Bagaimana  pengaruh kebijakan  perubahan  tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh) Final terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Semarang Barat?.
Mengingat  penelitian yang  berfokus  pada Pajak  Penghasilan  atau  PPh telah  dilakukan sebelumnya  seperti  oleh Ni  Wayan  Maharatih yang berfokus pada studi kritis tentang tarif PPh final 1% bagi UMKM (Maharatih, 2019); Amin purnawan yang berfokus pada rekonstruksi pemungunat PPh badan yang berbasis nilai keadilan (Purnawan, 2011); Imas Sholihah  yang  berfokus  pada  kebijakan pengampunan  pajak  dalam  upaya  mengatasi penggelapan  pajak  di  Indonesia  (Sholihah,  2017); Amin Purnawan, Akhmad Khisni dan Aryani Witasari yang  berfokus  pada  politik  hukum  pengenaan  PPh berbasis  UMKM  dengan  dasar  nilai  keadilan  untuk meningkatkan Kepatuhan Pajak dalam Era Revolusi Industri 4.0 (Purnawan, Khisni & Witasari, 2019); dan Amin  Purnawan  yang  berfokus  pada  rekonstruksi kebijakan  perpajakan  berdasarkan  nilai  keadilan untuk  mendorong  daya  saing  industri  di  era  global (Purnawan, 2018).
Atas  penelitian sebelumnya,  terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan dilakukan saat ini dengan  penelitian  yang  sudah  ada.  Walaupun sama-sama  mengambil  tema  tentang Pajak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Pengahasilan, namun  penelitian  ini lebih menekankan  pada kebijakan  penurunan  tarif  PPh final bagi UMKM dan pengurah terhadap kepatuhan UMKM  sebagai  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama Semarang  Barat, sehingga  membuat  pembahasan mengenai hal ini menjadi hal yang selalu penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan pada penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif. Penelitian  ini  akan  dilakukan  di Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang  Barat. Metode pendekatan yang  digunakan  adalah  pendeketan yuridis  empiris (sosiologis). Penelitian ini menggunakan data primer  yang  diperoleh  secara langsung  pada  objek  penelitian dan  data  sekunder yang berhubungan dengan perunahan tariff PPh final bagi  UMKM  selaku  Wajib  Pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Bagi Pelaku UMKM
a. Kebijakan  Pajak  PPh  Final  Sebesar  1%  Bagi

## Pelaku UMKM
Melihat  besarnya  potensi  penerimaan  pajak dari  UMKM  yang  belum  tergali  secara  maksimal, maka  sejak  tahun  2012  pemerintah  mulai mempersiapkan  sebuah  peraturan  pemerintah  yang mengatur perusahaan atau dalam hal ini adalah wajib pajak  dengan  penghasilan  atau  peredaran  bruto tertentu (Endrianto,  2015). Juni  2013,  pemerintah mengundangkan  Peraturan  Pemerintah  yang
menerapkan  pajak  1%  bagi  UMKM.  Peraturan  ini dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 yang menerapkan pajak 1% bagi UMKM dinilai  sebagai bentuk  penindasan  pemerintah dengan  kedok  legislasi  penyederhanaan  PPh terhadap  pengusaha  kecil (Aneswari,  Darmayasa  & Yusdita, 2015).
Adapun  materi  pokok  yang  diatur  dalam  PP No.  46  tahun  2013 ini  mengenai  pengenaan PPh yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam hal ini adalah UMKM. Pengenaan PPh yang  bersifat  final  tersebut  ditetapkan  dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya  beban  administrasi  baik  bagi  Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan  perkembangan  ekonomi  dan moneter. Tujuan  pengaturan  ini  adalah  untuk memberikan  kemudahan  kepada UMKM sebagai Wajib  Pajak, untuk  melakukan  penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang.
Subjek pajak dari PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam  Pasal  2  yang  menyebutkan  bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu,dikenai  Pajak Penghasilan  yang  bersifat

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
164
final. Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kriteria  bahwa  wajib Pajak  orang  pribadi atau  Wajib  Pajak  badan  tidak termasuk  bentuk  usaha  tetap  dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari  jasa  sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas, dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp. 4.800.000.000, (empat  miliar  delapan  ratus  juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Tidak  termasuk  Wajib  Pajak  orang  pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan  dan/atau  jasa  yang  dalam  usahanya yang menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang dapat dibongkar pasang,baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan  sebagian  atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan  bagi tempat  usaha  atau  berjualan. Tidak  termasuk  Wajib  Pajak  badan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  adalah  wajib  Pajak  badan yang  belum  beroperasi  secara  komersial  dan  wajib Pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahunsetelah beroperasi secara komersial
memperoleh
peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.
Seperti  disebutkan  sebelumnya,  ketentuan Wajib  Pajak yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu dalam  hal  ini  adalah  UMKM (Maharatih, 2019). UMKM  merupakan  bentuk  usaha  yang  mampu menyerap  banyak  tenaga  kerja  karena  pada umumnya  UMKM  berupa  usaha  padat  karya.
Kemudian  pajak  penghasilan  atau  PPh  yang dimaksud dalam PP 46 tahun 2013 dikenakan pada penghasilan  Rp.  4,800.000.000  dalam  satu  tahun pajak  dan  pajak  yang  harus  dibayar  UMKM  adalah 1%  dari  omzet  tersebut (Aneswari,  Darmayasa  & Yusdita, 2015).
Kemudian  pengaturan  besaran  pengenaan tarif pajak bagi UMKM pada PP 46 tahun 2013 ini diatur dalam  Pasal  3,  yang  menyebutkan  bahwa besarnya  tarif Pajak Penghasilan yang  bersifat  final sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  adalah  1% (satu persen). Pengenaan  Pajak  Penghasilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didasarkan pada  peredaran  bruto  dari  usaha  dalam  1  (satu) tahun  dari  Tahun  Pajak  terakhir  sebelum  Tahun Pajak yang bersangkutan.
Apabila peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada  suatu  bulan  telah  melebihi  jumlah  Rp. 4.800.000.000  dalam  suatu  Tahun  Pajak,  Wajib Pajak  tetap  dikenai  tarif  Pajak  Penghasilan  yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai dengan  akhir  Tahun  Pajak  yang  bersangkutan. Dalam  hal  peredaran  bruto  Wajib  Pajak  telah melebihi  jumlah  Rp.  4.800.000.000 pada  suatu Tahun  Pajak,  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai  tarif  Pajak  Penghasilan  berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
PP No. 46 tahun 2013 ini mengundang banyak protes  dikarenakan  sejak pajak  1%  ini  diterapkan bukan  dari  laba  namun  dari  omzet.  Setiap  UMKM

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
165
yang  ada  pastinya  memiliki  omzet,  namun  belum tentu  setiap  bulan  akan  memiliki  laba  yang  cukup baik  terlebih  lagi  setelah  dibebankan  pajak  sebesar 1% (Aneswari, Darmayasa & Yusdita, 2015). Apabila dianalisis dengan pisau analisis Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka PPh final 1% yang  dikenakan  kepada  UMKM  kurang  sesuai dengan  nilai-nilai  keadilan itu  sendiri.  Sebagai komponen  penting  di  Indonesia  UMKM  merupakan objek  pajak  potensial  bagi  pemerintah  mengingat perkembangan  UMKM  yang  begitu  pesat.  UMKM memiliki  peran  besar  dalam  pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Banyak  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah untuk  meningkatkan  kinerja  perpajakan,  salah satunya adalah pemberlakukan pajak 1% dari omzet UMKM  yang  dilegitimasi  melalui  PP  No.  46  tahun 2013, selain  itu  PPh  1%  ini  merupakan  bentuk penyederhanaan  dalam  membayar  PPh,  terutama bagi  UMKM  yang  tidak  familiar  dengan  pembukuan (Aneswari, Darmayasa & Yusdita, 2015).
Konsep kesederhanaan yang dianut dalam PP No.  46  tahun  2013  merupakan  pengecualian  dari prinsip-prinsip  hukum  undang-undang  perpajakan. Prinsip  utama  UU  Pajak  Penghasilan  adalah “penghasilan”,  dengan  alasan  kesederhanaan  bagi wajib pajak yang peredaraan usahanya setahun tidak lebih  dari  Rp.  4,8  miliar  yang  dalam  sosialisasinya berlaku  bagi  UMKM,  pajak  penghasilan  dikenakan berdasarkan  peredaraan  usaha.  Permasalahan  ini apabila dianalisis  melalui Teori  Kepastian  Hukum yang  dikemukakan  oleh  Gustav  Radbruch telah
menimbulkan  sebuah  ketidakpastian  hukum  yang seharusnya dianut oleh negara hukum. Alasan demi kesederhanaan  telah  menimbulkan  banyak  pasal- pasal  dalam  UU  Pajak  Penghasilan  yang  dilanggar oleh PP No. 46 tahun 2013. Pengambilan kebijakan perpajakan  harus tetap  mempertimbangkan asas kepastian hukum baik di bidang perpajakan maupun di bidang lainnya. PP No. 46 Tahun 2013 juga telah melanggar prinsip lex  superior  derogat legi  inferiori, bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih rendah  tidak  boleh bertentangan  berngan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pro  dan  kontra  mengenai  PP  No.  46  tahun 2013  sebenarnya  telah  lama  berkembang.  Perihal kesamarataan  ialah  kontra  yang  berulang  kali diungkit karena PPh menurut PP ini tergolong pajak final, pajak bersifat final dapat diartikan bahwa tidak melihat  apakah  hasil  akhir  dari  usaham  UMKM sebagai  wajib  pajak  laba  atau  rugi.  Selama  UMKM mempunyai omset penghasilan maka UMKM sebagai wajib pajak harus membayar pajak. Pada saat akhir tahun,  penghasilan  bersih  satu  tahun  kurang  dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), namun wajib pajak yang tergolong UMKM tetap harus membayar. Tidak  aneh  jika  muncul  keberatan  dari  Wajib  Pajak khususnya UMKM terkait tariff pajak penghasilan/PPh 1% dari omset penghasilan.
b. Kebijakan Penurunan PPh Final Sebesar 0,5%

## Bagi Pelaku UMKM
Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif PPh final  yang baru bagi  pelaku  UMKM  di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
166
(Sari,  2018). Peraturan  Pemerintah  ini  diterbitkan sebagai  masa pembelajaran  bagi  Wajib  Pajak  yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu  untuk  dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai PPh final. Sehingga Wajib Pajak akan lebih mudah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mendorong masyarakat  agar  lebih  berperan  serta dalam  kegiatan  ekonomi  formal,  dengan  cara memberikan  kemudahan  jangka  waktu  tertentu kepada  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan (Purnawan, Khisni & Witasari, 2019).
Di  samping  itu,  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  ini  diharapkan  memberikan  keadilan kepada  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu  yang  telah  mampu  melakukan  pembukuan, sehingga  Wajib  Pajak  dapat  memilih  untuk  dikenai PPh berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan (Maharatih, 2019).
Penetapan  besaran  tarif  UMKM  yang  baru tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas Penghasilan  Usaha Yang  Diterima  atau  Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP  No.  23  Tahun  2018).  Peraturan  tersebut menggantikan  peraturan  sebelumnya,  yaitu  PP  No. 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% menjadi 0,5%.
Pengaturan  besaran  pengenaan  tarif  pajak bagi UMKM pada  PP 23 tahun 2018 ini diatur dalam Pasal  2,  yang  menyebutkan: 1). Atas  penghasilan
dari usaha yang diterima atau diperolehWajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran brutotertentu, dikenai  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  finaldalam jangka  waktu tertentu;  dan 2). Tarif  pajak penghasilan  yang  bersifat  finan  sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%.
Kemudian pengaturan subjek pajak dari PP 23 tahun  2018  ini  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  yang menyebutkan  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran bruto  tertentu  yangdikenai  Pajak  Penghasilan  final sebagaimana  dimaksuddalam  Pasal  2  ayat  (l) merupakan: 1). Wajib  Pajak  orang  pribadi;  dan 2). Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV),  firma,  atau  perseroan  terbatas, yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan dengan peredaran  bruto  tidak  melebihi  Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.
Kebijakan  penurunan  PPh final  bagi  pelaku UMKM  merupakan  salah  satu  fasilitas  fiskal  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  pelaku  UMKM untuk  mendorong potensi/aktivitas  sektor  UMKM namun  juga  akan  mengurangi  potensi  penerimaan pajak pada jangka pendek (Sari, 2018). Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1% dinilai memberatkan  pelaku  UMKM  dan  sering  dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan penurunan PPh bagi UMKM  memberikan  keringanan  pajak  bagi  pelaku UMKM  dengan  potongan  pajak  sebesar  0,5%.  Dari sisi  pelaku  usaha,  penurunan  tarif  baru  diharapkan menstimulasi  munculnya  pelaku  UMKM  baru  untuk berkembang  dan  memberikan  ruang  finansial  atau kesempatan  berusaha  dengan  berkurangnya  beban

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
167
biaya  UMKM  untuk  dapat  digunakan  dalam menumbuhkan usaha.
Terhadap kebijakan perubahan pengenaan tarif  PPh  Final  bagi  UMKM  tersebut,  ada  beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian khusus, yang dapat dilihat pada bagan berikut:
a) Tarif PPh Final Bersifat Opsional
Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018 ini bersifat opsional  karena  Wajib  Pajak  Badan  dapat  memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan  skema  normal  sebagaimana  diatur pada Pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional  ini  dapat  memberikan  keuntungan  bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik (Lutfi, 2020). Hal ini  dikarenakan  Wajib  Pajak  Badan  dapat  memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif  normal  yang  diatur  pada  Pasal  17  UU  Pajak Penghasilan.  Dengan  skema  ini,  perhitungan  tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiscal (Lutfi, 2020).
b) Pengenaan  Tarif  PPh  Final  0,5%  Memiliki  Batas
Waktu
Kebijakan tentang penurunan PPh Final 0,5% memiliki grace  period atau  batas  waktu.  Ini merupakan  salah  satu  hal  yang  membedakan dengan  peraturan  sebelumnya.  Adapun  rinciannya sesuai  Pasal 5  ayat  (1) PP  No.  23  Tahun  2018 adalah sebagai berikut: a). 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak  Badan  berbentuk  koperasi,  Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV , atau
Firma; dan b). 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas atau PT.
Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018  menyebutkan  jangka  waktu di  atas terhitung sejak tahun pajak  Wajib  Pajak  terdaftar,  bagi  Wajib Pajak yang  terdaftar  sejak  berlakunya PP  No.  23 Tahun 2018, atau tahun Pajak berlakunya PP No. 23 Tahun  2018, bagi  Wajib  Pajak  yang  telah  terdaftar sebelum berlakunya PP  No.  23  Tahun  2018 ini. Setelah  batas  waktu  tersebut  berakhir,  Wajib  Pajak akan  kembali  menggunakan  skema  tarif  normal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  UU  Pajak Penghasilan.  Hal  ini bertujuan  untuk  mendorong Wajib  Pajak  agar  menyelenggarakan  pembukuan dan pengembangan usaha (Lutfi, 2020).
c) Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar
Ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai  PPh  final  dalam  PP  Nomor  23  Tahun  2018 tidak  berubah,  yakni  senilai  Rp.  4.800.000.000 (Empat  Miliar  Delapan  Ratus  Juta  Rupiah)  dalam satu tahun pajak. Ketentuan besaran ambang batas penghasilan  ini  di  atur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  PP Nomor 23 Tahun 2018.
d) Terdapat  Wajib  Pajak  Yang  Tidak  Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%
Berdasarkan Pasal  3  ayat  (1) kriteria  dan sasaran  Wajib  Pajak  PPh  final  pada PP  No.  23 Tahun  2018 yang  dapat  memanfaatkan  tarif  final adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak Badan  yang  berbentuk  Koperasi,  Persekutuan Komanditer atau CV, Firma atau Perseroan Terbatas (PT)  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
168
dari  usaha  dengan  peredaran  bruto  bruto  di  bawah Rp. 4.800.000.000.
e) Wajib  Pajak  Perlu  Mengajukan  Diri  Jika  Ingin Menggunakan Skema Tarif Normal
Wajib Pajak yang tidak ingin berstatus sebagai Wajib  Pajak  PPh  Final  0,5%,  harus  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  Ditjen Pajak.  Selanjutnya  Ditjen  Pajak  akan  memberikan surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  Anda merupakan  Wajib  Pajak  yang  dikenai  skema  tarif normal  sesuai  dengan  Pasal  17  UU  Pajak Penghasilan (Lutfi,  2020).  Bagi  Wajib  Pajak  yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.
2. Pengaruh  Perubahan  PPh  Final  Terhadap
Tingkat  Kepatuhan  Pelaku  UMKM  Sebagai Wajib  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Semarang Barat
Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua  jenis  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan  karakteristik  individu  yang  menjadi  pemicu dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Berbeda dengan faktor  internal,  faktor  eksternal  adalah  faktor  yang berasal  dari  luar  diri  Wajib  Pajak,  seperti  kebijakan terkait pajak, situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak juga bisa di ukur dari pertumbuhan  penerimaan  atau  pendapatan  pajak
sebagai  fungsi budgetair dalam  pemasukan  uang pada kas  negara (Lutfi,  2020).  Pertumbuhan pendapatan  pajak  sendiri dipengaruhi  adanya kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  melakukan pembayaran pajak. Sehingga kesadaran Wajib Pajak mengenai  perpajakan  amatlah  diperlukan  guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Selain kesadaran sebagai faktor internal tersebut, hadirnya kebijakan penurunan tarif PPh  final  sebesar  0,5%  bagi  UMKM  juga  menjadi faktor  dari  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak (Lutfi, 2020).
Sistem  self  assessment  yang  berlaku  di Indonesia  memberikan  Wajib  Pajak  kepercayaan penuh  untuk  melaksanakan  kewajiban  pembayaran pajak  dengan  menghitung,  membayar,  dan melaporkan  pajaknya  sendiri  (Hasibuan,  2019). Adanya penurunan tarif PPh final bagi UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018 merupakan salah satu faktor yang  mendukung  tingkat  kepatuhan  UMKM  dalam melaksanakan  kewajiban  pajaknya karena  wajib pajak  dapat melaksanakan  dan  memenuhi kewajiban  pajaknya  dengan  cara  mudah  dan sederhana.
Sebagaimana  data  yang  diperoleh  dari  objek penelitian,  adanya  kebijakan  penurunan  tarif  PPh final dari 1% menjadi 0,5% melalui PP No. 23 Tahun 2018 ini juga mempengaruhi penerimaan pajak dari UMKM  itu  sendiri (Purnawan,  Khisni  &  Witasari, 2019). Data yang menjadi sampel penerimaan pajak adalah  7  (tujuh)  KLU  (Klasifikasi  Lapangan  Usaha) yang  terdapat  di KPP Pratama Semarang  Barat

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
sebagai  objek  penelitian.  Adapun  data  penerimaan pajak  yang  diterima  KPP Pratama Semarang  Barat dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan  data  yang  di peroleh, menunjukan masih terdapat UMKM atau Wajib Pajak yang tidak patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar  pajak.    Atas  dasar  penerimaan  pajak Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Semarang  Barat, terdapat  beberapa  KLU  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  pajaknya,  hal  ini  dikarenakan  masih banyak  Wajib  Pajak  khususnya  UMKM  di  wilayah Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Semarang  Barat yang  belum  mengetahui  Peraturan  Pemerintah tersebut
Sebagai contoh dapat dilihat pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak kategori KLU bidang otomotif dan  KLU  bidang  kerajinan  tangan  mengalami penurunan  pada  tahun  2019,  dimana  di  tahun
sebelumnya  penerimaan  pajak  masing-masing  KLU tersebut  lebih  besar.  Padahal,  adanya  kebijakan penurun  PPh  final  dari  1%  menjadi  0,5%  menjadi suatu  kemudahan  bagi  pelaku  UMKM  dalam melaksanakan kewajibannya (Lutfi, 2020).
Penerimaan  pajak  KLU  bidang  otomotif  di tahun  2018  sebesar  Rp.21.808.821.353  dengan
menggunakan  skema  pembayaran  pajak  dengan besaran  1%  yang  masih  menggunakan  PP  No.  46 tahun 2013. Adanya kemudahan bagi pelaku UMKM dengan  adanya  penurunan  PPh  final  sebesar  0,5% maka  seharusnya  penerimaan pajak  pada  tahun 2019  untuk  KLU  ini  kurang  lebih  sebesar Rp.10.904.410.677,  namun  di  tahun  2019 penerimaan  pajak  dari  KLU  ini  hanya  sebasar Rp.2.814.353.727.  Dapat  dikatakan  bahwa  masih terdapat  pelaku  usaha  UMKM  yang  tidak melaksanakan kewajiban pajaknya atau dengan kata lain  adanya  penuggakan  pembayaran  pajak  oleh UMKM selaku Wajib Pajak (Lutfi, 2020).
Kemudian  penerimaan pajak  KLU  Bidang Kerajinan  Tangan.  Ditahun  2018,  penerimaan  pajak KLU  ini  adalah  sebesar  Rp.  671.949.911  dengan menggunakan  skema  pembayaran  pajak  sebesar 1%, maka seharusnya penerimaan pajak pada tahun
2019  untuk  KLU  ini  kurang  lebih  sebesar Rp.335.974,955,  namun  di  tahun  2019  penerimaan pajak  dari  KLU  ini  hanya  sebasar  Rp.233.316.176. Samahalnya  dengan  KLU  bidang  otomotif sebelumnya, dapat dikatakan bahwa masih terdapat pelaku  usaha  UMKM  yang  tidak  melaksanakan kewajiban  pajaknya  atau  dengan  kata  lain  adanya
No. Jenis KLU 2018 2019 Seharusnya 1 Bidang Kuliner 26,519,414,365 49,351,641,953 13,259,707,183 2 Bidang Otomotif 21,808,821,353 2,814,353,727 10,904,410,677 3 Bidang Fashion 90,629,201,443 78,962,905,132 45,314,600,722 4 Bidang Pertanian, Perikanan, dan 7,229,305,596 9,100,065,552 3,614,652,798 5 Bidang Perdagangan, Hotel dan Restoran 755,219,637,279 746,160,830,775 377,609,818,640 6 Bidang Kerajinan 671,949,911 233,315,176 335,974,956 7 Bidang Industri Pengolahan 301,080,128,626 362,931,097,444 150,540,064,313
Tabel 1.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
170
penuggakan  pembayaran  pajak  oleh  UMKM  selaku Wajib Pajak (Lutfi, 2020).
Berbeda dengan KLU lainnya, dengan adanya kebijakan  penurunan  PPh  final  sebasar  0,5%  bagi UMKM  menunjukan  adanya  peningkatan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  hal  ini  adalah  UMKM.  Misalnya KLU bidang kuliner, KLU bidang fashion, KLU bidnag pertanian,  perikanan  dan  peternakan,  KLU  bidang perdagangan,  hotel  dan  Restoran,  dan  KLU  bidang industri  pengolahan.  Adapun  rincian  kenaikan penerimaan  pajak  di  masing-masing  KLU  ini  dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2  tersebut, menunjukan  bahwa  adanya  kebijakan  penurunan PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM mengakibatkan banyak  dari  pelaku  usaha  UMKM  yang  tingkat keatuhannya  dalam  melaksanakan  kewajiban
pajaknya meningkat (Lutfi, 2020).
Atas dasar peningkatan penerimaan pajak dari UMKM  sebagai  Wajib  Pajak  dibeberapa  KLU, mengindikasikan  bahwasanya  kebijakan  penurunan tarif PPh final sebesar 0,5% teruntuk UMKM melalui PP No. 23 Tahun 2018 merupakan faktor pendukung meningkatnya  kepatuhan  pelaku  usaha  UMKM sebagai  Wajib  Pajak,  walaupun  tidak  sedikit  yang
masih melakukan penunggakan kewajiban pajaknya. Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak  Wajib  Pajak khususnya  UMKM  di  wilayah  KPP Pratama Semarang  Barat  yang  belum  mengetahui Peraturan Pemerintah tersebut (Lutfi, 2020).
Upaya  yang  dilakukan  KPP  Semarang  Barat dalam  rangka  mengatasi  kendala  tersebut  adalah dengan melakukan sosialisasi edukasi kepada wajib pajak UMKM. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Barat, merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  berbagai program dalam memberikan informasi terkait segala kebijakan  yang  terkait  dengan  perpajakan  kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  Wajib  Pajak khususnya, baik orang pribadi maupun badan usaha. Program-progaram yang telah dilakukan oleh  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat berkaitan
dengan sosialisasi pajak dalam rangka meningktakan kepatuhan  Wajib  Pajak  anatara  lain,  mengadakan penyuluhan-penyuluhan  terkait  adanya  kebijakan penurunan  PPh  final  sebesar  0,5%  bagi  pelaku usaha  UMKM  sebagai  Wajib  Pajak  yang  memiliki kewajiban  dalam  membayar  pajak,  memasang spanduk yang berkaitan dengan pajak secara umum, dan  kebijakan penurunan  tarif  pajak  yang  di  atur
No. Jenis KLU
Sebelumnya 2018 (1%) Seharusnya 2019 (0,5%) Realisasi 1 Bidang Kuliner 26,519,414,365 13,259,707,183 49,351,641,953 2 Bidang Fashion 90,629,201,443 45,314,600,722 78,962,905,132 3 Bidang Pertanian, Perikanan, Dan Peternakan 7,229,305,596 3,614,652,798 9,100,065,552 4 Bidang Perdagangan, Hotel, Dan Restoran 755,219,637,279 377,609,818,640 746,160,830,775 5 Bidang Industri Pengolahan 301,080,128,626 150,540,064,313 362,931,097,444
Tabel 2.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
171
dalam  PP  No.  23  Tahun  2018  khususnya,  dan memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak yang patuh  atas  kewajiban  pajaknya,  dalam  rangka memicu peningkatkan ketaatan Wajib Pajak.
KPP Semarang  Barat  selain  melakukan sosialisasi juga memberikan edukasi terhadap Wajib Pajak  usaha  baru  yang  berstatus  UMKM.  Pihak Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Barat melakukan  wawancara  untuk  mengdapatkan informasi  terkait  usaha,  omset  atau  penghasilan, apabila telah  memenuhi  syarat,  maka  akan menghimbau  agar  pelaku  usaha  UMKM  tersebut memiliki  NPWP.  Edukasi  ini  juga  bertujuan  untuk melatih Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.  Secara  umum  dapat  dikatakan  edukasi, dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pengetahuan Wajib  Pajak  tentang  pajak  yang  baik.  pengetahuan adalah  hasil  kerja  fikir  yang  merubah  tidak  tahu menjadi tahu, dan menghilangkan keraguan terhadap sesuatu hal/perkara. Pengetahuan Wajib Pajak disini adalah  meliputi  pengetahuan  peraturan  atau kebijakan penurunan PPh final sebesar 1% menjadi 0,5% bagi pelaku usaha UMKM sebagai Wajib Pajak.

## D. SIMPULAN
Kebijakan  perubahan  tarif  Pajak  Penghasilan (PPh)  Final  terhadap  pelaku    UMKM  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat terdapat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu. Beberapa  hal yang mendapat  perhatian  khusus,  yaitu  tarif PPh
Final  Bersifat  Opsional,    pengenaan  tarif  PPh  Final 0,5%  Memiliki  Batas  Waktu, Perpenghasilan  di Bawah  4,8  Miliar, terdapat  wajib  pajak  yang  tidak dapat  memanfaatkan  PPh  Final  0,5%,  dan  wajib pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan Skema tarif normal.
Pengaruh  kebijakan  perubahan  tarif  Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Semarang Barat, bahwa kebijakan  penurunan  tarif  PPh  final sebesar 0,5% merupakan  faktor  pendukung  meningkatnya kepatuhan  pelaku  usaha  UMKM  sebagai  Wajib Pajak, walaupun tidak sedikit yang masih melakukan penunggakan  kewajiban  pajaknya,  hal  ini dikarenakan  masih  banyak  Wajib  Pajak  khususnya UMKM di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang  Barat  yang  belum  mengetahui Peraturan Pemerintah  tersebut. Upaya  yang  dilakukan  KPP Semarang  Barat  dalam  rangka  mengatasi  kendala tersebut  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  dan edukasi  kepada  wajib  pajak  UMKM  mengenai kebijakan  penurunan  tarif  PPh  final  sebesar  0,5% teruntuk  UMKM  sebagaimana  diatur PP  No.  23 Tahun 2018.
Kepada Kantor  Pelayanan  Pajak  Semarang Barat  diharapkan  untuk mengoptimalkan  upaya- upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan meginformasikan kebijakan penurunan PPh final 0,5%  kepada  pelaku  usaha  UMKM  selaku  Wajib Pajak. Dengan  optimalisasi  upaya-upaya  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  diharapkan dapat  meningkatkan pendapatan  negara  dari  sektor

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
pajak  yang akan  digunakan  untuk  pembiayaan pembangunan  nasional  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Bohari. (2006). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Siahaan,  Marihot  P.  (2010). Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.

## JURNAL / ARTIKEL ILMIAH LAINNYA
Ananda, Amin  Dwi., & Susilowati, Dwi.  (2015).
Pengembangan  Usaha Mikro  Kecil  dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, Vol.1, (No.1), pp. 120-142.
Aneswari, Yuyung Rizka., Darmayasa, I Nyoman., &
Yusdita, Elana  Era. (2015). Perspektif  Kritis Penerapan  Penghasilan  1%  Pada  UMKM. Simposium Nasional Perpajakan, Vol.5, pp. 1-
22.
Disemadi,  Hari  Sutra.,  &  Roisah,  Kholis.  (2019).
Kebijakan  Model  Bisnis  Bank  Wakaf  Mikro Sebagai  Solusi  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat. Law  Reform, Vol.15,  (No.2),  pp. 177-194.
Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas  UMKM. Binus  Business  Review, Vol.6, (No.2), pp. 298-308.
Hasibuan,  Batara  M.  (2019).  Pemberian  Insentif Pajak  Penghasilan  Di  Bidang  Penanaman Modal Dalam Perspektif Teori Hukum. Nagari Law Review, Vol.3, (No.1), pp. 104-119.
Ispriyarso,  B. (2015). Sandera  Pajak  Sebagai  Alat Paksa  Dalam  Penagihan  Utang  Pajak.
Masalah-Masalah  Hukum, Vol.44, (No.1), pp.
69-77.
Jotopurnomo,  Cindy.,  &  Mangoting,  Yenni.  (2013).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,
Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di Surabaya. Tax  &  Accounting  Review, Vol.1
(No.1), pp. 49-54.
Kumaratih,  Cinantya., Ispriyarso, Budi., & Sa’adah,
Nabitatus.  (2018). Pemungutan  Pajak  Atas Parkir (Kajian Perbandingan Antara Pajak Atas Parkir  dan  Pajak  Penghasilan  Atas Pengeloaan  Parkir). Skripsi:  Universitas Diponegoro.
Kusuma, Agus  I.  (2016). Pengampunan  Pajak  (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. Jurnal Inovasi, Vol.12, (No.2), pp. 270- 280.
Maharatih,  Ni  W.  (2019).  Studi  Kritis  Pengenaan Pajak  Penghasilan  Final  Bagi  Usaha  Mikro Kecil  Menengah. Jurnal  Magister  Hukum Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal),
Vol.8, (No.1), pp. 105-115.
Mulyadi,  M.  Budi.  (2018).  Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Perizinan Terpadu  dalam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
173
Meningkatkan  Investasi  dan  Pertumbuhan UMKM. Jurnal  Hukum  Mimbar  Justitia, Vol.4, (No.1), pp. 112-127.
Purnawan, A.  (2011).  Rekonstruksi  Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis  Nilai  Keadilan. Jurnal  Dinamika
Hukum, Vol. 11, pp. 36-46.
Purnawan,  A.  (2018).  Taxing  Policy  Reconstruction Based  on  Justice  Value  to  Encourage Industrial  Competitiveness  in  the  Global  Era. International  Journal  of  Law  Reconstruction,
Vol.1, (No.1), pp. 161-176.
Purnawan,  Amin.,  &  Adillah,  Siti  Ummu.  (2014).
Kebijakan  Pajak  Daerah  Berbasis  Keadilan untuk  Mendorong  Pertumbuhan  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  di  Jawa  Tengah. Jurnal
Pembaharuan Hukum, Vol.1, (No.3), pp. 241-
251.
Purnawan, Amin., Khisni, Ahmad., & Witasari, Aryani.
(2019). Politics of Law of Imposing Income Tax
(PPh)  Based  on  Micro,  Small  and  Medium Enterprises (MSMEs) with Justice Value Base to  Increase  Voluntary  Tax  Compliance  in Industrial  Revolution  4.0  Era. Atlantis  Press, Vol.358, pp. 294-299.
Sa’adah, Nabitatus.  (2014). Kelemahan  Penerapan Closed  System  serta  Implikasinya  dalam Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan  Bangunan. Masalah-Masalah  Hukum,
Vol.43, pp. 132-139.
Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah. Pusat  Penelitian
Badan Keahlian DPR RI, Vol.10, (No.12), pp. 19-24.
Sholihah,  Imas.  (2017).  The  Importance  of  Tax Amnesty  Policy  in  Efforts  to  Overcome  Tax Evasion  in  Indonesia." Jurnal  Dinamika
Hukum, Vol.16, (No.3), pp. 273-279.
Siahaan,  Marihot  P.  (2010). Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah.Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Suci, Yuli R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di  Indonesia. Cano Ekonomos, Vol.6, (No.1), pp. 51-58.
Sulastyawati,  Dwi.,  Aravik,  Havis.,  &  Yunus,  Nur Rohim.  (2019).  The  The  Existence  of  Tax  as an Instrument  of  the  State  Revenue  in  the Perspectives  of  Islamic  Law  and  Economics. Research and Analysis Journal, Vol.2, (No.11), pp. 128-137.
Suyatna, H. (2010). Reorientasi Kebijakan UMKM di Era  Asia  China  Free  Trade  Area  (ACFTA).
Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Vol.13, (No.3), pp. 324-350.
Taufik,  Ade  I.  (2017).  Evaluasi  Regulasi  Dalam Menciptakan  Kemudahan  Berusaha  Bagi UMKM. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.6, (No.3), pp. 369-386.

## WAWANCARA
Lutfi, R.  (2020). Bagian  AR  KPP Semarang  Barat,
Pada  Tanggal  26  Januari  2020  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.