Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 1 – Maret 2021, Hal. 1-5| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2793.1-5

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps)
Ade Satriasa Maha Putra, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia adesatriasa5@gmail.com, budiartha59@gmail.com, mingguwidyantara.fhwjurnal@gmail.com

## Abstrak
Kasus kejahatan eksploitasi seksual terutama pada anak-anak harus kita waspadai, tidak cukup hanya orang tua saja melainkan pemerintah, masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus ikut berperan dalam menjaga kelangsungan dan perlindungan terhadap anak. Penelitian baru ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan  hukum  terhadap  korban  dalam  tindak  pidana  eksploitasi  seksual  pada  anak.  Jenis  penelitian ini adalah  penelitian  normative  dengan  pendekatan  perundangan-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan hukum terdiri dari primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara  sistematis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  korban  eksploitasi  seksual  diberikan  terhadap  subyek  hukum yang berbentuk dan memiliki sifat preventif atau bersifat represif. Selanjutnya, pengamanan hukum merupakan hal yang mutlak untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yakni atas pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan Pidana akan dikenakan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual Anak, kejahatan seksual

## Abstract
We must be aware of cases of crimes of sexual exploitation, especially in children, it is not enough if parents only but the government, society and the Indonesian Child Protection Commission must take a role in maintaining the continuity  and  protection  of  children.  This  new  research  aims  to  determine  the  legal  protection  of  victims  in criminal  acts  of  sexual  exploitation  of  children.  This  research  type  is  normative  research  with  a  statutory approach  and  a  conceptual  approach.  Legal  materials  consist  of  primary  and  secondary,  then  analyzed systematically. The results showed that legal protection for children from victims of sexual exploitation was given to legal subjects that had preventive or repressive characteristics. Furthermore, legal safeguards are essential to provide justice, order, certainty, benefit. The criminal sanctions given to the perpetrators of a criminal offense, namely for imprisonment for 7 (seven) years, reduced while the defendant is in detention and the penalty will be subject to a fine of IDR. 100,000,000 (one hundred million rupiah).
Keywords: Legal Protection, Crime, Child Sexual Exploitation, sexual crimes

## I. PENDAHULUAN
Seorang anak sebagai makhluk ciptan Tuhan sejak di dalam kandungan telah memiliki kemerdekan dan kewenangan terhadap hidupnya. Seorang anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Oleh  karena  itu,  tiada  satu  manusia  lain  atau  pihak  lain  yang  bisa merebut hak atas hidup kemerdekaannya. Apabila seorang anak yang masih berada di dalam kandungan dan orang tuanya memiliki niat untuk menggugurkannya maka orang tua tersebut akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Apalagi jika sang anak yang sudah lahir, dia sudah memiliki hak atas hidup dan  sudah  memiliki  hak  merdeka  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Sehubungan  dengan  penjelasan tersebut,  mengenai  hak  seorang  anak,  banyak  terdapat  kasus  anak  yang  menjadi  korban  penindasan seksual khususnya di Indonesia. Tentunya kejadian yang menimpa anak-anak sebagai korban seksual disebabkan oleh beberapa faktor seperti sosial (Lingkungan yang jahat), ekonomi, keluarga, pendidikan dan sebagainya.  Sejalan  dengan yang  dikatakan  oleh Rahayu  &  Fatoni  (2019) bahwa  adapun  alasan anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial karena mereka menjadi korban pemerkosaan, gaya hidup  dan  perlakuan  orang  tua.  Jika  anak-anak  menjadi  korban  eksploitasi  seksual  biasanya  anak tersebut berasal dari kalangan orang miskin dengan pendidikan yang kurang bagus  dikarenakan  sang
anak  yang  sedang  bekerja  kebanyakan  setelah  dewasa  akan  terjebak  dengan  pekerjaan  yang  tidak profesional dan dengan rumah  yang sangat minim ( Usman & Nacorowi, 2004 ). Menurut ILO  (2010) bahwa  Akibat  karena  anak  tersebut  berasal  dari  keluarga  miskin,  maka seringkali  anak  korban  pelecehan  dan  eksploitasi  seksual tidak  diberikan  pendampingan  hukum  dan tidak  dilindungi  karena tidak  ada  pendamping  yang  ditugaskan  kepada  mereka. Berdasarkan isu ini, beberapa  penelitian  serupa  dilakukan  untuk  memberikan  solusi  terhadap  permasalah  yang  dihadapi seperti pada penelitian ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizky, Fitriani, Sudibyo, Husnasari, & Maulana (2019) tentang perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial  melalui  media  social,  selain  itu Kurniawati  (2014) memberikan  fokusan  penelitian  pada perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  seksual  di  kota  Surakarta,  terakhir  penelitian tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia ( Multiwijaya, 2019 ) . Penjelasan di atas menyadarkan kita bahwa tindak pidana eksploitasi  seksual anak adalah salah satu masalah sosial yang perlu diawasi dan ditindaklanjuti. Salah satu kasus eksploitasi seksual anak yang benar-benar terjadi di Jalan Sekar Waru 3B Sanur, Denpasar Selatan. Sesuai penyelidikan bahwa kedua  tersangka  merupakan  seorang  wanita  berinisial  NKS  (49)  dan  NWK  (51)  mereka  melakukan eksploitasi manusia atau dalam bentuk yang terkonsep yakni human trafficking kepada anak dibawah umur. Perbuatan yang dilakukan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 76 I Jo Pasal 83 UU Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Mengenai  Perbaikan  Atas  UU  Republik  Indonesia  Tentang Perlindungan Anak Dengan kejahatan Penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun dan akan dikenakan ganti rugi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bisa diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan. Dari uraian diatas, penelitian yang baru ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas  korban  dalam  tindak  kejahatan  eksploitasi  seksual  anak  dan  mengetahui  hukuman  kejahatan terhadap pelaku  eksploitasi seksual terhadap anak.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunaka hukum normative. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dimana konsepnya telah tertulis baik itu dalam perundang-undangan ataupun norma yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat yang wajar ( Amiruddin & Asikin, 2018 ). Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas Bahan Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang  menjadi  dasar kajian ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu  dalam  memberikan  pemahaman-  pemahaman  dan  gambaran-gambaran  serta  teori-teori hukum yang di gunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak
Perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari bekerjanya pengertian dari peranan hukum untuk mewujudkan  target  hukum  yang  diinginkan,  yang  terdiri  dari  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian hukum  perlindungan  hukum  merupakan  sebuah  pertahanan  ditunjukan  pada  subjek  hukum  sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan yang bersifat preventif (pencegahan) atau peraturan yang bersifat  represif  pemaksaan,  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  di  dalam  rencana  memberdirikan peraturan hukum. Menurut, Suartana & Darma (2020) bahwa perlindungan hukum berarti melindungi hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  oleh  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum bagi rakyat mencakup diantaranya: Pertama, perlindungan preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang  memberikan  jalan  terhadap  rakyat  dalam  mengajukan  keberatan  memberikan  pernyataannya sendiri sebelum  sebuah  keputusan  pemerintah  dijatuhkan  atau  berbentuk  definitive.  Yang kedua, perlindungan  hukum  yang  represif,  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan yang lebih ditunjukkan dalam penyelesaian konflik ( Hadjon, 1987 ). Seperti yang tertulis dalam Undang-undang bahwa rakyat Indonesia memiliki  sebuah  perlindungan  hukum  yang  merupakan penerapan atas prinsip dari sebuah pengakuan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia yang berasal dari Pancasila. Menurut Liyus (2020) bahwa anak-anak dari korban perkosaan di Indonesia dilindungi hak mereka dan ditentang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pengaturan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai undang- undang antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, KUHP, Konsep KUHP dan Hukum Pidana.
Definisi  dari  eksploitasi  seksual  pada  anak  dibagi  menjadi  tiga  yakni  eksploitasi,  seksual,  dan anak.  Semua  bagian  itu  akan  dijelaskan  terpisah  dan  pada  akhirnya  akan  menjadi  satu.  Arti  dari eksploitasi ialah penggunaan untuk keuntungan pribadi pengisapan, penindasan terhadap tenaga orang lain. Dan arti dari eksploitasi menurut terminology ialah keinginan pada seseorang untuk memanfaatkan orang lain demi kepuasan orang pertama tanpa menghiraukan kebutuhan pribadi orang kedua.
Berikut merupakan contoh perbuatan eksploitasi adalah pemanfaatan seksual anak dideskripsikan sebuah  gerakan  yang  melibatkan  anak  laki-laki  dan  perempuan  agar  mendapatkan  pundi-pundi rupiah, dan kesenangan sebuah pihak, manfaat atau evaluasi lain atau dikarenakan sebuah pemaksaan atau  dampak  dari  orang  dewasa,  oknum,  sindikat  berhubungan  seksual  atau  memiliki  perilaku  yang menyebabkan  keinginan  untuk  berhubungan  seksual.  Ada  3  kegiatan  yang  termasuk  dalam  kategori eksploitasi seksual  ialah:  Prostitusi  anak,  Perdagangan  anak  dan  Pornografi  anak ( Liana, 2013 ). Pelaku kejahatan memberdayakan anak dan bahkan mengeksploitasinya secara seksual komersial karena  anak  mudah  untuk dirayu dan  belum memiliki  pemikiran  yang  luas  dan  dalam.  Anak  adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Tipu muslihat dan iming-iming uang,  mainan  dan  boneka  biasanya  dilakukan  oleh  para  pelaku  kejahatan  yang  menargetkan  anak dibawah umur. Eksploitasi seksual komersial anak ialah pelanggaran terhadap hak anak dan meliputi tindakan-tindakan kejahatan yang menjatuhkan dan menggertak integritas fisik dan psikososial anak.
Secara umum dapat dikatakan perlindungan anak bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan non yuridis ( Gosita, 1983 ). Perlindungan anak yang bersifat yuridis melibatkan seluruh peraturan hukum yang memiliki akibat langsung terhadap kehidupan anak, dalam  artian  seluruh  peraturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  kehidupan  seorang  anak.  Hukum tertulis  dan non tertulis masih berlaku di Indonesia, sehingga ruang lingkup perlindungan anak  yang memiliki sifat yurdis ini juga memiliki ketentuan-ketentuan hukum adat.
Menurut Fatahillah (2010) bahwa pengamanan yang diinformasikan oleh Kitab Undang undang Hukum Pidana kepada anak ialah sebagai berikut.
a. Menjaga Kesopanan Anak
Pasal 283 mengekang seseorang yang menawarkan, menyewakan baik yang bersifat sesaat atau selamanya,  memberitahukan  di  tangan  atau  memperlihatkan  sebuah  tulisan,  gambar,  barang yang  menyinggung  perasaan.  Contohnya  sebuah  lukisan  bertema  pornografi,  tulisan  yang bersifat porno atau alat-alat  kontrasepsi  tidak  boleh  dijual  kepada  anak-anak  termasuk  isi surat yang  tidak  sopan,  dan tahu  memperlihatkan  surat  yang  tidak  sopan  kepada orang. Apabila hal-hal tersebut terjadi dan ditujukan kepada anak maka hal itu dapat mengganggu cara berpikir anak sehingga dapat menyebabkan anak kesulitan menerima pelajaran ataupun ilmu dan  wawasan  baik  dari  sekolah  maupun  pendidikan  non  formal.  Anak  membutuhkan perlindungan  untuk  keberlangsungan  kehidupannya  yang  baik  secara  psikologis  maupun mental.
b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa Pasal 287 KUHP, tidak diperbolehkan bersetubuh dengan perempuan dibawah umur atau yang belum  menginjak usia 15 (Lima belas) tahun baik perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama  suka  antar  pelaku  maupun  secara  paksa  oleh  pelaku.  Anak  adalah  generasi  penerus bangsa. Anak masih berumur dibawah 18 tahun, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam eksploitasi terhadapnya.
c. Larangan Berbuat Cabul terhadap Anak
Pasal 290 KUHP tidak memperbolehkan semua manusia berbuat pencabulanl dengan seseorang yang masih dibawah umur baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pelarangan juga berlaku bagi mereka yang melakukan pencabulan terhadap seseorang  yang  dibawah  umur.  Apalagi  perbuatan  mengajak  dan  merayu  anak  yang  belum berusia 15 (Lima belas) tahun atau mengizinkan aksi pencabulan, atau untuk berbuat mesum dengan orang lain.
d. Dilarang Menculik Anak
Pasal  330  KUHP  menentukan  bahwa  idak  memperbolehkan  setiap  orang  dalam  membawa kabur  seseorang  baik  itu  anak  laki-laki  maupun  anak  perempuan  dari  keluarganya.yang tergolong belum  berinjak  dewasaa  dalam menurut  pasal ini  ialah mereka  yang  belum genap berusia 21 tahun yang belum pernak melakukan perkawinan/ menikah.
e. Larangan Menyembunyikan Orang Yang Belum Dewasa
Ada Kalanya di dalam implementasi seseorang yang belum dewasa (dalam hal ini pada usia 21 tahun)  mencabut/cabut  dari  yang  bertanggung  jawab  terhadapnya  atau  diambil  haknya  dari orang tuanya atau yang bertanggung jawab terhadap dirinya.
f. Larangan Melarikan Perempuan Belum Dewasa Pasal 332 KUHP menentukan bahwa tidak memperbolehkan siapapun melarikan  perempuan yang masih dibawa umur  (belum  berusia  21  tahun)  tidak  juga  atas  keinginan orang  tua atau walinya, akan tetapi harus melalui persetujuan sang anak apakah dia ingin menikah atau tidak menikah.
Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menentukan bahwa pengamanan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan dengan cara:
a. Upaya pembaharuan, baik yang dilakukan dalam sebuah lembaga maupun di luar lembaga;
b. Upaya  pengawasan  dari  pemberitahuan  identitas  dengan  jalan  media  massa  dan  supaya  bisa menghindari labelisasi;
c. Pemberian perlindungan keselamatan para saksi korban dan juga saksi ahli, baik perlindungan secara fisik, mental, maupun sosial; dan
d. Pemberian  dan  menjembatani  mengenai  informasi  dan  perkembangan  perkara  yang  sedang terjadi.

## 2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual terhadap Anak
Sanksi Pidana merupakan hukuman dari sebab akibat, sebab merupakan kasusnya sedangkan akibat ialah  hukumnya,  seseorang  yang  mendapat  akibat  akan  mendapatkan  hukuman  masuk  penjara  atau menerima  hukuman  lainnya  dari  kepolisian.  Hukuman  kejahatan  pada  dasarnya  ialah  penanggung jawab demi membenahi dari pelaku kejahatan tersebut, akan tetapi tidak jarang bahwa sanksi hukuman dibuat hendaknya suatu ancaman dari kebiasaan manusia itu sendiri ( Andrisman, 2009 ).
Kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  mengenai  tindak  eksploitasi  terhadap  anak  sebagai berikut. Pertama, yang dilakukan terdakwa Ni Wayan Aristiani alias Mami Wayan. Kedua, Ni Komang Sucitawati  alias  Bu  Komang  Suci  dan  terbukti  sebagai  sebagai  pelaku,  yang  menginstruksikan melakukan atau yang ikut melakukan perbuatan menawarkan pekerjaan sebagai cewek Open Booking Out (BO) yang berada di sekitaran terdakwa. Tindakan  yang  melanggar  hukum Perlindungan  Anak yang diatur dan diancam kejahatan dalam Pasal 76 I Jo. Pasal 88 UU Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Ketiga.
Dalam putusan perkara kejahatan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 535/Pid.Sus/2019/PN Dps memberitahukan  bahwa  secara  sah  dan  membuktikan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  `` menempatkan,  membiarkan,  turut  serta  melakukan  penggunaan  secara  ekonomi  dan/atau  seksual terhadap anak '' yaitu yang di diatur dalam Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 perihal Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Atas  Perlindungan  Anak  dalam  Dakwaan  Ketiga.  dengan  hukuman  selama  7  (Tujuh)  tahun  dan dikurangi masa tahanan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika Denda tidak mampu di bayar maka akan digantikan dengan hukuman kurung selama 6 (Enam) bulan, dan Restitusi sebesar  Rp  144.192.000,-  (Seratus  Empat  Puluh  Empat  Juta  Seratus  Sembilan  Puluh  Dua  Ribu Rupiah).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  (1)  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari korban  eksploitasi  seksual  diberikan  terhadap  subyek  hukum  yang  berbentuk  dan  memiliki  sifat preventif  atau  bersifat  represif,  yang  secara  lisan  atau  secara  tertulis.  Dan  bisa  diinformasikan perlindungan  hukum  bak  suatu  gagasan  individual  dari  peran  hukum,  yang  mempunyai  rancangan hukum  dapat memberikan sebuah  ketertiban,  keadilan, kemanfaatan, kepastian. Pencabulan termasuk ke dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan sebagai halnya yang diatur didalam Pasal 76 I Jo.  Pasal  88  UU  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Kemudian, (2) Sanksi bagi pelaku eksploitasi  seksual  pada  anak yang  dimuat  didalam  Pasal  76 I Jo. Pasal 88 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perihal Perbaikan terhadap UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 yang
mengatur Perlindungan Anak dengan hukuman penjara selama 7 (Tujuh) tahun yang akan dikurangi masa tahanan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan kepada  Pemerintah  sebagai  pejabat  yang  memiliki  kewenangan, mestinya mengkaji ulang Undang-Undang Perlindungan Anak terkait denda pada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak, agar hal tersebut tidak terulang kembali agar memberikan efek jera bagi pelaku eksploitasi seksual anak. Kemudian, kepada penegak hukum seperti aparat kepolisian, kejaksaan dan peradilan agar memberikan putusan setimpal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi  pelaku eksploitasi  terhadap  anak  supaya  tidak  ada  lagi  anak  sebagai  sasaran  kejahatan  seksual  terutama eksploitasi seksual anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers. Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia . Bandar Lampung: Unila. Fatahillah.  (2010). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Yang Dilakukan Oleh Anak . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gosita, A. (1983). Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: CV. Akademika Pressindo. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya  oleh  Pengadilan  dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi Negara . ILO.  (2010). Improving  the  Legal  Protection  of  Child  Victims  of  Sexual  Abuse  and  Exploitation:  Analytical Report .
Kurniawati, A. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta (Studi Kasus  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Surakarta). Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Penanggulangan Kejahatan , 3 (2), 115–123. Liana, R. (2013). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak . Universitas Jenderal Soedirman. Liyus,  H.  (2020).  Legal  Protection  for  Children  Victims  of  Rape  Comparative  Study  Between  Indonesia  and Malaysia. Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (Ramlas 2019) , 442 (September 1985), 6–11. Multiwijaya, V. R. (2019). Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 1 (2).
Rahayu, D., & Fatoni, S. (2019). Commercial Sexual Exploitation of Children: An Effort of Handling and Legal Protection. Yustisia Jurnal Hukum , 8 (2), 330–353.
Rizky,  M.  N.,  Fitriani,  R.  I.,  Sudibyo,  M.  W.,  Husnasari,  F.  A.,  &  Maulana,  F.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. Media Iuris , 2 (2), 197. Suartana, K., & Darma, I. M. W. (2020). Legal Protection Against Children Victims of Sexual Violence in the Directorate General Criminal Agency-Polda Bali. Jurnal Kertha Semaya , 8 (12), 1963–1971. Usman, H., & Nacorowi, N. D. (2004). Pekerjaan Anak di Indonesia . Jakarta: Grasindo.