## PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH POLDA SUMUT
Oleh: Lestari Victoria Sinaga Universitas Darma Agung, Medan
E-Mail : missthary35@gmail.com

## ABSTRACT
Aspect of social conflict that needs to be considered is violence arising from social conflict. Conflict  management  aims  at  preventing  how  violence  does  not  occur  and  conflict  parties can  handle  and  resolve  their  conflicts  without  using  violence.  Government  Regulation Number 2 Year 2015 concerning Act Implementing Regulation Number 7 2012 concerning Handling  Social  Conflict  was  made  to  protect  and  provide  a  more  optimal  sense  of community  security.  Governmentregions  in  preventing  conflicts  optimizepeaceful  dispute resolution through deliberation for consensus and can involve participation of the society. Keywords: Social Conflict, Social Conflicts Settlement

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejumlah polisi disiagakan pengamanan di DKI untuk mengantisipasi  segala  macam  potensi gangguan  kamtibmas,  dimulai  dari  akhir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sidang gugatan hasil Pilpres 2019.
Potensi  konflik  yang  bersumber dari akar masalah yang beragam tersebut seharusnya perlu dideteksi dan diidentifikasi  lebih  dini  sehingga  dapat dilakukan upaya antisipasi dan pencegahannya agar potensi konfliktidak berkembang menjadi konflik terbuka. Segitiga Konflik: PERILAKU SIKAP
Segitiga konflik adalah salah satu cara  yang  berguna  dan  popular  untuk
menggambarkan  kompleksitas  konflik. 1 Segitiga  tersebut  terdiri  dari  situasi konflik,  sikap  konflik  dan  perilaku konflik:
- Situasi  konflik:  ketidakselarasan tujuan,  kebutuhan  dan  kepentingan berbagai pihak;
- Sikap:  menyangkut  aspek-aspek kontruksi  musuh,  dan  emosi, sumber-sumber  musuh  diantaranya ketegangan pribadi, frustasi kelompok. - Perilaku:  kegiatan,  perkataan,  dan perilaku  actual  yang  terporalisasi dan  merusak  dari  pihak-pihak  yang bertikai. Permainan Peran Negoisasi dalam pembangunan Gereja HKBP Depok misalnya,  menerapkan  keterampilan mendengar  pasif,  aktif  yakni  tawar menawar  dan  pemecahan  masalah.
Dalam  usaha  pencegahan konflik  seperti

## SITUASI
pemerintahan daerah, organisasi internasional,  tokoh  agama,  polisi  dan wakil-wakil  dari  berbagai  kelompok masyarakat  yang  beraneka  ragam,  etnis, suku, gender. Polisi dapat menjadi katalis atau pemangkin pencegahan konflik.
Community policing yang diterjemahkan dalam perpolisian masyarakat yang berorientasi masyarajat berasal  dari  COP  (community  oriented policing)  dan  POP  (problem  oriented policing).  Perpolisian  masyarakat  inilah yang  menjadi  keprihatinan  polisi  dan masyarakat  dalam  meredam  kejadian yang bagian dari tupoksi polisi.
Unjuk  rasa  atau  demonstrasi  ini biasanya  dilakukan  untuk  mendukung atau  menolak  suatu  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  maupun swasta,  menurut  Pasal  1  angka  3  pada Undang-undang  No.  9  tahun  1998 tentang  Kemerdekaan  Menyampaikan Pendapat  di  Muka  Umum,  disebutkan bahwa  pengertian  unjuk  rasa  adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau  lebih  untuk  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan,  tulisan  dan  sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Oleh  karenanya  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan  dilakukanya  upaya penanganan konflik sosial yang sistematis, komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan  atau  konflik  sendiri  di  atur di  dalam  Undang-undang  Penanganan Konflik Sosial meliputi : 1. Penghentian kekerasan fisik; 2. Penetapan status keadaan konflik; 3. Tindakan darurat penyelematan dan perlindungan korban; 4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Upaya  tersebut  dimulai  dari identifikasi  potensi  konflik,  pencegahan konflik,  pengehentian  konflik,  dan pemulihan pascakonflik, sehingga langkah-langkah Polri dalam penanganan konflik mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penanganan Konflik adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan secara  sistematis  dan  terencana  dalam situasi  dan  peristwa  baik  sebelum,  pada saat  maupun  sesudah  terjadi  konflik yang  mencakup  pencegahan  konflik, penghentian  konflik  dan  pemulihan pascakonflik.
Konflik  berasal  dari  bahasa  latin, configere  yang  berarti  saling  memukul. Secara  sosiologis,  konflik  diartikan sebagai  suatu  proses  sosial  antara  dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha  menyingkirkan  orang  lain dengan membuatnya tidak berdaya.
Contoh konflik sosial di Indonesia yang sudah pernah terjadi yakni:
1. Konflik  suku  di  Sampit,  konflik yang  sangat  fenomenal  sekali dalam  masyarakat  yang  pernah terjadi  di  Kalimantan  Baratantara Suku  Madura  (pendatang)  dengan Suku dayak (suku asli Kalimantan);
2. Konflik  suku  di  Lampung,  terjadi karena kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang; 3. Konflik  sosial  di  Aceh,  penyebab dilatar  belakangi  bahwa  Aceh memiliki  cadangan  minyak  bumi terbesar di Indonesia dibandingkan Minyak bumi di Arab Saudi,  sebab  itu  dulu  Aceh berkeputusan  untuk  membuat kemerdekaan sendiri dan berpisah dari  NKRI  akhirnya  dilakukan perundingan  kerjasama  menekan konflik sosial yang ada di Aceh;
4. Konflik  Sosial  di  Yogyakarta, banyaknya  tempat  belajar  di
Yogyakarta yang diminati masyarakat  Papua  Barat,  dimana Papua  Barat  dulu  pernah  mau memerdekakan  diri,  sebab  itu dilakukan  pengusiran  mashasiswa pro kemerdekaan Papua Barat dari wilayah Jawa.
5. Konflik  sosial di  Lampung  Tengah, perilaku  kasar  do  Kampung  Jawa yang  membakar  rumah  mereka serta melakukan pembunuhan.
6. Konflik  sosial  di  Nusa  Tenggara Timur (NTT), masuk kedalam jenis konflik horisontal di Desa Wulubolong dengan Desa Lohayonh  dengan  latar  belakang berebut  kekayaan  alam  di  wilayah perbatasan desa. 7. Konflik  sosial  di  Ambon,  adanya kesenjangan  sosial  masyarakat Islam  dengan  Katolik  pada  tahun 1998.
Dari  beberapa  contoh  konflik sosial tersebut terjadi konflik disebabkan munculnya  kesenjangan  sosial  atas hubungan  sosial  dalam  kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan tersebut ada korban yang kerugian material, jiwa dan untuk  itulah  dikenal  cara  penyelesaia konflik didalam masyarakat.
Tindakan  tegas  dan  terukur adalah  serangkaian  tindakan  kepolisian yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  baik perorangan  maupun  dalam  ikatan kesatuan secara profesional, proporsional  dan  tanpa  ragu-ragu  serta sesuai peraturan perundang-undangan. Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan atau tindakan lain yang dilakukan  secara  bertanggungjawaba menurut  hukum  yang  berlaku  untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan  anarki  atau  pelaku kejahatan  lainnya  yang  mengancam keselamatan,  atau  membahayakan  jiwa raga,  harta  benda  atau  kehormatan kesusilaan  guna  mewujudkan  tertib  dan
tegaknya  hukum  serta  terbinanya ketentraman masyarakat.
Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2013  tentang  Teknis  Penanganan Konflik  Sosial,  mengidentifikasi  potensi konflik  melalui  langkah  inventarisasi, penelitian  dan  penentuan  prioritas penangannya. Inventarisasi potensi konflik  merupakan  kegiatan  yang dilakukan dengan mengumpulkan, mendatakan dan mengelompokan berbagai  potensi  konflik  yang  dapat bersumber dari: 2
Permasalahan  yang  berkaitan dengan  politik,  ekonomi,  dan  sosial budaya, antara lain berupa:
1. Perselisihan  dalam  pelaksanaan pemilu Legislatif, pemilu Presiden/Wapres, dan/atau Pemilukada; 2. Konflik inter/antar partai politik, dan organisasi masa yang berafilisiasi/sayap; 3. Kebijakan pemerintah antara lain atas kenaikan harga BBM dan/atau Sembako; 4. Peraturan  perundang-undangan yang menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat, seperti pemerkaran wilayah;
5. Perselisihan  perburuhan  dan hubungan industrial;
6. Permasalahan transport;
7. Masalah  irigasi  atau  perebutan sumber air;
8. Penggusuran  tempat  tinggal  atau tempat usaha (relokasi);
9. Kesenjangan antarkelompok/kecemburuan sosial.
Perseteruan  antar  umat  atau intraumat  beragama,  antarsuku,  dan antarentnik, antara lain berupa:
a. Reaksi atas pendirian rumah ibadah atau rumah/bangunan yang dijadikan tempat ibadah; b. Perbedaan aliran intraumat dan/atau antarumat beragama; c. Penistaan agama; dan d. Konflik antarsuku/etnik,
ras, dan golongan; dan e. Perkelahian antarwarga/kelompok/pel ajar;
f. Sengketa  batas  wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau  provinsi,  antara lain:  pemekaran  wilayah; klaim atau wilayah tertentu;  batas  wilayah yang tidak jelas.

## B. Perumusan Masalah
Dirumuskan  inti  persoalan  yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Penanganan konflik Sosial menurut Peraturan Perundang-undangan? b. Bagaimanakah pelaksanaan Tugas kepolisian dalam Penanganan  Konflik  Sosial  di wilayah Hukum Poldasu?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: a. Untuk mengetahui dan memahami  ketentuan  hukum penanganan konflik sosial menurut  peraturan  perundang- undangan. b. Untuk mengetahui dan menganalisis  Pelaksanaan  Tugas Kepolisian  dalam  Penanganan Konflik  Sosial  di  wilayah  hukum Poldasu. D. Manfaat Penulisan Penulis diharapkan dapat memberikan  manfaat  secara  teoritis maupun praktis.

## 2 METODE PELAKSANAAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  normatif.  Penelitian normatif  yuridis/penelitian  doktrinal yaitu  penelitian  dilakukan  melalui perpustakaan (library  research) .  Sifat dari penelitian adalah deskriptif  .
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  sekunder  yang terdiri  dari  bahan  primer  berupa peraturan  perundang  –  undangan  yang berkaitan denganTugas kepolisian dalam Penanganan  Konflik  Sosial  di  wilayah
Hukum Poldasu. Data-data yang sudah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara  kualitatif  yakni  Tugas  kepolisian dalam  Penanganan  Konflik  Sosial  di wilayah  Hukum  Poldasu,  kemudian membuat  sistematika  dari  pasal-pasal, sehingga  akan  menghasilkan  klasifikasi sesuai  dengan  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini.  Data-data kemudian  dikemukakan  dalam  bentuk uraian secara sistematis untuk menjelaskan  hubungan  antar  data, sehingga  selain  menggambarkan  dan mengungkapkan  dasar  hukumnya  juga dapat  memberikan  solusi  terhadap permasalahan yang dimaksud.
3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur  tentang  Penanganan Konflik Sosial
Adapun  beberapa  peraturan  yang mengatur  tentang  penanganan  konflik social oleh Kepolisian adalah:
1. Berdasarkan  Peraturan  Kapolri Nomor  9  Tahun  2008  tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan,  Pengamanan  dan Penanganan Perkara Penyampaian  Pendapat  di  Muka Umum; 2. Perkap  Nomor  01  Tahun  2009 tentang  Penggunaan  Kekuatan dan Tindakan Kepolisian 3. Peraturan  Kapolri  Nomor  16 Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengendalian  Massa  (Protap
Dalmas)
Disini  dalam  penindakan  hukum sesuai  protap,  kata  memukul  berlebihan atau  tidak  berlebihan  harus  dilihat. Indikator    memukul  secara  berlebihan timbul jika nyatanya ada luka serius, atau bahkan  kematian.  Sedangkan  jika  tidak berlebihan  indikatornya  adalah  kalau dipukul  tidak  ada  perlawanan  polisi hanya  melumpuhkan  orang  atau  massa tersebut diluar prosedur.
Ketika ada penyerangan polisi juga harus  melihat  kondisi  mereka  apakah terancam  atau  tidak  terancam.  Jika  ada penyerangan,  polisi  hanya  bersikap defensive  tapi  kalau  sudah ada pengancaman  terhadap  nyawa  polisi tersebut  atau  rekan  polisinya,  maka polisi sudah bisa menggunakan kekerasan untuk melawan sesuai kekerasan  dalam  prosedur.  Dimana kekerasan  dalam  prosedur  adalah kekerasan  yang  digunakan  polisi  dalam situasi  tertentu  di  mana  kondisi  mereka terancam.  Dalam  kekuatan  polisi  dan lawannya  pun  harus  seimbang.  Polisi bersenjata  dan  lwan  tidak,  atau  massa sudah  lemah  dan  tanpa  senjata  tetap dipukuli itu baru kesalahan yang hakikik, kekerasan  harus  ada  ukurannya  dan tidak boleh berlebihan.
Pada  ayat  2  disebutkan  bahwa Ditsabhara  menyelenggarakan  kegiatan, Turwajali,  bantuan  satwa,  pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.
Pertimbangandari  dikeluarkannya peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 ini adalah karena penyampaian pendapat di  muka  umum  adalah  hak  setiap  warga Negara  untuk  menyampaikan  pikiran dengan  lisan/tulisan  secara  bebas  dan bertanggung  jawab  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  Negara  dalam  hal  ini  yang diwakili  oleh  Polri  wajib  memberikan pelayanan  dan  pengendalian  massa terhadap  aksi  penyampaian  pendapat dimuka  umum  tersebut  atau  yang disebut dengan kegiatan unjuk rasa, Baik yang  dilakukan  di  di  jalan  raya,  di gedung/  bangunan  penting  dan  di lapangan/  lahan  terbuka,  serta  yang dilakukan  dalam  kondisi  secara  tertib atau tidak tertib.
Tugas  dan wewenang  polisi dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  pada  tugas  dan  wewenang tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 13 ayat  (3)  UU  No.  9  tahun  1998  yang menyatakan bahwa “dalam penyampaian pendapat  di  muka  umum,  Polri bertanggung  jawab  menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan  ketertiban  umum  sesuai  dengan prosedur yang berlaku

## B. Peran  Polisi  dalam  Penanganan Konflik
Dalam  tubuh  kepolisian  ada tugasnya  menjaga  ketertiban  yaitu Samapta/Brimob, Reskrim, dan Intelkam.
Sesuai  dengan  Protap  09  tentang penggunaan kekerasan kepolisian mengambil sikap represif bila diperlukan dengan  catatan  tetap  menghindari terjadinya pelanggaran HAM.
Jika  kepolisian  dapat  meminta bantuan kekuatan dari aparat TNI seperti Pasal 41 angka 1 UU No 2 Tahun 2002.
Adapun  tahap-tahap  penanganan konflik social:
1. Tahapan situasi tertib (Hijau)
Tahapan tertib adalah tahapan dimana  kegiatan  unjuk  rasa  masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah  pada  kegiatan  tidak  tertib. Dalam  situasi  tertib  diturunkan pasukan  dalmas  awal.  Dalmas  awal adalah  satuan  Dalmas  yang  tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus  kepolisian  digerakkan  dalam menghadapi  kondisi  massa  masih tertib dan teratur ( situasi hijau).
Pada  situasi  tertib  pasukan Dalmas  melakukan  pengawalan  dan pengamanan  kepada  pengunjuk  rasa sambil  terus  memberikan  himbauan kepada  pengunjuk  rasa.  Redaksional Himbauan  yang  dimaksud  adalah  : Kepada  saudara-saudara  pengunjuk rasa,  kami  dari  jajaran  Kepolisian memohon  dengan  sangat  kepada saudara - saudaraku :
a. Agar  saudara-saudara  dapat menjaga ketertiban dan keamanan,  jangan  melakukan pelanggaraan hokum b. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik. Saudara-saudara jangan terprovokasi  oleh  tindakan tindakan  orang  yang  tidak bertanggung jawab c. Jangan  menyusahkan  anggota masyarakat lainnya
d. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat Dalam  pelaksanaan  unjuk  rasa, pihak  kepolisian  melakukan  rekaman jalannya  unjuk  rasa  mengunakan video  kamera  baik  bersifat  umum maupun  khusus,  selama  unjuk  rasa berlangsung.  Keberadaan  pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa,  tidak  mungkin  memantau kagiatan  yang  dilakukan  pangunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan  kamera  video  yang dilakukan  oleh  kapolisian  dari  fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera  ini  juga  berguna  dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan  pelanggaran  hukum  yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada tahapan ini  pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui  negosiator  dengan  korlap pengunjuk  rasa.  Negosiator  adalah anggota  Polri  yang  melaksanakan perundingan  melalui  tawar  menawar dengan  massa  pengunjuk  rasa  untuk mendapatkan  kesepakatan  bersama. Negosiator  berada  di  depan  pasukan
Dalmas  awal  melakukan  perundingan atau  negosiasi  dengan  korlap  untuk menampung aspirasi. Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan  kepada  kepala  kapolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk  diteruskan  kapada  pihak  atau instansi  yang  dituju.  Negosiator  juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk  rasa  menemui  pihak  yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya.  Tetapi  apabila  pengunjuk rasa  dalam  tuntutannya  meminta kepada  pimpinan  instansi  atau  pihak yang  dituju  untuk  datang  ditengah- tengah  massa  pengunjuk  rasa  guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian  setempat,  meminta  agar
pimpinan  instansi  atau  pihak  yang dituju  dapat  memberikan  penjelasan ditengah  tengah  pengunjuk  rasa.
Dalam memberikan penjelasan, pimpinan  instansi  atau  pihak  yang dituju terus didampingi oleh negosiator  dan  kepala  kepolisian setempat. Setiap komandan peleton (Dan Ton)  atau  komandan  kompi  (Dan  Ki) terus melaporkan setiap perkembangan  situasi  kepada  kepala kapolisian  setempat  dalam  hal  ini merupakan  pemegang  kendali  taktis. Kendali  taktis  adalah  pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek  Metro,  Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes,  Kalpolwil,  Kapolwiltabes, Kapolda  yang  berwenang  mengatur segala  tindakan  pasukan  dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat  dari  tertib  (hijau)  kepada situasi  tidak  tertib  (kuning),  maka dilakukan  lapis  ganti  dengan  Dalmas lanjut.  Lapis  ganti  adalah  kegiatan peralihan  dari  satuan  dalmas  awal  ke dalmas lanjutan.
b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning) Pada  tahapan  ini  negosiator masih  terus  melakuan  negosiasi  dengan korlap  pengunjuk  rasa  semaksimal mungkin,  meski  keadaan  sudah  tidak tertib  (kuning).  Situasi  tidak  tertib adalah  situasi  dimana  para  pengunjuk rasa  sudah  mulai  melakukan  perbuatan perbuatan  yang  menggangu  ketertiban dan  keamanan  sekitar  lokasi  unjuk  rasa, aksi  tetrikal  dan  aksi  sejenisnya  yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya  tindakan  membakar sesuatu  pada  jalan  raya,  tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna  jalan.  Maka  dalam  hal  ini
pasukan  Dalmas  lanjutan  membantu mengangkat  dan  memindahkan  ke tempat  yang  netral  dan  atau  lebih  aman dengan  cara  persuasif  dan  edukatif. Dalmas  lanjutan  adalah  satuan  dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan  dalam  menghadapi  kondisi massa sudah tidak tertib (kuning).
Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut maka polisi  dapat  menggunakan  unit  satwa dengan  formasi  bersaf  di  depan  dalmas awal  untuk  melindungi  saat  melakukan proses  lapis  ganti.  Lapis  ganti  adalah kegiatan  peralihan  dari  dalmas  awal  ke dalmas lanjut.
Apabila  eskalasi  meningkat dan  atau  massa  melempari  petugas dengan  benda  keras,  maka  Dalmas lanjut  melakukan  sikap  berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberikan himbauan kepada  Danton  atau  Danki  Dalmas lanjut  untuk  melakukan  tindakan hukum sebagai berikut :
Kendaraan taktis pengurai massa bergerak  maju  melakukan  tindakan mengurai  massa,  bersamaan  dengan  itu dalmas  lanjut  maju  dengan  melakukan pendorongan massa.
1. Petugas  pemadam  api  dapat melakukan  pemadaman  api, pemadaman ban, spanduk,
bendera dan alat peraga lainnya.
2. Melakukan  pelemparan  dan penembakan gas air mata. Pada  situasi  tidak  tertib (kuning)  pasukan  dalmas  lanjutan melakukan pengamanan ataupun evakuasi  terhadap  VIP  atau  pejabat penting  lainnya dengan menggunakan kendaraan  taktis  penyelamat.  Setiap Danton  atau  Danki  terus  melaporkan setiap  perkembangan  situasi  kepada kepala  kepolisian  setempat.  Dan
apabila  situasi  semakin  meningkat maka  kepala  kepolisian  setempat melaporkan  kepada  Kapolres  selaku pengendali  umum  agar  dilakukan lintas  ganti  dengan  Detasemen  atau Kompi  Penanggulangan  Huru  Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).
c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah) Situasi melanggar hukum adalah  situasi  dimana  pada  saat kegiatan  unjuk  rasa  telah  terjadi perbuatan-perbuatan  yang  melanggar hukum  oleh  para  pengunjuk  rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan  kepada  benda  milik umum  atau  masyarakat  sekitar,
intimidasi  ataupun  perbuatan  pidana lainnya.  Pada  situasi  melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku  pengendali  umum,  setelah adanya  pemberitahuan  dari  kepala kepolisian  setempat  tentang  situasi melanggar hukum.

## 4   KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
A Pengaturan  Penanganan  konflik sosial  diatur  dalam  UU  No  7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik  Sosial,  Perkap  No  16 Tahun 2006 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Protap Nomor/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. B Peran  Polisi  dalam  Penanganan Konflik  Sosial  merupakan  peran sentral  sebagai  alat  negara  yang bertugas  memelihara  keamanan, dan  ketertiban  masyarakat  yang dimulai  dari  Bhabinkamtibmas, Pasukan  Sabhara  dan  apabila berada  di daerah  rawan  (merah) dimulai  oleh  pasukan  Huru  Hara Brimob.

## 2. Saran
A Seharusnya  dalam  mencegah konflik  sosial  perlu  diupayakan koordinasi  dengan  para  tokoh adat serta tokoh-tokoh masyarakat mencegah unjuk rasa yang besar. B Seharusnya,  polisi  menjalankan standar  operasional  pelaksana unjuk rasa sesuai dengan Perkap dan  tidak  menanggapi  emosi pada  masyarakat  yang  sehingga tidak dipandang jelek.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku
Firman Noor, Kompleksitas Konflik Lampung”, Kompas, 3 Nopember 2012. Maria  Farida  indriati,  Ilmu Perundang-undangan  Proses  dan  Teknik Pembentukannya,  Jakarta  :  Kanisius, 2006 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian  Hukum,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Grup, 2010 Mohammad  Arief  Pranoto,  Peran
Kepolisian  dalam  Penanganan  Konflik Sosial di Daerah Yogyakarta, 2013

## B. Peraturan Perundang-undangan
UU No 7 Tahun  2012 tentang Pokok-pokok Kepolisian RI. Peraturan kepala Kepolisian Nomor  16  Tahun  2006  tentang Penggunaan  Kekuatan  dalam  Tindakan Kepolisian. Peraturan  Kapolri  Nomor  1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Peraturan Pelaksana No 2 Tahun
2015  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  7  tahun  2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Permendagri  No  42  Tahun  2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
C. Internet https://media.neliti.com/media/publicat ions/797-ID-manajemen-konflik-untuk- polisi.pdf
Info  Singkat,  Peran  Polisi  dalam Penanganan  Konflik  Sosial  balinuraga  di Lampung  Selatan,  Volume  IV  No 21/I/P3DI/November  /  2012  diakses dalam website http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_
singkat/Info%20Singkat-IV-21-I-P3DI- November-2012-33.pdf  pada  tanggal  26 Juni 2019.