## PENDAHULUAN
Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki pendapatan  dari  berbagai  sumber, salah  satunya  yaitu  berasal  dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun  pajak  daerah  yang  menjadi sumber  terbesar  pendapatan  negara. Adapun  pengertian  pajak  menurut Rochmat  Soemitro  dalam  bukunya
Dasar-dasar Hukum Pajak dan Hukum  Pajak  Pendapatan  yaitu, “Pajak  adalah  iuran  rakyat  pada  kas negara  berdasarkan  undang-undang
(yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pentingnya pajak sebagai sumber  pembiayaan  pembangunan telah  ditetapkan  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, dalam  neraca  APBN  misalnya  telah ditentukan penerimaan negara bersumber  dari  penerimaan  dalam negeri dan penerimaan pembangunan.  Penerimaan  dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak  bumi  dan  gas  alam,  selain
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas
Batanghari
dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.
Penerimaan negara yang berasal  dari  pajak  sebagaimana  telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan  bahwa  kewajiban  bagi seluruh  masyarakat  Indonesia  wajib pajak untuk membayar pajak. Pentingnya  pajak  tersebut  terutama untuk  pembiayaan  pembangunan, sarana  dan  prasarana  seperti  jalan untuk  transportasi,  taman  untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan  merasakan  aman  dan terlindungi.  Sarana  dan  prasarana seperti  jalan  untuk  transportasi, taman  untuk  hiburan  atau  rekreasi bahkan  keinginan  merasakan  aman dan terlindungi.
Sarana dan prasarana  berupa  fasilitas  umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahanlah  yang  bertanggung jawab untuk memenuhinya.
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik  Pemerintahan  Pusat  maupun Pemerintahan  Daerah.  Kewenangan daerah dalam  memungut Pajak
Daerah merupakan implementasi dari pemberian  otonomi  kepada  daerah.

## PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA JAMBI
Nuraini 1

## Abstract
This research is to know the role of the Department of Revenue in the Area increase revenue through Tax collection of Native Earth and buildings in the town of  Jambi,  what  are  the  obstacles  faced  and  the  efforts  made  in  improving  the Region's Revenue Service Income Tax through the Native Earth and buildings in the town of Jambi.Regional Income Agency was instrumental in the success of the poll  Taxes  of  the  Earth  and  buildings  in  the  city  of  Jambi  exceeded  targets  that have  been  set  previously.The  achievement  earned  Income  Tax  collection  in  the Department of Earth and Building of the role and cooperation with districts and Villages that existed in the town of Jambi.
Key words: role, income, region, tax
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dengan  adanya  otonomi, daerah  dipacu  untuk  dapat  berkreasi mencari  sumber  penerimaan  daerah yang dapat mendukung pembangunan daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil  pengelolaan  kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Dengan  otonomi  daerah  akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi  yang  dapat  dilakukan.
Karena  banyak  pemerintah  daerah yang  sifatnya  otonom,  akan  banyak pula  cara  dan  sistem  administrasi maupun ekonomi  yang berbeda-beda yang  diterapkan  pada  daerah  yang berbeda. Akibatnya banyak eksperimen  dan  tentu  ada  juga  yang gagal. Suatu keberhasilan atau kegagalan  merupakan  suatu  inovasi yang  nantinya  dapat  ditiru  oleh daerah-daerah  lain  yang  juga  ingin mendapatkan keberhasilan.
Untuk dapat melaksanakan otonomi  daerah,  setiap  daerah  harus memiliki  faktor-faktor  penunjang, Josef Riwu Kaho merumuskan bahwa “untuk  sebuah  otonomi
diperlukan  empat  faktor  diantaranya manusia  sebagai  pelaksana,  maka pelaksanaan  kegiatan  harus  lebih baik,  keuangan  harus  cukup  dan baik, peralatan harus cukup dan baik, serta fasilitas dan organisasi manajemennya  harus  baik”.  Dengan melihat hal itu faktor yang memegang  peranan  sangat  penting adalah  keuangan.  Seperti  yang  kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan  akan  berjalan  dengan baik  apabila  didukung  dengan  dana (keuangan) yang baik pula. Keuangan  merupakan  salah  satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan  kemampuan  keuangan daerah  menunjukkan  sejauh  mana daerah dapat membiayai pembangunan  dan  pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah dalam memungut  pajak  daerah  lebih  lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi  Daerah.  Menurut  Pasal  1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan  konstribusi  wajib  kepada daerah  yang  terutang  kepada  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang- undang,  dengan  tidak  mendapat imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Dengan  demikian  pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah dengan  peraturan  daerah  (perda), yang  wewenang  pemungutannnya dilaksanakan  pemerintahan  daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan  di  daerah.  Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut  untuk  bisa  mengurangi seminimal  mungkin  ketergantungan keuangan  kepada  pemerintah  pusat,
sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Adapun yang termasuk pajak daerah  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009 adalah:
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor;
c. Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
2. Jenis-Jenis  Pajak  Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan.
Selama  ini  Pajak  Bumi  dan Bangunan  merupakan  pajak  pusat, namun hampir seluruh penerimaannya  diserahkan  kepada daerah.  Menurut  Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan  Retribusi  Daerah,  mulai  1
Januari  2010  Pajak  Bumi  dan Bangunan  dialihkan  menjadi  pajak daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah,  khusus  Pajak  Bumi  dan Bangunan  sektor  perdesaan  dan perkotaan  dialihkan  menjadi  pajak daerah.  Sedangkan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan sektor perkebunan, perhutanan  dan  pertambangan  masih merupakan pajak pusat. Dengan  dijadikannya  Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan
Perkotaan  menjadi  pajak  daerah, maka  penerimaan  jenis  pajak  ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana dikemukakan oleh Warsito,  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah,  sumber  PAD  terdiri  dari, pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba dari  badan  usaha  milik  daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.
Penarikan  Pajak  Bumi  dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama  Menteri  Keuangan  dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  : 213/PMK.07/2010, Nomor : 58 tahun 2010  tentang  Tahapan  Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan sebagai  Pajak  Daerah,  “Pajak  Bumi dan  Bangunan  yaitu  orang  atau badan yang memiliki, menguasai dan memperoleh  manfaat  atas  bumi  dan memperoleh manfaat atas bangunan”. Pajak  Bumi  dan  Bangunan yang menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota akan menjadi Pendapatan Asli Daerah yang dipungut  oleh  Dinas  Pendapatan Daerah.  Dalam  hal  pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  Perkotaan,  selalu  ada  target dalam  penerimaan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan sebagian
sumber pendapatan  daerah  yang  ditetapkan tersebut terealisasi dengan baik. Oleh karena  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan ini merupakan kewenangan  baru  yang  dimiliki  oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Daerah Kota Jambi, yang baru  memulai  mengimplementasikan kewenangan  ini  pada  tahun  2014 lalu. Tentunya diharapkan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  Kota  Jambi.  Namun  dalam hal  ini  Pemerintahan  Daerah  Kota Jambi  tentunya  juga  menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan  uraian  di  atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini  adalah:  Bagaimanakah  peranan Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Jambi? Dan  apakah  kendala  yang  dihadapi serta  upaya  yang  dilakukan  Dinas Pendapatan  Daerah  Kota  Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  melalui  pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Jambi? Adapun  tujuan  dari  penelitian yang  penulis  lakukan  adalah  untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  pemungutan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Jambi, apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kota Jambi. Metode pendekatan yang
digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat  yuridis  empiris  ( Socio-Legal Research ),  yaitu  masalah  efektivitas aturan  hukum,  kepatuhan  terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi  hukum  dalam  penegakan hukum,  implementasi  aturan  hukum, pengaruh  aturan  hukum  terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya,  pengaruh  masalah  sosial tertentu  terhadap  aturan  hukum.
Spesifikasi  penelitian  yang  dipakai dalam penelitiaan ini adalah deskriptif  analitis  yaitu  penelitian
yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku yang  berkaitan  dengan  teori-teori hukum  dan  praktek  pelaksanaan hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan di atas.
Teknik  penarikan  sampel  yang dipergunakan adalah secara purposive  sampling ,  yaitu  penarikan sampel yang dilakukan  dengan menentukan  kriterianya  terdahulu. Sedangkan  untuk  masyarakat  Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dilakukan  sampel  secara Accidental , Pengambilan sampel dilakukan terhadap  masyarakat  yang  ditemui dan bersedia memberikan data sebanyak 6 (enam) orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif.  Dalam  mengukur  Peranan Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Jambi,  penulis menggunakan  tolak  ukur  sebagai berikut:
1. 0 – 25% = Tidak Berperan
2. 26% – 50% = Cukup Berperan
3. > 51% = Berperan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam  Meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  melalui  Pajak  Bumi dan Bangunan di Kota Jambi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  ini dipungut  oleh  Dinas  Pendapatan untuk  pertama  kalinya  tahun  2014. Dinas  Pendapatan  Kota  Jambi  harus melakukan peranannya dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan atas pencapaian  targetlah  yang  dapat
menentukan seberapa besarnya peranaan  Dinas  Pendapatan  Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Jambi. Berkenaan  dengan  peranan Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Jambi,  dijelaskan oleh  Hendri  Beni  selaku  Kasi
Pengolahan  data  dan  Informasi Bidang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
Dalam  hal  yang  menyangkut Pendapatan Asli Daerah termasuk  Pajak  Bumi  dan Bangunan itu sudah merupakan tugas  pokok  Dinas  Pendapatan untuk mengelola agar mencapai  target-target  yang telah ditetapkan. Untuk mencapainya  harus  memiliki rencana-rencana  yang  baik  dan dijalankan  dengan  baik  pula, rencana tersebut tertuang dalam rencana kerja satu tahun Dinas Pendapatan Kota Jambi. Kemudian  oleh  Amin  Qodri selaku Kabid Program dan Pengendalian Dinas Pendapatan Kota Jambi mengemukakan bahwa: Dalam hal ini Dinas Pendapatan menyiapkan rencana-rencana  yang akan dilakukan untuk mencapai target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan,  melalui  rencana dan  program-program  yang bisa menarik minat masyarakat untuk membayar pajak baik itu secara langsung maupun tidak. Dari  uraian  di  atas  yang disampaikan oleh  pejabat yang berwenang di Dinas Pendapatan Kota Jambi,  mengenai  peranan  Dinas
Pendapatan Kota Jambi dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan Bangunan dengan merencanakan program-program  yang  baik  untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan rencana-rencana  Dinas  Pendapatan bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti  Kecamatan  dan  Kelurahan dalam peranannya untuk menjalankan rencana tersebut. Adapun target Dinas Pendapatan Kota Jambi dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan  pada  tahun  2014  dan 2015, sebagaimana yang disampaikan oleh  Sri Wahyuni selaku Kasi Pelaporan Bidang Akuntansi  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota Jambi: Untuk tahun 2014 target sebesar  Rp.  12.000.000.000,-
(dua  belas  milyar  rupiah) sedangkan  untuk  realisasinya sebesar  Rp.  22.209.281.576,- (dua  puluh  dua  milyar  dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan  presentase  pencapaian target sebesar 185,08% (seratus delapan  puluh  lima  koma  nol delapan  persen),  sedangkan untuk tahun 2015 target sebesar  Rp.  50.000.000.000,- (lima  puluh  milyar  rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp.
19.630.197.284,- (Sembilan belas  milyar  enam  ratus  tiga puluh  juta  seratus  sembilan puluh  tujuh  dua  ratus  delapan puluh  empat  rupiah)  dengan persentase  pencapaian  target sebesar  39,26%  (tiga  puluh sembilan  koma  dua  puluh enam persen).
Sehubungan dengan
pencapaian  tahun  2014  (185,08%), maka  sesuai  dengan  tolak  ukur  yang dirumuskan  sebelumnya  maka  dapat dikatakan  bahwa  untuk  tahun  2014 Dinas Pendapatan Kota Jambi
berperan (185,08%) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  yang  mana  telah  jauh melampaui target yang telah ditetapkan.  Akan  tetapi  pada  tahun 2015  (39,26%),  maka  sesuai  dengan tolak ukur yang dirumuskan sebelumnya  maka  dapat  dikatakan bahwa  pada  tahun  2015  Dinas Pendapatan cukup berperan (39,26%) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. 2. Kendala-kendala  yang  Dihadapi Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota Jambi dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagaimana  yang  telah  kita ketahui  meski  Dinas  Pendapatan mencapai target dalam melaksanakan pemungutan  terhadap  Pajak  Bumi dan  Bangunan  di  kota  Jambi  pada tahun  2014  akan  tetapi  pada  tahun 2015 Dinas Pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.  Adapun  kendala-kendala yang  ditemui  dalam  melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi sebagaimana disampaikan oleh Hendri  Beni selaku Kasi Pengolahan Data  dan  Informasi  Bidang  Pajak
Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan Dispenda Kota Jambi:
Pada  tahun  2014  target  yang ditetapkan  berdasarkan  data yang  di  dapat  pada  tahun sebelumnya dimana masih dipungut pusat, jumlah targetnya pun rendah, sedangkan  pada  tahun  2015 ditetapkan  berdasarkan  kajian potensi pajak bmi dan bangunan.  Dikarenakan  terlalu tingginya target yang mencapai empat  kali  lebih  besar  dari tahun  2014  pencapaian  target
ini  sulit  untuk  direalisasikan ditambah ada beberapa kendala-kendala lain seperti: 1. Data yang tidak akurat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  membayar, mendaftarkan  dan  merubah data Pajak Bumi dan Bangunan 3. Terbatasnya sumber daya manusia. Beberapa hal ini masih menjadi kendala  memperhambat  Dinas Pendapatan dalam melaksanakan pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Jumlah  wajib  pajak  yang  ada
128.914  (seratus  dua  puluh sembilan  ribu  sembilan  ratus empat belas wajib pajak). Hal  senada  juga  disampaikan oleh  Amin  Qodri  selaku  Kabid Program  dan  Pengendalian  Dinas pendapatan  Kota  Jambi  sebagai berikut: Adapun  kendala-kendala  yang ditemui dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi adalah : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  mengikuti penyuluhan 2. Kurangnya sarana dan prasarana  yang  dimiliki  dalam penyuluhan.
Fasilitas  ini  juga  menentukan kenyamanan  dalam  penyampaian penyuluhan baik dari pemberi materi maupun  peserta  sebagai  sasaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas dapat  disimpulkan  kendala-kendala yang  dihadapi  Dinas  Pendapatan pada  tahun  2015  salah  satunya besarnya  target  yang  ditetapkan dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  di  Kota  Jambi,  kendala- kendala  ini  haruslah  secepatnya  di atasi  agar  meningkatnya  Pendapatan Asli  Daerah,  diketahui  terdapat beberapa  kendala  yang  dihadapi
dalam pelaksanaan pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota Jambi,  ini  umumnya  kendala  yang dihadapi  Dinas  Pendapatan  Kota Jamb dalam meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagai berikut: a. Data yang tidak akurat Ketidakakuratan  data  yang  terjadi sebagai berikut:
1) Data  yang  Ganda,  dimana  satu objek pajak memiliki dua Surat
Pemberitahan Pajak Terutang.
2) Objek  Pajak  yang  Tidak  Ada, dimana  tidak  adanya  Objek
Pajak akan tetapi Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang ada. 3) Nama surat pemberitahan pajak terutang  tidak  sesuai  dengan kepemilikan tanah dan bangunan 4) Data  objek  pajak  tidak  sesuai, yaitu  dimana  data  tentang Objek  Pajak  yang  terdapat pada Surat Pemberitahuan pajak  Terutang  tidak  sesuai dengan  keadaan  tanah  atau bangunan, luasnya Objek Pajak,  atau  Objek  Pajak  yang semulanya tanah kosong ternyata  memiliki  bangunan. Ini terjadi biasanya tidak adanya  kesadaran  dari  Wajib Pajak untuk melaporkan perubahan Objek Pajak.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat 1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Objek Pajak 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk merubah data Objek Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat  dalam  membayar hutang Pajak Bumi dan Bangunan.
Terkait dengan kurangnya kesadaran  masyarakat,  berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan  dengan  6  (enam)  orang responden  diketahui  bahwa  hanya  4
(empat)  orang  yang  membayar. Sedangkan  2  (dua)  orang  lainnya tidak  membayar.  Adapun  alasan yang dikemukakan oleh Alinas:
Pajak bumi dan bangunan yang harus saya bayar dengan ukuran  tanah  dan  bangunan rumah  saya  yang  kecil  bisa lebih  mahal  dari  pada  pajak bumi  dan  bangunan  yang dibayar  oleh  tetangga  saya, dimana  rumahnya  memiliki pagar dan bangunan serta tanah yang lebih luas dari pada saya. Hal  senada  juga  dikemukakan oleh Yurda bahwa: rumah dan bangunan yang saya tempati  ini  merupakan  warisan dari  orang  tua,  urusan  pajak bumi  dan  bangunannya  saya tidak  tahu  dari  dulu  juga  tidak pernah dibayar apalagi
ekonomi  sulit  jadi  susah  juga untuk  membayar  pajak  bumi dan  bangunan,  tanah  juga sudah dibagi-bagikan.
Berdasarkan  uraian  tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang  tidak  membayar  pajak  dengan alasan  yang  dikemukakan  tidak menunjukkan bahwa adanya kesadaran  untuk  membayar,  hanya berupa  alasan  yang  pada  intinya melarikan kewajibannya untuk membayar  pajak.  Dari  4  (empat) responden  yang  membayar  pajak pada  umumnya  memiliki  tingkat pendidikan  yang  tinggi  sedangkan yang  tidak  membayar  memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
c. Keterbatasan sumber daya manusia Adapun  jumlah  dari  Aparatur Dinas  Pendapatan  Kota  Jambi  87 orang,  dengan  rincian  pendidikan  S2
sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 48  (empat  puluh  delapan  orang)  dan D3 sebanyak 9 (sembilan) orang dan
SLTA  sebanyak  23  (dua  pulh  tiga) orang. Sumber daya manusia dibidang  perpajakan  belum  ada  di Dinas  Pendapatan  hanya  terdiri  dari Sarjana Hukum dan Sarjana Ekonomi  saja,  jumlah  ini  masih kurang  apabila  dibandingkan  dengan tugas-tugas  yang  harus  dijalankan dalam  pelayanan  dan  pemungutan pendapatan daerah.
d. Kurangnya sarana dan prasarana Dimana  kurangnya  alat  untuk
melakukan  penyuluhan  di  kantor- kantor Kecamatan maupun Kelurahan  seperti  pengeras  suara, kursi  maupun  ruangan  yang  tidak memadai untuk melakukan penyuluhan. e. Tidak adanya waktu
Yaitu  dimana  tidak  adanya waktu  yang  tepat  untuk  melakukan penyuluhan,  dikarenakan  kesibukan masyarakat  sebagai  Wajib  Pajak dalam  aktifitas  sehari-hari,  tuntutan kerja dan sebagainya.
Apabila kendala-kendala tersebut  dapat  diatasi  maka  daerah dapat  memperoleh  lebih  banyak  lagi hasil  dari  pemungutan  Pajak  Bumi dan  Bangunan.  Dimana  penerimaan ini sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  yang  akan  digunakan  untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.
3. Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas  Pendapatan  Daerah  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  melalui  Pajak  Bumi  dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bekerjasama dengan  kecamatan  dan  kelurahan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Diketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas
Pendapatan  Daerah  Kota  Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara: a. Melakukan updating data Yaitu  dengan  cara  melakukan pemeriksaan  ulang  terhadap  Wajib Pajak  melalui  Bagian  Pelayanan  di Dinas  Pendapatan  Kota  Jambi.  Ini dilakukan  agar  keakuratan  data terhadap  Objek  Pajak  tidak  lagi menjadi  kendala  dalam  pemungutan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  tahun- tahun berikutnya.
b. Pendataan ulang Pendataan ulang yaitu melakukan pencatatan ulang terhadap  Objek  Pajak  Bmi  dan Bangunan  yang  telah  ada  maupun terhadap  Objek  Pajak  baru  yang belum  memiliki  Surat  Pemberitahan pajak  Terhutang.  Pendataan  ini dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yaitu perusahaan.
c. Sosialisasi  tentang  Pajak  Bumi dan Bangunan
Sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung,  dilakukan  dalam  bentuk penyuluhan  di  kantor  Kecamatan, untuk  setiap  kecamatan  dilakukan satu  kali  penyuluhan  jadi  ada  8 (delapan)  penyuluhan,  ada  juga undangan  dari  Lurah  atau  pun  RT untk melakukan penyuluhan. Sedangkan  sosialisasi  secara  tidak langsung  dilakukan  dengan  cara iklan  di  televisi,  dan  baliho  ataupun spanduk, x-banner yang  dipasang  di tempat-tempat  umum  dan  hiburan yang  ada  di  Kota  Jambi,  serta pembagian  brosur  setiap  hari  sabtu dan  minggu  di  jalan-jalan  utama
Kota Jambi.
d. Pemberian potongan pajak, pengurangan  dan  penghapusan denda Sesuai dengan peraturan Walikota  Jambi  Nomor  25  Tahun 2015  pemberian  pengurangan  pokok
ketetapan pajak serta adanya penghapusan sanksi administrasi denda  piutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan,  pemberian  pengurangan pokok  ketetapan  pajak  serta  adanya penghapusan sanksi administrasi denda piutang dari pajak tahun 2009. Yaitu dimana penunggak pajak tahun 2009  –  2012  mendapat  potongan
50% dan denda dihapuskan,
sedangkan  pada  tahun  2013  –  2014 pokok  pajak  dikurangi  sebesar  25%
dan denda dihapuskan.
e. Pemberian penghargaan atau hadiah
Ini  dilakukan  dengan  cara
mengumpulkan  Wajib  Pajak  yang melakukan  pembayaran  pajak  tepat waktu  selama  lima  tahun  berturut- turut,  akan  dilakukan  pengundian untuk  mendapatkan  hadiah  dalam acara  gebyar  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kota Jambi.
SIMPULAN Dinas Pendapatan Daerah berperan dalam kesuksesan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  di  Kota  Jambi  melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian yang diperoleh  Dinas  Pendapatan  dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan  tidak  lepas  dari  peranan dan  kerjasama  dengan  Kecamatan dan  Kelurahan  yang  ada  di  Kota
Jambi.
Adapun  kendala-kendala  yang dihadapi  Dinas  Pendapatan  Kota Jambi  ialah  data  yang  tidak  akurat; kurangnya  kesadaran  masyarakat; keterbatasan  sumber  daya  manusia; kurangnya sarana dan prasarana; dan tidak  adanya  waktu.  Upaya-upaya yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan Kota  Jambi  dalam  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  melalui Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah dengan  melakukan updating data; pendataan  ulang;  sosialisasi  tentang pajak bumi dan bangunan; pemberian
potongan  pajak,  pengurangan  dan penghapusan  denda;  dan  pemberian penghargaan atau hadiah.
Saran Diharapkan Agar Dinas Pendapatan tidak terbuai oleh kinerja yang  bagus  pada  tahun  pertama pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan,  untuk  ke  depan  agar bekerja lebih baik lagi agar pencapaian  Pendapatan  Asli  Daerah lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Dalam pengelolaan dana yang di  dapat  sebagai  Pendapatan  Asli Daerah  terutama  dari  Pajak  Bumi dan  Bangunan  agar  dilakukan  secara transparan dan diperuntukkan sebesar-besarnya  untuk  kepentingan masyarakat  baik  itu  untuk  jalan, maupun  sarana  dan  prasarana  lain yang  dibutuhkan  masyarakat  Kota Jambi.  Dan  kepada  Wajib  Pajak Bumi  dan  Bangunan,  bayarlah  pajak tepat  waktu  karena  hanya  dengan membayar  pajaklah  kita  membantu Pemerintah Daerah Kota membangun Kota Jambi. DAFTAR PUSTAKA
H.  Bohari.  2001. Pengantar  Hukum Pajak . Jakarta: Rajawali Pers.
Rian  Nugroho  Dwidjowijoto.  2000. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan  Desentralisasi  di Indonesia .  Jakarta:  PT.  Elex
Media Komputindo.
R.  Santoso  Brotodihardjo.  1999. Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak . Bandung: PT. Eresco.
Suratman  dan  Philips  Dillah.  2014.
Metode Penelitian Hukum .
Malang: Alfabeta. Warsito. 2001. Hukum Pajak . Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.