Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Periode 2018- 2022
Penulis:
Anggia Septie Ayu Lestari 1 Nugraeni 2
Afiliasi: Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Korespondensi: anggiaseptie09@email. com 1 nugraeni@mercubuana -yogya.ac.id 2
Histori Naskah: Submit: 12-06-2024 Accepted: 30-06-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja  pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder. Analisis  data  yang  digunakan  adalah  menghitung  rasio  kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi pendapatan asli  daerah,  rasio  keserasian,  rasio  pertumbuhan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sleman dilihat dari : (1) rasio kemandirian keuangan daerah pola hubungannya tergolong dalam  hubungan  instruktif  karena  rata-rata  rasionya  71,67%.  (2)  rasio ketergantuangan keuangan daerah dapat dikategorikan tingkat ketergantungan  rendah  karena  dibawah  50%.  (3)  rasio  efektivitas pendapatan  asli  daerah  tergolong  cukup  efektif  dengan  rata-rata  rasio sebesar  108%.  (4)  rasio  desentralisasi  fiksal  selama  5  tahun  mengalami bervariasi  naik  turun  setiap  tahunnya  hasil  rasio  desentralisasi  masih dibawah 50%. (5) rasio efisiensi pendapatan  asli daerah tergolong efisien dengan  rata-rata  62%.  Penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  selama  periode  sebelum  dan selama pandemi COVID-19 (2018-2022) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kemandirian  keuangan  daerah  pada  kategori  sangat  baik,  ketergantungan keuangan  daerah  pada  kategori  tinggi,  efektivitas  pendapatan  asli  daerah pada  kategori  efektif,  desentralisasi  fiskal  kategori  sedang,  dan  efisiensi pendapatan asli daerah pada kotegori sangat efisien.
Kata kunci : kinerja keuangan, rasio keuangan

## Pendahuluan
Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  efektif,  efisien,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang langsung ataupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
Peraturan  Pemerintah  tersebut  merupakan  wujud  pemberian  kewenangan  yang  lebih  luas  dari Pemerintah  pusat  ke  Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  menyelenggarakan  semua  urusan  Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.
Menurut  Kasmir  (2019)  menyatakan  bahwa  kinerja  adalah  hasil  kerja  dan  tindakan  yang  dicapai dengan  memenuhi  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  merupakan  gambaran  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  atau lembaga,  yang  dapat  berupa  realisasi  pendapatan  dan beban  yang  disusun  secara akrual,  sehingga
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082
menghasilkan  informasi  tentang  kinerja  keuangan  perusahaan  atau  lembaga  kesimpulan  keberhasilan manajemen.
Pengukuran kinerja keuangan penting untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan disajikan dalam bentuk laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan tentang status keuangan dan pencapaian anggaran, serta kinerja keuangan daerah untuk membantu pengambilan keputusan.  Menunjukkan  tanggung  jawab  untuk  melaporkan  sumber  daya  pengelolaan  pemerintah. Penilaian  kinerja  ini  berupa  analisis  rasio  keuangan  yang  diturunkan  dari  unsur  laporan pertanggungjawaban  kepala  Daerah  berupa  perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).
Pemerintah  daerah  yang  menjadi  pihak  yang  mengemban  tugas  mengatur,  mengembangkan,  dan melayani masyarakat wajib menyampaikan atau melaporkan sistem pertanggungjawaban daerahnya untuk melihat dan menilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan  suatu daerah adalah analisis rasio. Karena yang di teliti termasuk dalam sektor publik maka rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi pendapatan asli daerah.
Pemerintah  daerah  yang  dipilih  untuk  diteliti  adalah  kabupaten  sleman,  karena  kabupaten  sleman terkenal  dengan  masyarakatnya  yang  selalu  taat  dalam  pembayaran  pajak,  seperti  pajak  pembangunan. Selian itu kabupaten sleman juga terkenal banyak potensi-potensi sumber daya yang meliputi, pertanian, industri, wisata, dan infestasi
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Nurul  Khasanah  (2022)  dengan  judul  Analisis  Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman periode tahun 2020-2021. Dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sumber dayanya selama  tahun 2020-2021. Penelitian  ini menggunakan  data  sekunder berupa laporan keuangan publikasi pemerintah kabupaten sleman yang dikumpulkan dengan studi pustaka. Data diolah dengan analisis laporan keuangan  menggunakan  alat  rasio  keuangan  yang  terdiri  dari  rasio  kemandirian,  rasio  efisiensi,  rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan kemampuan membayar kembali pinjaman.
Wulan  Dri  Puspita  dan  Dyah  Ani  Pangastuti  (2022)  dengan  judul  Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Batu  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengalisis kinerja sebelum dan saat pandemi Covid-19 menggunakan rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio keserasian belanja dan rasio ekonomi. Metode kuantitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Pmerintah Kota Batu pada tahun 2019-2020.

## Studi Literatur

## Kinerja
Menurut  Kasmir  (2019)  menyatakan  bahwa  kinerja  ialah  hasil  kerja  dan  perilaku  kerja  yang  telah dicapai dalam pemenuhan tugas dan tanggungjawab yang diberikan selama periode. Kinerja adalah hasil kerja  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  pegawai  menghasilkan  output,  efisien  dari  segi  kualitas  dan kuantitas.  Kinerja  menjadi  masalah  utama  dalam  sebuah  organisasi  atau  lembaga  instansi,  kinerja  yang memuaskan dari karyawan tidak begitu saja terjadi dengan sendirinya melainkan melalui sebuah proses dan dibutuhkan evaluasi secara berkelanjutan.
Kinerja juga merupakan penilaian atasan dalam penilaian kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat digunakan untuk menilai perilaku individu selama eksekusi tugas atau tindakan tanggungjawab untuk tugas yang diberikan.
Kinerja  keuangan  merupakan  hasil  realisasi  pendapatan  dan  belanja  yang  disusun  dan  diukur berdasarkan  bisnis  akrual. Kinerja  keuangan  dapat  disimpulkan  merupakan  gambaran  kondisi  keuangan perusahaan  atau  keuangan  sebuah  instansi  yang  dapat  diukur  dengan  cara  tertentu  yang  dapat  berupa realisasi  pendapatan  dan  belanja  yang  disusun  berdasarkan  basis  akrual  yang  menghasilkan  sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Derise (2018) Laporan Kinerja Keuangan merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  yang  menyajikan  informasi  mengenai  pendapatan  operasional,  belanja  berdasarkan klasifikasi  fungsional  dan  ekonomi  serta  surplus  atau  defisit.  Karena  itu,  penilaian  Kinerja  Keungan Pemerintah  Daerah  sangat  diperlukan  untuk  penentuan  efektivitas  operasional,  organisasi,  dan  pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Pengukuran  kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan baik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan meningkatkan  prestasinya  secara  objektif  dalam  suatu  periode  waktu  tertentu  untuk  menggali  dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa performance keuangan pemerintah daerah merupakan  tingkat  pencapaian  hasil  pekerjaan  di  lapangan  keuangan  daerah,  termasuk  anggaran  dan realisasi  anggaran  menggunakan  indikator  keuangan  yang  ditentukan  melalui  kebijakan  atau  peraturan perundang-undangan selama periode anggaran.

## Analisis Rasio Keuangan Daerah
Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan  perusahaan,  dengan  mengambil  data  dari  laporan  keuangan  selama  periode  akuntansi sehingga  dapat  diketahui  kinerja  maksimum  keuangan  pemerintah.  Rasio  ini  seringkali  digunakan  oleh pemerintah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut, terhadap penyelamatan aset pemerintah sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.
Analisis  Rasio  keuangan  adalah  analisis  kuantitatif  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  berbagai aspek  kinerja  operasi  dan  keuangan  perusahaan  berdasarkan  informasi  yang  terdapat  dalam  laporan keuangan perusahaan seperti laporan neraca (balance sheet) , laporan aliran kas (cash flow statement) dan laporan laba-rugi (income statement) . Rasio keuangan ini dapat digunakan oleh pemerintah, kreditur atau pemberi pinjaman serta investor dan para pemegang saham. Rasio keuangan ini juga digunakan oleh para analisis  sekuritas  dan  lembaga  pemeringkat  kredit  untuk  menilai  kekuatan  dan  kelemahan  berbagai pemerintah yang akan dianalisisnya.

## Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis penggabungan antara satu unsur lainnya dalam laporan keuangan,  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  matematis  yang  sederhana  dalam  periode  atau  kurun  waktu tertentu. Dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi ataupun hasil-hasil usaha dan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan.

## Jenis-jenis Rasio Keuangan Daerah
Analisis  kinerja  keuangan  diukur  melalui  penghitungan  rasio-rasio  keuangan  yang  merupakan  alat ukur  kemampuan  keuangan  daerah.  Rumus  yang  digunakan  dalam  mengukur  kemampuan  keuangan Pemerintah, Kabupaten, Kota, atau Provinsi adalah :
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi  Rasio  Kemandirian  menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak ekstren (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.
Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi  rasio  kemandirian,  maka semakin tinggi  pasrtisipasi masyarakat  dalam  membayar  pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Menurut Mahmudi (2017) semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah propinsi.

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Setiap  pemerintah  sudah  memiliki  estimasi  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  tentunya  disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, Pendapatan Asli Daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang sudah diestimasikan.

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Menurut Mahmudi (2017) rasio desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat konstribusi PAD terhadap total penerimaan daerah.  Semakin  tinggi  konstrubusi  PAD  maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan desentralisasi.

## Rasio Efesiensi PAD
Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapau kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

## Metode Penelitian
Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini  adalah  dengan  melakukan  observasi  secara  tidak  langsung  dengan  menganalisis  Laporan  Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bkad.slemankab.go.id/laporan- realisasi- anggaran/&ved=2ahUKEwjJp9rT6tP_AhUmR2wGHQAOCrsQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0T qPRCMhGavnKRlZkBsfYW
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  yang  akan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Daerah = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡+𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖+𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑥 100%

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio Ketergantungan = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%

## 4. Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio Desentralisasi Fiskal = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## 5. Rasio Efisiensi PAD
Rasio Efisiensi = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%

## Hasil
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 1 Penghitungan Rasio Kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Pendapatan Asli Daerah Transfer pusat dan pinjaman Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2018 894.272.961.557.85 1.368.717.993.794.00 65,33% 2019 972.049.575.206.45 1.371.364.974.325.00 70,88% 2020 788.246.742.427.73 1.271.979.511.950.00 61,97% 2021 803.679.358.719.08 1.366.608.643.179.00 58,80% 2022 1.411.087.776.251.00 139.140.652.000.00 101,41% RATA-RATA 71,67%
Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2023)
Penghitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  didasarkan  pada  perbandingan  antara  jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana transfer yang mencakup bantuan penerimaan pusat.
Hasil  menemukan  bahwa  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Sleman  sebelum  pandemi pada tahun 2018 yaitu 65,33% dan pada tahun 2019 yaitu 70,88% atau dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah, dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. Otonomi daerah yang dimaksud yaitu menentukan dan menetapkan UMR, dan mengelola sendiri Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman di tahun 2020 (di masa pandemi covid- 19 periode pertama) mengalami penurunan yaitu 61,97%,  ditahun 2021 (masa pandemi periode kedua) menurun menjadi 58,80% yang dikategorikan baik dan dalam pola hubungan instruktif. Hal ini dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan daerah tidak bisa
melaksanakan  otonomi  daerah,  seperti  menentukan  UMR,  mengelola  sendiri  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD).
Hasil  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  di  tahun  2022  (masa pandemi covid-19 periode ketiga) mengalami kenaikan 101,41% yang dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
Menurut hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah sebelum pandemi  dan  pada  saat  pandemi  covid-19  pemerintah  Kabupaten  Sleman  memiliki  rata-rata kemandiriannya tergolong sangat baik. Rasio kemandirian yang sangat baik menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah.

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tabel 2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Pendapatan Transfer Total Penerimaan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 2018 1.736.316.213.265.36 417.658.961.346.00 41,57% 2019 1.788.227.110.597.00 403.042.566.398.15 44,36% 2020 1.617.144.005.540.00 398.584.982.878.78 40,57% 2021 1.968.377.573.366.50 380.545.812.168.92 52,19% 2022 1.938.607.492.467.44 445.465.298.263.96 43,51% RATA-RATA 44%
Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2023) Hasil penghitungan Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2018 sedikit berkurang mengalami penurunan ketergantungan dana pusat terutama lebih ke pembayaran gaji PNS terlihat dari perhitungan rasio ketergantungan daerah yaitu 41,57% untuk tahun selanjutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mencapai 43,51%. Dapat dikategorikan tingkat ketergantungan rendah karena dibawah 50%

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Tabel 3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Realisasi PAD Anggaran PAD Rasio Efektivitas 2018 894.272.961.557.85 821.071.767.742.63 108,91% 2019 972.049.575.206.45 903.278.920.723.56 107,61% 2020 788.246.742.427.73 676.743.940.021.93 116,47% 2021 803.679.358.719.08 770.675.023.451.00 104,28% 2022 1.411.087.776.251.00 1.031.150.840.396.00 102,90% RATA-RATA 108%
Sumber Data : Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (2023)
Hasil  penghitungan  Rasio  Efektivitas  PAD  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  di  tahun  2018  yaitu 108,91% dan dikategorikan efektif karena rata-rata efektivitasnya berada pada presentase 100%. Hal ini disebabkan  karena  penerimaan  dari  sektor  pajak  seperti  pajak  kendaraan  bermotor,  pajak  hotel,  pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame mencapai target dari yang dianggarkan sebelumnya.
Hasil  Efektivitas  PAD  tahun  2019  yaitu  107,61%  dikategorikan  efektif,  untuk  tahun  berikutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mencapai 102,90%. Dapat dikategorikan efektif
yang  berarti  penerimaan  dari  sektor  pajak  dan  retribusi  daerah  seperti  retribusi  jasa  umum,  retribusi perizinan tertentu mencapai anggaran yang telah direncanakan.

## Rasio Desentralisasi Fiksal
Tabel 4 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Pendapatan Asli Daerah Total Penerimaan Daerah Rasio Desentralisasi Fiskal 2018 894.272.961.557.85 417.658.961.346.00 18,96% 2019 972.049.575.206.45 403.042.566.398.15 24,11% 2020 788.246.742.427.73 398.584.982.878.78 19,77% 2021 803.679.358.719.08 380.545.812.168.92 21,11% 2022 1.411.087.776.251.00 445.465.298.263.96 31,67% RATA-RATA 23,12%
Sumber Data : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (2023
Hasil  perhitungan  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  di  tahun  2018  yaitu 18,96%  dan  selama  5  tahun  mengalami  bervariasi  naik  turun  setiap  tahunnya  sampai  tahun  2022 mengalami kenaikan 31,67%. Meskipun setiap tahun terjadi kenaikan hasil presentase rasio desentralisasi fiskal.  Hasil  rasio  desentralisasi  fiskal  Kabupaten  Sleman  masih  dibawah  50%.  Sehingga  Kabupaten Sleman belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya.

## Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Tabel 5 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Realisasi Belanja Daerah Realisasi Penerimaan Daerah Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 2018 2.298.131.055.803.06 417.658.961.346.00 55% 2019 2.437.844.182.430.33 403.042.566.398.15 60% 2020 2.333.597.553.062.59 398.584.982.878.78 58% 2021 2.714.312.898.539.54 380.545.812.168.92 71% 2022 3.040.474.126.755.75 445.465.298.263.96 68% RATA-RATA 62%
Sumber Data : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (2023)
Hasil penghitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman di tahun 2018 yaitu 55% dan berada pada kategori Efisien, hal tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman efisien dalam menekankan biaya yang dikeluarkan untuk mengoptimalkan perolehan PAD.
Hasil penghitungan Rasio efisiensi PAD di tahun 2019-2022 juga berada dikategori yang sama dengan tahun  sebelumnya  yaitu  efisiensi  karena  nilai  presentase  yang  dihasilkan  kurang  dari  100%,  dan menggambarkan  bahwa  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Sleman  efisien  dalam  mengelola  pengeluaran daerah yaitu belanja daerah seperti belanja barang dan jasa, pembelian investor kantor, biaya pendidikan, dan biaya perjalanan dinas bagi kegiatan pegawai.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082

## Pembahasan

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Berdasarkan  grafik  di  atas  menunjukkan  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten Sleman, di tahun 2018-2021 bervariasi naik turun setiap tahunnya, sampai tahun 2022

## Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Berdasarkan  grafik  diatas  menunjukkan  hasil  penghitungan  ketergantungan  keuangan  daerah pemerintah  Kabupaten  Sleman  mengalami  penurunan  dan  peningkatan.  Pada  tahun  2018  mengalami penurunan yaitu 41,57% untuk tahun selanjutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mencapai 43,51%.

## Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dari  tahun  2018 sebesar  108,91%  mengalami  kenaikan  di  tahun  2019  sebesar  107,61%  dan  di  periode  selanjutnya
65% 70.88% 61.97% 58.80% 101.67% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 2018 2019 2020 2021 2022 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 2018 2019 2020 2021 2022 95.00% 100.00% 105.00% 110.00% 115.00% 120.00% 2018 2019 2020
2021 2022
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082
mengalami penurunan menjadi 116,47% kemudian 2021-2022 mengalami peningkatan yaitu 2021 104,28% dan 2022 102,90%.

## Rasio Desentralisasi Fiskal
Hasil dari penghitungan yang dapat menggunakan rasio desentralisasi fiskal dilihat dari grafik diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 yaitu 18,96% dan  mengalami  peningkatan  di  tahun  2019 yaitu  24,11%,  di tahun  2020 mengalami  penurunan kembali sebesar  19,77%,  dan  mengalami  peningkatan  di tahun  2021-2022  yaitu  2021  sebesar  21,11%  dan  tahun 2022 31,67%.

## Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan grafik diaras diketahui bahwa dari tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan yaitu 2018 sebesar 55%  dan 2020 60% dimana terdapat belanja pegawai, barang dan jasa, peralatan, gedung, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 58% dan ditahun 202171%, tahun 2022 68%.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  sesuai  dengan  tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama sebelum dan saat pandemi covid-19 (tahun 2018-2022) jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada kategori Sangat Baik.
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 2018 2019 2020 2021 2022 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2018 2019 2020
2021 2022
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082
2. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  jika  dilihat  dari  Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah pada kategori Tinggi.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada kategori Efektif.
4. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  jika  dilihat  dari  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  pada kategori Sedang.
5. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  jika  dilihat  dari  Rasio  Efisiensi  Pendapatan  Asli Daerah pada kategori Sangat Efisien.

## Referensi
Digdowiseiso,  K.,  &  Satrio,  M.  B.  (2022).  Pengaruh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dan  rasio ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2020. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan , 4 (Spesial Issue 3), 1170-1181.
Febriani, A. N., Buchdadi, A. D., & Siregar, M. E. S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Sebelum dan Di Saat Pandemi Covid-19. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi , 2 (1), 149-164.
Harahap,  H.  F.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (1), 34-38.
Helmawanti,  N.,  Yusri,  Y.,  Rezeki,  Y.,  &  Yanti,  S.  (2023).  Analisis  Implementasi  SAK  ETAP  Dalam Penyajian  Laporan  Keuangan  Pada  BUMDes  Batu  Batuah  Desa  Batu  Tojah  Kecamatan  Barito Tuhup Raya. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) , 3 (3), 629-639.
Nugraeni, N., Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Naskah PUblikasi Program Studi Akuntansi .
Kasmir. 2018. Analisis Laporan Keuangan . Cetakan kesebelas. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Kasmir. 2019. Analisis Laporan Keuangan . Edisi Revisi. Jkarta: PT. Raja Grafindo Persada
Lakonawa, W., & Nugraeni, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Addes (EVA) Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Tahun 2018-2022. Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan , 2 (1), 260-272.
Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi (JIRA) , 10 (6).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan  pertanggunghawaban  keuangan daerah
Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). Analisis Laporan Keuangan . Cipta Media Nusantara.
Ramadhan, A., Sam, I., & Olimsar, F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021. Journal of Student Research , 1 (4), 104-118.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4082
Santoso, R. T., Syukri, M., & Hasanah, N. M. (2021). ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017- 2019. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia , 1 (1), 75-94.
Sirait, P. (2021). Pelaporan dan laporan keuangan.
Thian, A. (2022). Analisis laporan keuangan . Penerbit Andi.
Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Cakrawala Repositori IMWI , 3 (1), 61-74.
Zubaidah,  A.  N.,  &  Nugraeni,  N.  (2023).  PENGARUH  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) , 7 (3), 978-988.