PERANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG DALAM MENANGGULANGI BERITA HOAKS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK  SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

## DI KABUPATEN BULELENG
Oleh: Gede Falliyawan Eka Putra 1 dan I Nyoman Surata 2 ( Gedefalliyawan@gmail.com ) ( nymn.surata@gamil.com )
Abstrak : Tanggung jawab atas berita hoaks tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada  pemerintah,  tetapi  pemerintah  memiliki  beberapa  hal,  termasuk  sumber daya untuk melakukan pencegahan maupun tindakan penanggulangan atas berita bohong  yang  terjadi  termasuk  dampak  yang  ditimbulkannya.  Penelitian  ini meneliti  peranan  Dinas  Komunikasi,    Informatika,    Persandian  dan  Statistik Kabupaten  Buleleng  dalam  menanggulangi  berita  hoaks dan  kendala-kendala yang  dihadapi  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan  Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks . Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  peranan  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten Buleleng  dalam  menanggulangi  berita  hoaks adalah  sebagai:  penanggung  jawab dan  pelaksana  operasi  patroli  siber,  pelaksana  layanan  aduan  kejahatan  siber kepada  masyarakat  sebagai  korban  kejahatan  siber,  pelaksana  pembinaan pengamanan  informasi  siber,  pelaksana  pengawasan  dan  evaluasi  pengamanan informasi  siber,  pelaksana  publikasi  dan  dokumentasi  kegiatan  Satuan  Tugas CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks. Kendala-kendala yang dihadapi  Dinas  Kominfosanti  dalam  menanggulangi  berita  hoaks antara  lain: terbatasnya  jumlah  sumber  daya  yang  memiliki  kemampuan  khusus  dalam  ITK, faktor sarana-prasarana karena yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh Satuan Tugas  CIRT,  hanya  sebatas  sarana  untuk  melakukan  penyisiran  terhadap  berita hoaks, faktor masyarakat, yang bersikap subyektif terhadap berita yang diterima. Kata  Kunci:  Penanggulangan,  Berita  Hoaks,    Dinas  Komunikasi,  Informatika,
Persandian dan Statistik

## PENDAHULUAN
Telah  lama  disadari  bahwa  informasi  dan  komunikasi  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  berbangsa,  termasuk  dalam
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
menentukan  berhasil  tidaknya  pembangunan.  Pembangunan  informasi  dan komunikasi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pembangunan dilaksanakan, tetapi lebih dari itu, berhubungan dengan pembentukan persepsi masyarakat agar mendukung dan berpartisipasi aktif terhadap pembangunan.
Pentingnya komunikasi dan informasi antar lain ditandai dengan terjadinya apa  yang  disebut  sebagai  revolusi  komunikasi,  yang  oleh  Dissayanake  (dalam Zulkarimein  Nasution)  diartikan  sebagai  peledakan  (eksplosi)  teknologi komunikasi,  seperti  terlihat  melalui  peningkatan  penggunaan  satelit,  mikro- prosesor,  komputer,  dan  pelayanan  radio  bertahap  tinggi,  dan  perubahan  yang terjadi  sebagai  konsekuensi  yang  ditempa  oleh  bidang  sosial,  ekonomi,  politik, kultural  dan  gaya  hidup  manusia  (Zulkarimein  Nasution,  1989:  3).  Masyarakat yang  terbentuk  sebagai  akibat  revolusi  komunikasi  disebut  dengan  berbagai istilah, antara lain oleh Daniel Bell disebut masyarakat pasca-industrial atau post- industrial, yang pada intinya merupakan pengakuan terhadap pentingnya peranan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  membentuk  masa  depan,  informasi merupakan  faktor  pusat  dalam  masyarakat  pasca-industrial  (Zulkarimein Nasution, 1989: 5).
Informasi  yang  sedemikian  beragam,  dan  dapat  membawa  dampak  sangat penting,  sehingga  sebagian  besar  orang  berusaha  untuk  memperoleh  informasi sesegera  mungkin,  agar  dapat  mengambil    sikap  terhadap  informasi  yang  ada, untuk  melindungi  kepentingannya.  Informasi  yang  bermanfaat  tentu  informasi yang bernilai, tidak hanya benar dan lengkap, tetapi juga diterima pada saat yang tepat.
Informasi  dalam  konteks  sistem  informasi  akan  menjadi  bernilai,  semakin formal,  dan  ideal  apabila  didasarkan  pada  sepuluh  sifat  menurut  yang  menurut Burch dan Strater (dalam Sri Ati) sebagai berikut.
1. Accesibility :  sifat  ini  menunjukkan  mudah  dan  cepatnya  diperoleh keluaran informasi.
2. Luas  dan  lengkapnya  ( comprehensiveness ):  sifat  ini  menunjukkan lengkapnya  isi  informasi.  Hal  ini  tidak  berarti  hanya  mengenai volumenya, tetapi juga mengenai output informasinya.
3. Ketelitian  ( accuracy ):  berhubungan  dengan  tingkat  kebebasan  dari kesalahan pengeluaran informasi.
4. Kecocokan  ( appropriateness ):  sifat  ini  menunjukkan  seberapa  jauh keluaran  informasi  berhubungan  dengan  permintaan  para  pemakai.  Isi informasi harus berhubungan dengan masalah.
5. Ketepatan waktu ( timeliness ): berhubungan dengan waktu yang dilalui dan yang lebih pendek pada saat diperolehnya informasi.
6. Kejelasan ( clarify ): atribut ini menunjukkan tingkat keluaran informasi dan bebas dari istilah-istilah yang tidak dipahami.
7. Keluwesan  ( flexibility ):  sifat  ini  berhubungan  dengan  dapat disesuaikannya keluaran informasi.
8. Dapat  dibuktikan  ( verifiability ):  atribut  ini  menunjukkan  kemampuan beberapa  pengguna  informasi  untuk  menguji  keluaran  informasi  dan sampai pada kesimpulan yang sama.
9. Tidak ada prasangka ( freedom from bias ): sifat ini berhubungan dengan tidak  adanya  keinginan  untuk  mengubah  informasi  guna  mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.
10. Dapat  diukur  ( quantifiable ):  sifat  ini  menunjukkan  hakikat  informasi yang dihasilkan pada sistem informasi formal  (Sri Ati, dkk., 2014: 6).
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, timbul berbagai  masalah,  salah  satunya  adalah  penyalahgunaan  informasi  untuk kepentingan  tertentu  dengan  menyebarkan  informasi  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Kemajuan  teknologi  di  era  globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media online membuat  informasi  yang  belum  terverifikasi  benar  dan  tidaknya  tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah dapat langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial.
Vibriza  Juliswara menyatakan  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan berita (termasuk berita palsu/ hoaks) dapat menyebar dengan cepat.  Faktor-faktor itu antara lain:
1. Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber  yang  memberikan  dampak  pada  perilaku  kehidupan  masyarakat moderen.  Kehadiran  media  siber  merupakan  bentuk  cara  baru  dalam berkomunikasi.  Bila  selama  ini  pola  komunikasi  yang  telah  mapan  terdiri dari pola ‘one-to-many audiences’ atau dari satu sumber ke banyak pemirsa
(seperti buku, radio, dan televisi), dan pola ‘one- to- one audience’ dari satu sumber  ke  satu  pemirsa  atau  (seperti  telepon  dan  surat),  maka  pola komunikasi  masyarakat  siber  menggunakan  kombinasi  pola ‘many-  to- many’ dan  pola ‘few-to-few’ .  Realitasnya,  kemunculan  media  sosial  tidak hanya  digunakan  untuk  sekedar  bersosialisasi  semata  namun  juga  sudah meluas  menjadi  sarana  bertukar  informasi,  berbisnis  (jual-beli,  dan  iklan), berkampanye,  mengajukan  protes,  ajakan  berdemonstrasi,  bahkan  mencari jodoh ( dating) .
2. Faktor  selanjutnya  adalah  adanya  semacam  euforia  dalam  menggunakan internet dan media sosial. Seperti diketahui sebelum reformasi, masyarakat di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengekspresikan pendapat dan berdemokrasi.  Tetapi,  semenjak  reformasi  bergulir  masyarakat  seakan mendapat  angin  segar  untuk  secara  lebih  bebas  menyatakan  aspirasi  dan pendapat-pendapat  terkait  persoalan  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya, bahkan persoalan keseharian dalam kehidupan pribadi.  Banyak masyarakat yang memang secara arif bisa menyampaikan aspirasi mereka melalu media sosial.  Namun,  tidak  sedikit  yang  menyampaikan  aspirasinya  tanpa memperhatikan  etika  dan  norma  dalam  berpendapat.  Mengatasnamakan kebebasan, pengguna media sosial ( netizen ) sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial.
3. Adanya  kebiasaan  sebagian  besar  masyarakat  yang  ingin  cepat  berbagi informasi.  Masyarakat  Indonesia  memang  memiliki  karakteristik  ‘suka bercerita’ sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara berkomunikasi dengan menggunakan media sosial. Para pengguna media sosial sering membagikan informasi  yang  didapatkan  tanpa  melakukan  pengecekan  terhadap kebenarannya.  Masyarakat    kadang  bahkan  tidak  tahu  dari  mana  sumber berita  atau  siapa  orang  yang  pertama-tama  yang  membuat  berita  tersebut. Banyak yang langsung percaya dan secara tergesa-gesa membagikan berita atau  informasi  tersebut  kepada  pengguna  lainnya.  Pengguna  lain  yang mendapat  informasi  ini  juga  acapkali  juga  memiliki  kecenderungan  yang
sama  dengan  pengguna  sebelumnya,  tanpa  menelisik  lebih  jauh  tentang informasi  dan  berita  yang  diterima,  langsung  membagikan  kembali informasi  yang  didapatnya  itu.  Demikian  terus  berlanjut  sehingga  berita yang  sebenarnya  belum  sempat  divalidasi  kebenarannya  itu  malah  telah menjadi viral dan dipercaya oleh masyarakat (Vibriza Juliswara, 2017: 148). Sehubungan  dengan  komunikasi  melalui  media  sosial,  Kementrian Pedayagunaan  Aparatur  Negara  telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Pedayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi  Pemerintah.    Menurut    Budi  Prayitno Permenpan  ini  memuat  sejumlah  langkah  komunikasi  pemerintah  melalui pengelolaan media sosial, antara lain:
1. Perencanaan. Secara sederhana, perencanaan media sosial dilakukan dengan metode People-Objectives-Strategy-Technique  (POST) yang  merupakan empat  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  strategi  media  sosial.  Khalayak (people) adalah  penetapan  khalayak  yang  menjadi  sasaran  komunikasi instansi  dan  perilaku online khalayak  yang  didasarkan  pada  segmentasi teknografis  sosial.  Sasaran (objectives) adalah  penentuan  sasaran  khalayak dalam  memperoleh  masukan,  menyosialisasikan  informasi  untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak). Strategi adalah cara instansi  menentukan  hubungan  dengan  khalayak.  Pemanfaatan  teknologi (technology), khususnya penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Kegiatan  Media  Sosial.    Kegiatan  media  sosial  merupakan  bagian  terpadu dari  kegiatan  komunikasi  instansi  pemerintah  secara  menyeluruh.  Oleh karena  itu,  kegiatan  tersebut  harus  diselaraskan  dengan  kebijakan  umum pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah yang memiliki akun media sosial harus  tercermin  dalam  isi  media  sosial.  Untuk  mengelola  hubungan masyarakat  dengan  memanfaatkan  media  sosial  digunakan  akun  resmi masing-masing instansi pemerintah dengan penanggung jawab (administrator) pimpinan  dari  instansi  yang  bersangkutan  atas  nama pemimpin  instansi.  Penanggung  jawab  berhak  sepenuhnya  untuk
mengunggah  informasi  yang  berkaitan  dengan  instansi  serta  menanggapi atau menjawab komentar, pendapat, masukan dan saran khalayak.
3. Strategi  Media  Sosial.  Strategi  media  sosial  dilakukan  dengan  merancang pesan  yang  tepat  untuk  khalayak  sasaran  dan  menyebarluaskannya  pada media sosial yang tepat.
4. Pelaksanaan Media Sosial. Langkah pelaksanaan media sosial dalam rangka mendukung komunikasi pemerintah dilakukan dengan pertama, menentukan khalayak  sasaran  yang  tepat  sesuai  dengan  segmentasi  teknografis. Kedua, memilih  dan  membuat  akun  media  sosial  yang  sesuai  dengan  khalayak sasaran. Ketiga, membuat  dan  mengunggah  pesan  dengan  melakukan tagging.  Keempat, memantau  percakapan. Kelima, berinteraksi  dengan khalayak,  dan keenam, menganalisa  dan  menyarikan  seluruh  masukan khalayak  sebagai  umpan  balik  pembuat  kebijakan. Ketujuh, memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program, atau kebijakan sesuai dengan masuan  dan  aspirasi  khalayak,  dan  terakhir  adalah  menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program.
5. Pemantauan  dan  Evaluasi  Media  Sosial.  Pemanfaatan  media  sosial  dikenal juga  dengan  istilah  penyimakan  sosial (social  listening). Kegiatan  ini merupakan  proses  identifikasi  dan  penilaian  mengenai  persepsi  khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media  sosial.  Pemantauan  dilakukan  untuk  mengukur  dan  menganalisis kecenderungan  persepsi,  opini,  dan  sikap  khalayak  terhadap  instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan terus menerus dan sewaktu (real time) sehingga instansi pemerintah mampu memantau pergerakan naik atau turunnya  kecenderungan  persepsi,  opini,  dan  sikap  khalayak  terhadap instansi (Budi Prayitno, 2017: 21).
Meskipun tanggung jawab atas fenomena berita bohong/ hoaks tidak dapat sepenuhnya  dibebankan  kepada  pemerintah,  termasuk  pemerintah  daerah,  tetapi pemerintah  memiliki  beberapa  hal,  termasuk  sumber  daya  untuk  melakukan pencegahan  maupun  tindakan  penanggulangan  atas  berita  bohong  yang  terjadi
termasuk  dampak  yang  ditimbulkannya.  Hal  yang  dianggap  penting  antara  lain, upaya edukasi kepada masayarakat agar dapat memanfaatkan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab.
Pasal  40  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  ditulis  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008) menyatakan:
(1) Pemerintah  memfasilitasi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi Elektronik  yang  mengganggu  ketertiban  umum,  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2a)  Pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan  penyebarluasan  dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  muatan  yang  dilarang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(2b)  Dalam  melakukan  pencegahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2a), Pemerintah  berwenang  melakukan  pemutusan  akses  dan/atau memerintahkan  kepada  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  untuk melakukan  pemutusan  akses  terhadap  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
(3) Pemerintah  menetapkan  instansi  atau  institusi  yang  memiliki  data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
(4) Instansi  atau  institusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya  ke  pusat  data  tertentu  untuk  kepentingan pengamanan data.
(5) Instansi  atau  institusi  lain  selain  diatur  pada  ayat  (3)  membuat Dokumen  Elektronik  dan  rekam  cadang  elektroniknya  sesuai  dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
(6) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  peran  Pemerintah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (2a),  ayat  (2b),  dan  ayat  (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Ketentuan  Pasal  40  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2008  menegaskan  tentang  pemerintah  berkaitan  dengan  informasi  dan  transaksi elektronik.  Dimaksud  dengan  informasi  elektronik  dinyatakan  dalam  Pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  sebagai berikut:
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Transaksi  elektronik  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  2:  “Transaksi  Elektronik adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.
Hal-hal  demikianlah  yang  mendorong  peneliti,  untuk  meneliti  peran pemerintah  daerah,  khususnya  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan Statistik dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 19  Tahun  2012  tentang  Informasi  dan  Teknologi  Elektronik  di  Kabupaten Buleleng.
Sejalan  dengan    latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  masalah  yang  dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa  peranan  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan  Statistik Kabupaten  Buleleng  dalam  menanggulangi  berita  hoaks berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Komunikasi,  Informatika, Persandian  dan  Statistik  Kabupaten  Buleleng  dalam  menanggulangi  berita hoaks berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

## METODE PENELITIAN
Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini  meneliti  tentang pelaksanaan  regulasi/  norma  hukum,  khususnya  norma  hukum  mengenai informasi  dan  transaksi  elektronik,  lebih  khusus  lagi  mengenai  penanggulangan penyebaran berita hoaks.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Hasil  penelitian  ini  merupakan    deskripsi  tentang    peranan  Dinas Komunikasi  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Buleleng  dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan  kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika, Persandian  dan  Statistik  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk memudahkan  proses  pencarian  data.  Hal  lain  yang  juga  menjadi  pertimbangan adalah  mengingat    Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan  Statistik Kabupaten Buleleng merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan  kewenangan  daerah  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  di Kabupaten Buleleng.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku dan artikel pada jurnal ilmiah.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur.  “Wawancara  berencana  adalah wawancara  yang  disertai  dengan  daftar  pertanyaan  yang  disusun sebelumnya,  serta  tidak  menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan- pertanyaan  tambahan  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat wawancara” (Amiruddin dan Asikin, Zainal., 2004).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah
meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  “Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan  ‘jumlah’”  (Soejono  dan  Abdurahman  H.,  2003:  26).  Penelitian  ini tidak  didasarkan  pada  data  berupa  angka-angka  dan  tidak  juga  dilakukan perhitungan  matematis  untuk  menarik  simpulan  sebagai  jawaban  atas  masalah yang dirumuskan.

## PEMBAHASAN
1. Peranan  Dinas  Komunikasi,  Informatika,    Persandian  dan  Statistik Kabupaten  Buleleng  dalam  Menanggulangi  Berita  Hoaks Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Sebagaimana  Telah  Diubah Dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Untuk mengelola urusan di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Buleleng  membentuk  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian  dan  Statistik Kabupaten  Buleleng  (selanjutnya  ditulis  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten Buleleng).    Dinas  Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng  dibentuk  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Daerah ini, Dinas Statistik yang sebelumnya mandiri  dilebur  dan  digabungkan  dengan  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  dan Persandian Kabupaten Buleleng.
Kepala  Bidang  Persandian  dan  Statistik  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten Buleleng,  menjelaskan  tentang  pentingnya  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  TIK),  meskipun  harus diantisipasi  sisi  negatifnya,  termasuk  berita  hoaks.  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  menyadari  bahwa  pengembangan  TIK  harus  selaras  dengan  Visi organisasi.  Pemerintah  Daerah  berada  di  garda  terdepan  pada  pengembangan, pengelolaan  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk
memberikan  layanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  sebesar-besarnya mensejahterakan  rakyat,  pengelolaan  aset  informasi  daerah  yang  akurat,  dan pengelolaan  TIK  yang  cepat  dan  handal.  Hal  ini  akan  menjamin  akurasi pengambilan  keputusan  pimpinan  daerah  dalam  memberikan  layanan  terbaiknya pada  masyarakat  di  samping  meningkatkan  akuntabilitas  aparatur  daerah. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat  mendukung  terbentuknya  pemerintahan yang  efektif,  efisien  dan  transparan  dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  ini  harus  sejalan  dengan  visi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng.
Situs (website) yang  internet  yang  paling  banyak  dikunjungi  pengguna internet  di  Indonesia  adalah  situs-situs  media  sosial,  seperti facebook.com, twitter.com, dan youtube.com. Pengguna  internet  di  Indonesia  sebagian  besar menggunakan media sosial dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang  menggunakan  internet.  Dapat  dipahami jika kemudian Pemerintah menyatakan melalui Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media Sosial  Instansi  Pemerintah  untuk  menggunakan  internet,  termasuk  media  sosial untuk  menyebarluaskan  informasi  dan  kebijakan  Pemerintah  sesuai  dengan institusi/lembaga  masing-masing  kepada  publik,  menampung  dan  mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah.
Media sosial secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori berdasarkan  tujuan  penggunaannya:  1. Social  network (media  untuk  berinteraksi dan  bersosialisasi).  2. Discuss (fasilitas  diskusi).  3.  Share  (wadah  untuk  saling berbagi  file)  4. Publish (untuk  kepentingan  publikasi  karya).  5. Social  game (sarana  untuk  bermain  game  bersama  orang  lain).  6. Livestream (sarana  untuk melakukan siaran langsung) (Herdito Sandi Pratama, 2019: 4). Pengertian sosial sendiri tidak selalu berarti pertemuan dalam arti fisik. Sosial adalah tempat atau wadah  pergaulan  hidup  antar  manusia  yang  perwujudannya  berupa  kelompok manusia  atau  organisasi,  yakni  individu  atau  manusia  yang  berinteraksi  secara
timbal  balik  (Paisol  Burlian,  2015:  13).  Media  Sosial  lahir  sejalan  dengan berkembangnya  teknologi  dalam  media. New  media menunjuk  pada  teknologi komputer  yang  menekankan  bentuk  dan  konteks  budaya  yang  mana  teknologi yang  digunakan  seperti  dalam  seni,  film,  dan  perdagangan,  saint  dan  internet (Dennis Mc Quail, 2012: 58).
Pemanfaatan  media  sosial  oleh  instansi  Pemerintah  perlu  diberi  pedoman, agar  sasaran  pemanfaatan  tersebut  tercapai,  yaitu  (Lampiran  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  Media  Sosial  Instansi Pemerintah):
1. tercapainya kesamaan pemahaman pemanfaatan media sosial sebagai salah satu peranti hubungan masyarakat di instansi pemerintah;
2. terselenggaranya  hubungan  yang  harmonis  dan  saling  menguntungkan antara instansi pemerintah dan media;
3. terwujudnya  keterpaduan  pengelolaan  media  sosial  secara  optimal,  efektif, dan efisien;
4. terciptanya media sosial yang menghasilkan reputasi instansi pemerintah yang semakin baik.
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan  media sosial secara optimal, untuk (Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  83  Tahun  2012  tentang  Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah):
1. menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau sebagaian besar masyarakat;
2. membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial;
3. menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan;
4. membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat;
5. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah;
6. menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
Ada  beberapa  tujuan  pemanfaatan  media  sosial  oleh  instansi  Pemerintah, antara lain untuk:
1. menyimak (listening) ,  yaitu  instansi  menggunakan  media  sosial  untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan khalayak;
2. berbicara (talking) ,  yaitu  instansi  menggunakan  media  sosial  untuk menyebarluaskan pesan dan informasi;.
3. menyemangati (energizing), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membangun  semangat  dan  keterlibatan  serta  mendorong  khalayak menyebarluaskan  pesan  melalui  percakapan  dari  mulut  ke  mulut (word-of- mouth ) dan komunikasi viral (melalui internet);
4. mendukung (supporting), yaitu  instansi  menggunakan  media  sosial  untuk membantu  khalayak  agar  saling  mendukung  sehingga  tercipta  dukungan yang lebih besar;
5. merangkul (embracing), yaitu  instansi  menggunakan  media  sosial  untuk melibatkan  khalayak  ke  dalam  kegiatan  instansi,  termasuk  dalam memberikan masukan, saran, gagasan, dan/atau tindakan nyata.
Dalam  kenyataannya,  media  sosial  juga  digunakan  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita-berita yang sebagian besarnya tidak benar, untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan masayarakat. Putu Gopi  Suparnaca  berpendapat  bahwa  hoaks  merupakan  serangan  maya  di  era digital, juga bagian bukti cyber crime (kejahatan siber) yang bertujuan merubah mindset  nitezen milenial  dari  fakta-fakta,  diubah  dengan  beragam  unsur kebohongan  dan  mengandung    nilai  konten  negatif.  Biasanya  hoaks  itu mengandung  modus  penipuan,  ujaran  kebencian,  pencemaran  nama  baik,  isu hasutan, isu ajakan, isu  propokasi dan pembunuhan karakter. Penyebaran hoaks di dunia maya biasanya masif, sistimatis dan berstruktur dari sumber yang tidak jelas. Penyebaran berita hoaks yang tidak terkendali dapat mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui
pemberitaan,  untuk  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  melalui  media internet (Asril Sitompul, 2004: 76).
Pada  umumnya  berita  hoaks  bertentangan  dengan  upaya-upaya pembangunan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah,  dan  dapat  secara  nyata mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat.  Lebih  berbahaya  lagi, masyarakat  sering  tidak  menyadari  bahwa  informasi/  berita  yang  diterimanya merupakan berita bohong, dan mempercayainya begitu saja. Menurut Putu Gopi Suparnaca  penyebaran  hoaks  itu  merugikan  semua  pihak  dan  menyesatkan generasi  muda,  untuk  itu  Pemerintah  kabupaten  Buleleng  memiliki  kepentingan untuk selalu berupaya menangkal dan   menolak secara tegas serangan di dunia maya  dengan    memerangi    hoaks  yang  marak  di  sosial  media.  Untuk  itulah, Pemerintah kabupaten Buleleng berupaya untuk mengidentifikasi, memverifikasi dan  mengklarifikasi  berita  bohong  di  semua  jejaring  sosial  media,  guna memulihkan situasi dan kondisi yang kondusif.
Kepala  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng  menyampaikan  pendapat bahwa  berita  hoaks  adalah  berita  yang  tidak  dapat  di  pertanggungjawabkan kebenarannya, dan untuk era jaman sekarang ini berita hoaks dijadikan alat oleh oknum-oknum untuk menyebar suatu kebencian, kebohongan atau dijadikan alat provokator  bagi  oknum-oknum  yang  tidak  suka  terhadap  kelompok  orang, pemerintah  ataupun  pribadi  orang  sehingga  dengan  adanya  berita  hoaks  yang merajarela  perlunya  perhatian  khusus  dari  pemerintah  dan  juga  aparat  terkait untuk  lebih  intens  memerangi  berita  hoaks  guna  terwujudnya  situasi  yang kondusif.  Sejalan  dengan  pendapat  ini,  ada  relevansinya  jika  penyebar  hoaks harus  dipidana,  karena  pidana  atau  tindakan  yang  dijatuhkan  berorientasi  pada tujuan  pemidanaan  yang  bertolak  pada  keseimbangan  dua  sasaran  pokok,  yaitu “perlindungan  masyarakat”  dan  “perlindungan  atau  pembinaan  individu  pelaku tindak  pidana”.  Sehingga  dalam  penjatuhan  pidana  atau  tindakan  berorientasi kepada  kepentingan  masyarakat  (termasuk  korban)  dan  kepentingan  atau pemulihan pelaku (I Nyoman Gede Remaja, 2019: 4).
Pemeran  penuh terhadap penanggulangan berita hoaks adalah pemerintah, terutama  aparat  penegak  hukum  dan  dinas-dinas  terkait  dengan  tidak mengecualikan  dukungan  yang  penuh  dari  masyarakat  itu  sendiri  dengan  cara melakukan  pendekatan-pendekatan  yang  masif  dan  memberikan  sosialisasi  yang berkelanjutan  tentang  cara  penggunaan  sosial  media  yang  baik.  Pemerintah Daerah wajib melakukan penanggulangan berita hoaks karena pemerintah daerah sebagai  ujung  tombak  dalam  mencegah  berita  hoaks  dengan  cara  memberi himbauan  kepada  masyarakat  akan  bahaya  berita  hoaks  di  sosial  media. Pemerintah  Daerah  sudah  melakukan  upaya-upaya  dalam  memerangi  berita hoaks,  contoh  kecil  telah  dipasangnya  himbauan  tentang  antisipasi  berita  hoaks. Hal yang dapat di lakukan dalam hal memerangi berita hoaks yaitu :
a. Melakukan  himbauan  terhadap  masyarakat  agar  bijak  menggunakan  sosial media.
b. Melakukan sosialisasi terhadap bahaya dari berita hoaks.
c. Memegang teguh prinsip “saring sebelum di shering ”.
d. Mengajak  masyarakat  agar  tidak  mudah  percaya  dengan  berita-berita  yang tidak jelas sumbernya.
Menurut  Sekretaris  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng  pemerintah wajib  menanggulangi  berita  hoaks  karena  pemerintah  dapat  mengambil  peran sebagai  verifikator,  baik  lewat  akun  resmi  pemerintah  maupun  akun  resmi  yang dapat  diajak  kerjasama.  Setiap  berita  hoaks  yang  menyerang  kebijakan  sebuah instansi  tidak  lagi  memerlukan  waktu  lama  untuk  diklrafikasi,  klarifikasi  tidak saja  hanya  berbentuk  teks  tetapi  juga  dalam  bentuk  video  dan  grafis  yang diproduksi  dalam  waktu  singkat  dan  didistribusikan  lewat  jalur  tradisional maupun sosial media atau situs resmi.
Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng,  bahwa  Pemerintah Daerah  sudah  melakukan  upaya  dalam  menanggulangi  ancaman  bahaya  berita hoaks  dengan  cara  sosialisasi  dan  edukasi  tentang  berita  hoaks,  bermedia  sosial
yang  bijak,  menjalankan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  dalam  upaya memberinkan sanksi kepada pelaku pembuat dan penyebar berita hoaks.
Sebagai  bentuk  nyata  dari  sikap  tegas  Bupati  Buleleng  dalam  memerangi hoaks adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Informasi  Persandian,  sebagai  regulasi pedoman penerapan peningkatan keamanan informasi elektronik dan sosial media di  Kabupaten  Buleleng.  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  20  Tahun  2019 didasarkan atas kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengelola informasi publik dan informasi berklasifikasi yang dimiliki dan untuk melindungi informasi publik dan informasi berklasifikasi melalui penyelenggaraan persandian.
Pasal 3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan:
(1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi meliputi:
a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; b. penyediaan  kebijakan  penyelenggaraan  persandian  untuk pengamanan informasi; c. pengelolaan dan perlindungan informasi elektronik dan informasi siber; d. pengelolaan  sumber  daya  persandian  meliputi  sumber  daya manusia,  materiil  sandi  dan  jaring  komunikasi  sandi  serta anggaran;
e. penyelenggaraan  operasional  dukungan  persandian  untuk pengamanan informasi, informasi elektronik, dan informasi siber; f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh perangkat daerah; dan g. koordinasi  dan  konsultasi  penyelenggaraan  persandian  untuk pengamanan informasi, informasi elektronik, dan informasi siber; (2) Pengamanan  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a dan huruf b meliputi :
a. pengamanan fisik;
b. pengamanan logis; dan
c. perlindungan secara administrasi.
(3) Pengamanan  informasi  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf c meliputi:
a. pengamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
b. pengamanan Server ; dan
c. perlindungan secara digital signature .
(4) Pengamanan  informasi  siber  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf c meliputi :
a. pengamanan internet;
b. identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan;
c. klarifikasi berita hoaks ; dan
d. layanan terhadap aduan kejahatan dunia maya.
(5) Tata  Cara  Penyelenggaraan  Persandian  untuk  pengamanan  informasi, tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buleleng ini.
Jadi,  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  20  Tahun  2019 klarifikasi  berita  hoaks,  dan  layanan  terhadap  aduan  kejahatan  dunia  maya merupakan  upaya  pengamanan  informasi  siber  sebagai  bagian  dari penyelenggaraan persandian di Kabupaten Buleleng. Untuk melindungi informasi publik  yang    dikecualikan/  informasi  berklasifikasi  agar  tidak  diakses  dan dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab,  dilakukan perlindungan sebagai berikut:
1. Perlindungan  fisik  dilakukan  melalui  kendali  akses  ruang,  pemasangan teralis dan kunci ganda, pemasangan CCTV ( Closed Circuit Television ), IP Camera ( Internet Protocol Camera ).
2. Perlindungan  administrasi.  Pelaksanaan  perlindungan  administrasi dilakukan  dengan  berpedoman  pada  kebijakan,  standar,  dan  prosedur operasional  pengamanan  informasi  publik  yang  dikecualikan/informasi berklasifikasi.
3. Perlindungan lojik ( logical security ).
a. Perlindungan  lojik  ( logical  security )  menggunakan  teknik  kriptografi dan  steganografi  untuk  memenuhi  aspek:  kerahasiaan,  keutuhan, otentikasi, dan nir penyangkalan.
b. Perlindungan  lojik  ( logical  security )  yang  menggunakan  teknik kriptografi  dan  steganografi  harus  memenuhi  standar  dan direkomendasikan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional.
c. Untuk menambah keamanan database terutama yang disimpan secara
elektronik  baik  di  Komputer  khusus  maupun server ,  perlu ditambahkan perlindungan lojik antara lain:
1) Pemasangan firewall pada  jaringan  data  yang  terhubung  di server.
2) Pemasangan Tools Detection .
3) Pemasangan anti virus.
4) Pengamanan/ pemanfaatan user/ password .
5) Aplikasi keamanan lain yang telah teruji kehandalannya.
4. Dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  perlindungan  logic, Bagian/seksi  Persandian  bekerjasama  dengan  Unit  Pengelola  Teknologi Informasi  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dengan  pembinaan dari Badan Siber dan Sandi Nasional.
5. Pengelolaan  dan  perlindungan  informasi  publik/terbuka  melalui  penerapan sertifikat  elektronik  untuk  menyediakan  layanan  keutuhan,  otentikasi  dan anti penyangkalan.
6. Penyelenggaraan  Jaring  Komunikasi  Sandi  (JKS)  untuk  pengamanan informasi berklasifikasi.
7. Penerapan sertifikat elektronik dan enkripsi pada informasi berklasifikasi. Kepala  Bidang  Persandian  dan  Statistik  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten Buleleng    menjelaskan,  sebagai  bentuk  keseriusan  Pemerintah  kabupaten Buleleng  memerangi  hoaks,  tertanggal  2  mei  2019,  Bupati  Buleleng  telah membentuk  Satuan  Tugas  CIRT  ( Cyber  Incident  Response  Team )  melalui  Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 040/466/HK/2019, yang tugasnnya adalah:
1. Operasi  Patroli  Siber;  merupakan  kegiatan  untuk  identifikasi,  deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serta melaksanakan klarifikasi dari ancaman sesatnya berita hoaks, modus penipuan dan pembunuhan karakter, pencemaran anama baik, ujaran kebencian, isu sara, pemecah belah NKRI, Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945;
2. Melaksanakan  layanan  aduan  kejahatan  siber,  merupakan  kegiatan pelayanan  kepada  masyarakat  sebagai  korban  kejahatan  siber,  modus penipuan dan pembunuhan karakter;
3. Melaksanakan pembinaan pengamanan informasi siber, merupakan kegiatan usaha  merubah mindset generasi  milenial  sekolah-sekolah,  organisasi elemen masyarakat dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng dari ancaman hoaks;
4. Melaksanakan  pengawasan  dan  evaluasi  pengamanan  informasi  siber, merupakan suatu kegiatan pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satuan Tugas CIRT;
5. Melaksanakan  publikasi  dan  dokumentasi  kegiatan  Satuan  Tugas  CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks;
Mengacu  pada    Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  20  Tahun  2019  ruang lingkup  pengamanan informasi siber meliputi:
1. Unit  pelayanan  Satuan  Tugas  CIRT  yang  menyelenggarakan pengkoordinasian  kegiatan  layanan  pengamanan  siber  dalam  rangka mengawal generasi millennial dari ancaman berita hoaks yang dimiliki oleh Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  adalah  Bidang  Persandian  di  Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng;
2. Pelaksana adalah seluruh tim stekaholder Satuan Tugas CIRT yang dibentuk oleh  Bidang  Persandian  di  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng  dan pengamanan  yang  secara  teknis  dan  administratif  memiliki  tugas  dan tanggung  jawab  langsung  dalam  pengkoordinasian  kegiatan  pengamanan siber  yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Penanggung  jawab  pelayanan  adalah  Kepala  Dinas  Kominfosanti Kabupaten Buleleng;
4. Sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  terhindarnya  data/informasi,  aplikasi, database, server, dan pengolah data lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten  Buleleng  dari  ancaman  dan  kerawanan  siber  dan  hoaks  yang mungkin timbul;
5. Pengguna pelayanan adalah Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Buleleng;
6. Keluaran  ( output) pelayanan  adalah  terlaksananya  pengamanan  informasi siber dari ancaman hoaks dan kejahatan siber;
7. Kemanfaatan  ( outcome) pelayanan  adalah  terselenggaranya  pengamanan informasi siber, dan kegiatan layanan aduan kejahatan siber terhadap data/ informasi,  aplikasi, database , server ,  dan  pengolah  data  lainnya  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dari  ancaman  hoaks  dan kejahatan  siber,  modus  penipuan  dan  pembunuhan  karater,  yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi, informasi, telekomunikasi di dunia maya/media sosial berupa ancaman sesatnya hoaks dari pihak siber luar. Prosedur layanan pengamanan informasi siber yang dilakukan di Kabupaten Buleleng meliputi:
1. Operasi patroli siber, dilakukan dengan:
a. membuat akun resmi CIRT Buleleng di jejaring media sosial;
b. melakukan  kegiatan  operasi  patroli  siber  oleh  tim  satgas  CIRT  pokja operasi patroli siber di jejaring media sosial;
c. melakukan  identifikasi,  deteksi,  proteksi,  penanggulangan  dan pemulihan serta melaksanakan klarifikasi dari ancaman sesatnya berita hoaks, modus penipuan dan pembunuhan karakter, pencemaran anama baik,  ujaran  kebencian,  isu  sara,  pemecah  belah  NKRI,  Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD Tahun1945;
d. Membuat laporan hasil dan rekomendasi dari kegiatan operasi Patroli siber.
2. Layanan aduan kejahatan siber dilakukan dengan:
a. Menerima  layanan  aduan  korban  kejahatan  siber,  secara  langsung maupun kontak persont (0362) 21146, email : satgascirtbulelengkab@gmail; Whatshap 081805585168;
b. Pengisian form aduan, disertakan id pelapor;
c. Mencatat kronologis kejadian dan bukti screanshort ;
d. Mengidentifikasi dan deteksi masalah dan kejahatan siber;
e. Mengirim  dokumen  ke  Kepolisian  Resor  Buleleng  untuk  proses forensik dan proses pidana hukum;
f. Melakukan penangulangan dan pemulihan;
g. Membuat laporan hasil kegiatan;
3. Pembinaan pengamanan informasi siber:
a. Membuat materi TIPS anti hoaks;
b. Membuat Video pendek tolak tegas hoaks;
c. Membuat materi sosialisasi, forum group diskusi, dan kampanye siber;
d. Memfasilitasi media frame photo booth selfie dan groupie ;
e. Menyebarkan video tolak tegas hoaks di jejaring media sosial;
f. Menyelenggarakan sosialisasi tips cerdas dan cermat dalam bermedia sosial;
g. Menyelenggarakan  sosialisasi  pengamanan  informasi  siber  pada generasi  milenial  di  sekolah-sekolah  dan  jajaran  pimpinan/staf  OPD se-Kabupaten Buleleng;
h. Menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  sosial, outbound dan camping , dan  sebaginya  yang  bersifat  merubahan  mental, mindset karakter building ;
i. Membuat laporan hasil kegiatan.
4. Pengawasan pengamanan informasi siber:
a. Membuat  materi  quesioner  guna  evaluasi  tingkat  kesadaran, pemahaman  akan  keamanan  informasi  siber  pada  generasi  millenial sekolah-sekolah  dan  jajaran  pimpinan/staf  OPD  se-Kabupaten Buleleng;
b. Menyebarkan quesioner evaluasi kepada generasi milenial di sekolah- sekolah dan jajaran pimpinan/staf OPD se-Kabupaten Buleleng;
c. Melakukan pengawasan pada pokja Satuan Tugas CIRT;
d. Membuat  dokumen  pengawasan  keamanan  informasi  siber  pada Satuan Tugas CIRT;
e. Membuat laporan hasil evaluasi dan pengawasan, secara rutin, berkala dan semester.
5. Publikasi dan dokumentasi pengamanan informasi siber:
a. Mempublikasikan seluruh kegiatan tim pokja Satuan Tugas CIRT;
b. Mempublikasikan  materi  Tips  tolak  hoaks  dan  video  pendek  tolak tegas berita hoaks di akun resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
c. Mendukung klarifikasi berita hoaks;
d. Mengembalikan citra positif Pemerintah Kabupaten Buleleng;
e. Membuat laporan hasil publikasi dan dokumentasi.
Surat  Keputusan  Bupati  Buleleng  Nomor  040/466/HK/2019  menyatakan bahwa  penanggung  jawab  Satuan  Tugas  CIRT  adalah:  Kepala  Dinas Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng,  Ketua:  Kepala  Bidang  Persandian  Dinas Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng,  Wakil  Ketua  Kepala  Seksi  Operasional  dan Pengamanan  Persandian  Dinas  Kominfosanti  Kabupaten  Buleleng,  Sekretaris: Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng .
Anggota Satuan Tugas CIRT dibagi menjadi 5  Kelompok Kerja.
Strategi Pemerintah Kabupaten Buleleng oleh CIRT buleleng adalah untuk memproteksi,  mencegah  dan  menanggulangi,  sesuai  falsafah  tugas  peran  fungsi persandian  untuk  menjaga  keutuhan,  keaslian  keabsahan  informasi  serta  nir penyangkalan.  Strategi  operasional  melalui  giat  operasi  patroli  siber  ke  semua jejaring  media  sosial (facebook,  istagram,  tweet,  youtube) yang  diidentifikasi banyak  mengandung  konten  negatif  termasuk  hoaks,  ini  yang  di  klarifikasi  dan diverifikasi    CIRT  Buleleng.  Strategi  preventif,  CIRT  buleleng  melakukan pencegahan dengan langkah pengamanan pada perangkat dan akun pimpinan, staf dan  generasi  millenial,  serta  peningkatan  kesadaran,  pemahaman,  akan    literasi keamanan  informasi.  melalui  sosialisasi,  FGD  dan  kampanye  siber.  Strategi persuasip,  CIRT  buleleng  menyediakan  layanan  aduan  kejahatan  Sy ber  Crime (kejahatan siber).
2. Kendala-kendala  yang  Dihadapi  Dinas  Komunikasi,  Informatika,
Persandian  dan  Statistik  Kabupaten  Buleleng  dalam  Menanggulangi Berita  Hoaks Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Vibriza  Juliswara menyebutkan  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  berita hoaks dapat  menyebar  dengan  cepat.    faktor  perubahan  pola  komunikasi  yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang siber yang memberikan dampak pada perilaku  kehidupan  masyarakat  moderen.  Kehadiran  media  siber  merupakan bentuk  cara  baru  dalam  berkomunikasi.  Bila  selama  ini  pola  komunikasi  yang telah  mapan  terdiri  dari  pola ‘one-to-many  audiences’ atau  dari  satu  sumber  ke banyak pemirsa dan pola ‘one- to- one audience’ dari satu sumber ke satu pemirsa atau pola komunikasi masyarakat siber menggunakan kombinasi pola ‘many- to- many’ dan pola ‘few-to-few’ . Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar bersosialisasi  semata  namun  juga  sudah  meluas  menjadi  sarana  bertukar informasi,  berbisnis  (jual-beli,  dan  iklan),  berkampanye,  mengajukan  protes, ajakan  berdemonstrasi,  bahkan  mencari  jodoh  Faktor  adanya  euforia  dalam menggunakan  internet  dan  media  sosial  disertai  penyampaian  aspirasi  tanpa memperhatikan  etika  dan  norma,  hanya  mengatasnamakan  kebebasan,  pengguna media sosial sering lupa diri sehingga tidak mengindahkan etika dan moral dalam berkomunikasi melalui media sosial. Faktor lain adalah kebiasaan sebagian besar masyarakat  yang  ingin  cepat  berbagi  informasi.  Masyarakat  Indonesia  memang memiliki karakteristik ‘suka bercerita’ sehingga sifat ini juga terbawa dalam cara berkomunikasi dengan menggunakan media sosial (Vibriza Juliswara, 2017).
Hal yang juga dianggap sebagai alasan pendorong sehingga hoaks menyebar dengan cepat adalah Perasaan terafirmasi. Orang lebih cenderung percaya hoaks jika  informasinya  sesuai  dengan  opini  atau  sikap  yang  dimiliki.  Seseorang  yang memang sejak awal sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan  tertentu,  ketika  ada  informasi  yang  dapat  mengafirmasi  opini  dan sikapnya tersebut, maka orang tersebut mudah percaya. Hal tersebut juga berlaku
pada kondisi sebaliknya. Seseorang yang terlalu suka terhadap kelompok, produk, dan  kebijakan  tertentu,  jika  menerima  informasi  yang  sesuai  dengan  apa  yang dipercayai,  maka  keinginan  untuk  melakukan  pengecekan  kebenaran  terlebih dahulu menjadi berkurang. Secara natural, perasaan positif akan timbul di dalam diri  seseorang  ketika  ada  yang  mengafirmasi  apa  yang  dipercayai.  Perasaan terafirmasi  tersebut  juga  menjadi  pemicu  seseorang  dengan  mudahnya meneruskan  informasi  hoaks  ke  pihak  lain.  Alasan  lain  bagi  seseorang  mudah percaya pada hoax, juga disebabkan terbatasnya pengetahuan.
Jika  alasan-alasan  yang  mengemuka  sehubungan  dengan  maraknya penyebaran  hoaks  dihubungkan  dengan  pendapat  informan  sebagaimana dikemukakan di depan terlihat ada hubungan yang sesuai, bahwa hal penting yang harus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menanggulangi  bertia  hoaks  dititik tekankan  pada  upaya  sosialisasi  dan  edukasi/  literasi  tentang  berita  hoaks,  agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak.
Kendala  yang  nyata  dihadapi  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  khususnya Satuan  Tugas  CIRT  Kabupaten  Buleleng  dalam  menanggulangi  berita  hoaks antara lain:
1. Secara  umum  masih  ada  keterbatasan  sarana-prasarana.  Sarana  yang tersedia  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh    CIRT  Kabupaten  Buleleng  masih terbatas pada sarana prasarana untuk menyisir berita hoaks.
2. Secara kewenangan  ruang gerak CIRT Buleleng masih lebih banyak pada upaya  peningkatan  kesadaran  pemahaman  akan  keamanan  informasi  dan belum sampai pada upaya tindak pidana khusus dalam memberikan efek jera pada pelaku penyebar hoaks. Kewenangan penyelesain pidana hukuman di teruskan  pada  anggota  Satuan  Tugas  yang    mewakili  pihak  keamanan Kepolisian Resor  Buleleng dan Kejaksaan Negeri Singaraja.
3. Kendala  sumber  daya  manusia  juga  masih  dirasakan.  Masih  diperlukan penambahan  tenaga  ahli  ITK  khusus  untuk teamwork di  CIRT  Buleleng karena  jumlahnya  masih  sangat  terbatas.  Upaya  solusi  selama  ini  adalah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam Satuan Tugas.

## PENUTUP
1. Peranan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks adalah sebagai:
a. Penanggung jawab dan pelaksana operasi patroli siber;
b. Pelaksana layanan aduan kejahatan siber kepada masyarakat;
c. Pelaksana  pembinaan  pengamanan  informasi  siber,  merupakan kegiatan  usaha  merubah mindset generasi  milenial  sekolah-sekolah, organisasi  elemen  masyarakat  dan  jajaran  pimpinan/staf  OPD  se- Kabupaten Buleleng dari ancaman hoaks;
d. Pelaksana pengawasan dan evaluasi pengamanan informasi siber, yang merupakan  suatu  kegiatan  pengawasan  dan  evaluasi  pengamanan informasi siber yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satuan Tugas CIRT;
e. Pelaksana  publikasi  dan  dokumentasi  kegiatan  Satuan  Tugas  CIRT dalam upaya klarifikasi dan memerangi berita hoaks.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Dinas  Komunikasi,  Informatika,  Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng dalam menanggulangi berita hoaks:
a. Terbatasnya  jumlah  sumber  daya  yang  memiliki  kemampuan  khusus dalam ITK sesuai dengan kebutuhan.
b. Faktor sarana-prasarana karena yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh  Satuan  Tugas  CIRT,  hanya  sebatas  sarana  untuk  melakukan penyisiran terhadap berita hoaks.
c. Faktor  masyarakat,  yang  menjadi  kendala  adalah  sifat-sifat  yang subyektif terhadap berita yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Asril Sitompul. 2004. Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Budi Prayitno.2017. “  Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu”.
Jurnal Wacana Kinerja. Volume 20. Nomor 2. November 2017.
Dennis Mc Quail. 2012. TeoriKomunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika. Herdito Sandi Pratama. 2019. Buku Panduan Berpikir Kritis menghadapi Berita Palsu  (Hoaks)  di  Media  Sosia l.  Jakarta:  International  NGO  Forum  on Indonesian Development (INFID).
Paisol Burlian. 2015. Patologi Sisial . Jakarta: PT Bumi Aksara.
I Nyoman Gede Remaja. 2019. “Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan  Hukum  Pidana  yang  Perlu  Dikritisi”. Kertha  Widya  Jurnal Hukum Vol. 7  No. 2  Desember 2019.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sri Ati, dkk. 2014. Pengantar Konsep Informasi, Data, dan Pengetahuan . Jakarta: Universitas Terbuka.
Vibriza  Juliswara.  2017.  “Mengembangkan  Model  Literasi  Media  yang Berkebhinnekaan  dalam  Menganalisis  Informasi  Berita  Palsu  ( Hoax )  di Media Sosial”.   Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2 , Agustus 2017.
Zulkarimein  Nasution.  1989. Teknologi  Komunikasi  dalam  Perpsektif  Jilid  I: Latar Belakang dan Perkembangannya . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi UI.