## Volume 6, Nomor 2, Juni 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial
Nurika Falah Ilmania, Nofi Sri Utami
Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 581613
Email: nurikafalah03@gmail.com Article Abstract Article History
Received: Mar 07, 2023; Reviewed: Mar 21, 2023; Mar 28, 2023; Accepted: Apr 04, 2023; Published: Jun 20, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i2.19448
This paper aims to find out the fulfillment of the right to health for persons  with  disabilities  based  on  Law  Number  36  of  2009 concerning  Health  and  Law  Number  8  of  2016  concerning Persons with Disabilities. This paper uses a normative juridical research  method  with  a  conceptual  approach  and  a  statutory approach. Persons with disabilities have the same right to obtain health  services  in  a  preventive,  promotive,  curative  and rehabilitative  manner  aimed  at  maintaining  a  healthy  and productive daily life. The state and society have an obligation to participate in efforts to fulfill the right to health as a form of social protection  for  persons  with  disabilities,  especially  in  the  health sector.
Keywords: Disabilities; Health; Social Protection

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Tulisan  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan. Penyandang  disabilitas  memiliki  hak  yang  sama  untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan  baik  secara  preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk  menjaga supaya  tetap  hidup  sehat  dan  produktif  kehidupan  sehari-hari. Negara  dan  masyarakat  memiliki  kewajiban  untuk  turut berpartisipasi  dalam  upaya  pemenuhan  hak  kesehatan  sebagai perwujudan  perlindungan  sosial  bagi  penyandang  disabilitas khususnya pada bidang kesehatan.
Kata Kunci: Disabilitas; Kesehatan; Perlindungan Sosial

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan salah satu pemenuhan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi  setiap  orang  berhak  untuk  hidup serta  berhak  mempertahankan  hidup  dan dipertegas kembali pada Pasal 28H UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  memperoleh  pelayanan kesehatan. Sebagai  penanggung  jawab  atas hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk  memenuhi  hak-hak  kesehatan  warga- nya. 1
Jaminan  kesehatan  merupakan  salah satu  pemenuhan  jaminan  kesejahteraan  yang termuat  dalam  HAM  yang  merupakan  hak yang  diberikan  untuk  seluruh  warga  Negara Indonesia,  sebagaimana  HAM  memuat lingkup tentang landasan perlindungan mengenai  hak-hak  yang  mendasar  dan melekat  yang menjadi hak warga negaranya. Kebijakan      ini      bertujuan      agar      seluruh masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan  yang  merata  dan  adil  dengan
1 Rut Dwi Ardiyantini, “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas,” Journal of Social Development Studies 2, no. 1 (11 Juni 2021): 67, https://doi.org/10.22146/jsds.1040.
2 Suprapto Suprapto dan Andi Abdul Malik, “Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS),” Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada 8, no. 1 (25 Juni 2019): 1389, https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62.
3 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), 120.
menggunakan    sistem    premi    seperti  pada asuransi  kesehatan  pada  umumnya. 2
Secara  teori,  HAM  dapat  diartikan sebagai  hak  yang  melekat  pada  setiap masyarakat yang diperoleh dan dibawa secara bersamaan  pada  saat  ia  dilahirkan  di masyarakat. 3 Pengakuan  dimensi  atas  dasar kehidupan manusia yang merupakan eksistensi  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan Yang  Esa  (Tuhan  YME),  Allah  SWT  yang patut  untuk  mendapatkan  apresiasi  secara positif.
Hak  yang  diberikan  dan  telah  melekat pada setiap manusia sebagaimana terdiri atas asal usul masing-masing individu, kebangsa- an,  keturunan,  status  sosial,  ras,  agama,  dan lain  sebagainya.  Oleh  sebab  itu  setiap masyarakat memiliki hak yang sama (equility) dan  harus  dipenuhi  tanpa  adanya  perbedaan perlakuan  (diskriminasi)  antara  satu  dengan yang  lainnya  atas  dasar  hak  yang  mencakup tentang  jenis  kelamin,  status  sosialnya,  jenis kelamin,  agama,  pekerjaan,  pendidikan  dan kesehatan  berdasarkan  Pasal  5  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat  yang  rentan  berhak  memperoleh
perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan dengan kekhususannya. 4
Menurut  Deklarasi  Alma  Ata  yang dilaksanakan oleh Word Health Organization (WHO)  dan United  Nation  Children  Found (UNICEF) yang menegaskan bahwa pemenuhan  terhadap  pelayanan  kesehatan merupakan  strategi  utama  untuk  mencapai kesehatan  pada  semua  yang  merupakan bagian  dari  wujud  HAM. 5 Pemenuhan  hak kesehatan  menjadi  bagian  yang  sangat penting.  Pasalnya  jika  pemenuhan  terhadap hak  kesehatan  tidak  dapat  terpenuhi  secara baik  manusia  akan  kehilangan  hak-hak lainnya.  Oleh  sebab  itu  kesehatan  menjadi salah satu dasar kebutuhan manusia. 6
Berdasarkan  konsideran  huruf  (a) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  yang  menjelaskan  bahwa kesehatan  merupakan  salah  satu  pemenuhan terhadap  hak  asasi  manusia  yang  merupakan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan  cita-cita  bangsa  yang  termuat  pada Pancasila  dan  UUD  NRI  1945.  Kedudukan kesehatan  merupakan  salah  satu  kewajiban
4 Rhona  Smith  K.M  dkk., Hukum  Hak  Asasi  Manusia ,  3  ed.  (Bantul:  PUSHAM  Universitas  Islam  Indonesia, 2015), 45.
5 Nurika  Falah  Ilmania,  Benny  Krestian  Heriawanto,  dan  Pinastika  Prajna  Paramita,  “Tanggung  Jawab  Yang Lahir Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) |,” Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, no. 1 (20 Januari 2022): 91, https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14078.
6 Yohannes- Suraja, “Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan,” Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan 4, no. 1 (20 Mei 2019): 62, https://doi.org/10.36914/jak.v4i1.191.
7 Putri  Engla  Pasalina  dkk.,  “Upaya  Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Penyandang Disabilitas Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Di SLB Perwari Padang,” Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK) 5, no. 1 (26 Januari 2023): 180, https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.498.
8 Sambodo Sriadi Pinilih, Estrin Handayani, dan Elza Shelviana, “Peningkatan Kesehatan Jiwa Melalui Peran Kader Menuju Kelurahan Siaga Sehat Jiwa,” Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal 3, no. 2 (Juli 2020): 115, https://doi.org/10.33330/jurdimas.v3i2.616.
untuk  dijunjung  tinggi,  dihormati  dan dipenuhi  karena  sebagai  bagian  dari  hak warga negara.
Kesehatan merupakan salah satu bentuk pembangunan  nasional  sebagaimana  semua orang  termasuk  penyandang  disabilitas  yang berhak untuk mendapatkan hak yang dimiliki dan  melekat  pada  dirinya.  Salah  satu pemenuhan  hak  kesehatan  yang  menjadi crusial untuk  dikaji  ialah  kesehatan  bagi penyandang disabilitas ( umbrella term ) yang digunakan  untuk  merujuk  pada  sekelompok yang  memiliki  keterbatasan  sensorik  atau fungsi  tubuh  sebagaimana  dalam  hal  ini merupakan  satu  kelompok  yang  keberadaan- nya sering memperoleh  perbedaan perlakuan (diskriminasi) dan penelantaran dari kelompok yang lain.
Penyandang disabilitas sering terpinggirkan  baik  secara  struktural,  sosial maupun kultural. 7 Masalah disabilitas saat ini menjadi  masalah  kesehatan  global.  Akibat adanya  masalah  disabilitas  mempengaruhi produktivitas dan kualitas kesehatan perseorangan maupun masyarakat. 8
Merujuk  pada  perspektif  kesehatan, disabalitas ini dianggap sebagai individu yang tidak  normal. 9 Berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  diartikan sebagai manusia yang menderita keterbatasan fisik,  sensoris,  mental  dan  intelektual  yang terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  lama sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi  dengan  lingkungan  dan  tidak dapat  efektif  untuk  berpartisipasi  secara penuh dengan warga yang lainnya.
Definisi  tersebut  lahir  setelah  Negara Indonesia  meratifikasi  Konvensi  Hak-Kak Penyandang  Disabilitas  atau Convetion  on The  Rights  of  Person  With  Disabilities (CPRD)  yang  mengatur  secara  khusus mengenai hak atas perawatan bagi penyandang disabilitas yang disahkan pada 18 Oktober 2011. 10 CRPD merupakan instrumen hukum  internasional  yang  mengatur  segala hak  penyandang  disabilitas  sebagai  upaya pemenuhan terhadap HAM dan perlindungan sosial. 11
Penghormatan  terhadap  penyandang disabilitas  merupakan  salah  satu  aspek  yang
9 Rika  Kumala  Dewi  dkk., Kendala  Mewujudkan  Pembangunan  Inklusif  Penyandang  Disabilitas ,  1  ed.  (The SEMERU Research Institute: Jakarta, 2020), 2.
10 Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (28 April 2020): 133, https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150.
11 Richard  Lombard  Vance  dkk.,  “Applying  the  ‘Human  Rights  Model  of  Disability’  to  Informed  Consent: Experiences and Reflections from the SHAPES Project,” Journal Disabilities 3, no. 1 (14 Januari 2023): 29, https://doi.org/10.3390/disabilities3010003.
12 Dhea  Erissa  dan  Dini  Widinarsih,  “Akses  Penyandang  Disabilitas  Terhadap  Pekerjaan:  Kajian  Literatur,” Jurnal Pembangunan Manusia 3, no. 1 (28 Februari 2022): 3, https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1027.
13 “Suara Penyandang Disabilitas: Kami Punya Hak Yang Sama,” Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses  22  Maret  2023,  https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-kespro-kesehatan-reproduksi- suara-penyandang-disabilitas-kami-punya-hak-yang-sama.
penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang tersusun secara sistematis bagi  penyandang  disabilitas  merupakan sebagai  bentuk  komitmen global Sustainable Development  Goals (SDGS)  yang  bertujuan untuk memastikan dan menjamin bahwa tidak ada satu kelompok yang tertinggal (no one left behind) dalam sistem pembangunan nasional, sebagaimana hal ini juga merupakan komitmen  dari  193  negara  termasuk  Negara Indonesia yang disahkan pada tahun 2017 dan berlaku hingga tahun 2030. 12
Direktur
Kesehatan Keluarga Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia yakni Dr. Eni Gustina menyampaikan bahwa salah  satu  permasalahan  terbesar  pada penyandang disabilitas ialah mengenai kesehatan seksual dan reproduksi sebagaimana  pada  penelitian  yang  dilakukan ialah penyandang disabilitas kurang mendapatkan pemahaman pengetahuan komprehensif  tentang  kesehatan  mengenai HIV  dan  pengetahuan  mengenai  kontra- sepsi. 13
Rumah sakit yang merupakan salah satu bentuk  institusi  kesehatan  belum  memadai
dalam publikasi informasi tentang kesehatan, meskipun  tindakan    rumah    sakit    dalam mempromosikan  penyakit  dan  penanggu- langannya  sudah  dilakukan.  Banyak    faktor yang  tidak  diketahui akibat  pemberitahuan, publikasi  atau  segala informasi penyuluhan yang  diberikan  oleh  praktisi  atau  institusi kesehatan. 14
Oleh  karena  itu,  peningkatan  mutu dalam hal ini sangat diperlukan. Berdasarkan Institute  of  Medicine (2001)  sebagaimana mengungkapkan  bahwa  mutu  pelayanan kesehatan  dapat  berdasarkan  pada  efisiensi, efektifitas, ketepatan waktu, keadilan, berorientasi pasien, dan keselamatan pasien. 15
Tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas di Negara Indonesia mencapai 1,3 Miliar,  sebagaimana  jumlah  penyandang disabilitas  dengan  kondisi  kesehatan  mental mencapai 252 juta jiwa, neurologis mencapai 192  juta  jiwa,  gangguan  jiwa  dan  diabetes mencapai  20.5  juta  jiwa. 16 WHO  juga  telah mendorong supaya masyarakat dan pemerintah  dapat  terus  mendukung  segala upaya  pemenuhan  hak  dan  kesetaraan  bagi
14 Emy Leonita dan Nizwardi Jalinus, “Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur,” INVOTEK:  Jurnal  Inovasi  Vokasional  Dan  Teknologi 18,  no.  2  (4  Agustus  2018):  26, https://doi.org/10.24036/invotek.v18i2.261.
15 Nurul Hidayatul Ulumiyah, “Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien  Di  Puskesmas,” Indonesian  Journal  of  Health  Administration 6,  no.  2  (7  Desember  2018):  151, https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-155.
16 Ahdiat, “Ada 1,3 Miliar Penyandang Disabilitas, Ini Ragam Kondisi Kesehatannya,” Databoks, 13 Desember 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/ada-13-miliar-penyandang-disabilitas-ini-ragam- kondisi-kesehatannya.
17 Shinta Chyntia Agustina, “Posbindu Disabilitas,” Berita Kedokteran Masyarakat 34, no. 5 (30 Juli 2018): 1, https://doi.org/10.22146/bkm.37499.
18 Ronny Josua Limbong dan Yeni Rosdianti, “Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19,” Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 47, no. 1 (21 Maret 2022): 14, https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.939.
penyandang  disabilitas  khususnya  dalam bidang kesehatan, mulai dari lewat penelitian, penentuan terhadap kebijakan, hingga pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.
Kenyataannya  hanya  sedikit  negara yang  menyediakan  fasilitas  pelayanan  yang baik  dan  berkualitas  untuk  penyandang disabilitas  baik  berupa  upaya  promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  yang dilakukan  menurut  unit  berbasis  kesehatan masyarakat. 17
Hal  ini  dibuktikan  berdasarkan  WHO yang menyatakan bahwa penyedia pelayanan kesehatan  yang  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman  yang  kurang  atau  terbatas terhadap  hak  penyandang  disabilitas  dan kebijakan untuk melayani atau mengakomodasi  terhadap  kebutuhan  yang diperlukan  oleh  penyandang  disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas menghadapi berbagai  hambatan  terutama  ketika  sedang mengakses perawatan atau fasilitas kesehatan. 18 Berkenaan  dengan  demikian, perlindungan  sosial  menjadi  sesuatu  yang
penting dikarenakan sebagai bentuk pertolongan kepada penyandang disabilitas. 19
Selain itu, penyandang disabilitas juga jarang  dilibatkan  untuk  berpartisipasi  dalam mengambil keputusan khususnya pada pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  penyandang disabilitas.  Padahal  penyandang  disabilitas memiliki  hak  yang  sama  untuk  memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD  NRI  1945  dan  diatur  secara  khusus melalui  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  yang  sebelumnya  diatur  pada Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat.
UUD  NRI  1945  telah  menyebutkan dengan  jelas  bahwa  ini  menjadi  tanggung jawab negara/ pemerintah untuk memberikan pelayanan  kesehatan/  perawatan  kepada penyandang disabilitas tanpa adanya perbuatan  diskriminasi.  Sebagaimana  teori kontrak  sosial  yang  dikemukakan  oleh  John Locke,  setiap  manusia  memiliki  hak  atas individu  (hak  kodrati)  yang  merupakan  hak yang  telah  dimiliki  sebelum  ditetapkan  oleh Pemerintah  sebagaimana  terdiri  atas  hak mempertahankan  diri  dan  hak  hidup. 20
Pemenuhan kesehatan khususnya bagi
19 Hartini  Retnaningsih,  “Urgensi  Perlindungan  Sosial  dalam  Upaya  Pemenuhan  Hak-Hak  Anak  Yatim  Piatu Korban  Pandemi  Covid-19,” Aspirasi:  Jurnal  Masalah-masalah  Sosial 12,  no.  2  (28  Desember  2021):  239, https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2494.
20 Teguh  Wicaksono,  “Bentuk  Tanggungjawab  Negara  Terhadap  Hak  Konstitusional  Anak  Terlantar:  Analisis Teori  Kontrak  Sosial,” HUKMY :  Jurnal  Hukum 1,  no.  2  (19  November  2021):  239, https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.235-248.
21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 93.
penyandang  disabilitas  masuk  dalam  bagian hak hidup setiap manusia.
Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual  dan  perundang-undangan  yang tertulis  dan  bahan-bahan  hukum  lain  yang lebih  banyak  dilakukan  terhadap  bahan hukum  bersifat  primer  yang  relevan  dengan isu hukum yang diangkat dengan menggunakan  bahan  hukum  sekunder  yakni studi  literatur  atau  kepustakaan  yang  terdiri dari buku-buku, jurnal,  dokumen pemerintah dan  sumber  lain  yang  relevan  sebagaimana bertujuan  untuk  dapat  menjawab  atas  isu hukum yang diangkat. 21
Berikut  ini  adalah  beberapa  penelitian serupa  dengan  penelitian  ini  yaitu,  pertama Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM
Internasional  dan  HAM  Nasional, Era Hukum:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum ,  Vol  15, No.  1  (2017).  Kedua,  Veronica  Komalawati, Yohana  Evlyn  Lasria  Siahaan,  Pemenuhan Hak  Atas  Kesehatan  Anak  Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum
Keluarga  di  Indonesia, Aktualita:  Jurnal Hukum , Vol 3, No. 2020.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan sebagaimana
pada  penelitian  ini  hak  kesehatan  bagi penyandang disabilitas dikaji lebih mendalam dengan  membahas  pemenuhan  kesehatan dalam  perspektif  secara  promotif,  preventif, kuratif,  dan  rehabilitatif  sebagai  bentuk perlindungan sosial.

## PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi
Penyandang  Disabilitas  Sebagai  Upaya Perlindungan Sosial
Pemerintah  telah  memberikan  jaminan kesehatan  yang  diakui  sebagai  salah  satu pemenuhan  HAM  yang  sejalan  dengan konsekuensi  negara  hukum  demokratis  yang menjunjung  tinggi  dan  melindungi  hak  asasi warga  negaranya  sebagaimana  diatur  oleh UUD  NRI  1945. 22 Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  kesehatan  diartikan  sebagai keadaan  sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spiritual  maupun sosial  yang memungkinkan setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia telah  mengatur  secara  tegas  mengenai gagasan tentang kesehatan yakni diantaranya:
1. Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap  orang  memiliki  hak  untuk  hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkat- kan taraf kehidupannya.
22 HR Ridwan, Hukum Adminitrasi Negara , 2 ed. (Yogyakarta: PUSHAM Universitas Islam Indonesia, 2006), 21.
23 Angga  Setiawan  dan  Fikriah  Fikriah,  “Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Bidang  Pendidikan,  Kesehatan  Dan Perlindungan  Sosial  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Pembangunan 5, no. 4 (2020): 213, https://doi.org/10.24815/jimekp.v5i4.17087.
2. Pasal 9 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
3. Pasal 9 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap  orang  berhak  untuk  lingkungan hidup yang baik dan sehat;
4. Pasal 11 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya yang bertujuan untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
5. Pasal 12 yang menjelaskan bahwa setiap orang  berhak  untuk  perlindungan  bagi pengembangan pribadinya.
6. Pasal 13 yang menjelaskan bahwa setiap orang  berhak  untuk  mengembangkan dirinya  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  manusia  demi  kesejahteraan pribadinya.
7. Pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman.
8. Pasal 33 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa atas nyawa.
9. Pasal 40 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak.
Menurut  Widodo,  kesehatan  menjadi salah satu pertimbangan agar dapat dikatakan sebagai  negara  maju. 23 Pemenuhan  hak
kesehatan  bagi  masyarakat  merupakan  hak tiap-tiap  Warga  Negara  Indonesia  (WNI) sebagaimana semua orang berhak mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan termasuk  penyandang  disabilitas  sebagai bentuk  upaya  perlindungan  sosial  dan pemenuhan terhadap HAM.
Perlindungan  dan  jaminan  hak  tidak hanya  diberikan  kepada  warga  negara  yang memiliki  kesempurnaan  secara  fisik  dan mental, justru  perlindungan  hak  bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas  perlu  ditingkatkan. 24 Penyandang disabilitas  berpotensi  mengalami  keadaan kesehatan  yang  lebih  rentan  karena  adanya faktor penyakit disabilitas dengan penyertaan penyakit lainnya.
Berdasarkan Pasal  1  Ayat  (9) Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2011  tentang Kesejahteraan  Sosial  menyebutkan  bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan  untuk  mencegah  dan  menangani risiko  dari  guncangan  dan  kerentanan  sosial. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak  atas  jaminan  sosial  yang  dibutuhkan
24 Rindy  Mustika  dan  Hervin  Yoki  Pradikta,  “Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan  Penyandang  Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 3, https://doi.org/10.24042/ as-siyasi.v1i2.11368.
25 “Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi  dan  Yuridis.pdf,”  10,  diakses  23  Mei  2023,  https://perpustakaan.bappenas.go.id/e- library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri%20Bidang%20Sosial%20dan%2 0Penanggulangan%20Kemiskinan/Kajian%20Disabilitas%20-
%20Tinjauan%20Peningkatan%20Akses%20dan%20Taraf%20Hidup%20Penyandang%20Disabilitas%20Ind onesia%20Aspek%20%20Sosioekonomi%20dan%20Yuridis.pdf.
untuk  hidup  layak  serta  perkembangan pribadinya secara utuh.
Dipertegas  pada  Pasal  5 jo. Pasal  42 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat  yang  rentan  berhak  memperoleh perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan dengan kekhususannya dan setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita  hamil, dan  anak-anak,  berhak memperoleh  kemudahan  dan  perlakuan khusus.  Perlindungan  sosial  dikhususkan untuk kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Secara  umum,  berdasarkan  data  yang dikemukakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  pada  hasil  survei  sosial  ekonomi nasional (Susenas) Tahun 2020 mengemukakan mengenai jenis-jenis penyandang  disabilitas  adalah  tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunadaksa (gangguan  pada  sistem  atau  saraf  tubuh), tunawicara (gangguan  bicara), memory disorder (gangguan ingatan). 25
Penyandang  cacat  memiliki  hak  yang sama seperti orang pada umumnya, tidak ada batasan  mengenai  keterbatan  fisik  ataupun
intelektual  untuk  mendapatkan  haknya. Penyandang    disabilitas    juga    merupakan ciptaan  Tuhan sehingga dalam kehidupannya, mereka  berhak  mendapatkan  kehidupan  dan hak-haknya  sebagaimana  manusia  pada umumnya. 26
Berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas,  penyandang  disabilitas  memiliki hak  untuk  hidup,  bebas  dari  stigma,  privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan,  pekerjaan,  kewirausahaan,  dan koperasi,  kesehatan,  politik,  keagamaan, keolahragaan,  kebudayaan  dan  pariwisata, kesejahteraan  sosial,  aksesibilitas,  pelayanan publik,  pelindungan  dari  bencana,  habilitasi dan  rehabilitasi,  konsesi,  pendataan,  hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,  berekspresi,  berkomunikasi,  dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan,  dan  bebas  dari  tindakan diskriminasi,  penelantaran,  penyiksaan,  dan eksploitasi.
Hak kesehatan yang masuk dalam poin g memiliki unsur-unsur hak kesehatan sebagai pada  Pasal  12  dinyatakan  bagi  penyandang disabilitas yang meliputi memperoleh informasi  dan  dapat  berkomunikasi  dengan mudah  dalam  akses    pelayanan  kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas  sumber  daya  di  bidang  kesehatan, memperoleh  kesamaan  dan  kesempatan
26 Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 3 (18 Maret 2022): 807, https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812.
pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu, dan  terjangkau,  memperoleh  kesamaan  dan kesempatan  secara  mandiri  dan  bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan  yang  diperlukan  bagi  dirinya, memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu  dengan  efek  samping  yang  rendah, memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis, dan memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
Selain  hak-hak  kesehatan  tersebut, perempuan  juga  memiliki  hak-hak  khusus mengenai  kesehatan reproduksi sebagaimana pada  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas yaitu hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan  alat  kontrasepsi,  mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan untuk mendapatkan pelindungan lebih  dari  tindak  kekerasan,  termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
Selain  pada  point  diatas,  anak  yang mengalami  keterbatasan  juga  memiliki  hak khusus  yang  diatur  berdasarkan  Pasal  8 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga berhak atas kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraannya,
sebagaimana  oleh  karenanya  berhak  atas upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak. Menurut Hermin kewajiban dalam pemenuhan kesehatan dibedakan menjadi tiga bagian yakni:
1. Perlindungan Hukum ( Legal Protection ).
Perlindungan  hukum  tersebut  dilakukan melalui  upaya  pengaturan  ( regulation/ law  making )  kaidah-kaidah  pemenuhan hak  atas  kesehatan  khususnya  bagi penyandang  disabilitas  dalam  upaya penetapan standar-standar pelayanan kesehatan,  proses  atau  mekanisme, lembaga  dan  jaminan-jaminan  bagi masyarakat  untuk  dapat  mengakses pelayanan  kesehatan  secara  mudah dengan berdasarkan standar-standar yang telah ditentukan.
2. Kebijakan-kebijakan pemenuhan hak atas kesehatan, seperti pembiayaan, pengadaan  obat-obatan,  dokter,  perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan  sebagainya.  Termasuk  kebijakan pembangunan  fasilitas-fasilitas  pelayan- an  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh masyarakat.
3. Tersedianya pranata “ due process of law ” bagi masyarakat yang hak-haknya
27 Hermien Nugraheni, Tri WIyatini, dan Irmanita Wiradona, Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya , 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 197.
28 Veronica Komalawati dan Yohana Evlyn Lasria Siahaan, “Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia,” Aktualita : Jurnal Hukum , no. 0 (17 Desember 2020): 516, https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6509.
29 Tasya Olivia Natania, Ratih Larasati, dan Endang Purwaningsih, “ Systematic Literature Review : Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Penyandang Down Syndrome Ditinjau Dari Peran Orang Tua,” Jurnal Kesehatan Gigi Dan Mulut (JKGM) 3, no. 2 (28 November 2021): 48, https://doi.org/10.36086/jkgm.v3i2.909.
terlanggar  atau  terabaikan  baik  oleh negara maupun oleh pihak ketiga. 27
Penyandang disabilitas berpotensi mengalami  keadaan  kesehatan  yang  lebih rentan  karena  adanya  faktor  penyakit disabilitas dengan penyertaan penyakit lainnya.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri
Sosial
Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984  Tentang  Pola  Dasar Pembangunan  Bidang  Kesejahteraan  Sosial, salah  satu  kebijakan  dan  langkah  untuk menangani permasalahan sosial yang dialami penyandang  disabilitas  yakni  dengan  cara meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk mendukung  usaha  kesejahteraan  sosial  bagi penyandang para penyandang disabilitas. 28
Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan hukum  melalui  pemenuhan  kesehatan  yang lebih  dalam  upaya  peningkatan  kesehatan (promotif), pencegah-an penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dapat dilaksanakan  secara  terpadu  dan  sistematis dengan melalui bimbingan konseling maupun pembinaan. Dalam upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit  (preventif)  merupakan  suatu  upaya yang berbeda. 29
Berbicara  soal  upaya  promotif  dan preventif,  pemerintah  telah  mengeluarkan regulasi-regulasi  mengenai  pemenuhan  hak kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas  yang tentunya dalam hal ini melahirkan konsekuensi  untuk  masyarakat,  pemerintah dan  negara. 30 Dilihat  dari  perspektif masyarakat,  masyarakat  memiliki  kewajiban untuk  menghormati  segala  bentuk  kondisi penyandang disabilitas.
Peran  yang  dapat  masyarakat  lakukan ialah  dengan  mendirikan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  khusus  penyandang disabilitas  yang  memiliki  program  untuk memberikan  jaminan  sosial  untuk  kesehatan penyandang disabilitas. Sedangkan pemerintah  dan  negara  memiliki  kewajiban untuk    menghormati (to  respect), memenuhi ( to fulfill ), dan melindungi ( to protect ).
Pada  ketentuan  ini,  pemerintah  dan negara  tidak  hanya  terfokus  pada  perbedaan perlakuan,  namun  pada  upaya  pemenuhan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam pelayanan  kesehatan.  Pemenuhan  kesehatan upaya promotif dan preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan media atau informasi  mengenai  paradigma  kesehatan maupun upaya peningkatan derajat kesehatan. Beberapa  mediasi  yang  dapat  digunakan untuk penyandang disabilitas:
30 Novita Anggraeni, Christyana Sandra, dan Abu Khoiri, “Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember,” Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI 11, no. 1 (31 Maret 2022): 3, https://doi.org/10.22146/jkki.69719.
31 Dewi dkk., Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas , 198.
32 Dewi dkk., 198.
a. Tunanetra
Tunanetra merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan pada penglihatan. Sebagaimana pada penyandang disabilitas ini dapat diberikan  atau  diterapi  dengan  alat  yang mendeskripsikan  konsep  visual  seperti radio,  tongkat,  kacamata,  podcast,  atau video  yang  dapat  menggantikan  fungsi indera  menjadi  fungsi  peraba.    Namun, berdasarkan hasil penelitian penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu penglihatan hanya 20%. 31
b. Tunarungu
Tunarungu  merupakan  seseorang yang memiliki keterbatasan pada pendengaran. Dalam penyandang disabilitas  ini  dapat  diberikan  alat  yang mendeskripsikan  secara  nyata  seperti memberikan alat peraga, gambar, maupun bahasa isyarat. Namun, berdasarkan hasil penelitian penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu pendengaran hanya 11%. 32
c. Tunadaksa
Tunadaksa  merupakan  seseorang yang  memiliki  keterbatasan  pada  otot, persendian maupun tulang yang menyebabkan  gangguan  perkembangan. Dalam  penyandang  disabilitas  ini  dapat
diberikan bimbingan atau konseling yang dapat mengetahui bakat dan minatnya.
d. Tunawicara
Tunawicara  merupakan  seseorang yang memiliki keterbatasan pada gangguan bicara. Sebagaimana dalam hal ini  dapat  diberikan  alat  bantuan  seperti gambar, bahasa isyarat, maupun alat tulis. e. Memory Disorder Memory Disorder merupakan seseorang  yang  memiliki  keterbatasan pada  ingatan  yang  bersifat  kognitif. Sebagaimana  dalam  hal  ini  dapat diberikan  alat  bantuan  seperti  rekaman yang dapat diputar kembali untuk melatih ingatan otak ataupun penalarannya.
Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei  kesehatan  dunia  pada  51  negara mengungkapkan  bahwa  layanan  kesehatan bagi penyandang disabilitas cenderung memiliki akses yang rendah terhadap promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif). 33
Pada  upaya  kesehatan  bidang  promotif dan preventif, penyandang disabilitas seringkali  dianggap  tidak  bisa  bertanggung jawab  atas  tubuhnya  sendiri,  sering  dipaksa
33 Dewi dkk., 199.
34 Asrorul  Mais,  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Seksual dan  Reproduksi  bagi  Remaja  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten  Jember,” Jurnal ORTOPEDAGOGIA 8, no. 2 (14 November 2022): 107, https://doi.org/10.17977/um031v8i22022p103-110.
35 Maria  Petronela  W.M,  Agnes  Widanti  Soebiyanto,  dan  Edward  Kurnia  Setiawan  Limijadi,  “Analisis Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas  Informasi  Dan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Perempuan  Penyandang Disabilitas  Di  Kota  Semarang,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 4,  no.  2  (5  November  2021):  548, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229.
36 Fara  Dhania  Aulia  Dhania  Aulia,  Dessy  Hasanah  Siti  Asiah,  dan  Maulana  Irfan,  “Peran  Pemerintah  Dalam Penanganan  Dampak  Covid-19  Bagi  Penyandang  Disabilitas,” Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat (JPPM) 1, no. 1 (2020): 33, https://doi.org/10.24198/jppm.v1i1.30951.
melakukan    hal    yang    tidak    disadari,  lebih berisiko  menjadi  korban  pelecehan  seksual, kesulitan  mengakses  layanan,  dan  dianggap tidak  penting  karena  mereka  dianggap  tidak aktif   secara   seksual.
Dalam hal ini dapat dilakukan Meningkatkan  pemahaman  terhadap  hak sexual  dan  reproduksi  bagi  penyandang disabilitas. Target capaiannya adalah terlaksananya  sosialisasi,  kampanye,  serta pendidikan dan pelatihan tentang hak seksual reproduksi  bagi  penyandang  disabilitas. Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  berupa sosialisasi  hak  kesehatan  seksual  dan reproduksi bagi penyandang disabilitas. 34
Perlindungan    terhadap    penyandang disabilitas  untuk  dapat  memenuhi   haknya juga disesuaikan dengan perspektif hak asasi manusia  (HAM)  internasional  dan  nasional yang  diturunkan  dalam  instrumen  HAM internasional  dan  juga  instrumen  hukum nasional  yang  dijabarkan  di  dalam  peraturan perundangan terkait. 35 Selain itu, pemenuhan terhadap  hak  kesehatan  dalam  upaya  kuratif dan rehabilitatif yang dapat dilakukan dengan memberikan  pelayanan  salah  satunya  berupa rehabilitasi sosial. 36
Rehabilitasi  sosial  merupakan  suatu cara  atau  upaya  yang  dapat  mengembalikan kemampuan  bagi  penyandang  disabilitas untuk  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya kembali secara wajar, salah satunya berkenaan  dengan  tanggung  jawab  terhadap diri sendiri. 37
Rehabilitasi    dilaksanakan  untuk  dapat mengembangkan dan mengembalikan kemampuan  secara  fisik,  mental  dan  sosial yang  sesuai  dengan  bidang  kemampuannya yang  terdiri  atas  minat  dan  bakat  yang dilakukan  secara  individu.  Selain  itu, rehabilitasi  sosial  dilakukan  sebagai  bentuk upaya kepada penyandang disabilitas terhadap kebutuhan khusus yang memang diperlukan.
Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  1998  tentang  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan  Sosial  Penyandang  Cacat, rehabilitasi  terdiri  atas  rehabilitasi  medik, pendidikan,  dan  sosial.  Rehabilitasi  bagi penyandang disabilitas yang dibentuk melalui panti  dan  non  panti  yang  diciptakan  dengan berbasis non institusi,  Loka Bina Karya, dan keluarga/masyarakat  (RBM)  yang ditujukan sebagai  upaya    menggerakkan      masyarakat untuk   ikut andil dan peduli dengan memberi-
37 Sunit  Agus  Tri  Cahyono,  “Penyandang  Disabilitas:  Menelisik  Layanan  Rehabilitasi  Sosial  Difabel  pada Keluarga  Miskin,” Media  Informasi  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial 41,  no.  3  (2017):  251, https://doi.org/10.31105/mipks.v41i3.2257.
38 Ani  Mardiyati,  “Peran  Pendamping  Berbasis  Masyarakat  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Membangun Kemandirian,” Media  Informasi  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial 41,  no.  2  (144  133M):  136, https://doi.org/10.31105/mipks.v41i2.2265.
39 “Kajian Disabilitas  - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf,” 11.
kan bantuan serta dukungan dalam  menjalani hidup  dengan memiliki  keterbatasan. 38
Berdasarkan  hasil  presentase  jumlah penyandang disabilitas yang telah mendapatkan  pelayanan  rehabilitasi  ialah sebagai berikut: 39
Gambar 1: Presentase Jumlah Penyandang Disabilitas  Yang  Telah  Men- dapatkan  Pelayanan  Rehabi- litasi Di Indonesia
Sumber: BPS, Susenas, 2019 .
Pelaksanaan  rehabilitasi  sosial,  dapat dilakukan  dalam  bentuk  diagnosis  psikosial yang dapat dilakukan dengan cara pemberian motivasi  dan  konseling  sosial  (jiwa)  berupa bimbingan  spritual  dan  mental,  pelayanan aksesibilitas  sebagaimana  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  memberikan  kemudahan dan  kelayakan  untuk  mengakses  pelayanan kesehatan,  bimbingan  fisik  yang  dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan vokasional dan pembinaan kesehatan, memberikan rujukan sebagaimana
pengobatan  yang  dilakukan  dari  Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilanjutkan  pemeriksaan  atau  melakukan pengobatan  ke  rumah  sakit  dengan  tujuan fasilitas  kesehatan  yang  diberikan  lebih memadai.
Selain  itu,  pemenuhan  kesehatan  bagi penyandang disabilitas sebagai upaya perlindungan  sosial  telah  diatur  secara  jelas melalui  regulasi  secara  nasional  maupun internasional. Hal ini bertujuan agar hak-hak bagi penyandang disabilitas dapat tersalurkan dengan baik. Diketahui dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang  Perencanaan,  Penyelenggaraan,  dan
Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disusun sebagai rencana induk penyandang disabilitas (RIPD) lebih  terarah  dengan  melalui  tujuh  sasaran yang  strategis  yang  memiliki  tujuan  untuk pencapaian  pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. 40
Selain  itu,  pemenuhan  hak  kesehatan sebagai  upaya  perlindungan  sosial  dapat diperoleh  dengan  menerima  penyediaan aksesibilitas. Berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 18
40 “Kajian Disabilitas - Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf,” 12.
41 Bambang  Irawan  dan  Asmaripa  Ainy,  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Pemanfaatan Pelayanan  Kesehatan  Pada  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Payakabung, Kabupaten Ogan Ilir,” Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat 9, no. 3 (2018): 194, https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.3.189-197.
42 Arrista  Trimaya,  “Upaya  Mewujudkan  Penghormatan,  Perlindungan,  Dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Ways to Respect, Protect, And Fulfill The Rights Of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities),” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 4 (4 Mei 2018): 416.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat diperoleh dengan mengakses dan memanfaatkan  pelayanan  publik  termasuk pada  bidang  layanan  kesehatan.  Berdasarkan teori    utilitas  yang  menjelaskan  bahwa pelayanan  kesehatan  dimanfaatkan  sebagai salah  satu  untuk  mendukung  aksesibilitas pada  kesehatan. 41 Salah  satu  contoh pelaksanaan  teori  utilitas  ialah  pemberian konsesi  (potongan  biaya)  dengan  diberikan asuransi  jaminan  kesehatan  yang  dapat diberikan  oleh  Pemerintah  maupun  pihak swasta. 42
Memberdayakan  penyandang  disabili- tas dalam hal perekonomian untuk mengakses pelayanan kesehatan tentunya sudah menjadi kewajiban  Pemerintah,  mengingat  mayoritas penyandang disabilitas banyak terjadi karena hidup  dalam  kemiskinan.  Hal  tersebut menjadi  salah  satu  penyebab  penyandang disabilitas  maupun  keluarga  penyandang disabilitas  memiliki  keterbatasan  atau  sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan.
Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah  Nomor  70  tentang  Perencanaan, Penyelenggaraan,  dan  Evaluasi  Terhadap
Penghormatan,  Pelindungan  menjelaskan bahwa  penyelenggaraan  jaminan  kesehatan bagi  peyandang  disabilitas  merupakan  salah satu bentuk wujud dari pembangunan nasional dan  daerah  dalam  bidang  kesehatan  dan perwujudan HAM ( human rights based ) yang menjadi  program  dari  pemerintah  dan pemerintah daerah.
Untuk  melaksanakan  hal  tersebut, Pemerintah membentuk regulasi agar pelaksanaan hak bagi  penyandang disabilitas dapat  dilaksanakan  dengan  melalui  upaya pembangunan  inklusif  yang  termuat  pada rencana induk pembangunan inklusif disabilitas  (RIPID).  Pembangunan  inklusif merupakan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat tanpa terkecuali,  sehingga  dalam  hal  ini  dapat dimanfaatkan untuk semua masyarakat khusunya penyandang disabilitas. 43
RIPID diciptakan sebagai bentuk upaya untuk menjamin seluruh penyandang disabilitas  agar  mendapatkan  haknya  secara responsif. Dalam kebijakan ini, hak kesehatan yang  didapatkan  dan  wajib  dipenuhi  ialah peningkatan  kemampuan  untuk  penyedia layanan kesehatan yang bertujuan untuk dapat memenuhi  kebutuhan  bagi  penyandang disabilitas,  pencegahan  dan  intervensi  dini layanan kesehatan bagi penyandang
43 Asrorul  Mais,  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Seksual dan  Reproduksi  bagi  Remaja  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten Jember,” Jurnal ORTOPEDAGOGIA 8, no. 2 (14 November 2022): 107, https://doi.org/10.17977/ um031v8i22022p103-110.
44 Ronny Josua Limbong dkk., Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia , 1 ed. (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020), 21.
disabilitas  yang  efektif  dan  komprehensif, perluasan  kepesertaan  dan  manfaat  jaminan kesehatan  nasional  (JKN)  bagi  penyandang disabilitas, pelaksanaan pada program gerakan  masyarakat  hidup  sehat  (GERMAS) yang  dilakukan  secara  terjangkau  pada penyandang  disabilitas,  dan  menciptakan lingkungan  yang  sehat  untuk  penyandang disabilitas. 44
Demikian  diaturnya  mengenai  hak kesehatan bagi penyandang disabilitas, menjadi satu kesatuan bagu upaya perlindungan  sosial  dalam  hak  kesehatan. Namun, sejauh ini hanya sedikit negara yang menyediakan perlindungan sosial pada pemenuhan  kesehatan  bagi  penyandang disabilitas.  Hal  ini  dibuktikan  berdasarkan WHO  yang  menyatakan  bahwa  penyedia pelayanan kesehatan yang memiliki pengetahuan  dan  pemahaman  yang  kurang atau  terbatas  terhadap  hak  penyandang disabilitas dan kebijakan untuk melayani atau mengakomodasi  terhadap  kebutuhan  yang diperlukan oleh penyandang disabilitas.
Pemerintah  perlu  segera  berbenah  dan memberikan perhatian serius terhadap pelayanan  kesehatan  untuk  penyandang disabilitas dengan menjalankan berbagai aksi mendesak  yang  diperlukan  untuk  memenuhi
hak dan  kebutuhan  penyandang  disabilitas, 45
sehingga  dalam  hal  ini  regulasi  yang  telah ditetapkan  harus  diimplementasikan  secara tepat, dikarenakan individu dengan disabilitas memerlukan bantuan untuk melakukan aktivitas  mereka  karena  keterbatasannya. 46

## KESIMPULAN
Pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang  disabilitas  telah  diatur  secara jelas,  dari  peraturan  internasional  maupun nasional.  Pemenuhan  penyandang  disabilitas diatur  jelas  melalui  peraturan  internasional yakni Pasal 25a Konvensi Hak-Kak Penyandang  Disabilitas  atau Convetion  on The  Rights  of  Person  With  Disabilities (CPRD) dan  peraturan  nasional  yang tercantum  pada  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas.
Kebijakan yang responsif bagi penyandang  disabilitas  telah  diupayakan, namun pada faktanya belum maksimal. Oleh sebab  itu  dengan  adanya  regulasi-regulasi yang  sudah  dicantumkan,  negara  dan masyarakat  memiliki  kewajiban  untuk  turut berpartisipasi  dalam  upaya  pemenuhan  hak kesehatan  sebagai  perwujudan  perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas khususnya pada bidang kesehatan.
45 Agusniar  Rizka  Luthfia,  “Urgensi  Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas  Di  Masa  Pandemi,” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 11, no. 2 (1 Juli 2020): 96, https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2897.
46 Deby Febriyan dkk., “Mengurai Kesenjangan Layanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Masa Pandemi: Studi Kasus Kabupaten Ponorogo | JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik),” JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik 8, no. 1 (10 Agustus 2022): 13, https://doi.org/10.31947/jakpp.v8i1. 18633.

## SARAN
Upaya  perlindungan  sosial  dalam pemenuhan hak kesehatan perlu ditingkatkan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya belum maksimalnya hak-hak kesehatan pada proses layanan kesehatan, sehingga upaya pelayanan kesehatan  yang  inklusif  bagi  penyandang disabilitas dapat mengakomodasi secara fisik dan non fisik yang bertujuan untuk perluasan dan  kemudahan  akses  sehingga  dapat terciptanya  pelayanan  yang  komperehensif khususnya pada bidang kesehatan. Selain itu, penyandang  disabilitas  dapat  memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan mudah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Shinta Chyntia. “Posbindu Disabilitas.” Berita Kedokteran Masyarakat 34, no. 5 (30 Juli 2018): 1– 4. https://doi.org/10.22146/bkm. 37499. Ahdiat.  “Ada  1,3  Miliar  Penyandang Disabilitas, Ini Ragam Kondisi Kesehatannya.” Databoks, 13 Desember 2022. https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/ ada-13-miliar-penyandang-disabilitas  - ini-ragam-kondisi-kesehatannya. Allo,  Ebenhaezer  Alsih  Taruk.  “Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9, no. 3 (18 Maret 2022): 807–12. https://doi.org/10.
31604/jips.v9i2.2022.807-812.
Anggraeni,  Novita,  Christyana  Sandra,  dan Abu  Khoiri.  “Implementasi  Kebijakan Pelindungan  dan  Pemenuhan  Hak Kesehatan  Penyandang  Disabilitas  di Kabupaten  Jember.” Jurnal  Kebijakan
Kesehatan  Indonesia :  JKKI 11,  no.  1
(31  Maret  2022):  1–13.  https://doi.org/
10.22146/jkki.69719. Ardiyantini, Rut Dwi. “Implementasi Program  Jaminan  Kesehatan  Khusus Terpadu  Dalam  Upaya  Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan
Penyandang  Disabilitas.” Journal  of Social Development Studies 2, no. 1 (11 Juni  2021):  67–79.  https://doi.org/ 10.22146/jsds.1040.
Aulia,  Fara  Dhania  Aulia  Dhania,  Dessy Hasanah Siti Asiah, dan Maulana Irfan. “Peran  Pemerintah  Dalam  Penanganan Dampak  Covid-19  Bagi  Penyandang Disabilitas.” Jurnal  Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(JPPM) 1,  no.  1  (2020):  31–41. https://doi.org/10.24198/jppm.
v1i1.30951.
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
Cahyono,  Sunit  Agus  Tri.  “Penyandang
Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel pada Keluarga  Miskin.” Media  Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, no. 3  (2017):  239–54.  https://doi.org/ 10.31105/mipks.v41i3.2257.
Dewi,  Rika  Kumala,  Rezanti  Putri  Pramana,
Hariyanti Sadaly, Dhania Putri
Sarahtika,  dan  Liza  Hadiz. Kendala
Mewujudkan  Pembangunan  Inklusif Penyandang  Disabilitas .  1  ed.  The
SEMERU  Research  Institute:  Jakarta, 2020. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Suara Penyandang Disabilitas:  Kami  Punya  Hak  Yang
Sama.”  Diakses  22  Maret  2023. https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/det ail/disabilitas-kespro-kesehatan- reproduksi-suara-penyandang- disabilitas-kami-punya-hak-yang-sama. Erissa,  Dhea,  dan  Dini  Widinarsih.  “Akses
Penyandang Disabilitas Terhadap Pekerjaan:  Kajian  Literatur.” Jurnal Pembangunan  Manusia 3,  no.  1  (28 Februari 2022). https://doi.org/10.
7454/jpm.v3i1.1027.
Febriyan,  Deby,  Muhammad  Farid  Ma’ruf, Galih  Wahyu  Pradana,  dan  Suci Megawati.  “Mengurai  Kesenjangan Layanan  Publik  Bagi  Penyandang Disabilitas  Di  Masa  Pandemi:  Studi Kasus  Kabupaten  Ponorogo  |  JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik).” JAKPP:  Jurnal  Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik 8, no.
1 (10 Agustus 2022): 13–26. https://doi.org/10.31947/jakpp. v8i1.18633.
Ilmania,  Nurika  Falah,  Benny  Krestian Heriawanto,  dan  Pinastika  Prajna Paramita. “Tanggung Jawab Yang Lahir
Dari Kewajiban Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam  Perspektif  HAM  (Hak  Asasi Manusia).” Yurispruden: Jurnal Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang 5, no. 1 (20 Januari 2022): 89– 106. https://doi.org/10.33474/yur. v5i1.14078. Irawan,  Bambang,  dan  Asmaripa  Ainy. “Analisis
Faktor-Faktor
Yang Berhubungan  Dengan  Pemanfaatan Pelayanan  Kesehatan  Pada  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di
Wilayah Kerja Puskesmas Payakabung, Kabupaten  Ogan  Ilir.” Jurnal  Ilmu Kesehatan Masyarakat 9, no. 3 (2018): 189–97.
https://doi. org/10.26553/jikm.2018.9.3.189-197. “Kajian  Disabilitas  -  Tinjauan  Peningkatan Akses  dan  Taraf  Hidup  Penyandang Disabilitas Indonesia Aspek Sosioekonomi dan Yuridis.pdf.” Diakses 23 Mei 2023. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e- library/file_upload/koleksi/dokumen bappenas/file/Staf%20Ahli%20Menteri %20Bidang%20Sosial%20dan%20Pen anggulangan%20Kemiskinan/Kajian% 20Disabilitas%20-%20Tinjauan% 20Peningkatan%20Akses%20dan%20 Taraf%20Hidup%20Penyandang%20D isabilitas%20Indonesia%20Aspek%20 %20Sosioekonomi%20dan%20Yuridis. pdf.
K.M,  Rhona  Smith,  Hostmaelingen  Njal, Christian  Ranheim,  Satya  Arinanto, Fajrul  Falaakh,  dan  Enny  Soeprapto. Hukum  Hak  Asasi  Manusia .  3  ed. Bantul:  PUSHAM  Universitas  Islam Indonesia, 2015.
Komalawati,  Veronica,  dan  Yohana  Evlyn Lasria  Siahaan.  “Pemenuhan  Hak  Atas Kesehatan Anak Penyandang Disabilitas  Dalam  Perspektif  Hukum Keluarga  Di  Indonesia.” Aktualita : Jurnal  Hukum ,  no.  0  (17  Desember 2020): 505–23. https://doi.org/10.
29313/aktualita.v0i0.6509. Leonita,  Emy,  dan  Nizwardi  Jalinus.  “Peran Media  Sosial  Dalam  Upaya  Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur.” INVOTEK:  Jurnal  Inovasi  Vokasional Dan  Teknologi 18,  no.  2  (4  Agustus
2018): 25–34. https://doi.org/10.
24036/invotek.v18i2.261. Limbong,  Ronny  Josua,  Nadia  Farikhati, Mochammad  Felani  Budi  Hartanto, Isnaeningtyas Yuli, Zsabrina Marchasya  Ayunda,  Delsy  Nike,  dan
Arief  Ramadhan. Kajian  Pemenuhan Hak  Atas  Kesehatan  Bagi  Kelompok Rentan  di  Indonesia .  1  ed.  Jakarta: Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), 2020.
Limbong,  Ronny  Josua,  dan  Yeni  Rosdianti. “Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan:
Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-
19.” Masyarakat  Indonesia:  Jurnal Ilmu-Ilmu  Sosial 47,  no.  1  (21  Maret
2022): 13–30. https://doi.org/ 10.14203/jmi.v47i1.939. Luthfia, Agusniar Rizka. “Urgensi Pemberdayaan  Penyandang  Disabilitas Di Masa Pandemi.” Kebijakan : Jurnal
Ilmu  Administrasi 11,  no.  2  (1  Juli 2020): 38–44. https://doi.org/10.23969/ kebijakan.v11i2.2897.
Mais,  Asrorul.  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan Seksual  dan  Reproduksi  bagi  Remaja Penyandang  Disabilitas  di  Kabupaten Jember.” Jurnal ORTOPEDAGOGIA 8, no.  2  (14  November  2022):  103–10.
https://doi.org/10.17977/um031v8i220 22p103-110.
Mardiyati, Ani. “Peran Pendamping Berbasis Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Kemandirian.” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, no.
2  (144  133M):  2017.  https://doi. org/10.31105/mipks.v41i2.2265.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . 1 ed. Jakarta: Kencana, 2005.
Mustika,  Rindy,  dan  Hervin  Yoki  Pradikta. “Pelaksanaan  Pelayanan  Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih  Siyasah.” As-Siyasi :  Journal  of
Constitutional Law 1, no. 2 (2021): 14–
33. https://doi.org/10.24042/as- siyasi.v1i2.11368.
Natania,  Tasya  Olivia,  Ratih  Larasati,  dan
Endang  Purwaningsih.  “Systematic Literature Review: Pemeliharaan
Kesehatan Gigi Dan Mulut Penyandang Down  Syndrome  Ditinjau  Dari  Peran
Orang  Tua.” Jurnal  Kesehatan  Gigi Dan  Mulut  (JKGM) 3,  no.  2  (28
November 2021): 47–54. https:
//doi.org/10.36086/jkgm.v3i2.909.
Ndaumanu,  Frichy.  “Hak  Penyandang
Disabilitas:  Antara  Tanggung  Jawab dan  Pelaksanaan  oleh  Pemerintah Daerah.” Jurnal  HAM 11,  no.  1  (28 April  2020):  131–50.  https://doi.org/ 10.30641/ham.2020.11.131-150.
Nugraheni,  Hermien,  Tri  WIyatini,  dan
Irmanita Wiradona. Kesehatan
Masyarakat  Dalam  Determinan  Sosial Budaya . 1 ed. Yogyakarta: Deepublish,
2018.
Pasalina,  Putri  Engla,  Hafiza  Fil  Ihsan, Nurazlin Nurazlin, Dessy Tiamida, dan Annisa  Yolanda  Sasbia.  “Upaya Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak Kesehatan  Reproduksi  Penyandang Disabilitas  Melalui  Edukasi  Kesehatan Reproduksi  Di  SLB  Perwari  Padang.” Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK) 5, no.
1 (26 Januari 2023): 179–85.
https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.498.
Pinilih,  Sambodo  Sriadi,  Estrin  Handayani, dan  Elza  Shelviana.  “Peningkatan
Kesehatan  Jiwa  Melalui  Peran  Kader Menuju  Kelurahan  Siaga  Sehat  Jiwa.”
Jurdimas  (Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat) Royal 3, no. 2 (Juli 2020): 115–22. https://doi.org/10.33330/
jurdimas.v3i2.616.
Retnaningsih, Hartini. “Urgensi Perlindungan
Sosial  dalam  Upaya  Pemenuhan  Hak- Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19.” Aspirasi:  Jurnal  Masalah- masalah Sosial 12, no. 2 (28 Desember 2021):  237.  https://doi.org/10.46807/ aspirasi.v12i2.2494.
Ridwan,  HR. Hukum  Adminitrasi  Negara .  2 ed.  Yogyakarta:  PUSHAM  Universitas Islam Indonesia, 2006.
Setiawan,  Angga,  dan  Fikriah  Fikriah.
“Pengaruh  Belanja  Pemerintah  Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan  Sosial  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Di  Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi
Pembangunan 5, no. 4 (2020): 212–21. https://doi.org/10.24815/jimekp.v5i4.1 7087.
Suprapto,  Suprapto,  dan  Andi  Abdul  Malik. “Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
(BPJS).” Jurnal  Ilmiah  Kesehatan Sandi  Husada 8,  no.  1  (25  Juni  2019):
1–8.
https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62. Suraja,  Yohannes-.  “Pengelolaan  Rekam
Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.” Jurnal  Administrasi  dan Kesekretarisan 4, no. 1 (20 Mei 2019): 62–71. https://doi.org/10.36914/jak.v4i1.191.
Trimaya,  Arrista.  “Upaya  Mewujudkan
Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas  Melalui  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang  Disabilitas  (Ways  to Respect, Protect, And Fulfill The Rights Of  Persons  With  Disabilities  Through Law  Number  8  Of  2016  On  Persons With  Disabilities).” Jurnal  Legislasi Indonesia 13, no. 4 (4 Mei 2018): 401– 9.
Ulumiyah,  Nurul  Hidayatul.  “Meningkatkan Mutu  Pelayanan  Kesehatan  Dengan Penerapan  Upaya  Keselamatan  Pasien Di  Puskesmas.” Indonesian  Journal  of Health  Administration 6,  no.  2  (7 Desember  2018):  149–55.  https:// doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.149-
155.
Vance, Richard Lombard, Evelyn Soye, Delia
Ferri, Emma McEvoy, Malcolm MacLachlan,  dan  Sari  Sarlio  Siintola. “Applying the ‘Human Rights Model of Disability’  to  Informed  Consent: Experiences  and  Reflections  from  the SHAPES Project.” Journal Disabilities 3,  no.  1  (14  Januari  2023):  28–47. https://doi.org/10.3390/  disabilities301 0003.
Wicaksono, Teguh. “Bentuk Tanggungjawab Negara  Terhadap  Hak  Konstitusional Anak Terlantar: Analisis Teori Kontrak Sosial.” HUKMY : Jurnal Hukum 1, no. 2  (19  November  2021):  235–48. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v 1i2.235-248.
W.M,  Maria  Petronela,  Agnes  Widanti Soebiyanto, dan Edward Kurnia Setiawan Limijadi. “Analisis Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi  Perempuan  Penyandang
Disabilitas  Di  Kota  Semarang.”
JURNAL  USM  LAW  REVIEW 4,  no.  2
(5  November  2021):  547–64.  https:// doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229.