Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Modal Sosial  Pengelolaan Pariwisata Kota Kendari
INFO PENULIS
Abdul Nashar Universitas Sulawesi Tenggara abdulnashar99@yahoo.com
Siti Jawiah Universitas Sulawesi Tenggara Siti_jawiah@gmail.com Joko Tri Brata Universitas Sulawesi   Tenggara joko_tribrata@yahoo.co.id Nonia Sakka Lebang
Universitas Sulawesi   Tenggara
Nonia_lebang@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 3, Desember 2023
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Nashar,  A.,  Jawiah,  S.,  Brata,    J.  T.,  &  Lebang,  N.  S.  (2023).  Modal  Sosial    Pengelolaan  Pariwisata  Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 213-222.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran Modal Sosial  dalam Pengelolaan Pariwisata di Kota Kendari  Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah beberapa dokumen    yang  berkaitan  dengan  modal  sosial  dan  Pariwisata  di  Kota  kendari  .  Hasil  penelitian mengambarkan  bahwa  pengelolaan  pariwisata  dapat  dan  akan  lebih  baik  jika  dilaksanakan  dengan penguatan pada modal sosial yang bertumpu pada  Tiga unsur utama dalam modal sosial yakni ;  mutual trust (saling percaya), reciprocity (hubungan timbal balik), dan jaringan sosial (networking). Modal sosial merujuk pada norma-norma, jaringan dan organisasi yang berhubungan dengan masyarakat melalui: 1. Sharing  information  (berbagi  informasi),  2.  Coordinating  activities  (mengkoordinasikan  aktifitas- aktifitas) dan 3. Peran antar anggota kelompok dalam membuat keputusan bersama. Bentuk Modal ssial dalam sosial Mapping adalah : 1. Social bounding (perekat sosial),  2. Social bridging (jembatan sosial), dan 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial).
Kata Kunci :  Modal Sosial, Pengelolaan, Pariwisata

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  description  of  social  capital  in  tourism  management  in Kendari City. The data used is secondary data obtained from the results of reviewing several documents related  to  social  capital  and  tourism  in  Kendari  City.  The  research  results  illustrate  that  tourism management can and will be better if implemented by strengthening social capital which relies on three main  elements  in  social  capital,  namely;  mutual  trust  (mutual  trust),  reciprocity  (reciprocal relationships),  and  social  networks  (networking).  Social  capital  refers  to  norms,  networks  and organizations  that  relate  to  society  through:  1.  Sharing  information,  2.  Coordinating  activities (coordinating activities) and 3. The role of group members in making joint decisions. The forms of social capital in social mapping are: 1. Social bounding (social glue), 2. Social bridging (social bridges), and 3. Social linking (social relationships/networks)
Keywords :  Social Capital, Management, Tourism.

## A. Pendahuluan
Tujuan  pembangunan  pada  hakikatnya  pembangunan  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan,  sementara  itu,  implementasi  pembangunan  nasional  yang  terangkum  dalam agenda  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  masih  dirasa  kurang  efektif  dalam  mencapai cita-cita  tersebut.  Bagi  Indonesia,  salah satu  tujuan  nasional  adalah  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  meningkatkan  kesejahteraan  umum.  Namun,  nampaknya  hal  itu  sulit  dicapai melihat  fakta  lemahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  aktifitas  politik  menjadi  bukti melemahnya kapasitas masyarakat akibat agenda pembangunan yang tidak inklusif Di  tengah  dinamika ekonomi  global  yang  terus-menerus  berubah  dengan akselerasi  yang semakin tinggi, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang intensitasnya telah sampai pada keadaan  yang  nyaris  menuju  kebangkrutan  ekonomi.    Hal  ini  diperparah  dengan  kehadiran liberisasi  dalam  perdagangan  persaingan  Internasional  yang  semakin  ketat  dan  mekanisme pasar bebas yang semakin terbuka, turut membawa dampak negatif bagi industri-industri baik non  rumah  tangga  dan  rumah  tangga,  Untuk  meminimalisir  degradasi  ini,  maka  kemampuan masyarakat secara umum harus dibngkitkan baik secara ekonomi maupun sosial, agar terjaga keberlangsungan kehidupan untuk mencapai tujuan  bangsa.
Salah  satu  yang  masih  sarat  dipunyai  oleh  bangsa  Indoesia  saat  ini  adalah  modal  sosial, dimama rujukan modal sosial menunjuk pada nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan oleh  sebagian  besar  anggota  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari,  yang  secara  langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup individu dan keberlangsungan komunitas masyarakat.
Pemetaan  kapasitas  masyarakat  dapat  juga  dilakukan  dengan  Social  mapping  atau pemetaan  sosial,  karena  kegiatan  ini  dilakukan  untuk  menghasilkan  peta  sosial  masyarakat. Peta  sosial  masyarakat  inilah  yang  kadang  salah  diartikan  oleh  kita  semua.  Kita  sering mengabaikan kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai, norma dan lain sebagainya dalam masyarakat. Kita  hanya  menganggap  pemetaan  sosial  itu  hanya  untuk  mengetahui  tokoh-tokoh  kunci  saja dalam masyarakat, atau tempat-tempat berkumpul masyarakat, atau kebiasaan-kebiasaan yang tampak secara kasat mata saja. Tapi, kita tidak memetakan lebih dalam, bagaimana sebenarnya kebudayaan masyarakat yang akan kita masuki
Secara  histori    dianalogi  bahwa  penataan  kawasan  kumuh  di  Kota  Kendari  merupakan salah  satu  hal  yang  mempengaruhi  keadaan  lingkungan,  kesehatan,  dan  sosial  masyarakat. Kawasan  kumuh  yang  terus  memburuk  dan  tata  ruang  yang  belum  baik  menjadi  hambatan dalam membangun kota Kendari menjadi lebih baik dan menarik bagi wisatawan. Rendahnya minat wisatawan menjadi salah satu indikasi bahwa kawasan kumuh belum teratasi dan belum memiliki daya tarik yang baik bagi wisatawan. Pemerintah juga memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh dan mengembangkan kawasan wisata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan  oleh  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah.  Dalam  konteks itulah, maka pariwisata adalah istilah yang diberikan apabila seseorang wisatawan melakukan
perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung  melakukan  perjalanan  (Sutrisno,  2008).  Pariwisata  dapat  dirumuskan  sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000 dalam Joko Tri  Brata,  2023).  Sedangkan,  menurut  Meyers  (2009),  pariwisata  adalah  aktivitas  perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.
Pembangunan  Kepariwisataan  di  daerah  terletak  pada  penekanan  terhadap  kebijakan- kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  ciri  khas  daerah  yang  terkait  dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan  dengan  adanya  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dijelaskan  bahwa otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

## Sosial Mapping
Pemetaan sosial dilakukan dengan berdasarkan pada Modal sosial, dimana modal sosial merupakan  sesuatu  rangkaian  proses  hubungan  sosial  antara  individu  maupun  antara kelompok yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lain seperti saling percaya guna melakukan kerjasama demi meraih tujuan atau kepentingan bersama.  tingginya nilai modal sosial yang dimiliki pada suatu daerah dapat membantu petani dalam hal produksi, distribusi  dan  inovasi.  Misalnya  apabila  petani  mengikuti  kelompok  tani,  kemudian  ketika kelompok  tani  tersebut  mempunyai  alat  bajak  untuk  kepentingan  kelompok,  petani  tersebut dapat  dengan  mudah  memanfaatkan  uang  sewa  alat  bajak  untuk  keperluan  lain,  hal  tersebut mengatakan  bahwa modal  sosial  dapat  mengurangi  biaya  tetap  (fixed  cost),  (Colemena,  2009 dalam  Sawitri  dan  Soepriadi,  2014).    Pratisthita  (2014)  mengemukan  pendapatnya  bahwa modal  sosial  adalah  segala  sesuatu  yang  membuat  masyarakat  bergabung  untuk  mencapai tujuan  bersama  atas  dasar  kebersamaan,  dan  di  dalamnya  diikat  oleh  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang  tumbuh  dan  dipatuhi.  Keberadaan  unsur-unsur  modal  sosial  ini  secara  tidak disadari  telah  menjadi  kekuatan  bagi  kelompok  mereka  agar  tetap  bertahan  menghadapi dinamika dalam kelompok.
Adam  Smith  dan  kawan-kawan  dalam  kajian  ekonomi memasukkan  unsur  modal  sosial yang mereka sebut sebagai “social contract”, yang memiliki unsur penting berupa karakteristik jaringan sosial, pola-pola imbal balik dan kewajiban- kewajiban bersama.
Lyda  Judson  Hanifan  (1916,1920)  memiliki   kajian  tentang  suatu  unit sosial   yang didalamnya  berlangsung  pola-pola  hubungan  timbal-balik  yang didasari  oleh  prinsip-prinsip kebajikan  bersama  (social  virtues),  simpati  dan empati serta tingkat kohesifitas hubungan antar individu dalam kelompok (social cohesivity). Semua ini telah mengilhami kajian modern tentang  modal  sosial  dengan    tokoh    besar    yaitu,    Robert    D.Putnam,    James    C.    Coleman, Francis  Fukuyama      dan      Pierre      Bourdieu.      Konsep      modal      sosial      pertama      kalinya diperkenalkan  oleh  Pierre  Bourdieu  pada  awal  1980-an,  yang  mengartikan:  Modal  sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik aktual maupun potensial yang dapat dimiliki seseorang berkat  adanya  jaringan  hubungan  secara  kelembagaan  yang  terpelihara  dengan  baik (Kristina;2003).

## B. Metodologi
Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari dengan menelaah beberapa dokumen yang terkait Modal  Sosial  dalam  pengelolaan  pariwisata,  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  dalam  bentuk    dokumen  perencanaan  dan  beberapa    dokumen pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata  dan pendalaman melalui wawancara pada key informasion, , dengan analisis melalui analisa deskriptif kualitatif.
Untuk  strategi  pengembangan  pariwisata,  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis deskriptif  dari  berbagai  sumber,  yang  berguna  untuk  merumuskan  alternatif  strategi pengembangan  pariwisata  dengan  berpedoman  pada  kemampuan  masyarakat  dalam  bentuk modal sosial.

## C. Hasil dan Pembahasan
Hasil
Kota  Kendari  merupakan  merupakan    ibukota  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang mempunyai  berbagai  macam  wisata  yang  menarik  mulai  dari  wisata  religi,  wisata  sejarah, wisata  alam,  wisata  pantai,  dan  lain  sebagainya.  Hal  tesebut  terus  dipertahankan  oleh pemerintah  daerah.  Pariwisata  bagi  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  aspek  untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  La  Ode  Mohamadin  (2011)  menunjukkan  bahwa: Strategi  pengembangan  pariwisata  di  Kota  Kendari  dilakukan  melalui  pengembangan  produk wisata., baik pengembangan wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus. Di samping itu. dilakukan  srategi  pengembangan  promosi  dan  pemasaran  daJam  negeri  dan  luar  negeri, pengembangan  sumber  daya  manusia,  pengembangan  investasi,  dan  strategi  pengelolaan Iingkungan hidup guna menjamin pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang dilanjtkan dengan penggambaran data Pariwisata Kota Kendari.
Tabel 01 ; Destinasi Wisata di Kota Kendari pada saat ini ada berbagai macam
Sumber : Data BPS Kota Kendari, 2022
Dalam  pengelolaan  pariwisata,  bahasan  lain    yang  penulis  paparkan  adalah  bahwa  salah satu  indikator  dalam  keberhailan  adalah  dengan  melalui  Pendekatan  modern  yang  berkaitan dengan capacity building. Capasity building ini mejadi inti dasar pada pemetaan sosial, dimana adalah bagaimana intensitas  kelembagaan yang  memiliki peran yang sangat penting didalam penataan kawasan kumuh karena pada dasarnya menata sebuah kawasan terlebih lagi kawasan kumuh  bukanlah  sekedar  aktivitas  teknis,  estetik  tetapi  juga  melibatkan  proses  sosial  yang rumit dan unik.
Dalam  konteks  pariwisata,  istilah  wisatawan    adalaah  seseorang  yang  melakukan perjalanan itu sendiri, atau dengan kata lain aktivitas dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung  melakukan  perjalanan  (Sutrisno,  2008  dalam  Joko  Tri  Brata,  2023).  Pariwisata dapat  dirumuskan sebagai  kegiatan  dalam  masyarakat  yang  berhubungan  dengan  wisatawan. Sedangkan, menurut Meyers (2009), pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk  menetap  atau  mencari  nafkah,  melainkan  hanya  untuk  memenuhi  rasa  ingin  tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan-tujuan lainnya.
Pariwisata  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia  terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian
dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara  berkembang.  Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  berkembang  dalam  tahap pembangunannya,  berusaha  membangun  industri  pariwisata  sebagai  salah  satu  cara  untuk mencapai  neraca  perdagangan  luar  negeri  yang  berimbang.  Melalui  industri  ini  diharapkan pemasukan  devisa  dapat  bertambah  (Pendit,  2004).  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sektor pariwisata  di  Indonesia  masih  menduduki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menunjang pembangunan  nasional,  sekaligus  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  strategis  untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara.
Pembangunan  Kepariwisataan  di  daerah  terletak  pada  penekanan  terhadap  kebijakan- kebijakan  pembangunan  yang  didasarkan  pada  ciri  khas  daerah  yang  terkait  dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal. Bahkan  dengan  adanya  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dijelaskan  bahwa otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya mengandalkan dana perimbangan pusat dan daerah, tetapi juga menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan.

## Pembahasan

## a. Unsur Utama dalam Modal Sosial
Seperti  dikatakan  bahwa  jika  merujuk  pada  penguatan  modal  sosial,  maka  konsep  Civil Society  yang  lahir  dan  berkembang  dari  sejarah  pergumulan  masyarakat,  berakar  dari pemikir  Montesque,  JJ.  Rousseau,  John  Locke,  dan  Hubbes.  Tri  Brata  (2023) menggambarkan  bahwa  ketiga  orang  ini  mulai  menata  suatu  bangunan  masyarakat  sipil yang  mampu  mencairkan  otoritarian  kekuasaan  monarchi-absolut  dan  ortodoksi  gereja (Larry Diamond, 2003: 278), dimana Ernest Gellner (1995), Civil Society atau Masyarakat Madani merujuk pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.
Dalam  konteks  inilah,  maka  modal  sosial  sangat  diperlukan,  dimana  Supono  (2011) menjelaskan  Tiga  unsur  utama  dalam  modal  sosial  adalah  mutual  trust  (saling  percaya), reciprocity  (hubungan  timbal  balik),  dan  jaringan  sosial  (networking).  Ketiga  unsur tersebut  sangat  berperan  penting  dalam  kegiatan  penyuluhan  pertanian  yang  dilakukan karena  setiap  penyuluhan  yang  baik  dapat  tercipta  karena  adanya  komunikasi  yang  baik antara kelompok tani. Jaringan sosial merupakan bentuk ketiga dari modal sosial.

## 1.  Saling Percaya ( Mutual Trust)
Saling  percaya  adalah  unsur  terpenting  dalam  modal  sosial  yang  dibentuk  secara sengaja sebagai awal dari terbangunnya suatu ikatan sosial yang muncul di antara dua orang  atau  lebih  untuk  saling  berhubungan.  Ngangi  (2016)  mengatakan  bahwa  rasa percaya  dan  dipercaya  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  dapat  melicinkan  kehidupan sosial.  Bersikap  jujur,  transparan  dan  tidak  menyembunyikan  sesuatu  dari  orang  lain, tulus dalam kata-kata dan sikap, bisa menerima kritik dan saran dari orang lain adalah contoh  kecil  yang  bisa  membangun  kepercayaan  dalam  suatu  kelompok.  Moorman (1993)  mendefinisikan  saling  percaya  (mutual  trust)  sebagai  kesediaan  (willingness) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence) kepada pihak lain. Menurut Pretty (2001),  terdapat  2  (dua)  macam  kepercayaan,  diantaranya  kepercayaan  terhadap individu  yang  kita  mengenalnya  dan  kepercayaan  terhadap  orang  yang  kita  tidak ketahui. Namun, akan meningkat karena kenyamanan kita dalam pengetahuan struktir sosial.  Saling  percaya  terhadap  yang  lain  dalam  sebuah  komunitas  memiliki  harapan yang  lebih  baik  untuk  dapat  berpartisipasi  dalam  memecahkan  permasalahan lingkungan.  Sikap  saling  percaya  juga  merupakan  unsur  pelumas  yang  sangat  penting untuk melakukan kerjasamayang dapat dikatakan sebagai pelicin kehidupan sosial.
Indra  (2008)  memberikan  gambaran  untuk  mengukur  tingkat  kepercayaan  dalam masyarakat  diantaranya  (1)  seberapa  besar  tingkat  kepercayaan  terhadap  sesama  di lingkungan permukiman yang sama; (2) seberapa besar tingkat kepercayaan dalam hal pergaulan antar sesama dalam satu lingkungan permukiman; (3) seberapa besar tingkat kepercayaan  dalam  hal  menolong  antar  sesama  dalam  satu  lingkungan  permukiman; dan  (4)  seberapa  besar  tingkat  kepercayaan  dalam  hal  pinjam  meminjam  uang  dalam satu lingkungan permukiman. Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada  orang  lain  dimana  seseorang  memiliki  perasaan  yakin  bahwa  yang  lain  akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan bertindak dalam suatu tindakan yang  mendukung.  Kepercayaan  antara  dua  orang  atau  lebih  meliputi:  (1)  Ada  saling percaya antar sesama anggota kelompok. (2) Ada saling percaya anatar kelompok tani dengan  kelompok  tani  yang  lain.  (3)  Ada saling  percaya  antara  kelompok  tani  dengan penyuluh.
2.  Timbal Balik (Reciprocity) Secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok  (Polanyi,  1998).  Reciprocity  (timbal  balik),  dapat  dijumpai  dalam  bentuk memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dari interaksi sosial (Soetomo, 2006).
Modal  sosial  selalu  diwarnai  oleh  kecenderungan  saling  tukar  kebaikan  antar individuindividu  dalam  suatu  kelompok  atau  antar  kelompok  itu  sendiri.  Pola pertukaran  terjadi  dalam  suatu  kombinasi  jangka  panjang  dan  jangka  pendek  dengan nuansa tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang  terbentuk  yang  memiliki  bobot  resiprositas  kuat  akan  melahirkan  suatu masyarakat  yang  memiliki  tingkat  modal  sosial  yang  tinggi  (Hasbullah,  2006).  Modal sosial  selalu  bercirikan saling tukar kebaikan (resiprocity) antar individu  dalam suatu kelompok  ataupun  antar  kelompok  dalam  suatu  masyarakat.  Resiprocity  ini  bukanlah suatu  bentuk  pertukaran  seketika  seperti  halnya  proses  jual-beli,  akan  tetapi  lebih bernuansa altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain).  Pada  masyarakat  atau  pada  kelompok  sosial  yang  memiliki  bobot  resiprositas kuat,  akan  melahirkan  suatu  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  modal  sosial  tinggi (kuat).  Hal  tersebut  tergambarkan  dengan  tingginya  tingkat  kepedulian  sosial,  sikap saling  membantu  dan  saling  memperhatikan  satu  sama  lain.  Hubungan  timbal  balik adalah  kecenderungan  saling  tukar  menukar  kebaikan.  Tukar  menukar  kebaikan  bisa dalam bentuk kepedulian sosial, saling memperhatikan dan saling membantu. Hubungan timbal  balik  dapat  terjadi  karena  adanya  dorongan  oleh  nilai  dan  norma  didalam  diri masyarakat  (Hasbullah,  2006).  Timbal  balik  meliputi:  (1)  Tingkat  Kepedulian  Sosial; peka  terhadap  kebutuhan  anggota  kelompok  dan  peka  terhadap  kebutuhan  kelompok lain.  (2)  Sikap  Saling  Membantu;  saling  membantu  dalam  kelompok  dan  saling membantu  dengan  kelompok  lain.  (3)  Sikap  Saling  Memperhatikan;  saling  mendorong antar  sesama  anggota  kelompok  kearah  yang  lebih  baik,  saling  mendorong  antara kelompok tani dengan kelompok tani lain, dan saling melindungi satu sama lain.
3.  Jaringan Sosial Jaringan  sosial  yakni sekelompok  orang  yang  dihubungkan  oleh  perasaan simpati  dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan civic engagement. Jaringan ini bisa dibentuk karena  berasal  dari  daerah  yang  sama,  kesamaan  kepercayaan  politik  atau  agama, hubungan  genealogis,  dan  lain-lain.  Jaringan  sosial  tersebut  diorganisasikan  menjadi sebuah  institusi  yang  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  mereka  yang  dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut (Pratikno, 2008). Jaringan  adalah  sebuah  pola  koneksi  dalam  hubungan  sosial  individu  dan  kelompok untuk  menyatukan  diri  dalam  hubungan  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Menurut Mawardi (2007), modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu melainkan akan terletak  pada  kecenderungannya  yang  tumbuh  dalam  suatu  kelompok  untuk bersosialisasi  sebagai  bagian  penting  dari  nilai–nilai  yang  melekat.  Modal  sosial  akan kuat  tergantung  pada  kapasitas  yang  ada  dalam  kelompok  masyarakat  untuk membangun  sejumlah  asosiasi  berikut  membangun  jaringannya.  Modal  sosial  terletak
pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan  diri  dalam  suatu  jaringan  hubungan  sosial.  Jaringan  sosial  terjadi  berkat adanya  keterkaitan  individu  dan  komunitas.  Keterkaitan  terwujud  di  dalam  beragam tipe  kelompok  pada  tingkat  lokal  maupun  di  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Jaringan  sosial yang kuat antara sesama anggota  kelompok mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Apalagi jika kelompok sosial itu mampu menciptakan hubungan yang akrab antar sesamanya. Oleh karena itu, menurt Putnam (1995) bahwa jaringan sosial dapat  dianggap  penting  dalam  pembentukan  modal  sosial.  Adanya  jaringan-jaringan hubungan  sosial  antara  individu  dalam  modal  sosial  memberikan  manfaat  dalam konteks pengelolaan sumber daya milik bersama karena mempermudah koordinasi dan kerjasamauntuk keuntungan yang bersifat timbal balik.
Menurut Hasbullah (2006), jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologi khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Pada kelompok sosial yang  biasanya  terbentuk  secara  tradisional  atas  dasar  kesamaan  garis  keturunan (lineage),  pengalaman–pengalaman  sosial  turun–  temurun  (reparated  sosial experiences)  dan  kesamaan  kepercayaan  pada  dimensi  ketuhanan  (religious  beliefs) cenderung  memiliki  kohesifitas  tingkat,  tetapi  rentang  jaringan  maupun  trust  yang terbangun  sangat  sempit.  Sebaliknya,  pada  kelompok  yang  dibangun  atas  dasar kesamaan  orientasi  dan  tujuan  dan  dengan  ciri  pengelolaan  organisasi  yang  lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan  yang  lebih  luas  yang  akan  memberikan  dampak  posotif  bagi  kemajuan kelompok  dan  memberikan  kontribusi  pada  pembangunan  masyarakat  secara  luas. Melalui jaringan, orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu  dalam melaksanakan atau  mengatasi suatu  masalah. Jaringan adalah sumber  pengetahuan  yang  menjadi  dasar  utama  dalam  pembentukan  kepercayaan. Jaringan yang dibahas dalam modal sosial adalah jaringan yang menunjuk pada semua hubungan  dengan  orang  atau  kelompok  lain  yang  memungkinkan  peretasan  masalah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

## b. Peran Modal Sosial
Konsep  modal  sosial  muncul  dari  pemikiran  bahwa  anggota  masyarakat  tidak  mungkin dapat  secara  individu  mengatasi  berbagai  masalah  yang  dihadapi.  Diperlukan  adanya kebersamaan  dan  kerjasama  yang  baik  dari  segenap  anggota  masyarakat  yang berkepentingan  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.  Pemikiran  seperti  inilah  yang  pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul  'The  Rural  School  Community  Centre'  (Hanifan,  1916:130)  yang  di  rujuk  oleh Joko Tri Brata (2023) Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti  harta  kekayaan  atau  uang,  tetapi  lebih  mengandung  arti  kiasan,  namun merupakan  aset  atau  modal  nyata  yang  penting  dalam  hidup  bermasyarakat.  Menurut Hanifan,  dalam  modal  sosial  termasuk  kemauan  baik,  rasa  bersahabat,  saling  simpati, serta  hubungan  sosial  dan  kerjasama  yang  erat  antara  individu  dan  keluarga  yang membentuk suatu kelompok sosial. Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial  hampir  seabad  yang  lalu,  istilah  tersebut  baru  mulai  dikenal  di  dunia  akademis sejak akhir tahun 1980an. Pierre  Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul “The Forms of Capital” (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi.  Penting  juga  diketahui  bentuk-bentuk  transaksi  yang  dalam  teori  ekonomi dianggap  sebagai  non-ekonomi  karena  tidak  dapat  secara  langsung  memaksimalkan keuntungan material. Padalah sebenarnya dalam setiap transaksi modal  ekonomi selalu disertai  oleh  modal  immaterial  berbentuk  modal  budaya  dan  modal  sosial.  Bourdieu menjelaskan  perbedaan  antara  modal  ekonomi,  modal  budaya  dan  modal  sosial,  dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan.
Modal  sosial  secara  umum  merujuk  pada  norma-norma,  jaringan  dan  organisasi  yang berhubungan dengan masyarakat dalam memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya serta  pengambilan  keputusan  dan  perumusan  kebijakan.  Sehingga  Grootaert  (2004) menekankan  peran  penting  dari  adanya  perkumpulan/  asosiasi  lokal,  yang  pada prinsipnya  berperan  melalui  tiga  cara  yaitu:  1.  Sharing  information  (berbagi  informasi) yaitu dimana institusi-institusi formal dan informal dapat membantu mencegah kagagalan pasar  terkait  dengan  ketidakcukupan  dan  ketidaktepatan  informasi.  Dalam  konteks  ini institusi-institusi  dapat  membantu  menyebarluaskan  informasi  yang  cukup  dan  tepat, yang memungkinkan para pelaku pasar untuk membuat keputusan-keputusan yang cocok dan  efisien.  2.  Coordinating  activities  (mengkoordinasikan  aktifitas-aktifitas)  dimana perilaku  yang  tidak  terkoordinasi  atau  petualangan  yang  dilakukan  oleh  para  agen ekonomi, dapat pula menyebabkan kegagalan pasar. Merujuk pada pengalaman proyek- proyek,  tampaknya  perilaku  dimaksud  muncul  sebagai  akibat  kurangnya  kekuatan institusi sosial baik fomal maupun informal dalam rangka mengatur kesepakatan secara adil.  3.  Making  collective  decisions  (membuat  keputusan-keputusan  bersama)  dimana pembutan keputusan bersama adalah  kondisi yang diperlukan bagi penyediaan barang- barang  publik  dan  pengelolaan  eksternalitas  pasar.  Tidak  berbeda  dengan  pemerintah, asosiasiasosiasi  lokal  dan  yang  bersifat  sukarela  pun  tidak  selalu  efektif  dalam memaksimalkan  kemampuan  untuk  membuat  keputusan-keputusan  bersama.  Dalam konteks  ini,  asosiasiasosiasi  tersebut  tidak  semata-mata  tergantung  dari  bagaimana mereka mengatasi persoalan information-sharing, tetapi juga pada derajat keadilan yang tersedia. Institusiinstitusi tindakan kerja sama bilamana aset-aset didistribusikan secara relatif adil dan keuntungan dapat dibagi secara merata (Grootaert, 2004).

## c. Bentuk-Bentuk Modal Sosial
Dimensi lain yang terkait dengan modal sosial  adalah tipologi atau bentuk modal sosial menurut Wolcock dalam Joko  Tri Brata (2023)   menyebutkan tiga bentuk  modal sosial, yaitu  :  1.  Social  bounding  (perekat  sosial)  nilai,  kultur,  persepsi,  dan  tradisi  atau  adat- istiadat. Social bounding adalah, bentuk modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang  kuat  (adanya  perekat  sosial)  dalam  suatu  sistem  masyarakat.  Misalnya  rasa kekerabatan  yaitu  menyebabkan  adanya  rasa  empati/  kebersamaan.  Bisa  juga mewujudkan  rasa  simapti,  rasa  berkewajiban,  rasa  percaya,  resiprositas,  pengakuan timbal  balik  kebudayaan  yang  mereka  percaya.  Contohnya  hubungan  sosial  penyuluh sesama  penyuluh.  2.  Social  bridging  (jembatan  sosial),  bisa  berupa  institusi  maupun mekanisme. sosial bridging merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai  macam  karakteristik  kelompoknya.  Ia  bisa  muncul  karena  adanya  berbagai macam  kelemahan  disekitarnya,  sehingga  mereka  memutuskan  untuk  membangun kekuatan kelemahan. Social  bridging bisa juga dilihat dengan adanya ketrlibatan umum sebagai warga negara, asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang  ada  dalam  masyarakat  agar  masyarakat  mampu  menggali  dan  memaksimalkan kekuatan yang memiliki baik SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDA (Sumber Daya Alam) dapat dicapai. Kapasitas modal sosial termanifestasikan dalam ketiga bentuk modal sosial tersebut  (nilai,  institusi,  dan  mekanisme)  yang  dapat  memfasilitasi  dan  menjadi  arena dalam hubungan antarwarga, antarkelompok agar mampu mengembangkan modal sosial untuk  membangun  integrasi  sosilal.  Contohnya  hubungan  sosial  antara  kelompok  tani yang  satu  dengan  kelompok  tani  lainnya.  3.  Social  linking  (hubungan/jaringan  sosial) merupakan  hubungan  sosial  yang  dikarakteristikan  dengan  adanya  hubungan  diantara beberapa  level  dari  kekuatan  sosial  maupun  status  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat. Contohnya hubungan sosial antara penyuluh dengan kelompok tani. Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya.  Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambatahn dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat.
Dengan  demikian,  untuk  pengelolaan  pariwisata,  ketiga  bentuk  modal  sosial  itu  dapat dilakukan agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat lebih efektif.

## D. Kesimpulan
Hasil analisis memberikan kesimpulan sebagai berikut  ; Tiga unsur utama dalam modal sosial dalam  upaya  pengelolaan  pariwisata  adalah  mutual  trust  (saling  percaya),  reciprocity (hubungan  timbal  balik),  dan  jaringan  sosial  (networking).  Ketiga  unsur  tersebut  sangat berperan penting dalam kegiatan  penin, karena  dapat tercipta karena adanya komunikasidan Jaringan sosial merupakan bentuk ketiga dari modal sosial.
Berikutnya bahwa upaya pengembangan pariwisata, Modal sosial yang secara umum merujuk pada  norma-norma,  jaringan  dan  organisasi  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  dalam memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya serta pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. yang berperan melalui: 1. Sharing  information (berbagi informasi), 2. Coordinating activities (mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas) dan 3.  Peran antar anggota  kelompok dalam membuat keputusan bersama, sangatlahbtepat digunakan agar kebijakan pengembangan yang berhubungan  dengan  kapasitas  masyarakat  dapat  lebih  bisa  di  gunakan,  dan  Bentuk  Modal sosial  dalam  sosial  Mapping  untuk  pengembangan  pariwisata  adalah  :  1.  Social  bounding (perekat sosial),  2. Social bridging (jembatan sosial), dan 3. Social linking (hubungan/jaringan sosial)

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :
1. Untuk  mencapai  nilai  yang  baik  mengenai    pengelolaan  pariwisata,    disarankan  agar penciptaan dan penguatan Modal sosial harus, dilaksanakan secara  baik dan meningkatkan motivasi bagi anggota masyarakat dan para pemangku kepentingan
2. Dengan  adanya  penguatan  pada  kelompok  masyarakat,  maka  para  pelaku  wisata  dapat termotivasi dengan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan pariwisata
E. Referensi
Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: alfabeta .
Alwini,  A.  F.,  &  Herdiansyah,  H.  (2018).  Urban  Governance  Management  Towards  Managing Slum Area in Indonesian Cities. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 2 (2), 111-121. Arikunto. (1993). Analisa Data Kualitatif . Jakarta: UI-Press.
Bawole,  P.  (2020).  Pengembangan  kampung  kota  sebagai  salah  satu  alternatif  tujuan  wisata minat khusus. ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur , 5 (1), 121-132.
Brata,  J.  T,    Heber;Arisandi,  (2019).  The  Scenario  for  Slum  Handling  in  Kelurahan  Kandai Kendari  City, Prosiding  pada  Seminar  Internasional  ICEASD  2019,  April  01-02,  Indonesia, Copyright © 2019 EAI, DOI 10.4108/eai.1-4-2019.2287198, Hal -1 Brata,  J.  T,  dkk  (2023). Modal Sosial, Model Jaringan dan Konsep Pelayanan Publik ,  CV.  Rumah Bunyi, ISBN : 978-623-6760-21-5.
Celep,  C.,  &  Yilmazturk,  O.  E.  (2012).  The  relationship  among  organizational  trust, multidimensional  organizational  commitment  and  perceived  organizational  support  in educational organizations. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 46 , 5763-5776.
Dewi, M. P., & Rahyuda, A. G. (2015). Peran Pemediasian Komitmen Organisasi Pada Pengaruh Perceived Organizational Support Terhadap Intention To Leave. EJurnal Manajemen Unud, 4 (10), 2928 – 2954
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy . Pearson.
Eisenberger,  R.,  Huntington,  R.,  Hutchison,  S.,  &  Sowa,  D.  (1986).  Perceived  organizational support. Journal of Applied psychology , 71 (3), 500-507. Grootaert, C. (Ed.). (2004). Measuring social capital: An integrated questionnaire (No. 18). World Bank Publications.
Hasbullah,  J.  (2006). Social Kapital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta, MR-United Press.
Islamy, M. I. (2009). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Koen Meyers. (2009). Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata . Jakarta: Unesco Office Nunik  R.  H.  (2001). Manajemen Pelayanan Publik Daerah, Dalam Manajemen Otonomi Daerah .

## Semarang: CLOGAPPS Universitas Diponegoro
Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy 6
(1), 65-78.
Rudito,  B.,  &  Famiola,  M.  (2008). Social  mapping:  Metode  pemetaan  sosial:  Teknik  memahami suatu masyarakat atau komuniti . Rekayasa Sains.
Sawitri,  D.,  &  Soepriadi,  I.  F.  (2014).  Modal  sosial  petani  dan  perkembangan  industri  di  desa sentra pertanian Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota , 25 (1), 17-36. Soetomo. (2006). Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta
Sundaro, H. (2018). Identifikasi Kapasitas Kelembagaan Lokal Dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan  (Studi  kasus:  Kelurahan  Purwosari,  Kecamatan  Mijen,  Kota  Semarang). Jurnal Riptek , 12 (1), 97-112.
Supono, B. (2011). Peranan Modal Sosial Dalam Implementasi Manajemen Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta .
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik . Media Pressindo.