KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI KECAMATAN NUSA PENIDA
Made Sugi Hartono*, Diah Ratna Sari Hariyanto Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali E-mail: unusangobleg@gmail.com
DOI: 10.22225/kw.12.1.421.11-21 Halaman: 11 - 21

## Abstrak
Nusa  Penida  sebagai  daerah  pengembangan  wisata  bahari  tetapi  mempunyai  ancaman  tersendiri  terkait  dengan tindak  pidana  perikanan  yang  sering  terjadi  beberapa  waktu  terahir.  Persoalan  mendasar  yang  perlu  dipecahkan guna  mendukung  konsep  pariwisata  berkelanjutan  yaitu  faktor  apa  yang  menyebabkan  terjadinya  tindak  pidana perikanan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Hal ini ditujukan untuk menemukan substansi persoalan baik menyangkut masalah hukum dan nonhukum serta strategi yang tepat dan efektif dalam upaya penanggulangannya. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif-empiris  dengan  basis  data  primer  sepanjang  data  yang  diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara serta basis data sekunder sepanjang data yang diperoleh memalui studi pustaka yang diidentifikasi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan pendekatan perundang- undangan  ( statue  approach ),  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  kasus  ( case  approach )  data  yang  diperoleh dipilah,  diseleksi,disistematisasi  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  berdasarkan  padakonsistensi  logika. Hasil analisis disajikan secara deskriptif sehingga tercipta kajian yang komperhensip serta holistik.
Tindak  pidana  perikanan  yang  terjadi  di  Nusa  Penida  dalam  beberapa  tahun  terakhir  disebabkan  oleh  beberapa faktor.  Sacara  umum  dapat  diklasifikasikan  menjadi  faktor  intern  yang  ditujukan  kepada  diri  pelaku  itu  sendiri, faktor ekstern mewakili hal-hal di luar diri pelaku, faktor hukum yaitu berkaitan dengan penegakan hukum yang mengedepankan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan efek jera dan terakhir adalah faktor nonhukum berkaitan dengan keterbatasan anggaran untuk operasional pengawasan. Terhadap persoalan  yang  ada,  upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  yaitu  berupa  pendekatan  represif  dengan memaksimalkan  penegakan  hukum  pidana  serta  pendekatan  preventif  yang  mengutamakan  pada  pencegahan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam sistem pengawasan.
Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Perikanan.

## Abstract
Nusa Penida as a marine tourism development area has its own threats related to fishery criminal act which often happens lately. The fundamental issues that need to be solved to support the concept of sustainable tourism are, what  factor  that  cause  the  occurrence  of fishery  criminal  act  and  how  to  overcome  it.  It  is  intended  to find  the substance  of  the  problem  both  concerning  legal  and  non-legal  issues  and  appropriate  and  effective  strategy  in order to  overcome it. This is normative-empirical legal research  with the primary database as long  as the data obtained directly in  the field  through interviews  and secondary databases throughout  the data  obtained through literature  studies  identified  from  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  With  statutory  approach, conceptual  approach  and  case  approach  the  data  obtained  are  sorted,  selected,  then  systematized  and  then analyzed qualitatively based on logical consistency. The results of the analysis are presented descriptively so as to create a comprehensive and holistic.
The fishery criminal act that happened in Nusa Penida in several years were caused by several factors. Generally, it  can  be  classified  become  an  internal  factor  which  is  directed  to  the  perpetrator  itself,  the  external  factor  is representing things beyond the perpetrator, the legal factor is related to  the legal enforcer  which put forward a persuasive approach so it does not cause a deterrent effect and the last is a non legal factor is related to budgetary constraints  for  the  supervision  operational.  To  the  existing  problems,  the  conducted  countermeasures  are, repressive approach by maximizing criminal law enforcement and preventive approach that prioritized prevention
KERTHA WICAKSANA Volume 1, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 11
Ditetapkannya  wilayah  perairan  kecamatan  Nusa Penida  sebagai  Kawasan  Konservasi  Perairan  (KKP) mempunyai  konsekuensi  hukum  tersendiri.  Bentuk nyata  hal  tersebut  yaitu  adanya  pengaturan  mengenai larangan  penangkapan  ikan  pada  zona-zona  tertentu sebagai  wujud  perlindungan  potensi  bahari  yang terkandung  di  dalamnya.  Langkah  demikian  penting, di  tengah-tengah  pengembangan  wisata  berkelanjutan yang  sedang  digagas  sebagai  mobilisasi  ekonomi masyarakat  setempat.  Di  satu  sisi,  ancaman  akan keberadaan  sumber  daya  perairan  semakin  nyata menyusul  beberapa  kasus  yang  terungkap  beberapa tahun terakhir.
Nusa  Penida  adalah  satu-satunya  kecamatan berbentuk kepulauan di kabupaten Klungkung, rovinsi Bali  yang  terdiri  dari  tiga  pulau  utama  yaitu  Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. Sebagai daerah  kepulauan,  Kecamatan  Nusa  Penida  termasuk dalam  kawasan  segitiga  karang  dunia  ( coral  triangle ). Seperti kawasan karang pada umumnya, ekosistem laut yang  berupa  terumbu  karang  dan  ikan  hias  banyak terdapat  di  kawasan  ini.  Bahkan,  bisa  dikatakan sebagai  salah  satu  ekosistem  laut  yang  terindah  di wilayah provinsi Bali.
Potensi bahari yang tinggi di kawasan Nusa Penida dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sebagai  sumber pencaharian.  Pemanfaatan  tersebut  dilakukan  dengan cara  mengembangkan  usaha  di  bidang  perikanan seperti  budi  daya  perikanan  dan  penangkapan  ikan. Wisata bahari juga salah satu sektor yang berkembang pesat  sebagai  sumber  pendapatan  masyarakat.  Setiap tahunnya  kunjungan  wisatawan  ke  Nusa  Penida mencapai dua ratus lima puluh ribu orang. Jenis wisata bahari  yang  berkembang  di  Nusa  Penida  antara  lain, menyelam,  snorkeling,  berlayar,  para  sailing,  surfing, dan kegiatan water sport lainnya. 1
Dibalik  potensi  bahari  yang  terkandung  di dalamnnya, kawasan kepulauan Nusa Penida memiliki ancaman serius. Penggunaan bahan atau alat berbahaya yang bersifat merusak ekosistem laut menjadi ancaman yang  saat  ini  seringkali  terjadi  pada  setiap  usaha  di bidang perikanan. Kegiatan penanggkapan ikan secara ilegal  juga  menjadi  masalah  utama  di  kawasan  ini. Berdasarkan  pada  rencana  pengelolaan  KKP  Nusa Penida,  kegiatan  penangkapan  ikan  ilegal  bersifat
destruktif  dilakukan  baik  oleh  nelayan  lokal  maupun dari  luar  yang  berasal  dari  Lombok,  Tanjung  Benoa dan  Jawa  timur.  Penangkapan  ikan  oleh  nelayan  dari luar  dilakukan  dengan  alat  berupa  bom  dan  potasium dan  sesekali  terhadap  biota  laut  dilindungi  seperti penyu, pari manta dan hiu.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2004 jo Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan (UU Perikanan) kegiatan penangkapan  ikan  menggunakan alat atau bahan  yang dapat  mengganggu  dan  membahayakan  keberlanjutan sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  merupakan aktivitas yang dilarang. 2 Kegiatan tersebut dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  di  bidang perikanan  yang  proses  peradilannya  bersifat  khusus yaitu  dilaksanakan  oleh  pengadilan  perikanan  di bawah peradilan umum. 3
Dalam dua tahun terakhir setidaknya tercatat empat tindak pidana perikanan yang terjadi di kawasan KKP Nusa  Penida.  Pertama,  berdasarkan  pada  Putusan  No. 785/Pid.Sus/2015/PN.Dps    terdakwa  atas  nama Muhalim  sebagai  nahkoda  kapal  Putri  Andini  (Adi Kamran  pemilik  kapal)  pada  tanggal  10  April  2015. Dalam  hal  ini  Muhalim  bersama-sama  dengan  enam Anak  Buah  Kapal  (ABK)  yaitu  Ali  Mudin,  Japar, Rubianto,  Ruslan,  Taufik  Hidayat  dan  Bidin.  Pelaku melakukan tindak pidana perikanan yaitu menggunakan  alat  bantu  penangkapan  ikan  berupa kompresor.  Berdasarkan  keterangan  ahli  Ir.  I  Made Sudarsana  yang  dinyatakan  dalam  persidangan  bahwa kompresor  sebagai  alat  bantu  penangkapan  ikan dilarang  penggunaannya  karena  dapat  mengganggu kenyamanan  pelanula  (hewan-hewan  karang)  serta biota laut lainya. Ketidaknyamanan ini mengakibatkan biota  laut  menginggalkan  ekosistemnya  sehingga ekosistem  mengalami perubahan serta kerusakan pada karang.  Tekanan  udara  dari  kompresor  melalui  dakor menghasilkan  gelombang  udara.  Gelombang  udara inilah yang dapat mengganggu kenyamanan pelanula.
Perbuatan  pelaku  telah  terbukti  melanggar ketentuan  Pasal  9  ayat  (1) jo pasal  85  UURI  No.  45 Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  UURI  No.  31 Tahun  2004  Tentang  Perikanan  yang  menyebutkan” alat penangkapan ikat dan/atau alat bantu penangkapan ikat  yang  mengganggu  dan  merusak  keberlanjutan
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 12
Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida with optimizing society participation in the monitoring system.
Keywords : Criminology, Criminal Act, Fishery
1.  Buku I RencanaPengelolaan KKP Nusa Penida, KabupatenKlungkung, Provinsi Bali, Tahun 2012, diterbitkanolehPemerintahKabupatenKlungkung, Provinsi Bali.
2.  Pasal  84  Undang-UndangNomor  31  Tahun  2004 jo Undang-UndangNomor  45  Tahun  2009  TentangPerikanan.  (1)  Setiap  orang  yang dengansengaja di
wilayahpengelolaanperikananRepublik Indonesiamelakukanpenangkapanikandan/ ataupembudidayaanikandenganmenggunakanbahankimia,  bahanbiologis,  bahanpeledak,  alatdan/ataucara,    dan/ataubangunan  yang  dapat- merugikandan/ataumembahayakankelestarian.  sumberdayaikandan/  ataulingkungannyasebagaimanadimaksuddalamPasal  8  ayat  (1),  dipi- danadenganpidanapenjara paling lama 6 (enam) tahundandenda paling banyak Rpl.200.000.000,00 (satumiliarduaratusjuta rupiah).
3.  Pasal  71  Undang-UndangNomor  31  Tahun  2004 jo Undang-UndangNomor  45  Tahun  2009  TentangPerikanan.  (1)  DenganUndang- Undanginidibentukpengadilanperikanan  yang  berwenangmemeriksa,  mengadili,  danmemutustindakpidana  di  bidangperikanan.  (2) Pengadilanperikanansebagaimanadimaksudpadaayat (1) berada di lingkunganperadilanumum.
sumber  daya  ikan  termasuk  diantaranya  jaring  trawl atau  pukat  harimau  dan/atau  kompresor.  Dalam putusanya  majelis  hakim  menyatakan  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  perikanan  dan  menjatuhkan  pidana  satu  tahun penjara  dengan  masa  percobaan  selama  satu  tahun enam bulan dan pidana denda sebesar lima juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.
Kedua,  kasus  dengan  pelaku  atas  nama  I  Wayan Ledra  pada  tanggal  8  Januari  2016.  Bermula  dari laporan warga, tim petugas KKP Nusa Penida dibantu oleh  polair,  TNI  AL  dan  CTC  ( coral  triangle  center ) mengamankan  tujuh  orang  nelayan  beserta  perahu yang  bertuliskan  “Segara  Madu”.  I  Wayan  Ledra, warga desa Serangan, Denpasar Selatan adalah pemilik perahu  tersebut  melakukan  penangkapan  ikan  di wilayah  zona  KKP  Nusa  penida.  Tidak  hanya  itu, pelaku  juga  menggunakan  alat  bantu  penangkapan ikan  berupa  kompresor. 4 Tindakan  para  pelaku  telah melangar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009  Tentang  Perubahan  Atas  UURI  No.  31  Tahun 2004  Tentang  Perikanan  dengan  ancaman  pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar.
Ketiga,    kasus  dengan  pelaku  atas  nama  Zaenal Abidin pada tanggal 5 September 2016. Bermula dari patroli  gabungan  yang  dilakukan  oleh  Polair  Polres Klungkung  dengan  tim  KKP  Nusa  Penida,  sebuah kapal dengan nomor lambung 05 diamankan petugas di wilayah perairan Batu Abah. Setidaknya enam pelaku turut  diamankan  petugas  diantaranya  Zaenal  Abidin (Nahkoda:  usia  27  tahun),  Abdul  Ghofur  Priyanto (tukang  masak  kapal:  usia  54  tahun),  Imron (penyelam: usia 34 tahun), Mursali (penyelam: usia 26 tahun),  Ibrahim  (penyelam:  usia  29  tahun)  kelimanya beralamat di Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kota Denpasar, dan Muhamad  Arifin (penyelam: usia 25  tahun),  beralamat  di  Desa  Serangan,  Denpasar). Para  pelaku  melakukan  tindak  pidana  perikanan dengan  cara  menggunakan  alat  bantu  penangkapan ikan  berupa  kompresor.  Terhadap  para  pelaku dikenakan pasal Pasal 9 ayat (1) jo pasal 100 B UURI No.  45  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Atas  UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 5
Terakhir,  kasus  yang  terjadi  pada  tanggal  5 November  2016    yang  mana  Empat  belas  pelaku diamankan  oleh  petugas  dari  Polsek  Nusa  Penida Resor  Klungkung  bersama  dengan  KPL  UPT  KKP Nusa  Penida  dan  CTC  setelah  melakukan illegal fishing di  wilayah  perairan  Manta  Poin  dan  di Perairan  Pasih  Uug  Lembongan.  Menariknya, penangkapan  terhadap  pelaku  diawali  oleh  informasi
dari  masyarakat  mengenai  keberadaan  perahu ketek yang  melakukan  penangkapan  ikan  menggunakan kompresor.  Berdasarkan  infonrmasi  yang  diterima, petugas  KKP  dan  CTC  melaksanakan  patroli gabungan. Dari hasil patroli gabungan tersebut petugas mengamankan  satu  unit  perahu  seorang  nahkoda  dan enam orang kru di perairan Manta Poin. Sementara itu, di  wilayah  Pasih  Uug  petugas  mengamankan  satu perahu,  satu  nahkoda,  dan  enam  kru.  Terhadap keempat  belas  pelaku  dikenakan  Pasal  9  ayat  (1) jo Pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas  UURI  No.  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  5  tahun dan denda paling banyak 2 miliar. 6
Terjadinya kasus-kasus dalam jangka waktu relatif singkat memberikan gambaran bahwa tindak pidana di bidang  perikanan  nyata  adanya  dikawasan  Nusa Penida.  Selain  itu,  terlihat  pula  stretegi  penanganan yang  kurang  efektif  sehingga  tidak  mampu  mencegah tindak  pidana  yang  sama.  Praktek  penangkapan  ikan ilegal yang dilakukan di zona konservasi perairan Nusa penida berdampak negatif tidak hanya secara langsung terhadap  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya, akan tetapi juga terhadap pengembangan  wisata  bahari.  Dalam  pengembangan wisata  bahari  yang  menjadi  tumpuan  sebagai  objek utama yaitu ekosistem laut termasuk ikan dan terumbu karang.  Kegagalan  dalam  merespons  fenomena  ini akan  sangat merugikan  baik secara ekonomi   maupun kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.
Dibutuhkan  upaya  serius  untuk  menanggulangi kejahatan perikanan sebagai langkah proteksi terhadap kekayaan  bahari  di  perairan  Nusa  Penida.  Langkah penanggulangan  juga  menjadi  penting  sabagai  faktor pemberantas  tindakan  destruktif  yang  mampu menghambat  pengembangan  wisata  yang  mampu menunjang  pembangunan  perekonomian  masyarakat. Hal demikian dapat dilakukan apabila penanggulangan tidak hanya dilakukan pada level gejala semata, tetapi sampai  pada  menyentuh  akar  permasalahan  terdalam. Dalam konteks tindak pidana perikanan, kajian tentang faktor penyebab serta cara efektif penanggulangannya merupakan  opsi  solutif  yang  mampu  menjawab persoalan secara tuntas.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif- empiris dengan basis data primer sepanjang data yang diperoleh  secara  langsung  di  lapangan  melalui wawancara  serta  basis  data  sekunder  sepanjang  data yang  diperoleh  memalui  studi  pustaka  yang diidentifikasi  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statue  approach ),  konseptual( conceptual  approach ) dan kasus ( case approach ) data yang diperoleh dipilah,
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 13

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
4.  Redaktur, “Tak Hanya Langgar Zona Pariwisata, Kapal Ini Juga Tangkap Ikan Pakai Kompresor”, Tribun-Bali.com , diakses pada 10 Feb- ruari 2017.
5.  Redaktur, “PelakuPenangkapanIkan Illegal Di Perairan Nusa Penida Di BekukPolisi”, Metro Bali.com . Diaksespadal 10 Februari 2017. 6.  RizkiMaulana, “Polsek Nusa PenidaKlungkungAmankan 14 Pelaku Illegal Fishing”, Tribratanews.com, diaksespada 10 Januari 2017.
diseleksi,disistematisasi  yang  kemudian  dianalisis secara  kualitatif  berdasarkan  pada  konsistensi  logika. Hasil  analisis  disajikan  secara  deskriptif  sehingga tercipta kajian yang komperhensip serta holistik.
Kriminologi  merupakan  cabang  ilmu  yang  inti studinya  untuk  menemukan  dan  mendeskripsikan sebab-sebab dari terjadinya suatu kejahatan. Penentuan sebab  kejahatan  dibutuhkan  sebagai  langkah  awal strategis  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan kontekstual.  Merujuk  pada  tindak  pidana  perikanan sebagai  suatu  kejahatan,  kajian  kriminologis  mejadi sangat  relevan  guna  menemukan  substansi  persoalan yang  bekerja  pada  tataran  dasar  yaitu  faktor-faktor penyebab  dilakukannya  tindak  pidana  di  bidang perikanan  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan menemukan upaya penanggulangannya.

## II.  PEMBAHASAN

## A.  Perihal Tindak Pidana
Sebelum  melangkah  lebih  jauh  menguraikan tentang  tindak  pidana,  terlebih  dahulu  dijelaskan penggunaan  istilah  ‘tindak  pidana’  itu  sendiri.  Istilah ‘tindak  pidana’  sesungguhnya  merupakan  terjemahan dari  ‘ strafbaar  feit ’yang  digunakan  dalam  hukum pidana  Belanda.  Secara  kontekstual,  istilah  ‘tindak pidana’  digunakan  pada  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  seperti  UU  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  UU  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  UU Pengusutan,  Penuntutan  dan  Peradilan  Tindak  Pidana Ekonomi,  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  dan  lain  sebagainya.  Meskipun  demikian, tidak  semua  ahli  pidana  sepakat  terkait  penggunaan istilah ini. Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah  ‘perbuatan  pidana’,  sementara  Utrecht menggunakan  istilah  ‘peristiwa  pidana’.  Berbeda dengan  Moeljatno,  Roeslan  Saleh  dan  Utrecht,  A.Z. Abidin  memperkenalkan  istilah  ‘perbuatan  kriminil’. Oemar  Seno  Adji  sering  kali  menggunakan  istilah ‘delik’,  begitu  juga  Andi  Hamzah 7 menggunakan istilah  yang  sama  dalam  bukunya.  Terlepas  dari perbedaan pandangan antara ahli  satu dengan  lainnya, penulis  dalam  hal  ini  menggunakan  istilah  ‘tindak pidana’  untuk  mewakili  beragam  istilah  yang digunakan  oleh  para  ahli  sebelumnya.  Dasar argumentasi  yang  digunakan  bahwa  istilah  ini  adalah istilah  resmi  yang  digunakan  pada  setiap  aturan hukum.  Tujuannya  untuk  menghindari  perbedaan
persepsi sehingga tidak membingungkan pembaca.
Tindak  pidana  merupakan  terminologi  pokok dalam  hukum  pidana.  Perbuatan  seseorang  yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dapat diproses melalui  mekanisme  hukum  pidana  apabila  terlebih dahulu  diatur  pada  ketentuan  hukum  yang  berisi ancaman  berupa  sanksi  pidana.  Konsekuensi  dari ketentuan  ini  yaitu  pidana  tidak  dapat  dijatuhkan kepada  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  dalam hal  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  belum  diatur dalam  aturan  yang  memuat  sanksi  pidana.  Hal  ini merupakan  semangat  yang  terkandung  dalam  asas legalitas sebagai jantungnya hukum pidana.
Asas  legalitas  termuat  dalam  Pasal  1  ayat  (1) KUHP.  Pasal  tersebut  mengatur  ” tiada  suatu perbuatan  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan 8 ”.  Berdasarkan ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pentingnya penetapan  suatu  perbuatan  yang  tidak  dikehendaki oleh  masyarakat  ke  dalam  aturan  pidana  apabila memilih hukum pidana sebagai sarana penanggulangannya.  Keputusan  menetapkan  suatu perbuatan  biasa  menjadi  tindak  pidana  terjadi  pada tahap  formulasi  yang  dikenal  dengan  istilah  kriminal- isasi 9 .
Tindak  pidana  dipahami  sebagai  suatu  perbuatan yang  dilarang  oleh  aturan  hukum  disertai  ancaman berupa  sanksi  pidana  bagi  seseorang  yang  melanggar larangan  tersebut.  Larangan  dalam  tindak  pidana ditujukan kepada perbuatan sementara ancaman pidana ditujukan  kepada  orang  yang  melakukan  larangan tersebut.  Antara  larangan  dengan  ancaman  pidana mempunyai  hubungan  erat  karena  pada  dasarnya antara  perbuatan  dan  orangnya  juga  mempunyai hubungan yang erat. Pandangan demikian disampaikan oleh  Moeljatno 10 yang  menyatakan  “ antara  larangan dan  ancaman  pidana  ada  hubungan  yang  erat,  oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat  pula. Yang satu tidak  dapat  dipisahkan  dari  yang  lain.  kejadian  tidak dapat  dilarang,  jika  yang  menimbulkan  bukan  orang, dan  orang  tidak  dapat  diancam  pidana,  jika  tidak karena kejadian yang ditimbulkannya ...”
Tindakan  dan  orang  yang  bertindak  dalam  kontek hukum  pidana  memang  mempunyai  hubungan  erat. Pidana  tidak  dapat  ditimpakan  kepada  seseorang  atas dasar  tindakan  yang  tidak  dilakukan  olehnya 11 .  Akan tetapi, tidak serta merta orang yang  melakukan tindak
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 14

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
7.  AndiHamzah, 2010, Asas-AsasHukumPidana, RinekaCipta, Jakarta, h. 94 dan 95.
8.  Moeljatno, 2011( cetakan 29), KitabUndang-UndangHukumPidana, BumiAksara, Jakarta, h. 3. 9.  Kebiajakankriminalisasimerupakanpenetapanperbuatan yang semulabukantindakpidanamenjadisuatutindakpidanadalamsuatuaturanperundang- undangan.Padahakekatnya,  kebijakankriminalisasimerupakanbagiandarikebijakankriminaldenganmenggunakansaranahukumpidana,  danolehkarenaituterma- sukbagiandarikebijakanhukumpidana.Lihat: TeguhPrasetyo, 2010, KriminalisasidalamHukumPidana, Nusa Media, Bandung, h. 133.
10.  Moeljatno, 2008, Asas-AsasHukumPidana, RinekaCipta, Jakarta, h. 59.
11.  Ajaraninibersifatumumdalamwilayahhukumpidana yang disebutdenganpertanggungjawabanpidana individual.Perkembanganselanjutnyamunculkonsepbaru yang dikenaldenganistilahvicarious liabilityataupertanggungjawabanpidanapengganti.Konsepinisesungguhnyabermuladarihukumperdatauntukmenggambarkantanggungjawab yang dibebankankepadaseseorangatasdasarperbuatan yang dilakukanoleh orang lain.
Biasanyahaliniterjadipadahubungankerjaantaraburuhdenganmajikannya.BardaNawawiArif, 2008, PerbandinganHukumPidana, Raja GrafindoPersada, Jakarta, h. 33. Lihat pula: Mahrus Ali, 2008, KejahatanKorporasi: KajianRelevansiSanksiTindakanBagiPenanggulanganKejahatanKorporasi, ArtiBumiIntaran, Yogyakarta, h. 62.
pidana  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana dapat dijatuhkan apabila terdapat pencelaan dalam diri pelaku.  Sifat  pencelaan  ini  disebut  sebagai  kesalahan atau mens  rea sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana  yang  berujung  pada  penjatuhan  pidana. Sehubungan dengan hal itu Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius 12 mengemukakan:
Suatu  perbuatan  yang  tidak  termasuk  dalam rumusan  delik  tidak  dapat  dijatuhi  pidana.  Akan tetapi, hal  itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu  perbuatan  itu  bersifat  melawan  hukum  dan dapat  dicela.  Dengan  demikian,  rumusan pengertian  “perbuatan  pidana”  menjadi  jelas, yaitu  perbuatan  manusia  yang  termasuk  dalam ruang  lingkup  rumusan  delik,  bersifat  melawan hukum dan dapat dicela.
Perbuatan  yang  dilarang  dalam  tindak  pidana mengandung  dua  sifat  yaitu  positif  dan  negatif. Perbuatan positif berarti bertindak melakukan sesuatu, sementara  perbuatan  negatif  berarti  tidak  melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang -undang  dikualifikasikan  sebagai  delik  komisi  atau delicta  commissionis .  Tidak  melakukan  sesuatu  yang diharuskan oleh undang-undang atau tidak  melakukan sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya dikualifikasikan  sebagai  delik  omisi  atau delicta ommissionis .  Adegium  yang  mendasari  keberadaan delicta  ommissionis yaitu  ‘ qui  potest  et  debet  vetara, tacens jubet ’. Eddy OS Hiariej 13 mengartikan adegium tersebut  bahwa  seseorang  yang  berdiam,  tidak mencegah  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  harus dilakukan, sama saja seperti ia memerintahkan.

## B.  Tindak  Pidana  Perikanan  Menurut  UU Perikanan
Kendatipun  istilah  “tindak  pidana  di  bidang perikanan” digunakan pada Pasal 71 Bab XIII tentang pengadilan perikanan, Pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 77 Bab  XIV  tentang  Penyidikan,  Penuntutan  dan Pemeriksaan  di  bidang  Pengadilan  Perikanan,  akan tetapi  penulis  menggunakan  istilah  “tindak  pidana perikanan 14 ”.  Hal  ini  tidak  lain  sebagai  bentuk penyelarasan  dengan  beberapa  penulis  lainya  yang secara  konsisten  menggunakan  istilah  ‘tindak  pidana perikanan’. Harapannya agar terjadi kesamaan persepsi di kalangan pembaca.
Tindak  pidana  perikanan  ditujukan  kepada ketentuan  Bab  XV  mengenai  ketentuan  pidana  khu- susnya  Pasal  84-101  UU  Perikanan.  Pada  dasarnya dikenal  beberapa  tindak  pidana  atau  delik  dalam  UU Perikanan  yang  terkualifikasi  ke  dalam  kejahatan  dan pelanggaran.  Jenis  delik  yang  termasuk  dalam kejahatan  antara  lain:  (1)  Delik  menyangkut penggunaan  bahan  dan/atau  alat  berbahaya  bagi kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya,  (2) Delik  menyangkut  tindakan  yang  dapat  merugikan usaha  perikanan,  (3)  Delik  menyangkut  penggunaan bahan  dan/atau  alat  yang  dapat  membahayakan kesehatan  manusia  dan  lingkungan,  dan  (4)  Delik menyangkut  perijinan  usaha  perikanan.  Lebih  rinci mengenai  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang terkualifikasi sebagai kejahatan yaitu:
1)  Penangkapan  ikan  dan/atau  pembudidayaan  ikan dengan menggunakan bahan kimia, dan buologis, bahan peledak, alat dan/cara,  dan/atau bangunan yang  dapat  merugikan  dan/atau  membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (Pasal 84);
2)  Memiliki,  menguasai,  membawa,  dan/atau menggunakan  alat  penangkap  ikan  dan/atau  alat bantu  penangkapan  ikan  yang  mengganggu  dan merusak  keberlanjutan    sumber  daya  ikan  di kapal  penangkap  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 85);
3)  Melakukan  perbuatan,  membudidayakan  ikan, membudidayakan  ikan  hasil  rekayasa  genetika, dan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan  ikan  yang  dapat  membahayakan sumber  daya  ikan  dan/atau  lingkungan  sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia (Pasal 86);
4)  Sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan  sumber  daya  ikan  ke  dalam  dan/atau ke  luar  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia (Pasal 88);
5)  Sengaja  menggunakan  bahan  baku,  bahan tambahan  makanan,  bahan  penolong,  dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/ atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan (Pasal 91); 6)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  di  wilayah
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 15
Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
12.  Schaffmeister, KeijzerdanSutorius, 2007, HukumPidana , Citra AdityaBakti, Bandung, h. 25.
13.  Eddy OS Hiariej, 2014, Prinsip-PrinsipHukumPidana , CahayaAtmaPustaka, Yogyakarta, h. 104. 14.  UU Perikanan:
Pasal 71 mengatur “(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.”
Pasal 72 mengatur “Penyidikan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
Pasal 74 mengatur “Penuntutan dalam perkara tindak pidana dibidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”
Pasal  77  mengatur  “Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dalam  perkara  tindak  pidana  di  bidang  perikanan  dilakukan  berdasarkan  hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini.”.
pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,  pembudidayaan,  pengangkutan, pengolahan,  dan  pemasaran  ikan,  yang  tidak memiliki SIUP (Pasal 92);
7)  Memiliki  dan/atau    mengoperasikan  kapal penangkap  ikan  berbendera  Indonesia  atau berbendera  asing  melakukan  penangkapan  ikan di    wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas atau di ZEEI,  yang  tidak  memiliki  SIPI  atau  tidak membawa SIPI asli (Pasal 93);
8)  Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut  ikan  di  wilayah  pengelolaan perikanan  Republik  Indonesia  yang  melakukan pengangkutan  ikan  atau  kegiatan  yang  terkait yang tidak memiliki SIKPI (Pasal 94);
9)  Memalsukan dan/atau  menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu (Pasal 94 A);
Jenis delik termasuk dalam pelanggaran antara lain:
(1) Delik menyangkut pengerusakan plasma nutfah, (2) Delik  menyangkut  usaha  perikanan  yang  tidak memenuhi  atau  menerapkan  syarat  kelayakan,  (3) Delik  menyangkut  usaha  perikanan  yang  tidak memenuhi  syarat  sertifikasi  kesehatan  manusia,  dan (4)  Delik  menyangkut  usaha  perikanan  dan pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan. Lebih rinci mengenai tindak pidana di bidang perikanan yang terkualifikasi sebagai pelanggaran yaitu:
1)  Sengaja  atau  kelalaian  merusak  plasma  nutfah yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  ikan  (Pasal 87);
2)  Melakukan  penanganan  dan  pengolahan  ikan yang  tidak  memenuhi  dan  tidak  menerapkan persyaratan  kelayakan  pengolahan  ikan,  sistem jaminan  mutu,  dan  keamanan  hasil  perikanan (Pasal 89);
3)  Sengaja  melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan  dan/atau  hasil  perikanan  dari  dan/atau  ke wilayah Republik  Indonesia yang  tidak dilengkapi  sertifikat  kesehatan  untuk  konsumsi manusia (Pasal 90);
4)  Membangun,  mengimpor,  atau  memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu (Pasal 95);
5)  Mengoperasikan  kapal  perikanan  di  wilayah pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia  yang tidak  mendaftarkan  kapal  perikanannya  sebagai kapal perikanan Indonesia (Pasal 96);
6)  Nahkoda  mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan berbendera  asing  yang  tidak  memiliki  izin penangkapan  ikan,  yang  selama  berada  di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia  tidak  menyimpan  alat  penangkapan ikan  di  dalam  palka  atau  tidak  menyimpan  alat
penangkapan  ikan  di  dalam  palka  selama  berada di  luar  daerah  penangkapan  ikan  yang  diizinkan di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia atau  mengoperasikan kapal penangkap ikan  berbendera  asing  yang  telah  memiliki  izin penangkapan  ikan  dengan  1  (satu)  jenis  alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI  yang  membawa  alat  penangkapan  ikan lainnya (Pasal 97);
7)  Nahkoda kapal tidak  memiliki  surat  persetujuan berlayar (Pasal 98);
8)  Orang  asing  yang  melakukan  penelitian perikanan  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah (Pasal 99);
9)  Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2) UU Perikanan (Pasal 100);
Selain  subjek  hukum  badan  pribadi,  tindak  pidana perikanan  mengenal  subjek  hukum  Korporasi. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  perikanan  dibebankan kepada  pengurusnya.  Selain  itu,  pelaku  dikenakan tambahan  pidana  denda  sepertiga  dari  jumlah  pidana yang  dijatuhkan.  Secara  eksplisit  subjek  hukum korporasi  dapat  ditemui  dalam  Pasal  101  yang berbunyi  “ Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal  87,  Pasal  88,  Pasal  89,  Pasal  90,  Pasal  91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dilakukan  oleh  korporasi,  tuntutan  dan  sanksi pidananya  dijatuhkan  terhadap  pengurusnya  dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan .”

## C.  Kriminologi  Sebagai  Cabang  Ilmu  Yang Mempelajari Sebab Terjadinya Kejahatan
Kriminologi  dipahami  sebagai  cabang  ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  kejahatan.  Bekerjanya kriminologi  sangat  tergantung  dari  cabang  ilmu  lain seperti  antropologi,  ilmu  kedokteran,  ekonomi, sosiologi,  psikologi  dan  lain  sebagainya.  Begitu eratnya  pola  hubungan  dengan  ilmu  lain  sehingga kriminologi  dikatakan  bersifat  interdisipliner,  artinya suatu  disiplin  ilmu  yang  tidak  berdiri  sendiri,  akan tetapi merupakan hasil kajian dari cabang-cabang ilmu lain terhadap kejahatan. Dessaur 15 sebagai  mana  yang dirujuk oleh Teguh Prasetyo mengemukakan  “ In other emperical  sciences  the  term “ interdisciplinary research ’ in  used  when  scientists  from  different disciplines study the same subject. The courious thing in  criminology  is  taht  so  called  interdisciplinary activities  are  mostly  far  from  focused  on  the  same subject .”  Dengan  demikian  interdisipliner  adalah pendekatan dari berbagai disiplin  ilmu terhadap objek yang sama yaitu kejahatan.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 16

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
15.  TeguhPrasetyo, op.cit ., h. 14.
Kriminologi  dalam  mempelajari  kejahatan  sebagai gejala  sosial  dikatakan  bersifat  faktual.  Dalam  hal  ini disebut  dengan  ‘ non-legal  dicipline ’ ,  maksudnya kriminologi  bukan  sebagai  disiplin  seperti  disiplin hukum  yang  bersifat  ‘abstrak’,  melainkan  suatu disiplin  ilmu  yang  berbicara  masalah  ‘kenyataan’. Memandang  kejahatan  dalam  perspektif  keriminologi berarti  berbicara  fakta  apa  adanya  sebagai  kenyataan yang  terjadi  di  masyarakat.  Berdasarkan  konsepsi demikian,  tugas  kriminolog  menurut  Herman  Man- heim 16 dalam  bukunya  Teguh  Prasetyo  adalah menjelaskan  semata  bukan  menjustifikasi.  Konsep demikian  di  istilahkan  oleh  Sahetapy  sebagai  ‘pisau analisis’, artinya seorang kriminolog dalam memaparkan  hasil  penelitiannya  sesuai  dengan  fakta yang didapatinya, bukan dikurangi atau ditambahi.
Keberadaan  kriminologi  menurut  sejarahnya  tidak dapat  dipisahkan  dari  hukum  pidana.  Terkait hubungannya  dengan  hukum  pidana,  kriminologi dikenal  mempunyai  fungsi  klasik.  Fungsi  klasik kriminologi yaitu sebagai ilmu yang membantu hukum pidana.  Posisi  kriminologi  dianggap  sebagai  bagian dari  hukum  pidana.  Hubungan  antara  kriminologi dengan  hukum  pidana  sedemikian  dekatnya  sehingga dikatakan  sebagai  ‘dua  sisi  diantara  satu  mata  uang’. Hukum  pidana  menciptakan  rumusan  suatu  kejahatan ke dalam hukum formal, sementara kajahatan tersebut menjadi  kajian  pokok  dari  kriminologi.  Di  satu  sisi, hukum  pidana  bersifat  normatif  atau  ‘abstrak’, sementara  kriminologi  bersifat  ‘faktual’  di  sisi  lain. Vrij 17 sebagaimana  yang  diacu  Teguh  Prasetyo mengemukakan  “ kriminologi  menyadarkan  hukum pidana  kepada  kenyataan.  Bahkan  karena  cara pandang  kriminologi  yang  lebih  luas  terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dikatakan bahwa kriminologi  itu  membuat  bijak  berlakunya  hukum pidana .”
D.  Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana perikanan di Nusa Penida
Sebagaimana cabang ilmu lainnya mempengaruhi  kriminologi,    bicara  mengenai  faktor- faktor  penyebab  tindak  pidana  perikanan  di  Nusa Penida  pada  umumnya  juga  serupa  yaitu  pada  bisa dilihat  dari  berbagai  aspek.  Dalam  tulisan  ini  coba dibuat  klasifikasi  sehingga  lebih  mudah  untuk dipahami.  Klasifikasi  pertama  yaitu  dengan  melihat dari  sisi  sumber  dari  mana  dorongan  itu  berasal  yang selanjutnya  dapat  dibagi  menjadi  ke  dalam  faktor intern  dan  faktor  ekstern.  Klasifikasi  kedua  yaitu dengan  melihat  dari  sisi  hukumnya  yang  selanjutnya dibagi  menjadi  faktor  hukum  dan  faktor  nonhukum.
Lebih lanjut akan dijelaskan secara rinci poin masing- masing faktor sebagai berikut:
1)  Faktor  Intern  adalah  dorongan-dorongan  yang berasal  dari  dalam  diri  pelaku.  Setidaknya terdapat  dua  hal  pokok  mengenai  faktor  intern ini.  Pertama,  ketidakpahaman  pelaku  akan perbuatan yang dilarang. Sebagai misalnya kasus Muhalim  yang  menyatakan  bahwa  pelaku melakukan  tindak  pidana  perikanan  berupa penggunaan  alat  bantu  penanggkapan  ikan dengan  menggunakan  kompressor  adalah  karena ketidaktahuan  pelaku  akan  aturan  tersebut. Kedua,  yaitu  keterbatasan  kualitas  diri  dari pelaku  yang tidak  mempunyai keterampilan  lain. Menjadi  nelayan  merupakan  jalan  satu  satunya pilihan  yang  harus  diambil  pelaku.  Hal  itu  pun pelaku  hanya  merupakan  pekerja  bukan  pemilik kapal.  Dari  segi  pendidikan,  rata-rata  pelaku tindak  pidana  perikanan  di  lapangan  tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 18 .
Bahkan,  beberapa  pelaku  hanya  merupakan lulusan pendidikan dasar. Keterbatasan pendidikan  secara  tidak  langsung  menjadi  faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana  perikanan.  Dengan  jenjang  pendidikan yang  rendah,  para  pelaku  tidak  mampu mengakses alternatif lapangan pekerjaan sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan adalah bekerja  sebagai  nelayan  sebagaimana  kondisi lingkungan dimana pelaku hidup.
2)  Faktor  ekstern  adalah  dorongan-dorongan  yang berasal  dari  luar  diri  pelaku.  Dari  sekian  kasus yang  pernah  ditangani  oleh  UPT  KKP  Nusa Penida dan Polres Klungkung,  faktor ektern yang paling  dominan  adalah  faktor  ekonomi 19 .  Para pelaku  melakukan  tindak  pidana  perikanan semata-mata  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari. Seperti keterangan terdakwa Muhalim dalam persidangan yang mengemukakan  bahwa  terdakwa  melakukan tindak  pidana  perikanan  semata-mata  untuk memenuhi  kehidupan  sehari-hari.  Terlebih,  yang menjadi  sasaran  adalah  ikan  karang  dan  lobster yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 20 . 3)  Penindakan  terhadap  tindak  pidana  perikanan mempunyai korelasi langsung terhadap munculnya  tindak  pidana  perikanan  yang  baru.
Dengan  melihat  tujuannya,  pidana  diharapkan menjalankan  fungsi  prevensi.  Secara  khusus prevensi  ditujukan  kepada  pelaku  tindak  pidana.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 17

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
16. IIbid . h. 16. 17. bid . h. 17. 18.  Hasilwawancaradengan I Made Madra (penyidiktindakpidanaperikanan di PolresKlungkung), padatanggal 8 November 2017.
19.  Hasilwawancaradengan I DewaKetut Yogi Palguna (petugas UPT KKP Nusa Penida), padatanggal 25Juli 2017.
20.  Berdasarkanputusan No. 785/Pid.Sus/2015/PN.DpsTerdakwamelakukanpenangkapanikankarangdan lobster yang padawaktukejadiantelahmemperoleh 50 Kg ikankarangdan 40 ekor lobster.
Pemidanaan  diharapkan  mampu  memberikan efek  jera  sehingga  pelaku  tidak  mengulangi perbuatannya  lagi.  Secara  umum,  prevensi ditujuk  kepada  masyarakat.  Dengan  penegakan hukum  diharapkan  memberikan  pembelajaran bagi  masyarakat  untuk  tidak  melakukan perbuatan  yang  sama  seperti  yang  dilakukan pelaku.  Terkait  dengan  penindakan,  berdasarkan hasil  wawancara  dengan  petugas  KKP  Nusa Penida,  terdapat  tiga  perkara  pada  tahun  2017 yang  ditangani  oleh  KKP.  Menariknya,  dari  tiga perkara  tersebut,  semuanya  dikedepankan  upaya persuasif.  Setiap  pelaku  diberikan  peringatan sehingga  proses  hukum  berhenti  di  tinggkat petugas  KKP,  tidak  sampai  kepada  pihak kepolisian.  Terlebih,  dalam  beberapa  kasus terjadi  pengulangan  yaitu  pelaku  yang  sudah pernah  ditindak  melakukan  kembali  perbuatan yang  serupa.  Akan  tetapi,  dilakukan  dengan mengganti  identias  kapal.  Hal  demikian dilakukan untuk mengelabui petugas. Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa penegakan  hukum  yang  kurang  tegas  menjadi sebab  terjadinya  tindak  pidana  di  bidang perikanan. Berhubungan dengan pelaku, penanganan perkara selama ini tidak menimbulkan  efek  jera  sehingga  terjadi pengulangan.  Begitu  juga  terhadap  masyarakat, dengan penindakan yang tidak tegas memberikan pelajaran  sehingga  mendorong  masyarkat  lain untuk  melakukan  hal  yang  sama.  Penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang selama ini terjadi  hanya  menyentuh  pelaku  materiil  semata. Padahal,  tindak  pidana  perikanan  merupakan suatu  penyertaan  yang  melibatkan  para  pemilik kapal.  Pelaku  materiil  pada  dasarnya  merupakan pekerja  yang  bekerja untuk pemilik kapal. Dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang sifatnya parsial  tidak  akan  mampu  menyelesaikan persoalan  ini.  Dengan  posisinya,  pemilik  kapal dapat merekrut anak buah lain apabila anak buah sebelumnya  tertangkap  dan  diproses  secara hukum  sampai  kepada  pemidanaan.  Hal  ini berpotensi untuk melakukan tindak pidana serupa dengan pelaku yang berbeda.
4)  Faktor  nonhukum  terjadinya  tindak  pidana perikanan  di  Nusa  Penida  bersifat  sangat kompleks. Hampir semua hal yang berada di luar konteks penegakan hukum dapat dikualifikasikan sebagai  faktor  nonhukum.  Dari  kompleksitas faktor  nonhukum  yang  ada,  menjadi  faktor krusial  yaitu  mengenai  persoalan  keterbatasan anggaran  yang  pada  gilirannya  berdampak  pada keterbatasan  infrastruktur  pengawasan  maupun
sumber  daya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan,  UPT  KKP  Nusa  Penida  belum  cukup mempunyai  sarana  prasarana  seperti  misalnya perahu  boat  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan  fungsi  pengawasan.  Yang  dilakukan kemudian,  adalah  menggandeng  masyarakat setempat,  umumnya  para nelayan yang mempunyai  perahu.  Inipun  menjadi  mempunyai banyak  keterbatasan  terkait  dengan  spesifikasi perahu.  Rata-rata  perahu  yang  dimilikioleh nelayan tidak dilengkapi dengan peralatan  mesin yang  memenuhi  standar  operasional.  Persoalan keterbatasan  sarana-prasarana  pengawasan  tidak hanya  terjadi  pada  UPT  KKP  Nusa  Penida  saja, akan  tetapi  ini  telah  menjadi  isu  nasional. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Rohmin Dahuri bahwa tindak pidana perikanan disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya yaitu  keterbatasan  sarana    prasarana  dan  sumber daya  manusia.  Lebih  lanjut,  kurang  optimalnya kerjasama  aparat  penegak  hukum  serta  persepsi terkait penangan perkara tindak pidana perikanan yang  belum  terorganisir  secara  optimal  juga merupakan  faktor  penyebab  terjadinya  tindak pidana perikanan 21 . Sejalan dengan ini, Humphrey Wangke dan Simela Victor Muhamad mengemukakan  bahwa  Penyebab  terjadinya illegal fishing antara lain terbatasnya sarana dan prasarana  pengawasan  dan  terbatasnya  dana untuk operasional pengawasan 22

## E.  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan di Nusa Penida
Pada prinsipnya tindak pidana merupakan tindakan anti  sosial  yang  mampu  menghambat  pembangunan nasional.  Dalam  rangka  mewujudkan  cita-cita nasional,  penanggulangan  terhadap  segala  hal  yang merupakan  faktor  penghambat  wajib  diutamakan. Dengan meminimalkan faktor penghambat, diharapkan pembangunan  nasional  dapat  berjalan  lancar.  Pada gilirannya  tujuan  sosial  baik  berupa  kesejahteraan sosial  dan  perlindungan  sosial  dapat  terwujud  dengan baik.
Penanggulangan  tindak  pidana  dari  segi  waktunya dapat  dibagi  ke  dalam  dua  pendekatan  yaitu  represif dan  preventif.  Lebih  lanjut  akan  dijelaskan  sebagai berikut:
1)  Pendekatan  Represif  Pendekatan  represif  pada prinsipnya  dilakukan  setelah  terjadinya  tindak pidana. Biasanya, pendekatan represif ini ditujukan kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas  dan  tuntas  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  secara  khusus  sehingga  tidak mengulangi perbuatan yang sama serta
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 18

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
21. Rohmin Dahuri, 2012, Petuntuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan , Pusdiklat Kejagung, hlm. 4.
22. Humphrey WangkedanSimela Victor Muhamad,  2011, KejahatanTransnasional di Indonesia Dan UpayaPenanggulangannya: KejahatanTransnasional Illegal Fishing di Perairan Indonesia danUpayaPenanggulangannyaSecara Regional Di Asia Tenggara , PusatPengkajian, Pengolahan Data danInformasi (P3DI) SkretariatJenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 69.
memberikan  pelajaran  kepada  masyarakat  secara umum  agar  tidak  berbuat  hal  serupa.  Tidak menutup  kemungkinan  sampai  kepada  penjatuhan sanksi  pidana,  sepanjang  apa  yang  dilakukan perbuatan pelaku merupakan tindak pidana. hal ini sesuai  dengan  tujuan  pemidaan  yaitu  agar  tidak terjadi pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Pendekatan represif ini sendiri dapat diturunkan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:
a) Pidana  Sebagai Primum  Remedium Jika  prinsip umunya pidana sebagai ultimum remedium , maka dalam  konteks  tindak  pidana  perikanan  layak untuk  dipertimbangkan  pidana  sebagai primum remedium 23 . Pemikiran ini didasari oleh beberapa hal.  Pertama,  tindak  pidana  perikanan  menyasar sumberdaya  perikanan  yang  bersifat  langka  dan dilindungi.  Apa  yang  bersifat  langka  dan dilindungi  ini  membutuhkan  jangka  waktu  yang lama yaitu puluhan tahun untuk dapat dipulihkan ( recovery ).  Kedua,  banyak  dari  pelaku  ternyata pernah  melakukan  hal  yang  sama  dengan peringatan  kepada  mereka.  Akan,  tetapi  tidak menimbulkan  efek  jera  sehingga  melakukan  hal yang  sama.  Apabila  dilihat  dari  syaratnya,  maka realitas yang terjadi dilapangan memenuhi unsur- unsur pidana sebagai primum remedium. Romli 24 dengan merujuk Dr. H.G de Bunt, hukum pidana dapat  menjadi primum  remedium jika  korban sangat  besar,  terdakwa recidivist ,  kerugian  tak dapat  dipulihkan  ( irreparable ).  Korban  sangat besar  terlihat  pada  sasaran  tindak  pidana perikanan  yaitu  sumber  daya  perikatan  yang bersifat langka sebagai modal pokok pengembangan  pariwisata  di  Nusa  Penida. Kerusakan  sumber  daya  perikanan  akan berdampak  besar  kepada  kehidupan  masyarakat
Nusa Penida secara ekonomi dengan melemahnya sektor pariwisata di sana. Terdakwa recidivist , terkonfirmasi dengan hasil wawancara terhadap  Petugas  KKP  Nusa  Penida  yang mengmukakan  bahwa  pelaku  tindak  pidana perikanan  yang  sebelumnya  pernah  ditindak melakukan  kembali  aksinya  walaupun  dengan perubahan  nama  pada  kapal  yang  digunakan. Sementara  kerugian  tidak  dapat  dipulihkan  tidak lain  dengan  melihat  proses  pemulihan  sumber daya  perikanan  yang  membutuhkan  waktu  lama bahkan bisa mencapai puluhan tahun.
b)  Penegakan hukum  yang tegas dan tuntas sebagai suatu  daerah  wisata  yang  sedang  berkembang, menjaga sumberdaya perikanan yang ada di Nusa
Penida  menjadi  sangat  penting.  Salah  satu pendukung  vital  pengembangan  pariwisata  di Nusa  Penida  adalah  kekayaan  bahari  yang dimilikinya.  Banyak  hal  dari  kekayaan  bahari yang  bisa  diolah  menjadi  objek  wisata,  oleh sebab  itu  maka  perlu  untuk  dijaga  dan dipertahankan  kelestariannya.  Salah  satu  yang alternatif  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan menegakkan  hukum  secara  tegas  dan  tuntas. Tegas dimaksudkan disini adalah menolak segala bentuk  kompromi  yang  mampu  melemahkan wibawa  hukum  itu  sendiri.  Sementara  tuntas dimaksudkan  kepada  penegakan  hukum  yang dapat menyentuh semua pihak yang terlibat tidak hanya  berhenti  pada  pelaku  materiil  semata. Tindak  pidana  perikanan  yang  terjadi  di  Nusa Penida dilakukan secara terstruktur oleh beberapa orang.  Dalam  konteks  penyertaan,  pelaku  tindak pidana  perikanan  di  Nusa  Penida  mempunyai peran  masing-masing  yaitu  sebagai  pelaku materiil  dan  aktor  intelektual.  Pelaku  materiil yaitu  orang  yang  terjud  langsung  ke  lapangan melakukan aktifitas yang dilarang sebagai tindak pidana perikanan. Mereka ini terdiri dari nahkoda kapal  dan  anak  buah  kapal.  Sementara  itu,  aktor intelektualis yaitu pemilik kapal yang memperkerjakan pelaku materiil tersebut. Selama ini yang terjadi adalah penegakan hukum berhenti pada  pelaku  materiil  saja.  Potensi  terjadinya tindak  pidana  kembali  akan  sangat  tinggi  bila aktor  intelektualnya  tidak  tersentuh.  Pemilik kapal  dengan  sangat  mudah  memperkerjakan kembali  orang  lain  untuk  melakukan  hal  serupa. Bahkan dilakukan hanya dengan mengganti nama kapalnya saja.
2)  Pendekatan preventif Peran serta masyarakat
Sumber  daya  perikanan  merupakan common property ,  oleh  karenanya  keterlibatan  masyarakat mempunyai peranan  strategis untuk ikut ambil  bagian dalam  upaya  perlindungannya.  Secara  hukum,  peran serta  masyarakat  dalam  rangka  menjaga  kelestarian sumberdaya  perikanan  diatur  dalam  Pasal  67  UU  No. 45  Tahun  2009  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat dapat  diikut  sertakan  dalam  membantu  pengawasan perikanan.  Salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  perikanan  yaitu  mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan  dan  pelaporan  kepada  aparat  penegak hukum  apabila  terdapat  dugaan  terjadinya  tindak pidana perikanan.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 19

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
23.  Prinsippidanasebagai ultimumremedium berlaku universal di seluruhnegara.Prinsipumum yang diakuisejak lama mengenaipenggunaanhukumpidanasebagaisarana yang bersifat ultimumremedium danbukan primumremedium . ultimumremedium berartisebagaisaranaterakhirmanakalasaranalainyatidakmampum enyelesaikanpersoalanhukum yang ada. Dalamhalinihukumpidanamempunyaisifatsubsideratauasassubsideritas.Asassubsideritasinilahirdaripemikiranaliran modern dalamhukumpidana.
24.  RomliAtmasasmita, 2010, Globalisasi Dan KejahatanBisnis , KencanaPrenada Media, Jakarta, hlm. 192.
Dalam konteks prosedural, keterlibatan masyarakat  dalam  upaya  penanggulangan  tindak pidana juga diatur dalam KUHAP. Pasal 108 KUHAP menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  mengalami, melihat,  menyaksikan  dan  atau  menjadi  korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan  atau  pengaduan  kepada penyelidik  dan  atau  penyidik  baik  lisan  maupun tertulis.  Lebih  lanjut,  setiap  orang  yang  mengetahui permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana terhadap  ketentraman  dan  keamanan  umum  atau terhadap  jiwa  atau  terhadap  hak  milik  wajib  seketika itu  juga  melaporkan  hal  tersebut  kepada  penyelidik atau penyidik. Dengan dua ketentuan hukum ini secara yuridis  formal  keterlibatan  masyarakat  dalam  upaya pencegahan tindak pidana perikanan mempunyai dasar hukum yang jelas.
Peranan  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  upaya pencegahan  tindak  pidana  perikanan  menjadi  penting dengan meilihat begitu luasnya sumber daya perikanan yang  ada  di  Nusa  Penida.  Di  tengah-tengah keterbatasan  kuantitas  dan  kualitas  sumber  daya  dan infrastruktur  yang  dimiliki  oleh  petugas  baik kepolisian dan KKP Nusa Penida sebagai pihak terkait, kehadiran  masyarakat  akan  sangat  membantu.  Peran strategis  masyarakat  dalam  upaya  pencegahan  tindak pidana  perikanan  ini  telah  mendapat  perhatian  oleh pihak terkait. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya  Kelautan  dan  Perikanan  (Ditjen  PSDKP)  telah mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis
Masyarakat  (SISWASMAS)  melalui  pembentukan Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (POKWASMAS). Khusus  untuk  Kecamatan  Nusa  Penida  keberadaan POKWASMAS  ternyata  sangat  efektif.  Dalam beberapa  kasus,  tindak  pidana  perikanan  dapat diungkap dengan adanya laporan dari POKWASMAS. Termasuk  tiga  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2017, pengungkapannya  bermula  dari  laporan  masyarakat yang  tergabung  dalam  POKWASMAS  meskipun proses  hukumnya  kemudian  tidak  diteruskan  pada tahap  penyidikan  karena  hanya  berhenti  pada penjatuhan surap peringatan.

## III.SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terdapat  beberapa poin  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kesimpulan.  Poin- poin tersebut sebagai jawaban atas masalah yang diru- muskan sebelumnya antara lain:
Pertama,  faktor  penyebab  terjadinya  tindak  pidana perikanan  di  Nusa  Penida  dapat  diklasifikasikan menjadi  faktor  intern  yang  merujuk  pada  diri  pelaku ketidak  pahaman  akan  perbuatan  yang  dilarang  dan keterbatasan  kualitas  diri  yang  tidak  mempunyai keterampilan  lain,  faktor ekstern  lebih kepada kondisi ekonomi  yang  kurang  mampu,  faktor  hukum  yaitu penegakan  hukum  yang  mengedepankan  pendekatan persuasif  dan  terakhir  faktor  nonhukum  yaitu persoalan anggaran yang terbatas sehingga
pengawasan tidak berjalan maksimal.
Kedua,  upaya  penanggulangan  tindak  pidana perikanan di Nusa Penida dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan represif yang mengedepankan  penegakan  hukum  serta  pendekatan preventif  yang  menekankan  keterlibatan  masyarakat dalam upaya pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali,  Mahrus,  2008, KejahatanKorporasi:  KajianRele- vansiSanksiTindakanBagiPenanggulanganKeja hatanKorporasi , ArtiBumiIntaran, Yogyakarta. Arif,  BardaNawawi,  2008, PerbandinganHukumPi- dana , Raja GrafindoPersada, Jakarta.
Atmasasmita,  Romli,    2010, Globalisasi  Dan  Keja- hatanBisnis , KencanaPrenada Media, Jakarta.
Dahuri,  Rohmin,  2012, Petuntuk  Teknis  Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana  Perikanan ,  Pusdiklat Kejagung.
Hamzah,  Andi,    2010, Asas-AsasHukumPidana , RinekaCipta, Jakarta..
Hiariej, Eddy OS, 2014, Prinsip-PrinsipHukumPidana , CahayaAtmaPustaka, Yogyakarta.
Moeljatno, 2008, Asas-AsasHukumPidana , RinekaCip- ta, Jakarta.
________,  2011(  cetakan  29), KitabUndang- UndangHukumPidana , BumiAksara, Jakarta.
Prasetyo,  Teguh,  2010, KriminalisasidalamHukumPi- dana , Nusa Media, Bandung.
Schaffmeister,  KeijzerdanSutorius,  2007, HukumPi- dana , Citra AdityaBakti, Bandung.
Wangke,  Humphrey  danMuhamad,  Simela  Victor, 2011, KejahatanTransnasional  di  Indonesia
Dan UpayaPenanggulangannya: KejahatanTransnasional  Illegal  Fishing  di Perairan Indonesia danUpayaPenanggulangannyaSecara  Regional Di Asia Tenggara , PusatPengkajian, Pengolahan Data danInformasi (P3DI) SkretariatJenderal  DPR  Republik  Indonesia, Jakarta.

## Dokumen
Buku I RencanaPengelolaan KKP Nusa Penida, Kabu- patenKlungkung,  Provinsi  Bali,  Tahun  2012, diterbitkanolehPemerintahKabu- patenKlungkung, Provinsi Bali.

## Artikel
Humas Polres Klungkung, “Sat Reskrim Polres kung Amankan 6 Pelaku Pencurian Ikan di Perairan Nusa Penida”, Tribratanews.com , https://
www.tribratanews.com/sat-reskrim-polres-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 20

## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida
klungkung-amankan-6-pelaku-pencurian-ikan- di-perairan-nusa-penida/, diakses pada 10 Februari 2017.
Redaktur, “Pelaku Penangkapan Ikan Illegal Di Perairan Nusa Penida Di Bekuk Polisi”, Metro Bali.com . Diakses padal 10 Februari 2017.
Redaktur, “Tak Hanya Langgar Zona Pariwisata,
Kapal Ini Juga Tangkap Ikan Pakai Kompresor”, Tribun-Bali.com , http:// bali.tribunnews.com/2016/01/10/tak-hanya- langgar-zona-pariwisata-kapal-ini-juga-tangkap -ikan-pakai-kompresor, diakses pada 10 Februari 2017.
Rizki Maulana, “Polsek Nusa Penida Klungkung Amankan 14 Pelaku Illegal Fishing”, Tribratanews.com, diakses pada 10 Januari 2017.

## Peraturanperundang-undangan
Undang-UndangNomor  31  Tahun  2004 jo Undang- UndangNomor  45  Tahun  2009  TentangPeri- kanan
PP  No.  60  Tahun  2007  TentangKonservasi- SumberDayaIkan, KEPMEN KelauatandanPeri- kanan.
No. 24/KEPMEN-KP/2014 tentangKawasanKonserva- siPerairan Nusa PenidaKabupatenKlungkung di Provinsi Bali.
PeraturanBupatiKlungkung  No.  12  Tahun  2010 tentangPenunjukanKawasanKonsservasiPeraira n Nusa Penida.Penunjukan KKP Nusa.
Halaman 21