## KEWENANGAN HAKIM MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA YANG DALAM PERKARA SEBELUMNYA KEBERATAN TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM DITERIMA
Erwin Susilo* Pengadilan Negeri Sigli e-mail: erwinowam@gmail.com
Eddy Daulatta Sembiring Pengadilan Negeri Purwokerto e-mail: eddydaulattasembiring@gmail.com

## Abstrak
Dalam hal keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum (PH) diterima maka Terdakwa harus dibebaskan  dari  tahanan,  terhadap  perkara  tersebut  Penuntut  Umum  (PU)  dapat melakukan  penuntutan  kembali  dengan  disertai  perbaikan  surat  dakwaan.  Terdapat permasalahan ketika dilakukan penuntutan kembali yaitu berkaitan dengan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri (PN) untuk menahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini: Kesatu, Hakim PN tidak berwenang untuk menahan Terdakwa sebab dibebaskan-nya Terdakwa dari tahanan semata-mata karena kesalahan PU dalam menyusun surat dakwaan dan penahanan kembali oleh Hakim PN melanggar presumption of innocence dan asas equality before the law . Kedua, reformasi KUHAP ke depannya  harus  memuat  perintah  pembebasan  Terdakwa  dari  tahanan  bila  keberatan diterima  dan  penegasan  tidak  ber-wenangnya  Hakim  PN  untuk  menahan Terdakwa  di perkara kedua. Penelitian ini menyarankan agar KUHAP dilakukan reformasi, yang mana tujuannya  untuk  memberikan  kepastian  hukum  berhubungan  dengan  penahanan Terdakwa di perkara kedua.
Kata kunci: Surat Dakwaan, Keberatan, Penahanan, Penuntut Umum, Terdakwa.

## Abstract
In  cases  where  the  objection  raised  by  the  Defendant/Legal  Advisor  is  accepted,  the Defendant must be released from detention, allowing the Public Prosecutor to initiate a fresh prosecution with an amended indictment. Challenges arise during re-prosecution concerning the authority of the District Court Judge to order detention. This research adopts a normative legal approach. The findings indicate that, firstly, the District Court Judge lacks the authority to detain the Defendant, as the release from detention resulted solely from an error by the Public Prosecutor in indictment preparation. Re-detention by the District Court Judge is deemed a violation of the presumption of innocence and the principle of equality before the law. Secondly, future reforms to the Criminal Procedure Code should encompass provisions for the release of the Defendant from detention upon acceptance of objection, coupled with a confirmation of the District Court Judge's non- authorization to detain in the subsequent case. This study recommends a reform of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) to enhance legal certainty regarding the detention of the Defendant in subsequent cases.
Keywords: Indictment, Objection, Detention, Public Prosecutor, and Defendant.

## A. Pendahuluan
Tugas utama Penuntut Umum (PU) adalah menyelenggarakan ketertiban umum melalui hukum acara pidana. PU memainkan peranan penting dalam peradilan pidana, di Belanda peranan tersebut dengan pemberian kewenangan kepada PU untuk memonopoli penuntutan  perkara  ( dominus  litis ), 1 sama  seperti  Belanda  dalam  hukum  acara  pidana Indonesia  monopoli  penuntutan  perkara  (melimpahkan  perkara  ke  pengadilan)  juga menjadi wewenang PU, kewenangan ini dapat  ditinjau dari Pasal 143 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan penuntutan perkara oleh PU ke Pengadilan Negeri (PN) disertai dengan surat dakwaan, dan kewenangan PU membuat surat dakwaan termuat di Pasal 14 huruf d KUHAP.
Surat dakwaan adalah akte otentik yang dibuat oleh PU berdasarkan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang (UU), yang mana surat dakwaan tersebut memiliki 3 (tiga) fungsi: Kesatu, bagi hakim surat dakwaan menjadi dasar/ batas pemeriksaan, dan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Kedua, bagi PU surat dakwaan berfungsi  sebagai  dasar  pembuktian,  tuntutan  pidana,  dan  melakukan  upaya  hukum. Ketiga, bagi terdakwa surat dakwaan menjadi dasar untuk mempersiapkan pembelaan. 2
Mencermati  begitu  pentingnya  surat  dakwaan  dalam  peradilan  pidana,  oleh karenanya  surat  dakwaan  harus  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materiil  yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP:
1. Syarat formil: diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).
2. Syarat materiil: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).
Terhadap  surat  dakwaan  PU,  terdakwa/penasihat  hukum  dapat  mengajukan keberatan, yang mana materi keberatan termuat di Pasal 156 ayat (1) KUHAP: “keberatan pengadilan tidak berwenang  mengadili, surat dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan”, selain itu terdakwa/ penasihat hukum dapat mengajukan surat dakwaan  batal  demi  hukum  karena  tidak  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana ditentukan  Pasal  143  ayat  (3)  KUHAP.  Kemudian  untuk  surat  dakwaan  yang  tidak
1 Peter J.P. Tak, The Dutch Criminal Justice System , (Netherlands: Wolf Legal Publishers, 2008), hlm.
47.
2 Erwin Susilo, Surat Dakwaan, Keberatan/ Eksepsi & Bentuk Penyelesaian Hukumnya , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 5 dan 6.
memenuhi  syarat  formil  termasuk  dalam  lingkup  keberatan  surat  dakwaan  harus dibatalkan atau surat dakwaan tidak diterima.
Terhadap  keberatan  terdakwa/  penasihat  hukum  tersebut,  Pasal  156  ayat  (2) KUHAP  menentukan  hakim  dapat  memutuskan  “keberatan  diterima,  keberatan  tidak diterima  atau  diputus  bersama  dengan  putusan  akhir”.  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  359/KMA/SK/XII/2022  Tentang  Template  dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung (SK KMA 359/2022) menentukan salah satu amar Putusan sela jika Terdakwa ditahan dan keberatan diterima yakni “memerintahkan terdakwa/ para terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan”.
Implementasi mengeluarkan terdakwa dari tahanan ketika Hakim mengabulkan keberatan  terdakwa/penasihat  hukum  misalnya  termuat  dalam  Putusan  Sela  Nomor 16/Pid.Sus/2018/PM  Mll  Tanggal  21  Maret  2018,  Putusan  Sela  Nomor  294/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel  Tanggal  25  April  2016,  dan  Putusan  Sela  Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Sby  Tanggal  7  Maret  2017.  Putusan  sela  ini  peneliti  sajikan  untuk menunjukkan eksistensi pembebasan terdakwa dari tahanan  disebabkan oleh keberatan diterima. Terhadap  putusan  sela  tersebut,  Pasal  156  ayat  (3)  KUHAP  menentukan  PU dapat  mengajukan  perlawanan  ke  Pengadilan  Tinggi  (PT)  melalui  Pengadilan  Negeri (PN).
Terhadap perkara yang keberatan diterima, agar perkara diperiksa kembali ada 2 (dua) langkah bagi PU yaitu menunggu putusan PT atau langsung melakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang ataupun dengan memperbaiki surat dakwaan. Nurmalah berpendapat dari segi objeknya putusan hakim dibedakan menjadi 2 (dua) macam: 3
1. Putusan yang berhubungan dengan prosedur acara,  yang mana substansi-nya belum menyinggung pokok perkara.
2. Putusan yang sudah menyinggung pokok perkara.
Lilik  Mulyadi  berpendapat  untuk  putusan  yang  belum  menyinggung  pokok perkara disebut sebagai “putusan sela”, 4 oleh karena putusan sela belum menyinggung
3 Nurmalah, Rekonstruksi  Regulasi  Daluwarsa  dan  Nebis  in  Idem  Alasan  Hapusnya  Kewenangan Menuntut  Pidana  dalam  KUHP  Berbasis  Nilai  Keadilan ¸  Disertasi,  (Semarang:  Universitas  Islam Sultan Agung), 2022, hlm. 121.
4 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana  Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.140.
pokok  perkara  sehingga  belum  melekat ne  bis  in  idem maka  PU  berwenang  untuk melimpahkan perkara a quo kembali.  Pasal 76 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan ada 3 (tiga) putusan yang mengandung ne bis in idem :
1. Putusan bebas ( vrijspraak ).
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsvervolging ).
3. Putusan pemidanaan.
Pasal  143  ayat  (3)  KUHAP  berbunyi  “surat  dakwaan  yang  tidak  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”, pasal ini dilakukan judicial  review ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan  Putusan  MK  Nomor 28/PUU-XX/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 (Putusan MK 28/2022) menentukan:
“…. terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus-nya bersama-sama dengan putusan akhir”.
Putusan MK 28/2022 tersebut mempertegas bahwa PU dapat mengajukan kembali perkara a  quo dengan  catatan  hanya  1  (satu)  kali  lagi.  Persoalan  yang  timbul  atas pelimpahan kembali tersebut adalah berhubungan dengan penahanan terdakwa. Misalnya pada  suatu  perkara  terdakwa  ditahan  kemudian  keberatan  diterima  dan  terdakwa dibebaskan dari tahanan (selanjutnya disebut sebagai perkara pertama ). Kemudian PU mengambil  langkah  untuk  memperbaiki  surat  dakwaan  dan  melimpahkan  kembali perkara  tersebut  (selanjutnya  disebut  sebagai perkara  kedua ),  persoalannya  apakah hakim berwenang “untuk menahan terdakwa karena penahanan pada perkara sebelumnya belum mencapai batas maksimum penahanan”.
Berhubungan  dengan  penahanan  ini  Gatot  Supramono  juga  mempertanyakan dapat atau tidaknya hakim menahan kembali jika di perkara sebelumnya sudah ditahan. 5
Setelah  Peneliti  mencermati  KUHAP,  ternyata  belum  ada  yang  secara  tegas  mengatur persoalan tersebut. Pembahasan dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan kewenangan penahanan oleh Hakim PN di perkara kedua. Persoalan yang telah diuraikan tersebut oleh karena  masih  terdapat  kekosongan  hukum  ( rechtsvacuum )  maka  penting  dilakukan penelitian yang berjudul “Kewenangan Penahanan oleh Hakim Terhadap Terdakwa yang dalam Perkara Sebelumnya Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Diterima.”
5 Gatot Supramono, Teknik Membuat Keberatan Terhadap Surat Dakwaan ¸ (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 86.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  hukum  yang  dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder). 6 Bahan-bahan kepustakaan ini nantinya akan  dipergunakan  untuk  menjelaskan  (deskripsi)  persoalan  yang  diangkat  dan menentukan pengaturan yang ideal (preskripsi) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## C. Pembahasan
1. Analisis Kewenangan Hakim Melakukan Penahanan Terhadap Terdakwa yang dalam Perkara Sebelumnya Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Diterima Kewenangan  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  pejabat  maupun  suatu institusi  yang  bertindak  dalam  menjalankan  kewenangannya  berdasarkan  perundang- undangan  yang  berlaku. 7 Intinya  suatu  kewenangan  itu  haruslah  berdasarkan  hukum ( legal authority ). 8 Hukum  disini  haruslah  diartikan  sebagai  perundang-undangan. Penahanan  merupakan  bagian  dari  upaya  paksa,  dan  pelaksanaan  upaya  paksa  harus berdasarkan hukum, yang mana hal ini merupakan konsekuensi atas dianutnya konsepsi negara hukum di Indonesia yang secara tegas termuat di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Konsepsi  negara  hukum  ini  lahir  untuk  mengendalikan  kekuasaan,  sebab kekuasaan itu dijalankan oleh manusia, dan kekuasaan cenderung disalahgunakan, oleh karena itu kekuasaan harus dibatasi melalui hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang- wenang. 9 Penahanan  harus  berdasarkan  hukum  merupakan  implementasi  dari “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum”  sebagaimana  ditegaskan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945. Keharusan  penahanan  berdasarkan  hukum  secara  tegas  juga  dinyatakan  Penjelasan Umum angka 3 huruf b KUHAP dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/ 1999).
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
7 Leonardus H. Simarmata, Reformulasi Kewenangan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Kepala Daerah , Disertasi, (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 48 dan 49.
8 Deasy Mauliana, Kewenangan Diskresi Inovasi dalam Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah , Disertasi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020), hlm. 31.
9 Rainer Grote, Rule of Law, Rechtsstaat, y Etat de Droit , Pensamiento Constitucional, Vol. VIII, No. 8, 2002, hlm. 128.
Setelah perkara dilimpahkan ke PN atau dalam istilah hukumnya disebut dengan penuntutan, 10 kemudian ditetapkan hakim PN untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara baik dalam susunan majelis ataupun tunggal, maka kewenangan untuk menahan atau tidaknya terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan hakim PN. Pasal 66 ayat (4) UU  39/  1999  menentukan  penahanan  merupakan  upaya  terakhir,  dari  ketentuan  ini dapatlah dipahami penahanan tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan UU dan merujuk Pasal 20 ayat (3) KUHAP menentukan penahanan oleh hakim PN semata- mata “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang PN”.
Sebagaimana  sudah  disinggung  bahwa  penahanan  harus  memenuhi  syarat  yang telah ditetapkan UU, yang mana KUHAP menentukan penahanan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif penahanan yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP. 11
Apabila  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif  terpenuhi  serta  penahanan  didasari  untuk kepentingan  pemeriksaan  sidang  di  PN  maka  Hakim  PN  dapat  melakukan  penahanan dengan  jangka  waktu  tertentu,  yang  mana  jangka  waktu  penahanan  Hakim  PN  dapat ditinjau dari tabel berikut:
Tabel 1 : Kewenangan Penahanan Hakim PN
Jangka Waktu Pasal Keterangan 30 (tiga puluh) hari. Pasal  26  ayat  (1) KUHAP - 60 (enam puluh) hari. Pasal  26  ayat  (2) KUHAP Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN). 30  (tiga  puluh)  hari  dan dapat  diperpanjang  lagi Pasal 29 ayat (1), (2), dan  (3)  huruf  b KUHAP. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT), namun perkara a  quo harus  memenuhi
10 Pasal  1  angka  7  KUHAP  mengartikan  “penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.
11 Syarat subjektif : “…Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,  dalam  hal  adanya  keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  bahwa  tersangka atau  terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Syarat objektif : “a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal  480  dan  Pasal  506  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Pasal  25  dan  Pasal  26 Rechtenordonnantie (pelanggaran  terhadap  Ordonansi  Bea  dan  Cukai,  terakhir  diubah  dengan Staatsblad Tahun  1931  Nomor  471),  Pasal  1,  Pasal  2  dan  Pasal  4  Undang-Undang  Tindak  Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Tahun  1976  Nomor  37,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3086)”.
paling  lama  30  (tiga puluh) hari. syarat: terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat,  yang  dibuktikan  dengan surat  keterangan  dokter  atau perkara  yang  sedang  diperiksa diancam  dengan  pidana  penjara sembilan tahun atau lebih.
Sumber: Dokumentasi Peneliti.
Tabel:  1  menunjukkan  kewenangan  penahanan  oleh  hakim  PN  beserta perpanjangan  penahanan  oleh  KPN,  dan  KPT.  Setelah  mengetahui  alasan  mengapa penahanan harus berdasarkan hukum, serta syarat-syarat penahanan, dan jangka waktu penahanan oleh hakim PN, selanjutnya dibahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah acara pembacaan surat dakwaan, berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP hakim PN selanjutnya hakim PN memberikan kesempatan kepada terdakwa/ penasihat  hukum  untuk  mengajukan  keberatan  terhadap  surat  dakwaan  tersebut  dan setelah itu hakim PN memberikan kesempatan kepada PU untuk menanggapi keberatan terdakwa/ penasihat hukum. Setelah tanggapan PU, acara selanjutnya adalah putusan sela. Pasal 156 ayat (2) KUHAP menentukan dalam putusan sela tersebut Hakim PN dapat “menerima keberatan/ tidak menerima keberatan/ atau keberatan diputus bersama dengan putusan akhir”.
Bilamana  keberatan  diterima  dan  terdakwa  ditahan,  maka  terdakwa  harus dibebaskan dari tahanan. Memang KUHAP tidak menentukan hal ini, Gatot Supramono berpendapat landasan hakim PN harus membebaskan terdakwa dari tahanan karena “tidak ada alasan lagi untuk menahan”. 12 Benar pendapat Gatot Supramono, sebab Pasal 20 ayat (3)  KUHAP  menentukan  penahanan  oleh  hakim  PN  hanya  untuk  “kepentingan pemeriksaan di sidang”. Permasalahan inti yang perlu dijawab adalah apakah hakim PN berwenang untuk menahan terdakwa di perkara kedua . Terhadap permasalahan ini, akan di  analisis  melalui  2  (dua)  asas  dalam  hukum  acara  pidana  yaitu  asas  praduga  tidak bersalah  ( presumption  of  innocence ) dan  asas  persamaan  di  hadapan  hukum  ( equality before the law ). Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP dengan tegas menyatakan KUHAP menganut asas presumption of innocence . Pamela R. Ferguson berpendapat asas
12 Gatot Supramono, Op. Cit , hlm. 161.
presumption of innocence merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah menjadi prinsip keadilan prosedural dalam peradilan pidana. 13
Asas presumption  of  innocence menentukan  “setiap  orang  yang  dituduh melakukan  tindak  pidana  dianggap  tidak  bersalah  sampai  terbukti  bersalah  menurut hukum”, asas presumption of innocence ini termuat juga dalam beberapa dokumen yang berhubungan  dengan  HAM  misalnya  termuat  dalam  Pasal  6  angka  2 The  European Convention on Human Rights , Pasal 11 angka 1 Universal Declaration on Human Rights Tahun 1948 dan lain sebagainya. 14 Dengan menggunakan asas presumption of innocence , hakim PN selama proses persidangan harus menganggap terdakwa tidak bersalah, yang mana hal ini bertujuan agar hakim PN dalam pelaksanaan persidangan dapat bertindak objektif,  dan  memberikan  hak-hak  terdakwa  selama  persidangan  sebagaimana  yang ditentukan UU.
Asas equality before the law menentukan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, sederhananya tidak ada seorang pun yang berada diatas hukum. 15 Berhubungan dengan persidangan di PN, asas equality before the law diterapkan dengan memandang “terdakwa/  penasihat  hukum  dengan  PU  berkedudukan  yang  setara”.  Dengan memperhatikan  kedua  asas  tersebut,  Peneliti  akan  mencoba  menganalisis  kewenangan hakim PN untuk melakukan penahanan dalam perkara kedua , dengan pendapat sebagai berikut:
Kesatu, Pasal  156  ayat  (1)  KUHAP  menentukan  3  (tiga)  jenis  keberatan: “pengadilan  tidak  berwenang  mengadili/  dakwaan  tidak  dapat  diterima/  atau  surat dakwaan harus dibatalkan”. Kemudian di Pasal 143 ayat (3) KUHAP, terdakwa/ penasihat hukum dapat mengajukan keberatan surat dakwaan batal demi hukum. Misalnya hakim PN  mengabulkan  keberatan  dan  menyatakan  PN  tidak  berwenang  mengadili  secara relatif, kemudian PT menguatkan putusan sela PN maka perkara harus diajukan ke PN lain atau pun atas putusan sela PN tersebut PU langsung melimpahkan perkara a quo ke PN lain, dan tidak mungkin 1 (satu) terdakwa ditahan oleh PN yang berbeda.
Kedua, ketika  perkara  dilimpahkan  kembali  maka  otomatis  perkara  diperiksa ulang, dan kekeliruan penyusunan surat dakwaan adalah kesalahan PU, oleh karenanya
13 Pamela R. Ferguson, The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process , Criminal Law Forum, No. 27, 2016, hlm. 134.
14 Ibid , hlm. 133. 15 Daron Acemoglu  dan Alexander  Wolitzky, A  Theory  of  Equality  Before  the  Law ,  The  Economic Journal, No. 131, 2021, hlm. 1429.
terdakwa tidak boleh dikorbankan dengan ditahan kembali.  Jika terdakwa ditahan maka hakim PN melanggar asas presumption of innocence , yang mana sebelumnya Terdakwa “dibebaskan  dari  tahanan”,  dengan  ditahannya  kembali  terdakwa  memberi  sinyal terdakwa “pasti bersalah ataupun dakwaan pasti benar”.
Pasal 244 KUHAP Jo. Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 Tanggal 28 Maret 2013 menentukan upaya hukum terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah kasasi. Di dalam prakteknya, ketika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala  tuntutan  hukum  dan  selama  proses  pemeriksaan  kasasi  sedang  berlangsung terdakwa  tidak  dilakukan  penahanan  oleh  MA,  yang  mana  hal  ini  bisa  ditinjau  dari beberapa putusan berikut ini:
1. Putusan MA Nomor 217 K/PID/2022 Tanggal 30 Maret 2022;
2. Putusan MA Nomor 670 K/Pid/2018 Tanggal 06 September 2018;
3. Putusan MA Nomor 762 K/Pid. Sus/2017 Tanggal 20 November 2017;
4. Putusan MA Nomor 853 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 07 April 2021;
5. Putusan MA Nomor 3735 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 16 Desember 2020;
Dasar  pemikiran  terdakwa  tidak  ditahan  selama  pemeriksaan  kasasi  karena berpegang  pada  asas presumption  of  innocence ,  selain  itu  jika  hakim  MA  menahan terdakwa selama proses pemeriksaan kasasi maka pembebasan oleh hakim PN tersebut tidak ada guna karena sewaktu-waktu  terdakwa dapat ditahan dan Putusan MA belum tentu  menyatakan terdakwa bersalah, oleh sebab itu praktik di MA yang berhubungan dengan  penahanan  tersebut  dapat  diterapkan  secara  analogi  terhadap  pemeriksaan perkara kedua di PN.
Keempat, di perkara kedua sudah menjadi kewajiban PU untuk menghadirkan terdakwa, dan penahanan kembali ini merupakan tindakan yang berat sebelah atau hanya mempertimbangkan  kepentingan  PU  untuk  memudahkan  menghadirkan  terdakwa sedangkan pembebasan terdakwa dari  tahanan di perkara kesatu semata-mata adalah kesalahan PU “dalam menyusun surat dakwaan”, oleh karena itu terdakwa tidak boleh dikorbankan  dengan  ditahan  kembali  dengan  dalih  untuk  mempermudah  pemeriksaan perkara yang hanya menguntungkan PU, tindakan yang hanya menguntungkan PU tanpa mempertimbangkan pihak terdakwa tentu bertentangan dengan asas equality before the law .  Bilamana  di perkara  kedua terdakwa  terbukti  bersalah  dan  dijatuhi  pidana, penahanan  yang  telah  dijalani  pada  pemeriksaan  pertama  haruslah  dikurangkan  dari
pidana  yang  dijatuhkan  sebab  hal  ini  merupakan  perintah  Pasal  22  ayat  (3)  KUHAP, demikian juga pendapat M. Yahya Harahap. 16 Selama peradilan pidana, asas presumption of innocence dan asas equality before the law penting untuk ditegakkan, sebab kedua asas tersebut merupakan asas penting untuk melindungi terdakwa dari tindakan upaya paksa yang sewenang-wenang.

## 2. Pengaturan  yang  Ideal  Berhubungan dengan  Kewenangan  Hakim  Melakukan Penahanan  Terhadap  Terdakwa  yang  dalam  Perkara  Sebelumnya  Keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Diterima
Persoalan  mengenai  penahanan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  sebab penahanan merupakan bagian dari upaya paksa yang syarat dengan persoalan HAM. Oleh karenanya kewenangan hakim PN dalam melakukan penahanan harus diatur secara ketat melalui  UU.  Penahanan  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  membatasi  HAM,  yang mana  dalam  perspektif  HAM  pembatasan  demikian  harus  berdasarkan  UU. 17 UU merupakan suatu peraturan, yang mana peraturan itu digunakan untuk mengatur manusia, dan peraturan itu dapat dipaksakan. 18 Pengaturan penahanan yang ketat melalui UU tidak hanya untuk menjamin perlindungan HAM, dan pembatasan tindakan aparatur penegak hukum, namun berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi aparatur penegak hukum begitu juga terdakwa.
Kepastian  hukum  mensyaratkan  negara  memiliki  perundang-undangan  dan sistem hukum yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara itu sendiri. 19 Jadi dalam hal ini negara berkewajiban untuk menghormati dan menerapkan perundang-undangan yang telah dibentuknya sendiri. Hukum yang pasti bilamana hukum tersebut  memiliki  kejelasan  dan  ketepatan  serta  hukum  tersebut  dapat  diprediksi. 20
Persoalan  mengenai  kewenangan  penahanan  oleh  hakim  PN  sebagaimana  sudah
16 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Penyidikan  dan Penuntutan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.  455.
17 P. Demchuk, Legality and Legal Certainty in Criminal Law: The Issues of Differentiation , Visnyk of the Lviv University Series Law, No. 71, 2020, hlm. 90.
18 Muhammad Fikri Alan, Kebijakan Impor Beras di Indonesia , Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, hlm. 32.
19 Annika  Suominen, What  Role  for  Legal  Certainty  in  Criminal  Law  Within  the  Area  of  Freedom, Security and Justice in the EU? , Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 6.
20 Krisztina Ficsor, Certainty and Uncertainty in Criminal Law and the ‘Clarity of Norms’ Doctrine , Hungarian Journal of Legal Studies, Vol. 59, No. 3, 2018, hlm.  275.
diuraikan  tersebut  belum  diatur  oleh  KUHAP  sehingga  belum  memberikan  kepastian hukum, oleh karena itu pada bagian ini akan mencoba membuat suatu pengaturan yang ideal  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  sudah  diuraikan  diatas  melalui  “reformasi KUHAP”. Formulasi yang Peneliti tawarkan untuk reformasi KUHAP ke depan memuat rumusan sebagai berikut:
(1). Dalam hal keberatan terdakwa atau penasihat hukum diterima dan terdakwa ditahan maka  di  dalam  putusan  memuat  perintah  agar  terdakwa  segera  dibebaskan  dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.
(2). Dalam hal penuntut umum melakukan penuntutan kembali sedangkan terdakwa telah dibebaskan  dari  tahanan  maka  hakim  tingkat  pertama  tidak  dapat  lagi  melakukan penahanan terhadap terdakwa.
Perintah pembebasan Terdakwa dari tahanan bilamana keberatan diterima belum diatur  KUHAP,  selama  ini  putusan  sela  hanya  mengacu  pada  praktik  dan  interpretasi secara analogi dengan menggunakan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, dengan adanya formulasi  angka  (1)  sudah  memberi  kepastian  hukum  bagi Terdakwa  mengenai  status tahanannya,  kepastian  hukum  bagi  PU,  demikian  juga  bagi  hakim  PN.  Sebagaimana pembahasan sebelumnya penuntutan perkara kedua belum ada aturan yang secara tegas menentukan kewenangan hakim PN mengenai penahanan terdakwa di perkara kedua. Formulasi angka (2) sudah memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, PU, dan hakim PN. Formulasi yang Peneliti tawarkan tersebut sudah memenuhi kepastian hukum karena sudah menentukan secara pasti mengenai kewenangan penahanan hakim PN di perkara kedua .

## D. Penutup
Bahwa bila keberatan diterima, PU dapat melakukan penuntutan kembali ke PN, atas  penuntutan  ini  Hakim  PN  tidak  berwenang  untuk  menahan  Terdakwa  sebab dibebaskan-nya Terdakwa dari tahanan semata-mata didasari pada kesalahan PU dalam menyusun surat dakwaan sehingga Terdakwa tidak dapat dikorbankan, yang mana jika Hakim  PN  tetap  melakukan  penahanan  maka  tindakan  tersebut  melanggar  asas presumption  of  innocence dan  asas equality  before  the  law .  Bahwa  untuk  memberi kepastian  hukum  mengenai  penahanan  di  perkara  kedua  serta  menjamin  tidak dilanggarnya  asas presumption  of  innocence dan  asas equality  before  the  law maka
reformasi  KUHAP  ke  depannya  harus  memuat  perintah  pembebasan  Terdakwa  dari tahanan bila keberatan diterima dan penegasan tidak ber-wenangnya Hakim PN untuk menahan  Terdakwa  di  perkara  kedua.  Bahwa  upaya  paksa  merupakan  tindakan perampasan  kemerdekaan,  oleh  karena  itu  kewenangan  upaya  paksa  yang  dilakukan Hakim PN haruslah ditentukan secara jelas dan pasti di dalam UU. Bahwa masih terdapat kekosongan hukum berhubungan dengan penahanan Terdakwa di perkara kedua, untuk memberikan kepastian hukum dan tidak dilanggarnya hak-hak Terdakwa selama proses peradilan pidana maka KUHAP perlu untuk dilakukan reformasi.

## Daftar Pustaka
Buku:
Susilo,  Erwin.  2020. Surat  Dakwaan,  Keberatan/  Eksepsi  &  Bentuk  Penyelesaian Hukumnya , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Supramono,  Gatot.  2021. Teknik  Membuat  Keberatan  Terhadap  Surat  Dakwaan ¸ Jakarta : Kencana.
Mulyadi,  Lilik.  2012. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  Suatu  Tinjauan  Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tak,  Peter  J.P.  2008. The  Dutch  Criminal  Justice  System ,  Belanda:  Wolf  Legal Publishers.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yahya  Harahap,  M.    2015. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:
Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika.

## Karya Ilmiah:
Acemoglu, Daron. dan Wolitzky, Alexander. “A Theory of Equality Before the Law”, The Economic Journal , No. 131, 2021.
Deasy  Mauliana,  “ Kewenangan  Diskresi  Inovasi  dalam  Peningkatan  Pelayanan Pemerintahan Daerah” , Makassar : Universitas Hasanuddin, Disertasi, 2020. Demchuk,  P.    “Legality  and  Legal  Certainty  in  Criminal  Law:  The  Issues  of Differentiation”, Visnyk of the Lviv University Series Law , No. 71, 2020.
Ferguson, Pamela R.  “The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process”, Criminal Law Forum , No. 27, 2016.
Ficsor,  Krisztina.  “Certainty  and  Uncertainty  in  Criminal  Law  and  the  ‘Clarity  of Norms’ Doctrine”, Hungarian Journal of Legal Studies , Vol. 59, No. 3, 2018.
Grote,  Rainer . ”Rule  of  Law,  Rechtsstaat,  y  Etat  de  Droit”, Pensamiento Constitucional , Vol. VIII, No. 8, 2002.
Leonardus  H.  Simarmata, Reformulasi  Kewenangan  Polri  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Pemilihan Kepala Daerah , Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2019.
Muhammad Fikri Alan, Kebijakan Impor Beras di Indonesia , Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1, Juni 2019.
Nurmalah, Rekonstruksi  Regulasi  Daluwarsa  dan  Nebis  in  Idem Alasan  Hapusnya Kewenangan  Menuntut  Pidana  dalam  KUHP  Berbasis  Nilai  Keadilan ¸ Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
Suominen, Annika. “What Role for Legal Certainty in Criminal Law Within the Area of Freedom, Security and Justice in the EU?”, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice , Vol. 2, No. 2, 2014.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Republik Indonesia, Undang-Undang hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022  Tentang  Template  dan  Pedoman  Penulisan Putusan/Penetapan  Pengadilan Tingkat  Pertama  dan Tingkat  Banding  pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.