## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung

## I Wayan Iwan Indrawan
Magister Administrasi Publik, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
Corespondence Email: iwanindrawan@gmail.com

## Abstract
One  of  policy    applied  by  the  Regional  Governmeent  of  Klungkung  Regency  in  order  to  encourage  its  employee’s prosperity and motivation to increase their work and service quality is by giving regional working incentive through The Regent of Klungkung’s regulation number 2 of 2019 which is later being implemented in Electronic Working System. And this  system  applicable  in  all  Regional  Organization  Working  system  in  Klungkung  regency  including  those  in  the Kecamatan Klungkung office. According to that background the conclusion of the problem is how the implementation of the  electronic  working  system  toward  employee’s  work  motivation  in  The  Kecamatan  (a  government  system  under  the Regency) Klungkung Office. Is there any obstacles or supporting agent in the implementation of the system. To solve those problems certain method will be applied such as a qualitative method by holding an interview to employees in Klungkung Camat Office and observing directly the implementation of E-Working system at the office. The result of the observation comes to conclusion that the implementation of E- working has succeed in increasing employee’s working motivation in the  Camat  Klungkung  Office.  There  are  some  supporting  facts  and  obstacles  in  the  system  implementation  to  motivate spirit of the employee. Those factors which is considered as a supporting facts are 1. A clear standard and objectives of the  policy  2.  Resources  such  as  Human  resources,  budget  and  a  proper  equipment  3.The  characteristic  of  Executor resources  4.  A  good  communication  between  organizations  5.  Disposition  or  obedience  executor’  attitude.  While  the factors which consider as an obstacles of this E-Working System is social, politic and economic situation.
Keywords: Working, E-working system; Work Motivation; Supporting factors; Problems and obstacles

## Abstrak
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, motivasi kerja, kinerja pegawai dan mutu pelayanan adalah dengan memberikan tunjangan kinerja daerah. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019  diimplementasikan  dengan  sistem  Elektronik  Kinerja  (E-Kinerja)  yang  berlaku  bagi  semua  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Klungkung,  termasuk  juga  di  Kantor  Camat  Klungkung.  Penelitian  ini  berupaya  mengkaji penerapan E-Kinerja  hubungannya  dengan  motivasi kerja  pegawai. Masalah  yang diangkat  adalah penerapan Elektronik kinerja  (E-Kinerja)  terhadap  motivasi  kerja  pegawai  di  Kantor  Camat  Klungkung,  dan  faktor-faktor  pendukung  serta penghambatnya  Untuk  memecahkan  permasalahan  tersebut  dipergunakan  metode  kualitatif  dengan  cara  melakukan wawancara  kepada  pegawai  dan  melihat  langsung  penerapan  E-Kinerja  di  Kantor  Camat  Klungkung.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  system  E-Kinerja  mampu  meningkatkan  motivasi  kerja  pegawai  di  Kantor  Camat Klungkung.  Faktor  pendukung  meliputi:  (1)  Standar  dan  sasaran  kebijakan  yang  jelas,  (2)  sumber  daya  meliputi  SDM, dana, dan peralatan yang memadai, (3) Karakteristik organisasi pelaksana, (4) Komunikasi Antar Organisasi yang berjalan lancar, (5) Disposisi atau sikap para pelaksana yang taat aturan. Faktor penghambat E-Kinerja adalah lingkungan sosial, politik dan ekonomi.
Kata kunci: E-Kinerja; Motivasi kerja; Faktor pendukung; Masalah dan penghambat
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
How  to  Cite : Indrawan, I. W. I. (2021). Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) . 55-65. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.55-65

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 56
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung

## 1.  Pendahuluan
Dalam  rangka  mewujudkan  good  governance,  pemerintah  memberikan  tunjangan  berbasis kinerja  kepada  setiap  ASN.  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  selalu  berupaya  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  baik.  Salah  satunya  adalah  dengan  memberikan  berbagai  tunjangan  kepada  para pegawai  sebagai  upaya  untuk  memotivasi  semangat  kerja  pegawai.  Sejak  Tahun  2019,  pemberian tunjangan  kinerja  kepada  ASN  di  Kabupaten  Klungkung  berdasarkan  pada  Peraturan  Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 yang kemudian di implementasikan dengan Elektronik Kinerja (E- Kinerja)  dimana  pemberian  tunjangan  kinerja  berdasarkan  pada  jumlah  kegiatan  yang  dilaporkan dalam sistem Elektronik Kinerja (E-Kinerja).
Namun  apakah  dengan  pemberian  tunjangan  kinerja  itu  mampu  meningkatkan  motivasi  kerja pegawai? Menurut ( Mahendra, 2016 ) menyatakan bahwa pemberian tunjangan kinerja daerah kurang efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kurang efektif dalam memotivasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah. Hasil yang sama juga di peroleh dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Hanifah,  2017 )  yang  menyatakan  bahwa  tunjangan  kinerja  tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja, tidak berpengaruh terhadap disiplin kerja pegawai. Sedangkan menurut ( Putri, 2016 ), ( Wuaten, 2013 ), ( Usmiar, 2016 ), ( Hardani, Bachri & Dahniar, 2016 ), ( Saleh & Darwis,  2015 )  mengatakan  bahwa  pemberian  tunjangan  kinerja  berpengaruh  terhadap  motivasi, disiplin dan kinerja pegawai.
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan meneliti tentang Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) Terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah
 Bagaimana  penerapan  Elektronik  kinerja  (E-Kinerja)  terhadap  motivasi  kerja  pegawai  di  Kantor Camat Klungkung?
 Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan Elektronik kinerja (E-Kinerja) di Kantor Camat Klungkung?
Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan Teori harapan oleh V. Vroom dan teori dan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter & Van Hoorn.
Terdapat 3 konsep dalam Teori Harapan Vroom, yaitu:
 Harapan (Expectancy), yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Effort (Usaha) → Performance (Kinerja).
 Instrumentality, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Performance (Kinerja) → Outcome (Hasil)
 Valensi  yaitu  akibat  dari  perilaku  tertentu  mempunyai  nilai  /  martabat    tertentu  (daya/nilai motivasi) bagi setiap individu yang bersangkutan.
Kedua,  Teori  implementasi  kebijakan  yang  dirumuskan  Van  Meter  dan  Van  Horn  disebut dengan  A  Model  of  the  Policy  Implementation  (1975).  Proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable yaitu
 Standar dan sasaran kebijakan
 Sumber daya
 Karakteristik organisasi pelaksana
 Komunikasi antar organisasi
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 57
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
 Disposisi atau sikap para pelaksana
 Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

## Kebijakan Publik
Dye  ( Agustino,  2008 )  mendefinisikan  kebijakan  publik  merupakan  upaya  yang  dipilih  oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.  Sedangkan  menurut  Friedrick  ( Agustino,  2008 ),  kebijakan  publik  sebagai  serangkaian tindakan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu, dengan  ancaman  dan  peluang  yang  ada.  Kebijakan  yang  diusulkan  tersebut  ditujukan  untuk memanfaatkan  potensi  sekaligus  mengatasi  hambatan  yang  ada  dalam  rangka  mencapai  tujuan tertentu.
Kebijakan  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  usaha  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu, sekaligus  sebagai  upaya  pemecahan  masalah  tertentu  dengan  menggunakan  sarana-sarana  tertentu, dan  dalam  waktu  tertentu.  Kebijakan  umumnya  bersifat  mendasar  karena  kebijakan  hanya menggariskan  pedoman  umum  sebagai  landasan  bertindak  dalam  usaha  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah, berorientasi  kepada kesejahteraan dan peningkatan kinerja pegawai,  yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali
Dalam  konteks  penelitian  yang  akan  dilakukan,  maka  pengertian  kinerja  adalah  tingkat kemampuan  pencapaian  hasil  kerja  yang  dilakukan  oleh  pegawai  di  Kantor  Camat  Klungkung Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

## Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Van Meter Van Horn ( Agustino, 2008 ) menyatakan,  “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  pemerintah  dan  swasta  yang  diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan” Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

## Pengertian Kinerja
( Mangkunegara,  2011 )  mengemukakan  kinerja  sebagai  berikut:  Kinerja  berasal  dari  kata  job performance atau actual performance, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya. Ada tiga aspek yang saling berkaitan perlu dipahami setiap pegawai atau pimpinan suatu unit kerja atau organisasi yaitu;
1. Tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya jelas,
2. Hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi menjadi jelas.
3. Waktu yang diperlukan menyelesaikan suatu pekerjaan tepat agar hasil yang diharapkan dapat terwujud.

## Tunjangan Kinerja
( Sastrohadiwiryo, 2005 ), mengartikan sebagai imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 58
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
instansi  kepada para tenaga kerja karena tenaga  kerja tersebut  telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan instansi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2.  Metode
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang Penerapan Elektronik kinerja (E- Kinerja) Terhadap Motivasi Kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung Kabupaten Klungkung, dan merinci faktor pendukung serta kendala yang dihadapi.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  tehnik  wawancara  dan  observasi  dan  pengamatan  secara langsung  mengenai  penerapan  E-Kinerja.  Adapun  penentuan  informan  dilakukan  secara  purposive random sampling. Adapun informan yang akan diwawancara adalah Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi,  Kepala  Sub  Bagian  dan  staf  pada  masing-masing  Seksi  dan  Sub  Bagian  yang  ditentukan berdasarkan masa kerja terlama.

## Elektronik Kinerja (E-Kinerja)
Di Kabupaten Klungkung melalui Peraturan  Bupati klungkung Nomor 2  Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri sipil, mulai  tanggal  1  januari  2019  diterapkan  Elektonik  tunjangan  kinerja  (E-Kinerja).  Di  mana sistem pembayaran  tunjangan  di  sesuaikan  dengan  tugas  /  pekerjaan  yang  diselesaikan  dan  di  laporkan. Artinya semakin banyak pekerjaan yang dikerjakan / diselesaikan dan dilaporkan, maka semakin besar pula tunjangan kerja yang diperoleh.
Sesuai dengan ketentuan Bab III Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 tahun 2019, tunjangan kinerja daerah terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu
Tunjangan  Statis,  diberikan  berdasarkan  pada  nilai  jabatan  yang  dihasilkan  melalui  proses evaluasi  jabatan  yang  telah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Tunjangan Dinamis, diberikan berdasarkan pada aktivitas yang dilaporkan oleh masing-masing pegawai pada aplikasi E-Kinerja
Elektonik kinerja (E-Kinerja) merupakan aplikasi berbasis internet dan android yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memudahkan aparatur dalam menginput kegiatan dan membuat  laporan  kerja  harian.  Pembuatan  aplikasi  ini  diharapkan  mampu  menjadi  pemacu  para aparatur  untuk  meningkatkan  kinerjanya  serta  menjadi  salah  satu  pendukung  bagi  pimpinan  dalam mengambil keputusan terkait dengan kinerja pegawai, unit kerja dan satuan kerja

## Daftar Aktivitas Dalam E-Kinerja
Dalam aplikasi E-Kinerja Kabupaten Klungkung terdapat daftar aktivitas yang dapat dilaporkan oleh  pegawai.  Aktivitas  dibedakan  berdasarkan  jabatan  dan  tupoksi  masing-masing  pegawai.  Setiap aktivitas  memiliki  poin  yang  berbeda-beda.  Aktivitas  yang  terdapat  dalam  E-Kinerja  di  bedakan menjadi dua (2) yaitu
1.  Aktivitas  Umum,  yaitu  aktivitas/kegiatan  yang  bisa  dilakukan/dilaporkan  oleh  seluruh pegawai.
2.  Aktivitas  Teknis,  yaitu  aktivitas/kegiatan  yang  bisa  dilakukan/  dilaporkan  berdasarkan tupoksi masing-masing

## 3.  Hasil dan Pembahasan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 59
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung

## Penerapan  Elektronik  kinerja  (E-Kinerja)  terhadap  motivasi  kerja  pegawai  di  Kantor  Camat Klungkung
Tujuan penerapan E-Kinerja adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai (ASN), meningkatkan kinerja  pegawai,  dan  meningkatkan  motivasi  kerja  pegawai.  Penerapan  E-Kinerja  diharapkan  dapat merekam  semua  aktvitas  yang  dikerjakan  dan  dilaporkan  oleh  pegawai/ASN,  mengukur  kinerja pegawai,  sebagai  bahan  evaluasi  kinerja  pegawai  dan  bahan  pembinaan  pegawai.  E-Kinerja  juga sebagai  salah  satu  instrument  pemberian  tambahan  penghasilan  bagi  pegawai/ASN  sesuai  dengan aktivitas yang dikerjakan.
Mengacu  kepada  teori  Harapan  menurut  Victor  Vroom  yang  dihubungkan  dengan  fenomena Penerapan  E-Kinerja  dinyatakan  bahwa  kekuatan  yang  memotivasi  seseorang  untuk  bekerja tergantung dari hubungan timbal balik antara yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Premis teori ini didasarkan atas tiga unsur yang menjadi konsep kunci yaitu: Harapan, Instrumentality dan Valensi.
Harapan (Expectancy).
Harapan  merupakan  kepercayaan  seseorang  bahwa  suatu  usaha  akan  menghasilkan  kinerja tertentu. Effort (Usaha)  → Performance (Kinerja).  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  sejumlah  informan  di  Kantor  Camat  Klungkung  diperoleh  hasil  bahwa  sejak  diterapkannya sisten E-Kinerja, motivasi pegawai dalam bekerja menunjukkan kecendrungan semakin meningkat.
Sejak  E-Kinerja  diterapkan,  terjadi  peningkatan  realisasi  kegiatan.  Pada  Tahun  2018  realisasi kegiatan sebesar 95,41%, dan pada Tahun 2019  meningkat sebesar 2,75% menjadi  98,16%. Hal ini menunjukkan bahwa E-Kinerja memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai di  Kantor  Camat  Klungkung.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  dalam  teori  harapan ( Expectancy ) yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Gambar 1
Daftar Realisasi Kegiatan Tahun 2018 Gambar 2

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 60
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung

## Instrumentality
Instrumentality dimaksudkan  adalah  kepercayaan  seseorang  bahwa  suatu  kinerja  akan mendapatkan  hasil  tertentu.  Secara  skematis  dirumuskan  dengan  tanda. Performance (Kinerja) → Outcome (Hasil). Sejak diberlakukannya E-Kinerja , pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada pegawai dibagi atas 2 komponen yaitu:
a.  Tunjangan  Statis  yaitu  tunjangan  yang  diberikan  berdasarkan  pada  nilai  jabatan  yang dihasilkan melalui proses evaluasi jabatan. (Pasal 4 ayat 1 Perbup Klungkung Nomor 2 Tahun 2019)
b.  Tunjangan  Dinamis  yaitu  tunjangan  yang  diberikan  berdasarkan  pada  aktifitas  yang dilaporkan oleh masing-masing pegawai  pada aplikasi  E-Kinerja. Pasal  5 ayat  1 Perbup Klungkung Nomor 2 Tahun 2019)
Dari  hasil  wawancara  kepada  pegawai  Kantor  Camat  Klungkung  tampak  jelas  bahwa  dengan berlakunya E-Kinerja memberikan dampak yang besar terhadap perbaikan kinerja pegawai di Kantor Camat Klungkung. Hal ini tentunya tidak lepas dari keyakinan para pegawai untuk mendapatkan poin maksimal guna memperoleh TKD yang maksimal.
Peningkatan  jumlah  TKD  yang  diterima  pegawai  pada  Kantor  Camat  Klungkung  dari  tahun 2018 dibanding tahun 2019 dapat lihat dari gambar berikut
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Gambar 3 Besaran Tunjangan Beban Kerja Tahun 2018 Gambar 4

## Besaran TKD Tahun 2019

## Valensi
Valensi dimaknai  sebagai  akibat  dari  perilaku  tertentu  mempunyai  nilai  /  martabat  tertentu (daya/nilai motivasi) bagi setiap individu yang bersangkutan. E-Kinerja juga digunakan sebagai salah satu  acuan  dalam  mengukur  kinerja  pegawai,  sebagai  bahan  evaluasi  kinerja  pegawai,  dan  bahan pembinaan pegawai berdasarkan pada perjanjian kinerja yang telah dibuat setiap awal tahun
Dalam E-Kinerja terdapat laporan mengenai total poin akumulatif yang telah diperoleh, capaian rencana aksi kegiatan, capaian kedisiplinan serta akumulasi besaran tunjangan yang diterima. Setiap pekerjaan  yang  dilaporkan  dalam  E-Kinerja  secara  otomatis  akan  mempengaruhi  nilai  dan  besaran capain tersebut, hal ini berdampak juga kepada penilaian kinerja seorang pegawai.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pemberlakuan  E-Kinerja  telah  mampu  memotivasi semangat kerja pegawai di Kantor Camat Klungkung, sebab E-Kinerja secara otomatis merekam dan menilai capaian rencana aksi pegawai. Kenyatan ini tentu memiliki akibat terhadap penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan. ‘Rapor’ atau jejak digital pada E-kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam peningkatan karier seorang pegawai.
Setiap  pegawai  berharap  bahwa  dengan  berlakunya E-Kinerja akan  memberikan  penilaian
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 61
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
kepada pegawai secara obyektif berdasarkan kepada capaian rencana aksi kegiatan, sehingga timbul semangat  berkompetisi  di  antara  pegawai  untuk  memperoleh  poin  maksimal  guna  meningkatkan jenjang karier/jabatannya.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Gambar 5

## Tampilan E-Kinerja Tahun 2020

## Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung

## Faktor Pendukung
Mengacu  Teori  model  implementasi  kebijakan  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu standar dan sasaran  kebijakan,  sumber  daya,  karakteristik  organisasi  pelaksana,  komunikasi  antar  organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi

## a. Standar dan sasaran kebijakan
Untuk  mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  tentunya  diperlukan  standar  dan  sasaran kebijakan,  yang  pada  dasarnya  menyangkut  tentang  hal-hal  yang  hendak  dicapai  oleh  sebuah kebijakan, baik jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat diukur secara spesifik sehingga kesuksesan dan kegagalan kebijakan dapat diketahui.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  Standar  dan  sasaran  kebijakan  merupakan  faktor pendukung  penerapan  E-Kinerja.  Standar  dan  sasaran  yang  jelas  menghindari  terjadinya  multi interpretasi, menghindari terjadinya kesalahpahaman, dan konflik di  antara para  agen implementasi. Penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung berdasarkan pada Peraturan Bupati Klungkung No 2 Tahun 2019 telah memuat standar pelaksanaan/pelaporan E-Kinerja. Sasaran dari E-Kinerja adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum  pegawai  dan  untuk  meningkatkan  motivasi  kerja  pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pemerintah.

## b. Sumber daya
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya  yang  tersedia  baik  itu  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran  maupun  sumber  daya peralatan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Sumber daya manusia (SDM) sebagai agen pelaksana implementasi  yang  ada  di  Kantor  Camat  Klungkung  telah  memadai.  SDM  yang  dimiliki  telah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 62
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
memiliki ketrampilan, berkat pelatihan dan sosialisasi E-Kinerja yang intens dilaksanakan sebelum E- Kinerja ini  diterapkan.  Kenyataan  ini  mampu  menjadi  faktor  pendukung  penerapan  E-Kinerja  di Kantor Camat Klungkung.
Selain  sumber  daya  manusi,  sumber  daya  anggran  juga  memegang  peranan  penting.  Guna mendukung  penerapan E-Kinerja ,  Kantor  Camat  Klungkung  mengalokasikan  anggaran  yang  cukup besar.  Selain  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  dana/anggaran,  sumber  daya  peralatan  juga menjadi  faktor  pendukung  keberhasilan  penerapan  implementasi  kebijakan.  Guna  mendukung penerapan E-Kinerja , Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mempersiapkan aplikasi dan situs web sebagai sarana pendukung penerapan E-Kinerja .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Gambar 6
Alokasi anggaran tunjangan beban kerja Tahun 2018

## Gambar 7
Alokasi anggaran Tunjangan Kinerja Daerah Tahun

## c. Karakteristik organisasi pelaksana
Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:163) mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana  adalah  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi dalam  birokrasi.  Sikap  para  pelaksana  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai pelaksana  kebijakan  harus  dilandasi  dengan  sikap  disiplin.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus memiliki  tanggung  jawab  terhadap  tugasnya  masing-masing  berdasarkan  rencana  yang  telah ditetapkan sebelumnya
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta  cocok dengan  para  pelaksananya.  Pada  beberapa  kebijakan  dituntut  pelaksana  kebijakan  yang  ketat  dan disiplin, pada kebijakan lain diperlukan pelaksana kebijakan yang demokratis dan persuasive. Dalam penerapan E-Kinerja , setiap pegawai membuat laporan kegiatan yang nantinya akan diverifikasi oleh atasannya.
Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa karakteristik agen pelaksana, dalam hal  ini  pegawai  di  Kantor  Camat  Klungkung  mendukung  penerapan E-Kinerja .  Masing-masing pegawai memegang dan melaksanakan fungsinya masing-masing dalam penerapan E-Kinerja

## d. Komunikasi antar organisasi
Agar  kebijakan  publik  bisa  dilaksanakan  dengan  efektif,  menurut  Van  Horn  dan  Van  Mater bahwa, yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) terutama yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para  pelaksana  kebijakan  tentang  apa  menjadi  standar  dan  tujuan  harus  konsisten  dan  seragam ( consistency  and  uniformity )  dari  berbagai  sumber  informasi.  Jika  tidak  ada  kejelasan  dan konsistensi  serta  keseragaman  terhadap  suatu  standar  dan  tujuan  kebijakan,  maka  yang  menjadi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 63
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan
Terkait E-Kinerja terjalin komunikasi antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung  yang  dalam  hal  ini  bertindak  sebagai  operator  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD),  yang  salah  satunya  adalah  Kantor  Camat  Klungkung  dalam  penerapan E-Kinerja .  Setiap permasalahan yang muncul akan segera dilaporkan kepada Bagian Organisasi untuk segera mendapat penanganan.  Dengan  koordinasi  yang  baik  antara  Bagian  Organisasi  dengan  Kantor  Camat Klungkung,  pelaksanaan  E-Kinerja  berjalan  dengan  baik  sehingga  menjadi  salah  satu  faktor pendukung keberhasilan penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung

## e. Disposisi atau sikap para pelaksana
Menurut  pendapat  Van  Metter  dan  Van  Horn  (dalam  Agustinus,  2006)  bahwa:  ”sikap penerimaan  atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat  mempengaruhi  keberhasilan  atau kegagalan  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  karena  kebijakan  yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal dengan baik permasalahan dan persoalan  yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik cenderung bersifat  dari atas ke bawah ( top down )  yang  sangat  mungkin  para  pengambil  keputusan  tidak  mengetahui  bahkan  tak  mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.
Sebagai  sebuah  kebijakan  yang  lahir  dari  sebuah  keputusan  oleh  pemimpin  tertinggi  di Kabupaten  Klungkung  (Bupati)  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  seluruh  pegawai  di  Kabupaten Klungkung, sehingga Disposisi atau sikap para pelaksana ini menjadi faktor pendukung keberhasilan penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung.

## Faktor Penghambat

## a. Lingkungan sosial
Lingkungan  sosial  yang  tidak  kondusif  dapat  menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan  kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan sosial  yang  kondusif.  Dari  hasil  wawancara  dan  observasi  dilapangan  diketahui  bahwa  Faktor Lingkungan  Sosial  menjadi  faktor  penghambat  penerapan  E-Kinerja  di  Kantor  Camat  Klungkung, yaitu  adanya  pandangan  negatife  masyarakat  terhadap  pegawai  yang  berswafoto  untuk  kepentingan sebagai salah satu bukti kegiatan.

## b. Politik
Peraturan  Bupati  Klungkung  Nomor  2  Tahun  2019  sebagai  dasar  penerapan  E-Kinerja merupakan kebijakan publik  yang bersifat  top  down, di  mana dalam perumusan keputusan tersebut, khususnya dalam penentuan daftar aktifitas/kegiatan yang bisa dilaporkan tidak melalui proses survey terlebih  dahulu  sehingga  banyak  kegiatan  yang  tidak  ada  dalam  daftar  kegiatan,  namun  faktanya kegiatan  tersebut  ada  dilaksanakan.  Sehingga  factor  politik  menjadi  salah  satu  penghambat  dalam penerapan E-Kinerja di Kantor Camat Klungkung.

## c. Ekonomi
Sebagai  sebuah sistem yang  berbasis  teknologi  informasi,  E-Kinerja  dapat  diakses menggunakan  perangkat  keras  (PC  atau  laptop)  maupun  menggunakan  smartphone.  Umumnya pembuatan  laporan  dalam  E-Kinerja  dilakukan  menggunakan  smartphone  karena  lebih  praktis  dan mudah  dibawa.  Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa faktor  ekonomi menjadi  salah satu faktor penghambat  dalam  penerapan  E-Kinerja  di  Kantor  Camat Klungkung  karena  setiap  pegawai  secara  tidak  langsung  diwajibkan  untuk  memiliki  sebuah smartphone dilengkapi dengan paket data yang setiap saat harus siap, sebab jika hanya mengandalkan sarana hotspot/wifi kantor sering mengalami gangguan.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 64
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung

## 4.  Simpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu;  Penerapan Elektronik  Kinerja  (E-Kinerja)  mampu  meningkatkan  motivasi  kerja  pegawai  di  Kantor  Camat Klungkung.  Terdapat  sejumlah  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  Penerapan  E-Kinerja  di Kantor Camat Klungkung, yaitu :
a. Faktor pendukung, yaitu faktor internal yang terdiri dari :
* Standar dan sasaran kebijakan yang jelas.
* Sumber daya, meliputi SDM, dana, dan peralatan yang memadai.
* Karakteristik organisasi pelaksana.
* Komunikasi Antar Organisasi yang berjalan lancer.
* Disposisi atau sikap para pelaksana yang taat aturan.
b. Faktor penghambat, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari
* Faktor lingkungan sosial
* Politik
* Kondisi ekonomi pelaksana.

## Daftar Pustaka
Agustino, L. (2008) . Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Cv.Alfabeta.
Hanifah,  Y.  (2017).  Pengaruh  Tunjangan  Kinerja  Terhadap  Motivasi  Kerja,  Disiplin  Kerja  Dan  Kinerja Pegawai  Balai  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Di  Jawa  Timur. BISMA:  Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen, 11 (2), 187 – 193. doi:10.19184/bisma.v11i2.6313
Hardani,  L.,  Bachri,  A.  A.,  &  Dahniar.  (2016).  Pengaruh  Tunjangan  Kinerja  Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  I  Banjarmasin. Jurnal  W awasan
Manajemen Universitas Lambung Mangkurat
n t uk i e iden o.  3  Tahun  2003  tentang
engembangan  E
ove n ent
Mahendra. (2016). Efektivitas Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah ( Studi Pada Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung). Jurnal Universitas Lampung
Mangkunegara, A. P. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Mudlika, N. (2015). Pengaruh Tunjangan Kinerja Daerah Dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Pegawai Pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung. Jurnal Universitas Lampung
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah Peraturan Pemerintah NO 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil e atu an e iden e e   o.  95  Tahun  2018  tentang  i tem  peme intahan  be ba i  elekt onik Permendagri  No.  59  Tahun  2007  tentang  perubahan  atas  Permendagri  No  13  Tahun  2006  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  63  tahun  2011  Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negari
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6 (1) (2021), 65
Penerapan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) terhadap Motivasi Kerja Pegawai di Kantor Camat Klungkung
Peraturan Bupati Klungkung No334/23/HK/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor 362/16/H2O/2016 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai  Negeri  Sipil  Dan  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Lingkup  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Klungkung.
Peraturan  Bupati  Klungkung  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Pemberian  Tunjangan  Kinerja  Daerah  Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Putri, G. D. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (Tkd) (Studi Di Biro Humas Dan Protokol Setda Provinsi Lampung), Jurnal Universitas Lampung
Saleh, S., & Darwis, M. (2015). Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bauk Universitas Negeri Makassar. Jurnal Ilmu Administrasi publik
Sastrohadiwiryo, B. S. (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional . Jakarta: PT. Bumi Aksara.

## Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Usmiar.  (2016).  Pengaruh  Tunjangan  Kinerja  Terhadap  Motivasi  Kerja  Anggota  Polri  Dan  Pegawai  Negeri Sipil  Polri  Di  Lingkungan  Negara  Republik  Indonesia,  Studi  Kasus  Polres  Payakumbuh,  E -Jurnal Menara Ilmu
Van  Meter,  D.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process  Conseptual  Frame  Work , Journal Administration and Society .
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik Teori,Prosesdan Studi Kasus, Cetakan Kedua , Yogyakarta. Caps.
Wuaten, T.  W.  B.  (2013). Implementasi Kebijkan  Tunjangan  Kinerja  Daerah  Di  Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu Kota Manado. JURNAL ILMU ADMINISTRASI (JIA)
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2020, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975