JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 30-34| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2430.30-34

## PENEGAKAN HUKUM  TERHADAP GUEST HOUSE DAN VILLA TANPA IZIN DI KABUPATEN BADUNG
Cinta Saraswati, I Made Arjaya, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Cintasaraswati18@gmail.com, imd.arjaya@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  dan  investasi  di  dalamnya  merupakan  faktor produksi  berpotensi  vital  dalam  bisnis  produksi  jasa  di  bidang  tersebut.  Sebagai  pendukung  akomodasi pariwisata di daerah kawasan wisata Kabupaten Badung, diperlukanlah Guest House (rumah kos/kontrakan) dan Villa sebagai penunjang. Khususnya di Kabupaten Badung terutama di kawasan Canggu banyak rumah-rumah dijadikan Guest House bagi para tamu yang ingin menginap di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan  terhadap Guest  House dan  Villa  di  Kabupaten  Badung,  dan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi terhadap  guest  house  dan  villa  yang  melanggar  perizinan  di  Kabupaten  Badung.  Metode  dalam  penelitian  ini adalah tipe penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  metode  pencatatan  dan  pengkajian  berdasarkan bahan  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  mengkaji  dan  mengumpulkan  informasi  melalui  buku  ilmu  hukum  tanpa melenceng  dari  hukum  positif  demi  merangkai  sebuah  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menujukkan  bahwa pengawasan  terhadap Guest  House dan  Villa  di  Kabupaten  Badung  diberikan  kewenangan  oleh  Peraturan Daerah  melalui  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  ditugaskan  untuk  memantau  setiap  bangunan  yang  tidak memiliki  izin  di  kawasan  Kabupaten  Badung  khususnya  di  wilayah  Canggu.  Kemudia,  sanksi  terhadap pelanggar berupa peringatan sebanyak 3 kali, bila membangkang pemilik Villa dikenakan sanksi pembongkaran paksa oleh petugas.
Kata Kunci: ; Izin; Guest House; Pengawasan; Villa

## Abstract
Tourism  is  a  source  of  local  revenue  and  its  investment  is  a  potentially  vital  production  factor  in  the  service production  business  in  this  field.  To  support  tourism  accommodation  in  the  tourist  area  of  Badung  Regency, guest houses (boarding houses/rented houses) and villas are needed as support. Especially in Badung Regency, in the Canggu area, many houses are used as guest houses for guests who want to stay in Bali. This study aims to determine the supervision of Guest Houses and Villas in Badung Regency, and to determine the application of sanctions against guest houses and villas that violate permits in Badung Regency. The method in this research is a type of normative legal research which is carried out with the method of recording and reviewing based on legal materials. In this study, studying and gathering information through legal science books without deviating from positive law in order to form a conclusion. The research results show that the supervision of Guest Houses and Villas in Badung Regency is given the authority by the Regional Regulation through the Civil Service Police Unit  which  is  assigned  to  monitor  every  building  that  does  not  have  a  permit  in  the  Badung  Regency  area, especially in the Canggu area. Then, sanctions against violators are in the form of warnings 3 times, if they do not disobey the villa owner, they will be subject to forced demolition by officers.
Keywords: Permission; Guest House; Supervision; Villa

## I. PENDAHULUAN
Pariwisata  telah  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  dan  investasi  merupakan  faktor produksi yang berpotensi vital dalam bisnis produksi jasa ( Nurhayati, 2016 ; Pleanggra & Yusuf A.G, 2012 ).  Kegiatan  pariwisata  yang  ada  di  kawasan  Kabupaten  Badung  saat  ini  semakin  berkembang, banyak wisatawan asing yang berkunjung, menginap dan melakukan aktivitas di kawasan daya tarik wisata  di  Kabupaten  Badung.  Guna  menunjang  kegiatan  tersebut  lokasi  kegiatan  akomodasi pariwisata  yang  ada  di  Kabupaten  Badung  semakin  menjamur  yaitu  adanya  villa  dan  Guest  House sebagai  akomodasi  pariwisata.  Sebagai  pendukung  akomodasi  pariwisata  yang  tinggal  di  daerah kawasan  wisata  Kabupaten  Badung,  diperlukanlah  Guest  House  (rumah  kos/kontrakan)  dan  Villa sebagai  penunjang.  Khususnya  di  Kabupaten  Badung  terutama  di  kawasan  Canggu  banyak  rumah-
rumah dijadikan Guest House bagi para tamu yang ingin menginap di bali. Karena saking maraknya wisatawan  yang  menginginkan  tempat  bermalam dengan  biaya  yang  murah,  maka  rumah  dijadikan tempatnya yang dikenal dengan Guest House yang tidak memiliki izin.
Villa mengacu pada Peraturan Bupati Badung Nomor 5 tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Villa, hal tersebut disebabkan seiring pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang pesat memberi dorongan  terhadap  penggunaan  ruang,  dan  rumah-rumah  sebagai  Guest  House  dan  villa,  serta  pola pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan pembangunan Guest House dan Villa di  Kabupaten  Badung  ini  semakin  meningkat,  Salah  satunya  sebagai  sarana  penunjang  akomodasi pariwisata  rumah  dipergunakan  sebagai  Guest  House  dan  villa.  Banyaknya  Guest  House  dan  Villa yang  tidak  memiliki  izin  mendirikan  bangunan,  sehingga  terjadinya  pelanggaran  hukum  di  bidang perizinan ( Atmosudirjo, 1983 ; Ernawati et al., 2019 ; Sukradana et al., 2018 ).
Eksekusi penegakan Perda oleh Satpol PP Provinsi Bali kemarin didampingi PPS Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung serta didukung satuan keamanan dari Polsek Kuta Utara dan Koramil. Upaya penegakan Perda yang dilakukan diharapkan membuat sempadan pantai bersih dari bangunan liar. Tak hanya di kawasan Canggu, hal yang sama juga akan dilakukan bila di kawasan lain terjadi pelanggaran serupa. Penertiban dilakukan karena pemilik bangunan sudah kami berikan SP3, dan hari ini (kemarin) kami lakukan pembongkaran. Pemilik bangunan menyadari kesalahannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengawasan terhadap  Guest  House  dan  Villa  di  Kabupaten  Badung,  dan  untuk  mengetahui  penerapan  sanksi terhadap guest house dan villa yang melanggar perizinan di Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian  informasi  secara  normatif  berpatokan  pada  peraturan  pemerintah  yang  berfokus  pada Guest House dan Villa sebagai objeknya dan analisis dalam Informasi yang didapat secara konseptual berkaitan  dengan  penulisan  ini.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  hukum  kepustakaan  yang mengacu  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  Perundang-undangan  ( Waluyo,  2002 ). Penelitian ini dilakukan dengan tidak menyimpang dari hukum positif dan melalui permasalahan yang dipaparkan di atas. Pendekatan perundangan-undangan adalah suatu penelitian yang berpatokan pada undang – undang sebagai dasar penenelitian. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  dengan  tidak  keluar  dari  zona  hukum positif.  Penelitian  kasus  ini  menggunakan  metode  normatif  dan  kualitatif  dimana  dalam pengerjaannya  penulis  menelaah  isu  hukum  dengan  didasari  peraturan  –  peraturan  hukum  Pidana yang berlaku di Indonesia ( Ahmad, 2008 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengawasan terhadap Guest House dan Villa di Kabupaten Badung
Untuk penerbitan IMB Guest House dan Villa di Kabupaten Badung harus sesuai dengan mekanisme pelayanan perizinan yaitu pemohon datang ke tempat ( counter) informasi untuk mengambil formulir permohonan  dan  persyaratan  dan  pemohon  melakukan  pengecekan  gambar  ke  tempat  informasi tentang  persyaratan  tata  bangunan  dan  lingkungan  yang  diberlakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Badung . (Advice Planning ) untuk disetujui gambarnya. Apabila permohonan lengkap dan benar maka permohonan diterima dan pemohon akan diberikan tanda terima oleh CSO (customer service officer ), apabila  berkas  permohonan  tidak  lengkap  dan  benar  maka  akan  ditolak  dengan  memberikan konsultasi beserta alasan–alasan yang menjadi penolakannya.
Pemohon yang telah diterima akan di lakukan verifikasi ke lapangan oleh petugas tim lapangan pelayanan perizinan dan hasil verifikasi akan dituangkan ke dalam (BAP), Berita Acara Pemeriksaan Lapangan  oleh  masing  –  masing  anggota tim dan  diserahkan  ke  Kasubid  Pelayanan  Perizinan  pada bidang  pelayanan  perizinan  pemerintahan  dan  pembangunan,  Untuk  merekomendasi  berkas  apakah dapat  diproses  atau  ditolak  oleh  kasubid  pelayanan  perizinan  pada  bidang  pelayanan  pemerintahan dan  pembangunan  ada  dua  tahap  yaitu:  ditolak  dan  diproses.  Ketika  ditolak,  maka  harus  membuat surat  penolakan  oleh  pihak  yang  melakukan  verifikasi  dan  diserahkan  langsung  ke  kepala  bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan untuk di paraf dan diserahkan ke sekretaris, dari sekretaris  diserahkan  ke  kepala  badan  pemerintahan  dan  pembangunan  untuk  ditandatangani  surat penolakan  dan  berkas  dibawa  ke  bagian  informasi  untuk  diserahkan  kepada  pemohon.  Kemudian, diproses apabila BAP (berita acara pemeriksaan lapangan) dengan verifikasi di lapangan sesuai maka
permohonan  diproses  akan  dilanjutkan  ke  kasubid  verifikasi  dan  penetapan  untuk  pencetakan sertifikasi Izin (SKRD) surat ketetapan retribusi daerah dan, sertifikat diparaf dan ditandatangani oleh ke kasubid pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan dan diserahkan ke bagian sekretaris sertifikat  SKRD  untuk  ditandatangani,  dan  diserahkan  langsung  ke  kepala  badan  perijinan  untuk ditandatangani  sertifikat  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB).  Dokumen  kemudain  dibawa  ke penjilidan,  setelah  dijilid  diletakkan  di  loket  pengambilan,  dan  pemohon  melakukan  transaksi pembayaran di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali serta dilakukan pengarsipan.
Mengenai jangka waktu penyelesaian IMB adalah 10 Hari jam kerja setelah berkas permohonan dinyatakan  lengkap  dan  benar,  bahkan  terkadang  waktu  penyelesaian  ini  secara  teknis  atau  pada prakteknya  tidak  dapat  dipastikan  karena  sering  terjadi  penundaan  waktu  atau  bahkan  penyelesaian untuk  satu  IMB  memakan  waktu  lebih  dari  satu  bulan  lamanya,  jadi  mengenai  jangka  waktu penyelesaian IMB adalah relatif hal ini tergantung atas permasalahan yang timbul pada IMB tersebut ataupun  hal  lainnya.  IMB  baru  dapat  diterbitkan  setelah  pengecekan  lapangan  selesai  dan  setelah permohonan  tersebut  memenuhi  persyaratan  baik  syarat  administrative  maupun  syarat  teknis bangunan  atau  tidak  terdapat  kendala  lainnya  sehubungan  dengan  penerbitan  IMB  tersebut. Pembangunan  Kabupaten  Badung  dikategorikan  sebagai  wujud  nyata  proses  Pembangunan  yang sangat  pesat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  permohonan  masyarakat  untuk  mengajukan  IMB  terus meningkat. Kegiatan mendirikan Bangunan hunian (rumah) tempat tinggal, gedung dan pembangunan bangunan  lainnya  di Kabupaten  Badung  telah  berkembang  dengan  cukup  pesat,  Kabupaten  Badung sebagai  Kota  Budaya  berwawasan  lingkungan,  dipandang  perlu  mengatur  dan  mengendalikan berdirinya  bangunan  serta  menjaga  pelestarian,  bangun  -  bangunan  yang  mempunyai  nilai  sejarah, sehingga untuk setiap mendirikan, merubah ataupun merobohkan harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga diperlukannya peraturan Kabupaten Badung tentang Izin bangunan.
Setiap  pembangunan  yang  akan  dilakukan  khususnya  pembangunan  dalam  bentuk  hunian ataupun  bangunan  lainnya seperti  ruko  haruslah  mengantongi  IMB terlebih  dahulu  dan  dilengkapi dengan  perizinan  lainnya  yang  diperlukan,  Ijin  IMB  ini tidaklah  keluar  dengan  sendirinya  atau keluar  begitu  saja,  ada  proses  -  proses  penyaringan  yang  harus  diikuti  oleh  tiap  pemohon  dan kelengkapan  persyaratan lainnya  yang  terkait  dengan  permohonan  IMB  tersebut,  hal  ini  penting sebagai  pengaturan  agar  tidak  terjadi  dampak  -  dampak  negatif  yang  dimungkinkan  timbul  karena perkembangan  tersebut,  khususnya  dampak  terhadap  lingkungan  sekitar.  Kewenangan  merupakan bagian  dari  penegakan  hukum  dalam  pemberian  izin  Guest  House  dan  Villa  Dalam  sistem penegakan  hukum. Soekanto  (1983) mengemukakan  bahwa  inti  dan  arti  penegakan  hukum,  secara konsepsional  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  berdasarkan  Penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah dilaksanakan asas - asas Pemerintah daerah. Asas - asas tersebut antara lain asas desentralisasi, asas dekonsentrasi,  dan  asas  tugas  pembantuan.  Daerah  provinsi,  daerah,  Kabupaten  dan  daerah  Kota. Daerah  Otonom  ini  berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut caranya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  Daerah  selalu  didukung  oleh  masyarakat  setempat.  Berdasarkan  asas umum  pemerintahan  ini,  yang  menjadi  urusan  pemerintahan  daerah  salah  satunya  adalah  dalam bidang legislasi, yakni atas prakarsa sendiri membuat peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah yang meliputi Perda provinsi dan kabupaten / Kota ( Ridwan, 2008 ).
Setiap  bangunan  yang  ada  di  Kabupaten  Badung  sudah  seharusnya  memiliki  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB). Perijinan ini dibentuk oleh pemerintah Kabupaten badung Guna menjaga ketertiban bangunan  yang  ada  di  Kabupaten  badung.  Kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten  badung  kepada  masyarakat  mengenai  Izin  Membangun  ini,  menyebabkan  banyak  terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh petugas ketika melakukan pengecekan terhadap bangunan tersebut di  lapangan.  Banyaknya  terjadi  pelanggaran  diakibatkan  beberapa  alasan  diantaranya  karena kesadaran yang rendah dari masyarakat, karena lokasi atau lahan yang tidak memadai karena adanya aturan  jarak  sempadan  bangunan  yang  dianggap  dapat  memberatkan  dan  memakan  lahan  yang banyak, rendahnya kesadaran dan rasa takut terkena sanksi hukum, prosedur permohonan yang cukup
merepotkan dan terkesan sulit serta tidak sesuai dengan alur bagan yang digambarkan, pelayanan yang tidak memuaskan.

## 2. Penerapan  Sanksi  terhadap  Guest  House  dan  Villa  yang  Melanggar  Perizinan  di  Kabupaten Badung
Banyaknya  jumlah  pelanggaran  bangunan  yang  terjadi  di  Kabupaten  badung  dikarenakan  oleh kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mengurus  ijin  mendirikan  bangunan  ataupun  juga  karena kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  prosedur  pendirian  bangunan  di  Kabupaten  badung. Kadang kala ada juga masyarakat yang nakal dalam  hal pendirian bangunan seperti ijin mendirikan bangunannya  sudah  ada  namun  bangunan  yang  dibangunnya  tidak  sesuai  dengan  gambar  sket bangunan  yang  didaftarkan  di  Dinas  Perizinan  Kabupaten  badung.  Selain  itu  juga  karena  masih kurangnya  kinerja  aparat  penegak  hukum  dalam  menerapkan  peraturan  daerah,  yang  pada  saat  ini petugas lapangan yang mengawasi pendirian bangunan yang ada di Kabupaten badung masih minim. Untuk  menyikapi  kendala  -  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Kabupaten  badung  dalam penerapan  izin  mendirikan  bangunan,  maka  pemerintah  Kabupaten  badung  melakukan  beberapa upaya untuk menanggulangi kendala semisal ketentuan menurut Soekanto (2004) , yakni:
1. Bangunan  yang  sudah  disetujui  persetujuan  prinsip  membangunnya  agar  dalam  melakukan pembangunan  di  lapangan  agar  diawasi  oleh  petugas  terkait  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran- pelanggaran dalam membangun.
2. Masyarakat harus mentaati aturan yang sudah diberikan oleh petugas.
3. Terhadap  bangunan  yang  sudah  berdiri,  petugas  meminta  agar  pemohon  melampiri  surat keterangan yang menyatakan bahwa bangunan sudah berdiri.
4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang pentingnya memiliki izin.
5. Kepala  desa/lurah  dan  bendesa  adat  wajib  memonitor,  mengawasi  dan  melaporkan  setiap pembangunan di wilayahnya apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sanksi yang diterapkan dalam persetujuan Prinsip Membangun adalah sanksi administrasi yang berupa  pemanggilan  kepada  pemohon  terkait  dengan  izin  yang  dimohon  oleh  pemohon  yang bersangkutan.  Pemanggilan  ini  dilakukan  oleh  instansi  terkait  sebanyak  tiga  kali.  Apabila  pemohon tidak menanggapi maka pemohon dikenakan sanksi berupa sanksi teknis. Sanksi teknis yang biasanya dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  yang  berwenang  adalah  Dinas  Tramtib  dan  Satpol  PP Kabupaten  badung  adalah  berupa  pembongkaran  bangunan  yang  dilakukan  secara  paksa,  dalam Hukum Administrasi, sanksi teknis dikaitkan dengan paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa oleh  pemerintah.  Dengan  dikeluarkannya  Perda  Izin  Mendirikan  bangunan  setiap  pelanggaran  akan ditindak  diberikan  sanksi  sesuai  dengan  tingkat  kesalahannya.  Prosedur  penerapan  sanksi  terhadap pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Guest House dan Villa melalui Tindak pidana ringan dengan satu  orang  hakim  dan  Panitera  Pengganti,  sedangkan  sebagai  penuntut  adalah  Polisi  Pamong  Praja sebagai pengawal Perda Badung. Pelaksanaan tindak pidana ringan tidak selalu dilakukan melalui di Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi juga bisa dilakukan di Banjar maupun di balai desa apabila pelaku tindak pidana ringan banyak, dalam Penerapan sanksi terhadap Guest House dan Villa tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap guest house dan villa di Kabupaten Badung dilakukan diberikan kewenangan oleh Peraturan Daerah melalui Satpol PP, dimana setia  bangunan  yang  tidak  memiliki  izin  di  kawasan  Kabupaten  Badung  khususnya  di  Wilayah Canggu,  karena  setiap  Bangunan sudah  seharusnya  memiliki  Izin mendirikan Bangunan (IMB).  Di dalam mengurus izin  mendirikan bangunan masyarakat Kabupaten badung  dapat mengurusnya pada badan  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  dan  penanaman  modal  Kabupaten  Badung,  dalam bentuk  pengawasan kurangnya  kesadaran dari  masyarakat tentang  prosedur permohonan dan  jangka waktu  penyelesaian  IMB  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  kesadaran  masyarakat  yang  rendah, Longgarnya  pemberian  izin  oleh  pemerintah,  adanya  toleransi  atas  pelanggaran,  dan  kurang mengertinya  masyarakat  atas  pemahaman  pentingnya  IMB.  Kemudian,  penerapan  sanksi  terhadap guest  house  dan  villa  yang  melanggar  perizinan  di  Kabupaten  Badung,  apabila  Pelanggaran  Izin Mendirikan Bangunan (  IMB  )  akan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  bentuk  pelanggarannya  dengan
memberikan pembinaan terlebih dahulu sebagai somasi guna melakukan pengurusan Izin mendirikan bangunan, apabila peringatan yang diberikan oleh Sat.Pol PP sebanyak 3 kali, maka pemilik Villa akan dikenakan sanksi pembongkaran paksa oleh petugas  Sat.Pol PP  atas rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung.

## 2. Saran
Beberapa saran yang hendak disampaikan berdasarkan hasil penelitian di atas, yaitu  kiranya  seluruh masyarakat dari Indonesia khususnya di pulau Bali ketika hendak mendirikan bangunan Guest House dan  villa  haruslah  memiliki  izin  bangunan  agar  penataan  ruang  wilayah  Kabupaten  Badung  tertib. Disarankan juga kepada para aparat penegakan peraturan daerah ini, kiranya  memberikan sanksi yang tegas  terhadap  para  pelanggar  bangunan  ini,  guna  memberikan  efek  jera  kepada  mereka  yang melanggar. Selain  itu  juga  perlunya tambahan personil yang mengawasi bangunan – bangunan yang berdiri di Kabupaten badung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustaka Setia. Atmosudirjo, P. (1983). Hukum Administrasi Negara . Ghalia Indonesia.
Ernawati, N. M., Basi Arjana, I. W., & Jendra, W. (2019). Jasa Penginapan Pendukung Geowisata di Batur Bali. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan , 15 (1), 13–21.
Nurhayati.  (2016).  Analisis  Investasi  Sektor  Pariwisata  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Batam  Tahun 2014. Jurnal Dimensi , 5 (2), 1–22.
Pleanggra, F., & Yusuf A.G, E. (2012). Wisatawan Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Kabupaten /
Kota Di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro , 1 (1), 1–8. Ridwan, H. (2008). Hukum Administrasi Negara . PT Raja Grafindo Persada. Soekanto, S. (1983). Penegak Hukum . Binacipta. Soekanto,  S.  (2004). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Cetakan  Ke).  Raja Grafindo Persada.
Sukradana,  Ariana,  I.  N.  J.,  &  Sari,  N.  P.  R.  (2018).  Dampak  keberadaan  villa  bagi  masyarakat  di Banjar Canggu Kuta Bali. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas , 2 (1), 42–60. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika.