Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 73

## Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi

## Fatimah Pati)
Purnoto 1 , Danang Dwi Prasetyo 2 1,2 Program Studi Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta 1,2 dwiprasetyo6@gmail.com
Article Info ABSTRACT Article history: Received Oct 10, 2020 Accepted Oct 20, 2020
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana pelaksanaan akad bai’ bitsaman ajil ,
dan  bagaimana  pandangan  hukum  Islam terhadap  akad bai’  bitsaman  ajil di  BMT  Ya Ummi  Fatimah  Pati.  Adapun  metode penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Dengan  teknik  pengumpulan  data,  observasi, studi  dokumentasi  dan  wawancara.  Dan analisisnya  menggunakan  deskriptif  empiris. Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan bahwa,  akad  pembiayaan bai’  bitsaman  ajil ini belum  sesuai  dengan  teori  yang  sudah  ada. Dari  segi  obyek  atau  barang  yang diperjualbelikan tidak sesuai karena tidak bisa diserahterimakan  dan  akan  diserahkan  jika tanggungannya  lunas.  kemudian  dari  segi akad tidak sesuai karena pihak BMT membeli barang  jaminan  dari  calon  anggota  dengan harga  taksiran  yang  ada  di  masyarakat, seharusnya pihak BMT melakukan penjuaalan pada  anggota  dengan  harga  pokok  barang ditambah  dengan  margin  yang  telah disepakati.
Keywords: Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil

## 1. PENDAHULUAN
Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam, namun prinsip-prinsip  pertukaran  dan  pinjam-meminjam  sudah  ada  dan  banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidakdipungkiri bahwa kemajuan  pembangunan  ekonomi  dan  Perdagangan  telah  mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan  pengusaha  sudah  tidak  mungkin  lagi  mengurusi  keuangan  secara sendiri. 49
49 Muhammad,  Ridwan,  2005, Manajemen  Baitul  Maal  wat  Tamwil ,  Penerbit UIIPress, Yogyakarta, hlm. 51.
Lembaga  Keuangan  adalah  badan  usaha  yangkekayaannya  terutama berbentuk  aset  keuangan  atau  tagihan,  yang  fungsinya  sebagai intermediasi keuangan  antara  unit  defisit  dengan  unit  surplus  dan  menawarkan  secara luas berbagai jenis keuangan (misalnya: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan  mekanisme  pembayaran  dan  transfer  dana)  dan  merupakan bagian  dari  sistem  keuangan  dalam  ekonomi  modern  dalam  melayani masyarakat.  Sedangkan  lembaga  keuangan  syariah  adalah  lembaga keuangan  yang  menjalankan  kegiatannya  dengan  berlandaskan  syariah Islam.
Lembaga  keuangan  syariah  terdiri  dari  bank  dan  non  bank  (asuransi, pegadaian,  reksa  dana,  pasar  modal,  BPRS  dan  BMT).  Lembaga  keuangan syariah  didirikan  dengan  tujuan  untuk  mempromosikan  dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam  transaksi  keuangan  dan  perbankan  serta  bisnis  lain  yang  terkait. Prinsip utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah:
1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan  kegiatan  usaha  dan  perdagangan  berdasarkan  perolehan keuntungan yang sah.
3. Memberi zakat. 50 Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua  istilah,  yaitu baitulmaal dan baitul  tamwil .  Baitul  maal  lebih  mengarah pada  usaha-usaha  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  yang  non  profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun baitul tamwil merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  BMT  sebagai  lembaga  pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau  oleh  pelayanan  Bank  Islam.  Prinsip  operasinya  didasarkan  atas prinsip bagi hasil, jual beli ( ijarah ) dan titipan ( wadiah ). 51 Fungsi  dari Baitul  Maal  Wattamwil adalah  merupakan  alternatif kelembagaan keuangan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam  skala  nasional  bahkan  global.  Denyut  nadi  perekonomian  umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada, hidupnya fungsi- fungsi kelembagaan ekonomi lainnya.
Perkembangan  di  Indonesia,  didorong  oleh  rasa  keprihatinan  yang mendalam  terhadap  banyaknya  masyarakat  miskin  yang  terjerat  oleh rentenir  dan  juga  dalam  rangka  usaha  memberikan  alternatif  bagi  mereka yang  ingin  mengembangkan  usahanya,  namun  tidak  dapat  berhubungan secara  langsung  dengan  perbankan  Islam  (baik  BMI  maupun  BPRS)
50 Drs. Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabet, cet.4, 2006, hlm. 2 51 Nurul  Huda,Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis danpraktis,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010 hlm. 363
Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 75
dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro. 52
Pada  dasarnya,  produk  yang  terdapat  pada  lembaga  keuangan  syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Produk penyaluran dana (financing) 2. Produk penghimpunan dana (funding) 3. Produk jasa (service)
Dalam  menyalurkan  dananya  pada  nasabah,  secara  garis  besar  produk pembiayaan  syariah  terbagi  dalam  empat  kategori  yang  dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu:
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap
Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli  dan  menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  yang  disepakati. 53 Pembayaran murabahah dapat  dilakukan  secara  tunai  atau  cicilan.  Dalam murabahah  juga  diperkenankan  dengan  adanya  perbedaan  dalam  harga barang  untuk  cara  pembayaran  yang  berbeda. Murabahah  muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).
Bai’  muajjal (pembayaran  yang  ditangguhkan),  dengan  teknik  ini,  bank membeli dan menjual kembali aset, produk, atau properti berdasarkan sistem pembayaran  yang  ditangguhkan.  Kategori  pendanaan  ini  meliputi bai’ bitsaman  ajil ,  karena  kontrak  ini  membolehkan  menjual  suatu  barang berdasarkan  sistem  pembayaran  yang  ditangguhkan,  dengan  dicicil  atau dibayar  sekaligus.  Harga  produknya  disepakati  oleh  pembeli  dan  penjual pada  saat  penjualan  dan  tidak  boleh  menambahkan  biaya  apapun  untuk pembayaran  yang  ditangguhkan.  Ketentuan  umum  syariah  tentang penjualan harus ditetapkan, yaitu bahwa objeknya harus ada, dimiliki, dan dikuasai  bank,  penjualannya  segera  dan  mutlak,  dan  harganya  pasti  tanpa ditambahi syarat apapun. 54 Bai’ bitsaman ajil adalah akad jual beli murabahah dimana pembayarannya dilakukan  secara  tangguh  dan  juga  pencicilannya  dilakukan  dalam  jangka waktu  yang  cukup  panjang.  Ditegaskan  bahwa,  konsep bai’  bitsaman  ajil adalah  suatu  kontrak  penjualan  dimana  bank  Islam  melakukan  penjualan barang  secara  tangguh  kepada  nasabahnya  dan  nasabah  melakukan
52 Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro , UIN Malang press, 2009, hlm. 5-7
53 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta:  Gema Insani,2001, hlm.101. 54 6 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm.79.
pembayaran dengan menggunakan harga beli bank dan margin biaya yang sudah disepakati sebelumnya. 55
Pembiayaan  yang  berprinsip  jual  beli  contohnya  yaitu  pembiayaan murabahah dan pembiayaan bai’ bitsaman ajil . Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan menggunakan transaksi jual beli dimana bank sebagai penjual,  sementara  nasabah  sebagai  pembeli.  harga  jual  adalah  harga  beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati  harga  jual  dan  jangka  waktu  pembayaran.  Harga  jual dicantumkan  dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah  disepakati  tidak  dapat berubah  selama  berlakunya  akad.  Dalam  perbankan,  murabahah  selalu dilakukan  dengan  cicilan  ( muajjal ).  Dalam  transaksi  ini  barang  diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. 56 Pembiayaan bai’  bitsaman  ajil adalah  pembiayaan  yang diberikan  kepada nasabah  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  barang  modal (investasi). Pembiayaan  ini  berjangka  waktu  hingga  waktu  diatas  satu  tahun. 57 Pembiayaan  ini,  dimana  pihak  BMT  sebagai  penyedia  dana  untuk  sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya kemudian proses  pembayarannya  dilakukan  secara  mencicil  atau  angsuran.  Jumlah yang  harus  dibayar  adalah  jumlah  atas  harga  modal  dan mark-up yang disepakati.
Akad transaksi pembiayaan bai’ bitsaman ajil dan murabahah itu sendiri sudah  dijelaskan  dalam  Al- Qur’an  surat  Al -  Baqorah  ayat  275  dan  Al- Baqorah  282: “Allah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba”  (QS:  Al - Baqarah 275). 58 Dari  ayat  diatas,  dijelaskan  bahwa  akad bai’ bitsaman  ajil dan murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dengan pembayaran secara tangguh dan  ditetapkan  suatu margin atau  keuntungan  yang  telah  disepakati  dari pihak  yang  melakukan  akad  tersebut.  Margin  atau  keuntungan  yang diterapkan disini bukanlah termasuk riba, karena margin atau keuntungan dalam  akad  tidak  terjadi  perubahan  nilainya  tetapi,  dalam  riba  terjadi perubahan nilai. Sehingga, riba itu diharamkan dan jual beli itu dihalalkan.
“Hai orang - orang yang beriman, apabila kamu bermuammalah, tidak secara tunai untuk  waktu  yang  ditentukan  hendaklah  kamu menuliskannya”(QS:  Al - Baqarah: 282)
Dari  ayat  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa,  apabila  melakukan  transaksi tidak  secara  tunai  maka  dianjurkan  untuk  menulisnya.  Dalam  akad bai’
55 Nurul Huda, op cit., hlm. 140. 56 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, Jakarta:  PT.  Raja GrafindoPersada, 2004, hlm. 85-87. 57 Karnaen A Perwataadmaja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 hlm. 27.
58 Ahmad  Mustafa  Al-Maragi, Tafsir  Al-Maragi, Semarang:  PT.  Karya  Toha Putra,1993, juz. III hlm.94.
Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 77
bitsaman  ajil dan  murabahah  merupakan  akad  jual  beli  secara  tangguh. Maka  dalam  akad  ini  dianjurkan  untuk  menulisnya  supaya  tidak  terjadi kesalahan  antara  pihak  yang  melakukan  akad  tersebut.  Sehingga,  tulisan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk memudahkan pihak-pihak yang melakukan akad tersebut.
Dalam  akad bai’  bitsaman  ajil dan murabahah ,  nasabah  pada  pada perbankkan  syariah  langsung  mendapatkan  barang  yang  dibutuhkan, dengan  ketentuan  bahwa  nasabah  wajib  membayar  kepada  bank  sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Implementasi akad jual beli ini secara teknis mendasarkan pada Surat Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  No.  10/14/Dpbs  tertanggal  17  maret  2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. 59
Dalam  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  dijelaskan  bahwa,  akad bai’ bitsaman  ajil adalah  akad  jual  beli  dengan  ketentuan  harga  pokok  suatu barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati. Menurut  Syafi’i  Antonio ba’i  bitsaman  ajil adalah  jual  beli  barang  pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam bai’ bitsaman ajil penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntunganatau suatu imbalan. Di BMT Ya Ummi Fatimah  Pati  praktek bai’  bitsaman  ajil berbeda  dengan  literatur  yang  ada, dengan demikian menarik untuk dibahas dalam penelitian skripsi ini.
Di BMT Ya Ummi Fatimah Pati praktek bai’ bitsaman ajil adalah transaksi dimana  calon  anggota  sebagai  penjual  dan  BMT  sebagai  pembeli,  calon anggota  menjual  barang  jaminan  kepada  BMT  dan  dihargai  dengan  harga taksiran  yang  berlaku  di  masyarakat.  Kemudian  anggota  mendapatkan pinjaman  atau  uang  sesuai  yang  dibutuhkannya,  tetapi  pihak  BMT membatasi  jumlah  pinjaman  yang  diajukan  oleh  calon  anggota  yaitu maksimal 70% dari harga standart jaminan tersebut. Setelah itu, terjadi akad jual  beli bai’  bitsaman  ajil dengan  penjual  pihak  BMT  dan  pembeli  adalah anggota.
BMT  menjual  barang  jaminan  tersebut  kepada  anggota  dengan  harga taksiran ditambah dengan margin dan dibayar secara angsuran dan dalam jangka waktu yang disepakati. Barang yang dijaminkan dapat berupa BPKB, Sertifikat tanah atau rumah, dan suatu barang yang ada nilainya. Transaksi ini  berawal  dari  calon  anggota  yang  mengajukan  akad bai’  bitsaman  ajil dengan  cara  calon  anggota  menjual  surat-  surat  berharga  pada  BMT, kemudian  pihak  BMT  membeli  dengan  cara  mentaksir  harga  jaminan tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Kemudian  anggota  mendapatkan  pinjaman  sesuai  yang  dibutuhkan.
59 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 114.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  menyusun  skripsi mengenai “Analisis  Implementasi  Akad  Pembiayaan  Bai’  Bitsaman  Ajil  (BBA) Studi Kasus di BMT Ya Ummi Fatimah Pati”.
Analisis Akad Bai’ Bitsaman Ajil Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati

## 2. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif,  yaitu  pendekatan  yang diperoleh  di  social  situation  sebagai  sumber primer dan  sekunder.  Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menginterpretasikan data-data yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Akad Bai’ Bitsaman Ajil di BMT Ya Ummi Fatimah Pati
Yang menyebabkan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  didalamnya  melakukan penghimpunan  dana  dengan  prinsip  wadiah  dan  mudharabah  dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil dan jual beli kepada masyarakat.
Dari  berbagai  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  syari’ah,  salah  satu diantaranya  adalah  produk  berprinsip  jual  beli.  Jual  beli  adalah  proses pengalihanhak suatu barang dari seseorang penjual kepada seorang pembeli. Perpindahantersebut disertai  denganpenerimaan  harga (uang)  oleh  penjual sebagai penggantibarang. Kontrak jual beli bisa dikatakan sah apabila antara penjual dan pembelitidak ada unsur paksaan, artinyaadanya saling kerelaan atausuka sama suka diantara keduanya.
Produk yang diberikan oleh BMT Ya Ummi Fatimah Pati adalah berupa simpanan  dan  penyaluran  dana.  Produk  simpanan  antara  lain  Si  Rela (Simpanan  Sukarela  Lancar),  Sidik  Amal  (Simpanan  Pendidikan  Amanah Dan  Leluasa),  Si  Mapan  (Simpanan  Masa  Depan),  Simwapres  (Simpanan Siswa  Berprestasi),  Si  Suka  (Simpanan  Suka  Rela  Berjangka),  Si  Haji,  Si Qurban, Arisan Ukhuwah. Dan produkpenyaluran dana yang ada di BMT Ya Ummi Fatimah adalah Mudharabah (bagi  hasil), Musyarakah(penyertaan), dan Bai’ Bitsaman Ajil (jual beli dengan cara mengangsur/mencicil).
Bai’ b itsaman ajil adalahpembiayaan dengan sistem jual beli dengan cara angsuran  terhadap  pembeliansuatu  barang.  Jumlah  kewajiban  yang  harus dibayar  oleh  calon  anggota  sejumlahharga  barang  dan  margin  yang  telah disepakati bersama.  Praktek  yang  terjadi diBMT  Ya  Ummi  Fatimah  timbul permasalahan  yaitu  pihak  BMT  membeli  barang  jaminan  yang  dijaminkan oleh  pihak  calon  anggota  dengan  harga  taksiran  yang  ada  di  masyarakat, kemudian calon anggota mendapatkan pinjaman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh calon anggota, tetapi pihak BMT memberikan batasan dalam hal  pinjaman  yaitu  maksimum  70%  dari  harga  standart  jaminan  tersebut, sehingga akad yang digunakan seperti akad gadai (rahn) bukan jual beli.
Di  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  pihak  BMT  memberikanpembiayaan  dalam bentuk uang dan calon anggota yang nantinya akanmembelanjakan sendiri
Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 79
sesuai  dengan  kebutuhannya.  Seharusnya  pihak  BMTmenyerahkan  dalam bentuk  barang  sesuai  dengan  akadnya  yakni  jual  beli.  Dalamhal  ini seharusnya  pihak  BMT  membeli  kepada  supplier  barang  yang dibutuhkanoleh calon anggota,selanjutnya calon anggota menerima barang yang dibutuhkandari pihak BMT.
Maka  dari  itu  sebaiknya  pihak  BMT  memberikan  kuasa  yangjelas  dan harus  melakukan  control  terhadap  calon  anggota  dalam  pembelianbarang. hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  resiko  penyalahgunaan  pinjaman seharusnya pihak BMTmeminta tanda bukti pembelian kepada calon anggota dengan mencantumkanharga beli dari supplier. Sehingga dengan demikian akan diketahui berapa hargadasar barang tersebut dan berapa selisih harga yang  harus  dibayar  calon  anggotakepada  pihak  BMT.  Disinilah  akan diketahui  keuntungan  pihak  BMT  yakniselisih  harga  beli  dari  supplier dengan harga yang harus dibayar oleh calonanggota kepada BMT Ya Ummi Fatimah.
Penerapan akad bai’ bitsaman ajil di BMT Ya Ummi Fatimah Pati adalah sebagai berikut:
1) Akad
Dalam transaksi akad bai’ bitsaman ajil pihak -pihak yang terlibat adalah pihak pertama selaku BMT Ya Ummi Fatimah dan pihak kedua selaku calon anggota.  Contohnya  pihak  pertama  atas  nama  Sutrisno  bertindak  kepala Cabang  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  (badan  hukum)  dan  pihak  kedua  selaku calon anggota, atasnama Habib (calon anggota). Dalam hal subyek perikatan yaitu pihak-pihak yang berakad benar-benar orang yang mukallaf yang dapat dibebani  hukum  yaitu  dengan  menunjukkan  KTP  atau  SIM.  Akad  adalah kesepakatan  dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. 60 Pelaksanaan  akad bai’  bitsaman  ajil dimulai  dengan  Membaca  Bismillah dan Syahadat. Dan kedua belah pihak memiliki kesadaran dan memahami seluruh  isi  dari  akad bai’  bitsaman  ajil .  Pihak  pertama  memberikan pembiayaan kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju untuk membayar kekurangan pembiayaan kepada BMT dengan cara cicilan. Akadini biasanya berupa  ijab  dan  qabul  antara  kedua  belah  pihak.  Dalam  hal ini ijab  (  BMT memberikan  pernyataan  menyerahkan  )  dan  qabul  (calon  anggota memberikan  pernyataan  penerimaan).  Dalam  akad  harus  memenuhi  tiga rukun yaitu:
a) Pelaku akad (haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya). Dalam KUH Perdata dalam kecakapan untuk melakukan suatu  perikatan  atau  perjanjian  terdapat  dua  istilah  tidak  cakap dan tidak berwenang.
b) Tidak  cakap  adalah  orang  yang  umumnya  berdasar  ketentuan undang-  undang  tidak  mampu  membuat  sendiri  perjanjian-
60 Suyud  Margono  dkk,  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Jakarta:  Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 10.
perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum  dewasa,  orang  yang  berada  di  bawah  pengampuan,  dan sakit jiwa.
c) Tidak  berwenang  adalah  orang  itu  cakap  tetapi  tidak  dapat melakukan perbuatan hukum. 61
d) Obyek akad
1) Obyek akad harus ada ketika akad berlangsung
2) Obyek akad dapat diserahterimakan
3) Obyek akad harus jelas dan dapat dikenali
4) Obyek akad harus suci
e) Shigat (ijab qabul)
Pernyataan  pelaku  akad(berupa  ijab  qabulyang  harus  jelas  maksudnya, sesuai  antara  ijab  dan  qabulserta  bersambung).  Ijab  adalah  pernyataan pertama  yang  dinyatakan  oleh  salah  satu  dari  aqidainyang  mencerminkan kesungguhan  kehendak  untuk  melakukan  perikatan.  Qabul  adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad.
2) Tujuan akad
Tujuan hukum yang mana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapai. 62 Dalam hal akad, ijab dan qabul dilakukan secara tertulis namun barangnya tidak diserahkan pada saat akad  karena  yang  menjadi  obyek  jual  beli  adalah  barang  jaminan.  Barang jaminan tersebut akan dikembalikan lagi pada calon anggota setelah melunasi pinjaman tersebut.
3) Barang (Ma’qud alaih)
Barang yang diperjual belikan dalam bai’ bitsaman ajil adalah barang yang dijadikan jaminan oleh calon anggota. Kemudian pihak BMT membeli barang jaminan tersebut dengan harga sesuai dengan harga taksiran yang berlaku di masyarakat. Setelah itu calon anggota diberi pembiayaan berupa uang yang dibutuhkan oleh calon anggota.
Jadi,  akad  pembiayaan bai’  bitsaman  ajil yang  terjadi  di  BMT  Ya  Ummi Fatimah  adalah  pembiayaan  dengan  memberikan  pinjaman  kepada  calon anggota  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  oleh  calon  anggota  dan  tidak merupakan  penyerahan  barang.  Yangmana,  akad bai’  bitsaman  ajil adalah suatu  akad  pembelian  barang  kepada  suplier,  kemudian  barangnya diserahkan  kepada  calon  anggota  dan  harganya  sesuai  dengan  yang disepakati  yaitu  harga  pokok  penjualan  ditambah  dengan  margin yangdisepakati.
Hal ini barang yang diperjualbelikan belum sesuai, seharusnya pihak BMT
61 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 62 62 Ghufron  A  Mas’adi, Fiqh  Muamalah  Kontekstual, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada,2002, hlm.86-90
itu  membelikan  barang  yang  diinginkan  oleh  calon  anggota,  kemudian barang  tersebut  dijual  kepada  calon  anggota  sesuai  dengan  harga  yang disepakati.  Bukan  barang  jaminan  yang  dijaminkan  oleh  calon  anggota  itu dibeli  oleh  pihak  BMT  untuk  memperoleh  pinjaman.  Pihak  BMT  itu seharusnya  memberikan  menyerahan  barang  bukan  pembiayaan  berupa pinjaman.
4) Jaminan
Sebagai  bagian  dari  akad  pembiayaan bai’  bits aman  ajil ,  pihak  kedua menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan (mobil atau motor), dan bisa juga berupa sertifikat tanah. Sebagaicontoh jaminan BPKB kendaraan dengan data yang jelas sebagaiberikut :
No BPKB : 94335321 No. Pol : K 9119 EA Merk / Type : MITSUBISHI / FE114 Truck Tahun 1991 No. Rangka : FE114057899 No. Mesin : 4D31C129986 Warna : Kuning Muda Atas Nama : Suwito B Rustam Alamat : Karaban Rt 02/Rw 06 5) Adanya survey
Pada  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  telah  mengadakan  survey  kepada  pihak- pihak yang ingin mengajukan pembiayaan, agar tidak terjadi penipuan atau pemalsuan  identitas  oleh  calon  anggota.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk mengantisipasi  apabila  terjadiwanprestasi  yang  dilakukan  oleh  calon anggota, jadi BMT tidak bersusah payah untuk mencari alamat calon anggota.
6) Kemacetan angsuran atau kelalaian.
Apabila  pihak  kedua  lalai  atau  melalaikan  kewajibannya  atau menyimpang dari ketentuan dalam akad pembiayaan bai’ bitsaman ajil , maka pihak  kedua  bertanggung  jawab  melepaskanbarang  tersebut  pada  pihak pertama. Konsekwensi Keterlambatan Pembayaran:
a) Apabila saya terlambat membayar anngsuran saya akan memberi kafarat 1% dari pembayaran angsuran tersebut.
b) Apabila saya terlambat membayar dan sampai terjadi penagihan yang  mengakibatkan  timbulnya  biaya-biaya  yang  harus dikeluarkan BMT maka biaya-biaya tersebut menjadi tanggungan saya
c) Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 63
b. Analisis  Implementasi  Akad Bai’  Bitsaman  Ajil diBMTYa  Ummi Fatimah Pati
Jual  beli  menurut  pandangan  hukum  Islam  diperbolehkan  selama  jual beliitu  tidakmengandung  unsur  riba. Bai’bitsaman  ajil adalah  salah  satu
63 Berkas Peranjian Akad Bai Bitsaman Ajil BMT Ya Ummi Fatimah Pati
mekanisme dalam jual beli Islam yang dilaksanakan menurut hukum Islam. 1) Akid
Adalah  para  pihak  yang  bertransaksi  yaitu  pihak  pertama  BMT  Ya  Ummi Fatimah  dan  pihak  kedua  yaitu  calon  anggota.Dalam  pelaksanaan bai’
bitsaman ajil ini yang melakukan akad hendaknyamemenuhi persyaratan.Berakal, kehendaksendiriatau tidak paksaan, baligh.
Sepertifirman Allah Al- Qur’an suratAn - Nisa’ ayat 5 :
Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang  yang  belum  sempurna akalnya  harta  (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaanmu)  yang  dijadikan Allah  sebagai  pokok  kehidupan.  berilah  mereka  belanja  dan  pakaian (dari hasil  harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” 64
Dalam  hal  subyek  akad  atau  orang-orang  yang  berakad  sudah  sesuai dengan  hukum  Islam,  karena  dalam  melakukan  akad  calon  anggota mencantumkan foto copy KTP, KK, dan STNK.
1) Akad
Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalamsurat Al-Maidah ayat 1: “Hai orang -orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”
Akadyang terjadi merupakan akad jual beli. Dimana pihak BMT membeli jaminan  yang  dijaminkan  oleh  calon  anggota.  Kemudian,  pihak  BMT mentaksir harga jaminan sesuai dengan harga yang ada di masyarakat,setelah itu calon anggota mendapatkan pinjaman sesuai yang dibutuhkan, tapi pihak BMT  memberikan  batasan  dalam  hal  pinjaman  yaitu  maksimum  70%  dari harga standart jaminan tersebut.Dalam pembelian barang tidak ada kejelasan tentang prosedur pemberian kuasa. Dan juga tidak adanya surat kuasa yang diberikan oleh BMT kepada calon anggota, dengan demikian tidak adanya kejelasan  tentang  hal  yang  boleh  dilakukanmaupun  yang  tidak  boleh dilakukan oleh calon anggota dalam pembelian barang tersebut. Dalam akad jual  beli  yang  ada  di  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  adalah  suatu  akad  jual  beli barang  jaminan  dengan  akhirnya  calon  anggota  mendapatkan  pinjaman sesuai  dengan  yang  dibutuhkan.  Akad  jual  beli  yang  dicampur  dengan pinjaman  adalah  haram,  sesuai  dengan  dalil  yang  diriwayatkan  oleh  Abu Dawud  dan  ulama’  lain  dari  Amru  bi  Syu’aib,  ba hwa  Rasulullah  SAW bersabda:
Haram  hukumnya  melakukan  jual  beli  bercampur  pinjaman,  haram menetapkan  dua  syarat  dalam  jual  beli,  haram  menjual  barang  yang  belum dimiliki atau menjual barang yang tidak ada penjual”.(HR. Imam lima dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Hakim) 65
64 Departemen  Agama  RI,  Al  Qur’an dan  Terjemahannya,  Semarang:  PT.  Karya Toha Putra,2005, hlm. 77.
65 Al.  Hafizh  Ibn  Hajar  al-Asqalani, Bulughul  Marom  versi 2.0,  Kitab  jual  beli,  bab syarat-syarat dan yang dilarang diperjualbelikan , Pustaka Al-Hidayah, 1429 H/ 2008 M,
Adapun  arti  jual  beli  bercampur  pinjaman,  seperti  orang  yang memberikan pinjaman kepada tetangganya sebanyak seratus dinar untuk untuk  dibayar  dalam  satu  tahun,  kemudian  ia  menjual  barang  seharga lima puluh dinar dengan bayaran seratus dalam wujud hutangan tadi. Ia menjadikan jual beli itu sebagai trik meminjamkan uang berbunga yang seharusnya  dibayar  sesuai  dengan  jumlah  yang  dihutangkan.  Kalau bukan karena jual beli itu, ia tidak berniat memberikan pinjaman. Kalau bukan karena transakasi peminjaman itu, ia tidak akan melakukan jual beli tersebut. 66
Seharusnya  pihak  BMT  memberikan  surat  kuasa  yang  jelas  pada anggota  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  dalam  pelaksanaan  akad wakalah  yaitu  mewakilkan  dalam  hal  pembelian  barang.  Sehingga nantinya  terjadi  kejelasan  mengenai  harga  barang  yang  dibeli  dan nantinya keuntungan bisa ditentukan dengan kesepakatanbersama.
Dalam pelaksanaan di BMT Ya Ummi Fatimah Pati adalah kedua belah pihak  melakukan  ijab  dan  qabul  dalam  satu  tempat  (majlis)  setelah pembiayaan disetujui tanpa adanya penyerahan barang secara langsung setelah  akad.  Calon  anggota  nanti  yang  akan  membelikan  barangnya. Akad  wakalah  yaitu  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak  (muwakil) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 67 Dasar hukumnya Al- Qur’an surat Al -Kahfi ayat 19: Artinya: “ Maka suruhlah salah seorang  di  antara  kamu  untuk  pergi  ke  kota  dengan  membawa  uang  perakmu ini”. 68
Dari  ayat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  dalam  akad  jual  beli bai’ bitsaman ajil adalah akad jual beli dengan cara mewakilkan pihak BMT untuk melakukan  pembelian  suatu  barang  yang  diinginkan  oleh  calon  anggota, yang kemudian barang tersebut dijual kepada calon anggota dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu, harga pokok pembelian barang ditambah dengan margin yang telah disepakati.
Sehingga, dalam akad jual beli bai’ bitsaman ajil terjadi kesesuaian antara praktek dan akad. Dimana,  pihak  BMT  sebagai  wakil  dari  calon  anggota untuk  membelikan suatu produk dan kemudian dijual kepada calon anggota. Akad  ini  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam,  seharusnya  pihak  BMT menyadari  akan  adanya  akad  wakalah  dalam  pembelian  suatu  barang, sehingga barang yang diinginkan oleh calon anggota bisa diserahterimakan. Bukan barang jaminan yang dijadikan akad bai’ bitsaman ajil.
2) Barang (Ma’qud alaih). Barang  yang  diperjual  belikan  hendaknya sebagai berikut :
a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan

## Hadits No. 820.
66 Hisyam  bin  Muhamad- Sa’id  Ali  Barghasy, Jual  Beli  Secara  Kredit ,,  Solo:  At- tibyan, hlm. 93
67 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007,
uang untuk dibelikan, seperti : kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya  dan  dilarang  mengambil  tukarannya.  Hal  ini termasuk  dalam  arti  menyia-  nyiakan  (memboroskan) harta.Barang itu harus ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
c) Milik  seseorang.  Barang  yang  sifatnya  belum  dimiliki seseorang  tidak  boleh  diperjualbelikan.Boleh  diserahkan pada  saat  akad  berlangsung,  atau  pada  waktu  yang disepakati  bersama  pada  saat  transaksi  berlangsung. 69 Seperti firman Allah, Al- Qur’an surat Al -Baqarah ayat 29: Artinya:  “ Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan- Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. 70
Barang  yang  diperjualbelikan  dalam  praktek bai’  bitsamanajil adalah jaminan  yang  dijaminkan  oleh  calon  anggota,  yang  kemudian  calon anggota  mendapat  pinjaman  sesuai  dengan yang dibutuhkan.  Pinjaman tersebut  digunakan  oleh  calon  anggota  sesuai  dengan  kebutuhannya. Misalkan, pinjaman tersebut untuk membeli sesuatu produk, maka calon anggota membelikannya sendiri tanpa adanya perantara dari pihak BMT. Pihak  BMT  sendiri  juga  tidak  memberikan  surat  kuasa  untuk  membeli produk kepada calon anggota. Seharusnya pihak BMT memberikan surat kuasa  untuk  calon  anggota  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dan  unsur penipuan.
Di  BMT  Ya  ummi  Fatimah,  pihak  BMT  memberikan  suatu  pembiayaan berupa pinjaman atau uang kepada calon anggota. Seharusnya, pihak BMT memberikan  pembiayaan  berupa  barang  bukan  berbentuk  uang  atau pinjaman.  Dalam  kaitannya  jual  beli ini,  mestinya  pihak BMT  membelikan produk  yang diinginkan  calon  anggota  kepada  suplier  dan  nantinya  dijual kepada calon anggota dengan harga yang telah disepakati. Selain itu pihak BMT  juga  harus  melakukan  pengawasan  terhadap  calon  anggota  dalam pembelian  barang,  hal  ini  dilakukan  agar  mengurangi  penyalahgunaan pembiayaan dan pihak BMT meminta tanda bukti pembelian kepada calon anggota dengan mencantumkan harga beli dari supplier secara jelas.
Yang  menjadi  obyek  jual  beli  pada  akad bai’  bitsaman  ajil belum  sesuai dengan hukum Islam, seharusnya pihak BMT melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh anggota kemudian pembiayaaanya berasal dari harga pokok  pembelian  barang  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  oleh
69 Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 118
70 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2005, hlm. 5
Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 85
kedua belah pihak. Dan bukan obyek jaminan diperjual belikan dengan harga taksiran  harga  barang  jaminan  tersebut  kemudian  anggota  mendapatkan pinjaman sesuai yang dibutuhkan.
3) Jaminan
Jaminan  merupakan  sesuatu  yang  tidak  terlepaskan  dari  suatu pembiayaan, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan ataupun  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  calon  anggota  kepada  pihak  BMT dalam  hal  mengangsur.  Jaminan  adalah  suatu  harta  yang  bisa  dijadikan untuk mendapatkan uang atau pinjaman. Dalam Islam meminta jaminan atas suatu  transaksi  pada  dasarnya  bukanlah  sesuatu  yang  tercela,  hal  ini sebagaimana yang,telah ditetapkan dalam Al- Qur’an surat Al -Baqarah ayat 283:
Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermu'amalah  tidak  secara  tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi)  Menyembunyikan  persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,  Maka Sesungguhnya ia adalah orang  yang  berdosa  hatinya;  dan  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.” 64
Syaikh Muhamad Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al- Qur’an di atas adalah  petunjuk  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-kehatian  bila  seseorang hendak  melakukan  transaksi  utang  piutang  yang  memakai  jangka  waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn). 71
Menurut  fuqaha  suatu  barang  yang  dapat  dijadikan  jaminan  harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan.
b) Jelas dan tertentu.
c) Milik sah orang yang berutang.
d) Tidak terkait dengan hak orang lain.
e) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat.
f) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. 72
Bai’ bitsaman ajil adalah prinsip jual beli bukan pinjam meminjamsehingga apabila dibutuhkan jaminan, maka yang terjadi jaminan adalah barang yang diperjual  belikan.Selama  calon  anggota  belum  bisa  melunasipembayaran maka jaminan masih berada di BMT. Hal ini hampir sama dengan rahn yang mana  bahwa  definisi rahn itu  sendiri  adalah  menahan  harta  milik  nasabah
71 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.5.
72 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 311.
86 | Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil
(rahin) sebagai  barang  jaminan (marhun) atas  utang  atau  pinjaman (marhun bih) yang diterimanya.
Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 73 Mekanisme dalam rahn  adalah  barang  yang  digadaikan  ditaksir  (tentu  pemilik  barang  harus dapat  membuktikan  bahwa  barang  itu  miliknya  secara  sah)  kemudian nasabah memperoleh pembiayaan dalam jumlah tertentu, yang bisa dicover oleh nilai barang yang digadaikan. Prosesnya cepat dan praktis.
Dewan  Syariah  Nasional  telah  menetapkan  bahwa  lembaga  gadai diperkenankan mengambil biaya yang memang diperlukan, tanpa ada unsur mengambil  keuntungan  berlebihan. Dalam  pegadaian  syari’ah,  masyarakat cukup  menyerahkan  harta  bergeraknya  kemudian  staf  penaksir  akan menentukan  nilaitaksiran  barang  bergerak  tersebut  yang  akan  dijadikan patokan  dalam  pemberian  plafond  uang  pinjaman  yang  akan  diberikan kepada masyarakat.
Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. 74 Sementara yang ada di BMT Ya Ummi Fatimah Pati memberikan batas pinjaman maksimum yaitu 70% dari harga standart barang jaminan tersebut.Dalam praktek bai’ bitsaman ajil di BMT Ya Ummi Fatimah jaminan yang bisa dipakai adalah:
1) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bisa berupa BPKB motor atau  mobil.  Jaminan  berupa  kendaraan  bermotor  karena  memiliki nilai  yang  cukup  dan  mudah  dijual,  namun  kelemahannya  adalah nilai pasarnya yang cenderung mengalami penurunan bila umurnya bertambah karena mengalami penyusutan.
2) Sertifikat  tanah.  Tanah  dan  bangunan  merupakan  jaminan  yang umum  karena  memiliki  keunggulan  jaminan  berupa  tanah  dan bangunan  adalah  harganya  yang  cenderung  mengalami  kenaikan seiring berjalannya waktu.
3) Adanya survei. Survei   dilakukan   oleh   pihak   BMT   kepada   calon anggota    yang  mengajukan  pembiayaan bai’  bitsaman  ajil adalah hanya  untuk  menghindari  adanya  data  palsu  dari  data  diri  calon anggota.  Kemudian,  dengan  adanya  survey  tersebut  maka  calon anggota  tidak  akan  menyalahgunakan  pembiayaan  yang  diberikan oleh BMT. Survey ini dilakukan agar calon anggota mempunyai rasa tanggung jawab atas pembiayaan yang diajukan dan supaya barang jaminan  tersebut  tidak  dilelang  oleh  pihak  BMT  apabila  terjadi kemacetan  dalam  mengangsur pinjaman.Kemacetan  angsuran  atau kelalaian.
73 Muhammad  Syafi’i Antonio,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta:  Gema InsaniPress, 2001, hlm. 128. 74 H.Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2009, hlm. 115
Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 87
4) Angsuran dalam bai’ bitsaman ajil adalah dengan cara cicilan sesuai dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  jumlah  cicilan (angsuran)  disesuaikan  dengan  total  margin  yang  telah  disepakati antara kedua belah pihak dan dilihat berdasarkan kemampuan calon anggota, tapi pada umumnya setara dengan 2,5% - 1,3%.
Penentuan prosentase margin dalam pembiayaan bai’bitsaman ajil ini didasarkan pada standart dari management dengan dasar nominal plafond atau  pinjaman.  Jadi,  margin  ini  disesuaikan  dengan  jumlah  pinjaman  atau plafond.
denganprosentase sebagai berikut: Rp 500.000 - Rp 4.999.900 : 2,5% Rp 5.000.000 – Rp 9.999.900 : 2,25% Rp 10.000.000 – Rp 19.999.900 : 2% Rp 20.000.000 – Rp 49.999.900 : 1,8% Rp 50.000.000 – Rp 99.999.900 : 1,6% Diatas Rp 100.000.000,- : 1,3%
Dalam  praktek bai’  bitsaman  ajil di  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  calon anggota  yang  tidak  mampu  melunasi  pembiayaan  dilakukan  dengan carasebagai berikut :
a) Pihak  BMT  melakukan  silaturahmi  kepada  anggota,  kemudian menyelesaikannya  dengan  prinsip  kekeluargaan.  Metode  ini dilakukan dengan cara jual aset take over (lembaga lain) yaitu dengan melakukan  pemindahan  berkas  jaminan  berupa  BPKB  (motor  atau mobil) atau sertifikat tanah untuk diajukan pada lembaga lain.
b) BMT memberikan surat teguran satu sampai tiga kali kepada anggota yang  berisi  permohonan  datang  ke  BMT  guna  mengadakan musyawarah  dengan  pimpinan  yang  ada  di  BMT.Surat  teguran tersebut  diberikan  setiap  satu  bulan  satu  kali  sampai  tiga  kali. Apabila calon anggota benar-benar tidak bisa mengangsur (macet), makaakan  diberi  surat  teguran  yang  keempat  yaitu  barang  atau jaminan akan dilelang oleh pihak BMT.
c) Wanprestasi  dapat  diartikan  sebagai  tidak  terlaksananya  prestasi karena  kesalahan  debitur  baik  karena  kesengajaan  atau  kelalaian. Menurut  Yahya  Harahap,  wanprestasi  adalah  sebagai  pelaksanaan kewajiban  yang  tidak  tepat  pada  waktunya  atau  tidak  dilakukan selayaknya,  sehingga  menimbulkan  keharusan  bagi  pihak  debitur
untuk memberikan atau membayar ganti rugi.
Untuk  mengetahui  calon  anggota  itu  wanprestasi  dapat  dilihat  dari debitur  tidak  melaksanakan  prestasi  sama  sekali.  Debitur  melaksanakan prestasi  tapi  tidak  tepat  waktu  atau  mengalami  keterlambatan.  Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjian. 70 Untuk kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yanglalai.
Resiko  itu  bisa  berupa  ganti  rugi,  maksud  dari  gantirugi  adalah apabilacalon  anggota  tidak  bisa  mengangsur  (lalai)  maka  calon  anggota akanmenggantikan  angsurannya  dengan  jaminan  yang  dibeli  oleh  BMT, untuk  kemudian  barang  jaminan  tersebut  dilelang  untuk  membayar  ganti rugi. Apabila anggota wanprestasi, BMT dapat melakukan penjualan barang yang  digadaikan  atas  perintah  hakim.  Anggota  mempunyai  hak  untuk menjual barang tersebut dengan izin BMT.
Apabila  hasil  penjualan  melebihi  kewajibannya,  kelebihantersebut menjadi  milik  anggota.  Dan  apabila  penjualan  tersebut  lebihkecil  dari kewajibannya,  makanasabah  harus  menutupi  kekurangannya. 75 Dalam keadaan  memaksa  yaitu  suatu  keadaandebitur  tidak  dapat  melakukan prestasinya  kepada  kreditur  yangdisebabkan  adanya  kejadian  yang  berada diluar  kekuasaanya.  Maka,terdapat  ketentuan  bahwa  kreditur  tidak  dapat meminta pemenuhanprestasi. Debitur juga tidak dapat dinyatakan lalai dan resiko tidakberalih pada debitur
Apabila  anggota  tidak  dapat  mengembalikan  sebagian  atauseluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembagakeuangan syariah telah  memastikan  ketidakmampuan  peminjam,maka  lembaga  keuangan syariah  memberi  keringanan  berupaperpanjangan  jangka  waktu pengembalian.  Kemudian,  menghapussebagian  atau  seluruh  kewajiban peminjam.
Lain  halnya,  bila  anggota  tidak  menunjukkan  keinginanuntuk mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  danbukan  karena ketida kmampuannya,  maka  lembaga  keuangan  syari’ahdapat  menjatuhkan sanksi  kepada  anggota.  Sanksi  yang  dimaksudadalah  berupa  penjualan barang  jaminan.  Namun,  apabila  barangjaminan  tidak  mencukupi,  maka harta  lain  yang  dimiliki  olehanggota  dapat  diambil  untuk  memenuhi kewajibannya secarapenuh. 76

## 4. KESIMPULAN
Dari pembahasan dan analisis yang penulis lakukan terhadappelaksanaan akad bai’ bitsaman ajil di BMT Ya Ummi Fatimah Pati, makadapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek  yang  terjadi  di  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  adalah  terjadi  dua akadjual  beli,  yang  pertama  akad  jual  beli  anggota  sebagai  penjual
75 Adiwarman  Karim,  Bank  Islam, Analisis  Fiqh  dan  Keuangan ,  Jakarta:  PT.  Raja GrafindoPersada, 2011, cet.8, hlm.106
76 Zainudin Ali, op.cit, hlm. 4.
Analisis Implementasi akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil | 89
dan  BMT  sebagai  pembeli  yangmana  anggota  menjual  barang jaminan kepadaBMT dan dihargai dengan harga taksiran yang ada di masya rakat.  Danyang  keduaakad  bai’  bitsaman  ajildengan  penjual pihak  BMT  dan  pembeli  adalah  anggota,  yang  mana  pihak  BMT menjual  barang  jaminankepada  anggota  dengan  harga  taksiran ditambah  dengan  margin  yangdisepakati  dan  dibayar  secara angsuran.Dalam  prakteknya  akad  ini  belumsesuai  dengan  konsep akad bai’ bitsaman ajil secara baik dan benar.
2. Analisis  mengenai  implementasi  akad  pembiayaan  bai’  bitsaman ajilyang  dilakukan  di  BMT  Ya  Ummi  Fatimah  Pati  belum  sesuai karena  akad  bai’  bitsaman  ajil  yang  diterapkan  sepe rti  akad  rahn yangmanabarang  jaminan  tersebut  dihargai  dengan  harga  taksiran yang  ada  dimasyarakat  dan  barang  jaminan  tersebut  akan dikembalikan setelahpembayarannya lunas. Seharusnya pihak BMT itu melakukan penjualbarang yang diinginkan anggota dengan harga pokok barang ditambahmargin yang disepakati dan dibayar secara angsuran
Daftar Pustaka Muhammad, Ridwan. (2005). Manajemen Baitul Maal wat Tamwil . Penerbit UII Press. Yogyakarta. Zainul Arifin. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alfabet. Cet. 4 Nurul Huda, Mohamad Heykal. (2010). Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis danpraktis,Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Jamal  Lulail  Yunus.  (2009). Manajemen  Bank  Syariah  Mikro .  UIN  Malang Press.
Muhammad  Syafii  Antonio.  (2001). Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta: Gema Insani.
Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud. (2001). Perbankan Syariah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Adiwarman Karim. (2004). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
Karnaen  A  Perwataadmaja  dan  M.  Syafii  Antonio.  (1992). Apa  dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Ahmad Mustafa Al-Maragi. (1993). Tafsir Al-Maragi. Semarang: PT. Karya Toha Putra. Abdul Ghofur Anshori. (2007). Perbankan Syariah Di Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Suyud  Margono  dkk.  (2009). Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Purwahid Patrik. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju.
Ghufron  A  M as’adi .  (2002). Fiqh  Muamalah  Kontekstual. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Al.  Hafizh  Ibn  Hajar  al-Asqalani.  (2008). Bulughul  Marom  versi  2.0,  Kitab jual  beli,  bab  syarat-syarat  dan  yang  dilarang  diperjualbelikan ,  Pustaka  Al- Hidayah, 1429 H/ 2008 M, Hadits No. 820. Ascarya. (2007). Akad Dan Produk Bank Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Nasrun Haroen. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. Zainuddin Ali. (2008). Hukum Gadai Syariah , Jakarta: Sinar Grafika. Wangsawidjaja.  (2012). Pembiayaan  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Muhammad  Syafi’i .  (2001). Antonio,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, Jakarta: Gema InsaniPress. Dadan  Muttaqien.  (2009). Aspek  Legal  Lembaga  Keuangan  Syari’ah, Yogyakarta: Safiria Insani Press. Adiwarman Karim, Bank Islam. (2011). Analisis Fiqh dan Keuangan . Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.