Perspek f Hukum Feminis terhadap Aturan Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja di Indonesia
Agus Pra wi* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a3

## Abstrak
Studi ini menggambarkan bagaimana ﬂeksibilitas pasar tenaga kerja yang menjadi nafas dalam  hukum  perburuhan  Indonesia  memiliki  dampak  kebijakan  terhadap  konstruksi gender. Sebaliknya konstruksi gender juga menentukan bagaimana ﬂeksibilitas pasar tenaga kerja diprak kkan oleh pemerintah. Desk study terhadap teks-teks lama tentang feminis, hukum  feminis,  dan  perburuhan  pen ng  untuk  memahami  kesinambungan  antara fenomena perburuhan di masa lalu dan fenomena perburuhan yang menjadi trend saat ini. Dengan perspek f feminis, arus utama analisis perburuhan yang meyakini bahwa kebijakan ﬂeksibilitas  baru  terjadi  di  era  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan menjadi  dak relevan. Perspek f feminis melihat bahwa ﬂeksibilitas bagi perempuan  sudah  terjadi  sejak  gelombang  feminisasi  manufaktur  di  era  Hubungan Industrial  Pancasila  di  masa  Orde  Baru,  yang  mana  berpengaruh  pada  skema-skema ﬂeksibilitas  saat  ini.  Temuan-temuan  melalui desk  study ini  diveriﬁkasi  melalui organic feminist inquiry , yang mana para kolaborator studi ini turut menganalisis temuan-temuan tersebut. Pada akhirnya, studi ini sangat relevan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan perburuhan maupun kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan yang justru kontra- produk f dengan upaya pengarusutamaan gender.
Kata kunci : ﬂeksibilitas, gender, ketenagakerjaan, perempuan, feminis
Feminist Legal Perspec ves on the Regula on of Labor Market Flexibility in

## Indonesia

## Abstract
This  study  describes  how  labor  market  ﬂexibility  cons tu ng  the  main  spirit  in  the Indonesian  labor  law  has  had  a  strong  regulatory  impact  on  the  gender  construc on. Oppositely,  the  gender  construc on  has  also  determined  the  schemes  of  labor  market ﬂexibility  enacted  by  the  Indonesian  government.  The  desk  study  to  the  classic  texts  of feminist,  feminist  law,  and  labor  is  important  to  reveal  the  sustainability  of  the  labor phenomenon  in  the  previous  regimes  within  the  current  labor  trend  and  the  women empowerment  trend.  Through  the  feminist  perspec ves,  the  mainstream  of  most  labor analyses, which defend that the ﬂexibility policy has been enabled by enac ng Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower becomes irrelevant. The feminist perspec ves ﬁnd that, for  women,  ﬂexibility  has  been  developed  since  the  feminiza on  wave  in  manufacture sectors within the era of the Pancasila Industrial Rela ons during the New Order regime,
* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, , S.H. a.pra wi@unpad.ac.id (Universitas Indonesia), LL.M. (Universiteit van Tilburg).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
which has inﬂuenced the current ﬂexibility schemes. This ﬁnding through the desk study has been veriﬁed through an organic feminist inquiry, in which the research collaborators have taken  part  in  analyzing  the  ﬁnding.  Finally,  this  study  is  relevant  to  review  the  labor regula ons  as  well  as  women’s  empowerment  policies,  which  are,  in  fact,  counter- produc ve to the gender mainstreaming strategy.
Keywords: ﬂexibility, gender,  labour, women, feminist.

## A.   Pendahuluan
Fleksibilitas merupakan sebuah upaya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan  pasar  yang  dak  menentu  dengan  cara  mengan sipasi ke daksempurnaan dan ineﬁsiensi kinerja ins tusi pasar.¹ Fleksibilitas merupakan strategi  yang  diprakarsai  oleh Organiza on  for  Economic  Coopera on  and Development (OECD), sebuah organisasi internasional negara-negara industri, sejak tahun 1970. Salah satu penerapan ﬂeksibilitas adalah penciptaan ﬂeksibilitas pasar tenaga  kerja.  Indonesia  merupakan  anggota  ke-34  Development  Centre  OECD. OECD  mempromosikan  ﬂeksibilitas  pasar  tenaga  kerja  sebagai  jalan  keluar  dari masalah pengangguran sejak pencanangan ﬂeksibilitas untuk pertama kalinya.²
Masalah pengangguran yang menjadi alasan penerapan ﬂeksibilitas merupakan dampak  dari  kegagalan  kompe tor  negara-negara  kapitalis,  yakni  negara-negara kesejahteraan  kapitalis  dan  negara-negara  sosialis,  dalam  mempertahankan  era statutory regula on .³ Pada era tersebut, pasar tenaga kerja diatur dengan berbagai jaminan,  seper   jaminan  hubungan  kerja,  jaminan  pendapatan,  dan  jaminan kebebasan  berserikat.  Hampir  seluruh  skema  pekerjaan  adalah  penuh  waktu. Namun  di  negara-negara  sosialis,  terlalu  ketatnya  kontrol  negara  berujung  pada stagnansi  produk vitas  karena  sistemnya  yang  menutup  berbagai  kesempatan untuk  mengembangkan  sistem  produksi  melalui  hubungan  kerja.  Sementara  di negara-negara kesejahteraan kapitalis, negara terbuk   dak mampu menyediakan pembaruan  pasar  tenaga  kerja  dan  jaminan  pendapatan  dalam  masa  ekonomi terbuka, sebagai dampak dari globalisasi.⁴ Pada era ini, pasar tenaga kerja secara berangsur diatur dengan ﬂeksibel dari sisi waktu, lokasi, dan keterampilan.
¹ Guy Standing, Global Labour Flexibility: Seeking Distribu ve Jus ce , London: MacMillan Press Ltd, 1999, hlm. 49.
² The Organisa on for Economic Co-opera on and Development ( OECD), “More ﬂexibility in labour market policy management would boost growth, says OECD,” h p://www.oecd.org/general/moreﬂexibilityinlabourmarket policymanagementwouldboostgrowthsaysoecd.htm, diunduh 27 Maret 2017. ³ Menurut Standing, era statutory regula on merupakan era di mana peraturan perundang-undangan memiliki posisi  kuat  dalam  menentukan  strategi  ekonomi  dan  sosial  suatu  negara,  termasuk  dalam  hal  regulasi perburuhan. Norma-norma yang paling ideal terkait perburuhan dapat bertahan karena kedigdayaan produksi massal dan stabilitas pekerja. Oleh karenanya, negara yang iden k dengan statutory regula on adalah negara- negara  kapitalis  kesejahteraan  dan,  pesaing  utamanya,  negara-negara  sosialis. Statutory  regula on ini berkebalikan dengan market regula on, di mana stabilitas peraturan perundang-undangan dapat dikatakan lemah karena segala norma ditentukan oleh pasar.
⁴ Guy Standing, Op.cit ., hlm. 59.
Menurut Standing, pada dasarnya, kebijakan ﬂeksibilitas selalu mengkondisikan ke adaan jaminan ketenagakerjaan ( employment insecurity ), mulai dari ke adaan jaminan  kerja,  jaminan  reproduksi  keterampilan,  jaminan  pendapatan,  jaminan pelayanan sosial, hingga jaminan representasi (melalui serikat buruh atau partai buruh misalnya).⁵ Ar nya, ﬂeksibilitas  dak melulu berkaitan dengan pemangkasan hak-hak ekonomi buruh, tetapi juga dengan penghancuran hak-hak poli k buruh, yang  secara  dak  langsung  (namun  efek f)  dapat  menciptakan employment insecurity.
Di  Indonesia,  is lah  ‘ﬂeksibilitas  tenaga  kerja’  baru  populer  setelah  di- berlakukannya  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan (UU  Ketenagakerjaan),  di  mana  ﬂeksibilitas  iden k  dengan  strategi  informalisasi buruh, outsourcing ,  sub-kontrak,  hubungan  kerja  yang  dak  memiliki  standar berdasarkan hukum, dan mobilisasi industri rumahan. Walaupun begitu, migrasi tenaga  kerja  ke  luar  negeri,  gelombang  feminisasi⁶  buruh  di  era  1970-an  hingga akhir 1990-an, dan absennya jaminan kebebasan berserikat pada rezim Soeharto sesungguhnya  merupakan  bagian  dari  prak k-prak k  ﬂeksibilitas  pasar  tenaga kerja. Jadi, apabila mengacu pada konsep ﬂeksibilitas, menyebut Orde Baru sebagai representasi statutory  regula on dapat  dikatakan  kurang  relevan  karena  peng- hancuran serikat buruh, yang berujung pada employment insecurity ,  dak dapat dilepaskan dari dimulainya fase ekspansi kapital di Indonesia.
Di negara-negara barat, model ﬂexicurity (ﬂexibility dengan security) diterapkan khususnya  pada  sektor-sektor  yang  sarat  dengan  pekerja  perempuan.⁷  Bagi indikator  keseteraan  gender,  ﬂeksibilitas  pasar  tenaga  kerja  se daknya  mampu meningkatkan angka par sipasi kerja perempuan secara pesat. Sebagai contoh, di Inggris,  ﬂeksibilitas  lokasi  kerja  merupakan  jalan  pintas  yang  diambil  oleh pemerintah  Inggris  untuk  menurunkan  angka  pengangguran  sekaligus  untuk mencitrakan diri sebagai contoh keberhasilan kesetaraan gender dalam mengakses
⁵ Guy Standing, Op.cit , hlm. 167, 184, 186, 190, 194-197, 213.
⁶ Feminisasi diambil dari kata feminiza on. Feminisasi merupakan is lah umum dalam studi feminis (sosiologi feminis, hukum feminis, dan lain sebagainya) yang mengacu pada pergan an peran laki-laki (umumnya dalam hal  sektor-sektor  ekonomi)  oleh  peran  perempuan.  Dalam  konteks  perburuhan  sendiri,  is lah  feminisasi menjadi populer setelah terbitnya buku Teri L. Caraway yang berjudul Assembling Women: the Feminiza on of Global Manufacturing pada tahun 2007. ⁷ Flexicurity merupakan  ide  kelompok-kelompok  sosial  demokra k  di  negara-negara  Uni  Eropa  untuk menciptakan sistem penyeimbang terhadap kebijakan pasar tunggal di Uni Eropa. Walaupun diterapkan secara beragam di masing-masing negara, ada beberapa prinsip umum dari ﬂexicurity (lihat European Commission , “Flexicurity”, , diunduh  31  Maret  2017). Pertama, adanya h p://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102 pengaturan kontrak yang ﬂeksibel. Prak k ini dikenal dengan is lah ’easy hire, easy ﬁre’. Kedua, adanya strategi pembelajaran  jangka  panjang  yang  komprehensif.  Dengan  ﬂeksibilitas  untuk  memiliki  pengalaman  kerja  di berbagai perusahaan, pekerja diharapkan jauh memiliki pengalaman yang matang. Ke ga, adanya kebijakan pasar tenaga kerja yang ak f dan efek f. Keempat, adanya sistem jaminan sosial ( social security ) modern yang menjadi penyeimbang bagi kebijakan ﬂeksibilitas.
ekonomi melalui kerja.⁸ Dalam kasus Indonesia, pengiriman tenaga kerja wanita ke berbagai  negara  tujuan,  feminisasi  sektor  manufaktur  di  era  Orde  Baru,  infor- malisasi sektor manufaktur pasca krisis keuangan Asia 1997, dan pemberdayaan ekonomi  perempuan  melalui home-based  industry ,  yang  menjadi  tren  pember- dayaan  perempuan  hingga  saat  ini,  dapat  dikatakan  mampu  meningkatkan par sipasi kerja perempuan Indonesia. Namun hal tersebut belum menunjukkan bahwa kesetaraan gender sudah tercapai.
Berdasarkan  situasi  di  atas,  Penulis  bertujuan  untuk  memaparkan  dampak sesungguhnya  aturan  ﬂeksibilitas  pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia  dan  pre- ferensinya  pada  perempuan  terhadap  konstruksi  gender:  apakah  peningkatan par sipasi perempuan dalam kerja upahan merupakan bentuk kesetaraan gender? Untuk itu, studi yang menjadi dasar ar kel ini menggunakan pendekatan hukum feminis untuk membaca ulang  makna dari angka par sipasi kerja perempuan.

## B.   Pendekatan Hukum Feminis dalam Isu Perburuhan

## 1.   Pendekatan Hukum Feminis
Pemikiran-pemikiran  hukum  feminis  sesungguhnya  dak  dapat  dilepaskan  dari pemikiran-pemikiran feminis yang berkembang. Akan tetapi, bersentuhan dengan fenomena-fenomena  hukum,  baik  melalui  peneli an  maupun  melalui  prak k hukum, membuat pemikir hukum feminis justru mempertanyakan keyakinan para pemikir  feminis  yang  mengusung  masing-masing  pemikirannya  (liberal,  radikal, Marxist, dan lain sebagainya). Pendekatan hukum feminis sangat pen ng dalam pembahasan topik perburuhan umumnya dan topik ﬂeksibilitas khususnya, yakni untuk  memahami  bahwa  angka  par sipasi  perempuan  dak  selalu  menjadi indikator kesetaraan dan keadilan gender.
a. Belum tercapainya “netral-gender” Standar yang ada dalam nilai-nilai rule of law masih dalam ranah kesetaraan yang sifatnya formal. Bahkan feminis radikal mengkri si feminis liberal yang cenderung terjebak  pada  formalitas  kesetaraan  dalam  hukum.  Feminis  liberal  cenderung mendorong  perempuan  untuk  cukup  terlihat  seper   laki-laki  dengan  segala standar  yang  dibuat  dan  diterapkan  kepada  laki-laki.  Feminis  liberal  mem- bayangkan bahwa, dengan begitu, perempuan dapat diperlakukan sama dengan laki-laki.⁹  Padahal  dalam  standar  yang  dibuat  dan  diterapkan  oleh  laki-laki, perempuan  dak  mungkin  memunculkan  perdebatan  terhadap  nilai-nilai keperempuanan.
⁸ Sandra Fredman, “Women at Work: the Broken Promise of Flexicurity,” the Industrial Law Journal , Vol. 33, No. 4,
2004, hlm. 300.
⁹ Nicola Lacey, “Feminist Legal Theories and the Rights of Women,” dalam buku Gender and Human Rights , yang disusun oleh Karen Knop (eds), Oxford: Oxford University Press, 2004, hlm. 20.
Aturan-aturan  yang  mengakomodasi  ndakan- ndakan  aﬁrmasi,  termasuk yang berbasis kuota, bagi perempuan untuk berpar sipasi di ranah publik justru seringkali  membuat  upaya  untuk  mencapai  netral-gender  semakin  jauh.  Dalam bidang ketenagakerjaan, gerakan emansipasi perempuan untuk kerja-kerja publik dikri k oleh feminis Marxis karena perempuan justru terjebak dalam sektor-sektor yang  memakai  penilaian  kultur  terhadap  perempuan  sebagai  ’jinak,  penyayang, penurut, dan sabar‘ untuk membayar perempuan dengan upah murah.¹⁰
b. Women-Centred-ness Women-centred-ness menempatkan  pengalaman  dan  kepen ngan  perempuan sebagai  pusat  perha an  dalam  kajian-kajian  dan  prak k-prak k  hukum.  Akan tetapi, sulit sekali mencapai sebuah kesepakatan di antara kalangan feminis sendiri tentang  perempuan  yang  mana  yang  menjadi  fokus  dalam women-centred-ness ini.¹¹  Para  feminis  liberal  kerap  mendapatkan  pertanyaan  terkait  ke dakhadiran beberapa  kategori  perempuan  sebagai  subjek,  sekalipun  ada  segelin r  kategori perempuan yang hadir dalam pembuatan hukum.¹² Ar nya dapat dikatakan bahwa masing-masing  kategori  perempuan  memiliki  pengalaman  dan  konsekuensinya, kepen ngan yang berbeda.
Ke ka perempuan memenangkan pertarungan untuk diakui setara dengan laki- laki  dalam  hal  membuat  kebijakan  dan  mengontrol  kebijakan,  mereka  seringkali ber ndak  atas  nama  semua  perempuan.  Padahal  pengalaman  dan  kepen ngan para perempuan yang diatasnamakan oleh perempuan pemenang tersebut sama sekali  dak muncul dalam kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal ini, women-centred- ness sama opresifnya dengan dominasi laki-laki. Perbedaan kelas sosial, ras, dan seksualitas  dapat  menjadi  faktor-faktor  yang  menyebabkan  munculnya  kategori- kategori perempuan dengan pengalaman dan kepen ngan yang berbeda.¹³
Penyebab  utama  dari  kegagalan  strategi women-centred-ness adalah perempuan  hanya  akan  mengatasnamakan  kons tuen  poli knya,  bukan  para perempuan itu sendiri sebagai kelompok poli k. Dengan kata lain, ada kegagalan menemukan  sebuah  iden tas  perempuan  yang  dapat  merepresentasikan pengalaman  dan  kepen ngan  perempuan,  tanpa  membedakan  latar  belakang berdasarkan kelas sosial, ras, dan lain sebagainya.¹⁴
¹⁰ Ibid.
¹¹ Joanne Conaghan, “Reasessing the Feminist Theori cal Project in Law,” Journal of Law and Society , Vol. 27, No. 3, 2000, hlm. 365. ¹² Alessandra Tanesini, An Introduc on to Feminist Epistemologies , Oxford: Blackwell, 1999, hlm. 6; Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Iden ty , 1st edi on, London: Routledge, 2006, hlm. 33. ¹³ Elizabeth V Spelman, Inessen al Women: Problems of Exclusion in Feminist Thought , Boston: Beacon Press, 1988, hlm. 350. ¹⁴ Nancy C. M. Hartstock, Money, Sex, Power: toward a Feminist Historical Materialism , New York: Longman, 1983, hlm. 310.

## c. Pembedaan antara Publik dan Privat
Kri k ini khususnya ditujukan kepada pemikir feminis liberal yang berasumsi bahwa dunia ini dibagi menjadi 2 (dua) ranah, yakni publik dan privat. Tindakan dan campur tangan  negara  hanyalah  untuk  urusan-urusan  yang  bersifat  publik.  Sedangkan urusan-urusan  yang  bersifat  privat  atau  domes k  diasumsikan  sebagai  otonomi individu. Sebagian besar feminis liberal memandang rumah dan keluarga sebagai ranah privat.
Para feminist legal scholars pada dasarnya mempertanyakan asumsi tersebut melalui  contoh-contoh  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.¹⁵  Lebih  jauh  lagi, dalam  konteks  perburuhan, unpaid  care  work ,  ﬂeksibilitas,  dan home-based industry menjadi  dasar  untuk  menguji  apakah  privat  selalu  menjadi  otonomi individu.  Sebagai  contoh,  kebijakan  mengalihkan  pelaksanaan  pekerjaan,  baik secara  sebagian  atau  seluruhnya,  berdampak  pada  terbatasnya  hak  perempuan untuk menikma   dak hanya upah lembur, tetapi juga hak reproduksinya.
d. Eksploitasi Ganda
Di tengah pandangan pemikir feminis Marxist bahwa opresi terhadap perempuan adalah semata-mata persoalan kelas, legal scholars banyak yang mempertanyakan mengapa  eksploitasi  terhadap  perempuan  dak  melulu  dilakukan  oleh  laki-laki borjuis.  Laki-laki  proletar  pun  menikma   eksploitasi  terhadap  perempuan. Walaupun begitu, kemudian muncul pandangan baru di kalangan feminis Marxis. Pandangan  ini  disebut  sebagai  teori dual  system ,  di  mana  produksi  kapitalis melibatkan eksploitasi produksi terhadap kelas pekerja dan eksploitasi reproduksi terhadap  perempuan.  Kemampuan  kerja  reproduk f  dari  perempuan  yang dieksploitasi oleh laki-laki sama saja dengan kemampuan kerja produk f dari kelas pekerja yang dieksploitasi oleh kapitalis.¹⁶
Yang  menjadi  masalah  ke ka  diterapkan  dalam  hukum  adalah  dak  di- akomodasinya eksploitasi terhadap kemampuan kerja reproduk f sebagai sebuah bentuk  pelanggaran  hukum.  Sedangkan  berbagai  bentuk  eksploitasi  terhadap kemampuan  kerja  produk f  pada  umumnya  sudah  diakomodasi  sebagai  sebuah bentuk pelanggaran hak oleh hukum.¹⁷ Sebagai contoh, pelanggaran 8 (delapan) jam  kerja  lazimnya  sudah  diatur  oleh  hukum  sebagai  sebuah  pelanggaran  hak buruh. Akan tetapi mengkondisikan seorang perempuan untuk menanggung jam kerja rumah tangga (mengasuh anak, mencuci, memasak, dan lain sebagainya) lebih nggi  dari  laki-laki  justru  cenderung  dibenarkan  oleh  hukum.  Hukum  bahkan seringkali mengaturnya sebagai ’kewajiban istri‘.
¹⁵ Nicola Lacey, Loc.cit. ¹⁶   Michelle  Barrret, Women’s  Oppression  Today:  the  Marxist/Feminist  Encounter ,  2nd  Edi on,  London:  Verso, 1991. ¹⁷ Nicola Lacey, Op.cit. , hlm. 23.

## 2.   Pendekatan Hukum Feminis terhadap Buruh Perempuan
Dalam  literatur  hukum  perburuhan  feminis,  ada  2  (dua)  hal  yang  menjadi  fokus pembahasan. Pertama adalah  memperluas  domain  hukum  perburuhan  dengan memasukkan isu imigrasi dan unpaid work atau kerja tak berbayar. Lebih jauh lagi, pemikir hukum perburuhan feminis menekankan pada kerja-kerja pengasuhan, baik yang  berbayar  maupun  yang  tak  berbayar. Kedua, pemikir  hukum  perburuhan feminis mendapatkan tantangan dari de-teritorialisasi, di mana subjek dari hukum perburuhan  menuntut  hukum  perburuhan  untuk  dapat  diterapkan  secara  lintas batas  dan  lintas  bangsa.  Konsep  hukum  posi f  bagi  sebuah  negara  dan  bangsa menjadi  sangat  dangkal  untuk  diterapkan  dalam  konteks  hukum  perburuhan feminis.¹⁸
a. Memperluas Konsep ’Kerja’
Posisi  rentan  perempuan  dalam  pasar  tenaga  kerja  berkaitan  erat  dengan pembagian  kerja  berbasis  gender  atau the  gendered  division  of  labor di  dalam keluarga.  Pembagian  kerja  berbasis  gender  dalam  keluarga  menjadi  awal  mula dikotomi makna kerja, dimana salah satunya diabaikan dalam hukum perburuhan. Ada  beberapa  contoh  dikotomi,  seper   kerja  publik/domes k,  produk f/ reproduk f, berbayar/tak berbayar, formal/informal, dan lain sebagainya.¹⁹ Kerja- kerja  tak  berbayar,  reproduk f,  domes k,  dan  informal  cenderung  dak  men- dapatkan tempat dalam hukum perburuhan karena hukum perburuhan yang masih tradisional  cenderung  memandang  kerja  sebagai  ak vitas  untuk  mendapatkan imbalan,  yakni  upah,  dan  ak vitas  untuk  orang  lain,  yang  memberikan  perintah kerja dan upah.
Kri si  dari  pemikir  hukum  feminis  di  atas,  sayangnya,  belum  diadopsi  oleh pemikir hukum perburuhan. Konsep reproduksi sosial, yang utamanya didapat dari literatur  ekonomi  poli k,  belum  mendapatkan  perha an  dari  ahli  hukum  per- buruhan. Reproduksi sosial sendiri adalah sebuah proses sosial yang menjadikan reproduksi, yakni melahirkan anak dan merawat anak, sebagai ak vitas melahirkan (calon) generasi tenaga kerja dan ak vitas menjaga generasi tenaga kerja secara kualitas dan kuan tas. Singkatnya, melahirkan dan merawat anak memiliki fungsi sosial ekonomi. Sementara keluarga menjalankan peran reproduksi sosial, negara membangun suppor ng system berupa kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan, pendidikan,  dan  migrasi.²⁰  Pelayanan  kesehatan  untuk  mempersiapkan  tenaga
¹⁸ Judy  Fudge,  “Commodifying  Care  Work:  Globaliza on,  Gender,  and  Labour  Law,” Paper  presented  at  the Inaugural Labour Law Research Network Conference , Barcelona, June 13 – 15, 2013. ¹⁹ Joanne Conaghan dan Kerry Ri ch (eds), Labour Law, Work, and Family: Cri cal and Compara ve Perspec ves , Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 38; Kerry Ri ch, “Feminiza on and Con ngency: Regula ng the Stakes of Work for Women,” dalam buku Labour Law in an Era of Globaliza on: Transforma ve Prac ces and Possibili es , yang disusun oleh J. Conaghan, R.M. Fischl, dan K. Klare (eds), Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 129.
²⁰   Judy Fudge, “Precarious Migrant Status and Precarious Employment: The Paradox of Interna onal Rights for Migrant Workers,” Compara ve Labor Law and Policy Journal, Vol. 34, No. 1, 2012: 95 – 132, hlm. 100 -101.
kerja  siap  pakai  yang  sehat  secara  ﬁsik.  Pelayanan  pendidikan  ditujukan  untuk menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dan migrasi ditujukan untuk men- dukung  kebutuhan  cadangan  tenaga  kerja  di  sektor-sektor  yang  dibutuhkan  di negara-negara lain.
Hukum  perburuhan  tradisional  juga  telah  mengabaikan  persoalan unpaid domes c  work atau  kerja  rumah  tangga  tak  berbayar,  yang  pada  umumnya dilakukan  oleh  perempuan  atau  istri.  Hukum  perburuhan  tradisional  hanya mengakomodasi kerja-kerja yang dianggap produk f, yakni menghasilkan barang dan  jasa  yang marketable atau  sesuai  kebutuhan  pasar.  Sedangkan,  kerja-kerja rumah  tanggap  dianggap  bersifat  reproduk f  karena  memiliki  lingkup  rumah tangga, yang sebagian besar selalu berurusan dengan ak vitas-ak vitas melahirkan dan  merawat  anak.  Sehingga  mengintegrasikan  kerja-kerja  domes k  ke  dalam hukum perburuhan bukanlah hal yang mudah diterima oleh kebanyakan pemikir hukum perburuhan yang masih tradisional.²¹ Namun yang terjadi adalah muncul berbagai kebijakan perburuhan yang sering disebut sebagai family-friendly policies atau kebijakan ramah keluarga, di mana peran domes k perempuan justru semakin dipertahankan dalam skema-skema kerja tak berbayar.
Daripada  melegi masi  kerja  rumah  tangga  sebagai  salah  bentuk  kerja  yang nyata sebagaimana kerja produk f, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan model-model  kerja  ﬂeksibel,  khususnya  ﬂeksibel  secara  ’tempat’  dan  ’waktu’. Secara ’tempat’, perempuan diharapkan dapat melakukan pekerjaan produk f di rumah,  dengan  harapan  bahwa  perempuan  tetap  dapat  melakukan  tugas reproduk fnya. Sedangkan ﬂeksibilitas secara waktu membuat kita  dak bisa mem- bedakan alokasi waktu perempuan untuk melakukan kerja produk f dan alokasi waktu perempuan untuk melakukan kerja reproduk f.²² Dapat dikatakan bahwa hal ini  menjadi  pilihan  negara  dalam  pengasuhan  anak  dibandingkan  menyediakan infrastruktur pengasuhan di tempat kerja publik.
b. De-teritorialisasi
Lain halnya jika membahas kerja-kerja pengasuhan dalam konteks global, di mana kerja pengasuhan sudah dikomodiﬁkasi sebagai salah satu sektor kerja. Kebijakan- kebijakan  perdagangan  global  pun  melegi masi  kerja  pengasuhan  sebagai  salah satu  komoditas.  Namun  dengan  adanya  pengakuan  terhadap  kerja  pengasuhan sebagai sebuah sektor kerja, apakah hal tersebut memperlemah atau memperkuat pembagian  kerja  berdasarkan  jenis  kelamin.  Dilema  tersebut  muncul  karena  di negara-negara tujuan, pekerja migran perempuan sangat dibatasi pada pekerjaan- pekerjaan yang, lagi-lagi, menggunakan nilai-nilai sosial terhadap keperempuanan, seper  pekerja rumah  tangga, pengasuh,  dan  pekerja seks, yang  iden k  dengan
²¹ Kerry Ri ch, Loc.cit. ²² Sandra Fredman, Op.cit. , hlm. 302.
kondisi  yang  dak  stabil,  khususnya  terkait  dengan  upah  yang  rendah  dan  dak adanya jaminan sosial.²³
Sebelumnya sudah disebutkan bahwa sudah ada kebijakan perdagangan global yang melegi masi kerja pengasuhan sebagai salah satu komoditas perdagangan. General  Agreement  on  Trade  and  Services (GATS)  di  bawah World  Trade Organiza on (WTO)  memfasilitasi  pengasuhan  sebagai  komodi   jasa  sehingga dapat  diperdagangkan  dalam  skema  perdagangan  global.²⁴  Hukum  perburuhan seharusnya dapat menjadi penyeimbang berlakunya GATS di level nasional. Akan tetapi,  hukum  perburuhan  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  hukum perburuhan memiliki keterbatasan teritori, di mana ada kesenjangan aturan yang mengabaikan  standar  hubungan  kerja  maupun  perlindungan  bagi  buruh  yang bermigrasi ke negara lain.²⁵
Keterbatasan konsep hukum perburuhan yang kedua adalah sekalipun kerja- kerja pengasuhan telah dilaksanakan dalam skema komoditas jasa, hubungan kerja dalam kerja-kerja pengasuhan sangatlah personal, tanpa pembatasan waktu kerja, dan  dilaksanakan  di  tempat  kerja  yang  privat,  yakni  rumah  tangga.  Hukum perburuhan  belum  mampu  menanggulangi  kondisi-kondisi  tersebut.  Sebaliknya hukum  perburuhan  seringkali  menganggap  kondisi-kondisi  tersebut  dapat dimaklumi karena skema kerja yang sangat personal tadi.²⁶
c. Menuju Hukum Netral-Gender
Para ahli hukum perburuhan feminis  dak lagi melihat hukum sebagai alat yang netral, yang mampu memecahkan segala persoalan ke daksetaraan gender. Hukum juga  dak dipandang sebagai alat yang otonom dari masyarakat. Walaupun begitu, para ahli hukum perburuhan feminis tetap percaya bahwa hukum memiliki dimensi pelembagaan  sekaligus  norma f.  Hukum  tetap  pen ng  sebagai  alat  untuk menghasilkan  wacana  yang  berperan  pen ng  dalam  membentuk  cara  pandang masyarakat.  Dalam  hal  ini,  hukum  merupakan  alat  yang  menghasilkan  wacana tentang  subjek  hukum  ’laki-laki’  dan  ’perempuan’,  yang  kemudian  membentuk penilaian masyarakat terhadap dimensi ’laki-laki’ dan ’perempuan’. Di sini, hukum menjadi bagian dari proses dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan: apakah setara gender atau bias gender.²⁷
Para ahli hukum perburuhan feminis juga memperluas kajian di luar standar hukum yang berlaku secara nasional, yakni norma-norma yang berlaku baik secara regional maupun internasional. Dalam konteks globalisasi, hukum nasional dapat
²³   Judy Fudge, “Commodifying Care Work….”, Loc.cit. ²⁴ Jane Kelsey, Serving Whose Interests?: the Poli cal Economy of Trade in services Agreements , Oxon: Routledge- Cavendish, 2008, hlm. 189. ²⁵ Judy Fudge, “Precarious Migrant Status and Precarious Employment….”, Loc.cit. ²⁶ Ann Stewart, Gender, Law, and Jus ce in a Global Market , Cambridge: Cambridge University Press, 2011, hlm. 313. ²⁷ Joanne Conaghan, “Reasessing the Feminist Theori cal Project in Law,” Op.cit. , hlm. 363.
merupakan hasil interaksi dengan hukum regional maupun hukum internasional. Hukum  bukan  lagi  merupakan system  of  rules ,  melainkan  merupakan system  of discourse . Sehingga banyak ahli hukum perburuhan feminis yang telah memetakan hukum yang berlaku di  ngkat lokal, di  ngkat nasional, di  ngkat regional, hingga di ngkat  internasional:  bagaimana  hukum-hukum  tersebut  hanya  berujung  pada sebuah dampak sosial, yang memang diharapkan untuk terbentuk.²⁸

## C.   Konstruksi Gender dalam Fleksibilitas di Indonesia 1.   Feminisasi dalam Hubungan Industrial Pancasila
Feminisasi adalah preferensi untuk menggunakan perempuan sebagai tenaga kerja. Di  era  Hubungan  Industrial  Pancasila,  ideologi  perburuhan  yang  diusung  oleh pemerintah  Orde  Baru,  gelombang  feminisasi  yang  terjadi  antara  awal  1970-an hingga  akhir  1990-an  menjadi  strategi  untuk  mendapatkan  posisi  sebagai newly industrialized country.
Kebanyakan pemikir perburuhan Indonesia berpendapat bahwa fokus utama dari  feminisasi  sektor  manufaktur  di  Indonesia  adalah  di  industri-industri  padat karya.  Pendapat  tersebut  dak  sepenuhnya  salah  jika  dianalisis  dalam  konteks negara-negara yang memiliki serikat-serikat buruh dengan posisi tawar  nggi. Pada umumnya, industri-industri padat modal sangat didominasi oleh pekerja laki-laki dengan  upah  nggi  dan  posisi  tawar  serikat  buruh  yang  kuat.  Sehingga  buruh perempuan dengan upah rendah  dak dimungkinkan untuk memasuki industri ini. Akan tetapi dalam konteks Indonesia, transisi industri pada modal dari dominasi pekerja laki-laki (dengan upah  nggi) ke dominasi pekerja perempuan (dengan upah rendah) sangat dimungkinkan karena Indonesia, pada saat itu, berada dalam rezim yang sangat represif terhadap serikat buruh.²⁹
Terlebih, saat itu mesin-mesin berat pada industri padat modal mulai digan dengan mesin-mesin berteknologi  nggi, yang dapat dikendalikan oleh perempuan. Akan  tetapi,  hal  ini  tetap  menggunakan  dimensi  keperempuanan,  seper   teli , sabar,  pencari  na ah  tambahan,  dan  keibuan,  dalam  mengendalikan  teknologi tersebut. Konsekuensi pengggunaan dimensi keperempuanan pada industri padat karya  maupun  industri  padat  modal  adalah  pembenaran  diberlakukannya  upah rendah.
Transisi ke arah dominasi pekerja perempuan terjadi di industri padat modal maupun  di  industri  padat  karya.  Apabila  dilihat  dari  Sta s k  Industri  Besar  dan
²⁸ Ann Stewart, Op.cit. , hlm. 61 - 63. ²⁹   Teri L. Caraway, Assembling Women: The Feminiza on of Global Manufacturing , 1st edi on, New York: Cornell University Press, 2007, hlm. 32. Pada era kekuasaan Soeharto, hanya ada 1 (satu) serikat buruh yang diakui oleh pemerintah, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Ini dikenal sebagai serikat pekerja tunggal. SPSI pun sangat dikooptasi oleh kepen ngan rezim penguasa pada saat itu. Adanya SPSI di  ngkat perusahaan  dak berar  bahwa ada posisi tawar yang kuat bagi buruh di hadapan pengusaha maupun negara.
Industri Sedang yang dibuat oleh Badan Pusat Sta s k (BPS) pada tahun 1994, pada industri padat modal, feminisasi terjadi di sektor elektronik dan sektor tembakau. Sedangkan pada industri padat karya, yang tentunya dengan  ngkat upah rendah, feminisasi terjadi terutama pada sektor-sektor alas kaki, garmen, dan manufaktur lainnya.³⁰
Feminisasi merupakan salah satu bentuk ﬂeksibilitas karena berbagai insecurity yang menjadi dampaknya. Melegi masi sexual division of labor di dalam keluarga menjadi  ’kepala  keluarga’  dan  ’ibu  rumah  tangga’  berkonsekuensi  terhadap perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi napas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kepala keluarga dipandang sebagai pemimpin dalam keluarga,  yang  ar nya  memimpin  secara  keuangan  sebagai  pencari  na ah  atau breadwinner. Sedangkan,  ibu  rumah  tangga  sebagai  penanggung  jawab  segala urusan rumah tangga, seper  pengasuhan anak dan kerja-kerja domes k lainnya. Dengan status ’ibu rumah tangga’, perempuan dianggap  dak berkewajiban untuk mena ahi keluarga sebagaimana laki-laki. Dengan begitu, perempuan seringkali iden k sebagai ’pencari na ah  tambahan’, yang melegi masi perempuan untuk menerima upah secara ﬂeksibel sekalipun sudah berkeluarga.³¹
Selain UU Perkawinan dan KHI, ada beberapa kebijakan lain yang mendukung feminisasi  di  Indonesia,  seper   Keluarga  Berencana  (KB).  Kebijakan  KB,  beserta subsidi yang secara besar-besaran diberikan oleh pemerintah Orde Baru, seakan- akan diberlakukan untuk memungkinkan emansipasi perempuan dalam kerja publik dan  untuk  memungkinkan  mobilisasi  perempuan  (untuk  bekerja).  Hal  tersebut memang benar. Akan tetapi celah-celah pekerjaan yang tersedia untuk perempuan, sebagaimana telah dipaparkan tadi, adalah pekerjaan-pekerjaan yang sarat dengan label budaya terhadap dimensi keperempuanan demi poli k upah murah.
Selain  untuk  menciptakan income  insecurity ,  feminisasi  dapat  mendukung employment insecurity . Lemahnya aturan tentang hak reproduksi perempuan pada era  Hubungan  Industrial  Pancasia  membuat  perempuan,  khususnya  dalam  hal bersalin dan merawat anak,  dak akan bekerja dalam jangka waktu yang lama. Para pemodal (asing) memahami betul hal tersebut dan menjadikannya sebagai strategi untuk  menerapkan employment  insecurity tanpa  melalui  pemutusan  hubungan kerja (PHK).

## 2.   Informalisasi Sektor Manufaktur
Apabila  feminisasi  di  era  Soeharto  memiliki  skema  yang  sangat  formal,  dak demikian halnya yang terjadi pasca krisis keuangan Asia 1997, sebuah momentum yang juga mengakhiri rezim formalisasi.
³⁰ Ibid. ³¹ Ibid.
Sebelum 1997, untuk mencapai status newly industrialized country , Indonesia sangat bergantung pada investasi asing dalam industrialisasi. Investasi asing pun dilakukan  secara  spekula f  dalam  jumlah  besar.  Begitu  juga  dengan  sistem produksi, yakni secara spekula f, sehingga banyak sekali pabrik-pabrik besar yang berdiri di Indonesia. Se ap pabrik tetap menggunakan merek dagang sesungguhnya (misalnya  NIKE)  karena  memang  perusahaan  induk  yang  bersangkutanlah  yang menanamkan  dan  mengelola  modalnya.  Perusahaan  induk  hanya  memakai Indonesia sebagai lokasi. Perusahaan-perusahaan besar dengan skema inilah yang banyak mempekerjakan buruh perempuan pada era Orde Baru.
Pada  saat  krisis  1997,  kenaikan  harga  kebutuhan  pokok  menjadi  alasan  bagi perusahaan  untuk  merespon  dengan  kenaikan  upah,  yang  berar   juga  kenaikan ongkos produksi. Sementara itu, Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan dana cadangan  yang  ada,  termasuk  bantuan  dari Interna onal  Monetary  Fund (IMF), untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah daripada untuk mem-bailout perusahaan- perusahaan,  khususnya  perusahaan-perusahaan  manufaktur.  Hal  ini  dianggap respon yang terlalu lama bagi pemilik perusahaan-perusahaan manufaktur. Secara eksternal, di negara-negara tujuan ekspor, preferensi masyarakat terhadap produk pun mengalami perubahan, baik dari segi kualitas produk maupun harga produk.³² Pada  akhirnya,  perusahaan-perusahaan  manufaktur  memilih  untuk  mengakhiri produksi  di  Indonesia  dan  mencari  strategi  produksi  lain  atau,  bahkan,  mencari negara-negara lain yang lebih ramah terhadap investor. Fase de-industrialisasi ini kemudian  berujung  pada  PHK  massal.  Di  sini,  sektor-sektor  manufaktur  yang sebagian  besar  mempekerjakan  buruh  perempuan,  seper   garmen,  merupakan sektor-sektor yang paling terpukul oleh dampak krisis.
Pada  masa  pemulihan  krisis,  strategi  manufaktur  pun  diubah  secara  besar- besaran. Produksi yang tadinya bersifat spekula f tanpa memper mbangkan daya beli pasar (baik dalam negeri maupun luar negeri) berubah menjadi produksi yang bersifat just  in  me (JIT)  atau by  order .  Jadi,  produksi  hanya  dilakukan  jika  ada pesanan  dari  perusahaan  induk.  Perusahaan-perusahaan  induk  pun  dak  lagi berani  melakukan  produksi  secara  langsung  di  Indonesia,  melainkan  melalui kemitraan dengan pengusaha-pengusaha Indonesia.³³
³² Maria Mies dalam Patriarchy and Accumula on on a World Scale menyebutkan bahwa dalam sejarah dunia, krisis  dak pernah terjadi tanpa adanya penumpukan komoditas. Sistem produksi yang spekula f, dibarengi dengan turunnya daya beli konsumen, hampir selalu menjadi penyebab terjadinya penumpukan komoditas tersebut. Lihat Maria Mies, Patriarchy and Accumula on on a World Scale , 1st edi on, New Jersey: Zed Books, 1986. ³³ Pengusaha-pengusaha Indonesia yang dipilih menjadi mitra perusahaan induk mendirikan perusahaan  dak dengan nama sesuai merek yang dimiliki perusahaan induk. Sebagai contoh, proses produksi produk NIKE  dak lagi dilakukan oleh sebuah perusahaan bernama NIKE, melainkan oleh, salah satunya, PT. Pou Yuen di Cianjur. Meskipun begitu, karena by order system , PT. Pou Yuen berhak melakukan produksi untuk produk selain NIKE jika target produksi untuk NIKE sudah selesai.
a. Informalisasi Manufaktur sebagai Bentuk Fleksibilitas
Just in  me atau JIT menjadi pemicu utama terjadinya informalisasi. JIT adalah cara produksi yang memaksimalkan pasokan input pada k waktu yang tepat.³⁴ Teknik ini menjadi sangat eﬁsien di mata para pemodal karena industri manufaktur  dak perlu menyediakan stok input, seper  modal, bahan baku, dan buruh, hanya untuk menunggu datangnya order dari perusahaan buyer. Hubungan antara perusahaan induk  dan  perusahaan  yang  melakukan  produksi  adalah  hubungan  sub-kontrak. Melalui hubungan sub-kontrak tersebut, perusahaan induk melakukan perjanjian dengan perusahaan mitra hanya dalam lingkup produksi, target produksi, dan biaya keseluruhan.³⁵ Sehingga buruh-buruh yang direkrut oleh perusahaan mitra menjadi tanggung jawab dari perusahaan mitra sendiri karena hubungan kerja pun memang hanya terjadi di antara buruh-buruh dan perusahaan mitra. Konsekuensinya buruh dak dapat meminta pertanggungjawaban dari perusahaan induk.
Sistem  JIT  sendiri  merupakan  prak k  yang  mencakup  beberapa  bentuk ﬂeksibilitas pasar tenaga kerja, yakni:
1. Kontrak pendek: kontrak dibuat untuk jangka waktu yang pendek, sesuai dengan kebutuhan produksi dalam sistem JIT, dengan perpanjangan yang sangat dapat dinegosiasikan;
2. Manipulasi jam kerja dan manipulasi upah (lembur): sistem JIT seringkali memaksa  perusahaan  mitra  untuk  mengerjakan  target  produksi  dalam jangka  waktu  yang  pendek,  di  mana  pembatasan  8  (delapan)  jam  kerja menjadi  dak efek f untuk sistem JIT dan pembayaran upah lembur  dak eﬁsien.  Sehingga  perusahaan  pada  umumnya  memberikan  pekerjaan rumah  untuk  buruh  di  luar  jam  kerja  dengan  cara  meminjamkan  alat produksi,  seper   mesin  jahit,  untuk  dibawa  pulang  oleh  buruh.  Dalam prak k  yang  lebih  buruk,  buruh  direkrut  sebagai  buruh  paruh  waktu,  di mana sebagian besar waktu di rumah digunakan buruh untuk melakukan produksi;
3. Sistem shi : beberapa  perusahaan  dak  memilih  untuk  memberikan pekerjaan rumah untuk buruh karena alasan pengawasan kualitas. Sistem shi seringkali  menjadi  pilihan  jika  dinilai  lebih  eﬁsien  dibandingkan membayar upah lembur kepada seorang buruh; dan
4. Sub-Kontrak:  dalam  sistem  JIT,  buruh  direkrut  secara  borongan  melalui perusahaan  mitra  yang  melakukan  produksi.  Dengan  borongan,
³⁴ Wahyu W. Basjir, “Informalisasi dan Tantangan Perburuhan,” Jurnal Analisis Sosial , Vol. 8, No. 3, 2003, hlm. 1 – 20.
³⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sudah melegi masi adanya sektor-sektor ekonomi yang lebih strategis apabila dijalankan dalam skema informal, yakni sektor manufaktur. Bahkan kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) beserta turunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  memberikan  detail  bidang-bidang  usaha  yang  diarahkan  untuk  diselenggarakan  dalam  skema informalisasi.
kemungkinan-kemungkinan over  me dalam  produksi  dak  diper- mbangkan  dalam  perjanjian  antara  perusahaan  induk  dan  perusahaan mitra.
Bentuk-bentuk  ﬂeksibilitas  yang  menjadi  dampak  informalisasi  sektor manufaktur di atas bukanlah tanpa legi masi dari peraturan perundang-undangan yang  ada.  Mengenai  kotrak  jangka  pendek,  Pasal  59  UU  Ketenagakerjaan melegi masi kontrak dalam jangka pendek.
1. Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan  yang  diperkirakan  penyelesaiannya  dalam  waktu  yang  dak terlalu lama dan paling lama 3 ( ga) tahun;
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  produk  baru,  kegiatan  baru,  atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu  dak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian  kerja  waktu  tertentu  yang  didasarkan  atas  jangka  waktu  tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha  yang  bermaksud  memperpanjang  perjanjian  kerja  waktu  tertentu tersebut,  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sebelum  perjanjian  kerja  waktu  tertentu berakhir  telah  memberitahukan  maksudnya  secara  tertulis  kepada  pekerja/ buruh yang bersangkutan.
6. Pembaruan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  hanya  dapat  diadakan  setelah melebihi masa tenggang waktu 30 ( ga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu  tertentu  yang  lama,  pembaharuan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal di atas dapat dikatakan memberikan celah untuk memberlakukan kontrak dengan  jangka  waktu  yang  pendek.  Deﬁnisi  pekerjaan  yang  bersifat  tetap  juga terlalu  luas,  yakni  pekerjaan  yang  terus-menerus,  dak  terputus-putus,  dak dibatasi waktu, dan bukan pekerjaan musiman. Sedangkan, sistem JIT atau by order selalu  mensyaratkan  pembatasan  waktu  pengerjaan  produk  dan  seringkali dilakukan dengan cara ’sekali selesai’. Dengan demikian, pekerjaan dengan sistem JIT dapat dikategorikan sebagai pekerjaan  dak tetap.
Mengenai jam kerja, Pasal 77 UU Ketenagakerjaan memang mengatur tentang jam kerja. Akan tetapi, dalam ayat-ayatnya, pasal tersebut dapat dikatakan memang memberikan ruang untuk adanya jam kerja yang dapat dinegosiasikan, yakni:
1. Se ap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melipu :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jan 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jan 1 (satu) minggu untuk
5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  dak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Dapat dikatakan bahwa ayat 3 memberikan ruang untuk pelanggaran waktu kerja bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, yang sangat longgar batasannya.
b. Dampak Bagi Perempuan
Dengan  bentuk-bentuk  ﬂeksibilitas  dalam  sistem  JIT  di  atas,  bagi  perempuan sebagai  pekerja  mayoritas  dalam  sektor  manufaktur,  dampaknya  lebih  daripada kehilangan hak atas upah lembur ataupun kehilangan jaminan akan kelangsungan kerja. Secara konstruksi gender, beberapa dampak informalisasi melalui JIT antara lain sebagai berikut:
1. Hilangnya hak atas kesehatan reproduksi Dengan  kerja  borongan  untuk  mengejar  target  produksi,  selama  3  ( ga)  bulan misalnya, buruh perempuan terpaksa melupakan haknya untuk menikma  cu  haid karena dianggap  dak efek f untuk mengejar target produksi. Sekalipun pengusaha menerapkan  model  ’pekerjaan  rumah’  dalam  mengejar  target  produksi,  buruh perempuan pun belum tentu dapat menikma  haknya atas cu  haid. Lebih dari itu, buruh yang sedang hamil  dak akan menjadi preferensi dari pengusaha, khususnya pada kehamilan trimester ke-3 karena sudah mendeka  waktu persalinan.
2. Kembalinya Housewiﬁza on (pe-rumahtangga-an perempuan) Dalam  konsep  feminis-Marxis, housewiﬁza on ini  dak  lepas  dari  kepen ngan ekonomi poli k. Inilah yang dicerminkan oleh informalisasi sektor manufaktur yang terjadi  di  Indonesia.  Penerapan  ’pekerjaan  rumah’  seringkali  dilabeli  dengan ’kemitraan’ atau ’usaha kecil menengah dan koperasi/UKMK’. Bahkan pemerintah berdalih  bahwa home-based  job memberi  kesempatan  bagi  perempuan  untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaannya di sela-sela proses produksi rumahan. Terlebih beberapa lembaga donor asing sering berargumentasi bahwa ini merupakan  bagian  dari  pemberdayaan  perempuan  secara  ekonomi.  Padahal dengan melakukan proses produksi di rumah, justru semakin menegaskan bahwa kerja-kerja  kerumahtanggaan  merupakan  peran  tunggal  dari  perempuan.  Hal  ini tentunya sangat kontra-produk f dengan gerakan kesetaraan gender, di mana laki- laki seharusnya memiliki peran dalam kerja-kerja kerumahtanggaan.
Secara  makro-ekonomi,  home-based  produc on  bukan  sekedar  penggunaan dimensi keperempuanan untuk mewujudkan eﬁsiensi ongkos produksi. Lebih dari itu, karena krisis 1997 menyebabkan penumpukan hasil produksi (yang  dak terjual
di pasar ekspor), home-based produc on merupakan mobilisasi buruh perempuan untuk  turut  menjadi  agen  konsumsi  keluarga  melalui  pembelian  barang-barang hasil  produksi  yang  mengendap  di  dalam  negeri.³⁶  Mendukung  hal  tersebut,  di Jabotabek  (Jakarta,  Bogor,  Tangerang,  dan  Bekasi),  pemerintah  menaikkan  upah minimum  riil  sebesar  24%  pada  tahun  2000  dan  sebesar  33%  hingga  36%  pada tahun 2001.³⁷ Namun pada prak knya, kenaikan upah ini bukan didasari oleh upaya memperbaiki  kesejahteraan  buruh,  melainkan  untuk  meningkatkan  daya  beli buruh,  khususnya  di  sektor  manufaktur,  yang  mayoritas  buruhnya  adalah perempuan.³⁸

## 3.   Pekerja Rumah Tangga dan Migrasi Global
Sebagaimana Interna onal Labor Organiza on (ILO) mengu p data Survey Tenaga Kerja Nasional 2012, terdapat 2.555.000 pekerja rumah tangga (PRT) berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.³⁹ Di luar negeri, PRT pun mendominasi bidang kerja para tenaga kerja Indonesia, yang mayoritas dilaksanakan oleh tenaga kerja perempuan.
³⁶ Mies (1986) sudah mengingatkan para pemikir feminis untuk menyadari sejarah krisis ekonomi di masa lampau, di mana perempuan selalu menjadi agen penanggulangan melalui mobilisasi perannya sebagai agen konsumsi keluarga. Dan ini akan terus berulang dalam berbagai krisis di masa mendatang.
³⁷ Smeru Ins tute, Wage and Employment Eﬀects of Minimum Wage Policy in the Indonesian Urban Labor Market , Jakarta: Smeru Ins tute, 2001. ³⁸ Agus  Pra wi,  “The  Inequity  in  Gender  Mainstreaming  Policy  under  Dena onalized  Governance,” Paper presented at Interna onal Conference of Gender, Neoliberalisme, and Financial Crisis , University of York, UK, 27
September 2013.
³⁹ Interna onal Labor Organiza on (ILO) Jakarta, Technical Report: the Es ma on of Total Domes c Workers in Indonesia ,  Jakarta:  ILO,  2013 , hlm.  46,  50,  52.  Dapat  pula  diunduh  di h p://www.ilo.org/wcmsp5/ groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publica on/wcms_241123.pdf , diakses  30 Maret 2017.
Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 2016.
Tabel 2. Persentase Jumlah Perempuan dan Laki-laki yang Bekerja di LN

## Sumber: BNP2TKI
Apabila melihat data BNP2TKI tentang bidang kerja TKI di luar negeri, sebenarnya jumlah pekerja Indonesia di bidang ’domes c worker’ jauh lebih banyak dari angka yang  disebutkan  dalam  tabel.  Hal  ini  terkait  pemahaman  BNP2TKI  yang  belum menyeluruh  terhadap  penger an  ’pekerja  rumah  tangga’,  yang  juga  mencakup ’caregiver/caretaker’ dan ’housekeeper’.
Menurut ILO, dalam kasus PRT yang bekerja di dalam negeri, PRT  dak memiliki batasan  jam  kerja,  hari  libur,  upah  minimum,  dan  jaminan  kesehatan/ketenaga- kerjaan.⁴⁰  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  UU  Ketenagakerjaan  belum  meng- akomodasi  model  hubungan  kerja  yang  diprak kkan  dalam  pekerjaan  kerumah- tanggaan,  yang  pada  umumnya  bersifat  ﬂeksibel,  di  mana  hubungan  kerja mengedepankan kekeluargaan dan negosiasi hak. Konkritnya  dak ada perjanjian kerja formal antara PRT dan majikannya berdasarkan standar UU Ketenagakerjaan.
Dalam hal PRT di luar negeri, migrasi merupakan bentuk ﬂeksibilitas dalam hal lokasi. Sebenarnya, kawasan regional, baik di negara-negara Associa on of South East  Asian  Na ons (ASEAN)  maupun  di  negara-negara  tujuan  di  kawasan Gulf Coopera on  Council (GCC),  sudah  membatasi free  movement  of  person hanya untuk skilled worker . Akan tetapi GATS mengakomodasi low-skilled reserves sebagai komoditas  perdagangan  jasa,  termasuk  sektor  kerumahtanggaan.  Sehingga  ada peraturan  di  ngkat  global  yang  pada  prak knya  belum  bisa  diimbangi  oleh peraturan di  ngkat regional maupun di  ngkat nasional.
Dari sudut pandang hukum feminis, pekerja migran perempuan sangat dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan yang, lagi-lagi, menggunakan nilai-nilai sosial terhadap keperempuanan, seper  pekerja rumah tangga, pengasuh, dan pekerja seks, yang iden k  dengan  kondisi  yang  dak  stabil,  khususnya  terkait  dengan  upah  yang rendah  dan  dak  adanya  jaminan  sosial.⁴¹  Situasi  tersebut  dak  sepenuhnya memposisikan  negara-negara  tujuan  sebagai  pihak  yang  bersalah  dalam  meng- gunakan  nilai-nilai  sosial  terhadap  keperempuanan  (perempuan  Indonesia)  dan memakainya  sebagai  alasan  untuk  menerapkan  ’buruh  murah’.  Faktor  internal sangat  menentukan  situasi  tersebut.  Menggunakan  nilai-nilai  sosial  terhadap perempuan  sebagai  makhluk  yang  sabar,  telaten,  dan  nrimo  sudah  merupakan kewajaran yang mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dan  nilai-nilai  sosial  tersebut  menjadi trade  oﬀ dari  negara-negara  asal  pekerja perempuan migran untuk mendapatkan tempat dalam perdagangan global.

## D.   Penutup
Feminisasi di era Hubungan Industrial Pancasila, informalisasi di era pos-Soeharto, dan  sektor  PRT  beserta  migrasi  global  terhadapnya  merupakan  skema-skema ﬂeksibilitas  pasar  tenaga  kerja  yang  secara  kuan tas  telah  menunjukkan peningkatan par sipasi perempuan dalam sektor-sektor kerja publik. Akan tetapi dari  perspek f  hukum  feminis,  skema-skema  ﬂeksibilitas  tersebut  telah  meng- gunakan nilai-nilai sosial terhadap perempuan yang justru kontra-produk f dengan gerakan kesetaraan gender.
⁴⁰ Ibid. , hlm. 65 – 69.
⁴¹   Judy Fudge, “Commodifying Care Work….”, Loc.cit.
Feminisasi  mendapatkan  legi masi  dari  UU  Perkawinan  dan  KHI  melalui pengaturan sexual division of labor untuk menerapkan ’pencari na ah tambahan’ pada buruh perempuan, termasuk pada buruh perempuan yang sudah menikah. Pasca Orde Baru, informalisasi diterapkan pada sektor-sektor yang di-feminisasi di rezim sebelumnya. Lokasi proses produksi dipindahkan dari pabrik ke unit rumah tangga  dengan  harapan  perempuan  tetap  dapat  melaksanakan  peran  gandanya sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga (housewiﬁza on). Begitu pula dalam skema  PRT  dan  migrasi  global  yang  ditunjukkan  dengan  perempuan  sebagai mayoritas pekerjanya dan kerumahtanggaan sebagai mayoritas bidang kerjanya. Sehingga  bagi  buruh  perempuan,  pola  penggunaan  nilai-nilai  sosial  terhadap perempuan cenderung sama sekalipun dalam skema ﬂeksibilitas yang berbeda dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk ﬂeksibilitas yang menjadi dampak dari penggunaan nilai-nilai sosial tersebut juga cenderung sama, yakni employment insecurity dan income insecurity.

## Da ar Pustaka
Buku Barret, Michelle, Women’s Oppression Today: the Marxist/Feminist Encounter , 2nd Edi on, Verso, London, 1991. Butler, Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Iden ty , 1st edi on, Routledge, London, 2006. Caraway, Teri L, Assembling Women: The Feminiza on of Global Manufacturing ,  1st edi on, Cornell University Press, New York, 2007. Conaghan, J., R.M. Fischl, and K. Klare (eds), Labour Law in an Era of Globaliza on: Transforma ve  Prac ces  and  Possibili es ,  Oxford  University  Press,  Oxford, 2002. Conaghan, Joanne, dan Kerry Ri ch (eds), Labour Law, Work, and Family: Cri cal and Compara ve Perspec ves , Oxford University Press, Oxford, 2005. Kelsey, Jane, Serving Whose Interests?: the Poli cal Economy of Trade in services Agreements ,  Routledge-Cavendish, Oxon, 2008. Knop,  Karen  (eds), Gender  and  Human  Rights, Oxford  University  Press,  Oxford, 2004. Mies, Maria, Patriarchy and Accumula on on a World Scale , 1st Edi on, Zed Books, New Jersey, 1986. Smeru  Ins tute, Wage  and  Employment  Eﬀects  of  Minimum  Wage  Policy  in  the Indonesian Urban Labor Market , Smeru Ins tute, Jakarta, 2001. Spelman,  Elizabeth  V, Inessen al  Women:  Problems  of  Exclusion  in  Feminist Thought ,  Beacon Press, Boston, 1988. Standing,  Guy, Global  Labour  Flexibility:  Seeking  Distribu ve  Jus ce ,  MacMillan Press Ltd, London, 1999.
Stewart, Ann, Gender, Law, and Jus ce in a Global Market , Cambridge University Press, Cambridge, 2011. Tanesini, Alessandra, An Introduc on to Feminist Epistemologies , Blackwell, Oxford, 1999.

## Dokumen Lain
Conaghan, Joanne, “Reasessing the Feminist Theori cal Project in Law,” Journal of Law and Society , Vol. 27, No. 3, September 2000. European  Commission,  “Flexicurity”, , h p://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102 diunduh 31 Maret 2017.
Fredman,  Sandra,  “Women  at  Work:  the  Broken  Promise  of  Flexicurity,” The Industrial Law Journal , Vol. 33, No. 4, 2004.
Fudge, Judy, “Precarious Migrant Status and Precarious Employment: The Paradox of Interna onal Rights for Migrant Workers,” Compara ve Labor Law and Policy Journal , Vol. 34, No. 1, 2012.
__________, “Commodifying Care Work: Globaliza on, Gender, and Labour Law,”
Paper presented at the Inaugural Labour Law Research Network Conference , Barcelona, June 13 – 15 2013. Organiza on  for  Economic  Co - opera on  and  Development,  “More  ﬂexibility  in labour  market  policy  management  would  boost  growth”,  available  from h p://www.oecd.org /general/moreﬂexibilityinlabourmarketpolicy managementwouldboostgrowthsaysoecd.htm , diunduh 8 Agustus 2016.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kompilasi Hukum Islam.