## KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN FILSUF ARAB (STUDI KITAB MUQADDIMAH KARYA IBNU KHALDUN)

## Inayatul Mas’adah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta inayah.9611@gmail.com
Diterima 21 Oktober 2021 │Direview 25 Desember 2021│Diterbitkan 30 Desember 2021

## Abstract
One of the great Muslim philosophers whose name is still considered to this day is Ibn Khaldun. Many important ideas of his thinking are contained in his work Muqaddimah, one of which is about leadership. His fairly mature experience in the world of practical politics made him have a mature understanding of the concept. In this article, Ibn Khaldun's thoughts on leadership will be reviewed. From the analysis that the author did, this study obtained the result that according to Ibn Ibn Khaldun leadership is  something that must exist and in accordance with the teachings of Islam.  According  to  him,  leadership  can  be  achieved  through  the  existence  of  supremacy  achieved  with  fanaticism through asabiyyah. In addition to asabiyyah, religion also plays a role in the establishment of leadership. In fact, the solidarity produced by religion is much stronger than that produced only by asabiyyah. In addition, Ibn Khaldun also gave  some  criteria  for  a  leader,  including  having  knowledge,  being  able  to  do  justice,  competent,  physically  and spiritually healthy, and having a lineage from the tribe of Quraish.
Keyword: Leadership, Ibnu Khaldun, Muqaddimah

## Abstrak
Salah satu filsuf besar muslim yang namanya masih diperhitungkan hingga saat ini ialah Ibnu Khaldun. Gagasan penting  pemikirannya  banyak  tertuang  dalam  karyanya  Muqaddimah,  salah  satunya  tentang  kepemimpinan. Pengalamannya yang cukup matang terjun dalam dunia politik praktis menjadikannya memiliki pemahaman yang matang atas konsep tersebut. Dalam tulisan inilah nantinya pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan akan diulas.  Dari  analisis  yang  penulis  lakukan,  penelitian  ini  memperoleh  hasil  bahwa  menurut  Ibnu  Ibnu  Khaldun kepemimpinan merupakan suatu hal yang wajib ada dan sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, kepemimpinan dapat  diraih  melalui  adanya  supremasi  yang  dicapai  dengan  fanatisme  melalui  asabiyyah.  Di  samping  asabiyyah, agama juga berperan dalam tegaknya kepemimpinan. Bahkan, solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat  dibandingkan  yang  hanya  dihasilkan  oleh  asabiyyah.  Selain  itu,  Ibnu  Khaldun  juga  memberikan  beberapa kriteria bagi seorang pemimpin, di antaranya memiliki ilmu pengetahuan, mampu berbuat adil, berkompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki garis keturunan dari suku Quraisy.
Kata Kunci: Kepemimpinan, Ibnu Khaldun, Muqaddimah

## Pendahuluan
Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan Arab abad keempat belas sekaligus pelopor di bidang  sains  dan  politik  yang  berhubungan  dengan  kebangkitan,  pertumbuhan,  serta keruntuhan masyarakat dan peradaban. 1 Sosoknya tak hanya dikenal sebagai seorang filsuf. Ibnu  Khaldun  juga  diakui  sebagai  seorang  sejarawan  dan  sosiolog  besar  pada  zamannya. Salah seorang guru besar sosiolog di Universitas of Aberdeen, Dr. Bryan S. Turner, bahkan menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ibnu Khaldun tentang sejarah dan ilmu sosial merupakan satu-satunya dari tradisi intelektual Arab yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama oleh  ahli-ahli  sosiologinya.  Bahkan,  beberapa  ahli  menyebut  bahwa  Ibnu  Khaldun  adalah Bapak  Ekonomi  ( father  of  economics )  yang  sebenarnya  atau  juga  Bapak  Ilmu  Sosial  Modern ( father of modern social sciences ), serta mengklaim bahwa ide-ide yang digagas olehnya dicetuskan kembali empat abad kemudian oleh para pemikir Barat.  Tokoh-tokoh seperti Adam Smith atau David Ricardo, kemudian Karl Marx atau John Maynard Keynes, dalam gagasan yang
1 I.P.  Gupta,  “Conceptualising  ’The  Urban’ :  Ibn-Khaldun  And  The  Urban  Settlements  In  Medieval India With Special Reference To The 16th And 17th Century”, Proceedings of the Indian History Congress, vol. 50, 1989, 344.
dikemukakannya, dinilai telah terilhami oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun. 2 Tak hanya itu, oleh A. Pitirim Sorokin, Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir juga disejajarkan dengan Plato,  Aristoteles,  Giambattista  Vico,  dan  St.  Thomas  Aquinas. 3 Kemasyhuran  Ibnu Khaldun  itu  tidak  lepas  dari  penguasaannya  yang  mendalam  atas  keilmuan-keilmuan tersebut. Ia merupakan seorang ahli yang memiliki keluasan pengetahuan sampai-sampai ada yang  mengatakan  bahwa  ia  adalah  makhluk  yang  paling  penting  dan  terhormat  di  alam semesta. 4
Nama besar Ibnu Khaldun juga masuk dalam jajaran para pemikir besar di dunia Arab. Ia  sendiri  mungkin  adalah  sosok  yang  paling  sering  dibicarakan,  bahkan  di  kalangan kolumnis  surat  kabar. 5 Kebesaran  namanya  tersebut  tidak  lepas  dari  karya-karyanya  yang fenomenal.  Salah  satu  karya  besarnya  antara  lain  ialah Muqaddimah . 6 Oleh  Ibnu  Khaldun sendiri,  kitab  ini  diklaim  sebagai  karya  besarnya  yang  komprehensif.  Dengan  adanya  karya ini, Ibnu Khadun mengharapkannya untuk dapat menjadi penjaga hikmah sekaligus wadah sejarah. Dalam karyanya tersebut ia menulis:
Thus,  (this  work)  contains  an  exhaustive  history  of  the  world.  It  forces  stubborn  stray  wisdom  to return to the fold. It gives causes and reasons for happenings in the various dynasties. It turns out to be a vessel for philosophy, a receptable for historical knowledge. The work contains the history of the Arabs and the Barbers, both the sedentary grous and the nomands. It also contains references to the great dynasties that were contemporary with them, and moreover, clearly indicates memorable lessons to be learned from early conditions and from subsequent history . 7
Pada akhirnya, kitab ini pun menyajikan sesuatu yang unik dengan kandungannya yang tidak  biasa  dan  tidak  seakrab  pengetahuan-pengetahuan  dalam  kitab  lainnya  yang  telah umum  diketahui  oleh  masyarakat,  termasuk  juga  atas  kandungan  kebijaksanaan  (hikmah) yang tersembunyi di dalamnya. 8 Muqaddimah karya Ibnu Khaldun bisa dibilang adalah suatu kitab kehidupan. Gagasan tentang  gerakan  progresif  orang-orang  Badui  yang  dinamis  dan  murni  datang  dari  padang pasir dan gunung untuk menggulingkan dinasti perkotaan, yang berwatak malas dan korup, pada gilirannya adalah salah satu tema utama dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun yang ditulis pada  abad  keempat  belas.  Ibn  Khaldun  menekankan  bahwa  kekuatan asabiyya ("perasaan kelompok"  atau  “solidaritas  kelompok”)  di  antara  orang  Badui  memungkinkan  mereka untuk menggulingkan pemerintahan yang berorientasi kota yang malas dan berorientasi pada kemewahan, terutama ketika asabiyya bersatu dengan rasa keislaman. 9
Pemikiran  Ibnu  Khaldun  terbentuk  dari  kondisi  sosio-kultural  yang  terjadi  pada zamannya.  Karyanya, Muqaddimah, merupakan  perasan  dari  hasil  renungan  teoritisnya, sekaligus  merupakan  pengalaman  empirisnya  sebagai  tokoh  yang  terlibat  langsung  dalam
2 Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, terj. Masturi Irham , dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), xiv–xv.
3 Pitirim. A. Sorokin, Sociological Theorities of Today, (New York and London: Harper & Row, 1966), 308.
4 Kamaruddin,  “Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun  Dan  Pembentukan  Teori  Sosiologi  Politik”,  dalam Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah, vol. 16, no. 2, 2015.
5 Cengiz Tomar, “Between Myth and Reality: Approaches to Ibn Khaldun in the Arab World”,  dalam Asian Journal of Social Science, vol. 36, no. 3–4 January 2008, 590.
6 Karya Muqaddimah Ibnu  Khaldun  selesai  ditulis  pada  tahun  1377.  Karya  ini  pertama  kali  dijumpai dalam  bentuk  cetaknya  pada  tahun  1858  di  Paris  dan  diedit  oleh  Etenne  Marc  Quatremere.  Edisi  buku  ini dalam  Bahasa  Inggris  diterjemahkan  oleh  Franz  Rosenthal.  Lihat  Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Ibn  Khaldun  Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
7 Ibnu Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal, (Princeton University Press, t.th.), 58.
8 Briton Cooper Busch, “Divine Intervention in  the ‘Muqaddimah’ of  Ibn  Khaldūn”, dalam History  of Religions , vol.7, no. 4 (1968): 318.
9 Nicholas  S.  Hopkins,  “Engels  and  Ibn  Khaldun  / ﻥﻭﺪﻠﺧ  ﻦﺑﺍﻭ  ﺰﻠﻐﻧﺇ ”,  dalam Alif:  Journal  of  Comparative Poetics , no. 10, 1990, 10.
dinamika politik Afrika Utara dan Granada. 10 Dalam karyanya ini, Ibnu Khaldun mengamati betul bagaimana fluktuasi kepemimpinan dan kekuasaan dari masa ke masa. Konsep asabiyya Ibun  Khaldun,  serta  pandangannya  atas  naik  turunnya  peradaban  seperti  yang  diuraikan dalam teorinya yaitu ʿ umran, di mana ia mengulas tentang konsepsi negara yang mengikuti dinamika  internal,  diketahui  telah  mempengaruhi  generasi  sejak  akhir  abad  keenam  belas. Untuk tingkat tertentu, elit Ottoman pada abad keenam belas hingga abad kesembilan belas juga  mengadopsi  pandangan  Ibnu  Khaldun  tentang  sejarah  dan  politik.  Bahkan,  ada beberapa  penelitian  modern  yang  dilakukan  terhadap  dampak  Ibnu  Khaldun  pada  para intelektual  Ottoman  ini  juga.  Namun,  peran  yang  dimainkan  oleh  pemikir  muslim  yang penting  dalam  perjuangan  politik  dari  lingkungan  Ottoman  ini  belum  cukup  mendapat perhatian. 11 Sebab  keistimewaannya,  kitab Muqaddimah karya  Ibnu  Khaldun  menarik  perhatian para  sarjana  baik  muslim  maupun  non-muslim  untuk  mendalami  dan  mengkaji  kitab tersebut. Di antara penelitian modern yang pernah dilakukan ialah karya Nurullah Ardic. Ia menghubungkan antara konsep asabiyya 12 Ibnu Khaldun dan konsep genealogi sebagai syarat untuk  menjadi  pemimpin.  Artikel  karya  Ardic  ini  mencoba  menguji  kontribusi  Ibnu Khaldun  atas  perdebatan  politik  pada  masa  Kekhalifahan  Ottoman.  Dalam  karyanya tersebut, Ardic mendiskusikan salah satu hadis Nabi SAW. yang sering menjadi perdebatan sekaligus  merupakan  salah  satu  teori  politik  Islam  awal,  yang  menyatakan  bahwa  seorang pemimpin  haruslah  berasal  dari  suku  Quraisy.  Bagaimana  penafsiran  Ibnu  Khaldun  atas hadis tersebut dan kecocokannya dalam konteks  kekhalifahan Ottoman mencoba dianalisa olehnya.  Ardic  menyebut,  sementara  nasionalis  Arab  menekankan  latar  belakang  etnis pemimpin  sebagai  pra-syarat  mendasar  untuk  menjadi  khalifah,  pendukung  Ottoman memilih untuk mengadopsi teori Ibnu Khaldun sebagai gantinya, yang menekankan asabiyya sebagai aturan memilih khalifah, bukan silsilah atau afiliasi suku 13
Masih berfokus pada asabiyya dan kepemimpinan , karya-karya yang mengulas tentang Ibnu  Khaldun  juga  sudah  pernah  muncul  sebelumnya.  Di  antaranya  adalah  artikel  yang berjudul ”Íbn Khaldun’s Concept of “Assabiya”: An Alternative Tool for Politics?”. Artikel ini  ditulis  oleh  M.  Akif  Kayapinar  dan  dipublikasikan  dalam  Asian  Journal  of  Social Science. 14 Artikel  ini  membahas  tentang  konsep  Ibnu  Khaldun  atas asabiyya dengan  fokus pada  tindakan  politik  kolektif,  yang  secara  langsung  mengarah  pada  pembentukan  suatu negara.  Perhatian  penulis  dalam  artikel  ini  terletak  pada  asal asabiyya sebagai  keseluruhan istilah teknis pengembangan keseluruhan karya Muqaddimah. Lain halnya yang dilakukan oleh Korkut dengan karyanya yang berjudul “Ibn Khaldun’s Critique of the Theory of “al-Siyasah al-Madaniyyah”. 15 Di dalam artikel ini, penulis menguji tentang metode yang diajukan oleh Ibnu Khaldun mengenai hal sosial dan politik. Filsafat politik yang sebelumnya dimulai oleh al-Farabi  sebagai  gaya  sistematis  dalam  pemikiran  Islam  menggunakan  deduksi  sebagai
10 Ahmad Syafi’i Ma’arif, Peta Bumi Intelektual Islam Di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1993), 108. 11 Nurullah ArdIç, “Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate”, dalam Journal of Near Eastern Studies, vol. 71, no. 2, 2012, 315.
12 Asabiyya sendiri merupakan term yang dipakai secara menyeluruh dalam Muqaddimah. Meskipun Ibnu Khaldun sendirilah yang pertama kali mengkonsepkan term tersebut, namun ia sendiri tidak menjelaskan secara gamblang  definisinya.  Kebanyakan  pendefinisiannya  dikembangkan  sendiri  oleh  para  pengkajinya. Penggunaannya sendiri secara konvensional diasosiasikan dengan kehidupan orang Badui dan kabilah-kabilah yang  keduanya  lekat  dengan  sejarah  Arab  kuno.  Lihat  M.  Akif  Kayapinar,  “Ibn  Khaldun’s  Concept  of ‘Assabiyya’: An Alternative Tool for Understanding Long-Term Politics?,” dalam Asian Journal of Social Science, vol. 36, no. 3-4, 2008, 379.
13 Nurullah ArdIç, “Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate”,  315.
14 M.  Akif  Kayapınar,  “Ibn  Khaldun’s  Concept  of  Assabiyya:  An  Alternative  Tool  for  Understanding Long-Term Politics”, dalam Asian Journal of Social Science , vol. 36, no. 3–4, January 2008.
15 Şenol  Korkut,  “Ibn  Khaldun’s  Critique  of  the  Theory  of  ‘al-Siyâsah  al-Madaniyyah’”,  dalam Asian Journal of Social Science, vol. 36, no. 3-4, 2008.
bagian  tradisi  filosofis.  Ibnu  Khaldun  menyatakan  bahwa  metode  ini  tidak  cukup  untuk menjelaskan fenomena sosial dan kejadian-kejadian di dalamnya. Ide Ibnu Khaldun tentang hal inilah yang kemudian dibahas oleh penulis dalam artikel tersebut.
Salah satu gagasan penting Ibnu Khaldun dalam karyanya, Muqaddimah, adalah tentang konsep  kepemimpinan.  Pengalamannya  terjun  ke  dalam  politik  praktis  dalam  waktu  yang cukup  panjang  menjadikannya  memiliki  pemahaman  yang  matang  atas  konsep  tersebut. Perjalanan  hidupnya  yang  berpindah-pindah  mulai  dari  Maroko,  Andalusia,  hingga  Mesir juga  telah  memperkaya  khasanah  keilmuannya  dengan  menyaksikan  secara  lansgsung beragam kondisi politik yang cukup rumit. Di dalam tulisan inilah nantinya pemikiran Ibnu Khaldun  akan  diulas  secara  mendalam.  Ulasan-ulasan  tersebut  diperoleh  melalui  kajian pustaka dengan menganalisis karya-karya Ibnu Khaldun khususnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Untuk  mengkaji  pemikiran  Ibnu  Khaldun  ini,  akan  digunakan  metode  kualitatif sehingga  diperoleh  analisis  yang  mendalam.  Metode  ini  didasari  oleh  sudut  pandang  yang beranggapan bahwa setiap fenomena merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa faktor saja. Fenomena-fenomena yang ada dapat dijelaskan dengan menggunakan  sekumpulan  faktor  yang  mewakili  fenomena  (reduksionis)  dan  faktor  sebab menetukan  atau  mempengaruhi  faktor  akibat  dari  fenomena  tersebut  (deterministik). 16 Dengan demikian, fokus kajian tentang bagaimana konsep kepemipinan Ibnu Khaldun akan terjawab.
Melihat  tulisan-tulisan  sebelumnya,  timbul  pertanyaan  tentang  bagaimana  ide pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  kepemimpinan.  Mengingat  latar  belakangnya  di  samping merupakan  seorang  filsuf,  ia  juga  merupakan  seorang  negarawan  ulung.  Menurut  hemat penulis, pertanyaan ini penting untuk dipaparkan lebih lanjut. Khususnya dengan menggali ide-ide pemikirannya melalui karya-karya agungnya. Konsep kepemimpinan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.
Biografi Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldum memiliki nama lengkap ‘Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al- Hadrami Al-Maliki. Adapun gelarnya adalah Wali ad-Din “Guardian of the Religion”. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadhan tahun 732 H bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M dan wafat di Mesir pada 1406 M. 17 Keluarga besarnya merupakan keturunan Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nasab keislaman Ibnu Khaldun sendiri kembali kepada Wail bin Hujr,  seseorang  sahabat  nabi  yang  pernah  didoakan  oleh  beliau  agar  mendapat  limpahan berkah pada saat kedatangannya di tahun al-Wufud 18 untuk menyatakan masuk Islam. Ibnu Khaldun diyakini telah berpindah ke Spanyol pada abad ke delapan, pada tahun-tahun awal penaklukan  Islam.  Kakeknya,  Khalid  Ibnu  Utsman,  dan  keluarganya  sempat  menetap beberapa saat di Carmone sebelum berpindah ke kota Sevilla. 19
Ibnu  Khaldun  lahir  dalam  suasana  politik  yang  sedang  dihadapkan  pada  konflik. Ketika  kekaisaran  Almohades  mengalami  kemunduran  dan  satu  demi  satu  kota-kotanya jatuh ke tangan Raja Castille, Emir Abu Zakaria, cucu Abu Hafs beremigrasi ke Tunis pada tahun  620  H  dan  menyatakan  diri  sebagai  penguasa.  Bani  Khaldun  meninggalkan  Seville sebelum jatuh ke tangan orang-orang Kristen dan menetap untuk sementara waktu di Ceuta di mana gubernurnya yang merupakan seorang Hafsite, menyambut mereka. Kepala keluarga
16 Jusrin Efendi Pohan, “Mengakar Karya Ilmiah (Menulis Skripsi Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian & Pengembangan)”, dalam Logaritma : Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains , vol. 4, no. 01, Juni 2016.
17 Ahmed  Alrefai  dan  Michael  Brun,  “Ibn  Khaldun:  Dynastic  Change  And  Its  Economic Consequences”, dalam Arab Studies Quarterly, vol. 16, no. 2, 1994, 73.
18 Tahun al-Wufud (atau dikenal dengan ‘ am al-wufud ) adalah tahun pada saat datangnya berbagai delegasi suku yang ada di Timur Tengah ke Madinah untuk menyatakan diri bergabung atau menyatakan diri memeluk agama Islam kepada Rasulullah SAW. yang terjadi pada tahun ke-9 H. Lihat Khalil Abdul Karim, dkk., Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab, terj. Kamran As’ad Irsyady, (Yogyakarta: LKIS, 2005).
19 Ibnu  Khaldun, The  Muqaddimah:  An  Introduction  To  History  The  Classic  Islamic  History  of  the  World Translated by Franz Rosenthal , 826.
saat itu, Al-Hasan ibn Muhammad ibn Khaldun, kakek keempat sang sejarawan, mengikuti Abu Zakaria, di mana ia memperoleh perlindungan dan kemegahannya. Pada saat kematian Emir Zakaria, ia digantikan oleh putranya al-Mustansir, kemudian oleh putranya, Yahia dan kemudian oleh saudaranya, Abu Ishaq. Sementara itu, Bani Khaldun menikmati otoritas dan kemewahan. Pada zaman Abu Ishaq, Abu Bakr Muhammad ibn Khaldun, kakek buyut sang sejarawan,  diangkat  menjadi  menteri,  dan  putranya  Muhammad  menjadi  bendahara  untuk sementara waktu bagi Abu Faris, putra dan pangeran mahkota Abu Ishaq, yang pada waktu itu adalah penguasa Bougie.
Belakangan, otoritas Bani Hafs diguncang, dan seseorang bernama Ibnu Abi Emara memberontak dan  kemudian  menduduki Tunis serta menangkap Abu Bakar ibn Khaldun, membunuhnya  dan  menyita  hartanya.  Putranya,  yaitu  Muhammad,  tetap  berada  di  istana Bougie,  dan  mengambil  bagian  dalam  pertempuran  yang  kemudian  berkobar  antara  Bani Hafs dan para pemberontak yang kemudian menduduki berbagai jabatan di bawah Bougie. Kepala Almohades, Emir Abu Yahia al-Lihyani, kemudian menaklukkan Tunis pada tahun 711  H.  dan  mengangkatnya  sebagai  bendahara  untuk  sementara  waktu.  Dia  kemudian pensiun dari kehidupan publik, tetapi dia mempertahankan posisi dan pengaruhnya di negara bagian sampai dia meninggal pada 737 H. Adapun putranya, Muhammad, Ibnu Khaldun, dia tidak  memiliki  ketertarikan  untuk  berpolitik  dan  lebih  memilih  kehidupan  untuk  mengkaji ilmu,  yang  unggul  dalam  bidang  hukum,  filologi  dan  puisi.  Dia  meninggal  dalam  wabah besar  di  749  H.  meninggalkan  beberapa  anak.  Selain  Ibnu  Khaldun,  hanya  Yahia,  yang kemudian menjadi menteri yang terkenal. 20
Kepemimpinan dalam Perspektif Islam Apabila menengok kembali sejarah, tentunya kita akan menjumpai nama-nama bangsa atau suku yang besar seperti bangsa Persia, bangsa Arab, bangsa Yunani, suku Quraisy, atau suku-suku  yang  lainnya.  Sepanjang  sejarah,  sebagian  besar  manusia  atau  bahkan  hampir seluruhnya menjalani kehidupan secara berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok  kecil  yang  kemudian  menciptakan  suatu  masyarakat.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  bangsa-bangsa  dengan  identitas  yang  berbeda-beda,  atau  kelompok-kelompok suku yang lebih kecil. Hal ini telah muncul semenjak kelahiran Islam, bahkan jauh sebelum itu.  Timbulnya  kelompok  masyarakat  ini  disebabkan  karena  adanya  kebutuhan  antara  satu dengan yang lainnya, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan akan kepemimpinan. 21 Adanya bangsa atau suku yang besar tidak lepas dari sosok pemimpinnya. Hal tersebut menjadi  suatu  keniscayaan.  Sebab,  di  tangan  pemimpin  itulah  ujung  tombak  penentu kejayaan kelompoknya. Adanya pemimpin juga berfungsi untuk menjaga stabilitas. Masing- masing  individu  dari  suatu  kelompok  tidak  semuanya  memiliki  kepentingan  yang  sama. Secara  naluri,  orang-orang  akan  berusaha  meraih  apapun  agar  kepentingannya  tercapai. Untuk  mendapatkan  hal  itu,  seringkali  terjadi  kompetisi  antar  sesama.  Dengan  demikian, untuk menghindari konflik dan terjaganya harmonisasi kehidupan, maka dibutuhkan adanya konsensus dan seseorang yang dipatuhi bersama.
Adanya suatu kepemimpinan memiliki tujuan yang sangat penting. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Taymiyah dalam kitabnya bahwa setidaknya kepemimpinan memiliki dua  tujuan.  Tujuan  tersebut  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dalam  bidang  agama maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Guna tercapainya kemaslahatan di bidang agama, maka dilakukan dengan memperbaiki tata cara kehidupan beragama umat manusia. Apabila tujuan ini tidak diperhatikan atau bahkan ditinggalkan, maka dapat menimbulkan kerugian yang  besar  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Sedangkan  untuk  mencapai  kemaslahatan ekonomi  dan  sosial  diperoleh  melalui  pengelolaan  keuangan  negara  (dalam  konteks
20 Mohammad Abdullah Enan, Ibn Khaldun: His Life and Work , (Pakistan: SH. Muhammad Ashraf, 1933), 6–8.
21 K.  Abu-Sayf,  “Ibn-Khaldun,  Society  and  Education”,  dalam Journal  of  Thought ,  vol.  10,  no.  2,  1975, 145.
kepemimpinan  suatu  negara)  untuk  kesejahteraan  rakyatnya,  serta  dengan  mejamin ketentraman melalui upaya penegakan syari’at Islam. 22
Dalam Islam, pada hakikatnya pemimpin merupakan wakil Allah SWT. dalam menjaga agama dan kehidupan dunia. Seorang pemimpin merupakan pemandu yang harus memiliki kepedulian  dengan  kesejahteraan  pengikutnya.  Perhatian  utama  seorang  pemimpin  adalah membimbing pengikutnya untuk menuju apa yang baik bagi kehidupan mereka di dunia dan juga  kelak  di  akhirat.  Dia  harus  mampu  mengarahkan  para  pengikutnya  untuk  mencapai pemahaman  visi  dalam  organisasi  kelompok  dan  bagaimana  mereka  akan  mencapai kesuksesan dalam tugas mereka dengan cara yang terbaik. Bagi seorang pemimpin muslim, penting  untuk  mengingat  bahwa  salah  satu  tugasnya  adalah  mengarahkan  orang-orang bagaimana  agar  menjadi  muslim  yang  baik  di  samping  menjadi  anggota  yang  baik  dalam kelompok. 23 Pada konteks kehidupan masyarakat Arab,  bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang masyarakatnya  hidup  dalam  kelompok  suku-suku  dengan  ikatan  sosial  yang  kuat.  Berlatar belakang  seperti  ini,  dinamika  kepemimpinan yang  berkembang  dalam  masyarakatnya  juga tidak lepas dari hal tersebut. Isu kepemimpinan di dunia Arab tradisional menekankan pada kesukuan  dan  sistem  keluarga  dalam  konsep  kepemimpinan  lokal.  Tonggak  dasar kepemimpinan yang penting di kalangan masyarakat Arab ini adalah seorang ‘syekh”, yaitu seorang laki-laki kepala suku dalam pusat kehidupan masyarakat Arab, serta pemahaman atas status  tradisional  dan  aturan  seorang  syekh  di  kalangan  masyarakat  Arab  yang  bisa meyediakan wawasan bagi kepemimpinan Arab yang sezaman.
Pada  hakikatnya,  kepemimpinan  adalah  suatu  sistem  yang  tercipta  dari  adanya  suatu hubungan.  Mengutip  dari  Abbas  J.  Ali,  Hughes  menegaskan  bahwa  kepemimpinan  adalah hasil  interaksi  antara  pemimpin  dan  pengikutnya.  Demikian  pula  dengan  Willner,  ia menyatakan  bahwa  kepemimpinan  adalah  suatu  hal  yang  tidak  berdasarkaan  kepribadian atau ditentukan secara kontekstual tetapi sebagian besar merupakan fenomena relasional dan persepsi.  Pendapat  Willner  ini  disetujui  oleh  Conger  dan  Kanungo.  Para  penulis  ini menyatakan  bahwa  kepemimpinan  itu  adalah  sebuah  atribusi  yang  dibuat  oleh  para pengikutnya yang mengamati perilaku tertentu dalam suatu bagian dalam diri pemimpinnya dalam  konteks  organisasi.  Mereka  menyebut  bahwa  suatu  atribusi  atas  kharisma  seorang pemimpin berdasarkan pada empat hal yang saling berkaitan. Hal-hal itu antara lain meliputi tingkat  perbedaan  antara  status-quo  dan  tujuan  masa  depan  atau  visi  yang  diperjuangkan oleh  pemimpin,  penggunaan  inovasi  dan  cara  yang  tidak  konvensional  untuk  mencapai perubahan yang diinginkan, penilaian sumber daya lingkungan yang realistis serta  kendala untuk  membawa  perubahan  seperti  itu,  dan  manajemen  kesan  yang  digunakan  untuk menginspirasi pengikut dalam pengejaran visinya. 24
Sementara  itu,  Edwin  A.  Locke  menyebut  terdapat  tiga  elemen  penting  dalam kepemimpinan, elemen-elemen tersebut yaitu: Pertama, pemimpin  adalah  orang  yang  membuat  suatu  konsep  relasi  ( relation  concept ). Seseorang  dapat  disebut  sebagai  pemimpin  ketika  orang  tersebut  memiliki  relasi  dengan orang  lain,  dalam  hal  ini  yaitu  pengikutnya.  Jika  tidak  memiliki  pengikut,  maka  orang  itu tidak  bisa  disebut  pemimpin.  Dengan  demikian,  kepemimpinan  yang  efektif  haruslah mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan relasi dengan para pengikutnya.
Kedua, kepemimpinan  merupakan  suatu  proses.  Agar  terjadi  suatu  kepemimpinan,  seorang pemimpin  perlu  melakukan  suatu  tindakan  dalam  kepemimpinannya.  Menduduki  suatu posisi otoritas saja tidak dapat dikatakan cukup. Meskipun posisi otoritas berperan penting
22 Ibnu Taymiyah, Al-Hisbah Fi Al-Islam (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992), 9.
23 Ali Mohammad Jubran, “Educational Leadership: A New Trend That Society Needs”, dalam Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol. 210, 2015, 31.
24 Abbas J. Ali, “Islamic Perspectives on Leadership: A Model”, dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management , vol. 2, no. 2, 2009, 162.
dalam mendorong proses kepemimpinan, namun hal ini belum memadai untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin yang sebenarnya. Ketiga, seorang  pemimpin  harus  mampu  untuk  membujuk  pengikutnya  mengambil  suatu tindakan.  Bujukan  yang  dilakukan  bisa  melalui  beragam  cara,  seperti  menciptakan  model (teladan), menggunakan otoritas yang terlegitimasi, penerapan sasaran, memberikan imbalan ( reward ) atau hukuman ( punishment ), mengkomunikasikan sebuah visi, dan lain sebagainya. 25 Pada  dasarnya,  terkait  masalah  kepemimpinan  di  dalam  al-Qur’an  sendiri  tidak menyebutkan  secara  rinci  seperti  apa  sistem  yang  ideal.  Akan  tetapi,  al-Qur’an  hanya menekankan pada prinsip-prinsip umum seperti keadilan serta tidak adanya penindasan. Di samping itu, ada aspek yang harus terpenuhi yang merupakan hal fundamental dalam Islam, yaitu  tauhid  (meng-Esa-kan  Allah  SWT.)  Dalam  Islam,  kepemimpinan  mencakup  cara melatih  dan  menginspirasi  para  pengikut  guna  mencapai  tujuan  semangat  kolektif  wahyu. Selain itu, seorang pemimpin tidak diperbolehkan mengeksekusi atau memberi putusan atas sesuatu hal karena ia memilih sesuai kehendaknya, dalam artian bukan untuk nafsunya, atau untuk  memajukan  tujuan  organisasi.  Ia  secara  mendasar  harus  melakukannya  hanya  untuk Allah SWT. 26 Dalam  suatu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darwish  Almoharby,  terungkap  bahwa kepemimpinan  Islam  tidak  mengandalkan  legitimasinya  pada  otoritas  tradisional,  namun lebih  pada  dukungan  rasional  hukum  yang  didasarkan  kepada  kesatuan  tujuan,  yaitu pengakuan terhadap satu Tuhan, serta contoh mendasar dari Nabi Muhammad SAW. yang rujukan dan otoritas kharismatiknya hidup dalam diskursus sunnah dan hadis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki karakteristik kepemimpinan Islam yang etis dengan penghargaan terhadap prototipe kepemimpinan dalam al-Qur’an, sunnah, dan hadis. 27
Adapun  teori  kepemimpinan  Islam  sendiri  diperoleh  dari  praktik  yang  dijalankan masyarakat  Islam  selama  periode  Nabi  Muhammad  SAW.  selaku  utusan-Nya  dan  para Khulafaur  Rasyidin  yang  dipercaya  sebagai  manusia  terbaik  setelah  Rasulullah  SAW., khususnya oleh kelompok Sunni. Teori kepemimpinan klasik salah satunya ditemukan dalam literatur Ahkam al-Sulthaniyyah yang mucul pertama kali pada abad kesebelas. Dalam Islam sendiri,  istilah  pemimpin  seringkali  dikenal  dengan  nama  ‘khalifah’ dan  pemerintahannya dikenal  dengan  ‘khilafah’ . Di  samping  istilah  ‘khalifah’ , terdapat  pula  istilah  lain,  yaitu ‘ imamah’ . Terkait pendefinisian kedua istilah ini, terjadi perbedaan di kalangan para tokoh.
Dalam Ahkam al-Sulthaniyyah karya al-Mawardi , khalifah didefinisikan sebagai "suksesi dari Nabi SAW., dan dengan demikian meliputi kepemimpinan secara umum atau otoritas tentang  masalah  agama  dan  keduniaan”.  Al-Mawardi  memandang  hal  ini  dalam  konteks penjagaan agama dan kehidupan. Ini merupakan suatu sistem yang wajib bagi setiap Muslim, karena tanpa kepemimpinan ini manusia akan hidup dalam kegelapan dan agama tidak akan bisa memenuhi fungsinya sebagai petunjuk. 28 Pendefinisian ini kemudian berimplikasi pada usulan bahwa pemimpin harus memiliki sikap adil, berpengetahuan luas dan berbudi luhur, serta  harus  dipilih  oleh Ahl  al-Hal  Wa  al-‘Aqd atau  diangkat  oleh  pemimpin  (khalifah) sebelumnya,  dan  kemudian  disetujui  oleh  komunitas  yang  hendak  dipimpinnya  dengan melalui  pembaiatan.  Literatur  awal  ini  seringkali  menekankan  pada  keabsahan  dan signifikansi dari khulafaur rasyidin . 29
25 Edwin A. Locke, The Essense of Leadership: The Four Keys to Leading Succesfully, terj. Aris Ananda, (Jakarta: Mitra Utama, 1997), 3.
26 Muhammad  Yousaf  Jamil,  “Islamic  Perspective  of  Leadership”,  dalam Journal  of  Islamic  Thought  and Civilization , vol. 5, no. 2, September 2015, 27.
27 Darwish  Almoharby  and  Mark  Neal,  “Clarifying  Islamic  Perspectives  on  Leadership”,  dalam Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues , vol. 6, no. 3/4, January 2013.
28 Ali Mohammad Jubran, “Educational Leadership: A New Trend That Society Needs”, 29.
29 Nurullah ArdIç, “Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate ”, 316.
Pendapat  lain  juga  disampaikan  oleh  al-Baidhawi,  ia  memandang  bahwa  khalifah adalah  pengganti  Rasulullah  SAW.  oleh  seseorang  dari  beberapa  orang  yang  wajib  diikuti dalam  urusan  penegakan  hukum  syari’at  dan  pemeliharaan  hak  milik  umat. 30 Sedangkan menurut  al-Maududi,  khalifah adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  manusia  yang  benar menurut  pandangan al-Qur’an,  yaitu  pengakuan  negara  atas  kepemimpinan dan  kekuasaan Allah  SWT.  dan  rasul-Nya  dalam  hal  perundang-undangan,  penyerahan  segala  kekuasaan dan  kedaulatan  hukum  tertinggi,  serta  meyakini  bahwa  kepemimpinannya  itu  mewakili pemimpin yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. 31
Istilah  kedua  dalam  kepemimpinan  yang  dikenal  dalam  Islam  selain  ‘khilafah’  yaitu ‘imamah’. Istilah  ‘imamah’  terambil  dari  kata  ‘al-imam’ . Menurut  Raghib  al-Asfahani,  al- imam  berarti  ‘yang  diikuti  jejaknya’,  yaitu  orang  yang  didahulukan  urusannya,  atau perkataannya, atau perbuatannya. 32 Terkait istilah ini, terdapat perbedaan keyakinan di antara kelompok sunni dan syi’ah. Kelompok sunni meyakini bahwa imam bermakna sama dengan khalifah.  Tidak  ada  perbedaan  antara  keduanya.  Sedangkan  bagi  kelompok  syi’ah, imam mencakup  hal  yang  lebih  luas.  Bagi  mereka,  imam tidak  hanya  terkait  dengan  masalah politik,  namun  juga  mencakup  aspek  agama  secara  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  imam hanya  dikhususkan  bagi  orang  tertentu.  Kelompok  syi’ah  mensyaratkan  bahwa  seorang imam harus  berasal  dari ahl  al-bayt ,  yaitu  mereka  yang  berasal  dari  keturunan  Rasulullah SAW.  melalui  jalur  Ali  bin  Abi  Thalib.  Seorang  imam  tidak  bisa  ditentukan  berdasarkan ketetapan  manusia,  namun  harus  berdasarkan  ketetapan  Allah  SWT.  sebagaimana  seorang nabi.  Mereka  meyakini  bahwa  Ali  bin  Abi  Thalib  telah  diangkat  oleh  Rasulullah  SAW. menjadi imam berdasarkan teks-teks yang mereka kutip dan mereka takwilkan sesuai dengan aliran mereka, yang tidak dikenal oleh para ulama’ sunni. Bagi seorang imam ini, setidaknya ada tiga sifat yang harus melekat padanya, yaitu merupakan pilihan dan diangkat oleh Allah SWT. bukan kesepakatan masyarakat umum, memiliki keilmuan yang mencakup keseluruhan ilmu  yang  merupakan  ilmu laduni dari  Allah  SWT,  serta  bersifat ma’shum (terjaga)  dari kesalahan dan perbuatan dosa. 33
Pandangan Ibnu Khaldun tentang Kepemimpinan Maha  karya  Ibnu  Khaldun,  yaitu Muqaddimah secara  garis  besar  memang  berkutat dalam  hal  kehidupan  masyarakat  dan  gejala  sosial  yang  timbul  di  dalamnya.  Begitu  pula referensi  Ibnu  Khaldun  tentang  kepemimpinan  datang  dalam  konteks  analisisnya  tentang bagaimana  masyarakat  berkembang.  Dalam  menulis  tentang  masyarakat  ini,  ia mengeksplorasi  alasan  orang  membutuhkan  adanya  suatu  kepemimpinan.  Sementara  itu, idenya  lebih  banyak  menekankan  politik  kepemimpinan  dalam  entitas  sosial.  Adapun kesimpulannya  dapat  diperluas  untuk  memasukkan  kepemimpinan  dalam  pengaturan organisasi  yang  bervariasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengeksplorasi  ide  kepemimpinannya, pandangan Ibnu Khaldun tentang sifat manusia pantas mendapat perhatian khusus. 34
Dalam  Islam,  hukum  mengangkat  seorang  pemimpin  adalah  wajib.  Hal  ini  juga  lah yang  diyakini  oleh  Ibnu  Khaldun  yang  sesuai  dengan  pandangan  syari’at  dan  berdasarkan ijma’  (kesepakatan)  para  sahabat  dan  tabi’in.  Kewajiban  ini  tercermin  dalam  sejarah  pada waktu  wafatnya  Rasulullah  SAW.  di  mana  pada  waktu  itu  para  sahabat  bersegera  untuk menentukan  siapa  pemimpin  pengganti  Rasulullah  SAW.  Demikian  pula,  penggantian
30 Nashiruddin Abu Al-Khair Abdullah Al-Baidhawi, Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta’wil, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th).
31 Abu  Al-A’la  Al-Maududi, Al-Khalifah  Wa  Al-Mulk, Terj.  Muhammad  Al-Baqir,  (Bandung:  Mizan, 1996), 63.
32 Al-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Al-Fadzh Al-Qur’an, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), 87.
33 Ibnu  Khaldun, The  Muqaddimah:  An  Introduction  To  History  The  Classic  Islamic  History  of  the  World Translated by Franz Rosenthal , 265.
34 Yusuf M. Sidani, “Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 Theory of Leadership”, dalam Journal of Management History, vol. 14, no. 1, 2008, 76.
pemimpin pasca wafatnya pemimpin sebelumnya juga terjadi dalam setiap masa setelah masa para sahabat.
Pengangkatan pemimpin juga merupakan bagian dari maqasyid asy-syariah (tujuan utama syari’at),  yaitu hifdzun  nafs .  Sebab,  dengan  adanya  seorang  pemimpin  jiwa  manusia  akan terjaga. Islam sendiri pun tidak pernah membiarkan umat manusia terjerumus dalam hukum rimba,  di  mana  yang  terkuat  lah  yang  akan  mengalahkan  yang  lemah.  Bahkan  sebaliknya, Islam  justru  memberikan  rambu-rambu  agar  manusia  tertata  dengan  keadaan  yang sedemikian  rupa.  Hal  itulah  yang  kemudian  menurut  Ibnu  Khaldun  menjadi  ijma’  yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin. 35
Menurut sebagian ulama’, dasar diwajibkannya mengangkat seorang pemimpin adalah rasionalitas  (akal),  sementara  ijma’  hanyalah  sebagai  penguat  akal  atas  masalah  ini.  Ibnu Khaldun  pun  condong  pada  pendapat  ini.  Menurutnya,  dasar  argumentasi  diwajibkannya pengangkatan seorang pemimpin antara lain bahwa manusia mau tidak mau haruslah hidup bermasyarakat  dan  tidak  mungkin  untuk  hidup  sendirian.  Konsekuensi  logis  dari  hidup bermasyarakat  ini  adalah terjadinya  konflik  karena keragaman  kepentingan  dan  tujuan  dari anggota masyarakat tersebut. Jika tidak ada pengendali atas masyarakat tersebut, maka sangat mungkin  terjadi  pertumpahan  darah  dan  pada  akhirnya  menyebabkan  kehancuran  umat manusia dan kepunahan mereka. Hal inilah yang oleh maqasyid asy-syariah benar-benar dijaga. Ibnu Khaldun menolak pendapat sebagian pihak yang mengatakan bahwa mengangkat seorang  pemimpin  tidak  penting  sama  sekali,  baik  itu  berdasarkan  pada  rasionalitas  akal maupun  petunjuk  syari’at.  Menurut  mereka,  yang  menjadi  kewajiban  adalah  menerapkan hukum dan syari’at. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Al-Ashamm dari kalangan Mu’tazilah,  serta  beberapa  orang  Khawarij.  Anggapan  mereka,  apabila  suatu  bangsa  telah menerapkan sistem keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Allah SAW., maka pemimpin sudah tidak dibutuhkan lagi yang berarti tidak ada pula keharusan untuk mengangkatnya.
Sebenarnya,  penolakan  sebagian  kelompok  tersebut  hanyalah  bentuk  sikap  skeptis mereka  karena  berupaya  untuk  melepaskan  diri  dari  kekuasaan  dan  karakternya  yang cenderung  merebut,  menguasai,  dan  tenggelam  dalam  kenikmatan  dunia.  Mereka berpendapat  bahwa  karakter  yang  demikian  ini  dicela  oleh  syari’at  dan  dianjurkan  untuk memeranginya. Padahal, sesungguhnya syari’at tidak mencela kekuasaan itu sendiri dan tidak melarang  penegakannya.  Namun,  syari’at  hanya  mencela  kerusakan-kerusakan  yang ditimbulkan seperti pemaksaan, kezaliman, dan tenggelam dalam kesenangan dunia apabila kekuasaan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, syari’at juga memuji sifat keadilan,  toleransi,  penegakan  ajaran-ajaran  agama  dengan  segala  tradisinya,  dan menjalankannya dalam realitas kehidupan yang mengharuskan adanya pahala yang semua hal tersebut merupakan konsekuensi dari kekuasaan. Dengan demikian, syari’at hanya mencela kekuasaan  dengan  karakter  tertentu  saja.  Dalam  konteks  Islam,  seperti  yang  dikutip  oleh Abbas  Zaidi  dari  Akbar  S.  Ahmed,  Ibnu  Khaldun  sendiri  menjelaskan  posisi  pemimpin dalam harison keislaman adalah bahwa seharusnya seorang pemimpin mewujudkan otoritas politik  maupun  moral,  di  mana  kondisi  umat  perlu  untuk  dibimbing  oleh  pemimpin  yang cakap. 36
Suatu  kepemimpinan  dapat  diraih  melalui  adanya  supremasi.  Sementara  supremasi hanya  dapat  dicapai  dengan  fanatisme.  Dengan  demikian,  kepemimpinan  atas  suatu  kaum haruslah  berasal  dari  kelompok  yang  memiliki  supremasi  atas  kelompok-kelompok  lain secara  keseluruhan.  Dengan  begitu,  mereka  akan  tunduk  dan  patuh  pada  pemimpinnya. 37
35 Ibnu  Khaldun, The  Muqaddimah:  An  Introduction  To  History  The  Classic  Islamic  History  of  the  World Translated by Franz Rosenthal , 259.
36 Syed Manzar Abbas Zaidi, “Tribalism, Islamism, Leadership and the Assabiyyas”, dalam Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 9, no. 25, October 2010, 138.
37 Ibnu  Khaldun, The  Muqaddimah:  An  Introduction  To  History  The  Classic  Islamic  History  of  the  World Translated by Franz Rosenthal , 178.
Dengan  kata  lain,  kemunculan  pemimpin  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya asabiyyah . Kelompok  ini  memiliki  peranan  penting  dalam  pengembangan  masyarakat. Asabiyyah sebagian  besar  ditemukan  di  antara  orang-orang  yang  berasal  dari  ikatan  darah  atau  suku yang sama. Di antara merekalah superioritas terbentuk dari perasaan kelompok.
Perasaan  kelompok  idealnya  ada  dalam  setiap  kepemimpinan  yang  muncul.  Ketika otoritas ditetapkan melalui asabiyyah, kepemimpinan berkembang menjadi kekuatan yang sah, dan  peran asabiyyah perlahan-lahan  berkurang.  Di  sinilah  pentingnya  perasaan  kelompok. Ketika masyarakat suku berubah menjadi lebih beradab dan pemimpin suku menjadi lebih seperti seorang raja, asabiyyah kehilangan signifikansinya. Ketika suatu masyarakat bergerak dari  suatu  struktur  kesukuan  pada  bentuk  masyarakat  yang  menetap,  ia  biasanya menyaksikan disintegrarsi asabiyyah . Kemampuan seorang pemimpin untuk mengumpulkan dukungan melalui perasaan kelompok melemah dan ia hanya mempertahankan kekuatannya melalui upaya untuk memperoleh otoritas kerajaan atau kekuasaan yang diperoleh dari suatu jabatan. 38
Di  samping asabiyyah ,  ada  hal  lain  yang  penting  bagi  tegaknya  kepemimpinan,  yaitu agama.  Ibnu  Khaldun  memandang  bahwa  secara  umum  agama  memiliki  daya  pemersatu kelompok  yang  bisa  memperkuat asabiyyah .  Agama  memiliki  peran  untuk  memperkokoh solidaritas  kelompok  yang  memungkinkan  sebuah  kerajaan  terbangun.  Oleh  karena  segala tindakan anggota kelompok diatur oleh keyakinan agama maka tabiat kebinatangannya akan terkendali. 39 Meskipun  pada  kenyataannya  terdapat  kelompok  yang  tanpa  agama  dapat menciptakan  solidaritas  sosial,  namun  Ibnu  Khaldun  tetap  menganggap  agama  sebagai pemersatu kelompok. Bahkan menurutnya solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat daripada yang hanya dihasilkan oleh asabiyyah . 40
Kriteria Pemimpim Menurut Ibnu Khaldun Mengangkat seorang pemimpin telah menjadi ijma’ berdasarkan aturan syari’at sesuai apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Hukum pengangkatan tersebut adalah fardu kifayah. Pengangkatan pemimpin diserahkan kepada para dewan sebagai wakil masyarakat (ahl al-hal wa al-aqd) . Mereka berkewajiban memilih dan mengangkat pemimpin, dan seluruh masyarakat wajib mematuhinya. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat al-Qur’an ي ا هُّي أ ٱ وُن مﺍ ء  ﻦيِذَّل ْﺍوُعيِط أ ْﺍ ٱ ْﺍوُعيِط أ  ﻭ  هَّﻠل ٱ يِل ْﻭُأ  ﻭ  لوُس َّرل ٱ ۡل ۡم ۡمُكنِم  ِر
“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian semua” (QS. An-Nisa’: 59)
Dalam  mengangkat  seorang  pemimpin,  tidak  setiap  orang  bisa  dipilih  hanya berdasarkan kemauan saja. Mereka yang terpilih harus memiliki kecakapan-kecakapan untuk mengatur  masyarakat  sehingga  kehidupan  masyarakat  dapat  berjalan  dengan  baik. Kecakapan-kecakapan  tersebut  dibutuhkan  guna  meraih  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh syariat  seperti  menjaga  persatuan  dan  menghindarkan  dari  beragam  konflik.  Terkait  syarat yang  harus  dipenuhi  seseorang  untuk  menjadi  pemimpin,  Ibnu  Khaldun  mengajukan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:
a. Memiliki ilmu pengetahuan Seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Hal ini karena dia bertanggung  jawab  menerapkan  hukum-hukum  Allah  sehingga  dia  harus  mengetahui hukum-hukum  itu  dengan  baik.  Adapun  orang  yang  tidak  mengetahui  ajaran  agama  dan hukum-hukum Allah maka ia tidak layak diangkat menjadi seorang pemimpin. Menurut Ibnu Khaldun  sendiri,  seseorang  belum  bisa  dikatakan  sebagai  orang  yang  berilmu  kecuali  ia sudah  mencapai  tingkat  mujtahid.  Sebab,  orang  yang  bukan  mujtahid  ia  masih  melakukan
38 Yusuf M. Sidani, “Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 Theory of Leadership,” 79.
39 H.A R. Gibb, Studies in Civilization of Islam, (London: Routledge & Kegal Paul, 1962), 173.
40 Barbara Freyer Stoasser, “Agama Dan Perkembangan Politik Menurut Ibnu Khaldun”, dalam Jurnal Ulumul Qu’an, vol. 5, no. 3, 1994, 71.
taklid  dan  taklid  digolongkan  sebagai  kekurangan.  Sedangkan  kepemimpinan  menuntut kesempurnaan dalam berbagai karakter dan perbuatan.
Kategori  berilmu  dalam  pembahasan  ini  menggandung  perbedaan  denggan  sifat “cerdas”. Di dalam karyanya al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menerangkan bahwa justru tidak baik  apabila  mengangkat  pemimpin  yang  terlalu  cedas.  Menurutnya,  sebaiknya  seorang pemimpin  merupakan  orang  dengan  kecerdasan  standar.  Hal  ini  karena  orang  dengan kecerdasan sangat tinggi dinilai seringkali kurang memiliki sikap keramahan dan kelembutan. Sehingga, nantinya dapat membebani rakyatnya melebihi kemampuan dan kapasitas mereka. Dasar pengambilan hukum ini adalah sebuah kisah dari Ziyad bin Abi Sufyan yang pernah diberhentikan  dari  kedudukannya  sebagai  gubernur  Irak  oleh  Umar,  yang  kemudian menanyakan  alasan  pemberhentiannya  apakah  karena  ia  dianggap  berkhianat  atau  karena kebodohannya.  Kemudian  Umar  menjawab,  “Aku  tidak  memberhentikanmu  karena  salah satu  dari  kedua  alasan  tersebut,  tapi  karena  aku  tidak  ingin  membebani  rakyat  dengan kecerdasan  pikiranmu.”  Atas  dasar  kisah  inilah  kemudian  diambil  kesimpulan  hendaknya seorang penguasa tidak memiliki kecerdasan yang berlebihan dan ketajaman pemikiran. 41
b. Mampu berbuat adil
Keadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu yang berintegritas baik. Hal ini disyaratkan karena  seorang  pemimpin  atau  khalifah  merupakan  jabatan  keagamaan  yang  harus mengontrol  jabatan-jabatan  lain.  Hal  ini  sebagaimana  praktik  yang  terjadi  pada  masa  Ibnu Khaldun  sendiri,  yang  juga  mengharuskan  kriteria  keadilan  ini,  sehingga  hal  ini  lebih diutamakan.  Dengan  demikian,  orang-orang  fasik  tidak  diperbolehkan  untuk  diangkat menjadi  pemimpin.  Sebab,  para  ulama’  bersepakat  bahwa  sifat  keadilan  tidak  dimiliki  oleh mereka  yang  terbiasa  melakukan  perbuatan  terlarang  atau  sejenisnya.  Sedangkan  terhadap orang-orang  yang  melakukan  bid’ah,  ulama’  berbeda  pendapat  terkait  dengan  keadilannya, dalam  artian ada yang  mengatakan  bahwa  mereka  tetap  dapat  diaktegorikan  sebagai  orang yang adil dan ada yang menolak keadilannya.
c. Memiliki kompetensi
Syarat kompetensi merupakan suatu hal yang mutlak bagi seorang pemimpin. Apabila seorang  pemimpin  tidak  memiliki skill kepemimpinan,  ia  akan  direpotkan  sendiri    dengan msayarakat  yang  harus  diurusnya.  Tanpa  memiliki  kompetensi  yang  memadai,  seorang pemimpin  tidak  akan  bisa  menegakkan  hukum.  Pada  masa  Islam  awal,  penting  bagi pemimpin  untuk  mengetahui  kapan  harus  mendeklarasikan  perang,  memahami  situasi  dan strategi perang, serta mampu menghadapi krisis politik dan segala konsekuensinya. Dengan memiliki  beragam  kompetensi  menjadikan  pemimpin  mampu  untuk  menjaga  agama, menegakkan  hukum-hukum  Allah  SAW.,  memerangi  musuh,  dan  mengatur  kepentingan- kepentingan masyarakat umum.
d. Sehat jasmani dan rohani
Syarat  yang  keempat  ini  merupakan  syarat  kesempurnaan.  Syarat  ini  dibebankan karena  berpengaruh  pada  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  diamanatkan  bagi seorang  pemimpin.  Kriteria  sehat  jasmani  dan  rohani  ini  meliputi  hal-hal  yang  tergolong dalam kecacatan seperti bebas dari penyakit gila, buta, dungu, dan tuli. Termasuk juga segala cacat  fisik  yang  berpengaruh  pada  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebagai pemimpin,  seperti  kehilangan  kedua  tangan  atau  kedua  kaki.  Termasuk  dalam  hal  ini  juga adalah  kecacatan  yang  mengganggu  pemandangan  saja,  misalnya  kehilangan  salah  satu anggota tubuh.
Di  dalam  karyanya Muqaddimah, Ibnu  Khaldun  memberikan  keterangan  lebih  lanjut terkait  pembahasan  ini.  Menurutnya,  ketidakberdayaan  bertindak  dapat  disamakan  dengan orang yang mengalami cacat fisik. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun membaginya menjadi dua macam.  Kategori  yang  pertama  memiliki  konsekuensi  tidak  bolehnya  orang  tersebut
41 Ibnu  Khaldun, The  Muqaddimah:  An  Introduction  To  History  The  Classic  Islamic  History  of  the  World Translated by Franz Rosenthal , 332.
diangkat  menjadi  pemimpin.  Di  antara  yang  termasuk  dalam  kategori  pertama  ini  yaitu paksaan atau ketidakmampuan bertindak secara keseluruhan karena berada di bawah tekanan atau  sejenisnya.  Sedangkan  kategori  yang  kedua  yaitu  pemaksaan  karena  penguasaan beberapa  orang  yang  mendukungnya  tanpa  unsur  pembangkangan  atau  ketidakpatuhan, sementara  kategori  yang  pertama  tadi  bisa  jadi  memiliki  unsur  pembangkangan  atau ketidakpatuhan.  Dengan  begitu,  kekuasaan  yang  dipegang  seorang  pemimpin  tersebut berpindah pada orang yang merebutnya.
e. Memiliki garis keturunan dari suku Quraisy Kriteria ini didasarkan atas ijma’ para sahabat ketika mereka berada di Tsaqifah Bani Sa’idah. Pada saat itu kaum Quraisy menentang kaum Anshar yang hendak membaiat Sa’ad bin Ubadah menggantikan Rasulullah SAW.  Penentangan yang mereka lakukan didasarkan atas hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan bahwa kepemimpinan semestinya berasal dari kaum  Quraisy.  Akan  tetapi,  belakangan  kriteria  ini  dipertimbangkan  kembali  oleh  para ulama’  sebab ketika  kaum  Quraisy  mulai  melemah  keimanannya,  mereka  tenggelam  dalam kemewahan hidup dengan segala kenikmatannya, Sehingga, mereka tidak mampu memegang kendali  dan  tugas  kekhalifahan.  Hal  ini  berakibat mereka  berhasil  dikalahkan  oleh  bangsa- bangsa  non-Arab.  Kenyataan  ini  merubah  pandangan  para  ulama’  bahwa  memiliki  garis keturunan  dari  suku  Quraisy  tidak  termasuk  dalam  kriteria  bagi  seseorang  untuk  diangkat menjadi pemimpin. Salah satu yang menyampaikan pendapat ini yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani.  Menurut  pendapat  pribadi  penulis,  untuk  kriteria  ini  sendiri  hanya  relevan dikaitkan dengan pengangkatan pemimpin masa kejayaan Islam di abad pertengahan, tidak untuk kepemimpinan pada umumnya.
Pensyaratan  nasab  atau  garis  keturunan  sendiri  sebenarnya  dilatar  belakangi  oleh fanatisme atau perasaan kelompok. Sikap fanatisme ini biasanya dimiliki oleh kelompok yang Ibnu  Khaldun  menyebutnya  sebagai asabiyyah. Menurut  Ibnu  Khaldun,  fanatisme  dirasa penting  dalam  masalah  kepemimpinan  karena  melalui  fanatisme  terdapat  perlindungan, kemampuan mengajukan tuntutan, serta menghapus konflik dan perpecahan jika fanatisme ini dimiliki oleh orang yang menduduki jabatan kepemimpinan.  Seandainya kepemimpinan diserahkan kepada pihak yang memiliki fanatisme rendah, diprediksi akan terjadi perpecahan sebab adanya pembangkangan terhadap mereka dan akan timbul sikap tidak mau tunduk dan patuh pada penguasa.
Suku  Quraisy  terpilih  untuk  memenuhi  syarat  ini  berlandaskan  fakta  bagaimana pengaruh serta kekuatan yang dimiliki oleh suku Quraisy sendiri. Hal ini disebabkan karena suku  Quraisy  tidak  lain  merupakan  bagian  dari  suku  Mudhar  dan  nenek  moyang  mereka, yang  memiliki  keperkasaaan.  Suku  Quraisy  memiliki  kehormatan  yang  lebih  tinggi dibandingkan suku-suku Mudhar lainnya dengan jumlah anggota dan fanatisme yang tinggi. Dengan  begitu,  mayoritas  suku  bangsa  Arab  mengakui  kemuliaan  mereka  dan  mereka merasa tentram berada di bawah kekuasaannya. 42
Akan tetapi, pada kondisi-kondisi tertentu fanatisme ini bisa jadi tidak dibutuhkan lagi. Ibnu Khaldun menggambarkan kondisi yang dimaksud ini adalah ketika kepemimpinan telah stabil  dan  keyakinan  agama  telah  menancap  kuat  dalam  diri  pemimpinnya.  Belakangan, syarat  ini  telah  dihapus  oleh  para  ulama’  sunni  seperti  al-Jurjani  dan  al-Baqillani.  Mereka berpendapat  bahwa  aturan  tersebut  hanyalah  berlaku  untuk  masa  Rasulullah  SAW.  dan empat khalifah pertama. Ibnu Khaldun secara khusus berpendapat bahwa alasan Rasulullah SAW. menyebut suku Quraisy dalam hadits terkait asabiyyah di mana pada waktu itu Makkah merupakan  satu-satunya  yang  memiliki  pemerintahan  yang  cukup  kuat  untuk  menyatukan semua  suku  lain  dan  dengan  demikian  dapat  mempersatukan  komunitas  muslim.  Maka,
42 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, terj. Masturi Ilham, dkk , 346.
setelah suku Quraisy tidak lagi menjadi kelompok yang dominan di dunia Muslim hadits ini tidak lagi berlaku. 43

## Kesimpulan
Sebagai seorang sosiolog, filsuf, dan ahli sejarah, Ibnu Khaldun memiliki pandangan- pandangan  yang  luas  dan  tajam  dalam  menyikapi persoalan-persoalan  sosial,  tak  terkecuali tentang  kepemimpinan.  Pandangan-pandangannya  tersebut  terangkum  dalam  karya master piece- nya,  yaitu Muqaddimah. Dalam  Islam,  kepemimpinan  merupakan  suatu  hal  yang wajib. Hal  ini  disetujui  pula  oleh  Ibnu  Khaldun.  Kepemimpinan  dibutuhkan  tidak  lepas  dari kebutuhan manusia akan rasa aman dan mewujudkan kemashlahatan di tengah masyarakat. Kepemimpinan  sebagaimana  yang  dikonsepkan  oleh  Ibnu  Khaldun  merupakan  hasil pengamatan dan analisisnya atas fenomena yang terjadi pada masa ia hidup. Menurut Ibnu Khaldun,  kepemimpinan  dapat  diraih  melalui  adanya  supremasi  yang  hanya  dapat  diraih dengan  fanatisme.  Fanatisme  ini  terbentuk  di  kalangan asabiyyah .  Supremasi  ini  penting supaya orang-orang mau tunduk dan patuh pada pemimpinnya. Di samping asabiyyah , agama juga  berperan  dalam  tegaknya  kepemimpinan.  Bahkan  menurut  Ibnu  Khaldun,  solidaritas yang  dihasilkan  oleh  agama  jauh  lebih  kuat  daripada  yang  hanya  dihasilkan  oleh asabiyyah . Meskipun demikan, kepemimpinan tak cukup hanya berdasar pada fanatisme belaka, Ibnu Khaldun juga memberikan beberapa kriteria bagi seorang pemimpin, di antaranya memiliki ilmu  pengetahuan,  mampu  berbuat  adil,  berkompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  serta memiliki  garis  keturunan  dari  suku  Quraisy.  Untuk  kriteria  yang  terakhir  ini  belakangan dipertimbangkan  kembali  oleh  para  ulama  karena  kriteria  terakhir  ini  dinilai  hanya  cocok diterapkan untuk masa Rasulullah SAW. dan empat khalifah pertama.
Daftar Pustaka Abu-Sayf, K. (1975). “Ibn-Khaldun, Society And Education”. Journal of Thought. Vol. 10, No.
2. Al-Asfahani, Al-Raghib. (1992). Mufradat Al-Fadzh Al-Qur’an . Damaskus: Dar Al-Qalam. Al-Baidhawi,  Nashiruddin  Abu  Al-Khair  Abdullah.  (t.th.). Anwar  Al-Tanzil  Wa  Asrar  Al- Ta’wil . Beirut: Dar Al-Fikr.
Ali, Abbas J. (2009). “Islamic Perspectives on Leadership: A Model.” International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management. Vol. 2, No. 2. Al-Maududi,  Abu  Al-A’la.  (1996). Al-Khalifah  Wa  Al-Mulk. Terj.  Muhammad  Al-Baqir. Bandung: Mizan.
Almoharby,  Darwish,  and  Mark  Neal.  (2013)  “Clarifying  Islamic  Perspectives  on Leadership.” Education,  Business  and  Society:  Contemporary  Middle  Eastern  Issues. Vol.  6, No. 3/4. January.
Alrefai,  Ahmed,  and  Michael  Brun.  (1994).  “Ibn  Khaldun:  Dynastic  Change  And  Its Economic Consequences.” Arab Studies Quarterly. Vol. 16, No. 2. ArdIç, Nurullah. (2012). “Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate.” Journal of Near Eastern Studies. Vol. 71, No. 2. Busch, Briton Cooper. (1968). “Divine Intervention in the ‘Muqaddimah’ of Ibn Khaldūn.” History of Religions. Vol. 7, No. 4. Enan,  Mohammad  Abdullah.  (1933). Ibn  Khaldun:  His  Life  and  Work .  Pakistan:  SH. Muhammad Ashraf.
Gupta,  I.P.  (1989).  “Conceptualising  ’The  Urban’ :  Ibn-Khaldun  And  The  Urban Settlements  In  Medieval  India  With  Special  Reference  To  The  16th  And  17th Century”. Proceedings of the Indian History Congress . Vol. 50.
Hopkins,  Nicholas  S.  (1990).  “Engels  and  Ibn  Khaldun  / ﺰﻠﻐﻧﺇ ﻦﺑﺍﻭ ﻥﻭﺪﻠﺧ
”. Alif:  Journal  of Comparative Poetics. No. 10.
43 Nurullah  ArdIç,  “Genealogy  or  Asabiyya?  Ibn  Khaldun  between  Arab  Nationalism  and  the Ottoman Caliphate,” 2012, 316.
Jamil,  Muhammad  Yousaf.(  2015).  “Islamic  Perspective  of  Leadership”. Journal  of  Islamic Thought and Civilization. Vol. 5. No. 2. September.
Jubran,  Ali  Mohammad.  (2015).  “Educational  Leadership:  A  New  Trend  That  Society Needs”. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 210. Kamaruddin.  (2015).“Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun  Dan  Pembentukan  Teori  Sosiologi Politik”. Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah . Vol.16, No. 2. Kayapinar, M. Akif. (2008). “Ibn Khaldun’s Concept of ‘Assabiyya’: An Alternative Tool for Understanding Long-Term Politics?”. Asian Journal of Social Science . Vol. 36, No. 3/4. Januari.
Khaldun, Ibnu. (2019). Mukaddimah Ibnu Khaldun. Terj. Masturi Ilham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. ———. (t.th). The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal . Princeton University Press. Korkut, Şenol. (2008). “Ibn Khaldun’s Critique of the Theory of ‘al-Siyâsah al-Madaniyyah”. Asian Journal of Social Science. Vol. 36, No. 3/4. Locke, Edwin A. 1997. The Essense of Leadership: The Four Keys to Leading Succesfully. Terj. Aris Ananda. Jakarta: Mitra Utama.
Ma’arif, Ahmad Syafi’i.  (1996 Ibn Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur . Jakarta: Gema Insani Press.
———.  (1993 Peta Bumi Intelektual Islam Di Indonesia . Bandung: Mizan. Pohan,  Jusrin  Efendi.(2016)  “Mengakar  Karya  Ilmiah  (Menulis  Skripsi  Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian & Pengembangan)”. Logaritma : Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains. Vol. 4, No. 01. June.
R. Gibb, H.A. 1962. Studies in Civilization of Islam . London: Routledge & Kegal Paul.
Sidani,  Yusuf  M.  (2008).  “Ibn  Khaldun  of  North  Africa:  An  AD  1377  Theory  of Leadership”. Journal of Management History. Vol. 14, No. 1. Sorokin, Pitirim. A. (1966) Sociological Theorities of Today . New York and London: Harper & Row.
Stoasser,  Barbara  Freyer.  (1994).  “Agama  Dan  Perkembangan  Politik  Menurut  Ibnu Khaldun”. Jurnal Ulumul Qu’an . Vol. 5, No. 3. Taymiyah, Ibnu. (1992). Al-Hisbah Fi Al-Islam . Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
Tomar,  Cengiz.  (2008).  “Between  Myth  and  Reality:  Approaches  to  Ibn  Khaldun  in  the Arab World”. Asian Journal of Social Science. Vol. 36, No. 3–4. January. Zaidi,  Syed  Manzar  Abbas.  (2010)  “Tribalism,  Islamism,  Leadership  and  the  Assabiyyas”.
Journal for the Study of Religions and Ideologies . Vol. 9, No. 25. Oktober.