## EFEKTIVITAS HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERKAIT PANDEMI COVID19
1

## LAW EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 21 OF 2020 ABOUT LARGE SCALE SOCIAL DISTANCING IN ORDER TO ACCELERATION IN RESOLVING CORONA VIRUS DISEASE RELATED TO COVID19 PANDEMIC
Veri Mei Hafnizal, Ilham Khalid 2 Email: verimeihafnizal@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The spread out of a disease is a form of disaster which include into the category of non-natural disasters. The Ministry of Health has responded by realising various types of guidelines and protocols into form of guidelines, prevention methods, and other technical regulations. This research is a qualitative research with the approach method taken in this research is normative juridical approach through literature study. Qualitative research is a research which produces descriptive data in the shape of speech or  writting and the observed of people behavior. The data which is obtained in this study are secondary data which comes from a number of books, articles, journals, mass media and electronics. The writing method uses analytical descriptive which describe and discuss comprehensively to find out the effectiveness of the Government Regulation    Number  21  Of  2020  About  Large  Scale  Social  Distancing  In  Order  To Acceleration in Resolving Corona Virus Disease (PP PSBB) is legitimated in the community and the government itself. The enactment of PP PSBB has legal consequences that have not been  accomodate  in  order  to  the  side  of  legal  base  umbrella it  self.  Some  conditions  require more specific technical regulations so that the primary regulation could be run. Thus, it could be  stated  that  the  system  of  regulation  and  the  umbrella  law  in  handling  the  abnormal conditions  is  not  optimal.  There  is  claim  from  the  central  government  to  the  regional government that has to work together in order to to face the covid19. It reflected that there are certain terms and conditions in determining an area for the implementation of PSBB. Keywords : effectiveness, law, regulations, disasters, covid19

## ABSTRAK
Merebaknya  wabah  penyakit  merupakan  suatu  bentuk  bencana  yang  termasuk  ke dalam  kategori  bencana  nonalam.  Kementerian  Kesehatan  juga  telah  merespon dengan  mengeluarkan  berbagai  jenis  petunjuk  dan  protokol  baik  dari  bentuk pedoman,  pencegahan  maupun  aturan  teknis  lainnya.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  dan  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  secara  yuridis  normatif  yaitu  melalui  studi  kepustakaan.  Penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  atau
1 Diterima 19 Mei 2020. Direvisi 09 Juni 2020
2 Pegawai Puslatbang KHAN LAN RI
tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan  pemahaman  yang  sifatnya  umum  terhadap  kenyataan  sosial  dari perspektif partisipan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana berasal dari sejumlah buku, artikel, jurnal, media massa maupun elektronik. Metode  penulisan  menggunakan  deskriptif  normatif  analitis  dimana  berusaha menggambarkan dan membahas secara komprehensif untuk mengetahui efektivitas hukum  pasca  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona virus  Disease 2019  (PP  PSBB)  di  kalangan  masyarakat  dan  pemerintah  itu  sendiri. Ditetapkannya PP PSBB menimbulkan konsekuensi hukum yang belum sepenuhnya terakomodir  dari  sisi  payung  hukum  itu  sendiri.  Beberapa  kondisi  bahkan membutuhkan  aturan-aturan  yang  lebih  teknis  agar  regulasi  utama  yang  menjadi dasar  hukum  dapat  berjalan.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  sistem regulasi  dan  payung  hukum  dalam  menangani  keadaan  yang  tidak  normal  belum sepenuhnya  berjalan  optimal.  Terdapat  tuntutan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  agar  selalu  bersinergi  dalam  menghadapi  wabah covid19 .  Hal tersebut  tercermin  dari  penekanan  syarat  dan  kriteria  tertentu  dalam  menetapkan suatu daerah untuk pemberlakuan PSBB.
Kata Kunci : efektivitas, hukum, regulasi, bencana, covid19

## A. LATAR BELAKANG
Dewasa  ini  telah  terjadi  bencana di  berbagai  belahan  dunia.  Bencana tersebut  tidak  mengenal  waktu,  dan tempat. Bencana juga dapat menyerang tanpa diduga dan tanpa persiapan dari umat  manusia.  Bencanapun  dapat menyerang  segala  sendi  kehidupan, mulai dari fiskal, keamanan, pertahanan,  ekonomi,  sosial  dan bahkan kebudayaan. Melihat perkembangan  saat  ini,  secara  global dunia  sedang  menghadapi  sebuah bencana  tak  terkecuali  Indonesia disamping  sejumlah  negara  lain  yang ikut terdampak. Sebagaimana diketahui  bahwa  wabah  penyakit tengah melanda penjuru dunia. Penyakit  tersebut  bernama corona  virus disease 2019 ( covid19 ).
Merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang
Penanggulangan  Bencana  (UU  PB) bencana dikategorikan sebagai bencana alam,  bencana  nonalam  dan  bencana sosial  disamping  definisi  bencana secara  umum.  Definisi  bencana  secara umum  yaitu  peristiwa  atau  rangkaian peristiwa  yang  mengancam  dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam dan/atau  faktor  nonalam  maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian  harta  benda,  dan  dampak psikologis (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Merebaknya wabah penyakit merupakan suatu bentuk bencana yang termasuk  ke  dalam  kategori  bencana nonalam.  Bencana  nonalam  adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa  atau  serangkaian  peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi, dan  wabah  penyakit  (Pemerintah Republik  Indonesia,  2007).  Disamping itu  dalam  UU  PB  juga  dijelaskan mengenai  bencana  alam  yaitu  bencana yang  diakibatkan  oleh  peristiwa  atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh  alam  antara  lain  berupa  gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,  angin  topan,  dan  tanah longsor.
Sejak  awal  tahun  2020  virus corona Covid19 merebak  menjadi  pandemi dunia  yang  dimulai  dari  temuan pertama sekali di kota Wuhan, Provinsi Hubei,  Cina.  Untuk  virus corona yang terjadi  pertama  sekali  di  Indonesia yaitu pada saat awal bulan Maret 2020.
Hingga 02 April 2020 telah
terkonfirmasi  jumlah  kasus  sebanyak 1528  kasus  positif,  81  sembuh  dan  136 kematian (https://infeksiemerging.kemkes.go.id /update 09-05-2020, 11.09 WIB) Merespon  jumlah  kasus  yang  terus meningkat  di  seluruh  Indonesia pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  Daerah  (SE  Mendagri) (Surat Edaran Menteri dalam Negeri & 440/2622/SJ,  2020).  Salah  satu  poin dalam  SE  Mendagri  tersebut  adalah penunjukan  gubernur,  Bupati  dan Walikota sebagai ketua gugus penanganan Covid19 .
Kementerian  Kesehatan  juga  telah merespon dengan mengeluarkan berbagai  jenis  petunjuk  dan  protokol baik dari bentuk pedoman, pencegahan maupun  aturan  teknis  lainnya.  Jenis petunjuk  dan  protokol  tersebut  antara lain  Protokol  Kesehatan,  protokol  area publik, Flyer Pencegahan Virus Corona untuk Masyarakat, Surat Edaran Dirjen P2P  Nomor:  HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan  Menghadapi  Infeksi Novel Corona Virus  (COVID-19), Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KH.01.07/MENKES/169/2020  tentang Penetapan  Rumah  Sakit  Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, dan lain sebagainya.
Menghadapi situasi yang kian kritis dan  dalam  rangka  untuk  menekan penyebaran  virus,  pemerintah  telah mengeluarkan  pedoman  dan  petunjuk dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu), Peraturan
Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres).
Dimana,  Perppu  dimaksud  yaitu Perppu  Nomor  1  tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi Corona  Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) dan/atau dalam Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan (Peraturan Pemerintah Pengganti  undang-Undang  Republik Indonesia, 2019). Kemudian, PP dimaksud  adalah  PP  Nomor  21  Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala  Besar  (PP  PSBB)  Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease 2019  ( Covid19 )  (Besar  & Rangka,  2019).  Selanjutnya  Keppres Nomor  11  Tahun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat (Republik, 2019).
Keppres  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Penetapan
Kedaruratan
Kesehatan pada pokoknya menetapkan dua hal, yaitu: Pertama , bahwa Covid-19 diakui  sebagai  jenis  penyakit  yang menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat.  Dan kedua ,  bahwa  kondisi tersebut menimbulkan kewajiban untuk dilakukannya upaya penanggulangan sesuai ketentuan perundang-undangan (Hairi, 2020). Melihat
beberapa instrumen hukum  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  pusat  memiliki kewenangan  agar  pemerintah  daerah mengikuti  petunjuk  yang  diberikan oleh  pemerintah  pusat.  Artinya, pemerintah  pusat  ingin  mengikat pemerintah  daerah  untuk  mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Namun, yang  terjadi di lapangan adalah terjadi disharmoni  antara  pemerintah  pusat dan daerah. Pemerintah daerah seakan lebih  berinisiatif  dan  responsif  dalam penanganan covid19 .  Melihat  hal tersebut  seakan  menyiratkan  bahwa terdapat  ketidakpercayaan  terhadap langkah-langkah  yang  diterapkan  oleh pemerintah pusat kepada daerah.
Hal  demikian  juga  diperparah bahwa  daerah  telah  memiliki  istilah masing-masing  dalam  hal  penanganan covid19 . Jelas bahwa pemerintah daerah tidak  menghiraukan  arahan  dari pemerintah  pusat  atau  lebih  buruk
tidak  menunggu  instruksi  langsung dari  pemerintah  pusat.  Hal  tersebut tercermin dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah  daerah  sama sekali  tidak  meminta  pertimbangan dari pemerintah pusat.
Berdasarkan  situasi  dan  kondisi tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  terdapat  kesenjangan  antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang  tidak  menjadi  bagian  perhatian yang  serius  dari  pemerintah  daerah. Namun  demikian,  hal  tersebut  dapat teratasi apabila pemerintah pusat dapat bergerak responsif dan berinisiatif serta mengevaluasi  setiap  kebijakan  yang telah atau akan ditetapkan
Dalam  hal  ini,  manajemen  resiko dari  pemerintah  pusat  yang  dapat diambil dari sisi legal adalah menggunakan  instumen  hukum  yang telah  disahkan  serta  memaksimalkan penerapannya. Resiko penyebaran juga dapat  ditekan  apabila  telah  terbangun sinergitas  dan  koordinasi  secara komprehensif  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  efektivitas  hukum pasca ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana sinergitas
pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam penanganan covid19 ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dan  pendekatan  yang
dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  secara  yuridis  normatif yaitu  melalui  studi  kepustakaan. Penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  ucapan  atau  tulisan  dan perilaku  orang-orang  yang  diamati. Penelitian  kualitatif bertujuan  untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya  umum  terhadap  kenyataan sosial  dari  perspektif  partisipan (Rahmat,  2009).  Data  yang  diperoleh dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder dimana berasal dari sejumlah buku,  artikel,  jurnal,  media  massa maupun  elektronik.  Metode  penulisan menggunakan  deskriptif  normatif analitis dimana
berusaha menggambarkan dan membahas secara komprehensif untuk mengetahui  efektivitas  hukum  pasca ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor  21  tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona virus Disease 2019 (PP PSBB) di kalangan  masyarakat  dan  pemerintah itu sendiri

## D. KERANGKA PIKIR
Teori Negara Hukum Negara  Hukum  atau  dalam
Bahasa Belanda disebut
dengan istilah rechstaat, yaitu  memiliki  tujuan ntuk  menyelenggarakan  ketertiban hukum  yang  umumnya  berdasarkan hukum  yang  terdapat  pada  rakyat. Negara  hukum  menjaga  ketertiban hukum  supaya  jangan  terganggu  dan agar  semuanya  berjalan  menurut hukum.  Indonesia  merupakan  sebuah negara hukum dimana telah disebutkan
dalam konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat sebuah hubungan antara  substansi  hukum,  para  penegak hukum  dan  masyarakat.  Substansi hukum  itu  sendiri  merupakan  sebuah norma  yang  berisi  aturan-aturan  yang berfokus  pada  pembatasan  sebuah kekuasaan  dalam  rangka  mencegah kekuasaan  yang  absolut  bahkan mengontrol  tindakan-tindakan  yang melawan  atau  bertentangan  dengan undang-undang (Ch. Likadja, 2015).
Negara  hukum  juga  membahas perlindungan secara konstitusi terhadap pemenuhan hak asasi manusia  (HAM).  Seorang  individu semenjak  lahir  bahkan  masih  di  dalam kandungan  memiliki  hak-hak  yang harus dipenuhi oleh negara. Disamping seorang invidu juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan.  Jika  dalam  suatu  negara, terdapat suatu perbuatan yang melanggar HAM atau tidak terpenuhinya  HAM  seseorang  dan tidak  dapat  diatasi  atau  dipenuhi  oleh negara maka negara yang bersangkutan  tidak  dapat  disebut sebagai  negara  hukum  dalam  arti  yag sesungguhnya (Asshiddiqie, 2002).
Teori Negara Kesejahteraan Teori  yang  bernama  Negara Kesejahteraan ( WelfareState ) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia  dan  menegaskan  bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin
terselenggaranya kesejahteraan  rakyat.  Sejak  Indonesia merdeka pada  tanggal 17 Agustus 1945
dan  disahkannya  Undang-Undang
Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagai  pijakan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
Sebuah  dasar  Negara  yang  dibuat  atas dasar  semangat  dan  kesadaran  untuk membangun  suatu  Negara  yang demokrasi  serta  menciptakan  tatanan masyarakat berkeadilan
sosial,
berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama. Negara kesejahteraan ini
merupakan sebuah model ideal pembangunan  yang  difokuskan  pada peningkatan  kesejahteraan  melalui pemberian  peran  yang  lebih  penting kepada  negara  dalam  memberikan pelayanan  sosial  secara  universal  dan komprehensif kepada warganya (Fuadi,  2016).  Indonesia  merupakan negara  yang  dapat  dikatakan  memiliki konsep  negara  kesejahteraan.  Dimana, dapat  dilihat  dalam  pembukaan  UUD 1945  bahwa  “pemerintah  melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Negara kesejahteraan merupakan model kebijakan negara yang mengarah  kepada  perlindungan  sosial atau  kesejahteraan  publik (public welfare) melalui  berbagai  program seperti  kesehatan  masyarakat (public health), kesejahteraan  para  pensiunan , kompensasi pengangguran , perumahan sederhana (public  housing), dan  lain sebagainya  (Dahlan  &  ’Irfaan,  2014). Dalam garis besar, negara kesejahteraan  menunjuk  pada  sebuah model  ideal  pembangunan  yang
difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang  lebih  penting  kepada  negara dalam  memberikan  pelayanan  sosial secara  universal  dan  komprehensif kepada warganya (Sukmana, 2017).
Friedman  menyatakan  bahwa negara  kesejahteraan  adalah  sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya dalam lingkup yang luas sampai menjangkau intervensi  pasar  maupun  terhadap perbankan, telekomunikasi dan transportasi  (Djauri,  2006).  Dengan definisi  ini  ruang  lingkupnya  sangat luas,  maka  tanggung  jawab  negara meliputi  sarana  hukum  maupun institusi untuk mewujudkan kesejahteraan  bagi  warga  negara  yang menjadi  kewajiban  negara  (Djauri, 2006).  Istilah  negara  kesejahteraan merupakan  sebuah  keterlibatan  negara yang menguasai seluruh aspek kehidupan  dan  pelayanan  kepada masyarakat.

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas Hukum Pasca Ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
a. Pra ditetapkannya PP PSBB
Melihat  kondisi  dewasa  ini, dengan  menyebarnya  wabah corona dapat  dikatakan  bahwa  terdapat beberapa dampak yang dapat menyerang sendi-sendi negara. Sebagai contoh,
sektor perekonomian, kesehatan,  kemanusiaan,  bahkan  dari sisi  penegakan  hukum.  Namun,  yang menjadi  fokus  utamanya  adalah  setiap tindakan  pemerintah  harus  memiliki payung  hukum  karena  berdasarkan
Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  negara Republik  Indonesia  adalah  negara berdasarkan hukum (Republik Indonesia, 1945).
Melihat  efektivitas  hukum  terkait penanganan  wabah corona sebelum terbitnya  dua  kebijakan  sebagaimana disebutkan  di  atas  dapat  dilihat  dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan  oleh  beberapa  kepala daerah.  Contoh  di  lapangan  yaitu “Berdasarkan keputusan
Presiden
Nomor 9/2020 tentang  perubahan  atas keputusan Presiden nomor 7/2020 tentang  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan
Corona COVID-19,  Maklumat  Kapolri  Nomor: MAK/2/III/2020  tentang  kepatuhan terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam penanganan  penyebaran  virus Corona ( Covid19 )  dan  keputusan  Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020 tentang penetapan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan Covid19 . Apabila  merujuk  pada  sebelum keluarnya
Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut, sebagai contoh yaitu Pemerintah Aceh
mengambil  inisiatif  sendiri  tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.  Hal  tersebut  terkonfirmasi bahwa dalam pengajuan kawasan yang akan  menerapkan  PSBB  maka  harus memenuhi  syarat  dan  kriteria  tertentu sebelum  ditetapkan  oleh  menteri kesehatan.
Contoh kebijakan sebelum disahkannya  PP  PSBB  antara  lain  Plt. Gubernur  Aceh  mengeluarkan  status tanggap darurat skala provinsi (https://dinkes.acehprov.go.id/news/ read/2020/03/26/322/plt-gubernur-
aceh-tetapkan-status-tanggap-darurat- skala-provinsi-covid-19.html,
26/03/2020,  09.11  WIB)  Penetapan tersebut  disebutkan  memperhatikan Keputusan  Kepala  BNPB  Nomor  13.A Tahun  2020  tentang  Perpanjangan Status  Keadaan  Tertentu  Darurat Bencana  Wabah  Penyakit Covid19 di
Indonesia. Sebagai respon ditetapkannya tanggap darurat
bencana  maka  Pemerintah  Aceh menetapkan  kebijakan  pemberlakuan jam malam terkait pencegahan penyebaran Covid19 (Maklumat penerapan jam malam)
(https://bpba.acehprov.go.id/index.ph p/news/read/2020/03/29/688/cegah- penyebaran-covid-19-forkopimda-aceh- berlakukan-jam-malam.html.,
29/03/2020,  10.19  WIB).,  Banda  Aceh, n.d.)
Pemberlakuan  jam  malam  yang mulai  diberlakukan  pada  tanggal  29 Maret 2020 menuai pro kontra terhadap kepastian  hukum  itu  sendiri,  karena pemerintah pusat belum mengeluarkan instruksi  untuk  memberlakukan  jam malam.  Kemudian,  pemberlakuan  jam malam  tersebut  telah  dicabut  pada tanggal 04 April 2020 (https://bpba.acehprov.go.id/index.ph p/news/read/2020/04/04/696/penera pan-jam-malam-di-aceh-resmi-
dicabut.html,  04/04/2020,  11.27  WIB) seiring dengan keluarnya PP PSBB dan Keppres Kedaruratan Masyarakat. Pemerintah  Aceh  kembali  pada  acuan PP  PSBB.  Artinya,  Pemerintah  Aceh tetap  menghimbau  masyarakat  untuk menghindari berkumpul secara berkelompok dan melaksanakan pembatasan  sosial  dalam  rangka
pencegahan penyeberan covid19 . Situasi dan kondisi tersebut yang menggambarkan bahwa antara pemerintah  daerah  dan  pusat  belum terbangun sinergitas
dalam penanganan covid19 .
Melihat  contoh  penerapan  lain antara  lai  yaitu  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan beberapa kebijakan  terkait  pencegahan covid19 antara  lain  sebagai  berikut.  Gubenur terapkan  kerja  dari  rumah  bagi pegawai  pemerintah  provinsi  DKI Jakarta.  Melalui  Surat  Edaran  Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya
Pencegahan  Penyebaran  Covid19  di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal  16  Maret  2020  ( surat-edaran- gubernur-dki-jakarta-nomor-2-se-2020.pdf , n.d.)(https://ppid.jakarta.go.id/regula si-covid19,  09/04/2020,  10.12  WIB ).
Pemerintah
DKI Jakarta dan Pemerintah  Aceh  adalah  2  provinsi yang  memiliki  karakter  berbeda  dan juga  penanganan  yang  berbeda. Dimana Pemerintah Aceh telah menetapkan  tanggap  darurat  skala provinsi,  maka  daerah  lain  memiliki istilahnya masing-masing dalam menghadapi wabah ini. Sebagai contoh antara  lain  Papua,  Bali,  dan  Tegal. Melihat  istilah  yang  digunakan  Tegal yaitu “ local lockdown” setelah diumumkan  oleh  walikota  Tegal (https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20200327161721-20- 487625/lockdown-daerah-simbol- karut-marut-penanganan-corona, 27/03/2020,  10.56  WIB). Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  ketidakharmonisan  antara
daerah  dan  pusat  dalam  menghadapi bencana penyakit ini.
Kebijakan yang ditetapkan Walikota  Tegal  merupakan  suatu bentuk perlawanan kebijakan terhadap pemerintah  pusat.  Dimana  kebijakan pemerintah pusat seakan tidak mengakomodir  kebutuhan  daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan lockdown
adalah kebijakan pemerintahan  pusat  dan  tidak  boleh diambil  oleh  pemerintah  daerah. Namun  demikian,  apabila  melihat kondisi  di  lapangan  maka  kebijakan yang  diambil  daerah  tersebut  tidak sepenuhnya keliru ataupun salah. Oleh karena  pemerintah  pusat  dalam  hal penanganan covid19 juga belum memiliki arahan yang jelas.
Dapat  dilihat  bahwa  lemahnya komunikasi  dan  koordinasi  antara pusat  dan  daerah  tergambarkan  oleh situasi  dan  kondisi  di  daerah  yang menetapkan  kebijakan  masing-masing. Dalam  hal  ini  pemerintah  pusat seharusnya  memiliki  respon  cepat untuk  meminimalisir  tindakan  daerah yang  akan  menetapkan  kebijakannya masing-masing.  Dengan  demikian, tidak  menimbulkan  keresahan  sosial. Perlu  suatu  kepastian  hukum  yang dapat dijadikan patokan oleh pemerintah  daerah  untuk  mengontrol masyarakat yang ada di daerah.
Sejatinya penetapan suatu
regulasi  harus  bersinergi  dengan konsekuensi hukum itu sendiri. Sehingga  hukum  memiliki  efektivitas mencapai pada titik maksimal. Misalnya,  suatu  kebijakan  untuk melaksanakan  jam  malam  dalam
rangka  pencegahan  wabah corona . Melihat tingkat urgensinya, masyakarat dihimbau  untuk  tetap  berada  dirumah selama  jam  malam,  namun  di  sisi  lain sejumlah  pintu  akses  publik  masih terbuka untuk diakses. Sebagai contoh, akses  bandara  yang  masih  beroperasi, pelabuhan,  terminal  maupun  ruang publik  lainnya.  Dengan  demikian, kebijakan  tersebut  terasa  sangat  tidak efektif  bagi  rakyat.  Karena  sangat kontradiktif dengan penetapan kebijakan sebelumnya.

## b. Pasca ditetapkan PP PSBB
Pada  tanggal  31  Maret  2020, Presiden menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Keppres No. 11
Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat. Hal  tersebut  merupakan  tindak  lanjut dari  tidak  adanya  aturan  pelaksanaan UU  kekarantinaan  Kesehatan.  Dengan demikian, setelah ditetapkannya kedua instrumen  hukum  tersebut  maka Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah Daerah memiliki satu pedoman hukum dalam  rangka  menjalankan  percepatan penanganan pandemia corona .
Ditetapkannya  kedua  instrumen hukum  tersebut  merupakan  suatu respon  dan  wajib  dilaksanakan  bagi pemerintah  pusat  maupun  daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Artinya pemerintah pusat dan daerah memiliki sinergitas  dalam  penanganan  pandemi corona .  Pandangan  lainnya  adalah pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak berjalan masing-masing dengan mengeluarkan atau menetapkan instrumen  kebijakan.  Pada  akhirnya
pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat sejalan  dalam  percepatan  penanganan pandemi.
Beberapa  kebijakan  daerah  yang telah  disebutkan  di  atas  juga  memiliki implikasi hukum.
Setelah ditetapkannya  PP  PSBB  dan  Keppres penetapan  Kedaruratan  Masyarakat maka secara otomatis beberapa kebijakan  yang  telah  pemerintah daerah  keluarkan  dianggap  batal  demi hukum.  Hal  tersebut  adalah  implikasi hukum  karena  materi  muatan  pasal- pasal yang ada di dalam kedua beleid di atas  telah  menetapkan  syarat  dan kriteria  melaksanakan  PSBB  dan penerapan  kerja  dari  rumah  maupun pemberlakuan jam malam.
Berbicara mengenai UU Kekarantinaan Wilayah juga disebutkan mengenai implikasi hukum apabila diterapkan kepada masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan karantina wilayah ataupun pemberlakuan  PSBB  harus  merujuk pada  perspektif  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Sebagaimana  amanah  Pasal  55 ayat (1) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan (UU
Kekarantinaan  Kesehatan)  disebutkan bahwa  “selama  dalam  Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan  makanan  hewan  ternak  yang berada  di  wilayah  karantina  menjadi tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat (Kesehatan,  Rahmat,  Yang,  Esa,  & Indonesia, 2018).
Melihat  keadaan  dewasa  ini  yang membutuhkan  penangan  cepat  dan komprehensif maka dibutuhkan tindakan  konkret  baik  dari  Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
Tindakan  tersebut  berupa  memastikan ketersediaan  pangan  dan  bahan  dasar pokok bagi masyarakat yang terdampak,  pemenuhan  hak  kesehatan serta  dampak  perekonomian  bagi masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan  masyarakat  serta  jaminan hidup lebih terjamin.
Koordinasi  dan  sinergitas  antara pemerintah pusat dan daerah seharusnya  tidak  terlalu  teknis  dalam menyikapi  wabah covid19 .  Karena penyebaran  virus  lebih  cepat  daripada progres penetapan PSBB suatu wilayah yang membutuhkan penentuan kriteria dan  syarat  tertentu.  Namun  demikian, efektivitas  penetapan  PP  PSBB  dirasa kurang optimal. Walaupun keberadaan PP  PSBB  tersebut  untuk  menjaga momentum  koordinasi  pemerintah pusat  dan  daerah  agar  tetap  selaras dalam penanganan covid19 .
Pelaksaan  PP  PSBB  juga  harus disertakan  oleh  regulasi  turunan  yang mendukung.  Regulasi  tersebut  adalah aturan yang mengatur tentang karantina  wilayah.  Aturan  tersebut tersebut  dapat  berupa  peraturan pemerintah  yang  menjalankan  UU Kekarantinaan  Kesehatan.  Dengan demikian  akan  lebih  terarah  apabila daerah  ingin  menjalan  PSBB.  Sebagai tambahan  dapat  dibentuk  rumusan regulasi  tentang  para  pihak  yang memiliki potensi besar dan membahayakan  dalam  penyeberan covid19 .  Dengan  demikian  dapat ditekankan  penegakan  hukumnya  bagi para pihak yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
2. Sinergitas  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintah Daerah Berbicara mengenai telah ditetapkannya kedua kebijakan tersebut  baik  pemerintah  pusat  dan pemerintah  harus  konsekuen  terhadap kebijakan  yang  disahkan.  Artinya, pemerintah harus menjalankan amanah yang  tertera  di  dalam  bunyi  suatu regulasi.  Salah  satu  contoh  yang  dapat disebutkan  adalah  penerapan  PSBB. Contoh  lainnya  adalah  konsekuensi hukum  dari  Keppres  penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Setiap  penanggulangan corona melalui  mekanisme  PSBB,  pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari  pemerintah  pusat.  Sebagaimana disebutkan  di  dalam  Pasal  2  PP 21/2020  merupakan  aturan  yang mengatur tentang pelaksanaan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  berdasarkan  dari  persetujuan Menteri  Kesehatan.  Dengan  demikian, apabila suatu daerah ingin memberlakukan  PSBB  maka  harus mendapatkan rekomendasi dan persetujuan  dari  Menteri  Kesehatan. Dimana, dalam hal persetujuan tersebut  memiliki  kriteria  dan  syarat yang harus dipenuhi.
Berdasarkan  kriteria  dan  syarat penetapan  PSBB  tersebut  merupakan amanah  dari  Pasal  49  ayat  (3)  UU Kekarantinaan  Kesehatan.  Kriteria  dan syarat yang harus dipenuhi antara lain jumlah kasus/jumlah kematian, terdapat  kaitan  epidemiologis  kejadian serupa  dengan  wilayah  atau  negara lain.  Apabila  telah  memenuhi  kriteria sebagaimana  disebutkan  di  atas  maka PSBB  yang  dilaksanakan  meliputi
peliburan  sekolah  dan  tempat  kerja, pembatasan  kegiatan  keagamaan  dan pembatasan kegiatan di tempat umum.
Sesuai  dengan  kriteria  di  atas maka  daerah  dapat  merujuk  kepada ketentuan  PP  PSBB  dalam  rangka pembatasan  kegiatan  yang  bersifat pengumpulan massa. Ketentuan tersebut  dapat  dituangkan  dalam bentuk  Peraturan  Gubernur,  Bupati ataupun Walikota. Namun, Pemerintah daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi,  melakukan  komunikasi dan  berkoordinasi  kepada  pemerintah pusat dalam rangka terciptanya keseragaman  kebijakan  antara  pusat dan daerah.
Melihat tujuan dari ditetapkannya  PP  PSBB  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  pusat bermaksud menekankan perlu sinergitas  kuat  dalam  menghadapi penyebaran covid19 antara  pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana dikutip dalam  dalam  laman  sekretariat  negara bahwa  presiden  menginginkan  UU Kekarantinaan Kesehatan menjadi acuan  dan  pedoman  bagi  pemerintah pusat dan daerah agar dalam satu garis visi yang sama.
Presiden  memastikan  bahwa tindakan-tindakan dan langkah strategis  yang  dilakukan  pemerintah pusat telah diperhitungkan dan disesuaikan  dengan  kondisi  daerah, baik  dari  sisi  geografis,  demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal. Kemudian, pemerintah
pusat juga telah mempelajari beberapa langkah-langkah dari  beberapa  negara  yang  menangani covid19 .

## F. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
1. Ditetapkannya PP PSBB menimbulkan  konsekuensi  hukum yang belum sepenuhnya terakomodir dari sisi payung hukum itu sendiri. Beberapa kondisi bahkan membutuhkan  aturan-aturan  yang lebih  teknis  agar  regulasi  utama yang  menjadi  dasar  hukum  dapat berjalan.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan bahwa sistem regulasi dan payung  hukum  dalam  menangani keadaan  yang  tidak  normal  belum sepenuhnya  berjalan  optimal.  Hal tersebut  dapat  dilihat  bahwa  sistem pembentukan  hukum  itu  sendiri dibentuk atas dasar keadaan normal. Pembentukan  sistem  hukum  yang menjadi  dasar  hukum  hampir  tidak menyentuh keadaan abnormal dalam  pembentukannya.  Sehingga, pemerintah  tidak  memiliki  suatu sistem yang siap dalam menghadapi keadaan  yang  dituntut  dalam keadaan abnormal.
2. Terdapat  tuntutan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah agar selalu bersinergi dalam menghadapi  wabah covid19 .  Hal tersebut  tercermin  dari  penekanan syarat  dan  kriteria  tertentu  dalam menetapkan  suatu  daerah  untuk pemberlakuan  PSBB.  Syarat  dan kriteria  tersebut  ditentukan  melalui PP  PSBB  dan  atas  persetujuan Menteri Kesehatan.
Hal ini mengakibatkan segala tampuk kebijakan berada ditangan pemerintah pusat.
b. Saran
1. Pemerintah  pusat  diharapkan  dapat membentuk dan mengembangkan suatu  regulasi  yang  berbasis  pada keadaan  abnormal.  Adapun  langkah pencegahan  dan  penyebarannya  serta pengendaliannya antara lain manajemen resiko penyebaran, edukasi pengetahuan
maupun penataan regulasi lintas lembaga. Dengan tujuan, pemerintah  pusat  memiliki  kesiapan dalam  menghadapi  suatu  situasi  dan kondisi  yang  menuntut  tersedianya payung  hukum  dalam  menghadapi kondisi  yang  tidak  normal  serta pemerintah  daerah  mempedomani langkah-langkah pemerintah pusat.
2. Pemerintah  pusat  diharapkan  agar lebih responsif terhadap kebijakan yang dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  masing- masing  pemerintah  daerah.  Hal  ini berguna  agar  pemerintahan  tidak berjalan  secara  mandiri  sehingga menimbulkan kecemasan dan keresahan di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2002).  Gagasan  negara hukum  indonesia. Gagasan  Negara Hukum Indonesia .
Besar, B., & Rangka, D. (2019). b. bahwa dampak . 2019 (022868).
Ch.  Likadja,  J.  A.  (2015).  Memaknai “Hukum  Negara  (Law  Through State)”  dalam  Bingkai  “Negara Hukum  (Rechtstaat).” Hasanuddin
Law Review , 1 (1), 75. https://doi.org/10.20956/halrev.v 1n1.41
Dahlan,  A.,  &  ’Irfaan,  S.  (2014). Mengagas  Negara  Kesejahteraan.
El-Jizya :  Jurnal  Ekonomi  Islam , 2 (1), 1–22. https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2
014.pp1-22
Djauri.  (2006).  Kajian  Teori  Welfare State. Julnal  Hukum , XVI , No.
1 (Maret).
Fuadi,  A.  (2016).  Negara  Kesejahteraan (Welfare  State)  Dalam  Pandangan Islam Dan Kapitalisme. JESI (Jurnal Ekonomi  Syariah  Indonesia) , 5 (1),  13. https://doi.org/10.21927/jesi.2015. 5(1).13-32
Hairi,  P.  J.  (2020).  Implikasi  Hukum Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Terkait Pencegahan COVID-19. Info Singkat Bidang Hukum , 12 (April), 1–
6. Retrieved from
http://berkas.dpr.go.id/puslit/file s/info_singkat/Info  Singkat-XII-7- I-P3DI-April-2020-%0A240.pdf%0A https://bpba.acehprov.go.id/index.php /news/read/2020/03/29/688/ceg ah-penyebaran-covid-19- forkopimda-aceh-berlakukan-jam- malam.html.,  29/03/2020,  10.19 WIB.
https://bpba.acehprov.go.id/index.ph p/news/read/2020/04/04/696/pe nerapan-jam-malam-di-aceh-resmi- dicabut.html,  04/04/2020,  11.27 WIB.
https://dinkes.acehprov.go.id/news/r ead/2020/03/26/322/plt- gubernur-aceh-tetapkan-status- tanggap-darurat-skala-provinsi- covid-19.html,  26/03/2020,  09.11 WIB.
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ update 09-05-2020, 11.09 WIB.
https://ppid.jakarta.go.id/regulasi- covid19, 09/04/2020, 10.12 WIB .
https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20200327161721-20- 487625/lockdown-daerah-simbol- karut-marut-penanganan-corona, 27/03/2020, 10.56 WIB.
Kesehatan,  K.,  Rahmat,  D.,  Yang,  T., Esa,  M.,  &  Indonesia,  P.  R.  (2018). UU Kekarantinaan Kesehatan .
Maklumat  penerapan  jam  malam, Banda  Aceh,  29  Maret  2020.  (n.d.). Maklumat  penerapan  jam  malam, Banda Aceh, 29 Maret 2020 .
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Republik Indonesia,  N.  1  T.  2020.  (2019).
Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus Disease  2019  (Covid19)  Dan/Atau Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman Yang  Membahayakan  Perekonomian Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan Menimbang . 2019 (023780).
Rahmat,  P.  S.  (2009).  Penelitian Kualitatif. Journal  Equilibrium ,  pp.
1–8. Retrieved
from
yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/
Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
Republik  Indonesia.  (1945). Undang- Undang Dasar 1945 . 4 (1), 1–12.
Republik,  U.  D.  N.  (2019). jumlah  kasus .
(031003).
Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara  Kesejahteraan  (Welfare State). Jurnal Sosial Politik , 2 (1), 103.
https://doi.org/10.22219/sospol.v 2i1.4759
surat-edaran-gubernur-dki-jakarta-nomor- 2-se-2020.pdf . (n.d.).
Surat Edaran Menteri dalam Negeri, N.,
&  44012622t5J. (2020).  Kementerian Dalam Negeri. Surat Edaran .