## MODEL PELATIHAN BERSAMA UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PADA PEMERINTAH PROVINSI MITRA PRAJA UTAMA

## JOINT TRAINING MODEL FOR ENHANCING COMPETENCY OF APPARATUS IN PROVINCE GOVERNMENT OF MITRA PRAJA UTAMA
(disubmit 10 Agustus 2018, direvisi 20 Oktober 2018, diterima 01 Desember 2018)
Hari Soesanto
BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Corresponding Author: harisemesta@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  atau  kajian  mengenai  pelatihan  bagi  para  aparatur  sipil  negara  sudah  banyak dilakukan,  namun  penelitian  yang  fokus  pada  pelatihan  bagi  aparatur  yang  bertugas  pada pemerintah daerah Mitra Praja Utama masih sangat langka. Kajian ini menyajikan skema atau model alternatif peningkatan kompetensi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kerjasama antar daerah melalui pelatihan bersama. Ruang lingkup pemerintah daerah yang menjadi kajian adalah  pemerintah  daerah  yang  tergabung  dalam  forum  Mitra  Praja  Utama  (MPU).  MPU merupakan forum kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari    10  Provinsi  yaitu  Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  DKI  Jakarta,  Provinsi  Jawa  Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tengggara Timur. Model pelatihan bersama yang disajikan pada kajian ini merupakan suatu alternatif metode yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga diklat pemerintah, khususnya pada lembaga diklat pemerintah yang tergabung dalam Mitra Praja Utama dalam rangka peningkatan kerjasama antar daerah untuk berbagai urusan pemerintahan daerah terutama dari aspek kompetensi aparatur.
Kata kunci: pelatihan, mitra praja utama, kompetensi, aparatur sipil negara

## ABSTRACT
Research or studies on training for the state civil apparatus have been carried out a lot, but research  that  focuses  on  training  for  officers  serving  in  the  Mitra  Praja  Utama  regional government  is  still  very  rare . This  study  presents  an  alternative  model  for  enhancing  the competence  of  civil  state  apparatus  to  increase  cooperation  among  regions  through  joint training. The scope of local government to be studied is the local government who are members of the forum Mitra Praja Utama (MPU). MPU is a forum of cooperation and coordination among local governments in Indonesia consisting of 10 Provinces of West Java Province, DKI Jakarta Province, Central Java Province, Special Province of Yogyakarta, East Java Province, Bali Province, Lampung Province, West Nusa Tenggara Province, Banten Province and East Nusa Tenggara Province. The joint training model presented in this study is an alternative method  that  can  be  ascertained  by  special  government  training  institutions  in  government training institutions incorporated in Mitra Praja Utama in order to increase inter-regional cooperation for various local government affairs.
Keywords : training, mitra praja utama, competence, civil state apparatus

## PENDAHULUAN
Di  era  desentralisasi  saat  ini, pemerintah  daerah  perlu  meningkatkan potensi daerahnya masing-masing berlomba-lomba dengan pemerintah daerah lainnya  dalam  rangka  mencapai  visi  dan misi  daerahnya  dalam  kerangka  NKRI (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia). Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  2014  tentang Pemerintahan
Daerah
terdapat kewenangan-kewenangan  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah.  Kewenangan- kewenangan  tersebut  antara  lain  adalah mencakup  urusan-urusan  pemerintahan yang  memang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  baik  yang  sifatnya urusan  wajib  maupun  urusan  pilihan. Misalnya  saja  urusan  pemerintahan  yang sifatnya  wajib  yang  berkaitan  dengan pelayanan  dasar  terdiri  dari  urusan pendidikan,  urusan  kesehatan,  urusan pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang, urusan  perumahan  rakyat  dan  kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban  umum  dan  perlindungan masyarakat serta urusan sosial.
Urusan-urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah tersebut perlu disukseskan  oleh  pemerintah  daerah melalui pola kerjasama antar daerah. Salah satu pola kerjasama antara daerah yang ada di  Indonesia  saat  ini  yaitu  Forum
Kerjasama  Daerah  Mitra  Praja  Utama (MPU).
MPU  merupakan  forum  kerjasama dan  koordinasi  antar  pemerintah  daerah yang terdiri dari  10 Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa  Tengah,  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali,  Provinsi  Lampung,  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat,  Provinsi  Banten  dan Provinsi  Nusa  Tengggara  Timur.  Untuk memperlancar  forum  tersebut  dibentuk Sekretariat  Bersama  (Sekber)  MPU  yang saat ini berkedudukan di DKI Jakarta.
Adapun  acuan  kerjasama  program prioritas  Forum  Kerjasama  Daerah  MPU tahun  2016  –  2020  yaitu  berdasarkan Keputusan  Bersama  Gubernur  Anggota Forum  Kerjasama  Daerah  MPU  Nomor: 64/SK/MPU/2015.  Ada  4(empat)  program prioritas MPU tahun 2016 – 2020 yaitu 1)
Pemberdayaan UKM/IKM dalam menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 2) Pengembangan Industri
Pariwisata 10 Provinsi MPU; 3) Penguatan Pusat  Logistik  Pangan  Daerah  dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional;
4)  Koordinasi  dan  Fasilitasi  Penanganan Masalah  Sosial  Berdampak  Nasional. Berdasarkan  program  prioritas  tersebut, terdapat  sub  program  yang  terdapat  pada semua  program  prioritas  yaitu  Sumber Daya Manusia (SDM).
Terkait  dengan  hal  tersebut,  pola hubungan dan jaringan kerjasama aparatur antar daerah lingkup MPU tersebut secara komprehensif sangat diperlukan, walaupun secara  teknis  pada  SKPD  anggota  MPU
sudah melakukan pengembangan
kompetensi  masing-masing  aparaturnya secara masing-masing atau parsial.
Sedangkan  pengembangan  kompetensi yang  melibatkan  partisipasi  keseluruhan anggota  MPU  untuk  berbagai  urusan pemerintahan belum terlihat. Oleh karenanya perlu pelibatan atau keterlibatan langsung peran lembaga diklat pemerintah provinsi  atau  Badan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  (BPSDM)  Daerah
secara langsung terkait dengan pengembangan  kompetensi  SDM  sesuai dengan  progam  atau  urusan  pemerintahan yang dikerjasamakan.
Forum  MPU  yang  sudah  dibentuk perlu  dikuatkan  dengan  program  dan kegiatan  yang  melibatkan  lintas  anggota MPU  secara  konkrit,  jangan  sampai efektivitasnya  rendah  sebagaimana  kajian yang  dilakukan  oleh  (Tim  Kajian  LAN, 2012) mengenai kerjasama antar provinsi di Kalimantan yaitu adanya forum koordinasi dan konsultasi (FRKP2K) dimana efektivitas  hubungan  kerja  tersebut  masih rendah,  karena  forum  tersebut  hanya sebatas  forum  pra  musrenbang  regional untuk  menginventarisasi  persoalan  dan usulan  yang  akan  dibahas  di  forum
musrenbang  regional  maupun  dibawa  ke kementerian terkait, belum sampai kepada rencana aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit.
Pelaksana  utama  kerjasama  antar daerah  adalah  para  Aparatur  Sipil  Negara (ASN). ASN sebagaimana amanat Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara memiliki peran yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas  untuk  mencapai  pembangunan daerah  dan  nasional.  Untuk  proses percepatan pencapaian tujuan pembangunan pada provinsi lingkup MPU tersebut,  kapasitas  ASN  nya  pun  harus sesuai  dengan  kompetensi  masing-masing urusan  yang  menjadi  domain  kerjasama antar  daerah.  Keterlibatan  lembaga  diklat daerah  secara  teknis  diperlukan  dalam rangka  mendisain  dan  mengoordinasikan pelatihan-pelatihan  dan  atau  skema pengembangan  kompetensi  lainnya  yang dibutuhkan untuk tiap-tiap urusan pemerintahan yang menjadi fokus kerjasama.
Pengetahuan termasuk keahlian ASN
yang  tergabung  pada  MPU  sangat bervariatif,  kompleksitas  pengetahuan  ini dapat dimanfaatkan untuk saling melengkapi  pengetahuan  ASN  sehingga kapasitasnya  bertambah.  Pendekatan  ini merujuk  pada  pendekatan knowledge management atau manajemen pengetahuan .
Manajemen  pengetahuan  adalah  isu strategis  yang  biasanya  digunakan  untuk perencanaan strategis pengembangan
organisasi  untuk  mencapai  daya  saing organisasi dan mempertahankan pengetahuan  organisasi.  Hal  ini  juga menjadi  tren  di  institusi  pemerintah  untuk menerapkan manajemen pengetahuan
sesuai  dengan  peraturan.  Rotasi  karyawan internal,  mutasi  promosi  dan  program penawaran terbuka antar instansi pemerintah merupakan bagian dari kehilangan  pengetahuan  ini    (Sensuse, Wibowo,  &  Cahyaningsih,  2016).  Tujuan utama kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan  adalah  memfasilitasi  transfer pengetahuan ilmiah dan sosial yang efektif, yang dipegang oleh pemangku kepentingan, kepada pemerintah  (Riege & Lindsay, 2006).
Manajemen pengetahuan atau knowledge  management erat  kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Dalam konteks  pemerintah  daerah,  kompetensi yang  berkorelasi  dengan  manajemen pengetahuan yaitu pada aktor ASN.
Penelitian-penelitian mengenai pelatihan bagi para aparatur sudah banyak dilakukan  seperti  yang  dilakukan  oleh (Sartika  &  Kusumaningrum,  2017), (Soesanto,  2017),  (Suryanto,  2018), (Hidayat  &  Sa’ud  Syaefudin,  2015)akan tetapi  penelitian  yang  fokus  pada  skema
pelatihan aparatur pada pemerintah daerah yang  tergabung  pada  forum  Mitra  Praja Utama  (MPU)  masih  sangat  langka.  Oleh karena  itu  pada  penelitian  ini  difokuskan pada  skema  atau  model  pelatihan  untuk para  aparatur  sipil  negara  yang  bertugas pada  pemerintah  daerah  yang  tergabung dalam forum MPU.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan  kajian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  studi  kepustakaan ( library research )  yaitu mengkaji berbagai karya  tulis  ilmiah  para  peneliti  terdahulu terutama  kajian  terhadap  fenomena  aktual terutama  dalam  berbagai  perspektif berdasarkan  teori-terori  yang  relevan  dan inisasi konsepsi/gagasan serta dikombinasikan  dengan  studi  kasus,  yaitu kerjasama  antara  daerah  lingkup  forum kerjasama daerah Mitra Praja Utama. Data diperoleh berdasarkan dokumentasi regulasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Mitra  Praja  Utama  melalui  penelurusan konten di portal/website Mitra Praja Utama kurun  waktu  Januari  –  Maret  2018. Berdasarkan  data  serta  tinjauan  literatur, dilakukan  perumusan  model    pelatihan bersama untuk aparatur sipil negara (ASN) pemerintah provinsi  yang tergabung dalam forum  kerjasama  antar  daerah  Mitra  Praja Utama (MPU melalui pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerjasama Antar Daerah
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan  situasi  dan  kondisi  global saat  ini,  paradigma  kerjasasama  antar daerah  saat  ini  bukan  hanya  semata-mata kerjsama  biasa  akan  tetapi  sudah  menjadi suatu kolaborasi. Pemerintah daerah harus pro  aktif  melakukan  intensifikasi  jejaring kerjasama  dengan  pemerintah  daerah lainnya  untuk  mencapai  visi  dan  misi daerahnya.
Kerjasama  antar  daerah  merupakan aksi  bersama  ( collective  action )  yang terjadi  dalam  proses  unik.  Keunikan kerjasama  antar  daerah  ini  terlihat  dari antara  lain,  pola  hubungan  yang  terjalin dilandasi  oleh  relasi  horisontal,  bukan hirarkhial. Konsekuensi dari pola hubungan ini akan berimplikasi pada pendekatan yang semestinya  dipahami  bersama  oleh  aktor yang terlibat (Warsono, 2009).
Pemahaman bersama antar pemerintah  daerah  memang  menjadi landasan  utama  untuk  menjalin  hubungan kerjasama.  Keban  (2009)  menyatakan alasan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah sebagai berikut:
1) Pihak-pihak  yang  bekerjasama  dapat membentuk kekuatan yang lebih besar .
Dengan  kerjasama  antar  pemerintah daerah,  kekuatan  dari  masing-masing
daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi
ancaman lingkungan atau permasalahan yang  rumit  sifatnya  daripada  kalau ditangani  sendiri-sendiri.  Mereka  bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan  atau  mencapai  tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
2) Pihak-pihak  yang  bekerjasama  dapat mencapai kemajuan  yang  lebih  tinggi .
Dengan  kerjasama,  masing-masing daerah  akan  mentransfer  kepandaian, ketrampilan,  dan  informasi,  misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian  dari  daerah  lain.  Setiap daerah  akan  berusaha  memajukan  atau mengembangkan  dirinya  dari  hasil belajar bersama.
3) Pihak-pihak  yang  bekerjasama dapat lebih  berdaya .  Dengan  kerjasama, masing-masing  daerah  yang  terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya
kepada  struktur  pemerintahan  yang lebih  tinggi.  Bila  suatu  daerah  secara sendiri memperjuangkan kepentingannya,  ia  mungkin  kurang diperhatikan,  tetapi  bila  ia  masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah,  maka  suaranya  akan  lebih diperhatikan.
4) Pihak-pihak  yang  bekerjasama  dapat memperkecil  atau  mencegah  konflik .
Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula  bersaing  ketat  atau  sudah
terlibat  konflik,  dapat  bersikap  lebih toleran  dan  berusaha  mengambil manfaat  atau  belajar  dari  konflik tersebut.
5) Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan .  Masing-masing  daerah  akan merasa  dirinya  tidak  dirugikan  karena ada  transparansi  dalam  melakukan hubungan  kerjasama.  Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses  yang  sama  terhadap  informasi
yang dibuat atau digunakan.
6) Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan  bidang-
bidang  yang  dikerjasamakan.  Dengan kerjasama  tersebut  masing-masing daerah memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati partnernya tetapi
memelihara  hubungan  yang  saling menguntungkan secara berkelanjutan.
7) Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah .  Melalui  kerjasama  tersebut,
kecendrungan  “ego  daerah”  dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh.
Bidang  kerjasama  antar  daerah merupakan  salah  satu  faktor  yang  harus dideskripsikan dengan jelas dalam kesepakatan kerjasama. Sebaiknya dikurangi  sekat-sekat  yang  malah  parsial antar  bidang  atau  urusan  pemerintahan, sebagaimana Warsono (2009) menyatakan
sebagian  besar  kerjasama  di  Indonesia terkotak-kotak  dalam  kerjasama  ekonomi atau pelayanan publik. Mengingat kebutuhan  kerjasama  sudah  merambah pada  pelayanan  publik  dan  ekonomi,  ke depan  sebaiknya  cakupan  kerjasama  tidak sebatas pada salah satu bidang seperti yang selama ini terjadi, tetapi mencakup 2 bidang utama,  yakni  kerjasama  ekonomi  dan pelayanan publik.

## Mitra Praja Utama
Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama  (MPU)  dibentuk  pada  Tahun  2000 di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Forum MPU ini merupakan pengembangan dari Forum Sad Praja Utama (SPU) dalam mengantisipasi  perkembangan  jumlah anggota yang terus bertambah. Forum SPU ini  diawali  dengan  acara  silaturahmi  dan olahraga  antar  anggota  KORPRI  DKI Jakarta  dan  Jawa  Barat,  kemudian berkembang  ke  penanganan  masalah pemerintahan terutama diperbatasan. Tindaklanjut pertemuan tersebut
dikukuhkan  dengan  membentuk  suatu kerjasama dengan nama Dwi Praja di Bogor pada  tanggal  15  Juli  1988,  yang  menjadi tekanan  (fokus)  program  adalah  bidang kependudukan (urbanisasi),
ketenagakerjaan, transportasi dan
perekonomian.
Keberhasilan  Forun  Kerjasama  Dwi
Praja dalam mengatasi permasalahan antara
dua daerah kemudian ditingkatkan dengan
menjalin  kerjasama  dengan  Provinsi  Jawa
Tengah
melalui penandatanganan Keputusan  Bersama  Gubernur  KDH  Tk.  I Jawa  Tengah,  Gubernur  KDH  Tk.  I  Jawa Barat,  dan  Gubernur  KDKI  Jakarta  di Semarang  pada  tanggal  26  Juni  1990  dan forum  ini  dirubah  namanya  menjadi  Tri Praja.  Forum  ini  kemudian  berkembang pesat  menjadi  jalinan  kerjasama  6  (enam) Provinsi se Jawa dan Bali dengan nama Sad Praja  Utama  yang  dikukuhkan  dan ditandatangani  dalam  Keputusan  Bersama Gubernur pada tanggal 3 November 1991 di Yogyakarta.  Sad  Praja  Utama  berarti kerjasama Enam Pemerintahan Daerah Tk. I  se  Jawa  dan  Bali.  SAD  berarti  Enam, PRAJA  berarti  Pemerintahan,  sedangkan Utama  berarti  Tk.  I  (Provinsi).  Adapun bidang-bidang yang dikerjasamakan Forum Sad  Praja  Utama  tidak  hanya  yang
berkaitan
dengan penanganan permasalahan  di  daerah  yang  saling berbatasan,  namun  telah  berkembang dengan  permasalahan  yang  menyangkut kepentingan daerah seperti bidang
pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan.  Keberhasilan  Forum Kerjasama  Sad  Praja  Utama  dalam memecahkan  permasalahan-permasalahan yang  dihadapi  secara  bersama-sama melalui  kerjasama  daerah,  menarik  minat Provinsi  Lampung  untuk  ikut  bergabung menjadi  anggota  Forum  Sad  Praja  Utama
(SPU).  Provinsi  Lampung  secara  resmi diterima menjadi anggota pada tanggal 21 September 2000 di Yogyakarta.
Dengan masuknya Provinsi Lampung menjadi  anggota  Forum  SPU  membawa konsekuensi kepada nama Forum Sad Praja Utama  yang  tidak  lagi  beranggotakan  6 (enam)  Provinsi,  melainkan  menjadi  7 (tujuh)  Provinsi.  Itulah  sebabnya  nama Forum  Sad  Praja  Utama  (yang  berarti  6 daerah  provinsi)  berubah  menjadi  Forum Mitra  Praja  Utama  (MPU).  Hal  tersebut dilakukan  untuk  mengantisipasi  keinginan provinsi  lainnya  untuk  bergabung  sebagai anggota. Perkembangan keanggotaan selanjutnya  setelah  itu,  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  bergabung  pada  Tahun 2001 ditetapkan di Denpasar Bali, Provinsi Banten  bergabung  pada  Tahun  2002 ditetapkan  di  Provinsi  Lampung  dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 ditetapkan di Bandung Jawa Barat.
Gambar 1. Provinsi Anggota MPU
DKI Jabar Banten DIY Lampung NTT NTB Jatim Bali Jateng
Program prioritas MPU 2016-2020 yaitu:
1) Pemberdayaan  UKM/IKM  dalam menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN;
2) Pengembangan  industri  pariwisata  10 Provinsi  MPU  melalui  penguatan peran  Indonesia  Tourism  Information Center;
3) Pembentukan  pusat  logistik  pangan dalam mewujudkan kedaulatan pangan 10 Provinsi MPU
4) Koordinasi  dan  fasilitasi  masalah sosial berdampak nasional.
Dalam tiap program prioritas tersebut terdapat aspek sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Salah satu sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan yaitu para aparatur  sipil  negara  yang  dalam  hal  ini Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pada pemerintah  provinsi  yang  terlibat  dalam kerjasama sesuai urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.
Jumlah  PNS  daerah  yang  tersebar pada  Provinsi  MPU  sekitar  1,6  juta  orang sebagaimana  disajikan  pada  Tabel  1. Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  begitu besarnya  potensi  PNS  yang  tergabung dalam forum MPU. Kondisi saat ini belum terdapat  pelatihan  secara  bersama-sama yang  intensif  yang  dapat  menggabungkan semua PNS (sesuai dengan rumpun urusan pemerintahan)  yang  terdapat  pada  MPU dalam  satu  kegiatan  khusus,  padahal
sebagaimana konsep manajemen pengetahuan,  dipastikan  pasti  banyak keahlian-keahlian  yang  dimiliki  oleh  PNS yang  tersebar  pada  10  (sepuluh)  pemda tersebut.
Tabel 1. Jumlah PNS Daerah pada Provinsi Mitra
Praja Utama (MPU) No Provinsi Jumlah 1 Jabar 333.952 2 DKI Jakarta 72.767 3 Jateng 356.645 4 DIY 53.743 5 Jatim 389.663 6 Bali 72.096 7 Lampung 105.965 8 NTB 79.327 9 Banten 77.040 10 NTT 111.198 Jumlah 1.652.396 Sumber:  www.bkn.go.id  (data  per  desember  2016; diolah)

## Model Pelatihan Bersama
Lembaga  diklat  pada  Pemerintah Provinsi atau yang saat ini dikenal sebagai Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  (BPSDM)  dapat  menjadi  aktor pemacu  akselerasi  peningkatan  kerjasama antar  daerah  pada  Forum  MPU  untuk berbagai  macam  urusan  pemerintahan daerah.  Sobandi  dan  Suparman  (2010) menyatakan  lembaga  diklat  sebagai a center  of  excellence yaitu  sebagai  pusat keunggulan  yang  tercermin  dari  beberapa dimensi  yaitu  1)  program  diklat  yang berkualitas tinggi; 2) widyaiswara/fasilitator diklat yang
profesional; 3) tenaga penyelenggara diklat yang  profesional;  4)  proses  manajemen lembaga  diklat  yang  transparan  dan
akuntabel;  5)  sarana  dan  prasarana pembelajaran yang lengkap. Senada dengan pendapat  Sobandi  dan  Suparman  (2010) tersebut,  memang  diperlukan  eksistensi lembaga  diklat  (dalam  hal  ini  BPSDM Daerah lingkup) untuk mendisain program diklat  yang  berkualitas  tinggi  yang berdampak  terhadap  kinerja  Pemerintah Provinsi.
Disain program pelatihan yang dapat menuju pada arah kolaborasi antar anggota MPU diyakini dapat mempercepat pencapaian  tujuan  anggota  MPU.  Hal  ini sebagaimana  dinyatakan  oleh  (An,  Deng, Chao,  &  Bai,  2014)  yaitu  Inovasi kolaboratif
adalah pendekatan transdisipliner  untuk  mengembangkan sinergi  menyeluruh  untuk  meningkatkan
daya  saing  organisasi  melalui  interaksi yang  holistik,  kompetitif  dan  saling melengkapi  antara  dan  di  antara  peserta inovasi dalam lingkungan tertentu.
Merujuk pada progam prioritas kerja MPU  2016-2020  diperlukan  sumber  daya manusia yang kompeten untuk mewujudkannya.  Dari  aspek  kompetensi aparatur, basis kompetensi yang digunakan pada perancangan model pelatihan bersama ini yaitu kombinasi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi  sosio-kultural  dan  kompetensi pemerintahan. Oleh karena itu pada kajian ini  dirumuskan  model  pelatihan  bersama bagi  aparatur  sipil  negara  yang  bertugas pada  pemerintah  provinsi  lingkup  MPU sebagaimana disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Model Pelatihan Bersama ASN lingkup MPU
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.2, Desember 2018, Hal. 104-117 p-ISSN: 2597-4971
Berdasarkan  Gambar  2  tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) Pemerintah Provinsi melalukan  kerjasama  melalui  payung MPU.  selanjutnya  secara  operasional, lembaga  diklat  Pemerintah  Provinsi tersebut  (BPSDM  Provinsi)  melalukan perencanaan disain pelatihan yang dibutuhkan  oleh  SKPD  (satuan  kerja perangkat  daerah)  sesuai  dengan  urusan pemerintahan  daerah  yang  menjadi kewenangan.  Disain  yang  dirancang  oleh masing-masing BPSDM Provinsi
dikomunikasikan melalui Sekretariat
Bersama  (Sekber)  MPU  untuk  dilakukan sinkronisasi  merujuk  pada  program prioritas  MPU.  Tahap  selanjutnya  adalah proses  pendaftaran  para  ASN  yang  akan diikutsertakan  untuk  mengikuti  pelatihan bersama  tersebut.  Jenis  pelatihan  yang merujuk pada urusan pemerintahan daerah ini dikategorikan pada pelatihan teknis.
Jenis  pelatihan  bersama  lainnya
dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi manajerial ASN yaitu Diklat
Kepemimpinan.  Melalui  model  pelatihan bersama, maka Diklat Kepemimpinan pada anggota MPU juga sangat berpotensi untuk dilakukan  secara  partisipatif  proporsional pada satu event bersama. Misalnya, Diklat Kepemimpinan  Tingkat  IV  dilakukan  di Provinsi  Banten,  dimana  pada  tiap angkatannya  (30  orang)  terdiri  dari kompoisi peserta dari Provinsi Banten, DKI
Jakarta,  Lampung,  Jabar,  Jateng,  Jatim, Bali, DIY, NTT dan NTB.
Hal  yang  sejenis  juga  dilakukan untuk pelatihan bersama untuk meningkatkan  kompetensi  teknis  dan fungsional.  Misalnya  saja,  pelatihan bersama  urusan  pangan  maka  pelatihan tersebut  disusun  bersama  oleh  pemerintah provinsi  seluruh  anggota  MPU  untuk selanjutnya diikuti oleh para ASN anggota MPU  yang  substansinya  diarahkan  untuk meningkatkan  volume  kerjasama  pangan lintas  provinsi  MPU.  Disain  kurikulum dikoordinasikan  oleh  BPSDM  Provinsi anggota MPU berkolaborasi dengan SKPD yang  menangani  urusan  pangan.  Sebagai ilustrasi,  jenis  kompetensi  dan  contoh pelatihan  yang  dapat  dilakukan  melalui model  pelatihan  bersama  MPU  yaitu disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Kompetensi dan Contoh Pelatihan melalui Model Pelatihan Bersama MPU
No
Jenis Kompetensi Contoh Pelatihan 1 Teknis- Fungsional
• Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah;
• Diklat Manajemen Penanganan Bencana
• Diklat Pengawasan Pangan Terpadu
• Diklat Analis
Ketahanan Pangan 2 Manajerial
• Diklat  Kepemimpinan Tingkat II
• Diklat  Kepemimpinan Tingkat III
• Diklat  Kepemimpinan
Tingkat IV 3 Sosio Kultural Diklat Bina Damai 4 Pemerintahan  Diklat Pemerintahan Dalam Negeri
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.2, Desember 2018, Hal. 104-117 p-ISSN: 2597-4971
Contoh  bentuk  pelatihan  untuk
meningkatkan
kompetensi teknis- fungsional  para  ASN  anggota  MPU, misalnya Diklat Analis Ketahanan Pangan. Diklat  ini  diperuntukkan  terutama  untuk para  analis  ketahanan  pangan  yang  pada umumnya  bertugas  pada  SKPD  yang menangani  urusan  pangan,  semisal  Badan Ketahanan  Pangan  atau  nomenklatur lainnya.  Ketika  para  ASN  lintas  anggota MPU mengikuti diklat tersebut diharapkan ruang  lingkup  ketahanan  pangan  yang dibahas  bukan  hanya  pada  lingkup provinsinya saja akan tetapi lintas provinsi. Misalnya, untuk urusan pangan di Provinsi DKI Jakarta yang notabene-nya tergantung pada  Provinsi  produsen  pangan  tentu menjadi  sangat  vital  ketika  dilakukan analisa  jaringan  rantai  pasok  pangan  dari dan  ke  Provinsi  DKI  Jakarta.  Sedangkan bagi  Provinsi  produsen  pangan,  maka menjadi  kebutuhan  bagi  daerah  tersebut untuk  memasarkan  produk  pangannya kepada daerah lain yang marketnya besar, semisal DKI Jakarta. Jadi dampak pelatihan bersama  pada  contoh  urusan  pangan tersebut bukan hanya untuk ajang bertukar pengalaman, keahlian, pengetahun mengenai  analisis  ketahanan  pangan  akan tetapi  lebih  makro  lagi  yaitu  sampai  pada keterhubungan jejaring rantai pasok ( supply chain ) pangan.
Contoh  lain  bentuk  pelatihan  untuk meningkatkan kompetensi manajerial yaitu
Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV. Tujuan  utama  diklat  tersebut  yaitu  untuk membentuk  pemimpin  perubahan  dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah berkinerja tinggi. Ketika suatu pemerintah provinsi melaksanakan diklat kepemimpinan  dengan  komposisi  peserta hanya  berasal  dari  pejabat  adminitrasi (eselon  III  dan  IV)  lingkup  daerah  saja, maka situasi dan kondisi lingkungan daerah (Pemprov)  lainnya  kemungkinan  besar tidak  menjadi  perhatian.  Ketika  diklat kepemimpinan  dilakukan  secara  bersama yaitu  dengan  melibatkan  partisipasi  dari para peserta yang mewakili anggota MPU maka situasi kelas atau pembelajaran pada diklat tersebut menjadi lebih berwarna dan tentunya akan sangat menambah pertukaran pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap. Pelatihan-pelatihan yang dapat diselenggarakan dengan mekanisme Model Pelatihan  Bersama  MPU  seperti  yang diilustrasikan  pada  Tabel  1,  dapat dikembangkan  sesuai  kebutuhan  para anggota  MPU  dan  kesepakatan  bersama anggota MPU.
Berdasarkan  laporan  PLOD  dan APEKSI (2006), terdapat beberapa perwujudan dari intergovernmental networks  pada  tingkatan  daerah.    Yang pertama  adalah information  networks,
dimana  daerah  dapat  membuat  sebuah forum  yang  berfungsi  sebagai  pertukaran kebijakan  dan  program,  teknologi  dan
solusi  potensial  atas  masalah-masalah bersama.
Yang kedua adalah developmental  networks ,  dimana  dalam jenis ini engagedment dari masing-masing daerah  lebih  tinggi  karena  interaksi  antar daerah  tidak  hanya  dalam  pertukaran informasi,  tapi  juga  dikombinasikan dengan  pendidikan  dan  pelayanan  yang secara  langsung  meningkatkan  kapasitas informasi  daerah  untuk  melaksanakan solusi  atas  masing-masing  persoalannya. Yang  ketiga  adalah outreach  networks, dimana network antara  daerah  lebih  solid dengan  adanya  program  strategi  untuk masing-masing  daerah  yang  diadopsi  dan dilaksanakan di lain daerah. Yang keempat adalah action  networks ,  yang  merupakan bentuk intergovernmental  networks yang paling  solid,  dimana  daerah-daerah  secara bersama-sama membuat serangkaian program aksi bersama yang dijalankan oleh masing-masing  daerah  sesuai  dengan proporsi  dan  kemampuannya  masing- masing.
Model  pelatihan  bersama  yang dirancang pada kajian ini adalah termasuk pada  jenis action  networks¸ dimana
Pemerintah Provinsi lingkup MPU melalui BPSDM-BPSDMnya secara bersama-sama membuat  program  aksi  bersama  yaitu pelatihan bersama sesuai dengan kapasitas masing-masing  anggota  MPU.  Agar gagasan  menjadi  suatu  kenyataan,  maka model  pelatihan  bersama  yang  dirancang
oleh  lembaga  diklat  pemerintah  provinsi anggota  MPU  perlu  dbuatkan  rencana aksinya  setidaknya  untuk  kurun  waktu  5 (lima)  tahun.  pada  tahun  pertama,  melalui pertemuan  yang  dikondisikan  oleh  Sekber MPU  maka  diselenggarakan  pertemuan teknis  antara  lembaga  diklat  pemerintah provinsi  (BPSDM)  dari  10  anggota  MPU. Output  dari  pertemuan  tersebut  adalah kesepakatan  perencaaan  disain  pelatihan bersama untuk pengembangan kompetensi yang dipilih. perencanaan tersebut termasuk  rencana  anggaran  biaya  serta potensi  inventarisir  data  potensial  calon peserta  pelatihan.  selanjutnya  pada  tahun kedua  sudah  diinisiasi  beberapa  jenis pelatihan  dengan  tuan  rumah  yang ditentukan  berdasarkan  hasil  kesepakatan. pada  tahun  ketiga,  diperbanyak  jenis-jenis pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh beberapa  tuan  rumah  BPSDM.  sedangkan di tahun keempat, kelanjutan pelatihan dari tahun  ketiga.  Dan  pada  tahun  kelima dilakukan  pelatihan  yang  direncanakan serta  evaluasi  dan  perencanaan  untuk rencana aksi jangka panjang berikutnya.

## KESIMPULAN
Untuk meningkatkan kerjasama antar daerah lingkup MPU diperlukan kompetensi  aparatur  yang  mumpuni. Pengembangan  kompetensi  aparatur  yang selama  ini  secara  parsial  pada  masing- masing  daerah  perlu  terobosan  strategi
yang  dapat  mengakomodasi  program prioritas  pemerintah  provinsi  MPU  tahun 2016-2020. Alternatif model pelatihan bagi para  aparatur  pada  pemerintah  provinsi lingkup  MPU  yaitu  melalui  model pelatihan bersama. Elemen utama model ini yaitu lembaga diklat provinsi atau BPSDM Provinsi yang berperan mengkoordinasikan dengan SKPD teknis.
Pada  tahap  awal  direkomendasikan dapat dilakukan ujicoba pelatihan bersama untuk  2  (dua)  provinsi,  selanjutnya ditingkatkan  partisipasi  sampai  dengan seluruh  anggota  MPU  yang  jumlahnya  10 (sepuluh)  provinsi  atau  dapat  pula dilakukan  secara  langsung  untuk  semua anggota  MPU.  Dengan  demikian  target pencapaian  program  prioritas  MPU  yang didukung  dari  aspek  aparatur  diharapkan dapat lebih cepat terwujud.

## DAFTAR PUSTKA
An,  X.,  Deng,  H.,  Chao,  L.,  &  Bai,  W. (2014).  Knowledge  management  in supporting  collaborative  innovation community capacity building. Journal  of  Knowledge  Management , 18 (3), pp. 574–590. https://doi.org/10.1108/JKM-10- 2013-0413
Hidayat,  A.  I.,  &  Sa’ud  Syaefudin,  U. (2015).  Model  Pendidikan  dan Pelatihan  Berbasis  Kompetensi  bagi Widyaiswara Muda. Jurnal Administrasi  Pendidikan , 22 (2),  pp.
23–38.
Riege,  A.,  &  Lindsay,  N.  (2006).
Knowledge  management  in  the public sector: stakeholder
partnerships  in  the  public  policy development. Journal  of  Knowledge Management ,  10  (3),  pp.  24–39. https://doi.org/10.1108/13673270610 670830
Sartika, D., & Kusumaningrum, M. (2017). Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Timur. Jurnal Borneo Administrator , 13 (2), pp. 131–150. https://doi.org/10.24258/jba.v13i2.31 0 Sensuse,  D.  I.,  Wibowo,  W.  C.,  & Cahyaningsih, E. (2016). Indonesian Government Knowledge Management  Model: Information Resources  Management  Journal ,  29 (1), pp. 91–108. https://doi.org/10.4018/irmj.2016010 106 Soesanto,  H.  (2017).  Development  of Innovation  Project  as  the  Result  of Leadership  Training  Through  the Innovation Actor Collaboration Model  in  the  Region. Jurnal  Bina Praja , 9 (2), pp. 335–343. https://doi.org/10.21787/jbp.09.
Suryanto,  A.  (2018).  Strategi  Peningkatan Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan: Telaah  Teoritis  dan  Empiris. Jurnal Borneo Administrator , 14 (1), pp. 69– 86.
Tim Kajian LAN. (2012). Kerjasama Antar Provinsi untuk Pembangunan Regional Kalimantan yang Terintegrasi. Jurnal Borneo Administrator , 8 (1), pp. 31–49. Keban,  Yeremias,  T.  (2009).  Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi:  Isu  Strategis,  Bentuk  dan
Prinsip. https://www.bappenas.go.id/files/77 13/5230/0987/03yeremiastkeban__2 0091014131110__2258__0.pdf
PLOD UGM dan APEKSI. (2006). Model Kerjasama Antar Daerah. Yogyakarta. Retrieved from http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp -content/uploads/2008/06/02-Model-
KERJASAMA-ANTAR-DAERAH-
S2-PLOD-UGM.pdf Sobandi,  Baban.  dan  Suparman,  Rahmat (2010).  Membangun  Kepemimpinan Visioner untuk Mewujudkan Lembaga Diklat sebagai a Center of
Excellence. Jurnal Diklat Aparatur . 6 (1), pp. 1-12.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Warsono, Hardi. (2009). Networking dalam
Intergovernmental Management. Dialogue: Jurnal  Ilmu  Administrasi dan  Kebijakan  Publik .  6  (1),  78-91. Retrieved from: https://ejournal.undip.ac.id/index.ph p/dialogue/article/download/424/300