## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 487-495 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8295.487-495
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Erfpacht Dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor
793K/Pdt/2022)
Ariq Fazari 1 , Wardani Rizkianti 2
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2010611072@mahasiswa.upnvj.ac.id 2 , wardanirizkianti@upnvj.ac.id 3

## ABSTRAK
Berlakunya  UUPA  mengakibatkan  tanah  yang  berstatus  hukum  barat  atau  hukum  adat  diberlakukan  konversi tanah sesuai ketentuan UUPA, akan tetapi masih terjadi kasus  persengketaan tanah konversi yang mana terjadi tumpang  tindih  sertipikat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  status  kedudukan  hukum  antara sertipikat/pemegang hak milik dengan sertipikat/pemegang hak guna usaha pada tanah bekas status erfpacht serta upaya perlindungan hukum atas pemilik  hak  milik  yakni petani di  Desa Tegalrejo atas terbitnya sertipikat hak guna usaha atas nama PTPN XII diatas tanah milik petani tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni melalui pengkajian perundang-undangan dengan didukung bahan sekunder. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan perolehan data melalui studi kepustakaan kemudian data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode deksriptif analisis yang diinterpretasikan sehingga memperoleh jawaban permasalahan  Hasil  penelitian  ditemukan  sertipikat  hak  milik  petani  di  Desa  Tegalrejo  yang  diberikan  atas redistribusi tanah bekas hak erfpacht dapat dicabut berdasarkan Pasal 18 UUPA untuk kepentingan negara, yang dalam hal ini untuk keperluan lahan PTPN XII dengan diterbitkannya sertipikat hak guna usaha. Petani di Desa Tegalrejo dapat melindungi hak milik atas tanah mereka melalui pengajuan gugatan ke pengadilan umum dan/atau TUN. Disamping itu, petani di Desa Tegalrejo berhak mendapatkan ganti rugi sebanding dengan tanahnya yang dicabut haknya.
Kata Kunci : Konversi Tanah, Hak Erfpacht, Sertipikat tumpang tindih

## ABSTRACT
The implementation of the UUPA resulted in land with a western legal status or customary law being converted according  to  the UUPA provisions, but  there  were still cases of conversion  land  disputes in  which there  were overlapping certificates. The purpose of this study was to determine the status of legal status between certificates and  business  certificates  on  land  used  for  erfpacht  status  as  well  as  the  legal  protection  of  property  owners, namely farmers in Tegalrejo village, on the issue of certificates of business use in the name of PTPN XII on land owned by farmers.  The method in this study is normative juridical, i.e. through the review of legislation with the support  of  secondary materials. The problem approach to  this study was the case approach by obtaining data through a library study and then the data that had been obtained was analyzed using a descriptive analysis method that was interpreted to obtain the answer to the problem. The results of the study were found that the certificate of property of farmers in Tegalrejo village was given on the landThe distribution of former land of haberfpacht may be revoked under Article 18 of the UUPA for the benefit of the state, which in this case is for the purpose of land use of PTPN XII with the issuance of a certificate of business use. Farmers in Tegalrejo Village can protect property rights on their land through submitting a lawsuit to the public court and/or TUN. In addition, farmers in Tegalrejo Village deserve compensation in proportion to their land that is revoked..
Keywords : Land Conversion, Rights erfpacht, Overlapping certificates.

## I. PENDAHULUAN
Tanah  dipandang  sebagai  faktor  pendukung  pertumbuhan  segala  aspek  kehidupan  seperti ekonomi, politik, sosial hingga budaya, disamping itu segala kebutuhan masyarakat untuk menggapai kesejahteraannya bergantung pada kepada tanah seperti tempat tinggal dan ladang pekerjaan (Chomzah,
2004). Secara yuridis bumi, air, serta kekayaan alam merupakan kekuasaan negara yang dipergunakan sebanyak-banyaknya  demi  kesejahteraan  serta  kemakmuran  rakyat  yang  mana  hal  tersebut  menjadi landasan utama terhadap perekonomian dan kekuasaan negara atas seluruh kekayaan termasuk sumber daya alam UUD pasal 33 (Edi Wibowo, 2015). Lebih lanjut  lagi Pasal 2 Ayat (1) UUPA  yang pada intinya memberikan penjelasan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam dikuasai negara sebagai kekuasaan tertinggi.
Sebelum  berlakunya  UUPA  yang  merupakan  pengaturan  ketentuan  yuridis  terhadap  tanah  di Indonesia, terkait segala peraturan tanah di Indonesia berlaku Hak Barat atau Hukum Agrariakolonial. Hak  Barat  atau  Hukum  Agrariakolonial  pada  penerapannya  di  Indonesia  dipandang  tidak mengimplementasikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  golongan  bumi  putera  di Indonesia.  Sehingga  atas  tidak  adanya  keadilan  dan  kepastian  hukum  masyarakat  pribumi  membuat peraturan yang berdasarkan hukum adat sehingga mengakibatkan adanya dualisme pengaturan hukum tanah di Indonesia yang berlaku yakni hak barat atau hukum agrariakolonial dan juga berlaku hukum adat (Ramadhani, 2019).
Setelah berlakunya UUPA yang menjadi peraturan dasar bagi  pertanahan di  Indonesia. Akibat berlakunya  UUPA  mencabut  beberapa  peraturan  yakni:    1.  Agrarische  wet  (staatsblad.,  1870-55) sebagaimana yang tercantum pada pasal 51 wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie (staatsblad). 1925-447  serta  ketentuan  lainnya;  2.  Domienverklaring  (staatsblad.,  1870-118),  Algemene Domienverklaring (staatsblad. 1875-119A), Domienverklaring untuk Sumatera, (staatsblad 1874-94F), Domeinverklaring  untuk  keresidenan  Menado,  (staatsblad.  1877-55),  Domienverklaring  untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo (staatsblad. 1872-117); 3. Koninklijk besluit tanggal 16 April 1872 No. 29, (staatsblad. 1872-117) dan peraturan pelaksananya; 4. Buku ke II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia sepanjang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  kecuali  ketentuan  mengenai  hipotek  yang  masih  berlaku  saat  mulai berlakunya UUPA (Ramadhan, 2018).
UUPA  yang  berlaku  pada  tahun  1960  menjadi  awal  bagi  perubahan  secara  dasar  pada  sistem hukum agraria Negara Indonesia termasuk tanah-tanah terdahulu yang menganut sistem hukum barat atau agrariakolonial. Tanah yang menganut sistem hukum barat dan hukum adat disebut dalam UUPA diantaranya tanah dengan hak barat  yakni opstal,  eigendom, bruikleen, erfpacht, vruchgebruik, grant controleur,  gebruik,  dan  hak  adat  yakni,  ganggam  bauntuik,  anggaduh,  bengkok,  lungguh,  pituwas. Tanah  sebelum  UUPA  tersebut  menganut  sistem  barat  dan  adat,  maka  diberlakukan  konversi  sesuai pengaturan UUPA dan peraturan pelaksanaan ketentuannya.
Konversi  tanah  merupakan  perubahan  status  yuridis  tanah  yang  sebelumnya  menganut  sistem barat atau agrariakolonial dan adat menjadi status hukum tanah dengan hak yaitu hak milik, hak guna usaha,  hak  bangunan  dan  hak  lainnya  sepanjang  diatur  pada  UUPA  (Sanjaya  et  al.,  2021).  Dalam ketentuan konversi pada UUPA terhadap tanah perkebunan besar yang dahulu menganut sistem hukum barat dengan hak erpacht dialihkan menjadi hak guna usaha, tanah perkebunan kecil dengan status hak erfpacht  dihapus,  hak  gerbruik  dialihkan  menjadi  hak  pakai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang mengaturnya,  hak  tanah  dengan  opstal  dialihkan  menjadi  HGB,  dan  hak  tanah  dengan  eigendom dialihkan menjadi hak milik (Mujiburohman, 2021). Pada kenyataannya, masih banyak terdapat kasus persengketaan tanah yang dahulu berstatus hak barat yang selama 20 (dua puluh) tahun setelah UUPA telah dikonversi namun terjadi penerbitan 2 (dua) sertipikat sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat pada tanah bekas hak barat tersebut. Hal tersebut menjadi rumit karena masing-masing pihak memiliki penguasaan secara yuridis.
Pada kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022 dalam putusan Kasasi tersebut pada putusan tingkat pertama penggugat yang merupakan para petani di Desa Tegalrejo yakni Kusnadi, Sugeng Moh. Soleh, Legimin,  Sunami,  Piyanti,  Kasdu,  Purwanto,  Miseman,  Ludi  Antoko,  Samidi  menggugat  Direktur PTPN XII dahulu bernama PTPN XXIII, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  cq  Kanwil  Pertanahan  Jawa  Timur  cq  Kepala  Badan Pertanahan Kabupaten Malang. Latar belakang adanya gugatan tersebut dikarenakan tanah bekas hak erfpacht  perusahaan  Belanda  yang  tanahnya  dahulu  merupakan  tanah  garapan  rakyat  petani  di  Desa Tegalrejo  tersebut  telah  terbit  sertipikat  tanah  dengan  hak  guna  usaha  atas  nama  PTPN  XII  dahulu bernama PTPN XXIII pada tahun 1988, sedangkan penggugat mempunyai sertipikat tanah dengan hak milik  atas  tanah  yang  dahulu  berstatus  hak  erfpacht  perusahaan  Belanda  dan  diberikan  atas  dasar program  redistribusi  tanah  pada  tahun  1981  melalui  SK  Menteri  Dalam  Negeri  Cq  Dirjen  Agraria
Nomor SK. 208/DJA/1981 tentang penegasan obyek landreform dalam rangka pembagian tanah negara bekas hak erfpacht verponding seluas 443 ha (empat ratus empat puluh tiga hektar) . Dalam putusan hakim  Pengadilan  Negeri  Kepanjen,  majelis  hakim  menolak  seluruh  gugatan  penggugat.  Kemudian pada  tingkat  banding  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  majelis  hakim  memberikan  putusan  yang  berisi menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kepanjen.  Pada  tingkat  kasasi  Mahkamah  Agung  menolak pemohon  kasasi  yakni  para  penggugat  dengan  menyatakan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  dalam memberikan  putusan  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dalam  hal  menguatkan  putusan  Pengadilan Negeri  Kepanjen.  Sehingga  dampak  dari  adanya  penerbitan  HGU  untuk  PTPN  XII  mengakibatkan penggugat  yakni  para  petani  di  Desa  Tegalrejo  atas  status  kepemilikan  tanahnya  menjadi  tidak  jelas karena tumpang tindih.
Penelitian  dengan  judul  serupa  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Iwan  Permadi  dengan  judul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Tanah  Bersertifikat  Ganda  dengan  Cara  Itikad  Baik  Demi Kepastian Hukum”. Penelitian tersebut berisikan tentang faktor penyebab penerbitan sertipikat tanah ganda  serta  mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  (Permadi, 2016). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kuswanto dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan  Nasional/ATR  Kabupaten  Kudus”.  Penelitian  tersebut  mengkaji  tentang  prosedur penerbitan  sertipikat  baru  sesuai  UUPA  dan  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  tumpang  tindih sertipikat di kantor ATR/BPN Kabupaten Kudus serta penyelesaian sengketa tumpang tindih sertipikat (Kus & Khisni, 2017).
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  agar  memberikan  hasil  dalam  mengetahui  dan  mengidentifikasi terkait kedudukan antara sertipikat hak milik dengan sertipikat hak guna usaha pada tanah bekas hak erfpacht  serta  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  hak  milik  atas  tanah  bekas  erfpacht  bila  terjadi tumpang  tindih sertipikat. Penelitian ini  akan menjabarkan pembahasan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak milik dengan SHM yang tumpang tindih dengan HGU yang tanahnya  bekas  erfpacht  dengan  menganalisa  pengaturan  terkait  konversi  tanah,  pengaturan  terkait SHM dan HGU.

## II. METODE PENELITIAN
Untuk  memberikan  jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian,  penulis  mengkaji  masalah dengan  penelitian  yuridis  normatif  yang  pada  dasarnya  yakni  dengan  mengkaji  norma,  aturan,  asas, prinsip,  doktrin,  teori  serta  pustaka  hukum  untuk  menemukan  jawaban  atas  penelitian  (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yakni menganalisa suatu permasalahan pada kasus kemudian  mengkaji  pokok  dari  masalah  dengan  didasari  Undang-Undang  serta  data  sekunder  atau bahan pustaka berdasarkan bahan hukum primer terdiri yang dari perundang-undangan serta peraturan lain  yakni  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Pokok  Agraria,  Peraturan  Pemerintah  nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan Pemerintah  Nomor  224  Tahun  1961  tentang  Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  dan  Pemberian  Ganti Kerugian,  dan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  56  Tahun  1960  tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian serta bahan hukum sekunder yakni terdiri dari jurnal, buku maupun artikel terkait literatur pada bidang pengaturan yuridis pertanahan. Teknik analisa data menggunakan metode  deskriptif  yakni  menganalisa  data  dengan  dideskripsikan  atau  digambarkan  tanpa menyimpulkan  secara  general  atau  umum  kemudian  diinterpretasikan  sehingga  ditemukan  atas pemecahan dan jawaban dari permasalahan (Sugiyono, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kedudukan hukum antara sertipikat hak milik dengan sertipikat hak guna usaha pada tanah bekas hak erfpacht
R. Subekti menjelaskan hak erfpacht merupakan hak kebendaan atas sebidang tanah milik orang lain  untuk  menarik  penghasilan  sebanyak-banyaknya  dalam  kurun  waktu  yang  lama,  hak  erfpacht memberikan  kewajiban  si  pemegang  hak  membayar  pacht  atau  canon  yakni  sejumlah  uang  atau penghasilan tiap tahun. Pengakuan haknya pemilik tanah berupa pembayaran pacht atau canon tersebut dan semua hak dari si pemilik tanah dijalankan oleh orang yang memegang hak erfpacht (Usman, 2011). Pengaturan tentang hak erfpacht diatur dalam bab VIII buku kedua KUHPerdata pada Pasal 720 sampai dengan Pasal 736.
Setelah Indonesia merdeka, tanah yang masih berstatus Hak Barat dan Hak Adat sejak berlakunya UUPA  diberlakukan  konversi  berdasarkan  UUPA,  keseluruhan  tanah  tersebut  dialihkan  kepada  hak- hak yang berlaku dalam UUPA. Mengenai konversi A.P Parlindungan berpendapat konversi merupakan penyesuaian  status  yuridis  tanah  yang  sebelumnya  menganut  sistem  yuridis  lama  yakni  status  tanah yang menganut sistem BW/barat dan status yuridis tanah yang menganut sistem adat untuk dilakukan perubahan  kepada  ketentuan  menurut  UUPA  (Sanjaya  et  al.,  2021).  kemudian  Effendi  Perangin memberikan pendapat bahwa konversi hak tanah diartikan sebagai peralihan status yuridis tanah karena UUPA  disahkan  (Sanjaya  et  al.,  2021).  Tanah  yang  sebelum  disahkannya  UUPA  menganut  sistem yuridis barat dan sistem yuridis adat diubah  menjadi tanah yang menganut sistem sesuai  yang diatur pada UUPA (Sanjaya et al., 2021).
Pada  bagian  kedua  UUPA  tercantum  pengaturan  mengenai  konversi  yang  berisi  pengaturan ketentuan konversi hak tanah sebelum adanya UUPA. Contohnya hak erfpacht sejak berlakunya UUPA atas tanah berstatus hak erfpacht, yang diantaranya perumahan dengan hak erfpacht dialihkan menjadi guna bangunan/HGB, perkebunan besar dengan hak erfpacht dialihkan menjadi guna usaha/HGU, dan perkebunan kecil dengan hak erfpacht dihapus dan dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan yang dibuat Menteri Agraria. Dalam hal tanah/rumah yang sebelumnya berstatus hak erfpacht sebelum berlakunya UUPA oleh pemiliknya dijual dan dibuat suatu akta notaris, namun belum dilakukan balik nama atas nama pembeli tanah tersebut, yang mana dalam hal ini penjual telah melepaskan hak tanahnya tersebut, maka sejak berlakunya UUPA kepemilikan tanah tersebut menjadi Tanah milik Negara (Fauzan, 2015).
Jika menuruti ketentuan konversi berdasarkan UUPA, tidak disebutkan sama sekali bahwasanya hak  erfpacht  dapat  dialihkan  menjadi  hak  milik.  Secara  tersirat  tanah  erfpacht  sebelum  berlakunya UUPA dimiliki oleh WNA dan tidak pernah sama sekali tanah tersebut dimiliki atas seorang WNI atau badan  hukum  Indonesia,  sejak  berlakunya  UUP  tanah  erfpacht  tersebut  akan  menjadi  tanah  negara. Berdasarkan  kasus  Putusan  Nomor  793K/Pdt/2022  sertipikat  hak  milik  petani  desa  Tegalrejo merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang diberikan atas dasar SK Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria  Nomor  SK.  208/DJA/1981  tentang  penegasan  obyek  landreform  dalam  rangka  pembagian tanah negara bekas hak erfpacht verponding seluas 443 ha (empat ratus empat puluh tiga hektar).
Pembagian  tanah  atau  redistribusi  tanah  dengan  memberikan  hak  milik  kepada  para  petani tersebut dijelaskan pada PP 224/1961 dengan syarat petani yang dapat memperoleh SHM adalah petani yang prioritet yakni: a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; b. buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang  bersangkutan;  d.  penggarap  yang  belum  sampai  3  (tiga)  tahun  mengerjakan  tanah  yang bersangkutan;  e.  penggarap  yang  mengerjakan  tanah  hak  pemilik;  f.  penggarap  tanah  yang  oleh pemerintah diberi peruntukan lain; g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 (nol koma lima) hektar; h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektar; i. petani atau buruh tani lainnya.
Program landreform atau redistribusi tanah dapat digunakan sebagai prinsip dasar, yang berguna untuk  mencapai  perubahan  menuju  keadilan  sosial  maupun  untuk  mengatasi  hambatan  guna  upaya pertumbuhan ekonomi. Perppu 56/1960 serta ketentuan pelaksananya merupakan langkah awal strategi untuk mencapai keadilan pada penggunaan tanah pertanian. Tanah dalam pelaksanaan redistribusi tanah atau landreform untuk pertanian merupakan tanah yang berasal dari tanah-tanah yang melebihi batas maksimal, tanah absentee/guntai, dan tanah yang dimiliki oleh negara (Isnaeni, 2018).
Program landreform bertujuan untuk; a. usaha memberikan pembagian secara seimbang berupa tanah  yang  merupakan  sumber  kehidupan  petani,  guna  mewujudkan  keadilan  sosial;  b. mengimplementasikan konsep tanah untuk tani untuk menghilangkan tanah yang dipergunakan sebagai obyek  yang  bersifat  tidak  pasti  dan  alat  penindasan;  c.  menghapuskan  sistem  Landholder  dan menghilangkan  kepemilikan  serta  dominasi  tanah  secara  masif  tanpa  batas;  d.  mendorong  serta memperbanyak  kepemilikan  atas  tanah  bagi  setiap  WNI;  e.  meningkatkan  penghasilan  pertanian nasional  dengan  mendorong  terlaksananya  pertanian  secara  terus  menerus  melalui  kerja  sama  dalam bentuk koperasi dan bentuk lainnya; f. menekan angka kemiskinan dan membangun lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin (Isnaeni, 2018).
Perolehan  tanah  hak  milik  petani  Desa  Tegalrejo  yang  merupakan  tanah  bekas  hak  erfpacht berdasarkan  redistribusi  tanah/landreform.  Secara  yuridis  hak  milik  dapat  dipunyai  atas  nama  orang perorangan berkewarganegaraan Indonesia atau suatu perseroan, yayasan, firma atau yang dalam artian badan hukum dengan syarat yang ditetapkan pemerintah. UUPA menjelaskan hak milik dapat berlaku
dengan dua cara yaitu berlaku karena menurut hukum adat dan dengan adanya penetapan pemerintah. Perolehan  berdasarkan  hukum  adat  diatur  melalui  peraturan  pemerintah  sedangkan  yang  diperoleh melalui  penetapan  pemerintah  diatur  dengan  cara  serta  syarat  yang  ditentukan  dengan  peraturan pemerintah  serta  atas  dasar  perundang-undangan  (Republik  Indonesia,  1960).  Menurut  Urip  Santoso hak milik terjadi berdasarkan dua cara yakni pertama, terjadi dengan cara organisir yang mana hak milik tanah terjadi untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang, petapan pemerindah dan hukum adat. Kedua, dengan cara derivatif yakni perolehan hak milik tanah berdasarkan dari orang lain melalui jual beli, penghibahan, pewarisan, atau tukar menukar yang mana pada dasarnya memang sudah berstatus hak milik (Santoso, 2012)
Secara yuridis tanah dengan status hak milik bersifat terkuat dan terpenuh serta turun temurun, dapat dialihkan dan bisa diperoleh warga berkewarnegaraan Indonesia atas hak tersebut, karena pada prinsipnya  semua hak  tanah dalam UUPA mempunyai kegunaan sosial. Boedi Harsono memberikan pendapat, frasa “terkuat dan terpenuh” memiliki makna yang berarti membedakan antara semua hak yang  tercantum  dalam  UUPA  dengan  hak  milik  yang  mana  bertujuan  untuk  menyatakan  hanya  hak milik/SHM yang merupakan hak/sertipikat tanah yang diatur dalam UUPA dapat dipunyai seseorang yang  bersifat  terkuat  dan  terpenuh  dibandingkan  dengan  hak  lain  serta  memiliki  sifat  turun  temurun yang dapat diwariskan (Sutedi, 2018).
Hak erfpacht atas nama NV Koffie Cultuur Mij Sumberkerjto merupakan lahan perkebunan besar milik perusahaan belanda pada masa kolonial. Secara konseptual UUPA hak erfpacht perkebunan atas nama NV Koffie Cultuur Mij Sumberkerjto tersebut dikonversi menjadi hak guna usaha (HGU). UUPA menjelaskan pada intinya hak guna usaha merupakan hak yang diperuntukkan dalam melakukan usaha atas  tanah  negara  dalam  kurun  waktu  tertentu  untuk  diusahakan  dalam  perkebunan,  peternakan, pertanian (Republik Indonesia, 1960). A.P. Parlindungan berpendapat hak guna usaha/HGU merupakan hak eksklusif yang dipergunakan dalam peruntukan usaha tanah bukan milik pribadi untuk diusahakan kegiatan bertani, berternak, berkebun. Pemberian hak tersebut hanya untuk usaha pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor peternakan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar (Sutedi, 2018).
UUPA menjelaskan pada pasal 28 Ayat (2) lahan untuk hak guna usaha(HGU) setidaknya tidak kurang dari 5 ha (lima hektar), namun apabila luasnya mencapai lebih dari atau bertepatan 25 ha (dua puluh  lima  hektar),  patut  memakai  pendanaan  yang  pantas  serta  metode  atau  langkah-langkah perusahaan  yang  baik.  Hak  guna  usaha  diperoleh  atas  dasar  pemberian  hak  yang  diputuskan  oleh menteri  atau  pejabat  yang  diberikan  wewenang  yang  syarat  dan  cara  pengajuan  haknya  diatur  oleh keputusan  presiden.  Jika  sudah  memperoleh  sertipikat  hak  guna  usaha,  maka  pemegang  sertipikat tersebut wajib mendaftarkannya di kantor pertanahan setempat dan dicatat pada buku tanah. Terjadinya hak  guna  usaha/SHGU  yakni  pada  saat  didaftarkannya  di  kantor  pertanahan/BPN  dan  dilakukan pencatatan sesuai ketentuan undang-undang dalam buku tanah. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk  memohon  penerbitan  sertipikat  agar  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  serta  tanda  bukti kepemilikan. Pemilik hak guna usaha memiliki wewenang melakukan perbuatan apa saja selama jenis usaha tersebut merupakan bertani, berkebun, berternak (Krismanika et al., 2020)
Pemberian  sertipikat  hak  guna  usaha  atas  nama  PTPN  XII  pada  dasarnya  merupakan implementasi dari kewenangan negara untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, peruntukan,  pemeliharaan  bumi  dan  air  serta  seisinya.  Lebih  lanjut  lagi  pemberian  sertipikat  kepada PTPN XII pada tanah petani di Desa Tegalrejo yang telah melekat dengan suatu hak lainnya yakni hak milik, pelaksanaan penerbitan sertipikat tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu pelepasan hak yang melekat sebelumnya pada tanah tersebut. Kemudian jika di atas tanah objek hak guna usaha terdapat tanaman  dan/atau  bangunan  milik  pihak  lain  secara  sah,  pemilik  tanaman  dan/atau  bangunan  berhak mendapatkan kompensasi yang dilimpahkan kepada pemilik SHGU atau hak guna usaha. Merujuk pasal 18 UUPA mengindikasikan hak milik dapat dicabut atas dasar kepentingan umum, negara bangsa, serta rakyat bersama yang mana pencabutannya tersebut wajib dilakukan pemberian kompensasi yang pantas serta dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Dari penjabaran tersebut sudah jelas bahwa sertipikat dengan hak guna usaha dapat terbit hanya di atas tanah milik  negara. Menyimpang dari undang-undang bila sertipikat hak  guna usaha terbit di tanah milik pihak lain yang dikuasai secara sah. Akan tetapi, jika terpaksa harus menggunakan tanah yang sudah dikuasai secara sah harus dilepaskan terlebih dahulu hak yang sudah melekat sebelumnya untuk dijadikan tanah negara sehingga dapat dijadikan objek sertipikat hak guna usaha tersebut. Oleh karena itu, sertipikat hak milik tanah petani di Desa Tegalrejo dalam hal menjadi objek penerbitan hak
guna  usaha  PTPN  XII  dapat  dicabut  kemudian  jatuh  menjadi  tanah  negara  dengan  berdasarkan kepentingan  negara  bangsa  sebagaimana  pasal  18  UUPA,  serta  mengingat  negara  berwenang  dalam mengatur  dan  mengatur,  menentukan,  menyelenggarakan  penggunaan  serta  hubungan  hukum  bagi orang serta badan hukum dalam hal pemanfaatan bumi, air, yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga kedudukan antara sertipikat hak milik petani di Desa Tegalrejo dengan sertipikat atas nama PTPN XII yang merupakan guna usaha yang terjadi penerbitan pada objek tanah yang  sudah  dikuasai  oleh  petani  di  Desa  Tegalrejo,  maka  hak  milik  itu  dicabut  dan  diberikan kompensasi yang pantas kepada pemegang hak yang dicabut.

## 3.2  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Bekas  Hak  Erfpacht  Jika  Terjadi Tumpang Tindih Sertipikat
Banyaknya  kasus  persengketaan  di  bidang  agraria,  diperlukan  adanya  sebuah  upaya  berupa kepastian  dan  perlindungan  hukum  di  bidang  agraria.  Adanya  suatu  tata  aturan  hukum  yang  jelas, lengkap,  serta  tertulis  merupakan  upaya  dasar  agar  dapat  mewujudkan  kepastian  hukum  di  bidang agraria sehingga dengan adanya tata aturan hukum tersebut dapat dilaksanakan selaras dengan isi dan ketentuan.  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  mengenai  perlindungan  hukum  dibedakan  menjadi  dua macam,  yaitu  preventif  dan  represif.  Maksud  dari  preventif  disini  adalah  perlindungan  hukum  yang bersifat mencegah kemungkinan pelanggaran hak yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat, bentuk perlindungan preventif ini adalah melindungi hak seseorang dari kemungkinan penyelewengan hukum yang  dilakukan  pihak  lain.  Sedangkan  represif  berarti  perlindungan  hukum  yang  bertujuan  pada penyelesaian  permasalahan  hukum  (Hadjon,  1987).  Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  atas masyarakat  Indonesia  adalah  bentuk  dari  penerapan  atau  implementasi  dari  konsep  pengakuan  serta perlindungan atas adanya hak asasi manusia dengan berdasarkan pancasila (Suryatika et al., 2020).
Selain  itu, kegiatan pendaftaran tanah perlu  untuk diselenggarakan  guna menghadapi berbagai kasus  nyata  persengketaan  tanah,  sehingga  dengan  terlaksananya  pendaftaran  tanah  memberikan kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan tanah mereka benar dimiliki oleh dirinya, serta pihak lain yang memiliki kepentingan. Pasal 19 UUPA pada pokoknya menjelaskan melalui pendaftaran tanah yang  dilakukan  diseluruh  Indonesia  pemerintah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dengan pendaftaran  yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  peraturan  pemerintah.  Pada  PP 24/1997  atau  PP  pendaftaran  tanah  pada  pasal  3  memberikan  penjelasan  pendaftaran  tanah  identik dengan jaminan mendapatkan kepastian hukum di bidang pertanahan dan pasal 1 angka 1 menjelaskan pada pokoknya tujuan dari pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum serta hak pemegang tanah agar dapat membuktikan kewenangan atas hak tanah tersebut berdasarkan sertipikat (Tehupeiory, 2012).
Indonesia  sendiri  dalam  pendaftaran  tanah  mengikuti  sistem  publikasi  negatif  dengan  unsur positif. Unsur positif ini menimbulkan bukti kepemilikan hak, bukti tersebut dapat digunakan menjadi alat bukti sebagaimana tercantum pada UUPA Pasal 19 Ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat  (2), pasal 32 ayat  (2),  dan  pasal  38  ayat  (2)  (Taqqiyah  &  Winanti,  2020).  Sistem  publikasi  negatif  pada pendaftaran/registrasi tanah memberikan kemungkinan pemilik hak tanah yang terdaftar dapat digugat sehingga  sertipikat  dan/atau  akta  pemerintah  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  kuat  dalam  pembuktian persidangan  (Harsono,  2002).  Sistem  publikasi  negatif  identik  dengan  pendaftaran  tanah  yang menggunakan akta atau sertipikat yang diterbitkan sebagai tanda kepemilikan tanah dan dapat dijadikan bukti  kuat  yang  memerincikan  data  yang  menjabarkan  status  yuridis  serta  data  yang  menjabarkan kondisi fisik tanah dan tercatat pada sertipikat, semua data tersebut dipandang benar sepanjang tidak ada pembuktian kebalikan dari kebenarannya melalui alat bukti lain, negara tidak memberikan jaminan bahwa  data  yang  tercantum  dalam  pendaftaran  tanah  yakni  data  yuridis  serta  data  fisik  selalu  benar, dengan  menggunakan  lembaga  kadaluwarsa,  pihak  lain  jika  merasa  dirugikan  atas  penerbitan  suatu sertipikat tanah dapat men gugatan/keberatan untuk membatalkan sertipikat, petugas pendaftaran tanah dalam sistem publikasi negatif bersifat pasif (Santoso, 2012).
Atas hal tersebut PP 24/1997 Pasal 32 Ayat (2) pada intinya menjelaskan jika suatu tanah sudah terbit suatu sertipikat tanah yang mengatasnamakan orang atau badan hukum yang perolehannya secara sah serta beritikad baik untuk menguasai, orang atau badan hukum lain, jika merasa mempunyai tanah objek  diterbitkannya  sertipikat  tiada  dapat  kembali  mengajukan  keberatan  atas  penerbitan  sertipikat tersebut jika sejak kurun waktu 5 (lima) tahun dari awal sertipikat terbit tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor pertanahan yang menerbitkan sertipikat maupun pengadilan. Artinya jika
terdapat  pihak  merasa  tanah  yang  terbit  sertipikat  tersebut  dirasa  terdapat  sebagian  atau  sepenuhnya terdapat  hak  pihak  tersebut,  sejak  awal  sertipikat  tersebut  terbit  dapat  menyatakan  keberatan  secara tertulis atau gugatan ke Pengadilan atau kepada kantor pertanahan dalam tenggat waktu 5 (lima) tahun, lebih dari jangka waktu tersebut pihak lain tidak dapat lagi menuntut keberatan atas penerbitan sertipikat tanah tersebut.
Ketentuan  hukum  tersebut  merupakan  implementasi  atas  hukum  yang  digunakan  sebagai perlindungan hukum terhadap penerbitan sertipikat hak guna usaha untuk PTPN XII yang terbit diatas tanah berstatus hak milik petani di Desa Tegalrejo pada kasus putusan 793K/Pdt/2022. Masing-masing pihak  yakni  PTPN  XII  dan  petani  di  Desa  Tegalrejo  mempunyai  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  yakni  sertipikat  tanah.  Dalam  sertipikat  hak  guna  usaha  atas  nama  PTPN  XII diterbitkan untuk perkebunan yang terbit diatas tanah bersertipikat hak milik petani di Desa Tegalrejo merupakan  kewenangan  negara  karena  memiliki  kewenangan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  2 UUPA. Dengan menerapkan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Philipus M Hadjon, perlindungan  hukum  represif  yang  dilakukan  pemegang  sertipikat  hak  milik  yakni  petani  di  Desa Tegalrejo  dapat  mengajukan  gugatan  perdata  dan  gugatan  TUN  ke  pengadilan  dengan  mengingat gugatan tersebut diajukan dengan rentang waktu sejak awal terbitnya sertipikat sampai 5 (lima) tahun dari penerbitan sertipikat tersebut. Kemudian antara petani di Desa Tegalrejo dan pihak PTPN XII dapat menempuh penyelesaian sengketa dengan mediasi yakni penyelesaian sengketa di luar ranah peradilan dengan  dibantu  seorang  mediator  yang  bersifat  netral  dan  berkapasitas  dibidangnya,  cara  ini  lebih murah dibandingkan penyelesaian secara litigasi (Surya et al., 2020)
Sertipikat  hak  guna  usaha  yang  diberikan  untuk  PTPN  XII  di  atas  tanah  milik  petani  di  Desa Tegalrejo harus mendapatkan ganti rugi sesuai amanat pasal 4 ayat (3) dan (4) PP 40/1996. Pemerintah dan PTPN XII perlu bertanggungjawab untuk memberikan kepastian hak hidup masyarakat agar tidak terhapus karena beralihnya atau dicabutnya tanah mereka. Cara yang dapat dilakukan untu memastikan hak hidup masyarakat sebagaimana pasal 18 UUPA yakni dengan memberikan kompensasi/ganti rugi yang pantas dan relokasi tanah. Pemberian ganti kerugian merupakan kesepakatan yang harus terpenuhi bagi pihak-pihak terkait, ganti rugi tersebut dapat diberikan dalam bentuk relokasi tanah, tanah ganti, saham, uang, atau bentuk lainnya yang disepakati oleh para pihak sebagaimana ketentuan dalam UU 12/2012 (Pancarani & Wahyuni, 2023).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Kedudukan hukum antara sertipikat tanah dengan hak milik dan sertipikat tanah dengan hak guna usaha  bila  terjadi  tumpang  tindih  sertipikat  pada  tanah  bekas  hak  erfpacht  sebagaimana  pada  kasus putusan Nomor 793K/Pdt/2022 adalah hak milik tersebut akan tercabut, meskipun secara konstitusional dalam UUPA hak milik adalah yang terpenuh, terkuat jika disandingkan dengan hak-hak lainnya. Hal tersebut diperkuat pula dengan ketentuan pasal 18 UUPA yang menjelaskan  hak milik dapat dicabut guna  kepentingan  negara  bangsa,  kepentingan  bersama  dari  rakyat,  dengan  adanya  pemberian  ganti rugi/kompensasi. Lebih lanjut pasal 2 UUPA memberikan sebuah pernyataan bahwa negara merupakan pemilik  wewenang  untuk  mengatur,  menentukan,  menyelenggarakan  penggunaan  serta  hubungan hukum  bagi  orang  serta  badan  hukum  dalam  hal  pemanfaatan  bumi,  air,  yang  bertujuan  mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Perlindungan hukum telah dijamin oleh Negara di bidang agraria melalui pasal 19 UUPA dengan diadakannya  pendaftaran  tanah.  Sistem  publikasi  negatif  yang  dianut  Negara  Indonesia  dalam pendaftaran  tanah  memungkinkan  pemegang  hak  tanah  dapat  digugat.  Petani  di  Desa  Tegalrejo sejatinya mendapatkan perlindungan hukum yakni dapat mengajukan gugatan perdata dan/atau TUN ke pengadilan negeri dengan mengingat gugatan tersebut diajukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak  terbitnya  sertipikat  hak  guna  usaha  PTPN XII.  Sebelum  diselesaikan  melalui  pengadilan  dapat dilakukan  mediasi  terlebih  dahulu.  Selain  itu,  penerbitan  sertipikat  hak  guna  usaha  PTPN XII  diatas tanah sertipikat hak milik para petani di Desa Tegalrejo yang semuanya tanah bekas hak erfpacht harus diberikan  ganti  rugi  oleh  PTPN  XII  kepada  para  petani  di  Desa  Tegalrejo.  Ganti  rugi  dapat  berupa relokasi  tanah  atau  apapun  sesuai  dengan  yang  kesepakatan  antara  petani  di  Desa  Tegalrejo  dengan pihak PTPN XII. Berdasarkan hal tersebut pemerintah beserta penerima HGU harus berupaya dalam menjamin pemberian ganti kerugian/kompensasi yang setimpal agar konseptual perlindungan hukum
yang tercantum dalam UUPA dapat terlaksana dengan baik sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum atas kasus pada putusan nomor 793K/Pdt/2022..

## 4.2 Saran
Meskipun  pasal  18  UUPA  mengisyaratkan  bahwa  hak  milik  dapat  dicabut  guna  kepentingan kepentingan-kepentingan bangsa negara, rakyat bersama, dan  umum. Namun kepentingan  pemegang hak perlu diperhatikan juga dengan diberikannya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Biasanya masalah yang sering ditimbulkan jika terjadi pencabutan hak milik warga adalah karena permasalahan ganti  kerugian  yang  dirasa  tidak  sebanding  dengan  kerugian  atas  hak  tanah  yang  dicabut  oleh pemerintah. Disinilah peran pemerintah yang perlu menjamin perlindungan hukum dalam memberikan besaran ganti kerugian bagi pihak yang dicabut hak tanahnya. Sehingga pemerintah perlu lebih rasional lagi dalam mempertimbangkan besaran kompensasi yang nantinya diberikan kepada pemilik hak yang dicabut  sesuai  dengan  ketentuan  dan  mekanisme  pemberian  ganti  kerugian/kompensasi  yang  diatur dalam  UU  2/2012,  agar  masing-masing  pihak  tidak  merasa  dirugikan  akibat  adanya  keputusan pemerintah,  sehingga  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  dapat  terimplementasikan  dengan baik.  Pemerintah  juga  perlu  lebih  selektif  kembali  dan  berpedoman  pada  asas  keterbukaan  dalam pengambilan  keputusan  pemberian  HGU  pada  tanah  yang  sudah  memiliki  hak  yang  sah  dengan memberikan informasi yang baik. Karena dengan adanya keterbukaan dalam proses pemberian HGU dapat meminimalisir terjadinya persengketaan tanah.
Pentingnya pendaftaran tanah juga merupakan hal yang perlu untuk dipahami serta dilaksanakan oleh  masyarakat.  Masyarakat  lebih  khusus  kepada  pemilik  tanah  perlu  melakukan  pendaftaran  tanah agar  memperoleh  kepastian  serta  perlindungan  hukum  yang  dijaminkan  oleh  negara  dalam  pasal  19 UUPA.  Dengan  dilakukannya  pendaftaran  tanah,  masyarakat  atau  pemilik  tanah  akan  memperoleh sertipikat tanah yang dapat dipergunakan untuk menghindari atau membantu dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan karena sertipikat tersebut merupakan bentuk kepastian hukum. Pemerintah serta pihak terkait yang berwenang dalam memberikan edukasi tentang persoalan hukum pertanahan, perlu melakukan penyuluhan  atau  sosialisasi yang  mana bertujuan  untuk meningkat  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya melakukan pendaftaran tanah serta perubahan status tanah..

## DAFTAR PUSTAKA
Chomzah,  A.  A.  (2004). Hukum  Agraria  (Pertanahan  Indonesia) (T.  P.  Pustakaraya  (ed.);  Jilid  2).  Prestasi Pustakaraya.
Edi Wibowo, S. (2015). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (4), 1689–1699. https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424 Fauzan,  M.  (2015). Kaidah-Kaidah  Hukum  Yurisprudensi  Norma-Norma  Baru  Dalam  Hukum  Kasus .  Prenada Media.
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia  (Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara) . Bina Ilmu. Harsono, B. (2002). Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional . Universitas Trisakti.
Isnaeni, D. (2018). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial
Ekonomi Masyarakat. Masalah-Masalah Hukum , 46 (4), 308.
https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.308-317
Krismanika, N. K., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Komunal Menurut Hukum Pertanahan di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 161–166. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2204.161-166
Kus,  K.,  &  Khisni,  A.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Kasus  Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. Jurnal Akta , 4 (1), 71. https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (F. Hijrianti (ed.)). Mataram University Press. Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Legalisasi  Tanah-Tanah  Bekas  Hak  Eigendom. Jurnal  Yudisial , 14 (1),  117. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.443
Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal  standing  akta  1929  dalam  sengketa  tanah  dengan  PT.  Bumi  Sari. Tunas  Agraria , 6 (2),  110–124. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225
Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik
Demi Kepastian
Hukum.
Yustisia Jurnal Hukum , 95 (2), 448–467.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2824
Ramadhan, R. (2018). Hukum Agraria (Suatu Pengantar) (S. Y. Lubis (ed.)). UMSU Press. Ramadhani, R. (2019). Dasar-Dasar Hukum Agraria (A. Fauzi & S. Y. Lubis (eds.)). CV Pustaka Prima. Republik  Indonesia.  (1960). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria .
Sanjaya, I. M. S., Seputra, I. P. G., & Suryani, L. P. (2021). Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah. Jurnal  Analogi  Hukum , 3 (3),
282–287. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana Predana Media Group. Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In Penerbit Alfabeta (Cetakan  Ke-19). CV Alfabeta.
Surya, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat  Sulahan  Kecamatan  Susut  Kabupaten  Bangli. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (2),  78–83. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2439.78-83
Suryatika, M. A. W. U., Suryawan, I. G. B., & Arthanaya, I. W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Atas  Tanah  untuk  Pembangunan  Kepentingan  Umum. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (1),  95–100. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2193.95-100 Sutedi, A. (2018). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya (cetakan ke). Sinar Grafika.
Taqqiyah,  M.  A.,  &  Winanti,  A.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Sertifikat  Atas  Tanah  Ganda
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Jurnal Justisia , 5 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7272 Tehupeiory,  A.  (2012). Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia (Andriansyah  (ed.);  Cetakan  1).  Swadya Grup.
Usman, R. (2011). Hukum Kebendaan (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.