## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
oleh :
Aditya Fernanda Nasution aadityafernanda@gmail.com
Abstract Writing this journal will describe the backgrounds  of  children  who  are  often  be  the victims  of  physical  violence  in  household  and how  legal  protection  for  children  victims  of physical  violence  in  the  household  is  reviewed from  UUPA  No.  35  of  2014  and  what  are  the legal  consequences  for  the  perpetrators  of violence  against    physical  violence  against children in the  household  and  how  to  take  legal measures  to minimize  physical violence  against children  in  the  household.  The  problems formulated in the formulation of the problem are How  does  the  rule  of  Law    no.  35  of  2014 provides  protection  for  child  victims  of  physical violence  in  the  household,  How  is  the  criminal law policy to the protection of child victims of the crime of physical violence in the household. The approach  used  is  normative  juridical  method. The  normative  juridical  approach  method  is used  to  examine  library  materials  which  are primary  data.  Based  on  the  data  obtained,  then it  is  analyzed  to  draw  conclusions  after  being explained  in  detail  based  on  available  sources. And  guarantee  the  basic  rights  of  every  child, provide  facilities  and  infrastructure  and  protect, nurture  and  prosper  children  through  the  rights and  obligations  of  parents.  The  criminal  law policy  regarding  the  protection  of  child  victims from  criminal  acts  of  physical  violence  in household as referred to in Article 76C, that  the perpetrators of physical  violence against children  shall  be  sentenced  to imprisonment for a maximum  of  3  (three)  years  and  6  (six)  years and  /  or  a  maximum  fine  of  Rp.72,000,000.00 (seventy two million rupiah). How the non-penal law  policy  in  minimizing  the  occurrence  of  child victims  of  physical violence  in  the  household  is more  about  preventing  the  occurrence  of criminal  acts,  so  that  the  main  objective  is  to overcome  the  factors  that  are  conducive  to  the occurrence of these crimes.
This  conducive  factor  focuses  on  social problems  or  the  conditions  that  can  directly  or indirectly cause or foster crime.
Keywords  : Protection  of  Child,  Victims  of Physical Violence at Home, Child protection

## Abstrak
Penulisan  jurnal  ini  akan  memaparkan  latar belakang  anak  yang  sering  menjadi  korban kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  dan bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga ditinjau  dari  UUPA  No.  35  tahun  2014  dan bagaimana  konsekuensi  hukum  bagi  pelaku kekerasan terhadap kekerasan fisik. anak dalam rumah  tangga  dan  bagaimana  upaya  hukum dalam meminimalkan tindak kekerasan terhadap fisik  anak  dalam  rumah  tangga.Permasalahan yang  dirumuskan  dalam  rumusan  masalah adalah  Bagaimana  Negara  Hukum  UU  No.  35 Tahun  2014  memberikan  perlindungan  bagi anak  korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga.Bagaimana  kebijakan  hukum  pidana terhadap  perlindungan  anak  korban  dari  tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.Metode  pendekatan  yang  dilakukan adalah  dengan  menggunakan  metode  yuridis normatif.Metode  pendekatan  yuridis  normatif digunakan  untuk  meneliti  bahan  pustaka  yang merupakan data primer. Berdasarkan data yang diperoleh  kemudian  dianalisis  untuk  menarik kesimpulan  setelah  dijelaskan  secara  detail berdasarkan  sumber  yang  ada..  Dan  menjamin hak  dasar  setiap  anak,  menyediakan  sarana dan  prasarana  serta  melindungi,  memelihara dan  mensejahterakan  anak  melalui  hak  dan kewajiban  orang  tua.Kebijakan  hukum  pidana tentang  perlindungan  anak  korban  dari  tindak pidana  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76C, bahwa  pelaku  kekerasan  fisik  terhadap  anak dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  tahun  6  (enam)  tahun.bulan  dan  /  atau denda  paling  banyak  Rp72.000.000,00  (tujuh puluh  dua  juta  rupiah).  Bagaimana  kebijakan hukum nonpenal dalam meminimalisir terjadinya anak  korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga lebih pada pencegahan terjadinya tindak pidana, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mengatasi  faktor-faktor  yang  kondusif  bagi terjadinya tindak pidana tersebut.Faktor kondusif  tersebut  berpusat  pada  masalah  atau kondisi  sosial  yang  secara  langsung  maupun

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  langsung  dapat  menyebabkan  atau menumbuhkan kejahatan.
Kata  Kunci  : Perlindungan  Terhadap  Anak Korban  Kekerasan  Fisik,  Rumah  Tangga, Perlindungan Anak

## I. PENDAHULUAN

## A.Latar Belakang Masalah
Kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, anak  merupakan  calon  generasi  baru  penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi penerus perjuangan  cita-cita  bangsa  di masa  yang  akan datang.  Begitu      banyaknya      fenomena kekerasan   dan   tindak   pidana terhadap  anak menjadi    suatu    sorotan    keras    dari    berbagai kalangan.  Hal  ini  dianggap  sebagai  suatu indikator  buruknya  instrumen  hukum  dan perlindungan    anak.    Berdasarkan    Undang- Undang    Nomor    23  Tahun      2014  Pasal      20 tentang      perlindungan      anak,      bahwa      yang berkewajiban      dan      bertanggung-jawab terhadap   penyelenggaraan perlindungan  anak adalah    negara,    pemerintah,    masyarakat, keluarga dan orang tua.
Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga  dan  dipelihara  karena  dalam  dirinya terdapat  harkat,  martabat  serta  hak-hak  asasi yang harus dijunjung tinggi. 1
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-undang  Perlindungan  Anak,  dijelaskan bahwa :
Pasal  1  ayat  (1)  berbunyi  :Anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18
1 Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana , Yogyakarta : Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya, h. 722.
(delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yangmasih dalam kandungan.
Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Perlindungan anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan hakhaknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2
Hak-hak  asasi  yang  harus  dijunjung tinggi  yang  dimaksud  dimuat  dalam  Undang Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  Pasal  28B  ayat  (2)  bahwa  anak memiliki  4  hak,  yakni  terdiri  atas  hak  atas kelangsungan  hidup,  hak  untuk  tumbuh,  hak untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 3
Berdasarkan UUPA No.35 Tahun 2014 orangtua berhak melakukan kewajiban terhadap anak
a.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan meli ndungi Anak;
b.  Menumbuhkembangkan Anak sesuai denga n  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
dand. memberikan pendidikan  karakter dan penanaman  nilai budipekerti  pada  Anak.  (Pasal  26  ayat  1 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  jo
2 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 2002, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta : Pustaka Yustisia,  h.  6 3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya , Bandung : Cetakan V, Nuansa Aulia, Pasal 28B ayat (2).

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). 4
Perlindungan  hukum  atas  anak  dapat diartikan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum terhadap  hak  asasi  anak  dan  kepentingan  yang berkaitan erat dengan kesejahteraan anak.” 6 Kesejahteraan  Anak  merupakan  suatu pengaturan  dan  pemenuhan  kebutuhan  yang ditujukan  untuk  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan  anak  dengan  wajar,  baik  secara rohani, jasmani maupun sosial”. 7
Pengertian  tersebut  tertuang  dalam Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang
Kesejahteraan Anak Pasa1 1 ayat (1b).emenuhan kebutuhan anak yang
dimaksudkan  bertujuan  untuk  memberikan pemeliharaan, asuhan, perawatan serta perlindungan  terhadap  anak  agar  tumbuh  dan berkembang  dengan  wajar  baik  secara  rohani, jasmani maupun sosial.
Salah  satu  hak  dalam  mewujudkan pemenuhan  kebutuhan  anak  ialah  dengan diberikannya  asuhan  terhadap  anak,  selain  hak untuk  memperoleh  asuhan,  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak  juga  menguraikan  ada  4  (empat)  macam hak  anak  menyangkut  tentang  hak  asasi  anak, yang terdiri atas:
1.  Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6 Waluyadi,  2009, Hukum Perlindungan Anak , Bandung : Cetakan Kesatu, Mandar Maju, 2009, h. 1 7 Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan , Cetakan Pertama/Edisi Pertama,
Yogyakarta : Universitas Atma Jaya h. 15
2.  Hak  anak  untuk  dibesarkan  dan  diasuh  oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)).
3.  Hak  anak  untuk  mendapatkan  perlindungan dari  perlakuan  penelantaran  selama  anak tersebut berada dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab  atas  pengasuhan  anak (Pasal 13 ayat (1)).
4.  Hak  anak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri,  kecuali  ada  aturan  hukum  yang  sah demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  (Pasal 14  ayat  (1)).  Hak  anak  ini  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 8
Hak  anak  untuk  diasuh  oleh  orang tuanya  sendiri  merupakan  hak  mutlak  yang harus  didapatkan  oleh  anak  kandung  selama orangtua  kandungnya  masih  hidup.Orangtua memiliki  kewajiban  yang  dibebankan  oleh hukum  untuk  merawat  dan  menjaga  anak  agar dapat  tumbuh  serta  berkembang  dengan baik.Namun  faktanya,  tidak  semua  orangtua bertanggungjawab terhadap anak kandungnya.Bahkan  ada  ayah  kandung  yang mengabaikan  hak-hak  anak  kandung.Kasus kekerasan  anak  dari  orang  tua  kandungnya semakin banyak terjadi di Indonesia.
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung  lama  dalam  sebagian  rumah tangga  di  dunia,  termasuk  di  Indonesia.Jika selama  ini  kejadian  tersebut  nyaris  tidak terdengar,  hal  itu  lebih  disebabkan  adanya anggapan  dalam  masyarakat  bahwa  kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  peristiwa
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1),

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
domestik  yang  tabu  untuk  dibicarakan  secara terbuka.  Kekerasan  secara  umum  didiefinisikan sebagai  suatu  tindakan  yang  bertujuan  untuk melukai seseorang atau merusak barang.Dalam hal  ini  segala  bentuk  ancaman,  cemooh penghinaan,  mengucapkan  kata-kata  kasar yang  terus  menerus  juga  diartikan  sebagai bentuk  tindakan  kekerasan.Dengan  demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kekebasan individu.” 9
Taylor,  dkk  menjelaskan  kekerasan dalam rumah tangga adalah :
Tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  satu anggota keluarga kepada anggota
lainnya.Bentuk yang paling umum dari kekerasan  rumah  tangga  adalah  penganiayaan orang  tua  terhadap  anak,  penganiayaan  suami terhadap istri, tetapi ada pula penganiayaan istri terhadap  suami  atau  anak  kepada  orang tuannya.Dalam  keluarga  di  mana  istri  dipukuli suaminya,  anak  juga  terkena  resiko  dianiaya. Studi terhadap penganiayaan istri mengungkapkan  bahwa  hampir  25  persen  dari anak  mereka  juga  terkena  penganiayaan  fisik, dan  separuhnya  terkena  penganiayaan  verbal saat berada di kamar yang sama. 10
Berdasarkan  uraian  di  atas maka  dapat dipahami  bahwa  kekerasan  merupakan  suatu perbuatan  yang  dilakukan  orangtua  terhadap anak berupa penganiayaan. Anak yang dianiaya mengalami  banyak  resiko,    akibatnya  anak menunjukkan stres kronis, termasuk kesulitan di sekolah  dan  masalah  kosentrasi, mungkin  yang
9 Purniaanti, 1996, Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga, Jakarta : Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
10 Taylor, Shelley E., Peplau Leitia Anne & Sears,
2009, Psikologi Sosial, Jakarta : Edisi 12, Kencana, 2009, h. 24
paling buruk, mereka tumbuh menjadi penganiaya pula.
Kekerasan dalam rumah tangga terhadap  anak  sering  terjadi,  sebagai  contoh kasus  yang  dialami  oleh  anak  dalam  kasus  di Kota Medan  adalah Kasus Syubhan, ayah yang tega  mematahkan  kaki  anaknya  berbuntut panjang. Istri Syubhan, Selvi dan anak-anaknya meminta bantuan pihak kepolisian dalam penyelesaian kelanjutan biduk rumah tangganya tanggal  28-2-2018.  Dalam  hal  ini  pihak Kepolisian Medan  Kota   melakukan  penahanan terhadap  Syubhan."Bersama  Kapolsek  dan penyidik  perempuan  anak,  dilakukan  konseling soal  anak  yang  menjadi korban kekerasaan ayah kandungnya.Konselingnya di ruang Kapolsek,"  kata  AKP  Martualesi  Sitepu  selaku Kepala  Unit  Reserse  Kriminal  Polsek Medan Kota,  Minggu  (28/2/2018).  Polsek  Medan  Kota AKP Martualesi, problema yang terjadi di rumah tangga Syubhan dan Selvi ini sudah berlangsung  dua  tahun  belakangan.  Faktor ekonomi  dan  ketidakharmonisan  yang  menjadi permasalahan."Dari  keluhan istri  pelaku,  bahwa mereka  kesulitan  ekonomi  karena  pendapatan pas-pasan.Tapi  suaminya  itu  (Syubhan)  tidak bisa diharapakan.Malah dia juga pernah tertangkap  tangan  baru  saja  nyabu  oleh istrinya," ungkap Martualesi.Diketahui selama ini Syubhan  hanya  bekerja  sebagai  penarik  becak motor.Sedangkan  Selvi  bekerja  sebagai  juru masak yang bergaji Rp 50 ribu per harinya.Dan saat  ini  merela  telah  dikaruniai  empat  orang anak. Pada konseling ini, Kapolsek Medan Kota , Kompol  Ronald  Sipayung  bilang  kepada  Selvi jika  memerlukan  bantuan  di  kemudian  hari, jangan  sungkan  datang  ke  Polsek Medan  Kota . Di  akhir  konseling  Kapolsek Medan  Kota juga memberikan bantuan pengobatan terhadap korban yang  masih  menjalani  rawat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jalan  dan  setiap  harinya  harus  diurut  di  dukun patah.
Dari  fakta  yang  telah  terjadi  seperti dijelaskan dalam contoh kasus tersebut, realitas kehidupan  anak  di  Indonesia  masih  belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah verbal  yang  memposisikan  anak  bernilai  dan penerus  masa  depan  bangsa.  Pada  tataran hukum,  hak-hak  yang  diberikan  hukum  kepada anak  belum  sepenuhnya  ditegakkan.Belum  lagi berbagai  permasalahan  terjadinya  kekerasan fisik terhadap anak atas perlakuan orangtuanya.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak korban  kekerasan  dari  orangtua  kandung  yang melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  anak kandung  adalah  akibat  dari  suatu  perbuatan atau reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan ayah  kandung  yang  memiliki  hubungan  darah.
Ayah kandung telah terbukti melakukan pemukulan  terhadap  seorang  anak  kandung yang telah memenuhi semua unsur delik seperti yang  telah  ditentukan  di  dalam  rumusan  delik yang bersangkutan. Tanpa orang-orang tersebut tetap  dapat  dihukum  karena  tindakan  yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan  perbuatan  yang  mengakibatkan tidak  terpenuhinya  hak  anak  kandung  baik secara  jasmani,  rohani  maupun  sosial.Hal tersebut disebabkan karena ayah kandung telah mengabaikan  tanggungjawabnya  dan  terbukti telah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap anak kandungnya.
Berkaitan  dengan  kondisi  objektif  saat ini  tentang  banyaknya  tindak  kekerasan  fisik terhadap anak dalam keluarga dan relevansinya dengan  UUPA  No.35  Tahun  2014  pasal  1 dijelaskan bahwa  :
1.  Ayat 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.  Ayat  2  bahwa  perlindungan  anak  adalah segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpaprtisipasi secara optimal sesuai
dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan.
3.  Pasal  1  ayat  16  menjelaskan  bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan terhadap anak yang berakibat
timbulnya kesengasaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  psikis,  seksual  dan  atau  penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan  atau  perampasan kemerdekaan secara melawan  hukum.
Kekerasan  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  kekerasan  fisik  yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak sehingga  melukai  atau  membuat  anak  cedera secara fisik.Kondisi objektif di lapangan ditemukan  banyak  anak  korban  dari  kekerasan fisik dalam rumah tangga.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk menyusun  tesis  dengan  judul  : Analisis  Hukum Perlindungan  Terhadap  Anak  Korban  Dari Kekerasan  fisik  Rumah  Tangga  Menurut UUPA No.35 Tahun 2014.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah :
1. Bagaimana  aturan  hukum  UUPA  No.35 Tahun  2014  memberikan  perlindungan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
anak  korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap  perlindungan  anak  korban  dari tindak  pidana  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga ?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif   yang meneliti  norma hukum,  sinkronisasi  hukum,  asas  hukum,  dan sampai  pada  tujuan  hukum  itu  sendiri  serta efektif  atau  tidaknya  hukum  itu.  Penelitian menganilisis  norma  hukum  dan  efektivitas perlindungan anak korban kekerasan fisik dalam rumah  tangga.  Adapun  teori  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  teorin  perundang- undangan.  Terkait  segala  bentuk  peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan  perlindungan  anak,  diantaranya  : Undang-undang  No  35  Tahun  2014  twntang perlindangan  terhadap  anak,  Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Kitab Undang-undang  hukum  pidana.  Bahan  hukum yang  digunakan  penulis  dalam  peniltian  ini adalah  Bahan  hukum  primer  yaitu  segala peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan perlidungan anak. Bahan hukum primer buku,media  cetak.  Kemudian  seluruh  bahan hukum  dianalisis  hingga  sampai  penarikan kesimpulan dengan bentuk deskripsi.
A.  Aturan  Hukum  UUPA  no.  35  tahun2014 memberikan perlindungan terhadap anak korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga
Negara –negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai Negara yang telah menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi  internasional,  bertanggung jawab  untuk  mematuhi  perjanjian,  protocol  dan konvensi-konvensi  yang  telah  diratifikasi  dalam wilayah  nasional  mereka.  Konvensi  Hak-Hak Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (bahasa Inggris:  United  Nations  Convention  On  The Rights  of  The  Child  )  adalah  sebuah  konvensi internasional  yang  mengatur  hak-hak  sipil, politik,  ekonomi,  sosial,  dan  kultural  anak-anak. Oleh  sebab  itu,  pemerintah 1 memikul  seluruh tanggung  jawab  untuk  memngimplementasikan kewajiban-kewajiban  internssional  ini,  serta mandat  kepemimpinan  dalam    melaksanakan peraturan  dan  mekanisme  yang  diperlukan untuk  mewujudkan  kewajiban  tersebut.  Dan, sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia  dalam  perlindungan  anak  telah disahkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  yang  mana  sekarang  sudah  terjadi perubahan  atas  UU  tersebut  menjadi  Undang- Undang NO 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.
Dilihat  dari  sosial  sebagai  kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan  perilaku  anak  untuk  berpresiasi,  dan budaya  anak  merupakan  harta  dan  kekayaan yang  harus  dijaga  dan  sekaligus  merupakan lambing kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak  merupakan  penerus  suku,  bangsa,  dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak
1 Dirjosisworo, S.,2005, Sosio kriminologi Amalan Ilmu- Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung, Sinar Baru, h.87

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mempunyai  posisi  dan  kedudukan  strategis  di depan  hukum,  tidak  saja  sebagai  penerus  dan ahli  waris  keluarga  tetapi  sebagai  bagian  dari subyek  hukum  dengan  segala  pemenuhan kebutuhan  untuk  anak  yang  mendapat  jaminan hukum, Jhon Lock mengemukakan bahwa anak merupakan  paribadi  yang  masih  bersih  dan peka  terhadap  ransangan-ransangan  yang berasal  dari  lingkungannya.  Anak  juga  tidaklah sama  dengan  orang  dewasa,  anak  mempunyai kecendrungan  untuk  menyimpang  dari  hukum dan ketertiban yangdisebabkan oleh keterbatasan  pengetahuan  dan  pengertian terhadap  realita  kehidupan,  anak-anak  lebih mudah  belajar  dengan  contoh-contoh  yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.
Anak  didalam  masa  pertumbuhan  secara  fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan sebelum  maupun  sesudah  lahir.Disamping  itu, juga  patut  diakui  bahwa  keluarga  merupakan limgkungan  alami  bagi  pertumbuhan  dan kesejahteraan anak.Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga  yang  penuih  kasih  sayang.Sobur  juga mengartikan  anak  sebagai  orang  atau  manusia yang  mempunyai  pikiran,  sikap,  perasaan,  dan minat  berbeda  denga  orang  dewasa  dengan segala keterbatasan.
Defenisi  anak  menurut  Haditono  ( 2 dalam  damayanti,  1992),  anak  adalah  makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan
tempat bagi perkembangannya.Selain  itu  anak  merupakan bagian  dari  keluarga,  dan  keluarga  memberi kesempatan  kepada  anak  untuk  belajar  tingkah
2 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif Yuridis Viktimologis, Jakarta : Sinar Grafika,. h.1
laku  yang  penting  untuk  perkembangan  yang cukup baik dalam
kehidupan bersama.Pengertian anak juga mencakup masa anak  itu  ada,  hal  ini  untuk  menghindari kerancuan  terhadap  penegertian  aanak  dalam hubungannya dengan orang tua dan  pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan  makhluk  sosial  yang  membutuhkan pemeliharaan,  kasih  sayang  dan  tempat  bagin perkembangannya,  dan  anak  juga  mempunyai perasaan,  pikiran,  kehendak  tersendiri  yang kesemuanya  itu  merupakan  totalitas  psikis  dan sifat-sifat  struktur  berlainan  pada  tiap-tiap  fase perkembangan pada masa kanak-kanak.
Begitu      banyaknya      fenomena kekerasan   dan   tindak   pidana terhadap  anak menjadi    suatu    sorotan    keras    dari    berbagai kalangan.  Hal  ini  dianggap  sebagai  suatu indikator  buruknya  instrumen  hukum  dan perlindungan    anak.    Berdasarkan    Pasal    1 angka    2    Undang-Undang    Perlindungan  Anak No  35  Tahun  2014  “Perlindungan  anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak   dan   hak-haknya   agar   dapat   hidup, tumbuh,  berkembang,    dan    berpartisipasi, secara    optimal    sesuai    dengan    harkat  dan martabat      kemanusiaan,      serta      mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.
Perlindungan    anak    bertujuan    untuk menjamin  terpenuhinya hak-hak    anak    agar dapat    hidup,    tumbuh,    berkembang,    dan berpartisipasi    secara    optimal    sesuai    dengan harkat    dan    martabat  kemanusiaan,      serta mendapat   perlindungan   dari   kekerasan   dan diskriminasi,    demi    terwujudnya    anak Indonesia    yang    berkualitas,  berakhlak  mulia, dan sejahtera. Negara,Pemerintah wajib menghormati  pemenuhan  hak  anak    Seperti

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No  35 Tahun 2014 dalam pasal 21 ayat 1 s/d 6 :
1.  Negara,Pemerintah, dan Pemerintah Daerah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab  menghormati  pemenuhan  Hak  Anak tanpa membedakan suku,agama,ras,golongan,jenis kelamin,etnik,budaya  dan  bahasa,  status hukum,  urutan  kelahiran,dan  kondisi  fisik dan/atau mental
2.  Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Negara berkewajiban untuk
memenuhi,melindungi,  dan  menghormati
Hak Anak.
3.  Untuk  menjamin  pemenuhan  Hak  Anak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung jawab dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelanggaraan Perlindungan Anak
4.  Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  dan  mendukung  kebijakan Nasional
dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah.
5.  Kebijakan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  daapat  diwujudkan  melalui  upaya daerah  membangun  kabupaten/kota  layak Anak
6.  Ketentuan  lebih  lanjut  mengeni  kebijakan kabupaten/kota  layak  Anak  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  diatur  dalam Peraturan Presiden.
Menurut Maidin Gultom, prinsip-prinsip perkindungan anak anatar lain,yaitu: 3
a.  Anak tidak dapat berjuang sendiri
Salah  satu  prinsip  yang  digunakan  dalam perlindungan  anak  adalah  Anak  itu  modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya anak  harus  dilindungi.Anak  tidak  dapat melindungi  sendiri  hak-haknya,  banyak pihak  yang  mempengaruhi  kehidupannya oleh  karena  itu,  Negara  dan  masyarakat berkepentingan untuk mengusahajan
perlindungan hak-hak anak.
b.  Kepentingan terbaik anak ( the best interest
of the child ) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik  anak  harus  dipandang  sebagai  of paramount importence (memperoleh prioritas  tertinggi)  dalam  setiap  keputusan yang  menyangkut  anak.  Tanpa  prinsip  ini perjuangan  untuk  melindungi  anak  akan mengalami  hambatan.  Prinsip  the  best interest of the child digunakan karena faktor usia dan pengetahuannya yang rendah. Jika prinsip  ini  diabaikan,  maka  masyarakat menciptakan  monster-monster  yang  lebih buruk kemudian hari
c.  Ancaman  daur  kehidupan  (  life  circle
approach ) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman  bahwa  perlindungan  anak harus dimulai sejak dini dan tertus menerus. Janin  yang  berada  dalam  kandungan  perlu
3 Abdul Hakim G. 1996, Nusantara, Hukum dan hak-hak anak, Prospek Perlindungan Anak, CV. Rajawali, Jakarta,h.104 Schafer, Stephen,2008. The Victim and His Criminal, New York: Randam House,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dilindungi dengan gizi,termasuk yodium dan kalsium  yang  baik  melalui  ibunya.  Jika  ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan  pelayanan  imunisasi  dan  lain- lain,  sehingga  terbatas  dari  berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.
d.  Lintas sektoral
Nasib  anak  tergantung  dari  berbagai  faktor makro  maupun  mikro  yang  langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, system pendidikan yang menekankan hapalan  dan  bahan-bahan  yang  tidak relevan,  komunitas  yang  penuh  dengan ketidakadilan,  dan  sebagainya  tidak  dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak  itu  sendiri.  Perlindungan  terhadap anak adalah perjuangan yang membuuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan. 4
Terbentuknya Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan bepastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak dilahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut Undang-Undang yang berlaku
di Indonesia ini. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sah menurut peraturan yang berlaku di Negara ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi,sosial dan budaya.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  tidak  hanya  memberikan perlindungan  sebagaimana  yang  diatur  tetapi juga mempertegas  perlunya  pemberatan  sanksi pidana  dan  denda  bagi  pelaku  kejahatan terhadap  anak  terutama  kepada  kejahatan seksual  yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkrit untuk  memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan sosial anak.
Hal  tersebut  perlu  dilakukan  untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian  hari tidak menjadi  pelaku  kejahatan yang  sama.  Karena  berdasarkan  fakta  yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak  (terutama  pelaku  kejahatan  seksual) diperiksa  di  persidangan,  pada  kenyataannya ada  beberapa  pelaku  yang  mengaku  bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan 5
seksual ketika pelaku masih berusia anak. Oleh karenanya,  keberadaan  undang-undang  ini semoga menjadi harapan baru dalam melakukan  perlindungan  terhadap  anak.Berikut
Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  beberapa  poin  penting  dalam  undnag- undang tersebut.
Pasal 1 Dalam  Undang-Undang  ini  yang  dimaksud dengan:
1.  Anak adalah seseorang yang belum berusia 18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan.
2.  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  Anak  dan hak-haknya  agar    dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 76E UU Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk  Anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 82 (1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 76E  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Orang  Tua,  Wali,  pengasuh  Anak, pendidik,  atau  tenaga  kependidikan,
maka pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5
2 UUPA Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1, 76 E dan pasal 82
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak Pasal 14 ayat (1) bahwa anak berhak untuk diasuh  oleh  orangtuanya  sendiri,  kecuali ada aturan hukum yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak.
Dengan adanya Undang-Undang No 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  dapat membantu  untuk  mengatasi  maraknya  tindakan kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia.  Upaya lain    yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi terjadinya  kekerasan  pada  anak  yaitu  dengan meberikan  penyuluhan  berupa  nasehat  kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak baik dalam  menjalani  kehidupan  maupun  dalam bidabg  agama.  Perlindungan  terhadap  anak korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi perdata maupun pidana.
B.  Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan  Anak  Korban  Dari  Tindak Pidana  Kekerasan  Fisik    Dalam  Rumah Tangga
Perlindungan anak adalah segala usaha yang  dilakukan  untuk menciptakan  kondisi  agar setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan  anak  secara  wajar  baik  fisik, mental, dan sosial.Perlindungan anak merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan  anak  diusahakan  dalam  berbagai bidang kehidupan
bernegara dan bermasyarakat.Kegiatan perlindungan anak membawa  akibat  hukum,  baik  dalam  kaitannya dengan  hukum  tertulis  maupun  hukum  tidak tertulis.Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Gosita, mengemukakan bahwa kepastian hukum  perlu  diusahakan  demi  kelangsungan kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah penyelewengan  yang  membawa  akibat  negatif yang  tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan perlindungan anak. 1
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:
a.  Perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis,
yang  meliputi:  perlindungan  dalam  bidang hukum  publik  dan  dalam  bidang  hukum keperdataan.
b.  Perlindungan anak yang bersifat non yuridis,
meliputi:  perlindungan  dalam  bidang  sosial, bidang  kesehatan,  bidang  pendidikan.  8 Pasal  1  angka  2  UU  No.  23  Tahun  2002 menentukan  bahwa  perlindungan  anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. 2
Perlindungan  anak  dapat  juga  diartikan sebagai  segala  upaya  yang  di  tujukan  untuk mencegah,  rehabilitasi,  dan  memberdayakan anak  yang  mengalami  tindak  perlakuan  salah (child  abused),  eksploitasi,  dan  penelantaran, agar  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  baik  fisik, mental,  dan  sosialnya.  Arif  Gosita  berpendapat bahwa perlindungan anak adalah sesuatu usaha
Arief Gosita, 1996, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,h.72
melindungi  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan kewajibannya.
Dasar perlindungan anak adalah:
a.  Dasar  filosofis;  Pancasila  dasar  kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat,  bernegara,  dan  berbangsa, serta dasar filosofis plaksanaan perlindungan anak.
b.  Dasar  Etis;  pelaksanaan  perlindungan  anak harus  sesuai  dengan  etika  profesi  yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.
c.  Dasar  Yuridis;  pelaksanaan  perlindungan anak  harus  didasarkan  pada  UUD  Tahun 1945  dan  berbagai  peraturan  perundang- undangan  lainnya  yang  berlak.  Penerapan secara  yuridis  ini  harus  secara  integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari
berbagai bidang hukum yang berkaitan.
Perlindungan  terhadap  anak  korban kejahatan ( kekerasan ) dapat dilakukan melalui hukum,  baik  hukum  administrasi,  perdata, maupun  pidana.  Kebijakan  hukum  pidana terhadap  perlindungan  anak  korban  dari  tindak pidana  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76c, bahwa  pelaku  kekerasan  fisik  terhadap  anak dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda paling  banyak  Rp72.000.000,00  (tujuh  puluh dua  juta  rupiah)  Penetapan  tindak  pidana kekerasan pada anak dan upaya penanggulangan  kekerasan  pada  anak  dengan hukum,  melalui  berbagai  tahap,  sebenarnya terkandung  pula  upaya  perlindungan  bagi  anak korban  kekerasan  yang  bersifat  abstrak  atau tidak langsung. Disamping memberikan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perlindungan  secara  tidak  langsung  hukum pidana  positif,  dalam  hal-hal  tertentu  juga memberikan  perlindungan  secara  langsung. Dalam  pasal  14c  KUHP  ditetapkan  bahwa “dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat (Pasal  14a  ),  hakim  dapat  menetapkan  syarat khusus bagi terpidana, yaitu “ mengganti semua atau sebagian kerugian “ yang ditimbulkan oleh perbuatannya  dalam  waktu  yang  lebih  pendek dar  masa  percobaannya”.  Perlindungan  yang langsung  ini,  di  samping  jarang  diterapkan, masih mengandung banyak kelemahan, yaitu:
(1)  Ganti  kerugian  tidak  dapat  diberikan  secara mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat  diberikan  apabila  hakim  menjatuhkan pidana bersyarat;
(2)  Pidana  bersyarat  hanya  berkedudukan sebagai  pengganti  dari  pidana  pokokyang dijatuhkan  hakim  yang  berupa  pidana penjara  paling lama  satu  tahun  atau  pidana kurungan;
(3)  Pemberian  ganti  kerugian  hanya  bersifat fakultatif,  bukan  bersifat  imperative.  Jadi pemberian  ganti  kerugian  tidak  selalu  ada, meski hakim menjatuhkan pidana bersyarat.
Menurut
Arif Gosita, pelaksanaan perlindungan  anak  agar  nantinya  perlindungan anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab  dan  bermanfaat  hruslah  memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: a.  Para  partisipan  dalam  terjadinya  dan terlaksananya  perlindungan  anak  harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan  anak  agar  dapat  bersikap  dan bertindak  secara  tepat  dalam  menghadapi dan mengatasi permasalahan
yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
b. Perlindungan  anak  “  harus  dilakukan bersama”  antara  setiap  warga  Negara, anggota masyarakat secara individual maupun  kolektif  dan  pemerintah  demi kepentingan  bersama  dan  kepentingan nasional.
c.  Kerjasama  dan  kordinasi  diperlukan  dalam melancarkan  kegiatan  perlindungan  anak yang  rasional,  bertanggung  jawab,  dan bermanfaat anatara partisipan yang bersangkutan.
d.  Perlunya  diusahakan  invetarisas 6 i  faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak
e.  Harus  dicegah  adanya  pemyalah  gunaan kekuasan, mencari kesempatan yang menguntungkan  dirinya  sendirin  dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
f. Perlindungan  anak  harus  tercermin  dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegaa dan bermasyarakat.
g.  Pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan  untuk  ikut  serta melindungi  diri sendiri  dan  kelak  dikemudian  hari  dapat menjadi orangtua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
h.  Pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi  pada  pihak  yang  bersangkutan dan  oleh  karena  adanya  menimbulkan penderitaan,  kerugian  pada  para  partisipan tertentu
i. Perlindungan  anak  harus  didasarkan  antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban 7
6 Ibid
6 Wagiati sutedjo.2006, Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama, januari, Bandung. H.421 Arif Gosita

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## III. KESIMPULAN
1.  Aturan  hukum  UUPA  N0  35  Tahun  2014 memberikan  perlindungan  anak  korban kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga  sesuai dengan  pasal  1  angka  2  tentang  kewajiban melindungi  hak-hak  anak.  Dan  menjamin hak  asasi  setiap  anak,  memberikan  sarana dan prasarana serta perlindungan,
pemeliharaan  dan  kesejahteraan  anak melalui hak dan kewajiban orangtua.
2.  Kebijakan hukum pidana terhadap
perlindungan  anak  korbaan  dari  tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  76c, bahwa pelaku kekerasan fisik terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan  dan/atau denda  paling  banyak  Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah.

## Daftar Pustaka
1 Endang  Sumiarni,  2003, Perlindungan  Hukum Anak Dalam Hukum Pidana , Yogyakarta
:  Cetakan  Pertama,  Edisi  Pertama, Universitas Atma Jaya, h. 722.
2 Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia,
2002, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak, Jakarta :Pustaka Yustisia,  h.  6
3 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  2009, Undang- Undang Dasar 1945 dan Amandemennya , Bandung : Cetakan V, Nuansa Aulia, Pasal 28B ayat (2).
4 Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  jo
Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak
6 Waluyadi,    2009, Hukum  Perlindungan  Anak , Bandung  :  Cetakan  Kesatu,  Mandar Maju, 2009, h. 1
7 Endang  Sumiarni  dan  Chandera  Halim,  2000,
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di
Bidang Kesejahteraan , Cetakan Pertama/Edisi  Pertama,  Yogyakarta  :
Universitas Atma Jaya h. 15
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  14 ayat (1),
9 Purniaanti,  1996, Apa  dan  Bagaimana Kekerasan  Dalam  Keluarga, Jakarta  : Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).
10 Taylor,  Shelley  E.,  Peplau  Leitia  Anne  & Sears,  2009, Psikologi  Sosial, Jakarta  : Edisi 12, Kencana, 2009, h. 24
Undang-undang  No  35  Tahun  2014  Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
2 UUPA  Nomor  35  Tahun  2014  pasal  1,  76  E dan pasal 82
Redaksi,  2000,  Sinar  Grafika,  Undang-Undang Peradilan Anak, Jakarta : Sinar Grafika
Arief  Gosita,  1996,  Masalah  Korban  Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,h.72
Abdul  Hakim  G.  1996,  Nusantara,  Hukum  dan hak-hak  anak,  Prospek  Perlindungan Anak, CV. Rajawali, Jakarta,h.104
Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dalam  Persepektif Yuridis  Viktimologis,  Jakarta  :  Sinar Grafika,. h.1
Dirjosisworo, S.,2005, Sosio kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Bandung, Sinar Baru, h.87