## WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

## Sudirman Hasan
Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Email: sudirmanhasan@yahoo.com

## Abstrak
This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and so- cial services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and inte- gratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious at- tention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian society’s under- standing on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the chal- lenge.
Artikel  ini  mendiskusikan  tentang  wakaf  uang  yang  dapat  digunakan  sebagai  investasi keagamaan,  pendidikan  dan  pelayanan  sosial.  Dalam  upaya  mensosialiasikan  hal  tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah  Islam.  Namun  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.
Kata kunci: wakaf uang, fiqh, hukum positif, dan implementasi
Wakaf merupakan salah satu bentuk ke- gi atan  ibadah  yang  sangat  dianjurkan  bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu me ngalir meskipun sang wakif telah wafat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam  sebuah  hadis  populer  riwayat  Ah- mad bin Hanbal 1 dari Abu Hurairah, “ Apa- bila  seseorang  meninggal  dunia,  maka  ter pu- tuslah  segala  amal  perbuatannya  kecuali  tiga per kara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), il mu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang men- doakannya .” 2 Dengan  wakaf,  pundi-pundi amal  seorang  mukmin  akan  senantiasa
1 Ahmad  Ibn  Hanbal, Musnad Ahmad ,  t.p.  Vol  :xix  h. 10.
2 Hadis nomor 9079, Kitab al-Musnad , bab Musnad Abu Hurairah .
bertambah hingga akhir zaman.
Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti  telah  banyak  membantu  pe ngem- bangan  dakwah  Islam  di  berbagai  belahan dunia,  tak  terkecuali  Indonesia.  Sejumlah lem baga pendidikan, pondok pesantren mau- pun masjid di Indonesia banyak ditopang ke- be radaan dan kelangsungan hidupnya oleh wa kaf.  Hanya  saja,  jika  wakaf  pada  masa lalu  seringkali  dikaitkan  dengan  benda- ben da  wakaf  tidak  bergerak,  seperti  tanah ma upun  bangunan,  kini  mulai  dipikirkan wakaf  dalam  bentuk  lain,  misalnya  wakaf uang  ( cash  waqf )  yang  penggunaannya  di samping  untuk  kepentingan  tersebut,  juga dapat  dimanfaatkan  secara  fleksibel  bagi
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  163 pengembangan  usaha  produktif  kaum lemah. 3
Potensi  wakaf  di  Indonesia  hingga  kini masih  cukup  menggembirakan.  Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun  1999,  jumlah  tanah  wakaf  di  seluruh Indonesia  tercatat  1.477.111.015  m 2 yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jum lah  tanah  wakaf  tersebut  meningkat menjadi  1.538.198.586  m 2 yang  terdiri  atas 362.471  lokasi.  Dengan  demikian,  dapat dilihat  laju  perkembangan  obyek  wakaf dalam  lima  tahun,  lokasi  wakaf  bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 m 2 . 4 Saat ini  pada  tahun  2009,  jumlah  tersebut  tentu bertambah secara signifikan. 5
Dengan  berkembangnya  zaman,  wakaf ti dak  lagi  hanya  diasosiasikan  pada  obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah me- rambah  kepada  wakaf  bentuk  lain,  se- bagaimana telah termaktub dalam Undang- Un dang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wa kaf.  Secara  terperinci,  obyek  wakaf  di Lem bar  Negara  RI  Tahun  2004  Nomor  159 ter sebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya  dapat  diwakafkan  apabila  dimiliki dan  dikuasai  oleh  wakif  secara  sah  (pasal 15).  Harta  benda  wakaf  terdiri  atas  benda ti dak  bergerak  dan  benda  bergerak.  Benda bergerak  adalah  harta  benda  yang  tidak bisa  habis  karena  dikonsumsi,  meliputi:  a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (pasal 16).  Dengan  demikian,  harta  benda  wakaf sudah  mengalami  pengembangan  yang signifikan  sehingga  seseorang  tidak  perlu
3 Didin Hafidhuddin, dalam Muhammad Abid Abdul- lah Al-Kabisi, Hukum Wakaf , diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta: IIMaN Press, 2004, ix 4 Muchit A Karim, Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2006, vii.
5 Sementara  ini  data  telah  dicoba  untuk  ditanyakan langsung pada tanggal 31 Maret 2009 ke bagian pem- berdayaan wakaf Departemen Agama, namun hingga saat ini belum terdapat data yang akurat karena infor- masi dari pengelola wakaf di daerah belum semuanya terdeteksi.
menunggu  menjadi  tuan  tanah  dahulu untuk  melakukan  wakaf.  Ia  bahkan  dapat menyisihkan  beberapa  ribu  rupiah  saja untuk mengabadikan kekayaan dalam ben- tuk  wakaf  uang  atau  biasa  juga  disebut wakaf tunai. Wakaf uang akan menjadi fokus utama pembahasan dalam makalah ini.
Tulisan ini akan mengulas tentang wakaf uang dalam perspektif fiqh, hukum positif, dan  implementasinya  di  Indonesia.  Walau wakaf  uang  belum  banyak  dikenal  dalam kitab-kitab klasik, namun paling tidak in di- kasi penerapannya sudah ada pada beberapa abad silam. Untuk itu ulasan tentang wakaf uang  dalam  perspektif  fiqh,  baik  klasik mapun  modern,  mendapat  porsi  penting da lam  tulisan  ini.  Kemudian,  pembahasan ten tang  wakaf  uang  dalam  hukum  positif akan  merujuk  kepada  Undang-Undang No.  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dan  Pe- ra turan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No- mor 41 Tahun 2004. Pada akhir uraian, ka ji- an tentang implementasi wakaf uang di In- donesia dengan mengambil sampel Tabung Wa kaf  Indonesia  (TWI)  akan  melengkapi pem bahasan ini.

## Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqh
Wakaf  secara  bahasa  berasal  dari  ka ta waqafa-yaqifu yang  artinya  berhenti,  la wan dari kata istamarra 6 .Kata ini sering di s amakan dengan al-tahbis atau al-tasbil yang bermakna al-habs  ‘an  tasarruf, yakni  mencegah  dari mengelola 7 . Adapun  secara  istilah,  wakaf  menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan  pemiliknya  disertai  pemberian manfaat  sebagai  sedekah  ( habs  al-‘aini  ‘ala milk  al-waqif  wa  tasadduq  bi  al-manfa‘ah ) 8 . Kemudian,  menurut  Jumhur,  wakaf  adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil  manfaat  dengan  tetapnya  har- ta  tersebut  serta  memutus  pengelolaan  da-
6 Ahmad Warson, al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia , (t.p. 1984) h. 1683. 7  Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh  al-Islami  wa Adillatuhu , (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)..., h.7599.
8 Alauddin Muhammad bin Ali Al-Hafsaki, al-Dur al- Mukhtar , t.h. t.p. vol.iv, h.532.
164  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
ri wakif dan selainnya dengan tujuan men- dekatkan diri kepada Allah ( habs mal yumkinu al-‘intifa‘  bihi,  ma‘a  baqa’  ‘ainihi,  bi  qat‘i  at- tasarruf min al-waqif wa gairihi, taqarruban ila Allah ) 9 .  Namun,  menurut  al-Kabisi,  definisi yang  lebih  singkat  namun  padat  ( jami‘ mani‘ ) adalah definisi Ibnu Qudamah 10 yang mengadopsi  langsung  dari  potongan  hadis Rasulullah,  yang  berbunyi  ‘menahan  asal dan  mengalirkan  hasilnya’  ( in  syi’ta  habasta aslaha  fa  tasaddaq  biha ). 11 Hadis  tersebut secara jelas dimuat antara lain dalam sunan at-Turmudzi 12 dan  Sunan  Ibn  Majah. 13 Pen- dapat ini juga menjadi acuan dalam definisi wakaf dalam pandangan Tabung Wakaf In- donesia. 14
Untuk terlaksananya sebuah wakaf, per- lu  dipahami  terlebih  dahulu  seputar  ma- salah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik, semisal Raudah  at-Talibin, dise but kan  bah- wa rukun wakaf ada empat hal, yakni wakif (subyek  wakaf) ,  mauquf (obyek  wakaf) , mau  quf  alaih (pengelola  wa kaf) , dan sigat (akad) 15 . Wakaf uang me rupakan salah satu obyek  wakaf  yang  dalam  pandangan  an- Na wawi  didefinisikan  sebagai  setiap  harta tertentu  yang  dimiliki  dan  memungkinkan untuk  dipindahkan  dan  diambil  man fa at- nya 16 .  Al-Khatib  dalam  kitab al-Iqna’ me- ngar tikan mauquf sebagai  barang  tertentu yang  dapat  diambil  manfaatnya  dengan  ti- dak  melenyapkan  barang  tersebut  dan  me- ru pakan hak milik dari wakif 17 . Dengan de- mikian, obyek wakaf, termasuk wakaf uang, meliputi  beberapa  syarat  sehingga  layak
9 Az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami , h.7601 10  Abdurrahman  bin  Abu  Umar  Ibnu  Qudamah, al- Syarh al-Kabir , t.p. t.h. vol.VI, h.187.
11 Al-Kabisi, Hukum  Wakaf ,  diterjemahkan  oleh  Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta: IIMaN Press, 2004, h.61.
12 At-Turmuzi, Muhammad bin ‘I<sa, t.th., Sunan at-Tur- muzi ,  (Kairo:  Mauqi‘  Wizarah  al-Auqaf  al-Misriyyah, t.th). Vol. V, h. 338.
13 Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah , t.p. t.h. VII:325.
14 Zaim Saidi, Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong kembalinya Tata Kehidupan islam Menurut Amal Madinah , (Jakarta: Republika, 2007) h. 2.
15 An-Nawawi, Raudah  al-Talibin  wa  ‘Umdah  al-Muftin , t.p. t.h. II:252-256
16 Ibid, II:253.
17 Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’ fi Hilli Al- Fadz Abi Syuja’ , t.p. t.h. II:73.
menjadi barang yang diwakafkan.
Setidaknya, ada lima syarat yang harus di- miliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al- Kabisi 18 . Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta  wakaf  memiliki  nilai  (ada  harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf me- rupakan  hak  milik  dari  wakif,  harta  wakaf da pat diserahterimakan, dan harta wakaf ha- rus terpisah. Wakaf uang yang biasanya ber- u pa uang kontan ( cash waqf ) dalam hal ini se- cara  konsep  telah  memenuhi  kelima  syarat tersebut.
Wakaf uang merupakan terjemahan lang- sung dari istilah Cash Waqf yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya.  Dalam  beberapa  literatur  lain, Cash Waqf juga  dimaknai  sebagai  wakaf  tu nai. Hanya  saja,  makna  tunai  ini  sering  di sa- la h artikan  sebagai  lawan  kata  dari  kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tu lisan  ini, cash  waqf akan  diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah ter- maktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.
Selanjutnya,  wakaf  uang  dalam  definisi De partemen  Agama 19 adalah  wakaf  yang dila kukan  seseorang,  kelompok  orang,  dan lembaga  atau  badan  hukum  dalam  ben tuk uang.  Dengan  demikian,  wakaf  uang  me- ru pakan  salah  satu  bentuk  wakaf  yang  di- se rahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam  bentuk  uang  kontan.  Hal  ini  selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia 20 , tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.
                                   Menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan 18 Al-Kabisi, Hukum Wakaf , h. 247.
19 Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007). h.3.
20 Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indo- nesia ,  (Jakarta:  Dirjen  Bimas  Islam  dan  Urusan  Haji Departemen Agama  RI,  2003)h.  85.Fatwa  merupakan salah satu bentuk dari pemharuan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedi fiqih, pembentukan undang- undang,  kajian  ilmiah  dan  penelitian,  dan  putusan pengadilan (Abdul Manan, 2006:185-204)
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  165 tanpa  lenyapnya  bendanya  atau  pokoknya,  de- ngan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau me- wariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.
Dalam  definisi  di  atas,  wakaf  tidak  lagi terbatas  pada  benda  yang  tetap  wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap  nilainya  atau  pokoknya.  Uang  masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas mem- berikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

## Sejarah Wakaf Uang
Praktik  wakaf  telah  dikenal  sejak  awal Islam.  Bahkan,  masyarakat  sebelum  Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, ta- pi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada sebelum Islam, tidak  terlalu  menyimpang  kalau  kemudian dikatakan  bahwa  wakaf  adalah  kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam 21 . Da- lam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari 22 , bahwa Imam al-Zuhri  (w.  124  H)  salah  satu  ulama  ter- kemuka  dan  peletak  dasar tadwin  al-hadis memfatwakan,  dianjurkannya  wakaf  dinar dan  dirham  untuk  pembangunan  sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun  caranya  adalah  dengan  menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
Wakaf  uang  juga  dikenal  pada  masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada ma sa itu, perkembangan  wakaf  sangat  meng gem- birakan.  Wakaf  tidak  hanya  sebatas  pa da benda  tidak  bergerak,  tapi  juga  benda  ber- gerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, da lam rangka menyejahterakan ulama dan ke pen- tingan  misi  Mazhab  Sunni,  Salahuddin  al- Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen  yang  datang  dari  Iskandaria  untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada  penjelasan,  orang  Kristen  yang  datang
21 Ilchman, Warren F, et.al. Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia , (Jakarta: CSRC,2006). 22 Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari , (Kairo:  Mauqi‘  Wizarah  al-Auqaf  al-Misriyyah,t.th.) IX:330.
da ri Iskandaria itu membayar bea cukai da- lam  bentuk  barang  atau  uang.  Namun  la- zimnya,  bea  cukai  dibayar  dalam  bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu di kumpulkan dan diwakafkan kepada para fu qaha’ dan para keturunannya. 23
Selain  memanfaatkan  wakaf  untuk  ke- se jahteraan  masyarakat  seperti  para  ulama, dinasti Ayyubiyyah juga memanfaatkan wa- kaf  untuk  kepentingan  politiknya  dan  misi alirannya,  yaitu  madhab  Sunni,  dan  mem- pertahankan  kekuasaannya.  Dinasti  Ayyu- bi yah  juga  menjadikan  harta  milik  ne ga ra yang berada di baitul mal sebagai modal un- tuk  diwakafkan  demi  perkembangan  mad- hab Sunni untuk menggantikan madhab Syi- ’ah yang di bawah dinasti sebelumnya, yaitu Fatimiyah. 24
Salahuddin  al-Ayyubi  juga  banyak  me- wa kafkan  lahan  milik  negara  untuk  ke gi- atan pendidikan, seperti mewakafkan be be- rapa  desa  untuk  pengembangan  madrasah mazhab  asy-Syafi’i,  madrasah  Mazhab  Ma- liki,  dan  Mazhab  Hanafi  dengan  dana  me- la lui  model  mewakafkan  kebun  dan  lahan pertanian,  seperti  pembangunan  madrasah Mazhab  Syafi’i  dan  kuburan  Imam  Syafi’i de ngan  cara  mewakafkan  kebun  pertanian dan pulau al-Fil. 25
Hukum  mewakafkan  harta  milik  negara seperti yang dilakukan Salahuddin al-Ayyubi adalah boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin  asy-Syahid  mewakafkan  harta milik  negara.  Nuruddin  mewakafkan  har ta milik negara, karena ada fatwa yang di ke lu- arkan oleh ulama pada masa itu, Ibnu Ishrun dan  didukung  oleh  ulama  lainnya,  bahwa mewakafkan  harta  milik  negara  hukumnya boleh ( jawaz ). Argumentasi kebolehannya ia- lah untuk memelihara dan menjaga ke ka ya- an negara. 26

## Dinasti  Mamluk  juga  mengembangkan
23 Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tun- ai di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007a) h.12. 24 Ibid , h.12 25 Ibid , h.12 26 Achmad Djunaidi, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai , (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI, 2007b) ..., h.13.
166  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
wa kaf  dengan  pesatnya. Apa  saja  boleh  di- wa kafkan dengan syarat dapat diambil man- fa a tnya.  Tetapi,  yang  banyak  diwakafkan p a da  masa  itu  adalah  tanah  pertanian  dan ba ngunan, seperti gedung perkantoran, pe- ngi napan,  dan  tempat  belajar.  Juga,  pada ma sa dinasti Mamluk terdapat hamba sa ha- ya (budak) yang diwakafkan untuk merawat lem baga-lembaga  agama.  Misalnya,  me wa- kafk an budak untuk memelihara masjid dan ma drasah. 27
Di era modern ini, wakaf uang yang men- jadi  populer  berkat  sentuhan  piawai  M. A. Mannan 28 dengan berdirinya se bu ah lembaga yang ia sebut Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang memperkenalkan produk  Sertifikat  Wakaf  Tunai  untuk  yang pertama kali di dunia. SIBL mengumpulkan dana dari para aghniya’ (orang kaya) untuk dikelola  secara  profesional  sehingga  meng- hasilkan keuntungan yang da pat disalurkan kepada  para mustadh’afin (orang  fakir  mis- kin). 29
Sekilas  tentang  Bangladesh,  negara  ini ter masuk  negara  miskin  dan  terbelakang de ngan jumlah penduduk yang besar, se ki- tar  120  juta  dengan  luas  daerah  55.000  mil persegi. Selain itu, kondisi alam yang se ring- kali kurang menguntungkan karena negara ini termasuk sering tertimpa bencana banjir dan  angin  topan.  Peningkatan  populasi Bang ladesh  cukup  padat,  yaitu  717  orang per km persegi dan juga termasuk salah satu dari negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat terbatas. Berbagai dimensi ke miskinan  ini  antara  lain  tercermin  dari penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat per- kotaan,  perbedaan  gaji  antar  sektor  for mal dan  informal,  peningkatan  dramatis  da- lam biaya hidup, mencuatnya beberapa ma- salah pemenuhan kesehatan masyarakat, pe- 27 Ibid , h.13. 28 Mannan, M.A., Sertifikat Wakaf Tunai , Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam , (Jakarta: CIBER dan PKTTI- U, 2001)..., h.36. 29  Achmad  Djunaidi, Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tu- nai..., h. 12.
ngangguran, dan migrasi internal. Mungkin jika  ditilik  dari  kehidupan  ketatanegaraan, Bang ladesh  sebenarnya  membutuhkan mana jemen  SDM  yang  lebih  baik,  agar  ke- hidupan masyarakatnya lebih sejahtera 30 .
Terlepas  dari  fenomena  kehidupan  ma- sya rakat yang relatif miskin dan serba keku- ra ngan, di bidang yang lain, terutama dalam pengamalan ajaran keagamaan, masyarakat Bangladesh  bisa  dianggap  begitu  antusias dalam hal praktik ajaran keagamaan. Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman aja- ran agama dan kebutuhan peningkatan eko- no mi, masyarakat Bangladesh sepertinya sa- dar bahwa mereka membutuhkan alternatif pe ngembangan  ekonomi  masyarakat  yang berbasis  syariah.  Wakaf  uang,  selain  juga wakaf  reguler,  menjadi  sarana  pendukung ke sejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Di Bang ladesh,  wakaf  telah  dikelola  oleh So- cial  Investment  Bank  Ltd (SIBL).  Bank  ini  te- lah  mengembangkan  pasar  modal  sosial ( The Volutary Capital Market ). Instrumen-ins- trumen  keuangan  Islam  yang  telah  di kem- bangkan,  antara  lain:  surat  obligasi  pem- bangunan  perangkat  wakaf  ( Waqf  Properties Development  Bond ),  sertifikat  wakaf  uang ( Cash  Waqf  Deposit  Certificate ),  sertifikat  wa- kaf  keluarga  ( Family  Waqf  Certificate ),  obli- gasi  pembangunan  perangkat  masjid  ( Mos- que  Properties  Development  Bond ),  saham ko munitas  masjid  ( Mosque  Community Share ), Quard-e-Hasana Certificate, sertifikat pem bayaran  zakat  ( Zakat/Ushar  Payment Certificate ),  sertifikat  simpanan  haji  ( Hajj Saving Certificate ) dan sebagainya. 31

## Dasar Hukum Wakaf Uang
Melihat popularitas wakaf uang yang be- lum dikenal pada masa awal Islam, maka ti- dak  heran  jika  pembahasan  dasar  hukum wakaf  uang  juga  sulit  ditemukan  dalam kitab-kitab  klasik.  Bahkan,  wakaf  pun
30  Achmad  Djunaidi, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tu- nai.... H.114. 31  Achmad  Djunaidi, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tu- nai..., h.114-115.
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  167 hanya  terbatas  pada  harta  tidak  bergerak sebagaimana  dipahami  dalam  fiqh  klasik. Namun,  seiring  perjalanan  waktu,  wakaf uang pun mendapat legitimasi hukum. Seti- daknya, berikut ini dipaparkan sumber pija- kan  dibolehkannya  wakaf  uang.  Sumber- sum ber  tersebut  terdiri  dari  ayat  al-Qur’an, ha dis, dan pendapat ulama.
Al-Qur’an, Ali Imran: 92
                                                                 
                              
                                                             
                                                             
                                          
Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan (yang  sempurna),  sebelum  kamu  menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Al-Qur’an, al-Baqarah: 261
                                                             
                                                                                                        
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih  yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir seratus  biji. Allah  melipat  gandakan  (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
Kedua  ayat  di  atas  termasuk  ayat-ayat global  yang  mendorong  umat  Islam  untuk menyisihkan  sebagian  rezekinya  untuk  ke- pen tingan  umum.  Ayat  ini  sering  disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan  bersedekah.  Wakaf  termasuk  bagiaan dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai  dasar  pijak  hukum  dibolehkannya wa kaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk lan- dasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia
untuk membolehkan wakaf uang.
Hadis Riwayat Ahmad
                                                                                                                                                                                
Apabila  anak  Adam  meningal  dunia,  maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. 32
Hadis Riwayat al-Bukhari
                                                                                                                                                                                
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, “wahai  rasulullah,  saya  memperoleh  tanah  di Khaibar  yang  belum  pernah  saya  peroleh  harta yang  lebih  baik  bagiku  melebihi  tanah  tersebut, apa  perintah  Engkau  kepadaku  mengenainya? Nabi  saw  menjawab:  Jika  mau,  kamu  tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. 33
Kedua  hadis  di  atas  merupakan  dasar umum  disyariatkannya  wakaf  dan  juga  di- pakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang.  Hadis  pertama  mendorong  manusia un tuk  menyisihkan  sebagain  rezekinya  se- bagai  tabungan  akhirat  dalam  bentuk  se- de kah  jariah.  Uang  merupakan  sarana yang  paling  mudah  untuk  disedekahnya. Pada  hadis  kedua,  wakaf  uang  menjadikan hadis  ini  sebagai  pijakan  hu kum  karena 32 Hadis senada dapat dijumpai dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab Ma Yulhiqu al-Insa<n , Juz 5, hal- aman 73 atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab Ma Ja’a fi , Juz 2, halaman 131.
33 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Kairo: Mauqi‘ Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th.) IX/263, hadis nomor 2532, dan  dijumpai  pula  di  Shahih  Muslim,  Hadis  Nomor 4311, bab al-Waqf , halaman 73, atau Sunan at-Turmudzi, hadis nomor 2878, bab Fi al-Waqf, juz 3, halaman 659.
168  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
menganggap  bahwa  wakaf  uang  memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yak- ni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan.  Dengan  me kanisme  wakaf uang  yang  telah  ditentukan,  po kok  harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas peng gunaan uang tersebut da pat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

## Pendapat Ulama
Hukum wakaf uang telah menjadi per ha- tian para ahli hukum Islam. Beberapa sum- ber  menyebutkan  bahwa  wakaf  uang  telah dipraktikkan  oleh  masyarakat  yang  me- nganut madhab Hanafi.
Terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari 34 , me- ngungkapkan  bahwa  Imam  az-Zuhri  (w. 124  H)  berpendapat  bahwa  dinar  boleh  di- wakafkan.  Caranya  adalah  dengan  men- ja dikan  dinar\itu  sebagai  modal  usaha (da gang),  kemudian  menyalurkan  keuntu- ng annya  sebagai  wakaf.  Wahbah  az-Zu ha - ily  juga  mengungkapkan  bahwa  Mazhab Ha nafi  membolehkan  wakaf  uang  sebagai pe ngecualian,  atas  dasar istihsan  bi  al-‘ur- fi ,  karena  sudah  banyak  dilakukan  oleh ma  syarakat.  Mazhab  Hanafi  memang  ber- pen  dapat  bahwa  hukum  yang  ditetapkan ber  dasarkan ‘urf (adat istiadat) mempunyai ke  kuatan  yang  sama  dengan  hukum  yang di  tetapkan berdasarkan nash (teks) 35 . Dasar argumentasi  Mazhab  Hanafi  adalah  hadis yang  diriwayatkan  oleh Abdullah  bin  Mas- ’ud,
                                  
Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam  pandangan  Allah  pun  buruk. (Musnad Ahmad) 36
34 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari..., h. IX/330.
35 Wahbah Az-Zuhayli, 1985, al-Fiqh al-Islami wa Adil- latuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)..., h.162.
36 Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadis Nomor 3600, bab Musnad Abdullah bin Mas‘ud , Juz 1..., h 379.
Cara  melakukan  wakaf  uang  memurut Mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadha’ah. Sedangkan  keuntungannya  disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin (//ibn-jebreen.com), salah satu ulama  modern,  bahwa  wakaf  uang  harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan  dalam  membantu  orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.
Ibn  Abidin  mengemukakan  bahwa  wa- kaf uang yang dikatakan merupakan ke bi a- saan yang berlaku di masyarakat adalah ke- biasaan  yang  berlaku  di  wilayah  Romawi, sedangkan  di  negeri  lain,  wakaf  uang  bu- kan  merupakan  kebiasaan.  Karena  itu, Ibn  Abidin  berpandangan  bahwa  wakaf uang  tidak  boleh  atau  tidak  sah 37 .  Mazhab Syafi’i  berpandangan  bahwa  wa kaf  uang tidak dibolehkan seperti yang di sampaikan Muhyiddin  an-Nawawi  dalam  kitab al- Majmu’ nya 38 .  Menurutnya,  Mazhab  Syafi’i tidak membolehkan wakaf uang ka rena dinar dan dirham akan lenyap keti ka dibayarkan sehingga tidak ada lagi wu judnya.
Perbedaan  pendapat  di  atas,  bahwa  ala- san  boleh  dan  tidak  bolehnya  wakaf  uang ber kisar  pada  wujud  uang.  Apakah  wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan ma sih  ada  seperti  semula,  terpelihara,  dan dapat  menghasilkan  keuntungan  lagi  pada waktu  yang  lama?  Namun  kalau  melihat perkembangan  sistem  perekonomian  yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan  wakaf  uang.  Misalnya  uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan  yang  kuat  atau  didepositokan di  perbankan  syariah,  dan  keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang  yang  diinvestasikan  dalam  wujud  sa- ham  atau  deposito,  wujud  atau  lebih  te- patnya  nilai  uang  tetap  terpelihara  dan meng hasilkan  keuntungan  dalam  jangka waktu yang lama
37 Djunaidi, 2007: 5 38 An-Nawawi, Muhyiddin, al-Majmu’, Mauqi’ Ya’sub, t.th. XV/325.
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  169
Selain ulama Mazhab Hanafi, ada sebagai ulama  yang  mengatakan  bahwa  Mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf uang se ba- gaimana ditulis oleh al-Mawardi 39 .
                         
Abu  Tsaur  meriwayatkan  dari  Imam Syafi’i  tentang  dibolehkannya  wakaf  dinar dan dirham.
Komisi  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  juga  membolehkan  wakaf  uang 40 . Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. 41 Dalam fatwa tersebut ditetapkan  bahwa  wakaf  uang  merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam bentuk  uang  tunai  ( cash ).  Termasuk  dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan di- gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan se- cara  syar’i.  Nilai  pokok  wakaf  uang  harus dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

## Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Positif
Wakaf  uang  bagi  umat  Islam  tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wa- kaf  uang  yang  ditetapkan  tanggal  11  Mei 2002.  Undang-Undang  Tentang  Wakaf  sen- diri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal  27  Oktober  2004.  Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pe- ngelolaan  wakaf  setelah  sebelumnya  wakaf diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan
39 Al-Mawardi, al-Hawi  al-Kabir, (Beirut:  Dar  al-Nasyr, t.th.) VII/1299.
40 Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indone- sia , (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji De- partemen Agama RI, 2003)..., h.56
41 Nahdlatul  Ulama  sebagai  organisasi  sosial  kea- gamaan  yang  memiliki  banyak  anggota  di  Indonesia juga pernah membahas wakaf uang dalam salah satu forum bahsul masailnya. Hasil lengkapnya dapat dili- hat dalam Tim PW LTN NU Jawa Timur, 2007, Ahkam Fuqaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Kepu- tusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama (1926-2004) , Surabaya: LTN NU Jawa Timur.
Kompilasi Hukum Islam buku III 42 . Secara terperinci, obyek wakaf yang men- jadi induk dari wakaf uang dalam Undang- Un dang  Nomor  41  Tahun  2004  dijelaskan bah wa  harta  benda  wakaf  hanya  dapat  di- wa kafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wa kif secara sah (pasal 15). Harta benda wa- kaf  terdiri  atas  benda  tidak  bergerak  dan benda  bergerak.  Benda  tidak  bergerak  me- liputi:  (1)  Hak  atas  tanah  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  baik  yang  sudah  maupun yang belum terdaftar; (2) Bangunan atau ba- gian  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah se bagaimana  dimaksud  pada  huruf  a;  (3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan de- ngan tanah; (4) Hak milik atas satuan rumah susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Ben- da  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ke- tentuan  syari’ah  dan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Benda  bergerak  adalah  harta  benda yang  tidak  bisa  habis  karena  dikonsumsi, me liputi:  a)  Uang;  b)  Logam  mulia;  c)  Su- rat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas ke- kayaan  intelektual;  f)  Hak  sewa;  dan  g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).
Pasal 15 dan 16 di atas menunjukkan bah- wa  fiqh  wakaf  Indonesia  telah  mengadopsi se mangat  fiqh  klasik  yang  dipadukan  de- ngan kebutuhan zaman. Kalau dalam pers- pektif fiqh klasik, seperti pendapat Abu Ha- ni fah,  umumnya  wakaf  masih  dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti  tanah  dan  bangunan.  Pendapat  se- ma cam ini sebenarnya pernah berlaku di In- donesia  sebelum  berlakunya  Undang-Un- dang  Nomor  41  Tahun  2004,  sebagaimana ter tuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Undang-Undang  Tentang  Wakaf  ini  mem- berikan keleluasaan bagi umat Islam un tuk turut  serta  dalam  program  wakaf  se hing- ga  tidak  perlu  lagi  menunggu  kaya  da- hulu seperti tuan tanah. Mereka dapat me-
42 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-Press,1996)..., h. 98-101.
170  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
nyisihkan  sebagian  rezekinya  untuk  wakaf uang atau menyerahkan hak miliknya untuk diwakafkan secara berjangka. Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan pe- lu ang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam.
Lebih  lanjut,  kedua  pasal  tersebut  di be- rikan  elaborasinya  dalam  Peraturan  Pe me- rin tah  Nomor  42  Tahun  2006.  Pasal  yang men jelaskan  kedua  pasal  tersebut  (15  dan 16) adalah pasal 15-23. Pada pasal 15 PP ini dijelaskan  tentang  jenis  harta  benda  wakaf yang meliputi: a) Benda bergerak; b) Benda bergerak selain uang; dan c) Benda bergerak berupa uang (Pasal 15). Di sini ada perbedaan penyebutan dengan UU, yang hanya meng- kla sifikasikan benda wakaf menjadi bergerak dan tidak bergerak. Namun PP ini menyebut lebih rinci dari benda bergerak berupa uang dan selain uang. Pembedaan ini semata-mata karena konsekuensi dari benda bergerak be- ru pa  uang  dan  selain  uang  tidaklah  sama se bagaimana  tercermin  dalam  pasal-pasal selanjutnya.
Benda  tidak  bergerak  meliputi:  (a)  Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan  yang  berlaku  baik yang  sudah  maupun  yang  belum  terdaftar; (b)  Bangunan  atau  bagian  bangunan  yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada  huruf  a;  (c)  Tanaman  dan  benda  lain yang berkaitan dengan tanah; (d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ke- ten tuan peraturan perundang-undangan; (e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ke- ten tuan  syari’ah  dan  peraturan  perundang- un dangan (pasal 16).
Benda  bergerak  selain  uang  dijelaskan da lam pasal 19, 20, dan 21. Dalam pasal 19 di se butkan  bahwa:  (1)  Benda  digolongkan sebagai  benda  bergerak  karena  sifatnya yang  dapat  berpindah  atau  dipindahkan atau  karena  ketetapan  undang-undang;  (2) Benda  bergerak  terbagi  dalam  benda  ber- gerak  yang  dapat  dihabiskan  dan  yang  ti- dak  dapat  dihabiskan  karena  pemakaian; (3)  Benda  bergerak  yang  dapat  dihabiskan ka rena pemakaian tidak dapat diwakafkan,
kecuali  air  dan  bahan  bakar  minyak  yang persediaannya berkelanjutan; (4) Benda ber- gerak  yang  tidak  dapat  dihabiskan  karena pe makaian dapat diwakafkan dengan mem- per hatikan ketentuan prinsip syari’ah.
Adapun  pasal  20  menjelaskan  bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan  meliputi:  a)  Kapal,  b)  Pesawat terbang,  c)  Kendaraan  bermotor,  d)  Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada  bangunan,  e)  Logam  dan  batu  mulia; dan/atau,  f)  Benda  lainnya  yang  tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
Selanjutnya,  pasal  21  menjabarkan  bah- wa  benda  bergerak  selain  uang  karena  pe- ra tu ran  perundang-undangan  yang  dapat di wakafkan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan prinsip syari’ah sebagai berikut: (a) Surat  berharga  berupa,  1.  Saham,  2  surat utang negara, 3 obligasi pada umumnya, dan/ atau 4. Surat berharga lainnya yang dapat di- ni lai dengan uang; (b) Hak atas kekayaan in- telektual yang berupa: 1. Hak cipta, 2. Hak merk, 3. Hak paten, 4. Hak desain industri, 5. Hak rahasia dagang, 6. hak sirkuit terpadu, 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/ atau 8. Hak lainnya; (c) Hak atas benda ber- gerak lainnya yang berupa: 1. Hak sewa, hak pakai  dan  hak  pakai  hasil  atas  benda  ber- gerak; atau 2. Perikatan, tuntutan atas jum- lah uang yang dapat ditagih atas benda ber- gerak.
Adapun benda bergerak berupa uang di- jelaskan dalam pasal 22 dan 23. Dalam pasal 22  dijelaskan  bahwa:  (1)  Wakaf  uang  yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah; (2)  Dalam  hal  uang  yang  akan  diwakafkan ma sih dalam mata uang asing, maka harus di konversi terlebih dahulu ke dalam rupiah; (3)  Wakif  yang  akan  mewakafkan  uangnya di wajibkan untuk: (a) Hadir di lembaga ke- u angan syari’ah penerima wakaf tunai (LKS- PWU)  untuk  menyatakan  kehendak  wakaf u angnya;  (b)  Menjelaskan  kepemilikan  dan asal-usul  uang  yang  akan  diwakafkan;  (c) Me nyetor  secara  tunai  sejumlah  uang  ke LKS-PWU; (d) Mengisi formulir pernyataan
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  171 kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. Pasal  23  menjelaskan  bahwa  Wakif  dapat me wakafkan  benda  bergerak  berupa  uang melalui  LKS  yang  ditunjuk  oleh  Menteri se bagai  LKS  penerima  wakaf  uang  (LKS- PWU).
Dari paparan di atas nampak jelas bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 lebih mengedepankan aspek administrasi yang meniscayakan adanya ma- najemen yang kuat di samping aspek fiqhnya, lebih-lebih  dalam  pengaturan  wakaf  uang. Hal ini dinilai wajar karena munculnya un- dang-undang  tersebut  merupakan  ja waban atas  kegalauan  sebagian  umat  Islam  In- donesia  dalam  pelaksanaan  wakaf  yang masih simpang-siur dengan manajemen tra- disional. Dengan demikian, wakaf uang da- lam  hukum  positif  di  Indonesia  telah  ter- akomodasi  secara  sah  dan  meyakinkan. Se karang,  tidak  ada  lagi  halangan,  baik secara  agama  maupun  secara  negara,  bagi seseorang untuk melakukan wakaf uang.

## Potensi Wakaf Uang di Indonesia
Secara konseptual, wakaf uang mempunyai peluang  yang  unik  untuk  menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan  Sertifikat  Wakaf  Tunai  (SWT),  se- dang kan  pendapatan  yang  diperoleh  dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk  berbagai  tujuan,  di  antaranya  untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa  Edwin  Nasution,  sebagaimana  di- ku tip  Umrotul  Hasanah,  memaparkan  cara memanfaatkan  potensi  SWT  yang  digali di  Indonesia,  yakni 43 :  (a)  lingkup  sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat lu- as dibanding wakaf biasa. (b) SWT dapat di- bu at  berbagai  macam  pecahan,  yang  di se- su aikan  dengan  segmen  umat  Islam  yang memungkinkan  untuk  membangkitkan se  ma  ngat  beramal  jariyah,  misalnya  Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-
43 Umrotul Hasanah, Cash Waqf dan Kontribusinya da- lam Perekonomian Nasional, El-Qisth , 2005 Volume 1, Nomor 2. h. 169.
Nasution juga melakukan prediksi pen da- patan wakaf uang di Indonesia dengan asum- si kelas menengah umat Islam sebanyak 10 juta orang dengan penghasilan rata-rata dari Rp.  500.000,-  hingga  Rp.  10.000.000,-  per- bulan. Prediksi tersebut dapat dilihat dalam
tabel.
Berdasarkan  perhitungan  potensi  wakaf uang  di  atas,  akan  diperoleh  pendapatan sekitar  Rp.  3  trilyun  pertahun44.  Dana  ini je las  dapat  mengurangi  beban  negara  yang hingga  saat  ini  masih  terbelit  hutang45. Masyarakat  dapat  dibantu  secara  konkret dengan  dana  hasil  pengolahan  dana  wakaf uang ini untuk kesejahteraan mereka.

## Manfaat Wakaf Uang untuk Keadilan Sosial
Dalam  rangka  filantropi  keadilan  sosial, wakaf  untuk  kemaslahatan  umum  perlu dikembangkan.  Wakaf  untuk  kemaslahatan dalam  literatur  fiqh  dikenal  sebagai wakaf khairi yang memang bertujuan memberikan dampak  kemaslahatan  bagi  publik.  Wakaf di  Indonesia  telah  menyentuh  kepentingan masyarakat, baik untuk peribadatan maupun untuk  kesejahteraan  sosial 46 .  Wakaf  untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. Pertama , wakaf untuk pemenuhan kebutuhan  dasar  yang  meliputi  antara  la- in  makan,  tempat  tinggal,  pendidikan  dan kesehatan. Kedua ,  wakaf  untuk  me ngu pa- ya kan peningkatan kesempatan yang setara bagi  semua  orang,  terutama  bagi  mereka yang kurang beruntung. Ketiga , wakaf un tuk perubahan  struktural  yang  mencakup  pe- rubahan sistem dan pranata sosial yang ku- rang  memihak  kepada  masyarakat  kurang
44 Pernyataan  Edwin  semacam  ini  juga  dimuat  dalam majalah Modal No. 19/II Mei 2004..., h 16-17.
45 Umrotul Hasanah, Cash Waqf..., h.170.
46 Mubarok, Jaih, 2008, Wakaf Produktif, (Bandung: Sim- biosa Rekatama Media, 2005) h. 21-23.
Tingkat Penghasilan/bln Jumlah Muslim Tarif Wakaf/bulan Potensi Wakaf Uang/bulan Potensi wakaf Uang/tahun Rp. 500.000 4 juta Rp. 5.000 Rp. 20 M Rp. 240 M Rp. 1-2 juta 3 juta Rp. 10.000 Rp. 30 M Rp. 360 M Rp. 2-5 juta 2 juta Rp. 50.000 Rp. 100 M Rp. 1,2 T Rp. 5-10 juta 1 juta Rp. 100.000 Rp. 100 M Rp. 1,2 T Total Rp. 3 Triyun Tabel Asumsi Potensi Wakaf Uang
172  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
mampu 47 .
Adapun  khusus  wakaf  uang,  setidaknya terdapat  empat  manfaat  utama  dari  wakaf tunai dewasa ini dalam mewujudkan ma sya- rakat  yang  berkeadilan  sosial. Pertama ,  wa- kaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang  yang  memiliki  dana  terbatas  su- dah  dapat  mulai  memberikan  dana  wa kaf- nya  tanpa  harus  menunggu  menjadi  tuan tanah  dahulu. Kedua, melalui  wakaf  uang, aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah kosong  bisa  mulai  dimanfaatkan  dengan pem bangunan  gedung  atau  diolah  untuk lahan pertanian. Ketiga , dana wakaf uang ju- ga  bisa  membantu  sebagian  lembaga-lem- ba ga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang  kembang-kempis  dan  menggaji civitas  akademika  seadanya. Keempat ,  pada gi lirannya  umat  Islam  dapat  lebih  mandiri dalam  mengembangkan  dunia  pendidikan tanpa  harus  terlalu  bergantung  pada  ang- ga ran  pendidikan  dan  sosial  negara  yang sangat terbatas.
Selain di atas, ada tiga filosofi dasar, se- perti  diungkapkan  Antonio 48 ,  yang  ha- rus  ditekankan  ketika  umat  Islam  akan me nerapkan prinsip wakaf uang. Pertama , alo- ka si wakaf uang harus dilihat dalam bingkai proyek  yang  terintegrasi,  bukan  bagian-ba- gian  dari  biaya  yang  terpisah-pisah.  Con- toh  nya,  anggapan  dana  wakaf  akan  habis (mus nah) bila dipakai untuk membayar ga- ji pegawai sementara wakaf harus abadi. De- ngan  bingkai  proyek,  sesungguhnya  dana wa kaf  akan  dialokasikan  untuk  program- pro  gram  pendidikan  dan  sosial  dengan  se- gala  macam  biaya  yang  terangkum  di  da- lam nya.
Kedua ,  asas  kesejahteraan  nadzir,  sudah lazim  kita  dengar  bahwa  nadzir  seringkali diposisikan  kerja  asal-asalan  dan lillahi  ta- ’ala (dalam  pengertian  sisa-sisa  waktu  dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa.
47 Tuti A Najib, dan Ridwan al-Makasary, (ed.), Wakaf, Tuhan,  dan  Agenda  Kemanusiaan ,  (Jakarta:  CSRC  UIN Jakarta, 2006) h.22.
48 Muhammad Syafii Antonio, “Pengelolaan Wakaf Se- cara Produktif”, dalam Djunaidi dan Thobieb, Menuju Era Wakaf Produktif , (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007) h.viii.
Sebagai  akibatnya,  sering  kali  kinerja  na- dhir  asal  jadi  saja.  Sudah  saatnya,  nadhir men jadi  sebuah  profesi  yang  memberikan ha rapan  kepada  lulusan  terbaik  umat  dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bu- kan saja di akhirat, namun juga di dunia. Di Turki,  sebagai  misal,  badan  pengelola  wa- kaf  mendapatkan  alokasi  5%  dari net  in co- me wakaf.  Sementara  itu, The  Centre  Waqf Council India  mengalokasikan  dana  sekitar 6% dari net income pengelolaan wakaf untuk kebutuhan operasional.
Ketiga , asas transparansi dan akuntabilitas di  mana  badan  wakaf  dan  lembaga  yang dibantunya  harus  melaporkan  setiap  tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biaya.

## Sertifikat Wakaf Tunai (SWT)
Sertifikat  Wakaf  Tunai  merupakan  sebu- ah inovasi instrumen finansial ( financial ins- trument ),  keuangan  sosial  dan  perbankan sosial  ( social  finance  and  voluntary  sector banking )  yang  pertama  kali  dalam  sejarah. Pada  umumnya,  wakaf  selama  ini  dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap ( property of permanent ) oleh seorang muslim dengan  tujuan  murni  ketaqwaan.  Namun belakangan wakaf uang mendapat perhatian serius,  karena  ternyata  juga  memiliki  akar yang  panjang  dalam  sejarah  Islam.  Wakaf uang sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan  suatu  produk  baru  dalam  se ja- rah  Perbankan  Islam.  Pemanfaatan  wakaf uang  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yakni pe ngadaan  barang  privat  ( private  good )  dan ba rang social ( social good ). Karena itu, wakaf uang membuka peluang yang unik bagi pen- ciptaan investasi di bidang keagamaan, pen- di dikan, dan pelayanan sosial. Tabungan da- ri  warga  yang  berpenghasilan  tinggi  dapat di manfaatkan  melalui  penukaran  Sertifikat Wa kaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang di belanjakan untuk berbagi tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta wakaf.
Operasionalisasi  Sertifikat  Wakaf  Tunai dapat  dijabarkan  ke  dalam  beberapa  hal
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  173 sebagai  berikut 49 :  (1)  Wakaf  uang  harus diterima  sebagai  sumbangan  yang  sesuai dengan  tuntutan  syari’ah.  Sedangkan  bank yang bertindak sebagai nazir harus mengelola wakaf  tersebut  atas  nama  wakif.  (2)  Wakif memiliki  kebebasan  memilih,  untuk  tujuan apa  dana  hibah  yang  ia  berikan.  (3)  Wakaf uang  dilakukan  dengan  tanpa  batas  waktu dan  rekeningnya  harus  terbuka  dengan nama yang ditentukan oleh wakif. (4) Wakaf uang  selalu  menerima  pendapatan  dengan tingkat ( rate ) tertinggi yang ditawarkan bank dari  waktu  ke  waktu.  (5)  Kualitas  wakaf tetap  utuh  dan  hanya  keuntungannya  saja yang  dibelanjakan  untuk  tujuan-tujuan yang  telah  ditentukan  oleh  wakif.  Bagian keuntungan  yang  tidak  dibelanjakan  akan secara  otomatis  ditambahkan  pada  wakaf dan  profit  yang  diperoleh  akan  bertambah terus. (6) Wakif dapat meminta bank untuk mempergunakan  keseluruhan  profit  untuk tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan.  (7) Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali  saja,  atau  ia  dapat  juga  menyatakan akan  memberikan  sejumlah  wakaf  dengan cara  melakukan  deposit  pertama  kalinya sebesar  yang  ditentukan.  Deposit-deposit berikutnya  juga  dapat  dilakukan  dengan pecahan  masing-masing  atau  kelipatannya. (8) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk  merealisasikan  wakaf  uang  pada jumlah  tertentu  untuk  dipindahkan  dari rekening  wakif  kepada  pengelola  harta wakaf (nazir). (9) Setiap setoran tunai harus diberikan  tanda  terima  dan  setelah  jumlah wakaf  tersebut  mencapai  jumlah  yang ditentukan,  barulah  diterbitkan  Sertifikasi Wakaf  Tunai  (SWT).  (10)  Prinsip  dan  dasar peraturan syari’ah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.
Kegiatan  investasi  sosial  berupa  wakaf tunai ini akan dapat menciptakan landasan bagi  terselenggaranya  pemupukan  mo dal sosial secara permanen dan dapat di man fa- atkan untuk membantu terlaksananya kredit pro gram yang akan memperkokoh bagi ter- ciptanya  landasan  moral  dan  sosial  bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.
49 Mannan, M.A., Sertifikat Wakaf Tunai, h. 46-47.
Kemudian,  seseorang  dapat  membeli SWT untuk diri sendiri, orang tua, ahli waris, su ami/istri, tetangga, saudara kandung, pe- ningkatan standar hidup orang miskin, re ha- bilitasi orang cacat, peningkatan standar hi- dup masyarakat yang berdomisili di daerah ku muh, membantu pendidikan anak yatim/ pi atu, beasiswa, pengembangan pendidikan mo dern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, ri- set penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu  program  riset,  pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan masalah-masalah sosial  non-muslim,  membantu  proyek-pro- yek  untuk  menciptakan  lapangan  kerja  da- lam rangka menghapus kemiskinan dan hal- hal lain yang diperbolehkan syariat 50 .
Pembelian  SWT  dapat  dilakukan  de- ngan  maksud  untuk  memenuhi  target  in- vestasi,  sedikitnya  empat  bidang,  Pertama, Kemanfaatan  bagi  Kesejahteraan  Pribadi; Semua  manusia  akan  meninggal  dunia. Karena  itu  tidaklah  berlebihan  kalau  kita me renungkan  sejenak,  bahwa  pada  saat dilahirkan  kita  dalam  keadaan  miskin  dan pa da saat meninggalkan kita pun akan dalam ke adaan miskin. Tidak dapat disangkal lagi bah wa  setelah  meninggal,  semuanya  akan be rakhir  kecuali  tiga  hal,  yaitu:  ilmu  yang bermanfaat,  anak  saleh,  dan  amal  jariyah. Wakaf  uang  termasuk  salah  amal  jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf uang sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting  bagi  seseorang  untuk  mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
Kedua,  Kemanfaatan  bagi  Kesejahteraan Keluarga;  SWT  menawarkan  peluang  bagi kita  untuk  dapat  mewujudkan  tanggung jawab kepada orang tua, istri, anak-anak, dan anggota  keluarga  lainnya.  SWT  dapat  juga dibeli  untuk  menjamin  perbaikan  kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan, dan lain- lain sebab bank akan tetap bertanggung ja- wab untuk mengelola profit dari Sertifikat Wa-
50 Mannan, M.A., Sertifikat Wakaf Tunai..., h.48-49.
174  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
kaf Tunai itu. Karena dengan cara pengelolaan program  seperti  itu,  maka  wakaf  uang  dapat di man faatkan  untuk  kesejahteraan  generasi mendatang.
Ketiga,  Pembangunan  Sosial;  Sertifikat  wa- kaf uang juga menawarkan peluang yang unik untuk  membantu  masyarakat.  De ngan  pro- fit  dari  wakaf  uang,  seseorang  dapat  mem- ban tu  bantuan  yang  berharga  bagi  pendirian ataupun operasionalisasi lem baga-lembaga pen- didikan termasuk masjid, madrasah, ru mah sa- k it,  sekolah,  kur sus,  akademi,  dan  uni versitas. Pembelian ser tifikat itu dapat mem bantu terlak- sa nanya  proyek-proyek  pen didikan,  riset, keagamaan,  kesejahteraan  so sial,  pengobatan dan  pe rawatan  kesehatan  un tuk  orang  msikin dan un tuk penghapusan kemiskinan.
Keempat,  Bantuan  untuk  Kesejahteraan Masyarakat; Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada kelompok miskin dan keamanan bagi kelompok kaya. Akhirnya, wakaf uang akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara kelompok kaya dan kelompok miskin sehingga  membantu  hubungan  terciptanya hubungan  yang  harmonis  dan  kerjasama yang  tidak.  Tidak  berlebihan  kiranya  kita mengharapkan  bahwa  melalui  SWT  akan memperoleh manfaat yang bayak di bidang ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara keseluruhan 51 .
Pelaksanaan  Wakaf  Uang  di  Indonesia: Kasus Tabung Wakaf Indonesia
Dalam  rangka  pengembangan  wakaf secara  maksimal,  sebagaimana  amanat  Un- dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperlukan lembaga profesional pe  n- ge lola wakaf. Sayangnya, tidak banyak lem- baga yang mampu mengemban amanat be- sar  ini.  Namun,  di  tengah  kerisauan  itu, la  hirlah sebuah lembaga nirlaba yang men- fokuskan  diri  di  bidang  ini,  yaitu  Tabung Wa kaf Indonesia (TWI). Salah satu kelebihan dari  Tabung  Wakaf  Indonesia  (TWI)  yang la  yak  untuk  dijadikan  sebagai  salah  satu per  contohan  manajemen  di  bidang  wakaf 51 Mannan, M.A., Sertifikat Wakaf Tunai, h.49-52.
uang.  TWI  merupakan  lembaga  wakaf  yang didirikan  oleh  Dompet  Dhuafa  dan  di- resmikan pada tanggal 14 Juli 2005. TWI berperan sebagai  lembaga  yang  melakukan  sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf ke pada masyarakat sekaligus berperan sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf 52 .
Adapun Visi & Misi TWI adalah menjadi lembaga  wakaf  berorientasi  global  yang mam   pu  menjadikan  wakaf  sebagai  salah satu  pilar  kebangkitan  ekonomi  umat  yang ber basiskan  sistem  ekonomi  berkeadilan (www.tabungwakaf.com).  Selain  itu,  TWI ber keinginan mendorong pertumbuhan eko- nomi  umat  serta  optimalisasi  peran  wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. Hing ga  akhir  tahun  2008,  dana  yang  telah di kumpulkan  oleh  TWI  adalah  sebesar Rp. 4.562.229.000 (empat milyar lima ratus enam pu luh dua juta dua ratus duapuluh sembilan ribu rupiah). 53 Dana tersebut diperoleh dari ma syarakat secara langsung dan disalurkan kepada obyek yang memang sudah disiapkan oleh TWI. Misalnya, seorang ingin membantu pengembangan  rumah  muallaf,  maka  dana yang  disetor  akan  segera  digunakan  untuk peruntukan  itu.  Laporannya  akan  dapat dimonitor oleh para donatur melalui majalah TWI yang terbit secara berkala.
TWI menggunakan sistem sertifikasi da- lam  menghimpun  dana  wakaf  dari  ma sya- rakat dengan nominal minimal 1 juta rupiah. TWI  mengeluarkan  Sertifikat  Wakaf  Tunai (SWT) sebagai bukti bagi wakif bahwa ia te- lah berwakaf. Dalam mengelola wakaf, TWI menggunakan pola pengelolaan asset ma na- gement , yang memperlakukan wa kaf sebagai aset  yang  menghasilkan  sur plus,  sehingga wakaf  menjadi  ‘sahabat”  ma syarakat  dan mam pu menjadi penggerak keadilan sosial 54 .
52  Ain,  Fatimawati,  Pengelolaan  Wakaf  di  Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan, Skripsi , (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2007)h. 56. 53  Laporan  Keuangan  Tahun  2008  yang  dikeluarkan oleh TWI diperoleh dari Bagian Penelitian TWI, tang- gal  15  Maret  2009.  Menurut  laporan  Fatimawati Ain (2007: 89), dana TWI telah dikucurkan untuk kegiatan produktif lebih dari 80%.
54 Endang Noviati, Pengalaman Tabung Wakaf Indo- nesia Dalam Mengelola Wakaf Tunai, Makalah , (Jakar- ta: Tabung Wakaf Indonesia,t.th.)h. 6.
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  175
Beberapa  bukti  konkret  program  wakaf uang  yang  dilakukan  TWI  antara  lain adalah  a)  Layanan  Kesehatan  Cuma-Cuma (LKC)  untuk  kesehatan  kaum  dhuafa  yang berbentuk  rumah  sakit  mini  dengan  pe- layanan  24  jam,  b)  Sekolah  SMART  Ekse- lensia,  sekolah  menengah  yang  dirancang se cara khusus untuk menampung anak da- ri  kaum  dhuafa  yang  mempunyai  potensi dengan  sistem  penyaringan  yang  sangat ketat  dan dilakukan  di seluruh  propinsi, c) Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka.  Para  muallaf  ini  dapat  mendalami akidah, syari’ah, dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan, dan d) Rumah Baca Lingkar Pena,  gedung  berlantai  tiga  terletak  di sektor  9  Bintaro  Rumah  Baca  merupakan wa dah  penggemblengan  bagi  anak  dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng 55 . Dalam waktu dekat TWI akan membangun Wakaf  City (madinah  wakaf),  yaitu  sebuah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan  sosial  ( social  service )  dan  area bisnis ( commercial area ) dalam satu kawasan dengan  nuansa  Islam  yang  kental.  Saat  ini baru  berdiri  baru social  service yang  telah berjalan  berupa  lembaga  dan  laboratorium pendidikan.  Model  yang  digagas  oleh  TWI ini diharapkan akan mampu menjadi model pengembangan Wakaf City di Indonesia 56 .
Hal  yang  cukup  menarik  yang  sedang diperjuangkan  oleh  TWI  adalah  adanya  se- mangat  untuk  mensosialisasikan  mata uang  dinar  dan  dirham.  Dalam  berbagai tulisannya,  khu susnya  dalam  buku  Ilusi Demokrasi,  Zaim  Saidi 57 sebagai  direktur TWI  menyampaikan  bah wa  uang  kertas yang saat ini populer dipakai dalam berbagai transaksi  merupakan  bagian  dari  skenario 55 Ain Fatimawati, Pengelolaan Wakaf, h.79-81. 56 Endang Noviati , Pengalaman Tabung Wakaf Indonesia , h. 19. 57 Zaim Saidi, Ilusi Demokrasi, h.130-135.
kapitalisme yang ber nuansa riba. Oleh sebab itu, selain menangani wakaf uang, TWI juga melakukan usaha tam bahan dengan menjadi salah satu bagian dari Wakala, yakni lembaga yang mencetak dan mendistribusikan dinar dan dirham di Indonesia.
Dari  paparan  di  atas,  nampak  jelas  bahwa terobosan  TWI  sudah  seharusnya  mendapat res pon positif dari kalangan akademisi se hing- ga  apa  yang  telah  diusahakan  TWI  dapat  di- kaji lebih lanjut agar mampu memberikan kon- tribusi  signifikan  bagi  pengembangan  wakaf uang di Indonesia. Dengan begitu, wa kaf uang akan menjadi salah satu andalan untuk menye- jahterakan umat melalui kekua tannya sendiri.

## Kesimpulan
Diskursus  wakaf  uang  dalam  khazanah fiqh  tidak  terlalu  banyak  mendapat  perhatian dari  para  ulama’.  Namun,  ketika  wakaf  uang berhasil  menggerakkan  perekonomian  ma - syarakat,  terutama  setelah  keberhasilan  A. Mannan di Bangladesh, animo masyarakat Mus- lim  untuk  melaksanakan  wakaf  uang  se ma kin besar. Bahkan, hukum positif bebe rapa negara, termasuk Indonesia, telah me ng akomodasi wakaf uang dalam peraturan perundang-undangannya. Kelahiran  Un dang -Undang  Nomor  41  Tahun 2004 ten tang Wakaf merupakan tonggak sejarah pem berlakuan wakaf uang di Indonesia.
Pemahaman  masyarakat  Indonesia  yang belum  sepenuhnya  memahami  konsep  wa- kaf uang dan masih terpaku kepada pemak- naan wakaf tradional yang terbatas pada ta- nah  merupakan  tantangan  tersendiri  pa gi penggerak wakaf uang. Namun, melihat mas- lahat yang terkadung di dalam wakaf uang, lambat  laun  masyarakat  akan  tercerahkan untuk mendukung pelaksanaan wakaf uang. Terlebih lagi, mereka akan lebih yakin ketika wakaf  uang  yang  mereka  tunaikan  dapat dikelola secara profesional, seperti fenomena wakaf uang yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia. Wa Allah a’lam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Irfan, dan Bamualim, Chaider S. (ed.),  2006, Filantropi  Islam  &  Keadilan
Sosial , Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
Ain,  Fatimawati,  2007,  “Pengelolaan  Wakaf
176  | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010, hlm. 162-177
di  Tabung  Wakaf  Indonesia  Jakarta Selatan,” Skripsi ,  Yogyakarta:  Sekolah Tinggi Ekonomi Islam.
Ali, Muhammad Daud, 2006, Sistem Ekonomi Islam  Zakat  dan  Wakaf ,  Jakarta:  UI- Press.
Antonio,  Muhammad  Syafii,  “Pengelolaan Wakaf  Secara  Produktif”,  dalam Djunaidi  dan  Thobieb,  2007, Menuju Era  Wakaf  Produktif ,  Jakarta:  Mumtaz Publishing.
Ad-Dardiri, t.th., al-Syarh al-Kabir , t.tp.: t.p. Al-Bukhari,  Muhammad  bin  Isma‘il,  t.th., Sahih al-Bukhari , Kairo: Mauqi‘ Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
Djunaidi,  Achmad  (et.al.)  2007a, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia , Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
-------, 2007b, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai , Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
Endang, Noviati, t.th., “Pengalaman Tabung Wakaf  Indonesia  Dalam  Mengelola Wakaf Tunai,” Makalah , Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia.
Hafidhuddin, Didin, 2004, dalam Al-Kabisi, Muhammad  Abid  Abdullah, Hukum Wakaf ,  diterjemahkan  oleh Ahrul  Sani Fathurrohman  (et.al.),  Jakarta,  IIMaN Press.
Al-Hafsaki,  Alauddin  Muhammad  bin  Ali,
t.th., al-Dur al-Mukhtar , t.tp.: t.p.
Ibn  Hanbal,  Ahmad,  t.th., Musnad  Ahmad , t.tp.: t.p.
Hasanah,  Umrotul,  2005,  “ Cash  Waqf dan Kontribusinya  dalam  Perekonomian Nasional,” El-Qisth , Volume 1, Nomor
2.
Ilchman, Warren F, (et.al.), 2006, Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia , Jakarta: CSRC.
Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali, t.th., al-Muhadzab, t.tp.: t.p.
Al-Kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah, 2004, Hukum  Wakaf ,  diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.),
Jakarta, IIMaN Press. Karim,  Muchit  A.,  (et.al.),  2006, Pengelolaan Wakaf  dan  Pemberdayaan  di  Indonesia , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Al-Khatib,  Muhammad  al-Syarbini,  t.th., al-
Iqna’ fi Hilli Al-Fadz Abi Syuja’ , t.tp.: t.p.
Mannan,  M.A.,  2001, Sertifikat  Wakaf  Tunai , Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam , Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI.
Manan,  Abdul,  2006, Reformasi  Hukum Islam  di  Indonesia,  Tinjauan  dari  Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi,
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ibnu  Majah,  Muhammad  bin  Yazid,  t.th., Sunan Ibn Majah , t.tp.: t.p.
Al-Mawardi,  t.th., al-Hawi  al-Kabir, Beirut: Dar al-Nasyr.
Mubarok,  Jaih,  2008, Wakaf  Produktif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, t.th., Sahih Muslim,  Kairo:  Mauqi‘  Wizarah  al- Auqaf al-Misriyyah.
Najib,  Tuti  A.  dan  al-Makasary,  Ridwan  (ed.), 2006, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan , Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
An-Nawawi,  t.th., Raudah  al-Talibin  wa ‘Umdah al-Muftin , t.tp.: t.p.
An-Nawawi,  Muhyiddin,  t.th., al-Majmu’,
t.tp: Mauqi’ Ya’sub.
Ibn Qudamah, Abdurrahman bin Abu Umar,
t.th., al-Syarh al-Kabir , t.tp.: t.p. Saidi, Zaim, 2007, Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong kembalinya Tata  Kehidupan  islam  Menurut  Amal Madinah , Jakarta: Republika.
-------,  t.th.,  “Kemitraan  Investasi  Wakaf Produktif,” Makalah ,  Jakarta:  Tabung Wakaf Indonesia.
Al-Siwasi, Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, t.th., Fath al-Qadir , t.tp.: t.p.
Syaukani,  Imam,  “Pemberdayaan  Penge- lo laan  Wakaf  Rumah  Sakit  Islam  Su- nan  Kudus  Kabupaten  Kudus”,  da- lam  Karim,  Muchit  A.,  (et.al.),  2006, Pe ngelolaan  Wakaf  dan  Pemberdayaan  di
Sudirman Hasan Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia     |  177
Indonesia ,  Jakarta:  Puslitbang  Kehi du- pan Keagamaan.
Tim Penyusun, 2003, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia , Jakarta: Dirjen Bimas Islam  dan  Urusan  Haji  Departemen Agama RI.
Tim  PW  LTN  NU  Jawa  Timur,  2007, Ahkam Fuqaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam,  Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-2004) , Surabaya: LTN NU Jawa Timur.
At-Turmuzi,  Muhammad  bin  ‘I<sa,  t.th.,
Sunan  at-Turmuzi ,  Kairo:  Mauqi‘ Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah.
Warson, Ahmad, 1984, al-Munawwir, Kamus
Arab-Indonesia , t.tp.: t.p. Az-Zuhayli,  Wahbah,  1985, al-Fiqh  al-Islami wa Adillatuhu , Beirut: Dar al-Fikr.

## B. Undang-Undang
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.

## C. Majalah
Majalah Modal, No. 19/II Mei 2004