## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SOPPENG
Ahmad Rosandi Sakir 1* , Arni 2* , Juwita Pratiwi Lukman 3*, Marlina Rajab 4*
1* Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia, ahmadrosandi8@gmail.com 2 * Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, Indonesia, arnisamsir11@gmail.com 3* Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, Juwitapratiwilukman@gmail.com
4* Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia, Linarajab50@gmail.com
Abstract: This research aims to analyze the efforts of the Local Government in organizing Street Vendors (PKL) in Soppeng Regency, with a focus on regulatory policies, infrastructure, training, supervision, and community involvement. The research method involves field surveys, in-depth interviews, and quantitative data analysis. In this study, the serious efforts of the Local Government of Soppeng Regency in improving the organization of street vendors (PKL) are evident through several key aspects. First, the government has formulated regulatory policies involving business permits and trading locations, creating a framework for an  organized  trading  environment.  Second,  significant  investments  have  been  made  in  improving infrastructure and facilities in trading areas, such as organizing parking spaces and sanitation, to create more  comfortable  and  efficient  conditions.  Furthermore,  training  and  guidance  programs  have  been introduced  to enhance  vendors'  understanding  of  trading  ethics  and  business management.  Supervision and  regulation  are  another  focus,  with  the  government  actively  monitoring,  enforcing  violations,  and increasing awareness of legal consequences. Finally, community involvement and participation are directed to support the success of organizing street vendors, encouraging citizens to participate in monitoring and providing input.
Keywords: Street Vendors; Local Government; Organization
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam  penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Kabupaten  Soppeng,  dengan  fokus  pada  kebijakan  regulasi, infrastruktur,  pelatihan,  pengawasan,  dan  keterlibatan  masyarakat.  Metode  penelitian melibatkan  survei  lapangan,  wawancara  mendalam,  dan  analisis  data  kuantitatif.  Dalam penelitian  ini,  tergambar  upaya  serius  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Soppeng  dalam meningkatkan  penataan  pedagang  kaki  lima  (PKL)  melalui  beberapa  aspek  kunci.  Pertama, pemerintah  telah  merumuskan  kebijakan  regulasi  yang  melibatkan  izin  usaha  dan  lokasi berdagang,  menciptakan  kerangka  kerja  untuk  lingkungan  berdagang  yang  teratur.  Kedua, investasi signifikan dilakukan dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas di area berdagang, seperti  pengaturan  tempat  parkir  dan  sanitasi,  guna  menciptakan  kondisi  yang  lebih  nyaman dan efisien. Selanjutnya, program pelatihan dan bimbingan diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman  pedagang  tentang  etika  berdagang  dan  manajemen  usaha.  Pengawasan  dan penertiban  menjadi  fokus  lain,  dengan  pemerintah  aktif  dalam  monitoring,  penindakan pelanggaran,  dan  peningkatan  kesadaran  akan konsekuensi  hukum.  Terakhir,  keterlibatan  dan partisipasi  masyarakat  diarahkan  untuk  mendukung  keberhasilan  penataan  PKL,  dengan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan dan memberikan masukan.
Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah; Penataan

## PENDAHULUAN
Pusat  kota  seringkali  berfungsi sebagai magnet yang menarik pertumbuhan  sektor  informal,  khususnya Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Hal  ini disebabkan  oleh  lingkungan  sekitarnya yang dianggap strategis dan menjadi pusat keramaian.  (Amaliah  &  Sakir,  2023) Mengatakan  bahwa,  Melalui  sektor informal ini, sekelompok masyarakat dapat memperoleh  penghasilan,  dan  seringkali menjadi  pilihan  profesi  alternatif  bagi mereka  yang  mengalami  Pemutusan Hubungan  Kerja  (PHK).  Meskipun  sektor informal memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat, keberadaannya  juga  membawa  dampak negatif yang tidak dapat diabaikan.(Fitriana et al., 2020)
Dampak  negatif  yang  paling mencolok adalah terganggunya ketertiban, keindahan,  dan  kenyamanan  suatu  kota. Para PKL cenderung menjajakan dagangan mereka  di  tempat-tempat  umum  yang seharusnya  tidak  diperuntukkan  sebagai tempat  berjualan,  seperti  trotoar,  pinggir jalan,  alun-alun,  atau  tempat  lain  yang tidak  sesuai.  Fenomena  ini  sering  kali mengakibatkan  kemacetan,  kesemrawutan visual,  dan  merusak  estetika  kota.  Selain itu,  penggunaan  ruang  umum  yang  tidak terencana  untuk  kegiatan  dagang  bisa mengakibatkan  penurunan  kualitas  hidup warga sekitar (Kristian, 2021).
Pentingnya  mengatasi  dampak negatif  ini  memerlukan  kerjasama  antara pemerintah  dan  stakeholder  terkait. Strategi  penataan  ulang  ruang  kota, pengembangan  lokasi  khusus  bagi  PKL yang sesuai, dan penerapan kebijakan yang mendukung  keberlanjutan  sektor  informal
dapat  menjadi  solusi  (Bakhri,  2021). Dengan  pendekatan  yang  terencana  dan kolaboratif,  pemerintah  bersama  dengan pihak  swasta  dan  masyarakat  dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  menjaga keindahan  dan  kenyamanan  kota  bagi seluruh warganya (Muttakin, 2020).
Penyelesaian
permasalahan
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  seharusnya melibatkan pertimbangan terhadap permasalahan  sosial  lainnya,  mengingat potensi  munculnya  permasalahan  yang lebih  kompleks  apabila  penyelesaian terhadap PKL dilakukan tanpa mempertimbangkan  konteks  sosial  yang lebih  luas.  (Supriatna,  2021)  mengatakan bahwa  Salah  satu  contoh  yang  dapat diambil adalah penanganan dan penertiban PKL oleh pemerintah melalui penggusuran secara  paksa,  suatu  tindakan  yang  sering kali menimbulkan protes dan ketidaksetujuan dari para PKL. Pemerintah mungkin  melihat  penggusuran  sebagai solusi untuk meningkatkan ketertiban dan keindahan kota, namun tindakan ini dapat menimbulkan  dampak  sosial  yang  serius jika tidak dielaborasi dengan bijak.
(Aldeo  et  al.,  2023)  mengatakan Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan alternatifpenyelesaian, seperti  penataan  ulang  bangunan  tempat PKL  berjualan  atau  gerobak  dagangan. Proses  penataan  ini  dapat  mencakup pembangunan  struktur  yang  lebih  formal dan  mewajibkan  PKL  untuk  menjaga kebersihan  lingkungan  sekitar.  Dengan demikian, keberadaan PKL dapat diintegrasikan  ke  dalam  tata  kota  tanpa merugikan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang  terlibat.  Seringnya,  gesekan  antara
PKL  dan  pemerintah  di  kota-kota  besar menunjukkan  perlunya  pendekatan  yang lebih  kolaboratif  dan  inklusif.  Selain  itu, aspek keadilan dan perlindungan hak asasi manusia  juga  perlu  diperhatikan  dalam penyelesaian permasalahan PKL. (Octaviani & Puspitasari, 2022) lebih lanjut mengatakan  Penggusuran  paksa  dapat menjadi  pelanggaran  terhadap  hak-hak dasar  para  PKL,  dan  ini  harus  dihindari dalam  upaya  penyelesaian.  Pemerintah perlu  memastikan  bahwa  setiap  tindakan yang diambil dalam menangani PKL tidak hanya  memperhatikan  kepentingan  tata kota tetapi juga melindungi hak-hak warga yang rentan ekonominya.
Penyelesaian  permasalahan  PKL yang efektif  juga  memerlukan keterlibatan dan  partisipasi  aktif  dari  pihak-pihak terkait,  termasuk  masyarakat  lokal  dan PKL  sendiri.  Pendekatan  ini  dapat memastikan  bahwa  kebijakan  yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Dengan  melibatkan  semua pihak,  dapat  diciptakan  solusi  yang  lebih berkelanjutan  dan  dapat  diterima  oleh semua  stakeholder  (Azima  et  al.,  2020). Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya  keterlibatan  dalam  proses penataan
PKL perlu ditingkatkan.
Pemahaman
masyarakat mengenai manfaat  dari  penataan  yang  baik  dan dampak positifnya terhadap kualitas hidup bersama  dapat  membantu  mengurangi ketegangan  antara  PKL  dan  pemerintah. Masyarakat  yang  teredukasi  akan  lebih cenderung  mendukung  solusi  yang  dapat memberikan  manfaat  bagi  semua  pihak (Sartima et al., 2023).
Program  relokasi  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  di  Kabupaten  Soppeng menghadapi  sejumlah  permasalahan  yang memerlukan  perhatian  serius  untuk mencapai  keberhasilan  yang  diinginkan (Yuliani et al., 2022). Pertama-tama, kendala yang  mencuat  adalah  adanya  bangunan yang  telah  disediakan  oleh  Pemerintah Soppeng  untuk  PKL,  namun  sayangnya, bangunan tersebut cenderung terbengkalai dan  belum  dimanfaatkan  secara  efektif. Keadaan ini menciptakan potensi pemborosan sumber daya dan
infrastruktur yang telah disiapkan, sekaligus  menghambat  pencapaian  tujuan utama program relokasi (Sudrajat, 2020).
Selain  itu,  permasalahan  kedua muncul  dalam  bentuk  persepsi  bahwa relokasi  PKL  dapat  menurunkan  peluang dan  pendapatan  mereka.  Dampaknya terlihat dari banyaknya PKL yang mencoba kembali  berjualan  di  zona  merah,  bahkan jumlahnya cenderung bertambah (Sriharyati & Marlina, 2021). Ketidakpuasan dan ketidakpastian
ekonomi  yang  dirasakan  oleh  sebagian PKL  menjadi  tantangan  serius  dalam mendukung keberlanjutan program relokasi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pendekatan  yang  lebih  holistik  untuk memastikan  bahwa  relokasi  tidak  hanya bersifat  pindah  lokasi  fisik,  tetapi  juga meningkatkan kesejahteraan para pedagang (Lutfiana & Rahaju, 2022).
Permasalahan ketiga terkait dengan terjadinya kesemrawutan di Kota Soppeng sebagai  dampak  dari  relokasi  PKL. Fenomena ini menciptakan gangguan bagi pejalan kaki dan menyebabkan
ketidakteraturan  dalam  lalu  lintas  kota. Selain  itu,  keindahan  kota  terganggu,
menciptakan  kesan  kumuh  yang  dapat berdampak pada citra dan daya tarik Kota Soppeng  secara  keseluruhan.  Oleh  karena itu,  perlu  langkah-langkah  terencana  dan integratif  dalam  menanggulangi  dampak negatif  relokasi  terhadap  tata  kota, sehingga  tujuan  menciptakan  lingkungan yang  teratur  dan  nyaman  dapat  tercapai (Retnowati, 2022).
Dalam menyelesaikanpermasalahan ini,  penting  untuk  melibatkan  berbagai pihak  terkait,  termasuk  PKL,  pemerintah daerah, dan masyarakat umum.
Diperlukan
dialog terbuka untuk memahami  tantangan  dan  kebutuhan masing-masing  pihak,  menciptakan  solusi yang  lebih  berdaya  tahan  dan  berpihak pada  kepentingan  bersama.  Relokasi  PKL seharusnya bukan hanya sebagai pemindahan  fisik,  melainkan  sebagai transformasi  sosial  dan  ekonomi  yang mendukung  pertumbuhan  berkelanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak terlibat (Pratama, 2023).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mendalami  dan  menganalisis permasalahan yang muncul dalam program  relokasi  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang
dihadapi  dalam  pelaksanaan  program relokasi, termasuk pengelolaan infrastruktur  yang  disediakan,  dampak ekonomi  yang  dirasakan  oleh  PKL,  dan aspek-aspek  tata  kota  yang  memengaruhi keberhasilan relokasi. Dengan pemahaman yang  mendalam  terhadap  permasalahan ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  rekomendasi  solusi  yang relevan dan berkelanjutan untuk
meningkatkan efektivitas program relokasi PKL di Kabupaten Soppeng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merangkul  metode kualitatif  sebagai  landasan  untuk menggali  dan  meresapi  makna  dari partisipan  serta  fenomena  sosial  yang terkait  dengan  penataan  Pedagang  Kaki Lima  di  Kabupaten  Soppeng.  Dengan mengadopsi  pendekatan  ini,  peneliti dapat secara lebih mendalam menjelajahi berbagai aspek yang memengaruhi  kondisi  pedagang  kaki lima, memungkinkan pemahaman holistik  terhadap  permasalahan  yang mereka  hadapi  (Gunawan,  2022). Metode  kualitatif  memberikan  ruang untuk mengeksplorasi nuansa, nilai, dan perspektif  yang  mungkin  terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif.
Secara  lebih  rinci,  penelitian  ini menekankan  pendekatan  penelitian deskriptif  untuk  mengembangkan  dan memaparkan temuan-temuan penelitian. Dengan merinci hasil penelitian, pendekatan  ini  bertujuan  memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika  penataan  pedagang  kaki  lima di Kabupaten Soppeng. Fokus penelitian terpusat  di  Kota  Watangsoppeng, memastikan  bahwa  hasil  penelitian memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  pemahaman  kontekstual  dan situasional  dalam  rangka  menciptakan solusi  yang  sesuai  dan  berkelanjutan untuk  penataan  pedagang  kaki  lima  di wilayah tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Pedagang  Kaki  Lima  (PKL) memiliki  peran  yang  signifikan  dalam dinamika ekonomi dan kehidupan sosial suatu  daerah.  Di  Kabupaten  Soppeng, upaya  penataan  PKL  menjadi  perhatian pemerintah  daerah  untuk  menciptakan lingkungan  yang  teratur,  nyaman,  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi lokal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  penataan  PKL  di  Kabupaten Soppeng  (Akil  et  al.,  2021).  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pandangan  mendalam tentang  efektivitas  langkah-langkah yang  telah  diambil  dan  memberikan kontribusi  pada  perbaikan  kebijakan yang ada.

## Kebijakan Regulasi
Dalam  penelitian  ini,  kami mengeksplorasi  implementasi  kebijakan penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di Kabupaten  Soppeng  melalui  peraturan daerah  No.  1  Tahun  2020  tentang Penataan
Pasar Tradisonal
Pusat Perbelanjaan  dan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  (Ainayah,  2021).  Wawancara dengan  pejabat  pemerintah  daerah mengungkapkan bahwa peraturan daerah  ini  merinci  secara  komprehensif berbagai  aspek,  termasuk  pengaturan lokasi
PKL, pemberdayaan, kelembagaan,  pendanaan,  kemitraan dengan  dunia  usaha,  pengawasan, pengendalian,  penertiban,  dan  sanksi administratif.
Dalam percakapan dengan Kepala  Dinas  Perdagangan  dan  UMKM
Kabupaten Soppeng, beliau menjelaskan bahwa  peraturan  daerah  ini  bertujuan untuk  memberikan  landasan  hukum yang  jelas  dan  tegas  terkait  keberadaan dan  operasional  PKL.  Pemerintah berharap bahwa dengan adanya peraturan  tersebut,  proses  penataan dapat  berlangsung  lebih terstruktur dan efektif,  memberikan  manfaat  langsung bagi kesejahteraan PKL.
Dalam penelitian ini juga terungkap  melalui  wawancara  dengan sejumlah PKL, bahwa meskipun peraturan daerah tersebut telah memberikan  dasar  hukum  yang  kuat, masih terdapat beberapa kendala terkait administrasi izin. Beberapa PKL menyatakan  bahwa  proses  pendaftaran dan  perolehan  izin  berjualan  masih dianggap  rumit  dan  memakan  waktu.
Kritik ini menyoroti perlunya penyederhanaan  prosedur  administratif untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dan keadilan  bagi  PKL  dalam  mendapatkan izin.
Selanjutnya,  wawancara  dengan sejumlah pedagang menunjukkan bahwa  mereka  merasakan  dampak positif  dari  kebijakan  ini.  Terdapat peningkatan dalam pembangunan fasilitas  dan  kios  permanen  di  lokasi PKL.  Para  pedagang  menyampaikan apresiasi  terhadap  upaya  pemerintah daerah  dalam  memberikan  dukungan finansial  dan  pengelolaan  yang  lebih profesional. Ini menciptakan lingkungan berjualan  yang  lebih  nyaman  dan memberikan  peluang  usaha  yang  lebih berkelanjutan.

## Infrastruktur dan Fasilitas
Penelitian ini menyoroti sejumlah strategi  penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Kabupaten  Soppeng  yang melibatkan
berbagai
kebijakan pemerintah.  Dalam  wawancara  dengan pemangku kepentingan, terungkap bahwa relokasi, shelterisasi, pembatasan jam  berjualan,  bantuan  gerobak,  serta penyuluhan  dan  pelatihan  merupakan langkah-langkah yang diimplementasikan untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan PKL.
Pemerintah  Kabupaten  Soppeng melihat relokasi sebagai langkah penting untuk  menciptakan  tatanan  kota  yang lebih  teratur.  Melalui  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Perdagangan  dan UMKM,  beliau  menjelaskan  bahwa relokasi dilakukan
dengan memperhatikan  aspek  strategis  dan kebutuhan
masyarakat setempat. Meskipun  beberapa  PKL  mungkin menghadapi tantangan awal, langkah ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat dalam jangka panjang dengan menciptakan  ruang  publik  yang  lebih bersih dan tertata.
Shelterisasi, seperti pembangunan tempat  berjualan  khusus  untuk  PKL, juga  menjadi  bagian  dari  strategi penataan.  Dalam  wawancara  dengan PKL  yang  telah  menggunakan  fasilitas ini, mereka menyatakan bahwa shelterisasi  meningkatkan  keamanan dan  kenyamanan  dalam  berjualan.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah berupaya  memberikan  infrastruktur yang  mendukung  bagi  PKL  dalam menjalankan usahanya.
Pembatasan jam berjualan diidentifikasi  sebagai  langkah  kebijakan yang membantu menciptakan keseimbangan  antara  kegiatan  usaha PKL  dan  kepentingan  masyarakat sekitar.  Wawancara  dengan  pemangku kepentingan menunjukkan bahwa regulasi  ini  diimplementasikan  dengan memperhatikan pola hidup dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga  dapat  diterima  oleh  semua pihak.
Bantuan  gerobak  menjadi  salah satu  bentuk  dukungan  konkret  yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  PKL. Dalam  wawancara  dengan  PKL  yang menerima bantuan ini, mereka menyatakan  bahwa  gerobak  yang  layak meningkatkan  mobilitas  dan  efisiensi dalam  berjualan,  memberikan  dampak positif terhadap kesejahteraan mereka.
Dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan
lokasi, pemindahan,  dan  penghapusan  lokasi PKL,  pemerintah  Kabupaten  Soppeng menerapkan
langkah-langkah administratif.
Wawancara dengan pejabat  terkait  menunjukkan  bahwa proses  ini  bertujuan  untuk  menciptakan data  yang  akurat  dan  mendukung pengelolaan  penataan  PKL  secara  lebih efektif.

## Pelatihan dan Bimbingan
Penelitian ini menyoroti keberadaan  Pelatihan  dan  Bimbingan dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Soppeng  Nomor  1  Tahun  2020  yang menyasar  pedagang  kaki  lima  (PKL). Melalui serangkaian wawancara dengan pejabat  pemerintah  dan  PKL  terkait,
terungkap bahwa langkah ini diimplementasikan dengan
tujuan memberikan  dukungan  yang  lebih konkret kepada para PKL.
Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten  Soppeng,  dijelaskan  bahwa pelatihan  dan  bimbingan  diintegrasikan ke  dalam  Peraturan  Daerah  sebagai respons  terhadap  kebutuhan  nyata  para PKL.  Pelatihan  tersebut  mencakup berbagai  aspek,  mulai  dari  pengelolaan usaha, pemasaran, hingga kewirausahaan,  sehingga  PKL  dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang  lebih  baik  dalam  menjalankan usahanya.
Melalui  pelatihan  dan  bimbingan ini,  PKL  di  Kabupaten  Soppeng  dapat memperoleh  wawasan  lebih  mendalam tentang  manajemen  usaha.  Dalam wawancara  dengan  beberapa  PKL  yang telah  mengikuti  pelatihan,  mereka menyatakan  bahwa  pengetahuan  baru ini  membantu  mereka  dalam  mengelola inventaris, menghitung keuntungan, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Pemerintah  daerah  mengakui pentingnya  mendukung  PKL  dalam menghadapi tantangan pemasaran. Dalam  wawancara  dengan  Pemerintah Daerah,  diungkapkan  bahwa  pelatihan pemasaran  diberikan  untuk  membantu PKL  memahami  strategi  pemasaran yang  efektif,  termasuk  pemanfaatan media  sosial  dan  promosi  lokal.  Aspek kewirausahaan  menjadi  fokus  utama dalam pelatihan ini. Wawancara dengan pelatih  yang  terlibat  dalam  program tersebut  menunjukkan  bahwa  tujuan utama adalah memberdayakan PKL agar
dapat mengembangkan potensi wirausaha  mereka.  Dengan  memahami prinsip-prinsip  dasar  kewirausahaan, PKL  diharapkan  dapat  menjalankan usaha mereka dengan lebih mandiri dan inovatif.
Melalui  pelatihan  dan  bimbingan ini,  Pemerintah  Kabupaten  Soppeng berharap  dapat  meningkatkan  daya saing  dan  kualitas  usaha  PKL.  Dalam wawancara  dengan  beberapa  PKL  yang merasakan  dampak  langsung  dari program ini, mereka menyatakan bahwa pelatihan  telah  memberikan  dorongan positif  bagi  perkembangan  usaha mereka  dan  memperluas  wawasan mereka dalam berwirausaha.

## Pengawasan dan Penertiban
Peranan pengawasan dan penertiban  dalam  penataan  Pedagang Kaki  Lima  (PKL),  mencakup  aspek- aspek seperti penegakan aturan, pengawasan lokasi berjualan, penertiban jam  berjualan,  pengendalian  jumlah pedagang,  serta  penegakan  kesehatan dan  kebersihan  lingkungan  sekitar  . Wawancara dengan pemangku kepentingan  dan  instansi  terkait  di Kabupaten  Soppeng  mengungkapkan sejumlah  langkah  dan  tujuan  yang diimplementasikan dalam upaya pengawasan dan penertiban ini.
Pertama-tama, pengawasan dilakukan  melalui  penegakan  aturan yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Soppeng.  Dalam wawancara  dengan  Kepala  Dinas Perdagangan  dan  UMKM,  dijelaskan bahwa  aturan  ini  mencakup  tata  cara pendaftaran,  lokasi  berjualan,  jam
operasional, serta kesehatan dan kebersihan.  Pengawasan  ini  dianggap sebagai
langkah awal untuk menciptakan keteraturan dalam kegiatan PKL.  Pengawasan  lokasi  berjualan menjadi  fokus  utama  dalam  menata PKL.  Melalui  wawancara  dengan petugas  lapangan,  diungkapkan  bahwa pemerintah  melakukan  pemetaan  dan penetapan  zona-zona  khusus  untuk berjualan.  Hal  ini  dilakukan  untuk menciptakan  tatanan  kota  yang  lebih terstruktur  dan  mengurangi  potensi konflik  antara  PKL  dan  masyarakat setempat.
Penertiban jam berjualan menjadi strategi  dalam  menjaga  ketertiban lingkungan.  Dalam  wawancara  dengan instansi terkait, dijelaskan bahwa adanya pembatasan  jam  berjualan  membantu menciptakan keseimbangan antara kegiatan  usaha  PKL  dan  kebutuhan masyarakat  sekitar,  khususnya  terkait keamanan  dan  ketertiban.  Selanjutnya, pengendalian jumlah pedagang merupakan  langkah  untuk  mengelola kepadatan  PKL  di  suatu  lokasi.  Dalam wawancara  dengan  Dinas  Perdagangan, diungkapkan bahwa pemerintah memiliki  mekanisme  untuk  mengatur dan  mengendalikan  jumlah  PKL  agar sesuai dengan kapasitas dan karakteristik suatu area. Pentingnya
kesehatan dan kebersihan  lingkungan  sekitar  menjadi fokus  utama  dalam  upaya  pengawasan. Dalam  wawancara  dengan  Dinas Kesehatan,  dijelaskan  bahwa  PKL diwajibkan  untuk  menjaga  kebersihan dan  kesehatan  produk  yang  dijual. Pengawasan  ini  dilakukan  secara  rutin
untuk memastikan bahwa PKL mematuhi  standar  keamanan  pangan dan  menjaga  kebersihan  lingkungan sekitarnya.  Selanjutnya,  dalam  upaya pengawasan dan penertiban ini, instansi terkait di Kabupaten Soppeng berkolaborasi  secara  aktif.  Wawancara dengan Kepala Satpol PP mengungkapkan  bahwa  Satpol  PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan  bekerja  bersama-sama  untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban  sesuai  dengan  bidang  tugas masing-masing. Dalam beberapa kasus, pengawasan  dan  penertiban  dapat melibatkan sanksi administratif.
Wawancara  dengan  petugas  lapangan menjelaskan bahwa sanksi ini diberlakukan  untuk  memberikan  efek jera  dan  mendorong  PKL  untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Keterlibatan dan
Partisipasi

## Masyarakat
Melalui  hasil  wawancara  dengan berbagai pihak terkait, terungkap bahwa terdapat  forum  dialog  yang  melibatkan pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat  setempat  sebagai  bagian dari  strategi  penataan  PKL.  Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan  penataan  PKL  yang  lebih baik  melalui  forum  dialog.  Dalam wawancara  dengan  Kepala  Dinas Perdagangan  dan  UMKM  Kabupaten Soppeng,  dijelaskan  bahwa  forum  ini diinisiasi  untuk  memahami  kebutuhan dan  aspirasi  PKL  serta  memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam
pengambilan keputusan terkait penataan PKL.
Hasil  wawancara  menunjukkan bahwa  forum  dialog  tersebut  bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif  dan  berdaya  guna.  Melalui wawancara  dengan  beberapa  PKL  yang turut  berpartisipasi  dalam  forum, mereka  menyatakan  bahwa  adanya ruang  dialog  memberikan  mereka kesempatan  untuk  menyuarakan  ide, masukan,  dan  kekhawatiran  mereka terkait kebijakan penataan PKL.
Meskipun adanya upaya Pemerintah  Daerah  untuk  melibatkan masyarakat, sebagian PKL mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi mereka masih perlu ditingkatkan. Wawancara dengan sejumlah  PKL  mengindikasikan  bahwa pemahaman  mereka  terhadap  kebijakan dan regulasi yang dihasilkan dari forum dialog  masih  terbatas.  Oleh  karena  itu, ada  kebutuhan  untuk  meningkatkan pemahaman dan keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan.
Beberapa PKL menyoroti pentingnya  mendengarkan  secara  aktif terhadap  aspirasi  mereka.  Dalam wawancara  dengan  seorang  PKL, diungkapkan bahwa adanya pemahaman  yang  lebih  mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan PKL dapat  membantu  pemerintah  daerah merancang kebijakan yang lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak.
Wawancara dengan pihak pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka  terbuka  terhadap  masukan  dan kritik  dari  masyarakat.  Kepala  Dinas Perdagangan  dan  UMKM  menyatakan
bahwa  umpan  balik  dari  PKL  dan masyarakat  setempat  menjadi  bahan evaluasi  penting  dalam  meningkatkan kebijakan penataan PKL

## PEMBAHASAN
Berdasarkan Hasil Penelitian diatas,  selanjutnya  akan  di  berikan pembahasan  berdasarkan  Teori  yang Relevan dengan Hasil Penelitian berikut ini:

## Kebijakan dan Regulasi
Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten  Soppeng  melalui  peraturan daerah  No.  1  Tahun  2020  menjadi sorotan  utama.  Landasan  hukum  yang jelas  dan  komprehensif  yang  tercantum dalam  peraturan  daerah  ini  merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah daerah  untuk  memberikan  tata  kelola yang  terstruktur  terhadap  keberadaan dan  operasional  PKL.  Teori  kebijakan publik  menurut  (Ainayah,  2021)  , khususnya  konsep  landasan  hukum, dapat  digunakan  untuk  menjelaskan bahwa adanya regulasi yang tegas dapat memberikan  arah  dan  kontrol  terhadap perilaku  aktor  di  dalamnya,  dalam  hal ini, PKL dan pemerintah daerah. Dalam perspektif  teori  ini,  peraturan  daerah berfungsi  sebagai  instrumen  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  dan menciptakan  ketertiban  di  ruang  publik (Afiati, 2020).
Walaupun peraturan daerah tersebut  membawa  dampak  positif, wawancara dengan PKL juga mengungkapkan tantangan dalam
administrasi  izin.  Pada  tahap  ini,  teori birokrasi  dapat  memberikan  wawasan bahwa  prosedur  administratif  yang kompleks  dapat  menjadi  hambatan dalam  pencapaian  tujuan  kebijakan. Adanya kritik terhadap rumitnya proses pendaftaran dan perolehan izin berjualan  mencerminkan  pentingnya peran  birokrasi  yang  efisien  dalam mendukung  implementasi  kebijakan (Pristika & Kurniawan, 2021). Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyederhanaan prosedur administratif
guna meningkatkan efektivitas kebijakan penataan  PKL  dan  memastikan  bahwa prosesnya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak terkait.
Dampak  positif  yang  dirasakan oleh sejumlah pedagang, seperti peningkatan  fasilitas  dan  dukungan finansial,  dapat  dihubungkan  dengan teori kebijakan publik yang menekankan pentingnya  pemberdayaan  masyarakat. Pemerintah  daerah  dapat  dianggap berhasil  dalam  memberikan  dukungan yang  lebih  profesional  kepada  PKL, menciptakan lingkungan berjualan yang nyaman,  dan  meningkatkan  peluang usaha.  Dalam  konteks  ini,  konsep pemberdayaan masyarakat dapat menjadi  landasan  teoritis  yang  relevan untuk  memahami  bahwa  melibatkan dan memberdayakan PKL dapat menghasilkan  perubahan  positif  dalam kehidupan  mereka  dan  pada  akhirnya mencapai  tujuan  pembangunan  yang lebih luas.

## Infrastruktur dan Fasilitas
Penelitian ini mengungkap sejumlah  strategi  penataan  Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Soppeng yang  melibatkan  kebijakan-kebijakan pemerintah.  Pemerintah  Kabupaten Soppeng  menggunakan  strategi  relokasi sebagai  langkah  untuk  menciptakan tatanan  kota  yang  lebih  teratur.  Dalam kerangka teori kebijakan publik,  konsep relokasi  dapat  dikaitkan  dengan  prinsip penataan  ruang  publik  untuk  mencapai tujuan  pembangunan  yang  lebih  baik. Penempatan  lokasi  PKL  yang  lebih strategis  diharapkan  dapat  memberikan dampak  positif  dalam  meningkatkan ketertiban  dan  keindahan  kota  (Azmi  & Meilani, 2023).
Selanjutnya, penerapan shelterisasi  atau  pembangunan  tempat berjualan khusus untuk PKL merupakan bentuk  dukungan  infrastruktur  dari pemerintah.  Teori  infrastruktur  dalam kebijakan  publik  menyoroti  pentingnya pemberian fasilitas yang memadai untuk mendukung  pelaksanaan  kebijakan. Wawancara  dengan  PKL  menunjukkan bahwa  shelterisasi  memberikan  manfaat signifikan
dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan,
menggambarkan  bahwa  infrastruktur yang  mendukung  dapat  menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
PKL(Huurin’iin & Wibawani, 2023).
Pembatasan jam berjualan diidentifikasi  sebagai  kebijakan  yang membantu  menciptakan  keseimbangan antara  kegiatan  usaha  PKL  dan kepentingan  masyarakat  sekitar.  Teori kebijakan sosial menekankan pentingnya pembangunan kebijakan yang
mempertimbangkan aspek-aspek keadilan  sosial.  Dalam  konteks  ini, pembatasan jam berjualan dapat diartikan  sebagai  upaya  pemerintah untuk  menciptakan  kehidupan  sosial yang  seimbang  dan  adil,  memastikan bahwa aktivitas PKL tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
Bantuan  gerobak  sebagai  bentuk dukungan  konkret  dari  pemerintah menunjukkan  implementasi  kebijakan yang  proaktif.  Teori  pemberdayaan masyarakat  dapat  dihubungkan  dengan pemberian bantuan ini, karena memberikan alat atau sumber daya yang dapat  meningkatkan  kapasitas  dan efisiensi  PKL  dalam  menjalankan usahanya.  Melalui  bantuan  gerobak, pemerintah  dapat  memberikan  dampak positif  terhadap  kesejahteraan  dan mobilitas  PKL,  menggambarkan  upaya nyata  untuk  mendorong  keberlanjutan usaha mereka.

## Pelatihan dan Bimbingan
Penelitian
ini menyoroti keberadaan  Pelatihan  dan  Bimbingan dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Soppeng  Nomor  1  Tahun  2020  yang menyasar  pedagang  kaki  lima  (PKL). Melalui serangkaian wawancara dengan pejabat  pemerintah  dan  PKL  terkait, terungkap bahwa langkah ini diimplementasikan dengan tujuan
memberikan  dukungan  yang  lebih konkret  kepada  para  PKL.  Dalam perspektif teori pemberdayaan, pelatihan  dan  bimbingan  dianggap sebagai  strategi  untuk  meningkatkan kapasitas  dan  kemandirian  PKL  dalam mengelola  usaha  mereka.  Pemberian
pengetahuan  dan  keterampilan  melalui pelatihan  diharapkan  dapat  membantu PKL  dalam  menghadapi  tantangan  dan meningkatkan potensi wirausaha mereka. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas
Perdagangan dan UMKM Kabupaten  Soppeng,  dijelaskan  bahwa pelatihan  dan  bimbingan  diintegrasikan ke  dalam  Peraturan  Daerah  sebagai respons  terhadap  kebutuhan  nyata  para PKL. Teori kebijakan publik menekankan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.  Integrasi  pelatihan  dalam regulasi menunjukkan
upaya pemerintah  dalam  memberikan  solusi konkret  terhadap  permasalahan  yang dihadapi oleh PKL (Wahyuni, 2023). Melalui  pelatihan  dan  bimbingan  ini, PKL  di  Kabupaten  Soppeng  dapat memperoleh  wawasan  lebih  mendalam tentang  manajemen  usaha.  Dalam wawancara  dengan  beberapa  PKL  yang telah  mengikuti  pelatihan,  mereka menyatakan  bahwa  pengetahuan  baru ini  membantu  mereka  dalam  mengelola inventaris, menghitung keuntungan, dan meningkatkan  efisiensi  operasional. Teori  manajemen  usaha  mendukung konsep  bahwa  pengetahuan  yang diperoleh  melalui  pelatihan  dapat meningkatkan efektivitas dalam mengelola  usaha,  membantu  PKL menjadi  lebih  terorganisir  dan  dapat bersaing  di  pasar  lokal  (Salwa  & Sujianto, 2023).

## Pengawasan dan Penertiban
Penelitian  ini  menyoroti  peran pengawasan  dan  penertiban  dalam
penataan  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di Kabupaten  Soppeng,  mencakup  aspek- aspek seperti penegakan aturan, pengawasan lokasi berjualan, penertiban jam  berjualan,  pengendalian  jumlah pedagang,  serta  penegakan  kesehatan dan  kebersihan  lingkungan  sekitar. Dalam  konteks  teori  tata  kelola pemerintahan, pengawasan dan penertiban  oleh  pemerintah  dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan  ketertiban  dan  keteraturan dalam  ruang  publik,  sekaligus  menjaga kepentingan
dan kesejahteraan masyarakat (Rohman & Prathama, 2023).
Pertama-tama,
pengawasan dilakukan  melalui  penegakan  aturan yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Soppeng.  Teori kebijakan publik menekankan pentingnya  regulasi  sebagai  instrumen untuk  mencapai  tujuan  pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat. Pengawasan aturan ini dianggap sebagai langkah  awal  untuk  menciptakan keteraturan  dalam  kegiatan  PKL, mengatur  aspek  pendaftaran,  lokasi berjualan, jam operasional, serta kesehatan  dan  kebersihan.  Penertiban jam  berjualan  menjadi  strategi  dalam menjaga  ketertiban  lingkungan,  dan teori  tata  ruang  kota  menekankan pentingnya  pembatasan  jam  berjualan untuk  menciptakan  harmoni  antara aktivitas PKL dan kebutuhan masyarakat  sekitar.  Pembatasan  waktu berjualan membantu menciptakan keseimbangan  antara  kegiatan  usaha PKL dan kebutuhan masyarakat,
terutama terkait keamanan dan
ketertiban.
Pentingnya kesehatan dan kebersihan  lingkungan  sekitar  menjadi fokus  utama  dalam  upaya  pengawasan, dan teori kebijakan kesehatan mendorong pemerintah untuk
memastikan  bahwa  PKL  mematuhi standar  keamanan  pangan  dan  menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Kolaborasi  antara  instansi  terkait  di Kabupaten  Soppeng,  seperti  Dinas Perdagangan,  Dinas  Kesehatan,  dan Satpol PP, mencerminkan teori kolaborasi sektor publik untuk mencapai tujuan  bersama  dalam  pengawasan  dan penertiban.
Dalam beberapa kasus,
pengawasan  dan  penertiban  melibatkan sanksi  administratif,  dan  teori  sanksi administratif menyoroti bahwa penerapan  sanksi  ini  dapat  menjadi instrumen  efektif  untuk  menegakkan aturan  dan  memberikan  efek  jera. Mekanisme  sanksi  diberlakukan  untuk menciptakan  ketaatan  terhadap  aturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah, menjaga  ketertiban,  dan  memastikan bahwa  PKL  mematuhi  standar  yang telah ditetapkan.

## Keterlibatan Partispasi Masyarakat
Melalui  hasil  wawancara  dengan berbagai  pihak  terkait,  penelitian  ini mengungkapkan  keberadaan  forum dialog sebagai strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten  Soppeng.  Konsep  forum dialog  ini  dapat  dikaitkan  dengan  teori partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang
menekankan  pentingnya  melibatkan semua  pemangku  kepentingan  dalam
proses  pembuatan  kebijakan.  Forum dialog mencerminkan upaya pemerintah daerah  untuk  menggali  pemahaman lebih  dalam  terhadap  kebutuhan  dan aspirasi  PKL  serta  memberikan  ruang partisipasi  kepada  masyarakat  (Mardin et al., 2023).
(Julianto  et  al.,  2021)  mengutip Teori  kebijakan  publik  yang  menyoroti bahwa  kebijakan  yang  inklusif  dan berdaya  guna  dapat  dihasilkan  melalui partisipasi  aktif  berbagai  pihak.  Dalam konteks  penataan  PKL,  forum  dialog  di Kabupaten Soppeng bertujuan
menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan
realitas dan kebutuhan lapangan.  Melalui  wawancara  dengan beberapa PKL yang turut berpartisipasi, dapat  dilihat  bahwa  forum  dialog memberikan  mereka  kesempatan  untuk menyuarakan ide, masukan, dan kekhawatiran,  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Namun,  sebagian  PKL  masih menyatakan  bahwa  tingkat  partisipasi mereka  perlu  ditingkatkan.  Dalam  teori partisipasi,  penting  untuk  memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman  yang  memadai  terhadap kebijakan  dan  regulasi  yang  dihasilkan dari  forum  dialog.  Oleh  karena  itu,
terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan PKL dalam proses pengambilan keputusan, mungkin melalui  pendekatan  komunikasi  yang lebih intensif.
Beberapa PKL menyoroti pentingnya  mendengarkan  secara  aktif terhadap aspirasi mereka. Teori
komunikasi  dalam  konteks  pembuatan kebijakan menekankan bahwa mendengarkan  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat  merupakan  langkah  kunci dalam  merancang  kebijakan  yang  lebih relevan  dan  dapat  diterima  oleh  semua pihak  (Sakir  et  al.,  2023).  Dengan demikian,  forum  dialog  bukan  hanya sebagai bentuk partisipasi formal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendapatkan  wawasan  langsung  dari para pemangku kepentingan. Wawancara  dengan  pihak  pemerintah daerah  menunjukkan  bahwa  mereka terbuka  terhadap  masukan  dan  kritik dari  masyarakat,  dan  evaluasi  terhadap umpan  balik  tersebut  menjadi  bahan penting  dalam  meningkatkan  kebijakan penataan PKL.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam  penelitian  ini,  tergambar upaya serius Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam
meningkatkan  penataan  pedagang  kaki lima  (PKL)  melalui  beberapa  aspek kunci.  Pertama,  pemerintah  telah merumuskan  kebijakan  regulasi  yang melibatkan  izin  usaha  dan  lokasi berdagang,  menciptakan  kerangka  kerja untuk  lingkungan  berdagang  yang teratur.  Kedua,  investasi  signifikan dilakukan dalam peningkatan infrastruktur  dan  fasilitas  di  area berdagang,  seperti  pengaturan  tempat parkir  dan  sanitasi,  guna  menciptakan kondisi  yang  lebih  nyaman  dan  efisien. Selanjutnya,  program  pelatihan  dan bimbingan diperkenalkan untuk meningkatkan  pemahaman  pedagang tentang etika berdagang dan manajemen
usaha.  Pengawasan  dan  penertiban menjadi  fokus  lain,  dengan  pemerintah aktif  dalam  monitoring,  penindakan pelanggaran, dan peningkatan kesadaran  akan  konsekuensi  hukum. Terakhir,  keterlibatan  dan  partisipasi masyarakat
diarahkan untuk mendukung keberhasilan penataan PKL, dengan  mendorong  partisipasi  warga dalam  pengawasan  dan  memberikan masukan. Secara keseluruhan, upaya ini menciptakan  lingkungan  yang  kondusif bagi
PKL, berharap
dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi lokal dan  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat secara holistik. Tetapi, perlu diingat  bahwa  perubahan  kebijakan harus  terus  dievaluasi  demi  mencapai hasil  yang  berkelanjutan  seiring  dengan dinamika perkembangan lokal.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas  upaya  penataan  PKL,  dapat dilakukan  tindakan  praktis  berupa penerapan  model  penataan  yang  telah sukses  di  daerah  lain  dengan  kondisi serupa.  Pemetaan  ulang  zona  PKL, peningkatan kebersihan, dan pembenahan  infrastruktur  pasar  dapat menjadi  langkah  konkrit.  Pemilihan model  yang  telah  terbukti  sukses  di tempat  lain  dapat  mempercepat  proses perbaikan.  Selain  itu,  pemerintah  perlu memperkuat  kerjasama  dengan  pihak terkait,  seperti  kepolisian  dan  dinas terkait,  untuk  memastikan  penegakan aturan dan pengawasan berjalan optimal.
Secara  teoritis,  pengembangan konsep  penataan  PKL  dapat  melibatkan penyelidikan lebih lanjut terkait kebijakan  partisipatif.  Penelitian  dapat
difokuskan  pada  bagaimana  melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penataan PKL.  Model-model  partisipatif  yang telah  sukses  di  berbagai  konteks  dapat dianalisis  dan  diadaptasi  sesuai  dengan karakteristik lokal. Pengembangan teoritis  ini  akan  memberikan  dasar konseptual  yang  kuat  untuk  memandu implementasi  kebijakan  yang  lebih berkelanjutan  dan  responsif  terhadap kebutuhan masyarakat.
Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan
untuk menginvestigasi  dampak  ekonomi  dan sosial  dari  penataan  PKL  dalam  jangka panjang.  Evaluasi  mendalam  terhadap perubahan pendapatan pedagang, perbaikan  kesejahteraan  masyarakat sekitar,  dan  perkembangan  ekonomi lokal  dapat  memberikan  pemahaman yang  lebih  komprehensif  tentang keberhasilan  upaya  penataan.  Studi lintas-disiplin  dan  kolaborasi  antara peneliti,  pemerintah,  dan  masyarakat dapat  memberikan  wawasan  yang  lebih kaya  dan  mendalam  untuk  memandu kebijakan  masa  depan  terkait  penataan PKL di tingkat lokal maupun nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiati,  A.  N.  (2020).  Penataan  Pedagang
Kaki  Lima  Dan  Keberadaan  JPM Tanah Abang (Studi Atas Dampak  Relokasi  Pedagang  Kaki
Lima di Tanah Abang). Fisip UIN Jakarta.
Ainayah,  D.  (2021).  Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang Kaki Lima di Pasar Sei Sikambing
Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
Akil,  A.,  Yudono,  A.,  Wunas,  S., Trisutomo, S., Jinca, M. Y., Ali, M., Arifin, M., Rasyid, A. R., Latief, I., &  Osman,  W.  W.  (2021). Sosialisasi  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  Tangguh
Pandemi  di  Pantai  Losari  Kota Makassar. JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian  Masyarakat,  4(2), 193–206. ALdeo,  Z.,  Aulia,  A.  R.,  Efendi,  Y.,  & Syamsir, S. (2023). Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. Atmosfer:  Jurnal  Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora, 1(2), 269–285.
Amaliah,  Y.,  &  Sakir,  A.  R.  (2023).
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara pada  Kantor  Camat  Lamuru
Kabupaten Bone. 1(3).
Azima,  B.  S.  N.,  Yuniarman,  A.,  & Lestari,  S.  A.  P.  (2020).  Strategi Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan  Pola  Penyebarannya  di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan  Cakranegara.  Jurnal Planoearth, 5(1), 14–19. Azmi,  N.,  &  Meilani,  N.  L.  (2023). Evaluasi Program Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Pasar  Agus Salim di Kota Pekanbaru. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN  ILMU  SOSIAL,  2(4),  207– 215.
Bakhri,  S.  (2021).  Penataan  Pedagang
Kaki  Lima:  Resiliensi  Usaha  di Masa  Pandemi.  Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 147–161.
Fitriana,  R.,  Auliya,  A.  U.,  &  Widiyarta,
A.  (2020).  Analisis  Kebijakan Penataan  Pedagang  Kaki  Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif.  Jurnal  Governansi,
6(2), 93–103.
Gunawan,  K.  A.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Penataan  Pedagang Kaki  Lima  Di  Cagar  Budaya Candi  Muaro  Jambi  Kabupaten Muaro  Jambi  Provinsi  Jambi. Institut  Pemerintahan  Dalam Negeri.
Huurin’iin,  A.,  &  Wibawani,  S.  (2023).
Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang  Kaki  Lima.  PUBLIC
POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, 4(2),
391–406.
Julianto, M., Wicaksono, A. P., & Saputri, A.  M.  W.  (2021).  Kebijakan Penataan  Pedagang  Kaki  Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di  Wilayah  Kabupaten  Boyolali. Jurnal  Bedah  Hukum,  5(2),  192– 201.
Kristian,  I.  (2021).  Evaluasi  Kebijakan Penataan  Pedagang  Kaki  Lima (PKL)  di  Jalan  Kiara  Condong Kota  Bandung.  Jurnal  Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 23–34.
Lutfiana,  A.  N.,  &  Rahaju,  T.  (2022). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Publika, 381–390.
Mardin,  A.,  Ati,  N.  U.,  &  Ilyas,  T.  R.
(2023).  Implementasi  Kebijakan
Pemerintahan
Kota Malang Dalam  Penataan  Pedagang  Kaki Lima Di Pasar Besar (Studi Kasus Diskopindag  dan  Pedagang  Kaki Lima).  Respon  Publik,  17(13),  43– 56. Muttakin,  D.  A.  (2020).  Pengaruh Implementasi
Kebijakan
Terhadap  Efektivitas  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  (Pkl)  Pada Sebagian  Ruas  Jalan  Cihideung Kota  Tasikmalaya.  Dinamika: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Negara, 7(1), 121–133. Octaviani,  S.  L.,  &  Puspitasari,  A.  Y. (2022).  Studi  Literatur:  Penataan Dan Pemberdayaan
Sektor
Informal:  Pedagang  Kaki  Lima. Jurnal  Kajian  Ruang,  1(1),  130– 146.
Pratama,  A.  R.  (2023).  Strategi  Penataan Pedagang  Kaki  Lima  Di  Kota Surakarta. Pristika,  B.,  &  Kurniawan,  B.  (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan
Pedagang  Kaki  Lima  di  Jawa
Timur. Publika, 241–254. Retnowati, N. (2022). Penataan
Pedagang  Kaki  Lima:  Analisis Pasar  Bisnis  Pasar  Malam  Di Lapangan  Kodam  V  Brawijaya.
Jurnal Ilmiah
Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 11–16. Sakir, A.  R.,  Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). Strategi Dinas Sosial  Kota  Makassar  Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan. Jurnal Sutasoma, 2(1), 19–26.