INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1772-1787 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan
Agita Syahfitri 1 ✉ , Zoraya Alfathin Rangkuti 2
Universitas Sumatera Utara
Email: agitasafitri30@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam melaksanakan koordinasi lintas sektor peneliti memfokuskan pada instansi Kecamatan Medan Johor  meliputi  enam  kelurahannya.  Namun,  koordinasi  penanganan  kekerasan  ini  hasilnya  belum dilakukan  secara  maksimal  membuat  KDRT  masih  ada  hingga  saat  ini.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam penanganan KDRT di Kota Medan belum  berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya,  dalam  segi  komunikasi  sudah  dilakukan  komunikasi  dua  arah  namun  belum  maksimal dilakukan dan masih ditemui kesenjangan dalam melakukan kegiatan baik rapat dan sosialisasi yang tidak merata sehingga program threeends belum dijalankan dengan baik. Berbeda dengan indikator sebelumnya, dari segi pembagian kerja setiap petugas penanganan saling berkesinambungan satu sama lain.  Terakhir  ialah  dari  segi  disiplin,  dalam  melaksanakan  penanganan  korban  kekerasan,  perlu dilakukan  kegiatan controlling  dan  pemantauan  korban,  agar  sesuai  dengan  standar  operasional layanan bagi perempuan dan anak.
Kata Kunci: Sinergi, Koordinasi, Penanganan, KDRT

## Abstract
In carrying out cross-sector coordination, research focused on Medan Johor District agencies covering six sub-districts. However, the results of coordination in handling this violence have not  been carried out optimally, causing domestic violence to still exist today. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation and literature study. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that coordination in handling domestic violence in Medan City has not run optimally  as  expected.  Furthermore,  in  terms  of  communication,  two-way  communication  has  been carried out but it has not been implemented optimally and there are still gaps in carrying out activities, both  meetings  and  socialization,  which  are  uneven  so  that  the  threeends  program  has  not  been implemented well. In contrast to the previous indicators, in terms of division of work, each handling officer is continuous with each other. Finally, from a disciplinary perspective, in carrying out treatment of victims of violence, it is necessary to carry out controlling and monitoring activities for victims, so that they comply with the operational standards for services for women and children.
Keywords: Synergy, Coordination, Handling, Domestic Violence

## PENDAHULUAN
Menjadi  keharusan  bagi  suatu  negara  untuk  merespon  berbagai  macam permasalahan yang muncul serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya. Salah satu fenomena  yang  menunjukan  bahwa  masih  adanya  masalah  sosial  yang  sering  menjadi perbincangan  publik  ialah  permasalahan  kekerasan.  Nettler  dalam  Martha  (2003:21) menjelaskan bahwa kekerasan merupakan tindak kejahatan dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang  lain,  dimana  bentuk-bentuk  penganiayaan,  perampokan,  pemerkosaan,  dan pembunuhan merupakan kejahatan kekerasan yang serius.
Kekerasan  terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  merupakan  suatu bentuk  diskriminasi.  Masih  ditemukannya  fenomena  kekerasan  tersebut  menuntut keseriusan  pemerintah  untuk  mengeluarkan  kebijakan  dalam  rangka  menghapus  KDRT yang diwujudkan dengan dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  yang  bertujuan  untuk  menghapus  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  namun  dalam pemberlakuannya masih belum mampu menekan tingkat kekerasan dalam rumah tangga.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun lingkup rumah tangga yang dimaksud ialah suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga hubungan darah, perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
Berdasarkan jumlah data kejadian kekerasan dalam rumah tangga, sepanjang tahun 2022  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KemenPPPA), mencatat jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 27.589 kasus dan rumah tangga menjadi  lokasi  kejadian  yang  paling  banyak  terjadi  kekerasan.  Sepanjang  tahun  2022, KemenPPPA  menerima  sebanyak  16.899  aduan  kekerasan  rumah  tangga.  Lalu,  jumlah korban KDRT pada 2022 pun mencapai 18.142 korban (Sumber: goodstats.id, 2023). Pada tahun 2022 Komnas perempuan telah memaparkan ada 10 provinsi dengan kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus terbanyak. Sumatera Utara berada di urutan keempat  dengan  total  17.081  kasus  (Sumber:Databoks,co.id).  Adapun  jumlah  kasus  dan korban  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  pada  lingkup  ranah  rumah  tangga  di provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sebanyak 1.495 kasus, dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 368 orang dan korban perempuan sebanyak 1.309 orang.
Kedudukan anak dalam rumah tangga sebenarnya dalam posisi yang lebih lemah dan rendah karena  secara fisik memang mereka lebih lemah dari pada orang-orang dewasa dilingkungan  sekitarnya.  Hal  ini  sebagaimana  juga  telah  diungkap  dalam  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfi dkk (2022), bahwa pada hakikatnya anak tidak mampu atau  tidak  dapat  melindungi  diri  sendiri  dari  berbagai  bentuk  tindakan  yang  dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental, pola pikir dan tumbuh kembang anak, sehingga anak memerlukan  bantuan  oleh orang lain agar  dapat melindungi  dirinya  dari  berbagai situasi dan kondisi yang mungkin membahayakan atau bahkan mengancam nyawanya.
Menurut  data  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan,  bahwa  Kota  Medan  terdapat  21 kecamatan  dengan  jumlah  kekerasan  anak  berdasarkan  tempat  kejadian  dengan  5 kecamatan tertinggi, yaitu Kecamatan Medan Johor, Medan Perjuangan, Medan Sunggal, Medan Area dan Medan Kota. Data kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan tempat kejadian yang ada di kecamatan di Kota Medan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, dengan jumlah tertinggi berada pada lingkup rumah tangga dan data cenderung meningkat. Data tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Johor memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga terbanyak dengan jumlah 19 kasus, dengan
hubungan  antara  pelaku  kekerasan  yang  paling  tinggi  ialah  orang  tua  (lingkup  rumah tangga).
Angka kekerasan terhadap anak ini tidak bisa dianggap kecil dan sepele karena angka ini belum termasuk angka yang tidak dilaporkan. Sangat besar kemungkinan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Medan jauh di atas angka yang dilaporkan kepada  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan,  karena  masyarakat  menganggap  bahwa kekerasan  terhadap  anak  bukan  hal  serius,  bahkan  jika  dilakukan  dalam  ruang  lingkup keluarga maka dianggap sebagai masalah domestik/urusan keluarga.
Menurut UNICEF dalam (Krisnani & Kessik: 2019), jenis kekerasan yang dapat terjadi terhadap  anak  yaitu  berbagai  macam  seperti  kekerasan  fisik,  psikis,  kekerasan  seksual, pengabaian/penelantaran. Adapun faktor dari penyebab terjadinya kekerasan anak dalam lingkup  rumah  tangga  yang  dijelaskan  oleh  rusmil  (2004),  bahwa  penyebab  terjadinya kekerasan terhadap anak  di bagi dalam tiga bagian, yaitu: (1) Faktor orangtua/keluarga: kepatuhan  anak  kepada  orangtua,  dibesarkan  dalam  penganiayaan,  gangguan  mental, belum mencapainya kematangan fisik, dan pecandu minuman keras. (2) Faktor lingkungan social/komunitas:  kemiskinan  dalam  masyarakat/  kondisi  social  ekonomi  yang  rendah, adanya  nilai  Masyarakat  bahwa  anak  adalah  milik  orangtua  sendiri,  status  anak  yang dipandang rendah kedudukannya, dan sistem keluarga patriarkal. (3) Faktor anak itu sendiri: penderita gangguan perkembangan, perilaku menyimpang pada anak.
Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan juga menjadi faktor lain yang menjadi penyebab  terjadinya  kekerasan  pada  anak.  Anak  dari  kelompok  tertentu  lebih  rentan terhadap  pelecehan  seksual,  kekerasan  secara  fisik,  psikis  dan  juga  penelantaran  seperti anak dari keluarga menengah ke bawah, anak yang berasal dari keluarga bercerai, anak yang  hidup  dengan  orang  tua  tiri  atau  wali,  anak-anak  dari  keluarga  yang  melakukan kekerasan,  seperti  kecanduan  alkohol,  obat-obatan  dan  masalah  kesehatan  mental (Paulauskas,  2013).  Selain  itu  berdasarkan  wawancara  PraPenelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti, sesuai dengan penuturan dari Kepala UPTD PPA Kota medan dikwtahui bahwa rata- rata yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT adalah keluarga dengan ekonomi yang tergolong menengah kebawah, kemudian faktor lingkungan seperti pemakai narkoba, dan budaya patriarki.
UPTD  PPA  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan  sebagai  fasilitator  dalam  penanganan kekerasan  dalam  rumah  tangga  telah  berupaya  mengatasi  masalah  kekerasan  dengan melakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor melalui peningkatkan kapasitas semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam meningkatkan akses layanan yang berkualitas
serta  mengupayakan  terselenggaranya  sistem  pemantauan  dan  evaluasi  secara berkelanjutan.  Koordinasi  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  penting  di  antara penyelenggara pemerintahan daerah seperti saat ini.
Adapun masalah yang ditemukan oleh peneliti pada prapenelitian yang menyebabkan lemahnya koordinasi yang dilakukan yaitu belum optimalnya koordinasi membuat KDRT ini masih ada hingga  saat  ini. Hal ini terjadi karena terbatasnya kuantitas dan juga kualitas sumber  daya  manusia  yang  memberikan  layanan  pada  korban  kekerasan,  sehingga kemampuan  Dinas  PPPAPMP2KB  dalam  memberikan  pelayanan  penanganan  korban kekerasan tidak berjalan cepat dan tepat waktu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPTD  PPA  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan,  mengenai  kendala  yang  dihadapi  dalam melaksanakan pelayanan penanganan korban kekerasan diantaranya adalah jumlah sumber daya  manusia  pada  UPTD  PPA  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan  masih  sangat  terbatas. Selain  itu  dari  pengamatan  prapenelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  diketahui  bahwa masih belum dilakukannya komunikasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dapat dilihat karena masih ditemukan masalah pada UPTD PPA dalam menanggapi keluhan  masyarakat  masih  lemah  karena  belum  adanya  fasilitas  yang  memadai  dalam menerima keluhan masyarakat, dan masih adanya pemerintah daerah terkait yang langsung melaporkan  permasalahan  kepada  kepolisian  yang  membuat  ketidakserasian  dalam melakukan  kesatuan  tindakan,  sinkronisasi  mengenai  data  kekerasan  juga  tidak  berjalan dengan maksimal karena minimnya pelaporan dari warga baik di kelurahan dan kecamatan.
Penelitian mengenai penanganan KDRT memang sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti mengingat permasalahan kekerasan merupakan fenomena sosial yang sering  terjadi  hingga  saat  ini,  namun  pada  penelitian  ini  akan  ditemukan  beberapa perbedaan yang diperoleh. Lebih jelasnya peneliti akan mengidentifikasikan tiga penelitian terdahulu  yang  diangkat  sebelumnya  sehingga  peneliti  mampu  melihat  perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu pertama, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafira, Mulia,P., & Rudi Kristian, P, M (2022). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan masih belum efektif. Alasannya yaitu, karena belum adanya jadwal rapat pertemuan  resmi  dan  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  terkait  bantuan  yang diberikan juga ditemukannya masalah berupa yaitu masih kurangnya sumber daya manusia (SDM)  yang  dapat  membantu  Puskesmas  Belawan  Sicanang  dan  para  kader  pada  saat pemberian bantuan. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh isa, Gushilda N. ( 2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh P2TP2A
dengan instansi terkait masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui bentuk komunikasi  yaitu  tidak  efektifnya  rapat  koordinasi  karena  pimpinan  dari  instansi  terkait sering tidak hadir. Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nandini, dkk (2019), Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belum  adanya  kesatuan  tindakan  antar lembaga  yang  terlibat  dalam  penanganan  ODGJ  terlantar  hal  ini  karena  tidak  adanya kesepakatan  dalam  penanganan  ODGJ.  Selain  itu  rapat  koordinasi  penanganan  orang dengan gangguan jiwa terlantar antar lembaga yang terlibat sangat jarang dilakukan dan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Belum adanya pedoman yang bersifat formal dalam  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar.  Kedisiplinan  dalam melaksanakan tugas dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar juga masih belum optimal.
Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah diidentifikasi sebelumnya dapat dilihat perbedaan  antara  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan,  yaitu terdapat perbedaan lokasi penelitian, fokus penelitian yang digunakan maupun indikator teori  yang  digunakan  dalam  menjelaskan  fenomena  ataupun  objek  yang  diteliti,  karena tugas dan fungsi Dinas PPPAPMP2KB sangat luas maka Penelitian ini akan dibatasi atau berfokus  pada  “Koordinasi  Dinas  PPPAPMP2KB  Dalam  Penanganan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangg a (KDRT) di Kota Medan”.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  “Koordinasi  Dinas  PPPAPMP2KB  Dalam  Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan” .

## METODE PENELITIAN
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2019)  metode penelitian  deskriptif  adalah  metode  dimana  seorang  peneliti  mengumpulkan  data, menganalisis data secara kritis dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian  berlangsung.  Peneliti  memilih  beberapa  lokasi  penelitian  dalam  melakukan penghimpunan data untuk melihat gambaran lebih mendalam mengenai Koordinasi Dinas PPPAPMP2KB Dalam Penanganan KDRT di Kota Medan, yaitu DP3APMP2KB Kota Medan, dan  Kantor  Kecamatan  Medan  Johor  dan  Kelurahan  yang  ada  di  Medan  Johor.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Observasi, wawancara, studi dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan.  Adapun  penentuan  informan  ditentukan  dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Teknik analisis data yang
dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  merupakan  hasil  penelitian  terhadap  kooridinasi  berdasarkan  indikator Hasibuan (2013).
Tabel 1. Hasil Penelitian Koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Medan berdasarkan indikator
Indikator Hasil Observasi dan Wawancara Kesatuan Tindakan
Penelitian  mengenai  kesatuan  tindakan  menunjukkan  bahwa  dalam  melakukan penanganan kekerasan dalam rumah tangga perangkat kelurahan seperti Kepala Seksi Terantib, Kepala Lingkungan di Kecamatan Medan Johor tidak sejalan dalam melakukan  kesatuan  tindakan  karena  setiap  permasalahan  kekerasan  jarang dilaporkan  kepada  Dinas  PPPAPMP2KB,  padahal  dapat  diketahui  bahwa  tidak semua kasus dapat ditangani sendiri oleh perangkat kelurahan karena beberapa kasus  membutuhkan  penanganan  khusus  sesuai  dengan  bidangnya  yakni  oleh Dinas PPPAPMP2KB sebagai fasilitator.
Selain  itu  beberapa  dari  mereka  bahkan tidak  mengetahui  bahwa  ada petugas khusus yang di tetapkan. Karena ketidaktahuan tersebut menyebabkan perangkat kelurahan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga ini langsung merujuk pada kepolisian, walaupun sebenarnya kepolisian juga ikut andil dalam proses penanganan korban kekerasan khususnya dalam hal hukum. Hal ini juga harus  di  pertegas  dengan  dilakukanya  kesepakatan  dengan  perangkat  terkait mengenai  rujukan  permasalahan  penanganan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga. Bila setiap lembaga yang terlibat melakukan tindakan yang berbeda terkait penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga maka masalah tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kesatuan tindakan antar lembaga terkait dalam penanganan KDRT masih belum dilaksanakan secara optimal.
Komunikasi  Dalam  hal  ini  akan  dijabarkan  bentuk  komunikasi  yang  digunakan  oleh  Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan, Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan dan juga Masyarakat penerima  layanan  penanganan,  bentuk  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas PPPAPMP2KB dalam penanganan KDRT. Diketahui bahwa bentuk komunikasi yang paling  sering  digunakan  ialah  melalui  bentuk  komunikasi  tidak  langsung  yaitu
melalui media sosial (whatsapp grup) dan juga telepon karena media ini dianggap praktis, cepat dan mudah digunakan dan ketika membutuhkan bantuan juga dapat di  informasikan  lebih  mudah  sehingga    UPTD  PPA  akan  melanjutkan  proses penanganan  korban  kekerasan  dan  memfasilitasi  sesuai  dengan  kebutuhan korban.
Selain  itu,  berdasarkan  wawancara  diketahui  bahwa  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota Medan  juga  melakukan  komunikasi  melalui  sosialisasi  dengan  mengundang instansi  terkait.    komunikasi  ini  akan  terus  dilakukan  melalui  bentuk  sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dan perangkat kelurahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu 2-3 kali  setiap tahunnya dan di adakan di Kecamatan.
Namun  setelah  dilakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  Kepala  Seksi Kelurahan,  Kepala  Lingkungan, Tokoh  Agama  dan  masyarakat  diketahui  bahwa sosialisasi yang dimaksud belum berjalan. Hal ini berarti Dinas PPAPMP2KB Kota Medan belum menjalankan program Threeends KemenPPA dengan baik. Dengan tidak  dilakukannya  sosialisasi  mempengaruhi  kurangnya  komunikasi  antara perangkat kelurahan dengan Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam melaporkan ataupun  meneruskan  permasalahan  KDRT.  Dalam  melaksanakan  tugas penanganan  korban  KDRT,  lembaga  atau  instansi  diharapkan  melakukan komunikasi dengan sesama lembaga yang berkaitan agar tugas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  lembaga  yang  terlibat  dapat  saling  memberi informasi  tentang  penanganan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga kendala-kendala yang dihadapi masing-masing.
Pembagian Kerja Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  diketahui  bahwa pembagian kerja sudah berjalan dengan baik antara Satgas PPA Kota Medan dan UPTD PPA Kota Medan. Selain itu, dalam penanganannya sudah sesuai dengan tupoksi  masing-masing,  sehingga  tidak  terjadi  saling  lempar  tanggungjawab. Dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan semua instansi  memiliki  tugas  masing-masing  dan  semuanya  dilakukan  secara berkesinambungan, sehingga tidak terjadi ketimpangtindih tugas. UPTD PPA Kota Medan dalam menjalankan tugas nya terus mendampingi korban terutama anak yang memang memiliki kebutuhan yang lebih lanjut hingga kasus selesai, bahkan UPTD PPA juga menyedian beberapa fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
Namun berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pembagian  kerja  masih  ditemukan  permasalahan,  yaitu  fakta  dilapangan menunjukkan  bahwa  masih  kurangnya  SDM  dari  segi  jumlah  dan  belum  ada
pedoman khusus yang disediakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan sebagai fasilitator dan koordinator. Hal ini menyebabkan stakeholder khususnya di wilayah kelurahan dan juga kecamatan untuk penanganan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga belum memiliki kejelasan yang bertanggung jawab terkait masalah KDRT  secara  rinci  oleh  masing-masing  lembaga  sesuai  dengan  kapasitasnya masing-masing.
Hal  ini  juga  masih  berkaitan  dengan  dimensi  komunikasi  yang  kurang  intensif, karena  pada  dasarnya  pembagian  kerja  merupakan  hal  penting  yang  harus dilakukan  agar  tidak  terjadinya  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  kerja  yang telah  ditetapkan  dan  dengan  di  lakukannya  pembagian  kerja  salah  satunya menyediakan pedoman khusus dapat terciptanya sinergitas di dalam pelaksanaan tugas  tersebut  yang  nantinya  lebih  memudahkan stakeholder.  Bahwa  cara melakukan  koordinasi  yang  baik  salah  satunya  ialah  dengan  Membuat  buku pedoman  yang  berisi  penjelasan  tugas  dari  masing-  masing  unit  untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing, Manullang (2008:72-73).
Disiplin Jika dilihat dari bagaimana UPTD PPA memberikan layanan penanganan terhadap masyarakat Kota Medan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, proses  layanan  akan  sangat  mempertimbangkan  kebutuhan  korban.  Namun peneliti  tidak  menemukan  informasi  yang  jelas  mengenai  bagaimana  dan seberapa  lama  waktu  yang  ideal,  yang  ditetapkan  sesuai  SOP  dalam  hal penanganan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  di  selesaikan  berdasarkan bentuk dan resiko kasusnya. Biasanya kasus yang ditangani ini berbulan-bulan hal ini  karena di latar belakangi oleh beberapa faktor. Adapun faktor internal ialah karena dari segi personal juga Unit PPA masih sedikit dan faktor eksternal ialah dalam proses penyidikan dan penangkapan pelaku harus dipastikan bahwa sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, karena berbicara mengenai penanganan kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  memang  dalam  prosedur  penegakan hukumnya  memerlukan  bukti  dan  saksi  yang  kuat  untuk  kelanjutan penanganannya. Tidak  jarang ketika dilakukannya penyidikan di kepolisian  sulit untuk menemukan bukti yang akurat dan saksi yang kuat sehingga kasus akhirnya tertunda  penanganannya.  Ketepatan  waktu  yang  masih  tergantung  pada penyesuaian  kebutuhan  pelapor  ini  dimaksud  sebagai  bentuk  ketidakpastian waktu suatu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
Secara  keseluruhan  untuk  indikator  kedisiplinan  yang  berkaitannya  dengan koordinasi  antar  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan  dalam  penanganan  korban masih belum berjalan dengan baik, karena ditemukan beberapa masalah seperti belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga yang terlibat,  waktu yang belum
ditentukan dengan pasti dalam melakukan penanganan korban kekerasan, selain itu masih belum dilaksanakannya upaya controlling dan juga pemantauan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Standar Operasional Perlindungan Perempuan  dan  anak  juga  belum  dilaksanakan  sehingga  membuat  tidak berjalannya  laporan  kepuasan  layanan  yang  dilakukan  oleh  UPTD  PPA  Kota Medan.  Berdasarkan  beberapa  pemaparan  permasalahan  tersebut  maka  dapat dikatakan bahwa indikator disiplin ini juga belum dilaksanakan dengan optimal.

## Pembahasan
Dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pemerintah Kota Medan meningkatkan sinergitas antara lembaga. Adapun lembaga pemerintah yang sering  bekerjasama  dalam  penanganan  kekerasan  ialah  Dinas  PPPAPMP2KB,  Kepolisian, Pengadilan,  Kejaksaan,  Dinas-Dinas  Terkait,  seperti  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Catatan Sipil, Kepolisian dan Unit PPA Polrestabes Kota Medan untuk menjamin  perlindungan  korban.  Pelayanan  penanganan  dan  pengaduan  ini  meliputi penjangkauan  kasus,  pengelolaan  kasus,  mediasi,  pendampingan  korban,  dan pendampingan reintegrasi.  Dalam melaksanakan pelayanan penanganan dan pengaduan UPTD  PPA  memiliki  komponen-komponen  yang  berperan  dalam  penanganan  kasus kekerasan yang saling berkerjasama untuk memudahkan dalam urusan penanganan korban KDRT.  Komponen-komponen  tersebut  ialah stakeholder  atau  aktor  yang  melakukan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan.
Adapun  keterlibatan  aktor  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  ialah  melibatkan pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat. Yakni pertama, Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan  menekankan  peranannya  sebagai  jembatan  antara  beberapa  instansi/lembaga dengan  masyarakat  yakni  korban  kekerasan  yang  mana  dalam  melakukan  penanganan langsung melibatkan UPTD PPA Kota  Medan dan  juga Satgas PPA Kota Medan dengan menyediakan berbagai fasilitas sesuai dengan kebutuhan korbannya. Kemudian dalam hal ini terdapat Polrestabes Kota Medan yang memaksimalkan layanan hukum ketika terjadinya kekerasan yang menimbulkan luka fisik dan trauma yang dapat memberikan ranah hukum kepada pelakunya. Dalam mengukur dilaksanakannya koordinasi dengan baik yakni dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dipedomani dengan mengkuti standar  operasional  yang  berlaku,  yakni  seperti  yang  tertera  pada  Peraturan  Menteri Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
Untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan Anak dapat membangun koordinasi dengan baik melalui tahap yakni: Dalam mencapai  kesatuan tindakan  dilakukan dengan mengembangkan dan menyepakati  pola alur koordinasi sehingga para penyelenggara layanan memerlukan mekanisme yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana alur atau tahapan dan siapa yang melakukan apa sehingga koordinasi bisa berjalan secara efektif.
Dalam mencapai komunikasi yang baik dapat dilakukan melalui dialog dan  diskusi intensif  diantara  pemangku  kepentingan  juga  mengelola  berbagi  data  dan  informasi tentang kondisi dan perkembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu juga  terjalinnya komunikasi yang baik  dapat dilakukan dengan  berbagai metode  seperti pelatihan, bimbingan teknis, magang, coaching, mentoring, dan sebagainya.
Dalam  mencapai  pembagian  kerja  Dinas  terkait  memfasilitasi  dengan  pembuatan perjanjian kerja sama dan koordinasi antar penyelenggara layanan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan juga dapat membangun pedoman atau SOP koordinasi secara berkala,  melakukan  penyesuaian  apabila  sudah  tidak  relevan.  Dalam  mencapai  disiplin dengan  melakukan  kegiatan  penyelenggaraan  koordinasi  dilakukan  yakni  pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Setiap unit/lembaga penyelenggara layanan PPA wajib melakukan pemantauan  dan  evaluasi  terhadap  perkembangan  pelayanan  yang  diberikan  oleh lembaganya dan melaporkan perkembangan penerima manfaat.
Proses koordinasi yang terjadi di lapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi  yang  dilakukan  antara  Dinas  PPPAPMP2KB  Kota  Medan  dengan  Kecamatan Medan Johor, sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai kewenangan dan tugas fungsi yang  diemban  masing-masing  lembaga/instansi.  Adapun  alur  dari  penanganan  korban KDRT  ini  ialah  ketika  masyarakat  mengadu  ataupun  melaporkan  kasusnya  maka  yang dilakukan  ialah  mengisi  formulir  identitas  dengan  melengkapi  data  diri  lalu  tahap selanjutnya ialah petugas akan bertanya mengenai kronologis terjadinya kekerasan, jika di indikasi terjadi kekerasan maka akan dilakukan assessment awal dan intervensi selanjutkan akan  dilihat  penanganan  lebih  lanjut  untuk  korban  sesuai  dengan  kebutuhan  masing- masing.
Dalam  hal  pelaksanaan  penanganan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak kalah  pentingnya  ialah  menyediakan  buku  pedoman  bagi  masing-masing stakeholder dengan  adanya  perincian  tugas,  disini  diharapkan  setiap  instansi  terkait  mampu melaksanakan pekerjaan masing-masing dengan jelas, spesifik, serta tidak memiliki peran ganda yang dapat menghambat proses tercapainya tujuan dalam koordinasi penanganan
korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut, namun masih ditemukan masalah bahwa belum adanya buku pedoman yang disediakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam melakukan penanganan korban kekerasan.
Dalam memberikan layanan penanganan kekerasan dalam rumah tangga   ketepatan waktu dalam penanganan kasus merupakan kunci terwujudnya tujuan lembaga, koordinasi yang baik ialah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada  bagian-bagian  itu  selesai  pada  waktunya,  sehingga  masing-masing  dapat memberikan  sumbangan  usahanya  secara  maksimal  agar  diperoleh  hasil  secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin (Dewi Kartini:2015).
Penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai koordinasi Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan. Adapun penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian ini yaitu pertama penelitian oleh Syafira & Rudi (2022). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antar dinas cukup memberikan pengaruh besar dalam mengatasi rawan pangan namun menunjukkan bahwa  koordinasi  yang  dilakukan  masih  belum  efektif.  Alasannya  yaitu,  karena  belum adanya  jadwal  rapat  pertemuan  resmi,  dan  masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat terkait bantuan yang diberikan, dan ditemukannya masalah  berupa yaitu masih  kuranya sumber daya manuisa (SDM).
Adapun  yang  dapat  peneliti  sampaikan  bahwa  dalam  mencapai  keberhasilan penghapusan  kekerasan  tidak  lepas  dari  kepedulian  serta  komitmen  pemimpin  suatu daerah  untuk  benar-benar  memerangi  kasus  permasalahan  kekerasan.  Terlaksananya koordinasi yang optimal adalah kunci  dalam menentukan  penanganan kekerasan dalam rumah tangga telah berhasil atau tidak. Indikator yang digunakan peneliti dalam menilai koordinasi Dinas PPPAPMP2KB dalam penanganan KDRT di Kota Medan, yaitu indikator menurut Hasibuan (2013) Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  keempat  indikator  koordinasi  dapat  dikatakan bahwa koordinasi Dinas PPPAPMP2KB dalam penanganan KDRT masih tergolong belum dilaksanakan  secara  optimal  karena  masih  ada  kekurangan-kekurangan  yang  sangat berpengaruh terhadap proses dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal koordinasi nya. Hal ini terlihat melalui wawancara dan observasi peneliti yang berhasil di himpun menggunakan ke  empat indikator tersebut. Masing-masing indikator menunjukkan kekurangan-kekurangan Dinas PPPAPMP2KB dalam melaksanakan kegiatan koordinasi penanganan korban KDRT di Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Johor. Meskipun tidak selalu menunjukkan data yang bersifat negatif, akan tetapi sebagian besar
data  menunjukkan  kekurangan  Dinas  PPPAPMP2KB  dalam  memberikan  layanan penanganan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  perlu  di  evaluasi  agar  dapat memperbaiki kesalahan dalam melaksanakan koordinasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dalam penanganan KDRT di Kota Medan belum berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan teori koordinasi Hasibuan (2013), yaitu
1. Dari segi kesatuan tindakan.  Dalam  penanganan korban kekerasan  ini perangkat kelurahan jarang melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini kepada Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan karena ketidaktahuan mengetahui petugas khusus yang di tetapkan jika ada terjadinya kekerasan dan tidak ada kesepakatan antar instansi dalam  hal  penanganan  KDRT,  hal  ini  berarti  bahwa  lembaga  yang  terlibat  tidak memiliki koordinasi yang baik.
2. Dari segi komunikasi. Terdapat kesenjangan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, yakni sosialisasi yang dilakukan belum optimal dan merata sehingga program three ends dalam mengakhiri kekersan juga tidak dilakukan. Selain itu komunikasi antara tingkat  kelurahan  dengan  kecamatan  juga  belum  berjalan  dengan  baik  yakni menyampaikan informasi perihal data kekerasan dalam rumah tangga ini sehingga data yang di input juga belum konkrit.
3. Dari segi pembagian kerja. Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan lebih tepatnya UPTD PPA Kota Medan juga Satgas PPA, SDM dinilai masih kurang dalam segi jumlah atau kuantitas  nya  dalam  mendorong  pelaksanaan  dan  penyelesaian  tugas.  Selain  itu masih belum adanya buku pedoman yang disediakan oleh Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan sebagai fasilitator dan koordinator, membuat indikator ini belum maksimal dilakukan.
4. Dari  segi  disiplin.  Belum  dilaksanaannya  kegiatan  upaya controlling  dan pemantauan korban, hal  ini berarti  Dinas PPPAPMP2KB Kota Medan masih  tidak disiplin dalam mengikuti.

## DAFTAR PUSTAKA
Bhakti.,&Gunawan.  2020.  Upaya  Preventif  Aparat  Desa  Dalam  Penanggulangan  Kasus Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Journal  of  Public  Administration  and  Local
Governance. 4(1), 49-64.
Bagong,  Suyanto.  2005.  Metode  Penelitian  Sosial.  Jakarta  :  Kencana  Prenanda  Media
Group.
Chan,  Syafruddin.  2003.  Relationship  Marketing  :  Inovasi  Pemasaran  Yang  Membuat Pelanggan Bertekuk Lutut. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Chhikara, Pankaj. Jitender Jakhar. Anil Malik. Kamal Singla. S K .Dhattarwal. 2013. Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society. Department of Forensic Medicine, PGIMS, Rohtak
Creswell, Jhon W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif kuantitatif dan campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dahlia K.,Amelia, A., Prof.Dr. ALvi,S.,Nanang T. 2022. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
CV. Anugerah Pangeran Jaya Press: Medan
Dewi, Kartini. 2015. Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 13(3),249-256
Disa,  Gushilda  N.2019.  Koordinasi  Pelayanan  Tindak  Kekerasan  Pada  Anak  di  Kota Pekanbaru. JOM Fisip. 6(1),1-15.
Ginkgo. 2017. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jangan dipendam dalam hati sendirian.
Jurnal Kota Hachioji Berbahasa Indonesia & Jepang,1(1).
Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta Hasan, Mustofa. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia Hasibuan, Malayu S. P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara Huraerah, Abu. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung :Nuansa
Ikawati, A. 2009. Kekerasan Ibu Single Parents Terhadap Anak ( Studi Fenomenologi pada Keluarga Ibu Single Parents di Kota Malang). Jurnal Psikologi Kepribadian, 1-20.
Indah Wahyuni. 2019. Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar Dalam Penyelesaian Masalah  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  JOM Fisip, 6(2), 1-15.
Kaja,S.sos.,M.Si. 2011.  Komunikasi Administrasi. Jawa Tengah: Lakeisha
Keban, Yeremias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
Krisnani, H., & Kessik, G. 2019. Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). Jurnal Pekerjaan Sosial, 2(2).
Lutfi,N.,Dkk.  2022.  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Anak Perempuan. Jurnal Lex Suprema. 4(2), 161-178. Manullang. 2008.Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
Martha, Aroma Elmina. 2003. Perempuan, Kekerasan, dan Hukum. Yogyakarta: UII Press. Moekijat. 2006. Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung: Mandar Maju
Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Mufidah CH. 2008. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Press.
Muh  Iqbal.  2020.  Koordinasi  Kepolisian  Dan  Badan  Narkotika  Nasional  Dalam  Upaya Penanggulangan  Peredaran  Gelap  Dan  Penyalahgunaan  Narkoba  Di  Kabupaten Nunukan. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 369-384.
Nandini,Audina.,Ike Rachmawati.,& Dian Purwanti.2019. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Penanganan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  Terlantar  di  Kota  Sukabumi.  Jurnal Paptung,2(2),28-38.
Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
Ndraha, Talidziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Bandung: Rineka Cipta.
Nor, Ghofur. 2014. Manajemen Publik Pada Pemerintah. Jakarta: Bumi Angkasa.
Rizka,K.,Roni Ekha P.,& Yoserizal. 2021. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Penanggulangan Bencana Kabut Asap. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 4(1),140-147.
Rolandas Paulauskas. 2013. Sexual Deviance And Child Abuse. Teacher Education, 2(1), 10-
23.
Rusmil,K.,.2004. Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak.Bandung: CV. Sagungseto Safroni.  2012.  Manajemen  dan  Reformasi  Pelayanan  Publik  dalam  Konteks  Birokrasi
Indonesia  (Teori,  Kebijakan,  dan  Implementasi).  Yogyakarta:  Aditya  Media Publishing.
Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Soewarno,  Handayaningrat,  2002.  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
Soetjiningsih. 2013.  Tumbuh Kembang Anak Edisi 2. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabet.
Suteja,  Jaja  dan  Wiston  Manihuruk.  2009.  Pengaruh  Struktur  Modal,  Kepemilikan,  dan Faktor Eksternal pada Penentuan Nilai Perusahaan. Jurnal Trikonomika. 8(2),78-89
Suyitno. 2018.Metode Penelitian Kualitaif. Tulungagung:Akdemia Pustaka
Syafira,Mulia,P.,&  Rudi  Kristian,PM.2022.  Koordinasi  Dinas  Ketahanan  Pangan  Dalam Mengatasi  Rawan  Pangan  di  Kelurahan  Belawan  Bahari  Kota  Medan.  Jurnal Professional. 9(2),291-298.
Terry,  G.  R.  2010.  The  Management  of  Human  Resource  Development  Based  on  The Action,Planning, Organizing, and Controling. Jurnal Manajemen, 10(2), 129-142.
Waraney,R,T.,& Very,Y.2022. Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, VIII, 48-55.