Politik Hukum Undang Undang Paten: Perbandingan Indonesia dan Jepang
Ageng Triganda Sayuti; Windarto; Pahlefi; Lili Naili Hidayah
Fakultas Hukum Universitas Jambi
ageng.fh@unja.ac.id ; mas_wiend@unja.ac.id ; pahlefi@unja.ac.id ; lilinailihidayah@unja.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  the  development  of  patent  law  formation  in  Japan  as  a  country known to be superior in the field of technology, with a comparison of the development of patent law in Indonesia from the beginning of independence until after the reform era. By using  normative  methods.  The  results  of  the  discussion  of  this  paper  show  that  firstly, intervention  from  various  countries  in  various  international  agreements  related  to intellectual property was addressed by Japan with great consideration of economic aspects and in the  end, Japan's patent regulations tended to  follow America's common law  legal tradition. Second, the formation of the Patent Law in Indonesia according to the period of its validity has experienced a shift, if initially the Patent Law was formed to encourage the improvement  and  development  of  domestic  industry,  in  subsequent  developments  it  was also  influenced  by  the  desire  to  follow  international  trade  developments  and  politics  by adapting the Law to TRIPs.
Keywords : Politics of Law; Paten

## Abstrak
Tulisan ini melakukan pembahasan tentang perkembangan pembentukan hukum Paten di  Jepang  sebagai  negara  yang  dikenal  unggul  dalam  bidang  teknologi,  dengan perbandingan perkembangan hukum paten di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga setelah era reformasi. Dengan menggunakan metode normatif. Hasil pembahasan tulisan ini  menunjukkan  bahwa pertama ,  Intervensi  dari  berbagai  negara  dalam  berbagai perjanjian  internasional  terkait  dengan  kekayaan  intelektual  diiskapi  oleh  Jepang dengan  sangat  mempertimbangkan  aspek  ekonomi  dan  pada  akhirnya  akhirnya pengaturan  paten  Jepang  lebih  cenderung  mengikuti  Amerika  dengan  tradisi  hukum common  law. Kedua ,  Pembentukan  UU  Paten  di  Indonesia  sesuai  periode keberlakuannya  telah  mengalami  pergeseran,  jika  pada  mulanya  UU  Paten  dibentuk untuk  mendorong  peningkatan  dan  perkembangan  industri  di  dalam  negeri,  dalam perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi kehendak untuk mengikuti perkembangan dan  politik  perdagangan  internasional  dengan  melakukan  penyesuaian  UU  dengan TRIPs.
Kata kunci: Politik Hukum; Paten.

## PENDAHULUAN
Sejak  lama  Jepang  telah  terkenal  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  dengan  keterbatasan  sumber  daya  nasional  yang  dimilikinya,  Jepang
kemudian  mengandalkan  keunggulan  sumber  daya  manusia.  Meskipun  dahulu  masih mengikuti  teknologi  dari  Eropa  dan  Amerika,  saat  ini  Jepang  terkenal  dengan  sebagai negara paling maju dalam teknologi. Akhir akhir ini Jepang telah dikenal sebagai kiblat teknologi dari berbagai negara termasuk Amerika dan negara negara Eropa 1
Hasil  dari  optimalisasi  sumber  daya  manusia  tersebut  terlihat  dari  keunggulan Jepang  dalam  bidang  teknologi  dengan  meningkatkan  Upaya  inventif  melalui  hak kekayaan intelektual. 2 Dalam rangka meningkatkan Upaya inventif tersebut maka perlu dilakukan pengaturan hukum berkaitan dengan hasil dari invensi tersebut dalam bentuk perlindungan paten.
Dalam  perkembangannya  sistem  paten  yang  telah  diterapkan  oleh  Jepang  di Inggris,  Amerika  Serikat,  dan  Prancis,  ternyata  tidak  sepenuhnya  relevan,  sehingga Presiden  pertama  Kantor  Paten  Jepang,  Korekiyo  Takahashi  menyatakan  bahwa,  kita telah melihat bagaimana negara negara besar seperti Amerika telah mengatur persoalan paten di negaranya, 3 atas fakta tersebut Jepang kemudian mengesahkan Undang Undang Paten pada tahun 1871.
Lahirnya  Undang  Undang  paten  di  Jepang  tersebut  jelaslah  didasarkan  pada kepentingan Jepang sebagai negara yang memilki invensi tinggi dalah hal paten. Hal ini tentu  berbeda  dengan  pembentukan  pengaturan  hukum  terhadap  paten  di  Indonesia sebaghai negara berkembang yang dikenal sebagai negara tujuan  atau pasar dari hasil invensi teknologi dari negara maju.
Berbeda  jauh  dengan  Jepang,  pengaturan  paten  dalam  hukum  nasional  baru terbentuk  pada  tahun  1989  dengan  diundangkannya  Undang  Undang  Nomor  6  tahun
1 Sutarman  Yodo.  (2016).  Perlindungan  Hak  Paten  (Studi  Komparatif  Lingkup  Perlindungan  Di Berbagai Negara), Fiat Justisia. Volume 10 Number 4. p. 698.
2 Christopher Heath, (2003), Industrial Policy And Intellectual Property In Japan And Beyond, Law Development In East And Southeast Asia , Routledge Curzon 29 West 35th Street, New York, p. 151 . 3 Ibid
1989 tentang Paten, meskipun sebelumnya pada masa kolonial telah dikenal Octroiwet 1910  hingga  dikeluarkannya  pengumuman  Menteri  Kehakiman  tertanggal  12  Agustus 1953 Nomor J.S.5/41/4 tentang pendaftar sementara oktroi dan pengumuman Menteri Kehakiman  tertanggal  29  Oktober  1953  Nomor  J.G.1/2/17  tentang  permohonan sementara oktroi dari luar negeri. 4
Dalam  perkembangan  hukum  nasional  UU  Paten  Tahun  1989  mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  suatu  studi  perlindungan  paten  di  Indonesia. Sebab, melalui UU inilah perlindungan paten di Indonesia baru dimulai, sekalipun pada tahun-tahun  sebelumnya  telah  dimungkinkan  adanya  pencatatan  terhadap  penemuan- penemuan  yang  hendak  didaftarkan.  Hal  ini  berarti  perlindungan  paten  yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan oleh pemerintah melalui UU Paten 1989. 5
Kondisi diatas menunjukkan perbedaan urgensi pengaturan paten di Jepang dan Indonesia. Jepang membentuk Undang Undang paten dengan dorongan sebagai negara yang  memiliki banyak  invensi  paten  sementara  Indonesia  sebagai  negara  berkembang yang menjadi pasar dari teknologi negara maju.
Urgensi  lain  pengaturan  paten  bagi  masyarakat  Indonesia  yaitu  perlindungan pengetahuan  obat-obatan  tradisional,  makanan  tradisional  tidak  luput  dari biopiracy yang  merupakan  eksploitasi  pengetahuan  tradisional  atau  sumber  daya  genetik dan/atau mempatenkan penemuannya yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya  masyarakat  asli  tanpa  hak  dan  kewenangan, 6 serta misappropriation ,  dengan kondisi dimana seorang peneliti asing yang melakukan penelitian terhadap pengetahuan tradisional termasuk pengetahuan obat tradisional, kemudian ia mengakui pengetahuan
4 Endang  Purwaningsih,  (2005). Perkembangan  Hukum  Intellectual  Property  Rights .  Ghalia Indonesia. Bogor. p. 107.
5 M.  Zulfa  Aulia.  (2015).  Politik  Hukum  Pembentukan  UU  Paten  di  Indonesia:  Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 2 VOL. 22. p. 226
6 F. Willem Grosheide and Jan. J. Brinkhof (ED.) (2002). Articles on The Legal Protection of Cultural Expressions and Indigenous Knowledge . Antwerp. molengrafica series. p. 145
tersebut  sebagai  invensinya  dan  mendaftarkan  di  negaranya  untuk  memperoleh  hak perlindungan melalui rezim Intellectual Property Rights (IPR). 7
Berdasarkan  perbedaan  kepentingan  pengaturan  paten  antara  Indonesia  dan  Jepang diatas  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini:  Bagaimana Perbandingan Politik Hukum Paten di Jepang dan Indonesia?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Politik Hukum Paten di Jepang
Undang Undang paten di Jepang pertama kali disahkan  pada tahun 1871  dalam perkembangannya  harus  dibatalkan  setelah  dalam  kurun  wkatu  satu  tahun  tidak  ada permohonan paten dan tidak ada sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan  terhadapa  paten.  Setelah  itu  UU  paten  berikutnya Sembai  tokkyo  jorey kembali diundangkan pada tanggal 18 april  1885 dan direvisi pada tahun 1888, 1899, dan 1909 8 .
Pada tahun 1900 Jepang bergabung dengan konvensi Paris, meskipun mendapat tekanan  dari  negara  asing  seperti  prancis  dan  amerika  serikat  Jepqang  tetap  tidak memebrikan akses sistem kekayaan intelektualnya bagi orang asing. Jepang menyadari bahwa investasi akan mnegalir ke Jepang.
Dengan  demikian  Jepang  menggunakan  aksesi  terhadap  Konvensi  Paris  sebagai alat  tawar-menawar  dalam  melakukan  revisi  terhadap  apa  yang  disebut  sebagai 'perjanjian  tidak  setara'  yang  telah  dibuat  oleh  Keshogunan  dengan  beberapa  negara Barat seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Serikat 9 .
7 Zainul Daulay, (2005). Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya , PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. p. 99.
8 Christopher Heath. (2003). Industrial Policy And Intellectual Property In Japan And Beyond. Law Development In East And Southeast Asi. Routledge Curzon 29 West 35th Street. New York. p. 151.
9 Guntram Rahn, (1983). The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience, Intenational review of Industrial Property , vol 14 No. 4. p. 461.
Jepang  kemudian  bergabung  dengan  konvensi  Paris  dan  Berne  setelah  adanya revisi dari perjanjian yang tidak seimbang, namun tetap bergabung dengan pengaturan madrid  dengan  alasan, mayoritas  ekspor  Jepang  ditujukan  kepada  negara negara  yang belum  bergabung  dalam  perjanjian  tersebut  Oleh  karena  itu,  bergabung  dengan Perjanjian  ini  tidak  akan  banyak  memberikan  manfaat  praktis  dalam  memajukan perekonomian Jepang. Sebaliknya, hal tersebut malah menjadi penghalang.
Setelah  berakhirnya  Perjanjian  Perdamaian  San  Francisco  pada  tahun  1952, Jepang diwajibkan meratifikasi perjanjian Madrid. Dari latar belakang sejarah tersebut terlihat jelas bahwa Jepang bergabung dalam konvensi Paris berdasarkan alasan politik dan  ekonomi  bukan  karena  keyakinan  bahwa  hak  yang  tidak  dapat  dicabut  dari  para penemu  harus  dilindungi  oleh  hukum  semua  negara  berbudaya,  seperti  halnya  ide pendorong di balik konvensi Paris 10 .
Perkembangan  selanjutnya  dalam  paten  di  Jepang  dikenal  sistem first  to  file sebagai  struktur  awal  yang  mendasari  Japan  Patent  Act  21/1959.  Pada  periode  ini peraturan paten di Jepang sangat identik dengan Amerika 11 , Jepang menilai sistem paten di amerika sebagai sistem yang seimbang dalam menetukan sejauh mana perlindungan paten 12 .
Pendaftaran  paten  pada  sistem  paten  Jepang  mengikuti  aturan  pengajuan terlebih  dahulu,  Dengan  sistem  file  pertama,  banyak  perusahaan  Jepang  berlomba- lomba  mendaftarkan  investasinya  secepat  mungkin.  Selama  15  bulan  pengusul  dapat mengubah  permohonan  setelah  mengajukan  ke  Japan  Office  Patent  (JPO).  Ketika
10 Stephen P. Ladas. (1930).  International Protection of Intellectual Property, Harvard Studies in International Law Volume 2 in the series. p. 74
11 Peter  Mahmud  Marzuki.  (1993). Pengaturan  Hukum  terhadap  Perusahaan-Perusahaan Transnasional  di  Indonesia  (Fungsi  UUP  dalam  Pengalihan  Teknologi  Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia), Disertasi Universitas Airlangga. Surabaya. p. 164-165.
12 Salsabila  Khairunnisa,  (2018).  Patent  Legal  Protection  On  Invention  (Comparation  Study Between Indonesia and Japan). Jurnal Hukum Novelty , Jilid 9, No. 2. p. 188 .
terdapat  dua  atau  lebih  permohonan  yang  membawa  penemuan  yang  sama  dan diajukan  pada  tanggal  yang  sama,  maka  para  penemu  wajib  mencapai  kesepakatan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak paten di antara mereka 13 .
Sistem  paten  Jepang  mempunyai  dua  model,  yaitu  model  hukum  utilitas  dan hukum  paten.  Sistem  paten  melindungi  penemuan  tingkat  tinggi,  dan  model  utilitas melindungi  peralatan  atau  mainan  sehari-hari,  di  mana  produk  yang  sangat  populer diciptakan  dengan  sedikit  perubahan  dari  produk  terbaru.  Sistem  model  utilitas diciptakan  untuk  melindungi  barang-barang  atau  penemuan  sederhana  yang  tidak memerlukan  kecanggihan  teknis.  Undang-undang  model  utilitas  membatasi perlindungannya  terhadap  peralatan  atau  desain  konstruksi.  Oleh  karena  itu,  proses atau  bahan  yang  dilindungi  undang-undang  paten  tidak  dilindungi  undang-undang model utilitas 14 .
Jangka waktu perlindungan paten di Jepang diberikan selama 20 tahun terhitung sejak  tanggal  pendaftaran  paten.  Khusus  pestisida  dan  obat-obatan,  keduanya  dapat diperpanjang  sesuai  Pasal  67  Japan  Patent  Act.  Sedangkan  untuk  model  utilitas, pemohon  pendaftaran  harus  membayar  biaya  permohonan  dan  pendaftaran  serta mendapatkan jangka waktu perlindungan selama 6 tahun 15 .
Dalam bidang professional hukum paten Jepang dikenal dua bentuk yang disebut Bengoshi dan Benrishi. Bengoshi dan Bemrishi biasanya terdiri dari pengacara dan jaksa penuntut umum. Bengoshi ditentukan untuk paten, sedangkan Benrishi dapat menuntut paten  dan  merek  dagang.  Hukum  di  Jepang  melarang  kemitraan  antara  pengacara Jepang dan Amerika.
13 Maskus,  K.  E.,  &  McDaniel,  C.  (1999).  Impacts  of  the  Japanese  patent  system  on  productivity growth. Japan and the World Economy . 11 (4). p. 557.
14 Salsabila Khairunnisa, Salsabila Khairunnisa. Patent Legal Protection . p 189
15 Ibid.
Pengacara  dari  luar  Jepang  hanya  boleh  memberikan  nasihat  kepada perusahaannya  di  luar  pengadilan.  Pengacara  dari  luar  Jepang  yang  dapat  mewakili kliennya  di  pengadilan  hanyalah  pengacara  kelahiran  tahun  1955.  Selain  itu,  inventor yang  bukan  merupakan  penduduk  tetap  atau  berdomisili  di  Jepang  tidak  dapat mengajukan  permohonan  patennya  sendiri.  inventor  dengan  syarat  di  atas  harus diwakili oleh Benrishi atau Bengoshi 16 .
Dari  Sejarah  pembentukan  UU  Paten  di  Jepang  terlihat  bahwa  Jepang  sangat memberikan  perhatian  terhadap  perlindungan  invensi  dari  sumber  daya  manusianya dalam  bentuk  paten,  perlindungan  invensi  tersebut  tidak  hanya  didasarkan  pada penghargaan terhadap inventor semata tetapi juga dilandasi kepentingan ekonomi dari hasil hasil invensi yang diaplikasikan dalam ranah indsutri baik didalam atau pun diluar Jepang,  karena pemberian  paten dapat  mendorong  ilmi  kompetisi  di bidang  teknologi, namun disisi lain menghalangi kompetisi Ketika memasuki pasar 17 .
Intervensi  dari  berbagai  negara  dalam  berbagai  perjanjian  internasional  terkait dengan  kekayaan  intelektual  diskapi  oleh  Jepang  dengan  sangat  mempertimbangkan aspek ekonomi yang akan didapatkannya 18 . Meskipun pada akhirnya pengaturan paten Jepang  lebih  cenderung  mengikuti  Amerika  dengan  tradisi  hukum  common  law, sementara  Jepang  dengan  tradisi  civil  law  prinsip  iktikad  baik  yang  terdapat  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jepang digunakan dalam situasi pada saat doktrin file wrapper estoppel diterapkan 19 .

## Pengaturan Paten di Indonesia
16 David  W.  Hill,  Shinichi  Murata.  (2007).  Patent  Litigtion  In  Japan, Akron  Intellectual  Property Journal, (109). p. 153 .
17 Irwin M Stelzer. (1986). Patents The Right its Limits dalam Selected Antitrust Cases: Landmark Decisiso n, ed. 7, Homewood, Illionis, p. 581
18 Bondzi Simpson, P ebow, (1992). The Law and Economic Development In The Third World , New York Praeger. p. 56
19 Sutarman Yodo. Perlindungan Hak Paten .  p. 709
Di  Indonesia  Paten  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  kekayaan intelektual  dan  telah  dikenal  sejak  zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda  dengan diperkenalkannya Oktrooiwet 1910S Nomor 33 20 , dan sejak tahun 1989 negara ini telah mempunyai  Undang-Undang  Paten  Nasional  yaitu  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 1989.
UU Paten Tahun 1989 memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum perlindungan paten di Indonesia. Alasannya adalah, melalui UU ini perlindungan paten  di  Indonesia  baru  dimulai,  meskipun  pada  tahun-tahun  sebelumnya  telah dimungkinkan adanya pencatatan terhadap hasil invensi yang  hendak didaftarkan. Hal ini  berarti  perlindungan  paten  yang  sebelumnya  tidak  ada  kemudian  diadakan  oleh pemerintah melalui UU Paten 1989.
Dilihat  dari  aspek  sejarahnya,  pembentukan  UU  Paten  1989  dimulai  dengan keluarnya dua Pengumuman Menteri Kehakiman, yaitu Pengumuman Nomor J.S. 5/4I/4 pada  12  Agustus  1953  dan  Pengumuman  Nomor  J.G.  1/2/17  pada  29  Oktober  1953. Pengumuman  pertama  berisi  tentang  dapat  diajukannya  permintaan  paten  oleh  para inventor,  walaupun  sifatnya  hanya  berupa  pendaftaran  sementara;  kemudian pengumuman  yang  kedua  berisi  tentang  pendaftaran  paten  sementara  oleh  inventor dari  luar  negeri.  Pengumuman  yang  pertama  juga  menyatakan  bahwa:  Menteri Kehakiman  mengumumkan  dengan  ini,  bahwa,  mendahului  akan  adanya  UU  Oktroi,  di Kementerian Kehakiman di Jakarta Selatan Jalan Segara 17, dapat diajukan permohonan sementara pendaftaran Oktroi mulai 1 November 1953” 21
Pembentukan UU Paten 1989, memeiliki latar belakang sebagaimana yag dimuat dalam konsideran:
20 https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki, diakses 19 Desember, 2023
21 M. Zulfa Aulia. Politik Hukum Pembentukan UU Paten . p. 227
a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945,  bertujuan  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur yang merata materiil dan spiritual;
b. bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan  nasional  pada  umumnya  dan pembangunan  sektor  ekonomi  pada  khususnya,  teknologi  memiliki  peranan  yang sangat penting artinya dalam usaha peningkatan dan pengembangan industri;
c. bahwa  dengan  memperhatikan  pentingnya  peranan  teknologi  dalam  peningkatan dan  pengembangan  industri  tersebut,  diperlukan  upaya  untuk  mewujudkan  iklim yang  lebih  baik  bagi  kegiatan  penemuan  teknologi  dan  perangkat  untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kegiatan tersebut;
d. bahwa untuk mewujudkan iklim dan perangkat perlindungan hukum sebagaimana tersebut  diatas,  dipandang  perlu  untuk  segera  menetapkan  pengaturan  mengenai paten dalam suatu undang-undang.
Konsideran  tersebut,  yang  juga  diperjelas  pada  bagian  penjelasan  umum, tersimak  bahwa  UU  Paten  1989  dimaksudkan  sebagai  perangkat  perlindungan  hukum bagi kegiatan penemuan teknologi. Perlindungan tersebut diperlukan karena teknologi dipandang  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  bagi  upaya  peningkatan  dan pengembangan  industri.  Dengan  demikian,  tampak  bahwa  alasan  yang  mendasari pembentukan  UU  Paten  1989  adalah  kehendak  pemerintah  untuk  meningkatkan  dan mengembangkan industri 22 .
Perkembangan selanjutnya, UU Paten Tahun 1989 diperbarui dengan UU No. 13 Tahun  1997.Pembaruan  UU  Paten  ini  antara  lain  tergambar  pada  bagian  konsideran, yaitu:
22 Ibid
a. bahwa  dengan  adanya  perkembangan  kehidupan  yang  berlangsung  cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional pemberian  perlindungan  hukum  yang  semakin  efektif  terhadap  Hak  Atas Kekayaan lntelektual, khususnya di bidang Paten, perlu lebih ditingkatkan dalam rangka  mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya kegiatan penelitian yang menghasilkan penemuan dan pengembangan teknologi yang  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang bertujuan  terciptanya  masyarakat  Indonesia  yang  adil,  makmur,  maju,  dan mandiri berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945
b. bahwa  dengan  penerimaan  dan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade
Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights,  Including  Trade  in  Counterfeit Goods/TRlPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan  Dunia  ( Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization) sebagaimana  telah  disahkan  dengan  Undang-undang,  berlanjut  dengan melaksanakan  kewajiban  untuk  menyesuaikan  peraturan  perundang-undangan nasional  di  bidang  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  termasuk  Paten  dengan persetujuan internasional tersebut.
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  tersebut  dalam  huruf  a  dan  b serta  memperhatikan  penilaian  terhadap  segala  pengalaman,  khususnya kekurangan  selama  pelaksanaan  UU  tentang  Paten,  dipandang  perlu  untuk mengubah  dan  menyempurnakan  beberapa  ketentuan  UU  No.  6  Tahun  1989 tentang Paten dengan UU.
Dari konsideran tersebut menunjukkan bahwa perubahan UU Paten Tahun 1989 dimaksudkan untuk menyesuaikan UU Paten dengan ketentuan TRIPs membenahi dan
menyempurnakan kekurangan pada UU Paten 1989, menjawab perkembangan ekonomi yang  sangat  cepat.  Dari  berbagai  lasan  yang  dikemukakan  dalam  konsideran  terbut, yang  menjadi  alasan  utama  sebenarnya  adalah  penyeesuaian  UU  Paten  dengan ketentuan  TRIPs  alasan  lainnya  dianggap  keterangan  penjelas  seperti  “lipstick”  yang bertujuan memeperindah bangunan UU 23 .
Perubahan  UU  Paten  yang  lebih  dimaksudkan  untuk  menyesuaikannya  dengan perjanjian internasional tersebut merupakan bagian dari upaya liberalisasi ekonomi di tingkatan  internasional.  Agar  liberalisasi  atau  internasionalisasi  ekonomi  ini  berjalan dengan  baik,  maka  dengan  sendirinya  menuntut  perubahan  pranata-pranata  sosial- politik dan hukum 24 .
Setelah  terjadinya  reformasi  pada  tahun  1998  berbagai  peraturan  perundang- undangn  dilakukan  perubahan,  UU  Paten  menjadi  salah  satu  yang  berubah  meskipun baru berusia empat tahun. Alasan perubahan tersbut disebutkan dalam konsideran:
a. bahwa  sejalan  dengan  ratifikasi  Indonesia  pada  perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan  adanya  UU  Paten  yang  dapat  memberikan  perlindungan  yang wajar bagi Inventor;
b. bahwa hal tersebut pada butir a juga diperlukan dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  tersebut  dalam  huruf  a  dan  b serta  memperhatikan  pengalaman  dalam  melaksanakan  UU  Paten  yang  ada, dipandang perlu untuk menetapkan UU Paten yang baru menggantikan UU No. 6
23 I bid 24 Todung  Mulya  Lubis.  (1999). Reformasi  Hukum  Ekonomi:  Harmonisasi  dan  Internasionalisasi, dalam Seri Debat Publik Seputar Reformasi: Opini Masyarakat dari Krisis ke Reformasi, Demokratisasi dan Otonomi. Kompas. Jakarta. p. 19-26.
Tahun  1989  tentang  Paten  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU  No.  13  Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten.
Dalam  konsideran  menyatakan  bahwa  pembentukan  UU  paten  tahun  2001 didasarkan  pada  alasan  untuk  melakukan  ratifikasi  perjanjian-perjanjian  internasional serta  perkembangan  teknologi,  industri,  dan  perdagangan  yang  pesat.  Berangkat  dari dua  kondisi  inilah  UU  Paten  yang  baru  disusun,  dengan  harapan  dapat  memberikan perlindungan kepada inventor dan sekaligus menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur.
Meskipun dalam perubahannya tidak terlalu banyak penyeusian terhadap TRIPs yang  dilakukan,  hanya  pada  bagian  penggolongan  invensi  varietas  tanaman  sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan dan juga pengecualian impor produk farmasi dari pelanggaran paten. Selain itu manarik dicermati Adanya politik dagang dari Negara Maju terutama  AS  agar  produk-produk  HKI  mereka  dilindungi,  memang  telah  menjadi kenyataan  yang  tidak  terelakkan  lagi  dalam  perkembangan  perdagangan  internasional mutakhir.  Seperti  disebutkan  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa  Ketika  menyampaikan pemandangan  umum  terhadap  RUU,  Amerika  Serikat  (AS)  menuduh  negara-negara mitra  dagangnya  seperti  di  Asia  telah  banyak  merugikan  produk-produk  HKI  mereka akibat tidak baiknya perlindungan HKI 25 .
Perkembangan selanjutnya, UU Paten Kembali dirubah dengan Undang Nomor 13 Tahun  2016  tentang  Paten,  dengan  UU  paten  ini  mengatur  invensi  yang  berkaitan dengan  dengan  dan/atau  berasal  dari  sumber  daya  genetik  dan/atau  pengetahuan tradisional.  Pasal  26  ayat  (1)  UU  Paten  mewajibkan,  Jika  invensi  berkaitan  dengan dan/atau  berasal  dari  sumber  daya  genetik  dan/atau  pengetahuan  tradisional,  harus disebutkan  dengan  jelas  dan  benar  asal  sumber  daya  genetik  dan/atau  pengetahuan
tradisional  tersebut  dalam  deskripsi.  Penjelasan  alasan  penyebutan  asal  dari  sumber daya  genetik  dan/atau  pengetahuan  tradisional  dalam  deskripsi  supaya  sumber  daya genetik  dan/atau  pengetahuan  tradisional  tidak  diakui  oleh  negara  lain  dan  dalam rangka mendukung Access Benefit Sharing (ABS).
Urgensi pengaturan pengetahuan tradisonal dengan sumber daya genetik penting dilakukan  untuk  melindungi  masyarakat  luas  dari  terjadinya misappropriation oleh pihak asing atas pengetahuan tradisional dan sumberdaya genetik tanpa adanya benefit sharing kepada masyarakat lokal.
Pengaturan  tentang  pengetahuan  tradisional  dalam  UU  Paten  tidak  menutup kemungkinan  bagi  pihak  luar  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  hayati  dan pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan sifat dinamis dari pengetahuan  tradisional  itu  sendiri  dan  sesuai  pula  dengan  karakteristik  masyarakat yang  terbuka,  namun  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  agar  proses  penggunaan pengetahuan  tradisional  membawa  manfaat  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat lokal 26

## KESIMPULAN
Pembentukan  UU  Paten  di  Jepang  terlihat  bahwa  Jepang  sangat  memberikan perhatian  terhadap perlindungan invensi  dari sumber  daya  manusianya  dalam  bentuk paten,  perlindungan  invensi  tersebut  tidak  hanya  didasarkan  pada  penghargaan terhadap  inventor  semata  tetapi  juga  dilandasi  kepentingan  ekonomi  dari  hasil  hasil invensi  yang  diaplikasikan  dalam  ranah  indsutri  baik  didalam  atau  pun  diluar  Jepang. Intervensi dari berbagai negara dalam berbagai perjanjian internasional terkait dengan kekayaan  intelektual  disikapi  oleh  Jepang  dengan  sangat  mempertimbangkan  aspek
26 Agus  Sardjono.  (2006). Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional .  P.T.  Alumni, Bandung. p. 239.
ekonomi yang akan didapatkannya,  meskipun pada akhirnya pengaturan paten Jepang lebih cenderung mengikuti Amerika dengan tradisi hukum common law.
Pembentukan  UU  Paten  di  Indonesia  sesuai  periode  keberlakuannya  telah mengalami  pergeseran,  jika  pada  mulanya  UU  Paten  dibentuk  untuk  mendorong peningkatan  dan  perkembangan  industri  di  dalam  negeri,  dalam  perkembangan selanjutnya  juga  dipengaruhi  kehendak  untuk  mengikuti  perkembangan  dan  politik perdagangan  internasional  dengan  melakukan  penyesuaian  UU  dengan  TRIPs,  dan menciptakan iklim investasi asing yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus  Sardjono.  (2006). Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Pengetahuan  Tradisional ,  P.T. Alumni. Bandung.
Bondzi  Simpson,  P  ebow,  (1992). The  Law  and  Economic  Development  In  The  Third World . New York Praeger.
Christopher  Heath.  (2003). Industrial  Policy  And  Intellectual  Property  In  Japan  And Beyond,  Law  Development  In  East  And  Southeast  Asia .  Routledge  Curzon  29  West 35th Street. New York.
David  W.  Hill,  Shinichi  Murata.  (2007).  Patent  Litigtion  In  Japan. Akron  Intellectual Property Journal , (109),
Endang Purwaningsih. (2005). Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights , Ghalia Indonesia, Bogor.
F.Willem Grosheide and Jan. J. Brinkhof (ED.) (2002). Articles on the Legal Protection of Cultural Expressions and Indigenous Knowledge. Antwerp. molengrafica series.
Guntram Rahn. (1983). The Role of Industrial Property in Economic Development: The Japanese Experience, Intenational review of Industrial Property , vol 14 No. 4.
Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari.  (2007). Dasar-dasar  Politik  Hukum .  cetakan keempat. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Irwin  M  Stelzer.  (1986). Patents  The  Right  its  Limits dalam Selected  Antitrust  Cases: Landmark Decisiso n, ed. 7, Homewood, Illionis
Maskus,  K.  E.,  &  McDaniel,  C.    (1999).  Impacts  of  the  Japanese  patent  system  on productivity growth. Japan and the World Economy , 11 (4).
Peter  Mahmud  Marzuki.  (1993). Pengaturan  Hukum  terhadap  Perusahaan-Perusahaan Transnasional  di  Indonesia  (Fungsi  UUP  dalam  Pengalihan  Teknologi  Perusahaan- Perusahaan Transnasional di Indonesia), Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya. Soerjono Soekanto. (1995). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Stephen  P.  Ladas,  (1930).  International  Protection  of  Intellectual  Property. Harvard Studies in International Law Volume 2 in the series.
Todung  Mulya  Lubis.  (1999). Reformasi  Hukum  Ekonomi:  Harmonisasi  dan Internasionalisasi .  dalam  Seri  Debat  Publik  Seputar  Reformasi:  Opini  Masyarakat  dari Krisis ke Reformasi, Demokratisasi dan Otonomi. Kompas. Jakarta,.
Zainul  Daulay.  (2005). Pengetahuan  Tradisional:  Konsep,  Dasar  Hukum,  dan Praktiknya . PT. Raja Grafindo Persad. Jakarta.
Jurnal
M. Zulfa Aulia. 2015. Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi,
Liberalisasi, dan Harmonisasi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , No. 2 VOL. 22 APRIL.
Salsabila Khairunnisa. (2018). Patent Legal Protection On Invention (Comparation Study Between Indonesia and Japan), Jurnal Hukum Novelty , Jilid 9, No. 2. Agustus.
Sutarman  Yodo.  (2016).  Perlindungan  Hak  Paten  (Studi  Komparatif  Lingkup Perlindungan  Di  Berbagai  Negara). Fiat  Justisia, Volume  10  Number  4.  October- December.