INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12202-12212 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia
Raihana 1 ✉ , Sukrizal 2 , William Alfred 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Email: raihana.nasution.umri.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  alat  pendeteksi kebohongan  dalam  hukum  pidana  di    pengadilan  dalam    perkara  pidana  dan  kedudukan penggunaan  alat  pendeteksi  kebohongan  dalam  proses  penyidikan    tindak  pidana  menurut undang-undang no. Pasal 8 KUHAP 1981. Penelitian ini menggunakan metode/penelitian hukum normatif  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  survei  kepustakaan.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  dalam  konsep  penerapan  hukum  acara  pidana  memperoleh  kebenaran materiil untuk memperoleh kepastian hukum. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan  bahwa  pernyataan  pelaku  atau  saksi  tumpang  tindih  dan  tidak membingungkan/tumpang  tindih    sehingga    pendeteksi  kebohongan  dapat  memberikan pernyataannya dengan jujur. Ketentuan mengenai penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam persidangan pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHAP, karena alat pendeteksi  kebohongan  bukanlah  alat  bukti    utama  di  persidangan,  melainkan  keabsahan  alat pendeteksi kebohongan yang digunakan dalam kesaksian. kejahatan. Kasus hukum membutuhkan informasi  dari  ahli  di    laboratorium  komputer  forensik.  Hasil  print  out  tersebut    dianalisis  oleh psikolog forensik yang  menjadi  ahli sah di persidangan, yang merupakan barang bukti tambahan dalam  berkas penyidikan menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP.
Kata Kunci: Lie Detector, Pembaruan Hukum, Tindak Pidana.

## Abstract
Artificial intelligence, or artificial intelligence, is a computer system capable of performing tasks that would normally require human intelligence. Processes in artificial intelligence include, for example, learning,  reasoning  and  self-improvement.  This  process  is  similar  to  a person  who has  done  an analysis before making a decision. Artificial intelligence is a technology that has been widely adopted in  this  industrial  4.0  era.  Artificial  intelligence  can  connect  all  devices  so  that  all  devices  can  be automated without being on site. Especially now that there are many machines that can interpret certain  circumstances  or  events  with  the  help  of  artificial  intelligence.  extraordinary  processes Phenomena in artificial intelligence include learning, reasoning, and self-improvement. The active deployment of AI professionalism achieves optimal performance with the fastest time and the most consistent results. This study aims to examine the position and application of Artificial Intelligence in proving criminal acts in Indonesia. The results of this study will describe the position and application of Artificial Intelligence in proving criminal acts in Indonesia Keywords: Artificial Intelligence, Law Update, Crime.

## PENDAHULUAN
Pesatnya  perkembangan  informasi,  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan,  yang  harus memimpin perubahan hari ini, membawa orang ke kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih mudah, dan membawa dunia  ke era baru. Kehadirannya dalam hal ini memiliki peran dan makna tersendiri dalam segala bidang kehidupan. Namun seiring perkembangannya yang dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda, misalnya jumlah kejahatan dengan  motif kejahatan yang berbeda-beda semakin meningkat. Selain itu juga dengan diamnya saksi (silent  witness)  oleh  karena  itu  dalam  pemeriksaan  barang  bukti  secara  ilmiah  maka diperlukannya peranan ahli pada bidang keahlian atau kemampuannya (Isma et al., 2014). Setiap perkara pidana yang ditangani tidak terlepas dari tata cara pembuktian, dan tata cara pembuktian  dapat  dijadikan  tolak  ukur  dan  dasarpertimbangan  hakim  dalam  memutus perkara. Pembuktian adalah fokus dari pemeriksaan perkara ini. Bukti mengacu pada klausul yang  berisi  deskripsi  umum  dan  pedoman  yang  dibenarkan  dalam  pengaturan  secara hukum  untuk  membuktikan  kesalahan  tergugat  (Ruspian,  2019).2  Apabila  ditelaah  dari perspektif criminal justice system atau yang biasanya kita ketahui dengan sistem peradilan pidana khususnya menentukan keyakinan pembuktian memegang peran guna menyatakan orang bersalah hingga dapat dijatuhkan sanksi pidana oleh hakim (Mohammad Saleh & Lilik Mulyadi, 2012).
Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dapat menimbulkan kekosongan  dan  kesimpangsiuran hukum  yang mempersulit  proses peninjauan dan pembuktian terhadap tindak pidana (Yurina Ningsi Eato, 2017). Pemeriksaan persidangan perkara pidana yang dilakukan hakim, jika tanpa adanya alat bukti maka ia
tidak akan dapat memahami dan mengetahui faktanya tindakan pidana sudah terjadi dan apakah  benar  adanya  perbuatan  terdakwa  yang  bertentangan  dengan  hukum  dan bertanggungjawab atas peristiwa itu, sehingga diperlukannya alat bukti yang mutlak agar hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil sesuai dengan tujuan dari Hukum Acara  Pidana.  Ilmu  bantu  memiliki  peranan  penting  dalam  mengungkap  banyak  kasus karena bantuan dari ilmubantu. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu victimology, dan  ilmu kedokteran  kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, Finger Print, PCR (Polymerase Chain Reaction) (I Ketut Sudjana, 2016). Salah satu penerapannya yaitu melalui ilmu kriminologi dapat membantu mengetahui sebab-sebab orang melakukan tindak pidana dalam proses pembuktian perkara.
Seiring berjalannya waktu tindakan kriminal semakin meningkat dari waktu kewaktu, baik  kualitas  ataupun  kuantitas  merupakan  sesuatu  yang  perlu  diperhatikan  oleh  aparat berwenang,  yang  mengakibatkan  peran  pemerintah  sebagai  pengabdi  yang  melindungi masyarakat  agar  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  meminimalisir  merebaknya kejahatan. Di negara Indonesia fungsi dari hukum itu guna mengatur tata tertib masyarakat agar menciptakan kehidupan yang harmonis (Bastianto Nugroho, 2017).6 Latar belakang diciptakannya  suatu  alat  untuk  mendeteksi  kebohongan  karena  pelaku  suatu  tindak kejahatan seringkali tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga muncul sebuah  alat  yang  bernama  lie  detector.  Pada  tahun  1902  lie  detector  awal  mulanya digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka oleh William Marston yang kala itu sebagai inventor alat bantu pendeteksi kebohongan atau yang biasanya disebut dengan  polygraph.  Mulanya  poligraf  memiliki  keluaran  seperti  jarum  dan  dapat dilakukannya penulisan grafik di gulungan yang berbentuk kertas, kemudian dapat diganti dengan monitor computer yang digunakan guna mengetest dan otak manusia yang terdiri dari aktivitas elektrik kemudian direkam atau dicatat. Lie detector pada mulanya digunakan departemen  kepolisian  dan  agen  rahasia  dari  CIA  dan  FBI  (Penggunaan  Alat  Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan, 2018).
Cara kerjanya lie detector ialah dengan cara memasang atau menempelkan alat ke tubuh manusia dan mengajukan pertanyaan kepada subjek, hasil tes akan dituliskan pada kertas photograf yang dapat diperiksa atau dibaca oleh ahlinya (psikolog dan dokter) dan penyidik, untuk membaca atau mengecek poligraf harus digunakan secara paralel dengan alatbukti  yang  lain  agar  memperkuat  proses  investigasi  kepolisian.  Penyidik  yang dimaksudkan  menurut  pasal  1angka  1  KUHAP  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai siapakah yang dimaksud sebagai penyidik aparat
kepolisian RI atau PNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang pada saat penyidikan. Terdahulu ada penelitian dari Lovina dengan judul “Kedudukan dan Keabsahan Hasil Pemeriksaan Poligraf dalam
Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial)”, yang lebih menitikberatkan pada keabsahan pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti  di  persidangan  dari  perspektif  prinsip  peradilan  yang  adil.  dari  penelitian  ini  yaitu penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam hukum acara pidana belum dikaji secara detail, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang bersifat indikasi state of the art.

## METODE PENELITIAN
Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita  Prapti  Rahayu  &  Sulaiman,  2020).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain  itu  dalam  penelitian  digunakan  juga  pendekatan  kasus  (case  approach)  dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi  (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar-komentar  atas  putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuktian  perkara  pidana  di  pengadilan  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran materiil,  sehingga  peristiwanya  harus  terbukti.  Adapun  menurut  pendapat    Alfitra  yang dimaksudkan dengan sistem pembuktian ialah pengaturan, penguraian tentang jenis alat bukti yang dapat digunakan, dengan cara penggunaan alat-alat bukti tersebut dan didepan sidang  pengadilan,  hakim  harus  membentuk  keyakinannya.  Sebagai  pertimbangan,  alat bukti menjadi salah satu bagian penting dalam pembuktian di persidangan. Alatbukti ialah upaya atau alat yang di ajukan pihak  perkara, di  gunakan hakim sebagai  dasar didalam memutuskan  perkara  (Ruspian,  2019).  Menurut  pendapat  Susetio  Pramusinto  yang menyatakan bahwa ilmu forensik merupakan ilmu  multidisiplin yang mengaplikasikan ilmu alam,  kedokteran,  biologi,  psikologi,  kimia,    dan  kriminologi  yang  bertujuan  untuk membuktikan  adanya  tindak  pidana  atau  perkara  ilegal  dengan  cara  memeriksa  barang bukti atau bukti fisik dalam suatu perkara. Pengertian mengenai Laboratorium Forensik yang selanjutnya dapat ditemukan dalam (Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009).
Selanjutnya  secara  filosofis  mengenai  jenis  alat  bukti  yang  dapat  diperiksa  oleh Laboratorium Forensik Kepolisian sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 10 Tahun  2009  salah  satunya  mencantumkan  deteksi  kebohongan  (polygraph)  atau  lie detector. Menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (poligraf) sebagai bagian alat perlengkapan  yang  ada  di  laboratorium  forensik,  peraturan  kapolri  tersebut  didasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil dari pemeriksaan menggunakan deteksi kebohongan  dapat  digolongkan  sebagai  bukti  tertulis.  Namun  tidak  dapat  dikatakan sebagai akta melainkan surat yang memuat pernyataan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli laboratorium forensik komputer sebagai keperluan pihak lainnya serta pembuktian di pengadilan.
Laboratorium  forensic  merupakan  tempat  yang  dapat  dilakukan  pemeriksaan penggunaan lie detector dalam hal ini berkaitan dengan jenis-jenis barang bukti. Landasan dasar penggunaan polygraph yaitu mencari kebenaran materil melalui hukum formil. Dalam rangka  mencari  dan  mendapatkan  alat  bukti  dengan  metode  yang  bersifat  scientific investigation. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu sistem pembuktian tahap awal terhadap perkara yang sedang diperiksa. Menurut Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 atau yang biasanya dikenal dengan sebutan KUHAP yang mengenal 4 (empat) teori sistem pembuktian antara lain yaitu:(Yurina Ningsi Eato, 2017)  (1) Conviction Raisonee: pada sistem ini tidak hanya saja didasarkan keyakinan hakim yang tertutup tanpa disertai alasan yang masuk akal, yang logis; (2) Contviction In Time Sistem: merupakan keyakinan hakim dapat menjatuhkan  hukuman  kepada  seorang  terdakwa  tanpa  didukung  oleh  alat  bukti  yang cukup semata-mata berdasarkan keyakinan belaka; (3) Sistem pembuktian menurut negatief
wettlijk stelsel: ialah dalam hal ini keseimbangan kedua sistem yang saling bertolak belakang karena system ini mengabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut UU secara positif dengan menurut keyakinan. (4) Positief wettelijke bewijstheorie: salah atau tidaknya terdakwa,  ditentukan  hanya  dengan  alat-alat  bukti  yang  ditentukan  undang-undang. Adapun pendapat menurut Eddy O. S. Hiariej, di Indonesia bewitjstheorie  dalam hukum sistem  pembuktian  pidana  menerapkan  system  pembuktian  negative  karena  teori pembuktian ini berlandaskan pada keyakinan hakim yang timbul berdasarkan pada cara dan menurut Pasal 183 KUHAP yang mengatur Undang-Undang secara negatif (I Ketut Sudjana, 2016).10  Sedangkan  Andi  Hamzah  yang  mengutarakan  bahwa  konsekuensi  yang ditimbulkan  rumusan  pada  Pasal  183  KUHAP  (Andi  Hamzah,  2014).  Berdasarkan  pasal tersebut apabila suatu perkara terbukti sah (minimal memperoleh 2 alat bukti) dan hakim memperoleh  keyakinannya  bahwa  terdakwalah  bersalah  melakukan  suatu  tindak  pidana yang  benar  terjadi,  namun  jika  tidak  meyakinkan  maka  hakim  tidak  dapat  menjatuhkan putusan pemidanaan (Susanto, 2018). Sebelumnya perlu diketahui alat bukti ialah seluruh, atau  segala  sesuatu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  peristiwa,  bawasanya  dapat dipergunakan  sebagai  bahan  pembuktian  dengan  alat  bukti  tersebut,  atas  kebenaran terdapat suatu tindakan pidana. Berpedoman pada pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur  bahwa  “alat  bukti  yang  sah  ialah  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat, petunjuk, keterangan terdakwa” . Sejalan dengan bunyi pasal tersebut berkaitan dengan adanya keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara, alat  bukti tersebut dipandang oleh hakim, dipergunakan membuat kronologi kasus secara obyektif dari perspektif dan sisi hakim  itu  sendiri.  Berlandaskan  penjelasan  tersebut  berarti  kebebasan  untuk memilih,apakah akan memakai hasil pemeriksaan poligraf tersebut dapat tergolong sebagai keterangan ahli, alatbukti surat, atau oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan sama sekali.
Bertalian  dengan  kemajuan  technology,  khususnya  yang  terkait  dengan  sistem elektronik, sebagai alat bukti sehingga dapat mengacu pada Pasal 5 angka 1 UU No. 11/2008 yang memuat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Melalui UU No. 11 Tahun 2008 m embawa inovasi terdapat perluasan makna informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Pasal 5 angka 2 UU No.  11  Tahun  2008,  yang  berbunyi  “Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang  berlaku  di  Indonesia”.  Sehingga berdasarkan  acuan  tersebut  lie  detector  (poligraf)  ialah  jenis  alat  bantu  yang  mengukur perubahan  reaksi  fisiologis  misalnya    denyut  nadi,  pernafasaan  dan  detak  jantung berdasarkan  tipuan  pikiran  yang  melibatkan  faktor  kecemasan.  Setiap  upaya  sadar  oleh individu yang rasional untuk menipu akan secara spontan dan tidak terkendali. Dalam hal
ini  pemakaian  alat  pendeteksi  kebohongan  (lie  detector)  masih  sangat  riskan  karena penggunaan  teknologi  belum  di  atur    secara    tegas    didalam    Kitab    Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  sehingga diperlukan keterangan seorang ahli atas keabsahan alat pendeteksi  kebohongan  (lie  detector).  Keterangan  seorang  ahli  dalam  hal  ini  yakni keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hukum tertulis nasional acara pidana di Indonesia berlandaskan KUHAP mengatur tentang alat bukti dan barang bukti, namun tidak dijelaskan secara rinci lebih lanjut mengenai apa itu barang bukti dan alat bukti. Kedudukan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Terhadap Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Landasan dasarnya dapat dikatakan bahwa bukti ilmiah pada umumnya, pengajuan bukti tambahan oleh penuntut umum dan penyidik guna menggungkap suatu kasus tindak pidana. Adanya kemungkinan buktiilmiah belum dapat diterima, biasanya karena tingkat validitasi  pengakuan  pelaku  tindak  pidana  yang  masih  diragukan.  Seseorang  dianggap bersalah jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam penyelesaian perkara  pidana  .14  Penggunaan  lie  detector  didasarkan  pada  pertimbangan  penyidik, karena secara umum sifatnya hanya sebagai alternative yang artinya tidak harus digunakan, hanya  ketika  penyidik  merasa  membutuhkan  di  dalam  penyidikannya.  Contohnya  saat kurang saksi dan diperlukannya kesaksian dari tersangka. Lie detector sebagai alat pengukur apakah seseorang tidak berkata jujur yang dapat dideteksi melalui tingkat emosinya yang mengakibatkan  muncul  reaksi  nampak  pengukuran  pada  frekuensi  denyut  nadi, tekanandarah, laju pernafasan, dan respon pada kulit. Tujuan dari penggunaan alat bantu pendeteksi  kebohongan  (lie  detector)  yakni  untuk  menentukan  apakah  tersangka berbohong saat menjawab pertanyaan penyidik, itulah yang menjadi dasar digunakannya alat  pendeteksi  kebohongan  (lie  detector)  oleh  penyidik  dalam  memberikan  keyakinan kepada hakim pada proses persidangan. Selain itu untuk mendapat bukti dan penemuan terbaru.  Pada  umumnya  pembuktian  dalam  suatu  perkara  pidana  dilakukan  sejak diketahui,teridentifikasi timbulnya  peristiwa hukum,  karena  lie  detector digunakan hanya sebagai alatpelengkap dalam suatu proses pemeriksaan.
Metode  yang  menggunakan  lie  detector  dalam  pengujian  kebohongan  dilakukan dengan mengamati respon tubuh seseorang pada saat berbohong. Pada umumnya orang yang  sedang  berbohong  akan  mengalami  tekanan  (stress)  dan  manifestasi  stress  dapat terlihat  dalam  berbagai  bentuk  (panas  yang  dikeluarkan  pada  kulit,  produksi  keringat, gesture, perubahan suara, dan lain lain) (I. Gede  Aris Gunadi & Agus  Harjoko, 2012). Pada dasarnya lie detector merupakan kombinasi dari alat medis untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia. Saat menjawab rentetan pertanyaan penyidik, poligraf tersebut  akan  merekam  semua  aktivitas  fisik  tersangka  atau  saksi.  Reaksi  sikologis  yang
terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa disadari dapat mempengaruhi fungsi organ  tubuhnya,  dari  sensor  yang  ditempelkan  pada  tubuhnya,  penyelidik  dapat mengetahui  apakah  ada  perubahan  abnormal  pada  fungsi  tubuh  tersebut.  Jika  hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari lie detector yang diberikan oleh ahli, maka yang  dimaksud  adalah  ahli  laboratorium  forensik  komputer  dalam  hal  ini.  Penerapan pemakaian alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector) dalam hal ini diharapkan agar hakim  harus  berhati-hati  dan  tepat  saat  menggunakan  informasi  dan  definisi  transaksi elektronik,  maka  berkaitan  dengan  hal  tersebut  pada  proses  persidangan  hakim  harus berpedoman  pada  ketentuan  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan “Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masya rakat.” Hukum yang berlaku di Indonesia mengacu dan menganut “open system” berkaitan dengan fungsi hakim. Dalam hal ini berarti hukum yang tertulis, terbuka atas masukan dari faktor lainnya bersifat non-hukum (Ramiyanto, 2017). Hasil dari pemeriksaan penyidik menggunakan alat bantu  pendeteksi  kebohongan,  saat  dilakukannya  penerapan  tersebut  pada  tersangka bukanlah menjadi alat bukti utama (main) untuk memperoleh atau menggali keterangan saksi. Konsekuensi pemeriksaan yang menggunakan lie detector atau poligraf tersebut tidak dapat  berdiri  sendiri,  tetapi  diperlukan  2  (dua)  untuk  menyempurnakan  elemen  hukum pidana yang tidak dapat dideteksi yakni bukti perbuatan (aktus reus) dan sikap batin atau pikiran jahat (mens rea).
Penggunaan  alat  bantu  pendeteksi  kebohongan  (lie  detector)  sangat  rentan kebenarannya, karena jika dilihat dari denyut nadi dan detak jantung akan berjalan secara normal. Tetapi apabila orang tersebut tidak jujur maka ditandai dengan adanya perubahan fisik dari  denyut nadi atau  detak jantung. Perubahan fisik tersebut  dapat terjadi apabila dipengaruhi  keadaan  di sekitarnya. Misalnya jika orang  itu tidak dalam kondisi  baik (fit), karena  adanya  tekanan,  yang  menyebabkan  orang  tersebut  menjadi  berdebar.  Ada beberapa pendapat bahwa hasil dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan atau lie detector tersebut dapat terganggu atau dimanipulasi akurasinya sebagai dampak dari beberapa kendala seperti sakit atau lelah, stress dan gugup. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut diperlukannya penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.
Polygraph  biasanya  digunakan  pada  tindak  pidana  umum,  seperti    tindak  pidana pembunuhan,  pencurian,  dan  pemerkosaan.  Pengujian  menggunakan  liedetector  juga dapat dipakai pada kasus tindak pidana khusus, contohnya korupsi. Namun faktanya deteksi kebohongan (lie detector) dalam tindak pidana, penyidik jarang menggunakan (polygraf) dalam proses pemeriksaan, karena dalam kasus korupsi alat bukti sudah cukup sehingga penyidik tidak perlu  lagi  menggunakan  poligraf. Namun pada praktiknya, dalam tindak
pidana korupsi, alat  deteksi  kebohongan jarang digunakan saat pemeriksaan, karena alat bukti yang ada sudah mencukupi sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf. Namun  terkadang  sulit  bagi  penyidik  untuk  melihat  kebohongan  seseorang  sebagai mekanisme  pertahanan  diri  guna  terhindar  dari  permasalahan  yang  berkaitan  dengan hukum,  agar  memperoleh  fakta  yang  lebih  tepat  dan  akurat,  penyidik  kepolisian  perlu melakukan kerjasama dengan ahli psikolog atau dokter yang membantu menganalisa hasil kerja dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (lie detector), sehingga hasilnya akan  lebih  akurat  dan  obyektif.  Terutama  pada  kasus  pembunuhan  berencana,  yang disampaikan ahli yang disumpah, maka keterangan tentang hasil alat  bantu pendeteksi kebohongan  (lie  detector)  atau  polygraph  dapat  diterima  oleh  pengadilandan  bisa digolongkan kedalam alat bukti surat maupun alat bukti berupa keterangan ahli.
Peranan  lie  detector  sebagai  alat  bantu  bukti  petunjuk  pada  penyidikan  dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya  kecurigaan penyidik terhadap  pengakuan saksi  maupun  pelaku  tindak  pidana.  Tetapi  jika  dianalisis  lebih  lanjut  hasil  pemeriksaan poligraf, sebenarnya bersumber dari analisa kepada tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu sebelum dikategorikan hasil pemeriksaan lie detector pentingnya ditelaah lebih lanjut apakah telah sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar. Standart kualifikasi seorang pemeriksa poligraf,salah satunya seperti  pendapat  Judy  Hails,  pemeriksa  poligraf  harus  melewati  6  bulan  masa  pelatihan dikarenakan keterampilan dan kemampuan pemeriksa poligraf adalah kunci dari validitas sebagai bukti ilmiahnya .22
Kedudukan  alat  bantu  deteksi  kebohongan  (lie  detector)  atau  poligraf  memiliki keterkaitan dengan (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184 ayat (1), yaitu kertas print out hasil pemeriksaan menggunakan poligraf yang ditujukan guna mendapatkan temuan keterangan pelaku dan saksi yang kemudian dapat dijadikan berkas tambahan yang dalam hal ini artinya bukanlah  alatbukti  utama  dalam  persidangan  (dikatakan  sah  apabila  memenuhi  unsur- unsur harus adanya analisis keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi analisis gambar grafik). Pemeriksa-pemeriksa lie detektor tersebut mengakui bahwa, untuk menggunakan  alat  bantu  pendeteksi  kebohongan  (lie  detector)  tersebut,  dibutuhkan keahlian  lainnya  terutama  bidang  psikologi,  dan  mereka  sudah  mengamanahkan  dalam menggunakannya.23  Selain  itu,  KUHAP  pun  tidak  secara  eksplisit  mengatur  tentang kualifikasi ahli yang bagaimana dihadirkan dalam persidangan, apakah asalkan ia dianggap mempunyai  kemampuan  khusus  pada  bidangnya  serta  keterangan  yang  diberikannya berdasarkan pengetahuannya maka dinilai sah.

## SIMPULAN
Menurut Pasal 184 KUHAP, alat pendeteksi kebohongan atau poligraf adalah alat bukti dengan  sistem kendali negatif (negatief wettelijk berwijstheorie)  dan didukung oleh UU No.  11/2008  tentang  pengakuan  kasus  pidana.  Pentingnya  kedudukan  alat  pendeteksi kebohongan (KUHAP) dalam tahap penyidikan tindak pidana menurut § 184 ayat 1 ayat 1 dapat digunakan dalam bentuk cetak untuk melengkapi berkas penyidikan yang digunakan untuk pembuktian dalam  perkara pidana  dan konfirmasi misalnya. informasi dari psikolog forensik yang mempresentasikan konten hasil analisis grafis. Pernyataan tertulis dari hasil uji pendeteksi kebohongan (poligraf) atau poligraf merupakan alat bukti yang kemudian dapat digolongkan  sebagai  pendapat  atau  nasihat  ahli    dan  alat  bukti  surat.  Keabsahan  hasil pemeriksaan poligraf bukanlah alat bukti yang terpenting, karena tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu diperlukan pengetahuan ahli. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk  memperoleh  pendapat  ahli  yang  sah  di  pengadilan,  karena  hal  tersebut  sesuai dengan ketentuan § 184 ayat 1 UU. 8/1981 atau biasa disingkat  KUHAP. Ini mengacu pada penggunaan alat pendeteksi kebohongan, yang secara implisit merupakan bagian dari bukti hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Bastianto Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. Yuridika, 32(1).
Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
I.  Gede   Aris  Gunadi,  &  Agus   Harjoko.  (2012).  Telaah   Metode-metode   Pendeteksi Kebohongan. IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems) , 6(2). I  Ketut  Sudjana.  (2016). Buku  Ajar  Hukum  Acara  Pidana  Dan  Praktek  Peradilan  Pidana. Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers .
Isma, Nur Laili, & Arima Koyimatun. (2014). Kekuatan  pembuktian  alat  bukti  informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian  tindak pidana. Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada , 1(2).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Mohammad Saleh, & Lilik Mulyadi. (2012). Bunga rampai hukum acara perdata Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya. Alumni.
Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Dalam Proses Penyidikan.
(2018). Dona Raisa Monica. Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung .
Peter Mahmud Marzuki. (2014). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Ramiyanto. (2017). Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6(3).
Ruspian. (2019). Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau , VI(2).
Susanto.  (2018).  Kedudukan  Hasil  Audit  Investigatif  Pada  Kekayaan  Badan  Usaha  Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. Jurnal Cita Hukum , 6(1).
Yurina Ningsi Eato. (2017). Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana. Lex Crimen , 6(2).