PERAN STRATEGIS  PROFESI PUBLIC RELATIONS DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN BERBASIS NILAI SPIRITUAL *
Studi Deskriptif Analitis terhadap Peran Strategis Profesi Public Relations  Sebagai Fasilitator Kemitraan Antara Pemerintah, Komunitas Sipil dan Komunitas Bisnis dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat
Ani Yuningsih **

## Abstrak
Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis realitas  sosial  yang  terjadi  di  kalangan  profesi  public  relations  (PR), sebagai  profesi  yang  diharapkan  mampu  berperan  secara  strategis  dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat
Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  menjawab:  1)  Bagaimana  peran profesi public relations dalam membangun nilai-nilai utama dari corporate culture  di    perusahaan  atau  organisasinya  ?;  2)  Bagaimana  peran  profesi PR  dalam  mentransformasi  dan  mensosialisasikan  nilai-nilai  spiritual corporate  social  responsibility  di    perusahaan  atau  organisasinya  ?;  3) Bagaimana peran perusahaan atau organisasinya dalam meningkatkan IPM di Jawa Barat ?; 4) Faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan IPM di Jawa Barat ?; dan 5) Kendala apa saja yang dihadapi dalam  membangun  kemitraan  dengan  pemerintah  dan  komunitas  sipil lainnya untuk berpartisipasi dalam peningkatan IPM di Jawa Barat ?
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  analisis,  dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada para praktisi dan akademisi public relations  di  Jawa  Barat,  yang  hadir  pada  Seminar  Public  Relations    dan Musyawarah  Daerah  Humas  2006,  BPC  Cabang  Bandung-Jawa  Barat, tanggal 13 September 2006, di Hotel Savoy Homan Bandung. Peneliti juga melakukan  wawancara  mendalam  kepada  para  narasumber  yang  sekaligus menjadi responden dalam penelitian ini.
* Naskah  Pemenang  Juara  Harapan  III  Lomba  Karya  Tulis  Ilmiah  (LKTI)  Dosen Unisba TA. 2006/2007
** Ani Yuningsih, Dra., M.Si., adalah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 497
Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
Dari  70  kuesioner  yang  disebarkan,  hanya  sebanyak  52  yang  bisa diolah  dan  dianalisis.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa:  1)  Profesi  PR berperan  strategis  dalam  membangun  nilai-nilai  utama  yang  akan  menjadi fondasi  bagi  bangunan  budaya  perusahaan  (corporate  culture)  dimana  ia berkarya; 2) Profesi PR juga berperan strategis dalam proses transformasi dan  sosialisasi  nilai-nilai  spiritual  yang  diwujudkan  ke  dalam  peluncuran program-program CSR perusahaan/lembaga; 3) Peran perusahaan/lembaga dalam  meningkatkan  IPM  adalah  menjalin  kemitraan  dengan  pemerintah dan  komunitas  sipil  lainnya;  4)  media  literacy  dan  advokasi  LSM  yang matang  terarah  merupakan  faktor  yang  perlu  diperhatikan;  5)  kendala internal  yaitu  rendahnya  antusiasme  pimpinan  terhadap  CSR,  sedangkan kendala  eksternal  yaitu  ego  sektoral  dari  berbagai  lembaga  yang  terkait dengan program peningkatan IPM di Jawa Barat.
Kata  Kunci  :    Nilai  Spiritual,  Corporate  Culture,  Corporate  Social Responsibility,  dan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Berbagai  peran  dapat  dimainkan  perguruan  tinggi  dalam  upaya meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Barat.  Begitu  pula para  akademisi  dalam  disiplin  ilmu  komunikasi  khususnya  bidang  humas atau  public  relations,  terpanggil  untuk  menggali  serta  merangkum  berbagai sumbang  pemikiran  dari  kalangan  profesional  (teoritisi  dan  praktisi  )  di bidang public relations di Jawa Barat.
Penelitian  ini  bermaksud  memberikan  gambaran  tentang  upaya  dan peran  strategis  mereka  dalam  melaksanakan  berbagai  program  kerja  yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan IPM.
Di  kalangan  profesi  public  relations,  konsep-konsep Good Governance,  Community  Development ,  dan  yang  paling  akhir Corporate Sosial  Responsibility kini  senantiasa  didengungkan,  namun  apakah  konsep yang begitu sakral itu hanya berada di tataran wacana ? Sehingga data angka kemiskinan,  turunnya  kesehatan  (harapan  hidup),  serta  anak  putus  sekolah masih cukup tinggi,  dan bahkan bencana busung lapar yang mestinya dapat dihindarkan menjadi marak dan merambah di tahun 2006 ini.
Data  jumlah  penduduk  miskin  :  tahun  1997  terjadi  krisis  moneter, sehingga tahun 1998 jumlah penduduk miskin membengkak menjadi hampir 50  juta  jiwa  atau  24  persen  dari  jumlah  penduduk,  melalui  program  Jaring Pengaman  Sosial  (JPS)  yang  diturunkan  secara  besar-besaran  membuat jumlah penduduk miskin periode 1999-2005 menurun kembali menjadi 35,1 juta  jiwa  (15,97  persen).  Namun  periode  2005-2006  jumlah  penduduk miskin  kembali  bertambah  sebesar  3,95  juta  (Kartasasmita,  Kompas, September 2006).
Dalam  laporan  pertanggungjawabannya  pada  16  Agustus  2006  di sidang paripurna DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyampaikan  data  kemiskinan  yang  mengejutkan  tersebut,  yang selanjutnya  mengundang  banyak  polemik.    Polemik  tersebut  wajar  karena kemiskinan  menyangkut  martabat  setiap  orang,  bahkan  martabat  bangsa. Adanya  polemik  tersebut  membangkitkan  kesadaran  kita  semua  bahwa kemiskinan  masih  ada  secara  sangat  serius  sehingga  perlu  segera  kita  atasi. Tidak  ada  alasan  bagi  kita  untuk  menuding  salah  satu  pihak,  misalnya pemerintah  sebagai  yang  paling  bertanggung  jawab  atas  penanggulangan kemiskinan tersebut.
Selain itu menurut Dadang S. Anshori (2006) : Indonesia  kerapkali  dikejutkan  dengan  laporan  badan  dunia  UNDP (United  Nations  Development  Programs) yang  menyebutkan  nomor urut  kualitas  SDM  di  dunia.  Persoalannya  karena  setiap  kali  laporan tersebut  dikeluarkan,  posisi  SDM  Indonesia  semakin  menurun. Lembaga  ini  bukan  hanya  telah  meyakinkan  strata  kualitas  suatu bangsa,  tetapi  juga  telah  melahirkan  penghampiran  baru  dalam mengukur  keberhasilan  pembangunan  suatu  bangsa  yang  dinamai human  development  index (HDI)  atau  indeks  pembangunan  manusia (IPM).
Lebih lanjut dikemukakan : Pada  tahun  1999  angka  harapan  hidup,  rata-rata  lama  sekolah,  dan angka  melek  huruf  sebenarnya  mengalami  kenaikan  yang  signifikan, namun  komposit  pendapatan  perkapita  menurun  drastis  sehingga berimbas secara serius terhadap HDI Indonesia. Berdasarkan data-data beberapa  hal  penting  tentang  HDI  di  Indonesia  (2001):  pertama,  di antara  26  provinsi  di  Indonesia  tidak  satu  pun  yang  termasuk  dalam kategori  tinggi (high  category), dengan  nilai  di  atas  80.  Sebanyak  8 provinsi  termasuk  ke  dalam  kategori upper-medium dengan  jarak
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 499 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
rentang  66,00-79,00.  Sebanyak  18  provinsi  dikategorikan  ke  dalam lower-medium (50,00-65,99) (Anshori, 2006 : 2).
Terlepas  dari  adanya  beberapa  pandangan  kontroversial  tentang indikator  pengukuran  derajat  keberhasilan  pembangunan  manusia  yang dikemukakan  badan dunia UNDP tersebut, menurut Anshori (2006 : 3) :
Jawa  Barat  merupakan  provinsi  yang  menggunakan  HDI  sebagai indikator  keberhasilan  pembangunan.  Di  Jawa  Barat  ada  dua  daerah  yang dijadikan pilot project pengembangan dan aplikasi HDI, yakni Bandung dan Tangerang.  Dalam  laporan  pembangunan  manusia  Indonesia  (2001:67), Towards  a  New  Consensus,  Democracy  and  a  humand  development  in Indonesia, disebutkan  bahwa  Jawa  Barat  dengan  target  HDI  80  pada  tahun 2010  merupakan  provinsi  yang  memiliki  target  ambisius,  mengingat pertumbuhan HDI selama ini dinilai rendah.
Dengan target ambisius demikian, pemerintah Jawa  Barat mesti bahu membahu  dengan  berbagai  komunitas  yang  merupakan  bagian  dari  sistem kehidupan  masyarakat  Jawa  Barat.  Apalagi  pemerintah  provinsi  melalui Gubernur  Jawa  Barat,  Danny  Setiawan,  dengan  gamblang  menyebutkan peran  provinsi    hanya  sebesar  36  %  dalam  pencapaian  IPM.  Sedangkan sisanya  sebesar  64  %  berasal  dari  stakeholders  yang  ada  di  Jawa  Barat (dalam Sulendrakusuma, 2006 : 1). Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan stakeholders  (pemangku  kepentingan)  yang  ada  di  Jawa  Barat  ? Stakeholders  tidak  lain  adalah  berbagai  komunitas  yang  ada  di  Jawa  Barat, baik  pemerintah  kabupaten/kota,  komunitas  bisnis,  maupun  komunitas  sipil lainnya.  Apakah  tingkat  kesadaran  ( awareness )  dari  para  stakeholders tersebut tentang pentingnya pencapaian target HDI/IPM 80 pada tahun 2010 tersebut  telah  cukup  memadai,  serta  apakah  mereka  juga respect terhadap visi  dari  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  tersebut  ?  Kemudian  upaya  dan sinergi  apa  yang  telah  mereka  lakukan  untuk  mendukung  pencapaian  target tersebut ?
Ujung  tombak  fasilitator  dan  mediator  para  stakeholders  yang  terdiri dari  lembaga  pemerintahan,  lembaga  bisnis,  maupun  organisasi-organisasi sipil seperti LSM dan lain sebagainya, baik di Jawa Barat maupun di wilayah Indonesia  lainnya,  bila  mengacu  pada  fungsi  manajemen  komunikasi perusahaan, mestinya dilakukan oleh Humas atau personal yang bergerak di bidang profesi public relations. Siapapun insan yang  memilih profesi public relations  sebagai  bidang  pekerjaannya,  secara  etika  profesi,  seyogyanya memiliki  panggilan  jiwa  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial
pemerintahan/perusahaan/organisasi,  dengan  membangun  kemitraan  yang kohesif  dalam  ikut  serta  menanggulangi  kemiskinan  dan  pada  gilirannya meningkatkan IPM  wilayah dimana dia berkarya.
Tanggung  jawab sosial perusahaan/lembaga baik pemerintah  maupun swasta,  atau  dikenal  dengan  istilah Corporate  Social  Responsibility (CSR), adalah  kewajiban  untuk  membangun  dan  membantu  masyarakat  di  mana perusahaan/lembaga  tersebut  berada.  Kesenjangan  antara  si  kaya  dengan  si miskin,  ketidakberdayaan  pemerintah  untuk  menangani  masalah  sosial- ekonomi  masyarakatnya,  peningkatan  daya  kritis  dan  kontrol  sosial masyarakat,    tuntutan  akan  transparansi,  dan  harapan-harapan  akan  IPM yang  akan  datang,  dalam  jangka  panjang  akan  berdampak  pada  reputasi perusahaan atau lembaga di mana seorang public relations officer bekerja.
Mengapa  demikian  ?  Karena  di  kalangan  masyarakat  akan  muncul suatu prasangka bahwa para praktisi dan teoritisi PR selama ini lebih banyak terbuai  oleh  upaya-upaya  membangun  merk, positioning ,  iklan  testimonial, dan  aspek-aspek  promosi  atau  publisitas  PR  lainnya  yang  dipersepsi  lebih menggiurkan dan lebih menjanjikan. Padahal disisi lain lingkungan sosial di mana  perusahaan  itu  berada  dalam  kondisi  memprihatinkan,  semakin  lebar jurang  kesenjangan  ini,  maka  semua  upaya  PR  membangun  reputasi perusahaan tadi pada akhirnya akan dengan mudah diluluhlantakkan.  Untuk itu,  kalangan  pelaku  bisnis,  dan  para  ulama/agamawan,  dan  budayawan, akhir-akhir ini duduk bersama melakukan suatu dialog interaktif, dan sampai pada  suatu  kesimpulan  perlunya  dilakukan  proses  transformasi  nilai-nilai spiritual ke dalam perilaku para pelaku bisnis (Sularto, Kompas, September : 2006).  Melalui  proses  transformasi  ini  diharapkan  tumbuh core  values dari budaya  perusahaan/organisasi  ( corporate  culture ),  yang  nantinya  akan melahirkan  kesadaran pentingnya  membangun  kemitraan dengan  komunitas pemerintah dan komunitas sipil lainnya dalam merealisasikan tanggungjawab  sosial,  khususnya  dalam  mengentaskan  kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Terdorong  oleh  realita  tadi,  penulis  melakukan  penelitian  terhadap kalangan  profesional  humas/public  relations  di  Jawa  Barat,  tentang  peran strategis  mereka dalam  membangun kemitraan dengan kalangan pemerintah dan  komunitas  sipil  lainnya,  dalam  upaya-upaya  langsung  maupun  tidak langsung untuk meningkatkan IPM di Jawa Barat, dengan rumusan masalah “ Peran  Strategis  Profesi  Public  Relations    Sebagai  Fasilitator  Kemitraan
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 501 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
Pemerintah, Komunitas Sipil dan Komunitas Bisnis Berbasis Nilai Spiritual dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat ”

## 1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut,  dirinci  beberapa  identifikasi masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana peran  profesi public relations  dalam  membangun  nilai-nilai utama dari corporate culture di  perusahaan atau organisasinya ?
2) Bagaimana  peran  profesi  public  relations  dalam  mentransformasi  dan mensosialisasikan nilai-nilai spiritual Corporate Social Responsibility di perusahaan atau organisasinya ?
3) Bagaimana  peran  perusahaan  atau  organisasi  dalam  meningkatkan  IPM di Jawa Barat ?
4) Faktor  apa  saja  yang  harus  diperhatikan  dalam  upaya  peningkatan  IPM di Jawa Barat ?
5) Kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  membangun  kemitraan  dengan pemerintah  dan  komunitas  sipil  lainnya  untuk  berpartisipasi  dalam meningkatkan IPM di Jawa Barat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

## 1.3.1 Tujuan Umum
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  tumbuh  kepedulian  dan  kesadaran pada  diri  para  stakeholders  di  Jawa  Barat,  baik  pemerintah,  pelaku  bisnis, maupun  komunitas  sipil  lainnya,  akan  pentingnya  membangun  kemitraan dalam  mengentaskan  kemiskinan  sebagai  salah  satu  indikator  IPM  di  Jawa Barat.  Selain  itu  juga  diharapkan  terbangun  pemahaman  bahwa  kemitraan yang  kohesif,  akan  terbangun  melalui  landasan  nilai-nilai  spiritual  yang kokoh,  yang  diwujudkan  melalui    program-program Corporate  Social Responsibility.

## 1.3.1 Tujuan Khusus
Ujung  tombak  dari  implementasi  kebijakan  perusahaan  atau  lembaga tersebut  adalah  personal-personal  yang  bergerak  dibidang  profesi  public
relations.  Namun  melalui  penelitian  ini  secara  khusus  dapat  diketahui  lebih jauh tentang :
1) Peran    profesi  public  relations  dalam  membangun  nilai-nilai  dasar  dari corporate culture di  perusahaan atau organisasi
2) Peran  profesi  public  relations  dalam  mensosialisasikan  nilai-nilai spiritual Corporate  Social  Responsibility di    perusahaan  atau organisasinya
3) Peran  komunitas  bisnis  atau  organisasi  sipil    dalam  meningkatkan  IPM di Jawa Barat
4) Faktor-faktor yang  harus diperhatikan  dalam upaya peningkatan IPM di Jawa Barat
5) Kendala    yang  dihadapi  dalam  membangun  kemitraan  dengan pemerintah  dan  komunitas  sipil  lainnya  untuk  turut  serta  dalam meningkatkan IPM di Jawa Barat

## 1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian
Pembahasan  beberapa  masalah  dalam  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

## 1.4.1 Manfaat Secara Teoritis (Bagi Pengembangan Ilmu)
1) Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  sumbangan  pemikiran dalam  pengembangan  ilmu  sosial,  khususnya  ilmu  komunikasi  bidang public relations.
2) Bagi  pengembangan  public  relations,  diharapkan  dapat  menambah  dan memperluas  khasanah  keilmuan,  dimana  berdasarkan  studi  deskriptif analitis  terhadap  sejumlah  personal  yang  berprofesi  sebagai  public relations  ini,  dapat  dieksplorasi  dan  diperoleh  gambaran  tentang  peran aktual dan fungsi manajemen pesan komunikasi di bidang profesi public relations, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanggung jawab sosial  perusahaan/organisasi,  sebagai  aspek  etika  yang  esensial  dalam kehumasan.
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 503 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
3) Hasil  penelitian  ini    diharapkan  juga  dapat  melahirkan  proposisi- proposisi  atau  temuan  ilmiah,  baik  yang  bersifat  aplikatif  maupun  yang bersifat teoritik bagi pengembangan penelitian public relations.

## 1.4.2 Secara Praktis (Bagi Penerapan Ilmu)
1) Hasil  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  masukan  dan  kesadaran ( awareness )  kepada  para  personal  profesi  public  relations,  tentang pentingnya  nilai-nilai  spiritual  sebagai  wujud  dari  implementasi  etika profesi  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial perusahaan/lembaga/organisasinya.
2) Hasil penelitian ini  juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku bisnis, maupun pengelola organisasi sipil lainnya, agar ketika  menyusun corporate  culture nya  menyadari  arti  penting membangun  kemitraan  dengan  komunitas  di  wilayah  operasional perusahaannya. Sehingga keberadaannya diakui  dan  dibutuhkan sebagai stakeholders pendukung tercapainya IPM ideal di Jawa Barat.

## 1.5. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  analisis.  Jalaluddin  Rakhmat  (1999  :  24)  mendefinisikan metode deskriptif analisis sebagai berikut :
“…suatu metode yang membahas suatu masalah dengan memaparkan, menafsirkan,  dan  menulis  suatu  keadaan  atau  peristiwa  yang kemudian dianalisis serta mengambil kesimpulan umum  dari  masalah yang  dibahas.  Penelitian  ini  tidak  mencari  atau  menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi”

## 1.5.1 Populasi dan Sampel
Populasi atau kumpulan objek penelitian sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, adalah para praktisi dan akademisi public relations yang bekerja  di  berbagai  lembaga/instansi,  baik  pemerintahan,  perusahaan, maupun organisasi sipil lainnya di Jawa Barat.
Adapun    teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah accidental  sampling atau  sampling  kebetulan.  Para  praktisi  dan  teoritisi
profesi public relations  yang dijadikan objek penelitian adalah  mereka yang hadir  dalam  kegiatan  Seminar  Public  Relations  dan  Musyawarah  Daerah Asosiasi Profesi Humas se-Jawa Barat (PERHUMAS CABANG Bandung - Jawa  Barat),  pada  tanggal  13  September  2006  di  Hotel  Savoy  Homann- Bandung.

## 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data penelitian secara lengkap, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1) Kuesioner ,  menyebarkan  daftar  pertanyaan  tertulis  dan  disusun  secara sistematis sesuai dengan kebutuhan data penelitian.
2) Studi  kepustakaan ,  informasi  dalam  penelitian  ini  juga  diperoleh melalui  sumber-sumber  tertulis  sebagai  data  sekunder,  antara  lain  dari buku, makalah, artikel, dan literatur yang relevan dengan penelitian.
3) Wawancara , peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk  menggali  data  secara  lebih  lengkap,  dan  untuk  konfirmasi  lebih lanjut tentang beberapa pemikiran yang tertangkap melalui kuesioner.
4) Pengamatan, peneliti  mengamati  dan  menyimak,  serta  mencatat pemikiran  responden  selama  dialog  interaktif  berlangsung  dalam seminar, tempat penelitian dilakukan.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Public Relations
Public  relations atau  humas  merupakan  salah  satu  metode  untuk berkomunikasi secara strategis  dengan seluruh constituent organisasi. Seitel (1998)  dalam  Sutisna  mengatakan  bahwa  setiap  organisasi  memiliki hubungan  masyarakat  baik  diinginkan  ataupun  tidak.  Public  relations  atau humas mempengaruhi hampir pada aktivitas semua orang yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Setiap dari kita dengan menggunakan cara tertentu atau cara lainnya mempraktekkan humas setiap harinya.
Beberapa  definisi  hubungan  masyarakat  dapat  dikemukakan  sebagai berikut :
1) Public Relations is any situation, act, or word that influences people
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 505 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
2) Public Relations is the art of making your company liked and respected by its employees, Its customers, the people who buy from it, the people to whom it sells.
3) Public  Relations  is  the  skilled  communication  of  ideas  to  the  various publics with the object of producing a desired result
4) Public  Relations  is  finding  out  what  people  like  about  you  and  doing more of it; finding out what they don’t like about you and doing less of it.
5) Public  Relations  is  the  management  function  which  evaluates  public attitudes, identifies the policies, and procedures of an organization with the public interest, and executes a program action (and communication) to  earn  public  understanding  and  acceptance  (Marston,  1979,  dalam Sutisna, 2003 : 327).
Humas  mempunyai  peranan  peting  dalam  mengkomunikasikan program-program  yang  ditawarkan  perusahaan/organisasi/lembaga,  dan bahkan  berperan  serta  dalam  membangun  dan  mensosialisasikan  nilai-nilai corporate culture yang menjadi landasan moral spiritual diselenggarakannya program-program tersebut.

## 2.2 Peran dan Tugas Public Relations dalam Manajemen
Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2001), kini tugas utama public relations tidak hanya mengacu pada tugas-tugas konvensional seperti di atas, namun berbagai masalah manajemen harus ditangani selaku pemegang peran utama dalam perencanaan strategis di hampir seluruh perusahaan/organisasi. Lessons  dari  hasil  penelitiannya  di  berbagai  perusahaan  di  Amerika  juga menemukan bahwa : “ …that businesses must actively monitor issues likely to impact their ability to reduce risk, make a profit, serve stakeholders, and operate  in  the  public  interest” (dalam  Cutlip,  Center,  and  Broom,  2001  : 466).  Namun  seringkali  pada  praktiknya  di  berbagai  perusahaan/organisasi, kedudukan  profesi  public  relations  tidak  diberi  tempat  strategis,  sehingga menyulitkan  untuk  berperan  maksimal  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan berbagai  publik  terkait,  yakni  harus  berperan  sebagai  agen  perubahan  di masyarakat ( change agent )
Kemudian  dalam    diskusi  diantara  para  ahli  di  bidang  public relations  pada decade 1990  an,  diperoleh  kesepakatan/kesimpulan,  bahwa
sulitnya  profesi  public  relations    berperan  penuh  sebagai  agen  perubahan  , antara lain disebabkan :
1) The connection to the bottom line is long-term and not well understood
2) Many issues require organizational change, not just communication. As a result, practitioners have to move past their traditional communication boundary to develop broader strategy.
3) The  profession  as  a  whole  has  not  embraced  issues  management  by defining it  as  a  part  of  public  relations    and  by  providing  practitioners the training needed to assume the new roles.
4) Issues  management  is  a  high-level  management  function  that  requires mature judgement, depth of experience, and sophisticated understanding of  business,  social-political  environment,  and  stakeholders  (Cutlip,
Center, and Broom, 2001 :466).
Berdasarkan  paparan  para  ahli  tersebut,    dapat  ditarik  suatu  makna bahwa  sulitnya  profesi  public  relations  berperan  sentral  sebagai  agen perubahan,  bukan  hanya  disebabkan  faktor  kebijakan  perusahaan  yang menempatkan  posisinya  yang  kurang  strategis    dalam  manajemen,  namun juga  disebabkan  beberapa  faktor  yang  ada  dalam  diri/personal  public relations  tersebut.  Antara  lain  personal  di  bidang  profesi  public  relations harus  memiliki:  wawasan  yang  luas  di  bidang  manajemen;  pertimbangan yang  matang  untuk  dapat  mengambil  keputusan  secara  matang;  memahami dunia  bisnis  secara  utuh;  menguasai  lingkungan  sosial  politik;  dan memahami  para  stakeholder.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  masalah manajemen  tidak  hanya  membutuhkan  strategi  komunikasi,  melainkan membutuhkan perubahan management yang lebih komprehensif.

## 2.3 Value dan Prinsip Dasar Profesi Public Relations
Value adalah  nilai-nilai  utama  yang  menjadi  dasar  pijakan  atau falsafah  perusahaan/lembaga.  Setiap  perusahaan/lembaga  harus  memahami, menentukan  dan  mengarahkan  penciptaan value .    Juga  harus  menetapkan metode  pengukurannya,  harus  mampu  mengidentifikasi  ranah  penciptaan dan  penghancuran value .  Melalui  ini  ia  akan  dapat  mengalokasi  sumber daya,  keuangan,  manusia,  dan  intelektual  secara  lebih  fokus,  yaitu  bahwa seluruh  pengalokasian  sumber  daya  dapat  diarahkan  ke  satu  titik  tujuan  : penciptaan value ketiga  stakeholders  utamanya.  Ketiga  stakeholders  utama
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 507 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
perusahaan  atau  lembaga  yaitu  : customer , people ,  dan share  holder (investor).
Menggerakkan  dan  menghidupkan  setiap  orang  disemua  tingkatan organisasi  ke  arah  penciptaan value ,  akan  mengurangi  bahkan  mengikis persaingan  antar  bagian  yang  diakibatkan  oleh  pluralitas  tujuan  yang  ingin dicapai, atau akibat adanya ego sektoral.
Faktor-faktor  yang  memiliki  dampak  pada  proses  penciptaan  dan perusakan value adalah value  driver . Value  driver mencakup    dua  bentuk, yaitu value level dan value risk .
1)   Value  level adalah value  driver yang  dapat  dikontrol  secara  langsung oleh  perusahaan/lembaga.  Karena  dapat  dikontrol,  perusahaan  bisa mengelola  dan  mengarahkan value  driver sesuai  misi  dan  tujuan  yang ingin dicapai. Misalnya: employee compensation , customer satisfaction, dll.
2) Value  risk adalah value  driver yang  tidak  dapat  secara  langsung dikontrol  oleh  perusahaan/lembaga,  misalnya  iklim  bisnis,  regulasi pemerintah, dll. (dalam Ananto, 2005).
Prinsip  dasar  profesi  public  relations  adalah  membangun  kemitraan atau relationship secara internal dan eksternal, berdasarkan nilai-nilai utama yang menjadi falsafah atau pedoman moral perusahaan/organisasi.
Nilai  spiritual  adalah  nilai-nilai  moral  utama  yang  menjadi  dasar pijakan  atau  falsafah  perusahaan/lembaga  yang  bersumber  dari  keyakinan, kepercayaan,  agama,  maupun  budaya,  sehingga  secara  psikologis  menjadi “ruh”  atau  motor  penggerak  utama  setiap  aktifitas  manusia  dalam manajemen korporasi tersebut. Setiap perusahaan/lembaga harus memahami, menentukan, dan mengarahkan penciptaan nilai moral spiritual ini, sehingga implementasi CSR tidak lagi sekedar menjadi tuntutan internal dan eksternal lembaga/perusahaan, tetapi sudah menjadi panggilan jiwa dari setiap anggota lembaga perusahaan.

## 2.4 Corporate Social Responsibility sebagai Program Kemitraan Dalam Meningkatkan IPM
Cutlip,  Center,  dan  Broom  (2001  :  461-466)  mengemukakan  bahwa meski  belum  ada  panduan  yang  jelas  tentang  konsep  CSR  ini,  namun  jelas bahwa CSR bukan hanya bagian dari promosi dan publisitas,  CSR berkaitan
dengan  nilai-nilai  dan  perilaku  etis  profesi  public  relations.  CSR  dilakukan bukan  karena  adanya  desakan  dan  kebutuhan  masyarakat  agar perusahaan/lembaga  berpartisipasi  dalam  pembangunan  masyarakat,  namun sudah  harus  menjadi  panggilan  jiwa  (falsafah  dan  nilai  keyakinan perusahaan/  lembaga).    CSR  bukan  hanya  sekedar  fenomena  baru  atau “trend” dalam  kegiatan dan program public relations, namun sudah  menjadi tujuan membangun kemitraan yang berlandaskan saling pengertian.
Holme  and  Watts  dalam  Ananto  (2005  :  3)  mengemukakan  bahwa CSR  tidak  lain  adalah  konsep  lama  dalam  kemasan  baru  dari  para profesional  PR  :” CSR  is  the  continuing  commitment  by  business  to  behave ethically  and  contribute  to  economic  development  while  improving  the quality  of  life  of  the  workforce  and  their  families  as  well  as  the  local community and society at large”.
Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa,    tanggung  jawab  sosial perusahaan/  lembaga  baik  pemerintah  maupun  swasta,  atau  dikenal  dengan istilah Corporate  Social  Responsibility (CSR),  adalah  kewajiban  untuk membangun
dan
membantu masyarakat di mana
perusahaan/lembaga/institusi tersebut berada. Konsep tanggung jawab sosial ini  sebenarnya  tidak  hanya  melekat  pada  perusahaan-perusahaan  yang bergerak di bidang bisnis, namun harus dimiliki dan dijalankan oleh berbagai lembaga/institusi/organisasi,  baik  yang  bergerak  di  bidang  bisnis,  politik, media massa, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

## 3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Berdasarkan  penyebaran  kuesioner  sebanyak  70  eksemplar  kepada para  praktisi  dan  akademisi  public  relations  di  Jawa  Barat,  terkumpul kembali  sebanyak  63  kuesioner,  namun  berdasarkan  kelengkapan  data  dan ketentuan  responden  harus  yang  aktifitas  pekerjaannya  berkaitan  dengan profesi  public  relations,    hanya  sebanyak  52  yang  datanya  bisa  diolah. Responden yang berasal dari instansi pemerintah adalah sebanyak 13 orang, dari  perusahaan  swasta  22  orang,  dari  organisasi  sipil  (LSM)  7  orang,  dari lembaga  lainnya    (rumah  sakit,  perguruan  tinggi,  dll)  sebanyak  10  orang. Usia responden terbanyak adalah antara 31 – 40 tahun (65 %), sisanya antara 21-30 tahun dan antara 41-50 tahun (32 %).
Pengolahan  dan  analisis  data  difokuskan    untuk  menjawab  masalah penelitian yang diuraikan ke dalam beberapa sub-bab berikut ini :
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 509 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)

## 3.1 Peran    Profesi  Public  Relations  dalam  Membangun  Nilai  Utama Corporate Culture
Berdasarkan  wawancara  dengan  praktisi  public  relations  yang diasumsikan  memiliki  tingkat  kapabilitas  profesional    dibidang    public relations,  dan  berdasarkan resume hasil  dialog  interaktif  dalam  Seminar Public  Relations  pada  tanggal  13  September  2006  di  Hotel  Savoy  Homann Bandung, diperoleh penjelasan tentang peran penting profesi public relations dalam  membangun  nilai-nilai  utama  yang  akan  menjadi  fondasi  bagi bangunan budaya perusahaan ( corporate culture ) di mana ia berkarya. Nilai –nilai  dalam corporate  culture inilah  yang  kemudian  akan  menjadi landasan/pedoman dalam menyusun program Corporate Social
Responsibility ,  sebagai  bentuk  dedikasi  dan  komitmen  seorang public relations officer dalam menjalankan profesi secara beretika.
“…Pikiran Rakyat memiliki banyak program kegiatan tanggung jawab sosial, di bawah bagian humas ( corporate communication ), antara lain memberikan  bantuan  bagi  korban  bencana  alam,  beasiswa,  sponsor kegiatan sosial dan  kemanusiaan. Bahkan  kami juga  melalui program humas  memotivasi,  memotori,  dan  memfasilitasi  kegiatan  tanggung jawab  sosial  dari  perusahaan/lembaga  lainnya,  khususnya  di  Jawa Barat” (Januar P. Ruswita, wawancara : 2006).
Lebih  lanjut  menurut  budayawan  Iwan  Abdurrachman  (wawancara  : 2006) :
“….Menjadi  public  relations  adalah  pilihan  hidup,  bukan  hanya sebagai  pekerjaan.  Seluruh  jiwa,  pikiran,  dan  hidup  kita  harus didedikasikan  pada  profesi  itu.  Karena  profesi  public  relations  yang dikerjakan  dengan  sepenuh  hati,  akan  senantiasa  mendorong  orang tersebut  mengkonstruksi  nilai-nilai  spiritual  secara  utuh  dan  harmoni dengan  lingkungan  sekitar,  baik  alam  maupun  komunitas  di  sekitar kita.  Dia  bahkan  akan  rela  menjadi  satu-satunya  orang  terakhir  yang mempertahankan dan memperjuangkan prinsip moral yang hakiki”.
Dengan kata lain, seorang public relations profesional, tidak akan mau hanya  menjadi  budak  dari  pekerjaannya,  tetapi  dia  harus  menjadi  tonggak penegak  terealisasinya  program-program  kerja  yang  berlandaskan  nilai  dan
falsafah  perusahaan/lembaga.  Pada  dasarnya  tidak  ada  pemisahan  atau dikotomi  antara  peran  seseorang  sebagai  profesional  dengan  peran  dia sebagai khalifah di muka bumi.
Abdurrachman mengungkapkan juga bahwa :
“Seorang  profesional  di  bidang  public  relations  harus  selalu menanamkan  nilai  ‘ awareness ’  dan  ‘ respect ’  dalam  artian  yang terdalam/hakiki  terhadap  berbagai  komunitas  dan  lingkungannya. Semua  itu  dapat  dicapai  dengan  latihan  ‘mendengarkan’  dengan seksama dan menjaga harmoni dengan berbagai pihak” (Abdurrachman, wawancara, 2006).
Adapun  Waska  Warta, corporate  communication PT Djarum  Cabang Bandung, secara tegas menyatakan bahwa:
“…menancapnya  merk  di  benak  khalayak,  tidak  semata-mata disebabkan  promosi  atau  gebyar  meriahnya  event-event  promosi, namun  berdasarkan  hasil  penelitiannya,  lebih  dikarenakan  adanya ikatan  emosional antara produk  dengan  masyarakat melalui  kegiatan- kegiatan Corporate  Social  Responsibility .  Perusahaan  selalu  siap membantu  masyarakat  menyelesaikan  masalah  sosial  yang  dihadapi komunitas  di  sekitarnya.  Contohnya  melalui  kegiatan  :  bakti pendidikan, hubungan media, hubungan ulama, hubungan lingkungan, dan  kegiatan  bakti  sosial  lainnya,  dan  nilai-nilai  spiritual  yang dibangunnya inilah yang membuat ia betah berprofesi di bidang public relations” (Waska Warta, wawancara : 2006).
Berdasarkan  petikan  wawancara  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  profesi  public  relations  berperan  sangat  strategis  dalam  membangun nilai-nilai utama corporate culture .
3.2 Peran  Profesi  Public  Relations  dalam  Mentransformasi  dan Mensosialisasikan  Nilai    Spiritual  Corporate  Social  Responsibility
(CSR)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi public relations berperan strategis  tidak  hanya  dalam  membangun  nilai-nilai  falsafah corporate culture , namun juga berperan dalam proses transformasi dan sosialisasi nilai- nilai  spiritual  yang  diwujudkan  dalam  peluncuran  program-program  CSR perusahaan/lembaga.  Program-program inilah yang nantinya  akan
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 511
Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
memberikan sumbangan bagi peningkatan IPM di Jawa Barat. Profesi public relations pada umumnya diyakini akan menjadi fasilitator, motivator, bahkan menjadi  agen  perubahan  dalam  upaya-upaya  peningkatan  IPM  di  Jawa Barat.
Data hasil penelitian digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.1 Peran Profesi Public Relation Dalam Meningkatkan IPM
No Pernyataan Jumlah % 1 Sebagai fasilitator 28 53,8 2 Sebagai motivator 17 32,6 3 Sebagai mediator 32 61,5 4 Sebagai konsultan manajemen 11 21,1 5 Sebagai problem solver 15 28,8 6 Sebagai transformator nilai-nilai CSR 16 30,7 7 Sebagai agen perubahan 19 36,5 8 Sebagai komunikator dalam sosialisasi program 35 67,3 9 Lainnya (Melakukan semua peran) 44 84,6
Sumber : kuesioner   n : 52
Peran  fasilitator  yang  dimaksud  disini  adalah  sebagai  penggagas sekaligus  pelaku  implementasi  berbagai  program  perusahaan/lembaga  yang baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  membantu  peningkatan  IPM Jawa Barat. Dalam hal ini khalayak sasaran strategis dari program tanggung jawab  sosial  perusahaan,  meliputi  lapisan  masyarakat  yang  benar-benar membutuhkan  fasilitator dalam berbagai upaya  meningkatkan  kesejahteraan sosialnya.  Misalnya  kalangan  pedagang  kecil,  nelayan,  petani,  buruh,  dan akhir-akhir ini para korban bencana alam, dan lain sebagainya.
Berperan  sebagai  mediator,  dalam  hal  ini  humas  juga  berfungsi menjembatani  hubungan  antara  para  pengelola  perusahaan  dengan pemerintah  dan  berbagai  elemen  masyarakat  lainnya.    Sedangkan  sebagai komunikator, humas senantiasa membangun persamaan persepsi dan  makna atas  berbagai  kebutuhan  masyarakat  disatu  sisi  dan  kepentingan perusahaan/lembaga  di  sisi  lainnya,  sehingga  terjalin  sinergi  yang  efektif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bersama.

## 3.3 Peran  Perusahaan/Lembaga/Organisasi  dalam Meningkatkan IPM di Jawa Barat
Mengenai  peran  perusahaan/lembaga/organisasi  dalam  meningkatkan IPM  di  Jawa  Barat,  sebagian  besar  responden  berpendapat  bahwa  seluruh masyarakat  bertanggung  jawab  atas  tinggi  rendahnya  IPM  di  wilayah tersebut.  Termasuk    perusahaan/lembaga  dimana  dia  bekerja  turut bertanggung  jawab  dan  harus  berperan  aktif  dalam  peningkatan  IPM. Berdasarkan  jawaban  responden  yang  terkumpul,  diperoleh  data    sebagai berikut :
Tabel 3.2 Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Tingkat IPM No Pernyataan Jumlah % 1 Pemerintah 8 15,3 2 Lembaga Pendidikan 4 7,6 3 Media massa - - 4 Elite Politik 5 9,6 5 Pengusaha 6 11,5 6 Ekonom 3 5,7 7 Seluruh anggota masyarakat. 26 50 Jumlah 52 100 Sumber : kuesioner   n : 52
Menurut para profesional humas, pihak yang  bertanggung jawab atas IPM  adalah    seluruh  anggota  masyarakat  di  wilayahnya  masing-masing, peningkatan  IPM  bukan  semata-mata  tanggung  jawab  pemerintah  ataupun beban  para  pengusaha,  namun  tanggung  jawab  semua  elemen  masyarakat, termasuk  kalangan  profesional  dibidang  apapun.  Adapun  bentuk  tanggung jawab tersebut  dapat dituangkan atau diimplementasikan ke  dalam berbagai bentuk  dan  cara.  Yang  paling  penting  adalah  adanya  koordinasi  atau keterpaduan  kinerja  antara  berbagai  fungsi  dari  elemen-elemen  masyarakat tersebut,  sehingga  tidak  berjalan  sendiri-sendiri  seperti  fenomena  saat  ini, sebagai  akibatnya  target  yang  ingin  dicapai  pun  tidak  kunjung  terwujud, bahkan ironisnya wujud “target”  itu sendiri seringkali tidak difahami secara sama.
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 513
Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
Hampir  setiap  perusahaan/lembaga  memiliki  program  yang  terkait dengan  peningkatan  IPM,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :
Tabel 3.3 Adanya Program Perusahaan/ Lembaga Yang Terkait Dengan Peningkatan IPM di Jawa Barat
No Pernyataan Jumlah % 1 Ya, ada dan terkait langsung 21 40,3 2 Ya, ada tapi tidak terkait langsung 28 53,8 3 Kadang-kadang ada 3 5,7 4 Tidak ada - - Jumlah 52 100 Sumber : kuesioner   n : 52
Program yang terkait secara langsung antara lain pemberian beasiswa dan penataan lingkungan. Pemberian beasiswa pendidikan berkaitan  dengan IPM  karena  para  siswa  yang  putus  sekolah  dapat  dicegah  atau  dikurangi melalui  program  beasiswa  ini.  Penataan  lingkungan  dengan  membangun MCK,  jalan  desa,  sarana  kesehatan,  dan  lain  sebagainya  juga  mendukung peningkatan  IPM  di  bidang  kesehatan.  Secara  rinci  program  humas  yang terkait  langsung  dengan  peningkatan  IPM,  berdasarkan  hasil  penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4 Program Perusahaan/ Lembaga Yang Terkait Langsung
Dengan Peningkatan IPM di Jawa Barat No Pernyataan Jumlah % 1 Pemberian Beasiswa 12 23,0 2 Penataan lingkungan 16 30,7 3 Layanan Kesehatan Gratis 13 25 4 Relokasi tempat usaha 2 3,8 5 Bantuan keuangan/ sponsor sosial 5 9.6 6 Pengembangan Usaha Kecil 3 5,7 7 Lain-lain 1 1,9 Jumlah 52 100 Sumber : kuesioner  n : 52
Adapun  program  lain  yang  cukup  penting  berkaitan  dengan peningkatan  IPM,    meskipun  tidak  secara  langsung  antara  lain  adalah perlindungan  keselamatan  kerja,  pelatihan,  dan  membuka  lapangan  kerja. Hal  ini  akan  meningkatkan  masa  produktif  karyawan,  jenjang  karier karyawan,  serta  mengurangi  pengangguran.  Dampak  positifnya,  karyawan menjadi  meningkat  penghasilannya  dan  melalui  itu  ia  dapat  meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya, baik bidang pendidikan maupun kesehatan. Hasil  penelitian  tentang  jenis  program  humas  yang  tidak  terkait  langsung dengan peningkatan IPM adalah sebagai berikut :

## Tabel 3.5 Program Perusahaan/Lembaga Yang Terkait Tidak Langsung
Dengan Peningkatan IPM di Jawa Barat No Pernyataan Jumlah % 1 Perlindungan keselamatan kerja 18 34,6 2 Konseling 8 15,3 3 Pelatihan 16 30.7 4 Membuka lapangan kerja 10 19,2 5 Lain-lain - - Jumlah 52 100 Sumber : kuesioner   n : 52

## 3.4 Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Upaya Peningkatan IPM di Jawa Barat
Menurut  responden  banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam upaya meningkatkan IPM, diantaranya yang masih sangat jarang diangkat ke permukaan  adalah media  literacy (melek  media)  di  kalangan  masyarakat, artinya  harus  ada  program  dari  lembaga  terkait  untuk  meningkatkan  daya kritis  masyarakat  terhadap  berbagai  informasi  yang  disajikan  media  massa. Selain  itu  juga  faktor  advokasi  LSM  yang  selama  ini  dinilai  masih kurang/belum  matang  dan  belum  terarah,  sehingga  malah  membingungkan pihak-pihak  pengambil  kebijakan.  Secara  lengkap  pendapat  responden  dari hasil penelitian dituangkan dalam tabel berikut :
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 515 Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
Tabel 3.6 Faktor Yang Harus Diperhatikan
Dalam Upaya Peningkatan  IPM di Jawa Barat No Pernyataan Jumlah % 1 Pendidikan 6 11,5 2 Harapan hidup 3 5,7 3 Pendapatan/ daya beli 2 3,8 4 Pemerataan pendapatan 4 7,6 5 Tingkat pengangguran 4 7,6 6 Media literacy 5 9.6 7. Tanggungjawab social perusahaan 12 23 8. Program pemerintah yang realistis 2 3,8 9. Advokasi LSM yang terarah 11 21,1 10 Kerjasama antar lembaga terkait 3 5,7 11 Lain-lain - - Jumlah 52 100 Sumber : kuesioner   n : 52 3.4 Kendala  Dalam  Membangun  Kemitraan  dengan  Pemerintah  dan Komunitas Sipil  Untuk Berpartisipasi Dalam Meningkatan IPM di Jawa Barat
Berbagai  kendala  dikemukakan  oleh  responden,  berkaitan  dengan upaya  mereka  membangun  kemitraan  dengan  pemerintah  dan  komunitas sipil  lainnya,  yang  kesemuanya  mendesak  untuk  segera  dituntaskan  atau dicarikan  solusinya.  Ada  beberapa  masalah  internal  manajemen  seperti rendahnya  antusiasme  pimpinan;  persepsi  yang  keliru  terhadap  CSR  yang dianggap semata-mata sebagai salah satu ajang promosi tersembunyi,  tidak didasari  nilai-nilai  spiritual  budaya  perusahaan.  Solusinya  membutuhkan komitmen  dan  daya  juang  dari  pelaksana  public  relations  untuk
berkomunikasi  dengan  pimpinan  sehingga  meluruskan  persepsi  dan pemahaman makna CSR secara benar.
Kendala  lainnya  yang  cukup  berarti  bersifat  eksternal,  yaitu  program pemerintah  yang  belum  tepat  sasaran;  ego  sektoral  di  antara  pihak  terkait, serta  kurangnya  kerjasama  yang  kohesif  antar  komunitas  terkait.  Tabel  3.7 berikut  ini  memberikan  gambaran  lengkap  tentang  berbagai  kendala  dalam upaya membangun kemitraan.

## Tabel 3.7 KendalaYang Mempengaruhi Upaya Membangun Kemitraan
Untuk Berpartisipasi Dalam Peningkatan IPM di Jawa Barat No Pernyataan Jumlah % 1 Rendahnya antusiasme manajemen/pimpinan 7 13,4 2 Persepsi yang keliru terhadap CSR 5 9,6 3 Belum kuatnya falsafah nilai spiritual CSR 6 11,5 4 Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah 3 5,7 5 Pemahaman atas permasalahan yang minim 3 5,7 6 Tidak terjalin komunikasi timbal balik 4 7,6 7. Tanggungjawab social perusahaan yang rendah 2 3,8 8. Program pemerintah yang belum tepat sasaran 11 21,1 9. Ego sektoral yang tinggi di antara lembaga terkait 8 15,3 10 Kurangnya kerjasama antara lembaga terkait 5 9,6 11 Lain-lain - - Jumlah 52 100 Sumber : kuesioner   n : 52
Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Wahono :
”....  Manajemen  Pemprov  masih business  as  usual ,  dijalankan  secara tradisional  yang  kaku,  birokratis  yang  sangat  sulit  untuk  ditembus, sentralistik, top  down ,  dan  mempunyai  hierarki  yang  sangat  panjang. Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  kelambanan,  bertele-tele,  dan mematikan kreativitas. Bahkan lebih jauh telah dianggap mengganggu mekanisme pasar karena menciptakan distorsi ekonomi” ( Francis Wahono, makalah, Yogyakarta : 2006).
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 517
Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
Berkenaan  dengan  kendala  tersebut,  public  relations/humas  perlu bekerja  keras  secara  lebih  sistematik  dan  strategik  ketika  menjalankan fungsinya    dalam  manajemen.  Disadari  bahwa  kendala  yang  dihadapi  tidak hanya  bersifat  eksternal  dari  luar  manajemen  perusahaan/lembaga,  namun juga  kendala  internal  dari  pihak  manajemen  itu  sendiri.  Diperlukan  strategi komunikasi negosiasi dan strategi koalisi dengan manajemen, agar kesadaran akan  pentingnya  tanggungjawab  sosial  perusahaan  tidak  hanya  didasarkan tuntutan regulasi semata, namun juga karena  bangkitnya kesadaran spiritual para pengelola untuk membangun masyarakat di sekitarnya.

## 5 Penutup

## 5.1 Kesimpulan
1.  Peran    Profesi  Public  Relations  dalam  Membangun  Nilai  Utama

## Corporate Culture
Profesi  public  relations  berperan  strategis  dalam  membangun  nilai-nilai utama  yang  akan  menjadi  fondasi  bagi  bangunan  budaya  perusahaan ( corporate  culture )  dimana  ia  berkarya.  Nilai-nilai  dalam corporate culture inilah  yang  kemudian  akan  menjadi  landasan/pedoman  dalam menyusun  program Corporate  Social  Responsibility ,  sebagai  bentuk dedikasi  dan  komitmen  seorang public  relations  officer dalam menjalankan  profesi  secara  beretika.  Profesi  public  relations  yang dikerjakan  dengan  sepenuh  hati,  akan  senantiasa  memfasilitasi konstruksi  nilai-nilai  spiritual  secara  utuh  dan  harmoni  dengan lingkungan sekitar, dan dengan komunitas lainnya.
2.   Peran Profesi Public Relations dalam Mentransformasi dan
Mensosialisasikan Nilai  Spiritual Corporate Social Responsibility Profesi  public  relations  juga  berperan  strategis  dalam  proses transformasi  dan  sosialisasi  nilai-nilai  spiritual  yang  diwujudkan  dalam peluncuran  program-program  CSR  perusahaan/lembaga.  Program- program  inilah  yang  nantinya  akan  memberikan  sumbangan  bagi peningkatan IPM di Jawa Barat. Profesi public relations pada umumnya diyakini  akan  menjadi  fasilitator,  motivator,  bahkan  menjadi  agen perubahan dalam upaya-upaya peningkatan IPM di Jawa Barat.

## 3.   Peran  Perusahaan/Lembaga/Organisasi    dalam  Meningkatkan  IPM  di
Jawa Barat
Peran  perusahaan/lembaga  dalam  meningkatkan  IPM  adalah  menjalin kemitraan  dengan  pemerintah  dan  komunitas  sipil  lainnya  dengan  jalan melaksanakan  berbagai  program  tanggung  jawab  social  (CSR),  baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan peningkatan IPM.
4.   Faktor  yang Harus Diperhatikan dalam Upaya Peningkatan IPM di Jawa Barat
Terdiri  dari  faktor-faktor  universal  seperti  pendidikan,  kesehatan (harapan hidup), pemerataan pendapatan, dan lain sebagainya, ditambah dengan media  literacy dari  masyarakat  untuk  meningkatkan  daya  kritis terhadap  berbagai  informasi  yang  masuk  melalui  media  massa,  serta advokasi LSM yang matang dan terarah.
5.  Kendala  Dalam  Membangun  Kemitraan  dengan  Pemerintah  dan Komunitas Sipil  Untuk Berpartisipasi Dalam Meningkatan IPM di Jawa Barat
Secara  umum    terbagi  menjadi  : pertama ,  kendala  internal  perusahaan, seperti  rendahnya  antusiasme  pimpinan;  persepsi  yang  keliru  terhadap CSR  yang  dianggap  semata-mata  sebagai  salah  satu  ajang  promosi tersembunyi,    tidak  didasari  nilai-nilai  spiritual  budaya  perusahaan. Kedua, kendala  eksternal    yaitu  program  pemerintah  yang  belum  tepat sasaran; ego sektoral  di antara pihak terkait; serta kurangnya  kerjasama yang kohesif antar komunitas terkait.

## 5.2 Saran
1.   Antara pemerintah, komunitas pelaku bisnis, dan komunitas sipil lainnya seperti  LSM,  perlu  duduk  bersama  untuk  membangun  kemitraan  yang didasari  persamaan  makna  yang  hakiki  dari  IPM.  Serta  merumuskan program-program  terpadu  yang  melibatkan  berbagai  pihak  terkait, termasuk melibatkan masyarakat itu sendiri secara aktif partisipatif.
2.   Nilai  religiusitas  di  kalangan  eksekutif  perusahaan  atau  para  pelaku bisnis,  perlu  terus  menerus  dibina  dan  ditumbuhkembangkan  melalui berbagai  metode  pelatihan  ESQ  dan  sejenisnya.  Hal  ini  diyakini  akan membawa  dampak  positif  tidak  hanya  bagi  pengembangan  dan implementasi    nilai-nilai  agama  itu  sendiri,  melainkan    juga  akan berdampak pada kinerja bisnis yang penuh semangat spiritual. Semangat
Peran Strategis  Profesi Public Relations Dalam Membangun 519
Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual (Ani Yuningsih)
spiritual  inilah  yang  diyakini  akan  mendongkrak  produktivitas  kinerja masyarakat bisnis, karena visinya tidak  lagi bersifat sektoral, melainkan bersifat universal, bagi kemaslahatan ummat manusia (wujud dari Islam yang kaffah).
3.  Budaya  Perusahaan  ( corporate  culture ) progresif terbukti  membawa negara-negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan, menduduki peringkat tinggi  dalam  pencapaian  IPM.  Maka  masalah  IPM  bukanlah  semata- mata  masalah  ekonomi,  melainkan  juga  masalah  sosial  budaya  yang berlandaskan  nilai-nilai  spiritual  agama.  Nilai  spiritual  “kesalehan sosial”  sebagaimana  telah  digulirkan  Danny  Setiawan,  hendaknya digencarkan dan dijadikan falsafah budaya masyarakat Jawa Barat.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Ananto,  Elizabeth  G.  2005. Corporate  Social  Responsibility , Numeric  or Rhetoric . Makalah. Jakarta: Trisakti.
Anshori,  Dadang  S.  2006.  Raksa  Desa,  Pendidikan,  dan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), makalah , Bandung: LPPM Unisba,
Cutlip,  Scott  M.,  Center,  Allen  H.,  and  Broom,Glen  M.  2001.  Effective Public Relations, Eight Edition. New Jersey : Prentice Hall,:
Kartasasmita,  Ginandjar.  2006.  Jalan  Keluar  Bagi  Kemiskinan, artikel Kompas, Jakarta.
Moore,  Frasier,  2000. Hubungan  Masyarakat,  Prinsip,  Kasus  dan  Masalah Bandung : Remadja Rosda Karya.
Rakhmat,  Jalaluddin.  1999. Metode  Penelitian  Komunikasi .  Bandung:
Remadja Rosda Karya.
Sulandrakusuma,  Robby  Sakti.  2006.  Menyoal  Indeks  Pembangunan Manusia Jawa Barat. makalah . Bandung : LPPM Unisba.
Sularto, 2006. Berbisnis, Memadukan Nalar, Etika dan Hati. Artikel. Jakarta
: Kompas.
Sutisna.  2003. Perilaku  Konsumen  &  Komunikasi  Pemasaran ,  Bandung: Remadja Rodakarya.
Wahono,  Francis.  2006.  Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  2004 Siapa Takut ?, makalah. Bandung : LPPM Unisba.
Bacaan lain :
Abdullah Amin. 2002. Antara Al Ghazali dan Kant, Filsafat Etika Islam , Mizan, Bandung
Waska Warta. 2006. Emotional Branding, makalah, Bandung: Perhumas.