## Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi
Khairil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia Universitas Syiah Kuala Banda Aceh UIN Ar-Raniry Banda Aceh
khairilakbar@unsyiah.ac.id, zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id, nyak.fadlullah@ar-raniry.ac.id, msiddiq@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) is the biggest corruption source that has driven distric heads to prison. This fact raises the question, how has DOKA monitoring system been carried out and what is the impact on corruption eradication? This study aims to examine those issues by using qualitative research with descriptive analysis techniques. The main findings indicate that DOKA is not seriously supervised. There is neither a special supervision system nor the specific institution to oversee the DOKA implementation. Thus, such a supervisory system needs serious improvement  and  comprehensive  evaluation  to  maximize  DOKA  for  manifesting  the  social welfare in Aceh.
Keywords : Supervision System, Aceh Special Autonomy Fund, Corruption, Aceh

## Abstrak
Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) menjadi sumber korupsi terbesar yang mengantarkan para kepala daerah di Aceh ke dalam penjara. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana sistem  pengawasan  DOKA  selama  ini  dilakukan  dan  apa  dampaknya  terhadap  agenda pemberantasan  korupsi?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  sistem  pengawasan DOKA dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Temuan utama dalam penelitian menunjukkan bahwa DOKA tidak diawasi secara serius. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya sistem pengawasan khusus dan tidak digunakannya sistem pengawasan yang berlaku secara  umum  terhadap  DOKA.  Selain itu  belum ada  juga  lembaga  khusus  yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan DOKA. Sistem pengawasan semacam itu tidak  berdampak  bagi  pemberantasan  korupsi.  Perlu  perbaikan  serius  dan  evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dan penyaluran DOKA demi terwujudnya kesejahteraan sosial di Aceh.
Kata Kunci: Sistem Pengawasan, DOKA, Korupsi, Aceh

## Pendahuluan
Penelitian  ini  berusaha  mengurai sistem pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh  (DOKA)  dan  dampaknya  terhadap pemberantasan  korupsi  di  provinsi  Aceh. Data yang dirilis KPK menyebutkan bahwa Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi terkorup  di  Indonesia  (Rahardjo,  2020). Penelitian  KPK  meletakkan  keterlibatan kepala  daerah  yang  tersangkut  kasus korupsi  menjadi  salah  satu  indikatornya. Di samping Aceh, KPK juga menempatkan 5 (lima) provinsi lainnya sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Kelima provinsi itu adalah  Sumatera  Utara,  Riau,  Banten, Papua dan Papua Barat. Parahnya, KPK memasukkan 3 (tiga) provinsi penerima  Dana  Otonomi  Khusus sebagai daerah terkorup.
Bagi  Aceh,  Dana  Otonomi  Khusus pada  prinsipnya  merupakan  bagian  dari kebijakan  desentralisasi  asimetris  yang baru  dikenal  pasca  disahkannya  UU  18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah Aceh, di tahun yang sama Papua juga mendapat status Otonomi Khusus lewat UU 21 Tahun 2001 (Suharyo, 2018). Penting
digarisbawahi  bahwa  Dana  Otonomi Khusus hanya diberikan kepada beberapa provinsi  yang  didasarkan  pada  status kekhususan daerah tersebut. Aceh sendiri merupakan  salah  satu  daerah  dengan status istimewa dan khusus sekaligus yang mendapat  Dana  Otonomi  Khusus  di samping  Papua  dan  Papua  Barat  yang hanya  berstatus  khusus.  DOKA  ini merupakan  jalan  tengah  yang  mulai diterima secara luas. Sebelumnya, konsep Dana  Otonomi  Khusus  ini  mendapat perlawanan dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka  (GAM)  yang  ingin  memisahkan diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonsia (NKRI) (Suharyo, 2018).
Pasca  tsunami  Aceh  tahun  2004, penambahan  dan  perbaikan  terhadap
keistimewaan  dan  kekhususan  Aceh diwujudkan  melalui  pengesahan  UU  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh dan upaya pengimplementasiannya. Hanya  saja,  butir-butir  kesepakatan  itu terkadang menjadi nihil pada praktiknya. Dana  Otonomi  Khusus  yang  ditujukan untuk  mendorong  laju  perekonomian demi terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera, justru dikorupsi oleh elit politik lokal.  Salah  satu  cara  melihat  gagal  atau berhasilnya  realisasi  Dana  Otonomi Khusus yang dilekatkan kepada Aceh sejak tahun  2001  adalah  dengan  kacamata kesejahteraan.  Kesejahteraan  diletakkan sebagai  tujuan  akhir,  sedangkan  otonomi khusus  merupakan  cara  atau  upaya pencapaiannya.  Namun  faktanya,  Dana Otonomi  Khusus  itu  belum  mampu menunjukkan  peran  signifikan  dalam mengangkat kesejahteraan rakyat di Aceh. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi Aceh (Heru Cahyono, 2012).
Elit  politik  lokal  di  Aceh  kerap menjadikan kekhususan dan keistimewaan  Aceh  sebagai  kambing hitam untuk meraih keuntungan sebesar- besarnya.  Maka  tidak  heran  jika  sampai sekarang  Aceh  masih  berada  di  bawah garis  kemiskinan.  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  Aceh  bahkan  menyatakan  provinsi paling  barat  Indonesia  ini  masih menempati  urutan  tertinggi  (peringkat pertama)  daerah  termiskin  di  Sumatra, dan berada di posisi ke 6 (enam) provinsi termiskin  secara  nasional  (Nashih Nashrullah,  2020) .  Hal  ini  menimbulkan banyak  pertanyaan  dan  membingungkan banyak  pihak.  Pasalnya,  Pemerintah Indonesia telah
menggelontorkan sejumlah  uang  berupa  Dana  Otonomi Khusus untuk mengatasi berbagai masalah di Aceh. Jika tetap miskin, lantas ke mana dana yang besar itu dipergunakan?
Pemanfaatan  DOKA  ditujukan  untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan  infrastruktur,  disamping
juga  ditujukan  untuk  pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta  pendanaan  pendidikan,  sosial,  dan kesehatan  (Kementerian  Keuangan,  n.d.). Dalam  berbagai  kesempatan,  praktik korupsi terhadap DOKA ini berkisar pada pembiayaan pembangunan dan
pemeliharaan  infrastruktur,  berhubung dua  bagian  pembiayaan  ini  memiliki nominal  anggaran  yang  begitu  besar. Selain  itu,  hampir  bisa  dipastikan  semua proyek  pembangunan  di  Aceh  harus disisihkan  untuk  para  mantan  kombatan GAM  sebagai  bentuk  kompensasi,  atau lazim  dikenal  dengan  istilah pajak nanggroe ( illegal  tax ).  20  (dua  puluh) bulan  sebelum  MoU  Helsinki  setidaknya telah  terjadi  24  kali  kutipan pajak nanggroe dan 20 (dua puluh) bulan setelah MoU  Helsinki  kutipan  itu  melonjak menjadi  29  kutipan  (Siregar,  2012). Patrick Barron mengatakan:
“ During  the  war,  keuchiks  were required  to  collect  funds  from  the community  and  to  give  the  money  to GAM  (pajak  nanggroe)  as  well  as  to assist  in the recruitment of both GAM and  anti  GAM  militia.  In  the postconflict era, their salary and other be nefits  are  considered  inadequate” (Patrick, n.d.).
Selain itu, Aceh adalah wilayah bekas konflik  yang  sangat  rentan  dengan tindakan korupsi. Terdapat faktor keinginan  untuk  mengambil  keuntungan oleh para pejabat publik yang berasal dari eks  kombatan  dengan  anggapan  bahwa mereka  telah  lama  berjuang  untuk mensejahterakan masyarakat Aceh.
Sekarang adalah waktu untuk mengambil hak atas perjuangan yang telah dilakukan pada masa konflik. Korupsi DOKA sendiri telah  terjadi  berulang  kali  dan  juga berpeluang  untuk  dikorupsi  di  kemudian hari.  Sejauh  ini,  setidaknya,  terdapat  tiga kasus  besar  yang  mengemuka  terkait
korupsi  DOKA.  Pertama, kasus  Abdullah Puteh  (KPK, 2017), kedua,  kasus Irwandi Yusuf dan Ahmadi, dan yang ketiga, kasus Ruslan  Abdul  Gani.  Artinya,  korupsi DOKA bukan perkara baru.
Tiga  kasus  di  atas  berkaitan  dengan DOKA,  di  mana  dana  ini  merupakan penerimaan  Pemerintah  Aceh  yang ditujukan untuk membiayai pembangunan (dan pemeliharaan) infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh).  Dana Otonomi  Khusus  yang  sudah  dan  akan diterima Provinsi Aceh hingga tahun 2027 totalnya mencapai Rp.100.000.000.000.000,00,  diambil  dari 2% Dana Alokasi Umum Nasional untuk 15 tahun pertama dan 1% dari Dana Alokasi Umum Nasional pada 5 tahun berikutnya (Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh).
Tabel 1. Jumlah Anggaran DOKA dalam APBD Provinsi Aceh Tahun 2008/2015
Tahun Besaran Dana (%) 2008 Rp3.500.000.000.00 - 2009 Rp3.700.000.000.000 5.71 2010 Rp3.800.000.000.000 2.70 2011 Rp4.510.656.496.500 18.7 2012 Rp5.476.288.764.000 21.4 2013 Rp6.677.902.153.000 21.9 2014 Rp7.287.860.554.000 9.13 2015 Rp8.402.850.996.000 15.29 Sumber: Kajian Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh, Pusat Pengembangan Keuangan Daerah
(PPKD), 2015
Sementara  pada  tahun  2016  hingga 2020 besaran DOKA 7,7 triliun, 8 triliun, 8
triliun,  8,4  triliun,  dan  8,4  triliun  (Jayani, 2019).  Besarnya  dana  tersebut  kiranya menjadi  faktor  pendorong  bagi  koruptor untuk melirik yang kemudian mengambil tanpa  hak  Dana  Otonomi  Khusus  yang semestinya  ditujukan  sebesar-besarnya untuk  kepentingan  rakyat  Aceh.  Hanya saja,  korupsi  terkadang  bukan  soal seberapa  jumlah  uang  yang  tersedia, melainkan juga persoalan sistem, pengawasan,  kesempatan,  dan  banyak faktor lainnya. The Fraud Triangle Theory menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena tiga  hal:  (1) pressure atau  tekanan,  (2) razionalitaion atau rasionalisasi/perhitungan  dari  pelaku ( pressure dan razionalitation merupakan faktor internal),  dan  (3) opportunity atau kesempatan  yang  merupakan  faktor eksternal  (Cressey,  1953;  Abdullahi  dan Mansor, 2015) .
Atas  dasar  itu,  aspek  pencegahan melalui  mekanisme  pengawasan  yang telah  berlaku  selama  ini  kiranya  menjadi faktor pendukung atas gagasan
pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dan Aceh  pada  khususnya.  Dapat  dikatakan, jika  aspek  pengawasan  Dana  Otonomi Khusus  ini  lemah,  maka  akan  semakin rentan  Dana  Otonomi  Khusus  itu dikorupsi.
Sebaliknya, jika aspek
pengawasan ini berjalan dengan baik dan terus dikembangkan, maka akan semakin kecil  peluang  seseorang  untuk  dapat melakukan aksinya.
Pengawasan  merupakan  fungsi  yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  pengelolaan anggaran  yang  modern,  termasuk  dalam pengelolaan  DOKA.  Fungsi  pengawasan diperlukan  untuk  membantu  manajemen bahkan  setiap  aktivitas  penggunaan anggaran  untuk  mencapai  tujuannya. Berbagai  penelitian  dalam  pengawasan menunjukkan  bahwa  prinsipal  (pemberi amanah)  menghendaki  adanya  jasa pengawasan  dalam  rangka  mengurangi permasalahan yang sering disebut sebagai
konflik keagenan (Umar, 2012). Berkaitan pengawasan ini, Haryono Umar menyimpulkan bahwa adanya mekanisme manajemen yang didukung oleh pengendalian intern dan kepastian hukum akan menciptakan sistem yang
mengurangi kesempatan seseorang untuk korupsi (Umar, 2012).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian  ini  berupaya  menjawab  dua masalah penting, yakni: pertama, bagaimana  sistem  pengawasan  Dana Otonomi  Khusus  Aceh  (DOKA)? Kedua, bagaimana  dampak  pengawasan  Dana Otonomi  Khusus  Aceh  (DOKA)  terhadap pencegahan  dan  penindakan  korupsi  di Aceh?

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  sistem  pengawasan  DOKA, dan  juga  menguraikan  regulasi  yang mengatur  pengawasan  DOKA,  lembaga apa saja yang menjadi stakeholder dalam pengawasan  DOKA,  serta  tata  cara pengawasan  itu  dilakukan.  Selain  itu, penelitian ini juga ditujukan untuk melihat bagaimana dampak
dari sistem
pengawasan  DOKA  yang  selama  ini  telah dilakukan.

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  tempat Provinsi Aceh secara keseluruhan, dengan teritorial  penelitian  berpusat  di  Kota Banda  Aceh.  Selain  itu  terdapat  juga  dua tempat  lainnya,  yakni  Kabupaten  Bener Meriah  dan  Kabupaten  Aceh  Tengah. Pemilihan  Kota  Banda  Aceh  sebagai teritorial  utama  mengingat  semua  pusat pemerintahan  beserta stakeholders pada tingkat  provinsi  di  Aceh  berada  dalam wilayah  Kota  Banda  Aceh.  Sementara pemilihan  Kabupaten  Bener  Meriah  dan Aceh  Tengah  sebagai  wilayah  penelitian
pendukung  yakni  atas  dasar  penemuan dan  terungkapnya  kasus  korupsi  Dana Otonomi Khusus di Aceh yang melibatkan kepala  daerah  tingkat  Kabupaten  dan Provinsi.

## Tinjauan Pustaka
Terdapat  beberapa  literatur  yang bersinggungan  dengan  topik  korupsi DOKA.  Perihal  Otonomi  Khusus  di  Aceh dan  aspek  kesejahteraan  masyarakat, sudah  pernah  ditulis  oleh  beberapa peneliti.  Diantara  beberapa  peneliti tersebut,  salah  satunya  adalah  Suharyo yang menulis tentang “Otonomi Khusus di Papua  dan  Aceh  sebagai  Perwujudan Implementasi  Peranan  Hukum  dalam Kese jahteraan  Masyarakat” (Suharyo,
2016). Penelitian Suharyo menyimpulkan bahwa  pembentukan  daerah  otonomi khusus adalah sebuah strategi politik yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan  masyarakat  dan  juga dianggap  responsif  karena  mampu menampung aspirasi masyarakat.
Selanjutnya  Suharyo  juga  menulis tentang    “Otonomi  Khusus  di  Aceh  dan Papua  di  Tengah  Fenomena  Korupsi (Suatu  Strategi  Penindakan  Hukum)” (Suharyo,  2018).  Hasil  penelitiannya menyebutkan  bahwa  latar  belakang maraknya praktek korupsi di Aceh adalah persoalan  keamanan.  Secara  situasi politik,  faktor  transisi  dari  masa  konflik dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan daerah Aceh tidak mendapatkan perlakuan penegakan hukum  secara  serius  dari  Pemerintah
Pusat. Pengaruh dari situasi politik inilah yang  menyebabkan  strategi  penindakan tindak  pidana  korupsi  di  Aceh  kurang represif.
Searah  dengan  penelitian  tersebut,
Heru  Cahyono  menulis  tentang  “Evaluasi Asas  Pelaksanaan  Otonomi  Khusus  Aceh: Gagal  Menyejahterakan  Rakyat  dan  Sarat Konflik Internal”.  Heru  mengungkapkan
bahwa  pelaksanaan  otonomi  khusus  di Aceh  kurang  berjalan  sebagaimana mestinya,  di  bidang  ekonomi  misalnya, dana  otonomi  khusus  tidak  terkelola dengan baik sehingga membuat kesejahteraan  masyarakat  Aceh  tidak mengalami perbaikan. Ironisnya, peningkatan  kesejahteraan  justru  hanya dinikmati oleh sebagian orang yang dekat dengan kekuasaan, persoalan ini kemudian  secara  signifikan  melahirkan fenomena orang-orang kaya baru di Aceh (Cahyono, 2012).
Beralih  pada  konteks  pengawasan, penting  melihat  kajian  Haryono  Umar yang  membahas  tentang  “Pengawasan untuk  Pember antasan  Korupsi” (Umar, 2012). Haryono menjelaskan pengawasan melalui  teknik  audit  memiliki  kontribusi yang signifikan dalam strategi pemberantasan  korupsi.  Menurutnya kerugian  negara  dapat  ditemukan  dan ditekan  dengan  menerapkan  audit  yang efektif  seperti  audit  forensik,  audit investigatif, atau jenis audit lainnya.
Sejauh  ini,  beberapa  penelitian  yang telah  diurut  diatas  meskipun  memiliki keterkaitan  secara  umum,  namun  belum menyentuh  persoalan  yang  ingin  dikaji dalam  peneltian  ini.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  penting  dilakukan  demi mengisi  kekosongan  terhadap  kajian pengawasan  DOKA.  Dengan  begitu,  hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap keilmuan  baru  dari  studi  pemberantasan korupsi di Indonesia

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  analisis kualitatif  deskriptif.  Sumber  utama  data terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  diantaranya  diperoleh  dari wawancara  dengan  para  pengambil kebijakan, perwakilan pemerintah daerah, akademisi,  serta  lembaga  anti  korupsi Gerak  (Gerakan  Anti  Korupsi)  Aceh sebagai masyarakat sipil anti korupsi. Data
primer  tersebut  diperoleh  melalui  teknik wawancara secara tatap muka, wawancara virtual  via  aplikasi Zoom dan  surat elektronik  ( e-mail ).  Sedangkan  data sekunder berasal dari dokumen keuangan, dokumentasi  pengawasan,  serta  studi literatur yang terkait dengan topik utama pembahasan  penelitian  ini.  Seluruh  data (baik  primer  maupun  sekunder)  yang sudah  dikumpulkan  dilakukan  proses verifikasi  untuk  menghindari  bias  dan subjektifikasi terhadap kesimpulan penelitian. Proses verifikasi ini meminjam teknik  Miles  dan  Huberman  (Huberman, 1984).

## Pembahasan

## A. DOKA sebagai Dana Kompensasi
Konflik  bersenjata  yang  terjadi selama  tiga  dekade  menyebabkan  Aceh tertinggal  dari  segala  aspek.  Selain  itu, bencana gempa dan tsunami yang melanda sebagian  wilayah  Aceh  (terutama  Banda Aceh  dan  Meulaboh)  memperparah kondisi  tersebut.  Konflik  dan  bencana menjadi  salah  satu  pertimbangan  utama terkait  dengan  pemberian  Dana  Otonomi Khusus  kepada  Provinsi  Aceh.  Dari persepktif  kebijakan,  DOKA  tergolong kedalam  kebijakan  afirmatif  ( affirmative action )  yang  diambil  untuk  mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan beberapa aspek lainnya. Ini juga terlihat dari batasan pemberian  dana  otonomi  khusus  yang hanya  berlaku  selama  20  tahun.  Batas waktu tersebut diperkirakan cukup untuk mengejar  ketertinggalan  dengan  daerah- daerah lain yang ada di Indonesia.
Kebijakan  afirmatif  yang  dimaksud jelas tertera pada Pasal 183 ayat (1) UUPA, yang  menyatakan  bahwa  DOKA  ini bertujuan  untuk  pembangunan  dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.
Meskipun  tujuan  normatif  sebagaimana diuraikan  diatas  dapat  dibaca  jelas,  tidak dipungkiri  bahwa  apa  yang  sebenarnya dikehendaki pasca penandatanganan MoU Helsinki  nyaris  tidak  terbahasakan  di dalam  UU a  quo. Dana  Otonomi  Khusus dalam  pemahaman  yang  lebih  pragmatis merupakan dana kompensasi dari konflik.
“ Saya  pikir  dana  otonomi  khusus  itu kan konsekuensi dari perjanjian damai MoU  Helsinki.  Dan  itu  memang tertuang dalam poin-poin perjanjiannya bahwa ada ‘kompensasi’ terhadap korban konflik dan Aceh  itu sendiri  pasca  damai ”.  (Taufik  A. Rahim, Dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Aceh)
Meskipun  disebut  sebagai  dana kompensasi,  pengelolaan  dana  tersebut oleh  banyak  pihak  dituntut  agar dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan sistem  penganggaran  yang  ada  (sesuai prosedur). Selain itu penggunaannya juga diharap tepat sasaran.
“ Dana  Otonomi  Khusus  Aceh  itu semacam  bantuan  karena  adanya kesenjangan  di  Aceh.  Ia  juga merupakan ‘ kompensasi ’ dari  konflik Aceh . Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan dana  tersebut  mesti  diberlakukan layaknya anggaran-anggaran lainnya, bahkan harus lebih ketat. Sebab dana tersebut  menyangkut  masa  depan pembangunan Aceh. Berhubung alokasi  anggarannya  besar,  potensi penyelewengan juga pasti akan besar. ” (Askhalani, GERAK Aceh).
Hal ini dapat dilihat bagaimana fakta yang  terjadi  pada  rentang  waktu  tahun 2008-2012,  bahwa  alokasi  DOKA  tidak terpantau  dan  terawasi.  Dana  Otonomi Khusus  dibiarkan  dikelola  secara  bebas yang  hanya  mengacu  pada  amanat perjanjian MoU Helsinki. Menurut Askhalani kondisi tersebut kemudian yang melatarbelakangi dibentuknya DES. Gunanya,  sebagai  pengontrol  bagi  DOKA
dalam  mengawasi  mekanisme  transfer, bahkan  pada  awal  pembentukan  pernah mengawasi dan mengaudit secara khusus DOKA. Terlepas dari itu semua, pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Aceh tidak dapat  dipisahkan  dari  landasan  sosio- histori  yang  berkelit  kelindan  dengan konflik,  aspek  yang  menyebabkan  Aceh mengalami ketertinggalan secara
pembangunan.

## B. Penggunaan  dan Penyaluran  Dana Otonomi Khusus Aceh
Badan Pusat Statistik Aceh (BPS Aceh) pada  awal  Januari  2020  mengeluarkan laporan  yang  menunjukkan  selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019, jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin di  Aceh  berfluktuasi  (BPS  Aceh,  2019). Data  tersebut  menunjukkan  bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi Aceh.
Menurut  Heru  Cahyono  (2016),  ada dua  persoalan  mendasar  yang  melatari kesalahan  pengelolaan  DOKA,  yakni menyangkut  dalam  bidang  ekonomi  dan politik.  Dalam  bidang  ekonomi,  dana otonomi  khusus  tidak  terkelola  dengan baik  sehingga  membuat  kesejahteraan masyarakat  Aceh  secara  umum  tidak mengalami perbaikan. Ironisnya, peningkatan  kesejahteraan  justru  hanya dinikmati oleh segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan sehingga menimbulkan fenomena orang-orang kaya baru di sana. Salah  satu  sebab  di  bidang  ekonomi  ini karena DOKA cenderung diarahkan untuk meningkatkan popularitas gubernur yang memang  berniat  maju  kembali  dalam pilkada  Gubernur.  Contoh  yang  paling mengemuka  ialah  mengenai  proyek Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pembangunan  dua  jembatan fly  over di Banda  Aceh,  dan  renovasi  Mesjid  Raya Baiturrahman.
Sementara  dalam  bidang  politik, dominasi  mantan  GAM  di  pemerintahan
dan  parlemen,  baik  di  provinsi  maupun tingkat  kabupaten/kota  sangat  kuat terjadi. Namun, keberadaan mereka justru tidak  diikuti  dengan  kapabilitas  yang memadai  sehingga  kinerja  parlemen maupun pemerintahan mengalami penurunan  kualitas  dan  menjurus  kolusi, sedangkan di sisi lain korupsi merajalela. Kondisi di atas nampaknya selaras dengan Laporan  dari  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  tentang  penggunaan  DOKA (Kemenkeu,  2020).  Dalam  laporan tersebut  dijelaskan  beberapa  hal,  di antaranya: Pertama, Pemerintah  Daerah kurang transparan. Kedua, ketergantungan  yang  masih  tinggi terhadap DOKA. Ketiga, kinerja indikator kesejahteraan dan perekonomian daerah selama implementasi DOKA pada periode 2011-2017 telah menunjukkan perbaikan,  namun  signifikansi  pengaruh DOKA  terhadap  membaiknya  kinerja indikator tersebut belum dapat dijelaskan.  Dan  masih  terdapat  catatan- catatan lainnya.
Adapun  persoalan  penyaluran  dana otonomi  khusus  juga  kerap  menjadi sorotan,  bahkan  oleh  Presiden  Republik Indonesia.  Jokowi  menyebut  bahwa  dana yang  dikucurkan  ke  Aceh  dengan  jumlah yang  begitu  besar  mestinya  dikelola dengan  baik.  Totalnya  mencapai  17  T, dengan pembagian Dana Otonomi Khusus Aceh sebanyak 8 T, dan APBA sebanyak 9 T.  Angka sebesar itu harus  dipergunakan sebaik mungkin dan dikelola dengan benar (AJNN,  2020).  Apa  yang  disampaikan Jokowi sebenarnya merupakan pertanyaan  bahkan  pernyataan  bahwa DOKA  belum  tepat  sasaran.  Fakta  bahwa Aceh berada sebagai Provinsi termiskin di Sumatera  dan  Indonesia  adalah  bukti betapa DOKA belum tepat sasaran.
Belakangan,  dengan  merebaknya wabah  COVID-19  di  Indonesia,  semakin memperparah
ketidaktepatan penggunaan  dan  penyaluran  DOKA.
Laporan dari Gerak Aceh, bahwa terdapat alokasi anggaran sebanyak 100 Juta untuk setiap  sekolah  di  Aceh  dengan  tujuan pembelian/pembuatan tempat cuci tangan untuk  kebutuhan  standar  protokol kesehatan  bagi  siswa.  Menurut  kajian Gerak,  anggaran  tersebut  sangat  tidak masuk akal, dan masuk dalam resiko besar untuk diselewengkan.
Selain  itu,  laporan  dari  Kejaksaan Tinggi  Aceh  juga  menyebutkan  bahwa DOKA yang disalurkan pada saat ini dalam bentuk hibah sedang ditangani dan masih dalam pengembangan kasus.
“Hal i ni termasuk bentuk penyelewengan dan tentunya menjadi titik lemah dari penyaluran DOKA. Bisa jadi  penyalurannya  benar,  namun tercium  aroma  yang  tidak  wajar  dan sengaja dilakukan agar penyaluran itu justru  masuk  ke  kantong-kantong orang yang tidak berhak menerimanya.  Angka  yang  besar dalam  setiap  paket  proyek  sengaja dipecah-pecah  untuk  menghindari proses lelang. Padahal, dengan proses lelang  saja  belum  terjamin  proyek yang didapatkan oleh para kontraktor itu  melalui  prosedur  yang  bersih  dan transparan,  apalagi  jika  pelelangan tidak dilakukan. ” (Syahdansyah, Kejaksaan Tinggi Aceh).
Pada  kasus  yang  lain,  terdapat  juga contoh  betapa  penyaluran  DOKA  selama ini tidak tepat sasaran:
“ Pembangunan  pasar  sayur  yang terletak di Gampong Cunda Meunasah Mesjid.  Bangunan  itu  sudah  dua  kali direnovasi tapi tidak difungsikan oleh masyarakat ,” (Yulius Darma, UNIMAL, 2019).
Beberapa  contoh  penyelewengan diatas  memiliki  beberapa  aktor  utama, sebagaimana  pola  penyelewengan  yang lazim terjadi di berbagai daerah.
“ Apa  yang  terjadi  selama  ini  adalah karena  sejak  dari perencanaan  DOKA
memang  sudah  berpotensi  dikorupsi. Dulu  melalui  aspirasi,  sekarang disebut  pokir.  Awalnya  di  sanalah proses lobi politik dilakukan. Jadi, jika dipetakan,  penyaluran  DOKA  itu awalnya  hanya  terpusat  pada  tiga aktor  utama:  DPRA,  TAPA  (Tim Anggaran  Pemerintah  Aceh),  dan Gubernur Aceh. Kalau ingin mendapat jatah,  lobinya  ke  tiga  aktor  itu.  Dan merekalah  yang dapat  mengotak-atik DOKA ,” (Askhalani, 2020).
Seiring  dengan  perubahan  sistem (baca: Qanun), aktor-aktor yang memengaruhi  penyaluran  DOKA  ini  juga berubah.  Meski  dari  sisi  aktor  awalnya korupsi  memang  dilakukan  secara bersama-sama, namun setidaknya terdapat fungsi kontrol di sana, sekarang nyaris tidak ada sama sekali.
“ Dulu  meski  Gubernur  juga  sangat berperan,  tapi  setidaknya  dana ditransfer langsung  ke daerah (Kabupaten/Kota). Sekarang, pembelanjaannya juga dilakukan oleh Provinsi. Mekanisme penyaluran DOKA itu hari ini ya bergantung pada SKPA, Pokja ULP, dan Gubernur. DPRA malah nyaris  tidak  terlibat  kali  ini , ” (Askhalani, 2020).
Perihal  aktor  berpengaruh  dalam penyaluran  DOKA,  menurut  Taufik  A. Rahim  pihak  legislatif  juga  memberi intervensi  perencanaan  yang  terkait dengan DOKA.
“ Biasa  ke  dinas-dinas  dan  DPRA. Tekanan legislatif lebih kuat dibanding kepala  dinas.  Karena  posisi  legislatif sejajar  dengan  eksekutif.  Terkadang terjadi  pertengkaran  di  TAPA  karena terjadi perubahan di TAPA akan tetapi tidak  sesuai  perencanaan  Bappeda .” Taufik A. Rahim.
Penyaluran  DOKA  ini  dilakukan bertahap  dengan  ketentuan  60%  untuk Kabupaten/Kota  dan  40%-nya  untuk Provinsi. Awalnya dana tersebut langsung
ditransfer.  Sekarang  Kabupaten/Kota hanya mengusulkan, sedangkan persetujuan dan pembelanjaannya dilakukan oleh Provinsi.

## C. Pengawasan Dana Otonomi Khusus

## Aceh
1. Sistem  Pengawasan  Dana  Otonomi Khusus Aceh
Peran pengawasan untuk meyakinkan bahwa  semuanya  akan  berjalan  sesuai dengan  komitmen  yang  telah  ditetapkan ( regulasi ).  Selain  itu,  pengawasan  juga memberi  umpan  balik  apakah  untuk perencanaan  mendatang  dapat  dilakukan berdasarkan  hasil-hasil  pengawasan  atas pelaksanaan  kegiatan  pada  periode sebelumnya  (Haryono  Umar,  2012). Kaitannya  dengan  DOKA,  pengawasan harusnya  dilakukan  guna  mengukur kesesuaian  komitmen  tersebut  dan  pada gilirannya akan memberikan rekomendasi bagaimana DOKA itu semestinya
diperlakukan  pada  periode  atau  tahun anggaran  berikutnya.  Di  sini,  kiranya bukan sekadar untuk menciptakan sistem yang mengeliminir “niat jahat”, juga dalam tempo yang lebih panjang harusnya dapat mengurangi  niat  dan  peluang  perilaku korupsi.  Untuk  itu,  paradoks-paradoks keberhasilan  represif  harus  dibarengi efektifitas  pengawasan  preventif  dan edukatif (Umar 2012).
Sayangnya, DOKA selalu mengabaikan aspek  evaluasi  dari  berbagai stakeholder yang  ada.  Penyaluran  DOKA  sama  sekali tidak  berdasar  pada  kinerja  periode sebelumnya, melainkan pada besaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini cukup beralasan mengapa DOKA kerap dikorup;  selain  jumlahnya  yang  besar, DOKA juga cenderung stabil untuk periode 20 tahun mendatang. Tidak ada intervensi yang dapat mengurangi besaran anggaran ini karena undang-undang telah
menetapkan  batas  minimalnya.  Berbeda dengan sumber anggaran lainnya, serapan
DOKA  tidak  memengaruhi  jumlah  DOKA pada masa berikutnya. Lagi pula, DOKA ini kerap dipandang sebagai kompensasi bagi Aceh  atau  setidaknya  bagi  mereka  yang sedang berkuasa di Aceh.
Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  tidak  ada  sistem  pengawasan khusus yang digunakan untuk mengawasi penyaluran  Dana  Otonomi  Khusus  Aceh (DOKA), selain itu tidak ada juga lembaga khusus yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan  DOKA.  Meskipun  demikian, pembahasan  dibawah  ini  akan  mengurai bagaimana dan sejauh mana pengawasan terhadap  DOKA  dilakukan.  Keterangan utama  yang  diambil  terdiri  dari  berbagai hasil  wawancara  di  beberapa  institusi negara yang  berhubungan  dengan persoalan  ini,  beberapa  institusi  tersebut diantanya  adalah;  Inspektorat  Provinsi dan  Kabupaten,  BPK,  BPKP,  Kejaksaan Negeri, serta Bappeda Provinsi Aceh.
2. Regulasi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh
Selain  UU  Nomor  11  Tahun  2006, Pemerintah  Aceh  juga  memiliki  Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (RIPDOK)  melalui  Peraturan  Gubernur Aceh  Nomor  78  Tahun  2015  tentang Rencana  Induk  Pemanfaatan  Dana Otonomi  Khusus  Aceh  Tahun  2008-2027 (Berita  Daerah  Aceh  Tahun  2015  Nomor 83)  dan  Pergub  Aceh  Nomor  114  Tahun 2018  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana  Induk  Pemanfaatan  Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027.
Sejak tahun 2008, telah terjadi perkembangan  dan  perubahan  pola penggunaan dana otonomi khusus di Aceh, terkait hal itu sudah dilakukan 4 tahapan pembaruan  atas  Qanun  yang  mengatur mekanisme  pengelolaan  dana  otonomi khusus Aceh.
Diantara beberapa perubahan Qanun tersebut  adalah;  Qanun  Nomor  2  Tahun 2008  (berlaku  dari  2008  hingga  2013), Qanun Nomor 2 Tahun 2013 (berlaku dari tahun  2014  hingga  tahun  2017),  Qanun Nomor  10  Tahun  2016  (berlaku  hanya satu tahun yakni pada 2018), Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 (berlaku dari tahun 2019  hingga  sekarang).  Hal-hal  yang diatur dalam qanun tersebut diantaranya: pertama menyangkut  alokasi  dana  untuk tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota, kedua formula  alokasi  dana  untuk kabupaten/kota, ketiga penetapan  dan
alokasi pengelolaannya bagaimana mekanismenya, keempat perencanaannya, dan yang kelima pelaksanaannya. Pada umumnya informan menghubungkan  regulasi  yang  mengatur pengawasan DOKA (Dana Otonomi Khusus
Aceh)  dengan  Qanun  Aceh  No  2  Tahun 2008  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi  (disertai  dengan  perubahan- perubahannya).  Juga  mayoritas  informan menghubungkan regulasi
tentang pengawasan DOKA ini dengan peraturan- peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  daerah  secara umum.  Qanun  ini  dan  perubahan- perubahannya
bukan merupakan peraturan yang mengatur tentang
pengawasan  DOKA,  seperti  ditegaskan terutama  oleh  BPKP  Aceh,  Bappeda  dan Inspektorat Bener Meriah.
Gambar 2 . Regulasi Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh 3. Lembaga Stakeholder dalam Pengawasan DOKA Pengawas utama yang paling berwenang  dan  bertanggungjawab  atas dana  otonomi  khusus  ini  adalah Pemerintah  Pusat.  Selain  memiliki  tugas pembinaan,  Pemerintah  pusat  juga memiliki  tugas  mengawasi  aliran  DOKA, yang  mana  aliran  dana  tersebut  bagian dari terselenggaranya urusan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah,  bahwa
“Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan  urusan  pemerintah daerah”.  Dengan  begitu  k ementerian secara  umum  melaksanakan  tugas pembinaan dan pengawasan dibantu oleh kementerian  atau  lembaga  pemerintah non-kementerian  terkait  pelaksanaan pembinaan secara teknis. Sedangkan pada tingkat daerah, pembinaan dan pengawasan  dilakukan  secara  internal oleh pemerintah daerah, institusi internal
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 dan Perubahan- Perubahannya. Inspektorat BM (Inspektur) Inspektorat BM (Sekretaris) Kejaksaan Tinggi Aceh Bappeda Aceh Tidak ada regulasi khusus Inspektorat Bener Meriah BPKP Aceh
yang  menjalankan  tugas  tersebut  adalah Inspektorat (Mawardi, 2020).
Berdasarkan keterangan
yang diberikan  oleh  Inspektur  Bener  Meriah, Mawardi  (2020),  tatacara  pengawasan yang  dilakukan  oleh  inspektorat  hanya dengan  melakukan  review,  hasil  review dari  pihak  inspektorat  tersebut  akan menjadi  syarat  pengajuan  amprahan untuk  pencairan  dana  kegiatan.  Pada tahap  penganggaran,  pihak  inspektorat juga  melakukan  pengawasan  preventif yakni  dengan  melakukan probity  audit .
Biasanya probity  audit seringkali  terkait dengan  kegiatan  pengadaan  barang  dan jasa,  hal  ini  dilakukan  atas  dasar  banyak kasus  korupsi  yang  melibatkan  aparatur pemerintah  berkisar  pada  kegiatan pengadaan  barang  dan  jasa.  Yang  dilihat dari  audit  tersebut  adalah  proses pengadaan  barang  dan  jasa  dilakukan dengan prinsip-prinsip kebenaran,
prinsip-prinsip penegakan integritas, dan kejujuran  untuk  memenuhi  ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tujuan dilakukannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Selain itu, dijelaskan juga bahwa jika merujuk  pada  Pasal  116  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Lembaga dan Institusi Negara termasuk Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK),  dan  Unit Layanan  Pengadaan  (ULP).  Pengawasan yang  dimaksud  diantaranya  mencakup sistem pengawasan internal atas pengadaan  barang  dan  jasa  termasuk menugaskan APIP untuk melakukan kerja- kerja audit. Ketentuan mengenai APIP ini diatur  pada  pasal  1  butir  11  Perpres Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa APIP  berfungsi  sebagai  aparat  yang melakukan  pengawasan  melalui  audit, review,  evaluasi,  dan  pemantauan  dan kegiatan  pengawasan  lain  terhadap
penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi organisasi.
Berdasarkan  keterangan  dari  Ambal Riyanto,  Koordinator  Pelaksana  Bidang Mitigasi  Khusus,  yang  mengatur  hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.
Menurut Ambal Riyanto (Koordinator Pelaksana Bidang Mitigasi Khusus terkait Korupsi),  pengawasan  DOKA  secara khusus  oleh  BPKP  tidak  ada,  namun  jika ada surat tugas dari pihak aparat penegak hukum seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan (termasuk)  KPK,  baru  akan  dilakukan tindakan pemeriksaan. Tindakan pemeriksaan  tersebut  akan  diperiksa dengan  sistem  audit  mitigasi,  biasanya hanya dilakukan pada perkara yang sudah terbukti  dan  terdapat  penyimpangan kegiatan.  Disamping  itu,  BPKP  memiliki tugas membantu penyidik untuk melakukan  audit  investigasi  dan  audit kerugian  negara  terkait  dengan  tindak pidana  korupsi.  Secara  teknis,  rincinya pihak  BPKP  melakukan  perhitungan kerugian berdasarkan tugas dari penyidik.
4. Kendala Pengawasan

## Dana Otonomi Khusus Aceh
Terdapat  banyak  pendapat  terkait dengan  hambatan  dalam  pengawasan DOKA.  Review  dan  pengawasan  pada instansi  pengawasan  baik  internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK/BPKP)  masih  bersifat  manual  dan belum  memanfaatkan  teknologi  secara maksimal, walaupun pada sistem perencanaan ada yang sudah menerapkan E-budgeting (BPKP).  Pendapat  lain  yang juga  beberapa  kali  menjadi  penekanan oleh informan adalah aspek personal yang menyatakan persoalan dalam penggunaan anggaran  selama  ini  bukan  pada  aspek regulasinya  tetapi  indvidu  yang  tidak bertindak  sesuai  dengan  regulasi  yang sudah cukup lengkap. Meskipun demikian, ada  pendapat  pula  yang  mengatakan regulasi yang berubah-ubah juga membuat
fungsi pengawasan menjadi tidak optimal.
Pengelolaan  DOKA  juga  lebih  sering dihubungkan dengan pembangunan infrastuktur  atau  yang  berorientasi  pada fisik. Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa kendala utama dalam pengawasan DOKA oleh berbagai lembaga stakeholder yang  ada. Pertama ,  temuan yang  paling  banyak  terdeteksi  adalah pemeriksaan yang hanya bersifat formalitas  atau  hanya  bersifat  teknis, pemeriksaan semacam ini kerap mengabaikan  aspek  substansi,  padahal pemeriksaan  yang  fokus  pada  aspek substansial  akan  menjadi  pengawasan yang  bersifat  preventif,  artinya  para pelaksana  kegiatan  tidak  akan  berani untuk  mengakali  pertanggungjawaban hanya  pada  aspek  administrasi  saja. Kedua ,  kolaborasi  antar  instansi  negara tidak berjalan secara signifikan. Dalam hal ini,  BPK,  BPKP,  dan  Inspektorat  sebagai lembaga  pengawas  tidak all out dalam melakukan  pengawasan  DOKA. Ketiga , pengawasan  yang  dilakukan  hanya bersifat monitoring  and  evaluation dalam rangka  memberikan  bimbingan  dan koordinasi teknis saja. Keempat , kewenangan  antar  lembaga  internal  di pemerintahan  daerah  belum  jelas  dalam persoalan  pengawasan. Kelima ,  khusus dalam hal ini lembaga inspektorat sebagai lembaga pengawas internal yang bertanggungjawab kepada kepala daerah, memiliki potensi untuk tidak independen dalam  tupoksinya  sebagai  pengawas. Terakhir,  kendala  lain  pada  pengawasan DOKA  yakni  masih  lemahnya  sistem kelembagaan  daerah  baik  dari  sisi Pemerintah  Aceh  sendiri  maupun  dari pihak DPR Aceh, kedua lembaga ini masih kurang  efektif  dalam  menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaksana dan pengawas sesuai dengan tupoksi yang ada.
D. Dampak Pengawasan Dana Otonomi  Khusus  Aceh  terhadap Pemberantasan Korupsi di Aceh
Dampak  dari  pengawasan  DOKA sangat  dikaitkan  dengan  akuntabilitas dalam  perencanaan  dan  penggunaan anggaran yaitu memastikan wajarnya dan tidaknya  sebuah  perencanaan  apakah sesuai  dengan  peraturan,  tidak  adanya penyelewangan dalam eksekusi anggaran dan  konsistensi  antara  perencanaan  dan penggunaan  anggaran.  Akuntabilitas  juga berkaitan  dengan  pentingnya  review sebelum  keputusan  untuk  pencairan anggaran,  terutama  dalam  hal  ini  oleh lembaga  inspektorat.  Pengawasan  DOKA juga dihubungkan peran serta masyarakat melalui  NGO  yang  melakukan  pengaduan atau melaporkan penyimpangan- penyimpangan.  NGO  disebutkan  sebagai mata dan telinga dari system penegakkan hukum dalam hal ini terkait penyalahgunaan  anggaran  (Kejaksaan Tinggi).  Dampak  pengawasan  juga berimplikasi pada kehatian-kehatian dalam penggunaan anggaran yaitu melihat system  perencanaan  dan  pelaksanaan sebagai  suatu  fungsi  yang  melekat. Dibawah  ini akan diuraikan juga dampak pengawasan  DOKA  terhadap  pencegahan dan  penindakan  korupsi  di  Aceh  serta langkah pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi DOKA.
Secara  subtantif  instrument  hukum itu  harus  detail,  artinya  ia  harus dijabarkan dari yang lebih  tinggi (UU) ke hukum yang lebih rendah (Perda/ Qanun dan  Peraturan  Badan).  Selain  itu,  ianya harus mencakup semua sumber dan segala bentuk  pengalokasiannya.  Kaiatannya dengan  penelitian  ini,  kiranya  akan semakin  kokoh  pondasi  hukum  kita seandainya terdapat peraturan yang detail membicarakan  bagaimana  pengawasan DOKA dilakukan.
Sebab berdasarkan temuan penelitian ini bahwa pengawasan terhadap DOKA itu
ada,  namun  DOKA  tidak  diawasi  secara khusus, melainkan diawasi dan dievaluasi secara  menyeluruh  dalam  satu  anggaran yang  disebut  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Aceh.  Ada  di  sini  belum  tentu berjalan.
Boleh jadi ada secara kelembagaan,  namun  tidak  berjalan  di tataran  fungsi.  Kemudian,  pengawasan semacam  ini  apakah  dapat  diklaim berdampak  positif  pada  pencegahan  dan penindakan  korupsi  di  Aceh  menjadi pertanyaan kedua dalam penelitian ini.
Tidak ada data yang dapat dibandingkan atas keberhasilan ini. Sebab, keberhasilan  pengawasan  itu  sejatinya diukur  dari  seberapa  relevan  kerja-kerja pengawasan terhadap pencegahan korupsi yang dapat dilihat dari menurunnya  angka  korupsi  pasca  atau karena dilakukannya pengawasan
terhadap DOKA  tersebut.  Sebaliknya,  jika pengawasan  tidak  dilakukan  maka  angka korupsi  itupun  akan  semakin  besar. Penelitian  ini  tidak  menemukan  adanya data yang dapat menjelaskan hal ini. Data yang  berhasil  ditemukan  dari  publikasi yang  dilakukan  oleh  MaTA,  terdapat sejumlah  kasus  (sekitar  22  kasus)  yang terindikasi  korupsi  di  Aceh  dengan  total kerugian negara mencapai 72 Miliar lebih. Dari data tersebut, aktor atau pelaku yang paling  dominan  dilakukan  oleh  eksekutif, disusul  pihak  swasta,  perangkat  desa, perangkat  daerah,  dan  terakhir  oleh legislatif (Mataaceh).
Ada  anggapan  bahwa  pengawasan justru tidak berjalan. Potensi kongkalikong  antara  Gubernur  dan Pemerintah  Kabupaten/  Kota  malah semakin  besar  peluangnya.  Apa  yang terjadi  bagi  Irwandi  dan  mantap  Bupati Bener  Meriah  adalah  bukti  dari  sistem pengawasan semacam itu. Mendagri yang mewakili  pemerintah  pusat  sebenarnya memiliki  peran,  namun  hanya  berkisar 60%,  yaitu  terhadap  DOKA  yang dituangkan  dalam  program  dan  kegiatan
pemerintah  Aceh.  Selebihnya,  yakni  40% yang dituangkan dalam APBK diawasi oleh Gubernur.
Model  pengawasan  semacam  inilah yang  menurut  Raden  Sartono  (Kasudit Pemerintah  Aceh,  DIY,  dan  DKI  Jakarta Kemendagari)  sebagai  salah  satu  faktor rentannya penyelewengan atau penyimpangan  terhadap  DOKA.  Meski menyebut  secara  regulasi  telah  baik,  ia menyangsikan  proses  proposal  di  level Provinsi.
Karenanya, di situlah pengawasan harus benar-benar
dikuatkan.  Sementara  itu,  Mochamad Ardian  Noervianto  (Direktur  Fasilitas Dana  Perimbangan  dan  Pinjaman  Daerah Kemendagri) turut membenarkan potensi penyelewengan itu. Namun ia menolak jika dikatakan  pengawasan  tidak  berjalan (Republika.Co.Id 2018).
Keterangan  Ardian  dalam  sidang kasus  suap  Gubernur  Aceh  sebenarnya malah mengkonfirmasi lemahnya pengawasan  yang  berdampak  pada terjadinya penyimpangan anggaran.
Pasalnya, ia menjelaskan bahwa Kemendagri  hanya  memberi  rumusan pertimbangan  kepada  Kemenkeu  untuk kemudian  diputuskan  oleh  Kemenkeu. Setelah  dipertimbangkan  dan  akhirnya DOKA  disalurkan,  Kemendagri  hanya sampai pada memastikan agar pengalokasiannya  sesuai  dengan  UU 11/2006  di mana  program  perbidangnya bergantung  pada  justifikasi  dari  provinsi (Detik.Com 2020).
Dampak negatif dari bentuk pengawasan  yang  lemah  itu  juga  terlihat dari  lempar  bola  panas  antar  lembaga negara. Artinya, ketika ada kasus korupsi, semua  pihak  terkesan  tidak  bertanggung jawab.  Hal  ini  misalnya  telihat  dari keterangan  Kemenkeu  yang  menolak pengawasan  anggaran  ada  di  mereka. Memang  benar  bahwa  pengawasan  itu bukan  ranahnya  Kemenkeu,  namun setidaknya  Kemenkeu  tidak  sekadar
mengecek  secara  administrasi  capaian serapan  anggaran  untuk  pencairan  tahap kedua.  Sanksi  tegas  berupa  tidak dicairkannya  DOKA  pada  tahap  berikut harus  benar-benar  menjadi  warning ketika rendahnya serapan dan penyelewengan  anggaran  kerap  terjadi (Detik, 2020). Pernyataan bahwa sistem pengawasan  terhadap  DOKA  itu  lemah juga datang dari Syarif Hidayat, Akadmisi FH UII. Menurutnya, selama ini
pengawasan  DOKA  dilakukan  oleh  DPRA yang  dalam  praktiknya  tentu  politis khususnya  pada  proses  penganggaran. Akibatnya,  ketika  kepentingan  DPRA diakomodir  oleh  eksekutif  maka  DPRA akan  bersikap  lunak,  bahkan  semacam tahu  sama  tahu  (Syarif  Hidayat,  2018). Kiranya pengawasan semacam ini pulalah yang  menyebabkan  penyimpangan  DOKA rentan terjadi.
Syahdansyah  selaku  Jaksa  di  Kejati Aceh  sendiri  hanya  mengatakan  bahwa pengawasan  itu  tentu  berdampak  positif, baik  yang  dilakukan  oleh  BPKP, Inspektorat,  dan  lembaga  lainnya.  Ia melihat  bahwa  Kementerian  Keuangan kiranya  juga  harus  dilibatkan  karena mereka  yang  biasanya  menerapkan penalti  terhadap  serapan  anggaran  dan ketidaksesuian  lainnya.  Di  sini,  selaku jaksa,  Syahdansyah  mengakui  bahwa sebenarnya  jaksa  tidak  bermain  di  ranah pengawasan.  Meski  begitu,  ada  tiga  hal yang  pernah  dilakukan  kejaksaan  dalam pengawasan  APBA — DOKA  termasuk  di dalamnya, pendampingan
dengan memberikan legal  opinion sebelum
pengerjaan , ada legal  asistent untuk melihat  kualitas,  kuantitas,  dan schedule saat  proyek  berjalan,  dan  terakhir  ada yang  namanya legal  audit untuk mengevaluasi  hasil  pekerjaan  dari kacamata  hukum . Kerja-kerja  itu  diklaim sangat  berdampak  positif  karena  mampu menyelamatkan  potensi  kerugian  negara.
Apa  yang  dikatakan  ini  sejalan  dengan klaim  dari  mantan  Jaksa  Agung  RI  HM. Prasetyo  yang  mengatakan  bahwa  TP4 telah menyelamatan uang negara sebesar 4.000 triliyun rupiah (Tirto.Id, 2020).
Secara umum, klaim tersebut sejatinya  telah  dibantah  dengan  bukti- bukti  yang  ada.  TP4  sendiri  telah dibubarkan  karena  memang  dianggap bermasalah. Namun, klaim bahwa pengawasan  terhadap  DOKA  berdampak positif tentu masih mengandung kebenaran. Hanya saja, apakah TP4 benar- benar melakukan tugas-tugas seperti yang dikatakan  di  atas  terhadap  DOKA?  Alih- alih mengklaimnya sebagai prestasi, bukti- butki kerja TP4 Aceh dan Kabupaten/ Kota se-Aceh terhadap pengawalan DOKA tidak ditemukan.  Pernyataan ini  kiranya hanya teoritis semata. Faktanya, jika merujuk ke belakang  di  mana  TP4  itu  dibentuk  dan bekerja,  korupsi  DOKA  terjadi  berulang kali dan masih kuat indikasi penyelewengannya  pasca  pembubaran lembaga tersebut. Tingkat partisipasi dalam pengawasan  kiranya  juga  memiliki relevansi  yang  signifikan  terhadap penyimpangan  DOKA.  Bukan  tidak berperan,  namun  sarana  dan  prasarana yang  mendorong  partisipasi  itu  terbilang minim.  Terhadap  DOKA,  masyarakat nyaris  tidak  tahu  ke  mana  proses pengalokasian serta sejauh mana informasi  serapannya  dapat  dicari. Aplikasi  semacam  e-planning  dan  e- budgeting tidak ada sama sekali terhadap DOKA. Dampaknya, penggunaan anggaran menjadi  liar  dan  tidak  terkontrol.  Pada level  yang  lebih  luas,  dampaknya  adalah ancaman terhadap upaya menyejahterakan masyarakat. Terhadap pengelolaan DOKA ini, LIPI menyebutkan bahwa DOKA tidak diperuntukkan  dengan  master  plan  yang jelas. Karenanya kerap terjadi pemborosan  anggaran.  LIPI  kemudian
menyarankan  di  bidang  pengawasan untuk  melakukan  penguatan  korbinwas oleh  legislatif  dalam  pengawasan  DOKA,
pembentukan lembaga independent, pembentukan tim khusus oleh pemerintah pusat yang bersifat independent,
sinergisitas Badan pengawas dan pemeriksa  (BPK,  BPKP,  dan  inspektorat), peningkatan struktur
pertanggungjawaban inspektorat provinsi harus  ditingkatkan  ke  level  pemerintah pusat, perbaikan dalam tahapan pencairan DOKA,  dan  pentingnya  akses  informasi keterbukaan  bagi  masyarakat  terhadap penggunaan dan pengelolaan DOKA.
Sedangkan  terhadap  penindakan, klaim keberhasilan pengawasan juga tidak memiliki  justifikasi  yang  kuat.  Pasalnya, penindakan  terhadap  penyimpangan DOKA  tidak  melulu  bahkan  jarang  yang merupakan  tindak  lanjut  dari  kerja-kerja pengawasan. Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili  oleh  Syahdansyah  menguatkan pernyataan ini bahwa Jaksa tidak bergerak di  bidang  pengawasan.  Justru  tanpa pengawasan dari pihak lain sekalipun, jika ada  penyimpangan  yang  ditemukan  atau dilaporkan  tentu  akan  ditindaklanjuti sesuai hukum.
Penelitian ini pada gilirannya menyimpulkan  bahwa  DOKA  tidak  hanya kurangnya pengawasan, pengawasan yang ada  tidak  berpengaruh  apa-apa  terhadap penyimpangan  atau  korupsi  DOKA. Sedangkan  penindakan  yang  dilakukan, ianya  bukan  merupakan  hasil  dari pengawasan  yang  dilakukan.  BPKP  Aceh sedikit berbeda dalam hal ini. Menurutnya, BPKP  berperan  aktif  dalam  pengawasan dan  setiap  ada  kasus  korupsi  pasti  akan melibatkan BPKP. Namun, pertanyaannya adalah, apa peran BPKP dalam penindakan yang  dilakukan,  bukan  setelah  ada  kasus lalu  peran  itu  ditanyakan.  Artinya  bukan peran  mereka  di  pengadilan  atau  pada proses  penyidikan,  tapi  sebelum  aktifitas
penindakan  oleh  aparat  penegak  hukum itulah yang hendak dipertanyakan.
BPKP  belum  mampu  menunjukkan data yang menunjukkan korelasi pengawasan dengan pencegahan maupun penindakan  terhadap  korupsi  DOKA. Menurut  keterangannya,  BPKP  memiliki divisi-divisi  yang  fungsi  dan  perannya berbeda-beda.  Penelitian  ini  belum mampu mengungkap keterkaitan pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPKP terhadap  pencegahan  dan  penindakan korupsi  DOKA.  Akibat  dari  lemahnya pengawasan  itu,  peran  penindakan terbilang  lebih  dominan.  Penindakan terhadap korupsi DOKA bahkan terbilang yang  paling  disorot  oleh  publik.  Meski begitu,  bukan  berarti  aspek  penindakan telah  sesuai  dengan  harapan.  Problem penindakan  merupakan  masalah  yang perlu  diteliti  secara  tersendiri.  Menurut MaTA,  kasus-kasus  korupsi  di  Aceh bahkan  ada  yang  mangkrak.  Setidaknya ada  enam  kasus  (Mataaceh,  2020). Idealnya,  pengawasan  yang  baik  dan dilakukan dengan sungguh-sungguh akan meminimalisir  aspek  penindakan  karena peran  pencegahan  telah  berjalan  secara optimal.  Kerja  pengawasan  semacam  ini sejatinya harus terintegrasi dan berkorelasi satu sama lainnya.
Buruknya pengawasan dana otonomi khusus  Aceh  menurut  Heru  Cahyono diakibatkan  gagalnya  parlemen  di  Aceh melakukan  fungsi check  &  balances .
Kondisi  itu  terjadi  seiring  munculnya mantan kombatan GAM dalam politik lokal Aceh sebagai kekuatan oligarki baru yang tidak hanya menguasai politik, tetapi juga menguasai  jaringan  ekonomi  Aceh. Mereka yang bertahun-tahun menggalang perang untuk melawan Republik Indonesia,  kini  mendapat  kesempatan untuk  menduduki  jabatan-jabatan  politik penting  di  pemerintahan.  Kendati  tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai, para  mantan  anggota  GAM  mampu
mendominasi pemerintahan Aceh setelah memenangkan perebutan kekuasaan pada ilkada  2006  dan  2012.  Mereka  juga menguasai  kursi  legislatif  di  tingkat provinsi maupun sejumlah kabupaten/kota  di  Aceh,  khususnya  di wilayah-wilayah  yang  dulu  merupakan basis GAM seperti di Aceh Utara, Bireuen, dan Kota Lhokseumawe.
Kuatnya dominasi GAM yang menguasai lembaga legislatif baik di DPRA maupun  DPRK  menjelaskan  mengapa parlemen di Aceh gagal melakukan fungsi check & balances . Ini tidak mengherankan karena  DPRA  dikuasai  oleh  Partai  Lokal yang  rata-rata  anggotanya  memiliki pendidikan  yang  rendah.  Akibat  kualitas yang  rendah,  DPRA  tidak  lagi  bicara tentang program
pemerintahan, melainkan  mereka  lebih  mengedepankan perjuangan  kepentingan.  Dengan  kondisi demikian, maka tidak mengherankan bila pengucuran  dana  otonomu  khusus  Aceh hingga  saat  ini  belum  menunjukkan harapan  untuk  bisa  menjadi  pengungkit perekenomian  Aceh,  yang  pada  akhirnya bisa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, semua sumber mengatakan bahwa  DOKA  diasumsikan  sebagai  dana kompensasi  dari  konflik  GAM-RI  yang berkepanjangan. Karenanya, para elit yang kebetulan  dahulu  terlibat  dalam  konflik merasa  berhak  atas  DOKA.  Bahkan  tidak jarang sebagain masyarakat juga menganggap  korupsi  DOKA  sebagai “kewajaran”  dan  sudah  seharusnya menjadi  hak  para  mantan  kombatan. Sikap-sikap  semacam  ini  terkonfirmasi pula  lewat  kampanye-kampanye  Partai Lokal yang selalu mengaitkan perjuangan mereka  dengan  apa  yang  Aceh  dapatkan hari ini. Dalam dari itu, mereka mengklaim bahwa  apa  yang  mereka  terima  belum sepenuhnya
direalisasikan
oleh
Pemerintah  Pusat.  Sudah  sepatutnya  apa
yang  mereka  perjuangkan,  mereka nikmati pula hasilnya.
Berdasarkan  pendapat  informan setidaknya  disimpulkan  terdapat  7 langkah  pencegahan  korupsi  antara  lain, faktor  integritas  personal,  penggunaan aplikasi  digital  dalam  setiap  tahap pengelolaan anggaran, optimalisasi pelaksanaan Probity Audit yang merupakan hal yang esensial, keterlibatan KPK  dan  Kementerian  Keuangan  dalam monitoring dan optimalisasi peran APIP. Khusus mengenai penggunaan aplikasi  digital  dalam  setiap  tahap pengelolaan  anggaran,  para  informan, khususnya  yang  berasal  dari  inspektorat mengemukakan    bahwa  dana  alokasi khusus (DAK) sudah menggunakan sistem perbendaharaan  online,  atau  familiar dengan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan  Anggaran  Negara  (OM-
SPAN),  sementara  dana  otonomi  khusus belum  menggunakan  aplikasi  tersebut. OM-SPAN  merupakan  sebuah  aplikasi untuk  melakukan  monitoring  transaksi yang  dapat  diakses  melalui  jaringan internet,  serta  menyajikan  laporan  yang dibutuhkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan  maupun  satuan  kerja. Upaya pencegahan terhadap penyelewengan  penganggaran  DOKA, perlu  untuk  segera  diterapkan  sistem perbendaharaan online yang serupa pada penganggaran dan pengelolaan DOKA. Desentralisasi asimetri yang diberikan  kepada  daerah  sesungguhnya positif.  Tetapi,  hal  tersebut  harus dibarengi  dengan  perbaikan  kapasitas kelembagaan birokrasi lokal dan pengawasan  yang  efektif.  Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap  pembinaan  dan  peningkatan kapabilitas aparatur sipil negara di daerah. Kondisi  ini  mengingat  birokrasi  daerah merupakan mesing penggerak pembangungan  yang  sangat  penting. Dengan meningkatkan kapasitas
manajemennya,  aparatur  pemerintah
dapat menciptakan insentif guna meningkatkan pelayanan publik.
Selain  itu,  perlu  dibuat  pedoman regulasi tentang relasi antara provinsi dan daerah  berkenaan  dengan  DOKA  sebagai acuan  penting  bagi  daerah  dalam membuat  wewenang  distribusi  dana pengelolaan DOKA dan istimewa.
Demikian  juga  petunjuk  teknisnya  baru dibuat semudah mungkin. Penggelontoran DOKA  seharusnya  juga  didasarkan  pada kesiapan  daerah,  khususnya  kesiapan regulasi,  birokrasi,  dan  aparaturnya. Pemberiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasinya. Daerah-daerah yang menunjukkan kemampuan dalam
pengelolaan DOKA secara bertahap dapat ditingkatkan besarannya.

## Penutup
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan  utama. Pertama ,  tidak  ada sistem pengawasan khusus (juga tidak ada lembaga khusus) yang melakukan pengawasan  mulai  tahap  perencanaan, penganggaran, dan tahap pengimplemantasian  DOKA.  Pengawasan yang dilakukan selama ini dianggap sama dengan  pengawasan  terhadap  sumber anggaran  daerah  pada  umumnya  yang melibatkan  berbagai  lembaga  pengawas baik  internal  maupun  eksternal.  Namun peneliti menemukan beberapa perbedaan dalam  artian  negatif  (pengawasan  DOKA lebih  buruk  dari  pengawasan  sumber anggaran  lainnya).  Bahkan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak tersebut  selama  ini  masih  sangat  lemah. Kedua ,  dampak  dari  sistem  pengawasan sebagaimana  diterangkan  pada  poin pertama  sama  sekali  tidak  efektif  dan dengan  sistem  yang  demikian  cenderung membuka  peluang  terciptanya  praktik korupsi sejak awal perencanaan DOKA.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi  yang  perlu  disampaikan kepada  beberapa  pihak  terkait  untuk perbaikan  proses  pengawasan  dana otonomi  khusus  Aceh. Pertama ,  perlu adanya  perubahan  mengenai  ketentuan pengalokasian  DOKA  yang  berdasarkan serapan,  hasil  evaluasi,  dan  kesesuaian peruntukan. Kedua , jika DOKA
diperpanjang,  maka  harus  ada  jaminan perbaikan  sistem,  dalam  hal  ini  mesti dirancang  sebuah blue  print sistem pengawasan DOKA dan penerapan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN) bagi DOKA. Ketiga , selain Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  Perguran  Tinggi  juga mesti  didorong  untuk  ikut  memberi masukan berupa hasil riset yang evaluatif dan  konstruktif  agar  pemanfaatan  DOKA tepat  sasaran.  Dan keempat ,  perlu penelitian  lanjutan  misalnya  terkait  pola pengawasan  yang  ideal  untuk  dana otonomi khusus di Aceh, dan di beberapa daerah otonomi khusus lainnya.

## Referensi
Aceh,  B.  (2019). Profil  Kemiskinan  dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk  Aceh  September  2019 (Issue 04) . Anti-Corruption  Clearing  House.  (2017). Abdullah Puteh. https://acch.kpk.go.id/id/jejak- kasus/115-abdullah-puteh
Aspinall,  E.  (2009). Combatants  to Contractors: The Political Economy of Peace In Aceh . Indonesia.
Barron  Patrick.  (n.d.). The  Contested Corners of Asia: Subnational Con!ict and  International  Development Assistance  The  Case  of  Aceh, Indonesia . The Asia Fondation, 82.
Cressey,  D.  R.  (1953). Other  people’s
Money:  A  study  of  the  social psychology  of  embezzlement. Free Press. Glencoe, IL.
Dwi  Bowo  Rahardjo.  (2019). KPK  Sebut Enam  Provinsi  di  Indonesia  Ini Juara Korupsi. Suarajawatengah.Id. https://jateng.suara.com/read/20 19/04/10/212117/kpk-sebut- enam-provinsi-di-indonesia-ini- juara-korupsi.
Dwi  Hadya  Jayani.  (2019). Bagaimana Perkembangan  Dana  Otonomi
Khusus  untuk  Papua  dan  Aceh?.
Kata Data. https://databoks.katadata.co.id/da tapublish/2019/08/20/bagaimana -perkembangan-dana-otonomi- khusus-untuk-papua-dan-aceh#.

## Haryono  Umar.  (2012).  Pengawasan
Untuk  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing 8(2): 110.
Heru  Cahyono.  (2012).  Evaluasi  Atas Pelaksanaan  Otonomi  Khusus Aceh:  Gagal  Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. Jurnal  Penelitian  Politik 9(2):  2. http://ejournal.politik.lipi.go.id/in dex.php/jpp/article/view/227/101
Hidayat,  Reja.  (2019). Pembubaran  TP4 Kejaksaan: Menolak Evaluasi, Menutup  Kasus  Lama. Tirto.id. https://tirto.id/pembubaran-tp4- kejaksaan-menolak-evaluasi- menutup-kasus-lama-enzG. 27 September 2020. Hidayat,  Syarief.  (2018). Jangan  Hanya Andalkan KPK. Universitas Indonesia. https://fh.uii.ac.id/blog/2018/07/
05/jangan-hanya-andalkan-kpk- oleh-syarif-hidayat-s-h-m-hum/. 27 September 2020.
Huberman,  M.  (1984).  Q ualitative  Data Analysis:  A  Source  Book  of  New Methods. SAGE Publications.
Kemenkeu.  (2020). Kajian  Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus. Kementerian Keuangan. (n.d.). Bagaimana Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus. Kemenkeu. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/? ufaq=bagaimana-pemanfaatan- dana-otsus.
Masyarakat  Transparansi  Aceh.  (2020). Daftar  Kasus  Indikasi  Korupsi  di Aceh.
MATA. https://mataaceh.org/daftar- kasus-indikasi-korupsi-di-aceh/ .  8
Desember 2020.
_______________________________________.(2020). Kasus  Korupsi  di  Aceh  Mangkrak,
MaTA Sudah Minta Disupervisi KPK.
MATA.
https://mataaceh.org/kasus- korupsi-di-aceh-mangkrak/.
8 Desember 2020.
Nashih  Nashrullah.  (2020). BPS:  Aceh Masih  Jadi  Provinsi  Termiskin  se- Sumatra . Republika.Co.Id. https://republika.co.id/berita/q45f pv320/bps-aceh-masih-jadi- provinsi-termiskin-sesumatra.
Pryanka,  Adinda.  (2018). Pengawasan Lemah Jadi Faktor Pemicu Korupsi Dana Otsus. Republika. https://republika.co.id/berita/nasi onal/hukum/18/07/06/pbg5q443 0-pengawasan-lemah-jadi-faktor- pemicu-korupsi-dana-otsus . 27 September 2020. Rabi’u  Abdullahi dan Noorhayati Mansor. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent  for  Future  Research.
International  Journal  of  Academic Research  in  Accounting,  Finance and Management Sciences , Volume 5 (4): 39.
Siregar, S. N. (2012). Pergeserann Masalah Keamanan di Aceh. Jurnal Penelitian Politik 9 (2). Suharyo.  (2016).  Otonomi  Khusus  Papua dan  Aceh  sebagai  Perwujudan Implementasi  Peranan  Hukum dalam  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal Rechstvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional) 5 (3):
323 – 337.
___________.  (2018a).  Otonomi  Khusus  di Aceh  dan  Papua  di  Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure 18 (3): 306. ____________.  (2018b).  Otonomi  Khusus  di Aceh  dan  Papua  di  Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. Jurnal Penelitian  Hukum  De  Jure 18 (3):
305.
https://doi.org/10.30641/dejure. 2018.v18.305-318.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh .
Wahid,  Ahmad  Bil.  (2019). Dirjen Kemenkeu  Jelaskan  Pengawasan DOKA  di  Sidang  Staf  Irwandi. Detik.com. https://news.detik.com/berita/d- 4433766/dirjen-kemenkeu- jelaskan-pengawasan-doka-di- sidang-staf-irwandi . 27 September 2020.