Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana jurnalkelola@gmail.com
Volume: 5, No. 2, Juli-Desember 2018 Halaman: 152-164

## Evaluasi Program Regrouping Sekolah Dasar Negeri

## Maria Tri Erowati
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana dirgantaranovan@gmail.com
Slameto
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana slameto_uksw@yahoo.com
Wasitohadi
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana wasitohadiuksw@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  is  an  evaluation  that  aimed  to  know  the  process  of  implementation  policy, factors  that  effected  regrouping  school  program,  the  effects  of  regrouping,  and  how  the effectiveness  and  efficiency  of  the  regrouping  program  in  SD  Negeri  Tukang  01  and  02, Pabelan, Semarang. This evaluation research used goal-free evaluation with the subject is SD Negeri  Tukang  01  and  02  Pabelan.  The  collecting  data  used  interview,  observation,  and documentation, then the data analysis was data reduction, data presentation, and drawing the conclusion.  The  result  of  this  research  showed  that  SD  Negeri  Tukang  01  and  02  already grouped for 4 years before the Regent&#39;s letter published. Then, the students, teachers, government’s rule, and school condition be the factors affected the regrouping program. This regrouping program has several impacts, they answered the teacher need and/or there was a teacher mutation. Then for students, there weren’t much effect because the students already friends, and  then increasing  the school’s  facility.  Besides that,  regrouping program  might increase school quality and the society would not be confused to choose the school for their child. But then, the alumni of these school can be difficult to get legalize for their certificate. This regrouping program is effective and efficient enough to do because the teacher problem can be solved, then the school facility can be maximized and about the budgeting organize by the main school.
Keywords : Goalfree  Evaluation  Model,  Primary  School  Regrouping  Program,  Program Evaluation
Article Info Received date: 30 Mei 2017 Revised date: 9 Desember 2018 Accepted date: 9 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Proses regrouping sekolah di Indonesia sudah  dimulai  sejak  terbitnya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  421.2/2501/ Bangda/1998  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penggabungan  ( Regrouping )  Sekolah  Dasar (Kemendagri, 1998). Tujuan regrouping
tersebut  adalah  untuk  mengatasi  masalah kekurangan  tenaga  guru,  peningkatan  mutu, efisiensi biaya bagi perawatan gedung sekolah dan  sekolah  yang  ditinggalkan  dimungkinkan penggunaannya  untuk  rencana  pembukaan SMP kecil/SMP kelas jauh atau setara sekolah lanjutan  sesuai  ketentuan  setempat  untuk
menampung  lulusan  sekolah  dasar.  Dalam perkembangannnya telah lahir berbagai kebijakan yang mengatur regrouping sekolah di negeri  ini.  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004  misalnya,  antara lain  menentukan  bahwa  salah  satu  kegiatan pokok  dalam  mengupayakan  pemerataan pendidikan dasar adalah melaksanakan revitalisasi  serta  penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah  terutama  SD,  agar  tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan  fasilitas  yang  memadai.  Pada  tahun 2002  terbit  Keputusan  Menteri  Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang antara lain menentukan bahwa  1)  pengintegrasian sekolah  merupakan peleburan  atau  penggabungan  dua  atau  lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah, dan 2)  sekolah  hasil  integrasi  merupakan  bentuk sekolah  baru  (pasal  23).    Sekolah  yang diintegrasikan  mengalihkan  tanggung  jawab edukatif    dan    administratif  peserta didik  dan tenaga  kependidikan  kepada  sekolah  hasil integrasi.
Sejalan  dengan  berlakunya  kebijakan desentralisasi  bidang  pendidikan  di  tingkat Propinsi  dan  Kabupaten/  Kota  –  sebagaimana terakhir diatur melalui Undang Undang Nomor 23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah- maka  setiap  propinsi  lazimnya  menetapkan Peraturan  Daerah  yang  antara  lain  mengatur soal regrouping sekolah.  Di  propinsi  Jawa Tengah  hal  itu  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  4  Tahun  2012 tentang  Penyelengagaraan  Pendidikan,  yang antara  lain  juga  mengatur  kewenangan  para pihak dalam melakukan penggabungan sekolah.  Kewenangan  itu  selanjutnya  diatur lebih rinci melalui Peraturan Gubernur Nomor 56  tahun  2013  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan,  yang  antara  lain    menentukan bahwa    “ Bupati/Walikota  sesuai  dengan
kewenangannya dapat melakukan penambahan,  perubahan, penggabungan dan penutupan  satuan  pendidikan  formal  pada jenjang  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD), Pendidikan  Dasar  (DIKDAS),  Pendidikan Pendidikan  Menengah  (DIKMEN)  dan  satuan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan  perundang-  undangan ”  (pasal  6 ayat1).
Berdasarkan  kewenangan  di  atas  maka itu setiap Kabupaten /Kota lazimnya kemudian menetapkan  Peraturan  Bupati  atau  Peraturan Walikota  tentang regrouping /penggabungan sekolah.  Di  Kabupaten  Semarang  telah  terbit Peraturan  Bupati  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah  Dasar  Negeri  dan  ditandaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 900/0413/2014 tentang Penetapan Penggabungan  Sekolah  Dasar  Negeri  di Kabupaten  Semarang.  Istilah regrouping merupakan kata lain dari
merger /penggabungan. Merger pada  awalnya merupakan salah satu usaha pengembangan dan pertumbuhan  perusahaan. Merger dilakukan dengan menggabungkan dan membagi sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan  bersama.  Adrian  Sutedi  (2007:  85) mengemukakan, ” merger sebagai suatu bentuk penggabungan  dua  badan  usaha,  badan  usaha yang satu tetap ada, dan yang satunya lagi bubar secara hukum, dan nama perusahaan digunakan adalah perusahaan yang eksis/ada.” Jadi merger merupakan penggabungan dua  badan  usaha atau lebih menjadi satu badan usaha ke  dalam badan  usaha  yang eksis dengan  nama  badan usaha  yang  tetap eksis. Penggabungan badan usaha ini mengharuskan adanya peleburan aset secara menyeluruh ke dalam badan usaha yang tetap  eksis.  Hal  ini  secara  kuantitas  akan memberikan tambahan modal bagi badan usaha yang eksis tersebut.
Merger /penggabungan dapat juga diterapkan di dalam dunia pendidikan. Merger / penggabungan dalam  dunia  pendidikan  lebih
berkaitan dengan perampingan jumlah sekolah. Jumlah  sekolah  yang  cukup  banyak  dengan jumlah siswa yang kurang memadai berdasarkan  standar  nasional  mengakibatkan pemborosan  pembiayaan  pendidikan.  Untuk itu,  pemerintah  mengupayakan  alternatif perampingan sekolah dengan nama regrouping . Menurut  Wibawa  (2009:  47),  “penggabungan sekolah dasar merupakan satu cara pengembangan
sekolah dengan memberdayakan dan mengembangkan berbagai sumber  daya  pendidikan  untuk  mencapai peningkatan  mutu  pendidikan  dan  efektifitas sekolah.”
Adapun  tujuan regrouping sekolah menurut Suparlan (2006) meliputi (1) meningkatkan mutu layanan pendidikan untuk masyarakat.  Dalam  arti  layanan  pendidikan harus bermutu, bukan hanya layanan pendidikan  dengan  gedung  sekolah  yang seadanya; (2) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, karena keberadaan  beberapa  sekolah  dalam  satu kompleks  gedung  sekolah  yang  sempit menimbulkan indikasi terjadinya proses persaingan yang tidak sehat antara sekolah yang satu dengan yang lain, sehingga perlu dilakukan regrouping sekolah.
Sedangkan langkah-langkah regrouping sekolah  yang  ideal  menurut  Suparlan  (2006) antara lain mencakup: a) Mengadakan sosialisasi  kebijakan  merger  sekolah  kepada semua  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ).
Langkah  pertama  ini  dilakukan  agar  para pemangku  kepentingan  memiliki  pemahaman mendalam tentang manfaat merger bagi semua pihak,  terutama  bagi  peserta  didik.  Sosialisasi bukanlah  instruksi,  bukan  pula  pemaksaan terselubung.  Benar-benar  untuk  meningkatkan pemahaman  secara  kritis  tentang  manfaat kebijakan  merger  sekolah  sebagai  strategi untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan;  b) Membentuk  tim  atau  kepanitiaan,  dengan melibatkan komponen yang terkait. Pembentukan tim atau kepanitiaan ini pun harus
dilakukan  secara  demokratis  agar  semua stakeholders  dapat  terakomodasi  aspirasinya, dan  yang  lebih  penting  adalah  agar  dapat memberikan  peran  sertanya  secara  maksimal dalam penyelenggaraan pendidikan; c) Mengajukan atau memasukkan program merger sekolah ke dalam program dan kegiatan dinas pendidikan, untuk disetujui oleh pemerintah dan legislatif. Langkah ini penting, karena  program  merger  akan  memerlukan konsekuensi  anggaran  yang  mungkin  tidak sedikit; d) Pelaksanaan program dan monitoring  pelaksanaan  program  melibatkan semua  stakeholder  yang  sejak  awal  dilibatkan dalam  program  ini.  Program  ini  dilaksanakan menurut  prinsip  manajemen  modern,  yakni demokratis,  transparan,  dan  akuntabel.  Jika tidak,  maka  justru  akan  terjadi  distrust  dari masyarakat; e) Pelaporan dan pertanggungjawaban  jika  program  itu  telah dapat  diselesaikan.  Di  samping  itu,  kegiatan pasca  pelaksanaan  program  perlu  dilakukan, misalnya  monitoring  dampak  pelaksanaan program  tersebut  terhadap  peningkatan  mutu pendidikan,  sebagaimana  telah  disebutkan dalam  tulisan  ini,  yakni  lima  dimensi  mutu pendidikan:  yakni 'learners,  environments, content, processes , dan outcomes' atau peserta didik,  lingkungan,  kurikulum  atau  bahan  ajar, proses  pendidikan  atau  proses  pembelajaran, dan hasil pendidikan atau hasil belajar peserta didik
Implementasi  kebijakan  peningkatan mutu  pendidikan  melalui  program  regrouping sekolah  dasar  telah  diteliti  oleh  beberapa peneliti.  Syahidah  (2013)  misalnya,  meneliti tentang  evaluasi  kebijakan  penggabungan Sekolah  Dasar  Negeri  Kota  Pekalongan, dengan temuan bahwa   kebijakan regrouping sekolah sekolah yang berada di  satu  kawasan sudah  berhasil    dalam    pencapaian    efektifitas dan  efesiensi  pendidikan karena  baik  input, aktor    maupun    faktor    pendukung  terpenuhi sehingga  implementasi    kebijakan    tidak mengalami    kesulitan    yang    berarti.  Namun
kebijakan  penggabungan  manajerial  memiliki banyak  kendala  dalam menuju  efektifitas  dan efesiensinya, karena adanya beban ganda yang diberikan  kepada  kepala  sekolah  sehingga terkendala  dalam  membagi  waktu  untuk  dua sekolah.
Penelitian  Dwiningrum  &  Widiowati (2014) tentang proses regrouping sekolah yang terdampak erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta  menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung regrouping sekolah meliputi:
a)  kebijakan  pemerintah  daerah;  b)  sponsor- sponsor  penyandang  dana  dalam  pembuatan gedung baru untuk  SD Negeri Umbulharjo  2; c) kemauan dari guru masing-masing sekolah untuk mendukung kebijakan regrouping demi kelancaran  proses  kegiatan  belajar  mengajar pasca  erupsi  Merapi;  d)  kesediaan  guru melakukan pendampingan terhadap siswa dan senantiasa memberikan nasihat dan dukungan kepada  siswa,  dan  e)  siswa  mau  beradaptasi terhadap  lingkungan  sekolah  yang  baru. Sedang  faktor  penghambatnya  adalah  kurang luasnya  pengetahuan  guru  dalam  pemulihan psikologis  anak  paska  erupsi  Merapi,  beban kerja guru sudah tinggi, problem internal dari guru itu sendiri, serta kurangnya kreatifitas dan inovasi guru mengajar paska erupsi Merapi.
Sementara itu penelitian Waluya (2014) tentang  pelaksanaan  program regrouping Sekolah  Dasar  1  Undaan  Tengah,  Kecamatan Undaan, Kudus, menunjukkan bahwa pelaksanaan  program  regrouping  di  SD  1 Undaan  Tengah  berjalan  dengan  sangat  baik sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Pengelolaan sekolah menjadi  lebih efisien dan efektif serta pembelajaran  mampu  mencapai  standar  yang ditetapkan.  Sarana  dan  prasarana  mengalami peningkatan,  meskipun  masih  perlu  perbaikan dan  pengadaan.  Sedang  penelitian  evaluasi Purwaningsih  (2014)  terhadap  implementasi program regrouping sekolah dasar di Kabupaten Purworejo, menunjukan bahwa: a)  implementasi    kebijakan regrouping di sekolah    dasar    diawali    dengan    pendataan
terhadap  sekolah-sekolah dasar yang nantinya dipetakan berdasarkan skala prioritas oleh Tim Penghapusan  dan  Penggabungan  Sekolah;  b) monitoring  dilaksanakan  secara  non  formal insidental dalam upaya menjaga agar pelaksanaan regrouping sesuai  dengan  tujuan yang  telah  direncanakan,    strategi    yang digunakan    dengan    memberikan  motivasi negatif  bagi  sekolah  yang akan di regrouping ; c)  evaluasi    program regrouping menujukkan ketercapaian  tujuan,  yaitu  pemenuhan  standar pelayanan  minimal    pendidikan,    efisiensi anggaran,    efektivitas    penyelenggaraan pendidikan,  dan  adanya  peningkatan  mutu pendidikan bagi sekolah regrouping , baik dari segi akademis maupun non akademis.
Sementara  itu,  penelitian  Hills  (2013) dengan  tentang regrouping sekolah  di  New Zealand,  menunjukkan  bahwa  penutupan  dan penggabungan  sekolah  dapat  menyebabkan perbedaan budaya masyarakat yang signifikan.
Dari lima penelitian tentang regrouping diatas,  hanya  satu  yang  membahas  tentang evaluasi  kebijakan regrouping sekolah,  yang memberikan suatu rekomendasi kepada pemangku  kepentingan  untuk  mengkaji  ulang tentang efektifitas program regrouping manajerial  sekolah.  Sementara  tiga  penelitian lain membahas implementasi program regrouping yang mengalami berbagai permasalahan, khususnya di lingkungan sekolah  yang  digabungkan.  Satu  penelitian membahas  tentang  dampak  yang  ditimbulkan oleh  program regrouping bagi  masyarakat sekitar sekolah. Kesamaan dari lima penelitian di  atas  sama-sama  menggunakan  pendekatan deskriptif, yang memberi gambaran yang jelas tentang program regrouping sekolah. Penelitian yang penulis lakukan saat ini, lebih menekankan pada evaluasi program regrouping sekolah,  yang  mencakup  evaluasi  terhadap proses pelaksanaan regrouping sekolah, faktor- faktor  yang  mempengaruhi,  dampak  yang timbul,  serta  efektifitas  dan  efisiensi  dari program regrouping sekolah tersebut.
Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi  dengan  cara  membandingkan  antara kegiatan  yang  direncanakan  terhadap  kegiatan yang dilaksanakan dan membandingkan antara tujuan  program  terhadap  hasil  yang  tercapai, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk  mengetahui  efektivitas    dan  efisiensi proyek,  kebijakan  dan  program  yang  dipakai untuk  menentukan  alternatif  yang  tepat  dalam mengambil suatu keputusan (Arikunto & Cepi 2009:  2;  Wirawan,  2011:  7).  Sedangkan pengertian  dari  evaluasi  program  adalah metode  sistematik  untuk  mengumpulkan, menganalisis,  dan  memakai  informasi  dengan tujuan  untuk  mengetahui  efektivitas    dan efisiensi  proyek,  kebijakan  dan  program (Wirawan,  2011:  17;  Weiss  dalam  Sugiyono, 2010:  741;  dan  Sugiyono,  2010:  742). Sementara  itu  tujuan  dari  evaluasi  program adalah    untuk  mengetahui  apakah  tujuan program  telah  tercapai  dan  serta  mengetahui penyebab-penyebabnya  yang  selanjutnya  hasil evaluasi  dapat  digunakan  untuk  mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program  perlu  diteruskan,  diperbaiki  atau dihentikan  (Wirawan,  2011:  17;  Arikunto  & Cepi, 2009: 18).
Pada tahun 2014  Kabupaten Semarang berhasil    melakukan  penggabungan  25  SD negeri  menjadi  12  SD,  yang  salah  satunya adalah  SD  Negeri  Tukang  01  dan  02 Kecamatan  Pabelan,  Kabupaten  Semarang yang kemudian menjadi Sekolah Dasar Negeri Tukang.  Dari  penggabungan  itu,  diharapkan pemangku  kepentingan,  warga  sekolah,  dan masyarakat sepaham dan mendukung penggabungan tersebut (Ungaran,
Kompas.com, 6/1/2014),  karena tujuan utama regrouping sekolah adalah tercapainya efisiensi dan  efektifitas  pengelolaan  pendidikan  di sekolah  yang bersangkutan.  Permasalahannya adalah  apakah  dengan diimplementasikannya program regrouping ini    akan  mengubah kualitas  pendidikan di SD Negeri Tukang. Oleh
karena  itu  penulis  merasa  perlu  melakukan evaluasi  terhadap  program regrouping di  SD Negeri  Tukang  01  dan  02,  baik  mengenai proses implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi,  dampak  serta  peningkatan efektifitas & efisiensi dari program regrouping sekolah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian evaluatif  menggunakan  pendekatan  diskriptif kualitatif.  Pendekatan  deskriptif  kualitatif berusaha  menggambarkan  dan  menginterpre- tasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  serta menguraikan  secara  evaluativ  keadaan  atau fenomena tentang pelaksanaan, faktor, dampak dan  tujuan regrouping yaitu  efektifitas  dan efisiensi  dari    program regrouping sekolah. Model  evaluasi  yang  digunakan  adalah Goal Free  Evaluation yaitu  evaluasi  bebas  tujuan, dimana peneliti berupaya mengevaluasi secara obyektif program regrouping yang dihubungkan  dengan  faktor-faktor  pendukung dan  penghambat  kebijakan  yang  dijalankan, melihat sejauhmana tujuan regrouping tersebut tercapai,  dan  memperhatikan  dampak  dari penyelenggaraan  program regrouping dalam konteks secara umum tanpa harus dibatasi oleh tujuan  khusus  dari  program  kebijakan  yang telah direncanakan.
Tempat  penelitian  adalah  SD  Negeri Tukang  01  dan  SD  Negeri  Tukang  02 Kecamatan  Pabelan,  Kabupaten  Semarang. Sedang  subyek  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Sekolah,  pendidik,  Ka.  UPTD  dan stakeholder SD  Negeri  Tukang  01  dan  02 Kecamatan  Pabelan  Kabupaten  Semarang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi  dan  studi  dokumen.  Instrumen pengumpulan  data  berupa  lembar  wawancara, lembar observasi  dan panduan studi dokumen. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini  digunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan tringulasi  teknik.  Sedang  teknik  analisis  data
yang  digunakan  adalah  analisa  data  kualitatif yang meliputi penyajian data, reduksi data dan penarikan simpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Implementasi Program Regrouping Sekolah
Walaupun secara resmi Surat Keputusan
Bupati
Semarang tentang regrouping  SD  Negeri  Tukang  01  &  02  baru terbit  pada  tahun  2014,  namun  proses r egrouping sekolah  di  sebenarnya  sudah direncanakan  oleh stekeholder dari  kedua sekolah sejak tahun 2009. Pada saat itu terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah SD Negeri Tukang  01  karena  pebjabat  lama  purna  tugas. Oleh  karena  itu  terhitung  sejak  tanggal  1 September  2009  jabatan  Kepala  Sekolah  SD Negeri Tukang 01 diampu oleh Kepala Sekolah SD  Negeri  Tukang  02.  Selanjutnya  melalui rapat  terpadu  tanggal  20  Mei  2010  yang dihadiri oleh Pengawas Sekolah TK-SD UPTD Pendidikan Kecamatan Pabelan, Komite Sekolah,  dan  Dewan Guru SD Negeri Tukang 01  dan  02  serta  perangkat  Desa  setempat diputuskan bahwa mulai tahun ajaran 2010/2011  SD  Negeri  Tukang  01  tidak  lagi menerima  peserta  didik  baru  dan  hanya mengelola  siswa  kelas  II  sampai  kelas  VI. Sementara  yang  menerima  peserta  didik  baru hanya SD Negeri Tukang 02.
Melalui  proses regrouping sekolah jumlah  tenaga  pendidik  yang  semula  belum memenuhi  standar  menjadi  berlebih.  Semula jumlah  tenaga  pendidik  di  SD  Negeri  Tukang 01  ada  7  orang,  yang  terdiri  dari  6  guru  kelas dan  1  guru  Mapel  Agama  Islam.  Sedang  SD Negeri Tukang 02 memiliki 9 guru, terdiri dari 1  Kepala  Aekolah,  6  guru  kelas,  1  guru  olah raga  dan  1  guru  mulok  Bahasa  Inggris.  Jadi total jumlah tenaga pendidik setelah diregrouping ada 16 guru, yang terdiri dari 12 guru kelas, 1 guru mapel Agama Islam, 1 guru mapel  Olah  Raga  dan  1  guru  Mulok  Bahasa Inggris.  Sedangkan  tenaga  kependidikan  yang dimiliki ada 2 orang yaitu 1 pustakawan dan 1 penjaga  sekolah.  Mengingat  bahwa  jumlah rombel  yang  ada  di  SD  hasil  regrouping  (SD Tukang) hanya 6 (enam) maka terjadi kelebihan guru kelas. Oleh karena itu kemudian dilakukan mutasi sebagian guru ke SD lain di Kabupaten Semarang.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalan  hal sarana prasarana pendidikan. Semua aset  yang dimiliki oleh SD Negeri 01 diserahkan kepada SD  Negeri  Tukang  02.  Aset  yang  berupa bangunan,  mebeler,  buku  dan  alat  peraga dikelola  oleh  SD  Negeri  Tukang.  Penggunaan sarana  prasarana  diatur  sepenuhnya  oleh  SD Negeri  Tukang  sebagai  sekolah  induk  yang menjadi  naungan.  Aset  yang  dimilik  sebelum dan setelah regrouping dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Data Sarana Prasarana Sekolah SD Negeri Tukang 02/SD Tukang
NO Nama Sebelum Regrouping Setelah Regrouping Jumlah Ruang Luas Jumlah Ruang Luas 1 Gedung Sekolah 6 6 658 12 12 1488 2 Ruang Kepala Sekolah 1 1 14 1 1 77 3 Ruang Guru 1 1 35 1 1 35 4 Ruang Perpustakaan 1 1 56 1 1 35 5 Ruang UKS 1 1 35 1 1 35 6 Ruang Ibadah 1 1 1 1 54 7 Aula 1 1 35 1 1 35 8 Gudang 1 1 1 1 22 9 Kamar Kecil 3 3 18 7 1 34 10 Rumah Dinas Kepala Sekolah 1 1 54 1 1 54 11 Rumah Dinas Guru 1 1 54 12 Halaman 1 432 1 682 Total Area 905 1487
Sumber : Dokumen Data Absensi SD Negeri Tukang 02 Tahun 2010 dan 2017.
Setelah  selama  4  (empat)  tahun  SD Negeri 01 menjadi satu  atap di SD Negeri 02, akhirnya  pemerintah  Kabupaten  Semarang melalui  Keputusan  Bupati  Semarang  Nomor 900/0413/2014 tanggal 30 Mei 2014 menetapkan bahwa SD Negeri Tukang 01 dan SD  Negeri  Tukang  02  resmi diregrouping dengan  nama  baru  SD  Negeri  Tukang.  Dari tahun  2011  Panitia  sudah  mengajukan  usul diregrouping , namun Bupati Kabupaten Semarang  baru  memberikan  SK  pada  tahun 2014  dengan  nama  sekolah  yang  baru mengakibatkan  permasalahan  pada  bidang administrasi  sekolah.  Semua  administrasi sekolah yang lama tidak lagi dipergunakan, dan harus diarsipkan, dengan semua sejarah sekolah lama.
Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Regrouping Sekolah
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya regrouping dapat  dilihat  dari beberapa  segi.  Ada  empat  faktor  yang memungkinkan  terjadinya regrouping sekolah di SD Negeri Tukang 01 & SD Negeri Tukang 02,  antara  lain  (1)    perundangundangan  yang berlaku,  (2)  kondisi  siswa,  (3)  kondisi  tenaga pendidik, dan (4) kondisi lingkungan sekolah
Berbagai  perundang-undangan  baik  di aras  nasional  maupun  daerah  (Provinsi  dan Kabupaten)  menjadi  salah  satu  faktor  yang memungkinkan  terjadinya regrouping di  SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02. Dalam perundang-undangan itu terdapat kriteria  bahwa  salah  satu  syarat  sekolah  yang diregrouping adalah sekolah berada dalam satu lokasi, sehingga SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri  Tukang  02    masuk  pada  kategori sekolah yang dapat diregrouping , karena bukan hanya terletak di satu desa, tetapi kedua sekolah tersebut  justru  berada  dalam  satu  lokasi  yang menyebabkan  persaingan  tidak  sehat  antar warga sekolah.
Kondisi  siswa  juga  menjadi  faktor terjadinya  regrouping.  Jumlah  siswa  di  SD Negeri  Tukang  01  dan  SD  Negeri  Tukang  02 dari  tahun  ke  tahun  tidak  mengalami perkembangan.  Rata-rata  jumlah  siswa  setiap tahun  hanya  dikisaran  angka  70  -  80  siswa. Setiap tahun jumlah siswa barupun hanya 10 – 16  orang,  sehingga    dikatakan  bahwa  kedua sekolah tersebut adalah sekolah kurus sebagaimana  tergambar    pada  tabel  2  berikut ini.
Tabel 2. Data PPDB SD Negeri Tukang 01 & 02 Tahun 2007-2010
No Tahun SDN 01 SDN 02 1 2006 7 13 2 2007 11 12 3 2008 12 12 4 2009 12 10 5 2010 15 16
Sumber : Data PSB SD N Tukang 01 & SD Tukang 02 tahun 2007 - 2010.
Data di atas menunjukan bahwa jumlah siswa  dari  tahun  ke  tahun  tidak  memenuhi standar  sekolah  yang  bermutu.  Akan  menjadi lebih baik jika kedua sekolah tersebut dilakukan regrouping sehingga  dapat  tercapai  efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
Kondisi Guru adalah faktor ketiga bagi terjadinya regrouping SD N Tukang 01 dengan SD  Tukang  02.  SD  Negeri  Tukang  01  tidak
memiliki  guru  Olahraga  dan  Kepala  Sekolah. Setiap  mata  pelajaran  olahraga,  pelajaran  itu langsung  diampu  oleh  masing-masing  guru kelas.  Sementara  tugas  Kepala  Sekolah dijalankan  oleh  salah  satu  guru  senior,  hingga pada  akhirnya  Ka.UPTD  memberikan  mandat kepada Kepala Sekolah SD Negeri Tukang 02 untuk  mengampu  jabatan  sebagai  Kepala Sekolah SD Tukang 01. Sementara SD Negeri
Tukang  02  tidak  memiliki  masalah  dalam  hal tenaga  pendidik.  Semua  sudah  terpenuhi,  baik itu guru kelas, olah raga maupun guru agama, dan seorang penjaga sekolah. Dengan demikian regrouping dipandang  sebagai  solusi  atas masalah  kekuarangan  tenaga  pendidik  di  SD Tukang 01.
Dari  sisi  lingkungan  sekolah,  di  desa Tukang  sebenarnya  terdapat  3    (tiga)  lembaga pedidikan dasar setingkat sekolah dasar, yaitu 1 (satu) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 2 (dua) SD Negeri.  Letak  MI  itu  sendiri  cukup  jauh jaraknya dengan SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri  Tukang  02.  Tapi  masih  banyak masyarakat yang  lebih  berminat  untuk menyekolahkan  anak  mereka  di  SD  negeri. Masyarakat  memberikan  penilaian  bahwa  SD negeri  lebih  bermutu  dibanding  dengan  MI yang  ada di  desa Tukang.  Kondisi lingkungan kedua  sekolah  tersebut  juga  menjadi  faktor penentu  terjadinya regrouping. Terutama karena keberadaan sekolah  yang satu  kampus. Masyarakat  secara  umum  lebih  memilih sekolah di SD negeri menjadi keuntungan bagi sekolah.  Namun  masyarakat  dibuat  bingung dalam  memilih  satu  diantara  keduanya. Sehingga  terbelah  menjadi  dua,  sebagian mendukung SD Negeri Tukang 01 dan sebagian lagi di SD Negeri 02.
Dampak Program Regrouping Sekolah Ada  dua  macamdampak regrouping bagi ketenagaan di sekolah yang bersangkutan yaitu  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak positif regrouping adalah terpenuhinya kebutuhan guru karena melalui regrouping itu semua  kebutuhan  guru  kelas,  guru  mapel,  dan guru  mulok  terpenuhi.  Dampak  negatifnya adalah    munculnya  kecemburuan  para  guru senior  yang  harus  dimutasi  ke  sekolah  yang lebih  jauh.  Sementara  itu  para  guru  honorer sekolah juga  harus mencari sekolah lain yang lebih  membutuhkan.  Bagi  guru  honorer sekolah,  walaupun  masih  dipertahankan  di sekolah tersebut, namun mereka tidak mempunyai  jam  mengajar  seperti  waktu
sebelum regrouping dilakukan. Peraturan baru pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan  dan  tuntutan  sertifikasi  guru, menyatakan  bahwa  sekolah  parallel  apabila jumlah  siswa  lebih  dari  34  anak.  Sementara guru yang mendapat tunjangan sertifikasi harus mengampu minimal 20 siswa dalam satu kelas. Apabila  tidak  memenuhi  syarat  tersebut  maka data  yang  di entri lewat  dapodik  tidak  valid. Oleh  karena  itu  semua  guru  tetap  cenderung mengajar  penuh  sehingga  para  guru  honorer harus mencari sekolah lain yang bisa memenuhi jam mengajar mereka.
Regrouping sekolah bagi siswa tidaklah berdampak  terlalu  besar.  Siswa  yang  sudah bergaul antara satu dengan yang lain, walaupun beda  sekolah.  Mereka  tidak  merasakan  bahwa selama  ini  beda  sekolah.  Hal  ini  disebabkan karena  mereka  berada  dalam  satu  kampus. Persaingan  hanya  mereka  rasakan  saat menghadapi lomba. Selebihnya dalam pergaulan  sehari-hari,  sebelum  dan  sesudah diregruping tidaklah  berpengaruh.  Dari  segi jumlah,  dua  sekolah  yang  digabung  menjadi satu berdampak pada peningkatan jumlah siswa dua  kali  lipat.  Sebelum regrouping jumlah siswa dikisaran angka 70-80, setelah regrouping terjadi berada pada 140-155 siswa. Regrouping sekolah  di  SD  Negeri Tukang  01  dan  SD  Negeri  Tukang  02 menghasilkan  sekolah  yang  baru  yaitu  SD Negeri Tukang. Dengan regrouping, peningkatan mutu sekolah yang terlihat adalah: (1) Prestasi sekolah sejak dilakukan regrouping semakin  meningkat.  Hal  ini  terjadi  karena sekolah  memiliki  banyak  pilihan  siswa  yang berbakat.  Sebelum diregrouping sekolah kesulitan memilih anak untuk mengikuti lomba karena keterbatan jumlah siswa. Namun setelah diadakan regrouping ,  bisa  meraih  banyak kejuaran  yang  baik  tingkat  kecamatan, kabupaten  bahkan  juga  tingkat  propinsi.  (2) Tenaga pendidik. Mutu tenaga pendidik di SD Negeri  Tukang  juga  mengalami  peningkatan. Masing-masing kelas mendapatkan pola
pengajaran  yang  semakin  berkualitas.  Guru kelas  yang  masih  muda  dan  berbakat memberikan metode pengajaran yang semakin kreatif. Terbukti anak-anak lulusan SD Negeri Tukang mendapatkan hasil ujian yang meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Begitu  juga ketika mengikuti berbagai macam lomba, guru memiliki  dedikasi  yang  tinggi  dalam  melatih para  siswa  untuk  mencapai  kejuaraan.  (3) Fasilitas/sarana prasarana sekolah. Hasil regrouping sekolah  menjadikan  sekolah  baru memiliki  fasilitas  dan  sarana  prasarana  yang semakin  meningkat.  Dengan  memiliki  banyak ruang  kelas,  sekolah  dapat  memanfaatkannya sebagai ruang pembelajaran yang baru, seperti ruang  keterampilan,  ruang  olahraga,  ruang kesenian,  ruang  pertemuan/aula  dan  gudang. Jadi  pembelajaran  tidak  hanya  dilakukan  di dalam  kelas  masing-masing,  tetapi  dilakukan juga  di  ruang-ruang  lain  yang  menunjang pelajaran mata pelajaran bidan umum maupun mata pelajaran muatan lokal.

## Dampak Terhadap Masyarakat
Regrouping SD  Negeri  Tukang  01  dan SD Negeri Tukang 02 memiliki dampak positif dan  negatif  bagi  masyarakat.  Dampak  positif yang dirasakan masyarakat adalah mereka tidak lagi  merasa  bingung  harus  menyekolah-kan anak mereka di SD Negeri Tukang 01 atau SD Negeri Tukang 02. Namun dampak negatifnya juga  ada.  Para  alumni  kedua  sekolah  tersebut kesulitan  ketika  meminta  legalisir  dari  kedua sekolah tersebut. Karena hasil dari regrouping memunculkan  nama  sekolah  baru,  yang memiliki  NPSN  dan  NSS  yang  berbeda.  Para alumni  merasa  dirugikan  karena  sekolah  yang mengeluarkan  ijazah  mereka  sudah  ditutup, walaupun  sebenarnya  data  induk  siswa  masih ada di arsip sekolah baru. Sekolahpun tidak bisa memberikan surat keterangan untuk melegalisasi  ijazah  dari  para  alumni  sekolah sebelum regrouping .  Para  alumni  harus meluangkan  waktu  dan  mengeluarkan  dana yang  lebih  karena  harus  melegalisir  ijazah mereka ke Dinas Kabupaten.
Pencapaian  Tujuan Regrouping Sekolah (Efektifitas Dan Efisensi dari Regrouping ) Pencapaian tujuan awal program regrouping sekolah, yaitu pencapaian efisiensi dan  efektifitas  tenaga  pendidik,  keuangan  dan sarana prasarana sekolah di SD Tukang adalah sebagai  berikut.  Efisiensi  dan  efektifitas pengelolaan  tenaga  pendidik  telah  tercapai karena  melalui regrouping sekolah  kebutuhan akan  tenaga  pendidik  dengan  sendirinya terpenuhi. Pemerintah tidak perlu lagi memboroskan uang untuk menggaji guru baru. Dari sisi keuangan, terjadi peningkatan jumlah penerimaan  dana  BOS.  Sejak  dilakukan regrouping ,  semua  bentuk  laporan  keuangan menjadi  tanggjawab sekolah hasil regrouping . Dana  BOS  dari  pemerintah  digabung  menjadi satu  atas  nama  SD  Negeri  Tukang  02,  begitu pula  dengan  penggunaan  dan  laporan  SPJ pengelolaan  dana  BOS. Sekolah  lebih  mampu menyelenggarakan  proses  pembelajaran  yang lebih bermutu, melalui penambahan alat peraga pembelajaran dan sejenisnya.
Namun  efektifitas dan  efesiensi  dalam pengelolaan  sarana  prasarana  belum  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Pengelolaan  gedung sekolah,  terutama  kelebihan  ruang  kelas  oleh sekolah hanya dijadikan ruang keseniaan, olah raga,  keterampilan,  dan  gudang  yang  tidak setiap  hari  digunakan  karena  hanya  dipakai pada  saat-saat  tertentu.  Oleh  karena  itu  bisa dikatakan  ada  pemborosan  ruang  gedung sekolah.
Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Program Regrouping Sekolah Hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan bahwa proses implementasi program regrouping  di  SD  Negeri  Tukang  01  dan  SD negeri  Tukang  02  berjalan  melalui  proses persiapan yang cukup lama oleh stakeholder ke dua  sekolah.  Temuan  ini  sesuai  dengan pendapat  Suparlan  (2006)  bahwa  proses regrouping  memerlukan  tahap  di  mana stakeholder sekolah  memiliki  pemahaman bersama  tentang  arti  penting  dan  tujuan  dari
regrouping  sekolah.  Namun  bentuk  kegiatan yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  berbeda dengan  pendapat  Suparlan,  jika  Suparlan menamai  tahap  ini  sebagai  tahap  sosialisasi, sehingga  ada  proses  penyajian  informasi  dari pihak  ketiga  pada stakeholder sekolah,  maka yang  terjadi  di  SD  Negeri  Tukang  01  dan  SD Negeri  Tukang  02  justru  pemahaman  itu  lahir dari dalam diri stakeholder sekolah itu sendiri. Stakeholder sekolah sendirilah yang memutus- kan  bahwa  kedua  sekolah  perlu  digabungkan. Temuan  di  atas  juga  berbeda  dengan  temuan penelitian Hills (2013) di New Zealand, bahwa penutupan  dan  penggabungan  sekolah  dapat menyebabkan  perbedaan  budaya  masyarakat yang  signifikan.  Proses regrouping di  SD Negeri  Tukang  01  dan  SD  Negeri  Tukang  02 tidak menimbulkan konflik budaya di masyarakat  sekitar  dimana  kedua  sekolah tersebut berada.
Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Regrouping Sekolah Regrouping sekolah SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02 dipengaruhi oleh empat  faktor,  yaitu  perundang-undangan tentang regrouping sekolah,    kondisi  siswa, kondisi    kekurangan  tenaga  pengajar,  dan kondisi lingkungan sekolah. Dengan demikian proses regrouping di SD Negeri Tukang 01 dan SD  Negeri  Tukang  02  sepenuhnya  sejalan dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati Semarang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur tentang sasaran dari penggabungan sekolah.  Menurut  Perbup  tersebut,  sasaran penggabungan sekolah terdiri dari sekolah satu kampus dan sekolah kecil. Kriteria teknis satu kampus yang dimaksud  yaitu: 1) dua SD atau lebih  terletak  di    satu  lingkungan  sekolah,  2) jarak antara sekolah 200 meter atau kurang, 3) jumlah  rombel  sama  dengan  ruang  kelas  yang ada  -  atau  kurang,  dan  tidak  bertentangan dengan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah (RTRW). Sedangkan syarat untuk sekolah kecil yaitu: 1) Jumlah siswa 80 orang atau kurang, 2) jarak antar sekolah 1.000 meter atau kurang, 3)
tidak  ada  hambatan  akses,  4)  dalam  satu  desa terdapat  lebih  dari  satu  SD  Negeri,  5)  tidak berada di daerah perbatasan kabupaten, dan 6) tidak  bertentangan  dengan  RTRW  (USAID- Prioritas, 2015: 1). Tampak bahwa regrouping SD Negeri Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02 menjadi SD Tukang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Peraturan Bupati baik dari segi sekolah  satu  kampus  (terletak  di  satu lingkungan  sekolah,  jarak  antar  sekolah  200 meter  atau  kurang,  dan  jumlah  rombel  sama dengan ruang kelas yang ada) maupun sekolah kecil (jumlah siswa 80 orang atau kurang, jarak antar  sekolah  1.000  meter  atau  kurang,  tidak ada  hambatan  akses,  dalam  satu  desa  terdapat lebih dari satu SD Negeri, dan tidak berada di daerah perbatasan kabupaten).
Temuan  di  atas  sejalan  dengan  hasil penelitian  Dwiningrum  &  Widiowati  (2014) tentang  proses regrouping sekolah  yang terdampak erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah  merupakan faktor pendukung keberhasilan regrouping sekolah.
Dampak Program Regrouping Sekolah Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat dampak positif maupun negatif dalam proses regrouping di SD Negeri Tukang 01 dan SD  Negeri  Tukang  02.  Dampak  positif mencakup  1)  teratasinya  masalah  kekurangan guru;  2)  teratasinya  masalah  kekurangan jumlah siswa,  3) efisiensi pembiayaan melalui dana  BOS,  dan  4)  meningkatnya  mutu pendidikan  di  sekolah.  Program regrouping dapat  mengatasi  masalah  kekurangan  tenaga pendidik. Pemerintah tidak perlu lagi menempatkan guru dan Kepala Sekolah di SD Negeri  Tukang  01.  Karena  dengan  adanya regrouping sekolah,  karena  otomatis  guru olahraga dan kedudukan Kepala Sekolah sudah terisi  dari  SD  Negeri  Tukang  02.  Sedikitnya jumlah  siswa  pada  kedua  sekolah  dengan sendirinya  teratasi  ketika  sekolah  digabung menjadi  satu.  Jumlah  siswa  yang  bertambah sangat  menguntungkan  sekolah  karena  dapat
meningkatkan  jumlah  bantuan  dana  BOS. Dengan  dana  yang  relatif  besar,  maka  semua kegiatan peningkatan mutu pendidikan sekolahpun  dapat  dilaksanakan.  Peningkatan mutu pendidikan membawa pengaruh terhadap prestasi sekolah yang semakin meningkat pula. Banyak kejuaraan  yang diraih oleh SD Negeri Tukang.  Namun, regrouping sekolah  juga menimbulkan dampak negatif berupa kekecewaan  para  guru  yang  dimutasi  dan kesulitan  bagi  para  guru  honorer  dalam memenuhi  jam  mengajar.  Dampak  lain  yang dirasa  sangat  merugikan  adalah  bagi  alumni sekolah diregrouping adalah  berhubungan dengan legalisasi ijazah sekolah.
Temuan di atas membenarkan kebijakan pemerintah  untuk  melaksanakan regrouping sekolah  baik  yang  berada  dalam  satu  kampus maupun yang termasuk dalam kategori sekolah kecil  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Semarang  Nomor  28  tahun  2014 (USAID-Prioritas, 2015: 1). Namun temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Waluya (2014) tentang  pelaksanaan  program regrouping Sekolah  Dasar  1  Undaan  Tengah  Kecamatan Undaan  Kudus,  yang  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  program regrouping di  SD tersebut  berjalan  sangat  baik  sesuai  dengan yang  diharapkan.  Sebab  dalam  penelitian  ini ditemukan bahwa walaupun proses regrouping alami sudah dijalankan oleh stakeholder kedua sekolah  namun  Surat  Keputusan  peresmian regrouping baru terbit sesudah proses alami itu berjalan selama 4 (empat) tahun.
Tujuan Regrouping Sekolah (Efektifitas Dan Efisensi dari Regrouping )
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa regrouping SD  Negeri  Tukang  01  dan  SD Negeri  Tukang  02  menjadi  SD  Tukang  dapat mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  hal tenaga pendidik dan keuangan sekolah. Namun demikian regrouping itu  belum  mampu menujukkan  efisiensi  dan  efektifitas  dalam pengelolaan sarana prasarana sekolah.
Temuan di atas untuk sebagian sejalan dengan  hasil  penelitian  Purwaningsih  (2014) yang  menunjukan bahwa program regrouping menujukkan ketercapaian tujuan, yaitu pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan,    efisiensi    anggaran,    efektivitas penyelenggaraan    pendidikan,  dan  adanya peningkatan  mutu  pendidikan  bagi  sekolah regrouping ,  baik  dari  segi  akademis  maupun non akademis.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  oleh peneliti dari seluruh proses penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Proses regrouping SDN Tukang 01 dan SD N  Tukang  02  sudah  dimulai  secara  alami atas  inisiatif  stakeholder  sekolah  jauh sebelum  Surat  Keputusan regrouping dari Bupati  diterbitkan.  Tahapan regrouping meliputi  sosialisasi,  pembentukan  panitia, pelaksanaan regrouping dan  turunnya  SK regrouping sekolah.
2. Faktor-faktor yang memungkinkan
terjadinya  program regrouping sekolah adalah: perundang-undangan tentang regrouping , kurangnya jumlah siswa, kurangnya  tenaga  pendidik,  dan  kondisi lingkungan sekolah.
3. Regrouping sekolah  di  SD  Negeri  Tukang 01 dan SD Negeri Tukang 02 menimbulkan dampak  positif  maupun  negatif.  Dampak positif  program regrouping adalah  a) menjawab  kebutuhan  tenaga  pendidik,  b) memenuhi  jumlah  siswa  sesuai  standar peningkatan  mutu;  c)  meningkatnya  sarana prasarana  sekolah  khususnya  alat-alat peraga  dalam  proses  belajar  mengajar;  d) meningkatnya  prestasi  sekolah;  dan  e) keuangan  sekolah  menjadi  lebih  efektif. Dampak  negatif regrouping dirasakan  oleh guru  PNS  yang  dimutasi  ke  sekolah  yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggal, guru honorer  sekolah  yang  kehilangan  jam
mengajar  dan  harus  mencari  sekolah  baru, dan  alumni  yang  perlu  meluangkan  waktu dan mengeluarkan dana lebih banyak untuk melakukan legalisir ijazah di  sekolah lama, karena harus ke Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang.
4. Dari  tujuan regrouping sekolah    efektifitas dan  efisiensi  terjadi  dalam  pengelolaan tenaga  pendidik,  mutu  pendidikan  dan pengelolaan keuangan,  namun belum terjadi dalam hal pengelolaan sarana prasarana.

## Saran
Saran  yang  bisa  diberikan  berdasarkan simpulan hasil penelitian ini adalah: 1. Bagi  Kepala  Sekolah .  Kepala  Sekolah hendaknya  memikirkan  pengelolaan  ruang kelas yang kosong untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya untuk penyelenggaraan pembelajaran maupun ujian SMP Terbuka, untuk ruang laboratorium  komputer,  atau    sekretariat kegiatan KKG Gugus.
2. Bagi  Kepala  UPTD  Pendidikan  dan Pengawas  SD/TK .  Hendaknya  senantiasa bekerja sama melakukan monitoring terhadap  jalannya regrouping sekolah,  dan mencari  jalan  keluar  bagi  para  alumni supaya  bisa  melakukan  legalisir  secara mudah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.    2007.  Hukum  Perbankan:
Suatu Tinjauan Pencucian Uang,
Merger,  Likuidasi  dan  Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika. Arikunto  Suharsimi  dan  Cepi  Safrudin.  2009. Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Praktis Bagi
Mahasiswa  dan  Praktisi  Pendidikan, cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
Dwiningrum  Siti  Irene  Astuti  &  Rani
Widiowati.  2014. School    Resiliency
And    Social    Capital    of    Regrouping Policy  After  Merapi  Eruption  in  the
Special  District  of  Yogyakarta  of
Indonesia  (A  Case  Study  at  SD Umbulharjo 2, Sleman,) https://www.google.com/search?client =firefoxb&q=school+policy+evaluatio
n+regrouping
Hills,  C.  2013.  ‘Close  or  be  closed:  to  what extent can school closures and mergers be  negotiated?’ PhD  thesis .  Massey University.
Kabupaten  Semarang.  2014.  Peraturan  Bupati
Nomor  28  Tahun 2014  tentang Pedoman Teknis Penggabungan Sekolah  Dasar  Negeri;  Semarang: Pemda Kabupaten Semarang. Kabupaten  Semarang.  2014.  Surat  Keputusan Bupati Semarang Nomor 900/0413/2014. tentang Penetapan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang; Semarang: Pemda Kabupaten Semarang. Kemendiknas. 2002.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Jakarta: Kemendiknas. Kemendiknas.  2010.  Renstra  Departemen Pendidikan Nasional 2010-2014. Jakarta: Kemendiknas. Kemendagri.  1998. Keputusan Menteri  Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/ Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan    Penggabungan  Sekolah ( Regrouping ) SD. Jakarta: Kemendagri.
Provinsi Jawa Tengah. 2012. Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  4  Tahun 2012  tentang  Penyelengagaraan  Pendi- dikan: Semarang: Pemda Jawa Tengah.
Provinsi  Jawa  Tengah.  2013.  Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  4  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan;  Semarang:  Pemda  Jawa Tengah.
Purwaningsih, Ika 2014. Implementasi Kebijakan Regrouping Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo. E-Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta; Vol III,
No 3: 1.
Republik  Indonesia.  2000.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004; Jakarta: Depdagri
Sugiyono. 2010. Memahami Metode Penelitian
Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suparlan.  2006.  Merger  Sekolah  Begitu Perlukah,http://www.suparlan.com/mer ger-sekolah-dasar-begituperlukah59. php.htm pada tanggal 13 Juni 2016 jam 10.05 WIB.
Syahidah,  Jihan  Amalia  2013.  Evaluasi Kebijakan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Kota Pekalongan.
Tesis.PPs-UNY.
USAID.Prioritas.  2015.  Regrouping  SDN  di Kabupaten  Semarang,  satu  langkah dalam  Penataan  dan  Pemerataan  Guru. http://prioritaspendidikan.org/id/media/ view/detail/418  pada  tanggal  15  Juni 2016, jam 19.10 WIB.
Waluya,  Puji.  2014.  Pelaksanaan  Program Regrouping  Sekolah  Dasar  1  Undaan Tengah  Kecamatan  Undaan  Kudus. Masters  thesis,  Universitas  Sebelas Maret.
Wibawa, Sarwa. 2009. Dampak penggabungan sekolah dasar terhadap efisiesni, keefektivan, produktivitas, dan pelayanan  pendidikan  di  Kabupaten  b Bantul.Tesis. PPs-UNY.
Wirawan.  2011.  Evaluasi  Teori,  Model,
Standar,  Aplikasi  dan  Profesi.  Jakarta: Raja Grafindo Persada.