## KAJIAN  STANDAR  PELAYANAN  MINIMAL  (SPM)  BIDANG  JALAN  DI KABUPATEN NAGAN RAYA
Hendra Elfriadi a,* , Sugiarto Sugiarto b , Irin Caisarina c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
c Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, email address: ahendraelfriadi@yahoo.com
A R T I C L E     I N F O

## A B S T R A C T
Article History: As one of the districts engaged in the agricultural and plantation sector, Nagan Raya District needs to be supported by good, quality and SPM transportation  facilities  and  infrastructure  so  that  the  mobilization  of goods and services can run smoothly. Anonymous (2015) has determined a Local Activity Center (PKL) plan, a Regional Activity Center (PKK) plan and an Environmental Service Center (PPL) plan as well as a road network system classification. The purpose of this study was to assess the application of the SPM in the road sector in Nagan Raya Regency, determine  the  SPM  for  the  road  sector  based  on  inter-regional connectivity indicators in accordance with the RTRW Nagan Raya and determine the SPM fulfillment in the road sector based on the percentage indicator of road condition levels in Nagan Raya Regency. This research was  conducted by  collecting data,  namely  the  RTRW  Book  of  Nagan Raya Regency, data on road conditions and LHRT. The application of SPM connectivity in 2015 in the Padang Rubek - Lueng Baro area was 91.29 percent, Babussalam - Lueng Baro was 91.78 percent, and Alue Bilie  -  Lueng  Baro  was  90.48  percent.  The  value  of  road  conditions through  the  road  condition  survey  using  the  visual  method  was categorized as Good (B) and Medium (S), namely 90.78 percent and 9.22 percent. The value of road conditions through a detailed road condition survey  was  categorized  as  Good  (B)  by  96.51  percent,  moderate condition (S) by 1.94 percent, and in lightly damaged conditions (RR) by 1.55 percent. The fulfillment of the SPM in the road sector in Nagan Raya Regency through a detailed road condition survey was an average of 164.10 percent, while through a survey of road conditions using the visual method was 166.67 percent.
Received 05 May 2020
Accepted 21 September 2020 Online 30 September 2020

## Keywords:
SPM Connectivity SPM Road Condition Nagan Raya Regency
© 2020 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya sangat tergantung pada beberapa sektor yaitu sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  serta  sektor  pertambangan  dan  penggalian.  Dengan  luas  wilayah sebesar 3.544,90 km2 dan melayani 10 (sepuluh) kecamatan Kabupaten Nagan Raya menjadi kabupaten strategis  dalam  pengembangan  sektor  perkebunan  terutama  komoditas  kelapa  sawit.  Akses  pergerakan barang  dan  jasa  terutama  hasil  perkebunan  dan  pertanian  perlu  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana transportasi yang baik, berkualitas dan sesuai dengan SPM.
Penerapan SPM jalan di Kabupaten Nagan Raya merupakan kewajiban pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangan  masing-masing.  Berdasarkan  kewenangan (Anonim, 2014.a) pemerintahan daerah telah menetapkan bahwa penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat,  penyediaan  perlengkapan  jalan  di  jalan  provinsi

## Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan (JARSP) Journal of Archive in Civil Engineering and Planning
E-ISSN: 2615-1340; P-ISSN: 2620-7567
Journal homepage: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JARSP/index
merupakan  tanggung  jawab  provinsi  dan  penyediaan  perlengkapan  jalan  di  jalan  kabupaten/kota dibebankan pada kabupaten/kota.
Anonim  (2015)  telah  menetapkan  rencana  Pusat  Kegiatan  Lokal  (PKL),  rencana  Pusat  Kegiatan Kawasan  (PKK)  dan  rencana  Pusat  Pelayanan  Lingkungan (PPL)  serta klasifikasi  sistem jaringan  jalan. Pusat-pusat  kegiatan  tersebut  menjadi  acuan  dalam  penilai  SPM  bidang  jalan  untuk  menilai  SPM  yang menghubungkan  pusat  kegiatan  (SPM  konektivitas)  dan  SPM  kondisi  jalan.  Melihat  pentinganya penyediaan jalan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) jalan di Kabupaten Nagan Raya maka sudah seharusnya dilakukan kajian tentang pemenuhan SPM yang mengacu pada Anonim (2014).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  merupakan  peraturan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun  jenis pelayanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendasar  dan  mutlak  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan pemerintahan. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar (Anonim, 2014).
Kewenangan pemerintah provinsi (gubernur) dan perangkat daerah bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan  daerah.  Pemerintah  di  kabupaten  dan  kota  serta  perangkat  daerah  menjadi  unsur penyelenggara  pada  pemerintahan  daerah,  sedangkan  menteri  berwenang  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan di pusat terkait di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

## 2.2 Indikator Penilaian SPM Jalan
Tujuan utama penyediaan jalan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama untuk memenuhi  kebutuhan  jaringan  jalan  yang  sudah  tersedia  (eksisting)  sesuai  dengan  kewenangan penyelenggaraan  jalan  berdasarkan  status  jalan  (provinsi/kabupaten/kota).  Adapun  sasaran  penyediaan jalan yang ingi dicapai untuk melayani kebutuhan masyarakat adalah:
a) Meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi/kabupaten/kota
Upaya pemerintah untuk penyediaan jalan bagi kebutuhan masyarakat dilakukan melalui pemenuhan indikator ”persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang” (Anonim, 2014). Adapun cara pengukuran tingkat kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan:
1.  Alat ( Naasra / Romdas/Roughometer )
Pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota memiliki alat pengukur ( Naasra/ Romdas/Roughometer ) untuk dapat menentukan nilai IRI .
2. Metode visual dengan cara menaksir nilai Road Condition Index (RCI) yang kemudian dikonversikan ke nilai International Roughness Index (IRI) yang dilakukan pada kondisi tertentu. Berdasarkan tingkat IRI , pembagian kondisi jalan dapat dilihat pada Tabel 1.
Persentase target capaian standar pelayanan minimal penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan jalan provinsi/kabupaten/kota adalah tingkat kondisi jalan (baik dan sedang) 60%  pada tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, kondisi jalan provinsi/kabupaten/kota berada pada kondisi baik dan sedang adalah 60% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota. Perhitungan SPM terkait Kondisi Jalan adalah sebagai berikut:
𝑆PM kj = ∑ Panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang
Akhir tahun pencapaian SPM
∑ Panjang jalan provinsi/kab/ Eksisting kota (1)
Keterangan:
∑ =
𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑀 Panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang
∑ = 𝐸𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 Panjang jalan memenuhi kondisi jalan provinsi/kab/kota
Tabel 1. Penentuan Kondisi Jalan Berdasarkan Tingkat IRI Jenis Jalan IRI Kategori Jalan aspal IRI ≤ 4 Baik IRI > 4 dan IRI ≤ 8 Sedang IRI > 8 dan  ≤ IRI 12 Rusak ringan IRI > 12 Rusak berat Jalan penmac IRI ≤ 8 Baik IRI > 8 dan IRI ≤ 10 Sedang IRI > 10 dan IRI ≤ 12 Rusak ringan IRI > 12 Rusak berat Jalan tanah/kerikil IRI ≤ 10 Baik IRI > 10 dan IRI ≤ 12 Sedang IRI > 12 dan IRI ≤ 16 Rusak ringan IRI > 16 Rusak berat Sumber : Anonim (2014)
b) Tersedianya konektivitas wilayah provinsi, kabupaten dan kota.
Konektivitas  wilayah  yang  dimaksud  terkait  sasaran  penyediaan  jalan  guna  melayani  kebutuhan masyarakat  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  ini  yaitu tersedianya  jaringan  jalan  yang  menghubungkan  pusat-pusat  kegiatan  dan  pusat  produksi  di  wilayah provinsi,  kabupaten  maupun  kota.  Indikator  yang  dinilai  adalah  persentase  terhubungnya  pusat-pusat kegiatan  dan  pusat  produksi  (konektivitas)  di  kabupaten  dan    kota.  Adapun  cara  mengukur  pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang  tercantum pada RTRW kabupaten/kota yang telah terhubung oleh jaringan jalan (Anonim, 2014).
Persentase  target  capaian  standar  pelayanan  minimal  penyediaan  jalan  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat  melalui  penyediaan  konektivitas  wilayah  provinsi/kabupaten/kota  adalah  100%    pada  tahun 2019. Hal tersebut berarti pada tahun 2019, konektivitas wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah 100% dari jumlah panjang jalan provinsi/kabupaten/kota. Cara perhitungan SPM konektivitas wilayah (SPM kw ) dapat dilihat pada rumus berikut.
𝑆PM kw = ∑ Panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi Akhir tahun pencapaian SPM ∑ Panjang jalan penghubung pusat−pusat kegiatan dan produksi Eksisting (2)
Keterangan:
∑ = 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑆𝑃𝑀 Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
∑ = 𝐸𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi tahun dasar.

## 2.3 Penilaian Terhadap Kondisi Jalan
Indeks Kondisi Jalan ( Road Condition Index = RCI ) adalah  skala tingkat kenyamanan atau  kinerja jalan    yang    dapat    diperoleh    dari    pengukuran    dengan    alat roughometer maupun  secara  visual.  Jika penelitian  dilakukan  dengan    menggunakan    alat roughometer maka  diperoleh International  Roughness Index ( IRI ),  maka  untuk  Indonesia  dipergunakan  korelasi  antara indeks kondisi jalan ( Road Condition Index = RCI ) dan IRI (Gambar 2.1). Korelasi RCI dan IRI untuk Indonesia terdapat pada Persamaan 3 dan penyajian nilai RCI bervariasi dari 2-10 sesuai kondisi permukaan secara visual (Sukirman, 1999).
IRI = ln ( 𝑅𝐶𝐼 10 ) −0,094 (3) Keterangan: RCI : Road Condition Index
IRI : International Roughness  Index
Hubungan  antara  nilai RCI dan  jenis  permukaan  jalan  dinilai  berdasarkan  Anonim  (2011).  Adapun penentuan nilai kondisi jalan dari hubungan RCI, IRI , dan LHRT terdapat pada tabel berikut.
Tabel 2. Penentuan Kondisi Ruas Jalan (B,S,RR,RB) Berdasarkan Nilai RCI atau IRI vs Volume Lalu – Lintas (LHRT) RCI IRI Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) 0- 100 100- 300 300- 500 500- 1.000 1.000- 2.000 2.000- 3.000 3.000- 12.000 > 12.000 7.26 ≤ RCI < 10.00 0 ≤ IRI < 3.5 B B B B B B B B 6.93 ≤ RCI < 7.20 3.5 ≤ IRI < 4 B B B B B B B S 5.74 ≤ RCI < 6.87 4 ≤ IRI < 6 B B B B B B S S 4.76 ≤ RCI < 5.69 6 ≤ IRI < 8 B B B B S S S RR 3.94 ≤ RCI < 4.71 8 ≤ IRI < 10 B B S S S S RR RB 3.27 ≤ RCI < 3.91 10 ≤ IRI < 12 S S S S RR RR RB RB 2.24 ≤ RCI < 3.24 12 ≤ IRI < 16 S RR RR RR RB RB RB RB 1.54 ≤ RCI < 2.22 16 ≤ IRI < 20 RR RR RB RB RB RB RB RB 0.95 ≤ RCI < 1.53 20 ≤ IRI < 25 RR RB RB RB RB RB RB RB RCI < 0.94 IRI ≥ 25 RB RB RB RB RB RB RB RB
Sumber : Anonim (2011)

## 2.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Nagan Raya 2015 - 2035
Peran  rencana  penataan  ruang  salah  satunya  untuk  menciptakan  keseimbangan  pembangunan  antar wilayah (kecamatan) dan mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibukota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Akibatnya penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang  akan  mudah  terwujud  sehingga  terbangun  suatu  sistem  perkotaan  yang  efektif  dan  efisien. Pengendalian  dilakukan  dengan  mendorong  pertumbuhan  pada  beberapa  kawasan  dan  mengendalikan bahkan membatasi pertumbuhan pada kawasan lainnya sesuai potensi yang dimiliki.
Struktur ruang di Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan sistem perkotaan dan pusat pelayanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1.  Rencana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak PKL Lueng Baro ibukota Kecamatan Suka Makmue;
2.  Rencana Pusat Kegiatan Kawasan (PKK), meliputi:
a.  PPK Alue Bilie ibukota Kecamatan Darul Makmur;
b.  PPK Padang Rubek ibukota Kecamatan Kuala Pesisir; dan
c.  PPK Babussalam ibukota Kecamatan Beutong.
3.  Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) , meliputi:
a.  PPL Ujong Fatihah ibukota Kecamatan Kuala;
b.  PPL Alue Bata ibukota Kecamatan Tadu Raya;
c.  PPL Jeuram ibukota Kecamatan Seunagan;
d.  PPL Keude Linteung ibukota Kecamatan Seunagan Timur;
e.  PPL Kabu ibukota Kecamatan Tripa Makmur; dan
f.  PPL Kuta Teungoh ibukota Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

## 3 METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi Penelitian
Adapun rincian lokasi penelitian yang bertujuan untuk melakukan penilaian pemenuhan dan penetapan SPM konektivitas dan penelitian kondisi jalan adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Suka Makmue (PKL) – Kecamatan Kuala Pesisir (PKK).
Ruas jalan yang dilalui adalah Batas Aceh Barat – Kuala Tuha, Kuala Tuha – Simpang Peut, Simpang Peut – Jeuram  (Sp. Peut – Lueng Baro), Jalan Poros Suka Makmue (Sp. Lueng Baro - Suka Makmue).
2. Kecamatan Suka Makmue (PKL) – Kecamatan Darul Makmur (PKK). Ruas jalan yang dilalui adalah Simpang Peut – Batas Aceh Barat Daya (Suka Makmue – Alue Bilie),
Jalan Poros Suka Makmue ( Suka Makmue – Simpang Suka Makmue).
3. Kecamatan Suka Makmue (PKL) – Kecamatan Beutong (PKK)
Ruas  jalan  yang  dilalui  adalah  Batas  Aceh  Tengah  –  Lhok  Semot  –  Jeuram  (Babussalam  –  Lhok Seumo), Lhok Seumot – Jeuram, Jeuram – Simpang Peut (Jeuram – Lueng Baro), Jalan Poros Suka Makmue (Sp. Lueng Baro – Suka Makmue).

## 3.2 Metode Pengumpulan Data
Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal seperti yang tercantum dalam telaah pustaka. Buku RTRW Kabupaten Nagan Raya diperolah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nagan Raya. Data terkait kondisi jalan (panjang jalan, tipe jalan, lebar jalur lalu lintas) diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.dan dari instansi terkait.
Proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a.  Survei kondisi jalan dengan metode visual.
Survei kondisi jalan dengan metode visual dilakukan dengan pengukuran kondisi jalan secara langsung yang  mengacu  pada  Anonim  (2014).  Proses  pengukuran  dan  penilaian  kondisi  jalan  dilakukan  oleh surveyor sebanyak 3 (tiga) orang untuk menghindari terjadinya penilaian yang tidak subyektif sehingga dapat diambil nilai rata-rata pengukuran. Disamping itu, survei kondisi rinci jalan juga dilakukan secara bersamaan dengan survei kondisi jalan yang dilakukan oleh  1 (satu) orang surveyor untuk mengukur luasan dari setiap jenis kerusakan pada perkerasan lentur dari PKL ke PKK.
b.  Survei kondisi rinci jalan.
Standar yang digunakan dan dikembangkan dalam teknik survei kondisi rinci jalan beraspal mengacu pada Anonim (2007). Pada tahap ini surveyor melakukan pengukuran luasan dan seluruh jenis kerusakan pada permukaan perkerasan lentur dilakukan pada setiap kerusakan per kilometer jalan.

## 3.3 Metode Pengolahan Data
Pengukuran  konektivitas  dilakukan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku,  melalui  langkah-langkah berikut:
1)  Melakukan  identifikasi  pada  pusat-pusat  kegiatan  dan  pusat-pusat  produksi  di  wilayah  provinsi, kabupaten dan kota.
2)  Melakukan perhitungan terhadap panjang jalan yang telah menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi.
3)  Melakukan  perhitungan  terhadap  panjang  jalan  baru/peningkatan  jalan  yang  diperlukan  untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi.
4)  Menghitung  tingkat  capaian  target  SPM  melalui  persentase  antara  realisasi  dan  target  keseluruhan menggunakan Persamaan (2).
Analisis nilai kondisi jalan dikategorikan baik (B), sedang (S), rusak ringan (RR), rusak berat (RB). Survei  kondisi jalan  dengan  metode  visual, menghasilkan nilai  rata-rata  RCI  per  kerusakan  jalan  sesuai
dengan  pengamatan.  Selanjutnya  nilai  RCI  tersebut  dikonversikan  ke  nilai  IRI  dengan  menggunakan hubungan antara nilai RCI dan nilai IRI dengan menggunakan Persamaan (3). Nilai RCI dan nilai IRI yang dihasilkan bersama data LHRT dengan menggunakan Tabel 2 untuk dianalisis kondisi jalan.
Analisis perbandingan survei kondisi rinci jalan dengan survei kondisi jalan berdasarkan metode visual dilakkukan  dengan  membandingkan  kedua  nilai  tersebut  terhadap  kondisi  kerusakan  jalan  sesuai pengamatan. Nilai kondisi jalan yang menyimpang (nilai kondisi jalan tidak sama) akan dikelompokkan dan  dijumlahkan  panjang  serta  dihitung  persentase  panjang  pengamatan  untuk  setiap  ruas  jalan  yang diamati. Nilai SPM Kondisi jalan dihitung dari hasil nilai kondisi jalan yang dihasilkan melalui survei rinci jalan. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan hasil SPM kondisi jalan melalui survei kondisi jalan yang dilakukan dengan metode visual untuk diketahui berapa besar terjadinya penyimpangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pemenuhan SPM Konektivitas
Pemenuhan konektivitas semua ruas jalan yang dapat menghubungkan pusat kegiatan kawasan (PKK) dan pusat kegiatan lokal (PKL) di Kabupaten Nagan Raya terhubung dengan baik. Namun demikian pada ruas jalan Jalan Poros Suka Makmue masih belum terkoneksi dengan sempurna. Peningkatan ruas jalan Jalan Poros Suka Makmue baru dilaksanakan tahun 2016, dengan demikian konektivitas antara PKK dan PKL menjadi lebih baik. Penerapan SPM konektivitas dihitung berdasarkan data panjang jalan pada Tabel 4.7 dengan menggunakan persamaan 2. Hasil perhitungan penerapan konektivitas jalan sampai tahun 2017 tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. SPM Konektivitas Pusat Kegitan Kawasan (PKK) – Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
No. Ruas Jalan Realisasi SPM Konektivitas Tahun 2015 (%) Realisasi SPM Konektivitas Tahun 2016 (%) Realisasi SPM Konektivitas Tahun 2017 (%) 1. Padang  Rubek  (PKK)  –  Lueng  Baro (PKL) 91,29 100,00 100,00 2. Babussalam  (PKK)  –  Lueng  Baro (PKL) 91,78 100,00 100,00 3. Alue Bilie (PKK) – Lueng Baro (PKL) 90,48 100,00 100,00
Dari hasil perhitungan SPM konektivitas di atas menunjukkan bahwa realisasi SPM konektivitas tahun 2015 antara Padang Rubek (PKK) – Lueng Baro (PKL) sebesar 91,29 persen, Babussalam (PKK) – Lueng Baro (PKL) sebesar 91,78 persen dan Alue Bilie (PKK) – Lueng Baro (PKL) sebesar 90,48 persen dengan rata-rata persentse sebesar 91,18 persen. Sedangkan realisasi SPM konektivitas tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 100 persen. Kondisi SPM konektivitas tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.
Sesuai dengan Anonim (2014) yang menjelaskan bahwa persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan  pusat  produksi  (konektivitas)  di  wilayah  kabupaten/kota  adalah  100  persen.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  target  kenektivitas  antar  pusat-pusat  kegiatan  (PPK)  dengan  pusat-pusat  produksi/lokal  (PPL)  di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anonim (2014) yaitu sebesar 100 persen.
Gambar 1. Grafik Realisasi Pemenuhan SPM Konektifitas PKK-PKL di Kabupaten Nagan Raya

## 4.2 Penilaian Kondisi Jalan dengan Metode Visual
Pada ruas jalan Simpang Peut – Jeuram  (Sp. Peut - Lueng Baro), Simpang Peut – Batas Aceh Barat Daya  (Suka  Makmue  -  Alue  Bilie)  dan  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (Suka  Makmue  -  Simpang  Suka Makmue) nilai kondisi jalan terdapat pada kategori Baik (B) dan kategori Sedang (S). Nilai kondisi jalan secara visual terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4. Nilai Kondisi Jalan melalui Survei Kondisi Jalan dengan Metode Visual
No . Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan (km) Panjang Ruas Jalan Penelitian (km) Panjang Kondisi (m) Baik (B) Sedang (S) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) I Padang Rubek (PKL) - Lueng Baro (PKK) a.  Batas Aceh Barat – Kuala Tuha 8,10 8,10 8.100 - - - b.  Kuala Tuha – Simpang Peut 9,19 9,19 9.190 - - - c.  Simpang Peut – Jeuram  (Sp. Peut - Lueng Baro) 13,45 6,93 5.430 1.500 - - d.  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (Sp. Lueng Baro - Suka Makmue) 6,40 2,31 2.310 - - -
II Babussalam (PKL) - Lueng Baro (PKK) a.  Batas Aceh Tengah – Lhok Semot – Jeuram (Babussalam - Lhok Seumo) 88,11 4,10 4.100 - - - b.  Lhok Seumot – Jeuram 15,18 15,18 15.180 - - - c.  Jeuram  -  Simpang  Peut  (Jeuram  - Lueng Baro) 13,45 6,52 6.520 - - - d.  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (Sp. Lueng Baro - Suka Makmue) 6,40 2,31 2.310 - - -
III Alue Bilie PKL) - Lueng Baro (PKK) a.  Simpang  Peut  –  Batas  Aceh  Barat Daya (Suka Makmue - Alue Bilie) 61,07 38,86 31.860 7.000 - - b.  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (  Suka Makmue – Sp. Suka Makmue) 6,40 4,09 3.590 500 - -

## 4.3 Survei Kondisi Rinci Jalan
Berdasarkan hasil persentase kerusakan jalan yang dikonversikan, maka diperoleh nilai kondisi jalan sebagaimana terdapat pada Tabel 5.
91 100
100 92 100 100 90 100 100 84 86 88 90 92 94 96 98 100 2015 2016 2017
Padang Rubek (PKK) – Lueng Baro (PKL)
Babussalam (PKK) – Lueng Baro
(PKL)
Alue Bilie (PKK) – Lueng Baro (PKL)
Tabel 5. Nilai Kondisi Jalan berdasarkan Hasil Survei Kondisi Rinci Jalan di Kabupaten Nagan Raya
No Ruas Jalan Panjang Ruas Jalan (km) Panjang Ruas Jalan Penelitian (km) Panjang Kondisi (m) Baik (B) Sedang (S) Rusak Ringan (RR) Rusak Berat (RB) I Padang Rubek (PKL) - Lueng Baro (PKK) a.  Batas Aceh Barat – Kuala Tuha 8,10 8,10 8.100 - - - b.  Kuala Tuha – Simpang Peut 9,19 9,19 9.190 - - - c.  Simpang Peut – Jeuram  (Sp. Peut - Lueng Baro) 13,45 6,93 6.930 - - - d.  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (Sp. Lueng Baro - Suka Makmue) 6,40 2,31 2.310 - - - II Babussalam (PKL) - Lueng Baro (PKK) a.  Batas Aceh Tengah – Lhok Semot – Jeuram (Babussalam - Lhok Seumot) 88,11 4,10 4.100 - - - b.  Lhok Seumot – Jeuram 15,18 15,18 15.180 - - - c.  Jeuram  -  Simpang  Peut  (Jeuram  - Lueng Baro) 13,45 6,52 6.520 - - - d.  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (Sp. Lueng Baro - Suka Makmue) 6,40 2,31 2.310 - - - III  Alue Bilie (PKL) - Lueng Baro (PKK) a.  Simpang  Peut  –  Batas  Aceh  Barat Daya (Suka Makmue - Alue Bilie) 61,07 38,86 34.360     2.500     2.000             - b.  Jalan  Poros  Suka  Makmue  (Suka Makmue - Simpang Suka Makmue) 6,40 4,09 4.090 - - -

## 4.4 Pemenuhan SPM Kondisi Jalan
Pemenuhan SPM kondisi jalan yang menghubungan Pusat Kegiatan Kawasan dengan Pusat Kegiatan Lokal adalah sebagai berikut.
1.  Padang Rubek (PKL) - Lueng Baro (PKK) = 166,67 persen
2.  Babussalam (PKL) - Lueng Baro (PKK) = 166,67 persen
3.  Alue Bilie (PKL) - Lueng Baro (PKK) = 158,91 persen
Perbandingan SPM kondisi jalan melalui survei kondisi jalan dengan metode visual dan survei kondisi rinci jalan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Perbandingan SPM Kondisi Jalan antara Survei Kondisi Jalan dengan Metode Visual dengan
Survei Kondisi Rinci Jalan di Kabupaten Nagan Raya No. Uraian Nilai SPM Kondisi Jalan (%) 1. Survei Kondisi Jalan dengan Metode Visual 166,67 2. Survei Kondisi Rinci Jalan 164,10 Deviasi Persentase Panjang (%) 2,59

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  terhadap  kajian  standar  pelayanan  minimal  (SPM)  bidang  jalan  di Kabupaten Nagan Raya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan SPM konektivitas pusat kegitan kawasan (PKK) – pusat kegiatan lokal (PKL) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Padang Rubek (PKK) – Lueng Baro (PKL) sebesar 91,29 persen
b. Babussalam (PKK) – Lueng Baro (PKL) sebesar 91,78 persen, dan
c. Alue Bilie (PKK) – Lueng Baro (PKL) sebesar 90,48 persen.
Pada tahun 2016 dan 2017 penerapan SPM konektivitas sudah mencapai 100 persen.
2. Nilai kondisi jalan melalui survei kondisi jalan dengan metode visual dikategorikan pada Baik (B) dan Sedang (S) yaitu sebesar 90,78 persen dan 9,22 persen sedangkan kondisi Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB) sebesar 0,00 persen. Nilai kondisi jalan melalui survei kondisi rinci jalan dikategorikan pada kondisi Baik (B) sebesar 96,51 persen, kondisi Sedang (S) sebesar 1,94 persen, kondisi Rusak Ringan (RR) sebesar 1,55 persen dan Rusak Berat (RB) sebesar 0,00 persen.
3. Pemenuhan  SPM  bidang  jalan  untuk  indikator  persentase  60  persen  tingkat  kondisi  jalan  Kabupaten Nagan Raya melalui survei kondisi rinci jalan rata-rata sebesar 164,10 persen. Sedangkan melalui survei kondisi jalan dengan metode visual sebesar 166,67 persen.
4. Hasil perbadingan antara kedua survei tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian SPM kondisi jalan melalui  survei  kondisi  rinci  jalan  mengalami  penurunan  sebesar  2,59  persen  dari  SPM  kondisi  jalan melalui  survei  kondisi  jalan  dengan  metode  visual.  Namun  demikian  pencapaian  SPM  kondisi  jalan melalui  survei  kondisi  jalan  dengan  metode  visual  dan  survei  kondisi  rinci  jalan  telah  melebihi  dari target yang ditetapkan Anonim (2014) yaitu sebesar 66,67 dan 64,10 persen.

## 5.2  Saran
Perlu  adanya  peningkatan  kondisi  jalan  di  kabupaten,  mengingat  dukungan  jalan  kabupaten  sangat besar  dalam  pengembangan  kawasan  di  Nagan  Raya.  Pemerintah  kabupaten  Nagan  Raya  sebaiknya merencanakan  jalur  alternatif  untuk  menghubungkan  antara  kawasan-kawasan  strategis  yang  ditetapkan dalam RTRW Nagan Raya, sehingga tidak hanya membebani jalan-jalan nasional yang memiliki mobilitas tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 Tentang  Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan . Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim. 2014. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta.
Anonim.  2015. Qanun  Kabupaten  Nagan  Raya  Nomor  11  Tahun  2015,  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 . Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, Suka Makmue. Sukirman, S. 1999. Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan. Badan Penerbit Nova, Bandung.