M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 109 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8

## KEBHINNEKAAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI TAMENG PERILAKU KORUPSI

## Oleh: Ohan Suryana
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

## ABSTRAK
Latar belakang penulisan artikel ini adalah untuk mengangkat kearifan lokal dalam kajian ilmiah terkait pencegahan perilaku korup. Kearifan lokal Nusantara  memiliki  begitu banyak khasanah kebaikan yang dapat menjadi panutan dan tuntunan  dalam berperilaku. Kebhinekaan kearifan lokal yang dimiliki Indonesia pada umumnya berisi nasehat dan petuah yang mengharuskan seseorang untuk berperilaku baik  sesuai dengan norma dan istiadat. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif studi literatur berbasis budaya. Pada  studi ini peneliti mengumpulkan berbagai informasi budaya dari beberapa daerah melalui suatu kajian literasi. Tujuan dipilihnya beberapa daerah tersebut untuk mempertegas bahwasannya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat dan budaya memiliki begitu banyak kearifan lokal  yang dapat dijadikan suri tauladan dalam bersikap.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebhinekaan kearifan lokal tersebut  pada umumnya mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan panutan dan tuntunan kebaikan.
Kata Kunci: Kearifan Lokal, Budaya, Korupsi.

## ABSTRACT
The background of writing this article is to raise local wisdom in scientific studies related to the prevention of corrupt behavior. The local wisdom of the archipelago has so many good treasures that can be role models and guidance in behaving. Diversity of local wisdom that is owned by Indonesia in general contains advice and advice that requires someone to behave well in accordance with norms and customs. The research method is carried out through a qualitative approach to culture-based literature study. In this study the researcher collected various cultural information from several regions through a literacy study. The purpose of choosing some of these regions is to emphasize that Indonesia, which consists  of various tribes, customs and cultures, has so much local wisdom that can be used as a model in acting. The results of the study show that the diversity of local wisdom generally leads a person to behave according to the role model and guidance of kindness
Keywords: Local Wisdom, Culture, Corruption.

## A. Pendahuluan
Korupsi sesungguhnya telah lama ada,  terutama sejak peradaban
manusia pertama kali  mengenal tata kelola administrasi. Sebagian besar kasus korupsi yang dipublikasikan M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 108
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 110 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Tahun 2001  tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau suatu korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi material perbuatan itu dipandang perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
Nilai-nilai kultural sering dimaknai sebagai kearifan lokal yang senantiasa bermakna positif, karena sebagai pedoman hidup berperilaku dalam masyarakat. Seperti kearifan lokal pranata adat sasi dalam suatu komunitas anak negeri. Pranata ini menunjuk pada nilai-nilai sebagai aturan untuk memelihara lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup menjadi lestari, semakin bermanfaat bagi komunitas di mana pranata itu hidup. 2 Sebagaimana juga kultur mudik di  Hari Raya Idul Fitri  sebagai suatu
2 Irwandra, ‘Relasi Tuhan- Manusia : Pendekatan Antropologi Metafisik Terhadap Gurindam Duabelas Karya Raja Ali Haji’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 38.1 (2013), 25–36. 3 MS Suwardi, Adat Melayu (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI, 1991).
keharusan yang tidak bisa dihindari lagi untuk pulang kampung menengok sanak saudara serta saling kunjung dan bermaaf-maafan, tidak lagi merupakan milik sekelompok kecil komunitas di Indonesia bahkan seolah sudah menjadi milik masayarakat  Indonesia tanpa mengenal batas suku dan golongan, dan masih begitu banyak nilai-nilai kultural sebagai kearifan lokal sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia. 3 Ini merupakan kekayaan luar biasa sebagai penanda kemajemukan Indonesia Raya.
Sikap negara terhadap nilai-nilai kultural bisa ditunjukkan pada bagaimana negara menyikapi terhadap nilai-nilai tersebut yang tertuang dalam berbagai peraturan perundangan, misalnya tentang kedudukan masyarakat adat terhadap hutan pada pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
media, acapkali tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Perilaku ini juga tidak jarang disambunghubungkan pemaknaannya dengan politik.
Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Korupsi juga senantiasa dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, pembangunan nasional bahkan budaya dan adat istiadat.
Tata kelola pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan melalui perwujudan penerapan prinsip good governance. 1 Namun dalam pelaksanaannya  tidak sedikit aparatur di  pemerintahan  yang melakukan perilaku menyimpang.  Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah korupsi.  Masih hangat diperbicangkan mengenai kasus yang menimpa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
1 Achdiar Redy Setiawan, Gugus Irianto and M Achsin, ‘System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4.April
(2013), 85–100.
Sukamiskin.  Dalam keterangan pers oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif ada indikasi jual beli fasilitas kamar tahanan. “Kamar mewah narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, punya tarif super mahal rentangan Rp 200-500 juta”,  kata beliau. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tersebut, KPK juga menyita uang tunai sejumlah Rp 20 juta dan US$ 1.140. Selain itu, aparat juga menyita dua unit mobil mewah yang diduga merupakan pemberian suap. (tempo.co.id) Dasar atau landasan untuk mencegah perilaku korup sebagaimana tersebut di  atas  dimulai dengan memahami pengertian korupsi itu sendiri.  Korupsi berasal dari Bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan, kebobrokan, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap serta tidak bermoral.
Sedangkan menurut Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 111 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Tahun 2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau suatu korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi material perbuatan itu dipandang perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
Nilai-nilai kultural sering dimaknai sebagai kearifan lokal yang senantiasa bermakna positif, karena sebagai pedoman hidup berperilaku dalam masyarakat. Seperti kearifan lokal pranata adat sasi dalam suatu komunitas anak negeri. Pranata ini menunjuk pada nilai-nilai sebagai aturan untuk memelihara lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup menjadi lestari, semakin bermanfaat bagi komunitas di mana pranata itu hidup. 2 Sebagaimana juga kultur mudik di  Hari Raya Idul Fitri  sebagai suatu
2 Irwandra, ‘Relasi Tuhan- Manusia : Pendekatan Antropologi Metafisik Terhadap Gurindam Duabelas Karya Raja Ali Haji’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 38.1 (2013), 25–36.
3 MS Suwardi, Adat Melayu (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI, 1991).
keharusan yang tidak bisa dihindari lagi untuk pulang kampung menengok sanak saudara serta saling kunjung dan bermaaf-maafan, tidak lagi merupakan milik sekelompok kecil komunitas di Indonesia bahkan seolah sudah menjadi milik masayarakat  Indonesia tanpa mengenal batas suku dan golongan, dan masih begitu banyak nilai-nilai kultural sebagai kearifan lokal sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia. 3 Ini merupakan kekayaan luar biasa sebagai penanda kemajemukan Indonesia Raya.
Sikap negara terhadap nilai-nilai kultural bisa ditunjukkan pada bagaimana negara menyikapi terhadap nilai-nilai tersebut yang tertuang dalam berbagai peraturan perundangan, misalnya tentang kedudukan masyarakat adat terhadap hutan pada pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
media, acapkali tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Perilaku ini juga tidak jarang disambunghubungkan pemaknaannya dengan politik.
Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Korupsi juga senantiasa dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, pembangunan nasional bahkan budaya dan adat istiadat.
Tata kelola pemerintahan yang baik sudah merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan melalui perwujudan penerapan prinsip good governance. 1 Namun dalam pelaksanaannya  tidak sedikit aparatur di  pemerintahan  yang melakukan perilaku menyimpang.  Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah korupsi.  Masih hangat diperbicangkan mengenai kasus yang menimpa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
1 Achdiar Redy Setiawan, Gugus Irianto and M Achsin, ‘System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4.April (2013), 85–100.

## Sukamiskin.  Dalam keterangan pers
oleh Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif ada indikasi jual beli fasilitas kamar tahanan. “Kamar mewah narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, punya tarif super mahal rentangan Rp 200-500 juta”,  kata beliau. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tersebut, KPK juga menyita uang tunai sejumlah Rp 20 juta dan US$ 1.140. Selain itu, aparat juga menyita dua unit mobil mewah yang diduga merupakan pemberian suap.
(tempo.co.id)
Dasar atau landasan untuk mencegah perilaku korup sebagaimana tersebut di  atas  dimulai dengan memahami pengertian korupsi itu sendiri.  Korupsi berasal dari Bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan, kebobrokan, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap serta tidak bermoral.
Sedangkan menurut Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 112 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Bugis serta refleksi budaya Melayu. Hal ini peneliti lakukan semata-mata agar nilai-nilai kearifan tidak pudar oleh zaman dan generasi penerus kedepannya tidak kehilangan warisan kearifan lokal tersebut, dengan demikian nilai tersebut akan lestari dan pada akhirnya menjadi way of life di kehidupan sehari-hari. Inilah kemudian yang menjadi state of the art penulisan artikel ini dan membedakannya dengan penelitian pada umumnya yang cenderung membahas korupsi dalam perspektif hukum dan kajian sosial.

## C. Pembahasan
Dalam sosiologi, Jean-Frangois Medard pernah mencoba menjelaskan gejala korupsi dengan bertolak dari pembedaan Max Weber tentang
“negara birokratis” dan “negara patrimonial”. 4 Dalam negara birokratis, yakni negara dengan sistem administrasi modern, ada pembedaan dan pemisahan antara ranah publik dengan ranah privat,  dan hubungan antara kedua ranah itu bersifat impersonal. Dalam negara birokratis,
4 Mulawarman, ‘Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1.1 (2010), 155–71.
para pejabat publik atau aparatur negara wajib bersikap imparsial, tidak boleh memihak dan tidak boleh memperlihatkan favoritisme kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional atau hubungan personal dengannya. Dalam konteks ini, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kedudukan  publik untuk kepentingan- kepentingan pribadi. Jadi, korupsi dinilai sebagai tindakan tidak etis dengan alasan karena melanggar pembedaan dan  pemisahan antara “kepentingan pribadi” dan “kepentingan publik” atau “kepentingan umum”. 5
Dalam negara patrimonial, katakanlah itu negara-negara Eropa sebelum era Pencerahan ( Age of
Enlightenment ), kewajiban-kewajiban yang tercipta dalam rangka hubungan personal mendapatkan bobot moral lebih besar daripada kewajiban- kewajiban yang tercipta dalam rangka hubungan impersonal dari struktur
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan pernyataan tentang masyarakat adat sebagai berikut: “Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama,
adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.
Pengaturan seperti tersebut di atas hendak menegaskan bahwa nilai-nilai kultural yang telah lama ada dan arif itu tetap harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai alat pengendalian  diri agar tidak terjebak kepada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat rentan dengan hal-hal  yang menyimpang semisal korupsi,  dikarenakan tugas dan fungsinya yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan publik. Untuk itulah kemudian perlu adanya
suatu filter dalam bentuk tata nilai perilaku atau budaya sebagai tameng dalam mencegah korupsi.

## B. Metode Penelitian
Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan studi literatur atau kepustakaan. Sumber referensi diperoleh dari  berbagai artikel dalam jurnal ilmiah.  Penulisan memfokuskan pada nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki relevansi dalam mencegah perilaku menyimpang.  Hal ini penting dilakukan mengingat semakin luntur dan pudarnya kesadaran masyarakat
dalam melestarikan nilai-nilai tersebut.
Nilai-nilai tersebut akan dijadikan suatu formulasi dalam membentengi diri agar terhindar dari perilaku korupsi. Penulis mengambil sampel kearifan lokal dari beberapa daerah agar kajian atau pembahasan dalam artikel ini dapat dilihat dalam berbagai perspektif budaya. Adapun budaya yang penulis angkat berasal dari masyarakat Jawa dengan tembang Kinanthi, nilai kearifan masyarakat Sunda, budaya batak toba, nilai kearifan masyarakat
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 113 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 113
Bugis serta refleksi budaya Melayu. Hal ini peneliti lakukan semata-mata agar nilai-nilai kearifan tidak pudar oleh zaman dan generasi penerus kedepannya tidak kehilangan warisan kearifan lokal tersebut, dengan demikian nilai tersebut akan lestari dan pada akhirnya menjadi way of life di kehidupan sehari-hari. Inilah kemudian yang menjadi state of the art penulisan artikel ini dan membedakannya dengan penelitian pada umumnya yang cenderung membahas korupsi dalam perspektif hukum dan kajian sosial.

## C. Pembahasan
Dalam sosiologi, Jean-Frangois Medard pernah mencoba menjelaskan gejala korupsi dengan bertolak dari pembedaan Max Weber tentang “negara birokratis” dan “negara patrimonial”. 4 Dalam negara birokratis, yakni negara dengan sistem administrasi modern, ada pembedaan dan pemisahan antara ranah publik dengan ranah privat,  dan hubungan antara kedua ranah itu bersifat impersonal. Dalam negara birokratis,
4 Mulawarman, ‘Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi Atas Pendekatan Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1.1 (2010), 155–71.
5 Ellysa Diniastri, ‘Korupsi, Whistleblowing Dan Etika Organisasi’ (Universitas Brawijaya, 2010).
para pejabat publik atau aparatur negara wajib bersikap imparsial, tidak boleh memihak dan tidak boleh memperlihatkan favoritisme kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan emosional atau hubungan personal dengannya. Dalam konteks ini, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau kedudukan  publik untuk kepentingan- kepentingan pribadi. Jadi, korupsi dinilai sebagai tindakan tidak etis dengan alasan karena melanggar pembedaan dan  pemisahan antara “kepentingan pribadi” dan “kepentingan publik” atau “kepentingan umum”. 5
Dalam negara patrimonial, katakanlah itu negara-negara Eropa sebelum era Pencerahan ( Age of Enlightenment ), kewajiban-kewajiban yang tercipta dalam rangka hubungan personal mendapatkan bobot moral lebih besar daripada kewajiban- kewajiban yang tercipta dalam rangka hubungan impersonal dari struktur
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan pernyataan tentang masyarakat adat sebagai berikut:
“Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.
Pengaturan seperti tersebut di atas hendak menegaskan bahwa nilai-nilai kultural yang telah lama ada dan arif itu tetap harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai alat pengendalian  diri agar tidak terjebak kepada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat rentan dengan hal-hal  yang menyimpang semisal korupsi,  dikarenakan tugas dan fungsinya yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan publik.
Untuk itulah kemudian perlu adanya
suatu filter dalam bentuk tata nilai perilaku atau budaya sebagai tameng dalam mencegah korupsi.

## B. Metode Penelitian
Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan studi literatur atau kepustakaan. Sumber referensi diperoleh dari  berbagai artikel dalam jurnal ilmiah.  Penulisan memfokuskan pada nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki relevansi dalam mencegah perilaku menyimpang.  Hal ini penting dilakukan mengingat semakin luntur dan pudarnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai tersebut.
Nilai-nilai tersebut akan dijadikan suatu formulasi dalam membentengi diri agar terhindar dari perilaku korupsi. Penulis mengambil sampel kearifan lokal dari beberapa daerah agar kajian atau pembahasan dalam artikel ini dapat dilihat dalam berbagai perspektif budaya. Adapun budaya yang penulis angkat berasal dari masyarakat Jawa dengan tembang Kinanthi, nilai kearifan masyarakat Sunda, budaya batak toba, nilai kearifan masyarakat
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 114 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Sistem  Hukum terdapat tiga komponen yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen kultur  atau  sering juga  disebut  sebagai  budaya hukum. 8 Pada  hemat  penulis dalam  budaya hukum  inilah terdapat  nilai-nilai  kultural  yang dianggap  baik,  sebagai  pedoman tingkah  laku dalam  pergaulan hidup  bermasyarakat.  Komponen budaya hukum ini justru yang akan sangat berpengaruh terhadap dua komponen  lain  dalam  sistem hukum  yang dijelaskan  oleh Laurence Friedman tersebut. Lebih lanjut dijelaskan  apa  sebenarnya budaya  hukum itu,  secara harfiah budaya hukum memiliki makna sikap publik dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat  yang  akan menentukan  bagaimana  sistem hukum memperoleh  tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik  masyarakat  umum . Dengan demikian  nilai  kultural  itu  akan mendapat  tempat  dalam  hati
8 Moh Mahfud, ‘Islam , Lingkungan Budaya , Dan Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia’,
KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 24.1 (2016), 1–14.
9 Suwardi.
10 Irwandra, ‘Metafisika Akhlak : Dasar -Dasar Akhlak Dalam Islam’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 39.1
(2014).
masyarakat dan menjadi pedoman berperilaku pada suatu perbuatan tertentu. 9
Nilai-nilai  budaya  merupakan nilai-nilai  yang  disepakati  dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang  mengakar  pada suatu kebiasaan,  kepercayaan  ( believe ), simbol-simbol, dengan karakteristik  tertentu  yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. 10 Nilai-nilai  budaya  akan tampak pada simbol-simbol,
slogan,  moto,  visi-misi,  atau sesuatu  yang  nampak  sebagai acuan pokok suatu lingkungan atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu: 1). Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas). 2). Sikap, tingkah  laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan, moto  tersebut. 3). Kepercayaan yang tertanam ( believe system ) yang mengakar
114
administratif. 6 Pembedaan dan pemisahan antara ranah publik dan ranah pribadi dalam sistem patrimonial, kalau pun ada, tidaklah terlalu relevan. Dalam konteks ini, raja atau kepala negara dan kepala pemerintahan tidak mungkin dapat melakukan korupsi, karena dalam istilah yang sering dianggap keluar dari mulut raja besar Perancis, Louis XIV (1643-1715)  - “L’etat, c'est moi”,
negara adalah Saya. Para menteri, para pejabat publik, termasuk pegawai pajak, dapat saja terlibat dalam tindak pidana korupsi, apabila mereka mendapat atau bahkan memungut gratifikasi lebih dari jatah yang dianggap pantas bagi jabatannya.
Lebih-lebih hakim dan para pejabat publik yang berurusan dengan administrasi keadilan dapat dianggap korupsi bila tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yakni tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka oleh pribadi sang penguasa. 7

## Indonesia yang memiliki 34 Provinsi dan terbentang dari sabang
6 Nuning Hindriani, Imam Hanafi and Tjahjanulin Domai, ‘Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah ( Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun )’, 15.3 (2012), 1–9.
7 Ismansyah and Purwantoro Agung Sulistyo, ‘Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya’, Jurnal Demokrasi , IX.1 (2010), 43–60.
sampai merauke tentunya memiliki perbedaan adat budaya, oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Hal ini yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lainnya sehingga  menjadikan suatu nilai tambah dalam memperbaiki karakter dan sikap masyarakatnya.  Inilah yang seharusnya menjadi keunggulan dalam menghadapi persaingan secara global dengan bangsa lain. Penulis mencoba untuk mengangkat kebhinekaan kearifan lokal  di Nusantara dalam mencegah perilaku menyimpang atau korupsi.  Kearifan lokal yang peneliti angkat diambil dari beberapa  sampel wilayah yang ada di Tanah Air, mulai dari Indonesia bagian Barat sampai ke daerah Indonesia Timur. 1. Nilai-nilai Kultural dan Korupsi Apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai kultural itu? Dalam beberapa literatur  dapat diperoleh beberapa  petunjuk antara  lain:  Laurence  Friedman, menjelaskan  bahwa di  dalam
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 115 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Sistem  Hukum terdapat tiga komponen yaitu komponen
struktural, komponen substansi dan komponen kultur  atau  sering juga  disebut  sebagai  budaya hukum. 8 Pada  hemat  penulis dalam  budaya hukum  inilah terdapat  nilai-nilai  kultural  yang dianggap  baik,  sebagai  pedoman tingkah  laku dalam  pergaulan hidup  bermasyarakat.  Komponen budaya hukum ini justru yang akan sangat berpengaruh terhadap dua komponen  lain  dalam  sistem hukum  yang dijelaskan  oleh Laurence Friedman tersebut. Lebih lanjut dijelaskan  apa  sebenarnya budaya  hukum itu,  secara harfiah budaya hukum memiliki makna sikap publik dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat  yang  akan menentukan  bagaimana  sistem hukum memperoleh  tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik  masyarakat  umum . Dengan demikian  nilai  kultural  itu  akan mendapat  tempat  dalam  hati
8 Moh Mahfud, ‘Islam , Lingkungan Budaya , Dan Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia’, KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 24.1 (2016), 1–14.
9 Suwardi. 10 Irwandra, ‘Metafisika Akhlak : Dasar -Dasar Akhlak Dalam Islam’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 39.1 (2014).
masyarakat dan menjadi pedoman berperilaku pada suatu perbuatan tertentu. 9
Nilai-nilai  budaya  merupakan nilai-nilai  yang  disepakati  dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang  mengakar  pada suatu kebiasaan,  kepercayaan  ( believe ), simbol-simbol, dengan karakteristik  tertentu  yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.
10 Nilai-nilai  budaya  akan tampak pada simbol-simbol, slogan,  moto,  visi-misi,  atau sesuatu  yang  nampak  sebagai acuan pokok suatu lingkungan atau organisasi. Ada tiga hal yang terkait dengan nilai-nilai budaya ini yaitu: 1). Simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata (jelas). 2). Sikap, tingkah  laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan, moto  tersebut. 3). Kepercayaan yang tertanam ( believe system ) yang mengakar
administratif. 6 Pembedaan dan
pemisahan antara ranah publik dan ranah pribadi dalam sistem patrimonial, kalau pun ada, tidaklah terlalu relevan. Dalam konteks ini, raja atau kepala negara dan kepala pemerintahan tidak mungkin dapat melakukan korupsi, karena dalam istilah yang sering dianggap keluar dari mulut raja besar Perancis, Louis XIV (1643-1715)  - “L’etat, c'est moi”, negara adalah Saya. Para menteri, para pejabat publik, termasuk pegawai pajak, dapat saja terlibat dalam tindak pidana korupsi, apabila mereka mendapat atau bahkan memungut gratifikasi lebih dari jatah yang dianggap pantas bagi jabatannya.
Lebih-lebih hakim dan para pejabat publik yang berurusan dengan administrasi keadilan dapat dianggap korupsi bila tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yakni tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka oleh pribadi sang penguasa. 7

## Indonesia yang memiliki 34
Provinsi dan terbentang dari sabang
6 Nuning Hindriani, Imam Hanafi and Tjahjanulin Domai, ‘Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah ( Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun )’, 15.3 (2012), 1–9.
7 Ismansyah and Purwantoro Agung Sulistyo, ‘Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya’, Jurnal Demokrasi , IX.1 (2010), 43–60.

## sampai merauke tentunya memiliki
perbedaan adat budaya, oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Hal ini yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lainnya sehingga  menjadikan suatu nilai tambah dalam memperbaiki karakter dan sikap masyarakatnya.  Inilah yang seharusnya menjadi keunggulan dalam menghadapi persaingan secara global dengan bangsa lain. Penulis mencoba untuk mengangkat kebhinekaan kearifan lokal  di Nusantara dalam mencegah perilaku menyimpang atau korupsi.  Kearifan lokal yang peneliti angkat diambil dari beberapa  sampel wilayah yang ada di Tanah Air, mulai dari Indonesia bagian Barat sampai ke daerah Indonesia Timur.
1. Nilai-nilai Kultural dan Korupsi
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan nilai kultural itu?
Dalam beberapa literatur  dapat diperoleh beberapa  petunjuk antara  lain:  Laurence  Friedman, menjelaskan  bahwa di  dalam
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 116 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
yang sering dijadikan rujukan adalah teori yang dikembangkan oleh Jack Bologne tentang perilaku korup yang dikenal dengan teori GONE, teori ini percaya bahwa korupsi disebabkan oleh Greed (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). 15 Berbasis dari empat teori besar tersebut, maka seringkali pelacakan terhadap penyebab korupsi dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan individu/ masyarakat). 16 Keberagaman derajat dari praktek korupsi barangkali perlu pula disikapi dengan keberagaman pendekatan. Maka kontekstualisasi atau setting seperti apa yang membuat praktek korupsi itu terjadi, perlu ditelaah lebih jauh. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah kebijakan anti korupsi, investigasi mendalam 15 Gugus Irianto, Zaki Baridwan, and others, ‘Konstruksi Model Pencegahan Fraud’, Research Project ,
2015. 16 L Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays , Monthly Review Press (New York, 2001). 17 R Klitgaard, Membansmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor, 1998). 18 E Levinas, Responsibility for the Others in Ethics and Infinity. (England: Duquesne University Press,
1985).
mengenai kapan, di mana dan dalam kondisi seperti apa praktek korupsi itu terjadi, penting untuk dimengerti. 17 Mengingat luasnya konfigurasi derajat praktek korupsi maka penulisan  ini tidak akan membawanya ke dalam level analisis kebijakan anti korupsi, tetapi lebih jauh membangun strategi hegemoni ideologi pengendalian diri  sebagai sebuah counter hegemoni terhadap nalar keserakahan dalam praktik korupsi. Strategi dibangun melalui analisis deskriptif. Sehingga penulisan artikel ini difokuskan pada  kebhinekaan  kearifan lokal
(local wisdom) budaya Indonesia 18 . 2. Kinanthi: Sebuah Etika

## Pengendalian Diri
Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pada garis besarnya  Budaya Jawa dapat dibedakan menjadi dua bagian,
dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat). 11 Sistem Nilai Budaya, Pandangan  Hidup,  dan  Ideologi merupakan satu kesatuan dalam tatanan kebudayaan.  Sistem budaya  merupakan tingkatan tingkat  yang  paling  tinggi  dan abstrak dalam adat istiadat. Hal itu disebabkan karena  nilai–nilai budaya  itu  merupakan  konsep– konsep  mengenai  apa  yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari  warga  suatu  masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai,  berharga,  dan  penting dalam  hidup,  sehingga  dapat berfungsi  sebagai  suatu pedoman yang  memberi  arah  dan  orientasi kepada  kehidupan  para  warga masyarakat itu sendiri. 12
Dalam perspektif teoritis mayor, penyebab korupsi dibedakan dalam empat aliran
11 Hasan Junus, Raja Ali Haji : Budayawan Di Gerbang Abad XX (Pekanbaru: Unri Press, 2002).
12 Husni Thamrin, ‘Enkulturasi Dalam Kebudayaan Melayu’, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , 14.1 (2015), 99–151.
13 Gugus Irianto, N Nurlita and Yuki Firmanto, ‘Teknologi, Tendensi Fraud, Dan Fraud Star’, Research Project , 2015.
14 Gugus Irianto, Made Sudarma, and others, ‘Integrity, Compensation Systems, Unethical Behaviour, and Tendency of Fraud: An Empirical Study’, Global Conference on Business and Social Sciences , 2.17– 18 September (2015).
besar, yakni: cultural determinism ,
means-ends scheme , teori solidaritas sosial dan teori perilaku korup. 13 Teori cultural determinism inilah yang sering dijadikan rujukan ketika melacak penyebab terjadinya korupsi. Framing ini digunakan  oleh Fiona Robertson- Snape  dalam melacak penyebab korupsi di Indonesia yang menghubungkan perilaku korupsi di Indonesia dengan bukti-bukti kebiasaan kuno  Masyarakat Jawa. Sedangkan teori means-ends scheme digunakan oleh Robert Merton untuk menjelaskan bahwa korupsi diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. 14 Emile Durkheim dalam teori solidaritas sosial juga mengamini hal ini dengan menyatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori lain
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 117 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
yang sering dijadikan rujukan adalah teori yang dikembangkan oleh Jack Bologne tentang perilaku korup yang dikenal dengan teori GONE, teori ini percaya bahwa korupsi disebabkan oleh Greed
(keserakahan),
Opportunities
(kesempatan), Needs (kebutuhan)
dan Exposure (pengungkapan). 15
Berbasis dari empat teori besar tersebut, maka seringkali pelacakan terhadap penyebab korupsi dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal (individu) dan faktor eksternal (lingkungan individu/ masyarakat). 16
Keberagaman derajat dari praktek korupsi barangkali perlu pula disikapi dengan keberagaman pendekatan. Maka kontekstualisasi atau setting seperti apa yang membuat praktek korupsi itu terjadi, perlu ditelaah lebih jauh. Oleh karena itu, dalam menyusun sebuah kebijakan anti korupsi, investigasi mendalam
15 Gugus Irianto, Zaki Baridwan, and others, ‘Konstruksi Model Pencegahan Fraud’, Research Project , 2015.
16 L Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays , Monthly Review Press (New York, 2001).
17 R Klitgaard, Membansmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).
18 E Levinas, Responsibility for the Others in Ethics and Infinity. (England: Duquesne University Press, 1985).
mengenai kapan, di mana dan dalam kondisi seperti apa praktek korupsi itu terjadi, penting untuk dimengerti. 17 Mengingat luasnya konfigurasi derajat praktek korupsi maka penulisan  ini tidak akan membawanya ke dalam level analisis kebijakan anti korupsi, tetapi lebih jauh membangun strategi hegemoni ideologi pengendalian diri  sebagai sebuah counter hegemoni terhadap nalar keserakahan dalam praktik korupsi. Strategi dibangun melalui analisis deskriptif. Sehingga penulisan artikel ini difokuskan pada  kebhinekaan  kearifan lokal (local wisdom) budaya Indonesia 18 .

## 2. Kinanthi: Sebuah Etika Pengendalian Diri
Masyarakat Jawa memiliki karakteristik budaya yang khas sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pada garis besarnya  Budaya Jawa dapat dibedakan menjadi dua bagian,
dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku (tidak terlihat). 11 Sistem Nilai Budaya, Pandangan  Hidup,  dan  Ideologi merupakan satu kesatuan dalam
tatanan kebudayaan.  Sistem budaya  merupakan tingkatan tingkat  yang  paling  tinggi  dan abstrak dalam adat istiadat. Hal itu disebabkan karena  nilai–nilai budaya  itu  merupakan  konsep– konsep  mengenai  apa  yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari  warga  suatu  masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai,  berharga,  dan  penting dalam  hidup,  sehingga  dapat berfungsi  sebagai  suatu pedoman yang  memberi  arah  dan  orientasi kepada  kehidupan  para  warga masyarakat itu sendiri. 12
Dalam perspektif teoritis mayor, penyebab korupsi dibedakan dalam empat aliran
11 Hasan Junus, Raja Ali Haji : Budayawan Di Gerbang Abad XX (Pekanbaru: Unri Press, 2002).
12 Husni Thamrin, ‘Enkulturasi Dalam Kebudayaan Melayu’, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , 14.1 (2015), 99–151.
13 Gugus Irianto, N Nurlita and Yuki Firmanto, ‘Teknologi, Tendensi Fraud, Dan Fraud Star’, Research Project , 2015.
14 Gugus Irianto, Made Sudarma, and others, ‘Integrity, Compensation Systems, Unethical Behaviour, and Tendency of Fraud: An Empirical Study’, Global Conference on Business and Social Sciences , 2.17– 18 September (2015).
besar, yakni: cultural determinism , means-ends scheme , teori solidaritas sosial dan teori perilaku korup. 13 Teori cultural determinism
inilah yang sering dijadikan rujukan ketika melacak penyebab terjadinya korupsi. Framing ini digunakan  oleh Fiona Robertson- Snape  dalam melacak penyebab korupsi di Indonesia yang menghubungkan perilaku korupsi di Indonesia dengan bukti-bukti kebiasaan kuno  Masyarakat Jawa. Sedangkan teori means-ends scheme digunakan oleh Robert Merton untuk menjelaskan bahwa korupsi diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. 14
Emile Durkheim dalam teori solidaritas sosial juga mengamini hal ini dengan menyatakan bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Teori lain
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 118 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Tembang adalah puisi dalam kesusastraan Jawa. Tembang dalam bahasa sehari-hari adalah lagu atau nyanyian yang disuarakan oleh seseorang. Kinanthi digunakan untuk menyampaikan cerita atau ajaran yang mengandung pengharapan,
cinta kasih dan pengendalian diri. Gunanya untuk mengajarkan ajaran atau petunjuk yang santai dan menghibur. Tembang Kinanthi adalah salah satu dari tembang- tembang Macapat yang muncul pada jaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sekitar abad ke-17 M. Tembang Kinanthi diciptakan oleh Sunan Muria untuk mengajarkan ajaran- ajaran dan nasehat-nasehat tentang kebaikan dan kebajikan.
Kinanthi adalah salah satu dari 13 tembang dalam Serat Wulangreh. Serat Wulangreh ditulis oleh Sri Pakubuwana IV untuk para putra dan cucunya, generasi penerus negeri ini, kita semua. Serat Wulangreh adalah
19 Susen and M Franza, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta:
Gramedia, 1985).
anggitan (ciptaan) Sri Pakubuwana IV di Surakarta. Wulangreh secara epistemologis diartikan sebagai ajaran (wulang) untuk memimpin (reh). Dalam berbagai dokumentasi sejarah disebutkan, serat wulangreh terdiri dari beberapa sekar atau tembang, diantaranya adalah Dandang Gulo, Kinanthi, Pangkur, dan Maskumambang. Tembang Dandhang Gulo merupakan karya cipta Sunan Kalijaga, sedangkan Kinanthi diciptakan oleh sunan Muria, Pangkur oleh sunan Drajat, sedangkan Maskumambang diciptakan oleh Sunan Kudus. 19
Isi serat wulangreh menurut Wijaya (1997) adalah mengenai pendidikan budi pekerti. Serat wulangreh adalah tembang yang memuat etika Jawa untuk memimpin diri sendiri. Etika di sini tidak didudukkan sebagai sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan
yakni budaya lahir dan budaya batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal ini  Budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya. Sebaliknya, budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan perhitungan empirik atau objektif, tetapi menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan
Masyarakat Jawa.
Sistem falsafah hidup Jawa mampu melahirkan tradisi dan laku budaya pada masyarakatnya. Laku Budaya Jawa memiliki landasan kuat kepada tujuan bersama yang ‘ tata tentrem kerta raharja’ .
Dengan demikian tradisi dan laku Budaya Jawa pada dasarnya tumbuh kembang pada arah pemahaman kolektif Masyarakat Jawa tentang hakekat hidupnya.
Pemahaman kolektif tentang hakekat hidup yang dimaksud adalah salah satunya tentang kesadaran keberadaan manusia dalam menjalin hubungan laku budaya antara sesama maupun manusia dengan alam.
Irwan Abdullah menyatakan bahwa kebudayaan bagi suatu masyarakat bukan sekedar sebagai frame of reference yang menjadi pedoman tingkah laku dalam berbagai praktik sosial, tetapi lebih sebagai ‘materi’ yang berguna dalam proses internalisasi  diri. Sebagai kerangka acuan, kebudayaan merupakan serangkaian nilai yang disepakati dan yang mengatur bagaimana sesuatu yang bersifat ideal diwujudkan. Di samping itu, menjadi standar ukuran dalam menilai dan mewujudkan tingkah laku. Nilai positif dan negatif kemudian diukur berdasarkan ukuran yang berlaku karena disepakati dan dijaga.
Kinanthi dipilih sebagai representasi etika Jawa yang maujud dalam bentuk tembang.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 119 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Tembang adalah puisi dalam kesusastraan Jawa. Tembang dalam bahasa sehari-hari adalah lagu atau nyanyian yang disuarakan oleh seseorang. Kinanthi digunakan untuk menyampaikan cerita atau ajaran yang mengandung pengharapan, cinta kasih dan pengendalian diri. Gunanya untuk mengajarkan ajaran atau petunjuk yang santai dan menghibur. Tembang Kinanthi adalah salah satu dari tembang- tembang Macapat yang muncul pada jaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sekitar abad ke-17 M. Tembang Kinanthi diciptakan oleh Sunan Muria untuk mengajarkan ajaran- ajaran dan nasehat-nasehat tentang kebaikan dan kebajikan.
Kinanthi adalah salah satu dari 13 tembang dalam Serat Wulangreh. Serat Wulangreh ditulis oleh Sri Pakubuwana IV untuk para putra dan cucunya, generasi penerus negeri ini, kita semua. Serat Wulangreh adalah
19 Susen and M Franza, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: Gramedia, 1985).
anggitan (ciptaan) Sri Pakubuwana IV di Surakarta. Wulangreh secara epistemologis diartikan sebagai ajaran (wulang) untuk memimpin (reh). Dalam berbagai dokumentasi sejarah disebutkan, serat wulangreh terdiri dari beberapa sekar atau tembang, diantaranya adalah Dandang Gulo, Kinanthi, Pangkur, dan Maskumambang. Tembang Dandhang Gulo merupakan karya cipta Sunan Kalijaga, sedangkan Kinanthi diciptakan oleh sunan Muria, Pangkur oleh sunan Drajat, sedangkan Maskumambang diciptakan oleh Sunan Kudus. 19
Isi serat wulangreh menurut Wijaya (1997) adalah mengenai pendidikan budi pekerti. Serat wulangreh adalah tembang yang memuat etika Jawa untuk memimpin diri sendiri. Etika di sini tidak didudukkan sebagai sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan
yakni budaya lahir dan budaya
batin. Budaya lahir terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam hal ini  Budaya Jawa memiliki kaidah-kaidah yang dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan ungkapan-ungkapan budaya sebagai pengejawantahan nilai-nilai budaya yang didukung oleh masyarakatnya. Sebaliknya, budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau berdasarkan perhitungan empirik atau objektif, tetapi menduduki tempat penting dalam sistem kehidupan Masyarakat Jawa.
Sistem falsafah hidup Jawa mampu melahirkan tradisi dan laku budaya pada masyarakatnya. Laku Budaya Jawa memiliki landasan kuat kepada tujuan bersama yang ‘ tata tentrem kerta raharja’ .
Dengan demikian tradisi dan laku Budaya Jawa pada dasarnya tumbuh kembang pada arah pemahaman kolektif Masyarakat Jawa tentang hakekat hidupnya.
Pemahaman kolektif tentang hakekat hidup yang dimaksud adalah salah satunya tentang kesadaran keberadaan manusia dalam menjalin hubungan laku budaya antara sesama maupun manusia dengan alam.
Irwan Abdullah menyatakan bahwa kebudayaan bagi suatu masyarakat bukan sekedar sebagai frame of reference yang menjadi pedoman tingkah laku dalam berbagai praktik sosial, tetapi lebih sebagai ‘materi’ yang berguna dalam proses internalisasi  diri.
Sebagai kerangka acuan,
kebudayaan
merupakan serangkaian nilai yang disepakati dan yang mengatur bagaimana sesuatu yang bersifat ideal diwujudkan. Di samping itu, menjadi standar ukuran dalam menilai dan mewujudkan tingkah laku. Nilai positif dan negatif kemudian diukur berdasarkan ukuran yang berlaku karena disepakati dan dijaga.
Kinanthi dipilih sebagai representasi etika Jawa yang maujud dalam bentuk tembang.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 120 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
dan tidur. Praktik-praktik seperti inilah yang kini mulai menjadi laku mewah karena dianggap tidak biasa. Egoisme pribadi dan golongan melekat kuat pada para penguasa negara ini, mereka cenderung memiliki hasrat berkuasa guna memperkaya diri sendiri maupun golongannya. Praktik memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara, jamak diberitakan oleh media-media, berbagai kasus korupsi yang melibatkan para penguasa negeri ini sudah menjadi tontonan biasa. Realitas yang miris dalam praktek korupsi yang jamak dijumpai dan diberitakan tersebut barangkali mewakili terjadinya  kesepahaman dalam mempraktikkan korupsi. Hal demikian ini tidak dapat dibiarkan, mengapa kejahatan seperti korupsi, seringkali justru dipraktikkan berbondong- bondong. Mungkin karena keserakahan dianggap menjadi lumrah, korupsi sudah dianggap menjadi budaya. Tetapi barangkali kita penting menengok dan
bertanya lebih jauh, sejak kapan korupsi dianggap membudaya dan menjadi lumrah. Bisa jadi cara kita mendudukkan inilah, yang menerima asumsi-asumsi tanpa lebih jauh menyelidiki yang justru menghambat upaya membasmi korupsi. 20 Etika dalam Kinanthi menawarkan oase di tengah maraknya praktik korupsi yang semakin merajalela tersebut. Nalar pengendalian diri yang diajarkan menjadi antithesa dari nalar keserakahan dalam praktik korupsi yang dianggap telah membudaya. Kinanthi menunjukkan bahwa ada budaya ‘pengendalian diri’ yang sudah sejak lama dikenal dalam Budaya Jawa.

## 3. Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Pencegahan Anti Korupsi
Budaya Korupsi yang semakin merajalela akhir-akhir ini  menjadi suatu pertanda bahwasanya kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan semakin hari semakin luntur dan mulai diabaikan. Padahal sejatinya
pandangan-pandangan moral. Etika didudukkan sebagai sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Dalam hal ini etika dan ajaran moral tidak setingkat; yang mengatakan bagaimana seseorang harus hidup adalah ajaran moral, bukan etika. Etika mau mengerti mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.  Etika tersebut bermatra multidimensional yang berbentuk sistem-sistem  ajaran yang meliputi mengurangi makan dan tidur, sebagaimana disinggung dalam isi tembang Kinanthi. Ajaran yang dapat dijadikan pijakan untuk menjalani hidup berbudi luhur disampaikan oleh Sri Pakubuwana
IV, Wulangreh, pupuh Kinanthi sebagai berikut:
“Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, keprawiran den kaesthi, pesunen sariranira, sudanen dhahar lan guling ”. [Latih dan
biasakanlah dalam hati nuranimu, agar peka terhadap pesan-pesan keutamaan, jangan hanya makan dan tidur, utamakan keperwiraanmu,
kekang dan kendalikanlah ragamu, kurangi makan dan tidur] “Dadiya lakunireku, cegah dhahar  lawan guling, lawan aja sukan-sukan, anganggowa sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin ”. [Jadilah lakumu, mencegah makan dan tidur,
juga jangan larut dalam kegiatan bersenang-senang, bersikaplah serba secukupnya,
buruk watak orang bersenang- senang, dapat mengurangi kewaspadaan batin]. Barangkali ajaran sederhana yang maujud dalam Kinanthi yang kini banyak dilupakan adalah tentang pengendalian diri. Kinanthi secara spesifik menjelaskan mengenai praktik pendisiplinan yang dapat dilakukan untuk meraih kesadaran dan kewaspadaan batin yakni dengan mengurangi  makan
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 121 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
dan tidur. Praktik-praktik seperti inilah yang kini mulai menjadi laku mewah karena dianggap tidak biasa. Egoisme pribadi dan golongan melekat kuat pada para penguasa negara ini, mereka cenderung memiliki hasrat berkuasa guna memperkaya diri sendiri maupun golongannya. Praktik memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara, jamak diberitakan oleh media-media, berbagai kasus korupsi yang melibatkan para penguasa negeri ini sudah menjadi tontonan biasa. Realitas yang miris dalam praktek korupsi yang jamak dijumpai dan diberitakan tersebut barangkali mewakili terjadinya  kesepahaman dalam mempraktikkan korupsi. Hal demikian ini tidak dapat dibiarkan, mengapa kejahatan seperti korupsi, seringkali justru dipraktikkan berbondong-
bondong. Mungkin
karena keserakahan dianggap menjadi lumrah, korupsi sudah dianggap menjadi budaya. Tetapi barangkali kita penting menengok dan
20 M Sondang, Ngelmu Urip: Bawarsa Kawruh Kejawen (Semarang: Yayasan Sekar Jagad, 2010).
bertanya lebih jauh, sejak kapan korupsi dianggap membudaya dan menjadi lumrah. Bisa jadi cara kita mendudukkan inilah, yang menerima asumsi-asumsi tanpa lebih jauh menyelidiki yang justru menghambat upaya membasmi korupsi. 20
Etika dalam Kinanthi menawarkan oase di tengah maraknya praktik korupsi yang semakin merajalela tersebut. Nalar pengendalian diri yang diajarkan menjadi antithesa dari nalar keserakahan dalam praktik korupsi yang dianggap telah membudaya. Kinanthi menunjukkan bahwa ada budaya ‘pengendalian diri’ yang sudah sejak lama dikenal dalam Budaya Jawa.

## 3. Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Pencegahan Anti Korupsi
Budaya Korupsi yang semakin merajalela akhir-akhir ini  menjadi suatu pertanda bahwasanya kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan semakin hari semakin luntur dan mulai diabaikan. Padahal sejatinya

## pandangan-pandangan moral.
Etika didudukkan sebagai sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Dalam hal ini etika dan ajaran moral tidak setingkat; yang mengatakan bagaimana seseorang harus hidup adalah ajaran moral, bukan etika.
Etika mau mengerti mengapa seseorang harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.  Etika tersebut bermatra multidimensional yang berbentuk sistem-sistem  ajaran yang meliputi mengurangi makan dan tidur, sebagaimana disinggung dalam isi tembang Kinanthi. Ajaran yang dapat dijadikan pijakan untuk menjalani hidup berbudi luhur disampaikan oleh Sri Pakubuwana IV, Wulangreh, pupuh Kinanthi sebagai berikut:
“Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, keprawiran den kaesthi, pesunen sariranira, sudanen dhahar lan guling ”. [Latih dan
biasakanlah dalam hati nuranimu, agar peka terhadap pesan-pesan keutamaan, jangan hanya makan dan tidur, utamakan keperwiraanmu, kekang dan kendalikanlah ragamu, kurangi makan dan tidur]
“Dadiya lakunireku, cegah dhahar  lawan guling, lawan aja sukan-sukan, anganggowa sawatawis, ala watake wong suka, nyuda prayitnaning batin ”. [Jadilah lakumu, mencegah makan dan tidur, juga jangan larut dalam kegiatan bersenang-senang, bersikaplah serba secukupnya, buruk watak orang bersenang- senang, dapat mengurangi kewaspadaan batin].
Barangkali ajaran sederhana yang maujud dalam Kinanthi yang kini banyak dilupakan adalah tentang pengendalian diri. Kinanthi secara spesifik menjelaskan mengenai praktik pendisiplinan yang dapat dilakukan untuk meraih kesadaran dan kewaspadaan batin yakni dengan mengurangi  makan
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 122 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
rasa belas kasih, tenggang rasa, simpati terhadap kehidupan sekelilingnya atau memiliki rasa sosial yang tinggi. Seperti tercermin dalam ungkapan Sunda “ kacai kudu saleuwi ka darat kudu selebak” arti utamanya adalah kebersamaan. “ ulah pagiri-giri calik, ulah pagirang-girang tampian ” artinya jangan ada permusuhan di antara manusia, sejatinya dalam kita melakukan suatu pekerjaan akan ada pembagian yang tidak adil dalam hal materi atau uang namun kita harus senantiasa bersikap legowo dan nerimo apa yang telah menjadi hak kita. Selanjutnya silih asuh mengandung makna bahwa kasih sayang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Harus hormat kepada yang lebih tua, harus hormat kepada pimpinan atau atasan.  Kepada sesama rekan harus saling menjaga, kepada yang lebih muda harus mampu mengayomi dan memberi contoh yang baik. Dengan ketiga prinsip
22 Rahmatiani.
23 Djadjas Djasepudin, ‘Korupsi Dalam Sastra Sunda’, 2010 <www.kompasiana.com> [accessed 3 January 2018].
tersebut, maka sudah sepantasnyalah dapat menjadi filter dalam mencegah perilaku menyimpang termasuk korupsi. 22 Selain itu juga, dalam budaya
Sunda memiliki peribahasa “hade goreng ku basa” artinya baik buruknya itu ada pada ucapannya. Hal ini merujuk pada perlunya jalinan komunikasi yang baik antara penyelenggara negara dengan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Semua itu harus dibarengi dengan penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan tuntutan perubahan dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Tradisi budaya lokal,  khususnya Sunda mempunyai pesan agar setiap manusia dapat menjadi manusia sejati, yakni manusia yang memiliki ciri dapat bermanfaat bagi kehidupan semua orang. 23
kearifan lokal merupakan tameng dalam mencegah perilaku korup. Kearifan lokal yang sarat nilai dalam segala aspek kehidupan menjadi suatu keharusan dan urgen  dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh, kearifan lokal yang menjadi basis pembangunan di Kabupaten Purwakarta berangkat dari Budaya
Sunda. Pembangunan yang dilandaskan pada asas karageman (kebersamaan), kerukunan, keadilan serta sabar dan tekun dalam mengerjakan segala sesuatu menjadi nilai tambah tersendiri.
Hal ini tentu  saja relevan dalam mencegah praktik-praktik korupsi yang jamak dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 21 Terdapat sejumlah aspek yang dapat dijalankan dalam mengangkat kearifan lokal, yaitu adanya prinsip keterbukaan dan transparansi antar penyelenggara negara dengan masyarakat. Mengimplementasikan prinsip silih 21 Lusiana Rahmatiani, ‘Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’, Civics , 1.1 (2016), 81–88.
asah, silih asuh, silih asih , serta mengkolaborasikan antara kekuatan pikiran, badan, dan batin sebagaimana tercermin dalam pepatah Sunda “ cing caringcing pageuh kancing” dan “ set saringset pageuh iket ” yang menegaskan bahwa tanggung  jawab sebagai penyelenggara  negara yang harus mampu menyelaraskan kekuatan hati, sifat kasih sayang dan kekuatan pikiran yang berjalan selaras dan seimbang, dalam arti mampu untuk berpikir maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai kasih sayang antarsesama.
Silih asih berorientasi pada peningkatan kualitas cara berpikir, mengasah kemampuan untuk mempertajam pikiran dengan ilmu dan pengalaman. Seperti tercermin dalam ungkapan Sunda “ peso mintul mun terus diasah tangtu bakal seukeut”, artinya pisau tumpul kalau terus diasah akan tajam juga. Silih asih mengandung makna bahwa setiap individu harus memiliki empati,
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 123 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
rasa belas kasih, tenggang rasa, simpati terhadap kehidupan sekelilingnya atau memiliki rasa sosial yang tinggi. Seperti tercermin dalam ungkapan Sunda “ kacai kudu saleuwi ka darat kudu selebak” arti utamanya adalah kebersamaan. “ ulah pagiri-giri calik, ulah pagirang-girang tampian ” artinya jangan ada permusuhan di antara manusia, sejatinya dalam kita melakukan suatu pekerjaan akan ada pembagian yang tidak adil dalam hal materi atau uang namun kita harus senantiasa bersikap legowo dan nerimo apa yang telah menjadi hak kita. Selanjutnya silih asuh mengandung makna bahwa kasih sayang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Harus hormat kepada yang lebih tua, harus hormat kepada pimpinan atau atasan.  Kepada sesama rekan harus saling menjaga, kepada yang lebih muda harus mampu mengayomi dan memberi contoh yang baik. Dengan ketiga prinsip
22 Rahmatiani.
23 Djadjas Djasepudin, ‘Korupsi Dalam Sastra Sunda’, 2010 <www.kompasiana.com> [accessed 3 January 2018].
tersebut, maka sudah sepantasnyalah dapat menjadi filter dalam mencegah perilaku menyimpang termasuk korupsi. 22
Selain itu juga, dalam budaya Sunda memiliki peribahasa “hade goreng ku basa” artinya baik buruknya itu ada pada ucapannya. Hal ini merujuk pada perlunya jalinan komunikasi yang baik antara penyelenggara negara dengan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Semua itu harus dibarengi dengan penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menjadi filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan tuntutan perubahan dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Tradisi budaya lokal,  khususnya Sunda mempunyai pesan agar setiap manusia dapat menjadi manusia sejati, yakni manusia yang memiliki ciri dapat bermanfaat bagi kehidupan semua orang. 23
kearifan lokal merupakan tameng dalam mencegah perilaku korup.
Kearifan lokal yang sarat nilai dalam segala aspek kehidupan menjadi suatu keharusan dan urgen  dalam segala aspek kehidupan. Sebagai contoh, kearifan lokal yang menjadi basis pembangunan di Kabupaten Purwakarta berangkat dari Budaya Sunda. Pembangunan yang dilandaskan pada asas karageman (kebersamaan), kerukunan, keadilan serta sabar dan tekun dalam mengerjakan segala sesuatu menjadi nilai tambah tersendiri.
Hal ini tentu  saja relevan dalam mencegah praktik-praktik korupsi yang jamak dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 21
Terdapat sejumlah aspek yang dapat dijalankan dalam mengangkat kearifan lokal, yaitu adanya prinsip keterbukaan dan transparansi antar penyelenggara negara dengan masyarakat.
Mengimplementasikan prinsip silih
21 Lusiana Rahmatiani, ‘Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’, Civics , 1.1 (2016), 81–88.
asah, silih asuh, silih asih , serta mengkolaborasikan antara kekuatan pikiran, badan, dan batin sebagaimana tercermin dalam pepatah Sunda “ cing caringcing pageuh kancing” dan “ set saringset pageuh iket ” yang menegaskan bahwa tanggung  jawab sebagai penyelenggara  negara yang harus mampu menyelaraskan kekuatan hati, sifat kasih sayang dan kekuatan pikiran yang berjalan selaras dan seimbang, dalam arti mampu untuk berpikir maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai kasih sayang antarsesama.
Silih asih berorientasi pada peningkatan kualitas cara berpikir, mengasah kemampuan untuk mempertajam pikiran dengan ilmu dan pengalaman. Seperti tercermin dalam ungkapan Sunda “ peso mintul mun terus diasah tangtu bakal seukeut”, artinya pisau tumpul kalau terus diasah akan tajam juga. Silih asih mengandung makna bahwa setiap individu harus memiliki empati,
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 124 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
pembagian itu. Semua hak itu harus terpenuhi,  agar upacara dimana  aktifitas mambagi jambar itu dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, jambar merupakan suatu keharusan dalam suatu upacara adat Batak Toba. Apalagi, menurut AA. Sitompul, ada dua alasan utama mengapa jambar menjadi sangat penting dalam upacara adat. Pertama, jambar menentukan kedudukan seseorang dalam status sosialnya; dan kedua, dalam pembagian jambar, hak dan kewajiban harus dimanifestasikan sebagai tanda solidaritas kebersamaan (komunitas) dan kegotong- royongan masyarakat adat.
Berdasarkan alasan di atas, jambar
menjadi satu cara untuk menunjukkan kehadiran kelompok. Ketika upacara adat sampai pada pembagian jambar,
saat itulah manifestasi tanda solidaritas kebersamaan itu muncul secara nyata. Sikap sembah kepada hula-hula, boru dan dongan tubu terwujud ketika
bagian mereka diberikan dengan baik dan dalam porsi yang tepat.
Dalam  Kultur Batak terdapat tiga jenis jambar, pertama: jambar juhut (hak untuk mendapat bagian atas hewan sembelihan dalam acara; kedua: jambar hata (hak untuk mendapatkan kesempatan berbicara; ketiga: jambar ulaon (hak untuk mendapat peran dan tugas dalam pekerjaan publik atau komunitas. Dalam pembagian ini, tidak terjadi pemisahan secara rigid karena ketiganya tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan itu menjadi sangat jelas dalam kepribadian  Orang Batak yang dibentuk oleh  aktifitas ini. Dalam kehidupan sehari-hari,  Orang Batak selalu merasa diri bahwa dia memiliki ketiga hak ini: hak berbicara, hak mendapat sumber kehidupan, dan hak untuk mendapat peran dalam masyarakat. Dengan demikian, pendefinisian istilah jambar menjadi proses perwujudan hak, pengakuan atas pribadi yang lain dan peneguhan relasi merupakan definisi yang lebih tepat.
4. Jambar dalam Budaya Batak Toba Ciri utama masyarakat Batak adalah tata adat kemasyarakatannya yang disebut “ Masyarakat Dalihan Natolu ”. Dalihan Natolu jika diartikan secara langsung berupa tungku yang terdiri dari 3 batu (sebagai kaki- kaki penyangga). Ketiga batu menjadi penopang yang memiliki tinggi dan besaran yang sama, sehingga tungku berdiri kokoh sejajar dan seimbang. Inilah yang menjadi dasar filosofi bagi suku Batak Toba sebagai gambaran terhadap kekerabatan di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani adat istiadat. Ada tiga pihak yang termasuk
dalam sistem ini yaitu: hula-hula (kelompok pemberi istri), boru (kelompok penerima istri), dan dongan sabutuha (kelompok yang berasal dari satu perut atau kelompok yang satu marga), dengan raja huta sebagai pemersatu. Semua pihak ini harus ada dalam setiap upacara adat agar adatnya dapat dinyatakan sah. Dan
24 T Nainggolan, Batak Toba: Sejarah Dan Transformasi Religi (Medan: Bina Media Perintis, 2012).
setiap orang yang hadir ke dalam sebuah upacara adat pasti sudah mengetahui posisinya, apakah dia hula-hula, boru atau dongan tubu . Falsafah Batak ini juga yang membentuk relasi ketiga pihak itu, somba marhulahula (bersikap sembah terhadap hula-hula), elek marboru (bersikap membujuk/ mengayomi  pihak  boru), manat mardongan tubu (bersikap hati- hati terhadap teman semarga). Dan, falsafah inilah yang menjiwai aktifitas padalan jambar. 24 Kata jambar merupakan istilah yang sangat penting dalam Budaya Batak. Menurut kamus elektronik Batak-Indonesia, ” Jambar adalah bagian, pembagian yang seorang berhak menerima menurut adat;
marjambar, mendapat bagian, dapat jatah; parjambaran, penjatahan bagian daging binatang sembelihan yang berhak diterima seseorang; manjambari, membagi dalam bagian-bagian, menjatah” Definisi ini menegaskan bahwa adanya hak dan kewajiban merupakan alasan mengapa terjadi
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 125 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
pembagian itu. Semua hak itu harus terpenuhi,  agar upacara dimana  aktifitas mambagi jambar itu dapat berlangsung dengan baik. Dengan demikian, jambar merupakan suatu keharusan dalam suatu upacara adat Batak Toba. Apalagi, menurut AA. Sitompul, ada dua alasan utama mengapa jambar menjadi sangat penting dalam upacara adat. Pertama, jambar menentukan kedudukan seseorang dalam status sosialnya; dan kedua, dalam pembagian jambar, hak dan kewajiban harus dimanifestasikan sebagai tanda solidaritas kebersamaan (komunitas) dan kegotong- royongan masyarakat adat. Berdasarkan alasan di atas, jambar menjadi satu cara untuk menunjukkan kehadiran kelompok. Ketika upacara adat sampai pada pembagian jambar,
saat itulah manifestasi tanda solidaritas kebersamaan itu muncul secara nyata. Sikap sembah kepada hula-hula, boru dan dongan tubu terwujud ketika
bagian mereka diberikan dengan baik dan dalam porsi yang tepat.
Dalam  Kultur Batak terdapat tiga jenis jambar, pertama: jambar juhut (hak untuk mendapat bagian atas hewan sembelihan dalam acara; kedua: jambar hata (hak untuk mendapatkan kesempatan berbicara; ketiga: jambar ulaon (hak untuk mendapat peran dan tugas dalam pekerjaan publik atau komunitas. Dalam pembagian ini, tidak terjadi pemisahan secara rigid karena ketiganya tetap memiliki keterkaitan. Keterkaitan itu menjadi sangat jelas dalam kepribadian  Orang Batak yang dibentuk oleh  aktifitas ini. Dalam kehidupan sehari-hari,  Orang Batak selalu merasa diri bahwa dia memiliki ketiga hak ini: hak berbicara, hak mendapat sumber kehidupan, dan hak untuk mendapat peran dalam masyarakat. Dengan demikian, pendefinisian istilah jambar menjadi proses perwujudan hak, pengakuan atas pribadi yang lain dan peneguhan relasi merupakan definisi yang lebih tepat.

## 4. Jambar dalam Budaya Batak Toba
Ciri utama masyarakat Batak adalah tata adat kemasyarakatannya yang disebut “ Masyarakat Dalihan Natolu ”.
Dalihan Natolu jika diartikan secara langsung berupa tungku yang terdiri dari 3 batu (sebagai kaki- kaki penyangga). Ketiga batu menjadi penopang yang memiliki tinggi dan besaran yang sama, sehingga tungku berdiri kokoh sejajar dan seimbang. Inilah yang menjadi dasar filosofi bagi suku Batak Toba sebagai gambaran terhadap kekerabatan di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalani adat istiadat.
Ada tiga pihak yang termasuk dalam sistem ini yaitu: hula-hula (kelompok pemberi istri), boru (kelompok penerima istri), dan dongan sabutuha (kelompok yang berasal dari satu perut atau kelompok yang satu marga), dengan raja huta sebagai pemersatu. Semua pihak ini harus ada dalam setiap upacara adat agar adatnya dapat dinyatakan sah. Dan
setiap orang yang hadir ke dalam sebuah upacara adat pasti sudah mengetahui posisinya, apakah dia hula-hula, boru atau dongan tubu .
Falsafah Batak ini juga yang membentuk relasi ketiga pihak itu, somba marhulahula (bersikap sembah terhadap hula-hula), elek marboru (bersikap membujuk/ mengayomi  pihak  boru), manat mardongan tubu (bersikap hati- hati terhadap teman semarga). Dan, falsafah inilah yang menjiwai aktifitas padalan jambar. 24
Kata jambar merupakan istilah yang sangat penting dalam Budaya Batak. Menurut kamus elektronik Batak-Indonesia, ” Jambar adalah bagian, pembagian yang seorang berhak menerima menurut adat; marjambar, mendapat bagian, dapat jatah; parjambaran, penjatahan bagian daging binatang sembelihan yang berhak diterima seseorang; manjambari, membagi dalam bagian-bagian, menjatah” Definisi ini menegaskan bahwa adanya hak dan kewajiban merupakan alasan mengapa terjadi
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 126 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
aktifitas ini, terputusnya relasi dan gagalnya upacara adat sangat mungkin terjadi. Sebelum pembagian Jambar, maka semua pihak melakukan musyawarah. Nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan proporsional (sesuai dengan porsinya) yang menjadi jiwa di  dalam melakukan padalan jambar dapat dijadikan suatu pembelajaran, bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, misalnya dalam  hal pengelolaan keuangan negara, seseorang harus dapat mengetahui posisinya. Seorang aparatur adalah orang yang mendapat amanah dalam mengelola uang rakyat.
Uang rakyat sejatinya adalah uang bersama yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum. Amanah ini sudah seharusnya  dijalani dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena sejatinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, baik di dunia dan akhirat. Dengan demikian perilaku menyimpang termasuk korupsi dengan sendirinya dapat diminimalisasi.
Pesan ini kemudian yang akan mejadi spirit baru dalam mencegah perilaku korupsi. 5. Nilai  Siri  dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam Mencegah Korupsi Karakteristik Indonesia sebagai negara berbudaya seharusnya mampu mencegah ancaman perilaku korupsi. Sebab, kebudayaan sejatinya berkembang sebagai landasan moral yang mengajarkan kebaikan. Sementara itu korupsi bukan merupakan sebuah kebaikan apalagi budaya, sehingga jelas bertolak belakang dengan kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang mengajarkan untuk berbuat korup. Manusia yang berpegang teguh terhadap kebudayaan tentu saja tidak akan korupsi. Sebagai bahan perbandingan, Jepang merupakan negara dengan sejarah kebudayaan yang panjang. Betapapun kemajuan teknologi yang terjadi di Jepang,  ternyata tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokalnya. Budaya hara-kiri,
seorang kesatria yang melakukan
M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Dari ketiga jenis jambar di atas, jambar juhut yang lebih relevan dalam menanggapi kebiasan koruptif. Jambar juhut dilakukan dalam upacara Adat Batak yang di dalamnya terdapat penyembelihan hewan. Dalam tata aturan adat Batak yang disebut patik dohot uhum (perintah dan hukum), telah ditentukan dengan jelas bagian-bagian mana saja dari hewan itu yang harus  diberikan kepada masing-masing pihak: hula- hula, boru dan dongan tubu . Misalnya, rungkung ni pinahan (potongan daging bagian leher hewan) harus diberikan kepada pihak boru. Dalam acara pernikahan, aturan pembagian ini kadang kala berbeda di antara satu daerah dengan daerah lain. Karena adanya perbedaan ini, sebelum pelaksanaan upacara, para raja, pihak laki-laki dan pihak perempuan akan bertemu dalam acara mangalap ari. Segala sesuatu yang disepakati dalam pertemuan itu akan dilakukan dalam upacara adat.
25 A Sitompul, Manusia Dan Budaya: Teologi Antropolgi (Jakarta: Percetakan Gunung Mulia, 2013).
Jambar dalam  Budaya Batak Toba menjadi bagian yang sangat penting karena menyimbolkan beberapa pokok penting: relasi antar pihak-pihak suku, eksistensi manusia, status adat serta prinsip keadilan dan kejujuran. Seorang manusia Batak Toba tidak pernah lepas dari semua hal ini karena didasari oleh falsafat Dalihan na Tolu . Bagi Orang Batak, hubungan kekerabatan merupakan relasi yang sangat penting. Bahkan, konsep ini yang mendasari pandangan  Orang Batak terhadap kematian. “Kekeluargaan merupakan nafas hidup kami. Kematian hanya memisahkan hubungan jasmani,  tetapi bukan ikatan keluarga.” Ikatan ini membuat pengakuan terhadap harkat dan martabat serta status adat menjadi hal yang sangat sentral. 25
Ketika upacara padalan jambar dilakukan, semua entitas ini muncul secara langsung dan bersamaan. Ketika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 127 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 127
aktifitas ini, terputusnya relasi dan
gagalnya upacara adat sangat mungkin terjadi. Sebelum pembagian Jambar, maka semua pihak melakukan musyawarah.
Nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan proporsional (sesuai dengan porsinya) yang menjadi jiwa di  dalam melakukan padalan jambar dapat dijadikan suatu pembelajaran, bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, misalnya dalam  hal pengelolaan keuangan negara, seseorang harus dapat mengetahui posisinya. Seorang aparatur adalah orang yang mendapat amanah dalam mengelola uang rakyat. Uang rakyat sejatinya adalah uang bersama yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum. Amanah ini sudah seharusnya  dijalani dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena sejatinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, baik di dunia dan akhirat. Dengan demikian perilaku menyimpang termasuk korupsi dengan sendirinya dapat diminimalisasi.
Pesan ini kemudian yang akan mejadi spirit baru dalam mencegah perilaku korupsi.

## 5. Nilai  Siri  dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam Mencegah Korupsi
Karakteristik Indonesia sebagai negara berbudaya seharusnya mampu mencegah ancaman perilaku korupsi. Sebab, kebudayaan sejatinya berkembang sebagai landasan moral yang mengajarkan kebaikan. Sementara itu korupsi bukan merupakan sebuah kebaikan apalagi budaya, sehingga jelas bertolak belakang dengan kebudayaan. Tidak ada kebudayaan yang mengajarkan untuk berbuat korup. Manusia yang berpegang teguh terhadap kebudayaan tentu saja tidak akan korupsi. Sebagai bahan perbandingan, Jepang merupakan negara dengan sejarah kebudayaan yang panjang. Betapapun kemajuan teknologi yang terjadi di Jepang,  ternyata tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokalnya. Budaya hara-kiri, seorang kesatria yang melakukan
Dari ketiga jenis jambar di atas, jambar juhut yang lebih relevan dalam menanggapi
kebiasan koruptif. Jambar juhut dilakukan dalam upacara Adat Batak yang di dalamnya terdapat penyembelihan hewan. Dalam tata aturan adat Batak yang disebut patik dohot uhum (perintah dan hukum), telah ditentukan dengan jelas bagian-bagian mana saja dari hewan itu yang harus  diberikan kepada masing-masing pihak: hula- hula, boru dan dongan tubu .
Misalnya, rungkung ni pinahan (potongan daging bagian leher hewan) harus diberikan kepada
pihak boru. Dalam acara pernikahan, aturan pembagian ini kadang kala berbeda di antara satu daerah dengan daerah lain. Karena adanya perbedaan ini, sebelum pelaksanaan upacara, para raja, pihak laki-laki dan pihak perempuan akan bertemu dalam acara mangalap ari. Segala sesuatu yang disepakati dalam pertemuan itu akan dilakukan dalam upacara adat.
Jambar dalam  Budaya Batak Toba menjadi bagian yang sangat penting karena menyimbolkan beberapa pokok penting: relasi antar pihak-pihak suku, eksistensi manusia, status adat serta prinsip keadilan dan kejujuran. Seorang manusia Batak Toba tidak pernah lepas dari semua hal ini karena didasari oleh falsafat Dalihan na
Tolu . Bagi Orang Batak, hubungan kekerabatan merupakan relasi yang sangat penting. Bahkan, konsep ini yang mendasari pandangan  Orang Batak terhadap kematian. “Kekeluargaan merupakan nafas hidup kami.
Kematian hanya memisahkan hubungan jasmani,  tetapi bukan ikatan keluarga.” Ikatan ini membuat pengakuan terhadap harkat dan martabat serta status adat menjadi hal yang sangat sentral. 25

## Ketika upacara padalan
jambar dilakukan, semua entitas ini muncul secara langsung dan bersamaan. Ketika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 128 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Secara umum, nilai siri’ ini dimaknai  oleh masyarakat secara luas dengan kata malu. Pendapat umum ini dapat dibenarkan karena empat dari tujuh arti dari kata siri’ memang diartikan sebagai malu. Namun demikian, siri’ tidak dapat diartikan hanya dalam pengertian malu. Siri’ dalam kata Bahasa Belanda yaitu: beschaamd, scroomvallig, verlegen, scaamte, eergevoel, scande, wangunst . Ketujuh kata tersebut diterjemahkan secara berurut dan memiliki  arti: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki. Jika disederhanakan, maka akan didapatkan terjemahan kata siri’ ke dalam empat kata yaitu: malu, harga diri, aib dan dengki. Pengertian kata siri’ yang lebih sederhana lagi menjadi dua hal utama yaitu harga diri dan malu. 27 Orang  Bugis menganggap bahwa seseorang yang tidak memiliki siri’ sama dengan 27 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).
binatang. Binatang yang menjadi perumpamaan bagi seseorang yang tidak memiliki siri’ adalah tikus. Tikus dianggap sebagai binatang yang paling merusak. Tikus menimbulkan kerusakan mulai dari ketika padi masih di sawah, di  gudang penyimpanan sampai setelah padi dimasak menjadi nasi. bukan dalam urusan makanan saja, tikus juga membuat lubang di dinding sehingga memungkinkan binatang-binatang kecil lainnya juga bisa ikut masuk melalui lubang tersebut. Tikus juga membuat lubang kecil untuk masuk ke  dalam peti tempat penyimpanan barang-barang. Semua isinya dirusak oleh tikus dan tak jarang tikus juga meninggalkan kotoran dalam peti tersebut. Begitu mengganggu dan menjijikkannya tikus tersebut sehingga dicatat dalam lontara’ (kumpulan pertuah dan ajaran moral Suku Bugis yang ditulis pada daun lotar dengan tulisan Aksara Bugis) mewakili semua binatang sebagai mahluk yang tidak
kesalahan atau gagal dalam menjalankan misi maka akan melakukan tindakan bunuh diri. Nilai utama harakiri adalah perasaan malu dan pertanggungjawaban etik  untuk sebuah kesalahan atau kegagalan. Saat ini aktualiasi nilai tidak lagi dilakukan dengan bunuh diri tetapi dalam bentuk lain dengan nilai yang sama. Pejabat publik atau penyelenggara negara yang berbuat kesalahan atau  merasa gagal dalam menjalankan pemerintahan secara otomatis akan mengundurkan diri. Disinilah terlihat betapa nilai-nilai budaya lokal  Jepang dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi. 26
Salah satu budaya lokal di
Indonesia yang menjunjung tinggi rasa malu yaitu budaya masyarakat
Suku Bugis  di Sulawesi Selatan.
Masyarakat  Suku Bugis memiliki budaya malu yang dikenal dengan istilah siri’ . Orang Bugis menempatkan siri’ sebagai sesuatu yang  sangat penting,  hingga mati 26 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

## pun dapat menjadi harga yang setimpal untuk mempertahankan
siri’ ini. Banyaknya peristiwa pembunuhan dan perkelahian di Sulawesi Selatan yang dilatarbelakangi oleh siri’ menunjukkan bahwa dalam ukuran tertentu, nilai-nilai Budaya Bugis ini masih tetap ada dalam kehidupan keseharian masyarakat. Disisi lain,
beberapa bulan terakhir  ini kasus korupusi juga menjerat beberapa orang pejabat asal Sulawesi
Selatan. Pada saat beberapa Orang
Bugis  saling bunuh dengan alasan mempertahankan rasa malu,  juga ada beberapa orang pejabat yang dipertanyakan rasa malunya karena telah mencuri uang rakyat. Fenomena ini tentu saja merupakan sebuah antitesa, bahwasanya korupsi bukan merupakan bentuk dari sikap malu, ini kemudian yang menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab dan menjadi perhatian Masyarakat Bugis.
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 129 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Secara umum, nilai siri’ ini dimaknai  oleh masyarakat secara luas dengan kata malu. Pendapat umum ini dapat dibenarkan karena empat dari tujuh arti dari kata siri’ memang diartikan sebagai malu. Namun demikian, siri’ tidak dapat diartikan hanya dalam pengertian malu. Siri’ dalam kata Bahasa Belanda yaitu: beschaamd, scroomvallig, verlegen, scaamte, eergevoel, scande, wangunst .
Ketujuh kata tersebut diterjemahkan secara berurut dan memiliki  arti: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki. Jika disederhanakan, maka akan didapatkan terjemahan kata siri’ ke dalam empat kata yaitu: malu, harga diri, aib dan dengki. Pengertian kata siri’ yang lebih sederhana lagi menjadi dua hal utama yaitu harga diri dan malu. 27
Orang  Bugis menganggap bahwa seseorang yang tidak memiliki siri’ sama dengan
27 A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).
binatang. Binatang yang menjadi perumpamaan bagi seseorang yang tidak memiliki siri’ adalah tikus. Tikus dianggap sebagai binatang yang paling merusak. Tikus menimbulkan kerusakan mulai dari ketika padi masih di sawah, di  gudang penyimpanan sampai setelah padi dimasak menjadi nasi. bukan dalam urusan makanan saja, tikus juga membuat lubang di dinding sehingga memungkinkan binatang-binatang kecil lainnya juga bisa ikut masuk melalui lubang tersebut. Tikus juga membuat lubang kecil untuk masuk ke  dalam peti tempat penyimpanan barang-barang. Semua isinya dirusak oleh tikus dan tak jarang tikus juga meninggalkan kotoran dalam peti tersebut. Begitu mengganggu dan menjijikkannya tikus tersebut sehingga dicatat dalam lontara’ (kumpulan pertuah dan ajaran moral Suku Bugis yang ditulis pada daun lotar dengan tulisan Aksara Bugis) mewakili semua binatang sebagai mahluk yang tidak
kesalahan atau gagal dalam
menjalankan misi maka akan melakukan tindakan bunuh diri.
Nilai utama harakiri adalah perasaan malu dan pertanggungjawaban etik  untuk sebuah kesalahan atau kegagalan.
Saat ini aktualiasi nilai tidak lagi dilakukan dengan bunuh diri tetapi dalam bentuk lain dengan nilai yang sama. Pejabat publik atau penyelenggara negara yang berbuat kesalahan atau  merasa gagal dalam menjalankan pemerintahan secara otomatis akan mengundurkan diri. Disinilah terlihat betapa nilai-nilai budaya lokal  Jepang dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi. 26
Salah satu budaya lokal di Indonesia yang menjunjung tinggi rasa malu yaitu budaya masyarakat Suku Bugis  di Sulawesi Selatan.
Masyarakat  Suku Bugis memiliki budaya malu yang dikenal dengan istilah siri’ . Orang Bugis menempatkan siri’ sebagai sesuatu yang  sangat penting,  hingga mati
26 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).

## pun dapat menjadi harga yang
setimpal untuk mempertahankan siri’ ini. Banyaknya peristiwa pembunuhan dan perkelahian di Sulawesi Selatan yang dilatarbelakangi oleh siri’ menunjukkan bahwa dalam ukuran tertentu, nilai-nilai Budaya Bugis ini masih tetap ada dalam kehidupan keseharian masyarakat. Disisi lain, beberapa bulan terakhir  ini kasus korupusi juga menjerat beberapa orang pejabat asal Sulawesi Selatan. Pada saat beberapa Orang Bugis  saling bunuh dengan alasan mempertahankan rasa malu,  juga ada beberapa orang pejabat yang dipertanyakan rasa malunya karena telah mencuri uang rakyat.
Fenomena ini tentu saja merupakan sebuah antitesa, bahwasanya korupsi bukan merupakan bentuk dari sikap malu, ini kemudian yang menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab dan menjadi perhatian Masyarakat Bugis.
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 130 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
orang yang tidak memiliki harga diri dianggap mayat hidup. 6. Refleksi  Budaya Melayu pada Etika Anti Korupsi
Merefleksikan budaya tidak terlepas dari konsep pandangan hidup dan alam pikiran. Pandangan hidup merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita- citakan, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Mempelajari pandangan hidup suatu suku bangsa sebagai salah satu ragam keanekaragaman pandangan hidup suatu bangsa seperti Indonesia sangatlah penting. Apalagi pandangan hidup Bangsa Indonesia yang berurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa yang beraneka ragam itu, perlu dihayati secara mantap dalam mewujudkan pandangan hidup bangsanya.
Dalam  Adat Istiadat Melayu terdapat dua konsep yang menjadi landasan pemikiran yaitu tradisi tulisan dan lisan, yang mana tradisi tulisan adalah segala bahan berupa naskah yang tertulis yang memuat konsep serta aturan yang mantap dan terintregasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu. Sedangkan tradisi lisan adalah bagian dari kebudayaan yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan dalam bentuk lisan, misalnya cerita rakyat,  ungkapan,  puisi,  syair dan sebagainya.
Orang Melayu adalah mereka yang beragama Islam, Berbahasa Melayu, dan Beradat Istiadat Melayu. Pengkajian terhadap pandangan dan alam pikiran Orang Melayu sebagai suatu suku bangsa dari kesatuan Bangsa Indonesia dimaksudkan untuk memperkaya kepribadian bangsa, dan sekaligus menunjukkan bahwa Budaya Melayu sebagai salah satu puncak budaya bangsa mengandung nilai-
dikaruniai akal dan siri’ . Sebenarnya yang ingin ditekankan pada lontara’ ini adalah manusia yang tidak memiliki siri’ dianalogikan seperti tikus yang rakus dan menjijikkan. Petuah Suku  Bugis yang mengatakan: “ Naia pedde-enngi siri’e nakko mangowai tauwe” (Sesungguhnya yang menghilangkan siri’ adalah kerakusan seseorang), menunjukkan bagaimana kerakusan dapat menghilangkan siri’ dalam diri seseorang sehingga merendahkan dirinya menjadi seperti binatang . Namun di  sisi lain, siri’ juga dapat menjadi motivasi seseorang untuk berbuat baik, berusaha dan bekerja secara bersungguh- sungguh. Untuk menegakkan siri’ , seseorang harus mempunyai nilai- nilai kejujuran, kecerdasan, keteguhan, kepatutan dan kesungguh-sungguhan dalam berusaha. Dalam pekerjaan maritim,  misalnya, nilai siri’ erat
kaitannya dengan nilai kesungguh- sungguhan dalam berusaha.
Seseorang yang bermalas-malasan,
tidak bekerja atau tidak produktif dianggap sebagai orang yang mempermalukan dirinya dan tidak memiliki harga diri, dengan kata lain tidak memiliki siri’ . Ini berarti siri’ dapat menjadi motivasi atau etos kerja. Begitu pula dalam konteks hubungan dengan sesama,
perasaan malu harus timbul pada diri orang yang berbuat curang,
khianat, dan zalim. Sebab, orang yang berbuat curang, khianat dan zalim telah kehilangan nilai-nilai kejujuran dan kepatutannya yang mengakibatkan berkurangnya nilai siri’ dalam dirinya. Inilah kemudian yang akan menjadi tameng seseorang agar terhindar dari perilaku menyimpang termasuk korupsi.  Seseorang yang memiliki budaya malu dalam dirinya secara otomatis maka akan muncul dalam dirinya suatu perasaan bersalah dan malu yang teramat sangat dikarenakan telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan budaya setempat. Bahkan dalam perspektif budaya lain,
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 131 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
orang yang tidak memiliki harga
diri dianggap mayat hidup.

## 6. Refleksi  Budaya Melayu pada Etika Anti Korupsi
Merefleksikan budaya tidak terlepas dari konsep pandangan hidup dan alam pikiran. Pandangan hidup merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita- citakan, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Mempelajari pandangan hidup suatu suku bangsa sebagai salah satu ragam keanekaragaman pandangan hidup suatu bangsa seperti Indonesia sangatlah penting. Apalagi pandangan hidup Bangsa Indonesia yang berurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa yang beraneka ragam itu, perlu dihayati secara mantap dalam mewujudkan pandangan hidup bangsanya.
Dalam  Adat Istiadat Melayu terdapat dua konsep yang menjadi landasan pemikiran yaitu tradisi tulisan dan lisan, yang mana tradisi tulisan adalah segala bahan berupa naskah yang tertulis yang memuat konsep serta aturan yang mantap dan terintregasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu. Sedangkan tradisi lisan adalah bagian dari kebudayaan yang diciptakan, disebarluaskan, dan diwariskan dalam bentuk lisan, misalnya cerita rakyat,  ungkapan,  puisi,  syair dan sebagainya.
Orang Melayu adalah mereka yang beragama Islam, Berbahasa Melayu, dan Beradat Istiadat Melayu. Pengkajian terhadap pandangan dan alam pikiran Orang Melayu sebagai suatu suku bangsa dari kesatuan Bangsa Indonesia dimaksudkan untuk memperkaya kepribadian bangsa, dan sekaligus menunjukkan bahwa Budaya Melayu sebagai salah satu puncak budaya bangsa mengandung nilai-
dikaruniai akal dan siri’ .
Sebenarnya yang ingin ditekankan pada lontara’ ini adalah manusia yang tidak memiliki siri’ dianalogikan seperti tikus yang rakus dan menjijikkan. Petuah Suku  Bugis yang mengatakan:
“ Naia pedde-enngi siri’e nakko mangowai tauwe” (Sesungguhnya yang menghilangkan siri’ adalah kerakusan seseorang), menunjukkan bagaimana kerakusan dapat menghilangkan siri’ dalam diri seseorang sehingga merendahkan dirinya menjadi seperti binatang .
Namun di  sisi lain, siri’ juga dapat menjadi motivasi seseorang untuk berbuat baik, berusaha dan bekerja secara bersungguh- sungguh. Untuk menegakkan siri’ , seseorang harus mempunyai nilai- nilai kejujuran, kecerdasan, keteguhan, kepatutan dan kesungguh-sungguhan dalam berusaha. Dalam pekerjaan maritim,  misalnya, nilai siri’ erat kaitannya dengan nilai kesungguh- sungguhan dalam berusaha.
Seseorang yang bermalas-malasan,
tidak bekerja atau tidak produktif dianggap sebagai orang yang mempermalukan dirinya dan tidak memiliki harga diri, dengan kata lain tidak memiliki siri’ . Ini berarti siri’ dapat menjadi motivasi atau etos kerja. Begitu pula dalam konteks hubungan dengan sesama, perasaan malu harus timbul pada diri orang yang berbuat curang, khianat, dan zalim. Sebab, orang yang berbuat curang, khianat dan zalim telah kehilangan nilai-nilai kejujuran dan kepatutannya yang mengakibatkan berkurangnya nilai siri’ dalam dirinya. Inilah kemudian yang akan menjadi tameng seseorang agar terhindar dari perilaku menyimpang termasuk korupsi.  Seseorang yang memiliki budaya malu dalam dirinya secara otomatis maka akan muncul dalam dirinya suatu perasaan bersalah dan malu yang teramat sangat dikarenakan telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan budaya setempat. Bahkan dalam perspektif budaya lain,
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 132 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Barang siapa mengenal yang empat,
Maka  dia itulah orang yang makrifat; Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegah-Nya tiada mengalah; Barang siapa mengenal diri, telah mengenal Tuhan yang bahari; Barang siapa mengenal akhirat, tahulah dia dunia melarat Inilah kemudian yang dapat dijadikan suatu pegangan dan panutan,  bahwasanya seseorang yang memiliki harga diri, tertanam iman dalam dirinya. Maka dengan sendirinya, ia akan dapat memfilter segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma dan istiadat yang berlaku.  Ini pada akhirnya akan menjadi suatu tameng dalam diri aparatur untuk dapat mencegah perilaku menyimpang, salah satunya adalah
korupsi. Disamping itu juga, kearifan lokal dalam bentuk syair, gurindam dan puisi dapat menjadi suatu pengingat agar dalam mengerjakan suatu perbuatan ada suatu batasan atau norma yang membatasinya, sehingga akan muncul suatu perasaan bersalah jika seseorang melanggar norma yang telah tertulis tersebut. 30
Begitu kayanya khasanah budaya nusantara yang dapat diangkat agar dapat menjadi tameng dalam mencegah perilaku korupsi  merupakan trade mark atau ciri khas dari budaya nusantara yang tidak dimiliki oleh negara lain.  Inilah kekuatan sejati dari kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa ini.  Begitu beragamnya kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai panutan dalam berperilaku dan bertindak menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbudaya dan beretika. 31 30 Setiawan, Irianto and Achsin.
31 Julie E Margaret and Geoffrey Peck, Fraud in Financial Statement (New York: Routledge, 2015). M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
nilai  luhur Pancasila. Dalam mengkaji pandangan hidup dan alam pikiran Orang Melayu dikategorikan dalam bentuk relasi manusia dengan tuhan, manusia dengan lingkungan masyarakat- nya, manusia dengan alam, manusia sebagai pribadi. Dari hasil itu akan dikembalikan kepada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 28 Bagaimana hubungan Budaya
Melayu dalam Budaya Kerja Birokrasi di negara yang kita cintai ini, sudahkah sesuai dengan pandangan dan alam pikiran Orang
Melayu yang kental dengan nilai- nilai yang bernafaskan  Islam dan bersendikan Pancasila.  Memiliki prinsip kerja keras seperti terlihat dalam ungkapan: Biar bersimbah peluh, asal jangan bersimbah kain. Orang Melayu berpandangan pula bahwa manusia yang mempunyai
Marwah (harga diri), akan teguh dalam pendirian, berakhlak mulia,
dan menghindari memakan yang haram, termasuk di dalamnya uang
28 B Santoso, Makna Budaya Masyarakat Melayu (Pekanbaru: UIR Press, 1986).
haram yang didapat dari mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.  Sering terdengar ungkapan “ Ingatlah hidup akan mati, tidak selamanya kita hidup di dunia ini” . Orang Melayu dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari sejak adanya telah mengakui bahwa ada kekuatan di  luar kekuasaan manusia, mereka menyebutnya dengan Iman serta mengakui dan memercayai kekuasaan lebih tinggi yang dikenal dengan Tuhan dan bagi Orang Melayu disebut Allah SWT. 29 Orang Melayu adalah penganut Agama Islam (Muslim) dalam menjalankan kehidupan beragama. Raja Ali Haji sebagai salah  seorang sastrawan dan agamawan bisa dikatakan juga sebagai filsuf menuliskan Gurindam 12 yang syarat makna Ke-Tuhan-an yang dapat dijadikan pedoman, berbunyi antara lain:

## Pasal Pertama
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 133 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 133
Barang siapa mengenal yang
empat,
Maka  dia itulah orang yang makrifat;
Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegah-Nya tiada mengalah;
Barang siapa mengenal diri, telah mengenal Tuhan yang bahari;
Barang siapa mengenal akhirat, tahulah dia dunia melarat Inilah kemudian yang dapat dijadikan suatu pegangan dan panutan,  bahwasanya seseorang yang memiliki harga diri, tertanam iman dalam dirinya. Maka dengan sendirinya, ia akan dapat memfilter segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan norma dan istiadat yang berlaku.  Ini pada akhirnya akan menjadi suatu tameng dalam diri aparatur untuk dapat mencegah perilaku menyimpang, salah satunya adalah
korupsi. Disamping itu juga, kearifan lokal dalam bentuk syair, gurindam dan puisi dapat menjadi suatu pengingat agar dalam mengerjakan suatu perbuatan ada suatu batasan atau norma yang membatasinya, sehingga akan muncul suatu perasaan bersalah jika seseorang melanggar norma yang telah tertulis tersebut. 30
Begitu kayanya khasanah budaya nusantara yang dapat diangkat agar dapat menjadi tameng dalam mencegah perilaku korupsi  merupakan trade mark atau ciri khas dari budaya nusantara yang tidak dimiliki oleh negara lain.  Inilah kekuatan sejati dari kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa ini.  Begitu beragamnya kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai panutan dalam berperilaku dan bertindak menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbudaya dan beretika. 31
30 Setiawan, Irianto and Achsin.
31 Julie E Margaret and Geoffrey Peck, Fraud in Financial Statement (New York: Routledge, 2015).
nilai  luhur Pancasila. Dalam
mengkaji pandangan hidup dan alam pikiran Orang Melayu dikategorikan dalam bentuk relasi manusia dengan tuhan, manusia dengan lingkungan masyarakat- nya, manusia dengan alam, manusia sebagai pribadi. Dari hasil itu akan dikembalikan kepada pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 28
Bagaimana hubungan Budaya Melayu dalam Budaya Kerja Birokrasi di negara yang kita cintai ini, sudahkah sesuai dengan pandangan dan alam pikiran Orang Melayu yang kental dengan nilai- nilai yang bernafaskan  Islam dan bersendikan Pancasila.  Memiliki prinsip kerja keras seperti terlihat dalam ungkapan: Biar bersimbah peluh, asal jangan bersimbah kain.
Orang Melayu berpandangan pula bahwa manusia yang mempunyai Marwah (harga diri), akan teguh dalam pendirian, berakhlak mulia, dan menghindari memakan yang haram, termasuk di dalamnya uang
28 B Santoso, Makna Budaya Masyarakat Melayu (Pekanbaru: UIR Press, 1986).
haram yang didapat dari mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.  Sering terdengar ungkapan “ Ingatlah hidup akan mati, tidak selamanya kita hidup di dunia ini” .

## Orang Melayu dalam
pertumbuhan dan perkembangannya dari sejak adanya telah mengakui bahwa ada kekuatan di  luar kekuasaan manusia, mereka menyebutnya dengan Iman serta mengakui dan memercayai kekuasaan lebih tinggi yang dikenal dengan Tuhan dan bagi Orang Melayu disebut Allah SWT. 29 Orang Melayu adalah penganut Agama Islam (Muslim) dalam menjalankan kehidupan beragama. Raja Ali Haji sebagai salah  seorang sastrawan dan agamawan bisa dikatakan juga sebagai filsuf menuliskan Gurindam 12 yang syarat makna Ke-Tuhan-an yang dapat dijadikan pedoman, berbunyi antara lain:
Pasal Pertama
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17 M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 134 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
kesadarah illahi. Budaya Malu yang terdapat dalam Tradisi Bugis yang disebut kemudian dengan Siri sudah seharusnya  dapat ditransformasikan dalam diri aparatur.  Terakhir mengenai nilai budaya yang terkandung di Suku Melayu, pada dasarnya Masyarakat Melayu  selalu menjunjung tinggi
Marwah atau Harga Diri dalam kesehariannya, sehingga apabila melakukan hal yang menyimpang, maka seseorang tersebut telah kehilangan jati dirinya.  Aparatur Sipil
Negara  rentan akan hal-hal yang
mengarah kepada perilaku menyimpang. Salah satunya perilaku koruptif dalam menjalankan amanah sebagai abdi rakyat. Tindakan menyimpang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai benteng dalam menghadapi godaan korupsi.  Inilah yang tidak dimiliki bangsa lain yang seharusnya dapat menjadi suatu power bagi Indonesia dalam bersaing secara global dengan bangsa lain dan menekan tingginya angka indeks korupsi di negara ini.
Gambar 1 . Kebhinekaan Kearifan Lokal Nusantara

## D. Penutup
Kearifan lokal Bangsa Indonesia dapat dijadikan suatu pedoman dan landasan hidup dalam kehidupan, begitu kayanya negeri ini akan kearifan yang dapat memberikan suatu formulasi dalam bertindak dan berperilaku sehingga dalam melakukan tindak tanduk perilaku keseharian, kearifan tersebut sudah selayaknyalah dijadikan  ideologi  dalam setiap  sendi kehidupan. Ajaran-ajaran dalam tembang Jawa Kinanthi seperti upaya pengendalian diri lewat laku pendisiplinan tubuh dengan
mengurangi makan dan minum merupakan cara dalam mengendalikan diri. Konsep silih asah, silih asih dan silih asuh dalam tradisi Budaya Sunda dapat menjadikan seseorang lebih peka terhadap sesama. Pemaknaan dalam Tradisi Jambar di Masyarakat  Batak juga sarat akan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal,  antara lain bahwa tradisi tersebut menyumbang nilai kebaikan berupa adanya keterlibatan langsung dalam menentukan keputusan, adanya sanksi dalam sebuah kejadian mewakili konsep transparansi dan selanjutnya adalah
Kebhinekaan Kearifan Lokal Budi Pekerti Budaya Malu Marwah
(Harga Diri)
Gotong Royong
Pengendalian Diri Tenggang Rasa Sadar Diri
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 135 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
kesadarah illahi. Budaya Malu yang
terdapat dalam Tradisi Bugis yang disebut kemudian dengan Siri sudah seharusnya  dapat ditransformasikan dalam diri aparatur.  Terakhir mengenai nilai budaya yang terkandung di Suku Melayu, pada dasarnya Masyarakat Melayu  selalu menjunjung tinggi Marwah atau Harga Diri dalam kesehariannya, sehingga apabila melakukan hal yang menyimpang, maka seseorang tersebut telah kehilangan jati dirinya.  Aparatur Sipil Negara  rentan akan hal-hal yang
mengarah kepada perilaku menyimpang. Salah satunya perilaku koruptif dalam menjalankan amanah sebagai abdi rakyat. Tindakan menyimpang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai benteng dalam menghadapi godaan korupsi.  Inilah yang tidak dimiliki bangsa lain yang seharusnya dapat menjadi suatu power bagi Indonesia dalam bersaing secara global dengan bangsa lain dan menekan tingginya angka indeks korupsi di negara ini.
Gambar 1 . Kebhinekaan Kearifan Lokal Nusantara

## D. Penutup

## Kearifan lokal Bangsa Indonesia
dapat dijadikan suatu pedoman dan landasan hidup dalam kehidupan, begitu kayanya negeri ini akan kearifan yang dapat memberikan suatu formulasi dalam bertindak dan berperilaku sehingga dalam melakukan tindak tanduk perilaku keseharian, kearifan tersebut sudah selayaknyalah dijadikan  ideologi  dalam setiap  sendi kehidupan. Ajaran-ajaran dalam tembang Jawa Kinanthi seperti upaya pengendalian diri lewat laku pendisiplinan tubuh dengan
mengurangi makan dan minum merupakan cara dalam mengendalikan diri. Konsep silih asah, silih asih dan silih asuh dalam tradisi Budaya Sunda dapat menjadikan seseorang lebih peka terhadap sesama. Pemaknaan dalam Tradisi Jambar di Masyarakat  Batak juga sarat akan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal,  antara lain bahwa tradisi tersebut menyumbang nilai kebaikan berupa adanya keterlibatan langsung dalam menentukan keputusan, adanya sanksi dalam sebuah kejadian mewakili konsep transparansi dan selanjutnya adalah
Kebhinekaan Kearifan Lokal Budi Pekerti Budaya Malu Marwah (Harga Diri) Gotong Royong Pengendalian Diri Tenggang Rasa Sadar Diri
Ma j al ah H uk um N as i on al N om or 1 T ah un 20 17
M a j a l a h H  u k  u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 136 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8
Jagad, 2010). Susen, and M Franza, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: Gramedia, 1985). Suwardi, MS, Adat Melayu (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI, 1991). B. Artikel Dalam Jurnal Hindriani, Nuning, Imam Hanafi, and Tjahjanulin Domai, ‘Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah ( Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun )’, 15 (2012), 1–9. Irianto, Gugus, Made Sudarma, Unti Ludigdo, N Nurlita, and A Rofiq, ‘Integrity, Compensation Systems, Unethical Behaviour, and Tendency of Fraud: An Empirical Study’, Global Conference on Business and Social Sciences , 2 (2015). Irwandra, ‘Metafisika Akhlak: Dasar-Dasar Akhlak Dalam Islam’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 39 (2014). ———, ‘Relasi Tuhan- Manusia :  Pendekatan  Antropologi  Metafisik  Terhadap Gurindam Duabelas Karya Raja Ali Haji’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 38 (2013), 25–36. Ismansyah, and Purwantoro Agung Sulistyo, ‘Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya’, Jurnal Demokrasi , IX (2010), 43–60. Mahfud, Moh, ‘Islam, Lingkungan Budaya, Dan Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia’, KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 24 (2016), 1–14. Mulawarman,  ‘Integrasi  Paradigma  Akuntansi:  Refleksi  Atas  Pendekatan  Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1 (2010), 155–71. Setiawan, Achdiar Redy, Gugus Irianto, and M Achsin, ‘System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4 (2013), 85–100. Thamrin, Husni, ‘Enkulturasi Dalam Kebudayaan Melayu’, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , 14 (2015), 99–151. C. Internet Djasepudin, Djadjas, ‘Korupsi Dalam Sastra Sunda’, 2010 <www.kompasiana.com> [accessed 3 January 2018]. M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8 136

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Althusser, L, Lenin and Philosophy and Other Essays , Monthly Review Press (New York, 2001). Diniastri, Ellysa, Korupsi, Whistleblowing Dan Etika Organisasi (Universitas Brawijaya, 2010). Irianto, Gugus, Zaki Baridwan, H Adam, and L Haris, ‘Konstruksi Model Pencegahan Fraud’, Research Project , 2015. Irianto, Gugus, N Nurlita, and Yuki Firmanto, ‘Teknologi, Tendensi Fraud, Dan Fraud Star’, Research Project , 2015. Junus, Hasan, Raja Ali Haji : Budayawan Di Gerbang Abad XX (Pekanbaru: Unri Press, 2002). Klitgaard, R, Membansmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor, 1998). Levinas, E, Responsibility for the Others in Ethics and Infinity. (England: Duquesne University Press, 1985). Margaret, Julie E, and Geoffrey Peck, Fraud in Financial Statement (New York: Routledge, 2015). Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995). Nainggolan, T, Batak Toba: Sejarah Dan Transformasi Religi (Medan: Bina Media Perintis, 2012). Rahim, A. Rahman, Nilai-Nilai Utama  Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011). Rahmatiani, Lusiana, ‘Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’, Civics , 1 (2016), 81–88. Santoso, B, Makna Budaya Masyarakat Melayu (Pekanbaru: UIR Press, 1986). Sitompul, A, Manusia Dan Budaya: Teologi Antropolgi (Jakarta: Percetakan Gunung Mulia, 2013). Sondang, M, Ngelmu Urip: Bawarsa Kawruh Kejawen (Semarang: Yayasan Sekar
M a j a l a h   H u k u m  N a s i o n a l N o m o r 1 T a h u n 2 0 1 7
M a j a l a h H u k u m N a s i o n a l N o m o r 2 T a h u n 2 0 1 8 137 M a j a l a h   H u k u m   N a s i o n a l   N o m o r   2   T a h u n   2 0 1 8

## Jagad, 2010).
Susen, and M Franza, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: Gramedia, 1985).
Suwardi, MS, Adat Melayu (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI, 1991).

## B. Artikel Dalam Jurnal
Hindriani, Nuning, Imam Hanafi, and Tjahjanulin Domai, ‘Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Di Daerah ( Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun )’, 15 (2012), 1–9.
Irianto, Gugus, Made Sudarma, Unti Ludigdo, N Nurlita, and A Rofiq, ‘Integrity, Compensation Systems, Unethical Behaviour, and Tendency of Fraud: An Empirical Study’, Global Conference on Business and Social Sciences , 2 (2015).
Irwandra, ‘Metafisika Akhlak: Dasar-Dasar Akhlak Dalam Islam’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 39 (2014).
———, ‘Relasi Tuhan- Manusia :  Pendekatan  Antropologi  Metafisik  Terhadap Gurindam Duabelas Karya Raja Ali Haji’, Jurnal Pemikiran Islam: An-Nida , 38 (2013), 25–36.
Ismansyah, and Purwantoro Agung Sulistyo, ‘Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya’, Jurnal Demokrasi , IX (2010), 43–60.
Mahfud, Moh, ‘Islam, Lingkungan Budaya, Dan Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia’, KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman , 24 (2016), 1–14.
Mulawarman,  ‘Integrasi  Paradigma  Akuntansi:  Refleksi  Atas  Pendekatan  Sosiologi Dalam Ilmu Akuntansi’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 1 (2010), 155–71.
Setiawan, Achdiar Redy, Gugus Irianto, and M Achsin, ‘System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 4 (2013), 85–100.
Thamrin, Husni, ‘Enkulturasi Dalam Kebudayaan Melayu’, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , 14 (2015), 99–151.

## C. Internet
Djasepudin, Djadjas, ‘Korupsi Dalam Sastra Sunda’, 2010 <www.kompasiana.com> [accessed 3 January 2018].

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Althusser, L, Lenin and Philosophy and Other Essays , Monthly Review Press (New York,
2001).
Diniastri, Ellysa, Korupsi, Whistleblowing Dan Etika Organisasi (Universitas Brawijaya,
2010).
Irianto, Gugus, Zaki Baridwan, H Adam, and L Haris, ‘Konstruksi Model Pencegahan Fraud’, Research Project , 2015.
Irianto, Gugus, N Nurlita, and Yuki Firmanto, ‘Teknologi, Tendensi Fraud, Dan Fraud Star’, Research Project , 2015.
Junus, Hasan, Raja Ali Haji : Budayawan Di Gerbang Abad XX (Pekanbaru: Unri Press, 2002).
Klitgaard, R, Membansmi Korupsi (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).
Levinas, E, Responsibility for the Others in Ethics and Infinity. (England: Duquesne University Press, 1985).
Margaret, Julie E, and Geoffrey Peck, Fraud in Financial Statement (New York: Routledge, 2015).
Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995).
Nainggolan, T, Batak Toba: Sejarah Dan Transformasi Religi (Medan: Bina Media Perintis, 2012).
Rahim, A. Rahman, Nilai-Nilai Utama  Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011).
Rahmatiani, Lusiana, ‘Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)’, Civics , 1 (2016), 81–88.
Santoso, B, Makna Budaya Masyarakat Melayu (Pekanbaru: UIR Press, 1986).
Sitompul, A, Manusia Dan Budaya: Teologi Antropolgi (Jakarta: Percetakan Gunung Mulia, 2013).
Sondang, M, Ngelmu Urip: Bawarsa Kawruh Kejawen (Semarang: Yayasan Sekar