## DAKWATUNA
p-ISSN: 2443-0617 e-ISSN: 2686-1100

## UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Atikah Mardhiya Rohmy Universitas Merdeka Malang Email: atikahrochmy@gmail.com
Teguh Suratman Universitas Merdeka Malang Email: teguhunmer@gmail.com
Arini Indah Nihayaty Universitas Airlangga, Surabaya Email: arini.indah.nihayaty-2018@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The industrial revolution 4.0 has an impact on the development of law, government, and social justice. The era of globalization 4.0 causes changes in almost all sectors of human life, especially the economic and technological sectors. The Information and Electronic Transaction  Law,  abbreviated  as  UU  ITE,  must  be  able  to  protect  various legal interests to protect freedom of speech, express opinions orally and in writing. In addition, it is related to legal interests to protect the freedom of communication and obtain information as rights that are constitutional rights of citizens. The development of information and communication technology requires the government to make UU ITE. This article discusses the implementation of criminal law enforcement through UU ITE, which makes the digital world the target for applying these regulations. UU ITE must  be  able  to  bring  enthusiasm  to  keep  Indonesia's  digital  space  clean,  healthy, ethical and productive. In a criminal case with a restorative justice paradigm, the judge does not only decide based on the law alone, but also considers justice for all parties (victims, perpetrators of crimes, and the community). Court decisions should provide justice, benefit, and legal certainty, and contain philosophical, juridical and sociological foundations so that they are systematic and comprehensive.
Keywords: Criminal Law, Information and Communication Technology, UU ITE

## Abstrak
Revolusi  industri  4.0  berdampak  pada  perkembangan  hukum,  pemerintahan, dan  keadilan  sosial.  Era  globalisasi  4.0  menyebabkan  terjadinya  perubahan hampir di semua sektor kehidupan manusia, terlebih lagi sektor ekonomi dan teknologi. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE, harus  dapat  melindungi  berbagai  kepentingan  hukum  untuk  melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu,  terkait  kepentingan  hukum  untuk  melindungi  kebebasan  berkomunikasi dan  memperoleh  informasi  sebagai  hak  yang  bersifat  hak  konstitusional
(Constitutional Rights) warga negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi  mengharuskan  pemerintah  membuat  UU  ITE  tersebut.  Artikel  ini membahas  implementasi  penegakkan  hukum  pidana  melalui  UU  ITE,  yang menjadikan dunia digital sebagai sasaran pengaplikasian regulasi tersebut. UU ITE, harus  dapat  membawa  semangat  untuk  menjaga ruang  digital  Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan produktif. Dalam suatu perkara pidana dengan paradigma  keadilan  restoratif,  hakim  tidak  hanya  memutus  berdasarkan undang-undang  semata,  akan  tetapi  juga  mempertimbangkan  keadilan  bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Putusan pengadilan hendaknya  memberikan  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum,  serta memuat  landasan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  sehingga  sistematik  dan komprehensif.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Teknologi Informasi dan Komunikasi, UU ITE

## PENDAHULUAN
Tingkat  Revolusi  industri  4.0  berdampak  pada  perkembangan  hukum, pemerintahan, dan keadilan sosial. Era globalisasi 4.0 menyebabkan terjadinya perubahan  hampir  di  semua  sektor  kehidupan  manusia,  terlebih  lagi  sektor ekonomi dan teknologi. 1 Gambaran tentang revolusi industri yang dikemukakan Klaus  Scwhab  dalam  forum  di Annual  Meeting  of  The  World  Economic  Forum tahun 2016,
“ The  fourth  industrial  revolution  is technological  revolution , that  is blurring  the  lines  between  the  physical , digital , and  biological  spheres .” Bahwa  globalisasi  mengaburkan  batas  negara,  revolusi  industri  kali  ini mengaburkan batasan antara dunia fisik, digital dan biologi. 2
Suatu  keniscayaan  bagi  Indonesia  saat  ini  bertransformasi  ke  ruang digital.  Sehingga  di  era transfomasi  digital,  terlebih lagi  pada  masa  pandemic Covid-19  ini,  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  Oleh  karena  itu
1 Jaja Ahmad Jayus, “Pembangunan Hukum dan Keadilan Harus  Sesuai di Era Revolusi Industri 4.0” saat menyampaikan keynote speech dalam “The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS) ”, diselenggarakan  Fakultas Hukum  Universitas Jenderal  Soedirman, pada tanggal 3 – 4 November 2020.
2 Technical Education and Skills Development Authority. 2016. Technological Change is Coming: The Fourth Industrial Revolution.
dibutuhkan payung hukum yang memadai, guna menjaga dan mengawal ruang digital  digunakan  dan  dimanfaatkan  untuk  hal-hal  yang  yang  aman,  bersih, kondusif,  produktif  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Di  sisi  yang  lain  harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat.
Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  disingkat  UU  ITE, harus  dapat  melindungi  berbagai  kepentingan  hukum  untuk  melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu,  terkait  kepentingan  hukum  untuk  melindungi  kebebasan  berkomunikasi dan  memperoleh  informasi  sebagai  hak  yang  bersifat  hak  konstitusional ( Constitutional  Rights )  warga  negara  sebagaimana  ditentukan  Pasal  28F  UUD NRI  1945,  dan  hak  dasar basic  rights akan  perlindungan  terhadap  harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 3
Kepentingan  hukum  tersebut  haruslah  tunduk  pada  pengaturan  dan pembatasan oleh hukum karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya  dan  dalam  pelaksanaan  hak  dan  kekuasaannya  setiap  orang hanya  dapat  dibatasi  oleh  hukum  yang  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditentukan Pasal 28J UUD NRI 1945. 4
Pembahasan UU ITE ini menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai  tindakan  melawan  hukum  serta  pelanggaran-pelanggaran  tindak pidana  teknologi  informasi  ( Cyber  Crime ).  Isu  krusialnya  terkait  pasal-pasal penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik menurut  KUHP,  UU  ITE,  dan pengaturannya dalam RUU KUHP. 5
3 Eddy Hiariej dalam Diskusi Publik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yogyakarta, Kamis, 18 Maret 2021, detikNews 11:33 WIB.
4 Ibid.,
5 Ibid.,
Ruang  digital  merupakan  ruang  masyarakat  yang  hampir  semua aktivitasnya  seperti  aktivitas  di  ruang  fisik.    Masyarakat  kita  telah bertransformasi  dari phyical space ke digital space , karenanya  payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital. Di samping UU ITE, undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital  kita  bermanfaat  bagi  kepentingan  masyarakat,  dan  dapat  menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.
UU  ITE  dilahirkan  pada  Tahun  2008,  kemudian  diubah  secara  terbatas pada  Tahun  2016,  dengan  cakupan  undang- undang  ini  yang  sifatnya  “sapu jagad”  ( one  for  all )  yang  mengatur  semua  hal  yang  terkait  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi,  sejumlah  materinya  belum  mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Akibat format  dan  model  pengaturan  yang  demikian,  rumusan  pengaturan  yang disediakan  oleh  tiap  pasalnya  menjadi  tidak  mendetail  dan  mendalam,  yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya.
Dalam revisi UU ITE pada Tahun 2016 yang lalu, ditegaskan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Ada istilah "menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain", tetapi faktanya, masyarakat seolah diberangus dengan  norma-norma  di  dalam  UU  ITE  tersebut.  Dengan  kata  lain,  revisi tersebut tidak mengubah secara esensial persoalan yang ada di dalam UU ITE. Persoalan  sesungguhnya  ada  pada  masalah  "kriminalisasi"  dan  "interpretasi norma". Pasal-pasal karet dan bermasalah serta multitafsir dalam UU ITE, telah memakan  banyak  korban.  Namun  dengan  membuat  sebuah  pedoman interpretasi  terhadap  UU  ITE  bukanlah  langkah  yang  tepat  untuk  mengatasi permasalahan tersebut. 6
6 LBH  Pers,  SAFEnet,  ICJR,  IJRS,  YLBHI,  Greenpeace,  KontraS,  ELSAM,  LBH  M https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam-

## PEMBAHASAN
Pengertian Undang-Undang ITE
Information  technology atau  Teknologi  informasi  adalah  istilah  umum untuk  teknologi  digital  yang  membantu  manusia  dalam  membuat, mengomunikasikan, menyimpan, mengubah dan/atau menyebarkan informasi. Dalam  perkembangannya  teknologi  informasi  dan  komunikasi  menyebabkan perubahan dalam semua aspek, antara lain; aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung secara cepat. Pemanfaatan Teknologi digital, telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, terutama pasa masa pandemic Covid-19 yang nyaris semua kegiatan fisik telah berganti ke digital.
Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya,  banyak  hal  buruk  yang  dapat  terjadi  melalui  teknologi  informasi. Oleh  karena  itu,  pemerintah  merasa  bahwa  teknologi  informasi  tidak  hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum.
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi  internet,  menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Cyber Crime atau kejahatan melalui jaringan  Internet.  Adapun  pengertian Cyber  Law adalah  aspek  hukum  yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law , yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan  dan  memanfaatkan  teknologi  internet/elektronik  yang  dimulai pada saat  mulai  “online”  dan  memasuki  dunia cyber atau  maya.  Pada negara yang  telah  maju  dalam  penggunaan  internet/elektronik  sebagai  alat  untuk memfasilitasi  setiap  aspek  kehidupan  mereka,  perkembangan  hukum  dunia maya sudah sangat maju.
rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi-terhadap-uu-ite/masyarakat,  Imparsial, AJI Indonesia, diakses pada 18/02/2021.
Adapun  yang  merupakan  ruang  lingkup Cyber  Law ada  beberapa  hal, antara  lain: Hate  Speech (penistaan,  penghinaan,  fitnah), Trademark (hak merek), Defamation (pencemaran  nama  baik), Copyright (hak  cipta), Privacy (kenyamanan  pribadi), Duty  Care (kehati-hatian), Criminal  Liability (kejahatan menggunakan  IT), Hacking , Viruses , Illegal  Access ,  (penyerangan  terhadap komputer  lain), Regulation  Internet  Resource (pengaturan  sumber  daya internet), Procedural  Issues (yuridiksi,  pembuktian,  penyelidikan,  dll.),
Pornography , Robbery (pencurian lewat internet), Electronic Contract (transaksi elektronik), E-Commerce,  E-Government (pemanfaatan  internet  dalam keseharian) dan Consumer Protection (perlindungan konsumen).
Adapun  tujuan  dari cyber  law adalah  yang  berkaitan  dengan  upaya penanganan  tindak  pidana  maupun  pencegahan  tindak  pidana. Cyber  Law menjadi  dasar  hukum  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan- kejahatan dengan sarana teknologi digital, termasuk kejahatan pencucian uang dan  kejahatan  terorisme.  Intinya Cyber  Law diperlukan  untuk  menanggulangi kejahatan Cyber . Munculnya beberapa kasus Cyber Crime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.
Instrumen  hukum  yang  mengatur  teknologi  informasi  adalah  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjadi cyber law pertama di Indonesia.  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  merupakan undang-undang  yang  mengatur  tentang  Informasi  Elektronik  dan  Transaksi Elektronik.  Informasi  Elektronik  diartikan  sebagai  satu  atau  sekumpulan  data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail/e-mail), telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  Komputer,  jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

## Politik Hukum
Lahirnya  suatu  undang-undang  dapat  dilihat  pada  politik  hukum  yang tercantum dalam konsideransnya. Salah satu pertimbangan sosiologis lahirnya UU  ITE  yaitu  mendukung  pengembangan  teknologi  informasi  melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatannya dilakukan secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaan  dengan  memperhatikan  nilai- nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. UU ITE ini adalah produk legislasi  yang  sangat  dibutuhkan  dan  menjadi  pionir  yang  meletakan  dasar pengetahuan  dibidang  pemamfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik.
Konsiderans  menunjukkan  bahwa  lahirnya  UU  ITE  ini  sebagai  upaya pencegahan  dari  pengembangan  teknologi  informasi  yang  dilakukan  dengan cara-cara yang tidak aman dan merugikan orang lain. Point pentingnya terdapat dalam nilai-nilai agama dan sosial-budaya dalam masyarakat. Tetapi, penegakan hukum in concreto -nya jauh dari harapan politik hukum.
Landasan  dasar  bagi  hukum  positif,  terutama  pada  negara  yang menganut  sistem civil  law ,  asas  legalitas  pun  menjadi  buah  dari  konsep kepastian  hukum  ini,  Kepastian  hukum  selaras  dengan  pelaksanaan  tata kehidupan  yang  dalam  implementasinya  jelas,  teratur,  konsisten,  dan konsekuen  dan  tidak  tergoyahkan  oleh  keadaan-keadaan  yang  sifatnya subyektif  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  sedangkan  pada  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini kerap malah berlaku sebaliknya. Ambiguitas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memenuhi unsur kepastian hukum.
Kemanfaatan  hukum,  merupakan  nilai  dasar  dalam  hukum  yang  pada sejarahnya  sudah  menjadi  suatu  mahzab  yang  banyak  diikuti  yaitu utilitarianisme.  Salah  satu  tokohnya  adalah  Jeremy  Bentham,  ia  berpendapat bahwa  hukum  hanya  dapat  disebut  hukum  apabila  telah  memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya pada sebanyak-banyaknya orang.
Jika mengambil perspektif utilitarianisme kemanfaatan berkaitan secara kausalitas dengan kebahagiaan, namun untuk mencapai kebahagiaan tersebut ada  empat  tujuan  yang  harus  dipenuhi  yaitu:  penghidupan  ( subsistence ), kelimpahan  ( abundance ),  keamanan  ( security ),  dan  kesetaraan  ( equality ) terlebih  hukum  pada  zaman  modern  ini  tidak  relevan  jika  hukum  masih menggunakan  teori  retributif,  karena  pada  zaman  modern  ini  hukum  sudah menggunakan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ).
UU ITE telah tujuh kali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang  terkait  kebebasan  berekspresi  selalu  ditolak.  Hanya  sekali  saja  gugatan terhadap  pasal  penyadapan  dikabulkan  pada  tahun  2010.  MK  selalu  menolak gugatan  yang  dilayangkan  terkait  UU  ITE  karena  mereka  masih  percaya pentingnya  UU  ini.  Mereka  berpikir  “kalau  tidak  ada  pasal  ini  orang  bebas menghina orang lain”.
Dalam revisi UU ITE pada 2016 juga ditegaskan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil.  Ada  istilah  "menjamin  penghormatan dan  hak kebebasan orang lain". Dengan kata lain, revisi tersebut tidak mengubah secara esensial persoalan yang ada di dalam UU ITE. Inti persoalan sesungguhnya ada pada masalah " interpretasi norma dan kriminalisasi "
Kriminalisasi termasuk dalam salah satu persoalan pokok hukum pidana. Mengandung pengertian bahwa dalam merumuskan suatu perbuatan menjadi tindak  pidana  haruslah  hati-hati,  tidak  bisa  dengan  cara  sembarangan.  Pada kebijakan  formulasi  ketentuan  pidana  dalam  UU  ITE,  dengan  merumuskan kembali  tindak  pidana  konvensional  di  dalamnya  menimbulkan  persoalan.
Rumusan  delik  yang  paling  menonjol  yaitu  pada  tindak  pidana  pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai- nilai  HAM/kemanusiaan),  karena  "menyerang/merendahkan  martabat kemanusiaan"  (menyerang  nilai  universal);  oleh  karena  itu,  secara  teoritik dipandang sebagai rechtsdelict , intrinsically wrong , mala per se dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara.
Ketika  terdapat  permasalahan  pada  kebijakan in  abstracto suatu  UU, maka  dapat  berpotensi  kebijakan in  concreto juga  bermasalah.  Keadaan tersebut terbukti dalam UU ITE telah banyak memakan korban. Banyak orang yang  seharusnya  tidak  tepat  untuk  dipenjara,  akhirnya  harus  mendekap  di penjara.
Pemerintah  mencanangkan  untuk  melakukan  revisi.  Tetapi,  ada  juga yang  mengusulkan  adanya  pedoman  interpretasi.  Artinya,  ada  permasalahan hukum  terkait  rumusan  delik  dalam  UU  ITE  yang  lahir  dari  tindak  pidana konvensional.  Padahal,  rumusan  delik  dalam  tindak  pidana  konvensionalnya yang  ada  di  dalam  KUHP  (perbuatan-perbuatan  tersebut  tertuang  mulai  dari Pasal 310, 311 dan 316 KUHP, 207 dan 208 KUHP hingga Pasal 154-156 KUHP dan Pasal 160-161 KUHP), dapat dikatakan baik-baik saja, dan tidak ada persoalan. Hal inilah yang membingungkan dan sangat aneh.
Salah  satunya  pada  pasal  terkait  penghinaan  dan  pencemaran  nama baik, yaitu Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik”.  Bahwa perbuatan-perbuatan  yang  tergolong  sebagai  penghinaan  dan  pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dimuat secara rinci dan
jelas sehingga banyak penerapan pasal tersebut dinilai tidak tepat dan tekesan "semaunya". 7
Pada  UU  ITE  pembuat  Undang-Undang  memang  memasukkan  pasal pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 310 sampai dengan pasal 321 yang berisi pencemaran nama baik ada enam bentuk penghinaan ke dalam satu keranjang yaitu pasal 27 dan pasal 28, di UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Delik di dalam KUHP sama, hanya medianya berbeda di dunia nyata dan dunia maya, dalam konteks UU ITE untuk membuktikan unsur menyebarluaskan sangat mudah dibadingkan dengan dunia nyata. Penafsiran menyebarluaskan  atau  diketahui  banyak  orang  dengan  cara  manual  dengan medsos sehingga sangat mudah untuk membuktikan. 8
Setidaknya,  ada  dua  indikator  yang  berpotensi  menimbulkan  masalah pada  rumusan  delik  itu.  Pertama,  mencantumkan  unsur  delik  penghinaan dan/atau  pencemaran  nama  baik  dalam  satu  pasal.  Menyangkut  pada  tindak pidana  penghinaan  seperti  apa  yang  diatur  di  dalam  UU  ITE  ini.  Mengingat, bahwa penghinaan merupakan judul salah satu Bab di dalam KUHP. Artinya, ada beberapa  tindak  pidana  yang  termasuk  dalam  tindak  pidana  penghinaan. Kedua,  ancaman  sanksi  dari  tindak  pidana  konvensional.  Menyangkut  sistem sanksinya. Di dalam UU ITE menggunakan rumusan sanksi kumulatif-alternatif, yakni pidana penjara dan/atau denda. Persoalannya yaitu pada ratio legis dari ancaman  sanksi  9  (sembilan)  bulan  di  dalam  KUHP  naik  menjadi  4  (empat) tahun.
Beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber, dan juga Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum,
7 https://yoursay.suara.com/news/2021/01/11/185052/meninjau-uu-ite-dengan-teori- gustav-radbruch-langgar-tiga-nilai-hukum?page=all, 11 Januari 2021 | 18:50 WIB.
8 https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna- medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus, Minggu, 01 November 2020 / 17:25 WIB.
dimana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir).
Polemik yang ditimbulkan oleh UU ITE kembali terjadi. Perlu diketahui bahwa UU ITE sudah pernah mengalami revisi, yaitu pada tahun 2016 dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Apabila  revisi  ini  diberlakukan kembali, maka UU ITE akan direvisi kedua kalinya.
Terkait implementasi UU ITE, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya  Berietika  untuk  Mewujudkan  Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih, Sehat, dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021. Melalui SE tersebut, penyidik harus  memiliki  prinsip  bahwa  hukum  pidana  menjadi  upaya  terakhir  dalam penanganan  perkara  UU  ITE.  Penyidik  diminta  mengedepankan  pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum. 9
Kapolri juga telah menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021  yang  berisi  tentang  pedoman  penanganan  perkara tindak  pidana  kejahatan  siber  yang  menggunakan  UU  ITE.  Surat  Telegram bernomor ST/339/II/RES.1.1.1/2021   tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudukan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, berisi klasifikasikan  perkara  penanganan  UU  ITE  yang  bisa  diselesaikan  dengan restorative justice dan mana yang tidak beserta rujukan pasal-pasalnya. Kasus yang  dapat  diselesaikan  dengan restorative  justice ,  yaitu  pencemaran  nama baik,  fitnah,  atau  penghinaan.  Hal  ini  tidak  berlaku  untuk  tindak  pidana  yang berpotensi memecah belah bangsa. Ada syarat yang harus dipatuhi mengenai pelaporan, bahwa pelapor harus merupakan korban secara langsung, dan tidak bisa diwakilkan. 10
9 https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/514132/kaji-ulang-uu-ite-dengan- pendekatan-keadilan-restoratif# , Minggu, 28 Februari 2021 | 21:34 WIB
10 Ibid.,
Dalam  hal  ini  kepolisian  akan  lebih  selektif  memproses  pengaduan pelanggaran  UU  ITE. SE  dan  Surat  Telegram  Kapolri  itu berlaku  untuk semua penanganan perkara baik yang sudah dalam proses maupun yang baru masuk. Dalam merumuskan kesepakatan baru tersebut, mencakup dua aspek. Pertama , kriteria  implementasi.  Misalnya,  kriteria  sebuah  pasal  agar  dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara adil. Kedua , menelaah kemungkinan dilakukannya revisi UU ITE.

## Urgensi Revisi UU ITE dan Implementasi UU ITE
Cyber Law penting untuk diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Menurut pihak yang pro  terhadap Cyber  Law ,  sudah  saatnya  Indonesia  memiliki Cyber  Law , disebabkan  oleh  perkembangan  zaman  serta  mengingat  hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Akan tetapi Cyber Law (UU ITE) kerap kali menuai problematika dan dianggap multitafsir serta menimbulkan kegaduhan pada masyarakat. Banyak kritik serta laporan  dari  berbagai  lapisan  masyarakat  atas  undang-undang  tersebut. Adapun alasan mengapa Cyber Law harus direvisi, antara lain sebagai berikut:
Menurut pakar hukum Bagir Manan, menilai merelaksasi penerapan UU ITE oleh  aparat  penegak  hukum  menjadi  kebutuhan  sambil  menunggu  hasil  Tim Kajian bentukan  pemerintah soal  kepastian  revisi  UU  ITE. Perlu  ada relaksasi, pengendoran  unsur-unsur  yang  bersifat dwingend  recht .  Terdapat  beberapa alasan untuk merelaksasi penerapan UU ITE, antara lain : 11
(1) Di Negara Belanda, pernah terjadi pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) secara menyeluruh. Dalam praktiknya terjadi masa  peralihan  5  tahun  ke  depan.  Dengan  begitu,  KUHPer  yang  lama pun  masih  berlaku.  Tapi, Hoge  Raad (Mahkamah  Agung)  di  Belanda
11 Bagir  Manan,  Diskusi  Publik  UU  ITE:  Penghinaan/Pencemaran  Nama  Baik  Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021).
dalam keputusannya malah menetapkan pemberlakuan UU yang belum ditetapkan  efektif.  Alasan hoge  raad, bagaimanapun  juga  UU  ini  yang akan  berlaku.  Kalau  kita  analogikan,  meskipun  UU  ITE  masih  berlaku, mungkin bisa direlaksasi penerapannya sesuai harapan publik.
(2) Dalam  prinsip  hukum,  wacana  merevisi  UU  ITE  beberapa  waktu  lalu melahirkan legitimate  expectation atau  harapan  yang  sah  yakni  semua tindakan yang bertentangan dengan legitimate expectation dikategorikan sebagai tindakan adiministratif.
(3) UU  ITE  berkaitan  erat  dengan  prinsip-prinsip  dasar  bernegara.  Sebab, informasi berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat, menyampaikan ide gagasan, hak berkonstitusi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan tiang-tiang hukum dalam negara demokrasi yang semuanya dijamin UUD 1945. Meski kebebasan tidak absolut, tetapi harus berhati- hati dalam penerapan UU ITE ini.
(4) Mengedepankan  unsur  sifat  mengatur  dari  UU  ITE  (ketimbang  unsur memaksa).  Pembentuk  UU  paham  betul  unsur-unsur  represif  dapat mengganggu kebebasan berpendapat dan berekspresi.
(5) Keputusan  Kapolri  menerbitkan  surat  edaran  yang  menggeser  proses pelaksanaan  pidana  UU  ITE  menjadi restorative  justice. Menurutnya dalam  peristiwa  pidana  memang  dikenal  upaya  perdamaian  (antara korban  dan  pelaku). Restorative  justice memiliki  dasar  kuat  bagi kehidupan  masyarakat  kita.  Artinya,  mempunyai  dasar  aspek  kultural dan sosiologis yang kuat.
Dalam rumusan Pasal 27-29 UU ITE tidak memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana. Pasalnya dalam rancangan awal UU ITE, ketentuan larangan  hanya  mengatur  secara  spesifik  terhadap  kejahatan  komputer, pornografi/porno  aksi,  dan  perjudian.  Sementara  ketentuan  larangan  lain (pidana konvensional dalam KUHP ) baru mengemuka dalam rapat kerja antara panitia  khusus  (Pansus)  dan  pemerintah  pada  29  Juni  2007  silam.  dalam
implementasinya  malah  menjadi  instrumen/alat  untuk  saling  melaporkan. Problem  ini  yang  kerap  menjadi  sumber  masalah  multitafsir  dan  fleksibelnya penerapan pasal-pasal tersebut. 12
Kompleksitas kejahatan siber tetap perlu pembaharuan dalam UU ITE, khususnya terkait pemidanaan agar menjadi jelas dan menjawab permasalahan. Seperti  hubungan  ketentuan  pidana  UU  ITE  dengan  ketentuan  pidana  di  UU lain,  pembeda rumusan dan unsur antara cyber dependent crime dengan cyber enable  crime. Selanjutnya  proses  pembuktian  yang  melibatkan  dua  jenis kejahatan  siber  tersebut;  respon  terhadap  kejahatan  siber  aktual.  Misalnya, terkait  dengan cyber  terorism dan  kejahatan  siber  yang  bersifat  lintas  batas atau cross border . 13
Dalam  merevisi  UU  19/2016  merupakan legislative  review sebagai kebijakan  hukum  terbuka  ( open  legal  policy) ketika  UUD  1945  sebagai  norma hukum  tertinggi  tidak  mengatur  atau  tidak  memberi  batasan  jelas  mengenai apa dan bagaimana materi tertentu harus diatur UU. Cara lain menyiapkan dalil dan  argumentasi  yang  konstitusional  untuk  menguji  kembali  ke  Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan UUD 1945 ( judicial review ). Selain itu, penegakan hukum yang dimulai oleh kepolisian harus mengedepankan restorative justice. 14
Apabila  dalam  undang-undang  itu  ada  substansi-substansi  yang berwatak haatzai  artikelen ,  berwatak  pasal  karet  maka  bisa  diubah  dan  bisa direvisi. Revisi dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan  di  dalam  undang-undang.  Pedoman  pelaksanaan  undang-undang ITE  ini  bukan  norma  hukum  baru.  Perbaikan  ini  merupakan  momentum  ini
12 Wahyudi Djafar, Diskusi Publik UU ITE: Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP' secara daring, Kamis (19/3/2021).
13 Ibid.,
14 Bayu  Dwi  Anggono,  Diskusi  Publik  UU  ITE:  Penghinaan/Pencemaran  Nama  Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021).
sebagai  kesempatan  untuk  memperbarui  secara  menyeluruh  legislasi  ini, termasuk di dalamnya mencakup: 15
➢ Perbaikan  sejumlah  ketentuan  pidana,  khususnya  Pasal  27,  Pasal  28,  dan Pasal  29  yang  sebenarnya  masuk  kualifikasi cyber-enabled  crime (kejahatan konvensional  yang  diekstensifikasi  menggunakan  komputer),  tetapi  dalam perumusannya justru dipersamakan dengan cyber-dependent crime (kejahatan  yang  muncul  karena  adanya  teknologi  komputer).  Oleh karenanya dalam perumusannya juga seharusnya dibedakan, karena proses pembuktian  setiap  unsurnya  juga  berbeda.  Terbukti  dalam  penerapannya saat  ini  yang  kerap  menuai  persoalan  adalah  pasal-pasal  pidana cyber- enabled  crime ,  sementara  untuk  ketentuan  pidana cyber-dependent crime (Pasal 30-Pasal 35) relatif tidak ada permasalahan.
• Misalnya; larangan penyebaran ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sesungguhnya juga telah diatur dalam Pasal 156 dan 157 KUHP.  Dengan  pertimbangan  itu,  mestinya  penerapan  unsur ‐ unsur penyebaran  kebencian  terhadap  kelompok  atau  golongan  penduduk tertentu,  yang  diatur  dalam  UU  ITE,  juga  harus  mengacu  pada ketentuan  Pasal  156  dan  Pasal  157  ayat  (1)  KUHP.  Sayangnya  dalam praktiknya penerapan Pasal 28 (2) UU ITE justru berdiri sendiri, dengan semata ‐ mata  membuktikan  secara  subjektif  dan  gramatikal  ujaran yang disampaikan oleh seseorang, tidak menggali setiap elemen ujaran kebencian,  guna  membuktikan actus  reus (perbuatan)  dan mens rea (niat jahat), serta kedudukan orang yang melakukan ujaran.
➢ Pengaturan  kembali  tata  kelola  konten  internet,  yang  selama  ini  lebih menekankan pada aspek pembatasan, sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 40 ayat (2) b UU ITE, yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan  pembatasan  terhadap  konten  internet  yang  melanggar
15 https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/  Jakarta,  18 Februari 2021
peraturan  perundang-undangan  ( illegal  content ).  Sayangnya  dalam pengaturan  tersebut  belum  secara  jelas  menyebutkan  jenis-jenis  konten yang  melanggar  undang-undang  dan  jenis  bahaya  ( harmfull )  apa  yang mengancam?  Selain  itu,  undang-undang  juga  belum  mengatur  prosedur  di dalam  melakukan  pembatasan,  termasuk  peluang  untuk  melakukan pengujian  terhadap  tindakan  pembatasan  tersebut  (j udicial  oversight ).
Padahal  mengacu  pada  prinsip  dan  instrumen  hak  asasi  manusia,  setiap tindakan  pembatasan  terhadap  hak,  termasuk  di  dalamnya  hak  atas informasi,  setidaknya  harus  memenuhi  tiga  hal:  diatur  oleh  hukum ( prescribed  by  law ),  untuk  suatu  tujuan  yang  sah  ( legitimate  aim ),  dan tindakan itu betul-betul mendesak diperlukan ( necessity ), juga tindakannya harus  proporsional.  Prinsip-prinsip  pembatasan  inilah  yang  semestinya dirumuskan secara baik dan ketat dalam UU ITE, guna menghindari praktik pembatasan konten ( blocking and filtering ) yang sewenang-wenang.
• Pengaturan  konten  ini  juga  terkait  erat  dengan  respon  terhadap maraknya  penyebaran  disinformasi  di  internet,  yang  belum  diatur secara memadai dalam hukum Indonesia. Akibatnya kemudian mereka yang dituduh melakukan penyebaran kabar atau berita bohong, justru dikenakan  ancaman  pemidanaan  dengan  menggunakan  pasal penghinaan atau penyebaran ujian kebencian, selain Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946, yang secara kontekstual tidak tepat. Oleh karenanya, revisi  UU  ITE  semestinya  juga  dapat  untuk  merumuskan  pengaturan mengenai  penyebaran  konten  disinformasi  di  internet,  termasuk langkah administrasi dan teknologi apa yang dapat dilakukan, hingga tanggung jawab dari penyedia platform, seperti yang diterapkan oleh pemerintah Jerman dengan The Network Enforcement Act 2017.
➢ Lebih  jauh  dari  itu,  terkait  dengan  tanggung  jawab  platform,  UU  ITE  juga belum secara memadai dapat menjadi rujukan dalam pengaturan platform digital, dengan berbagai model bisnisnya, seperti aggregation
platforms , social  platform ,  hingga mobilization  platforms .  Situasi  ini  yang kerap  memunculkan  perdebatan  sektoralisme  pengaturan,  yang  dapat berujung  pada  kerugian  pengguna  (konsumen),  untuk  dapat  menikmati secara  penuh  hak  atas  informasi.  Sebagai  contoh  perdebatan  pengaturan mengenai  layanan over  the  top (OTT)  yang  tak  kunjung  ditemukan  solusi pengaturannya. Oleh sebab itu mestinya proses amandemen UU ITE dapat mengakomodasi  pengaturan  prinsip-prinsip  penting  mengenai  platform digital.  Dengan  tetap  memastikan  aturan  yang  dirumuskan  tidak  kaku, sehingga  mampu  memberikan  ruang  untuk  setiap  invensi  dan  inovasi teknologi, serta dapat secara baik memfasilitasi pengembangan setiap kreasi dan  inovasi  berbasis  digital.  Selain  itu  dalam  pengaturan  platform  digital, prinsip netralitas jaringan ( net-neutrality ) juga harus menjadi elemen penting yang  diperhatikan.  Secara  sederhana,  netralitas  jaringan  adalah  aturan tentang jalan bagi pengguna Internet, dan tentang hubungan antara pemilik jalan-jaringan  ( intermediaries )  tersebut  dengan  penggunanya.  Prinsip  ini dimaksudkan  untuk  melindungi  kebebasan  berbicara  dan  berpendapat  di internet, termasuk menghindari penyensoran ide-ide yang tidak populer.
➢ UU ITE tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keberadaan UU ITE  yang  rancu  membuat  UU  ini  rentan  disalahgunakan. Mengenai  adanya keberatan tentang pasal dalam UU ITE yang dianggap krusial, multitafsir atau pasal karet, Undang-Undang ITE khususnya pada pasal krusial seperti Pasal 27,Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian.
Apabila kita teliti lebih dalam, terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 310 KUHP, maka tanpa tindak pidana
itu  tidak  perlu  diatur  kembali  dalam  UU  ITE.  Unsur  deliknya  sama.  Tidak  ada keadaan khusus. Berikut ini perubahan pasal-pasal UU ITE, yang diantaranya : 16
(1) Pasal 26 ayat 3 tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.
(2) Pasal  27  ayat  1  tentang  Asusila.  Rentan  digunakan  untuk  menghukum korban kekerasan berbasis gender online.
(3) Pasal  27  ayat  3  tentang  Defamasi.  Rentan  digunakan  untuk  represi ekspresi  legal  warga,  aktivis,  jurnalis/media,  dan  represi  warga  yang mengkritik pemerintahan, polisi, dan presiden.
(4) Pasal  28  ayat  2  tentang  Ujaran  Kebencian.  Rentan  jadi  alat  represi minoritas  agama,  serta  warga  yang  mengkritik  presiden,  polisi,  atau pemerintah.
(5) Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan. Rentan dipakai untuk mempidana orang yang mau melapor ke polisi.
(6) Pasal  36  tentang  Kerugian.  Rentan  dicuplik  untuk  memperberat hukuman pidana defamasi.
(7) Pasal  40  Ayat  2  (a)  tentang  Muatan  yang  Dilarang.  Rentan  dijadikan alasan untuk mematikan jaringan atau menjadi dasar internet shutdown dengan dalih memutus informasi hoax.
(8) Pasal  40  ayat  2  (b)  tentang  Pemutusan  Akses.  Pasal  ini  bermasalah karena  penegasan  peran  pemerintah  lebih  diutamakan  dari  putusan pengadilan.
(9) Pasal  45  ayat  3  tentang Ancaman  Penjara  tindakan  defamasi. Pasal  ini bermasalah karena dibolehkan penahanan saat penyidikan.
Dalam Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE selama ini dikenal dengan pasal karet dengan  tafsir  yang  begitu  luas.  Bahwa  suatu  norma  harus  memenuhi  empat syarat  legalitas  yaitu; pertama ,  tidak  ada  perbuatan  pidana,  tidak  ada  pidana
16 https://news.detik.com/berita/d-5551447/revisi-uu-ite-tak-sentuh-pasal-karet-cuma- penambahan-penjelasan, Kamis, 29 Apr 2021 18:40 WIB
tanpa  undang-undang  sebelumnya; kedua ,  tidak  ada  perbuatan  pidana,  tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis; ketiga , tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas; keempat , tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Pasal 27, 28, 29 itu tidak memenuhi syarat legalitas.
Dalam hal pencemaran nama baik, bukan hanya pasal 310 dan 311 KUHP, tertuang  pada  pasal  307  sampai  321  yang  menyangkut  6  jenis  penghinaan. Penghinaan di pasal 27 itu yang mana, mengandung ketidakjelasan. Pasal 28 UU ITE  soal  penyebar  kebencian,  diatur  dalam  pasal  154,155,  156,  dan  157  KUHP. Pasal 28 UU ITE, pasal penyebar kebencian masuk dalam Pasal 154, 155, 156, dan 157 KUHP. Padahal dari pasal-pasal itu sudah ada yang dicabut MK. 17
Selain itu, ada kepentingan politik dari penguasa untuk mempertahankan  UU  ini  karena  mereka  dapat  mengkriminalisasi  suara-suara kritis  yang  dianggap  “menghina”  atau  “membenci”  dan  otoritas  dengan menggunakan  UU  ini.  Yang  bisa  dilakukan  adalah  mendorong  penghapusan pasal-pasal  UU  ITE  yang  rentan  disalahgunakan  untuk  membatasi  kebebasan berpendapat.  Setidaknya,  langkah  yang  perlu  diambil  lebih  jauh  oleh pemerintah adalah mendorong jalur-jalur non-pidana, seperti perdata, sehingga pelaku tidak diganjar hukuman penjara tapi harus membayar denda. 18
Dalam  tataran  praktek,  situasi  hukum  tidak  ada  kejelasan.  Untuk  itu hakim  perlu  melakukan  penemuan  hukum  dengan  cara  konstruksi  dan interpretasi.  Penemuan  hukum  sesuai  dengan  kapasitas  masing-masing sehingga menimbulkan konteks pemaknaan terhadap pelanggaran kesusilaan bisa  beda,  paradigma  berpikir  hakim  juga  berbeda.  Selain  itu,  pada penerapannya,  kurangnya  pemahaman  Aparat  Penegak  Hukum  di  lapangan. Dampak  sosial  yang  ditimbulkan,  dimana  pasal-pasal  tersebut  dapat
17 Ibid.,
18 https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu- di-indonesia-126043.
menimbulkan  konsekuensi  negatif  seperti  ajang  balas  dendam,  barter  kasus, serta menjadi alat shock therapy dan memberi chilling effect .
Revisi  terhadap  UU  ITE  tidak  hanya  dilakukan  secara  terbatas,  tetapi dalam  suatu  rencana  revisi  menyeluruh.  Belum  lagi  dalam  beberapa  tahun belakang,  juga  terdapat  proses  legislasi  yang  bersinggungan  dengan  UU  ITE, seperti  pembahasan  RUU  Pelindungan  Data  Pribadi,  RUU  Keamanan  Siber, serta  rencana  amandemen  terhadap  UU  Penyiaran  dan  UU  Telekomunikasi. Untuk memastikan pengaturan yang harmonis dan minim risiko bagi pemangku kepentingan, termasuk pengguna di dalamnya, perlu untuk merumuskan arah dan  model  politik  hukum  pengaturan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ke depan.  Pada  prinsipnya,  dalam  merespon  cepatnya  inovasi  teknologi,  hukum perlu bersifat supel, yang berarti mampu mengantisipasi setiap perubahan di masa depan. 19
Dalam  analisis  penulis  tentang  adanya  usulan  pedoman  interpretasi, penulis  tidak  setuju.  Karena  hal  tersebut  membuktikan,  bahwa  tingkat kemampuan SDM aparat penegak hukum kita lemah. Interpretasi merupakan suatu ilmu dalam hukum pidana, termasuk dalam kajian penalaran dan logika hukum.  Dengan  lebih mengupgrade  moralitas  aparat  penegak  hukum,  hal  ini jauh  lebih  baik,  agar  dalam  pengambilan  keputusan,  para  aparat  penegak hukum terlebih dahulu berdialog dengan hati nuraninya. tentang ketepatan dari putusan yang akan diambilnya.
Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis interpretasi, antara lain; Interpretasi  Sistematis,  Interpretasi  Historis,  Interpretasi  Gramatikal, Interpretasi  Teleologis,  dan  yang  lainnya.  Dalam  penggunaan  interpretasi, harus sesuai dengan kasus yang terjadi. Menurut penulis, para aparat penegak hukum  dalam  menghadapi  suatu  kasus,  sering  menggunakan  Interpretasi Gramatikal. Dalam hal ini, dalam menghadapi suatu kasus, tidak cukup hanya
19 https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/  Jakarta,  18 Februari 2021.
menggunakan  Interpretasi  Gramatikal  saja,  harus  dengan  menggunakan Interpretasi lainnya seperti Interpretasi Sistematis, Interpretasi Teleologis, dan bahkan  Interpretasi  Historis.  Apabila    dipaksakan  hanya  menggunakan Interpretasi  Gramatikal,  maka  penegakan  hukum  dalam  UU  ITE,  dapat menimbulkan  " ketidakadilan ".  Dengan  demikian,  keadilan  itu  ada  dalam  hati nurani serta moralitaspara penegak hukum.  Dimana rasa itu ada dalam lubuk hati manusia yang terdalam.
Dalam hal ini penulis lebih setuju untuk dilakukan revisi. Dengan  tidak mencantumkan kembali tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP. UU ITE harus  diluruskan  kembali  untuk  mengatur  kejahatan-kejahatan  yang  nyata- nyata  berkaitan  langsung  dengan cyber  space utamanya  terkait  dengan kejahatan yang khas ruang siber, pengaturan penyadapan, pemutusan akses, hingga  penghapusan  atas  suatu  informasi.  sebagai  roh  UU  ITE .  Mencabut seluruh pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan akibat penafsiran yang terlalu luas dan yang telah diatur dalam KUHP.

## Paradigma Keadilan Restoratif
Istilah keadilan restorative berasal  dari  Albert  Eglash pada tahun  1977, yang  mencoba  untuk  membedakan  tiga  bentuk  peradilan  pidana,  masing- masing  adalah retributive  justice , distributive  justice dan restorative  justice . Menurut  Eglash,  fokus retributive  justice adalah  menghukum  pelaku  atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan distributive justice memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara restorative justice pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. 20
Marshall  yang  sebagaimana  dikutip  oleh  Antony  Duff,  mendefinisikan keadilan  restorative  sebagai  suatu  proses  para  pihak  yang  terlibat  dalam
20 James Dignan, Understanding Victims And Restorative Justice, Open University Press, 2005, hlm. 94.
sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan  tersebut  dan  implikasinya  di  masa  yang  akan  datang. 21 Tujuan  dari keadilan restorative menurut  Van  Ness  adalah  untuk  memulihkan  kembali keamanan  masyarakat  korban  dan  pelaku  yang  telah  menyelesaikan  konflik mereka.  M.  Kay  Harris  yang  mengutip  pendapat  Braithwaite  dan  Strang memberikan dua pengertian keadilan restorative . Pertama , keadilan restorative sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah  kejahatan untuk  mengutarakan penderitaan  yang  telah  mereka  alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua , keadilan restorative sebagai  konsep  nilai  yakni  mengandung  nilai-nilai  yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman. 22 Setidaknya  ada  beberapa  hal  terkait  konsep  pemikiran keadilan restoratif.
(1) Ketika  sebuah  kejahatan  terjadi,  kita  diharuskan  mengutamakan kepentingan  korban  karena  merekalah  yang  secara  langsung  terkena dampak kejahatan tersebut. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga kena dampaknya.
(2) Proses restorative harus memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang  bersangkutan  dalam  upaya  untuk  mendapatkan  pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban dan pencegahan.
(3) Jika  proses  keadilan  restoratif  dimiliki  oleh  komunitas,  maka  anggota komunitas yang terkena dampak harus dilibatkan dalam proses keadilan restorative  dan  proses  ini  harus  bergerak  melampaui  individu  yang terlibat, dan memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas  tersebut.  Proses  restorative  ini  juga  seharusnya  tidak  hanya
21 Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, Restorative  Justice  And  Criminal  Justice:  Competing  Or  Reconcilable  Paradigms?,  Hart Publishing Oxford And Portland, Oregon, 2003, hlm. 44.
22 Dennis  Sulivan  &  Larry  Tifft,  2006,  Handbook  Of  Restorative  Justice:  A  Global Perspective, Routledge Taylor  Francis Group, London And New York, hlm. 555-556.
sebatas  memenuhi  kepentingan  para  pihak  yang  telah  mengalami kerugian,  tetapi  diharuskan  untuk  mementingkan  kondisi  social  serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya.
(4) Masih  berkaitan  dengan komunitas  tersebut, melalui  proses  restorative ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau  kebutuhan  korban  akan  informasi,  validasi,  pembenaran,  restitusi, keamanan  dan  pemberdayaan,  serta  menawarkan  korban  kesempatan untuk bertemu berhadapan dengan orang yang telah merugikannya dan berkolaborasi dalam dialog dengannya untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak. 23
Keadilan restorative dapat ditempuh dengan lima pendekatan, antara lain 24 :
(1) Court-based restitutive and reparative measures . Beberapa reformasi awal pada  system  peradilan  pidana  yang  berorientasi  pada  korban,  telah melibatkan  pelaku  yang  dituntut  untuk  memberikan  restitusi  keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Meskipun tidak  memiliki  banyak  atribut  terkait  dengan  pendekatan  keadilan restorative ,  namun  reformasi  tersebut  memiliki  beberapa  kesamaan dengan  keadilan restorative . Court-based  restitutive  and  reparative measures dianjurkan  oleh  para  pendukung  ‘ civilization  thesis ’  di  Inggris. Menurut  ‘ civilization  thesis ’  untuk  memperbaiki perlakuan  kasar  yang dilakukan  pelaku  kejahatan,  reformasi  peradilan  diperlukan,  termasuk juga untuk mengatasi salah satu kelemahan utama dari system peradilan pidana  konvensional,  yaitu  kegagalan  untuk  melakukan  ganti  rugi  yang memadai terhadap korban kejahatan. 25
(2) Victim-offender  mediation  programmes atau  mediasi  korban-pelaku merupakan  pendekatan  keadilan  restorative  tertua.  Pendekatan  ini pertama  kali  dilakukan  pada  tahun  1974  di  Kitchener,  Ontario,  Canada
23 Ibid., hlm. 17-18.
24 James Dignan, Op., cit, hlm. 107.
25 Ibid., hlm. 108.
yang dipengaruhi oleh Gerakan Christian Mennonite ( Christian Mennonite Movement )  yang  menitikberatkan  nilai  ‘rekonsiliasi’  pribadi  ( personal ‘reconciliation’ )  antara  korban  dan  pelaku.  Howard  Zehr  yang  juga merupakan  seorang  Mennonite,  banyak  mempromosikan  dan memperkenalkan  praktek  mediasi  sebagai  konsep  keadilan  restorative. Sebagai  bentuk  keadilan  restorative  tertua  di  Amerika  Utara, Victim- offender  mediation terus  menjadi  bentuk  praktek  keadilan  restorative yang sering digunakan di Amerika. 26 Adapun tujuan dari Victim-offender mediation adalah:
a) Mendukung  proses  pemulihan  dengan  cara  memberikan  korban kesempatan  untuk  bertemu  dengan  pelaku  dan  membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku.
b) Mendukung para pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dengan  cara  mengharuskan  mereka  untuk  mendengarkan penjelasan korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai  akibat  tindakan  pelanggaran  pelaku  dan  memberikan pelaku  kesempatan  untuk  membicarakan  bagaimana  cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya.
c) Memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak.
d) Mengimbangi  antara  kepentingan  publik  (yang  menjadi  inti  dari sistem peradilan pidana biasa), dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan.
e) Memungkinkan  para  pihak  agar  mereka  dapat  menyetujui  jalan keluar dari pelanggaran yang telah terjadi. 27
26 Ibid., hlm. 111.
(3) Restorative conferencing initiatives . Istilah ‘ conferencing’ atau konferensi diaplikasikan  sebagai  bentuk  ketiga  pendekatan  keadilan  restoratif. Dalam beberapa literatur, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dari keadilan restoratif. Lebih lanjut lagi, istilah ‘conferencing’ ini terdiri dari dua prinsip model:
a) ‘ Family group conference’ yang berasal dari Selandia Baru. Model ini terinspirasi  oleh  beberapa  factor  yang  terdapat  dalam Children,
Young  Persons  and  their  Families  Act  1989. Salah  satu  factor terpenting  adalah  adanya  penurunan  pada  ‘ criminal  justice  and family welfare system ’ dalam hal perlakuan terhadap pelanggar atau offenders di bawah umur, khusunya di komunitas Maori dan juga di Kepulauan Pasifik Poplynesian.
b) ‘ Police-led community conferencing ’ yaitu konferensi yang dilakukan oleh  polisi  dengan  masyarakat  yang  menerima  dampak  dari  suatu kejahatan atau pelanggaran. 28
Masih  berkaitan  dengan  pendekatan restorative  conferencing  initiatives , Mc  Cold  ini  membedakan  menjadi  dua  macam  bentuk. Pertama , Child welfare conferencing yang dilakukan untuk memberikan respon terhadap kasus  tertentu  seperti  penganiayaan  anak  atau  penelantaran  dalam keluarga.  Tujuan  dari, Child  welfare  conferencing terletak  pada pencegahan di masa depan dan bukan pada kerugian yang ada di masa lampau. Child  welfare  conferencing digunakan  dalam  kasus-kasus kekerasan  dalam  keluarga. Kedua , youth  justice  conferencing .  Bentuk kedua ini diaplikasikan pada pelaku yang sudah dewasa. 29
(4) Community  reparation  boards  and  citizens’  panel. Panel  warga  ( citizens’ panel) dan dewan masyarakat (community boards) memiliki sejarah yang mendahului  gerakan  keadilan  restioratif.  Beberapa  institusi  ini
28 Ibid., hlm. 116.
29 Dennis Sulivan & Larry Tifft, Op. cit., hlm. 31.
diperkenalkan  di  negara-negara  bagian  Amerika  pada  tahun  1920-an dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam menghukum  orang-orang  muda  atas  pelanggaran  ringan.  Alternatif  lain yang  juga  memberikan  konteks  berbeda  adalah 30 Children’s  Hearing System di  Skotlandia  yang  berbasis  keselamatan  bagi  pelaku    di  bawah umur. Panel di sini terdiri atas orang-orang yang berasal dari komunitas setempat  dan  mereka  yang  ditugaskan  untuk  memutus  bagaimana menangani  anak-anak  yang  melanggar  hukum  dan  mereka  yang membutuhkan  perawatan  dan  perlindungan  sebagai  alternative  dari pengambilan keputusan pengadilan. 31
(5) Healing  and  sentencing  circles. Pendekatan  ini  sering  digunakan  oleh masyarakat Kanada. Secara filosofis, healing bertujuan untuk memulihkan pihak  yang  terkena  dampak  secara  langsung  dari  suatu  kejahatan  dan pelanggaran.  Tujuan  utamanya  aadalah  menegakkan  kembali  nilai-nilai komunitas  setempat  untuk  mengintegrasikan  ulang  mereka  yang  telah melanggar  nilai  tersebut. 32 Menurut  Griffiths  dan  Hamilton sentencing circles adalah proses atas inisiatif masyarakat yang bekerja sama dengan sistem  peradilan  pidana  untuk  mencapai  consensus  mengenai  rencana pemidanaan. Sentencing  circles menggunakan  ruang  lingkup  lingkaran ritual dan struktur tradisional. Anggota masyarakat yang tertarik, korban, pendukung  korban,  pelaku,  pendukung  pelaku,  hakim,  penuntut, pembela,  polisi  dan  pekerja  pengadilan  lainnya  dapat  berbicara  untuk mencapai  pengertian  bersama.  Dengan  demikian  proses  ini  dapat menghasilkan  sebuah  cara  guna  memulihkan  para  pihak  dan  untuk mencegah  agar  kejahatan  tidak  terjadi  lagi  di  masa  depan. Sentencing
30 Ibid., hlm. 121.
31 Ibid., hlm. 122.
32 Ibid., hlm. 124.
circles melibatkan para pihak yang biasa dalam pengadilan tradisional dan menempatkannya dalam ruang persidangan. 33
Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep restorative justice atau keadilan restorative juga  sudah  dikenal,  khususnya  dalam  pranata  delik  adat (hukum  pidana  dan  perdata  adat).  Apabila  dikaitkan  dengan  pendekatan- pendekatan  dalam  keadilan  restorative  sebagaimana  dijelaskan  di  atas, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia adalah community reparation boards and citizens’panel .
Restorative  justice atau  keadilan  restoratif  adalah  sebuah  pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah  korban.  Keadilan  restoratif  penting  dikaitkan  dengan  korban kejahatan,  karena  pendekatan  ini  merupakan  bentuk  kritik  terhadap  sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif  (menekankan  keadilan  pada  pembalasan)  dan  mengabaikan  peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.
Tujuan  pidana  juga  untuk  memulihkan  keadilan  yang  dikenal  dengan istilah restorative  justice atau  keadilan  restorative. 34 Restorative  dipahami sebagai  bentuk  pendekatan  penyelesaian  perkara  menurut  hukum  pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak  lain  yang  terkait  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan pembalasan. 35
Ada  pun  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  perlindungan  kepada masyarakat ( social defence ) dari kejahatan. Pandangan tersebut sejalan dengan
33 Dennis Sulivan & Larry Tifft, Op. cit., hlm. 29.
34 Wayne R. Lafave, Principle Of Criminal Law, West A Thomson Reuters Bussiness, 2010, hlm. 25.
35 Eva  Achjani  Zulfa,  Konsep  Dasar  Restorative  Justice,  disampaikan  dalam  acara Pelatihan  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  “Asas -Asas  Hukum  Pidana  Dan  Kriminologi  Serta Perkembangan  Dewasa  Ini”,  Kerjasama  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada  dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 1.
konsepsi  modern  tentang  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dari kejahatan yang meliputi pencegahan terhadap kejahatan dan pembinaan para pelanggar ( treatment of offender ).  Paradigma hakim yang memandang tujuan pemidanaan  sebagai  bentuk  pembalasan  atau  retributif  tidak  cocok  lagi diterapkan. Secara teoritis tujuan pemidanaan telah berkembang ke arah yang lebih modern yang kini dikenal dengan keadilan restorative ( restorative justice ) yang  mengutamakan  “pemulihan/perbaikan  atas  dasar  tujuan  tersebut  maka pemidanaan  harus  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat:  kemanusiaan, edukatif dan keadilan.
Secara teoritis tujuan pemidanaan telah berkembang ke arah yang lebih modern yang kini dikenal dengan keadilan restorative ( restorative justice ) yang mengutamakan  “pemulihan/perbaikan  atas  dasar  tujuan  tersebut  maka pemidanaan  harus  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat:  kemanusiaan, edukatif  dan  keadilan.  Terobosan  terbaru  dalam  penanganan  kasus  UU  ITE adalah  Surat  Telegram  Kapolri  bernomor  ST/339/II/RES.1.1.1/2021  berisi klasifikasikan  perkara  penanganan  UU  ITE  tentang  pedoman  penanganan perkara tindak pidana kejahatan siber. Terhadap kasus yang bisa diselesaikan dengan restorative justice dan mana yang tidak, beserta rujukan pasal-pasalnya. Kasus  yang  dapat  diselesaikan  dengan restorative  justice ,  yaitu  pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan. Hal ini tidak berlaku untuk tindak pidana yang  berpotensi  memecah  belah  bangsa.  Ada  syarat  yang  harus  dipatuhi mengenai pelaporan, bahwa pelapor harus merupakan korban secara langsung, dan tidak bisa diwakilkan. 36
Menurut Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang dibuat dinilai sebagai acuan bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menindaklanjuti  UU  ITE  apabila disengketakan atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan regulasi tersebut. Baik itu oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau
36 https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/514132/kaji-ulang-uu-ite-dengan- pendekatan-keadilan-restoratif# , Minggu, 28 Februari 2021 | 21:34 WIB.
lembaga-lembaga  Peradilan  lainnya  di  ruang  fisik. 37 Melalui  upaya restorative justice , kasus pelanggaran UU ITE tidak perlu diselesaikan secara represif atau melalui  jalur  peradilan,  khususnya  untuk  delik  aduan  seperti  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Karena itu, konsep restorative justice ini perlu diakomodasi dalam UU ITE.

## PENUTUP
Paradigma hukum pidana modern, berorientasi pada keadilan korektif, keadilan  rehabilitatif,  dan  keadilan  restoratif.  Terkait  implementasi  UU  ITE, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Berietika untuk Mewujudkan Ruang  Digital  Indonesia  yang  Bersih,  Sehat,  dan  Produktif.  Penyidik  diminta mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum. UU ITE, harus  dapat  membawa  semangat  untuk  menjaga ruang  digital  Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan produktif. Dalam suatu perkara pidana dengan paradigma  keadilan  restoratif,  hakim  tidak  hanya  memutus  berdasarkan undang-undang  semata,  akan  tetapi  juga  mempertimbangkan  keadilan  bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Putusan pengadilan hendaknya  memberikan keadilan, kemanfaatan ,  dan kepastian  hukum ,  serta memuat  landasan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  sehingga  sistematik  dan komprehensif.

## REFERENSI
Antonius  Sudirman,  Hati  Nurani  Hakim  dan  Putusannya,  Penerbit:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2007.
Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff,  Restorative  Justice  And  Criminal  Justice:  Competing  Or
37 Ibid.,
Reconcilable Paradigms?, Hart Publishing Oxford And Portland, Oregon, 2003.
Bagir  Manan,  Diskusi  Publik  UU  ITE:  Penghinaan/Pencemaran  Nama  Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021).
Bayu Dwi Anggono, Diskusi Publik UU ITE: Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP'secara daring, Kamis (19/3/2021).
Dennis Sulivan & Larry Tifft, 2006, Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective, Routledge Taylor  Francis Group, London And New York.
Eddy  Hiariej  dalam  Diskusi  Publik  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Yogyakarta, Kamis, 18 Maret 2021, detikNews.
Eva Achjani Zulfa, Konsep Dasar Restorative Justice, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi “Asas -Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada  dengan  Masyarakat  Hukum  Pidana  Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
James Dignan, Understanding Victims And Restorative Justice, Open University Press, 2005.
Jaj a  Ahmad  Jayus,  “Pembangunan  Hukum  dan  Keadilan  Harus  Sesuai  di  Era Revolusi  Industri  4.0”  saat  menyampaikan  keynote  speech  dalam  “The 2nd  International  Conference  on  Law,  Governance  and  Social  Justice (ICoLGaS)”,  diselenggarakan    Fakultas  Hukum    Universita s    Jenderal Soedirman, pada tanggal 3 – 4 November 2020.
Johnny  Ibrahim,  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
LBH  Pers,  SAFEnet,  ICJR,  IJRS,  YLBHI,  Greenpeace,  KontraS,  ELSAM,  LBH  M https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil logikakeliru dalam-rencana-pemerintah-menyusun-pedoman-interpretasi- terhadap-uu  ite/masyarakat,  Imparsial,  AJI  Indonesia,  diakses  pada 18/02/2021.
Lexy  J.  Moleong,  “Metodologi  Penelitian  Kualitatif”,  Bandung,  Rosda  Karya,
1989.
Technical  Education  and  Skills  Development  Authority.  2016.  Technological Change is Coming: The Fourth Industrial Revolution.
Philippe  Nonet  &  Philip  Selznick,. Law  and  Society  in  Transition.  Toward Responsive  Law, Harper  Colophon  Books,  New  York,  1978.  Telah diterjemahkan sebagai: Hukum Responsif. Pilihan di Masa Transisi , Huma, Jakarta, 2003.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
Satjipto  Rahardjo,  “ Eksaminasi  Publik  sebagai Manifestasi  Kekuatan  Otonomi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hukum ,” dalam Susanti Adi Jugroho et  al,  Eksaminasi  Publik:  Partisipasi  Masyarakat  Mengawasi  Peradilan, ICW, Jakarta, 2003.
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Cetakan ke-8,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Sofyan Sitompul, https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga- wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan- keamanan, diakses Senin, 11 Januari 2021.
Wayne R. Lafave, Principle Of Criminal Law, West A Thomson Reuters Bussiness, 2010.
Wahyudi  Djafar,  Diskusi  Publik  UU  ITE:  Penghinaan/Pencemaran  Nama  Baik Menurut KUHP, UU ITE, RKUHP' secara daring, Kamis (19/3/2021).
https://elsam.or.id/urgensi-revisi-menyeluruh-uu-ite-beberapa-isu-penting/
Jakarta, 18 Februari 2021.
https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/514132/kaji-ulang-uu-ite- dengan pendekatan-keadilan-restoratif# , Minggu, 28 Februari 2021.
https://yoursay.suara.com/news/2021/01/11/185052/meninjau-uu-ite-dengan teori-gustav-radbruch-langgar-tiga-nilai-hukum?page=all, 11 Januari 2021.
https://news.detik.com/berita/d-5551447/revisi-uu-ite-tak-sentuh-pasal-karet cuma-penambahan-penjelasan, Kamis, 29 Apr 2021.
https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus, Minggu, 01 November 2020.
https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi individu-di-indonesia-126043.