## KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DEMI KEPENTINGAN UMUM
Oleh : Alvin Victor Pandiangan 1)
Sri Laksmi Anindita 2)
Universitas Indonesia, Jakarta 1,2)
E-mail : alvin.victor@ui.ac.id 1) sri.laksmi.a@gmail.com 2)

## ABSTRACT
The  law  provides  a  place  or  legality  for  the  prosecutor  in  the  judiciary  in  the  process  of dissolving a limited liability company on the basis of a violation of the public interest or a violation of the company's rules and regulations. However, according to Law Number 40 of 2007  concerning  Limited  Liability  Companies,  there  are  still  difficulties  in  liquidating Limited Liability Companies. The problem in this research is how to fulfill the requirements for  violating  the  public  interest  in  the  laws  and  regulations  of  a  limited  liability  company and  what  is  the  power  of  prosecution  to  cancel  a  limited  liability  company  in  relation  to violations  of  the  public  interest,  rules  and  regulations.  This  research  is  a  normative  legal research with a conceptual approach, a legal approach and a historical approach. A limited liability company is an activity carried out  by a limited liability company that violates the public interest, laws and regulations, but the benefits have not been felt by the community. The  public  prosecutor  has  the  authority  to  propose  the  dissolution  of  a  limited  liability company  due  to  a  violation  of  the  public  interest  in  Article  146  paragraph  (1)  of  Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. The law provides a legal basis for the Attorney General to request the dissolution of the company in a district court on the grounds  that  the  company  violates  the  public  interest  and  violates  company  laws  and regulations.  When the prosecutor applies to dissolve the company, the law requires him to prove that the public interest of the company has been violated.
Keywords:  Authority,  Prosecutor's  Office,  Dissolution  of  Limited  Liability  Companies, Public Interest

## ABSTRAK
Undang-undang memberikan tempat atau legalitas kepada kejaksaan dalam peradilan dalam proses  perbubaran  peseroan  terbatas  atas  dasar  pelanggaran  kepentiingan  umum  atau pelanggaran  aturan  dan  peraturan  peseroan.  Namun,  menurut  Undagn-Undagn  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Peseroan  Terbatas,  dirasa  memiliki  kendala  terhadap  melikuidasi Peseroan  Terbatas.  hal  yang  menjadi  pokok  problematika  pada  tulisan  ini,  dimana  untuk mengetahui ketentuan memenuhi persyaratan pelanggaran kepentiingan umum sebagaimana terdapat  pada  aturan-aturan  hukum  mengenai  peseroan  terbatas  dan  apa  kekuatan penuntutan  untuk  membatalkan  peseroan  terbatas  dalam  kaitannya  dengan  pelanggaran kepentiingan  umum,  Aturan  dan  Regulasi.  Dalam  kajian  tulisan  ini  termasuk  dalam penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual,  pendekatan  hukum  dan pendekatan  historis.  Peseroan  terbatas  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peseroan terbatas  yang melanggar  kepentiingan umum, peraturan perundagn-undagnan, tetapi  belum dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Penuntut  umum  berwenang  mengusulkan
perbubaran peseroan terbatas karena pelanggaran kepentiingan umum dalam Pasal 146 ayat (1)  Undagn-Undagn  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  peseroan  terbatas.  Undagn-undagn tersebut memberikan dasar hukum bagi Jaksa Agung untuk meminta perbubaran peseroan di pengadilan  negeri  berdasarkan  sebab  bahwa  peseroan  telah  melakukan  pelanggaran kepentiingan  umum  dan  pelanggaran  peraturan  undagn-undagn.  Ketika  jaksa  mengajukan permohonan  untuk  membubarkan  perusahaan,  undagn-undagn  mengharuskan  dia  untuk membuktikan bahwa kepentiingan umum perusahaan telah dilanggar.
Kata  Kunci:  Kewenangan,  Kejaksaan,  Pembubaran  Perseroan  Terbatas,  Kepentigan Umum

## 1. PENDAHULUAN
Subyek hukum sebagaimana diketahui tidak  hanya  orang  perseorangan,  tetapi Badan  hukum  juga  merupakan  subjek hukum. Perusahaan adalah badan hukum. Jika  ada  hak  dan  kewajiban  sebagai manusia,  maka  segala  sesuatu  yang memiliki  hak  serta  kewajiban  menurut hukum  merupakan  subjek  hukum  yang termasuk  sebagai  badan  hukum.  Oleh karena  itu,  badan  hukum  tidak  selalu harus orang perseorangan.
Salah  satu  badan  hukum  yakni Peseroan  sebagaimana  diatur  dalam Undagn-Undagn  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Peseroan  Terbatas  (selanjutnya disebut  UUPT).  Dibentuknya  Peseroan Terbatas  berdasarkan  proses  hukum ( created  by  legal  process ).  Sehingga untuk melakukan perbubaran atau likuidasi  juga  harus  melalui  proses hukum.  Seperti  yang  dikatakan  MC Oliver  dan  EA  Marshal,  hanya  bisa dimusnahkan dengan proses hukum.
Proses  perbubaran  Peseroan  terbatas diatur  dalam  pasal  146  UUPT.  Menurut
pasal  146  ayat  (1)  UUPT,  dikatakan sebagaimana  yang  berhak  mengajukan perbubaran peseroan terbatas adalah:
a. Penuntut sebagaimana dengan dasar telah melanggar kepentiingan umum atau pekerjaan yang pelanggarannya  telah  melanggarn ketentuan  yang  terdapat  dalam undagn-undagn peseroan ;
b. Pemohon berdasarkan alasan adanya  kesalahan  hukum  dalam dokumen adopsi;
c. Tidak ada pemegang saham, direktur, atau direktur yang diizinkan untuk melanjutkan berdasarkan alasan perusahaan.
Undang-undang telah memberikan  kedudukan  hukum  atau legitimasi kejaksaan  di  pengadilan  untuk meminta  likuidasi  untuk  dilakukannya pemberhentian  sebuah  peseroan  karena sebab  bahwa  peseroan  tersebut  telah melakukan pelanggaran terhadap kepentiingan  umum  atau  bertindak  telah
melampaui  ketentuan  undagn-undagn peseroan. Namun demikian, masih terdapat  kesulitan  dalam  pelaksanaan perbubaran  peseroan  terbatas  dalam UUPT,  salah  satunya  mengenai  tata  cara atau  tata  cara  penyelesaian  kewajiban perbubaran peseroan terbatas yang diminta  oleh  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia  dengan  melakukan  permintaan untuk pemberhentian peseroan terbatas di Pengadilan Negeri.
Christian
Ridel
Liuw menyarankan  agar  pengadilan  Negeri untuk  dapat  melakukan  pemberhentian peseroan  terbatas  atas  permintaan  jaksa dengan  alasan  bahwa  peseroan  terbatas melanggar  kepentiingan  umum  atau melanggar hukum dan peraturan perusahaan induk.
Dalam  hal  ini  terdapat  pada Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004,  Kejaksaan  (selanjutnya disebut Undagn-Undagn Kejaksaan),
Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah salah  satu  lembaga  yang  ditunjuk  karea peraturan perundagn-undagnan untuk melaksanakan  perintah  undagn-undagn, penuntut umum dan pejabat lain berdasarkan  UUD”.  Menurut  undagn- undagn, pemerintah memberikan kekuasaan  dan  kemandirian  kepada kejaksaan  untuk  melaksanakan  tugas, fungsi,  dan  wewenangnya  serta  tidak bergantung  pada  kekuasaan  pemerintah.
atau  pengaruh-pengaruh  lain,  hal  ini untuk  melindungi  profesi  kejaksaan dalam  menjalankan  profesinya  untuk menjamin  tugasnya,  karena  kejaksaan mempunyai  kedudukan  atau  kedudukan sentral dalam penegakan hukum.
Kewenangan Jaksa Agung Republik  Indonesia  (Kejaksaan  Agung) untuk  mewakili  kepentiingan  negara dalam  urusan  perdata  dan  tata  usaha negara  merupakan  bagian  dari  upaya penegakan supremasi hukum. kepentiingan  masyarakat.  Penggunaan kekuasaan  tersebut  merupakan  bentuk pelaksanaan fungsi hukum untuk menjamin terselenggaranya tujuan pembangunan  secara  tertib,  sistematis dan  konsisten.  Dalam  hal  lembaga pemerintahan, kejaksaan merupakan bagian  dari  sistem  eksekutif,  sehingga kekuasaan  yang  dimilikinya  di  bidang pemerintahan umum dan sipil merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif ini menggunakan  pendekatan  konseptual, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang  bersumber  dari  pendapat  dan doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum.  Dengan  mengkaji  konsep  dan teori  ilmu  hukum,  peneliti  menemukan konsep-konsep  yang  telah  melahirkan
pemahaman  hukum,  konsep  hukum,  dan konsep hukum terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian normatif  tentunya  harus  menggunakan pendekatan hukum, karena objek kajiannya adalah norma hukum lain, yang menjadi  sentral  dan  subjek  sentral  dari penelitian  tersebut.  Namun,  analisis hukum  yang  menghasilkan  penelitian hukum  dengan  menggunakan  metode hukum  akan  lebih  baik  jika  dilengkapi dengan  satu  atau  lebih  metode  lain  yang sesuai. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pertimbangan hukum yang tepat  dalam  menghadapi  masalah  hukum yang  muncul.  Pendekatan  ini  mengkaji peraturan perundagn-undagnan yang terkait dengan topik sentral penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan  historis  Pendekatan  historis digunakan  untuk  menggali  sejarah  dan dinamika  kasus  hukum  yang  relevan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kriteria  Pelanggaran  Terhadap
Kepentigan  Umum  Dan  Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilakukan Oleh Perseroan Terbatas
Kata  kepentiingan  umum  adalah konsep yang sangat umum, tanpa penjelasan  khusus  dan  tidak  ada  operasi yang lebih rinci sesuai dengan arti kata itu.
Secara  etimologis,  kepentiingan  umum terdiri  dari  dua  kata  yaitu  interest  dan people.  Menurut  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia,  Kata  bunga  berasal  dari  akar kata  “penting”  yang  berarti  sangat  perlu, sangat  penting,  sangat  berharga,  dan  kata “minat”  berarti  kebutuhan,  sesuatu  yang penting. Sedangkan kata “Umum” memiliki  arti  yang  utuh,  semua  itu,  untuk semua orang, khalayak manusia, masyarakat luas. Meskipun secara etimologis  pengertian  di  atas  dapat dipahami  secara  linguistik,  namun  tidak dapat  dijadikan  sebagai  pengertian  hukum “kepentiingan umum”.
Menurut  Mertokusumo,  kepentiingan umum  menyangkut  kepentiingan  negara dan  negara,  pelayanan  publik  bagi masyarakat luas, masyarakat luas, dan/atau pembangunan.
Berbeda dengan
Mertokusumo,
John Salindeho
mendefinisikan kepentiingan bersama berdasarkan konsep pembangunan nasional,  kepentiingan  negara  dan  negara, dan kepentiingan bersama rakyat, memberikan  kesiapan  nasional  dan  visi nusantara.
Jan  Gijssel  menurut  Gunanegara mengatakan  bahwa  “tidaklah  mudah merumuskan  kepentiingan  umum,  Karena kepentiingan  umum  merupakan  konsep yang  kabur  ( waj  begrif )  dan  karenanya tidak  mungkin  ditetapkan  sebagai  asas hukum, akibatnya jika dilaksanakan adalah
norma yang kabur ( kriteria waj ).
Pasal  18  Undagn-Undagn  Nomor  5 Tahun  1960,  Peraturan  Pokok  Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa: “Untuk kepentiingan umum, termasuk kepentiingan  bangsa  dan  negara  serta kepentiingan  bersama  rakyat,  hak  atas tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberikan ganti  rugi  yang  layak  dan  menurut  cara yang diatur dengan undagn-undagn”. Pasal 18  UUPA  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  adalah  kepentiingan  umum termasuk  kepentiingan  nasional-negara dan kepentiingan umum. Demi kepentiingan  rakyat,  hak  atas  tanah  dapat dibatalkan  dengan  membayar  ganti  rugi yang  layak  menurut  tata  cara  yang ditentukan oleh undang-undang.
Setelah  Undagn-Undagn  Nomor  2 Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  untuk  kepentiingan umum, konsep kepentiingan umum semakin  diperkuat  dibandingkan  dengan Pasal 1 Nomor 6 yang menyatakan bahwa kepentiingan  umum  adalah  kepentiingan umum. Negara, negara ada dalam masyarakat.  Pemerintah  harus  menyadari hal  ini  dan  menggunakannya  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Termasuk  di  dalamnya  bidang pekerjaan
pembangunan
untuk kepentiingan  umum  menurut  undagn- undagn ini:
1. Pertahanan dan keamanan negara;
2. Jalan umum, jalan raya, terowongan,  rel  kereta  api, stasiun, dan bangunan;
3. Bendungan, bendungan, bendungan,  irigasi,  pipa  air minum, drainase dan pemurnian,  serta  sarana  irigasi lainnya;
4. Pelabuhan,  bandar  udara  dan pelabuhan laut;
5. Infrastruktur  minyak,  gas,  dan panas bumi;
6. Pembangkitan, transmisi, gardu induk,  jaringan  dan  distribusi tenaga listrik;
7. Jaringan  telekomunikasi  dan informasi negara;
8. Fasilitas pembuangan dan pengolahan limbah;
9. Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. Fasilitas keamanan umum;
11. Pemakaman Umum Pemerintah/Setempat;
12. Pusat komunitas, bangunan publik  dan  ruang  terbuka  hijau publik;
13. Pelestarian Alam dan Budaya;
14. Kantor Pemerintah/Daerah/Desa;
15. Perencanaan
permukiman perkotaan  dan/atau  konsolidasi
tanah,  serta  perumahan  bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 16. Prasarana pendidikan atau
sekolah dari Pemerintah/Pemerintah Daerah; 17. Sarana Olah Raga dari Pemerintah Negara Bagian/Daerah; penginapan 18. Pasar Umum dan Parkir
Umum. Undagn-Undagn Nomor 2 Tahun  2012  tentang  Perolehan  Tanah untuk
Kepentiingan Umum telah memperluas  cakupan  kegiatan  untuk kepentiingan  umum,  karena  kebutuhan pembangunan  pemerintah  di  masa  depan akan  meningkat  sehingga  membutuhkan lebih banyak tanah. Untuk pengembangan. Oleh  karena  itu,  sebagai  pemilik  tanah, tanah yang menjadi sasaran lokasi pembangunan,  terkadang  Anda  harus menghadapi masalah, yaitu sebagai pemilik  sah  dari  tanah  yang  dilindungi undagn-undagn, Anda harus mengutamakan  kepentiingan  pribadi  dan kepentiingan  Anda  sendiri.  sisi  lain,  Anda harus membuat pengorbanan. Demi kepentiingan  umum.  Alasan  kepentiingan umum  adalah  pembenaran  yang  dirasakan masyarakat  untuk  menyerahkan  tanahnya untuk  dikembangkan  bagi  kepentiingan umum.
Kepentiingan umum dapat
dikatakan  sebagai  kepentiingan  umum apabila  masyarakat  secara  keseluruhan atau  secara  langsung  menyadari  manfaat dan  manfaat,  termasuk  para  mantan pemilik tanah, yang pembangunan selanjutnya  dilakukan  oleh  negara  dan dimiliki  oleh  mereka,  tetapi  bukan  untuk kepentiingannya sendiri. demi diri sendiri. kepentiingan  atau  tujuan  non-komersial. Contoh  pekerjaan  pembangunan  untuk kepentiingan  umum  adalah  pembangunan jalan  raya,  rel  kereta  api,  rumah  sakit umum,  saluran  air,  kuburan  umum,  dan lain-lain.
Menurut
Maria S.W.
Sumardjono menurut Oloan Sitorus, pemahaman  tentang  kepentiingan  umum seperti  itu  tidak  membenarkan  pentingnya ukuran  kepentiingan  umum  dalam  konsep tersebut.  Ketertarikan  publik  terhadap UUPA  tercermin  dari  pencalonannya  saja. Padahal, ketentuan undagn-undagn tersebut  sudah  Sudah  lengkap  dan  jelas, jadi  tidak  perlu  ditafsirkan.  Namun, perkembangan  hukum  yang  jelas  dan lengkap cenderung bersifat kaustik, sehingga  mengikuti  perkembangan  situasi tidaklah  mudah  dan  tidak  memakan banyak  waktu..  Demikian,  Michael  G., dikutip  Olon Sitoras. Menurut Kitay, teori kepentiingan  umum  diungkapkan  dalam  2 cara di negara yang berbeda, yaitu:
1. Pedoman Umum. Negara- negara yang menggunakan
pedoman
umum tidak menentukan  dalam  peraturan mereka  bidang  pekerjaan  mana yang  diklasifikasikan  sebagai kepentiingan umum. Keputusan dibuat oleh pengadilan
berdasarkan kasus per kasus.
2. Daftar  kondisi.  Kegiatan  yang diklasifikasikan sebagai kepentiingan  umum  disebutkan dengan jelas dalam daftar.
Di  Indonesia,  kedua  pendekatan tersebut  digabungkan  untuk  memberikan pemahaman  tentang  kepentiingan  publik. Bahkan  ketika  pendekatan-pendekatan  ini digabungkan,  peraturan  tersebut  tidak dapat  memberikan  pemahaman  yang lengkap  dan  jelas  tentang  kepentiingan publik.  Rumusan  konsep  kepentiingan umum dalam undagn-undagn pembangunan pertanahan dapat ditemukan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun  1993  tentang  Perolehan  Tanah Untuk  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentiingan  Umum  Menurut  Undagn- Undagn Nomor 2 Tahun 2012. Keputusan No. 55 Tahun 1993 Pasal  1.  Kepentiingan umum nomor 3 diartikan sebagai:
“Kepentiingan  umum  adalah  kepentiingan seluruh masyarakat”.
SK No. 55 Tahun 1993
menegaskan  tiga  syarat  yang  harus dipenuhi untuk dapat menggunakan
Departemen  Pertanahan  di  suatu  daerah, termasuk  pekerjaan  pembangunan  oleh pemerintah,  milik  negara,  tetapi  tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan.
Adapun  perkembangan  selanjutnya tidak termasuk dalam konsep kepentiingan umum  sesuai  dengan  keputusan  nomor  19 tahun  2021  tentang  penyelenggaraan pembangunan  tanah  untuk  kepentiingan umum.tiga  syarat  yang  mempengaruhi kepentiingan  umum  tersebut  di  atas.  Hal ini  dikarenakan  definisi  yang  terlalu sempit  membatasi  penerapan  lansekap untuk mendukung percepatan pembangunan  infrastruktur  berupa  jalan raya.  Seperti  yang  Anda  tahu,  jalan  raya itu  komersial.  Oleh  karena  itu,  ketiga ketentuan  tentang  kepentiingan  umum dalam  Undagn-Undagn  Dasar  Presiden Nomor  55  Tahun  1993  tidak  disahkan dalam  Undagn-Undagn  Nomor  19  Tahun 2021.  Kepentiingan  negara,  negara,  dan masyarakat harus dipenuhi oleh pusat/daerah.  pemerintah  dan  digunakan secara  luas.  semaksimal  mungkin  untuk kemaslahatan umat.
Kepentiingan  umum  tidak  sama dengan kepentiingan kelompok.
Kepentiingan  umum  adalah  kepentiingan pemerintah, tetapi kepentiingan pemerintah tidak selalu merupakan kepentiingan  umum.  Untuk  mewujudkan kepentiingan  umum,  tindakan  pemerintah
harus  sah  atau  berdasarkan  hukum ( rechmatig ) dan untuk kepentiingan masyarakat ( doelmatig ). Kita harus berpegang  pada  prinsip  menghormati  hak dan  kepentiingan  yang  ada,  meskipun kepentiingan  umum  diprioritaskan  dan diprioritaskan  di  atas  kepentiingan  lain. "Pelanggaran  kepentiingan  umum"  juga dibaca  sebagai  pelanggaran  terhadap aturan yang berkaitan dengan kepentiingan umum,  yaitu  peraturan  yang  berlaku  atau wajib.
Gunanegara  mengidentifikasi  6 (enam) syarat kepentiingan umum, yaitu:
1. Dikuasai  Pemerintah/Dimiliki Pemerintah.
2. Tidak  dapat  dilakukan  secara mandiri.  Kepemilikan  tanah dan  pengaturan  kepentiingan umum tidak dapat dipisahkan.
3. Bukan untuk mencari keuntungan.  Kecuali  pelayanan publik  secara  langsung  atau tidak  langsung  terfokus  pada mencari keuntungan.
4. Untuk kepentiingan lingkungan.
Guna  negara  mengemukakan alasan  bahwa  setiap  barang  publik  yang dikuasai/dimiliki oleh negara dapat digunakan tidak hanya untuk rakyat, tetapi untuk  seluruh  umat  manusia.  Oleh  karena itu,  barang  publik  yaitu  lingkungan  harus dilestarikan.  Oleh  karena  itu,  tindakan
pemerintah yang ditujukan untuk lingkungan hidup adalah untuk kepentiingan  umum.  Pada  akhirnya  hakim atau  undagn-undagnlah  yang  menentukan apa  yang  termasuk  dalam  pengertian kepentiingan  umum  berdasarkan  rumusan di atas berdasarkan kriteria-kriteria tersebut.
Masalah lainnya adalah  bagaimana pelanggaran peraturan perundagn- undagnan  dapat  dijadikan  alasan  untuk membubarkan  peseroan  terbatas.  Apakah terbatas  pada  apa  yang  diatur  dalam Companies  Act,  atau  apakah  itu  termasuk undagn-undagn  dan  peraturan  lain  di  luar Companies  Act.  Ini  benar-benar  sangat luas cakupan dan dimensi penafsirannya.
Pembahasan  tentang  kewenangan kejaksaan mengenai permohonan perbubaran  peseroan  terbatas  telah  terjadi, salah  satunya  adalah  Pengadilan  Negeri Poso  yang  memeriksa  dan  memutus perkara  perdata  pada  tingkat  pertama, mengeluarkan  putusan  perbubaran.  PT Ampana Mandiri Property yang pemohonnya  adalah  Kejaksaan  Negeri Tojo  Una-Una.  Dalam  hal  ini  peseroan terbatas dimintakan perbubaran PT. Perumahan  Ampana  Mandiri.  Pemohon perbubaran peseroan terbatas adalah Mohammad  Fadil  Jauhari  selaku  ketua jaksa  penuntut  umum  Tojo  Una-Una, sedangkan  termohon  adalah  PT.  Ampana Mandiri  Property  (sebagai  Termohon  I),
Abubakar  Moh.  Amin  Direktur  PT. Ampana Mandiri Property (sebagai responden  II),  Nusin  lasahido,  Komisaris Utama  PT  Ampana  Mandiri  Property (sebagai responden III), dan terakhir Umar K.  Ato.  S.Pi  Komisaris  PT  Ampana Mandiri (sebagai Termohon IV).
Kasus ini bermula ketika perusahaan  daerah  Tojo  Ununa  menerima modal  usaha  dari  pemerintah  kabupaten. Tojo  una-una  berupa  penyertaan  modal dari  pemerintah  kabupaten.  Tojo  una-una menjadi  perusahaan  lokal  Kab.tojo  una- una, kemudian modal investasi pemerintah kabupaten.  Tojo  una-una  aquo  responden III selaku direktur perusahaan daerah Kab. Tojo una-una ditempatkan sebagai penyertaan  modal  di  PT  Ampana  Mandiri Property.  Selain  itu,  PT.  Ampana  Mandiri Propety  dalam  kegiatan  usahanya  unit perumahan  dengan  modal  penyertaan modal  perusahaan  daerah  Kab.  Tojo  una- una  dibangun,  namun  terhenti  karena kekurangan  dana,  sehingga  mengalami kerugian  dan  sejak  tahun  2018  PT. Ampana  Mandiri  Property  sudah  tidak aktif lagi.
Berdasarkan uraian di atas,
Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una
berpendapat  bahwa  penyertaan  modal ventura  akan  disediakan  oleh  Pemerintah Kabupaten. Tojo una-una kepada perusahaan  daerah  di  kabupaten  tersebut. Tojo  una-una  dan  diteruskan  ke  PT.
Properti  Ampana  Mandiri  bertentangan dengan  peraturan  daerah.  Tojo  una-una No.  8  Tahun  2006,  sehingga  JPU perbubaran PT. Perumahan Ampana Mandiri. Perbubaran peseroan atas permintaan kejaksaan dengan alasan peseroan  tersebut  melanggar  kepentiingan umum, baik dalam Undagn-Undagn Kejaksaan  maupun  dalam  undagn-undagn peseroan belum diatur secara jelas kriteria kepentiingan umum tersebut.
Ada isu tentang pentingnya kepentiingan  publik  ketika  suatu  tindakan diambil, yang manfaatnya tampaknya tidak dirasakan  oleh  masyarakat.  Oleh  karena itu,  Maria  S.W.  Sumardjono  berpendapat bahwa  konsep  kepentiingan  umum  harus sesuai  dengan  tujuannya,  tetapi  juga penggunaannya (untuk kepentiingan umum).  Untuk  mencapai  unsur  yang bermanfaat  ini,  artinya  masyarakat  dapat merasakannya secara umum atau langsung dalam  pengertian  suatu  kegiatan,  harus melalui penelitian terpadu. Namun, pemahaman  tentang  kepentiingan  publik masih berbeda. Istilah kepentiingan umum dan  ketentuannya  merupakan  istilah  yang elastis,  karena  dapat  diartikan  berbeda- beda  tergantung  konteks  dan  sudut penafsirannya.
Berdasarkan uraian di atas, kepentiingan  umum  berarti  kepentiingan yang  berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang banyak  yang  memenuhi  dan  melayani
kebutuhan  masyarakat,  dimana  hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengendalian  suku  bunga,  bagi  hasil  dan dimiliki oleh daerah. Dalam hal Kejaksaan Republik Indonesia mengajukan permohonan perbubaran peseroan  terbatas  yang  telah  melanggar kepentiingan  umum  dan/atau  melanggar peraturan  perundagn-undagnan,  maka permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan  Negeri.  Penjelasan  pasal  146 ayat  (1)  huruf  dan  undagn-undagn peseroan  terbatas  tidak  memberikan penjelasan  yang  konkrit  atau  pembatasan kepentiingan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerancuan tentang bentuk-bentuk kepentiingan umum  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  146  menjadi  Ayat  (1)  huruf  a UUPT. Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak  memberikan  penjelasan  mengenai secara  struktural  siapa  yang  berwenang bertindak  sebagai  jaksa  negara  Republik
Indonesia dalam mengajukan permohonan perbubaran peseroan terbatas,  baik  jaksa  agung,  kepala kejaksaan tinggi. kantor, atau kepala dari kantor kejaksaan.
B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengajuan  Pembubaran  Perseroan Terbatas Terkait Pelanggaran
Terhadap  Kepentigan  Umum  Dan Peraturan Perundang Undangan Perbubaran  peseroan  didasarkan  pada
putusan  pengadilan  negeri,  karena  adanya permintaan  dari  orang  atau  pihak  yang berhak atau berwenang untuk itu. Permohonan  perbubaran  peseroan  ke pengadilan  negeri  harus  memenuhi  syarat, yaitu  harus  diajukan  oleh  orang  yang berwenang  untuk  itu.  Pihak  yang  dapat mengajukan perbubaran  pengadilan negeri ditentukan  secara  terbatas  dan  enumeratif dalam  Pasal  146  ayat  (1)  UUPT,  salah satunya adalah kejaksaan.
Undang-undang memberikan ketentuan  hukum  bagi  penuntut  umum untuk  meminta  perbubaran  peseroan  di pengadilan  negeri  dengan  alasan  sebagai berikut: (1). Perusahaan melanggar kepentiingan  umum,  (2).  Perusahaan melakukan  tindakan  yang  melanggar hukum  dan  peraturan.  Ketika  penuntut umum mengajukan permohonan perbubaran  peseroan,  ia  diwajibkan  oleh undagn-undagn untuk membuktikan kepentiingan  umum  yang  dilanggar  oleh peseroan,  untuk  membuktikan  adanya ketentuan  undagn-undagn  yang  dilanggar peseroan.
Permohonan perbubaran peseroan terbatas  dapat  diajukan  oleh  penuntut umum  apabila  terjadi  pelanggaran  hukum dan  peraturan  perusahaan  swasta  dan kepentiingan publik. Permintaan perbubaran  untuk  alasan  ini  diajukan  oleh jaksa  karena  ketegangan  dari  pemerintah, di  bidang  pengacara  di  bidang  hukum
perdata.  Permintaan  likuidasi  dilakukan karena  adanya  fakta  hukum  yang  terjadi untuk  mencegah  kerugian  yang  meluas. Konsep  kepentiingan  umum  berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, kepentiingan  umum  adalah  kepentiingan negara  dan  negara  dan/atau  kepentiingan masyarakat luas. Definisi khusus kemudian  dijelaskan  dalam  surat  Jaksa Agung  Muda  Bidang  Perdata  dan  Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia  No.  B-014/G/4/1999,  yaitu untuk  kepentiingan  negara,  negara  .  dan negara. pemerintahan, pembangunan negara  atau  masyarakat  pada  umumnya. Sehingga  orientasi  kepentiingan  umum dari  sudut  kejaksaan  menjadi  dasar  untuk melindungi kepentiingan pemerintah sebagai  pemimpin  di  bidang  penegakan hukum.
Pelanggaran  terhadap  kepentiingan umum adalah milik kepentiingan pemerintah, sehingga pelanggaran terhadap  ketentuan  ini  sepenuhnya  berada di  pihak  pemerintah  selaku  pencipta  dari jaksa agung untuk memaksakan perbubaran. Karena pada umumnya dalam menjalankan  kekuasaan  ini,  kejaksaan melayani  kepentiingan  negara  dalam menjalankan  kebijakan  politiknya  melalui sistem  peradilan.  Dengan  kata  lain,  bukan penuntut umum yang mengartikan pelanggaran  kepentiingan  umum  peseroan terbatas sebagai alasan perbubaran,
melainkan  wilayah  pemerintah  sebagai wakil  yang  berwenang.  Selain  permintaan perbubaran karena melanggar kepentiingan umum, juga dimungkinkan untuk membubarkan  peseroan  terbatas  karena melanggar ketentuan undagn-undagn.
Perbubaran peseroan terbatas dilakukan  oleh  Kejaksaan  Negeri  sesuai dengan Undagn-Undagn Kejaksaan Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2021 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penegakan Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan Hukum,  Undagn-undagn  lainnya,  dan Layanan  Hukum  Perdata.  dan  bidang administrasi,  yaitu  pada  bab  III  tentang pelaksanaan  undagn-undagn  pada  huruf A.1. Sehubungan dengan kekuasaan kejaksaan  dalam  huruf  b  angka  1) disebutkan  bahwa:  “Jaksa  melakukan pelaksanaan hukum melalui proses/permohonan  di  pengadilan  atau tindakan lain berdasarkan ketentuan undagn-undagn, yang di administrasi. pada perkara  perdata  yang  berkaitan  dengan pertanggungjawaban perdata orang perseorangan atau perusahaan, salah satunya adalah permintaan penyidikan/perbubaran peseroan terbatas”.
Penuntut juga dapat meminta perbubaran  perusahaan  swasta  jika  karena pelanggaran peraturan perundagn- undagnan  tanpa  sanksi  pidana.  Menurut ketentuan  pasal  II  B.2  huruf  (f)  amar putusan  Jaksa  Agung  025/2015  tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Kewenangan  di bidang pemerintahan umum dan tata usaha negara  diajukan  perbubaran  PT  untuk  itu alasan  setelah  mengajukan  keputusan  dan keputusan. saran dari beberapa departemen dalam sistem departemen/lembaga pemerintah, departemen pemerintah/lembaga pusat dan daerah atau BUMN/BUMD  yang  memiliki  tanggung jawab untuk memantau-memantau kegiatan  peseroan  terbatas,  bahwa  telah terjadi  pelanggaran,  misalnya.  dalam bidang administrasi. Contoh lain penerapan  ketentuan  ini,  misalnya  bank yang  tidak  mematuhi  ketentuan  peraturan perundagn-undagnan di bidang perbankan, tetapi  karena  suatu  hal  tidak  ada  pejabat yang  berwenang  untuk  memusnahkannya dengan  membatalkan  izin  usaha,  Jaksa Agung.  Kantor tersebut,  setelah menerima jaksa yang berkepentiingan dengan stabilitas  keuangan,  dapat  mengajukan permohonan perbubaran PT dalam kegiatan usaha perbankan. untuk menghindari kerugian yang meluas.
Kejaksaan  memproses  permohonan perbubaran peseroan terbatas ketika menerima  informasi  bahwa  peseroan terbatas  telah  melanggar  kepentiingan umum  atau  telah  bertindak  melanggar kepentiingan  umum  atau  telah  bertindak melanggar  peraturan  perundagn-undagnan instansi  terkait,  masyarakat.  Tindakan kejaksaan juga memperbesar kemungkinan
terjadinya  pelanggaran  keadilan,  apabila kriteria  delik  tanpa  ancaman  pidana  dapat memusnahkan  peseroan  terbatas,  maka dalam pelaksanaannya diperlukan penegasan alat pengendalian berupa peraturan  internal  kejaksaan,  yang  secara umum  membatasi  bahwa  pelaksanaan kekuasaan  adalah  perbuatan  untuk  negara dan  atas  nama  negara,  yaitu  tidak  dapat meminta  perbubaran  penuntut  umum kecuali  jika  diberi  kuasa  secara  khusus dari pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan  terkait  dengan  flowchart  proses pengajuan permohonan perbubaran peseroan  terbatas  yaitu  SOP  Kejaksaan yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun Tahun 2021 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum, Pertimbangan  Hukum,  Perbuatan  Hukum Lainnya  Dan  Pelayanan  Hukum  Dalam Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  dimana pada  Bab  III  tentang  Penegakan  Hukum pada huruf B.2.a. Terkait dengan kewenangan penuntut umum dalam melakukan proses perbubaran suatu perusahaan, antara lain sebagai berikut:
1. Kejaksaan  mengajukan  permohonan pemeriksaan  peseroan  terbatas  (lihat Pasal  138  ayat  (3)  Undagn-Undagn Nomor  40  Tahun  2007  tentang peseroan  terbatas  terkait  penciptaan lapangan  kerja  berdasarkan  Undagn-
Undagn  Nomor  11  Tahun  2020) dengan  tuntutan  untuk  memperoleh data atau informasi:
(1) perusahaan melakukan perbuatan  melawan  hukum yang  merugikan  pemegang saham atau pihak ketiga; atau (2) Seorang  anggota  Direksi  atau anggota  Direksi  melakukan perbuatan  melawan  hukum yang  merugikan  Peseroan, pemegang sahamnya, atau pihak ketiga.
2. Penuntut Umum mengajukan Perbubaran  peseroan  terbatas  dengan alasan sebagai berikut:
(1)Perusahaan melanggar kepentiingan umum atau melakukan kegiatan yang melanggar  peraturan  perundagn-
undagnan (lihat Pasal 146 ayat (1) huruf dan UU PT)
(2)Karena peseroan berbadan
hukum, maka dalam jangka waktu
6 (enam bulan) pemegang
sahamnya  kurang  dari  2  (dua) orang  (lihat  Pasal  7  ayat  (6) UUPT).
(3)Peseroan  yang  tidak  melakukan perubahan  anggaran  dasar  dalam jangka waktu  1 (satu) tahun sejak diundagnkannya  Undagn-Undagn
Nomor  40  Tahun  2007  tentang Peseroan Terbatas (lihat Pasal 157 Ayat (4) UUPT).
3. Pengajuan  permohonan  perbubaran peseroan  terbatas  karena  pelanggaran peraturan perundagn-undagnan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b) ayat  (1)  yang  diancam  pidana,  wajib membuat keputusan yang mempunyai tetap  mempunyai  kekuatan  hukum yang  menyatakan  bahwa  peseroan terbatas  berlaku  ketentuan  peraturan perundagn-undagnan.
4. Permohonan  perbubaran  peseroan terbatas karena pelanggaran peraturan perundagn-undagnan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat (1) yang tidak  diancam  pidana,  memerlukan penetapan  pejabat  yang  berwenang dan/atau  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap, yang oleh perusahaan dinyatakan pembatasan tersebut melanggar peraturan perundagn-
undagnan yang berlaku.
5. Informasi tentang keberadaan peseroan  terbatas  yang  melanggar kepentiingan  umum  atau  melakukan perbuatan  yang  melanggar  peraturan perundagn-undagnan sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat (1) oleh instansi  terkait,  masyarakat,  dan/atau
kejaksaan internal .
6. Kejaksaan Negeri berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang  mendaftarkan  peseroan terbatas  dan/atau  mengelola  data pelanggaran terhadap
peseroan terbatas.
7. Berdasarkan  keterangan  koordinator dan  hasil  sebagaimana  dimaksud dalam  huruf  e)  dan  huruf  f,  serta penelaahan  dari  Kejaksaan,  Satker akan  menetapkan  apakah  Kejaksaan membubarkan  dan/atau  menyelidiki perbubaran dan/atau peseroan terbatas.
8. Permohonan perbubaran dan/atau penyidikan peseroan terbatas diajukan ke pengadilan negeri tempat peseroan terbatas itu berada.
9. Sebagai  bagian  dari  permohonan perbubaran peseroan terbatas,
Kejaksaan Negeri dapat mengusulkan likuidator untuk melikuidasi kekayaan  peseroan  dalam  likuidasi, baik Balai Harata Peninggalan,
Likuidator, Independen, maupun
Penuntut yang Kompeten.
10. Dalam  hal  likuidator  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  i)  memenuhi kewajibannya untuk melepaskan kekayaan  peseroan  pada  likuidator, Penuntut  Umum  dapat  meminta
kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri untuk mengangkat yang baru. Pemberhentian likuidator dan likuidator  lama  (lihat  Pasal  151  ayat (1) UUPT).).

## 4. SIMPULAN
1. Kriteria  pelanggaran  kepentiingan umum  dalam  peraturan  perundagn- undagnan  peseroan  terbatas,  baik undagn-undagn nomor 16 tahun 2004 tentang  penuntutan  maupun  Undagn- Undagn  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Peseroan  Terbatas  tidak memiliki  kriteria  untuk  kepentiingan umum ini secara jelas. diatur. Definisi dan  kriteria  kepentiingan  umum  saat ini  sangat  fleksibel,  karena  dapat ditafsirkan sesuai dengan keadaan dan sudut pandang penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemenuhan kriteria pelanggaran kepentiingan umum yang sering  digunakan  adalah  ketika  suatu kegiatan  telah  terealisasi,  namun ternyata  manfaat  yang  diperoleh  dari Kegiatan  tersebut  dapat  mencapai, tidak dirasakan oleh masyarakat.
2. Penuntut umum berwenang mengusulkan  pembubaran  peseroan terbatas karena melanggar kepentiingan  umum  dan  peraturan dalam  Pasal  146  Ayat  (1)  Undagn-
Undagn  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Peseroan  Terbatas.  Undagn- undagn  tersebut  memberikan  dasar hukum  bagi  Jaksa  Agung  untuk meminta  perbubaran  peseroan  di pengadilan  negeri  dengan  alasan peseroan tersebut melanggar kepentiingan  umum  dan  perbuatan yang melanggar hukum dan ketentuan peseroan.  Jika  penuntut  mengajukan permohonan  perbubaran  peseroan, undagn-undagn mengharuskannya untuk membuktikan kepentiingan umum  yang  dilanggar  oleh  peseroan, untuk  membuktikan  dan  tentang ketentuan undagn-undagn yang dilanggar oleh peseroan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Gunanegara.  (2008). Rakyat  Dan  Negara Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan . Jakarta: Tata Nusa.
Harahap,  M.  Yahya,  (2011). Hukum Perseroan  Terbatas .  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Hutagalung, Arie Sukanti, (2005).
Terbaran Pemikiran
Seputar
Masalah  Hukum  Tanah. Jakarta:
Lembaga  Pemberdayaan  Hukum Indonesia.
Mahendra,  A.A.O.K.,  (1996). Menguak Masalah  Hukum  Demokrasi  dan
Pertanahan . Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan.
Marzuki,
Peter Mahmud, (2016). Penelitian
Hukum . Jakarta:
Kencana. Mertokusumo, Sudikno, (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty. --------------------------, (2011). Teori
Hukum . Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Poerwadarminta,  W.J.S.,  (1986). Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta: Balai Pustaka.
Salindeho,  John,  (1998). Masalah  Tanah Dalam  Pembangunan ,  Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Sitorus,  Oloan,  dan  Dayat  Limbong.
(2004). Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan  Umum .  Yogyakarta:
Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Soemarjono. Maria S. W., (2001).
Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi  &  Implementasi .  Jakarta: Kompas.
Supramono, Gatot, (2007). Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Djambatan.

## Peraturan Prundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan  Kejaksaan  RI  Nomor  7  Tahun
2021 tentang
Pedoman
Pelaksanaan  Penegakan  Hukum, Bantuan  Hukum,  Pertimbangan Hukum,  Tindakan  Hukum  Lain, Dan  Pelayanan  Hukum  Di  Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah
bagi
Pembangunan  untuk  Kepentingan Umum.

## Jurnal, Karya Ilmiah, dan Lain-Lain
Amelia,  Ria.  “Kewenangan  Kejaksaan
Mengajukan Permohonan Pembubaran  Perseroan  Terbatas Kepada Pengadilan
Negeri”.
Journal  of  Law  Simbur  Cahaya ,
Vol.II, No.1.
Liuw,  Christian  Ridel,  “Tinjauan  Hukum tentang Pembubaran Perseroan
Terbatas  Berdasarkan  Penetapan Pengadilan”, Journal Lex et
Societatis, Vol. IV, No. 5, 2016.
Pratama,  Gita  Nanda,  “Kekuatan  Hukum Memorendum  of  Understanding”. Journal  Unpar ,  Vol.  2,  Nomor  2,
2016.
Prayoga, Andhika, “Pembubaran Perseroan Terbatas oleh  Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional”, Jurnal
Ilmiah  Penegakan  Hukum ,  Vol.  7, No. 1, Juni 2020.
Risdiarto,  Danang,  “  Kebijakan  Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam  Memperkuat  Ketahanan Nasional”, Jurnal
Penelitian Hukum De Jure , Volume 17, No. 2,
(2017).
Rizky,  Muhammad  Reza,  “Pembubaran
Perseroan
Terbatas
Melalui
Penetapan Pengadilan: Studi Kasus Pembubaran  PT.  Rasico  Industry”, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan , Vol.III, No.2, (2012).
Sanusi, Lorent Pradini Imso, “Pelaksanaan Tugas  Fungsi  dan  Kewenangan
Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang
Undang  Nomor  16  Tahun  2004”,
Diktum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume 7, No.1, (2019).