Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi (JUST-SI) Vol. 4, No. 1, Agustus 2023, hlm. 19-30

## PELANGGARAN ETIKA SISTEM INFORMASI DALAM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN
Jerry* 1 , Vendryan 2 , Agus Yanto 3 , Dimas Firmansyah Nasution 4 ,
Vincent Vannesse Ting 5 , Hendi Sama 6
1,2,3,4,5,6 Universitas Internasional Batam, Batam Email: 1 khujerry02@gmail.com, 2 laboyng@gmail.com, 3 agusyanto2113@gmail.com,
4 dimasfirmansyxx@gmail.com, 5 dingvinzzz@gmail.com, 6 hendi@uib.ac.id
* Penulis Korespondensi
(Naskah masuk: 18 Mei 2023, diterima untuk diterbitkan: 9 Agustus 2023)

## Abstrak
Etika adalah aturan, norma dan juga tata cara yang biasa digunakan manusia untuk dijadikan pedoman  dalam  melakukan  sebuah  perbuatan  dan  tingkah  laku.  Hal  tersebut  berpengaruh terhadap teknologi, dimana teknologi dari hari ke hari berkembang semakin canggih, termasuk software. Hal ini membuat rasa keinginan seseorang untuk memiliki software yang lebih bagus meningkat dan akan memicu tindakan yang berbahaya seperti membajak software, maka dari itu dibutuhkan etika di dalam sistem informasi. Metode yang akan digunakan dalam penelitian kali  ini  adalah  tinjauan  pustaka  naratif,  yang  akan  dilakukan  dengan  cara  seleksi  terhadap beberapa  literatur  dan  juga  praktek  umum  di  institusi  atau  pendidikan  yang  telah  mapan, terutama text dan jurnal ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi dalam penerapan etik penelitian. Dari hasil tinjauan yang didapatkan, penulis berhasil mengetahui dampak, hukum perundang-undangan yang berlaku, dan solusi mengenai penggunaan software bajakan dalam Etika  Teknologi  Informasi.  Oleh  karena  itu  diharapkan  kita  dapat  mengurangi  dan meningkatkan kesadaran sebagai pengguna software dengan menggunakan software yang legal.
Kata kunci : Etika, Sistem Informasi, Perangkat Lunak Bajakan

## VIOLATION OF INFORMATION SYSTEMS ETHICS IN THE USE OF OFFICIAL SOFTWARE

## Abstract
Ethics  are  rules,  norms,  principles,  and  also  procedures  commonly  used  by  humans  as guidelines for their actions and behavior. This has an impact on technology, where technology is constantly advancing day by day, including software. This leads to an increasing desire for people to have better software, which can trigger dangerous actions such as software piracy. Therefore, Ethics in Information Technology is needed. The research method used in this study is  a  selective  narrative  literature  review of  established  research  or  educational institutions, especially  textbooks  and  reputable  international  scientific  journals  in  the  application  of research ethics. From the results obtained, the author was able to identify the impact, legal regulations  in  force,  and  solutions  regarding  the  use  of  pirated  software  in  Information Technology Ethics. Therefore, it is expected that we can reduce and increase awareness as software users by using legal software.
Keywords : Ethic, Information System, Pirated Software
20 Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi(JUST-SI) ,Vol.4,No.1,Agustus 2023, hlm.19-30

## 1. PENDAHULUAN
Etika berasal dari kata Yunani yaitu “ethikos” atau “ethos” yang diartikan sebagai adat, kebiasaan atau praktek (Basuki, 2019).  Jadi bisa diartikan etika adalah aturan, norma, kaidah- kaidah dan juga tata cara yang biasa digunakan oleh manusia untuk dijadikan pedoman suatu individu  atau  kelompok  dalam  melakukan  sebuah  perbuatan  dan  juga  tingkah  laku  (Nandy, 2022). Etika ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan buruknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
Teknologi sudah semakin canggih dari hari ke hari termasuk perangkat lunak (software). Hal ini membuat rasa keinginan seseorang memiliki sesuatu akan software yang lebih bagus menjadi lebih besar. Karena keinginan seseorang yang sangat besar akan sesuatu hal ini akan memicu sebuah tindakan yang berbahaya nantinya seperti membajak sebuah software, maka dari itu dibutuhkannya etika. Etika Sistem Informasi merupakan salah satu cabang etika yang berhubungan  dengan  penciptaan,  pengorganisasian,  pemencaran  dan  juga  penggunaan  alat dalam  sistem  informasi  serta  standar  etis  dan  kode  moral  yang  mengatur  perilaku  manusia dalam masyarakat luas dalam bidang Teknologi Informasi. Etika teknologi informasi ini hadir untuk  membantu  individu  dalam  pembentukan  watak  dan  etika  menjadi  lebih  baik  di  era kehidupan yang semakin maju ini (Mahfuz, 2019).
Pembajakan  software  merupakan  sebuah kejahatan  terkait  dengan  Undang-Undang  Hak Cipta  (Majid  &  Ahmadian,  2020).  Hal  ini  juga  menjadi  perhatian  bagi  semua  masyarakat terutama pada perusahaan-perusahaan. Menurut situs berita CNN Indonesia pada tahun 2019 lalu  diberitakan  bahwa  83  persen  perusahaan  menggunakan  software  bajakan,  data  ini diterbitkan oleh Business Software Alliance (BSA). Tentu ini menciptakan resiko yang tinggi dalam penggunaan software bajakan. Tercatat bahwa sekitar 29 persen perusahaan bisa terkena serangan Malicious Software (malware) dengan menggunakan software bajakan. Maka dari itu diperlukan software yang asli dengan membeli lisensi software.
Lisensi software adalah hak eksklusif pembuat atau pemilik software atas izin, hak dan juga  pembatasan  untuk  perangkat  lunaknya.  Sehingga  software  dapat  digunakan, disebarluaskan, diperbanyak atau diubah oleh pihak lain dengan pedoman pada peraturan yang tercantum pada lisensi software tersebut (Recca Danendra et al., 2022). Kita semua mengetahui lisensi memiliki peran yang eksklusif di mana sebuah software bisa dianggap legal digunakan apabila lisensi dilakukan dengan cara membeli license key dari pemilik software.
Kesimpulannya  yaitu  keinginan  seseorang  maupun  organisasi  dalam  memiliki  sebuah software  yang  bagus  itu  sangatlah  tinggi.  Dengan  adanya  keinginan  tersebut  maka diperlukannya  pemahaman  akan  etika  teknologi  informasi  untuk  menghindari  hal-hal  yang tidak  diinginkan  atau  melanggar  hukum.  Contohnya  seperti  menggunakan  software  bajakan termasuk melanggar Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang dibuat untuk tujuan melindungi hak cipta seseorang dan organisasi. Undang-Undang ini dibuat untuk menghargai pemilik dari produk tersebut. Selain dari pemilik software tidak merasa dirugikan, ada juga dari sisi segi customer yang bisa lebih leluasa akan keamanan software yang terjamin. Karena jika menggunakan  software  bajakan  akan  rentan  tersusupi  oleh  malware  dan  juga  kinerja  dari sebuah software biasanya juga akan menurun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka naratif. Tinjauan pustaka naratif ini memiliki tujuan untuk melakukan review di beberapa domain keilmuan kemudian akan melakukan seleksi secara ketat suatu sumber.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Sistem Informasi
Etika  teknologi  informasi  adalah  sekumpulan  prinsip  atau  nilai  mengenai  penggunaan perangkat teknologi informasi yang benar dalam proses mengumpulkan data, menyimpan data, dan  menampilkan  informasi  kepada  masyarakat  (Prasetyaningrum  et  al.,  2022).  Etika Teknologi  Informasi  mencakup  pertimbangan  etis  dalam  penggunaan  teknologi  informasi, perlindungan  privasi,  keamanan  informasi,  kekayaan  intelektual,  hak-hak  pengguna,  dan tanggung jawab sosial terkait teknologi informasi.
Pentingnya Etika Teknologi Informasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan  teknologi  informasi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  dunia  bisnis,  Etika Teknologi Informasi menjadi penting karena perusahaan memegang data dan informasi yang sangat  penting  bagi  pelanggan  dan  karyawan  mereka.  Dalam  dunia  pemerintahan,  Etika Teknologi Informasi menjadi penting karena pemerintah memegang informasi sensitif dan data pribadi warga negara. Etika Teknologi Informasi juga penting bagi pengguna individu, terutama dalam hal privasi dan keamanan informasi pribadi. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform online, Etika Teknologi Informasi menjadi penting dalam mengatur cara penggunaan informasi pribadi dan data online.
Penggunaan  teknologi  informasi  yang  tidak  etis  dapat  menyebabkan  masalah  etis  dan hukum yang serius, seperti pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan kejahatan siber. Oleh karena  itu,  penting  bagi  individu  dan  organisasi  untuk  memahami  dan  mengikuti  Etika Teknologi  Informasi  yang  benar  untuk  memastikan  penggunaan  teknologi  informasi  yang bertanggung jawab dan etis.

## 2.2. Software Bajakan
Software  bajakan  adalah  perangkat  lunak  yang  didistribusikan  atau  digunakan  tanpa memiliki lisensi resmi dari pemilik hak cipta atau produsen perangkat lunak. Ini melibatkan penyalinan, distribusi, penggunaan, dan penjualan perangkat  lunak yang tidak sah, tanpa ijin atau hak dari pemilik hak cipta atau produsen.
Penggunaan software bajakan seringkali menjadi masalah dalam dunia industri dan bisnis, karena  melanggar  hak  kekayaan  intelektual,  hak  cipta,  dan  hukum  hak  paten.  Penggunaan software bajakan juga dapat merugikan pemilik hak cipta dan produsen perangkat lunak, karena mengurangi  pendapatan  dan  potensi  keuntungan  mereka  (Basrul  et  al.,  2021).  Selain  itu, penggunaan  software  bajakan  juga  dapat  menimbulkan  risiko  keamanan,  karena  software bajakan cenderung tidak mendapatkan dukungan dan pembaruan keamanan yang diperlukan (Rhomadhona et al., 2020).
.  Pemerintah  berupaya  untuk  mengurangi  penggunaan  software  bajakan  dengan mengeluarkan Undang Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 (Munandar et al., 2021). Undang Undang tersebut memberikan sanksi yang keras terhadap pembajak software, khususnya pada pasal 113 ayat (4). Beberapa organisasi juga menawarkan program perangkat lunak berlisensi murah atau gratis untuk mengurangi penggunaan software bajakan.
Bagi  individu  dan  organisasi,  penggunaan  software  bajakan  dapat  berakibat  serius, termasuk hukuman terhadap pembajak software tersebut  (Rachmatdia et al., 2022), dan juga dapat merusak reputasi developer software (Hossain et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami pentingnya menggunakan software berlisensi yang sah dan legal untuk menghindari risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul.

## 2.3. Lisensi Software
Lisensi  software  adalah  hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  pemilik  perangkat  lunak  yang memberikan batasan atau peraturan ketika pengguna menggunakan perangkat lunak tersebut (Recca Danendra et al., 2022). Lisensi software memungkinkan pengguna untuk menggunakan software dengan cara yang diizinkan dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pengembang atau pemilik software.
Lisensi  software  dapat  beragam,  tergantung  pada  jenis  software  yang  digunakan  dan perusahaan yang memproduksinya. Beberapa lisensi software bersifat terbuka, seperti GPL atau GNU  Public  License,  yang  memberikan  kebebasan  kepada  pengguna  untuk  mempelajari, menggunakan,  memodifikasi  dan  mendistribusikan  software  tersebut  (Monton  &  Salazar, 2020). Sementara itu, ada juga lisensi software berbayar atau proprietari yang mengharuskan pengguna untuk membeli lisensi untuk menggunakan software tersebut.
Dalam  lisensi  software,  biasanya  diatur  mengenai  hak  kekayaan  intelektual,  hak  cipta, batasan  penggunaan,  dukungan  teknis,  pembaruan  dan  peningkatan,  dan  tanggung  jawab pengguna.  Dalam  beberapa  kasus,  lisensi  software  juga  mengatur  mengenai  perlindungan privasi pengguna dan data yang dikumpulkan oleh software tersebut.
Lisensi  software  sangat  penting  dalam  mengatur  penggunaan  software  secara  legal  dan menghindari penggunaan software bajakan. Dalam lisensi software, pengguna diberi izin untuk menggunakan software dengan cara yang diizinkan, sehingga dapat menghindari konsekuensi hukum dan keuangan yang serius. Penting bagi pengguna untuk memahami persyaratan lisensi software sebelum menggunakan software untuk memastikan penggunaan yang sah dan legal

## 2.4. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual
Undang-undang  Hak  Cipta  dan  Undang-undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah peraturan hukum yang mengatur dan melindungi hak pemilik karya atau produk intelektual. Kedua undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau  pemilik  produk  intelektual,  seperti  karya  sastra,  musik,  film,  gambar,  dan  software, sehingga  mereka  dapat  memanfaatkan  karyanya  secara  bebas  dan  menghindari  penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain (Latukau et al., 2021).
Undang-undang  Hak  Cipta  melindungi  hak  pencipta  atas  karya-karya  mereka  dan memberikan  hak  eksklusif  atas  penggunaan,  distribusi,  dan  pemanfaatan  karya  tersebut (Gultom et al., 2021). Undang-undang ini juga melindungi kekayaan intelektual pemilik hak cipta  dan  memberikan  sanksi  hukum  bagi  pelanggaran  hak  cipta.  Sementara  itu,  Undang- undang Hak Kekayaan Intelektual melindungi hak pemilik atas hasil karya seperti paten, merek dagang, dan rancangan industri.
Kedua  undang-undang  ini  sangat  penting  dalam  menjaga  kekayaan  intelektual  dan mencegah penyalahgunaan hak oleh pihak lain. Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Hak  Kekayaan  Intelektual  memberikan  perlindungan  hukum  yang  kuat  kepada  pemilik  hak untuk memanfaatkan karyanya secara eksklusif, mencegah penggunaan yang tidak sah, serta memberikan sanksi hukum bagi pelanggar.
Bagi industri kreatif, perlindungan hukum dari kedua undang-undang ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas dan mendapatkan keuntungan dari hasil  karya  mereka  secara  sah.  Demikian  pula,  bagi  konsumen,  perlindungan  hukum  dari Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual memastikan bahwa produk-produk  intelektual  yang  mereka  beli  atau  gunakan  telah  dihasilkan  secara  legal  dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Berdasarkan uraian di sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa landasan masalah yang akan dibahas pada hasil penelitian ini yaitu.
1. Bagaimana etika seseorang dalam menggunakan software bajakan?
2. Apa hukum yang bersangkutan dengan penggunaan software bajakan?
3. Apa dampak menggunakan software bajakan?
4. Apakah ada solusi untuk mengurangi penggunaan software bajakan?

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  kali  ini  adalah  Kajian  Pustaka  Naratif seperti  pada  penelitian  Ramadani  (2021).  Tinjauan  pustaka  naratif  ini  dilakukan  terhadap beberapa  literatur  dan  praktek  umum  yang  digunakan  didalam  institusi  maupun  pendidikan yang telah mapan. Kajian pustaka ini akan dilakukan terhadap beberapa teks dan jurnal ilmiah nasional  maupun  internasional  yang  memiliki  reputasi  yang  baik,  yang  akan  menjadi  acuan dalam  penerapan  di  penelitian  ini.  Pemilihan  teks  maupun  jurnal  pada  penelitian  ini  tidak dibatasi  atas  domain  tertentu.  Platform  seperti  Scopus,  Proquest,  Google  Scholar  dan  juga Google  akan  digunakan  sebagai  sumber  pencarian  data  untuk  penelitian  ini.  Keyword  yang akan  digunakan  bersifat  mendasar  yaitu  Etika  +  Sistem  Informasi  +  Software  Bajakan. Pemilihan teks dan jurnal dilakukan berdasarkan domain publikasi di mana literatur dari domain sistem informasi lebih diutamakan sebagai acuan dalam studi ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Etika Dalam Penggunaan Software Bajakan
Penggunaan software atau program komputer bajakan akhir-akhir ini semakin marak, baik untuk  tujuan  pribadi  maupun  komersial  (Ajebi,  2022).  Dan  pastinya  penggunaan  software bajakan adalah tindakan yang melanggar hak cipta dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, penggunaan software bajakan juga dapat mengancam keamanan data pengguna  karena  software  bajakan  seringkali  mengandung  malware  dan  virus  yang membahayakan.  Oleh  karena itu,  perlu  dipahami  bahwa  penggunaan  software  bajakan tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga melanggar etika dan nilai-nilai moral.
Pertama-tama, penggunaan software bajakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Software merupakan karya intelektual yang dibuat oleh orang lain dengan usaha dan waktu yang cukup banyak. Ketika kita menggunakan software bajakan, kita tidak memberikan penghargaan atau imbalan yang sepatutnya kepada pemilik software tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur dan tidak adil terhadap orang lain yang telah berkarya dengan susah payah.
Selain  itu,  penggunaan  software  bajakan  juga  dapat  membahayakan  keamanan  data. Software bajakan seringkali mengandung virus dan spyware yang dapat memperlambat kinerja komputer  bahkan  bisa  membuat  komputer  berhenti  berfungsi  (Eriga,  2020).  Hal  ini  dapat merugikan  tidak  hanya  pemilik  software,  tetapi  juga  pengguna  yang  memilih menggunakan software bajakan. Dalam hal ini, penggunaan software bajakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam keamanan data pengguna.
Selanjutnya, penggunaan software bajakan juga dapat menghambat inovasi dan kemajuan teknologi. Ketika pengguna memilih menggunakan software bajakan, pemilik software tidak mendapatkan  imbalan  yang  sepatutnya,  sehingga  pemilik  software  tersebut  tidak  memiliki anggaran  yang  cukup  untuk  melakukan  riset  dan  pengembangan.  Akibatnya,  inovasi  dan kemajuan  teknologi  dapat  terhambat  karena  tidak  adanya  sumber  daya  yang  cukup  untuk melakukan riset dan pengembangan.
Dalam konteks bisnis, penggunaan software bajakan dapat merugikan pihak yang terlibat dalam industri software. Industri software adalah industri yang sangat penting bagi ekonomi global  karena  banyak  perusahaan  dan  organisasi  yang  bergantung  pada  software  untuk menjalankan  bisnis  mereka.  Penggunaan  software  bajakan  dapat  merugikan  perusahaan software  yang  telah  berinvestasi  dalam  riset  dan  pengembangan  software,  serta  dapat
merugikan  perusahaan  yang  bergantung  pada  software  tersebut  untuk  menjalankan  bisnis mereka.
Kesimpulannya, penggunaan software bajakan tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga melanggar etika dan nilai-nilai moral. Penggunaan software bajakan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur, tidak adil, tidak bertanggung jawab, dan dapat mengancam keamanan data pengguna. Selain itu, penggunaan software bajakan juga dapat menghambat inovasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, sebagai pengguna teknologi, kita harus memperhatikan etika dalam penggunaan software dan selalu menghargai karya intelektual orang lain dengan cara membeli software yang asli.

## 4.2. Hukum yang Berkaitan dengan Penggunaan Software Bajakan
Ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan software bajakan yang perlu  dipahami  oleh  masyarakat.  Dalam  pembahasan  ini,  akan  dijelaskan  beberapa  undang- undang yang berkaitan dengan penggunaan software bajakan.

## 1. Undang-Undang Hak Cipta
Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif  yang mana muncul  setelah suatu ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sudirman et al., 2021). Undang-undang Hak Cipta melindungi hak cipta karya-karya kreatif seperti musik, film, buku, dan software. Menurut Pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak dan/atau  menyebarluaskan  program  komputer  atau  penggunaan  program  komputer  secara terbatas tanpa izin dari pemegang hak cipta, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi bisnis. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak, berita ini ditulis oleh Disperindag  Sumatera  Barat.  Dalam  konteks  penggunaan  software  bajakan,  Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak memihak pengguna software bajakan. Jika pengguna software bajakan mengalami kerusakan atau masalah dengan software yang digunakan, maka pengguna tidak  dapat  mengajukan  keluhan  karena  penggunaan  software  bajakan  merupakan  tindakan yang melanggar hak cipta. Oleh karena itu, penggunaan software bajakan tidak dapat dianggap sebagai transaksi bisnis yang sah menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## 3. Undang-Undang ITE
Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (disingkat  UU  ITE)  atau  Undang- undang  nomor  11  tahun  2008  adalah  UU  yang  mengatur  tentang  informasi  serta  transaksi elektronik,  atau  teknologi  informasi  secara  umum  (Kinanti  et  al.,  2022).  Dalam  konteks penggunaan  software  bajakan,  Undang-undang  ITE  juga  melarang  penggunaan  software bajakan. Menurut Pasal 30 ayat (3) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses  sistem  komputer,  termasuk  program  komputer,  dapat  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 4. Undang-Undang Paten
Undang-undang  Paten  adalah  undang-undang  yang  melindungi  hak  atas  penemuan  dan inovasi.Hak  paten  bertujuan  untuk  melindungi  hak-hak  pemilik  paten  atas  penemuan  dan
inovasi mereka, termasuk melarang orang lain untuk membuat, menggunakan, menjual, dan mendistribusikan produk atau metode yang dilindungi tanpa izin  (Ascarya Academia, 2023). Dalam  konteks  penggunaan  software  bajakan,  Undang-undang  Paten  tidak  terlalu  berlaku karena  software  tidak  dapat  didaftarkan  sebagai  paten.  Namun,  Undang-undang  Paten  tetap memiliki kaitan dengan penggunaan software bajakan karena banyak software yang memiliki fitur-fitur yang unik dan dipatenkan oleh pemilik hak cipta.

## 5. Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak  Cipta.  Peraturan  ini  menegaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melanggar  hak  cipta  dapat dikenakan  sanksi  pidana  dan/atau  denda.  Peraturan  ini  juga  memuat  ketentuan-ketentuan tentang  penyitaan  barang  bukti  dan  tindakan-tindakan  lain  yang  dapat  dilakukan oleh  pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum atas pelanggaran hak cipta
Dalam kasus penggunaan software bajakan, pihak yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penindakan  terhadap  pelaku penggunaan  software  bajakan.  Pihak  yang  terbukti  menggunakan  software  bajakan  dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Penggunaan  software  bajakan  juga  dapat  menimbulkan  dampak  yang  lebih  luas  bagi masyarakat dan industri teknologi. Penggunaan software bajakan dapat merugikan pemilik hak cipta, menghambat inovasi dan pengembangan teknologi, dan mengurangi daya saing industri dalam negeri di kancah internasional.
Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami hukum yang berkaitan dengan  penggunaan  software  bajakan.  Masyarakat  harus  menyadari  bahwa  penggunaan software  bajakan  bukanlah  tindakan  yang  sah  dan  dapat  menimbulkan  sanksi  hukum  yang serius. Sebagai alternatif, masyarakat dapat memilih untuk menggunakan software yang legal dan  memenuhi  standar  hak  cipta,  meskipun  harganya  mungkin  lebih  mahal.  Dalam  jangka panjang,  penggunaan  software  legal  dapat  membantu  mendorong  pengembangan  industri teknologi dan mendorong inovasi yang lebih maju di Indonesia.
Dalam upaya untuk meminimalisir penggunaan software bajakan, pemerintah Indonesia juga  telah  melaksanakan  berbagai  program  dan  kebijakan.  Salah  satu  program  yang dilaksanakan adalah Kampanye Nasional Anti Pembajakan Software (KNAPS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari  penggunaan  software  bajakan.  Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan seperti kebijakan pengadaan software yang mengutamakan software yang legal dan memenuhi standar hak cipta.
Dalam kesimpulannya, penggunaan software bajakan adalah tindakan yang melanggar hak cipta dan dapat menimbulkan sanksi hukum yang serius. Masyarakat harus memahami hukum yang berkaitan dengan penggunaan software bajakan dan menyadari dampak yang lebih luas yang dapat ditimbulkannya. Dalam upaya untuk meminimalisir penggunaan software bajakan, masyarakat dapat memilih untuk menggunakan software yang legal dan memenuhi standar hak cipta.  Pemerintah  juga  dapat  melaksanakan  program  dan  kebijakan  yang  dapat  membantu meminimalisir  penggunaan  software  bajakan,  serta  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang pentingnya menggunakan software legal dan memenuhi standar hak cipta.
Namun, upaya untuk meminimalisir penggunaan software bajakan juga harus diimbangi dengan  upaya  untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  software  yang  legal  dan terjangkau. Saat ini, masih banyak masyarakat yang mengakses software bajakan karena harga software  legal  yang  terlalu  mahal.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  dan  industri  teknologi  perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap software legal yang terjangkau.
Selain  itu,  perlu  juga  diadakan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan etika dalam menggunakan software. Dengan memahami pentingnya penghormatan terhadap hak cipta, masyarakat dapat lebih memahami dampak yang ditimbulkan dari penggunaan software bajakan dan memilih untuk menggunakan software yang legal dan memenuhi standar hak cipta.
Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan software menjadi semakin penting dan tersebar  di  berbagai  aspek  kehidupan.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  masyarakat  untuk memahami  hukum  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  software,  termasuk  penggunaan software  bajakan.  Selain itu, masyarakat  juga  perlu  menyadari  dampak  yang  lebih  luas  dari penggunaan software bajakan, seperti merugikan pemilik hak cipta, menghambat inovasi dan pengembangan teknologi, dan mengurangi daya saing industri dalam negeri.
Dalam upaya untuk meminimalisir penggunaan software bajakan, diperlukan kerja sama antara  pemerintah,  industri  teknologi,  dan  masyarakat.  Pemerintah  perlu  mengeluarkan kebijakan dan program yang dapat membantu meminimalisir penggunaan software bajakan dan meningkatkan akses  masyarakat  terhadap  software  legal  yang  terjangkau.  Industri  teknologi perlu mengembangkan software yang memenuhi standar hak cipta dan memberikan harga yang terjangkau  bagi  masyarakat.  Sementara  itu,  masyarakat  perlu  memahami  pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan memilih untuk menggunakan software  yang legal dan memenuhi standar hak cipta.
Dengan  kerja  sama  yang  baik  antara  pemerintah,  industri  teknologi,  dan  masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih baik dan beretika, di mana hak cipta dihormati dan inovasi teknologi dapat terus berkembang.

## 4.3. Dampak Bahaya dari Penggunaan Software Bajakan
Menggunakan software bajakan memiliki dampak bahaya yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran hak cipta, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan dan kesehatan pengguna. Berikut ini beberapa dampak bahaya menggunakan software bajakan:
1. Risiko keamanan: Software bajakan seringkali disertai dengan malware dan virus yang dapat  merusak  sistem  komputer  dan  membahayakan  data  pengguna.  Pengguna  software bajakan juga tidak mendapatkan update keamanan yang terbaru, sehingga meningkatkan risiko terkena serangan cyber (Sutisnawinata, 2023).
2.  Pelanggaran  hak  cipta:  Penggunaan  software  bajakan  merupakan  tindakan  yang melanggar hak cipta, yang dapat berdampak pada kerugian finansial bagi pemilik hak cipta dan menghambat  inovasi  teknologi.  Pelanggaran  hak  cipta  juga  dapat  berdampak  pada  reputasi perusahaan dan individu yang menggunakan software bajakan (Nadrah et al., 2022).
3. Tidak ada dukungan teknis: Pengguna software bajakan tidak mendapatkan dukungan teknis resmi dari pengembang software berdasarkan apa yang dikatakan Diskominfo SP (2022) sehingga jika terjadi masalah dalam penggunaan software, pengguna tidak dapat memperoleh bantuan resmi.
4. Pelanggaran privasi: Beberapa software bajakan juga dapat mengumpulkan data pribadi pengguna  tanpa  sepengetahuan  mereka,  yang  dapat  mengancam  privasi  dan  keamanan  data pengguna (Rokhayah, 2022).
Oleh karena itu, penggunaan software bajakan tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga memiliki dampak bahaya yang dapat membahayakan keamanan dan privasi pengguna. Dalam hal  ini,  sangat  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya menggunakan  software  bajakan  dan  mendorong  penggunaan  software  yang  legal  dan memenuhi  standar  hak  cipta.  Selain  itu,  diperlukan  upaya  untuk  meminimalisir  akses masyarakat terhadap software bajakan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap software legal yang terjangkau dan aman untuk digunakan.

## 4.4. Solusi Untuk Mengurangi Penggunaan Software Bajakan
Terdapat  beberapa  solusi  yang  dapat  diambil  untuk  mengurangi  penggunaan  software bajakan  dan  mendorong  penggunaan  software  legal  yang  memenuhi  standar  hak  cipta. Beberapa solusi yang dapat diambil antara lain:
1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang  bahaya  dan  dampak  negatif  dari  penggunaan  software  bajakan.  Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta, keamanan, dan privasi, diharapkan  dapat  mengurangi  motivasi  masyarakat  untuk  menggunakan  software  bajakan (Recca Danendra et al., 2022).
2. Menawarkan Harga yang Terjangkau: Pengembang software perlu mempertimbangkan untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau untuk software mereka. Harga yang terjangkau akan  membuat  software  legal  menjadi  lebih  mudah  diakses  oleh  masyarakat  dan  dapat mengurangi motivasi untuk menggunakan software bajakan.
3. Memberikan Pilihan yang  Lebih  Banyak:  Selain menawarkan harga  yang terjangkau, pengembang  software  juga  dapat  memberikan  pilihan  yang  lebih  banyak  bagi  pengguna. Dengan memberikan pilihan yang lebih banyak, pengguna akan lebih mudah memilih software legal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
4.  Menyediakan  Fitur  Gratis:  Pengembang  software  juga  dapat menawarkan  fitur gratis untuk  menarik  minat  pengguna  untuk  mencoba  software  mereka.  Dengan  memberikan  fitur gratis, pengguna dapat mencoba software legal dengan risiko finansial yang lebih rendah.
5.  Memberikan  Dukungan  Teknis  yang  Baik:  Pengembang  software  juga  dapat memberikan dukungan teknis yang baik untuk pengguna software mereka. Dukungan teknis yang baik akan memberikan nilai tambah bagi pengguna dan membuat mereka merasa lebih dihargai.
6.  Menggunakan  Alternatif  Open-Source:  Pengguna  juga  dapat  menggunakan  alternatif open-source yang tersedia secara gratis dan legal. Open-source software adalah software yang dikembangkan oleh komunitas dan tersedia secara gratis untuk digunakan. Beberapa alternatif open-source  juga  dapat  memiliki  fitur  yang  sama  dengan  software  bajakan,  sehingga  dapat menjadi solusi yang baik bagi pengguna (Hidayah et al., 2021).
Dalam  mengatasi  penggunaan  software  bajakan,  dibutuhkan  upaya  yang  terus-menerus dari berbagai pihak. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penawaran harga yang terjangkau dapat  menjadi  solusi  yang  baik  untuk  meminimalisir  penggunaan  software  bajakan  dan meningkatkan penggunaan software legal yang sesuai dengan standar hak cipta (Amalia, 2018).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pemaparan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa tindak pidana penggunaan software  bajakan    merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  merugikan  pihak  pemegang  hak cipta.  Terdapat  berbagai  UU  yang  memuat  mengenai  aturan  penggunaan  software  bajakan, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang ITE, Undang-Undang Paten dan Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta
Belakangan ini sangat marak dijumpai karena begitu mudahnya alat, sarana dan prasarana yang  mendukung  akses  untuk  terjadinya  tindak  pidana  ini.  Ironisnya  kesadaran  dalam  diri pribadi  masyarakat  untuk  selalu  menggunakan  software  asli  berlisensi  yang  masih  kurang, disamping sebab lain karena mahalnya biaya untuk pembelian software asli. Selain hal tersebut merugikan pihak pemegang hak cipta, juga merugikan negara dari sisi pajak pendapatan yang tentunya juga akan berkurang.
Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan  menghasilkan  pengetahuan    tambahan  untuk mengembangkan pengetahuan, bahwasanya setiap karya (ciptaan) selalu diikuti oleh hak cipta,
dan  melekat  pula  hak  kekayaan  intelektual  atas  karya  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  setiap pelanggaran  atau  kecurangan  terhadap  hasil  ciptaan  seseorang  harus  ditindak  dan  diproses sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  agar  dapat  mewujudkan  norma-norma  hukum  dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para  pembacanya,  dan  menambah  masukan  referensi  di  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan  bagi  para  akademisi  yang  hendak  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai tinjauan  hukum  pidana  terhadap  praktik software  illegal.  Selanjutnya,  penelitian  ini  sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang resiko penggunaan software bajakan  dan akibat hukumnya dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah, bahwa praktik pembajakan  dan  penggunaan  software  bajakan    di  negeri  ini  memerlukan  perhatian  dan penanganan yang lebih serius.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajebi,  A.  2022. Hati-Hati  Dalam  Menggunakan  Software  Bajakan,  Dapat  Di  Pidana! PERSEKUTUAN PERDATA DONI BUDIONO & REKAN. https://pdb-lawfirm.id/hati- hati-dalam-menggunakan-software-bajakan-dapat-di-pidana/
Amalia,  E.  I.  2018. Bagaimana  Cara  Kurangi  Pengguna  Software  Bajakan? Medcom.Id. https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ZkeznlrK-bagaimana-cara-kurangi- pengguna-software-bajakan
Ascarya  Academia. 2023. Perbedaan Hak Cipta Dan Hak Paten | Tabel .  Ascarya Solution. https://ascarya.or.id/perbedaan-hak-cipta-dan-hak-paten/#:~:text=Jenis Karya yang Dilindungi&text=Sedangkan  hak  paten  melindungi  penemuan,%2C  mesin%2C  atau metode produksi
Basrul, Hazrullah, & Maulida, Y. 2021. The Effect of Motivational Factors on Usage of Pirated Software  Among  Lecturers. Jurnal  Pendidikan  Teknologi  Informasi , 5 (2),  121–128. https://doi.org/10.22373/cj.v5i2.9527
Basuki, S. 2019. Etika Informasi. Pustakawan , 26 (1), 4–11.
CNN  Indonesia.  2019. 83  Persen  Perusahaan  Indonesia  Pakai  Software  Bajakan .  CNN Indonesia.  https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83- persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan
Diskominfo SP. 2022. Bahaya Menggunakan Software Bajakan . Pemerintah Kota Surakarta. https://surakarta.go.id/?p=26689
Disperindag.  2021. PERLINDUNGAN  KONSUMEN  MENURUT  UU  NO  8  TAHUN  1999 . Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218
Eriga.  2020. Pakai  Software  Bajakan?  STOP!  Ini  Bahayanya… .  Jatik.Com. https://www.jatik.com/stop-pakai-software-bajakan/
Gultom, H. D.  A.,  Sukardi, E., & Waileruny, S.  2021.  Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2), 135– 150. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3978
Hidayah,  A.  K.,  Fernandez,  S.,  Prihantoro,  C.,  Marhalim,  &  Khairullah.  2021.  Pelatihan Instalasi  Sistem  Operasi  Linux  Deepin  di  SMKS  9  Muhammadiyah  Bengkulu. Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Terbarukan , 1 (2), 49–54.
Hossain, A., Das, A. K., Tasnim Mim, N., Hoque, J., & Tuhin, R. A. 2019. Software Piracy: Factors  and  Profiling. Proceedings  of  ICAITI  2019  -  2nd  International  Conference  on Applied  Information  Technology  and  Innovation:  Exploring  the  Future  Technology  of Applied Information Technology and Innovation , 1 , 213–219.
https://doi.org/10.1109/ICAITI48442.2019.8982130
Indonesia,  P.  R.  2017. PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  20 TAHUN 2017 .
Kinanti, D. B., Hufron, & Hadi, S. 2022. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Dalam  Perspektif  Kebebasan Berpendapat. Jurnal Inovasi Penelitian , 3 (2), 5037–5046. https://bit.ly/3pdfKTL Latukau,  A.  A.,  Akyuwen, R. J., &  Labetubun, M.  A.  H. 2021. Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (6), 564–576. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/640/390
Mahfuz,  G.  2019. Etika  Informasi  dalam  Penggunaan  Media  Digital .  Multi  Media  Center Provinsi Kalimantan Tengah. https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/4124/etika-informasi- dalam-penggunaan-media-digital#:~:text=Sejalan dengan Reitz (2004) menjelaskan,mengatur tindakan manusia dalam masyarakat.
Majid, B. A., &  Ahmadian, H.  2020. Overview of Pirated Software on Campus:  Educators’ Perspective. Cyberspace:  Jurnal  Pendidikan  Teknologi  Informasi , 4 (2),  118. https://doi.org/10.22373/cj.v4i2.7717
Monton, M., & Salazar, X. 2020. On Licenses for [Open] Hardware. 2020 35th Conference on Design of Circuits and Integrated Systems, DCIS 2020 , 1–6.
https://doi.org/10.1109/DCIS51330.2020.9268619
Munandar,  S.  A.,  Abdullah,  A.,  &  Rispalman.  2021.  Tindak  Pidana  Penggunaan  Software Komputer Bajakan Dalam Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 10 (2), 238–255. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342
Nadrah, Y.,  Farhana, & Kusnowibowo,  A. S. 2022. Perlindungan  Hukum terhadap Pencipta Software  dari  Aktivitas  Penjualan  Key  Generator  Secara  Illegal. Jurnal  Pendidikan Tambusai , 6 (2), 15606–15611.
Nandy.  2022. Pengertian  Etika:  Macam-Macam  Etika  &  Manfaat  Etika .  Gramedia  Blog. https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/#Pengertian_Etika Prasetyaningrum, G., Nurmayanti, F., & Azahra, F. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Sistem Informasi: Moral, Isu Sosial Dan Etika Masyarakat (Literature Review SIM).
Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 3 (2), 520–529. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1115
Rachmatdia, H., Hasnati, & Daeng, Y.  2022. Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak Cipta. National Conference on Social Science and Religion , Ncssr , 1037–1045.
Ramadani,  L.  2021.  Penerapan  Etik  dalam  Penelitian  Sistem  Informasi:  Review  dan Rekomendasi. Jurnal  Nasional  Teknologi  Dan  Sistem  Informasi , 7 (1),  1–7. https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i1.2021.1-7
Recca  Danendra,  D.,  Kid  Manopo,  E.  C.,  Hendry  Wijaya,  O.,  &  Tanuwijaya,  Y.  2022. Kesadaran  Etis  Dalam  Penggunaan  Aplikasi  Berlisensi  Secara  Ilegal  (Studi  Kasus Mahasiswa  Pradita  University  Pada  Tahun  2022). Jurnal  Pendidikan,  Seni,  Sains  Dan Sosial Humanioral , 1 (1), 115–137. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx Rhomadhona,  H.,  Aprianti,  W.,  Kusrini,  W.,  &  Utomo,  H.  S.  2020.  Penerapan  WPS  Office sebagai  Alternatif  Administrasi  Perkantoran. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat MEDITEG , 5 (1), 27–31. https://doi.org/10.34128/mediteg.v5i1.61 Rokhayah,  S.  2022. Marak,  Waspada  Pencurian  Data  Pribadi! Kementerian  Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-
artikel/14968/Marak-Waspada-Pencurian-Data-Pribadi.html
Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. 2021. Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan  Penggunaan  Desain  Grafis  Milik  Orang  Lain  Secara  Gratis  Di  Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207–218. https://bit.ly/3pdfKTL Sutisnawinata,  K.  2023. Bahaya  Software  Crack:  Mengenal  Ancamannya .  ASDF.ID. https://www.asdf.id/bahaya-software-crack-mengenal-ancamannya/