Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1

## Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram
Indri Mustiani 1) ; Lukman Effendy 2) ; Nurabiah 3)
1) Study Program of Accounting Faculty of Economic and Business, Mataram of University 2,3) Department of Accounting, Faculty of Economic of Business, Mataram of University Email: 1) indrimustiani@gmail.com ; 2) lukman.effendy@unram.ac.id ; nurabiah@unram.ac.id

## How to Cite :
Mustiani,  I.,  Effendy,  L.,  Nurabiah .  (2022).  .Analisis  Tingkat  Keberhasilan  Pemungutan  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah  Pada  Pemerintah  Kota  Mataram. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Bisnis , 10(S1). DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1

## ARTICLE HISTORY
Received [27 Februari 2022] Revised [8 Maret 2022] Accepted [30 Maret 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  pada  pemerintah  daerah Kota  Mataram.  Metode  penelitian  yang  digunakan  deskriptif  pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Adapun sampelnya  yaitu  Badan  Keuangan  Daerah  Kota  Mataram  sebagai  lembaga penanggung  jawab  atas  pengelolaan  APBD  serta  bertindak  sebagai Bendahara  Umum  Daerah  (BUD).  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  tingkat  keberhasilan  pemungutan  pajak  dinilai  sangat  berhasil dengan efektivitas rata-rata selama 5 tahun sebesar 103%. Efektivitas rata- rata tertinggi yaitu pajak air bawah tanah dengan persentase 113% karena setiap  tahunnya  terdapat  penambahan  objek  pajak  baru  seiring  dengan bertambahnya jumlah bangunan di Kota Mataram  dan efektivitas rata-rata terendah  yaitu  pajak  sarang  burung  walet  dengan  persentase  7%  karena bukan  merupakan  pajak  yang  potensial.  Sementara  efektivitas  retribusi daerah  dinilai  kurang  berhasil  dengan  efektivitas  rata-rata  selama  5  tahun sebesar 79%. Efektivitas rata-rata tertinggi yaitu retribusi jasa usaha dengan persentase 94% dan efektivitas rata-rata terendah yaitu retribusi jasa umum dengan persentase 77%. Hal ini disebabkan karena dalam pengelompokan retribusi  terdapat  berbagai  macam  jenis  retribusi  yang  pengelolaannya dilakukan  oleh  masing-masing  OPD  sehingga  banyak  faktor  dapat mempengaruhi  pencapaian  target  retribusinya.  Selain  itu,  informasi mengenai  alasan  tercapai  atau  tidaknya  target  retribusi  masih  kurang karena  penelitian  hanya  dilakukan  di  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Mataram. Kebaharuan penelitian ini adalah peneliti menganalisis efektivitas setiap jenis pajak dan pengelompokan retribusi yang ada di Kota Mataram.

## ABSTRACT
This his aims to determine the level of success in collecting local taxes and local levies  on  the  local  government  of  Mataram  City.  The  research  method  used  is descriptive  quantitative  approach  with  data  collection  techniques  through documentation. The sample is the Mataram City Regional Finance Agency as the institution in charge of managing the APBD  and acting as the Regional General Treasurer (BUD). The results of this study can be concluded that the success rate of tax collection is considered very successful with an average effectiveness for 5 years  of  103%.  The  highest  average  effectiveness  is  the  underground  water  tax
KEYWORDS
Effectiveness, Taxes, Retribution
This is an open access article under the CC–BY-SA license
with  a  percentage  of  113%  because  every  year  there  are  additional  new  tax objects along with the increase in the number of buildings in the city of Mataram and the lowest average effectiveness is the swiftlet nest tax with a percentage of 7%  because  it  is  not  a  tax  that  is  potential.  Meanwhile,  the  effectiveness  of regional retribution is considered less successful with an average effectiveness for 5 years of 79%. The highest average effectiveness is business service fees with a percentage  of  94%  and  the  lowest  average  effectiveness  is  general  service  fees with a percentage of 77%.  This  is because  in the  retribution grouping there are various  types  of  retribution  which  are  managed  by  each  OPD  so  that  many factors  can  affect  the  achievement  of  the  retribution  target.  In  addition, information  regarding  the  reasons  for  achieving  or  not  the  retribution  target  is still  lacking  because  the  research  was  only  conducted  at  the  Mataram  City Regional Finance Agency. The novelty of this research is that researchers analyze the  effectiveness  of  each  type  of  tax  and  retribution  grouping  in  the  city  of Mataram.

## PENDAHULUAN
Pendapatan negara diatur dalam undang–undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan undang–undang ini, pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, non – pajak dan hibah. Menteri keuangan menetapkan pendapatan negara dengan persetujuan presiden, yang kemudian hal tersebut akan di bahas bersama dengan DPR. Pajak memiliki peran yang sangat penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  negara.  Salah  satunya  karena  pajak  merupakan  pendapatan negara yang paling besar dan tetap stabil setiap tahunnya yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk membangun berbagai infrastruktur bagi kesejahteraaan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penerimaan pajak pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp27,352 Milyar, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp141,634 Milyar dibandingkan tahun sebelumnya karena pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2021). Pajak di Indonesia berdasarkan pemungutannya terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara dan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh masing – masing daerah di Indonesia (Fitriya, 2019).
Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pajak Daerah. Menurut Asriyani (2019) dalam mengelola  keuangan  daerah  harus  dilakukan  dengan  baik  dan  bijak  agar  penggunaannya  sesuai dengan  kebutuhan  daerah.  Dalam  undang  –  undang  yang  mengatur  tentang  daerah  yaitu  UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 dan diperjelas pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Pada  Bab  1  Pasal  10  menjelaskan  tentang  pengertian  pajak daerah yang merupakan pungutan wajib daerah kepada orang pribadi atau badan yang terhutang dan  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang  –  undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  atau pengembalian  serta  digunakan  untuk  membiayai  keperluan  daerah  bagi  kesejahteraan  rakyat. Besarnya  pajak  yang  dibebankan  tergantung  pada  tarif  masing  –  masing  jenis  pajak  (Wagini  & Susena, 2017).
Sumber  penerimaan  Pajak  Daerah  bagi  kabupaten/kota  terdiri  dari  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan,  pajak  air  tanah,  pajak  sarang  burung  wallet,  pajak  parkir,  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak  atas tanah dan bangunan, dan retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau izin yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Anwar, 2021).
Nusa  Tenggara  Barat  yang  selanjutnya  disebut  NTB  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia  yang  mendapatkan  hak  untuk  mengelola  sendiri  daerahnya  yang  tercantum  dalam Undang  –  Undang  Nomor  64  Tahun  1958  tentang  Pembentukan  Daerah  -  Daerah  Tingkat  1  Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. NTB terbagi menjadi 2 Kota dan 8 Kabupaten yang terdiri  dari  Kota  Mataram,  Kota  Bima,  Kabupaten  Bima,  Kabupaten  Dompu,  Kabupaten  Lombok
Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Pada tahun 2020 ketika pandemi covid mulai muncul target pendapatan dari Pemprov NTB menyusut  dari  Rp5,4  triliun  menjadi  Rp5  triliun  lebih  atau  tepatnya  berkurang  Rp412  miliar. Pengurangan  ini  terjadi  di  semua  pos  pendapatan,  baik  itu  pendapatan  asli  daerah,  dana perimbangan,  dan  pendapatan  lain-lain  sah.  Selama  pandemi  pelayanan  pajak  tidak  pernah berhenti baik itu dengan menerjunkan petugas langsung ke masyarakat untuk menarik pajak serta menghapus  denda pajak  untuk  merangsang  masyarakat membayar  pajak.  Seperti  yang  dikatakan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB H. Muhammad Husni bahwa semua sumber pajak mengalami tren penurunan sementara retribusi realisasinya benar-benar anjlok karena objek wisata tidak ada yang buka begitupun dengan objek retribusi lainnya (Post, 2020).
Kota  Mataram  merupakan  Ibu  Kota  dari  Provinsi  NTB.  Kota  Mataram  sebagai  pusat pemerintahan  tentunya  membutuhkan  pembiayaan  atau  pengeluaran  yang  besar.  Seperti  dalam laporan  keuangan  realisasi  anggaran  tahun  2020  total  belanja  yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota Mataram senilai Rp1.456.351.203.197,18 (PPID Kota Mataram, 2020). Oleh karena itu, pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan perlu di tingkatkan terutama pajak daerah dan retribusi daerah.
Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Uraian Anggaran % Pendapatan 1.389.869.482.273,15 1.396.009.615.374,56 100,44 Pendapatan Asli Daerah 320.309.008.468,15 363.167.361.010,56 113,38 Pendapatan Pajak Daerah 110.000.000.000,00 117.920.102.070,00 107,20 Pendapatan Retribusi Daerah 32.418.901.000,00 17.897.463.467,00 55,21

## Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, 2020
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram (LKPW) pada akhir  tahun  2020  yang  di  tampilkan  pada  tabel  1  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  realisasinya melebihi  dari  anggaran  yang  di  tetapkan  yaitu  sebesar  117.920.102.070,00  dari  anggaran 110.000.000.000,00. Sementara retribusi daerah tidak mencapai target anggaran yang di tetapkan dengan realisasinya sebesar 17.897.463.467,00 dari target anggaran 32.418.901.000,00. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Mataram selama tahun 2020 meskipun  dengan  berbagai  keterbatasan  karena  pandemi covid-19 tingkat  keberhasilan  untuk pungutan pajak dapat dinilai sangat efektif karena melebihi dari target yang ditetapkan, sementara retribusi daerah dinilai sangat tidak efektif karena selain target realisasinya tidak tercapai juga nilai persentasenya  dibawah  75%  yang  menunjukkan  bahwa  efektivitas  pungutan  dari  retribusi  tidak berhasil.
Penelitian  ini didukung  oleh stewardship  theory yang  mengasumsikan  hubungan  yang  kuat antara  kesuksesan  organisasi  dengan  kepuasan  pemilik.  Pemerintah  akan  berusaha  maksimal dalam  menjalankan  pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah  yaitu  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja dari pemerintah  (Utama & Putro, 2013). Sehingga disini Pemerintah Kota Mataram selaku pemimpin yang menjalankan tujuan dari organisasi yaitu negara untuk  mensejahterakan  rakyat  tentunya  membutuhkan  pembiayaan  dalam  pelaksanaannya menggunakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  digunakan  yaitu  pajak  dan  retribusi  daerah. Pemerintah  Kota  Mataram  melalui  Badan  Keuangan  Daerah  (BKD)  Kota  Mataram  menyediakan fasilitas  dan  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  untuk  membayar  pajak  dan  retribusinya. Apabila masyarakat puas dengan fasilitas atau pelayanan yang diberikan, tentunya efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.
Penelitian  mengenai  efektivitas  atau  tingkat  keberhasilan  pemungutan  pajak  daerah  telah dilakukan oleh  Fitriya (2019), Harventy (2019), Ismanura et al (2019), Karo et al. (2019) Matei et al . (2019),  Pratama et  al .  (2019),  Rupilu  (2020),  Tulandi et  al. (2020),  dengan  menggunakan  rasio efektivitas  dan  rasio  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  yang  rata  –  rata  menghasilkan bahwa rasio efektivitas pajak dinilai sangat efektif karena melebihi anggaran yang ditetapkan atau persentasenya lebih  dari 100%.  Sementara  kontribusinya  terhadap pendapatan  asli daerah  rata  – rata  dinilai  kurang  karena  berbagai  alasan  salah  satunya  hasil  persentase  perhitungannya menunjukkan  nilai  yang  rendah.  Selanjutnya  penelitian  mengenai  keberhasilan  atau  efektivitas retribusi  daerah  dilakukan  oleh  Harventy  (2019)  dan  Rupilu  (2020)  rata  –  rata  termasuk  dalam kategori efektif karena persentase hasil perhitungannya lebih dari 80%.

## LANDASAN TEORI
Teori Stewardship (Stewardship Theory) Stewardship  theory mengambarkan  bahwa  tidak  ada  suatu  keadaan  atau  situasi  bagi  para manajemen termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih focus atau  ditujukan bagi sasaran utama yaitu  kepentingan  organisasi  (Donaldson  &  Davis,  1991).  Teori  tersebut  mengasumsikan  bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan dari suatu organisasi. Kesuksesan dari  suatu  organisasi  dapat  digambarkan  dengan  maksimalisasi  utilitas  kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini yaitu dapat memaksimumkan kepentingan individu yang  termasuk  dalam  kelompok  tersebut.  Teori stewardship dapat  diterapkan  dalam  penelitian akuntansi  sektor  public  seperti  organisasi  pemerintah  dan  non  profit  lainnya  (Adnan,  2017). Menurut  Putro  (2013)  teori  stewardship  mengasumsikan  hubungan  yang  kuat  antara  kesuksesan organisasi  dengan  kepuasan  pemilik.  Pemerintah  akan  berusaha  maksimal  dalam  menjalankan pemerintahan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Apabila tujuan tersebut dapat tercapai oleh pemerintah maka rakyat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja dari pemerintah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah menjelaskan  bahwa  pendapatan  daerah  yang  selanjutnya  disingkat  PAD  merupakan  semua  hak yang  dimiliki  oleh  daerah  dan  diakui  sebagai  penambah  kekayaan  bersih  daerah  dalam  periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada undang–undang ini juga membahas mengenai sumber – sumber pendapatan daerah yang tertulis pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 yang menjelaskan tentang  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  Menurut  Derise  (2006)  dalam  penelitian  Aryanto bahwa PAD sebagai sumber pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menanggung sebagian pengeluaran  yang  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  (Aryanto  et  al.,  2019). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber yang pertumbuhannya harus selalu dipacu, karena  merupakan  indikator  penting  untuk  memenuhi  tingkat  kemandirian  pemerintah  di bidang keuangan (Astuti, 2020). Menurut Santoso dan Rahayu (2015) dalam penelitian Fahrudinpasolo PAD mencerminkan  derajat  otonomi  daerah  yang  dimana  semakin  besar  daerah  maka  semakin  besar pula  pendapatan  dapat  melakukan  desentralisasi  fiskal  serta  berkurangnya  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  (FahruddinPasolo,  2015).  Sumber  dari  pendapatan  asli  daerah  terdiri  dari  hasil pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan pendapatan  lain  –  lain  yang  sah  (Inayah  &  Wicaksono,  2022).  Salah  satu  bentuk  pendapatan  asli daerah  yaitu penyerahan pajak  dan  retribusi  yang  diatur  dalam  undang  –  undang  28  tahun  2009 sebagai  sumber  pendapatan  keuangan  daerah  (I  Dewa  Ayu  Sri  Susilawati,  2018).  Oleh  karena  itu, peran  pajak  dan  retribusi  daerah  sebagai  salah  satu  unsur  pendapatan  asli  daerah  perlu dioptimalkan dalam pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kristiana & Poetri, 2019).

## Pajak
Pajak adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara yang  bersifat  memaksa  melalui  proses  peralihan  kekayaan  kepada  pemerintah  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  langsung  tetapi  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  yang berhubungan  dengan  tugas  negara  dalam  menjalankan  pemerintahan  (Fitriano  &  Ferina,  2021). Berdasarkan  Undang  -  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pendapatan  Pajak  Dan  Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Dana  APBN  80%  berasal  dari  perpajakan  yang  membuktikan  bahwa  pajak  menjadi  andalan pendapatan  nasional  (Fatimah  et  al.,  2021).  Dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  pemerintah berusaha untuk menyempurnakan peraturan perpajakan yang berlaku  (Wardana & Asalam, 2022). Selain  itu,  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  dapat  dilakukan  melalui  efisiensi pemungutan pajak dan retribusi (Ruliana, 2015). Penerimaan pajak biasanya dianggarkan oleh salah satu lembaga yang berwenang dalam mengelola pajak  daerah (Siregar & Susanti, 2019). Besarnya pemungutan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PAD (Supriadi, 2019). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel,  restoran,  hiburan,  reklame,  penerangan  jalan,  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  parkir,  air tanah, sarang burung walet, pbb dan bphtb.

## Retribusi
Menurut Siahaan (2010) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus atau diberikan kepada orang pribadi atau badan  oleh  pemerintah  daerah.  Menurut  Undang  -  Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang Pendapatan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah,  retribusi  merupakan  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan  orang  pribadi  atau  Badan.  Jasa  merupakan  bentuk  usaha  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menyebabkan mereka menikmati barang, fasilitas, atau manfaat lainnya. Sedangkan perizinan tertentu merupakan kegiatan  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  memberikan  izin  kepada  orang  pribadi  atau  Badan  agar dapat membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi melekat pada  seseorang untuk membayar jasa tertentu yang telah digunakannya  (Muhammad, 2019). Sedangkan menurut Halim (2004)  dalam  penelitian  Fitria  bahwa  retribusi  daerah  diartikan  sebagai  pungutan  yang  dipungut oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  pembayaran  atas  pelayanan  jasa  yang  telah  diberikan  kepada masyarakat  (Fitra  et  al.,  2020).  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2009  retribusi dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

## Efektivitas
Efektivitas  adalah  ukuran  untuk  menilai  suatu  organisasi  berhasil  atau  gagal  dalam mencapai tujuannya  (Lores et al., 2022). Selain itu, efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai dari program atau rencana yang telah di tetapkan sebelumnya (Mahsun, 2015). Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan program  yang  telah  direncanakan  (Martiana  et  al.,  2022).  Dikatakan  efektif  jika  proses  kegiatan mencapai tujuan akhir dan sasaran kebijakan yang dimana semakin besar output yang dihasilkan menuju pencapaian tujuan sasaran yang ditetapkan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Dali et al., 2018). Rasio efektivitas juga dapat mengukur kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan  pendapatan  yang  diterima  dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan  (Ruliana, 2015).  Salah  satu  pendapatan  daerah  tersebut  adalah  efektivitas  pajak  dan  retribusi  yaitu  untuk
mengukur  hubungan  antara  penerimaan  pajak  dan  retribusi  yang  diterima  dengan  potensi  atau target yang telah ditetapkan (Lubis & Saragih, 2017).

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di Kota Mataram dengan  teknik  pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling dimana  pertimbangannya adalah  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  keuangan  daerah  terutama  pajak  dan  retribusi sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu BKD Kota Mataram karena memiliki tanggung jawab atas pengelolaan  APBD  serta  bertindak  sebagai  Bendahara  Umum  Daerah  (BUD).  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  primer.  Data  primer  merupakan  data  yang  didapatkan secara langsung dari sumber data yaitu BKD Kota Mataram untuk diberikan kepada peneliti selaku pengumpul data.
Analisis dilakukan terhadap dua variabel penelitian yaitu pajak dan retribusi daerah. Adapun tahapan yang akan dilalui dalam menganalisis tingkat keberhasilan pajak dan retribusi daerah yaitu sebagai berikut:
1. Menghitung efektivitas pajak daerah
Efektivitas  pajak  daerah  adalah  nilai  yang  dihitung  berdasarkan  persentase  perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak daerah. Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

## 2. Menghitung efektivitas retribusi daerah
Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Menurut Halim (2014) rumus untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas pajak daerah sebagai berikut :

## 3. Mengklasifikasikan kriteria efektivitas
Menurut  Mahmudi  (2009)  Efektif  tidaknya  pajak  dan  retribusi  daerah  dapat  ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
Tabel 2. Klasifikasi kriteria efektivitas
Persentase kinerja keuangan Kriteria >100% Sangat efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup efektif 75% - 89% Kurang Efektif <75% Tidak Efektif Sumber: (Mahmudi, 2009)
4. Menghitung rata – rata nilai persentase efektivitas pajak dan retribusi selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 – 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat keberhasilan atau efektivitas pajak dan retribusi daerah Kota Mataram
Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat keberhasilan atau efektivitas pajak dan retribusi Kota Mataram selama 5 tahun yaitu dari tahun 2016 – 2020 yang dihitung berdasarkan data pajak dan  retribusi  secara  umum  atau  keseluruhan  dan  berdasarkan  setiap  jenis  pajak  serta pengelompokan retribusi yang ada di Kota Mataram.

## A. Hasil perhitungan efektivitas pajak Kota Mataram secara umum
Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Kota Mataram Secara Umum Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 121,485,000,000 124,416,352,804 102 Sangat Efektif 2017 142,097,000,000 144,866,671,600 102 Sangat Efektif 2018 144,505,000,000 145,974,083,392 101 Sangat Efektif 157,905,000,000 160,513,708,650 102 Sangat Efektif 2020 110,000,000,000 117,920,102,070 107 Sangat Efektif Rata - rata 103 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 B. Hasil perhitungan efektivitas pajak Kota Mataram berdasarkan jenisnya
Tabel 4. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 20,000,000,000 22,122,172,263 111 Sangat Efektif 2017 26,000,000,000 23,467,875,801 90 Cukup Efektif 2018 23,000,000,000 23,301,945,283 101 Sangat Efektif 2019 23,500,000,000 23,581,331,571 100 Efektif 2020 6,500,000,000 9,027,069,973 139 Sangat Efektif Rata - rata 108 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 5. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 16,000,000,000 17,507,039,773 109 Sangat Efektif 2017 23,300,000,000 22,447,505,227 96 Cukup Efektif 2018 24,000,000,000 25,806,277,980 108 Sangat Efektif 2019 28,500,000,000 29,890,626,746 105 Sangat Efektif 2020 18,000,000,000 19,429,786,826 108 Sangat Efektif Rata - rata 105 Sangat Efektif
Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

## Tabel 6. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kota Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 3,500,000,000 3,840,269,858 110 Sangat Efektif 2017 4,000,000,000 4,214,542,162 105 Sangat Efektif 2018 4,000,000,000 4,194,237,024 105 Sangat Efektif 2019 4,600,000,000 4,886,682,977 106 Sangat Efektif 2020 1,650,000,000 1,941,345,954 118 Sangat Efektif Rata - rata 109 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 7. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 2,500,000,000 2,761,600,946 110 Sangat Efektif 2017 4,000,000,000 2,467,694,745 62 Tidak Efektif 2018 4,000,000,000 2,861,369,499 72 Tidak Efektif 2019 5,500,000,000 5,500,925,670 100 Efektif 2020 3,000,000,000 3,566,971,862 119 Sangat Efektif Rata - rata 93 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 8. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 36,000,000,000 34,555,137,743 96 Cukup Efektif 2017 37,250,000,000 38,938,591,374 105 Sangat Efektif 2018 40,000,000,000 40,766,571,979 102 Sangat Efektif 2019 41,500,000,000 41,553,857,500 100 Efektif 2020 41,000,000,000 40,384,461,210 98 Cukup Efektif Rata - rata 100 Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 9. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 1,000,000,000 1,175,475,830 118 Sangat Efektif 2017 2,042,000,000 1,740,961,125 85 Kurang Efektif 2018 1,800,000,000 1,929,979,400 107 Sangat Efektif 2019 2,600,000,000 2,574,973,310 99 Cukup Efektif 2020 1,400,000,000 1,626,207,810 116 Sangat Efektif Rata - rata 105 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 10. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 480,000,000 506,441,694 106 Sangat Efektif 2017 500,000,000 607,718,266 122 Sangat Efektif 2018 700,000,000 670,548,713 96 Cukup Efektif 2019 700,000,000 927,025,235 132 Sangat Efektif 2020 450,000,000 490,330,599 109 Sangat Efektif Rata - rata 113 Sangat Efektif
Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021
Tabel 11. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kota Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 5,000,000 300,000 6 Tidak Efektif 2017 5,000,000 800,000 16 Tidak Efektif 2018 5,000,000 0 0 Tidak Efektif 2019 5,000,000 300,000 6 Tidak Efektif 2020 0 300,000 ~ - Rata - rata 7 Tidak Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 12. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 22,000,000,000 21,282,580,935 97 Cukup Efektif 2017 24,000,000,000 24,375,380,703 102 Sangat Efektif 2018 26,000,000,000 24,857,066,814 96 Cukup Efektif 2019 26,000,000,000 26,393,047,641 102 Sangat Efektif 2020 18,000,000,000 20,560,149,726 114 Sangat Efektif Rata - rata 102 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021
Tabel  13.  Hasil  Perhitungan  Efektivitas  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  Kota Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 20,000,000,000 20,665,333,762 103 Sangat Efektif 2017 21,000,000,000 26,605,602,197 127 Sangat Efektif 2018 21,000,000,000 21,586,086,700 103 Sangat Efektif 2019 25,000,000,000 25,204,938,000 101 Sangat Efektif 2020 20,000,000,000 20,893,478,110 104 Sangat Efektif Rata - rata 108 Sangat Efektif Sumber: Data Pajak Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

## C. Hasil perhitungan efektivitas retribusi Kota Mataram secara umum
Tabel 14. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Secara Umum Kota Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 20,172,500,000 18,338,313,673 91 Cukup Efektif 2017 21,999,600,000 17,409,531,499 79 Kurang Efektif 2018 22,175,000,000 17,472,124,521 79 Kurang Efektif 2019 22,458,000,000 19,884,309,482 89 Kurang Efektif 2020 32,418,901,000 17,897,463,467 55 Tidak Efektif Rata - rata 79 Kurang Efektif
Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021
D. Hasil perhitungan efektivitas retribusi Kota Mataram berdasarkan pengelompokannya
Tabel 15. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Umum Kota Mataram Tahun 2016-2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 15,112,000,000 13,266,332,808 88 Kurang Efektif 2017 17,765,000,000 13,697,006,750 77 Kurang Efektif 2018 18,415,000,000 14,882,833,865 81 Kurang Efektif 2019 18,475,000,000 16,127,840,014 87 Kurang Efektif 2020 28,815,000,000 15,026,383,655 52 Tidak Efektif Rata - rata 77 Kurang Efektif Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 16. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Jasa Usaha Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 1,270,500,000 1,244,594,700 98 Cukup Efektif 2017 1,003,600,000 1,030,434,000 103 Sangat Efektf 2018 1,157,000,000 1,286,722,800 111 Sangat Efektf 2019 1,317,000,000 1,024,637,622 78 Kurang Efektif 2020 1,528,101,000 1,216,428,600 80 Kurang Efektif Rata - rata 94 Cukup Efektif Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021 Tabel 17. Hasil Perhitungan Efektivitas Retribusi Perizinan Tertentu Kota Mataram Tahun 2016-2020 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Efektivitas % Kriteria 2016 3,790,000,000 3,827,386,165 101 Sangat Efektf 2017 3,231,000,000 2,682,090,749 83 Kurang Efektif 2018 2,603,000,000 1,302,567,856 50 Tidak Efektf 2019 2,666,000,000 2,731,831,846 102 Sangat Efektf 2020 2,075,800,000 1,654,651,212 80 Kurang Efektif Rata - rata 83 Kurang Efektif
Sumber: Data Retribusi Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Diolah, 2021

## Pembahasan
Menurut Putro (2013) stewardship theory mengasumsikan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan suatu organisasi dengan kepuasan pemilik. Kesuksesan organisasi digambarkan dengan  memaksimalkan  utilitas  kelompok principals dan  manajemen.  Dalam  hal  ini,  pemerintah akan  berusaha  memaksimalkan  kinerjanya  guna  mencapai  tujuan  negara  atau  organisasi  yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Masyarakat yang bertindak sebagai pemilik tentunya akan merasa puas  dengan  kinerja  pemerintah  apabila  tujuan  tersebut  dapat  tercapai.  Pemerintah  memiliki wewenang  untuk  mengendalikan  dan  mengarahkan  setiap  kegiatan  yang  berada  dalam  wilayah kekuasaannya,  namun  masyarakat  tetap  memiliki  hak  dalam  wilayah  atau  daerah  yang  ditempati karena negara atau organisasi kepemilikannya bersifat bersama.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  teori stewardship tidak  terlepas  dari bagaimana  pemerintah  atau  pemimpin  dapat  mengendalikan  atau  mengarahkan  suatu  kegiatan dalam wilayah atau daerah kekuasaannya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau negara agar masyarakat  puas  dengan  kinerjanya  sehingga  kesuksesan  atau  keberhasilan  organisasi  dapat tercapai.  Adapun  salah  satu  tujuan  dari  organisasi  atau  negara  yang  terdapat  dalam  pembukaan undang-undang  1945  adalah  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut,  tentunya membutuhkan  biaya  dalam  pelaksanannya  sehingga  negara  atau  organisasi  memerlukan  sumber pendapatan.  Sumber  pendapatan  dari  negara  dalam  hal  ini  salah  satunya  adalah  pajak  dan
retribusi.  Sama  halnya  dengan  Pemerintah  Kota  Mataram,  berdasarkan    Peraturan  Walikota Mataram  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  No.  60  Tahun  2016  Tentang  Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram  (2016) yang disingkat BKD merupakan salah satu unsur penunjang urusan pemerintahan yang termasuk dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan dipimpin oleh Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  yang  memiliki  tanggung  jawab  atas  pengelolaan  APBD  serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Melalui pengelolaan yang dilakukan oleh BKD, diharapkan sumber pendapatan yaitu pajak dan retribusi yang berasal dari rakyat dapat dipungut dengan  maksimal  dan  dapat  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  atau  negara.  Terkait dengan tingkat keberhasilan atau efektivitas dari pajak dan retribusi daerah pada pemerintah Kota Mataram didapatkan hasil sebagai berikut :

## 1. Pajak Daerah Kota Mataram
Berdasarkan  tabel  3  yang  telah  diolah,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  keberhasilan  atau efektivitas  pajak  daerah  Kota  Mataram  selama  5  tahun  dari  periode  2016  –  2020  cenderung stabil dan termasuk kriteria sangat efektif dengan tingkat persentase rata  - rata per tahunnya yaitu 103%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pajak daerah Kota Mataram dinilai sangat berhasil karena nilai persentasenya melebihi 100% yang menunjukkan bahwa realisasi pajak melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase efektivitas pajak tertinggi yaitu pada tahun  2020  dengan  nilai  107%  dan  termasuk  kriteria  sangat  efektif  karena  perubahan  target pajak yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan realisasi yang dicapai juga rendah serta mempengaruhi persentase efektivitasnya.
Berdasarkan  data  per  jenis  pajak  yang  telah  diolah,  dapat  dilihat  bahwa  rata  –  rata persentase  efektivitas  atau  tingkat  keberhasilan  pajak  dari  10  jenis  pajak  di  Kota  Mataram selama 5 tahun yaitu dari periode 2016 - 2020 sebanyak 7 jenis pajak persentase efektivitasnya melebihi  nilai  100%  yang  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif.  7  jenis  pajak  tersebut  yaitu pajak hotel dengan nilai persentase rata – ratanya 108% yang dapat dilihat pada tabel 4, pajak restoran  dengan  nilai  persentase  rata  –  rata  105%  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  5,  pajak hiburan dengan nilai persentase rata – rata 109% yang dapat dilihat pada tabel 6, pajak parkir dengan nilai persentase rata – rata 105% yang dapat dilihat pada tabel 9, pajak air bawah tanah dengan  nilai  persentase  rata  –  rata  113%  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  10,  pajak  bumi  dan bangunan dengan nilai persentase rata – rata 102% yang dapat dilihat pada tabel 12, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) dengan nilai persentase rata – rata 108% yang dapat  dilihat  pada  tabel  13.  sementara  3  jenis  pajak  lainnya  yaitu  pajak  penerangan  jalan termasuk  dalam  kriteria  efektif  dengan  nilai  persentase  rata  –  rata  100%  yang  dapat  dilihat pada tabel 8, pajak reklame termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan nilai persentase rata –  rata  93%  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  7,  dan  pajak  sarang  burung  walet  yang  termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan nilai persentase rata – rata 7% yang dapat dilihat pada tabel 11.
Secara umum, Beberapa faktor dapat mempengaruhi nilai persentase efektivitas pajak yang dicapai oleh masing  – masing jenis pajak yaitu pada tahun 2017, target yang ditetapkan oleh pemerintah  daerah  meningkat  karena  pendataan  yang  dilakukan  sehingga  menambah  objek pajak  baru  sehingga  semua  jenis  pajak  kecuali  jenis  pajak  sarang  burung  walet  target  yang ditetapkan  meningkat.  Pada  tahun  2018,  terdapat  faktor  yang  tidak  terduga  yaitu  bencana gempa  bumi  sehingga  dua  jenis  pajak  yang  paling  terpengaruh  adalah  hotel  dan  restoran karena mengalami kerusakan bangunan sehingga menyebabkan pendapatannya turun karena sepinya  pengunjung.  Pada  tahun  2019,  karena  keadaan  pemulihan  pasca  gempa  bumi  pajak hotel  masih  terpengaruh  karena  target  serta  realisasinya  tidak  jauh  berbeda  dengan  tahun sebelumnya  sementara  beberapa  jenis  pajak  lainnya  mengalami  peningkatan  seperti  pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan  dan  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan.  Pada  tahun  2020,  semua
jenis  pajak  terpengaruh  oleh  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  target  pajak  diturunkan sehingga realisasinya juga turun.
Selain  itu,  persentase  efektivitas  rata  –  rata  tertinggi  yaitu  pajak  air  bawah  tanah  sebesar 113%  yang  termasuk  kriteria  sangat  efektif  karena  setiap  tahunnya  terdapat  penambahan objek  pajak baru  seiring  dengan bertambahnya  jumlah  pembangunan  di Kota  Mataram  yang tentunya membutuhkan air tanah dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan target yang ditetapkan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19  target  yang  ditetapkan  diturunkan  sehingga  realisasinya  juga  turun  dan mempengaruhi nilai persentase efektivitas yang dicapai.
Sementara  persentase  efektivitas  rata  –  rata  terendah  yaitu  pajak  sarang  burung  walet dengan persentase 7% yang termasuk kriteria tidak efektif karena pajak sarang burung walet bukan  merupakan  jenis  pajak  yang  potensial  untuk  wilayah  Kota  Mataram  tetapi  karna  jenis pajak  ini  telah  masuk  dalam  peraturan  daerah  sehingga  setiap  tahunnya  targetnya  tetap ditentukan meskipun dengan realisasi yang tidak pernah tercapai. Selain itu, petugas pajak juga mengalami  kesulitan  dalam  menemukan  pengusaha  untuk  mengetahui  masa  panennya sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam memungut pajak sarang burung walet.
2. Retribusi Daerah Kota Mataram Berdasarkan  tabel  14  yang  telah  diolah,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  keberhasilan  atau efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Mataram  dalam  5  tahun  dari  periode  tahun  2016  –  2020 termasuk dalam kriteria kurang efektif dengan tingkat persentase rata-ratanya yaitu 79%. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  keberhasilan  retribusi  daerah  Kota  Mataram  dinilai  kurang berhasil  karena  nilai  persentasenya  tidak  dapat  mencapai  100%  yang  dapat  diartikan  bahwa pengelolaan retribusi dari masing-masing OPD belum maksimal.
Berdasarkan  data  pengelompokan  retribusi  yang  telah  diolah,  dapat  dilihat  bahwa  rata  – rata persentase efektivitas atau tingkat keberhasilan retribusi dari pengelompokan retribusi di Kota  Mataram  selama  5  tahun  yaitu  dari  periode  tahun  2016-2020  kelompok  retribusi  jasa usaha  termasuk  dalam  kriteria  cukup  efektif  dengan  persentase  efektivitas  94%  yang  dapat dilihat pada tabel 16, sementara 2 kelompok retribusi lainnya termasuk dalam kriteria kurang efektif  yaitu  retribusi  jasa  umum  dengan  persentase  efektivitas  77%  yang  dapat  dilihat  pada tabel 15 dan retribusi perizinan tertentu dengan persentase efektivitas 83% yang dapat dilihat pada tabel 17.
Secara umum, faktor yang mempengaruhi nilai persentase efektivitas retribusi yang dicapai oleh  masing  –  masing  kelompok  retribusi  karena  dalam  pengelompokan  retribusi  tersebut terdapat beberapa jenis retribusi yang berbeda didalamnya dan pengelolaannya juga dilakukan oleh masing – masing OPD yang memiliki kebijakannya masing – masing sehingga hal tersebut menjadi  salah  satu  penyebab  dari  tidak  tercapainya  target  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu, pada  tahun  2018  Kota  Mataram  merupakan  salah  satu  wilayah  terdampak  gempa  bumi  dan pada  tahun  2020  juga  menjadi  salah  satu  wilayah  terdampak  pendemi  Covid-19  yang  turut menjadi salah satu alasan atau faktor dari tidak tercapainya target retribusi.
Efektivitas  rata  –  rata pengelompokan  retribusi  tertinggi  yaitu  retribusi jasa  usaha dengan persentase efektivitas 94% yang termasuk kriteria cukup efektif dan rata – rata pengelompokan retribusi terendah yaitu jasa umum dengan persentase efektivitas 77% yang termasuk kriteria kurang  efektif.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  pengelompokan  retribusi  terdapat  berbagai macam  jenis  retribusi  serta  pengelolaannya  dilakukan  oleh  beberapa  OPD  di  Kota  Mataram sehingga  terdapat  berbagai  macam  faktor  atau  penyebab  yang  mempengaruhi  pencapaian target retribusinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang analisis tingkat keberhasilan atau tingkat  efektivitas  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  ada  di  Kota  Mataram  selama  5  tahun terakhir  yaitu  dari  tahun  2016  –  2020,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah Kota Mataram secara umum atau keseluruhan  selama  5  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2016  –  2020  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitasnya  termasuk  dalam  kriteria  sangat  efektif.  Berdasarkan  hal  ini,  Badan  Keuangan Daerah  Kota  Mataram  dapat  dikatakan  sangat  berhasil  dalam  memungut  pajak  daerah  yang menjadi tanggung jawabnya. Efektivitas rata  – rata jenis pajak tertinggi atau yang paling efektif selama  5  tahun  terakhir  dari  periode  2016  -  2020  yaitu  pajak  air  bawah  tanah  karena  setiap tahunnya  terdapat  penambahan  objek  pajak  baru  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah pembangunan.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  peningkatan  target  yang  ditetapkan  setiap  tahunnya kecuali pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 target yang ditetapkan diturunkan. Efektivitas rata  –  rata  jenis  pajak  terendah  atau  yang  paling  tidak  efektif  selama  5  tahun  terakhir  dari periode  2016  -  2020  yaitu  pajak  sarang  burung  walet  karena  bukan  merupakan  pajak  yang potensial untuk wilayah Kota Mataram tetapi karna jenis pajak ini telah masuk dalam peraturan daerah  sehingga  setiap  tahunnya  targetnya  tetap  ditentukan  meskipun  dengan  realisasi  yang tidak  pernah  tercapai.  Selain  itu,  petugas  pajak  juga  mengalami  kesulitan  dalam  menemukan pengusaha untuk mengetahui masa panennya sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam memungut pajak sarang burung walet.
2. Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan retribusi daerah Kota Mataram secara umum atau  keseluruhan  selama  5  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2016  –  2020  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitasnya termasuk dalam kriteria kurang efektif. Berdasarkan hal ini masing – masing OPD dapat  dikatakan  kurang  berhasil  dalam  memaksimalkan  setiap  potensi  retribusi  yang dikelolanya.  Efektivitas  rata  –  rata  pengelompokan  retribusi  tertinggi  yaitu  retribusi  jasa  usaha dan rata – rata pengelompokan retribusi terendah yaitu jasa umum.  Hal ini disebabkan karena dalam pengelompokan retribusi terdapat berbagai macam jenis retribusi serta pengelolaannya dilakukan oleh beberapa OPD di Kota Mataram sehingga terdapat berbagai macam faktor atau penyebab yang mempengaruhi pencapaian target retribusinya.

## Saran
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih banyak informasi mengenai efektivitas pemungutan pajak dan retribusi dalam suatu wilayah. Meskipun terdapat anomali data karena hal yang  tidak  bisa  diprediksi  seperti  bencana  alam  ataupun  hal  yang  lain  dapat  memperoleh  hasil penelitian  yang  lebih  akurat.  Selain  meneliti  di  Badan  Keuangan  Daerah  juga  dapat  mencari informasi  tambahan  mengenai  retribusi  di  masing  –  masing  OPD  agar  dapat  memberikan  alasan tercapai atau tidaknya target retribusi yang telah ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. A. (2017). Pengaruh Budgetary Slack Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi . 1 (2).
Anwar,  I.  C.  (2021). Sumber-  Sumber  Penerimaan  Negara  dan  Pemerintah  Daerah .  10  Maret  2021. https://tirto.id/sumber-sumber-penerimaan-negara-dan-pemerintah-daerah-gaZ2
Aryanto, M. F., Hadi, S., & Farida, R. (2019). The Analysis of Market Retribution toward Local Income
in  Malang  (Case  Study  in  Oro  -oro  Dowo  Market  after  Revitalization). Advances  in  Economics, Business and Management Research , 64 , 239–248. Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan  bangunan  di  kecamatan  teluk  segara  kota  bengkulu. EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 4 (2), 136–145.
Astuti,  A.  (2020).  Analysis  of  Effectiveness  and  Contribution  of  Advertisement  Tax  Collection  on Original Regional Income. JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi) , 4 (3), 338– 346. https://doi.org/10.36555/jasa.v4i3.1478 Badan  Pusat  Statistik.  (2021). Realisasi  Pendapatan  Negara  (Milyar  Rupiah) .  Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html Dali, N., Nurdin, E., Intihana, & Rinintha, A. P. (2018). Evaluation Of Effectiveness And Contribution Of Household Tax Receiptions For Regional Government Revenue. IOSR Journal of Economics and Finance , 9 (4), 34–39. https://doi.org/10.9790/5933-0904033439
Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: June 1991 , 49–65.
FahruddinPasolo.  (2015). The Tendency  of Revenue  and  Levies  Contributions  to the PAD  Jayapura before and after the Law No. 28 of 2009. Journal of Social and Development Sciences , 6 (4), 47–51. Fatimah,  A.  N.,  ;Nurlaela,  S.,  &  ;Siddi,  P.  (2021).  PENGARUH  COMPANY  SIZE  ,  PROFITABILITAS  ,
LEVERAGE  ,  CAPITAL  INTENSITY  DAN  LIKUIDITAS  TERHADAP  TAX  AVOIDANCE  PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 9 (1), 107–118. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ ekombis.v9i1.1269
Fitra,  H.,  Arza,  F.  I.,  Agustin,  H.,  &  Haeny,  F.  C.  (2020).  Effectiveness  of  Revenue,  Growth  Rate  and Contribution of Local Retribution on the Local Own-Source Revenue o f Pariaman City. Advances in Economics, Business and Management Research , 152 , 44–55.
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201126.007
Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK  HOTEL DAN PAJAK RESTORAN  TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD)  KOTA  BENGKULU. EKOMBIS  REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 9 (1), 69–80. https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212 Fitriya,  R.  S.  (2019).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 405–411. Halim, A. (2014). Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah (Bunga Ramp). UUP AMP YKPN. Harventy,  R.  D.  (2019). Analisis  Tingkat  Keberhasilan  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Batu (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2015  - 2018) [Universitas Muhammadiyah Malang]. http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/51128 I  Dewa  Ayu  Sri  Susilawati.  (2018).  Authority  Of  Bali  Provincial  Government  In  The  Collection  Of Surface  Water  Tax  In  Bali  Province. Jurnal  Hukum  Prasada , 5 (1),  47–53. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/529
Inayah,  R.,  &  Wicaksono,  G.  (2022).  ASSESSMENT  OF  THE  EFFECTIVENESS  AND  CONTRIBUTION  OF RURAL  AND  URBAN  LAND  AND  BUILDING  TAXES  ON  REGIONAL  ORIGINAL  REVENUE  OF JOMBANG REGENCY. Asia Pacipic Journal of Business Economics and Technology , 02 (01), 30–36.
Ismanura,  Ummu  Kalsum;  Susyanti,  Jeni;  Salim,  A.  (2019).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Malang. Riset Manajemen , 16–30.
Karo, Lusinda Natalya Debora; Kalangi, Lintje; Budiarso, N. S. (2019). Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  di  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi Daerah Kota Bitung. Riset Akuntansi , 14 (4), 318–326.
Kristiana, T., & Poetri, R. (2019). Implementation of local tax service policies at the regional tax and retribution  management  agency  office  of  Palangka  Raya  City. Jurnal  Terapan  Manajemen  Dan Bisnis , 5 (2), 61–69.
Lores, L., Sari, W. P., Utami, T., Siregar, R., & Laili, I. (2022). The Effectiveness Of Regional Tax Revenue
And  Regional  Retribution  On  Original  Income  Of  The City  Of  Medan. Accounting  and Business Journal , 4 (1), 1–12.
https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/Accountingandbussinessjournal/article/view/4012 Lubis, P. K. D., & Saragih, F. (2017). An Effectiveness Analysis of Land and Building Tax Revenue of the Regional Revenue Office of Medan. Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC)  Syiah  Kuala  University  and  The  6th  International  Conference  on  Multidisciplinary  Research (ICMR)  in  Conjunction  with  the  International Conference  on  Electrical  Engineering  and  Informatics (ICELT , 32 , 200–206. Mahmudi. (2009). Manajemen Kinerja Sektor Publik . UPP STIM YKPN. Mahsun, M. (2015). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM. Marihot Pahala Siahaan. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Rajawali.
Martiana, Y., ;Wagini, & ;Restu hIidayah, N. (2022). Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT . Kimia Farma ( PERSERO ) Tbk. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10 (1), 67–75. Matei,  Perikles;  Wangkar,  A.  (2019). Analisis  Tingkat  Pencapaian  Tax  Effort  Efektivitas  Kontribusi  dan Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Talaud . 7 (2), 2141–2150.
Muhammad, Y. (2019). Jurnal Mantik. Jurnal Mantik , 3 (January), 31–38.
Peraturan Walikota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Badan  Keuangan  Daerah  Kota Mataram, 1 (2016).
Post,  R.  L.  (2020). Dampak  Korona,  Target  Pendapatan  NTB  Turun  Rp412  Miliar .  Lombok  Post. https://lombokpost.jawapos.com/ntb/11/06/2020/dampak-korona-target-pendapatan-ntb- turun-rp-412-miliar/
PPID Kota Mataram. (2020). lra 2020.pdf . PPID Kota Mataram. http://sip- ppid.mataramkota.go.id/halaman-44-laporan-keuangan#
Pratama, Dega Agung; Paramita, Ratna Wijayanti; Taufiq, M. (2019). Analisis Efektivitas , Efisiensi , Dan Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Lumajang . 2 (July),  1–8. http://proceedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress
Ruliana, T. (2015). THE LOCAL ORIGINAL REVENUE KALIMANTAN PROVINCE , INDONESIAN ANALYSIS OF. Scientific  Papers  Series  Management,  Economic  Engineering  in  Agriculture  and  Rural Development , 15 (2), 315–320.
Rupilu,  W.  (2020).  Analisis  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Pada  Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akuntansi (JA) , 7 (1), 83–93. Siregar,  B.,  &  Susanti,  L.  (2019).  Determinants  of  Budget  Forecast  Errors  and  Their  Impacts  on Budget  effectiveness:  evidence  from  Indonesia. Journal  of  Economics,  Business  &  Accountancy Ventura , 21 (3), 391. https://doi.org/10.14414/jebav.v21i3.1468
Supriadi, A. (2019). The Effectiveness and Strategy to Increase of Hotel and Restaurant Taxes. Saudi Journal of Business and Management Studies , 04 (09), 729–735.
https://doi.org/10.36348/sjbms.2019.v04i09.006 Tulandi, Veronika Militia; Sabijono, Harijanto; Rondonuwu, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Kotamobogu Jurnal EMBA . 8 (4),
381–388.
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (pp. 1–124).
(2009). https://doi.org/10.1021/jf061426l
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . (2004). Utama, P., & Putro, W. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening .
Wagini,  D.  A.,  &  Susena,  K.  C.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Dan  Beban  Terhadap pajak : Laba  Sebelum  Pajak  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  PT.Bank  Bengkulu. EKOMBIS  REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 7 (2), 153–164.
Wardana,  P.  G.,  &  Asalam,  A.  G.  (2022).  Pengaruh  Transfer  Pricing  ,  Kepemilikan  Institusional  dan
Kompensasi  Rugi  Fiskal  terhadap  Tax  Avoidance  Studi  Kasus  Perusahaan  Manufaktur  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 10 (17), 56–66.