## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 5   No. 1 April 2022
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Pengaruh Kapasitas Fiskal Daerah  Terhadap Komitmen Penganggaran Aksi Perubahan Iklim
The Effect of Regional Fiscal Capacity on Climates Change Action Budgeting Commitments
Golfred Alex Kojongkam 1) , Sukirman Rahim 2) , Iswan Dunggio 3) Program Studi Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri 1 Gorontalo email: golfred.kojongkam@gmail.com Submit: 21 Januari 2022; Direvisi; 7 April 2022; Dipublish; 10 April 2022

## Abstract
This  journal  aims  to  determine  the  effect  of  regional  fiscal  capacity  on climate change action budgeting commitments. The research method used is  a  quantitative  method  with  a  statistical  test  approach  to  Structural Equation Modeling (SEM). The results of this study indicate that the local government's  fiscal  capacity  of  Gorontalo  Regency  has  a  significant positive direct influence on climate change action budgeting commitments.
Keywords : Climate Change; Fiscal Capacity; Budgeting Commitment

## Abstrak
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh kapasitas fiskal daerah terhadap  komitmen  penganggaran  aksi  perubahan  iklim. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan pengujian  statistik  Structural  Equation  Modeling  (SEM). Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  kapasitas  fiskal  pemerintah  daerah Kabupaten Gorontalo memiliki pengaruh langsung positif yang signifikan terhadap komitmen penganggaran aksi perubahan iklim,
Kata kunci: Perubahan Iklim; Kapasitas Fiskal; Komitmen Penganggaran

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  adalah  gejala  iklim  yang  disebabkan  oleh  adanya pemanasan global akibat meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer (Perdinan, 2020), kedepannya bencana alam akibat perubahan iklim  semakin  tinggi  intensitasnya  (Manurung,  2019).  Perubahan  iklim menyebabkan  awal  musim  hujan  mengalami  kemunduran  sedangkan akhir musim hujan akan lebih cepat yang berarti lama musim hujan akan semakin pendek. Di sisi lain, tinggi hujan musim hujan akan cenderung meningkat sedangkan tinggi hujan musim kemarau cenderung menurun.
(Efendi  et  al.,  2012)  dalam  penelitiannya  berpendapat  bahwa perubahan  iklim  telah  berimplikasi  pada  semakin  meningkatnya  risiko kekeringan pada musim kemarau dan risiko banjir atau bahaya longsor, dari  data  (World  Meteorological  Organization,  2019)  memperkirakan bahwa cuaca, iklim, dan bencana banjir telah mengakibatkan 2,06 juta kematian dan kerugian ekonomi US$3,64 triliun selama 50 tahun terakhir dari 1970 hingga 2019 secara global.
Perubahan  iklim  dari  sisi  lingkungan,  menurut  penelitian  (Astiani, 2016) menghadirkan tantangan baru bagi kekayaan dan keanekaragaman spesies,  penelitian  menunjukkan  bahwa  degradasi  dan  konversi  hutan primer telah mengakibatkan penurunan kekayaan spesies hingga atau di atas 50%. Fenomena perubahan iklim selalu tidak terduga dan terprediksi dan  terus  berjalan  dengan  kompleksitas  dampak  yang  ditimbulkannya, dengan  berbagai  ketidakpastian  dan  ambiguitas  dari  sifat  perubahan iklim  menjadi  hal  penting  bagi  institusi  pemerintah  pada  tingkat  lokal atau  daerah  untuk  mampu  tampil  adaptif  dalam  merespon  dampak perubahan iklim (Sagala & Simbolon, 2017).
Menurut  Kajian  Kerentanan  dan  Risiko  Iklim  yang  dilakukan Transformasi  tahun  2016,  sebanyak  82  dari  204  desa  di  Kabupaten Gorontalo berstatus rentan terhadap bencana iklim, seperti banjir, tanah longsor,  dan  kekeringan  (Yayasan  Transformasi,  2017).  Bencana  ini berdampak besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Wilayah Kabupaten Gorontalo telah beberapa kali mengalami ancaman bencana yang  diakibatkan  oleh  perubahan  iklim,  di  tahun  2016  banjir  bandang menghantam 13 wilayah kecamatan di Kabupaten Gorontalo, diantaranya melanda kecamatan Limboto, Limboto Barat, Pulubala, Asparaga, Bilato, Dungaliyo, Tilango, Boliyohuto, dan Kecamatan Tolangohula, banjir juga menggenangi 20 desa, dengan dua desa diantaranya mengalami longsor (Solihin, 2016).
Berdasarkan data  Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akibat  banjir  itu  sekitar  1.500  rumah  terendam  setinggi  50-100 centimeter, Jumlah korban banjir di wilayah itu tercatat 9.686 jiwa atau 2.904  KK  (BNPB  Editorial,  2016).  Banyak  warga  yang  mengungsi, sebagian besar sawah rusak, fasilitas umum dan infrastruktur terendam banjir seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas, kantor dan lainnya, jalan dan jembatan mengalami kerusakan, kerugian akibat bencana itu ditaksir mencapai Rp.300 milyar (Christopel Paino, 2017).
Kabupaten   Gorontalo   juga adalah   salah   satu daerah yang rawan terkena  dampak  dari  iklim  El  Nino  yang  mengakibatkan    musim
penghujan  bergeser  menjadi    musim  kemarau.  Di  tahun  2019  terjadi bencana  kekeringan  akibat  elnino  yang  menyebabkan  205  desa terdampak,  terdapat  800  hektar  sawah  mengalami  kondisi  puso,  rusak berat dan rusak sedang sehingga gagal panen (Wahyono M, 2019). Dari beberapa data diatas menunjukkan betapa wilayah Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang memiliki resiko iklim yang tinggi.
Persoalan dalam perubahan iklim adalah kerugian yang ditimbulkan akan  lebih  besar  daripada  biaya  penanggulangannya  setelah  bencana terjadi.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  kabupaten  gorontalo  sepatutnya menempatkan  persoalan    perubahan  iklim  saat  ini  sebagai  prioritas pembenahan  strategi  pembangunan,  alokasi  anggaran  pembiayaan  dan belanja  daerah  seharusnya  sudah  mengintegrasikan  upaya-upaya adaptasi  di  seluruh  sektor  yang  terkait  dengan  kerentanan  perubahan iklim.  Dari  hasil  pengamatan  yang  ada,  di  Kabupaten  Gorontalo  aksi perubahan iklim masih dianggap sebagai aktivitas tambahan, serta belum sepenuhnya  dianggap  sebagai  persoalan  bersama.  Aksi  masih  lebih terfokus  pada  isu  mitigasi  bencana,  belum  cukup  mengarah  pada membangun  ketangguhan  ( resilency) atau  mengurangi  kerentanan terhadap perubahan iklim.
Menurut  (Dunggio,  2021)  Program  Perubahan  Iklim  di  Gorontalo telah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan dan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  2016-2021  dengan alokasi  dana  sebesar  ~10%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD;  188  juta  rupiah  di  tahun  2020).  Guna  memastikan implementasi yang tepat dan integrasi perencanaan pengembangan lebih lanjut  dari  rencana  dan  strategi  yang  telah  dibuat,  Kelompok  Kerja Perubahan  Iklim  (Pokja  PI)  multipihak  dibentuk  di  tahun  2016  dan diperkuat  melalui  Keputusan  Bupati.  Sejak  itu,  fungsi  Pokja  PI  telah diperluas  untuk  mencakup  implementasi  program  Inventarisasi  Gas Rumah Kaca (IGRK), mengumpulkan data emisi dan serapan Gas Rumah Kaca (GRK) termasuk stok karbon.
Alokasi  belanja  lingkungan  hidup  dari  sisi  kapasitas  fiskal  daerah, menunjukan pada dasarnya bahwa semakin tinggi kapasitas fiskal daerah maka  semakin  besar  pula  alokasi  untuk  kegiatan  lingkungan  hidup. Namun pada sisi lain masih terdapat juga kondisi dimana kapasitas fiskal tinggi tidak menjamin adanya komitmen anggaran yang tinggi pula. ada daerah  dengan  kapasitas  fiskalnya  rendah  namun  belanja  lingkungan cukup tinggi (Budiarso, 2019).
Menurut (Desdiani et al., 2021) bahwa dari sisi pendapatan, kapasitas fiskal pemerintah daerah selama ini menerima beberapa bentuk transfer dari  pemerintah  pusat.  Selain  transfer,  pemerintah  daerah  memiliki sumber pendapatan yang juga terbatas. Sayangnya, penerapan kebijakan fiskal ini membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada anggaran pemerintah pusat dalam bentuk transfer fiskal antar pemerintah. Rasio transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan masih tinggi dengan rata-rata 63% dalam tiga tahun terakhir. Ruang fiskal yang terbatas, serta otonomi  yang  rendah,  akan  mempengaruhi  cara  pemerintah  daerah mengalokasikan  anggarannya  untuk  belanja  termasuk  belanja  untuk lingkungan.
(Qibthiyyah,  2018)  dalam  penelitiannya  mengemukakan  bahwa pemerintah daerah semestinya dengan sumber daya alam yang tersedia, akan diuntungkan dari aliran pendapatan yang tinggi dan akan memiliki
ketahanan  yang  lebih  tinggi  terhadap  perubahan  iklim  dan  masalah lingkungan jika mereka dapat memaksimalkan pendapatannya.
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gorontalo dengan tujuan untuk mengetahui  pengaruh  Kapasitas  fiskal  Kabupaten  Gorontalo  terhadap komitmen penganggaran aksi perubahan iklim;

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Gorontalo  dengan  metode penelitian  kuantitatif  dengan  perhitungan  statistic  menggunakan Structural  Equation  Modelling. Pada  penelitian  ini  alat  yang  digunakan adalah  berupa  komputer,  kamera  dan  recorder,  didukung  oleh  bahan berupa  DPA  OPD  3  tahun  terakhir  dan  kuisioner.Populasi  terdiri  dari Dinas, Badan dan Sekretariat, Kantor, dengan total populasi 257. Sampel diambil  dengan  teknik  Multistage  random  sampling  dengan  jumlah sampel 78 menggunakan formula Slovin.
Pengumpulan data menggunakan instrumen non tes yaitu kuisioner untuk  mengetahui  komitmen  penganggaran  perubahan  iklim.  Untuk mengetahui Kemampuan fiskal daerah menggunakan perhitungan Zscore yang ditransformasi dari perhitungan kapasitas fiskal daerah dan indeks kapasitas  fiskal  daerah.  Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  kuisioner. Variable  yang  diteliti  berupa endogenous variabel dan eksogenous variabel. Endogen  variabel adalah  komitmen  penganggaran  aksi perubahan  iklim  dan eksogen  variabel adalah  kapasitas  fiskal. Untuk memperoleh  model  statistik,  dilakukan  melalui  transformasi  model teoritik  ke  persamaan  matematis  Berdasarkan  persamaan  statistik  ini, analisis data SEM menghasilkan persamaan struktural:
1) Model Persamaan Struktural : ɳ 1 = ᵞ 1 1 ξ 1 + β 1 2 ɳ 2 + ζ; untuk menjawab tujuan adalah ɳ 1 = ᵞ 1 1 ξ 1 + ζ ;

## Gambar.1 Model Persamaan Struktural 1
Keterangan ξ  = Ksi adalah Eksogen Variabel ɳ = Etha adalah endogen variabel
ᵞ = Gamma adalah koefisien jalur eksogen variable ke endogen variabel
ꞵ = Beta adalah koefisien jalur eksogen variable ke endogen variabel
ζ  = Zeta adalah kesalahan pengukuran model λ  = Lambd a adalah loading faktor
ε  =Epsilon  adalah  kesalahan  pengukuran  factor  pada  variable endogen
δ  = Delta adalah kesalahan pengukuran factor pada variable eksogen (X =  1) Kapasitas Fiskal (Y = η1) Komitmen Penganggaran Aksi Perubahan Iklim
Indikator instrument yang digunakan adalah:
1)Komitmen Penganggaran Aksi Perubahan Iklim: (1) keterlibatan secara langsung  (affectif)  (2)    kewajiban  dan  tanggung  jawab  (normatif),    (3) imbal  jasa  (continuance),  sesuai  dengan  tugas  dan  mandate  yang diberikan untuk menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan dengan mengurangi dampak dan bahaya perubahan iklim;
Hipotesis statistik yang digunakan adalah: 1.H0 : ɣ 1 1  ≤  0 H1 : ɣ 1 1  >  0 2.H0 : β1 2  ≤  0 H1 : β1 2  > 0
3.H0 : β2 1  ≤  0
H 1 : β2 1  > 0 Kriteria ; H0  : ɣ β  i..  ≤0=tidak  terdapat  pengaruh  langsung  positif  antara variable exogen dengan variable endogen atau antar variable endogen H1 : ɣ β i.. > 0=terdapat pengaruh langsung positif antara variable exogen  dengan  variable  endogen  atau  antar variable endogen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini meliputi data Kapasitas Fiskal  (X1 =  1), dan Komitmen Penganggaran Aksi Perubahan Iklim (Y1 = η1). Hasil penjaringan data melalui  intrumen  penelitian  yang  telah  diuji  validitas  dan  reliabilitas menunjukan hal-hal sebagaimana di sampaikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1 Hasil penjaringan data instrument penelitian Variabel Skor Teoritik Skor Hasil Penelitian Terendah  Tertinggi  Terendah  Tertinggi Kapasitas Fiskal 1 5 8 15 Komitmen Penganggaran 34 170 34 162
Sumber  :  hasil  tabulasi  berdarkan  manifest  variabel  untuk  kapasitas fiskal,dan komitmen penganggaran aksi perubahan iklim
Pengaruh Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap Komitmen Penganggaran Aksi Perubahan Iklim.
Model Persamaan Struktural  diperoleh:
η 1 = ɣ 1 1 ξ1 + β1 2 η 2 + ζ1 η 1 = 0,32 ξ1 + 0,49 η 2 + 0,05
Rumus turunan untuk melihat tujuan pertama ini adalah:
ɳ 1 = ᵞ 1 1 ξ 1 + ζ ɳ 1 = 0,32 ξ1 + 0,05
Model persamaan struktural  thitung η 1 = 4,45 ξ1 + 3,99 η 2 +  4,18 sedangkan  R2  =  0,95.  Koefisien  determinasi  R2  =  95%  mengartikan variabilitas  komitmen  penganggaran  aksi  perubahan  iklim  dapat dijelaskan oleh kapasitas fiskal organisasi pemerintah daerah, selebihnya 5%  dijelaskan  oleh  variabel  lain.  Model  selengkapnya  divisualisasikan pada gambar berikut:
Gambar 2.Model Estimate Value dan tValue
Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Langsung Kapasitas Fiskal terhadap Komitmen Penganggaran Aksi Perubahan Iklim.
Mengacu pada persamaan struktural 1 dan gambar di atas, koefisien jalur variabel Kapasitas Fiskal ξ1 terhadap Ko mitmen Penganggaran  1 adalah sebesar 0,32. Hasil pengujian menunjukan bahwa thitung = 4,45 sedangkan  ttabel  =  1,96  sehingga menolak H ₀ karena  thitung  >   ttabel atau t0 > tα 1, n - 1 (α=0,05) yang berarti koefisien jalur Kapasitas Fiskal terhadap  Komitmen  Penganggaran  Aksi  Perubahan  Iklim  signifikan. Kesimpulanya  Kapasitas  Fiskal  berpengaruh  langsung  positif  terhadap komitmen penganggaran aksi perubahan iklim.
Pemerintah Daerah memiliki sejumlah kewenangan yang sangat besar dalam  menerapkan  kebijakan  perencanaan  nasional  dan  subnasional perubahan  iklim  di  lapangan,  sejalan  dengan  hal  tersebut (Gordon  & Johnson,  2017)  mempersepsikan  bahwa  pemerintah  pusat  dan  daerah harus menggunakan wewenangnya dengan mengatur anggarannya yang relatif  kecil  untuk  tujuan  yang  lebih  besar  yakni  mencapai  target perencanaan perubahan iklim.
Menurut (Mutiara et al., 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dengan adanya penerapan rencana nasional mitigasi iklim yang berjangkauan  luas  telah  mendorong  pemerintah  daerah  untuk menetapkan target ambisius yang menjadi panduan pemerintah provinsi dan  kabupaten  untuk  melaksanakan  rencana  pembangunan  rendah karbon. Pemda  juga  berperan  dalam  mengalokasikan  APBD  untuk pelaksanaan  kegiatan  yang  berfokus  pada  pengendalian  sektor penyumbang emisi GRK yang penting atau sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK.
Berdasarkan  penelitian  (Desdiani  et  al.,  2021)  menjelaskan  bahwa selain rendahnya kesadaran akan dampak perubahan iklim, rendahnya kapasitas  dan  pengetahuan  untuk  mengembangkan  program  yang terimplementasi  dengan  baik,  tantangan  terbesar  yang  dihadapi pemerintah  daerah  dalam  melakukan  aksi  iklim  terletak  pada pembiayaan program. Pertimbangan risiko dan dampak perubahan iklim perlu  diterjemahkan  ke  dalam  rencana  aksi,  rencana  strategis  jangka menengah,  rencana  pembangunan  jangka  menengah,  kebijakan  atau regulasi, dan struktur kelembagaan.
Hasil  penelitian  (Shi  &  Varuzzo,  2020)  menemukan  pengalaman beberapa  negara  menunjukkan  pentingnya  hierarki  kelembagaan  yang lebih  kuat,  yang  memungkinkan  pembentukan  skema  lintas  sektoral untuk  mendorong  perumusan  dan  implementasi  kebijakan,  rencana, program,  metodologi  proyek  perubahan  iklim,  sehingga  memastikan dimasukkannya  perubahan  iklim  sebagai  faktor  penentu  desain  dan perencanaan  proyek  pembangunan,  dan  memastikan    penyertaannya anggaran oleh pemerintah pusat.
Pemenuhan  komitmen  daerah  terkait  lingkungan  hidup  dan perubahan  iklim,  menjadi  hal  yang  sangat  menarik  untuk  dianalisis. Terlebih ketika regulasi menyatakan bahwa pembiayasan di daerah wajib didukung dari mekanisme APBD karena sudah menjadi banyak temuan bahwa realisasi pemanfaatan APBD di banyak daerah lebih didominasi oleh  alokasi  belanja  rutin  aparatur  pemerintah  dibandingkan  alokasi belanja  modal  dan  pembangunan, terdapat  premis  yang  mengaitkan dengan kesiapan dan kelayakannya dapat diukur dari aspek kemandirian APBD yang besar dan prospek ekonomi, premis ini tidak seutuhnya benar karena ada beberapa daerah yang masuk kategori APBD besar, namun ternyata tidak berada di kategori alokasi belanja fungsi lingkungan hidup yang besar pula.
Menurut (Tuasikal, 2015) menjelaskan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan rencana pembangunan daerah menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan derajat kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah daerah dalam menganggarkan  kegiatan  aksi  perubahan  iklim  sangat  ditentukan  oleh kemampuan fiskal yang dipunyai oleh daerah, sejauh mana kemampuan daerah  dalam  menyediakan  dan  memobilisasi  pendanaan  untuk melakukan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  dalam  mendukung komitmen tersebut.
Dengan  kapasitas  yang  memadai,  kebijakan  dan  program  program pembangunan  daerah  dapat  memperkuat  ketahanan  dan  mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim (Nazla Mariza, 2016).
Pencapaian  komitmen  penganggaran  perubahan  iklim  memerlukan pendanaan yang bersumber dari APBD dan juga sumber-sumber lainnya. setiap  tahun  kapasitas  fiskal  dihitung  untuk  semua  daerah,  sehingga diperoleh  peta  kapasitas  fiskal  provinsi  dan  kabupaten/kota  beserta indeksnya (Asmarani candra galuh nora, 2020).
Tinggi  rendahnya  kapasitas  fiskal  suatu  daerah  dipengaruhi  oleh beberapa  komponen  yaitu  komponen  penerimaan  yang  meliputi  PAD, DBH, DAU dan Lain-lain pendapatan yang syah. Komponen berikutnya adalah Belanja pegawai dan komponen terakhir adalah jumlah penduduk miskin.  Dalam  praktiknya  pemerintah  daerah  menghadapi  tantangan dalam meraih kondisi yang ideal dari ketiga komponen tersebut.
Hasil  penelitiannya  Ariza  (2016)  menyatakan  bahwa  posisi  fiskal daerah merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana posisi atau keadaan  suatu  daerah  dibandingkan  daerah  lainnya,  dengan diketahuinya posisi fiskal suatu daerah maka diharapkan kebijakan yang diambil sesuai dengan keadaan daerah tersebut sehingga menjadi lebih efektif  dan  efisien. Posisi  fiskal  kabupaten  dapat  diketahui  melalui beberapa  indicator  seperti  kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah (tax performance), yang menggambarkan  upaya  pajak  dalam  perekonomian, semakin  tinggi  hasilnya  maka  semakin  besar  upaya  pajaknya, selanjutnya  adalah  indikator  kapasitas  fiskal  daerah (fiscal  capacity),
yang  menggambarkan  kemampuan  masyarakat  suatu  daerah  untuk berpartisipasi meningkatkan PAD, semakin tinggi hasilnya maka semakin besar  kapasitasnya,  dan  yang  terakhir  adalah  kebutuhan  fiskal (  fiscal need), yang menggambarkan pelayanan publik di suatu daerah, semakin tinggi hasilnya maka kebutuhan fiskalnya semakin tinggi
Hasil perhitungan kapasitas fiskal bila dianggap memiliki kapasitas membiayai,  dan  memenuhi  unsur-unsur  dalam  peraturan  dan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran, termasuk pembiayaan aksi perubahan iklim  dengan menuangkannya  dalam  dokumen  perencanaan yang  ada. Diharapkan  penganggaran  aksi  perubahan  iklim  menjadi  prioritas melalui  mekanisme  APBD.  Anggaran  perubahan  iklim  yang  bersumber dari APBD selanjutnya di  salurkan ke OPD-OPD yang merupakan unit pengguna anggaran sesuai dengan mandat dan tugasnya masing-masing. Agar anggaran terkait penganggaran perubahan iklim dapat diukur dan dinilai  pemanfaatannya  maka  harus  ada  mekanisme  yang  akan mengaturnya.
(Kissinger et al., 2019) dalam penelitiannya menawarkan mekanisme penandaan  anggaran  perubahan  iklim  sebagai  kerangka  kerja  untuk memahami  bagaimana  perencanaan  dan  penganggaran  berkorelasi dengan  pemantauan  dan  pelacakan  pengeluaran  terkait  iklim  dalam sistem  anggaran,  penandaan  anggaran  menjadi  alat  evaluasi  untuk menghitung kemampuan fiskal daerah melalui OPD-OPD, sehingga dapat diketahui seberapa besar potensi kontribusi aksi penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) pada organisasi perangkat daerah.
Dengan  perhitungan  kemampuan  fiskal  yang  dimilikinya  maka pemerintah  daerah  akan  mudah  membuat  kebijakan  terkait penganggaran  aksi  perubahan  iklim  yang  efektif,  dan  mencegah resiko dan  kerugian  yang  lebih  besar.  Pada  saat  pemerintah  telah  memiliki keyakinan  bahwa  dari  perhitungan  kapasitas  fiskal telah  cukup untuk membiayai  maka  keyakinan  ini  akan  mempengaruhi  pemahaman  atau persepsi, salah satu persepsi itu adalah pemahaman tentang perubahan iklim,  sebab  dengan  pemahaman  yang  baik  tentang  perubahan  iklim akan  berkontribusi  terhadap  tindakan  efektif  dalam  memperlambat perubahan  iklim,  salah  satu  tindakan  yang  diambil  adalah  dengan berkomitmen  untuk  mengalokasikan  anggaran  aksi  perubahan  iklim, komitmen  ini  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  anggaran,  anggaran sebagai  alat  kebijakan  dan  alat  politik,  maka  melalui  anggaran  dapat dilihat  komitmen  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  program- program yang telah dijanjikan dalam dokumen perencanaan.
Besar  kecilnya  kapasitas  fiskal  daerah  tetap  memberi  kendali  yang besar  terhadap  alokasi  fungsi  lingkungans  hidup.  Hal  tersebut  sejalan dengan  hasil  penelitian  ini,  dimana  kapasitas  fiskal  di  Kabupaten Gorontalo berpengaruh signifikan terhadap komitmen penganggaran aksi perubahan iklim. P erubahan iklim tidak hanya sekedar  fenomena alam tetapi disadari bahwa disebabkan juga oleh ulah manusia maka setiap orang  memiliki  kendali  atas  perubahan  iklim  yang  terjadi  jika  mereka mengubah tindakannya. Peristiwa yang terjadi selama ini yang berkaitan dengan perubahan iklim ini sudah dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah  untuk  memunculkan keputusan untuk berkomitmen mengalokasikan  anggaran  aksi  perubahan  iklim.Anggaran  aksi perubahan  iklim  memunculkan  aksi  setiap  OPD  yang  disusun  dalam kerangka adaptasi perubahan iklim.

## 4. PENUTUP
Penelitian  ini  telah  menghasilkan  temuan  bahwa  Kapasitas  fiskal pemerintah  daerah  Kabupaten  Gorontalo  memiliki  pengaruh  langsung positif  signifikan  terhadap  komitmen  penganggaran  aksi  perubahan Iklim.
Penulis  merekomendasikan  hal-hal  sebagai  berikut:  1).Pemerintah Kabupaten  Gorontalo  dalam  upayanya  mendapatkan  anggaran perubahan  iklim  dapat  memanfaatkan  sumber-sumber  anggaran  yang berasal  dari  APBN  Pusat,  Lembaga  Donor,  Pendanaan  Swasta,APBD Provinsi dan anggaran dari Publik Private sector .2). Guna m eningkatkan komitmen penganggaran untuk mendukung aksi perubahan iklim maka kapasitas fiskal pemerintah daerah harus ditingkatkan khususnya pada aspek  alokasi  kegiatan  adaptasi  iklim,  diantaranya  dengan  menyusun plafon  alokasi  minimum  pada  OPD  yang  menjadi  ukuran  dalam membiayai aksi perubahan iklim.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku : Budiarso, A. (2019). Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim .
Jurnal :
Ariza,  A.  (2016).  Pengaruh  Kemampuan  Keuangan  dan  Posisi  Fiskal Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 5 (1), 24. https://doi.org/10.26418/jebik.v5i1.16180 Desdiani, N. A., Afifi, F. A. R., Cesarina, A., Sabrina, S., Husna, M., Violeta, R.  M.,  Adinegoro,  A.,  &  Halimatussadiah,  A.  (2021).  Climate  and Environmental  Financing  at  Regional  Level:  Amplifying  and  Seizing the Opportunities. LPEM Working Paper , 067 (December), 17. Efendi, M., Sunoko, H. R., & Sulistya, W. (2012). Perubahan Iklim Berbais Das  (Studi  Kasus  Sub  DAS  Garang). Prosiding  Seminar  Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan , September , 27 – 32.
Gordon, D. J., & Johnson, C. A. (2017). The orchestration of global urban climate  governance:  conducting  power  in  the  post-Paris  climate regime. Environmental Politics , 26 (4), 694 – 714. https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1320829
Kissinger,  G.,  Gupta,  A.,  Mulder,  I.,  &  Unterstell,  N.  (2019).  Climate financing  needs  in  the  land  sector  under  the  Paris  Agreement:  An assessment  of  developing  country  perspectives. Land  Use  Policy ,
83 (February),256 – 269. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.02.007 Manurung,  T.  (2019). Skema  Pembiayaan  Konservasi  dan  Pelestarian Hutan  Melalui  Model  Transfer  Fiskal  berbasis  Ekologis  di  Indonesia . September , 1 – 39. Mutiara, Z. Z., Krishnadianty, D., Setiawan, B., & Haryanto, J. T. (2021). Climate budget tagging: Amplifying sub- national government’s role in climate  planning  and  financing  in  indonesia. Springer  Climate , September ,  265 – 280.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-55536-
8_13 Perdinan, P. (2020). Perubahan Iklim Dan Demokrasi: Ketersediaan Dan Akses  Informasi  Iklim,  Peranan  Pemerintah,  Dan  Partisipasi Masyarakat  Dalam  Mendukung  Implementasi  Adaptasi  Perubahan Iklim Di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 1 (1), 109 – 132. https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87
Qibthiyyah,  R.  M.  (2018).  Provinces  and  Local  Government  Revenues Structures  and  Intra-Province  Economic  Disparity. Economics  and Finance in Indonesia , 63 (1), 81. https://doi.org/10.7454/efi.v63i1.569 Sagala, S., & Simbolon, I. N. (2017). Kapasitas Adaptif Pemerintah Daerah Kabupaten  Indramayu  Dalam  Merespon  Dampak  Perubahan  Iklim.
Jurnal Bumi Lestari , 17 (1), 7 – 16.
Shi,  L.,  &  Varuzzo,  A.  M.  (2020).  Surging  seas,  rising  fiscal  stress: Exploring  municipal  fiscal  vulnerability  to  climate  change. Cities ,
100 (February),102658.https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.10265 8
Tuasikal,  A.  (2015).  Fenomenologis  Perencanaan  Dan  Penganggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 11 (2), 78. https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1266
Web :
Astiani, D. (2016). Tropical peatland tree-species diversity altered by forest degradation. Biodiversitas , 17 (1), 102 – 109. https://doi.org/10.13057/biodiv/d170115
BNPB Editorial. (2016). 1.500 Rumah Terendam Banjir di Gorontalo . BNPB Editorial.  https://bnpb.go.id/berita/1-500-rumah-terendam-banjir- di-gorontalo
Christopel Paino. (2017). Energi Terbarukan dan Ancaman Perubahan Iklim di Gorontalo. Seperti Apa? Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2017/09/25/energi-terbarukan-dan- ancaman-perubahan-iklim-di-gorontalo-seperti-apa/ Dunggio,  et al. (2021). Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Indonesia: Sekilas tentang pembangunan berkelanjutan . https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/115516 Nazla  Mariza.  (2016). Mampukah  Gorontalo  Kembali  Menjadi  Sentra Produksi Pangan? Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2016/08/22/mampukah-gorontalo- kembali-menjadi-sentra-produksi-pangan/ Solihin,  A.  (2016). Gorontalo  darurat  bencana  banjir  bandang . Antaranews.Com.https://www.antaranews.com/berita/592481/gor ontalo-darurat-bencana-banjir-bandang
Yayasan  Transformasi.  (2017). Kampanye  perubahan  iklim  kabupaten Gorontalo  tanam  pohon  di  bumi  perkemahan .  Transformasi.Org. https://www.transformasi.org/en/component/content/article?id=24 27:kampanye-perubahan-iklim-kabupaten-gorontalo-tanam-pohon- di-bumi-perkemahan Wahyono  M.  (2019). 800  Hektare  Sawah  di  Kabupaten  Gorontalo  Alami Gagal  Panen .  Read.Id.  https://read.id/800-hektare-sawah-di- kabupaten-gorontalo-alami-gagal-panen/
World  Meteorological  Organization.  (2019). WMO  Atlas  of  Mortality  and Economic Losses From Weather , Climate and Water Extremes (Issue 1267). https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10902