Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031

## Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih
1) Yunanda Sukma*, 2) Faradila Khairunisa, 3) Shilvia Rahayu Safitri, 4) M. Haekal Febrian, 5) Suci Rahmadani,
6) Agung Williyas, 7) Sari
1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
2,3,4,5,6,7) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia Email Corresponding: yunanda03sukma@gmail.com*

## I. PENDAHULUAN
Semakin kuatnya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pelaksanaan  pemilihan  umum  (pemilu) menjadi  fokus  utama  bagi  berbagai  pihak.  Pemilu  dianggap  sebagai  manifestasi  dari  sistem  demokrasi  dan telah mendapat tanggapan positif dari banyak negara sebagai cara ideal untuk mentransfer kekuasaan secara damai dan teratur. Melalui pemilu, diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara dapat berjalan lancar. Proses peralihan kekuasaan yang efisien, sesuai jadwal dan berjalan lancar adalah kunci untuk memastikan  pemerintahan  baru  dapat  beroperasi  dengan  cepat  dan  efektif,  serta  menghindari  konflik  atau

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Peran Kaliber Pengawasan Pemilu Demokrasi
Dalam  implementasi  sistem  pemilu  yang  berlangsung  di  Indonesia  belakangan  ini,  terbukti bahwa  model  pemilu  langsung  telah  memberikan  sejumlah  dampak  positif.  Salah  satunya adalah  terpilihnya  pemimpin  negara,  termasuk  presiden  dan  sejumlah  kepala  daerah, berdasarkan  pilihan  mayoritas  masyarakat  Indonesia.Dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  hukum  empiris  merupakan  jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian terhadap hukum sebagai perilaku yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengacu pada fenomena sosial yang tidak diatur secara tertulis namun dialami oleh individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Tanpa  pengawasan  yang  efektif,  fungsi-fungsi  lainnya  tidak  dapat  berjalan  secara  optimal, efisien,  dan  efektif.  Selain  itu,  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu merupakan  kunci  untuk  menjaga  integritas  dan  keadilan  dalam  proses  demokratis.  Dengan melibatkan  masyarakat  secara  langsung,  pelanggaran  pemilu  dapat  diidentifikasi  dan dilaporkan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu guna memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan bersih.

## A B S T R A C T
Keywords: Role Kaliber Supervision Election Democracy
In the recent implementation of the electoral system in Indonesia, it has been proven that the direct election model has had several positive impacts. In this study, researchers used empirical legal research, empirical legal research is a type of legal research that focuses on the study of law as behavior that can be observed directly in the social life of society. This refers to social phenomena that are not regulated in writing but are experienced by individuals in daily social interactions. Without effective supervision, other functions cannot run optimally,  efficiently and effectively. In addition, the active participation of the public in election monitoring is key to maintaining the integrity and fairness of the democratic process. By directly involving the public,  election  violations  can  be  identified  and  reported  more  effectively.  Therefore,  the government and relevant institutions need to continue to encourage community involvement and participation in election monitoring to strengthen the foundations of a healthy and clean democracy.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031
ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara. Pemilu yang berjalan lancar juga penting untuk menjamin transisi pemerintahan yang efektif.
Pada  era  Orde  Baru,  banyak  pemimpin  terpilih  yang  muncul,  terutama  ketika  proses  demokrasi  lokal masih  terpengaruh  dan  bahkan  diatur  oleh  badan  legislatif  yang  tidak  selaras  dengan  keinginan  rakyat. Contohnya, terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dua periode menunjukkan implementasi nyata dari sistem pemilu langsung di Indonesia. Jika pemilihan presiden dan wakil presiden masih bergantung pada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  seperti  masa  lalu,  kemungkinan  besar  Susilo  Bambang Yudhoyono tidak akan menjadi Presiden pada pemilu 2004 karena partai politik yang mendukungnya saat itu hanya memiliki sedikit kursi di parlemen.
Dalam implementasi sistem pemilu yang berlangsung di Indonesia belakangan ini, terbukti bahwa model pemilu  langsung  telah  memberikan  sejumlah  dampak  positif.  Salah  satunya  adalah  terpilihnya  pemimpin negara, termasuk presiden dan sejumlah kepala daerah, berdasarkan pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan tersebut mampu menciptakan pemimpin yang diakui secara luas sebagai represe ntasi keinginan mayoritas rakyat.
Menurut Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, rezim pemilihan mencakup proses pemilihan anggota DPR,  DPD,  dan  DPRD,  bersama  dengan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden. Dalam  pelaksanaannya, pemilihan  anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  seringkali  digabungkan  dalam  satu  rezim  yang  dikenal  sebagai pemilu  legislatif,  sedangkan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  diselenggarakan  secara  terpisah  dalam rezim pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara.
Pemisahan proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden pada akhirnya memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Beberapa kelemahan dari pemilu yang terpisah mencakup masalah waktu, biaya yang besar, dan upaya yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatur pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda.
Agar  pemilu  dapat  berlangsung  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip-prinsip  pemilu,  dibutuhkan pengawasan  yang  cermat  terhadap  setiap  tahapan  pemilu.  Di  Indonesia,  pengawasan  ini  dilakukan  melalui lembaga  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  yang  memiliki  mandat  untuk  mengawasi  proses  pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bentuk pengawasan yang diorganisasi secara resmi oleh suatu lembaga negara.
Disamping  pengawasan  oleh  Bawaslu,  terdapat  juga  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kelompok Mahasiswa  Kawal  Pemilu  Bersih  yang  disebut  dengan  kegiatan  pengawalan  pemilu.  Adanya  partisipasi Mahasiswa  Kelompok  Kawal  Pemilu  Bersih  dalam  melakukan  pengawalan  pemilu  ini  adalah  bentuk  dari pengabdian mahasiswa terhadap pelaksanaan pemilu demi terciptanya pemilu yang berintegritas, bersih dan demokratis.
Salah  satu  alat  untuk  mewujudkan  pemilu  yang  berintegritas,  bersih  dan  demokratis  adalah  dengan keterlibatan kelompok mahasiswa kawal pemilu bersih sebagai pemantau dalam lingkaran penyelenggaraan pemilu  2024.  Dalam  pelaksanaan  pengawasan  pemilu  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Mahasiswa  Kawal Pemilu Bersih terdapat dua strategi yang dilakukan yaitu strategi yang bersifat pencegahaan dan penindakan. Melalui  pengawasan  pemilu  tersebut  kelompok  kawal  pemilu  bersih  dapat  memaikan  peran  penting  dalam mengungkap praktik politik uang dan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi. Dengan keterlibatan mereka, pihak yang bertanggung jawab dapat diawasi dengan ketat, dan setiap pelanggaran terhadap etika dan prinsip demokrasi dapat segera dikritisi da  n diungkap secara holistik.
Perbedaan  pengabdian  dengan  pengabdian  sebelumnya  terletak  pada  pelaksanaan  program  yang dijalankan.  Pada  pengabdian  sebelumnya  mahasiswa  hanya  berfokus  kepada  kegiatan  sosialisasi  hukum pengawasan pemilu, sedangkan pada pengabdian yang kami lakukan tidak hanya terfokus terhadap kegiatan sosialisasi saja. Namun, kegiatan kami ini juga berfokus terhadap pengawasan terhadap potensi kecurangan dan  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  pemilu,  serta  turut  melaporkan  kecurangan  dan pelanggaran dalam penyelenggraan pemilu yang kami temukan dilapangan.

## II. MASALAH
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  adalah  sebuah  proses  demokratis  yang  memungkinkan warga  negara  suatu negara  untuk  memilih  wakil  rakyat  atau  pejabat  pemerintahan  secara  langsung.  Tujuan  utamanya  adalah memberikan  kesempatan  kepada  warga  negara  untuk  menyuarakan  pendapat  mereka  dan  memilih  para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan.  Pemilihan umum adalah fondasi utama
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031
dari demokrasi yang sehat. Namun, tantangan yang terus menerus terkait integritas dan kebersihan pemilu di tingkat global menimbulkan kekhawatiran serius. Untuk mengatasi masalah ini, Kelompok Pemantau Pemilu Bersih memegang peranan krusial dalam melakukan pengawasan pemilu dengan jujur dan bersih. Meskipun demikian,  peran  yang dimainkan  oleh  mahasiswa  dalam  kelompok  ini  masih  belum  sepenuhnya  terdefinisi atau dipahami dengan baik. Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran mahasiswa dalam kelompok pemantau pemilu bersih serta dampaknya terhadap peningkatan integritas dan kebersihan pemilu. Studi ini akan menyelidiki kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa dalam memantau proses pemilu, strategi yang  mereka  terapkan,  hambatan  yang  mereka  hadapi,  dan  pengaruhnya  terhadap  masyarakat  dan  proses demokrasi  secara  keseluruhan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  utama  dari  jurnal  ini  adalah  untuk  memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran mahasiswa dapat meningkatkan integritas dan kebersihan pemilu, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran mahasiswa di masa yang akan datang.

## Gambar 1. Sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu dan Sosialisasi kepada kelompok tani arisan

## III. METODE
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  hukum  empiris merupakan jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian terhadap hukum sebagai perilaku yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengacu pada fenomena sosial yang tidak diatur secara tertulis namun dialami oleh individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan melakukan pengawalan terhadap  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  seperti  pelanggaran  praktik  politik  uang  dan  beberapa kecurangan serta pelanggaran yang terjadi lainnya.
Penelitian kualitatif dalam hukum mencoba untuk mengamati fenomena hukum tanpa bergantung pada penggunaan  alat  ukur  yang  menghasilkan  data  numerik,  dengan  melakukan  wawancara  dan  observasi pengawasan di lapangan. Sebaliknya, penelitian ini menilai informasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, teori pengawasan menurut pandangan para ahli yaitu menurut George R. Tery. Penelitian kualitatif dalam hukum dapat diterapkan dalam konteks pemilu untuk mengamati dan menganalisis proses politik, kebijakan pemilu, dan partisipasi politik tanpa mengandalkan data numerik. Sebaliknya,  penelitian  tersebut  mungkin  mempertimbangkan  aspek  hukum  terkait,  pandangan  ahli  politik, serta pertimbangan logis untuk memahami dinamika dan tantangan dalam sistem pemilihan umum.
Tahap  pertama,  melakukan  proses  identifikasi  terhadap  problem  yang  dihadapi  oleh  Kelompok Mahasiswa Kaliber, seperti mengidentifikasi akar masalah, menganalisis factor-faktor yang menyebabkannya dan merumuskan solusi yang sesuai.
Tahap  kedua,  Kelompok  Mahasiswa  Kaliber  melakukan  observasi  lapangan  di  daerah  penempatan pengawalan pemilu.
Tahap ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Kawal Pemilu Bersih. Tahap  keempat,  melakukan  evaluasi  terhadap  program  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Kelompok Mahasiswa Kaliber di daerah penempatan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031

## Peran  Kelompok  Kaliber  dalam  Pengawasan  Pemilu  Tahun  2024  Untuk  Mewujudkan  Demokrasi Bersih
Demokrasi merupakan istilah yang sangat umum didengar di berbagai negara, terutama di tempat-tempat di  mana  masyarakatnya  tengah  menginginkan  bentuk  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  kehendak  mereka. Saat ini, isu Demokrasi menjadi salah satu topik utama yang sering dibahas, diperdebatkan, dan didiskusikan bersama.  Di  Indonesia,  sejarah  mencatat  berbagai  jenis  demokrasi,  seperti  demokrasi  konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan lainnya.  Semua  konsep  ini  mengacu  pada  prinsip  dasar  demokrasi,  yaitu  pemerintahan  oleh  rakyat  atau " government or rule by the people ".
Demokrasi  mengandung konsep  bahwa  kekuasaan  berasal  dari  rakyat.  Dengan  pemahaman  ini,  rakyat dapat menciptakan aturan-aturan yang menguntungkan dan menjaga hak-hak mereka. Untuk mewujudkannya, diperlukan  sebuah  peraturan  yang  diterima  bersama  sebagai  dasar  yang  mengatur  kehidupan  negara  untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.
Demokrasi menjadi kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  kelangsungan  pemerintahan  suatu  negara.  Pada  era  modern  ini,  terdapat  dua  pendekatan  dalam menerapkan  demokrasi,  yaitu  melalui  pemilihan  langsung  (satu  orang  satu  suara)  dan  melalui  proses perundingan,  kesepakatan,  dan  perwakilan.  Kedua  pendekatan  tersebut  merupakan  sistem  demokrasi. Indonesia mengadopsi konsep demokrasi Pancasila, yang berarti demokrasi yang selalu mengacu pada nilai- nilai  dan  prinsip-prinsip  Pancasila,  terutama  pada  sila  keempat,  yaitu  "Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan".
Salah  satu  fondasi  utama  dalam  setiap  sistem  demokrasi  adalah  adanya  proses  reguler  untuk mengungkapkan pendapat  rakyat melalui  pemilihan  umum  yang diadakan  secara  berkala.  Pemilihan umum juga  menjadi  sarana  penting  untuk  menyalurkan  hak-hak  asasi  warga  negara.  Sejak  kemerdekaannya  pada tahun 1945, Indonesia telah mengadakan Pemilihan Umum (disingkat sebagai Pemilu) sebanyak sebelas kali, dimulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 hingga Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, Pemilu tahun 2019 akan menjadi Pemilu ke-12 yang diadakan di Indonesia.
UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlandaskan pada  kedaulatan  rakyat,  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  1  dan  ayat  2  UUD  1945.  Untuk  mewujudkan  prinsip kedaulatan  rakyat  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  proses  musyawarah  dan  perwakilan, pentingnya pembentukan lembaga musyawarah dan perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih melalui Pemilu yang dijalankan secara demokratis dan transparan.
Pemilihan  umum  adalah  proses  yang  bertujuan  untuk  memilih  pemimpin  yang  memiliki  sifat  adil, berintegritas,  dan  memperhatikan  kepentingan  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Secara  prinsip,  pemilihan umum merupakan cara untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan memberikan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada para wakilnya yang menduduki jabatan di pemerintahan atau parlemen. Sistem pemilihan umum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, yang merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus  dijamin oleh negara. Di Indonesia, aturan mengenai pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, terutama dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yang  menjelaskan  bahwa  pemilihan  umum  adalah  sarana  untuk  kedaulatan  rakyat  dalam  memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,”Penyelenggaraan  pemilu  adalah pelaksanaan tahapa pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu”.
Pengawasan  pemilihan  umum  merupakan  langkah  yang  penting  untuk  memastikan  bahwa  pemilihan umum  berlangsung  secara  transparan,  demokratis,  dan  memiliki  integritas.  Pengawasan  pemilihan  umum dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak), dan Dewan Ketua Pengawas Pemilihan Umum (DKPP).
Pengawasan merupakan tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Pengawasan pemilu diselenggarakan untuk memastikan bahwa hak suara warga negara  dapat  disalurkan  tanpa  manipulasi  atau  kecurangan,  sehingga  kedaulatan  rakyat  dalam  hak  pilihnya dapat terwujud dengan sebenarnya.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031
Pengawasan  dalam  pemilu  adalah  aspek  yang  sangat  penting  dalam  fungsi  manajemen.  Tanpa pengawasan yang efektif, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Semua fungsi manajemen saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Pengawasan  juga  berperan  dalam  memastikan  pencapaian  tujuan  yang  diinginkan.  Banyak  perusahaan menggunakan teori pengawasan dalam manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan mereka.
Teori pengawasan menurut Geogrge R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah  dilaksanakan,  artinya  mengevaluasi  prestasi  kerja  dan  apabila  perlu,  dengan  menerapkan  tindakan- tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan,  seperti  yang  telah  dijelaskan,  merupakan  hasil  yang  jelas  dari  berdirinya  sebuah  negara hukum  yang  menganut  sistem  demokrasi.  Pengawasan  terhadap  pemilu,  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  dan juga  Pemilu  Kelompok  Mahasiswa  Kawal  Pemilu  Bersih,  adalah  praktik  yang  mewujudkan  nilai-nilai demokrasi yang memberikan kesempatan bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu.
Pengawasan  terhadap  Pemilu  diharapkan  menjadi  kontrol  atau  langkah  pencegahan  terhadap  potensi pelanggaran dalam pemilihan. Pemilu merupakan proses transisi kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang akan datang, dan perlu diawasi secara ketat untuk memastikan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Tujuan pengawasan ini tidak hanya untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk memastikan  terpilihnya  seorang  pemimpin yang  diharapkan oleh  masyarakat  sehingga  dapat  melaksanakan amanah dan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia.
Pengawasan  pemilu  memiliki  peran  krusial  dalam  mengawasi  pelaksanaan  pemilu  untuk  memastikan kejujuran dan keadilan dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling memiliki kepentingan dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi, sehingga dapat mendorong kemajuan  bagi  bangsa  Indonesia.  Pengawasan  partisipatif  masyarakat  dapat  diwujudkan  melalui  beberapa metode berikut ini:

## 1. Mengawasi Penyelenggara Pemilu
Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemilu  melibatkan  tiga  lembaga  negara  dengan  tugas  dan wewenang  yang  berbeda:  KPU  bertanggung jawab  atas  proses  teknis  pemilu  dari  mulai  pendataan  pemilih hingga pengumuman hasil, Bawaslu bertugas mengawasi tahapan pemilu, praktik politik uang, dan menjaga netralitas  instansi  ASN,  TNI,  dan  POLRI,  sementara  DKPP  berperan  dalam  mengawasi  dan  menindak pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
Pengawasan  terhadap  penyelenggara  pemilu  sebagai  komponen  kunci  dalam  memastikan  kesuksesan penyelenggaraan pemilu harus dilakukan untuk memastikan integritas dan transparansi. Ini penting mengingat bahwa  pemilu  adalah  momen  yang  dipenuhi  dengan  kepentingan  politik  dan  kekuasaan.  Untuk  menilai integritas penyelenggara pemilu, dapat diperhatikan indikator-indikator berikut ini:
a. Penyelenggara pemilu harus netral dan tidak berpihak;
b. Pihak yang berwenang bertanggung jawab atas penyebaran informasi kepada warga;
c. Pihak yang berwenang memberikan kesempatan kepada publik untuk mengevaluasi kinerjanya;
d. Penyelenggara pemilu menunjukkan kinerja yang baik.
2. Mengawasi Peserta Pemilu
Mengawasi peserta pemilu meliputi partai politik untuk berbagai tingkatan pemilihan, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan  partai  politik.  Pada  momen  pemilu,  terjadi  kepentingan  politik  yang  mendorong  peserta  pemilu untuk tidak hanya mendapatkan dukungan dari rakyat tetapi juga memenangkan pemilu. Namun, kepentingan politik ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan cara yang tidak etis, seperti pembagian uang, sembako, dan lainnya kepada rakyat. Terutama di daerah pedesaan dan terpencil dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi miskin, terdapat risiko politik uang dalam pemilu. Selain itu, terjadi praktek kecurangan pemilu yang melibatkan peserta pemilu dan bahkan penyelenggara pemilu dalam manipulasi data hasil pemilu.
Di  sinilah  pentingnya  peran  masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan  partisipatif  untuk  memastikan bahwa hak suara rakyat dalam pemilu benar-benar dihormati tanpa campur tangan dari pihak manapun, dan juga untuk memastikan bahwa peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil dan jujur dalam kontes pemilu.

## 3. Mengawasi Proses Pemungutan
Mengawasi  proses  pemungutan  suara  hingga  penghitungan  suara  adalah  bagian  yang  sangat  penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pemungutan suara adalah saat di mana rakyat memberikan suara mereka untuk memilih  calon  atau  partai  politik yang  mereka  dukung.  Proses  ini  harus dilakukan  secara  langsung,  umum,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi agar hak pilih rakyat tidak terintervensi dan suara yang diberikan mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin.
Proses pemungutan suara juga rentan terhadap kecurangan, seperti manipulasi data pemilih, arahan untuk memilih calon tertentu, dan penggunaan hak pilih lebih dari sekali. Hak pilih rakyat harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu satu orang satu suara dan tidak dapat diwakilkan. Penghitungan suara pemilu  adalah  proses  penting  untuk  menentukan  siapa  yang  terpilih  sebagai  pemimpin  atau  wakil  rakyat. Proses ini harus dilakukan secara jujur dan adil untuk memastikan hasil yang akurat dan diterima oleh semua pihak. Namun, proses penghitungan suara juga rentan terhadap manipulasi, seperti menambah jumlah suara untuk memenangkan  calon  atau partai  politik  tertentu.  Oleh karena  itu,  pengawasan  partisipatif  masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan profesionalisme dan tanggung jawab dari penyelenggara pemilu.

## 4. Menolak Pemberian Politik Uang
Praktik  politik  uang dalam  pemilu  merupakan  tindakan memberikan  uang  atau  barang  kepada  pemilih dengan  maksud  untuk  memperoleh  dukungan  suara  dalam  pemilihan  umum.  Praktik  ini  dianggap  sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan umum karena dapat memengaruhi keputusan pemilih dan mengakibatkan ketidakadilan  dalam  pemilu.  Pemberian  politik  uang  berpotensi  merusak  kedaulatan  suara  rakyat.  Dampak negatif politik uang antara lain:
a. Mengesampingkan  kualitas  dan  kapasitas  calon:  Dalam  politik  uang,  calon  dengan  sumber  daya finansial yang lebih besar cenderung mendapat keuntungan dibandingkan calon yang lebih berkualitas dan berkapasitas.
b. Membuat pemilih menjadi tergantung: Penerima politik uang sering merasa terikat pada calon yang memberikan uang, meskipun calon tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk memimpin.
c. Merusak  integritas  pemilu:  Politik  uang  dapat  mengurangi  integritas  proses  pemilihan  umum  dan menurunkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  aktif masyarakat dalam menolak politik uang harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar hasil pemilu sesuai dengan harapan rakyat, dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan bebas dari korupsi untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih terdapat dua strategi yang dilakukan yaitu strategi yang bersifat pencegahaan dan penindakan. Strategi yang bersifat pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih melibatkan kegiatan seperti sosialisasi kepada pemilih tentang hak-hak mereka, mengedukasi tentang proses pemilu, dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu. Di sisi lain, strategi penindakan mencakup langkah- langkah seperti melakukan pemantauan aktif terhadap pelanggaran pemilu, mengumpulkan bukti terkait, dan melaporkan  kejadian-kejadian  yang  mencurigakan  kepada  otoritas  yang  berwenang  untuk  ditindaklanjuti secara  hukum.  Kombinasi  dari  kedua  strategi  ini  penting  untuk  memastikan  pelaksanaan  pemilu  yang transparan, adil, dan bebas dari manipulasi atau pelanggaran yang merugikan hak-hak pemilih.
Strategi  pencegahan  juga  meliputi  pemantauan  terhadap  kampanye  yang  bersifat  negatif  atau mengandung  fitnah  serta  memastikan  bahwa semua  calon  dan  partai  politik  mematuhi  aturan  yang  berlaku dalam  pemilu.  Di  samping  itu,  Kelompok  Mahasiswa  Kawal  Pemilu  Bersih  juga  aktif  dalam  memfasilitasi pemantauan dan pengawasan dari masyarakat umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.
Sementara itu, strategi penindakan melibatkan upaya untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilu yang terjadi, mulai dari penyelidikan hingga pembuatan laporan resmi dan pelaporan kepada lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak terulang di masa depan dan untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku pelanggaran. Dengan kombinasi strategi pencegahan dan penindakan, Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat secara akurat.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  terdapat  3  (tiga)  jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik,  pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu yakni sebagai berikut.
1. Pelanggaran kode etik
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                             e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 1795-1802 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3031
Pelanggaran  kode  etik  merupakan  pelanggaran  etika  penyelenggara  pemilu  terhadap  sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  dan  putusannya  berupa  sanksi  teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.
2. Pelanggaran administratif
Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu  dalam  penyelenggaraan  pemilu  atau  sanksi  administratif  lainnya  sesuai  undang-undang pemilu.
3. Pelanggaran tindak pidana pemilu
Pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  merupakan  tindak  pidana  pelanggaran  dan/atau  kejahatan terhadap  ketentuan  tindak  pidana  pemilu  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  pemilu  serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
Selama  pelaksanaan  pengawasan  pemilu  yang  peneliti  lakukan,  terdapat  beberapa  pelanggaran  yang terjadi dalam tahapan pemilu, diantaranya pelanggaran terhadap alat peraga kampanye (APK) dan pelanggaran administrasi  seperti  tidak  ditampilkannya  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  pada  papan  informasi  .  Peneliti melakukan  upaya  penindakan  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  dengan  cara  melaporkan  pelanggaran- pelanggaran kepada pihak yang berwenang.
Selain  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran,  peneliti  juga  mengalami  hambatan  yaitu  masyarakat cendrung skeptis terhadap sosialisasi yang kami lakukan. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu,  kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu bersih, kurangnya trasparasi dalam proses pemilu, dan keterlibatan aktif dalam proses politik juga bisa menjadi faktor skeptisnya masyarakat.
Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  peneliti  melakukan  upaya  yang  bersifat  pencegahan  dengan  cara memberikan  sosialiasasi  dan  edukasi  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya mewujudkan pemilu yang berintegritas, bersih dan demokratif.

## V. KESIMPULAN
Demokrasi merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan yang mengedepankan kekuasaan rakyat sebagai fondasi  utama.  Dalam  konteks  Indonesia,  demokrasi  diwujudkan  melalui  berbagai  jenis  sistem,  seperti demokrasi Pancasila, yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, terutama pada sila keempat yang  menekankan  "Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan Perwakilan".  Namun,  implementasi  demokrasi  tidaklah  cukup  hanya  dengan  memiliki  aturan  dan  struktur, melainkan  juga  membutuhkan  pengawasan  yang  ketat,  seperti  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  dalam melakukan kegiatan pengawasan pemilu bersih.
Pengawasan  terhadap  pemilihan  umum  (Pemilu)  menjadi  krusial  untuk  memastikan  integritas, transparansi,  dan  keadilan  dalam  proses  demokratis  tersebut.  Dengan  adanya  pengawasan  partisipatif  dari masyarakat,  seperti  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Mahasiswa  Kawal  Pemilu  Bersih,  pelaksanaan  pemilu dapat diawasi secara langsung untuk mencegah dan mengungkap potensi pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak pemilih.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu juga merupakan bagian penting dalam menjaga integritas  demokrasi.  Terdapat  berbagai  jenis  pelanggaran  pemilu,  mulai  dari  pelanggaran  kode  etik, pelanggaran  administratif,  hingga  tindak  pidana  pemilu,  yang  harus  ditindaklanjuti  sesuai  dengan  undang- undang yang berlaku.
Meskipun  terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  seperti ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu bersih, upaya pencegahan dan edukasi tetap diperlukan. Meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih, berintegritas, dan demokratif menjadi salah satu kunci untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi dalam proses demokratis Indonesia.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan mewujudkan demokrasi yang bersih: Perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu bersih dan partisipasi aktif dalam pengawasan. Edukasi  juga  harus  difokuskan  pada  pemahaman  aturan  dan  prosedur  pemilu  serta  hak-hak  pemilih. Memperkuat Kerjasama Antarlembaga seperti Pemerintah, lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta kelompok masyarakat sipil seperti Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Hal ini akan memastikan adanya sinergi dalam upaya menjaga  integritas  dan  transparansi  pemilu.  Setelah  pemilu  selesai,  penting  untuk  melakukan  evaluasi menyeluruh  terhadap  proses  pemilu  serta  pengawasan  yang  dilakukan.  Hasil  evaluasi  ini  dapat  digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang dan pembelajaran bagi semua pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
(Anugrah, 2017; Firdaus & Anam, 2020; HERRERA VILLANUEVA, 2020; Ifah, 2017; Musfialdy, 2012; Noviati, 2016; Sinamora,  2019;  Suryadi,  2023;  Syariah  &  Ilmu,  n.d.)Anugrah.  (2017).  Permasalahan  Anggaran  Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Jurnal Bawaslu , 3 (1), 79–44.
Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. Reformasi , 10 (2), 164–177. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915 HERRERA VILLANUEVA, E. Y. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関 する共分散構造分析 Title . 2017 (1), 1–9. http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756 Ifah, N. (2017). Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. Jurnal Bawaslu , 3 (3), 409–420.
Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal Sosial Budaya , 9 (1), 41–58.
Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi , 10 (2), 333. https://doi.org/10.31078/jk1027 Sinamora, J. (2019). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. Jurnal RechtsVinding , 3 (4), 1–18.
Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama , 3 (1), 1–14. https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40 Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分 散構造分析 Title . september 2016 , 1–6.