Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022

## Counter-Hegemony Front National Prancis terhadap Hegemoni Transnational Capital Class di Eropa

## Equanjana Fatah Sedono dan Shofwan Al Banna Choiruzzad
Universitas Indonesia

## Abstrak
Integrasi di Eropa merupakan proyek yang dibentuk oleh suatu hegemoni transnasional. Hegemoni ini telah menyebabkan krisis sehingga menimbulkan penolakan dari kelompok sayap kanan seperti Front National di Prancis. Penelitian ini akan menjelaskan terjadinya counter-hegemony dari Front National terhadap hegemoni Transnational Capital Class di Eropa. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan Cultural Hegemony Gramscian untuk melihat bagaimana hegemoni yang dibentuk oleh Transnational Capital Class menimbulkan dimensi krisis sehingga mendorong penolakan dari kelompok sayap kanan seperti Front National. European Roundtable for Industry sebagai manifestasi dari Transnational Capital Class memiliki kemampuan untuk mengelola modal transnasional untuk mereproduksi nilai hegemoni walaupun telah terjadi krisis akibat akumulasi modal yang berlebih. Krisis ekonomi di Eropa kemudian menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap legitimasi Uni Eropa di Prancis. Dengan menggunakan metode kualitatif deduktif dan pengumpulan data melalui studi literatur, penelitian ini berargumen bahwa terjadinya penolakan dari Front National terhadap hegemoni Transnational Capital Class dan integrasi di Eropa didorong oleh krisis eurozone serta krisis legitimasi Uni Eropa.
Kata kunci: Front National ; Uni Eropa; hegemoni Transnational Capital Class ; counter - hegemony
Integration in Europe is a project of a transnational hegemony. This hegemony has led to a crisis that creates resistance from far-right groups such as the National Front in France. This study will explain the counter-hegemony of the National Front against the hegemony of the Transnational Capital Class in Europe. This paper will use the Cultural Hegemony Gramscian approach to see how the hegemony formed by the Transnational Capital Class creates a crisis dimension that encourages rejection from right-wing groups such as the National Front. As a manifestation of the Transnational Capital Class, the European Roundtable for Industry can manage transnational capital to reproduce the value of hegemony even though there has been a crisis due to excess capital accumulation. The economic crisis in Europe then led to reduced support for the legitimacy of the European Union in France. Using qualitative deductive methods and collecting data through literature studies, this study argues that the rejection of the National Front against Transnational Capital Class hegemony and integration in Europe was driven by the eurozone crisis and the crisis of European Union legitimacy.
Keywords: National Front; European Union; Transnational Capital Class hegemony; counter-hegemony
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022

## Pendahuluan
Prancis merupakan salah satu negara pembentuk Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) bersama lima negara Eropa Barat lainnya pada tahun 1958. Tujuan utama MEE adalah meningkatkan interdependensi ekonomi sehingga konflik atau perang dapat diminimalkan. Setelah terjadi integrasi ekonomi Eropa, Uni Eropa (UE) dibentuk pada tahun 1993 sebagai institusi politik transnasional di kawasan. Hal ini dapat dilihat sebagai kemunculan ide untuk integrasi yang lebih luas serta adanya institusi supra-nasional sehingga mengubah struktur ekonomi politik di Eropa. Sejak dibentuknya Uni Eropa, integrasi di kawasan tersebut terus diperluas dan diperdalam. Salah satu aktor yang mendukung upaya integrasi adalah European Round Table for Industry (ERT). ERT terbentuk pada tahun 1983 dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong daya saing yang kompetitif di Eropa. ERT terdiri dari berbagai pimpinan perusahaan di Eropa pada bidang industri dan teknologi sehingga merupakan salah satu kelompok yang mempunyai kemampuan untuk mengelola modal transnasional.
Mereka mendorong tingkat pajak yang rendah, mobilitas modal dan tenaga kerja yang bebas di antara negara anggota UE, mengatur tingkat upah serta jaminan sosial yang rendah. Modal serta produksi dari perusahaan transnasional dapat berpindah di negara anggota UE secara mudah. Oleh karena itu, organisasi ini melakukan advokasi kepentingan perusahaan transnasional di UE. Akan tetapi, kemudian muncul dinamika dalam masyarakat Prancis untuk dukungan terhadap UE. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dukungan masyarakat Prancis terhadap perubahan mata uang menjadi Euro pada tahun 1990an (Milner 2000). UE juga dilihat sebagai suatu institusi yang memberikan dampak terhadap proses perumusan kebijakan ada pada tingkat yang tidak dapat dikendalikan oleh masyarakat  langsung  Sehingga  muncul  sebuah  penolakan  masyarakat Prancis terhadap nilai-nilai dominan terhadap integrasi Eropa.
Salah satu kelompok yang skeptis terhadap UE di Prancis adalah Front Nasional (FN). FN dibentuk pada 1972 dengan mendukung suatu sistem kesejahteraan yang mengutamakan warga negara asli dari Prancis (Morini  2018).  Sistem  pemerintahan  supra-nasional  dianggap  tidak menguntungkan masyarakat Prancis, khususnya dalam hal ini para pebisnis kecil maupun pekerja yang terancam pada kompetisi pasar regional maupun global. Hal ini dapat dilihat dari kampanye FN yang menolak kebijakan austerity , keluar dari kebijakan mata uang regional Euro, hingga kebijakan-kebijakan ekonomi proteksionis sebagai upaya “mendapatkan kembali kedaulatan Prancis”. Hal ini menunjukkan bahwa sikap skeptis dari FN lebih didorong oleh faktor ekonomi masyarakat
Prancis. Sikap skeptis FN terhadap integrasi Eropa dapat dilihat sebagai bentuk counter-hegemony terhadap hegemoni Transnasional Capitalist Class (TCC). FN dan kelompok pendukungnya ini muncul karena merasa dirugikan pada struktur distribusi sumber daya yang didominasi oleh kelas sosial tertentu. Integrasi Eropa dianggap tidak lagi menguntungkan Prancis walaupun negara ini termasuk sebagai pembentuk sistem politik supranasional di Eropa tersebut.
Fenomena penolakan terhadap integrasi di Eropa timbul akibat dari ketidakpuasan peraturan yang ditentukan oleh insititusi supranasional. Hal ini juga ditandai dengan penolakan kelompok sayap kanan seperti Front National terhadap keanggotan Prancis di Uni Eropa. Perilaku dari Front National dapat dilihat sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai hegemoni transnasional yang ada di Eropa. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengapa terjadi counter-hegemony dari Front National terhadap hegemoni TCC di Eropa. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena counter-hegemony terhadap TCC di Prancis. Dengan menggunakan kerangka konsep dari Robinson (2005), penelitian ini akan melihat bagaimana hegemoni TCC terbentuk di Eropa dan mendapatkan perlawanan dari kelompok sayap kanan FN. Signifikansi  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah  berusaha  memberikan pemahaman baru mengenai kemunculan kelompok sayap kanan terjadi karena krisis akumulasi yang disebabkan oleh TCC.

## Tinjauan Pustaka
Beberapa literatur terdahulu telah menjelaskan mengenai TCC. Kantor (2017) menjelaskan bagaimana Grup Bilderberg menjadi sebuah TCC di kawasan Euro-Atlantic dengan melibatkan politisi dan akademisi dalam konferensinya (Kantor 2017). Hal tersebut dilakukan untuk menjadi aktor dominan dalam perumusan kebijakan di negara barat. Kantor (2017) menemukan bagaimana Grup Bilderberg kehilangan kepentingan relatif dalam Forum Ekonomi Dunia ( World Economic Forum - WEF) akibat dari ketiadaan elit dari negara non-barat. Penjelasan dari Kantor (2017) menjadi sebuah studi kasus bagaimana TCC tidak terjadi dalam skala global melainkan regional. Patterson (2013) menjelaskan bagaimana penggunaan ras oleh TCC untuk mendapatkan politisi yang dapat membantu agenda pergeseran kepentingan dari kewajiban nasional ke tenaga kerja kemudian menjadi kewajiban global ke modal (Patterson 2013). TCC mendanai think tank untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan agenda legislatif pemilu yang melayani kepentingan transnasional mereka, tetapi dengan nada ideologis yang lebih menarik bagi pemilih kulit berwarna ketika terjadi perubahan komposisi pemilih.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
Pada konteks Eropa, Van Apeldoorn (2000) melihat bagaimana ERT sebagai forum elit yang menengahi kepentingan dan kekuatan segmen kapital Eropa yang bersifat transnasional—telah memainkan peran penting dalam membentuk tata kelola Eropa karena telah berhasil mengartikulasikan dan mempromosikan ide dan konsep yang pada saat kritis menetapkan agenda politik dan, di luar, telah membantu membentuk wacana di mana pembuatan kebijakan Eropa tertanam (Van Apeldoorn 2000). Sejalan dengan Van Apeldoor, Bieler (2002) dan Bieling (2003) menemukan bagaimana ERT berkontribusi dalam mendorong wacana intergrasi pasar di Eropa. ERT menjadi aktor utama dalam upaya perluasan UE agar memperkuat hegemoni mereka. Anggota dari UE diarahkan untuk mengikuti agenda liberalisasi yang bertepatan dengan tujuan modal transnasional Eropa, yang telah banyak berinvestasi di Eropa Tengah dan Timur dan tertarik untuk mempertahankan perluasan akumulasi kapital ke wilayah ini (Bieler 2002). Oleh karena itu, ERT merupakan TCC yang diuntungkan dari adanya integrasi di Eropa.
Beberapa literatur melihat FN merupakan suatu gerakan euroscepticism yang melakukan kritik terhadap kebijakan ekonomi UE. Mondon (2014) mendeskripsikan keberhasilan FN dalam menggunakan krisis ekonomi dan identitas untuk mendapatkan dukungan untuk melawan struktur UE. Argumentasi tersebut didukung oleh penelitian Morini (2018) yang membandingkan FN dengan Lega Nord , sebuah kelompok sayap kanan di Italia. Keduanya disebutkan sama-sama menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan ekonomi UE serta penggunaan mata uang Euro yang menyebabkan krisis di negara anggota. Kedua kelompok tersebut memperlihatkan suatu fenomena perlawanan dalam skala nasional pada kebijakan ekonomi yang bersifat regional. Literatur-literatur terdahulu telah memberikan penjelasan mengenai fenomena TCC, ERT sebagai salah satu aktor utama dalam kebijakan ekonomi UE, serta posisi FN sebagai sayap kanan di UE. Akan tetapi, penelitian terdahulu lebih banyak melakukan deskripsi dari setiap aktor. Penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur dengan melihat FN sebagai aktor yang melakukan counter-hegemony terhadap TCC di Eropa dengan menggunakan kerangka konsep Robinson (2005). Perlawanan FN akan dilihat dari dua dimensi krisis yang terjadi akibat hegemoni TCC di Eropa.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam menjelaskan mengapa terjadi counter-hegemony TCC di Prancis. Pendekatan deskriptif menyajikan  gambaran  tentang  detail  spesifik  dari  suatu  situasi,  latar sosial atau hubungan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Metode triangulasi dilakukan untuk
mendapatkan data yang luas dengan berbagai sudut pandang dikarenakan ditinjau melalui metode sintesa data terhadap kebenarannya (Bachri 2010). Hal ini dilakukan agar validitas data yang diperoleh dapat terjaga dan mengurangi bias dalam proses analisis data. Teknik ini dapat memperdalam informasi serta memperkuat kredibilitas dari penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur akademik, laporan maupun media massa. Laporan yang digunakan berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk organisasi internasional seperti International Labour Organization.
Landasan Konseptual: Counter-Hegemony Neo-Gramscian
Penelitian ini akan menggunakan perspektif Neo-Gramscian dalam melihat counter-hegemony yang dilakukan oleh FN di Prancis. Robinson (2005) menggunakan cara pandang Gramsci dalam melihat hegemoni transnasional serta bagaimana munculnya counter-hegemony saat terjadinya krisis. Adanya penolakan dari FN terhadap institusi UE menunjukan terjadinya penolakan terhadap institusi supra-nasional. Kecenderungan FN dalam melakukan penolakan terjadi karena proteksi kelas borjuasi nasional terhadap kompetisi pasar dari kelas transnasional. Hegemoni Transnasional dilihat sebagai suatu proyek dari dominasi sosial yang dilakukan oleh suatu kelompok kelas sosial yang beroperasi melalui negara atau institusi lainnya (Robinson 2005). Institusi nasional maupun transnasional akan membantu kelas sosial penguasa untuk memproduksi suatu budaya yang menguntungkan dirinya serta mempertahankan consent  tersebut.  Sehingga,  negara  bukan  merupakan  aktor  dominan namun sebagai infrastuktur dalam melakukan hegemoni oleh kekuatan kelas transnasional.
Kekuatan kelas transnasional muncul akibat globalisasi yang mengintegrasikan ekonomi antar negara serta pembentukan sistem ekonomi di luar batasan-batasan negara. TCC dilihat sebagai kelas yang berkuasa yang terdiri dari perusahaan dan institusi keuangan transnasional, beserta pemilik maupun manajemennya, serta borjuasi lainnya yang mengelola modal transnasional (Robinson 2005). Kelas ini mendominasi dengan membuat suatu budaya melalui institusi internasional serta berkompromi dengan berbagai sekutu untuk mempertahankan consent terhadap hegemoni struktur kelas sosial yang telah terbentuk. TCC mampu memproduksi budaya tersebut karena memiliki kemampuan material untuk mencapai tujuannya. Pada akhirnya, muncul suatu historical bloc dalam Gramsci yang merupakan perwakilan dari dasar consent untuk tatanan sosial tertentu, di mana hegemoni kelas dominan diciptakan kembali dalam jaringan institusi, hubungan sosial, dan ide (Robinson 2005). Kemampuan TCC untuk memproduksi serta mempertahankan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022 207
hegemoninya bukan terjadi tanpa perlawanan. Robinson melihat terdapat kelompok yang muncul sebagai counter-hegemony akibat dari krisis yang didorong oleh TCC.
Krisis tersebut dilihat dari dua aspek: (1) krisis struktural akibat akumulasi kapital berlebih serta polarisasi sosial; dan (2) krisis legitimasi dari otoritas pendukung TCC (Robinson 2005). Krisis struktural terjadi akibat dari TCC melakukan akumulasi kapital secara berlebih sehingga mempercepat polarisasi sosial karena redistribusi sumber daya dalam skala negara terganggu. Hal ini menyebabkan munculnya suatu polarisasi sosial antara pendukung serta penolakan dari globalisasi. Kapasitas dari pasar tidak dapat menyerap kelebihan dari output produksi maupun dampak dari akumulasi berlebih dari TCC. Akumulasi berlebih tersebut juga membatasi kemampuan dari sistem dunia untuk berkembang. Krisis akumulasi berlebih yang berdampak kepada masyarakat akan memunculkan krisis legitimasi dan otoritas yang telah dibentuk atau mendukung kepentingan dari TCC. Institusi yang menjadi aktor dalam hegemoni transnasional dipertanyakan oleh kelompok sosial lainnya. TCC berusaha menyelamatkan hegemoni yang ada dengan segala cara seperti kompromi maupun menggunakan paksaan langsung dalam mempertahankan supremasinya (Robinson 2005). Akan tetapi, kontrol sosial yang terlalu ketat hanya menimbulkan berbagai perlawanan baru dari kelompok-kelompok sosial lainnya dalam melakukan suatu counter- hegemony . Adanya dua dimensi krisis tersebut akan memunculkan berbagai kelompok yang melakukan counter-hegemony yang dibentuk oleh TCC.
Kelompok tersebut dilihat dari sumber yang berbeda: (1) kelompok sayap kanan anti-globalisasi; (2) elit progresif dan nasionalis di negara dunia ketiga; (3) sektor populer dunia. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi sumber dalam mengubah tatanan sosial akibat krisis yang disebabkan oleh hegemoni transnasional. Hal tersebut dilihat oleh Robinson karena kelompok-kelompok kolektif dapat meningkatkan pengaruh dalam mengubah suatu tatanan pada saat terjadinya krisis bukan pada masa periode stabilitas dan keseimbangan (Robinson 2005). Oleh karena itu, TCC sebagai kelas penguasa dalam hegemoni transnasional harus secara aktif mereproduksi segala nilai-nilai universal yang menguntungkan dirinya sehingga mempengaruhi consent dari kelas yang tereksploitasi. Dibentuknya satu consent agar mereka tidak melakukan perimbangan kekuatan untuk mengubah suatu struktur kelas global yang merugikan kelas penguasa. Dengan menggunakan konsep dari Robinson (2005), kemunculan serta peningkatan dukungan terhadap FN dapat dilihat sebagai bagaimana kelompok sayap kanan anti-globalis melakukan
counter-hegemony terhadap hegemoni transnasional di UE. Dimensi krisis akumulasi kapital dari TCC serta krisis legitimasi dari UE akan dilihat menggunakan konsep ini. Kedua dimensi krisis tersebut digunakan oleh FN sebagai justifikasi pilihan untuk keluar dari UE sebagai pilihan yang terbaik. FN dapat dilihat sebagai organisasi dengan mengakomodasi kepentingan sayap kanan anti-globalis saat terjadinya krisis di Prancis.

## Bagan 1: Model Analisa Counter-Hegemony terhadap
Transnational Capital Class (TCC)

## Sumber: Robinson 2005
Operasionalisasi yang dilakukan dengan menggunakan konsep Robinson (2005) diawali dengan penjelasan mengenai dasar kebijakan dari FN serta basis pendukungnya. Selanjutnya, faktor 2 krisis akan membingkai analisa terhadap krisis UE yang terjadi di Prancis. Krisis tersebut dilihat dari tingkat pengangguran paska krisis ekonomi 2008 serta opini masyarakat Prancis terhadap UE. Bagian terakhir menjelaskan bagaimana FN dapat melakukan counter-hegemony terhadap institusi UE karena mengakomodasi kepentingan dari kelompok masyarakat yang terdampak krisis tersebut.
Bagan 2. Operasionalisasi Konsep Counter-Hegemony terhadap TCC pada Studi Kasus FN dan Uni Eropa
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
Sumber: Olahan Penulis
Hasil dan Diskusi

## Integrasi Ekonomi dan Hegemoni TCC di Eropa
Integrasi di Eropa memunculkan suatu pola produksi yang berbeda dari sebelumnya. Batasan yang menghambat perdagangan antar negara menjadi direduksi sehingga memunculkan pola produksi dalam skala transnasional. Modal dapat bergerak lebih lancar dari pasar domestik yang satu ke pasar domestik lainnya. Pola produksi yang bersifat transnasional mengubah hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Otonomi negara dalam mengatur pasar domestik menjadi berkurang dan kondisi sosial ekonomi masyarakat akan terdampak jika terjadi gangguan pada pola produksi transnasional. Perubahan pola produksi akan menguntungkan aktor yang terlibat serta memunculkan aktor lain yang melakukan perlawanan. Sebelum adanya pola produksi transnasional, hegemoni kelas kapitalis berada pada negara yang merupakan ruang pertentangan antar kelas. Pola produksi transnasional akan mengubah relasi sosial akibat TCC yang membangun aliansi untuk mendukung tatanan internasional (Bohle 2006). TCC dapat dibentuk dari aliansi kelas kapitalis nasional yang melakukan penyesuaian maupun membingkai struktur ekonomi-politik di Eropa. Mereka menjadi aktor yang mendapatkan keuntungan dengan melakukan konfigurasi kelembagaan yang memunculkan kelas subordinat yang baru.
Pengaruh dari perusahaan multi-nasional dalam membentuk integrasi Eropa juga dibantu oleh aktor birokrat atau Transnational State Aparatus (TNS). TNS memiliki peran untuk mempertahankan program maupun nilai yang mendukung hegemoni transnasional. TNS dapat dilihat pada birokrat UE (beserta institusi maupun agensi didalamnya) yang membentuk aturan
maupun mekanisme kontrol sosial di Eropa. Kontrol diperlukan agar struktur  dari  kelas  sosial  transnasional  dapat  dipertahankan.  Sehingga, mereka lebih merepresentasikan kepentingan dari perusahaan multi- nasional dibandingkan kepentingan masyarakat di Eropa. Nilai-nilai dari TCC direproduksi secara terus-menerus agar hegemoni transnasional dapat bertahan. Aktor-aktor seperti media maupun NGO dapat berperan dalam menyebarkan nilai yang diproduksi TCC. EMI, yang didukung oleh perusahaan multi-nasional, dapat menjadi contoh politik praktis yang menjanjikan nilai-nilai hegemoni transnasional dapat menjadi realitas bagi masyarakat Eropa. Keberhasilan dari hegemoni transnasional dapat dilihat ketika tidak adanya nilai yang dianggap lebih baik selain nilai dari TCC di masyarakat.

## ERT Sebagai Manifestasi Hegemoni TCC di Eropa
ERT merupakan manifestasi dari TCC karena mewakili modal serta jaringan perusahaan beserta jajaran manajemen yang saling terkait antara perusahaan-perusahaan terkemuka di Eropa (van Apeldoorn 2014). Jaringannya meluas ke seluruh Eropa termasuk perusahaan dari Prancis seperti Total maupun Renault. Besarnya pengaruh ERT dapat dilihat dari kemampuan dalam mengelola modal transnasional. ERT mempunyai peranan kunci dalam integrasi eropa karena sebagai wadah untuk memobilisasi modal perusahaan secara politis untuk membentuk suatu tujuan bersama (van Apeldoorn 2014). Peranan tersebut membuat ERT sebagai kelompok paling berpengaruh di Eropa yang dikenal luas oleh para elit politik, birokrat maupun teknokrat karena kemampuannya dalam mengadakan pertemuan rutin dengan perdana menteri, pejabat kabinet, maupun pimpinan dari komisi UE (Marshall 2014). Aktivitas lobi dari ERT memberikan pengaruh strategis dalam kebijakan di Eropa.
ERT turut memformulasikan strategi agar sektor keuangan Eropa diatur secara langsung pada tingkat UE sehingga membentuk pemerintahan Eropa yang  relevan  dengan  kepentingannya  (van  Apeldoorn  2014).  Salah  satu yang didorong oleh ERT adalah perluasan European Single Market (ESM), Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU), serta pendalaman pengaruh institusi moneter European Central Bank di Eropa. Lobi ERT dalam mendorong adanya harmonisasi peraturan moneter yang lebih besar dapat dilihat sebagai pengaruh TCC dalam mempertahankan modal transnasionalnya. TCC akan diuntungkan dari lancarnya mobilitas modal antar negara dengan mengurangi pengaruh institusi nasional. Pengaruh ERT dalam proses dari integrasi ekonomi di Eropa memperlihatkan bagaimana kemunculan TCC mendukung perubahan kondisi struktur ekonomi pada skala regional. Paska terjadinya proyek integrasi ekonomi, pengaruh modal nasional dalam bersaing pasar domestik dan dengan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
impor di Eropa menjadi berkurang (Bohle 2006). Pola ketenagakerjaan berubah menjadi lebih fleksibel untuk mendukung mobilitas tenaga kerja antar negara. Institusi ekonomi regional mendorong negara anggota untuk reformasi struktur ekonomi dalam mendukung integrasi walaupun memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Relasi sosial di kawasan juga berubah karena pelembagaan UE sebagai organisasi supra- nasional sehingga hubungan pola produksi tidak lagi berada pada level nasional melainkan kawasan. Pada akhirnya, ERT merupakan manifestasi dari hegemoni TCC karena mengarahkan tatanan sosial yang di dominasi oleh mereka.
Kemampuan material maupun aktivitas lobi dari ERT menjadi contoh bagaimana aktor dominan dalam hegemoni adalah kelas sosial bukan institusi. ERT menjadi aktor atau kelas sosial yang melakukan upaya untuk melegitimasi dominasi mereka dalam ide maupun institusi. Mereka melakukan kerja sama dengan TNS, dalam hal ini UE, untuk menjalankan serta mempertahankan dominasi hegemoni di Eropa. Individu, kelompok maupun institusi nasional bertindak sesuai dengan peraturan maupun ide yang disebarkan oleh kelas hegemoni tersebut. Hegemoni yang dilakukan oleh ERT berusaha menyelaraskan berbagai kebijakan negara-negara di Eropa untuk mendorong kepentingan modal transnasional (Bohle 2006). Kebijakan fiskal dan moneter tidak melihat kebutuhan masyarakat dari setiap negara yang berbeda. Keberadaan institusi negara tetap dipertahankan  namun  berperan  untuk  mendorong  ESM  untuk  meluas dan mendalam. Hal ini memperlihatkan bagaimana terjadi perubahan paradigma kebijakan yang mereduksi wacana masyarakat nasional dari setiap negara. Lebih lanjut, situasi ini menimbulkan ide-ide yang menolak nilai hegemoni TCC menjadi terasa tidak relevan. Akan tetapi, hegemoni yang dilakukan ERT menjadi penyebab terjadinya krisis di Eropa. Akumulasi berlebih dari ERT memberikan dampak ekonomi terhadap negara-negara di Eropa. Krisis tersebut juga memunculkan fragmentasi kelompok yang melakukan perlawanan hegemoni TCC. Hegemoni TCC di Eropa tetap bertahan walaupun terjadinya krisis akumulasi maupun legitimasi (Bohle 2006).

## Krisis Akumulasi yang Disebabkan oleh Hegemoni TCC di Eropa
Seperti yang dijelaskan pada bagian kerangka konseptual, hegemoni TCC tidak berlangsung secara statis. Hegemoni TCC dapat menimbulkan krisis yang berdampak kepada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pandangan neo-Gramscian melihat krisis hegemoni transnasional pada konteks interaksi dalam relasi sosial-produksi, hubungan negara-masyarakat, serta tatanan dunia (van Apeldoorn 2003). Krisis ini disebabkan oleh dominasi sosial dari TCC yang dibantu oleh institusi nasional maupun internasional
(Robinson 2005). Dominasi tersebut dilakukan oleh TCC sebagai bentuk akumulasi kapital dan mempertahankan struktur kelas. Pada konteks Eropa, hegemoni yang diproduksi oleh ERT beserta institusi UE telah menyebabkan  krisis  ekonomi.  Sebagai  contoh,  penggunaan  mata  uang tunggal Euro hanya menguntungan TCC agar mobilisasi modal lebih cepat dan fleksibel. Penggunaan Euro pada berbagai negara akan menghilangkan berbagai regulasi moneter nasional karena diatur oleh institusi moneter regional. Sehingga, institusi nasional kehilangan otonomi dalam mengatur arus uang serta harus terikat dengan sistem moneter negara lain yang berada pada eurozone . Akibatnya, krisis moneter yang terjadi pada suatu negara akan berdampak langsung dengan negara lainnya.
Krisis ini memperlihatkan bagaimana integrasi ekonomi mengesampingkan kekuatan  finansial  yang  berbeda  antar  negara  di  Eropa.  Konsekuensi pengurangan biaya transaksi dengan menggunakan Euro adalah berkurangnya stabilisasi dari pasar domestik jika terjadi krisis pada setiap negara. Hegemoni TCC mendorong kebijakan neoliberal yang mengubah peran negara menjadi fasilitator modal transnasional. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana negara bertindak saat terjadi krisis. Krisis finansial  tahun  2008  memperlihatkan  bagaimana  krisis  akumulasi berlebih akibat hegemoni TCC diselesaikan dengan tetap menyelamatkan modal transnasional menggunakan kebijakan neoliberal. Resesi di Eropa menyebabkan pendapatan negara berkurang dan terjadi defisit transaksi. Salah satu contohnya adalah Yunani, yang merupakan salah satu negara eurozone .  Saat  itu,  Yunani  mengalami  defisit  yang  lebih  tinggi  dari pada  Pakta  Stabilitas  dan  Pertumbuhan  sehingga  modal  transnasional menahan untuk masuk ke pasar domestik (Copelovitch et al. 2016). Agar terjadi perputaran uang, Yunani melakukan bailout kepada bank. Negara mengubah utang swasta yang besar akibat akumulasi berlebih menjadi utang publik yang akan ditanggung oleh masyarakat.
Penyelesaian  krisis  finansial  dengan  melakukan  bailout  bank  yang meningkatkan utang publik menimbulkan masalah baru. Peningkatan signifkan terhadap utang publik yang tidak selaras dengan peningkatan jumlah pemasukan pajak berdampak kepada kemampuan negara dalam mengendalikan  krisis.  Hal  tersebut  menjadi  penyebab  defisit  transaksi anggaran negara yang secara terus menerus seperti yang terjadi pada Yunani. Lebih lanjut, penyelesaian krisis finansial 2008 dengan kebijakan neoliberal berdampak kepada kemunculan krisis eurozone tahun 2011. Krisis eurozone tahun 2011 dapat menjadi contoh bagaimana sistem mata uang tunggal telah menyebabkan ekses sosial-ekonomi kepada masyarakat. Krisis ini terjadi akibat beberapa negara dalam eurozone yang tidak dapat membayar utang akibat dari defisit transaksi anggaran
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
negara (Frieden dan Walter 2017). Arus barang di eurozone lebih banyak berasal  dari  negara  yang  surplus  ke  negara  yang  defisit.  Hal  tersebut membuat tidak imbangnya perdagangan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Institusi keuangan regional beserta UE berusaha melakukan menanggulangi  krisis  dengan  memberikan  bantuan  fiskal  kepada negara-negara yang defisit. Negara-negara yang defisit harus melakukan kebijakan pengetatan sehingga menimbulkan pengurangan jaminan sosial masyarakat.
Kasus ini dilihat sebagai krisis akumulasi berlebih dari Euro sebagai mata uang tunggal. Akan tetapi, ERT sebagai TCC tetap mendorong Euro sebagai mata uang yang tunggal bahkan mendorong perluasan eurozone walaupun telah terjadi krisis. Hal ini dapat dilihat bagaimana TCC berusaha untuk mempertahankan hegemoni TCC agar tidak terjadi redistribusi sumber daya ke kelompok lainnya. ERT melakukan lobi kepada EU untuk menyelesaikan krisis ini dengan cara-cara neoliberal seperti pengetatan anggaran pada negara yang defisit serta bantuan fiskal dari negara yang surplus (van Apeldoorn 2014). Hal ini memperlihatkan bagaiamana ERT dapat mengorganisir diri untuk mempertahankan dominasi, atau consent terhadap hegemoni struktur kelas sosial yang telah terbentuk, dengan membuat kompromi dalam batas-batas tertentu (Robinson 2005). Krisis akumulasi berlebih memperlihatkan bagaimana hegemoni TCC  menyebabkan  instabilitas  dan  kerapuhan  pada  sistem  finansial  di Eropa. Dominasi kekuatan modal transnasional dalam relasi produksi telah menyebabkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Konsentrasi kekuatan ekonomi pada ERT mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh UE maupun negara anggota. UE menjadi TNS yang terlibat dalam produksi norma hegemoni TCC walaupun terjadi krisis.
Ide maupun norma hegemoni TCC di reproduksi agar menyelamatkan modal transnasional saat terjadi krisis. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiadaan kebijakan alternatif yang dihasilkan negara dan UE. Kebijakan pengetatan yang dikeluarkan menyebabkan pemulihan yang dilakukan tidak menciptakan lapangan pekerjaan dan terkikisnya kesejahteraan sosial (Guillén 2012). Krisis akumulasi berlebih tidak menghilangkan atau mengurangi hegemoni TCC karena kemampuan institusi UE dan negara yang terbatas. Kondisi ide dan materil yang dimiliki oleh ERT menjadi sumber daya dalam mempertahankan logika hegemoni TCC di Eropa. ERT tidak dapat bertindak sendiri dan membutuhkan UE dalam mendukung logika hegemoni walaupun terjadinya krisis. Hal ini memperlihatkan bagaimana ERT mencari jalan baru untuk tetap melakukan akumulasi berlebih. Pemulihan krisis yang berdasarkan kebijakan pengetatan akan berdampak kepada krisis legitimasi yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## Krisis legitimasi UE di Prancis
Pada awalnya, integrasi ekonomi di Eropa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya. Akan tetapi, krisis yang terjadi di Eropa memunculkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi opini terhadap institusi regional di Eropa. Hal tersebut menyebabkan fragmentasi opini masyarakat terhadap institusi politik regional yang didasari oleh dampak ekonomi yang dirasakan. Kelompok masyarakat yang dirugikan oleh integrasi ekonomi akan menurun kepercayaannya terhadap UE. Ketika jumlah kelompok tersebut membesar, maka timbul krisis legitimasi terhadap UE sehingga dapat berdampak kepada proses integrasi secara luas. Untuk melihat opini masyarakat terhadap isu di UE, Eurobarometer (2021) melakukan survey dua kali dalam setahun dengan salah satu isunya adalah kepercayaan terhadap UE. Survey tersebut menanyakan kepada masyarakat seberapa besar tingkat kepercayaan mereka terhadap UE dipersepsikan dari pilihan jawaban: cenderung percaya; cenderung tidak percaya; dan tidak tahu. Tren kepercayaan masyarakat Prancis terhadap UE dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

## Grafik 1. Opini Masyarakat Prancis Mengenai Kepercayaan
terhadap Uni Eropa
Sumber: Eurobarometer (2021)
Tingkat kepercayaan terhadap UE di Prancis mengalami tren penurunan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Jika dilihat dari hasil survey tersebut, terdapat sentimen cenderung tidak percaya yang meningkat di Prancis. Peningkatan terbesar presentase cenderung tidak percaya terjadi pada tahun 2008 pasca krisis finansial (dari 34% menjadi 48%) dan mengalami
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
tren yang meningkat hingga tahun 2019. Pada tahun 2011 juga terjadi peningkatan yang signifikan (dari 50% menjadi 60%) paska terjadi krisis eurozone akibat krisis utang di Yunani. Jika dilihat, presentase tertinggi terjadi  pada  tahun  2016  (65%)  paska  insiden  serangan  teroris  di  Paris tahun 2015. Penurunan tingkat kepercayaan pada tahun 2008 dan 2011 memperlihatkan bagaimana krisis ekonomi berdampak besar kepada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Prancis. Tekanan konsolidasi fiskal  yang  besar  membuat  Prancis  melakukan  perubahan  berbagai kebijakan sosial seperti reformasi pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel yang ditandai dengan penggunaan tenaga kerja alih daya hingga 90% pada pekerjaan baru di Prancis pada tahun 2010 (Vaughan-Whitehead 2015). Hal tersebut berdampak kepada peningkatan pengangguran dan konflik sosial beserta penolakan terhadap reformasi sistem pensiun, pasar tenaga kerja dan proteksi sosial (Vaughan-Whitehead 2015).
Lebih jauh, dampak sosial akibat dari krisis menyebabkan fragmentasi dalam masyarakat hingga mengurangi legitimasi UE sebagai institusi regional. Pengangguran merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi pada masyarakat Prancis. Masyarakat Prancis mengaitkan terjadinya krisis sosial-ekonomi diakibatkan oleh integrasi UE paska tahun 1990 yang terlihat dari jumlah pengangguran yang meningkat (Morini 2018). Menurut ILOSTAT, terjadi peningkatan pengangguran paska krisis 2008 dari sebelumnya 7,1% menjadi 8,7% pada tahun 2009 dan terus meningkat hingga  tahun  2014  sebesar  10,3%.  Jika  dilihat,  peningkatan  tingkat pengangguran berbanding lurus dengan kecenderungan tidak percaya masyarakat Prancis terkecuali pada tahun 2014. Kedua indikator tersebut terjadi  peningkatan  yang  signifikan  pada  tahun  2009  (pengangguran meningkat  1,6%  dan  kecenderungan  tidak  percaya  meningkat  14%). Sehingga, krisis ekonomi di Eropa menjadi faktor terjadinya pengurangan legitimasi di masyarakat Prancis terhadap UE.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat Prancis yang tidak mengalami perbaikan  signifikan  menimbulkan  sikap  skeptis  terhadap  integrasi ekonomi  di  Eropa.  Pada  tahun  2013,  77%  masyarakat  Prancis  melihat proyek integrasi ekonomi akan melemahkan ekonomi nasional dan hanya  22%  yang  percaya  terhadap  integrasi  (Morini  2018).  Kebijakan UE dalam merespon krisis dianggap memperlemah kondisi ekonomi nasional Prancis akibat dari pengetatan anggaran yang dilakukan UE maupun pemerintah nasional. Besarnya jumlah masyarakat yang skeptis dapat memunculkan fragmentasi sosial dan menjadi hambatan bagi proyek integrasi di Eropa. Pada tahun 2016, kecenderungan tidak percaya masyarakat Prancis terhadap UE mencapai titik tertinggi. Hal ini terjadi paska krisis pengungsi di Eropa akibat datangnya 1,3 juta pengungsi dari
Timur  Tengah  pada  tahun  2015.  Setidaknya  53%  masyarakat  Prancis menganggap pengungsi adalah beban bagi negara karena mereka mengambil pekerjaan dan manfaat sosial (Richard Wike et al. 2016). Bantuan yang diberikan kepada pengungsi di anggap merugikan karena mereka tidak berkontribusi secara positif terhadap perekonomian. Lebih jauh, pengungsi maupun imigran yang datang akan memberikan efek negatif terhadap pasar tenaga kerja karena mereka cenderung menerima upah murah yang berdampak kepada penurunan tingkat upah di Prancis. Adanya integrasi di UE berdampak kepada kemudahan mobilitas bagi pengungsi dan mendapatkan keuntungan dari model kesejahteraan sosial di Prancis.
Counter-Hegemony FN terhadap Hegemoni TCC di Eropa
Counter-Hegemony dari FN dapat dilihat dari kebijakan maupun program yang dikeluarkannya. FN menekankan kebijakan anti-euro bersama dengan masalah daya beli, pekerjaan, hutang publik dan pensiun (Ivaldi 2018). Krisis ekonomi tahun 2008 telah berdampak pada peningkatan pengangguran di Prancis akibat dari efisiensi yang dilakukan oleh TNC. Hal ini semakin diperparah dengan program austerity dari UE yang menekan anggaran belanja pemerintah sehingga secara tidak langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah. Program austerity hanya menguntungkan pihak UE karena Prancis tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang disaat krisis sosial ekonomi yang berdampak pada masyarakat. FN melihat UE tidak dapat menanggulangi krisis ekonomi tahun 2008 serta krisis eurozone 2010. Penggunaan mata uang tunggal Euro membuat Prancis tidak dapat secara cepat menanggulangi krisis serta mendapatkan dampak dari krisis hutang yang ditimbulkan oleh negara UE lainnya. Pada kerangka eurozone , Prancis harus membantu negara- negara yang mengalami krisis finansial sebagai upaya untuk menstabilkan mata uang Euro. Penggunaan mata uang tunggal akan mengikat ekonomi negara yang satu dengan yang lainnya walaupun secara domestik memiliki sistem finansial yang berbeda-beda.
Dampak dari krisis tersebut dilihat FN sebagai kegagalan dari sistem moneter UE berserta penggunaan mata uang tunggal. FN memberikan respon terhadap krisis tersebut dengan mengusulkan Prancis untuk keluar dari eurozone pada tahun 2008 serta menghilangkan Euro dari Prancis pada tahun 2011 (Ivaldi 2018). Respon tersebut didasari atas UE yang melakukan bailout terhadap kondisi moneter negara lain bukan untuk menyelesaikan dampak krisis yang ada di Prancis. FN menganggap masyarakat Prancis harus menanggung beban pajak yang tidak dapat diterima  manfaatnya  (Ivaldi  2018).  Selain  permasalahan eurozone , FN juga melihat isu pengungsi dan imigran sebagai salah satu permasalahan
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
yang ekonomi sosial di Prancis akibat dari integrasi UE. Besarnya imigran yang ada di Prancis dianggap mengurangi lapangan pekerjaan untuk masyarakat domestik dan mendorong tingkat upah yang lebih murah. FN mengusulkan kebijakan anti-imigran dengan menolak pekerja dari eksternal yang diatur oleh UE dan memprioritaskan masyarakat domestik dalam mendapatkan pekerjaan, perumahaan, maupun jaminan sosial lainnya (Ivaldi 2018). Oleh karena itu, kebijakan anti-imigran yang didorong oleh FN lebih didasari oleh kepentingan ekonomi politik walaupun menggunakan kampanye dengan sentimen xenophobia.
Krisis ekonomi dan pengungsi di Prancis digunakan oleh FN sebagai justifikasi untuk melakukan mobilisasi politik melawan hegemoni TCC di Eropa. Kedua krisis tersebut disebabkan oleh akumulasi berlebih oleh TCC yang dilihat oleh FN sebagai sesuatu yang lebih menguntungkan negara Eropa lainnya. Meningkatnya dukungan terhadap FN dapat dilihat sebagai peningkatan polarisasi sosial antara penolakan maupun pendukung dari UE sebagai proyek politik maupun institusi (Ivaldi 2018). Polarisasi tersebut diakibatkan ekses produksi TCC yang tidak terserap olah pasar nasional Prancis seperti pengangguran dan upah murah. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Prancis terhadap UE beriringan dengan peningkatan dukungan terhadap FN (Ivaldi 2018). Hal tersebut terlihat dari jumlah suara yang didapatkan oleh FN pada tingkat nasional maupun regional. Pada tingkat regional, FN mendapatkan peningkatan dukungan  yang  signifikan  paska  terjadinya  krisis eurozone tahun 2011. FN mendapatkan suara 24,86% pada pemilu Parlemen Eropa tahun 2014, jauh lebih tinggi dari pada perolehan suara tahun 2009. Perolehan suara FN dalam pemilu Parlemen Eropa dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 2. Perolehan Suara FN pada Pemilu Parlemen Eropa
Sumber: Parlemen Eropa
Peningkatan suara FN juga terjadi pada pemilu tingkat nasional. Paska krisis  pengungsi  tahun  2015,  FN  mendapatkan  perolehan  suara  8,75% atau dua kali lipat lebih tinggi dari pada pemilu sebelumnya. Kemampuan FN menggunakan isu anti-imigran dalam mobilisasi politik pada kondisi sosial masyarakat Prancis paska krisis ekonomi dapat menjadi faktor peningkatan dukungan besar pada pemilu tahun 2015. Perolehan suara FN dalam pemilu Prancis dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 3. Perolehan Suara FN pada Pemilu Nasional Prancis
Tren peningkatan dukungan dalam pemilu nasional maupun regional memperlihatkan bagaimana FN berhasil melakukan mobilisasi anti-UE dengan memperluas basis pemilih yang terdampak oleh integrasi ekonomi dan kesenjangan sosial. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UE yang terus menurun selaras dengan peningkatan dukungan FN paska krisis. Hal ini memperlihatkan bagaimana perlawanan hegemoni TCC di Prancis terjadi karena polarisasi masyarakat yang tercermin dalam politik elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara sikap skeptis masyarakat Prancis dengan tingkat kepercayaan terhadap UE serta dukungan terhadap FN beserta kebijakan yang anti-UE. Polarisasi sosial serta justifikasi atas krisis yang ditimbulkan oleh UE dimanfaatkan oleh FN untuk mempertahankan relasi sosial-ekonomi dalam skala nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari kampanye kebijakan proteksi untuk melindungi borjuasi nasional dari kompetisi regional. Perlindungan terhadap bisnis- bisnis lokal tidak diikuti oleh perlindungan pekerja lokal dari fleksibilitas sistem tenaga kerja. Sehingga, perlawanan yang dilakukan oleh FN lebih didasari faktor perlindungan borjuasi nasional dari besarnya pengaruh modal TCC bukan sebagai perimbangan kelas antara kelas pekerja dengan kelas borjuasi.
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022

## Kesimpulan
Krisis yang disebabkan oleh ERT memunculkan counter-hegemony di Eropa. Pada konteks Prancis, krisis eurozone menimbulkan peningkatan angka pengangguran akibat dari peran negara yang berkurang dalam mengatur ekonominya saat terjadi krisis. Kasus ini dapat dilihat sebagai dimensi krisis akumulasi kapital dari TCC akibat dari upaya untuk mendapatkan nilai tambah yang berlebih. TCC akan berupaya untuk mencari solusi krisis dengan tidak menimbulkan suatu redistribusi sumber daya yang merugikannya. Polarisasi masyarakat karena dirugikan oleh TCC juga berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyakarat Prancis kepada UE. Tingkat skeptis masyarakat terhadap UE dapat dilihat sebagai dimensi krisis legitimasi terhadap institusi supranasional, yang menunjukkan dua dimensi krisis akibat hegemoni transnasional terjadi di Prancis. Krisis tersebut memunculkan suatu perlawanan dari FN sebagai kelompok euroscepticism . FN menolak integrasi di Eropa untuk melindungi kelompok bisnis maupun pekerja lokal dari kompetisi terhadap perusahaan multi-nasional. Integrasi Eropa maupun institusi supranasional dianggap hanya merugikan Prancis walaupun negara ini termasuk sebagai pembentuk UE. Dukungan terhadap FN meningkat seiring kemunculan krisis yang berdampak kepada masyarakat Prancis. Hal ini dapat dilihat sebagai keberhasilan FN dalam melakukan politisasi krisis untuk menolak adanya integrasi Eropa yang lebih mendalam.

## Daftar Pustaka

## Buku dan Bagian dalam Buku
Marshall, A. G., 2014. “State of Europe: How the European Round Table of Industrialist came to wage class war on europe”, dalam Buxton, Nick (ed.), State of Power . Amsterdam: The Transnational Institute.
Van Apeldoorn, B., 2003. Transnational Capitalism and the Struggle over European Integration (1st ed.). Oxforshire: Routledge.
Van Apeldoorn, B., 2014. “The European Capitalist Class and the Crisis of its Hegemonic Project”, dalam L. Panitch & G. Albo (Eds.), Socialist Register . London: Merlin Press.
Vaughan-Whitehead, D., 2015. The European social model in crisis: Is Europe losing its soul? . Cheltenham: Edward Elgar Publishing .

## Artikel Jurnal
Bachri, Bachtiar S., 2010. “Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”, Jurnal Teknologi Pendidikan , 10 (1), 46-
62.
Bieler, A., 2002. “The struggle over EU enlargement: A historical materialist analysis of European integration”, Journal of European Public Policy ,
9 (4), 575–597. https://doi.org/10.1080/13501760210152448
Bieling, H.-J., 2003. “Social Forces in the Making of the New European Economy: The Case of Financial Market Integration”, New Political Economy , 8 (2), 203–224. https://doi.org/10.1080/13563460307171
Bohle, D., 2006. “Neoliberal hegemony, transnational capital and the terms of the EU’s eastward expansion”, Capital & Class , 30 (1), 57–86. https://doi.org/10.1177/030981680608800104
Bulmer, S., 2009. “Politics in Time meets the politics of time: Historical institutionalism and the EU timescape”, Journal of European Public Policy , 16 (2), 307–324.  https://doi.org/10.1080/13501760802589347
Copelovitch, M., Frieden, J., & Walter, S., 2016. “The Political Economy of the Euro Crisis”, Comparative Political Studies , 49 (7), 811–840. https://doi.org/10.1177/0010414016633227
Frieden,  J.,  &  Walter,  S.,  2017.  “Understanding  the  Political  Economy of the Eurozone Crisis”, Annual Review of Political Science ,
Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XV, No. 2, Juli - Desember 2022
20 (1), 371–390. https://doi.org/10.1146/annurev- polisci-051215-023101
Guillén, A., 2012. “Europe: The Crisis Within a Crisis”, International Journal of Political Economy , 41 (3), 41–68. https://doi.org/10.2753/
IJP0891-1916410303.
Hainsworth, P., 2004. “The extreme right in France: The rise and rise of Jean-Marie Le Pen’s front national”, Representation , 40 (2), 101–114. https://doi.org/10.1080/00344890408523253
Ivaldi, G., 2018. “Contesting the EU in times of crisis: The Front National and politics of Euroscepticism in France”, Politics , 38 (3), 278–294. https://doi.org/10.1177/0263395718766787
Kaniok, P., 2009. “Party Based Euroscepticism: Opposing the Commission or the European Integration?”, Contemporary European Studies , 2,
25–45.
Kantor, L., 2017. “Bilderberg Group and Transnational Capitalist Class: Recent Trends in Global Elite Club as Vindication of neo-Marxism”, Critique , 45 (1–2), 183–204. https://doi.org/10.1080/03017605.201
6.1268458
Milner,  S.,  2000.  “Euroscepticism  in  France  and  changing  state-society relations”, Journal of European Integration , 22 (1), 35–58. https:// doi.org/10.1080/07036330008429078.
Mondon, A., 2014. “The Front National in the Twenty-First Century: From Pariah to Republican Democratic Contender?”, Modern & Contemporary France , 22 (3), 301–320. https://doi.org/10.1080/09 639489.2013.872093
Morini, M., 2018. “Front national and Lega Nord: Two stories of the same Euroscepticism”, European Politics and Society , 19 (1), 1–19. https:// doi.org/10.1080/23745118.2017.1295569
Patterson, R., 2013, “Transnational Capitalist Class: What’s Race Got to Do With It? Everything!”, Globalizations , 10 (5), 673–690. https:// doi.org/10.1080/14747731.2013.828977
Ramírez  Pérez,  S.  M.,  2019.  “Crises  and  transformations  of  European integration: European business circles during the long 1970s”, European Review of History: Revue Européenne d’histoire , 26 (4),
618–635. https://doi.org/10.1080/13507486.2019.1613964
Robinson,  W.  I.,  2005.  “Gramsci  and  Globalisation:  From  Nation-State to Transnational Hegemony”, Critical Review of International Social and Political Philosophy , 8 (4), 559–574. https://doi. org/10.1080/13698230500205243
Van Apeldoorn, B., 2000. “Transnational Class Agency and European Governance: The Case of the European Round Table of Industrialists”, New Political Economy , 5 (2), 157–181. https://doi. org/10.1080/713687772

## Artikel Daring
Eurobarometer, 2021. “Public Opinion in the EU Regions”, [Daring]. Dalam https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2552 [diakses 10 Oktober 2022].

## Laporan Penelitian
Richard  Wike,  Bruce  Stokes,  &  Katie  Simmons,  2016. Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs . Washington D.C.: Pew Research Center.