FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1

## PERANAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) NUNUKAN DALAM MENYALURKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) KE MALAYSIA
Arbainah Saidi 1) , Arnata Pata’ Sarira 2)
Arbainah Saidi , arbainahsaidi76@gmail.com , 0852 5030 7788 , Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Arnata Pata’ Sarira, Alumni Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## Abstract
The  role  of  the  Nunukan  Indonesian  Worker  Placement  and  Protection  Service  Center  (BP3TKI)  in channeling Indonesian Migrant Workers (PMI) to Malaysia. This study aims to determine the role as well  as  being  a  supporting  and  inhibiting  factor  for  BP3TKI  Nunukan  in  distributing  Indonesian Migrant Workers (PMI) to Malaysia. The results of the research  conducted show that the role of the Nunukan BP3TKI can be seen in several ways such as: The services provided to PMI are quite easy in managing all documents and are supported by a One-Stop Integrated Service (LTSA) program which consists  of  several  agencies  including:  BP3TKI,  Disdukcapil,  Disnakertrans,  Immigration,  Local hospital,  and  employment  assurance.  In  terms  of  placements  carried  out  by  BP3TKI  where  the Indonesian Migrant Workers Placement Company (P3MI) carries a work agreement (job order) which in its provisions regulates the length of work, workers' salaries, workers leave and work insurance so that when they are placed PMI knows what is their right during work, The three protections provided by  BP3TKI  begin  when  PMI  is  in  the  process,  then  during  work  or  placement  and  when  they  are returned to their hometown, the four solutions to PMI problems that are deported from Malaysia are then processed and accommodated and  asked first about their desire  to continue as PMI or return to their hometown.
Factors  inhibiting  the  role  of  the  Nunukan  BP3TKI  in  distributing  PMI  to  Malaysia  such  as:  some Nunukan  residents  make  a  business  opportunity  to  recruit  CPMI  and  cross  illegally  or  illegally, citizens  who  were  born  in  Malaysia  when  deported  because  they  do  not  have  documents  and  when they  want  to  return  to  their  hometown  of  PMI  do  not  know  where  his  hometown  is  because  he  has been  in  Malaysia  for  quite  a  long  time,  about  3-4  generations,  the  large  number  of  accesses  to Malaysia  often  makes  it  difficult  for  BP3TKI  together  with  the  Police  and  Navy  units  to  take precautions  and  a  long  waiting  time  for  VISA  entry  about  1  week.  There  are  several  factors supporting the role of BP3TKI Nunukan in channeling PMI to Malaysia, such as being supported by the media, orderly P3MI, and being assisted by the Police and Navy units.
Keywords: BP3TKI; Indonesian Migrant Workers (PMI); Nunukan Regency; North Kalimantan.

## Abstrak
Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam  menyalurkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  Malaysia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  Peranan  serta  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  BP3TKI  Nunukan  dalam menyalurkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  Malaysia.  Hasil  penelitian  yang  di  lakukan menunjukkan bahwa peranan BP3TKI Nunukan dapat dilihat dalam beberapa hal seperti: pelayanan yang  diberikan  kepada  PMI  sudah  cukup  memudahkan  dalam  mengurus  segala  dokumen  dan  di
dukung  dengan sebuah  program Layanan Terpadu Satu Atap  (LTSA) yang  didalamnya  terdiri dari beberapa  instansi  diantaranya;  BP3TKI,  Disdukcapil,  Disnakertrans,  Imigrasi,  RSUD,  dan  BPJS Ketenagakerjaan.  Dalam  hal  penempatan  yang  dilakukan  oleh  BP3TKI  dimana  Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  membawa  perjanjian  kerja  ( job  order) yang  dalam ketentuannya mengatur tentang masa kerja, gaji pekerja, cuti pekerja dan asuransi kerja sehingga ketika  ditempatkan  PMI  tahu  mengenai  yang  menjadi  hak  selama  bekerja,  ketiga  perlindungan yang diberikan BP3TKI dimulai saat PMI berproses kemudian selama bekerja atau ditempatkan dan saat  dipulangkan  kekampung  halamannya,  keempat  penyelesaian  masalah  PMI  yang  di  deportasi dari  Malaysia  kemudian  di  proses  dan  di  tampung  dan  ditanyakan  terlebih  dahulu  mengenai keinginan melanjutkan sebagai PMI atau kembali kekampung halaman.
Faktor  penghambat  peranan  BP3TKI  Nunukan  dalam  menyalurkan  PMI  ke  Malaysia  seperti: sebagian  warga  Nunukan  menjadikan  peluang  bisnis  untuk  merekrut  CPMI  dan  menyeberang secara  non  prosedural  atau  ilegal,  warga  negara  yang  lahir  di  Malaysia  ketika  di  deportasi  karena tidak  memiliki  dokumen  dan  saat  ingin  dipulangkan  kekampung  halamannya  PMI  tersebut  tidak mengetahui  dimana  kampung  halamannya  karena  sudah  berada  dalam  waktu  yang  cukup  lama sekitar  3-4  generasi  berada  di  Malaysia,  banyaknya  akses  ke  Malaysia  yang  sering  menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan satuan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan dan waktu menunggu VISA masuk yang lama sekitar 1 minggu. Faktor pendukung peranan BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia ada beberapa hal seperti di dukung oleh media, P3MI yang tertib, dan dibantu dengan satuan Kepolisian dan TNI AL.
Kata Kunci: BP3TKI; Pekerja Migran Indonesia (PMI); Kabupaten Nunukan; Kalimantan Utara.
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International  License that  allows  others  to  share  the  work  with  an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1

## 1. LATAR BERLAKANG
Meningkatnya  pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia  mengarah  pada  tujuan pembangunan  perekonomian  bagi  kelangsungan  hidup  warga  negara  Indonesia  demi terwujudnya  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negara.  Hal  tersebut  merupakan  fungsi  dari negara untuk memperbaiki dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini negara harus mengupayakan dan mewujudkan hal tersebut guna  sebagai  parameter  dalam  mengantisipasi  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  terus meningkat  setiap  tahunnya  yang  menyebabkan  tidak  seimbangnya  antara  pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi.
Hal  ini  perlu  diperhatikan  mengingat  petumbuhan  perekonomian  di  Indonesia  belum cukup  maksimal.  Selain  itu,  kurangnya  lahan  pekerjaan  menjadi  faktor  utama  dalam meningkatnya  jumlah  penggangguran  di  Indonesia  yang  berdampak  pada  pertumbuhan ekonomi yang tidak terealisasi dengan baik.
Berdasarkan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 pada alinea ke-empat terdapat 2 dari 4 tujuan Negara yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dari  dua  tujuan  negara  tersebut  mengandung  arti  dan  mengamanatkan  bahwa  negara  wajib melayani  setiap  warga  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  seluruh  kepentingan  publik  harus dilaksanakan.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  pasal  1  ayat  (5)  “Perlindungan  PMI  adalah segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  pekerja  migran  indonesia  atau  pekerja migran  indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhanan  haknya dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.
Sebagai  seorang  pekerja  di  Malaysia,  memilih  menjadi  seorang  Pekerja  Migran Indonesia  merupakan  salah  satu  alternatif  peluang  yang  dipilih  oleh  sebagian  warga  negara untuk  meningkatkan  dan  memperbaiki  kelangsungan  hidupnya.  Di  sisi  lain  hal  ini  juga
berdampak  untuk  mempererat  hubungan  kerjasama  antara  kedua  negara.  Salah  satu  yang menjadi  faktor  penyebab  sebagian  warga  negara  memilih  bekerja  di  Malaysia  adalah  upah atau penghasilan yang di terima cukup sesuai ketimbang di Indonesia.  Hal tersebut menjadi pilihan sebagian warga negara untuk memilih bekerja di Malaysia.
Adapun lembaga  yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut adalah Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI)  yang diatur  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006  yang  telah  di  revitalisasi  menjadi Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  90 Tahun 2019.
Demikian  pula  dengan  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  yang merupakan  Kabupaten  hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Bulungan  dengan  5  wilayah administratif  yaitu:  Kecamatan  Lumbis,  Sembakung,  Nunukan,  Sebatik,  dan  Kecamatan Krayan.  Kabupaten  Nunukan  yang  berbatasan  dengan  Malaysia  (sebelah  utara  dan  barat) merupakan  pelabuhan  Lintas  Batas  dengan  Tawau  (Malaysia)  yang  memerlukan  dokumen Pas  Lintas  Batas  (PLB)  untuk  dapat  masuk  ke  daerah  tersebut  sehingga  menarik  minat sebagian warga negara untuk bekerja di Malaysia sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Demi  terwujudnya  kelancaran  pelaksanaan  pelayanan  penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia,  dibentuklah  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  (BP3TKI)  di  Ibukota  Provinsi  dan  atau  tempat  pemberangkatan  yang  dianggap perlu.  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI) dibentuk  pada  pasal  23  Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006  tentang  Organisasi  dan Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia.
Adapun  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) di Kabupaten Nunukan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan BNP2TKI yang berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BNP2TKI.    BP3TKI  mempunyai tugas  memberikan  kemudahan  pelayanan  pemprosesan  seluruh  dokumen  penempatan, perlindungan  dan  penyelesaian  masalah  Tenaga  Kerja  Indonesia  secara  terkoordinasi  dan secara  bersama-sama  dengan  instansi  pemerintah  terkait  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Adapun bidang tugas masing- masing  instansi  pemerintah  daerah  meliputi:  ketenagakerjaan,  keimigrasian,  verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan dan kepolisian.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
Adapun  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI) di Kabupaten Nunukan adalah unit pelaksana teknis dilingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
BP3TKI  mempunyai  tugas  memberikan  kemudahan  pelayanan  pemprosesan  seluruh dokumen  penempatan,  perlindungan  dan  penyelesaian  masalah  Tenaga  Kerja  Indonesia secara  terkoordinasi  dan  secara  bersama-sama  dengan  instansi  pemerintah  terkait  baik pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  bidang  tugas  masing-masing. Adapun  bidang  tugas  masing-masing  instansi  pemerintah  daerah  meliputi:  ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan dan kepolisian.
BP3TKI  adalah  sebuah  lembaga  pelaksana  yang  melayani  dan  menangani  berkaitan dengan  pelayanan,  penempatan,  perlindungan  dan  penyelesaian  masalah  Pekerja  Migran Indonesia  sebagai  dasar  untuk  membina  dan  melindungi  Pekerja  Migran  Indonesia  namun pada kenyataannya BP3TKI belum optimal dalam memberikan tugas dan perannya.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  selama  berada  dilapangan, peneliti  menemukan  beberapa  permasalahan  diantaranya:  tanggapan  masyarakat  mengenai prosedur  pelayanan  yang  lama,  adanya  keluhan  masyarakat  yang  belum  paham  mengenai prosedur  pelayanan,  dan  waktu  menunggu  surat  izin  masuk  ( landing )  yang  lama  dari  pihak agensi  atau  mitra  usaha  dari  pihak  Malaysia  yang  dapat  memakan  waktu  paling  lama  1 minggu.
Adapun  masalah  lain  yang  sering  dihadapi  oleh  BP3TKI  di  Kabupaten  Nunukan adalah  berkaitan  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai  sehingga  sering menghambat dalam proses pelayanan dan dalam pelaksanaan kegiatan lainnya. Selain itu juga terdapat  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  menjadi  PMI  secara  Ilegal  dengan  tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen secara resmi yang dikeluarkan oleh instansi  yang bertugas  menangani  masalah  tersebut  serta  kurangnya  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  PMI dalam memahami budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh negara tujuan.
Untuk  itu  peran  dari  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia (BP3TKI) sangat diperlukan dalam menangani setiap masalah-masalah yang terjadi di  dalam  setiap  prosesnya  baik  dalam  pelayanan,  penempatan,  perlindungan  serta  dalam
penyelesaian  masalah  PMI.    Menurut  Thoha  (2012:10)  “Peranan  adalah  suatu  rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertetu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”.
Oleh sebab itu peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai “ Peranan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia”.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  mengetahui  peranan  beserta faktor  penghambat  dan  pendukung  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan dalam menyalurkan Pekerja Migran Indoensia (PMI) ke Malaysia.

## 2. METODOLOGI
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  menggambarkan  atau  menuliskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  diatas,  maka  peneliti  menentukan  fokus penelitian sebagai berikut:
1.   Peranan BP3TKI dalam :
a. Pelayanan
b. Penempatan
c. Perlindungan
d. Penyelesaian masalah Pekerja Migran Indoensia
2.   Faktor pendukung dan faktor penghambat
Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono (2016:246) “Aktivitas dalam analisis data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas, sehingga  datanya  sudah  penuh”.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu:  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  dalam  pelayanan, penempatan  dan  perlindungan,  serta  penyelesaian  masalah  Pekerja  Migran  Indonesia  dan yang menjadi faktor pendukung dan penghambat BP3TKI Nunukan dalam menyalurkan PMI ke Malaysia.
BP3TKI  Nunukan  didirikan  pada tanggal  21  Januari  1984  dengan  nama  Balai  Antar Kerja Antar Negara (BALAI AKAN) di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian pada tanggal 16 April 1999 ditetapkan menjadi Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP2TKI)  dibawah  Direktorat  Jenderal  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Malaysia.
Kemudian  pada  tanggal  15  November  2016,  status  BP2TKI  diubah  menjadi  Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan sesuai dengan  Peraturan  Kepala  BNP2TKI  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia  yang  merupakan  unit  pelaksana  teknis  dari  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2006  tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiasebagai badan hukum yang menangani dan mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI maka pada tanggal 30  Desember  2019  ditetapkan  Peraturan  Presiden  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Badan Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  merupakan  revitalisasi  dari  Badan  Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut perubahan lembaga dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran  Indonesia  (BP2MI)  tidak  serta-merta  menjadikan  perubahan  pada  unit  pelaksana teknis dalam hal ini BP3TKI dan tidak merubah tugas dan fungsi dari BP3TKI sebagaimana yang  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  90  Tahun  2019  pasal  51  bahwa  “Unit
Pelaksana  Teknis  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan:
a. Dilakukan  evaluasi  kelembagaan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan atau
b. Terbentuk  dan  terlaksananya  tugas  dan  fungsi  Layanan  Terpadu  Satu  Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Adapun  Balai  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BP3TKI)  Nunukan  memiliki  pegawai  sebanyak  28  orang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil dan  Pegawai  Pemerintah  Non  Pegawai  Negeri  (PPNPN)  seperti  yang  terlihat  pada  tabel berikut:
Jumlah Pegawai BP3TKI di Kabupaten Nunukan Status Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil atau ASN 13 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 15 Orang Jumlah 28 Orang Sumber : BP3TKI Nunukan 2019 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019
Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BP3TKI telah banyak memberikan penempatan kepada PMI  ke  Malaysia.  Penempatan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dari BP3TKI  mulai  dari  pembinaan,  pemantauan,  evaluasi  kinerja  lembaga  terkait  dengan penempatan, pemasyarakatan program penempatan dan pemetaan suplai.
Adapun  data  penempatan  BP3TKI  Nunukan  pada  tahun  2019  dapat  dilihat  pada  tabel sebagai berikut:
Tabel 4.1.2 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019
Bulan Laki--laki Perempuan Jumlah Januari 79 21 100 Pebruari 91 15 106 Maret 76 20 96 April 109 80 189 Mei 149 17 166 Juni 9 0 9 Juli 32 1 33 Agustus 44 6 50 September 110 17 127 Oktober 158 39 197 Nopember 119 43 162 Desember 136 32 168 JUMLAH 1112 291 1463
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
Sumber : BP3TKI Nunukan 2019 Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019
Berdasarkan  data  diatas  dapat  dilihat  jumlah  penempatan  pada  tahun  2019  sebanyak 1403 orang Pekerja Migran Indonesia. Penempatan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak  197  orang  lalu  pada  bulan  April  sebanyak  189  orang  dan  penempatan  Pekerja Migran Indonesia yang paling sedikit selama tahun 2019 terjadi pada bulan Juni sebanyak 9 orang Pekerja Migran Indonesia.

## 4. PEMBAHASAN
Peranan  BP3TKI  dalam  menyalurkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  Malaysia  di Kabupaten  Nunukan  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesiadalam pelayanan, penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah PMI.

## 1. Peranan BP3TKI

## 1.1. Pelayanan
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia.  Unit  Pelaksana Teknis  mempunyai  tugas  memberikan  kelancaran  dan  kemudahan  dalam  pelayanan, penempatan  dan  perlindungan,  serta  penyelesaian  masalah  Pekerja  Migran  Indonesiasecara terkoordinasi dan terintegrasi.
Dalam  meningkatkan  standar  pelayanan  yang  dapat  memudahkan  Pekerja  Migran Indonesia  dalam  berbagai  macam  proses  pelayanan  yang  diberikan  oleh  BP3TKI  kepada CPMI/PMI hal ini dilihat dari adanya sebuah program yang bernama Layanan Terpadu Satu Atap  (LTSA)  yang  didalamnya  terdiri  dari  beberapa  instansi  terkait  diantaranya  :  BP3TKI, Disdukcapil,  Disnakertrans,  Imigrasi,  RSUD,  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Koordinasi  dari masing-masing instansi yang terlibat menghasilkan kemudahan dalam pelayanannya.Dengan
adanya  LTSA  tersebut  cukup  memudahkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)dalam berproses  sehingga  pada  pelaksanaannya  Pekerja  Migran  Indonesiadapat  dengan  mudah untuk  memproses  segala  dokumennya  dan  mengikuti  skema  atau  alur  pelayanan sertamembawa syarat  yang diberikan baik oleh BP3TKI maupun dari instansi terkait lain di dalamnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  mendapatkan  data  dan informasiyang  menunjukkan  bahwa  dalam  proses  pelayanan  yang  diberikan  oleh  BP3TKI sendiri sudah sesuai standar pelayanan dan berdasarkan aturan yang berlaku  yang didukung dengan  sebuah  program  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA).Adapun  melalui  pelayanan LTSA  melibatkan  beberapa  instansi  terkait  seperti  :  BP3TKI,  Disdukcapil,  Disnakertrans, RSUD,  Imigrasi,  dan  BPJS  Ketenagakerjaan  yang  dibentuk  untuk  mempermudah  dan memberikan  kelancaran  dalam  proses  pengurusan  dokumen  PMIsehingga  PMI  dapat  tertib dalam mengurus dokumen keberangkatannya.

## 1.2. Penempatan
Mengenai  penempatan  dalam  hal  ini  penempatan  dilakukan  dengan job  order (perjanjian kerja) dimanaPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)membawa  dokumen  dan job  order yang  kemudian  diverifikasi  oleh  BP3TKI  untuk diproses  berkaitan  dengan  berkas  seleksi,  surat  permohonan  P3MI  dan  untuk  menetapkan jumlah  kuota  berdasarkan  permintaan  dari  agensi  Malaysia  yang  diatur  didalam job order. Dan didalam job order tersebut juga diatur mengenai masa kerja, upah atau gaji  yang diterima, pekerjaan yang di butuhkan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan lain- lain yang menyangkut
dengan  kepentingan  Pekerja  Migran  Indonesia.Setelah  dokumen-dokumen  tersebut diproses  sampai  selesai  kemudian  Pekerja  Migran  Indonesia  diberikan  Pembakalan  Akhir Pemberangkatan  (PAP)  selama  1  hari  yang  dimana  dalam  PAP  tersebut  diarahkan  dan diajarkan  mengenai  adat  istiadat  budaya  di  negara  tersebut  selain  itu  diberikan  materi  dan himbauan  juga  berkaitan  dengan  bahaya  penggunaan  narkoba  yang  dapatmerugikan  para PMI.
Setelah  PAP  yang  disertai  dengan  penerbitan  E-Kartu  Tanda  Kerja  Malaysia (EKTKLN) maka Pekerja Migran Indonesia siap untuk diberangkatkan ke Malaysia melalui P3MI  yang  telah  menghubungi  pihak  dari  agensi  (Malaysia)  bahwa  Pekereja  Migran
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
Indonesia tersebut telah diberangkatkan sehingga ketika tiba di tempat tujuan Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat langsung di jemput oleh majikannya atau pengguna jasa.

## 1.3. Perlindungan
Selain  memberikan  pelayanan  dan  penempatan  BP3TKI  juga  bertugas  melindungi Pekerja Migran Indonesiadari segala tindakan kriminal dan segala rayu dan bujuk dari pihak- pihak yang merugikan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  BP3TKI  sebagai  pelaksana di Kabupaten Nunukan sering mendapati warga negara  yang hendak berangkat ke Malaysia melalui  jalur-jalur  non  prosedural  yang  mana  hal  itu  diketahui  dari  pihak-pihak  yang memiliki informasi dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada satuan Kepolisian atau TNI  AL  sehingga  dapat  mencegah  CPMI/PMI  tersebut  untuk  menyeberang  ke  Malaysia secara Ilegal.
Adapun  pencegahan  tersebut  dilaksanakan  sebagai  bentuk  perlindungan  dari  BP3TKI yang  dibantu  oleh  satuan  Kepolisian  dan  TNI  AL  untuk  meminimalisir  meningkatnya  arus PMI Ilegal. Oleh sebab itu BP3TKI selalu melakukan pemeriksaan atau pencegahan ke setiap jalur-jalur yang menjadi tempat pemberangkatan PMI secara ilegal.

## 1.4. Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia
Pada  proses  penyelesaian  masalah  Pekerja  Migran  Indonesia,  BP3TKI  lebih  sering menghadapi atau menyelesaikan berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia yang dideportasi dari  Malaysia  (dipulangkan)  sehingga  pada  prosesnya  BP3TKI  sering  menemukan  Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah. Adapun jenis kasus-kasus tersebut mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat dijumpai.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  mendapatkan  beberapa  faktor  yang  menjadi penyebab Pekerja Migran Indonesia tersebut di deportasi dari Malaysia seperti :
a. Tidak mempunyai dokumen
b. Lahir di Malaysia
c. Over stayed
d. Kriminal
Adapun  penjelasan  dari  masing-masing  kasus  yang  telah  di  sebutkan  diatas  dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Tidak mempunyai dokumen
Dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia tersebut diperiksa kelengkapan dokumennya dan  saat  dilakukan  pemeriksaan  di  Malaysia  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  bisa memperlihatkan dokumen keasliannya kemudian diproses dan ditahan sampai dengan jangka  waktu  yang  ditetapkan  lalu  kemudian  dipulangkan  dan  ditampung  di Rusunawa  (BP3TKI)  dan  diberikan  pemahaman  melalui  program  Setra  Poros Perbatasan yang didalamnya terlibat beberapa instansi seperti : BP3TKI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi dan Kepolisian. Melalui program tersebut PMI diajarkan dan dibina  berkaitan  dengan  memahami  budaya  di  Malaysia,  adanya  himbauan  tentang bahaya narkoba, dan penerbitan KTKLN.

## b. Lahir di Malaysia
Dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia tersebut lahir di Malaysia dalam waktu yang lama  dan  tidak  mempunyai  dokumen-dokumen  pas  lintas  batas  lalu  ditangkap kemudian  diproses  dan  ditahan  dalam  jangka  waktu  tertentu  setelah  menjalani  masa tahanan kemudian dideportasi dan ditampung diRusunawa (BP3TKI)dan dibina serta diberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba, penipuan dan lain-lain.

## c. Over stayed
Berkaitan  dengan over  stayed Pekerja  Migran  Indonesia  yang  telah  bekerja  selama jangka  waktu  yang  ditentukan  dan  kemudian  tidak  menyambung  atau  mengurus dokumen-dokumennya  kembali  untuk  diperpanjang  selama  berada  di  Malaysia  dan ketika  terjadi  pemeriksaan  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  tidak  dapat membuktikan dokumennya sehingga mereka diproses untuk menjalani masa hukuman sebagaimana  ketentuan  atau  aturan  yang  berlaku  di  Negara  tersebut  dan  setelah menjalani  masa  tahanan  (bebas)  Pekerja  Migran  Indonnesia  tersebut  di  deportasi  ke Nunukan.
d. Kriminal
Kasus  ini  merupakan  yang  paling  berat  diantara  berbagai  macam  kasus  lainnya. Dalam  hal  ini  Pekerja  Migran  Indonesiayang  bermasalah  akan  menjalani  hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku di Negara tersebut biasanya menyangkut beberapa
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
kasus  seperti  :  narkoba,  perdagangan  manusia,  pemerkosaan  dan  lain-lain.  Hal  ini terlihat  dari  masa  hukuman  yang  paling  lama  sekitar  2  tahun  dan  mendapatkan penyiksaan yang berupa hukuman cambuk paling banyak 40 kali.

## 2. Faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  BP3TKI  Nunukan  dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  BP3TKI  mulai  dari  proses  pelayanan penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia, BP3TKI sering  menghadapi  berkaitan  dengan  hambatan-hambatan  atau  kendala-kendala  yang  sering terjadi dalam setiap pelaksanaannya. Hal tersebut tidak lepas dari adanya oknum-oknum yang tidak  bertanggung  jawab  yang  memanfaatkan  situasi  tersebut  sebagai  peluang  bisnis.Selain itu  BP3TKI  juga  didukung  dengan  beberapa  instansi  terkait  yang  terlibat  didalam  setiap pelaksanaan  kebijakan  mulai  dari  pelayanan,  penempatan,  perlindungan,  serta  penyelesaian masalah.  Berikut  faktor  penghambat  dan pendukung  BP3TKI  Nunukan  dalam  menyalurkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia.

## 2.1. Faktor penghambat
Untuk  mengatasi  berbagai  macam  kendala  atau  hambatan  yang  terjadi  dilapangan, berbagai  upaya  terus  dilakukan  oleh  BP3TKI  dalam  mengantisipasi  meningkatnya  Pekerja Migran  Indonesia  yang  melalui  jalur-jalur  non  prosedural.  Hal  ini  terlihat  dari  adanya pencegahan dan pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia untuk dapat meminimalisir arus Pekerja Migran Indonesia secara ilegal.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  faktor  penghambat  yang  sering  dihadapi  oleh BP3TKI diantaranya:
a. Sebagian  warga  Nunukan  secara  perorangan  atau  organisasi  menjadikan  peluang bisnis  untuk  merekrut  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  menyebrang  secara  non prosedural atau ilegal
b. Warga  Negara  yang  lahir  di  Malaysia  ketika  dideportasi  karena  tidak  memiliki dokumen  dan  saat  ingin  dipulangkan  kekampung  halamannya,  para  Pekerja  Migran Indonesia  tersebut  sebagian  tidak  mengetahui  dimana  kampung  halamannya  karena sudah berada dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia.
c. Banyaknya akses keMalaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan TNI AL dan kepolisian untuk melakukan pencegahan.
d. Waktu menunggu VISA masuk yang lama kurang lebih sekitar 1 minggu.

## 2.2. Faktor pendukung
Untuk  mengantisipasi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  melalui  jalur-jalur  non prosedural/ilegal  berbagai  macam  cara  dilakukan  oleh  BP3TKI  untuk  mencegah  Pekerja Migran Indonesia menyeberang secara non prosedural/ilegal. Hal itu dapat dilihat dari adanya pemeriksaan ke setiap jalur-jalur pemberangkatan untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia berangkat  secara  ilegal  yang  dapat  menyulitkan  Pekerja  Migran  Indonesia  saat  berada  di Malaysia  karena  tidak  memiliki  dokumen  yang  resmi.  Selain  itu  dalam  menangani  setiap kasus  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  yang  di  deportasi,  BP3TKI  juga  di  dukung  dengan beberapa instansi.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  mendapatkanatau  mengumpulkan  data  dan informasi mengenai faktor pendukung yang di dapat atau yang dialami oleh BP3TKI yaitu:
a. Dengan  adanya  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  dapat  mempermudah  dalam proses pelayanan atau verifikasi dokumen
b. Berbadan hukum atau mempunyai payung hukum yang kuat
c. P3MI atau PT tertib dalam berproses
d. Mendapat bantuan melalui media-media
e. Didukung dengan instansi-instansi seperti: Satuan Kepolisian dan TNI AL
f. Terjalinnya  hubungan  kerjasama  dengan:  Disdukcapil,  Disnakertrans,  RSUD, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan TNI AL
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  hasil  dan  pembahasan, maka peneliti menyimpulkan mengenai peranan BP3TKI dalam menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sebagai berikut:
1. Dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) tersebut cukup memudahkan PMI dalam  berproses  sehingga  BP3TKI  dapat  mengarahkan  PMI  untuk  memproses  segala dokumennya
2. Penempatan yang dilakukan BP3TKI sudah sesuai berdasarkan permintaan atau jumlah kuota dari pengguna jasa atau agensi (Malaysia)  yang diatur di dalam perjanjian kerja ( job order)
3.  Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  dari  BP3TKI  dimulai  saat  Pekerja  Migran Indonesia (PMI) tersebut berproses di BP3TKI sampai pada saat dipulangkannya PMI tersebut kekampung halamannya
4.  Dalam  penyelesaian  masalah  PMI,  BP3TKI  secara  bersama-sama  dengan  instansi terkait dibantu dengan satuan kepolisian dan TNI AL yang ikut serta dalam melakukan pencegahan, pemeriksaan, dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)
5. Adapun faktor pendukung yang didapat oleh BP3TKI seperti: Dengan adanya Layanan Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  dapat  mempermudah  dalam  proses  pelayanan  atau verifikasi dokumen, berbadan hukum atau mempunyai payung hukum yang kuat, P3MI atau  PT  tertib  dalam  berproses,  mendapat  bantuan  melalui  media-media,  didukung dengan instansi-instansi terkait seperti : satuan kepolisian dan TNI AL sertaterjalinnya hubungan  kerjasama  dengan  :  Disdukcapil,  Disnakertrans,  RSUD,  Imigrasi,  BPJS Ketenagakerjaan, Kepolisian dan TNI AL
6.  Faktor  penghambat  yang  biasa  dihadapi  BP3TKI  seperti  :  Sebagian  warga  Nunukan perorangan  atau  organisasi  menjadikan  peluang  bisnis  untuk  merekrut  Calon  Pekerja Migran  Indonesia  (CPMI)  dan  menyeberang  secara  non  prosedural  atau  ilegal,  warga negara  yang  lahir  di  Malaysia  ketika  dideportasi  karena  tidak  memiliki  dokumen  dan saat  ingin  dipulangkan  kekampung  halamannya,  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI) tersebut  tidak  mengetahui  dimana  kampung  halamannya  karena  sudah  berada  dalam waktu yang cukup lama sekitar 3-4 generasi berada di Malaysia, dan banyaknya akses
ke Malaysia yang sering menyulitkan BP3TKI secara bersama-sama dengan Kepolisian dan TNI AL untuk melakukan pencegahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Berry,  David,  2003, Pokok-pokok  Pikiran  Dalam  Sosiologi ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
Usman, Husaini Dan Purnomo Setiady Akbar, 2005, Metode Penelitian Sosial , Bumi Aksara, Jakarta
Noor, Juliansyah, 2011, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Kencana, Jakarta
Husni, Lalu, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Thoha,  Miftah,  2012, Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Implikasinya ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Miles,  Mattew  B.  dan  Michael  A.  Huberman,  2007, Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber tentang  Metode-metode  Baru, Terjemahan  Tjetjep  Rohendi  Rohisi,  Universitas Indonesia, Jakarta
Siswanto,  2012, Managemen  Tenaga  Kerja  Indonesia  :  Pendekatan  Administratif  dan Operasional , Bumi Aksara, Jakarta
Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta
Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT. Alfabet, Bandung
Rivai,  Veithzal,  2003, Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi,  Edisi  Kedua, PT.  Raja Grafindo, Jakarta
Asyhadie,    Zaeni,  2007, Hukum  Kerja  hukum  ketenagakerjaan  bidang  hubungan  kerja ,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sumber lain:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Badan  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 Mei 2021, Vol. 6 No. 1
Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia