PENGARUH UPAH MINIMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

## Yulia Adella Sari
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

## UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
yuliasaridella@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  merupakan  Negara  berkembang,  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  yang  menjadi  pusat perhatian pemerintah di negara manapun terutama di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus yang sangat penting untuk  ditinjau  melalui  sebuah  penelitian.  Penelitian  yang  dilakukan,  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan pada tahun 2010 hingga 2019 di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Faktor  pengaruh  tersebut  akan  dibahas  berlandaskan  pada  tinjauan  pengertian kemiskinan, yang meliputi penyebab, ukuran dan indikator kemiskinan. Kemudian akan diukur berlandaskan tingkat pengangguran,  yang  memperhitungkan  adanya  jenis  pengangguran,  dampak  pengangguran,  upah  minimum  dan jumlah  kependudukan.  Adapun  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik Jawa Tengah dengan data berkala (time series). Sedangkan metode yang digunakan, mengacu pada metode kuantitatif,  melalui  analisis  linier  berganda  dengan  model  Ordinary  Least  Square  (OLS)  dengan  menggunakan SPSS  25.0  for  windows.  Melalui  tahapan  penelitian  tersebut,  menghasilkan  jawaban  bahwa  upah  minimum berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, serta jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

## Kata Kunci: Kemiskinan, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk

## Abstract
Poverty is one of the problems that has become the center of attention of the government in any country, especially in developing countries like Indonesia, so it is a very important focus to be reviewed through a study. The research conducted, aims to determine the effect of minimum influence, concern, and population on poverty in 2010 to 2019 in  Central  Java  Province.  These  factors  will  be  discussed  based  on  an  understanding  of  the  definition,  which includes  causes,  measures  and  indicators  of  poverty.  Then  it  will  be  known  the  unemployment  rate  based  on unemployment, which takes into account the type of unemployment, the impact of unemployment, the minimum wage and  the  total  population.  The  secondary  data  used  in  this  study  was  obtained  from  the  Central  Java  Statistics Agency  with  periodic  data  (time  series).  While  the  method  used  refers  to  quantitative  methods,  through  multiple linear analysis with the Ordinary Least Square (OLS) model using SPSS 25.0 for windows. Through these stages, it produces an answer that the minimum wage has a significant negative effect on poverty in Central Java province, and  the  open  unemployment  rate  has  a  significant  positive  effect  on  poverty  in  Central  Java  province,  and  the population has a significant positive effect on poverty in Central Java.
Keywords: Poverty, minimum wage, open unemployment rate, population

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  persoalan  individu masyarakat  yang  sulit  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari  dikarenakan  rendahnya  kualitas sumberdaya  yang  dimiliki,  Upah  minimum  yang tidak  sesuai  biaya  hidup,  serta  meningkatnya  jumlah penduduk  mempengaruhi  daya  saing  dalam  berbagai sektor  kebutuhan,  terutama  untuk  mendapatkan pekerjaan.  Persoalan  tersebut,  sejalan  dengan penyebab  kemiskinan  menurut  Suparlan  (2004:31), yaitu kurangnya pendapatan dan aset (lack of income and  assets)  untuk  memenuhi kebutuhan dasar  seperti makanan,  pakaian,  perumahan  dan  tingkat  kesehatan dan pendidikan yang diterima (acceptable). Sedangkan  menurut  BPS  (2010:13)  kemiskinan disebabkan  menurut  jenisnya,  yaitu  kemiskinan struktural  dan  kemiskinan  kultural.  Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena struktur yang membuat sebagian kelompok masyarakat  tertentu  mendominasi  sarana  tentang ekonomi, social, politik, dan juga budaya. Kemiskinan kultural terindikasi dalam perilaku hidup boros,  tingkat  tabungan  rendah,  serta  adanya  sikap menerima atau pasrah terhadap lingkungan kemiskinan.
Mengatasi  masalah  kemiskinan  tidak  dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah yang telah  dijelaskan  tersebut,  pendekatannya  harus dilakukan  lintas  sektor,  lintas  pelaku  secara  terpadu dan  terkoordinasi  dan  terintegrasi.  Mengatasi masalah  kemiskinan  adalah  usaha  untuk  menunjang perubahan dan kemajuan  ekonomi  serta  memberikan kesempatan  lebih  besar  untuk  memecahkan  berbagai masalah sosial. Mengatasi kemiskinan harus dilakukan  secara  terpadu  sesuai  prioritas  dan kebutuhan  masing-masing  daerah  dengan  sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek. Maka,  salah  satu  indikator  utama  keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk  miskin.  Efektivitas  dalam  menurunkan jumlah  penduduk  miskin  merupakan  pertumbuhan utama  dalam  memilih  strategi  atau  instrumen pembangunan suatu daerah, termasuk upaya mengatasi  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  di Provinsi Jawa Tengah. Karena permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih tergolong angka  kemiskinan  tinggi,  jika  dibandingkan  dengan provinsi lain di pulau jawa.
Usaha  pemerintah  dalam  penanggulangan masalah  kemiskinan  sangatlah  serius,  bahkan merupakan  salah  satu  program  prioritas,  termasuk bagi  pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Menurut Bappeda Jawa Tengah (2007:16), upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
dilaksanakan  melalui  lima  pilar  yang  disebut  Grand Strategy.  Pertama,  perluasan  kesempatan  kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi,  politik,  dan  sosial  yang      memungkinkan masyarakat  miskin  memperoleh  kesempatan  dalam pemenuhan  hak-hak  dasar  dan  peningkatan  taraf hidup  secara  berkelanjutan.  Kedua,  pemberdayaan masyarakat,  untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  dan memperluas  partisipasi  masyarakat  miskin  dalam pengambilan  keputusan  kebijakan  publik  yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak  dasar.  Ketiga,  peningkatan  kapasitas, dilakukan  untuk  pengembangan  kemampuan  dasar, kemampuan  masyarakat        miskin      agar      dapat memanfaatkan        perkembangan        lingkungan. Keempat, perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman  bagi  kelompok  rentan  dan  masyarakat  miskin baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  disebabkan oleh  bencana  alam,  krisis  ekonomi,  dan  konflik sosial.  Kelima,  kemitraan  regional,  dilakukan  untuk pengembangan  dan  menata  ulang  hubungan  dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna  mendukung  pelaksanaan  ke  empat  strategi diatas.
Penanggulangan  kemiskinan  di  Jawa  Tengah melalui  Lima  pilar  tersebut,  sesuai  dengan  landasan penyebab  kemiskinan,  yang  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  yaitu  masalah  upah,  jumlah pengangguran  dan  pertumbuhan  penduduk.  Upah rendah  yang  diterima  oleh  masyarakat  berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat  di  suatu  daerah  sehingga  pendapatan tersebut  tidak  bisa  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan  karena  adanya  perbedaan  dalam  kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang  rendah  secara  otomatis  akan  mempengaruhi tingkat  produktivitas  masyarakat.  Kualitas  sumber daya  manusia  sering  dikaitkan  oleh  ketrampilan tinggi  yang  dimiliki  oleh  masyarakat.  Adanya pelatihan  serta  pendidikan  merupakan  salah  satu faktor  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  yang  nantinya  kualitas  sumber  daya manusia  dapat  mempengaruhi  penentuan  besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila faktor ini  tidak  diperhatikan  oleh  pemerintah,  maka masyarakat  miskin  akan  terjebak  dalam  lingkaran kemiskinan  secara  turun  temurun  (Sumarsono, 2003:11).  Adanya  ketentuan  kenaikan  nilai  upah minimum,  jumlahnya  tetap  harus  menyesuaikan dengan  kebutuhan  hidup  layak  masyarakat,  artinya bahwa  adanya  kenaikan  upah  tidak  akan  berarti  jika angka  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  masih berkisar di atas julah upah minimum.
Tingkat  peRtumbuhan  angkatan  kerja  yang cepat  dan  pertumbuhan  lapangan  kerja  yang  relatif lambat  menyebabkan  masalah  pengangguran  yang ada  di  suatu  daerah  menjadi  semakin      serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang  berhasilnya  pembangunan  di  suatu  negara. Pengangguran  dapat  mempengaruhi  kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001:11). Pengangguran memiiliki huubungan yang sangat erat dalam  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan,  standar hidup  yang  rendah  dimanifestasikan  secara  kualitatif dan  kuantitatif  dalam  bentuuk  tingkat  pendapatan sangat  rendah,  perumahan  yang  kurang  layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang minim, atau  bahkan  tidak  ada  sama  sekali,  angka  kematian bayi  yang  tinggi,  usia  harapan  hidup  yang  relatif sangat  singkat  dan  peluang  mendapatkan  kerja  yang rendah.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kemiskinan adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  tanpa  diimbangi dengan perbaikan kualitas penduduk serta peningkatan  sumber  daya  pangan  akan  menjadikan kemiskinan  semakin  meningkat.  Adanya  jumlah penduduk  yang  tidak  terkendali  akan  menghambat proses pembangunan ekonomi. Penduduk merupakan sejumlah  manusia  yang  menempati  suatu  daerah tertentu  pada  waktu  tertentu.  Jumlah  penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (income per capita) Negara tersebut, yang secara kasar mencerminkan  kemajuan  perekonomian  Negara tersebut  (Subri,  2003:2).  Pertumbuhan  penduduk yang  tidak  terkendali  menurut  Lincolin  akan menimbulkan  berbagai  masalah  dan  hambatan  bagi upaya-upaya  yang  dilakukan,  karena  pertumbuhan penduduk  yang  tinggi  tersebut  akan  menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan  kemampuan  daerah  dalam  menciptakan kesempatan yang baru sangat terbatas (Arsyad,2004:10).
Berlandaskan pada tinjauan pengertian kemiskinan, meliputi penyebab, ukuran dan indikator kemiskinan. Serta memperhatikan tingkat pengangguran,  yang  memperhitungkan  adanya  jenis pengangguran, dampak pengangguran, upah minimum dan jumlah kependudukan. Maka, diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  faktor- faktor  tersebut,  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat digunakan  sebagai  rujukan  dasar  kebijakan  bagi Provinsi  Jawa  Tengah  baik  di  kabupaten  atau  kota. Maka  penelitian  ini,  akan  berfokus  membahas persoalan:  (1)  pengaruh  upah  minimum  terhadap kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  (2)  pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi  Jawa  Tengah,  (3)  pengaruh  jumlah
penduduk  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Tengah,  dan  (4)  pengaruh  upah  minimum,  tingkat pengangguran  terbuka,  dan  jumlah  penduduk  secara bersama-bersama  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Jawa Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Faktor pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dalam penelitian ini, akan dibahas berlandaskan  pada  tinjauan  penyebab  kemiskinan, yang  menurut  Kuncoro  (2010:8)  secara  mikro, kemiskinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan pola  kepemikiran  sumberdaya  yang  menimbulkan distribusi  pendapatan  yang  timpang.  Kemiskinian muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia  (SDM),  kualitas  SDM  yang  rendah  berarti produktivitasnya  rendah  yang  pada  akhirnya  akan mengakibatkan  perolehan  upah  yang  rendah  juga. Keadaan  rendahnya  kualitas  SDM  ini  diakibatkaan oleh  rendahnya  pendidikan  di  kalangan  penduduk miskin  elain  itu  ada  faktor  diskriminasi  atau keturunan,  dan  kemiskinan  muncul  dikarenakan perbedaan akses dalam modal. Mengukur kemiskinan dibagi  menjadi  dua  macam  cara  yaitu  kemiskinan absolute  dan  kemiskinan  relatif  (Arsyad,  2004:7). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (2010:12), terdapat beberapa indikator dalam mengukur kemiskinan  antara  lain:  (1)  Head  Count  Index  (HCI- P0)  adalah  presentase  penduduk  yang  berada dibawah  Garis  Kemiskinan  (GK).  (2)  Indeks kedalaman kemiskinan (Proverty Gap Index PI) yaitu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing  penduduk  miskin  terhadap  garis kemiskinan.  Semakin  tinggi  nilai  indeks,  maka semakin  jauh  rata-rata  pengeluaran  penduduk  dari garis  kemiskinan.  (3)  Indeks  Keparahan  kemiskinan (Proverty  Severity  Index  P2)  yaitu  adalah  gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk  miskin.  Semakin  tinggi nilai  indeks,  maka akan  semakin  tinggi  ketimpangan  pengeluaran  di antara penduduk miskin.
Adapun  faktor  pengaruh  kemiskinan  tersebut, akan diperhitungkan dengan adanya tingkat pengangguran,  yang  memperhitungkan  adanya  jenis pengangguran.  Sumarsono  (2003:10)  menyatakan pengaangguran terjadi karena ketidak sesuaian antara permintaan dan penyedia dalam pasar kerja, sehingga memunculkan pengangguran Normal atau Friksional, musiman, siklikan, struktural dan teknologi. Kemiskinan akan mempengaruhi perekonomian suatu daerah  dan  bagi  individu  masyarakat  menyebabkan kehilangan  mata  pencaharian  dan  pendapatan, kehilangan  keterampilan  dan  timbulnya  penyakit masyarakat (Feriyanto, 2014:5). Selain itu kemiskinan  juga  dipengaruhi  oleh  upah  minimum,
karena  upah  minimum  yang  tidak  sesuai  dengan meningkatnya  nilai  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) di  suatu  daerah  akan  berdampak  pada  meningkatnya jumblah kemiskinan di daerah tersebut. Faktor-faktor tesebud  minitik  beratkan  pada  persoalan  jumlah kependudukan,  menurut  Maier  di  kutip  dari (Kuncoro,  1997:11),  jumlah  penduduk  dalam pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  merupakkan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  menekankan  pada pengujian  teori-teori  melalui  pengukuran  variabel- variabel  penelitian  dengan  angka  dan  melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2012:10). Variabel-variabel yang digunakan adalah  variabel  dependent  yang  menjadi  variabel terikat  (Y)  adalah  kemiskinan  yang  merupaakan suatu  keadaan  ketidak  mampuan  memenuhi  standar minimum  kebutuhan  dasar  yang  meliputi  kebutuhan makan  maupun  non  makan.  Kemudian  Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi atau yang  menjadi  sebab  perubahan  pada  variabel dependent  (terikat).  Meliputi  upah  minimum  (X1), tingkat  pengangguran  terbuka  (X2)  dan  Jumlah Penduduk  (X3)  (Sugiyono,  2014:4).  Data  sekunder pada  penelitian  ini  berbentuk  data  time  series.  Data time  series  atau  runtun  waktu  merupakan  jenis  data yang  dikumpulkan  menurut  urutan  waktu  dalam suatu rentang waktu atau periode tertentu (Sugiyono. 2014:11).  Data  time  series  penelitian  ini  bersifat kuantitatif selama sepuluh tahun terakhir yaitu 2010 - 2019  dengan  menggunakan  data  tahunan.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  web resmi  BPS  Jawa  Tengah.  Adapun  langkah-langkah pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dokumentasi dan riset Internet  sebagai  pengumpulan  data  dan  informasi tambahan  yang  relevan  dengan  penelitian  yang diteliti.
Teknik  analisis  data  untuk  mengetahui pengaruh  dari  variabel  upah  minimum,  tingkat pengangguran  terbuka,  dan  jumlah  penduduk terhadap  kesimkinan  di  Jawa  Tengah  dalam penelitian  ini,  menggunakan metode  analisis  Regresi Linier  Berganda  dengan  menggunakan  program computer  software  SPSS  25.0  for  windows.  Untuk mengetahui  koefisien  pada  persamaan  tersebut  linier (tidak  bias)  dengan  menggunakan  asumsi  BLUE (Best  Linier  Unbiased  Estimate).  Asumsi  tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  dari  variabel  upah  minimum,  tingkat
pengangguran  terbuka,  jumlah  penduduk  terhadap lesimkinan  di  Jawa  Tengah.  Pengujian  asumsi tersebut  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah uji autokorelasi, uji multikorelasi, dan uji heterokedastisitas (Ghozali, 2014:10). Dalam mengujiregresi tersebut harus terbebas dari uji BLUE agar  pengambilan  uji  F  dan  Uji  t  menjadi  tidak  bias (Sugiyono, 2014:21).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  dilakukan  untuk  menganalisis pengaruh  upah  minimum,  tingkat  pengangguran terbuka,  dan  jumlah  penduduk  terhadap  kemiskinan di  provinsi  Jawa  Tengah.  Sumber  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  Badan Pusat  Statistik  Jawa  Tengah  dengan  data  time  series atau  runtun  waktu  merupakan  jenis  data  yang dikumpulkan  menurut  urutan  waktu  dalam  suatu rentang waktu atau periode tertentu. Data time series penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  selama  sepuluh tahun terakhir yaitu 2010 - 2019 dengan menggunakan data tahunan.

## Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  persoalan  kompleks yang  terjadi  di  Negara  Indonesia  termasuk  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Pemerintah  Provinsi  jawa Tengah sangat serius memperhatikan dalam penanggulangan masalah kemiskinan, bahkan merupakan  salah  satu  program  prioritas.  Untuk melihat  lebih  jelasnya  jumlah  kemiskinan  Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tahun Jumlah Kemiskinan (Persen) 2010 16% 2011 16,21% 2012 14,9% 2013 14,4% 2014 13,5% 2015 13,5% 2016 13,2% 2017 13% 2018 11% 2019 10%
Tabel 1. Data Jumlah Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah))
Berdasarkan Tabel 1 berdasarkan Badan Pusat Statistik  Jawa  Tengah  mencatat  bahwa  peningkatan
tertinggi  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Tengah  terjadi  pada  tahun  2011  yaitu  sebesar 16,21%.  Kemudian  ditahun  2012  sampai  dengan 2019  cenderung  mengalami  penurunan  mencapai 10% atau sekitar 34.718.204 penduduk miskin.

## Upah Minimum
Data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun  2010-2019,  tidak  lepas  dari  faktor  pengaruh upah  rendah  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Upah minimum akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan  yang  diterima  masyarakat  suatu  daerah sehingga  pendapatan  tersebut  tidak  bisa  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Upah yang  rendah  dapat  disebabkan  karena  adanya perbedaan  dalam  kuAlitas  sumber  daya  manusia  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Berikut  data  tabel  upah minimum  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dari  tahun  2010- 2019:
Tahun Upah Minimum (Rupiah) Perkembangan (Persen) 2010 630.000,00 0,26 % 2011 705.000,00 0,12% 2012 745.000,00 0,6% 2013 866.250,00 0,16% 2014 1.000.000,00  0,15%
2015 1.000.000,00  0% 2016 1.265.000,00  0,26% 2017 1.367.000,00  0,8%
2018 1.486.065,00  0,8% 2019 1.605.396,00  0,8%
Tabel 2. Data Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah))
Pengangguran
Selain upah minimum, faktor yang mempengaruhi  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah adalah  tingkat  pengangguran.  Pengangguran  diukur dengan  keadaan  di  mana  angkatan  kerja  yang  ingin memperoleh  pekerjaan,  tapi  belum  mendapatkannya. Berikut  data  tabel  tingkat  pengangguran  di  Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2019 menurut BPS:
Tahun Tingkat Pengangguran (Persen) 2010 6,21% 2011 7,07% 2012 5,61% 2013 6,01%
2014 5,68% 2015 4,63% 2016 4,99% 2017 4,57% 2018 4,51% 2019 4,49%
Tebel 3. Data Tingkan Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah (Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah))
Pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2010  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  Provinsi  Jawa Tengah sebesar 6,21% kemudian mengalami peningkatan di tahun 2011 sebesar 7,07%, setelah itu menurun  di  tahun  2012  sebesar  5,61%,  dan meningkat  kembali  pada  tahun  2013  sebesar  6,01%, namun  di  tahun  2014  hingga  tahun  2019  terus mengalami penurunan hingga 4,49%.

## Jumlah Penduduk
Faktor  pengaruh  kemiskinan  tidak  lepas  dari persoalan pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa  Tengah.  Karena  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  tanpa  diimbangi  dengan  perbaikan  kualitas penduduk  serta  peningkatan  sumber  daya  pangan akan  menjadikan  kemiskinan  semakin  meningkat. Adanya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Perkembangan  jumlah  penduduk  Provinsi  Jawa Tengah  secara  umum  mengalami  fluktuasi  dan kenaikan  di  tiap-tiap  wilayah  dalam  jangka  waktu sepuluh  tahun  terakhir,  sebagaimana  data  tabel berikut:
Tahun Jumlah Penduduk Perkembangan (Persen) 2010 32.443.886 0,6% 2011 32.725.378 0,8% 2012 32.998.692 0,8% 2013 33.264.339 0,7% 2014 33.522.663 0,8% 2015 33.774.141 0,8% 2016 34.019.095 0,7% 2017 34.257.865 0,8% 2018 34.490.835 0,8% 2019 34.718.204 0,8%
Tabel 4. Data Jumlah pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah))

## Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh hasil  estimasi  yang  BLUE  ( Best  Linier  Unbiased Estimator )  atau  perkiraan  linier  tidak  bias  yang terbaik  maka  estimasi  tersebut  harus  memenuhi beberapa  asumsi  yang  berkaitan.  Apabila  salah  satu asumsi  tersebut  dilanggar,  maka  persamaan  regresi tidak  lagi  bersifat  BLUE.  Sehingga  pengambilan keputusan  melalui  Uji  F  dan  Uji  t  menjadi  bias. Dalam  hal  ini  harus  dihindarkan  terjadinya  kasus- kasus sebagai berikut:

## Autokorelasi
Autokorelasi  adalah  korelasi  antara  data observasi  yang  diurutkan  berdasarkan  kurun  waktu ( time  series )  atau  data  yang  diambil  pada  waktu tertentu  ( cross  section ). autokorelasi digunakan untuk  menguji  variabel-variabel  yang  diteliti  apakah terjadi autokorelasi atau tidak dapat menggunakan uji Durbin-Watson ,  yaitu  dengan  cara  membandingkan nilai Durbin-Watson yang  dihitung  dengan  nilai Durbin-Watson (dL  dan  dU)  dalam  tabel.  Kaidah keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jika  d  lebih  kecil  dari  pada  dL,  atau  lebih besar dari pada (4-dL), maka hipotesis  nol (H0)  ditolak  yang  berarti  yang  berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis  nol  (H0)  diterima  yang  berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai d terletak antara dL dan dU atau antara  (4-dL)  dan  (4-  dU),  maka  uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, untuk nilai-nilai ini tidak  dapat  disimpulkan  ada  tidaknya autokorelasi diantara faktor-faktor pengganggu.
Tabel 5. Uji Autokorelasi Model Summary
Dari hasil analisis untuk uji autokorelasi pada penelitian  ini  diperoleh  nilai DW  test sebesar  1,893. Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  gejala  autokorelasi dalam  model  penelitian  maka  dapat  dibuktikan dengan  kurva DW .  Dalam  persamaan  ini  jumlah variabel  bebas  (k)  adalah  3  dan  banyaknya  data  (n) adalah  10  sehingga  diperoleh  nilai DW tabel  adalah
sebesar  dL  =  0,5253  dan  dU  =  2,0163.  Berdasarkan hasil  analisis,  maka  dalam  model  regresi  ini  tidak terjadi  gejala  autokorelasi  karena  nilai  DW test yang diperoleh  adalah  sebesar  1,729  yang  berada  pada daerah  antara  dL  dan  dU  yang  berarti  berada  dalam daerah  keragu-  raguan  atau ketidakpastian.  Sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya.

## Multikolinearitas
Multikolinearitas  digunakan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  ada  atau tidaknya  korelasi  antar  variabel  bebas.  Untuk mengetahui  adanya  gejala  multikolinearitas  dapat dilihat  dari  besarnya  VIF.  Apabila  VIF  kurang  dari 10 maka regresi terbebas dari gejala multikolinearitas,  sedangkan  apabila  VIF  lebih  besar dari
10 maka regresi tersebut terjadi multikolinearitas.  Adapun  hasil  yang  diperoleh setelah  diadakan  pengujian  analisis  regresi  linier berganda  diketahui  bahwa  dari  ketiga  variabel  bebas yang dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6. Uji Multikolinearitas Maka  hasil  yang  diperoleh  setelah  diadakan pengujian  analisis  regresi  linier  berganda  diketahui bahwa  dari  ketiga  variabel  bebas  dengan  VIF  untuk X1  sebesar 4,378; VIF untuk X2  sebesar 5,678; VIF untuk  X3  sebesar  5,542  yang  berarti  dari  kedua variabel  bebas  lebih  kecil  dari  10  sehingga  dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

## Heterokedastisitas
Heterokedastisitas  digunakan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan yang  lain.  Hal  ini  bisa  diidentifikasikan  dengan menghitung  korelasi  Rank  Spearman  antara  residual dengan  seluruh  variabel  bebas.  Pembuktian  ada  atau tidaknya heterokedastisitas dilihat pada tabel dibawah ini:
Change Statistics Durb in- Wats on R Square Change F Change Df 1 Df2  Sig. F Chang e 0,946 35,108  3  6  0,000 1,729 Variabel VIF Ketentuan Keterangan X1 4,378 ≤10 Tidak Terjadi Multikolinier X2 5,674 ≤10 Tidak Terjadi Multikolinier X3 5,542 ≤10 Tidak Terjadi Multikolinier
Variabel Tailed (X1) Tailed (X2) Tailed (X3) Ketent uan Keterang an Kemiskinan 0,751  0,803  0,829  ≥ 0,05 Tidak terjadi heteroked astisitas
Tabel 7. Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  tingkat signifikan  koefisien  korelasi Rank  Spearman untuk variabel  bebas  X1  sebesar  0,751;  X2  sebesar  0,803; X2  sebesar  0,829    terhadap  residual  lebih  besar  dari 0,05  (tidak  signifikan),  sehingga  tidak  mempunyai korelasi  yang  berarti  antara  nilai  residual  dengan variabel  yang  menjelaskan.  Jadi  dapat  disimpulkan persamaan  tersebut  tidak  terjadi  heterokedastisitas. Berdasarkan hasil dari Uji Asumsi Klasik yang telah dilakukan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada model penelitian ini tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik, maka dapat dilakukan analisis selanjutnya.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Dalam  penelitian  ini  digunakan  analisis regresi linier berganda dan untuk mengolah data yang ada  digunakan  alat  bantu  komputer  dengan  program SPSS  ( Statistic  Program  For  Social  Science )  versi 25.  Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 78,854 -  0,00008 X1 + 0,014  X2 – 0,0019 X3 Berdasarkan  persamaan  tersebut  diatas, maka  dapat  dijelaskan  melalui  penjelasan sebagai berikut: β0  =  Nilai  konstanta  sebesar  78,854 menunjukkan apabila  Upah Minimum (X1), Tingkat  Pengangguran  (X2),  dan  Jumlah Penduduk  (X3)    konstan  maka  Tingkat kemiskinan    (Y)  akan  naik  sebesar  78,854 jiwa. β1 = -  0,00008  menunjukkan setiap Upah Minimum (X1)  naik  seratus  ribu,  maka Tingkat  kemiskinan  (Y)  akan  turun  sebesar 0,00008%  apabila  Tingkat  Pengangguran
(X2), dan Jumlah Penduduk (X3)  konstan. β2  =  0,014    menunjukkan  setiap  Tingkat Pengangguran  (X2)  naik  satu  persen,  maka Tingkat  kemiskinan  (Y)  akan  naik  sebesar 0,014  %  apabila Upah Minimum (X1), dan Jumlah Penduduk (X3).
Β3  =  –  0,0019  menunjukkan  setiap  Jumlah Penduduk    (X3)  naik  seratus  ribu,  maka Tingkat  kemiskinan  (Y)  akan  turun  sebesar
0,0019%  apabila  Upah  Minimum  (X1), Tingkat Pengangguran (X2) konstan.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  variabel-  variabel  bebas dalam menerangkan variabel terikat. Dari perhitungan  dengan  program  SPSS  diperoleh  hasil perhitungan  R 2 (R  Square)  sebesar  0,946  artinya 94,6% dari seluruh pengamatan menunjukkan variabel bebas  Upah  Minimum  (X1),  Tingkat  Pengangguran (X2),  dan  Jumlah  Penduduk  (X3)    mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya  yaitu Tingkat kemiskinan  (Y), sisanya 5,4% adalah dijelaskan oleh faktor lain yang tidak tampak pada model.

## Uji F
Uji  hipotesis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui adanya  pengaruh  atau  hubungan  secara  simultan antara  variabel  bebas  X  terhadap  variabel  terikat  Y digunakan  uji  F  dari  perhitungan  dengan  program SPSS  diperoleh hasil  perhitungan  yang  dapat  dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 9. Analisis Varian (ANOVA)
Berdasarkan  tabel  diatas  untuk  menguji pengaruh  simultan  digunakan  uji  F  dengan  langkah- langkah sebagai berikut:
a) H0 : β1 = β2 = β3 = 0
Secara  simultan  variabel  bebas  tidak  ada pengaruh terhadap variabel terikat.
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0
Secara  simultan  variabel  bebas  ada pengaruh terhadap variabel terikat.
b) α = 0,05 dengan df1 ( degree of freedom ) = 3 df2 ( degree of freedom ) =  6
c) F tabel (α = 0,05) =  4,76
d) F hitung =  35,108
e) Daerah  pengujian.  Karena  F  hitung  = 35,108  > F tabel = 3,16. maka H0  ditolak dan  Ha  diterima.  Yang  artinya  bahwa secara  simultan  variabel  bebas  yaitu  Upah Minimum  (X1),  Tingkat  Pengangguran (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh  positif  dan  signifikan  secara simultan terhadap variabel terikatnya yaitu
variabel tingkat kemiskinan.

## Uji t
Uji  hipotesis  ini  dilakukan  untuk  menguji pengaruh  secara  parsial  dari  variabel  bebas  Tingkat Pengangguran (X1),  dan  Tingkat  Inflasi  (X2) terhadap  tingkat  kemiskinan.  Hasil  uji  hipotesis tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial dari Variabel
Berdasarkan  tabel  diatas  untuk  menguji pengaruh  masing-  masing variabel  terhadap  variabel terikatnya,  dapat  dianalisa  melalui  uji  t  dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Upah Minimum (X1)
Langkah-langkah pengujian: H0 : β1 = 0 (tidak ada pengaruh) Ha : β1 ≠ 0 (ada pengaruh) α = 0,05 dengan df2 = 6 t Hitung =  - 3,916 Level  of  significant =  0,05/2  =  0,025 berarti t Tabel = 2,446 Daerah pengujian terhadap tingkat kemiskinan  (Y).  Berdasarkan  perhitungan diperoleh t-hitung sebesar - 3,916 < t-tabel sebesar  2,446  maka  H0  ditolak  dan  Ha diterima..  Yang  artinya  bahwa  secara
parsial  variabel  Upah  Minimum  (X1) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini didukung juga dengan nilai  signifikan  dari  Upah  Minimum  (X1) sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05.
b) Tingkat Pengangguran (X2) Langkah-langkah pengujian: H0 : β2 = 0 (tidak ada pengaruh)
Ha : β2 ≠ 0 (ada pengaruh) α = 0,05 dengan df2 = 6 t Hitung =  0,030 Level of significant = 0,05/2 = 0,025
berarti t Tabel = 2,446 Daerah pengujian terhadap tingkat kemiskinan    (Y).  Berdasarkan perhitungan diperoleh t-hitung sebesar 0,030  <  t-  tabel sebesar  2,446      maka  H0 diterima  dan  Ha ditolak. Yang artinya bahwa  secara parsial variabel  Tingkat  Pengangguran (X2)  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan. Hal  ini  didukung  juga  dengan  nilai signifikan  dari  Tingkat  Inflasi (X2)
sebesar 0,977 yang lebih besar dari 0,05.
c) Jumlah Penduduk (X3)
Langkah-langkah pengujian: H0 : β1 = 0 (tidak ada pengaruh) Ha : β1 ≠ 0 (ada pengaruh) α = 0,05 dengan df2 = 6 t Hitung =  - 4,688 Level of significant = 0,05/2 = 0,025 berarti t Tabel = 2,446 Daerah pengujian terhadap tingkat kemiskinan    (Y).  Berdasarkan perhitungan diperoleh t-hitung sebesar - 4,688 < t-tabel sebesar  2,446  maka  H0  ditolak  dan  Ha diterima.  Yang  artinya  bahwa  secara parsial  variabel  Jumlah  Penduduk  (X3) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini didukung juga dengan nilai  signifikan  dari  Upah  Minimum  (X1) sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05.

## Penjelasan
Upah  Minimum,  Tingkat  Pengangguran, Jumlah  Penduduk  mampu  menjelaskan  tingkat kemiskinan  sebesar  94,6%,  sedangkan  sisanya  5,4% adalah  dijelaskan  oleh  variabel  –  variabel  diluar variabel  pada  model penelitian.  Secara parsial,  Upah Minimum dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap  tingkat  kemiskinan  Sedangkan  Tingkat Pengangguran  Tidak  berpengaruh  dan  signifikan terhadap tingkat Kemiskian.

## Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan
Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  menunjukkan setiap upah minimum naik seratus ribu, maka tingkat kemiskinan  akan  turun  sebesar  0,00008%  apabila tingkat pengangguran dan Jumlah Penduduk konstan. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh (Soejoto&Karisma,2010. pp.15) yang menjelaskan  bahwa  upah  minimum  merupakan masalah  pembangunan  di  tingkat  kemiskinan  dalam keterbatasan  ketidakmampuan,  dan  kekurangan. Dalam  pasar  tenaga  kerja  sangat  penting  untuk menetapkan  besarnya  upah  yang  harus  dibayarkan
Model t Hitung Sig. t Tabel X1 = Upah Minimum -3,916 0,006 2,446 X2 = Tingkat Pengangura n 0,030 0,977 2,446 X2 = Jumlah Penduduk -4,688 0,002 2,446
perusahaan pada pekerjanya sehingga dapat mengurangi  keesenjangan  antara  upah  terendah  dan tertinggi di perusahaan.
Pengaruh Tingkat Pengangguran
Terbuka

## Terhadap Kemiskinan
Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  menunjukkan setiap tingkat pengangguran terbuka naik satu persen, maka  tingkat  kemiskinan  akan  naik  sebesar  0,014% apabila  upah  minimum  dan  jumlah  penduduk.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Rifqi  Muslim,2014.  pp.15)  yang menjelaskan  pembangunan  ekonomi  ditujukan  guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  sisi ekonomi  maupun  sisi  social.  salah  satu  tujuan  dari pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu menciptakan kesempatan dan lapangan kerja semaksimal mungkin supaya  angkatan  kerja  yang  berada  di  dalam  suatu Negara tersebut dapat terserap dalam proses kegiatan ekonomi  di  Negara  tersebut  serta  terciptanya pertumbuhan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Semakin  banyak pengangguran maka PDRB yang  dihasilkan  akan  menurun,  dengan  demikian pendapatan  perkapita  yang  rendah  mengakibatkan tingkat  kesejahteraan  menurun  dan  meningkatnya kemiskinan.

## Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan
Hasil  dari  penelitian  ini  ialah  menunjukkan setiap  jumlah  pemduduk  naik  seratus  ribu,  maka tingkat  kemiskinan  akan  turun  sebesar  0,0019% apabila  upah  minimum  dan  tingkat  pengangguran konstan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hermanto&Winarti,2006.  pp.14)  yang  menjelaskan agar  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  serta dampak  dari  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  jumlah penduduk miskin Indonesia, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk miskin akibat krisis belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  tingkat kelahiran yang tinggi maka akan menyebabkan beban biaya  dalam  suatu  keluarga  juga  akan  bertambah sehingga  hal  ini  menyebabkan  beban  biaya  dalam suatu  keluarga  juga  akan  bertambah  sehingga  hal  ini menyebabkan beban ketergantungan ekonomis.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitan, ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Upah  minimum mempunyai  pengaaruh  yang  negatife  dan  signifikan terhadap kemiskinan Jawa Tengah. Hal ini dijelaskan bahwa  adanya  ketentuaan  nilai  upah  minimumini jumIahnya  harus  diatas  kebutuhan  hidup  layak masyarakat  yang  artinya  bahwa  adanya  kenaikan upah  tIdak  akan  berarti  jika  angka  kebutuhan  hidup layak  masih  berkisar  di  atas  jumlah  upah  minimum. (2)  Tingkat  pengangguran  terbuka  mempunyai pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini dijelaskan bahwa perluasan  kesempatan  kerja  untuk  menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkInkan masyarakat miskin dapat memperoleh  kesempatan  dalam  pemenuhan  hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.  (3)  Jumlah  penduduk  mempunyai pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  di  Jawa  Tengah.  Pertumbuhan  jumlah penduduk  yang  tinggi  tanpa  diimbangi  dengan perbaikan  kualitas  penduduk  serta  penIngkatan sumber  daya  pangan  akan  menjadikan  kemiskinan semakin  meningkat,  serta  tidak  terkendali  dan menghambat  proses  pembangunan  ekonomi.  (4) Upah  minimum,  tingkat  pengangguran  terbuka,  dan jumlah  penduduk  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  maka  saran  yang  dapat  dilihat  sebagai berikut:  (1)  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  lebih menggerakkan sektor informal, karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran  terbuka  yang  mana  didalamnya terdapat  golongan  masyarakat  yang  sedang  mencari pekerjaan, menyiapkan usaha atau sudah mendaapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja yang  masuk  dalam  golongan  pengangguran.  (2) Penetapan pada kebijakan upah minimum harus tetap dilakukan dan tingkat upahnya dinaikkan sesuai KHL (Kebutuhan  Hidup  Layak)  untuk  melindungi  pekerja dari  kemiskinan.  (3)  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Jawa  Tengah  harus  Iebih  memperhatikan  laju pertumbuhan  penduduk  di  desa,  karena  angka kelahiran  di  desa  Iebih  besar  daripada  daripada  di kota,  sehingga  focus  utama  program  Keluarga Berencana  (KB)  lebih  baik  dilakukan  di  desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  Lincolin.  (2004).  Ekonomi  Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta. Alvonita, dkk. (2014). Pengaruh Tingkat Pengangguran  dan  Upah  Minimum  Provinsi
Terhadap  tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi
Riau,  JOM  FEKON,  Vol.1  No.2,  Oktober 2014.
Basri  Yuswar  Zainul  dan  Subri  Mulyadi.  (2003).
Keuangan  Negara  dan  Analisis  Kebijakan Pinjaman  Luar  Negeri,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2007). Semarang.
Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2010). Statistik Indonesia  Tahun  2010.  Jakarta  Pusat:  Badan Pusat Statistik.
Bintang,  A.B  &  Woyanti,  N.  (2018).  Pengaruh
PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di  Jawa  Tengah  (2011-2015).  Jurnal  Media Ekonomi dan Manajemen, Vol 33, No.1.
Feriyanto,  Nur.  (2014).  Ekonomi  Sumber  Daya Manusia  Dalam  Perspektif  Indonesia,  UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Gujarati,  Damodar  N  dan  Dawn  C.  Porter.  (2010). Dasar-Dasar  Ekonometrika.  Buku  1.  Edisi  5. Jakarta: Salemba Empat.
Ghozali.  (2014).  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS.  Badan  Penerbit UNDIP , Semarang.
Hermanto,  S.,  &  Dwi,  W.  (2008).  Dampak Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, Diakses 8 Desember 2017, dari http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/P ROS_2008_MAK3.pdf .
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  (2011).
Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi  Dan  Manajemen,  Edisi  Pertama. BPFE, Yogyakarta Kuncoro, Mudrajad. (2004). Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN,
YOGYAKARTA.
Mankiw  Gregory.  (2006).  Pengantar  Ekonomi Makro, Edisi Ketiga. Salemba Empat Jakarta.
Nasir,  M.,  Muh,  Saichudin  dan  Maulizar.  (2008). Analisis  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Kemiskinan  Rumah  Tangga  di  Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif, Vol. 5, No. 4.
Pratama,  Y.C.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kemiskinan  di  Indonesia.
Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4, No. 2.
Paramita,  S.,  Anwar,  D.,  &  Darussamin.  (2016). Analisis  PDRB,  Tingkat  Pendidikan  dan Tingkat  Pengangguran  Terhadap  Tingkat Kemiskinan  Di  Provinsi  Sumatera  Selatan Periode  2004-2013  I-Economic  Volume  2, No.1, 86-101. Rusdati.  &  Lesta,  K.S.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Economia.
Sumarsono,  Sonny.  (2003).  Ekonomi  Manajemen Suber  Daya  Manusia  dan  Ketenagakerjaan, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Suparlan, Parsudi. (2004). Masyarakat dan Kebudayaan  Perkotaan.  Jakarta:  Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
Sukirno,  Sadono.  (2006).  Teori  Pengantar  Makro Ekonomi. Raja Grafindo Persada Jakarta.
Suliswanto,  M.  (2010).  Pengaruh  Produk  Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Terhadap Angka  Kemiskinan  di  Indonesia.  Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.8, No.2.
Suliyanto.  (2011).  Ekonometrika  Terapan:  Teori Dan  Aplikasi  Dengan  SPSS.  Edisi  1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Saputra,  W.A.  (2011).  Analisis  Pengaruh  Jumlah
Penduduk, PDRB,  IPM,  Pengangguran Terhadap Tingkat Keemiskinan Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah. Universitas Diponegoro.
Soejoto,  A.,  &  Karisma,  M.  (2013).  Pertumbuhan
Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Penurunan  Jumlah  Penduduk  Miskin.  Jurnal Ekonomi Pembangunan, Hal 1-5.
Subri,  Mulyadi.  (2013).  Ekonomi  Sumber  Daya Manusia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sugiyono.  (2014).  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Widarjono,  Agus.  (2009).  Ekonometrika  Pengantar dan  Aplikasinya  Edisi  ketiga,  Ekonisia, Jakarta.
Wongdesmiati.  (2009).  Pertumbuhan  Ekonomi  dan
Pengentasan  Kemiskinan        Di    Indonesia,
Diakses 6
Desember 2017, dari http://wondesmiati.files.wordpress.com/2009 /10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan- kemiskinan-di-indonesia-_analisis- ekonometri_.pdf.