HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 217-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.

## KONTESTASI POLITIK DALAM KOMPETISI OLAHRAGA GANEFO
Indhar Wahyu Wira Harjo
Departemen Sosiologi Fakultas lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Correspondence: indhar.wahyu@ub.ac.id

## Abstract
This research examines the Games of New Emerging Forces (GANEFO) as a tactical sporting event. This review aims to show that Ganefo is not just an international sports competition, but is also a product of domestic political competition and diplomatic relations contests. This research uses historical research methods. The implementation of Ganefo in November 1963 is often associated with international political practices after World War II. The feud between the Western Bloc and the Eastern Bloc triggered the holding of the Asia-Africa Conference. It was the spirit of the Non-Aligned Movement that Indonesia adopted to mobilize other countries to participate in GANEFO. Apart from that, the influence of the PRC as an exponent of the communist state also played an important role in Ganefo’s success in Jakarta. At the national level, the long feud between Soekarno, political parties and the military elite also contributed to the implementation of Ganefo during the Guided Democracy era. The competition between domestic camps was a trigger for Soekarno to try to take a superior position by holding international scale sporting events. Soekarno used this method to attract public sympathy as well as dwarf the position of his domestic competitors. Thus, holding sports competitions can be used as an instrument to unravel the complexity of diplomatic relations and domestic political contestation.
Keywords: Soekarno; Asia-Africa Conference; The Cold War; Old Order and Non-Alignment.

## Abstrak
Penelitian ini mengulas Games of New Emerging Forces (GANEFO) sebagai event olahraga yang taktis. Ulasan ini bermaksud untuk memperlihatkan Ganefo bukan sekedar kompetisi olahraga berskala internasional, akan tetapi juga merupakan produk dari persaingan politik domestik dan kontes hubungan diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Pelaksanaan Ganefo pada bulan November 1963 kerap dikaitkan dengan praktik politik internasional selepas Perang Dunia II. Perseteruan Blok Barat dan Blok Timur memicu penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika, semangat Gerakan Non-Blok itulah yang diambil Indonesia untuk menggerakkan negara-negara lain agar berpartisipasi dalam GANEFO. Selain itu, pengaruh RRC sebagai eksponen negara komunis juga berperan penting dalam menyukseskan Ganefo di Jakarta. Di tingkat nasional, perseteruan panjang antara Soekarno, partai-partai politik dan elit militer turut berkontribusi dalam pelaksanaan Ganefo di masa Demokrasi Terpimpin. Persaingan para kubu domestik itu menjadi pemicu bagi Soekarno untuk berusaha mengambil posisi lebih unggul dengan jalan menghelat event olahraga berskala internasional. Cara itu digunakan Soekarno untuk menarik simpati publik sekaligus mengerdilkan posisi para kompetitor domestiknya. Dengan demikian, penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengurai kompleksitas hubungan diplomatik maupun kontestasi politik domestik.
Kata Kunci : Soekarno; Konferensi Asia-Afrika; Perang Dingin; Orde Lama dan Non-Blok.
To cite this article: Harjo, I, W, W.. (2023). Kontestasi politik dalam kompetisi olahraga ganefo. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 217-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.
Naskah diterima : 24 November 2022, Naskah direvisi : 20 Oktober 2023, Naskah disetujui : 30 Oktober 2023
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo

## PENDAHULUAN
Israel dua kali absen dalam Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia. Israel absen di ajang olahraga empat tahunan itu lantaran permasalahan yang sama. Ketidakhadiran pertama Israel dalam Asian Games di Indonesia terjadi pada tahun 1962. Saat itu pemerintah tidak menerbitkan visa bagi delegasi Israel dengan alasan hubungan diplomatik negara tersebut tidak terjalin dengan Indonesia. Peristiwa serupa terulang di Asian Games Jakarta dan Palembang pada tahun 2018. Hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia belum membaik setelah 56 tahun, sehingga Israel kembali tidak dapat berpartisipasi dalam Asian Games di Indonesia.
Peristiwa penyelenggaraan event olahraga yang melibatkan aspek politik luar negeri semacam itu telah terjadi di Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Soekarno. Penolakan Indonesia untuk menerbitkan visa bagi atlet Israel pada Asian Games 1962 berimbas kepada sanksi kepada Indonesia dari International Olympic Committee (IOC). Berdasarkan hukuman itu, para atlet Indonesia dilarang berpartisipasi di Olimpiade Tokyo tahun 1964. Sebagai ‘tindakan balasan’, Soekarno lantas menginisiasi Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada tahun 1963 di Jakarta sebagai Olimpiade tandingan sekaligus sebagai peneguhan pembentukan serta kepemimpinan Indonesia di dalam Gerakan Non-Blok (Dahlan, 2016, hal. 30; Lutan, 2005, hal. 422; Trotier, 2021, hal. 509). Event olahraga GANEFO pada waktu itu memunculkan polemik di seluruh dunia. Kontroversi GANEFO berkaitan dengan politik internasional yang terbelah menjadi Blok Barat dan Blok Timur.
Penyelenggaraan GANEFO dipandang sebagai perhelatan olahraga yang tidak terlepas dari aspek politik antikolonial (Connolly, 2012, hal. 1311; Field, 2016a, hal. 77; Lutan & Hong, 2005, hal. 425; Pauker, 1965, hal. 175). GANEFO kerap pula dikaitkan dengan pertunjukan kekuatan negara-negara Nonblok dan Republik Rakyat Cina (RRC) untuk mencari pengaruh di dunia internasional (Field, 2014, hal. 1852; Kobierecki, 2016, hal. 106). Jika Olympic Games adalah Olimpiade kanan atau oldnefos, maka GANEFO adalah olimpiade kiri atau Nefos (Dahlan, 2016, hal. 30).
Selain dikaitkan dengan aspek politik, GANEFO juga dipandang kontroversial dalam aspek olahraga itu sendiri. GANEFO mengguncang tatanan olahraga internasional yang telah dikuasai oleh IOC selama bertahun-tahun. GANEFO berusaha membongkar monopoli dalam bidang olahraga dengan jalan menyelenggarakan Olimpiade tandingan. Maka dari itu GANEFO sempat ditakuti dan diwaspadai sebagai event yang mengancam kemapanan
IOC sebagai pengelola olahraga di tingkat internasional (Trotier, 2017, hal. 1). Ancaman itu semakin nyata setelah kemunculan Olimpiade Afrika yang terinspirasi GANEFO untuk menentang dominasi IOC (Gitersos, 2011, hal. 645).
Terdapat perbedaan pendapat dalam ilmuwan sosial dalam memberikan penjelasan mengenai kemunculan GANEFO. Sebagian pengamat seperti Chris A. Connolly; Friederike Trotier dan Muhidin M. Dahlan menjelaskan bahwa event pertandingan olahraga tersebut diselenggarakan sebagai tantangan dan reaksi atas sanksi yang diberikan IOC kepada Indonesia (Connolly, 2012; Dahlan, 2016; Trotier, 2017). Sebagian lagi seperti Terry Vaios Gitersos; Rusli Lutan dan Fan Hong; serta David Webster berpikir penyelenggaraan GANEFO itu merupakan sebuah perwujudan konkret dari perlawanan terhadap imperalisme dan kolonialisme terhadap negara- negara di kawasan Asia dan Afrika (Gitersos, 2011; Lutan & Hong, 2005; Webster, 2016). Kedua cara pandang itu masih belum menemukan titik temu yang menunjukkan kesepakatan dalam penjelasan terhadap penyelenggaraan pentas olahraga internasional itu.
Barrie Houlihan (2000) menguraikan mengenai relasi politik dengan olahraga, terutama dalam kaitanya dengan peran negara. Negara kerap mengontrol aktivitas warga di dalam olahraga, memanfaatkan olahraga untuk persiapan militer, dan meningkatkan integrasi sosial di tingkat domestik maupun dalam hubungan diplomatik. Olahraga dapat digunakan untuk membangun identitas kebangsaan, membangun aliansi antarnegara, mendukung pemasukan di sektor ekonomi maupun memperlihatkan ketidaksepakatan terhadap kebijakan tertentu. Pada kenyataannya olahraga kerap dilibatkan negara sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan berdasarkan aspek politik domestik dan hubungan diplomatik.
Tulisan ini bermaksud menyampaikan gagasan bahwa penyelenggaraan GANEFO di Jakarta merupakan event olahraga yang lahir dari dorongan politik internasional dan nasional. Gagasan ini penting diulas untuk memperlihatkan relasi antara perumusan kebijakan politik dengan olahraga. Selain itu, melalui ulasan ini dapat diperoleh gambaran konkret mengenai keberhasilan Indonesia dalam menginisiasi ide besar yang dapat melibatkan negara- negara dari berbagai belahan dunia. Hal ini dapat menjadi best practice agar menjadi pemicu bagi Indonesia untuk menjadi inisiator perubahan berskala internasional.
Fokus kajian dalam tulisan ini berkisar pada proses persiapan dan penyelenggaraan GANEFO di Jakarta pada tahun 1963. Lebih lanjut uraian akan mengarah kepada penjelasan peristiwa-peristiwa yang mendorong penyelenggaraan GANEFO. Ulasan ini bertujuan untuk
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 218-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.
menguji gagasan bahwa penyelenggaraan GANEFO merupakan peristiwa yang lahir dari kompetisi politik di tingkat internasional dan nasional.

## METODE
Riset ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan metode historis. Langkah kerja dalam penelitian historis ini terbagi dalam fase pemilihan topik; pengumpulan sumber; verifikasi; interpretasi; dan penulisan (Kuntowijoyo, 2018, hal. 69). Kelima langkah dalam penelitian historis itulah yang menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan telaah terhadap pelaksanaan kompetisi olahraga GANEFO.
Tahap pemilihan topik dilakukan dengan membatasi penelitian ini pada konteks kompetisi olahraga GANEFO yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1962. Pemilihan topik ini berdasarkan kedekatan intelektual peneliti  dengan GANEFO. Kedekatan tersebut muncul sebab peneliti memiliki ketertarikan dalam kajian yang berkaitan dengan kedudukan olahraga di masyarakat dan telah melakukan riset dalam tema tersebut.
Berikutnya pada tahap pengumpulan sumber, peneliti mengumpulkan sumber informasi dari beberapa bentuk literatur. Sumber informasi itu dalam bentuk naskah pidato, berita, artikel jurnal dan buku yang mengulas tentang pelaksanaan GANEFO. Sumber-sumber informasi tertulis itu menjadi sumber data utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.
Setelah data yang terkait dengan GANEFO telah terkumpul, fase selanjutnya merupakan verifikasi yang merupakan tahap penilaian terhadap dokumen-dokumen. Penilaian terhadap dokumen yang telah terkumpul itu dilakukan dengan metode kritik sumber, yang mencakup proses kritik intern dan ekstern untuk memperoleh informasi yang sahih dan akurat (Kartodirdjo, 1997, hal. 59; Kuntowijoyo, 2018, hal. 77; Zed, 2014, hal. 73). Kritik kritik eksternal merupakan proses penilaian dokumen dengan cara memeriksa autentisitas atau keaslian dokumen, keterpercayaan penulis, penggunaan bahasa dan bentuk serta sumber dokumen. Pada tahap ini dokumen-dokumen yang telah terkumpul tentang GANEFO diperiksa agar mendapatkan sumber informasi yang sahih dalam penelitian. Berikutnya, kritik internal dalam penelitian ini meliputi proses untuk melakukan penilaian kedibilitas sumber data dengan jalan memeriksa substansi dalam dokumen yang telah terkumpul apakah dapat diterima sebagai sebuah kenyataan ataukah tidak. Pada bagian ini dokumen-dokumen tentang GANEFO diperiksa substansinya apakah dapat diterima secara logis atau bisa dipercaya sebagai sebuah kenyataan.
Kemudian penelitian ini menerapkan interpretasi atau penafsiran terhadap data yang telah terverifikasi. Interpretasi dalam penelitian ini menerapkan analisis dan sintesis terhadap informasi-informasi yang telah diperoleh dari sumber data. Analisis dalam penelitian ini mencakup aktivitas menguraikan kompetisi olahraga GANEFO ke dalam sejumlah fragmen antara lain sebelum, pada saat, dan setelah kompetisi berlangsung. Berikutnya sintesis dilakukan untuk menyatukan bagian-bagian tersebut agar dapat terjalin dalam sebuah struktur yang lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu dalam kesatuan mengenai aspek politik dengan kompetisi olahraga GANEFO.
Langkah kerja terakhir dalam penelitian ini adalah penulisan atau historiografi. Pada fase ini peneliti menulis peristiwa yang berkaitan dengan kompetisi olahraga GANEFO berdasarkan pada data yang telah diolah. Penulisan peristiwa yang berlangsung pada masa Orde Lama itu disusun sedemikian rupa sehingga memperlihatkan temuan penelitian yang menunjukkan adanya dimensi politik nasional dan internasional pada penyelenggaraan GANEFO di Jakarta pada tahun 1962.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.Permulaan GANEFO
GANEFO bermula dari hukuman yang diberikan IOC kepada Indonesia. Indonesia mendapat sanksi setelah menolak menerbitkan visa kepada para atlet yang berasal dari Taiwan dan Israel saat menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Alasan tersebut berdasarkan pada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan kedua negara tersebut belum pernah terjalin. Penolakan Indonesia untuk memberikan ijin tinggal bagi atlet-atlet tersebut ternyata tidak dapat ditolerir IOC (Ma’mun, 2021, hal. 293).
Sebelum Asian Games ke-IV tahun 1962 di Indonesia berlangsung, Pemerintah Indonesia menerima surat keberatan yang dilayangkan oleh Pemerintah RRC. Surat itu bermaksud mengingatkan Indonesia agar tidak memberikan visa kepada para atlet yang berasal dari Taiwan, sebab negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. RRC melakukan itu lantaran tidak setuju dengan kebijakan pemisahan diri Taiwan dari negara tirai bambu tersebut.
Pemerintah Indonesia menanggapi serius surat yang dilayangkan Pemerintah RRC. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia menolak mengeluarkan visa atas nama atlet-atlet dari Taiwan. Perlakuan serupa juga diberikan kepada atlet Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Bedanya, penolakan terhadap Israel dilakukan dengan mempertimbangkan persahabatan

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo
Indonesia dengan sejumlah negara dari Arab. Keputusan ini mendapat apresiasi dari RRC dan sejumlah negara Arab, namun dikecam Asian Games Federation (AGF).
Keputusan Indonesia menolak kehadiran atlet dari Israel dan Taiwan di Asian Games 1962 bertentangan dengan kebijakan AGF. AGF merasa kewenangannya dicederai setelah negara-negara yang direkomendasikan lembaga itu untuk berpartisipasi di Asian Games justru diabaikan Indonesia.. AGF yang merasa kewenangannya diabaikan lantas mengadukan peristiwa itu kepada IOC melalui Wakil Presidennya, Guru Dutt Sondhi. IOC menerima pengaduan Sondhi dan merencanakan sidang untuk mendengarkan penjelasan dari Indonesia. Kasus Asian Games 1962 itu membawa Indonesia berhadap- hadapan dengan AGF dalam sidang yang diselenggarakan IOC.
Kasus itu disidangkan IOC di Lausanne, Swiss. Pada sidang itu Indonesia diwakili oleh Menteri Olahraga, Maladi, yang menyampaikan alasan pembelaan atas tuduhan yang diberikan oleh AGF. Maladi menyatakan prinsip olahraga tidak dapat dipisahkan dari politik. Indonesia menunjukkan keterlekatan keduanya kepada dunia pada saat penyelenggaraan Asian Games IV. Selain itu, Maladi juga menunjukkan gagasan pemisahan olahraga dari politik yang dilakukan IOC merupakan kedok untuk mempertahankan imperialismenya di dunia olahraga (Dahlan, 2016, hal. 30). Pembelaan yang disampaikan Indonesia melalui Maladi berbuah pahit. Alih-alih merevisi kebijakan yang politis, IOC justru menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. IOC menilai Indonesia mencampuraduk penyelenggaraan olahraga dengan politik. Hubungan diplomatik antarnegara menurut IOC tidak boleh menjadi penghalang bagi partisipasi atlet dalam sebuah kejuaraan olahraga. Penolakan Indonesia terhadap kehadiran atlet Taiwan dan Israel di Asian Games dipandang sebagai pelanggaran berat yang mencederai nilai sportivitas sehingga layak mendapatkan hukuman (Pauker, 1965, hal. 172–173).
Sidang IOC pada 7 Februari 1963 itu menghasilkan sejumlah sanksi terhadap Indonesia. Sanksi pertama berkaitan dengan pembekuan status keanggotaan Indonesia dari IOC sampai waktu yang tidak ditentukan. Sanksi tersebut diberikan sebab Indonesia terbukti telah mencampuraduk olahraga dengan politik saat menjadi tuan rumah Asian Games IV (Pauker, 1965, hal. 173). Lebih lanjut, Indonesia juga dilarang untuk mengikuti Olimpiade 1964 yang pada waktu itu akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Sanksi-sanksi itu dapat dicabut apabila Indonesia bersedia mengajukan permohonan maaf sekaligus berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Indonesia bergeming setelah mendapat hukuman dan ancaman dari IOC. Alih-alih meminta maaf, Indonesia justru mengambil sikap bertolak-belakang dengan harapan IOC. Lutan (2005, hal. 428) menemukan fakta menarik perihal sanksi tersebut: bukannya mengajukan permohonan maaf, pada tanggal 14 Februari 1963 Presiden Soekarno justru memerintahkan Komite Nasional Olimpiade Indonesia untuk mengirim telegram kepada IOC yang berisi pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan organisasi itu. Lebih lanjut, Soekarno juga menginstruksi Menteri Olahraga Indonesia, Maladi, untuk keluar dari federasi-federasi olahraga internasional yang lain. Instruksi itu juga ditambah dengan memberi amanat untuk menyelenggarakan Olimpiade tandingan dengan masa persiapan 200 hari (Dahlan, 2016, hal. 40).
Soekarno membentuk komite khusus sebagai tindak lanjut dari keputusan-keputusannya. Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 74 dan 75 tentang pembentukan Komite Nasional GANEFO pada tanggal 24 April 1963. Komite itu bertugas sebagai penyelenggara GANEFO dalam rangka membangun solidaritas The Nefos melalui olahraga (Pour, 2004, hal. 107). The Nefos menjadi negara-negara yang disasar komite GANEFO sebagai peserta. Soekarno menginstruksikan Menteri Olahraga untuk mempersiapkan kompetisi sebaik mungkin dan membuat masyarakat Indonesia memiliki jiwa ‘sportization’. Gayung bersambut, Maladi juga sepakat bahwa olahraga memuat unsur politik lantas mewujudkan gagasan Soekarno untuk menggelar pertandingan olahraga berskala internasional di tanah air.
Peserta yang diundang dalam GANEFO merupakan negara-negara yang dipandang sebagai bagian dari New Emerging Forces (Nefo). Negara-negara dari Benua Asia, Afrika dan kawasan Amerika Latin yang saat itu baru saja merdeka menjadi calon peserta kompetisi olahraga yang dihubungkan dengan antikolonialisme, antiimperialisme dan Gerakan Non-Blok. Negara Kamboja, Cina, Rusia, Pakistan, Irak, Mali, Guinea, Vietnam Utara, dan Uni Emirat Arab merupakan yang diundang untuk mempersiapkan GANEFO (Field, 2016b, hal. 77–78).  Soekarno (1963, hal. 11) menjelaskan Nefo dan perannya dalam pembentukan tatanan dunia yang baru melalui penyataan ini: “ negara-negara, bangsa-bangsa Asia, bangsa- bangsa Afrika, bangsa-bangsa Latin Amerika.... yang menghendaki dunia baru.  Meskipun negaramu sudah seribu, duaribu, tigaribu, empatribu, limaribu tahun, djikalau dadamu berkobar-kobar didalamnja api hendak merobah dunia ini mendjadi satu dunia baru jang tiada imperialisme, tiada kolonialisme, tiada kapitalisme, engkau masuk didalam golongan New Emerging Forces itu. ”
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 218-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.
Persiapan Indonesia untuk menyelenggarakan GANEFO dilakukan secara sistematis. Persiapan itu melibatkan berbagai elemen dari dalam dan luar negeri. Persiapan sejak pengumuman GANEFO tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama , menggalang kekuatan untuk menarik sebanyak mungkin peserta. Kedua , mempersiapkan infrastruktur penunjang dan para atlet. Ketiga , mencakup penggalangan dana secara masif oleh para panitia.

## 2.  Mengumpulkan Pendukung Dari Seluruh Dunia
Maladi bertindak sigap menanggapi instruksi Soekarno. Maladi bekerja keras mewujudkan gagasan melawan hegemoni IOC dengan menggalang dukungan dari dalam dan luar negeri. Upaya tersebut dirancang demi kesuksesan penyelenggaraan GANEFO yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada bulan November tahun 1963. Persiapan Indonesia dikomando Maladi dan di bawah pengawasan secara langsung dari Presiden Soekarno (Pauker, 1965, hal. 163).
Sebagai argumen untuk menggerakkan negara-negara lain agar turut berpartisipasi dalam GANEFO, Indonesia mengobarkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika (KAA). GANEFO disebut-sebut sebagai bentuk konkret dari kesepakatan para anggota KAA di Bandung pada tanggal 4 April 1955 (Khudori, 2018, hal. 5). KAA memiliki semangat mempersatukan negara-negara di Benua Asia dan Afrika yang saat itu baru merdeka dalam kesepakatan bernama Dasasila Bandung atau Spirit of Bandung. Indonesia memanfaatkan kesepakatan di KAA untuk menggerakkan negara-negara lain agar ikut berpartisipasi di event olahraga yang diprakarsainya.
KAA yang dihadiri  29 negara dari Asia dan Afrika merumuskan tujuan bersama para peserta Kongres. Tujuan KAA berkaitan dengan kerja sama dan ikatan antarbangsa di Asia Afrika dalam menyelenggarakan kepentingan bersama, kerja sama sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain itu, tujuan itu juga mengarah kepada penjaminan kedaulatan dan penghapusan diskriminasi ras dan penjajahan. Soekarno memandang kehidupan masyarakat Eropa yang menjajah dan mengeksploitasi Asia untuk kekayaan mereka sendiri sebagai kondisi yang memilukan (Agustina, 2020, hal. 59). Melalui perjuangan secara kolektif, maka Asia-Afrika juga berperan dalam mengupayakan perdamaian dunia (Kusmayadi, 2018, hal. 20–21). Para peserta KAA menyetujui untuk membentuk tatanan dunia dengan prinsip utama perdamaian dan kerjasama semacam itu. Tujuan itulah diwujudkan secara rinci dalam prinsip- prinsip yang selanjutnya dikenal sebagai Dasasila Bandung.
Dasasila Bandung itu kemudian dihubung-hubungkan dengan penyelenggaraan GANEFO. GANEFO dipandang sebagai bentuk konkret dari perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang terjadi dalam konteks olahraga (Dahlan, 2016, hal. 29; Eichberg & Mansouri, 1997, hal. 97–98). Kesepakatan dalam konferensi itu mendorong kesetaraan antarnegara, kerjasama dan perdamaian dunia. Kesetaraan semacam itu menjadi nilai yang penting mengingat di Indonesia telah terjadi diskriminasi di sektor olahraga sejak zaman Penjajahan Belanda  (Harjo, 2022, hal. 331). Tatanan yang berdasarkan kepada kolonialisme dan imperialisme semacam itu perlu ditolak dan dilawan demi terciptanya perdamaian serta kemerdekaan di berbagai belahan dunia. GANEFO memanfaatkan semangat itu untuk menggoyang kolonialisme dan imperialisme negara- negara Barat dalam bidang olahraga.
IOC dinilai sebagai bentuk penjajahan di dalam bidang olahraga melalui berbagai wewenang yang melekat kepadanya. Organisasi itu memiliki kebebasan dalam menentukan cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade, negara yang berhak ikut, sampai pada pembagian keuntungan dari penyelenggaraan Olimpiade. Tidak hanya itu, IOC dipandang sebagai bentuk penjajahan karena komposisi pengurusnya tidak merepresentasikan kepentingan negara-negara sedang berkembang. Keanggotaan IOC pada waktu itu sejumlah 70 negara, tetapi hanya 11 negara yang berasal dari Asia dan Afrika (Lutan & Hong, 2005, hal. 428).
Kekuasaan luar biasa IOC dalam dunia olahraga inilah yang ditentang GANEFO dengan slogannya: Onwards, No retreat! Kompetisi olahraga itu menggunakan terminologi NEFO yang merupakan akronim dari The New Emerging Forces. Soekarno merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah The New Emerging Forces (Nefo) di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Nonblok 1961. Nefo acapkali dihadap-hadapkan dengan The Old Establish Forces (Oldefos). Relasi di antara keduanya bersifat ekslpoitatif, Oldefos selalu berusaha menguasai Nefos dengan jalan imperialisme. Dalam KTT Nonblok di Beograd-Yugoslavia itu, Soekarno mengajak Nefos untuk mengubah tatanan dunia. Nefos merupakan kekuatan negara-negara yang baru merdeka dan berusaha melepaskan diri dari penjajahan dan imperialisme. Negara-negara dalam kategori ini berada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di sisi lain, Oldefos merupakan negara yang berusaha mempertahankan penjajahan dan imperialisme. Negara Oldefos merupakan kekuatan lama dari negara-negara maju yang  berada di Eropa dan Amerika (Nababan, 2016).

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo
Semangat yang digerakkan oleh Dasasila Bandung selanjutnya dikolaborasikan dengan gagasan tentang Nefo. Kedua gagasan itu menjadi motor penggerak bagi Indonesia untuk meraih dukungan negara-negara agar berpartisipasi dalam GANEFO. Indonesia merancang strategi sistematis untuk mendapatkan dukungan yang berskala luas dengan jalan menggabungkan dua gagasan tersebut.
Berbagai persiapan dilakukan panitia agar mendapatkan dukungan dari negara-negara untuk berpartisipasi dalam GANEFO. Persiapan di antaranya dilakukan dengan jalan menyelenggarakan konferensi persiapan GANEFO. Konferensi persiapan tersebut diselenggarakan pada 27 sampai  29 April 1962 di Jakarta. Terdapat 12 negara yang diundang dalam konferensi itu, akan tetapi panitia hanya berhasil menghadirkan perwakilan dari 10 negara. Ceylon (Srilanka) dan Yugoslavia tidak mengirimkan perwakilan dalam perundingan, keduanya hanya mengirim pengamat (Mustikawati, 2020, hal. 20). Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa sejumlah negara yang merupakan ‘alumni’ KAA menyatakan kesediaannya hadir di dalam GANEFO yang akan diselenggarakan pada November 1963.
Konferensi awal GANEFO ditindaklanjuti dengan menyebarluaskan undangan ke berbagai negara. Undangan untuk terlibat dalam GANEFO mendapat sambutan baik dari sejumlah negara. Negara yang menyanggupi hadir bukan hanya ‘alumni’ KAA. Negara yang berasal dari Benua Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa juga mengajukan diri sebagai peserta dalam event olahraga tersebut. Hingga event itu akan dibuka secara resmi pada 10 November 1963, tercatat 51 negara bersedia mengirimkan kontingennya untuk bertanding dalam GANEFO.

## 3. Persiapan Gelanggang Pertandingan dan Penggalangan Dana
Sembari mengumpulkan calon peserta, persiapan dilakukan Panitia GANEFO dengan membangun infrastruktur. Pada saat itu, Jakarta belum memiliki fasilitas olahraga yang mumpuni untuk menjadi tuan rumah bagi pertandingan-pertandingan olahraga berkelas dunia. Indonesia hanya berpengalaman dalam menghelat event olahraga berskala Asia, yaitu Asian Games 1962. Sehingga fasilitas olahraga yang tersedia di Indonesia pada saat itu perlu ditingkatkan kapasitas maupun kualitasnya.
Melihat kondisi yang demikian, Indonesia berupaya melakukan pembenahan. Kota Jakarta dibenahi untuk mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan GANEFO. Pembenahan itu terutama dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Uni Soviet
(Rusia) (Ma’mun, 2021, hal. 293). Uni Soviet memberikan dana pinjaman kepada Pemerintah Indonesia untuk menyukseskan pembangunan kawasan olahraga di Senayan. Bantuan dana itu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan stadion dan pembangunan pusat-pusat kegiatan olahraga di sekitarnya.  Uni Soviet memberikan bantuan dengan tujuan agar memperoleh pengaruh dari di negara- negara Asia dan Afrika dalam melawan blok Barat (Mustikawati, 2020, hal. 24).
Pembangunan infrastruktur menjelang pelaksanaan GANEFO mengarah pula kepada penyediaan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung itu termasuk bangunan penginapan bagi para atlet, pelatih dan para pendukung yang hadir di Jakarta. Atas bantuan pemerintah Jepang, dibangun hotel yang akan digunakan sebagai tempat tinggal para atlet selama GANEFO berlangsung. Pembangunan hotel tersebut diproyeksikan mampu menampung ribuan peserta GANEFO yang bertanding di kawasan Senayan. Jepang melakukan itu sebab memiliki hubungan bilateral yang baik di sektor perdagangan pada waktu itu. Mereka berharap dukungan dalam membangun infrastruktur perhotelan dapat memberikan keuntungan finansial di kemudian hari (Pauker, 1965, hal. 183–185).
Selain mendapatkan dukungan dari pemerintah Uni Soviet dan Jepang, pelaksanaan GANEFO juga mendapatkan sokongan dari pemerintah RRC. Pemerintah RRC memberikan bantuan yang sangat signifikan untuk pelaksanaan GANEFO. Pembiayaan yang diberikan itu berkisar antara 35 sampai 50 persen dari keseluruhan biaya pelaksanaan GANEFO (Kobierecki, 2016, hal. 112). Secara keseluruhan, sekitar 18 juta Dolar Amerika disumbangkan pemerintah RRC untuk pelaksanaan dan biaya transportasi bagi para peserta GANEFO (Lutan & Hong, 2005, hal. 434). Sebelum Olimpiade tahun 2008 yang diselenggarakan di Beijing, GANEFO merupakan event multi-olahraga yang paling banyak dibiayai oleh pemerintah RRC (Field, 2014, hal. 1852).
Bantuan dari negara-negara itu untuk menyukseskan kompetisi olahraga GANEFO ada prinsipnya bersifat politis. RRC terlibat dalam pemberian dukungan itu sebagai sebuah bentuk nyata propaganda untuk melawan pihak Barat, hal itu perlu dilakukan agar mendapatkan dukungan dari negara-negara yang baru merdeka di benua Asia dan Afrika (Ma’mun, 2021, hal. 294). Keterlibatan itu juga menunjukkan harapan RRC untuk memperoleh keunggulan dalam politik internasional dan regional di antara negara berkembang serta yang sedang berkembang (Trotier, 2021, hal. 512). Dukungan itu penting bagi RRC untuk memperoleh imbas dari pelaksanaan GANEFO dalam politik perang dingin yang terjadi saat itu (Field, 2016b, hal. 80). Negara-negara yang berada di kawasan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 218-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.
pinggiran semacam Asia Tenggara memang kerap diposisikan sebagai ‘korban’ dari perseteruan Perang Dingin itu (Airlangga, 2020, hal. 148). Pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan GANEFO mendapatkan banyak bantuan dari pihak luar negeri. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia juga berkontribusi dalam pendanaan kompetisi berskala internasional itu. Kontribusi itu termasuk dalam kegiatan mengumpulkan dana bantuan dari masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Penggalangan dana dilakukan pemerintah pusat hingga daerah untuk mengumpulkan uang maupun barang yang dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan GANEFO yang dikenal dengan istilah ‘Dana Amal GANEFO’ (Dahlan, 2016, hal. 51). Masyarakat bergerak memberikan bantuan selepas Soekarno memberikan penjelasan bahwa GANEFO menyangkut kebanggaan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Soekarno menggunakan GANEFO sebagai contoh untuk mengembangkan dan mempromosikan olahraga di Indonesia sejalan dengan visinya tentang negara sekaligus pembentukan karakter bangsa (Ma’mun, 2021, hal. 290). Penggalangan dana dilakukan panitia dari seluruh wilayah Indonesia dengan nama “Dana Amal GANEFO”. Penggalangan dana itu dilakukan di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dahlan (2016, hal. 51) berhasil menunjukkan masyarakat sangat antusias dalam penggalangan dana itu. Dalam catatannya, Wedana Muntilan yang bernama Sukarto menyatakan warga Muntilan yang berada di Lereng Gunung Merapi bersedia menyukseskan GANEFO. Wilayah itu berhasil mengumpulkan uang sebesar 867 ribu rupiah untuk GANEFO. Dana amal itu selanjutnya diserahkan kepada panitia GANEFO melalui Bank Nasional Indonesia Cabang Magelang. Catatan lain juga menunjukkan bahwa warga Provinsi Sumatera Utara mendonasikan 50 juta rupiah untuk penyelenggaraan GANEFO (Dahlan, 2016, hal. 51). Tidak hanya donasi berupa uang, panitia juga menerima sumbangan berupa barang dari masyarakat untuk menyukseskan acara olahraga berskala internasional itu. Sumbangan kain ulos untuk delegasi luar negeri diberikan dari Sumatera Utara. Provinsi ini juga tercatat memberikan bantuan berupa minuman khas yang dibuat dari buah markisa sejumlah 2.400 botol. Bantuan berupa barang-barang semacam itu dilelang terlebih dahulu untuk kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada Panitia GANEFO.
Penggalangan dana melalui Dana Amal GANEFO pada akhirnya harus dihentikan. Penghentian ini terkait dengan antusias masyarakat Indonesia sangat besar dalam berpartisipasi menyumbang. Untuk menghentikan
sumbangan, Soekarno sampai menerbitkan Inpres. Inpres No. 011 tahun 1963 berisi perintah untuk menghentikan semua bentuk penggalangan dana untuk GANEFO per tanggal 08 November 1963. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyelenggarakan GANEFO dan tidak diperkenankan menggunakan untuk keperluan apapun kecuali atas sepengetahuan dan ijin Kepala Staff Presiden Umum GANEFO.
Menjelang perhelatan akbar itu diselenggarakan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung telah dirampungkan. Kondisi itu tampak dari gambaran berikut ini:
‘A main stadium with 110,000 seats was finished, and other facilities such as an international village to accomodate 3,000 athletes, as swimming pool (8,000 seats), a multi-purpose sport hall (4,000 seats), a track and fiels stadium (8,000 seats) and a tennis court (5,200 seats) were completed on time for games. For the first time Indonesia had a big hotel in Jakarta, the Indonesia Hotel, with international- standard service and television network’ (Lutan, 2005, hal. 420).

## 4.   Pelaksanaan Ganefo
”Pada pukul tiga stadion olahraga utama, yang mampu menahan lebih dari 100.000 penonton, dipenuhi kapasitas, dan ribuan lainnya menekan gerbang,” (Pauker, 1965, hal. 171).
Pembukaan GANEFO sengaja dilakukan pada tanggal 10 November. Penentuan tanggal 10 November secara simbolik dikaitkan dengan perayaan Hari Pahlawan di Indonesia yang sekaligus sebagai bentuk peringatan atas keberhasilan Arek-Arek Suroboyo menghalau kehadiran tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan Sekutunya di Jawa Timur (Dahlan, 2016, hal. 88–89). Peristiwa itu dijadikan penyulut semangat perlawanan terhadap praktik kolonialisme yang dimotori IOC dalam dunia olahraga.
Upacara pembukaan GANEFO dipimpin secara langsung oleh Soekarno. Pada sambutannya, ia menyampaikan pesan perdamaian dan persahabatan antarnegara melalui event olahraga tersebut. Bangsa- bangsa di seluruh dunia memiliki kebebasan dan kedaulatan masing-masing dan berhak mengecam kolonisasi. Soekarno lalu membuka event itu dalam Bahasa Indonesia, Inggris dan Perancis, onwards no rethreats ! Pembukaan Soekarno diiringi pelepasan burung-burung merpati. Sorak-sorai penonton di seluruh tribun stadion

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo
membahana menyambut parade atlet yang hendak berlaga dalam berbagai cabang olahraga. Pembukaan di Stadion Utama Senayan tersebut berlangsung pada sore hari, acara itu terselenggara sangat meriah dan megah. Pada saat upacara pembukaan, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi itu disterilkan dari para pengguna. Kendaraan yang mengangkut atlet, official dan tamu undangan khusus saja yang diperkenankan untuk melintas. Kendaraan- kendaraan militer disiapkan pula di sekitar lokasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban GANEFO. Bahkan dirumorkan warga terdapat 17.000 petugas keamanan yang mengamankan acara pembukaan tersebut (Pauker, 1965, hal. 171).
GANEFO mempertandingkan cabang-cabang olahraga yang serupa dengan kompetisi olahraga di Olimpiade. Cabang olahraga atletik, permainan, dan pertandingan fisik lain dilombakan pada event itu. Secara keseluruhan terdapat 20 cabang olahraga yang dipertandingkan.

## Tabel 1. Cabang Olahraga yang dipertandingkan di GANEFO
Panahan Judo Atletik Menembak Bulu tangkis Renang-Loncat Indah Basket Tenis Meja Tinju Tenis Balap Sepeda Bola Voli Anggar Polo Air Sepak Bola Angkat Besi Senam Gulat Hoki Lomba Layar Sumber: B. Kurniawan & Alrianingrum, 2013, hal. 192.
Untuk melengkapi kemeriahan event olahraga tersebut, digubah lah sebuah mars berjudul Viva GANEFO. Uniknya, lagu resmi itu ditulis dalam bahasa Spanyol oleh seorang poliglot asal Indonesia kelahiran Caruban, Madiun bernama Asmono Martodipoero (Dahlan, 2016, hal. 43– 44). Padahal, dalam event itu negara Spanyol tidak turut serta.
Secara keseluruhan terdapat 51 negara peserta berpartisipasi dalam event olahraga yang berlangsung selama sepuluh hari itu (Field, 2016a, hal. 77; B. Kurniawan & Alrianingrum, 2013, hal. 192). Negara-negara yang berpartisipasi berasal dari benua Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Negara-negara berpengaruh yang pada waktu itu hadir diantaranya adalah RRC, Uni Soviet, Kuba, Argentina, Perancis, Jepang, Nigeria, Jerman dan Belanda. Jumlah atlet yang terlibat pada acara itu lebih dari 2.000 olahragawan dari seluruh dunia (Connolly, 2012, hal. 1314).
Gambar 1. Negara Peserta GANEFO. Sumber: Dahlan, 2016, hal. 95.
Selama penyelenggaraan GANEFO, pihak penyelenggara menyatakan terdapat sejumlah rekor dunia yang berhasil dipecahkan. Pemecahan rekor dunia itu bahkan sudah terjadi sejak hari pertama penyelenggaraan GANEFO. Rekor dunia di cabang olahraga angkat besi pecah melalui capaian atlet dari Cina, Li Chi Yuan di kelas bantam dan Li Heung Chun dari Korea Utara di angkatan clean & jerk. Pemecahan rekor dunia lain juga terjadi di cabang olahraga lari 400 meter puteri melalui atlet Korea, Shin Kheum Dan (Dahlan, 2016, hal. 99).
Pada event tersebut, Indonesia mengirim 483 orang atlet.  Kontingen itu terdiri dari 98 atlet perempuan dan 243 laki-laki. Pelatih yang berasal dari luar negeri tercatat sebanyak 14 orang. Sedangkan untuk official terdapat 100 orang dengan staff pimpinan delegasi sejumlah 27 orang. Sebagian besar rombongan yang dikirim merupakan kontingen yang telah berlaga di Asian Games 1962 (Dahlan,
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 218-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.
2016, hal. 70). Medali emas pertama Indonesia di event itu diraih melalui atlet angkat besi kelas menengah atas nama Hasan Hussen.
Medali emas terbanyak diperoleh RRC dengan jumlah 68. Uni Soviet menempati urutan kedua dengan perolehan 27 medali emas. Peringkat ketiga ada negara Republik Persatuan Arab yang mengoleksi 22 medali emas. Sedangkan Indonesia mendulang 21 medali emas yang menempatkannya di peringkat keempat klasemen akhir GANEFO (Dahlan, 2016, hal. 178). Pencapaian prestasi negara-negara di ajang GANEFO itu terlihat dari jumlah medali yang dikumpulkan dari berbagai pertandingan.

## Tabel 2. Perolehan Medali di GANEFO
Negara Emas Perak Perunggu RRC 68 58 45 Uni Soviet 27 21 9 Indonesia 21 25 35 RP Arab 22 18 12 RD Korea 13 15 24 Argentina 5 - 4 Jepang 4 10 14 Sumber: Pauker, 1965, hal. 181.
Keriuhan selama penyelenggaraan GANEFO tidak hanya berhenti di gelanggang pertandingan. Pertunjukan seni mulai dari pemutaran film, pertunjukan musik, sampai tari turut memeriahkan event berksala internasional tersebut.  Pembukaan GANEFO di Jakarta diawali dengan pameran kebudayaan dari berbagai negara peserta. Pertunjukan tari, musik, dan seni rupa menjadi pembuka dan berlangsung sepanjang perhelatan event antarbangsa itu (Trotier, 2021, hal. 510).
Pertunjukan kesenian tersebut di atas mendapat animo yang luar biasa dari para pengunjung. Pengunjung yang berasal dari Jakarta, luar kota hingga luar negeri berkumpul menjadi satu dalam berbagai pentas seni itu. Pentas seni yang berbayar maupun gratis mampu memberikan pesona yang istimewa sepanjang penyelenggaraan GANEFO. GANEFO pada akhirnya bukan sekedar event olahraga berskala internasional, tapi juga ajang pertunjukan kesenian dari berbagai penjuru dunia. Dua hari sebelum GANEFO resmi dimulai, pada 8 November 1963 dibuka Olimpiade Kebudayaan yang disebut GANEFO Art Fest . GANEFO Art Fest diwarnai berbagai festival kesenian dari Indonesia dan negara-negara peserta. Festival musik, tari, film, dan seni rupa dihelat sebelum dan sepanjang event olahraga itu. Gedung pertunjukan, gedung
bioskop, lapangan, sampai Istana Negara diikutsertakan sebagai gelanggang pertunjukan seni. Pertunjukan juga dipertontonkan sebagian peserta GANEFO, diantaranya penampilan dari kontingen Cina, Korea Utara, dan Mexico (Dahlan, 2016, hal. 186–198).
Setelah GANEFO dilaksanakan, negara-negara peserta menyelenggarakan pertemuan lanjutan. Konferensi Nefo atau Conference of the New Emerging Force s (CONEFO) dibentuk dua hari setelah GANEFO berakhir. Peremuan pertama CONEFO dihadiri 36 perwakilan dari negara- negara Nefo. Pertemuan itu menyepakati pembentukan Federasi GANEFO dan merencanakan keberlanjutannya di Kairo pada tahun 1967 (Kobierecki, 2016, hal. 116). Tidak hanya itu, CONEFO juga berambisi untuk menjadi alternatif bagi keberadaan organisasi bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu mapan bersama Oldnefo: Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pergerakan wacana Barat, muncul anggapan bahwa GANEFO terlalu banyak didominasi oleh atlet RRC. Hal ini memunculkan sebutan bahwa GANEFO hanyalah sebuah “Chinesse Show”, ungkapan untuk menggambarkan dominasi atlet China dalam pelaksanaan GANEFO. Hal ini semakin didukung dengan cibiran dari Kedutaan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa orang Cina adalah “pemberi manfaat utama dalam GANEFO”. Selain itu, beredar pula anggapan dari Pengamat Italia yang mengatakan dari sudut pandang politik, GANEFO lebih mendatangkan manfaaat bagi Cina Komunis ketimbang Indonesia (Field, 2014, hal. 1862).
Dominasi RRC di GANEFO dalam aspek politik dan pertandingan olahraga bukan tanpa alasan. Sejumlah negara yang berpartisipasi dalam acara GANEFO melakukan taktik ‘bermain aman’ dengan mengirim atlet kelas dua ke ajang itu. Hal ini mereka lakukan sebab sebulan sebelum pelaksanaan GANEFO, IOC mengancam semua negara yang terlibat kompetisi itu akan mendapatkan sanksi. Atlet yang berlaga dalam GANEFO akan diskors dan tidak boleh mengikuti semua ajang resmi yang diselenggarakan IOC. Hal ini berimbas pada sekitar sepertiga negara peserta GANEFO mengirim atlet yang tidak resmi atau atlet lokal untuk berlaga di kompetisi itu sebab khawatir dikenai sanksi oleh IOC. Sedangkan RRC mengirim atlet terbaik mereka sehingga tidak mendapat perlawanan yang seimbang dari peserta dari negara lain(Trotier, 2021, hal. 510).
5. Kontestasi Politik Dalam Ganefo Kemunculan GANEFO sebagai kompetisi olahraga tandingan bagi Olimpiade dapat dijelaskan menggunakan kombinasi dua sudut pandang. Sudut pandang pertama berkaitan dengan politik internasional yang terjadi setelah

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo
Perang Dunia II, sudut pandang kedua berhubungan dengan politik nasional di Indonesia. Sejumlah akademisi telah memaparkan praktik politik internasional yang menjadi dasar bagi kesuksesan penyelenggaraan GANEFO (Field, 2014; B. Kurniawan & Alrianingrum, 2013; Lutan & Hong, 2005; Mustikawati, 2020; Shuman, 2013; Trotier, 2017). Akan tetapi, belum ada pemaparan yang rinci mengenai konteks politik nasional yang berkontribusi pula bagi penyelenggaraan GANEFO. Kedua aspek penjelasan itu tidak dapat dikesampingkan satu sama lain, baik aspek politik internasional maupun nasional turut menjadi pendorong bagi penyelenggaraan Olimpiade Tandingan itu.

## 5.1 Politik Internasional
GANEFO digagas dan diinisiasi Indonesia untuk membongkar praktik dominasi di dunia olahraga. Dominasi pengelolaan dan standarisasi olahraga yang pada waktu itu berada di tangan IOC dinilai sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan bagi negara-negara di kawasan Asia, Afrika serta Amerika Selatan. IOC menguasai penyelenggaraan event olahraga internasional sekaligus menguasai sumber daya yang terdapat di dalamnya. Ketidakadilan itulah yang didobrak Soekarno pada tahun 1963 dengan menyelenggarakan GANEFO.
GANEFO muncul sebagai reaksi atas ketidaksetujuan terhadap imperialisme negara-negara Eropa melalui IOC. IOC mengatur negara mana saja yang berhak berlaga di Olimpiade. IOC mengatur pula jenis olahraga apa saja yang dianggap layak untuk dipertandingkan di dalam event tersebut. Selain itu, IOC juga memiliki wewenang untuk menentukan di negara mana Olimpiade akan diselenggarakan. Wewenang-wewenang IOC itu termasuk juga pada hak atas keuntungan finansial yang diperoleh dari penyelenggaraan berbagai pertandingan olahraga yang dihelat sepanjang Olimpiade. The IOC as an oligarchic, self-coopting organization with worldwide monopolistic tendencies lacks a democratic structure, legitimation, and control from below (Eichberg, 1984, hal. 97). Negara-negara anggota IOC dipaksa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh IOC agar dapat berlaga di Olimpiade.
Wewenang IOC yang sedemikian luas mendapatkan tentangan dari Indonesia. Ketidaksetujuan itu disampaikan Soekarno yang menilai pengelolaan IOC menunjukkan praktik tidak sehat dan memperlihatkan sejumlah ketidakadilan. Ketidakberesan itu pertama terlihat dari keanggotaan IOC. Pada tahun 1963 jumlah komisioner organisasi tersebut sebanyak 70 orang. Akan tetapi, Soekarno mengamati distribusi perwakilan anggota IOC dinilai tidak merata. Sebab terdapat negara yang memiliki
wakil lebih dari satu orang. Padahal banyak negara lain yang tidak mendapat tempat untuk satu orang pun wakilya di organisasi tersebut. Ketidakadilan itu juga terlihat dari komposisi asal negara dari 70 orang komisioner IOC. Dari keseluruhan angka itu, hanya 11 orang saja yang menjadi wakil dari Benua Asia dan Afrika. Sehingga kondisi ini menempatkan kepentingan dari negara-negara di kedua kawasan tersebut berada di tangan ‘orang lain’. Permasalahan kedua berhubungan dengan masa jabatan para komisionernya. Seluruh anggota IOC itu diangkat sebagai anggota seumur hidup. Tidak ada mekanisme pergantian yang jelas dari pengelolaan olahraga berskala internasional tersebut.
Lebih lanjut, sejumlah kebijakan IOC dipandang juga mengintegrasikan politik dengan olahraga. IOC memberikan sanksi kepada Indonesia setelah mencampur olahraga dengan politik, namun kebijakan IOC juga memperlihatkan perilaku yang sama dengan Indonesia. Inkonsistensi IOC dalam memisahkan politik dari olahraga terbukti pada sejumlah event olahraga di bawah naungannya. Bukti konkret tampak dalam kasus Olimpiade Antwerp tahun 1920 yang diwarnai penolakan Belgia kepada atlet Jerman sebab negara itu adalah musuhnya saat Perang Dunia I. Resistensi serupa juga dialami atlet Jerman Timur saat hendak berlaga di kompetisi angkat berat tahun 1960 di Amerika Serikat. Hal semacam itu berulang ketika olahragawan Jerman Timur hendak mengikuti balap sepeda pada tahun 1961 di Perancis. Selain itu, perwakilan Jerman Timur juga pernah mendapatkan penolakan dari Inggris saat akan menghadiri konferensi Fédération Internationale de Football Association (FIFA) pada tahun 1961 (Lutan & Hong, 2005, hal. 427–428).
Keadaan semacam itu dipandang Soekarno sebagai penjajahan jenis baru (Neo-Imperialisme). Soekarno pada waktu itu menyatakan bahwa Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan IOC yang berpihak kepada kepentingan kelompok negara-negara old force. Lebih dari itu, Soekarno pada akhirnya juga menantang kemapanan IOC dengan menyelenggarakan GANEFO sebagai tandingan dari Olimpiade ( Olympic Games ). Dalam waktu yang relatif singkat, kabar rencana penyelenggaraan olimpiade tandingan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Alhasil, negara-negara dari seluruh penjuru dunia berbondong- bondong ikut dalam event yang dihelat di Jakarta itu.
Konflik yang melibatkan Indonesia dengan lembaga internasional IOC itu meluas. Negara-negara peserta KAA mendukung Indonesia dalam perselisihan tersebut. Negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok mendukung Indonesia untuk menyelenggarakan GANEFO sebagai bentuk perlawanan terhadap IOC. GANEFO dipandang
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 218-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.
sebagai perwujudan dari Spirit Bandung yang melawan praktik imperialisme di dunia olahraga. Hal itu sesuai dengan Dasasila Bandung, kesepakatan yang telah ditandatangani negara-negara Non-Blok pada tahun 1955. Selain dipengaruhi Indonesia, para peserta yang mengikuti GANEFO juga dipengaruhi RRC. Negara- negara komunis mendapatkan pengaruh dari Cina untuk menghadiri perayaan olahraga itu. Seluruh negara komunis yang ada pada saat itu mengirim delegasinya untuk berlaga di dalam GANEFO (Pauker, 1965, hal. 177). Kondisi semacam inilah yang memicu sejumlah pihak menjuluki GANEFO sebagai Olimpiade Kiri (Dahlan, 2016).
RRC mendukung penyelenggaraan GANEFO setelah memiliki permasalahan yang sama dengan Indonesia, yaitu konflik dengan IOC. Bantuan Pemerintah RRC terhadap pembiayaan GANEFO di Jakarta bukan tanpa alasan. RRC memiliki ketertarikan untuk menyelenggarakan event olahraga berskala internasional di luar IOC (Trotier, 2017, hal. 3). Hal itu dipicu konflik berkepanjangan yang melibatkan IOC, RRC dan Taiwan sejak tahun 1950-an. Perseteruan itu menjadi salah satu pemicu bagi RRC untuk keluar dari keanggotaan IOC pada bulan Agustus 1958 (Field, 2014, hal. 1852–1853; Shuman, 2013, hal. 261–263). Setelah insiden itu, RRC mendukung penyelenggaraan GANEFO yang bertujuan menantang kemapanan IOC. Gerakan Non-Blok dan Komunisme dengan demikian muncul sebagai motor penggerak bangsa- bangsa untuk berpartisipasi di GANEFO. Indonesia sebagai inisiator GANEFO memanfaatkan Dasasila Bandung untuk menggerakkan negara-negara peserta KAA. RRC yang memiliki tujuan sama dengan Indonesia untuk mengoyahkan legitimasi IOC pada akhirnya juga berperan serta dalam mensukseskan GANEFO, dengan memberikan sumbangan dana dan mengundang negara- negara komunis koalisinya. Kedua aspek itulah yang menentukan kesuksesan GANEFO yang berasal dari sisi politik internasional.

## 5.2 Politik Nasional
GANEFO diselenggarakan pada masa pemerintahan yang disebut Demokrasi Terpimpin. Model pemerintahan ini berlangsung mulai 1957 sampai 1965 yang memberikan peran luar biasa kepada Soekarno. Soekarno merupakan ahli manipulator rakyat dan lambang-lambang, dia memiliki kemampuan dalam mempengaruhi masyarakat maupun musuh-musuh melalui pidatonya. Dia telah menawarkan sesuatu untuk diyakini bangsa Indonesia, sesuatu yang diharapkan banyak orang akan memberi mereka dan negara mereka martabat atau kebanggaan (Ricklefs, 2007, hal. 508).
Gambaran itu menjadi uraian menarik apabila dikaitkan dengan GANEFO. GANEFO diinisiasi Soekarno setelah mempengaruhi Maladi agar mengelar olimpiade tandingan dengan waktu persiapan singkat. Soekarno lantas menggunakan lambang-lambang semacam Nefo dan Dasasila Bandung sebagai instrumen untuk menggerakkan negara lain agar berpartisipasi dalam GANEFO. Selain mempengaruhi pihak ekternal, dia juga sukses mempengaruhi masyarakat dalam negeri melalui jargonnya GANEFO sebagai kehormatan bangsa Indonesia. Dengan bujukan itu, masyarakat tergerak untuk menyukseskan GANEFO dan bahkan rela memberikan bantuan barang maupun uang.
Soekarno memiliki kepentingan dalam mempengaruhi masyarakat pada waktu itu. Soekarno membutuhkan dukungan publik untuk menjalankan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif bukan hanya melalui proses pengambilan keputusan berbasis keahlian, namun juga berdasar ritual dan simbolisme (Jones, 2015, hal. 112). Dalam pidato di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang disebut sebagai Manipol (Manifesto Politik). Dia menyerukan dibangkitkannya semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi- organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal 1960, kaidah ini menjadi semakin rumit karena ditambahkan kata USDEK, yang berarti Undang- Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia (Ricklefs, 2007, hal. 527). Simbol Manipol-USDEK itu lah yang memerlukan dukungan para pihak agar Demokrasi Terpimpin bisa berjalan.
Dukungan juga diperlukan Soekarno dalam menghadapi polemik yang melibatkan sejumlah partai politik. Semenjak Demokrasi Terpimpin diproklamirkan tahun 1957, pemerintahan yang dikomandoi Soekarno itu memperoleh tentangan dari sejumlah partai politik. Partai politik seperti Masyumi dan Partai Sarikat Islam (PSI) merupakan dua kekuatan politik yang kerap mengambil posisi sebagai oposan terhadap Demokrasi Terpimpin. Selain itu, Partai Komunis Indonesia juga kerap menjadi pihak yang dipertimbangkan karena memiliki pendukung yang kuat di kalangan masyarakat bawah. Perseteruan itu kerap kali juga melibatkan partai NU maupun Partai Kristen dan Partai Katolik. Kebijakan partai-partai itu silih berganti memberikan dukungan maupun kecaman terhadap pemerintahan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo
Kecaman terhadap pemerintahan Demokrasi Terpimpin juga diperoleh Soekarno dari kalangan militer. Pada saat itu, Letnan Jendral Nasution menjadi kekuatan luar biasa dari kalangan militer. Selain menduduki posisi Mentri Pertahanan dan Keamanan, Nasution juga menempati jabatan penting militer Angkatan Darat. Kiprah Nasution di Perang Papua, penumpasan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Darul Islam, konfrontasi dengan Malaysia beberapa tahun sebelum penyelenggaraan GANEFO menjadi ancaman bagi kekuasaan Soekarno. Keunggulan itu juga semakin bertambah kuat setelah tentara melakukan pengelolaan terhadap sejumlah perusahaan milik negara, baik perusahaan asing yang dinasionalisasi seperti Perusahaan Pelayaran Milik Belanda (KPM) maupun perusahaan baru seperti perusahaan minyak nasional (Permina) di akhir 1957. Pihak tentara di masa itu memiliki posisi tawar yang mumpuni dalam konteks politik, pemerintahan maupun ekonomi.
Peran penting militer, terutama Nasution, itu kerap kali mengkhawatirkan Soekarno selama kepemimpinannya di masa Demokrasi Terpimpin. Untuk mereduksi peran signifikan itu, Soekarno telah merancang sejumlah strategi dan kebijakan penting. Strategi itu termasuk membentuk lembaga-lembaga untuk menandingi atau mereduksi peran Nasution. Selain itu Soekarno juga merancang kebijakan untuk menempatkan Nasution di posisi yang dianggap tidak krusial. Strategi itu bisa diamati dari kebijakan Soekarno untuk membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI) bagi pembebasan Papua serta menempatkan Nasution sebagai wakilnya pada bulan Desember 1961. Selain itu, Soekarno juga menempatkan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang hanya memainkan koordinasi dan pertahanan sipil saja pada Juni 1962. Namun, strategi- strategi Soekarno untuk mereduksi peran penting Nasution dan militer itu tidak berhasil.
Ketidakstabilan politik yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin melibatkan partai politik, pemerintah dan militer. Ketidakstabilan itu ditandai dengan sejumlah protes, huru-hara dan kekerasan bersenjata yang konsisten terjadi sejak 1948 hingga 1967. Indeks ketidakstabilan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin memperlihatkan kenaikan, angka paling tinggi yaitu 88.7 terjadi pada tahun 1955 dan pada tahun 1963 (di masa penyelenggaraan GANEFO) berada di angka 24.2 (Sanit, 2011, hal. 8). Persaingan kepentingan segi tiga yang sangat berbahaya antara Soekarno, militer dan Partai Komunis Indonesia terjadi di dalam negeri, ketiga pendukungnya tercatat pernah melakukan demontrasi dengan cara turun ke jalan raya (Ricklefs, 2007, hal. 538–539). Pertikaian
Soekarno dengan kalangan Masyumi serta militer itu pada akhirnya turut memengaruhi impeachment kepadanya pada tahun 1966 (G. F. Kurniawan et al., 2019, hal. 44). Di antara kekalutan politik dalam negeri itulah Soekarno menginstruksi Maladi untuk menyelenggarakan GANEFO dengan persiapan yang singkat. Penyelenggaraan GANEFO dalam perspektif politik nasional berkaitan erat dengan perebutan pengaruh antara Soekarno dan Jendral A. H. Nasution. Inisiasi Soekarno dalam menyelenggarakan event olahraga berkelas internasional menjadi salah satu cara untuk merebut simpati masyarakat. Soekarno berusaha mengungguli persaingan antarpihak dengan jalan menggagas kegiatan olahraga untuk memperlihatkan kekuatannya di tingkat internasional. Dengan menyelenggarakan GANEFO, Soekarno berupaya mengungguli para pesaingnya yang berasal dari kalangan partai politik maupun militer.

## SIMPULAN
Penyelenggaraan kompetisi olahraga GANEFO memiliki relevansi dengan aspek politik nasional dan internasional. Pelaksanaan GANEFO di Jakarta pada tahun 1963 memperlihatkan gerakan Nonblok dan komunisme sebagai motor penggerak yang mumpuni bagi pelaksanaan kegiatan berskala internasional. Sedangkan dalam konteks nasional, persaingan yang melibatkan militer dan elit politik menjalar ke dalam event olahraga. Event olahraga berskala internasional dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meraih dukungan publik dan mengalahkan para pesaing politik di tingkat domestik. Kompleksitas itulah yang mendorong pelaksanaan GANEFO di Jakarta yang dikenal sebagai event olahraga internasional kontroversial. Setelah pelaksanaan GANEFO, IOC tercatat juga menyelenggarakan Olimpiade yang membaurkan aspek politik di dalamnya. Pada tahun 1980, Amerika Serikat bersama 62 negara aliansinya memboikot penyelenggaraan Olimpiade di Moscow, Rusia. Boikot itu merupakan wujud protes atas invasi yang dilakukan Rusia ke Afganistan dengan tujuan untuk menguasai wilayah itu. Sebagai balasan, Rusia dan empat belas negara aliansinya memboikot Olimpiade tahun 1984 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kali ini, Rusia menggunakan dalih komersialisasi pertandingan dan aksi teror kepada para atletnya sebagai dasar aksi protes (Coakley, 2017, hal. 412). Kejadian- kejadian tersebut seolah memperkokoh argumen bahwa olahraga memiliki relevansi yang kuat dengan politik.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 6 (2), 218-230. https://doi.org/10.17509/historia.v6i2.52394.

## REFERENSI
Agustina, E. (2020). Soekarno, nasakom, dan buku di bawah bendera revolusi sebagai mata ajar pelajaran sejarah sma. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 3 (1), 57–64.
Airlangga, T. (2020). Prinsip non-interference asean dalam perang dingin (1970-1990). Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 3 (2), 145–154. https:// doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126
Coakley, J. (2017). Sports in society: issues and controversies. McGraw-Hill Education. Connolly, C. A. (2012). The politics of the games of the new emerging forces (ganefo). International Journal of the History of Sport, 29 (9), 1311–1324. https://doi. org/10.1080/09523367.2012.694246
Dahlan, M. M. (2016). Ganefo: olimpiade kiri di indonesia. Warung Arsip.
Eichberg, H. (1984). Olympic sport: neocolonization and alternatives. International review for the sociology of sport, 19 (1), 97–106.
Field, R. (2014). Re-entering the sporting world: china’s sponsorship of the 1963 games of the new emerging forces (ganefo). International Journal of the History of Sport, 31 (15), 1852–1867. https://doi.org/10.1080 /09523367.2014.922545
Field, R. (2016a). Splitting the world of international sport: the 1963 games of the new emerging forces and the politics of challenging the global sport Order. In J. Dart & S. Wagg (Ed.), Sport, protest, and globalization (hal. 77–100). Macmillan Press. Field, R. (2016b). Splitting the world of international sport: the 1963 games of the new emerging forces and the politics of challenging the global sport order. In J. Dart & S. Wagg (Ed.), Sport, protest, and globalisation (hal. 77–99). Palgrave Macmillan.
Gitersos, T. V. (2011). The sporting scramble for africa: ganefo, the ioc and the 1965 african games. Sport in Society, 14 (5), 645–659. https://doi.org/10.1080/174 30437.2011.574369
Harjo, I. W. W. (2022). The identity politics in indonesian football during the colonial period. Journal Sport Area, 7 (2), 330–342.
Houlihan, B. (2000). Politics and sport. In J. Coakley & E. Dunning (Ed.), The handbook of sport studies (hal. 213–227). Sage Publications Ltd.
Jones, T. (2015). Kebudayaan dan kekuasaan di indonesia: kebijakan budaya selama abad ke-20 hingga era reformasi . Yayasan Pustaka Oboe Indonesia-KITLV Jakarta.
Kartodirdjo, S. (1997). Metode penggunaan bahan dokumen. In Koentjaraningrat (Ed.), Metode- metode penelitian masyarakat (3 ed.). Gramedia Pustaka Utama.
Khudori, D. (2018). Bandung conference and its constellation: an introduction. in bandung legacy and global future: new insights and emerging forces.
AAKAR BOOKS.
Kobierecki, M. M. (2016). Sport as a tool of building political alliances : the case of the games of new emerging forces ( ganefo ). The Polish Quarterly of International Affairs, 4 , 105–123. Kuntowijoyo. (2018). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana.
Kurniawan, B., & Alrianingrum, S. (2013). Ganefo sebagai wahana dalam mewujudkan konsepsi politik luar negeri soekarno 1963-1967. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 1 (2), 188–197. Kurniawan, G. F., Warto, W., & Sutimin, L. A. (2019). Dominasi orang-orang besar dalam sejarah indonesia: kritik politik historiografi dan politik ingatan. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 4 (1), 36. https:// doi.org/10.14710/jscl.v4i1.21576
Lutan, R. (2005). Indonesia and the asian games: sport, nationalism and the ‘new order.’ Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 8 (3), 414–424. https://doi.org/10.1080/17430430500249175 Lutan, R., & Hong, F. (2005). The politicization of sport: GANEFO–A case study. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 8 (3), 425–439. https:// doi.org/10.1080/17430430500260503
Ma’mun, A. (2021). Indonesia’s sport policy and development in the old order era (1945-1967) and new order era (1967-1998). In F. Hong & L. Zhouxiang (Ed.), The routledge handbook of sport in asia (hal. 289–301). Routledge. Mustikawati, R. (2020). The games of the new emerging forces (ganefo) 1963: the olympics of the left. International Journal of Culture and History, 6 (2), 509–514. https://doi.org/10.4324/9780429061202-
54 Nababan, Z. R. (2016). Pesta olahraga ganefo sebagai bentuk perlawanan indonesia terhadap imperialisme tahun 1963 .

## Kontestasi Politik dalam Kompetisi Olahraga Ganefo
Pauker, E. T. (1965). Ganefo i: sports and politics in djakarta. Asian Survey, 5 (4), 171–185.
Pour, J. (2004). Dari gelora bung karno ke gelora bung karno. Grasindo.
Ricklefs, M. C. (2007). Sejarah indonesia modern 1200- 2004 (iii) . Serambi Ilmu Semesta.
Sanit, A. (2011). Sistem politik indonesia: kestabilan, peta kekuatan politik dan pembangunan (15 ed.). Rajawali Press.
Shuman, A. (2013). Elite competitive sport in the people’s republic of china 1958-1966 : the games of the new emerging forces ( ganefo ). Journal of Sport History,
40 (2), 258–283. Soekarno. (1963). Berikan djiwa-ragamu sepenuh- penuhnja! Departemen Penerangan Republik Indonesia.
Trotier, F. (2017). The legacy of the games of the new emerging forces and indonesia’s relationship with the international olympic committee . International Journal of the History of Sport, 33( 12), 1321–1340. https://doi.org/10.1080/09523367.2017.1281801 Trotier, F. (2021). The Games of The New Emerging Forces. In F. Hong & L. Zhouxiang (Ed.), The routledge handbook of sport in asia (hal. 509–514). Routledge.
Webster, D. (2016). Sports as third world nationalism: the games of the new emerging forces and indonesia’s systemic challenge under sukarno. Journal of American-East Asian Relations, 23 (4), 395–406. https://doi.org/10.1163/18765610-02304007 Zed, M. (2014). Metode penelitian kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.