## PENGARUH ASPEK-APSEK
KEMAKMURAN NEGARA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK Margareta Dewi Perbawaningsih 1
Ari Budi Kristanto 2 12 Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Jawa Tengah
Surel: ari.kristanto@uksw.edu
Abstrak . Pengaruh Aspek-Aspek Kemakmuran Negara terhadap Kepatuhan Pajak Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  aspek-aspek kemakmuran negara terhadap kepatuhan pajak. Aspek kemakmuran tersebut meliputi  masyarakat  inklusif,  masyarakat  terberdayakan,  dan  perekonomian terbuka.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  indeks kemakmuran negara dari The Legatum Institute Foundation dan hasil penelitian tingkat  upaya  pajak (tax  effort) .  Populasi  dalam  penelitian  ini  merupakan negara-negara di seluruh dunia dan berdasarkan purposive sampling terdapat 94 negara  yang  dijadikan  sampel.  Pengujian  hipotesis  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  berganda,  dan  sebelumnya  data  telah  diuji terlebih  dahulu  menggunakan  uji  asumsi  klasik.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  inklusif  dan  masyarakat  terberdayakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak,  sedangkan  variabel perekonomian  terbuka  berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  pemerintah dalam  pembuatan  kebijakan  pajak  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan kepatuhan  pajak,  melalui  kebijakan  yang  mendorong  inklusifitas  dan pemberdayaan masyarakat.
Kata  Kunci:  Kepatuhan  Pajak,  Kemakmuran  Negara,  Masyarakat  Inklusif, Masyarakat Terberdayakan, Perekonomian Terbuka
Abstract.  The  Influence  of  Country  Prosperity  Aspects  on  Tax  Compliance .  This study  aims  to  examine  the  influence  of  country  prosperity  aspects  towards  tax compliance.  The  aspects  consist  of  inclusive  society,  empowered  people,  and  open economy. This study uses secondary data including the country prosperity index report from The Legatum Institute Foundation and the Level of Tax Effort. The population in  this  study  are  countries  around  the  world  and  based  on  purposive  sampling,  94 countries  were  sampled.  This  research  hypothesis  testing  uses  multiple  regression analysis,  and  previously  the  data  had  been  tested  using  the  classical  assumption  test. The results of this  study indicate that inclusive society and empowered people have a positive effect on tax compliance, while the open economy variable has a negative effect
on tax compliance. The results of this study are expected to be a consideration by the government  in  making  tax  policies  as  an  effort  to  achieve  the  tax  compliance, particularly in encouraging inclusive and empowered society.
Keywords:  Tax  Compliance,  Country  Prosperity,  Inclusive  Society, Empowered People, Open Economy

## PENDAHULUAN
Kepatuhan  pajak  dianggap sebagai  salah  satu  masalah  yang menjadi  perhatian  utama  sebagian besar  pemerintah  di  dunia  karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak (Mohdali  &  Pope,  2014).  Gardner et al . (2019) mengatakan bahwa 91 perusahaan multinasional di Amerika  Serikat  terbukti  tidak membayar federal  income  tax . Fenomena serupa terjadi di Uganda,  dari  60  pengacara,  hanya 13  pengacara  yang  membayar pajak  penghasilan  tahun  2013 (Kangave et  al .,  2016).  Selain  itu,
Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia,  (2018)  mengatakan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia cukup rendah dibuktikan dari  penerimaan  pajak  yang  masih di bawah garis rata-rata. Ibrahim et al .  (2015)  mengatakan  bahwa kepatuhan  pajak  yang  rendah dapat  menghambat  pembangunan negara  karena  pendapatan  pajak digunakan  untuk  pembangunan ekonomi berkelanjutan  serta  untuk membiayai kebutuhan negara lainnya.  Hal  ini  menjadi  sebuah tantangan  besar  bagi  negara  untuk mendorong upaya mobilisasi penerimaan  pajak  dan  pentingnya mengkaji  terus-menerus  faktor
yang  memengaruhi  kepatuhan pajak.
Kepatuhan pajak suatu negara  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai faktor. Mohdali dan Pope (2014) mengatakan bahwa religiusitas  masyarakat  Malaysia berpengaruh positif terhadap kepatuhan  pajak.  Kompleksitas sistem  perpajakan,  pengetahuan pajak,  pendidikan  pajak  juga  turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan  pajak  di  Selandia  Baru dan  Indonesia  (Mukhlis et  al ., 2015;  Saad,  2014).  Dari  beberapa penelitian  yang  telah  disebutkan, belum  terdapat  penelitian  yang berfokus pada pengaruh kemakmuran suatu negara terhadap kepatuhan pajak. Kemakmuran  negara  memiliki indikator  yang  sama  dengan kemajuan suatu negara dan menurut  Umar et  al .  (2019) kemajuan  negara  berperan  penting dalam  penerimaan  pajak.  Negara yang  maju  mampu  menyediakan lingkungan  yang  lebih  kondusif yang  membuat  bisnis  lebih  mudah sehingga dapat menarik pajak lebih banyak.  Selain  itu, The  Legatum Institute Foundation (2019) mengatakan bahwa negara makmur mampu memiliki lembaga efektif,  ekonomi  terbuka,  serta
Perbawaningsih, Kristanto
masyarakat terberdayakan sehingga  mampu  meningkatkan pendapatan nasional, salah satunya dari penerimaan pajak.
Susanto  (2012)  menyatakan bahwa  ciri  negara  yang  makmur atau  maju  adalah  memiliki  tingkat kepatuhan  pajak  yang  tinggi. Swedia  merupakan  salah  satu negara  makmur  yang  memiliki tingkat  kepatuhan  pajak  tinggi, dibuktikan dari persentase kerugian akibat  penghindaran  pajak  hanya sebesar  0,3%  hingga  0,5%  di sebagian besar periode (Nistotskaya  &  D’Arcy,  2018; STA,  2015).  Selanjutnya,  negara makmur seperti Denmark, Finlandia,  dan  Islandia  menjadi negara dengan tingkat pembayaran pajak  penghasilan  tertinggi  dengan persentase sebesar 55,89%; 53,75%; dan  46,24%  melebihi  rata-rata OECD  yaitu  41,65%  (KPMG, 2020).  Hal  tersebut  berbanding terbalik  dengan  yang  terjadi  di negara  makmur  seperti  Amerika Serikat  di  mana  masih  banyak ditemukan  penghindaran  pajak. Sebanyak  379  dari  500  sampel perusahaan  profit  terbukti  hanya membayar  tarif federal  income  tax sebesar 11,3% dari 21% tarif wajib, bahkan  91  perusahaan  tidak membayar  pajak  sama  sekali (Gardner et al ., 2019). Oleh karena itu  perlu  dikaji  lebih  lagi  terkait pengaruh  kemakmuran  negara terhadap kepatuhan pajak.
Penelitian ini mengacu pada Chircop et  al . (2018)  yang meneliti tentang  pengaruh  modal  sosial terhadap  penghindaran  pajak  di perusahaan.  Penelitian  tersebut berfokus  pada  variabel  modal sosial yang menjadi salah satu pilar
inclusive  society dari  kemakmuran negara  dan  menyatakan  bahwa modal  sosial  berpengaruh  secara negatif  terhadap  penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel bebas penelitian selain dari aspek inclusive society dari  kemakmuran  negara. Berdasarkan  The Legatum  Institute Foundation (2019),  kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari tiga aspek,  yaitu inclusive  society,  open economy, dan empowered  people . Maka  dari  itu,  penelitian  ini diperluas  dengan  menambahkan aspek-aspek  kemakmuran  lainnya yaitu open  economy dan empowered people sebagai variabel bebas untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan  pajak  suatu  negara. Dengan  adanya  sudut  pandang yang lebih luas terkait kemakmuran negara, maka penelitian  ini  diharapkan  mampu mendapatkan  konsep  pengaruh kemakmuran  terhadap  kepatuhan pajak yang lebih komprehensif.
Berdasarkan  latar  belakang yang  telah  dijelaskan,  maka rumusan  masalah  penelitian  ini antara  lain;  apakah inclusive  society memengaruhi  kepatuhan  pajak suatu negara?; apakah open economy memengaruhi  kepatuhan  pajak suatu  negara?;  apakah empowered people memengaruhi  kepatuhan pajak  suatu  negara?.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menguji  pengaruh aspek-aspek  kemakmuran  negara terhadap  kepatuhan  pajak  suatu negara.  Penelitian  ini  mempunyai manfaat untuk membantu pemerintah  di  berbagai  negara sebagai pertimbangan untuk
pembuatan kebijakan dalam upaya mewujudkan  kepatuhan  pajak. Selain itu penelitian dapat berguna sebagai  tambahan  literatur  yang lebih komprehensif tentang pengaruh  kemakmuran  negara terhadap  kepatuhan  pajak,  karena penelitian  yang ada masih terbatas pada  aspek  masyarakat  inklusif saja.

## TELAAH LITERATUR
Kepatuhan Pajak Kepatuhan pajak ialah ukuran  sebagai  sejauh  mana seseorang atau organisasi mematuhi  hukum  dan  peraturan pajak  di  negaranya  (Young et  al ., 2016). Kepatuhan pajak merupakan faktor kunci penerimaan  pajak  bagi  sebuah negara.  Semakin  besar  tingkat kepatuhan  pajak,  maka  akan semakin  besar  pula  penerimaan pajak  oleh  negara.  Pendapatan pajak  berperan  penting  dalam pembangunan  negara.  Dalam  hal ini pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan serta untuk membiayai pengeluaran lain seperti program  sosial  maupun  investasi infrastruktur  (Ibrahim et  al .,  2015). Kepatuhan pajak bukan merupakan  hal  yang  sederhana untuk  dilakukan  karena  banyak faktor  yang  memengaruhi  wajib pajak  dalam  menaati  peraturan pajak.
B ă rbu ţă -Mi ş u (2011)
menyatakan  bahwa  faktor-faktor yang  berkaitan  dengan  kepatuhan pajak akan berbeda untuk tiap-tiap negara  karena  aturan  dan  masalah yang  dimiliki  negara  berbeda antara  satu  negara  dengan  negara
yang lainnya. Menurut Downs dan Stetson (2014) faktor yang memengaruhi  kepatuhan  pajak dapat  diklasifikasikan  atas  faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi  dapat  dipengaruhi  oleh aturan  pajak  itu  sendiri,  seperti tarif  pajak,  denda  pajak,  maupun manfaat  pajak.  Sedangkan  untuk faktor non-ekonomi dapat dipengaruhi  oleh  norma  pribadi, sosial,  maupun    keadilan  yang dirasakan wajib pajak saat membayar  pajak  (B ă rbu ţă -Mi ş u, 2011),

## Kemakmuran Negara
Büyüksarıkulak dan Kahramano ğ lu  (2019)  mengatakan bahwa  kemakmuran  merupakan suatu keadaan di mana masyarakat memiliki  standar  hidup  yang  lebih baik  dan  maju.  Dengan  demikian dapat  diartikan  negara  makmur merupakan  negara  yang  memiliki standar dan kualitas hidup masyarakat  maupun  pemerintah yang lebih baik dan maju. Menurut Umar et  al .  (2019)  negara  yang maju  mampu  memberikan  fasilitas publik yang baik, sehingga kehidupan  masyarakat  terjamin dan  masyarakat  semakin  percaya pada  pemerintah.  Akta ş Güzel et al .  (2019);  Muehlbacher et  al . (2011) mengatakan bahwa semakin masyarakat  percaya  pemerintah, maka  tingkat  kepatuhan  pajak semakin meningkat. Dengan demikian  kemakmuran  maupun kemajuan suatu negara berhubungan  erat  dengan  tingkat kepatuhan pajak. Tingkat
kemakmuran  negara  tidak  hanya diukur  dengan  melihat  dari  satu aspek  saja.  Berdasarkan The
Legatum Institute Foundation (2019), kemakmuran  negara  dapat  diukur melalui tiga aspek yaitu masyarakat inklusif ( inclusive society ),  perekonomian  terbuka
( open  economy ),  dan  masyarakat terberdayakan ( empowered people ).
Masyarakat  yang  inklusif merupakan masyarakat yang didasarkan  pada  nilai-nilai  dasar kesetaraan, keadilan sosial, martabat  manusia,  serta  pada prinsip-prinsip  yang  merangkul keanekaragaman (UNDESA, 2007).  Dillenburger et  al .  (2015); UNDESA  (2009) mengatakan bahwa masyarakat inklusif merupakan masyarakat yang selalu mempertimbangkan hak dan kewajiban  yang  dimiliki  untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan  sosial  dan  budaya. Dalam  hal  ini  dapat  diartikan bahwa masyarakat inklusif mampu menjalankan  hak  dan  kewajiban yang  dimilikinya.  Dalam The Legatum Institute Foundation (2019), masyarakat  inklusif  mengukur hubungan yang ada dalam masyarakat,  baik  individu  dengan individu,  maupun  individu  dengan pemerintah.  Aspek  ini  terdiri  atas empat  pilar  yaitu  keselamatan  dan keamanan,  kebebasan  pribadi,  tata kelola, dan modal sosial.
Aspek  kedua  kemakmuran negara  merupakan  perekonomian terbuka  yang  menilai  sejauh  mana negara  mampu  mempromosikan bisnis  dan  perdagangan  negara yang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian negara (The  Legatum  Institute Foundation ,  2019).  Perekonomian terbuka dapat memberikan keuntungan  bagi  suatu  negara,
khususnya dalam tersedianya lapangan pekerjaan (Geerken et al .,
2019).  Menurut  OECD  (1998), keterbukaan perdagangan dan pasar  menciptakan  peluang  baru bagi  pekerja,  konsumen,  dan perusahaan, sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  negara.  Perdagangan antar negara, wilayah, dan masyarakat merupakan hal mendasar  bagi  kemajuan  inovasi, pengetahuan,  dan  produktivitas untuk  menciptakan  pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Aspek terakhir dari kemakmuran negara adalah masyarakat  yang  terberdayakan ( empowered  people ).  Masyarakat yang  terberdayakan  merupakan masyarakat  yang  memiliki  pola pikir  ke  arah  yang  lebih  maju (Panjaitan  &  Siagian,  2019). Menurut The  Legatum  Institute Foundation (2019) masyarakat yang terberdayakan mampu memanfaatkan hal-hal yang dimilikinya untuk mengembangkan potensi yang ada. Dengan  mengembangkan  potensi yang dimiliki, masyarakat terberdayakan mampu berpartisipasi  untuk  meningkatkan kemakmuran sebuah negara. Dalam  hal  ini  masyarakat  yang terberdayakan  dapat  dilihat  dari pendidikan, kondisi hidup,
kesehatan, serta lingkungan alam.
Pengaruh Inclusive Society terhadap Kepatuhan Pajak Suatu Negara Inclusive  society (masyarakat inklusif)  memiliki  ciri  bahwa masyarakat  yang  inklusif  mampu
menghargai  hukum  atau  aturan yang  ada  (UNDESA,  2007). Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi  wajib pajak yang  tertulis  dalam  peraturan  di tiap-tiap  negara.  Dalam  hal  ini, masyarakat yang inklusif seharusnya mampu menaati peraturan  pajak  yang  ada.  Selain karena memiliki sifat yang mampu menaati hukum, masyarakat inklusif juga mampu berperan aktif dalam  menjalankan  hak  dan tanggung jawab mereka (UNDESA,  2009).  Pernyataan tersebut  diperkuat  dengan  adanya beberapa penelitian terkait hubungan masyarakat inklusif dengan  pajak jika dilihat dari pilar yang terkandung dalam masyarakat  inklusif,  yaitu  modal sosial, tata kelola, keselamatan dan keamanan negara.
Chircop et  al .  (2018) mengatakan  bahwa  wajib  pajak terutama  perusahaan  cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan  beroperasi  di  tengah masyarakat  bermodal  sosial  tinggi. Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat yang  memiliki  modal  sosial  tinggi akan beranggapan bahwa penghindaran  pajak  merupakan tindakan  yang  tidak  bertanggung jawab  sosial.  Aspek  masyarakat inklusif  tidak  hanya  mengukur kualitas  masyarakat,  tetapi  juga kualitas tata kelola serta keselamatan dan keamanan negara (The  Legatum  Institute  Foundation , 2019). Menurut Sebele-mpofu (2020),  kualitas  tata  kelola  suatu negara memengaruhi tingkat kepatuhan  pajak  suatu  negara. Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa
semakin  baik  kualitas  tata  kelola negara,  maka  masyarakat  akan semakin  patuh  terhadap  aturan pajak karena masyarakat puas akan kinerja pemerintah. Penelitian lainnya  Yamen et  al .  (2020)  juga mengatakan  semakin  baik  kualitas tata kelola negara, maka kepatuhan pajak  akan  semakin  tinggi.  Selain itu, ketika keselamatan dan keamanan  masyarakat  terjamin, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat  (Modugu  &  Anyaduba, 2014). Dengan demikian perumusan hipotesis pertama penelitian ini adalah:
H 1 : Inclusive  society berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
Pengaruh Empowered People terhadap Kepatuhan Pajak Empowered people (masyarakat terberdayakan) merupakan orang-orang yang mampu  menggunakan  apa  yang dimilikinya untuk mencapai potensi penuh mereka ( The Legatum Institute Foundation , 2019). Masyarakat  yang  terberdayakan mampu  memiliki  pola  pikir  yang maju.  Menurut  Zainuddin  (2018) seseorang yang memiliki pola pikir maju akan menyadari akan pentingnya pajak. Dengan demikian masyarakat akan
membayar  pajak  dengan  patuh karena  menyadari  bahwa  pajak akan  digunakan  salah  satunya untuk  membiayai  fasilitas  publik yang  nantinya  bermanfaat  bagi masyarakat.  Oleh  karena  itu, masyarakat  yang  terberdayakan memiliki  potensi  lebih  untuk  taat dalam membayar pajak.
Masyarakat  terberdayakan dapat  dilihat  dari  kondisi  hidup,
lingkungan alam, kesehatan, maupun  pendidikan.  Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tingkat  pendidikan  masyarakat berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak  karena  semakin  tinggi pendidikan,  maka  moral  pajak akan  meningkat  dan  tingkat penggelapan pajak berkurang (Rodriguez-Justicia  &  Theilen, 2018).  Kirchler et  al .,  (2008);  Tyas
(2013)  juga  mengatakan  semakin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat semakin paham mengenai  aturan  perpajakan  dan pentingnya pajak sehingga masyarakat  akan  menjadi  semakin patuh  pajak.  Selanjutnya,  Modugu dan  Anyaduba  (2014)  mengatakan bahwa  kepatuhan  pajak  negara akan  meningkat  ketika  kesehatan dan pendidikan masyarakat terjamin.  Selain  itu,  Nugrahanto (2017) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak. Dengan demikian masyarakat yang terberdayakan  mampu  memiliki kesadaran  untuk  patuh  dalam membayar  pajak.  Kualitas  hidup yang dimiliki masyarakat terberdayakan membuat masyarakat  paham  pentingnya untuk  membayar  pajak.  Oleh karena  itu  perumusan  hipotesis kedua penelitian ini adalah:
H 2 : Empowered people berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak
Pengaruh Open  Economy terhadap
Kepatuhan Pajak Perekonomian terbuka ialah perekonomian  yang  melibatkan perdagangan antar negara, wilayah,  dan  masyarakat  yang
merupakan  hal  mendasar  bagi kemajuan  inovasi,  pengetahuan, dan produktivitas untuk menciptakan  kemakmuran  negara ( The  Legatum  Institute  Foundation ,
2019). Adanya perekonomian terbuka  menyebabkan  pembuat kebijakan  pajak  suatu  negara khawatir  akan  risiko  kehilangan penerimaan  pajak  (Bartelsman  & Beetsma,  2003).  Kekhawatiran tersebut  disebabkan  karena  ketika perekonomian suatu negara semakin terbuka, tingkat penghindaran  pajak  akan  semakin tinggi.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena beban pajak dalam perekonomian  terbuka  akan  lebih besar dibandingkan ketika perekonomian  tertutup  sehingga mendorong  wajib  pajak  untuk melakukan  berbagai  upaya  dalam penghindaran pajak (Alison, 2007).
Dengan demikian adanya perekonomian terbuka dapat menyebabkan risiko tingkat penghindaran pajak tinggi. Penelitian tentang pengaruh open  economy terhadap  kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.
Menurut  Alison  (2007),  dengan adanya  perekonomian  terbuka, tingkat  penghindaran  pajak  akan menjadi  tinggi  dan  hal  tersebut akan menyebabkan tingkat
kepatuhan  pajak  suatu  negara menjadi  rendah.  Penelitian  serupa juga dilakukan Sikka dan Willmott (2010)    yang  mengatakan  ketika perekonomian  menjadi  terbuka, wajib  pajak  akan  memanfaatkan transfer  pricing sebagai  salah  satu cara  melakukan  penghindaran pajak. Setiawan (2013) mengatakan transfer pricing
merupakan pengalihan pendapatan perusahaan  dari  satu  negara bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak lebih rendah. Hal ini dapat  menyebabkan  penerimaan negara berkurang. Semakin banyaknya  penghindaran  pajak menyebabkan  tingkat  kepatuhan suatu negara menjadi rendah. Oleh karena  itu,  perumusan  hipotesis ketiga penelitian ini adalah:
H 3 : Open  economy berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

## METODE PENELITIAN
Jenis Data, Populasi, dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  kuantitatif.  Data yang dipakai adalah data sekunder berupa laporan indeks kemakmuran  negara  tahun  2015 serta  tingkat  upaya  pajak  negara ( tax  effort )  tahun  2015.  Data diperoleh dari laporan The Legatum Prosperity Index 2015 serta penelitian  Mawejje  dan  Sebudde (2019).  Dengan  demikian  populasi penelitian ini adalah negara-negara di  seluruh  dunia  dengan  sampel negara-negara yang terdaftar dalam The  Legatum  Prosperity  Index 2015 serta Mawejje dan Sebudde (2019).
Variabel Terikat Penelitian Variabel terikat dalam penelitian  ini  adalah  kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan  ukuran  sejauh  mana wajib pajak patuh pada hukum dan aturan  untuk  membayar  pajak (ATO,  2019).  Dengan  demikian jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka pendapatan  pajak  aktual  negara tidak  akan  mampu  mencapai
potensi  pajak  yang  seharusnya diterima.  Hal  tersebut  dapat menyebabkan  tingkat  upaya  pajak ( tax  effort )  suatu  negara  menjadi rendah.  Tinggi  atau  rendahnya tax effort suatu  negara  dipengaruhi salah  satunya  oleh  seberapa  besar kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  (Khwaja  &  Iyer, 2014).  Semakin  tinggi  kepatuhan pajak,  maka tax  effort yang dihasilkan  negara  akan  semakin tinggi karena negara akan semakin mampu  untuk  mencapai  potensi pajak.  Menurut  Mawejje  dan Sebudde  (2019), tax  effort adalah ukuran  sejauh  mana  pendapatan pajak  aktual  mampu  mencapai potensi  pajak  yang  seharusnya diterima  oleh  negara.  Oleh  karena itu, penelitian ini menggunakan tax effort sebagai  indikator  variabel kepatuhan  pajak  dan  data  yang dipakai  mengacu  pada  hasil penelitian  Mawejje  dan  Sebudde (2019).
Penelitian tersebut menghitung  potensi  dan  upaya pajak  negara-negara  di  seluruh dunia berdasarkan Government Revenue Dataset .
Variabel Bebas Penelitian Variabel bebas penelitian ini adalah inclusive  society (masyarakat inklusif), empowered people (masyarakat  terberdayakan),  dan open economy (perekonomian terbuka).  Variabel  bebas  dalam penelitian  ini  mengacu  pada The Legatum Institute Foundation (2019), sehingga  indikator-indikator  untuk mengukur variabel bebas
menggunakan  indikator  menurut The  Legatum  Institute  Foundation .
Masyarakat  inklusif  dapat  diukur dari tingkat modal sosial,
keamanan dan keselamatan, kebebasan pribadi, serta tata kelola negara. Skor dari keempat indikator  yang  telah  disebutkan akan  dihitung  rata-rata  sehingga menghasilkan  sebuah  skor  untuk masyarakat  inklusif.  Sama  halnya dengan variabel masyarakat inklusif,  variabel  masyarakat  yang terberdayakan  dan  perekonomian terbuka  juga  akan  dihitung  rata- rata  dari  penjumlahan  masing- masing  indikator  yang  terkandung di  dalamnya.  Masyarakat  yang terberdayakan diukur menggunakan indikator pendidikan, kondisi hidup, kesehatan,  serta  lingkungan  alam. Selanjutnya, variabel perekonomian terbuka diukur menggunakan lingkungan investasi, kondisi perusahaan, akses pasar dan infrastruktur, serta kualitas ekonomi.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data
penelitian  ini  memakai  metode regresi berganda ( multiple regression ) dengan  menggunakan  program SPSS.  Metode multiple  regression digunakan untuk melihat pengaruh variabel  bebas  terhadap  satu variabel  terikat  ketika  variabel bebas lebih dari satu (Janie, 2012). Hal  yang  pertama  dilakukan adalah  melakukan  analisis  statistik deskriptif  untuk  mendeskripsikan data  seperti  nilai  rata-rata,  nilai standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal . Setelah melakukan statistik deskriptif adalah melakukan uji asumsi klasik untuk normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Langkah selanjutnya  adalah  menganalisis hubungan antara masyarakat inklusif, masyarakat terberdayakan,  dan  perekonomian terbuka  terhadap  kepatuhan  pajak. Oleh  karena  itu  rumus  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Keterangan  :
a : Konstanta
PATUH i : Kepatuhan Pajak
INKLU i : Masyarakat Inklusif
DAYA i : Masyarakat Terberdayakan
BUKA i : Perekonomian Terbuka  i : Error Kriteria pengujian penelitian  ini  menggunakan alpha ( α ) sebesar 5% (0,05), yang artinya risiko  kesalahan  yang  dapat ditolerir dalam
pengambilan keputusan adalah sebesar 5%. Oleh karena  itu,  hipotesis  pertama  dan kedua  penelitian  ini  diterima  jika nilai  signifikansi  kurang  dari  0,05
dan  koefisien  regresi  bernilai positif.  Hipotesis  ketiga  diterima jika  nilai  signifikansi  kurang  dari 0,05  dan  koefisien  regresi  bernilai negatif.
Perbawaningsih, Kristanto

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan populasi negara-negara yang ada di seluruh  dunia  sebanyak  195 negara. Berdasarkan teknik purposive  sampling, penelitian  ini menggunakan sampel akhir sebanyak 94 negara dengan kriteria sampel sebagai berikut: Tabel 1 Hasil Pengambilan Sampel Kriteria Sampel Jumlah 1. Negara-negara di seluruh dunia 195 2. Negara  yang  tidak  terdaftar  dalam  laporan Legatum Prosperity  Index tahun  2015  dan  penelitian  Mawejje  dan Sebudde (2019) (12) 3. Negara yang terdaftar dalam Legatum Prosperity Index tahun 2015  dan  penelitian  Mawejje  dan  Sebudde  (2019)  selain tahun 2015 (89) Total Sampel Akhir 94 Statistik Deskriptif
Hasil  statistik  deskriptif  penelitian  setelah  data  diolah  adalah  sebagai berikut:
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Minimum Maksimum Rata-rata St. Deviasi Median PATUH 0,03 0,96 0,4785 0,17400 0,4750 INKLU 37,82 86,18 60,7956 12,89711 57,2350 DAYA 35,02 84,26 67,5263 11,82496 68,1100 BUKA 26,96 79,38 55,7931 13,34766 56,3950 Sumber: Data sekunder diolah (2020) Berdasarkan tabel 2 diketahui  bahwa  nilai  rata-rata PATUH  negara-negara  di  dunia adalah sebesar 0,4785 yang artinya sebagian  besar  negara  di  dunia mampu menghasilkan pajak aktual
sebesar 47,85% dari pajak potensial yang  seharusnya.  Negara  yang memiliki  nilai  PATUH  tertinggi adalah  Norwegia,  sedangkan  yang terendah  adalah  Kuwait.  Nilai rata-rata  INKLU sebesar  60,7956
lebih  besar  dari  median  yaitu 57,2350  menunjukkan  sebagian besar  negara  di  dunia  memiliki tingkat  masyarakat  inklusif  yang tinggi.  Negara  yang  memiliki tingkat masyarakat inklusif tertinggi adalah Norwegia, sedangkan  yang  terendah  adalah Mesir.  Selanjutnya,  nilai  rata-rata DAYA  sebesar  67,5263  lebih  kecil dari  median  yang  berarti  sebagian besar negara di dunia masih kurang dalam mencapai sebuah masyarakat  yang  terberdayakan.
Tingkat  masyarakat  terberdayakan tertinggi  dimiliki  oleh  negara Swedia,  sedangkan  yang  terendah dimiliki  oleh  negara  Chad.  Selain itu,  rata-rata  nilai  untuk  BUKA sebesar  55,7931  lebih  kecil  dari median yaitu 56,3950 menunjukkan  bahwa  skor  untuk perekonomian  terbuka  negara- negara  di  dunia  rendah.  Negara yang  memiliki  skor  perekonomian terbuka tertinggi adalah Swiss, dan yang terendah adalah Chad.
Uji Asumsi Klasik Data  pada  penelitian  ini telah  lolos  uji  asumsi  klasik  untuk normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Penelitian  ini  menggunakan  Uji Normalitas  Kolmogorov-Smirnov dan  menghasilkan  nilai asymp  sig . sebesar  0,200.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  telah  lolos  uji normalitas karena hasil nilai asymp sig . yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05
dan dapat disimpulkan bahwa data
yang  dipakai  pada  penelitian terdistribusi
dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan Uji Glejser, model regresi penelitian ini terbukti  tidak  timbul  masalah heteroskedastisitas.  Hal  tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig. untuk INKLU, DAYA, dan BUKA lebih besar dari 0,05. Pengujian multikolinearitas  penelitian  ini menggunakan  nilai  VIF  ( Varians Inflating Factor ). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat diartikan bahwa  model  regresi  penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas.  Penelitian  ini memiliki  nilai  VIF  untuk  INKLU , DAYA , dan BUKA kurang dari 10 yang  berarti  tidak  adanya  korelasi antar  variabel  masyarakat  inklusif, masyarakat  terberdayakan,  dan perekonomian  terbuka,  sehingga model regresi penelitian dinyatakan lolos uji multikolinearitas.  Dan  terakhir, penelitian  ini  telah  lolos  uji autokorelasi  karena  nilai  4-dU (2,2684) > DW (2,154) > batas dU (1,7316).
Hasil Pengujian Hipotesis Teknik analisis data penelitian ini menggunakan regresi berganda  guna  menguji  hubungan masyarakat  inklusif,  masyarakat terberdayakan,  dan  perekonomian terbuka  terhadap  kepatuhan  pajak. Berikut  adalah  hasil  olah  data analisis  regresi  berganda  dalam model penelitian
ini:
Tabel 3 Hasil Pengujian Variabel Terikat Variabel Bebas Koef. Regresi Signifikansi R 2
PATUH
INKLU 0,942 0,003 0,368 DAYA 18,780 0,003 BUKA -0,153 0,035 Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Berdasarkan hasil pengujian pada  tabel  3,  didapatkan  hasil bahwa  nilai  signifikansi  INKLU (masyarakat  inklusif)  kurang  dari nilai  alpha  (0,00  <  0,05).  Hal tersebut  berarti  bahwa  INKLU berpengaruh  signifikan  terhadap PATUH. Koefisien regresi INKLU bernilai positif menunjukkan adanya  pengaruh  positif  INKLU terhadap  PATUH.  Nilai  koefisien regresi DAYA dalam penelitian ini sebesar  18,780  dan  nilai  sig.  0,003 <  0,05,  hal  ini  menunjukkan bahwa  DAYA  berpengaruh  positif signifikan terhadap PATUH. Variabel  bebas  terakhir  yaitu
BUKA  memiliki  nilai  signifikansi lebih kecil dari alpha (0,035 < 0,05) dengan  koefisien  regresi  sebesar  - 0,153.  Berdasarkan  hasil  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  variabel BUKA berpengaruh negatif signifikan terhadap PATUH. Pembahasan Hipotesis pertama penelitian  ini  adalah  masyarakat inklusif berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  pajak.  Oleh karena  itu  H1  penelitian  ini diterima  dengan  didukung  oleh hasil  nilai  signifikansi  kurang  dari 0,05  yang  menunjukkan  adanya
pengaruh  signifikan  masyarakat inklusif  terhadap  kepatuhan  pajak. Koefisien  regresi  bernilai  positif menunjukkan  adanya  hubungan positif  antara  masyarakat  inklusif terhadap  kepatuhan  pajak.  Ketika suatu  negara  memiliki  tingkat masyarakat  inklusif  tinggi,  maka akan  semakin  tinggi  pula  tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut. Hal  tersebut  disebabkan  karena masyarakat  yang  inklusif  mampu menyeimbangkan  antara  hak  dan kewajiban  mereka    (UNDESA,
2009). Membayar pajak merupakan  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  wajib  pajak,  maka dari itu masyarakat inklusif cenderung akan taat dalam membayar pajak. Masyarakat inklusif  terbentuk  atas  beberapa pilar,  dua  di  antaranya  yakni modal  sosial  dan  tata  kelola negara. Masyarakat yang bermodal sosial tinggi, cenderung akan patuh membayar  pajak  karena  mereka menganggap tidak membayar pajak merupakan hal yang tidak bertanggungjawab  sosial.  Selain itu,  semakin  baik  tata  kelola negara, maka kepercayaan masyarakat  pada  pemerintah  akan meningkat  dan  mampu  membuat masyarakat patuh untuk membayar
Perbawaningsih, Kristanto
pajak.  Hal  tersebut  dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat bahwa  pajak  yang  dibayarkan kepada pemerintah akan digunakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian untuk hipotesis  pertama  didukung  oleh penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh  Chircop et  al .
(2018); Sebele-mpofu (2020) bahwa masyarakat  inklusif  berpengaruh terhadap  kepatuhan  pajak  jika dilihat dari pilar-pilar yang membentuknya.  Chircop et  al .
(2018)  menyatakan  bahwa  modal sosial yang tinggi akan mengurangi tingkat  penghindaran  pajak  dan akan  berdampak  pada  tingginya kepatuhan  pajak  suatu  negara. Sebele-mpofu  (2020)  mengatakan bahwa  semakin  baik  tata  kelola negara,  maka  tingkat  kepatuhan pajak  menjadi  tinggi.  Penelitian serupa  juga  dilakukan  Umar et  al . (2019);  Yamen et  al .  (2020)  yang meneliti bahwa kualitas tata kelola publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat  terberdayakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak merupakan hipotesis  kedua  dalam  penelitian ini.  Hipotesis  kedua  tersebut diterima  karena  hasil  penelitian menunjukkan  nilai  signifikansi kurang  dari alpha dan  koefisien regresi  bernilai  positif.  Masyarakat yang  terbedayakan  dapat  dibentuk oleh  beberapa  pilar  salah  satunya dengan pendidikan. Negara makmur  mampu  memiliki  tingkat pendidikan yang tinggi dan berkualitas sehingga mampu membentuk  sebuah  masyarakat yang  terberdayakan.  Seseorang
yang  memiliki  tingkat  pendidikan yang  tinggi  dan  berkualitas  akan memiliki  pola  pikir  maju  dan paham akan pentingnya pajak bagi negara maupun masyarakat. Selain itu,  pendidikan  yang  masyarakat dapatkan  akan  lebih  membantu masyarakat  paham  akan  aturan- aturan pajak dan kewajiban mereka sebagai  wajib  pajak  yaitu  dengan membayar  pajak  dengan  patuh. Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi tingkat  masyarakat  terberdayakan di  suatu  negara,  maka  akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut. Penelitian sebelumnya telah menyebutkan  bahwa  masyarakat terbedayakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan pajak berdasarkan pilar pendidikan. Tyas (2013) mengatakan bahwa pendidikan  berpengaruh  positif signifikan terhadap  kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, Richardson (2006) juga mengatakan ketika level pendidikan  tinggi,  maka  tingkat penggelapan pajak dapat dikurangi sehingga  mampu  menciptakan tingkat kepatuhan pajak tinggi.
Hipotesis  ketiga  penelitian ini  adalah  perekonomian  terbuka berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian,  H3  penelitian  ini diterima  karena  nilai  signifikansi kurang  dari  0,05  dan  koefisien regresi  bernilai  negatif.  Suatu negara  dapat  menjadi  negara  yang makmur  ketika  negara  tersebut mampu  mempromosikan  dengan baik bisnis maupun
perdagangannya  di  luar  ataupun dalam  negeri  untuk  memperoleh pendapatan  ( The  Legatum  Institute
Foundation , 2019). Oleh karena itu, negara  makmur  akan  cenderung memiliki  sistem  perekonomian terbuka dan menjadikan perekonomian  terbuka  menjadi aspek  untuk  mengukur  suatu kemakmuran negara. Adanya perekonomian terbuka dapat mendorong  wajib  pajak  untuk melakukan  penghindaran  pajak, salah  satunya  dengan  cara transfer pricing . Semakin banyaknya tingkat penghindaran pajak, tentunya akan menyebabkan  penerimaan  negara jauh  dari  nilai  yang  seharusnya negara  mampu  dapatkan  atau tax effort negara  menjadi  rendah. Rendahnya tax effort mengindikasikan rendahnya kepatuhan  pajak  suatu  negara. Oleh karena itu, adanya perekonomian  terbuka  cenderung menyebabkan  tingkat  kepatuhan negara rendah. Hasil  penelitian  untuk  H3 didukung oleh penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Alison  (2007).  Penelitian  tersebut menyatakan bahwa ketika perekonomian  semakin  terbuka, wajib  pajak  khususnya  perusahaan akan  cenderung  secara  efektif melakukan  penghindaran  pajak, sehingga  menyebabkan  kepatuhan pajak  negara  menjadi  rendah. Penelitian  serupa  juga  dilakukan Sikka  dan  Willmott  (2010)  yang mengatakan  ketika  perekonomian suatu  negara  menjadi  global  atau terbuka, wajib pajak akan memanfaatkan transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak.

## KESIMPULAN
Simpulan yang dapat diambil  dari  penelitian  ini  adalah aspek-aspek  kemakmuran  negara yaitu masyarakat inklusif, masyarakat  terberdayakan,  dan perekonomian terbuka berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak. Masyarakat inklusif berpengaruh positif terhadap kepatuhan  pajak  yang  berarti semakin inklusif sebuah masyarakat, maka tingkat kepatuhan pajak suatu negara akan semakin tinggi. Selanjutnya, masyarakat terberdayakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin masyarakat  terberdayakan,  maka kepatuhan  pajak  suatu  negara semakin tinggi. Terakhir, perekonomian terbuka berpengaruh negatif terhadap kepatuhan  pajak.  Hal  tersebut menunjukkan ketika perekonomian negara  semakin  terbuka,  maka kepatuhan  pajak  akan  semakin rendah.
Penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh aspek kemakmuran negara yaitu masyarakat inklusif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut  dilakukan  oleh  Chircop et al . (2018) yang menyatakan bahwa modal  sosial  yang  menjadi  salah satu  pilar  masyarakat  inklusif  dari kemakmuran  negara  berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian  ini  memberi  kontribusi bahwa tidak hanya aspek masyarakat  inklusif  saja  yang berpengaruh  terhadap  kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  aspek-aspek
Perbawaningsih, Kristanto
kemakmuran  negara  lainnya  yaitu masyarakat  terberdayakan  dan perekonomian terbuka juga terbukti  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak suatu negara. Berdasarkan temuan di atas, menciptakan  sebuah  masyarakat inklusif dan masyarakat terbedayakan dalam sebuah negara sangat  diperlukan  untuk  mencapai sebuah  kepatuhan  pajak.  Oleh karena  itu,  pemerintah-pemerintah negara di dunia diharapkan melakukan pemberdayaan masyarakat,  salah  satunya  dapat melalui peningkatan kualitas pendidikan  mengingat  pendidikan merupakan salah satu pilar masyarakat  terberdayakan.  Selain itu,  memperbaiki  tata  kelola negara,  menjaga  keamanan  dan keselamatan masyarakat juga diperlukan untuk membentuk sebuah masyarakat inklusif. Terakhir,  pemerintah  juga  perlu memperketat  aturan-aturan  pajak di  tengah  perekonomian  terbuka. Hal  tersebut  bertujuan  agar  tidak semakin  banyak  wajib  pajak  yang melakukan  penghindaran  pajak salah  satunya  melalui transfer pricing . Data  kepatuhan  pajak  yang dipakai  dalam  penelitian  ini bersumber  dari  data  penelitian yang  terbatas  pada  tahun  2015, sehingga bisa saja terdapat perubahan  dinamika  kepatuhan pajak  di  berbagai  negara  di  dunia hingga  tahun  sekarang  ini.  Hal tersebut  dapat  menimbulkan  bias karena tidak menggambarkan kondisi  kepatuhan  pajak  yang terbaru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengukur  kepatuhan  pajak  di
berbagai  negara  dengan  indikator yang berbeda yang mampu menggambarkan  kondisi  terbaru dari kepatuhan pajak.

## DAFTAR RUJUKAN
Akta ş Güzel,  S.,  Özer,  G.,  & Özcan,  M.  (2019).  The  effect of  the  variables  of  tax  justice perception and trust in government on tax compliance:  The  case  of
Turkey. Journal  of  Behavioral and  Experimental  Economics ,
78 , 80–86. https://doi.org/10.1016/j.soc ec.2018.12.006 Alison,  R.  (2007).  Passing  the Burden: Corporate Tax Incidence in Open Economies. In LIS  Working  Paper  Series (No. 468). http://hdl.handle.net/10419/ 95465
ATO.  (2019). How  individuals perform against the four pillars of compliance . https://www.ato.gov.au/Gen eral/Tax-and-individuals--- not-in-business/In- detail/How-individuals- perform-against-the-four- pillars-of-compliance/
B ă rbu ţă -Mi ş u, N. (2011). A review of  factors  for  tax  compliance.
Economics and Applied Informatics , 17 (1), 69–76. Bartelsman,  E.  J.,  &  Beetsma,  R. M.  W.  J.  (2003).  Why  pay more? Corporate tax
avoidance  through  transfer pricing  in  OECD  countries. Journal  of  Public  Economics ,
Perbawaningsih, Kristanto
87 (9–10), 2225–2252. https://doi.org/10.1016/S004 7-2727(02)00018-X Büyüksarıkulak, A. M., & Kahramano ğ lu,  A.  (2019). The  prosperity  index  and  its relationship  with  eco-nomic growth:  Case  of  Turkey. Journal  of  Entrepreneurship, Business and Economics , 7 (2), 1– 30.
Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., & Parbonetti, A. (2018). Does social  capital  constrain  firms’ tax avoidance? Social Responsibility  Journal , 14 (3),
542–565. https://doi.org/10.1108/SRJ- 08-2017-0157
Dillenburger,  K.,  McKerr,  L., Jordan,  J.  A.,  Devine,  P.,  & Keenan,  M.  (2015).  Creating an  inclusive  society...  How close  are  we  in  relation  to autism  spectrum  disorder?  A general  population  survey. Journal  of  Applied  Research  in Intellectual  Disabilities , 28 (4), 330–340. https://doi.org/10.1111/jar.1 2144 Downs,  A.,  &  Stetson,  B.  (2014). Economic  and  non-economic factors: An analysis of corporate  tax  compliance.
Advances  in  Taxation , 21 ,  37– 72. https://doi.org/10.1108/S105
8-749720140000021002
Gardner,  M.,  Roque,  L.,  &
Wamhoff,  S.  (2019). Corporate tax  avoidance  in  the  first  year  of the trump tax law .
https://itep.org/corporate- tax-avoidance-in-the-first-year- of-the-trump-tax-law/
Geerken,  T.,  Schmidt,  J.,  Boonen,
K., Christis, M., & Merciai, S. (2019).  Assessment  of  the potential of a circular economy in open economies – case  of  Belgium. Journal  of Cleaner  Production , 227 ,  683– 699.
https://doi.org/10.1016/j.jcle pro.2019.04.120
Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul-
Hanan,  A.  (2015).  Beyond enforcement:  what  drives  tax morale in Ghana? Humanomics , 31 (4),  399–414. https://doi.org/http://dx.doi. org/10.1108/H-04-2015-0023
Janie,  D.  N.  A.  (2012). Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS . Semarang University Press.
Kangave,  J.,  Nakato,  S.,  Waiswa, R.,  &  Zzimbe,  P.  (2016). Boosting  revenue  collection through taxing high net worth individuals:  The  case  of Uganda.  In SSRN  Electronic Journal (Issue February). https://doi.org/10.2139/ssrn. 2776590 Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia.  (2018). Menkeu: Kepatuhan  Membayar  Pajak Masih Rendah . https://www.kemenkeu.go.id /publikasi/berita/menkeu- kepatuhan-membayar-pajak- masih- rendah/#:~:text=Depok%2C 14%2F11%2F2018,kepatuhan
membayar pajak di Indonesia.&text=Dibandingka n dengan negara-negara lain%2C  revenue  Indonesia masih rendah.
Khwaja,  M.  S.,  &  Iyer,  I.  (2014). Revenue  potential,  tax  space, and  tax  gap:  a  comparative analysis. World  Bank  Policy Research Working Paper , May .
Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery  slope”  framework.
Journal  of  Economic  Psychology , 29 (2),
210–225. https://doi.org/10.1016/j.joe p.2007.05.004 KPMG.  (2020). Individual  income tax rates table . https://home.kpmg/xx/en/h ome/services/tax/tax-tools- and-resources/tax-rates- online/individual-income-tax- rates-table.html#:~:text=The highest  combined  personal marginal,Edward Island 51.37%25%3B  Newfoundland %26 Mawejje,  J.,  &  Sebudde,  R.  K. (2019).  Tax  revenue  potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. Economic  Analysis  and  Policy , 63 , 119–129.
https://doi.org/10.1016/j.eap .2019.05.005
Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2014). Impact of tax audit on tax  compliance  in  Nigeria. International  Journal  of  Business and  Social  Science , 5 (9),  207–
215. Mohdali,  R.,  &  Pope,  J.  (2014). The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes:  Empirical  evidence from  a  mixed-methods  study in Malaysia. Accounting Research  Journal , 27 (1),  71–91. https://doi.org/10.1108/ARJ -08-2013-0061
Muehlbacher,  S.,  Kirchler,  E.,  & Schwarzenberger,  H.  (2011). Voluntary  versus  enforced  tax compliance: Empirical
evidence  for  the  “slippery slope”  framework. European Journal  of  Law  and  Economics , 32 (1), 89–97. https://doi.org/10.1007/s106 57-011-9236-9
Nistotskaya,  M.,  &  D’Arcy,  M. (2018).  The  Origins  of  High Compliancein  the  Swedish Tax State. In The Leap of Faith: The  Fiscal  Foundations  of Successful  Government  in  Europe and America (Issue September). Oxford  Scholarship  Online. https://doi.org/10.1093/oso/ 9780198796817.001.0001
Nugrahanto, R. B. (2017). Pemberdayaan Wajib Pajak Ciptakan  Kepatuhan .  Artikel Direktorat Jendral Pajak. https://www.pajak.go.id/id/a rtikel/pemberdayaan-wajib- pajak-ciptakan-kepatuhan
OECD. (1998). Open markets matter: The  benefits  of  trade  and investment  liberalisation .  OECD Publishing. https://doi.org/doi.org/10.17 87/9789264162938-en
Panjaitan,  R.  E.,  &  Siagian,  N.  F.
Perbawaningsih, Kristanto
(2019). Strategi pengembangan pariwisata melalui  perubahan  pola  pikir masyarakat  Desa  Sigapiton Kabupaten  Tobasa. Jurnal EK&BI , 2 (2), 211–210. Richardson, G. (2006). Determinants  of  tax  evasion: A  cross-country  investigation. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation , 15 (2), 150–169.
https://doi.org/10.1016/j.inta ccaudtax.2006.08.005
Rodriguez-Justicia,  D.,  &  Theilen, B.  (2018).  Education  and  tax morale. Journal  of  Economic Psychology , 64 (October),  18– 48. https://doi.org/10.1016/j.joe p.2017.10.001
Sebele-mpofu,  F.  Y.  (2020). Governance  quality  and  tax morale  and  compliance  in Zimbabwe  ’  s  informal  sector Governance  quality  and  tax morale  and  compliance  in Zimbabwe  ’ s  informal  sector. Cogent  Business  &  Management ,
7 (1).
https://doi.org/10.1080/2331 1975.2020.1794662 Setiawan,  H.  (2013).  Transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan  negara. Journal  of Chemical Information and Modeling , 53 (9),  1689–1699. https://doi.org/10.1017/CBO 9781107415324.004
Sikka,  P.,  &  Willmott,  H.  (2010). Critical Perspectives on Accounting  The  dark  side  of transfer pricing : Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. Critical Perspectives on Accounting , 21 (4), 342–356. https://doi.org/10.1016/j.cpa .2010.02.004
STA.  (2015). Taxes  in  Sweden . https://www.skatteverket.se/ download/18.3810a01c15093 9e893f29d0f/1455280476021/ taxes-in-sweden-skv104- utgava16.pdf
Susanto,  H.  (2012). Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela  Wajib  Pajak .  Artikel Pajak  Nasional  Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/artikel /membangun-kesadaran-dan- kepedulian-sukarela-wajib- pajak
The Legatum Institute Foundation. (2019). 2019 Legatum Prosperity Index TM . https://www.prosperity.com/ about/resources
Tyas,  I.  W.  (2013).  Pengaruh umur, pendidikan, penghasilan  bruto,  dan  moral terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Studi empiris  WPOP  usahawan pada  Mall  Ciputra). Tekun ,
4 (02), 279–304.
Umar,  M.  A.,  Derashid,  C., Ibrahim,  I.,  &  Bidin,  Z. (2019).  Public  governance quality  and  tax  compliance behavior in developing countries:  The  mediating  role of  socioeconomic  conditions. International  Journal  of  Social Economics ,
46 (3),  338–351.
https://doi.org/10.1108/IJSE -11-2016-0338
UNDESA. (2007). Final Report of the  Expert  Group  Meeting  on Creating  an  Inclusive  Society: Practical Strategies to Promote Social  Integration.  In Division for Social Policy and Development United  Nations  Department  of Economic and Social Affairs .
UNDESA.  (2009).  Creating  an Inclusive  Society:  Practical Strategies  to  Promote  Social Integration.  In Division  for Social  Policy  and  Development United  Nations  Department  of Economic and Social Affairs .
Yamen,  A.  E.,  Mersni,  H.,  & Ramadan,  A.  (2020).  Tax evasion and public governance before  and  after  the  European “big  bang”:  a  red  flag  for policymakers. Journal of Financial Crime . https://doi.org/10.1108/JFC-
04-2020-0064
Young,  A.,  Lei,  L.,  Wong,  B.,  & Kwok,  B.  (2016).  Individual tax  compliance  in  China:  a review. International  Journal  of Law  and  Management , 58 (5), 562–574. https://doi.org/10.1108/IJL MA-12-2015-0063
Zainuddin.  (2018).  Pengetahuan
dan pemahaman
aturan
perpajakan, kualitas pelayanan  dan  persepsi  atas efektivitas  sistem  perpajakan terhadap  kemauan  membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel  intervening. Jurnal
Akun  Nabelo:  Jurnal  Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif , 1 (1). https://doi.org/10.22487/j26
223090.2018.v1.i1.10482