TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KEWENANGAN ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

## Putu Ayu Anastasia Wierdarini
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Email: putu.thesa@gmail.com

## Abstrak
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memposisikan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Hal ini berimplikasi pada kewenangan MPR yang dahulu  memiliki  kedudukan strategis,  yaitu menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden melalui amandemen kewenangannya menjadi sangat terbatas dan lemah. Tulisan ini mengkaji secara yuridis bagaimana mengembalikan kewenangan istimewa yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perubahan UUD 1945. Sebuah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ) digunakan untuk menganalisa permasalahan ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembalian MPR pada posisi utama dan vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah hal yang sangat penting, yakni melalui amandemen terhadap  materi  muatan  UUD  1945  yang  harus  dilaksanakan  secara berkesinambungan.
Kata kunci : Kewenangan Istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

## Abstract
The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution  and  the  highest  sovereign  of  the  people.  This  has implications for  the authority  of  the  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  to  have  a  strategic  position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally  how  to  restore  the  privileges  possessed  by  the  Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital  position in  the Indonesian  state administration  system is  very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.
Keywords : pecial Authority, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Amendment of the UUD 1945

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  legislasi  di  Indonesia  kian meningkat  seiring  dengan  berbagai  masalah  hukum  yang  semakin  kompleks  dan berkembang. Namun beberapa produk legislasi sering tidak sejalan dengan jiwa kritis yang  dimiliki  oleh  elemen-elemen  masyarakat,  sebagai  contoh  adalah  Undang- Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) yang menuai benyak pro dan kontra. Dalam UU MD3, keempat lembaga tinggi negara diatur dalam satu undang-undang dimana secara yuridis formal keempat lembaga tersebut adalah memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga tinggi negara, yang sejak  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), terjadi peubahan yang fundamental bahwa MPR bukanlah lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.
Sebelum  perubahan  UUD  1945,  MPR  merupakan  lembaga  tertinggi  negara dengan kekuasaaan yang sangat besar namun kemudian berubah menjadi lembaga negara “biasa” dengan kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, Presiden dan MA. Setelah perubahan UUD 1945 ini pula, MPR yang semula memiliki  kewenangan  yang  sangat  besar,  kini  kewenangannya  menjadi  sangat berkurang,  tidak  lagi  berwenang  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya secara mudah, dan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Di Indonesia, kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945 sebelum perubahan  diwujudkan  melalui  lembaga  perwakilan  yang  terdiri  dari  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedaulatan rakyat seringkali dipahami sebagai konsep politik semata, yang mana hal ini dapat membawa kepada pemahaman yang keliru, yaitu ketika prinsip kedaulatan rakyat dikonstruksikan  ke  dalam  konsep  perwakilan,  diartikan  bahwa  kekuasaan  rakyat dipandang berpindah kepada lembaga perwakilannya. Secara teoritis, pemahaman tersebut  kurang  tepat,  karena  kekuasaan  tertinggi  yang  berada  ditangan  rakyat tidaklah  hilang  namun  tetap  ditangan  rakyat  dan  lembaga  perwakilan  hanyalah sebagai organ yang melaksanakannya
Alasan  yang  menjadi  dasar  diperkuatnya  amandemen  UUD  1945  untuk mengembalikan kewenangan dasar dari MPR itu sendiri, yakni pertama, sistem check and balances antar lembaga negara belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua,
kekuasaan  eksekutif  yang  sedemikian  besar  tidak  ada  lembaga  negara  yang mengotrol. Ketiga, harus ada arah kebijakan pembangunan mendasar dan ideologis yang  harus  dilaksanakan  oleh  eksekutif  dan keempat adanya  hak  istimewa  yang dimiliki oleh MPR menjadikan MPR memiliki peranan yang sangat penting sebagai elemen pengimbang kekuasaan eksekutif melalui perubahan dalam UUD 1945 itu sendiri.  Terjadinya  reformasi  hukum  di  Indonesia  sejak  tahun  1998,  membawa semangat  perubahan  dalam  praktek  ketatanegaraan  khususnya  terkait  perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat (4) kali, yakni: pertama, perubahan pertama  disahkan  tanggal  19  Oktober  1999; kedua, perubahan  kedua  disahkan tanggal  18  Agustus  2000; ketiga, perubahan  ketiga  disahkan  pada  tanggal  10 November 2001; keempat, perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
Perubahan UUD 1945 pada awal era reformasi, telah mengubah secara mendasar sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  termasuk  mengenai  MPR.  Dengan  perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, artinya MPR tidak lagi sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara  yang  tertinggi  yang mendistribusikan kekuasaannya  pada  lembaga-lembaga  negara  yang  lainnya. 1 Selain  penurunan kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara saja, perubahan konstitusi juga mengubah kewenangan MPR dalam bentuk pengurangan kewenangan sehingga menyebabkan MPR tidak sekuat seperti ketika UUD 1945 sebelum diubah. Perubahan UUD 1945 menyebabkan MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan garis- garis besar daripada haluan negara dan tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Sebelum dilakukan perubahan atas UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikonstruksikan sebagai wadah penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat, tempat  kemana  Presiden  harus  tunduk  dan  mempertanggungjawabkan  segala pelaksanaan tugas-tugas konstitusionalnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum diadakan  perubahan  itu,  dinyatakan  bahwa  “ Presiden  bertunduk  dan bertanggungjawab kepada MPR”. Dari konstruksi  yang demikian, maka  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dipahami  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  dimana kedaulatan seluruh rakyat Indonesia terjelma. Oleh karena itu, segala ketetapan yang
1 Ah. Mujib Rohmat, “Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Era Reformasi,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, No. 2 Mei-Agustus 2016,  hlm. 3.
dikeluarkannya  mempunyai  kedudukan  lebih  tinggi  dari  produk  hukum  yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, seperti Presiden, DPR, ataupun  Mahkamah  Agung.  Dengan  demikian,  Ketetapan  MPR/S  lebih  tinggi kedudukan hierarkinya daripada undang-undang ataupun bentuk-bentuk peraturan lainnya. 2
Perubahan Konstitusi telah berselang selama 16 tahun yang lalu, dimana sekitar selang waktu 13 tahun setelah perubahan, muncul gagasan untuk mengembalikan fungsi/kedudukan  MPR  kembali  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  dan diberlakukannya  kembali  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  sebagai  pedoman pembangunan  nasional  jangka  panjang  yang  dibuat  oleh  MPR  serta  peningkatan peran  dari  lembaga  MPR  sendiri  sebagai  lembaga  tinggi  negara  yang  memiliki kewenangan istimewa dibandingkan dengan lembaga tinngi negara lainnya.
Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari politik hukum. Politik  hukum  merupakan  cara  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan  Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam preambule UUD 1945. Politik hukum menurut Padmo  Wahjono  yaitu  sebagai  kebijakan  dasar  yang  menentukan  arah,bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Politik Hukum merupakan aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. 3
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum untuk membahas permasalahan mengenai prinsip Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai sebuah Constitusional State Organisation dan politik hukum terkait pemberian kewenangan istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sebuah undang-undang tentang MPR sehingga menghasilkan suatu argumentasi hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. 4 Bahan  hukum  utama  yang  menjadi  landasan  dalam  penelitian  ini  adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan bahan hukum sekunder  yang  memberikan  penjelasan  terkait  bahan  hukum  primer  seperti  hasil
2 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 33.
3 Imam  Syaukani  &  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2004, hlm.26
4 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 118.
penelitian dan pendapat para ahli hukum. Selanjutnya, dalam rangka mendapatkan pemaparan  yang  jelas,  data  tersebut  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi penerapan prinsip constitusional organ terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat dan penguatan MPR dalam sebuah perubahan UUD 1945?

## B. PEMBAHASAN
1. Prinsip Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Sebuah Constitusional Organ
Pengakuan kepada suatu negara sebagai  negara hukum  ( government  by law) sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. 5
Dalam  sebuah  negara  hukum,  menitikberatkan  pada  persoalan  distribusi  atau pembagian  kekuasaan  dan  pelaksanaan  kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara. Semua aturan ( rules) yang mengatur hubungan-hubungan antar pemegang kekuasaan negara yang tertinggi satu dengan yang lain disebut sebagai hukum tata negara atau constitusional law.
Menurut  Brian  Thompson,  secara  sederhana  pertanyaan  sederhana what  is  a constitution dapat dijawab bahwa “… a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”. Dalam sebuah negara, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau undang-undang dasar, yang mana dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan,  dan  konvensi-konvensi  kenegaraan  yang  menentukan  susunan  dan
5 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 1.
kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antara organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. 6
Di  kalangan  para  ahli  hukum,  pada  umumnya  dipahami  bahwa  hukum mempunyai  tiga  tujuan  pokok,  yaitu:  keadilan  ( justice), kepastian  ( certainty), kegunaan ( utility). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran sedangkan kepastian hukum itu terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sementara  itu,  kegunaan  diharapkan  dapat  menjamin  bahwa  semua  nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. Karena konstitusi itu sendiri merupakan  hukum  yang  dianggap  paling  tinggi  tingkatannya,  tujuan  konstitusi sebagai  hukum  tertinggi  itu  juga  untuk  mencapai  dan  mewujudkan  tujuan  yang tertinggi.  Tujuan  yang  dianggap  tertinggi  itu  adalah    keadilan,  ketertiban  dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan ata kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara. 7
Lembaga  negara  adalah  sebuah  organisasi  berbentuk  lembaga  pemerintahan ( Civilized Organization) , yang dibuat oleh negara dan bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara secara umum terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Pada prinsipnya, tugas umum lembaga negara antara lain:
a. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya;
b. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis;
c. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya;
d. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat;
e. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme; dan
f. Membantu menjalankan roda pemerintahan Negara. 8
Perubahan  UUD  1945  memposisikan  MPR  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai lembaga  tertinggi  negara  dan  pemegang  kedaulatan  rakyat  tertinggi.  Hal  ini berimplikasi  pada  kewenangan  MPR  yang  dahulu  memiliki  kedudukan  strategis,
6 Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2011, hlm. 90-92.
7 Ibid, hlm. 119.
8 Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta, 2016
yaitu menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden melalui amandemen kewenangannya menjadi: (1) mengubah dan menetapkan UUD; (2) melantik presiden dan/atau wakil presiden;  dan (3) memberhentikan  presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945. Akibat dari ketentuan UUD 1945, keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan menjadi tawar dan  mandul, termasuk  produk  hukum  yang  dihasilkan  seperti  Ketetapan  MPR . Bahkan  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mencabut produk hukum MPR yang berupa Ketetapan  MPR  (Tap  MPR)  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan. Kenyataan  demikian  semakin  memarginalkan  kedudukan  dan  status  hukum  dari Ketetapan MPR, padahal berdasarkan Tap MPR No. 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Hukum Tap MPRS dan Tap MPR tahun 1960- 2002 masih memberikan dasar adanya keberlakuan bagi beberapa Tap MPR/MPRS karena masih dianggap relevan dan keberadaan masih dibutuhkan. 9
Telaah  perkembangan  konstitusi  di  Indonesia,  terdapat  suatu  problem  yakni mengenai kedaulatan rakyat yang berkaitan dengan kedudukan MPR. Menurut teori ilmu  hukum  tata  negara  Indonesia,  MPR  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang mempunyai supremasi, yang mengandung dua prinsip:
a. Sebagai badan yang berdaulat yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah ditegaskan oleh UUD 1945, disebut “ legal power”.
b. No rival authority, artinya tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun  badan  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  melanggar  atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR. 10
Karena sebagaimana dimaklumi sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, ditentukan bahwa MPR lah sebagai locus dari kedaulatan rakyat. MPR lah sebagai penjelmaan  rakyat  Indonesia  menjalankan  sepenuhnya  kekuasaan  tertinggi  yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kedudukan disini dilihat dari dua sisi, yaitu posisi MPR dibandingkan dengan posisi lembaga negara yang lain, sisi kedua kedudukan
9 Titik  Triwulan  Tutik,  “Analisis  Kedudukan  dan  Status  Hukum  Ketetapan  MPR  RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 20 No. 1 Januari 2013.
10 R.  Nazriyah,  “Penguatan  Peran  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 1 2017, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 3.
diartikan  posisi  MPR  yang  didasarkan  pada  fungsi  utamanya,  mengacu  pada ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  sebelum  perubahan  atau  pra  amandemen, menetapkan,  “MPR  terdiri  atas  anggota-anggota  DPR,  ditambah  dengan  utusan- utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
Penjelasan  atas  Pasal  tersebut  menyatakan,  maksudnya  ialah  supaya  seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. 11
Berdasarkan Penjelasan, MPR sebagai penjelmaan rakyat dan dikaitkan dengan ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  pra  amandemen,  maka  lahirlah  doktrin supremasi MPR, sehingga kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi. Tetapi setelah  perubahan  atau  pasca  amandemen  UUD  1945,  jelas  MPR  bukan  lagi merupakan lembaga negara tertinggi, namun kedudukan sejajar dengan lembaga- lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Dalam hubungan ini menarik pula menyimak pandangan Philipus M. Hadjon, yang  mencoba  memahami  melalui  pendekatan  perbandingan  dengan  Konstitusi Jerman. Konstitusi Jerman membedakan konsep lembaga negara atas: state organ dan constitutional organ. State organ adalah lembaga-lembaga dalam Negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama Negara Jerman. Sedangkan constitutional organ hanyalah  menyangkut  lembaga-lembaga  (organ)  yang  status  kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi. Berdasarkan konsep state organ dan constitutional organ dari  Konstitusi  Jeman  itu,  Philipus  M.  Hadjon  menyatakan  MPR  adalah constitutional organ mengingat kewenangan MPR diberikan langsung oleh Pasal 3
UUD 1945. 12
2. Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sebuah PerubahanUndang-Undang Dasar 1945
Politik hukum  baru  yang berisi  upaya pembaruan hukum  menjadi  keharusan ketika pada tanggal  17 Agustus 1945,  Indonesia diproklamasikan sebagai  negara merdeka dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab dilihat dari sudut tata hukum maka
11 I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Malang: Setara Press, 2010, hlm. 152.
12 Ibid., hlm. 154.
proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemedekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. 13 Dengan  terjadinya  perubahan  struktur  sosial  setelah  proklamasi kemerdekaan,  politik  hukum  harus  mengarah  pada  upaya  penyesuaian  dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bias berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat. 14
Filosofi kewenangan dan status MPR dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) tercermin dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.  Kewenangan MPR  lainnya  adalah  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  dan  Garis-Garis  Besar Haluan  Negara,  mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Berdasarkan  isi  yang tertuang  dalam  pasal  tersebut  sangatlah  jelas  mengenai  posisi  MPR  yang  sangat dominan  dalam  struktur  ketatanegaraan  Indonesia  pada  saat  itu.  Ketika  MPR terbentuk seakan-akan kedaulatan rakyat itu diambil alih sepenuhnya oleh MPR dan MPR memegang supreme power dalam ketatanegaraan Indonesia.
Dalam kewenangan yang dimiliki oleh MPR yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum  perubahan  yakni  menetapkan  GBHN.  Secara  umum,  GBHN  adalah merupakan  haluan  negara  dalam  garis-garis  besar  sebagai  pernyataan  kehendak rakyat, yang mempunyai landasan idiil Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Pengertian GBHN dapat dilihat dalam arti formal dan materil. Dalam arti formal, GBHN adalah merupakan salah satu tugas MPR menurut Pasal 3 UUD 1945 (Sebelum Perubahan). Secara yuridis formal, GBHN merupakan pokok-pokok daripada langkah-langkah yang harus dilaksanakan pemerintah. Dalam arti materil, GBHN merupakan wewenang MPR menurut Pasal 1 ayat (2) UUD1945 (Sebelum Perubahan).  GBHN  harus  benar-benar  merupakan  kehendak  rakyat  secara keseluruhan.  Sebab  itu,  MPR  mesti  memperhatikan  dinamika  dalam  masyarakat untuk menentukan haluan-haluan yang akan digunakan pada program dalam rangka untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kecerdasan  rakyat,  dalam  arah  mencapai terwujudnya  masyarakat  adil  dan  makmur.  Oleh  karenanya,  GBHN  merupakan amanat rakyat yang telah disanggupi untuk melaksanakan secara jujur, murni dan
13 Moh. Koesnoe, “Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini”, dalam  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 17.
14 Ibid., hlm. 18.
konsekuen.  GBHN  dapat  berfungsi  sebagai  jaminan  bahwa  pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dapat dinilai berdasarkan pelaksanaan GBHN itu sendiri. 15
Dalam  perubahan  UUD  1945,  terdapat  perubahan  yang  mendasar  terhadap kewenangan MPR. Fungsi MPR dalam wujud kewenangan atribusi menurut Pasal 3 UUD 1945 mencakup:
a. Wewenang mengubah dan menetapkan UUD;
b. Wewenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
c. Wewenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945,  dimana  struktur keanggotaan MPR adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan struktur keanggotaan perwakilan yang berdiri sendiri itu, maka kedudukan MPR sebagai badan perwakilan yang dianut oleh UUD  1945  pasca  amandemen  bukan  sistem  bikameral  akan  tetapi  sistem “trikameralisme”, yakni ada tiga badan perwakilan: DPR, DPD dan MPR. 16
Dengan  kedudukan  MPR  sekarang,  perlu  kajian  mendalam  dengan  isu menjadikan kedudukan MPR sebagai “sidang gabungan” ( joint session) dalam rangka sistem perwakilan dua kamar ( bicameral system ) DPR dan DPD. Dikaitkan dengan kewenangan MPR (Pasal 3 UUD 1945, jika dikaji satu per satu secara ringkas seperti berikut ini:
a. Wewenang  mengubah  dan  menetapkan  UUD,  tampaknya  berkenaan  dengan mengubah dan menetapkan teks UUD ( textual amendment and renew ) . Padahal bias terjadi perubahan UUD, tidak menyangkut perubahan teks, tetapi hanya perubahan isi UUD.
b. Wewenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, jelas bahwa fungsi MPR disini lebih bersifar seremonial. Terlebih lagi fungsi ini dalam keadaan normal hanya  akan  berlangsung  satu  kali  dalam  masa  jabatan  MPR,  yakni  5  (lima) tahun.
c. Wewenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan sangat restriktif  (ketat),  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  UUD  1945,  dengan  rumusan norma…”hanya dapat…”. Alasan pemberhentian diatur dalam Pasal 7A dan
15 Budiman B. Sagala, Tugas Dan Wewenang MPR , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 96- 97.
16 I Dewa Gede Atmadja, Op.cit, hlm. 155.
prosedurnya diatur dalam Pasal 7B, dikenal dengan istilah impeachment yang melibatkan  MK  berkaitan  kewajiban  MK  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela…”(lihat juga Pasal 24C ayat 2  UUD  1945).  Dari  ketentuan  itu,  jelas  fungsi  MPR  itu  belum  tentu  dapat digunakan atau dijalankan dalam kurun waktu masa jabatan MPR, dah bahkan juga oleh MPR berikutnya. 17
Merujuk kajian atas fungsi MPR berkaitan dengan pelaksanaan wewenang MPR itu, jelas dalam rangka memperkuat sistem perwakilan bikameral, maka tidak dapat lagi dipertahankan kedudukan MPR sebagai lembaga negara yang “mandiri”. Dalam menjawab isu joint session, MPR hanya sebagai forum sidang gabungan DPR dan DPD.
Setelah UUD 1945 diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Sekalipun kedudukannya bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara, pemberdayaan institusi kenegaraan ini dipandang penting karena hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999 mengambil keputusan bahwa setiap  tahun  akan  diselenggarakan  Sidang  Tahunan  MPR. 18 Saat  ini,  peran  MPR mengalami  peningkatan  dengan  dihidupkannya  kembali  tradisi  Sidang  Tahunan MPR,  meski  hanya  sebatas  mendengarkan  seharusnya,  terhadap  laporan-laporan tahunan  yang  diberikan  oleh  Lembaga-Lembaga  Tinggi  Negara,  MPR  memiliki peran untuk membahas sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Tinggi Negara dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Terhadap laporan  tahunan  Lembaga  Tinggi  Negara  tersebut,  MPR  menyampaikan rekomendasi,  sebagaimana  tercantum  dalam  konsideran  “menimbang”  huruf  c, Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000. Cara yang demikian sangatlah penting sebagai bentuk  kontrol  dalam  tingkat  kelembagaan  dan  baik  Presiden  maupun  Lembaga Tinggi Negara memberikan tanggapan dan penjelasan atas program tahunan yang telah dijalankan.
17 Ibid.,
18 H. M. Thalhah, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 68.
Penguatan peran MPR sebagai lembaga negara yang memiliki posisi yang sangat penting  agar  menjadikan  lembaga  mempunyai  kekuasaan  yang  dihormati  dan disegani. Melalui beberapa pemikiran berikut ini:
a. Sesungguhnya  MPR  tetaplah  memiliki  kewenangan-kewenangan  penting  di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pandangan bahwa MPR bukanlah lagi merupakan Lembaga Tertinggi Negara Pasca Amandemen UUD 1945 adalah suatu pandangan yang kurang tepat. Jika ditelaah dari kewenangan-kewenangan yang  dimilikinya,  MPR  tetaplah  mendapat  kewenangan  istimewa  yang  tidak dimiliki  oleh  lembaga  negara  lainnya.  Hanya  saja  saat  ini  diperlukan  upaya untuk meluruskan kembali persepsi tentang kedudukan MPR di dalam sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Beberapa  alasan  untuk  memperkuat keistimewaan yang sesungguhnya telah dimiliki oleh MPR tersebut diantaranya, MPR  lah  satu-satunya  lembaga  negara  yang  anggotanya  terdiri  dari  seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam lembaga MPR berisikan wakil-wakil rakyat dan rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia.
b. Karena di  dalam lembaga MPR ini tempatnya berkumpul para wakil rakyat, maka hanya MPR lah yang diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Kewenangan ini tidak diberikan kepada lembaga negara  lainnya,  karena  lembaga  MPR  dianggap  sebagai  representasi  rakyat secara lengkap sekaligus mereprentasikan daerah sebagai suatu bagian dalam sistem pemerintahan di  Indonesia. MPR diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi oleh karena sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang membuat Hukum  Dasar  Negara  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan  asas  hukum  yang dikenal yakni Lex superior derogate lex inferior, artinya hukum yang dibuat oleh kekuasaan  yang  lebih  tinggi  mempunyai  kedudukan  yang  lebih  tinggi  pula. Dapat diartikan pula bahwa hukum yang lebih tinggi sudah selayaknya dibuat oleh lembaga yang memiliki kedudukan lebih tinggi pula.
c. Walaupun dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum perubahan, yang berbunyi, “kedaulatan adalah di tangan rakyat  dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” telah diubah dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 setelah perubahan, yang berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksakan menurut menurut  Undang-Undang Dasar ”. Perubahan tersebut tidaklah serta
merta kemudian kedudukan MPR turun sejajar dengan lembaga negara lainnya. Namun  tidak  berarti  pula  dengan  menempatkan  MPR  lebih  tinggi  dengan lembaga negara lainnya, kemudian negara kita menganut system distribution of power dimana seolah-olah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga lain diturunkan oleh kekuasaan MPR.
Upaya  penguatan  MPR  selanjutnya  adalah  memberikan  kewenangan  untuk meminta  dan  menilai  kinerja  lembaga-lembaga  negara,  sebagai  bentuk  lembaga negara yang karena alasan diatas berkedudukan lebih tinggi dibandingkan lembaga negara lainnya. Adalah hal yang wajar pula apabila wakil rakyat dan wakil daerah yang dipilih oleh rakyat langsung diberi kewenangan untuk mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban kinerja masing-masing lembaga negara. Terkait hal ini sangatlah bijak jika dapat masing-masing lembaga menyampaikan pertanggungjawaban  tahunannya  kepada  rakyat  melalui  wakilnya  yang  duduk  di MPR dalam setiap Sidang Tahunan MPR.
Dalam  sejarah  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  dan  dalam  UUD  1945 sebelum amandemen, MPR adalah lembaga negara yang memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tertinggi. Kekuasaannya tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara limitatif yang bersumber pada Pasal 1 ayat (2) itu sendiri. Dengan demikian Majelis mempunyai  kedudukan  yang  tertinggi  diantara  lembaga-lembaga  negara  lainnya. Majelis  inilah  yang  mengangkat  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dimana  Presiden kemudian  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  berdasarkan  haluan-haluan  negara menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Majelis.
Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diangkat  oleh  Majelis,  tunduk  dan bertanggung jawab kepada Majelis. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, ternyata baik  pada  MPRS  masa  Orde  Lama  maupun  masa  Orde  Baru,  semua  anggotanya diangkat  oleh  Presiden.  MPRS  hanya  berwenang  menetapkan  garis-garis  besar daripada  haluan  negara.  Ini  berarti,  bahwa  Presiden  telah  mencampuri  bahkan membatasi wewenang MPRS. Ismail Suny menyebutnya sebagai “wewenang yang terbatas”,  urusan-urusan  intern  Majelis  banyak  ditentukan  oleh  Presiden.  Semua pimpinan MPRS dalam praktik adalah diangkat oleh Presiden sendiri. Dari praktik- praktik di atas maka semasa MPRS Orde Lama, Majelis bukan lagi sebagai lembaga negara  yang  tertinggi,  MPRS  mempunyai  kedudukan  di  bawah  Presiden.  Para pimpinan  MPRS  yang  diangkat  adalah  juga  sebagai  menteri  yang  memegang
departemen-departemen, ini berarti kekuasaannya jelas berada di bawah Presiden berdasarkan Pasal 17 UUD 1945. Dengan demikian, pada MPRS masa 1960 s.d. 1965 bukanlah Lembaga Tertinggi Negara, tetapi suatu Majelis yang kedudukannya di bawah Presiden. 19
Dalam Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 (Sebelum Perubahan) menegaskan bahwa oleh karena MPR memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas. Sejalan dengan itu, dalam Ketetapan MPR nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata  Tertib  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyatakan,  Majelis  adalah penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan Rakyat. Kemudian Predikat MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara semakin dikukuhkan Tap MPR No III/MPR/1978 tentang  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau  antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara telah menentukan dan menempatkan kedudukan MPR  sebagai  Lembaga  Tertinggi  Negara.  Dalam  hubungan  ini  Sri  Soemantri mengatakan  bahwa  pemakaian  istilah  sebagai  Lembaga  Tertinggi  Negara  dan Lembaga Tinggi Negara kurang tepat. Sebab perkataan lembaga-negara adalah satu istilah yang mempunyai satu maksud dan pengertian. Istilah itu adalah padanan kata political institution . Dengan demikian seharusnya digunakan istilah Lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga Negara Tinggi. 20
Pada  era  reformasi  yang  telah  bergulir  pada  tahun  1998,  kemudian  MPR bersidang untuk membahas tentang perubahan UUD 1945 yang secara berturut-turut dilakukan  pada  sidang  pertama  tanggal  19  Oktober  1999  yang  mana  membawa perubahan pertama terhadap UUD 1945, sidang kedua tanggal 18 Agustus 2000 dan membawa perubahan kedua UUD 1945, sidang ketiga pada tanggal 10 November 2001 untuk perubahan ketiga UUD 1945 dan terakhir untuk perubahan yang keempat UUD  1945  pada  tanggal  10  Agustus  2002.  Setelah  melalui  beberapa  kali  proses perubahan dan perubahan yang terakhir telah berjalan lebih dari 15 tahun lamanya, adalah hal yang mungkin untuk dilakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945, terlebih lagi adanya wacana yang berkembang dalam rangka penguatan kewenangan MPR, mengembalikan kedudukan MPR sebagai sebuah lembaga tertinggi negara.
19 Budiman B. Sagala, Op.cit, hlm. 77.
20 Sri Soemantri, Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara , Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya, 1985, hlm. 42.
Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah UUD 1945 melalui jalan penafsiran, menurut K.C Wheare ada empat macam cara, yaitu melalui: 21
a. Beberapa kekuatan yang bersifat primer ( some primary forces);
b. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amendment);
c. Penafsiran secara hukum (judicial interpretation);dan
d. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and convention).
Berkaitan  dengan  perubahan  UUD  1945,  setelah  amandemen  UUD  1945 kewenangan untuk melakukan hal tersebut masih dipegang oleh MPR. Kewenangan MPR  ini  terkait  dengan  prosedur  perubahan  konstitusional  melalui  formal amendment ialah perubahan konstitusional secara formal yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 37 UUD 1945, yaitu bahwa: 22
a. Pihak yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Untuk  mengubah  Undang-Undang  Dasar  1945,  siding-sidang  Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota (quorum).
c. Keputusan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sah, apabila disetujui  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  per  tiga)  dari  anggota  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dan memenuhi quorum.
Setelah amandemen UUD 1945, perlu dipahami bahwa kedudukan MPR adalah sebagai lembaga permusyawaratan yang keanggotaanya terdiri dari DPR dan DPD. Dalam  hal  ini  MPR  bukan  lagi  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  serta  tidak  lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi seperti yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) amandemen UUD  1945  bahwa  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut Undang Undang Dasar. Dalam hal ini terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara. Keinginan untuk mengembalikan kewenangan MPR seperti sebelum amandemen UUD 1945,
21 Dahlan  Thaib,  Jazimhamidi,  Ni’matul  Huda, Teori  dan  Hukum  Konstitusi ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, cetakan kedua, 2001, hlm. 76.
22 Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya , Bandung: Unpad Press, 2000, hlm. 11.
tentu  selaras  dengan  kepentingan  untuk  melakukan  amandemen  kelima  terhadap UUD  1945,  hal  ini  tentunya  sangat  berkaitan  dengan  perkembangan  kehidupan berbangsa dan bernegara menuju pemerintahan yang bersih dan demokratis.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sepanjang  sejarah perkembangannya MPR  telah mengalami  pasang  surut.  Di  Indonesia, kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945 sebelum perubahan diwujudkan melalui lembaga perwakilan yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Melalui  perubahan  UUD  1945  pada  awal  era reformasi,  telah  mengubah  secara  mendasar  sistem  ketatanegaraan  Indonesia, termasuk  mengenai  MPR.  Dengan  perubahan  konstitusi  tersebut,  tidak  lagi menempatkan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  yang  sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat, artinya MPR tidak lagi sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara  yang  tertinggi  yang mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang lainnya. Karena itulah saat ini, sangatlah diperlukan untuk mengembalikan posisi MPR pada posisi yang penting dan sangat  vital  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  yakni  dengan  melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang luar biasa, mengingat  pengkajian  terhadap  materi  muatan  di  dalam  UUD  1945  perlulah dilakukan secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amiruddin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Raja Grafindo
Asshiddiqie,  Jimly.  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada
-----------------------. 2011. Perihal Undang-Undang , Jakarta: Rajawali Pers
Atmadja, I Dewa Gede. 2010. Hukum Konstitusi, Malang: Setara Press
Dahlan Thaib, Jazimhamidi dan Ni’matul Huda. 2001. Teori dan Hukum Konstitusi . Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Fuady, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Bandung: Refika Aditama
Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum , Jakarta: Raja Grafindo Persada
Koesnoe, Moh. 2011. “Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini” dalam  Moh.
Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo
Sagala, Budiman B. 1982. Tugas Dan Wewenang MPR , Jakarta: Ghalia Indonesia
Soemantri, Sri. 1985. Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara . Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya
------------------. 2000. Undang-Undang Dasar 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya , Bandung: Unpad Press
Thalhah, H. M. 2001. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia , Yogyakarta: UII Press

## Jurnal:

## Ah. Mujib Rohmat, “Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dalam Era Reformasi”, Jurnal Pembaharuan Hukum , Vol. III No. 2 Mei- Agustus 2016
Titik Triwulan Tutik, “Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 1 Januari 2013
R. Nazriyah, “Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47 No. 1 2017, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Lain-Lain:
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia, Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta, 2016