STRATEGI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) UNTUK PEMBENAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SUKABUMI
Oleh :

## Syifa Maulida*, Yana Fajar FY Basori, Dian Purwanti
Program Studi  Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia *Email Korespondensi: syifamaulida653@ummi.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  membahas  tentang  strategi  relokasi  pedagang  kaki  lima  untuk pembenahan  ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Sukabumi  sehingga  pemerintah  daerah melakukan  relokasi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  terdorong  untuk  melakukan penelitian  bagaimana  strategi  relokasi  pedagang  kaki  lima  untuk  pembenahan  ruang terbuka  hijau  di  Kota  Sukabumi.  Jenis  penelitian  ini  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif  yang  menggukan  Teknik  analisis  data  dengan  melakukan  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  dengan  menggambarkan  kejadian  secara  umum  mengenai masalah  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Sukabumi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa manajemen strategi yang dilakukan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman dan Satpol  PP  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  optimal,  dikarenakan  Dinas  Tata  Ruang Perumahan  dan  Permukiman  lebih  terfokus  pada  satu  sisi  fungsi  sedangkan  Satpol  PP dalam  menegakkan  Peraturan  Daerah  No  10  Tahun  2013  terkait  Penataan  dan Pemerdayaan  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Sukabumi  masih  melakukan  pembinan  serta patrol rutin kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan.
Kata Kunci : Strategi relokasi; RTH; PKL

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  strategy  for  relocating  street  vendors  to improve  green  open  spaces  in  Sukabumi  City  so  that  the  local  government  relocates. Based on this, researchers are encouraged to conduct research on how to relocate street vendors  to  improve  green  open  spaces  in  Sukabumi  City.  This  type  of  research  is qualitative with a descriptive approach that uses data analysis techniques by conducting interviews, observations, and documentation by describing general events regarding the problem of street vendors in the city of Sukabumi. The results of this study indicate that the  strategic  management  carried  out  by  the  Housing  and  Settlement  Spatial  Planning Office  and  Satpol  PP  has  not  fully  run  optimally,  because  the  Housing  and  Settlement Spatial Planning Office is more focused on one side of the function while the Satpol PP enforces Regional Regulation No. 10 of 2013 regarding Arrangement and Empowerment of  street  vendors  in  Sukabumi  City  are  still  conducting  guidance  and  routine  patrols  to street vendors who violate the rules.
Keywords : Relocation strategy; green space; street vendors .

## A. PENDAHULUAN
RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok  yang  penggunanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selain untuk membentuk keindahan dan kenyamanan  suatu  perkotaan,  fungsi utama RTH ialah sebagai bagian dari system  sirkulasi  udara,  pengatur iklim  mikro  agar  system  sirkulasi udara  dan  air  secara  alami  dapat berlangsung dengan lancar.
Di  Kota  Sukabumi  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun 2015  mengenai  Pemanfaatan  dan
Pemerdayan  RTH  dalam  Peraturan Daerah tersebut RTH terdiri dari dua kategori, yaitu Ruang Terbuka
Publik  dan  RTH  Privat.  Lalu ditetapkanya  presentase  RTH  yang harus  dipenuhi  oleh  setiap  wilayah yaitu  sekurang-kurangnya  30%  dari luas  wilayah,  dengan  rincian  20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Table 1.1 Jumlah Presentase RTH
NO FASILIT AS RTH EKSISTI NG (Ha) PRESENT ASE RTH PUBLIK 1 RTH Taman Kota 9,67 0,19 2 RTH Taman Rekreasi Cikundul 4,06 0,08 3 RTH Jalur & Median Jalan 10,34 0,21 4 RTH Hutan Kota 5,2 0,10 5 TPA 10,7 0,20
Cikundul 6 TPS3R 3,5 0,07 7 RTH Areal Pemakam an 34,58 0,71 8 RTH Lapang Publik Kecamata n 7,00 0,14 LUAS RTH PUBLIK 84,42 1,74 RTH PRIVAT 9 RTH Taman Lingkung an Perumaha n 0,57 0,01 LUAS RTH PRIVAT 0,57 0,01 LUAS RTH TOTAL 84,99 1,76 LUAS KOTA SUKABUMI 4842
Sumber:  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota Sukabumi 2019
Luas  RTH  Publik  di  Kota Sukabumi  masih  diangka  1,74%, yang  mana  idealnya  bahwa  RTH Publik yang harus dimiliki oleh suatu wilayah  sebesar  20%.  Adapun  RTH Privat  yang  masih  diangka  0,01% yang seharusnya RTH idealnya 10%. Hal  tersebut  membuktikan  bahwa presentase  RTH  di  Kota  Sukabumi tidak  terpenuhi,  hal  ini  dikarenakan masih  terjadi  selisih  RTH  Publik 18,26%  sedangkan  RTH  Privat 9,99%.

## Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2020-2022
No Kecamatan Jumalah Penduduk 2020 2021 2022 1 Baros 37 734,0 38 576,0 39 548,0 2 Lembursitu 41 432,0 42 196,0 43 098,0 3 Cibereum 44 961,0 46 025,0 47 247,0 4 Citamiang 53 049,0 53 511,0 54 154,0 5 Warudoyong 58 972,0 59 511,0 60 236,0 6 Gunungpuyuh 48 292,0 48 685,0 49 230,0 7 Cikole 61 885,0 62 294,0 62 897,0 Jumlah keseluruhan 346 325,0 350 804,0 356 410,0 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2022 Jumlah penduduk Kota Sukabumi  pada  tahun  2022  sudah mencapai  angkat  356,410,0  yang mana  pada  tahun  2020  mencapai angka 346,325,0 dan 2021 350,804,0.  Dengan  luas  wilayah Kota  Sukabumi  yaitu  48  KM 2 .  Hal ini  menjadikan  Kota  Sukabumi sebagai daerah yang jumlah penduduknya  cukup  padat.  Dengan begitu pemerintah daerah seharusnya dapat  memenuhi  presentase  RTH untuk  menunjang  tingkat  presentase RTH di Kota Sukabumi.
Di  Kota  Sukabumi  tempat- tempat  ramai  sangat  mudah  ditemui, sudut-sudut kota yang ramai dikunjungi  masyarakat  menjadi  daya Tarik bagi PKL. Para PKL cenderung berusaha menempati lokasi yang bukan seharusnya mereka  tempati,  seperti  trotoar, fasilitas umum seperti RTH. Permasalahan  lain  dari  PKL  ini adalah dengan menghasilkanya
sampah  yang  akan  mengotori  RTH. Hal  ini  dapat  menurunkan  kualitas serta estetika RTH.
Adapun  jumlah  PKL  di  Kota Sukabumi berdasarkan Data Sektoral Daerah  dan  Statistik  Kota  Sukabumi pada  tahun  2021,  yaitu  berjumlah 3.4350  yang  sudah  tersebar  di  Kota Sukabumi. Dari hasil pengamatan ini
bahwa  PKL  yang  ada  di  Kota Sukabumi  belum  sepenuhnya  tertata rapih  dan  bahkan  mengambil  lahan yang seharusnya buka
diperuntukanya  seperti  mendiami kawasan  RTH.  Hal  ini  membuat fungsi  utama  RTH  tidak  dapat berjalan dengan semestinya.
Dari  hal  tersebut,  muncul beberapa  fenomena  masalah  dalam merelokasikan
PKL untuk
pembenahan  RTH.  Yang  pertama adalah  pengamatan  lingkungan  yang kurang diperhatikan, pemerintah daerah  yang  belum  bisa  memenuhi presentase  dalam  penyediaan  dan pemanfaatan RTH. Yang kedua yaitu perumusan  strategi  yang  belum efektif.  Pemerintah  daerah  sudah melakukan  relokasi  terhadap  PKL yang mendiami Kawasan RTH, akan tetapi  masih  terdapat  beberapa  PKL yang  kembali  mendiami  RTH.  Hal ini  harus  diperhatikan  pemerintah daerah  agar  strategi  relokasi  bisa efektif.
Yang  ketiga  yaitu  implemetasi strategi  yang  belum  tercapai.  Dalam peraturan  daerah  Nomor  2  Tahun 2015  mengenai  penyediaan  dan pemerdayaan  RTH,  tujuannya  untuk keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup di daerah selanjutnya yang dapat meningkatkan  ketersediaan  udara
bersih  yang  diperlukan  masyarakat serta  dapat  meningkatkan  estetika perkotaan.  Akan  tetapi  faktanya hingga saat ini RTH presentase RTH tidak  terpenuhi  serta  fasilitas  yang diperuntukan untuk dinikmati masyarakat  diambil  alih  oleh  PKL, yang  mana  dalam  peraturan  daerah No  10  Tahun  2013  mengenai penataan  dan  pemerdayaan  PKL, yang  seharusnya  penataan  terhadap
PKL  dapat  dilakukan,  namun  hal  ini belum tercapai.
Fenomena masalah yang terakhir  yaitu  keterbatasan  evaluasi dan  pengendalian,  terdapat  beberapa
PKL yang masih mendiami RTH dan mengambil fasilitas RTH serta kurangnya  ketegasan  terhadap  PKL yang  mendiami  Kawasan  RTH  serta sanksi  yang  diberikan  hanya  sanksi administrative  yang  tidak  ada  akan efek jera.
Berdasarkan fenomena masalah  yang  sudah  diuraikan  pada bagian  pendahuluan,  maka  peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam  melalui  penelitian  skripsi. Oleh karenanya, peneliti mengajukan penelitian  Skripsi  dengan  judul “Strategi  Relokasi  Pedagang  Kaki Lima  (PKL)  Untuk  Pembenahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi”.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah penelitian  kualtitatif,  hal  ini  sesuai dengan  yang  dikemukakakn  oleh Creswell (2021:4-5) “Peneletian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah  individua  tau  sekelompok orang-orang  dianggap  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan.
Proses penelitian kualitatif ini melibatkan  Upaya-upaya  penting, seperti mengajukan pertanyaan- pertanyaan  dan  prosedur-prosedur, mengumpulkan  data  yang  spesifik dan  para  partisipan,  menganalisis data secara induktif mulai dari tema- tema  khusus  ke  tema-tema  umum dan menafsirkan makna data. Siapapun  yang terlibat dalam bentuk penelitian kualitatif harus menerapkan  cara  pandang  penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan  kompleksitas  suatu persoalan.” Dalam  penelitian  ini,  peneliti akan berusaha mencari makna terkait strategi relokasi PKL untuk pemebenahan  RTH  yang  berawal dari padangan para partisipan,
kemusia  dalam  prosesnya,  peneliti akan  menganlisis  isu  tersebut  yang berhubungan  dengan  masalah  sosial dengan mengaplikasikan Upaya- upaya penting, yakni dengan memberikan  beberapa  pertanyaan kepada partisipan serta dapat mengumpulkan  data  yang  kemudian di analisis dan dimaknai menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif semuanya  berawal  dari  data  yang didapatkan dan harus valid, kemudian  dalam  rencana  peneltian ini,  untik  melakukan  validasi  data yang diteliti dengan Teknik triangulasi.  Triangulasi  merupakan teknik  validasi  data  dengan  cara memeriksa atau membandingkan data  atau  informasi  yang  tersedia dengan  sumber  yang  lain  untuk diketahui kebenaranya, hal ini disebutkan oleh Moleong (2017:330). Unit analisis yang digunakan  dalam  penelitian  ini
adalan  Dinas  Tata  Perumahan  dan
Permukan  Kota  Sukabumi,  Satpol
PP, dan perwakilan PKL. Selanjutnya untuk menentukan informan  ini  dengan  menggunakan teknik snowball sampling . Untuk  mendapatkan  data  yang dibutuhkan, peneliti perlu menggunakan  teknik  pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian  ini,  teknik  analisis  data dapat  dilakukan  sesuai  dengan  yang dijelaskan  oleh  Miles  &  Huberman (2014:18), yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN .
Strategi  adalah  serangkaian keputusan  dan  tindakan  mendasar yang  dibuat  oleh  seluruh  jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Wheelen dan Hunger
(2003:9) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian  keputusan  dan  tindakan manajerial  yang  menentukan  kinerja perusahaan  dalam  jangka  panjang. Wheleen  dan  Hunger  (2003:9)  juga menyebutkan bahwa langkah pertama  dalam  merumuskan  strategi adalah pernyataan misi, yang berperan  penting  dalan  menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahan.  Berikut  adalah  kriteria manajemen strategi
menurut Wheelen  dan  Hunger  (2003:9),  yang digunakan terdiri dari empat kriteria, yaitu :

## Pengamatan Lingkungan
Pengematan  lingkungan  yang berdasarkan  observasi  awal,  peneliti
memfokuskan  pada  Dinas  Tata
Ruang  Perumahan  dan  Permukiman Kota Sukabumi mengenai pengamatan limgkungan. Informan 1 menjelaskan bahwa belum terpenuhinya  RTH  di  Kawasan perkotaan, harus dilihat dari fungsinya, dan juga Ketika berbicara mengenai  luasan  RTH  masih  tidak terpenuhi  dikarenakan  yang  pertama lahan  yang  buka  milik  pemerintah daerah,    jika  pembangunan  tetap dilakukan  makan  yang  terjadi  akan menimbulkan kesalah pahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang kedua yaitu anggaran yang belum tersedia, kalaupun pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembangunan RTH, maka anggraran pemerintah  daerah  juga  harus  sudah ada.
Walaupun  RTH  tidak  terpenuhi akan  tetapi  jika  masyarakat  cukup nyaman  dengan  RTH  yang  di  Kota Sukabumi  tapi  hanya  secara  fungsi sosial  (ekstrinsik)  maka  itu  bisa dikatakan  sudah  terpenuhi,  karena presentase  20%  dapat  tergantikan ketika  fungsinya  sudah  dirasakan serta  melayani  masyarakat  Kota Sukabumi.  Akan  tetapi,  walaupun sudah  dikatakan  terpenuhi  tapi  dari segi  intrinsic  masih  tidak  terpenuhi dikarenakan fasilitas lahan
pemerintah  daerah  yang  terbatas serta  beberapa  masyarakat  Kota Sukabumi  juga  belum  banyak  yang menyadari  adanya  RTH  di  Kota Sukabumi.
Namun  demikian,  perencanaan Kota  Sukabumi  juga  sedang  berada ditahap berbenah dengan meningkatkan  kualitas  RTH,  salah satunya dengan adanya pembangunan  di  depan  Gedung
Juang  Kota  Sukabumi.  Hal  itu menunjukkan salah satu perencanaan Kota  Sukabumi  dengan  adanya revitalisasi  Gedung  Juang  yang merupakan bagian dari memperindah suatu  perkotaan  serta  salah  satu bagian  dari  kualitas  RTH  yang menjadikan daya tarik bagi masyarakat Kota Sukabumi. Perumusan Strategi Perumusan strategi ialah pembangunan rencana jangka Panjang  untuk  manajemen  efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Terkait dengan PKL yang berada di Kawasan RTH, informan 1 menyebutkan pemerintah daerah hanya  bisa  menghimbau  dengan adanya  kolaborasi  dari  Satpol  PP, walaupun  sudah  diberikan  himbauan akan  tetapi  PKL  tetap  berjualan  di Kawasan  RTH  serta  kebanyakan PKL yang berjualan dikawasan RTH adalah  pedagang  dari  luar  Kota Sukabumi. Sedangkan menurut informan 2 menjelaskan bahwa RTH dengan  PKL,  dimana  kita  tidak  bisa berdiri  sendiri  tanpa  adanya  bantuan dari masyarakat. Pada dasarnya PKL yang berjualan dikawasan RTH akan menghasilkan sampah bekas daganganya  dan  akan  mengotori fasilitas RTH, maka dari itu masyarakat  dapat  membantu  dengan cara membuang sampah pada
tempatnya agar RTH tidak kotor.
Informan  2  juga  menambahkan menjelang  akhir  pekan  pemerintah daerah  akan  memberikan  himbauan kepada  PKL  seperti  yang  berjualan gorengan  agar  minyak  yang  dipakai tidak  berceceran  dan  mengotori RTH, agar masyarakat dapat
menikmati fasilitas tersebut.
Selanjutnya  informan  3  menyatakan bahwa strategi yang dilakukan belum ada  akan  tetapi  masih  dilakukanya penertiban, sebelum penertiban biasanya  akan  dilakukan  komunikasi terlebih  dahulu  dengan  PKL  bahwa tempat ini tidak boleh ditempati serta masih  dilakukanya  patrol  rutin  dan melakukan  penataan  agar  PKL  tidak masuk ke Kawasan RTH.
Implementasi Strategi Implementasi strategi ini
dimaksud  merupakan  salah  satu factor  yang  sangat  mempengaruhi keberhasilan  atau  tidaknya  suatu kebijakan,  karena  pada  dasarnya setiap  kebijakan  mempunyai  target waktu  yang  harus  diselesaikan  dan juga  mempunyai  tujuan  yang  akan dicapai untuk kepentingan publik.
Informan  1  dan  2  menyebutkan bahwa  proporsi  30%  merupakan ukuran  minimal  untuk  menjamin keseimbangan mikrolat, maupun sistem  ekologis  lain  yang  dapat meningkatkan  ketersediaan  udara bersih  yang  diperlukan  masyarakat, sekaligus  dapat  meningkatkan  nilai estetika  kota.  Informan  2  juga menambahkan  bahwasanya  RTH  di Kota  Sukabumi  masih  jauh  diangka 30%  yang  sesuai  dengan  kebijakan, akan  tetapi  hal  itu  bisa  teratasi  jika fungsi  sosial  pada  RTH  dapat dirasakan serta dapat melayani masyarakat Kota Sukabumi. Selanjutnya informan 3 menyebutkan  bahwa  pada  Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2013 mengenai penataan dan pemerdayaan
PKL  tujuanya  untuk  memberikan usaha untuk PKL dengan menempatkan  lokasi  yang  sesuai dengan  peruntukkanya  dan  juga
dapat  mewujudkan  suatu  kota  yang bersih,  tertib  dengan  sarana  dan prasarana  perkotaan  yang  memadai dan  berwawasan  lingkungan,  namun hal  itu  belum  sepenuhnya  terpenuhi dikarenakan  fasilitas  yang  belum memadai.  Untuk  sementara  waktu PKL  ini  akan  dipindahkan  ke halaman pasar, hal ini dapat mengurangi jumlah PKL yang
menempati lokasi yang bukan diperuntukkanya  termasuk  Kawasan
RTH.

## Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi  dan  pengendalian  yang dimaksud  merupakan  tahapan  akhir dari  manajemen  strategi,  dalam  hal ini peneliti ingin mengetahui informasi  mengenai  kapan  strategi tertentu  tidak  berjalan  dengan  baik, startegi  sangat  diperlukan  untuk modifikasi  dimasa  depan,  sebab lingkungan  akan  secara  konstan selalu berubah. Sesuai dengan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum No 5 Tahun 2008 mengenai pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan perkotaan, penyediaan fasilitas umum  RTH  dapat  dilihat  dari kebutuhan  fungsi  tertentu,  hal  ini termasuk kategori untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana seperti melindungi  kelestarian  sumber  daya alam,  pengaman  bagi  masyarakat serta  membatasi  penggunaan  lahan agar  fungsi  utama  RTH  tidak terganggu.
Pemerintah daerah
sempat memberikan  fasilitas  untuk  PKL yang berada di Jl. Ahmad Yani, akan tetapi  PKL tidak menempati fasilitas tersebut,  dikarenakan  PKL  lebih memilih tempat yang terdapat
keramaian    seperti  RTH  karena perputaran  ekonomi  bagi  PKL  lebih menguntungkan.  Akan  tetapi  Satpol PP masih tetap melakukan pembinaan,  pengawasan  serta  patrol rutin  dan  Upaya  terakhir  yang dilakukan adalah direlokasikan. Selanjutnya  terdapat  pernyataan  dari sisi  PKL,  bahwa  setiap  PKL  akan mencari lokasi yang terdapat keramaian, karena disitulah perekonomian dapat berputar. Walapun  PKL  sudah  diberikan fasilitas,  akan  tetapi  PKL  ini  tetap berjualan di Kawasan RTH
walaupun  ini  adalah  salah  satu bentuk melanggar aturan, selagi PKL dapat  menjaga  kebersihan  dan  tidak merusak fasilitas RTH.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan    hasil  temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi  yang  dilakukan  Dinas  Tata Ruang  Perumahan  dan  Permukiman dan  Satpol  PP  belum  sepenuhnya optimal,  dikarenakan  Dinas  Tata Ruang  Perumahan  dan  Permukiman lebih  terfokus  pada  satu  sisi  fungsi sedangkan Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah Nomor  10  Tahun  2013  terkait penataan  dan  pemerdayaan  PKL  di Kota  Sukabumi  masih  melakukan pembinaan  serta  patrol  rutin  kepada para  PKL  yang  melanggar  aturan. Apabila  dilihat  berdasarkan  empat dimensi  manajemen  strategi  ialah  1) pengamatan  lingkungan,  RTH  di
Kota Sukabumi masih tidak terpenuhi,  namun  teroenuhi  atau tidaknya  RTH  dapat  dilihat  dari fungsinya,  jika  masyarakat  cukup nyaman  dengan  fasilitan  RTH  di Kota  Sukabumi,  tapi  hanya  secara
fungsi  sosial,  hal  itu dapat  dikatakan terpenuhi.  2)  perumusan  strategi, pemerintah daerah hanya bisa menghimbau dengan adanya kolaborasi  dengan Satpol PP. namun saat  ini  Satpol  PP  masih  belum  ada strategi yang harus dilakukan, namun begitu  Satpol  PP  tetap  melakukan patrol  rutin    serta  melakukan komunikasi  dengan  PKL  sebelum melakukan penertiban. 3) implementasi  strategi,  berdasarkan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  5  Tahun  2008  bahwa proporsi  30%  merupakan  ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, namun  RTH  di  Kota  Sukabumi masih jauh diangka 30% yang sesuai dengan kebijakan, namun hal tersebut  dapat  teratasi  jika  fungsi sosial  pada  RTH  dapat  melayani masyarakat. 4) evaluasi dan pengendalian, RTH dikawasan perkotaan penyediakan fasilitas umum  dan  RTH  dapat  dilihat  dari kebutuhan  fungsi  tertentu.  Hal  ini termasuk pada kategori untuk melindungi  kelestarian  sumber  daya alam,  pengamanan  bagi  masyarakat serta  membatasi  penggunaan  lahar agar  fungsi  utama  tidak  terganggu. Fasilitas ini juga dapat meningkatkan fasilitas perkotaan, akan tetapi fasilitas  tersebut  justru  diambil  alih yang  bukan  diperuntukkanya  yaitu PKL,  walaupun  begitu  pemerintah daerah  rutin  melakukan  pengawasan serta penertiban.
Solusi yang disarankan peneliti yaitu:  1)  Pemerintah  daerah  dapat memenuhi  presentasi  ruang  terbuka hijau  dari  fungsi  intriksik  dan ekstrinsik, jangan mengadal dari satu sisi  saja  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2015,  2)
Adanya ketegasan untuk para pedagang  kaki  lima,  karena  sanksi yang digunakan masih sanksi adminstratif  hal  tersebut  tidak  akan membuat  efek  jera  bagi  pedagang kaki  lima,  3)  Adanya  sosialisasi antara  Pemerintah  daerah  dengan masyarakat,  karena  masih  banyak masyarakat  Kota  Sukabumi  yang belum  mengetahui  ruang  terbuka, dan  4)  Adanya  pembangun  fasilitas yang  memadai,  agar  tidak  ada penyalahgunaan fasilitas antara ruang  terbuka  hijau  dan  pedagang kaki lima

## DAFTAR PUSTAKA
Agung Ridlo, Muhammad. (2001). Kemiskinan  di  Perkotaan .  Semarang: Unisulla Press
Creswell, John W. (2021). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitaif, dan Campuran. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Damsar,  (2002). Enam  Dimensi  Strategis Administrasi Publik . Yogyakarta: Gava Media
Dress,  Gregory  G,  dkk,  (2010). Strategic Management  Creating  Competitive Advantages. New York: McGrow-hill
Direktrorat Jendral Penataan Ruang Departemen  Pekerjaan  Umum.  2006. Ruang  Terbuka  Hijau  Sebagai  Unsur Utama  Tata  Ruang  Kota .  Jakarta: Direktrorat Jendral Penataan Ruang
Harianto, dan Sudomo. (2001). Pendapatan, Harga  dan  Konsumsi  Beras  :  Bunga Rampai  Ekonomi  Beras .  Jakarta:
Direktrorat Jendral Penataan Ruang
Hunger,  J.D,  dan  Wheelen,  T.L.  (2003).
Manajemen Strategis .Terjemahan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
Husein,  Umar.  (2013). Desain  Penelitian
Manajemen  Strategi .  (Cet.2).  Jakarta: Rajawali Pers
Indiahono, Dwiyanto. (2009). Perbandingan Administrasi Publik . Yogyakarta: Grayamedia
Kuncoro, Mudrajad. (2006). Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan
Kompetitif . Jakarta: Erlangga Mahmudi.  (2010). Manajemen  Kinerja
Sektor Publik . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
McGee,  T.  G  dan  Y.  M.  Yeung.  (1997). Hawkers  in  Southeast  Asian  Cities: Planning  for  The  Bazaar  Economy . Ottawa:  internasional  Development Research Centre
Miles,  M.B.  Huberman,  A.C.  (2014). Analisis  data  kualitatif:  Buku  Sumber
Tentang
Metode-Metode Baru . Terjemahan. Jakarta: UI-Press Moleong,  J.  lexy.  (2017). Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Offse
Mufiz, Ali. (2016) . Pengantar Ilmu
Administrasi  Nrgara .  Jakarta:  Graha Ilmu Salusu.  (2003). Pengambilan  Keputusan
Strategic Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Rasindo Sedarmayanti.  (2016). Manajemen  Strategi . Bandung: PT Refika Aditama Siagian,  Sondang.  P.  (2012). Manajemen Stratejik . Jakarta: PT Bumi Aksara
Silalahi,  Ulbert.  (1989). Studi  Tentang  Ilmu Administrasi:  Konsep,  Teori  dan Dimensi . Bandung: Sinar Baru Algesindo
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian
Kualitatif,  Kuantitatif  dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Taufiqurokhman. (2016) . Manajemen Stratejik . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Wijaya,  Andy  Fefta,  dan  Danar,  Oscar Radyan.  (2014). Manajemen  Publik
Teori dan Praktik . Malang: UB-Press Wahyudi Sri, Agustisnus. (1996). Manajemen Stratejik . Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara