Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Teknologi (EMT)
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 7(3), 2023, 819-827 Available online at http://journal.lembagakita.org

## Industri Halal : Kontestasi Label Halal Pada Sektor Makanan di Provinsi Aceh
Fuadi 1 , Ramadhan Razali 2*
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.
2* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Indonesia.
Abstrak. Penelitian  ini  menyelidiki  perbedaan  interpretasi  label  halal  di  antara  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Meskipun label halal berfungsi sebagai indikator produk halal,  interpretasi  yang  beragam  dari  pelaku  industri  menyebabkan  konsumen  seringkali  mempertimbangkan  pilihan terhadap produk yang tidak memiliki label halal. Penelitian ini melibatkan responden dari kalangan pelaku UMKM dan IKM,  masyarakat,  serta  pengamat  industri  halal  di  Provinsi  Aceh.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perbedaan interpretasi  label  halal  dipengaruhi  oleh  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  terkait.  Secara  keseluruhan, masyarakat  lebih  cenderung  memilih  produk  yang  memiliki  label  halal  dibandingkan  yang  tidak  berlabel.  Untuk memaksimalkan implementasi konsep halal secara holistik, penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim pengawasan oleh  pemerintah  untuk  memperkuat  rantai  pasokan  produk  halal.  Dengan  demikian,  upaya  ini  diharapkan  dapat mengurangi ambiguitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal di pasar.
Kata kunci: Industri Halal; Label Halal; Sektor Makanan.
Abstract. This study examines the differences in interpretation of halal labels between actors from micro, small and medium enterprises (MSME) and small and medium sized industries (IKM). Although halal labels function as an indicator of halal products, various interpretations by industry insiders often lead consumers to consider products without halal labels. This study involved  respondents  from  MSME  and  IKM  stakeholders,  communities,  and  observers  of  the  Halal  industry  in  Aceh province. The results show that different interpretations of halal labels are affected by the lack of socialization performed by stakeholders.  In  general,  people are  more  likely  to  choose  products  with  the  Halal  label  than  those  without  the  label.  To maximize  the  comprehensive  implementation  of  the  halal  concept,  this  study  recommends  that  the  government  establish  a monitoring group to strengthen the supply chain of halal products. Therefore, this effort is expected to reduce ambiguity and increase consumer confidence in Halal products in the market.
Keywords: Halal Industry; Halal Label; Food Sector.
* Author. Email: fuadi.msm@unimal.ac.id 1 , ramadhan@iainlhokseumawe.ac.id 2* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1456
Received: 19 June 2023, Revision: 10 June 2023, Accepted: 15 July 2023, Available Online : 30 July 2023. Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2023. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Labelitas  halal  sekarang  ini  nampaknya memiliki  disorientasi  dari  aslinya.  Menurut Vargas,  saat  ini  istilah  halal  digunakan  untuk mengkonstruk  peningkatan  dalam  daya  jual ekonomi  dan  bisnis  (Vargas-S  Anchez  dan Moral,  2019;  Ahmed  dan  Akbaba,  2018;  Aziz dan  Athollah,  2019;  Mohsin  dkk,  2016;  Arif Budiman,  2019).  Salah  satu  sektor  dalam industri  halal  yang  berdampak  terhadap disorientasi  tersebut  adalah  sektor  makanan. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap makanan halal berimplikasi terhadap permintaan  sertifikasi  halal.  Seperti  yang dilaporkan oleh Global Islamic Economy, pada tahun ini permintaan makanan halal meningkat dari  tahun  sebelumnya  yaitu  US$  1.27  miliar menjadi  US$  200  miliar,  atau  meningkat sebanyak 7.1%. Peningkatan ini diakumulasikan dari  keseluruhan  permintaan  dimana  pada tahun 2021, permintaan terhadap industri halal hanya  mencapai  US$  1.9  Triliun.  Sedangkan pada  tahun  2022  jumlah  ini  meningkat mencapai  US$2  triliun  (Global  Islamic Economy, 2022).
Meningkatnya  permintaan  terhadap  makanan halal  tidak  hanya  terjadi  di  dunia,  melainkan juga  terjadi  di  Indonesia.  Berdasarkan  laporan dari  Global  Islamic  Economy  Report 2020/2021, indeks makanan halal di Indonesia berada di peringkat keempat dengan skor 71,5. Sedangkan  permintaan  makanan  halal  di Indonesia  mencapai  US$  144  miliar  atau  Rp. 2.046  triliun.  Jumlah  ini  diproyeksikan  akan terus  meningkat  sampai  dengan  tahun  2025 menjadi  US$  204  miliar  (lokadata,  2022). Namun  menurut  Saleha  dibalik  meningkatnya permintaan  industri  halal,  masih  banyak kendala  yang  dihadapi.  Kendala-kendala  ini masih  bersifat  administratif  dan  roadmap. Misalnya  kebijakan  implementasi  jaminan produk  halal  yang  belum  maksimal,  minimnya sertifikasi  dan  standarisasi  produk  halal, roadmap  pengembangan  industri  halal  yang belum  sempurna,  kurangnya  sosialisasi  dan pendidikan  mengenai  halal.  Sedangkan  aspek yang  lain  misalnya  terbatasnya  bahan  mentah yang memenuhi kriteria halal dll (Saleha, 2022). Problematika  ini  tidak  hanya  menjadi  diskusi oleh  pemangku  kebijakan  pemerintahan  pusat, melainkan  juga  menjadi  polemik  di  Provinsi
Aceh.  Betapa  tidak,  istilah  halal  menjadi  istilah yang  sangat  umum  di  Provinsi  Aceh. Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  masyarakat Aceh  meyakini  bahwa  semua  makanan  di “serambi  mekkah”  tersebut  dipastikan  halal. Oleh  karena  itu,  banyak  pengusaha  baik  dari UMKM  maupun  IKM  tidak  mendaftarkan sertifikasi  halalnya.  Keyakinan  ini  diperkuat dengan  semua  produk  yang  diproduksi  berasal dari bahan halal. Padahal jika ditinjau dari halal supply  chain,  tidak  semua  proses  terjamin kehalalannya.  Kecatatan  ini  bisa  terjadi  pada penyediaan bahan ( halal procurement ), pemrosesan  ( halal  manufacturing ),  pengemasan ( halal  packaging ),  bahkan  distribusi  ( halal distribution ).  Penelitian  ini  membahas  tentang problematika  yang  terjadi  terkait  term  halal, diskursus,  problematika,  dan  penerapannya  di Provinsi Aceh.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan wawancara  sebagai  sumber  primer  dan kepustakaan  sebagai  sumber  sekunder.  Data yang didapatkan kemudia dianalisis dengan tiga tahapan,  yaitu  reduksi  data,  kategorisasi  data, dan  verifikasi  data.  Reduksi  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan  data  yang  ada  sesuai  dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi  data  yang  sudah  direduksi  sesuai dengan  topik  penelitian  yaitu  peluang, tantangan  dan  strategi  yang  dilakukan  dalam pengembangan  industri  halal  di  Indonesia. Tahapan  terakhir  adalah  verifikasi  data  untuk menarik  konklusi  yang  merupakan  interpretasi peneliti  terhadap  data.  Verifikasi  dilakukan dengan teknik
triangulasi, yaitu mengkomparasikan  antara  satu  sumber  data dengan sumber data lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Diskursus  Term  Halal,  Problematika Dalam Berbagai Aspek Agama  Islam  mewajibkan  kepada  penganutnya untuk mengkonsumsi makanan halal. Kewajiban  ini  termaktub  secara  jelas  di  dalam
Al-Quran  (QS.  al-Baqarah  [2]:  168  dan  172, Q.s.  al-Nahl  [16]:  412,  al- Mâ’idah  [5]:  87  dan 88,  al-Anfâl  [8]:  69,  al-Nahl  [16]:  114). Mengkonsumsi  halal  tidak  hanya  sebagai bentuk  kewajiban,  melainkan  juga  bentuk akidah,  syariah,  dan  akhlak.  Menurut  John  I. Esposito,  syariat  menuntut  ketaatan  dan merupakan fokus keimanan (Esposito, 2001).
Secara etimologi halal diperbolehkan.
Sedangkan  secara  terminologi  seperti  yang dijelaskan  oleh  Al-Jurjani  halal  berarti  setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya  untuk  sesuatu  perbuatan  yang dibebaskan  syariat  untuk dilakukan  (Al-Jurjani, 1983; Al-Husayn, 1997; Al-Syaukani, 2007; Al- Qardhawi,  2003;  Al- Sa’di,  2000).  Istilah  lain dari  halal  adalah thayyiban .  Beberapa  definisi halal dari para pakar Islam menjelaskan bahwa halal  adalah  sesuatu  yang  diperbolehkan  oleh syariat  untuk  (i)  dilakukan,  (ii)  digunakan,  atau (iii)  diusahakan.  Karena  telah  terurai  tali  atau ikatan  yang  mencegahnya  atau  unsur  yang membahayakannya  dengan  disertai  perhatian cara  memperolehnya,  bukan  dengan  hasil muamalah yang dilarang (Muchtar Ali, 2016).
Istilah  halal  kemudian  diimplementasikan kedalam produk dan makanan yang beredar di pasar.  Pemerintah  melalui  LPPOM  MUI menguji  produk  halal  lalu  mengeluarkan sertifikat  halal.  Sertifikasi  ini  bertujuan  untuk memberikan  kepastian  kepada  konsumen bahwa  produk  yang  dikonsumsinya  adalah produk  halal.  Untuk  mendapatkan  sertifikat halal produsen harus memenuhi syarat tertentu, diantara  syarat  itu  adalah:  (1)  makanan  atau produk  tidak  mengandung  unsur  haram.  (2) penyembelihan  bahan  dasar  harus  berdasarkan syariat.  (3)  semua  tempat  penyimpanan, penjualan,  pengolahan,  tidak  mengandung unsur-unsur  haram  (LPPOM  MUI,  2016; Razali, 2021).
Eksistensi labelisasi halal memberikan perlindungan  kepada  konsumen.  Yang  berarti konsumen  dilindungi  secara  hukum  (Ainol Yakin,  2018).  Menurut  peneliti  labelisasi  halal pada produk sangat penting. Adanya label halal dapat  membuat  konsumen  menentukan pilihannya. Apalagi Negara Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penganut
Islam  terbesar  di  dunia.  Untuk  menjami terciptanya  kenyamanan  pemeluk  agama diperlukan  kodefikasi  kehalalan.  Namun  disisi lain,  dengan  meningkatnya  UKMK  dan  IKM nampaknya  proses  sertifikasi  menurut  peneliti kurang  maksimal.  Adapun  faktor  yang menyebabkan  hal  tersebut  adalah  faktor-faktor administratif, kurangnya sosialisasi, dan minimnya fasilitator atau pendamping halal.

## Perkembangan  Industri  Makanan  di Provinsi Aceh
UMKM  dan  IKM  merupakan  salah  satu penyumbang  APBN  yang  sangat  besar. Berdasarkan  data  Kementerian  Koperasi  dan UKM, eksistensi UKM memberikan kontribusi sebagai 61,97% terhadap PDB. Jika dirupiahkan,  nilai  kontribusi  UMKM  pada sektor  ekonomi  mencapai  Rp.  8.573,89  triliun (Kemenkopukm,  2022;  Razali,  2021).  Sehingga pakar  ekonomi  beranggapa  bahwa  keberadaan keduanya diyakini dapat menopang perekonomian suatu Negara. Untuk memaksimalkan prospek dan perkembangan  UMKM,  pemerintah  melalui berbagai  lembaga  membantu  pembiayaan UMKM  dan  IKM.  Misalnya  pada  tahun  2022, Bank Aceh membina dan menyalurkan bantuan modal  usaha  untuk  6.806  UMKM.  Sedangkan pada  tahun  2021  Bank  Aceh  membina  5.442 UMKM  yang  ada  diseluruh  Aceh  (Asbanda, 2022). Tidak hanya Bank Aceh, Bank Indonesia juga melakukan hal serupa. Seperti yang dilansir oleh  situs  Bank  Indonesia,  setidaknya  ada  125 IKM  yang  potensial  dan  layak  dibiayai  oleh perbankan.  Tentunya  perbedaan  data  yang ditemukan  merupakan  faktor  dari  sudut pandang surveyer di lapangan.
Badan  Pusat  Statistik  mencatat  setidaknya  ada 10.384  jumlah  UKM  di  Provinsi  Aceh  pada tahun  2020  (BPS,  2022).  Jumlah  ini  sedikit menurun  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022, Dinas Koperasi  dan  UKM  Aceh  melaporkan  jumlah UMKM  seluruh  Aceh  berjumlah  74.810. Adapun jumlah UMKM per kabupaten dan per kota sebagai berikut:
Tabel 1. UMKM Provinsi Aceh
No.
Kabupaten/Kota Jumlah UMKM 1 Aceh Selatan 3.251 2 Aceh Tenggara 1.245 3 Aceh Timur 5.891 4 Aceh Tengah 2.719 5 Aceh Barat 2.011 6 Aceh Besar 4.456 7 Pidie 1.545 8 Aceh Utara 3.660 9 Simeulue 2.088 10  Aceh SIngkil 1.474 11  Bireun 6.998 12  Aceh Barat Daya 2.262 13  Gayo Lues 996 14  Aceh Jaya 1.212 15  Nagan Raya 6.451 16  Tamiang 2.948 17  Bener Meriah 1.011 18  Pidie Jaya 5.579 19  Banda Aceh 9.591 20  Sabang 2.171 21  Lhokseumawe 2.354 22  Langsa 3.579 23  Subulussalam 1.318 Jumlah 74.810
Sumber  :  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Aceh  (data  diolah, 2022).
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  kita  simpulkan bahwa  jumlah  UMKM  di  provinsi  Aceh meningkat drastis. Namun, tentunya jumlah ini tidak  selalunya  meningkat.  Permasalahan- permasalahan dalam UMKM selalu bermunculan.  Misalnya  pada  masa  pandemi, menurut  peneliti  ada  beberapa  permasalahan bermunculan, diantaranya adalah: (1) menurunya  penjualan.  (2)  sulitnya  perputaran modal  yang  dialami  oleh  produsen  atau pedagang.  (3)  adanya  hambatan  distribusi dalam  mendapatkan  akses  produk.  Hal  serupa juga  disebutkan  oleh  crescent  wealth,  dimana pandemic  covid-19  beimplikasi  terhadap penurunan  sekitar  8%  dari  pengeluaran  global pada  tahun  2020.  Padahal  untuk  sektor  halal sendiri  diperkirakan  akan  meningkat  menjadi US$2,4 triliun. Sedangkan pertumbuhan CAGR ( cumulative  annual  growth  rate )  5  tahun  sebesar 3.1% (Crescent Wealth, 2020).

## Interpretasi  Pengusaha  UMKM  dan  IKM
Tentang Labelisasi Halal di Aceh
Perkembangan  UMKM  di  provinsi  Aceh berimplikasi terhadap meningkatnya pertumbuhan  pendapatan  masyarakat.  Prospek dari  UMKM  dan  IKM  sebagai  salah  satu  pilar pendorong  ekonomi  juga  dirasakan  oleh Pemerintah  Daerah  Aceh.  berdasarkan  hasil wawancara  peneliti  dengan  dinas  perindustrian Provinsi  Aceh,  peneliti  mendapatkan  bahwa perkembangan  UMKM  dan  IKM  di  provinsi Aceh  dalam  5  tahun  terakhir  sangat  masif (Disperindag,  2022).  Pundi-pundi  dari  bisnis UMKM  dan  IKM  “merangsang”  masyarakat Aceh  untuk  menjemput  rezekinya.  Walaupun, tugas dan fungsi dari Disperindag hanya sebagai fasilitator dan pembinaan saja, tidak sedikit dari UMKM  dan  IKM  di  Provinsi  Aceh  mampu mandiri.  Bahkan  beberapa  IKM  di  Provinsi Aceh  telah  mampu  melakukan  eksporasi produknya ke luar negeri.
Eksporasi  ini  tentunya  dilakukan  dengan berbagai  dorongan  dari  berbagai  pihak. Misalnya  saja  salah  satu  dari  IKM  yang mendapatkan  dorongan  dari  Bank  sentral  yaitu Bank Indonesia. Agar terdorongnya masyarakat luas,  Bank  Indonesia  pun  melakukan  berbagai macam  seminar  dan  workshop  kewirausahaan dengan mengundang IKM tersebut. Selain bank Indonesia,  bank  daerah  juga  melakukan  hal serupa.  Tentunya  untuk  melakukan  penjualan yang baik dibutuhkan labelisasi halal juga. Label halal  bukan  hanya  sebagai  indikasi  produk tersebut halal, melainkan juga sebagai kodifikasi peraturan  penjualan.  IKM  dan  UMKM  juga harus  mendaftarkan  izin  edar  yang  didapatkan oleh  BPOM  setelah  mendapatkan  sertifikat halal. Untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan izin edar produknya, BPOM juga telah membuat sistem pendaftaran melalui situs pendaftaran.
Dibalik  mudahnya  masyarakat  mendapatkan akses  untuk  melakukan  sertifikasi  halal. Beberapa  pengusahan  UMKM  dan  IKM  juga enggan  melakukan  sertifikasi  halal,  apalagi mendaftarkan izin edar dari BPOM. Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  penulis dengan pengusaha UMKM makanan tradisional A, mengatakan bahwa:
“Inikan provinsi Aceh pak dan kita semua Islam, jadi ga mungkin saya menjual makanan dari barang yang haram. Karena saya menjual barang yang halal, untuk apa saya mendaftarkan sertifikasi halal.” Menurut  peneliti,  enggannya  pengusaha UMKM  yang  melakukan  sertifikasi  halal disebabkan beberapa faktor: pertama, minimnya  pemahaman  pengusaha  UMKM terhadap administrasi sertifikasi halal. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi sertifikasi halal  yang  dilakukan  oleh  LPOM  MPU terhadap  pengusaha  UMKM  yang  baru tumbuh.  Kedua,  kurangnya  literasi  masyarakat terhadap  strategi  dan  pengembangan  dari UMKM. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan  yang  dilakukan  oleh  lembaga terkait  kepada  masyarakat.  Ketiga,  pola  pikir masyarakat tentang urgensitas sertifikasi halal. Problematika ini tidak hanya terjadi di Provinsi Aceh  saja,  melainkan  juga  terjadi  di  Provinsi lain.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ririn  Tri  Puspita  Ningrum,  problematika engganya  pengusaha  mendaftarkan  sertifikasi halal juga terjadi di Kabupaten Madiun. Dalam penelitinnya,  Ririn  menyimpulkan  bahwa engganya pengusaha melakukan sertifikasi halal disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  oleh pemerintah  tentang  kewajiban  pengusaha dalam  mendaftarkan  label  halal.  Kedua, minimnya  penghasilan  pelaku  usaha  UMKM menyebabkan  pelaku  UMKM  berat  dalam mengurus  sertifikasi  halal.  Ketiga,  adanya regulasi yang panjang seperti mendokumentasikan  usahanya  melalui  NIB, PIRT,  NPWP  membuat  pengusaha  malas melakukan sertifikasi halal (Ningrum, 2022).
Di  provinsi  Aceh  sendiri,  keengganan  untuk melakukan  sertifikasi  halal  tidak  hanya  dialami oleh  segelintir  pengusaha  UMKM  saja, melainkan  juga  banyak  dari  pelaku  usaha UMKM  yang  baru.  Salah  satu  responden UMKM  B  yang  peneliti  mewawancarai menjelaskan bahwa: “Saya  jualan  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari pak dan agar anak saya bisa sekolah. Jadi untuk apa saya mendaftarkan sertifikat halal terhadap UMKM  saya.  Selain  itu  saya  juga  tidak  bisa mengembangkan  usaha  saya  karena  modalnya kurang.”
Tidak  hanya  enggan,  pelaku  usaha  juga
dihadapkan  pada  minimnya  modal  yang  miliki. Oleh  karena  itu,  pelaku  UMKM  tidak  mampu mengembangkan  usahanya.  Problematika  ini tidak  hanya  dialami  oleh  UMKM  saja, melainkan  juga  dialami  oleh  IKM.  Salah  satu IKM  di  provinsi  Aceh  juga  mengalami  hal serupa.  Minimnya  bantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  harus  membuatnya  puas  dengan penjualan  produknya  hanya  sekitara  aceh  besar sampai  aceh  tamiang  saja.  Sehingga  pelaku usaha  IKM  tersebut  hanya  berfikir  usaha  yang digelutinya untuk menyekolahkan anaknya.
Eksistensi  pola  pikir  tersebut  tentunya berimplikasi  terhadap  menurunya  pelaku  usaha yang  tersertifikasi. Padahal secara teoritis, IKM dan  UMKM  merupakan  aset  terbesar  Negara dalam  menyumbangkan  APBN.  Baru-baru  ini, pemerintah  melalui  Kementerian  Koperasi  dan UKM melakukan kerjasama dengan perbankan. Kerjasama tersebut dilakukan guna mendorong pelaku  usaha  UKM  melalui  penyaluran  kredit usaha  rakyat  (KUR)  (Bank  Aceh,  2022). Pemerintah  pun  menargetkan  pembiayaan sebesar  Rp.373,17  triliun.  Namun,  menurut peneliti  bantuan  yang  diberikan  tanpa  adanya sosialisasi  kepada  pelaku  usaha  tidak  akan maksimal. Pemerintah juga membutuhkan LSM, Akademisi,  dan  seluruh  elemen  masyarakat untuk melakukan sosialisasi pembiayaan kepada seluruh pelaku usaha UMKN dan IKM.

## Halal dalam Perspektif Masyarakat Aceh
Seperti  yang  dilansir  oleh  Acehprov  bahwa provinsi Aceh merupakan daerah penguhubung budaya barat dan timur berabad-abad yang lalu. Pada  abad  ke  7  pada  pedagang  dari  India memperkenalkan  agama  hindu  dan  budha kepada  masyarakat.  Sedangkan  pada  abad  ke  9 nama  aceh  menonjol  sejalan  masuknya  agama Islam  (acehprov,  2022).  Jumlah  penduduk  di provinsi  Aceh  pada  tahun  per  tahun  2020 berjumlah  5.274.871  jiwa.  Sementara  agama yang  dianut  oleh  mayoritas  masyarakatnya adalah Islam.
Provinsi  Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi dalam  tahap  pengembangan.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  tingkat  partisipasi  angkata  kerja Februari  2022  mencapai  64,15%.  Sedangkan persentase  penduduk  miskin  di  Provinsi  Aceh per Maret 2022 berjumlah 14,64%. Nilai Ekspor
provinsi  Aceh  sampai  september  2022 mencapai  US$  58,14  juta.  Sedangkan  jumlah impor  sampai  September  2022  hanya  US$ 11,75 juta (acehbps, 2022).
Dominasi  masyarakat  Aceh  beragama  Islam berimplikasi  terhadap  eskalasi  permintaan makanan  halal.  Pemasaran  makanan  halal  pun dilakukan diberbagai tempat, misalnya di pasar swalayan,  dan  pasar  ramah  dan  segar.  Untuk mengkonsumi makanan sehari-hari, masyarakat Aceh  lebih  memilih  membeli  di  pasar  ramah dan segar atau pasar tradisional. Selain harganya yang miring, pasar tradisional juga diakui lebih banyak  ragam  makanan  dan  segar.  Namun, untuk  membeli  makanan  kering,  masyarakat aceh  lebih  memilih  pasar  swalayan.  Selain  bisa memilih  banyak  produk,  efisiensi  waktu,  dan membeli  banyak  barang  dalam  satu  tempat menjadi  pertimbangan.  Berdasarkan  observasi yang  peneliti  lakukan  dengan  salah  seorang konsumen  bahwa  konsumen  di  Provinsi  Aceh lebih memilih produk-produk halal.  konsumen A menjelaskan bahwa : “saya  kalo  membeli  sesuatu  di  supermarket  akan melihat dulu label halal dan kadarluarsa barang pak. Karena  kan  saya  harus  mastiin  juga  barang  tersebut halal dan belum habis masa untuk mengkonsumsinya.”
Labelitas  halal  merupakan  hal  wajib  dalam suatu  produk.  Apalagi  masyarakat  yang mengkonsumsinya  merupakan  masyarakat muslim.  Selain  kewajiban  sebagai  seorang muslim  memakan  halal,  masyarakat  muslim juga  meyakini  bahwa  selain  makanan  halal memiliki  kemudharatan.  Statement  ini  juga dipertegas  oleh  Yulfan  dan  Rina.  Dalam penelitiannya  Yulfan  dan  Rina  menjelaskan bahwa  ritualistik,  eksperensial  dan  intelektual sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen  dalam  memutuskan  membeli produk  halal.  Namun,  disisi  lain  konsekuensi dari  pembelian  barang  tersebut  tidak berpengaruh  terhadap  perilaku  konsumen dalam membeli produk halal (Yulfan, 2019).
Tentunya keyakinan yang dimiliki oleh seorang muslim berasal dari pengetahuan. Dalam Islam memiliki  pengetahuan  tentang  keagaaman adalah  hal  wajib.  Berdasarkan  wawancara  di atas dapat dianalisis, bahwa konsumen memiliki
keyakinan  sebelum  memilih  produk.  Dalam memilih  produk,  konsumen  memastikan terlebih  dahulu  produk  yang  dikonsumsinya halal.  Kehalalan  produk  tersebut  dilihat  dari sertifikasi halal yang tercantum. Hal serupa juga dijelaskan  oleh  Novita  Zati  Hulwani.  Dalam penelitiannya  novita  menyimpulkan  bahwa dalam pengambilan keputusan produk, konsumen  dipengaruhi  oleh  variabel  sikap (kognitif,  afektif,  dan  perilaku),  dan  variable subjektif (faktor keluarga, dan faktor lingkungan) (Novita, 2017).
Selain  konsumen  A,  konsumen  B  juga mengatakan yang sama:
“label halal menurut saya penting pak. Karena dengan adanya label halal saya bisa mengetahui bahwa produk itu halal. Sedangkan kalo tidak ada label halal ya bisa jadi dua kemungkinan, bisa halal dan bisa tidak halal. makanya  sebelum  membeli  saya  melihat  dulu  label halal, dan kadarluarsa pastinya.”
Wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam  memilih  produk,  masyarakat  lebih berhati-hati.  Masyarakat  meyakini  bahwa produk  yang  tidak  halal  merupakan  makanan yang  tidak  baik.  Dalam  penelitian  terdahulu dijelaskan  bahwa  pespektif  keamanan  sangat berpengaruh  terhadap  memilih  makanan berlabel  halal.  masyarakat  memilih  makanan halal  berasumsi  bahwa  makanan  tersebut  amat dikonsumsi. Selain kelayakan makanan, perspektif  kesehatan  juga  sangat  berpengaruh terhadap  pilihan  makanan  berlabel  halal. Menurut  masyarakat  dengan  mengkonsumsi makanan  yang  berlabel  halal  dipastikan makanan tersebut menyehatkan.
Fragmenitas Halal Pada Produk  Makanan sebagai  Halal Holistik Halal  holistik  ( halal  kaffah )  tidak  hanya  didasari pada  bahan  mentah  halal  saja,  melainkan  juga harus  melalui  proses  yang  halal.  Proses  halal tersebut harus berasas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan  syariah.  Tidak  hanya  itu,  menurut Hashim Kamali, proses yang dilalui di awal pun harus  halal,  misalnya  pada  penyembelihan binatang  (Kamali,  2013).  Penyembelihan binatang  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan yang telah ditetapkan syariah. Agar maksimalnya kehalalan  pada  produk  makanan,  menurut peneliti pemerintah harus mengawasi halal supply chain (HSC)  produk. Supply  chain  management
harus menjadi fokus utama dalam pengembangan produk halal. Dengan maksimalnya  pengawasan  terhadap supply  chain dan supply  chain  management ,  akan  mengkostruk halal hotistik dalam makanan.
Maksimalisasi  halal  hub,  pengawasan  terhadap pondasi  manajemen  halal  perlu  dilakukan. Selain  itu,  promosi  terhadap  produk-produk juga harus lebih gencar dilakukan. Seperti yang kita  ketahui  bahwa  halal hub  merupakan  salah satu  hal  prioritas  utama  yang  dilakukan  di Negara  Indonesia  untuk  memajukan  Industri halal.  Tidak  hanya  di  Indonesia,  Malaysia  juga demikian.  Menurut  Kamali,  Negara  Malaysia memproyeksikan  industri  halal  di  Malaysia bernilai  sebesar  US$  2,7  triliun.  Agar  jumlah tersebut tercapai, pemerintah Malaysia melakukan  program  halal  hub,  agar  adanya investor yang berinvestasi pada produk halal. Tentunya  promosi,  peningkatan  kualitas produk, dan manajemen supply chain saja tidak cukup. Pemerintah dan pihak-pihak terkait juga perlu  memfasilitasi  UMKM  dan  IKM  dalam penyediaan  platform.  Platform-platform  ini bertujuan  untuk  menjembatani  ratai  pasok produk  halal  global.  Seperti  yang  dilansir  oleh halal hub bahwa penyediaan platform ini sangat penting  sehingga  individu  maupun  organisasi yang  memiliki  pandangan  jauh  kedepan  akan mengembangkan  bisnis  halal  secara  global (Halalhub, 2009).
Seperti yang dilansir oleh ekonomi syariah ada beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  membangun  pola-pola  halal hub.  Langkah  ini  salah  satu  langkah  pendek yang  dapat  diambil,  diantaranya  adalah  : pertama,  bersinergi  dalam  mempercepat  dan mengakselerasi  sertifikasi  halal  agar  pelaku UMKM  dan  IKM  dapat  lebih  diterima konsumen,  baik  dalam  maupun  luar  negeri; Kedua,  membangun  ekosistem halal  value  chain melalui integrasi antara usaha kecil, menengah, dan besar; ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan
Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan,  dan instansi  terkait  untuk  membentuk  Kawasan Industri  Halal  (KIH).  Keempat,  melakukan inkubasi  bisnis  berbasis  produk  halal  untuk pengembangan  industri  halal  yang  berdaya saing,  dan  bersifat end-to-end ,  mulai  dari  sistem
produksi  hingga  pemasaran  global  (ekonomi syariah, 2022).
Untuk  memaksimalkan  halal  hub  menurut peneliti,  diperlukan  perhatian  terhadap  halal holistik  terutama  pada  supply  chain  halal. Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan responden  A,  halal  holistic  di  provinsi  aceh nampaknya  belum  terwujud.  Halal  holistic  ini tidak  hanya  terjadi  pada  industri  halal  secara umum,  namun  juga  terjadi  pada  produk makanan.
“sekarang  yang  jadi  masalah  di  provinsi  aceh  adalah, supply  chain  yang  dilakukan  masih  terputus-putus. Dan ada indikasi bahwa kehalalan dalam salah satu inti rantai makanan ini tidak halal. Permasalahan ini seharusnya  menjadi  permasalahan  fokus  utama  dari kita  sebagai  akademisi,  pemerintah,  swasta,  dan stakeholders.”
Pada  prinsipnya,  untuk  mengetahui  produk tersebut  benar-benar  halal  dikonsumsi,  maka harus  dilakukan  pendekatan halal  supply  chain . Menurut  Abdul  Hafz  Ngah,  konsumen sekarang  tidak  hanya  perduli  pada  produknya saja,  melainkan  juga  “ngeh”  tentang  proses produksi  (Jaafarm  2011;  Ngah,  2014).  Oleh karena  itu,  standar  rantai  pasokan  makanan harus  menjadi  acuan  dalam  industri  halal (Tieman,  2006).  Walaubagaimanapun,  menurut peneliti penelitian tentang rantai makanan halal harus  menjadi  prioritas  dalam  penelitian  halal terutama  di  Aceh.  Karena  keyakinan  tentang bahan halal tidak dapat dijadikan acuan. Hal ini dikarenakan,  halal  tidak  hanya  dilihat  dari sumbernya  saja,  melainkan  juga  proses  yang dilakukan.
Selain  acuan  dasar  pada  halal  supply  chain, integritas halal juga diperlukan. Dengan adanya integritas  halal,  maka  penegakan  halal  dalam bahan  pangan  dan  kargo  akan  terjamin.  Tidak hanya  itu,  pekerja,  penyedia  dari  pengangkut, operator gudang, pengecer akan memiliki sikap jujur  dalam  melakukan  supply  chain  (Jafar, 2014).  Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat dianalisis  bahwa,  pengawasan  dari  pemerintah, swasta  dan  stakeholders  perlu  dilakukan.  Agar terciptanya  halal  holistik,  pemerintah  perlu membentuk  badan  pengawasan  HSC  ( halal supply  chain ).  Pengawasan  tersebut  sebagai bentuk serius pemerintah dalam memaksimalkan  industri  halal.  Apalagi  target
dari  pemerintah  pusat  adalah  memaksimalkan halal hub keseluruh negara Islam.

## Kesimpulan
Berdasarkan  dari  analisis  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa:  pertama,  Beragamnya interpretasi  dari  masyarakat  terutama  pelaku UMKM  dan  IKM  tentang  label  halal.  hal  ini disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  tentang pentingnya  label  halal  di  produk.  Kurangnya pengetahuan  masyarakat  tentang  label  halal dapat diatasi dengan mensosialisasikan pentingnya  label  halal  dan  kegunaannya terhadap  konsumen.  Kedua,  kecenderungan masyarakat  dalam  memilih  produk  yang berlabel  halal.  Kecenderungan  ini  disebabkan oleh  amannya  produk  halal  yang  dikonsumsi. Ketiga, kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap  rantai  pasokan  makanan  halal. Kurangnya  pengawasan  tersebut  berimplikasi terhadap  kecatatan  pada halal  supply  chain .
Untuk
memaksimalkan pengawasan pemerintah  dapat  membentuk  tim  pengawas supply  chain pada  industri  halal  terutama  pada produk makanan.

## Daftar Pustaka
Al-Baghawi,  Abu  Muhammad  al-Husayn  ibn Mas‘ud.  (1997). Ma’alim  Tanzil .  Saudi: Dar Tibah.
Ali,  Mukhtar.  (2016).  Konsep  Makanan  Halal dalam  Tinjauan  Syariah  dan  Tanggung Jawab  Produk  Atas  Produsen  Industri Halal. Jurnal Al Ahkan , 16 (2): 291-306.
Al-Jurnani, Ali ibn Muhammad ibn Ali. (1983). Al- Ta’rifat. Bayrut:  Dar  Al-Kitab  Al- Arabi.
Al-Qaradhawi,  Yusuf.  (2003). Al-Halal  wa  al- Haram fi al-Islam . Solo: Era Intermedia.
Al- Sa’di,  Abd  al -Rahman  ibn  Nashir  ibn.
(2000). Taysîr  al-Karim  al-Rahman  fi  Tafsîr Kalm  al-Mannan .  Kairo:  Mu’assasah  al - Risalah.
Al-Syawkani  Imam.  (2007). Fath  Al-Qadir. Bayrut: Dar al- Ma’rifah.
Al-Tabari,  Muhammad  ibn  Jarir  ibn  Yazid  ibn Katsir  ibn  Ghalib  al- Amali  Abu  Ja‘far. (1997). Jami’  al - Bayan  fi  Ta’wil  al - Qur’an . Kairo: Mu’assasah al -Risalah. Asosiasi Pengusaha Halal Indonesia (ASBANDA).  (2023).  [Judul  Halaman]. Diakses dari https://asbanda.org/ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2023). Diakses dari https://bandaacehkota.bps.go.id/
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh.  (2023). Diakses dari https://aceh.bps.go.id/
Bank  Indonesia.  (2023).  Diakses  dari https://www.bi.go.id/
Ekonomi  Syariah  Indonesia.  (2023).  Diakses dari https://www.ekonomisyariah.org/.
Halal  Hub.  (2023).  Diakses  dari  https://halal- hub.org
Hulwani,  Novita  Zati.  Perilaku  Konsumen Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Bersertifikat Halal MUI.
Jaafar,  H.S.,  Endut,  I.R.,  Faisol,  N.,  Omar,
E.N.(2011).  Innovation  in  logistics services – Halal logistics. Paper presented at the 16th International Symposium om Logistics (ISL 2011), Berlin, Germany 10- 13July.
Jaafar,  H.S.,  Faisol,  N.,  Rahman,  F.A.  &
Muhammad,  A.  (2015).  Halal  logistics  vs halal supply chain. Conference
Proceedings in INHAC 2014.
Kamali,  Mohammad  Hashim.  2013. The Parameters  Of  Halal  and  Haram  In  Shariah and  The  Halal  Industry. Kuala  Lumpur  : The  International  Institute  Of  Islamic Thought.
L.  Esposito,  John.  (2001). Ensiklopedi  Oxford Dunia  Islam  Modern .  Bandung:  Penerbit Mizan.
Madjid,  Sitti  Saleha.  Analisis  Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal Di Indoensia  (Pada  Masa  Pandemic  Covid- 19). Jurnal  Pilar:  Jurnal  Kajian  Islam Kontemporer , 13 (1): 17-32.
Ngah, Abdul Hafaz. (2013). Adoption Of Halal Supply  Chain  Among  Malaysiang  Halal Manufacturers:  An  Exploratory  Study. International  Conference  on  Innovation, Management,  and  Technology  Research, Malaysia .
Nurohman,  Yulfan  Arif.,  &  Qurniawati,  Rina Sari.  (2019).  Keputusan  Pembelian Produk  Makanan  Halal  di  Lingkungan IAIN  Surakarta. Among  Makarti, 12(24):
23-33.
Pemerintah Provinsi Aceh. (2023). Diakses dari https://acehprov.go.id/
Pemerintah Provinsi Aceh. (2023). Diakses dari https://datakumkm.acehprov.go.id/
Razali,  R.  (2021).  Akselerasi  Daya  Beli Masyarakat  Terhadap  Produk  Halal Melalui  E-Commerce  di  Provinsi Aceh. Jurnal Iqtisaduna , 7 (2), 115-126.
Razali, R., Syahputra, A., & Ulfah, A. K. (2021). Industri  Halal  di  Aceh:  Strategi  dan Perkembangan. Jurnal Al-Qardh , 6 (1), 17-
29.
Tieman, M. (2006) Halal Journal . From Halal to Haram.  Issue  November-December. Kuala Lumpur : KasehDia sdn bhd.
Tieman,  M.  (2007).  Halal  Journal. The future  of Halal  supply  chain  management .  nov  +  Dec 2007  (pp44-  46)  Kuala  Lumpur  : KasehDia sdn bhd.
Tieman,  M.  (2011)The  application  of  Halal  in supply  chain  management:  in-depth interviews. Journal  of  Islamic  Marketing ,2 (2), 186-195. Tieman,  M.  (2013).  Establishing  the  principles in  Halal  logistics. Journal  of  Emerging Economies ans Islamic research . 1(1).
Tieman,  M.,  Jack,  G.A.J.,  Vorst  V.D.  & Ghazali,  M.C.  (2012).  Principles  in  Halal supply  chain  management. Journal  of
Islamic Marketing ,3(3), 217-243. Tri Puspita Ningrum, Ririn. (2022).
Problematika  Kewajiban  Sertifikasi  Halal Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  dan  Kecil (UMK)  di  Kabupaten  Madiun. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah , 6 (1): 43-58. Wealth, Crescent. (2020). Australia: The A$250 Bilion Islamic Finance Market Uncovered. State  of  The  Global  Islamic
Economy Report , 21: 92-95.
Yakin, Ainol. (2018). Pencantuman Label Halal (Halal  Food)  Etika  Dalam  Bisnis  Dan Perlindungan  Konsumen. Ekomadania, 2 (1): 24 – 34.