## UNIVERSALITAS DAN LOKALITAS HUKUM ISLAM
A. Malthuf Siroj (Pascasarjana IAI Nurul Jadid, Jl. KH Zaini Mun`im Paiton Probolinggo , email : malthuf@gmail.com)
Abstrak: Hukum Islam memiliki dua dimensi: universal dan lokal. Dalam pemikiran hukum Islam kontemporer terdapat dua kecenderungan yang saling tarik-menarik antara lokalitas hukum Islam dan universalitas hukum Islam. Dampaknya ada dua kemungkinan, kemutlakan dan kenisbian hukum Islam.  Wacana  hukum  secara  luas  mendapatkan  keda lamannya  akhir-akhir  ini  dengan  perkembangan  penge tahuan dan penggunaan berbagai pendekatan dalam studi hukum  Islam.  Hukum  Islam  yang  berlaku    universal  di sebut syari’ah .  Hukum syari’ah ini adalah ketentuan-keten tuan Allah SWT  yang diproduksi dari teks-teks yang ber kualitas qath’î baik  dari  segi  eksistensi  maupun  pemak naannya  tanpa  intervensi    rasio  ( ra’y )  manusia  karena teks-teks  semacam  ini  bukan  obyek  ijtihad.  Adapun hukum  Islam  yang  bersifat  lokal  disebut fiqh ,  yaitu  hu kum-hukum  yang  diproduksi  dari  teks-teks  yang  berku alitas zhannî dan  menjadi  obyek  ijtihad.  Karena  fiqh merupakan  hasil  ijtihad  maka  tidak  mengherankan apabila  dalam  hal  ini  terdapat  banyak  aliran  atau madzhab.  Karena  itu,  tulisan  ini  menempatkan  isu  ini secara  berimbang  untuk  menemukan  landasan  di  antara kecenderungan  pemikiran  kontemporer  hukum  Islam. Dengan  demikian  fokus  tulisan  ini,  diharapkan  dapat menjelaskan  kepada  kita  tentang  batas  universalitas  dan lokalitas hukum Islam.

## Abstract:
Islamic  law  has  two  dimensions  at  once,  namely universality  and  locality.  In  contemporary  Islamic  legal thought,  there  are  two  trends  that  contain  mutual

## A. Malthuf Siroj
72
attraction between the two to bring dimension of locality to  the  dimension  of  universality  on  one  side,  and  vice versa  on  the  other  side.  As  a  consequence,  there  will  be two  possibilities,  absoluteness  or  relativization of  Islamic law.  The  legal  discourse  increasingly  gains  its  own intensity  in  recently  in  line  with  the  development  of science and the use of various approaches in the study of
Islamic law. Islamic law that is universally used is called syari`ah .  This  syariah  law  is  rules  of  Allah  SWT  that  is produced  from  texts  with qath’î quality  either  from  the side  of  the  existency  or  the  meanings  without  human beings rasional ( ra’y ) intervention because those texts are not  the  object  of  Ijtihad.  Meanwhile, local  Islamic  Law  is called fiqh . It is the law which is produced from texts with zhannî  quality  and  becomes  an  object  of  Ijtihad.  Because Fiqh is the result of Ijtihad so that it is  usual when there are  many  madzhabs  on  it.  Therefore,  this  paper  will  put this issue in proportion to find common ground between the two trends of contemporary Islamic legal thought. So that, it will hopefully clear up us the limits of universality and locality dimension of Islamic law, a focus of this legal discourse.
Kata Kunci: Hukum Islam, syari`ah, fiqh, universalitas, lokalitas

## Pendahuluan
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  diwahyukan  oleh  Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan umat manusia di  seluruh  dunia  baik  individual  maupun  sosial  agar  terwujud kesejahteraan  dan  kebahagiaan  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Dengan  demikian  hukum  Islam  adalah  ketentuan  Allah  yang menggambarkan  kehendak-Nya  tentang  bagaimana  manusia  seha rusnya bertingkahlaku dan berperikehidupan, baik secara individual maupun sosial.
Kehendak Allah tersebut tertuang dalam  al-Qur’an  yang diteri ma  oleh  Nabi  Muhammad  melalui  proses  pewahyuan.  Nabi Muhammad sendiri diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk membawa
rahmat bagi semesta alam. Hal ini berarti bahwa hukum-hukum yang dibawanya  berlaku  universal  bagi  umat  manusia  di  seluruh  dunia. Berbeda  dengan  para  nabi  sebelum  Nabi  Muhammad  yang  diutus oleh Allah hanya untuk kalangan tertentu yang bersifat lokal seperti Nabi Mûsa, Nabi Hârun, dan Nabi Îsa untuk Bani Isra’il; Nabi Hûd. untuk kaum ‘Âd; dan Nabi Shâlih untuk kaum Tsamûd.
Ajaran  Islam  merupakan  sebuah  aturan  normatif  yang diinginkan Allah sebagai Dzat Maha Pencipta dan Maha Memahami kepentingan makhlukNya untuk membangun kehidupan di dunia ini. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, pelaksana tugasNya di dunia  untuk  bertindak  sesuai  aturan  normatif  yang  diinginkanNya. Allah  membuat  hukum-hukum  baik  yang  berkenaan  dengan  alam semesta  maupun  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  manusia  baik individual  maupun  sosial.  Universalitas  hukum  dalam  agama  Islam mempunyai  arti  bahwa  ajaran  Islam  itu  berlaku  bagi  seluruh  umat manusia di dunia ini dengan menembus batas-batas teritorial sebuah negara,  menembus  sekat-sekat  kesukuan,  kebangsaan,  kebahasaan, warna kulit, dan lain sebagainya.
Namun  demikian,  ketika  hukum  Islam  sebagai  sebuah  konsep universal harus diaplikasikan dalam tataran kehidupan nyata maka ia akan  bersentuhan  dengan  dimensi  lokalitas  dan  beradaptasi  de ngannya.  Karena  itu,  bukan  suatu  kebetulan  bila  hukum  Islam mengandung dua dimensi sekaligus yaitu universal dan lokal-spasial.
Selanjutnya  dalam  perkembangan  pemikiran  hukum  Islam kontemporer  muncul  dua  tren  pemikiran  hukum  Islam  yang  saling tarik  menarik  antara  keduanya.  Satu  tren  pemikiran  menghendaki dimensi  universalitas  hukum  Islam  harus  lebih  diutamakan  dari lokalitasnya dan tren pemikiran yang lain  menghendaki sebaliknya: dimensi lokal harus lebih diutamakan dari dimensi universal.
Tren  pemikiran  pertama  berargumentasi  bahwa  hukum  Islam itu  berdasarkan  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  yang  diwahyukan  oleh Allah  kepada  Nabi  Muhammad.  untuk  dijadikan  pedoman  hidup oleh manusia di dunia. Karena itu, semua perkembangan situasi dan kondisi  lokal  kehidupan  manusia  haruslah  disesuaikan  dengan kehendak  Allah  dan  Rasul-Nya  sebagai  cermin  ketaatan  dan ketundukan manusia terhadap Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat ajaran (syari’ah).

## A. Malthuf Siroj
74
Sedangkan  trend  pemikiran  kedua  berargumentasi  bahwa hukum  Islam  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi manusia.  Manusia  hidup  dalam  satuan-satuan  lokal  sosial  yang berbeda-beda, maka agar hukum Islam dapat mencapai tujuannya ia harus  mengakomodasi  unsur-unsur  lokalitas  dan  dinamikanya. Artinya  bahwa  dimensi  universalitas  hukum  Islam  harus  menye suaikan  diri  dengan  tuntutan  kondisi  lokal  kehidupan  manusia, sehingga  dengan  demikian  hukum  Islam  dapat  diterapkan  dalam kehidupan  nyata  umat  manusia  dan  tidak  hanya  berupa  konsep- konsep universal yang tidak dapat diaplikasikan.
Trend  pemikiran  yang  terakhir  ini  banyak  mendapatkan dukungan  dari  kalangan  pemikir  kontemporer  di  Indonesia  seperti Hasbi Ash-Shiddiqi dengan pemikiran fiqh Indonesia , Hazairin dengan fiqh madzhab  nasional ,  Munawir  Syadzali  dengan reaktualisasi  ajaran Islam ,  Abdurrahman  Wahid  dengan  gagasan pribumisasi  Islam ,  Sahal Mahfudz  dengan  fiqh  sosial  dan  Masdar  Farid  Mas’udi  dengan konsep agama keadilan . Tema-tema hukum Islam bercorak lokal yang diangkat  oleh  tokoh-tokoh  tersebut  menunjukkan  bahwa  dengan pendekatan  sosiologis,  mereka  ingin  hukum  Islam  selalu  bersinergi dengan dinamika lokal masyarakat.
Tarik  menarik  universalitas  dan  lokalitas  ini  akan  tetap  intens dalam  perdebatan  kajian  hukum  Islam;  sejalan  dengan  semakin berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  dipergunakannya  berbagai pendekatan  dalam  kajian  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini akan  mencoba  mendudukkan  persoalan  ini  secara  proporsional dengan mencari titik temu di antara dua tren pemikiran hukum Islam di  atas  sehingga  menjadi  jelas  batas-batas  dimensi  universalitas  dan lokalitas hukum Islam yang menjadi fokus perdebatan panjang ini.

## Terma Hukum Islam: Fiqh dan Syari’ah
Term hukum Islam di Indonesia sering dipahami searti dengan terma  fiqh. 1 Kata  fiqh  secara  etimologis  berarti paham dan mengerti . Dalam menjelaskan arti kata fiqh, Ibn Manzhûr al-Ansharî, pengarang kamus Lisân al-‘Arab mengutip doa Nabi Muhammad SAW. untuk Ibn
1 Qadry  Azizy, Hukum  Nasional,  Eklektisisme  Hukum  Islam  &  Hukum  Umum (Jakarta: Teraju, 2004), hlm.20
‘Abbas:  “ Tuhanku,  pahamkanlah  ia  agama ( faqqihhu  fi  al-din ) dan jadikanlah ia mengerti tafsirnya (wa ‘allimhu fi al-ta`wil)” . 2
Pada  awal  pertumbuhannya,  fiqh  dipahami  dan  digunakan searti  dengan  terma  syari’ah  dan  agama,  karena  fiqh  dipahami sebagai  ilmu  yang  membahas  hukum-hukum  agama  secara  menye luruh baik keimanan (akidah), akhlak dan hukum syar’î , atau dengan kata lain, ilmu yang berusaha memahami  secara tepat aturan-aturan yang  bersifat  terinci  ( al-mufasshalât )  dan  aturan-aturan  yang  bersifat global ( al-mujmalât ) dari ajaran agama Islam. 3
Pemaknaan  fiqh  seperti  itu  berlangsung  lama  dan  dianggap wajar  karena  pada  masa  itu  belum  ada  upaya  spesialisasi  ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Tetapi setelah memasuki masa kodifikasi  ilmu  fiqh  dan  ilmu-ilmu  lainnya,  barulah  fiqh dispesialisasikan  pada  hukum  Islam  secara  tersendiri,  terpisah  dari bidang akidah dan akhlak yang juga merupakan ilmu tersendiri yaitu ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Fiqh pada masa ini secara terminologis dipahami  sebagai  ilmu  yang  membahas  tentang  hukum  perbuatan manusia  berdasarkan  dalil-dalil  yang  terinci  melalui  penalaran ( ijtihâd ).
Berkenaan  dengan  pemaknaan  hukum  Islam  yang  dipahami secara identik dengan  fiqh , terdapat tawaran pemaknaan lain sesuai perkembangan  keilmuan  dewasa  ini  dengan  menggunakan  pende katan  sosio-linguistik.  Dalam  pandangan  ini,  term  hukum  Islam adalah  sebuah  kelompok  kata  (frasa)  yang  termasuk  kategori  frasa atributif terdiri dari kata hukum dan Islam. Salah satu definisi tentang hukum  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  seperangkat  peraturan yang  ditetapkan  oleh  yang  berkompeten  dan  bersifat  mengikat  bagi anggota  masyarakat  sebagai  jaminan  sosial  yang  efektif  guna mewujudkan keadilan.
Sedangkan salah satu definisi tentang Islam mengatakan bahwa Islam  adalah  agama  yang  ajarannya  diwahyukan  oleh  Allah  untuk masyarakat  manusia  melalui  Nabi  Muhammad  sebagai  Rasul-Nya. Apabila  definisi  dua  kata  tersebut  dipadukan  maka  dihasilkan rumusan  definitif  hukum  Islam  yaitu  seperangkat  peraturan  yang
2 Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab , Jilid XIII (Bairut: Dar al-Fikr), hlm.522
3 Nurcholish  Madjid ,  Islam,  Doktrin  dan  Peradaban, (Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paramadina,1995), hlm.238

## A. Malthuf Siroj
76
ditetapkan  oleh  yang  berkompeten  berdasarkan  wahyu  Allah  yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan. 4 Sedangkan  syari’ah  secara  etimologis  berarti jalan  yang  lurus atau jalan  menuju  air  yang  mengalir  yang  dapat  diminum .  Secara terminologis, adalah ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah untuk  umat  manusia  agar  menjadi  orang-orang  yang  beriman  dan beramal  baik  yang  dapat  membahagiakan  mereka  dalam  kehidupan di  dunia  dan  akhirat. 5 Menurut  Muhamad  Yusuf  Musa,  terma syari’ah  sering  disalahartikan  oleh  kalangan  akademisi  fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi di negara-negara Arab. Mereka menganggap  syari’ah  sinonim  dengan  fiqh,  padahal  keduanya berbeda satu sama lain; syari’ah lebih penting dari fiqh dan terma ini sudah dikenal sejak awal dalam bahasa Arab jauh sebelum fiqh.
Yang  dimaksud  syari’ah  adalah  segala  ketentuan  yang ditetapkan  Allah  bagi  orang  Islam  baik  berdasarkan  al-Qur’an maupun  Sunnah  Rasul.  Syari`ah  mencakup  sistem  akidah  yang menjadi  obyek  kajian  ilmu  tauhid,  sistem  etika  yang  menjadi  obyek kajian  ilmu  akhlak,  dan  ketentuan-ketentuan  tentang  tingkah  laku orang mukallaf berupa halal, haram, makruh, sunnah, dan wajib yang menjadi  obyek  kajian  fiqh . 6 Dengan  demikian  terma  syari’ah  lebih luas cakupannya dari fiqh dan fiqh merupakan bagian dari syari’ah. Dengan pengertian ini syari’ah identik dengan agama ( dîn atau millah ) dan  dapat  dipergunakan  untuk  menyebut  ajaran  agama  lain  seperti syari’ah Nabi Musa dan syariah Nabi Isa.
Mohammad  Hashim  Kamali  dalam  bukunya Shari’ah  Law,  An Introduction menulis  bahwa  hukum  Islam  berawal  dari  dua  sumber utama yakni wahyu dan penalaran manusiawi (‘ aql ). Identitas ganda hukum  Islam  ini  tercermin  dalam  dua  term  yakni  syariah  dan  fiqh. Yang  pertama  memiliki  afinitas  yang  lebih  kuat  kepada  wahyu, sedangkan  yang  kedua  lebih  kepada  produk  penalaran  manusia. 7
4 Mujiono Abdillah, Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2003), hlm. 15-16.
5 Muhamad  Ali  al-Saiys, Târikh  al-Fiqh  al-Islâmî, (Mesir:  Maktabah  Muhamad  Ali Shubaih Wa Auladih,t.th.), hlm. 5.
6 Muhamad  Yusuf  Musa, al-Madkhal  li  Dirasât  al-Fiqh  al-Islâmî, (t.tp:  Dar  al-Fikr  al- Araby, t.th.), hlm. 9-10.
7 Mohammad  Hashim  Kamali, Shari’ah  Law:  An  Inroduction, terj.  Miki  Salman,
(Jakarta: Noura Books, 2013), hlm. 53.
Dalam bagian lain ia juga  menulis bahwa syari’ah merupakan konsep yang  lebih  luas  dari  fiqh  karena  ia  terdiri  atas  totalitas  ajaran  yang telah  diturunkan  Allah  kepada  Nabi  Muhammad.  terkait  dengan dogma  Islam,  nilai-nilai  moral  dan  aturan-aturan  hukum  praktis, karena itu syariah mencakup tidak hanya hukum, namun juga teologi dan  ajaran-ajaran  moral,  sedangkan  fiqh  merupakan  aturan  hukum dan tidak mencakup moralitas dan dogma itu. 8
Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapatlah  dipahami  bahwa syari’ah sangat  luas  cakupannya,  mencakup  aspek-aspek  teologi, ajaran  moral,  dan  fiqh.  Fiqh  merupakan  unsur  dalam  syari’ah  yang dihasilkan  dari  proses  ijtihad. Ijtihâd adalah  olah  rasional  Ulama ushul  Fiqh  untuk  memproduk  hukum-hukum  praktis  dari  teks-teks al-Qur’an  dan  Hadits  yang  bersifat zhannî (hipotetik)  baik  dari  segi eksistensi maupun pemaknaannya.
Kebenaran  fiqh  bersifat  relatif,  dapat  berubah  dan  lokal. Berbeda  dengan  syari’ah  yang  bersumber  dari  teks-teks  yang qath’î (aksiomatik)  yang  tidak  dihasilkan  dari  proses  ijtihad  sehingga kebenarannya  bersifat  absolut,  abadi,  dan  universal.  Bagi  yang memahami  pengertian  syari’ah  berbeda  dari  fiqh , dapat  dibuat perbandingan antara keduanya sebagai berikut:
a. Syari`ah  adalah  identik  dengan  wahyu  Allah,  sedangkan  fiqh adalah produk ahli fiqh/ mujtahid
b. Syari`ah  mengandung  kebenaran  mutlak/absolut,  sedangkan fiqh mengandung kebenaran nisbi/relatif.
c. Syari`ah tidak akan mengalami perubahan, fiqh dapat mengalami perubahan sesuai perubahan lingkungan dan sosio-kultural.
d. Syari`ah  meliputi  semua  aspek  kehidupan  manusia,  fiqh  hanya berkaitan dengan hukum perbuatan manusia.
e. Syari`ah  adalah  terma  yang  dikenal  sejak  zaman  Nabi Muhammad, fiqh baru dikenal pada abad ke-2 Hijriyah 9
f. Syari`ah  terdapat  dalam  al-Qur’an  dan  kitab-kitab  hadits,  fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
g. Syari`ah  hanya  satu,  sedangkan  fiqh  lebih  dari  satu  seperti terlihat dalam keragaman madzhab-madzhab fiqh.
8 Ibid.
9 Qadry Azizy, Hukum Nasional, Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum , hlm. 74.

## A. Malthuf Siroj
78
h. Syari`ah menunjukkan kesatuan dalam Islam, fiqh menunjukkan keragaman. 10
Terma  hukum  Islam  yang  merupakan  istilah  dalam  bahasa Indonesia  memang  sering  dipahami  searti  dengan  fiqh.  Pada dasarnya  istilah  ini  dipergunakan  untuk  merepresentasikan  keten tuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  dalam  agama  Islam  baik  yang bersumber dari wahyu maupun dari hasil olah rasional ulama. `Abd al-Wahhab Khallâf dalam kitabnya ‘ Ilm Ushûl al-Fiqh menulis bahwa hukum yang terdapat dalam al-Qur’an meliputi tiga macam:
Pertama ,  hukum-hukum  tentang  kepercayaan  ( al-ahkâm  al- i’tiqâdiyyah ), kedua ,  hukum-hukum  tentang  etika  ( al-ahkâm  al- khuluqiyyah ),  dan ketiga ,  hukum-hukum  tentang  perbuatan  manusia ( al-ahkâm  al-‘amaliyyah )  dan  yang  ketiga  inilah  yang  disebut fiqh  al- Qur’an. 11 Apa  yang  disebut  dengan  kandungan  al-Qur’an  di  atas ini tidak  lain  adalah  hukum  Islam  (ketentuan-ketentuan  dalam  Islam) yang  dipahami  identik  dengan  syariah,  sedangkan  fiqh  merupakan bagian atau unsur didalamnya.
Mahmud  Syaltut  dalam  kitabnya al-Islâm,  Aqîdah  wa  Syarî’ah memahami  syari’ah  sebagai  ketentuan  yang  digariskan  oleh  Allah untuk  menjadi  pedoman  bagi  manusia  dalam  hubungannya  dengan Tuhan,  dengan  sesama  baik  muslim  maupun  non  muslim,  dengan alam dan dengan kehidupan ini. 12
Judul  kitabnya  itu  memberikan  kesan  kuat  kepada  para pembacanya bahwa menurutnya aqidah adalah sesuatu yang lain dari syari’ah, bahkan di bagian lain dari tulisannya itu ia menulis bahwa aqidah adalah sesuatu yang pokok dan syari’ah sebagai cabang dan di antara  keduanya  terdapat  hubungan  yang  inheren  dan  tidak  dapat dipisahkan  satu  sama  lain. 13 Nampaknya  Mahmud  Syaltut memahami syari`ah identik dengan fiqh yang dipahami searti dengan terma hukum Islam.
Hal  lain  yang  mendukung  pemaknaan  seperti  di  atas  adalah fenomena  bahwa  pada  akhir-akhir  ini  di  Indonesia  dikenal  istilah-
10 Muhammad  Syafii  Antonio  dkk, Ensiklopedia  Leadership  &  manajemen  Muhammad SAW , J. VII (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), hlm. 63.
11 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 32.
12 Mahmud Syaltut, Al-Islam, Aqidah wa Syari’ah, (t.tp: Dâr al-Qalam, 1966), hlm. 12
13 Ibid., hlm. 13
istilah  bank  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  gadai  syari’ah  dan  lain  lain. Pengertian  syari’ah  dalam  konteks  ini  identik  dengan  fiqh  karena hukum  tentang  bank,  asuransi  dan  gadai  adalah  obyek  kajian  fiqh yang hukum-hukumnya diproduksi dari hasil olah pikir para ulama (ijtihad). Dengan demikian maka terma hukum Islam -dengan melihat dinamika  pemaknaan  syari’ah  dan  fiqh-  dapat  dipahami  searti dengan syari’ah atau fiqh, tidak hanya searti dengan fiqh saja sebagai mana banyak orang memahaminya selama ini.
Dinamika  pemaknaan  hukum  Islam,  fiqh  dan  syari’ah sebagaimana  tergambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  para  ulama tidak satu kata dalam memaknai terma-terma tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa terma hukum Islam adalah searti  dengan syari’ah atau fiqh, artinya, bahwa  fiqh dalam hal ini dipandang searti  dengan syari’ah. Atau dapat dikatakan pula bahwa terma hukum Islam searti dengan  fiqh  saja,  tidak  dengan  syari’ah,  artinya,  bahwa  fiqh dipandang  berbeda  dari  syari’ah;  fiqh  adalah  bagian  atau  unsur dalam syari’ah.
Dalam  tulisan  ini  yang  dimaksud  dengan  hukum  Islam  bisa mencakup syari’ah dan fiqh. Dan di antara kedua terma itu terdapat perbedaan  substantif.  Hukum  Islam  yang  bersifat  universal  disebut syari’ah dan yang bersifat lokal disebut fiqh.
Teori Qath’î dan Zhannî
Al-Qur’an  dan  al-Sunnah  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang primer  memperoleh  perhatian  serius  dari  para  ulama.  Dalam memahami kedua sumber hukum tersebut mereka merumuskan teori qath’î dan z hannî untuk membedakan tingkat kepastian dan validitas hukum yang dipahami  dari teks-teks kedua sumber hukum tersebut. Teks-teks  yang qath’î ,  baik  dari  segi  eksistensi  ( tsubût )  maupun pemaknaannya  ( dalâlah )  mengindikasikan  adanya  kepastian  dan validitas  hukum  yang  dikandungnya  sehingga  teks-teks  itu  tidak memerlukan  interpretasi  lagi  dan  harus  diberlakukan  sesuai  mak nanya seperti teks-teks  tentang  hukum waris, hudûd dan kaffârat . 14 Sedangkan  teks-teks zhannî menunjukkan  bahwa  tingkat  kepastian dan validitas hukumnya berada jauh di bawah  teks-teks qath’î .
14 Wahbah al-Zuhaylî, Ushul al-Fiqh al-Islamî, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm.
441.

## A. Malthuf Siroj
80
Al-Qur’an ditinjau dari segi eksistensi ( tsubût ) teksnya diyakini bersifat qath’î karena  Al-Qur’an  diriwayatkan  kepada  kita  secara mutawâtir , sedangkan dari segi pemaknaannya ( dalâlah ) bisa jadi bersi fat qath’î atau zhannî .  Al-Sunnah  sebagai  sumber  hukum  kedua berbeda  dari  al-Qur’an.  Ditinjau  dari  segi  eksistensi  teksnya,  al- Sunnah  bisa  jadi  bersifat qath’î atau zhannî .  Yang  berkualitas qath’î adalah al-Sunnah  al-Mutawâtirah sedangkan  yang  z hannî adalah Sunnah  al-Âhâd .  Ditinjau  dari  segi  pemaknaannya,  al-Sunnah  juga dimungkinkan qath’î atau zhannî seperti al-Qur’an. Teks-teks  yang  berkualitas qath’î dari  al-Qur’an  dan  al-Sunnah dalam  semua  seginya  sebagaimana  digambarkan  di  atas,    karena tingkat  kepastian  dan  validitasnya  yang  meyakinkan  bukanlah merupakan  obyek  ijtihad.  Akal  manusia  tidak  boleh  mengintervensi pemaknaan  teks  dengan  kualitas  seperti  ini.  Teks-teks  itu  harus dibiarkan  berbicara  sendiri  tanpa  interpretasi  dan  intervensi  dari siapapun.  Para ulama ushul fiqh merumuskan sebuah kaidah, bahwa tidak  ada  ruang  bagi  ijtihad  dalam  hal  terdapat  teks  yang  jelas  dan qath’î . 15
Hukum  yang  dihasilkan  dari  pemahaman  terhadap  teks-teks qath’î ini  berlaku  universal, ajeg dan  tidak  mengalami  perubahan. Inilah yang disebut syari’ah. Universalitas hukum Islam ini menuntut pemberlakuannya secara umum dan universal  tanpa mengenal sekat- sekat  teritorial,  kebangsaan,  kesukuan,  dan  kebahasaan.  Dalam pengamalannya,  umat  Islam  secara  keseluruhan  haruslah  satu  visi dan  satu  pendapat,  karena  hukum-hukum  yang  dikandungnya mencerminkan ‘cetak biru’ atau desain hukum yang diinginkan Allah dalam membangun kehidupan di bumi ini.
Realitas  kehidupan  umat  manusia,  dalam  hal  ini  umat  Islam, haruslah  tunduk  dan  meng  adaptasikan  diri  dengan  kehendak  teks- teks qath’î itu sebagai perwujudan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.  Pada  titik  inilah  umat  Islam  di  seluruh  dunia  dengan perbedaan latar belakang kehidupannya diikat dalam kesamaan visi tentang  agamanya  baik  dalam  aspek  teologis  maupun  tingkah lakunya.
Berbeda  apabila  teks-teks  kedua  sumber  hukum  Islam  itu bersifat zhannî baik  dari  segi  eksistensi  maupun  pemaknaannya.
15 `Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh , hlm. 216.
Disebut zhannî (bersifat  dugaan)  karena  teks-teks  tersebut  multi interpretasi  karena  memiliki  banyak  makna  dan  pengertian.  Teks semacam  ini  menjadi  obyek  ijtihad  dan  tentu  intervensi  akal  akan sangat dominan di dalamnya.
Karena  demikian,  maka  hukum-hukum  yang  dihasilkan  dari teks-teks  ini  akan  rentan  terhadap  perbedaan  pendapat.  Dan  inilah yang disebut  fiqh yang bersifat lokal dan temporal.  Para ulama fiqh dalam  memahami  teks-teks  tersebut  pada  umumnya  sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal dimana mereka hidup.
Tidak  heran  apabila  kita  mengenal  dalam  sejarah  perkem bangan  hukum  Islam  munculnya  aliran  fiqh ahl  al-Hadîts yang berpusat di Madinah dan ahl al-ra’yi di Irak. Al-Syâfi’î selama berada di  Irak  menghasilkan qawl  qadîm dan  ketika  bermigrasi  ke  Mesir menghasilkan qawl  jadîd. Di  Indonesia  kita  juga  mengenal  fiqh Indonesia atau Nusantara. Fiqh lokal semacam ini akan berkembang sangat  dinamis  dan  transformatif  sejalan  dengan  perkembangan zaman, kondisi, dan lingkungan.

## Universalitas Hukum Islam dan Teori yang Melandasi
Sejak  kehidupan  manusia  di  dunia  ini  bermula,  Allah  SWT. mengutus  para  nabi  dan  rasul  untuk  menjelaskan  hukum-hukum yang  Allah  tetapkan  bagi  manusia  sebagai  ekspresi    kehendak-Nya dalam  mendesain  kehidupan  di  dunia  ini.    Para  Nabi  dan  Rasul  itu diutus oleh Allah untuk komunitas tertentu dengan membawa ajaran agama  yang  bersifat  lokal.  Kondisi  ini  berlangsung  secara  estafet dalam  rentang  waktu  berabad-abad  lamanya  hingga  munculnya seorang Nabi dan Rasul terakhir  yaitu Nabi Muhammad SAW. yang membawa  ajaran  agama  Islam,  penyempurna  ajaran  agama-agama sebelumnya  yang  diutus oleh Allah kepada umat manusia di dunia ini secara universal.
Universalitas  kerasulan  Nabi  Muhammad  SAW.  ini  membawa sebuah  konsekuensi  logis  bahwa  ajaran  agama  yang  dibawanya bersifat  universal  pula.  Ajaran  itu  meliputi  tiga  bagian  pokok  yaitu teologis,  syari’ah / fiqh  dan  akhlaq/tasawuf  atau  dengan  istilah  lain, iman, Islam dan ihsan.
Ajaran  teologis  dalam  Islam  merupakan  ajaran  pokok  yang menyatukan dan menjadikan agama Islam satu visi  dengan agama- agama lain  yang pernah Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul

## A. Malthuf Siroj
82
sebelum  Nabi  Muhammad.  Ajaran  teologis  ini  tidak  akan  pernah mengalami  apa  yang  disebut nasakh /perubahan  konsep  sepanjang sejarah. Karenanya  ajaran ini bersifat absolut dan abadi.
Ada beberapa faktor yang menentukan kesamaan visi para Nabi dan  Rasul  dari  yang  pertama  hingga  yang  terakhir  sehingga  ajaran teologisnya  tidak  pernah  mengalami  perubahan  dan  mempunyai kesamaan satu sama lain yaitu:
1. Misi para Nabi dan Rasul itu bersifat ketuhanan dan bersumber dari Allah SWT.
2. Para  Nabi  dan  Rasul    membangun  agama  di  atas  prinsip  keikh lasan kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah.
3. Memperioritaskan kehidupan akhirat dari  kehidupan dunia.
4. Semua agama samawi dibangun di atas prinsip pengesaan Allah
( tauhîd  Allah )  dan  iman  atas  sesuatu  yang  ghaib. 16 Dalam  aspek teologis,  agama  Islam  hadir  sebagai  pembenar  terhadap  ajaran- ajaran agama sebelumnya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali
Imran (3): 3.
Ajaran  Islam  yang  berbeda  dari  ajaran  agama-agama  samawi lainnya  adalah  aspek  syari’ah/hukumnya.    Syari’ah/hukum  Islam didesain  oleh  Allah  sedemikian  rupa  sebagai  penyempurna  syari’at agama-agama  sebelumnya  dan  dijamin  kecocokan  dan  relevansinya bagi  seluruh  umat  manusia  sepanjang  zaman  hingga  hari  kiamat nanti.  Dalam  syari’ah  terdapat  ajaran  yang  bersifat  universal disamping yang bersifat lokal.
Dalam teori maqâshid al-syarî’ah , al-Syâthibî menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  syari’ah/hukum Islam disyari’atkan  oleh Allah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia. Statemen ini tidak terbantah oleh siapapun. 17 Dalam bagian lain dari teorinya  itu  ia  menjelaskan  bahwa  beban-beban  hukum  Islam  itu dimaksudkan  untuk  menjamin  pencapaian  tujuannya  bagi  manusia yang meliputi tiga aspek yaitu dlarûriyyah, hâjiyyah dan tahsîniyyah . Yang dimaksud dlarûriyyah adalah kepentingan yang mendasar yang  harus  diwujudkan  demi  tegaknya  agama  dan  kehidupan  di
16 Lihat  Muhammad  Ali  al-Shabunî, Al-Nubuwwah  wa  al-Anbiyâ’ (Damaskus: Maktabah al-Ghazâlî, 1985), hlm. 38.
17 Abu Ishâq al-Syâthibî , al-Muwafaqat , Juz II (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1975), hlm. 6.
dunia.  Jika  tidak,  maka  yang  akan  terjadi  adalah  kehancuran  dan kerugian fatal kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Perwujudan kepentingan ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu  pertama,  dengan  memperkuat  sendi  dan  pilar  untuk mendukung  eksistensinya  dan  kedua  dengan  menjauhkan  faktor- faktor  yang  dapat  mengganggu  pelestariannya. 18 Kepentingan dlarûriyah ini  meliputi  lima  faktor  yaitu  pemeliharaan  agama,  jiwa, keturunan,  harta  dan  akal.  Kepentingan  ini  bersifat  sangat  urgen bahkan karena begitu urgennya, semua agama memberikan perhatian serius terhadap lima faktor di atas. 19
Yang  dimaksud hâjiyyah yaitu  kepentingan  yang  perlu diperhatikan untuk memperoleh kemudahan dan kelapangan  dalam kehidupan.  Seandainya  kepentingan  ini  diabaikan  maka  yang  akan timbul  adalah  kesulitan  dan  bukan  kehancuran  sebagaimana  yang terjadi  pada  pengabaian  kepentingan dlarûriyyah diatas.  Sedangkan kepentingan tahsîniyyah bersifat  dekoratif  yaitu  kepentingan  yang perlu  dipenuhi  untuk  memperindah  dan  menghiasi  kehidupan  ini agar  lebih  baik  dan  sempurna.  Termasuk  dalam  kategori  ini  adalah akhlak yang mulia. 20
Dengan  melihat  tingkat  urgensi  kepentingan  di  atas  antara dlarûriyyah,  hâjiyyah dan tahsîniyyah maka  tingkatan  tersebut  menun jukkan  tingkat  prioritas  dalam  aktualisasinya.  Dua  macam  kepen tingan  dari  yang  pertama  berlaku  universal,  karena  berkenaan dengan  tujuan  hukum  Islam  yang  sangat  asasi.  Kepentingan dlarûriyyah yang  lima  ( al-dlarûriyyât  al-khams )  merupakan  esensi jaminan  hukum  Islam  terhadap    kemaslahatan  hidup  manusia  yang asasi di dunia dan akhirat.
Aktualisasi  kerasulan  Nabi  Muhammad  sebagai  rahmat  bagi semesta  alam    tercermin  dalam  aktualisasi  hukum-hukum  yang menjamin  pelestarian  kepentingan dlarûriyyah tersebut.  Sebagai contoh  pensyari’atan  ibadah  dalam  Islam  adalah  untuk  menjamin keberagamaan ( hifzh al-dîn ) berlaku universal bagi  umat manapun di belahan  dunia  ini.  Demikian  juga  keharaman  perzinaan,  minuman keras dan praktik ribawî dalam transaksi jual beli dan lain lain adalah
18 Ibid. hlm. 7
19 Ibid. hlm. 10
20 Ibid. hlm. 10-11

## A. Malthuf Siroj
84
contoh-contoh  hukum  yang  juga  berlaku  universal  untuk  menjamin pemeliharaan keturunan, akal dan harta.
Identik  dengan  universalitas  kepentingan dlarûriyyah diatas, adalah  kepentingan hâjiyyah .  Dalam  pensyariatan  hukum  Islam terdapat  prinsip-prinsip  yang  harus  menjadi  landasan  dan  acuan, diantaranya  adalah  prinsip  menghapus  kesulitan  dan  kepicikan dalam  hukum  Islam.  Dan  prinsip  ini  sangatlah  mendasar  karena Allah  telah  secara  tegas    menyatakan  dalam  al-Qur’an  bahwa  Dia  ti dak  membuat  kesulitan  dalam  agama 21 dan  statemen  Allah  ini  juga didukung  oleh  Hadits  Nabi  yang  memerintahkan  kita  agar  selalu mempermudah dan tidak mempersulit, 22 karena agama Islam itu me mang  mudah  dan  tidak  mentoleransi  segala  bentuk  kesulitan  dan kepicikan.
Hukum-hukum  yang  disyari’atkan  untuk  menjamin  kepen tingan hâjiyyah ini  juga  berlaku  universal  sebagaimana  kepentingan dlarûriyyah ,  sejalan  dengan  prinsip  pensyariatan  hukum  Islam  yang menuntut penghapusan segala bentuk kesulitan dan kepicikan dalam aplikasi  hukum  Islam.  Hukum  Islam  mempunyai  ciri  khas  mudah, fleksibel.  Karenanya  hukum  Islam  melengkapi  diri  dengan  konsep rukhshah dan  konsep dlarûrah yang  berlaku  secara  situasional  dan kondisional untuk menjamin kemudahan aplikasi hukum-hukumnya.
Secara umum, hukum Islam itu dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah  adalah  hukum-hukum  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan Allah secara vertikal meliputi shalat, puasa, zakat, haji, nadzar dan  lain-lain.  Sedangkan  hukum  muamalah  adalah  hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia  dengan sesama secara horizontal, meliputi  hukum  keluarga,  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum acara,  hukum  tata  usaha  negara,  hukum  internasional,  hukum ekonomi, dan kekayaan. 23
Berkenaan dengan hukum-hukum ibadah Allah SWT. Menjelas kannya  secara  sangat  detail  dengan  mendemonstrasikannya  melalui praktik  ibadah  oleh  Nabi  Muhammad  SAW.  sehingga  umat  Islam
21 Q.S Al-Hajj (22): 78
22 Yahya Ibn Syarf al-Nawawî, Al-Minhaj fi Syarh Shahîh Muslim (t.tp.:Bait al-Afkar al- Dauliyah,t.t.) hlm. 1116
23 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh , hlm. 32-33.
dapat  melihat  langsung  bagaimana  Nabi  mempraktikkan  ibadah tersebut.  Nabi  bersabda  tentang  shalat:  “ Shalatlah  kamu  sekalian sebagaimana  melihat  aku  shalat”. Dan  tentang  haji,  Nabi  bersabda:
“ Ambillah dari aku ibadah haji kamu sekalian” .
Hukum hukum ibadah pada umumnya diatur pelaksanaannya berdasarkan  petunjuk  dari  Nabi  sebagai  mediator  antara  Allah  dan umat  manusia,  karena  ibadah  itu  merupakan  praktik  ritual  yang harus  sesuai  dengan  standar  dan  format  yang  Allah  inginkan. Manusia hanya  melaksanakannya seperti yang dicontohkan dengan penuh  loyalitas  dan  dedikasi.  Manusia    tidak  boleh  mengintervensi dan mempersoalkan hak penuh Allah ini.
Dengan  demikian  maka  hukum-hukum  ibadah  ini  pada umumnya  berlaku  universal  untuk  umat  Islam  di  seluruh  dunia. Berbeda  dengan  hukum-hukum  muamalah.  Dalam  lingkup  hukum ini,  Allah menjelaskannya tidak secara detail, atau dengan kata lain, Allah  hanya  menjelaskannya  secara  global  dan  hanya  mengatur hukum-hukum  yang  dipandang  prinsip  dalam  muamalah,  seperti tidak  boleh  menipu,  tidak  boleh  merugikan  salah  satu  pihak,  tidak boleh  melakukan  praktik ribawî ,  tidak  boleh  melakukan  tansaksi spekulatif dan lain-lain.
Hal  ini  demikian,  karena  muamalah  tidak  seperti  ibadah. Muamalah  selalu  berkembang  sesuai  dinamika  kehidupan  manusia. Muamalah selalu identik dengan kemaslahatan manusia menyangkut apa  yang  dianggap  baik,  bermanfaat  dan  menguntungkan  bagi kehidupannya, maka aturan-aturan hukum yang mengaturnya tidak boleh membelenggu dinamikanya. Dan hukum-hukum ini oleh Allah sebagai pembuat syari’at dibiarkan fleksibel dan lentur sehingga tetap relevan  di  manapun  dan  kapanpun  juga  dan  dapat  memenuhi kemaslahatan yang diinginkan. Dengan demikian, maka kebanyakan hukum-hukum muamalah tersebut bersifat lokal dan ijtihâdî . Sedangkan sebagian yang lain  bersifat universal yaitu hukum- hukum  yang  dipandang  sebagai  sebuah  prinsip  yang  harus  dite gakkan  secara  mutlak  dan  umum,    dan  secara  kuantitatif  hukum- hukum  semacam  ini  tidak  banyak.  Termasuk  dalam  pengertian  ini adalah  hukum-hukum  sosial  yang  juga  berlaku  universal  dan  telah menjadi  konsensus  semua  orang  di  dunia  walaupun  secara  diam- diam  seperti  keharusan  menegakkan  keadilan,  persamaan  di  depan hukum,  dan  hak  asasi  manusia  (HAM).  Sedangkan  implementasi

## A. Malthuf Siroj
86
nilai-nilai  diatas  dalam  kehidupan  masyarakat  tentu  relatif  dan bersifat lokal.

## Lokalitas Hukum Islam dan Teori yang Melandasi
Telah dijelaskan diatas, bahwa teks-teks yang berkualitas zhannî baik  dari  segi  eksistensi  maupun  pemaknaannya    menjadi  obyek ijtihad. Ijtihad merupakan upaya para ulama untuk menggali hukum dari  teks  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  dengan  memanfaatkan  sumber daya  akal  yang  dimilikinya.  Karena  fungsi  akal  disini  sangat menentukan  maka  hukum  yang  dihasilkan  dari  proses  ijtihad sangatlah rentan terhadap perbedaan pendapat.
Perbedaan  pendapat  ini  terjadi  karena  para  ulama  yang melakukan  ijtihad  tersebut  memiliki  perbedaan  latar  belakang  baik dalam  pendidikan,  kehidupan  sosial,  wawasan  intelektual,  maupun lingkungan geografisnya, maka terjadinya perbedaan pendapat tidak dapat dielakkan.  Demikian juga dalam berijtihad, para ulama  untuk mengambil  keputusan  hukum  akan  selalu  mempertimbangkan kondisi sosial dan lokal  dalam mana hukum itu akan diterapkan.
Dengan  demikian  hukum-hukum  yang  dihasilkan  dari  proses ijtihâd tersebut  akan  bersifat  lokal  dan  dimungkinkan  terjadi perubahan  atau  perbedaan  antara  satu  negara  dengan  negara  lain, antara  satu  komunitas  dengan  komunitas  yang  lain,  sesuai  teori: perubahan hukum bisa terjadi karena perubahan tempat, zaman dan lingkungan. Tidak mengherankan apabila dalam tataran fiqh terdapat banyak  madzhab,  misalnya  madzhab  Malikî,  madzhab  Hanafî, madzhab Syâfi’î, madzhab Hanbalî dan madzhab-madzhab lain yang sempat  muncul  dalam  sejarah  yang  kebanyakan    hilang  ditelan zaman  karena  sedikit  pengikutnya  seperti  madzhab  al-Awza’i,  al- Laytsî, Sufyan al-Tsawrî dan lainnya. 24
Fiqh  yang  telah  berhasil  dirumuskan  oleh  madzhab-madzhab diatas memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Fiqh madzhab Hanafî cenderung bercorak rasional karena penggunaan rasio dalam proses  ijtihad - nya  cukup  dominan  mengingat  di  Irak  dimana  Imam Abu  Hanifah  hidup  ketersediaan  hadits  tidak  terlalu  memadai  dan problem-problem  hukum  yang  timbul  di  sana  sangat  variatif  dan
24 Muhammad  Abu Zahrah, Târîkh  al-Madzâhib  al-Islâmiyyah, (Singapura-Jeddah:  Al- Haramayn, t.th.), hlm. 315.
kompleks,  karena  tingkat  peradaban  masyarakatnya  sudah  sede mikian maju melebihi wilayah-wilayah lain pada saat itu.
Berbeda  dengan  madzhab  Maliki,  madzhab  ini  dibangun  oleh Imam  Malik  di  kota  Madinah  yang  menjadi  sentra  Hadits  dan problem-problem hukum yang muncul di kota ini tidak sevariatif dan sekompleks  yang  muncul  di  Irak.  Karena  kesederhanaannya  maka setiap problem hukum yang muncul di sana masih dapat dipecahkan berdasarkan  teks-teks  Hadits  yang  ada  atau  tradisi  yang  hidup  di Madinah, dan karena itu pula penggunaan rasio dalam memecahkan hukum tidak terlalu dominan.
Lain lagi madzhab Syâfi’î, madzhab ini dibangun oleh al-Syâfi’î di dua tempat yaitu di Irak dan di Mesir. Produk fiqh yang dihasilkan selama  al-Syâfi’î  tinggal  di  Irak  disebut qawl  qadîm (pendapat  lama) dan  yang  dihasilkan  selama  tinggal  di  Mesir  disebut qawl  jadîd
(pendapat  baru).  Al-Syâfi’î  bersentuhan  dengan  kondisi  sosial  dan lokal  yang  berbeda  antara  di  Irak  dan  di  Mesir.  Karenanya  maka ijtihadnya mangalami transformasi dari qawl qadîm ke qawl jadîd. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh bersifal lokal dan dinamis.
Contoh  perubahan  ijtihad  al-Syâfi’î  karena  perubahan  kondisi lokal antara lain adalah tentang apakah air musta’mal apakah suci dan dapat  menyucikan hadats. Menurut qawl  qadim ,  dapat  menyucikan hadats ,  sedangkan  menurut qawl  jadîd ,  tidak. 25 Perubahan  ijtihad  ini diduga  karena  kondisi  di  Irak  berbeda  dengan  di  Mesir.  Di  Irak  air sulit sedangkan di Mesir air relatif mudah.
Pengalaman  intelektual  al-Syâfi’î  yang  begitu  komprehensif membuat  karakter  ijtihadnya  proporsional  dalam  penggunaan  rasio dan teks secara seimbang dan dapat mengompromikan dua karakter ijtihad yang berbeda dari Imam Abu Hanifah dan Malik yang masing- masing adalah tokoh sentral dua aliran fiqh yang saling berhadapan yaitu madzhab ahl al-ra’yi dan ahl al-hadîts . Al-Syâfi’î dapat mewarisi dua  karakter  ijtihad  di  atas  karena  ia  memiliki  pengalaman  belajar dan  berguru kepada  Muhammad ibn Hasan al-Syaybânî murid Abu Hanifah dan kepada Malik secara langsung.
Madzhab  Hanbalî  yang  dibangun  oleh  Ahmad  ibn  Hanbal sedikit  banyak  juga  mewarisi  sebagian  karakter  madzhab  al-Syâfi’î
25 Muhammad Suma’i al-Rastaqî, Al-Qadîm wa al-Jadîd , (t.tp: Dâr ibn Hazm, t.th.), hlm. 184-185.

## A. Malthuf Siroj
88
karena  ia  sempat belajar  dan  berguru  kepada  Imam  al-Syâfi’î  secara langsung,  disamping  juga  kepada  para  ulama  murid-murid  Abu Hanifah di Irak. Imam Ahmad ibn Hanbal  mempunyai pengalaman belajar yang cukup luas, di antaranya  di beberapa kota besar di Irak yaitu  Baghdad,  Kufah  dan  Basrah,  bahkan  ia  juga  sempat  belajar  di Mekkah  dan  bertemu  dengan  al-Syâfi’î,  juga  melawat  ke  Madinah dan  Yaman.  Dalam  berijtihad  Ahmad  bin  Hanbal  cenderung  lebih mengutamakan  teks  daripada  rasio,  bahkan  Hadits dha’îf -pun menurutnya  dapat  dijadikan  dasar  hukum  dan  lebih  diprioritaskan daripada rasio ( ra’y ). 26
Madzhab-madzhab  fiqh  di  atas  terus  berkembang  dan  dikem bangkan  oleh  para  murid  Imam  madzhab  dan  para  pengikutnya sehingga mendapat tempat di hati masyarakat di berbagai negara di dunia,  seperti  di  Irak  dan  sekitarnya  madzhab  mayoritas  adalah madzhab Hanafî, di Mesir madzhab al- Syâfi’î dan Malikî, di Maroko dan  Spanyol  madzhab  Maliki,  di  Saudi  Arabia  madzhab  Hanbalî, 27 dan di Asia Tenggara madzhab Syâfi’î.
Dari  fakta  ini  dapat  dipahami  bahwa  berlakunya  madzhab- madzhab di atas di suatu negara  bersifat  lokal dan tak satupun yang berlaku  secara  universal  di  seluruh  dunia  karena  fiqh itu  dibangun dengan  selalu  mempertimbangkan  kondisi  lokal  dan  mencari relevansi secara timbal balik. Dengan demikian fiqh yang berlaku di suatu negara tidak dapat digeneralisasikan ke berbagai negara lain di dunia  kecuali  memiliki  kesamaan  baik  dalam  aspek  sosial,  kultural maupun geografisnya. Karena itu, maka tidak mengherankan apabila para ahli hukum Islam di Indonesia menggagas fiqh Nusantara yang diramu  dari  cita-rasa  hukum  masyarakat  muslim    Indonesia  dalam mempersepsi,  menghayati  dan  mengamalkan  hukum  Islam  dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Di  Indonesia  saat  ini  telah  berlaku  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  tentang  hukum  keluarga  di  lingkungan  Pengadilan  Agama yang  khas  Indonesia  dan  dirumuskan  dari  hasil    proses  dialogis panjang  antara  fiqh  dengan  budaya  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.  Ini  telah  menjadi  fakta  di  negara  ini,    bahkan  di  masa
26 ‘Abdullah  ibn  Abd  al-Muhsin  al-Turkî, Ushûl  al-Madzhab  al-Imam  Ahmad (Riyâdh:
Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, 1980), hlm. 274.
27 Muhammad Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah , hlm. 504-505.
yang  akan  datang  sangat  mungkin  pengembangan  fiqh  ke  berbagai bidang    lain,  tidak  hanya  fiqh  tentang  hukum  keluarga  ( al-ahwâl  al- syakhshiyyah ),  tapi  juga  fiqh  politik  (fiqh siyâs î),  fiqh  sosial  (fiqh ijtimâ’ î), fiqh ekonomi (fiqh iqtishâdî ), fiqh pertanian (fiqh zirâ’î ), fiqh kedokteran (fiqh thibb î) dan lain-lain.
Selanjutnya  dari  sekian  banyak  sumber  hukum  Islam  yang diaplikasikan  para  ulama  terdapat  urf/adat.  Sumber  hukum  ini difungsikan  pada  saat  tidak  ada  teks  al-Qur’an  dan  Hadits  yang menjelaskan  hukum  kasus  yang  hendak  diketahui. Urf /adat  dipan dang sebagai sumber hukum oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah. 28 Begitu  juga  oleh  ulama    madzhab  lain  walaupun  tidak  secara  terus terang mengakuinya. Bahkan validitas urf /adat sebagai dasar hukum menjadi salah satu kaidah pokok dalam al-qawâid al-fiqhiyah yaitu, al- ‘âdah al-muhakkamah (adat dapat dijadikan dasar hukum). Kaidah  tersebut  mempunyai  dasar  yang  kuat  dalam  al-Qur’an dan Hadits dan sangat menentukan dinamika hukum sejalan dengan dinamika  adat  dan  kebiasaan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  dan lebih  dari  itu,  banyak  kasus-kasus  yang  ketentuan  hukumnya  dapat dikembalikan ke pada kaidah ini. 29
Memandang penting urf /adat sebagai sumber hukum  mengin dikasikan  bahwa  hukum  Islam  sangat  memperhatikan    unsur-unsur lokal  dalam  penetapan  hukum,  sebab  adat  kebiasaan  yang  hidup dalam masyarakat merupakan refleksi dari apa yang dipan dang baik dan maslahat oleh mereka. Hukum Islam akan menga kuinya sepan jang adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip syari’at.

## Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum  Islam  yang  berlaku  universal  disebut  syari’ah.  Hukum  sya ri’ah ini adalah ketentuan-ketentuan Allah SWT.  yang diproduksi da ri teks-teks yang berkualitas qath’î baik dari segi eksistensi maupun pe maknaannya tanpa intervensi  rasio ( ra’y ) manusia karena teks-teks se
28 Muhammad Abu Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (Mesir: Dâr al-Ma’ârif, t.th.), hlm. 216.
29 Ali  Ahmad  al-Nadawî, Al-Qawâ’id  al-Fiqhiyyah, (Damaskus:    Dâr  al-Qalam,  1991), hlm. 256.

## A. Malthuf Siroj
90
macam  ini  bukan  obyek  ijtihad.  Yang  termasuk  dalam  kategori  ini adalah:
1) Ketentuan  Allah  yang  berhubungan  dengan  akidah  dan  keima nan  ( al-ahkâm  al-i’tiqâdiyyah ).  Bahkan  ketentuan  ini  tidak  hanya universal dalam masa sekarang tapi juga universal ke masa lalu sejak terutusnya Nabi yang pertama hingga Nabi yang terakhir.
2) Hukum-hukum  yang  disyari’atkan  Allah  untuk  menjamin  lima kepentingan  primer  manusia  ( al-dlarûriyyât  al-khams )  yaitu  aga ma, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta, demikian juga keten  tuan-ketentuan  yang  disyariatkan  Allah  untuk  menjamin kepen  tingan  sekunder  manusia  ( al-hâjiyyat )  untuk  menghindari kesulitan dan kepicikan hidup.
3) Hukum-hukum  ibadah  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan  Allah  SWT  secara  vertikal.  Hukum-hukum  ini  telah dijelaskan  oleh  Allah  secara  detail  melalui  praktik  nyata  Nabi
Muhammad.
Sedangkan  hukum  muamalah  yang  mengatur  hubungan  antar manusia secara horizontal sebagian kecil bersifat universal. Termasuk dalam  pengertian  ini  hukum  sosial  yang  telah  mendapat  konsensus universal  walaupun  secara  diam-diam  seperti  penegakan  keadilan, persamaan di depan hukum dan HAM.
Adapun  hukum  Islam  yang  bersifat  lokal  disebut  fiqh,  yaitu hukum-hukum  yang  diproduksi  dari  teks-teks  yang  berkualitas zhannî dan menjadi obyek ijtihad. Karena fiqh merupakan hasil ijtihad maka  tidak  mengherankan  apabila  dalam  hal  ini  terdapat  banyak aliran  atau  madzhab,  misalnya  aliran ahl  al-ra’yi ,  aliran ahl  al-hadîts , madzhab fiqh yang empat dan lain-lain.
Begitu  juga  wajar  apabila  suatu  madzhab  misalnya  al-Syafi’i memiliki dua qawl yaitu qawl qadîm dan qawl jadîd . Fenomena ini terja di karena perbedaan cara pandang ulama terhadap persoalan hukum dan pengaruh perbedaan kondisi lokal dimana hukum itu diterapkan. Atas dasar ini pula, wajar apabila umat Islam Indonesia juga mengga gas fiqh Nasional yang dirumuskan dengan mengakomodasi adat dan kebiasaan baik masyarakat. Dan memang urf /adat merupakan salah satu  sumber  hukum  yang  penting  dalam  Islam  yang  dapat  menjadi dasar penetapan hukum fiqh dalam hal tidak ada teks al-Qur’an dan hadits yang menjelaskannya.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  Mujiono. Dialektika  Hukum  Islam  &  Perubahan  Sosial .
Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2003.
Abu Zahrah, Muhammad. Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah . Singapura- Jeddah: Al-Haramayn, t.th.
____________________, Ushûl al-Fiqh , Mesir: Dâr al-Ma’ârif, t.th.
Azizy,  Qadry. Hukum  Nasional,  Eklektisisme  Hukum  Islam  &  Hukum Umum . Jakarta: Teraju, 2004.
Hashim, Mohammad  Kamali. Shari’ah  Law:  An Inroduction, terj. Miki
Salman. Jakarta: Noura Books, 2013.
Ibn Manzhûr. Lisân al-‘Arab. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. Khallâf,  Abd  al-Wahhâb. ‘Ilm  Ushûl  al-fiqh .  Kuwait:  Dâr  al-Qalam, 1978.
Madjid,  Nurcholish .  Islam,  Doktrin  dan  Peradaban .  Jakarta:  Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
Nadawî,  Ali  Ahmad  al-. Al-Qawâ’id  al-Fiqhiyyah. Damaskus:  Dâr  al- Qalam, 1991.
Nawawî,  Yahya  ibn  Syarf  al-. Al-Minhâj  fi  Syarh  Shahîh  Muslim .  t.tp: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, t.th.
Saiys,  Muhammad  Ali  al-. Târîkh  al-Fiqh  al-Islâmî. Mesir:  Maktabah Muhammad Ali Shubaih Wa Aulâdih, t.th. Shabunî, Muhammad Ali al-. Al-Nubuwwah wa al-Anbiyâ’ . Damaskus: Maktabah al-Ghazâlî, 1985.
Sumai’î,  Muhammad  al-Rastaqi. Al-Qadîm  wa  al-Jadîd  min  Aqwâl  al-
Imâm al-Syâfi’î , t.tp: Dâr ibn Hazm, t.th.
Syafii, Muhammad Antonio dkk. Ensiklopedia Leadership & manajemen Muhammad SAW. Jakarta: Tazkia Publishing, 2010.
Syaltut,  Mahmud. Al-Islâm,  `Aqîdah  wa  Syarî’ah .  t.tp:  Dar  al-Qalam, 1966.
Syâthibî, Abu Ishaq al- . al-Muwâfaqât . Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1975.
Turkî,  Abdullah    ibn  Abd  al-Muhsin  al-. Ushûl  al-Madzhab  al-Imâm Ahmad , Riyâdh : Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah,  1980.
Yusuf, Muhamad Musa. al-Madkhal li Dirâsât al-Fiqh al-Islâmî . t.tp: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.th.
Zuhaylî,  Wahbah  al-. Ushûl  al-Fiqh  al-Islâmî. Damaskus:  Dâr  al-Fikr, 1986.