## TRANSPASARANSI KEUANGAN DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN PEMBANGUNAN DAN GOOD GOVERNANCE

## Miftakul Akla
Mahasiswa Hukum Kenegaraan Pasca Sarjana Hukum Undip Semarang Email : Miftakul.akla@gmail.com
Abstrak  : Perkembangan  teknologi  membuat  era  keterbukaan  informasi semakin terbuka lebar. Keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat secara langsung memonitor berbagai kebijakan dan perkembangan di daerah. Termasuk  penggunaan  anggaran  di  setiap  instansi  pemerintah.  berkaca  dari hal  tersebut  maka  perlu  dilakukan  kajian  terkait  Bagaimana  Komitmen Transparansi  dalam  Keuangan  Daerah  untuk  menuju  Daerah  Lebih  Mandiri dan Good Governance ? di dalam analisis kajian yang bersifat yuridis normatif ini, menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai transparansi dalam keuangan daerah yang baik, Otonomi daerah harus benar-benar bisa menjadi salah satu langkah  untuk  mengembangkan  potensi  daerah.  Salah  satunya  dengan memaksimalkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan  dan akuntabel.  Hal  ini  sangat  penting,  karena  Keuangan  Daerah  adalah  semua hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban.  untuk  itu, pengelolaan  keuangan  daerah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan    pengawasan  keuangan  daerah  harus  dilakukan  dengan  transparan  dan akuntabel.
Kata Kunci: transparansi, pembangunan daerah, good governance .
Abstract :  The  development  of  technology  makes  the  era  of  information openness  more  wide  open.  This  openness  is  very  important  so  that  the community  can  directly  monitor  various  policies  and  developments  in  the region.  Including  the  use  of  the  budget  in  each  government  agency. Reflecting  on  this,  it  is  necessary  to  conduct  a  study  related  to  How  is  the Commitment  of  Transparency  in  Regional  Finances  towards  Regional  Self- Reliance  and  Good  Governance?  in  the  analysis  of  this  normative  juridical study,  it  shows  that  to  be  able  to  achieve  transparency  in  good  regional finance,  regional  autonomy  must  really  be  one  step  to  develop  regional potential.  One  of  them  is  by  maximizing  transparent  and  accountable regional  financial  management.  This  is  very  important,  because  Regional Finance  is  all  the  rights  and  obligations  of  the  region  in  the  context  of  the administration of regional government that can be valued in money including all  forms  of  wealth  related  to  rights  and  obligations.  To  that  end,  the management  of  regional  finances,  all  activities  including  planning, implementation,  administration,  reporting, accountability,  and  supervision  of regional  finances  must  be  carried  out  in  a  transparent  and  accountable manner.
Keywords : transparance, Regional Development, good governance.

## LATAR BELAKANG
Pacsa Reformasi 1998, Indonesia  terus  memantapkan  diri sebagai salah satu negara berkembang dan semakin memperkokoh sebagai negara demokrasi. Konsekuensinya, jelas secara  otomatis  masyarakat  harus dilibatkan  secara  langsung  dalam pembangunan  bangsa-negara.  Selain itu,  Indonesia  melangkah  lebih  maju menuju sebagai era keterbukaan. Saat ini bahkan, di era teknologi yang serba canggih,  masyarakat  dengan  bebas bisa  mengakses  berbagai  informasi dengan mudah.
Dalam era
keterbukaan  seperti  ini,  masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya  sebagai  warga  negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi  yang  berkembang  yang  salah satunya  perbaikan  terhadap  sistem pengelolaan  keuangan  semua  instansi yang ada dalam lembaga pemerintah.
Salah  satu  unsur  reformasi adalah  pemberian  otonomi  yang  luas kepada  daerah  kabupaten  atau  kota. Hakikat  otonomi  tidak  lain  adalah suatu  kemandirian  atau  kebebasan daerah untuk mengatur sendiri (selfregeling) atau (zelfwetgeving )  dan menyelenggarakan urusan serta
kepentingannya  berdasarkan  inisiatif dan prakarsa serta aspirasi
masyarakat daerah. Dengan demikian, maka  daerah  yang  diberikan  otonomi atas  dasar  inisiatif  sendiri  dapat mengurus  rumah  tangganya  dengan jalan mengadakan peraturan-peraturan daerah  yang  tidak  boleh  bertentangan dengan konstitusi negara dan peraturan  perundang-undangan  lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan  umum  atau  kepentingan nasional.[1]
Salah  satu  reformasi  birokrasi pasca  reformasi  adalah  kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan  masing-masing  daerah.  Di Indonesia,  hal-hal  yang  berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran  negara  diatur  dalam
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun1945,  yaitu dalam  rumusan  ketentuan  Pasal  23 dan amandemennya.[2]
Dalam  arti  pandangan  hidup tersebut  berimplikasi  pada  keuangan negara  dalam  rangka  pencapaian tujuan  negara.  Adapun  tujuan  negara Indonesia tercantum dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk  mendapatkan  keuangan negara  sebagai  bentuk  pembiayaan tujuan  negara,  harus  tetap  berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Disisi  lain  kontribusi otonomi daerah telah membawa perubahan  yang  cukup  signifikan dalam  tata pemerintahan  di  Indonesia. Otonomi  daerah  merupakan  esensi pemerintahaan desentralisasi.
Otonomi  berasal  dari  bahasa  Yunani, yakni  autos  yang  berarti  sendiri  dan nomos yang berarti Undang- Undang.
Menurut  Bagir  Manan,  otonomi luas  bisa  bertolak  dari  prinsip  semua urusan  pemerintahan  pada  dasarnya menjadi  urusan  rumah  tangga  daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan  pusat.Dalam  negara  moderen, lebih-lebih  apabila  dikaitkan  dengan paham  negara  kesejahteraan,  urusan pemerintahan  tidak  dapat  dikenali jumlahnya.[3]
Dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  Pasal  1  Ayat  (6),  disebutkan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  Pemerintahan  dan
kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]
Untuk  itu,  keuangan  Daerah haruslah  dikelola  secara  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan  keadilan,  kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Langkah  tersebut  sebagai  salah  satu komitmen untuk menuju good gaverment .
Tuntutan transparansi dan akuntabilitas  dalam  sistem  pemerintah semakin meningkat pada era reformasi, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat  diartikan  sebagai  suatu  situasi dimana  masyarakat  dapat  mengetahui dengan  jelas  semua  kebijaksanaan dan  tindakan  yang  diambil  oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya  beserta  sumber  daya  yang digunakan.  Sedangkan  akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan  misi  untuk  mencapai tujuan  atau  sasaran   yang  telah ditetapkan sebelumnya.

## RUMUSAN MASALAH
Dalam perkembangannya, tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan  daerah  selalu  ada  kendala di lapangan. Meski sudah ada kebijakan  harus  transparan,  tetapi banyak  persoalan  yang  terjadi  di lapangan.  Dalam  hal  ini,  penulis  akan mengkaji  dan  memfokuskan  kepada satu pokok permasalahan yakni Bagaimana  Komitmen  Transparansi dalam Keuangan Daerah untuk
menuju  Daerah  Lebih  Mandiri  dan Good Governance ?

## PEMBAHASAN
Ekonomi sangat erat
hubungannya  dengan  kesejahteraan dan  pelayanan  publik,  sejalan  dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, yaitu munculnya konsep  negara  hukum  yang  dianut oleh  negara  di  dunia  khususnya setelah  perang  dunia  kedua  yakni negara  kesejahteraan (welfare  state) . Konsep  negara  ini  muncul  sebagai reaksi  atas  kegagalan  konsep  legal state atau negara penjaga malam.[5]
Peraturan  Pemerintah  No.  58 Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Daerah  menyebutkan  jika Keuangan  daerah  adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah yang  dapat  dinilai  dengan  uang
termasuk  didalamnya  segala  bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.
Hak daerah dalam rangka keuangan  daerah  adalah  segala  hak yang  melekat  pada  daerah  sesuai dengan peraturan perundang- undangan    yang  digunakan  dalam usaha  pemerintah  daerah  mengisi  kas daerah.  Keuangan  daerah  dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yaitu Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  yang  selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan ditetapkan  dengan  peraturan  daerah. Selanjutnya  pengelolaan  keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks  ini  lebih  difokuskan  kepada pengawasan  keuangan  daerah  yang dilakukan oleh DPRD.
Sementara  itu,  beberapa  ahli memiliki  pengertian  masing-masing terkait  dengan  keuangan  Daerah. Abdul  Halim  mengartikan  sebagai berikut: ”Semua  hak  dan  kewajiban yang  dapat  dinilai  dengan  uang, demikian  pula  segala  sesuatu  baik
berupa  uang  maupun  barang  yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai  oleh Negara  atau  Daerah  yang  lebih  tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang- undangan yang berlaku”.[6]
Dari  definisi  tersebut  terdapat dua  hal  yang  perlu  dijelaskan,  yaitu: Pertama yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk
memungut sumber-sumber
penerimaan  daerah  seperti  pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber- sumber  penerimaan  lain  seperti  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.
Kedua  yang  dimaksud  dengan semua  kewajiban  adalah  kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan  fungsi  pemerintah, infrastruktur,  pelayanan  umum,  dan pengembangan  ekonomi.  Kewajiban tersebut  akan  menurunkan  kekayaan daerah.[7]
Timbulnya hak akibat
penyelenggaraan  pemerintah  daerah tersebut  menimbulkan  aktivitas  yang tidak  sedikit.  Hal  itu  harus  diikuti
dengan adanya suatu sistem pengelolaan  keuangan  daerah  untuk mengelolanya.  Pengelolaan  keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan  subsistem  dari  sistem pengelolaan  keungan  negara  dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah.  Untuk  menjamin  pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut  maka  hendaknya  sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan  dari  kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Undang-undang  Dasar  1945 pasal  18  menyebutkan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten  dan  kota.  Yang  tiap-tiap propinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.
Lebih  lanjut  pada  pasal  18  A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  sumber  daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras berdasarkan undang-undang.Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan
18  A  tersebut  di  atas  setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut. adapun Peraturan tersebut antara lain :
1. UU  No  17  tahun  2003  tentang Keaungan Negara
2. UU  No  1  tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
3. UU  No  15  tahun  2003  tentang Pemeriksaan  atas  tanggung  jawab pengelolaan Keuangan Negara
4. UU  No  25  tahun  2004  tentang Sistem Perencanaan Nasional
5. UU  No  32  tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah
6. UU  No  33  tahun  2004  tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-undang  tersebut  diatas menjadi  acuan  pengelolaan  keuangan daerah. Peraturan perundang- undangan  diatas  terbit  atas  dasar pemikiran  adanya  keinginan  untuk mengelola  keuangan  negara  dan daerah  secara  efektif  dan  efisien.  Ide dasar  tersebut  kemudian  mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan  yang  baik  yang memiliki tiga  pilar  utama,  yaitu  transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
Banyaknya Undang-undang
yang menjadi acuan dalam
pengelolaan  anggaran  mengakibatkan perlunya  akomodasi  yang  baik  dalam
tingkat  pelaksanaan  (atau  peraturan dibawahnya  yang  berwujud  peraturan pemerintah).  Peraturan  pelaksanaan yang  berwujud  Peraturan  Pemerintah tersebut  harus  komprehensif  dan terpadu  (omnibus  regulation)  dari berbagai undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan agar memudahkan  dalam  pelaksanaanya dan  tidak  menimbulkan  multi  tafsir dalam penerapanya. Peraturan tersebut  memuat  barbagai  kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah. Bahasan ruang lingkup
keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah.  secara  lebih  rinci  dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan  daerah  meliputi  beberapa hal yakni:
1. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah  dan  retribusi  daerah  serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga 3. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan  uang  yang  masuk  ke kas  daerah.  pengertian  ini  harus
dibedakan dengan pengertian pendapatan  daerah  karena  tidak semua  penerimaan  merupakan pendapatan daerah.
Yang
dimaksud dengan pendapatan
daerah  adalah  hak  pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayan bersih
4. Pengeluaran  daerah  adalah  uang yang  keluar  dari  kas  daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah  tertukar  dengan  belanja daerah.  yang  dimaksud  dengan belanja  daerah  adalah  kewajiban pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai  pengurang  nilai  kekayaan bersih 5. Kekayaan  daerah  yang  dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,  surat  berharga,  piutang, barang,  serta  hak-hak  lain  yang dapat dinilai dengan uanga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
daerah
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh  pemerintah  daerah  dalam rangka  penyelenggaraan  tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan  umum.  UU  keuangan Negara  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kekayaan  pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan
kebijakan
pemerintah,  yayasan-yayasan  di lingkungan
kementerian negara/lembaga,  atau  perusahaan negara/daerah
Sebagai  sebuah  alat  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  APBD  disusun  dengan mengacu  pada  norma  dan  prinsip anggaran. Norma dan prinsip anggaran tersebut adalah :
”pertama, transparan dan
akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung  jawab,  diperlukan  syarat transparansi  dalam  penyusunan  dan pengelolaan anggaran daerah. Mengingat anggaran merupakan sarana  evaluasi  pencapaian  kinerja dan  tanggung  jawab  pemerintah  untuk mensejahterakan  masyarakat,  maka APBD harus dapat memberikan informasi  yang  jelas  dan  tentang tujuan,  sasaran,  hasil  dan  manfaat yang  diperoleh  masyarakat.  Semua dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, t entang disiplin anggaran.  Anggaran  yang  disusun harus  didasarkan  atas  kebutuhan masyarakat dan tidak boleh meninggalkan  keseimbangan  antara pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Anggaran harus  disusun  berlandaskan  asas efisiensi,  tepat  guna,  tepat  waktu  dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, efisiensi  dan  efektivitas anggaran,  dalam  arti  dana  yang tersedia  harus  dimanfaatkan  sebaik- baiknya  untuk  dapat  menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan  yang  maksimal  bagi masyarakat.
Keempat, keadilan anggaran. Anggaran harus
dialokasikan  penggunaannya  secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam  pengertian  ini  adalah  adil secara gender”.[8] Selain itu pula dalam
pengelolaan keuangan daerah menyangkut pada 5 (lima)  aspek yang harus diperhatikan yaitu:
1.  pengelolaan  seluruh  sumber  yang
mampu  memberikan  penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
2.  Ditetapkan  oleh  badan  eksekutif dan  badan  legislatif,  dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif.
3.  Diarahkan  untuk  kesesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4.  Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan efektif.
5.  Dokumentasi,  transparansi  dan akuntabilitas.[9]

## Sumber Keuangan Daerah
Dalam Pasal 5 Undang-Undang
Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah,  sumber  pendapatan  daerah terdiri  atas :
A.  Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  yang selanjutnya  disebut  PAD,  yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya  sendiri  yang  dipungut berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.  (Pasal  1  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah).
B.  Dana Perimbangan
Merupakan  sumber  Pendapatan Daerah  yang  berasal  dari    APBN untuk  mendukung  pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi  kepada  daerah,  yaitu terutama  peningkatan  pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan
merupakan
kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan  desentralisasi  yang alokasinya  tidak  dapat  dipisahkan
satu  dengan  yang  lain,  mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling
mengisi dan melengkapi.
Dana
Perimbangan merupakan  sumber  pembiayaan yang  berasal  dari  bagian  daerah dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan, Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah dan  Bangunan,  penerimaan  dari sumber  daya  alam,  serta  Dana Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus.  Lebih  jelasnya  Dana Perimbangan terdiri dari :
1.  Dana Bagi Hasil Dana  bagi  hasil  adalah dana  yang  bersumber  dari pendapatan APBN yang dialokasikan  kepada  daerah berdasarkan angka persentase  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004). 2.  Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum, selanjutnya  disebut  DAU adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan APBN,  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan kemampuan
keuangan
antar
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan  desentralisasi (Pasal  1  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).
3.  Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya  disebut  DAK adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan
APBN  yang  dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan  urusan  daerah dan sesuai prioritas nasional  (Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun 2004).
C.  Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang Sah
Menurut  Pasal  43  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004
Tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang  berasal  dari  pemerintah negara  asing,  badan/lembaga
asing, badan/lembaga internasional,
Pemerintah, badan/lembaga  dalam  negeri atau  perseorangan,  baik  dalam bentuk  devisa,  rupiah  maupun barang  dan/atau  jasa,  termasuk tenaga  ahli  dan  pelatihan  yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah  dana  yang  berasal  dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang
mengalami  bencana  nasional, peristiwa  luar  biasa,  dan/atau krisis solvabilitas.
Otonomi dimanapun tidak dapat dipisahkan  dari  masalah  keuangan. Hak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga sendiri menyiratkan pula makna “membelanjai  diri  sendiri”.
Membelanjai diri sendiri atau pendapatan sendiri, menunjukkan bahwa  daerah  (harus)  mempunyai sumber-sumber
pendapatan sendiri.[10]
Otonomi  daerah  harus  benar-
benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah.
Salah satunya dengan memaksimalkan
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.  Hal  ini  sangat  penting, karena  Keuangan  Daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban.
Untuk itu, pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan  keuangan  daerah  harus dilakukan  dengan  transparan  dan akuntabel. Semua untuk menuju Good Goverment .[11]
Proses  Perencanaan  Keuangan Daerah  dan  Negara  adalah  proses penciptaan tujuan organisasi oganisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka  panjang  dan  pendek.  Hal  ini terkait  dengan  tujuan  organisasi  dan arah tujuan Sistem Pengelolaan Laporan  Keuangan.  Untuk  menjamin agar  kegiatan  pembangunan  berjalan efektif,  efisien,  dan  bersasaran  maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta
keseragaman  peraturan  yang  berlaku guna  tercapainya  tujuan  bernegara dan  menghindarkan  dari  ketimpangan antar  wilayah.  Mulai  dari  pemerintah pusat, Provinsi sampai kabupaten/kota.  Ketentuan  mengenai sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional,
yang mencakup
penyelenggaraan  perencanaan  makro atau  perencanaan  yang  berada  pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi  pemerintahan  dan  meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Kemandirian  pembangunan  di
daerah bisa dilakukan dengan mencapai  keadaan  yang  baik  dan sinergi  antara  pemerintah,  sektor swasta  dan  masyarakat  sipil  dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial,  lingkungan  dan  ekonomi  untuk meningkatkan pendapatan daerah. Harus  ada  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas  dan  efisiensi,  dan  keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah  harus  transparan,  efektif dan  efisien,  serta  mampu  menjawab ketentuan  dasar  keadilan.  Sebagai bentuk  penyelenggaraan  negara  yang baik maka harus keterlibatan masyarakat  di  setiap  jenjang  proses pengambilan keputusan.[12]
Dalam  era  otonomi  daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan  yang  lebih  besar  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri.  Tujuannya  antara lain  adalah  untuk  lebih  mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk  memantau  dan  mengontrol
penggunaan  dana  yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD),  selain  untuk menciptakan  persaingan  yang  sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Dalam kaitannya dengan peningkatan  pendapatan  asli  daerah, kebijakan  yang  perlu  ditempuh  adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi  pemungutan  sehingga diharapkan  pendapatan  asli  daerah akan  lebih  berperan.  Kebijakan  dan usaha intensifikasi berupa peningkatan PAD  dari  sumber-sumber  yang  ada atau  berjalan  selama  ini.  Sementara itu,  kebijakan  dan  usaha  ekstensifikasi dalam pemungutan ini  berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan  yang  baru  dalam  batas ketentuan perundang-undangan.[13]
Keuangan  daerah  ini  memang harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah  daerah  masing-masing. Tetapi  kenyataanya  antara  rencana yang sudah ditetapkan dengan realisasi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah ada perbedaan, hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan  yang  sebagian  besar permasalahan-permasalahan  tersebut disebabkan keadaan intern dari pejabat-pejabat  daerah  itu  sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut  sebenarnya  hal  mendasar
yang  harus  dirubah  adalah  sikap personal  dari  pejabat-pejabat  daerah terutama mengenai kebijakan menghambur-hamburkan  dana  yang secara tidak langsung akan berpengaruh  terhadap  pribadi  pejabat- pejabat daerah.
Untuk  melaksanakan  otonomi yang  luas,  nyata  dan  bertanggung jawab, daerah harus dapat mempersiapkan sumber daya manusia (human  resources) yang  baik.  Faktor keuangan  yang  cukup (financial) , faktor  peralatan  yang  memadai  serta
faktor organisasi dan manajemen yang baik (organization and
management) .[14]
Disamping  itu,  dengan  adanya sumber  dana    keuangan  daerah  yang salah  satunya  berasal  dari  bantuan pemerintah  pusat    maka  diharapkan pemerintah  daerah  memang  harus bisa  lebih  efisien  dalam  mengelola keuanganya  agar  anggaran  dana  dari pemerintah pusat yang sudah
dianggarkan sebelumnya bisa
tercukupi  dengan  baik.  Walaupun pemerintah  pusat  sudah  memberikan instruksi bahwa ketika keuangan daerah  mengalami  kekurangan    bisa meminta  ke  pemerintah  pusat,  tetapi secara  langsung  hal  ini  bisa  membuat kondisi  keuangan  pusat  yang  semakin berkurang  dan  secara  tidak  langsung akan  membuat  kemandirian  suatu
daerah  dalam  mengelola  keuanganya akan menjadi terhambat. imam moden.
Salah  satu  upaya  konkrit  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara  adalah  penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah  yang  memenuhi  prinsip- prinsip  tepat  waktu  dan  disusun dengan  mengikuti  standar  akuntansi pemerintah  yang  telah diterima  secara umum

## PENUTUP
Keuangan Daerah adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban.  Sementara  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan
keseluruhan
pengelolaan keuangan daeran
Otonomi  daerah  harus  benar-
benar bisa menjadi salah satu langkah untuk mengembangkan potensi daerah. Salah satunya dengan memaksimalkan
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.  Hal  ini  sangat  penting, karena  Keuangan  Daerah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  yang  dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya  segala  bentuk  kekayaan yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban.  untuk  itu,  pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan pengawasan  keuangan  daerah  harus dilakukan  dengan  transparan  dan akuntabel.
Keuangan Daerah haruslah dikelola  secara  tertib,  taat  pada peraturan
perundang-undangan,
efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan  keadilan,  kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan  sejalan  Undang-undang yang  berlaku.  Untuk  melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung  jawab,  daerah  harus dapat  mempersiapkan  sumber  daya
manusia (human resources) yang baik, faktor keuangan yang cukup (financial), faktor peralatan yang memadai  serta  faktor  organisasi  dan manajemen  yang  baik  (organization and management).

## REFERENSI
[1]  Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan
Antara  Pusat  dan  Daerah,  PKHD FH.UNSOED  dengan  UII  Press, Yogyakarta, 2006, hlm.66-67.
[2]  Badan Pemeriksa Keuangan,
Keuangan  Negara  dan  Badan Pemeriksa  Keuangan,  Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, 2000. hlm.9 [3] Ni’matul Huda, Problematika Pembatalan  Peraturan  Daerah,
Yogyakarta,  FH  UII  Press,  2010 halaman. 45.
[4]  Lihat  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[5]  Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi Negara,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2006, hlm.14.
[6]  Abdul  Halim,  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Salemba  Empat,  Jakarta, 2008, hlm 18
[7]  http://pengertian-
menurut.blogspot.co.id/2015/09/pe
ngertian-keuangan-daerah- menurut-ahli.html [8]  Abdul  Gaffar  Karim,  dkk  (editor),
Kompleksitas  Persoalan  Otonomi Daerah  di  Indonesia,  Pustaka
Relajar, Yogyakarta, 2003,
hlm.297-298
[9]  Suhadak  dan  Trilaksono  Nugroho,
Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam
Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah,  Bayu  Media,  Surabaya,
2007, halaman 27
[10] Bagir  Manan,  Hubungan  Antara
Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD 1945,  Pustaka  Sinar  Harapan,
Jakarta, 1994, hlm.204.
[11] http://dewo-
kusumo.blogspot.co.id/2016/04/ma kalah-pengelolaan-keuangan- daerah.html
[12] Bolmer. https://bolmerhutasoit.wordpress.c om/2011/12/06/eksistensi-good- governance-di-indonesia/
[13] Suhadak  dan  Trilaksono  Nugroho, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah,  Bayu  Media,  Surabaya,
2007, hlm.163.
[14] Josep Riwu Kaho, Prospek otonomi daerah di Negara
Republik  Indonesia,  Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penyelenggaraan  otonomi  daerah,
Rajawali  Press,  Jakarta,  2005, hlm. 6