## Original Research Paper

## Gugat Cerai Oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam
Sri Hariati 1* , Musakir Salat 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
DOI : https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i2.8219
Sitasi: Hariati, S., & Salat, M. (2024). Gugat Cerai Oleh Istri (Khuluk) Berdasarkan Hukum Islam. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 7(2)

## Article history
Received: 10 April 2024 Revised: 1 Juni 2024
Accepted: 10 Juni 2024
*Corresponding Author: Sri Hariati, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: srihariati@unram.ac.id
Abstract: Hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam dianut dan  tersebar  diseluruh  kepulauan  Nusantara.  Hukum  Islam  yang  bertaku  di Indonesia  dapat  berupa  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagai hukum positif maupun normatif. Hukum Islam yang berlaku secara normatif, adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  pelaksanaannya  tergantung pada  kesadaran  atau  keimanan  setiap  Muslim  yang  bersangkutan.  Jadi pelaksanaanya terlepas dari campur tangan negara Hukum Islam yang berlaku sebagai hukum positif adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bertaku berdasarkan  atau  karena  ditunjuk  oleh  Peraturan  Perundang-undangan Republik  Indonesia.  Sebagai  contoh  adalah  hukum  perkawinan,  kewarisan, hibah,  wasiat  shadaqah/zakat.  Penyelesaian  perkara-perkara  tersebut  dapat dilakukan di masyarakat maupun melalui pengadilan Agama.
Keywords: Cerai, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  institusi  yang sangat  penting  dalam  masyarakat.  Eksistensi institusi adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  hukum  mislam memandang  bahwa  perkawinan  itu  tidak  hanya dilihat  dari  aspek  formal  semata-mata,  tetapi  juga dilihat  dari  aspek  agama  dan  sosial.  Dalam  aspek agama  menetapkan  tentang  keabsahan  perkawinan, sedangkan  aspek  formal  adalah  menyangkut  aspek administratif,  yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.
Menurut  Vollmar  dalam  buku  Salim  HS. Dalam  konsep  hukum  Perdata  Barat,  perkawinan itu  dipandang  dalam  hubungan  keperdataan  saja. Maksudnya  adalah  bahwa  dalam  hal  ini  undang- undang  tidak  ikut  dalam  upacara-upacara  yang diadakan  oleh  gereja.  Undang-undang  hanya mengenal  “perkawinan  perdata”,  yaitu  perkawinan yang  dilangsungkan  di  hadapan  seorang  pegawai catatan sipil.
Perkawinan  yang  dalam  istilah  agama
disebut  “Nikah”  ialah  Melakukan  suatu  aqad  atau perjanjian  untuk  mengikatkan  diri  antara  seorang laki-laki dan wanita untuk menghajalkan hubungan kelamin  antara  kedua  belah  pihak,  dengan  dasar sukarela  dan  keridhoan  kedua  belah  pihak  untuk mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup  berkeluarga yang  diliputi  rasa  kasih  sayang  dan  ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.
Mengenai pengertian perkawinan ini banyak  beberapa  pendapat  yang  satu  dan  lainnya berbeda.  Tetapi  perbedaan  pendapat  ini  sebetulnya bukan  untuk  memperlihatkan  pertentangan  yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang  lain.  Perbedaan  itu  hanya  terdapat  pada keinginan  pars  perumus  untuk  memasukkan  unsur- unsur  yang  sebanyak-banyaknya  dalam  perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan  banyaknya  unsur  di  dalam  perumusan pengertian  perkawinan  di  pihak  yang  lain.  Mereka membatasi  banyaknya  unsur  yang  masuk  dalam rumusan  pengertian  perkawinan,  akan  menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.
Walaupun  ada  perbedaan  pendapat  tentang perumusan  pengertian  perkawinan,  tetapi  dari
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
semua  rumusan  yang  dikemukakan  ada  satu  unsur yang  merupakan  kesamaan  dari  seluruh  pendapat, yaitu  bahwa  nikah  itu  merupakan  suatu  perjanjian perikatan antara  seorang  laki.-laki  dan  seorang wanita.  Perjanjian  di  sini  bukan  sembarang perjanjian  seperti  perjanjian  jual-beli  atau  sewa- menyewa tetapi perjanjian dalam nikah adalah suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan  seorang  wanita.  Suci  di  sini  dilihat  dari  segi keagamaannya dari suatu perkawinan.
Undang-Undang  Perkawinan,  dalam  pasal 1  merumuskan  pengertian  perkawinan  sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami- isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Kalau  kita  bandingkan  rumusan  menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang  Perkawinan  mengenai  pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.
Hukum  Islam  merupakan  salah satu  sistem hukum  yang  berlaku  Indonesia,  khususnya  dalam bidang  keperdataan  bagi  orang-orang  Indonesia disamping  sistem  hokum  adat  dan  sistem  hukum Perdata Barat. Ketiga sistem hukum ini mempunyai kedudukan yang sederajat, baik dalam penyelesaian perkara-perkara  keperdataan  bagi  mereka  yang tunduk  pada sistem  hukum  tersebut  maupun  dalam kedudukannya sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional
Hukum  Islam  telah  berlaku  di  Indonesia sejak  agama  Islam  dianut  dan  tersebar  diseluruh kepulauan Nusantara. Hukum Islam yang bertaku di Indonesia dapat berupa ketentuan-ketentuan hukum yang  berlaku  sebagai  hukum  positif  maupun normatif.  Hukum  Islam  yang  berlaku  secara normatif,  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam yang  pelaksanaannya  tergantung  pada  kesadaran atau  keimanan  setiap  Muslim  yang  bersangkutan. Jadi  pelaksanaanya  terlepas  dari  campur  tangan negara  Hukum  Islam  yang  berlaku  sebagai  hukum positif  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam yang bertaku berdasarkan atau karena ditunjuk oleh
Peraturan Perundang-undangan Republik
Indonesia.
Sebagai contoh adalah hukum perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat shadaqah/zakat. Penyelesaian perkara-perkara tersebut  dapat  dilakukan  di  masyarakat  maupun melalui pengadilan Agama.
Berbeda  dalam  menyelesaikan  masalah-
masalah  keperdataan  menurut  Hukum  Adat  dan Hukum  Perdata  Barat,  penyelesaian  masalah- masalah  keperdataan  menurut  Hukum  Islam melalui  pengadilan  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama. Penyelesaian masalah-masalah keperdataan menurut  hukum  Islam  hanya  berlaku  bagi  para warga  negara  Indonesia  yang  beragama  Islam dalam bidang-bidang tertentu saja Pasal 2 Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989.  Bidang-bidang  hukum keperdataan  tersebut  adalah  hukum  perkawinan, kewarisan,  hibah,  wasiat  dan  sadaqh,  sebagaimana dijelaskan  dalam.  Pasal  49  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1989.
Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum  Islam  perkawinan  adalah  termasuk  dalam lapangan  “Mu’amalat”  yaitu  lapangan  yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya  di  dunia  ini.  Hubungan  antar manusia  ini  dalam  garis  besarnya  dapat  dibagi dalam 3 bagian, yaitu:
1. Hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan;
2. Hubungan  antar  perseorangan  di  luar hubungan kekeluargaan
dan rumahtangga; 3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.
Menurut pembagian di atas maka perkawinan  termasuk  dalam  nomor  (a),  yaitu hubungan  kerumah-tanggaan  dan  kekeluargaan. Dalam  bukunya  “ Outlines  of  Muhammadan  Law ” (Pokokpokok  Hukum  Islam),  Asaf  A.A.  Fyzee menerangkan  bahwa  perkawinan  itu  menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek, yaitu : Aspek hukum, aspek sosial, aspek agama. Dilihat dari  aspek hukum perkawinan  adalah  merupakan suatu perjanjian. Firman Allah S.W.T.:
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada  hal  sebagian  kamu  telah bercampur  dengan  yang  lain  sebagai suami  isteri,  dan  mereka  (isteri- isterimu)  telah  mengambil  dari  kamu janji yang kuat”. (Qur’an, S. An.Nisaa’: 21).
Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai/mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:
1. Perkawinan  tidak  dapat  dilakukan  tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
perempuan)  yang  mengikat  persetujuan perkawinan  itu  saling  mempunyai  hak untuk  memutuskan  perjanjian  tersebut berdasarkan  ketentuan  yang  sudah  ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan  perkawinan  itu  mengatur batas-batas  hukum  mengenai  hak  dan kewajiban masing-masing pihak.
Persetujuan  perkawinan  itu  pada  dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya: persetujuan jual-beli, sewa- menyewa,  tukar-menukar  dan  lain-lain.  Menurut Mr.  Wirjono  Prodjodikoro,  perbedaan  antara persetujuan perkawinan dan persetujuan- persetujuan yang lainnya adalah, dalam persetujuan biasa pars pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri  isi  dari  persetujuannya  itu  sesuka  hatinya, asal  isi  persetujuan  itu  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan,  Undang-undang  dan  ketertiban  umum. Sebaliknya  dalam  suatu  perkawinan  sudah  semula ditentukan  oleh  Hukum  isi  dari  persetujuan  antara suami-isteri  itu.  Kalau  seorang  perempuan  dan seorang  laki-laki  berkata  sepakat  untuk  melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji  akan  taat  pada  peraturan-peraturan  hukum yang  berlaku  mengenai  kewajiban  dan  hak-hak masing-masing  pihak  selama  dan  sesudah  hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya  dalam  masyarakat  dari  anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan,  suami  dan  isteri  tidak  leluasa  penuh untuk  menentukan  sendiri  syarat-syarat  untuk penghentian  itu,  melainkan  terikat  juga  pada peraturan hukum perihal itu.
Dilihat  dari  aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:
1. Dilihat  dari  pernilaian  umum,  pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan  perkawinan  atau  pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan  yang  lebih  dihargai  daripada mereka  yang  belum  kawin.  Khusus  bagi kaum  wanita  dengan  perkawinan  akan memberikan  kedudukan  sosial  yang tinggi,  karena  sebagai  isteri  dan  wanita mendapat  hak-hak  tertentu  dan  dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua'malat, yang tadinya  ketika  masih  gadis  tindakan- tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang
tuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan,  wanita  dulu  bisa  dimadu tanpa  batas  dan  tanpa  bisa  berbuat  apa- apa,  tetapi  menurut  ajaran  Islam  dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini hanya  dibatasi  paling  banyak  empat orang,  itupun  dengan  syarat-syarat  yang tertentu pula, Firman Allah :
“ Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau empat,  kemudian  jika kamu  takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah  seorang  saja,  ....  yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak  berbuat  aniaya ”.  (Q.S.  an-Nisaa’ : 3)
Dari  firman  Allah  tersebut  di  atas ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat dengan syarat harus dapat berlaku  adil  terhadap  semua  isterinya,  sedangkan kalau  takut  tidak  dapat  berlaku  adil  sebaiknya kawin  satu  saja.  Karena  dengan  hanya  mengawini seorang  said,  akan  terhindarlah  tindakan  yang menyebabkan orang lain menderita.
Aspek  Agama  dalam  perkawinan  ialah, bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik  dan  teratur,  sebab  perkawinan  tidak  hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan  itu  tidaklah  hanya  sebagai  suatu persetujuan  biasa  melainkan  merupakan  suatu persetujuan  suci,  di  mana  kedua  belah  pihak dihubungkan  menjadi  pasangan  suami-isteri  atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan diatas  dapat  dirumuskan  beberapa  masalah  yang akan  diteliti,  yaitu  :  1).  Prosedur  pengajuan  gugat cerai  yang diajukan oleh istri (khuluk) berdasarkan hukum  islam?.2)  Apa  akibat  hukum  terhadap putusan gugat cerai menurut Hukum Islam?

## Metode
Metode  Penelitiannya  menggunakan  jenis penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya  meliputi;  Pendekatan  Perundang- Undangan ( statute approac ), Pendekatan Konseptual  ( conceptual  approach ),  Pendekatan
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
Sosiologis  ( Socio  Legal ),  Analisis  Bahan  Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang diperoleh dan  terkumpul,  kemudian  diolah,  selanjutnya dinalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif  yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan  yang  dapat  memberikan  penjelasan secara  signifikan  terhadap  pokok  masalah  yang menjadi  obyek  yang  diteliti,  sehingga  merupakan jawaban  sebagai  hasil  temuan  dari  hasil  tujuan penelitian  dengan  pola  berpikir  yang  runtun,    dan sistematis.

## Hasil dan Pembahasan
Prosedur  pengajuan  gugat  cerai  yang  diajukan oleh istri (khuluk) berdasarkan hukum islam.
Yang  dimaksud  dengan  cerai  gugat  ialah perceraian  yang  disebabkan  oleh  adanya  suatu gugatan  lebih  dahulu  oleh  salah  satu  pihak  kepada Pengadilan  dan  perceraian  itu  terjadi  dengan  suatu putusan  Peradilan.  Gugatan  perceraian  terjadi karena  beberapa  sebab,  antaranya  adalah  sebagai berikut :
a Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan  untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi  pengadilan  agama  mengenai  sebab-sebab perselisihan    dan  pertengkaran  itu  dan  setelah mendengar  pihak  keluarga  serta  orang-orang yang dekat suami-isteri tersebut.
b Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak  lain  dan  tanpa  alas  an  yang  sah  atau karena  hal  lain  diluar  kemampuannya  dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak  tergugat  meninggalkan  rumah,  gugatan dapt diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan  sikap  tidak  mau  lagi  kembali kerumah kediaman bersama.
c Suami  mendapat  hukuman  5  (lima)  tahun  atau hukuman  yang  berat  setelah  perkawinan berlangsung, maka utnuk mendapatkan putusan perceraian  sebagai  bukti  penguat  cukup menyampaikan salinan putusan salinan pengadilan  yang  memutuskan  perkara  disertai keterangan  yang  menyatakan  bahwa  putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Adapun  tata  cara  gugatan  perceraian  ini ketentuannya  diatur  dalam  Peraturan  Pelakasanaan yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  9/1975  di  dalam
pasal  20  sampai  dengan  pasal  36  yang  pada dasarnya adalh sebagai berikut : a Pengajuan Gugatan
1) Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat tergugat .
2) Dalam  hal  tempat  kediaman  tergugat  tidak jelas  atau  tidak  diketahui  atau  tidak mempunyai kediaman diluar negeri, gugatan diajukan  kepada  Pengadilan  di  tempat Penggugat .
3) Demikian  juga  gugatan  perceraiaan  dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihalk lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak  lain  dan  tanpa  alas  an  yang  sah  atau hal  lain  di  luar  kemampuannya,  gugatan diajukan  kepada  Pengadilan  di  tempat penggugat.
Sedangkan menurut KHI adalah:
1) Seorang  isteri  yang  mengajukan  guatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat tinggalnya  disertai  alasan  atau  alasan- alasannya.
2) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya  pada  pengadilan  agama,  yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri
meninggalkan  tempat  kediaman  bersama tanpa izin suami.
3) Dalam  hal  tergugat  bertempat  kediaman  di luar negeri ketua pengadilan agama memberitahukan  gugatan  tersebut  kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
b Pemanggilan
1) Pemanggilan  harus  disampaikan  kepada pribadi  yang  bersangkutan  yang  apabil atidak dapat dijumpai, panggilan sisampaikan  melalui  surat  atau  yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini  dilakukan  setiap  kali  akan  diadakan persidangan.
2) Yang  melakukan  penggilan  tersebut  adalah jurusita  (  Pengadilan  Negeri  )  dan  petugas yang ditunjuk ( Pengadian Agama).
3) Panggilan  tersebut  darus  dilakukan  dengan cara  yang  patut  dan  sudah  diterima  oleh pihak  atau  kuasanya  selambat-lambatnya  3
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
hari  sebelumsidang dibuka. Panggilan
kepada  tergugat  harus  dilampiuri  dengan salinan surat gugat.
4) Pemanggilan  bagi  tergugat  yang  tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan  melalui  satu  atau  beberapa surat  kabar  atau  mass  media  lain  yang ditetapkan  oleh  Pengadian  yang  dilakukan dua  kali  dengan  tenggang  waktu  satu  bulan antara pertama dan kedua.
5) Apabila tergugat berdiam diri di luar negeri pemanggilannya melalui
Perwakilan Republik Indonesia setempat.
c Persidangan
1) Persidangan  untuk  memeriksa  gugatan perceraiaan harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan betempat kediaman  di  luar  negeri,  persidangan ditetapkan  sekurang-kurangnya  6  bulan terhitung  sejak  dimasukkannya  gugatan perceraian itu.
2) Para pihak yang berperkara dapat menghindari sidang atau didampingi kuasanya  atau  sama  sekali  menyerahkan kepad  akuasanya  dengan  membawa  surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
3) Apabila  tergugat  tidak  hadir  dan  sudah dipenggil  sepatutnya,  maka  gugatan  itu dapat  diterima  tanpa  hadirnya  tergugat, kecuali  kalau  gugatan  itu  tanpa  hak  atau tidak beralasan.
4) Pemerikasaan  perkara  gugatan  perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
d Perdamaian
1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak  sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
2) Apabila  terjadi  perdamaian  maka  tidak boleh  diajukan  gugatan  perceraian  baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum  perdamaian  dan  telah  diketahui oleh  penggugat  pada  waktu  dicapainya perdamaian.
e Putusan
1) Pengucapan  putusan  Pengadilan  harus dilakukan dalm sidang terbuka.
2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.
3) Perceraian  dianggap  terjadi  dengan  segala akibat-akibatnya  terdapat  perbedaan  antara orang  yang  beragama  Islam  dan  yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian  diangggap  terjadi  sejak  jatuhnya putusan  Pengadilan  Agama  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yan  tetap. Sedang  bagi  yang  beragama  lain  terhitung sejak  saat  pendaftarannya  pada  daftar pencatatan kantor oleh pegawai pancatatan. Apa  akibat  hukum  terhadap  putusan  gugat cerai menurut Hukum Islam.
Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan  suaminya  lagi.  Pendapat  itulah  yang terbanyak  pengikutnya  terutama,  dalam  perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap si  istri  tidak  bersalah,  maka  paling  tinggi, diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan  hidup  selama  semasih  dalam  iddah yang lebih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah  itu,  suami  tidak  perlu  membiayai  lagi  bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu bekas istri hares  keluar  dari  rumah  suaminya  andaikata  dia hidup  dalam  rumah  yang  disediakan  oleh suaminya.
Walaupun  agama  Islam  tidak  mengatur harta  bersama  dalam  perkawinan  tetapi  justru karena  tidak  ada  pengaturan  itu  maka  tidak  ada kemungkinan  yang  suami  memberi  nafkah  kepada bekas  istrinya  yang  sudah  lepas  masa  iddahnya. Masalah  yang  lalu  masih  terdapat  sekarang  ini dalam lingkungan sebagai umat Islam di Indonesia ialah  pemberian  semacam  uang  hiburan  kepada bekas istrinya apabila terjadi perceraian yang bukan atas  kesalahan  istri  itu.  Dalam  perceraian  yang demikian  suami  memberi  sejumlah  uang  untuk sekali  lalu  saja  kepada  bekas  istrinya.  Ini  disebut uang  hiburan,  karena,  perceraian  itu  terjadi  tidak atas kesalahan istri. Jalan pikiran pemberian mut'ah ini  tampaknya  ialah  pengakuan  suami  atas kewajiban  bahwa  dia  harus  membiayai  istrinya yang  dicerai  itu.  Tetapi  tidak  mengikatnya  untuk waktu  yang  lama  hanya  membayarnya  sekaligus.
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
Kebiasaan  yang  demikian  harus  ditingkatkan menjadi  pelaksanaan  lebih  ketat  kepada  kehendak Surat  Al  Baqarah,  yaitu: Biaya  hidup  bagi  bekas istri  yang  bersangkutan  dengan  syarat-syarat  yang wajar.  Jadi  jangan  bersifat  uang  penghibur  saja tetapi  harus  bersifat  uang  kewajiban.  Hal  ini  suatu ketentuan  yang  juga  akan  mempersulit  terjadinya perceraian.
Tampaknya  sebagai  alasan  adanya  mut'ah (uang hiburan) bagi perceraian itu yang dirumuskan dari  Q.  X=11:  49,  ayat  ini  menjelaskan  cerai sebelum  campur,  misalnya  seorang  laki-laki kawin dengan  seorang  perempuan  tetapi  karena  suatu  hal dia  mau  menceraikan  istrinya  itu  sedangkan istrinya belum ia campuri. Maka ayat ini, dalam hal yang  demikian  itu  terjadi  maka  si  istri  tidak dikenakan  ketentuan-  ketentuan  iddah  seperti  cerai wanita  yang  belum  dicampurinya.  Dalam  pada  itu Al-  Quran  ada  memberikan  ketentuan  tentang nafkah  bagi  perempuan-perempuan  yang  sudah dicerai  oleh  suaminya  yaitu,  Q.  XXXIII:  49 mewajibkan  laki-laki  yang  mencerikan  istrinya yang  belum  dicampuri,  memberikan,  nafkah  pada perempuan  yang  tidak  beriddah  itu.  Di  sini persoalannya:  Untuk  beberapa  lama  dan  berapa besarnya nafkah itu. Q. 11 : 236 memberi jawaban atas  soal  tersebut,  yaitu  menurut  kemampuan patutnya.
Bagaimana.  tentang  nafkah  jika  istri diceraikan oleh suaminya telah dicampurinya. Soal itu  dijawab  oleh  Q.  11:  241  bahwa  setiap perempuan,  yang  diceraikan  oleh suaminya  berhak atas  nafkah  bilma’ruf  (atas  ukuran  sepatutnya). Jawaban  Q.  II:  241  meliputi  semua  perempuan yang  diceraikan  oleh  suaminya,  baik  sesudah dicampuri  maupun  yang  belum  dicampurinya  baik perempuan yang tidak beriddah maupun perempuan  yang  beriddah.  Baik  perempuan  yang mempunyai  masa  iddahnya  yang  sedang  bejjalan maupun  perempuan  yang  sudah  berlalu  masa iddahnya,  berhak  mendapat  nafkah  menurut  cara yang sepatutnya. Tidak patut lagi mendapat nafkah bila  perempuan  itu  mendapat  nafkah  dari  pihak lain,  seperti  jika  ia  telah  bersuami  lagi  atau  jika  ia mempunyai  perusahaan  sendiri,  ataupun  bekas suami  tidak  mampu  lagi  mengurus  pihak  luar karena  telah  payah  kehidupannya.  Jika  ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggup atau tentang  patut  atau  tidak  patut  (tentang  makruf  itu sendiri)  maka  Hakim  berhak  menetapkannya (berhak memberi keputusannya).
Maka jelaslah Hukum Islam yang dimaksud  tadi  ialah  Hukum  Fiqih  yang  tidak memperkenankan  sebagai  kewajiban  bagi  bekas suami  untuk  memberikan  nafkah  kepada  bekas istrinya yang telah lewat mass iddahnya. Kewajiban  suami  yang  telah  menjatuhkan  talak terhadap istrinya adalah:
a Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan  hati)  kepada  bekas  istri. Suami  yang  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya hendaklah  memberikan  mut'ah  pada  bekas istrinya  itu.  Mut'ah  itu  boleh  berupa,  pakaian, barang-barang  atau  uang  sesuai  dengan keadaan  dan  kedudukan  suami.  Firman  Allah Q.  11:  241,  yang  menyatakan:  Untuk perempuan-perempuan  yang  ditalak  berikanlah mut'ah  itu  maka  boleh  diminta  keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
b Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk  istri  yang  ditalak  itu  selama  ia  masih dalam  keadaan  iddah.  Apabila  habis  masa iddahnya  maka  habislah  kewajiban  memberi nafkahnya,  pakaian  dan  tempat  kediaman, sesuai  dengan  Q.  LXV:  6  yang  menyatakan: Berikanlah  mereka  itu  (perempuan  yang ditalak)  tempat  kediaman  seperti  tempat kediaman  kamu  dari  kekayaan  kamu.  Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk  istri  yang  telah  ditalak,  sedangkan memberi  makanan  dan  pakaian  dikiaskan kepadanya.
c Membayar  atau  melunaskan  mas  kawin, Apabila  suami  menjatuhkan  talak  kepada istrinya,  maka  wajiblah  membayarkan  atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
d Membayar  nafkah  untuk  anak-anaknya, suami yang  menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar  nafkah  untuk  anak-anaknya,  yaitu belanja  untuk  memelihara  dan  keperluan pendidikan  anak-anaknya  itu,  sekadar  yang patut  menurut  kedudukan  suami.  Kewajiban memberi  nafkah  anak-anak  itu  harus  terus- menerus  sampai  anak  baligh  lagi  berakal  serta mempunyai  penghasilan  Q. LXV:  6  yang menyatakan: Kalau  mereka  itu  (bekas  istrimu) mempunyai  anak,  maka  berilah  upah  mereka iltu.  Dalam  ayat  ini  terang  dan  tegas  bahwa suami  wajib  membayar  upah  kepada  bekas istrinya  untuk  menjaga  anak-anaknya  sebagai bukti,  bahwa  suami  wajib  memberi  belanja
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
untuk keperluan anak-anaknya itu.
Maka  teranglah  bahwa  nafkah  itu  untuk istri  dan  anaknya  sedangkan  kewajiban  nafkah  itu tetap  berlaku,  meskipun  istri  telah  diceraikan  oleh suaminya. Bahkan bekas istri berhak meminta upah kepada  bekas  suaminya  untuk  menyusukan anaknya.
1. Hak Dan Kewajiban Suami Istri
Pada waktu atau sebelum
perkawinan  dilangsungkan  kedua  belah pihak  atas  persetujuan  bersama  dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.  Setelah  mans  isinya  berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga  itu  tersebut  di  dalamnya.  Perjanjian tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana melanggar  batas-batas  hukum,  agama  dan kesusilaan.
Perjanjian  tersebut  mulai  berlaku sejak  perkawinan  dilangsungkan  dan  tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak  ada  persetujuan  untuk  mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan  plihak  ketiga  (Bab  V  pasal  29 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan).  Suami  istri  memikul kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar dari susunan masyarakat.
Suami  istri  mempunyai  kedudukan yang  seimbang  dalam  kedudukan  hukum terhadap harts bersama dan dalam pergaulan  hidup  bermasyarakat.  Suami sebagai  kepada  keluarga  dan  istri  sebagai ibu  rumah  tangga  dan  masing-masing pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan hukum.
Suami  istri  harus  mempunyai tempat  tinggal  bersama  yang  tetap  yang ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Suami istri  wajib  saling  mencintai,  hormat- menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan lahir  batin  yang  satu  kepada  yang  lain. Suami  wajib  melindungi  istrinya  dan memberikan  segala  sesuatu  keperluan hidup  berumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya  sedangkan  istri  wajib mengatur  urusan  rumah  tangga  sebaik- baiknya.
Andaikan suami atau istri
melalaikan  kewajibannya,  masing-masing pihak suami atau istri mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan  gugatan  dan  sampai  di  mana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang  dapat  dituntut  pelaksanaannya  belum diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975.
2. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Kedua orang tua wajib memelihara dan  mendidik  anak-anak  mereka  sebaik- baiknya,  sampai  anak-anak  itu  kawin  atau dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua  orang  tua  putus.  Anak-anak  wajib menghormati  orang  tua  dan  menaati kehendak mereka yang baik.
Apabila anak-anak telah  dewasa  ia wajib  memelihara  orang  tua,  menurut kemampuannya  dan  juga,  memelihara keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas, bilamana mereka itu memerlukan bantuannya. Anak-anak yang belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tetap berada di bawah kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua tersebut  mewakili  anak-anak  tersebut, mengenai  segala  perbuatan  hukum  di dalam  dan  di  luar  pengadilan.  Orang  tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan  barang-barang  tetap  yang dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu
menghendakinya. Salah seorang atau kedua orang  tuanya  dapat  dicabut  kekuasaannya terhadap  seorang  anak  atau  lebih  untuk waktu  yang  tertentu  atas  permintaan  orang tua  yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis lurus  ke  atas  dan  saudara  kandung  yang telah  dewasa  atau  pejabat  yang  berwenang dengan  keputusan  pengadilan  dalam  hal- hal:
a Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap, anaknya.
b Ia, berkelakuan buruk sekali.
Meskipun orang tua dicabut keknasaannya, mereka,  masih  tetap  berkewajiban  untuk  memberi
Hariati et al. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 2024, 7 (2) 672-679
biaya  pemeliharaan  kepada  anak  tersebut  diatur dalam  pasal  45  sampai  dengan  49  Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Asal  usul  seorang  anak  hanya  dapat dibuktikan  dengan,  akta,  kelahiran  yang  autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau oleh Pengadilan Negeri setelah melakukan pemeriksaan  yang  teliti  atas  permohonan  yang bersangkutan (pasal 55) anak yang sah adalah anak yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan yang sah.
Anak  yang  dilahirkan  di  luar  pernikahan hanya,  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya,  dan  keluarga  ibunya,  bilamana  la,  dapat membuktikan  bahwa  istrinya  telah  berzina,  dan anak itu akibat daripada, perzinaan tersebut.

## Kesimpulan
1. Pengajuan gugatan: Gugatan perceraian diajukan  oleh  suami  atau  isteri  atau  kuasanya kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya meliputi  tempat tergugat. Dalam  hal  tempat kediaman  tergugat  tidak  jelas,  atau  tidak diketahui  atau  tidak  mempunyai  tempat kediaman  yang  tetap,  begitu  juga  tergugat bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Demikian  juga  gugatan perceraian dengan alasan salah pihak meninggalkan  pihak  lain  selama,  2  tahun berturutturut  tanpa  ijin  pihak  lain  dan  tanpa alasan  yang  sah  atau  hal  lain  di  luar kemampuannya,  gugatan  diajukan  kepada Pengadilan di tempat penggugat.
2. Akibat  hukum  dari  putusnya  perkawinan akibat dari cerai gugat adalah :
a. suami Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang maupun benda  kecuali  bekas  isteri  tersebut qobia al dukhul.
b. Memberi  nafkah,  maskah  dan  kiswah kepada  bekas  isteri  selama  dalam  iddah kecuali  bekas  isteri  telah  dijatuhi  talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Membayar  atau  melunaskan  masa  kawin, yan  masih  terhutang  seluruhnya  dan separuh apabila qobia al dukhu.
d. Memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-
anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21
tahun.

## Daftar Pustaka
Sugiarno,  Dkk. Identifikasi  Kasus  Perkawinan- Perceraian . Pusat Penelitian
Kependudukan  Universitas  Mataram,
Mataram, 1999.
Salim  HS., “Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis (BW)” , Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Ahmad Azhar Dalam Soemiyati., “hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan (UU  N0.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan)” ,  Liberty,  Yogyakarta, 1999,
Muhammah  Daud  Ali,  Azas-azas  Hukum  Islam,
Pengantar  Hukum  Islam,  dan  Tata Hukum Indonesia, Jakarta, 1990
Sugiarno,  Dkk. Identifikasi  Kasus  Perkawinan- Perceraian . Pusat Penelitian Kependudukan  Universitas  Mataram, Mataram, 1999. Johnny  Ibrahim,  Teori  Dan  Metodologi  Penelitian Hukum Normat if , Bayumedia
Publishing, Malang, 2007.
M.  Saoki  Oktava,  Eksistensi  Ketetapan  MPR Dalam  Hirarki  Peraturan  PerUndang- Undangan  Indonesia,  Jurnal  IUS,.  Vol V. Nomor 1. April 2017
Hanafi  Dalam  Mohd.  Idris  Ramulyo., “Hukum Perkawinan  Islam;  Suatu  Analisis  Dari UU  N0.  1  Tahun  1974  Dan  Kompilasi Hukum  Islam” ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, 1996, halaman 1.
Sajuti Thalib, SH. Hukum Kekeluargaan
Indonesia, Buku,  Pertama  Tabun 1974,  Yayasan  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta,
Hazairin,  S.H., Tinjauan  Mengenai  Undang- undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974, cetakan  Pertama,  Penerbit  Tinta Mas Jakarta,