## IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN

## Florentine Wilhemina Djeke
Polreta Banjarmasin E-mail: floren_djeke@yahoo.co.id

## Abstract :
Criminal act vehicle theft in law areas Polresta Banjarmasin more increasing. This improvement seen by loss  reports  received    Polresta  Banjarmasin.  The  theft  of  vehicle  in  banjarmasin  city  most  happened  in residential  areas  of  society,  and  parking  areas.  Criminal  offender  vehicle  theft  usually  done  in  groups although individually.
Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an efforts versioned in children  who did  criminal  act  of  theft  vehicle.  Versioned    child  development,  coaching  and  mentoring  children, proportionate,  deprivation  of  liberty  and  punishment  as  the  last  effort  and  avoidance  of  retaliation juvenile  justice  law    aims  to  keep  dignity  of  children,  then  child  entitled  get  the  special  protects, especially law protect in system judisial.
Unit  investigator  ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjarmasin  made  an  versioned  effort  to  child  who  did criminal act of theft vehicle versioned did because child is  still underage and still a   Juvenille  criminal justice  system  that  was  passed  on  july  30  th 2012 an  effective  on  32  st  july  2014  legislation  is  a  whole juvenile justice system. The process of resolving casses of children in conflict with the law began with the investigation to the stage of supervision after serving a punishment.
Law  juvenille  justice  system  give  the  special  protects  to  child  according  the  principle  of  protection, fairness,  discrininates,  the  best  interest  of  the  child,  appreciation  for  the  opinions  of  children,  survival and growth.
Keywords: Investigator, versioned, child perpetrators of the theft vehicle.

## Abstrak :
Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor  diwilayah  hukum  Polresta  Banjarmasin    semakin meningkat.  Pelaku  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  tidak  hanya  orang  dewasa  tetapi  melibatkan anak  yang  masih  dibawah  umur.  Pelaku  tindak  pidana  pencurian  kendaraan  bermotor  biasanya dilakukan secara berkelompok maupun sendiri.
Penyidik  unit  Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjarmasin  mengupayakan  Diversi  pada  anak  yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  disahkan  pada  tanggal  30  Juli  2012  dan efektif pada tanggal 31 Juli 2014. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  adalah keseluruhan Proses  penyelesaian  perkara  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan  sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bertujuan  untuk  menjaga  harkat  dan  martabat  anak, kemudian  anak  berhak  mendapatkan perlindungan  khusus,  terutama  perlindungan  hukum  dalam  sistem peradilan.
Kata kunci: Penyidik, Diversi, Anak pelaku tindak pencurian kendaraan bermotor

## PENDAHULUAN
Tindak  kriminalitas  di  wilayah  Kota Banjarmasin  semakin  berkembang  dan  me- ningkat,  salah  satu  kejahatan  yang  sangat berkembang di Kota Banjarmasin yaitu Tin- dak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor. Kasus  pencurian  kendaraan  bermotor  akhir- akhir  ini  sangat  meresahkan  masyarakat Banjarmasin, yang mana aksi pencurian ter- sebut  berani  dilakukan  ditempat  umum, seperti  warnet,  diperumahan,  dan  tempat parkir.  Pencurian  kendaraan  bermotor  ter- sebut  dilakukan  dengan  cara  merusak  kunci stang.
Pencurian  yang  dilakukan  sekarang ini  dilakukan  pada  siang  hari  dimana  pada jam-jam  sibuk  orang  bekerja  yang  mana kendaraan  kurang  termonitor  oleh  pemilik- pemiliknya. Pelaku pencurian yang sekarang ini  sudah  tidak  takut  lagi  terhadap  ancaman hukuman  yang  dapat  menjerat  mereka, karena kebanyakan pelaku pencurian kenda- raan  bermotor  merupakan  orang  lama  atau residivis.
Pencurian kendaraan bermotor biasanya  dilakukan  secara  berkelompok atau komplotan, mereka melakukan tindakan pencurian  tidak  segan-segan  melakukan  ke- kekerasan.  Pencurian  kendaraan  bermotor yang  berkembang  sekarang  ini  bukan  saja melibatkan  orang  dewasa  tetapi  melibatkan anak.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,
anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia 18  (delapan  belas)  tahun  termasuk  anak yang  masih  didalam  kandungan,  sedangkan menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  anak adalah  seseorang  yang  telah  berumur  12 (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melaku- kan tindak pidana.
Anak  merupakan  subjek  hukum  dan aset  bangsa,  sebagai  bagian  dari  generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi  penerus  suatu  bangsa.  Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita- cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini  telah  disadari  oleh  masyarakat  Inter- nasional  untuk  melahirkan  sebuah  konvensi yang  intinya  menekankan  posisi  anak  seba- gai makhluk manusia yang harus mendapat- kan  perlindungan  atas  hak-hak  yang dimilikinya. 1
Anak merupakan harapan dan tumpuan  orang  tua,  harapan  bangsa  dan negara  yang  akan  melanjutkan  pembangu- nan, oleh karena itu anak perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak  perlu  mendapatkan  kesempatan  yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang seca- ra  optimal,  baik  secara  fisik,  mental, maupun sosial.
1 Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, hlm.24.
Kenakalan  anak  tidak  boleh  lagi dipandang  sebagai  kenakalan  biasa,  anak- anak  banyak  melakukan  perbuatan  yang tergolong  tindak  pidana  seperti  mencuri, membawa  senjata  tajam,  terlibat  perkelahi- an,  terlibat  penggunaan  narkoba,  dan  lain- lain. Namun demikian anak yang melakukan tindak  pidana  dan  perbuatan  yang  dilarang oleh  hukum,  harus  ditafsirkan  sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan ),  atau  moral,  dan  mentalitas  yang  ada  pada diri  anak yang ditentukan oleh nilai kodrat.
Kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak sangat banyak dan sangat meresahkan masyarakat Kota Banjar- masin. Polresta Banjarmasin khususnya Unit Ranmor  Sat  Reskrim  dalam  rentang  waktu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 telah  terjadi  6  (  enam  )  kasus    pencurian kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh anak,  yang  mana  umur  anak  tersebut dibawah  18  (  delapan  belas  )  tahun.  Dalam penyelesaian  tindak  pidana  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak,  Unit  Ranmor  Sat Reskrim  Polresta  Banjarmasin  melakukan diversi. 2
Berdasarkan  pada  uraian  tersebut diatas,  maka  yang  menjadi  pemasalahan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan diversi  yang di- lakukan  oleh  Penyidik  Unit  Ranmor  Sat Reskrim  Polresta  Banjarmasin  dalam
2 Pujo, Kasubnit Sidik Sat Reskrim Polresta Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, 28 Juli 2015
menangani pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Anak?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh Penyidik  Unit  Ranmor  Sat  Reskrim Polresta
Banjarmasin dalam Implementasi  diversi  pada  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian bermotor?
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  Untuk  menganalisa pelaksanaan diversi yang dilakukan penyidik unit  ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjar- masin  dalam  menangani  pencurian  kenda- raan bermotor yang dilakukan oleh anak dan untuk  menganalisis  kendala  yang  dihadapi Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin  dalam  melakukan  diversi  pada anak  yang  melakukan  pencurian  kendaraan bermotor.
Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian  diharapkan  dapat  memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan  ilmu  hukum  pada  umumnya yang  berkenaan  dengan  diversi  pada  anak yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Polresta Banjarmasin.
Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan untuk  menambah  bahan  kajian  penelitian selanjutnya.  Kegunaan  Praktis  hasil  peneli- tian  ini  dapat  digunakan  sebagai  sarana kepada  penegak  hukum  dan  pembuat  pera- turan  Perundang-Undangan  untuk  menyem- purnakan  kembali  terhadap  pelaksanaan aturan  diversi  pada  anak  yang  melakukan
tindak  pencurian  kendaraan  bermotor  di Polresta Banjarmasin.
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian Empiris,  yaitu  suatu  metode  penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan  dalam  penelitian  ini  meneliti orang  dalam  hubungan  hidup  di  masyarakat maka  metode  penelitian  hukum  empiris dapat  dikatakan  sebagai  penelitian  hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian  hukum  yang  diambil  dari  fakta- fakta  yang  ada  didalam  suatu  masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. 3
Sifat  penelitan  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitis,  yaitu  cara  menggam- barkan,  menjelaskan,  dan  menganalisa berkenaan  dengan  rumusan  masalah  pene- litian.  Soerjono  Soekanto  mengemukakan bahwa  penelitian  deskriftif  analitis  adalah pengkajian atas perundang-undangan terten- tu  dengan  mengadakan  identifikasi  terlebih dahulu  terhadap  kaidah-kaidah  hukum  yang telah  dirumuskan  dan  mendeskripsikannya dalam  pengertian-pengertian,  dasar  hukum, hak  dan  kewajibanm  peristiwa  hukum, hubungan hukumm dan objek hukum. 4
Penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  empiris  yaitu  menda- patkan data primer dengan metode
3 Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, hlm.75.
4 ibid, hlm 15.
pendekatan Undang-Undang ( statue approach ). Pendekatan Undang-Undang ( statuta  approach )  oleh  sebagian  ilmuwan hukum disebut juga dengan istilah pendekatan yuridis ( yuridis approach ), yang dimaksudkan  penelitian  yang  pada  hake- katnya mengacu pada suatu ketentuan, yaitu harus  terpenuhi  tuntutan  secara  keilmuan hukum  yang  khusu  yaitu  ilmu  hukum dogmatik.  Ukuran  yang  digunakan  untuk melihat  atau  untuk  menentukan  apakah suatu  permasalahan  hukum  konkrit  telah memenuhi kriteria yuridis atau tidak. 5
Bahan  Hukum  Primer,  yang  terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak,  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No- mor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014
5 Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.93.
tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun 2009  tentang  Penggunaan  Kekuatan  dalam Tindakan  Kepolisian,  Peraturan  Kapolri Nomor  22  Tahun  2010  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  kerja  pada  Tingkat Kepolisian Daerah, Peraturan Kapolri Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  pada  Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal  ilmiah,  laporan  hasil  penelitian, buletin,  dan  majalah  hukum,  makalah,  surat kabar,  dan  bahan-bahan  hasil  kegiatan ilmiah  lainnya  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan  bermotor  di  Polresta  Banjar- masin, dan kendala dalam implementasinya.
Bahan  hukum  tersier,  merupakan bahan  hukum  yang  diambil  dari  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Hukum, Ensiklopedia, dan situs web yang memberikan  pengertian  berkaitan  dengan pokok  permasalahan,  sepanjang  memuat atau  dapat  memberikan  informasi  dan penjelasan dengan penelitian ini.
Bahan-bahan hukum didapat melalui beberapa  teknik  pengumpulan  data,  seperti: wawancara,  observasi,  penelitian  Kepusta- kaan.
Ketiga  bahan  hukum  yang  didapat dari  wawancara,  observasi,  dan  studi
pustaka  selanjutnya  diolah  sedemikian  rupa dan  dianalisis.  Bahan-bahan  hukum  primer dianalis  secara  normatif,  bahan-bahan  hu- kum  sekunder  dilakukan  penelahan  dengan mengacu  kepada  peraturan  perundangan yang mendasari permasalahan penelitian ini, dan  bahan  hukum  tersier  dilakukan  pene- laahan  mengacu  kepada  petunjuk-petunjuk yang  mampu  menjelaskan  tentang  istilah- istilah,  pengertian-pengertian  serta  pemak- naannya.  Dalam  pengelohan  dan  analisis ketiga  bahan  hukum  tersebut  pada  akhirnya dapat  memberikan  jawaban  terhadap  per- masalahan dalam penelitian hukum ini.
Lokasi  penelitian  hukum  ini  terletak di  Polresta  Banjarmasin  dan  spesifik  yang ingin  dideskripsikan  dari  lokasi  penelitian ini  yaitu  pelaksanaan  dan  kendala  yang dilakukan dalam diversi anak yang melakukan  tindak  pidana  pencurian  kenda- raan bermotor di Polresta Banjarmasin.
Populasi penelitian hukum ini adalah Polresta Banjarmasin khususnya Unit Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjarmasin sebagai  unit yang  menangani  tindak pencurian  kendaraan  bermotor  di  Kota Banjarmasin.
Sedangkan  sample  penelitian  hukum ini  adalah  Unit  Ranmor  Sat  Reskrim Polresta  Banjarmasin  sebagai  pelaksanaan dalam  pengungkapan  tindak  pidana  pen- curian di Kota Banjarmasin.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Diversi  yang  dilakukan Penyidik  Unit  Ranmor  Sat  Reskrim Polresta  Banjarmasin  pada  Anak  yang melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian
Kendaraan Bermotor di Polresta

## Banjarmasin.
Pencurian  sebagai  salah  satu  bentuk kejahatan  merupakan  masalah  sosial  yang sangat  sulit  dihilangkan,  oleh  karena  itu manusia  dalam menjalani  kehidupannya  da- lam  bermasyarakat  dan  kebutuhan  yang  se- makin  meningkat  hal  inilah  yang  memicu terjadinya  suatu  kasus  pencurian.  Pencurian yang terjadi di masyarakat merupakan suatu kenyataan  sosial  yang  tidak  berdiri  sendiri melainkan  dipengaruhi  oleh  beberapa  unsur struktur  sosial  tertentu  dalam  masyarakat, unsur  itu  adalah  kebutuhan  yang  semakin meningkat,  susahnya  mencari  pekerjaan, adanya  peluang  bagi  pelaku,  ringannya hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku pencurian kendaraan bermotor.
Tindak  Pidana  Pencurian  kendaraan bermotor diwilayah Hukum Polresta Banjarmasin  yaitu  wilayah  Kota  Banjar- masin  semakin  bertambah,  pertambahan jumlah  pencurian  dikarenakan  pertumbuhan masyarakat  yang  meningkat  dan  faktor sosial  yang  meningkat.  Kota  Banjarmasin merupakan kota perdagangan dengan tingkat ekonomi  yang  relatif  tinggi  dan  gaya  hidup masyakat  yang  relatif    tinggi.  Sehingga menimbulkan  kesenjangan  sosial  dalam masyarakat.
Pencurian  yang  melibatkan  anak sangat  meresahkan,  karena  anak  harusnya masih mengenyam pendidikan bukan sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Pencurian Kendaraan  bermotor  dikenakan  Pasal  363 KUHP  Dengan  hukuman  penjara  selama- lamanya  7  (  tujuh  )  tahun.  Pencurian  dalam pasal  ini  dinamakan  pencurian  dengan pemberatan atau pencurian dengan klasifikasi  dan  diancam  dengan  hukuman yang lebih berat.
Penyidik  Unit  Ranmor  Sat  Reskrim Polresta  Banjarmasin  wajib  melakukan diversi  pada  anak  yang  melakukan  tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena anak masih dibawah umur yang umur rata-rata  tersangka  anak  14  (empat  belas) tahun. Upaya tersebut diversi yang dilakukan  oleh  penyidik    sesuai  dengan Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Penerapan  konsep  Diversi pada  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terdapat dalam  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  11,  Pasal  12, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29.
Dari pasal-pasal diatas dapat digambarkan bahwa penyidik setelah menangkap  tersangka  wajib  mengupayakan diversi  yang  terdapat  Pada  Pasal  7  ayat  1 UU  Sistem  Peradilan  Anak.  Ketentuan
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  secara  tegas  dan  impretatif  dapat  di- lihat  dengan  beberapa  variant  sebagai berikut: 6
a. Diversi  wajib  diupayakan  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  peme- riksaan  perkara  anak  di  Pengadilan tinggi.
b. Apabila  diversi  itu  dilakukan  di  tingkat
penyidikan,  dan  berhasil  dengan  peneta- pan  Ketua  Pengadilan  Negeri  perkara tersebut  selesai,  dan  apabila  gagal,  per- kara  tersebut  dilimpahkan  ke  tingkat penuntutan.
c. Apabila  diversi  dilakukan  ditingkat  pe- nuntutan,  dan  berhasil,  dengan  pe- netapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  per- kara  tersebut  selesai,  dan  apabila  gagal perkara  tersebut  dilimpahkan  ke  tingkat pemeriksaan  perkara  anak  di  sidang pengadilan d. Apabila  diversi  dilakukan  di  tingkat pemeriksaan  perkara  anak  dipengadilan negeri,  dan  berhasil,  dengan  penetapan Ketua  Pengadilan  Negeri  perkara  ter- sebut  selesai  dan  apabila  gagal  perkara tersebut dilakukan persidangan anak.
Dalam  Undang-undang  Sistem  Pera- dilan  Pidana  Anak  upaya  dilakukan  diversi pada  tingkat  penyidikan  diatur  dalam  ke- tentuan  Pasal  7,  Pasal  27,  Pasal  28,  dan Pasal  29  Undang-undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.  Diversi  yang  dilakukan  di
6 Lilik Mulyadi.2014. Op.Cit., hlm.116-117.
tingkat  penyidikan  dalam  praktek  dilakukan sebagai berikut: 7
a. Setelah  tindak  pidana  dilaporkan atau  di- adukan,  kemudian  dibuat  Laporan  Polisi, maka  penyidik  wajib  bersurat  untuk  me- minta  pertimbangan  dan  saran  tertulis dari  petugas  Pembimbing  Kemasyara- katan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas).
b. Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib diserahkan  oleh  Bapas  kepada  penyidik dalam  waktu  paling  lama  3x24  jam setelah permintaan penyidik diterima.
c. Penyidik  wajib  mulai  mengupayakan Diversi  dalam  waktu  paling  lama  7 (tujuh)  hari  setelah  penyidikan  dimulai dan  proses  diversi  dilaksanakan  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  dimu- lainya diversi.
d. Apabila pelaku maupun korban setuju un- tuk  dilakukan  Diversi  maka  Polisi,  Pem- bimbing Kemasyarakatan, Bapas, dan Pe- kerja  Sosial  Profesional  melalui  proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan  pihak  terkait,  dimana  proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  dimu- lainya  Diversi  dan  penyidik  membuat Berita  Acara  proses  Diversi.  Akan  tetapi apabila  pelaku  atau  korban  tidak  mau  di- lakukan  diversi  maka  penyidikan  perkara tersebut  dilanjutkan,  dibuatkan  Berita
7 ibid., hlm.117-118
Acara  Penyidikan  dan  perkara  dilimpah- kan ke Penuntut Umum.
e. Apabila  Diversi  berhasil  dimana  para  pi- hak  mencapai  kesepakatan,  hasil  kesepa- katan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk kesepakatan  Diversi.  Hasil  kesepakatan Diversi  tersebut  disampaikan  oleh  atasan pejabat  yang  bertanggung  jawab  disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumannya dalam waktu  paling  lama  3  (  tiga  )  hari  sejak kesepakatan  dicapai  untuk  memperoleh penetapan. Kemudian Pengadilan menge- luarkan  penetapan  dalam  waktu  paling lama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak diteri- manya  kesepakatan  Diversi.  Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut
Umum,  atau  Hakim,  dalam  waktu  paling lama 3 ( tiga ) hari sejak ditetapkan dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak ditetapkan,  setelah  menerima  penetapan tersebut  penyidik  menerbitkan  penetapan penghentian penyidikan.
Apabila  diversi  gagal,  penyidik membuat  Berita  Acara  Diversi  dan  wajib melanjutkan  penyidikan  dan  melimpirkan berita  acara  diversi  dan  laporan  penelitian masyarakat  dari  petugas  pembimbing  ke- masyarakatan/Bapas.
Unit  Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta Banjarmasin  dalam  menangani  perkara tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang  melibatkan  anak  telah  melakukan
upaya  diversi,  salah  satu  contoh  upaya diversi  yang  dilakukan  Unit  Ranmor  Sat Reskrim Polresta Banjarmasin yaitu : Nama :  Muhammad  Riski  Als  IKI  Bin
Suriansyah
Jenis Kelamin: Laki- Laki
Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 22 Juli 2000 Alamat: Jl.Kelayan B Rt.1 No.19
Kel.Kelayan  Timur  Selatan  Kec.  Banjar- masin Selatan Kota Banjarmasin.
LP Nomor  : LP/939/XII/2014/KALSEL/
RESTA BJM, Tanggal 27 Desember 2014.
No  Penetapan  Diversi  :  N0.04/Pid.  Sus- Anak/ 2015/ PN.BJM.
Dari ketentuan dan Peraturan
Undang-undang  yang  berlaku  Unit  Ranmor Sat Reskrim
Polresta Banjarmasin melakukan diversi dikarenakan
a. Anak  masih  dibawah  umur  yang  mana didalam  Undang-Undang  Nomor  11  Ta- hun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pi- dana  Anak  Pasal  1  angka  3  yang  ber- bunyi  Anak  yang  berkonflik  dengan Hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana.
b. Pada  Pasal  7  angka  1  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  berbunyi  “  Pada
tingkat  Penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
c. Dalam  pencurian  kendaraan  bermotor anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana tersebut  dikenakan  Pasal  363  KUHP yang mana dalam ancaman pidana 7 (tu- juh)  tahun.  Sedangkan  dalam  Pasal  7 angka  2  huruf  a  berbunyi  “  diancam dengan  Pidana  penjara  di  bawah  7  (tu- juh)  tahun.  Namun  penyidik  tetap  mela- kukan  diversi  karena  mengacu  pada Pasal  7  angka  1  Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
d. Anak  yang  melakukan  Tindak  pidana pencurian kendaraan motor baru 1 ( satu )  kali melakukan tindakan  pidana  bukan pengulangan  berdasarkan  Pasal  7  ayat  2 huruf b.
e. Anak yang masih dibawah tanggungjawab  dan  pengawasan  Orang tua.
Dari  hal  tersebut  diatas,  maka Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin melakukan upaya Diversi pada anak yang  melakukan  tindak  pidana pencurian di Polresta Banjarmasin.
Kendala  yang  dihadapi  penyidik  dalam melakukan  Diversi  pada  anak  yang melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian Kendaraan Bermotor di Polresta
Banjarmasin.
Pengertian  diversi  dimuat  dalam
United  Nation  Standart  Minimum  Rules  for
the  Administration  of  Juvenile Justice  (  The Beijing  Rules  ) butir  6  dan  butir  11 terkandung  pernyataan  mengenai  Diversi yakni  sebagai  proses  pelimpahan anak  yang berkonflik  dengan  hukum  dari  sistem peradilan pidana  ke proses informal seperti mengembalikan  kepada  lembaga  sosial masyarakat  baik  pemerintah  atau  non pemerintah.  Diversi  berupaya  memberikan keadilan  kepada  kasus-kasus  anak  yang terlanjur melakukan tindakan sampai kepada aparat  penegak  hukum  sebagai  pihak penegak hukum. 8
Diversi  diatur  dalam  Pasal  18  ayat (1)  dan  ayat  (2  )  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia menyebutkan:
a. Untuk  Kepentingan  umum  pejabat Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.
b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (  1  )  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat perlu  dengan  memperhatikan  peraturan Perundang-undangan,  serta  Kode  Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  berlaku.  Polri  dalam  hal  ini  penyidik mempedomani dan menggunakan TR
8 Ibid., hlm 124
Kabareskrim  Polri  No.Pol.:  TR/1124/XI/ 2006  dalam  menerapkan    konsep  diversi dalam  menangani  anak  yang  berhadapan dengan hukum. TR Kabag Reskrim  tersebut memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi  yang  dapat  dilakukan  terhadapan anak yang berhadapan dengan hukum. 9
TR  Kabag  Reskrim  Polri  yang berpedoman  pada  pasal  18  Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah  Diskresi  Kepolisian.  Dasar  Hukum penerapan Diversi  ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf  L  yang diperluas oleh Pasal 16 ayat 2 (2)  Undang-Undang  No.2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : 10
“Polisi  dapat  mengadakan  tindakan  lain menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab dengan  batasan  bahwa  tindakan  tersebut tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi  yang  mengharuskan  dilaku- kannya  tindakan  jabatan  tersebut,  tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan ter- masuk  dalam  lingkup  jabatannya,  dida- sarkan  pada  pertimbangan  yang  layak  ber- dasarkan keadaan yang memaksa dan meng- hormati Hak Asasi Manusia.”
Unit  Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta Banjarmasin  dalam  mengungkap  kasus pencurian  kendaraan  bermotor  di  wilayah
9 ibid., hlm 126
10 TR Kabareskrim No.Pol.: TR/1124/XI/2006,
Butir DDD,3.
hukum Polresta Banjarmasin terlebih dahulu harus berdasarkan adanya :
a. Laporan  Polisi  dari  Korban  yang  dibuat oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa- du Polresta Banjarmasin( SPKT )
b. Dari   Laporan Polisi tersebut  dilakukan penyelidikan  dengan  melakukan  Cek Tempat  Kejadian  Perkara  (  TKP  ) hilangnya  kendaraan  korban,  pengum- pulan  Bahan  Keterangan  di  Tempat  Ke- jadian Perkara ( TKP ) yang meliputi ke- terangan  saksi-saksi  dan  petunjuk  dari TKP tersebut.
c. Apabila  sudah  mendapatkan  petunjuk dari  keterangan-keterangan  di  TKP,  unit ranmor  melakukan  Hunting  ditempat- tempat  yang  biasanya  terjadi  pencurian dan  tempat  penadahan  pencurian  ken- daraan  bermotor.  Dalam  melakukan Hunting  tersebut  petugas  Unit  Ranmor bisa  mendapatkan  pemakai  kendaraan bermotor  tersebut  yang  mana  kendaraan bermotor  tersebut  sudah  dijual  oleh  pe- laku  atau  penadah  kendaraan  bermotor tersebut. Dari keterangan si pemakai pe- tugas  Unit  ranmor  melakukan  pengem- bangan  dengan  meminta  keterangan  pe- makai tentang tempat pembelian atau pe- nadah  kendaraan  bermotor tersebut,  dari keterangan tersebut petugas langsung ke tempat  penadah  disanalah  dapat  ditemu- kan  petunjuk  tentang  pelaku  pencurian kendaraan bermotor tersebut.
d. Setelah melakukan penyelidikan, mendapatkan  keterangan,  petugas  lang- sung  melakukan  penangkapan  terhadap pelaku  pencurian  tersebut  dan  menda- patkan  tersangka  (ditangkap),  kemudian di  bawa  ke  Polresta  Banjarmasin  untuk dilakukan  penyidikan  yang  dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin.
Dalam penyelidikan pencurian kendaraan bermotor diwilayah Polresta Ban- jarmasin  ruang  lingkup  penyelidikan  meli- puti  wilayah  hukum  Polresta  Banjarmasin yaitu  wilayah  Kota  Banjarmasin.  Wilayah yang  sering  terjadi  pencurian  yaitu  wilayah Banjarmasin  utara  dimana  pencurian  terjadi dipemukiman  dan  parkiran,  kemudian  pela- ku  pencurian  kendaraan  bermotor  tersebut berasal  dari  wilayah  Banjar-masin  Selatan yaitu daerah kelayan, dan tempat penadahan ada  diluar  Wilayah  Kota  Banjarmasin  yaitu di  Kabupaten  Hulu  Su-ngai  Selatan  yaitu  di Loksado dan di Kabu-paten Tanah Laut.
Pelaku pencurian bermotor diwilayah Polresta Banjarmasin rata-rata orang dewasa maupun  residivis,  namun  akhir-akhir  ini pelaku  pencurian  kendaraan  bermotor  meli- batkan  anak.  Yang  mana  menurut  Pasal  1 angka  3  Anak  yang  berkonflik  dengan  hu- kum  yang  selanjutnya  disebut  dengan  anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua be- las) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak pidana.  Pelaku  tindak  pidan  pencurian  yang
yang  dilakukan  oleh  anak  oleh  Penyidik Unit  Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjar- masin dilakukan Upaya Diversi.
Upaya  Diversi  pada  anak  yang  ber- hadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Unit Ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pera- dilan Pidana Anak. Pelaksanaan Diversi ter- sebut sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : a. Proses Diversi dilakukan melalui musyarawarah  dengan  melibatkan  anak dan  orang  tua/  walinya,  korban  dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan,  dan  pekerja  sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
b. Dalam  hal  diperlukan,  musyawarah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  melibatkan  tenaga  kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
c. Proses Diversi wajib memperhatikan:
1. Kepentingan Korban
2. Kesejahteraan  dan  tanggung  jawab anak
3. Penghindaran stigma negative
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat;dan
6. Kepatutan, kesusialaan, dan ketertiban umum.
Dalam  pelaksanaan  Diversi  pada anak yang  melakukan  tindak  pidana
pencurian kendaraan bermotor penyidik Unit Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjarmasin melakukan :
1. Melihat  umur  pelaku  tindak  pencurian kendaraan  bermotor  yang  tersangkanya seorang anak.
2. Melakukan  penyidikan  (pemberkasan) terhadap  pelaku  anak.  Dalam  melakukan diversi diberi waktu 7 ( tujuh ) hari.
3. Memberitahukan  kepada  pihak  keluaraga terutama orang tua pelaku anak.
4. Memberitahukan  Korban  yang  kehi- langan  kendaraan  bermotornya  akibat  di- curi oleh pelaku.
5. Melakukan  Penahanan  terhadap  anak ditempat khusus untuk anak.
6. Meminta    dari  Bapas,  LKBH  UWK/
Unlam  untuk  mendampingi  pelaku  anak. Pendampingan  tersebut  untuk  melihat psikologis  anak  dan  memberikan  catatan apakah dapat dilakukan diversi pada anak tersebut.
Dalam  penanganan  perkara  anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak  terlepas  dari  peranan  para  penegak hukum yang menegaskan hukum serta peran serta  masyarakat  itu  sendiri  sehingga  hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.
Penegakkan  hukum  dalam  konteks  hukum pidana  dilaksanakan  melalui  sistem  pera- dilan pidana yang pelaksanaannya terdiri da- ri  setidaknya  4  (empat)  komponen  yakni Kepolisian,  kejaksanaan,  Pengadilan,  dan
pemasyarakatan.  Dimana  suatu  lembaga pe- laksana  peradilan  pidana  pada  prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehi- ngga tercipta  sebuah Sistem Peradilan Pida- na  Terpadu  ( Integrated  criminal  justice sytem ).
Penangangan  perkara  anak  yang  be- rkonflik  dengan  hukum  mendapat  sorotan dari  berbagai  pihak  yang  mengharapkan penanganan  perkara  anak  yang  berhadapan dengan    hukum    dengan  melakukan  konsep Diversi.  Dalam  hal  ini  penyidik  Unit Ranmor  Sat  Reskrim  Polresta  Banjarmasin dalam  menangani  perkara  anak  yang melakukan  tindak  pidana  pencurian  telah melakukan Diversi pada anak tersebut.
Pelaksanaan diversi tersebut berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pida- na Anak, yang termuat dalam Pasal 1 angka 6  yaitu  Keadilan  Restoratif  adalah  penye- lesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  meli- batkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/ korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pemba- lasan, dan Pasal 1 angka 7.
Dalam  penerapan  Diversi  yang dilakukan  oleh  Penyidik  Unit  Ranmor  Sat Reskrim  Polresta  Banjarmasin  terdapat  juga kendala  dalam  pelaksanaannya,  kendala- kendala itu yakni :
1. Dalam  Penyidikan  terhadap  tersangka dalam pelaksanaan diversi dalam kesepakatan  dengan  korban  mengalami kendala, kendala tersebut dengan lambatnya korban datang dalam penyelesaian  karena  korban  merasa dirugikan.
2. Tempat penahan khusus anak belum ada karena belum maksimalnya ruang
tahanan,  dikarenakan    anak  tidak  boleh digabung dengan orang dewasa.
3. Waktu  dalam  pelaksanaan  Diversi  yang sangat  sempit,  yang  mana  penyidik berkejaran dengan waktu dalam penyelesaian diversi.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  Penelitian  dan pembahasan  dari  dua  pokok  permasalahan dalam  implementasi  diversi  pada anak  yang melakukan  tindak  pidana  Pencurian  di Polresta  Banjarmasin  didapat  kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyidik  Unit  Ranmor  Sat  Reskrim
Polresta Banjarmasin melakukan Diversi pada  anak  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian  bermotor  di  Polresta Banjarmasin karena anak yang melakukan  tindak  pidana  pencurian tersebut  masih  dibawah  umur,  yang mana umur anak tersebut dalam melakukan  tindak  pidana  berumur  rata- rata  14    (empat  belas)  tahun.  Penyidik dalam  melaksanakan  Diversi  berdasar- kan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang  terdapat  pada  pasal  1  Angka 6, Pasal 1 Angka 7, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
2. Penyidik  Unit  Ranmor  Sat  Reskrim Polresta Banjarmasin dalam pelaksanaan Diversi  pada  anak  yang  melakukan Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan bermotor terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu:
a. Dalam  Penyidikan  terhadap  tersang- ka  dalam  pelaksanaan  diversi  dalam kesepakatan  dengan  korban  menga- lami kendala, kendala tersebut deng- an  lambatnya  korban  datang  dalam penyelesaian  karena  korban  merasa dirugikan.
b. Tempat  penahan  khusus  anak  belum ada  karena  belum  maksimalnya ruang  tahanan,  dikarenakan    anak tidak  boleh  digabung  dengan  orang dewasa.
c. Waktu  dalam  pelaksanaan  Diversi yang  sangat  sempit,  yang  mana penyidik  berkejaran  dengan  waktu dalam penyelesaian diversi.
Sebaiknya  dalam  waktu  Pelaksanaan Diversi  lebih  panjang,  karena  penyidik merasa  waktu  dalam  pelaksanaannya  sangat sempit,  apabila  waktu  lebih  panjang pelaksanaan diversi tidak tergesa-gesa.
Kepolisian  Republik  Indonesia  agar membuat  aturan  khusus  mengenai  Diversi terhadap  anak  yang  berperkara  dengan
hukum  seperti  aturan  yang  di  buat Mahkamah  Agung  yaitu  Perma  Nomor  4 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana          ( KUHAP  )  (  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1981
Nomor 76 )
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang Pengadilan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996  Nomor 42 dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3632 ) Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999    Nomor 165  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia                          ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002    Nomor 109  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002
tentang  Perlindungan  Anak  (
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002    Nomor 109  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                       ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009    Nomor  96  dan  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ) Undang-  undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak ( Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 ) Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014    Nomor 297  dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ) Peraturan  Kapolri  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Penggunaan  Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
Peraturan  Kapolri  Nomor  22  Tahun  2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  pada  Tingkat  Kepolisian Daerah.
Peraturan  Kapolri  Nomor  23  Tahun  2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Djamil M.Nasir, Anak Bukan untuk Dihukum , Jakarta: Sinar Grafika.
Fuady  Munir, Teori-Teori  Besar  (  grand Theory)  Dalam  Hukum, Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group
Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu (Speciale  Delicten)  di  dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika
H.M.Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani.
Penelitian Hukum Indonesia
Kontemporer ,  Yogyakarta:  Genta
Publishing.
Lamintang,  P.A.F  dan  Theo  Lamintang.
Kejahatan Terhadap Harta
Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika.
Maidin  Gultom. Perlindungan  Hukum
Terhadap  Anak  dan  Perempuan , Bandung: PT.Refika Aditama.
Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo dan Syaiful Azri. Hukum Perlindungan Anak dan Pengahapusan  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga ,  Jakarta:  PT.
Rineka Cipta.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum,
Jakarta: Kencana
Muladi  dan  Arief,  Barda  Nawawi, Teori- Teori  dan  Kebijakan  Pidana,
Bandung: Alumni
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Rineka Cipta
Nasrian, Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi Anak  Di  Indonesia ,  Bandung: Alumni
Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak
Pidana  Tertentu  di  Indonesia,
Bandung: PT.Refika Aditama
Sadjijono.2008. Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance, Surabaya: Laksbang Mediatama.
Sambas,  Ndang, Pembaharuan  Sistem Pemidanaan  Anak  di  Indonesia,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sudarsono, Kenakalan  Remaja ,  Jakarta: Rineka Cipta
Sutatiek  Srie, Hukum  Pidana  Anak  Di Indonesia, Yogyakarta:
CV.Aswaja Pressindo.
Soekanto  Soerjono, Pengantar  Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Soekito,  Sri  Widoyati  Wiratmo, Anak  Dan Wanita  Dalam  Hukum ,Jakarta:

## LP3ES
Soetedjo,  Wagiati  dan  Melani. Hukum Pidana  Anak, Bandung:  PT.Refika Aditama
Tanya, Bernard L, Yoan N.Simanjuntak dan Markus  Y.Hage, Teori  Hukum, Yogyakarta:  Genta  Publishing.A, Bryan  dan  Garner.  2003. Black's Law  Dictionary (Second  Pocket
Edition). Utsman, Sabian, Restorative Justice, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Wahyudi,  Setya. Implementasi  Ide  Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta
Publishing
Yamin, Muhammad, Tindak Pidana Khusus , Bandung:CV Pustaka Setia
Zulfa,  Eva  Achjani,  Adji,  Indriyanto  Seno,
Pergeseran Paradigma
Pemidanaan, Bandung:Lubuk Agung.
Ruben  ahmad.2005. Upaya  Penyelesaian Masalah  Anak  yang  Berkonflik
dengan Hukum di Kota
Palembang. dalam  Jurnal  Simbur Cahaya  Nomor  27  Tahun  X, Januari.
Purba  Medi  Erwinsen.2013. Peran  Polisi
Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota
Yogyakarta. Universitas  Atma  Jaya
Yogyakarta Fakultas Hukum.
Inisantoso.wordpress.com/diaskes  tanggal  7
April 2015 www.idtesis.com/diaskes tanggal 9 September 2015
www.interllitrac.co.id/diaskes tanggal 9
September 2015
www.dowloand.portalgaruda.org/diaskes tanggal 11 Nopember 2015
Made  ayu  citra  maya  sari.2012.  “ Diversi dalam  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia.” download.portalgarud a.org. Diaskes tanggal 5 Mei 2015
Abdi  Reza  Fachlewi  Junus.2012.” Peran
Jaksa  dalam  Menerapkan  Konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik  dengan  Hukum .”  Diaskes
tanggal 5 Mei 2015