https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .
DOI: 10.46924/jihk.v2i1.131

## Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD

## Hasniah Hasniah

## DPC PERADI Jayapura

## Korespondensi
Hasniah Hasniah, DPC PERADI Jayapura, Jl. Muspagco No.7, Lt 2, Entrop-, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Email: hasniah@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to identify and analyze the phenomenon of copyright infringement of compact disk or video compact disk (CD/VCD) piracy and to identify and analyze the prevention of the copyright infringement in  Biak  Numfor.  The  approach  used  in  this  research  was  empirical juridical research. Data collection techniques used were observation and interviews.  The  results  show  that  the  emergence  of  CD/VCD  piracy cannot be set apart from the socio-economic conditions that exist in the Biak ’s community. This condition is a strong foundation for hijackers to make low-cost hijacked products. The development of piracy cannot be separated  from  the  role  of  the  community,  where  the  public  as consumers not only feel innocent by buying hijacked products, but often feel benefited from the very cheap price of CD/VCD cassettes. Efforts to  overcome  copyright  infringement  in  Biak  are  preventive  and repressive efforts. Keywords : Countering Infringement, Copyright, CD/VCD Piracy.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD dan untuk mengetahui dan menganalisis  penanggulangan  pelanggaran  hak  cipta  pembajakan CD/VCD  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan  wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya pembajakan CD/VCD di  Biak  Numfor  tidak  lepas  dari  kondisi  sosial  ekonomi  yang  ada  di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para  pembajak  untuk  membuat  produk  bajakan  yang  murah. Berkembangnya  pembajakan  ini  tidak  lepas  dari  peran  masyarakat  itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan  dengan  sangat  murahnya  harga  kaset  CD/VCD  hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD  di  Kabupaten  Biak  Numfor  adalah  upaya  preventif  dan represif.
Kata  kunci : Penanggulangan  Pelanggaran,  Hak  Cipta,  Pembajakan CD/VCD.

## 1. PENDAHULUAN
Banyaknya  pembajakan  di  bidang  hak  cipta,  menjadikan  Indonesia  sebagai  surga  bagi  para pembajak  sehingga  pemegang  Hak  Kekayaan  Intelektual  banyak  yang  di  rugikan.  Hal  tersebut diungkapkan  oleh  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual  Departemen  Kehakiman  dan HAM  Abdul  Bari  Azed.  Keberadaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam  hubungan  antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang Given dan Inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  mau  tidak  mau  bersinggungan  dan  terlibat langsung. 1 Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budanya yang sangat kaya.  Hal  ini  sejalan  keanekaragaman  etnik,  suku  bangsa  dan  agama  yang  secara  keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. 2 Kekanyaan seni dan budanya itu merupakan salah  satu  sumber  dari  karya  intelektual  yang  dapat  dan  perlu  dilindunggi.  Kekayaan  seni  dan budanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.
Salah  satu  perkembangan  yang  menonjol  dan  memperoleh  perhatian  seksama  dalam  masa sepuluh  tahun  terakhir  dan  kecenderungan  yang  masih  berlangsung  di  masa  yang  akan  datang adalah  meluasnya  globalisasi  baik  di  bidang  sosial,  ekonomi,  budanya  maupun  bidang-  bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan  dunia  sebagai  pasar  tunggal  bersama.  Dengan  memperhatikan  kenyataan  dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan  dalam  rangka  perlingungan  hukum  yang  memadai  produk  yang  hasilnya  atas  dasar kemampuan  intelektualitas  manusia  seperti  karya  cipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra. 3
Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal  yang  diharapkan  bagi  pelaku  UU  tersebut.  Dilihat  dari  pasal  demi  pasal  di  dalam  Undang- Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi  dan  juga  adanya  hukuman  pidana  kerugian  minimal  adalah  merupakan  pasal  yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih  berlangsung.  Perkembangan  pembajakan  saat  ini  terjadi  karena  penegakan  Hukum  yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi. 4
1 Abdul Bari Azed, “Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hubungan Antar Manusia Dan Antar Negara,” 2016.
2 Eman Suparman et al., “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional,” Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 7 (2018): 1 – 4, https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287.
3 Sulasi Rongiyati, “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif,” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 39 – 58, https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001; Ni Ketut Supasti Dharmawan and Wayan Wiryawan, “Keberadaan Dan I mplikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana 6, no. 2 (2014), https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index. php/jmhuarticle/download/9463/6990; Sentosa Sembriring, Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual (Bandung: Yrama Widya, 2002).
4 Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta),” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 11, http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/; Budi Santoso, HKI Hak Kekayaan Intelektual (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  masih  belum  maksimal  penerapannya,  dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Yang harus dilakukan oleh para penegak  hukumlah  yang  belum  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  operasi penegakan Hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari  operasi  yang  telah  dilakukan  ini  tidak  ada  kejelasan  hukum  dan  status  dan  pelaksanaan penegakan hukum. Sampai saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Pembajakan CD/VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakuknya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat  dan  diamati  dari  tahun  80-an  sampai  sekarang  bisa  ditarik  suatu  garis  besarnya  pertama adalah masalah law enforcement. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas.  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2002  yang  pidananya  lebih  tinggi  tersebut,  ternyata malahan  menurunkan  harga  VCD  bajakan,  jadi  UU  tersebut  justru  menurunkan  harga  VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut diundangkan harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung. 5 Masyarakat Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor bisa mendapat VCD itu di pedagang kaki lima dan di mall-mall. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor bisa mendapatkan VCD bajakan  dengan  harga  lebih  terjangkau.  Penanggulangan  tindak  pidana  hak  cipta  pada  bidang pembajakan  khususnya  pembajakan  CD  dan  VCD  tidak  bisa  hanya  kesadaran  masyarakat  agar pembajakan tidak marak terjadi.
Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata,  namun  ada  pula  sisi  hukum  pidana  yang  sanksi  pidananya  secara  dikenakan  kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan  tindak  pidana  tersebut  dirampas  oleh  negara  untuk  dimusnahkan  (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). 6
Dengan  keluarnya  Undang-Undang Hak  Cipta  Nomor  19  Tahun  2002  (UU  No.  10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan back to natur lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa  mulai  mengerti.  Pada  saat  itu  telah  dilakukan  sosialisasi  dengan  mengadakan  suatu  acara mengenai publikasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undnag Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah law enforcement , penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu  membuktikan  adanya  komponen  dalam  penegakan  Hukum  yang  tidak  berlajan  dari  kurun
5 Oksidelfa Yan to, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan,” Jurnal Cita Hukum 3, no. 1 (2015): 99 – 114, https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310.
6 Indirani Wauran- Wicaksono, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2015): 133 – 42, https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142; Jeremy de Beer, “Evidence - Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions,” Journal of World Intelectual Property 19, no. 5 – 6 (2016), https://doi.org/10.1111/jwip.12069.
tahun  80an  sampai  sekarang.  Jadi  sudah  sekitar  20  tahunan  masalah  ini  masih  menjadi permasalahan saja sama seperti “ Never Ending Story ”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka  ruang  lingkup  masalah  pokok  dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut: 1) Bagaimana fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor? 2) Bagaimana  upaya  penanggulangan  pelanggaran  hak  cipta  pada  pembajakan  CD/VCD  di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  fenomena  pelanggaran  hak  cipta  pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor dan mengkaji bentuk enanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber data primer yakni hasil observasi di lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan wawancara dengan para pihak terkait. Selain itu data sekunder pun diperoleh dengan pengkajian  berbagai  dokumen  yang  diperlukan  dalam  menunjang  informasi  terkait  penelitian terkini. Tehnik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor

## Latar Belakang Timbulnya Pembajakan Kaset
Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  lapangan  diperoleh  data  bahwa  CD/VCD  bajakan  banyak diperjualbelikan  di  kalangan  pedagang  kaki  lima  (pedagang  kaset  tidak  resmi).  Sedangkan  para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual kaset bajakan, menyatakan mereka menjual kaset bajakan karena adanya berbagai alasan, diantaranya karena faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan, dan rendahnya pemahaman hak cipta. Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual kaset bajakan. Para pedagang kaki lima ini tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai penghidupan sehari-hari, mereka terpaksa menjual kaset-kaset ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga kaset bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) per  kaset,  sedangkan  harga  kaset  asli  adalah  Rp.  40.000,-  (tiga  puluh  ribu  rupiah)  per  kaset. Perbedaan  harga  inilah  yang  mendorong  masyarakat  untuk  membeli  kaset  bajakan  dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 3 kaset bajakan. 7
Faktor sosial budaya masyarakat kita secara sosial dan budaya tidak terbiasa untuk membeli produk-produk  asli,  terutama  untuk  produk  dari  industri  rekaman.  Masyarakat  kita  tidak memeperdulikan apakah produk yang dibeli asli ataukah tidak, yang penting harganya murah. Di samping  masalah  harga,  masyarakat  tidak  memiliki  budaya  malu  untuk  membeli  atau mempergunakan  produk-produk  bajakan  khususnya  produk  kaset.  Budaya  tidak  malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya  orang  lain.  Selain  itu  para  pedagang  dalam  menjajakan  produk  bajakan  memanfaatkan
7 Kristianto Bannegau, “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).”
kegiatan  masyarakat  seperti  pasar  malam,  pasar  kaget,  dan  keramaian  lainnya.  Pemilihan  lokasi penjualan  kaset  bajakan  ini  didasarkan  pada  strategi  bahwa  tempat-tempat  tersebut  hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Di samping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat ke lokasi yang berbeda.
Faktor pendidikan selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Keadaan  tersebut  mengakibatkan  masayarakat  tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh factor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat  terhadap  tujuan  esensial  yang  terdapat  dalam  undang-undang  hak  cipta  itu  sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki  tingkat  pendidikan  menengah,  Sarjana,  dan  Pasca  Sarjana.  Rendahnya  pemahaman Undang- Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor.
Ketidaktahuan  masyarakat  sebagai  dampak  dari  kurangnya  sosialisasi  terhadap  Undang- Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara  produk  asli  dengan  produk  bajakan.  Ketidakmampuan  masyarakat  untuk  membedakan antara  kaset  asli  dengan  kaset  bajakan  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  para  penjual  kaset  untuk mengelabui  para  konsumennya.  Kesulitan  untuk  membedakan  kaset  asli  dan  kaset  bajakan  ini disebabkan  produk  kaset  bajakan  dibuat  semirip  mungkin  dengan  kaset  aslinya,  baik  mengenai Cover maupun isi lagunya. 8 Rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pembajakan kaset dikenakan  hanya  pada  pembajak  dan  belum  sampai  kepada  konsumen  yang  membeli  produk bajakan.  Pengenaan  sanksi  yang  hanya  dikenakan  kepada  pelaku  pembajakan  dan  penjual  saja. Selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang musik masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih. Apabila kita berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta,  maka  sanksi  hukum  yang  dikenakan  pada  pembajak  lebih  ditekankan  pada  sanksi  yang bersifat denda, belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan.
Cipta Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni  rupa  dalam  segala  bentuk,  arsitektur,  peta,  seni  batik,  fotografi,  sinematografi,  terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas pembajakan CD/VCD, mengingat maraknya pembajakan yang terjadi. Pada saat ini, masih banyak kaset bajakan dan ilegal dijual secara bebas. Sejumlah toko menjual album bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya royalty yang diterimanya sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp. 250.000 000 menurun drastis menjadi Rp. 20.000.000. Hal  yang  serupa  pun  pernah  disampaikan  Chandra  Darusman  dengan  mengemukakan  bahwa Indonesia  adalah  “surga  pembajakan”  HKI.  Bahkan  setiap  tahun  negara  dirugikan  sebesar  Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) karena pembajakan. 9
8 La S alim, “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.”
9 Rinto Harahap, “Wawancara Dengan Penjual Kaset Bajakan.”
Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa : “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta”. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata  diperuntukkan  bagi  pemegangnya  sehingga  tidak  ada  pihak-pihak  lain  yang  boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip droit inviolable et sacre dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena  itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri.
Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum  dirasakan  belum  mampu  melindungi  kepentinganhukum  para  seniman.  Atau  boleh  jadi seniman itu merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman  lebih  memandang  keberadaan  HAKI  hanya  dari  aspek  kepentingan  moralitas  dirinya ketimbang  keuntungan  ekonomis.  Meskipun  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2002  melindungi kedua  kepentingan  tersebut  sebagaimana  tertera  dalam  bagian  ketujuh  mengenai  hak  moral pencipta. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:
“Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.”
Pasal  ini  dengan  jelas  memperlihatkan  bahwa  aspek  ekonomi  dan  aspek  moral  dari  hak  cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh tidak  boleh  nama  pencipta  lirik  lagu  tersebut  dihapuskan  beghitu  saja  meskipun  ketika  karya tersebut  dipublikasikan.  Hal  ini  merupakan  kemajuan  yang  berarti  dalam  Undang-Undang  Hak Cipta kita saat ini. Karena undang-undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan  hanya  atas  dasar  kepentingan  ekonomi  tetapi  merupakan  ekspresi  dari  eksistensi  sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  keberadaan  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana di atas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 10
Dari perspektif sosiologi hukum khusunya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga ( triangle ), yakni kompnen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga  komponen  itu  adalah  peraturan  perundang-undangan  (regulasi),  termasuk  di  dalamnya adalah sistem penegakan hukum (law enforcement) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI,  komponen  seniman,  merupakan  subyek  hukum  penyandang  hak  dan  kewajiban  atas HAKI, dan komponen masyarakat penikmat karya seniman. Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian  tidak  terlepas  dari  keberadaan  budaya  hukum  suatu  bangsa.  Dalam  mencermati permasalahan  HAKI  kesenian  di  Indonesia  ke  tiga  komponen  tersebut  mengandung  berbagai permasalahan  dan  kendala  yang  perlu  segera  dicarikan  solusinya.  Masalah  mendasar  dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (law enforcement) HAKI di bidang kesenian yang bertumpu pada UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-
10 Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelectual Property Right (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
undangan  yang  berlaku.  Walaupun  secara  fiksi  hukum  masyarakat  dianggap  mengetahui  isi Undang-Undang  HAKI,  dalam  kenyataannya  pengaturan  tentang  HAKI  masih  belum memasyarakat. 11

## Pelanggaran Hak Cipta
Diadakannya  undang-undang  atau  aturan  hukum  terhadap  suatu  masalah,  bisaanya  disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan  berupa  perlindungan  bagi  masyarakat  atau  sebuah  komunitas  dan  sanksi  terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran  bagi  para  pelanggar  aturan  serta  untuk  meminimalisir  kegiatan-kegiatan  yang  dapat merugikan  orang  lain  tersebut.  Pelanggaran  hak  cipta  atau  karya  buku  sudah  terjadi  sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. Auteurswet pada hakikatnya  tidak  mempunyai  dampak  terhadap  perlindungan  hak  cipta.  Mengingat  masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya Auteurswet tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta.
UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus. 12 Dalam Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42  tidak  menurangi  hak  negara  untuk  melakukan  tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara  pidana.  Demikian  UUHC  2002  juga  telah  menyediakan  dua  sarana  hukum,  yang  dapat dipergunakan  untuk  menindak  pelaku  pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  yaitu  melalui  sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta.
Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan  tuntutan  perdata  terhadap  pelanggaran  hak  cipta.  Menurut  Pasal  56  dan  Pasal  58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau pemegang hak cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya pemegang hak cipta  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  dengan  disertai  permintaan penyitaan  terhadap  benda  yang  diumumkan  atau  hasil  perbanyakkannya  itu.  Demikian  pula pemegang  hak  cipta  berhak  untuk  meminta  kepada  Pengadilan  Niaga  agar  memerintahkan penyerahan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  dari  penyelenggaraan  ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan  ciptaan  atau  barang  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  hak  cipta  guna  untuk
11 Stefano, Saptono, and Mahmudah, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).”
12 Sudjana Sudaryat and Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Oase Media, 2010).
mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.
Pasal  58  UUHC  2002  menyatakan  bahwa  pencipta  atau  ahli  waris  suatu  ciptaan  dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan  memperolehnya  semata-mata  untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak  digunakan  untuk  kegiatan komersial  dan  atau  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  komersial.  Pasal  57  UUHC  2002 menyatakan bahwa:
“Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ci ptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.”
Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak  ciptanya  menjadi  gugur  terhadap  ciptaan  yang  berada  pada  pihak  yang  dengan  itikad  baik memperoleh  ciptaan  tersebut  ternyata  tidak  diperdagangkanya  dan  hanya  diperuntukkan  atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja. 13 Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90  (Sembilan  puluh)  hari  sejak  gugatan  didaftarkan  di  Pengadilan  Niaga  yang  bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.
Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih  lanjut  dalam  Pasal  60  sampai  dengan  Pasal  64  UUHC  2002.  Pasal  60  UUHC  2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya,  Panitera  Pengadilan  Niaga  mendaftarkan  gugatan  tersebut  pada  tanggal  gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang  berwenang  dengan  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  pendaftaran.  Paling  lama  dua  hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua  Pengadilan  Niaga.  Pengadilan  Niaga  diberikan  waktu  paling  lama  tiga  hari  untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
Pemanggilan  para  pihak  dilakukan  oleh  juru  sita,  yang  menurut  Pasal  61  UUHC  2002 dilakukan  paling  lambat  tujuh  hari  setelah  gugatan  didaftarkan.  Putusan  atas  gugatan  harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling Iama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan  didaftarkan.  Pasal  62  UUHC  2002  menyatakan  terhadap  putusan  Pengadilan  Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga  mendaftarkan  permohonan  kasasinya  pada  tanggal  perrmohonan  yang  bersangkutan
13 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2009).
diajukan  dan  kepada  pemohon  kasasi  diberikan  tanda  terima  tertulis  yang  ditandatangani  oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaraan.
Selanjutnya,  menurut  Pasal  63  UUHC  2002,  pemohon  kasasi  diwajibkan  menyampaikan memori  kasasinya  kepada  panitera  Pengadilan  Niaga  dalam  waktu  14  (empat  belas)  hari  sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori  kasasi  diterima  oleh  panitera  pengadilan  niaga.  Dalam  hal  ini  termohon  kasasi  dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya. 14
Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada  Mahkamah  Agung  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  lewat  jangka  waktu penyampaian kontra memori kasasi. Pasal 64 UUHC 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal  permohonan  kasasi  diterima  oleh  Mahkamah  Agung.  Adapun  sidang  pemeriksaan  atas permohonan kasasi baru dimulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  permohonan  kasasi  diterima  oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi paten tidak boleh lebih dari 150 hari atau 5 bulan sejak tanggal permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.
Sebagai  upaya  awal  untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya dilanggar,  Pengadilan  Niaga  diberikan  hak  dan  kewenangan  untuk  menerbitkan  penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan, termasukan tindakan importasi; sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002. Menurut Pasal 67 UUHC 2002, bahwa atas  permintaan  pihak  yang  merasa  dirugikan,  Pengadilan  Niaga  dapat  menerbitkan  surat penetapan yang segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah  masuknya  barang  yang  diduga  melanggar  hak  cipta  atau  hak  terkait  ke  dalam  jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak  cipta  atau  hak  terkait  tersebut  guna  menghindari  terjadinya  penghilangan  barang  bukti, meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berilaku atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.
Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Dengan demikian, selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk  mengubah,  membatalkan  atau  menguatkan  penetapan  sementara  Pengadilan  Niaga
14 Stefano, Saptono, and Mahmudah, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terha dap Pelanggaran Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).”
dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal  70  UUHC  2002  menegaskan  bahwa  pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat  pembatalan penetapan  sementara  Pengadilan  Niaga  dapat  menuntut  ganti  rugi  kepada  pihak  yang  meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang- undang yang berlaku yang mengatur mengenai alterhatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  cara  lain  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Pengajuan  tuntutan pelanggaran  atas  hak  cipta  dapat  juga  dilakukan  secara  pidana.  UUHC  telah  merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa.
Dengan  dijadikan  delik  biasa,  penindakan  dapat  segera  dilakukan  tanpa  perlu  menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran  hak  cipta,  sehingga  ancaman  pidananya  pun  diperberat  guna  lebih  melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. 15 UUHC tidak memuat secara rinci jenis-jenis tindak pidana hak cipta yang jelas dalam lingkup ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Berbeda dengan UUHC 1997, UUHC 2002 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam Pasal 72 UUHC 2002 dinyatakan:
a) Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  2  ayat  (1)  atau  Pasal  49  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
b) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
c) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial  suatu  Program  Komputer  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15 Hesty D Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011,” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013), https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112; Iswi Haryani et al., Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit , ed. Dwi Prabantini I (Yogyakarta: Andi, 2018).
d) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
e) Barangsiapa  dengan  sengaja  melanggar  Pasal  19,  Pasal  20,  dan  Pasal  49  ayat  (3)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
f) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  150.000.000,00  (seratus  lima puluh juta rupiah).
g) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
h) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selain  jenis  tindak  pidana  hak  cipta  tersebut  di  atas,  sesungguhnya  bila  dikelupas  dalam  tindak pidana  hak  cipta  juga  melanggar  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Bila ditilik dari segi kesalahan pelaku, UUHC 2002 merumuskan tindak pidana hak cipta atas tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (dolus), yang ancaman hukumannya berat dan bisa dikenakan tahanan, terkecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UUHC  2002  dengan  ancaman  hukuman  penjara  hanya  2  tahun  dan  dengan  denda  hanya  Rp. 150.000.000 saja. 16 Kesembilan jenis tindak pidana hak cipta tersebut merupakan kejahatan dan bukan lagi delik aduan. Agar jangan kontradiksi dengan diubahnya delik aduan menjadi delik biasa, kita harus tidak mengakui hak yang melekat pada penciptanya, yaitu hak moral ( moral right ). Semula dalam UUHC 1982 diatur pula mengenai pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hak cipta. Pasal 46 lama tersebut berbunyi:
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum  atau  terhadap  yang  memberikan  perintah  untuk  melakukannya  atau  yang  memimpin  dalam melakukan tindak pidana itu.”
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 46 lama, jika suatu tindak pidana hak cipta dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, yang bertanggung jawab secara pidana: pertama, bisa badan hukum yang bersangkutan, atau kedua, mereka yang memberikan perintah untuk melakukan atau mereka yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta. Ketentuan Pasal 46 lama ini kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 atas dasar pertimbangan bahwa yang  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  sesuatu  badan  hukum  adalah pengurus badan hukum itu. Industri musik di era digital sekarang ini marak terjadi pembajakan hal ini  dikarenakan  kecanggihan  teknologi  sekarang  ini,  sehingga  memungkinkan  untuk menggandakan  suatu  karya  cipta  atau  bahkan  mendownloadnya  secara  bebas  di  dunia  maya. sehingga  semua  orang  bisa  mengaksesnya  tanpa  perlu  mengeluarkan  biaya  sepeserpun  untuk
16 Wiryono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata (Bandung: Mandar Maju, 2000).
membayar royalty kepada  penciptanya,  tentunya  hal  ini  merupakan  pencipta  dari  segi  ekonomi, pembajakan produksi rekaman musi.
Jenis  pelanggaran  ini  adalah  bentuk  tindakan  penggandaan,  pengumuman  dan  pengedaran untuk  kepentingan  komersial  yang  dilakukan  secara  tidak  sah,  atau  bentuk  tindakan pemalsuan terhadap  produksi  yang  legal.  Di  dalam  tindakan  pemalsuan  ini,  menyangkut  pula  di  dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga)  sisi  hukum.  Yang  pertama  adalah  yang  berkenaan  dengan  tindakan  pemalsuan  terhadap produksi.  Peredaran ilegal adalah  sebuah  produksi  rekaman  musik  yang  telah  memenuhi  semua kewajiban  dan  ketentuan  terhadap  materi  produksi  yang  berkaitan  dengan  hak  cipta,  tapi peredarannya  dilakukan  secara  ilegal.  Artinya,  di  dalam  produksi  tersebut  tidak  terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak/PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
Di dalam masalah hak cipta, negara telah menetapkan aturan hukum berupa Undang-Undang untuk  mengatur  lalu  lintas  dalam  hal  pemanfaatan  dan  penggunaan  hak  cipta  serta perlindungannya.  Di  isi  lain,  diberikan  pula  sanksi-sanksi  bagi  mereka  yang  tidak  patuh  atau mengabaikan  aturan-aturan  yang  telah  ditentukan  oleh  negara  lewat  undang-undang  yang diberlakukan. 17 Pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi pengeksploitasian  (pengumuman,  penggandaan  dan  pengedaran)  untuk  kepentingan  komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan Lisensi dari penciptanya. Termasuk  di  dalamnya  tindakan  penjiplakan,  peniadaan  nama  pencipta  pada  ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik  hak  ciptanya,  penggantian  atau  perubahan  judul  sebuah  ciptaan  tanpa  persetujuan  dari penciptanya, dan perlindungan yang diberikan negara terhadap para pemilik dan pemegang Hak cipta  serta  hak  yang terkait  dengan hak  cipta  melalui Undang-Undang RI  No.  19  Tahun  2002, diatur dalam Pasal 55 penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya untuk meniadakan nama pencipta  yang  tercantum  pada  ciptaannya  itu,  mencantumkan  nama  pencipta  pada  ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan Pasal 56.
Pemegang  hak  cipta  berhak  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  atas pelanggaran  hak  ciptanya  dan  meminta  penyitaan  terhadap  benda  yang  diumumkan  atau  hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan  penyerahan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  dari penyelenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah,  pertunjukan  atau  pameran  karya  yang  merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil  pelanggaran  hak  cipta.  Dalam  proses  bekerjanya  aparatur  penegak  hukum  itu,  terdapat  3 elemen  penting  yang  mempengaruhi,  yaitu  institusi  penegak  hukum  beserta  berbagai  perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan  aparatnya,  termasuk  mengenai  kesejahteraan  aparatnya,  dan  perangkat  peraturan  yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
17 John Naisbi, Global Paradox (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).
Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan,  sehingga  proses  penegakan  hukum  dan  keadilan  itu  sendiri  secara  internal  dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan  hukum  di  negara  kita  selama  ini,  sebenarnya  juga  memerlukan  analisis  yang  lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan ditegakkan jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak  sesuai  dengan tuntutan  zaman.  Artinya,  persoalan  yang  kita  hadapi bukan  saja  berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu pembuatan hukum  ( the  legislation  of  law  atau  Law  and  rule  making ),  sosialisasi,  penyebarluasan  dan  bahkan pembudayaan hukum ( sosialization and promulgation of law ), dan penegakan hukum ( the enforcement of law ).
Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (the linistration of law) yang efektif dan efisien yang dijalankan olehpemerintahan (eksekutit) yang bertanggungjawab (accountable). Karenapengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebutagenda penting yang keempat  sebagai  tambahan  terhadap  ketiga  agendatersebut  di  atas.  Dalam  arti  luas, The administration  of  law itu  mencakuppengertian  pelaksanaan  hukum  ( rules  executing )  dan  tata administrasihukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapatdipersoalkan sejauh mana  sistem  dokumentasi  dan  publikasi  bagai  produkhukum  yang  ada  selama  ini  telah dikembangkan  dalam  rangkapendokumentasian  peraturan-peraturan  ( regels ),  keputusan- keputusanadministrasi  negara  (beschikings),  ataupun  penetapan  dan  putusan  (vonis)hakim  di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai kedaerah-daerah.
Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak  ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak dikatahui? Meskipun ada teori "fiktie" yang  diakui  sebagai  doktrin  Hukum  yang  bersifat  universal,  hukum  juga  perlu  difungsikan sebagaimana pendidikan dan pembaruan masyarakat ( sosial reform ), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis. 18 Para penegak hukum selama ini dituduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah  penegakan  hukum  pada  bidang  HKI.  Walaupun  sebenarnya  para  penegak  hukum  ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan HKI. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak  Cipta.  Kendala  di  lapangan  yang  tidak  mudah  untuk  segera  diselesaikan.  Belum  lagi  kalau sudah  menyangkut  dana  operasional  yang  sangat  kecil  sedangkan  permasalahan  yang  dihadapi sangat  besar,  sehingga  kerja  keras  para  penegak  hukum  terkesan  lamban.  Kendala  yang menghadang saat ini adalah pemahaman tentang HKI yang sangat tidak merata. Khususnya bagi para  penegak  hukum  yang  masih  mempunyai  keragaman  cara  pandang  yang  berbeda  sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum HaKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya. 19
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
19 Etty S. Suharto, Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaa Intelektual (Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum Undip, 2002).

## 3.2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor

## Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Usaha  penanggulagan  pelanggaran  hak  cipta  dengan  hukum  pidana  di  Indonesia  sudah  ada sepanjang berlakunya Auteurswet 1912 sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982  dan  akan  terus  berlanjut  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002.  Terjadi kecenderungan  terhadap  penyelesaian  masalah  pelanggaran  Hak  Cipta  sebelum  tahun  1982 dilakukan dengan KUHP. Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Padahal kalau dikaji, ada sebuah pasal di dalam KUHP yang secara  eksplisit  mengatur  masalah  perlindungan  Hak  Cipta.  Di  dalam  Bab  XXV  tentang “Perbuat an Curang ” (Bedrog) pada Pasal 380 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana,  boleh  dirampas  kendati  tidak  difomulasikan  secara  tegas  kata-kata  Hak  Cipta,  tidak berarti  rumusan  terfsebut  bukan  rumusa  mengenai  perlindungan  hak  cipta.  Bidang-bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta.
Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, yakni menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa peramasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana hak cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah Di dalam KUHP sistem yang dipakai adalah alternatif. Di dalam Pasal 380 KUHP merumuskan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untukmenjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja.

## Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Masalah  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  (HKI)  tampaknya  sudah  menjadi  hal  yang  bisaa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari-hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan  intelektual  (HKI)  terutama  pembajakan  CD/VCD  bukan  hanya  monopoli  kota-kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai contoh razia yang dilakukan aparat  kepolisian  berhasil  mengamankan  sejumlah  produk  bajakan,  seperti  keping  CD/VCD. Pelanggaran  hak  cipta  memang  mendominasi  dari  sekian  jumlah  perkara  pelanggaran  HKI. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, film, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (Optical Disk) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD. Saking parahnya tingkat pembajakan di Indonesia, sebuah organisasi internasional menempatkan masalah ini dalam kategori priority watch list, meski sekarang sudah diturunkan menjadi watch list. Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan CD/VCD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Biak Numfor sudah sedemikian parah dan membahayakan.
Tidakan preventif ditujukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya HKI. Sementara itu tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi,
mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan, sedangkan tindakan represif ditunjukan kepada pelangar HKI. Selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan  CD/VCD  di  Indonesia  terdapat  dilema,  yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek. Pertama,  aspek  budaya  di  mana  masyarakat  cenderung  belum  merasa  bersalah  menggunakan barang  bajakan.  Kedua,  aspek  sosial  yaitu  adanya  penegakan  Hukum  yang  dilakukan  bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ketiga, aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran  mengenai  upaya  penanggulangan  pembajakan  CD/VCD  di  Biak  Numfor  yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif.
Upaya preventif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penangulangan terhadap CD/VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak  dibicarakan  sebenarnya  memiliki  kesempatan  untuk  disosialisasikan  oleh  pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan UU Hak  Cipta  itu  pada  masyarakat.  Upaya  sosialisasi  tersebut  tampaknya  belum  maksimal  dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan  amanat  undang-undang  ini.  UU  Hak  Cipta  amat  penting  keberadaannya  bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih  serius  sehingga  dalam  penerapannya  menjadi  efektif.  Kekurangannya  proses  sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam  masyarakat  menjelang  maupun  sesudah  undang-undang  ini  diberlakukan.  Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media  massa yang ada,  baik  lewat  radio,  TV  maupun  surat  kabar  yang  memuat  himbauan  tentang  “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.
Adapun upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dengan  melakukan  razia  dan  perampasan  produk bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polres Biak Numfor. Namun kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tesebut mulai tampak mengelar kembali barang dagangannya., dan  hingga  saat  ini  mereka  dengan  sangat  leluasa  dan  terang-terangan  berani  menjual  barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum.  Represif  dengan  menangkapi  para  penjual  kaset  CD/VCD  hasil  bajakan  serta  menyita barang  tersebut.  Namun  upaya  ini  sepertinya  tidak  dilakukan  dengan  intensif  dan  terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada di balik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain.  Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman.
Konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD/VCD di Biak Numfor. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara hukum.  Dengan ketegasan  seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

## 4. KESIMPULAN
Munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk  membuat  produk  bajakan  yang  murah.  Berkembangnya  pembajakan  ini  tidak  lepas  dari peran  masyarakat  itu  sendiri,  dimana  masyarakat  sebagai  konsumen  tidak  hanya  merasa  tidak bersalah  dengan  membeli  produk  hasil  bajakan,  tetapi  sering  kali  merasa  diuntungkan  dengan sangat  murahnya  harga  kaset  CD/VCD  hasil  bajakan.  Upaya  penanggulangan  pelanggaran  hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Beer, Jeremy de. “Evidence -Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Me thods and Conclusions.” Journal of World Intelectual Property 19, no. 5 – 6 (2016). https://doi.org/10.1111/jwip.12069.
Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and Wayan Wiryawan. “Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana 6, no. 2 (2014). https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index. php/jmhuarticle/download/9463/6990.
Lestari, Hesty D. “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011.” Jurnal Yudisial 6, no. 2 (2013). https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112.
Rongiyati, Sulasi. “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif.” Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 9, no. 1 (2018): 39 – 58. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001.
Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono , and Siti Mahmudah. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yanng Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1 – 11. http://www.ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.
Suparman, Eman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewi Ratnasari, Hetty Hassanah, and Ine
Fauzia. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional.” Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 7 (2018): 1 – 4. https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287.
Wauran- Wicaksono, Indirani. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2015): 133 – 42. https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142.
Yanto, Oksidelfa. “Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan.” Jurnal Cita Hukum 3, no. 1 (2015):
99 – 114. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310.
Buku
Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta . Bandung: Alumni, 2009.
Haryani, Iswi, R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto Purnomo. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit . Edited by Dwi Prabantini I. Yogyakarta: Andi, 2018.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Naisbi, John. Global Paradox . Jakarta: Binarupa Aksara, 1994. Prodjodikoro, Wiryono. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata .
Bandung: Mandar Maju, 2000.
Purwaningsih, Endang. Perkembangan Hukum Intelectual Property Right . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
Santoso, Budi. HKI Hak Kekayaan Intelektual . Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011. Sembriring, Sentosa. Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual . Bandung: Yrama Widya, 2002.
Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata. Hak Kekayaan Intelektual, . Bandung: Oase Media, 2010.
Suharto, Etty S. Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaa Intelektual . Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum Undip, 2002.

## Wawancara
Azed, Abdul Ba ri. “Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hubungan Antar Manusia Dan Antar Negara,” 2016.
Bannegau, Kristianto. “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).” 2019.
Harahap, Rinto. “Wawancara Dengan Penjual Kaset Bajakan.” 2019.
Salim, La. “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.” 2019.