## IMPLEMENTASI NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
1 Ahmad Fuadi, 2 Devi Anggreni. 3 Sy, Fitriyani
1-2-3 Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia *email: ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id

## Abstrak
Pengadilan memiliki wewenang untuk menuntut agar mantan suami memberikan biaya hidup setelah perceraian dalam bentuk nafkah iddah.  Pengadilan  Agama  memainkan  peran  sentral  dalam  memastikan  hak-hak  istri  setelah  perceraian.  Ketika  nafkah  iddah  tidak dilaksanakan dengan baik, hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Ketika ketidakadilan semacam itu terjadi, penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna menemukan solusi yang efektif untuk penegakan hukum, terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembayaran nafkah iddah dalam perceraian dilakukan selama pelaksanaan sidang ikrar talak, yakni sebelum pengucapan talak. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak- hak perempuan pasca-perceraian, dan perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk menciptakan keadilan gender, yang semakin menjadi perhatian. Salah satu langkahnya adalah menentukan periode pembayaran nafkah iddah selama pelaksanaan sidang ikrar talak.
Kata Kunci: Implementasi, Nafkah iddah, Pengadilan Agama

## Abstract
The court has the authority to demand that the former husband provide post-divorce living expenses in the form of nafkah iddah. The Religious Court plays a central role in ensuring the rights of wives after divorce. When nafkah iddah is not implemented properly, it can result in injustice for women. When such injustice occurs, it is important to conduct a  thorough investigation to find effective solutions for law enforcement, especially  in  ensuring  the  fulfillment  of  women's  rights  after  divorce.  This  study  utilizes  a  normative-empirical  approach.  Data  collection  is conducted through literature review, documentation, observation, and interviews. The results of this study show that the payment of nafkah iddah in divorce is carried out during the implementation of the talak pledge session, namely before the pronouncement of talak. This is done to protect the rights of women post-divorce, and the protection of women is an effort to create gender justice, which is increasingly becoming a concern. One of the measures is to determine the period of payment for nafkah iddah during the implementation of the talak pledge session. Keywords : Implementation, Living Rights iddah, Religious Courts

## PENDAHULUAN
Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam  konteks  KBBI,  kata  "kawin"  merujuk  pada pembentukan  keluarga  dengan  lawan  jenis,  melakukan hubungan  badan  antara  suami  dan  isteri.  Perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang sangat signifikan dalam  kehidupan  berkeluarga,  karena  tidak  hanya mencakup aspek kehidupan pribadi dari kedua pasangan suami  dan  istri,  tetapi  juga  melibatkan  kehidupan keluarga  mereka  dan  berdampak  pada  kehidupan masyarakat secara lebih luas.
Perkawinan/Pernikahan  adalah  ikatan  suci,  yang sakral  dan  harus  dijaga  oleh  suami  dan  istri.  Dalam menjaga  ikatan  tersebut,  keduanya  memiliki  tanggung jawab  untuk  memenuhi  kewajiban  dan  mendapatkan
hak-hak  yang  melekat  sebagai  konsekuensi  dari pernikahan tersebut.(Mochamat Isnaeni 2016)
Setiap keluarga mendambajan rumah tangga yang harmonis,  penuh  kasih  sayang,  dan  penuh  keberkahan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci al- Qur’an. Selaras  dengan  hal  itu,  dalam  Undang-undang  No  1 Tahun  1974  mendefinisikan  perkawinan  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri,  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Selain  itu,  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  juga  dijelaskan  bahwa perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  sebuah perjanjian  yang  kuat  dan  tegas  (mitsaaqan  ghalidzan) untuk  taat  kepada  perintah  Allah  dan  melakukannya merupakan  bentuk  ibadah.  Pengertian  tersebut
menjelaskan bahwa rumah tangga yang dibentuk melalui perkawinan dapat bertahan lama dan kekal, bukan hanya bersifat sementara.(Fuadi and Sy 2020)
Perkawinan  melibatkan  penggabungan  dua kepribadian, sikap, dan pemikiran. Oleh karena itu, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri sebelum menikah adalah kematangan fisik dan  mental  sehingga  mereka  dapat  menghindari perselisihan yang berpotensi mengakibatkan perceraian di  masa  depan.(Amiur  Nuruddin  2004)  Perceraian dianggap  sebagai  kegagalan  dalam  rumah  tangga, meskipun diizinkan dalam agama Islam, Allah SWT tidak menyukai  perceraian.  Namun,  dalam  situasi  tertentu, perceraian dapat menjadi pilihan terbaik bagi pasangan suami-istri, karena seringkali konflik yang berkepanjangan dan  sudah tidak dapat diselesaikan lagi.
Penjelasan konsep masa  iddah dalam Peraturan Perundang-undangan  serta  dalam  hukum  Islam,  ketika seorang  perempuan  mengalami  perceraian  dari suaminya, baik itu dalam bentuk cerai hidup atau cerai mati, serta apakah ia sedang hamil atau tidak, dan apakah ia masih dalam masa haid atau tidak, maka perempuan tersebut  diwajibkan  menjalani  masa  iddah.  Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan ini tidak berlaku jika perceraian  terjadi  sebelum  terjadinya  hubungan intim.(Amir Syarifuddin 2007)
Masa  iddah  bagi  wanita  yang  bercerai  dengan suaminya diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-undang perkawinan.  Undang-undang  tersebut  menetapkan bahwa  setelah  perceraian,  wanita  harus  menunggu untuk  jangka  waktu  tertentu  sebelum  dapat  menikah lagi.  Peraturan  Pelaksana  Nomor  9  Tahun  1975 menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  jika  perceraian  terjadi karena kematian suami, janda harus menunggu selama 130 hari. Namun, jika perceraian terjadi karena suami masih  hidup,  wanita  tersebut  harus  menunggu  3  kali masa  suci,  setidaknya  selama  90  hari  bagi  yang  masih menstruasi dan 90 hari bagi yang tidak menstruasi. Jika wanita  itu  hamil  saat  perceraian,  dia  harus  menunggu hingga melahirkan sebelum dapat menikah lagi.
Selama  periode  masa  iddah,  fenomena  yang menarik adalah bahwa seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih memiliki hak-hak tertentu yang harus  dipenuhi  oleh  mantan  suaminya.  Hal  ini  terkait dengan  ketentuan  bahwa  selama  masa  iddah,  seorang istri  tidak  diperkenankan  untuk  meninggalkan  rumah dan juga tidak boleh menerima lamaran pernikahan dari pihak  lain.  Dalam  konteks  ini,  masa  iddah  tidak  hanya memperkuat kewajiban etis mantan suami terhadap istri yang baru saja bercerai, tetapi juga mencerminkan peran sosial yang diharapkan dari istri yang tengah menjalani masa transisi.
Berikut  adalah  beberapa  kategori  pembagian nafkah setelah perceraian dengan pasangan sebelumnya:
1. Nafkah  madhliyah,  yang  merupakan  bentuk nafkah  yang  telah  terjadi  sebelumnya,  dapat diajukan  oleh  mantan  istri  dalam  konteks pengajuan talak oleh suaminya, yang kemudian diajukan kembali dalam gugatan rekonvensi.
2. Nafkah iddah, yang menjadi kewajiban setelah putusan  perceraian,  melibatkan  masa  tunggu bagi  mantan  istri  sesuai  dengan  konsep  yang diatur  dalam  Al-Qur'an,  yang  juga  menjadi landasan hukum yang sama untuk perkara cerai talak.
3. Nafkah  mutah,  yang  terkait  dengan  upaya meredakan kesedihan dan penderitaan mantan istri akibat perpisahan dengan suaminya, dapat diberikan  oleh  mantan  suami.  Namun,  ada pandangan  yang  berpendapat  bahwa  dalam kasus di mana istri mengajukan gugatan cerai, nafkah mutah mungkin tidak dianggap perlu.
4. Nafkah  anak,  yang  menjadi  tanggung  jawab setelah  perceraian,  dapat  diajukan  dalam konteks cerai gugat. Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuannya  hingga  anak  tersebut  dewasa dan mandiri.
Menurut  ketentuan  ini,  seorang  suami  masih memiliki kewajiban terhadap istrinya yang diceraikannya
sebelum masa  idahnya berakhir. Dalam kasus di mana perkawinan  putus  karena  talak,  Pasal  149  Kompilasi Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  bekas  suami  harus memberi  mut‘ah  kepada  bekas  istrinya,  baik  dalam bentuk  uang  atau  barang,  kecuali  bekas  istri  (ditalak) dalam  keadaan  belum  pernah  melakukan  hubungan badan (qabla  ad-dukhul) dan  atau  bekas  istri  (ditalak) ba'in atau nusyuz, suami harus memberinya nafkah iddah, termasuk makanan dan pakaian, selama masa idah .
Pasangan yang telah bercerai tetap mempertahankan hak dan kewajiban  yang sama  dalam kerangka  hukum  di  Pengadilan  Agama.  Di  antara kewajiban-kewajiban ini, suami memiliki tanggung jawab terhadap  istrinya,  termasuk  pembayaran  nafkah  iddah dan  nafkah  mut'ah.  Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam,  suami  diwajibkan  untuk  menyediakan  tempat tinggal bagi pasangan, anak-anak, atau mantan istri yang masih dalam masa iddah. Nafkah iddah dalam konteks hukum Islam memiliki signifikansi penting sebagai upaya melindungi dan memelihara istri yang sedang mengalami fase transisi.
Pengadilan  Agama  adalah Lembaga hukum yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa perdata yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  di  Indonesia. Pengadilan  Agama  memiliki  peran  penting  dalam menjaga  keadilan  dan  menegakkan  hukum  dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nafkah iddah.
Putusan  merupakan  mahkotanya  hakim,  sebuah wakil negara yang memiliki otoritas, dan disampaikan di hadapan umum dalam sidang terbuka. Inti dari putusan ini adalah penyelesaian perkara atau konflik yang terjadi antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses persidangan tersebut.(Sudikno Mertokusumo 1999)
Putusan adalah kesimpulan akhir yang dibuat oleh Majelis  Hakim  yang  memiliki  kewenangan  untuk menyelesaikan  atau  mengakhiri  suatu  sengketa  antara pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan.  Putusan tersebut  diucapkan  secara  terbuka  dalam  sidang  yang dapat  dihadiri  oleh  masyarakat  umum.(Abdul  Manan 2005)
Putusan  merupakan  prerogatif  seorang  hakim yang  bertugas  memberikan  keadilan  kepada  para pencari  keadilan.  Namun,  keadilan  semata  tidaklah mencukupi,  karena  sebuah  putusan  haruslah  meliputi unsur  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Jika  suatu putusan justru menimbulkan permasalahan baru, maka putusan  tersebut  tidak  memenuhi  esensi  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  bagi  kedua  belah  pihak, meskipun  idealitas  keadilan  tidak  selalu  terwujud sepenuhnya.(Celvin  and  Samosir  2023)  Masyarakat berharap  bahwa  penegakan  hukum  akan  membawa manfaat,  karena  hukum  pada  dasarnya  disusun  untuk kepentingan  manusia.  Oleh  karena  itu,  dalam pelaksanaan hukum, perlu dihindari adanya ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Implementasi hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan; dengan penegakan  hukum  yang  efektif,  masyarakat  akan merasakan  keadilan,  meskipun  keadilan  itu  sendiri bersifat subjektif dan individualistis.
Dalam  proses  perceraian  di  Pengadilan  Agama, hak nafkah iddah istri dijamin oleh undang-undang dan prinsip-prinsip syariah. Nafkah iddah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada istri selama periode transisi setelah perceraian. Selama masa iddah, istri tidak dapat menikah dengan orang lain dan memiliki kebutuhan  ekonomi  yang  harus  dipenuhi  oleh  mantan suaminya  karna  sejatinya  istri  yang  masih  dalam  masa iddah  adalah  masih  bersetatus  sebagai  istri  suaminya, atas dasar itu istri yang masih dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah iddah
Pengadilan  Agama  memainkan  peran  sentral dalam terjaminan hak istri pasca perceraian berupa hak mendapatkan nafkah iddah. Apabila nafkah iddah tidak dilaksanakan dengan baik, terjadi ketidakadilan terutama bagi  wanita  yang  ditalak  oleh  suami  mereka.  Ketika ketidakadilan semacam itu terjadi, maka penting untuk menyelidikinya  secara  mendalam  guna  menemukan solusi  yang  efektif  bagi  penegakan  hukum,  terutama dalam  memastikan  pemenuhan  hak-hak  perempuan setelah  perceraian.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  harus
menjadi perhatian serius bagi sistem hukum di Indonesia secara  umum,  dan  para  hakim  di  Pengadilan  Agama secara  khusus.  Lebih  lanjut  penelitian  ini  ingin membahas tentang Aplikasi Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## METODOLOGI
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  empiris,    ini  mencakup  beberapa  tahap. Pertama,  penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku.(Dr. Bachtiar, SH. 2018) Data yang diperoleh dari analisis ini kemudian digunakan sebagai  dasar  untuk  memahami  konteks  hukum  yang relevan.
Selanjutnya,  data  yang  terkumpul  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menerapkan  metode  berfikir deduktif  dan  induktif.  Pendekatan  deduktif  digunakan untuk  menarik  kesimpulan  dari  prinsip-prinsip  umum yang  terdapat  dalam  peraturan  hukum,  sementara pendekatan  induktif  digunakan  untuk  mengidentifikasi pola atau temuan baru dari data yang dikumpulkan.
Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan pengamatan  pada  situasi  aktual  di  masyarakat. Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  menggali informasi tentang  implementasi dan dampak peraturan hukum  dalam  praktik  sehari-hari.(Soerjono  Soekanto 2014) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta- fakta yang relevan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  ini memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan  penelitian  dan  mencapai  tujuan penelitian secara komprehensif.(Bambang Waluyo 2002)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nafkah  iddah  merupakan  istilah  yang  terdiri
dari dua kata, yaitu "nafkah" dan "iddah", Secara bahasa, kata  "nafkah"  memiliki  arti  biaya  atau  pengeluaran uang.(Achmad Warson Munawwir 2002) Dalam konteks pernikahan,  kata  "nafkah"  juga  dapat  merujuk  pada pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  seorang  suami  untuk kebutuhan  istrinya,  yang  dapat  mengakibatkan berkurangnya harta suami tersebut.(Fauzan 2016)
Sementara  itu,  kata  "iddah"  juga  berasal  dari bahasa  Arab  dan  memiliki  arti  "hitungan".(Alhamdani 2002) Dalam konteks pernikahan, "iddah" merujuk pada masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya. Masa tunggu ini  memiliki  beberapa  tujuan,  antara  lain  untuk memastikan  kebersihan  rahim  perempuan  tersebut serta  untuk  melakukan  ibadah.(Khairul  Amru  Harahap 2007)  Selain  itu,  tujuan  lain  dari  kewajiban  beriddah adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya dapat merenungkan kembali tindakannya, menyadari kesalahannya, dan menyesalinya.
Ayat  233  Surat  Al-Baqarah  disebutkan  bahwa "Dan  kewajiban  ayah  menanggung  nafkah  dan  pakaian mereka  dengan  cara  yang  patut."  Ayat  ini  berbicara tentang tanggung jawab umum untuk membayar nafkah rumah tangga.
Dalam  ayat  tersebut,  terdapat  penekanan terhadap kewajiban ayah sebagai kepala keluarga untuk memikul  tanggung  jawab  dalam  memberikan  nafkah kepada  istri  dan  anak-anaknya  selama  dalam pernikahan.(Anwar  2020)  Hal  ini  juga  mencakup kewajiban  ayah  dalam  memberikan  nafkah  kepada mantan  istri  selama  masa  iddah  jika  terjadi  perceraian antara suami dan istri.
Seorang suami yang menceraikan istrinya tidak secara  otomatis  hilang  semua  kewajibannya  terhadap istrinya. Seorang suami tetap harus memberikan hak-hak mantan  istrinya  selama  masa  iddah.(Fuad  Ibnu  Rusyd 2014)  Berikut  adalah  beberapa  kategori  pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:
1. Nafkah madhiyah adalah  dukungan  finansial yang seharusnya diberikan di masa lampau, dan
mantan  istri  dapat  meminta  nafkah  madhiyah ketika  suaminya  mengajukan  talak,  dengan mengajukannya melalui gugatan rekonvensi.
2. Nafkah  iddah:  nafkah  yang  diberikan  oleh mantan  suami  kepada  mantan  isteri  Setelah perceraian,  selama  mantan  menjalani  masa iddah,
3. Nafkah mut’ah :  Konsep  ini  berkaitan  dengan perasaan  kesedihan  dan  penderitaan  mantan istri  karena  harus  berpisah  dengan  suaminya. Untuk  mengurangi  penderitaan  tersebut, mantan  suami  diwajibkan  memberikan  nafkah mutah  sebagai  upaya  mengurangi  rasa  sedih.
Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika istri yang mengajukan gugatan cerai, maka nafkah mutah dianggap tidak diperlukan.
Dalam  ranah  hukum  Pengadilan  Agama, pasangan yang telah m perceraian tetap tunduk pada hak dan  kewajiban  yang  diatur  oleh  hukum,  yang  harus dipatuhi  oleh  kedua  belah  pihak.  Khususnya,  suami memiliki  tanggung  jawab  terhadap  istrinya,  yang mencakup  pembayaran  nafkah,  yang  meliputi  nafkah iddah  (nafkah  selama  masa  iddah)  dan  mut'ah  (nafkah sementara pasca perceraian).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Doni Dermawan, yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau,  dapat  disimpulkan  bahwa  nafkah  iddah merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  istri  yang  diceraikan oleh suaminya, baik melalui cerai talaq atau cerai gugat. Gugatan  nafkah  iddah  istri  biasanya  disertakan  dalam gugatan cerai. Dalam beberapa kasus cerai gugat, hakim sering kali memutuskan untuk memberikan pembayaran nafkah  iddah  kepada  mantan  istri  selama  tidak  ada perilaku nusyuz.
Konfirmasi  mengenai  hal  ini  juga  ditemukan dalam  Lampiran  SEMA  3/2018  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung.  Lampiran  ini  menyatakan  bahwa setelah  istri  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap suaminya,  hak  istri  dapat  berupa  nafkah  mut'ah  dan nafkah iddah selama tidak ada nusyuz.
Perlu  dicatat  bahwa  dalam  Ketentuan Hukum Islam (KHI), tidak ada penjelasan eksplisit mengenai hak- hak  istri  setelah  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap suaminya.  Namun  demikian,  KHI  dengan  tegas menyatakan  bahwa  setelah  melakukan  perceraian terhadap suaminya, istri  memiliki hak untuk menerima nafkah  iddah  dari  mantan  suaminya,  kecuali  jika  istri tersebut  melakukan  tindakan nusyuz. Aturan  mengenai bagaimana  perceraian  dapat  mengakhiri  ikatan perkawinan  diatur  dalam  undang-undang.  Pengadilan memiliki  wewenang  untuk  memerintahkan  mantan suami  untuk  memberikan  biaya  hidup  dan/atau menetapkan  kewajiban  tertentu  bagi  mantan  istri. Konsep biaya hidup dan kewajiban ini mencakup nafkah iddah dan mut'ah, yang dijelaskan dalam (KHI) mengenai konsekuensi putusnya perkawinan karena talak.
KHI  menetapkan  bahwa  bekas  suami  harus memberikan  mut'ah  yang  layak  kepada  bekas  istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, selama masa iddah, bekas suami juga harus memberikan nafkah, tempat  tinggal,  dan  pakaian  kepada  bekas  istri,  kecuali jika bekas istri telah diberikan talak bain atau melakukan perilaku nusyuz.
Nusyuz mengacu  pada  perbuatan  yang membangkang  dari  seorang  istri  terhadap  suaminya tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, KHI menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika  ia  enggan  memenuhi  kewajiban  utamanya,  yaitu berbakti  kepada  suaminya  secara  fisik  dan  emosional, sesuai  dengan  batasan  yang  diakui  oleh  hukum Islam.(Muthahir and Fuadi 2020)
Menurut ketentuan tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  bekas  suami  memiliki  kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa  iddah.  Kewajiban  ini  dianggap  penting  dan  tidak terpisahkan, kecuali jika bekas istri telah diberi talak ba'in atau  melakukan  nusyuz  dan  tidak  sedang  hamil. Kewajiban  ini  terkait  erat  dengan  tindakan  perceraian yang  dilakukan  oleh  suami.  Dengan  demikian, memberikan  nafkah  iddah  menjadi  konsekuensi  dari
perceraian.  Jika  tidak  ada  perceraian,  maka  kewajiban untuk membayar nafkah iddah tidak akan ada.
Doni Dermawan menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama  Lubuklinggau  untuk  memastikan  pemenuhan nafkah setelah perceraian. Pertama, jika mantan suami tidak  memberikan  nafkah  iddah,  mantan  istri  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan kemudian dapat dilakukan eksekusi terhadap barang yang dianggap cukup untuk  menggantikan  jumlah  nafkah  pasca  perceraian.
Kedua, hakim  juga  dapat  mewajibkan  pembayaran nafkah  iddah  secara  tunai  pada  saat  pengucapan  ikrar talak  di  pengadilan.  Oleh  karena  itu,  jika  suami  belum memenuhi  kewajibannya  seperti  memberikan  mut'ah dan nafkah iddah, maka sidang ikrar talak akan ditunda setidaknya selama 6 bulan.
a. Pertama Menurut peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009, disebutkan  bahwa  prosedur  hukum  yang  berlaku di  pengadilan  PA  adalah  prosedur  hukum  Acara Perdata  yang  digunakan  di  PN  Namun, pengecualian  dapat  diberlakukan  jika  ada ketentuan yang telah  diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.(Erfaniah Zuhriah 2016)
Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  di  PN, termasuk dalam HIR/RBg, menyebutkan prosedur sebagai  berikut:  Jika  pihak  yang  kalah  dalam perkara tidak mau atau lalai mematuhi isi putusan secara  damai,  pihak  yang  menang  dapat mengajukan  permohonan,  baik  secara  lisan maupun  tertulis,  kepada  ketua  pengadilan  negeri (juga dapat disebut ketua agama) yang disebutkan dalam  ayat  pertama  Pasal  195.  Permohonan tersebut  bertujuan  untuk  melaksanakan  putusan tersebut.
Ketua majelis kemudian akan memerintahkan pemanggilan pihak yang kalah untuk memperingatkannya agar mematuhi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua, biasanya
tidak  lebih  dari  delapan  hari.  Jika  melewati  batas waktu yang ditentukan dan pihak yang kalah masih belum mematuhi putusan tersebut, atau jika pihak tersebut  tidak  menghadiri  panggilan  yang  pantas, ketua  pengadilan  dapat  mengeluarkan  perintah tertulis  untuk  melaksanakan  eksekusi  penyitaan barang yang dianggap mencukupi sebagai ganti dari jumlah  uang  yang  disebutkan  dalam  putusan, ditambah dengan biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut.
Menurut penulis, pelaksanaan eksekusi sesuai dengan  ketentuan  HIR  (Hukum  Acara  Perdata) dan  RBG  (Ruang  Lingkup  Barang)  seperti  yang telah disebutkan di atas menghadirkan ketidakpastian.  Hal  ini  disebabkan  karena  setelah suami  memberikan talak  dengan  mudah, ia  dapat menghindar  dan  kemungkinan  besar  tidak  akan memenuhi  kewajibannya.  Suami  yang  telah bercerai  juga  dapat  pergi  dan  menikah  lagi  tanpa menunggu  masa  iddah  (masa  tunggu  seorang wanita setelah cerai) berakhir, dan pernikahannya mungkin  terjadi  di  tempat  yang  tidak  diketahui oleh  mantan  istri.  Jika  kemungkinan  seperti  itu terjadi,  maka  harapan  mantan  istri  akan mendapatkan mut'ah (biaya hidup sementara) dan nafkah  iddah  (biaya  hidup  selama  masa  iddah) sebagai penghibur dan pemenuh kebutuhan selama masa iddah semakin jauh, karena suami yang telah cerai tidak berada di tempat yang diketahui.
Terlebih  lagi,  jika  masalah  ini  berlanjut  ke proses  penyitaan  dan  pelelangan  oleh  pengadilan terhadap  harta  bergerak  milik  suami  yang dieksekusi,  hal  ini  tidak  hanya  rumit  tetapi  juga memakan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, mantan  istri  juga  harus  mengidentifikasi  harta tersebut sendiri. Akibatnya, "filosofi keadilan" yang diatur  dalam  HIR  dan  RBG  dalam  masalah  ini disebut  sebagai  "keadilan  bayang-bayang  semu" atau "keadilan fatamorgana". Artinya, keadilan yang dikejar  tidak  akan  tercapai,  dan  jika  tercapai,
hasilnya  hanya  berupa  "asap  yang  menghilang" karena nilai yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Dari informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan  bahwa  keberatan  dari  pihak  suami dalam  melaksanakan  putusan  yang  berisi pembayaran  mut'ah  dan  nafkah  iddah  secara hukum tidak menghalangi suami untuk menyatakan talak  di  hadapan  pengadilan.  Hal  ini  dikarenakan pengucapan  talak  dan  pembayaran  mut'ah  serta nafkah  iddah  dipandang  sebagai  hal  yang  terpisah dan  tidak  terkait  satu  sama  lain,  atau  sebagai kewajiban yang tidak melekat.
b. Kedua Menurut  pandangan  penulis,  seperti  yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah timbul sebagai konsekuensi dari perceraian (talak). Jika tidak ada talak, maka tidak ada kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah. Pembayaran mut'ah dan nafkah  iddah  merupakan  tanggung  jawab  suami yang  akan  bercerai  dengan  istrinya.  Sebagai kewajiban,  hal  ini  mengimplikasikan  adanya pemaksaan  atau  keharusan  yang  tidak  dapat diabaikan dan harus dilaksanakan. Dalam konteks kewajiban  ini,  terdapat  konotasi  bahwa pelaksanaannya  akan  mendapatkan  pahala  jika dilakukan  dengan  baik,  dan  dosa  jika  tidak dilakukan.
Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk menunda persidangan pengucapan talak jika pihak suami  belum  memenuhi  kewajiban  pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, setidaknya selama batas waktu  yang  ditetapkan  dalam  panggilan  sidang pengucapan  talak,  yaitu  selama  6  bulan.  Jika persidangan tidak ditunda, ini berarti memberikan izin  kepada  suami  untuk  menyatakan  talak terhadap  istrinya  tanpa  memenuhi  kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah, yang berarti pihak istri diperlakukan secara tidak adil. Seringkali kita  mendengar  keluhan  para  ibu  tentang
ketidakpenuhan  kewajiban  mut'ah  dan  nafkah iddah oleh mantan suami, kecuali jika pembayaran dilakukan  secara  tunai  di  hadapan  persidangan pengucapan talak.
Hukum  normatif  tidak  memiliki  kekuatan tindakan  dan  reaksi  karena  tidak  memiliki  sifat  hidup. Peran  hakim,  oleh  karena  itu,  adalah  menyuntikkan "semangat kebaikan" atau "semangat keadilan" ke dalam setiap pasal undang-undang. Namun, seiring dengan hal tersebut,  "semangat  jahat"  atau  "semangat  kerusakan" harus diusir dan dihapus jika telah merasuki suatu pasal tertentu.  Terutama  ketika  terdapat  "kekosongan" hukum,  hakim  diharapkan  untuk  menggunakan kreativitasnya  untuk  menciptakan  keputusan  hukum (judge made law) yang akan menjadi dasar keadilan.(Dudu Duswara Machmudin 2003) Ini sangat penting agar kaum ibu  tidak  merasa  diperlakukan  tidak  adil,  dan  keadilan benar-benar  terwujud  dalam  perlindungan  hak-hak mereka,  termasuk  hak-hak  anak-anak  sebagai  generasi penerus bangsa. Sudah diketahui bahwa salah satu tujuan dari  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama adalah melindungi perempuan.
Untuk  menanggulangi  isu  kepastian  hak perempuan  pasca  perceraian,  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  telah  menerbitkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017.  Surat edaran  ini  berfungsi  sebagai  panduan  bagi  pengadilan dalam menjalankan tugas mereka, yang didasarkan pada hasil  rapat  pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  pada  tahun 2017.
Dalam  Surat  Edaran  tersebut,  bagian  C  Sub Rumusan Hukum Kamar Agama menggariskan poin-poin penting terkait penegakan hukum terhadap perempuan pasca  perceraian.  Poin  pertama  dari  bagian  ini menegaskan  pentingnya  pelaksanaan  (Perma)  tersebut, yang  menetapkan  Pedoman  Mengadili  Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Tujuan  dari penerapan  pedoman  ini  adalah  untuk  memberikan perlindungan  hukum  yang  lebih  baik  bagi  hak-hak perempuan  pasca  perceraian,  terutama  terkait
kewajiban  seperti  nafkah  iddah,  mut'ah,  dan  nafkah madliyah.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan  memasukkan  kewajiban  pembayaran  nafkah tersebut  ke  dalam  amar  putusan.  Hal  ini  dilakukan dengan  menyertakan  kalimat  yang  menegaskan  bahwa kewajiban  tersebut  harus  dibayarkan  sebelum pengucapan  ikrar  talak.  Dengan  demikian,  pengadilan diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi perempuan  dalam  hal  pemenuhan  hak-hak  mereka setelah perceraian.
Surat  Edaran  ini  menjadi  pedoman  bagi pengadilan dalam mengambil keputusan terkait perkara perceraian yang melibatkan perempuan. Dengan adanya pedoman  ini,  diharapkan  perlindungan  hukum  bagi perempuan  pasca  perceraian  dapat  ditingkatkan, sehingga  mereka  dapat  memperoleh  hak-hak  mereka secara adil dan tepat waktu.
Dengan  adanya  Perma  tersebut  diatas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan dualisme  dalam  implementasi  teknis  pembayaran kewajiban suami setelah memberikan talak kepada istri, khususnya  terkait  nafkah  iddah,  mut'ah,  dan  nafkah madliyah,  dapat  dianggap  teratasi  dengan  mengikuti panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI. Meskipun demikian, penting  untuk mempertimbangkan bahwa  jumlah  nominal  pembayaran  tersebut  harus diperhitungkan secara proporsional oleh Majelis Hakim untuk  menetapkan  hak-hak  yang  memberikan perlindungan  kepada  perempuan  dalam  menghadapi situasi hukum.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam kasus perceraian, hakim tidak selalu terikat pada prosedur  normatif.  Sebaliknya,  diperlukan  inovasi hukum  sebagai  upaya  pencarian  keadilan  melalui pembentukan  suatu  kerangka  hukum (legal  frame) dan keadilan substantif. Tujuan hukum yang tercermin adalah pencapaian kepastian, manfaat, dan keadilan hukum, baik
dalam konteks penegakan maupun penemuan hukum. Di Pengadilan Agama Lubuklinggau, penentuan nafkah iddah selalu mengutamakan kesepakatan antara suami dan istri. Namun, ketika kesepakatan tidak terjadi, Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menetapkan jumlahnya dengan mempertimbangkan  kemampuan  suami  dan  kebutuhan istri. Pelaksanaan keputusan terkait pembayaran nafkah iddah  dalam  konteks  perceraian  dilakukan  saat  sidang ikrar talak, dan pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari  upaya  perlindungan  terhadap  hak-hak  perempuan pasca  perceraian,  serta  sebagai  bagian  dari  usaha menciptakan keadilan gender yang semakin ditekankan.

## REFERENSI
Abdul  Manan.  2005.  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata Di  Lingkungan  Peradilan  Agama.  Jakarta:
Kencana.
Achmad  Warson  Munawwir.  2002.  Kamus  Al- Munawwir,  Arab-Indonesia.  Surabaya:  Pustaka Progresif.
Alhamdani. 2002. Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, Edisi Ke-2. 02 ed. Jakarta: Pustaka Amanii.
Amir  Syarifuddin.  2007.  Hukum  Perkawinan  Islam
Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata  Islam  Di  Indonesia,  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana.
Anwar,  Syaiful.  2020.  “Hak  Dan  Kewajiban  Suami  Istri Dalam  Al-Hidayatulloh,  H.  (2020).  Hak  Dan Kewajiban  Suami  Istri  Dalam  Al- Qur’an.  Jurnal Hukum  Keluarga  Islam,  4(2),  Hal.145.Qur’an.” Jurnal Hukum Keluarga Islam 4(2): hal.145.
Bambang  Waluyo.  2002.  Penelitian  Hukum  Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Celvin,  Jimmy,  Agustinus  Samosir,  and  Ahmad  Fuadi.
2023.  “P ertimbangan  Hakim  Dalam  Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang

## Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974.” 4(1): 31– 38.
Dr. Bachtiar, SH., M.H. 2018. Metode Penelitian Hukum.
Tanggerang: Unpam Press.
Dudu  Duswara  Machmudin.  2003.  Pengantar  Ilmu Hukum,  Sebuah  Sketsa.  bandung:  PT  Refika
Aditama.
Erfaniah  Zuhriah.  2016.  Peradilan  Agama  Indonesia (Sejarah,Konsep  Dan  Praktik  Di  Pengadilan
Agama). Malang: Setara Press.
Fauzan, Muhammad. 2016. “M aqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan .” Hukum Islam XVI(1):
71 – 82.
Fuad Ibnu Rusyd. 2014. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.
Jakrta: Turos.
Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. 2020. “Pernikahan
Beda  Agama  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif  Di  Indonesia.”  Jurnal  Hadratul
Madaniyah 7(2): 1 – 14.
Khairul Amru Harahap. 2007. Terjemahan Shahih Fikih Sunnah, Cet 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
Mochamat Isnaeni. 2016. Hukum Perkawinan Indonesia.
bandung: PT Refika Aditama.
Muthahir,  A,  and  A  Fuadi.  2020.  “Tinjauan  Filsafat
Hukum  Tentang  Nusyuz  (Telaah  Pasal  80  Dan Pasal  84  Kompilasi  Hukum  Islam  Khi).”  Lajour
(Law Journal) 1(1): 1 – 10. http://journal.univbinainsan.ac.id/index.php/law/a rticle/view/41.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum.
Jakarta: UI Press.
Sudikno  Mertokusumo.  1999.  Hukum  Acara  Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.