## Wajah Hukum

## Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana

## Elly Sudarti, Usman, Nys. Arfa
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia. Correspondence: elly_sudarti@unja.ac.id; Usman.marjamat@unja.ac.id; nys_arfa@unja.ac.id
Abstrak .  Artikel  ini  membahas  isu  hukum  perlindungan  hak-hak  anak  korban  perkosaan  inses  pasca  aborsi dalam  proses  penegakan  hukum.  Kejahatan  yang  terjadi  seharusnya  dapat  diselesai  oleh  Sistem  peradilan pidana.  Faktanya,  anak  korban  perkosaan  inses  belum  mendapat  perlindungan  pada  setiap  tahap  pemeriksaan, mulai  dari  tahap  penyidikan,  penuntutan  sampai  putusan  pengadilan.  Pentingnya  perlindungan  anak  korban dapat dilihat sebagai salah satu wujud perlindungan oleh negara dalam bentuk penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak korban, (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan  memegang  peranan  penting.  Artikel  ini  bertujuan  pertama,  untuk  menganalisis  pengaturan  tentang bentuk  perlindungan  terhadap  korban  perkosaan  inses  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Kedua,  bertujuan menganalisis  penegakan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  perkosaan  inses  dalam  sistem  peradilani. Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normative  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.    Analisis  bahan  hukum  yakni bahan  hukum  dan  literatur  yang  telah  dikumpulkan  melalui  metode  sistematis  untuk  kemudian  dilakukan analisis dengan cara, menginventarisir, mensistematisasi serta menginterpretasikan semua peraturan dan konsep hukum  sesuai  dengan  permasalahan  yang dibahas.  Secara  substansial  bahwa  dari  sisi  pengaturan  telah  banyak diatur terkait perlindungan hukum terhadap anak korban inses, namun dalam penegakan hukumnya belum dapat memberikan  perlindungan,  karena  pengaturan  perlindungan  korban  masih  diatur  secara  parsial.  Studi  putusan pengadilan  belum  dapat  mengakomodir  nilai-nilai  kemanfatan  hukum  dan  nilai  keadilan  hukum  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  perkosaan  inses,  terutama  dalam  sistem  peradilan pidana.  Kajian  ini  penting  dilakukan  agar  ke  depan  terdapat  harmonisasi  hukum  terkait  perlindungan  hukum terhadap anak korban inses di masa mendatang.
Kata kunci : Anak Korban Inses, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana
Abstract.  This  article  discusses  the  legal  issue  of  protecting  the  rights  of  children  who  are  victims  of  incest rape after abortion in the law enforcement process. The crimes that occur should be resolved by the criminal justice  system.  In  fact,  child  victims  of  incest  rape  have  not  received  protection  at  every  stage  of  the examination, from the investigation, prosecution to court decision. The importance of protecting child victims can  be  seen  as  a  form  of  protection  by  the  state  in  the  form  of  administering  justice.  Apart  from  the completeness  of  statutory  regulations  regarding  the  protection  of  child  victims,  (the  Witness  and  Victim Protection  Agency),  law  enforcement  officials,  related  government  agencies  and  other  relevant  parties,  the function of the judiciary plays an important role. This article aims first, to analyze the regulations regarding forms  of  protection  for  victims  of  incest  rape  in  the  criminal  justice  system.  Second,  it  aims  to  analyze  the enforcement of legal protection for child victims of incest rape in the judicial system. The method used in this article  is  a  normative  juridical  research  type  using  a  statutory  approach,  conceptual  approach  and  case approach. Analysis of legal materials, namely legal materials and literature that have been collected through systematic methods and then analyzed by inventorying, systematizing and interpreting all legal regulations and concepts  according  to  the  problems  discussed.  Substantially,  from  a  regulatory  perspective,  a  lot  has  been regulated regarding legal protection for child victims of incest, but in law enforcement it has not been able to provide protection, because the regulations for victim protection are still partially regulated. Studies of court decisions  have  not  been  able  to  accommodate  the  values  of  legal  efficacy  and  the  value  of  legal  justice  in providing legal protection to child victims of incest rape, especially in the criminal justice system. This study is important  to  carry  out  so  that  in  the  future  there  will  be  legal  harmonization  regarding  legal  protection  for child victims of incest in the future.

## Keywords: Child victims of incest, Legal protection, Criminal justice system

## PENDAHULUAN
Perlindungan  anak  adalah  sebuah  kebutuhan  yang  sangat  penting  untuk  memastikan pertumbuhan  dan  perkembangan  mereka  yang  optimal  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  fisik,
mental,  maupun  sosial. 1 Perlindungan  ini  mencakup  hak-hak  dasar  seperti  hak  atas  pendidikan, kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan,  serta  hak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk  eksploitasi, kekerasan,  dan  diskriminasi.  Semua  upaya  yang  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  semua  anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dengan baik. 2
Anak-anak  sering  kali  menjadi  sasaran  kejahatan  karena  mereka  tidak  dapat  melindungi  diri dari  berbagai  tindakan  yang  menyebabkan  kerugian  mental,  fisik,  dan  sosial  dalam  berbagai  aspek kehidupan  dan  penghidupan  mereka.  Anak  membutuhkan  bantuan  orang  lain  untuk  melindungi dirinya sendiri. Mengingat keadaan dan kondisinya, terutama dalam kasus pemerkosaan anak. Kasus pemerkosaan  anak  merupakan  kejahatan  serius  yang  tidak  hanya  merusak  fisik  korban,  tetapi  juga dapat berdampak traumatis secara mental dan emosional yang dapat berlangsung seumur hidup. Salah satu kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan, yang melibatkan perempuan dewasa dan anak- anak. Perkosaan dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat merugikan korban. Kerugian seperti ini  dapat  menyebabkan  trauma  atau  rasa  malu  kepada  keluarga  atau  masyarakat. 3 Korban  yang mengalami trauma dan rasa malu dapat mempengaruhi kehidupannya hingga dewasa. Peran strategis dalam  menjamin  kelangsungan  hidup  negara  dan  bangsa  di  masa  mendatang  sebagai  bagian  dari generasi  penerus  nilai-nilai  bangsa  harus  dimiliki  oleh  anak.  Mereka  perlu  diberi  kesempatan  yang luas untuk berkembang dan berkembang secara optimal dalam hal fisik, mental, sosial, dan spiritual agar  mereka  dapat  memikul  tanggung  jawab  itu  di  masa  depan.  Oleh  karena  itu,  mereka  perlu mendapatkan hak-haknya, dilindungi, dan Sejahtera. 4
Hubungan  seks  dengan  orang  yang  memiliki  hubungan  darah  (inses),  di  mana  sebagian  besar korbannya  adalah  anak-anak,  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  seksual  yang  melibatkan  anak sebagai korbannya. Kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang  dianggap  melindungi  anak  seperti  ayah,  ibu,  paman,  tante,  atau  saudara  kandung  lainnya,  dan dapat  terjadi  di  mana  saja  dan  kapan  saja.  Kemudian,  perkosaan  inses  yang  dilakukan  oleh  anggota keluarga  yang  memiliki  hubungan  darah  menjadi  sebuah  kejahatan  yang  sangat  dikutuk  oleh masyarakat.  Perkosaan  telah  dianggap  sebagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  serius oleh  organisasi  internasional. 5 Sebagai  hadiah  tertinggi  dan  paling  berharga  yang  diberikan  Tuhan, HAM  adalah  hak  paling  mendasar  yang  dimiliki  setiap  manusia. 6 Perkosaan  dapat  dilakukan  oleh orang terdekat seseorang, seperti ayah atau kakak kandung ( incest parental ), kakak atau adik kandung ( incest  siblings ),  atau  kerabat  atau  individu  yang  memiliki  kekuatan  untuk  melakukan  perkosaan terhadap  seseorang  yang  masih  memiliki  hubungan  darah. 7 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak  sejak usia dini berada pada situasi tidak aman, padahal keluarga mempunyai kewajiban dalam menjaga dan melindungi anak.
Korban  perkosaan  inses  mempunyai  konsekuensi  rentan  yaitu  kehamilan,  kehamilan  yang diakibatkan  oleh  perkosaan  umumnya  tidak  diinginkan  oleh  korban,  sehingga  korban  memilih pengguguran kandungan. Undang-undang kesehatan membolehkan perbuatan tersebut dengan batasan secara  limitative,  tetapi  korban  tidak  mengetahui  sehingga  pengguguran  kandungan  melebihi  umur janin  yang  ditentukan.  Pengguguran  kandungan  semacam  ini  menyebab  korban  diancam  dengan pidana, karena perbuatan ini termasuk perbuatan criminal.
Anak yang dilahirkan melalui hubungan inses memiliki banyak alasan untuk melakukan aborsi, juga dikenal  sebagai  aborsi  provakatus.  Selain  menutupi  aib  keluarga  dan  stigma  yang  merugikan,  anak
1 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 2.
2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak , (Bandung : PT Refika Meditama, 2018), hlm 2.
3 Abdul wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm 53.
4 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak , (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), hlm 11.
5 Angkasa  Angkasa,  Rili  Windiasih,  and  Ogiandhafiz  Juanda,  Efektivitas  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Hukum  Positif  Dalam  Perspektif  Viktimologi, Jurnal  USM  Law Review Vol. 4, No. 1 , (2021), hlm 117.
6 Debora  Anggie  Noviana,  Bambang  Waluyo,  and  Rosalia  Dika.  Agustanti,  Analisis  Terhadap Pelaksanaan  Pidana  Kebiri  Kimia  Dalam  Kasus  Kekerasan Seksual  Pada  Anak  Dalam  Perspektif  Yuridis  Dan Kedokteran, Borneo Law Review Vol.4, No. 1 , (2020), hlm 45-63.
7 Febfitriany  Kusnadi  and  Hery  Firmansyah,  Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.), Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2, (2019), hlm 1-23.
yang  dilahirkan  melalui  inses  memiliki  kemungkinan  cacat,  meskipun  tidak  semuanya.  Anak-anak yang  terkena  perkosaan  inses  memiliki  kemungkinan  lebih  besar  mengalami  cacat  genetik  daripada kasus perkosaan umum yang dapat ditemukan pada beberapa keturunan hasil hubungan tersebut. 8 Komnas Perempuan menerbitkan CATAHU, atau Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, setiap tahun pada 8 Maret, Hari Perempuan Internasional. Pada tahun 2019, Komnas  Perempuan  meluncurkan  CATAHU  dengan  judul  " Data  and  testimonies  from  victims confirm that sexual violence has been eliminated as part of the country's commitment to the draft law " yang  mencakup  catatan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  dilaporkan  dan  ditangani  oleh berbagai  lembaga,  lembaga  pemerintah,  dan  organisasi  masyarakat,  serta  pengaduan  langsung  yang disampaikan  ke  Komnas  Perempuan.  Data  menunjukkan  bahwa  jumlah  kasus  inses  dan  perkosaan darah pada tahun 2018 masih sangat tinggi, dengan 1.071 kasus. 9
Korban kejahatan mengalami kerugian sebagai berikut: kerugian fisik seperti biaya pengobatan luka fisik dan kerugian nonfisik yang sulit untuk dinilai secara moneter. Kerugian nonfisik termasuk kehilangan keseimbangan jiwa, semangat hidup, dan kepercayaan diri karena ketakutan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu menghantui. 10 Inses adalah hubungan badan atau hubungan seksual  antara  dua  orang  yang  bertalian  darah.  Hubungan  ini  terjadi  secara  sukarela  dan  melibatkan paksaan, yang disebut perkosaan. Kasus inses biasanya diketahui dan terungkap di masyarakat karena perkosaan,  penipuan,  dan  penganiayaan.  seperti  paman  yang  memperkosa  keponakannya  atau  ayah kandung yang menggauli putrinya. 11
Korban  perkosaan  sangat  membutuhkan  dukungan  dan  perlindungan.  Menjadi  korban perkosaan  sendiri  sudah  berat,  apalagi  mengalami  kehamilan  sebagai  hasilnya.  Korban  perkosaan, yang  mengakibatkan  kehamilan,  akan  terus  menghantui  wanita  yang  hamil.  Selain  itu,  jika  pelaku perkosaan  masih  merupakan  saudara  sedarah,  wanita  yang  hamil  masih  harus  mempertimbangkan status hukum anak yang dikandungnya. Korban perkosaan pada umumnya mengalami tekanan psikis yang  kuat  sehingga  jelas  terlihat  adanya  daya  paksa.  Daya  paksa  adalah  kekuatan,  dorongan,  atau paksaan  yang  membuat  seseorang  tidak  berdaya  menghadapinya,  baik  saat  tindak  pidana  dilakukan maupun  jauh  sebelum  kejadian  tersebut  terjadi.  Daya  paksa, pada  gilirannya  memuncak  dan menyebabkan  situasi  stres  yang  tidak  terarahkan.  Banyak  korban  perkosaan  mengalami  depresi, kelesuan, gangguan tidur, mimpi buruk, isolasi sosial, dan menarik diri karena malu dengan apa yang mereka alami. Korban perkosaan yang mengalami tekanan emosional dan fisik yang signifikan dapat melakukan tindakan di luar kendali sebagai akibat dari penderitaan mental yang mereka alami setelah mengetahui bahwa mereka mengandung anak. 12
Korban  perkosaan  yang  melakukan  pengguguran  kandungan  memiliki  banyak  konsekuensi moral,  agama,  dan  emosional  karena  melakukan  pengguguran  kandungan.  Pengguguran  kandungan adalah penghentian kehamilan sebelum dua puluh minggu dan berat janin kurang dari lima ratus gram dan  panjang  janin  kurang  dari  dua  puluh  lima  sentimeter 13 yang  dilakukan  sesuai  dengan  perjanjian Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  dengan  mengeluarkannya  secara  paksa.  Pengguguran  dapat  terjadi karena  alasan  alami  atau  ketidaksengajaan.  Kesengajaan  tersebut  biasanya  dilakukan  dengan  cara medis  dan  oleh  profesional  dalam  bidang  mereka. 14 Di  satu  sisi,  ada  yang  mengatakan  bahwa pengguguran  kandungan  adalah  tindakan  yang  melanggar  hukum,  membunuh  nyawa  manusia,  dan
8 Salim Fauzi Lubis, Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, De Lega Lata Vol.4, No. 1 , (2019), hlm 30.
9 Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  Tahun  2019,  Lembar  Fakta  dan  Poin  Kunci,  Catatan  Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUUPenghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara, Jakarta, 6 Maret 2019.
10 J.E Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 36.
11 Suryono  Ekotomo, Abortus  Provokatus  Bagi  Korban  Perkosaan  Perspektif  Viktimologi,  Kriminologi dan Hukum Pidana , (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2001), hlm19.
12 Desilasidea  Cahya  Zalzabella,  Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkosaan  Incest, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1 no. 1 , (2020), hlm 3.
13 Goelardi  Wignjosastro, Masalah  Kehidupan  Dan  Perkembangan  Janin (Jakarta  :  PT.  Grafindo Persada, 2001).
14 Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No. 1, (2021): hlm 135.
tidak berperikemanusiaan, 15 sehingga menimbulkan perdebatan tentang pro dan kontra aborsi, bahkan setelah  KUHP  sendiri  menetapkan  aborsi  sebagai  tindak  pidana.  Di  sisi  lain,  ada  beberapa  alasan mengapa aborsi masih diperlukan, termasuk bagi para korban perkosaan.
Perdebatan  aborsi  dengan  alasan  perkosaan,  terutama  perkosaan  incest.  Meskipun  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara eksplisit melarang aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tetap memungkinkan aborsi  dengan  alasan  medis,  yaitu  dengan  alasan  adanya  indikasi  medis.  Undang-undang  ini  hanya menyebutkan  indikasi  medis  seperti  perkosaan  inses.  Kesadaran  akan  pentingnya  penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagai masalah yang serius masih belum dilakukan secara optimal, termasuk di kalangan penegak hukum. Masalah ini sering kali dianggap sensitif, tabu, atau  bahkan  diabaikan,  yang  menyebabkan  korban  merasa  sulit  untuk  melaporkan  kejadian  tersebut dan  mencari  bantuan.  Salah  satu  contoh  anak  korban  inses  di  Lubuk  Basung.  Ayah  kandung melakukan  perkosaan  selama  kurang  lebih  tiga  tahun,  putusan  pengadilan  menjatuhkan  putusan terhadap pelaku putusan bebas 16 . Terdapat tekanan dari masyarakat yang masih sangat sulit menerima hukuman  dari  kekerasan  seksual  dan  sering  kali  terlambat  dilaporkan,  atau  korban  khawatir,  pihak keluarganya  akan  menyalahkan  dirinya  karena  dianggap  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah  rumah tangganya  sendiri. 17 Spesifikasi  kekerasan  seksual  adalah  dari  sifat  kekerasan  yang  sering  disebut dengan  istilah hidden  crime (kejahatan  tersembunyi)  atau  ada  juga  yang  mengistilahkan  dengan sebutan domestic violence (kekerasan domestic) karena pada umumnya kekerasan terjadi para lingkup atau ranah domestic.
Berbagai  perundang-undangan  telah  dihadirkan  negara  untuk  mengatasi  persoalan  kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kebijakan Pemerintah, secara regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak cukup banyak namun regulasi tersebut lemah dalam penegakan dan pemahaman masyarakat,  orang  tua,  pemerintah  maupun  negara  itu  sendiri,  hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  kasus-kasus  terhadap  kekerasan  seksual  bagi  perempuan  dan  anak  yang  dihukum  oleh hakim  tanpa  mempertimbangkan  hal-hal  di  luar  hukum,  tidak  mempertimbangkan  aspek  kejiwaan anak  dan  pada  akhirnya  berkembang  menjadi  anak  jalanan  sebagai  pilihan  hidupnya.  Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, khususnya inses menarik untuk dikaji karena inses adalah fenomena sosial yang tidak dapat diabaikan oleh negara, penegak hukum selaku bagian dari  kekuasaan  negara  yang  wajib  memberikan  solusi  melalui  penemuan  hukum  oleh  Hakim  yang menjamin hak-hak korban untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  sebelumnya  telah  membahas  permasalahan  terkait penelitian  ini  yaitu:  Pertama,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mukhlis  dan  Elmayanti  dengan  judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak incest dalam perundang-undangan. Penelitian kedua dilakukan oleh Erick Yuda Pratama, dkk dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Delik Korban Inses  dalam  Incest  dalam  Peraturan  perundang-undangan”.  Penelitian  ini  mengkaji  hak-hak  korban perkosaan  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (Studi  Putusan Nomor  191/Pid.Sus/2017/PN  Temanggung).  Penelitian  ini  mengkaji  perlindungan  hukum  anak korban  inses,  penelitian  ini  belum  menemukan  kebijakan  formulasi  dalam  perundang-undangan materil yang berlaku.
Berdasarkan penelitian dan kajian terdahulu, penelitian ini mempunyai pemikiran berbeda dan konstruksi baru dalam mengkaji “Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana”, yaitu  mengkaji mengenai perlindungan hukum anak korban perkosaan inses dalam Sistem  Peradilan  Pidana.  Oleh  karena  itu,  artikel  ini  mengeksplorasi  pertanyaan  penelitian  berikut: pertama,  Bagaimana  Pengaturan  Tentang  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Korban  Perkosaan  Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana? Kedua, Bagaimana Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kajian ini penting dilakukan agar ke depan sistem peradilan pidana dalam setiap sub sistemnya dapat memberikan perlindungan terhadap korba, selanjut  harus  terjalin  harmonisasi  hukum  terkait  pengaturan    perlindungan  hukum  terhadap  anak korban inses di masa mendatang.
15 Waluyadi , Ilmu Kedokteran Kehakiman , (Cirebon: Djambatan, 2005).
16 Putusan Pengadilan Nomor 36/pid.sus/2023/pn/lbb.
17 Moerti  Hadiah  Soerosa, Kekerasan  Dalam  Mumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridi  Viktimologis , (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 136-137.

## METODE
Dalam  tradisi  keilmuan  ilmu  hukum,  tipe  penelitian  hukum  sangat  tergantung  dari  konsep hukum  yang  digunakan. 18 Perlindungan hukum anak korban  perkosaan inses dalam  sistem  peradilan pidana  ini  difokuskan  pada  ilmu  hukum  normative,  oleh  karena  itu  tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  doktrinal  atau  penelitian  hukum  normatif. Pendekatan  yang  dilakukan  adalah: 19 Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), pendekatan kasus (case approach), dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus korupsi di Indonesia.  Pendekatan kasus digunakan untuk melihat beberapa kasus yang relevan dengan  masalah  hukum  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini. Analisis  bahan  hukum  yakni  bahan  hukum dan literatur yang telah dikumpulkan melalui metode sistematis 20 untuk kemudian dilakukan analisis dengan  cara,  menginventarisir,  mensistematisasi,  serta  menginterpretasikan  semua  peraturan  dan konsep  hukum  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Penarikan  kesimpulan  didasarkan  pada ketiga tahapan analisis tersebut. Penarikan kesimpulan ditarik dari hasil analisis dengan menggunakan pendekatan deduktif.

## HASIL

## Pengaturan  Tentang  Bentuk  Perlindungan  Terhadap  Korban  Perkosaan  Inses  Dalam  Sistem Peradilan Pidana
Romli    Atmasasmita    berpendapat    bahwa,    istilah  “ Criminal  Justice  System ”  atau  sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme penanggulangan kejahatan melalui dasar  pendekatan  sistem. 21 Muladi  memberikan  pengertian  sebagai  gerak  sistemik  dari  Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai sub-sistemya untuk resosialisasi  (jangka  pendek),  pencegahan  kejahatan    (jangka  menengah),  dan  kesejahteraan  sosial (jangka  panjang). 22 Sistem  peradilan  pidana  adalah  jaringan  peradilan  yang  menggunakan  hukum pidana,  baik  materiil,  formil,  maupun  pelaksanaan.  Organisasi  ini  harus  dipertimbangkan  dari  sudut pandang sosial karena jika terlalu formal hanya untuk menjamin kepastian hukum, akan menyebabkan ketidakadilan. 23
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sistem peradilan pidana ini terdiri dari berbagai proses hukum  pidana  yang  berkaitan  dengan  upaya  pengendalian  kejahatan  dengan  tujuan:  a)  mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum; dan c) berusaha agar mereka yang pernah  menjadi  korban  kejahatan  dihukum. 24 Sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari  berbagai  struktur atau  subsistem  yang  harus  bekerja  secara  harmonis,  koordinasi,  dan  intergratf.  Polisi,  kejaksaan, pengadilan,  dan  penjara  adalah  subsistem  ini.  Selain  itu,  menurut  Romli  Atmasasmita,  pembuat undang-undang  adalah  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana,  dan  mereka  berperan  penting  dalam menentukan  tujuan  dan  kebijakan  hukum  pidana  dan  hukum  pelaksaaan  pidana  yang  akan diterapkan. 25
Perlindungan  hukum  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  subjek  hukum  agar mereka dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya secara wajar. Ketika subjek hukum
18 Ranah  ilmu  hukum  terdiri  dari  dogmatic  hukum,  teori  hukum  dan  filsafat  hukum.  Dilihat  dari  sudut pandang filsafat ilmu maka dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ilmu hukum normative dan ilmu hukum empiris. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm  80.
19 Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  (Yogyakarta  :  Mirra Buana Media, 2021), hlm 133.
20 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang  :  Bayumedia  Publishing, 2006), hlm 392.
21 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 2.
22 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, ( Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1995), hlm 4.
23 Ibid.
24 Mardjono, Hak  Asasi  Manusia  dalam  sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan,  Buku  ke-1, Jakarta,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  pengabdian  hukum (d/h  Lembaga  Kriminologi), Universitas  Indonesia, 1994, hlm 140.
25 Romli Atmasasmita, Op. Cit , hlm 17.
tertentu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, itu disebut pelanggaran hukum. Tujuan hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum  ada  di  masyarakat,  dan  hukum  harus  didasarkan  pada  keadilan-asas  keadilan  masyarakat. 26 Perlindungan  hukum  berasal  dari  ketentuan  hukum  dan  aturan  masyarakat,  yang  pada  dasarnya merupakan perjanjian masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan pemerintah,  yang  dianggap  mewakili  kepentingan  masyarakat.  Tahapan  ini  harus  dipertimbangkan saat memberikan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan,  Muladi  dan  Arief  berpendapat  bahwa  ada  dua argumen yang dapat dijelaskan dalam hal ini: 27 Pertama adalah teori kontrak sosial, dan yang kedua adalah  teori  solidaritas  sosial  yang  secara  keseluruhan  dapat  dikutip  sebagai  berikut:  negara memonopoli  semua  respons  sosial  terhadap  kejahatan,  melarang  tindakan  individu  dan  saya  dapat mengatakan bahwa ada. Kejahatan dapat terjadi dan timbulnya korban, negara juga harus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan para korban.  Argumen kedua memajukan bahwa daerah harus  praktis  warganya  bagian  dalam masalah memperbolehkan  kebutuhannya atau  praktis  berjuang berdenyut  arah-arah  tambah  mengabdikan  kendaraan  yang  disediakan  oleh  daerah.  Ini  bisa  dicapai menjelajahi pertambahan peservis dan dominasi hak.
Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap HAM yang merugikan  orang  lain,  dan  masyarakat  dilindungi  untuk  menikmati  hak-hak  yang  dijamin  oleh hukum. 28 Dalam sistem peradilan pidana, hukum seperti (a) Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana; (b) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; (c) Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi  dan  Korban;  (d)  Kesehatan;  dan  (e)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Selain  kelengkapan  peraturan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan,  fungsi  peradilan  memainkan  peran  penting  dalam  perlindungan  korban.  Selain  memutus perkara, fungsi pengadilan juga menerima laporan tentang pelaksanaan kompensasi atau restitusi.
Dalam  hal  perlindungan  korban  kekerasan  seksual,  terdapat  kelemahan  serius  dalam  hukum pidana  Indonesia  yang  menjadi  acuan  utama  para  pengacara  ketika  menangkap  pelaku  kekerasan seksual. Para korban keadilan ini tidak mendapat perlindungan khusus. 29 Selain itu, Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Indonesia  tidak  memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada korban  kekerasan  seksual.  KUHAP  lebih  banyak  mengatur  hak-hak  tersangka  daripada  korban, sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban 30 . Berkaca pada hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan harapan baru bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka alami.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan    diatur  dalam  pasal  59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002  menyatakan:
1. Untuk  memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak,  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab.
2. Perlindungan  Khusus  kepada  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada:  a. Anak-anak  dalam  situasi  darurat;  b.  Anak-anak  yang menghadapi  masalah  hukum;  c.  Anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak-anak yang dieksploitasi secara finansial dan/atau seksual; e. Anak-anak yang menjadi korban pornografi; f. Anak-anak yang menderita HIV/AIDS; g.  Anak-anak  yang  menjadi  korban  penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan;    dan  h.  Anak- anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau mental.
26 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta  :  Balai  Pustaka,  1989), hlm 41.
27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm 78.
28 Ibid.
29 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan, Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) , (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 109.
30 Siswanto  Sunarso, Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika,  2012),  hlm 49.
3. Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  dilakukan, menurut  Pasal  59A,  melalui  upaya:  a.  Penanganan  yang  cepat  mencakup  pengobatan  dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendekatan psikosial selama terapi dan setelah pemulihan; c. Tidak mampu memberikan bantuan sosial  kepada  anak-anak  yang  berasal  dari  keluarga;  dan  d.  Pemberian  perlindungan  dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
4. Pasal 69A mengatur bagaimana melindungi anak korban kekerasan seksual secara khusus melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial;  c.  Pendampingan  psikososial  pada  saat  pengobatan  sampai  pemulihan;  dan  d.  Pemberian perlindungan  dan  pendampingan  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan  mulai  dari  penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan yang  layak  bagi  anak-anak  korban  kejahatan. 31 Hal  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak dapat  berpartisipasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  dengan  percaya  diri  dan  merasa  didukung  oleh hukum  dalam  upaya  mereka  untuk  mendapatkan  keadilan.  Pasal  6  huruf  (a)  Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa wanita yang telah menjadi korban pemerkosaan dan  ingin  melakukan  aborsi  berhak  atas  bantuan  medis.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK) menetapkan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 kepada korban tindak  pidana.  Menurut  Pasal  1  butir  6  UU  No.  13  Tahun  2016,  perlindungan  adalah  segala upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  Saksi  dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang- Undang. LPSK tidak membedakan antara korban dewasa dan anak. Perlindungan untuk orang dewasa atau anak sebagai saksi atau korban dapat diberikan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di pengadilan karena permintaan korban atau inisiatif penegak hukum. Penjaminan rasa  aman  saksi  dan  korban  semakin  kuat  dengan  perlindungan  hukum  LPSK.  Sebagaimana  yang diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006,  perlindungan  korban  dalam  sistem  peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan dan berakhir pada tahap penyidikan. Menurut penjelasan UU No.  13  Tahun  2006,  bantuan  rehabilitasi  psiko-sosial  adalah  bantuan  yang  diberikan  oleh  psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk membantu mereka pulih secara  mental.  Negara  harus  memberikan  dukungan  kepada  anak-anak  yang  menjadi  korban perkosaan untuk pemulihan trauma dan kejiwaan mereka, karena fakta bahwa mereka adalah korban perkosaan.
Anak-anak yang menjadi korban perkosaan juga dilindungi jika mereka hamil sebagai hasil dari perkosaan.  Dalam  Pasal  75(2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pemerintah menetapkan bahwa  kehamilan  yang  disebabkan  oleh  perkosaan  dapat  mengakibatkan  trauma  psikologis  bagi korban  perkosaan,  dan  aborsi  diizinkan.  Jika  perkosaan  mengakibatkan  kehamilan  korban,  undang- undang tersebut tentunya lebih memperhatikan perlindungan korban perkosaan.
Dalam  situasi  seperti  ini,  korban  dapat  memilih  untuk  menggugurkan  kehamilannya  atau mempertahankannya.  Karena  fakta  bahwa  perkosaan  menyebabkan  kehamilan  adalah  sesuatu  yang tidak dapat dipungkiri, korban perkosaan pasti mengalami kesulitan psikologis yang signifikan. Pada dasarnya,  UU  dan  PP  tersebut  bertujuan  untuk  mengurangi  kesulitan  yang  dialami  korban  karena kehamilan yang tidak diinginkannya. 32
Alasan yang diuraikan dalam ayat (2) Pasal 75 berfungsi sebagai dasar untuk persetujuan aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk pemerkosaan yang dilakukan karena hubungan seksual. Dengan demikian,  trauma  psikologis  yang  disebabkan  oleh  pemerkosaan,  termasuk  pemerkosaan  yang dilakukan karena hubungan seksual, dapat dianggap sebagai indikasi medis untuk meniadakan pidana.
31 Rika  Santi  Wardani  dan  Iqrak  Sulhin , Tinjauan  Hakim  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual Incest  Yang  Melakukan  Aborsi  Menurut  Tujuan  Teori  Penghukuman, Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial, Vol 8, No 5 , (2021), hlm 951. 32 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12, No. 2 , (2019), hlm 120.
Namun, ini hanya berlaku jika perkosaannya dapat dibuktikan. Jika tidak, alasan psikologisnya tidak cukup untuk memaksanya untuk melakukan aborsi. 33
Dengan demikian, Tindakan hukuman terhadap korban perkosaan bukanlah pilihan yang tepat. Khususnya,  kekerasan  seksual  adalah  kejahatan  yang  kompleks.  Dibandingkan  dengan  hukuman penjara,  korban  membutuhkan  lebih  banyak  bantuan  negara  untuk  mengobati  trauma  mereka, terutama  anak-anak.  Menurut  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  Nomor  48 Tahun  2009,  "Hakim  dan  hakim  konstitusi  berkewajiban  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat." Amici Curiae dapat membantu majelis hakim dalam  memeriksa,  mempertimbangkan,  dan  memutuskan  perkara.  Selain  itu,  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga tersedia.

## Penegakan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Perkosaan  Incest  Dalam  Sistem Peradilan Pidana
Walaupun anak sedang menjalani proses peradilan anak, dia tetap memiliki hak-haknya sebagai seorang  anak  yang  dilindungi  negara.  Hak-haknya  sebagai  korban  dan  pelaku  termasuk  bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, dan pemulihan trauma. Dilihat dari alur kerja sistem peradilan pidana, maka  rangkaian  proses  yang  dimulai  dari  Penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan  serta lembaga  pemasyarakatan.  “Penyidikan  adalah  tindakan  kepolisian  untuk  mencari  fakta  atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Penyidikan adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk  menemukan  gambaran  yang  jelas  akan  sebuah  pelanggaran”. 34 Tahap  penyidikan  adalah gerbang  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia.  “Proses  peradilan  kasus  kekerasan  seksual terhadap  perempuan  biasanya  diawali  dengan  pelaporan  terjadinya  tindak  pidana  kepada  polisi, selanjutnya  menindaklanjuti  laporan  dengan  melakukan  penyelidikan  untuk  menentukan  dapat  atau tidaknya  dilakukan  penyidikan”. 35 Tahap  penyidikan  adalah  tahap  penentuan  dapat  atau  tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke kejaksaan.
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim  anak.  "Petugas  hukum  ini  diberi  wewenang  undang-undang  untuk menangani  perkara  pidana anak  sesuai  tingkat  pemeriksaan  masing-masing.  Diharapkan  pemeriksaan  perkara  dengan memperhatikan  kepentingan  anak" 36 Penyidik  anak  ditingkat  Polres  berada  di  bawah  Unit  PPA  . Semangat  Unit  PPA  seharusnya  adalah  pembelaan  pada  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban kejahatan  seksual  anak  memiliki  dampak  traumatic  yang  dialami  anak  korban  kekerasan  seksual begitu  sulit  untuk  disembuhkan.  Kejahatan  seksual  terhadap  anak  adalah  bencana  nasional  bagi bangsa Indonesia, kejahatan seksual merusak generasi penerus bangsa Indonesia. 37
Penanganan  anak  korban  perkosaan  pada  tahap  penuntutan,  merupakan  lanjutan  dari penyidikan.  Sejak  penyidikan  dimulai  ada  kewajiban  penyidik  memberitahukan  kepada  penuntut umum  melalui  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  Sejak  penyidikan  sudah  ada hubungan  koordinasi  antara  penyidik  dengan  penuntut  umum.  Pada  waktu  gelar  perkara  antara penyidik  dan  penuntut  umum  sebaiknya  ada  progres  terhadap  persoalan  jender,  persoalan  korban, serta  pemenuhan  hak-hak  korban.  Prinsip  kewajiban  negara,  prinsif  keadilan  substantif  dan  prinsif non diskriminasi seharusnya mendapat perhatian dalam tahap penuntutan.
Hukum  adalah  proses  dan  keadilan  adalah  sebuah  hasil,  Untuk  menentukan  kesempurnaan berfungsinya hukum dan tercapainya keadilan tidak lepas dari berbagai macam konteks dan keadaan. Namun  demikian  yang  selalu  tetap  tidak  bisa  dipungkiri  sebagai  landasan  dari  hukum  dan  keadilan
33 Muhamad Edwinsyah, Tinjauan Hukum Atas Tindakan Aborsi Dengan Dalih Indikasi Medis  Karena Kehamilan Akibat Perkosaan Incest , Thesis Universitas Islam Kalimantan, 2021.
34 Aryanto Sutadi dkk, Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan , (Jakarta : Kompolnas, 2013), hlm 37.
35 Lisa  Wulansari  (Editor), Penanganan  Kasus-Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Lingkungan Peradilan Umum , (Jakarta : Komnas Perempuan, 2009), hlm 65.
36 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , (Jakarta : Djambatan), hlm 22.
37 Siti  Hikma,  Mengantisipasi  Kejahatan  Pembelajaran  "  Aku  Anak  Yang  Berani  Melindungi  Diri Sendiri”, Jumal Sawwa, Volume 12, Nomor 2 , (2017), hlm 189.
adalah  kenyataan  bahwa  keduanya  bertaut  dalam  gagasan  bernegara  untuk  menciptakan  perasaan aman dan adil bagi setiap warga negara. 38
Gustav  Radbruch  menyatakan  hukum  mempunyai  tujuan;  Pertama,  kepastian  hukum.  Kedua, kemanfaatan hukum. Ketiga adalah keadilan. Dalam suatu putusan pengadilan, jika hakim tidak dapat mengakomodir  ketiga  tujuan  hukum  tersebut  secara  sekaligus,  maka  hakim  harus  mengutamakan keadilan.  Menurut  Sudjono  Dirdjosisworo,  hakim  dalam  menerapkan  hukum  dikenal  3  (tiga)  aliran, salah satunya adalah Aliran Rechtsvinding . Menurut pendekatan ini, hakim memiliki kebebasan yang terikat  saat menjalankan  tugasnya.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  hakim  adalah  untuk melakukan rechetsvinding, atau menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman. 39 Pada Pasal 4 UU Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan  bahwa:  "Hakim  dan  hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.  Namun,  putusan  ini  tidak  menunjukkan  bahwa  hakim  melakukan Rechtsvinding ,  atau penemuan hukum.
Menurut  Pasal  346,  347,  348,  dan  349  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), menghilangkan  hak  hidup  anak  dalam  kandungan  atau  aborsi  merupakan  ancaman  pidana.  Pada dasarnya, Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan), yang kemudian dikuatkan oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang  Kesehatan Reproduksi (PP  No 61  Tahun  2014),  menegaskan  bahwa  hukum  tetap  memungkinkan  aborsi  hanya  untuk  alasan  yang jelas, seperti alasan medis dan anak yang dihasilkan dari perkosaan. Kesehatan itu sendiri bertujuan untuk melindungi anak yang menjadi korban perkosaan inses dari trauma psikologis dan beban sosial yang  akan  mereka  hadapi  di  masa  depan.  Aborsi  yang  dilakukan  karena  perkosaan  inses  mungkin termasuk  dalam  kategori  bukan  perbuatan  hukum  karena  Seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana karena paksaan atau kondisi mendesak (overmacht), menurut Pasal 48 KUHP, tidak dapat dihukum.
Aborsi telah menjadi subjek perdebatan global karena pandangan agama, etika, dan moral yang sering dibahas. Aborsi menimbulkan masalah tentang hak individu yang berkaitan dengan moralitas, agama,  keluarga,  dan  etika.  Sudah  pasti akan  ada  banyak  pendapat  yang  berbeda  jika  kita  berbicara tentang legalitas aborsi, termasuk pertanyaan apakah keselamatan ibu yang mengandung lebih penting atau  hak  hidup  janin  yang  tidak  bersalah. 40 Ketika  seorang  anak  menghadapi  situasi  seperti  itu, semuanya  menjadi  lebih  sulit.  Selain  menghadapi  tantangan  hidup  untuk  membesarkan  anaknya, menjadi  korban  perkosaan,  terutama  dari  anggota  keluarga  terdekat,  sudah  menjadi  masalah  dalam hidupnya. Di sini, hak anak telah dilecehkan, sehingga hukum harus bertindak aktif untuk melindungi anak-anak  yang  telah  menjadi  korban  perkosaan  inses  yang  melakukan  aborsi.  Tidak  boleh  aborsi tanpa  solusi.  Pemerintah  harus  menanggung  tanggung  jawab  reproduksi,  membatasi  kehamilan  jika aborsi ilegal, dan menyediakan tempat tinggal bagi perempuan dan anak yang mengalami kehamilan yang tidak mereka inginkan. Karena itu, hukum harus dapat bersikap adil terhadap korban perkosaan untuk  mengatasi  perbedaan  antara  undang-undang  yang  melarang  aborsi  dan  fenomena  aborsi  yang cukup berbahaya 41 untuk menghindari tuntutan apabila aborsi dipaksakan karena masalah psikologis yang signifikan.
Anak-anak yang melakukan tindak pidana erat terkait dengan kenakalan, juga dikenal sebagai juvenile deliquency . Sistem peradilan pidana anak berfungsi untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan  melindungi  setiap  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  berusia  di  bawah  18  tahun. 42 Anak- anak  ini  menghadapi  tantangan  yang  sama  dengan  anak-anak  yang  melakukan  aborsi  dan  yang menjadi korban perkosaan inses. Mereka harus melahirkan seorang anak yang tidak dapat mengurus hidupnya sendiri. Selain itu, hak-hak seorang anak yang hilang telah menjadi korban hasrat orang lain atau bahkan keluarganya sendiri.
38 Lisa Wulansari, Op.Cit., hlm 112.
39 Sudjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 161. 40 Naomi  Amadea  Tumbelaka  and  Edward  Thomas  Lamury  Hadjon,  Legalitas  Aborsi  Dalam  Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Kertha Negara 7, no. 12 (2019), hlm 1-16.
41 Hanifta  Andras  Arsalna  and  Moh.  Endriyo  Susila,  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Remaja  Yang Melakukan  Aborsi  Karena  Kehamilan  Di  Luar  Nikah, Indonesian  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology (IJCLC) 2, No. 1 , (2021), hlm 1-11.
42 Irwan  Safaruddin  Harahap,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No. 1, (2016), hlm 37-47.
Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa aborsi dapat dilegalkan karena trauma psikologis yang disebabkan oleh perkosaan. Hal ini disebabkan oleh  fakta  bahwa  hukuman  penjara  akan  berdampak  luas  pada  korban  perkosaan  inses  lainnya, membuat  mereka  semakin  enggan  untuk  melaporkan  kasus  yang  menimpanya  karena  kemungkinan mendapatkan konsekuensi yang lebih negatif. Pengampunan hukum diperlukan agar penegak hukum dapat  melihat  secara  luas  kemungkinan  yang  terjadi.Agar  anak-anak  yang  melakukan  aborsi  karena perkosaan  inses  tidak  mengalami  aborsi  yang  tidak  aman,  mereka  harus  tetap  diperhatikan  saat melakukannya. Untuk memastikan hak reproduksi perempuan, hak asasi manusia janin, dan hak asasi ibu yang mengandung tetap terjaga, undang-undang harus diubah. 43 Pada dasarnya, tidak seharusnya ada hukuman pidana atas aborsi yang dilakukan pada seorang anak korban perkosaan inses. Namun, penegakan  hukum  saat  ini  malah  membuat  anak  berada  dalam  posisi  yang  salah  karena  aborsi, meskipun aborsi itu sendiri memiliki banyak efek negatif bagi anak.
Perkosaan  inses  menyebabkan  ketidakjelasan  tentang  status  anak  yang  akan  dilahirkan, menikah  tidak  menghilangkan  kemungkinan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tetapi  perkosaan  inses menyebabkan  ketidakjelasan  tentang  status  anak  yang  akan  dilahirkan.  Anak  yang  dilahirkan  dari hubungan  sedarah  biasanya  mengalami  kelainan  fisik  (cacat  fisik  atau  hidrocepalus,  yang  berarti kepala  membesar)  dan  kelainan  psikis  (cacat  mental). 44 Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  hubungan sedarah  memiliki  kemungkinan  besar  memiliki  kesehatan  biologis  yang  buruk,  bahkan  dapat  mati, karena DNA ( deoxyribonucleir acid ) yang sama dari ayah dan ibu diturunkan kepada anak. 45
Dengan  demikian,  kemungkinan  seorang  bayi  mengalami  hubungan  sedarah  lebih  besar meningkat.  Anak-anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  mengalami  ketakutan  dan  akibatnya terpaksa melakukan aborsi. Janin yang dikandung karena perkosaan inses memiliki hak untuk hidup pada  dasarnya,  begitu  juga  dengan  orang  yang  melakukan  aborsi  yang  benar-benar  mampu melahirkan  anak.  Namun,  prolematika  adalah  bagaimana  anak  yang  mengalami  aborsi  mengalami trauma  atau  gangguan  psikologis  setelah  melahirkan. 46 Aborsi  kemudian  dilegalkan  sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena setiap orang berhak untuk memilih apa yang mereka inginkan, terutama  bagi  perempuan  korban  kekerasan  seksual  yang  melakukan  aborsi  yang  menimbulkan trauma yang signifikan 47 atau bahkan indikasi kedaruratan medis akibat hubungan sedarah yang telah disebutkan di atas.
Terdapat  cukup  banyak  kasus  perkosaan  Incest  khususnya  yang  ditangani  Pengadilan  Negeri Muara  Bulian,  berikut  beberapa  kasus  yang  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian,  yang terjadi selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan sebagai berikut: (1) Perkara Nomor  10/Pid.Sus/2019/PN  Mbn  merupakan  tindak  pidana  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  orang tuanya;  (2)  Perkara  Nomor  63/Pid.Sus/2020/PN  Mbn  merupakan  tindak  pidana  perkosaan  yang dilakukan oleh orang tuanya; (3) Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn merupakan tindak pidana perkosaan  yang  dilakukan  oleh  orang  tuanya;  (4)  Perkara  Nomor  126/Pid.Sus/2020/PN  Mbn merupakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tuanya;
Perlindungan  hukum  dan  HAM  terhadap  pelaku  sehubungan  dengan  tindak  pidana pengguguran  kandungan  yang  sekaligus  menjadi  korban  pemerkosaan,  putusan  Pengadilan  Negeri Nomor  5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn  memberikan  putusan  yang  kontradiktif.  pengguguran kandungan  akibat  perkosaan  dalam  UU  Kesehatan  memang  legal  namun  pada  kenyataannya  masih ada kasus pelaku aborsi akibat perkosaan diberikan sanksi pidana yang dianggap bertentangan dengan
43 Aji  Mulyana,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Akibat  Tindak  Pidana  Abortus Provokatus Criminalis, Jurnal Wawasan Yuridika 1, No. 2 , (2017), hlm 54.
44 Tateki Yoga Tursilarini,  Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 41, No. 1 , (2017), hlm 77-92.
45 Rindi  Putri  Afifah,  Nindya  Prasetya  Wardhani,  and  Aura  Shava  Dhinda  Salsabila,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Hak  Anak  Incest  Berdasarkan  Hukum  Negara  Indonesia, Rewang Rencang :  Jurnal Hukum Lex Generalis 2, No. 6 , (2021), hlm 498-509. 46 Kemal  Fikar  Muhammad,  Aspek  Hukum  Tentang  Abortus  Provocatus  Therapeuticus  Di  Indonesia, Jurnal Penelitian IPTEKS 5, No. 1 , (2020), hlm 138.
47 Kadek  Jiyoti  Mahayana,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  I Made  Minggu  Widyantara,  Tindak  Pidana Pengguguran  Kandungan  Oleh  Korban  Perkosaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2, No. 1 , (2021), hlm 138.
hak  anak. 48 Putusan  Pengadilan  Muara  Bulian,  Batanghar,  Jambi  dalam  tindak  pidana  aborsi. Terpidana  WA  (nama  depan),  yakni.  Seorang  anak  berusia  15  tahun,  divonis  bersalah  atas  tindak pidana aborsi janin yang sudah diatur dalam Pasal 77 A Pasal 45 UU Perlindungan Anak. WA divonis 6  (enam)  bulan  penjara  dan  3  (tiga)  bulan  masa  percobaan  karena  terbukti  melakukan  aborsi. Mengingat WA sempat keguguran karena kakaknya AA yang berusia 18 tahun sedang hamil. Putusan majelis  hukum  Muara  bulian,  Batanghari,  Jambi  bagian  dalam  tata  tindak  pidana  aborsi.  Terpidana WA (inisial nama) yaitu bocah yang masih berusia 15 hari dipidana mengerjakan tindak pidana aborsi terhadap bocah bagian dalam kandungan, ihwal ini diatur bagian dalam Pasal 77 A jo. Pasal 45 UU Perlindungan  Anak.  Menyatakan  WA  dipidana  6  (enam)  rembulan  pengasingan  dan  petunjuk pekerjaan musim 3 (tiga) rembulan, karena dinyatakan bertentangan mengerjakan aborsi. Mengingat WA mengerjakan aborsi hukuman bunting oleh kanda kandungnya, AA yang berusia 18 hari.
Hakim  harus  dapat  menggunakan  logika  hukum  saat  membuat  keputusan  dalam  suatu  kasus. Hakim  dilarang  mengasosiasikan  benda  lebih  mulai  sejak  yang  seharusnya  kurun  merealisasikan tugasnya.  Hal  ini  tidak  membatasi  kebebasan  hakim  karena  tetap  memiliki  hak  untuk  memberikan interpretasi yang lebih luas dalam kasus di mana undang-undang saat ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Hukum menjadi alat untuk pembaharuan sosial yang tidak hanya bergantung pada undang- undang, 49 Sehingga  diperlukan  suatu  terobosan  sifat  memintasi  pikiran  sehat  sifat  atau  pasal  sifat ( legal  reasoning )  yang  dilakukan  oleh  hakim.  Hakim  dapat  menggunakan  alasan  yuridis,  filosofis, sosiologis, atau teologis untuk membuat asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum.
Hakim  adalah  wakil  tuhan,  putusan  dalam  perkara  pidana  yang  dijatuhkan  harus  didasarkan kepada hukum pidana materil, hukum pidana formil, penalaran dan logika hukum yang baik. Putusan hakim  seharusnya  dapat  memberikan  rasa  keadilan  baik  kepada  korban  maupun  pelaku. 50 Logika pokok sebagai belakang langsung, deduksi, dan induksi memindahkan kebodohan bergerak berperan aparat  bergerak  yang  nanti  menggubah  bukti  lembaga  yang  bisa  dipertanggungjawabkan  oleh  wasit abad berupaya mengasuh keputusan.
Putusan ini tidak mempertimbangkan pembuktian dan fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga  kesimpulan  yang  dibuat  dalam  diktum  putusan  tidak  konsisten  karena  tidak  mengacu  ke semua  elemen  delik  dengan  fakta  hukum  yang  terjadi  di  persidangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa hakim tidak mempertimbangkan ras dan terhadap anak korban kekerasan seksual serta hak perempuan atas kesehatan reproduksi menurut kesehatan dan UU Nomor 7 Tahun 1984. Kesehatan mental korban tidak  diperhitungkan  dalam  keputusan  ini.  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  belum  digunakan  oleh  majelis hakim.
Pengadilan  memutuskan  bahwa  anak  yang  menjadi  korban  perkosaan  incest  mengalami diskriminasi.  Penyidik  menunjuk  korban  sebagai  pelaku  pengguguran  kandungan  tanpa mempertimbangkan alasan pengguguran kandungan tersebut. Akibatnya, anak tersebut dihukum enam bulan penjara dan tiga bulan pelatihan kerja. Selama setiap pemeriksaan, anak korban tidak menerima pendampingan  hukum.  Dalam  hal  keadilan  substantif,  keputusan  pengadilan  telah  mengabaikan prinsip kemanfatan dan keadilan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan incest.
Hakim  harus  sangat  hati-hati  saat  memutuskan  kasus  di  mana  seorang  anak  telah  melakukan pengguguran  kandungan.  Hakim  harus  mempertimbangkan  aspek  yuridis  dan  non-yuridis.  Hakim tidak  boleh  menghakimi  karena  balas  dendam  atau  kepentingan  penegakan  keadilan,  tetapi  mereka harus  mempertimbangkan  alasan  anak  melakukan  perbuatan  tersebut  dan  konsekuensi  yang  akan ditimbulkannya  jika  mereka  harus  menjatuhkan  pidana  penjara  bagi  anak  tersebut.  Anak-anak  yang melakukan pengguguran kandungan sebagai akibat dari perkosaan inses pasti mengalami dampak atau konsekuensi  negatif,  terutama  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  psikisosial.  Anak-anak  pada  usia tersebut  sedang  berada  di  fase  yang  sangat  penting  dalam  perkembangan  kognitif,  fisik,  dan
48 Virgo  Cahyadi  and  Parningotan  Malau , Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Aborsi  Korban Pemerkosaan, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, Vol.8, No. 1 , (2021), hlm 305.
49 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat  Dan  Pembinaan  Hukum  Nasional (Bandung  : Binacipta, 2001).
50 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2014).
mentalnya. 51 Untuk  memutuskan  tindak  pidana  aborsi  yang  dilakukan  oleh  anak  korban  perkosaan inses, proses penalaran hakim tidak hanya terbatas pada usia kandungan saat pengguguran kandungan dilakukan, seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Kesehatan, tetapi juga didasarkan pada pemikiran hakim tentang keadaan sosial yang terkait dengan kasus tersebut ( ratio decidendi ). 52

## SIMPULAN
Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  perkosaan  inses  dalam  sistem  peradilan pidana  telah  diatur  secara  jelas  mencakup:  (a)  Undang-Undang  Tentang  Hukum  Acara  Pidana;  (b) Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Anak;  (c)  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban; (d) Undang-Undang Tentang Kesehatan; (e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  tetapi  KUHAP  lebih banyak  mengatur  hak-hak  tersangka  daripada  korban,  termasuk  korban  inses,  sehingga  tidak memberikan  perlindungan  yang  memadai  kepada  korban.  Beberapa  pengaturan  tersebut  belum terdapat  harmonisasi  terhadap  pengaturan  dimaksud.  Penegakan  hukum  pidana  melalui  putusan pengadilan  belum  dapat  memberikan  rasa  keadilan  terhadap  anak  korban  perkosaan  inses.  Pada putusan  pengadilan  ditemukan,  Hakim  masih  mengikuti  norma  hukum  secara  konvensional. Akibatnya  putusan  pengadilan  tersebut  terlalu  normatif  karenanya  tidak  menjawab  permasalahan. Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  perkosaan  inses  perlu  harmonisasi  hukum  terkait perlindungan hukum terhadap anak korban inses di masa mendatang. Penegak hukum, teruma hakim dalam  memutus  perkara  hendaknya  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan. Perlindungan  Terhadap  korban  kekerasan  Seksual  (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) . Bandung: Refika Aditama, 2018.
Abu Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak , Nuansa Cendekia: Bandung, 2012. Aryanto Sutadi dkk. Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan . Jakarta: Penerbit Kompolnas, 2013. Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka,1989. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun. Jakarta, 2019. Darwan Prinst. 1997. Hukum Anak Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. Gatot Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak . Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007. Goelardi  Wignjosastro. Masalah  Kehidupan  Dan  Perkembangan  Janin .  Jakarta:  PT.  Grafindo Persada, 2001.
Irwansyah, Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artike l.  Yogyakarta:  Mirra Buana Median, 2021.
J.E Sahetapy. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai . Cet I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987. Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Lisa  Wulansari  (Editor). Penanganan  Kasus-Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Lingkungan Peradilan Umum . Jakarta: Komnas Perempuan, 2009. Maidin  Gultom. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak. Bandung:  PT  Refika  Meditama,  Bandung, 2018.
Mardjono. Hak  Asasi  Manusia  dalam  sistem  Peradilan  Pidana ,  Jakarta:  Pusat  Pelayanan  Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 140.
Mochtar  Kusumaatmadja. Hukum,  Masyarakat  Dan  Pembinaan  Hukum  Nasional .  Bandung: Binacipta, 2001.
51 Yulie  Echa  Savitri  and  Maulana  Rezi  Ramadhana,  Pola  Komunikasi  Dalam  Penerapan  Fungsi Keluarga Pada Anak Pelaku Tindak Aborsi Di Jakarta Pusat, Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.3, No. 2 , (2020), hlm 67-79.
52 Shafira  Fatahaya,  Rosalia  Dika  Agustanti,  Legalitas  Aborsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Akibat Perkosaan Inses, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2 , (2021), hlm 517.
Moerti  Hadiah  Soerosa. Kekerasan  Dalam  Mumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridi  Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana . Bandung: PT. Alumni, 2008. Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Siswanto Sunarso. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Sudjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Suryono Ekotomo. Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.
Waluyadi. Ilmu Kedokteran Kehakiman . Cirebon: Djambatan, 2005. Zainal Asikin. Mengenal Filsafat Hukum . Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

## Jurnal
Aji Mulyana. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis”, Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No. 2 , (2017).
Angkasa,  Rili  Windiasih,  and  Ogiandhafiz  Juanda.  “Efektivitas  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual  Sebagai  Hukum  Positif  Dalam  Perspektif  Viktimologi”, Jurnal USM Law Review Vol 4, No. 1 , (2021).
Debora  Anggie  Noviana,  Bambang  Waluyo,  and  Rosalia  Dika.  Agustanti.  “Analisis  Terhadap Pelaksanaan  Pidana  Kebiri  Kimia  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran”, Jurnal Borneo Law Review Vol 4, No. 1 , (2020). Desilasidea  Cahya  Zalzabella.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkosaan  Incest”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1 No. 1 , (Maret 2020). Erick Yuda Pratama, Nur Rochaeti, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Perlindungan Hukum Bagi Anak  Korban  Delik  Inses  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  (Studi  Putusan  Nomor  191/Pid.Sus/2017/Pn  Temanggung)”. Diponegoro Law Journal Vol 11, No. 3, (2022).
Febfitriany  Kusnadi  and  Hery  Firmansyah.  “Analisis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.)”, Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No. 2 , (2019).
Hanifta  Andras  Arsalna  and  Moh.  Endriyo  Susila.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Remaja  Yang Melakukan  Aborsi  Karena  Kehamilan  Di  Luar  Nikah”, Indonesian  Journal  of  Criminal  Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No. 1 , (2021).
Irwan Safaruddin Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif” , Jurnal Media Hukum Vol 23, No. 1 (2016).
Kadek Jiyoti Mahayana, I Nyoman Putu Budiartha, and I Made Minggu Widyantara. “Tindak Pidana Pengguguran  Kandungan  Oleh  Korban  Perkosaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia”, Jurnal Konstruksi Hukum Vol 2, No. 1 , (2021).
Kemal Fikar Muhammad. “Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia”,
Jurnal Penelitian IPTEKS Vol 5, No. 1 , (2020).
Naomi  Amadea  Tumbelaka  and  Edward  Thomas  Lamury  Hadjon.  “Legalitas Aborsi  Dalam  Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, Jurnal Kertha Negara Vol 7, No. 12 , (2019).
Ni  Putu  Ratih  Puspitasari,  I  Made  Sepud,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma.  “Tindak  Pidana  Aborsi Akibat Perkosaan”, Jurnal Preferensi Hukum Vol 2, No. 1 , (2021).
Rika  Santi  Wardani  dan  Iqrak  Sulhin.  “Tinjauan  Hakim  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan  Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 5 , (2021).
Rindi  Putri  Afifah,  Nindya  Prasetya  Wardhani,  and  Aura  Shava  Dhinda  Salsabila.    “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia”, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2, No. 6 (2021).
Salim  Fauzi  Lubis.  “Tindakan  Yang  Dilakukan  Terhadap  Kejahatan  Abortus  Provocatus  Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  De  Lega  Lata  Vol  4,  No.  1, (2019).
Sandri.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban INCEST Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol X, No. 2 , (2023). Shafira  Fatahaya,  Rosalia  Dika  Agustanti.  “Legalitas  Aborsi  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Akibat Perkosaan Inses”, Jurnal USM Law Review Vol 4, No 2 , (2021).
Siti  Hikma.  “Mengantisipasi  Kejahatan  Pembelajaran  "Aku  Anak  Yang  Berani  Melindungi  Diri Sendiri”, Jumal Sawwa Vol 12, No 2 , (April 2017).
Tateki  Yoga  Tursilarini.  “Dampak  Kekerasan  Seksual  Di  Ranah  Domestik  Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial  Vol 41, No.
1, (2017).
Virgo  Cahyadi  and  Parningotan  Malau.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Aborsi  Korban Pemerkosaan”, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol 8, No. 1, (2021).
Wahyu  Beny  Mukti  Setiyawan,  dkk.  “Perlindungan  Hukum  Aborsi  Bagi  Korban  Pemerkosaan Menurut  Undang–Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan”, Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 2 , (November 2019).
Yulie  Echa  Savitri  and  Maulana  Rezi  Ramadhana.  “Pola  Komunikasi  Dalam  Penerapan  Fungsi Keluarga  Pada  Anak  Pelaku  Tindak  Aborsi  Di  Jakarta  Pusat”, Linimasa:  Jurnal  Ilmu Komunikasi Vol 3, No. 2 . (2020).

## Skripsi/Thesis/Disertasi
Muhamad Edwinsyah. “Tinjauan Hukum Atas Tindakan Aborsi Dengan Dalih Indikasi Medis Karena Kehamilan Akibat Perkosaan Incest”, Thesis Universitas Islam Kalimantan, 2021.

## Naskah Internet
Mufidatul Ma’sumah, Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi  Kajian  Putusan  Nomor  5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN ,  Komisi  Yudisial  12,  no.  02 (2019).