## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 1 Maret 2020: TheJournalish Hal. 012-017

## PENERAPAN UU NO. 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015

## LUPYTA ISTIQOMAH
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Email Korespondensi: lupyta.istiqomah@gmail.com
Abstrak: Latar belakang masalah kebijakan ini adalah untuk membantu lanjut usia yang karena faktor usianya maka akan mengalami banyak keterbatasan, sehingga memerlukan bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan. rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1998  Tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  di  Kota  Yogyakarta  Tahun  2014- 2015. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  motode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dan perilaku yang diamati. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer maupun data sekunder. Setelah peneliti melakukan penelitian, bahwa implementasi Undang-undang Nomor  13  Tahun  1998  Tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  di  Kota  Yogyakarta  Tahun  2014-2015  belum dilakukan  dengan  optimal.  Adanya  program  perlindungan  dalam  panti  dan  perlindungan  luar  panti  yaitu Asistensi  Sosial  Lanjut  Usia  sebagai  bentuk  perlindungan  sosial  sebagai  salah  satu  upaya  meningkatkan kesejahteraan  belum  terlaksana  dengan  optimal. Faktor-faktor  yang  sangat  mendasar  dalam  pengaruh implementasi  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1998  Tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  adalah  faktor komunikasi  yaitu  sosialisasi.  Sosialisasi  adanya  kebijakan  ini  belum  dilakukan  dengan  optimal  oleh  pihak penyelenggara  kepada  masyarakat  luas  yang  berada  di  wilayah  Kota  Yogyakarta.  Sehingga  dapat  mengurangi kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lanjut usia terlantar yang hidup ditengah-tengah mereka.
Kata kunci; Kebijakan Publik; Perlindungan Sosial; Kesejahteraan Lanjut Usia;
Abstract: The  background  of this  policy  problem  is  to  help  the  elderly  caused  by  age  factors,  it  will  increase many  limitations,  so  that  it  requires  assistance  in  improving  welfare.  Law  Number  13  of  1998  concerning Welfare for Older Ages in the City of Yogyakarta in 2014-2015 and what factors influence the implementation of Law Number 13 of 1998 concerning Welfare Elderly in Yogyakarta City in 2014-2015. The research method used  is  a  qualitative  research  method.  Qualitative  research  methods  are  research  procedures  that  produce descriptive data consisting of written or oral words and those that are learned. With data collection techniques, namely interviews and documentation that produce primary data or secondary data. After conducting research, the implementation of Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare in Yogyakarta City in 2014-2015 has not been  carried  out  optimally.  The  existence  of  protection  programs  within  the  orphanage  and  outside  the orphanage  protection  ie  Social  Assistance  for  the  Next  Age  as  social  protection  as  one  of  the  increased protections has not been implemented optimally. The very basic factors in the implementation of Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Welfare are communication factors, namely socialization. The organizer of this policy has not been carried out optimally by the organizers towards the wider community in the Yogyakarta City area. Can reduce public awareness of caring for abandoned elderly living in their midst.
Keywords: Public Policy; Social Protection; Elderly Welfare;
Article History : Received: 21-01-2020; Revised: 23-02-2020; Accepted: 05-03-2020

## PENDAHULUAN
Penduduk  dalam  kategori  lanjut  usia  sudah  seharusnya  mendapatkan  perhatian  lebih  dari pemerintah Adanya keterbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan dengan permasalahan lanjut  usia  yang  semakin  berkembang  maka  ditetapkanlah  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Daerah  Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah  penduduk  lansia  terbesar.  Menurut  Bondan  Sikoki,  pada  tahun  2010  Daerah  Istimewa Yogyakarta memiliki persentase  penduduk lansia tertinggi diantara seluruh daerah lain di Indonesia mencapai 12,9%. (Topatimasang, 2013)
Implementasi  kebijakan  sosial  untuk  lansia  terlantar  di  DIY  belum  optimal  yang  dapat diturunkan  dari,  jumlah  LUT  yang  tercakup  dalam  kebijakan  masih  sedikit  jumlahnya,  kualitas layanan  yang  diberikan  kepada  lansia  terlantar  tetap  minim.  (Yanuardi  et  al.,  2018)  Sementara  itu, Kota  Yogyakarta  mengalami  peningkatan  terhadap  jumlah  penduduk  lansia  terlantar  dalam  tahun 2011-2012  yaitu  dari  penduduk  lansia  terlantar  dengan  jumlah  1.852  orang  menjadi  2.303  orang. Selanjutnya,    Di  Kota  Yogyakarta  memiliki  Usia  harapan  hidup  perempuan  74  tahun  dan  laki-laki memiliki  usia  harapan  hidup  72  tahun.  Dengan  prosentase  tersebut,  Kota  Yogyakarta  mengalami struktur penduduk tua dan menimbulkan berbagai kebutuhan baru yang harus dipenuhi terutama lanjut usia  tidak  potensial  dimana  lanjut  usia  ini  merupakan  lanjut  usia  tidak  berdaya  sehingga  hidupnya bergantung pada orang lain. (Transmigrasi, 2014)
Seiring munculnya  masalah sosial bagi lansia dengan   meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun dan Kota Yogyakarta mengalami struktur penduduk tua dapat diartikan lansia ini merupakan lansia  yang  belum  sejahtera  dan  pada  akhirnya  menjadi  permasalahan  sosial  yang  harus  dihadapi pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Mengingat  dalam  Undang-undang  No.13  Tahun  1998  tentang kesejahteraan  lanjut  usia,  pemerintah  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  yang  harus  dilaksanakan agar mecapai tujuan  dari adanya kebijakan tersebut yakni tercapainya kesejahteraan lanjut usia.
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  melalui  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  sedang menjalankan  berbagai  macam  upaya  untuk  mecapai  kesejahteraan  lanjut  usia  terutama  pada  lanjut usia  terlantar.  Dalam  upaya  untuk  mencapai  kesejahteraan  tersebut  salah  satu  diantaranya  adalah upaya  melalui  perlindungan  sosial  bagi  lansia  terlantar.  Lansia  juga  merupakan  bagian  dari  warga Negara Indonesia yang harus dilindungi oleh Negara seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  28  I  ayat  2  yang  isinya    adalah  setiap  orang  berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.  Dari penjelasan diatas maka penelitian ini difokuskan kepada perlindungan sosial  bagi  lanjut usia terlantar  berdasarkan Undang-udang No.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.
Perlindungan  sosial  menjadi  fokus  utama  penelitian  ini  karena  perlindungan  sosial  dinilai menjadi  hal  penting  mengingat  bahwa  setiap  warga  Negara  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari Negara.  .  Penelitian  terhadap  kebijakan  perlindungan  sosial  ini  juga  dilakukan  di  Kota  Yogyakarta mengingat  bukan  hanya  karena jumlah  lansia  terlantar  yang  bertambah    di  tiap  tahunnya  melainkan pemerintah Kota Yogyakarta juga merupakan satu-satunya pemerintah Kota atau Kabupaten di DIY yang memiliki fasilitas panti bagi lansia terlantar dalam  upaya memberikan perlindungan sosial. Hal ini menjadi dasar penulis melakukan penelitian terhadap implementasi perlindugan sosial bagi lanjut usia terlantar. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui sejauh mana implementasi  perlindungan bagi lanjut usia terlantar serta faktor-faktor yang mempengarui kebijakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi perlindungan sosial  lanjut  usia  terlantar  di  Kota  Yogyakarta?  dan  Apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi perlindungan lanjut usia terlantar di Kota Yogyakarta?

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  adalah  jalan  mencapai  tujuan  bersama  yang  dicita-citakan.  Jika  cita-cita bangsa  Indonesia  adalah  mencapai  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan UUD  1945,  maka  kebijakan  publik  adalah  seluruh  sarana  dan  prasarana  untuk  mencapai  tujuan tersebut . (Dwijowijoto, 2003)
Adapun  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik  adalah  implementasi  atau  penerapan  suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

## Implementasi Kebijakan
Dalam  bukunya  yang  berjudul  “Implementing  Public  Policy”,  Edward  mengemukakan pendapatnya  bahwa terdapat  empat  faktor  atau  variabel  kritis  dalam  implementasi  kebijakan  publik, Adapun  secara  terperinci  Edwards  III  (1980)  menjelaskan  keempat  faktor  tersebut  adalah komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  (sikap  kecenderungan)  dan  struktur  birokrasi.  (Mutiarin  & Zaenudin, 2014)

## Kesejahteraan Lanjut Usia

## Kesejateraan Lanjut Usia
Kesejahteraan  adalah  tata  kehidupan  dan  penghidupan  sosial  baik  material  maupun  spiritual yang  diliputi  oleh  rasa  keselamatan,  kesusilaan,  dam  ketentraman  lahir  batin  yang  memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga,  serta  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  dan  kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Adapun dalam kesejahteraan lansia menunjukan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lanjut Usia. (Puspitasari & Arsiyah, 2015)

## Perlindungan Sosial Lanjut Usia
Perlindungan sosial lanjut usia dalam pasal 29 UU Nomor 13 Tahun 1998 bahwa perlindungan sosial  dimaksudkan  untuk  memberikan  pelayanan  bagi  lanjut  usia  tidak  potensial  agar  dapat mewujudkan  taraf  hidup  yang  wajar.  Perlindungan  sosial  dilaksanakan  melalui  pemeliharaan  taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dan  perilaku  yang diamati. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang menghasilkan data primer  maupun  data  sekunder.  Lokasi  penelitian  ini  adalah  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan UU No. 13 Th. 1998 di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015

## Perlindungan Sosial Lansia di Luar Panti
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia diluar  panti  diberikan  melalui  bantuan  sosial  yaitu  Asistensi  Sosial  Lanjut  Usia  Terlantar  (ASLUT) dari  APBD  Kota  Yogyakarta.  Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun 2013  Tentang  Program  Asistensi  Sosial  Lanjut  Usia  Terlantar  (ASLUT)  sebagai  pedoman pelaksanaan perlindungan sosial lanjut usia di luar panti pada Bab I Pasal 1 bahwa program ASLUT merupakan serangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia  terlantar  dalam  bentuk  pemberian  uang  tunai  melalui  pendampingan  sosial  guna  memenuhi sebagian  kebutuhan  dasar  hidupnya.  Dalam  pelaksanaan  program  ASLUT  ini  berasal  dari  Dana APBD  Kota  Yogyakarta,  maka  pemerintah  Kota  Yogyakarta  melalui  Dinsosnakertrans  Kota Yogyakarta yang diberikan kepada lansia sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama  satu  tahun.    Pada  Tahun  2014  ada  sebanyak  6  kelurahan  dengan  jumlah  lansia  penerima ASLUT  sebanyak  74  orang  sementara  di  tahun  2015  mengalami  peningkatan  yaitu  12  kelurahan dengan jumlah lansia penerima ASLUT sebanyak 122 orang.

## Perlindungan Sosial Lanjut Usia di dalam Panti
Perlindungan  Lansia  di  dalam  panti  merupakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  Kota Yogyakarta  melalui  pelayanan  kesejahteraan  lanjut  usia  di  UPT  Panti  Wredha  Budhi  Dharma. Pelayanan kesejahteraan ini diberikan kepada lanjut usia tidak potensial dan tidak memiliki keluarga
atau hidup terlantar. Pada tahun 2014 Panti Wredha Budhi Dharma di huni oleh 55 orang lansia dan sampai bulan Oktober di tahun 2015 dihuni oleh sebanyak 50 orang lanjut usia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi  Penerapan UU No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2015 Komunikasi

## Sosialisasi
Sosialisasi  pelaksanaan  program  ASLUT  hanya  dilakukan  antara  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta  dengan  calon  pendamping  per  kelurahan.  Sedangkan  dalam  UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab IV pasal 8 bahwa pemerintah,masyarakat dan keluarga perlu bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Maka seharusnya sosialisasi ini tidak hanya dilakukan kepada calon pendamping melainkan pihak lain yang  sudah  dijelaskan  pada  peraturan  pelaksanaan  program  ASLUT.  Kemudian  sosialisasi  program pelayanan kesejahteraan dalam panti belum dilakukan berdasarkan keterangan yang sama dari pihak pihak Dinsosnakertrans dan UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

## Koordinasi
Dalam  hal  ini  koordinasi  yang  di  lakukan  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota Yogyakarta dalam melaksanakan program ASLUT  dengan melakukan rapat pertemuan dengan Ikatan Pekerja    Sosial  Masyarakat  kelurahan.  Rapat  koordinasi  pencairan  dana  ini  dilakukan    setiap  tahun setelah  adanya  keputusan  Kepala  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta tentang  penetapan  nama  penerima  ASLUT  dari  dana  APBD  Kota  Yogyakarta.  Rapat  koordinasi pencairan dana ASLUT dilakukan satu kali dalam setahun, rapat koordinasi pencairan dana ASLUT 2014  dilakukan  pada  tanggal  26  Mei  2014  pukul  09.00  Wib  dan  pada  tahun  2015  rapat  koordinasi pencairan Dana ASLUT dilaksanakan satu kali dalam setahun pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 09.00 Wib, rapat ini dilakukan di Ruang Rapat Parikesit Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Sementara  untuk pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dalam panti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak melakukan koordinasi khusus dengan pihak Unit Pelaksana Teknis Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

## Sumber Daya

## Sumber Daya Manusia
Program  ASLUT  telah  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  mencukupi,  terlihat  dari  jumlah sumber  daya  manusia  dari  pihak  Dinas  Sosial  yaitu  berjumlah  7  orang,  yang  terdiri  dari  Kepala Bidang  Rehabilitasi  dan  Pelayanan  Sosial,  Kepala  Seksi  Pelayanan  Sosial,  3  Staf  Pelayanan  Sosial dan  2  orang  Tenaga  Teknis,  Pada  proses  penyaluran  dana    tahun  2014  dilakukan  sebanyak  6  orang pendamping, dan tahun 2015 berjumlah 12orang pendamping. Kemudian pada pelaksanaan pelayanan kesejahteraan dalam panti, tahun 2014 sebanyak 27 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 29 orang.

## Sumber Daya sarana dan Prasarana
Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta  tidak  memiliki  sumber  daya sarana  dan  prasarana  khusus  dalam  menjalankan  program  perlingungan  sosial  luar  panti  yakni program  Asistensi  Sosial  Lanjut  Usia  Terlantar  (ASLUT)  .Kemudian  pada  pelayanan  kesejahteraan dalam  panti  memiliki  sarana  dan  prasarana  antara  lain  gedung  atau  kopel  panti,  halaman  dan  pagar keliling, kendaraan,alat perkantoran, Telepon, Lisrik dan Pam.

## Sumber Daya Anggaran
Anggaran  untuk  melaksanakan  perlindungan  sosial  lanjut  usia  dalam  panti  pada  tahun  2014 dan 2015 terdapat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah atau LAKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta  adalah  pada  tahun  2014  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kota  Yogyakarta  dalam  uraian  program  yaitu  pelayanan  jompo  terlantar  memiliki anggaran dana sebesar Rp 504.234.712 dengan realisasi sebesar Rp 466.899.712 sehingga jumlah sisa dana  yaitu  sebesar  Rp  37.335.000.  Sedangkan  pada tahun  2015  memiliki  anggaran  dana  sebesar  Rp 1.018.870.990  dengan  realisasi  sebesar  Rp  912.759.202  sehingga  jumlah  sisa  dana  yaitu sebesar  Rp
106.111.788.Dinilai  berdasarkan  data  dari  LAKIP  tersebut  maka  jumlah  anggaran  pada  tahun  2014 mengalami peningkatan dua kali lipat jika di bandingkan dengan anggaran 2015.

## Disposisi

## Respon pelaksana
Respon  pelaksana  kebijakan  dengan  adanya  Perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia  adalah  baik. Pada program ASLUT agar program ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama bukan hanya kerjasama sesama pelaksana dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Panti Wredha Budhi  Dharma  Kota  Yogyakarta,  dan  Ikatan  Pekerja  Sosial  Masyarakat  bahkan  Pekerja  Sosial Masyarakat  per  kelurahan,  melainkan  masyarakat  luas  khususnya  masyakarat  Kota  Kemudian  pada pelayanan kesejahteraan dalam panti  terlihat bahwa respon Pekerja sosial masyarakat sebagai wakil dari  masyarakat  ini  sangat  baik.  Memiliki  kemauan  ataupun  keinginan,  serta  komitmen  terhadap langkah awal pelaksanaan program kesejahteraan dalam panti bagi lansia. Respon yang baik dengan membantu  mengumpulkan  dokumen  seperti  foto  copy  KTP,  surat  keterangan  tidak  mampu,dan meninjau  apakah  lansia  tersebut  mandiri  atau  tidak  sehingga  lansia  tersebut  nantinya  akan mendapatkan pelayanan kesejahteraan dalam panti.

## Pemahaman Pelaksanaan
Program  Asistensi  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta  dan  Pelayanan Kesejahteraan  dalam  Panti.  Pemahaman  bahwa  program  ASLUT  ini  tidak  di  sosialisasikan  secara langsung  kepada  masyarakat  luas  dikarenakan  agar  program  ini  dapat  tepat  sasaran.  Sehingga dinsosnakertrans  melakukan  penyeleksian  melalui  bantuan  IPSM  per  kelurahan  untuk  meninjau  dan memantau  lansia  yang  layak  dan  berhak  mendapatkan  program  ASLUT.  Selanjutnya  pelayanan kesejahteraan  dalam  panti  bahwa  pihak  Unit  Pelaksana  Teknis  Panti  Wredha  Budhi  Dharma  Kota Yogyakarta  memiliki  pemahaman  bahwa  bentuk  perlindungan  sosial  ini  diberikan  oleh  kelayan penghuni  panti  agar  lansia  ini  dapat  merasakan  kehidupan  yang  sejahtera.  Para pelaksana  kebijakan dari  Panti  Wredha  Budhi  Dharma  ini    memberikan  pelayanan  kesejahteraan  yang  baik  mulai  dari merawat kelayan, menunjang kebutuhan hidup kelayan, sampai dengan pelayanan kematian.

## Disposisi

## Organisasi Pelaksana
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan Sosial, Unit Pelaksana  Teknis  Panti  Wredha  Budhi  Dharma  dalam  implementasi  kedua  program  yaitu  Asistensi Sosial  Lanjut  Usia  Terlantar  (ASLUT)  dan  Pelayanan  Kesejahteraan  dalam  Panti    telah  memiliki tugas masing-masing yang harus dilakukan untuk terlaksananya upaya perlindungan sosial bagi lanjut usia tidak potensial dan terlantar di Kota Yogyakarta. Dari tugas Seksi Pelayanan sosial salah satunya yaitu melaksanakan pelayanan administrasi pada panti bagi anak terlantar, jompo terlantar, dan tuna sosial terlantar.
Tugas tersebut telah dilaksanakan dengan adanya proses awal sebelum menjadi penghuni Panti Wredha  Budhi  Dharma  Kota  Yogyakarta.  Selanjutnya  Unit  Pelaksana  Teknis  Panti  Wredha  Budhi Dharma  Kota  Yogyakarta  telah  melaksanakan  tugas  pelayanan  kesejahteraan  dalam  panti  yang menjadi  program  dalam  upaya  perlindungan  sosial  bagi  lanjut  usia.  Impelementasi  kedua  program tersebut  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  tugas  Pekerja  Sosial  Masyarakat  atau  (PSM)  yang  telah tersebar di setiap Kelurahan untuk menggerakan,mengembangkan, dan mendampingi program untuk mencapai kesejahteraan lanjut usia

## Standar Operasional Prosedur
Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta  tidak  memiliki  SOP  khusus dalam  pelaksanaan  program  ASLUT  yang  dilakukan.    Sedangkan    pada  program  pelayanan kesejahteraan  dalam  panti  yang  dikelola  oleh  UPT  Panti  Wredha  Budhi  Dharma  Kota  Yogyakarta memiliki  SOP  dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut  yaitu  Lampiran  II  Peraturan  Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahun 2013.
Faktor Penghambat:
1. Belum  optimalnya  sosialisasi  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  program  ASLUT  dan pelayanan kesejahteraan dalam panti.
2. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan kesejahteraan dalam panti
3. Belum adanya SOP dalam pelaksanaan program ASLUT
Faktor Pendukung:
1. Dilaksankannya  koordinasi  dalam  pelaksanaan  program  ASLUT  dalam  bentuk  rapat koordinasi yang dilakukan sekali dalam setahun
2. Sudah adanya disposisi yang baik dan dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan program ASLUT dan pelayanan kesejahteraan dalam panti. Adanya SOP yang dimiliki Panti Wredha Budhi  Dharma  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesejahteraan  dalam  panti.Panti  Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang    telah  dilakukan  oleh  peneliti  tentang  perlindungan  sosial  lanjut usia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia . Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan sosial lanjut usia  melalui program Asistensi Sosial  Lanjut  Usia    (ASLUT)  dan  pelayanan  kesejahteraan  dalam  panti  belum  dilaksanakan  dengan optimal. Adapun saran peneliti terahadap pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengkaji kembali dalam setiap tahap pelaksanaan program Perlindungan sosial bagi lanjut usia yang di laksanakan oleh Dinas Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta,  dilaksanakannnya  sosialisasi  adanya perlindungan  sosial  dengan  melakukan  sosialisasi  program  kepada  masyarakat  Kota  Yogyakarta. Sehingga  membentuk  kepeduliaan  masyarakat  terhadap  adanya  lansia  tidak  potensial  terlantar  yang masih  berada  di  sekeliling  mereka  Penambahan  jumlah  sumber  daya  manusia  pada  program pelayanan kesejahteraan dalam panti.

## REFERENSI
Dwijowijoto,  R.  N.  (2003). Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi (151st  ed.).
Gramedia.
Mutiarin, D., & Zaenudin, A. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan . Pustaka Pelajar.
Puspitasari,  R.  B.,  &  Arsiyah,  A.  (2015).  Peran  Pemerintah  dalam  Pemberdayaan  Lanjut  Usia  di Kabupaten  Sidoarjo. JKMP  (Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik) , 3 (2),  199-212–212. https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.192
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1–12.
Topatimasang,  R.  (Ed.).  (2013). Memanusiakan lanjut  usia:  Penuaan  penduduk  &  pembangunan  di Indonesia: kumpulan makalah & diskusi Lokakarya ’Penuaan Penduduk dan Pembangunan: Dokumentasi, Tantangan & Langkah Lanjut ’, Yogyakarta, 19-20 November 2012 (Cetakan pertama). SurveyMeter.
Transmigrasi,  D.  S.  T.  K.  dan.  (2014). Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  di  Kota Yogyakarta . Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
Yanuardi,  Y.,  Fitriana,  K.  N.,  &  Ahdiyana,  M.  (2018).  Social  Policy  Evaluation  on  Social  Welfare Improvement  of  Neglected  Elderly. Jurnal  Penelitian  Kesejahteraan  Sosial , 16 (1),  1–10. https://doi.org/10.31105/jpks.v16i1.1375
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia