## OPEN ACCESS

## KEBERTAHANAN MASYARAKAT PADA PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN ASPEK SOSIAL EKONOMI DI KELURAHAN SALATIGA, KOTA SALATIGA
Muhamad Ilham Satrio 1 , Annisa Mu’awanah Sukmawati 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta

## Abstrak
Permukiman kumuh merupakan lingkungan hunian yang kurang layak huni. Permukiman kumuh memiliki karakteristik, seperti kepadatan bangunannya  yang  tinggi,  luasan  wilayah  permukiman  yang  terbatas,  rawan  terjadi  penyakit  sosial  dan  penyakit  lingkungan,  kualitas bangunan yang rendah, dan kurang terlayani sarana dan prasarana yang memadai.  Penelitian berlokasi di RW 7 Turusan, Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. RW 7 Turusan termasuk salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Salatiga akibat keragaman aktivitas masyarakat  yang  menimbulkan  berbagai  permasalahan,  mencakup  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan.  Meskipun  dihadapkan  pada permasalahan  kumuh,  namun  masyarakat  masih  bertahan  untuk  tetap  tinggal  di  kawasan  tersebut.  Penelitian  bertujuan  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kebertahanan  masyarakat  pada  permukiman  kumuh  di  RW  7  Turusan  Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga ditinjau dari aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada tujuh  responden, observasi lapangan, dan telaah dokumen/ literatur terkait. Penelitian menunjukkan bahwa penyebab kumuh di RW 7 Turusan adalah akibat kondisi fisik/topografi lingkungan serta perilaku masyarakat yang kurang sehat. Meskipun dihadapkan pada persoalan kumuh, beberapa hal yang menyebabkan masyarakat bertahan tinggal di sana adalah karena faktor kedekatan jarak dengan pusat kota terkait mata pencaharian mereka, lama tinggal,  ikatan  sosial  yang  erat,  dan  nilai  keguyuban  di  masyarakat.  Namun  demikian,  faktor  ikatan  sosial  adalah  faktor  yang  paling berpengaruh bagi kebertahanan masyarakat di permukiman kumuh karena mendorong terciptanya inisiasi program lokal untuk peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal.
Kata kunci : kebertahanan; Kota Salatiga; permukiman kumuh; RW 7 Turusan

## Abstract
Slum  is  residential  environment  that  is  less  livable.  Slum  has  characteristics,  among  others  high  density,  limited  area  of  residential, susceptibility to social and environmental diseases, low buildings quality, and fewer basic urban services and infrastructure. The research is located at RW 7 Turusan, Kelurahan Salatiga, Salatiga City. RW 7 Turusan is one of the slum areas in Salatiga City due to variaty of activities that causes social, economic, and environmental issues. Nevertheless, the inhabitants still survive living there.. This study aims to identify the factors affecting community's survival in the slum areas of RW 7 Turusan,  Kelurahan Salatiga, Salatiga City in terms of community’s  socio-economic aspects. The research utilizes qualitative research method with qualitative descriptive analysis techniques. Data collection was carried out by interviewing seven respondents conducting field observations, and doing study documents/literature. The research revealed that the emergence of slum areas at RW 7 Turusan is due to the physical condition/ topography and the unhealthy behavior of the inhabitants. Even though they are faced with slum problems, several factors affect inhabitants to remain staying in the area, those are proximity to the city center for livelihoods, length of stay, close social ties, and the social value within community that creates social  bonding.  Among  those  factors,  the  social  bonding  is  the  most  influential  factor  for  the  resilience  of  communities  in  the  slum settlements since it encourages the creation of local program initiatives to improve the quality of their living environment.
Keywords : resilience; RW 7 Turusan; Salatiga City, slum settlements

## 1. PENDAHULUAN
Permukiman kumuh di perkotaan dapat muncul karena pesatnya urbanisasi yang memicu pertambahan penduduk dan kebutuhan  hunian.  Keterbatasan  kemampuan  penduduk  dalam  mengakses  permukiman  formal  mendorong  kemunculan
permukiman informal yang dapat berkembang menjadi permukiman kumuh. Seperti temuan Chimankar (2016) dalam studinya mengenai permukiman kumuh di India bahwa urbanisasi sejalan dengan kemunculan permukiman kumuh apabila pemerintah tidak mampu mengatur urbanisasi yang terjadi. Data BPS Indonesia (2018) menunjukkan terdapat 7,42% rumah tangga kumuh tinggal di perkotaan. Sementara itu pada skala global, UN-Habitat (2003) menyebutkan bahwa 78,2% populasi dunia tinggal di kawasan kumuh, terutama populasi pada negara-negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh masih melanda berbagai negara di dunia.
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M2016 tentang Peningkatan  Kualitas  terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh,  permukiman  kumuh  diartikan  sebagai pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan dan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi. UN-Habitat (2003) juga menyebutkan bahwa permukiman kumuh dicirikan dengan lingkungan yang terdegradasi, bangunan tidak layak huni dan berkepadatan tinggi, kurang terlayani infrastruktur dasar terutama sanitasi dan air bersih, kemiskinan, dan eksklusi sosial.  Lebih  lanjut,  Mahabir  et  al.  (2016)  menyatakan  bahwa  permukiman  kumuh  lebih  banyak  ditemukan  pada  negara berkembang atau kurang berkembang sejalan dengan tingginya pertumbuhan populasi serta kemiskinan. Permukiman kumuh pada beberapa negara berkembang lain juga memiliki kondisi yang serupa dengan Indonesia, seperti Chimankar (2016) di India, Uddin (2018) di Bangladesh, dan Danso-wiredu & Midheme (2017) di Ghana yang mencirikan permukiman kumuh dengan kurangnya infrastruktur, seperti sanitasi, air bersih, layanan kesehatan, serta isu kepemilikan lahan
Permukiman kumuh dapat muncul disebabkan oleh banyak faktor. Penelitian Krisandriyana et al. (2019) mengungkapkan bahwa permukiman kumuh dapat muncul disebabkan faktor tata ruang, ekonomi, dan status lahan. Serupa dengan Surtiani (2006) yang menyatakan bahwa kondisi tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal mempengaruhi kondisi kekumuhan suatu kawasan. Ini menunjukkan bahwa kemunculan kawasan permukiman kumuh berlangsung dalam kurun waktu tertentu, dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang sebagian besar dihuni oleh penduduk ekonomi menengah ke bawah, serta ada pengaruh dari status kepemilikan lahan/hunian yang rata-rata berstatus sewa sehingga rendahnya rasa kepemilikan.
Meskipun permukiman kumuh kerap memiliki stigma negatif, permukiman kumuh juga perlu dipandang secara positif. Sebagaimana diungkapkan oleh UN-Habitat (2003) bahwa permukiman kumuh membantu pada imigran yang baru pindah ke kota untuk memulai kehidupan di kota. Selain itu, permukiman kumuh menjadi tempat bagi sektor informal untuk tumbuh dan mampu menghidupkan kota. Permukiman kumuh juga menjadi wadah bagi penghuninya untuk mengakulturasikan budaya antara  penghuni  lama  dengan  kaum  pendatang.  Sejalan  dengan  Owusu  et  al.  (2008)  dalam  studinya  di  Ghana  bahwa keberadaan migran pada permukiman kumuh berperan dalam membentuk citra kumuh suatu kawasan dan hendaknya tidak selalu dipandang secara negatif. Untuk mengubah citra tersebut perlu ada upaya perbaikan kualitas lingkungan dan sosial budaya berbasis masyarakat.
Adanya  dualisme  kondisi  positif  dan  negatif  dari  permukiman  kumuh  tersebut  menjadikan  masih  ada  penduduk  yang bertahan dan tetap tinggal. Meskipun dihadapkan pada permasalahan lingkungan tempat tinggal, namun faktor sosial budaya yang  telah  terinternalisasi  mendorong  penduduk  untuk  bertahan.  Permukiman  kumuh  memiliki  peran  tersendiri  bagi penghuninya untuk meningkatkan kualitas hidupnya meskipun dihadapkan pada  masalah keindahan kota (Indriani, 2017). Seperti temuan Dewi & Syahbana (2015) dan Evansyah & Dewi (2014) bahwa adanya ikatan sosial/kekerabatan yang erat serta  aktivitas  budaya  mempengaruhi  kebertahanan  penduduk  pada  permukiman  informal.  Beberapa  temuan  lain  juga menunjukkan bahwa kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh terbentuk karena adanya hubungan turun menurun yang menyebabkan jarangnya pendatang baru (Susanti, Harani, & Hasan, 2018). Pada konteks global, penelitian Andavarapu & Arefi (2016) pada permukiman kumuh di Pedda-Jalaripeta, India menjelaskan bahwa untuk dapat mencapai kebertahanan ( resilience ) masyarakat perlu bertransformasi dan beradaptasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, adanya modal sosial  untuk  bertahan  dari  bencana  serta  kolaborasi  masyarakat  dengan  pemerintah  dan  bukan  pemerintah  membantu masyarakat untuk segera pulih dari tekanan bencana/konteks kekumuhan yang terjadi. Untuk membangun masyarakat yang dapat bertahan, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat jangka panjang terkait dengan partisipasi masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kolaborasi berbagai pihak baik lokal maupun dari luar (Ahmed, 2016).
Penelitian berlokasi di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. Secara administratif Kota Salatiga memiliki 4 kecamatan dan 23 kelurahan,  yaitu  Kecamatan  Argomulyo,  Kecamatan  Tingkir,  Kecamatan  Sidomukti,  dan  Kecamatan  Sidorejo.  Kelurahan
Salatiga berada di wilayah administrasi Kecamatan Sidorejo. Kelurahan Salatiga memiliki luas wilayah 202 Ha dan dihuni oleh 14.656 penduduk pada tahun 2019. Kedudukan Kelurahan Salatiga terhadap Kota Salatiga terlihat di Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Administrasi Kelurahan Salatiga
Kelurahan Salatiga terletak di pusat Kota Salatiga dan memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi, yaitu 73 jiwa/Ha. Menurut Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang lokasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Salatiga, Kelurahan Salatiga ditetapkan sebagai salah satu kelurahan kumuh di Kota Salatiga dengan tingkat kekumuhan rendah  dan  mendapat  program  prioritas  penanganan  kumuh.  Beberapa  RW  yang  mendapat  program  penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Salatiga berada di RW 4, RW 5, dan RW 7. Kondisi kumuh di Kelurahan Salatiga disebabkan oleh tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan sebagian besar penduduk (56,24%) masih memiliki tingkat pendidikan rendah yang hanya tamatan SD, SMP, dan SMA. Program-program yang direncanakan untuk perbaikan kondisi kumuh di Kelurahan Salatiga meliputi program peningkatan kualitas permukiman kumuh serta pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.
Fokus studi berada di RW 7 Turusan karena menurut data yang ada RW 7 merupakan daerah permukiman kumuh terbaru. Selain itu, didukung pula dengan luasan wilayah kumuhnya yang cukup besar dibandingkan dengan RW yang lain. Alasan lainnya adalah belum adanya penelitian mengenai permukiman kumuh yang mengambil lokasi studi di RW 7 Turusan.
Permukiman kumuh di Kelurahan Salatiga berkembang secara signifikan dan menciptakan berbagai permasalahan yang kompleks sehingga perlu ada penelitian yang terkait langsung dengan permukiman kumuh. Adanya keberadaan permukiman kumuh di Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga menyebabkan aktivitas di dalamnya menjadi beragam, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, baik aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan, namun masyarakat masih tetap mau bertahan bertempat tinggal di lingkungan yang terkategori sebagai permukiman kumuh. Selain karena karakteristik permukiman kumuh, ada beberapa alasan yang menjadikan masyarakat setempat yang masih mau untuk  bertempat  tinggal  yang  menarik  untuk  digali  terkait  dengan  perilaku  masyarakatnya.  Untuk  itu,  muncul  pertanyaan penelitian  “Apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi  kebertahanan  masyarakat  pada  permukiman  kumuh  di  RW  7  Turusan
Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga jika dilihat dari aspek sosial ekonomi masyarakatnya?” Sementara itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh di RW 7 Turusan Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga ditinjau dari aspek sosial ekonomi masyarakat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan permukiman  kumuh  sebagai  permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena  ketidakteraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Banyak studi juga telah menunjukkan karakteristik permukiman kumuh. Seperti hasil penelitian Nursyahbani & Pigawati (2015) yang mencirikan permukiman kumuh sebagai permukiman dengan kualitas bangunan rendah dan tidak layak huni, kepadatan bangunan tinggi dan kurang ruang terbuka, legalitas kepemilikan lahan tidak terjamin, didominasi oleh penduduk pendatang, kurang terlayani sarana air bersih dan air limbah, dan dihuni oleh penduduk berpenghasilan sangat rendah. Lebih lanjut, Krisandriyana et al. (2019) menjelaskan bahwa faktor penentu karakteristik permukiman kumuh dapat saja berbeda, disesuaikan dengan tipologi dari kawasan kumuh itu sendiri, seperti kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai, permukiman kumuh di sepanjang rel kereta api, dan permukiman kumuh padat perkotaan. Dari beberapa definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa permukiman kumuh  adalah  permukiman  yang  lingkungan  hunian  kualitasnya  tidak  layak  untuk  dihuni  dan  memiliki  ciri-ciri,  seperti kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan wilayahnya yang sangat terbatas, rawan terjadinya penyakit sosial dan penyakit  lingkungan,  kualitas  bangunannya  yang  sangat  rendah,  dan  kurang  terlayaninya  sarana  dan  prasarana  yang memadai.
UN-Habitat (2007) mendefinisikan rumah tangga dalam permukiman kumuh ( slum households ) sebagai kelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai salah satu dari indikator: a) Rumah kokoh yang dapat melindungi penghuninya dari kondisi cuaca yang buruk, b) Rumah huni yang cukup, dimana tidak lebih dari tiga orang menghuni satu ruang bersama, dan c) Kepastian atau rasa aman bermukim ( secure tenure ) yang dapat melindungi penghuni dari  penggusuran  paksa.  Lebih  lanjut,  UN-Habitat  &  UNESCAP  (2008)  menjelaskan  kriteria  permukiman  kumuh  sebagai rumah  tangga  yang  memiliki  salah  satu  dari  kriteria  berikut:  a)  Tidak  memadainya  ketersediaan  air  minum  yang  aman ( inadequate access to safe water ), b) Tidak memadainya ketersediaan sanitasi beserta infrastrukturnya ( inadequate access to sanitation and other infrastructure ), c) Kualitas bangunan yang rendah ( poor structural of housing ), d) Ruang huni yang padat ( overcrowding ), dan e) Status hunian yang tidak aman ( insecure residental status ).

## 2.2 KEBERTAHANAN MASYARAKAT PADA PERMUKIMAN KUMUH
Kebertahanan  berasal  dari  kata  dasar  “bertahan”  yang  diartikan  sebagai  mempertahankan  diri  (terhadap  serangan, godaan,  dan  sebagainya)  (KBBI  Daring,  2016).  Lebih  jelasnya  Juwono  (2009)  membedakan  pengertian  ketahanan  dan kebertahanan,  dimana  “ketahanan  merupakan  sesuatu  yang  telah  diketahui  kekuatan  atau  kemampuannya.  Sedangkan kebertahanan merupakan masih terbatas pada fenomena yang belum diketahui kekuatan atau kemampuannya”. Selain itu, penggunaan kata kebertahanan juga banyak digunakan pada konteks permukiman untuk menunjukkan fenomena bertahan suatu  permukiman  serta  terkait  dengan  kemampuan  masyarakat  untuk  bertahan  untuk  tetap  tinggal  di  suatu  lingkungan permukiman  yang  berada  dalam  kondisi  kurang  baik,  seperti  kumuh,  terdegradasi,  atau  mengalami  tekanan  akibat perkembangan kota.
Adanya keinginan masyarakat untuk tetap tinggal perlu dibarengi oleh adanya langkah adaptasi. Magis (2010) menjelaskan bahwa  kebertahanan  masyarakat  sebagai  keberadaan,  pengembangan,  dan  keterlibatan  sumber  daya  masyarakat  untuk berkembang  di  lingkungannya  yang  dicirikan  oleh  perubahan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  konsep  kebertahanan terhadap proses belajar atau evolusi di berbagai aspek kehidupan, baik sistem sosial masyarakat dan pemerintah untuk dapat bertahan  terhadap  perubahan.  Reivich  dan  Shatte  (2002)  menjelaskan  bahwa  kebertahanan  adalah  kemampuan  untuk merespon suatu rintangan, hambatan, maupun tekanan dengan sehat dan produktif. Walker et al (2010) merumuskan bahwa kebertahanan ( resilience ) dapat didefinisikan sebagai kemampuan. Kawasan yang selama ini menjadi kumuh pada umumnya merupakan kawasan yang biasanya memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana yang cukup tinggi.
Beberapa  penelitian  menunjukkan  mengenai  konsep  kebertahanan  pada  permukiman,  khususnya  pada  permukiman informal. Jones (2017) dalam kasusnya pada permukiman di informal city menunjukkan bahwa untuk dapat bertahan dalam kampung,  masyarakat  perlu  beradaptasi  dengan  memodifikasi  fungsi  ruang  sebagai  ruang  multifungsi  dan  menerapkan pendekatan  fleksibelitas  dan  responsif  dalam  merespon  segala  perubahan  yang  terjadi  pada  ruang  kampung.  Dewi  & Syahbana (2015) pada kasusnya di Kampung Pedamaran, Kota Semarang menemukan bahwa kampung dapat bertahan dari berbagai permasalahan terutama terhadap banjir dan kemiskinan karena adanya ikatan sosial antar penduduk kampung yang baik  serta  kemudahan  mencari  nafkah.  Ikatan  sosial  tersebut  berupa  hubungan  kekerabatan  antar  penduduk  dan  dapat menciptakan keamanan lingkungan karena adanya rasa saling memiliki. Penelitian Evansyah & Dewi (2014)  di Kampung Sekayu, Kota Semarang juga menjelaskan bahwa mayoritas penghuni kampung adalah penduduk pendatang. Namun, adanya ikatan sosial, aktivitas budaya yang masih dilestarikan, dan kedekatan serta kemudahan ekonomi menjadikan masyarakat masih memilih bertahan meskipun kampung terancam akibat pembangunan kota.
Penelitian  Susanti  et  al.  (2019)  di  Kampung  Malang,  Kota  Semarang  juga  menunjukkan  bahwa  adanya  kemudahan ekonomi karena lokasi kampung yang berada pada kawasan perdagangan yang ramai, nilai kesejarahan kampung, serta dominasi penduduk oleh warga asli dan telah menghuni kampung secara turun temurun menjadikan warga tetap bertahan di kampung  tersebut  meskipun  lokasinya  dikelilingi  bangunan  komersial.  Adanya  batas  ruang  yang  jelas  antara  bangunan komersial dan rumah warga di Kampung Malang menjadikan seolah-olah bangunan komersial tersebut menjadi benteng dari kampung tersebut. Hasil penelitian Shirleyana & Sunindijo (2018) pada kasusnya di Surabaya menjelaskan bahwa ikatan sosial merupakan hal penting untuk memfasilitasi strategi adaptasi masyarakat kampung. Selain itu, diperlukan juga aspek pendukung lain, seperti partisipasi masyarakat, keterikatan tempat, identitas tempat, keamanan dan stabilitas ekonomi, dan dukungan pemerintah. Sejalan dengan temuan Aprianto (2016) di Kampung Petempen, Kota Semarang bahwa kenyamanan tinggal,  faktor  ekonomi,  serta  telah  adanya  langkah  adaptasi  terhadap  kondisi  tempat  tinggal  menyebabkan  masyarakat enggan pindah.
Berdasarkan beberapa literatur tersebut, maka kebertahanan masyarakat dalam permukiman kumuh dapat muncul oleh adanya  ikatan  sosial,  adaptasi  lingkungan,  inisiatif  pengembangan  dari  kelompok  atau  komunitas,  identitas  tempat, perlindungan terhadap lingkungan, dan adanya dukungan dari beberapa pihak. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa modal sosial berperan penting bagi kebertahanan masyarakat untuk tetap tinggal di permukiman kumuh (Andavarapu & Arefi, 2015, 2016; Tauhid, 2019). Andavarapu & Arefi (2015, 2016) pada kasusnya di India menemukan konsep adaptive cycle framework sebagai bentuk kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh di perkotaan yang berbasis pada modal sosial serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Konsep ini terdiri dari empat tahapan, yaitu conservation, creative destruction, reorganization, dan exploitation .  Serupa  dengan  Ahmed  (2016)  dalam  studinya  di  Bangladesh  bahwa  untuk  membangun kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh diperlukan suatu pilot project atau aktivitas yang bersifat jangka panjang yang menuntut adanya peningkatan kapasitas dan kerjasama berbagai pihak, serta dukungan kebijakan/politik yang berpihak. Untuk itu, dapat dijelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kebertahanan masyarakat adalah karena adanya hubungan yang terjalin dalam masyarakat, keterbukaan dalam komunikasi, hubungan yang sudah terbentuk sebelumnya, teknologi, struktur masyarakat, dan penyediaan sarana dan prasarana.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell (2014) mengartikan metode penelitian kualitatif  sebagai  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  karena  sifatnya  untuk  menggali  informasi  secara  mendalam.  Metode penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin menemukenali fenomena permukiman kumuh yang terjadi di RW 7 Turusan, Kelurahan  Salatiga,  Kota  Salatiga  dan  merumuskan  faktor  yang  menyebabkan  masyarakat  tetap  bertahan  tinggal  pada permukiman kumuh.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi data dan digunakan dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik data-data yang dikumpulkan menjadi satu yang berasal dari berbagai sumber penelitian yang dilakukan. Menurut  Miles & Huberman (1994) ada tiga tahapan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pertama, tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data yang diterapkan pada Kelurahan Salatiga adalah dengan
menggunakan  proses  pemilihan  maupun  penyederhanaan  data  yang  muncul  dari  catatan  tertulis  di  lapangan  dan dikategorikan beberapa tema penelitian sehingga muncul beberapa uraian yang dapat ditarik garis kesimpulan. Reduksi data diawali  dengan  membuat  transkripsi  wawancara  yang  dilanjutkan  dengan  pengkodingan  dan  pembuatan  beberapa  tema penelitian  untuk  dapat  melihat  pola-pola  temuan  hasil  wawancara  yang  didapatkan.  Pengkodingan  dilakukan  dengan menggunakan kode sebagai berikut (Inisial informan, tahap wawancara ke-, tanggal wawancara, baris kutipan wawancara pada transkrip wawancara). Kedua, tahap penyajian data dilakukan dengan menulis narasi atau jalan cerita penelitian yang disertai  pula  dengan  tabel,  gambar,  grafik.  Penyajian  secara  naratif  dilakukan  untuk  menjelaskan  tiga  sasaran,  yaitu karakteristik masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan karakteristik permukiman kumuh di RW 7 Turusan. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu menggunakan berbagai sumber data dan berbagai  metode  pengumpulan  data  untuk  mendeskripsikan  fenomena  yang  ada  sebagai  bentuk  dari  pengecekan kepercayaan  data  dapat  dilakukan.  Verifikasi  data  dilakukan  dengan  menyebutkan  minimal  tiga  informan  untuk  suatu pernyataan yang bermakna sama atau sejenis. Secara lebih jelas, bagan analisis penelitian tersaji di Gambar 2.

## Gambar 2. Bagan Analisis Penelitian
Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang  langsung  diperoleh  dari  sumber  data  (lapangan)  secara  langsung  dengan  teknik  observasi  dan  wawancara  terkait penelitian permukiman kumuh ini. Teknik observasi digunakan untuk mengamati karakteristik kumuh yang terdapat di RW 7 Turusan, Kelurahan Salatiga. Sedangkan teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari sumber data dengan menggunakan teknik wawancara untuk menggali informasi mengenai karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Salatiga, program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Salatiga, dan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat. Wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam ( in-depth interview ) dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling kepada tujuh informan, yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga, Bappeda Kota Salatiga, Pemerintah Kelurahan Salatiga, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat.
Pengumpulan data sekunder adalah sumber data yang berasal dari berbagai instansi yang terkait langsung, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Salatiga, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Salatiga, dan Kantor Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga. Selain dari adanya telaah dokumen dari beberapa instansi di Kota Salatiga, data sekunder juga bisa didapatkan dari beberapa macam pengolahan studi literatur yang terkait langsung dan berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.
Instrumen  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti  meliputi buku  catatan kecil  sebagai  alat  menulis catatan kaki  bila diperlukan sewaktu-waktu, alat perekam suara, kamera handphone, berbagai keperluan alat tulis, peta wilayah administrasi Kelurahan Salatiga maupun beberapa peta lain sebagai bahan pendukung, dan tabel kebutuhan data yang diperlukan. Tujuan adanya instrumen penelitian adalah agar data yang diperoleh benar adanya dengan kondisi di lapangan.
•Karakteristik masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi •Karakteristik permukiman kumuh Input • Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan (Analisis Deskriptif Kualitatif) • Analisis karakteristik permukiman kumuh (Analisis Deskriptif Kualitatif) Proses •Kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi Output

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH DI RW 7 TURUSAN, KELURAHAN SALATIGA
Kondisi  fisik  permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Salatiga  tampak  dari  kondisi  bangunan  yang  rapat  dengan  kualitas konstruksi  rendah.  Kondisi  kekumuhan  yang  terjadi  karena  karakteristik  masyarakatnya  dengan  ciri-ciri  jumlah  penduduk padat, kurang sadarnya akan kondisi lingkungan yang bersih, dan penghasilan yang rendah. Di sisi lain, masyarakat masih kurang mendapatkan fasilitas yang maksimal, baik infrastruktur fisik dan sosial. Jarak antar bangunan yang rapat kurang memungkinkan untuk dibangunnya fasilitas dasar yang memadai, seperti sanitasi.
“.....kesadaran masyarakat istilahnya kurang peduli dengan lingkungan sendiri.....” (SKA W2 11022020, 58-59).
“ Permukiman kumuh ya permukiman yang terlalu dekat antar rumahnya terus disitu tidak ada sarana-sarana untuk digunakan semisalkan untuk mandi, cuci kakus tidak ada” (ASY W6 04032020, 20-24).
Hal  lain  yang  menyebabkan  kekumuhan  di  RW  7  Turusan  adalah  karena  lokasinya  geografisnya  yang  rendah  dan berdekatan dengan aliran Sungai Kedawun. RW 7 Turusan menjadi daerah paling rendah karena kenampakan fisiknya berupa turunan yang berasal dari arah Kota Salatiga dan menjadikannya aliran yang berasal dari hulu ke hilir. Sehingga pola turunnya aliran air buangan langsung turun ke RW 7 baik buangan yang berupa cucian masyarakat, limpahan air hujan, maupun air limbah masyarakat.
“Nggeh mergone teng mriki niku kondisi geografisnya niku paling rendah.....” (MMI W5 12022020, 3-4)
“.....pembuangan air hujan dari atas kesini semua.....” (SGY W4 18022020, 55-56)
“.....ya itu lokasinya deket sungai-sungai itu, iya itu daerah Kalisumbo Kalitaman itu kan mata air.....” (DSR W7 05032020, 84-86)
Selain  kondisi  topografi  yang  berada  di  daerah  hilir,  keberadaan  RW  7  Turusan  yang  dekat  dengan  aliran  sungai menjadikannya kerap menerima limpahan sampah dari sepanjang aliran sungai, seperti sampah plastik, sampah elektronik, sampah kasur, dan sampah-sampah lainnya. Tidak hanya dari limpahan, akan tetapi ada juga beberapa oknum masyarakat yang  melakukan  aksi  buang  sampahnya  sembarangan.  Oknum  masyarakat  yang  membuang  sampah  di  sungai  ini beranggapan  bahwa membuang  sampah  langsung  di sungai  mudah  dan cepat  untuk diakses  daripada  membuang  pada tempatnya.
“Sampah niku limpahannya dari atas, mesti sampahnya kalo enggak sampah plastik, makanan, kasur, baju, ya itu.....” (MMI W5 12022020, 13-15)
“Untuk disini, kaitannya aliran air mengalir bukan hanya sampah warga-warga sini saja tapi juga dapat kiriman dari luar daerah dari atas Krajan ataupun dari Kalitaman.....” (HS W1 19022020, 57-60)
“.....terkadang mindset masyarakat itu masih ada sebagian yang menganggap kalau buang sampah cukup dikali saja enggak usah ke tempat sampah pokoknya paling deket lah dilempar” (ASY W6 04032020, 89-93)
Selain karena faktor kondisi fisik lingkungan maupun geografis, karakteristik masyarakat yang telah terbentuk sejak lama juga mempengaruhi munculnya image kumuh di RW 7 Turusan. Karakteristik masyarakat terbentuk dari sejak lama maupun terbentuk karena masih belum bisa untuk menerima pembaruan yang ada sehingga menyebabkan terbentuknya kawasan padat penduduk dan berpeluang menjadi kawasan permukiman kumuh. Kondisi lingkungan RW 7 Turusan terlihat di Gambar 3.

## Gambar 3. Kondisi Lingkungan RW 7 Turusan
Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang terjadi di lingkungan RW 7 Turusan adalah suatu fenomena yang menjadi kebiasaan yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ini dikarenakan mindset masyarakat yang beranggapan bahwa buang  air  besar  langsung  di  sungai  lebih  leluasa.  Kekhasan  yang  terjadi  inilah  memunculkan  tempat  “tongkrongan”. “Tongkrongan” di RW 7 Turusan adalah tempat untuk kegiatan mandi, cuci kaskus, dan kegiatan lainnya yang masih sering menggunakan air sungai. Penggunaan “tongkrongan” berlangsung pada tiap pagi, sore dan malam hari. Meskipun menjadi fenomena yang dirasa biasa oleh masyarakat setempat, namun bagi kaum pendatang/pengunjung membuat mata kurang sedap dipandang. Gambar 4 menunjukkan kondisi “tongkrongan” yang kurang layak.
“Ya, buang air besar sembarangan (BABS) nya langsung ke sungai.....” (HS W1 19022020, 21-22)
“.....nongkrongnya ya BABS itu, itu kan bisa kelihatan mas kalau pagi.....” (MMI W5 12022020, 73-74)
“.....WC  nya  kondisinya  kurang  enak  diliat,  bagi  jarang  yang  melihat,  mungkin  bagi  orang  sekitar  sudah terbiasa.....” (ARS W8 05032020, 11-13)

## Gambar 4. Kondisi “Tongkrongan” yang Kurang Layak
Meskipun telah menjadi budaya/kebiasan bagi masyarakat setempat, akan tetapi telah ada langkah untuk mengedukasi masyarakat  dari  pihak  RT  maupun  RW  berupa  spanduk  peringatan.  Spanduk  peringatan  ini  bertujuan  memberikan pemahaman bagi masyarakat setempat agar tidak melakukan BABS di sepanjang aliran sungai. Selain itu, juga sudah ada upaya/rencana  untuk  membangun  WC  komunal  yang  nyaman  bagi  masyarakat.  Namun,  rencana  tersebut  tidak  dapat terealisasikan karena sebagian besar masyarakat merasa keberatan dan memilih untuk membangun WC perorangan di rumah masing-masing.
Masyarakat  RW  7  Turusan,  bekerjasama  dengan  pihak  kelurahan,  juga  memiliki  program  untuk  peningkatan  kualitas lingkungan, yaitu program RW Sehat. Program RW Sehat berupaya untuk mendorong masyarakat agar dapat secara mandiri mengenali  dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  ada  di  lingkungannya  dengan  kegiatan  yang  berfokus  pada
lingkungan, seperti bank sampah dan koperasi sampah. Jadi, tujuan dari RW Sehat yang dikembangkan di RW 7 Turusan adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat sebagai upaya mengurangi citra kumuh dan juga untuk menggalakan gaya hidup  sehat  di  masyarakat.  Inisiasi  program  RW  Sehat  di  RW  7  Turusan  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik.  Contoh penerapannya terdapat di lingkungan RT 8 yang memiliki tempat untuk cuci tangan masyarakat di depan rumah masing- masing (Gambar 5).
“.....RW Sehat juga, adanya pembinaan dari kelurahan untuk mengantisipasi ataupun mengurangi kekumuhan yang disebabkan pola hidup warga” (HS W1 19022020, 35-38)
“Ya programnya sudah dimiliki istilahe RW Sehat, koperasi sampah, bank sampah.....” (SKA W2 11022020, 23-24)
Gambar 5. Kondisi Tempat Cuci Tangan di RT 8

## 4.2 KEBERTAHANAN MASYARAKAT DI RW 7 TURUSAN, KELURAHAN SALATIGA
Kebertahanan adalah kondisi keadaan masyarakat yang dimana mampu dan dapat bertahan terhadap lingkungannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Reivich & Shatte (2002) memaknai kebertahanan sebagai kemampuan untuk merespon suatu rintangan, hambatan, maupun tekanan dengan sehat dan produktif. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kebertahanan masyarakat pada permukiman kumuh adalah kemampuan masyarakat untuk tetap tinggal/berada di lingkungan kumuh dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya baik yang terjadi secara alami maupun akibat perilaku masyarakat yang menyebabkan kondisi kumuh serta adanya upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut.
Kelurahan Salatiga yang terletak di jantung Kota Salatiga menjadi representasi wajah kota pada umumnya. Peruntukan fungsi permukiman yang ada di Kelurahan Salatiga relatif cukup lengkap untuk kondisi sarana perekonomiannya. Sarana perekonomian tersebut, seperti pasar, toko, ruko-ruko modern dan pusat perbelanjaan. Geliat permukiman di RW 7 Turusan dari adanya sarana pendidikan berupa sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menenggah, hingga atas dan terdapat pula beberapa universitas maupun  lembaga  setingkat  yang  menjadi salah  satu  keuntungan  tersendiri  bagi  masyarakat sekitar khususnya  di  Kelurahan  Salatiga.  Keberadaan  sarana  pendidikan  tersebut  juga  mampu  mendongkrak  perekonomian masyarakatnya.
Masyarakat RW 7 Turusan menggantungkan kehidupannya dengan bermata pencaharian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Kedekatan lokasi tempat tinggal dengan pusat kegiatan, baik untuk bekerja, bersekolah, berbelanja, dan lainnya menjadikan warga memilih untuk bertempat tinggal di RW 7 Turusan. Masih banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai buruh,  pedagang,  maupun  pekerjaan  lainnya  yang  masih  dalam  kategori  menenggah  kebawah.  Pengaruh  kategorisasi masyarakat berpengahasilan rendah ini karena latar belakang pendidikan masyarakatnya yang masih kebanyakan hanya
mengenyam  hingga  sekolah  menenggah  saja.  Kemudian  hal  inilah  yang  menimbulkan  beberapa  permasalahan  karena masyarakat yang masih berpenghasilan rendah.
“.....sosial ekonominya rata-rata buruh lepas terus buruh cuci, buruh rumah tangga walaupun yang laki-laki tukang kerja di pabrik sosis juga ini mempengaruhi terus latar latar belakang pendidikan yang rata-rata lulusan smp, sma.....” (HS W1 19022020, 155-160)
“.....kebanyakan menenggah kebawah ya yang jelas buruh pasti, ya buruh pabrik, buruh orang perorang, buruh accidentil, buruh kebun atau disuruh ngecat dan sebagainya” (SKA W2 11022020, 78-82)
“Kalo sosial ekonominya itu masih kategori menengah kebawah, banyak menengah kebawah.....” (SGO W3 17022020, 154-156)
Selain karena faktor ekonomi, banyak dari warga RW 7 yang sudah tinggal secara turun temurun di rumahnya saat ini dan merupakan warga asli. Sebanyak 75% warga adalah penduduk asli/warga lama dan 25% adalah penghuni baru yang baru bertempat tinggal sejak tahun 2000-an. Kondisi ini mendorong warga untuk enggan berpindah tempat tinggal karena status kepemilikan rumahnya yang sudah Hak Milik dan ditinggali turun temurun, meskipun dalam perjalanannya lingkungan tempat tinggal mengalami dinamika dan memunculkan citra kumuh kawasan.
“Sudah lama, dari tahun 72, kebetulan apa ya gak ngerti ya kan dulu begini saya kesini dulu kan, terus kembali lagi, balik lagi, kembali lagi, ya gatau ya kenapa, tapi memang satu ketika saya ada perasaan menjelang pension saya kembali kesini.” (SKA W2 11022020, 120-124)
“Saya sudah 30 tahunan….” (MMI W5 12022020, 195)
“Karena ya tanah itu dari dulu.....” (SGO W3 17022020, 175)
Dampak yang terjadi akibat masyarakat sudah tinggal secara turun temurun adalah masyarakat memiliki ikatan sosial yang erat. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat yang menjunjung nilai kebersamaan (keguyuban) dan kegotong-royongan yang direfleksikan dalam kegiatan sosial yang rutin dilakukan, seperti jimpitan, kerja bakti, dasawisma, pengajian, dan lainnya. Di sisi lain, keeratan hubungan sosial secara informal juga digambarkan dengan kebiasaan jagongan yang sering dilakukan warga meski hanya sekedar menyapa tetangga yang lewat. Adanya hubungan sosial yang erat ini dapat menjadi potensi tersendiri untuk mengurangi dampak kumuh.
“.....ya kalo ada antar tetangga sini itu rukun. Dulu disini kan walaupun sifatnya kelurahannya masuk Salatiga masuk kota, budayanya kan masih budaya pedesaan, gotong royong jadi masih kentel, jagongan, lah dulu kan pernah termasuk mengurangi dari dampak kumuh” (MMI W5 12022020, 120-125)
“.....wong sini warga kami kebetulan ya kerja bakti, kita di RT ada tiga dasawisma itu hampir tiga minggu sekali kerja bakti.....” (SGO W3 17022020, 176-179)
“.....seperti  itu  mereka  guyub  ketahanannya  karena  merasa  satu  keluarga,  jadi  semua  ngisi”  (SGY  W4 18022020, 194-196)
“.....kita ada jagongan, kegiatan pengajian-pengajian masing-masing RT sudah mulai diaktifkan.....” (HS W1 19022020, 253-255)
Selain itu, adanya inisiasi bersama dari masyarakat untuk mengadakan program penanganan kumuh, seperti bank sampah juga  menggambarkan  bahwa  masyarakat  secara  bersama-sama  ingin  mengentaskan  permasalahan  kumuh  di  tempat tinggalnya. Program bank sampah mengajarkan masyarakat untuk dapat memilah sampahnya dan  mengolahnya menjadi sumber  pemasukan  pribadi,  sehingga  diharapkan  masyarakat  memiliiki  kebiasaan  berdisiplin  untuk  hidup  bersih. Pengumpulan sampah ini dikumpulkan setiap satu bulan, dua bulan, bahkan tiga bulan sekali untuk dapat di daur ulang dan
akan  dihitung  lalu  digantikan  dengan  sejumlah  nominal  mulai  dari  Rp  5.000,00  atau  tergantung  dari  berat  sampah  yang dikumpulkan.
Adanya interaksi sosial, baik yang sifatnya formal (dalam forum khusus) maupun informal, membuat ikatan sosial menjadi semakin  erat  dan mampu  memunculkan  rasa memiliki  ( sense  of  belonging )  antar  sesama  warga  maupun  warga  dengan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, juga menambah nilai kenyamanan untuk bertempat tinggal. Hal ini yanng menjadi satu kelebihan yang menonjol dan menjadi ciri lain dari RW 7 Turusan.
Kebertahanan masyarakat di RW 7 Turusan terbentuk karena adanya hubungan antar individu yang masih terjaga dengan erat kaitannya dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Selain itu, juga karena faktor lama tinggal yang lebih dari 30 tahun. Nilai kenyamanan tinggal di lingkungan RW 7 Turusan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga asli dan pendatang untuk tetap bertahan tinggal dengan cara beradaptasi dengan lingkungannya yang kumuh. Upaya adaptasi ini digambarkan dengan adanya usaha dari berbagai lapisan, terutama dari masyarakat setempat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini dapat direfleksikan dengan adanya kegiatan bank sampah dan koperasi sampah yang ternyata mampu memberi dampak ekonomi tersendiri bagi masyarakat, di samping manfaat bagi lingkungan.
Kondisi perekonomian yang ada di RW 7 Turusan dilengkapi seperti adanya pasar, toko maupun ruko-ruko modern dan pusat perbelanjaan (mall). Keberadaan sarana pendidikan yang ada di RW 7 Turusan tidak terlepas dari adanya sekolah- sekolah pada umumnya mulai dari tingkat dasar, menenggah, hingga atas dan terdapat pula beberapa universitas maupun lembaga setingkat yang menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi masyarakat sekitar khususnya di Kelurahan Salatiga, karena  dari  adanya  sarana  pendidikan  tersebut  mampu  mendongkrak  perekonomian  masyarakatnya.  Kondisi  ini  tidak membuat sebagian besar aktivitas masyarakatnya menjadi berdaya karena kondisi ekonomi yang ada di RW 7 Turusan masih dalam  kategori  menengah  kebawah.  Gambar  6  menjelaskan  bagan  keterkaitan  masing-masing  faktor  kebertahanan masyarakat di RW 7 Turusan ditinjau dari aspek sosial ekonomi.
Gambar 6. Faktor Kebertahanan Masyarakat RW 7 Turusan Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi
Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa penelitian sebelumnya, bahwa faktor lama tinggal dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam sebuah permukiman (Azahro & Yuliastuti, 2013; Surtiani, 2006; Susanti et al., 2019). Sebuah permukiman yang didominasi  oleh  warga  asli,  meskipun  secara  keruangan  keberadaannya  dikelilingi  bangunan  komersial  dan  memiliki permasalahan  internal  permukiman,  warga  akan  tetap  memilih  bertahan  karena  biasanya  rumah  tinggalnya  sudah  dihuni secara turun temurun. Lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kebertahanan ini dapat terjadi karena masyarakat telah memiliki keterikatan  pada  tempat  tinggalnya  sebagai  ruang  aktivitas  ekonomi  dan  aktivitas  sosial  sehari-hari  yang  menjadikannya lingkungan nyaman untuk ditinggali. Dari kasus di RW 7 Turusan, kedekatan jarak permukiman dengan pusat kota menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bertahan tinggal.
Ikatan sosial yang erat juga menjadi alasan tersendiri bagi warga untuk tetap tinggal. Adanya modal sosial di masyarakat menjadikan masyarakat memiliki peluang untuk bertahan meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan. Ikatan sosial dapat  membangun  inisiasi  lokal  di  masyarakat  untuk  mengadakan  program  perbaikan  lingkungan  guna  menciptakan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman. Seperti temuan Andavarapu & Arefi (2016), Dewi & Syahbana (2015), dan Shirleyana & Sunindijo (2018) bahwa adanya ikatan sosial yang direfleksikan dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat, baik formal dan informal mempengaruhi kebertahanan penduduk pada permukiman kumuh.

## KEBERTAHANAN MASYARAKAT RW 7 TURUSAN
Faktor Ikatan Sosial Masyarakat
Faktor Lama
Tinggal Faktor Kebersamaan ( Keguyuban) Faktor Kedekatan Jarak untuk Bermatapencaharian

## 5. KESIMPULAN
RW 7 Turusan mengalami dinamika dalam kehidupan permukimannya. Kondisi fisik/topografi lingkungan dan kebiasaan masyarakat menjadi penyebab munculnya citra kumuh di RW 7 Turusan. Namun demikian, keberadaan RW 7 yang dekat dengan pusat Kota Salatiga, faktor ekonomi masyarakat bermata pencaharian di sekitar permukiman, faktor lama tinggal, faktor ikatan sosial yang erat menjadikan masyarakat memilih untuk bertahan atau tetap tinggal, dan faktor kebersamaan/ keguyuban masyarakat. Faktor lama tinggal menjadi faktor paling utama karena status kepemilikan rumah yang sudah milik sendiri  dan  telah  didiami  dalam  jangka  waktu  lama/turun  temurun.  Masyarakat  telah  berupaya  untuk  melakukan  upaya adaptasi dengan lingkungannya untuk mengurangi citra kumuh kawasan, seperti dengan kegiatan sosial yang berfokus pada lingkungan.  Selain  untuk  memperbaiki  kondisi  lingkungan,  kegiatan  berwawasan  lingkungan,  seperti  bank  sampah  juga berdampak pada ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed, I. (2016). Building Resilience of Urban Slums in Dhaka, Bangladesh. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 218 , 202–213. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.04.023
Andavarapu,  D.,  &  Arefi,  M.  (2015).  Resilient  Slums:  Role  of  Social  Capital. Tekton , 2 (1),  38–54.  Diakses  dari https://tekton.mes.ac.in/issues/volume-2-issue-1/papers-essays/resilient-slums-role-of-social-capital/
Andavarapu, D., & Arefi, M. (2016). Understanding Resilience in Urban Slums: Lessons From Pedda-Jalaripeta, India. PlaNext , 02 , 109– 128. DOI: 10.17418/planext.2016.7vol.02
Aprianto, R. (2016). Proses Kebertahanan Kampung Petempen Dalam Perkembangan Kota. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota , 12 (3), 347–358. DOI: 10.14710/pwk.v12i3.12909
A.R.S. (2020, Maret 5). Komunikasi Personal A.S.Y. (2020, Maret 4). Komunikasi Personal
Azahro, M., & Yuliastuti, N. (2013). Kajian Kehidupan Masyarakat Kampung Lama Sebagai Potensi Keberlanjutan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Gabahan Semarang. Teknik PWK , 2 (3), 481–490. Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2881
Badan Pengembangan dan  Pembinaan Bahasa,  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). KBBI  Daring . Diakses dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/BERTAHAN
Badan Pusat Statistika Indonesia. (2018). Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (40% ke Bawah), Menurut Provinsi 2015-2018. Diakses  dari  https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/10/04/1667/persentase-rumah-tangga-kumuh-perkotaan-40-ke-bawah- menurut-provinsi-2015-2018.html
Chimankar,  D.  A.  (2016).  Urbanization  and  Condition  of  Urban  Slums  in  India. Indonesian  Journal  of  Geography , 48 (1),  28–36.  DOI: 10.22146/ijg.12466
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.
Danso-wiredu, E. Y., & Midheme, E. (2017). Slum upgrading in developing countries: lessons from Ghana and Kenya. Ghana Journal of Geography , 9 (1), 88–108. Diakses dari https://www.ajol.info/index.php/gjg/article/view/154657 Dewi, D. P., & Syahbana, J. A. (2015). Kebertahanan Kawasan Perkampungan Pedamaran Semarang. Teknik PWK , 4 (1), 93–106. Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/7737
D.S.R. (2020, Maret 5). Komunikasi Personal
Evansyah, E., & Dewi, S. P. (2014). Kebertahanan Kampung Tua Sekayu Terkait Keberadaan Mal Paragon di Kota Semarang. Jurnal Ruang , 2 (1), 301–310. Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/3988
H.S. (2020, Februari 19). Komunikasi Personal
Indriani, I. (2017). Formasi Spasial Permukiman Kumuh Kota Studi Kasus: Perubahan Pola Ruang Bermukim pada Lahan di Jalan Sersan Sani Palembang. Jurnal Arsir , 1 (1), 30–37. DOI: 10.32502/arsir.v1i1.855
Jones,  P.  (2017).  Housing  Resilience  and  the  Informal  City. Journal  of  Regional  and  City  Planning , 28 (2),  129–139.  DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.2.4
Juwono, S. (2009). Kampung Kuningan di Kawasan Mega Kuningan Jakarta Kebertahanan Kampung dalam Perkembangan Kota. Tesis , Universitas Diponegoro. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/55811/1/BAB_1.pdf
Krisandriyana, M., Astuti, W., & Fitria Rini, E. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta.
Jurnal Desa-Kota , 1 (1), 24–33. DOI: 10.20961/desa-kota.v1i1.14418.24-33
Magis,  K.  (2010).  Community  Resilience:  An  Indicator  of  Social  Sustainability. Society  &  Natural  Resources , 23 (5),  401–416.  DOI: 10.1080/08941920903305674
Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P. (2016). The study of slums as social and physical constructs: Challenges and emerging research opportunities. Regional Studies, Regional Science , 3 (1), 399–419. DOI: 10.1080/21681376.2016.1229130 Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Sage Publications. M.M.I. (2020, Februari 12). Komunikasi Personal
Nursyahbani,  R.,  &  Pigawati,  B.  (2015).  Kajian  Karakteristik  Kawasan  Pemukiman  Kumuh  di  Kampung  Kota  (Studi  Kasus:  Kampung
Gandekan Semarang). Teknik PWK , 4 (2), 267–281. Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/8463#:~:text=Hasil%20analisis%20dari%20kajian%20terhadap,yang%20se bagian%20besar%20memiliki%20tingkat
Owusu, G., Agyei-Mensah, S., & Lund, R. (2008). Slums of hope and slums of despair: Mobility and livelihoods in Nima, Accra. Norsk Geografisk Tidsskrift , 62 (3), 180–190. DOI: 10.1080/00291950802335798
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M2016  tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104644/permen-pupr- no-02prtm2016-tahun- 2016#:~:text=Permen%20PUPR%20No.%2002%2FPRT,Permukiman%20Kumuh%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D Reivich, K., & Shatte, A. (2002). The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life’s Inevitable Obstacles . Broadway Books. S.G.O. (2020, Februari 17). Komunikasi Personal S.G.Y. (2020, Februari 18). Komunikasi Personal
Shirleyana, S. H., & Sunindijo, R. Y. (2018). City of Kampung: Risk and Resilience in the Urban Communities of Surabaya, Indonesia.
International Journal of Building Pathology and Adaptation , 36 (5), 543–568. DOI: 10.1108/IJBPA-02-2018-0025 S.K.A. (2020, Februari 11). Komunikasi Personal
Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 658/440/2016 tentang lokasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Salatiga Surtiani, E. E. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus:
Kawasan Pancuran, Salatiga). Tesis, Universitas Diponegoro. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/15530/#:~:text=Dari%20hasil%20analisis%20studi%20dapat,kepemilikan%20hunian%2C%20dan%20lam a%20tinggal.
Susanti, A. D., Harani, A. R., & Hasan, M. I. (2019). Faktor-Faktor Kebertahanan Kampung Malang, Semarang. Jurnal Arsir , 2 (2), 65-70. DOI: 10.32502/arsir.v2i2.1303 Tauhid, F. A. (2019). Developing Framework for Improving Disaster Resilience. Nature: National Academic Journal of Architecture , 6 (1), 97-102. DOI: 10.24252/nature.v6i1a9
Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh:  Evidence from Chittagong city. Journal of Urban Management , 7 (1), 32–42. DOI: 10.1016/j.jum.2018.03.002 UN-Habitat. (2003). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 . Diakses dari https://unhabitat.org/the-challenge- of-slums-global-report-on-human-settlements-2003
UN-Habitat & UNESCAP. (2008). Perumahan Bagi Kaum Miskin di Kota-kota Asia . Diakses dari https://www.unescap.org/sites/default/files/PERUMAHAN-BAGI-KAUM-MISKIN_PEMBIAYAAN-PERUMAHAN.pdf UN-Habitat. (2007). What are Slums and why do they Exist?
https://www.preventionweb.net/files/1700_462551419GC202120What20are20slums.pdf
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Diakses  dari https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu001.pdf
Walker,  B.,  Folke,  C.,  Carpenter,  S.R.,  Scheffer,  M.,  Chapin,  T.,  &  Rockström,  J.  (2010).  Resilience  thinking:  integrating  resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society , 15 (4): 20. Diakses dari http:// www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art20/)