Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## MAKNA PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, DIKAJI DARI HERMENEUTIKA HUKUM (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XIV/2016)

## Tantri Kartika 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jakarta tantrikartika@gmail.com
Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019

## Abstract
Evil  agreement  in  corruption  is  regulated  in  Article  15  of  Law  Number  20  Year  2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. In Article 15 of Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, people who are proven to have committed conspiracy to commit corruption can be subject to maximum imprisonment for life, or as short as four years in prison. A fine of Rp. 200 million to  Rp.  1  billion  will  also  be  given  to  defendants  for  conspiracy.  The  conclusion  is  in interpreting Article 15 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 using Hans-Georg Gadamer's study of legal hermeneutics  law,  which  according  to  him  can  use  philosophical  hermeneutics  to  take ontology assignments , that is, the task with regard to the inevitable relationship between the text and the reader, the past, the present that enables understanding. If speaking of the past it is  interpreted  historically  interpretive  (interpretation  according  to  history),  in  this  case  the judge  to  obtain  an  explanation  of  a  provision  examining  the  talk  of  people  regarding  the provisions  during  the  formation  process  (wetshistorisch),  or  the  judge  must  examine  the previous provisions that precedes the current provisions (rechtshistorisch). A judge must see history from the meaning of evil agreement.

## Keywords: Crime, Criminal Agreement, Hemeneutika Law
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana Jakarta Universitas Krisnadwipayana Jakarta E-mail: tantrikartika@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Hermeneutika  atau  penafsiran  adalah  ciri  khas  manusia,  karena  manusia  tidak  dapat membebaskan  diri  dari  kecenderungan  dasarnya  untuk  memberi  makna  terhadap  sesuatu. Manusia  adalah  makhluk  yang  mampu  memberi  makna  kepada  realitas,  dana  dalam  hal  ini bahasa  memegang  peranan  sentralnya.  Dunia  alam  material  ini  menjadi  dunia  manusiawi karena  diberi  makna  manusiawi  oleh  manusia  dan  itu  terjadi  lewat  penafsiran.  Memberi makna adalah sama dengan menafsirkan atau memahami. 1
Kegiatan  menafsirkan  (interpretasi)  adalah  proses  yang  bersifat  triadik  (mempunyai tiga  segi  yang  saling  berhubungan).  Dalam  proses  ini  terdapat  pertentangan  antara  pikiran yang  diarahkan  pada  objek  dan  pikiran  penafsir  itu  sendiri.  Orang  yang  melakukan interpretasi  harus  mengenal  pesan  atau  kecondongan  sebuah  teks,  lalu  ia  harus  meresapi  isi teks, sehingga yang pada mulanya “yang lain” kini menjadi “aku” penafsir itu sendiri. Oleh karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  mengerti  secara  sungguh-sungguh  hanya  akan  dapat berkembang bila didasarkan atas pengetahuan yang benar. 2
Bagi  praktik  hukum,  terutama  di  pengadilan,  hermeneutika  memegang  arti  penting terutama  bagi  hakim  dalam  melakukan  penemuan  hukum.  Pada  proses  penemuan  hukum yang lazimnya dilakukan oleh para hakim dibedakan menjadi dua tahap, yaitu pertama tahap sebelum  pengambila  putusan  ( ex  ante ),  dan  kedua  tahap  setelah  pengambilan  putusan  ( ex post ). 3
Pada tahap pertama sering disebut heuristika, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului  tindakan  pengambilan  putusan  hukum.  Pada  tahap  ini  berbagai  argument  pro kontra  terhadap  suatu  putusan  tertentu  ditimbang-timbang  antara  yang  satu  dan  yang  lain, kemudian ditentukan mana yang paling tepat.
Pada  tahap  kedua,  sering  disebut  legitimasi,  karena  selalu  berkenaan  dengan pembenaran  dari  putusan  yang  sudah  diambil.  Pada  tahap  ini  putusan  diberi  motivasi (pertimbangan)  dan  argumentasi  secara  substansial,  dengan  cara  menyusun  suatu  penalaran yang  secara  rasional  dapat  dipertanggungjawabankan.  Apabila  suatu  putusan  hukum  tidak dapat  diterima  oleh  forum  hukum,  maka  berarti  putusan  tersebut  tidak  memperoleh legitimasi. Konsekwensinya, premis-premis baru harus diajukan dengan tetap berpegang pada penalaran ex  ante untuk  meyakinkan  forum  hukum  tersebut  agar  putusan  tersebut  dapat diterima. 4 Hal tersebut dapat terjadi pada penerapan delik permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pemufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Pasal  15  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, orang yang terbukti melakukan permufakatan  jahat  untuk  melakukan  korupsi  dapat  dikenakan  pidana  penjara  maksimal seumur hidup, atau sesingkat-singkatnya empat tahun penjara. Denda sebanyak Rp. 200 juta hingga Rp. 1 miliar juga akan diberikan kepada terdakwa pelaku permufakatan jahat. 5
Penjatuhan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat tersebut tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
1 M.  Syamsudin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif, Jakarta:  Kencana, 2012, hlm. 72.
2 B.  Arief  Shidarta,  “Hermeneutika:  Landasan  Kefilsafatan  Ilmu  Hukum”, Makalah pada  Program  Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, hlm. 12. Lihat: M. Syamsudin, Ibid.
3 Ibid., hlm. 62.
4 B. Arief Shidarta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 209.
5 Amiruddin, Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa , Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 21.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  artinya  permufakatan  jahat  untuk  melakukan perbuatan  yang  dilarang  di  dalam  pasal-pasal  tersebut  penjatuhan  pidananya  disamakan dengan  tindak  pidana  selesai,  sedangkan  permufakatan  jahat  dalam  pengertian  Pasal  15 Undang-Undang  Tipikor  baru  berada  pada  taraf  niat,  atau  dalam  taraf  persiapan  belum terwujud  dalam  perbuatan  pelaksanaan  tersebut,  atau  dengan  kata  lain  permufakatan  jahat merupakan tindak pidana yang tidak sempurna.
Di  dalam  Penjelasan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  dijelaskan  pengertian  dari  permufakatan  jahat. Oleh karena itu, maka dalam upaya memberikan makna dari permufakatan jahat dapat dilihat dari Pasal 88 KUHP. Dalam Pasal 88 KUHP menyatakan “Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  88  KUHP  tampak  bahwa  ada  permufakatan  jahat ( samenspaning ) apabila:
1. Dua orang atau lebih,
2. Telah sepakat,
3. Akan melakukan kejahatan.
Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan  untuk  melakukan  kejahatan,  meskipun  pada  akhirnya  tindak  pidana  tidak  atau belum  dilakukan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  permufakatan  jahat  terjadi  jika  hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan ( overeengekomen ) oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat atau dengan kata lain mereka yang memiliki niat yang sama, sedangkan jika hanya niat tidak dapat di pidana, karena niat tersebut harus diwujudkan dengan suatu perbuatan konkrit.
Permasalahan  timbul  ketika  terdapat  ketentuan  dalam  Pasal  103  KUHP  yang menyatakan  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  Bab  1  sampai  dengan  Bab  8  buku  ke-1 KUHP,  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh  peraturan  perundang-undangan yang  lain  diancam  dengan  pidana,  kecuali  jika  oleh  Undang-Undang  itu  ditentukan  lain. Diketahui  bahwa  Pasal  88  KUHP  berada  pada  Bab  9,  yang  artinya  adalah  jika  Pasal  88 KUHP  dijadikan  rujukan  menafsirkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  justru  membuat  aturan  tersebut  tidak memberi  kepastian  hukum  karena  tidak  ada  penguraian  makna  dan  bertentangan  dengan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa permufakatan  jahat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  terdapat  kekaburan  norma  oleh  karena  tidak  adanya definisi permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang berpotensi menjadi multi tafsir dan  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  sebagai  hukum  karena  bertentangan  dengan konstitusi,  sehingga  memaksa  Setya  Novanto  mengajukan judicial  review atas  frasa permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.
Dalam kasus tersebut, pemohon Setya Novanto sebagai Ketua DPR, di mana menurut Pemohon  dirinya  telah  diperiksa  dalam  penyelidikan  atas  “dugaan  tindak  pidana  korupsi permufakatan  jahat  atau  percobaan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  perpanjangan kontrak  PT  Freeport  Indonesia”  karena  Pemohon  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana khusus  berupa  permufakatan  jahat  berujung  korupsi  dalam  pertemuannya  dengan  Presiden Direktur  PT  Freeport  kala  itu,  Maroef  Sjamsuddin  dan  pengusaha  Muhammad  Riza  Chalid pada Juni tahun 2015. Jadi Pemohon diposisikan sebagai pelaku permufakatan jahat bersama dengan Muhammad Riza Halid untuk melakukan tindak pidana korupsi terkait perpanjangan izin/kontrak PT Freeport Indonesia.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Permufakatan jahat adalah  bila  dua  orang  atrau  lebih  yang  mempunyai  kualitas  yang  sama  saling  bersepakat melakukan tindak pidana”.
Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pertimbangan  bahwa,  “semua  ketentuan  dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif  yang  memerlukan  kualitas  seseorang  baik  sebagai  pegawai  negeri  atau  pejabat negara  untuk  memenuhi  unsur-unsur  delik”.  Untuk  itu  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat bahwa  “Pasal  15  juncto  Pasal  12  huruf  e  UU  31/1999  juncto  UU  20/2001  hanya  dapat diterapkan  terhadap  kesepakatan  antara  dua  orang  atau  lebih  memiliki  kualitas  khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  Bagaimana  makna  permufakatan  jahat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dikaji  dari  hermeneutika hukum? dan bagaimana akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU- XIV/2016 terhadap program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah:

## 1. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  termasuk  dalam  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian yang  memberi  pemahaman  terhadap  permasalahan  norma  yang  dialami  oleh  ilmu  hukum dogmatif  dalam  kegiatannya  mendeskripsikan  norma  hukum,  merumuskan  norma  hukum (membentuk  peraturan  perundang-undangan),  dan  menegakkan  norma  hukum  (praktik yudisial). 6 Penelitian  normatif  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara tertulis  yang  diharapkan  mampu  menjawab  secara  rinci  dan  sistematis  dan  menyeluruh mengenai makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari hermeneutika hukum.

## 2. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis,  untuk memperoleh  kejelasan  penyelesaian  masalah  dan  ditarik  kesimpulan,  yaitu  dari  hal  yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat  khusus untuk menggambarkan mengenai makna permufakatan  jahat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari hermeneutika hukum.

## 3.  Sumber dan Jenis Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Pada  data sekunder, Penulis membagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
a.   Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-
6 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum, Jakarta:
Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.
b.   Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah.
c.  Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

## 4. Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  secara  analisis  deskriptif  kualitatif.  Data  yang diperoleh  akan  diolah,  kemudian  diuraikan  dalam  bentuk  uraian  yang  logis  dan  sistematis untuk menggambarkan mengenai makna permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dikaji  dari hermeneutika hukum.

## ANALISIS
1. Makna Permufakatan Jahat Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Hermeneutika Hukum Suatu  perbuatan  dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah  tindak  pidana  ( strafbaar feit ) apabila oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  maupun tindak  pidana  khusus  yang  diatur  secara  khusus  pada  Undang- Undang  Khusus.  Salah  satu  Tindak  pidana  yang dipandang  serius  dan  sangat  berbahaya terutama  terhadap  keamanan  negara  yaitu berkenaan  dengan  tindak  pidana  permufakatan jahat atau dikenal dengan istilah “ samenspanning ”.
Pengaturan  tentang  tindak  pidana  permufakatan  jahat (samenspanning) dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal  457,  dan  Pasal  462  KUHP.  Dalam  Pasal  88  KUHP,  menyatakan  “ dikatakan  ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan ”. Kemudian  Pasal  110  ayat  (1)  KUHP,  menyatakan  “ Permufakatan  jahat  untuk  melakukan kejahatan  menurut  Pasal  104,  106,  107  dan  108  diancam  berdasarkan  ancaman  pidana dalam Pasal-Pasal tersebut ", Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHP tersebut mengatur  terkait  tindak  pidana  yang  sangat  berbahaya  dan  dapat  mengancam  keamanan negara, seperti upaya makar, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan pemberontakan.
Melihat pengaturan permufakatan jahat dalam KUHP tersebut menurut Van Bemmelen- Van Hattum Hand en Leerboek II sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung No. 496  K/Pid.Sus/2012,  bertanggal  29  November  2012,  menjelaskan  mengapa  permufakatan jahat  terhadap  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  104,  Pasal  106,  Pasal  107,  dan  Pasal  108 KUHP  harus  dijatuhi  hukuman.  Hal  ini  dikarenakan  pembuat  Undang-Undang  memandang kejahatan-kejahatan  (tindak  pidana)  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  104,  Pasal  106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat  berbahaya  terutama  terhadap  keselamatan  Negara.  Oleh  karena  itu,  kejahatan  yang disebut staatsgevaarlijke  misdrijven (kejahatan  terhadap  keselamatan  Negara)  sudah  harus dicegah  atau  diberantas  pada  waktu  kejahatan  itu  masih  pada  tingkat  persiapan  atau  masih berada pada voorbereidingsstadium.
Mengenai  konsepsi  “kesepakatan” untuk  melakukan tindak  pidana,  menurut  Eddy  OS Hiariej  sebagaimana  dikutip  oleh  Luthvi  Febryka  Nola  dalam Permufakatan  Jahat  dalam Tindak  Pidana  Korupsi (dalam  Vol.  VII,  No.  24/II/P3DI/Desember/2015),  menjelaskan bahwa  konsepsi  “kesepakatan”  tersebut  perlu  dibuktikan  dengan  adanya meeting  of
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mind yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas  kiranya sudah cukup kuat.  Ditegaskan pula bahwa meeting of mind tidak perlu dengan  kata-kata  yang  menandakan  persetujuan  secara  eksplisit  akan  tetapi  cukup  dengan bahasa  tubuh  dan  kalimat-kalimat  yang  secara  tidak  langsung  menandakan  adanya kesepakatan.  Adapun  dasar  pemikiran  yang  digunakan  adalah  Pasal  55  KUHP.  Selain  itu. Dalam  teori  hukum  pidana  dikenal  dengan  istilah sukzessive  mittaterscraft yang  berarti adanya  keikutsertaan  dalam  suatu  kejahatan  termasuk  permufakatan  jahat  dapat  dilakukan secara diam-diam.
Dalam  menafsiran  suatu  undang-undang  dalam  hukum  pidana  diperlukan  metode penafsiran hukum, salah satunya adalah metode hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum, sebagaimana  yang  didefinisikan  oleh  Gregory  Leyh  dalam  buku  “ Legal  Hermeneutics: History,  Theory  and  Practice ”,  dimana  Gregory  mengutip  pendapat  Hans-Georg    Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi  ia  hanya  merekonstruksikan  kembali  dari  seluruh  problema  hermeneutika  dan kemudian  membentuk  kembali  kesatuan  hermeneutika  secara  utuh,  dimana  ahli  hukum  dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Sedangkan menurut Jazim Hamidi menjelaskan bahwa  untuk  mengetahui  definisi  hermeneutika  hukum  itu  seperti  apa,  kita  dapat  kembali kepada definisi hermeneutika secara umum diatas.
Dari sini dapat ditarik definisi hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami  sesuatu,  atau  sebuah  metode  interpretasi  terhadap  teks  dimana  metode dan  teknik  menafsirkannya  dilakukan  secara  holistik  dalam  bingkai  keterkaitan  antara  teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Adapun fungsi dan tujuan dari hermeneutika hukum menurut James Robinson adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas  supaya  lebih  jelas.  Sedangkan  menurut  Greogry,  tujuan  hermeneutika  hukum  adalah untuk  menempatkan  perdebatan  kontemporer  tentang  interpretasi  hukum  didalam  kerangka hermeneutika  pada  umumnya.  Secara  filosofis,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Gadamer, hermeneutika hukum mempuyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali ( genuine ).
Urgensi  kajian  hermeneutika  hukum,  dimaksudkan  tidak  hanya  akan  membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian- kajian  hukum  kaum  strukturalis  atau  behaviorial  yang  terlalu  empirik  sifatnya.  Kajian hermeneutika  hukum  juga  telah  membuka  kepada  para  pengkaji  hukum  untuk  tidak  hanya berkutat  pada  pradigma  positivisme  dan  metode  logis  formal  saja.  Tetapi  sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna- makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.
Dalam  menafsirkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  menggunakan  kajian  hukum  hermeneutika  hukum  menurut  Hans- Georg  Gadamer,  yang  menurutnya  dapat  menggunakan  hermeneutika  filosofis  untuk menempuh  tugas  ontologi,  yakni  tugas  yang  berkenaan  dengan  hubungan  yang  tidak terelakkan lagi antara teks dan pembaca, masa lalu, masa kini yang memungkinkan terjadinya pemahaman.  Jika  berbicara  masa  lalu  maka  ditafsirkan  dengan historische  interpretatie (penafsiran menurut sejarahnya), dalam hal ini hakim untuk memperoleh penjelasan tentang suatu  ketentuan  meneliti  tentang  pembicaraan  orang  mengenai  ketentuan  tersebut  selama dalam  proses  pembentukannya  ( wetshistorisch ),  atau    hakim  harus  meneliti  tentang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ketentuan-ketentuan dahulu yang mendahului ketentuan sekarang ( rechtshistorisch ). Seorang hakim harus melihat sejarah dari makna  permufakatan jahat.
Sehubungan dengan permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 telah ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU  XIV/2016  tanggal  7-9-2016.  Kasusnya berkenaan  dengan  pemohon  Setya  Novanto,  anggota  DPR,  di  mana  menurut  Pemohon dirinya telah diperiksa dalam penyelidikan atas “dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat  atau  percobaan  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam  perpanjangan  kontrak  PT Freeport  Indonesia”  karena  Pemohon  diduga  telah  melakukan  tindak  pidana  khusus  berupa permufakatan  jahat  berujung  korupsi  dalam  pertemuannya  dengan  Presiden  Direktur  PT Freeport  kala  itu,  Maroef  Sjamsuddin  dan  pengusaha  Muhammad  Riza  Chalid  pada  Juni tahun  2015.  Jadi  Pemohon  diposisikan  sebagai  pelaku  permufakatan  jahat  bersama  dengan Muhammad  Riza  Halid  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  terkait  perpanjangan izin/kontrak  PT  Freeport  Indonesia.10  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  pertimbangan bahwa, “semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai  negeri  atau  pejabat  negara  untuk  memenuhi  unsur-unsur  delik”.11  Untuk  itu Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa  “Pasal  15  juncto  Pasal  12  huruf  e  UU  31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  1  angka  2”.12  Sekalipun  tidak  disebutkan  secara  eksplist  dalam putusan  Mahkamah  Konstitusi  jelas  bahwa  yang  dimaksud  di  sini  bahwa  pengusaha Muhammad Riza Chalid yang turut serta dengan Pemohon dalam pertemua dengan Presieen Direktur  PT  Freeport,  merupakan  seorang  yang  tidak  memenuhi  kualitas  khusus  sebagai pegawai  negeri  atau  pejabat  negara,  sehingga  Pemohon  (Setya  Novanto)  tidak  dapat dikatakan telah melakukan permufakatan jahat.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Amar  Putusan  telah memutuskan antara lain, 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya:
1.1.   Frasa  “permufakatan  jahat”  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Satas  UndangUndang Nomor  31`  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Permufakatan jahat adalah bila  dua  orang  atrau  lebih  yang  mempunyai  kualitas  yang  sama  saling  bersepakat melakukan tindak pidana”;
1.2.   Frasa  “permufakatan  jahat”  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan UndangUndang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Satas  UndangUndang Nomor  31`  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2001  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  4150)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Permufakatan jahat adalah bila dua orang atrau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;
Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah menambakan kata “mempunyai kualitas yang  sama  saling  bersepakat  melakukan  tindak  pidana”  yaitu  kualitas  khusus  eebagai pegawai negri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2011.
Menurut  Chairul  Huda  dalam  Keterangan  Ahli Tentang  Konstitusionalitas  Pasal  15 Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negera  Republik  Indonesia  Tahun  1945 memidana permufakatan  jahat  dalam  tindak  pidana  korupsi,  hanya  apabila  memenuhi  unsur-unsur sebagai berikut:
a.   Komponen Perbuatan ( actus reus ), yaitu:
(1)  Adanya  kesepakatan  dua  orang  atau  lebih,  atau  kesepakatan  dua  orang  atau  lebih dengan kualitas yang sama;
(2)  Adanya  perbuatan  dari  orang-orang  yang  bersepakat  itu  yang  tertuju  pada  suatu unsur atau unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,  baik suatu tujuan yang melawan hukum ataupun suatu tujuan yang sah tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum;
b.  Komponen Kesalahan ( mens rea ), yaitu:
(1)   Terdapat “persesuaian kehendak”, “kesamaan niat” atau “ meeting of minds ” diantara dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang;
(2)   Adanya  dampak  terhadap  kepentingan  hukum  tertentu  yang  dituju  dari  sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau lebih tersebut.
Berdasarkan komponen perbuatan dan komponen kesalahan dalam kajian hermeneutika hukum  sesuai  dengan  Teori  Gadamer,  dimana  dalam circle  hermeneutika yakni  pola hubungan segitiga ( triadic )  antara teks (hukum),  si  pembuat teks ( author ) pembaca/penafsir teks  ( reader ).  Dalam  hermeneutika,  seorang  penafsir  ( hermeneut )  dalam  memahami  sebuah teks, baik itu teks kitab maupun teks umum (termasuk hukum), dituntut untuk tidak melihat apa  yang  ada  pada  teks,  tetapi  lebih  kepada  apa  yang  ada  di  balik  teks.  Dalam perkembangannya,  banyak  para  pembaca  teks  (penafsir  terjebak  dalam  lingkaran author . Sikap  ini  tampak  ketika  dalam  diri  mereka  ada  klaim-klaim  kebenaran  ( truth  claim )  dan menafikan pembaca/pembacaan teks yang lain.
2.  Akibat  Hukum  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-XIV/2016 Terhadap Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
a. Pemufakatan  Jahat  Menurut  Pasal  88  KUHP  Dengan  Pemufakatan  Jahat Menurut  Pasal  15  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Sebelum Ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXIV/2016
Terkait  dengan  kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  pengaturan  tentang pemufakatan  jahat,  MK  berpendapat  bahwa  pemufakatan  jahat  pertama  kali  diatur dalam  Pasal  88  KUHP.  Istilah  asli  pemufakatan  jahat  dalam  KUHP  (WVS)  dalam bahasa  Belanda  ialah  “s amenspanning ”.  Dalam  bahasa  Inggris  disebut conspiracy, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para  pelaku  untuk  bersama-sama  ( meetings  of  mind )  mewujudkan  suatu  kejahatan, sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.
Para ahli dalam persidangan perkara  a quo, yakni ahli Dr. Chairul Huda,  S.H., M.H. ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M. Hum. pada dasarnya berpendapat  sama bahwa pemufakatan jahat  adalah apabila dua orang  atau  lebih  sepakat  akan  melakukan  kejahatan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam Pasal 88 KUHP.19 Pasal 88 KUHP berbunyi, “ Dikatakan pemufakatan  jahat, apabila dua orang  atau  lebih telah sepakat  akan melakukan kejahatan ”, (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 214, Pasal 324, Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 457, Pasal 462, Pasal 504, Pasal 505  KUHP)”.  Pasal  110  ayat  (1)  KUHP  berbunyi,  “ Permufakatan  jahat  untuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
melakukan  kejahatan  menurut  Pasal  104,  106,  107  dan  108  diancam  berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut ”. Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat dilakukan oleh siapapun juga.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hubungan  antara  pemufakatan  jahat  menurut  Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas lex specialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).
b.  Hubungan  Antara  Pemufakatan  Jahat  Menurut  Pasal  88  KUHP  Dengan Pemufakatan  Jahat  Menurut  Pasal  15  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Setelah  Ditetapkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 21/PUUXIV/2016
Menurut  MK,  pemufakatan  jahat  bukan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri. Akan  tetapi,  bagian  dari  persiapan  melakukan  penyertaan  tindak  pidana,  perbuatan tindak  pidana,  untuk  membuat  kesepakatan  untuk  melakukan  tindak  pidana  tertentu yang  secara  tegas  dinyatakan  dalam  undang-undang.  Harus  jelas  tindak  pidana  yang mana  yang  akan  dilakukan.  Dalam  tindak  pidana  pemufakatan  jahat  harus  ada meetings  of  minds atau mens  rea ( guilty  mind )  karena  pemufakatan  jahat  tersebut merupakan  kejahatan conspiracy, sehingga  harus  ada  persamaan  kehendak  atau  niat diantara  orang-orang  yang  melakukan conspiracy pemufakatan  jahat  tersebut. Terhadap meetings  of  mind diperlukan  adanya  perbuatan,  baik  kelakuan,  atau penimbulan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan  ( actus  reus )  yang  membutuhkan  kesalahan  atas  perbuatan  yang  dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Menurut  MK,  dalam  tindak  pidana  pemukatan  jahat  (dalam  perkara  korupsi) para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan  jahat  tersebut  baik  untuk  sebagian  saja  ataupun  secara  keseluruhan, harus  ada  kerugian  negara,  dan  harus  ada  unsur  memperkaya  diri  sendiri  dan  atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan.
Menurut  Ahli  Prof. H.AS. Natabaya, S.H., LL.M. “Doktrin  yang ditetapkan oleh  Lord  Mansfield  dalam  Rex  v.  Scofield,  terdiri  dari  semua  prinsip-prinsip,  yaitu bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum. Akan tetapi, ketika suatu  tindakan  dilakukan  maka  hakim  tidak  hanya  menghukum  karena  ada  tindakan dilakukan,  tetapi  karena  adanya  niat  yang  dilakukan  dengan  melanggar  hukum  dan niat itu berbahaya ... dan seterusnya”.
Menurut  Hakim  Konstitusi,  Manahan  M.P  Sitompul  yang  memiliki  pendapat berbeda  ( dissenting  opinions )  dalam  memutus  Perkara  Nomor  21/PUU-XIV/2016, bila  dilihat  rumusan  dari  Pasal  15  UU  PTPK,  dapat  dikatakan  bahwa  pasal  a  quo bukanlah  merupakan  suatu  delik  yang  mengandung  unsur-unsur  tertentu,  melainkan hanyalah  suatu  rumusan  yang  berisi  petunjuk  atau  perintah  kepada  Jaksa  Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana percobaan (Pasal  53  KUHP),  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  dan  pemufakatan  jahat  (Pasal  88 KUHP)  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  14  UU PTPK.  Jadi,  merupakan  pedoman  menjatuhkan  straafmaat  dalam  UU  Tipikor  secara khusus.  Menurut  Hakim  Konstitusi,  Manahan  M.P  Sitompul    sebenarnya  ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang a quo terdiri dari 3 (tiga) ketentuan, yaitu percobaan dalam tindak pidana korupsi (tipikor), pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan  jahat  dalam  tipikor.  Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  apakah  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU PTPK ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  dan  Undang-Undang  lainnya  yang  berhubungan  dengan  tindak  pidana korupsi  tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut.  Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan percobaan (Pasal  53  KUHP),  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  dan  pemufakatan  jahat  (Pasal  88 KUHP).  Ketentuan  pidana  tentang  percobaan  dan  pembantuan  dalam  KUHP  dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di  luar KUHP,  termasuk yang terdapat dalam  UU  PTPK  berdasarkan  Pasal  103  KUHP  yang  menyatakan  “ Ketentuan- ketentuan  dalam  Bab  I  sampai  Bab  VIII  buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan- perbuatan  yang  oleh  ketentuan  perundang-undangan  yang  lain  diancam  dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain ”.
Lebih lanjut Manahan M.P Sitompul berpendapat secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk  pada ketentuan Pasal  103 KUHP. Oleh karena itu, istilah percobaan dan pembantuan dalam  Pasal  15 Undang-Undang a quo  adalah identik  dengan Pasal 53  dan  Pasal  56  KUHP,  karena  UU  PTPK  sendiri  tidak  menentukan  definisi  dan unsur-unsur  dari  “percobaan”  dan  “pembantuan”  tersebut.  Tetapi,  khusus  istilah “pemufakatan  jahat”  dalam  Pasal  88  KUHP  (Bab  IX),  ketentuan  ini  tidak  dapat dipakai  dalam  perundang-undangan  pidana  lainnya  di  luar  KUHP,  karena  Pasal  88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang a quo tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP.
Oleh karena itu, seharusnya UU PTPK memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK. Manahan M.P Sitompul  berpendapat  dalam  hal  UU  PTPK  tidak  memberi  rumusan  unsur,  cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai “pemufakatan jahat” dan tidak dapat merujuk  pada  ketentuan  Pasal  88  KUHP  maka  norma  “pemufakatan  jahat”  dalam Pasal  15  Undang-Undang  a  quo  merupakan  norma  yang  samar  pengertiannya  dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum.
Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu  istilah yang pengertian dan unsur- unsurnya  belum  dinormakan  secara  tegas  dan  jelas  dalam  suatu  Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan lex scripta, lex stricta , dan lex certa dari suatu norma Undang-Undang dan dapat  merugikan hak konstitusional  warga negara.  Oleh karena itu,  berdasarkan  petitum  Pemohon  yang  menyatakan  mohon  putusan  seadil-adilnya (ex aequo et bono) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU PTPKharus dinyatakan tidak mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  karena bertentangan dengan UUD  1945.  Terkait  dengan lex  scripta,  lex  certa dan lex  stricta ,  Jan  Remmelink berpendapat sebagai berikut.
a. Lex  scripta. Dalam  tradisi  civil  law,  aspek  pertama  adalah  penghukuman  harus didasarkan  pada  undang-undang,  dengan  kata  lain  berdasarkan  hukum  yang tertulis. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang maka  perbuatan  tersebut  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  tindak  pidana.  Hal  ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak  bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.
b. Lex certa dan lex stricta . Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang  (legislatif)  harus  merumuskan  secara  jelas  dan  rinci  mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes ). Hal inilah yang disebut  dengan  asas lex  certa atau bestimmtheitsgebot. Pembuat  undang-undang harus  mendefinisikan  dengan  jelas  tanpa  samar-samar  ( nullum  crimen  sine  lege stricta ),  sehingga  tidak  ada  perumusan  yang  ambigu  mengenai  perbuatan  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dilarang  dan  diberikan  sanksi.  Perumusan  yang  tidak  jelas  atau  terlalu  rumit hanya  akan  memunculkan  ketidakpastian  hukum  dan  menghalangi  keberhasilan upaya  penuntutan  (pidana)  karena  warga  selalu  akan  dapat  membela  diri  bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hubungan antara pemufakatan jahat menurut  Pasal  88  KUHP  dengan  pemufakatan  jahat  menurut  Pasal  15  UU  PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas lex  specialis  derogat  legi  generalis (aturan  yang  khusus  mengesampingkan aturan yang umum).

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis di atas maka kesimpulannya adalah:
1. Makna  Permufakatan  Jahat  Dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi Dikaji Dari Hermeneutika Hukum
Makna  permufakatan  jahat  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaji dari Hermeneutika Hukum, dapat dilihat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana ( strafbaar  feit ) apabila  oleh  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  sebagai perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana,  sebagaimana  telah  diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  maupun tindak  pidana  khusus yang  diatur  secara  khusus  pada  Undang-Undang  Khusus.  Salah  satu  Tindak  pidana yang dipandang  serius  dan  sangat  berbahaya  terutama  terhadap  keamanan  negara yaitu berkenaan  dengan  tindak  pidana  permufakatan  jahat  atau  dikenal  dengan istilah “ samenspanning ”.
Melihat  pengaturan  permufakatan  jahat  dalam  KUHP  tersebut  menurut Van Bemmelen-Van  Hattum  Hand  en  Leerboek  II  sebagaimana  dikutip  dalam Putusan Mahkamah  Agung  No.  496  K/Pid.Sus/2012,  bertanggal  29  November  2012, menjelaskan  mengapa permufakatan  jahat  terhadap  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal 104,  Pasal  106,  Pasal  107,  dan  Pasal  108  KUHP  harus  dijatuhi  hukuman.  Hal  ini dikarenakan pembuat Undang-Undang memandang kejahatan-kejahatan (tindak pidana) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP tersebut telah dipandang sebagai kejahatan yang serius dan sangat berbahaya terutama terhadap keselamatan Negara. Oleh karena itu, kejahatan yang disebut staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan  terhadap  keselamatan  Negara)  sudah  harus  dicegah  atau diberantas  pada  waktu  kejahatan  itu  masih  pada  tingkat  persiapan  atau  masih  berada pada voorbereidingsstadium.
Dalam  menafsirkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  menggunakan  kajian  hukum  hermeneutika  hukum menurut  Hans-Georg  Gadamer,  yang  menurutnya  dapat  menggunakan  hermeneutika filosofis  untuk  menempuh  tugas  ontologi,  yakni  tugas  yang  berkenaan  dengan hubungan  yang  tidak  terelakkan  lagi  antara  teks  dan  pembaca,  masa  lalu,  masa  kini yang memungkinkan terjadinya pemahaman. Jika berbicara masa lalu maka ditafsirkan dengan historische interpretatie (penafsiran menurut sejarahnya), dalam  hal  ini hakim untuk  memperoleh  penjelasan  tentang  suatu  ketentuan  meneliti  tentang  pembicaraan orang  mengenai  ketentuan  tersebut  selama  dalam  proses  pembentukannya ( wetshistorisch ),  atau  hakim  harus  meneliti  tentang  ketentuan-ketentuan  dahulu  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mendahului ketentuan sekarang ( rechtshistorisch ). Seorang hakim harus melihat sejarah dari makna permufakatan jahat.
2. Akibat  Hukum  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/Puu-Xiv/2016 Terhadap Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Akibat  hukum  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/Puu-Xiv/2016 terhadap  Program  Pemerintah  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  bahwa pemufakatan  jahat  bukan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri.  Akan  tetapi,  bagian  dari persiapan  melakukan  penyertaan  tindak  pidana,  perbuatan  tindak  pidana,  untuk membuat  kesepakatan  untuk  melakukan  tindak  pidana  tertentu  yang  secara  tegas dinyatakan  dalam  undang-undang.  Harus  jelas  tindak  pidana  yang  mana  yang  akan dilakukan.  Dalam  tindak  pidana  pemufakatan  jahat  harus  ada meetings  of  minds atau mens  rea ( guilty  mind )  karena  pemufakatan  jahat  tersebut  merupakan  kejahatan conspiracy, sehingga  harus  ada  persamaan  kehendak  atau  niat  diantara  orang-orang yang  melakukan conspiracy pemufakatan  jahat  tersebut.  Terhadap meetings  of  mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.  Pemufakatan  jahat  merupakan  perbuatan  ( actus  reus )  yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.    Penafsiran  atau  pemaknaan  terhadap  suatu istilah  yang  pengertian  dan  unsur-unsurnya  belum  dinormakan  secara  tegas  dan  jelas dalam  suatu  Undang-Undang  adalah  mengabaikan  persyaratan lex  scripta,  lex  stricta , dan lex certa dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15  UU  PTPKharus  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  karena bertentangan dengan UUD 1945. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP  dengan  pemufakatan  jahat  menurut  Pasal  15  UU  PTPK  setelah  ditetapkan putusan  MK  Nomor  21/PUU-XIV/2016  adalah  harus  diterapkannya  asas lex  specialis derogat legi generalis (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum). Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sarannya adalah:
1. Disarankan kepada pemerintah agar merevisi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  memasukan  Pasal  15 terkait permufakatan jahat.
2. Disarankan  kepada  pemerintah  perlu  menerbitkan  peraturan  pelaksana  Pasal  15  terkait dengan permufakatan jahat  yang berisikan definisi  dari permufaktan jahat,  unsur-unsur, hingga  cntoh  kasus  terkait  dengan  permufakatan  jahat  agar  aparat  penegak  hukum memiliki panduan ketika menangani kasus korupsi terkait dengan permufakatan jahat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku: Adam  Chazawi, Hukum  Pidana  Materiil  dan  Formil  Korupsi  di  Indonesia, Malang  : Bayumedia, 2003.
A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujuduan Delik dan Hukum Penintensier, Jakarta: Raja Grafindo, 2006. Amin  Rais, Menyikapi  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  di  Indonesia, Yogyakarta:  Aditya Media, 1999.
Amiruddin, Korupsi  Dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa ,  Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010.
B. Arief Shidarta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978. Chandler, Daniel, Semiotics: The Basics, London: Routledge, 2007. Denning, Sir Alfred, The Road to Justice, London: Stevens & Sons, 1955. E. Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat , Yogyakarta, Kanisius, 1999.
E. Utrech Hukum Pidana I , Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1958.
E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1961. Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Edisi Kedua) , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Glanville  Williams, Textbook  of  Criminal  Law, Stevens  &  Sons  Ltd;  2nd  Revised  edition edition, 1983.
Hastie,  Reid, Inside  the  Juror:  The  Psychology  of  Juror  Decision  Making. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
H  edstrom,  Peter,  &  Peter  Bearman,  (Eds). The  Oxford  Handbook  of  Analytical  Sociology, Oxford: Oxford University Press, 2009.
H.A.K.  Moch.  Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHP  Buku  II), Bandung:  Alumni, 1979.
Henry  Black, Black's  Law  Dictionary ,  Sixth  Edition New  Ed  Edition,  Springer;  New  Ed edition, March 2, 1994.
I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016. Jazim  Hamidi, Hermeneutika  Hukum,  Teori  Penemuan  Hukum  Baru  dengan  Interpretasi Teks, Yogyakarta: UII Press, 2005. J.M.  Van  Bemmelen,  W.F.C .  Van  Hattum  Hand-en  leerboek  van  het  Nederlandse strafrecht Netherlands, 1954.
________, Geology  of  Indonesia .  Vol.  1.  General  Geology  Adjaeent  Archipelago. Government office. The Haque, 1970.
J.H A Logemann, Het Staatsrecht Van Indonesie , N.V Uitgeverij W. Van Hoeve Gravenhage, Bandung, 1954.
J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda , Jakarta: Bina Aksara, 1987. Jufrina Rizal dan Suhariyono, Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016. Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2002.
Kennedy,  Duncan.  (1982)  “Legal  Education  as  Training  for  Hierarchy.”  Dalam  D.  Kairys.
Ed. Politics of Law . NewYork: Pantheon, 1982. Khaled M. Abou El-Fadi, Atas Nama Tuhan dan Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif (terj.) oleh R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta 2004, dalam Zainal Arif Hermeneutika dalam Hukum Islam Khaled M. Abou El-Fadi dalam Karya Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women. L.J. van Apeldoorn, I lmu Hukum (INLEIDING TOT DE STUDIE VAN HET NEDERLANDSE RECHT), penerjemah: Oetarid Sadino, Noordhoff-Kolf N.V. Djakarta, 1959.
M. Syamsudin, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana, 2012.
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana . Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Muhammad  Najih, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi, Malang: Trans Publising, 2008.
MacCormick,  Neil.  (1994). Legal  Reasoning  and  Legal  Theory  Oxford :  Oxford  University Press.
Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987. P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara , Bandung: Sinar Baru, 1986.
_________, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Dengan  Pembahasan  Secara
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. III, No. II, Desember 2019 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Baru, 1984.
Paul  Scholten, Struktur  Ilmu  Hukum, Diterjemahkan  oleh  B.  Arief  Sidharta,  Bandung: Alumni, 2002.
________, Assert  Handeling  tot  de  Beoefening  van  het  Nederhindsch  Burgerlijk  Recht: Algemeen Deel . Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, cet.  40,  Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
Richardo Antoncich, Christian in the Face of Injustice , New York: Orbis Books, 1987. Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia, Yogyakarta:  Genta Publishing, 2009.
Surachmin, Strategi  dan  Teknik  Korupsi:  Mengetahui  Untuk  Mencegah, Jakarta:  Sinar Grafika, 2011.
Sapardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia:  Studi  Kasus  tentang  Penerapan  dan  Perkembangannya  dalam Yurisprudensi . Bandung: Alumni, 2002. Shidarta. Hukum  Penalaran  dan  Penalaran  Hukum ,  Buku  I:  Akar  Filosoffs,  Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Sir Alfred Denning, The Road to Justice , London: Stevens & Sons, 1955. Tim  Penerjemah  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN), Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Harapan, 1983. Van Bogaert, Viola, De Rechter Beoordeeld over Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid in Civiel en Staarsrechtelijk Perspectief , Antwerpen: Maklu-Uitgevers, 2005. Van  Hamel, Sedjarah  Ilmu  Bahasa, diterjemahkan  oleh  Willie  Koen,  Ende-Frore:  Nusa Indah, 1972.
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Bandung:  Refika  Aditama, 2012.
________, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Bandung: Aditama, 2012.
Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

## B. Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Putusan Pengadilan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.