DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.13

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## PENGARUH ASPEK MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LUMAJANG
Ari Rachmad Perbanas Jakarta Email: ari.rachmad030@perbanas.id
Abstract : This  study  aims  to  verify  the  impact  of  aspects  of  regional financial  management  on  the  transparency  of  regional  financial management  in Lumajang.  Primary  data  assortment  was  administered  by distributing questionnaires. The collected data were then analyzed using linear  regression.  The  study  results  explain  that  partially  the  aspects  of regional  financial  planning,  regional  financial  administration,  reporting aspects,  and  regional  financial  supervision  affect  the  transparency  of regional financial management in Lumajang. Simultaneously the aspects of regional  financial  planning,  aspects  of  regional  financial  administration, reporting  aspects  and  aspects  of  regional  financial  supervision  of  the regions  affect  the  transparency  of  regional  financial  management  in Lumajang.
Keywords: Administration, planning, reporting, supervision, transparency.

## PENDAHULUAN
Pemusatan  perhatian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  pengelolaan  keuangan daerah  dikarenakan  banyak  perubahan  yang  muncul  dan  yang  terjadi,  di  antaranya pemisahan  pengelolaan keuangan pusat  dan daerah serta ditunjang  dengan faktor lain yaitu perluasan daerah Indonesia. Pemerintah pusat memiliki tujuan yang bisa dibilang krusial  dalam  rangka  memberikan  jasa  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga diperlukanlah  akuntansi  yang  berbeda  dengan  akuntansi  yang  beredar  di  masyarakat pada umumnya.
Dalam pelaksaannya, pemerintah pusat sudah mengeluarkan 2 bentuk peraturan, yaitu undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  yang  membahas  pemerintah  pusat  dan  daerah. Ketika  sudah  dipublikasi  kedua  UU  tersebut  ada  beberapa  peraturan  baru  tentang pelaksaannya  yang    dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Adapun  peraturannya  adalah peraturan pemerintah pada tahun 2000 nomor 105 yang membahas tentang pengelolaan serta  pertanggung  jawaban  atas  keuangan  daerah  yang  sudah  ditinjau  menjadi peraturan  pemerintah  tahun  2005  nomor  56  yang  membahas  tentang  sistem  keuangan pemerintah,  adapun  sistem  itu  adalah  sistem  yang  mendefinisikan    akuntansi pemerintah  daerah  adalah  proses  manajemen  pencatatan,  dan  merangkum  langkah- langkah mulai dari transaksi hingga moneter sehingga peristiwa yang biasanya bersifat keuangan  dalam  beberapa  cara,  termasuk  ekonomi  yang  kuantitasnya  bisa  dibilang terbanyak  dengan  sistem  pelaporan  untuk  pengelolaan  urusan  pemerintahan

## THE  EFFECT  OF  REGIONAL  FINANCIAL  MANAGEMENT  ASPECTS  ON TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN LUMAJANG
berdasarkan  prinsip  otonomi.  Asas  dan  asas  misi  pembantuan  dari  negara  Republik Indonesia sendiri tentunya
Arif et.al., (2016:548) menyampaikan bahwa Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengatur segala  sesuatu  yang  bersifat  mengikat  dan  terkait  dengan  kegiatan  anggaran  guna mencapai tujuan pemerintah. Salah satu  cara untuk melaksanakan kegiatan  ini adalah dengan  membawa  manfaat  yang  sangat  besar  untuk  daerah  serta  masyarakatnya  itu sendiri  dengan  melalui  pengelolaan  anggaran  pemerintah  yang  efektif  lagi  mengenai sasaran.  Adapun  untuk  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  biasanya  disandingkan dengan  pengelolaan  keuangan  juga  harus  dilakukan  secara  bertanggung  jawab  dan transparan.
Transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  kini  menjadi  syarat  mutlak  untuk mewujudkan good  government  governance yang  bertujuan  untuk  mengurangi  dari kegiatan  yang  menyimpang  sehingga  merugikan  masyarakat  secara  luas,  hal  ini  bisa dikatakan  sebagai  pencegahan  KKN  (Kolusi,  Korupsi  dan  Nepotisme).  Namun  pada hakikatnya  kita  masih  bisa  melihat  bahwasanya  aspek  transparansi  ini  masih  titik terlemah  dari  manajemen  keuangan  di  daerah  itu  sendiri,  hal  ini  dikarenakan  masih kurangnya dari informasi publik tentang bagaimana penggunaan anggaran daerah secara semestinya serta pelaporan keuangan anggaran pun masih bisa dikatakan tidak relevan dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu manajemen keuangan pemerintah haruslah secara  aktif  maupun  pasif  agar  bisa  menjadi  anggaran  daerah  efektif  dan  akuntanbel yang  bisa  menjadi  harapan  pada  saat  ini  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang terpercaya dalam memenuhi hak-hak masyarakat itu sendiri.
Manajemen  Keuangan  yang  berada  di  daerah  merupakan  salah  satu  dari  Manajemen pemerintahan daerah juga selain dari Manajemen Kepegawaian dan Manajemen Teknis yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan  pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  yang  membahas  mengenai  Bagaimana Mengelola  Keuangan  Daerah,  dalam  peraturan  tersebut  ada  beberapa  hal  yang menjelaskan  ”keseluruhan  kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah adalah  pengelolaan  atau  manajemen  keuangan  daerah.  Di  dalam  Undang-undang  juga tertulis  bahwa  pengelolaan  manajemen  keuangan  daerah  harus  berpegang  pada  azas umum  yaitu  harus  dilaksanakan  dengan  taat  akan  peraturan  dari  undang-undang  yang sudah  dibuat,  ekonomis,  efisien,  efektif,  transparan  dan  bertanggungjawab  dengan memperhatikan  asas  manfaat  bagi  masyarakat  dan  keadilan  (Pamungkas,  2013:2). Namun peristiwa yang sudah terjadi akan menimbulkan berbagai masalah yang muncul

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
karena  adanya  kesalahan  dari  pengelolaan  dari  manajemen  keuangan  daerah  yang kurang baik seperti penggunaan alokasi dana atau dana belanja yang dianggarkan atau digunakan  secara  tidak  tepat,  anggaran  yang  diserap  dengan  tidak  maksimal  dan  rasa tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tidak relevan dan ada hal lain yang menyebabkan  hak  masyarakat  di  berbagai  daerah  tidak  terpenuhi  dengan  baik  dan sering  diabaikan,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  ini  sudah  terjadi  di  beberapa  daerah  di Indonesia termasuk di Kabupaten Lumajang.
Pekerjaan  pemerintahan  bisa  dibilang  cukup  banyak,  seperti  pembangunan  dan pelayanan  publik  yang  ada  di  salah  satu  otonom  di  Provinsi  Jawa  Timur  adalah pemerintah di Lumajang. Maka dari itu informasi terkait bagaimana mengatur keuangan yang  dihasilkan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Lumajang  haruslah  memiliki  sifat yang terbuka dan mudah dijangkau oleh  berbagai elemen masyarakat agar masyarakat sendiri  bisa  berperan  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  yang  terpercaya  serta transparan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Akan tetapi,  komunikasi  publik  yang  termasuk  dalam  prinsip  transparansi  belum  diterapkan dalam banyak aktivitas pemerintahan. Masyarakat belum tentu dapat mengakses dengan mudah walaupun informasi tersebut sudah dimuat oleh media masa. Adanya salah satu aspek  dari  kualitas  manajemen  keuangan  yang  bertingkat  daerah  adalah  salah  satu sebab yang bisa menjadi pengaruh dari sebuah kata transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Lumajang.
Banyaknya program kerja yang direncanakan instansi di lingkungan kabupaten Lumajang mengakibatkan  pengawasan  dan  pemeriksaan  kurang  maksimal  dan  tidak  menyeluruh. Selain  itu,  banyak  kesalahan  dan  penyimpangan  yang  terjadi  diakibatkan  oleh rendahnya  independensi  dan  kurangnya  kualitas  pengawasan  di  lingkungan  kerja pemerintah  Kabupaten  Lumajang. Rendahnya  perhatian  dan  komitmen  para  perangkat perintah  dalam  mendirikan  sistem  pengendalian  yang  memiliki  kualitas  baik  dalam setiap lingkungan kerjanya berakibat proses pengawasan yang banyak memakan waktu dan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya.
Studi  tentang  manajemen  keuangan  daerah  terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti,  Chaiprilza Faradina (2016) dengan judul “ Pengaruh Aspek Keuangan, Aspek Manajemen, dan Aspek Agunan terhadap  Besarnya  Persetujuan  Pembiayaan  pada  Petani  Kelapa  Sawit  di  Bank  Syariah Mandiri”. Ia mengungkapkan bahwa secara parsial kebutuhan pembiayaan, pendapatan bersih,  nilai  likuidasi  agunan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  besarnya persetujuan  pembiayaan.  Pendidikan  dan  pengalaman  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan terhadap besarnya persetujuan pembiayaan.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Selain itu ada dari Dominikus Ledo dan Sri Ayem (2017). Dalam penelitiannya “ Pengaruh Aspek  Manajemen  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Studi  Kasus  Pada  SKPD  Daerah Yogyakarta”  ia menunjukkan  bahwa  penyajian laporan  keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  transparansi pengelolaan  keuangan  daerah.  Aksesibilitas  daerah  laporan  keuangan  berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan daerah pengelolaan.
Temuan  dari  penelitian  Diana  Nova  Lintong (2017) “ Pengaruh  Implementasi  Sistem Akuntansi,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dan  Pengawasan  Internal  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Kota  Kotamobagu  mengungkapkan  bahwa penerapan  sistem  akuntansi, pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengendalian  internal  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  Pemerintah  Daerah  dengan  kontribusi  sebesar 50,5%,  sedangkan  hanya  secara  parsial  sistem  akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan daerah yang berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  pendahuluan  tersebut,  peneliti  memfokuskan  penelitian  ini  untuk menjawab apakah aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pelaporan, dan aspek pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;  apakah aspek perencanaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Kabupaten  Lumajang;  apakah  aspek  pelaksanaan  keuangan  daerah berpengaruh  secara  parsial  terhadap  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

## METODE
Penelitian  ini  masuk  ke  dalam  penelitian  Kuantitatif.  Metode  yang  digunakan  adalah berdasarkan  filosofi  positif.  Adapun  untuk  pengumpulan  data  digunakanlah  alat penelitian  dari  sebuah  metode  analisis  data  yang  bersifat  kuantitatif  atau  sering  juga disebut statistik yang sudah umum digunakan dalam pengujian dari hipotesis yang sudah ditentukan  sejak  awal.  Peneliti  menggunakan  data  utama  yaitu  data  yang  terkait dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah. Data utama adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung (Sekarang 2011: 60). Pengumpulan  data  mentah  dilakukan  melalui  survei  kuesioner.  Kuesioner  merupakan model  pencarian  data  yang  bersifat  pertanyaan  secara  tertulis  yang  gunanya  untuk mencari informasi dari para narasumber secara personal (Arikunto, 2009: 127). Adapun untuk  kuesioner  ini  bersifat  tertutup,  yaitu  pertanyaan  dirancang  dalam  bentuk  yang menyediakan  opsi. Untuk analisis  data  mentah  yang  dikumpulkan  melalui  kuesioner, maka  diperlukan  skala  likert  untuk  mengubah  data  tersebut  menjadi  data  numerik.

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Kategori  skala  likert  yang  dirancang  dalam  kuisioner  mendapat  poin  1-5,  dan  kategori nilainya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1 Kategori Nilai Skor No Jawaban Bobot 1 Sangat Setuju 5 2 Setuju 4 3 Kurang Setuju 3 4 Tidak Setuju 2 5 Sangat Tidak Setuju 1 Sumber: Rangkuty (2008:33)
Untuk mengetahui dampak pengelolaan keuangan dari tingkat daerah untuk transparansi pengelolaan  keuangan  di  daerah,  sehingga  digunakanlah  analisis  regresi  yang  dibantu dengan  alat statistik Social Science Pagcket (SPSS) versi 19, yaitu sebagai berikut:
Y = α+β 1 X 1 +β 2 X 2 +β 3 X 3 +β 4 X 4 +
Keterangan :
Y = Transparansi pengelolaan keuangan α = Intercept β = Parameter Regresi X 1 = Aspek perencanaan
X 2 = Aspek pelaksanaan
X 3
= Aspek pelaporan
X 4 = Aspek pengawasan
e = Error Term

## Pengujian Validitas dan Reabilitas

## Uji Validitas
Kebenaran  data  yang  didapat  dengan  data  yang  sesungguhnya  terjadi  sesuai  pada lapangan  tempat  penelitian  yang  diteliti  (Sugiyono,  2011:121).  Alat  ukur  yang  telah disusun  untuk  mengukur  sesuatu  yang  hendak  diukur  dengan  nyata  dilakukan  uji validitas  untuk  mengetahui  apakah  alat  ukur  tersebut  dapat  digunakan.  Instrumen Validitas  tersebut  akan  digunakan  untuk  mengukur  objek-objek  yang  diteliti  dengan memperhatikan  tingkat kemampuan kuesioner(Sudarmanto, 2005:78). Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan dan kualitas laporan keuangan. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  korelasi  untuk    melakukan  pengujian  validitas  data melalui koefisien korelasi product moment dengan bantuan program SPSS, pada tingkat

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
signifikansi  di  bawah  5%.  Menurut  Sugiyono  (2011:126)  acuan  untuk  menentukan  valid atau tidaknya pernyataan bisa dilihat sebagai berikut:
Jika r positif, serta r ≥ 0,30 maka item pernyataan tersebut valid
Jika r tidak positif, serta r ≤ 0,30 maka item pern yataan tersebut tidak valid.
Apabila  menggunakan  cara  manual  maka  nilai  korelasi  yang  diperoleh  harus dibandingkan dengan nilai krisis korelasi Product Moment dengan tingkat signifikan 5%, item pertanyaan dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel.

## Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Syarat kualifikasi instrumen pengukur memiliki syarat yaitu stabil, tetap, atau tidak berubah-ubah (Azwar, 2012: 110). Apabila terdapat  kesamaan  data  dalam  waktu  yang  berbeda  maka  hasil  penelitian  bisa dikatakan reliabel (Sugiyono 2011:121). Angket merupakan alat ukur yang memaparkan kevalidan  data  yang  digunakan  pada  pengujian  reliabilitas.  Alat  ukur  yang  baik  yaitu alat  ukur  yang  stabil  dan  tetap  serta  dapat  memberikan  hasil  yang  sama  atau  tidak berubah  maka  alat  ukur  data  tersebut  layak  dikatakan  reliabilitas(Sudarmanto, 2005:89). Dalam penelitian ini digunakan rumus koefisien Alpha karena skor pada butir- butir  instrumen  merupakan  skor  bertingkat  yaitu  antara  1  sampai  4  atau  1  sampai  5. Ukuran  reliabilitas  dianggap  handal  berdasarkan  pada  koefisien  alpha,  maka  hasil pengukuran  dapat  dipertimbangkan  sebagai  alat  ukur  dengan  tingkat  ketelitian  dan konsistensi  pemikiran  yang  baik.  Menurut  (Priyatno,  2010:  26)  reliabilitas  instrumen yang  hasilnya  kurang  dari  0,6  adalah  kurang  baik,  sedangkan  jika  hasilnya  di  atas  0,6 dapat diterima dan hasil yang diatas 0,8 adalah baik.

## PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan pengelola keuangan daerah pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  yang  terdata.  Pejabat  pengelola  keuangan  daerah terpilih  secara  stratified  random  sampling  di  31  SKPD  di  lingkungan  kerja  Pemerintah Daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang.  Masing-masing  SKPD  terpilih  2  orang  pejabat yang  terdiri  dari  kepala  Bagian  Keuangan  bendaharawan,  seluruhnya  berjumlah sebanyak  62  pejabat.  Pejabat  yang  terpilih  memiliki  umur,  jenis  kelamin,  pendidikan dan pengalaman kerja yang berbeda. Karakteristik tersebut membedakan mereka dalam berperilaku,  berpersepsi  dan  memiliki  kemampuan  dan  kemauan  kerja  yang  berbeda. Karakteristik pejabat pengelola keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Dari  hasil  pendataan  terhadap  62  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  pada  SKPD Kabupaten  Lumajang  seperti  yang  diperlihatkan  dalam  Tabel  4.1,  dapat  dijelaskan bahwa  sebahagian  besar  atau  46,8%  dari  jumlah  pejabat  pengelola  keuangan  daerah yang terdata tersebut berumur antara 36 – 40 tahun. Ada 8,1% dari jumlah pejabat yang terdata  dengan  umur  lebih  dari  50  tahun  dan  14,5%  berumur  lebih  muda  yaitu  antara 31-35 tahun. Selebihnya 21,0% dan 9,7% dari jumlah pejabat pengelola keuangan daerah yang terdata pada pada SKPD Kabupaten Lumajang berumur antara 41-45 tahun dan 46- 50 tahun.
Tabel  1.2 Karakteristik Responden/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang Karakteristik Frekuensi (n) Persentase (%) Umur 31-35 9 14,5 36-40 29 46,8 41-45 13 21,0 46-50 6 9,7 >50 5 8,1 Total 62 100,0 Pendidikan DIII 3 4,8 S1 51 82,3 S2 8 12,9 Total 62 100,0 Status Laki-laki 51 82,3 Perempuan 11 17,7 Total 62 100,0 Pendapatan 5-10 tahun 9 14,5 11-20 tahun 36 58,1 >20 tahun 17 27,4 Total 62 100,0 Sumber :Data Primer (diolah), 2021
Dilihat  dari  pendidikan  terakhir,  sebahagian  besar  atau  82,3%  dari  jumlah  pejabat pengelola  keuangan  daerah  yang  terdata  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  adalah mereka  dengan  tingkat  pendidikan  S1.  Ada  12,9%  dari  jumlah  pejabat  yang  terdata dengan  tingkat  pendidikan  S2.  Selebihnya  4,8%  dari  jumlah  pejabat  dengan  tingkat pendidikan DIII. Pejabat pengelola keuangan daerah yang terdata pada SKPD Kabupaten Lumajang  sebahagian  besar  atau  82.3%  adalah  laki-laki,  hanya  17,7%  dari  jumlah pejabat dengan jenis kelamin perempuan.
Dilihat  dari  pengalaman  kerja,  sebahagian  besar  atau  58,1%  dari  jumlah  pejabat pengelola keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang telah bekerja selama 11-20 tahun.  Ada  27,4%  dari  jumlah  pejabat  dengan  masa  kerja  lebih  dari  20  tahun.

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Selebihnya  14,5%  dari  jumlah  pejabat  yang  terdata  pada  pada  SKPD  Kabupaten Lumajang dengan masa kerja antara 5-10 tahun.

## Variabel Aspek Perencanaan
Tabel. 1.3
Aspek Perencanaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang.
No. Indikator Sgt Tdk Setuju Tdk Setuju Kurang Setuju Setuju Sgt Setuju Mean Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  % 1. Rencana program kerja kegiatan SKPD jelas dalam arti berpihak pada masyarakat. 0 0,0 0 0,0 26 41,9 27 43,5 9 14,5 3.725 2. SKPD selalu memiliki target kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat 0 0,0 0 0,0 36 58,1 16 25,8 10 16,1 3.580 3. SKPD selalu mentetapkan program kerja yang prioritas berdasarkan alokasi anggaran yang semakin terbatas. 0 0,0 0 0,0 25 40,3 34 54,8 3 4,8 3.645 4. SKPD menetapkan  rencana anggaran secara rasional berdasarkan standar harga. 0 0,0 0 0,0 16 25,8 26 41,9 20 32,3 4.064 Rerata 3,753
Sumber :Data Primer (diolah),2021
Tabel 1.3 menjelaskan aspek perencanaan pada SKPD Kabupaten Lumajang sudah relatif baik  dengan  nilai  jawaban  rata-rata  3,753  satuan.  Nilai  tersebut  mendekati  4  (skor untuk  pilihan  jawaban  setuju).  Kondisi  ini  menandakan  sebahagian  besar  dari  jumlah pejabat  pengelola  keuangan  daerah  yang  terdata  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan aspek perencanaan tersebut.  Kalaupun  ada  dari  mereka  yang  memilih  alternatif  pilihan  jawaban  tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.
Dari  5  (lima)  indikator  pertanyaan  yang  digunakan  untuk  menilai  aspek  perencanaan pada SKPD Kabupaten Lumajang. standard harga satuan yang rasional menjadi indikator aspek  perencanaan  yang  terbaik  dengan  nilai  jawaban  tertinggi  yaitu  sebesar  4,064. Nilai  tersebut  lebih  tinggi  dari  nilai  indikator  lainnya  dan  mendekati  4  (skor  untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat pengelola keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang menjawab setuju jika SKPD menetapkan rencana anggaran secara rasional berdasarkan standar harga.
Sementara  penetapan  prioritas  kegiatan  dan  perhitungan  beban  kerja,  serta  menjadi indikator aspek perencanaan dengan nilai jawaban terendah yaitu 3.645. Nilai tersebut mendekati  3  (skor  untuk  pilihan  jawaban  kurang  setuju).  Kondisi  ini  menandakan sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Kabupaten  Lumajang  menjawab  kurang  setuju  jika  SKPD  selalu  menetapkan  program kerja yang prioritas berdasarkan alokasi anggaran yang semakin terbatas.

## Variabel Aspek Penatausahaan
Tabel. 1.4 Aspek Penatausahaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang No. Indikator Sgt Tdk Setuju Tdk Setuju Kurang Setuju Setuju Sgt Setuju Mean Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  % 1. SKPD selalu mencatat atas setiap bukti pengeluaran dan penerimaan kas dengan metode akuntansi yang konsisten. 0 0,0 0 0,0 8 12,9 41 66,1 13 21,0 4,080 2. SKPD selalu melakukan jurnal penyesuaian akhir tahun yang belum relevan. 0 0,0 0 0,0 25 40,3 29 46,8 8 12,9 3,725 3. SKPD selalu mengungkapkan seluruh transaksi penggunaan anggaran dalam laporan keuangan yang jelas, netral dan tepat waktu. 0 0,0 3 4,8 36 58,1 22 35,5 1 1,6 3,338 Rerata 3,714 Sumber :Data Primer (diolah), 2021
Tabel  1.4  menjelaskan  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  daerah  pada  SKPD Kabupaten  Lumajang  sudah  relatif  baik  dengan  nilai  jawaban  rata-rata  3,714  satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  yang  ter  data  pada SKPD Kabupaten Lumajang menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah tersebut. Kalaupun ada dari  mereka  yang  memilih  alternatif  pilihan  jawaban  tidak  setuju,  kurang  setuju  dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.
Dari 3 (tiga) indikator pertanyaan yang digunakan untuk menilai aspek pelaksanaan dan penatausahaan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang,  proses  pencatatan yang handal menjadi indikator aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang  terbaik  dengan  nilai  jawaban  tertinggi  yaitu  sebesar  4,080.  Nilai  tersebut  lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi  ini  menandakan  sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat  pengelola  keuangan daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  setuju  jika  SKPD  selalu  mencatat atas  setiap  bukti  pengeluaran  dan  penerimaan  kas  dengan  metode  akuntansi  yang konsisten
Sementara  kegiatan  pelaporan  masih  menjadi  indikator  aspek  pelaksanaan  dan penatausahaan  keuangan  daerah  dengan  nilai  jawaban  terendah  yaitu  3.338.  Nilai

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
tersebut  mendekati  3  (skor  untuk  pilihan  jawaban  kurang  setuju).  Kondisi  ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat pengelolaan keuangan daerah pada SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  kurang  setuju  jika  SKPD  selalu  mengungkapkan seluruh transaksi penggunaan anggaran dalam laporan keuangan yang jelas, netral dan tepat waktu.

## Variabel Aspek Pelaporan
Tabel. 1.5 Aspek Pelaporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang No. Indikator Sgt Tdk Setuju Tdk Setuju Kurang Setuju Setuju Sgt Setuju Mean Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  % 1 Laporan keuangan sampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur. 0 0,0 0 0,0 27 43,5 25 40,3 10 16,1 3.725 2 Laporan keuangan menyajikan seluruh pos penerimaan dan pengeluaran secara rinci serta dilengkapi dengan informasi pendukung. 0 0,0 0 0,0 24 38,7 32 51,6 6 9,7 3.709 3 Pos-pos keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan perihal tentang transaksi keuangan sesungguhnya. 0 0,0 2 3,2 25 40,3 31 50,0 4 6,5 3.596 4 Penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada kepentingan kelompok dan unit kerja namun untuk meningkatkan penyelengaraan pemerintah disektor publik secara luas dan merata 0 0,0 4 6,5 29 46,8 23 37,1 6 9,7 3.5 5. Syarat penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak berbeda dengan laporan keungan pada instansi lain. 0 0,0 0 0,0 22 35,5 38 61,3 2 3,2 3.677 6. Struktur dan pos-pos keuangan yang disajikan dalam laporan keuanga mudah dipahami dan dimengerti. 0 0,0 2 3,2 34 54,8 22 35,5 4 6,5 3.451 Rerata 3,609 Sumber :Data Primer (diolah), 2021
Tabel  1.5  menjelaskan  aspek  pelaporan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten Lumajang sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,609 satuan. Nilai tersebut mendekati  4  (skor  untuk  pilihan  jawaban  setuju).  Kondisi  ini  menandakan  sebahagian besar  dari  jumlah  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  yang  ter  data  pada    SKPD

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Kabupaten  Lumajang  menjawab  setuju  untuk  sejumlah  pertanyaan  yang  berkaitan dengan  aspek  pelaporan  tersebut.  Kalaupun  ada  dari  mereka  yang  memilih  alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil. Dari 6 (enam) indikator pertanyaan yang digunakan untuk menilai aspek pelaporan pada SKPD  Kabupaten  Lumajang.  laporan  disampaikan  tepat  waktu  menjadi  indikator  aspek pelaporan  yang  terbaik  dengan  nilai  jawaban  tertinggi  yaitu    sebesar  3,725.  Nilai tersebut  lebih  tinggi  dari  nilai  indikator  lainnya  dan  mendekati  4  (skor  untuk  pilihan jawaban  setuju).  Kondisi  ini  menandakan  sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat pengelola  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  setuju  jika laporan keuangan sampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur.
Sementara  laporan  keuangan  dapat  dipahami  dengan  mudah  menjadi  indikator  aspek pelaporan dengan nilai jawaban terendah yaitu 3.451. Nilai tersebut mendekati 3 (skor untuk  pilihan  jawaban  kurang  setuju).  Kondisi  ini  menandakan  sebahagian  besar  dari jumlah  pejabat  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang menjawab  kurang  setuju  jika  struktur  dan  pos-pos  keuangan  yang  disajikan  dalam laporan keuangan mudah dipahami dan dimengerti.

## Variabel Aspek Pengawasan
Tabel. 1.6 Aspek Pengawasan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang. No. Indikator Sgt Tdk Setuju Tdk Setuju Kurang Setuju Setuju Sgt Setuju Mean Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  % 1. Transaksi dan bukti-bukti penggunaan anggaran diperiksa kebenarannya. 0 0,0 0 0,0 26 41,9 31 50,0 5 8,1 3.661 2. Penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan ditelaah secara langsung. 0 0,0 0 0,0 26 41,9 30 48,4 6 9,7 3.677 3. Seluruh transaksi penggunaan uang publik di evaluasi secara berkala. 0 0,0 4 6,5 34 54,8 22 35,5 2 3,2 3.354 4. Penyelenggaraan anggaran publik dan penerapan akuntansi dilakukan pemantauan setiap saat 0 0,0 6 9,7 37 59,7 19 30,6 0,0 3.209 5. Pelaksanaan aspek anggaran publik selalu diarahkan dan dikoordinasi oleh pimpinan unit kerja 0 0,0 1 1,6 30 48,4 27 43,5 4 6,5 3.548 3,489
Sumber: Data Primer (diolah), 2021
Tabel  1.6  menjelaskan  aspek  pengawasan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten Lumajang masih relatif kurang baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,489 satuan. Nilai tersebut  mendekati  3  (skor  untuk  pilihan  jawaban  kurang  setuju).  Kondisi  ini

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat pengelola keuangan daerah yang ter data  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  kurang  setuju  untuk  sejumlah pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  aspek  pengawasan  tersebut.  Kalaupun  ada  dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.
Dari  5  (lima)  indikator  pertanyaan  yang  digunakan  untuk  menilai  aspek  pengawasan keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang.  kegiatan  reviu  menjadi  indikator aspek pengawasan yang terbaik dengan nilai jawaban tertinggi yaitu sebesar 3,677. Nilai tersebut  lebih  tinggi  dari  nilai  indikator  lainnya  dan  mendekati  4  (skor  untuk  pilihan jawaban  setuju).  Kondisi  ini  menandakan  sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat pengelola  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  setuju  jika penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan ditelaah secara langsung.
Sementara  pemantauan  menjadi  indikator  aspek  pengawasan  dengan  nilai  jawaban terendah  yaitu  3.209.  Nilai  tersebut  mendekati  3  (skor  untuk  pilihan  jawaban  kurang setuju).  Kondisi  ini  menandakan  sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat  pengelolaan keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  kurang  setuju  jika Penyelenggaraan  anggaran  publik  dan  penerapan  akuntansi  dilakukan  pemantauan setiap saat.

## Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

## Tabel. 1.7
Gambaran Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang.
No. Indikator Sgt Tdk Setuju Tdk Setuju Kurang Setuju Setuju Sgt Setuju Mean Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  %  Fr  % 1. SKPD selalu mempublikasikan tentang pelaksanaan, kendala dan kesiapan penyusunan program kegiatan. 0 0,0 0 0,0 26 41,9 34 54,8 2 3,2 3.612 2. Data dan informasi tentang program kegiatan SKPD dapat diakses dengan mudah melalui berbagai media. 0 0,0 0 0,0 22 35,5 33 53,2 7 11,3 3.758 3. Data dan informasi yang di publikasi SKPD di berbagai media informasi selalu update. 0 0,0 0 0,0 33 53,2 29 46,8 0 0,0 3.467 4. Masyarakat ikut serta memberikan ide dan saran untuk perbaikan program kerja SKPD melalui kotak saran 0 0,0 0 0,0 46 74,2 16 25,8 0 0,0 3.258

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
5.
SKPD selalu menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada publik baik secara tertulis maupun melalui Aparatur Pengawasan. 0 0,0 0 0,0 28 45,2 34 54,8 0 0,0 3.548 Rerata 3,528
Sumber: Data Primer (diolah), 2021
Tabel 1.7 menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang masih relatif kurang baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,528 satuan. Nilai tersebut  mendekati  4  (skor  untuk  pilihan  jawaban  setuju).  Kondisi  ini  menandakan sebahagian  besar  dari  jumlah  pejabat  pengelola  keuangan  daerah  yang  terdata  pada SKPD Kabupaten Lumajang menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Kalaupun  ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.
Dari  5  (lima)  indikator  pertanyaan  yang  digunakan  untuk  menilai  transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang.  Tujuan  dan  manfaat akhir telah tercapai menjadi indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah yang terbaik  dengan  nilai  jawaban  tertinggi  yaitu  sebesar  3,758.  Nilai  tersebut  lebih  tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat pengelola keuangan daerah pada SKPD  Kabupaten  Lumajang  menjawab  setuju  jika  Tujuan  dan  manfaat  akhir  yang direncanakan SKPD telah dapat tercapai.
Sementara  Manfaat  program  kerja  dapat  tercapai  dengan  biaya  yang  cukup  rendah (efektivitas biaya) menjadi indikator transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah dengan nilai  jawaban  terendah  yaitu  3.258.  Nilai  tersebut  mendekati  3  (skor  untuk  pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini  menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang menjawab kurang setuju jika manfaat program kerja dapat tercapai dengan biaya yang cukup rendah (efektivitas biaya).

## Uji Validitas
Sebelum  dianalisis  lebih  lanjut  dalam  model  analisis  regresi  linier  berganda,  maka terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  validitas  dengan  menggunakan  analisis  korelasi person.  Uji  ini  dimaksud  untuk  mendapatkan  data  yang  sebenarnya  sesuai  dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi atau sebagaimana yang diharapkan. Kuesioner harus bebas  dari  kesalahan  dalam  arti  kuesioner  yang  digunakan  harus  dapat  berfungsi memberikan  informasi  yang  relevan  mengenai  aktivitas  dan  perilaku  yang  diteliti  Uji

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
validitas  dilakukan  dengan  menggunakan  uji Pearson  Product-Moment  Coeffisient  of Corelation . Uji Pearson Product-Moment menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 1 sebagai bentuk hubungan yang sangat kuat. yang menggambarkan hubungan skor item pertanyaan dengan skor data yang digunakan secara keseluruhan. Kemudian nilai korelasi tersebut hasil perhitungan  dibandingkan  dengan  nilai  kritis  korelasi product  moment pada  tingkat signifikansi 5% dan sebesar 62 sampel yaitu sebesar 0,266. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 1.7
Tabel 1.7 Hasil Uji Validitas Indikator Koefisien Korelasi Nilai Kritis r N = 62 Keterangan B1 Perencanaan 0,787 0,266 Valid B2 0,862 0,266 Valid B3 0,785 0,266 Valid B4 0,915 0,266 Valid C1 Pelaksanaan dan penatausahaan 0,702 0,266 Valid C2 0,753 0,266 Valid C3 0,654 0,266 Valid D1 Pelaporan dan pertanggungjawaban 0,695 0,266 Valid D2 0,442 0,266 Valid D3 0,751 0,266 Valid D4 0,788 0,266 Valid D5 0,673 0,266 Valid D6 0,701 0,266 Valid E1 Pengawasan 0,620 0,266 Valid E2 0,894 0,266 Valid E3 0,911 0,266 Valid E4 0,869 0,266 Valid E5 0,738 0,266 Valid F1 Efektivitas penganggaran 0,774 0,266 Valid F2 0,782 0,266 Valid F3 0,876 0,266 Valid F4 0,807 0,266 Valid F5 0,786 0,266 Valid Sumber :Data Primer (diolah), 2021
Seluruh nilai atribut pertanyaan yang membentuk variabel bebas meliputi perencanaan (X 1 ),  pelaksanaan  dan  penatausahaan  (X 2 ),  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  (X 3 ), pengawasan  (X 4 ),  dan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  dinyatakan  valid atau  dapat  dianalisis  lebih  lanjut  dalam  model  analisis  regresi  karena  nilai  koefisien korelasi dari masing-masing nilai atribut yang membentuk variabel lebih besar dari nilai kritis product-moment pada level of significant 5% (0,266).

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  konsistensi  alat  ukur  dalam menghasilkan data  yang dapat  dipercaya. Maka dilakukan  pengukuran secara  aspek tis

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
terhadap  instrumen  penelitian  yaitu  angket  atau  dalam  bahasa  asing  dikenal  dengan kuesioner.  Uji  reliabilitas  atau  kepercayaan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat konsistensi  jawaban  yang  diberikan  responden.  Semakin  konsisten  jawaban  yang diberikan  dalam  arti  adanya  kesamaan  pandangan  dan  pendapat  maka  akan  semakin terpercaya alat ukur yang digunakan tersebut.
Pengujian  reliabilitas  dalam  penelitian  dilakukan  dengan  teknik  belahan  data  dengan dukungan  rumus  koefisien alpha dari  Cronbach atau  biasa  disebut  dengan Cronbach Coefficient  Alpha. Ukuran  reliabilitas  dianggap  handal  berdasarkan  pada  koefesien alpha  0,60  (Priyanto,  2012:  26).  Jika  derajat  Perencanaan  data  lebih  besar  dari koefesien  alpha  (α),  maka  hasil  pengukuran  dapat  dipertimbangkan  sebagai  alat  ukur dengan  tingkat  ketelitian  dan  konsistensi  pemikiran  yang  baik.  Hasil  uji  Perencanaan dapat dilihat pada Tabel 1.8
Tabel. 1.8 Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Jumlah Atribut Item Pertanyaan Nilai Cobranc Alpha Keterangan 1  Aspek perencanaan(X 1 ) 5 C1 s/d C4 0,742 Handal 2  Aspek penatausahaan (X 2 ) 5 D1 s/d D3 0,763 Handal 3  Aspek Pelaporan (X 3 ) 5 E1 s/d E6 0,761 Handal 4  Aspek Pengawasan (X 4 ) 5 F1 s/d F5 0,778 Handal 5 Transparansi pengelolaan keuangan daerah(Y) 5 B1 s/d B5 0,818 Handal Sumber: Data Primer (diolah), 2021
Hasil  uji  reliabilitas  terhadap  variabel  perencanaan  (X 1 ),  pelaksanaan  dan penatausahaan  (X 2 ),  pelaporan  dan  pertanggungjawaban(X 3 ),  pengawasan  (X 4 ),  dan transparansi pengelolaan keuangan daerah(Y) pada SKPD Kabupaten Lumajang diperoleh nilai Alpha masing-masing lebih besar dari standar alfa 0,60. Dengan demikian variabel penelitian  yang  digunakan  tersebut  telah  dapat  dipercaya  atau  telah  memenuhi kredibilitas Cronbach ’ s  Alpha (Perencanaan)  dengan  nilai  Alpha  melebihi  60%  (Priyanto, 2012:  26).  Dengan demikian  ke  lima variabel dapat  dianalisis  lebih  lanjut  dalam  model analisis regresi.

## Hasil Koefisien Regresi Linier Berganda
Untuk mengetahui pengaruh aspek pengelolaan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang maka dioperasionalkan 5 (lima)  variabel  yang  terdiri  dari  satu  variabel  terikat  yaitu  transparansi  pengelolaan keuangan  daerah(Y)  dan  4  (empat)  variabel  bebas  yang  terdiri  dari  perencanaan  (X 1 ), pelaksanaan  dan  penatausahaan  (X 2 ),  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  (X 3 )  dan
pengawasan (X 4 ). Pengaruh tersebut dalam model analisis ini dapat dibuktikan melalui formula regresi berganda ( multiple regression ).
Formulasi  regresi  linier  berganda  bertujuan  untuk  memprediksi  sejauh  mana  tingkat kenaikan  skala  likert  dari  4  (empat)  variabel  bebas  terhadap  kenaikan  skala  variabel terikat  pada  tingkat  kesalahan  tertentu  (signifikan)  atau  dimana  pengaruh  antar variabel  tersebut  benar-benar  nyata  (signifikan).  Hasil  output  SPSS  regresi  linier berganda pengaruh variabel bebas dan terikat dapat dilihat pada Tabel 1.9
Tabel 1.9 Hasil Analisis Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 0,331 0,287 Perencanaan 0,141 0,062 0,185 Pelaksanaan dan penatausahaan 0,096 0,068 0,126 Pelaporan dan pertanggungjawaban 0,314 0,083 0,375 Pengawasan 0,338 0,093 0,389 Sumber :Data Primer (diolah), 2021 Y = 0,331+ 0,141X 1 + 0,096X
2 + 0,314X 3 + 0,338X 4 + e
Nilai  konstanta  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  sebesar  0,331.  Nilai tersebut  menjelaskan  bahwa  jika  diasumsikan  variabel  perencanaan,  pelaksanaan  dan penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  serta  variabel  pengawasan  tidak mengalami  perubahan,  maka  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD Kabupaten Lumajang secara konstan adalah sebesar 0,331 satuan.
Koefisien regresi pengaruh aspek perencanaan adalah sebesar b 1 = 0,141. Nilai tersebut menjelaskan  setiap  meningkatnya  aspek  perencanaan  1  satuan  maka  dapat meningkatkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten Lumajang sebesar 0,141 satuan.
Koefisien  regresi  pengaruh  aspek  pelaksanaan  dan  penatausahaan  adalah  sebesar  b 2 = 0,096.  Nilai  tersebut  menjelaskan  setiap  meningkatnya  sistem  pelaksanaan  dan penatausahaan  keuangan  daerah  1  satuan  maka  dapat  meningkatkan  transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang sebesar 0,096 satuan. Koefisien regresi pengaruh aspek pelaporan dan pertanggungjawaban adalah sebesar b 3 =  0,404.  Nilai  tersebut  menjelaskan  setiap  meningkatnya  aspek  pelaporan  dan pertanggungjawaban  sebesar  1  satuan  maka  dapat  meningkatkan  transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang sebesar 0,404 satuan.

## ASCARYA
Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Koefisien regresi pengaruh aspek pengawasan adalah sebesar b 4 =0,338. Nilai  tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek pengawasan sebesar 1 satuan maka akan dapat meningkatkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD  Kabupaten Lumajang sebesar 0,338 satuan.

## Koefisien Korelasi dan Determinasi
Untuk  menganalisis  hubungan  antara  variabel  penelitian  juga  digunakan  analisis formulasi  korelasi  dan  determinasi.  Korelasi  (r)  positif  kuat  apabila  hasil  korelasi mendekati 1 atau sama dengan 1. Korelasi negatif kuat apabila hasil korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. Tidak ada korelasi apabila hasil korelasi mendekati 0 atau sama dengan  0.  Sementara  kolerasi  determinasi  (r 2 )  menjelaskan  sejauh  mana  kontribusi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Hasil analisis korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel 1.10:
Tabel 1.10 Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi Model R R Square Adjusted R Square 1 0,861 0,741 0,720 Sumber:Data Primer (diolah), 2021
Koefisien  korelasi  sebesar  r  =  0,861  menjelaskan  terdapat  hubungan  positif  secara simultan  antara  aspek  perencanaan  (X 1 ),  aspek  pelaksanaan  dan  penatausahaan  (X 2 ), aspek  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  (X 3 ),  aspek  pengawasan  (X 4 )  dengan transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah(Y)  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  dengan keeratan  hubungan  86,10%.  Nilai  tersebut  menjelaskan  jika  ke  empat  variabel  aspek pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  meningkat  100%  maka  akan  cenderung meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebesar 86,10%.
Koefisien determinasi sebesar r 2 = 0,741 menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan daerah  (Y)  pada  SKPD  Kabupaten  Lumajang  hanya  74,10%  dipengaruhi  oleh  aspek manajemen  keuangan  daerah,  sementara  selebihnya  26,90%  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor lainnya yang berada diluar model analisis.

## Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)
H 1 : Nilai  β 1 = 0,141;  β 2 = 0,096;  β 3 = 0,404; dan β 4 = 0,338, berdasarkan nilai tersebut maka  β 1 ≠0;  β 2 ≠0;  β 3 ≠0  dan  β 4 ≠0  (β i ≠0),  sehingga  dapat  diuraikan  bahwa  hipotesis alternatif  (Ha 2 )  di  terima.  Artinya  aspek-aspek  pengelolaan  keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

## Pengujian Hipotesis Secara Parsial
H 2 :  Nilai  β 1 =  0,141,  berdasarkan  nilai  tersebut  maka  β 1 ≠0,  sehingga  dapat  diuraikan bahwa hipotesis nul (Ho 2 ) di tolak, dan hipotesis alternatif (Ha 2 ) di terima. Artinya aspek  perencanaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Lumajang.
H 3 :  Nilai  β 2 =  0,096  berdasarkan  nilai  tersebut  maka  β 2 ≠0,  sehingga  dapat  diuraikan bahwa  hipotesis  alternatif  (Ha 3 )  di  terima.  Artinya  aspek  penataanusahaan pengelolaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  transparansi  pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
H 4 :  Nilai  β 3 =  0,404  berdasarkan  nilai  tersebut  maka  β 3 ≠0,  sehingga  dapat  diuraikan bahwa  hipotesis  alternatif  (Ha 3 )  di  terima.  Artinya  aspek  pelaporan  pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
H 5 :  Nilai  β 4 =  0,338,  berdasarkan  nilai  tersebut  maka  β 4 ≠0,  sehingga  dap at  diuraikan bahwa  hipotesis  alternatif  (Ha 4 )  di  terima.  Artinya  pengawasan    pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

## Pengaruh  Aspek-Aspek  Manajemen  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi Peengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Lumajang
Aspek-aspek  manajemen  keuangan  daerah  meliputi  aspek  perencanaan,  aspek penatausahaan,  aspek  pelaporan  dan  aspek  pengawasan  berpengaruh  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan nilai r sebesar 0,861. Nilai tersebut menjelaskan jika aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan aspek pengawasan mengalami  kenaikan  1%  maka  akan  membuat  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah (Y) pada SKPD  di Kabupaten Lumajang akan meningkat sebesar 0,861. Kemudian kemampuan keempat variabel tersebut dalam mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan  daerah  (Y)  pada  SKPD  di  Kabupaten  Lumajang  juga  sudah  sangat  dominan dengan  nilai  r  square  sebesar  0,741. Sementara selebihnya 25,90% dipengaruhi oleh variabel  lainnya  yang  berada  diluar  model  analsisis.  Dengan  demikian  penelitian  ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Ledo dan Sri (2017) dengan judul  pengaruh  aspek-aspek  manajemen  keuangan  daerah  terhadap  transparansi pengelolaan  keuangan  daerah.  Penelitian  ini  dapat  mengemukakan  hasil  yang  sama yaitu  aspek-aspek  manajemen  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap  transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## ASCARYA Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies

## Pengaruh Aspek Perencanaan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Lumajang.
Aspek  perencanaan  berpengaruh  terhadap  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah pada  pada  SKPD  di  Kabupaten  Lumajang  dengan  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,141 satuan.  Nilai  tersebut  menjelaskan  setiap  meningkatnya  aspek  perencanaan    1  satuan maka  dapat  meningkatkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD Kabupaten  Lumajang  sebesar  0,141  satuan.  Dengan  demikian  penelitian  ini  terdukung oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ledo  dan  Sri  (2017)  yang  berhasil mengemukakan  aspek  perencanaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh  Aspek  Penatausahaan  terhadap  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Daerah Lumajang.
Aspek penatausahaan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Lumajang dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,096 satuan. Nilai tersebut menjelaskan setiap meningkatnya aspek penatausahaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD  Kabupaten  Lumajang sebesar  0,096 satuan. Dengan  demikian penelitian  ini terdukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ledo  dan  Sri  (2017)  yang berhasil  mengemukakan  aspek  penatausahaan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh  Aspek  Pelaporan  terhadap  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Lumajang.
Aspek pelaporan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Lumajang dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,404 satuan. Nilai tersebut  menjelaskan  setiap  meningkatnya  aspek  pelaporan  dan    pertanggungjawaban sebesar 1 satuan maka dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada SKPD  Kabupaten  Lumajang sebesar  0,404 satuan. Dengan  demikian penelitian  ini terdukung  oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ledo  dan  Sri  (2017)  yang berhasil  mengemukakan  aspek  pelaporan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## Pengaruh Aspek Pengawasan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Lumajang.
Aspek  pengawasan  berpengaruh  terhadap  transparansi  pengelolaan  keuangan    daerah pada SKPD di Kabupaten Lumajang dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,338 satuan. Nilai  tersebut  menjelaskan  setiap  meningkatnya  aspek  pengawasan  sebesar  1  satuan maka  akan  dapat  meningkatkan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD Kabupaten  Lumajang  sebesar  0,338  satuan.  Dengan  demikian  penelitian  ini  terdukung oleh  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Ledo  dan  Sri  (2017)  yang  berhasil mengemukakan aspek pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  pengaruh  aspek  manajemen keuangan  daerah  terhadap  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Lumajang  maka  dapat  disimpulkan  beberapa  kesimpulan  adalah: pertama,  a spek perencanaan, aspek penatausahaan, aspek pelaporan dan aspek pengawasan keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  SKPD Kabupaten Lumajang. Kedua, peran variabel aspek manajemen keuangan daerah sudah sangat  dominan dalam  mempengaruhi transparansi pengelolaan  keuangan daerah  pada SKPD  Kabupaten  Lumajang. Ketiga,  d ari  hasil  koefisien  determinasi  sebesar  r 2 =  0,741 menyimpulkan  bahwa  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  pada  SKPD Kabupaten  Lumajang  dipengaruhi  oleh  aspek  manajemen  keuangan  daerah  sebesar 74,10%,  sementara  selebihnya  26,90%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lainnya  seperti pemeriksaan, regulasi, ketaatan pada aturan hukum serta faktor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo (2011) Manajemen Pemerintah Daerah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Arif Miirian Sjofyan et.al (2016) Menajemen Pemerintahan. Tanggerang: Universitas Terbuka Arikunto Suharsimi (2009). Prosedur Penelitian. Reneka Cipta, Jakarta.
Bastian, Indra (2012) Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Erlangga, Jakarta.
Dethan  Stevany  Hanalyna  (2016)  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Media Bina Ilmiah Volume 10, No. 12 Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Mataram
Fahrojih  dan  Najih  (2016)  Menggungat  Peran  DPR  dan  BPK  Dalam  Reformasi  Keuangan Negara, Jakarta: TRANS

## Vol. 1 No. 1 (2021): Islamic Science, Culture, and Social Studies
Halim,  Abdul,  &  Muhammad  Iqbal,  (2013).  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  UPPSTIM  YKPN.

## Edisi ketiga
Khairudin  dan  Rina  Erlanda  (2016)  Pengaruh  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Terhadap  Tingkat  Korupsi  Pemerintah  Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera) JURNAL Akuntansi & Keuangan Volume 7, Nomor 2 Universitas Bandar Lampung, Lampung.
Lucy  Auditya  dan  Husaini  Lismawati  (2013  )  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu. Nopriansyah Putra et.al (2016) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah,  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Dengan  Pengawasan  Sebagai Variabel  Moderating  Pada  Provinsi  Sumatera  Utara  Jurnal  Ekonom,  Vol  19,  No  4, Program Magister Akuntansi USU, Medan
Nordiawan Deddi dan Hertianti (2012) Akuntasi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Pamungkas,  Bambang  (2013)  Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan  Pemerintah  Daerah, Bandung: Kesatuan Press
Pasaribu. FJ.(2011) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  SKPD  Terhadap  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan SKPD. Tesis. Program Pasca Sarjana Univ.Sumatera Utara, Medan.
Rahmanurrasjid, Amin. (2011) .Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah  Daerah  Untuk  Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Baik  di  Daerah.  Tesis. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro, Yogyakarta.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor13  Tahun  2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  8/2006  tentang  Pelaporan  Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia, Undang- Undang No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara .

## Copyright (c) 2021 Ari Rachmad
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .