INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6984-6995 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit

## BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Adnan Abdul Aziz 1 ✉ , Eny Kusumawati 2
Mahasiswa Akutansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: b200190383@student.ums.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pemerintah  berkewajiban  memberikan  infromasi  terkait  keuangan  pemerintah  daerah  secara transparan  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat  dapat  memberikan  penilaian  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah  yang  dapat  menjadi  evaluasi  bagi  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, Pertumbuhan Ekonomi dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun  2020-2022.  Jumlah  populasi  sebanyak  40  Kabupaten/Kota  dengan  120  observasi.  Peneliti menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  adalah  variabel  tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci : Ukuran pemerintah, Tingkat kekayaan, Tingkat ketergantungan, Pertumbuhan ekonomi, Temuan audit BPK, Kinerja keuangan

## Abstract
The government is obliged to provide information related to local government finances transparently to the public, so that the public can provide an assessment of the financial performance of the local government which can be an evaluation for the local government. This study aims to determine the effect of local government size, level of regional wealth, level of dependence on the center, Economic Growth  and  BPK  audit  findings  on  local  government  financial  performance  in  regencies/cities  in Central  Java  Province  and  Yogyakarta  Special  Region  in  2020-2022.  The  total  population  is  40 regencies/cities with 120 observations. Researchers used multiple linear regression analysis. The results of this study are the variable level of dependence on the center has an effect on local government financial performance, while the variable size of local government, level of regional wealth, economic growth, and BPK audit findings have no effect on local government financial performance.
Keyword: Government size, Wealth level, Dependency level, Economic growth, BPK audit findings, Financial performance

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah  kebebasan  yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah,  menyusun,  mengelola,  dan  melaksanakan  kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015). Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengawasi keseluruhan pembangunan daerah umumnya berujung pada pelaksanaan  kebijakan  otonomi daerah. Oleh  karena  itu  pemerintah  pusat  melimpahkan    wewenang    dan    kekuasaan    kepada pemerintah  daerah  untuk mengelola  dengan  mandiri  seluruh  kepentingan  daerahnya (Rosemary et al., 2016), Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara otonom yang dihasilkan melalui pemanfaatan potensi daerah, yang nantinya akan digunakan  untuk  pembangunan  daerah,  menjadi  syarat  pelaksanaan  kebijakan  otonomi daerah.
Reformasi birokrasi otonomi daerah menurut Ara (2016) telah membawa   perubahan bagi   sistem administrasi  keuangan  negara  dengan  ditetapkannya paket  Undang-undang Keuangan    Negara,  yaitu  Undang-undang    Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang      Perbendaharaan  Negara  dan Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Keuangan  Negara. Untuk mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,    Paket  undang-undang  tersebut menginginkan agar pengelolaan keuangan daerah transparan dan akuntabel.
Salah satu tugas paling krusial yang harus diselesaikan oleh setiap daerah di Indonesia adalah pengelolaan keuangan. Keberhasilan pertumbuhan dan eksekusi pemerintah daerah sangat  tergantung  pada  pengelolaan  keuangan  daerah.  Tercapainya  pembangunan  dan pelaksanaan pemerintah daerah akan memberikan pengelolaan keuangan daerah yang baik
dan optimal, yang akan berpengaruh pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Sularso dan  Restianto  (2011)  menjelaskan  bahwa  kemajuan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari bagaimana daerah tersebut mengelola keuangannya. Pengelolaan kuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip yang ada, meliputi transparansi dan akuntabilitas  yang  nantinya  dapat  mendorong  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  (Lucky, 2013).
Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan tercermin pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  seperti kemampuan  pemerintah dalam    membiayai    pembangunan    dan    meningkatkan  pelayanan    sosial    kepada masyarakat  serta  mampu  meningkatkan  penerimaan pendapatan daerahnya (Rondonuwu et  al.,  2015).  Dalam  proses  pembangunan  daerah,  laporan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) di gunakan sebagai tolak ukur.
Masyarakat  dapat  mengevaluasi  bagaimana  kinerja  pemerintah  dalam  mengelola keuangan daerahnya, apakah sudah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan apakah alokasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dari pelaporan, dalam rangka mencapai prinsip transparansi. Pemerintah wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan  keuangan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada masyarakat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  21  Tahun  2011  Pasal  1  Ayat 37  (perubahan kedua    dari    Permendagri    No.    13    Tahun    2006),    kinerja    adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan  dalam  menilai  kinerja  pemerintah  daerah.  Analisis  kinerja  keuangan dipergunakan  untuk  mengidentifikasi  bagaimana  alur  keuangan  pemerintah  daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis & Saputra, 2014).
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dipengaruhi  beberapa  faktor,  peneliti memfokuskan  pada  lima  variabel:  ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat  kekayaan  daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, pertumbuhan ekonomi, dan akuntabilitas.
Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan  pemerintah daerah,  semakin besar  ukuran pemerintah  daerah maka   semakin besar    pula    peluang    kemudahan    pemerintah    daerah    dalam  melaksanakan  kegiatan operasional  dan  roda  pemerintahan  daerah,  begitu  juga  sebaliknya    apabila    ukuran pemerintah  daerah  kecil  maka  dalam  pelaksanaan operasional dan roda pemerintahan daerah  akan  cenderung  mengalami  kesulitan,  karena  semakin  besar  ukuran  pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016).
Penelitian Lestari et al. (2019) memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat  kekayaan  Pemda diproksikan  dengan pendapatan   asli   daerah   (PAD). Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004  PAD adalah  sumber keuangan  daerah yang  digali  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan  yang  terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah yang sah. tingginya tingkat kekayaan daerah menunjukkan bahwa kinerja  keuangan  daerah  berjalan  dengan  baik.    Penelitian  Mariasari  (2023) memberikan bukti  empiris  bahwa  tingkat  kekayaan  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat  ketergantungan  pada  pusat  menunjukkan  kemandirian  pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin rendah tingkat ketergantungan pada  pusat  maka  semakin  baik  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota.  Penelitian Setiani & Ismunawan (2022) memberikan bukti empiris bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dianggap  sebagai  indikator  keberhasilan  dan kemajuan suatu negara atau daerah. pertumbuhan ekonomi menjadi hal utama yang perlu dicapai  karena  jika  pertumbuhan  ekonomi  tumbuh  dengan  baik  maka  pengangguran, kemiskinan dan tingkat ketergantungan akan  mengalami  penurunan  sehingga  otomatis pengelolaan  keuangan  suatu  pemerintahan juga   akan   baik, semakin baik pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian Wulandari (2022)  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Temuan  audit  BPK  diperoleh  dari  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  yang menghasilkan  opini  atas  kewajaran  penyajian  pelaporan  keuangan.  Temuan  berupa penyalahgunaan  anggaran  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Apabila  terdapat  temuan  audit  BPK  dalam  laporan keuangan  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dianggap  buruk. Penelitian  Alpi  &  Ramadhan  (2018)  memberikan  bukti  empiris  bahwa  temuan  audit  BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan  statistik. Pendekatan  ini  bersifat  empiris,  objektif,  terukur,  rasional,  sistematis  dan  memberikan informasi  atau  penemuan  mengenai  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  dengan
tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017).
Populasi penelitian ini adalah 29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah ditambah empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang waktu  tiga  tahun  dimulai  dari  tahun  2020-2022.  Sedangkan  teknik  pengambilan  sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh sehingga semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2017).
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  terdapat  dalam  situs  resmi Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Analisis data penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu melalui analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Dev Kinerja Keuangan 120 -0,617 1,444 -0,005 0,384 Ukuran Pemerintah 120 28,484 30,743 29,096 0,420 Tingkat Kekayaan 120 0,105 0,512 0,205 0,075 Tingkat Ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi 120 120 0,235 -0,322 0,611 -0,322 0,408 0,059 0,444 0,151 Temuan Audit BPK 120 3 4 3,991 0,091
Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan  jumlah  analisis  sebanyak  120  observasi  dalam rentang  waktu  tiga  tahun  yaitu  2020-2022.  Nilai  rata-rata  kinerja  keuangan  pemerintah daerah minus sebesar -0,005 yang artinya pertumbuhan belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020-2022 rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,5%. Nilai rata-rata ukuran pemerintah yang  diproksikan  dengan  ln  total  aset  sebesar  29,096  yang  artinya  rata-rata  ukuran pemerintah  daerah pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020-2022 sebesar Rp4.851.644.350.781.
Nilai rata-rata tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan rasio PAD dibagi total pendapatan  daerah  sebesar  0,205  yang  artinya  proporsi  PAD  yang  dimiliki  pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 rata-rata sebesar 20,460% dari total pendapatan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan total pendapatan daerah di  pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  Jawa Tengah dan  Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 sebesar 20,460% berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).
Nilai rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat sebesar 0,408, yang yang artinya proporsi DAU yang dimiliki pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa  Yogyakarta  tahun  2020-2022  rata-rata  sebesar  40,757%  dari  total  pendapatan daerah. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun  2020-2022  sebesar  40,757%.  Total  pendapatan  daerah  di  pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022 sebesar 40,757%  berasal dari dana alokasi umum (DAU).
Nilai  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  yang  diproksikan  dengan  pertumbuhan  PAD sebesar 0,05829. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022 rata-rata mengalami kenaikan PAD sebesar 5,829%. Nilai rata-rata temuan audit BPK yang diproksikan  opini  BPK  sebesar  3,99167.  Hal  ini  dapat  diinterpretasikan  bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2020-2022 rata-rata memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Uji asumsi klasik menggunaka one simple Kolmogorov smirnov. Uji multikolininieritas dengan  melihat variance  inflation  factor  (VIF)  dan  tolerance  value  dan  pengujian heteroskedastisitas  dengan  menggunakan  Spearman  dengan  melihat  pada  tingkat signifikansi hasil regresi nilai absolute residual, sehigga dapat dilakukan uji hipotesis dengan hasil persamaan regresi sebagai berikut:
KK = 5,226 - 0,139UPD - 0,197TKD - 3,480TKP - 0,089PE + 0,073TAB + e
Table 2. Hasil Uji Statistik Model Unstandardized  Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5,226 3,703 1,411 0,161 Ukuran Pemerintah -0,139 0,108 -0,152 -1,285  0,201 Tingkat Kekayaan -0,197 0,582 -0,039 -0,339  0,736 Tingkat Ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi -3,480 -0,089 1,052 0,235 -0,402 -0,035 -3,309 -0,377 0,001 0,707 Temuan Audit BPK 0,069 0,376 -0,016 0,183 0,855
Hasil uji R 2 untuk mengetahui nilai Adjusted R Square, menunjukkan  besarnya nilai adjusted R2 adalah 0,059 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 5,9% sedangkan sisanya sebesar 94,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil uji F menunjukkan hasil nilai signifikasi dari uji F sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa model regresi berganda ini sudah fit dan layak digunakan sebagai model penelitian.
Ukuran  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah
Ukuran  pemerintah  daerah  menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,201.  Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diwakili oleh total aset daerah tidak memiliki dampak yang signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Ini menandakan bahwa total aset pemerintah  daerah, belum sepenuhnya  dimanfaatkan  oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  untuk  optimalisasi  program-program  pemerintah  dan  operasional  guna memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.
Besarnya  ukuran  pemerintah  daerah  yang  diwakilkan  oleh  aset  yang  dimiliki pemerintah  bernilai  besar  tidak  menjamin  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah, temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah daerah memiliki total aset yang besar, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Hal ini berarti kinerja keuangan tidak sepenuhnya tergantung pada ukuran atau nilai total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Hasil  ini  mungkin  menunjukkan  betapa  pentingnya  strategi  pengelolaan  aset  yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu tidak hanya fokus pada ukuran aset saat ini tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan potensi pertumbuhan nilai aset di masa depan, seperti investasi dalam infrastruktur, yang mungkin memerlukan waktu untuk memberikan dampak  positif  yang  terlihat  pada  kinerja  keuangan.  Oleh  karena  itu,  perlu  memahami bahwa beberapa aset mungkin memberikan hasil dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian Dwitama & Rahayu (2020) dan Ramahdani & Trisnaningsih (2022) yang memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Tingkat kekayaan daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,736. Nilai signifikansi lebih  besar dari 0,05, Sehingga dapat  disimpulkan bahwa tingkat  kekayaan  daerah tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Besar  kecilnya  tingkat kekayaan  daerah  yang  diukur  dari  kontribusi  PAD  terhadap  pendapatan  daerah  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  hasil  statistik deskriptif, rata-rata tingkat kekayaan daerah di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2020-2022  hanya  sebesar  20,460%. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, sehingga tingkat kekayaan daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.
Keberadaan  PAD  yang  kecil  mungkin  mengindikasikan  bahwa  daerah  sangat bergantung pada sumber pendapatan eksternal, seperti dana perimbangan atau transfer pusat. Hal ini dapat menunjukkan keterbatasan dalam menciptakan pendapatan lokal yang dapat diandalkan dan dapat menghadirkan risiko keuangan jika ada perubahan alokasi dana dari pusat.
Jika  kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan  daerah  relatif  kecil,  tidak  memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar sudah seharusnya memberikan kinerja keuangan yang baik pula. Apabila  pemerintah  daerah  yang  memiliki  PAD  yang  besar  tetapi  kinerja  keuangannya memiliki penilaian buruk maka pemerintah daerah tersebut kedepannya harus melakukan perbaikan dan peningkatan.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian Yulia dan Dhini (2020) dan Defitri et al. (2021) yang  memberikan  bukti  empiris  tingkat  kekayaan  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Tingkat ketergantungan pada pusat menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada  pusat  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pusat, yang dapat diukur melalui Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan mereka. DAU sebagai sumber  dana  transfer  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  untuk  mendukung  tugas pemerintah daerah, seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan efisiensi, terutama dalam peningkatan kinerja keuangan.
Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Upaya  pemerintah  daerah  untuk  mengurangi  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  menjadi  lebih  nyata,  dengan  menekankan  penggunaan  pendapatan daerah sendiri untuk mencapai efisiensi yang lebih besar.
Melalui  analisis  statistik  deskriptif,  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  tingkat ketergantungan pada pusat di pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah  Istimewa  Yogyakarta  selama  periode  2020-2022  mencapai  sekitar  40,757%.  Ini memberikan gambaran bahwa semakin tinggi proporsi ketergantungan pada pusat dalam suatu  daerah,  semakin  besar  kemungkinan  peningkatan  kinerja  keuangan  pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi pengelolaan dana transfer dan upaya pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih tinggi.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Djuniar et al.  (2021)  yang  memberikan  bukti  empiris  bahwa  tingkat  ketergantungan  pada  pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pertumbuahan ekonomi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,707. Nilai signifikansi lebih  besar  dari  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan dengan pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini dapat menunjukkan pentingnya peninjauan dan perbaikan dalam kebijakan pengelolaan pendapatan  asli  daerah.  Pemerintah  daerah  mungkin  perlu  mempertimbangkan  strategi yang  lebih  efektif  untuk  meningkatkan  kontribusi  pendapatan  lokal  terhadap  kesehatan keuangan mereka.
Hasil Penelitian ini mengindikasikan,  bahwa setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah,  tidak  selalu  diikuti oleh kenaikan    kinerja    keuangan    dari    pemerintah daerah  Kabupaten/Kota    di    Jawa    Tengah  dan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Meskipun pertumbuhan ekonominya ditahun 2020-2022 rata-rata sebesar 5,829%, hal ini disebabkan karena  faktor-faktor  produksi di suatu daerah tidak  serta  merta  dapat  meningkatkan kinerja  keuangan  dalam  jangka  waktu  singkat  (satu tahun), akan tetapi memerlukan jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan.
Jika pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan oleh PAD tidak berpengaruh, ini dapat menunjukkan  pentingnya  peninjauan  dan  perbaikan  dalam  kebijakan  pengelolaan
pendapatan  asli  daerah.  Pemerintah  daerah  mungkin  perlu  mempertimbangkan  strategi yang  lebih  efektif  untuk  meningkatkan  kontribusi  pendapatan  lokal  terhadap  kesehatan keuangaan.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiani & Ismunawan (2022) dan Febrianty &  Putra  (2023)  yang  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Temuan audit BPK menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,855. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Temuan audit BPK  diproksikan  dengan opini yang diberikan oleh BPK. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP maupun WDP tidak menjamin baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum dapat menjadi faktor penggerak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya.
Berdasarkan hasil penelitian, opini dari temuan audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Hal ini dapat dilihat melalui  data pada Kabupaten Kendal  di  tahun  2020  yang  mendapatkan  opini  WTP  akan  tetapi  memiliki  nilai  kinerja keuangan  yang  rendah.  Sedangkan  pada  Kabupaten  Pemalang  tahun  2022  saat mendapatkan  opini  WDP  pertumbuhan  belanja  modal  meningkat  akan  tetapi  saat mendapatkan opini WTP pertumbuhan belanja modal menurun.
Temuan audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan dapat dikarenakan ukuran  yang  digunakan  oleh  peneliti  menggunakan  hasil  opini  BPK,  pada  penelitian Nugraheni & Adi (2016) yang menggunakan banyaknya jumlah temuan pelanggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah memberikan bukti empiris bahwa temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil tersebut konsisten dengan penelitian  Noviyanti  & Kiswanto  (2016) dan  Kurnia (2020)  yang  memberikan  bukti  empiris  bahwa  temuan  audit  BPK  tidak  berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  pada  penelitian  ini,  maka  peneliti mengambil  simpulan  sebagai  berikut:  (1)  Ukuran  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Besar  kecilnya  ukuran  perusahan  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Tingkat kekayaan daerah
tidak  berpengaruh  tehadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Tinggi  rendahnya proporsi tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (3) Tingkat ketergantungan  pada  pusat berpengaruh terhadap  kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Tinggi  rendahnya  proporsi    tingkat  ketergantungan  pada  pusat berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  (4)  Pertumbuhan  ekonomi tidak  berpengaruh  tehadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Tinggi  rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (5) Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini auditor BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alpi, M. F., & Ramadhan, P. R. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan  Pemeriksa  Keuangan  terhadap  kinerja  keuangan  kabupaten/kota. Jurnal  Studi Akuntansi & Keuangan, 2(3), 103 – 114.
Ara, Samuel Christian Titiek Herwanti, dan Endar Pituringsih. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemda Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemda Kabupaten di Pulau Sumba. JAFFA Vol. 04 No. 1 April 2016
Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur). Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis, 11(1 SE-Section Editor). https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34
Darwanis dan Ryanda Saputra. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 1 (2), hal.183- 199.
Defitri, S. Y., Fetrisia, S., & Maison, W. (2021). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah. Ekonomia,  11(1),  10 – 19. https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE
Djuniar, L., Sunardi, S., Sari, D., & Satria, E. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah  Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Selatan  Dan  Provinsi  Lampung. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 5(01), 50 – 61.
Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Pada  19  Kabupaten/Kota  Provinsi Sumatera  Barat  Tahun  2018-2021. Jurnal  Kendali  Akuntansi,  1(2  SE-Articles),  30 – 46. https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i2.154
Lestari,  A.  A.,  Rahayu,  S.,  &  Junaidi.  (2019).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Dengan  Alokasi  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Unja, 5(October 1945), 131 – 144.
Lucky, D. (2013). Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and
Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). Journal of Economics and Sustainable Development, 4(19), 7 – 18.
Mariasari,  V.  (2023).  PENGARUH  KEKAYAAN  DAERAH,  PENDAPATAN  PERKAPITA,  JUMLAH
PENDUDUK,  DAN  TINGKAT  PENDIDIKAN  TERHADAP  PUBLIKASI  LAPORAN  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Akuntansi, 17(1), 110-134.
Noviyanti,  A.,  &  Kiswanto.  (2016).  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah,  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Accounting  Analysis  Journal,  5(1),  1 – 10. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj
Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 12(2), 19 – 42.
Ramahdani,  A.  F.,  &  Trisnaningsih,  S.  (2022).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kota  Surabaya. Journal  of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 6(1), 301 – 310. https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.3924
Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter), 5 (10) ), pp : 38-54.
Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. (2015). Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 23(4), 23 – 32.
Setiani, I., & Ismunawan. (2022). Pengaruh Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan Tingkat  Ketergantungan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  JEMBA  Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3), 261 – 276.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi. Pustaka Baru Press.
Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, 1 (2), hal.109- 124.
Wulandari, S. O., Thoyib, M., & Mubarok, M. H. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Syntax Transformation, 3(08), 1134-1143.