P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA
Wihelmus Jemarut 1
1 STAHN Gde Pudja Mataram, email : yohaneshandit@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  merupakan  lembaga  yang dibentuk untuk menangani persoalan persaingan usaha dan praktik-praktik monopoli.  Artikel  ini  hendak  menguraikan  pendekatan-pendekatan  yang dapat dilakukan KPPU dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendekatan dalam menangani perkara  persaingan  usaha  yakni rule  of  reason dan per  sel  illegal .  Kedua pendekatan  itu  dapat  dipilih  secara  alternatif,  tetapi  juga  dapat  digunakan secara  bersamaan.  Pendekatan rule  of  reason mengadili  subtansi  tindakan bisnis  serta  pengaruhnya  terhadap  perekonomian  masyarakat,  sementara pendekatan per se illegal menggunakan pendekatan yuridis-posivistik.
Kata Kunci: P ersaingan Usaha; Per se Illegal ; Rule of Reason
Cite this paper: Jemarut, W., 2020. Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1 Pasal  30  UU  Nomor  5  Tahun  1999  menyebutkan  bahwa  untuk  mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2 Komisi ini  bertugas  untuk  menyelidiki  kasus-kasus  persaingan  usaha  agar  dapat  memelihara iklim  usaha  yang  sehat  dan  perlindungan  bagi  konsumen.  Perlindungan  konsumen merupakan variabel yang terkait dekat dengan persaingan usaha tidak sehat.
Amanah utama dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  yakni  terwujudnya  kesejahteraan  umum atas dasar Pancasila. Karena itu, perhatian KPPU dalam menangani persoalan persaingan
1 H. U. Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal 157.
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
usaha tidak semata-mata pada perjanjian yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tetapi juga praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang berdampak bagi perekonomian umum, sekalipun tidak tidak tergolong dalam poin-poin  perjanjian  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1999.  Sebaliknya,  perjanjian-perjanjian  yang  dilarang  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1999  tidak  serta-merta  menimbulkan  praktek  monopoli  atau usaha  persaingan  tidak  sehat  atau  merugikan  perekonomian  umum,  tetapi  dapat  juga menimbulkan persaingan usaha yang sehat.
Melalui  artikel  ini,  penulis  merasa  perlu  mengkaji  pendekatan  yang  lebih komprehensif yang dapat dilakukan KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha. Hal  ini  sejalan  dengan  cita-cita  hukum,  yang  tidak  hanya  berhenti  pada  keadilan prosedural, tetapi harus sampai pada keadilan subtansial, sekalipun keduanya tidak bisa dipisahkan  secara  tegas.  Dalam  rangka  memperjelas  pembahasan  pendekatan- pendekatan yang dapat dilakukan KPPU, penulis menguaraikan satu kasus yang pernah ditangani KPPU.
Persoalan yang diangkat dalam tulisan ini dikaji dengan metode penelitian normatif dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  dan  pendekatan kasus ( case approach ). 3 Untuk membahas konsep-konsep umum, penulis menggunakan beberapa  buku  referensi  dan  jurnal.  Sementara,  dalam  kajian  kasus,  penulis  akan mengambil  contoh  perkara  yang  pernah  ditangani  KPPU  dan  membedahnya  secara sederhana sesuai dengan kepentingan tema tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendekatan Rule Of Reason Dan Pendekatan Per Se Illegal
Ada dua pendekatan yang digunakan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) dalam menilai suatu tidakan persaingan usaha, yakni  pendekatan rule of reason dan per se illegal . 4 Secara sederhana, pendekatan rule of reason menggunakan pendekatan kasus ( case approach) . Dalam pendekatan ini KPPU bertolak dari tindakan-tindakan bisnis yang sudah  dilakukan  pelaku  bisnis  dan  memberikan  penilaian  apakah  terkandung  unsur persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Sementara, pendekatan per se illegal merupakan pendekatan yang berpatok pada undang-undang, tanpa harus membuktikan dampak dari tindakan bisnis tersebut terhadap perekonomian. Umumnya, kegiatan yang dianggap per se illegal mencakup penetapan harga secara kolutif atas sebuah produk, serta pengaturan harga jual kembali. 5

## A. Pendekatan Rule of Reason
Pendekatan rule  of  reason adalah  suatu  pendekatan  penyelesaian  kasus  yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis  dan  menilai  apakah  tindakan  itu  melanggar  persaingan  yang  sehat  atau  tidak. Rumusan undang-undang yang biasa dipakai dalam pendekatan ini biasanya terkandung pernyataan  “ yang  dapat  mengakibatkan ”,  dan  atau  “ patut  diduga ”.  Kata -kata  tersebut menyiratkan  diperlukannya  penelitian  secara  lebih  mendalam  tindakan  pelaku  bisnis
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 93.
4 Alum  Simbolon, Pendekatan  yang  dilakukan  Komisi  Persaingan  Usaha  Menentukan  Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha , (2013) 2:2 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. hal. 191.
5 Andi  Fahmi  Lubis  dan  Ningrum  Natasya  Sirait  (Edit.), Hukum  Persaingan  Usaha (Jakarta:  KPPU, 2009), hal. 55.
tertentu. Dalam pendekatan rule of reason, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum. 6
Penerapan  pendekatan rule  of  reason harus  melalui  prosedur  pembuktian  yang diawali dengan menentukan definisi relevant market . Penilaian dan keputusan tentang implikasi persaingan akibat tindakan bisnis, tergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar terkait ( the relevant market ). Misalnya, dalam suatu kasus yang menyangkut penyalahgunaan  posisi  dominan,  jika  pasar  yang  didefinisikan  adalah  kecil  dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa (pasar) yang lebih besar pada pasar tersebut, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai dominan. 7 Penerapan rule  of  reason merupakan  pilihan  yang  tepat  dalam  melakukan  suatu tindakan  penyelidikan  demi  terwujudnya  kesejahteraan  umum.  Analisis  ekonomi diperlukan  untuk  menentukan  praktek  tertentu  yang  menghambat  atau  mendorong persaingan.  Dalam  proses  penyelidikan  itu,  otoritas  yang  berwewenang  semestinya mengambil langkah yang akibatnya paling menguntungkan (efisien) bagi perekonomian masyarakat luas.
Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana,  dalam konsep “ rule of reason ”, beberapa  bentuk  tindakan  persaingan  usaha  baru  dianggap  salah  jika  telah  terbukti adanya  akibat  dari  tindakan  tersebut  yang  merugikan  pelaku  usaha  lain  atau perekonomian  nasional  secara  umum.  Dalam  pendekatan rule  of  reason mungkin  saja dibenarkan adanya suatu tindakan usaha yang anti persaingan, tetapi menghasilkan suatu efisiensi yang menguntungkan konsumen atau perekonomian nasional pada umumnya. Sebaliknya,  suatu  tindakan  usaha  dapat  dianggap  salah,  meskipun  ditujukan  untuk efisiensi  tetapi  ternyata  dalam  prakteknya  mengarah  kepada  penyalahgunaan  posisi dominan  yang  merugikan  pelaku  usaha,  konsumen  dan  perekonomian  nasional umumnya.  Hal  seperti  ini  sering  terjadi  pada  tindakan  integrasi  vertikal  yang  disertai dengan  tindakan  restriktif  (menghasilkan barries  to  entry ). 8 Oleh  karennya,  yang dipentingkan  dalam  pendekatan rule  of  reason adalah  unsur  material  dari  perbuatan. Dalam  pendekatan rule  of  reason, penekanan  utamanya  pada  akibat  tindakan  usaha (persaingan) terhadap pelaku usaha lain dan terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu,  untuk  tindakan-tindakan  tersebut  dalam  substansi  pengaturannya  dibutuhkan klausul kausalitas seperti “ yang dapat mengakibatkan ”, dan atau “ patut diduga . 9
Pendekatan rule of reason memungkinkan pengadilan atau otoritas berwewenang melakukan  interpretasi  terhadap  undang-undang.  Interpretasi  itu  didasarkan  pada tindakan  pelaku  bisnis  yang  bersifat  mencampuri,  mempengaruhi  atau  bahkan menghambat proses persaingan. 10 Dalam menyelesaikan kasus persaingan bisnis dengan menggunakan  pendekatan rule  of  reason ,  petugas  yang  bewewenang  menggunakan analisis ekonomi guna mengetahui dengan pasti, apakah tindakan pelaku usaha tertentu memiliki  implikasi  negatif  atas  persaingan  usaha  dan  perlindungan  konsumen.
6 Sebastian Pompe dkk. (Edit.), Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan  Usaha (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hal. 272.
7 Dewi Meryanti, Praktek Monopoli dalam Industri  Air Bersih  di  Pulau  Batam di  Tinjau dari  Hukum Persaingan  Usaha ( Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek Monopoli oleh PT. Adhy Tirta Batam ), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 52.
8 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 164.
9 Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dalam Dewi Meryanti, Op.Cit , hal. 53.
10 Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit ., hal. 66.
Sebaliknya, per se illeal , berpatokan pada undang-undang, dalam mana suatu  tindakan dianggap illegal jika tertulis dalam undang-undang. 11 Kelemahan  menggunakan  pendekatan rule  of  reason ,  pertama-tama  pada kemampuan  hakim  dan  pihak  berwenang  lainnya  dalam  bidang  ekonomi  yang  cukup kompleks persoalannya. Keterbatasan pemahaman dalam bidang ekonomi menyebabkan ketidakmampuan  untuk  memahami,  agar  dapat  mengambil  keputusan  yang dalam menangani perkara persaingan usaha . 12

## B. Pendekatan Per Se Illegal
Selain  pendekatan rule  of  reason ,  pilihan  lain  yang  digunakan  KPPU  adalah pendekatan per  se  illegal. Pendekatan per  se  illegal dapat  dikategorikan  sebagai pendekatan posivistik. Suatu tindakan bisnis dinilai berdasarkan peraturan perundang- undangan;  untuk menyatakan sebagai melanggar UU persaingan usaha atau tidak. Dalam pendekatan ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan bisnis pelaku bisnis tidak harus dibuktikan  sebagai  dasar  dalam  penilaian.  Suatu  tindakan  bisnis  dinilai  berdasarkan kesesuainnya  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam per  se  illegal ,  kata-kata yang dipakai adalah “dilarang”, “… yang dapat mengakibatkan …”.. 13
Kelebihan dalam pendekatan per se illegal adalah kemudahan dan kejelasan proses administrasi. Di samping itu, pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat yang lebih tegas dan luas daripada yang tergantung pada evaluasi mengenai pengaruh kondisi pasar yang kompleks.  Penggunaan  pendekatan  ini  memperpendek  proses  pelaksanaan  suatu undang-undang. Per  se  illegal dianggap  mudah  karena  hanya  mengikuti  identifikasi pelaku  yang  tidak  sah  dan  pembuktian  atas  perbuatan  illegal  tersebut.  Artinya  tidak diperlukan lagi penyelidkan di pasar usaha. 14
Ada  dua  syarat  dalam  melakukan  pendekatan per  se  illegal . 15 Pertama ,  lebih terarah  kepada  pelaku  bisnis  daripada  situsi  pasar.  Metode  pendekatan  ini mempertimbangkan  sengaja  atau  tidaknya  tindakan  pelaku  bisnis. Kedua ,  adanya identifiikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan prilaku yang terlarang. Penilaian atas  tindakan  dari  pelaku  usaha  baik  di  pasar  maupun  di  pengadilan  harus  dapat ditentukan secara mudah.
Penyelidikaan terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan per se illegal lebih  memberikan  kepastian  hukum.  Jenis-jenis  persaingan  usaha  tidak  sehat dirumuskan  secara  tegas  dalam  undang-undang,  sehingga  memberikan  kepastian  bagi para  pelaku  usaha  untuk  mengetahui  keabsahan  suatu  tindakan  bisnis.  Hal  ini memungkinkan pelaku usaha dapat memprediksi sebuah tindakan bisnis agar dengannya terhindar dari gugatan para penegak hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang banyak. Dalam arti kepastian bisnis, pendekatan per se illegal sangat dibutuhkan. Penggunaan  dua  pendekatan  di  atas  merupakan  alternatif  dalam  penyelesaian kasus  persaingan  usaha  tidak  sehat.  KPPU  menilai  semua  perjanjian  maupun  indakan pelaku  usaha  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  usaha  tidak  sehat.  Dalam
11 Kajian tentan rule of reason dan per se illegal mengingatkan penulis akan distingsi positivistik-legalistik dan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat. Kedua hal ini kadang sangat bertolak belakang. Artinya, yang dikatakan adil menurut peraturan perundangan-undangan, dalam kenyataan sosial kemasyarakatan belum tentu.
12 Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit ., hal. 66.
13 A. M. Tri Anggaraini, Penerapan Pendekatan”Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. (2005) 24:2 Jurnal Hukum Bisnis. hal. 5.
14 Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait (Edit), Op. Cit., hal. 60.
15 Ibid ., hal.61.
menjalankan tugas tersebut, KPPU memilik kewenangan menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua cara tersebut atau kedua-duanya dipakai untuk saling melengkapi. Secara sederhana rule of reason membedah substansi persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara, per se illegal , suatu pendekatan yuridis dalam mana tindakan atau perjanjian tersebut sudah dianggap melanggar persaingan usaha yang sehat.
Untuk menentukan pendekatan mana yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persaingan  usaha,  ada  beberapa  petunjuk  yang  dapat  dipakai. Pertama ,  apakah  suatu perjanjian melibatkan para pesaing? Jika demikian, maka analisis per se illegal lebih tepat digunakan. Namun jika tidak, maka  akan digunakan pendekatan rule  of reason . Kedua , apakah  rencana  tesebut  melibatkan  suatu  jaringan  industri.  Jika  demikian  maka  akan digunakan  pendekatan rule  of  reason . Ketiga ,  apakah  tindakan  tersebut  berpengaruh terhadap harga dan produk. Jika demkian, dan melibatkan para pesaing lain, maka akan menerapakan akan digunakan analisi per se illegal . Namun, jika tindakan pelaku usaha yang  dimaksud  tidak  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  harga,  maka  digunakan pendekatan rule  of  reason .  Pedoman keempat ,  apakah  perjanjian  yang  berpengaruh terhadap harga tersebut berdampak langsung terhadap persaingan. Jika demikian, maka digunakan analisi per se illegal . 16
Penerapan Dalam Perkara: Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor : 02/Kppu-1/2004 17
Pada  tahun  2004,  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  melakukan pemeriksaan  dan  telah  menetapkan  putusan  terhadap  perkara  No.  02/KPPU-I/2004, yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). PT Telkom  melakukan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008  di beberapa warung telekomunikasi (Wartel).
PT  Telkom  membuat  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  dengan  Wartel  yang mewajibkan  Wartel  hanya  menjual  produk  Telkom  dan  menutup  akses  layanan  milik operator lain di Wartel. Hal ini dilakukan dengan cara menutup layanan kode akses 001 dan 008 di beberapa Wartel, dan sebagai gantinya disediakan kode akses 017.
KPPU melakuakan penyelidikan dan memperkarakan PT Telkom. Informasi awal yang didapatkan KPPU hanya di Batam dan Jakarta. Dalam perkembangan penyelidikan, ternyata hal yang sama terjadi pada beberapa daerah, seperti di Surabaya dan di Medan.
KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 2 Februari 2004. Pemeriksaan lanjutan dilakukan pada tanggal 18 Pebruari 2004 sampai  dengan  18  Mei  2004  dan  diperpanjang  hingga  1  Juli  2004.  Tim  Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 19 (Penguasaan Pasar) dan Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.  Berdasarkan  temuan-temuan  yang  diperoleh,  Majelis  Komisi  membuat pertimbangan berdasarkan 2 (dua) unsur penting dalam persaingan usaha, yaitu unsur pelaku usaha dan unsur pasar yang bersangkutan.
16 Ibid. , hal. 81-82.
17 www.kppu.go.id , diakses tanggal 8 Agustus 2020.
Berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan beberapa poin berikut:
1. Menyatakan  bahwa  PT  Telkom  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar Pasal 15, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.
2. Menyatakan  bahwa  PT  Telkom  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan pasal 15 ayat 3 huruf b.
“Pelaku  usaha  d ilarang  membuat  perjanjian  mengenai  harga  atau potongan  harga  tertentu  atas  barang  dan  atau  jasa,  yang  membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa  lain dari pelaku usaha pemasok.
b. Tidakakan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”
3. Menyatakan  bahwa  PT  Telkom  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan pasal 19 huruf a dan b adalah:
“Pelaku  usaha  dilarang  melakukan  satu  atau  beberapa  kegiatan,  baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau per saingan tidak sehat berupa “:
a. Menolak  dan  atau  menghalangi  pelaku  usaha  tertentu  untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
b. Menghalangi  konsumen  atau  pelanggan  pelaku  usaha pesaingnya  untuk  tidak  melakukan  hubungan  usaha  dengan pela ku usaha pesaingn yaitu.”
4. Menyatakan  bahwa  PT  Telkom  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Rumusan pasal 19 huruf c dan d adalah :
“……….
c). Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan satau jasa pada pasar bersngkutan.
d). Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”
5. Menyatakan  bahwa  PT  Telkom  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan pasal 25 adalah:
“Pelaku  usaha  dilarang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara langsung maupun tidak langsung untuk :
a. Menentukan  syarat-  syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas atau
b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau
c. Menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing untuk memasuki pasar bersngkuan.”
Berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Komisi menyimpulkan dan akhirnya memutuskan:
1. Menetapkan  pembatalan  klausula  yang  menyatakan  bahwa  pihak penyelenggara atau  pengelola  Warung Telkom hanya boleh menjual jasa dan atau produk PT Telkom dalam perjanjian kerjasama antara PT Telkom dengan penyelenggara atau pengelola Warung Telkom.
2. Memerintahkan  Telkom  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain produk Telkom di wartel  (b)  membuka  akses  SLI  dan  atau  jasa  telepon  internasional  lain selain produk Telkom di Warung Telkom.
Secara  sederhana  dapat  dilihat  bahwa  perjanjian  kerja  sama  (PKS)  antara  PT Telkom  dan  Wartel  yang  mensyaratkan  Wartel  hanya  menjual  produk  Telkom,  dan Telkom berhak menutup akses layanan milik operator lain di wartel merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelesaikan kasus ini dalam dua pendekatan yakni sebagai berikut.
Pertama ,  PT.  Telkom melanggar  pasal  15  ayat  3  huruf  b,  yakni:  “Pelaku  usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan  atau  jasa  dari  pelaku  usaha  pemasok.  Hal  ini  dapat  kita  simpulkan  bahwa  KPPU menggunakan pendekatan per se illegal , dalam mana pihak Tergugat melanggar ketenuan pasal 15 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kedua ,  PT.  Telkom  melanggar  Pasal  19  huruf  a  dan  b  Undang-undang  Nomor  5 Tahun 1999. Bunyi pasal 19 huruf a dan b adalah: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau  beberapa  kegiatan,  baik  sendiri  maupun  bersama  pelaku  usaha  lain,  yang  dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa; (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; (b) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha  pesaingnya  untuk  tidak  melakukan  hubungan  usaha  dengan  pelaku  usaha pesaingnya itu”. Dalam perspektif yang kedua ini, KPPU menggunakan pendekatan rule of reason .

## PENUTUP
Dalam  menyelesaikan  sengketa  persaingan  usaha,  KPPU  menggunakan  dua pendekatan, yakni rule of reason dan per se  illegal . Pertama , pendekatan rule of reason ; merupakan pendekatan dengan analisi dampak ekonomi yang lebih dalam. Pendekatan ini  memberi  ruang  interpretasi  kepada  penegak  hukum  dalam  menangani  persoalan persaingan usaha. Kelemahannya yakni dibutuhkan pengetahuan tentang ekonomi pola- pola  hubungan  bisnis,  sementara  para  penegak  hukum  hanya  didominasi  oleh  lulusan hukum.
Kedua , pendekatan per se illegal ; dengan membuat patokan pasti  illegalialitas suatu tindakan  bisnis  berdasarkan  undang-undang.  Pendekatan  yang  kedua  ini  adalah pendekatan yang khas dalam sistem hukum civil law . Keunggulannhya adalah kepastian hukum  dan  kepastian  berusaha.  Namun,  kelemahannya  yakni  hanya  mengutamakan legalitas prosedural atau legalitas posivistik, sementara pola-pola bisnis memiliki tingkat progresivitas yang sangat cepat.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Lubis, Andi Fahmi dan Ningrum Natasya Sirait (Edit.), 2009. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: KPPU.
Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group)
Pompe, Sebastian dkk. (Edit.). 2010. Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform.
Samadani, H. U. Adil, 2013. Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Silondae,  Arus  Akbar  dan  Wirawan  B.  Ilyas,  2011. Pokok-Pokok  Hukum  Bisnis Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal dan Tesis Anggaraini, A. M. Tri. 2005. Penerapan Pendekatan”Rule of Reason”  dan “Per  Se Illegal” dalam Hukum Persaingan, dalam Persainagan dan Persekongkolan Tender. Jurnal Hukum Bisnis, 24(2).
Simbolon, Alum. 2013. Pendekatan yang dilakukan Komisi Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2(2).
Meryanti, Dewi. 2012. Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam di Tinjau dari Hukum Persaingan Usaha ( Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-I/2008 Tentang Praktek  Monopoli  oleh  PT.  Adhy  Tirta  Batam ),  Tesis,  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Website
www.kppu.go.id , diakses tanggal 8 Agustus 2020.