## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
97

## MAL PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PRAKTIK INOVASI PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

## Mohamad Ichsana Nur
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

## Abstract
Public sector innovation is currently a big political and administrative agenda and is  stealing  attention  from  developed  democratic  countries  and  following  it  to  a number of other developing countries. In the context of Indonesia as a developing country,  the  Government  is  committed  to  continuing  to  support  public  service innovation  through  a  series  of  existing  rules  and  regulations.  West  Java  is included in the top five highly innovative provincial government versions of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. Thus, this study aims to analyze the practice of local government innovation in Bekasi City, especially how the Public Service Mall in the City organizes its innovations. The results of this study indicate that the existence of the Bekasi City Public Service Mall is able to make its citizens more satisfied and trust the Regional Government. The Bekasi City  Government,  through  its  DPMPTSP,  has  won  awards  in  the  category  of innovative  public  services  several  times.  Indeed,  this  award  is  an  encouraging bonus from efforts to provide public services that are able to bring benefit to its citizens. So that the people of Bekasi City become more prosperous because every need and interest in their lives can be properly taken care of by the Government.

## Abstrak
Inovasi  sektor  publik  saat  ini  menjadi  agenda  politik  dan  administrasi yang besar dan mencuri perhatian dari negara-negara demokrasi maju dan mengikutinya  ke  sejumlah  negara  berkembang  lainnya.  Dalam  konteks Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  Pemerintah  berkomitmen  untuk terus  mendukung  inovasi  pelayanan  publik  melalui  serangkaian peraturan perundang-undangan yang ada. Jawa Barat masuk dalam lima besar pemerintah provinsi yang sangat inovatif versi Kementerian Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  praktik  inovasi  pemerintah  daerah  di  Kota  Bekasi, khususnya  bagaimana  Mal  Pelayanan  Publik  di  Kota  tersebut menyelenggarakan inovasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Bekasi  mampu  membuat warganya  semakin  puas  dan  percaya  terhadap  Pemerintah  Daerah. Pemkot Bekasi melalui DPMPTSP telah beberapa kali meraih penghargaan dalam  kategori  inovasi  pelayanan  publik.  Sejatinya,  penghargaan  ini merupakan  bonus  yang  menggembirakan  dari  upaya  memberikan pelayanan publik yang mampu membawa manfaat bagi warganya. Agar masyarakat  Kota  Bekasi semakin  sejahtera  karena setiap  kebutuhan  dan kepentingan hidupnya dapat diurus dengan baik oleh Pemerintah. Kata Kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Pemerintah Lokal, Mal Pelayanan Publik

## Keywords:
Public Service, Local Government, Public Service Mall
Article history:
Submission May 9 2023 Revision May 29 2023 Accepted June 5 2023 Published June 30 2023
*Corresponding author Email: mohamadichsana22@uinsgd.ac.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
98

## PENDAHULUAN
Inovasi sektor publik saat ini menjadi agenda politik dan administrasi yang besar dan mencuri perhatian dari negara-negara demokrasi maju (Borins, 2008), dan menyusul ke  sejumlah  negara  berkembang  lainnya.  Dengan  mengimplementasikan  inovasi, organisasi  pemerintah  dapat memperbaiki  atau  meningkatkan  kualitas  pelayanan publiknya  (Damanpour  &  Schneider,  2009),  meningkatkan  kinerja  pelayanan  (Walker, Jeanes & Rowlands, 2002), serta untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien (Mulgan  &  Albury,  2003).  Pentingnya  inovasi  sektor  publil  kini  telah  mendorong pemerintahan  nasional  di  seluruh  dunia  untuk  menjalankan  kebijakan  dan  pelayanan yang  inovatif  sehingga  publik  bisa  merasakan  kehadiran  pemerintah  yang  telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (Pratama, 2019).
Terlebih,  kondisi  masyarakat  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  sangat dinamis. Masyarakat semakin sadar terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai  warga  negara dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Masyarakat  semakin  sadar  dan  berani  untuk  mengajukan  tuntutan,  keinginan,  dan aspirasinya  kepada  pemerintah.  Masyarakat  juga  semakin  kritis  dan  semakin  berani untuk  melakukan  kontrol  terhadap  setiap  tindakan  yang  dilakukan oleh  pemerintah. Ditunjang  dengan  tingkat  kehidupan  masyarakat  yang  semakin  baik,  hal  tersebut menjadi  indikasi  dari  pemberdayaan  yang  dialami  oleh  masyarakat  (Thoha  dalam Widodo, 2001).
Kondisi masyarakat yang semakin berkembang ini juga membawa dampak pada semakin  kritisnya  masyarakat  terhadap  suatu  pelayanan.  Hal  ini  berimplikasi  pada perubahan  birokrasi  publik  itu  sendiri,  yang  juga  dituntut  harus  dapat  memperbaiki posisi  dan  perannya  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Dari  yang  semula  lebih senang  mengatur  dan  memerintah,  kini  berubah  menjadi  senang  melayani;  dari  yang semula lebih senang menggunakan pendekatan kekuasaan, kini berubah menjadi senang membantu  menuju  ke  arah  yang  fleksibel,  kolaboratif  dan  dialogis  dan  dari  cara-cara yang  sloganis  menuju  cara-cara  kerja  yang  lebih  baik  dan  profesional  dalam  rangka menjalankan  tugas  dan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya  sehingga  tujuan bersama yang besar dapat terwujud
Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, Pemerintah berkomitmen untuk  terus  mendukung  inovasi  pelayanan  public  melalui  serangkaian  regulasi  yang ada. Misalnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017tTentang Inovasi Daerah yang mengatur  bagaimana  Pemerintahan  Daerah  diberikan  kewenangan  seluas-luasnya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas inovasi di dalam pemerintahannya. Selain dengan cara  pembuatan  regulasi  yang  mengikat,  terdapat  cara  lainnya,  yaitu  dengan  sistem penghargaan dan kompetisi (Hartley & Downe, 2007

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
99
Kedua  cara  tersebut  dapat  dilihat  dari  program  pemerintah  berkenaan  dengan inovasi  pelayanan  publik  yang  dikemas  dengan  bentuk  kompetisi.  Dalam  program tersebut,  diketahui  bahwa  antusias  pemerintah  daerah  di  Indonesia  begitu  tinggi.  Di tahun 2014 saja, telah terdaftar  sekitar  515  peserta  yang  mengikuti  program  ini,  yang kemudian meningkat 130% pada tahun 2015 dengan peserta sebanyak 1189, dan sampai pada tahun 2016 yang juga meningkat hingga angka 2476 peserta. (KemenpanRB,2017). Dalam konteks Indonesia sendiri, inovasi pelayanan publik paling banyak menekankan pada aspek penggunaan teknologi informasi dengan pendekatan studi kasus (Fahlevi, 2014; Kusumasari, Setianto & Pang, 2018; Sutanto, 2017)
Dalam konteks Indonesia, pelayanan publik sendiri telah diatur dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik. Selanjutnya  apabila  kita  ingin mengetahui  kualitas  dari  penyelenggaraan  pelayanan publik pemerintah, maka dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang mengamanatkan kepada Ombudsman  Republik Indonesia (ORI) untuk berperan sebagai  lembaga  pengawas  eksternal  pelayanan  publik.  Dalam  rangka  menjalankan fungsi pengawasan tersebut, sejak 2013 ORI melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan  di  setiap  Kementerian,  Lembaga,  dan  Pemerintah  Daerah  terhadap standar pelayanan publik
Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi  perilaku  mal-administrasi  dan  perilaku  koruptif  yang  tidak  hanya  dilakukan oleh  Aparatur  Pemerintah  secara  individu,  namun  juga  secara  sistematis  melembaga terjadi  dalam  instansi  pelayanan  publik.  Dalam  jangka  panjang,  pengabaian  terhadap standar  pelayanan  publik  berpotensi mengakibatkan  penurunan  kredibilitas  peranan Pemerintah  sebagai  fasilitator,  regulator,  dan  katalisator  pembangunan  pelayanan publik. Oleh karena itu, saat ini Ombudsman RI mengharapkan perhatian dari pimpinan setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar terus berupaya mendorong gerakan sistematis peningkatan kualitas pelayanan publik .
Grafik 1. Target Tingkat Kepatuhan UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2017

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
100
Berdasarkan  pada  data  grafik  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  target  RPJMN terhadap tingkat kepatuhan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tahun 2019  untuk  tiga  macam  institusi  Pemerintahan,  yaitu  Kementerian,  Lembaga,  dan Pemerintah  Provinisi  menargetkan  dapat mencapai  angka  100%.  Sedangkan  bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ditargetkan untuk bisa mencapai angka 60%. Pada tahun 2019,  Ombudsman  RI  telah  merilis  survey  persepsi  maladministrasi  yang  mengukur kualitas pelayanan administrasi public kepada masyarakat. Dari sekian banyak jumlah Provinsi  di  Indonesia,  setidaknya  terdapat  sepuluh  (10)  Pemerintah  Provinsi  yang mendapatkan predikat zona hijau, sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 1. Skor Indeks Persepsi Maladministrasi Terhadap 10 Provinsi dengan Tingkat yang Terendah

## Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2019
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kesepuluh Provinsi tersebut memiliki  tingkat  persepsi  maladministrasi  terendah  dari  sekian  banyak  Provinsi  di Indonesia. Sehingga dapat dipastikan, ini menjadi salah satu indikator tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang  tinggi bagi kesepuluh Provinsi  tersebut. Dari  sejumlah Provinsi ini, Provinsi Jawa Barat berada di urutan kedua setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Ini  memberikan  penilaian  bahwa  Jawa  Barat berhasil  menjadi  Provinsi  yang Pemerintah Daerahnya terbaik di wilayah pulau jawa dan pulau lainnya mengalahkan DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Sejalan  dengan  tabel  data  sebelumnya,  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  juga  membuat  sebuah  pemeringkatan  terkait  dengan  Inovasi  Pemerintahan Daerah dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan pada Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang  Penilaian  dan  Pemberian  Penghargaan  dan/atau  Insentif  Inovasi  Daerah, setidaknya  terdapat  lima  besar  Provinsi  di  Indonesia  yang  menperoleh  penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2018, sebagaimana tabel berikut ini
Peringkat Provinsi Nilai 1 Nusa Tenggara Timur 4,87 2 Jawa Barat 4,98 3 DKI Jakarta 5,11 4 Sumatera Utara 5,28 5 Sulawesi Selatan 5,30 6 Jambi 5,44 7 Kepualauan Riau 5,45 8 Kalimantan Timur 5,46 9 Sulawesi Utara 5,47 10 Banten 5,52

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
101
Tabel 2. Indeks Inovasi Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Peringkat Provinsi Kategori 1 Jawa Tengah Sangat Inovatif 2 Jawa Barat Sangat Inovatif 3 Sumatera Barat Sangat Inovatif 4 DKI Jakarta Sangat Inovatif 5 Bali Sangat Inovatif
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2018
Berdasarkan  pada  data  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  Jawa  Barat  masuk  ke dalam  lima  besar  Pemerintah  Daerah  Provinsi  yang  sangat  inovatif  bersama  dengan empat Provinsi lainnya menurut versi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun  2019.  Data  tersebut  ingin  menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik yang dikategorikan baik dan unggul
Setidaknya  terdapat  27  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Barat  ini.  Dari  jumlah  tersebut,  hanya  7  Kabupaten/Kota  yang  telah  mengembangkan inovasi  pemerintahan  daerahnya  (BPKD.jabarprov.go.id,  2021).  Dari  ketujuh  Daerah tersebut,  nampaknya  Kota  Bekasi  menjadi  satu-satunya  daerah  yang  berhasil mengembangkan inovasi pemerintahannya secara baik dan unggul. Tercatat dari sejak tahun  2018  hingga  2021,  Pemerintah  Daerah  Kota  Bekasi  melalui  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  mendapatkan penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori “Pelayanan Prima” (Ponika, 2021).
Pencapaian  baik  tersebut  diketahui  karena  Pemerintah  Daerah  Kota  Bekasi berhasil membangun dan mengembangkan Mall Pelayanan Publik di daerahnya secara efektif. Dengan demikian pada penelitian ini, penulis merasa tertarik untuk mendalami lebih  jauh  terkait  praktik  inovasi  pemerintahan  daerah  di  Kota  Bekasi  khususnya bagaimana Mall Pelayanan Publik di Kota tersebut menyelenggarakan inovasinya.
Dalam  rangka  merespon  fenomena  inovasi  pelayanan  publik  di  Indonesia khususnya  di  Kota Bekasi ini, sebetulnya Pemerintah telah membuat Peraturan Menteri PANRB  Nomor  23  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik.  Mal Pelayanan Publik ini merupakan suatu tempat di mana berlangsung aktivitas pemberian pelayanan publik berupa barang, jasa, dan layanan administrastif yang dilakukan secara terintegrasi  antara  pusat  maupun  daerah  dalam  rangka  untuk  menjadikan  pelayanan masyarakat yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau. Selain itu, bagi Suwanda (2021),  pelayanan  Mal  Pelayanan  Publik  ini  memanfaatkan  kecanggihan  aplikasi teknologi  informasi  dalam  rangka  menjawab  tantangan  revolusi  industry  4.0  yang menglobal  saat  ini.  Melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi  ini,  pelayanan  public diekspektasikan  agar  lebih  mudah  diakses  dan  penuh  dengan  kenyamanan  yang

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
102
memanjakan pengguna masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk  menganalisis  keberlangsungan  Mal  Pelayanan Publik  sebagai  Praktik  Inovasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebabkan oleh alur berpikir penelitian  yang  berangkat  dari  deduktif  ke  induktif  serta  memakai  teori  sebagai pedoman dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Namun pada penelitian ini, teori hanya dimanfaatkan sebagai pedoman atau pemandu ( guidance) saja agar penelitian bisa  fokus  dan  terarah,  namun  tidak  harus  terbukti  atau  sesuai  dengan  teori  tersebut. Selain itu juga bisa dilihat dari judul penelitian ini yang tidak memperlihatkan adanya hubungan  variabel  X  dan  Y  yang  mempengaruhi.  Sehingga  hal  tersebut  berimplikasi pada pertanyaan penelitian yang juga tidak memperlihatkan bagaimana variabel  X  bisa mempengaruhi  variabel  Y.
Selain  itu,  penelitian  ini  tidak  akan  melakukan  uji hipotesis,  sesuai  dengan karakteristik post-positivis yang memandang bahwa kebenaran absolut sangatlah sulit untuk  ditemukan  karena  data  dan  bukti  yang  diajukan  selalu  tidak  bisa  sempurna. Kemudian  penulis  ingin  menganalisis  permasalahan  penelitian  yang  mereflesikan hubungan sebab akibat sehingga dari proses analisis diharapkan dapat ditemukan hasil yang objektif tentang situasi problematis yang terjadi.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menyuguhkan deskripsi  teori,  sehingga  dengannya  berfungsi  sebagai  pedoman  selama  penelitian berlangsung. Sehingga dalam penelitian ini, penulis menjadikan operasionalisasi konsep yang  telah  disusun  sebagai  panduan  dalam  menggali  permasalahan  penelitian. Tujuannya adalah agar penelitian dapat dilakukan secara fokus, objektif, dan mendalam.
Lokus  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  Mal  Pelayanan  Publik  di  Kota Bekasi.  Sehingga  dalam  menentukan  sampel,  peneliti  menggunakan  teknik  pemilihan sampel  purposive ,  di mana  sampel  penelitian  telah  ditentukan  berdasarkan  pada  latar belakang  para  pihak  terkait  yang  memiliki  hubungan  secara  langsung  dengan  focus penelitian dalam penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di Kota Bekasi.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  metode  dalam  mengumpulkan  berbagai  jenis data yang dibutuhkan, baik itu data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, data primer  diperoleh  melalui  wawancara  secara  mendalam.  Adapaun  data  sekunder diperoleh melalui beberapa studi dokumen dan materi publikasi lainnya, seperti artikel jurnal,  tesis,  disertasi,  laporan  penelitian,  dan  buku  teks  lainnya,  maupun  dokumen resmi kantor, seperti laporan tahunan, laporan. Sedangkan Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini dimulai dengan proses pencarian dan  penyusunan data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  secara  runtut  dan  sistematis,  melakukan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
103
pencatatan sesuai dengan apa yang ada di lapangan, melakukan dokumentasi dengan cara menyusun  data kedalam kategori yang telah dibuat, memilih mana yang penting dan  yang  akan  dipelajari,  menguraikan  dan  menjelaskan  kedalam  unit-unit  tertentu, membuat sintesa, dan kemudian membuat   kesimpulan  sehingga  dapat  dipahami  oleh diri sendiri maupun orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  peneliti  akan  menguraikan  sejumlah  hasil  dari  penelitian  yang dilakukan  berikut  dengan  diskusi  pembahasan  yang  bersifat  deskriptif  dana  analitik terkait  dengan  Mal  Pelayanan  Publik  sebagai  praktik  inovasi  pemerintah  daerah  di wilayah  Provinsi  Jawa  Barat.  Upaya  untuk  menjelaskan praktik inovasi ini kemudian akan menggunakan pisau analisis berlandaskan pada teori yang disampaikan Chen et al (2019) tentang Inovasi Pelayanan Publik. Pertama, yaitu dimensi strategi yang berfokus pada  pengadopsian  pandangan  dari  pihak  lain  di  luar  untuk  mendukung  visi  besar organsiasi  pemerintah.  Kedua,  tentang  kapasitas  manajemen  yang  meliputi  aspek struktur, sumber daya, penggunaan teknologi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Ketiga, focus pada aspek kebijakan, dimana setiap keputusan kebijakan strategis dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.
Adapun  dimensi  keempat  berkaitan  dengan  metode  pelayanan,  dimana  dalam menyelenggarakan  pelayanan  public,  pemerintah  diminta  untuk  memiliki  cara pelayanan yang berbeda dan unggul. Dimensi terakhir yaitu berkaitan dengan jejaring (networking ) atau partner dalam bekerja, dimana mereka diharapkan dapat mendukung dan melengkapi sisi kekurangan atau kelemahan yang dimiliki dari pemerintah.

## 1. Dimensi Strategi
Gagasan utama atau latar belakang yang mendasari terbentuknya Mal Pelayanan Publik ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kualitas pelayanan publik yang  menjadi  salah  satu  sorotan  negara  terutama  pemerintahan  pusat  juga  daerah, adanya sistem dari prosedur pelayanan publik itu sendiri yang berbelit – belit sehingga menjadi  keluhan  dari  masyarakat,  ketidak profesionalan  SDM  dalam  memberikan pelayanan  dan  terakhir  adanya  ketidakpastian  waktu  juga  biaya  yang  menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia. Melihat dari berbagai macam permasalahan yang  ada,  membuat  pemerintah  berfikir  bahwa  mereka  perlu  melakukan  sebuah perubahan demi memperbaiki layanan publik dengan cara yang mampu mempermudah masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan mendasar mereka.
Secara historis, keberadaan Mal Pelayanan Publik ini dilatarbelakangi oleh hasil studi  banding  ke  sebuah  negara  bernama  Georgia,  dimana  di  negara  ini  ditemukan praktik pelayanan publik yang terintegrasi dalam sebuah Gedung yang sama. Sehingga

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
104
singkat cerita, menindaklanjuti hasil studi bandung tersebut sesuai dengan Keputusan Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  31 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Penetapan  Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2019 Tanggal 27 Maret 2019, dibentuklah sebuah  Mal  Pelayanan  Publik  sebagai  generasi  ketiga  dari  Generasi  Pelayanan  Publik Terpadu  dan  PTSP  (Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu).  Untuk  Mal  Pelayanan  Publik  itu sendiri  sebenarnya  lebih  berfokus pada  penyatuan  layanan  antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan juga swasta.
Mal Pelayanan Publik itu sendiri merupakan sebuah tempat yang melangsungkan segala jenis kegiatan pelayanan baik itu berupa barang, jasa maupun bentuk administrasi lainnya  demi  menghasilkan  pelayanan  yang  terpadu  sehingga  menciptakan  layanan yang  cepat,  tepat  aman  dan  terjangkau  oleh  berbagai  kalangan  maupun  kondisi  dari masyarakat  itu  sendiri  (Permen  PANRB  Nomor 23 Tahun 2017). Pada awalnya, dalam RPJMB  selain  sebagai  peningkatan  pelayanan  publik kepada  masyarakat  dan  pelaku usaha juga untuk mendorong periode perekonomian, di mana roda  perekonomian itu terkumpul di dalam mal atau pasar. Kemudian ketika pandemi, terjadi penurunan yang drastis  terhadap  segala  macam  pusat  perbelanjaan  yang  ada  sehingga  ditentukanlah lokasi  untuk  pemaduan  layanan  publik  itu  berada  di  mal – mal  yang  mampu  juga digunakan sebagai alat masyarakat dalam melakukan permohonan perizinan karena mal itu kan merupakan salah satu pusat dari tempat yang akan sering dikunjungi.
Diharapkan  dari  dibentuknya  Mal  Pelayanan  Publik  ini  mampu  memperbaiki roda perekonomian Indonesia. Adapun dengan terbentuknya Mal Pelayanan Publik ini diharapkan  mampu  mencapai  beberapa  tujuan  berikut,  di  antaranya:  1)  Mampu memberikan  pelayanan  yang  efektif  juga  efisien  terhadap  masyarakat;  2)  Mampu membuat masyarakat merasa aman dan nyaman ketika menerima layananl; 3) Mampu bersaing  secara  global  demi  meningkatkan  perekonomian  Indonesia;  4)  Mampu mengintegrasi  berbagai  macam  layanan  di  satu  pusat  lokasi  yang  sama;  5)  Mampu meningkatkan perekonomian melalui pertumbuhan investasi di daerah.
Adapun  untuk  Visi  dan  Misi  DPMPTSP  Kota  Bekasi  ini  yaitu  "Cerdas,  Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan".
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Bekasi  menetapkan  misi  sebagai berikut: 1) Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik; 2) Membangun, Meningkatkan  dan  Mengembangkan  Prasarana  dan  Sarana  Kota  yang  maju  dan memadai;  3)  Meningkatkan  perekonomian  berbasis  potensial  jasa  kreatif  dan perdagangan  yang berdaya  saing;  4)  Meningkatkan  dan  mengembangkan  kualitas kehidupan  masyarakat  yang  berpengetahuan,  sehat,  berakhlak  mulia,  kreatif  dan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
105
inovatif;    5)Membangun,  meningkatkan  dan  mengembangkan  kehidupan  Kota  yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

## Dimensi Kapasitas
Pelayanan  yang  dilakukan  di  Mal  Pelayanan  Publik  berbeda  dengan  yang dilakukan  di  tempat  layanan  lainnya,  dimana  untuk  di  MPP  itu  sendiri  menyediakan berbagai macam jenis layanan, baik itu dari pemerintah daerah maupun pusat, dinas dan juga  instansi  vertikal  semua  layanannya  itu  terkumpul  di  MPP.  Contohnya,  layanan permohonan  cerai  atau  nikah  yang  biasa  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  atau layanan  permohonan  KTP  juga  akta  kelahiran  yang  biasa  dilakukan  oleh DISDUKCAPIL, semua layanan tersebut ada di MPP. Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  sendiri  seperti  pelayanan  mengenai  perizinan – perizinan,  walaupun  di  masa sekarang sudah banyak yang dilakukan secara online tetapi MPP tetap menghadirkan layanan  konsultasi  terkait  dari  perizinan  yang  diinginkan  masyarakat.  Jadi,  semua layanan – layanan  yang  dibutuhkan masyarakat  itu  terdapat  dalam  MPP  itu  sendiri sehingga  memudahkan  masyarakat  dalam  memenuhi apa  yang  menjadi  kebutuhan administrasi mereka karena untuk meminta layanan yang berbeda – beda pun mereka hanya perlu datang ke satu tempat yang sama saja.
Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bekasi Sumber: https://dpmptsp.bekasi.kota.go.id

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
106
Pemerintah  Kota  Bekasi  saat  ini  bahkan  tidak  hanya  memiliki  Mal  Pelayanan Publik  saja,  tetapi  mereka  juga  berinovasi  dan  berinisiasi  dengan  membuat  Gerai Pelayanan Publik (GPP), yang mana walaupun cangkupannya agak kecil tetapi GPP ini mampu menjangkau masyarakat yang terkendala dengan jarak ketika ingin mendatangi MPP  Kota  Bekasi.  Secara  Organisasi,  MPP  ini  berada  dibawah  naungan  dari  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jadi pusat dari MPP dan  GPP  itu  sendiri  juga  berada  di  DPMPTSP.  Karyawan – karyawan  yang  berada  di MPP  dan  GPP  itu  merupakan  karyawan  DPMPTSP  yang  disebar  dan  diberikan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun  klasifikasi  pembagian  tugas  dari  karyawan  itu  sendiri  terbagi  menjadi dua,  yaitu  karyawan  yang  ditugaskan  sebagai  petugas Front  Office (FO)  yang berhubungan  langsung  dengan  masyarakat – masyarakat  yang  meminta  permohonan layanan, seperti layanan perizinan dan sebagainya. Ada juga karyawan yang ditugaskan sebagai Person  in  Charge (PIC)  yang  mana  tugas  dari  PIC  ini  adalah  melakukan monitoring atas pelayanan publik yang diberikan setiap harinya, bertanggung jawab atas segala layanan publik yang sesuai dengan lokasi tugas, dan melaporkan progress dari layanan publik tersebut secara berkala kepada Kepala Dinas.
Sumber daya merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah kegiatan atau program. Sumber daya itu sendiri terbagi kedalam dua jenis, yaitu Sumber Daya Manusia  (SDM)  dan juga Sumber Daya Pendukung,  seperti fasilitas,  sarana dan prasarana. Sumber Daya Aparatur atau Sumber Daya Manusia yang ada di MPP Kota Bekasi  diberikan  bimbingan service  excellent dan penanganan pelayanan kepada kaum difabel sebagai upgrading skill bagi SDA dan mereka  akan  diberikan  sertifikat  keahlian setelah mereka lulus melaksanakan pelatihan skill tersebut.
Bimbingan  tersebut  menjadi  dasar  bagi  para  petugas  agar  bisa  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kementerian PANRB pun menjadikan hal ini sebagai salah satu syarat penilaian ketika ada kompetensi – kompetensi pelayanan prima. Adapun  untuk  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  di  MPP  Kota  Bekasi,  DPMPTSP melakukan penataan ruang pelayanan MPP dan GPP Kota Bekasi dan penambahan Gerai Layanan.  Dalam  pelaksanaannya,  MPP  Kota  Bekasi  pun  tidak  lepas  dari  hambatan – hambatan  ketika  sedang  melakukan  layanan  publik,  dimana  sejauh  ini  hambatan tersebut berasal dari jaringan yang eror atau tiba – tiba down. Namun hambatan tersebut dapat teratasi karena mereka juga bekerja sama dengan DISKOMINFO untuk mengatasi kendala – kendala yang disebabkan oleh kesalahan jaringan.
Sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di  MPP  Kota  Bekasi  di  antaranya  adalah  24 Konter layanan, Loket Disabiltas dan Toilet Disabilitas, Loket Informasi dan Pengaduan, Tempat Ibadah/ Musholla, Ruang Laktasi, Ruang Baca / Pojok Baca, Ruang Bermain Anak, Lounge Investasi, Balai Nikah, Mesin Antrian, E-Kiosk, Digital Signage, Media Informasi

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
107
digital,  Coffe  Corner,  Gerai  Promosi  /  UMKM,  CCTV,  Pantry,  Parkir  umum  dan disabilitas,  Ruang  Manager,  Ruang  Rapat,  Ruang  Kontrol  Jaringan  IT,  Sofa  Tunggu Disabilitas.
Berkat kerja keras dari DPMPTSP Kota Bekasi melalui peningkatakan sumber daya pendukung, sumber daya manusia juga peningkatan pelayanan publik secara konsisten, mereka  berhasil  meraih  beberapa  penghargaan,  seperti:  1)DPMPTSP  Kota  Bekasi memperoleh  predikat “A”  2  tahun  berturut  – turut  sebagai  Penyelenggara  Pelayanan Publik  Kategori  Pelayanan  Prima;  2)Peringkat  terbaik  1  pada  tingkat  Jawa  Barat  atas keberhasilannya sebagai Kota dengan nilai investasi PMA tertinggi tingkat Jawa Barat Tahun  2021;  3)Peringkat  ke – 3  Terbaik  Nasional  Tingkat  Kota  dan  10  Besar  Tingkat Nasional  dengan  nilai  91,259  pada  Lomba  Penilaian  Kinerja  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  (PTSP)  dan  Kinerja  Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha  (PPB)  Pemerintah  Daerah Tahun 2021; 4)DPMPTSP Kota Bekasi berhasil meraih Juara 1 Kategori Inovasi Terbaik dan Juara III Perangkat Daerah Terinovatif;  5)Pada Tahun 2021 MPP Graha H. Dudung T.  Ruskandi  Kota  Bekasi  masuk  dalam  Kategori  Smart  City  Smart  Governance; 6)Peringkat  IV  Kategori  Pemerintah  Kota  pada  Penganugerahan  Predikat  Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan nilai 91,67; 7)Penghargaan Pejabat PPID terbaik  bagi  Organisasi  Perangkat  Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi, DPMPTSP berhasil memperoleh Juara 1 Kategori Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Juara 1 dengan Kategori Pengelola Pengaduan Publik.

## Kebijakan
Hadirnya Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi ini pada  awalanya berdasarkan pada  kebijakan  pemerintah  melalui  PermenPAN  No.  23  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik.  Dalam  regulasi  tersebut  ditegaskan bahwasanya  setiap  penyelenggaraan  pemerintah  itu  wajib  menyelenggarakan  Mal Pelayanan  Publik  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sehingga, Pemerintah Kota Bekasi menindaklanjuti regulasi tersebut dengan membuat Peraturan Wali Kota No. 101 Tahun 2019 tentang Mal Pelayanan Publik. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini, Pemerintah memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia, maka  dikeluarkanlah regulasi  lainnya  yang  lebih  detail  dan  komprehensif  melalui Peraturan Presiden No. 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Dalam  penyelenggaraannya,  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Bekasi  dijalankan  dan dikendalikan  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP)  yang  dipimpin  langsung  oleh  Kepala  DPMPTSP  dan  bertanggung  jawab langsung  kepada  Wali  Kota.  Dalam  menjalankan  aktivitas  kegiatan  operasional  dan pengendaliannya, Kepala DPMPTSP membentuk Tim Penyelenggara dan mengangkat

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
108
petugas yang berasal  dari Perangkat Daerah. Para petugas ini kemudian  bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik tersebut.
Dalam praktik operasionalisasinya, Penyelenggaraan MPP melibatkan sejumlah Lembaga/Institusi baik itu dari unsur Pemerintah, korporasi atau perusahaan, lembaga independen  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  untuk  kegiatan  pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Secara  teknis,  pelibatan  berbagai macam  Lembaga  tersebut  dilakukan  melalui  mekanisme perjanjian kerja sama antara Kepala Daerah dengan Institui yang bersangkutan yang membidangi urusan kerja sama.
Adapun  kaitannya  dengan  aktivitas  pengendalian,  Kepala  DPMPTSP  melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan Mal Pelayanan Publik secara berkala. Hasil  dari  kegiatan  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada  Wali  Kota  setiap  bulannya  atau setiap saat jika diperlukan.

## Metode Pelayanan
Pada  tahun  2021,  MPP  Kota  Bekasi  meluncurkan  beberapa  aplikasi  yang  dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan permohonan layanan publik, di antaranya yaitu:

## Gambar 2.  Tampilan Simpel Antri
Sumber: https://mpp.bekasikota.go.id
Dalam  rangka  mendukung  terintegrasinya  sebuah  sistem  antrian  dan  juga berdasarkan  pada  Keputusan  Wali  Kota  Bekasi  No  065.2/Kep.345-DPMPTSP/V/2020 tentang Penerapan Simpel Antri, maka DPMPTSP mengeluarkan sebuah aplikasi yang bernama  Simple  Antri,  yang  mana  aplikasi  ini  dapat  membantu  masyarakat  untuk

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
109
melakukan pendaftaran secara online dari rumah sehingga ketika masyarakat datang ke MPP Kota Bekasi, mereka hanya tinggal meng scan barcode yang sudah diberikan dalam aplikasi Simpel Antri tersebut ketika melakukan proses pendaftaran. Kemudian ketika barcode  tersebut  di  scan,  maka  akan  muncul  lah  untuk  nomor  antriannya.  Dengan adanya  aplikasi  Simpel  Antri,  masyarakat  tidak  perlu  melakukan  pendaftaran  secara manual dan mengantri terlalu lama sehingga proses pendaftaran mereka menjadi lebih simple  dan  efektif  juga  efisien.  Adapun  manfaat  dari  dihadirkannya  aplikasi  Simpel Antri ini, ialah:
- Antrian online satu pintu yang terintegasi untuk seluruh pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi
- Bisa  diakses  oleh  seluruh  masyarakat  dari  berbagai  kalangan  melalui  website https://mpp.bekasi.kota.go.id
- Terdapat hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Layar Monitor Pemanggilan Pemohon.
Berikut adalah penjelasan mengenai alur proses dari aplikasi Simpel Antri.

## Gambar 3. Penjelasan Aplikasi Simple Antri
Dari  gambar  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Untuk  Mendukung  sistem terintegrasi  terutama  dalam sistem antrian kita menggunakan layanan aplikasi SIMPEL ANTRI yang didalamnya terdapat informasi - informasi terkait pelaksanaan pelayanan di MPP, apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam  aplikasi tersebut antara lain :
1) Antrian  online  satu  pintu  yang  sudah  terintegrasi  seluruh  pelayanan  yang  ada  di MPP Kota  Bekasi dan bisa diakses masyarakat umum melalui www.mpp.bekasikota.go.id ;
2) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM / SKM );
3) Layar Monitor Pemanggilan pemohon

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Mohamad Ichsana Nur http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6601 Page 97-116
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
110
Gambar 4. Tampilan Beranda Aplikasi SILAT Sumber: https://silat.bekasikota.go.id
DPMPTSP Kota Bekasi memberikan pelayanan yang simplikasi terhadap perizinan kepada  para  pelaku  usaha  dengan  mudah,  cepat  dan  transparan  yang  bisa  membuat pengusaha  nyaman  ketika  akan  berkegiatan  di  Kota  Bekasi.  Berdasarkan  Keputusan Wali  Kota  Bekasi  Nomor  060/Kep.636-Org/XII/2021  tentang  Pelimpahan  Kewenangan Penandatanganan  Perizinan  dan  Non  Perizinan  Berusaha  Kepada  Kepala  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  DPMPTSP  Kota  Bekasi  telah memfasilitasi sarana berbasis online melalui Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) yang bisa diakses melalui laman website https://silat.go.id. Aplikasi ini berguna bagi para pengusaha yang ingin memenuhi komitmennya terhadap segala jenis perizinan bagi itu perizinan usaha maupun non – usaha.”
Adapun simplikasi prosedur dari perizinan melalui SILAT ini dapat dilihat pada beberapa langkah berikut, diantaranya Registrasi online; Verifikasi staf; Verifikasi kasi; Rekomendasi  Dinas Teknis;  Verifikasi  Kabid  Teknis;  Sekdis;  Kadis;  dan  Kabid  data (penomoran). Kelebihan – kelebihan yang didapat oleh masyarakat ketika menggunakan aplikasi SILAT ini, antara lain ialah:
- Memotong prosedur dari 11 langkah menjadi 8 langkah
- Tidak perlu datang ke kantor, persyaratan hanya perlu di upload secara online
- Tidak melebihi 7 hari kerja
- Pemohon  dapat  memantau  proses  pelayanan  dan  akan  mendapatkan  notifikasi melalui SMS ataupu E-mail
- Menurunkan jumlah pengaduan dan menjadmin kepastian waktu juga biaya
- Menerapkan  paperless  service,  yang  mana  pemohon  dapat  mengakses  layanan darimana saja

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
111
- Tidak membayar maka tidak ada izin (bagi izin yang berbayar)
- Pemohon akan menerima tagihan retribusi melalui SMS dan menerima petunjuk apa saja yang harus dilakukan selanjutnya
- Semua stakeholder yang terlibat dalam proses pelayanan menggunakan aplikasi yang sama atau host to host antar server.
Gambar 5. Sistem Layanan Informasi Cek Status Permohonan
Gambar 6. Alur Pencetakan Mandiri Untuk Surat Perijinan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Mohamad Ichsana Nur http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6601 Page 97-116
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
112
Gambar 7. Contoh Surat Perizinan Cetak Mandiri

## Jejaring Kerja Sama
DPMPTSP Kota Bekasi telah melibatkan sejumlah Lembaga/Institusi Pemerintah dan  Non  pemerintah  sebagai  bentuk  hubungan  kerja  sama  dalam  mendukung penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Bekasi  ini,  Sementara  ini,  terdapat  26 Institusi/Lembaga  Pemerintah  dan  Non  Pemerintah  yang  terdaftar  aktif  untuk beroperasi  di  Mal  Pelayanan  Publik  Kota  Bekasi.  Pertama  dari  unsur Kementerian/Lembaga,  terdapat  Kantor  Bea  Cukai,  Kementerian  Agama,  Kepolisian. Kedua,  dari  unsur  Pemerintah  Provinsi,  meliputi  DJP  Jabar  III,  DPMPTSP  Jabar,  dan Samsat Jabar. Ketiga, dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terdapat BAPENDA, BPN, Dinkes,  Disdukcapil,  Disnaker,  DPMPTSP  Bekasi,  Kantor  Imigrasi,  Kejaksaan,  dan Pengadilan Agama.
Keempat,  yaitu  dari  unsur  BUMN,  terdiri  dari  ASABRI,  BPJS,  POS  Indonesia, TASPEN, dan Telkom. Kelima, yaitu dari Perbankan terdapat Bank BJB, BNI, BRI, dan BPRS Patriot Bekasi. Dan terakhir dari unsur BUMD, terdapat PDAM Bekasi.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Copyright©2023 Mohamad Ichsana Nur http:// DOI 10.30656/sawala.v11i1.6601 Page 97-116
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
113
Gambar 8. Mal Pelayanan Publik Kota Beka si
Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi beroperasi tidak di Gedung pemerintahan seperti biasanya, melainkan berada di sebuah Mal perbelanjaan bernama BTC Mal. Hal tersebut dilakukan dengan beberapa alas an. Pertama, Mal  Pelayanan Publik Kota Bekasi ingin menampilkan sesuatu yang beda  dengan  suasana  dan  pengalaman pelayanan yang lebih nyaman dan menghibur. Kesan  yang  ingin  diperlihatkan  adalah masyarakat  bisa  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingannya  dengan  baik  sambil  menikmati  kegiatan  lainnya  di  Mal  tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Mal Pelayanan Publik ini betul- betul sebuah Mal yang kesan masyarakat terhadapnya itu lebih positif sehingga dapat diketemukan  wajah  baru  pelayanan  public  yang  lebih  inovatif.  Kedua,  sebetulnya Pemerintah  bisa  saja  untuk  membangun  Gedung  baru  khusus  untuk  Mal  Pelayanan Pubik  ini  seperti  halnya  daerah-daerah  lainnya  di  Indonesia.  Namun,  Pemerintah memandang keputusan tersebut kurang bijak, mengingat Pemerintah ingin lebih hemat dengan cukup menyewa bagian  ruangan  di Mal BTC.  Tidak hanya itu, karena di Mal tersebut terdapat berbagai macam UMKM Kota Beksi, sehingga Pemerintah Kota Bekasi juga ingin mendorong para UMKM tersebut.

## SIMPULAN
Kehadiran  Mal  Pelayanan  Publik  di  Indonesia  dan  Kota  Bekasi  secara  khusus merupakan salah  satu  bentuk  langkah  Pemerintah  dalam  mengupayakan  inovasi pelayanan untuk masyarakat. Pemerintah berusaha agar setiap pelayanan publik yang dilakukan  harus  terus menampilkan  sesuatu  yang  beda  dan  baru  sebagai  bentuk

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
114
perbaikan  dan  peningkatan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Sama  halnya  dengan  Mal Pelayanan Publik di Kota Bekasi yang menjadikannya sebagai sebuah program unggulan karena beberapa nilai inovasi yang begitu kental yang diharapkan bisa dirasakan oleh public secara luas. Prinsip-prinsip pelayanan seperti kemudahan, kecepatan, keakuratan, terjangkau,  transparan,  dan  kenyamanan,  itu  semua  diharapkan  dapat  muncul  secara konsisten dan konsekuen dari praktik Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi ini.
Eksistensi Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi ini mampu menjadikan warganya menjadi semakin puas dan percaya terhadap Pemerintah Daerah. Beberapa kali Pemda Kota  Bekasi  melalui  DPMPTSP  nya  ini  berhasil  meraih  penghargaan  dalam  kategori pelayanan publik yang inovatif. Tentu penghargaan tersebut merupakan sebuah bonus menggembirakan  dari  upaya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  mampu menghadirkan  kemaslahatan  untuk  warganya.  Sehingga  masyarakat  Kota  Bekasi menjadi  lebih  sejahtera  karena  setiap  kebutuhan  dan  kepentingan  hidupnya  dapat diurus dengan baik oleh Pemerintah.

## REFERENSI
Ansell, C., Torfing, J. (2014). Public Innovation through Collaboration and Design. New York, NY: Routledge.
Bason,  C.  (2010).  Leading  Public  Sector  Innovation:  Co-creating  for  a  Better  Society. Bristol, UK: Policy Press.
Bhatti, Y., Olsen, A. L., & Pedersen, L. H. (2011). Administrative Professionals and The Diffusion  of  Innovations:  The  Case  of  Citizen  Service  Centres.  Public Administration. 89(2), 577 – 594. http://dx.doi. org/10.1111/j.1467-9299.2010.01882.x Bloch, C., Bugge, M.M. (2013). Public Sector Innovation – From Theory to Measurement. Structural  Change  and  Economic  Dynamics.  27,  133 – 145.  doi:10.1016/j.strueco. 2013.06.008.
Borins,  S.  F.  (2014).  The  Persistence  of  Innovation  in  Government.  Washington,  DC: Brookings Institution Press.
Bozeman,  B.  (2007).  Public  Values  and  Public  Interest:  Counterbalancing  Economic Individualism. Washington, DC: Georgetown University Press.
Bryson,  J.  M.,  Crosby,  B.C.,  Bloomberg,  L.  (2014).  Public  Value  Governance:  Moving beyond  Traditional  Public  Administration  and  the  New  Public  Management. Public Administration Review. 74(4). 445 – 456. doi:10.1111/puar.12238.
Chen,  J.,  Walker,  R.M.,  Sawhney,  M.  (2019).  Public  Service  Innovation:  A  Typology.
Public Management Review. 22 (11), 1674-1695.
Doi.10.1080/14719037.2019.1645874.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
115
Damanpour, F., Aravind, D. (2012). Managerial Innovations: Concpetions, Processes and Antecedents.” Management  and  Organization  Review.  8(10),  423 – 454. doi:10.1111/j.1740- 8784.2011.00233.
Damanpour, F. Walker, R.M., Avellaneda, C.N. (2009). Combinative Effects of Innovation Types  and  Organizational  Performance:  A  Longitudinal  Study  of  Service Organizations. Journal of Management Studies. 46(4), 650 – 675. doi:10.1111/joms.2009.46
De  Vries,  H.,  Bekkers,  V.  Tummers,  L.  (2016).  Innovation  in  the  Public  Sector:  A Systematic Review and Research Agenda. Public Administration. 94(1), 146 – 166. Geuijen, K., Moore, M., Cederquist, A., Ronning, R., Twist, M.V. (2017). Creating Public Value in  Global  Wicked  Problems.  Public  Management  Review.  19(5),  621 – 639. doi:10.1080/ 14719037.2016.1192163.
Hartley, J., Sørensen, E., Torfing. J. (2013). Collaborative Innovation: A Viable Alternative to  Market  Competition  and  Organizational  Entrepreneurship.  Public Administration Review 73(6), 821 – 830. doi:10.1111/puar.2013.73.
Jørgensen,  T.  B.,  Bozeman,  B.  (2007).  Public  Values:  An  Inventory.  Administration  &
Society. 39(3), 354 – 381. doi:10.1177/0095399707300703.
Lusch,  R.  F.,  Nambisan,  S.  (2015).  Service  Innovation:  A  Service-dominant  Logic Perspective. MIS Quarterly. 39, 155 – 175. doi.10.25300/MISQ.
Mccann, E., Ward, K. (2013). A Multi-Disciplinary Approach to Policy Transfer Research: Geographies, Assemblages, Mobilities And Mutations. Policy Studies. 34(1), 2 – 18. Moore,  M.  H.  (2013).  Recognizing  Public  Value.  Cambridge,  MA:  Harvard  University Press.  Moore,  M.  H.,  Hartley,  J.  (2008).  Innovations  in  Governance.Public Management Review. 10(1), 3 – 20. doi:10.1080/14719030701763161.
Nambisan, S., and P. Nabisan. 2013. Engaging Citizens in Co-creation in Public Services: Lessons Learned and Best Practices. Washington DC: IBM Center for The Business of Government.
Piening, E. P. (2011). Insights into the Process Dynamics of Innovation Implementation.
Public Management Review. 13, 127 – 157.
Pratama,  M.R.  (2020).  Analisis  Inovasi  Pelayanan  Publik  Rumah  Sehat  Lansia  di  Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Administrasi. 17 (2). 193-204.
Pratama,  A.B.  (2019).  The  Landscape  of  Public  Service  Innovation  in  Indonesia:  A Comprehensive  Analysis  of  its  Characteristic  and  Trend.  Innovation  & Management Review. 17 (1), 25-40. doi:10.1108/FS-08-2013-0041.
Purwadi., Asmara, A.Y., Nashihuddin, W.,  Pradana, A.W., Dinaseviani, A., Jayanti, R. (2020). Inovasi Pelayanan Publik di China: Suatu Pembelajaran bagi Pemerintah Dalam  Peningkatan  Layanan  Publik  di  Indonesia.  Jurnal  Administrasi  dan Kebijakan Publik. 5 (1)

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Volume 11 Issue 1 (June) 2023
116
Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York, NY: Free Press. Sahlberg,  P.  2014.  Finnish  Lessons  2.0.  What  the  World  Can  Learn  from  Educational Change in Finland. New York: Teachers College Press, Columbia University. Salam, R. (2021). Changes and Innovations in Public Services in the New Normal Era of the Covid-19 Pandemic. Journal of Public Administration and Government. 3 (1). 28-36.
Sangiorgi, D. (2015). Designing for Public Sector Innovation in the UK: Design Strategies for Paradigm Shifts. Foresight: The Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy. 17 (4). 332-348. doi:10.1108/FS-08-2013-0041
Simmons, R., Brennan, C. (2017). User Voice and Complaints as Drivers of Innovation in Public Services. Public Management Review. 19, 1085 – 1104.
Suwanda,  D.,  Syafri,  W.,  Supriatna,  T.  (2021).  Mal  Pelayanan  Publik:  Percepatan Peningkatan  Kualitas  dan  Inovasi  Layanan  Masyarakat.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Torfing, J. (2019). Collaborative Innovation in the Public Sector: The Argument. Public Management Review. 21, 1 – 11.
Torfing, J., Ansell, C. (2017). Strengthening Political Leadership and Policy Innovation through the Expansion of Collaborative Forms of Governance. Public Management Review 19: 37 – 54.
Torugsa, N., Arundel, A. (2015). The Nature and Incidence of Workgroup Innovation It the Australian Public Sector: Evidence from the Australian 2001 State of the Service Survey. Australian Journal of Public Administration. 75, 202 – 221.
Torugsa,  N.,  Arundel,  A.  (2016).  Complexity  of  Innovation  in  the  Public  Sector:  A Workgroup- level Analysis of Related Factors and Outcomes. Public Management Review. 18, 392 – 416.
Walker, R. M. (2008). An Empirical Evaluation of Innovation Types and Organizational and Environmental Characteristics: Towards a Configuration Framework. Journal of Public Administration Research and Theory. 18, 591 – 615.
Walker,  R.  M.,  Damanpour,  F.,  Devece,  C.A.  (2011).  Management  Innovation  and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management. Journal of Public Administration Research and Theory. 21, 367 – 386.
Windrum, P. (2008). Innovation and Entrepreneurship in Public Services. In Innovation Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management, edited by Windrum, P., Koch, P. 3 – 21. Cheltenham UK: Edward Elgar.
Yang, K. (2016). Creating Public Value and Institutional Innovations across Boundaries: An Integrative Process of Participation, Legitimation, and Implementation. Public Administration Review. 76, 873 – 885.