## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PERBANKAN ATAS MUNCULNYA ISU RUSH MONEY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Adi Candra Wibowo E-mail: adicandrawbw@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Djuwityastuti E-mail: Djuwityastuti@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aimed to research law’s patronage toward banking institution and law’s patronage toward bank’s customer regarding the reappearance of Rush Money issue based on Regulations Number 10 Year 1998 pertaining to banking institute. This research is a prescriptively normative legal research. Data used consisted of primary data, and secondary data including primary legal product and secondary legal product. Data collection technique used in this research is literature review method. The data that’s used thus been analyzed using deduction method which explain the general statement then pull it into specific conclusion. Based of the result of the research and discussion, conclusion’s generated. First, law’s protection for banking institution in Indonesia carried out seriously considering that bank is an institution that collect public’s fund, the presence of Regulations Number 10 Year 1998 about banking institutions and supervisor incorporated with Financial System Stability Committee is a proof for the importance of banking insittions, thus it makes Rush Money issue as merely an issue, that it is not really happening. Second, protection for banking customer according to Regulations Number 10 Year 1998 about banking institutions, i.e. by having a direct protection using Deposit Insurance Institutions and the Rights of Customer’s Preferred Fund Deposit. In additions, the regulations also described an indirect  protection,  among  others,  the  existence  of  Precautionary  Principle,  Credit  Limit,  Obligations to Announce the Balance of Income and Outcome, also Merger, Consolidation, and Bank Acquisition. The Deposit Insurance Institution also served to ensure banking customer’s savings in every bank throughout Indonesia.
Keywords: Protection; Banking; Rush Money

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas munculnya isu Rush Money berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dihasilkan simpulan, Kesatu, perlindungan hukum bagi lembaga perbankan di Indonesia dilaksanakan sangat serius mengingat perbankan adalah institusi yang menghimpun dana masyarakat, hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan lembaga-lembaga pengawas perbankan yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah bukti bahwa pentingnya institusi perbankan di Indonesia, hingga menjadikan isu Rush Money hanya sekedar isu dan tidak benar-benar terjadi. Kedua, perlindungan kepada nasabah perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu adanya perlindungan secara langsung menggunakan Lembaga Asuransi Deposito dan Hak Preferen
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
Nasabah Penyimpan Dana. Selain itu, dijelaskan pula perlindungan secara tidak langsung, antara lain adanya Prinsip Kehati-hatian, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Kewajiban untuk Mengumumkan Neraca Perhitungan Laba Rugi, dan yang terakhir yaitu Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan juga bertugas untuk menjamin seluruh simpanan nasabah perbankan di Bank seluruh Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan; Perbankan; Rush Money

## A. Pendahuluan
Pesatnya perkembangan di sektor perbankan serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Tingginya tingkat kompleksitas pada usaha perbankan dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Dilihat dari aspek penyaluran dan penarikan dana, lembaga perbankan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan lembaga lain. Peluang munculnya risiko ini harus dicegah dengan kemampuan bank untuk memprediksi secara akurat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pihak bank harus melakukan perencanaan secara tepat agar dapat meminimalisir timbulnya risiko tersebut.
Krisis perbankan yang terjadi mulai akhir tahun 1997 telah merusak sendi-sendi terpenting dalam sistem perbankan Indonesia, yaitu kepercayaan masyarakat, solvabilitas, dan profitabilitas bank. Maraknya kejadian Rush Money pada masa itu menjadikan banyak bank-bank yang gulung tikar. Krisis dimulai pada Juli 1997, ketika Thailand yang sedang dibelit utang memutuskan untuk menerapkan mata uang mengambang. Kebijakan itu justru menjadi serangan para spekulan yang akhirnya membuat baht terjatuh. Kejatuhan baht kemudian menular kepada mata uang Asia lainnya. Pelemahan rupiah ini kemudian memicu krisis lanjutan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki utang dalam dolar langsung terpukul, apalagi mereka tidak sempat melakukan lindung nilai. Pelemahan rupiah juga diikuti dengan kebijakan pengetatan likuiditas oleh bank sentral. Kondisi ini ternyata memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan mulai terjadi penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat.
Dalam dunia internasional, dikutip pula bahwa pentingnya likuidasi sebagai berikut: Our second set of empirical criteria arises from microconsiderations. We argue that a good liquidity measure should capture liquidity risk in the cross section of banks, identifying which banks carry the most liquidity risk. We show that our measure performs well, and better than other measures, in this dimension. We examine the cross section of banks and show that banks with a lower LMI before the crisis have higher crash risk during the peak of the financial crisis. Banks with a lower LMI are also more likely to borrow from Federal Reserve facilities and the Troubled Asset Relief Program (TARP), and they receive larger liquidity injections. (Jennie Bai, Arvind Krishnamurthy, and Cherles- Henri Weymuller. 2018:3)
Kondisi ini semakin parah karena praktik perbankan Indonesia ketika itu sangat buruk. Terbukti dari banyaknya bank yang melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Tak hanya itu, pengucuran kredit kepada kelompok usaha juga dilakukan tanpa koridor praktik-praktik perbankan yang sehat. Untuk mencegah meluasnya krisis, pemerintah akhirnya melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997. Likuidasi ini juga merupakan kesepakatan dalam Letter  of  Intent  (LoI) yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan IMF pada 31 Oktober 1997. Pemerintah harus melaksanakan LoI demi mendapatkan kucuran dana dari IMF yang saat itu sangat dibutuhkan. Dana IMF untuk Indonesia mencapai 43 miliar dolar AS, yang akan mengucur jika Indonesia mau mematuhi sejumlah kebijakan yang dituangkan dalam LoI .
Dampak langsung dari aksi penarikan dana besar-besaran, mengakibatkan perbankan mengalami kesulitan likuiditas yang besar dan diikuti kelangkaan likuiditas perekonomian secara keseluruhan. Kondisi diperparah dengan melonjaknya suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAP) hingga 300 persen per tahun. Bank tidak dapat membayar kembali pinjaman yang kemudian menyebabkan bank pemberi pinjaman ikut terkena dampaknya. Muncul efek domino yang membuat
kondisi perbankan sangat rentan. Bank dengan saldo negatif pada giro di Bank Indonesia pun semakin banyak. Jika dibiarkan akan menimbulkan kelumpuhan ekonomi. Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan stabilisasi dan reformasi perbankan secara menyeluruh. Kebijakan tersebut diharapkan bisa memulihkan kepercayaan perbankan nasional dan mendukung stabilisasi nilai tukar. Sayangnya, keuangan pemerintah ketika itu tidak cukup untuk melaksanakan program penjaminan. Bank Indonesia (BI) akhirnya memberikan bantuan dengan menyediakan dana talangan. Karena berupa talangan, pemerintah tetap diwajibkan membayarnya di kemudian hari. Fasilitas dari BI inilah yang dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ( https:// tirto.id/mimpi-buruk-rush-money-jangan-berulang-b5lT ) diakses oleh penulis pada tanggal 2 Maret 2018 pada pukul 14.00
Menilai dari kasus krisis moneter di tahun 1997 tersebut, bank sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam kegiatan usahanya. Kepercayaan masyarakat dapat terwujud apabila bank dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal. Disisi lain, kesehatan bank harus dipelihara untuk meningkatkan kepercayaan yang diberikan. Tingkat kesehatan bank dapat digunakan sebagai media evaluasi terhadap kondisi bank dan permasalahan yang dihadapi bank, serta tindak lanjut untuk mengatasinya. Pemeliharaan kesehatan bank dilakukakan dengan tetap menjaga likuiditas dalam memenuhi kewajibannya.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini berusaha memperoleh kejelasan tentang perlindungan hukum bagi lembaga perbankan dan nasabahnya akibat munculnya isu Rush Money di kalangan masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, sifat normatif ditunjukkan dengan penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada Perundang-Undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu (Prasetyo Hadi, 2009: 4). Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Beberapa tahun belakangan tepatnya sebelum pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Indonesia diguncang isu tentang Rush Money . Isu tersebut bermula pada saat Gubernur yang masih menjabat yaitu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) akan mencalonkan diri lagi untuk periode 5 tahun ke depan, namun terkena masalah tentang agama. Setelahnya, ada beberapa orang yang berusaha mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan Rush Money , yaitu dengan cara mengambil seluruh tabungan yang ada di Bank Swasta kemudian memindahkannya di Bank Syariah dan simpanan pribadi.
Berdasarkan ulasan tersebut, penulis ingin membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan atas Munculnya Isu Rush Money berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Wajib untuk diketahui, pengertian dari “ Rush Money ” itu sendiri adalah sebuah kejadian di mana masyarakat secara besar-besaran akan menarik uang tunai di bank secara serentak dan dalam skala yang besar. Dalam hal ini, Menteri Keuangan bersama lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan perekonomian di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan, yang mana tergabung dalam anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Pertama, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pada intinya semua kegiatan dalam dunia perbankan di Indonesia harus dengan persetujuan dan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia yang bertindak sebagai Bank Sentral, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Kemudian, diperjelas lagi dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas , dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan usahanya, bank dilarang merugikan bank itu sendiri dan nasabahnya. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai risiko timbulnya kerugian sehubungan transaksi yang dilakukan melalui bank. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. (Hermansyah. 2013:182)
Kedua, untuk menyelenggarakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat, maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tugas OJK dalam mengawasi bank membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas 2 jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (macro-prudential supervision) , dan pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (micro-prudential  supervision) dilakukan oleh Bank Indonesia dan micro-prudential vision dilakukan oleh OJK. (Rebekka Dosma Sinaga, 2013:4) Ketiga, dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan wajib berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut mendasari pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, yang beranggotakan:
1.  Menteri Keuangan selaku anggota merangkap coordinator dengan 1 suara;
2.  Gubernur Bank Indonesia selaku anggota dengan 1 suara;
3.  Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota dengan 1 suara; dan
4.  Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota tanpa suara. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:
1.  wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
2.  melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
3.  membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
4.  melakukan pertukaran informasi.
Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.”
Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jenis Bank tersebut meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, termasuk Bank Nasional, Bank Asing, baik itu Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Total nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada setiap nasabah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin oleh LPS adalah 2 miliar rupiah, yang tercatat di Bank tanpa membedakan kepemilikan.
Keempat, dalam hal perlindungan nasabah perbankan terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan secara langsung dan tidak langsung. Pengertian tentang perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. (Philipus M. Hadjon. 1987:3)
1.  Perlindungan Secara Langsung
a.  Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana
Hak preferen adalah suatu bank yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan di Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.
b.  Lembaga Asuransi Deposito
Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan Negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan- kegagalan yang dialami oleh perbankan.
2.  Perlindungan secara tidak langsung.
a.  Prinsip Kehati-hatian Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti selalu harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
b.  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK)
Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-persahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Batas maksimum tersebut tidak boleh lebih dari 30% dari modal bank.
c.  Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi. Bank wajib mengumumkan neracara dan perhitungan laba rugi kepada Bank Indonesia setelah diaudit oleh akuntan, kemudian diumumkan ke masyarakat umum untuk mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut.
Kelima, dalam hal perlindungan nasabah perbankan selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam dunia perbankan, seorang konsumen disebut sebagai nasabah, dan pelaku usaha yang dimaksud adalah Bank-Bank yang ada di Indonesia. Munculnya isu Rush Money ini merupakan kasus eksternal, jadi bukan karena permasalahan internal antara
Bank dengan nasabah, maka penulis hanya akan membahas bagaimana hak-hak konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha apabila terdapat permasalahan eksternal yang berdampak kepada nasabah perbankan.
Secara garis besar, hak bagi konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: pertama, hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan. Kedua, hak untuk memeroleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar. Ketiga, hak untuk memeroleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Sedangkan menurut pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

## D. Simpulan
Perlindungan hukum terhadap lembaga perbankan atas munculnya isu Rush Money di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirasa masih kurang lengkap dan rinci. Terbukti dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lebih menitikberatkan bagaimana keseluruhan proses kegiatan perbankan diawasi dan dibina oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia adalah Bank Sentral. Jika terjadi suatu krisis keuangan secara nasional yang dalam hal ini adalah munculnya isu Rush Money , maka sebagai pedoman penyelesaian tidak bisa hanya berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, harus berpedoman dengan Undang-Undang lain yang lebih rinci, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Kemudian dalam hal perlindungan nasabah perbankan jika terjadi permasalahan nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga dirasa belum lengkap dan terlalu luas, dikarenakan nasabah perbankan termasuk konsumen, maka dalam hal perlindungan nasabah perbankan diatur lebih lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau bisa menggunakan dasar hukum lainnya yang berhubungan.

## E. Saran
1.  Memperluas pengetahuan tentang dunia perbankan untuk masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang susah untuk mengakses informasi, agar tidak mudah terpancing isu-isu ajakan untuk Rush Money .
2.  Pentingya transparansi dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan di Indonesia, dua hal tersebut sangat penting karena berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
3.  Pengawasan secara ketat oleh Bank Indonesia, OJK maupun Lembaga Pengawas Perbankan lainnya terhadap perbankan di seluruh Indonesia tentang tingkat likuidasi perbankan tersebut.
4.  Pelaksanaan sanksi perlu dipertegas, tidak hanya berbicara soal sanksi tetapi pelaksanaannya tidak jelas.
5.  Semakin majunya perkembangan jaman, tentunya semakin kompleks pula permasalahan- permasalahan yang ada. Tentunya jangan hanya menggunakan 1 dasar hukum dalam penyelesaian suatu masalah, gunakan dasar hukum lain yang masih relevan dan berhubungan dengan masalah tersebut.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Hermansyah, SH., M.Hum. 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press.
Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

## Jurnal
Djamil Thalib.  Intermediasi,  Struktur  Modal,  Efisiensi,  Permodalan  dan  Risiko  terhadap  Profitabilitas Bank: Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 20, No. 1. 2016.
Jennie Bai, Arvind Krishnamurthy, and Cherles-Henri Weymuller. Measuring Liquidity Mismatch in the Banking Sector. America: The Journal of Finance . Vol. LXXIII, No. 1. 2018.
Rebekka Dosma Sinaga. Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Medan: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 1, Nomor 2. 2013.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan