ANALISIS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Ketut Alit Putra, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Univeritas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: alitputra1993@yahoo.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com ,

## Abstrak
Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada kejahatan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang Citizhenship Law yang  mengakibatkan  Myanmar  dengan  bebas  melakukan  diskriminasi  kepada  masyarakat  yang tidak  memiliki  status  kewarganegaraan.  Permasalahan  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  yaitu tindakan  yang  dilakukan  oleh  Myanmar  merupakan  sebuah  kejahatan  genosida,  serta  upaya penyelesaian sengketa antara Myanmar dengan etnis rohingnya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan  genosida,  serta  menggunakan  pendekatan  sejarah,  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan  konsep  dan  pendekatan  kasus.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  tindakan yang  dilakukan  oleh  Myanmar  kepada  etnis  muslim  rohingnya  memang  benar  merupakan  suatu kejahatan genosida, yang didasari dari beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998. Upaya  Penyelesaian  Sengketa  dilakukan  secara  litigasi,  karena  penyelesaian  secara  non  litigasi tidak  dapat  menemukan  titik  terang  dari  sengketa  tersebut,  dan  yang  menangani  kasus  tersebut adalah Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan ICC . Kesimpulannya bahwa Myanmar telah  melakukan  tindak  kejahatan  genosida  terhadap  etnis  rohingnya  serta  diskriminasi  terhadap kaum  minoritas.  Selanjutnya  upaya  dari  penyelesaian  sengketa  tersebut  dilakukan  dengan  cara litigasi atau melalui mekanisme hukum dan ditangani oleh ICC (International Criminal Court).
Kata Kunci: Rohingnya, Genosida, International Criminal Court

## Abstract
Rohingya  community  has  experienced  various  forms  of  human  rights  violations  that  include genocide  crimes,  especially  since  1978.  The  right  to  freedom  of  movement  for  the  spirits  is  tightly restricted and the issuance of the Citizenship Law Act which resulted in Myanmar freely discriminating against  people  who  are  not  has  a  citizenship  status.  The  issues  raised  in  this  study  are  the  actions undertaken by Myanmar is a crime of genocide, as well as efforts to resolve disputes between Myanmar and ethnic spirits. This type of research uses the type of normative legal research that is by literature studies  and  literature  related  to  genocide,  and  using  historical  approaches,  statutory  approaches, concept approaches and case approaches. The results of this study indicate that the actions taken by Myanmar to the spirits of the Muslim community are indeed a genocide crime, based on some elements in  accordance  with  Article  6  of  the  Rome  Statute  1998.  The  Dispute  Resolution  is  litigated,  as  non- litigation  settlements  can  not  find  the  bright  spot  of  the  dispute,  and  who  handles  the  case  is  the International  Criminal  Court  with  the  ICC  tribunal.  The  conclusion  is  that  Myanmar  has  committed genocide crimes against its ethnic spirits and discrimination against minorities. Furthermore, the efforts of  dispute  settlement  are  conducted  by  litigation  or  through  legal  mechanism  and  handled  by  ICC (International Criminal Court).
Keywords : Rohingnya, Genocide, International Criminal Court

## PENDAHULUAN
Istilah  hukum  pidana  internasional semula  diperkenalkan  dan  dikembangkan oleh  pakar-pakar  hukum  internasional  dari Eropa daratan seperti Freiderich Meili pada tahun 1910 dari
Swiss, Georg
Schwarzenberger  pada  tahun  1950  dari Jerman,  Gerhard  Mueller  pada  tahun  1965 dari Jerman, J.P Francois pada ta hun 1967, Rolling dan Van Bemmelen pada tahun 1979 dari  Belanda,  kemudian  diikuti  oleh  pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965 dan Cherif Bassiouni pada tahun 1986 (Efendi, 2014 : 37).
Pidana  Internasional  menunjukkan adanya  suatu  peristiwa  kejahatan  yang sifatnya  internasional,  yaitu  kejahatan- kejahatan  yang  diatur  dalam  konvensi- konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan  hukum  pidana  nasional  yang akan diterapkan terhadap kejahatan- kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional didalamnya antara lain individu, negara, dan badan swasta. Hukum pidana  internasional  sebagai  cabang  ilmu baru dalam sejarah perkembangannya tidak terlepas dan bahkan berkaitan erat dengan sejarah  perkembangan  Hak  Asasi  Manusia (Effendi, 2014 : 34).
ICC adalah pengadilan permanen dan independen yang mampu melakukan penyelidikan  dan  mengadili  setiap  orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap  kejahatan  internasional.  Hukum pidana internasional memiliki sumber utama yaitu  Statuta  Roma.  Statuta  Roma  1998 tentang  pendirian  International  Criminal Court, Mahkamah Pidana Inernasional yang bersifat permanen merupakan dasar hukum bagi  pembentukan  dan  keberlakuan  dari Pengadilan Pidana Internasional atau International  Criminal  Court  (ICC).  Sejak disahkan tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma telah  mengalami  perubahan  melalui  review conference  yang  diadakan di  Kampala  dari tanggal 21 Mei-11 Juni 2010. Genosida yang diartikan  sebagai
pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan  kelompok atau  anggota  kelompok  tersebut,  pertama kali  dipertimbangkan  sebagai  subkatagori dari kejahatan terhadap kemanusiaan (Effendi, 2014 : 111).
Pengaturan  terkait  dengan  genosida antara  lain,  piagam  mahkamah  militer internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948,  Statuta  ICTY,  Statuta  ICTR,  Statuta Roma 1998. Sedangkan lembaga pemidanaan genosida antara lain, Pemidanaan  oleh  Pengadilan  Nasional, Pemidanaan  oleh  Pengadilan  Hibrida,  dan Pemidanaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Militer
Internasional  Nurnberg  dan  Mahkamah Militer  Internasional  Tokyo  merupakan  titik dasar bagi pembentukan mahkamah kejahatan internasional pada masa berikutnya yaitu, Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, International
Criminal Tribunal for the Former Yugoslovia (ICTY),  International  Criminal  Tribunal  for Rwanda (ICTR), International Criminal Court (ICC)  (Siswanto,  2015  :  83).  Data  dari Amnesty  International  2011-2017,  setelah konflik  ini  mulai  berkecamuk,  orang-orang Rohingnya  telah  mengalami  penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah  Junta  Myanmar.  Kebebasan bergerak orang Rohingnya sangat terbatas, mereka  juga  mengalami  berbagai  bentuk pemerasan  dan  dikenakan  pajak  secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa, dan penghancuran rumah  dan  pengenaan  biaya  administrasi yang  tinggi  pada  pernikahan.  Sebenarnya perselisihan  antara  etnis  Rohingnya  dan pemerintah  Myanmar  bukanlah  konflik tentang agama, yakni  berdasarkan  Pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982
menyatakan bahwa rohingnya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan  oleh  kolonial  Inggris  dari Bhanglades hal tersebut ditegaskan kembali oleh  pernyataan  Menteri  Luar  Negeri Myanmar  pada  21  Februari  1992.  Etnis muslim rohingnya merupakan imigran gelap dan belum
mendapat status kewarganegaraan dari  pemerintah
Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga  pemerintah  Myanmar  melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingnya tersebut.
Mereka  telah  dipekerjakan  sebagai buruh  paksa  di  jalan  dan  di  kamp-kamp militer, meskipun jumlah tenaga kerja paksa di  Rakhaing  utara  telah  menurun  selama beberapa tahun terkhir. Perlakuan diskriminatif tersebut telah memaksa mereka  memilih  untuk  menjadi  manusia perahu  dan  meninggalkan  Myanmar  untuk mencari  keamanan  di  negara  lain.  Negara- negara  yang  menjadi  tempat  transit  dan tujuan mereka antara lain adalah Bangladesh,  Malaisya,  Pakistan,  Saudi Arabia,  Thailand,  Indonesia,  dan  Australia (Faniati, 2102 : 8). Sebenarnya perselisihan antara  etnis  Rohingnya  dan  pemerintah Myanmar  bukanlah  konflik  tentang  agama, yakni berdasarkan Pasal 3 Burma Citizenship  Law  tahun  1982  menyatakan bahwa  rohingnya  hanya  merupakan  warga pendatang  yang  ditempatkan  oleh  kolonial Inggris  dari  Bhanglades  hal  tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar  Negeri  Myanmar  pada  21  Februari 1992.
Etnis  muslim  rohingnya  merupakan imigran  gelap  dan  belum  mendapat  status kewarganegaraan
dari
pemerintah Myanmar. Oleh karena hal tersebut sehingga  pemerintah  Myanmar  melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim rohingnya  tersebut.  Masyarakat  rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang termasuk pada tindakan genosida terutama sejak  tahun  1978.  Hak  kebebasan  untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara  ketat  dan  sebagian  besar  dari mereka  tidak  diakui  sebagai  warga  negara Myanmar.  Tujuan  dari  penelitian  ini  terdiri dari tujuan yang pertama tujuan umum dan kedua tujuan khusus yaitu, tujuan umum dari penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sejarah  mengenai  etnis  Rohingya  di Myanmar. Untuk menambah ilmu pengetahuan  terutama  dibidang  hukum pidana  Internasional  mengenai  Genosida, dan Peradilan Pidana Internasional. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu yang pertama bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui tindakan yang dilakukan  oleh
Myanmar kepada etnis rohingnya merupakan  tindak  kejahatan  genosida. Tujuan  yang  selanjutnya  yaitu  bertujuan untuk  mengetahui  upaya  penyelesaian sengketa  antara  Pemerintah  Myanmar dengan etnis rohingnya ditinjau  dari perspektif hukum pidana internasional. Dari latar belakang diatas, peneliti mendapat dua rumusan  maslah  yaitu,  apakah  tindakan kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Myanmar merupakan tindak kejahatan genosida, serta bagamana  upaya  penyelesaian  sengketa yang  terjadi  antara  Myanmar  dengan  etnis rohingnya  ditinjau  dari  perspektif  hukum pidana internasional.

## METODE PENELITIAN
Peneletian adalah suatu sarana pokok dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan maupun teknologi. Karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  maka  metodologi  penelitian yang diterapkan  harus  senantiasa  disesuaikan dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi induknya.  Hal  ini  tidaklah  selalu  berarti metodologi  penelitian  yang  dipergunakan berbagai  ilmu  pengetahuan  pasti  akan berbeda secara utuh. Akan tetapi setiap ilmu pengetahuan  mempunyai  identitas  masing- masing,  sehingga  pasti  aka  nada  berbagai perbedaan (Soekanto dan Mamuji, 2015 : 1). Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti dalam  penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  atau  diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian  normatif seringkali disebut  dengan  penelitian  doktrinal,  yaitu penelitian  yang  objek  kajiannya  adalah dokumen  peraturan  perundang-undangan dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman,  2003:56).  Dikatakan  bahwa pendekatan  perundang-  undangan  berupa legislasi  dan  regulasi  yang  dibentuk  oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang  dan  mengikat  secara  umum (Geraldi, 2013: 18).
Sumber  Hukum  Primer:  yaitu  bahan hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas.  Dalam  hal  ini  aturan- aturan seperti Statuta Roma 1998, Statuta
ICTY ,  Statuta ICTR ,  Statuta  Tokyo  dan Statuta Nurnberg. Sumber Hukum Sekunder:  yaitu  semua  publikasi  tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen  resmi,  Sumber  bahan  hukum tersier  yaitu  bahan  yang  memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan  adalah  dengan  cara  menggali kerangka  normatif  menggunakan  bahan hukum  yang  membahas  tentang  teori-teori hukum,  perlindungan  hak  asasi  manusia terhadap  kaum  muslim  Rohingya.  Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder  dikumpulkan  berdasarkan  topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan  sistem  kartu  dan  diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara kompeherensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Myanmar terhadap  etnis  rohingnya  merupakan kejahatan Genosida
Genosida menurut pasal 6 Statuta Roma 1998  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan secara  sistematis  dengan  tujuan  untuk menghancurkan  seluruh  atau  sebagian etnis, ras, suku, dan agama seperti : (a). Membunuh suatu kelompok;
(b). Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;
(c).  Dengansengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;
(d).  Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
(e). Memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok-ke kelompok lain. Secara  etimologis,  istilah  genosida berasal  dari  bahasa  Yunani,  „ Geno’ ,  yang berarti  „ras‟  dan  kata  Latin  „ cidium ‟  yang berarti  „membunuh‟.  Dengan  demikian secara  harfiah,  genosida  diartikan  sebagai pembunuhan terhadap rasa atau pemusnahan  ras.  Genosida  yang  diartikan sebagai  pembunuhan  dengan  sengaja, penghancuran atau pemusnahan  rasa atau anggota  kelompok  tersebut,  pertama  kali dipertimbangkan sebagai subkatagori dari
kejahatan  terhadap  kemanusiaan  (Effendi, 2014 : 111).
Istilah ini tercatat pertama kali dipopulerkan  oleh  Raphael  Lemkin  pada tahun  1944  untuk  menunjuk pada  peristiwa pembantaian  secara  sistematis  dan  luas terhadap  kaum  Yahudi  di  Eropa.  Oleh karena  itu,  sangat  tepat  sekali  apa  yang dikemukakan  oleh  sosiolog  Leo  Kuper bahwa  meskipun  genosida  adalah  sebuah istilah  yang  baru,  namun  apa  yang terkandung didalam istilah tersebut sesungguhnya  merupakan  sebuah  konsep yang lama (Siswanto, 2015 : 27).
Faktor-faktor penyebab terjadinya Genosida antara lain disebabkan oleh :
a)  Faktor Ras Faktor yang petama tentang perbedaan ras  oleh  beberapa  kelompok  di  dunia mengakibatkan penyebab terjadinya kejahatan  genosida  seperti  yang  pernah terjadi  di  Afrika  Selatan  pada  abad  ke-17, yaitu bermula dari kasus mengenai Apartheid.  Peristiwa  ini  muncul  karena setelah kemerdekaan bangsa Afrika Selatan dari  penjajahan  oleh  Inggris  dan  Belanda, pada saat itu telah terbentuk dua kelompok yang  akan  menguasai  Afrika  Selatan. Diantara    kelompok-kelompok  yang  ingin menguasai  Negara  Afrika  Selatan  maka salah  satu  Partai  Nasionalis  yang  telah memenangkan  dan  menguasainya.  Taktik dan strategi Partai Nasionalis  dalam menjalankan kekuasaannya  salah  satunya  menciptakan konflik  Apartheid  sebagai  suatu  cara  untuk mempererat  control  mereka  atas  bentuk sistem ekonomi dan sosial (Widyawati, 2014 : 64).
b)  Faktor Suku
Penyebab  yang  dapat  menimbulkan terjadinya  kejahatan  genosida  selanjutnya ialah karena latar belakang suku dari suatu kelompok. Permasalahan yang timbul karena diskriminasi suku (etnis),
pelanggaran-pelanggaran hak yang dilakukan  kepada  kelompok  minoritas. Menurut  Colier,  menyatakan  bahwasannya konflik  etnis  bukan  hanya  disebabkan karena  perbedaan  etnis  secara  umum, agama, politik, dan perkembangan ekonomi, tetapi melainkan juga karena dapat disebabkan  oleh  masyarakat  sipil  di
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
suatu  tempat  itu  sendiri  (Widyawati,  2014  : 65).
c)  Faktor Agama
Faktor yang dapat menyebabkan kejahatan  genosida  selanjutnya  adalah agama, seperti dengan faktor-faktor pemicu sebelumnya  bahwa  latar  belakang  agama sangat  mendasar  timbulnya  perpecahan antar  satu  kelompok  dengan  kelompok lainnya. Dimana agama yang minoritas akan selalu  ditindas  oleh  agama  yang  tergolong mayoritas  di  suatu  tempat  yang  terdapat kekerasan  terhadap  kemanusiaan.  Konflik yang  ditimbulkan  karena  faktor  agama memang  lebih  ekstrim  untuk  terjadinya kekerasan  bahkan  penyerangan  terhadap masyarakat yang beragama lain (Widyawati, 2014 : 66). Perpecahan  yang timbul karena faktor  agama  akan  terus  berkelanjutan terjadi  apabila  dalam  suatu  kelompok  tidak mempunyai inisiatif melakukan penyelesaian masalah yang menjadi penyebab  dari  konflik  itu  sendiri.  Peran utama  terletak  pada  para  pemuka  agama, sesepuh dan tokoh pada suatu agama yang mempunyai otoritas dan kepercayaan dalam membina  dan  mengarahkan  kelompoknya untuk  tidak  melakukan  kekerasan  terhadap sesame manusia (Widyawati, 2014 : 66).
Myanmar merupakan salah satu Negara di  Asia  Tenggara,  jadi  penulisan  sejarah lengkap tentang Burma (sekarang Myanmar),  khususnya  di  wilayah  Arakan belum mampu diperjelas oleh para sejarawan  secara  objektif.  Sejauh  ini  telah terbit  berbagai  tulisan  sejarawan  modern tentang  peristiwa  yang  relevan  dengan sejarah  di  Arakan.  Sumber  lama  tentang sejarah  Arakan  juga  telah  tersedia,  baik berupa kronik, buku sejarah, maupun artikel yang  ditulis  dalam  bahasa  Burma  oleh beberapa peneliti, namun masih memunculkan  kontroversi  dan  distorsi karena  adanya  bias  kepentingan  kelompok yang kuat (Bustamam, 2013 : 311) Beberapa bulan  terakhir,  Burma  telah  menjadi  berita utama  terkait  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia,  khususnya  kasus  diskriminasi terhadap  etnis  minoritas  muslim.  Istilah Rohingnya kemudian menjadi sangat kontroversial.  Etnis  Rohingnya  juga  sering dikaitkan dengan etnis, bahasa, dan agama dari Bengali yang
menetapdi  wilayah  Chitaggong.  Banyak anggapan  mengatakan  bahwa  Muslim Bengali di Arakan saat ini datang bersamaan dengan kolonial Inggris abad ke-19 dan ke- 20.  Rohingnya  sering  dikaitkan  dengan imigran  gelap  akibat  perang  kemerdekaan dan  bencana  topan  pada  tahun  1978  dan 1991.  Ada  juga  penilaian  bahwa  mereka ingin mengukuhkan statuts kewarganegaraan sebagaimana etnis pribumi  lainnya,  diantaranya  seperti  Shan, Karen, Kachin, dan Chin (Bustamam, 2013 : 312)
Secara umum, baik versi pemerintahan, sejarawan, maupun akademisi lebih cendrung mempublikasikan bahwa di Burma terdapat 135 suku, yang terbesar antara lain suku Burman,  Chin,  Kachin,  Shan, Arakan, Kayah, Karen, dan Mon. Meskipun pemerintah mengklaim terdapat 135 etnis, tidak ditemukan data resmi terkait jumlah  etnis  minoritas  di  Burma.  Kachin, Karen, Kareni, Shan, Chin, Mon dan Arakan merupakan  etnis  yang  dapat  dilacak  garis keturunannya  dan  menegosiasikan  batas- batas wilayahnya dengan pemerintah.
Populasi etnis di Burma terdiri dari etnis Burman yang merupakan mayoritas sebanyak 50 juta orang (50-75%). Kelompok minoritas  terbesar  berikutnya  adalah  Shan (9%) dan Karen (7%). Sedangkan etnis Mon, Arakan,  Chin,  Kachin,  Karen,  Rohingnya, Kayan,  Cina,  India,  Danu,  Akha,  Kokang, Lahu,  Naga,  Palaung,  Pao,  Tavoyan,  dan Wa  populasinya  hanya  sekitar  5%  atau dibawah angka itu (Bustamam, 2013 : 317).
Rohingnya merupakan oaring-orang muslim  yang  tinggal  di  kawasan  Arakan  di barat Myanmar. Menurut Persatuan Bangsa- Bangsa,  rohingnya  merupakan  salah  satu minoritas  yang  paling  dianiaya  di  dunia. Banyak masyarakat Rohingnya telah melarikan diri ke tempat aman dan kam- kam pelarian di Bangladesh jiran, dan kawasan di sepanjang  sepadan  Thai- Myanmar.  Sudah kita ketahui bersama bahwasannya kejahatan  genosida  merupakan  kejahatan yang  paling  serius  yang  dibicarakan  oleh dunia  pada  saat  ini,  dikarenakan  genosida merupakan  suatu  kejahatan  yang  berniat untuk
memusnahkan  etnis,  ras  dan  agama  pada kelompok tertentu.
Kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingnya  adalah  suatu  tindakan  yang sudah  melanggar  Hak  Asasi  Manusia masyarakat  rohingnya.  Pelanggaran  HAM yang cukup berat terjadi, terdapat dua reaksi umum yang timbul dari masyarakat rohingnya,  yakni  tetap  tinggal  di  Myanmar atau  memilih  menjadi  pengungsi  di  negara lain  (Soetjipto,  2015  :  132).  Masyarakat rohingnya yang bertahan mengalami perlakuan  yang  tidak  manusiawi  dan semakin  tertindas  dengan  tidak  diakuinya mereka  sebagai  warga  negara  Myanmar, tidak  diakuinya  rohingnya  sebagai  warga negara Myanmar menyebabkan masyarakat  rohingnya  menjadi  stateless person.  Konflik  besar  yang  mempengaruhi pihak-pihak  yang  terlibat,  dalam  hal  ini pemerintah  Myanmar  dengan  etnis  muslim rohingnya (Soetjipto, 2015 : 132).
Genosida  di  Myanmar  ditandai  dengan pembunuhan muslim rohingnya oleh penduduk Myanmar penganut Buddha pada tahun  1938,  penangkapan  besar-besaran tahun  1970,  dan  pemberlakuan  undang- undang kewarganegaraan tahun 1982 yang secara structural membuat eksistensi masyarakat rohingnya illegal di mata hukum (Soetjipto, 2015 : 133).
Tindakan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat rohingnya telah terjadi semenjak tahun 1938 dan sebanyak 30.000 muslim rohingnya telah dibunuh pada 26 Juli 1938.  Kejadian  yang  sama  telah  terjadi berulang pada tahun 1942, 1968, 1992, dan memuncak  pada  tahun  2012  (Froyoplus, 2012).  Pada  tahun  1982  pemerintah Myanmar dengan resmi menerbitkan undang- undang  “Burma  Citizenship  Law 1982”  yang  bersifat  diskriminasi  kepada etnis  rohingnya  (Karuniawan,  2012  :  11). Sejak diterbitkannya undang-undang tersebut  anak-anak  etnis  rohingnya  tidak mendapatkan  hak  pelajaran  mereka  dan mengakibatkan  anak-anak  tersebut  tidak menyambung pelajarannya serta mendapat berbagai tekanan seperti ekonomi, penangkapan, penyiksaan, dan jenis diskriminasi lainnya (Karuniawan, 2012 : 11).
Keadaan semakin memburuk dan menyedihkan ketika wanita muslim rohingnya dilarang untuk mengenakan hijab, banyak  diantara  mereka  yang  ditindas, mengalami  diskriminasi,  dan  kekerasan- kekerasan  lainnya.  Masyarakat  rohingnya juga  mendapat  diskriminasi  pada  bidang kesehatan,  masyarakat  rohingnya  tidak mendapat  perlakuan  sama  di  rumah  sakit maupun klinik-klinik di Myanmar. Masyarakat rohingnya dipaksa untuk membayar  harga  pengobatan  dan  biaya rumah  sakit  sangat  mahal  dibandingkan dengan masyarakat Myanmar (Karuniawan, 2012 : 11).
Tindakan  genosida  yang  dialami  etnis rohingnya  terjadi  dalam  berbagai  bentuk seperti pemerkosan, pembunuhan penindasan
terhadap
anak-anak, perampasan  rumah,  tanah,  pemusnahan dan  dilarang  untuk  memperbaiki  masjid, penggantian masjid dengan pagoda Buddha, pergerakan dan perkawinan mereka dibatasi, penangkapan dan penyiksaan  tanpa  bicara,  serta  pemaksaan keluar  dari  islam  dan  menganut  Buddha (Karuniawan, 2012 : 12).
Tindakan  genosida  yang  dilakukan Myanmar terhadap etnis rohingnya merupakan  tindakan  yang  sangat  kejam karena  sudah  menghilangkan  Hak  Asasi Manusia masyarakat etnis rohingnya. Tindakan yang dilakukan seperti membunuh,  memperkosa,  memusnahkan, membakar, tidak memberikan untuk menganut agamanya masing-masing, berencana untuk memusnahkan etnis rohingnya  merupakan  kejahatan  genosida yang sangat serius. Di harapkan
Perserikatan Bangsa-Bangsa harus
bertindak  dalam  hal  ini  agar  kasus  ini secepatnya selesai
serta tidak ditemukannya lagi kasus serupa yang terjadi di Negara lain.
Dari  pemaparan  di  atas,  peneliti  dapat menarik hasil  terkait dengan  tindakan  yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap  etnis  rohingnya  sudah  memenuhi unsur  bahwa  tindakan  tersebut  dapat dikatagorikan  sebagai  tindakan  kejahatan genosida.  Syarat  dari  sebuah  tindakan tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan genosida,  apabila  sudah  memenuhi  unsur- unsur seperti pembunuhan masal,
dilakukan  secara  sistematis,  diskriminasi terhadap  suatu  agama,  dan  bertujuan melenyapkan  suatu  etnis  atau  golongan tertentu  yang  jumlahnya  minoritas.  Maka dari  hal  tersebut  dapat  peneliti  uraikan bahwasannya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut sudah memenuhi  unsur-unsur  diatas,  bahkan melebihi  dari  unsur  pokok  yang  ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida.
Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Antara Pemerintah  Myanmar  Dengan  Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif

## Hukum Pidana Internasional
Penyelesaian  sengketa  internasional merupakan  cara  yang  digunakan  untuk menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi negara-negara  yang  sedang  bersengketa. Secara umum penyelesaian sengketa yang sudah  kita  ketahui  bersama  antara  lain penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi.
Upaya Penyelesaian
sengketa internasional merupakan cara yang digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah yang  dihadapi  negara-negara  yang  sedang bersengketa.  Secara  umum  penyelesaian sengketa  yang  sudah  kita  ketahui bersama antara  lain  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  dan  di  luar  pengadilan  atau litigasi  dan  non  litigasi.  Penyelesaian Sengketa  di  luar  pengadilan  merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak didepan hakim melainkan di depan mediator atau  orang  ketiga  yang  sudah  ditunjuk sebelumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :
a.  Negosiasi, merupakan cara penyelesaian  sengketa  yang  paling dasar yang digunakan oleh masyarakat, banyak  sengketa  yang  diselesaikan setiap  harinya  dengan  cara  ini  alasan utamanya  yaitu bahwa dengan  cara  ini, para  pihak  dapat  mengawasi  prosedur penyelesaian  sengketanya  dan  setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan  dari  kedua belah pihak (Winarwati, 2017 : 78).
b.  Mediasi,  adalah  cara  penyelesaian sengketa  melalui  pihak  ketiga  atau seorang  mediator.  Mediator  tersebut bisa  berasal  dari  Negara,  organisasi internasional  seperti  PBB,  politikus,  ahli hukum,  dan  seorang  ilmuan.  Mediator tersebut  ikut  serta  secara  aktif  dalam proses  mediasi  tersebut,  biasanya seorang  mediator  dengan  kapasitasnya sebagai  pihak  yang  netral  berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut (Winarwati, 2017 : 79).
c.  Konsiliasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  yang  sifatnya  lebih  formal disbanding mediasi. konsiliasi merupakan  suatu  cara  penyelesaian sengketa  oleh  pihak  ketiga  atau  oleh suatu  komisi  yang  dibentuk  oleh  para pihak, komisi ini disebut komisi konsiliasi.  komisi  ini  berfungsi  untuk menetapkanpersyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak (Winarwati, 2017 : 80). Pada  tahun  1994,  Majelis  Umum  PBB memutuskan  untuk  berusaha  mewujudkan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional, dengan  membawa  rancangan  statuta  dari Komisi Hukum Internasional sebagai sebuah dasar rancangan tersebut dibahas di Komisi Ad  Hoc  yang  bertemu  sebanyak  dua  kali sepanjang tahun 1995 (Effendi, 2014 : 240). Setelah rancangan tersebut selesai dibahas oleh  Komisi  Ad    Hoc,  Majelis  Umum  PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum nomor 5216  (LII)  yang  diadopsi  tahun  1996  dan 1997  membentuk  Komisi  Persiapan  untuk menindaklanjuti  hasil  dari  Komisi  Ad  Hoc. Pada  tanggal  15  sampai  dengan  17  Juli 1998    diadakan  suatu  konfrensi  diplomatik yang  diadakan  di  Roma  dan  dihadiri  oleh wakil  dari  Negara-  negara  di  dunia, organisasi-organisasi pemerintah, dan organisasi-organisasi non- pemerintah.
Setelah  naskah  berhasil  dipersiapkan dari  tahun  1994  oleh  Komisi  Hukum Internasional, kemudian diserahkan kepada Majelis Umum PBB dan ditahun yang sama Majelis  Umum  membentuk  Komisi  ad  hoc untuk  meninjau  aspek-aspek  substantif, administratif, dan prosedural (Parthiana,
2015 : 357). Pada tahun 1994  naskah diserahkan untuk     ditindaklanjuti      dan dibahas oleh Majelis Umum yang sudah membentuk    Komisi      Persiapan      untuk membahasnya secara lebih mendalam  dari tahun 1995-1997 dan pada bulan  April tahun  1998    Komisi    Persiapan berhasil merampungkan tugasnya  yang  kemudian menghasilkan naskah final dan  autentik tentang      Statuta Mahkamah     Pidana Internasional. Naskah final  ini  kemudian dibawa dan dibahas pada Konfrensi  pada tanggal 15-17 Juli 1998 di  Roma kemudian naskah tersebut ditandatangani  oleh  para wakil Negara-negara, dan semua wakil undangan yang hadir pada saat  Konfrensi Diplomatik tersebut (Parthiana, 2015 : 357).
Semenjak naskah       yang sudah diautentikasi    serta    ditandatangani    oleh semua    perwakilan     yang hadir      pada Konfrensi tersebut, maka pada saat  itu pula tanggal 17 Juli 1998  Mahkamah  Pidana Internasional telah sah dibentuk  sebagai suatu     badan pengadilan      pidana internasional     yang     bersifat permanen namun baru sah berdiri pada tahun  2002 setelah   syarat  60    negara  meratifikasi
Statuta Roma 1998 tersebut terpenuhi. Berkedudukan di Den Haag  Belanda,
Statuta secara keseluruhan terdiri  dari  13 bagian dan terdiri dari 128 Pasal (Parthiana, 2015 : 358).
Kejahatan-kejahatan  yang  terjadi  dalam lingkup  internasional  harus  diselesaikan melalui  badan  peradilan  apabila  secara perdamaian  tidak  bisa  menyelesaikannya. Kejahatan-kejahatan seperti genosida, kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dan  kejahatan  agresi  yang menyangkut  maslah  internasional  secara keseluruhan, dapat dihukum. Dengan demikian  pendirian  Mahkamah  Pidana Internasional yang permanen dinilai penting bagi  penuntutan  kejahatan  internasional  di masa yang akan datang (Iswadi, 2014 : 2). Pengaturan Mahkamah Pidana Internasional  di  dalam  Statuta  Roma  yaitu tertuang  pada  Pasal  125  ayat  2  dan  3, Pasal  126  ayat  1,  Pasal  4  ayat  1,  Pasal  4 ayat  2,  Pasal  3  ayat  2  (Siswanto,  2015 : 358). Statuta Roma 1998 merupakan dasar bagi terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional  yang  bertujuan  untuk  dapat memberikan  sebuah  kepastian  bagi   para
korban  tindak  pidana  internasional  berat, bahwa para pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (Effendi, 2014 : 239).
Upaya penyelesaian sengketa
merupakan  cara  untuk  suatu  pengadilan dalam rangka menyelesaiakan suatu sengketa  yang  terjadi  di  suatu  Negara. Dalam  hal  ini  yaitu  upaya  penyelesaian sengketa  yang  terjadi  di  Negara  Myanmar antara  pemerintah  Myanmar  dengan  etnis muslim rohingnya. Dalam rangka menyelesaiakan  sengketa  yang  terjadi antara  pemerintah  Myanmar  dan  etnis muslim  rohingnya,  sesuai  dengan Pasal 33 Piagam  PBB  terlebih  dahulu  sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan  cara  hukum  yakni  melalui peradilan (Susanti, 2014 : 16).
Dalam  Pasal  31  Piagam  Perserikatan Bangsa-Bangsa  dijelaskan  dalam  dua  ayat yakni;
ayat (1) : Pihak-pihak yang termasuk dalam pertikaian  yang  jika  berlangsung  secara terus menerus mungkin akan membahayakan perdamaian dan  keamanan nasional,  pertama-tama  harus  mencari penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi,  arbitrasi,  penyelesaian  sengketa menurut  hukum  melalui  badan-badan  atau peraturan-peraturan  regional,  atau  dengan cara damai lainnya yang dipilih kedua belah pihak.
ayat  (2)  :  Bila  dianggap  perlu,  Dewan Keamanan  PBB  meminta  kepada  pihak- pihak  bersangkutan  untuk  menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu.
Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya  merupakan  kasus  kejahatan genosida, karena sesuai dengan pengertian genosida  Pasal  6  Statuta  Roma  genosida merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menghapuskan  etnis,  ras,  dan  agama  baik secara  menyeluruh  atau  sebagian.  Untuk menyikapi  kasus  tersebut  yang  terjadi  di Myanmar  terhadap  etnis  muslim  rohingnya, PBB  memang  telah  mengecam  keras kepada  pemerintah  Myanmar  untuk  segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan
sudah  berlangsung  sangat  lama.  Namun, hal  tersebut  tidak  ditanggapi  dengan  baik oleh  pemerintah  Myanmar dan hingga  saat ini masih  belum  ada  upaya  dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Dalam  sengketa  ini  cara  diluar  jalur hukum,  seperti  mediasi,  konsiliasi,  dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian  sengketa  namun  belum  juga menemukan  titik  terang  dalam  sengketa tersebut.  Jika  dalam  menggunakan  cara diluar  pengadilan  sudah  pernah  digunakan oleh  Negara  dalam  mengakhiri  sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini dapat  diambil  alih  oleh  Dewan  Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui  Mahkamah  Pidana  Internasional (Susanti,  2014  :  17).  Didalam  yurisdiksi Mahkamah  Pidana  Internasional  terdapat empat yurisdiksi, yaitu :
a. Yurisdiksi Material : Mahkamah pidana internasional berwenang untuk mengadili  kejahatan-kejahatan  yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 samapai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan,  agresi,  dan  kejahatan perang  (Parthiana,  2015  :  361). Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar  kejahatan  yang  terjadi  yaitu kejahatan genosida.
b. Yurisdiksi  Personal  :  Dalam  Pasal  25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili  individu  tanpa  memandang status  sosial  dari  individu  tersebut, apakah  seorang  pejabat  Negara  atau sebagainya  (Susanti,  2014  :  18). Berkaitan  dengan  kasus  di  Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.
c. Yurisdiksi Teritorial : Mahkamah Pidana Internasional  dapat  mengadili  kasus- kasus  yang  terjadi  di  Negara  peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta  Roma  1998  (Effendi,  2014  : 245).
d. Yurisdiksi  Temporal  :  Sesuai  dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional  hanya  berwenang  untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang
terjadi  setelah  berlakunya  Mahkamah Pidana  Internasional  yakni  pada  1  Juli 2002 (Widyawati, 2014 : 152). Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku.
Walaupun Myanmar bukan merupakan Negara  peserta   yang  ikut  meratifikasi Mahkamah     Pidana     Internasional,    akan tetapi bukan menjadi alasan kejahatan yang terjadi terhadap etnis rohingnya tidak dapat diadili melalui      Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga Negara berada  dibawah     yurisdiksi  Mahkamah Pidana Internasional dalam kondisi seperti; Negara  tempat   terjadi   sengketa    telah meratifikasi   Statuta       Mahkamah Pidana Internasional. Negara   tersebut     telah mengakui   yurisdiksi     Mahkamah  Pidana Internasional dalam dasar ad hoc. Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga      kasus       ini     dapat    diadili menggunakan      Mahkamah Pidana Internasional (Susanti, 2014 : 19).
Dari  pemaparan  di  atas  peneliti  dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian  sengketa  tindak  kejahatan genosida  ditinjau  dari  perspektif  hukum pidana internasional. Sengketa yang terjadi di  Myanmar  merupakan  sebuah  kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya  dapat  dilakukan  dengan berbagai  cara  selain  secara  hukum  pidana internasional  penyelesaian  sengketa  juga dapat  dilakukan  dengan  cara  di  luar pengadilan  seperti  mediasi  dan  negoisasi. Tetapi  dari  cara  penyelesaian  sengketa secara  pidana  internasional,  terkait dengan sengketa  yang  terjadi  tersebut  maka penyelesaiannya  dapat  ditangani  oleh Mahkamah  Pidana  Internasional  meskipun Myanmar bukan merupakan Negara peserta yang  ikut  meratifikasi  Mahkamah  Pidana Internasional  namun  semua  orang  berada dibawah yurisdiksi Mahkamah  Pidana Internasional.
Semua  warga  Negara  berada  dibawah yurisdiksi  Mahkamah  Pidana  Internasional karena  pertama,  negara  tersebut  ikut meratifikasi  Statuta  Mahkamah  Pidana Internasional, kedua, negara tersebut mengakui yurisdiksi dari Mahkamah Pidana

## e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha
Internasional  dalam  dasar ad  hoc ,  ketiga, Dewan  Keamanan  PBB  menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional,  sehingga  kasus  ini  dapat diadili  menggunakan  Mahkamah  Pidana Internasional (Susanti, 2014 : 19).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis muslim rohingnya  dapat  dikatakan  sebagai  tindak kejahatan  internasional  genosida,  karena sudah  memenuhi  beberapa  unsur  pokok yaitu  pembunuhan  masal,  diskriminasi terhadap  agama  yang  minoritas,  dilakukan secara  sitematis,  dan  bertujuan  untuk melenyapkan  suatu  etnis  dan  golongan tertentu,  maka  dari  hal  tersebut  peneliti menganalisis  bahwa  kejahatan  tersebut dikatagorikan sebagai kejahatan internasional genosida.
Terkait  dengan  penyelesaian  sengketa yang terjadi tersebut maka peneliti memberikan analisis terkait dengan penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di Myanmar, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan dan  di  dalam  pengadilan.  Apabila  di  luar pengadilan  penyelesaian  sengketa  dapat dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan  yang  dalam  hal  ini  adalah berlaku  pengadilan  internasional  maka sengketa  tersebut  dapat  ditangani  oleh Mahkamah  Pidana  Internasional.  Karena semua  warga  Negara  berada  dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

## Saran
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat  memberikan  gambaran  khususnya terhadap pemerintah
Myanmar,
bahwasannya  tindakan  yang  dilakukan tersebut merupakan tindak kejahatan internasional genosida yang sudah menyebabkan penderitaan terhadap masyarakat  etnis  rohingnya.  Diharapkan dengan  adanya  penelitian  ini  khususnya terhadap masyarakat muslim rohingnya agar selalu  melakukan  upaya  damai  agar kekerasan yang terjadi bisa segera terselesaikan.  Diharapkan  dengan  adanya penelitian ini khususnya terhadap  pembaca
dapat  menambah  ilmu  dibidang  hukum khususnya  yang  terkait  dengan  kejahatan yang  bersifat  internasional  serta  peradilan- peradilan yang ada di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bustamam  Ridwan,  2013. Jejak  Komunitas Muslim di Burma (Fakta Sejarah Yang Terabaikan) , Badan Litbang dan Diklat
Kementrian Agama Effendi, Tolib. 2014. Hukum Pidana
Internasional .  Yogyakarta  :  Penerbit Pustaka Yustisia Geraldi  Aldo  Rico. 2013. Penyiksaan  Falun Gong  Oleh  Pemerintah  Republik Rakyat  China  Terkait  Konvensi  Anti Penyiksaan  Tahun  1984 .  Skripsi. Jurusan  Ilmu  Hukum,  Universitas Udayana.
Kurniawan  Indra  Yogie, Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Antara Serbia  Dengan  Bosnia-  Herzegovina Tahun  1992-1995 .  Fakultas  Hukum Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta, 2017
Kewarganegaraan:  Study  Kasus  Etnis Rohingnya, Myanmar. 2012 Kurniawan  Indra  Yogie, Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  HAM Berat Dalam Konflik Bersenjata Antara Serbia  Dengan  Bosnia-  Herzegovina Tahun  1992-1995. Fakultas  Hukum Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta, 2017.
Parthiana,  Wayan.  2015.  Hukum  Pidana Internasional.  Bandung  :  CV.  Yrama Widya
Winarwati,  Indien.  2017. Hukum  Pidana Internasional . Malang : Setara Pres Susanti  Aviantina.  2014. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional Siswanto,  Arie.  2015. Hukum  Pidana
Internasional .  Yogyakarta  :  C.V  Andi Offset
Tamia  Dian  Ayu  Faniati, Tinjauan  Hukum Internasional  Terhadap  Etnis  Yang Tidak Memiliki
Widyawati,  Anis.  2014. Hukum  Pidana Internasional . Jakarta : Sinar Grafika
Soetjipto, Ani. 2015. Ham dan Politik Internasional . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia