Received : July 2019 Accepted: September 2019 Published : September 2019
Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi Kasus BUMDes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
Ulul Hidayah 1* , Sri Mulatsih 2 , Yeti Lis Purnamadewi 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia
* hidayahulul@gmail.com

## Abstract
BUMDes is a village development innovation that aims to strengthen the economy of the village community, but its success has not looked good enough in many villages. So this study aims to evaluate the process of forming and implementing BUMDes in Pagelaran Village for 3 years. This research method uses qualitative descriptive analysis. Data were obtained through interviews with selected respondents and BUMDes documents. The results showed that the  process  of  establishing  Harapan  Jaya  BUMDes  was  in  accordance  with  applicable  rules.  Although  at  the beginning of the establishment of the management structure the BUMDes were not in accordance with the rules but had  been  corrected  after  one  year.  The  implementation  of  BUMDes  Harapan  Jaya  2015-2016  experienced bankruptcy because the lack of commitment from the management. Afterward, the implementation of Harapan Jaya BUMDes had planned to establish six business units in 2017, yet only four business units could be realized until the end of 2018. These business units have not been able to empower the community and reduce the unemployment rate in Pagelaran Village because the total employments of these business units are only 20 people. BUMDes turnover is good, but the profit obtained is very small so it has not been able to contribute to the Village Original Income.
Keywords :BUMDes, formatting, implemantion.

## Abstrak
BUMDes  adalah  inovasi  pembangunan  desa  yang  bertujuan  untuk  menguatkan  ekonomi  masyarakat  desa, namun  keberhasilanya  belum  terlihat  cukup  baik  di  banyak  desa.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi proses pembentukan dan pelaksanaan BUMDes di Desa Pagelaran selama 3 tahun. Metode penelitian ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.Data  diperoleh  dengan  wawancara  kepada  responden  terpilih  serta dokumen BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes Harapan Jaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski diawal pembentukan struktur kepengurusan BUMDes tidak sesuai aturan, namun telah  diperbaiki  setelah  satu  tahun  berjalan.Pada  pelaksanaan  BUMDes  Harapan  Jaya  tahun  2015-2016  mengalami kebangkrutan  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  komitmen  pengurus.  Kemudian  pada  tahun  2017  pelaksanaan BUMDes Harapan Jaya mencanangkan dibentuk 6 unit usaha dan hingga akhir 2018 yang dapat terealisasi hanya 4 unit  usaha.  Keempat  unit  usaha  yang  berjalan  belum  mampu  memberdayakan  masyarakat  dan  mengurangi  tingkat pengangguran di Desa Pagelaran, karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha tersebut hanya 20 orang. Omzet  BUMDes  sudah  bagus  namun  profit  yang  diperoleh  sangat  kecil  sehingga  belum  mampu  memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.

## Kata kunci :BUMDes, pelaksanaan, pembentukan

## 1. Pendahuluan
Undang-undang  no  6  tahun  2014  tentang  Desa  adalah  bentuk  landasan  hukum  dalam membangun  sistem  otonomi  desa(UU,  2014).  Otonomi  desa  diartikan  sebagai  sebuah kewenangan pemerintah  desa untuk  mengatur perencanaan pembangunan  yang didasarkan pada keputusan  bersama  untuk  memenuhi  kebutuhan  prioritas  masyarakat  desa.Murwadji et al. (2017)menyatakan  bahwa  salah  satu  konsep  pengembangan  yang  diterapkan  di  Indonesia
dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  wilayah  adalah  dengan  membentuk  sistem  otonomi desa.Pembangunan di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting karena cakupan wilayah pembangunan  di  Indonesia  sangat  luas.  Pembangunan  nasional  merupakan  hasil  integrasi  dari pembangunan-pembangunan  di  desa  yang  serasi,  terpadu,  berdaya  guna  serta  berhasil guna(Adisasmita,  2006).Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  no  6  tahun  2014  tentang  Desa, maka  pemerintah  desa  memiliki  tanggung  jawab  dan  wewenang  dalam  mencapai  tujuan pembangunan  yaitu  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.Tujuan tersebut  dicapai  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa, pemenfaatan  sumberdaya  alam  dan  lingkngan  secara  berkelanjutan,  serta  pengembangan ekonomi lokal.
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  diupayakan  dengan  pemanfaatan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  pembangunan  desa  yang  kemudian  disebut sebagai  dana  desa.  Salah  satu  prioritas  penggunaan  dana  desa  sesuai  dengan  arahan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  (PDTT)  Nomor  16  tahun 2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  tahun  2019  pasal  10  ayat  2i,  yang  menjelaskan bahwa  penggunaan  dana  desa  pada  bidang  pemberdayaan  masyarakat  digunakan  untuk mendukung  permodalan  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)(PERMEN,  2018). Sementara  itu,  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan  Pembubaran  Badan Usaha  Milik  Desa  mendefinisikan  BUMDes  adalah  sebuah  badan  usaha  yang  modalnya (sebagian atau seluruh) dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa(PERMEN, 2015).
Pembentukan  BUMDes  diatur dalam Peraturan  Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan,  Dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di  desa,  untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa  dengan  pengelolaan  yang  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  potensi  desa  (PERMEN,  2015).  BUMDes  dibentuk  oleh  pemerintah  desa,  yang kemudian  dikelolah  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa(Ramadana et  al. ,  2013).  Pengelolaan BUMDes dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat desa.
BUMDes  berfungsi  sebagai  penguat  solidaritas  sosial  dan  daya  tawar  kolektif,  sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa(Murwadji et  al. ,  2017).  Menurut  Dewi (2014)BUMDes sebagai lembaga usaha mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, menjadi sumber PADes, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. BUMDes berperan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, mendorong pertumbuhan  dan  perkembangan  kegiatan  ekonomi  masyarakat  desa,  memiliki  multiplier  effect yang  luas,  mengurangi  jumlah  penduduk  yang  tejerat  rentenir  karena  BUMDes  mampu memberikan  kredit  yang  murah,  serta  BUMDes  mampu  memberi  kontribusi  terhadap  PADes, sehingga  anggaran  pembangunan  menjadi  lebih  banyak(Gunawan,  2011).  Kegiatan-kegiatan usaha  ekonomi  masyarakat  ditampung  di  dalam  BUMDes  sebagai  suatu  kelembagaan  yang dikelolah secara profesional, sehingga usaha masyarakat lebih efektif dan produktif.
Penyelengagaraan  pembentukan  BUMDes  begitu  masif  dilakukan  dan  diketahui  bahwa hingga tahun 2017 lebih dari 22.000 desa telah memiliki BUMDes, namun BUMDes yang aktif berkegiatan  kurang  dari  20%  (Suryanto,  2018).  Pembentukan  BUMDes  di  desa-desa  terkesan sebagai formalitas karena belum terlihat peran aktifnya dalam mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri(Nugroho, 2018). Beberapa hambatan BUMDes dalam memulai usaha adalah kurangnya  modal  usaha  yang  dapat  membuat  BUMDes  tidak  mampu  menjalankan  diversifikasi usaha, tidak adanya sumber daya yang memadahi dalam pengelolaan BUMDes, sehingga kinerja
kelembagaan  tidak  berjalan  optimal,  dan  yang  terakhir  dalam  aspek  kelembagaan,  tingkat kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  BUMDes  masih  rendah(Agunggunanto et  al ., 2016).
Kabupaten  Bogor  ditahun  2018  terdapat  416  desa  dengan  380  desa  telah  memiliki BUMDes. Lebih dari 90% desa-desa di Kabupaten Bogor telah memiliki BUMDes sesuai dengan amanah  undang-undang  desa,  namun  hanya  ada  79  BUMDes  yang  dikategorikan  aktif  atau sekitar  20,73%(Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  2108).  Salah  satu  desa  yang dikategorikan  memiliki  BUMDes  aktif  adalah  Desa  Pagelaran.Desa  Pagelaran  merupakan  salah satu desa di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Desa Pagelaran telah memiliki Badan Usaha Milik  Desa  yang  diberi  nama  Harapan  Jaya  sejak  tahun  2015,  yang  disahkan  dengan  Peraturan Desa  Pagelaran  Nomor  1  tahun  2015.  BUMDes  Harapan  Jaya  merupakan  BUMDes  teraktif  di Kecamatan  Ciomas,  sehingga  dijadikan  sebagai  pusat  belajar  bagi  desa-desa  tetangga(Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa,  2108).  Selama  ini  telah  terdapat  2  kali  kunjungan  ke BUMDes  Harapan  Jaya  dari  desa-desa  di  Provinsi  Maluku  Tenggara  pada  tahun  2017  dan  dari desa-desa di Kabupaten Mamuju pada tahun 2018.
Pemerintah  Desa  Pagelaran  telah  memberikan  modal  untuk  pembentukan  BUMDes Harapan  Jaya  di  tahun  2015  sebanyak  100  juta  yang  dialokasikan  dari  Alokasi  Dana  Desa. Ditahun 2017 pemerintah desa juga memberikan bantuan modal BUMDes sebesar 30 juta  yang diambil dari dana desa. Selain itu, BUMDes Harapan Jaya juga mendapatkan bantuan modal 50 juta  dari  Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  di  tahun  2018. Namun sampai saat ini pemerintah desa belum mendapatkan kontribusi anggaran dari BUMDes Harapan  Jaya.Dana  untuk  pengelolaan  BUMDes  Harapan  Jaya  sudah  sangat  besar,  tetapi kebermanfaatan  program  tersebut  belum  menunjukkan  perubahan  yang  lebih  baik  bagi masyarakat  dan  pembangunan  desa.Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melihat  bagaimana  pembentukan  dan  pelaksanaan  BUMDes  Harapan  Jaya  selama  3  tahun berjalan yang dibentuk berdasarkan arahan dari Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Pagelaran,  Kecamatan  Ciomas,  Kabupaten  Bogor  yang dilaksanakan  pada  bulan  Januari-Maret  2019.Dalam  mengidentifikasi  permasalahan  penelitian, maka  dibutuhkan  data-data  yang  dapat  memberikan  gambaran  permasalah  dengan  jelas  untuk menjawab tujuan penelitian. MenurutJuanda(2009) berdasarkan cara memperolehnya data dibagi menjadi  data  sekunder  dan  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  secara langsung  oleh  peneliti  untuk  menjawab  tujuan  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang didapatkan dari publikasi hasil kajian suatu instansi lain. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data,  yaitu  data  primer  dan  sekunder.Data  primer  di  dalam  penelitian  ini  digunakan  sebagai bahan-bahan  analisis  permasalahan  dan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian.  Pada  penelitian  ini data primer dilakukan dengan wawancara dengan pengurus BUMDes  Harapan Jaya  yang terdiri dari  5  pelaksana  operasional,  2  pengawas  dan    1komisaris.  Sedangkan  data  sekunder  terkait dengan profil BUMDes, dan dokumen-dokumen legalitas BUMDes Harapan Jaya.
Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling melalui  metode pruposive  sampling .  Non  probabilistik  sampling  adalah  teknik  pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Narbuko & Achmadi, 2013). Pemilihan responden dalam purposive sampling didasarkan pertimbangan peneliti yang menganggap bahwa seseorang itu memiliki informasi terkait dengan kebutuhan  penelitian  (Darmawan,  2013).  Kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel adalah  responden  memiliki  pengetahuan  tentang  kondisi  BUMDes  Harapan  Jaya;  responden adalah pengelolah BUMDes Harapan Jaya. Responden dalam identifikasi karakteristik BUMDes
meliputi, 5 pelaksana operasional, 2 pengawas, dan 1 komisaris. Analisis data merupakan proses setelah pengumpulan data, yang meliputi pendeskripsian data dan pengelompokan data, sehingga memberikan  gambaran  kondisi  fakta  (Suharsaputra,  2012).  Metode  analisis  data  ini  merupakan proses pengolahan data yang digunakan untuk menjawab tujuan didalam penelitian. Analisis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dari  hasil  wawancara  kuesioner dan  observasi  di  lapangan.  Evaluasi  BUMDes  Harapan  Jaya  meliputi  proses  pembentukan  dan proses  pelaksaan  selama  tahun  2015-2018.Proses  pembentukan  dilihat  dari  adanya  sosialisasi BUMDes, musyawarah desa dan penetapan Perdes(Putra,  2015). Sedangkan untuk pelaksanaan BUMDes dilakukan dengan melihat omzet, jumlah karyawan, sumbangan terhadap PADes, serta bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat(Suryanto, 2018).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Proses Pembentukan BUMDes Harapan Jaya
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan  masyarakat  sesuai  dengan  amanah  Undang-Undang  no  6  tahun  2014  tentang  Desa.Hal tersebut  mendorong  pemerintah  Kabupaten  Bogor  untuk  memberikan  himbaun  kepada pemerintah  desa  melalui  Surat  Edaran  Bupati  yang  berisi  bahwa  setiap  desa  dianjurkan  untuk membentuk  BUMDes.  Berdasarkan  surat  edaran  tersebut  pemerintah  desa  dan  masyarakat mengadakan  musyawarah  pembentukan  BUMDes.  Musyawarah  pembentukan  BUMDes Pagelaran  dilakukan  pada  hari  senin  tanggal  21  Desember  2014  yang  dihadiri  oleh  Pemerintah Desa,  BPD,  ketua-ketua  RT  dan  RT,  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama.  Hasil  musyawarah menyepakati  perlunya  membentuk  BUMDes  di  Desa  Pagelaran  serta  menetapkan  pihak-pihak yang  akan  mengurus  BUMDes.  Pada  awal  terbentuknya  BUMDes  Harapan  Jaya,  struktur orgaisasi  BUMDes  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Pagelaran  Nomor 141/17/Kpts/Ds.  Pagelaran  tanggal  26  Januari  2015  tentang  Pengangkatan  Dewan  Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pagelaran.
Tujuan pembentukan BUMDes Harapan Jaya adalah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  dalam  rangka  menganalisis  kemampuan  Pemerintah  Desa  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  serta  pelayanan  masyarakat.Memaksimalkan potensi  perekonomian  di  wilayah  perdesaan  untuk  mendorong  pengembangan  serta  pelayanan masyarakat.Membantu  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat  desa.  Serta  sebagai  wadah yang dapat menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa agar terbebas dari pengaruh rentenir(PERDES, 2015).
Musyawarah  pembentukan  BUMDes  dilanjutkan  pada  tanggal  8  Februari  2015  dengan agenda  penyusunan  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD-ART)  BUMDes. Dihadiri  oleh  para  pemangku  kepentingan  dalam  pembangunan  desa,  musyawarah  tersebut menghasilkan  sebuah  nama  lembaga  BUMDes  “Harapan  Jaya”,  sebagai  ruang  harapan masyarakat  untuk  mencapai  kejayaan  ekonomi.  BUMDes  Harapan  Jaya  berkedudukan  dan berada pada wilayah kerja Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.  Adapun Visi dan  Misi  dari  BUMDes  Harapan  Jaya  adalah(PERDES,  2015):“Mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  Desa  Pagelaran  melalui  pengembangan  usaha  ekonomi  dan  pelayanan  sosial”. Dengan misi:
• Membangun infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan
• Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
• Mengelola  alokasi  dana  desa  yang  bersifat  dana  bergulir  terutama  dalam  rangka pengentasan  kemiskinan,  pemerataan  kerjasama  dan  pengembangan  usaha  ekonomi perdesaan.
Pendirian  BUMDes  Harapan  Jaya  disahkan  pada  tanggal  19  Juni  2015  sebagai  tanggal pendirian  BUMDes.  BUMDes  Harapan  Jaya  telah  memiliki  AD-ART  yang  ditetapkan  melalui Peraturan Desa Pagelaran Nomor 02 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa. AD-ART secara hukum diperkuat dengan akta notaris Nomor 03 tanggal 23 Maret 2015.Pembentukan BUMDes telah mengacu pada Peraturan Desa Pagelaran Nomor 1 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usala Milik Desa Pagelaran.

## 3.2. Struktur Organisasi BUMDes Harapan Jaya
Susunan  kepengurusan  organisasi  pengelolah  BUMDes  seperti  yang  tertuang  dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdiri dari  penasehat,  pelaksana  operasional  dan  pengawas.  Penasihat  dijabat  secara ex-officio oleh kepala  desa.Pelaksana  operasional  dijabat  oleh  masyarakat  desa  yang  tidak  merangkap  sebagai pengurus desa.Serta pengawas dipilih dari anggota BPD.
Kepengurusan  BUMDes  Harapan  Jaya  telah  mengalami  satu  kali  pergantian.Pergantian kepengurusan  BUMDes  Harapan  Jaya  dilakukan  berdasarkan  hasil  musyawarah  di  hari  minggu tanggal  20  November  2016  pukul  11.30  di  Aula  Desa  Pagelaran.Hal  ini  dikarenakan  kurang maksimalnya  kepengurusan periode pertama,  adanya pengunduran diri pengurus, serta perlunya pengembangan  unit-unit  usaha.  Sehingga  kepala  desa,  pengurus  BPD,  dan  peserta  rapat menyepakati  bahwa  untuk  menyelamatkan  BUMDes  Harapan  Jaya  perlu  segera  dibuat  tim Add Hoc sebagai pengurus masa transisi BUMDes sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus lama.  Adapun  susunan  pengurus  BUMDes  Harapan  Jaya  diawal  dan  dimasa  transisi  ada  pada Tabel 1.
Tabel 1.Perbandingan Struktur Organisasi BUMDes Harapan Jaya Struktur Organisasi Awal Struktur Organisasi Baru 1. Pembina
2. Badan Pemeriksa
3. Ketua
4. Wakil
5. Sekretaris
6. Wakil Sekretaris
7. Bendahara
8. Anggota 1
9. Anggota 2
10. Anggota 3
11. Anggota 4
12. Anggota 5 1. Penasehat 2. Pelaksana Operasional
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara I
d. Bendahara II
e. Unit-unit usaha : 1)  Unit usaha warung serba ada (waserda) dan kuliner 2)  Unit  usaha  pertanian  (pertanian,  perkebunan,  perikanan, peternakan) a)  Sub unit pertanian b)  Sub unit usaha budidaya ikan lele c)  Sub unit usaha budidaya jamur tiram 3)  Unit usaha jasa perantara (pembayaran Listrik, PAM, dll) 4)  Unit usaha pengelolaan sarana air bersih 3. Pengawas a. Ketua b. Wakil Ketua (merangkap anggota) c. Sekretaris (merangkap anggota)
d. Anggota
Kepengurusan  tersebut  kemudian  ditetapkan  sebagai  pengurus  BUMDes  diperiode  kedua melalui  surat  keputusan  Kepala  Desa  Pagelaran  nomor  141/21/Kpts/2016  tentang  penyesuaian susunan pengurus/pengelola/pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Jaya sejak tanggal 2 Desember 2016. Struktur organisasi BUMDes yang baru dianggap lebih baik
karena  telah  dirinci  sesuai  dengan  unit-unit  usaha  yang  akan  dikembangkan.  Hal  ini  membuat pembagian tugas menjadi lebih fokus sehingga diharapkan kinerjanya dapat lebih optimal.
Pergantian kepengurusan BUMDes ini menunjukkan ada permasalahan dari aspek sumber daya manusia. Dibutuhkan manajemen personalia yang baik dengan menempatkan sumber daya yang  berkompeten  dalam  menjalankan  usaha  BUMDes(Nilawati,  2018).  Proses  pemilihan pengurus BUMDes Harapan Jaya dilakukan dengan sistem musyawarah, tidak ada syarat khusus dalam pemilihan pengurus BUMDes di Desa Pagelaran. Ketua dan anggota pelaksana BUMDes Harapan Jaya dipilih secara musyawarah dengan mempertimbangkan kemauan dan kemampuan masing-masing  individu.Padahal  didalam  Permendes  PDTT  Nomor  4  tahun  2015  dijelaskan bahwa  syarat  utama  menjadi  pelaksana  operasional  BUMDes  adalah  masyarakat  desa  yang tinggal  minimal  2  tahun,  memiliki  wawasan  kewirausahaan  dengan  pendidikan  minimum SMA/SMK  sederajat,  dan  tidak  merangkap  jabatan  di  pemerintahan  desa.  Sehingga  pemilihan pelaksana  operasional  BUMDes  seharusnya  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  pengalaman kewirausahaan seseorang.
Langkah-langkah  pembentukan  BUMDes  terdiri  dari  tiga  tahapan(Putra,  2015).  Pertama, Sosialisasi  BUMDes  bertujuan  untuk  memahamkan  masyarakat  terkait  dengan  tujuan  pendirian dan manfaat dari BUMDes  yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan Kader Pemberdaya Masyarakat Desa (KPMD).Kedua, Pelaksanan musyawarah desa yang mengkaji kelayakan usaha, menemukan potensi desa dan menggali kebutuhan masyarakat desa, sehingga dapat dirumuskan unit-unit  usaha  BUMDes.  Musyawarah  tersebut  juga  menyusun  organisasi  pelaksana  BUMDes, rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ADT), serta model bisnis yang akan dijalankan. Ketiga, Penetapan Perdes tentang pendirian BUMDes dan AD/ART BUMDes.Secara umum pembentukan BUMDes telah sesuai dengan tahap pembentukan BUMDes, tetapi tahapan- tahapan  tersebut  belum  dilaksanakan  dengan  maksimal.Tidak  ditemukan  bukti  hasil  kajian musyawarah yang mendalam terkait dengan kajian potensi masalah desa, dan pemilihan unit-unit usaha BUMDes. Rendahnya kualitas proses pembentukan BUMDes Harapan Jaya ini disebabkan karena  masih  minimnya  keterampilan  dan  wawasan  SDM  tentang  BUMDes,  serta  kurangnya pendampingan yang intensif.

## 3.3. Pelaksanaan BUMDes Harapan Jaya
BUMDes  Harapan  Jaya  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  dalam  rangka  mendukung penguatan  ekonomi  Desa  Pagelaran.Adanya  pergantian  kepengurusan  BUMDes  Harapan  Jaya membuat  adanya  beberapa  unit  tambahan  untuk  memaksimalkan  sumber-sumber  penghasilan BUMDes. Adapun unit usaha yang dikembangkan BUMDes Harapan Jaya adalah:
1.  Unit usaha warung serba ada (waserda) dan kuliner
Unit  usaha  warung  serba  ada  dan  kuliner  ini  adalah  unit  usaha  yang  paling  lama, keberadaannya  bersamaan  dengan  berdirinya  BUMDes  Harapan  Jaya.Awal  mula  dibentuk unit  usaha  ini  berfokus  pada  usaha  warung  serba  ada  (grosir)  yang  bertujuan  memenuhi kebutuhan pokok warung-warung kecil yang ada di Desa Pagelaran sebagai mitra usaha.Hal tersebut membuat masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang relatif  lebih  murah.  Sebagian  ruang  di  kantor  desa  dijadikan  sebagai  toko  dan  gudang sembako.  Pemilihan  lokasi  tersebut  dinilai  sangat  strategis  karena  berseberangan  dengan puskesmas,  artinya  dekat  dengan  pusat  berkumpulnya  orang  atau  keramaian.Lokasi  tersebut dianggap  sebagai  lokasi  yang  sangat  potensial  untuk  mempromosikan  suatu  produk. Konsumen  maupun  warung  mitra  tidak  perlu  mengambil  barang  di  kantor  desa  untuk mengambil  barang,  cukup  dengan  memesan  melalui  telepon  seluler  atau  menghubungi pengurus  RT  atau  RW  setempat,  kemudian  barang  akan  dikirim.  Jumlah  penduduk  di  Desa Pagelaran  sebanyak  20.402  jiwa,  jika  kebutuhan  pokok  setiap  keluarga  dipenuhi  oleh  unit
usaha  yang  ada  di  BUMDes  maka,  keuntungan  usaha  tersebut  dapat  dikembalikan  untuk pembangunan di desa dalam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat.
Pada  periode  satu  tahun  pertama  dana  yang  digulirkan  untuk  pembangunan  BUMDes sebesar  Rp100  juta  yang  dicairkan  melalui  empat  kali  tahapan  masing-masing  Rp25  juta. Strategi  pemasaran  yang  dilakukan  oleh  pengurus  BUMDes  adalah  dengan  menjual  paket- paket  sembako  menjelang  hari-hari  besar  nasional.Namun  usaha  tersebut  tidak  berjalan dengan  cukup  baik,  sehingga  pada  periode  kedua  orientasi  usaha  yang  semula  fokus  pada perdagangan  sembako  dialihkan  ke  usaha  kuliner.Usaha  sembako  dinilai  membutuhkan modal  yang  sangat  besar  dengan  nilai  keuntungan  yang  kecil,  selain  itu  juga  tingkat persaingan usaha yang cukup ketat dengan pemilik modal.Sehingga usaha tersebut dialihkan untuk  mengurangi  nilai  kerugian  usaha.Usaha  kuliner  dianggap  membutuhkan  modal  yang relatif  lebih  kecil  dan  keuntungan  usaha  yang  lebih  cepat  didapatkan,  saat  ini  usaha  kuliner yang dibangun adalah pempek.Telah terdapat 4 gerobak PKL yang menjual pempek.Rata-rata penjualan  pempek  tiap  hari  adalah  15  kg.  Rencana  kedepan  usaha  kuliner  ini  juga  akan dikembangkan untuk penjualan siomay, sosis, mie ayam, dan produk-produk kuliner lainnya dengan memberdayakan masyarakat khususnya perempuan.
2.  Unit usaha pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan)
a. Sub unit pertanian
Unit pertanian ini adalah usaha yang bergerak dibidang jual beli bibit tanaman keras seperti  pohon  rambutan,  durian,  jambu  kristal  dan  sebagainya.  Usaha  ini  dibentuk  pada tahun  2016  dengan  melihat  potensi  lingkungan  desa  yang  cocok  untuk  pembibitan tanaman keras. Usaha ini telah mendapatkan modal sebesar Rp5 juta dari dana desa yang dikelolah  oleh  satu  orang  pekerja.  Rata-rata  penjualan  bibit  setiap  bulan  mencapai  20 pohon.
b. Sub unit usaha budidaya ikan lele
Unit usaha ini dibentuk sejak bulan oktober 2018 dengan modal utama Rp22,5 juta yang  bersumber  dari  dana  hibah  Kemendes  PDTT.  Usaha  ini  dibangun  atas  dasar kebutuhan lele  yang cukup banyak untuk warung-warung makan di  Kecamatan Ciomas. Tercatat  bahwa  terdapat  100  warung  makan  dengan  kebutuhan  rata-rata  3  kg  lele  setiap warung, sehingga hal ini menjadi peluang pasar yang baik untuk unit usaha ini. Selain itu kualitas  dan  ketersediaan  air  yang  baik  sangat  cocok  untuk  budidaya  lele  yang perawatannya tidak terlalu  sulit.Terdapat  4 kolam  lele  yang masing-masing kolam disisi dengan 1000 ekor ikan. Tim pelaksana pengembangan unit ini telah bekerjasama dengan dinas terait untuk mendapatkan bimbingan teknis budidaya lele yang baik.
c. Sub unit usaha budidaya jamur tiram
Unit usaha budidaya jamur tiram awalnya adalah usaha yang dimiliki oleh individu sejak  tahun  2010.Pada  tahun  2017  usaha  tersebut  menjadi  usaha  BUMDes  dengan harapan dapat mendapatkan modal usaha yang lebih besar sehingga skala usaha menjadi besar  dan  mampu  menyerap  lebih  banyak  lagi  tenaga  kerja.  Modal  yang  diberikan BUMDes  untuk  pengembangan  usaha  ini  adalah  Rp15  juta  yang  bersumber  dari  dana desa.  Pada  awal  tahun  2018  usaha  ini  mendapatkan  musibah  bencana  alam  yang mengakibatkan bangunan usaha ambruk, sehingga pemerintah desa memberikan bantuan modal lagi sebesar Rp20 juta yang bersumber dari dana hibah Kemendes PDTT. Dengan kerjasama  ini  yang  semula  penjualan  baglog  hanya  1.000  pcs  sekarang  meningkat menjadi 5.000 pcs baglog untuk dikirim ke area Jabodetabek.Pembagian keuntungan yang diberikan oleh unit usaha sebagai keuntungan atau penghasilan BUMDes sebesar Rp100 dari setiap penjualan baglog selama 3 tahun.
3.  Unit usaha jasa perantara (Pembayaran Listrik, PAM, dll) Unit  usaha  pembayaran  token  ini  bekerja  sama  dengan  Bank  BNI  sebagai  mitra.  Bank BNI memberikan alat-alat dan sistem yang digunakan untuk pembayaran token.Unit usaha ini memiliki peluang bisnis yang cukup bagus, karena tren kedepan semakin banyak masyarakat yang mebutuhkan jasa ini dan unit ini juga dapat menjadi perantara untuk penyaluran bantuan sosial  seperti  PKH  atau  Rastra.Saat  ini  unit  usaha  belum  dapat  berjalan,  dikarenakan keterbatasan SDM pengelolah.
4.  Unit usaha pengelolaan sarana air bersih (SAB)
Unit usaha pengolahan sarana air bersih ini adalah unit usaha yang sudah ada sebelumnya adanya  BUMDes  Harapan  Jaya.Pengolahan  SAB  untuk  melayani  kebutuhan  air  bersih masyarakat Desa Pagelaran adalah aset dari program PNPM di tahun 2006. Sejauh ini sistem pembayaran  unit  usaha  SAB  dikelolah  oleh  pengurus  RT  dana  RW.  Unit  usaha  ini  akan diambil  alih  oleh  BUMDes  dengan  meningkatkan  kualitas  air  bersih  yang  bersumber  dari mata  air  desa.  Pengembangan  usaha  ini  membutuhkan  pipanisasi  sejauh  ±2,5  km  untuk memindah sumber air bersih yang lebih baik. Sejauh ini pelayanan air bersih oleh BUMDes hanya  dapat  menjangkau  satu  RW  yaitu  RW  8.Setelah  pipanisasi  diharapkan  unit  usaha  ini dapat melayani RW 7, RW 12, RW 5 serta desa sekitar.
Basis  kegiatan  BUMDes  Harapan  Jaya  adalah  mendukung  kegiatan  UMKM  yang  telah berkembang  di  Desa  Pagelaran  melalui  program  peminjaman  modal  usaha  dengan  sistem  bagi hasil  dan  menjadikan  usaha  tersebut  sebagai  unit  usaha  BUMDes.  Semangat  yang  dimiliki masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  menjalankan  usaha  bersama  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat ini sudah sangat bagus, namun belum diimbangi dengan keterampilan dan  pengetahuan  yang  cukup  dalam  pelaksanaannya.Pelaksanaan  program  BUMDes  Harapan Jaya  Desa  Pagelaran  telah  berjalan  selama  3  tahun  belum  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.Dampak tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.Evaluasi Pelaksanan BUMDes Harapan Jaya periode 2015-2018.
No. Unit usaha Taun Usaha Jumlah Pengelolah Omzet Tahun 2018 (juta rupiah) Modal BUMDes (juta rupiah) Profit BUMDes 1. Warung sembako 2015-2017 1 - 100 - 2. Warung Kuliner 2018 7 70 7,5 Rp 600.000,00 3. Pertanian 2017 1 1 5 - 4. Budidaya ikan lele 2018 5 6 22,5 - 5. Budidaya jamur tiram 2017 6 120 35 Rp 1.100.000,00 6. Jasa perantara Belum Mulai 0 - 5 - 7. Pengolahan sarana air bersih Belum Mulai 0 - - -
Empat  indikator  dasar  dari  pelaksanaan  BUMDes  menurut  Suryanto(2018)adalah  omzet, jumlah  karyawan,  sumbangan  terhadap  PADes  dan  bantuan  sosial  yang  diberikan  BUMDes untuk  masyarakat.  Omzet  BUMDes  di  tahun  2018  menunjukkan  angka  pencapain  yang  sangat baik, namun profit yang didapat hanya 0,8 % dari omzet yang didapat. Hal tersebut menyebabkan BUMDes  Harapan  Jaya  belum  mampu  memberikan  sumbangan  terhadap  PADes.  Pendirian BUMDes Harapan Jaya memberikan dampak positif pada peningkatan partisipasi angkatan kerja namun belum signifikan, karena total tenaga kerja yang terserap dalam keseluruhan unit usaha ini hanyalah  20  orang.  BUMDes  Harapan  Jaya  juga  belum  memberikan  bantuan  sosial  untuk masyarakat.Menurut  persepsi  masyarakat  tentang  keberadaan  BUMDes  saat  ini  sudah  bagus
dengan  mendukung  usaha  kecil  yang  berkembang  di  desa,  namun  sistem  seperti  ini  belum mampu  memberikan  dampak  secara  positif  bagi  pembangunan  desa.Hal  ini  dikarenakan  masih banyak UMKM yang belum bermitra dengan BUMDes, bahkan usaha alas kaki yang merupakan usaha  utama  masyarakat  Desa  Pagelaran.Sebagai  lembaga  ekonomi  desa  yang  dibentuk  dengan mempertimbangkan  potensi  desa,  seharusnya  BUMDes  Harapan  Jaya  dapat  membentuk  unit usaha  yang  mendukung  pengembangan  usaha  alas  kaki.Sehingga  kehadiran  BUMDes  Harapan Jaya  secara  ekonomi  kegiatan  usaha  BUMDes  belum  mampu  menciptakan  efek  berganda  dan belum  mampu  menyerap  tenaga  kerja,  serta  secara  finansial  belum  memberikan  kontribusi kepada  desa  melalui  PADes.  Menurut  Sidik  (2015)kontribusi  BUMDes  terhadap  PADes  akan signifikan  dengan  pembangunan  apabila  masyarakat  desa  memiliki  modal  sosial  yang  kuat, meliputi  organisasi  desa,  kepercayaan  masyarakat,  norma  yang  berlaku,  dan  jaringan  yang mampu mendorong kemajuan pembangunan desa.

## 4. Kesimpulan
Evaluasi  pelaksanaan  dan  pembentukan  program  BUMDes  secara  keseluruhan  belum maksimal.BUMDes  Harapan  Jaya  belum  dapat  berjalan  dengan  baik,  meskipun  telah  berjalan selama 3 tahun ini.Dalam pembentukan BUMDes Harapan Jaya berjalan sesuai dengan prosedur yang  telah  diatur  dalam  peraturan  menteri  desa  yaitu  melalui  musyawarah  desa,  namun keterampilan  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  belum  cukup  memahami  bagaimana  teknis dalam  pelaksanaan  BUMDes.Ketidakfokusan  pelaksana  operasional  BUMDes  sebagai  pekerja dan tidak adanya jiwa wirausaha membuat pelaksanan BUMDes Harapan Jaya sendiri mengalami kesulitan.  Padahal  hal  tersebut  menjadi  syarat  utama  dalam  pemilihan  pelaksana  operasional BUMDes  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran  Badan  Usaha  Milik  Desa.  Peran  positif  dari  pelaksanaan  BUMDes  Harapan  Jaya secara  individu  hanya  dirasakan  oleh  pelaksaan  unit-unit  usaha  BUMDes,  dibuktikan  dengan tingkat  penyerapan  tenaga  kerjanya  yang  hanya  20  orang.Hal  ini  karena  unit  usaha  BUMDes belum  melihat  potensi  unggulan  yang  ada  di  Desa  Pagelaran  yaitu  potensi  usaha  alas kaki.Sebagai  badan  usaha  desa  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  desa  dan masyarakat, BUMDes Harapan jaya belum dapat menjadikan unit usaha yang dijalankan sebagai sumber  pendapatan  untuk  Desa  Pagelaran  dalam  meningkatkan  PADes.  Hal  ini  disebabkan karena omzet yang besar tidak sebanding dengan profit yang didapat. Sehingga program ini tidak dapat menjadi salah satu dari penopang perekonomian desa seperti yang diharapkan.

## 5. Saran
Saran  dalam  penelitian  ini  untuk  pemerintah  Desa  Pagelaran  dan  pengurus  BUMDes Harapan  Jaya  adalah  melakukan  kajian  ulang  terkait  dengan  potensi  dan  kebutuhan  masyarakat desa.  Diperlukan  kajian  selanjutnya  terkait  dengan  kelayakan  usaha  masing-masing  unit  bisnis yang telah dijalankan oleh BUMDes Harapan Jaya.

## 6. Ucapan Terimakasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pagelaran, BPD Desa Pagelaran dan pelaksana  operasional  BUMDes  Harapan  Jaya  yang  telah  memberikan  berbagai  data  dan informasi  sehingga  sangat  membantu  dalam  kelancaran  penyelesaian  penelitian  ini.  Ucapan terima  kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  seluruh  team  reviewer  &  editor  Jurnal  Sosial Humaniora  Dan  Pendidikan  serta  kepada  pihak-pihak  yang  telah  memberikan  dukungan  dalam penelitian ini adalah.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif . Makasar: Graha Ilmu.
Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (  BUMDes  ). Jurnal  Dinamika  Ekonomi  &  Bisnis , 13 (1), 67–81. Retrieved from https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/395/753 Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Dewi,  A.  S.  K.  (2014).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Sebagai  Upaya  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Journal of Rural  and  Development , V (1),  1–14.  Retrieved  from  https://jurnal.uns.ac.id/rural-and- development/article/view/914/878
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2108). Rekapitulasi Profil BUMDes Kabupaten Bogor . Gunawan,  K.  (2011).  Manajemen  BUMDES  Dalam  Rangka  Menekan  Laju  Urbanisasi. WIDYATECH
Jurnal Sains Dan Teknologi , 10 (3), 61–72. Retrieved from
https://jurnalwidyatech.files.wordpress.com/2012/02/ketut-gunawan.pdf Juanda, B. (2009). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis . Bogor: IPB Press.
Murwadji,  T.,  Rahardjo,  D.  S.,  &  Hasna.  (2017).  Bumdes  sebagai  Badan  Hukum  alternatif  dalam pengembangan perkoperasian indonesia. Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 1 (1), 1–18. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). Metode Penelitian . Jakarta: Bumi Aksara.
Nilawati,  E.  (2018).  Analisis  Manajemen  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDESA)  “Hanyukupi”  Desa Ponjong  Kecamatan  Ponjong  Kabupaten  Gunungkidul. Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis- Akademis
Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 21 (1), 49–72. https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.65
Nugroho,  M.  (2018).  Penerapan  pola  sinergitas  antara  BUMDES  dan  UMKM  dalam  menggerakkan potensi desa di Kecamatn Saptosari. In Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (pp. 28–37). Tanggerang: PKN STAN. Retrieved from http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/343/235
Peraturan Desa Pagelaran nomor 1 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pagelaran (2015). Indonesia.
Peraturan  Desa  Pagelaran  nomor  2  tahun  2015  tentang  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga Badan Usaha Milik Desa (2015). Desa Pagelaran.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia nomor 16  Tahun  2018  tentang  Prioritas  Penggunaan  dana  Desa  Tahun  2019  (2018).  Indonesia: KEMENDES PDTT.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (2015). Indonesia.
Putra,  A.  S.  (2015). Badan  Usaha  Milik  Desa :  Spirit  Usaha  Kolektif  Desa. Jakarta:  Kementrian  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai  Penguat  Ekonomi  Desa  (Studi  di  Desa  Landungsari, Kecamatan  Dau, Kabupaten  Malang).
Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 53 (9), 1689–1699.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi  Lokal  Mewujudkan  Kemandirian  Desa. Jurnal  Kebijakan  & Administrasi Publik , 19 (2), 115–131. Retrieved from https://doi.org/10.22146/jkap.7962 Suharsaputra,  U.  (2012). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitataif,  dan  Tindakan .  Bandung:  Refika Aditama.
Suryanto, R. (2018). Peta Jalan BUMDES Sukses. Yogyakarta: PT Syncore Indonesia.
Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).