El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan 1
Mansari
Rizkal
Universitas Iskandar Muda Banda Aceh Email: mansari@unida-aceh.ac.id rizkal@unida-aceh.ac.id

## Abstrak
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  memiliki  peranan  strategis  dalam  upaya pencegahan perkawinan anak, karena setiap orangtua yang ingin menikahkan anak  di  bawah  umur  harus  mendapatkan  dispensasi  perkawinan  dari Mahkamah  Syar’iyah.  Kajian  ini  berusaha  untuk  menganalisis  peran  dan tantangan  yang  dihadapi  hakim  dalam  mencegah  perkawinan  usia  anak  di Mahkamah Syar’iyah serta pertimbangan dalam menerima maupun menolak dispensasi  kawin.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yuridis  empiris  dengan tujuan mendeskripsikan peranan hakim mencegah perkawinan anak. Sumber data  primer  diperoleh  melalu  wawancara  langsung  dengan  hakim.  Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak  harus  memperoleh  izin  Mahkamah  Syar’iyah.  Wujud  peranan  hakim dikonkritkan  dengan  mendorong  orangtua  tidak  melanjutkan  permohonan dispensasi  kawin  dengan  memberikan  nasehat-nasehat  serta  dampak  yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Tantangan yang dihadapi hakim dalam mengadili perkara dispensasi adalah pemahaman  masyarakat  terhadap  bahaya  perkawinan  anak  belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif. Pertimbangan  hakim  mengabulkan  permohonan  dispensasi  dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan.
Kata Kunci: Dispensasi, Mashlahah Mursalah, Anak
1 Artikel  ini  berasal  dari  hasil  penelitian  yang  dibiayai  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan Research dan Teknologi Tahun Anggaran 2021.

## Pendahuluan
Penelitian  ini  berangkat  dari  meningkatnya  angka  perkawinan  usia  anak setelah  disahkannya  UU  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  UU  tersebut  mempersamakan usia  perkawinan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  menjadi  19  tahun  karena mempertimbangkan  kematangan  pasangan  suami  isteri  dan  diharapkan  dapat mencegah  tingginya  angka  perceraian. 2 Peningkatan  secara  kuantitas  usia  tidak menyurutkan masyarakat yang hendak menikahkan anaknya pada usia anak. Bahkan dapat  meningkat  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  sebelum  adanya  perubahan. Sebelum adanya perubahan usia perkawinan, perbandingan angkanya sejak Januari sampai September 2019 berjumlah 12.624 perkara atau rata-rata 1403 perkara setiap bulan. Pasca perubahan semakin bertambah yaitu sejak  Januari sampai September 2020 berjumlah 49.326 perkara atau rata-rata 5480 perkara setiap bulan. 3 Isu tentang perkawinan  anak  menjadi  isu  yang  sangat  dilematis  antara  manfaat  dan mudharatnya. 4 Hakim Mahkamah Syar’iyah memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan  perkawinan  anak.  Melalui  Perma  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diberikan kewenangan mencegah  melalui  nasehat  yang  diberikan  kepada  anak  dan  orangtua  atau walinyanya  agar  menghentikan  permohonan  dispensasi  kawin.  Fakta  empris menunjukkan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh
2 https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun- berlaku- efektifsejakdiundangkan#:~:text=Jakarta%20%2D%20DPR%20mengesahkan%20revisi%20UU,suda h%20menginjak%20usia%2019%20tahun.
3 Purwosusilo,  Peran  Hakim  Dalam  Perlindungan  Anak  pada  Konteks  Perkara  Dispensasi Kawin, Makalah disampaikan pada acara Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Kerjasama Kementerian PPPA dan PP IKAHI, 16 Oktober 2020.
4 Amran Suadi,  The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, Jurnal Hukum dan Peradilan ,  Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 117
orangtua.  Tujuan  khusus  yang  ingin  dianalisis  dari  kajian  ini  berkaitan  dengan bagaimana  peran  hakim  dalam  mencegah  perkawinan  usia  anak  di  Mahkamah Syar’iyah dan tantangan apa yang dihadapi oleh hakim dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan di usia anak serta pertimbangan apa yang dijadikan hakim dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin yang diajukan pemohon di Mahkamah Syar’iyah.  Hakim  harus  mempertimbangkan  berbagai  aspek  secara  komprehensif dalam menerima dan menolak permohonan, baik aspek psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologi. 5 Tujuannya adalah keputusan yang diambil harus menjamin terwujud kepentingan  terbaik  bagi  anak 6 .  Kajian  ini  sangat  penting  dilakukan  mengingat praktik pernikahan usia dini semakin merebak di mana-mana dengan jumlah yang sangat tinggi sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Hakim  memiliki  peranan  strategis dan turut berkontribusi besar mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Untuk mempengaruhi  paradigma  berfikir  dan  merubah  kehendak  keinginan  orangtua melanjutkan permohonan dispensasi nikah sangat ditentukan oleh skill yang dimiliki oleh hakim. Terutama kemampuan berkomunikasi yang harus mampu menyakinkan pemohon  agar  dapat  memahami  dampak  yang  tidak  baik  akibat  melangsungkan perkawinan pada usia muda. Keahlian berkomunikasi secara efektif dan efisien yang memadai bagi hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah sangat penting agar dapat menyakinkan orangtua atau wali yang memohon dispensasi nikah. Resiko dan dampak  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  usia  anak  harus  disampaikan  secara sistematis  dan  mudah  dipahami  agar  pemohon  mempertimbangkan  kembali  niat menikahkan  anaknya.  Baik  resiko  terhadap  Pendidikan  maupun  dampak  terhadap kesehatan reproduksi bila tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur. 7
5 Ibid ., 120
6 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak, edisi  revisi,  (Bandung:  Refika Aditama, 2014), hlm. 202.
7 Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh), El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga , Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020, hlm. 102.
Berdasarkan  permasalahan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  ada  tiga pokok persoalan yang menjadi focus kajian peneliti, yaitu bagaimana peran hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar’iyah, apa tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan di usia anak dan apa  pertimbangan  yang  dijadikan  hakim  dalam  menerima  maupun  menolak dispensasi kawin yang diajukan pemohon di Mahkamah Syar’iyah?

## Dispensasi Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan
Permasalahan dispensasi nikah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perhatian di kalangan banyak peneliti di Indonesia. Aspek yang menjadi lirikannya adalah berkaitan dengan aspek perlindungan anak, karena apabila anak yang tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksinya  masing- masing.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  dispensasi  perkawinan adalah  izin  pembebasan  dari  suatu  kewajiban  atau  larangan. 8 Dengan  kata  lain dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang pada awalnya tidak diperbolehkan namun diberikan kelonggaran menjadi boleh dengan mengikuti syarat-syarat tertentu yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Menurut    Iqbal dispensasi  perkawinan  merupakan  suatu  kelonggaran  atau  keringanan  yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar’iyah  dalam  hal  perkawinan  salah  satu  mempelai,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang  masih  dibawah  umur  dan  diperbolehkan  melangsungkan perkawinan  dengan  ketentuan  sudah  mendapatkan  dispensasi  dari  pejabat  yang berwenang. 9 Dengan kata lain, dispensasi perkawinan ini baru ada di saat pihak yang
8 WJS. Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka. 1976, hlm.
357.
9 Muhammad  Iqbal,  Rabiah,  Penafsiran  Dispensasi  Perkawinan  bagi  Anak  di  Bawah  Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh), Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.
merasa  perlu  harus  mengajukan  permohonan  kelonggaran  tersebut  ke  pengadilan. Hakim  menjadi  orang  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  boleh  atau tidaknya diteruskan perkawinan di bawah anak dengan cara memberikan penetapan kebolehan melanjutkan perkawinan.
Pada tataran empiris, fenomena pernikahan di bawah umur sebenarnya telah lama  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  dilatarbelangi  oleh  berbagai faktor, di  antaranya adalah permasalahan  ekonomi,  kurangnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama atau karena telah hamil terlebih dahulu di luar nikah ( married by accident ) 10 . Faktor lainnya adalah karena adanya dukungan dari kedua orangtua pasangan anak yang ingin melangsungkan perkawinan. 11 Hal ini didasari  oleh  Pasal  7 Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa  calon  pengantin  yang  belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Izin ini bersifat wajib karena dinilai masih membutuhkan bimbingan dan pengelolaan orang tua. 12
Pasca disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  usia  perkawinan  bagi  laki-laki  dan perempuan  menjadi  sama  yaitu  19  tahun.  UU  ini  selain  memberikan  batasan  usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi perkawinan bagi orangtua anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16  Tahun  2019  yang  menyatakan  dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perubahan UU dalam UU  terbaru  ini  merupakan  suatu  dinamika  dalam  konteks  sosiologi  hukum  yang
10 Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan  Perundang-Undangan  Bidang  Perkawinan  di  Mahkamah Syar’iyah  Lhokseumawe ,  ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, hlm. 102.
11
12 Amran Suadi,  The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, Jurnal Hukum dan Peradilan ,  Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 117
mana  hukum  akan  terus  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  waktu  dan  tempat. Hukum  dalam  prinsip  sosiologi  mengalami  berbagai  perubahan,  dan  setiap perubahan cenderung mempengaruhi perilaku masyarakat. 13
Berkaitan  dengan  batas  usia  perkawinan,  Al-qur`an  memang  tidak  secara sepesifik membahas  tentang usia perkawinan,  akan  tetapi hanya menggarisbawahi tentang  tanda-tanda  dan  isyarat,  sehingga  diserahkan  kepada  ranah  fiqh, 14 H ukum Islam menetapkan batas usia menikah ialah  mempelai sudah baligh. Imam Syafi’i menyatakan bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi lakilaki dan 9 tahun bagi perempuan. Kemudian Imam Malik menyatakan seorang anak yang sudah baligh  ditandai  dengan  tanda  keluarnya  mani  secara  mutlak  dalam  kondisi menghayal  atau  ditandai  dengan  beberapa  tumbuhnya  rambut  dianggota  tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi  anak  laki-laki  dan  9  tahun  bagi  anak  perempuan.  Melihat  dari  kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. 15
Perkawinan di bawah umur juga rentan terhadap berbagai permasalahan baru, misalnya permasalahan sosial (mendapat cemoohan), permasalahan hukum (adanya tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga),  permasalahan  psikologis  (rentan  terjadi pertengkaran  yang  memiliki  kemungkinan  berujung  kepada  perceraian),  maupun permasalahan  kesehatan. 16 Selain  itu  juga  meningkatkan  angka  kematian  ibu  dan
13 Amran  Suadi,    The  Role  Of  Religious  Court  In  Prevention  Underage  Marriage, Jurnal Hukum dan Peradilan ,  Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 119.
14 Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, hlm. 33.
15 Achmad  Asrori, Batas  Usia  Perkawinan  menurut  Fukaha  dan  Penerapannya  dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam , Al-‘adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015, hlm. 813.
16 Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan  Perundang-Undangan  Bidang  Perkawinan  di  Mahkamah Syar’iyah  Lhokseumawe ,  ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1, hlm. 102.
bayi,  sehingga  dapat  dikatakan  adanya  kelonggaran  memberikan  dispensasi berakibat kemudharatan. 17
Dalam  upaya  menekan  perkawinan  pada  usia  anak,  Mahkamah  Agung memiliki  kebijakan  tersendiri  dengan  melahirkan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran  Perma  ini  bertujuan  untuk  memperketat  terjadinya  perkawinan  di  usia anak  dan  berusaha  semaksimal  mungkin  apabila  dispensasi  perkawinan  diberikan harus  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Oleh  karenanya  setiap permohonan  dispensasi  harus  dihadirkan  anak  ke  persidangan  dengan  tujuan  agar mendapatkan  tanggapan  darinya  terkait  dengan  alasan-alasan  yang  mendorong dirinya menikah di usia anak.
Ketentuan  dalam  UU  ini  masih  tetap  memberikan  kesempatan  dan memungkingkan  terjadinya  perkawinan  bagi  anak.  Pada  prinsipnya  dispensasi perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  dapat  dilakukan  serta  dibenarkan  oleh regulasi yang ada di Indonesia. Permohonan dispensasi ini mendapatkan pengakuan yang secara legalitas dapat dilaksanakan dan diputuskan oleh hakim bila berdasarkan pemeriksaan  di  persidangan  dapat  mewujudukan  kemaslahatan  bagi  pihak-pihak yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bilamana pihak yang akan melaksanakan  perkawinan  tidak  berumur  19  tahun  dapat  meminta  dispensasi  ke pengadilan.
Ketentuan  tersebut  sebagai  dasar  bagi  pihak  melakukan  permohonan dispensasi perkawinan. Sepanjang para pihak dapat menunjukkan alasan yang kuat dan  bukti  yang  cukup  bahwa  perkawinan  yang  diajukan  adalah  urgen  untuk
17 M.  Abdussalam  Hizbullah,  Eksistensi  Dispensasi  Perkawinan  terhadap  Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, Jurnal Hawa, 2019, Vol. 1, No. 2, hlm. 281.
dilaksanakan  maka  dapat  dikabulkan  oleh  majelis  hakim. 18 Pentingnya  legalitas dalam  permohonan  dispensasi  ini  bertujuan  untuk  melindungi  para  pihak  yang melakukannya  agar  terhindar  dari  hal-hal  yang  dapat  membahayakan  terhadap perlindungan hukum dan keabsahan perkawinannya. 19

## Peran hakim dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak di Mahkamah Syar’iyah
Salah satu pihak yang memiliki kontribusi penting pencegahan perkawinan anak adalah hakim di Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama. Muara utama untuk  mendapatkan  legalisasi  pernikahan  anak  di  bawah  umur  melalui  hakim. Bilamana  hakim  tidak  memberikan  izin  dispensasi  perkawinan,  maka  dapat dipastikan perkawinan tidak dapat terjadi bagi anak. Sebaliknya, fakta akan terbalik jika  hakim  yang  memeriksa  perkara  dispensasi  anak  memberikan  dispensasi perkawinan  dengan  berbagai  pertimbangan  yang  sosiologis  yang  rasional  sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Sebagai  pihak  yang  memiliki  andil  dalam  proses  pencegahan  perkawinan anak,  seorang  hakim  dituntut  lebih  aktif  dalam  melaksanakan  tugasnya  dengan melakukan  berbagai  upaya  dan  mengerahkan  potensi  yang  dimilikinya.  Berbagai upaya tersebut telah dilakukan hakim agar senantiasa keinginan orangtua dan anak yang hendak melangsungkan perkawinan pada usia anak diakhiri.
Peran yang telah dilakukan oleh hakim selama ini dalam upaya pencegahan perkawinan  anak  di  Mahkamah  Syar’iyah  Blang  Pidie  belum  maksimal.  Artinya belum adanya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orangtua dan wali  terhadap  anak  yang  ditolak  oleh  hakim.  Semua  permohonan  dispensasi perkawinan diterima permohonannya bila fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilakukan sudah sangat mendesak dan disertai dengan
18 Mansari, Zahrul Fatahillah dkk, Concretizationof Urgent Reason and Sufficientevidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge, NURANI , VOL. 20, NO. 2, Desember 2020: 195 – 206.
19 A. Mukhie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang:  Bayu Media, 2005), hlm. 58
bukti yang cukup. 20 Permohonan dispensasi yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah pada  umumnya  telah  disertai  dengan  alasan  yang  kuat  dan  tekad  yang  bulat  dari pihak-pihak  yang  mengajukannya  memang  berkeinginan  melangsungkan perkawinan.
Meskipun  belum  adanya  penetapan  penolakan  terhadap  perkawinan  usia anak, akan tetapi majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin supaya pihak yang mengajukan permohonan dapat mengurungkan niatnya agar dapat  menjamin kehidupan dan Pendidikan anak yang memadai. Upaya yang telah dilakukan hakim adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  Nasehat  dan  Pandangan  Kepada  Orangtua  dan  Anak  Terkait
Konsekuensi Perkawinan
Pihak  yang  saling  berkepentingan  dalam  proses  permohonan  dispensasi perkawinan terdiri dari orangtua/wali dan calon mempelai laki-laki atau perempuan. Untuk calon mempelai ini terdapat dua kemungkinan, adakalanya yang masih berusia di bawah umur adalah perempuan dan tidak menutup kemungkinan laki-laki selama salah satu pihak atau kedua belah pihak masih di bawah umur. 21 Orangtua bertindak untuk  meminta  dispenasasi  perkawinan  sementara  anak  yang  masih  dibawah  umur merupakan orang yang dimohonkan dispensasi.
Pihak yang berhak memohonkan perkawinan anak adalah orangtua ataupun wali. Partisipasi orangtua dalam permohonan dispensasi anak bertujuan mendorong supaya  orangtua  ikut  bertanggungjawab  terhadap  perkawinan  anaknya.  Orangtua harus  memastikan  supaya  dapat  selalu  memberikan  nasehat  terhadap  anaknya  agar dapat  menjamin  keberlangsungan  kehidupan  keluarga  sesuai  dengan  tatanan  yang diajarkan oleh agama Islam.
20 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021
21 Taslim Salim,Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, wawancara, 5 Juli 2021.
Hakim mendorong orangtua untuk menghentikan perkawinan di usia anak. Usaha  yang  dilakukan  hakim  adalah  dengan  memberikan  pandangan-pandangan konstruktif  yang  dapat  menyakinkan  orangtua  supaya  dapat  menghentikan keinginannya.  Seperti  dampak  atau  konsekuensi  logis  yang  muncul  bila  hubungan perkawinan tetap diteruskan yaitu seringkali memunculkan konflik atau perselisihan dalam  membangun  keluarga,  penelantaran  keluarga  oleh  salah  satu  pihak, kematangan  psikologis  dan  seksual  dari  perempuan  dan  rentan  dari  sisi  Kesehatan terhadap ibu dan bayi. 22
Upaya  selanjutnya  adalah  dengan  memberikan  nasehat  dan  pandangan- pandangan terkait dengan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi dan tingginya angka  kematian  bagi  ibu  jika  yang  menikah  masih  muda.  Nasehat  ini  tujuannya adalah agar si anak tidak meneruskan keinginannya menuju ke jenjang perkawinan.
Nasehat  yang  seringkali  disampaikan  oleh  hakim  berkaitan  dengan konsekuensi yang muncul dari perkawinan di usia anak, yaitu: pertama , Berhentinya pendidikan/  kelanjutan  belajar  bagi  anak  /  calon  mempelai  wanita. Kedua ,  Belum siapnya  proses  reproduksi  anak  bagi  calon  mempelai. 23 Ketiga ,  dampak  ekonomi, sosial, dan psikologi anak. Keempat , Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai menikah pada usia di bawah minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Keterampilan  dan  skill  seorang  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dalam mengupayakan  agar  permohonan  dispensasi  tidak  diteruskan  sangat  penting. Persoalan  yang  sering  dihadapi  adalah  karena  orangtua  dan  anak  memang  telah memiliki  tekad  dan  niat  yang  bulat  menikahkan  anaknya  dengan  berbagai konsekuensinya. Apapun yang disampaikan oleh hakim, tidak menghasilkan sesuai dengan  harapan.  Meskipun  majelis  hakim  menyampaikan  dengan  berbagai  bahasa yang  dapat  menyentuh  hatinya,  jikalau  orangtua  tidak  berkeinginan  untuk
22 https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu- perkawinan
23 Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
menghentikan  perkara  juga  tidak  akan  berhenti  permohonan  dispensasi  kawin. Banyak alasan yang mendorong orangtua memohon dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu:
Faktor yang selalu bermunculan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut: Pertama , Faktor Ekonomi, Kemiskinan menjadi faktor yang paling dominan  yang  mendorong  orang  tua  atau  wali  untuk  memohon  dispensasi perkawinan terhadap anaknya. Menurut Muzakir, rata-rata permohonan dispensasi kawin  disebabkan  oleh  keterbatasan  ekonomi  keluarga. 24 Hal  yang  sama diungkapkan oleh Taslim Salim yang menerangkan bahwa kenyataan menunjukkan kebanyakna  orangtua  mengajukan  permohonan  ini  dikarenakan  supaya  setelah pernikahan  tanggungajwab  terhadap  kehidupan  terhadap  anak  tersebut  beralih kepada  suaminya. 25 Bahkan  kenyataan  empiris  juga  menunjukkan  bahwa  anak perempuan yang akan dinikahkan adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan  ibu. 26 Sehingga  ketika  ada  orang  yang  rela  dan  berkeinginan  untuk bertanggungjawab terhadap dirinya maka orangtua/wali dengan iklas mengizinkannya dengan syarat harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syar’iyah.
Kedua ,Faktor  Agama,  Agama  Islam  sangat  melarang  berdua-duaan  antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim agar terhindar dari perbuatan- perbuatan  yang  diharamkan  oleh  agama  yakni  zina.  Zina  merupakan  salah  satu perbuatan  yang  sangat  dibenci  oleh  agama  dan  bahkan  orang  yang  melakukannya dapat  dikenakan  dengan  hukuman  yang  sangat  berat  yakni  100  kali  cambuk  bagi penzina  yang  belum  menikah  dan  hukuman  rajam  bagi  penzina  yang  sudah menikah. 27
24 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.
25 Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.
26 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.
27 Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), PETITA , Vol 3, No. 2, 2018, hlm. 177.
Pertimbangan  kekhawatiran  akan  melenceng  dari  nilai-nilai  agama  ini menjadi perhatian penting di kalangan orangtua. 28 Apalagi di era sekarang di mana keterbukaan  informasi  yang  begitu  cepat  sebagai  konsekuensi  dari  perkembangan teknologi  informasi,  maka  pergaulan  kaum  muda  mudi  sangat  dimungkinkan terjerumus  kepada  hal-hal  yang  dilarang  agama. 29 Apalagi  di  Aceh  yang memberlakukan  syari’at  Islam  melalui  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pemerintahan Aceh menetapkan segala bentuk jarimah (tindak pidana) dalam bentuk Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Jarimah  yang  diatur dalam  qanun  ini  terdiri  dari Khamar;  Maisir;  khalwat;  Ikhtilath;  Zina;  Pelecehan seksual;  Pemerkosaan;  Qadzaf;  Liwath;  dan  Musahaqah. Qanun  ini  merupakan derivasi  dari  UU  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  yang  harus diikuti  dan  ditaati  oleh  orang-orang  yang  berada  di  Aceh.  Bagi  pihak  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  qanun tersebut akan dikenakan dengan ‘uqubat (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.
Agama Islam juga menganjurkan supaya tiga hal yang tidak dapat ditunda- tunda pelaksanaannya yaitu shalat, mengurus jenazah dan menikahkan anak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizdi Rasulullah bersabda “Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah  apabila  telah  hadir,  dan  wanita  apabila  telah  ada  calon  suami  yang sekufu.” (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  agama  menjadi  salah  satu  tolak ukur  bagi  perempuan  dalam  hal  pengajuan  permohonan  dispensasi  perkawinan. Orangtua  memiliki  rasa  takut  dan  khawatir  bila  menunda-nunda  perkawinan anaknya.  Kekhawatiran  yang  pertama  adalah  terjerumuskan  kepada  hal-hal  yang dilarang  oleh  agama  dan  ketakutan  yang  kedua  adalah  adanya  ancaman  hukuman
28 Maspura, KUA Blang Pidie, wawancara, 7 Juli 2021.
29 Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.
yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Ketiga ,  Faktor  Budaya,  Orang  tua  malu  atau  merasa  menjadi  aib  di masyarakat  jika  anak  perempuannya  sering  berduaan  dengan  laki-laki  (pacarnya). Factor ini juga menjadi salah satu alasan bagi orangtua menikahkan anaknya di usia muda  daripada  mempertahankan  rasa  malu  dan  pembicaraan  dari  masyarakat sehingga memilih untuk menikahkan orangtuanya  meskipun belum  mencapai usia minimal perkawinan.
Keempat , Penyebaran Undangan Sebelum Pendaftaran Perkawinan di KUA.
Sebagian  orangtua  yang  menikahkan  anaknya  di  bawah  umur  belum  mengetahui umur  pernikahan  saat  ini  sesuai  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia adalah  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Orangtua  mengetahuinya  setelah mendaftarkan  di  KUA.  Persoalan  menjadi  muncul  dikarenakan  perencanaan pernikahan  anaknya  telah  dirancang  jauh-jauh  hari  dan  undangan  sudah disebarkanluaskan  kepada  seluruh  kerabatnya.  Undangan  tersebut  tidak  mungkin ditarik Kembali menunggu usia perkawnan anak genap 19 tahun. Peluang dispensasi inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  orangtua  anak  agar  rencana  yang  telah  dirancang secara terstruktur dan sistematis harus terlaksa.
Kelima , tingginya usia pernikah yakni 19 tahun bagi laki dan perempuan. Alasan  terbaru  yang  mendorong  orangtua  memohon  dispensasi  kawin  bagi  anak disebabkan  karena  Batasan  minimal  menikah  dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2019 lebih tinggi dibandingkan dengan UU Perkawinan sebelum direvisi. 30 Batasan usia ini  berlaku  bagi  masyarakat  di  seluruh  Indonesia  karena  sudah  menjadi  hukum positif  Indonesia.  Pemberlakuan  tersebut  tidak  memperhatikan  kondisi  sosiologis masyarakat Indonesia yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, antara masyarakat kota dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan.
Masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  perdesaan  menganggap  bahwa  anak
30 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.
yang telah berumur 18 tahun sudah dapat dilangsungkan perkawinan, karena pada usia  tersebut  anak  telah  berSanjak  dewasa  dan  sudah  menamatkan  Pendidikan  di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah menyelesaikan Pendidikan tersebut Sudah dianggap dewasa karena telah mandiri untuk dirinya.

## b. Mengidentifikasi Dasar Keinginan Menikah
Upaya  yang  dilakukan  hakim  dalam  mencegah  perkawinan  anak  adalah dengan  memastikan  keinginan  pernikahan  itu  berasal  dari  anak  tersebut.  Bukan justeru  orangtua  yang  paling  aktif  dalam  mengedepankan  keinginannya  agar terhindar  dari  tanggungjawab  memelihara  anak  sampai  mandiri.  Keharusan memanggil  anak  ke  persidangan  merupakan  perintah  dari  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.  Filosofis  Perma  tersebut  adalah  menurunkan  angka  perkawinan  anak sehingga benar-benar harus ditunjukkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi memiliki niat untuk melangsungkan hubungan perkawinan.
c. Mencocokkan Kesesuaian Fakta antara Orangtua, Anak dan Saksi
Fakta  persidangan  merupakan  bukti  konkrit  bagi  hakim  dan  menjadi  dasar memformulasikan  pertimbangan  hukum  sehingga  menjadi  pertanggugjawaban terhadap  masyarakat  atas  putusan  yang  telah  diputuskan.  Kesesuaian  fakta  yang disampaikan di hadapan persidangan oleh orangtua, anak dan saksi menjadi hal yang sangat  fundamental  untuk  diterima  atau  tidaknya  permohonan  dispensasi perkawinan. Orangtua, anak dan saksi-saksi yang diperlukan untuk menyempurnakan dan membuktikan dalil permohonan oleh pemohon akan diperiksa satu per satu di persidangan. Pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan, pihak yang tidak dimintai keterangan tidak diperkenankan memasuki ruang persidangan. Tujuannya adalah untuk memastikan independensi bagi masing-masing pihak untuk memberikan informasi yang sesungguhnya tanpa intimidasi dari pihak manapun. Hal
ini sangat penting dilakukan agar hakim dapat mengetahui secara konkrit keinginan perkawinan berasal dari orangtua maupun anak yang bersangkutan.

## Tantangan  Hakim  dalam  Mencegah  Terjadinya  Praktik  Perkawinan  di  Usia Anak
Hakim Mahkamah Syar’iyah dihadapatkan pada dua kondisi saat mengadili perkara  permohonan  dispensasi  perkawinan.  Pada  satu  sisi,  perkara  yang  sedang diadili  adalah  anak-anak  yang  masih  membutuhkan  bimbingan,  kasih  sayang  dan membutuhkan kematangan psikologis sebelum memasuki ke jenjang pernikahan. Di sisi  lain  kondisi  konkrit  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan menunjukkan  keharusan  perkawinan  untuk  dilangsungkan  agar  terhindar  dari kemafsadatan  (kerusakan)  yang  lebih  besar  bagi  calon  pasangan  suami  isteri. Kondisi  ini  menjadi  dinamika  batiniyah  bagi  hakim  dalam  memberikan pertimbangan-pertimbangan sosiologi dan pertimbangan yuridis agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  hakim  dalam  mencegah  praktik  dispensasi nikah  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  UU  Nomor  16  Tahun  2019  memberikan ruang kepada orangtua anak untuk menikah. Lahirnya UU baru ini bukanlah solusi konkrit  yang  ditawarkan  oleh  pengambil  kebijakan  untuk  mengurangi  praktik perkawinan  usia  anak.  Justru  sebaliknya  dengan  disahkannya  peraturan  tersebut semakin meningkatkan pula angka pernikahan anak di bawah umur yang disebabkan oleh  karena  penentuan  Batasan  usia  perkawinan  yang  lebih  tinggi.  Peningkatan jumlah usia anak justeru menjadi tantangan bagi hakim dikarenakan semakin banyak kasus yang harus diadili dan ditetapkan permohonannya.
Kedua ,  pemahaman  masyarakat  terhadap  bahaya  dari  perkawinan  anak belum  tersosialisasikan  dengan  baik  oleh  sektor  terkait. 31 Berbagai  sektor  harus terlibat  aktif  mensosialisasikan  dan  mengarustakan  isu  tentang  bahaya  pernikahan
31 Fadhli, KUA Idi Rayeuk, wawancara, 9 Juli 2021.
usia anak. Terutama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar masyarakat dapat mempertimbangkan secara komprehensif sebelum melangsungkan pernikahan anaknya.
Ketiga , perkawinan usia anak bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama, karena  agama  hanya  mensyaratkan  baligh  bagi  orang  yang  melangsungkan perkawinan. 32 Sebagian  masyarakat  mendalilkan  bahwa  dalam  Islam  tidak mensyarakatkan usia perkawinan secara khusus harus 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun  bagi  perempuan.  Batasan  yang  menjadi  indikator  penentuan  masa  menikah didasarkan pada baligh bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan.
Keempat ,  kemauan  perkawinan  berasal  dari  anak  itu  sendiri.  Akibatnya menjadi  tantangan  yang  dihadapi  oleh  hakim  dalam  menyakini  dampak-dampak yang muncul akibat perkawinan usia anak. Alasan ini menjadi perhatian dari hakim karena  bila  ditunda-tunda  menjadi  dosa  karena  dalam  Islam  terdapat  beberapa hukum  dari  nikah,  yaitu  sunnah,  mubah  dan  wajib.  Nikah  menjadi  wajib  jika  bila yang ingin melaksanakannya telah siap lahir dan batin. 33
Kelima , banyaknya pihak yang harus dihadirkan ke persidangan. Pihak-pihak yang perlu dimintakan keterangannya di persidangan setelah lahirnya UU Nomor 16 Tahun  2019  sangat  banyak  dibandingkan  dengan  sebelum  revisi.  Sebelum  revisi hanya  perlu  menghadirkan  pemohon  dan  saksi-saksi,  akan  tetapi  pasca  perubahan UU  tersebut  mengharuskan  kepada  anak  yang  dimohonkan  dispensasi  untuk menghadiri  ke  persidangan.  Baik  anak-anak  yang  dimohonkan  maupun  calon suaminya.
32 Ali  Imron,  Dispensasi  Perkawinan  Perspektif  Perlindungan  Anak, Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5 No. 1 Januari 2011, hlm. 70.
33 Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 45

## Pertimbangan  Hakim  dalam  Menerima  Maupun  Menolak  Dispensasi  Kawin bagi Anak
Perkara dispensasi perkawinan merupakan aspek perkawinan yang menuntut hakim  lebih  jeli  dan  cermat  dalam  menggali  dan  menilai  serta  memberikan penetapannya.  Persoalan  dispensasi  ini  menjadi  suatu  hal  yang  sangat  kompleks sehingga hakim yang mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif  yang  timbul  bila  menerima  maupun  menolaknya. 34 Kehati-hatian  hakim dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan  dispensasi.  Untuk  itu,  hakim  dituntut  mempertimbangkan  berbagai aspek  agar  penetapan  yang  ditetapkan  dapat  memberikan  aspek  keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. 35
Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin terdiri dua hal,  yaitu  pertimbangan  suatu  permohonan  dikabulkan  maupun  pertimbangan ditolaknya  suatu  permohonan  dispensasi.  Kedua  aspek  ini  harus  dipertimbangkan oleh hakim agar putusan yang dilahirkan dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Dispensasi Kawin. Pertimbangan hakim menerima suatu permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

## 1. Kemashlahatan Lebih Besar daripada Kamafsadatan
Prinsip  utama  yang  menjadi  prioritas  hakim  memberikan  dispensasi perkawinan  anak  adalah  kemaslahatan  bagi  anak.  Kemaslahatan  bagi  anak merupakan  segala  sesuatu  yang  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  diri  dan  masa depan anak. Kemaslatan bagi dirinya adalah agar anak terlindung dari perbuatan zina dan  kemaksiatan  yang  dilarang  oleh  agama.  Agama  sangat  melarang  umat  Islam
34 Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
35 Mardi Chandra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia ,…  hlm. 187.
terjerumus  dalam  perbuatan  zina,  karena  zina  mengakibatkan  ketidakjelasan keturunan.
Kemaslahatan yang dihadapkan pada konteks dispensasi kawin sebenarnya ada  bentuk,  yaitu: pertama ,  agar  melindungi  anak-anak  dari  perbuatan  zina  yang dilarang oleh agama. Hal ini juga sesuai dengan dianjurkan oleh agama Islam yang mengedepankan maslahah mursalah dalam penetapan hukum. M aṣlaḥah merupakan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu  yang  mengandung  kelayakan/keselarasan. 36 Dalam  sebuah  kaidah  fiqih dijelaskan bahwa:
دسافملاءرد ىلوأ نم بلج حلاصملا
“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.
Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  dihadapkan  pada  dua  kemudharatan  dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu: pertama , kemudharatan yang muncul dari perkawinan  usia  anak,  yang  sebenarnya  masih  banyak  memerlukan  bimbingan secara memadai dari orangtua serta belum matangnya secara psikologis dan finansial untuk  membangun  keluarga. Kedua ,  kemudharatan  bila  permohonan  dispensasi perkawinan ditolak oleh hakim yang tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik  bagi  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan.  Untuk  menghilangkan kemudharatan  dan  meraih  kemaslahatan  merupakan  keharusan  yang  harus diupayakan  dalam  perkawinan  anak.  Ada  dua  unsur  dalam  maslahah  yaitu memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. 37
Sebagian  kasus  yang  disampaikan  pemohon  di  persidangan,  bila  anaknya tidak  dinikahkan  bisa  menimbulkan  stress  dan  berdampak  tidak  baik  secara
36 Dewan Bahasa Arab Mesir, Al-Mu’jam Al-Wasīṭ, (Mesir: Dār al-Da’wah, t.th), hlm. 520.
37 Mardi Chandra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia ,…  hlm. 187.
psikologis  bagi  jiwanya. 38 Hukum  bertujuan  untuk  memberikan  kebahagiaan  dan kemanfaatan  bagi  masyarakat  bukan  justeru  melahirkan  dampak  yang  tidak  baik. Jeremy  Bentham  melalui  teori  hukum utilitarianisme menyatakan  hakikat kebahagiaan adalah sebuah kondisi yang terbebas dari hal-hal yang tidak baik bagi manusia. 39 Itulah  yang  terkandung  dalam  konsep  dispensasi  nikah  ini  yakni  memberikan solusi  bagi  orang  yang  memiliki  alasan  yang  mendesak  untuk  menikah  tapi  tidak  cukup syarat-syaratnya  yakni  belum  mencapai  usia  minimum,  maka  dispensasi  itulah  solusi sebagai jalan keluar yang disediakan oleh pemerintah agar kemanfaatan dapat dirasakan oleh manusia.

## 2. Kepentingan Terbaik bagi Anak
Kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah  segala  tindakan  dan  kebijakan  yang menyangkut  dengan  anak  harus  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi dirinya.  UU  Perlindungan  Anak  mengatur  empat  unsur  penting  dalam  rangka mengoptimalkan  perlindungan  anak,  yaitu:  non  diskriminasi;  kepentingan  yang terbaik  bagi  anak;  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan;  dan penghargaan  terhadap  pendapat  anak.    Empat  hal  tersebut  menjadi  pijakan  utama semua  stakeholder,  baik  keluarga,  masyarakat  dan  pemerintah  harus  diwujudkan dalam kenyataan empiris bagi anak. 40
Pembuktian menjadi unsur penting agar kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan  dispensasi  dapat  terwujud  dengan  baik.    Menurut  Syaiful  Bakhri, pembuktian  merupakan  suatu  tahapan  penting  dalam  hukum  acara  perdata  dan kepada  pihak  itulah  dibebankan  membuktikan  dalil-dalil  yang  dituangkan  dalam
38 Muhammad  Aulia  Ramdan  Daenuri,  Ishlahul  Umam,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
39 Ansori, Abdul Gafur, filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan , University of Gajah Mada: Yogyakarta, 2006, hlm. 89
40 Mansari,  Moriyanti, Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Melalui  Putusan  Hakim Mahkamah Syar’iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum , Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam, 2019, hlm. 95.
permohonan maupun gugatan. 41 Hakim akan mengkonstatir fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perkawinan anak tersebut bisa memberikan kebaikan bagi anak.
Pelibatan  berbagai  sektor  memiliki  kontribusi  penting  bagi  hakim  dalam mencegah praktik perkawinan anak. Terutama psikolog yang memahami psikologis anak untuk dimintakan pandangannya di persidangan agar menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya dispensasi perkawinan bagi anak. Selama ini belum dilibatkan pihak yang terkait seperti DP3A yang sebenarnya membidangi pada aspek perlindungan anak di setiap Satuan Pemerintahan Daerah yang  di  dalamnya  ada  psikolog.  Begitu  pula  dengan  Dinas  Kesehatan  yang sebenarnya  perlu  menjadi  pihak  yang  ikut  berpartisipasi  untuk  memberikan pandangan-pandangannya  terkait  dengan  tumbuh  kembang  dan  kesehatan reproduksi  bagi  anak.  Perlunya  psikolog  dan  dan  Dinas  Kesehatan  pada  kasus dispensasi  adalah  untuk  menilai  jawaban-jawaban  yang  diberikan  oleh  anak  di persidangan  yang  menunjukkan  bahwa  keinginan  perkawinannya  berasal  dari  diri sendiri  dan  tidak  ada  unsur  pemaksaan  dari  orangtua.  Dari  gaya  berbicara  di persidangan ini psikolog dapat membaca bahasa tubuh si anak. Begitu pula dengan Dinas  Kesehatan  yang  sebenarnya  memiliki  andil  pada  konteks  permohonan dispensasi nikah. Misalnya untuk melihat baik atau tidaknya kesehatan reproduksi si anak  apakah  telah  siap  untu  menikah  atau  ada  hal-hal  yang  dapat  membahayakan bagi  kesehatan  reproduksi  bila  tetap  dilanjutkan  ke  jenjang  pernikahan. Pertimbangan-pertimbangan  pihak  tersebut  menjadi  suatu  pertimmbangan  bagi hakim  dalam  menerima  maupun  menolak  permohonan  dispensasi.  Akan  tetapi selama ini permohonan dispensasi belum terindegrasi dengan stakeholder sehingga hakim yang mengadili dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengharuskan untuk
41 Syaiful  Bakhri, Dinamika  Hukum  Pembuktian  dalam  Capaian  Keadilan ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.115.
menghadirkan Dinas Kesehatan dan Psikolog serta belum ada MoU dengan pihak- pihak terkait.
3. Pendapatan Calon Mempelai Suami
Pertimbangan  lainnya  bagi  hakim  untuk  menerima  suatu  permohonan dispensasi  kawin  anak  adalah  dengan  mengungkapkan  fakta  terkait  penghasilan calon  suami  untuk  membiayai  kehidupan  keluarga.  Berdasarkan  putusan-putusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah selalu mempertimbangkan aspek penghasilan sebagai pendukung diterimanya permohonan dispensasi kawin. Dalam putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/MS.Bpd yang menyatakan bahwa calon suami anak Pemohon    sudah  bekerja  sebagai  karyawan  PT    Cemerlang    Abadi    di    Babahrot dengan  penghasilan  sekitar  3.000.000/bulan. 42 Begitu  pula  dengan  pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi nomor 13/Pdt.P/2021/MS.Idi yang menyatakan bahwa
Menimbang, bahwa fakta Calon Suami Adik Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta  rupiah)  perbulan,  maka  ditemukan  petunjuk  (persangkaan  Hakim) bahwa Calon Suami Adik Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan  menjadi  kepala  rumah  tangga  dan  sanggup  memenuhi kebutuhan  keluarganya  kelak  sehingga  Hakim  menilai  Calon  Suami Adik Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah  dan  menjadi  seorang  suami  serta  mampu  membina  rumah tangga bersama dengan Adik Pemohon;
Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan calon mempelai suami menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini bertujuan agar persoalan finansial tidak menjadi alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam membangun hubungan rumah tangga.
4. Kedua calon mempelai menyetujui Permohonan melangsungkan Pernikahan
42 Putusan Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie 15/Pdt.P/2021/MS.Bpd
Para  pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  merupakan  unsur  yang paling penting untuk diketahui pendapatnya terkait dengan hubungan dan kedekatan di  antara  keduanya.  Hal  ini  disebabkan  agar  perkawinan  yang  dilangsungkan dilandasi  oleh  nilai-nilai  cinta  serta  tidak  didasari  oleh  karena  intimidasi  atau pemaksaan dari orangtua. Prinsip ini sudah termaktup dalam UU Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan para pihak sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan.

## 5. Pendidikan Agama Anak
Pengetahuan  agama  bagi  anak  yang  akan  dinikahkan  menjadi  salah  satu aspek yang menjadi pertimbangan hakim. Hakim menggali secara mendalam tingkat pengetahuan  agama  agar  anak  dapat  melakukan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai isteri serta melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. 43 Aspek ini juga hal  yang  sangat  krusial  bagi  anak  yang  harus  dipertimbangkan  agar  anak  tidak mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai isteri.

## 6. Adanya Pengakuan Orangtua Bertanggungjawab atas Perkawinan Anak
Pada umumnya, permohonan dispensasi perkawinan anak yang diajukan ke Mahkamah  Syar’iyah  Blang  Pidie  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Idi    selama  ini dikabulkan oleh hakim yang mengadilinya. Hal ini tentu didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan oleh pemohon. Fakta tersebut akan dipelajari dan dianalisis terlebih dahulu oleh hakim sebelum menetapkan penetapan. Kondisi yang mendesak dan mendorong supaya hubungan antara calon suami dan isteri  menjadi  halal  itulah  yang  menyebabkan  hakim  menerima  maupun  menolak suatu permohonan dispensasi kawin.
7. Tunangan telah Berlangsung Sejak Lama
43 Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
Alasan  yang  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  menerima  permohonan dispensasi  perkawinan  adalah  karena  hubungan  pertunangan  telah  dilaksanakan sejak lama. Ada yang dua tahun bahkan ada yang tiga tahun. 44
Oleh  karenanya,  dasar  yang  menjadi  dalil  permohonan  pemohon  biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: pertama , antara anak yang dimohonkan dengan calon  pasangannya  tidak  ada  larangan  syara’  untuk  menikah. Kedua ,  hubungan perkenalan  sudah  dibangun  sejak  lama  yang  bila  dipisahkan  dapat  menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak dan calon pasangannya. 45 Ketiga , penolakan dari KUA untuk menikahkan calon mempelai disebabkan belum mencapai usia minimal perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. 46 Keempat , adanya  persetujuan  dari  anak  untuk  melangsungkan  perkawinan. Kelima ,  alasan kesiapan lahir dan batin  serta fisik dan psikis dari anak untuk membina hubungan rumah  tangga. Keenam ,  bahwa  anak  yang  akan  dinikahkan  telah  hamil  terlebih dahulu  dan  orangtuanya  meminta  pertanggungjawab  kepada  laki-laki  yang  telah menghamilinya. 47 Alasan  ini  tidak  semuanya  dikemukakan  dalam  permohonan mengingat sensitivitas persoalan ini bagi masyarakat Aceh. Kehamilan perempuan baru diketahui dalam proses pemeriksaan di persidangan setelah digali oleh hakim yang  kemudian  menjadi  pertimbangan  bagi  hakim  mengabulkan  permohonan tersebut. 48 Ketujuh , calon mempelai telah memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Dalam  kenyataan  empiris  memang  menunjukkan  bahwa  belum  adanya permohonan dispensasi perkwainan yang ditolak hakim. Akan tetapi bukan berarti permohonan itu tidak dapat ditolak, kemungkinan ditolak aka nada bilamana dalam pemeriksaan  terbukti  adanya  beberapa  kondisi  yang  mengharuskan  suatu
44 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.
45 Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.
46 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.
47 Mardi  Chandra, Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia  Analaisis  tentang  Perkawinan  di Bawah Umur , Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 186.
48 Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
permohonan  dispensasi  ditolak.  Adapun  hal-hal  yang  menjadi  alasan  bagi  hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

## 1. Adanya Larangan Syara’ untuk Menikah
Perhatian paling penting bagi hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah ada atau tidaknya larangan syara untuk menikah antara seorang anak dengan calon pasangannya. Misalnya adanya hubungan darah antara calon suami dan calon  isteri  yang  sangat  dilarang  menikah  oleh  ajaran  agama  Islam.  Hakim memastikan  larangan  karena  agama  ini  dengan  memanggil  saksi-saksi  yang mengetahui langsung hubungan hukum antara pasangan calon suami isteri. 49 Jikalau ternyata adanya larangan syara’ untuk menikah, maka dapat dipastikan permohonan dispensasi  kawin  ditolak  baik  larangan  yang  bersifat  abadi  (haram  ta’bîd)  seperti nasab,  persusuan,  kerabat  semenda,  maupun  larangan  yang  bersifat  sementara (haram gairu ta’bîd/ ta’qít ) yakni mengawini lebih empat orang Wanita, mengawani dua orang perempuan bersaudara dan lain sebagainya. 50 Sebaliknya, bila tidak ada maka hakim akan memeriksa aspek lain untuk dikabulkan suatu dispensasi kawin.
Ada  atau  tidaknya  larangan  syara’  ini  perlu  diperiksa  secara  sungguh- sungguh oleh hakim. Untuk menghindari hal tersebut, fakta di persidangan memiliki peran penting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut. Fakta tersebut  dapat  diperoleh  berdasarkan  keterangan  saksi  yang  mengetahui  secara mendalam terhadap kehidupan anak serta hubungan keluarganya.
2. Membahayakan Kepentingan Terbaik bagi Anak
49 Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.
50 Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia ), Jurnal Ilmiah Syari‘ah , Volume 18, Nomor 2, Juli-Desemberi 2019.
Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prioritas utama bagi hakim dalam memutuskan  perkara  dispensasi  anak. 51 Kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah tindakan masyarakat, keluarga dan pemerintah yang berorientasi pada hal-hal yang mendatangkan  nilai-nilai  kebaikan  bagi  anak. 52 Untuk  itulah  sangat  penting  bagi hakim  mendapatkan  pendapat  dan  keterangan  yang  disampaikan  secara  langsung oleh  anak  yang  dimohonkan  dispensasi  nikahnya. 53 Informasi  yang  paling  utama yang  digali  oleh  hakim  adalah  latar  belakangnya  menikah  apakah  didasari  oleh keinginan  pribadinya  atau  bahkan  disebabkan  karena  adanya  kepentingan orangtuanya. 54 Keterangan dari anak ini sangat penting didapatkan karena dampak yang  ditimbulkan  pasca  perkawinan  tidak  dirasakan  oleh  orangtua  yang memohonkan dispensasi, akan tetapi anak menjadi orang yang pertama merasakan konsekuensi dari perkawinan. anak yang menikah pada usia di bawah umur belum memiliki pemikiran yang dewasa dan psikologisnya masih sangat labil dan menjadi salah satu hal yang turut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga selain faktor ekonomi dan agama. 55
Bila  ditemukan  adanya  bukti  kuat  yang  menunjukkan  adanya  unsur pemaksaan  kehendak  orangtua  terhadap  perkawinan  tersebut.  Tujuannya  adalah supaya dapat memastikan perkawinan yang akan dilangsungkan murni berasal dari kemauan  sendiri  tanpa  intimidasi  dari  pihak  manapun,  termasuk  ikut  campur orangtua dengan berbagai macam cara. 56 Untuk memastikan keinginan perkawinan
51 Muhammad  Aulia  Ramdan  Daenuri,  Ishlahul  Umam,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
52 Mursyid  Djawas,  Riska  Fajrina,  Efektifitas  Lembaga  Perlindungan  Anak  Terlantar:  Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019, hlm. 301.
53 Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
54 Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.
55 Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia ), Jurnal Ilmiah Syari‘ah , Volume 18, Nomor 2, Juli-Desemberi 2019, hlm. 119.
56 Muzakir, Hakim Mahkamah Syar’iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.
dari pasangan calon, kedua belah pihak akan dipanggil dan dimintai keterangannya.
Keterangan tersebut menjadi alasan bagi hakim menerima maupun menolaknya.
Terlepas dari kemudharatan dan kemaslahatan yang muncul dari perkawinan usia dini, fakta  empiris menunjukkan angka perkawinan di usia di bawah standart minimum dari UU Perkawinan sangat tinggi. Data yang ada di Mahkamah Syar’iyah Blang  Pidie  menunjukkan  bahwa  angka  permohonan  dispensasi  perkawinan  di Mahkamah  Syar’iyah  Blang  Pidie  menunjukkan  angka  yang  sangat  tinggi.  Pada tahun 2020 permohonan dispensasi perkawinan berjumlah 26 kasus. Kemudian pada tahun 2021 hingga bulan juli sudah mencapai 15 kasus. Fakta yang ada menunjukkan angka  dispensasi  perkawinan  di  Badan  Peradilan  Agama  yang  disampaikan  oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam seminar yang berjudul Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Persidangan semakin meningkat sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Sejak Januari-September 2019 berjumlah 12.624 perkara, artinya rata-rata perkara setiap bulan yang diterima berjumlah 1403 perkara setiap bulan. Kemudian setelah adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi lebih meningkat. Sejak Januari-September 2020 berjumlah 49.326 perkara atau rata-rata 5480 perkara setiap bulan. 57

## Penutup
1. Hakim mahkamah syar’iyah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan  perkawinan.  Hal  ini  disebabkan  dikarenakan  kewenangan memberikan  atau  menolak  dispensasi  perkawinan  menjadi  kewenangan mahkamah  syar’iyah.  Peran  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam  upaya pencegahan  perkawinan  adalah  dengan  cara  memberikan  nasehat  kepada pemohon dan anaknya untuk mengurungkan niatnya untuk menikah. Akan tetapi mayoritas  kasus  permohonan  dispensasi  tidak  berhasil  dicegah  mengingat
57 Purwosusilo,  Peran  Hakim  Dalam  Perlindungan  Anak  pada  Konteks  Perkara Dispensasi Kawin, Makalah disampaikan pada acara Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Kerjasama Kementerian PPPA dan PP IKAHI, 16 Oktober 2020.
kemaslahatan yang didapatkan oleh si anak lebih besar daripada kemafsadatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.
2. Tantangan  yang  dihadapi  oleh  hakim  dalam  mengadili  perkara dispensasi perkawinan di mahkamah syar’iyah yaitu: pertama , UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang kepada orangtua anak untuk menikah. Kedua , pemahaman  masyarakat  terhadap  bahaya  dari  perkawinan  anak  belum tersosialisasikan dengan baik oleh sektor terkait. Ketiga , perkawinan usia anak bukanlah  suatu  hal  yang  dilarang  oleh  agama,  karena  agama  hanya mensyaratkan baligh bagi orang yang melangsungkan perkawinan. Keempat , kemauan  perkawinan  berasal  dari  anak  itu  sendiri. Kelima ,  banyaknya  pihak yang  harus  dihadirkan  ke  persidangan.  Pihak-pihak  yang  perlu  dimintakan keterangannya di persidangan setelah lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 sangat banyak dibandingkan dengan sebelum revisi.
3. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, bila fakta yang ada di persidangan menunjukkan ada hal-hal yang  mengarah  kepada  dampak  tidak  baik,  maka  permohonan  dispensasi tersebut ditolak oleh hakim begitu pula bila ditemukan adanya larangan syara’ untuk menikah sehingga permohonan tersebut ditolak.

## Daftar Pustaka
A. Mukhie Fadjar, Tipe Negara Hukum (Malang:  Bayu Media, 2005). Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, Fiqh Munakahat , (Jakarta: Amzah, 2009).
Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang  Perkawinan  di  Dunia  Islam ,  Al- ‘adalah,  Vol  XII,  No  04, Desember, 2015.
Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), PETITA , Vol 3, No. 2, 2018.
Ali  Imron,  Dispensasi  Perkawinan  Perspektif  Perlindungan  Anak, Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 5 No. 1 Januari 2011.
Amran  Suadi,    The  Role  Of  Religious  Court  In  Prevention  Underage  Marriage,
Jurnal Hukum dan Peradilan ,  Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 116-131. Amran  Suadi, Sosiologi  Hukum:  Penegakan,  Realitas  &  Nilai  Moralitas  Hukum Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
Dewan Bahasa Arab Mesir, Al- Mu’jam Al - Wasīṭ , (Mesir: Dār al - Da’wah, t.th).
Erfani Aljan Abdullah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan , (Yogyakarta: UII Press, 2017).
Kunardi,  Muhammad  dan  HM  Mawardi  Muzamil,  “Implikasi  Dispensasi Perkawinan  Terhadap  Eksistensi  Rumah  Tangga  Di  Pengadila  Agama Semarang”, Jurnal Pembaharuan Hukum , I, (Agustus, 2014).
M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, Jurnal Hawa, 2019, Vol. 1, No. 2.
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak, edisi revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
Mansari,  Moriyanti, Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Melalui  Putusan  Hakim Mahkamah Syar’iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum , (Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam, 2019).
Mansari,  Zahrul  Fatahillah  dkk,  Concretizationof  Urgent  Reason  and Sufficientevidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge, NURANI , VOL. 20, NO. 2, DESEMBER 2020.
Mardi Chandra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analaisis tentang Perkawinan di Bawah Umur , (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
Marilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, Ad-Daulah, 2018, , vol. 7, No.
1.
Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis  Beberapa  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh),  Jurnal  El - Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1. 2020.
Mursyid Djawas, Riska Fajrina, Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi  pada  Panti  Asuhan  Suci  Hati  di  Meulaboh,  Kabupaten  Aceh  Barat, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam , Volume 3 No. 2. Juli- Desember 2019.
Purwosusilo, Peran  Hakim  dalam  Perlindungan  Anak  pada  Konteks  Perkara Dispensasi Kawin , Materi disampaikan pada 16 Oktober 2020.
Safrin  Salam,  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur:  Perspektif  Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, Pagaruyuang Law Journal , Vol. 1, No.
1.
Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1. Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Syaiful Bakhri, Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).
Teuku  Yudi  Afrizal, Dispensasi  Perkawinan  di  Bawah  Umur  dalam  Perspektif Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan  Bidang  Perkawinan  di  Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe , ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 5, No. 1.
WJS.  Poewadarminta, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka. 1976).
Yulia  Fatma,  Batasan  Usia  Perkawinan  Dalam  Hukum  Keluarga  Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia ), Jurnal Ilmiah Syari‘ah , Volume 18, Nomor 2, Juli-Desemberi 2019.
WEBSITE https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu- perkawinan https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19- tahun-berlaku- efektifsejakdiundangkan#:~:text=Jakarta%20%2D%20DPR%20mengesahkan%20r evisi%20UU,sudah%20menginjak%20usia%2019%20tahun.