## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4956/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi Di Dunia
1 Siska Windu Natalia , 2 Qurrata Ayuni Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 08 March 2023 Publish : 10 March 2023 The authority of making laws based on the UUD NRI 1945 becomes the authority of the DPR as a legislative body, but in its implementation is still carried out together with the President as an executive. Based on the provisions of article 5 paragraph (2) UUD NRI
1945, the President has the authority to establish government regulations to implement the law as appropriate. Furthermore viewed from the hierarchy of laws and regulations in Act No. 12 of 2011, the President as an executive in fact has enormous authority in the formation of regulations in Indonesia, starting from the establishment of Government Regulations and Presidential  Regulations,  not  to  mention  the  number  of  technical  regulations  set  by ministers as an extension of the President's hand. This condition led to the problem of hyper regulation.  Comparative  studies  of  the  constitution  are  conducted  to  see  how  the constitutions in various countries regulate the executive authority to implement laws.

## Keywords:
Implementation the Law
Executive Constitution Comparative Studies Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 08 Maret 2023 Publis : 10 Maret 2023 Kewenangan  pembentukan  undang-undang  berdasarkan  UUD  NRI  1945  menjadi kewenangan  DPR  sebagai  badan  legislatif,  namun  dalam  pelaksanaannya  tetap  dilakukan bersama dengan Presiden sebagai eksekutif. Berdasarkan ketentuan  Pasal 5 ayat (2) UUD NRI  1945,  Presiden  berwenang  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  melaksanakan undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Lebih  lanjut  dilihat  dari  hierarki  peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011, Presiden sebagai eksekutif sebenarnya memiliki kewenangan yang sangat besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, belum lagi banyaknya peraturan teknis yang ditetapkan oleh menteri sebagai perpanjangan tangan Presiden.  Kondisi  ini  menyebabkan  masalah hyper  regulation .  Studi  banding  konstitusi dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  konstitusi  di  berbagai  negara  mengatur  kewenangan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang.
This  is  an  open  access  article  under  the Lisensi  Creative  Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Siska Windu Natalia Universitas Indonesia Email : siska_windu@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dimana pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cerminan perwujudan konsep negara  hukum.  Tujuan  utama  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tidak  hanya  untuk menciptakan kodifikasi norma-norma dan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat, namun juga untuk  modifikasi  atau  perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Presiden  Republik  Indonesia dalam  sistem  pemerintahan  Presidensial  berkedudukan  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala Pemerintahan,  hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Apabila  dilihat  dari perkembangan ketatanegaraan, kekuasaan Presiden di Indonesia sangatlah besar yaitu memegang kekuasaan pemerintahan, dan dalam sejarahnya memegang kekuasaan dalam membentuk undang- undang.  Kekuasaan  Presiden  dalam  membentuk  undang-undang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1) UUD  1945  sebelum  perubahan.  Setelah  amandemen,  sejumlah  kekuasaan  dan  kewenangan Presiden dihilangkan oleh UUD NRI 1945, hal ini terlihat dari perubahan beberapa pasal dalam UUD 1945, misalnya yang sangat jelas mengenai perubahan Pasal 5 ayat (1). Setelah amandemen, Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan  tidak  lagi  sebagai  pemegang  kekuasaan  pembentuk  undang-undang  secara  penuh  Dengan
perubahan  UUD  1945  tersebut,  seperti  yang  disampaikan  Jimly  Asshiddiqie  telah  terjadi pergeseran  kekuasaan  legislatif  ke  tangan  DPR,  sehingga  kedudukan  Presiden  adalah  sebagai lembaga  eksekutif  dalam arti  sebagai  pelaksana  dari  putusan-putusan legislatif  yang  ditetapkan oleh DPR berupa Undang-Undang, dan MPR berupa UUD. Namun demikian, sehubungan dengan kewenangan yang bersifat legislatif, Presiden dalam melaksanakan peraturan perundangan yang melibatkan legislatif dalam pembentukannya, sebagai kepala pemerintahan juga perlu diberikan wewenang  untuk  membuat  peraturan-peraturan  yang  bersifat  pelaksanaan  seperti  peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kewenangan presiden dalam membuat peraturan pemerintah dinyatakan  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945.  Lebih  lanjut  secara  ekplisit  Pasal  7 Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang kemudian dielaborasi dalam Pasal 12 yang menyatakan “materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Ketentuan ini menegaskan fungsi peraturan pemerintah ialah  untuk  mengatur  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  tercantum  dalam  undang- undang. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden berdasarkan perintah (delegasi) suatu undang- undang.  Selama  belum  ada  undang-undang  yang  memerintahkan,  Presiden  tidak  memiliki kewenangan  membuat  peraturan  pemerintah,  kecuali  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang. Demikian halnya juga dengan peraturan presiden, peraturan ini juga dimaksudkan sebagai peraturan delegasi yang dikeluarkan oleh Presiden sebagaimana berdasarkan Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan “materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh  undang-undang,  materi  untuk  melaksanakan  peraturan  pemerintah,  atau  materi  untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”. Sebagai peraturan delegasi, Presiden juga  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  membuat  dan  menentukan  materi  muatan  peraturan presiden sesuai dengan peraturan yang memberikan delegasi yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah.  Peraturan  presiden  dimaksudkan  dalam  rangka  menyelenggarakan  administrasi negara, dan tidak bersifat hal-hal ketatanegaraan.
Dalam  konteks  penyusunan  peraturan  pelaksanaan  undang-undang,  kekuasaan  Presiden dalam  membuat  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden,  terlepas  dari  pengawasan  dan campur  tangan  legislatif  sebagai  pembentuk  undang-undang.  Lembaga  eksekutif  cenderung membuat ketentuan yang menguntungkan dirinya ketika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang tidak jelas atau tidak diatur. Hal ini banyak terjadi ketika peraturan pelaksanaan mengatur mengenai  kewenangan  kelembagaan.  Kementerian/lembaga  yang  membuat  pengaturannya cenderung menginginkan kewenangan yang besar. Akibat lainnya adalah pengambilan keputusan dalam membuat peraturan pelaksanaan kurang transparan dan demokratis. Selain itu dalam praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, banyak peraturan pemerintah yang mendelegasikan kembali substansinya ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sehingga terjadi hyper regulation .  Pendelegasian  ini  dilakukan  dengan  asumsi  materi  muatan  didelegasikan  bersifat sangat  teknis  sehingga  membutuhkan  pengaturan  lain  yang  lebih  operasional  misalnya  dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga dan peraturan daerah. Belum lagi masalah  mekanisme pengawasan atas penggunaan wewenang pembuatan peraturan pelaksanaan undang-undang oleh legislatif dan yudikatif dalam hal check and balances untuk saling mengimbangi dan mengawasi antarcabang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan Negara.
Dalam praktek berbagai negara, istilah yang digunakan untuk peraturan pelaksanaan undang- undang antara lain delegated legislation , subordinate legislation , secondary legislation , subsidiary legislation , legislative  instruments ,  atau statutory  instruments .  Jimly  Asshiddiqie  mengatakan keberadaan  peraturan-peraturan  yang  berfungsi  sebagai  pelaksana  undang-undang  ini  biasa disebut juga dengan “ delegated legislations ” yang merupakan “ subordinate legislations ”, karena kewenangan  untuk  menentukannya  berasal  dari  kewenangan  yang  didelegasikan  dari  undang- undang  oleh  pembentuk  undang-undang  ( legislature ).  Untuk  mengetahui  dan  mendapatkan gambaran besar bagaimana pengaturan pelaksanaan undang-undang di berbagai konstitusi dunia, sejauh  mana  kewenangan  eksekutif  dalam  menyusun  peraturan  pelaksanaan  undang-undang tersebut,  serta  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang  oleh  eksekutif  tersebut,  maka
disusun penelitan ini dengan judul “Pembentukan Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi di Dunia”.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  masalah  yang  difokuskan  dalam penelitian ini, yaitu pengaturan dan jenis peraturan pelaksanaan undang-undang di Indonesia, serta pengaturan dan jenis pengaturan peraturan pelaksanaan undang-undang dalam konstitusi berbagai Negara?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  normatif dengan  melihat  literatur  dan  peraturan  yang  terkait  dan  relevan,  diantaranya  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Selain itu dilakukan pendekatan konseptual dan perbandingan ( comparative ) dengan negara  lain  dalam  jumlah  banyak  agar  memungkinkan  untuk  mencari  pola  dan  kecenderungan yang  efisien,  dengan  mempelajari  hubungan  antara  berbagai  faktor  atau variable .  Negara  yang akan dilakukan perbandingan tidak hanya sebatas pada negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial,  namun  juga  beberapa  negara  dengan  sistem  pemerintah  semi  presidensial,  dan parlementer. Negara yang diteliti antara lain:
1. Negara  dengan  sistem  pemerintahan  presidensial  yaitu Argentina,  Bolivia,  Brazil,  Chad, Kolombia,  Comoros,  Kosta  Rika,  Pantai  Gading,  Siprus,  Chili,  Equador,  Filipina,  Ghana, Guatemala,  Honduras,  Meksiko,  Paraguay,  Venezuela,  Zimbabwe,  Zambia,  Suriname, Turkmenistan, Mozambik, South Sudan, Seychelles.
2. Negara  dengan  sistem  pemerintahan  semi  presidensial  yaitu  Algeria,  Cape  Verde,  Republik Demokrasi Kongo, Perancis, Guinea-Bissau, Portugal, Togo, Rwanda, Yaman.
3. Negara  dengan  sistem  pemerintahan  parlementer  yaitu  Albania,  Bangladesh,  Belgia,  Kroasia, Republik  Ceko,  Republik  Dominikan,  Ethiopia,  Fiji,  Jerman,  Yunani,  Hungaria,  Jepang, Moldova, Swedia.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan dan jenis peraturan pelaksanaan undang-undang di Indonesia
Pasal  4  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan  penegasan  dianutnya  sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, dimana ketentuan pasal ini mempertegas kedudukan presiden sebagai kepala negara ( head of state ) sekaligus sebagai kepala pemerintahan ( head of  government )  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Presiden memiliki kewenangan sebagai “ the sovereigh executive ” untuk menjalankan “ independent power ” dan “ inheren power ”, serta membangun separation of power dan hubungan cheks and  balances antar  lembaga  negara.  Kemudian  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  UUD  NRI  1945 menyatakan  “Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  undang- undang sebagaimana mestinya”.
Menurut Stephen Leacock, presiden sebagai kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan perintah undang-undang, sehingga tugas pokok eksekutif melaksanakan perintah undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini pengertian “melaksanakan  undang-undang”  memiliki  pengertian  yang  luas,  tidak  hanya  kekuasaan untuk  membuat  peraturan  pemerintah  dan  peraturan  presiden  sebagai  sarana  untuk melaksanakan  undang-undang,  namun  secara  substansial,  melaksanakan  undang-undang memiliki makna kekuasaan untuk mencapai tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD  NRI  1945.  Jadi  dapat  dikatakan  secara  formal  kekuasaan  Presiden  dalam melaksanakan  undang-undang  adalah  kekuasaan  untuk  membuat  peraturan  pelaksanaan undang-undang yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden, namun secara materiil kekuasaan melaksanakan undang-undang adalah mencapai tujuan negara.
Dilihat  dari  perkembangan  konstitusi  Indonesia,  menurut  Hamid  Attamimi,  sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 menunjukkan adanya kekuasaan pembentukan peraturan yang ada pada presiden meliputi:
1. kekuasaan  legislatif,  yang  sebelum  amandemen  UUD  1945  merupakan  kewenangan presiden dengan Persetujuan DPR;
2. kekuasaan reglementer yang dijalankan oleh presiden tanpa persetujuan DPR; dan
3. kekuasaan eksekutif presiden yang mengandung kekuasaan pengaturan. Pasca  kemerdekaan,  bentuk  peraturan  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenal yakni  Undang-Undang  Dasar  (UUD),  Undang-Undang  (UU),  peraturan  pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan Peraturan Pemerintah (PP), namun UUD sendiri bersifat enunsiatif dalam arti memungkinkan untuk mengatur peraturan bentuk lain yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan. Setelah beberapa kali dilakukan pergantian konstitusi dan kembali ke UUD 1945, melalui Surat Presiden No. 2262/HK/1959 yang ditunjukan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong  (DPR  GR),  menyatakan  perlu dikeluarkan  beberapa  bentuk  peraturan  yang  lain,  yakni  penetapan  presiden,  peraturan presiden,  peraturan  pemerintah,  keputusan  presiden,  peraturan  menteri  dan  keputusan menteri.  Pada  dasarnya,  pembentukan  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  dengan ragam jenis dan hierarki di lingkungan eksekutif bertujuan agar norma yang tertuang dalam satu  ketentuan  undang-undang  diatur  lebih  rinci  dan  spesifik  untuk  memudahkan pelaksanaan  pemerintahan  negara.  Secara  konseptual,  menurut  Maria  Farida  Indrati  S., peraturan pelaksanaan ( verordnung ) dan peraturan otonom ( autonome satzung ) merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan  ketentuan  undang-undang.  peraturan  pelaksana  ( verordnung ) bersumber  dari  kewenangan  delegasi,  sedangkan  peraturan  otonom  ( autonome  satzung ) bersumber  dari  kewenangan  atribusi.  Delegasi  kewenangan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  ( delegatie  van  wetgevingsbevoegdheid )  adalah  pelimpahan kewenangan  membentuk  peraturan  yang  dilakukan  oleh  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022  (UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan),  terdapat  beberapa  jenis peraturan  pelaksanaan  undang-undang  yaitu:  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden, peraturan daerah, dan peraturan menteri/kepala lembaga.Peraturan pemerintah merupakan jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  eksplisit  disebutkan  dalam  UUD  NRI 1945 yang kemudian dielaborasi dalam undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.  Pasal  12  UU  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan membatasi materi muatan peraturan pemerintah hanya berisikan materi untuk menjalankan undang-undang  sebagaimana  mestinya.  Akan  tetapi  dalam  keadaan  tertentu,  peraturan pemerintah dapat dirancang untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung sebagaimana dalam  Pasal  28  ayat  (2).Ni’matul  Huda  mengutip  dari  I  Gde  Pantja  Astawa  dan  Suprin Na’a  menyatakan  materi  muatan  peraturan  presiden  dibagi  kedalam  3  jenis,  yaitu:  a. diperoleh dari kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara; b. perintah undang-undang; c. didasarkan pada peraturan pemerintah yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Perpres. Sesuai dengan pendapat  G.  Jellinek,  di  dalam  kekuasaan  pemerintahan  itu  termaksud  pula  fungsi mengatur  dan  memutus,  olehnya  itu  dapat  dilaksanakan  dengan  membentuk  suatu peraturan  perundang-undangan  yakni  peraturan  presiden  yang  bersifat  mengatur  dan menetapkan. Peraturan Daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.  Materi  muatan  peraturan  daerah  provinsi  dan  peraturan  daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan  serta  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan/atau  penjabaran  lebih lanjut  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Keberadaan  peraturan  menteri
sebagai peraturan delegasi merupakan perkembangan baru yang diatur dalam UU No. 12 Tahun  2011.  Beberapa  undang-undang  belakangan  ini  mendelegasikan  kewenangan legislasi  secara  langsung  kepada  menteri.  Sebelumnya  instrumen  peraturan  pelaksanaan yang  digunakan  untuk  mengatur  lebih  lanjut  undang-undang  hanyalah  peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Meski secara struktur dan hierarki lebih rendah dari regulasi  yang  dibentuk  oleh  Presiden,  namun  regulasi  di  tingkat  kementerian  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  pelaksanaan  pemerintahan  negara.Beberapa  undang- undang  mendelegasikan  pembentukan  peraturan  kepada  lembaga  tertentu  seperti  Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, DPR, dsb. UU No. 12 Tahun 2012 memberikan kemungkinan  adanya  pendelegasian  kewenangan  mengatur  dari  undang-undang  kepada menteri,  pemimpin  lembaga  pemerintah  nonkementerian,  atau  pejabat  yang  setingkat menteri  namun  hanya  untuk  peraturan  yang  bersifat  administratif.  Selain  itu  terhadap pendelegasian  kewenangan  tersebut  tidak  dapat  didelegasikan  lebih  lanjut  kepada  alat penyelenggara negara lain, kecuali oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
Dengan  beragamnya  jenis  peraturan  pelaksana  undang-undang,  Jimly  Asshiddiqie menekankan  peraturan  pemerintah  sebagai  bentuk  peraturan  pelaksana  yang  secara langsung ditentukan kewenangan pembentukannya oleh UUD NRI 1945 harus dibedakan dari  jenis  peraturan  pelaksana  yang  lainnya  seperti  Peraturan  Presiden  dan  peraturan pelaksana  lainnya  yang  ditentukan  adanya  dan  didelegasikan  kewenangan  untuk membentuknya  oleh  pembentuk  undang-undang  ( delegation  of  rule  making  power  from the  legislator ).  Pendelegasian  kewenangan  mengatur  harus  menyebut  dengan  tegas:  a) ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b) jenis peraturan perundang-undangan.
3.2. Pengaturan  dan  Jenis  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Dalam  Konstitusi Berbagai Negara
Dalam berbagai konstitusi yang menjadi objek penelitian, terdapat beberapa negara yang memiliki pengaturan hampir sama dengan pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu  dengan  menyebutkan  lembaga  yang  berwenang  menetapkan  peraturan  pelaksanaan undang-undang dan jenis peraturan pelaksanaan undang-undang. Presiden ataupun perdana menteri  di  negara-negara  tersebut  sebagai  lembaga  eksekutif  atau  kepala  pemerintahan diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan dapat menetapkan  suatu  peraturan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pemerintahan.  Dari  total  54 negara yang merupakan objek penelitian terdapat 60% (enam puluh persen) atau sebanyak 32 (tiga  puluh  dua)  negara  yang  pengaturan  dalam  konstitusinya  jelas  menunjuk presiden/perdana  menteri  membuat  aturan  untuk  pelaksanaan  undang-undang  sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.
Gambar 1. Persentase Negara Yang Mengatur Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Konsitusi
Sumber : diolah Penulis
Sebanyak  32  (tiga  puluh  dua)  negara  tersebut  terdiri  dari  negara  dengan  sistem pemerintahan  presidensil,  semi  presidensil,  dan  parlementer  sebagaimana  terlihat  dalam
Tabel  1.  Penelitian  ini  menemukan  keunikan  dari  beberapa  negara  dengan  sistem pemerintahan  semi  presidensil  maupun  parlementer,  misalnya  di  Belgia,  kewenangan penyusunan  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  ada  pada  kepala  negara  yaitu  Raja Belgia.  Selain  itu  di  Yaman,  kewenangan  penyusunan  pelaksanaan  undang-undang  ada pada  presiden  sebagai  kepala  negara.  Sementara  itu  Albania  (parlementer),  mengatur secara khusus mengenai sub-legal acts yang dikeluarkan atas dasar dan untuk pelaksanaan hukum/undang-undang  oleh  badan  yang  diatur  oleh  konstitusi.  Dalam  undang-undang harus dirumuskan secara jelas amanat penerbitan “ sub-legal act ”, menunjuk badan yang berkompeten, masalah yang akan diatur, serta prinsip atas dasar “ sub-legal acts ” tersebut ditetapkan. Dalam Konstitusi Albania, salah satu kewenangan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri adalah menerbitkan pelaksanaan undang-undang.
Tabel 1. Negara-Negara Yang Mengatur Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Konstitusi
No. Sistem Pemerintahan Presidensil Sistem Pemerintahan Semi Presidensil Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Argentina Algeria Albania 2. Bolivia Cape Verde Belgia 3. Brasil Guinea-Bissau Kroasia 4. Chad Prancis Ethiopia 5. Chili Republik Demokrasi Kongo Jepang 6. Ekuador Togo Jerman 7. El Salvador Yaman Republik Ceko 8. Guatemala 9. Honduras 10. Kolombia 11. Kosta Rika 12. Kuba 13. Meksiko 14. Siprus
15. Turkmenistan 16. Venezuela
17. Yunani
18. Zimbabwe
Sumber: diolah Penulis
Lebih lanjut dari 32 (tiga puluh dua) negara yang pengaturan dalam konstitusinya jelas menunjuk presiden/perdana menteri membuat aturan untuk pelaksanaan undang-undang, terdapat negara yang pengaturannya hampir sama dengan Indonesia dengan menyebutkan jenis peraturan untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.
Tabel 2. Negara yang mengatur jenis peraturan pelaksanaan undang-undang dalam konstitusi
No. Negara Jenis peraturan Keterangan 1. Argentina instruksi atau peraturan yang mungkin  diperlukan  untuk pelaksanaan  undang-undang ( the laws of the Nation ) Pasal  99  ayat  (2)  Konstitusi Argentina  menyatakan  salah satu  kewenangan  eksekutif yaitu  presiden  dan  menteri-
menteri
2. Albania sub-legal acts Pasal  118  ayat  (1) Konstitusi Albania mengatur secara khusus  kewenangan  Perdana Menteri  untuk  membentuk pelaksanaan  hukum/undang- undang 3. Brasil keputusan dan peraturan Dalam  Pasal  84  Konstitusi Brasil, salah satu kewenangan eksklusif Presiden Brasil 4. Chili peraturan, keputusan dan instruksi  atau regulations, decrees and instructions Pasal  32  ayat  (6)  Konstitusi Chili menyatakan pelaksanaan  undang-undang menjadi kewenangan presiden 5. El Salvador peraturan Pasal  168  Konstitusi  El Salvador menyatakan kewenangan  dan  kewajiban presiden  yang  diatur  dalam Konstitusi untuk memfasilitasi dan memastikan  penerapan  atau pelaksanaan undang-undang 6. Guatemala aturan Pasal 183 huruf e Konstitusi Guatemala menyatakan presiden harus membentuk aturan  sebagai  pelaksanaan undang-undang tanpa mengubah  semangat  undang- undang tersebut 7. Honduras arahan  dan  keputusan  serta menerbitkan  peraturan  dan resolusi Pasal 245 ayat (11) Konstitusi Honduras menyatakan kewenangan  dan  kewajiban presiden untuk mengeluarkan aturan sesuai dengan undang- undang 8. Jepang order atau aturan Pasal 65 jo Pasal 73 Konstitusi Jepang menyatakan pelaksanaan undang-undang oleh Kabinet, dan  tidak  boleh  mengatur ketentuan  pidana,  kecuali diperbolehkan  oleh  undang- undang tersebut 9. Kolombia decrees , resolutions , dan order Pasal 189 ayat (11) Konstitusi Kolombia menyatakan pelaksanaan  undang-undang menjadi kewenangan presiden 10. Kosta Rika peraturan Pasal  140  ayat  (3)  dan  ayat (18)  Konstitusi    Kostarika menyatakan Presiden memiliki kewenangan
pelaksanaan  undang-undang, dan dapat mengatribusi kewenangan ini kepada menteri 11. Kroasia keputusan/ decree Pasal  110  Konstitusi  Kroasia menyatakan pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah 12. Republik Ceko peraturan Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Konstitusi  Republik  Ceko, para menteri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan berdasarkan  dan  dalam  batas yang ditentukan dalam undang-undang 13. Republik Demokrasi Kongo keputusan dan peraturan Pasal  92  Konstitusi  Republik Demokrasi Kongo menyatakan pelaksanaan undang-undang menjadi kewenangan Perdana Menteri di  bawah  hak  prerogative presiden 14. Siprus order atau peraturan Pasal  54  huruf  g  jo  Pasal  58 ayat  (2)  huruf  a  Konstitusi Siprus menyatakan kekuasaan menjalankan  undang-undang oleh Presiden yang didelegasikan kepada council of ministers 15. Venezuela peraturan Pasal 236 ayat (10) Konstitusi Venezuela menyatakan kewenangan  Presiden  untuk mengeluarkan peraturan untuk  pelaksanaan  undang- undang,  secara  keseluruhan atau sebagian, tanpa mengubah  semangat,  tujuan dan alasan pembentukan undang-undang tersebut 16. Zimbabwe appointments Pasal  110  ayat  (2)  Konstitusi Zimbabwe menyatakan peraturan  pelaksana  undang- undang  menjadi  tanggung jawab presiden Sumber : diolah Penulis
Sementara itu, sebanyak 22 (dua puluh dua) negara yang menjadi objek penelitan tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan eksekutif dalam membentuk aturan untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.
Gambar 2. Persentase Negara Yang Konstitusinya Tidak Secara Langung Mengatur Pelaksanaan Undang-Undang
Sumber : diolah Penulis
Walaupun dalam konstitusi ke-22 negara tersebut sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 tidak merumuskan secara eksplisit pengaturan mengenai pelaksanaan undang-undang baik siapa  yang  berwenang  maupun  jenis  peraturan  pelaksanaannya,  namun  beberapa  negara telah  mengatur  secara  implisit  mengenai  kewenangan  presiden/perdana  menteri/menteri untuk  membuat  peraturan  maupun  melaksanakan  undang-undang.  Misalnya  Brunei Darusalam, Pantai Gading, Komoros, Portugal, Moldova 1 , Viet Nam, Paraguay, Zambia, Suriname,  Mozambik,  South  Sudan.  Sementara  itu  konstitusi  negara-negara  seperti Filipina,  Bangladesh,  Rwanda,  dan  Seychelles  hanya  mengatur  mengenai  kewajiban presiden  untuk  melaksanakan  pemerintahan  berdasarkan  aturan  atau  undang-undang. Dalam  Konstitusi  Fiji  terdapat  pengaturan  jenis  peraturan  pelaksanaan  undang-undang, namun  tidak  ada  ketentuan  yang  menyatakan  siapa  yang  melaksanakan  kewenangan tersebut.  Amerika  Serikat  sebagai  negara  yang  disebut  sebagai  negara  dengan  sistem presidensial  murni,  dalam  konstitusi  sama  sekali  tidak  mengatur  mengenai  pelaksanaan undang-undang  oleh  eksekutif  maupun  jenis  peraturan  pelaksanaan  undang-undang. Terdapat  pula  negara  yang  mengatur  mengenai  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  dalam  konstitusi  namun  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  jenis  peraturan pelaksanaan undang-undang, yaitu Hungaria, Ghana, dan Swedia.
Tabel 3. Negara-negara yang tidak mengatur pelaksanaan undang-undang dalam konstitusi
No. Sistem Pemerintahan Presidensil Sistem Pemerintahan Semi Presidensil Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Brunei Darusalam Pantai Gading Bangladesh 2. Komoros Portugal Fiji 3. Amerika Serikat Republik Dominikan 4. Filipina Hungaria 5. Ghana Swedia 6. Moldova Viet Nam 7. Paraguay 8. Zambia 9. Suriname
1 Moldova, Moldova  (Republic  of)'s  Constitution  of  1994  with  Amendments  through  2016, Pasal  94  (1) menyatakan presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dalam rangka pelaksanaan kekuasaannya.
10. Rwanda
11. Mozambik
12. South Sudan
13. Seychelles

## Sumber: diolah Penulis
Dari  konstitusi  berbagai  negara  dengan  sistem  pemerintahan  presidensil,  semi presidensil,  maupun  parlementer  yang  menjadi  objek  penelian  ini,  banyak  negara  yang dalam konstitusinya mengatur pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif, khususnya yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan. Bahkan konstitusi dalam beberapa negara dengan sistem  pemerintahan  presidensil  secara  langsung  memberikan  kewenangan  penyusunan peraturan  pelaksanaan  undang-undang  kepada  Menteri-menteri  baik  secara  langsung maupun  delegasi  dari  kewenangan  presiden,  yaitu  Argentina  (presidensil),  Chad (presidensil), Kostarika (presidensil), dan Siprus (presidensil).Pengaturan konstitusi yang menarik dan dapat dijadikan untuk mengurangi fenomena hyper regulation di Indonesia adalah pengaturan dalam Konstitusi El Salvador yang memiliki sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia yaitu presidensil. Konstitusi El Salvador mengharuskan Presiden untuk  berkomunikasi  dengan  menteri  dalam  pembentukan  peraturan  dan  keputusan, apabila  hal  ini  tidak  dilakukan  maka  peraturan  tersebut  tidak  sah.  Hal  ini  menjadi  unik karena  Presiden  dalam  mengeluarkan  suatu  aturan  harus  berdasarkan  hasil  komunikasi dengan  Menteri,  jadi  bisa  dikatakan  kebijakannya  tidak  bersifat top-down .  Begitu  pula yang  diatur  dalam  Konstitusi  Bolivia,  penyusunan  keputusan  atau  peraturan  di  Bolivia menganut  sistem bottom  up dimana  para  menteri  memiliki  kewenangan  untuk mengusulkan rancangan keputusan atau peraturan (supreme decrees) dan menandatangani keputusan atau peraturan tersebut bersama dengan presiden. Dalam prakteknya mungkin hal  ini  sama  dengan  yang  terjadi  di  Indonesia,  namun  pengaturan  dalam  konstitusi  ini menegaskan perlunya relasi yang terkoneksi antara presiden sebagai kepala pemerintahan dengan  para  menteri  yang  merupakan  pembantunya  dalam  pelaksanaan  pemerintahan. Undang-undang  yang  dibentuk  diharapkan  sudah  bersifat  teknis  karena  dalam penyusunannya telah melibatkan menteri-menteri secara aktif, sehingga tidak ada alasan lagi untuk mendelegasikan kembali peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Pembentukan  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  di  Indonesia  merupakan  manifestasi kekuasaan eksekutif  yang  dipegang  dan dijalankan  oleh  Presiden  berdasarkan  UUD  NRI  1945. Dari konstitusi berbagai negara dengan sistem pemerintahan presidensil, semi presidensil, maupun parlementer, banyak negara yang dalam konstitusinya mengatur pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif,  khususnya  yang  ditetapkan  oleh  presiden  atau  perdana  Menteri  sebagai  kepala pemerintahan.  Dimana  dari  negara-negara  yang  mengatur  pelaksanaan  undang-undang,  yang pengaturannya  hampir  mirip  dengan  Indonesia  dimana  dalam  konstitusi  ditetapkan  jenis  aturan pelaksanaan undang-undang antara lain Albania (parlementer), Kolombia (presidensil), Republik Demokrasi  Kongo  (semi  presidensil),  Kostarika  (presidensil)  bahkan  sampai  pada  kewenangan peraturan  menteri,  Jepang  (parlementer)  dalam  hal  pelaksanaan  undang-undang  tidak diperkenankan  mengatur  ketentuan  pidana.  Terdapat  pula  beberapa  negara  yang  langsung mendelegasikan  kewenangan  pembentukan  peraturan  pelaksana  undang-undang  kepada pemerintah/dewan  menteri  seperti  Kroasia  (parlementer),  dimana  kewenangan  ada  pada government ,  Cuba  (presidensil)  pada  dewan  menteri,  Ceko  (Parlementer)  ada  pada  menteri. Yaman  dan  Belgia  memberikan  kewenangan  pelaksanaan  undang-undang  pada  kepala  negara yaitu  Presiden  atau  Raja.  Sementara  itu  berbagai  negara  yang  tidak  mengatur  secara  khusus kewenangan  untuk  membuat  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  dalam  konstitusinya,  tidak berarti eksekutif atau pemerintah tidak diperkenankan menetapkan suatu aturan. Rumusan dalam
konstitusi  negara-negara  tersebut  melegitimasi  tindakan  eksekutif  menetapkan  suatu  peraturan dalam  rangka  pelaksanaan  kekuasaan  pemerintahan.  Rekomendasi  berdasarkan  penelitian  ini dalam  proses  pembentukan  undang-undang,  perlu  kehati-hatian  dan  kecermatan  dari  lembaga legislatif  (DPR  dan  DPD)  dan  eksekutif  (Presiden)  dalam  menentukan  jenis  peraturan  delegasi dalam  pengaturan  di  undang-undang.  Dalam  proses  pembentukan  peraturan  delegasi  undang- undang,  perlu  kecermatan  Presiden  (diwujudkan  oleh  Pemerintah)  dalam  merumuskan  materi muatan  delegasi  undang-undang  sehingga  sub-delegasi  yang  menyebabkan  fenomena hyper regulation dapat dihindari. Dalam hal ini Pemerintah perlu memperhatikan pengayaan substansi teknis  dalam  penyusunan  peraturan  pemerintah  maupun  peraturan  presiden  sebagai  bentuk peraturan  pelaksana  Undang-Undang,  agar  tidak  ada  delegasi  kembali  dalam  peraturan  yang dianggap lebih teknis. Pola kebijakan bottom-up bisa diadopsi agar kebijakan yang diambil oleh Presiden sudah bersifat operasional dan dapat dilaksanakan oleh para menteri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Afghanistan, Afghanistan's Constitution of 2004 .
Albania, Albania's Constitution of 1998 with Amendments through 2016.
Algeria, Algeria's Constitution of 2020 . Amerika Serikat, United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992 . Amosudirjo, S. Prajudi. 1994. Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Argentina, Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994 . Ashhiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Konstitusi Press. Asshiddiqie, Jimly. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat . Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.
Asshiddiqie, Jimly. 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945 . Cet.2. Yogyakarta: FH UII Press. Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Perihal  Undang-Undang .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Asshiddiqie, Jimly. 2007. Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: Rajawali Press.
Attamimi,  A.  Hamid  S.  1990.  “Peranan  keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  negara  suatu  studi  analisis  mengenai  Keputusan Presiden  yang  berfungsi  pengaturan  dalam  kurun  waktu  Pelita  I-Pelita”.  Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.
Bangladesh, Bangladesh's  Constitution  of  1972,  Reinstated  in  1986,  with Amendments  through 2014 .
Belgia, Belgium's Constitution of 1831 with Amendments through 2014 . Bolivia, Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009 . Brasil, Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017 . Brunei Darussalam, Brunei Darussalam's Constitution of 1959 with Amendments through 2006 . Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong. 1993. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cape Verde, Cape Verde's Constitution of 1980 with Amendments through 1992 .
Chad, Chad's Constitution of 2018 . Chili, Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021 . Ekuador, Ecuador's Constitution of 2008 with Amendments through 2021 . El Salvador, El Salvador's Constitution of 1983 with Amendments through 2014 . Ethiopia, Ethiopia's Constitution of 1994 . Fiji, Fiji's Constitution of 2013 . Filipina, Philippines's Constitution of 1987 . Ghana, Ghana's Constitution of 1992 with Amendments through 1996 Guatemala, Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993 . Guinea-Bissau, Guinea-Bissau's Constitution of 1984 with Amendments through 1996 .
Hamidi, Jazim dan Kemilau Mutik. 2007. Legislative Drafting . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Honduras, Honduras's Constitution of 1982 with Amendments through 2013 . Huda, Ni’matul dan R. Nazriyah. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan . Cet. Pertama. Bandung: Nusa Media.
Hungaria, Hungary's Constitution of 2011 with Amendments through 2016 . Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI 1945 . Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , UU Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
Jepang, Japan's Constitution of 1946 . Jerman, Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014 . Kolombia, Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015 . Komoros, Comoros's Constitution of 2018 . Kongo, Congo  (Democratic  Republic  of  the)'s  Constitution  of  2005  with  Amendments  through 2011 .
Kosta Rika, Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2020 . Kroasia, Croatia's Constitution of 1991 with Amendments through 2013 . Kuba, Cuba's Constitution of 2019 . Meksiko, Mexico's Constitution of 1917 with Amendments through 2015 . Moldova, Moldova (Republic of)'s Constitution of 1994 with Amendments through 2016 . Mozambik, Mozambique's Constitution of 2004 with Amendments through 2007 .
Newton, Kenneth dan Jan W. van Deth. 2010. Foundations of Comparative Politics Democracies of the Modern World . Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Pantai Gading , Côte d'Ivoire's Constitution of 2016 .
Paraguay, Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011 . Portugal, Portugal's Constitution of 1976 with Amendments through 2005 . Prancis, France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008 . Republik Ceko, Czech Republic's Constitution of 1993 with Amendments through 2013 . Republik Dominikan, Dominican Republic's Constitution of 2015 . Rwanda, Rwanda's Constitution of 2003 with Amendments through 2015 . Sakia,  A.  Sakti  R.S.  “Simplifikasi  Terhadap  Peraturan-  Peraturan  Pelaksanaan  Yang  Dibentuk Oleh  Presiden  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia”. Jurnal Rechtsvinding . Vol. 10 No. 2:249-262.
Seychelles, Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017 . Sihombing, Eka Nam. 2018. Hukum Kelembagaan Negara . Yogyakarta: Ruas Media. Siprus, Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013 . Sjarif, Fitriani Ahlan. 2015. “Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012”. Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . Ed. Revisi. Cet. 5. Depok: PT. Kanisius.
South Sudan, South Sudan's Constitution of 2011 with Amendments through 2013 . Sucipto, Purnomo. “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?” < https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/ >. (11 Maret 2015). Diakses tanggal 14 April 2022.
Sudirman.  “Kedudukan  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  (Telaah  Terhadap
Kedudukan  dan  Hubungan  Presiden  dengan  Lembaga  Negara  yang  Lain  dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)”. < https://media.neliti.com/media/publications/34926-ID-kedudukan-presiden-dalam- sistem-pemerintahan-presidensial-telaah-terhadap-kedudu.pdf> .  Diakses  tanggal  19 April 2022.
Suriname, Suriname's Constitution of 1987 with Amendments through 1992 .
Swedia, Sweden's Constitution of 1974 with Amendments through 2012 . Togo, Togo's Constitution of 1992 with Amendments through 2007 . Turkmenistan, Turkmenistan's Constitution of 2008 with Amendments through 2016 .
Venezuela, Venezuela (Bolivarian Republic of)'s Constitution of 1999 with Amendments through 2009 .
Viet Nam, Viet Nam's Constitution of 1992 with Amendments through 2013 . Yaman, Yemen's Constitution of 1991 with Amendments through 2015 .
Yani, Ahmad. 2018. “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ( Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’s Constitution ).” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . Vol. 12 No. 2: 119-135.
Yunani, Greece’s Constitution of 1975 with Amendments through 2008 . Zambia, Zambia's Constitution of 1991 with Amendments through 2016 . Zimbabwe, Zimbabwe's Constitution of 2013 with Amendments through 2017 .