## Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik
Taufiq Yuli Purnama 1 , Sigit Sapto Nugroho 2 , Mudji Rahardjo 3 Ra Novida Alfi Tri Tjahjani 4 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : taufiqyp@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : sigit.nugroho26@gmail.com
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id
4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133
Email :
Abstract- The purpose of the research is to find out the role of the DPRD's supervisory function in realizing good governance to create a prosperous society as well as the obstacles faced by the DPRD  and  efforts  to  strengthen  it  as  a  government  administration  institution  on  its performance. The type of research used is empirical juridical legal research using primary and secondary data sources, namely through the results of data analysis. By using the data obtained from  the  survey  results,  namely  interviews  and  distributing  questionnaires.  The  results  of  this study indicate that the implementation of the DPRD's supervisory function is carried out by the Commission to review, study and continuously evaluate several aspects that have not gone well. In  carrying  out  its  performance  towards  the  Government,  of  course  the  DPRD  has  faced obstacles  as  well  as  various  efforts  to  overcome  these  obstacles.  One  of  the  obstacles  faced  by the DPRD's supervisory function is differences in political interests, inadequate expert staff and laws  and  regulations  that  often  experience  changes.  In  this  case,  the  efforts  made  by  the supervisory function of the DPRD to overcome the obstacles it faces are by optimizing the role of  the  DPRD's  fittings,  the  existence  of  clear  and  straightforward  rules  and  other  things  that need  to  be  corrected  by  the  DPRD.  As  local  government  partners,  the  DPRD  needs  to  be sensitive  and  responsive  to  the  governance  management  process  in  the  region.  With  the functions, duties, authorities and rights possessed by the DPRD, it is hoped that it will be able to play its role optimally in controlling the implementation of regional regulations. The goal is to create  a  regional  government  that  is  efficient,  clean,  authoritative  and  free  from  corruption, collusion and nepotism.
Keywords: DPRD, Supervision, Function

## A. PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pada Pasal 18, bahwa pemerintahan  daerah  Indonesia  akan  dibagi  dalam  daerah  provinsi,  daerah  provinsi  akan  dibagi pula  dalam  daerah  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap  provinsi,  kabupaten/kota  mempunyai pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten  ,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Sistem penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  berdasarkan  pendekatan  kesisteman,  meliputi  sistem
pemerintahan  pusat  atau  disebut  pemerintah  dan  sistem  pemerintahan  daerah. 1 Dalam pemerintahan,  Indonesia  memiliki  tiga  lembaga  utama  yang  menjalankan  pemerintahan,  yakni lembaga  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Lembaga  eksekutif  adalah  lembaga  yang  diberi kekuasaan  untuk  melaksanakan  Undang-Undang.  Kedudukan  lembaga  eksekutif  dipegang  oleh kepala  pemerintahan,  yakni presiden  dan  wakilnya  serta  menteri-menteri.  Lembaga  Legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan Undang-Undang yang diperlukan negara.  Contoh  lembaga  legislatif  ini  adalah  MPR,  DPR,  dan  DPD.  Lembaga  Yudikatif  adalah suatu  badan  dengan  sifat  yuridis  yang  berfungsi  untuk  mengadili  penyelengan  konstitusi  dan peraturan  perundang-undangan  oleh  institusi  pemerintahan.  Lembaga  Yudikatif  di  Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki wewenang yang berbeda- beda.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu  fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2 Secara umum sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi  pengawasan  fungsional,  legislatif  dan  pengawasan  masyarakat.  Fenomena  yang menggejala  dalam  pelaksanaan  pengawasan  DPRD  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan daerah yang menyangkut kebijakan Kepala Daerah dan penetapan APBD serta realisasinya masih diwarnai  berbagai  ekses  dan  penyimpangan.  Terbukti  bahwa  parameter  pemerintahan  yang  baik (good  governance) yang  berupa  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  pembangunan,  pemberdayaan warga  masyarakat  dan  pembangunan  belum  sepenuhnya  dicapai  oleh  kinerja  pemerintah  daerah. Hal itu menandakan lemahnya fungsi pengawasan DPRD selama ini. 3
Pengawasan  DPRD  bertujuan  untuk  mengembangkan  kehidupan  demokrasi,  menjamin keterwakilan  rakyat  dan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat.  Dalam  tata  pemerintahan  yang  baik,  pengawasan  berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini ( early warning system ) bagi  pemerintah  daerah.  Pengawasan  akan  memberi  umpan  balik  untuk  perbaikan  pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. 4

## A.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  di  latar  belakang  pada  masalah  diatas,  penulis  ingin merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  penerapan  fungsi  pengawasan  DPRD  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik ?
B. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penilitian ini adalah memahami dan menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam  hukum  positif,  sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik  permasalahan  hukum. 5 Metode penelitian  merupakan  prosedur  penelitian  logika  keilmuan  hukum,  maksudnya  suatu  prosedur pemecahan  masalah  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  kepustakaan,  data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan, yang isinya penilitian tentang “memahami Pancasila berarti menunjuk konteks hitoris yang luas. Namun demikian  ia  tidak  saja  menghantarkannya  ke  belakang  tentang  sejarah  ide,  tetapi  lebih  jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang 6 dan menganalisa pelaksanaan fungsi  pengawasan  DPRD  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  berdasarkan  dengan
1 Retno  Saraswati,  “Implikasi  Calon  Perseorangan  Sebagai  Kepala  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Daerah”, MMH, Jilid 39, No.4 Desember 2010
2 Yusuf Wibisono, “Penguatan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  rangka Proses Demokrastisasi di Tingkat Lokal”, Jurnal Ilmudan Budaya, Vol. 40, No. 56, Mei 2017 hlm 13
3 Sedarmayanti,  2003, Good Governant dalam rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, hlm. 169
4 Aminudin, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 132-141
5 Soerjono  Soekanto. 2014. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Penerbit  Universitas  Indonesia, Jakarta, hlm 10
6 Otje  Salman  dan  Anthon  F.Susanto,2005 ,  Teori  hukum  (  mengingat,mengumpulkan  dan membuka  kembali) ,  Refika Aditama, Bandung,  hlm. 161
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 7

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penerapan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Salah satu fungsi yang dijalankan oleh DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai  kebijakan  publik  di  daerah.  Kebijakan  publik  itu  dilaksanakan  oleh  lembaga  eksekutif maupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten. Pengawasan oleh DPRD untuk menilai apakah berbagai  kebijakan  publik  telah  dijalankan  sesuai  rencana.  Namun  juga  penting  sebagai  ukuran seberapa jauh anggota-anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemilihnya untuk  menjamin  pencapaian  tujuan-tujuan  pembanguna  di  daerah.  Lebih  jauh  lagi,  berjalannya fungsi pengawasan oleh DPRD  dapat memberi kesempatan  lebih  besar  bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 8 Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan  berbagai  lembaga  publik  lainnya  DPRD  mempunyai  tugas-tugas  pengawasan  yang  bersifat khusus.  Sebagai  wakil  rakyat  di  daerah,  DPRD  perlu  peka  dan  tanggap  terhadap  proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah pembangunan sebuah early  warning  system atau  sistem  penanda  bahaya  apabila  terjadi  kejanggalan  atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan.
Dalam  proses  penguatan  fungsi  pengawasan  DPRD  memang  secara  cepat harus  memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini terjadi, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dioptimalisasikan dan  lebih  diberdayakan.  Hal  tersebut  ialah  megngoptimalkan  peran  alat  kelengkapan  DPRD, dibuatnya  tata  tertib  sebagai  pedoman,  serta  hal  lain  yang  perlu  diperbaiki  oleh  DPRD. Kompetensi anggota DPRD dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan sesuai bidang tugasnya masing-masing  sehingga  mampu  menguasai  bidang  tugasnya  dalam  rangka  memberi  masukan atau  saran  kepada  Pemerintah  untuk  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik.  Pemerintah  cukup akomodatif dalam menerima masukan dan saran dari DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat. DPRD  merupakan  representasi  dari  masyarakat  yang  secara  otomatif  dan  harus  konsisten  dalam memberikan masukan dan saran yang produktif dan proporsional. Produktif dalam arti sesuatu hal yang  harus  disampaikan  dan  dibenahi  sehingga  memberikan  masukan  kepada  pemerintah sebagai  representasi  dari  masyarakat.  Sehingga  hubungan  sinergritas  antara  DPRD  dan Pemerintah terjalin dengan sangat baik dan tetap konsisten.”
Upaya  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  khususnya  fungsi  pengawasan,  salah satunya  pengadaan  tenaga  ahli  untuk  mendukung  kelancaran  tugas  dan  wewenang  dalam melakukan pengawasan ini. Dan sesama lembaga pemerintahan juga harus saling bekerja sama.” Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana
7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8 I Ketut Putra Erawan dan Victor Yasadhana, 2004, Akuntabilitas Publik dan  Fungsi Pengawasan DPRD, Sekretariat Nasional ADEKSI Konrad Adenauer Stiftung-KAS, cetakan pertama, hlm.. 6-7
di  pusat  negara  di  daerah  dibentuk  pula  Lembaga  Perwakilan  Rakyat,  dan  lembaga  ini  biasa dikenal  atau  dinamakan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:
1. Regulator. Mengatur  seluruh  kepentingan  daerah,  baik  yang  termasuk  urusan-  urusan rumah  tangga  daerah  (otonomi)  maupun  urusan-urusan  pemerintah  pusat  yang  diserahkan pelaksanannya ke daerah  (tugas pembantuan);
2. Policy Making . Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program- program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting .  Perencanaan angaran daerah (APBD)
Dalam  perannya  sebagai  badan  perwakilan,  DPRD  menempatkan  diri  selaku  kekuasaan penyeimbang  ( balanced  power) yang  mengimbangi  dan  melakukan  kontrol efektif  terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:
1. Representation. Mengartikulasikan  keprihatinan,  tuntutan,  harapan  dan  melin-  dungi kepentingan  rakyat  ketika  kebijakan  dibuat,  sehingga  DPRD  senantiasa  berbicara  “atas nama rakyat”;
2. Advokasi. Anggregasi  aspirasi  yang  komprehensif  dan  memperjuangkannya  melalui negosiasi  kompleks dan  sering alot, serta tawar-menawar politik  yang  sangat  kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan  atau  tuntutan yang terkadang  berbenturan  satu  sama  lain.  Tawar  menawar  politik  dimaksudkan  untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.
3. Administrative  oversight. Menilai  atau  menguji  dan  bila  perlu  berusaha  mengubah tindakan-tindakan  dari  badan  eksekutif.  Berdasarkan  fungsi  ini  adalah  tidak  dibenarkan apabila  DPRD  bersikap  “lepas  tangan”  terhadap  kebijakan  pemerintah  daerah  yang bermasalah  atau  dipersoalkan  oleh  masyarakat.  Apalagi  dengan  kalimat  naif,  “Itu  bukan wewenang kami”, seperti yang kerap  terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.
Lebih  khusus  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (UU Susduk  dan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah),  implementasi  kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :
a. Fungsi legislasi
b. Fungsi anggaran; dan
c. Fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Fungsi  ketiga  ini  bermakna  penting,  baik  bagi  pemerintah  daerah  maupun  pelaksana pengawasan.  Bagi  pemerintah  daerah,  fungsi  pengawasan  merupakan  suatu  mekanisme peringatan  dini (early  warning  system), untuk  mengawal  pelaksanaan  aktivitas  mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa  tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:
1. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
2. Menjamin  kemungkinan  tindakan  koreksi  yang  cepat  dan  tepat  terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
3. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
4. Meyakinkan  bahwa  kinerja  pemerintah  daerah  sedang  atau  telah  mencapai tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan.
Namun demikian, praktik good public governance pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:
1. Memaknai secara benar  fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme check & balance yang efektif;
2. Optimalisasi  pengawasan  agar  dapat  memberikan  kontribusi  yang  diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD;
4. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD;
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan  saluran  penyampaian  informasi  masyarakat  dapat  berfungsi  efektif  sebagai  salah  satu alat pengawasan. 9
Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi dari existing performance ke future performance DPRD dibutuhkan strategi yang tepat. Lembaga Administrasi Negara dalam kertas kerjanya mengajukan beberapa strategi yang diharapkan dapat diterapkan secara efektif pada sektor publik, yaitu sebagai berikut: 1
1. Pemberantasan  KKN. Sebagai  prasyarat  penerapan good  governance adalah  adanya pemerintah  yang  bersih (clean  government). Untuk  mewujudkan clean  government perlu adanya  komitmen  dari  seluruh  komponen  bangsa  dalam  upaya  pemberantasan  KKN. Namun upaya Pemberantasan KKN tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, diperlukan  pula  upaya  nyata  yang  sungguh-  sungguh  baik  dalam  pencegahan, penanggulangan,  dan  pemberantasannya.  Komitmen  harus  diwujudkan  dalam  bentuk strategi  yang  komprehensif  yang  mencakup  aspek  preventif  (mencegah  terjadinya  korupsi dengan  menghilangkan/meminimalkan  faktor-faktor  penyebab  atau  peluang  korupsi),
9 Yusuf  Anwar,2006, Good  Governance  dalam  Rangka  Optimalisasi  Fungsi  dan  Peran DPRD, KPK, Jakarta hlm8
detektif  (mengidentifikasi  terjadinya  perbuatan  korupsi),  dan  represif  (menangani  atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku) yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.
2. Reformasi  birokrasi/administrasi  publik. Pemerintah  merupakan  unsur  yang  paling berperan  dalam  penyelenggaraan  negara.  Pemerintah  dari  tingkat  pusat,  propinsi  maupun kabupaten/kota  melakukan  fungsi-fungsi  pengaturan  dan  pemberian  pelayanan.  Upaya mewujudkan good  governance perlu  dilakukan  terlebih  dahulu  dengan  menempatkan pemerintah  dalam  fungsi  yang  sebenarnya  melalui  reformasi  birokrasi  sehingga  akan terwujud clean  government yang  menjadi  prasyarat  utama  untuk  mewujudkan good governance .  Reformasi  birokrasi  dapat  dilakukan  antara  lain  melalui  upaya  managerial efficiency  and  effectiveness dalam  penggunaan  sumber-sumber  daya,  kemitraan  dengan sektor  swasta  dalam  penyediaan  pelayanan,  desentralisasi,  dan  penggunaan  teknologi informasi.
3. Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi  legislasi  adalah  meyusun  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  kehidupan masyarakat dan negara. Namun demikian, tidak serta  merta seluruh  kehidupan  masyarakat diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan hanya dibuat jika perlu intervensi pemerintah  untuk  mengatur.  Penyusunan  peraturan  yang  efisien  akan  berdampak  pada efektivitas dalam hal penegakan hukumnya.
4. Kejelasan fungsi dan peran setiap instansi pemerintah. Kejelasan fungsi  dan peran  yang dijalankan  oleh  setiap  instansi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  negara.  Hal  tersebut diwujudkan  dalam  hubungan  antar  instansi  pemerintah,  antara  instansi  pemerintah  dengan legislatif,  antara  instansi  pemerintah  dengan  masyarakat  (publik),  dengannya  akan menghindari terjadinya tumpang tindih peran yang dilaksanakan.
5. Peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas.  The  right  man  on  the  right  place menjadi pertimbangan  utama  dalam  menempatkan  orang-orang  yang  tepat  pada  setiap  posisi manajerial dan fungsional untuk menjamin DPRD berfungsi efektif dan dapat menghasilkan kinerja  yang  optimal.  Pengembangan  sumber  daya  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini perlu diikuti pula dengan evaluasi kinerja. Tentunya agar  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  rencana  dan  harapan,  maka  harus  dimulai  sejak pemilihan calon anggota dewan.
6. Peningkatan akuntabilitas. Setiap
instansi
pemerintah dituntut untuk
mempertanggungjawabkan  setiap  amanah  yang  diberikannya  termasuk  penggunaan anggaran  yang  dipercayakan  kepadanya.  Untuk  dapat  melakukan  tugas  yang  akuntabel tentunya  perlu  disusun  terlebih  dahulu  rencana  strategis  dan  rencana operasional  tahunan, mengembangkan  pola-pola  pelaksanaan,  pengawasan,  pengendalian,  serta  evaluasi  dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas  yang transparan.
7. Transparan  dalam  pengambilan  keputusan. Transparan  tentang  bagaimana keputusan diambil.  Keputusan  diambil  dengan  mempertimbangkan  informasi  yang  berkualitas,  saran stakeholders, nara  sumber/ahli  serta  mempertimbangkan  berbagai dampak  yang  mungkin ditimbulkan. Agar setiap keputusan yang telah diambil dapat dipertanggungjawabkan secara proses,  maka  perlu  dilakukan  dokumentasi-  dokumentasi  tertentu  berkaitan  dengan  proses tersebut,  sehingga  setiap  kesalahan-  kesalahan  atau  penyimpangan-penyimpangan  dalam pengambilan  keputusan  dapat  dideteksi  dari  hasil  dokumentasi  tersebut.  Dokumentasi  ini memiliki  arti  penting  dalam  upaya  secara  terus  menerus  memperbaiki  sistem  manajemen pemerintahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih.
8. Penerapan  nilai      budaya      kerja      dalam      praktek      penyelengaraan      negara.
Pengembangan  nilai  budaya  kerja  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  moral  dan  etika  yang dianggap baik dan positif, yang meliputi nilai sosial budaya yang positif yang relevan, norma atau  kaidah,  etika  dan  nilai  kinerja  yang  produktif  yang  bersumber  dari  agama,  falsafah, tradisi,  dan  metode  kerja  modern  sesuai  dengan  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan teknologi.  Nilai  tersebut  dipedomani  dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas  dan  kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
9. Pemanfaatan  Teknologi  Informasi. Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  setiap  proses penyelenggaraan  pemerintahan  akan  mendorong:  (a)  transparansi, aksesibilitas  informasi, dan  akuntabilitas;  (b)  pengambilan  keputusan  yang  didukung  dengan  informasi  yang akurat; (c) partisipasi publik; dan (d) meningkatkan kualitas pelayanan.
10. Code of Conducts. Upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan good governance adalah dengan  menerapkan code  of  conducts bagi  para  pejabat  publik. Code  of  conducts merupakan  prinsip-prinsip  yang  harus  ditaati  oleh  setiap  pejabat  publik  secara  individual baik  dalam  tingkah  laku  ketika  mereka  berhubungan  dengan  publik  dan  pihak  legislatif, maupun  dalam  pelaksanaan  tugas  sehari-hari  sehingga  terhindar  dari  praktek  diskriminasi dan  pelecehan,  praktek  pengelolaan  informasi  yang  dapat  disampaikan  kepada  publik  dan yang  harus  dirahasiakan,  praktek  penggunaan  fasilitas-fasilitas  yang  diberikan  dalam pelaksanaan  tugas  pemerintahan untuk  kepentingan  pribadi,  keterlibatan  dalam  organisasi politik,  praktek  penggunaan  pengaruh  untuk  kepentingan  pribadi,  keterlibatan  dengan pekerjaan  di  luar  kantor  pada  jam  kerja,  praktek  KKN,  dan  larangan  menerima  berbagai pemberian dari pihak lain yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tugas. 10

## IV. KESIMPULAN
Salah  satu  fungsi  yang  dijalankan  oleh  DPRD  adalah  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan berbagai  kebijakan  publik  di  daerah.  Kebijakan  publik  itu  dilaksanakan  oleh  lembaga  eksekutif
10 Widodo,  Joko,  2001, Good  Governance ( Telaah  dan  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol  Birokrasi  Pada  Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah ), Insan Cendekia, Surabaya. Hlm 54
maupun lembaga-lembaga lain  yang berkompeten.  Selain itu  kompetensi anggota DPRD dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan sesuai bidang tugasnya masing-masing sehingga mampu menguasai bidang tugasnya dalam rangka memberi masukan atau saran kepada Pemerintah untuk terwujudnya  pemerintahan  yang  baik.  Fungsi  pengawasan  ini  merupakan  tugas  mulia  untuk memberikan  telaahan  dan  saran,  berupa  tindakan  perbaikan.  Lembaga  Administrasi  Negara dalam  kertas  kerjanya  mengajukan  beberapa  strategi  yang  diharapkan  dapat  diterapkan  secara efektif  pada  sektor  publik,  antara  lain  yaitu    Pemberantasan  KKN,  Reformasi birokrasi/administrasi  publik,  Penyempurnaan  berbagai  peraturan  perundang-undangan, Kejelasan  fungsi  dan  peran  setiap  instansi  pemerintah,  Peningkatan  kapasitas  dan  kapabilitas, Peningkatan akuntabilitas, Transparan dalam pengambilan keputusan, Penerapan  nilai    budaya kerja    dalam    praktek    penyelengaraan    negara, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Code of Conducts  dalam  penerapan  fungsi  pengawasan  dalam  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta,  Sinar Grafika, I  Ketut  Putra  Erawan  dan  Victor  Yasadhana,  2004,  Akuntabilitas  Publik  dan Fungsi  Pengawasan
DPRD, Sekretariat Nasional ADEKSI  Konrad Adenauer Stiftung-KAS, cetakan pertama,
Paimin Napupulu, 2007, Menuju Pemerintahan Perwakilan, Alumni, Bandung,
Retno Saraswati, “Implikasi Calon Perseorangan Sebagai Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah”, MMH, Jilid 39, No.4 Desember 2010 Sedarmayanti, 2003, Good Governant dalam rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, Widodo, Joko, 2001, Good Governance ( Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah ), Insan Cendekia, Surabaya. Yusuf  Anwar,2006, Good  Governance  dalam  Rangka  Optimalisasi  Fungsi  dan  Peran DPRD, KPK, Jakarta

## Jurnal
Aminudin,  “Fungsi  Pengawasan  DPRD  Dalam  Mewujudkan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang Baik”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015
Dimas  Ramdhana  Prasetya,  Tjahjanulin  Domai,  Lely  Indah  Mindarti,  “Analisis  Pengelolaan
Pengaduan  Masyarakat  Dalam  Rangka  Pelayanan  Publik”,  Jurnal  Administrasi  Publik,  Vol.
2, No.1,
Kenny R. Carundeng, Ridwan Paputungan, J.P.M Tangkudung, “Pola Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Kotamobogu”, e-journal “Acta Diurna”, Volume V, No.2, Tahun 2006
Mukhamad  Iqom  Difaul  Khaq,  “Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  Dalam  Rangka Kunjungan  Kerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah”,  Renaissance,  Vol.  7,  No.  2,  April, 2022,
Yusuf Wibisono, “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka Proses Demokrastisasi di Tingkat Lokal”, Jurnal Ilmudan Budaya, Vol. 40, No. 56, Mei 2017

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945
Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintah Daerah
Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Tata  Tertib  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 32 Ayat (1)
Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 99
Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD, Pasal 136 ayat
(5)
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  Madiun  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah