## DIMENSI AGAMA DALAM PEMBANGUNAN NEGARA
(KAJIAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA)
Mujiburrahman
UIN Ar-Raniry Banda Aceh mujib_net@yahoo.co.id

## Abstract
Observing  the  current  condition  of  the  Indonesian  nation  has  led  to  a  phenomenon  that  the country  is  being  hit  by  the  crisis  in  various  aspects  of  life.  Various  forms  of  violation  and offense  grow  and  develop  in  daily  life  of  the  community,  such  as:  corruption,  collusion, nepotism,  and  drug  (narcotics)  and  alcohol  abuse,  theft,  robbery  and  prostitution.  In  this country,  it  also  begins  to  emerge  the  tenet  and  behavior  of  radicalism  that  disturb  the community  and  government.  On  the  other  side,  nowadays  is  also  faced  with  the  clash  and confusion  of  thought  of  ‘the  contradiction  between  religion  and  the  State’  embedded  to  the young generation (millennial generation). The various social problems described above occur due to  the low quality of faith  and caused the decline of  morality and moral degradation  of this nation. It needs a fundamental and accurate solution in facing those problems. Improving and rearranging the paradigm, system and orientation of Islamic education according to its framework can be the alternative solution to solve the problems. Islamic education should be a core in  the national  education curriculum, so that Islamic education will  have a complete transformation in people life of this state. A comprehensive and systematic transformation of Islamic education can be done through the following stages: 1) Religious education should be the core in the national education curriculum, and the substance of religious teachings should not  be  disputed  in  nation’s  life.  2)  Religious  education  in  schools  and  colleges/universities must be taught by qualified and professional teachers and lecturers, and 3) Implementation of religious education materials should fit the needs and age of learners.
Keywords : Religion; State Development; Transformation of Islamic Education

## Abstrak
Mencermati  kondisi  kekinian  bangsa  Indonesia  mengantarkan  pada  suatu  fenomena  bahwa Negara  ini  sedang  dilanda  krisis  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Berbagai  bentuk pelanggaran  dan  kejahatan  tumbuh  dan  berkembangan  di  tengah  kehidupan  keseharian masyarakat,  seperti:  korupsi,  kolusi,  nepotisme,  prilaku  nyabu  (mengkomsumsi  sabu)  dan penyalahgunaan narkotika, minum-minuman keras, pencurian, prempokan dan prostitusi. Di negeri  ini  juga  mulai  muncul  paham  dan  prilakuka  radikalaisme  yang  mulai  meresahkan masyarakat  dan  pemerintah.  Pada  bahagian  lain,  dewasa  ini  juga  dihadapkan  dengan adanya  benturan  dan  kerancuan  pemikiran  yang  ditanamkan  kepada  generasi  muda (generasi  melenial),  tentang  pertentangan  antara  agama  dan  Negara.  Berbagai  problema sosial  yang  digambarkan  di  atas  terjadi  karena  kualitas  keimanan  yang  rendah  dan mengakibatkan  kemerosotan  akhlak  dan  degradasi  moral  anak  bangsa.  Menghadapai
problem  tersebut  memerlukan  suatu  langkah  pemecahan  yang  mendasar  dan  akurat.  Solusi alternatif  terhadap  permasalahan  ini  tampaknya  tertuju  pada  upaya  perbaikan  dan  menata ulang  kembali  paradigma, sistem dan orientasi  pendidikan Islam sesuai dengan bingkainya. Pendidikan  agama  Islam  harus  dijadikan  core  dalam  kurikulum  pendidikan  nasional, sehinggga  pendidikan  Islam    mengalami  transformasi  yang  utuh  dalam  tatanan  kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konfrehensif dan sistematis transformasi pendidikan Islam dapat dilakukan melalui tahapan:1) Pendidikan Agama harus dijadikan inti dalam kurikulum pendidikan  nasional,  dan  subtansi  ajaran  agama  tidak  harus  dipertentangkan  dalam kehidupan bernegara. 2) Pendidikan agama di sekolah dan Perguruan tinggi harus diajarkan oleh guru dan dosen yang mumpuni dan professional, dan 3) Implementasi materi pendidikan agama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia peserta didik.
Kata Kunci : Agama ; Pembangunan Negara; Transformasi Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Indonesia  -yang  sering  dibanggakan  sebagai  bangsa  besar-    dewasa  ini  sedang dihadapkan  pada  berbagai  persoalan  dan  krisis  multi  konpleks.  Krisis  tersebut  menurut  para pakar  (pendidikan,  ekonom,  politisi,  dan  ahli  hukum)  diakibatkan  oleh  adanya  kesalahan  di bidang pendidikan, ekonomi, politik dan hukum. 1 Kesalahan tersebut diakibatkan kekeliruan baik  pada  tataran  kebijakan  maupun  operasional  pada  empat  bidang  tersebut.  Kesalahan  ini lebih jauh mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya sikap dan perbuatan negatif di tengah kehidupan masyarakat. Sikap dan perbuatan negatif itu berupa kolusi, nepotisme dan korupsi yang  merajalela  terjadi  di  negeri  ini,  baik  di  tingkat  Pemerintah  Pusat  maupun  di  tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Indonesia. 2
Pada sisi lain, bangsa ini juga dihadapkan dengan tumbuh dan berkembangnya prilaku nyabu (mengkomsumsi  sabu)  dan  penyalahgunaan  narkotika,  serta  minum-minuman  keras. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso atau Buwas mengungkapkan keprihatinannya  terhadap  kondisi  Indonesia  yang  masih  darurat  narkoba.  Menurutnya, Indonesia dinyatakan darurat narkoba sejak tahun 1971. Ketika itu, Presiden RI ke-2 Soeharto menyatakan,  Indonesia  sedang  dalam  kondisi  darurat  narkoba.  "Sekarang  kita  lihat  provinsi mana yang bebas dari narkoba, tidak ada. Kita turun ke kota-kabupaten. Kota-kabupaten mana yang  bebas  dari  narkoba?  tidak  ada.  Kecamatan,  tidak  ada  yang  menjamin  ada  kecamatan yang bebas dari narkoba. Bahkan sampai RT-RW," tegasnya. 3
1 Al-Chaidar, Reformasi Prematur, Jawaban Islam terhadap Reformasi Total , Jakarta: Darul Falah, Jakarta, Rajab 1419 H, hal. 100-120.
2 Mujiburrahman, Urgensi Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Karakter Bangsa, Jurnal Mudarrisuna , vol. 6, No 1, 2016, hal. 2.
3 https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba-sejak- 1971-sampai-sekarang
Konsekuensi  logis  tersebut  tidak heran kalau sekarang ini menurut  Komjen Pol  Budi Waseso  Indonesia  sudah  menjadi  negara  tujuan  peredaran  narkotika.  Hal  itu  diungkapkan berdasarkan  data  yang  ia  dapat,  bahwa  sekitar  250  ton  sabu  masuk  ke  Indonesia  setiap tahunnya.  Informasi  dari  China,  yang  saya  dapatkan  ada  seorang  bandar  menyebut  ada  250 ton  sabu  masuk  ke  Indonesia.  Saya  kira,  gila  juga  250  ton  masuk  ke  kita, gimana ceritanya. Saya  sampai  tanya  sama  bandar  dari  China, ‗tolong  ulangi  lagi‘  dan  dia  berkali-kali menyampaikan 250 ton sabu ke Indonesia," ujar Budi Waseso di Jakarta, Selasa 11 Juli 2017. 4 Di  negeri  ini  juga  sedang  tumbuh  dan  berkembang  paham  radikalaisme  di  tengah kehidupan  masyarakat.  Survei  terbaru  dari Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT)  menghasilkan  tiga  temuan  penting  soal  tingkat  radikalisme  masyarakat  Indonesia. Dalam  survei  yang  diadakan  di  32  provinsi  pada  tahun  2017  tersebut,  salah  satu  temuan menunjukkan  potensi  radikalisme  masyarakat  Indonesia  berada  di  angka  yang  perlu diwaspadai yaitu 55,12 poin, dari rentang 0 sampai 100. ―Namun, angka ini masih tergolong sedang,  dari  potensi  kuat  di  angka  60,67  poin,‖  kata  Deputi  Bidang  Pencegahan, Perlindungan,  dan  Deradikalisasi  BNPT  Mayor  Jenderal  TNI  Abdul  Rahman  Kadir  dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tempo di Jakarta, Senin, 27 November 2017. 5
Pada  bahagian  lain,  negeri  ini  juga  dihadapkan  dengan  adanya  benturan  dan kerancuan  pemikiran  yang  ditanamkan  kepada  generasi  muda  (generasi  melenial),  tentang pertentangan  antara  agama  dan  Negara.  Pada  satu  sisi  mereka  menyampaikan  bahwa  dalam kontektualitas bernegara tidak perlu dikaitkan dan distandarkan kepada agama, agama hanya mengurus  ranah  ritual  dan  peribadatan  semata,  tidak  perlu  mengurus  persoialan  politik  dan Negara. Namun kebanyankan ummat Islam berpandangan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam tidak dapat dipisahkan. Kelahiran dan kemajuan  bangasa dan negeri ini senantisa diisi oleh semangat juang dan kinerja ummat Islam. Oleh sebab itu, pemikiran yang ingin memisahkan agama dengan Negara kiranya tidak dapat diterima dan hidup di negeri ini.
Berbagai  ―penyakit‖  yang  digambarkan  di  atas,    hampir  dapat  dipastikan  sebagai faktor  yang  dapat  membawa  krisis  dan  kehancuran  bangsa  ini,  namun,  jika  dianalisis  lebih jauh,  maka  segera  akan  diketahui    bahwa  berbagai  ―penyakit‖  yang  bagai  telah  membudaya tersebut  bukanlah  penyebab  awal  terjadinya  krisis  dan  kehancuran  bangsa  ini.  Budaya korupsi,  kolusi,  nyabu,  minum-minuman  keras  dan  radikalisme  ada  penyebabnya.  Penyebab awal  adalah  kualitas  pendidikan  agama  dan  akhlak  (moral))  anak  bangsa  yang  rendah. Dekadensi  moral  yang  sangat  parah  itulah  sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  seseorang melakukan  korupsi,  kolusi,  nyabu,  minum-minuman  keras  dan  radikal.  Beranjak  dari pernyataan  ini,  menunjukkan  bahwa  penyebab  awal  krisis  adalah  kemerosotan  akhlak  anak bangsa.
Kemerosotan  akhlak  anak  bangsa  ini  tentunya  juda  ada  penyebabnya.  Diperkirakan, kualitas    keimanan  yang  rendah  merupakan  penyebab  utama  merosotnya  akhlak  (moral) bangsa. 6 Hal  ini  dapat  dipahami,  dimana  keimanan  merupakan  faktor  yang  sangat  urgent terhadap  pembentukan  mentalitas  dan  aktifitas  seseorang.  Tetapi,  mengapa  keimanan
4 https://www.viva.co.id/berita/metro/93422
5 https://nasional.tempo.co/read/1037310/bnpt-potensi-radikalisme-masyarakat-indonesia-perlu- diwaspadai
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam , Jakarta: Rosda Karya, 1999, hal. 11.
masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  adalah  muslim  mengalami  degradasi  yang  sangat drastis?  Pertanyaan  ini  tentunya  dapat  ditelusuri  dan  ditemukan  jawabannya  dalam  berbagai faktor. Satu diantaranya – yang diperkirakan sebagai akar dari seluruh penyebab krisis moral anak bangsa—ialah karena terdapat kesalahan format atau desain sistem pendidikan, dimana Pendidikan  agama  Islam  tidak  dijadikan  core  dalam  kurikulum  pendidikan  nasional, sehinggga  pendidikan  Islam  tidak  mengalami  transformasi  yang  utuh  dalam  tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menghadapai problem tersebut memerlukan suatu langkah pemecahan yang mendasar dan  akurat.  Solusi  alternatif  terhadap  permasalahan  ini  tampaknya  tertuju  pada  upaya perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan  bingkainya.  Beranjak  dari  upaya  perbaikan  dan  penataan  ulang  sistem  pendidikan Islam  tersebut,  arah  dan  transformasi  pendidikan  Islam  di  Indonesia  dilakukan.  Upaya  ini pada akhirnya diharapkan akan tumbuh  generasi muslim yang memahami dan mengamalkan Islam  dengan  benar,  membumikan  corak  Islam  moderat  di  tengah  kehidupan  mansyarakat, dan  menghilangkan  paradigma  pertentangan  antara  agama  dan  Negara,  menuju  harmonisasi dan konstribusi agama dalam pembangunan Negara.  Sisi permasalahan inilah  yang menjadi fokus kajian sepintas dalam artikel ini.

## PEMBAHASAN

## a. Hubungan Agama dan Negara
Islam merupakan agama yang universal, ia memuat hampir seluruh dimensi kehidupan manusia.  Ajarannya  tidak  hanya  mengandung  persoalan  hubungan  antara  manusia  dengan Tuhan,  sesama  manusia  dan  alam,  akan  tetapi  lebih  dari  itu.  Islam  secara  teologis  melalui simbol  dan  nilai  yang  dikandungkannya  dapat  hadir  dimana-mana,  ikut  mempengaruhi  dan bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan kebijakan publik. Sementara pada tataran sosiologis, tidak jarang agama menjadi faktor penentu dalam proses tranformasi dan modernisasi 7 Jadi  dapat  dikatakan bahwa  Islam  melingkupi  tiga unsur  yaitu;  agama ( al- din ),  politik-pemerintahan  ( daulah )  dan  dunia  ( al-duniya ).  Namun  menururut  Azyumardi Azra 8 ,  bahwa  dalam  Islam  tidak  ada  pemisahan  antara  agama  ( al-din )  dengan  politik ( siyasah ), politik merupakan bagian yang integral dari agama.
Khusus  mengenai  dimensi  politik  dan  pemerintahan,  Islam  telah  memberikan  nilai- nilai yang dapat dijadikan sebagai  landasan etis dalam membangun konsep politik misalnya; keadilan,  kesamaan,  musyawarah,  persaudaraan  dan  kebebasan 9 .  Di  samping  itu,  tak  dapat dipungkiri  bahwa  konsep politik  Barat  ikut  mempengaruhi  dunia Islam.  Di Barat  pada  akhir
7 Bachtiar Effendy, Masyarakat Beragama di Tengah Arus Sekularisasi , Makalah yang dipresentasikan di Paramadina Seri Kelompok Kajian Agama (KKA) ke 119/TahunXII/1997, hal. 5.
8 Azyumardi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat , Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2002, hal. 75.
9 Ahmad Syafii  Maarif, Islam dan Negara: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante , Cet. I, Jakarta, LP3ES, 19841984, hal.   16.  dan lihat juga  Endang Saifuddin  Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah  Konsensus  Nasional  Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945-1949), Cet.  I,  Jakarta,  Gema Insani Press, 1997, hal. 69.
abad pertengahan terjadi pemisahan antara lembaga gereja pada satu sisi dan negara pada sisi lain.  Paus  Gelasius  di  abad  XV  mengemukakan;  ― Berilah  kepada  Tuhan  apa  yang  Tuhan punya, dan beri  pula kepada Kaisar apa yang Kaisar punya ‖. Kalimat yang pertama adalah wilayah rohani, sedangkan yang kedua adalah wilayah dunia. 10
Sejak  saat  itu  dimulai  babak  baru  munculnya  sekularisme  di  Barat,  khusus  dalam bidang politik dan pemerintahan. Bidang ini selanjutnya ikut berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Akibatnya  agama  perlahan  tapi  pasti  mulai dimarginalkan  dalam  ruh  kehidupan  umat  manusia.  Realitas  tersebut  kemudian  berkembang di  belahan dunia lain termasuk negara-negara  Islam  baik  di  kawasan Timur Tengah  maupun Asia Tenggara,  Indonesia juga termasuk di dalamnya.
Mencoba  memahami  konteks  sekularisme  di  Barat  dan  konteks  Islam  di  Timur mungkin  dapat  membantu  untuk  keluar dari cara  pikir dikotomis  yang naif. Pertama , dalam konteks Barat sekularisme adalah modus penyelesaian konflik antara otoritas lembaga negara di  satu  pihak  melawan  otoritas  lembaga  agama  dalam  tubuh  Gereja  di  lain  pihak.  Dalam Islam, otoritas keagamaan seperti gereja, lebih-lebih gereja abad pertengahan yang monolitik dan  sentralistik,  tidak  ditemukan.  Bukan  tidak  ada  otoritas  sama  sekali,  akan  tetapi  dalam mainstream  Islam  otoritas  itu  terdesentralisasi  sedemikian  rupa  pada  pribadi-pribadi  tokoh (ulama)  atau  pada  organisasi-organisasi  keagamaan  yang  satu  sama  lain  bisa  berbeda  fatwa atau bahkan saling menolak. Oleh sebab itu, tidak pernah bisa dikatakan bahwa ada satu masa dalam  sejarah  Islam  dimana  negara  (sultan)  sepenuhnya  berhadapan  dengan  otoritas  agama (ulama).  Juga  tidak  pernah  terjadi  sebaliknya,  otoritas  agama  sepenuhnya  ditaklukkan  oleh otoritas Negara. 11
Kedua ,  dalam  konteks  Barat  abad  pertengahan,  sekularisme  yang  berkonotasi menghukum  otoritas  agama  dan  mengurungnya  di  ruang  privat,  memang  beralasan.  Pada waktu itu, agama (baca: Gereja) telah menjadi instrumen dominatif bagi elite politik maupun ekonomi untuk mempertahankan previlagenya. Pada saat yang sama, agama telah kehilangan watak  profetiknya  sebagai  pembela  masyarakat,  khususnya  petani  dan  buruh  yang  tertindas. Dosa-dosa  dan  kesalahan  agama  (gereja)  yang  terjadi  di  Barat  tersebut  juga  terdapat  dalam Islam.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  hal  penting  yang  membedakan.  Dalam  Islam,  seperti dikatakan di atas, tidak ada otoritas tunggal yang telah memainkan dosa-dosa itu secara utuh dan  terpusat.  Pada  saat  sebagian  ulama  Islam  berkolusi  dengan  penguasa,  mayoritas  ulama tetap  setia  hidup  di  tengah-tengah  dan  bersama  rakyat.  Di  antara  mereka  ada  yang  sekadar apatis  ( uzlah )  dari  politik  kekuasaan,  sebagian  terus  melancarkan  kritik,  bahkan  beberapa dengan tindakan dan gerakan. 12
Ketiga ,  dalam  konteks  kelahiran  negara  modern,  ada  juga  fakta  yang  tidak  boleh dilupakan.  Di  Barat  negara  modern  lahir  dari  atau  bebarengan  dengan  gerakan  pemakzulan terhadap  otoritas  agama  (gereja).  Di  Timur,  di  dunia  Islam  termasuk  Indonesia,  negara modern  lahir  justru  dari  semangat  heroisme  keagamaan  ( kesyahidan )  untuk  memerdekaan bangsanya  dari  tirani  penjajahan,  yang notabene adalah  Barat.  Itulah  sebabnya  hubungan
10 Deliar Noer, Islam dan Politik, Cet. I; Jakarta, Yayasan Risalah 2003, hal. 136.
11 Masdar  F.  Mas'udi, Meredefinisi  Hubungan  Agama  dan  Negara ,  sebagaimana  dikutip  dari http://www.icrp-online, diakses pada tanggal 12 Agustus 2007, hal. 6.
12 Masdar F. Mas'udi, Meredefinisi Hubungan … , hal. 7.
agama  negara  dalam  abad  modern  di  Timur  umumnya  dan  di  dunia  Islam  khususnya,  tidak bisa  begitu  saja  diacukan  kepada  pengalaman  Barat  dan  dipecahkan  dengan  resep  Barat, sekularisme  itu.  Tapi  jangan  salah.  Dengan  mengatakan  begitu  bukan  berarti  sekularisme musti  kita  tolak  mentah  dan  kita  kembali  ke  teokratisme,  seperti  usul  kaum  revivalis- fundamentalis.  Kita  tahu  bahwa  dalam  teokratisme,  secara  formal  negara  ditaklukkan  pada kepentingan agama, padahal kenyataannya ia ditaklukkan pada kepentingan elitenya belaka. 13 Dengan  demikian,  mematrik  negara  hanya  dalam  kolom  sekularis  atau  teokratis, kiranya  terlalu  menyederhanakan  masalah.  Lebih-lebih  dalam  konteks  Islam,  hubungan agama  negara  terlalu  kompleks  untuk  dilihat  secara  hitam  putih  begitu  saja.  Di  samping karena  faktor  kesejarahan  yang  berbeda  dengan  Barat,  dalam  konteks  ajaran  (normatif) mengkotakkan  agama  hanya  pada  ruang  privat  dan  negara  pada  urusan  publik  juga mengandung  mafsadah  tersendiri.  Bahkan  di  Barat  pun  sekularisme  yang  secara  ketat memenjarakan agama di ruang privat sudah dikritik. Sikap cuci tangan agama terhadap derita kemanusiaan yang terjadi di ruang publik akibat kesewenang-wenangan negara ( state ) secara moral  jelas  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan.  Telah  muncul  opsi  baru  yang  oleh  Jose Casanova  disebut  deprivatisasi  agama.  Gerakan  teologi  pembebasan  di  Amerika  Latin maupun political theology di Eropa bagaimana pun merupakan refleksi dari kritik tersebut.
Sedangkan  dalam  Islam  pertentangan  antara  kekuasaan  penguasa  politik  dengan penguasa  agama  tidak  ada,  juga  tidak  mengenal  penguasa  agama.  Islam  tidak  mempunyai sistem kependetaan, juga tidak mempunyai lembaga seperti gereja. Yang ada ialah agar dalam kehidupan  apa  pun  juga,  termasuk  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial,  budaya,  nilai  dan  ajaran Islam  senantiasa  tegak. 14 Meskipun  demikian,  menarik  untuk  menelaah  pandangan Muhammad  Abed  al-Jabiri 15 tentang  hubungan  antara  agama,  negara  dan  penerapan syariat  Islam.  Menurutnya,  antara  agama  dan  negara  dalam  sejarah  tak  pernah  ada dikotomi.  Pendikotomian  tersebut  hanya  terjadi  di  Barat  (terutama  kekaisaran Romawi)  ketika  lembaga  gereja  yang  dikuasai  oleh  kelompok  pendeta.  Kelompok pendeta  ini  kemudian  yang  menguasai  negara.  Sedangkan  dalam  Islam  tak  pernah terjadi seperti itu.
Oleh  karena  itu,  relasi  antara  agama  dan  negara  menjadi  wacana  yang  cukup menarik  sejak  agama  lahir  sampai  sekarang.  Stabilitas  sosial  politik  ikut mempengaruhi  pasang-surut  relasi  antara  agama  dan  negara.  Nasr  Hamid  Abu  Zaid 16 mencatat  bahwa  lahirnya  kelompok-kelompok  kalam  seperti  Murjiah,  Khawarij,  Syiah, Jabariyah  dan  Qadariyah  tak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  politik  dan  kekuasaan.  Ketika situasi  sosial  politik  membaik  maka  proses  perkembangan  agama  ikut  berjalan, sebaliknya  jika  ketika  kondisi  ini  tidak  stabil,  maka  hampir  seluruh  sendi  kehidupan juga ikut terpuruk.
13 Masdar F. Mas'udi, Meredefinisi Hubungan … , hal. 8-9
14 Deliar Noer, Islam dan Politik, Cet. I; Jakarta, Yayasan Risalah 2003, hal. 138.
15 Muhammad  Abid  al-Jabiri, Agama,  Negara  dan  Penerapan  Syari’at  Islam ,  Terj.  oleh Mujiburrahman, Yogyarakat, Fajar Pustaka Baru, 2001,  hal. 59.
16 Nasr Hamid Abu Zaid, Menalar Firman Tuhan: Wacana Majas dalam al-Qur'an Menurut Mu'tazilah, Cet.I; Bandung, Mizan, 2003, hal. 30-55.
Relasi  antara  Islam  dengan  negara  dalam  konteks  keindonesiaan  menjadi  diskursus yang cukup hangat dan menarik untuk diperbincangkan.  Abdul Aziz Thaba 17 menyimpulkan bahwa  ada  tiga  priode  hubungan  Islam  dan  politik  pasca  kemerdekaan. Pertama, priode antagonistik  (1967-1982).  Pada  masa  ini,  Islam  bersifat  melawan,  ditandai  dengan  Partai Masyumi  tidak  berhasil  dalam  politik  karena  ditinggalkan  oleh  NU.  Sebelumnya, kemenangan  PNI  dalam  pemilu  1955  yang  kemudian  berkoalisi  dengan  PKI  di  parlemen. Disusul  Muhammad  Hatta  gagal  mendirikan  Partai  Demokrasi  Islam  Indonesia  (PDII). Parmusi  yang  dipimpim  oleh  Minteradja  didirikan  sebagai  ganti  dari  Masyumi  yang  telah dibubarkan  pemerintah.  Masa  ini  banyak  tokoh  Islam  dipenjara  termasuk  Hamka.  Juga mengemuka beberapa persoalan misalnya; Undang-undang perkawinan  yang diskenario oleh Ali  Moertopo  (penasehat  presiden  dari  CSIS  yang  bergama  Katolik),  masalah  aliran kepercayaan,  azas  tunggal  pancasila  diberlakukan  –yang  menyebabkan  semua  partai  Islam; NU, PSII, Parmusi, Perti melakukan fusi menjadi PPP. Akibat tekanan ini muncul perlawanan dari  umat  Islam  seperti;  komando  jihad  1970  dipimpin  oleh  Ismail  Pranoto,  Perjuangan Revolusi Islam Indonesia 1978 oleh A. Qadir Djaelani dan Dewan Revolusi Islam Indonesia 1980 dimotori oleh Muhammad Zein.
Pada  priode  ini  menurut  Dalier  Noer 18 kelemahan  umat  Islam  dalam  bidang  politik terletak  pada  berpedaan  pandangan.  Perbedaan  pandangan  yang  dimaksud  adalah;  1) Golongan  umat  Islam  yang  memang  aktif,  disertai  sikap  menolak  terhadap  garis  yang dianggap  menyimpang.  Masyumi  dahulu  berbuat  demikian,  dan  kini  ada  golongan  yang berbuat  sama.  Mereka  tak  ingin  menyimpang.  Bila  perlu  mereka  berbuat  menjauhi, menyendiri  dan  tidak  turut  berpolitik  lagi  namun  mempunyai  sikap;    2)  Golongan  yang bekerja  sama  dengan  pihak  penguasa,  apapun  yang  terjadi,  NU,  PSII  dan  Perti  di  masa demokrasi  terpimpin  mencerminkan  hal  tersebut.  Golongan  dapat  disebut  kelompok akomodatif ;  3)  Golongan  yang  lebih  memandang  Islam  sebagai  ajaran  masyarakat  yang dirasa  kurang  atau  tidak  perlu  disertai  keterlibatan  dalam  politik;  4)  Golongan  yang  sama sekali  menolak  sama  sekali  kaitan  Islam  dengan  politik.  Mereka  berpendapat  bahwa  Islam tidak menyuruh umatnya membentuk negara ; 5) Nurcholish Madjid termasuk dalam kategori ini dengan pernyataannya; Islam yes , partai Islam no .
Kedua ,  periode  resiprokal-kritis  (1982-1985),  masa  ini  ditandai  dengan  proses  saling mempelajari  antara  Islam  dengan  negara.  Masa  ini  diawali  dengan  political  test  yang dialukukan  oleh  pemerintah  dengan  menyodorkan  konsep  azas  tunggal  tahun  1982  untuk orsospol dan selanjutnya bagi semua ormas di Indonesia. Ide ini kemudian diperkuat  dengan UU  politik  tahun  1985  yang  menyebabkan  reaksi  cukup  keras  dari  umat  Islam.  Tapi  NU menerima  ide  tersebut  pada  Muktamar  ke-27  di  Situbondo  1984,  disusul  Muhammadiyah pada  Muktamar  ke-41  di  Surakarta  1985  dan  HMI  menerima  pada  tahun  yang  sama, meskipun  muncul  HMI-MPO  yang  menolak  pancasila.  Depolitisasi  yang  dilakukan pemerintah  mendapat  reaksi  cukup  keras  dari  umat  Islam  sehingga  muncul  misal;  kasus Tanjung Priok 1984 dipimpin oleh Amir Biki yang menewaskan 63 orang dan 100 luka-luka – saat  itu  Pangab  ABRI  yaitu  LB.  Moerdani--,  kemudian  juga  terjadi  penahanan  aktivis  Islam
17 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara: Hubungan Agama dan Politik Masa Orde Baru, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hal. 30.
18 Deliar Noer, Islam dan Politik …, hal.114-116.
(Kajian Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 189-204
seperti  AM.  Fatwa  (kini  Wakil  Ketua  MPR  dari  PAN),  Tony  Ardy,  Mawardi  Noor.  Mereka ditahan  secara  kejam  tanpa  proses  hukum.  Selain  itu  muncul  gerakan;  GPK  Warsidi  di Lampung  1989,  Barisan  Jubah  Putih  di  Desa  Blang  Beuradeh,  Beutung  Ateuh,  Aceh  Barat, Mei  1987  yang  dipimpin  oleh  Teuku  Bantaqiyah Ketiga ,  periode  akomodatif  (1983-1994), pemerintah  sudah  tidak  mencurigai  umat  Islam  kemudian  semakin  nampak  kerjasama  yang harmonis sehingga timbul istilah bahwa umat Islam berbulan madu dengan pemerintah. Orang diluar Islam mengatakan istilah ijo royo-royo (maksudnya langit Nusantara dihiasi oleh warna hijau sebagai simbol Islam). Selanjutnya muncul politik akomodasi yaitu struktural, legislatif, infrastruktur, dan kultural. 19
Menurut  Bakhtiar  Effendi 20 setelah  masa  tersebut  cendikiawan  Muslim  membentuk ICMI  yang  melahirkan  politik  akomodasi  Islam  yang  cukup  signifikan.  Yaitu  terjadinya proses  pembaharuan  teologis-keagamaan,  reformasi  politik  dan  birokrasi  serta  terjadi transformasi  sosial.  Perjuangan  ICMI  terhadap  umat  Islam  sangat  nampak  ketika  sejumlah kebijakan  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  misalnya :  Ditetapkannya  KHI  (Kompilasi Hukum  Islam),  dikeluarkannya  keputusan  bersama  tingkat  menteri  mengenai  Badang  Amil Zakat  dan  Shadaqah  atau  Bazis  (1991),   dihapuskannya  larangan  siswi-siswi  Muslim mengenakan  jilbab  pada  jam-jam  sekolah  (1991),  Pelaksanaan  Festival  Kebudayaan  Islam Istiqlal (1991 dan 1995),  Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (1992); dan penghapusan SDSB (Sumbangan dana Sosial Berhadiah) (1993).
Semakin  membaiknya  hubungan  antara  Islam  dengan  negara  terus  memperkuat posisi  umat  Islam,  paling  tidak  jika  dibanding  sebelumnya.  Hal  ini  ikut  berpengaruh terhadap  perkembangan  Islam  secara  umum.  Padahal  umat  Islam  cenderung dimarginalkan  oleh  penguasa  termasuk  masa  Soekarno  dan  Soeharto.   Pada  era reformasi  ditandai  dengan  kebebasan  berpendapat,  dan  berserikat  maka  kekuat an politik  Islam  semakin  menemukan  warnanya.  Beberapa  kebijakan  pemerintah mencerminkan  bahwa  kekuatan  Islam  ikut  mempengaruhinya.  Misalnya  dihapuskannya azas  tunggal  pancasila,  partai  Islam  diperbolehkan  menggunakan  Islam  sebagai ideologi,  sekolah  madrasah  diakui  statusnya  dalam  sistem  pendidikan  nasional, ditetapkannya  UU  zakat,  UU  haji  dan  beberapa  hal  yang  lain.  Namun  pasca  reformasi, terutama  pada  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  ada  upaya  segelintir  elit  yang ingin  membenturkan  kembali  keharmonisan  anatara  dimensi  agama  dengan  negara, khususnya  ingin  memimsahkan  kembali  aspek  agama  dalam  implementasi  politik  dan kehidupan bernegara.

## b. Peran Agama dalam Mewarnai Kebijakan Negara
Dalam  studi  agama,  peranan  agama  dapat  dicermati  dalam  dua  persfektif,  idealistik dan  materialistik.  Kedua  perspektif  masing-masing  mewakili  pandangan  positif  dan  negatif (kalau  tidak  skeptis)  terhadap  peran  agama.  Sekalipun  demikian,  harus  segera  ditambahkan, bahwa  usaha  membagi  pandangan  terhadap  agama  kedalam  dua  perfektif  saja  sudah merupakan penyederhanaan persoalan. Hal ini, karena berbagai persfektif bisa ditempatkan di
19 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara… hal.42-54.
20 Bachtiar Efendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998, hal. 239-319,335.
antara  kedua  ekstrim  ini.  Persfektif  yang  menggabungkan  keduanya  bahkan  bisa  juga ditemukan. Marxisme, misalnya, dapat dipandang merepresentasikan persfektif meterialistik, agama bahkan dipandang tidak lebih dari sekedar opini bagi masyarakat yang menyerah pada nasib. Hal ini terlihat dari pemikiranya  yang mengatakan ―Agama adalah nafas dari makhluk yang  tertindas,  hati  dari  dunia  yang  tidak  berhati,  jika  dari  kebekuan  yang  tak  bernyawa, candu masyarakat. 21
John  Naisbit  dan  Patricia  Abordene 22 menggambarkan  bahwa  salah  satu kecenderungan manusia  di awal  abad 21 ini adalah ketika manusia mulai kembali menengok hal-hal  yang  bersifat  spritualistik  atau  agama.  Arnold  Toynbee,  seorang  ahli  sejarah,  yang tidak  yakin  bahwa ada  manusia  yang pernah  atau bakal  dapat  hidup  tanpa agama, walaupun agama tersebut tidak mesti merupakan agama yang sama sekali baru. Ia bisa merupakan versi baru agama lain. Namun bila agama yang lama tetap dipertahankan, maka ia harus dihidupkan dalam  bentuk  yang  mampu  menjawab  kebutuhan  baru  umat  manusia,  bisa  jadi  agama  itu ditrasformasikan  begitu  radikal  hingga  nyaris  tak  dikenal  lagi.  Satu  hal  dapat  difahami  dari penyataan  Toynbee,  bahwa  bagaimanapun  juga  manusia  masa  depan  tetap  memerlukan agama. Agama tetap menjadi kebutuhan dasar bagi  manusia, dalam  memecahkan persoalan- persoalammya, walaupun agama tersebut bukan dalam bentuknya seperti sekarang.
Selain itu, Max Weber 23 menyimpulkan bahwa agama dapat dijadikan sebagai idelogi, yaitu ideologi yang menimbulkan perubahan. Dalam penelitiannya tentang etika protestan dan kapitalisme,  Weber  menyimpulkan  ―kapitalisme  didasarkan  pada  prilaku  rasional  yang dilahirkan oleh kesalehan. Dalam prosestan, iman adalah karunia Tuhan, dan manusia mampu membuktikan karunia Tuhan ini dengan tindakan kongkret. Memang benar, kerja keras bukan jaminan  untuk  keselamatan,  tapi  kerja  keras  mutlak  diperlukan  untuk  membuktikan  bahwa manusia memiliki keselamatan itu. Dengan alur pemikiran itu, orang Kristen menata hidupnya secara  rasional  membuang-buang  waktu,  misalnya,  dipandang  sebagai  dasar.  Demikian  juga kemewahan kerja adalah panggilan Tuhan.
Roberth N. Bellah 24 mengakui bahwa Islam juga terbukti memberikan pengaruh yang cukup  kuat  dalam  proses  perubahan  sosial  menuju  peradaban  yang  gemilang.  Bahkan  Islam dinilai  sebagai  sebagai  agama  yang  mampu  berkomunikasi  dengan  realitas  sosial  yang dianggap  baru  sejak  masa  klasik  sampai  memasuki  masa  sekarang  modern  dan  postmodern. Sementara, jika agama dijadikan sebagai pilar dan spirit dalam menerapkan kebijakan publik maka  nilai-nilai  luhur  agama  akan  tercipta  sebuah  tatanan  masyarakat  yang  berperadaban ( citizen )  atau  masyarakat  madani  ( civil,  tamaddun, dan mutamaddun ).  Yaitu  sebuah masrakarat  yang  damai,  tentram  dan  sejahtera,  seperti  masyarakat  yang  telah  dibangun  oleh Rasulullah di Madinah. 25
21 Djohn  Effendi,  Djohn  Efendi, Pengantar dalam  Huston  Smith ,  Agama-Agama  Manusia, (Terj) Safroedin Bahar, Cet. VI, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. x.
22 John Naisbit dan Patricia Abordene, Mega Trends 2000 , Cet. I, Bandung, Mizan, 2000, hal. 12. 23 Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Surabaya, Pustaka Promethea, 2000, hal. 45.
24 Roberth  N.  Bellah, Beyoung  Belief : Menemukan  Kembali  Agama:  Esei-Esei  Tentang  Agama  di Dunia Modern , Jakarta, Paramadina, 2000, hal.40.
25 Andi  Faisal Bakti, Good Government dalam Islam: Gagasan dan Pengalaman dalam Komaruddin Hidayat  dan  Ahmad  Gaus  (Editor), Islam  Negara  dan  Civil  Society:  Gerakan  dan  Pemikiran  Islam Kontemporer , Jakarta, Paramadina, 2005, hal. 329.
(Kajian Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 189-204
Dalam konteks lebih luas terciptanya masyarakat yang madani dapat juga dilihat dari pelaksanaan pemeritahan yang bersih ( clean governance ) dari hal-hal yang tidak sesuai nilai- nilai Islam. Misalnya menjujung tinggi keadilan dan demokrasi ( syura ) serta tidak melakukan korupsi. Implementasi dari nilai-nilai keislaman yang luhur dari dilihat dengan sikap amanah dan ikhlas serta bermusyawarah dalam melakukan segala hal.
Amanah adalah sifat  seseorang   yang apabila diserahi  tanggungjawab maka dia akan melaksanakannya  dengan  sebaik-baiknya.  Islam  mengajarkan  bahwa  kekuasaan  adalah amanah.  Pembicaraan  tentang  pembangunan  tidak  dapat  terlepas  dari  politik  (kekuasaan Negara).  Oleh  sebab  itu,  tidak  tepat  mempertentangkan  antara  politik  dan  pembangunan, karena pembangunan itu, sejauh yang bersangkutan dengan tujuan, pendekatan, pangkal tolak serta  isi  yang  dikandungnya,  merupakan  keputusan  politik.  Maka  keputusan  tidak  terlepas pada  satu  orang  saja.  Apalagi  bagi  kehidupan  dan  kepentingan  bersama  diperlukan musyawarah. Perlu dicatat bahwa pembangunan hanya akan berhasil bila sebanyak mungkin rakyat  untuk  berpartisipasi.    Disinilah  letak  pentingnya  musyawarah  dalam  proses pengambilan kebijakan Negara.
Musyawarah merupakan cermin penghargaan terhadap suara dan pendapat orang lain, termasuk  mendengarkan  suara  dari  kelompok  masyarakat  kecil  dan  termarginalkan  oleh sistem.  Langkah  tersebut  akan  melahirkan  pembangunan  negara  yang  aspiratif  dan emansipatoris  ( botton  up ),  tidak  memaksa  atau  otoriter  ( top  down ).  Kemudian  dalam  proses pengambilan  kebijakan  tersebut  setiap  orang  harus  memiliki  sifat  ikhlas,  yang  apabila seseorang  memiliki  sifat  tersebut  maka  dia  bekerja  tidak  hanya  mengejar  materi  dan  harta semata-mata.
Lebih  lanjut  apabila  pemerintah  mampu  menerapkan  nilai-nilai  Islam  tersebut,  maka akan  melahirkan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ). Good  governance atau pemerintahan  yang  baik  adalah  sikap  di  mana  kekuasaan  dilakukan  oleh  masyarakat  yang diatur pemerintah negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi.  Pemerintahan  yang  bersih  ini  tercermin  dari  penampilan  dan  pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efesien, jujur, setara dan transparan, serta bertanggungjawab. 26 Realitas  tersebut  menunjukkan  bahwa  betapa  Islam  yang  telah  mengakar  kuat  dalam masyarakat  tidak  dapat  dipinggirkan  walaupun  dengan  kekuatan  politik  sekuat  apapun. Sebuah  negara  yang  mayoritas  Islam  dan  mengakar  secara  kuat  nilai-nilainya  tidak  dapat paksakan  untuk  menghilangkan  ruh  keislaman  pada  masyarakatnya.  Hal  ini  juga membuktikan bahwa antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain,  juga  dapat  dikatakan  bahwa  Islam  akan  tetap  mampu  menjadi  warna  dalam  proses kebangkitan sebuah bangsa dan negara.

## c. Tranformasi Pendidikan Agama Islam dalam Pembangunan  Negara
Agama  memberi  pengaruh  yang  besar  terhadap  pembentukan  karakter,  pandangan hidup  dan  budaya  masyarakat.  Ada  dua  dimensi  keberagamaan  yang  memiliki  keterkaitan dalam  kehidupan  para  umat  pemeluk  agama    yakni  (1)  Agama  oleh  pemeluknya  dijadikan sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan  tujuan  hidup  manusia,  (2)  Agama  tidak  hanya  mengatur  hubungan  manusia  dengan
26 Deliar Noer, Islam dan Politik …, hal. 330.
Tuhan,  tetapi  juga  mengatur  kehidupan  manusia  antara  sesama  manusia  dan  juga  dengan mahluk Tuhan lainnya. 27 Agama sebagai keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem- sistem  nilai  yang  ada  dalam  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan  dan  menjadi pendorong  atau  penggerak  serta  pengontrol  dari  tindakan-tindakan  anggota  masyarakat tersebut  untuk  tetap  berjalan  sesuai  dengan  nilai-nilai  kebudayaan  dan  ajaran-ajaran agamanya.
Sebagai contoh kongkrit peran agama dalam mewarnai kebijakan negara dapat dilihat dalam  sejarah  kerajaan  Aceh  antara  agama  dan  adat  tidak  dapat  dipisahkan.    Agama  sangat berperan dalam membentuk adat dan budaya Aceh sehingga dalam hadih  majah disebutkan; hukom  ngon  adat  lagee  zat  ngon  sifeut (artinya;  agama  dan  adat  bagaikan  zat  dan  sifat). Dalam versi lain dikatakan hukom ngon adat lagee mata itam ngon mata puteh, hukom-hukom Allah,  adat  adatollah, artinya  hukum  dengan  adat  ibarat  mata  hitam  dengan  mata  putih, hukum adalah hukum Allah dan adat adalah adat Allah 28
Penegasan  ini  lebih  jauh  dijelaskan  dalam    kitab Tazkirat  al-Rakidin karya  ulama besar  Syaikh  Muhammad  ibnu  Abbas  (1307H/1889  M)  sebagaimana  dikutip  oleh  Teuku Ibrahim Alfian 29 dalam kitab itu dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:
1) Dalam alam ini terdapat  tiga macam  raja,  yaitu raja  yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja  yang  memerintah  jalan  agama,  yaitu  ulama  ahlu-syar`i  elite  agama,dan  rasul serta anbiya.
2) Kita  wajib  mengikuti  perintah  raja  yang  memerintah  menurut  hukum  adat,    jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`.
3) Kita  wajib  mengikuti  suruhan  ahlus-syari`ah,  jika  tidak,  maka  kita  akan  ditimpa malapetaka.
4) Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; takkala mufakat hukum adat dengan hukum syara` negeri senantiasa tiada huru hara.
Realitas  tersebut  menunjukkan  bahwa  betapa  Islam  yang  telah  mengakar  kuat  dalam masyarakat  tidak  dapat  dipinggirkan  walaupun  dengan  kekuatan  politik  sekuat  apapun. Sebuah  negara  yang  mayoritas  Islam  dan  mengakar  secara  kuat  nilai-nilainya  tidak  dapat dipaksakan  untuk  menghilangkan  ruh  keislaman  pada  masyarakatnya.  Hal  ini  juga membuktikan bahwa antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain,  juga  dapat  dikatakan  bahwa  Islam  akan  tetap  mampu  menjadi  warna  dalam  proses kebangkitan sebuah bangsa.
Jika  dianalisis  secara  mendalam  ada  dua  modal  besar  yang  mendukung  penerapan nilai-nilai agama dalam mewarnai pembangunan  di Indonesia. Kedua modal tersebut adalah; a)  modal  kultural  berupa  adat  dan  budaya  yang  begitu  kental  dengan  nilai-nilai  agama;  b)
27 Nurcholis  Madjid, Masyarakat  Religius;  Membumikan  Nilai-Nilai  Islam  dalam  Kehidupan Masyaraka t, Paramadinah, 2001: 117.
28 Badruzzaman  Ismail, Mesjid  dan  Adat  Meunasah  Sebagai  Sumber  Energi  Budaya  Aceh. Banda Aceh:  Gua Hira, 2004, hal. 22.
29 Ibrahim  Alfian,  Cendekiawan  dan  Ulama  Dalam  Masyarakat  Aceh  Sebuah  Pengamatan Permulaan‖,  dalam  Alfian  (ed.  1977), Segi-segi  Sosial  Budaya  Masyarakat  Aceh ,  Jakarta:  LP3ES.  1997,    hal. 159-160,
modal struktural, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 yang secara yuridis dan konstitusional mengandung nilai-nilai keagungan yang lahir dari subtansi nilai keislaman dan keagamaan  yang  universal.  Dengan  demikian,  diharapkan  jika  kedua  modal  tersebut  dapat bersinergis dan dijalankan secara baik, maka akan tercipta sistem pemerintahan yang baik.  Di samping itu aparatur pemerintahan sebagai orang yang terlibat secara langsung dalam proses internalisasi  dan  implementasi  nilai-nilai  tersebut  juga  akan  terdorong  untuk  melakukan aktifitas yang sesuai dengan ajaran  Islam pula. Implikasi lebih jauh yang dapat dikemukakan adalah  akan  tercipta  sebuah  pemerintahan  yang  baik  ( good  governant )  yang  bersih  ( clean governant ).
Menurut Reyhan Adiel kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang dapat melakukakan proses koordinasi, pengendalian, dan penyeimbangan antara pemerintah dengan yang  rakyat  di  dalam  pemerintahan  tersebut.  Pemerintah  dapat  menjunjung  tinggi  nilai keinginan  atau  kehendak  rakyat,  yang  dapat  meningkatakan  kemampuan  rakyat  mencapai kemandirian,  melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  dan  menjunjung  tinggi  keadilan  di dalam lingkungan masyarakat. Pemerintahan yang baik dan bersih  merupakan cerminan dari sikap  dimana  kekuasaan  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  diatur  pemerintah  negara  yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial,  budaya, politik, pendidikan, hukum,  serta  ekonomi. Pemerintahan yang bersih ini tercermin dari penampilan dan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efesien, jujur, setara, transparan, bertanggungjawab. tidak melakukan korupsi, kolusi dan  nepotisme,  serta  penyalahgunaan  wewenang.  Aparatur  pemerintah  yang  menegakkan keadilan,  menegakkan  supremasi  hukum,  ikhlas,  jujur,  amanah  dan  menjunjung  tinggi  hak- hak azasi manusia. 30
Gambaran dari pemerintahan yang baik dan bersih tersebut kiranya menjadi model dan cita-cita  bersama  yang  harus  diwujudkan  oleh    pemerintahan  Indonesia.  Untuk  mencapai tujuan yang mulia ini, pemerintah harus membuat sistem, kebijakan dan program kerja --baik jangka  pendek,  menengah  dan  jangka  panjang--,  yang  dapat  menunjang  tumbuh  dan berkembangnya  suatu  tatanan  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dimaksud.  Ketiga  aspek tersebut hendaknya menjadi preoritas dan agenda  utama yang harus segera dilakukan.
Sistem  peperintahan  yang  dijalankan  haruslah  menggambarkan  suatu  tatanan  sistem pemerintahan  modern  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusian  dan  demokrasi,  serta dijiwai  oleh  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  budaya  sendiri.  Tatanan  pemerintahan  yang dijiwai  dan  dihiasi  dengan  berbagai  sistem  nilai  tersebut,  akan  membentuk  suatu  sistem pemerintahan yang dinamis, demokratis, egaliter, transparan,  dan kuat.  Sementara kebijakan pemerintah  yang  dirumuskan  dan  dilaksanakan  harus  juga  sejalan  dengan  paradigma  dan sistem  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  tersebut.  Pada  sisi  lain,  secara  subtansial  setiap kebijakan  pemerintah  memberi  ruang  yang  luas  bagi  penerapan  nilai-nilai  agama  dalam sistem dan tatanan pemerintahan.
Begitu pula kiranya dengan program kerja yang akan dilaksanakan mestilah sesuai dan mengacu  pada  sistem  dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Pada  dasarnya  seluruh  program kerja  yang  telah  disusun,  baik  berupa  program  kerja  jangka  pendek,  menengah  dan  jangka panjang,  merupakan  suatu  jalan  untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  dalam  rangka  pencapaian
30 Deliar Noer, Islam dan Politik …, hal. 330.
(Kajian Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 189-204
pemerintahan  yang baik, bersih, aman dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam sistem dan kebijakan  di  atas.  Apabila  ke  tiga  aspek  ini,  sistem,  kebijakan  dan  program  kerja  tersebut dapat  berjalan  dengan  sinergis,  maka  harapan  akan  terbentuk  masyarakat    Indonesia  yang agamis,   modern,  sejahtera,  bermartabat dan berpradaban bukanlah menjadi impian belaka, namun kiranya dapat tercapai pada masa depan.
Terealisasinya  kondisi  Indonesia  yang  digambarkan  di  atas,  perlu  upaya  dan  usaha yang  sungguh-sungguh  dan  sistematis  dari  semua  anak  bangsa  dalam  berbagai  aspek kehidupan,  salah  satunya  adalah  bidang  pendidikan.  Dalam  kaitan  ini,  perlu  dilakukan transformasi  pendidikan  Islam  dalam  struktur  pembangunan  negara  Indonesia.  Transformasi pendidikan Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut:
a. Pendidikan  Agama  harus  dijadikan  inti  dalam  kurikulum  pendidikan  nasional. Pendidikan  agama  yang  berorientasi  pada  peningkatan  kualitas  keimanan  dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu dijadikan core  kurikulum  nasional, terutama  dalam  mengantisipasi  krisis  moral  atau  akhlak,  termasuk  di  dalamnya meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu kekeliruan kebijakan pendidikan Nasional yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pendidikan ( educational performance ) Indonesia adalah pendidikan agama (khusunya pendidikan agama  Islam)  tidak  menjadi  subtansi  dalam  kurikulum  nasional  dan  kurang diperhitungkannya  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  sistem  pendidikan  Nasional. Sudah  saatnya  pemerintah  membuat  regulasi  dan  kebijakan  dalam  bidang  politik penddiikan  nasional,  dimana  ajaran  agama  menjadi  muatan  utama  yang  harus  diisi dalam  kurikulum  nasional,  guna  menguatkan  keimanan,  ketaqwaan  dan  moral masyarakat. 31
b. Pendidikan  agama  di  sekolah  dan  Perguruan  tinggi  harus  diajarkan  oleh  guru  dan dosen yang mumpuni dan professional. Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan evaluasi dan sekaligus membuat regulasi yang mengatur tentang keberadaan guru dan dosen yang mengajarkan pendidikan agama bagi para siswa dan mahasiswa di seluruh wilayah  Indonesia.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  para  guru  dan  dosen yang  ditugaskan  untuk  mengajarkan  anak-anak  generasi  penerus  bangsa,  betul-betul para  guru  dan  dosen  yang  memiliki  kemampuan  ilmu  agama  yang  baik,  ahli  ibadah dan  memiliki  moral  dan  keteladanan  yang  tinggi.  Bukan  sebaliknya,  para  guru  dan dosen yang kurang menguasai ilmu agama, lemah dalam beribadah dan tidak memiliki akhlak  yang  baik  serta  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  teladan  dalam  aktifitas kesehariannya.
c. Implementasi Materi pendidikan agama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia peserta  didik.  Untuk  menghindari  munculnya  radikalisme  di  kalangan  pelajar  dan mahasiswa, maka langkah konkrit yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran adalah  menyesuaikan  materi  pendidikan  agama  yang  diajarkan  dengan  kebutuhan peserta didik dan usia mereka. Bagi anak-anak sekolah rendah dan sekolah menengah atau  yang  baru  belajar  agama,  maka  ajarkanlah  kepada  mereka  materi-materi  ajaran agama  yang  berkaitan  dengan  aqidah,  ibadah,  ahklak  dan  muamalah.  Hindarkanlah
31 Sulaiman Ibrahim, Menata pendikan Islam di Indonesia ,  Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, hal. 108.
(Kajian Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 189-204
mengajarkan materi-materi siyasah (politik) kepada mereka yang baru saja mendalami ajaran  agama.  Setelah  mereka  menguasai  materi-materi  pokok  dan  telah  dimalakan dengan  baik,  baru  diperbolehkan  mengajarkan  persoalan-persolan  siyasah,  politik, kenegaraan  dan  lain  sebagainya,  karena  mereka  sudah  siap  secara  mental  dan  juga telah memiliki waawasan yang luas. Konsekuaensi logis ini dapat menghindarkan para generasi penerus bangsa terjerumus dalam lingkaran  radikalisme yang hari ini mulai meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## SIMPULAN
Perpaduan  dimensi  agama  dan  negara  secara  utuh  dapat  melahirkan  pemerintahan yang  kuat,  bersih  dan  maju.  Keberadaan  agama  dalam  tatanan  pemerintahan  Indonesia bukanlah  suatu  hal  yang  dipermasalahkan,  namun  sebaliknya  ia  menjadi  modal  dasar  bagi pembangunan  itu  sendiri.  Setidaknya  ada  dua  modal  besar  yang  menjadi  pilar  dalam pembangunan  Indonesia  dewasa  ini,  yaitu;  a)  modal  kultural,  adat  dan  budaya  yang  sangat kental dengan warna Islam; b) modal struktural, keberadaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman  hidub  bagi  masyarakat  Indonesia.    Kedua  modal  tersebut  menjadi  dasar  bagi pemerintahan Indonesia dalam merumuskan sistem, kebijakan dan program kerjanya.
Sistem  peperintahan  yang  dijalankan  haruslah  menggambarkan  suatu  tatanan  sistem pemerintahan  modern  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusian  dan  demokrasi,  serta dijiwai  oleh  nilai-nilai  agama  dan  nilai-nilai  budaya  sendiri.  Tatanan  pemerintahan  yang dijiwai  dan  dihiasi  dengan  berbagai  sistem  nilai  tersebut,  akan  membentuk  suatu  sistem pemerintahan yang dinamis, demokratis, egaliter, transparan,  dan kuat.  Sementara kebijakan pemerintah  yang  dirumuskan  dan  dilaksanakan  harus  juga  sejalan  dengan  paradigma  dan sistem  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  tersebut.  Pada  sisi  lain,  secara  subtansial  setiap kebijakan  pemerintah  memberi  ruang  yang  luas  bagi  penerapan  nilai-nilai  agama  dalam sistem dan tatanan pemerintahan.
Untuk mewujudkan hal  tersebut  maka langkah kongkrit  yang harus dilakukan  adalah perbaikan dan menata ulang kembali paradigma, sistem dan orientasi pendidikan Islam sesuai dengan  bingkainya.  Pendidikan  agama  Islam  harus  dijadikan  core  dalam  kurikulum pendidikan nasional, sehinggga pendidikan  Islam  mengalami  transformasi  yang utuh  dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara konfrehensif dan sistematis transformasi pendidikan Islam dapat dilakukan melalui tahapan:1) Pendidikan Agama harus dijadikan inti dalam kurikulum pendidikan nasional, dan subtansi ajaran agama tidak harus dipertentangkan dalam  kehidupan  bernegara.  2)  Pendidikan  agama  di  sekolah  dan  Perguruan  tinggi  harus diajarkan oleh  guru dan  dosen  yang mumpuni  dan professional,  dan 3)  Implementasi  materi pendidikan agama harus disesuaikan dengan kebutuhan dan usia peserta didik

## DAFTAR PUSTAKA
Abid  al-Jabiri,  Muhammad. Agama, Negara dan Penerapan Syari’at Islam ,  Terj.  oleh Mujiburrahman, Yogyarakat: Fajar Pustaka Baru, 2001.
Abu  Zaid,  Nasr  Hamid. Menalar  Firman  Tuhan:  Wacana  Majas  dalam  al-Qur'an  Menurut Mu'tazilah, Cet.I; Bandung: Mizan, 2003.
Alfian, Ibrahim. Cendekiawan dan Ulama Dalam Masyarakat Aceh Sebuah Pengamatan Permulaan‖, dalam Alfian (ed. 1977), Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh , Jakarta: LP3ES. 1997.
Anshari,  Endang  Saifuddin Piagam  Jakarta  22  Juni  1945:  Sebuah  Konsensus  Nasional Tentang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (1945-1949), Cet.  I,  Jakarta:  Gema Insani Press, 1997.
Azra,  Azyumardi. Reposisi  Hubungan  Agama  dan  Negara:  Merajut  Kerukunan  Antarumat , Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
Badruzzaman, Upaya  Pelestarian  Panton  Seumapa, Makalah  disampaikan  pada  diskusi Keanekan Ragaman Budaya. Banda Aceh, Balai Kajuan Sejarah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
Bakti,  Andi    Faisal. Good  Government  dalam  Islam:  Gagasan  dan  Pengalaman dalam Komaruddin Hidayat  dan Ahmad Gaus (Editor), Islam Negara dan Civil  Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer , Jakarta: Paramadina, 2005.
Efendi,  Djohn. Pengantar dalam  Huston  Smith ,  Agama-Agama  Manusia, (Terj)  Safroedin Bahar, Cet. VI, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Effendi,  Bachtiar. Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998.
Effendy,  Bachtiar. Masyarakat  Beragama  di  Tengah  Arus  Sekularisasi ,  Makalah  yang dipresentasikan  di  Paramadina  Seri  Kelompok  Kajian  Agama  (KKA)  ke 119/TahunXII/1997.
F.  Mas'udi,  Masdar. Meredefinisi  Hubungan  Agama  dan  Negara ,  sebagaimana  dikutip  dari http://www.icrp-online, diakses pada tanggal 12 Agustus 2007.
(Kajian Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia) Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2018 VOL. 18, NO. 2, 189-204
https://nasional.tempo.co/read/1037310/bnpt-potensi-radikalisme-masyarakat-indonesia- perlu-diwaspadai.
https://regional.kompas.com/read/2017/11/02/17045461/buwas-indonesia-darurat-narkoba- sejak-1971-sampai-sekarang.
Ibrahim, Sulaiman. Menata pendikan Islam di Indonesia ,  Jurnal Irfani, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014.
Ismail,  Badruzzaman. Mesjid  dan  Adat  Meunasah  Sebagai  Sumber  Energi  Budaya  Aceh.
Banda Aceh:  Gua Hira, 2004.
Madjid,  Nurcholis. Masyarakat  Religius;  Membumikan  Nilai-Nilai  Islam  dalam  Kehidupan Masyaraka t, Paramadinah, 2001.
Mujiburrahman, Urgensi Perguruan Tinggi Dalam Pembentukan Karakter Bangsa, Jurnal Mudarrisuna , vol. 6, No 1, 2016.
N. Bellah, Roberth. Beyoung Belief : Menemukan Kembali Agama: Esei-Esei Tentang Agama di Dunia Modern , Jakarta: Paramadina, 2000.
Naisbit, John dan Patricia Abordene, Mega Trends 2000 , Cet. I, Bandung : Mizan, 2000. Noer, Deliar. Islam dan Politik, Cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
Noer, Deliar. Pengantar Ke Pemikiran Politik, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
Rais,  M.  Dhiauddin. Teori  Politik  Islam ,  Terj.  oleh  Adul  Hayyei  al-Kattani,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Syafii  Maarif,    Ahmad. Islam  dan  Negara:  Studi  Tentang  Percaturan  dalam  Konstituante , Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1984.
Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam , Rosda Karya, 1999.
Thaba,  Abdul  Aziz. Islam  dan  Negara:  Hubungan  Agama  dan  Politik  Masa  Orde  Baru, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Weber,  Max. Etika  Protestan  dan  Semangat  Kapitalisme, Surabaya:  Pustaka  Promethea, 2000.