INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 5195-5210 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Platform Terhadap Barang Yang Melanggar Merek Dalam Perdagangan Online Marketplace (Studi Kasus:
Penyelenggara Perdagangan Online Dan Isu Pemalsuan Produk)
Rania Aisya Saudira 1 ✉
Universitas Pelita Harapan Email: ekaljago46@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian Studi Kasus : Penyelenggara Perdagangan Online dan  Isu Pemalsuan Produk. Jurnal ini mengulas tanggung jawab hukum penyedia platform dalam konteks barang yang melanggar merek dalam  lingkungan  perdagangan  online  marketplace.  Melalui  studi  kasus  yang  fokus  pada penyelenggara perdagangan online dan isu pemalsuan produk, penelitian ini menyelidiki peran dan kewajiban hukum yang harus diemban oleh platform sebagai perantara dalam transaksi ekonomi digital  dan  juga  kerangka  hukum  yang  mengatur  tanggung  jawab  penyedia  platform  terhadap produk  yang  dijual  melalui  layanan  mereka,  dengan  penekanan  khusus  pada  kasus  pelanggaran merek. Selain itu, penelitian ini membahas upaya yang dapat diambil oleh penyedia platform untuk memperkuat  kebijakan  internal,  meminimalkan  risiko  hukum,  dan  membangun  lingkungan perdagangan online yang adil dan terpercaya.Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya menyajikan analisis hukum yang komprehensif, tetapi juga memberikan saran-saran praktis bagi penyelenggara perdagangan online dalam menghadapi isu pemalsuan produk dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: pemalsuan produk, perlindungan konsumen, perdagangan online marketplace

## Abstract
Abstracts are written in English and Indonesian. The abstract should be clear, concise, and descriptive. The abstract should stand alone, means that no citation and figures and equation format in the abstract. Consider it the advertisement of your article. The abstract should tell the prospective reader what you did and highlight the key findings. This abstract should provide a brief background of the problem (preferably 1-2 sentences), clear objective of paper, research method in short, and a brief summary of results/findings, and short conclusion. Avoid using technical jargon and uncommon abbreviations. You must be accurate, brief, clear and specific. Use words which reflect the precise meaning. The abstract should be precise and honest. Please follow word limitations (100‐150 words) and written in one paragraph (maximum 150 words), font Yu Gothic UI, size 11, spaced 1
Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

## PENDAHULUAN
Era  digital  yang  saat  ini  sedang  berkembang  pesat  telah  membawa  masyarakat global ke  dalam era baru  bernama marketplace online. Dalam  praktiknya,  marketplace online adalah sebuah platform bagi pembeli dan penjual yang memungkinkan terjadinya transaksi  penjualan  dan  pembelian  barang  atau  jasa  dengan  memanfaatkan  teknologi internet.  Dalam  pengembangannya,  mulai  dari  konsumen  hingga  produsen memanfaatkan platform ini untuk mempermudah proses jual beli. 1
Namun,  seiring  dengan  berkembangnya  dunia  perdagangan  online,  berbagai permasalahan turut muncul, salah satunya adalah semakin maraknya peredaran barang palsu atau barang yang melanggar hak cipta dan merek. Merek sendiri memiliki peran penting dalam bisnis karena merek dapat melindungi perusahaan dari pemalsuan produk dan juga merupakan identitas dari produk tersebut. 2
Permasalahan tersebut menjadi semakin rumit ketika harus menentukan siapa yang bertanggung jawab atas adanya barang-barang yang melanggar merek tersebut dalam perdagangan  online.  Meskipun  ada  undang-undang  yang  melindungi  hak  cipta  dan peraturan  yang  mengatur  perdagangan  online,  namun,  penerapannya  masih  menjadi polemik, khususnya dalam menentukan keterlibatan dan tanggung jawab hukum penyedia platform  atau  penyelenggara  perdagangan  online  terhadap  barang  yang  melanggar merek tersebut. 3
1 Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika
2 Ibid.,
3 M. Solly Lubis. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung
Sebagai  solusi,  kebanyakan  negara  memulai  langkah  mereka  dengan  melakukan legislasi dan regulasi terhadap ekonomi digital, termasuk perdagangan online. Regulasi ini bertujuan untuk menentukan peran dan tanggung jawab dari para pemangku kepentingan dalam ekosistem perdagangan online. 4
Menyikapi  hal  tersebut,  penyelenggara  perdagangan  online  juga  membutuhkan tindak lanjut yang efektif untuk memastikan bahwa mereka telah mematuhi regulasi yang ada dan dapat melindungi merek dari pemalsuan. Beberapa platform perdagangan online bahkan  sudah  memulai  inisiatif  mereka  sendiri  untuk  melawan  barang  palsu,  seperti mengimplementasikan  algoritma  khusus  untuk  mendeteksi  dan  menghapus  produk palsu. 5
Namun,  masih  ada  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  peraturan  dan  praktik perdagangan  online,  terutama  pembuktian  bahwa  barang  yang  dijual  melanggar  hak merek dan penentuan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini  akan  menguraikan  topik  " PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PENYEDIA  PLATFORM TERHADAP  BARANG  YANG  MELANGGAR  MEREK  DALAM  PERDAGANGAN  ONLINE MARKETPLACE" dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks hukum dan ekonomi digital.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didasarkan pada studi literatur  dan  hukum  positif  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  hukum  penyedia platform  terhadap  barang  yang  melanggar  merek  dalam  perdagangan  online marketplace. Studi kasus dalam penelitian ini akan fokus pada isu pemalsuan produk dan keterlibatan penyelenggara perdagangan online. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada norma-norma  yang  berlaku,  baik  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan atau  yang  dimaknai  melalui  preseden  hukum  dan  doktrin.  Penelitian  hukum  normatif berfokus pada apa yang seharusnya terjadi dan memberikan rekomendasi berdasarkan tinjauan dan analisis terhadap berbagai sumber hukum serta hukum yang berlaku. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan, penguraian, dan interpretasi dari berbagai sumber hukum,  termasuk  peraturan  perundang-undangan,  jurisprudensi  pengadilan,  literatur hukum, doktrin, serta berbagai sumber lainnya yang relevan. Analisis yang dihasilkan dari penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai,  mengkritik,  dan  membentuk  pendapat  dan
4 Ibid.,
5 Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: PT Raja Grafindo
argumentasi hukum dengan dasar pengetahuan hukum yang ada.
Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace. Barang yang melanggar merek dapat merujuk pada barang tiruan atau palsu yang secara ilegal menggunakan merek atau logo dari produsen asli, atau barang yang secara  tidak  sah  memanfaatkan  merek  atau  logo  tanpa  izin  dari  pemegang  hak  cipta. Seiring meningkatnya perdagangan digital dan majunya teknologi platform online, kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti merek, menjadi semakin sering terjadi.
Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari dua jenis:
1. Data primer
Data  ini  mencakup  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  dan  regulasi  yang relevan terkait dengan perdagangan online dan perlindungan merek dalam konteks online marketplace. Sumber data primer ini mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  dan  peraturan  yang  bersesuaian  di  tingkat  pemerintah  pusat,  daerah  dan kementerian

## 2. Data sekunder
Data  ini  mencakup  bahan  publikasi  ilmiah,  artikel,  buku,  jurnal,  dan  laporan  dari praktisi  hukum,  akademisi,  serta  studi  kasus  yang  relevan  terkait  dengan  isu  tentang pertanggungjawaban hukum penyedia platform dalam kasus barang melanggar merek di online marketplace.

## B. Cara Analsis Data
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, langkah-langkah berikut akan diambil:
a. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data primer dan sekunder yang relevan terkait dengan  pertanggungjawaban  hukum  penyedia  platform  terhadap  barang  yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace.
b. Pemilahan Data: Memilah dan mengelompokkan data yang relevan berdasarkan topik dan subtopik yang diteliti, seperti hukum yang berkaitan dengan perdagangan online, perlindungan merek, dan pertanggungjawaban hukum penyedia platform.
c. Evaluasi Data: Evaluasi data yang diperoleh dengan menilai relevansi, keandalan, dan akurasi dari sumber data serta kualitas informasinya.
d. Interpretasi Data: Dalam langkah ini, data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi hubungan antara hukum dan peraturan yang berlaku dengan pertanggungjawaban hukum penyedia platform dalam konteks kasus
yang melanggar merek di online marketplace.
e. Penyusunan  Kesimpulan:  Menyusun  kesimpulan  penelitian  berdasarkan  hasil interpretasi data dan temuan penelitian. Kesimpulan ini akan mencakup rekomendasi dan saran untuk meningkatkan perlindungan merek dalam online marketplace dan mengurangi  pertanggungjawaban  hukum  bagi  penyedia  platform.  Dengan  melalui cara analisis data ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace, serta memberikan saran konstruktif untuk menghadapi isu pemalsuan produk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
A. Peraturan  Hukum  Mengenai  Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  Terhadap  Barang yang Melanggar Merek dalam Perdagangan Online Marketplace
Peraturan  hukum,  atau  yang  sering  juga  disebut  sebagai  hukum  positif  adalah sistematika  aturan-aturan  yang  mengatur  perilaku  individu  atau  kelompok  dalam masyarakat,  dan  telah  diputuskan  atau  dikodifikasi  oleh  lembaga  perundangan  resmi. Peraturan  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  acuan  dalam  memutuskan  apa  yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam suatu masyarakat. Fungsi utama lainnya adalah untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat.  Peraturan hukum  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan daerah, atau bentuk formal lainnya yang berlaku dalam wilayah hukum tertentu. Undang-undang biasanya menjadi hukum tertinggi dalam suatu negara dan menjadi acuan dalam  penafsiran  dan  penerapan  peraturan  hukum  lainnya.  Peraturan  hukum  biasanya terdiri dari dua bagian utama: 6 (1) norma hukum yang memberikan perintah dan larangan tertentu, dan (2) sanksi hukum yang memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. 7
Dalam  hubungannya  dengan  masyarakat,  peraturan  hukum  memainkan  peran penting  dalam  membentuk  dan  mempengaruhi  perilaku  individu  dan  kelompok  dalam masyarakat. Kesadaran akan hukum dan sanksi yang berlaku dapat mendorong individu dan kelompok untuk berperilaku sesuai dengan batasan norma dan nilai yang ada. 8 Dalam konteks penegakan hukum, mekanisme penegakan peraturan hukum melibatkan berbagai
6 Persada Rinto R.R.. 2018. Buku E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Yogyakarta
7 Ibid.,
8 Deepublish Zulham. 2013. Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Media Grup
instansi  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan  institusi  hukum  lainnya.  Berbagai mekanisme ini diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan hukum ditaati dan berlaku secara adil dan merata untuk semua anggota masyarakat
Walau  peraturan  hukum  berfungsi  sebagai  pedoman  dan  batasan  perilaku  dalam masyarakat,  implementasi dan penegakan hukum dalam praktik  bisa menjadi tantangan tersendiri.  Berbagai  faktor  seperti  korupsi,  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  diskriminasi dapat  memengaruhi  bagaimana  peraturan  hukum  diterapkan  dan  ditegakkan  dalam masyarakat. Oleh karena itu, adanya mekanisme kontrol sosial dan penegakan hukum yang adil  dan  transparan menjadi elemen  penting dalam mewujudkan keadilan  sosial melalui pelaksanaan peraturan hukum 9
Penyedia  platform,  juga  dikenal  sebagai  platform  provider,  merupakan  suatu organisasi atau perusahaan yang mengembangkan dan mengelola suatu platform digital yang  memfasilitasi  interaksi  dan  transaksi  antara  dua  atau  lebih  pihak,  biasanya  antara penyedia  jasa atau produk dan konsumen. Platform ini  dapat berupa situs  web, aplikasi mobile,  atau  platform  perangkat  lunak  yang  memberikan  infrastruktur  dan  peraturan tertentu untuk para pengguna. Mereka menciptakan lingkungan digital di mana nilai dapat ditukarkan  dengan  lebih  efisien.  Beberapa  contoh  populer  penyedia  platform  meliputi Amazon, Alibaba, Facebook, dan Airbnb.
Sebagai penyedia platform, organisasi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kinerja, dan keberlanjutan platform mereka. Mereka harus memastikan bahwa platform mereka berfungsi dengan baik, aman dari serangan siber, dan bebas dari konten atau  perilaku  yang  melanggar  peraturan  platform  atau  hukum  yang  berlaku.  Penyedia platform juga memiliki peran penting dalam mengatur interaksi dan transaksi yang terjadi di platform mereka. Mereka banyak terlibat dalam penentuan peraturan dan persyaratan yang  mengatur  keanggotaan,  pengeposan,  pencarian,  serta  proses  transaksi  antara penyedia jasa atau barang dan konsumen Namun, tugas dan tanggung jawab penyedia platform  menjadi  semakin  kompleks  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan keberagaman aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Isu-isu seperti perlindungan data, keamanan transaksi, konten ilegal, dan pelanggaran hak cipta menjadi tantangan utama yang harus ditangani oleh penyedia platform Karena posisi mereka yang berada di tengah- tengah  transaksi  antara  dua  pihak,  penyedia  platform  juga  sering  kali  harus  mencoba menyeimbangkan  kepentingan  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pelanggan,  penjual, pemerintah, dan komunitas di sekeliling mereka.
9 Jurnal  Ambar Wariat, dan Nani Irma Susanti.  2014. “E-Commerce dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. Jurnal Ekonomi & Bisnis . Volume 1 Nomor 2, Nopember
Secara  hukum,  penyedia  platform  sering  kali  berada  dalam  posisi  yang  ambigu  di mana  mereka  berfungsi  sebagai  perantara  tetapi  juga  memiliki  tanggung  jawab  dan kewajiban  hukum  terhadap  apa  yang  terjadi  di  dalam  platform  mereka,  terutama  jika berkontribusi atau memfasilitasi aktivitas ilegal. Karena itu, tantangan besar bagi penyedia platform adalah bagaimana menjaga keadilan dan integritas dalam platform mereka sambil memenuhi berbagai kewajiban hukum dan etis. 10
Perdagangan  online  adalah  kegiatan  jual  beli,  baik  barang  maupun  jasa,  yang dilakukan  melalui  internet.  Hal  ini  dimungkinkan  oleh  perkembangan  teknologi  yang memudahkan  sistem  informasi  dan  komunikasi,  serta  kemajuan  perbankan  digital  dan infrastruktur  internet  yang  lebih  luas.  Transaksi  dalam  perdagangan  online  melibatkan pertukaran data dan pembayaran secara digital, yang menghilangkan hambatan waktu dan tempat  dalam  proses  jual  beli.  Dalam  perdagangan  online,  penjual  dan  pembeli  adalah individu atau perusahaan yang bersama-sama menciptakan pasar virtual, di mana mereka bisa  melakukan  transaksi  secara  langsung  atau  melalui  perantara,  seperti  dalam  kasus marketplace. Keuntungan dari perdagangan online antara lain akses yang lebih luas kepada audiens  dan  pasar  global,  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  bisnis,  biaya  operasional  yang lebih rendah, dan kemudahan dalam mengikuti perkembangan tren pasar. 11
Marketplace  adalah  platform  tempat  penjual  dan  pembeli  berjumpa  dan  melakukan transaksi.  Platform  ini  bisa  dikelola  oleh  perusahaan  tertentu  atau  melibatkan  banyak perusahaan yang menyediakan  produk dan jasa yang berbeda. Marketplace merupakan tempat  yang  efisien  untuk  membeli  atau  menjual  produk  dan  jasa  karena  menawarkan berbagai pilihan dalam satu tempat, sehingga memudahkan pembeli untuk memilih sesuai kebutuhan  dan  preferensi  mereka.  Marketplace  menyediakan  fasilitas  bagi  penjual  dan pembeli untuk melakukan transaksi secara aman dan nyaman, melalui sistem pembayaran yang  dijamin  keamanannya  serta  layanan  pelanggan  yang  responsif  Untuk  penjual, marketplace memberikan akses yang lebih luas kepada calon pembeli, sehingga potensi penjualan  meningkat.  Sementara  bagi  pembeli,  marketplace  menawarkan  berbagai keuntungan  seperti  kemudahan  dalam  membandingkan  harga,  ulasan  produk  dari pengguna lain, dan penawaran khusus yang mungkin tidak tersedia pada metode jual beli konvensional.
Beberapa contoh marketplace yang populer di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, OLX, dan BukaLapak. Mereka menyediakan berbagai macam kategori produk,
10 Imas  Rosidawati  dan  Edy  Santoso.  2013.  “Pelanggaran  Internet  Marketing  pada  Kegiatan  E-Commerce  Dikaitkan dengan Etika Bisnis”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke 43 Nomor 1. Januari Maret 20
11 Ibid.,
mulai dari pakaian, elektronik, hingga jasa, dengan beragam penawaran menarik yang terus diperbarui 12
Ketika perdagangan online menggabungkan kekuatannya dengan marketplace, kita akan melihat sinergi yang sangat efektif dalam menciptakan nilai lebih untuk konsumen dan penjual. Dalam konteks ini, konsumen mendapatkan manfaat dari kemudahan mencari dan membeli  barang  yang  mereka  inginkan  dari  berbagai  penjual  dalam  satu  platform, sementara penjual mendapatkan potensi penjualan yang lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah dengan menjalankan bisnis secara online melalui platform marketplace. Dalam perdagangan online melalui marketplace, penjual hanya perlu mengelola akun atau toko mereka dan mengunggah produk yang akan dijual, lalu marketplace akan mengurus proses promosi dan transaksi. Ini memudahkan penjual untuk fokus pada mengoptimalkan produk  yang  ditawarkan,  dan  berkonsentrasi  pada  mencapai  dan  mempertahankan kepuasan pelanggan. 13
Sebagai sebuah inovasi dalam bisnis, perdagangan online melalui marketplace selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Tak  dapat  dipungkiri,  perdagangan  online  dan  marketplace  telah  membentuk  cara  kita berbelanja dan melakukan aktivitas bisnis dengan lebih praktis, efisien, serta meningkatkan nilai ekonomi yang dihasilkan. 14
Untuk memahami peraturan hukum yang ada perihal tanggung jawab penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek di dalam perdagangan online marketplace, kita perlu  menelaah  beberapa  peraturan  yang  relevan,  baik  secara  nasional  maupun internasional.  Beberapa  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  ini mencakup hukum hak kekayaan intelektual, hukum konsumen, dan hukum perdagangan.
Secara internasional, peraturan hukum yang bisa dijadikan acuan adalah Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang merupakan bagian dari kesepakatan WTO (World Trade Organization). Perjanjian ini mengatur perlindungan merek dalam perdagangan internasional, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual. 15
Pada tingkat nasional, tiap negara umumnya memiliki undang-undang sendiri yang mengatur  perlindungan  merek  dan  tanggung  jawab  penyedia  platform.  Misalnya,  di Indonesia  terdapat  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi
12 Johan  Wahyudi.  2012.  “Dokumen  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti  pada  Pembuktian  di  Pengadilan”.  Jurnal  Perspektif. Volume 17 Nomor 2, Mei
13 Ibid.,
14 Muryati,  Dewi  Tuti  dan  B.  Rini  Heryanti.  2011.  “Pengaturan  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Nonlitigasi  di Bidang Perdagangan”. Jurnal Dinamika Sosbud. No. 1
15 Ibid.,
Geografis  serta  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, yang mencakup sejumlah ketentuan tentang tanggung jawab penyedia platform dalam  melindungi  hak  merek  di  platform  online  marketplace.  Peraturan  hukum  yang berkaitan dengan barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace diatur dalam beberapa regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek terdaftar dan membahas tentang pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha. 16
Menurut  Pasal  100  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  Merek,  pelaku  usaha  yang  melakukan pelanggaran  merek  terdaftar,  seperti  persamaan  secara  keseluruhan,  persamaan  pada pokoknya, atau dilusi,  dapat  dijatuhi sanksi hukum.  Penyedia platform marketplace  juga mempunyai pertanggungjawaban hukum terkait barang yang melanggar merek yang dijual di  platform  mereka.  Secara  umum,  pihak  yang  menjual  barang  dengan  merek  palsu  di platform marketplace melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Untuk  melindungi  pemegang  hak  merek,  perusahaan  yang  mengelola platform  marketplace  biasanya  memiliki  kebijakan  dan  mekanisme  untuk  menangani barang  yang  diduga  melanggar  merek,  seperti  sistem  pengaduan  dan  penghapusan produk. Akibat dari perdagangan barang yang melanggar merek ini, pemegang hak merek dapat  mengalami  kerugian  finansial  dan  reputasi,  sementara  konsumen  menjadi  kurang terlindungi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pemegang hak merek, dan penyedia platform  marketplace  untuk  bekerja  sama  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap peraturan hukum yang ada dan melawan perdagangan barang yang melanggar merek B. Tantangan dalam Menentukan Tanggung Jawab Hukum Penyedia Platform
Berdasarkan analisis kasus hukum yang terjadi di berbagai negara, ditemukan bahwa penyedia platform sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum atas kegiatan ilegal yang terjadi di dalam platform mereka. Contohnya, dalam kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta, tanggung jawab hukum penyedia platform dibahas  dalam  konteks  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  perjanjian internasional seperti Perjanjian Berne. Dalam beberapa kasus, penyedia platform dianggap tidak bertanggung jawab jika merekabeli adanya tindakan ilegal dan segera menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahuan. Namun, jika penyedia platform dianggap mendorong atau  memfasilitasi tindakan  ilegal secara  aktif, tanggung jawab  hukum  mereka  bisa  lebih  besar.  Sebagai  contoh,  platform  yang  secara  sengaja
16 Rizka Syafriana. 2016. ”Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Jurnal De Lega Lata. Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember
menyediakan  alat  untuk  menghindari  pemblokiran  konten  ilegal  atau  mempromosikan pihak yang melanggar hak cipta dapat dituntut atas kepemilikan dan pengelolaan platform tersebut.
Dalam kasus penjualan barang palsu atau ilegal, tanggung  jawab hukum penyedia platform bisa bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses transaksi dan melakukan  upaya  untuk  mencegah  penjualan  barang  palsu.  Jika  penyedia  platform mengetahui penjualan barang palsu dan tidak mengambil tindakan yang sesuai, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas penjualan barang tersebut di platform mereka. Pada akhirnya, tanggung jawab hukum penyedia platform sangat bergantung pada regulasi yang  berlaku,  tingkat  keterlibatan  penyedia  platform  dalam  aktivitas  ilegal,  serta  sejauh mana  mereka  melakukan  upaya  untuk  mencegah  dan  memberantas  kegiatan  ilegal  di platform mereka. Agar bisa bertindak secara adil dan efektif, perlu adanya kerja sama antara penyedia  platform,  pemerintah,  dan  pemangku  kepentingan  lain  untuk  menciptakan lingkungan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mendukung pertumbuhan platform sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pihak lain yang terlibat.
Tanggung  jawab  hukum  penyedia  platform  mencakup  beberapa  aspek,  termasuk tanggung jawab terhadap konten dan transaksi yang terjadi pada platform tersebut. Berikut mengenai tanggung jawab hukum penyedia platform:
a. Tanggung  Jawab  atas  Konten:  Penyedia  platform  media  sosial  harus  bertanggung jawab  secara  hukum  terhadap  penyelenggaraan  sistem  elektronik  yang  ada  pada platform mereka. Namun, pemilik platform media sosial bisa dilepaskan dari tanggung jawab  tersebut  jika  dapat  dibuktikan  bahwa  terjadi  keadaan  memaksa,  kesalahan, dan/atau kelalaian oleh pengguna Sistem Elektronik
b. Tugas Penyedia Platform: Penyedia  platform memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai penjual, barang, dan/atau jasa yang dijual secara online dengan tujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  perdagangan melalui sistem elektronik
c. Tanggung Jawab atas Barang yang Melanggar Merek: Dalam beberapa kasus, tanggung jawab  hukum  atas  barang  yang  melanggar  merek  dalam  marketplace  berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat  dibebankan kepada penyedia platform
d. Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  User  Generated  Content:  Dalam  Surat  Edaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung
Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang  (Merchant)  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content, tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi beberapa aspek
Menentukan  tanggung  jawab  hukum  penyedia  platform  dalam  konteks  barang  yang melanggar merek tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya:
a. Kendala hukum: Hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai batasan  tanggung  jawab  penyedia  platform.  Terkadang,  hukum  hanya  mencakup sebagian  aspek  perdagangan  online  dan  belum  mencakup  aspek-aspek  lain  yang relevan.
b. Identifikasi  pelaku:  Dalam  banyak  kasus,  sulit  menentukan  pihak  yang  bertanggung jawab atas pelanggaran merek karena anonimitas pelaku dan kompleksitas ekosistem perdagangan  online.  Serangkaian  tindakan  harus  dilakukan  untuk  mengidentifikasi pelaku dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan
c. Kerjasama antar negara: Mengingat sifat internet  yang global,  banyak transaksi dan pelanggaran  merek  melibatkan  pihak-pihak  dari  berbagai  negara.  Kerjasama  antar negara dalam penegakan hukum menjadi penting, namun saat ini kerjasama tersebut masih terbatas.
C. Cara  Penyedia  Platform  Mengidentifikasi  dan  Menangani  Barang  yang  Melanggar Merek
Berdasarkan analisis kasus hukum yang terjadi di berbagai negara, ditemukan bahwa penyedia platform sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum atas kegiatan ilegal yang terjadi di dalam platform mereka. Contohnya, dalam kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta, tanggung jawab hukum penyedia platform dibahas  dalam  konteks  Undang-Undang  Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  perjanjian internasional seperti Perjanjian Berne. Dalam beberapa kasus, penyedia platform dianggap tidak bertanggung jawab jika merekabeli adanya tindakan ilegal dan segera menghapus konten yang melanggar hak cipta setelah menerima pemberitahua
Namun,  jika  penyedia  platform  dianggap  mendorong  atau  memfasilitasi  tindakan ilegal  secara  aktif,  tanggung  jawab  hukum  mereka  bisa  lebih  besar.  Sebagai  contoh, platform yang  secara  sengaja menyediakan alat untuk menghindari pemblokiran konten ilegal  atau  mempromosikan  pihak  yang  melanggar  hak  cipta  dapat  dituntut  atas kepemilikan dan pengelolaan platform tersebut.
Dalam kasus penjualan barang palsu atau ilegal, tanggung jawab hukum penyedia platform bisa bergantung pada sejauh mana mereka terlibat dalam proses transaksi dan melakukan  upaya  untuk  mencegah  penjualan  barang  palsu.  Jika  penyedia  platform
mengetahui penjualan barang palsu dan tidak mengambil tindakan yang sesuai, mereka dapat dianggap bertanggung jawab atas penjualan barang tersebut di platform mereka Pada akhirnya, tanggung jawab hukum penyedia platform sangat bergantung pada regulasi yang  berlaku,  tingkat  keterlibatan  penyedia  platform  dalam  aktivitas  ilegal,  serta  sejauh mana  mereka  melakukan  upaya  untuk  mencegah  dan  memberantas  kegiatan  ilegal  di platform mereka. Agar bisa bertindak secara adil dan efektif, perlu adanya kerja sama antara penyedia  platform,  pemerintah,  dan  pemangku  kepentingan  lain  untuk  menciptakan lingkungan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mendukung pertumbuhan platform sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pihak lain yang terlibat.
Penyedia  platform  marketplace  memiliki  peran  penting  dalam  mencegah  dan menangani barang-barang yang melanggar merek atau hak kekayaan intelektual lainnya di platform mereka. Pertama, mereka biasanya memiliki mekanisme review yang memberikan pemeriksaan  awal  terhadap  setiap  produk  yang  akan  dijual  di  platform.  Ini  untuk memastikan  bahwa  produk  tersebut  tidak  melanggar  merek  atau  aturan  lainnya  dan menjamin bahwa penjual menghormati hak merek. Selain itu, sistem pengaduan biasanya disediakan bagi pemegang hak merek untuk melaporkan produk yang diduga melanggar hak mereka. Setelah laporan diterima, penyedia platform akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti menghapus listing produk atau memblokir penjual yang bersangkutan. Dalam kasus serius, penyedia platform juga dapat bekerja sama dengan  otoritas  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan  lebih  lanjut.  Selain  itu, penyedia platform juga melakukan program-program edukasi dan pelatihan bagi penjual agar  memahami  dan  menghargai  hak  merek  guna  mencegah  pelanggaran  di  masa mendatang.  Dengan  demikian,  penyedia  platform  memainkan  peran  penting  dalam menciptakan  lingkungan  e-commerce  yang  aman  dan  adil  bagi  semua  pihak.  Penyedia platform  perdagangan  online,  atau  yang  biasa  kita  sebut  dengan  marketplace,  memiliki berbagai metode yang diimplimentasikan untuk mengidentifikasi dan menangani barang yang diduga melanggar merek atau hak kekayaan intelektual.
a. Algoritma Deteksi
Penyedia platform memanfaatkan teknologi AI dan machine learning untuk menciptakan algoritma  deteksi  khusus.  Algoritma  ini  dirancang  untuk  mempelajari  pola  dan membandingkan data dari gambar yang diunggah oleh penjual dengan database produk yang  sah.  Sistem  ini  juga  dikendalikan  oleh  serangkaian  aturan  yang  memastikan  kalau produk tidak  mencerminkan ciri-ciri  barang palsu atau melanggar merek. Tak hanya itu, algoritma  ini  sering  diperbarui  berdasarkan  data  terbaru  dan  tren  penjualan  sehingga efektifitas dalam mengidentifikasi produk palsu terus ditingkatkan.
b. Sistem Pelaporan
Saluran pelaporan disediakan bagi konsumen dan pemilik merek. Konsumen yang merasa dirugikan atau menemukan barang yang mencurigakan baik itu barang palsu, melanggar merek  atau  hak  kekayaan  intelektual  lainnya  dapat  melaporkannya  ke  platform.  Pemilik merek  dapat  melakukan  hal  serupa  jika  mereka  menemukan  produk  yang  diduga melanggar  hak  mereka  dan  dapat  langsung  berkomunikasi  dengan  platform.  Sistem pelaporan ini akan memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait untuk penyelesaian isu-isu tersebut.
c. Verifikasi Penjual
Sebagai  upaya  mencegah  penjualan  barang  palsu  atau  melanggar  merek,  beberapa platform perdagangan online melakukan verifikasi penjual. Penjual diharuskan menyediakan dokumen-dokumen  tertentu  seperti  identitas  resmi,  bukti  usaha,  dan  lain  sebagainya. Proses ini dilakukan untuk memastikan penjual tersebut adalah entitas hukum yang sah dan kredibel. Beberapa platform juga melakukan pengecekan lanjutan ke produk yang dijual oleh penjual tersebut. Sehingga dengan verifikasi ini, potensi penjualan barang palsu atau melanggar merek dapat ditekan.
d. Kerjasama dengan pemilik merek
Langkah lain yang sering ditempuh oleh penyedia platform adalah bekerja sama langsung dengan  pemilik  merek.  Kerjasama  ini  melibatkan  berbagai  upaya  mulai  dari  pembagian informasi,  penyetakan  produk  asli,  hingga  penegakan  hukum.  Dengan  bantuan  dan informasi  langsung  dari  pemilik  merek,  platform  dapat  lebih  efektif  dalam  mengambil tindakan terhadap barang palsu atau melanggar merek.
D. Solusi untuk Meningkatkan Perlindungan Merek dan Meminimalisir Peredaran Barang Palsu
Perlindungan merek adalah upaya hukum dan usaha yang dilakukan oleh pemilik merek untuk melindungi identitas dan aset mereka dari aksi pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini  termasuk  melindungi  merek  dari  peredaran  barang  palsu  atau  barang  tiruan  yang menggunakan  logo,  nama,  atau  spesifikasi  dari  produk  yang  dilindungi  hak  paten  atau mereknya.  Secara  hukum,  perlindungan  merek  memberikan  hak  eksklusif  kepada pemegang  merek  untuk  menggunakan  nama  atau  logo  tertentu  dalam  sektor  bisnis tertentu. Hak ini juga memungkinkan pemegang merek untuk melawan penggunaan ilegal merek tersebut oleh pihak lain, termasuk produksi dan penjualan barang palsu.
a. Pendaftaran Merek: Pendaftaran merek adalah  langkah  pertama  dan  paling  penting dalam melindungi merek. Dengan mendaftarkan merek, pemilik merek mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya dan melindungi diri dari pelanggaran oleh pihak
lain
b. Pemantauan Merek: Untuk melindungi merek, penting untuk memantau penggunaan merek di pasar. Hal ini membantu dalam mendeteksi awal setiap pelanggaran merek dan mungkin barang palsu
c. Penegakan  Hukum  &  Tindakan  Hukum:  Jika  terdeteksi  pelanggaran  merek  atau ditemukan barang palsu, pemegang merek dapat melakukan tindakan hukum melawan pihak yang melanggar.

## Meminimalisir Peredaran Barang Palsu
Strategi penting dalam meminimalisir peredaran barang palsu mencakup:
a. Edukasi  kepada  Konsumen:  Memberikan  pendidikan  kepada  konsumen  tentang bagaimana  mengidentifikasi  produk  asli  dari  produk  palsu.  Ini  dapat  mencakup informasi tentang kualitas produk, pengepakkan, dan perbedaan harga.
b. Pengawasan Pasar: Dengan kemajuan teknologi, pengawasan pasaran online dan fisik untuk mendeteksi barang palsu menjadi lebih mudah dan efisien
c. Kerjasama dengan Penyedia Marketplace dan Pihak Berwenang: Bekerja sama dengan platform  dagang  online  dan  pihak  berwenang  dapat  membantu  meminimalisir peredaran  barang  palsu.  Pemegang  merek  dapat  menyediakan  bantuan  dalam identifikasi produk dan merespons laporan pelanggaran.
Perlindungan merek dan upaya untuk meminimalisir peredaran barang palsu adalah suatu keharusan dalam dunia bisnis saat ini. Dengan melindungi merek dan memerangi barang palsu, suatu perusahaan dapat memastikan bahwa reputasi dan integritas produk mereka  tetap  terjaga,  serta  konsumen  dapat  mempercayai  dan  memilih  produk  mereka tanpa rasa takut atau ragu-ragu. Beberapa solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan merek dan meminimalisir peredaran barang palsu di platform perdagangan online mencakup:
a. Pembaruan  peraturan:  Peraturan  hukum  yang  lebih  komprehensif  diperlukan  untuk menetapkan batasan tanggung jawab yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat, serta untuk meningkatkan kerjasama antar negara dalam penegakan hukum.
b. Penguatan algoritma deteksi: Peningkatan teknologi dan algoritma deteksi yang lebih canggih bisa membantu penyedia platform dalam mengidentifikasi dan menghilangkan produk yang melanggar merek dengan lebih efisien.
c. Pendidikan dan pelatihan: Penyedia platform, penjual, dan konsumen perlu mendapat pendidikan dan pelatihan mengenai hak kekayaan intelektual, pentingnya melindungi merek, dan dampak negatif dari peredaran barang palsu.
d. Keterlibatan  pemangku  kepentingan:  Keterlibatan  pemangku  kepentingan  seperti
pemerintah,  pemilik  merek,  dan  konsumen  dalam  upaya  mengatasi  permasalahan barang  yang  melanggar  merek  menjadi  penting  untuk  menghasilkan  solusi  yang komprehensif dan efektif.
Dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan problema tanggung jawab hukum penyedia  platform  terhadap  barang  yang  melanggar  merek  dalam  perdagangan  online marketplace dapat diminimalisir dan merek mendapat perlindungan yang lebih baik dalam era digital ini.

## SIMPULAN
Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum penyedia platform terhadap barang yang melanggar merek dalam perdagangan online marketplace dengan fokus kasus pada isu  pemalsuan  produk.  Dengan  mengacu  pada  hukum  positif  dan  studi  literatur  terkait, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:
a. Perdagangan  di  platform  online  memberikan  kemudahan  dan  efisiensi,  namun  juga membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan hak atas merek. Kasus barang- barang  yang  melanggar  merek  menjadi  semakin  sering  terjadi  dan  menimbulkan dampak buruk bagi pemegang hak merek dan konsumen.
b. Penyedia  platform  memiliki  peran  penting  dalam  mencegah  dan  menangani  kasus barang yang melanggar merek. Pertanggungjawaban hukum mereka ditentukan oleh sejauh  mana  mereka  melakukan  upaya  pemantauan  dan  pencegahan  terhadap pemalsuan produk di platform mereka.
c. Hukum  dan  peraturan  yang  ada  saat  ini  masih  memiliki  beberapa  kelemahan  dan hambatan dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak atas merek di lingkungan digital. Kurangnya definisi yang jelas dan instrumen penegakan hukum efektif membuat penyedia platform seringkali lepas dari pertanggungjawaban hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2009. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika
M. Solly Lubis. Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah. Bandung:
Saidin. 2013. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada Rinto R.R.. 2018. Buku E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi. Yogyakarta:
Deepublish Zulham. 2013. Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Media Grup
Jurnal  Ambar  Wariat,  dan  Nani  Irma  Susanti.  2014.  “E -Commerce  dalam  Perspektif Perlindungan Konsumen”. Jurnal Ekonom i & Bisnis . Volume 1 Nomor 2, Nopember Imas Rosidawati dan Edy Santoso. 2013. “Pelanggaran Internet Marketing pada Kegiatan E - Commerce Dikaitkan dengan Etika Bisnis”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke 43 Nomor 1. Januari Maret 20
Johan  Wahyudi.  2012 .  “Dokumen  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti  pada  Pembuktian  di Pengadilan”. Jurnal Perspektif. Volume 17 Nomor 2, Mei
Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti. 2011. “Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan”. Jurnal Di namika Sosbud. No. 1
Rizka  Syafriana.  2016.  ”Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik”. Jurnal  De Lega Lata. Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember