## AKOMODASI KULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DI INDONESIA
Zaenuddin Hudi Prasojo Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia zaestain@yahoo.com
Mustaqim Pabbajah Universitas Teknologi Yogyakarta mustaqim_pabbajah@uty.ac.id
Abstract: Ethnic and religious diversity in Indonesia have become not only a wealth but in  the  same  time  also  a  threat  to  the  country.  They  have  also  become  the  sources  of cultural  diversity  as  cultural  assets  that  need  attention.  In  fact,  these  cultural  assets have potentials in the emergence of social and religious conflicts. This article suggests important  findings  carrying  three  main  issues  in  looking  at  conflicts  in  the  name  of religion. With qualitative data analysis, the three main issues are collaborated. First, the conflict that took place in Indonesia tends to occur in three forms including; communal conflicts,  sectarian  conflicts  and  political  installation  conflicts.  Second,  conflict  in  the name of religion is triggered by several factors including lacking of understanding of the cultural, ethnic and religious diversities in Indonesia. Third, cultural accommodation by looking  at  the  potential  of  local  wisdom  has  been  evidence  to  offer  useful,  needed alternatives  in  solving  conflicts  that  occur  in  the  community.  This  work  recommends that it is necessary to deepen and disseminate all parties in empowering the potential of local culture in Indonesia.
Keyword : Accomodation , Culture , Religion , Conflict Resolution
Abstrak :  Keragaman  etnis  dan  agama  di  Indonesia  merupakan  kekayaan  sekaligus sebagai ancaman bagi negara ini. Keragaman etnis dan agama menghasilkan keragaman budaya yang merupakan aset kultural serta perlu mendapatkan perhatian. Aset kultural tersebut berpotensi besar dalam kemunculan konflik sosial maupun agama. Artikel ini menawarkan temuan penting mengenai tiga isu utama dalam melihat konflik atas nama agama. Dengan analisis data kualitatif, ketiga isu utama tersebut dielaborasi. Pertama, konflik  yang  berlangsung  di  Indonesia  cenderung  diperlihatkan  dalam  tiga  bentuk antara  lain:  konflik  komunal,  konflik  sektarian,  dan  konflik  eskalasi  politik.  Kedua, faktor  konflik  agama  dipicu  beberapa  faktor  yang  meliputi  masih  minimnya pemahaman realitas keragaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Ketiga, akomodasi kultural  dengan  melihat  potensi  kearifan  lokal  telah  mampu  dijadikan  sebagai perangkat  penyelesaian  permasalahan  konflik  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. Rekomendasi  artikel  ini  adalah  diperlukan  pendalaman  dan  sosialisasi  semua  pihak dalam memberdayakan potensi budaya lokal di Indonesia.
Keyword : Akomodasi , Kultural , Agama , dan Resolusi Konflik

## Pendahuluan
Konflik yang selama ini terjadi, khususnya  di  Indonesia,  telah mengakibatkan  konstruksi  nilai dalam  kehidupan  bersama  yang telah dibangun di tengah masyarakat.  Hal  ini  tentunya bertolak  belakang  dengan  slogan bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa multikultural  yang  dibangun  atas kesadaran bhinneka  tunggal  ika. Sudah  menjadi  realitas  bahwa bangsa Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  kekayaan budaya  beragam  dengan  potensi konflik yang tinggi. 1 Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan pemahaman  lintas  budaya  dengan pengembangan masyarakat Indonesia yang multikutur. Studi ini mengulas  mengenai  akomodasi kultural  dalam  resolusi  konflik agama  di  Indonesia  yang  juga melibatkan  unsur  pendidikan  yang merupakan  salah  satu  sarana penentu  dalam  mengkonstruksi pemahaman  masyarakat. 2 Sebagai
1 Inayatul  Ulya, “Pendidikan  Islam Multikultural  sebagai  Resolusi  Konflik Agama  di  Indonesia ,” FIKRAH ,  2016, https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1663 ;  Philipus  Tule,  “Religious  Conflicts  and  a Culture  of  Tolerance:  Paving  the  Way  for Reconciliation  in  Indonesia,” Antropologi
Indonesia , 2014, https://doi.org/10.7454/ai.v0i63.3404. 2 Mas Wedan, “ Pengertian
Pendidikan  dan  Tujuan  Pendidikan  Secara Umum ,” Silabus, 2016.
makhluk  sosial,  manusia  memiliki ragam  perbedaan  antara  satu dengan  yang  lainnya,  sehingga kebutuhan terhadap pendidikan pun secara praktis diperlukan keragaman bentuk dan pendekatannya, salah satunya melalui  pendidikan  multikultural. SETARA Institute pada tahun 2018 3 mencatat  bahwa  terdapat  109 peristiwa  pelanggaran  kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  (KBB) dengan  136  tindakan.  Peristiwa pelanggaran  KBB  tersebut  tersebar di  20  provinsi  di  Indonesia,  dan menurut  laporan  itu,  konflik  atas nama agama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kondisi tersebut, diperlukan respon semua pihak untuk menemukan  resolusi  konflik  yang efektif  di  tengah  latar  belakang budaya dan agama yang berbeda.
Sejauh  ini  studi  yang  sudah ada  terkait  resolusi  konflik  agama telah banyak dilakukan para peneliti.  Studi  tentang  konflik  dan agama  setidaknya  memperlihatkan pada  tiga  perspektif.  Pertama, problematika  konflik  agama  yang sedang  berlangsung  di  tengah masyarakat. 4 Kedua,  pendekatan
3 SETARA  Institute,  “‘Ringkasan Eksekutif  Indeks  Kota  Toleran  Tahun  2018,’ 2018,” 2018.
4 St.  Aisyah  BM, “Konflik  Sosial dalam  Hubungan  Antarumat  Beragama,”
Jurnal Dakwah Tabligh , 2014,
pemahaman toleransi dalam pemecahan konflik agama 5
berkaitan  dengan  isu  pluralisme dalam  pemecahan  konflik  agama. 6
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/j dt.v15i2.348;  Firdaus  M  Yunus,  “Konflik Agama  di  Indonesia  Problem  dan  Solusi Pemecahannya,” Substantia ,  2014;  Agus Fauzi, “Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di  Indonesia,” E-Journal  Lentera,  Hukum ,
2017,
https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5295;
Retnowati Retnowati, “Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial (Integrasi Sosial Pascakonflik, Situbondo),” Analisa ,2014, https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.1
4.
5 Khotimah  Khotimah, “Toleransi
Beragama,” Jurnal  Ushuluddin ,  2013, https://doi.org/10.24014/JUSH.V20I2.928; Rina  Hermawati,  Caroline  Paskarina,  and Nunung  Runiawati,  “Toleransi  Antarumat
Beragama  di  Kota  Bandung,” Indonesian Journal of Anthropology , 2017, https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10 341;  Abu  Bakar,  “Konsep  dan  Kebebasan Beragama,” Toleransi , 2015, https://doi.org/10.24014/trs.v7i2.1426; Suryan  A  Jamrah,  “Toleransi  Antarumat Beragama: Perspektif Islam,” Jurnal Ushuluddin ,  2015;  Suryan  Suryan,  “ Toleransi  Antarumat  Beragama:  Perspektif Islam,” Jurnal Ushuluddin , 2017, https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201;
Tule,  “Religious  Conflicts  and  a  Culture  of Tolerance:
Paving the Way for Reconciliation in Indonesia.”
6 Casram  Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural,” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 2016,
https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588; Zulfa  Jamalie,  “Pluralisme,  Toleransi, Pendidikan  Multikultural  dan  Kerukunan
Ketiga,  pendekatan  budaya  dan kearifan lokal dalam resolusi konflik agama 7 menyarankan pada pemecahan  permasalahan  konflik dengan  pendidikan  multikultural. 8 Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan  untuk  menegaskan kembali  pentingnya  akomodasi kultural  dalam  penanganan  konflik dalam  konteks  masyarakat  yang beragam  budaya,  etnis,  dan  agama seperti di Indonesia.
Studi  ini  merupakan  respon atas  studi  sebelumnya  dengan melengkapi  kajian  yang  telah  ada terkait resolusi konflik dan agama di Indonesia  dengan  penekanan  studi pada  akomodasi  kultural.  Sejalan dengan  itu,  tiga  pertanyaan  dapat
Umat  Beragama,” Jurnal  Studi  Agama  dan Masyarakat , 2012.
7 Wasisto  Raharjo  Jati,  “Kearifan Lokal sebagai Resolusi Konflik Keagamaan,”
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 2013, https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.25 1;  Aulia Aziza, “Relasi Agama dan Budaya,” ALHADHARAH , 2017,
https://doi.org/10.18592/alhadharah.v15i 30.1204.
8 Arif  Unwanullah,  “Tranformasi Pendidikan  untuk  Mengatasi  Konflik
Masyarakat dalam Perspektif Multikultural,” Jurnal Pembangunan
Pendidikan:  Fondasi  dan  Aplikasi ,  2013, https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1050; Ulya, “Pendidikan  Islam  Multikultural sebagai  Resolusi  Kondlik  Agama  di Indonesia”
dirumuskan;  (a)  Bagaimana  bentuk konflik agama yang sedang berlangsung  di  Indonesia?  (b)
Faktor  apa  yang  melatarbelakangi lahirnya  konflik  atas  nama  agama? dan  (c)  Bagaimana  akomodasi kultural  mampu  menjadi  tawaran praktis  dalam  resolusi  konflik  atas nama  agama  di  Indonesia?  Dengan terjawabnya  tiga  pertanyaan  yang diajukan tersebut, diharapkan mampu  menjadi  alternatif  dalam penanganan  konflik  agama  yang dijadikan  fokus  pembahasan  dalam studi ini.
Asumsi yang dibangun dalam studi ini didasarkan pada tiga aspek. Pertama, konflik agama yang sedang berlangsung  selama  ini  tidak  dapat dilepaskan  dari  faktor  keragaman budaya  yang  saling  bersinergi  dan bersinggungan.  Kedua,  konflik  atas nama agama yang terjadi diakibatkan  masih  lemahnya  peran lembaga  budaya  dan  pemahaman terhadap  keragaman  kebudayaan masyarakat,
sehingga mudah terprovokasi  atas  nama  perbedaan etnis, ras, dan agama. Ketiga, konflik agama  dapat  diselesaikan  melalui pendekatan kultural, simbol budaya, dan aktor budaya. Dengan kata lain, akomodasi kultural diperlukan dalam  penanganan  konflik  yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dengan  terakomodasinya  potensi kultural yang dimiliki setiap wilayah diharapkan mampu menjadi resolusi  atas  permasalahan  konflik,
bahkan dapat menghindarkan masyarakat dari gesekan dini akibat perbedaan.

## Akomodasi Kultural
Untuk  melihat  fenomena yang  berkembang  mengenai  konflik agama  tersebut  dan  mengkaji peluang alternatif dalam menyikapinya, tulisan ini memberikan tawaran untuk meninjau literatur mengenai akomodasi  kultural  yang  memiliki akar  budaya  dalam  masyarakat Indonesia. Akomodasi kultural mengajak berbagai elemen masyarakat untuk melihat ke dalam diri masyarakat dengan mengedepankan kesamaan-
kesamaan  di  samping  perbedaan yang  dimiliki.  Selain  itu,  akomodasi kultural  memberikan  ruang  kepada setiap  masyarakat  dengan  berbagai latar  belakang  agamanya  untuk kembali mengenal diri dan budayanya  sehingga  dapat  menjadi modal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan  yang  muncul, termasuk persoalan yang bernuansa agama.
Lebih khusus lagi, akomodasi  kultural  pada  isu-isu migrasi  telah  dipandang  mampu menjadi jalan keluar untuk membantu  memecahkan  konflik yang melibatkan kelompok masyarakat  dengan  latar  belakang budaya  yang  berbeda  dan  bahkan antara  pendatang  dan  penduduk lokal.
Bagi banyak orang,
kerumitan  pergerakan  lintas  nilai, budaya,  bahasa,  pengetahuan,  dan lokasi  fisik  menghasilkan  keadaan yang tidak terduga dan sulit, terkait subjektivitas dan identitas.
9
Pergerakan  yang  dimaksud  dalam konteks  ini  adalah  kasus  imigran yang  berpindah  dalam  suatu teritorial  baru.  Namun,  pendatang memerlukan  himpunan  relevan dengan  pengalaman  migrasi  di mana  identitas  (tubuh,  tindakan, hasrat)  diciptakan  kembali  dan dinegosiasikan  ulang 10 agar  bisa diterima  baik  oleh  penduduk  lokal. Argumen  ini  ditangguhkan  Kong  & Woods 11 bahwa migrasi menghasilkan  orang-orang  yang— dengan  berbagai  cara,  dan  beragam derajat—berbeda  satu  sama  lain yang  hidup  dalam  kedekatan  fisik. Hal ini menyebabkan bercampurnya
9 Gaile S. Cannella and Mary Esther Soto  Huerta,  “ Introduction:  Becomingswith Hybrid  Bodies—Immigration,  Public  Policy, and  the  In-Between ,” Critical  Methodologies
19, no. 3 (2019): 147–151, https://doi.org/doi:10.1177/15327086188
17903.
10 Geoffrey  Hughes, “European Social Anthropology in 2018: An Increasingly Recursive  Public,” Social  Anthropology , 2019, https://doi.org/10.1111/1469- 8676.12625.
11 O.  Woods  L.  Kong, “Disjunctures of Belonging and Belief: Christian Migrants and the Bordering of Identity in Singapore” 26, no. 6 (2019).
masyarakat,  tumpang  tindih  antara praktik,  dan  (kembali)  negosiasi identitas.  Studi  Gorina 12 mengkaji bagaimana  akhirnya,  etnis  juga bisa menjadi  dimensi  penting  dari perilaku  migrasi,  terutama  di masyarakat  multietnis  seperti  yang ada  di  Asia  tengah,  di  mana kelompok  etnis  mayoritas  mungkin berbeda  dari  etnis  minoritas  dalam hal  budaya  dan  risiko  demografis, ekonomi, dan politik.
Studi  menarik  Martiniello 13 mengeksplorasi  bagaimana  migran dan  musik  etnik  minoritas  berubah dan  memperkaya  budaya  lokal (khususnya  budaya  anak  muda) melalui  proses  seperti cultural mettisage ,  fusi  (penggabungan)  dan invention .  Perubahan  tuan  rumah warga  negara  atau  migran  sebagai sebuah  hasil  kontak  di  antara mereka disebut akulturasi. Kemudian  ia  menambahkan  bahwa contoh-contoh  ini  menunjukkan
12 M Gorina, “ACTION LINES OF THE OUT-OF-FAMILY  CARE  SUPPORT  CENTER FOR SUPPORTING FOSTER FAMILIES Gorina M SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION, ” in Proceedings  of  the  International  Scientific Conference , 2019, 209, https://doi.org/DOI: 10.17770/sie2019vol3.3927.
13 Marco  Martiniello,  “4. Political Participation, Mobilisation and
Representation  of  Immigrants  and  Their Offspring  in  Europe,” in Migration  and
Citizenship , 2018, https://doi.org/10.1515/9789048504268- 007.
bahwa  disposisi  pribadi  warga negara  dalam  hal  keterbukaan terhadap  budaya  lain  mungkin memainkan  peran  penting  dalam membentuk persepsi mereka tentang layanan pemerintah. Berry 14
menyatakan  argumen  yang  sama bahwa  studi  akulturasi  telah mencoba  untuk  bergulat  dengan pola  penyesuaian  imigran  dengan ketergantungan  pada  kedekatan mereka  dengan  apa  yang  disebut budaya  tuan  rumah  versus  rumah.
Bahwasanya setiap imigran memiliki  cara  adaptasi  sendiri dengan  budaya  orang  lokal  untuk bisa  diterima  dan  berinteraksi sosial.
Kearifan lokal memiliki peranan  dalam  mengakomodasi resolusi  konflik  terkait  masyarakat setempat.  Kearifan  lokal  sebagai sumber  daya  pengetahuan  dinamis yang  dimiliki,  dikembangkan  dan ditransmisikan  populasi  tertentu
dan diintegrasikan dengan pemahaman  mereka  tentang  alam dan  lingkungan  budaya  yang bertujuan untuk menjaga harmonisasi  hubungan  manusia dengan  alam,  lingkungan,  dan budayanya sendiri.
Kemudian, konsepsi  terkait  kearifan  lokal
14 John  W.  Berry, “Acculturation: Living  Successfully  in  Two  Cultures,” International  Journal  of  Intercultural Relations, 2005,https://doi.org/10.1016/j.iji ntrel.2005.07.013.
mengandung pandangan atau aturan sehingga lebih banyak orang memiliki pijakan dalam menentukan suatu  tindakan  seperti  perilaku orang sehari-hari.
Konsepsi- konsepsi  itu,  kemudian  membentuk kearifan  lokal  sebagai  warisan budaya  yang  menjaga  keselarasan hidup
manusia.
Ramirez 15 mengatakan  bahwa  hakikatnya, kearifan  lokal  memang  menjadi landasan  bagi  masyarakat  dalam menyelesaikan  permasalahan  dan sebagai  pedoman  mereka  dalam berperilaku sosial. Ini dapat digunakan sebagai tanggapan terhadap tantangan yang luar biasa, atau untuk memberikan pengetahuan  khusus  tentang  masa depan,  atau  bahkan  semacam refleksi  pada  beberapa  aspek kesulitan manusia termasuk pengetahuan itu sendiri.
Conflict  Transformation :  Budaya sebagai Resolusi Konflik
Menurut  Cohen, 16 resolusi konflik  merupakan  “ a  basic  human activity articulated and conducted in
15 Carlos  R. Ramirez, “Ethnobotany and the Loss of Traditional Knowledge in the 21st  Century,” Ethnobotany  Research andApplications ,2007,https://doi.org/10.17
348/era.5.0.245-247.
16 Raymond Cohen, “Language and
Conflict  Resolution:  The  Limits  of  English,” International Studies Review , 2001, https://doi.org/10.1111/1521-9488.00224.
forms  that  significantly  vary  across cultures ”.    Sejalan  dengan  itu, Fincham dkk. 17 memaparkan resolusi  konflik  sebagai  “ integral  to a  successful  relationship,  and  it  is likely that resentment engendered by partner  transgressions  may  fuel couple conflict and impede successful conflict  resolution ”.  Resolusi  konflik perlu  melibatkan  proses  sosialisasi yang  berfokus  pada  perilaku.
18 Ada tiga  prinsip  resolusi  konflik  yakni kemampuan berkelanjutan, efektivitas, dan adaptasi. 19 Sementara  itu,  dalam  konsep tradisional  Hindu,  resolusi  konflik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kooperatif, harmonis, dan sebagian besar bebas dari  konflik  berdasarkan  nilai-nilai dan  institusi  yang  sesuai. 20 Namun,
17 Frank  D.  Fincham,  Steven  R.H.
Beach,  and  Joanne  Davila,  “ Longitudinal Relations  Between  Forgiveness  and  Conflict Resolution  in  Marriage,” Journal  of  Family Psychology ,2007, https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.542.
18 Maaike  Kempes ,  “Natural  Conflict
Resolution  in  Humans,” Behaviour ,  2008, https://doi.org/10.1163/15685390878613129 8.
19 X  Zhenglei,  M  Zongwen,  and  L
Jiyuan,  “Conflicts  in  Land  Use  in  Marine Protected Areas: The Case of the Yellow River Delta , China.,” Journal of Coastal Research 30, no. 6 (2014): 1314.
20 Mohan S Kashikar, “Hindu Way of Conflict  Resolution,” The  Indian  Journal  of Political Science , 2011.
di  dunia  sekarang  ini,  bentuk resolusi  konflik  terlalu  sering diganti  dengan  legalitas  yang berorientasi pada proses. 21 Resolusi konflik  ini  tidak  selalu  merupakan cara  penyelesaian  yang  dipilih lingkungan, penggunaan lahan, atau alami masalah sumber daya. Beberapa pihak yang terlibat dalam perselisihan  dapat  menggunakan negosiasi  dan  mediasi  pihak  ketiga. Namun,  mediasi  memiliki  kegunaan terbatas dalam memberikan perdamaian dan rekonsiliasi perdamaian  yang  tahan  lama— terutama dalam konflik berkepanjangan. 22 Keterhambatan resolusi  konflik  lebih  disebabkan masalah komunikasi. Resolusi konflik  tidak  mungkin  bekerja ketika  satu  pihak  merasa  dapat memenangkan  hukum,  politik,  atau hubungan  masyarakat  sehingga tidak memiliki alasan untuk berkompromi. 23
Di Arizona, perselisihan antarberbagai pihak terkait
21 Floyd  Reed,  David  Bradford,  and Justin  McConkey, “A  Century  of  Managing Rangelands on National Forests ,” Rangelands , 2005, https://doi.org/10.2111/1551-
501X(2005)27.3[45:ACOMRO]2.0.CO;2.
22 Boyka Stefanova, “Regional
Integration  as  a  System  of  Conflict Resolution.,” World Affairs , 2006.
23 Cohen,  “Language  and  Conflict Resolution: The Limits of English.”
pembangunan  kembali  jalan  yang rusak  akibat  badai  dilakukan dengan pelibatan pengadilan Distrik Nevada. Hasilnya, semua pihak yang bersangkutan dilibatkan dalam proses  negosiasi  dan  pembuatan administrasi  serta  dibantu  dalam memilih mediator. Di India, promosi visi  dan  pemahaman  alternatif tentang Islam yang lebih akomodatif terhadap  orang-orang  dari  agama lain  dan  penekanan  cara  damai penyelesaian  konflik  ialah  syarat yang  penting  dan  perlu—meskipun tidak cukup—syarat untuk penyelesaian damai konflik Kashmir. 24 Sementara itu, di Kanada,  sejarah  resolusi  konflik adalah  produk  yang  disengaja  dari kebijakan  luar  negeri  Inggris— bukan  konsekuensi  yang  tidak disengaja  dari  dekolonisasi  yang ceroboh. 25 Sedangkan,  di Marine Protected  Areas (MPAs)  di  China, resolusi  konflik  terkendala  karena adanya  konflik  kepentingan  antara perlindungan  lahan  basah  dan eksploitasi  ladang  minyak  seperti konflik  penggunaan  lahan,  konflik manajemen, dan konflik 24 Yoginder  Sikand,  “Civil  Society
Initiatives  and  Peace:  Religion  and  Religious Activists,” Economic  and  Political  Weekly , 2004.
25 Jason  Kaufman,  “Et  Tu  ,  Professor Wimmer?,” Sociological Forum , 2007,
https://doi.org/10.1111/j.1573- 7861.2007.00041.x.
lingkungan 26 .  Konflik  antara  Cina- India terutama konflik perbatasan di Arunachal  Pradesh  diselesaikan melalui  diplomasi  untuk  membahas dan menjabarkan prinsip yang mana garis  klarifikasi Line  of  Actual Control harus  tetap  menjadi  titik awal untuk setiap negosiasi tersebut. 27 Konflik dengan segala problematika  yang  mengiringinya menjadikan alasan studi ini dilakukan.  Pendekatan  resolusi konflik juga sudah banyak dilakukan, tetapi seringkali meninggalkan  jejak  yang  tidak  di tengah  masyarakat  yang  sedang berkonflik.  Hal  inilah  yang  menjadi latar  belakang  studi  ini  dilakukan dalam rangka menambah gambaran dinamika  resolusi  konflik  dengan pendekatan local wisdom atau dalam studi  ini  diistilahkan  akomodasi kultural.  Tulisan  ini  merupakan hasil  penelusuran  kasus  konflik dalam  studi  sebelumnya  atau penelitian pustaka ( library research ) yang menggunakan akomodasi kultural  yang  direpresentasikan dengan local wisdom dalam
26 Zhenglei,  Zongwen,  and  Jiyuan, “Conflicts  in  Land  Use  in  Marine  Protected Areas:  The  Case  of  the  Yellow  River  Delta, China.,” 1314.
27 B. L. Shah, “CONFLICT RESOLUTION IN  INTERNATIONAL  POLITICS:  THE  INDO- CHINA CROSS BORDER DISPUTE IN ARUNACHAL PRADESH ,” 2010.
penanganan kasus konflik atas nama agama  di  Indonesia.  Penelusuran data melalui observasi dan pemetaan kasus konflik di Indonesia dari dokumen yang sudah dipublikasikan. Studi ini menggunakan jenis qualitative research, karena  data-data  yang tersaji  dikumpulkan  dengan  cara- cara dan strategi pengumpulan data yang  lazim  digunakan  dalam pengumpulan  data  yang  bersifat kualitatif deskriptif.
Bentuk  Konflik  Agama  yang Sedang Berlangsung
Intensitas konflik yang terjadi selama ini telah mengkonstruksi dan sekaligus mendekonstruksi bangunan- bangunan  nilai  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan dengan  munculnya  tatanan  baru  di dalam  masyarakat  pascakonflik,  di mana bangunan tersebut merupakan  paduan  cara  pandang dan  berperilaku  terhadap  orang  di sekitarnya. Bangunan ini tidak dapat dipisahkan dari bangunan sebelumnya yang ditransformasikan ke  dalam  wujud  baru  namun  masih merujuk pada kenyataan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan  terhadap  beberapa kasus  konflik  yang  pernah  terjadi, ada beberapa hal yang menarik dan perlu dipertimbangkan terkait dengan  bentuk  konflik  atas  nama agama.  Perselisihan  atas  nama
agama  sering  terjadi  di  tengah komunitas beragama. Dari
penelusuran yang ditemukan dalam media  online,  secara  umum  peta konflik  yang  terjadi  di  Indonesia dalam  kurun  waktu  10  tahun terakhir cenderung memperlihatkan tiga  bentuk  yang  menurut  penulis patut diperhatikan.
Pertama,  konflik  komunal, perbedaan pandangan antara kelompok keagamaan sangat rentan melahirkan konflik yang melibatkan seluruh  anggota  dalam  komunitas. Salah satu di antaranya adalah kasus konflik  komunal  yang  pernah terjadi  di  Maluku  antara  tahun 1999-2000 sebagaimana ditunjukkan 28 bahwa
konflik komunal  bermula  dari  perselisihan antara  pengemudi  angkot,  seorang Kristen  Jacob  Lauhery  dengan Nursalim,  Islam  dari  Batu  Merah
Bugis. Konflik kemudian berkembang menjadi  konflik agama (Islam  dan  Kristen).  Demikian  pula konflik komunitas beragama mempertegas  eksistensi  konflik komunal  yang  ditunjukkan  melalui bentrokan  antara  Ahmadiyah  dan kelompok agama lain telah mendominasi  konflik  sosial  di Indonesia  sejak  2005  hingga  2011
28 Jamin  Safi,  “Konflik  Komunal: Maluku  1999-2000,” ISTORIA:  Jurnal Pendidikan  Dan  Ilmu  Sejarah ,  2017, https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17 615.
29 . Kedua,  konflik  sektarian intra-agama  menjadi  pemicu  dalam penyebarluasan  konflik  atas  nama agama.  Konflik  ini  tidak  dapat dipisahkan  dengan  pemahaman keagamaan  individu  dan  kelompok. Dalam masyarakat Muslim misalnya, konflik  sektarian  yang  sering dimunculkan  di  permukaan  adalah konflik  Sunni-Syiah. Bentuk  konflik sektarian ini bermula dari peristiwa perang Shiffin. Dari situlah kemudian  muncul  kelompok  Sunni dan  Syiah  serta  kelompok  ekstrim Khawarij 30 .  Demikian  pula  konflik Polarisasi ini telah menyedot energi umat  Islam  sehingga  melupakan agenda besar mereka untuk menjadi umat  yang  terbaik.  Hal  itu  sejalan penelitian  yang  dilakukan  Balai Litbang Agama Jakarta (BLAJ) Balitbang Diklat Kementerian  Agama  RI  pada  tahun 2019  yang  menunjukkan  bahwa terdapat 12 kasus konflik sektarian.
29 Bakhtiar  Hasan  and  Ayub
Mursalin, “ Konflik Komunal Mengatasnamakan  Agama  di  Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media , 2005-2011,”
Kontekstualita:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan ,  2011.  Lihat  juga  Ali  Amin,
Intra-Religious  Persecution  in  West  Java: Case  of  Ahmadiyyah  Community  in  Manis Lor , MA Thesis, CRCS UGM, 2005.
30 Abdul  Hakim, “Konflik  Sektarian dan Perkembangan Pemikiran dalam Islam,” SAFINA  Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam , 2016.
Kasus  konflik  keagamaan  berjenis sektarian  yang  terjadi  adalah  satu penolakan  terhadap  komunitas Ahmadiyah di Kecamatan Pebaruyang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lalu konflik dualisme kepemimpinan  gereja  Protestan  di Indonesia  Bagian  Barat  (GPIB) Anugerah  di  Kecamatan  Tambun Selatan,  Kabupaten  Bekasi.  Ketiga, konflik  pendirian  masjid  komunitas Lembaga  Dakwah  Islam  Indonesia
(LDII) di Kecamatan Tajur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga,  konflik  agama  yang diakibatkan  eskalasi  politik  yang menguat karena kepentingan kelompok  atau  partai  tertentu dalam pemenuhan target kekuasaan. Agama dijadikan sebagai alat  yang  sangat  potensial  dalam pemenuhan
kepentingan dan kekuasaan  yang  berakibat  pada lunturnya  rasa  kemanusiaan  atas nama  perbedaan  pandangan  secara politis.  Terdapat  banyak  kasus politisasi  agama  sepanjang  tahun politik  berlangsung  antara  tahun
2017 hingga 2019, dengan menunjukkan  maraknya  kampanye negatif  ( negative  campaign )  dan kampanye  hitam  ( black  campaign) tidak  bisa  dihindari  menjelang pemilihan  umum  di  Indonesia 31 .
31 Aisyah  Dara  Pamungkas  and Ridwan  Arifin,  “Demokrasi  dan  Kampanye Hitam  dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum  di  Indonesia  (Analisis  atas Black Campaign dan Negative  Campaign ),”
Dalam  hal  ini,  agama  merupakan sesuatu  yang  sakral  dan  bersifat pribadi  yang  menjadikan  hal  ini mudah untuk menciptakan politisasi agama  di  ruang  publik. 32 Politisasi agama  telah  dikonstruksi  sebagai politik  hitam  yang  memanipulasi pemahaman dan pengetahuan seseorang  mengenai  agama  dengan cara  propaganda  yang  bermaksud untuk mempengaruhi agama/kepercayaan dalam upayanya  memasukan  kepentingan ke  dalam  sebuah  agenda  politik yang  mengancam  kesatuan  dan keutuhan bangsa Indonesia. 33
DIKTUM:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum ,  2019, https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.64 1.  Lihat  juga  Ali  Amin, Alumni  Pesantren Gontor  dan  Jaringan  Islam  Global , Jurnal  of Islamic  Education  Policy .  JIEP.  2018. DOI: http://dx.doi.org/10.30984/j.v3i2.862.
32 Siti  Faridah  and  Jerico  Mathias, “Politisasi  Agama  Pemecah  Keutuhan Bangsa  dalam  Pemilu,” Seminar  Nasional Hukum  Universitas Negeri Semarang , 2018;
Budi  Kurniawan,  “Politisasi  Agama  di Tahun  Politik :  Politik  Pasca-Kebenaran  di Indonesia,” Jurnal  Sosiologi  Agama  - ,  2018; Mohammad Supriyadi, “Politisasi Agama di Ruang  Publik:  Komunikasi  SARA  dalam Perdebatan Rational Choice Theory,” Jurnal Keamanan  Nasional ,  2015;  Mohammad Shofan, Politisasi  Agama  di  Ruang  Publik:
Ideologis  atau  Politis ? , MAARIF  Journal , 2018.
33 Faridah  and  Mathias, “Politisasi Agama  Pemecah  Keutuhan  Bangsa  dalam Pemilu.”

## Lahirnya Konflik Agama
Keragaman  budaya,  agama dan  etnis  dalam  suatu  masyarakat tidak  dapat  dihindari.  Indonesia merupakan  negara  yang  memiliki latar  belakang  keragaman  budaya yang  tersebar  dalam  belasan  ribu pulau  di  Nusantara.  Indonesia adalah  negara  dengan  komposisi suku  yang  sangat  beragam.  Hasil penelitian kerja sama BPS dan ISEAS ( Institute  of  South  Asian  Studies ) merumuskan bahwa terdapat sekitar  633  suku  yang  diperoleh dari  pengelompokkan  suku  dan subsuku  yang  ada  di  Indonesia. 34 Ketidakpahaman atas realitas keragaman berakibat pada munculnya pandangan sempit dalam  ruang  kehidupan  bersama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman  tentang  keragaman untuk mencegah dan
menanggulangi  terjadinya  konflik horizontal  atas  nama  perbedaan latar  belakang  budaya,  etnis  dan agama.  Studi  ini  mendeskripsikan faktor  penentu  dalam  terjadinya konflik  atas  nama  agama  di masyarakat  menunjukkan  pada  tiga kecenderungan.
34 Agus  Joko  Pitoyo  and  Hari Triwahyudi, “Dinamika Perkembangan Etnis di  Indonesia  dalam  Konteks  Persatuan
Negara,” Populasi , 2018, https://doi.org/10.22146/jp.32416.
Pertama, minimnya pemahaman mengenai keberagaman yang merupakan keniscayaan  yang  tidak  bisa  dilihat dengan  perspektif  yang  terbatas. Demikian  pula  faktor  geografis wilayah  Indonesia  yang  merupakan salah  satu  negara  multikultural terbesar  di  dunia  yang  menganut paham bhineka tunggal ika . Kenyataan  ini  dapat  dilihat  dari sosio-kultural  dan  geografisnya yang  meliputi  agama,  ras,  suku, budaya,  dan  lainnya 35 .  Keragaman budaya  dengan  berbagai  karakter ini  juga  ternyata  menjadi  ancaman perpecahan yang disebabkan kurangnya kesadaran tentang makna keberagaman ini. Di samping diyakini juga sebagai modal budaya, gesekan-gesekan  yang  berbau  sara terus  terjadi  karena  kurangnya kesadaran budaya masyarakatnya.
36 Kedua, sikap eksklusif
menjadi  salah  satu  akibat  yang
35 Amin  Maulani, “Tranformasi Learning  Dalam  Pendidikan  Multikultural Keberagaman, ” Jurnal Pembangunan Pendidikan:  Fondasi  dan  Aplikasi ,  2013, https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1049; Julita Widya Dwintari, “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan  Berbasis  Multikultural Dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia,” Jurnal Ilmu
Pendidikan PKn dan Sosial Budaya , 2018.
36 Sri  Ambarwangi, “Multicultural
Education  in  Schools  Through  Tradition  Art
Education,” HARMONIA - Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni , 2013.
melahirkan  konflik  atas  nama agama.
Eksklusivisme dalam beragama  merupakan  karakteristik dari  kebanyakan  umat  beragama yang berpandangan bahwa
kebenaran  dan  keselamatan  hanya ada  di  dalam  agamanya  sendiri 37 . Eksklusivisme adalah bentuk hubungan sosial yang mengkhususkan atau mengeksklusifkan  kelompok  atau golongan tertentu. Beberapa kelompok diketahui adalah kelompok  yang  sangat  eksklusif sehingga  kelompok  tersebut  orang lain tidak mudah memasuki kelompok  lain.  Demikian  pula, beberapa  kelompok  tersebut  sering melakukan  penindasan  sehingga menyebabkan timbulnya sikap agresif  dan  diskriminatif  atas kelompok  yang  tidak  sejalan pemikiran. Biasanya manusia sebagai  makhluk  sosial  lebih cenderung  membentuk  kelompok- kelompok  tertentu.  Tujuan  manusia membentuk kelompok yaitu sebagai wadah dalam mewujudkan interaksi sosial dan demi membantu seseorang  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Hal-hal  inilah  sebenarnya telah  terjadi  sejak  jaman  dahulu kala.  Beberapa  kasus  konflik  akibat eksklusivisme  di  antaranya;  konflik nonpribumi  versus  pribumi,  konflik bernuansa agama, khususnya antara
37 Nasitotul Janah, Jurnal
Tarbiyatuna. , Tarbiyatuna , 2016.
penganut  agama  Islam  dan  agama Kristen 38 .
Ketiga,  fanatisme  pada  suatu ajaran  agama  telah  mengakibatkan sikap kebencian terhadap kelompok lain. Fanatisme  agama  adalah fenomena  yang  telah  dipraktikkan dalam  masyarakat  Muslim  sejak lama.  Fanatisme  agama  dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan timbul dan berkembangnya konflik sosial dalam masyarakat  Muslim 39 .  Dalam beragama  tidak  ada  larangan  dan memegang  teguh  keimanan  dan kepercayaan  atas  suatu  ajaran agama, tetapi jangan sampai terjebak  pada  dogmatisme  agama yang cenderung merendahkan, bahkan  menyalahkan  ajaran  agama yang  berbeda.  Dalam  pandangan Supelli sikap  dogmatis inilah  yang melahirkan fanatisme dan ekstrimisme  yang  pada  gilirannya akan memunculkan tindakan kekerasan dan kebrutalan, baik atas nama agama maupun ilmu pengetahuan. Dalam rangka meminimalisir sikap fanatisme
38 Muhammad  Saleh  Tajuddin, Mohd.  Azizuddin  Mohd.  Sani,  and  Andi Tenri  Yeyeng, “Berbagai  Kasus  Konflik  di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama,
Hingga Isu Kesukuan,” Sulesana , 2016.
39 Mohamad  Kamil  Hj  Ab  Majid, “Fanatik  dan  Taksub  dalam  Islam:  Analisis Pandangan  Al-Qaradawi,” Jurnal  Usuluddin , 2003.
dalam  suatu  masyarakat  menurut Hanafi  diperlukan  revitalisasi  nilai- nilai agama melalui dialog, pendidikan  pluralisme,  mediasi,
penegakan  hukum,  dan  pembinaan akhlak.  Dengan  demikian  sikap fanatisme  dapat  diminimalisir  sejak dini.
Keempat, primordialisme yang  mementingkan  kelompok, suku,  etnis  dan  ras  tidak  bisa dipisahkan  dengan  kasus-kasus konflik yang terjadi. Sikap primordialisme  merupakan  ikatan ikatan  seseorang  dalam  kehidupan sosial  yang  sangat  berpegang  teguh terhadap  hal-hal  yang  dibawa  sejak lahir  baik  berupa  suku  bangsa, kepercayaan, ras, adat-istiadat, daerah kelahiran, dan lain sebagainya. 40 Primordialisme cenderung memperlihatkan komitmen
masyarakat yang sangat menjunjung tinggi  ikatan  sosial  yang  berupa nilai-nilai,  norma,  dan  kebiasaan- kebiasaan  yang  bersumber  dari etnik,  ras,  tradisi,  dan  kebudayaan yang  diwariskan  secara  turun temurun.  Sikap  primordialisme sangat mempengaruhi pola perilaku
40 Prayitno, “Pengaruh  Sikap
Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi
Masyarakat  Multikultur,” Foreign  Affairs , 2017, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415
324.004.
seorang  individu  dalam  hubungan sosial. Primordialisme dapat menyebabkan seseorang menjunjung tinggi hasil dari kebudayaannya  dan  memiliki  rasa kesetiaan  yang  sangat  tinggi  pula. Apabila  seseorang  tidak  bisa menyesuaikan  dengan  keadaan masyarakat  yang  multikultural, maka  sikap  primordialisme  akan dapat  memicu  konflik  sosial  yang tentunya berakhir pada perpecahan. Demikian  pula  di  antara  elit masyarakat  baik  itu  elit  intelektual maupun  elit  kekuasaan  telah terjebak dalam arus primordialisme yang  berakibat  tantangan  kesatuan dan  persatuan  bangsa. 41 Kelima, faktor tokoh/aktor agama. Organisasi keagamaan yang sektarian  biasanya  sangat  hierarkis dalam praktik kepemimpinan. Dalam  komunitas  keagamaan  selalu ada satu sosok imam atau pimpinan yang  diagungkan.  Dalam  hal  ini, pimpinan komunitas tersebut seolah  selalu  benar  perkataan  dan tindakannya. Hal ini tentunya dapat memicu  munculnya  gerakan  sosial yang dipimpin tokoh agama
41 Sukamto, “Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, dan Integrasi Bangsa dalam  Pengembangan  PIPS,” Prosiding
Seminar  Nasional  Himpunan  Sarjana  Ilmu-
Ilmu Sosial , 2017; Syafuan Rozi, “Nasionalisme, Demokratisasi, dan Sentimen Primordialisme  di  Indonesia:  Problematika Identitas  Keetnisan  versus  Keindonesiaan pada  Studi  Kasus  Aceh,  Papua,  Bali  Dan Riau ,” Jurnal Penelitian Politik , 2009.
sebagaimana  diperlihatkan  pada aksi  bela  Islam  212  yang  rentan menciptakan  konflik  di  ruang publik. 42 Demikian  pula,  semua instruksi  yang  bersumber  dari pimpinan  yang  bersifat  politik, ekonomi,  maupun  sosial  wajib ditaati  oleh  seluruh  pengikut  tanpa pengecualian. Dalam Islam misalnya ada  kyai  sebagai  aktor  penggerak komunitas keagamaan dalam pengembangan pendidikan pesantren. 43 Kyai  juga  memiliki peran  penting  dalam  penentuan perilaku sosial sikap politik individu
42 Muzayyin  Ahyar  and  Alfitri Alfitri, “Aksi  Bela  Islam:  Islamic  Clicktivism and  the  New  Authority  of  Religious Propaganda  in  the  Millennial  Age  in Indonesia,”  Indonesian  Journal  of  Islam  and
Muslim Societies , 2019, https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29;
Moch  Nur  Ichwan,  “MUI,  Gerakan  Islamis dan Umat Mengambang,” Ma’arif , 2016.
43 Fifi  Nofiaturrahmah, “Melacak Peran Kyai-Santri Dalam Politik Kebangsaan di  Indonesia, ” Islamic  Review :  Jurnal  Riset dan  Kajian  Keislaman ,  2014;  Hasanatul Jannah,  “Kyai,  Perubahan  Sosial  dan Dinamika  Politik  Kekuasaan,” Fikrah  - Jurnal  Ilmu  Aqidah  dan  Studi  Keagamaan , 2016, https://doi.org/10.21043/fikrah.v3i1.1831 ; Nur Lailatul Fitri, “Transisi Demokrasi dan Mobilitas  Vertikal  Kyai:  Potret  Peran  Kyai Sebagai Governing Elite,” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 2018. Lihat juga Ali Amin,
Deradikalisasi  Berbasis  Pesantren:  Kasus Pesantren  Arroyaan  Bogor, Jurnal  Hrmoni ,
dan  kelompok. 44 Demikian  pula peran  ulama  sangat  penting  dalam pencegahan dan penyelesaian konflik  sosial  keagamaan  serta menciptakan  keharmonisan  dalam kehidupan  bersama. 45 Hal  yang sama  juga  dipraktikkan  tokoh agama  yang  lain  misalnya,  Kristen, Hindu  dan  Budha  di  mana  potensi konflik  dapat  dipicu  oleh  aktor agama  sekaligus  tokoh  agama mampu  menjadi  peredam  konflik yang sedang berlangsung.
Akomodasi Kultural Sebagai Alternatif  Resolusi  Konflik  Atas Nama Agama Setiap  daerah  pada  dasarnya memiliki  potensi  kultural  yang dikenal  dengan local  wisdom perlu diakomodasi  untuk  menyelesaikan perselisihan dan konflik di masyarakat. Dapat disebutkan,
44 Hasanah,  2013;  Jannah,  2016; Wafa, 2012.
45 M  Khoiril  Anwar, “Peran  Ulama
di Nusantara dalam Mewujudkan
Harmonisasi  Umat  Beragama,” FIKRAH ,
2016,
https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1621
;  Muhammad  Zainal  Abidin,  “ULAMA  IN INDONESIAN  URBAN  SOCIETY:  A  View  of Their  Role  and  Position  in  the  Change  of Age,” Jurnal THEOLOGIA , 2018, https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.18
63;  Ahdi  Makmur,  “Peran  Ulama  dalam Membina Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 2012,
https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.114.
misalnya,  hasil  studi  tentang
Nosarara Nosabatutu
yang merupakan  kearifan  lokal  di  Sigi, kearifan  lokal  dari  masyarakat Sasak dan Mbajo, dan yang ada pada masyarakat  Kepulauan  Kangean bahwa  masyarakat  pada  dasarnya memiliki  perintah  hukum  untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan. 46 Selanjutnya,
disebutkan  bahwa  bentuk  dari alternatif  penyelesaian  sengketa adalah dengan menggunakan model Hakim Partikulir,  jalur  mediasi,  dan Settlement  Conference .  Mekanisme yang  dilakukan  melalui  proses rembugan ,  penggunaan  mediator, pelembagaan penyelesaian sengketa dan eksekusi hasil putusan.
Hasanah  dan  Rohaniawati menyatakan  bahwa  semua  kearifan ini  dapat  diklasifikasikan  menjadi dua  inti  kearifan  lokal,  tujuan pertama kemakmuran atau kesejahteraan,  dan  tujuan  kedua adalah perdamaian atau kebaikan. 47
46 Muhammad Taufiq et al ., “Mediasi
sebagai  Penguatan  Kearifan  Lokal  Banyumas dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana,” Jurnal Media Hukum , 2017, https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0089.137
-146.
47 Aan  Hasanah,  Neng  Gustini,  and Dede Rohaniawati, “ CULTIVATING
CHARACTER EDUCATION BASED ON SUNDANESE  CULTURE  LOCAL  WISDOM,” Jurnal Pendidikan Islam , 2016, https://doi.org/10.15575/jpi.v2i2.788.
Di  samping  itu,  kearifan  lokal  yang diimplementasikan dalam komitmen, pemikiran positif, kesopanan,  kejujuran,  solidaritas sosial, harmoni, dan resolusi konflik, dan  syukur  dapat  digolongkan  ke dalam kearifan lokal yang bertujuan untuk  membangun  perdamaian dengan  kepribadian  masyarakat yang  baik.  Konflik  itu  sendiri memiliki  karakter  yang  berbeda  di setiap  masyarakat  multikultural. Ada  banyak  minat  yang  berbeda, etnis, suku, bahasa, agama, dan yang berbeda budaya. Benar-benar masyarakat  yang  penuh  warna  di sini.  Di  sisi  lain,  perbedaan  itu  juga memiliki banyak potensi. Masyarakat  setempat,  di  setiap kelompok  masyarakat,  memiliki kebijaksanaan sendiri
untuk bertahan dalam situasi kekacauan.

## Karakteristik Konflik
Fakta  konflik  yang  terjadi  di Indonesia  telah  menjadi  isu  yang krusial  di  mana  Indonesia  dilihat sebagai  negara  yang  memiliki keragaman  etnis  dan  budaya.  Kita hidup  di  dunia  yang  terpolarisasi agama, kebangsaan, ideologi politik, ras, etnis, jenis kelamin, kelas sosial, dan  banyak  lagi  pembagian  yang terlalu  banyak  untuk  disebutkan.
Tidak  jarang  keragaman  dan ketidakcocokan menyebabkan konflik. Konflik seringkali didefinisikan sebagai proses interaktif  yang  dimanifestasikan dalam ketidakcocokan, ketidaksepakatan,  atau  perbedaan di  dalam  atau  di  antara  entitas sosial.  Konflik,  terutama  yang melibatkan nilai-nilai atau hubungan mendasar, misalnya, sering dihipotesiskan bersifat destruktif;  konflik  emosional  yang kuat  dianggap  tak  terelakkan. 48 Konflik  ini  terjadi  pada  kelompok primer  dan  sekunder,  dari  keluarga hingga  masyarakat,  sistem  perilaku relasional  yang  terhambat  dan destruktif, tergantung pada disfungsi sistem sosial yang mewakili  konteks.  Dalam  teori identitas  sosial,  kelompok  dapat masuk  ke  dalam  konflik  karena berbagai  alasan,  dan  konflik  juga merupakan hasil dari cara yang ada orang  mengidentifikasi  satu  sama lain.
Konflik yang marak terjadi di Indonesia
ditengarai selalu melibatkan  unsur  agama.  Beberapa tahun  lalu  masyarakat  Indonesia dihebohkan  dengan  munculnya kasus  Ahmadiyah.  Pro-Ahmadiyah memahami bahwa pelarangan aktivitas Ahmadiyah di ruang publik bertentangan  dengan  konstitusi
48 Dean  Tjosvold, “Defining  Conflict and  Making  Choices  about  Its  Management: Lighting the Dark Side of Organizational Life,” International Journal of Conflict Management , 2006, https://doi.org/10.1108/10444060610736585
nasional  yang  menjamin  kebebasan beragama.  Di  sisi  lainya,  anti-
Ahmadiyah bersikap bahwa kehadiran Ahmadiyah telah menodai  Islam  dan  menciptakan ketidaknyamanan  bagi  umat  Islam. Di  sini  diperlukan  tindakan  nyata, seperti dialog, misalnya, yang dapat diprakarsai  oleh  liberalis  atau pluralis  dengan  kaum  konservatif dan  pemerintah  untuk  mencari solusi,
setidaknya mengesampingkan  Ahmadiyah  dari pelaku  kekerasan.  Menggunakan perspektif  fungsi  kebijakan  publik untuk  memberikan  tatanan  sosial, diberlakukannya Keputusan Ahmadiyah adalah upaya pemerintah untuk melindungi keberadaan  Ahmadiyah  dengan melarang  kegiatan  mereka  di tempat  umum  karena  potensi bahaya  bagi  keselamatan  mereka. 49 Kasus konflik paling keras terjadi di Indonesia ketika kebijakan terhadap etnis  Cina  memiliki  variasi  dari waktu  ke  waktu  tergantung  pada keadaan  hubungan  antara  pribumi Indonesia  dan  penduduk  keturunan Cina.  Oleh  karena  itu,  dialog antarbudaya memiliki peran penting dalam  hal  ini.  Itu  memungkinkan kita  untuk  mencegah  perpecahan etnis, agama, bahasa, dan budaya.
49 Heni Ismiati Ari Ganjar Herdiansah,
Junaidi, “Pembelahan  Ideologi,  Kontestasi Pemilu,  dan  Persepsi  Ancaman  Keamanan
Nasional:  Spektrum  Politik  Indonesia  Pasca
2014 ?,” Jurnal Wacana Politik , 2017.

## Faktor Keberlangsungan Konflik
Selain  menjadi  kekayaan bangsa,  keberagaman  kultural  juga bisa menjadi ancaman bagi masyarakat.  Istilah  lain  yang  masih berhubungan adalah social diversity, digambarkan  sebagai  mengakui perbedaan perspektif budaya dalam komunitas.
Keberagaman ini membutuhkan perhatian kita
karena sulit untuk berbicara tentang menghargai  perbedaan.  Perbedaan seringkali  membuat  konflik,  apalagi bila tidak ada ruang-ruang dialog di antara  mereka.  Sudah  banyak literatur yang membahas bagaimana pengaruh  keberagaman  kultural  ini dalam menciptakan konflik. 50
Setidaknya  dapat  dijelaskan bahwa konflik dilatarbelakangi banyak  hal.  Disebutkan  bahwa konflik  terjadi  ketika  entitas  sosial (a)  diperlukan  untuk  melakukan kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  atau  minatnya,  (b) memiliki preferensi perilaku, kepuasan  yang  tidak  sesuai  dengan implementasi  orang  lain  terhadap pilihannya,
(c) menginginkan sumber daya yang saling diinginkan dan  kekurangan  pasokan,  sehingga keinginan  semua  orang  mungkin tidak terpenuhi sepenuhnya, dan (d)
50 Alvin P. Cohen and Arthur P. Wolf, “Religion  and  Ritual  in  Chinese  Society,” Journal  of  the  American  Oriental  Society, 1978, https://doi.org/10.2307/599787.
memiliki  sikap,  nilai,  keterampilan, dan tujuan yang dapat mengarahkan seseorang  memiliki  perilaku  yang baik,  tetapi  yang  dianggap  eksklusif dari  sikap,  nilai-nilai,  keterampilan, dan  tujuan  yang  dipegang  oleh pihak  lain.  Konflik  juga  terjadi ketika  dua  atau  lebih  sosial  entitas (e)  memiliki  preferensi  perilaku sebagian eksklusif tentang gabungan  tindakan  mereka,  dan  (f) saling  tergantung  dalam  kinerja fungsi mereka atau kegiatan. Konflik kelompok selanjutnya, dilihat terdiri atas dua bagian, satu bagian dengan proses  objektif,  seperti  persaingan antara  anggota  individu  kelompok yang  berbeda,  perubahan  posisi kelompok  dalam  masyarakat,  dan bagian  lain  dengan  perasaan subjektif ancaman yang ditimbulkan oleh  anggota outgroup terhadap individu dan minat kelompok. 51
Purworini  dan  Santoso 52 mengatakan  bahwa  konflik  terjadi karena  kurangnya  keinginan  yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik  dalam  menyelesaikan
51 Francis  B.  Nyamnjoh  and  David  I.
Kertzer, “Ritual, Politics, and Power,” Political
Psychology, 1989,
https://doi.org/10.2307/3791340.
52 Dian Purworini and Budi Santoso,
“ Sensemaking Theory in Portraying an Organizational Conflict: A Case Study Analysis ,” Humanities and Social Sciences Reviews , 2019, https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7336.
konflik  segera.  Akibatnya,  konflik berkepanjangan bahkan menyebabkan  munculnya  konflik baru.  Salah  satu  akibat  konflik adalah kekerasan.  Kekerasan  sering dimulai  sebagai  konflik  komunal (kerusuhan, pogrom, serangan geng),  tetapi  meningkat  ke  tingkat perang  saudara  jika  negara  tidak campur tangan. Bahkan, ia mempertimbangkan  banyak  jenis konflik  manusia.  Dalam  ulasan tersebut, termasuk konflik interpersonal  seperti  kekerasan dalam  rumah  tangga,  kemarahan  di jalan,  penyerangan,  pembunuhan, dan  pemerkosaan  dan  konflik antarkelompok
termasuk kerusuhan,  kekerasan  etnis,  invasi tanah,  kekerasan  geng,  perang saudara dan bentuk-bentuk ketidakstabilan politik lainnya,
seperti  kudeta.  Selain  sisi  negatif, konflik  juga  menghadirkan  sisi positif, tetapi konflik antara kelompok-kelompok sosial menunjukkan  bahwa  kepercayaan dan  kerja  sama  dapat  dikaitkan dengan  konflik  juga,  seperti  ketika kepercayaan khusus kelompok etnis beroperasi  bersama  dengan  konflik antara kelompok etnis yang berbeda. 53
53 Ade  Yamin  et  al., “Being  Minority in  Papua:  Religious  and  Political  Identity Struggle  of  the  Dani  Muslims,” Al-Albab , 2019, https://doi.org/10.24260/alalbab.v8i1.1362.
Akomodasi Kultural Dalam Penyelesaian Konflik Kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan  yang  memanifestasikan kegiatan  yang  diambil  masyarakat setempat  dalam  menyelesaikan berbagai masalah mengenai kebutuhan  mereka.  kearifan  lokal menyangkut  toleransi  dan  prinsip persaudaraan yang melahirkan harmonisasi keanekaragaman. Kemunculan  konflik  sebagai  bagian dari  keretakan  hubungan  harmonis dalam masyarakat banyak disebabkan oleh permasalahan tanah atau tradisi adat. Konflik tidak hanya  meliputi  masalah  agama  dan etnis. Keharmonisan dengan demikian  dapat  tercapai  melalui penyelesaian  konflik  yang  sangat dekat  dengan  budaya  masyarakat dan  selalu  menjaga  interaksi sehingga  tidak  ada  kesenjangan  di antara  perbedaan-perbedaan  yang ada. 54 Kearifan  lokal  dikaitkan dengan identitas sosial dan dijadikan  pengetahuan  lokal  untuk digunakan dalam membangun negara. Selain itu, ia juga dimaksudkan  untuk  memastikan pembangunan nasional juga dilakukan melalui pendidikan 54 Purworini and Santoso,
“Sensemaking  Theory  in  Portraying  an
Organizational  Conflict:  A  Case  Study
Analysis.”
nasional dengan memasukkan pelajaran budaya lokal di sekolah. 55
Dalam  budaya  di  Akwa Ibom,  Negara  bagian  di  Nigeria menjadikan  air  sebagai  simbol kedamaian  dan  cinta  sesama manusia.  Pada  saat  konflik,  pihak- pihak  yang  disatukan  melalui penggunaan  air  secara  simbolis yang  dicampur  dengan  tanah  liat lokal ( ndom ) sebagai tanda pembuatan  perdamaian  yang  abadi. Air  menjadi  bagian  yang  tak terpisahkan  dalam  bentuk  ritual damai  selain  itu  air  juga  menjadi simbol  yang  menghubungkan  yang hidup  dengan  dengan  leluhur. Bahkan air dianggap sebagai rumah roh. 56 Sedangkan  di  Indonesia kearifan  lokal  ini  dapat  dijalankan sebagai  mekanisme  sosial  budaya yang  terkandung  dalam  tradisi masyarakat Indonesia yang terbukti lebih  efektif  dalam  mengumpulkan persaudaraan dan solidaritas antara pemilik budaya yang telah melembagakan  dan  mengkristal dalam  tatanan  sosial  dan  budaya. Dalam  budaya  Manggarai,  Lejong Tau,  NTT  di  mana  berdasarkan
55 Hasanah,  Gustini,  and  Rohaniawati,

## “CULTIVATING CHARACTER EDUCATION BASED  ON  SUNDANESE  CULTURE  LOCAL
WISDOM.”
56 Emmanuel  Akpabio,  “ Water  Supply  and Sanitation Practices in Nigeria: Applying Local
Ecological Knowledge to Understand Complexity,” ZEF Working Paper Series , 2012.
keadaan tersebut, budaya solidaritas  antara  sesama  orang- orang dari Manggarai yang tinggal di perantauan  telah  lama  ada.  Mereka melestarikannya berdasarkan semangat  lokal  mereka  dalam kehidupan  sosial  di  perantauan, walau  tetap  saja  mereka  stereotip negatif tetap melekat pada mereka. 57 Kearifan lokal memiliki peranan  dalam  mengakomodasi resolusi  konflik  terkait  masyarakat setempat.  Kearifan  lokal  sebagai sumber  daya  pengetahuan  dinamis yang  dimiliki,  dikembangkan  dan ditransmisikan oleh populasi tertentu  dan  diintegrasikan  dengan pemahaman  mereka  tentang  alam dan  lingkungan  budaya.
Pada hakikatnya,  kearifan  lokal  menjadi landasan  bagi  masyarakat  dalam menyelesaikan  permasalahan  dan sebagai  pedoman  mereka  dalam berperilaku  sosial. Studi  yang dilakukan Taufiq dan Widyaningsih 58 menunjukkan bentuk  dari  alternatif  penyelesaian sengketa adalah dengan menggunakan model Hakim Partikulir,  jalur  mediasi,  dan 57 Kurniawan,  “ Politisasi  Agama  di Tahun  Politik:  Politik  Pasca-Kebenaran  di Indonesia.”
58 Taufiq  et  al., “Mediasi  sebagai Penguatan  Kearifan  Lokal  Banyumas  dalam Penyelesaian Perkara Pidana.”
Settlement  Conference di  mana mekanisme  yang  dilakukan  melalui proses rembugan , penggunaan mediator, pelembagaan penyelesaian sengketa dan eksekusi hasil  putusan.  Studi  yang  lain mengenai resolusi konflik ditunjukkan  Yamin  dkk. 59 di  mana dalam  konteks  masyarakat  Papua secara  adat  penyelesaian  konflik lebih  berfokus  pada  komoditas  dan memiliki  nilai  sosial  yang  tinggi dengan cara bertukar babi/komoditas  lainnya  dan  juga dapat dilakukan dengan pernikahan sebagai  tanda  perdamaian  dimana dari pernikahan ini dapat membentuk aliansi klan dan keluarga sehingga dapat memperkuat modal sosial mereka.

## Kesimpulan
Indonesia dengan latar belakang  etnis,  suku,  budaya,  dan agama  yang  beragam  memiliki potensi konflik yang besar. Keragaman  tersebut  selain  sebagai faktor yang sering dijadikan sumber konflik,  namun  memiliki  potensi besar  pula  dalam  resolusi  konflik sosial  maupun  agama.  Temuan penting  studi  ini  ditunjukkan  pada tiga  perspektif  dalam  melihat konflik  atas  nama  agama. Pertama , konflik yang berlangsung di
59 Yamin  et  al., “Being  Minority  in Papua:  Religious  and  Political  Identity Struggle of the Dani Muslims.”
Indonesia  cenderung  diperlihatkan dalam  tiga  bentuk  antara  lain: konflik  komunal,  konflik  sektarian dan  konflik  eskalasi  politik. Kedua , faktor  konflik  agama  dipicu  oleh lima  faktor  antara  lain;  masih minimnya pemahaman akan realitas keragaman  suku,  etnis,  dan  agama di Indonesia. Demikian pula pemikiran  dan  sikap  eksklusivisme, fanatisme  terhadap  ajaran  agama, primordialisme yang mementingkan etnis  maupun  agama,  dan  peran tokoh  agama  sebagai  penggerak komunitas  atau  kelompok. Ketiga , akomodasi  kultural  dengan  melihat potensi  kearifan  lokal,  mampu dijadikan perangkat dalam penyelesaian  permasalahan  konflik yang  terjadi  di  tengah  masyarakat. Dengan  kata  lain  potensi  budaya yang  dimiliki  oleh  setiap  wilayah dapat  dijadikan  rujukan  dalam resolusi konflik.
Studi  ini  masih  memiliki keterbatasan  pada  aspek  data  yang dijadikan  sampel  dalam  skala  kecil dengan  pemetaan  kasus  konflik yang  terdokumentasi  pada  studi sebelumnya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  studi  lanjutan  dengan skala  data  yang  lebih  besar  dengan penggunaan  analisis  yang  lebih tajam  dan  komprehensif.  Studi  ini menyarankan  bahwa,  Indonesia dengan realitas keragaman tentunya tidak  dapat  terlepas  dari  konflik, namun  keragaman  tersebut  dapat dijadikan  sebagai  perangkat  yang
potensial untuk penyelesaian konflik.  Oleh  karena  itu,  perlu penggalian  dan  pensosialisasian semua pihak dalam memberdayakan  potensi  budaya lokal  setiap  wilayah.  Dengan demikian, konflik sosial dan keagamaan  dapat  diminimalisir dampaknya  secara  luas,  bahkan dapat dihindari sedini mungkin agar tidak  mengakibatkan  perpecahan sesama anak bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Muhammad  Zainal.  “Ulama in  Indonesian  Urban  Society:  A View of Their Role and Position in  the  Change  of  Age.” Jurnal
THEOLOGIA , 2018. https://doi.org/10.21580/teo.2 017.28.2.1863. Ahyar,  Muzayyin,  and  Alfitri  Alfitri.
“Aksi  Bela  Islam:  Islamic Clicktivism  and  the  New Authority of Religious Propaganda  in  the  Millennial Age  in  Indonesia.” Indonesian
Journal  of  Islam  and  Muslim
Societies , 2019.
https://doi.org/10.18326/ijims
.v9i1.1-29. Akpabio,  Emmanuel.  “Water  Supply and  Sanitation  Practices  in Nigeria: Applying Local Ecological Knowledge to Understand  Complexity.” ZEF

## Working Paper Series , 2012.
Ambarwangi,  Sri.  “Multicultural Education  in  Schools  Through Tradition Art Education.” HARMONIA - Jurnal Pengetahuan  dan  Pemikiran Seni , 2013.
Amin,  Ali.  “Deradikalisasi  Berbasis Pesantren: Kasus Pesantren Arroyaan Bogor.” Junal HARMONI. Vol. 11, 2012.
Amin, Ali. “Alumni Pesantren Gontor dan  Jaringan  Islam  Global.”
Jurnal  Of  Islamic  Education Policy .
http://journal.iain- manado.ac.id/index.php/jiep/artic le/view/862
Amin,  Ali,  dan  Abdullah,  Irwan.
" Intra-Religious  Persecution  in West  Java: Case  study  of Ahmadiyah Community in Manis
Lor Kuningan," Tesis MA , CRCS
UGM, 2015.
http://etd.repository.ugm.ac.id/ho me/detail_pencarian/27679.
Anwar,  M  Khoiril.  “Peran  Ulama  di
Nusantara  dalam  Mewujudkan
Harmonisasi  Umat  Beragama.”
FIKRAH , 2016. https://doi.org/10.21043/fikra h.v4i1.1621 .
Ari Ganjar Herdiansah, Junaidi, Heni Ismiati.  “Pembelahan  Ideologi,
Kontestasi Pemilu, dan Persepsi Ancaman  Keamanan  Nasional: Spektrum  Politik  Indonesia Pasca  2014?” Jurnal  Wacana Politik , 2017.
Aziza,  Aulia.  “Relasi  Agama  dan Budaya.” ALHADHARAH ,  2017. https://doi.org/10.18592/alha dharah.v15i30.1204.
B. L. Shah. “CONFLICT RESOLUTION
IN  INTERNATIONAL  POLITICS: THE INDO-CHINA CROSS BORDER DISPUTE IN ARUNACHAL PRADESH,” 2010. Bakar,  Abu.  “Konsep  Toleransi  dan Kebebasan Beragama.” Toleransi , 2015. https://doi.org/10.24014/trs.v
7i2.1426.
Berry,  John  W.  “Acculturation: Living  Successfully  in  Two Cultures.” International  Journal of Intercultural Relations , 2005. https://doi.org/10.1016/j.ijintr el.2005.07.013.
BM, St. Aisyah. “Konflik Sosial dalam Hubunga Antarumat Beragama.” Jurnal  Dakwah Tabligh , 2014. https://doi.org/https://doi.org /10.24252/jdt.v15i2.348. Cannella,  Gaile  S.,  and  Mary  Esther Soto  Huerta.  “Introduction: Becomingswith Hybrid Bodies—Immigration, Public Policy,  and  the  In-Between.”
Critical  Methodologies 19,  no.  3 (2019): 147–151. https://doi.org/doi:10.1177/1 532708618817903.
Casram, Casram. “Membangun Sikap Toleransi  Beragama  dalam Masyarakat  Plural.” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 2016. https://doi.org/10.15575/jw.v 1i2.588. Cohen,  Alvin  P.,  and  Arthur  P.  Wolf.
“Religion  and  Ritual  in  Chinese
Society.” Journal of the American Oriental Society , 1978. https://doi.org/10.2307/5997
87.
Cohen,  Raymond.  “Language  and Conflict  Resolution:  The  Limits of English.” International Studies Review , 2001. https://doi.org/10.1111/1521- 9488.00224. Dwintari,  Julita  Widya.  “Urgensi Pendidikan  Kewarganegaraan Berbasis  Multikultural  dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat  Indonesia.” Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya , 2018.
Faridah,  Siti,  and  Jerico  Mathias. “Politisasi  Agama  Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu.” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 2018.
Fauzi,  Agus.  “Agama,  Pancasila  dan Konflik  Sosial  di  Indonesia.” E- Journal  Lentera  Hukum ,  2017. https://doi.org/10.19184/ejlh. v4i2.5295.
Fincham,  Frank  D.,  Steven  R.H.
Beach,  and  Joanne  Davila. “Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage.” Journal  of  Family Psychology , 2007. https://doi.org/10.1037/0893- 3200.21.3.542. Fitri, Nur Lailatul. “Transisi Demokrasi dan Mobilitas Vertikal Kyai: Potret Peran Kyai sebagai  Governing  Elite.” Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 2018.
Gorina,  M.  “ACTION  LINES  OF  THE OUT-OF-FAMILY CARE SUPPORT CENTER FOR SUPPORTING FOSTER FAMILIES  Gorina  M  SOCIETY. INTEGRATION.  EDUCATION.” In Proceedings of the International Scientific Conference , 209, 2019. https://doi.org/DOI: 10.17770/sie2019vol3.3927.
Hakim,  Abdul.  “Konflik  Sektarian dan  Perkembangan  Pemikiran dalam  Islam.” SAFINA  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 2016.
Hanafi,  Imam.  “Agama  dalam Bayang-Bayang Fanatisme; Sebuah Upaya Mengelola Konflik  Agama.” TOLERANSI: Media  Ilmiah  Komunikasi  Umat Beragama , 2018. https://doi.org/10.24014/trs.v
10i1.5720.
Hasan, Bakhtiar, and Ayub Mursalin. “Konflik Komunal Mengatasnamakan  Agama  di Indonesia:  Analisis  Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan  Media,  2005- 2011.” Kontekstualita:  Jurnal Penelitian  Sosial  Keagamaan ,
2011. Hasanah,  Aan,  Neng  Gustini,  and Dede Rohaniawati. “CULTIVATING CHARACTER EDUCATION BASED ON SUNDANESE  CULTURE  LOCAL WISDOM.” Jurnal  Pendidikan Islam , 2016. https://doi.org/10.15575/jpi.v 2i2.788. Hasanah,  Imrotul.  “Peran  Kiyai terhadap Pengambilan Keputusan Pemilih dalam Pemilukada  Tahun  2013  di Kabupaten  Pamekasan.” Jurnal Online Universitas Negeri Malang , 2013. Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, and Nunung Runiawati. “Toleransi Antarumat  Beragama  di  Kota Bandung.” Indonesian Journal of Anthropology , 2017.
https://doi.org/10.24198/umb ara.v1i2.10341.
Hughes,  Geoffrey.  “European  Social Anthropology  in  2018:  An Increasingly  Recursive  Public.”
Social Anthropology , 2019.
https://doi.org/10.1111/1469-
8676.12625.
Ichwan,  Moch  Nur.  “MUI,  Gerakan Islamis dan Umat Mengambang.” Ma’arif , 2016. Jamalie, Zulfa. “Pluralisme, Toleransi, Pendidikan Multikultural  dan  Kerukunan
Umat  Beragama.” Jurnal  Studi
Agama Dan Masyarakat , 2012.
Jamrah,  Suryan  A.  “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam.” Jurnal Ushuluddin , 2015.
Janah, Nasitotul. Jurnal Tarbiyatuna. Tarbiyatuna , 2016.
Jannah, Hasanatul. “Kyai, Perubahan
Sosial  dan  Dinamika  Politik
Kekuasaan.” Fikrah  -  Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan , 2016. https://doi.org/10.21043/fikra
h.v3i1.1831.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “Kearifan Lokal  sebagai  Resolusi  Konflik Keagamaan.” Walisongo:  Jurnal Penelitian  Sosial  Keagamaan ,
2013. https://doi.org/10.21580/ws.2 013.21.2.251.
Kashikar,  Mohan  S.  “Hindu  Way  of Conflict Resolution.” The Indian Journal  of  Political  Science , 2011.
Kaufman,  Jason.  “Et  Tu  ,  Professor Wimmer? .” Sociological Forum , 2007.
https://doi.org/10.1111/j.157
3-7861.2007.00041.x.
Kempes,  Maaike.  “Natural  Conflict Resolution in Humans.” Behaviour , 2008. https://doi.org/10.1163/1568
53908786131298.
Khotimah,  Khotimah.  “Toleransi
Beragama.” Jurnal  Ushuluddin , 2013. https://doi.org/10.24014/JUS
H.V20I2.928.
Kurniawan,  Budi.  “Politisasi  Agama di Tahun Politik : Politik Pasca- Kebenaran Di Indonesia.” Jurnal Sosiologi Agama - , 2018.
L.  Kong,  O.  Woods.  “Disjunctures  of Belonging  and  Belief:  Christian Migrants  and  the  Bordering  of Identity in Singapore” 26, no. 6 (2019).
Majid,  Mohamad  Kamil  Hj  Ab. “Fanatik  Dan  Taksub  Dalam Islam:  Analisis  Pandangan  Al-
Qaradawi.” Jurnal  Usuluddin ,
2003.
Makmur,  Ahdi.  “Peranan  Ulama dalam  Membina  Masyarakat Banjar  di  Kalimantan  Selatan.” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 2012. https://doi.org/10.30821/miq ot.v36i1.114.
Martiniello,  Marco.  “4.  Political Participation,  Mobilisation  and Representation  of  Immigrants and Their Offspring in Europe.” In Migration  and  Citizenship ,
2018.
https://doi.org/10.1515/9789
048504268-007. Maulani, Amin. “Tranformasi Learning  dalam  Pendidikan Multikultural Keberagaman.” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi , 2013. https://doi.org/10.21831/jppf a.v1i1.1049. Nofiaturrahmah, Fifi. “Melacak Peran Kyai-Santri dalam Politik Kebangsaan di Indonesia.” Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman , 2014.
Nyamnjoh,  Francis  B.,  and  David  I.
Kertzer.  “Ritual,  Politics,  and Power.” Political  Psychology ,
1989.
https://doi.org/10.2307/3791
340.
Pamungkas,  Aisyah  Dara,  and
Ridwan  Arifin.  “Demokrasi  dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum  di  Indonesia  (Analisis atas Black  Campaign  dan
Negative  Campaign) .” DIKTUM:
Jurnal  Syariah  Dan  Hukum , 2019.
https://doi.org/10.35905/dikt um.v17i1.641. Pitoyo,  Agus  Joko,  and  Hari Triwahyudi. “Dinamika Perkembangan Etnis di Indonesia dalam Konteks Persatuan  Negara.” Populasi , 2018. https://doi.org/10.22146/jp.3 2416. Prayitno. “Pengaruh Sikap Primordialisme terhadap Upaya  Pembentukan  Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur.” Foreign  Affairs ,
2017. https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415324.004.
Purworini,  Dian,  and  Budi  Santoso.
“Sensemaking Theory in Portraying  an  Organizational Conflict: A Case Study Analysis.” Humanities  and  Social  Sciences Reviews , 2019. https://doi.org/10.18510/hssr. 2019.7336. Ramirez,  Carlos  R.  “Ethnobotany and  the  Loss  of  Traditional Knowledge in the 21st Century.” Ethnobotany Research and Applications , 2007.
https://doi.org/10.17348/era. 5.0.245-247.
Reed,  Floyd,  David  Bradford,  and Justin McConkey. “A Century of Managing Rangelands on National  Forests.” Rangelands ,
2005.
https://doi.org/10.2111/1551- 501X(2005)27.3[45:ACOMRO]2
.0.CO;2. Retnowati, Retnowati. “Agama, Konflik,  dan  Integrasi  Sosial (Integrasi  Sosial  Pascakonflik, Situbondo).” Analisa ,  2014. https://doi.org/10.18784/anali sa.v21i02.14. Rozi, Syafuan. “Nasionalisme, Demokratisasi,  dan  Sentimen Primordialisme  di  Indonesia: Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesiaan pada Studi Kasus  Aceh,  Papua,  Bali  dan
Riau.” Jurnal  Penelitian  Politik , 2009.
Safi,  Jamin.  “Konflik  Komunal: Maluku  1999-2000.” ISTORIA: Jurnal  Pendidikan  Dan  Ilmu
Sejarah ,
2017. https://doi.org/10.21831/istor ia.v13i1.17615.
Saleh  Tajuddin,  Muhammad,  Mohd. Azizuddin Mohd. Sani, and Andi Tenri  Yeyeng.  “Berbagai  Kasus

## Konflik  di  Indonesia:  Dari  Isu
Non  Pribumi,  Isu  Agama, Hingga Isu Kesukuan.” Sulesana , 2016. SETARA Institute. “‘Ringkasan Eksekutif  Indeks  Kota  Toleran Tahun 2018,’ 2018,” 2018. Shofan, Mohammad. Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis  Atau  Politis ? MAARIF
Journal , 2018.
Sikand,  Yoginder.  “Civil  Society Initiatives  and  Peace:  Religion and Religious Activists.” Economic  and  Political  Weekly , 2004. Stefanova, Boyka. “Regional Integration  as  a  System  of Conflict  Resolution.” World Affairs , 2006. Sukamto.  “Nasionalisme,  Wawasan Kebangsaan, dan Integrasi Bangsa  dalam  Pengembangan PIPS.” Prosiding Seminar Nasional  Himpunan  Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial , 2017. Supriyadi,  Mohammad.  “Politisasi Agama  di  Ruang  Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan  Rational  Choice Theory.” Jurnal Keamanan Nasional , 2015. Suryan, Suryan. “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam.” Jurnal
Ushuluddin , 2017. https://doi.org/10.24014/jush.
v23i2.1201.
Taufiq,  Muhammad,  Sarsiti,  Rindha Widyaningsih, and Rani Hendriana.  “Mediasi  sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas  dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana.” Jurnal  Media Hukum , 2017. https://doi.org/10.18196/jmh.
2017.0089.137-146.
Tjosvold,  Dean.  “Defining  Conflict and  Making  Choices  about  Its Management: Lighting the Dark Side  of  Organizational  Life.” International  Journal of  Conflict Management , 2006.
https://doi.org/10.1108/1044
4060610736585. Tule,  Philipus.  “Religious  Conflicts and  a  Culture  of  Tolerance:
Paving the Way for Reconciliation  in  Indonesia.”
Antropologi  Indonesia ,  2014. https://doi.org/10.7454/ai.v0i 63.3404.
Ulya,  Inayatul.  “Pendidikan  Islam Multikultural  sebagai  Resolusi Konflik  Agama  di  Indonesia.”
FIKRAH , 2016.
https://doi.org/10.21043/fikra
h.v4i1.1663. Unwanullah,  Arif.  “Tranformasi Pendidikan  untuk  Mengatasi Konflik Masyarakat dalam
Perspektif Multikultural.” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi  dan  Aplikasi ,  2013. https://doi.org/10.21831/jppf a.v1i1.1050.
Wafa,  M.  Dhuha  Aniqul.  “Peran Politik  Kyai  di  Kabupaten
Rembang  dalam  Pemilu  Tahun 1994-2009.” Journal of Indonesian History , 2012. Wedan, Mas. “Pengertian Pendidikan dan Tujuan Pendidikan  secara  Umum.” Silabus, 2016. Yamin, Ade, Irwan Abdullah, Achmad Nurmandi, Hasse Jubba,  and  Zuli  Qodir.  “Being Minority  in  Papua:  Religious
and  Political  Identity  Struggle of  the  Dani  Muslims.” Al-Albab , 2019. https://doi.org/10.24260/alalb ab.v8i1.1362.
Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama di
Indonesia  Problem  dan  Solusi
Pemecahannya.” Substantia , 2014.
Zhenglei,  X,  M  Zongwen,  and  L Jiyuan. “Conflicts in Land Use in Marine  Protected  Areas:  The Case  of  the  Yellow  River  Delta,
China.” Journal  of  Coastal Research 30,  no.  6  (2014): 1307–1214.