CENDEKIA, Vol. 16, No. 2, Oktober 2022 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org ; Email: oslocendekia@gmail.com
Center of Language and Cultural Studies, Surakarta, Indonesia
Jamri, Syamsuri, Lion, Eddy (2022).
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847

## PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KOTAWARINGIN BARAT
Jamri 1 , Dr. Syamsuri, M.Si 2 , Prof. Dr. Eddy Lion, M.Si 3
Universitas Terbuka
Pangkalan Bun jamrippsmap19@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  bagaimana  peran  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin Barat dalam upaya pelestarian Cagar Budaya yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Cagar Budaya yang  di  bahas  pada  penelitian  ini  adalah  Masjid  Kyai  Gede,  Astana  Al-Nursari,  dan  Istana  Pangeran Mangkubumi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  peran  dan  upaya  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat serta faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang termasuk peneliti. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik peneliti menggunakan data kualitatif, yakni semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dengan Teknik ini peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan  yang bersifat  kalimat  dan  data  dari  permasalahan  yang  peneliti  anggap  penting  dan  mendukung  dalam  hal pengumpulan data dari instansi yang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola Cagar Budaya berperan sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pelestarian  cagar  budaya  melalui  peraturan-peraturan,  sebagai  dinamisator  adalah  penggerak  partisipasi masyarakat baik perorangan maupun Lembaga terkait dengan pelestarian cagar budaya, dan fasilitator adalah pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan dan permodalan.
Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Peran, Cagar Budaya.

## ABSTRACT
This study discusses the role of the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat Regency in efforts to preserve Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The cultural heritage discussed in this study is the Kyai Gede Mosque, Astana Al-Nursari, and the Prince Mangkubumi Palace. This study aims to describe and analyze the roles and efforts of the Education and Culture Office of Kotawaringin Barat Regency and the factors that influence the preservation of Cultural Heritage in Kotawaringin Barat Regency. The method used  in  this  research  is  a  qualitative  descriptive  approach.  Informants  in  this  study  as  many  as  8  people including  researchers.  Data  collection  techniques  in  this  study  are  observation,  interviews,  and documentation. The researcher's technique uses qualitative data, namely all materials, information, and facts that cannot be measured and calculated systematically because their form is verbal information (sentences and data). With this technique, the researcher only collects data, information, facts facts, statements in the form of sentences and data from problems that researchers consider important and support in terms of data
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
collection from the relevant agencies at the Office of Education and Culture of Kotawaringin Barat Regency. The results of this study indicate that the role of the Office of Education and Culture in managing Cultural Heritage  acts  as  a  regulator  is  to  prepare  directions  to  balance  the  implementation  of  cultural  heritage preservation through regulations, as a dynamist is to mobilize community participation both individuals and institutions related to the preservation of cultural heritage, and the facilitator is the government is engaged in the field of assistance through training, education and skills improvement as well as in the field of funding and capital.
Keywords: Education Office, Role, Cultural Heritage.

## 1. PENDAHULUAN
Sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, dapat diketahui bahwa Indonesia terdiri  dari  1.128  suku  bangsa.  Jumlah  ini  sangat  fantastis  untuk  ukuran  sebuah  negara.  Kita  dapat membayangkan betapa kompleks kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan begitu beragamnya suku  bangsa  yang  ada.  Keanekaragaman  suku  bangsa  tentunya  membuat  Indonesia  juga  memiliki keanekaragaman bahasa, seni, dan budaya yang membuat lndonesia menjadi negara yang sangat kaya akan budayanya.
Hasil kesenian dan budaya tiap suku yang berbeda membuat Indonesia memiliki daya tarik yang luar biasa. Tak sedikit turis mancanegara yang mengunjungi Indonesia untuk melihat keseniannya, baik itu berupa musik, tari, pertunjukan, pesta adat maupun festival Budaya. Salah satu pulau yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam yaitu Pulau Kalimantan.
Pada  umumnya  memiliki  budaya  yang  khas  merupakan  kebanggaan  dan  menjadi  identitas  bagi masyarakat  di  suatu  daerah.  Namun  disayangkan  kebudayaan  yang  terdiri  atas  beragam  kesenian, tradisi dan upacara adat ini  tidak banyak yang dikenal oleh masyarakat Kotawaringin Barat. Hal ini antara  lain  disebabkan  oleh  kurangnya  minat  generasi  muda  untuk  melestarikan  kebudayaan  yang dianggap kuno. Sehingga cukup sulit untuk menurunkan kesenian, tradisi dan upacara adat ini kepada generasi penerus.
Selain  berbentuk  kesenian  dan  tradisi  adat,  Kotawaringin  Barat  memiliki  aset  berupa  peninggalan bersejarah  dari  Kesultanan  Kutaringin.  Peninggalan  tersebut  ada  yang  berupa  dokumen,  foto-foto, barang  pusaka  dan  3  (tiga)  bangunan.  Kurangnya  perawatan  dan  pengawasan  membuat  beberapa peninggalan  tersebut  rusak  dan  hilang.  Sementara  ini  belum  ada  fasilitas  berupa  museum  di Kotawaringin Barat yang dapat menampung peninggalan berharga tersebut untuk dikelola dan dirawat sebagaimana  peninggalan  bersejarah  pada  umumnya.  Sementara  itu  dari  3  (tiga)  bangunan peninggalan Kerajaan Kutaringin yang berupa:
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
a. Masjid Kyai Gede di Kecamatan Kotawaringin Lama;
b. Astana Al-Nursari di Kecamatan Kotawaringin Lama;
c. Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan
Untuk memfokuskan masalah ini pada sasarannya, maka Peneliti membatasi materi Penelitiannya pada apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat untuk  melestarikan  situs/cagar  budaya  yang  ada  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  agar  dapat memberikan  gambaran  yang  lebih  terarah  kepada  maksud  dan  tujuan  yang  sebenarnya  diinginkan Peneliti dalam peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Kotawaringin Barat pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kebijakan Publik
Istilah  kebijakan  sering  kali  disamakan  dengan  istilah policy .  Hal  tersebut  barangkali dikarenakan sampai saat  ini  belum  diketahui terjemahan yang tepat isitlah policy ke dalam Bahasa Indonesia.  Menurut  Hoogerwerf  dalam  Sjahrir  pada  hakekatnya  pengertian  kebijakan  adalah semacam  jawaban  terhadap  suatu  masalah,  merupakan  upaya  untuk  memecahkan,  mengurangi, mencegah  suatu  masalah dengan cara  tertentu,  yaitu  dengan  tindakan  yang  terarah.  Sedangkan, James  E  Anderson (2018), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku  dari  sejumlah aktor (pejabat,  kelompok,  instansi  pemerintah)  atau  serangkaian  aktor dalam  suatu  bidang  kegiatan tertentu.
Kebijakan  adalah  sebuah  instrumen  pemerintah,  bukan  saja dalam arti  government  yang hanya  menyangkut  aparatur  negara,  melainkan  pula  gevernance  yang  menyentuh  pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau  pilihan- pilihan tindakan  yang  secara  langsung  mengatur  pengelolaan  dan  pendistribusian  sumber  daya  alam, finansial  dan  manusia  demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak,  penduduk,  masyarakat  atau warga  negara.  Kebijakan  merupakan  hasil  dari  adanya  sinergi, kompromi atau  bahkan  kompetisi antara  berbagai  gagasan,  teori,  ideology  dan kepentingan-kepentingan yang mewakili  sistem politik  suatu  negara.

## 2.2 Implementasi Kebijakan
Implementasi  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  proses  kebijakan  publik  biasanya  implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
tahapan  penting  yang  berlangsung  dari  proses  kebijakan,  terutama  setelah  wacana  legal  formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah  usai.  Dalam  arti  seluas-luasnya,  implementasi  juga  sering  dianggap  sebagai  bentuk pengoperasionalisasian  atau  penyelenggaraan  aktivitas  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  undang- undang  dan  menjadi  kesepakatan  bersama  diantara  beragam  pemangku  kepentingan  (stakeholders), aktor,  organisasi (public atau privat),  prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

## 2.3 Teori Peranan Pemerintah
Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya  (Soekanto,  2004:243).  Hal demikian  menunjukkan  bahwa  peran  dikatakan  telah  dilaksanakan  apabilaseseorang  dengan kedudukan  atau  status  tertentu  telah  melaksanakan  kewajiban-  kewajibannya.  Peran  dapat  dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,  peranan  dalam  arti  merupakan  rangkaian-rangkaian  peraturan  yang  membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan  adalah  suatu  konsep  tentang  apa  yang  dilakukan  oleh  individu  dalam  masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi  struktur  sosial masyarakat
2.4 Teori Program
Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung  dan  saling  terkait,  untuk  mencapai  suatu  sasaran  yang  sama.  Biasanya  suatu  program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi,yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan Perencanaan, persiapan, dan desain atau rancanagan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata decine.

## 2.5 Teori Pelestarian
A.W.  Widjaja  (1986)  mengartikan  pelestarian  sebagai  kegiatan  atau  yang  dilakukan  secara  terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115). Mengenai pelestarian budaya  lokal,  Jacobus  Ranjabar  (2006:114)  mengemukakan  bahwa  pelestarian  norma  lama  bangsa (budayalokal)  adalah  mempertahankan  nilai-nilai  seni  budaya,  nilai  tradisional  dengan
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.
Salah  satu  tujuan  diadakannya  pelestarian  budaya  adalah  jugauntuk  melakukan  revitalisasi  budaya (penguatan).  Mengenai  revitalisasi  budaya  Prof.  A.Chaedar  Alwasilah  mengatakan  adanya  tiga langkah, yaitu: (1) pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, (2) perencanaan secara kolektif, dan (2) pembangkitan kreatifitas kebudayaan. Pelestarian adalahsebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut  juga  faktor-faktor  yangmendukungnya  baik  itu  dari  dalam  maupun  dari  luar  dari  hal  yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing (Chaedar, 2006: 18).

## 2.6 Pengertian Cagar Budaya
Cagar  Budaya  adalah  warisan  budaya  bersifat  kebendaan  berupa  Benda  Cagar  Budaya,Bangunan Cagar  Budaya,  Struktur  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar  Budaya,  dan  Kawasan  Cagar  Budaya  di  darat dan/atau di air yang perlu dilestarikankeberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan  melalui  proses  penetapan.  Benda  Cagar Budaya  adalah  benda  alam  dan/atau  benda  buatanmanusia,  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak, berupa  kesatuan  atau  kelompok,  atau  bagian-bagiannya,  atau  sisa-sisanya  yang  memiliki  hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia (Prasetyo, 2018).

## 3. METODE
penelitian ini digunakan metode kualitatif yaitu sebuah pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa  kemungkinan  untuk  memecahkan  masalah  aktual  dengan  cara  mengumpulkan  data, menyusun, mengklarifikasi dan menganalisis. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini, dengan alasan bahwa metode  ini  lebih  mampu  menjelaskan  fenomena  yang  terjadi  di  lapangan  dibandingkan  dengan metode kuantitatif yang hanya berpedoman pada angka-angka statistik. Model yang dipilih dalam penelitian  ini  adalah  model  deskriptif  kualitatif.  Pengertian  model  deskriptif  kualitatif  adalah pengumpulan  data  tidak  dipadu  oleh  teori  namun  oleh  fakta-fakta  yang  ditemukan  pada  saat penelitian  di  lapangan.  Analisis  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk  mendapatkan  informasi tentang  berbagai  kondisi  lapang  yang  bersifat  tanggapan  dan  pandangan  terhadap  pelaksanaan program perkuatan serta kondisi lingkungan sosial ekonomi dan daerah sample.
Pada  pendekatan  ini,  peneliti  membuat  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata,  laporan terinci  dari  pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang  alami  (Creswell,
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
1998:15).  Bogdan  dan  Taylor  (Moleong,  2007:3)  mengemukakan  bahwa  metodologi  kualitatif merupakan

## 4. HASIL
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berlokasi di Jalan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Instansi Perangkat Daerah dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah disahkan. Visi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Tahun  2017- 2022 yaitu: “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.”
Adapun dalam mewujudkan visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dirumuskanlah Misi  yang  telah  dirumuskan  untuk  mengatasi  permasalahan-permasalahan  yang  telah diidentifikasi.  Misi  tersebut  yaitu:“Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Manusia  Melalui  Pendidikan, Kesehatan,dan  Olahraga.  Serta  Melestarikan  Situs  Budaya,  Kesenian  Lokal  danMasyarakat Lainnya guna Meningkatkan Kunjungan Wisata.”
Sama seperti dengan Instansi pemerintahan yang lain, dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Kotawaringin  Barat  memiliki  struktur  organisasi  untuk  menempatkan  beberapa  personil  sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Berikut gambaran yang jelas terkait dengan kedudukan setiap personil dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat, tugas- tugas, wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
(Sumber : Renstra 2017-2022)
Gambar  4.1  Struktur  Organisasi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin Barat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan  dan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin Barat  pada  bidang  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan  kebudayaan.  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan  danKebudayaan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kondisi Masjid Kyai Gede di Kecamatan Kotawaringin Lama
Masjid  Kyai  Gedei  merupakan  masjid  yang  dibanguni  pada  pada  tahun  1632  Masehi  pada  saat Sultan Mustain Billah (Raja Ke-4 dari kesultanan Banjarmasin) memerintah pada 1650-1678 M. Salah  satu  Keistimewaan  Masjid  Kiyai  Gede  ini  terlihat  dari  bahan  baku  bangunannya  yang semuanya  terbuat  dari  kayu  pilihan,  yaitu  kayu  ulin.  Kayu  Ulin  merupakan  kayu  yang  terkenal dapat bertahan dalam jangka waktu lama dan disegala cuaca.
Saat  ini  Masjid  Kyai  Gede  selain  digunakan  sebagai  tempat  wisata  religi,  masjid  ini  masih digunakan untuk tempat beribadah warga sekitar. Masjid Kyai Gede saat ini telah dibangun ratusan tahun lalu tetapi  masjid tersebut masih berdirii sangat kokohi dan terawati dengan baik. Hal ini
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
dikarenakan masyarakati sekitar memfungsikan dan merawati masjid tersebut dengan keseriusan. Selain digunakan sebagai tempat wisata religi yang berada di Kotawaringin Barat, tetapi masjid ini juga masih difungsikan sebagai pusat kegiatan-kegiatan sosial-kemasyarakatan.
Sampai dengan saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dirasa masih kurang dalam penanganan Cagar Budaya yang berada di Kotawaringin Barat ini. Fakta ini ditandai  dengan  masih  terdapatnya  Cagar  Budaya  yang  perlu  diperhatikan  untuk  bangunan- bangunan fisiknya. Harapan Narasumber sebagai Ahli Waris salah satu peninggalan Cagar Budaya yang telah terdaftar sebagaii salah satu cagar budaya tingkat nasionaI yaitu adanya pengembangan terhadap situs-situs cagar budaya di Kotawaringin Barat, hal tersebut bertujuan agar para generasi- generasi muda mengenal sejarah masa lalu dan mengenali situssitus Cagar Budaya sebagai media pengetahuan tentang sejarah yang pernah ada di Kotawaringin Barat.

## Kondisi Astana Al-Nursari di Kecamatan Kotawaringin Lama
Astana  Al-Nursari  adalah  cagar  budaya  dengan  bangunan  berbentuk  rumah  panggung  yang berbentuk  persegi  empat  panjang dan  mayoritas  bangunan  berupa  kayu  ulin.  Astana Al-Nursari terdiri  dari  tiga  bagunan  serta  dihubungkan  oleh  selasar  yang  menyatu  dengan  dengan  teras bangunan  dimana  atas  terpisah  dengan  bangunan.  Saat  ini  Astana  Al-  Nursari  oleh  Pemerintah Provinsi Kalimantan khususnya pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat Tengah telah dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Area disekitar Astana Al-Nursari (alun-alun) juga sering digunakan sebagai tempat beragam acara kebudayaan dan keagamaan masyarakat kotawaringin lama.
Sebagaimana  wawancara  dengan  Ibu  Sumiyati  sebagai  Jupel  Astana  Al-Nursari  Kotawaringin Lama menjelaskan bahwa perlunya penanganan yang lebih serta penanganan secara khusus terkait dengan kondisi fisik bangunan Astana Al-Nursari Kotawaringin Lama. Beliau juga menambahkan bahwasannya peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sangat diperlukan terhadap pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat ini dikarenakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pelestarian cagar budaya ini.

## Kondisi Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi di Kecamatan Arut Selatan
Istana  Mangkubumi  adalah  rumah  yang  berada  di  antara  Desa  Raja,  Kota  Pangkalan  Bun, kecamatan  Arut  SeIatan,  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  Provinsi  KaIimantan  Tengah.  Hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku Jupel RumahPangeran Adipati Mangkubumi yang berada di  Arut  Selatan  mengatakan,“Cagar  Budaya  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  ditinggalkan
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
dalam  proses  pembangunan  suatu  daerah.  Bukan  hanya  dalam  hal  pembangunan  moral  dimana “Nilai” luhur kebudayaan nenek moyang yang dipegang di dalam menghadapi proses globalisasi. Cagar budaya juga menjadi patokan penting dalam membangun fisik kota masa kini dan masa yang akan  datang.  Tentu  saja  di  sini  peran  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kotawaringin Barat serta Balai Pelestarian Cagar Budaya sangat diperlukan. Disamping peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Balai Cagar Budaya peran dari pewaris ini juga sangat diperlukan agar terjalinnya komunikasi dan
Kerjasama yang baik demi pelestarian cagar budaya rumah Pangeran Adipati Mangkubumi ini.
Realisasi pelaksanaan Program pada tahun anggaran 2021 sampai dengan akhir triwulan II oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan urusan kebudayaan sebesar Rp.341.414.500 atau 13,19% dari total anggaran sebesar Rp.2.588.960.591.
Berdasarkan rata-rata capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bidang Kebudayaan, dimana dari hasil rata-rata capaian realisasi kinerja adalah sebesar 25,54% dimana angka tersebut tergolong pada kategori sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya  perhatian  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat dalam  memprioritaskan  penyusunan  program-program  yang  berkaitan  dengan  kebudayaan terutama  terkait  dengan  pelestarian  cagar  budaya.  Dari  rencana  anggaran  sebesar  Rp. 1.112.170.650 yang telah diajukan untuk pelestarian cagar budaya hanya terealisasi sebesar Rp. 2.280.000 atau sebesar 0,21%.
Hasil wawancara dengan para Jupel Cagar Budaya yang berada di Kotawaringin Barat rata-rata mengatakan bahwa kurangnya koordinasi dengan dinas terkait. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan analisis terhadap kinerja organisasi maupun individu sebagaimana peneliti mengangkat judul tesis yang dibuat, untuk mengetahui masalah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain mengacu pada tugas dan fungsi pokok yang telah  dimiliki,  tinjauan  Pustaka,  serta  faktor  lain  yang  menjadi  pertimbangan  terhadap  kinerja organisasi untuk peneliti sajikan sebagai temuan, antara lain:
a. Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pendataan terkait dengan cagar-cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat
b. Letak  geografis  yang  yang  cukup  luas  dan  sulit  dijangkau  dalam  waktu  singkat  diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
c. Masih  kurangnya  layanan  pendidikan  di  daerah  perkebunan  dan  pertambangan  baru,  serta belum tertibnya administrasi bagi sekolah sekolah swasta yang belum berijin operasional.
d. Masuknya budaya asing  yang menyebabkan akulturasi budaya, sehingga cagar budaya  yang ada kurang diperhatikan.

## 5. DISKUSI
Upaya  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  KotawaringinBarat melakukan  beberapa  cara  dalam  melakukan  perlindungan  dan  pelestarian  terhadap Cagar  Budaya  dikarenakan  termasuk  kedalam  bangunan  cagar  budaya  yang mempunyai nilai penting bagi sejarah,  ilmu pengetahuan  dan  kebudayaan,  yang perlu dilestarikan dan dipertahankan bagi  generasi  mendatang, selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tim inti yang bertugas dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  dalam  struktur  organisasi  di  Pemerintah Kabupaten  Kotawaringin,  beberapa  dinas  dan  badan  yang  bersinggungan  dengan perencanaan  dan   pengelolaan warisan budaya.
Peningkatan  potensi  nilai  wisata  bersejarah  merupakan  bentuk  dari  upaya pengembangan  tujuan  pariwisata  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dengan  tujuan memperkenalkan  berbagai  macam  peninggalan-peninggalan  penting  yang  menjadi daya  tarik  pemerintah  daerah  di  wilayahnya.  Peningkatan  potensi  tersebut  dapat dilihat dari  munculnya semangat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin    Barat    c.q Dinas    Pendidikan    dan     Kebudayaan
Kabupaten  Kotawaringin  Barat  bekerja  sama  dengan   Lembaga
Swadaya Masyarakat, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial  serta  mengajak  pemilik  bangunan  cagar budaya  atau  bangunan  bersejarah tersebut untuk ikut serta dalam upaya melindungi dan melestarikan bangunan  cagar budaya tersebut.

## 6. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan  melalui  observasi  yang  telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
1. Dalam  pelestarian  terhadap  cagar  budaya  yang  berada  di  Kotawaringin  Barat,
Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotawaringin Barat telah  melaksanakan  dengan  maksimal  perannya,  yaitu dengan  melakukan  pendataan terhadap  bangunan-bangunan,  kawasan- kawasan  yang  bernilai  tinggi  sejarahnya, menetapkan  bangunan  tersebut  sebagai  cagar  budaya  dengan  membuat  Peraturan Bupati  Kotawaringin  Barat  Nomor  16  tahun  2017  tentang  cagar  budaya,  peraturan daerah kabupaten Kotawaringin Barat, serta sebagai fasilitator dalam pemugaran cagar budaya yang berada di kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dalam  hal pelestarian cagar budaya khususnya Masjid Kyai Gede, Astana Al- Nursari, dan Rumah Pangeran  Adipati  Mangkubumi  dengan  melakukan  penyusunan,  pengendalian, evaluasi  serta  pengelolahan  terhadap  cagar  budaya  mempunyai  kewajiban  untuk mewujudkan,  menumbuhkan,  mengembangkan  dan  meningkatkan  kemampuan, kompetensi,  tugas  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  serta  melakukan pemugaran dan pemulihan di lingkungan cagar budaya.
3. Peran  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dalam pemeliharaan benda cagar budaya di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat beberapa peran penting.
4. Faktor Pendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam  melestarikan  cagar  budaya  adalah  terdapat  regulasi  yang  mengatur  mengenai cagar  budaya  seperti  Peraturan  Bupati  Kotawaringin  Barat  Nomor  16  Tahun  2017 tentang  pelestarian  bangunan  atau  kawasan  cagar  budaya,  kemudian  optimalnya pembagian  tanggung  jawab  dalam  pengelolaan  cagar  budaya  khususnya  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Faktor Penghambat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melestarikan cagar budaya adalah:
a) Belum  optimalnya  monitoring,  evaluasi  dan  pendataan  terkait  dengan cagar-cagar budaya yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat
b) Letak  geografis  yang  yang  cukup  luas  dan  sulit  dijangkau  dalam  waktu  singkat diperlukan strategi khusus dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang prima.
c) Masih  kurangnya  layanan  pendidikan  di  daerah  perkebunan  dan pertambangan  baru, serta  belum  tertibnya  administrasi  bagi  sekolah  sekolah  swasta  yang  belum  berijin
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
operasional.
d) Masuknya budaya asing yang menyebabkan akulturasi budaya, sehingga cagar budaya yang ada kurang diperhatikan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. G Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar
A.W Widjaja. (1986). Individu, Keluarga Dan Masyarakat . Jakarta:Akademika Persindo
Agustino, Leo. (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta , Alwasilah,  A.  Chaedar.  (2006). Pokoknya  Kualitatif .  Jakarta:
Pustaka Jaya
Akbar,  Deky.  (2014). Pelestarian  Situs  Cagar  Budaya  Plawangan  Rembang Perspektif  Undang-Undang  Cagar  Budaya .  Pandecta  Research  Law Journal Vol.  9,  No.  2  Januari  2014.  Semarang:  Universitas  Negeri Semarang.
Bintoro,  Tjokroamidjojo.  (1988). Pengantar  Administrasi  Pembangunan .
Jakarta: LP3ES
Bogdan,  Robert  dan  Taylor.  (1992). Pengantar  Metode  Penelitian  Kualitatif,
Bogor: PT. Ghalia Indonesia
Bridgman, Peter dan Glyn Davis (2004), The Australian Policy Handbook , Allen and Unwin, Crows Nest
Brotodihardjo  R.  Santoso.  (1998). Pengantar  Hukum  Pajak ,  Refika
Aditama, Bandung
Buletin  Kundungga.  (2020).  Buletin  Pelestarian  Cagar  Budaya  Vol.  9,
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Samarinda
Cliffs
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
Creswell,  J.W.  (1998). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing among Five Tradition . London: Sage Publications Digitalisasi. ISTORIA: Jurnal  Pendidikan  dan  Sejarah  Volume  18,  No.2  September  2022.
Universitas Sebelas Maret.
Dunn,    William.  (1999). Analisa  Kebijakan  Publik .  (Samodra
Wibawa, Penerjemah).Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Dye,  Thomas  R.  (1992). Understanding Public  Policy .  New  Jersey:  Englewood.
Edward  III,  George  C.  (1980). Implementing  Public  Policy .  Washington:
Congressional Quarterly Press
Eko  A.,  Danu.  (2022). Strategi  Pelestarian  Benda  Cagar  Budaya  melalui
Friedrich, Carl J. (1963). Man and His Government . Newyork: McGraw-Hill
George  R.  Terry.  (2006). Prinsip-Prinsip  Manajemen .  Jakarta:  Penerbit  Bumi Aksara
Grindle,  Merilee  S.  (1980).  Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third
World, Princnton University Press, New Jersey
Heinz,  Eulau.  and  Kenneth  Prewitt.  (1973). Labyrinths  Of  Democrazy .
Hogwood, Brian W., and Gunn, Lewis A.  (1990). Policy Analysis for the Real World. Oxford University Press. Indianapolis: Boobs Merrill
Islamy, M. Irfan.  (1997). Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .

## Jakarta: PT Rineka Cipta
Jones, Charles O. (1994). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) , Jakarta:

## PT. Raja Grafindo Persada
Kalay, Y. E. (2008). Introduction: Preserving Cultural Heritage Through Digital Media.  In  Yehuda E. Kalay, Thomas  Kvan  &  Janice  Affeck  (Eds) .  New Heritage: New Media and Cultural Heritage. New York: Routledge.
Koentjaraningrat.  (2009). Pengantar  Ilmu  Antropologi .  Jakarta:  RinekaCipta. Manullang.  (2008). Dasar-Dasar  Manajemen. Yogyakarta:  Ghalia  Indonesia (GI)
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
Milles  &  Hubberman.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta:  Rineka  Cipta Press
Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif , Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
Muluk, Khairul. (2005). Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah . Malang
: Bayumedia Publishing
Nurvita  Afnani,  Wahyu,  dkk.  (2021). Analisis  Pelestarian Situs  Cagar  Budaya Sekaran  (Studi  Kasus  Situs  Sekaran  di  Desa  Sekarpuro  Kabupaten Malang). Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Humaniora  Vol.  10  No.  3,  Desember 2021. http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34307.
Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2009  Dan  Menteri Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Nomor  40  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
Peraturan  Bupati  Kotawaringin  Barat  Nomor  17  Tahun  2017  tentang  Rencana Kerja  Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
Peraturan  Bupati  Kotawaringin  Barat  Nomor  46  Tahun  2016  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin Barat.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan
Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kotawaringin Barat Cendekia (2022), 16(2): 111-125. DOI 10.30957/cendekia . v16i2.847
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembar  Negara  Nomor  82  dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rancangan Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
Poerwanto,  Hari,  (2010), Kebudayaan  dan  Lingkungan  Dalam perspektif Antropologi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Prasetyo,  B.  (2018). Efektifitas  Pelestarian  Cagar  Budaya  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya . Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, (pp. 69-78).
Ranjabar,  Jacobus.  (2006). Sistem  Sosial  Budaya  Indonesia:  Suatu  Pengantar.
Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan , Jakarta, Bumi Aksara.
Suharto,  Edi.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis Mengkaji  Masalah  dan  Kebijakan  Sosial .  Bandung:  Alfabeta
Terjemahan oleh Arief Rurchan, Surabaya : Usaha Nasional.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya.  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang Perubahan  Kedua atas Undang- Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembar  Negara  Nomor  59  dan  Tambahan  Lembar Negara  Nomor 4844).
Wahab,Solichin  Abdul.  (2008)  . Analisa  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara . Bumi Aksara. Jakarta.
Winarno,  Budi.  (2007). Teori  dan  Proses  Kebijakan  Publik .
Media Pressindo.Yogyakarta.