p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 3, No. 7 Juli 2022 http://jist.publikasiindonesia.id

## EFEKTIVITAS  HUBUNGAN  KERJASAMA  INDONESIA-AUSTRALIA  MELALUI PROGRAM AUSAID DI SEKTOR PENDIDIKAN ERA JOKOWI PADA TAHUN
Jofanka Alfiano 1* , Putri Hergianasari 2 , Triesanto Romulo Simanjuntak 3 , Muhammad Fahmi 4
Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia 1, 2
Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia 3
Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia 4
Email: Jalfiano70@gmail.com 1* , Hergianasari.putri@staff.uksw.edu 2 , Triesanto.simanjuntak@uksw.edu 3 , Fahmimuhammad103@gmail.com 4

## *Correspondence Jofanka Alfiano
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan : 18-06-2022 Diterima : 12-07-2022 Diterbitkan : 25-07-2022
Tulisan  ini  akan  membahas  bagaimana  hubungan  kerja  sama  antara Indonesia  dengan  Australia  melalui  AusAID  yang  menghasilkan berbagai program bantuan di sektor pendidikan pada era Joko Widodo pada tahun 2014-2019, yang mana penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas  dari  kerja  sama  tersebut.  Indonesia  memiliki  permasalahan yang  mendesak  di  sektor  pendidikan.  Hal  ini  disebabkan  karena menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dan tingkat putus sekolah yang  memprihatinkan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  langkah  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia,  salah  satunya  melalui kerja  sama  dengan  Australia.  Hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan
Australia sendiri sudah terjalin sejak lama sehingga kerja sama di sektor pendidikan  antara  kedua  negara  dirasa  dapat  memberi  manfaat.  Pada dasarnya,  Indonesia  memiliki  berbagai  kebijakan  di  sektor  pendidikan seperti  wajib  belajar  9  tahun  dan  pengembangan  pendidikan  karakter.
Sementara  itu,  Australia  memiliki  kebijakan  luar  negeri  di  bidang pendidikan  yang  berfokus  pada  asistensi  peningkatan  kualitas pendidikan dan bantuan secara langsung. Kerja sama antara Indonesia- Australia  di  bidang  pendidikan  dapat  dilihat  dari  berjalannya  program seperti Education  Partnership,  Technical  Assistance  for  Education System  Strengthening, ProDEP,  dan Innovation  for  Indonesia's  School Children. Program kerja sama tersebut menghasilkan berbagai capaian seperti  ketersediaan  infrastruktur  dan  sarana  prasarana  pendidikan, peningkatan  kualitas  tenaga  pendidik  dan  pelayanan  pendidikan, peningkatan  kurikulum  metode  belajar  yang  efektif,  serta  aksesbilitas kualitas  pendidikan  dalam  mencapai  kesetaraan  gender  dan  ramah disabilitas. Penulis menggunakan teori Liberalisme untuk menjabarkan seberapa  efektif  kerjasama  yang  dilakukan  Indonesia  dan  Australia  di sektor  Pendidikan  indonesia  melalui  AusAID.  Peneliti  melihat  bahwa kerja  sama  pendidikan  antara  Indonesia  dengan  Australia  di  era  Joko Widodo  cukup  efektif  untuk  membantu  mengatasi  berbagai  isu pendidikan di Indonesia.

## ABSTRACT
This  paper  will  discuss  how  the  cooperative  relationship  between Indonesia and Australia through AusAID resulted in various assistance programs in the education sector during the Joko Widodo era from 2014 to  2019,  in  which  this  research  will  look  at  the  effectiveness  of  the cooperation. Indonesia has pressing problems in the education sector. This  is  due  to  the  declining  quality  of  education  in  Indonesia  and  the alarming dropout rate. Therefore, it is necessary to take steps to improve the  quality  of  education  in  Indonesia,  one  of  which  is  through
Kata kunci : Pendidikan; Indonesia; Australia; AusAID
Keywords: Education; Indonesia; Australia; AusAID
cooperation  with  Australia.  Bilateral  relations  between  Indonesia  and Australia have existed for a long time so cooperation in the education sector  between  the  two  countries  is  considered  to  be  beneficial. Indonesia  has  various  policies  in  the  education  sector  such  as  9-year compulsory  education  and  character  education  development. Meanwhile, Australia has a foreign policy in the field of education that focuses on assistance in improving the quality of education and direct assistance. The cooperation between Indonesia and Australia in the field of education can be seen in the implementation of programs such as the Education  Partnership,  Technical  Assistance  for  Education  System
Strengthening,  ProDEP,  and  Innovation  for  Indonesia's  School Children.  The  cooperation  program  resulted  in  various  achievements, such  as  the  availability  of  educational  infrastructure  and  facilities,
improving the quality of educators and educational services, improving the curriculum for effective learning methods, as well as the accessibility of education quality in achieving gender equality and being disability- friendly. The author uses Liberalism theory to describe how effective the cooperation  between  Indonesia  and  Australia  in  the  Indonesian education  sector  is through AusAID. Researchers  see  that educational cooperation  between  Indonesia  and  Australia  from  2014  to  2019  was effective in helping to overcome various educational issues in Indonesia

## CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  yang  penting  dan  mendesak di  Indonesia  adalah pendidikan. Beberapa tahun lalu, akibat penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, data terkait  pendidikan  di  dalam  negeri  dapat  dikatakan  memprihatinkan.  Dibuktikan  pada tahun  2018,  jumlah  pemuda  Indonesia  usia  15-24  yang  mengikuti  pendidikan  atau pelatihan baru mencapai 48,7% d sebanyak 20% remaja Indonesia berusia antara 15 dan 19  tahun  tidak  bersekolah,  bekerja  atau  menerima  pelatihan  ( Armalena,  Syahrizal, Yuherman, & Asril, 2021). Hal ini dipicu oleh berbagai hal, seperti kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pendidikan, rendahnya faktor ekonomi yang mengakibatkan tidak  memenuhi  kebutuhan  pendidikan  sehingga  sulit  untuk  meciptakan  daya  saing dengan negara-negara lain.
Fakta  terkait  pendidikan  tidak  sebanding  dengan  pentingnya  pendidikan  bagi Indonesia.  Pendidikan  merupakan  proses  perantara  bagi  pembangunan  semua  sektor pembangunan ( Naryoso , 2016). Dalam konteks pembangunan, pembangunan pendidikan mencakup empat aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik ( Solichin , 2015). Dalam konteks sosial, pendidikan mampu melahirkan manusia yang mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat dan mendorong akselerasi mobilitas masyarakat yang bermuara  pada  terbentuknya  bentuk-bentuk  sosial  baru.  Bentuk  sosial  baru  berupa organisasi,  komunitas,  dan  perkumpulan  komunitas.  Pada  aspek  budaya,  pendidikan mampu menciptakan norma dan nilai sosial manusia, serta menanamkan semangat dalam masyarakat.  Dengan  cara  ini,  masyarakat  memiliki  rasa  toleransi  yang  tinggi  dan menghormati  keragaman  budaya  dan  agama  masyarakat  lainnya.  Aspek  ekonomi pendidikan  mampu  melahirkan  masyarakat  yang  cerdas  dan  andal  sebagai  penggerak
pembangunan  ekonomi  negara.  Pada  tataran  politik,  pendidikan  dapat  menjadikan manusia  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  memiliki  pemahaman  yang  lebih  tinggi tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat ( Soepandji , 2018).
Indonesia  sudah  memiliki  hubungan  kerja  sama  dengan  Australia  sejak  awal kemerdekaannya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  dukungan  dan  pengakuan  kedaulatan Australia  pada  masa  perjuangan  kemerdekaan  Indonesia,  yang  mana  hubungan  ini semakin  berkembang  ( Sunarti ,  2016).  Pada  tahun  2010  terdapat  kunjungan  yang dilakukan secara berkala oleh kedua negara, Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh SBY sebagai Presiden dan Australia dipelopori oleh perdana menteri yaitu Julia Gillard membahas 28 poin kerjasama, salah satunya kerjasama dalam peningkatan pendidikan di masing-masing  negara.  Pemerintah  Indonesia  dan  Australia  telah  merancangkan  suatu prorgam  pembangunan  pendidikan  dalam  rangka  untuk  pembangunan  Internasional dengan badan Australia atau Australian Agency for International Development (AusAID) yang  telah  melakukan  konsultasi  dengan  Departemen  Pendidikan  Nasional  (DPN), Departemen  Agama  (DEPAG),  Departemen  Keuangan  (Depkeu),  dan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  guna  membangun  rencana  strategis untuk mencapai prioritas utama yaitu peningkatan akses pada pendidikan dasar, kualitas, standar,  penguatan  tata  kelola  pendidikan  serta  mekanisme  akuntabilitas.  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  merupakan  pembangunan pendidikan  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  pada  Tahun  2010-2014  dan  pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  pada  tahun  2005-2025,  dalam  hal  ini  Kementrian Pendidikan  Nasional  telah  (Kemdiknas)  telah  menyusun  Rencana  Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) pada 2005-2025. Hal ini telah tertuang pada  Permendiknas  No  32  Tahun  2005  yang  mengatur  pada  Rencana  Strategis  atau disebut dengan Renstra Kemendiknas pada tahun 2005 hingga 2009 ( Ma’mun , 2014).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  terdahulu  sebagai  acuan penulisan  jurnal.  Di  mana  pada  penelitian  sebelumnya  melihat  Kerjasama  Australia Indonesia Melalui AUSAID Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Susilo  Bambang  Yudhoyono  (SBY)  2009-2013.  Dalam  masa  pemerintahan  SBY kerjasama  melalui  AUSAID  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia sangatlah  baik,  melihat  fenomena  yang  terjadi  pada  saat  itu  Australia  memberikan bantuan kepada Indonesia tidak hanya sektor pendidikan saja. Banyak program bantuan yang di jalankan untuk kemajuan pendidikan Indonesia demi membangun sumber daya manusia  yang  kompeten  yang  disalurkan  melalui  AusAID  (Farida,  2014).  Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan utama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan  teori  Liberalisme  sebagai  alat  untuk  menganalisis  efektivitas  hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia di sektor pendidikan di era Jokowi pada tahun 2014-2019.
Penelitian  ini  dibuat  untuk  memahami  dan  melihat  bagaimana  efektivitas hubungan kerjasama Indonesia-Australia melalui program AusAID di sektor pendidikan era  Jokowi  pada  tahun  2014-2019.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai referensi bacaan untuk penulisan makalah, jurnal, dan laporan terkait hubungan bilateral
antara Indonesia dan Australia pada sektor pendidikan, khususnya bagi peminat isu-isu Hubungan Internasional dalam Kerjasama Internasional ( Pujayanti , 2016).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  teori  liberalisme,  yang  mana  menurut  Jackson  dan Sorensen, terdapat tiga asumsi dasar Liberalisme, yaitu ; (1) pandangan positif terhadap sifat manusia; (2) memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional memiliki sifat yang kooperatif  dibandingkan  konfliktual;  (3)  percaya  terhadap  kemajuan.  Semakin  tinggi tingkat  kerjasama  dan  ketergantungan  dibentuk  maka  semakin  kecil  peluang  untuk terjadinya  perang  ( Aurellia,  Febriana,  &  Salaeh, 2019).  Hal  ini  membuat  pandangan Liberalisme  melihat  adanya  suatu  kebebasan  negara  dalam  hal  ini  kebebasan  untuk membangun diri dan mengembangkan guna mencapai kepentingannya ( Triputra , 2017). Di  sisi  lain  pandangan  ini  percaya  bahwa  manusia  maupun  negara  memiliki Self- interested jika terjadi persaingan antara kebebasan dan juga kesetaraan maka negara akan berusaha  mengembangkan  diri  dan  memperbaharui  untuk  menjadi  lebih  baik.  Melihat asumsi dasar yang dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen bahwa Liberalisme percaya akan  kemajuan,  penulis  akan  menjabarkan  seberapa  efektif  kerjasama  yang  dilakukan Indonesia dan Australia di sektor Pendidikan indonesia melalui AusAID, dengan adanya kerjasama  ini  akan  menciptakan  kemajuan  pada  sektor  pendidikan  Indonesia  dan mempererat hubungan negara antara Indonesia dan Australia.
Fenomena  dalam  Hubungan  Internasional  yang  terjadi  oleh  negara-negara  yakni untuk melihat bagaimana proses kerjasama Internasional dapat berjalan melalui hal-hal yang  telah  disepakati  secara  bersama  guna  mencapai  kepentingan  nasional  masing- masing negara ( Daniah & Apriani , 2018). Penulis juga menggunakan konsep kerja sama bilateral dalam penelitian ini. Dalam kerjasama Internasional, tercipta sebuah hubungan bilateral  di  mana  hubungan  ini  merupakan  keadaan  yang  mampu  mendeskripsikan bagaimana  hubungan  timbal  balik  antar  kedua  negara  yang  terlibat,  dan  negara merupakan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ( Pratiwi , 2021).
Berdasarkan  judul  dan  latar  belakang,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan metode kualitatif. Pemilihan dalam penggunaan metode kualitatif bertujuan agar mampu memahami  bagaimana suatu  komunitas maupun individu dalam menerima isu tertentu. Sementara  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif,  hal  ini  bertujuan  bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang di mana untuk mendeskripsikan keadaan  berdasarkan  segala  fenomena  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat,  organisasi, maupun negara ( Ramadhana & Tanjung, 2021).

## Hasil dan Pembahasan
Indonesia dan Australia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama yang panjang.  Sejarah  kerja  sama  antara  kedua  negara  yang  bertetangga  tersebut  dapat ditelusuri  kembali  pada  awal  kemerdekaan  Indonesia.  Hal  ini  ditunjukkan  melalui dukungan  yang  diberikan  oleh  Australia  terhadap  upaya  pengakuan  kemerdekaan Indonesia  dengan  membawa  isu  tersebut  ke  Dewan  Keamanan  PBB  dan  keikutsertaan
Australia  dalam  menengahi  konflik  antara  Indonesia  dan  Belanda  ( Subchi  &  Halid , 2018).  Sejak  saat  itu,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  mulai  terjalin walaupun mengalami pasang surut.
Selama  lebih  dari  70  tahun  hubungan  bilateral  antara  Jakarta  dengan  Canberra, kedua negara telah menjalin beberapa kerja sama di berbagai bidang untuk kemajuan bagi negara  yang  bertetangga  tersebut,  salah  satunya  kerja  samanya  adalah Australia Indonesia  Partnership  for  Reconstruction  and  Development (AIPRD)  yang  dikelola AusAID ( Saragih et al ., 2022). Selain itu terdapat Agreement Between Australia and the Republic  of  Indonesia  on  the  Framework  for  Security  Cooperation yang  merupakan kerangka kerja sama keamanan ( Ansari, Utomo, & Farabi, 2016). Selanjutnya ada kerja sama Joint  Declaration  on  Maritime  Cooperation untuk  bidang  keamanan  maritim ( Pramitha , 2017).
Baik Australia dan Indonesia juga memperkuat hubungan antara keduanya dengan mengadakan berbagai forum, seperti 2+2 Dialogue, Annual Leaders Meeting (ALM), dan Indonesia-Australia Dialogue (IAD). Dialog-dialog yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia  bertujuan  sebagai  forum  komunikasi  utama  secara  bilateral,  yang  mana pemimpin  bersama  menteri  dari  kedua  negara  dapat  berdiskusi  terkait  isu  yang  ada ( Darmawan & Kuncoro , 2019). Berjalannya komunikasi antara kedua negara disebabkan karena Indonesia dianggap sebagai negara yang penting bagi Australia. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara ini untuk menjaga kerja sama yang telah terjalin ( Kristanto & Utomo , 2020).
Pada  dasarnya,  Indonesia  memiliki  beberapa  kebijakan  yang  diterapkan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikannya.  Salah  satu  landasan  kebijakan  pemerintah Indonesia  terkait  program  pendidikan  adalah  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  selama  9  tahun  ( Irawati  &  Susetyo ,  2017). Kebijakan program pendidikan pemerintah yang dilandaskan Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki tujuan agar setiap anak berumur dari 7 hingga 16 tahun bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan yang mudah dijangkau dan gratis bagi masyarakat menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya ( Syafii , 2018). Kebijakan  pemerintah  Indonesia  di  bidang  pendidikan  berfokus  pada  pendidikan karakter  sebagai  bagian  dari  pembangunan  bangsa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan diterbitkannya  buku  pelatihan  dan  pengembangan  pendidikan  budaya  karakter  bangsa oleh Kementerian Pedidikan, yang memuat 18 poin pendidikan karakter bangsa ( ASRI, Rusmini,  &  Nugroho, 2021).  Hal  ini  didukung  juga  dengan  kebijakan  pembangunan pendidikan Indonesia yang disusun dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka  Panjang  2005-2025  untuk  mengatasi  berbagai  tantangan  pendidikan  yang  ada ( Saggaf , 2016). Di era Joko Widodo, sektor pendidikan memiliki berbagai sasaran, seperti angka  partisipasi  pendidikan,  pengentasan  kesenjangan  pendidikan  dan  putus  sekolah, kesiapan  siswa  di  dunia  industri,  meningkatkan  pelayanan  pendidikan,  meningkatkan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  serta  kesejahteraan  guru  ( Murdiyana  &  Mulyana , 2017).
Hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan  Australia  telah  menghasilkan  berbagai kesepakatan dan kerja sama bagi kedua negara. Salah satu fokus dalam kerja sama antara Indonesia dan Australia adalah di sektor pendidikan. Adapun bentuk kerja sama di sektor pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui AusAID dan pemerintah Australia.
Pada  tahun  2014  hingga  tahun  2015,  Australia  menerapkan  beberapa  strategi kebijakan luar negeri  di  bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan menyediakan Official  Development  Assistance (ODA)  untuk  menyalurkan  investasi  pendidikan  di beberapa negara ( Denimah , 2021). Sementara di masa kepemimpinan Malcolm Turnbull pada  tahun  2015-2018,  kebijakan  luar  negeri  Canberra  di  bidang  pendidikan  mengacu pada strategi bantuan investasi  Australia untuk  pendidikan yang dijalankan pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Strategi tersebut memiliki empat prioritas, antara lain pondasi untuk  pertumbuhan  anak  usia  dini,  meningkatkan  kualitas  pendidikan,  partisipasi pendidikan  yang  universal,  dan  meningkatkan  akses  pengembangan  kemampuan. Implementasi  dalam  mewujudkan  prioritas  strategi  bantuan  investasi  Australia  untuk pendidikan  dilakukan  melalui  pengurangan  jumlah  dana  investasi  bantuan  di  bidang pendidikan,  yang  mana  diakomodasi  dengan  peningkatan  kuota  beasiswa  dan  upaya meminimalisir  intervensi  Canberra  dalam  pembuatan  kebijakan  pendidikan  di  negara penerima bantuan ( VITA INDAH , 2021).
Selain itu di masa Scott Morrison, bentuk kebijakan luar negeri Australia di bidang pendidikan lebih berfokus pada memberikan asistensi terhadap negara penerima bantuan agar  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  kapabilitas  edukasinya.  Asistensi  tersebut diwujudkan  dengan  investasi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  inovasi  siswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memperkuat  sistem pendidikan  ( Medan et al ., 2014).
Australia  terlibat  dalam  program Education  Sector  Support  Programme (ESSP) dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap program Rencana Strategis 2010-2014 milik Kementerian  Agama  (Kemenag)  dan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui bantuan sebesar lebih dari Rp10 triliun, Australia melaksanakan program Education  Partnership (EP)  yang  dipengaruhi  oleh  keberhasilan  program AIPRD tahun 2005-2010 dan berjalan pada tahun 2011-2016. Dana tersebut dialokasikan menjadi  5  komponen  yang  terkait  dengan  infrastruktur  Sekolah  Menengah  Pertama (SMP) (C1), infrastruktur dan pengelolaan madrasah (C2), bantuan akreditasi madrasah (C3), Pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4), serta lintas komponen.

## Tabel 1. Alokasi Keuangan bagi EP (dalam juta AUD)
Komponen Program Dana Konstruksi  atau  perluasan  sekolah  untuk  meningkatkan  penerimaan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) ( C1 ) 179,3
Pembangunan dan pengelolaan madrasah / sekolah Islam ( C2 ) 106,4
Bantuan  akreditasi  bagi  madrasah  untuk  meningkatkan  layanan  dan kualitas sekolah ( C3 )
36,6
Bantuan pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah ( C4 ) 20,0 Layanan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan program 26,5 Jumlah 368,8
Sumber: AusAID, 2016 (diolah oleh penulis)
Dalam komponen C1, Pemerintah Australia dan Kemendikbud bekerja sama dalam membangun 1.155 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Satu Atap (SATAP) yang dapat menerima 160.000 siswa tambahan pada periode tahun 2011-2016. Bantuan dari Pemerintah Australia sebesar AUD 179,3 juta diberikan dalam bentuk dana ataupun bantuan  teknis  dan  diselesaikan  pada  Januari  2017  Pada  November  2016,  di  bawah komponen program C1, Pemerintah Australia dan Indonesia berhasil membangun 1.139 sekolah  dan  meningkatkan  penerimaan  siswa  sebesar  150.000  orang.  Berdasarkan  hal tersebut, program EP berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan siswa hingga 1,6%. Di samping itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa konstruksi  sekolah di  bawah program  EP  memiliki  standar  konstruksi  yang  bagus  sehingga  dapat  digunakan  dalam jangka  panjang  serta  mengurangi  beban  pengelolaan  bagi  sekolah,  masyarakat,  dan pemerintah daerah ( Patuju , 2018).
Sementara  dalam  komponen  C2,  terfokus  pada  pengembangan  staf  profesional pendidikan dan memiliki porsi terbesar kedua dalam  program EP, dengan alokasi dana sebesar 29% atau AUD 106,4 juta. Diwujudkan melalui pelatihan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengembangkan kemampuan keuangan sekolah dan berkontribusi  dalam  komunitas.  Didukung  dengan  pengembangan  tenaga  di  sektor pendidikan.  Program  pengembangan  tersebut  dilaksanakan  untuk  meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan di Indonesia.  Sejak  pertama  kali  diimplementasikan  pada  tahun  2015,  program pengembangan tenaga pendidikan dalam C2 telah melatih lebih dari 3,500 pengawas dan 17,775  kepala  sekolah  di  Indonesia.  Selain  itu,  AusAID  juga  membantu  guru  untuk mengembangkan inovasi  sistem pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dibuktikan pada tahun 2018, yang mana Australia membantu  pelatihan 2774 guru dan 446  tenaga  pendidik  dari  907  sekolah  untuk  meningkatkan  pembelajaran  bagi  77.912 siswa sekolah dasar.
Pada komponen C3, Australia memberikan hibah bersyarat  sebesar AUD 10 ribu masing-masih  kepada  1.500  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  madrasah  dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan mereka dalam akreditasi institusi. Program C3 dirumuskan  untuk  mendukung  rencana  strategis  dari  Kemenag  yang  bertujuan  untuk mengembangkan  kualitas  madrasah  dan  sistem  pendidikan  Islam  ( Ahmad  &  Sukiman , 2019).  Program  ini  merupakan  kelanjutan  dari  program  bantuan  AusAID  sebelumnya, Learning  Assistance  Program  for  Islamic  Schools (LAPIS).  Kerangka  akreditasi  dan penerapan C3 dipegang oleh Kemenag yang kemudian dikelola melalui Mitra Pelaksana Sub-Nasional di provinsi tujuan.
Sedangkan  pada  komponen  C4,  Australia  menerapkan  Kemitraan  untuk Pengembangan  Kapasitas  dan  Analisis  atau  ACDP,  sebuah  kerangka  yang
mempromosikan  penelitian  dan  dialog  kebijakan  di  sektor  pendidikan.  Pembuat kebijakan  diharapkan  dapat  memanfaatkan  kerangka  analisis  ACDP  dalam  proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran, lalu digabungkan dengan bukti dari ACDP dalam kebijakan sektor pendidikan yang relevan ( Sardjunani , 2014).
Selain keempat komponen tersebut program EP juga memberikan asistensi terkait isu-isu lintas komponen atau yang tidak termasuk ke dalam keempat isu tersebut. Isu-isu yang  termasuk  lintas  komponen  antara  lain  penyeimbangan  gender  aktivitas  pelatihan pendidikan, yang mana 54 persen dari peserta merupakan tenaga didik perempuan. Tidak hanya itu, isu lintas komponen juga meliputi kesetaraan akses pendidikan, khususnya bagi kaum  disabilitas,  dibuktikan  melalui  implementasi  program  C1  yang  mengharuskan infrastruktur pendidikan agar mengakomodasi siswa disabilitas dengan fasilitas toilet dan tangga khusus.
Kerja  sama  dan  bantuan  yang  diberikan  oleh  Australia  untuk  sektor  pendidikan Indonesia  tidak  hanya  diterapkan  melalui  AusAID,  tetapi  juga  diwujudkan  dengan program  kerja sama lainnya. Salah satu  program yang dilaksanakan oleh Australia dan Indonesia  dalam  kerja  sama  di  sektor  pendidikan  adalah Technical  Assistance  for Education  System  Strengthening (TASS).  Program  ini  dilaksanakan  agar  dapat berkontribusi  pada  sistem  pendidikan  Indonesia  dengan  membawa  perubahan berkelanjutan  dalam  kebijakan  dan  sistem  pendidikan.  Melalui  suntikan  dana  sebesar AUD  11,98  juta, TASS menyediakan  asistensi  jangka  pendek  bagi  pembuat  kebijakan dan mendorong terciptanya kolaborasi  antar stakeholders . Tidak hanya itu, TASS juga berjalan beriringan dengan program lainnya seperti Improving  Dimension  of Teaching, Education Management, and Learning  Environment milik World  Bank dan Innovation for Indonesia’s School Children milik pemerintah Australia ( Pelaksana , 2018).
Kerja sama lain terkait pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan Australia  adalah Innovation  for  Indonesia's  School  Children (INOVASI).  Program INOVASI didesain untuk mencari tahu apa metode yang dapat diterapkan oleh guru dan siswa  agar  dapat  meningkatkan  pendidikan  di  Indonesia.  Dimulai  sejak  tahun  2014, INOVASI  diterapkan  dengan  berkolaborasi  bersama  pemerintah  Indonesia  dan stakeholders terkait melalui identifikasi perubahan yang dapat diterapkan di dalam sistem pendidikan  Indonesia.  Selain  itu,  INOVASI  juga  mengedepankan  eksperimen  dalam penerapan  metode  pembelajaran  dan  mengumpulkan  timbal  balik  dari  eksperimen tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya ( Mahdalena & Daulay , 2020).
Ada beberapa hasil yang tercapai  bagi pendidikan di Indonesia  dari adanya kerja sama  dengan  Australia.  Dari  program-program  bantuan  yang  diberikan  oleh  Australia melalui  AusAID,  capaian  yang  dipetik,  antara  lain  adalah  fasilitas  konstruksi  sekolah yang memiliki standar kualitas tinggi yang dibangun dengan baik, didukung oleh fungsi bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk apapun dan kapanpun. Selain itu, ProDEP yang merupakan bagian dari program bantuan pendidikan dari AusAID juga memiliki dampak dengan  adanya  penerapan  modul  dari  ProDEP  untuk  pengembangan  keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik. AusAID juga berkontribusi dalam
membantu  replikasi  model  akreditasi  C3  untuk  sekitar  3.153  madrasah  di  seluruh Indonesia, ditambah dengan peningkatan kualitas di 2.000 madrasah di Jawa Tengah.
Program  kerja  sama  Indonesia-Australia  di  luar  AusAID  juga  menghasilkan beberapa capaian. Salah satunya adalah program INOVASI yang berhasil meningkatan kapasitas kualitas guru dalam mengajar di berbagai provinsi. Tidak hanya itu, INOVASI juga menyumbang puluhan ribu buku untuk meningkatkan tingkat literasi siswa. Capaian tersebut didukung dengan dibentuknya ribuan fasilitator daerah di provinsi Jawa Timur, Kalimantan  Utara,  Nusa  Tenggara  Barat,  dan  Nusa  Tenggara  Timur  yang  berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru ( Penulis et al ., 2018).

## Kesimpulan
Dari  hasil penelitian, peneliti  menemukan hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Australia menciptakan berbagai bentuk kerja sama di berbagai bidang. Sektor pendidikan menjadi  salah satu  fokus utama hubungan bilateral antara Indonesia dengan  Australia,  dibuktikan  dengan  kerja  sama  sebagai  upaya  meningkatkan  kualitas pendidikan di Indonesia melalui AusAID dan upaya bantuan Australia untuk pendidikan di  Indonesia  yang  menghasilkan  berbagai  capaian  seperti  tersedianya  infrastruktur, akreditasi  yang  baik,  pelatihan  bagi  tenaga  pendidik,  dan  fasilitas  pendidikan.  Peneliti menemukan bahwa kerja sama pendidikan melalui AusAID dan upaya bantuan lainnya yang  dilakukan  oleh  Australia  terhadap  Indonesia  merupakan  bentuk  perwujudan  dari liberalisme. Hal ini disebabkan karena liberalisme percaya akan adanya kemajuan melalui kerja  sama  yang  terjadi.  Kepercayaan  liberalisme  sesuai  dengan  kerja  sama  Indonesia dengan  Australia  di  sektor  pendidikan  yang  memiliki  motif  untuk  mencapai  kemajuan dalam  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kerja  sama  yang  dilakukan Australia  dan  Indonesia  di  sektor  pendidikan  pada  tahun  2014-2019  dapat  dikatakan efektif.  Jika  dilihat  melalui  teori  bilateral,  kerja  sama  Australia  dan  Indonesia  terkait pendidikan  dilakukan  dengan  asistensi  dan  hibah.  Australia  memberikan  asistensi terhadap Indonesia dalam meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan, guru, dan tenaga pendidik seperti kepala sekolah agar dapat  mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif  bagi  siswa.  Selain  itu,  Australia  juga  memberikan  hibah  dengan  bantuan pembangunan fasilitas sekolah dan buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Indonesia.  Saran  untuk  penelitian  selanjutnya,  agar  dapat  melihat  capaian  Kerjasama antara  Indonesia  dan  Australia  pada  periode  Jokowi  yang  kedua  serta  mampu menjelaskan  lebih  dalam  tantangan  yang  dihadapi  kedua  negara  dalam  meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

## Bibliografi
Ahmad, Iqbal Faza, & Sukiman, Sukiman. (2019). Analisis higher order thinking skills (HOTS) pada soal ujian akhiAhmad, I. F., & Sukiman, S. (2019).  Analisis higher order  thinking  skills  (HOTS)  pada  soal  ujian  akhir  siswa  kelas  6  KMI  dalam kelompok  mata  pelajaran  Dirosah  Islamiyah  di  Pondok  Modern  Taza. Jurnal Pendidikan Agama Islam , 16 (2), 137–164. https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162- 02
Ansari,  Rahmat,  Utomo,  Tri  Cahyo,  &  Farabi,  Nadia.  (2016).  Kerja  sama  bilateral indonesia dan australia dalam penanganan terorisme di indonesia tahun 2002–2013. Journal of International Relations , 2 (1), 88–96.
Armalena, Armalena, Syahrizal, Syahrizal, Yuherman, Yuherman, & Asril, Asril. (2021).
Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Siswa Man Padusunan Kota Pariaman. Menara Pengabdian , 1 (1). https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.2704
ASRI, M., Rusmini, Rusmini, & Nugroho, Aris Dwi. (2021). Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Wali Peetu Sadu Tanjung Jabung Timur . UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Aurellia, Debby, Febriana, Yasinta D., & Salaeh, N. (2019). Program PetroCaribe sebagai Strategi  Ekonomi  Venezuela  Era  Presiden  Nicolas  Maduro. Jurnal  Hubungan Internasional , 12 (2), 213–228.
Daniah,  Rahmah,  &  Apriani,  Fajar.  (2018).  Kebijakan  nasional  anti-trafficking  dalam migrasi  internasional. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri Dan Hubungan Internasional , 8 (2). 10.22212/jp.v8i2.1140
Darmawan, Arief Bakhtiar, & Kuncoro, Hestutomo Restu. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan? Andalas  Journal  of  International  Studies  (AJIS) , 8 (1),  43–61. https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019
Denimah,  Denimah.  (2021). Peran  kerjasama  bilateral  Australia-Indonesia  melalui program  MAMPU  (kemitraan  Australia-Indonesia  untuk  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan perempuan) dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals di Indonesia tahun 2017-2020 . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Farida,  Eni.  (2014).  Kerjasama  Australia  Indonesia  Melalui  AUSAID  Dalam
Meningkatkan  Pendidikan  Di  Indonesia  Pada  Masa  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY) 2009-2013. Universitas Muhammadiyah Malang.
http://eprints.umm.ac.id/25630/
Irawati, Eni, & Susetyo, Weppy. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Di  Blitar. Jurnal  Supremasi ,  3. https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374
Kristanto,  Gladys  Ariella,  &  Utomo, Tri  Cahyo. (2020).  Analisis  Kepatuhan  Australia dan  Indonesia  Terhadap  Code  of  Conduct  dalam  Hubungan  Indonesia–Australia Sebagai  Konsekuensi  Adanya  Penyadapan  Tahun  2014-2019. Journal  of International Relations , 6 (4), 510–516.
Ma’mun,  Amung.  (2014).  Perspektif  Kebijakan  Pembangunan  Olahraga  dalam  Era Demokrasi  dan  Kepemimpinan  Nasional  di  Indonesia. ATIKAN , 4 (2). https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v4i2.13
Mahdalena, Mahdalena, & Daulay, Musnar Indra. (2020). Pengembangan Pembelajaran Fisika  Berbasis  Saintifik  Untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Berpikir  Kritis  dan Komunikasi  Verbal  Siswa  SMA. Journal  on  Teacher  Education , 2 (1),  39–48. https://doi.org/10.31004/jote.v2i1.903
Medan,  Kota,  Bebestari,  Mitra,  Harani,  D.  R.Prawidya,  Syafrida  Hani,  S.  E.,  Rahmat Fauzi, S. T., Sekretaris, M. T., Purba, Ir Netti Efridawati, Redaksi, Dewan, Triratih Handayani, S. H., & Sembiring, M. A. P.Edward. (2014). Volume 2 Nomor 2 Juli– Desember 2014. Jurnal Pembangunan Perkotaan , 2 (2).
Murdiyana, Murdiyana, & Mulyana, Mulyana. (2017).  Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja , 73–96.
Naryoso,  Agus.  (2016).  Model  Public  Relations  untuk  Pembangunan  Reputasi Pendidikan  Menengah  sebagai  Sekolah  Rujukan  Berprestasi  Berpotensi. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia , 1 (1), 12–24. https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.32
Patuju, Ahmad. (2018). Hubungan Sikap Terhadap Resiko Bencana Kebakaran dengan Kesiapsiagaan  Menghadapi  Kebakaran  di  PemukimanKelurahan  Air  Putih Kecamatan Samarinda Ulu .
Pelaksana, Redaktur. (2018). Jurnal Institut Bpjs Ketenagakerjaan. Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume , 3 (1).
Penulis,  Andi  Amran  Sulaiman,  Subagyono,  Kasdi,  Alimansyah,  Trip,  Noor, Mohammad,  Muharam,  Agus,  Suwastika,  I.Wayan,  &  Subiksa,  I.  (2018). Membangkitkan  lahan  rawa,  membangun  lumbung  pangan  Indonesia .  IAARD
Press.
Pramitha,  Dewi  Adithyanti.  (2017).  Diplomasi  Pertahanan  Indonesia  dengan  Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim. Jurnal Diplomasi Pertahanan , 3 (2). https://doi.org/10.33172/jdp.v3i2.86
Pratiwi,  Citra  Ayu.  (2021).  Kerjasama  Bilateral  Indonesia  Denmark  dalam  Circular Economy  dan  Manajemen  Pengolahan  Sampah  Tahun  2018-2019. Moestopo Journal of International Relations , 1 (2), 127–136.
Pujayanti, Adirini. (2016).  Kerja sama Selatan-Selatan dan manfaatnya bagi Indonesia. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan Internasional , 6 (1). https://doi.org/10.22212/jp.v6i1.300
Ramadhana, Aulia, & Tanjung, Irwan Syari. (2021). Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap Pemberitaan WacRamadhana, A., & Tanjung, I. S. (2021).  Opini Komunitas  GenPI  Sumatera  Utara  terhadap  Pemberitaan  Wacana  Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba. UMSU.ana Penerapan Wisata Halal di Obj . UMSU.
Saggaf, H. M.Said. (2016). KebSaggaf, H. M. S. (2016).  Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi  Daerah  Dalam  Memperkuat  Karakter  Bangsa.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi  Publik,  5(2),  106–112.ijakan  Pendidikan  Di  Era  Otonomi  Daerah Dalam  Memperkuat  Karakter  Bangsa. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik , 5 (2), 106–112. https://doi.org/10.26858/jiap.v5i2.1762
Saragih,  Hisarma,  Manullang,  Sardjana  Orba,  Soetijono,  Irwan  Kurniawan,  Hamidah, Siti,  Triono,  Triono,  Bintarawati,  Fenny,  Mustar,  Mustar,  Hermawansyah,  Ady, Irawan, Rudi, & Prijanto, Jossapat Hendra. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan . Yayasan Kita Menulis.
Sardjunani, Nina. (2014). Studi ketidakhadiran guru di Indonesia 2014 .
Soepandji,  Kris  Wijoyo.  (2018).  Konsep  bela  negara  dalam  perspektif  ketahanan nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan , 48 (3), 436–456. http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741
Solichin,  Mujianto.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Dan  Peran  Birokrasi.
Religi: Jurnal Studi Islam , 6 (2), 148–178.
Subchi, Imam, & Halid, M.Ag. (2018). Sejarah Kementerian Agama Era Reformasi: Dari Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi . Rajawali Press.
Sunarti, Linda. (2016). Sejarah Indonesia Dalam Konteks Politik Global Dan Regional.
Jurnal Sejarah Dan Budaya , 10 (2), 161–173.
http://dx.doi.org/10.17977/sb.v10i2.7668
Syafii,  Ahmad.  (2018).  Perluasan  dan  pemerataan  akses  kependidikan  daerah  3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam , 4 (2), 153–171.
Triputra, Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24 (2), 279–300. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6
Vita  Indah,  Pangestika.  (2021). Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  terhadap Pengungsi  Asing  dan  Pencari  Suaka  Pada  Era  Reformasi  Perspektif  Siyāsah Dauliyah . IAIN Purwokerto.