## TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU
Oleh :

## Mukhlis R
Abstrak Abstract Tingginya tindak pidana dibidang pertanahan di Kota Pekanbaru tergambar dari laporan kasus Pertanahan di Polresta Pekanbaru pada tahun 2011 sebanyak 65 Kasus, hal ini berkembang modus operandi dari yang bersifat konvensional hingga yang sifatnya modern atau kompleks.  Kendala dalam penegakan hokum oleh Penyidik Polresta Pekanbaru karena sulitnya menghadirkan saksi karena alasan telah meninggal dunia dan sulitnya mencari bukti pembimbing. Selama ini upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kendala dengan pemanggilan staf yang pejabatnya telah meninggal, pemanggilan ahli dariAhli Ikatan Notaris, serta mengusulkan melakukan Gugatan Perdata ke
Pengadilan Negeri.
Land has a strategic value in social and national life , so that is constitutionally guaranteed by the State for the prosperity of the people , but the one that stuck with the problem of land is a criminal act . The high criminal offense in land in the city of Pekanbaru is reflected in the reported cases of Land in Pekanbaru Police in 2011 as many as 65 cases , this is the modus operandi evolved from the conventional to modern or complex.  Constraints in law enforcement by the Police Investigator Pekanbaru because of the difficulty to produce witnesses for some reason had died and the difficulty of finding evidence of the supervisor . So far, the efforts made to anticipate problems with calling staff officers had died , calling expert from Notary Association , as well as the proposed conduct Civil Lawsuit to State Court .

## Kata Kunci : Tanah, Tindak Pidana

## A. Pendahuluan
Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu
maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah :
1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agrarian  Nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan Rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
4. Karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius.
Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai  ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan
kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.
Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia  bahkan terjadinya berbagai tindak pidana disebabkan oleh faktor tanah sebagai objek kepemilikan, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Kondisi obyektif tersebutlah yang menimbulkan berbagai konflik dan bentuk tindak pidana di bidang pertanahan yang terjadi, begitu juga halnya di kota pekanbaru.
Sengketa tanah  dan tindak pidana dibidang pertanahan  di Kota pekanbaru  setiap tahun semakin meningkat dan kondiri ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: 1
1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta
4. Konflik antara rakyat
Kota Pekanbaru sebagai kota metropolis, dan merupakan ibu kota Propinsi Riau, tentu saja tanah sangat penting bagi perkembangan kota, disamping sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga tanah yang dulunya belum bernilai tinggi, setelah menjadi pusat kota dan pusat bisnis harga tanah meningkat bahkan sampai 500 %, sehingga banyak sekali modus operandi dari tindak pidana dibidang pertanahan dikota pekanbaru, baik
1 Maria S.W.Sumardjono,2005, Konflik pertanahan di Indonesia ,Ghalia Indonesia,Jakarta : hal.182
karena perluasan wilayah akibat otonomi, maupun tanah yang tidak dihuni pemiliknya, atau penguasaan tanah oleh pemerintah. 2
Berdasar gambaran tersebut diats perlu dikaji tentang bentuk tindak pidana di bidang pertanahan yang terjadidi Kota pekanbaru bagaimana saja modus operandi yang dilakukan masyarakat dalam melakukan kejahatannya untuk mengelabui aparat penegak hukum serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kendala untuk mengungkap kejahatan dibidang pertanahan ini.

## B. Permasalahan
Sesuai dengan tema sebagaimana tersebut diatas.  Berdasarkan gambaran tersebut diatas perlu dikaji tentang bentuk tindak pidana di bidang pertanahan yang terjadidi Kota pekanbarum, bagaimana saja modus operandi yang dilakukan masyarakat dalam melakukan kejahatannya untuk mengelabui aparat penegak hukum serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum(penyidik) dalam mengatasi berbagai kendala untuk mengungkap kejahatan dibidang pertanahan ini.

## C. Metode Penulisan
Untuk melakukan kajian yang lebih baik dan sistematis serta terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulisan ini berlandaskan pada hasil penelitian atau kajian hukum ini dilakukan sebagai berikut :
1. Pendekatan Masalah Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Sosiologis atau Yuridis Empiris artinya, untuk melihat efektifitas bekerjanya hukum dilapangan atau masyarakat. Dan sifat penelitian ini adalah Deskriptif yaitu dari hasil penelitian akan tergambarkan
2 wawancara dengan Bapak Warno,kanit Reskrim Polresta Pekanabru,20 April 2012
bagaimana kondisi obyektif Akar persoalan munculnya tindak pidana dibidang pertanahan di Kota Pekanbaru.
2. Teknik Pengumpulan Data
Adapun Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

## a. Wawancara
Yaitu melakukan Tanya jawab dengan responden yang telah ditetapkan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, wawancara ini akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan konflik pertanahan dan Tindak Pidana dibidang Pertanahan.

## b. Dokumentasi
Metode ini akan mengambil dan melihat dokumentasi tentang praktek penanganan koflik pertanahan yang terjadi, yang dilakukan oleh Negara melalui upaya litigasi  dan Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana .

## c. Studi Pustaka
Studi Pustaka akan melihat bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Pertanahan di Indonesia, Bentuk-bentuk  tindak pidana  dan Alternatif penyelesian sengketa. selain itu juga akan dikaji literature, hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang telah membahas persoalan konflik atau tindak pidana di bidang pertanahan.
Jenis data yang akan dikelompokkan dan diolah sebagaimana mestinya terdiri dari :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden baik melalui wawancara maupun melalui observasi langsung kelapangan.

## b. Data Sekunder

## 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan hukum yang terdiri dari literature kepustakaan atau hasil penelitian para sarjana, baik berbentuk buku, jurnal dan tulisan ilmiah lain.

## 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Populasi dan Sampling
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama 3 . Sample adalah himpunan bagian atau sebagaian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. 4
Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini terdiri atas :
3 Hilman Hadikusuma:M etode Penelitian Hukum , Sinar Grfika jakarta: 1955,61
4 Ibid

## 1. Kepala BPN Kota pekanbaru.

## 2. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru
3. Penyidik Polresta pekanbaru.
Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Purposiv sampling dan Sistem random Sampling, terhadap Sampel yang jumlah populasinya banyak.

## 5. Teknik Analisis Data
Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau Penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti.Penelitian dengan analisa kualitatif berarti data akan disajikan bukan dalam bentuk angka- angka, melainkan disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian akan diambil kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

## D. Pembahasan

## 1. Tindak Pidana secara umum
Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada disuatu negara, apa itu hukum pidana ?, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof,Dr.Van Kan Hukum adalah keseluruhan peratuan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.
Pidana juga   terdapat beberapa pengertian    menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf  adalah :  “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”. 6
Menurut profesor Simons, pidana atau straf  adalah:  ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersalah” 7 .
Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. 8
Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 9
Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delict. 10 Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda Strafbaar feit sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek  atau dalam kitab undang- undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah delict.
6 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung : 2002, hal. 47.
7 ibid,hal 48 8 Pasal 1 ayat 1 KUHP
9 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia , Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, Hal. 51.
10 Ibid .
Menurut Wirjono   Prodjodikoro,Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. 11
Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. 12
Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu : perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita- citakan oleh masyarakat. 13
Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
11 Wirjono Prodjodjokro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Penerbit. Eresco, Jakarta- Bandung : 1981, Hal. 50
12 Samidjo, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, Hal. 77.
13 Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana,Sinar Grafika Jakarta.1993. hal 122
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 14
Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :
1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 15
Dari apa yang disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :
1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
5. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.
2. Tindak Pidana di bidang pertanahan di Kota pekanbaru
a. Tindak Pidana dan Modus Operandi
Kota Pekanbaru, termasuk kota  yang perkembangannya relatif lebih cepat, karena sebagai pusat ibu kota propinsi riau, dari sisi lain tingkat kriminalitas juga berbanding lurus dengan tuntutan perkembangan kota menuju kota metropolis. Bentuk-  bentuk kejahatan yang muncul sebagai danpak perkembangan kota hampir
14 Ibid . Hal.122.
15 Ibid.
meliputi seluruh aspek kehidupan mulai kejahatan yang bermotif ekonomi, kesusilaan, agama dan politis.
Salah satu bentuk kejahatan yang marak adalah dibidang pertanahan, karena perkembangan kota yang semakin lama semakin pesat membuat kebutuhan akan tanah di kota pekanbaru meningkat sehingga menimbulkan motif ekonomi, dimana karna banyaknya permintaan sehingga harga menjadi tinggi, hal inilah salah satu pendorong munculnya berbagai kejahatan di bidang pertanahan di Kota pekanbaru.
Jika kita Lihat Jumlah kasus/laporan polisi untuk kasus pertanahan pada tahun 2011 di Kota pekanbaru dapat kita lihat sebagai berikut :
Tabel : 1 Jumlah Perkara pertanahan di Bagian Bangunan dan Pertanahan reskrim Polresta Pekanbaru Bulan  Ja n Feb  Mar  Apri l Mei  Ju n Juli  Agu st Sept  Ok t Nop  De s Ke t Juml ah 9 8 9 3 3 6 2 4 2 6 7 6 Total 65 Kasus Sumber data Polresta Pekanbaru thn 2012
Tingginya kasus penyerobotan tanah dikota pekanbaru secara umum ada beberapa modus operandi yang terjadi : 16
1. Modus umum, yang terjadi adalah pemalsuan terdiri dari, pemalsuan tandatangan pejabat,pemalsuan tandatangan saksi sepadan, pemalsuan tandatangan penjual.
2. Modus danpak pemekaran wilayah, dengan adanya pemekaran wilayah misalnya sebelum pemekaran daerah termasuk wilayah administrasi Kampar kemudian terjadi pemekaran wilayah pekanbaru, tanah yang sebelumnya temasuk wilayah kampar telah memiliki alas hak,
16 Wawancara dengan  kanit polresta pekanbaru Warno tanggal 16 Oktober 2012
kemudian setelah terjadi pemekaran menjadi wilayah adminstrasi kota pekanbaru, pemerintah (camat atau BPN) yang sebelumnya  tidak melaporkan kepada pemerintah kota pekanbaru tentang data-data alas-alas hak/pemilik tanah yang telah berpindah menjadi wilayah adminsitrasi kota pekanbaru, sehingga oleh pemerintah kota pekanbaru dianggap lahan/tanah tidak ada pemiliknya sehingga ketika ada yang mengkleim memiliki hak dan mengurus sertifikat hak milik oleh pemerintah(BPN) kota pekanbaru dikeluarkan sertifikat baru, yang mana sebelumnya ditanah yang sama sudah ada sertifikat yang dikeluarkan oleh Camat/BPN Kampar. Sehingga terjadilah sengketa.
3. Menjual tanah lebih dari satu kali, misalnya  A menjula tanah kepada B, dengan memberikan panjar/DP sejumlah uang tertentu kepada A sampai sertifikat jadi, kemudian oleh A sebelum sertifikat jadi tanah tersebut telah dijual lagi kepada orang lain ,misalnya C.
4. Meminjam Tanah untuk ditanami atau ditempati, misalnya untuk tempat pondok-pondok, sementara pemilik tanah tidak tinggal dilokasi bahkan tinggalnya jauh misalnya di Jakarta, ternyata dikemudian hari karena yang meminjam tanah tersebut sudah ada dalam waktu yang lama, sehingga RT/RW mengetahui pemilik tanah tersebut adalah si penyewa, sehinga ketika penyewa meminta surat keterangan sampaipada pengurusan surat baru oleh RT/RW dikeluarkan.
5. Pada obyek tanah yang sama terdapat 2 atau lebih surat tanah, contoh termasuk tanah Pemda yang di GarudaSakti.
6. Membeli tanah tetapi yang dikuasai adalah tanah yang letaknya berbeda letak tanah yang dijual, biasanya dalam kasus seperti ini tanah yang dikuasai adalah tanah yang letaknya strategis, misalnya letaknya dipinggir jalan.
7. Menguasai tanah melebihi dari luas tanah sebagaimana yang tercantum di dalam surat tanah, hal ini biasanya terjadi terhadap surat tanah yang lama yang dulunya menggunakan ukuran depa.
8. Modus lain adalah bersengketa ditanah milik orang lain, hal ini terjdi dengan modus, pemilik tanah adalah A dia memiliki surat SKGR yang sah, kemudian datang siB mengkleim bahwa tanah yang dimiliki oleh A adalah milik siB dengan mengajukan juga surat bukti kepemilikan (SKGR), kemudian datang lagi si C adalah Kawan si B mengkleim tanah si A tersebut juga tanah milik dia dengan menunjukkan bukti surat, kemudian Si B dan si C saling mengkleim dan si B menggugat ke Pengadilan, kemudian oleh pengadilan dimenangkanlahsi B, kemudian dengan bukti putusan pengadilan tersebut si B yang dimenangkan tersebut meningkatkan SKGR tersebut menjadi sertifikat, kemudian siB menjual tanah tersebut kepada orang lain. Hasil penjualan tersebut antara si B dan si C membagi hasil penjualan tanah tersebut.
9. Menggadaikan Tanah (menjadikan sebagai jaminan Utang), modus kasus pertanahan ini , pelaku dengan mengurus surat keterangan hilang,ke Kepolisian atas sertifikat tanahnya, kemudian berdasarkan surat keterangan hilang dari kepolisian, pelaku mengurus  sertifikat baru, kemudian setelah sertifikat baru keluar dijual kepada orang lain,sementara sebelumnya dengan sertifikat awal telah dijadikan jaminan utang di Bank dan ketika Pihak Bank melakukan eksekusi karena kredit macet, tetapi tanah tersebut telah memiliki pemilik yang baru.
10. Surat ada tetapi tidak terregister pada buku register lurah atau camat.

## b. Kendala dan Upaya Mengatasi kendala Penanganannya
Tingginya tingkat kriminalitas di bidang pertanahan tentu diikuti dengan kompleknya persoalan yang terkait dengan kejahatan di
bidang pertanahan, hal ini tentu menyebabkan  Kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pertanahan di Kota pekanbaru, beberapa kendala tersebut adalah 17 :
1. Kesulitan mencari saksi sepadan, karena saksi sepadan yang ada dalam surat sudah meninggal atau alamatnya tidak diketahui.
2. Penjual atau pembeli sudah meninggal dunia.
3. Pejabat yang dicari sudah meninggal dunia .
4. Sulitnya menghadirkan notaris sebagai saksi ,karena tidak diijinkan oleh majlis Pengawas Notaris Daerah (MPD).
5. Sulitnya mencari bukti pembanding dalam  hal terjadinya pemalsuan dokumen.
Untuk mengantisipasi kesulitan dalam proses penyidikan, penyidik kepolisian tentu harus memikirkan upaya untuk mengantisipasi kesulitan tersebut sehingga, perkara tersebut dapat diungkp secara baik, dan kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum acara pidana kana dapat diperoleh malui putusan hakim. Makadari itu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam proses penyidikan adalah,:
1. Apabila permasalahan adalah sulitnya mencari saksi, maka pihak kepolisian meminta surat keterangan dari RT ,bahwa saksi tidak lagi tinggal ditempat tersebut.
2. Kalau kesulitan mencari pejabat yang dulunya ada dalam surat tanah, maka yang dilakukan oleh kepolisian adalah mengambil keterangan dari staf, kalau pejabat yang dulunya telah meninggal, kalau penjual atau pembelinya meningga pihak kepolisian akan meminta keterangan dari ahli warisnya.
17 Wawancara dengan Warno, Kanit reskrim Polresta pekanbaru, tanggal 16 Oktober 2012
3. Upaya mengatasi hambatan bila MPD tidak memberikan ijin kepada Notaris untuk memberikan keterangan,penyelesaian perkara akan mentok, kemudian yang dilakukan adalah memanggil saksi, dari ahli ikatan Notaris.
4. Kemudian kesulitan dalam mencari alat bukti pembanding dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam kasus pertanahan, sampai sekarang belum dapat solusi dari pihak kepolisian, biasanya pihak kepolisian sifatnya menunggu, karena kalau diajukan ke laboratorium forensik pasti di tolak karena pembanding yang diajukan tidak kapabel.
5. Dalam kasus pertanahan akibat pemekaran wilayah biasanya jika pihak kepolisian memandang bahwa kedua belah pihak sama –sama memiliki legalitas yang  sah, maka pihak kepolisian menyarankan untuk memggugaat secara perdata., dan pihak kepolisian membuat SP2P. Cara yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan dulu Surat tanah yang dimilki ke kotamadya pemekaran, kalau SK GR didaftarkan ke camat, setelah itu baru dilakukan gugatan perdata atau mengajukan gugtan ke pengadilan tata usaha negara untuk mengiju keabsahan putusan pejabat TUN terhadap surat tanah yang baru.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Berdasarkan data dari Laporan pelapor yang tercatat dalam register perkara di Bagian Tanah dan bangunan Reskrim Polresta pekanbaru, berjumlah 65 Kasus yang terregister pada tahun 2011, sementara dalam Register Min reserse hanya berjumlah 21 kasus, jadi ada sebagian besar kasus yang teregister tidak terdata di bagian min reskrim, dan kemungkin
jumlah data kasus tersebut masih ada yang terregister pada bagian lain, hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan, bisa masih dalam penyelidikan, atau kasusnya dihentikan demi hukum karena tidak cukup bukti atau dihentikan.
b. Banyak Modus Operandi yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan tindak pidana dibidang pertanahan, tidak hanya modus yang biasa dalam bentuk penipuan, penguasaan tanpa hak,pemalsuan dokumen, bahkan seiring dengan perkembangan masyarakat berkembang pula beberapa modus baru, berupa bersengketa ditanah orang lain, memanfaatkan situasi perluasan wilayah administrasi Kota pekanbaru dengan munculnya pemekaran wilayah dengan prinsip otonomi,dan menjual/mengagunkan secara tanpa hak.

## 2. Saran-saran
a. Agar pemerintah daerah dalam melakukan pemekaran, agar segera mengambilalih data kepemilikan tanah pada saat pemekaran wilayah dari bekas wilayah adminstrasi kota/daerah yang lama, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindihnya hak  kepemilikan tanah.
b. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara kontinu terkait dengan pentingnya sertifikat hak milik, ancaman pidana bagi pelaku kejahatan dibidang pertanahan, sehingga masyarakan merasa penting memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah mereka, dan memahami konsekuensi dari perbuatan pidana yang akan diterima jika terlibat dalam tindak pidana dibidang pertanahan.

## F. Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi., 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
Atmasasmita, Romli., 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.
Dalio, JB., 2001, Pengantar Hukum, Jakarta: PT Prenhalindo.
Erdianto,  2001,  Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Palembang.
Fuad Usfa, A,2004,  Pengantar Hukum Pidana, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Hadikusuma,  Hilman,1955,:Metode Penelitian Hukum, Sinar Grfika jakarta.
Harahap, M. Yahya., 2000,  Pembahasan Penerapan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika.
Hamzah, Andi., 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar grafika.
---------------------,1983,  Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit. Rasanta, Jakarta.
Lamintang, P.A.F., 1997,  Dasar-dasar Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
_____________,2002,  Hukum Penitensier Indonesia,  Penerbit Amrico, Bandung.
Moch Anwar, H.A.K, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku III), Jilid I, Alumni.Bandung.
Moeljatno, 1993, Dasar-dasar Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Poernomo,Bambang,1993,  Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prodjodjokro,Wirjono,  1981,Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,  Penerbit. Eresco, Jakarta-Bandung.
Riawan Tjandra, W, 2008, Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek, Ghalia Indonesia Jakarta.
Soesilo,R 1985,Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor.
Soerjono Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Sinar Gfrafika Jakarta.
Samidjo,  1985,  Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana,  Penerbit. Armico, Bandung
Sugandhi,R, 1980,  KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional,Surabaya.
Waluyo,Bambang,2004, Pidana dan Pimidanaan, Penerbit. Sinar Grafika Jakarta
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana /KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 74.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/ KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 3850.
http://adamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263- Kuhp.html,terakhir dikunjungi tanggal 2 Oktober 2012