Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI GURU DAN DOSEN TERHADAP PEMBERIAN IMBALAN YANG TIDAK WAJAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
Eka Elfa Putri 1
1 Fakultas Aturan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: putriekaelfa@gmail.com

## Abstract
Education plays an important strategic role in the effort to raise the quality of human resources. One of the  most  important  factors  in  determining  whether  educational  objectives  are  met  is  the  quality  of teachers. The goal of the government's move to pass Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers is to raise teacher professionalism. According to Article 41 paragraph 3 of Law No. 14 of 2005, members of professional  organizations  are  required  to  be  teachers.  According  to  Article  42,  letter  c,  teachers  are required to adhere to the professional code of ethics that is overseen by the Teacher Honor Council. They can fight for their rights to professional protection through professional organizations. According to Law No. 14 of 2005 Concerning Private Teachers and Lecturers in Part Seven of Article 39 paragraph (4), the government  guarantees  teachers'  rights  to  obtain  professional  protection.  However,  teachers  actually face financial challenges  in order to survive. In  Indonesia, prospective teachers may be put  at  risk  and discouraged if the salaries that teachers receive are too high and do not increase in number.
The conclusion reached is that a teacher should be able to receive an unfair reward for his or her work, but some of it is not even given to the teacher in question. As a matter of fact, on the off chance that a sensible gift is given to the instructor, the educator can be utilized for: making existing teachers feel at ease  and  content,  attracting  qualified  individuals,  and  encouraging  teachers  to  teach.  Preventive  and repressive legal protection is the type of professional legal protection available to lecturers and teachers. Keywords: Work as a teacher or lecturer, benefits

## ABSTRAK
Edukasi memiliki peran strategis yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah  satu  faktor  terpenting  dalam  menentukan  tercapai  tidaknya  tujuan  edukasi  adalah  kualitas pengajar.  Tujuan  langkah  pejabat  mengesahkan  Peraturan  Nomor  14  Th  2005  tentang  Pengajardan Pendidik  adalah  untuk  meningkatkan  profesionalisme  pengajar.  Pengajardituntut  untuk  bergabung dengan organisasi profesi. UU Pasal 41 ayat (3) menyatakan demikian.  -  UU No. 14  Th 2005. Menurut Pasal  42  huruf  c,  pengajarwajib  menaati  kode  etik  profesi  yang  diawasi  oleh  Dewan  Kehormatan Pengajar. Mereka dapat memperjuangkan haknya atas perlindungan profesi melalui organisasi profesi. Menurut Peraturan Nomor 14 Th 2005 Tentang Pengajardan Pendidik Swasta pada Bagian Ketujuh Pasal 39  ayat  (4),  pejabat  menjamin  hak  pengajaruntuk  mendapatkan  perlindungan  profesi.  Namun, pengajarsebenarnya menghadapi tantangan keuangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. kehidupan. Di  Indonesia,  calon  pengajarbisa  terancam  dan  putus  asa  jika  gaji  yang  diterima  pengajarterlalu  tinggi dan ndak bertambah jumlahnya.
Kesimpulan  yang  dicapai  adalah  bahwa  seorang  pengajarseharusnya  dapat  menerima  imbalan  yang ndak adil atas pekerjaannya, tetapi sebagian malah ndak diberikan kepada pengajaryang bersangkutan. Padahal,  jika  hadiah  yang  masuk  akal  diberikan  kepada  pengajar,  pengajardapat  dimanfaatkan  untuk: membuat  pengajaryang  ada  merasa  nyaman  dan  puas,  menarik  individu  yang  berkualitas,  dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mendorong pengajaruntuk mengajar. Perlindungan aturan preventif dan represif tersedia untuk profesi pengajardan anggotanya.
Kata kunci: Pekerjaan sebagai pengajaratau dosen, manfaat

## PENDAHULUAN
Edukasi memiliki peran strategis yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor terpenting dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan edukasi adalah  kualitas  pengajar.  Proses  pembelajaran  pengajarmemegang  peranan  penting  dalam setiap  keberhasilan.  Ungkapan  tersebut  menyatakan  “untuk  melihat  prestasi  siswa,  lihat  sifat pengajar nya”.  Manusia  membutuhkan  pendidikan. Tempat  belajar  umumnya  mengalami perubahan,  kemajuan  dan  peningkatan  sesuai  dengan  peningkatan  dalam  semua  masalah sehari-hari. Perubahan dan peningkatan di bidang kepelatihan menggabungkan berbagai bagian yang  terkait  dengannya,  baik  pelaksana  persekolahan  di  lapangan  (kemampuan  pendidik  dan sifat  tenaga  pengajar),  sifat  pengajaran,  perangkat  program  pendidikan,  dinas  edukasi  dan yayasan  serta  sifat  kepelatihan.  mengingat  perubahan  teknik  dan  metodologi  pembelajaran yang  lebih  imajinatif.  Tujuan  inisiatif  perubahan  dan  perbaikan  adalah  untuk  meningkatkan standar edukasi di Indonesia.
Menurut  Peraturan  Nomor  14  Th  2005  Tentang  Pengajardan  Dosen,  ayat  (1)  Pasal  30 disebutkan  bahwa  pengajardapat  diberhentikan  dengan  hormat  dari  jabatannya  sebagai pengajarapabila  meninggal  dunia,  mencapai  batas  usia  pensiun,  memintanya,  atau  menjadi jasmani atau rohani. sakit sampai pada titik di mana mereka  ndak dapat melakukan tugasnya. terus  menerus  selama  satu  tahun,  atau  sampai  dengan  berakhirnya  kesepakatan  kerja. Sebaliknya,  pengajaryang  melanggar  sumpah  dan  janji  jabatan,  melanggar  kesepakatan  kerja atau  kesepakatan  kerja  bersama,  atau  lalai  menjalankan  tanggung  jawabnya  minimal  selama satu bulan secara terus-menerus dapat diberhentikan dengan ndak hormat.
Dengan diundangkannya Peraturan Nomor 20 Th 2003 Tentang Sistem Edukasi Nasional, pembangunan  edukasi  nasional  Indonesia  memperoleh  kekuatan  dan  semangat  baru. Pengajardan dunia edukasi secara keseluruhan akan terkena dampak pengesahan peraturan ini.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut  Pasal  40  Peraturan  Nomor  20  Th  2003,  pendidik  memiliki  hak  atas  kekayaan intelektual dan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya.
Diberlakukannya  Peraturan  Nomor  14  Th  2005  tentang  Pengajardan  Pendidik  Swasta turut  meberiandil  dalam  peningkatan  kekuatan  dan  semangat  penyelenggaraan  pendidikan. Baik  pengajarASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  maupun  non-ASN  (Aparatur  Sipil  Negara),  baik  di dalam  negeri maupun di  luar negeri,  akan dicakup  oleh  peraturan  ini. Meskipun pada bagian- bagian tertentu  belum  dibicarakan, peraturan  ini  belum  mengatur  secara  mendalam berbagai sudut  pandang  terkait  dengan  kedudukan,  tugas  dan  kemampuan  pendidik,  kebebasan  dan komitmen pendidik, serta keterampilan pendidik.
Tujuan  langkah  pejabat  mengesahkan  Peraturan  Nomor  14  Th  2005  tentang Pengajardan  Pendidik  adalah  untuk  meningkatkan  profesionalisme  pengajar.  Substansi  materi yang  diatur  dalam  peraturan ini  adalah  mengaktifkan  dan  menggarap hakikat  pendidik  secara teratur,  terkoordinasi,  dan  wajar,  sehingga  panggilan  pertunjukan  harus  diciptakan  sebagai panggilan  yang  sejahtera,  mulia,  dan  terjamin.  Pengajarmemiliki  kebebasan  alamiah  untuk meberipenilaian  dan  ikut  menentukan  kelulusan,  penghargaan,  dan/atau  sanksi  peserta  didik sesuai dengan peraturan  pendidikan,  kode  etik  pengajar,  dan  peraturan  perundang-undangan saat menjalankan tanggung jawab profesinya.
Perintah  peraturan  meberiperlindungan  kepada  pengajar.  Menurut  Pasal  14  ayat  1 huruf  e,  pengajarberhak  atas  hak  kekayaan  intelektual  dan  perlindungan  aturan  dalam menjalankan  tanggung  jawab  keprofesiannya.  Perlindungan  ini  meliputi  perlindungan  hukum, perlindungan profesi,  perlindungan  keselamatan dan  kesehatan  kerja,  dan  HKI  (Hak  Kekayaan Intelektual).
UU Perlindungan Pendidik dan Pengajartelah dituangkan dalam UU No. 14 Th 2005. Hal ini  jelas  dari  Bab  VII  Pasal  39  yang  menyebutkan  bahwa  pengajarharus  dilindungi  dalam pekerjaannya oleh pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, atau pendidikan. unit. Mengenai persyaratan  Perlindungan  Profesi  yang  diatur  dalam  UU  No.  Perlindungan  thd  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ndak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, imbalan yang ndak adil, larangan untuk mengungkapkan pendapat, pelecehan thd profesi, dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
larangan/larangan lainnya yang dapat menghambat kemampuan  pengajar  dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Nomor 14 Th 2005 tentang Pengajardan Dosen.
Menurut Pasal 41 ayat 3 UU No. 14  Th 2005, anggota organisasi profesi wajib menjadi pengajar. Menurut Pasal 42 huruf c, pengajarwajib menaati kode etik profesi yang diawasi oleh Majelis  Kehormatan  Pengajar.  Mereka  dapat  memperjuangkan  haknya  atas  perlindungan profesi melalui organisasi profesi. Menurut Peraturan Nomor 14 Th 2005 Tentang Pengajardan Pendidik  Swasta  pada  Bagian  Ketujuh  Pasal 39 ayat  (4),  pejabat  menjamin  hak  pengajaruntuk mendapatkan perlindungan profesi.
Pelaksanaan tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dari segi materi maupun metode yang  digunakan,  akan  menunjukkan  pengajaryang  professional.  Selain  itu,  hal  itu  ditunjukkan dengan  memikul  tanggung  jawab  atas  pengabdiannya.  Oleh  karena  itu,  suatu  pekerjaan  atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengajaryang pada akhirnya menjadi sumber penghasilan sepanjang  hayat  dan  memerlukan  edukasi  profesi  pengajardikenal  dengan  sebutan pengajarprofesional.
Menghargai  atau  memberi  gaji  kepada  pegawai  dapat  berdampak  signifikan  pada bagaimana dan mengapa mereka memilih untuk bekerja di satu perusahaan daripada yang lain. Secara  alami,  pengajaryang  bekerja  di  tempat  belajar  juga  berharap  mendapatkan  uang  yang cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  yang  paling  mendasar  atau  primer,  yang  meliputi kebutuhan  fisiologis  mereka,  juga  dikenal  sebagai  kebutuhan  hidup,  seperti  kebutuhan  akan makanan,  pakaian,  dan  tempat  tinggal.  ,  serta  tujuan  pencapaian,  afiliasi,  kekuasaan,  dan aktualisasi  diri  mereka.  Akibatnya,  kehidupan  pengajarsangat  dipengaruhi  oleh  pendapatan, juga dikenal sebagai hak atas penghargaan.
Manajemen  penghargaan  adalah  bagian  dari  manajemen  sumber  daya  manusia  yang menangani  semua  jenis  penghargaan  yang  seharusnya  diterima  pegawai  sebagai  pembayaran untuk  melakukan  pekerjaan  mereka  dengan  baik  dan  membantu  perusahaan  mencapai tujuannya.  Berdasarkan  bentuk  kompensasi,  dapat  juga  diartikan  sebagai  penghasilan  berupa uang atau barang yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan atas jasanya kepada perusahaan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Selain  itu,  disebutkan  bahwa  penghargaan  juga  dapat  dipahami  sebagai  gaji  yang  adil  dan sesuai atas kontribusi pegawai thd keberhasilan perusahaan.
Sesuai dengan pernyataan Pasal 28D UUD 1945 sebagai berikut:
1. Perlakuan  yang  sama  di  depan  aturan  dan  hak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan kepastian aturan yang adil adalah hak asasi manusia yang mendasar.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan yang adil, dan diperlakukan secara adil di tempat kerja.
3. Setiap warga negara berhak atas kesempatan pemerintahan yang sama.
4. Kewarganegaraan adalah hak yang dimiliki setiap orang.
Namun, pengajarsebenarnya menghadapi tantangan keuangan untuk bertahan hidup. Di Indonesia,  calon  pengajarbisa  terancam  dan  putus  asa  jika  gaji  yang  diterima  pengajarterlalu tinggi  dan  ndak  bertambah  jumlahnya.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  menentukan apakah  gaji  seorang  pengajarmempengaruhi  seberapa  baik  mereka  mendidik  di  Indonesia, karena banyak kasus di mana gaji pengajarhonorer kurang dari yang mereka butuhkan.
Mayoritas  masyarakat  Indonesia  tentu  saja  cenderung  meremehkan  profesi pengajarkarena  rendahnya  kesejahteraan  pengajardan  kurangnya  insentif.  Segelintir  orang Indonesia justru melihat panggilan pertunjukan itu sebagai "keputusan terakhir ketika ndak ada keputusan lain". Kesenjangan antara pengajaryang bekerja di kota dan di pedesaan merupakan aspek  lain  dari  persoalan  pemerataan  kesejahteraan.  Nampaknya  pejabat  Indonesia  belum mampu menyediakan pengajardi pedesaan dengan sumber daya yang sama dengan pengajardi perkotaan. Wajar jika banyak pengajaryang lebih suka mendidik di kota daripada di pedesaan.
Meski mengabdi puluhan bahkan puluhan th tanpa mengetahui status kepegawaiannya, para  pengajardi  Indonesia  mengaku  menerima  gaji  yang  jauh  dari  kata  memadai.  Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Namun, mereka memilih tetap tinggal karena satu alasan: pekerjaan cinta. Kasus  pengajarHervina yang dipecat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, meski gajinya Rp. Salah satu dari sekian banyak kisah perjuangan keras para  pendidik  Indonesia  untuk  meraih  700.000  pengikut  dalam  empat  bulan  di  media  sosial adalah  salah  satunya.  Penyelesaian  kasus  Hervina  yang  selama  16  th  mengabdi  sebagai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pengajarmelalui  syafaat  dan  kembali  ke  dunia  edukasi  hanyalah  kesepakatan  sementara  yang ndak  menyentuh  dasar  perhatian  pendidik,  apalagi  upah  minimum  dan  ndak  ada  kepastian status bisnis.
Pengajar  honorer  dan  swasta  menghadapi  ketidakadilan  karena  gaji  mereka  yang berlebihan.  di  bawah  UMR,  atau  upah  minimum  regional,  pergeseran  gaji  pendidik  Indonesia umumnya  bergantung  pada  status  dan  sifat  sekolah.  Pengajarhonorer  dan  ndak  bersertifikat sangat  menderita,  sementara  pengajarPNS  dan  pengajartempat  belajar  menengah  menikmati standar hidup yang tinggi.
Baik  di  tempat  belajar  negeri  maupun  swasta,  pejabat harus  segera  menetapkan  upah minimum  bagi  pengajar.  Standarisasi  gaji  pengajarPNS  dan  non-PNS  akan  mengubah  persepsi tentang  profesi  pengajar,  membangkitkan  minat  masyarakat  untuk  menjadi  pengajar,  dan menumbuhkan persaingan yang ketat bagi generasi muda cerdas untuk mendaftar di program edukasi pengajar (PPG). Di sisi lain, disparitas gaji antara  pengajarPNS dan non-PNS membuat bidang kepengajaran ndak menarik bagi generasi muda kelas menengah dan berbakat.

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  menggunakan  riset  aturan  normatif,  atau  riset  aturan  dengan  tujuan menemukan kaidah, asas, dan doktrin aturan untuk menjawab permasalahan aturan yang ada. Mengatur eksplorasi yang sah digiring untuk mencari jawaban atas persoalan aturan yang ada. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan riset aturan sebagai proses menemukan aturan hukum, asas, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah aturan yang relevan.
Penulis  studi  ini  mengambil  pendekatan  sebagai  berikut:  Tujuan  dari  pendekatan undang-undang — khususnya  pendekatan  undang-undang — adalah  untuk  menemukan  rasio aturan  dan  landasan  ontologis  yang  menjadi  landasan  aturan  itu  didirikan.  Seseorang  dapat memahami kandungan filosofis suatu aturan dengan mempelajari legislatur rasio dan landasan ontologisnya.  Selain  pendekatan  Konseptual,  yang  digunakan  untuk  tujuan  mengkaji  gagasan- gagasan  yang  muncul  dari  doktrin-doktrin  ilmu  hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan bahwa  dengan  mempelajari  pandangan  dan  doktrin  ilmu  hukum,  peneliti  dapat  menemukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ide-ide yang mengarah pada ide, konsep, dan prinsip  aturan yang relevan dengan subjek yang sedang  dipelajari. Dalam  riset normatif, akan  lebih  mudah  menyusun  argumentasi  aturan dan sampai pada kesimpulan yang benar jika konsep aturan dipahami.
Untuk  memperjelas  dan  menganalisis  sumber  bahan  aturan  yang  telah  dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam proposal ini, maka dilakukan analisis bahan aturan dalam penulisan proposal ini sehingga pembahasan proposal ini dapat dipahami dengan lebih mudah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Makna Pemberian Imbalan Yang Ndak Wajar Thd Pengajar
Riset  ini  menggunakan  riset  aturan  normatif,  atau  riset  aturan  dengan  tujuan menemukan kaidah, asas, dan doktrin aturan untuk menjawab permasalahan aturan yang ada. Mengatur eksplorasi yang sah digiring untuk mencari jawaban atas persoalan aturan yang ada. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan riset aturan sebagai proses menemukan aturan hukum, asas, dan doktrin untuk menyelesaikan masalah aturan yang relevan.
Penulis  studi  ini  mengambil  pendekatan  sebagai  berikut:  Tujuan  dari  pendekatan undang-undang — khususnya  pendekatan  undang-undang — adalah  untuk  menemukan  rasio aturan  dan  landasan  ontologis  yang  menjadi  landasan  aturan  itu  didirikan.  Seseorang  dapat memahami kandungan filosofis suatu aturan dengan mempelajari legislatur rasio dan landasan ontologisnya.  Selain  pendekatan  Konseptual,  yang  digunakan  untuk  tujuan  mengkaji  gagasan- gagasan  yang  muncul  dari  doktrin-doktrin  ilmu  hukum.  Peter  Mahmud  Marzuki  mengatakan bahwa  dengan  mempelajari  pandangan  dan  doktrin  ilmu  hukum,  peneliti  dapat  menemukan ide-ide yang mengarah pada ide, konsep, dan prinsip  aturan yang relevan dengan subjek yang sedang  dipelajari. Dalam  riset normatif, akan  lebih  mudah  menyusun  argumentasi  aturan dan sampai pada kesimpulan yang benar jika konsep aturan dipahami.
Untuk  memperjelas  dan  menganalisis  sumber  bahan  aturan  yang  telah  dikumpulkan secara sistematis berdasarkan bab dan sub bab sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dalam proposal ini, maka dilakukan analisis bahan aturan dalam penulisan proposal ini sehingga pembahasan proposal ini dapat dipahami dengan lebih mudah.

## Indikator Imbalan Yang Tak Wajar
Dalam  Rahmisyari  (2018),  Suryo  mengatakan  bahwa  imbalan  yang  ndak  adil  dapat dilihat dalam tiga hal:
1. Suatu bentuk gaji yang dikenal sebagai upah ndak pantas dan gaji ndak tergantung pada jumlah  jam  yang  digunakan  untuk  mengajar;  sebaliknya,  semakin  tinggi  jumlah  jam kerja, semakin tinggi upah yang dibayarkan.
2. Program Insentif: Ndak ada Selain upah dan gaji, pegawai ndak menerima gaji lain dalam bentuk  insentif,  yang  biasanya  diberikan  secara  proporsional  dengan  tingkat produktivitas dan pencapaian.
3. Ketiadaan Tunjangan Ndak ada tunjangan ndak langsung, seperti rencana pensiun, biaya liburan, atau rencana asuransi jiwa dan kesehatan.

## Permasalahan Imbalan Yang Tak Wajar Bagi Pengajar
Kesepakatan  kerja  antara  pengajardan  yayasan  pada  hakekatnya  merupakan kesepakatan  kerja  waktu  ndak  tertentu  dan  bukan  merupakan  kesepakatan  kerja  waktu tertentu karena mereka adalah profesional yang tugasnya mendidik, merencanakan pelajaran, mendidik  dengan  melaksanakan  proses  pembelajaran  yang  bermutu,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai,  mengevaluasi  hasil  belajar,  dan  mengevaluasi  peserta  didik dalam  kerangka  sistem  edukasi  nasional.  Karena  tugas  profesional  bukanlah  pekerjaan  dalam arti harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan karena sifat, sifat, atau aktivitasnya. Namun  mengingat  beban  belajar  bagi  siswa  ditampakkan  sebagai  jam  belajar  dan  kerangka pengakuan  semester  yang  disusun  dalam  kesiapan  Rencana  Edukasi  Umum  dan  Rencana Edukasi Satuan Sekolah, serta pelaksanaan pendidikan. Dikelola dalam jadwal akademik dengan musim  ulasan  yang  menarik  selama  satu  tahun,  beberapa  minggu,  dan  satu  hari  ulasan  yang layak, maka tugas menampilkan pendidik menjadi terukur dan dapat diselesaikan untuk jangka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
waktu  tertentu.  sehingga  sesuai  dengan  Kesepakatan  Kerja  Waktu  Tertentu,  setiap  yayasan atau  tempat  belajar  dapat  mengangkat  pengajaruntuk  waktu  tertentu  dengan  surat pengangkatan dari substansinya.
Ketika  pengajardiangkat untuk  waktu  yang  ndak terbatas  sampai dengan  usia  pensiun, Yayasan  PengajarTetap  biasanya  memberlakukan  kesepakatan  kerja  untuk  waktu  yang  ndak terbatas. Sementara itu, pengajarhonorer dan pengajarhonorer yayasan diangkat untuk jangka waktu  yang  telah  ditentukan  untuk  memelihara  hubungan  kerja  dengan  yayasan. Pengajaryayasan  dan  pengajarhonorer  biasanya  menerima  surat  pengangkatan  dari  kepala tempat  belajar  atau  yayasan  dengan  masa  kerja  satu  th  yang  dapat  diperpanjang  kembali. Penambahan  kerangka  waktu  kerja  ini  dapat  dilakukan  berulang-ulang  tergantung  kebutuhan dan evaluasi tempat belajar thd pendidik yang bersangkutan.
Sebagian  besar  dana  tambahan  non  SPP  digunakan  untuk  pembangunan  atau pemeliharaan  gedung  tempat  belajar  berkat  adanya  DPP  atau  biaya  masuk  siswa  baru.  Selain DPP,  tempat  belajar  swasta  dapat  menghimpun  dana  tambahan  dengan  menyelenggarakan kegiatan  akademik  seperti  UAS  atau  ulangan  dan  tambahan  waktu  belajar,  serta  kegiatan pendukung dan kemahasiswaan lainnya seperti wisuda perpisahan, kegiatan OSIS, kilat pondok pesantren,  dan  sebagainya.  pada.  Kegiatan  ini  diselenggarakan  dengan  dana  tambahan, sedangkan dana SPP digunakan untuk operasional tempat belajar dan penghargaan pengajar.
Tempat  belajar  sangat  bergantung  pada  dana  SPP  sebagai  akibat  dari  keadaan  ini. sehingga jumlah uang yang dapat dikeluarkan tempat belajar akan ditentukan oleh banyaknya siswa  dan  rendahnya  biaya  tempat  belajar  yang  mereka  bayarkan.  Sebagai  penyelenggara, yayasan  hanya  mengeluarkan  dana  investasi  untuk  satuan  edukasi  yang  menutupi  biaya pembangunan  sarana  dan  prasarana  sekolah.  Sementara  itu,  yayasan  penyelenggara  ndak menyediakan  dana  operasional  sekolah.  Kalaupun  ada,  sangat  minim  dan  sporadis.  Uang tempat  belajar  bulanan  yang  dibayarkan  oleh  setiap  siswa  menyediakan  dana  operasional untuk  semua  tempat  belajar  sampel  yang  dijalankan  oleh  yayasan.  Sebagai  penyelenggara, yayasan  seolah  hanya  memposisikan  diri  sebagai  investor  bangunan,  sarana  dan  prasarana, sumber daya manusia, dan modal kerja tetap untuk investasi awal.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Sebagaimana disyaratkan dalam pasal 46, 47, 48, dan 49 UU SISDIKNAS, saat ini belum ada  Peraturan  Pejabat  yang  mengatur  tanggung  jawab  pendanaan,  sumber  pembiayaan pendidikan,  pengelolaan  dana pendidikan, dan  alokasi  dana pendidikan. Selain  itu, belum  ada Peraturan  Menteri  Edukasi  Nasional  yang  mengatur  masalah  standar  pembiayaan  biaya operasional tempat belajar sebagaimana disyaratkan dalam pasal 62 ayat (4) PP No. 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pembiayaan  edukasi  saat  ini  masih  berdasarkan  UU  No.  36  ayat  2.  2  Th  1989  tentang SISDIKNAS  mengingat  Peraturan  SISDIKNAS  Th  2003  belum  berlaku.  Dalam  pasal  tersebut disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan latihan-latihan tempat belajar berbasis iuran menjadi kewajiban  koordinator,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pembina.  Ketentuan  tersebut  diperjelas dalam pasal 26 PP No. 28 Th 1990 dan pasal 18 PP No. 19 yang mengatur bahwa penyelenggara wajib membiayai tempat belajar yang diselenggarakannya, antara lain:
1. gaji bagi pendidik, tenaga keedukasi lainnya, dan tenaga administrasi
2. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
3. biaya  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan,  perluasan,  dan  peningkatan pendidikan
berdasarkan pedoman pengelolaan yang dituangkan dalam PP No. Sebagai penanggung jawab  pengelolaan  edukasi  di  sekolah,  kepala  tempat  belajar  memiliki  peran  penting  dalam pengelolaan tempat belajar berdasarkan UU 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan manajemen edukasi pada jenjang edukasi dasar dan menengah ditetapkan untuk dipertanggungjawabkan  oleh  kepala  tempat  belajar  pada  rapat  dewan  pendidik  dan  komite tempat belajar berdasarkan Pasal 54 ayat (4) PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Namun ketentuan  tersebut  belum  berlaku,  sehingga  kepala  tempat  belajar  tetap  menjalankan perannya  dalam  manajemen  tempat  belajar  yang  dituangkan  dalam  Pasal  13  ayat  2  PP  No. Pasal  14  ayat  2  PP  No.  28  Th  1990  tentang  Edukasi  Dasar  29  Th  1990,  yang  menangani pendidikan.  Sedang,  yang  menceritakan  Badan  Penyelenggara  bahwa  kepala  tempat  belajar swasta  bertugas  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan,  menjalankan  sekolah,  melatih pendidik  lainnya,  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana.  Kepala  tempat  belajar  diberi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
wewenang oleh yayasan untuk mengelola keuangan tempat belajar sebagai penanggung jawab pengelolaan edukasi di sekolah. Hal ini memastikan bahwa siswa akan membayar semua biaya operasional terkait tempat belajar dengan dana SPP.
Dengan  membentuk  komite  tempat  belajar  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  56  UU SISDIKNAS dan KEPMMENDIKNAS No.044/U/2002 tentang Dewan Edukasi dan komite sekolah, serta ketentuan tentang Standar Manajemen yang dituangkan dalam PP No.16 th 2005. Komite tempat  belajar  berwenang  mengambil  keputusan  di  bidang  non  akademik  dan  memiliki pedoman  yang  mengatur  masalah  biaya  operasional  satuan  edukasi  berdasarkan  ketentuan tersebut; namun, ketentuan ini belum diterapkan secara efektif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan  oleh  yayasan,  kepala  tempat  belajar  dalam  praktiknya  masih  memiliki  banyak kewenangan  dalam  menyusun  RAPBS,  termasuk  memutuskan  berapa  gaji  pengajardan tunjangan  yang  diterima.  Karena  memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  standar  pengelolaan edukasi  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pejabat  No.,  komite  tempat  belajar  jarang  terlibat dalam  pengelolaan  tempat  belajar  di  bidang  non-akademik.  Standar  Nasional  Edukasi  dan KEPMENDIKNAS  No.  19  Th  2005  Kecuali  fakta  bahwa  ndak  semua  tempat  belajar  di  yayasan sampel  telah  membentuk  komite  tempat  belajar  sesuai  dengan  peraturan  yang  mengatur komite  sekolah,  ndak  ada  tempat  belajar  di  yayasan  sampel  yang  telah  membentuk  komite sekolah.
Sementara itu, ndak ada pengawasan thd hubungan kerja tenaga kerja dengan yayasan, khususnya dalam hal gaji pengajar. PengajarPNS fungsional yang ditugaskan mendidik di tempat belajar swasta yang berstatus DPK atau sekitar PengajarPendamping37 dilatih dan ditempatkan oleh  Dinas  Pendidikan.  Peningkatan  kualitas  profesional  menjadi  fokus  dari  setiap  upaya sumber daya manusia.
Kementerian  Agama  sendiri  melakukan  pembinaan  dan  mengeluarkan  gaji  untuk PengajarPendamping yang ditugaskan oleh Kementerian Agama. Program penyetaraan D2 dan S1  bagi  pengajarSD  dan  MI  diselenggarakan  oleh  Dinas  Edukasi  bekerja  sama  dengan Universitas Negeri Malang bagi pengajaryang masih beredukasi SPG, termasuk pengajarPNS dan swasta.  Dinas  Edukasi  menyelenggarakan  edukasi  dan  pelatihan  bagi  pengajardari  TK  sampai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
SMA dan SMK. Ini juga mengikutsertakan pengajardalam seminar dan lokakarya pengembangan edukasi untuk meningkatkan kualitas edukasi di tempat belajar negeri dan swasta.
Secara  umum,  dalam  hubungan  kerja  dengan  yayasan,  ketentuan  mengenai perlindungan  upah  tunduk  pada  ketentuan  UU  No.  Ndak  ada  ketentuan  khusus  yang  secara khusus  mengatur  tentang  standar  minimal  gaji  pengajar.  13  Th  2003,  yang  berlaku  bagi ketenagakerjaan dan mengatur bahwa upah ndak dapat dikurangi dengan cara apapun.

## Bentuk Perlindungan Aturan Profesi Pengajardan Dosen
Perlindungan aturan adalah sesuatu yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi subyek hukum.
Merujuk pada pandangan Muchsin, ada dua perlindungan aturan yang diberikan negara untuk melindungi hak-hak warga negara:
1. Perlindungan Aturan Preventif, atau perlindungan yang ditawarkan oleh pejabat untuk menghentikan  pelanggaran  sebelum  terjadi.  Meneliti  kesepakatan  sebelumnya, seperti  kesepakatan  kerja  antara  pendidik  dan  penpengajars  tempat  belajar  atau kepala  yayasan,  adalah  salah  satu  metode  untuk  mengevaluasi  perlindungan  aturan preventif negara.
2. Jaminan Aturan yang Menindas, khususnya jaminan terakhir sebagai persetujuan yang diberikan ketika terjadi perdebatan atau pelanggaran. Meskipun sudah ada peraturan dan kesepakatan kerja, perselisihan tetap ada, terutama di industri di mana lembaga edukasi  berfungsi  sebagai  pusat  bisnis.  Gagasan  bahwa  aturan  meberikeadilan, ketertiban,  kepastian,  kemaslahatan,  dan  kedamaian,  khususnya  kepada  pihak-pihak yang  haknya  berpotensi  dilanggar,  merupakan  inti  dari  perlindungan  aturan  sebagai gambaran tersendiri tentang fungsi hukum.
Kualitas  profesional  seorang  pengajarpasti  dipengaruhi  oleh  kondisi  kehidupan  yang selalu rendah. Apalagi untuk pekerjaan yang dianggap sebagai profesi, upah yang rendah  ndak sebanding  dengan  tanggung  jawab  dan  beban  yang  dipikul.  dimana  seorang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pengajarberkewajiban  untuk  terus  mengembangkan  kemampuan  profesionalnya  dan  harus memenuhi persyaratan edukasi tertentu.
Istilah  “Kebutuhan  Hidup  Layak”  (KHL)  muncul  pada  ayat  (2)  Pasal 89  UU Ketenagakerjaan;  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  KHL  merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kerja untuk dapat hidup layak baik secara  fisik,  non  fisik,  maupun  sosial  untuk  kebutuhan  selama  satu  bulan,  sebagaimana tercantum  dalam  PER-17/MEN/VIII/2005  tentang  komponen  dan  pelaksanaan  tahapan pencapaian  kebutuhan  hidup  layak.  Menurut  penjelasan  peraturan  ketenagakerjaan  pasal  89 ayat  4,  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  lebih  tinggi  dari  Kebutuhan  Hidup  Minimum  (KHM). Sementara itu KHL menjadi alasan untuk menentukan Gaji Terendah yang diperbolehkan oleh peraturan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Namun,  UU  Pengajardan  Pendidik  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  ndak  dapat  dilaksanakan secara efektif karena belum adanya peraturan pejabat yang menjadi pedoman pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14 ayat (2).
Namun,  mayoritas  pengajar,  terutama  PengajarTetap  Yayasan,  PengajarNdak  Tetap, atau  PengajarHonorer,  digaji  di  bawah  UMK.  Kalaupun  pengajarnya  bekerja  di  beberapa sekolah,  ada  kemungkinan  bayarannya  ndak  memenuhi  standar  UMK.  Pengajarhonorer  atau ndak tetap yang biasanya dibayar per jam dan memiliki beban mendidik maksimum kurang dari 40 jam per minggu di satu sekolah.
Setiap  tahun,  semua  pengajardi  setiap  tempat  belajar  mengalami  peningkatan  gaji secara keseluruhan, serta peningkatan tingkat penghargaan per jam belajar bagi  pengajaryang diberikan penghargaan per jam.
Perlindungan  Penghargaan,  terutama  dalam  hal  perhitungan  kompensasi,  jenis tunjangan,  bentuk,  dan  nilai  nominal  untuk  pengajardi  tempat  belajar  swasta,  dan  jaminan sosial  berbeda  tergantung  status  kepegawaian  pengajardi  tempat  belajar  tersebut. Pengajaryang  berkolaborasi  dengan  yayasan  biasanya  termasuk  dalam  salah  satu  kategori berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sebuah.  Pengajar/Pendidik  Yayasan  Tetap  b.  Pengajar/Pendidik  Yayasan  Ndak  Tetap  c. Pengajar/Pendidik  Yayasan  Kehormatan  Di  beberapa  yayasan  atau  sekolah,  status Pengajar/Pendidik  Yayasan  ndak  tetap  dan  Pengajar/Pendidik  honorer  digabung  menjadi  satu status.  Akibatnya,  status  kepegawaian  pengajarpada  dasarnya  hanya  ada  dua: Pengajar/Pendidik  Yayasan  Tetap  dan  PengajarYayasan  Ndak  Tetap.  Masa  berlaku  surat pengangkatan pengajarmembedakan kedua status kepegawaian tersebut.
PengajarPNS  yang  berstatus  pengajarDPK  dan  pengajarpendamping  yang  ditugaskan oleh pejabat untuk mendidik di tempat belajar swasta, berstatus bekerja lagi.
Meskipun  pengajartempat  belajar  swasta  memiliki  status  kepegawaian  yang  berbeda, namun perbedaan status ndak serta merta membedakan tanggung jawab atau beban mendidik seorang  pengajar.  Secara  umum,  apapun  statusnya,  setiap  pengajarmemiliki  beban  dan tanggung jawab. mendidik dan mendidik adalah sama.
Beberapa  tunjangan  diberikan  kepada  pengajaryang  memiliki  status  kerja  tertentu, sementara yang lain diberikan kepada pengajartanpa memandang status pekerjaannya.
Secara khusus ketentuan Peraturan Nomor Pasal 15 ayat 1 Peraturan Nomor 14 Th 2005 tentang  Pengajardan  Dosen,  khususnya  berupa  tunjangan  profesi,  tunjangan  fungsional, tunjangan  khusus,  dan  tunjangan  tambahan  yang  melekat  pada  tunjangan  keluarga  atau tunjangan.  Namun,  hal  itu  ndak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif  karena  ndak  ada peraturan pejabat yang mengatur pelaksanaannya. Kepala tempat belajar berinisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan  pengajaratas  usul  dewan  pendidik  atau  yayasan  berinisiatif  meberitunjangan dengan mengeluarkan peraturan tentang berbagai tunjangan.
Namun,  kesepakatan  kerja  pengajardan  yayasan  ndak  mencantumkan  ketentuan tentang tunjangan ini. Hal ini bertentangan dengan apa yang tercantum dalam ayat (3) Pasal 34 PP No. 38 Th 1992, yang mengatur tentang tenaga kependidikan, mengatakan bahwa:
“Sesuai  dengan  kesepakatan  tertulis  yang  dibuat  antara  penyelenggara  satuan edukasi dengan tenaga keedukasi yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan  edukasi  yang  bersangkutan,  tenaga  keedukasi  yang  bekerja  pada  satuan  edukasi  yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak menerima gaji dan tunjangan. ."
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut  pasal  40  ayat  (1)  huruf  a  UU  SISDIKNAS,  pengajarberhak  atas  jaminan  sosial, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, selain santunan yang layak dan memadai. Pasal  14  (1)  huruf  a  UU  Pengajardan  Pendidik  menegaskan  kembali  ketentuan  ini,  yang menyatakan  bahwa  pengajarberhak  atas  jaminan  kesejahteraan  sosial  dalam  menjalankan tugas  keprofesiannya.  Namun  karena  belum  ada  peraturan  pejabat  yang  mengatur pelaksanaannya,  ketentuan  ini  belum  berlaku.  Menurut  pasal  99  UU  Ketenagakerjaan, pengajarbiasanya  berhak  atas  tunjangan  jaminan  sosial  pekerja  dalam  kemitraan  dengan yayasan.
Berikut ini akan menggambarkan jenis keamanan yang sah bagi pendidik dan pembicara di tempat belajar swasta sehubungan dengan status pekerjaan pendidik di tempat belajar atau lembaga. Pengajardi tempat belajar swasta memiliki berbagai status pekerjaan, antara lain:

## 1. PengajarDPK
PengajarDPK  adalah  pengajarPegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  ditugaskan  penuh mendidik  di  tempat  belajar  swasta  dan  berkedudukan  sebagai  pegawai  Kementerian, Dinas  Pendidikan,  atau  Kementerian  Agama.  Pengajartetap  di  tempat  belajar  tersebut termasuk pengajar DPK. PengajarDPK diangkat berdasarkan surat tugas dari departemen atau  dinas  tertentu.  Penempatan  mereka  di  tempat  belajar  swasta  dilakukan  atas persetujuan  Ketua  Badan  Penpengajars  Yayasan  yang  menjalankan  tempat  belajar swasta atau Kepala Sekolah.
Ayat (3) PP No. 10 menjadi landasan penugasan ini. Menurut Pasal 38 UU Tenaga Keedukasi  th  1992,  pejabat  dapat  membantu,  mempekerjakan,  atau  membina  tenaga pengajar dalam rangka membantu satuan edukasi yang diselenggarakan masyarakat.
PengajarDPK  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  kepegawaian  sebagai PNS, dan Administrasi Kepegawaian Negara mengawasi administrasi kepegawaiannya di bawah  Departemen  Pemberdayaan  Aparatur  Negara.  Direktorat  Jenderal  Anggaran Kementerian Keuangan mengawasi kebijakan kompensasi.
PengajarDPK  di  tempat  belajar  swasta  tetap  mendapatkan  tunjangan  Jamsostek dari  pejabat  melalui  Program  Dana  Simpanan  dan  Asuransi  Pegawai  Negeri  Sipil
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
(TASPEN)  yang  dibentuk  sesuai  dengan  PP  No.  26  Th  1981  yang  dinaungi  oleh  PT. TASPEN dan Program  Jaminan  Kesehatan  (ASKES)  yang  didirikan  sesuai dengan  PP No. 69 Th 1981, yang dinaungi oleh PT. ASKES.
Beban  mendidik  maksimum  pengajarDPK  adalah  18  sampai  20  jam  per  minggu. Jika  kepala  tempat  belajar  meberilebih  dari  18  jam  mendidik  kepada  pengajarDPK, tempat  belajar  biasanya  meberiTunjangan  Kerja  Lembur  (KJM),  yang  dihitung  dengan sistem  per  jam  dengan  tarif  per  jam  sekolah.  sehingga  besarnya  tunjangan  KJM ditentukan dengan mengalikan jumlah penambahan jam mendidik dengan upah per jam sekolah. Tempat belajar tempat pengajarDPK ditugaskan juga memberinya kesempatan untuk  mendidik  di  tempat  belajar  lain  dengan  bayaran  lebih.  sehingga  ia  mungkin memiliki status kerja yang berbeda di tempat belajar lain.

## 2. PengajarPembantu
Pengajarpembantu  adalah  pengajarNon  PNS  yang  ditugaskan  penuh  di  tempat belajar  dan  dipekerjakan  oleh  Depdiknas.  Mereka  berdomisili  sebagai  pegawai Kementerian Edukasi Nasional. Tujuan dari program pengajarpendamping adalah untuk memenuhi  kebutuhan  pengajartempat  belajar  negeri  dan  swasta45.  Kemenag  juga menunjuk  pengajarpendamping  untuk  mendidik  mata  pelajaran  agama  di  beberapa tempat  belajar  yang  bercirikan  Islam  atau  di  sekolah/madrasah  swasta  yang  dikelola Kemenag. Menteri meberiizin kepada Bupati atau Walikota, serta Kepala Dinas Edukasi Kabupaten  atau  Kota  untuk  menandatangani kesepakatan  kerja  dengan pengajarpendamping yang diangkat.
Kesepakatan  kerja  dengan  Bupati/Walikota  atau  Kepala  Dinas  Edukasi Kabupaten/Kota  digunakan  untuk  mengangkat  pengajarbantu  dalam  waktu  yang  telah ditentukan.  Pejabat  membayar  mereka  dengan  honorarium  atau  gaji  melalui  APBN, yang merupakan jumlah kecil yang ditentukan dalam kesepakatan kerja.
Dalam KEPMENDIKNAS, ndak ada ketentuan mengenai membantu beban mendidik pengajarsecara maksimal di tempat belajar tempatnya bertugas. Karena pengajarbantu ditugaskan  langsung  ke  sekolah,  kepala  tempat  belajar  harus  menyetujui  penempatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mereka di tempat belajar swasta. Tempat belajar menggunakan sistem reward per jam pelajaran  untuk  meberigaji  tambahan  kepada  pengajarpendamping  selain  gaji  yang dialokasikan  APBN.  di  mana  beban  mendidik  mingguan  asisten  pengajarakan  dikalikan dengan tarif tempat belajar saat ini gaji per jam pelajaran.
3. PengajarTetap Yayasan
PengajarTetap  Yayasan  bertindak  sebagai  penyelenggara  tempat  belajar  dan diangkat demikian dengan Surat Keputusan Ketua Badan Penpengajars Yayasan. Setelah lolos tahap seleksi rekrutmen pengajaryang diselenggarakan Yayasan dan yang dikelola kepala  sekolah,  maka  diangkatlah  pengajartetap  Yayasan.  Beberapa  yayasan  memilih pengajaryayasan  tetap  atas  dasar  kesetiaan,  dedikasi,  kontribusi  untuk  kemajuan sekolah,  dan  setidaknya  dua  th  pengalaman  mendidik  ndak  tetap.  Namun,  Yayasan belum  mengangkat  banyak  pengajarhonorer  yang  telah  mendidik  lebih  dari  sepuluh tahun.  Yayasan  mengangkat  pengajartetap  yayasan  dari  pengajaryang  telah  mendidik selama  beberapa  th  di  sekolah-tempat  belajar  yang  diselenggarakan  oleh  yayasan, bukan  dari  pelamar.  Calon  pengajartetap  yayasan  biasanya  adalah  pengajarndak  tetap yang diangkat oleh kepala sekolah. setidaknya 2  th sebagai instruktur non-super tahan lama. Atas usul pengajaratau usul kepala sekolah, yayasan memiliki kewenangan penuh mengangkat pengajartetap yayasan.
Berdasarkan  kemampuan  keuangan  tempat  belajar  untuk  mengangkat pengajartetap dan kebutuhan atau perubahan formasi, yayasan memilih pengajartetap. Pemikiran  ini  meyakinkan  karena  lembaga  meberikeuntungan,  terutama  mengenai sistem  hadiah  dan  penilaian,  tunjangan,  dan  pensiun  yang  dikelola  pejabat  bagi  para pendidik yang disebut sebagai pendidik lembaga jangka panjang.
Meskipun  jumlah  pengajartetap  yayasan  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan pengajarhonorer  atau  pengajarhonorer,  alokasi  imbalan  dalam  Rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Tempat  belajar  (RAPBS)  untuk  pos  pengeluaran  santunan pengajartetap  yayasan  mendapat  persentase  gaji  dan  honorarium  terbesar.  pos pengeluaran pada umumnya di tempat belajar swasta. kehormatan. Meskipun Yayasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
memiliki  aturan  tentang  bagaimana  mempekerjakan  pengajaryayasan  tetap,  ndak semua  tempat  belajar  swasta  melakukannya  secara  rutin.  Dalam  lima  th  terakhir, beberapa  tempat  belajar  belum  mempekerjakan  pengajartetap,  bahkan  satu  tempat belajar  ndak  memiliki  pengajartetap  sama  sekali  atau  hanya  memiliki  satu  atau  dua pengajartetap Yayasan.
Pengajardiberi  gaji  sesuai  dengan  sistem  perhitungan  gaji  bulanan,  yang  ndak memperhitungkan  jumlah  jam  mendidik  yang  telah  mereka  kerjakan.  Sebaliknya, mereka dibayar dengan jumlah yang telah ditentukan setiap bulan.
Setiap  yayasan  memiliki  caranya  masing-masing  dalam  menentukan  gaji  bulanan, yang ditentukan oleh kebijakan yang berlaku bagi pengajartetap yayasan yang mendidik di sekolah-tempat belajar yang dikelola yayasan tersebut.
Menurut  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a  UU  Pengajardan  Dosen,  hak  pengajaratas jaminan kesejahteraan sosial ndak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. PP No  Menurut  pasal  36  Peraturan  Nomor  38  Th  1992  Tentang  Tenaga  Kependidikan, tenaga  keedukasi  hanya  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai  bentuk  jaminan  sosial,  setiap  yayasan  pengajartetap  memiliki  kebijakan tertentu. Namun, yayasan hanya meberijaminan pensiun berupa jaminan sosial kepada pengajaryang  berstatus  pengajartetap  yayasan.  Beberapa  yayasan  mengikutsertakan pengajartetap yayasan dalam program Asuransi Jiwa sebagai opsi tambahan.

## 4. PengajarYayasan Ndak Tetap
Pengajaryayasan  ndak  tetap  adalah  pengajaryang  diangkat  dengan  status  ndak tetap  oleh  Ketua  Badan  Penpengajars  Yayasan.  Pengajaryayasan  ndak  tetap  biasanya bekerja selama satu sampai dua tahun, setelah itu Manajemen Yayasan dapat menunjuk mereka  kembali  untuk  masa  jabatan  baru.  Kepala  tempat  belajar  dapat merekomendasikan  pengajarndak  tetap  ke  yayasan  untuk  diangkat  menjadi pengajartetap  yayasan.  Di  beberapa  yayasan,  mekanisme  pengangkatan,  syarat,  dan pemberhentian diatur secara khusus oleh sekolah, terutama oleh Kepala Tempat belajar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dan Wakilnya. Ndak ada peraturan yayasan yang mengatur hal ini.
Imbalan  dasar  bagi  seorang  pengajaryang  bekerja  dengan  sistem  perhitungan imbalan  per  jam  ditentukan  dengan  mengalikan  jam  mendidik  mingguan pengajardengan  tingkat  pengembalian  per  jam  yang  berlaku  di  tempat  belajar  yang bersangkutan.  Fakta  bahwa  kualifikasi  edukasi  pengajarndak  diperhitungkan  dalam perhitungan  upah  per  jam  menunjukkan  bahwa  perhitungan  tersebut  ndak menghormati  profesionalisme  pengajar.  Kepala  Tempat  belajar  memperhitungkan  jam belajar  efektif  selama  satu  tahun,  beban  belajar  berdasarkan  kurikulum  pada  mata pelajaran  tertentu,  dan  keadaan  keuangan  tempat  belajar  saat  menghitung  upah  per jam.
Jam  mendidik  dalam  satu  minggu  digunakan  untuk  menghitung  upah  pokok selama satu bulan; tiga minggu lainnya ndak dihitung atau dianggap sebagai pengabdian masyarakat.  Ndak  mencerminkan  penghargaan  berdasarkan  prinsip  penghargaan  atas dasar  kepantasan  dan  ndak  mencerminkan  harkat  dan  martabat  pengajarsebagai pendidik  yang  profesional,  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  1  angka  16  UU Pengajardan  Dosen.  Sistem  perhitungan  ini  ndak  ditentukan  oleh  kualifikasi  edukasi pengajaratau masa kerja.
5. PengajarHonorer
Pengajarhonorer  adalah  pengajaryang  diangkat  langsung  oleh  kepala  tempat belajar  berdasarkan  kebutuhan  pengajardi  tempat  belajar  untuk  masa  kerja  tertentu, biasanya  satu  tahun.  Yayasan  hanya  membuat  pengaturan  umum  untuk  mekanisme penunjukan,  tetapi  kepala  tempat  belajar  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  itu  di setiap jenjang pendidikan.
Gambaran  status  pekerjaan  pengajaryayasan  ndak  tetap  dan  pengajarhonorer menunjukkan  bahwa  dibandingkan  dengan  pengajardi  tempat  belajar  swasta  dengan status  bekerja  lainnya,  kesejahteraan  pengajaryayasan  ndak  tetap  dan/atau pengajarhonorer paling rendah. Pengajaryayasan honorer dan honorer dibayar per jam, ndak menerima jaminan sosial, dan ndak menerima tunjangan khusus.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Saat ini, pejabat pusat hanya meberitunjangan fungsional kepada pengajarswasta sebesar Rp 100.000 per bulan; Namun, pejabat pusat menawarkan subsidi pengajarDPK berupa  tunjangan  jam  mendidik  tambahan  bagi  pengajarDPK  yang  mendidik  lebih  dari 18 jam, sebanding dengan kelebihan jam mengajar.
Program  tunjangan  setiap  tempat  belajar  diprakarsai  oleh  yayasan  atau  tempat belajar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pengajardan  motivasi  pengajar.  Akibatnya, bentuk,  jumlah,  dan  jenis  gaji  pengajaryang  dibayarkan  bergantung  pada  kebijakan masing-masing  yayasan  atau  bahkan  sekolah.  Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh kemampuan keuangan tempat belajar dan yayasan.
Tunjangan, seperti piket dan tunjangan kantor, adalah dua contoh tanggung jawab tambahan  yang  menjadi  tanggung  jawab  pengajarselain  tanggung  jawab  mendidik mereka.  Masa  kerja  juga  digunakan  untuk  menentukan  berbagai  tunjangan.  Beberapa pengajarjuga  berpartisipasi  aktif  dalam  administrasi  sekolah,  yang  biasanya  diberikan gaji tambahan oleh sekolah.

## KESIMPULAN
1. Seorang pengajarseharusnya dapat menerima imbalan yang ndak wajar sebagai gaji atas pekerjaannya,  tetapi  sebagian  malah  ndak  diberikan  kepada  pengajaryang bersangkutan. Faktanya,  pengajardapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut jika hadiah yang masuk akal diberikan kepada mereka: Membuat pengajaryang ada merasa nyaman dan puas, menarik individu yang berkualitas, dan memotivasi pengajardi kelas.
2. Profesi  pengajardan  pendidik  mendapat  perlindungan  aturan  baik  preventif  maupun represif.

## DAFTAR PUSTAKA
Pengantar Ilmu Aturan dan Aturan Indonesia, Jakarta: C.S.T. Kansil, 1989 Nawawi,  Balai  Pustaka  Hadari,  dan  Yogyakarta:  Social  Field  Research  Methods,  2005 Manajemen sumber daya manusia, diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press Hasibuan  th  2003,  Jakarta:  Earth  Script,  Organizational  behavior  and  management  (edisi kelima), Singapura: J.M. Ivancevich , 1999 Riset Hukum, Jakarta: Irwin
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
McGraw-Hill Marzuki, Peter Mahmud, 2010.
Sri  Minarti,  Kencana  Prenada  Media  Group,  Edukasi  Islam,  Jakarta,  2016,  Perlindungan  dan Kepastian Aturan bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Amzah Muchsin, 2003
2014,  Wacana  Pengembangan  Edukasi  Islam,  Universitas  Sebelas  Maret  Muhaimin,  Magister Aturan  Program  Pascasarjana,  Surabaya:  Profesi  Pengajardan  Implementasi  Kurikulum, Cihutat: PSAPM Nurdin, Syafruddin, 2005 Quantum Instructing
Pidarta, Made, 1999, Instruksi Para Pelaksana, Jakarta: PT Bina Aksara
Pupuh Fathurohman dan Aa Suryana, 2012, Proficient Educator, Bandung: Contract Design and Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: PT Refika Aditama Salim H.S., 2007. Sinar Realistis
Sondang, Siagian, 2016, Human Asset The board, Jakarta: Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Bumi Aksara
Sudjana,  Nana,  1988  Menjadi  Pengajaryang  Efektif,  PT  Sinar  Baru  Algensindo  Suparlan, Yogyakarta: Psikologi Pendidikan,
Sumadi,  2005,  Hikayat  Publishing,  Jakarta:  Moh.,  PT  Raja  Grafindo  Persada  Usman  Menjadi PengajarProfesional, oleh Uzer th 2001, Bandung: Mahmud Rosdakarya Pemuda
Yunus (2010), Jakarta: Kamus Bahasa Arab Indonesia Pengantar Pendidikan,
Muri,  2000,  PT  Mahmud  Yunus  Wa  Dzuriyyah  Yusuf,  Jakarta:  Naskah  Balai  Zamroni  Edisi  III
2008.  Pelatihan  masa  depan  bagi  para  pendidik.  Kertas.  dipresentasikan  pada  Konvensi Nasional Edukasi Indonesia VI Universitas Edukasi Ganesha, yang berlangsung dari 17-19 November 2008.
Peraturan Dasar Republik Indonesia th 1945
Peraturan Nomor 14 Th 2005 tentang Pengajardan pendidik swasta Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Th 2003 tentang Sistem Edukasi Nasional