## PEMBINAAN PNS DAERAH YANG DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT KPU

## Oktaviyanus
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Development of Regional Civil Servants Seconded To The Commission Secre- tariat. This study aims to determine the development of the Regional civil servants seconded to the Secretariat of the Commission of Riau Province. This study used qualitative methods, while the technique of collecting data using interviews, observation and discussion. Data were analyzed using an interactive model. The results showed that the formation of the civil servants seconded to the Secretariat of the Regional Commission Riau Province nearly nothing is done specifically. Inherent in the nature of coaching positions KPU Secretary of Riau Province.
Keywords: coaching, civil servants, performance.
Abstrak: Pembinaan PNS Daerah Yang Diperbantukan Pada Sekretariat KPU. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan PNS Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan diskusi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap PNS Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau hampir tidak ada yang dilakukan secara spe- sifik. Pembinaan sifatnya  melekat pada jabatan Sekretaris KPU Provinsi Riau.
Kata kunci: pembinaan, pegawai negeri sipil, kinerja.

## PENDAHULUAN
Salah satu tuntutan reformasi dibidang politik adalah agar supaya rekruitmen peja- bat publik dilaksanakan oleh suatu lembaga yang independen. Untuk menjawab tuntutan reformasi ini maka Presiden Republik Indo- nesia mengeluarkan keputusannya dengan Keppres Nomor: 70 Tahun 2001  tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU yang dibentuk tersebut sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang in- dependen, sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyeleng- gara Pemilu dimana disebutkan bahwa pe- nyelenggara Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selain itu juga diatur bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat permanen yang telah direvisi
menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
Secara nasional untuk mengisi jabatan struktural di Sekretariat KPU tersebut baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota memerlukan jumlah yang cukup besar dan pada saat ini KPU masih belum mampu secara mandiri menyediakan. Untuk men- gatasi hal tersebut, pejabat Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diambil dari pegawai negeri sipil (PNS) dari masing- masing pemerintah daerah, sebagaima- na surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 811.212.3/268/SJ tanggal 10 Februari 2003 perihal Pengisian Personil pada Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Lebih lanjut dalam hal status kepegawaian bagi PNS daerah yang dipekerjakan/diperbantu- kan pada Sekretariat KPU berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 061/2818/ SJ tanggal 4 Desember 2002 perihal Per-
wakilan Sekretaris Umum KPU di Seluruh Indonesia, dinyatakan bahwa kapasitas dan keberadaannya seperti hak, kewajiban dan sebagainya berlangsung dalam format pem- binaan PNS Aparatur Pemerintah Daerah. Berangkat dari hal tersebut di atas, masalah PNS Daerah  maupun PNS Organik KPU tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemilu/ pemilukada, khususnya PNS Daerah yang ada di KPU menjadi topik yang unik untuk diangkat, karena berbeda dengan lembaga vertikal lainnya,  dimana  di dalamnya tidak ada lagi tugas pembantuan ataupun diperk- erjakan, kalaupun ada tentunya mekanisme atau prosedurnyapun pasti berbeda. Sebagai lembaga yang baru, KPU dalam strukturnya masih dominan diisi oleh PNS daerah. Kare- na sampai saat ini dalam sistem kepangkatan belum ada pegawai organik yang mencapai persyaratan untuk duduk di jabatan struk- tural. Kondisi inilah yang kemudian menjadi persolan  yang  cukup  signifikan  bagi  PNS Daerah Provinsi Riau, dimana aturan yang berkaitan dengan kepegawaian baik aturan KPU tentang Kepegawaian atau aturan Pemerintah Daerah tentang Kepegaawaian secara teknis masih menimbulkan perbe- daan dalam pelaksanaannya.
Dalam hal pembinaan pegawai mis- alnya, DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) menjadi persoalan bagi pegawai yang memegang jabatan struktural, apakah dinilai oleh atasan langsung yang ada di KPU atau dinilai oleh atasan langsung yang ada di pemerintah daerah. Belum lagi dalam hal pembinaan lainnya, seperti promosi, jen- jang karir dan peningkatan kompetensi (pen- didikan dan pelatihan) PNS daerah yang ada di KPU. Demikian juga halnya dalam  mem- berikan tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan yang obyektif, berupa Tambahan Penghasilan. Paling tidak ada dua konsekuensi logis yang
ditimbulkan dari ketidakjelasan pembinaan PNSD yang diperbantukan di KPU Provinsi Riau.
Pertama, penghargaan atas kinerja PNSD baik dalam bentuk tunjangan jabatan maupun tunjangan lainnya menjadi tidak jelas walaupun secara keseluruhan PNSD mendapat insentif berupa Tunjangan Beban Kerja (TBK). Selain itu, mekanisme pem- binaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait dan status di- perbantukan akan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang ada.
Kedua, PNSD secara spesifik adalah pegawai daerah, dibayarkan gaji dan tun- jangannya oleh daerah serta diberikan apr- esiasi atas prestasi juga oleh daerah walau- pun dalam konteks pekerjaan diperbantukan pada instansi vertikal. Akan tetapi status kepegawaiannya tetaplah sebagai pega- wai daerah jadi seharusnya apresiasi atas prestasi juga mestinya disesuaikan dengan pegawai daerah lainnya. Dengan demiki- an maka pertanyaan penelitiannya adalah: Bagaimanakah pembinaan PNS Daerah Provinsi Riau yang dipekerjakan/ diper- bantukan pada Sekretariat Kpu Provinsi Riau?. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari kebijakan publik, karena pembinaan PNS memiliki ru- jukan hukum yang sama yaitu UU Kepega- waian dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Per- aturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Ke- bijakan publik merupakan “ whatever gov- ernments choose to do or not to do ” segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah, yang dikerjakan  ataupun yang tidak dikerjakan (Dye,1978). Selanjutnya Dye menyatakan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 159-164
apabila pemerintah memilih untuk melaku- kan kebijakan publik, maka harus menguta- makan goal (objektifnya) dan  merupakan tindakan keseluruhan bukan hanya perwu- judan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
Pigors (dalam Thoha, 1999), men- gatakan bahwa pembinaan pegawai pemer- intah biasa dilakukan dengan memperhati- kan tiga prinsip dasar kepegawaian secara efektif, dijamin pengembangan karir se- maksimal mungkin, dan diperoleh jaminan kesejahteraan hidup yang layak atau sesuai. Menurut silalahi (1994) setiap pimpinan dalam melaksanakan pembinaan harus men- getahui cara yang tepat terhadap sasaran pokok yang hendak dicapai oleh organisasi, terutama dalam mengadakan pembinaan pegawai supaya pelaksanaan pekerjaan ses- uai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Sasaran pembinaan pegawai bertujuan un- tuk: a) bidang pengetahuan yang bertujuan untuk: meningkatkan pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan perusahaan, menin- gkatkan prestasi kerja para bawahan hingga pencapai taraf yang dituntut oleh jabatan yang bersangkutan, membina karyawan muda untuk regenerasi dan pelestarian pimp- inan organisasi, dan meningkatkan kelang- sungan hidup dan perkembangan organisasi, b). bidang fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan  produktifitas  melalui  pen - jurusan ketrampilan, mengembangan ket- rampilan baru, pengetahuan, pengertian dan sikap, menggunakan dengan tepat peralatan baru, mesin, proses dan tata cara pelaksa- naan yang baru dan meningkatkan efesiensi kerja, c). bidang efektif yang bertujuan un- tuk membina mutu dan moral kerja, men- gurangi pemborosan, kecelakaan dan biaya yang tidak perlu, mengurangi kadaluarsa dalam ketrampilan teknolog, metode, pros- es, produk dan pengurusan, meningkatkan rasa tanggung jawab kesetian atau loyalitas dan kejujuran pada organisasi, dan membina
pengabdian solidaritas dan gotong royong. Untuk menganalisis bagaimana pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dae- rah yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, dalam uraian berikut akan dipaparkan berdasarkan indikator Pembinaan Penge- tahuan, Pembinaan Fungsional dan Pembi- naan Afektif. Ketiga indikator tersebut dike- mukakan oleh Silalahi (1994) bahwa dalam melaksanakan pembinaan harus mengetahui cara yang tepat terhadap sasaran pokok yang hendak dicapai oleh organisasi terutama dalam mengadakan pembinaan pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan dan pola pembinaan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang diperban- tukan pada sekretariat KPU Provinsi Riau.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini berupa studi kasus dengan analisis kualitatif. informan dalam penelitian ini adalah: Unsur BKD Provinsi Riau, KPU Provinsi Riau, Pengamat, Pe- mantau dan Pengawas (Inspektorat dan To- koh Masyarakat/adat). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka dan fokus grup diskusi. Teknik anal- isis yangdigunakan adalah analisis deskrip- tif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

## HASIL Pembinaan PNS Pembinaan Pengetahuan
Pembinaan pengetahuan PNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah dengan penyertaan mereka dalam diklat-diklat. Bentuk-bentuk diklat
yang diberikan adalah ADUM/SPADA, ADUMLA, SPAMA/SPDYA dan SPA- MEN2. Disamping pembinaan dalam ben- tuk pelatihan dan pendidikan, juga memberi kesempatan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang Sarjana (s1), Pas- casarjana (s2), Program Doktor (s3).
Pembinaan Fungsional Pembinan fungsional merupakan upa- ya peningkatan kemahiran dan keterampilan dalam mewujudkan peningkatan produkti- fitas kerja. Jenis kegiatan pembinaan keter - ampilan adalah diklat bahasa inggris, kom- puter, bendaharawan, kearsipan, administra- si kepegawaian, analisis kebutuhan diklat, training of traine dan perencanaan.
Pembinaan Afektif Pembinaan afektif merupakan pem- binaan PNS yang berorientasi pada sikap perilaku. Pembinaan afektif bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang jujur, adil, bertanggung jawab dan bermoral. Pem- binaan afektif terhadap PNS daerah yang diperbantukan pada sekretariat KPU dilaku- kan oleh sekretariat KPU yaitu pembinaan mengenai mutu, moral, hasil kerja, pengab- dian dan solidaritas. Secara keseluruahan pembinaan PNS daerah yang diperbantukan pada sekretariat KPU, baik dalam bentuk pembinaan pengetahuan, fungsional mau- pun afektif belum dilakukan secara optimal.

## Pola Pembinaan PNS
Pembinaan Disiplin PNS Model pembinaan disiplin yang di- lakukan terhadap PNS Daerah yang diper- bantukan pada Sekretariat KPU Provin- si Riau dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Riau selaku pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Riau. Model pembinaan disiplin dilakukan dengan berbagai pendekatan, pendekatan kelembagaan dan pendekatan humanis. Pola pembinaan disiplin PNS Daerah yang di-
perbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau menjadi model pembinaan yang pal- ing mudah dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi Riau selaku pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Riau.

## Pembinaan Karier PNS
Pola pembinaan karir ini dilakukan oleh BKD Provinsi Riau dengan memper- timbangkan DP3 serta rekomendasi dari Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Riau. Tujuan pembi- naan karier adalah menjamin masa depan karier PNS baik di lingkup Pemprov Riau maupun PNS yang diperbantukan pada in- stansi lain.

## Pembinaan Etika Profesi PNS
Pembinaan Etika Profesi PNS menu- rut PP Nomor 24 Tahun 2004 dalam www. bkn.go.id.penelitian digunakan terminolo- gi Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS), adalah semacam rancangan (design) yang menjelaskan tentang berbagai kompo- nen yang perlu ada dalam pembinaan etika profesi PNS, sehingga dapat dipakai seb- agai pola acuan/pedoman oleh pimpinan in- stansi pemerintah pada setiap jenjang dalam melakukan pembinaan kode etik PNS di lingkungan instansi/unit kerja masing-mas- ing. Demikian halnya dengan PNS Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau. Pembinaan etika merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan pro- fesionalitas birokrasi. Pembinaan etika PNS Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau dilakukan oleh Sekre- taris KPU Provinsi Riau dan BKD Provinsi Riau. Ukurannya adalah DP3 dan indikator- indikator lain yang ditetapkan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang ber- laku.

## PEMBAHASAN
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 159-164
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan de - rajat profesionalisme penyelenggaraan tu- gas, fungsi dan kewajiban yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Manaje- men Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemer- intahan dan pembangunan secara berdaya- guna dan berhasilguna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui proses pembinaan yang dilak- sanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Kelancaran penyeleng- garaan tugas pemerintahan dan pembangu- nan sangat tergantung pada  kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yakni mewujudkan masyara- kat madani yang taat hukum, berperada- ban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Neg- eri yang merupakan unsur aparatur negara, bertugas sebagai abdi masyarakat yang ha- rus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat. Untuk mewujudkan aparatur negara profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil diperlukan pembinaan secara berkelanjutan. Demikian hal nya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang dipekerjakan atau diperbantu- kan pada instansi lain (baca-instansi verti- kal), juga harus mendapatkan pembinaan dan apresiasi dalam rangka pencapaian kin- erja sebagaimana juga pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Provinsi Riau yang di- perbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau. Permasalahan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS) Daerah Provinsi Riau yang diperbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau sebagaimana dalam
latar belakang memang patut menjadi per- hatian, mengingat peran strategis Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam memban- tu KPU menghadapi pelaksanaan Pemilu (baik-Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/ Wakil Presiden maupun Pemilukada). Su- paya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan maka harus ditetapkan sasaran pembinaan yang meliputi sasaran bidang pengetahuan, bidang fung- sional dan bidang afektif. Pembinaan PNSD baik dalam bentuk pembinaan pengetahuan, pembinaan fungsional maupun pembinaan afektif belum berjalan dengan optimal. Se- lain itu, apresiasi atas prestasi kerja PNSD yang diperbantukan pada lembaga vertikal juga tidak ada dalam artian bahwa PNSD yang berhasil menduduki posisi strategis di lembaga vertikal tidak mendapat perlakuan yang sama dengan PNSD yang memang bekerja di unit kerja Pemerintahan Daerah.

## SIMPULAN
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang diperbantukan pada Sekretariat KPU Provinsi Riau yang ditinjau dari pembinaan pengetahuan, pembinaan af- ektif dan pembinaan fungsional belum di- lakukan secara jelas termasuk peningkatan karir dan apresiasi atas prestasi kerja. Hal itu dikarenakan keberadaan PNS Daerah pada instansi vertikal sering terabaikan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, pem- binaan tetap dilakukan dalam bentuk pem- binaan disiplin, pembinaan karier dan pem- binaan etika. Pembinaan sifatnya melekat pada jabatan sekretariat KPU. Pemberian apresiensi atas prestasi terabaikan karena status unit kerja PNS Daerah merupakan in- stansi vertikal.

## DAFTAR RUJUKAN
Miftah Thoha. 1999. Demokrasi Dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralias Birokrasi, UGM: Yogyakarta.
Silalahi, B.N.B dan Silalahi, R.B. 1995. Manajemen Keselamatan dan Kes- ehatan Kerja, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
Thomas R. Dye, 1978, Understanding Pub- lic Policy, Prentice Hall, Inc. Engle- wood Cliffs, NJ.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 159-164