DOI: https://doi.org/10.31934/mppki.v2i3
The Indonesian Journal of Health Promotion

## ISSN 2597– 6052

## MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia
Desvira Aditarina 1 , Fajar Ariyanti 2 *, Moch Thoriq Assegaf Al Ayubi 3 1,2,3 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta *Korespondensi Penulis : fajar.ariyanti@uinjkt.ac.id

## Abstrak
Latar Belakang: Salah satu indikator dari keberhasilan program keluarga berencana adalah rendahnya angka pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Angka unmet need di Indonesia berdasarkan data SDKI tahun 2017 sebesar 11 %, angka tersebut belum memenuhi target nasional tahun 2015 yaitu 5 %. Provinsi dengan prevalensi unmet need tertinggi yaitu Provinsi Papua Barat dengan persentase sebesar 23,8 % terdapat perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  determinan  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi  di  wilayah perkotaan dan pedesaan di Propinsi Papua Barat tahun 2017.
Metode: Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder SDKI tahun 2017 pada Provinsi Papua Barat menggunakan desain cross sectional dan analisis statistik uji chi square . Hasil: Kelompok  WUS  dengan unmet  need cenderung  pada  kategori  yang  sama  kecuali  pada  pendidikan  dan  paparan informasi  KB  media  massa.  Selain  itu  tidak  terdapat  perbedaan  determinan  antara  perkotaan  dan  pedesaan.  Pada  kejadian unmet need berdasarkan pendidikan memiliki perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (p<0,05).
Kesimpulan: Perlunya fokus KIE KB terhadap wanita dengan risiko tinggi dan perlu ada akses terhadap alat kontrasepsi yang bersifat  inklusif  di  mana  menyasar  pada  semua  lapisan  masyarakat  terutama  masyarakat  dengan  ekonomi  bawah,  selain  itu perlu juga meningkatkan partisipasi pria aktif dalam program keluarga berencana.
Kata Kunci: Determinan; Keluarga Berencana; Pelayanan Kesehatan

## Determinan Kebutuhan Pelayanan KB yang tidak Terpenuhi di Papua Barat (Analisis Data SDKI 2017)

## Abstract
Background: Unmet need is one of the family planning program indicators. In Indonesia, there was an 11 % unmet need for family  planning,  based  on  IDHS  2017,  far  from  the  2015  national  target  (5  %).  West  Papua  Province  has  the  highest prevalence of unmet need among other provinces in Indonesia (23,8 %) with different characteristics in rural and urban areas. Purpose: This study was conducted to assess the determinants of unmet need for family planning among women in rural and urban areas of West Papua Province in 2017.
Method: This study used IDHS 2017 as a data source with a cross-sectional study design. The analytical chi-square tests were done to identify the differences of determinants.
Result: The majority of women categories with unmet need for family planning in urban and rural areas are almost the same except for education and information on family planning from mass media. There were no differences based on determinants between urban and rural areas (p>0,05).
Conclusion:  For unmet  need, there  were differences based on education status between rural  and urban area (p<0,05). The strategies  on  family  planning  program  promotion  in  West  Papua  needs  to  focus  to  high-risk  women  with  pregnancy  and consider the access of family planning program and contraception have to  be inclusive especially for low economy families, besides that family planning program needs to increase men participation
Keywords: Determinant: Family Planning; Health Care
Determinants of Unmet Need for Family Planning Services in West Papua (2017 IDHS Data Analysis)

## Research Articles

## Open Access

## MPPKI (Mei, 2022) Vol. 5. No. 5

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2017, diperkirakan terdapat sebanyak 211 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di dunia. Angka tersebut tiga kali lipat dari target SDGs 2030 yaitu 70 kematian ibu per 100.000 kelahiran. Di ASEAN pada tahun  2017,  terdapat  137  kematian  ibu  per  100.000  kelahiran  hidup  (1).  Di  Indonesia,  AKI  sempat  mengalami kenaikan  yang  tajam  dari  228  per  100.000  kelahiran  hidup  di  tahun  2007  menjadi  sebesar  359  per  100.000 kelahiran hidup di tahun 2012 (2). Kemudian pada 2015 AKI di Indonesia mengalami penurunan di angka 305 per 100.000  kelahiran  hidup  (3).  Walaupun  demikian,  angka  tersebut  masih  jauh  bila  dibandingkan  dengan  negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang memiliki angka  kematian ibu sebesar 39 per 100.000 per kelahiran hidup dan  Thailand  sebesar  44  per  100.000  per  kelahiran  hidup  (4).  Keluarga  Berencana  (KB)  merupakan  salah  satu strategi  untuk  mempercepat  penurunan  angka  kematian  ibu.  Program  KB  berperan  dalam  mencegah  kehamilan, terutama kehamilan berisiko dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan.  Sehingga  dapat  mencegah  kehamilan  berisiko  akibat  4T  (terlalu  muda,  terlalu  tua,  terlalu  sering,  dan terlalu banyak) (5).
Salah satu indikator keberhasilan program KB adalah rendahnya angka pelayanan KB yang tidak terpenuhi ( unmet need ) (3). Angka pelayanan KB yang tidak terpenuhi di Indonesia selama 2012 hingga tahun 2017 stagnan sebesar  11  %.  Hal  ini  belum  sesuai  dengan  target  nasional  sebesar  5%.  Dari  34  provinsi  di  Indonesia,  wilayah dengan  angka  pelayanan  KB  Yang  tidak  terpenuhi  tertinggi  adalah  Provinsi  Papua  Barat  sebesar  23,6%  (6). Tingginya  angka  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi  di  Provisi  Papua  Barat  berkaitan  dengan  kepercayaan masyarakat bahwa populasi orang papua asli masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Papua  Barat  (7).  Terdapat  juga  kepercayaan  bahwa  program  KB  merupakan  upaya  membatasi  ras  papua  untuk dikuasai  kekayaan  hayatinya  (8).    Hasil  studi  terdahulu  menunjukkan  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi pelayanan  KB  tidak  terpenuhi  baik  dari  segi  pengguna,  pelayanan,  maupun  ketersediaan  KB  (9).  Dari  segi pengguna salah satunya  yaitu karakteristik sosial demografi seperti wilayah tempat tinggal  (10,11), usia (12–14), tingkat  pendidikan  (13,15),  status  ekonomi  (16)  dan  status  pekerjaan  (11).  Pada  penelitian  yang  dilakukan  di Dangila, Etiopia wanita yang tinggal di pedesaan berpeluang 17 kali tidak terpenuhi pelayanan KB dibandingkan dengan  wanita  yang  tinggal  di  perkotaan  (11).  Berbeda  dengan  SDKI  2017,  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi lebih banyak di perkotaan bila dibandingkan dengan pedesaan. Sebanyak 11 % di wilayah perkotaan pelayanan KB belum terpenuhi sedangkan pada pedesaan sebesar 10 % (6).
Perkotaan  dan  pedesaan  memiliki  karekteristik  masing-masing  dalam  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi. Hasil penelitian yang dilakukan pada wanita usia subur yang telah menikah di daerah perkotaan Puducherry, India, faktor  pengetahuan  mengenai  KB  berhubungan  terhadap  terjadinya  kebutuhan  KB  yang  tidak  terpenuhi  (17). Penelitian yang dilakukan di daerah perkotaan kumuh faktor usia, pendidikan, jumlah anak hidup, dan pendidikan merupakan  faktor  yang  signifikan  terhadap  terjadinya  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi  (18).    Pada  penelitian daerah  pedesaan  diketahui  bahwa  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi  banyak  terjadi  pada  wanita  dengan pengetahuan  KB  rendah  (19).  Penelitian  yang  dilakukan  di  pedesaan  Butaraja,  India  menyebutkan  bahwa pengetahuan berhubungan secara signifikan terhadap pelayanan KB tidak terpenuhi. Sedangkan faktor demografi seperti  umur  dan  pendidikan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi (18),(19).  Bervariasinya  hasil  penelitian  terdahulu  memberikan  peluang  bagi  kami  untuk  mengisi  gap  dalam kerangka kerja penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi determinan yang berhubungan dengan kebutuhan pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi  khususnya  pada  wilayah  karakteristik  khusus  seperti  Papua  Barat  sehingga dapat  berkontribusi  sebagai  bahan  masukan  program  sehingga  cakupan  kebutuhan  pelayanan  KB  yang  tidak terpenuhi dapat meningkat.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  determinan  pelayanan  KB  yang  tidak  terpenuhi  di  wilayah perkotaan dan pedesaan di Propinsi Papua Barat tahun 2017.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian cross sectional analitik dengan menggunakan data Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 untuk  wilayah perkotaan dan pedesaan Provinsi Papua Barat. Analisa lanjutan dilakukan pada bulan November 2019-Maret 2020 di Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita usia subur (WUS) menikah pada usia 15-49 di provinsi Papua Barat pada tahun 2017 (n=1155 WUS). Pengambilan sampel menggunakan  teknik  multistage  sampling  sebagaimana  yang  diterapkan  dalam  SDKI  2017.  Sampel  penelitian setelah  dilakukan  pembobotan  pada  masing-masing  variabel  berjumlah  199  sampel  (jumlah  masing-masing variabel  menurut  karakteristik  wilayah  berbeda-beda  sebagaimana  dalam  tabel  1;  perhitungan  sampel menggunakan total sampling menggunakan data sekunder yang sudah sesuai dengan kriteria inklusi).
Kriteria inklusi yang diterapkan adalah 1) data responden lengkap tanpa nilai ekstrim; 2) WUS mengalami kejadian unmet need; 3) WUS menggunakan alat kontrasepsi. Adapun kriteria ekslusi adalah 1) merencakan untuk
memiliki anak dalam waktu dekat; 2) WUS mengalami infecund; 3) responden telah mengalami menopause. Data dikumpulkan  dengan  kuesioner  WUS  dan  rumah  tangga  SDKI  2017.  Analisa  data  menggunakan  uji chi-square untuk mendapatkan nilai signifikansi. Adapun uji etik sudah termasuk dalam operasional SDKI 2017.

## HASIL
Tabel 1. Hasil Analisa Determinan Unmet Need KB Berdasarkan Karakter Wilayah Variabel Perkotaan Pedesaan Met need Unmet need  Pv OR Met need Unmet need  pv OR n % n % n % n % Usia <30 ≥30 Jumlah 7 30 37 18,9
81,1 100,0 5 22 27 18,5 81,5 100,0 1,000 0,97 20 68 88 22,7 77,3 100,0 8
40 48 16,7 83,3 100,0 0,540 0,68 Pendidikan * Rendah Tinggi Jumlah 10 26 36 27,8 72,2 100,0 5 22 27 18,5 81,5 100,0 0,579 0,59 35 52 87 40,2 59,8 100,0 26 22 48 54,2 45,8 100,0 0,169 1,76 Pekerjaan Tidak bekerja Bekerja Jumlah 12 25 37 32,4 67,6 100,0 14 13 27 51,9 48,1 100,0 0,192 2,24 33 54 87 37,9 62,1 100,0 25 23 48 52,1 47,9 100,0 0,159 1,79 Status ekonomi Bawah Atas Jumlah 25 12 27 67,6 32,4 100,0 20 8 28 71,4 28,6 100,0 0,950 1,20 56 32 88 63,6 36,4 100,0 27 21 49 56,2 43,8 100,0 0,509 0,73 Paritas 1-2 3-4 >4 Jumlah 12 15 10 37 32,4 40,5 27,0 100,0 5 11 11 27 18,5 40,7 40,7 100,0 0,362 0,38 0,67 18 34 36 88 20,5 38,6 61,0 100,0 9 16 23 48 18,8 33,3 47,9 100,0 0,728 0,78 0,74 Jumlah anak hidup 0-2 3-4 >4 Jumlah 13 14 10
37 35,1 37,8 27,0 100,0 8 8 11 27 29,6 29,6 40,7 100,0 0,510 0,56 0,52 25 29 33 87 28,7 33,3 37,9 100,0 10 16 22 48 20,8 33,3 45,8 100,0 0,544 0,60 0,83 Berdiskusi KB dengan pasangan Tidak Iya Jumlah 18 19 37 48,6 51,4 100,0 18 8 27 70,4 29,6 100,0 0,138 2,37 65 22 87 74,7 25,3
100,0 36 12 48 75,0 25,0 100,0 1,000 1,02

## Informasi KB media massa
0,621 1,48 0,577 1,31 Tidak 13  35,1 12 44,4 45  51,7 28 58,3 Iya 24  64,9 15 55,6 42  48,3 20 41,7 Jumlah 37  100,0  27 100,0 87  100,0  48 100,0 kunjungan pelayanan kesehatan Tidak Iya Jumlah 15 22 37 40,5 59,5 100,0 18 9 27 66,7 33,3 100,0 0,070 2,93 40 47 87 46,0 54,0 100,0 31 17 48 64,6 35,4 100,0 0,058 2,14 Informasi KB Tenaga Kesehatan Tidak Iya Jumlah 31 6 37 83,8 16,2 100,0 26 1 27 96,3 3,7 100,0 0,223 5,03 66 21 87 75,9 24,1 100,0 40 8 48 83,3 16,7 100,0 0,428 1,59
* hasil uji bivariat variabel independen dengan karakteristik wilayah pada populasi unmet need KB, pv<0,05 Sumber : analisis lanjutan SDKI 2017, 2020
Tabel  1  menunjukkan  distribusi  responden  berdasarkan  karakter  wilayah  berbeda-beda  menyesuaikan dengan hasil pembobotan. Pada kedua wilayah mayoritas responden met need dan unmet need berusia ≥ 30 tahun, berpendidikan  tinggi,  status  ekonomi  bawah,  dan  tidak  mendapatkan  informasi  KB  dari  tenaga  kesehatan.  Pada wilayah  perkotaan,  67,6%  responden met  need bekerja  dan  51,9%  responden unmet  need tidak  bekerja.  40,5% responden met need mengalami paritas 3-4 kali dan 40,7% responden unmet need mengalami paritas 3-4 dan >4 kali.  37,8%  responden met  need memiliki  3-4  anak  hidup  dan  40,7%  responden unmet  need memiliki  >4  anak hidup.  51,4%  responden met  need pernah  berdiskusi  KB  dengan  pasangan  dan  70,4%  responden met  need tidak pernah  berdiskusi  KB  dengan  pasangan.  Kedua  kelompok  responden  ( met  need dan unmet  need )  mayoritas mendapatkan informasi KB dari media massa. 59,5% responden met need mengunjungi pelayanan kesehatan dan 66,7% responden unmet need tidak mengunjungi pelayanan kesehatan. Pada wilayah pedesaan, 62,1% responden met need bekerja dan 52,1% responden unmet need tidak bekerja. 61,0%  responden met  need dan  47,9% unmet  need mengalami  >4  kali  paritas.  37,9%  responden met  need dan 45,8% unmet  need memiliki  >4  anak  yang  hidup.  Mayoritas  responden  pada met  need dan unmet  need tidak berdiskusi  KB  dengan  pasangan  dan  tidak  mendapatkan  informasi  KB  dari  media  massa.  54,0%  responden met need pernah  mengunjungi  pelayanan  kesehatan  dan  64,6%  responden unmet  need tidak  pernah  menggunjungi pelayanan  kesehatan.  Hasil  uji  bivariat  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  signifikan  antara  variabel independen  baik  di  perkotaan  maupun  di  perdesaan  (pv>0,05).  Hanya  tingkat  pendidikan  yang  menunjukkan adanya  perbedaan  signifikan  antara  responden  yang  berasal  dari  perkotaan  dengan  pedesaan  (pv  <0,05)  pada populasi unmet need KB.

## PEMBAHASAN
Distribusi  usia  responden unmet  need lebih  banyak  pada  kelompok  usia  ≥30  tahun  pada  kedua  kategori wilayah. Meskipun demikian uji statistika menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan baik antara usia dengan status need KB maupun usia dengan kategori wilayah pada populasi unmet need . Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu di Kota Yogyakarta (20). Beberapa penelitian lainnya yang dilakukan di Bostwana (12), Bondowoso (21) dan di India Selatan (22) menunjukkan adanya signifikansi usia dengan kejadian unmet need . Pada dasarnya, usia mempengaruhi  potensi  reproduksi  sehingga  secara  langsung  mempengaruhi  keputusan  WUS  dapat  dalam penggunaan alat  kontrasepsi (23). WUS pada usia tiga puluh tahun  keatas umumnya menganggap bahwa dirinya sudah tidak subur sehingga tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi (3). unmet need pada kelompok usia dewasa muda dan dewasa tua memiliki kriteria kebutuhan alat kontrasepsi yang berbeda.
Pada unmet  need dewasa  muda  cenderung  ingin  penjarangan  anak,  namun  khawatir  dengan  efek  samping yang  dapat  terjadi  sedangkan  pada unmet  need dewasa  tua  adanya  anggapan  yang  salah  bahwa  menstruasi  yang tidak teratur merupakan tanda fecund. Age Specific Fertility Rate (ASFR) Indonesia paling besar berada pada usia 25-29  tahun  yang  mencapai  113  per  1000  kelahiran.  Untuk  kelompok  umur  seterusnya  akan  terus  mengalami penurunan nilai fertility rate . Dengan demikian pemakaian alat kontrsasepsi lebih banyak pada kelompok usia yang memiliki fertility rate tinggi. Selain itu, periode usia lebih dari 30 tahun juga merupakan dimana fase mengakhiri kesuburan, sehingga lebih banyak cenderung menggunakan alat kontrasepsi dengan efektifitas tinggi seperti MKJP (24).
Hasil  analisa  menunjukkan  bahwa  pendidikan  bukan  determinan  baik  pada  perkotaan  maupun  pedesaan. Akan  tetapi  pada  khusus  pada  kejadian unmet  need antara  perkotaan  dan  pedesaan  terdapat  perbedaan  yang signifikan.  Hasil  ini  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  (25,26).  Adapun  perbedaan  yang  terjadi  antara wilayah  perkotaan  dan  pedesaan  adalah  adanya  kesenjangan  dalam  pendidikan  antara  wilayah  pedesaan  dan perkotaan. Tercatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 di wilayah pedesaan untuk  usia  16  hingga  18  tahun  hanya  sebesar  78,83  %  sedangkan  pada  wilayah  perkotaan  sebesar  83,14  %.  Tak hanya  dari  segi  APS,  tapi  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  juga  berbeda  jauh  antara  wilayah  perkotaan  dan pedesaan. APM antara perkotaan dan pedesaan memiliki selisih APM pada pendidikan SMA sebesar 14,27 % (27).
Tedapat beberapa rintangan yang berpengaruh terhadap rendahnya pendidikan di daerah pedesaan Provinsi Papua Barat selain sarana dan prasarana sekolah, diantaranya adalah ekonomi, geografi, dan keadaan sosial budaya yang  merugikan.  Adapun  himpitan  ekonomi  membuat  terbatasnya  dukungan  orang  tua  baik  dari  segi  fasilitas maupun dukungan psikologis. Himpitan ekonomi membuat anak terpaksa ikut membantu perekonomian keluarga. Dari  segi  geografi  terbatasnya  transportasi  dan  medan  jalan  yang  harus  dilalui  menjadi  alasan  terkendalanya pendidikan  di  daerah  pedesaan  Pulau  Papua.  Selain  itu  budaya  pernikahan  dini  menjadi  alasan  juga  dalam terhambatnya pendidikan (28).
Berdasarakan  hasil  penelitian  kasus unmet  need cenderung  pada  ibu  tidak  bekerja  baik  pada  wilayah pedesaan maupun perkotaan meskipun tidak terdapat hubungan yang signifikan. Temuan ini relevan dengan studi yang  dilakukan  di  Mesir  (29).  Idealnya,  wanita  yang  bekerja  lebih  memiliki  motivasi  dalam  menggunakan  alat
kontrasepsi  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  capaian  karier  (30).  Selain  itu,  akses  terhadap  kesehatan  pada wanita bekerja lebih mudah dibandingkan pada wanita tidak bekerja (11). Hal ini dapat berbeda karena mayoritas wanita  di  Provinsi  Papua  Barat  bekerja  pada  sektor  informal  yaitu  bercocok  tanam  dan  berdagang  di  pasar  (31). Sehingga tidak adanya motivasi dalam membatasi atau mengatur kehamilan untuk mencapai tingkat karier tertentu.
Hasil  analisa  determinan  pada  wilayah  perkotaan  berdasarkan  status  ekonomi  sejalan  dengan  penelitian  di Kota  Abha,  Saudi  Arabia,  dan  Kabupaten  Gresik  dimana  status  ekonomi  tidak  berhubungan  terhadap  kejadian unmet need (32). Adanya Jaminan Kesehatan Masyarakat membantu akses terhadap akses alat kontrasepsi. Untuk itu salah satu upaya dalam menurunkan angka unmet need sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015 -2019 yaitu penguatan terhadap pelayan Jaminan Kesehatan Nasional (6). Pada masyarakat Provinsi Papua barat tentunya akses pelayanan kesehatan juga menjadi permasalahan dimana struktur geografi yang berupa berbukitan pada beberapa daerah menjadi salah satu rintangan untuk mendapatkan layanan kesehatan (27,33).
Wanita  dengan  jumlah  paritas  tinggi  cenderung  menganggap  dirinya  sudah  tidak  subur  (3).  Akan  tetapi berdasarkan  penelitian  pada  masyarakat  Suku  Dani  infertilitas  lebih  menjadi  kekhawatiran  dibandingkan  dengan memiliki  terlalu  banyak  anak,  selain  ini  banyaknya  anak  juga  sebagai  pertanda  kemakmuran  (8).  Temuan  pada wilayah perkotaan berbeda dengan penelitian di Botswana,  Afrika dimana paritas 1-2 merupakan faktor protektif terhadap terjadinya unmet need (12). Temuan berbeda juga dengan penelitian di Yogyakarta dimana kasus unmet need tinggi pada Primipara dengan rata-rata jumlah paritas satu. Alasan utama tidak menggunakan alat kontrasepsi yang utama karena ingin menambah anak lagi selain itu pada primipara dengan usia muda beralasan takut terhadap efek samping yang terjadi seperti kegemukan sehingga dapat mengurangi rasa kepercayaan diri (34). Begitu juga pada  wilayah  pedesaan  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  pada  wilayah  pedesaan  Tamil  Nadu,  India. Dimana unmet  need cenderung  pada  wanita  dengan  paritas  0-1  kali  (46,2  %).  Selain  itu  pada  penelitian  ini menunjukan bahwa paritas berhubungan terhadap kejadian unmet need (22).
Tidak  adanya  signifikansi  status unmet  need dengan  jumlah  anak  hidup  berbeda  dengan  hasil  penelitian terdahulu  (18,20).  Pada  penelitian  sebelumnya  pada  wilayah  dimana unmet  need cenderung  tinggi  pada  wanita dengan jumlah anak kurang dari dua, mengungkapkan bahwa pada kategori tersebut umunnya menginginkan anak lagi  namun  tidak  dalam  waktu  dekat.  Atau  dapat  diartikan  penginginkan  penjarangan  terhadap  kelahiran  dengan tidak  menggunakan  alat  kontrasepsi.  Alasan  utama  tidak  menggunakan  walaupun  menginginkan  penjarangan terutama adalah ketakutan efek samping yang akan terjadi baik secara psikis maupun hormonal (20).
Disisi lain pada penelitian di  wilayah dengan angka unmet need cenderung  tinggi pada jumlah  anak  hidup lebih  dari  tiga,  terdapat  kepercayaan  bahwa  anak  dapat  membawa  keberuntungan  tersendiri  (18,35).  Perspektif suku  di  Papua  menunjukkan  bahwa  jumlah  anak  menandakan  tingkat  kemakmuran  suatu  keluarga  (8).  Dengan demikian jumlah anak hidup berbeda-beda pengaruhnya terhadap kejadian unmet need pada setiap daerah. Hal ini dapat  terjadi  akibat  keinginan  dalam  menambah  jumlah  anak  mempengaruhi  terhadap  keinginan  dalam menggunakan alat kontrasepsi (36).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  wilayah  perkotaan  Debre  Berhan  yang  berada  di Etiopia,  perkotaan  Kamerun,  pedesaan  Burkina  Faso,  dan  juga  Botswana  (12,18,37,38).  Komunikasi  yang  baik antara suami dan istri merupakan dukungan emosional suami terhadap istri dalam keluarga berencana Tidak adanya diskusi  menjadi  halangan  terhadap  kelangsungan  pemakaian  KB  (39).  Perspektif  orang  Papua  terhadap  keluarga berencana  menunjukkan  bahwa  seksualitas  merupakan  domain  pria  (8).  Pria  pada  masyarakat  Papua  memiliki peranan  dalam  mengendalikan  rumah  tangga,  suku,  tatanan  kepemimpinan  pada  komunitas,  gereja,  maupun kepercayaan  sedangkan  wanita  berperan  untuk  patuh  terhadap  suami  (31).  Dengan  demikian  perlu  adanya persetujuan pasangan dalam pengggunaan alat kontrasepsi.
Pada Survei  Indikator Program KKBPK tahun 2017 mencatat alasan  yang dikemukakan oleh 95 % wanita berusia  30-49  tahun  adalah  karena  suami  atau  pasangan  tidak  setuju  dengan  penggunaan  KB.  Permasalahan keluarga  berencana  tidak  hanya  dapat  dihadapi  oleh  seorang  wanita  namun  juga  perlu  adanya  dukungan  dari pasangan atau suami terutama pada wilayah dengan budaya patrilinier yang kental. Perlu adanya pemahaman KB pada pria sehingga mencapai keputusan bersama dalam penggunaan alat kontrasepsi.
Diseminasi  informasi  KB  merupakan  salah  satu  rencana  strategis  dalam  penanggulangi  permasalahan mengenai  keluarga  berencana.  Pemberian  informasi  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat pentingnya  perencaan  dalam  berkeluarga  (6)  Temuan  kami  relevan  dengan  survei  indikator  KKBPK  pada  tahun 2017  dimana  WUS  diperkotaan  lebih  banyak  terpapar  informasi  KB  dari  sumber  media  apapun  dibandingkan dengan WUS yang tinggal di pedesaan (6) Penelitian lainnya yang dilakukan di Kota Debre Berhan, Etiopia dan Kota  Karad,  India  juga  menunjukkan  hasil  yang  relevan  (18,37).  Walaupun  menerima  informasi  KB  dari  media masa baik namun informasi yang beredar di media masa cenderung hanya berupa iklan layanan masyarakat dimana dengan  durasi  singkat  maka  informasi  yang  didapatkan  tidak  lengkap.  Sehingga  informasi  mengenai  KB  tidak cukup untuk mengajak masyarakat menggunakan alat kontrasepsi.
Temuan  kami  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  dimana  wanita  yang  tidak  pernah  datang  ke  pelayanan kesehatan lebih besar kemungkinanan mengalami unmet need (4). Terdapat banyaknya missed oppurtuninity yaitu wanita  yang  tidak  menggunakan  alat  kontrsepsi  berkunjung  ke  pelayanan  Kesehatan  namun  tidak  berkonsultasi mengenai keluarga berencana (6) Menurut WHO (2017) terdapat faktor yang mempengaruhi unmet need yaitu dari segi  pengguna,  pelayanan  kesehatan,  dan  juga  ketersediaan  alat  kontrasepsi  (1).  Pelayanan  kesehatan  memiliki kesempatan  dalam  memberikan  informasi  dan  pelayanan  keluarga  berencana  (6).  Selain  itu  adanya  layanan kesehatan  yang  merata  berasarkan  wilayah  sehingga  dapat  terjangkau  dapat  mengurangi unmet  need (40). Kunjungan ke pelayanan kesehatan yang rendah diakibatkan oleh jarak secara geografi dan juga kentalnya faktor sosial  budaya  yang  berpengaruh  pada  setiap  siklus  hidup  wanita,  baik  pada  remaja  yang  melakukan  pernikahan dini,  pengobatan  hingga  persalinan  yang  dilakukan  secara  mandiri,  maupun  posisi  perempuan  dalam  tananan keluarga dan masyarakat. Sehingga akses perempuan secara tidak langsung terbatas dalam menjangkau pelayanan kesehatan.
Pada  penelitian  di  Wilayah  Kerja  Peukan  Bada,  Kabupaten  Aceh  peran  petugas  kesehatan  berhubungan secara  signifikan  terhadap  terjadinya unmet  need. Pada  penelitian  di  Kraton  Yogyakarta  juga  mendapatkan  hasil bahwa bias informasi KB dari tenaga kesehatan mempengaruhi proporsi unmet need sebesar 15 %. Terjadinya bias informasi mengenai informasi KB dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan KB (41). Pada penelitian ini diketahui unmet need cenderung terjadi pada wanita yang tidak mendapatkan informasi KB dari tenaga  kesehatan  baik  pada  perkotaan  maupun  pada  pedesaan.  Berdasarkan  analisa chi  square informasi  KB bersumber  tenaga  kesehatan  tidak  berhubungan  terhadap  kejadian unmet  need baik  pada  wilayah  perkotaan maupun  pada  pedesaan.  Khusus  kejadian unmet  need baik  antara  perkotaan  dan  pedesaan  tidak  ada  perbedaan berdasarkan informasi KB bersumber tenaga kesehatan.
Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  di  Kota  Dangila,  Afrika  dan  Kota  Debre  Berhan, Etiopia menunjukan bahwa informasi KB yang didapatkan dari tenaga kesehatan wanita terhadap unmet need . Pada penelitian  di  Kota  Dangila,  Afrika  yang  tidak  pernah  berdiskusi  dengan  petugas  kesehatan  6,67  kali  berpeluang mengalami kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi. Pada penelitian di Kota Debre Berhan, Etiopia diketahui wanita yang mendapatkan informasi KB dari tenaga kesehatan 98,2 kali lebih kecil kemungkinan mengalami unmet neeed (11,37).  Berbeda  juga  dengan  penelitian  di  pedesaan  Burkina  Faso  dimana  informasi  KB  dari  petugas Kesehatan berhubungan dengan kejadian unmet need. Pada penelitian tersebut diketahui unmet need lebih rendah pada wanita yang mendapatkan informasi KB melalui tenaga kesehatan (4).
Berdasarkan  data  statistik  tenaga  kesehatan  yang  paling  banyak  pada  Provinsi  Papua  Barat  yaitu  Bidan sebanyak  873  dimana  terbanyak  pada  wilayah  Fakfak  sebanyak  61  bidan  dan  terkecil  pada  wilayah  Pegunngan Arfak  sebayak  15  bidan  (27).  Bidan  memiliki  peranan  penting  pendistribuasian  alat  kontrasepsi,  sehingga  dapat meningkatkan  akses  terhadap  alat  kontrasespsi  dimana  peran  bidan  adalah  pembimbing  dalam  kesehatan reproduksi wanita (42).
Keterbartasan  dalam  penelitian  mencakupi  keterbatasan  pada  sumber  data  yaitu  SDKI  2017.  Keterbatasan terutama  pada  variabel  yang  terbatas  hanya  pada  variabel  yang  telah  ada  pada  hasil  penelitian  SDKI  2017 khususnya pada kuesioner WUS. Terdapat missing pada beberapa variabel seperti kepercayaan, kunjungan petugas KB,  informasi  KB  dari  petugas  KB  dan  riwayat  penggunaan  KB  dalam  jumlah  ratusan  sehingga  tidak memungkinkan untuk dilakukan analisa. Adapun bias informasi dapat terjadi pada pengunaan data sekunder namun dapat diminimalisasi dengan kriteria ekslusi dan inklusi pada penelitian.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriteria WUS yang meliputi usia, pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, jumlah  anak,  paritas,  jumlah  anak,  diskusi  KB  dengan  pasangan,  informasi  KB  melalui  media  masa  tidak berhubungan  terhadap  kejadian unmet  need baik  pada  wilayah  perkotaan  dan  pedesaan  ( p >0,05).  Selain  itu, kunjungan  ke  pelayanan  kesehatan  dan  informasi  KB  tidak  berhubungan  dengan  kejadian unmet  need baik  di perkotaan  maupun  pedesaan  ( p >0,05).  Khusus  pada  kejadian unmet  need terdapat  perbedaan  berdasarkan pendidikan antara unmet need di perkotaan dan unmet need di pedesaan ( p <0,05).
Pihak BKKBN dapat Mengoptimalkan KIE KB pada masyarakat baik dari segi alat kontrasepsi, manfaatnya, dan juga penanganan efek samping terutama pada kelompok usia yang lebih dari 30 tahun, memiliki riwayat paritas dan  jumlah  anak  lebih  dari  4.  Selain  itu,  juga  dapat  Meningkatkan  edukasi  khususnya  pada  pria  sehingga diharapkan  partisipasi  dan  dukungan  suami  dalam  keluarga  berencana  dengan  cara  memberikan  informasi  dan pemahaman  mengenai  pentingnya  dukungan  aktif  suami  terutama  pada  daerah  pedesaan.  Penelitian  selanjutnya dapat secara spesifik melihat signifikan status unmet need dengan nilai kebudayaan papua Barat.

## MPPKI (Mei, 2022) Vol. 5. No. 5

## DAFTAR PUSTAKA
1. WHO.  Trends  in  Maternal  Mortality  2000  to  2017:  estimates  by  WHO,  UNICEF,  UNFPA,  World  Bank Group and the United Nations Population Division. Geneva: WHO; 2017.
2. Bappenas,  BPS,  United  nations  Population  Fund.  Proyeksi  Penduduk  Indonesia  2010-2035  [Internet].
Jakarta; 2013. Available from: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/41 09/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf&ved=2ahUKEwiok7Hi-
qDoAhWzheYKHbiGCnUQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw2rMyO4ty6h5dBDwdSy6kNB
3. BPS, BKKBN. Pencapaian Program Kependudukan dan KB untuk 10 Provinsi Penyangga. Jakarta; 2015.
4. Adebowale SA, Palamuleni ME. Determinants of Unmet Need for Modern Contraception and Reasons for Non-use  among  Married  Women  in  Rural  Areas  of  Burkina  Faso.  African  Popul  Stud  [Internet]. 2014;28(1):499. Available from: http://dx.doi.org/10.11564/28-1-503
5. Suratun,  Mariyani  S,  Hartini  T,  Rusmiati,  Pinem  S.  Pelayanan  Keluarga  Berencana  dan  Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: Salemba Medika; 2013.
6. BKKBN, USAID, BPS, Kementerian Kesehatan RI. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia [Internet]. 2018. Available from: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e- koren.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-SDKI-2017-
Remaja.pdf&ved=2ahUKEwjrr_a_qu7nAhX07HMBHY2JDRkQFjAFegQIARAB&usg=AOvVaw22K_B7t HM91kSZRzxaft9B&cshid=1582689689162
7. Nursalikha A. Kesadaran Kesadaran Warga Papua Barat Ikut KB Rendah [Internet]. Republika. 2018 [cited 2020 Jan  26].  Available  from:  https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/p4yxra366/kesadaran- warga-papua-barat-ikut-kb-rendah
8. Munro J. Papuan Perspectives on Family Planning, Fertility and Birth Control. State, Society & Governance in Melanesia. Melbourne: The Australian National University; 2014.
9. WHO.  WHO  |  The  Healthy  Growth  Project.  world  Heal  Organ  [Internet].  2017  [cited  2019  Jan  7]; Available from: https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj/en/index1.html
10. Hailemariam  A,  Haddis  F.  Factors  affecting  unmet  need  for  family  planning  in  southern  nations, nationalities  and  peoples  region,  ethiopia.  Ethiop  J  Health  Sci  [Internet].  2011  Jul;21(2):77–89.  Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22434988
11. Genet  E,  Abeje  G,  Ejigu  T.  Determinants  of  unmet  need  for  family  planning  among  currently  married women in Dangila town administration, Awi Zone, Amhara regional state; a cross sectional study. Reprod Health [Internet]. 2015 May 13;12:42. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25962743
12. Letamo G, Navaneetham K. Levels, trends and reasons for unmet need for family planning among married women  in  Botswana:  a  cross-sectional  study.  BMJ  Open  [Internet].  2015  Mar  31;5(3):e006603–e006603. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25829370
13. Sarlis  N.  Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Unmet  Need  Pada  Ibu  Non  Akseptor  Tahun  2018.  J  Endur [Internet]. 2019;4(2):272. Available from: http://dx.doi.org/10.22216/jen.v4i2.3750
14. Sedgh  G,  Hussain  R.  Reasons  for  Contraceptive  Nonuse  among  Women  Having  Unmet  Need  for Contraception  in  Developing  Countries.  Stud  Fam  Plann  [Internet].  2014;45(2):151–69.  Available  from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1728-4465.2014.00382.x
15. Ali AAA, Okud A. Factors affecting unmet need for family planning in Eastern Sudan. BMC Public Health [Internet]. 2013 Feb 4;13:102. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23379387
16. Listyarini  AD,  Alvita  GW.  Pengaruh  Balance  Exercise  Terhadap  Keseimbangan  Tubuh  Lansia  di  Desa Singocandi Kabupaten Kudus. J Ilm Keperawatan Orthop. 2018;2(2):31–8.
17. Shewade H, Manoharan K, Subramanian M, Sulthana B, Sunderamurthy B. Unmet need for contraception among  married  women  in  an  urban  area  of  Puducherry,  India.  Indian  J  Med  Res  [Internet]. 2015;141(1):115. Available from: http://dx.doi.org/10.4103/0971-5916.154513
18. Patil  S,  Durgawale  M,  Patil  S.  Epidemiological  Correlates  Of  Unmet  Need  For  Contraception  In  Urban Slum Population. Al Ameen J Med Sci. 2010;3(4):312–6.
19. Sulikhah, Nugroho D, Dharmawan. Hubungan Beberapa faktor Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Unmet Need  Keluarga  Berencana  (KB)  Di  Desa  Penungkulan  Kecamatan  Gebang  Kabupaten  Purworejo  Tahun 2016. e-journal poltekkes semarang. 2016;5:265–73.
20. Sariyati  S,  Mulyaningsih  S,  Sugiharti  S.  Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Terjadinya  Unmet  Need  KB pada  Pasangan  Usia  Subur  (PUS)  di  Kota  Yogyakarta.  J  Ners  dan  Kebidanan  Indones  [Internet]. 2016;3(3):123. Available from: http://dx.doi.org/10.21927/jnki.2015.3(3).123-128
21. Khatulistiwa  R.  Determinan  unmet  need  KB  pada  wanita  menikah  di  Kecamatan  Klabang  Kabupaten Bondowoso. Universitas Negeri Jember; 2014.
22. Vishnu Prasad R, Venkatachalam J, Singh Z. Unmet Needs of Family Planning Among Women: A Cross- Sectional Study in a Rural Area of Kanchipuram District, Tamil Nadu, South India. J Obstet Gynaecol India [Internet]. 2016/03/22. 2016 Oct;66(Suppl 1):488–93. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27651651
23. Ekarini.  Analisis  Faktor-faktor  yang  Berpengaruh  terhadap  Partisipasi  Pria  dalam  Keluarga  Berencana  di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Universitas Semarang; 2008.
24. Setiawati  E,  Handayani  OWK,  Kuswardinah  A.  PEMILIHAN  KONTRASEPSI  BERDASARKAN  EFEK SAMPING  PADA  DUA  KELOMPOK  USIA  REPRODUKSI.  Unnes  J  Public  Heal  [Internet]. 2017;6(3):167. Available from: http://dx.doi.org/10.15294/ujph.v6i3.11543
25. Syawalina  S,  Santosa  H,  Sanusi  SR.  Education  Relations,  Number  of  Children  and  Acceptance  of  KB Information  with  Pregnancy  Due  to  Unmet Need  KB  in  Pregnant  Mother  in  Binjai  Health  Center  City  In 2019. Budapest Int Res Exact Sci
J [Internet]. 2020;2(1):13–9. Available from:
http://dx.doi.org/10.33258/birex.v2i1.699
26. Huda  A.  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Kejadian  Unmet  Need  Keluarga  Berencana  di Puskesmas Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara. Universitas Diponegoro; 2016.
27. BPS Provinsi Papua Barat. Statistik Potensi Desa Provinsi Papua Barat 2018. Papua Barat; 2018.
28. Myriad Research. Baseline Study for Rural and Remote Education Initiative for Papuan Provinces. Jakarta; 2015.
29. Elweshahi  HMT,  Gewaifel  GI,  Sadek  SSE-D,  El-Sharkawy  OG.  Unmet  need  for  postpartum  family planning  in  Alexandria,  Egypt.  Alexandria  J  Med  [Internet].  2018;54(2):143–7.  Available  from: http://dx.doi.org/10.1016/j.ajme.2017.03.003
30. Nurjannah  SN.  Kejadian  Unmet  Need  Pada  Perempuan  Pasangan  Usia  Subur  (  Pus  )  Di  Kuningan  Jawa Barat. midwife J. 2016;2(1):23–33.
31. UNDP. Study on Women’s and Men’s Health and Life Experiences in Papua, Indonesia [Internet]. Jakarta; 2016.  Available  from:  http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2016/press-doc/Papua  Final  Report OK-2.pdf?download%0A
32. Kartika  W.  Faktor  yang  Memengaruhi  Unmet  Need  Keluarga  Berencana.  J  Biometrika  dan  Kependud. 2014;4(1):70–5.
33. BPS. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat. Jakarta; 2017.
34. Satriyandari Y, Yunita A. Gambaran Dukungan Suami Pada Pasangan Usia Subur Dengan Kejadian Unmet need Di Kelurahan Panembahan Yogyakarta Tahun 2016. 2018.
35. El-Masry R, Essam N, Ghoneim M. Unmet  need for family planning among women in rural Egypt.  Int J Community Med Public Heal [Internet]. 2018;5(4):1252. Available from: http://dx.doi.org/10.18203/2394- 6040.ijcmph20181199
36. WITHERS  M,  KANO  M,  PINATIH  GDENI.  DESIRE  FOR  MORE  CHILDREN,  CONTRACEPTIVE USE AND UNMET NEED FOR FAMILY PLANNING IN A REMOTE AREA OF BALI, INDONESIA. J Biosoc Sci [Internet]. 2010;42(4):549–62. Available from: http://dx.doi.org/10.1017/s0021932010000052
37. Worku SA, Ahmed SM, Mulushewa TF. Unmet need for family planning and its associated factor among women  of  reproductive  age  in  Debre  Berhan  Town,  Amhara,  Ethiopia.  BMC  Res  Notes  [Internet].  2019 Mar 15;12(1):143. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30876437
38. Ajong AB, Njotang PN, Yakum MN, Essi MJ, Essiben F, Eko FE, et al. Determinants of unmet need for family  planning  among  women  in  Urban  Cameroon:  a  cross  sectional  survey  in  the  Biyem-Assi  Health District,  Yaoundé.  BMC  Womens  Health  [Internet].  2016  Jan  20;16:4.  Available  from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26791410
39. Muniroh  I,  Luthviatin  N,  Istiaji  E.  Dukungan  Sosial  Suami  Terhadap  Istri  Untuk  Menggunakan  Alat Kontrasepsi  Media  Operasi  Wanita  (MOW)  (Studi  Kualitatif  Pada  Pasangan  Usia  Subur  Unmet  Need  di Kecamatan Puger Kabupaten Jember. e-Jurnal Pustaka Kesehat. 2014;(Januari).
40. Ariyanti  L, Dasuki D, Wilopo SA. Sumber daya  kesehatan dan unmet need: analisis tingkat provinsi. Ber Kedokt Masy [Internet]. 2017;33(1):49. Available from: http://dx.doi.org/10.22146/bkm.9868
41. Novianto A, Emilia O, Dasuki D. Bias Provider Dan Peluang Terjadinya Unmet Need KB Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta. Ber Kedokt Masy [Internet]. 2018;34(1):33. Available from: http://dx.doi.org/10.22146/bkm.26753
42. Alayande  A,  Mamman-Daura  F,  Adedeji  O,  Muhammad  AZ.  Midwives  as  drivers  of  reproductive  health commodity security in Kaduna State, Nigeria. Eur J Contracept Reprod Health Care [Internet]. 2016/02/01. 2016 Jun;21(3):207–12. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26909871