## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Antara  Pemerintah  Kabupaten Buleleng  Dengan  PT.  Chandra  Dwipa  Terkait  Pembangunan  Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja
I Gusti Ayu Apsari Hadi, Komang Febrinayanti Dantes
Falkultas  Hukum  dan  Ilmu  Sosial,  Universitas  Pendidikan  Ganesha ,  E-mail  : apsari.hadi@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari
Keywords: Dispute;  Contract;  Green Spaces;  Bung  Karno  Park; Buleleng Regency.
This  study  aims  to  determine  the  form  of  dispute  resolution between the Buleleng Regency Government and the private sector PT. Candra Dwipa regarding the construction of RTH Bung Karno Park, Singaraja city. The data collection technique used purposive sampling  through  interviews,  observation,  documentation  and literature  study.  The  subjects  in  this  study  were  the  Regional Government, especially the Commitment Making Official (PPK) of  the  Disperkimta,  Buleleng  Regency.  Data  processing  and analysis techniques in this study will be carried out qualitatively. After the qualitative analysis process is carried out, then the data will  be  presented  in  a  descriptive  qualitative  manner  and systematically.  The  results  showed  that  (1)  a  contract  clause  / agreement letter between the Buleleng Regency Government and PT. Chandra Dwipa is in accordance with the pacta sunt servanda principle and has implications for the rights and obligations of the parties, namely the DISPERKIMTA party can supervise the work of the provider and the provider must carry out the work according to the applicable contract; (2) the dispute settlement mechanism for  the  development  of  RTH  Taman  Bung  Karno  in  which  the provider (contractor) does not fulfill the work as planned, namely the realization is only 74,932% while the deviation is -25,068%, the government will stop work, impose fines, and put the provider into in the Black List.

## Abstrak
Kata kunci: Keselamatan penerbangan, kedaulatan negara, ruang udara
Corresponding Author: I Gusti Ayu Apsari Hadi, e-mail : apsari.hadi@gmail.com
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  penyelesaian sengketa antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan pihak  swasta  PT.  Candra  Dwipa  terkait  pembangunan  RTH Taman  Bung  Karno  kota  Singaraja.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan purposive sampling melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperkimta Kabupaten Buleleng. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan  secara  sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  klausula  kontrak/surat perjanjian  antara  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dengan  PT. Chandra Dwipa telah sesuai dengan asas pacta sunt servanda dan berimplikasi  pada  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yakni  pihak DISPERKIMTA dapat mengawasi pekerjaan dari pihak penyedia dan penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang berlaku;  (2)  mekanisme  penyelesaian  sengketa  Pembangunan
RTH  Taman  Bung  Karno  di  mana  pihak  penyedia  (kontraktor) tidak memenuhi pekerjaan sesuai rencana, yakni realisasi hanya 74.932%  sementara  deviasi  -25.068%,  maka  pihak  pemerintah melakukan  penghentian  pekerjaan,  pengenaan  denda,  dan memasukkan pihak penyedia ke dalam Daftar Hitam.

## @Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Keberadaan Ruang terbuka Hijau (RTH) menjadi sesuatu yang penting di sebuah kota.  RTH  selain  diperuntukkan  sebagai  paru-paru  kota  juga  untuk  mengantisipasi munculnya masalah lingkungan di masa depan. Pembangunan RTH yang diperuntukkan bagi  keberlangsungan  lingkungan  kian  hari  semakin  gencar  baik  dilakukan  oleh masyarakat,  swasta,  maupun  pemerintah  daerah.  Biasanya  pihak  swasta  akan memberikan kontribusi dalam bentuk Corporate Social Responsibility . Kesadaran dari masyarakat  biasanya  dilakukan  melalui  gerakan-gerakan  sadar  lingkungan  yang  dapat mengurangi kerusakan lingkungan itu sendiri.
Pemerintah  dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan  RTH  sebagai  perwujudan  program  peningkatan  kualitas  lingkungan. Kebutuhan  akan  RTH  di  kawasan  perkotaan  sesuai  amanat  Undang-Undang  No.  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 31 yang menyatakan  “Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja  ditanam”.  Diatur  pula  bahwa  kebutuhan  akan  RTH  pada  suatu  perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) bahwa proporsi RTH wilayah kota paling sedikit  30  persen  dari  luas  wilayah  kota.  Pengaturan  tersebut  menegaskan  kembali pentingnya  keseimbangan  penataan  ruang  khususnya  adanya  ruang  terbuka  hijau  di wilayah perkotaan.
Pembangunan  RTH  merupakan  program  wajib  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah  karena  merupakan  amanat  undang-undang.  Sejalan  dengan  hal  tersebut pemerintah  akan  menjalankan  fungsi  publiknya  dari  administrasi  negara.  Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan pemerintahan ( Bestuurshandeling ) merupakan
suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan (Nur Asyiah, 2016:46).
Pemerintah  dalam  hukum  administrasi  sebagai  badan  yang  diberi  kewenangan berwenang  menetapkan  tindakan  berdasarkan  hukum  administrasi  dan  oleh  karenanya mempengaruhi  keadaan  atau  kondisi  hukum  orang  lain  atau  pun  untuk  menjalankan tindakan  hukum  (berdasarkan  hukum  perdata).  Berdasarkan  kepustakaan  Belanda administrasi diartikan dengan administratief recht atau administrare besturen . Besturen mempunyai  makna  fungsional  berarti  fungsi  pemerintahan  dan  institusional  atau struktural  keseluruhan  organ  pemerintah. Bestuur merupakan  lingkungan  di  luar pembentukan peraturan ( regelgeving ) dan peradilan ( rechtspraak ) (Philipus M. Hadjon, 2002:2).
Berbagai  fungsi  publik  administrasi  negara  seperti  di  atas  sangat  mungkin  akan menimbulkan  berbagai  macam  dampak  utamanya  berkenaan  dengan  hak-hak  dari masyarakat,  termasuk  badan  usaha  di  dalamnya  yang  dimiliki  oleh  masyarakat. Pemerintah selaku pemerintah (penguasa) dengan pemerintah selaku administrasi negara mengambil keputusan dengan wewenang yang sama, yakni “wewenang kenegaraan” atau “wewenang  publik”.  Akan  tetapi  pemerintah  selaku  pemerintah  pengambil  keputusan pemerintahan dan sebagai Administrator mengambil keputusan administratif. Selain itu keputusan  pemerintah  yang  diambil  merupakan  pelaksanaan  atau  eksekutif  ( politieke daad ) penegakan undang-undang dan wibawa negara, sedangkan keputusan administratif diambil sebagai keputusan penyelenggaraan atau realisasi ( materiele daad ).
Berbagai fungsi pemerintah sebagai suatu perbuatan pemerintah ( bestuurhandeling )  sesuai  dengan  kewenangannya  dimaksudkan  untuk  menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi atau lebih sederhananya perbuatan yang dilakukan  oleh  pejabat  tata  usaha  negara  dalam  rangka  melaksanakan  urusan pemerintahan  (Muh.  Jufri  Dewa,  2011:245).  E.  Utrecht  berpendapat  bahwa  tindakan pemerintah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
1. Yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri;
2. Yang bertindak adalah subyek hukum/badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi  negara  dan  dilakukan  berdasarkan  sesuatu  hubungan  istimewa, seperti badan hukum yang diberi monopoli;
3. Yang  bertindak  adalah  subyek  hukum  lain  yang  tidak  termasuk  administrasi negara  yang  menjalankan  pekerjaan  berdasarkan  suatu  konsesi/izin  dari pemerintah.  Pekerjaan  tersebut  diserahkan  oleh  pemerintah  kepada  badan swasta untuk menyelenggarakan kepentingan umum;
4. Yang  bertindak  ialah  subyek  hukum  lain  yang  tidak  termasuk  administrasi negara yang diberi subsidi oleh pemerintah, seperti yayasan pendidikan;
5. Yang bertindak adalah pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain yang bukan administrasi negara di mana kedua belah pihak tergabung dalam kerjasama, seperti Bank Industri Niaga (di mana pemerintah bukan pemegang saham tetapi di dalam dewan direksinya ada wakil-wakil pemerintah);
6. Yang bertindak adalah yayasan yang didirikan/diawasi oleh pemerintah, seperti yayasan Supersemar, yayasan Veteran dan sebagainya.
7. Yang bertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah;
8. Yang bertindak adalah Perusahaan Negara, misalnya PLN.
Perlu diketahui bahwa tindakan administrasi negara tidak selamanya menimbulkan akibat  hukum  bagi  masyarakat,  oleh  karena  tindakan  itu  sifatnya  non  yuridis  (tidak menciptakan  akibat  hukum),  namun  terdapat  tindakan  administrasi  negara  yang
menimbulkan  akibat  hukum  (perbuatan  hukum).  Ada  empat  macam  perbuatan  hukum administrasi negara menurut Atmosudirjo:
1. Penetapan ( beschikking, administrative discretion );
2. Rencana ( Plan );
3. Norma Jabatan ( concreto normgeving );
4. Legislasi Semu ( pseudowetgeving ).
Dari macam-macam perbuatan hukum administrasi negara bisa saja pemerintah di sini melakukan  suatu  perbuatan  yang  tidak  menimbulkan  akibat  hukum.  Biasanya  dalam suatu rencana tata ruang wilayah di mana berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  12  ayat  (1)  daerah  memiliki  urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang salah satunya adalah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Jadi apabila pemerintah akan membuat suatu Plan seperti  pembangunan  RTH  yang  merupakan  salah  satu  kewajiban  dari pemerintah daerah maka besar kemungkinan pemerintah akan mengikatkan diri dengan pihak swasta dalam bentuk kontrak perjanjian.
Kebutuhan akan RTH di kawasan perkotaan sesuai amanat UU 26/2007 kemudian diatur turunannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007  Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan sehingga mengamanatkan tiap-tiap kota  yang  ada  di  wilayah  Indonesia  membangun  RTH.  RTH  diperuntukkan  demi mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Tidak terkecuali di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kota Singaraja yang dalam hal ini yang memiliki luas 27,98 km 2 . Salah satu RTH yang dimiliki Kota Singaraja adalah RTH Taman Bung Karno yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Taman Bung Karno mulai dibangun tahap I pada tahun 2016 dan sampai pada tahun 2018 memasuki pembangunan Tahap III. Pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III menggunakan dana yang bersumber  dari  APBD  Kabupaten  Buleleng  sebesar  Rp.  5.497.000.000,-  (Lima  miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan dikerjakan oleh Kontraktor PT. Candra Dwipa.
Pelaksanaan pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III selama 120 Hari Kalender  (24  Agustus  2018  s/d  21  Desember  2018)  karena  tidak  terselesaikannya pembuatan  patung  tersebut,  maka  Kontraktor  diberikan  kesempatan  menyelesaikan pekerjaan  selama  50  Hari  Kalender  (22  Desember  2018  s/d  9  Februari  2019)  dengan disertai  pengenaan  denda.  Akan  tetapi,  sampai  dengan  pemberian  kesempatan menyelesaikan pekerjaan pembangunan RTH Taman Bung Karno Tahap III masih belum mampu  diselesaikan  oleh  pihak  kontraktor.  Dampak  dari  belum  selesainya  pekerjaan Patung  Bung  Karno,  maka  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  melakukan  pemutusan kontrak sepihak dengan progress pekerjaan sebesar 74,932% dari nilai kontrak atau setara dengan  Rp.  4.119.012.040,-  (Empat  miliar  seratus  sembilan  belas  juta  dua  belas  ribu empat puluh rupiah).
Melihat berbagai desakan dan keinginan masyarakat Buleleng melalui audiensi kepada Bupati Buleleng (Jumat 15 Februari 2019) serta Rapat Dengar Pendapat Komisi II  DPRD  Kabupaten  Buleleng  (Senin,  18  Februari  2019)  maka  Pembangunan  RTH Taman Bung Karno Tahap III agar dapat dilanjutkan dan diselesaikan pada tahun 2019. Dengan  demikian  penulis  akan  menganalisis  kontrak  perjanjian  antara  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  dengan  PT.  Candra  Dwipa  melalui  penelitian  yang  berjudul “ PENYELESAIAN  SENGKETA    KONTRAK  ANTARA  PEMERINTAH KABUPATEN  BULELENG  DENGAN  PT.  CHANDRA  DWIPA    TERKAIT

## PEMBANGUNAN  RUANG  TERBUKA  HIJAU  TAMAN  BUNG  KARNO SINGARAJA.”

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  klausul  kontrak  RTH  yang  melibatkan  Pemerintah  Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa terkait pembangunan RTH Taman Bung Karno?
2. Bagaimanakah  mekanisme  penyelesaian  sengketa    kontrak  pembangunan  Patung Bung Karno antara pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa?

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng karena berdasarkan pengamatan  awal,  bahwa  melihat  aturan  Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  yang mengamanatkan  keseimbangan  ekosistem  dengan  membuat  RTH  30%  dari  luas  kota sehingga dibuatnya Patung Bung Karno sebagai salah satu proyek RTH namun dalam pelaksanaannya masih menjadi permasalahan terkait penyelesaiannya yang tidak sesuai kesepakatan  antara  pemerintah  dengan  pihak  swasta  sebagai  penyedia  jasa.  Jenis penelitian  ilmu  hukum  dengan  kajian  empiris,  mengunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  primer  dikumpulkan  melalui  observasi  dan wawancara. Terkait dengan tambahan data sekunder, data tersebut dikumpulkan melalui studi  pustaka/dokumen,  yaitu  pada  bahan-bahan  hukum  yang  relevan  dengan permasalahan  penelitian.  Teknik  penentuan  sampel  penelitian  bersifat  deskriptif kualitatif,  menggunakan  teknik  penentuan  sampel  penelitian non  probability  sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus di ambil agar dapat mewakili populasinya. Bentuk dari non probability sampling yang dipergunakan disini adalah bentuk Purposive sampling , hal tersebut berarti penarikan sampel di pilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti.
Tahapan  penelitian  dilakukan  melalui  lima  tahap. Tahap  1 ,  tahap  persiapan termasuk studi literatur, pembuatan instrumen penelitian dan permohonan ijin penelitian . Tahap 2 , tahap pelaksanaan penelitian termasuk juga proses pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer berupa Surat Perjanjian Taman Bung Karno pada tahun 2018 yang diperoleh melalui mekanisme wawancara dengan informan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanaham Kabupaten Buleleng. Data sekunder Legal Opinion yang dikeluarkan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Buleleng, Surat- surat  berkaitan  dengan  proses  pengajuan  penyelesaian  pekerjaan  oleh  PT.  Chandra Dwipa. Tahap 3 , pengolahan data yang meliputi data mekanisme penyelesaian sengketa kontrak pembangunan RTH Taman Bung Karno Singaraja oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, analisis isi surat perjanjian yang mengakibatkan tidak dapat terselesaikannya pembangunan Taman Bung Karno Singaraja, serta rancangan strategi pengerjaan kembali pembangunan  Taman  Bung  Karno  Singaraja. Tahap  4, analisis  data  penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap 5 , penyusunan laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Buleleng berada di belahan utara Pulau Bali, memanjang dari baarat ke  timur,  dengan  batas-batas  di  sebelah  barat  Kabupaten  Jembrana,  di  sebelah  selatan Kabupaten  Tabanan,  Badung,  dan  Bangli  serta  di  bagian  timur  berbatasan  dengan Kabupaten  Karangasem  ( https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/09/21/23/letak- geografis-kabupaten-buleleng-2017.html ). Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km 2 tau 24,25%
dari luas Provinsi Bali, dengan panjang pantai +/- 157 Km ( https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95 ).
Sebagaimana mengacu pada luas wilayah Kabupaten Buleleng, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa proporsi  RTH  wilayah  kota  paling  sedikit  30  persen  dari  luas  wilayah  kota.  Kota Singaraja  saja  saat  ini  baru  memiliki  empat  RTH,  diantaranya  RTH  Taman  Kota Singaraja,  RTH  Yowana  Asri  Banyuasri,  RTH  Taman  Kebangsaan  di  Kelurahan Kampung Tinggi, serta RTH Bung Karno di Kecamatan Sukasada.

## A. Analisis  klausula  kontrak  RTH  yang  melibatkan  Pemerintah  Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa terkait pembangunan RTH Taman Bung Karno
Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, atau sebagai pendukung  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban.  Sebagai  subjek  hukum,  pemerintah sebagaimana  subjek  hukum  lainnya  melakukan  berbagai  tindakan  baik  tindakan  nyata maupun  tindakan  hukum.  Tindakan  nyata  adalah  tindakan-tindakan  yang  tidak  ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau dapat menciptakan hak dan kewajiban (Ridwan, HR; 2002 : 81-82).
Istilah  tindakan  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  hukum  perdata  yang  kemudian digunakan  dalam  hukum  administrasi  negara,  sehingga  dikenal  istilah  hukum administrasi.  Tindakan  hukum  administrasi  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum  akibat-akibat  yang  memiliki  relevansi  dengan  hukum  seperti:  penciptaan hubungan  hukum  baru,  perusahaan  atau  pengakhiran  hubungan  hukum  yang  ada (Ridwan, HR; 2002 : 81-82).
Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu:
a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu: Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara  langsung  seiring  dilakukannya  perbuatan  tersebut  oleh  pemerintah  tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena;
b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua: Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena.
Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan,  sebagai  subjek  hukum  dapat  pula  melakukan  tindakan-tindakan  dalam lapangan  hukum  privat  untuk  melakukan  berbagai  perbuatan  dalam  lapangan  hukum keperdataaan  ini  dijelmakan  dalam  kualitas  sebagai  badan  hukum  yang  bertindak  atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (Astuti; 2004 : 3.3-3.4).
Salah satu implementasi tindakan hukum atau perbuatan hukum publik bersegi dua adalah kontrak/perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal  ini  dilaksanakan  oleh  DISPERKIMTA  Kabupaten  Buleleng  dengan  pihak  swasta, yakni PT. Chandra Dwipa. Pembangunan RTH Taman Bung Karno dilaksanakan sejak tahun  2018  antara  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  (DISPERKIMTA)  dengan  PT. Chandra  Dwipa.  Ditambahkan  pula  dalam  sesi  wawancara  dengan  informan  pihak DISPERKIMTA  Kabupaten  Buleleng.  Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan  Perkotaan (RTHKP)  adalah  bagian  dari  ruang  terbuka  suatu  kawasan  perkotaan  yang  diisi  oleh
tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Oleh karena hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buleleng melaksanakan Pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno  Tahap  III  yakni  dalam  rangka  meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Singaraja.
Keberadaan  Taman  Kota  selain  sebagai  ruang  terbuka  untuk  masyarakat beraktivitas,  adanya  sarana  dan  prasarana  pendukung  lainnya  khususnya  tempat  untuk mengedukasi generasi muda untuk menghargai dan memahami nilai sejarah khususnya nilai perjuangan Bung Karno selaku proklamator, serta kisah perjalanan hidup atau alur cerita mengenai pertemuan orang tua Bung Karno yaitu Raden Soekemi dan Rai Srimben yang melahirkan tokoh besar dalam sejarah Bangsa Indonesia.
Perjanjian  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  PPK  (DISPERKIMTA)  dengan  pihak Penyedia (PT. Chandra Dwipa) dapat dikategorikan ke dalam perbuatan hukum publik bersegi  dua  ini  adalah  tindakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  (tidak  sepihak),  artinya melibatkan pihak lain. Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam  ranah  pengaturan  hukum  keperdataan  sekaligus  pula  pada  asas  kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak layaknya hukum perikatan pada umumnya.
Di dalam hukum keperdataan, hubungan yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat  dalam  perikatan  tersebut  melahirkan  hak  dan  kewajiban  yang  kemudian menimbulkan istilah prestasi, yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak  yang  satu.  Tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  berbuat sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penjelasan tersebut, perikatan melahirkan kewajiban kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :
a. Untuk memberikan sesuatu;
b. Untuk melakukan sesuatu;
c. Untuk tidak melakukan suatu hal tertentu.
Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak ada satu pihak  untuk  memperoleh  prestasi  dan  sekaligus  mewajibkan  pada  pihak  lain  untuk menunaikan  prestasi  (Harahap,  1986;  6).  Sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Surat Perjanjian, pembangunan RTH Taman Bung Karno sesuai kontrak berlangsung selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender. Akan tetapi sampai batas waktu yang tertuang di dalam  perjanjian  kedua  belah  pihak,  PT.  Chandra  Dwipa  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembuatan patung Bung Karno.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Putu  Setyawati  selaku  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  DISPERKIMTA  (wawancara  tanggal  20  Juli  2020)  :  berdasarkan kontrak yang kita sepakati (DISPERKIMTA sebagai PPK dan PT. Chandra Dwipa selaku Penyedia)  bahwa  Penyedia  menyepakati  pekerjaan  akan  selesai  pada  Desember  2018. Pekerjaan  sebagaimana  tercantum  dalam  Surat  Perjanjian  Pembangunan  RTH  Taman Bung Karno Tahap III Nomor : 600/1188/RTH/2018 (Terlampir), Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:
a. Pekerjaan Persiapan;
b. Pekerjaan Pasangan Patung Bung Karno (Logam);
c. Pekerjaan Patung dan Tembok Penyengker Stage Singa Ambara Raja;
d. Pekerjaan Taman Type 3.
Pihak  Penyedia  dan  PPK  dalam  pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno menyepakati  pelaksanaan  kontrak  hingga  penyelesaian  keseluruhan  pekerjaan  tersebut
adalah  selama  120  (seratus  dua  puluh)  hari  kalender.  Dalam  kontrak  tercantum  baik penyedia maupun PPK memiliki hak dan kewajiban diantaranya terdapat di Pasal 5 yang bermakna  pihak  PPK  berhak  mengawasi  dan  memeriksa  pekerjaan  yang  dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan-laporan periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan  oleh  Penyedia,  memberikan  fasilitas  berupa  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan pihak Penyedia memiliki hak dan kewajiban untuk :
1) menerima  pembayaran  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  harga  yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) meminta  fasilitas-fasilitas  dalam  bentuk  sarana  dan  prasarana  dari  PPK  untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) melaporkan  pelaksanaan  penggunaan  produksi  dalam  negeri/TKDN  secara periodik kepada PPK;
5) melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  jadwal  pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
6) melaksanakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  secara  cermat,  akurat  dan  penuh tanggung  jawab  dengan  menyediakan  tenaga  kerja,  bahan-bahan,  peralatan, angkutan    ke  atau  dari  lapangan,  dan  segala  pekerjaan  permanen  maupun sementara  yang  diperlukan  untuk  pelaksanaan,  penyelesaian  dan  perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
7) memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk  pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
9) mengambil  langkah-langkah  yang  cukup  memadai  seperti  menerapkan  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  untuk  melindungi  lingkungan tempat  kerja,  serta  membatasi  perusakan  dan  gangguan  kepada  masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
Perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata  yang menyatakan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tidak terkecuali  juga  pada  perjanjian  yang  dibuat  antara  pemerintah  dengan  pihak  swasta, dalam hal ini haruslah sesuai dengan unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah :
1) Adanya pihak-pihak
2) Adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak
3) Adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda
4) Adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan
5) Ada bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan
6) Adanya syarat-syarat tertentu
Unsur-unsur perjanjian tersebut kemudian tertuang dalam perjanjian antara para pihak khususnya  antara  pihak  DISPERKIMTA  dengan  PT.  Chandra  Dwipa  serta  harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang berlaku dalam hukum perjanjian apabila terdapat persengketaan, seperti wanprestasi ataupun tidak selesainya pekerjaan.

## B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kontrak Pembangunan Patung Bung Karno antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan PT. Candra Dwipa
Otonomi  daerah  telah  membuka  peluang  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengembangkan  kebijakan  lokal  secara  bijaksana.  Namun  implementasi  kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi  dengan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  finansial  yang  memadai.  Dengan demikian  banyak  terjadi  keterlambatan  dalam  pembangunan  terutama  pembangunan infrastruktur. Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  perlu  mencari  solusi  atas  persoalan tersebut  dengan  melibatkan  berbagai stakeholder terkait  dalam  pelaksanaan pembangunan,  misalnya  pihak  swasta,  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO), serta dan lain-lain.
Keterlibatan  berbagai  pihak  ini  memiliki  peran  penting  untuk  membantu pemerintah  mengingat  tidak  semua  aktivitas  pembangunan  mampu  dikerjakan  oleh pemerintah  sendiri  terutama  dalam  hal  ketersediaan skill SDM  dan  finansial  sehingga perlu  keterlibatan  pihak  swasta.    Bentuk  kerjasama  yang  melibatkan  pihak  swasta  ini dikenal dengan public private partnership (PPP) ( http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama- pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia. Diakses Pada 17 Februari 2020).
Dalam pelaksanaaan suatu kerjasama tidak dapat dipungkiri jika suatu kerjasama dapat menimbulkan suatu sengketa. Sengketa bersumber dari adanya ketidakpuasan pihak tertentu atas apa yang telah diperbuat oleh pihak tertentu lainnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena adanya harapan agar pihak lain memenuhi atau mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Harapan tersebut lahir dari adanya hak seseorang untuk memaksa orang lain  memberikan  sesuatu,  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  suatu  perbuatan. Timbulnya hak tersebut karena adanya pihak lain yang telah menyatakan setuju untuk memenuhi  harapan  tersebut.  Hal  tersebut  biasanya  diatur  dalam  sebuah  kontrak  atau perjanjian di mana para pihaknya saling terikat dan melakukan prestasi.
Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak,  perjanjian  tidak  hanya  mengikat  untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut (Muljadi, dkk, 2006:165) :
1. Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak Yang Membuatnya Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1340  Ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa perjanjian-perjanian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  perjanjian,  hanya  membawa  akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.
2. Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian Suatu  perjanjian  yang  dibuat  apabila  tidak  memenuhi  salah  satu  atau  lebih persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  maka  perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti perjanjian itu terancam batal. Berikut ini adalah macam-macam kebatalan, yaitu :
a. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan
Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya  akan  merugikan  pihak-pihak  tertentu.  Pembatalan  tersebut
dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata) dan salah satu pihak dalam  perjanjian  tidak  cakap  untuk  bertindak  hukum  (Pasal  1330  sampai dengan 1331 KUH Perdata).
b. Perjanjian yang Batal Demi Hukum Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan.
c. Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak Suatu kebatalan disebut relatif, jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu  orang  perorangan  tertentu  saja;  dan  disebut  mutlak  jika  kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Perjanjian  yang  dapat  dibatalkan  dapat  saja  berlaku  relatif  atau  mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.
Dengan melihat pada proses terjadinya perjanjian, para pihak, hingga berakhirnya perjanjian, apabila mengacu pada persengketaan pembangunan RTH Taman Bung Karno antara pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan pihak swasta yakni PT. Chandra Dwipa, maka harus melihat kembali kepada isi surat perjanjian. Sesuai dengan makna asas pacta sunt servanda yang berarti setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini terdapat dalam  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUH  Perdata  yang  menyatakan Semua  perjanjian  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat . Berdasarkan isi Surat  Perjanjian  Pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno  Tahap  III  Nomor: 600/1188/RTH/2018  dalam  Pasal  6  bahwa  masa  kontrak  dimulai  sejak  tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Masa pelaksanaan kontrak mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Estimasi pekerjaan pembuatan RTH Taman Bung Karno dimulai pada 24 Agustus  2018  sampai  berakhirnya  120  hari  kalender  adalah  sampai  pada  tanggal  21 Desember 2018.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno,  pihak  PPK melakukan pengawasan terhadap realisasi pekerjaan RTH Taman Bung Karno. Berkaitan dengan hak untuk mengawasi yang dimiliki PPK apabila pihak Penyedia tidak melakukan pekerjaan  sebagaimana  yang  sudah  ditentukan  dalam  kontrak,  maka  pihak  PPK  dapat melakukan tindakan seperti mengeluarkan surat peringatan. Seperti yang dilakukan oleh pihak  PPK  kepada  kontraktor  yakni  memberikan  surat  peringatan  I  kepada  pihak Penyedia  yang  telah  mendekati  akhir  pekerjaan  namun  realisasi  belum  sesuai  dengan rencana pembangunan RTH Taman Bung Karno.
Sesuai hasil wawancara,  pihak PPK memberikan surat Peringatan I dengan nomor 600/2045/PPK/RTH/2018 kepada Direktris PT. Chandra Dwipa yang berisi pada point - point berikut :
1. Pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno  telah  memasuki  minggu  ke-17  (14 Desember - 21 Desember 2018).
2. Laporan Konsultan Pengawas pekerjaan di Minggu ke-16 (7 s/d 13 Oktober 2018) rencana 43,913%, realisasi 5,682%, deviasi -38,231%.
3. Melihat  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  yang  tersisa  sampai  berakhirnya  kontrak pada tanggal 21 Desember 2018 adalah 7 hari Kalender ( point 1).
4. Melihat kondisi di lapangan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, antara lain :
a. Pekerjaan Patung Singa Ambara Raja (Beton);
b. Pekerjaan Pasangan Patung Logam Bung Karno tinggi 8m;
c. Pekerjaan Pasangan Tempelan Granite Hitam tebal 2 cm, tinta emas, Pidato Bung Karno (8 unit);
d. Pekerjaan Pasangan Tempelan Relief Logam Raden Soekemi Sosrodihardjo & Ida Ayu Nyoman Rai Srimben (8 unit)
5. Sesuai  dengan  point  di  atas,  maka  diperingatkan  kepada  kontraktor  pelaksana tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian pekerjaan dengan cara:
a. Menambah tenaga kerja;
b. Menambah waktu/jam kerja;
c. Mengirim  item  pekerjaan  yang  sudah  selesai  dikerjakan  di  Hima  Gallery Yogyakarta sebagai sub-kontraktor.
6. Dalam rangka komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan, maka kontraktor harus mengajukan  surat  permohonan  kesempatan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan sebelum  berakhirnya  kontrak  (21  Desember  2018)  dilengkapi  dengan  surat pernyataan yang berisi :
- Sanggup  menyelesaikan  pekerjaan  (dengan  pemberian  kesempatan menyelesaikan pekerjaan dan pengenaan denda);
- Sanggup  menambah  50  hari  kalender  masa  berlaku  jaminan  pelaksanaan (sampai 23 Februari 2019) dan jaminan uang muka (sampai dengan tanggal 23 Februari 2019).
Dengan adanya surat Peringatan tersebut, pihak Penyedia berdasarkan kontrak yang telah disepakati  memohon  kesempatan  untuk  perpanjangan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan selama 50 hari kalender yakni sampai 23 Februari 2019.
Perpanjangan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  ditandai  dengan  perubahan (addendum) surat perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Syarat- Syarat  Umum  Kontrak  :  B.4  Adendum  36.  Perubahan  Kontrak  :  Kontrak  hanya  dapat diubah melalui adendum kontrak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 600/2080/RTH/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Atas Surat Perjanjian  Nomor  :  600/1188/RTH/  2018  Tanggal:  24  Agustus  2018  yang  berisi  pada prinsipnya mengubah klausula kontrak yang semula berbunyi, “Masa Pelaksanaan sesuai butir E di BAB X Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Masa Pelaksanaan selama : 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Sementara perubahan perjanjian menjadi : Masa Pelaksanaan selama : 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. Diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sampai  dengan  tanggal  9  (sembilan)  Februari  2019  dengan  dikenakan  denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai  kontrak  sebelum  PPN.  Penyedia  bersedia  memperpanjang  jaminan  pelaksanaan sampai dengan tanggal 9 (sembilan) Februari 2019.
Sebagaimana berlakunya kontrak yang baru antara DISPERKIMTA Kabupaten Buleleng  dengan  pihak  Kontraktor  PT.  Chandra  Dwipa  mendekati  berakhirnya  masa penambahan  50  hari  kalender  proses  pekerjaan  masih  belum  sesuai  dengan  yang tercantum dalam perjanjian. Berdasarkan Laporan Hasil Monev Staf Bidang RTH, proses
pembuatan Patung Bung Karno tidak sesuai dengan keterangan dari Kontraktor. Tahapan pengerjaan saat dilakukan Monev antara lain :
- Perapihan/finishing logam kaki kiri;
- Perakitan/pengelasan lembaran logam bagian kaki kanan;
- Pencetakan lembaran logam bagian kepala Bung Karno;
- Pembuatan cetakan pasir silika pada baju/badan bagian bawah patung Bung Karno;
- Pada  bagian  tangan  cetakan  fiber  sudah  siap  untuk  tahapan  selanjutnya (pembuatan cetakan logam dengan bahan pasir silika).
Selain itu terdapat relief yang belum selesai dikerjakan sebanyak 11 relief (cerita) yang dikerjakan secara bertahap di beberapa workshop di Hima Gallery Yogayakarta sebagai sub-kontraktor.
Menindaklanjuti  hasil  Monev  yang  dilakukan  staf  bidang  RTH  kemudian diberikan  Peringatan  dan  Teguran.  Pihak  PPK  menerbitkan  Surat  Nomor  : 600/272/RTH/2018  yang  ditujukan  ke  pihak  Penyedia  dalam  hal  ini  Kontraktor  PT. Chandra Dwipa yang berisi peringatan waktu penyelesaian pekerjaan tersisa hanya 8 hari kalender (1 Februari 2019 – 9 Februari 2019). Selain itu pihak PPK juga memerintahkan kepada pihak penyedia untuk membuat langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan pekerjaan dengan menambah tenaga kerja dan menambah waktu/jam kerja (lembur) serta memperhatikan kesiapan bahan bangunan di lapangan.
“Jika sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 pekerjaan belum diselesaikan, akan kami lakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan pemberian sanksi pengenaan daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku”, hasil wawancara dengan pihak PPK DISPERKIMTA.
Pada  proses  pelaksanaan  sisa  akhir  pekerjaan  oleh  pihak  Kontraktor  dan  juga pematung di Yogyakarta nyatnya tidak bisa diselesaikan. Dalam hal ini pihak kontraktor dan  sub-kontraktor  telah  melanggar  asas  itikad  baik  (Pasal  1338  KUH  Perdata)  yang berlaku  dalam  perjanjian.    Komitmen  yang  dibuat  oleh  pematung  dan  rekanan  untuk menyelesaikan Patung Bung Karno dan relief tersebut sampai tanggal 08 Februari 2019 dan lanjut mengirim paling lambat sampai di Singaraja pada tanggal 09 Februari 2019 tidak terbukti, karena sampai mendekati hari berakhirnya kontrak (50 hari) pengerjaan patung dan relief belum selesai dikerjakan.
Atas kondisi demikian, pihak PPK mengambil tindakan tegas dengan melakukan penghentian  aktivitas  pekerjaan.  Sejalan  dengan  penghentian  aktivtas  pekerjaan  pada pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno,  maka  pihak  PPK  mengeluarkan  Surat Pemutusan  Kontrak  Nomor  :  600/324.6/RTH/2019  tanggal  10  Februari  2019  yang ditujukan ke Direktris PT. Chandra Dwipa selaku pihak Penyedia. Dikarenakan Pihak PT. Chandra  Dwipa  tidak  dapat  menyelesaikan  pekerjaan  sehingga  dikenakan  Pemutusan Perjanjian (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak Kesatu dari kontrak tersebut dengan pihak Kedua dengan ketentuan :
1. Dalam  waktu  sampai  dengan  tanggal  13  Februari  2019  agar  segera  dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Progres Pekerjaan;
2. Pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pihak  Kedua  yang  dapat  dinilai  akan dibayar sesuai ketentuan kontrak pada APBD Perubahan Tahun 2019;
3. Jaminan  Pelaksanaan  dari  PT.  JAMKRIDA  BALI  MANDARA  akan  dicarikan dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Terhadap Pemutusan Kontrak yang diakibatkan oleh wanpreastasi ini, Penyedia akan  dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam ( Blacklist ).
Berdasarkan  Pasal  1381  KUH  Perdata,  hapusnya  suatu  perjanjian  dapat  terjadi karena  beberapa  sebab,  salah  satunya  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  lahirnya  suatu perjanjian  (sebagai  salah  satu  sumber  perikatan).  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  pihak kontraktor  atau  penyedia  tidak  dapat  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang tercantum  dalam  kontrak  sehingga  dianggap  melakukan  wanprestasi  dalam  kontrak. Akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut pihak PPK Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA memutuskan penghentian pekerjaan. Selain itu Pihak kontraktor  juga  dikenakan  denda  sesuai  kontrak  yang  berlaku  sekaligus  penyedia dimasukkan ke dalam Daftar Hitam.

## SIMPULAN
Kontrak/Perjanjian  Pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno  antara  Pemerintah Kabupaten  Buleleng  yang  dilaksanakan  oleh  DISPERKIMTA  Kabupaten  Buleleng dengan pihak swasta, yakni PT. Candra Dwipa. Mulai dilaksanakan sejak tahun 2018 dan diselesaikan pada Desember 2018, hal-hal mengenai ruang lingkup utama pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian, yakni :  a) pekerjaan persiapan; b) pekerjaan pasangan patung bung karno (logam); c) pekerjaan patung dan tembok penyengker stage singa ambara raja; d) pekerjaan taman type 3. Pihak penyedia dan PPK menyepakati menyelesaikan  seluruh pekerjaan itu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Baik penyedia maupun PPK memiliki  hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang  tercantum  pada  Pasal  5  dalam Perjanjian.
Mendekati akhir pekerjaan, berdasarkan hasil pengawasan PPK realisasi rencana Pembangunan  RTH  Taman  Bung  Karno  belum  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam perjanjian sehingga pihak PPK mengeluarkan surat peringatan I kepada pihak penyedia. Namun  pihak  penyedia  memohon  kesempatan  untuk  perpanjangan  waktu  pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender, yakni sampai tanggal 23 Februari 2019. Perpanjangan waktu  pelaksanaan  pekerjaan  ditandai  dengan  perubahan  (addendum)  surat  perjanjian, yang isinya memberikan kesempatan penyelesaian hingga 9 Februari 2019. Berdasarkan hasil  monev  Staf  Bidang  RTH,  mendekati  berakhirnya  massa  penambahan  50  hari kalender proses pekerjaan masih belum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian. Menindaklanjuti hasil monev tersebut PPK memberikan peringatan dan teguran dengan menerbitkan Surat Nomor: 600/272/RTH/2018 yang ditujukan kepada pihak penyedia. Hanya saja, hingga tanggal 9 Februari 2019 pihak penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan  sesuai  dengan  kesepakatan.  Atas  kondisi  tersebut  pihak  PPK  mengambil tindakan  tegas  dengan  melakukan  penghentian  aktivitas  pekerjaan  pada  pembangunan RTH Taman Bung Karno, maka pada tanggal 10 Februari pemerintah mengeluarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kontrak Nomor: 600/324.6/RTH/2019.

## SARANNYA BELUM ISI NGGAK BISA BUAT SARANNYA BU HEHE

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Astuti,  Fuji.,  Dkk,  2004, Hukum  Tata  Pemerintahan .  Pusat  Penerbitan  Universitas Terbuka, Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Penerbit Alumni, Bandung.
Muljadi, Kartini, dkk, 2006, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ridwan, HR., 2002, Hukum Administrasi Negara , UII Press, Yogyakarta.

## Jurnal
Nur  Asyiah,  “Eksitensi  Perlindungan  Hukum  Warga  Negara  Terhadap  Tindakan Pemerintah  Dalam  Membuat  Keputusan  Administrasi  Negara,  Jurnal  Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 1, Januari – Juni 2016.

## Internet
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama- pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia. Diakses Pada 17 Februari 2020
https://bulelengkab.bps.go.id/statictable/2015/09/21/23/letak-geografis-kabupaten- buleleng-2017.html. Diakses Pada 17 Februari 2020
https://bulelengkab.go.id/profile/kondisi-fisik-kab-buleleng-95.  Diakses  Pada  17 Februari 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244, Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik  Indonesia,  2007,  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68, Sekretariat Negara, Jakarta
Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244, Sekretariat Negara, Jakarta.
Republik Indonesia, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007  Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan