## PENGARUH KEBIJAKAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Asepma Hygi Prihastuti 1* , Saipul Al Sukri 2 , Jusmarni 3 , Ratih Kusumastuti 4 1,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda, Pekanbaru, Indonesia 2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia
4 Universitas Jambi, Jambi, Indonesia *e-mail: asepma.hygie@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode  deskriptif  dan  eksplanatif.  Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  UMKM  yang  berada  di  Kota Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto di tahun 2022 dibawah  Rp.  500.000.000,-.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer,  dikumpulkan  dengan  menggunakan kuesioner  yang  diisi  oleh  responden.  Analisis  data  menggunakan  uji  statistik  yang  diperoleh  dengan  bantuan perangkat lunak SPSS 23. Beberapa pengujian yang akan dilakukan meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji F, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM  di  kota  pekanbaru.  Selain  itu  Kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun  2022  dan  kepercayaan  kepada pemerintah mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 55,1%.
Kata kunci: PP No 55 Tahun 2022, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
This study examines the implementation of Government Regulation No. 55 of 2022 and trusts in the government for  MSME  taxpayer  compliance.  This  research  uses  a  quantitative  approach  with  descriptive  and  explanatory methods. The population of this research is MSME taxpayers located in the city of Pekanbaru. The sample in this study  were  48  MSME  taxpayers  with  a  gross  income  in  2022  below  Rp.  500,000,000,-.  The  primary  data  is collected  using  a  questionnaire  filled  out  by  respondents.  Data  analysis  was  carried  out  using  statistical  tests obtained with the help of SPSS 23 software. Some of the tests that will be carried out include research instrument tests,  classical  assumption  tests,  multiple  linear  regression  tests,  F  tests,  and  tests  of  the  coefficient  of determination. The results of this study indicate that PP No. 55 of 2022 and Trust in the Government affect MSME taxpayer  compliance  in  Pekanbaru  City.  Apart  from  that,  PP  Policy  Number  55  of  2022  and  Trust  in  the Government can explain the dependent variable, namely MSME taxpayer compliance of 55.1%.
Keywords: PP Policy Number 55 of 2022, Trust in the Government, MSME Taxpayer Compliance .

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara, perusahaan, atau lembaga lainnya kepada pemerintah sebagai bagian dari penghasilan atau keuntungan yang  diperoleh.  Pajak  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang  penting  dan menjadi landasan dalam pembangunan di Indonesia. Kontribusi pajak dalam pembangunan di  Indonesia  sangatlah  penting  karena  pajak  dapat  mendanai  berbagai  program pembangunan  dan  kegiatan  pemerintah,  seperti  pembangunan  infrastruktur,  kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat (Alfiyah & Latifah, 2017). Selain itu, pajak juga memiliki peran penting dalam mengatur distribusi pendapatan dan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi.
Dikutip dari  laporan  Direktorat  Jendral Pajak, realisasi  penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp. 1.424,00 triliun, Rp. 1.557,56 triliun, Rp. 1.198,82 triliun, dan Rp. 1.229,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan  pajak  hanya  berada  antara  85,56% hingga  99,83%.  Meskipun  pada  tahun  2020 terjadi  penurunan  target  penerimaan  pajak,  namun  pemerintah  berhasil  mencapai  angka pencapaian  yang  cukup  tinggi,  yaitu  89,25%.  Penjelasan  terkait  target  dan  realisasi penerimaan pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1. Target dan Realisasi penerimaan pajak 2018-2021
No Tahun Target Realisasi Pencapaian 1 2018 Rp. 1.424,00 Rp. 1.315,51 92,38% 2 2019 Rp. 1.557,56 Rp. 1.332,68 85,56% 3 2020 Rp. 1.198,82 Rp. 1.069.98 89,25% 4 2021 Rp. 1.229,60 Rp. 1.227,50 99,83% Sumber: Data diolah (Laporan DJP, 2022)
Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada perekonomian menjadi sesuatu yang menarik untuk di kaji, terutama karena sektor ini memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk Domestik Bruto. Berdasarkan data Kominfo (31 Mar, 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang. Hal ini menunjukan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi  nasional.  Meskipun  demikian,  kepatuhan  pajak  dari  sektor  ini  masih  kurang memadai. Hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) menunjukkan bahwa pelaku UKM masih jauh dari mencapai harapan.
Selain  itu,  pandemi  Covid-19  di  tahun  2020  ikut  memberi  dampak  terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei LIPI  yang  menunjukan bahwa  94,69% usaha  mengalami  penurunan  penjualan  dengan  679 responden yang bermata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Berdasarkan skala usaha, penurunan  penjualan  lebih  dari  75%  dialami  oleh  49,01%  usaha  ultra-mikro,  43,3%  usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah (LIPI, 30 Juni 2020). Rencana pemerintah dalam membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi Covid-19 dari sektor perpajakan dengan  dikeluarkannya  Kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun  2022.  Peraturan  ini  tentang penyesuaian  pengaturan  di  bidang  pajak  penghasilan  bagi  wajib  pajak  UMKM  yang memperoleh Peredaran Bruto dibawah Rp. 500.000.000,- selama tahun 2022 tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5% (dimana sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final).
Selain  faktor  diatas,  kepercayaan  pembayar  pajak  turut  menjadi  perhatian  penting Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022). Kepercayaan ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak,  yang  berimplikasi  terhadap  keberhasilan  implementasi  peraturan  ini.  Penelitian  ini akan  mengukur  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepercayaan  pembayar  pajak  dan kepatuhan wajib pajak dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini  juga  akan  memberikan  wawasan  yang  lebih  baik  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepercayaan  dan  kepatuhan,  dan  memberikan  saran  yang  berguna  bagi pemerintah  dalam  mengembangkan  kebijakan  pajak  yang  lebih  efektif  dan  efisien  bagi UMKM di Indonesia.

## METODE Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif dan eksplanatif  (Sugeng,  2022).  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  menghasilkan deskripsi,  tabel,  atau  gambaran  yang  sistematis,  faktual,  dan  aktual  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Sementara itu, penelitian eksplanatif bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel  dengan  menguji hipotesis melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan mengevaluasi pengaruh variabel independen Kebijakan PP no 55 tahun 2022 (X1) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian yaitu seluruh wajib pajak UMKM di Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang memiliki Penghasilan Bruto kurang  dari  Rp.  500.000.000,-  di  Tahun  2022.  Total  responden  berjumlah  48  Wajib  Pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode random sampling .

## Metode Analisis Data
Setelah  data  terkumpul,  tahap  berikutnya  adalah  melakukan  analisis  data.  Dalam penelitian  ini,  analisis  data  dilakukan  menggunakan  uji  statistik  yang  diperoleh  dengan bantuan  perangkat  lunak  SPSS  23.  Beberapa  pengujian  yang  akan  dilakukan  meliputi  uji instrumen  penelitian,  uji  asumsi  klasik,  uji  regresi  linier  berganda,  uji  F,  dan  uji  koefisien determinasi. Setelah data dianalisis, dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel independen Kebijakan PP no 55 tahun 2022 (X1) dan kepercayaan terhadap pemerintah (X2) dengan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan pada Wajib Pajak UMKM yang ada di Pekanbaru dengan Peredaran Brutonya dibawah Rp. 500.000.000 di tahun 2022.

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Syarat  penentuan  validitas  untuk  setiap  indikator  yakni  dengan  melakukan perbandingan antara nilai r tabel dengan nilai r hitung. Penentuan nilai r tabel dengan jumlah data 48 dan tingkat signifikansi 0,05 yakni sebesar nilai (df)=n-2 yaitu r (48-2=46) = 0,291 pada r tabel. Data dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel, hasil pengujian yang didapatkan pada tabel 3 untuk setiap indikator menunjukkan nilai r hitung > r tabel sehingga data dinyatakan valid. Menurut Janna (2020) pengujian reliabilitas dengan SPSS melihat nilai cronbach’s alpha. Syarat pengujian ini yakni jika nilai nilai cronbach’s alpha > Rtabel, maka dikat akan reliabel. Untik pengujian ini didapatkan nilai crounbach’s alpha > 0,291 sehingga data penelitian ini dinyatakan reliabel
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Pengujian normalitas data diperoleh dengan menggunakan One Sample Kolmogorof- Smirnov Test disajikan pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data Unstandardized Residual N 48 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 256,618,025 Absolute ,097 Most Extreme Differences Positive ,097 Negative -,094 Test Statistic ,702 Asymp. Sig. (2-tailed) ,702

## Sumber: Data Olahan, 2023
Berdasarkan  hasil  uji  Kolmogorov  Smirnov  maka  variabel  yang  terdapat  dalam penelitian ini dinyatakan normal, hal ini didukung oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih tinggi dari 0,05 yaitu sebesar 0,702.

## Uji Multikolinearitas
Hasil perhitungan uji multikolinearitas disajikan pada tabel 3 berikut ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1  (Constant) 7,870 4,739 1,661  ,104 Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 (X1) ,118 ,234 ,052  ,503  ,017 ,908  1,101 Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) 1,728 ,240 ,738  7,188  ,000 ,908  1,101

## Sumber: Data Olahan, 2023
Dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas yaitu nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hasil yang didapatkan pada tabel 3 menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,908 > 0,1 serta  nilai  VIF  sebesar  1,101  <  10  sehingga  model  regresi  dikatakan  terbebas  dari  masalah multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas
Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,629 2,817 3,418 ,001 Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 (X1) -,080 ,139 -,082 -,576 ,567 Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) -,375 ,143 -,374 -2,621 ,062

## Sumber: Data Olahan, 2023
Salah  satu  uji  yang  dapat  digunakan  untuk  pengujian  heterokedastisitas  adalah  Uji glejser. Syarat pengujian yakni nilai Sig > 0,05. Pengujian pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Sig X 1 sebesar 0,567 > 0,05 dan nilai Sig X 2 sebesar 0,062 > 0,05 sehingga model regresi dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,755 a ,570 ,551 2,623 1,745

## Sumber: Data Olahan, 2023
Autokorelasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  nilai  Durbin  Watson.  Syarat pengujiannya  nilai  Durbin  Watson  antara  du  sampai  (4-du),  dengan  variabel  independen (k=3)  dan  N=48  dengan  signifikansi  5%.  Berdasarkan  tabel  10  diatas  diperoleh  nilai  du 1,6231< 1,745 <2,3769, hal ini menunjukan tidak ada gejala autokorelasi.

## Hasil Uji Regresi Berganda
Dalam memperoleh haail, penelitian ini menggunakan analsis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 23 . Analisis regresi linear berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 7,870 4,739 1,661 ,104 Kebijakan PP No 55 Tahun 2022 (X1) ,118 ,234 ,052 2,503 ,017 Kepercayaan Kepada Pemerintah (X2) 1,728 ,240 ,738 7,188 ,000
Sumber: Data Olahan, 2023
Berdasarkan tabel 9, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 7,870 + 0,118 X 1 + 1,728 X 2 + ε
1. Nilai  konstanta  sebesar  7,870  dengan  parameter  positif  menunjukkan  bahwa  variable independen yang terdiri dari Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah, maka nilai dari kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 7,870.
2. Nilai koefisien X 1 atau Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan koefisien yang positif  sebesar  0,118  menunjukkan  bahwa  jika  Kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun  2022 mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mampu meningkatkan  kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0,118 satuan dengan asumsi bahwa variable lain konstan atau tetap.
3. Koefisien regresi X 2 atau kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan koefisien yang positif  sebesar  1,728  menunjukkan  bahwa  jika  kepercayaan  kepada  pemerintah mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka akan mampu meningkatkan  kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 1,728 satuan dengan asumsi bahwa variable lain konstan atau tetap.

## Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel berdasarkan signifikan 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan df (n-k-1) = 48-2-1 = 45 (n adalah jumlah data dan k adalah variabel independen), sehingga t tabel yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 2,0141. Apabila t hitung < t tabel maka H 0 ditolak sedangkan apabila t hitung > t tabel maka H 0 diterima.
Berdasarkan hasil t hitung pada tabel 6 di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:
1. Variabel kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 (X 1 ) memiliki nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel (2,503>2,0141) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,017<0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel  kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh secara partial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Variabel kepercayaan kepada pemerintah (X 2 ) memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel (7,188>2,0141) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), hal ini menunjukkan  bahwa  variabel  kepercayaan  kepada  pemerintah  berpengaruh  secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)
Hasil  pengujian  bersama  variabel  kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun  2022  (X 1 )  dan kepercayaan  kepada  pemerintah  (X 2 )  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  (Y) menggunakan alat uji statistic metode Fisher (uji F) pada tingkat kepercayaan signifikan 0,05. Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan F hitung dengan F tabel yang dapat diketahui dengan mengitung df1 (jumlah total variabel-1) = 3-1 = 2, dan df2 (n-k-1)= (48-2-1) = 45 (n adalah jumah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga F hitung > F tabel maka H 0
ditolak, dan apabila F hitung < F tabel , maka H 0 diterima. Berdasarkan pengujian diperoleh output ANOVA pada tabel berikut ini:

## Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 409,804 2 204,902 29,791 ,000 b Residual 309,508 45 6,878 Total 719,312 47

## Sumber: Data Olahan, 2023
Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7, diperoleh nilai F hitung sebesar 29,791 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (0,000 < 0,05), sedangkan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05) adalah  sebesar  3,20.  Hal  ini  berarti  F hitung >  F tabel (29,791>3,20).  Perhitungan  tersebut menunjukkan bahwa variabel Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan Kepada Pemerintah  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM.

## Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R 2 ) merujuk kepada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Nilai R koefisien determinasi berkisar di antara nol sampai dengan satu. Uji koefisien determinasi(R 2 ) dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,755 a ,570 ,551 2,623

## Sumber: Data Olahan, 2023
Berdasarkan tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi (R 2 ) sebesar 0,551 atau 55,1%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada  pemerintah  mampu  menjelaskan  variabel  dependen,  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak UMKM sebesar  55,1%, sedangkan sisanya sebesar  44,9% dijelaskan oleh variabel  lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Yulistiani (2022)  yang  menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  insentif perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  masa  pandemi  covid-19.  Penelitian melibatkan 44 wajib pajak UMKM yang terdaftar di salah satu KPP di Kota Bandung. Selain itu penelitian Fazriputri (2021) juga menemukan jika sosialisasi dan pemahaman insentif pajak berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Bekasi. Pradnyani (2022) juga menyatakan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di KPP Pratama Bandung Selatan.
Dikeluarkannya  PP  Nomor  55  Tahun  2022  ini  merupakan  insentif  yang  diberikan pemerintah  kepada  UMKM.  UMKM  yang  memiliki  peredaran  bruto  dibawah  Rp.
500.000.000,- berhak memperoleh insentif tidak dikenakan PPh Final (tidak membayar pajak sebesar  0,5%.  Harapan  pemerintah  dengan  dikeluarkannya  PP  55  Tahun  2022  ini  dapat membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional.

## Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Salah  satu  faktor  pendorong  utama  wajib  pajak  untuk  mematuhi  kewajiban perpajakannya  yaitu  kepercayaan  terhadap  pemerintah.  Berdasarkan  teori  atribusi, kepercayaan terhadap pemerintah termasuk dalam faktor eksternal yang dapat memperkuat Kepercayaan  terhadap  pemerintah  dalam  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  tentang pentingnya  mematuhi  kewajiban  perpajakan.  Jadi  dengan  mengetahui  sebab  seseorang berperilaku atas suatu kejadian, kita dapat memahami bagaimana wajib pajak menilai dan mencari  alasan  atau  penyebab  perilaku  mereka  terkait  dengan  kewajiban  perpajakan. Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepercayaan  terhadap  pemerintah  dapat  memperkuat hubungan antara kepercayaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil  penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  Sari,  2020;  Handayani,  2020,  yang  menunjukkan  secara  parsial kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung dan para pedagang batik di pasar klewer Surakarta.
Selain  itu,  hasil  pengujian  juga  selaras  dengan theory of planned behavior yang  dapat disimpulkan bahwa penguatan hubungan yang dihasilkan oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya  (Dewi  &  Diatmika,  2020).  Tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  akan  mendukung persepsi  wajib  pajak  untuk  memiliki  kesadaran  yang  berujung  pada  komitmen  yang  kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Sipahutar & Siringoringo, 2019). Dengan demikian, kepercayaan terhadap pemerintah memperkuat hubungan kepatuhan wajib pajak karena  dinilai  pemerintah  telah berupaya  untuk  menciptakan  sistem  perpajakan  yang  adil serta tepat guna bagi bangsa dan negara.

## PENUTUP

## Simpulan
Kebijakan  PP  Nomor  55  Tahun  2022  dan  kepercayaan  kepada  pemerintah  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kebijakan insentif pajak seperti PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, sementara tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dapat mendukung kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

## Saran
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, diperlukan sosialisasi yang gencar mengenai kebijakan insentif pajak dan kerja sama dengan pihak e-commerce agar mendapat data wajib pajak UMKM dengan penghasilan dari dunia digital.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Pebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 7(2), 1081 – 1090. Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi  perpajakan  modern,  pengetahuan  korupsi,  dan  tax  amnesty  terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. Akuntansi Dewantara, 1(2), 173-187. Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 10(2), 245-254.
Fazriputri,  Nazzira  Rasya;  dkk.  2021. Pengaruh  Sosialisasi  Dan  Pemahaman  Insentif  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Pemilik UMKM
Di Kota Bekasi) . Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, And Accounting) National Seminar Volume 2, 2021.
Handayani,  Eka  Puspita.  2020. Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Survey Pada Pedagang Batik Di Pasar Klewer Surakarta) . Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 16 No. 1 Maret 2020.
Janna, N. M. (2020). Konsep Uji Validitas dan Reliabilitas  dengan Menggunakan SPSS . Artikel : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Kota Makassar, (18210047), 1 – 13
Lipi.go.id. 2020. Survei kinerja umkm di masa pandemi covid19. Diakses pada 4 maret 2023, dari http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071 Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi program pengungkapan sukarela (tax amnesty  jilid  II)  berdasarkan  sudut  pandang  wajib  pajak.  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, 10(1), 51-62.
PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
PP No. 55 Tahun 2022 tentang  Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Pradnyani,  Ni  Luh Putu Norma Dewi Abdi; dkk. 2022.  Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan,  Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.  E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ,Vol. 11 No. 02,  Februari 2022, pages: 219-226.
Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2018). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat  kepercayaan  pada  pemerintah  dan  hukum,  serta  nasionalisme  terhadap  22 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (studi pada wajib pajak PBB-P2 di kota Banjar). Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 14(1), 22-39.
Sari,  Endah  Purnama;  dkk.  2022.  Pengaruh  Kepercayaan  Kepada  Pemerintah,  Kebijakan Insentif  Dan  Manfaat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi), Vol.6, No.3, Tahun 2022.
Sipahutar,  K.  S.,  &  Siringoringo,  W.  (2019). Pengaruh  Peraturan  Perpajakan  ,  Sosialisasi  ,  dan Kepercayaan  atas  Sistem  Perpajakan  terhadap  Kemauan  Pelaksanaan  Tax  Amnesty  (  Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bekasi) Intisari. JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance), 3(2), 163 – 179. Sugeng, B. (2022). Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif (Eksplanatif) . Deepublish. Yulistiani, Vega; dkk. 2022. Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung) . Acman: Accounting and Management Journal, Vol 2, No. 1, Februari 2022. DOI: https://doi.org/10.55208/aj