## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022)
Rachma  Hida  Silfa Utami 1) ,  Kartika  Berliani 2) .
1,2) Jurusan Akuntansi, Univeristas Indonesia Membangun
1,2) rachma.h@student.inaba.ac.id , kartika.berliani@inaba.ac.id .

## ABSTRACT
This  study  investigates  how  the  Bandung  City  Regional Financial and Asset Management Agency's internal control system, Good governance practices, and government accounting standards (SAP) will affect the quality of its financial statements in 2022. The goal of the study is to comprehend a number of variables that may impact the  accuracy,  dependability, and legitimacy of financial stateme nts issued by public entities in the context of local  government.  The  quantitative  method  used  combines  secondary  data  from  relevant  documents  and literature with primary data from  employee interviews who are directly involved in financial report preparati on. This is done through a descriptive and verification approach. The Bandung City Regional Financial and Asset Management  Agency's  82 employees and State Civil Apparatus served as the research subjects for this study, which was carried out using a probability sampling technique. The results show that there is a reporting delay even though the Bandung City Regional Financial and Asset Management Agency's financial reports are of high quality. The quality of financial statements is significantly impacted by SAP and SPIP, but not significantly by Good governance. For a more comprehensive improvement, it is therefore advised to periodically develop SAP and SPIP implementation while continuing to pay attention to Good governance issues.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengeksplorasi  dampak  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP), Good  governance ,  dan  Sistem Pengendalian  Intern  pada  kualitas  laporan  keuangan  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Bandung  tahun  2022.  Pada  konteks  pemerintahan  daerah,  Penelitian  memiliki  tujuan  untuk  memahami serangkaian  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  integritas,  keandalan,  dan  kredibilitas  laporan  keuangan  entitas publik.  Metode  yang  diaplikasikan  yaitu  kuantitatif  melalui  pendekatan  secara  deskriptif  dan  verifikatif, menggunakan  data  primer dari wawancara dan pengambilan kuesioner dengan karyawan yang langsung terlibat saat  pembuatan  laporan  keuangan,  serta  data  sekunder  dari  dokumen ,  internet  dan  literatur  terkait.  Penelitian dilakukan  dengan  teknik  probability sampling pada 82  responden, yaitu pegawai dan Aparatur Sipil Negara ada di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Bandung .  Hasil  temuan  menyajikan  bahwa  meskipun kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung  dalam kondisi baik, tetapi  terdapat keterlambatan dalam pelaporan.  SAP dan SPIP memgang pengaruh yang signifikan  pada kualitas laporan  keuangan,  sementara Good  governance tidak  memegang  pengaruh  yang  signifikan.  Dengan demikian, maka  disarankan  untuk  melakukan  pengembangan  berkala  pada  implementasi SAP dan SPIP, secara bersamaan tetap memperhatikan  aspek Good governance untuk peningkatan yang lebih holistik.
Kata kunci : Standar Ak untansi Pemerintah; Good Governanc; Sistem Pengendalian Intern; Kualitas Laporan Keuangan

## 1. PENDAHULUAN
Akuntansi  Pemerintahan  berfokus  pada pencatatan dan pelaporan transaksi badan pemerintah,  dengan  tujuan  bukan  mencari  laba seperti  organisasi  profit  atau  non-profit.  Perbedaan mendasar  antara  keduanya  terletak  pada  tujuan, sumber dana, dan regulasi pengendalian barang dan jasa (Ikriyati & Aprila, 2019). Akuntansi pemerintahan  menghasilkan  laporan  keuangan yang dapat  memperlihatkan  aspek  pengelolaan  dan administrasi  keuangan  negara,  serta  membantu memastikan  pengeluaran  sesuai  dengan  anggaran dan  undang-undang  yang  berlaku  (Jusmani  et  al., 2022).  Dalam  era  globalisasi  ini,  meningkatnya tingkat intelektual masyarakat mendorong
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan instansi pemerintahan  yang  efektif  dengan  bertanggung jawab  atas  pencapaian  tujuan  instansi  tersebut, (Yanti  et al.,  2020).
Laporan  keuangan  adalah  alat  penting untuk  memahami  posisi  keuangan  dan  pencapaian suatu  instansi.  Mereka  membantu  memprediksi perubahan, mengukur kesehatan keuangan, memantau  kinerja,  dan  memastikan  kepatuhan terhadap peraturan, (Nuvitasari et al., 2019).
Fenomena  tentang  laporan  keuangan  saat ini  semakin  menjadi  topik  yang  ramai  dibicarakan. Banyak  permasalah  terkait  kurangnya  kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  di Indonesia  yang  terus  menarik  perhatian  utama.
Masalah  ini  menunjukkan  kurangnya  pemahaman terhadap  standar  akuntansi  pemerintah,  kelemahan dalam  sistem pengendalian internal, dan kekurangan kemampuan  dari  staf  akuntansi.  Hal  ini  berpotensi memberikan  dampak  negatif  pada  kualitas  LKPD, (Alminanda  & Marfuah, 2018;  Annisa et al., 2021).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
mengungkapkan  15.674  permasalahan,  dengan 7.020 terkait  dengan  melahnya  Sistem  Pengendalian Internal  (SPI),  8.166  terkait  ketidakpatuhan  pada peraturan, dan 538 terkait ketidakefisienan pengelolaan anggaran. Kerugian akibat ketidakpatuhan  mencapai  Rp.  17,33  triliun,  dan kerugian  karena  ketidakefisienan  sebesar  Rp.  1,04 triliun.  Dari  ketidakpatuhan,  terdapat penyimpangan administrasi  sebanyak  2.651  kasus  dan  kekurangan penerimaan  sebanyak  5.465  kasus,  (BPK  RI,  2022; Sari  et al., 2023).
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kota  Bandung  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan  keuangan  dan  aset Kota Bandung atas urusan  Pemerintah  Daerah.  Meskipun  begitu,  Kota Bandung  masih  menghadapi  masalah dalam kualitas laporan  keuangan.  Setiap  tahun,  Kota  Bandung harus menyampaikan LKPD, yang kemudian diperiksa  oleh  BPK  untuk  memberikan  penilaian opini,  (A.  Sujaya  et  al.,  2020;  BPK  RI,  2023)  . Berikut  adalah  daftar  opini  BPK  atas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dari tahun 2018  hingga 2022:
Tabel  1. Rekap  Opini  LKPD  di Kota  Bandung
Tahun  2018-2022 No Tahun Opini 1 2018 WTP 2 2019 WTP 3 2020 WTP 4 2021 WTP 5 2022 WDP Sumber: BPK, 2023
Kota  Bandung  telah  meraih  Opini  Wajar  Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK di tahun 2022. Opini WDP menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan  entitas  tersebut secara  umum  mencerminkan  kondisi  keuangan,  perolehan usaha,  dan  aliran  kas  wajar  yang  berpautan  bersama prinsip  akuntansi  umum  di  Indonesia,  kecuali  untuk beberapa  hal  yang  dikecualikan.  Berikut  adalah  temuan hasil  audit  BPK  atas  Laporan  Keuangan  Kota  Bandung untuk Tahun Anggaran 2022:
Tabel  2. Temuan  BPK  atas LKPD  Kota  Bandung No Temuan
1. Pengelolaan  dan  Penatausahaan Aset Tetap tidak layak karena terdapat perbedaan antara data  obyek  tanah  yang  disewakan  dan data aset  tetap  tanah  di  KIB,  selain  itu  terdapat penjualan  aset  tetap  dan  atau  aset  lainnya berupa  kendaraan  dan bongkaran bangunan yang  belum  diketahui  penghapusan  dalam Neraca  dan  Barang  Milik  Daerah  dalam keadaan  rusak  parah  masih  tercatat  sebagai aset tetap.
2. Belanja modal peralatan dan mesin mencapai Rp. 365.925.785.256,00, sedangkan  aset  tetap  peralatan  dan  mesin mencapai Rp. 3.606.557.009.832,72. Namun,  terdapat  belanja  modal untuk CCTV di Dinas Perhubungan sebesar Rp. 2.444.607.976,00  tanpa  analisis  kebutuhan, HPS  tidak  berdasarkan  survei  harga  pasar, dan  pemecahan kontrak yang mencurigakan. Ada  juga  pemberian  fee  Rp.  70.000.000,00 kepada  enam  perusahaan  oleh  PT.  SMA. Pada  2023,  PT.  SMA,  Wali  Kota  Bandung, Kepala  Dinas  Perhubungan,  dan  PPK terlibat dalam  proses hukum dengan KPK.
3. Keberlebihan  pembayaran  untuk  tiga  paket pekerjaan  Belanja  Modal  Bangunan  dan Gedung sebesar Rp.389.166.569,06.

## Sumber: BPK, 2023
Berdasarkan  Tabel  1.2,  Kota  Bandung mendapat  beberapa  temuan  dari  BPK  yang  terkait dengan  penyajian  laporan  keuangan,  sehingga kualitas  laporan  keuangan  menjadi  tidak  optimal. Hal  ini dapat mengakibatkan  kemerosotan dari Opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  menjadi  Opini Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  untuk  Kota Bandung pada tahun 2022.
Dalam memandu penciptaan laporan
keuangan pemerintah, lembaga pemerintah menerapkan  SAP  yang  terdapat  pada  PP  No.  71 Tahun  2010,  yang  mencakup  rangkaian  prinsip akuntansi  yang  harus  diimplementasikan  dalam pembuatan  dan  pemaparan  laporan  keuangan pemerintah.  Peningkatkan kualitas  LKPD akan dapat dilakukan  melalui  penerapan  standar  akuntansi pemerintah (SAP),  (Abdurrahim  et al.,  2019).
Hasil temuan (Yanti et al., 2020), menyimpulkan  bahwa  implementasi  SAP  memiliki dampak  positif  secara  signifikan  pada  kualitas laporan keuangan, yang telah menegaskan pentingnya  penerapan  SAP  dalam  penyusunan laporan  keuangan  pemerintah,  di  mana semakin  taat terhadap  SAP,  semakin  baik  kualitas  laporan keuangannya.  Selain  itu  menurut  temuan  (Aminy et al.,  2021),  pemerintah  juga  perlu  menerapkan Good governance secara  baik  untuk  membentuk  laporan
keuangan  yang  berkualitas. Good  governance merupakan  faktor  penting dalam kinerja perusahaan, dimana pengelolaan yang  buruk  menilbulkan merugikan pemegang saham dan bahkan mengakibatkan  kegagalan bisnis
Hasil  penelitian  (Gea  &  Putra,  2022), menyimpulkan  bahwa Good  governance memegang dampak  secara  signifikan  pada  kualitas  laporan keuangan.  Temuan  ini  menunjukkan  bila  makin berkualitasnya laporan keuangan,  maka  akan menciptakan prinsip-prinsip pengelolaan yang semakin  baik  dan  dapat  diimplementasikan  secara lebih  efektif.  Hal  tersebut  membuat  pemerintah membutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  dalam  menciptkaan  informasi keuangan  yang  berkualitas  tinggi,  maka  SPIP merupakan  faktor  lain  yang  memegang  pengaruh pada  kualitas  laporan  keuangan.  Temuan  dari (AgustiningTyas  et  al.,  2020),  memaparkan  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  penting  karena  dapat memastikan  perlindungan  terhadap  aset  organisasi, serta  membuktikan  keakuratan  dan  keandalan  data akuntansi,  yang  menaikan  efisiensi  dan  memastikan kepatuhan terhadap kebijakan akuntansi.
Hasil  temuan  oleh  (Aditya  &  Surjono, 2017)  menyimpulkan  bahwa  SPI  memiliki  pengaruh positif  kepada  kualitas  laporan  keuangan.  Temuan ini  menjabarkan  bahwa  semakin  baiknya  sebuah SPIP  akan  selaras  dengan  semakin  baiknya  tingkat kualitas laporan keuangan yang diciptakan.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71 Tahun 2010 terkait SAP dalam Kerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintah,  dalam  Paragraf 24  dijelaskan  mengenai  LKPD.  Paragraf  tersebut memaparkan  bahwa  tujuan  laporan  keuangan merupakan  untuk  menyajikan  data  yang  sesuai mengenai  kondisi  keuangan  entitas  pelapor  dan seluruh transaksinya pada suatu periode pelaporan .

## Kualitas  Laporan  Keuangan
Menurut  (Mahmudi,  2019),  Kualitas  laporan keuangan  menunjukkan  tingkat  keandalan  dan kegunaan  informasi  yang  disajikan.  Informasi  yang andal  berarti  akurat,  bebas  bias,  dan  dapat diverifikasi.  Informasi  yang  berguna  berarti  relevan, mudah  dipahami,  dan  membantu  pengguna  dalam pengambilan keputusan.
Dalam  PP  pada  Nomor  71  Tahun  2010, Laporan  terstruktur  terkait  susunan  keuangan  dan rangakaian transaksi yang dilaksanakan oleh sebuah entitas pelaporan

## Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)
Menurut Mardiasmo (2018), Standar Akuntansi adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat, diklasifikasikan, diringkas,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan.
Aturan  ini  dibuat  untuk memvalidasi bahwa laporan keuangan  yang  dihasilkan  itu  andal,  relevan,  dan konsisten.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  Pasal1  ayat  3,  SAP  merupakan  rangakaian prinsip akuntansi yang diimplentasikan saat pembuatan  dan  pemaparan  laporan  keuangan pemerintah
Tata  Kelola  Pemerintah  ( Good governance ) Menurut Mardiasmo (2018), memaparkan Good  governance merupakan  pengada  manajemen pembangunan  yang  kuat  dan  bertanggungjawab, serta  Manajemen  ini  harus  memastikan  pasar  yang adil  dan  demokrasi,  mencegah  korupsi,  memastikan disiplin anggaran, dan menciptakan kerangka hukum dan politik  yang memungkinkan  bisnis berkembang .
Berdasarkan  PP  pada  No.  101  Tahun  2000, Kepemerintahan  yang  mempertahankan  rangkaian prinsip  terkait  transparansi,  akuntabilitas , supremasi hukum,  profesionalitas,  pelayanan  prima,  efisiensi, dan efektifitas,  sert demokrasi.

## Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)
SPIP  adalah  kumpulan  prosedur  dan  kebijakan yang  integral  di  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah,  yang  membantu  pemerintah  menggapai target  organisasi  seperti  efektivitas,  efisiensi,  dan kepatuhan  hukum,  serta  melindungi  aset  dan mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  (Mahmudi, 2019).
Dalam  PP  No.60  Tahun  2008,  proses  yang mencakup  rangkaian  aktivitas   berkelanjutan  yang dilaksanakan  pimpinan  serta  semua karyawan untuk membangunkan kepercayaan atas tercapainya tujuan organisasi  dengan  operasi  yang  efektif  dan  efisien, kepercayaan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan pada peraturan uud.

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  mengeksplorasi  dampak  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Good governance , dan Sistem  Pengendalian  Intern  pada  kualitas  laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kota  Bandung  tahun  2022.  Pada  konteks pemerintahan  daerah,  Penelitian  memiliki  tujuan untuk  memahami  serangkaian  faktor  yang  dapat mempengaruhi  integritas, keandalan, dan kredibilitas laporan  keuangan  entitas  publik,  (Rohmah  et  al., 2020).
Metode  yang  diaplikasikan  yaitu  kuantitatif melalui  pendekatan  secara  deskriptif  dan  verifikatif, menggunakan  data  primer  dari  wawancara  dengan karyawa  yang  langsung  terlibat  saat  pembuatan laporan keuangan, serta data sekunder dari dokumen dan  literatur  terkait,  (Huliselan,  2022).  Penelitian dilakukan  dengan  teknik  probability  sampling  p ada 82  responden,  yaitu  pegawai  dan  Aparatur  Sipil Negara  ada  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Kota Bandung, (Huliselan,  2022).
Tabel  3. Operasional  Variabel Variabel Indikator No. Kues Ska la Kualitas Laporan Keuangan (Y) 1. Relevansi 1-3 Ord inal 2. Keanndalan 4-5 3. Dapat dibandingkan 6-7 4. Dapat dipahami 8-9 SAP (X1) 1. Basis Akuntansi 10-14 2. Prinsip Nilai Historis 3. Prinsip Realisasi 15-16 4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal 18 5. Prinsip Perioditas 19 6. Prinsip Konsistensi 20 7. Prinsip Pengungkapan Penuh 21 8. Prinsip Penyajian Wajar 22 Good governanc e (X2) 1. Profesionalitas 23 Ord inal 2. Akuntabilitas 24-26 3. Transparansi 27 4. Pelayanan Prima 28-29 5. Demokrasi 30-31 6. Efisiensi, Efektivitas 32-33 7. Supremasi hukum dan Dapat diterima oleh seluruh masyarakat 34-35 SPIP  (X3) 1. Lingkungan Pengendalian 36-37 2. Penilaian Resiko 38-39 3. Kegiatan Pengendalian 40-41 4. Informasi  dan Komunikasi 42-43 5. Pemantauan Pengendalian Internal 44-45 Sumber: Diolah Peneliti, 2024 4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN Tabel  4. Ringkasan Kuisioner Ket. Total Kuisioner dibagikan 82 Kuisioner kembali 82 Persentase kuisioner 100%
Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Berdasarkan  temuan,  memaparkan  dari  82 angket  yang  telah  disebar  pada  pegawai  dan Aparatur  Sipil  Negara  yang  terlibat  langsung dalam pembuatan  laporan  keuangan  di Badan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Bandung ,  maka semua angket telah berhasil dijawab dan dikembalikan  dengan  baik,  sehingga  diperoleh persetase kuisioner yaitu 100%.
Tabel  5. Hasil Uji  Validitas No Variabel Kisaran Kolerasi r tabel Ket 1. Kualitas Laporan Keuangan 0,249*- 0,692* 0,217 Valid 2. SAP 0,538* 0,724* 0,217 Valid 3. Good governance 0,315* 0,642* 0,217 Valid 4. SPIP 0,395* 0,817* 0,217 Valid

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Hasil  temuan  memaparkan  bahwa  nilai  kolerasi dari  setiap  variable  berada  diatas  r tabil yaitu 0,217, sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  setiap  kuesioner dapat dipercaya dan dinyatakan Valid.

## Tabel  6. Hasil Uji  Reliabilitas
No Variabel Alpha Cronbach Nilai Kritis Ket 1. Kualitas Laporan Keuangan 0,674 0,60 Reliabel 2. SAP 0,869 0,60 Reliabel 3. Good governance 0,770 0,60 Reliabel 4. SPIP 0,902 0,60 Reliabel

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Hasil  temuan  memaparkan  bahwa  tiap  variable memiliki  Alpha  Cronbach  >  0,60,  yang  artinya  tiap variable  yang  digunakan  dapat  diandalkan  atau dinyatakan reliabel.

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Gambar  1. Kualitas  Laporan  Keuangan
Hasil  temuan  Kontinum,  memaparkan  nilai aktual yang didapatkan dari keseluruhan pernyataan tentang  Kualitas  Laporan  Keuangan  yaitu  2.790, sedangkan  total  skor idealnya adalah 3.690. Dengan demikian, skor total yang diperoleh  adalah (2.790/3.690)  ×  100%  =  0,75  atau  75%.  Berdasarkan nilai  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai  total  skor aktual  tanggapan  responden  dari  9  pernyataan variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  adalah  75%, yang  dapat  dikategorikan  kedalam  Baik.  Meskipun, masih  terdapat  kekurangan  sebesar  25%,  terutama didalam  hal indikator relevan.

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Gambar  2. Standar  Akuntansi  Pemerintah
Hasil  temuan  Kontinum,  memaparkan  Skor aktual  dari  seluruh  pernyataan  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah adalah 4.176, sedangkan total skor  idealnya  adalah  5.330. Sehingga diperoleh skor total  yang  diperoleh  yaitu  77%,  dan  dapat dikategorikan  kedalam  Baik.  Meskipun  demikian, masih  terdapat  kekurangan  sebesar  23%,  terutama didalam  indikator  basis akuntansi.

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Gambar  3. Good governance
Hasil  temuan  Kontinum,  memaparkan  s kor aktual  dari  seluruh  pernyataan  tentang Good governance adalah  3.684,  sedangkan  total  skor idealnya  adalah  5.330.  Sehingga  skor  total  yang diperoleh  adalah  69%,  yang  dapat  dikategorikan kedalam Baik. Meskipun, masih terdapat kekurangan  sebesar  31%,  terutama  didalam  hal indikator Profesionalitas.

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024 Gambar  4. SPIP
Hasil  temuan  Kontinum,  memaparkan  skor aktual  dari  seluruh  pernyataan  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  adalah  3.145, sedangkan  total  skor  idealnya  adalah  4.300. Sehingga diperoleh skor total yang diperoleh adalah 73%,  yang  dapat  dikategorikan  kedalam  Baik. Meskipun  demikian,  masih  terdapat  kekurangan sebesar  27%,  terutama  didalam  hal  indikator penilaian risiko.
Tabel  7. TEmuan  Uji  Normalitas One-Sample  Kolmogorov-S mirnov  Test Test Statistic .080 Asymp. Sig.  (2-tailed) .200 c,d

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Berdasarkan  hasil  temuan,  nilai  probabilitas yang  diperoleh  yaitu  0,200.  hasil ini lebih besar dari nilai α = 5% atau 0,05. Sehingga residual dinyatakan berdistribusi  normal  pada  taraf  signifikansi  (α)  = 5%.

## Tabel  8. Temuan  Multikolinearitas
Collinearity  Statistics Tolerance VIF 1.000 1.000 .987 1.013 .988 1.012 Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Berdasarkan  temuan  atas,  nilai tolerance untuk variabel  SAP  (X1)  adalah  1,000,  untuk Good governance (X2)  adalah  0,987,  dan untuk SPIP (X3) adalah  0,988.  Semua  hasil  yang  diperoleh  bernilai lebih  besar  dari  0,10.  Disisi  lain,  nilai  VIF  untuk SAP  (X1)  adalah  1,000,  untuk Good  governance (X2)  adalah  1,013,  dan  untuk  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (X3)  adalah  1,012.  Semua  hasil perhitungan  VIF  lebih  kecil  dibaindakng  10,00. Sehingga  kesimpulan  yang  diperoleh,  yaitu  tidak terjadi  multikolinearitas  di  antara  serangkaian variabel tersebut

## Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Gambar  5. Uji  Heteroskedastistitas
Berdasarkan  output  Scatterplot,  serangkaian titik  tersebar  dengan  acak  tanpa  menimbulkan  pola. Titik-titik  juga  terpecah  diantara  bagian  atas  dan bawah  pada  nol  di  sumbu  Y.  Dengan  demikian, kesimpulan  yang  diperoleh,  yaitu  tidak  terdapat masalah  heteroskedastisitas.  Ini  menggambarkan bahwa model  regresi memenuhi  syarat dan ideal.

## Hasil Analisis Statistik verifikatif
Tabel  9. Temuan  Regresi Linear Berganda Coefficients a Unst Coeff B Std. Error 12.054 4.177 .158 .057 .026 .052 .333 .056 Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Hasil  temuan  berhasil  menyajikan  regresi linear  berganda s eperti berikut:
Y  = 12,054  + 0,158X1  + 0,026X2  + 0,333X3  + e
Tabel  10. Temuan  Uji  Korelasi Pearson Correlations DPR Kualitas Laporan Keuangan 1 SAP .247 Good governance . 109 SPIP . 547 Sumber: Diolah Peneliti, 2024
1. Hubungan  antara  SAP  (X1)  dan  Kualitas Laporan  Keuangan  (Y)  tergolong  rendah, karena koefisien korelasi  menunjukan 0,247.
2. Hubungan  antara Good  governance (X2)  dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sangat rendah, karena koefisien korelasi  sebesar 0,109.
3. Hubungan  antara  SPIP  (X3)  dan  Kualitas Laporan  Keuangan  (Y)  tergolong  sedang, dengan koefisien korelasi  menunjukan 0,547.
Tabel  11. Temuan  Koef  Determinasi Mod  Sum b Model R R Square Adj R Square Std. Error  of the Estimate 1 .603 a .363 .339 2.922 Sumber: Diolah Peneliti, 2024
Temuan  memaparkan,  hasil  R  Square  adalah 0,363,  menunjukkan  bila  SAP, Good  governance , dan  SPIP  secara  serentak  memengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  yaitu  37%.  Sedangkan  sisa sekitar  63%,  terpengaruh  oleh  beragam faktor diluar penelitian ini.

## Tabel  11. Hasil Uji  T
Coefficient a Model t Sig. (Constant) 2.886 .005 SAP 2.757 .007 Good governance .487 .628 SPIP 5.976 .000 Sumber: Diolah Peneliti, 2024
1. Hasil  temuan  memaparkan,  H1  diterima,  dimana SAP  memagang  dampak  yang  parsial  pada Kualitas  Laporan  Keuangan.  Hasil  memaparkan dengan  t  hitung  (2,757)  >  t  tabel  (1,990),  serta taraf signifikansi (0,007)  < (0,05).  H1  diterima,
2. Hasil  temuan  memaparkan,  H2  ditolak,  H0 diterima, artinya Good governance tidak memegang  pengaruh  pada  Kualitas  Laporan Keuangan.  Temuan  memaparkan  hasil  t  hitung (0,487)  <  t  tabel  (1,990),  serta  taraf  signifikansi (0,  628)  > (0,05).
3. Hasil  temuan  memaparkan,  H3  diterima,  SPIP memegang  pengaruh  secara  parsial  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan.  Hal  ini  divalidasi oleh  t  hitung  (2,757) yang lebih besar dari nilai t tabel  (5.976)  dan  taraf  signifikansi  (0,000)  < (0,05).

## Tabel  11. Temuan  Uji  F
ANOVA a F Sig. 14.835 .000 b
Berdasarkan  tabel  yang  disajikan,  nilai  F hitung yang diperoleh adalah  14.835.  Hasil kemudian  dibandingkan  bersama  F  tabel  pada distribusi  F  dengan  taraf  signifikansi  α  =  0,05, dengan  df1  =  k-1  =  4-1  =  3,  dan  df2  =  n-k = 82-4 = 78.  Dari  perbandingan  tersebut,  diperoleh  hasil  F hitung  (14,835)  jauh  lebih  besar  daripada  nilai  F tabel  (2,722).  Berdasarkan  kriteria  uji  hipotesis,  H4 dapat  diterima.  Temuan  ini  memaparkan  bahwa secara  serentak  SAP, Good  governance ,  dan  SPIP memegang pengaruh secara signifikan pada Kualitas
Laporan Keuangan, dibuktikan dengan taraf signifikansi  0,000  < 0,05.

## Temuan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  pada Kualitas  Laporan  Keuangan
SAP  (X1)  memegang  dampak  parsial  pada Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  di  BKAD  Kota Bandung,  hasil  t  hitung  2,757  yang  melebihi  t tabel 1,990,  serta  taraf  signifikansi  0,007  <  0,05.  Hsail temuan  konsisten  dengan  penelitian  (Ikriyati  & Aprila, 2019), yang menunjukkan bila SAP mempunyai pengaruh  pada  Kualitas  Laporan Keuangan.  Hubungan  menunjukkan  jika  penerapan SAP  yang  baik  dapat  menambah  kualitas  laporan keuangan  dan  mengurangi  permasalahan  dalam pengakuan dan pemaparan, sehingga dapat mencapai opini wajar  tanpa pengecualian.
Temuan Good  governance pada  Kualitas  Laporan Keuangan
Berdasarkan  temuan,  dapat  disimpulkan  bila Good  governance (X2)  tidak  mendapati  adanya pengaruh  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y). Sehingga,  H2  yang  memaparkan  adanya  dampak Good governance pada Kualitas Laporan Keuangan ditolak.  Keputusan  ini  diambil  secara  parsial berdasarkan  thitung  untuk Good  governance yaitu 0,487,  yang  lebih  kecil  dari  t  tabel  (1,990),  serta taraf  signifikansi  0,628  >  0,05.  Artinya, Good governance tidak memegang pengaruh secara parsial pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  di  BKAD  Kota Bandung.
Hasil  ini  selaras  dengan  temuan  (Aminy  et al., 2021),  memaparkan  bila Good  governance tidak memegang dampak pada Kualitas Laporan Keuangan.  Salah  satu  alasan  yang  mungkin  adalah adanya  kekurangan  dalam  variabel  tersebut,  seperti karyawan  yang  tidak  mempunyai  kualifikasi  formal yang  sesuai,  yang  dapat  memengaruhi  kualitas laporan keuangan.
Temuan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan
Berdasarkan  temuan  statistik,  disimpulkan  bila SPIP  (X3)  memegang  pengaruh  pada  Kualitas Laporan  Keuangan  (Y)  di  BKAD  Kota  Bandung. Hipotesis  yang  menyatakan  pengaruh  ini  diterima secara  parsial,  dengan  thitung  (5,976)  melebihi  t tabel  (1,990),  serta  taraf  signifikansi  0,000  <  0,05. Hasil  temuan  sejalan  dengan  penelitian  oleh  (Ayu Reswari & Nazir,  2022),  yang  menunjukkan semakin  bagusnya  SPIP  akan  berbandung  lurus dengan  semakin  baiknya  kualitas  laporan  keuangan yang  diperoleh.  Dengan  penerapan  SPIP yang baik, kesalahan  saat  pembuatan  dan  pemaparan  laporan keuangan  pemerintah  dapat  diminimalkan,  sehingga unsur  laporan  keuangan  yang  berkualitas   dapat terpenuhi.

## 5. PENUTUP 5.1.   Kesimpulan
Hasil  temuan  dari  analisis  dan  pengujian  data bertahap  ini  telah  memberikan  kesimpuan  sebagai beriku:
1. Secara  umum,  Kualitas  Laporan  Keuangan mencapai  tingkat  kepuasan  sebesar  75%, meskipun  terdapat  kekurangan  terutama terkait keterlambatan pelaporan yang dapat mengurangi relevansi dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan.
2. Standar  Akuntansi  Pemerintah  dinilai  baik dengan tingkat kepuasan 77%, meskipun masih terdapat  kekurangan  dalam  pencatatan  nilai historis kewajiban  dan penatausahaan aset.
3. Good  governance juga  dinilai  baik  dengan tingkat  kepuasan  69%,  walaupun  masih  ada pegawai  yang  tidak  memenuhi  kualifikasi  dan adanya  risiko  terkait  praktik  korupsi,  kolusi, dan nepotisme.
4. SPIP  juga  tergolong  baik  dengan  tingkat kepuasan  73%,  namun  terdapat  kekurangan terutama  dalam  perencanaan  yang tidak sesuai ketentuan  dan  kurangnya  evaluasi  risiko  yang menyeluruh.
5. SAP terbukti memegang dampak yang signifikan  pada  Kualitas  Laporan  Keuangan (H1  diterima),  sementara Good  governance tidak  berpengaruh  (H1  ditolak).  SPIP  juga terbukti  memegang  pengaruh  pada  Kualitas Laporan Keuangan (H1 diterima).
6. Secara  simultan,  SAP, Good  governance ,  dan SPIP  memegang  pengaruh  secara  signifikan pada  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan nilai uji  F  sebesar  14,853  (fhitung  >  ftabel), menunjukkan  penolakan  terhadap  H0  dan penerimaan  H4.

## 5.2.   Saran
Dalam  mengembangkan  Kualitas  Laporan Keuangan,  SAP, Good  governance ,  dan  SPIP  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  Daerah Kota  Bandung  meliputi:  membuat  jadwal  yang  jelas dan realistis untuk setiap tahap penyusunan laporan keuangan,  memastikan  pemahaman  yang  baik terhadap  Standar  Akuntansi  Pemerintah  melalui evaluasi  kinerja  karyawan  dan  edukasi,  melakukan proses rekrutmen yang lebih ketat untuk memastikan kualifikasi pegawai sesuai, serta melakukan pengelolaan perencanaan yang matang dan memperhitungkan  risiko  yang  mungkin  terjadi. Saran untuk peneliti selanjutnya mencakup: memverifikasi  semua  variable  lain  yang  berkaitan dengan  kualitas  laporan  keuangan  dan  memperluas populasi  serta jumlah sampel untuk membandingkan temuan penelitian dengan temuan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.  Sujaya,  F.,  Yanti,  Y.,  &  Wibowo,  R.  (2020).
Penerapan Psap Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan  Aset  Daerah  Kota  Bandung. ProBank , 5 (2), 157–166. https://doi.org/10.36587/probank.v5i2.722
Abdurrahim,  A.,  Hidayati,  D.  N.,  &  Budiarto,  B. (2019). Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Ak untansi  Pemerintahan  Berbasis  Ak rual (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Lombok Barat) .  4–4.  https://doi.org/10.1007/978-94- 024-1267-3_ 100369
Aditya,  O.  R.,  &  Surjono,  W.  (2017).  Pengaruh Sistem  Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan  Keuangan. Jurnal  SIKAP  (Sistem
Informasi, Keuangan, Auditing Dan
Perpajak an) .
https://doi.org/https://doi.org/10.32897/jsikap. v2i1.64
AgustiningTyas,  V.  E.,  Tyasari,  I.,  &  Yogivaria,  D.
W.  (2020).  Pengaruh Good  governance , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Lkpd)  Pada  OPD  Kota  Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Ak untansi , 8 (1), 1–14. https://doi.org/10.21067/jrma.v 8i1.4458
Alminanda,  P.,  &  Marfuah,  M.  (2018).  Peran Komitmen  Organisasi  Dalam  Memoderasi Pengaruh  Kompetensi  Sumber Daya Manusia,
Sistem  Pengendalian  Intern  Dan  Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Analisis  Bisnis  Ek onomi , 16 (2),  117–132. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2. 2620
Aminy,  R.,  Pituringsih,  E.,  &  Widiastuty,  E.  (2021). Analisis Penerapan Good governance , Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Valid:  Jurnal  Ilmiah , 18 (2),  136– 147.  https://doi.org/10.53512/valid.v18i2.181
Annisa,  S.,  Rizal,  M.,  &  Herawaty,  T.  (2021).  Studi Literatur: Implementasi Good Corporate Governance  Pada  Bisnis  Keluarga. Jurnal Ilmiah  Manajemen  Dan  Bisnis , 6 (2),  72–83. https://doi.org/10.38043/jimb.v 6i2.3206 Ayu  Reswari,  Y.,  &  Nazir,  N.  (2022).  Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah, Good Public Governance Dan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kementerian Ketenagakerjaan. Jurnal  Sosial  Dan  Sains ,
2 (9), 1051–1059. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i9.48 7 BPK  RI.  (2022). BPK  UNGKAP  9.158  TEMUAN SENILAI RP18,37 TRILIUN PADA SEMESTER  I  TAHUN  2022 . Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia.
https://www.bpk.go.id/news/bpk-ungkap- 9158-temuan-senilai-rp1837-triliun-pada- semester-i-tahun-2022 BPK  RI.  (2023). Rek ap  Opini  Hasil  Pemerik saan LKPD Entitas  di  Jawa  Barat .  Badan Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia. https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/
Gea,  O.  O.,  &  Putra,  R.  R.  (2022).  Good  Corporate
Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi  Sebagai Variabel Moderasi. Owner , 6 (3),
1517–1525. https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.992 Huliselan,  M.  (2022).  Pengaruh  Pemahaman  Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengalaman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris Pada  Pemerintah  Provinsi  Maluku). 11 (2), 529–539. https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jm.v11 i2.1213
Ikriyati, T.,  &  Aprila,  N.  (2019).  Pengaruh
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,
Implementasi  Sistem  Informasi  Manajemen
Daerah,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Seluma. Jurnal  Ak untansi , 9 (2),  131–140. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131- 140
Jusmani,  J.,  Hendri,  E.,  &  Kurniawan,  T.  B.  (2022).
Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan  Terhadap  Kualitas  Penyajian Laporan  Keuangan  Di  Pemerintah  Daerah Ogan  Komering  Ilir. Jurnal  Media  Ak untansi
(Mediasi) , 4 (2), 199–212.
https://doi.org/10.31851/jmediasi.v 4i2.7862 Mahmudi,  M.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah (4th  ed.).  Yogyakarta : UPP  STIM YKPN,  2019.
Mardiasmo. (2018). Ak untansi Sek tor Publik . ANDI. Nuvitasari,  A.,  Citra  Y,  N.,  &  Martiana,  N.  (2019). Implementasi  SAK  EMKM  Sebagai  Dasar Penyusunan  Laporan  Keuangan  Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM). International Journal  of  Social Science and Business , 3 (3), 341.  https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144 Rohmah,  L.,  Noor  Shodiq  Askandar,  &  Sari,  A.  F. K.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Standar Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah  Kota  Malang. E-Jra , 0Pengaruh (05), 43–51.
Sari,  K.  W.,  Sokarina,  A.,  &  Jumaidi,  L.  T.  (2023).
Determinan  Kualitas  Hasil  Audit  Inspektorat Kota  Mataram. Jurnal  Sosial  Ek onomi  Dan
Humaniora , 9 (3),
343–348. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.402 Yanti,  N.  S.,  Made,  A.,  &  Setiyowati,  S.  W.  (2020).
Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  Riset  Mahasiswa Ak untansi , 8 (1), 1–8.
https://doi.org/10.21067/jrma.v 8i1.4455