## TAMAN NASIONAL WASUR, MENGELOLA KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT
( Wasur National Park, Management of Conservation Area in Indigenous Community Land )

## N ANDI K OSMARYANDI
Bagian Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
Diterima 10 Mei 2011/Disetujui 18 Agustus2011

## ABSTRACT
Indonesia  has  established  50  national  parks  as  part  of  its  protectedarea.  Considerations  ofthe  establishment  of  national  parks  by  the government  were  based  on  the  conditions  of  native  ecosystems  and  biodiversity  conservation  targets.  Consideration  was  also  as  sociated  with  the development of recommendations made in the IUCN's World Park Congresses. It is a fact that some national parks were occupying some indigenous lands,  such  as  Wasur  National  Park which  occupied indigenous  territories  of Kanum, Marind-Kondo, Marori Men-gey and  Yeinan  Ethnics.  These indigenous  peoples  have  established  natural  resource  management  systems  that  were  intimately  associated  with  their  traditions  and  beliefs. Discrepancy between government policies on conservation are as with the pattern of arrangement on indigenous peoples as owners of the area led to the emergence of conflict and marginalization of indigenous peoples’ rights. Realizing the error in the perspective of conservation area management related to indigenous peoples, in the 5th World Park Congress in Durban, South Africa in 200, a recommendation  was agreed on the importance of collaboration in the equality and mutual benefit between parks’ managers with indigenous peoples, and positioning indigenous  peoples' rightsasan important part in conservation area management system today and the future.
Keywords: national parks, indigenous peoples, wasur

## PENDAHULUAN
Taman  nasional  di  Indonesia  merupakan  bentuk kawasan  pelestarian  alam  yang  mulai  diterapkan  sejak Kongres  Taman  Nasional  Sedunia  ke-3  tahun  1982  di Bali  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  11  -  22  Oktober 1982.  Dimulai  dengan  pembentukan  lima  taman nasional  pertama,  yaitu  Gunung  Gede  Pangrango, Komodo,  Ujung  Kulon,  Gunung  Leuser  dan  Kerinci Seblat. Sampai dengan tahun 2010 ini sudah terdapat 50 taman  nasional  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah Indonesia,  dengan  luas  total  16.384.194  ha.  Pengertian taman nasional di Indonesia tercantum dalam UU No. 5 tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam Hayati  dan  Ekosistemnya,  yaitu  taman  nasional  adalah kawasan  pelestarian  alam  yang  mempunyai  ekosistem asli,  dikelola  dengan  sistem  zonasi  yang  dimanfaatkan untuk  tujuan  penelitian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh pemerintah  melalui  unit  manajemen  balai  besar  taman nasional ataupun balai taman nasional.
Kebijakan  pengelolaan  taman  nasional  yang dihasilkan mulai dari kongres taman dunia ( World Park Congress / WPC )  pertama  pada  tahun  1962  sampai kongres  keempattahun  2004,  masih  difokuskan  pada pemantapan  dan  pembangunan  taman  nasional  pada skala  dunia  yang  lebih  luas.  Hal  ini  terlihat  dari  tujuan yang  ingin  dicapai  pada  kongres  pertama  yang diselenggarakan  di  Seattle  (Amerika  Serikat)  pada tanggal 30 Juni - 7 Juli 1962, yaitu untuk memantapkan pemahaman  internasional  yang  lebih  efektif  mengenai
taman  nasional  dan  mendorong  gerakan  pembangunan taman  nasional  selanjutnya  pada  skala  dunia  yang  luas. Pada  kongres  kedua  di  Yellowstone National  Park (Amerika Serikat) pada18 - 27 September 1972, agenda yang didiskusikan meliputi perencanaan dan manajemen, kepariwisataan di taman nasional, problem- problem  lingkungan  di  kawasan  dilindungi,  peluang- peluang  pelatihan  internasional  dan  peningkatan  sistem taman  global,  serta  kebutuhan  dan  manfaat  dukungan masyarakat bagi taman nasional dan kawasan perlindungan  sejenis.  Dalam  kongres  ketiga  di  Bali (Indonesia) tahun 1982, fokus bahasannya adalah peran kawasan  dilindungi  dalam  keberlanjutan  masyarakat. Kongres  keempat  di  Caracas  pada  tanggal  10  -  21 Februari  1992  mengambil  tema  ‘Taman  untuk Kehidupan’.  Dalam  kongres  ini  muncul  agenda-agenda kawasan  dilindungi,  diantaranya  memunculkan  isu-isu sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  melalui  partisipasi dan kesetaraan proses pengambilan keputusan, konservasi  biodiversiti,  konservasi  pada  skala  regional, pendanaan  kawasan  dilindungi  dan  membangun konstituensi  yang  lebih  kuat  untuk  konservasi.  Tujuan yang ingin dicapai dari rencana aksi  yang dimunculkan dari  kongres  ini  adalah  memperluas  jaringan  kawasan dilindungi untuk mencapai sekurangnya 10% dari setiap biome utama pada tahun 2000.
Kepentingan  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan kawasan  dilindungi  secara  tegas  dihasilkan  pada  WPC kelima di Durban (Afrika Selatan) pada 8-17 September tahun 2003. Salah satu deklarasi hasil kongres ini adalah bahwa  semua kawasan dilindungi, baik  yang sudah ada maupun yang akan datang, harus dibangun dan dikelola
dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, mengadopsi sistem adat dan membayarkan restitusi dari penggunaan  sumberdaya  alam  yang  digunakan.  Untuk itu setiap negara harus  mulai  melaksanakan identifikasi masyarakat adat dan peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan kawasan dilindungi dan masyarakat adatnya.
Oleh  karena  adanya  perkembangan  kebijakan pengelolaan taman nasional, pemerintah Indonesia perlu menyesuaikan,  bahkan  mungkin  me-redesain  sistem pengelolaan  taman  nasionalnya  karena  kebijakan  dan peraturan  perundangan  yang  digunakan  belum  bisa mengakomodir  hasil  deklarasi  WPC  ke  lima  tersebut. Dalam  peraturan  perundangan  yang  terkait  dengan pengelolaan  taman  nasional,  seperti  UU  No.  5  tahun 1990, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No.  68  tahun  1998  tentang  Kawasan  Suaka  Alam  dan Kawasan  Pelestarian  Alam,  hak-hak  dan  keberadaan masyarakat  adat  belum  menjadi  bagian  dari  sistem pengelolaan  taman  nasional  padahal  peluang  terjadinya singgungan maupun tumpang tindih kawasan konservasi dengan  wilayah  masyarakat  adat  cukup  besar. Berdasarkan  peraturan  perundangan  tersebut,  suatu kawasan  ditunjuk  sebagai  kawasan  taman  nasional apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Kawasan  yang  ditetapkan  mempunyai  luas  yang cukup  untuk  menjamin  kelangsungan  proses ekologis secara alami;
b. Memiliki  sumber  daya  alam  yang  khas  dan  unik baik  berupa  jenis  tumbuhan  maupun  satwa  dan ekosistemnya  serta  gejala  alam  yang  masih  utuh dan alami;
c. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
d. Memiliki  keadaan  alam  yang  asli  dan  alami  untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
e. Merupakan  kawasan  yang  dapat  dibagi  ke  dalam zona  inti,  zona  pemanfaatan,  zona  rimba  dan  zona lain  yang  karena  pertimbangan  kepentingan rehabilitasi  kawasan,  ketergantungan  penduduk sekitar  kawasan,  dan  dalam  rangka  mendukung upaya  pelestarian  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya,  dapat  ditetapkan  sebagai  zona tersendiri.
Dalam  pelaksanaannya,  pada  situasi  dimana kawasan  taman  nasional  yang  ditetapkan  berada  pada wilayah  masyarakat  adat,  tidak  pernah  dimunculkan dalam  dasar  pertimbangan/konsideran-nya  tentang keberadaan  masyarakat  adat  yang  ada  di  wilayah tersebut. Bila melihat kriteria pada PP 68 huruf e, secara eksplisit  mengandung  pengertian  bahwa  di  dalam kawasan  taman  nasional  tidak  ada  penduduk,  sehingga pengelolaan  taman  nasional  hanya  mempertimbangkan ketergantungan penduduk sekitar kawasan.  Oleh karena kriteria  dalam  PP  68  tersebut  kurang  memper- timbangkan  aspek  sosial  budaya  masyarakat  adat mengakibatkan  dalam  pelaksanaan  terjadi  kekurang harmonisan dalam pengelolaan kawasan taman nasional, bahkan  tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  konflik tenurial  yang  disebabkan  oleh  tertutupnya  akses
masyarakat  adat  terhadap  pemanfaatan  sumberdaya alam yang menjadi sumber penghidupannya.

## METODE PENELITIAN

## 1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah kawasan Taman Nasional Wasur,  Kabupaten  Merauke,  Propinsi  Papua.  Untuk penelitian  aspek  sosial  budaya  dilakukan  di  Kampung Kuler,  Kampung  Onggaya  dan  Kampung  Yanggandur. Waktu  penelitian  lapang  dilaksanakan  pada  16  –  23 Oktober 2008 dan 7 – 12 Juni 2010.

## 2. Metode
Data  primer  diperoleh  dengan  metode  observasi lapang  untuk memperoleh gambaran umum lokasi serta metode wawancara dengan informan pemuka masyarakat  dan  pengelola  taman  nasional.  Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelurusan pustaka di Kantor  Taman  Nasional  Wasur,  WWF  Indonesia Region  Sahul  Papua  dan  penelusuran  data  melalui internet.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Gambaran Umum Taman Nasional Wasur
Taman  Nasional  Wasur  berada  di  bagian  tenggara Provinsi Papua. Wasur sebenarnya nama salah satu desa yang berada di dalam taman nasional, yang berasal dari kata  Waisol,  yang  dalam  bahasa  Marori  berarti  kebun. Kawasan  Taman  Nasional  Wasur  sebagian  besar tergenang  air  selama  4  -  6  bulan  dalam  setahun,  dan merupakan  perwakilan  lahan  basah  yang  paling  luas  di Papua.  Lahan  basah  di  kawasan  ini  memegang  peranan yang  sangat  penting,  terutama  sebagai  habitat  burung migran. Siklus airnya merupakan pemelihara keseimbangan  dan  integritas  habitat.  Pada  musim kering,  airnya  surut  membentuk  rawa-rawa  permanen yang  satu  dengan  lainnya  dihubungkan  oleh  parit-parit yang  mengalirkan  airnya  ke  laut.  Rawa-rawa  disini merupakan  pendukung  kehidupan  makhluk  hidup  yang hidup di kawasan ini.

## a.  Lokasi
Secara geografis, kawasan Taman Nasional Wasur (TNW) terletak antara 140 o 29'  – 141 o 00' Bujur Timur dan  08 o 04'  –  09 o 07'  Lintang  Selatan.  Berdasarkan administratif  pemerintahan  terletak  di  bagian  tenggara Pulau  Papua  dalam  wilayah  administratif  Kabupaten Merauke  dan  4  kecamatan/distrik,  yaitu  Merauke, Jagebob,  Sota  dan  Naukenjarai  (Gambar  1).    Kawasan TNW mudah dijangkau  hanya berjarak 2 km dari batas kota  dan  berjarak  13  km  dari  bandar  udara  Mopah Merauke. Batas-batas kawasan adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Timur berbatasan dengan Suaka
Margasatwa Tonda di Papua New Guinea,
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Merauke,
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura,
d. Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  kawasan  Sungai Maro.
Gambar 1.  Lokasi Taman Nasional Wasur

## b.  Dasar Penetapan
Penunjukan  TNW  dilakukan  melalui  Surat Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  282/Kpts-VI/1997 tentang  Penunjukan  Taman  Nasional  Wasur  seluas 413.810  hektar  yang  terletak  di  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Merauke,  Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Irian Jaya.  Adapun  dasar  pertimbangan  dari  surat  keputusan ini adalah:
a. Berdasarkan  pernyataan  Menteri  Kehutanan  No. 448/Menhut/VI/1990  tanggal  24  Maret  1990,  Suaka Margasatwa Wasur seluas 409.810 hektar dan Cagar Alam Rawa Biru seluas 4.000 hektar yang terletak di Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Merauke,  Propinsi Daerah  Tingkat  I  Irian  Jaya  dinyatakan  sebagai Taman  Nasional Wasur,  merupakan perwakilan  tipe ekosistem rawa, hutan Eucalyptus murni dan padang rumput.
b. Taman  Nasional  Wasur  mempunyai  potensi  flora antara  lain  kayu  putih  ( Melaleuca sp.),  kayu  bus ( Eucalyptus sp.),  akasia  ( Acacia sp.),  nibung  ( Nypa fructican ) dan vegetasi padang rumput.
c. Taman  Nasional  Wasur  mempunyai  potensi  fauna penting,  antara  lain  mambruk  ( Goura  victoria ), cendrawasih  ( Paradisea  rubra ),  elang  ( Haryopsi novaeguineae ), rangkong ( Buceros bicernis ), bangau ( Ibis sp.),  kasuari  ( Casuarius  casuarius ),  kanguru tanah ( Thylogale sp.) dan rusa ( Cervus timorensis ).
d. Taman  Nasional  Wasur  memiliki  panorama  dan keindahan  alam,  keunikan  alam  dan  budaya  yang potensial untuk pengembangan kepariwisataan.
e. Taman  Nasional  Wasur  dapat  memberikan  peranan dan manfaat bagi keseimbangan ekosistem, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan  dan  kepariwisataan  dalam  rangka mendukung pembangunan daerah.

## c.  Sejarah Kawasan
Kawasan  hutan  Wasur  sejak  tahun  1978,  telah ditunjuk  sebagai  suaka  alam  yang  terdiri  dari  Suaka Margasatwa  Wasur  berdasarkan  Keputusan  Menteri Pertanian No. 252/Kpts/Um/5/1978 tanggal 3 Mei 1978, dengan luas 206.000 hektar dan Cagar Alam Rawa Biru dengan  luas  4.000  hektar.  Kemudian  pada  tahun  1982 luasan  Suaka  Margasatwa  Wasur  ditambah  sebesar 98.000 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.  15/Kpts/Um/1/82,  sehingga  luasannya  bertambah menjadi 304.000 hektar.
Pada  Tahun  1990  kedua  kawasan  tersebut  (CA. Rawa Biru dan Suaka Margasatwa Wasur) dideklarasikan sebagai Taman Nasional Wasur, berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  448/ Kpts-II/1990  tanggal  24  Maret  1990  dengan  luas keseluruhan  308.000  hektar.  Selanjutnya  pada  tahun 1997  Taman  Nasional  Wasur  ditetapkan  berdasarkan Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  282/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997, dengan luas 413.810 hektar. Pada tanggal  16  Maret  2006  TNW  masuk  ke  dalam  daftar Ramsar Site menjadi  salah  satu  kawasan  konservasi lahan basah di dunia.

## 2.  Suku-sukuPemilikWilayah Adat di Taman Nasional Wasur
Suku  Marind-anim  merupakan  suku  utama  yang menempati  wilayah  Kabupaten  Merauke.  Verschueren (1970)  menyatakan  bahwa  teritori  Suku  Marind-anim berbentuk  segitiga  yang  sangat  besar  sekitar  Sungai Bian  (Gambar  2)  dengan  bidang  dasar  segitiga menempati  wilayah  pesisir  sepanjang  kurang  lebih  30 km  disebelah  timur  Merauke,  dimana  area  pantai berpasir menghilang dan berlumpur menjadikannya area ini  tidak  dihuni,  sampai  Selat  Muli  atau  Marianne  di
sebelah  barat.  Batas  bagian  barat  segitiga  membentang dari  mulut  Selat  Muli  ke  bagian  atas  sampai  mencapai Sungai  Bulaka  terus  ke  atas  mencapai  Sungai  Bian. Batas  teritori  dibagian  ini  sama  dengan  batas  hutan
hujan dan berliku kearah tenggara melintasi bagian atas mencapai  Sungai  Kumbe  selanjutnya  berbelok  ke selatan  dan  memanjang  ke  timur  mencapao  bagian bawah Sungai Maro.
Sumber: New Guinea Research Bulletin Number 38 tahun 1970

## Gambar 2.  TeritoriwilayahadatSukuMarind-animdanbeberapasukulain di Papua
Batas area dari teritori Marind jarang sekali dihuni karena  perjalanan  perburuan  tradisional,  tetapi  batas- batas tetap diketahui yaitu selalu mengikuti sungai kecil atau  jalan  setapak  di  area  dataran  atau  melintasi  hutan. Pada  lokasi  dimana  tetangga  suku  sudah  semuanya dimusnahkan  (di  wilayah  bagian  bawah  mencapai Sungai  Maro,  Suku  Manggat  sudah  tidak  ada  lagi), bagian  teritori  menjadi  lebih  luas.  Pada  wilayah
perluasan, tanaman sagu dan tanaman berguna lain telah ditanam  atau  wilayah  ditambahkan  dengan  tidak mempertimbangkan  batas  wilayah  adat  sebelumnya.  Di bagian  atas  Sungai  Bian  terjadi  situasi  yang  sebaliknya dimana  suku  yang  lain  yang  berasal  dari  area  hutan Sungai Kau, yaitu suku Digul, telah menempati area ini (Verschueren, 1970).
Sumber: WWF Indonesia Region Sahul Papua, 2006
Gambar 3.  Wilayah Masyarakat Adat yang menjadi kawasan Taman Nasional Wasur
Suku-suku  lain  adalah  Suku  Yei-anim  yang memiliki  teritori  bersebelahan  dengan  Suku  Marind- anim  pada  bagian  timur,  yaitu  pada  bagian  utara mencapai  Sungai  Maro,  Suku  Aroba-anim  menempati area sekitar bagian tengah Sungai Maro, Suku Manggat- anim    menempati  area  sekitar  bagian  bawah  Sungai Maro  dan  Suku  Kanum-anim  menempati  area  pantai bagian paling Timur. Suku-suku tersebut bila dibandingkan  dengan  Suku  Marind-anim  sangat  kecil dan  tidak  signifikan  dan  dalam  beberapa  hal  mereka mengadopsi dan dipengaruhi budaya Marind.
Berdasarkan  laporan  WWF  Wasur,  terdapat wilayah adat 6 suku asli yang masuk ke dalam kawasan
TNW,  yaitu  Suku  Marind-Kondo,  Suku  Kanum,  Suku Marind-Bad,  Suku  Marind-Kuper,  Suku  Marori  Men- Gey  dan  Suku  Yei,  dimana  wilayah  adat  Suku  Kanum merupakan  wilayah  terluas  yang  ditempati  kawasan TNW.  Bagian  wilayah  adat  yang  masuk  ke  dalam kawasan TNW adalah seperti terlihat pada Gambar 3.
Di  dalam  kawasan  TNW  terdapat  permukiman- permukiman  masyarakat  yang  sudah  ada  jauh  sebelum kawasan  ini  ditetapkan  sebagai  TNW  dan  pemukiman baru  yang  ada  sebelum  dan  sesudah  penunjukan  TNW (Gambar 4).
Sumber: WWF Indonesia Region Sahul Papua, 2006
Gambar 4.  Permukiman di dalam Kawasan Taman Nasional Wasur
Penduduk  yang  berada  di  permukiman  dalam kawasan  TNW  terdiri  dari  penduduk  suku  asli  dan penduduk  dari  suku-suku  pendatang.  Kedatangan  para pendatang ini diantaranya berasal program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah yang terutama menempati  perkampungan  di  Sota.  Penduduk  asli  yang
pada  awalnya  bersifat  tidak  menetap  karena  pola kehidupannya  sebagai  peramu  dan  pemburu,  mulai bersifat lebih menetap setelah para misionaris masuk ke wilayah  ini  dan  mengumpulkan  mereka  pada  saat pelayanan  misa.  Adapun  jumlah  penduduk  yang  ada  di dalam kawasan TNW dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Jumlah Penduduk Asli dan Pendatang di dalam Kawasan TN Wasur Tahun 2006
No. Nama Kampung Jumlah KK Jenis Suku Jumlah Jiwa Marind Kanume Marori Men- Gey Yei-nan Lain-lain 1 Kuler 0 70 206 00 4 - - 0. 130 0. 340 2 Onggaya 0 64 112 0 48 - - 00. 92 0. 252 3 Tomer 0 87 124 - - - 0. 217 0. 341 4 Tomerau 0 45 - 180 - - 000. 6 0. 186 5 Kondo 0 52 - 204 - - 000. 6 0. 210 6 Wasur 0 93 - - 429 - 00. 30 0. 459 7 Rawa Biru 0 45 - 188 - - 000. 8 0. 196 8 Yanggandur 0 73 - 330 - - 00. 10 0. 340 9 Sota 209 - - - 222 0. 632 0. 854 Jumlah 738 442 954 429 222 1.131 3.178
Sumber : Kompilasi Data Balai Taman Nasional Wasur Tahun 2006.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat adat (Suku Marind) di Kampung Kuler dan Yanggandur,  dapat  disimpulkan  bahwa  pola  kehidupan masyarakat  masih  mempertahankan  pola  tradisional. Kebutuhan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  pada umumnya  masih  dipenuhi  dari  pola  kehidupan  sebagai peramu, berburu, berkebun dan mencari ikan atau udang dengan  cara-cara  tradisional.  Besarnya  belanja  yang dikeluarkan per keluarga rata-rata per bulan berkisar Rp. 60.000,-  s/d  Rp.  100.000,-  yang  digunakan  untuk pembelian  kebutuhan  seperti  gula,  kopi  dan  pinang. Penduduk  Kampung  Ndalir  ini  tergolong  masih subsisten, sehingga ketika digali harapan atau keinginan apa dalam kehidupan mereka supaya lebih baik, mereka sulit menjawabnya.
Berbeda dengan masyarakat di Kampung Onggaya (termasuk  wilayah  Suku  Kanum)  yang  lebih  heterogen, dimana  sudah  banyak  masyarakat  pendatang  bermukim di  sini  serta  posisi  pemimpin  formal  (kepala  desa) terlihat  lebih  dominan  dalam  menyuarakan  aspirasi masyarakat.  Tuntutan  pembangunan  daerah  sangat dirasakan disini, apalagi Onggaya direncanakan sebagai ibukota  Distrik  Naukenjerai,  dan  keberadaan  TNW dengan  berbagai  peraturan  yang  ada  dirasakan menghambat  pembangunan  tersebut.  Demikian  halnya Di  Kampung  Yanggandur  (Suku  Kanum),  tuntutan pembangunan  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan sosial lainnya juga relatif besar.

## 3. Pentingnya Pengelolaan Taman Nasional Wasur Berbasis Masyarakat Adat
Berdasarkan  posisinya,  TNW  secara  budaya  dan geografis  penting  bagi  negara  Indonesia  karena  berada pada  wilayah  perbatasan  negara  Republik  Indonesia (RI)  dengan  Papua  New  Guinea  (PNG),  sehingga pengelolaan  pada  aspek  sosial,  ekonomi  dan  budaya masyarakat  juga  menjadi  faktor  penting  yang  harus diperhatikan  agar  dapat  mendukung  situasi  yang kondusif  bagi  keutuhan  dan  keamanan  negara. Perjanjian  pemerintah  kolonial  yang  membagi  pulau Papua dalam 2 (dua) wilayah dilakukan dengan menarik garis  lurus  secara  astronomis,  tanpa  melihat  kondisi sosial  yang  ada,  menjadikan  pemilikan  harta  benda (tanah,  kebun  ladang)  masyarakat,  menurut  hak adat/ulayatnya  terbagi  menjadi  2,  dimana  sebagian berada  di  wilayah  RI  dan  sebagian  lagi  berada  di wilayah  PNG.  Kondisi  ini  menyebabkan  terjadi pergerakan  masyarakat  yang  melintasi  batas  negara yang  disebabkan  oleh  hak-hak  adat  suku,  hubungan kekerabatan  dan  kegiatan  jual  beli  kebutuhan  hidup sehari-hari.
Wilayah  diperbatasan  negara  Indonesia  dan  PNG didiami  oleh  masyarakat  adat  yang  mempunyai  adat istiadat  yang  sama  secara  turun  temurun.  Masyarakat adat mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat serta  kepemilikan  hak  ulayat  yang  tidak  dapat dipisahkan  oleh  batas  kedua  negara.  Beberapa  suku
Kanum dan Yei, antara lain yang berada di Sota, Kondo, Erambo,  Torai,  Kwel  dan  Bupul  mempunyai  hak-hak tradisional di PNG demikian sebaliknya. Sebagai contoh masyarakat Kanum di Sota mempunyai tanah adat (hak tradisional)  di  Woriber  dan  Weam  demikian  pula masyarakat Woriaber dan Weam juga mempunyai tanah adat  (hak  tradisional)  di  Sota.  Masyarakat  adat  yang berada di Merauke dapat memanfaatkan hasil bumi pada dusun-dusunnya di PNG antara lain pemanenan anakan ikan Arwana. Hubungan kekerabatan antara masyarakat adat  kedua  negara  selama  ini  selalu  dibina  antara  lain pada  hari  ulang  tahun  kemerdekaan  masing-masing, masyarakat  adat  saling  mengunjugi  dan  mengikuti pertandingan  persahabatan  yang  diselenggarakan  oleh masing-masing  negara  (Sota  dan  Weam)  (Yayasan Almamater  Merauke  dan  United  Nation  Development Programme, 2005).
Dasar  penunjukan  kawasan  TNW  juga  tidak memunculkan  pertimbangan  bahwa  kawasan  yang ditetapkan  sebagai taman  nasional berada pada wilayah masyarakat  adat  yang  sudah  secara  turun  temurun mengelola  wilayah  tersebut.  Hal  yang  terkait  dengan masyarakat  adat  hanya  pada  keunikan  budaya  yang potensial sebagai sumberdaya wisata. Sejak penunjukan TNW  tahun  1997  sampai  saat  ini  belum  tersosialisasi kepada  masyarakat  dengan  baik.  Masyarakat  di Kampung  Ndalir  yang  secara  lokasi  berdekatan  dengan Kantor  Seksi  Konservasi  Wilayah  (SKW)  II  Ndalir belum  memahami  sistem  pengelolaan  taman  nasional demikian  pula  dengan  masyarakat  Desa  Onggaya  yang penduduknya  tidak  hanya  suku  asli  melainkan  juga suku-suku  pendatang,  seperti  Suku  Bugis  dan  Jawa, juga  belum  memahami  bagaimana  aturan-aturan pengelolaan  taman  nasional  yang  terkait  dengan  pola kehidupan mereka sehari-hari. Demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Merauke yang telah
merencanakan pengembangan wilayah melalui penetapan  distrik  (kecamatan)  baru,  yaitu  Distrik Naukenjerau  yang  beribu  kota  di  Onggaya  yang merupakan pemekaran dari Distrik Merauke.
Oleh  karena  penunjukan  kawasan  TNW  sudah dilakukan  dan  unit  pengelola  sudah  dibentuk,  yaitu Balai TNW,  maka  konsekuensi  dari  hal  tersebut  adalah harus  dilaksanakannya  kegiatan  pengelolaan  terhadap kawasan ini. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan,  Balai  TNW  menghadapi  beberapa  situasi sebagai berikut:
a. Dalam  melaksanakan  pembangunan  sarana  dan prasarana pengelolaan taman nasional, pembangunan  baru  bisa  dilaksanakan  Balai  TNW bila sudah terjadi kesepakatan lokasi dan kompensasi kepada masyarakat adat yang dilakukan melalui pengukuhan adat. Hal ini terjadi pada waktu pembangunan  perkantoran  dan  pusat  informasi  di SKW II Yanggadur.
b. Penyusunan  zonasi  sebagai  sistem  pengelolaan taman  nasional  menjadi  sulit  diimplementasikan. Zona  yang  sekurang-kurangnya  ada  pada  kawasan
taman  nasional  adalah  zona  inti,  zona  pemanfaatan dan  zona  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  (UU  No.  5 tahun  1990).  Walaupun  telah  dibuat  aturan  yang lebih  rinci  mengenai  zonasi  taman  nasional  melalui Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P56/Menhut- II/2006  tentang  Pedoman  Zonasi  Taman  Nasional dimana  dimunculkan  pertimbangan  keberadaan budaya  masyarakat,  masih  sulit  diaplikasikan  bagi kondisi yang ada di kawasan TNW. Penentuan zona inti  sebagai  salah  satu  zona  yang  harus  ada  dalam sistem  pengelolaan  taman  nasional  dengan  kriteria yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  tersebut tidak  dapat  diterapkan,  karena  sudah  tidak  ada  lagi kondisi  alam,  baik  biota  maupun  fisiknya  yang masih asli dan belum diganggu manusia di kawasan TNW  akibat  dari  pola  hidup  masyarakat  adat  yang bersifat tidak selalu menetap. Tidak adanya indikator dari kriteria asli dan belum diganggu manusia dalam pedoman zonasi ini memunculkan pemahaman yang berbeda dalam implementasi penentuan zona inti. c. Penambangan  pasir  pantai  di  Sektor  Ndalir  yang menimbulkan  dampak  langsung  berupa  abrasi  sulit ditangani  oleh  Balai  BTN.  Kegiatan  penambangan ini baru bisa diselesaikan dengan tuntas setelah para ketua suku menyelenggarakan kesepakatan adat dari keempat  sub  budaya  Suku  Besar  Marind-anim  dari empat  penjuru  mata  angin,  yaitu  Sosom,  Mayo, Pimo,  dan  Esam,  yang  melaksanakan sasi 1 pelarangan  penambangan  pasir  yaitu  dengan memancangkan misar 2 . d. Keberadaan TNW dinilai menghambat pembangunan  oleh  masyarakat  yang  disampaikan oleh  Kepala  Desa  Onggaya  karena  pelarangan masuknya alat berat ke desa  mereka  yang berada di dalam  kawasan  TNW  dan  pengelolaan  TNW  oleh Balai membatasi para pemuda desa bekerja di TNW berbeda  ketika  TNW  dikelola  oleh  WWF  yang melibatkan banyak pemuda desa bekerja.
Selama  ini,  dalam  pengelolaan  taman  nasional khususnya  dan  kawasan  konservasi  pada  umumnya, pola  pikir  otoritas  pengelola  yang  selalu  digunakan adalah bagaimana mengelola masyarakat yang berada di dalam kawasan. Pola pikir tersebut terbentuk tidak lepas dari  peraturan  perundangan  yang  berlaku  tentang pengelolaan  kawasan  konservasi.  Padahal  apabila kawasan  konservasi  yang  ditetapkan  berada  pada  suatu wilayah  adat,  maka  pola  pikir  yang  harus  diterapkan adalah  bagaimana  mengelola  kawasan  konservasi  di dalam suatu  wilayah adat. Dengan pola pikir demikian, sistem-sistem  yang  berlaku  pada  masyarakat  adat menjadi acuan utama dalam tindakan-tindakan
1 Sasi  adalah  sebagai  aturan  yang  dimiliki  masyarakat  adat  dalam  pemanfaatan sumber  daya  alam  danmerupakan  salah  satu  bentuk  dari  upaya  konservasi,  ini memperlihatkan  bagaimana  manusia  sebagai  bagian  dan  lingkungan  hidup berupaya  menjaga  keseimbang  hidupnya  dengan  alam  secara  dinamis  melalui nilai ataupun aturan adat.
2 Misar adalah sejenis tongkat dengan panjang 2 – 2,5 meter dengan diameter 4-5 cm  yang  ditanam  ditanah  sebagai  petanda  berlakunya  masa  sasi  (Zulhaeni. 2006).
pengelolaan kawasan konservasi. Dengan cara demikian,  masyarakat  adat  tidak  merasa  dimarjinalkan, melainkan dihormati hak-hak adatnya. Dalam pengelolaan  TNW,  pola  pikir  ini  sudah  jelas  perlu diterapkan  karena  sudah  diketahui  dengan  pasti  bahwa keseluruhan  kawasannya  berada  pada  wilayah  adat. Pemetaan  batas-batas  wilayah  adat  suku-suku  yang masuk  dalam  kawasan  TNW  sudah  difasilitasi  oleh WWF  Regional  Sahul  Papua  pada  tahun  2006. Penerapan  pola  pikir  ini  akan  mendorong  terjadinya sinergi  pengelolaan  kawasan  konservasi  oleh  otoritas pengelola (pemerintah) dengan masyarakat adat, bahkan akan  muncul  dukungan  pengelolaan  dari  pemerintah daerah yang selama ini belum berjalan dengan baik.
Perubahan pola pikir juga terkait dengan Deklarasi Durban  yang  merupakan  hasil  Kongres  Taman  Dunia ( World  Park  Congress )  kelima,  pada  tanggal  8-17 September  2002.  Pada  kongres  ini  disadari  bahwa terdapat  kesalahan  kebijakan  pengelolaan  kawasan dilindungi  yang  terkait  dengan  keberadaan  masyarakat adat  yang  lahan  atau  wilayah  adat  dan  sumberdayanya digunakan  sebagai  kawasan  dilindungi.  Dalam  kongres tersebut  telah  disepakati  rencana  aksi  untuk  mencapai paradigma  baru  untuk  kawasan-kawasan  lindung  dan salah  satu  rekomendasinya  adalah  rekomendasi  5.24 tentang  Masyarakat  Adat  dan  Kawasan-kawasan Lindung.  Dalam  rekomendasi  5.24  ini  juga  diadopsi Resolution  World  Conservation  Congress  (WCC)  1.53, yaitu  mempromosikan  suatu  kebijakan  berdasar  pada prinsip:
a. Mengenali  hak-hak  masyarakat  adat  tentang  lahan atau  wilayah  dan  sumberdayanya  yang  berada  pada kawasan dilindungi
b. Mengenali  keperluan  persetujuan-persetujuan  yang harus  dibuat  dengan  masyarakat  adat  sebelum penetapan kawasan dilindungi di lahan atau wilayah mereka; dan
c. Mengenali  hak-hak  masyarakat  adat  yang  terkait dengan  partisipasi  secara  efektif  dalam  pengelolaan kawasan  dilindungi  yang  ditetapkan  di  lahan  atau wilayah  mereka,  dan  membangun  konsultasi  untuk mengadopsi tentang segala keputusan yang mempengaruhi  hak-hak  dan  minat  mereka  di  lahan atau wilayahnya.

## 4. Pengelolaan Sumberdaya Alam oleh Masyarakat Adat
Sistem-sistem  pengelolaan  sumberdaya  alam  yang berlaku  dalam  masyarakat  adat  merupakan  sistem pengelolaan  yang  sudah  adaptif  dengan  kondisi lingkungan alam  yang ada. Terbentuknya sistem-sistem tersebut  merupakan  hasil  proses  pembelajaran  dalam kurun  waktu  panjang  oleh  masyarakat  adat  terhadap kondisi lingkungan dimana mereka berada. Oleh karena itu, sistem tersebut cenderung bersifat spesifik dan unik di  masing-masing  wilayah  adat.  Keunikan  ini  akan dapat  menjadi  nilai  tambah  dalam  pengelolaan  taman
nasional  dan  mendukung  kriteria  penetapan  kawasan taman  nasional  berdasarkan  peraturan  perundangan yang  menekankan  adanya  keunikan  yang  selama  ini berupa  keunikan  flora,  fauna,  ekosistem  dan  gejala alam.  Adopsi  sistem-sistem  pengelolaan  sumberdaya alamyang  dilakukan  masyarakat  adat  dalam  sistem pengelolaan taman nasional juga akan sangat membantu memudahkan  pengelolaan  yang  selama  ini  sangat terbatas  dengan  data  kekayaan  keanekaragaman  hayati dan  peranannya  dalam  ekosistem  dan  kehidupan manusia. Selama ini sudah menjadi alasan klasik bahwa keterbatasan  data  potensi  kawasan  yang  menjadi  basis penting pengelolaan disebabkan oleh  masih terbatasnya
anggaran  dan  sumberdaya  manusia  pengelola.  Padahal data  potensi  penting  dan  bentuk-bentuk  manfaatnya dapat  digali  dari  pengetahuan  masyarakat  adat  dan pengelolaannya  dapat  dikolaborasikan  dengan  mereka. Dengan  demikian  kendala  anggaran  dan  sumberdaya manusia  tidak  menjadi  hambatan  besar  bagi  kegiatan pengelolaan taman nasional.
Masyarakat  adat  di  kawasan  TNW  telah  membagi dan  memanfaatkan  wilayah  adatnya  sesuai  dengan tatanan  tradisinya.  Hasil  pemetaan  tempat-tempat penting  masyarakat  adat  telah  dilakukan  oleh  WWF Wasur  yang  dilakukan  secara  partisipatif  dengan melibatkan tokoh-tokoh suku (Gambar 5).
Sumber: WWF Indonesia Region Sahul Papua, 2006
Gambar 5.  Tempat-tempat penting masyarakat adat di dalam kawasan Taman Nasional Wasur
Hasil  pemetaan  ini  belum  ditindaklanjuti  dengan kegiatan penilaian lapang pada tiap-tiap tempat penting tersebut.  Hal  lain  yang  juga  disepakati  dalam  kegiatan pemetaan ini adalah menetapkan luas area perlindungan dari  tempat-tempat  penting  dengan  radius  100  meter. Adapun  tempat-tempat  penting  tersebut  diantaranya adalah:
a. Tempat dema 3 /amai:  tempat-tempat  keramat  yang pernah ditempati leluhur
b. Perjalanan  leluhur:  cerita  perjalanan  leluhur  yang membuktikan kepemilikan ulayat
3 Dema  sebagai beings yang  hidup  pada  jaman  mitis,  biasanya  mengambil  rupa manusia, kadang-kadang juga dalam rupa satwa yang menjadi leluhur klan dan subklan,  diasosiasikan  dengan  totem,  dan  seringkali  juga  sebagai  pencipta totem (van Baal, 1966 dalam Samkakai, F.O., 2002)
Dema,  merupakan  leluhur  yang  pernah  menempati  atau  meninggal  disuatu wilayah  tertentu  dan  tempat  tersebut  dianggap  keramat  sehingga  tidak diperkenankan  orang  masuk  dan  mengambil  hasil  dari  situ.  Mereka  sangat menjaga  wilayah  dimaksud  sebaga  penghormatan  atas  dema  dan  takut  akan ganjaran dari dema (Zulhaeni. 2006).
c. Persinggahan  leluhur:  tempat  persinggahan  leluhur selama dalam perjalanan
d. Tempat  Sakral:  ditandai  oleh  bekas  bedengan- bedengan  dan  bekas  berkebun  para  leluhur  saat masih  hidup  terpencar.  Tempat  paling  sakral terdapat  di  Kampung  Kondo  yang  diyakini  sebagai tempat  asal  muasal  Suku  Marind  dan  semua  arwah berpulang kesana.
e. Dusun  Sagu:  tempat  tumbuh  sagu  dan  dimiliki  oleh marga  yang  telah  diwariskan  dari  generasi sebelumnya, biasanya berada di luar areal kampung Disamping adanya tempat-tempat penting, pelestarian  terhadap  jenis  tumbuhan  dan  satwa  juga secara  tidak  langsung  dilakukan  melalui  sistem kepercayaan  yang  berupa totemisme 4 .  Orang-orang
4 Totemisme  merupakan  fenomena  yang  menunjuk  kepada  hubungan organisasional khusus antara suatu suku bangsa atau klan dengan suatu spesies tertentu  dalam  wilayah  binatang  atau  tetumbuhan.  Totemisme  merupakan
Marind-anim  percaya  pada  totem  tertentu  yang berkaitan  dengan  alam  di  sekitar  mereka,  sehingga pengaturan  marga-marga  dibuat  berhubungan  dengan alam, tumbuhan, dan hewan.
Dengan diakuinya jenis-jenis  tumbuhan dan satwa tertentu  sebagai  totem  dari  suku  ataupun  marga masyarakat  adat,  maka  terdapat  aturan-aturan  dalam perlakuan  dan  pemanfaatannya.  Aturan-aturan  ini diantaranya  mengatur  jenis  dan  jumlah  yang  boleh dimanfaatkan  dan  bagaimana  pemanfaatan  totem  suatu suku/marga  oleh  suku/marga  lain.  Masing-masing marga  memiliki  totem  tersendiri,  misalnya  seperti  yang tercantum  dalam  WWF  Region  Sahul  Papua  (2006) bahwa  pada  Suku  Malind  Imbuti/Nggawil  Anim  yang terdiri  dari  beberapa  marga,  Marga  Gebze  yang memiliki  totem waref (kangguru  pohon), kayor (cendrawasih), yakop (kakatua  putih), gawo (kura-kura leher panjang), kelapa dan kaloso (arwana) yang berarti mereka akan menjaga kelestarian bumi, tanah, batu, dan semua  tumbuhan  dan  hewan  yang  bersimbiosis  dengan totem. Beberapa totem lain adalah Marga Kaize dengan totem kay (kasuari), yag (cendrawasih), parakulen (kuskus), ake (gambir), mengga (sagu pucuk merah) dan kees (kayu melaleuca). Marga Mahuze dengan totem da (sagu), nggus (kepiting besar). Marga Balagaize dengan totem qiu  bob (buaya  hitam), kidub (elang  laut  perut putih).  Marga  Samkakai  dengan  totem yano (kangguru dada  putih), mborap (mambruk),  kuskus,  kura-kura dada  putih.  Marga  Ndiken  dengan  totem dohisakir (cendrawasih  merah), dohi  bopti  gau (kura-kura  dada merah), aritil (sagu  dahan  panjang)  dan  Marga Basikbasik  dengan  totem basik (babi), gau (kura-kura leher  pendek), kapiog (kakatua  raja).  Totem  ini  harus dijaga, tidak boleh punah,  karena kepunahannya berarti runtuhnya eksistensi  mereka serta hutan di tanah ulayat tidak  boleh  dirusak  karena  merupakan  tempat  tinggal satwa  yang  menjadi  totem.  Demikian  halnya  dengan marga-marga pada suku-suku yang lain, masing-masing memiliki totem sesuai dengan kepercayaannya.
Konsep pelestarian  sumberdaya alam juga  muncul dari  konsep  tentang  sehat  dan  sakit  pada  Suku  Marind- anim.    Dumatubun  (2001) dalam Dumatubun  (2002) menyatakan  bahwa  Suku  Marind-anim  mempunyai pandangan  bahwa  penyakit  itu  akan  datang  apabila sudah  tidak  ada  lagi  keseimbangan  antara  lingkungan hidup  dan  manusia.  Lingkungan  sudah  tidak  dapat mendukung  kehidupan  manusia  yang  jumlahnya semakin  banyak.  Bila  keseimbangan  ini  sudah
fenomena  yang  sangat  beraneka  ragam  dan  luwes.  Hal  ini  dapat  dilukiskan sebagai  suatu  sistem  kepercayaan  dan  praktik  yang  mewujudkan  gagasan tertentu  dari  suatu  hubungan  ‘mistik’  atau  ritual  antara  anggota-anggota kelompok  sosial  dan  suatu  jenis  binatang  atau  tumbuhan.  Fenomena  tersebut mengandung  perintah-perintah  yang  dijunjung  tinggi,  seperti  larangan membunuh  atau  makan  daging  binatang  totem  atau  mengganggu  tanaman totem.  Para  anggota  kelompok  sosial  itu  juga  percaya  bahwa  mereka diturunkan  dari  satu  leluhur  totem  yang  mistis,  atau  bahwa  mereka  dan  para anggota  dari  totem  sejenis  merupakan  ‘saudara’.  Mereka  menggunakan  totem sebagai  simbol  kelompok  dan  menganggap  sebagai  ‘pelindung’  kelompok secara  keseluruhan.  Mereka  juga  melakukan  ‘upacara  pengembangan’  untuk menghasilkan perlipatgandaan jenis totem itu (Dhavamony, M. 1995).
terganggu  maka  akan  ada  banyak  orang  sakit,  dan biasanya  menurut  adat  mereka,  akan  datang  seorang kuat  ( tikanem )  yang  melakukan  pembunuhan  terhadap warga  dari  masing-masing  kampung  secara  berurutan sebanyak  lima  orang,  agar  lingkungan  dapat  kembali normal dan bisa mendukung kehidupan warganya.
Oleh  karena  TNW  ditetapkan  tidak  memper- timbangkan  tatanan  yang  berlaku  pada  masyarakat adatnya,  maka  jenis-jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang menjadi totem tidak menjadi dasar dalam pertimbangan penetapannya.  Kalaupun  ada  beberapa  jenis  tumbuhan dan  satwa  yang  menjadi  totem  termasuk  dalam pertimbangan  penetapan  TNW,  itu  bukan  merupakan kesengajaan,  melainkan  pertimbangan  spesies  target yang  harus  dikelola  oleh  balai  taman  nasional berdasarkan  status  perlindungannya  dalam  perundang- undangan. Hal inkonsisten dalam menerapkan peraturan dalam  pengelolaan  TNW  oleh  pemerintah  adalah dengan  memasukan  satwa  eksotik,  yaitu  rusa  timor ( Cervus timorensis ) sebagai salah satu dasar pertimbangan  penunjukan  TNW,  padahal  peraturan melarang  masuknya  jenis  eksotik  ke  dalam  kawasan taman nasional. Kepastian bahwa rusa timor merupakan jenis satwa eksotik di wilayah ini juga terlihat dari tidak masuknya jenis satwa tersebut sebagai totem .
Berdasarkan  sistem  pengelolaan  sumberdaya  alam oleh  masyarakat  adat  dapat  disimpulkan  bahwa walaupun  pengaturan  jenis  dan  jumlah  pemanfaatan tidak  didasari  dengan  perhitungan  kelestarian  sesuai dengan  konsep  sains,  melainkan  berdasarkan  aturan yang  sudah  turun  temurun  dan  sikap  hormat  terhadap totem ,  namun  dengan  adanya  aturan-aturan  tersebut, kelestarian tumbuhan dan satwa dan habitat totem dapat dilestarikan. Adanya penurunan populasi terutama untuk jenis  satwa  yang  menjadi totem masyarakat  adat  lebih disebabkan  karena  kegiatan  perburuan  satwa  yang dilakukan  para  pendatang.  Berdasarkan  hasil  personal komunikasi dengan tetua kampung Ndalir, Bapak Orep, aturan  adat  lebih  banyak  berlaku  bagi  masyarakat  adat sendiri tidak dengan serta-merta diterapkan kepada para pendatang. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat masyarakat adat  yang tidak vokal dan agresif, sehingga lebih mengharapkan tumbuhnya kesadaran para pendatang  untuk  memahami  dan  menghormati  aturan- aturan  adat  yang  berlaku  di  masyarakat.  Melihat banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi  oleh para  pendatang,  masyarakat  adat  lebih  berharap  peran aktif pemerintah, dalam hal ini Balai TNW, untuk dapat menegakan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dalam pengelolaan  taman  nasional  kepada  para  pendatang yang  melakukan  pelanggaran  pemanfaatan  sumberdaya alam.

## 5. Langkah-langkahyang Harus Dilakukan
Melihat  kondisi  riil  di  kawasan  TNW  maka rekomendasi  yang  dikeluarkan  dalam  WPC  kelima  di Durban  menjadi  langkah-langkah  penting  yang  harus
segera  dilaksanakan.  Adapun  rekomendasi  tindakan pada  level  otoritas  pengelola  taman  nasional  adalah sebagai berikut:
a. Gunakan  ukuran-ukuran,  kebijakan-kebijakandan praktek-praktek  berdasarkan  pengakuan  secara  utuh dan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat yang masih berpindah dan masyarakat  lokal  yang  menyangkut  kawasan dilindungi;  memastikan  bahwa  suara  mereka didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan;  menyertakan  pengetahuan  tradisional, praktek dan inovasi; memastikan distribusi yang adil dalam hal manfaat, tanggung jawab dan otoritas; dan mendorong  mekanisme  insentif  yang  bisa  diterima oleh satu sama lain.
b. Menyesuaikan  manajemen  kawasan  dilindungi  dan kawasan  konservasi  masyarakat  untuk  kebutuhan khusus  dari  masyarakat  adat  yang  masih  berpindah, termasuk hak-haknya dalam praktek-praktek pengelolaan  sumberdaya,  hak-hak  musiman  dan temporal dan koridor untuk pergerakan; mendukung tercapainya sasaran konservasi pada masyarakat adat yang masih berpindah.
c. Mengembangkan dan mengadopsi mekanisme untuk menjamin  partisipasi  secara  penuh  dari  masyarakat adat  dan  masyarakat  lokal  dalam  penetapan  dan pengelolaan kawasan dilindungi.
d. Bekerja  berlandaskan  kebebasan,  memprioritaskan dan  persetujuan  yang  disosialisasikan  di  awal kepada  masyarakat  adat  serta  dikonsultasikan dengan stakeholders ,  mengenali  kontribusi  bahwa kawasan konservasi masyarakat, kawasan dilindungi formal  dan  kawasan  lindung  yang  dimiliki  dan dikelola  masyarakat  adat  dapat  dibangun  dan dikelola  bersama  sebagai  suatu  sistem  kawasan dilindungi.
Berdasarkan  kondisi  yang  dihadapi  saat  ini  dalam pengelolaan  TNW  terdapat  beberapa  hal  dasar  yang perlu  dilakukan  dalam  pengelolaan  taman  nasional  di wilayah  masyarakat  adat,  diantaranya  adalah  :  1) bagaimana memahami pandangan dan sikap masyarakat adat terhadap tempat-tempat penting dalam adat mereka dan  bentuk  keterlibatan  pemerintah  dalam  pengelolaan tempat-tempat  penting  tersebut,  2)  penyesuaian  flora dan  fauna  target  pengelolaan  dengan  flora  dan  fauna yang  menjadi totem pada  masyarakat  adat,  3) memahami kelembagaan yang berlaku dalam masyarakat  adat  dan  bagaimana  kolaborasi  yang  bisa dilaksanakan  dalam  pengelolaan  taman  nasional,  4) melaksanakan program-program peningkatan pemahaman masyarakat adat terhadap konsep pelestarian  alam  yang  sejalan  dengan  perkembangan pengetahuan masyarakat adat terkait dengan peningkatan  arus  informasi  dari  luar  yang  diterima
masyarakat  adat,  seperti  yang  berasal  dari  sistem pendidikan  dan  kepercayaan  yang  dianut  saat  ini,  agar filosofi  warisan  leluhur  mereka  tetap  dapat  diposisikan dan  dihormati  secara  proporsional  karena  dapat  sejalan dengan  konsep  pelestarian  alam  yang  penting  bagi kehidupan  dan  sistem  pengelolaan  taman  nasional, 5)  amalgamasi  pola  penggunaan  lahan  dan  sumberdaya masyarakat  adat  dengan  zonasi  taman  nasional,  dan 6)  penegakan  hukum  bagi  para  pelanggar  aturan, khususnya bagi para pendatang.

## DAFTAR PUSTAKA
Dhavamony, M. 1995. Fenomenologi Agama. Kanisius.
Jakarta.
Dumatubun,  A.E.  2002  Kebudayaan,  Kesehatan  Orang Papua  Dalam  Perspektif  Antropologi  Kesehatan. Jurnal  Antropologi  Papua  (ISSN:  1693-2099) Volume  1.  No.  1,  Agustus  2002.  Laboratorium Antropologi.  Jurusan  Antropologi  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih.
IUCN. 2004. The Durban Action Plan. http://cmsdata.iucn.org/downloads/durbanactionen. pdf. DiunduhJuni 2009.
Samkakai, F.O. 2002. DR. J.Van Baal: Sosok Etnolog di Tanah  Papua.  Jurnal  Antropologi  Papua  (ISSN: 1693-2099)  Volume  1.  No.  1,  Agustus  2002. Laboratorium  Antropologi.  Jurusan  Antropologi Fakultas Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih.
Verschueren,  J.  1970.  Land  Tenure  in  West  Irian.
In: Ploeg,  A.  (ed).  New  Guinea  Research  Bulletin Number  38.  New  Guinea  Research  Unit,  the Australian National University. Canberra.
WWF  Indonesia  Region  Sahul  Papua.  2006.  Laporan Lokakarya  Hasil  Identifikasi  Tempat  Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam  Bio- Visi  Ecoregion  Trans  Fly  Merauke,  19  –  21 September  2006  Kerjasama  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Merauke,  Lembaga  Masyarakat  Adat Malind  Anim,  WWF  Indonesia  Region  Sahul Papua.
Yayasan  Almamater  Merauke  dan  United  Nation Development  Programme  (UNDP).  2005.  Kajian Keberadaan  dan  Kapasitas  CSO/CBO  serta Perikehidupan  Berkelanjutan  Masyarakat  Pada  4 Kabupaten di Wilayah Papua Selatan.
Zulhaeni.  2006.  Nilai  Kearifan  Tradisional  Orang Marori  Minggey  terhadap  Lingkungan  Hidup. Hasil Penelitian Divisi Litbang YPLHC-Papua.