## Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…

## PENERAPAN JASA PINJAMAN DALAM SIMPAN PINJAM DI KOPERASI

## Alif Ilham Akbar Fatriansyah
STIE Al-Madani Bandar Lampung , Indonesia
Email: alifatriansyah@ymail.com
Abstract. Application of Loan Services in Savings and Loans in Cooperatives. Loan Services  are  part  of  the  Cooperative  within  the  Savings  and  Loan  business  unit, which  resulted  in  inconsistencies  in  the  application  of  a  principle,  whether  the cooperative is based on sharia principles or conventional principles that will result in deviation. This can be reflected because the loan service that has been happening in  the  Savings  and  Loans  Cooperative  is  a  combination  of  Al-Qardh  representing the principles of sharia and debt representing the conventional principle.
Keywords: Service Loan, Inconsistency, Al-Qardh, and Debt.

## Abstrak.  Penerapan  Jasa  Pinjaman  Dalam  Simpan  Pinjam  di  Koperasi.  Jasa
Pinjaman  merupakan  bagian  dari  Koperasi  didalam  unit  usaha  Simpan  Pinjam,  yang dihasikan  atas  ketidakkonsistenan  dalam  penerapan  suatu  prinsip,  apakah  koperasi menggunakan prinsip syariah atau prinsip konvensional sehingga akan menghasilkan penyimpangan. Hal ini bisa tercermin karena jasa pinjaman yang selama ini terjadi di Koperasi  Simpan  Pinjam  merupakan  gabungan  dari  Al-Qardh  yang  mewakili  dari prinsip syariah dan Hutang yang mewakili dari prinsip konvensional.
Kata Kunci: Jasa Pinjaman, Ketidakkonsistenan, Al-Qardh, dan Hutang.

## Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam
Volume 10 No. 1 Januari - Juni 2019 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 129 - 144

## PENDAHULUAN
Dalam  setiap  koperasi  di  Indonesia,  banyak  sekali  yang  memiliki  unit  usaha simpan  pinjam,  bahkan  mayoritas  memiliki  unit  usaha  tersebut,  baik  yang  prinsip konvensional  ataupun  prinsip  syariah,  walaupun  begitu  simpan  pinjam  merupakan asal  usul  berdirinya  koperasi  di  Indonesia.  Unit  usaha  ini  semakin  populer  karena bisa menarik para nasabah yang berminat meminjam uang tanpa syarat yang banyak seperti  di  Bank.  Pada  tata  caranya  simpan  pinjam  di  Bank  dan  di  Koperasi  tidak berbeda  jauh,  jika  koperasi  proses  dan  syarat  tidak  lebih  banyak  seperti  di  Bank. Dalam  unit  usaha  simpan  pinjam  koperasi  mendapatkan  pemasukan,  yaitu  dengan adanya  jasa  pinjaman,  jasa  pinjaman  sendiri  merupakan  upah  atau  bayaran  lebih yang harus dikeluarkan anggota selain pinjaman pokok, dengan jumlah tertentu dan waktu yang telah disepakati.
Secara  tersirat  dalam  penjelasan  di  atas  kita  bisa  membayangkan  bahwa sebenarnya  jasa  pinjaman  tidak  berbeda  atau  bahkan  sama  dengan  bunga  yang  di Bank. Seperti halnya bank, jasa pinjaman terkadang menilai dengan perhitungan suku bunga bank, walaupun ada juga koperasi yang memiliki perhitungan  sendiri. Dalam kesadaran  ini  peneliti  ingin  mengetahui  lebih  dalam  mengapa  hal  ini  bisa  terjadi, padahal sudah kita tahu bahwa tambahan atas hutang piutang masih banyak pro dan kontranya.  Sesungguhnya  jasa  pinjaman  ini  tidak  hanya  terjadi  di  koperasi konvensional namun juga melanda di koperasi syariah.
Fenomena  jasa  pinjaman  sebenarnya  banyak  terjadi  di  koperasi  konvensional, namun  dalam  perkembangannya  ternyata  digunakan  juga  dalam  koperasi  syariah. Nominal  besarnya  “jasa  pinjaman”  antara  koperasi  syariah  maupun  konvensional berbeda-beda.  Besar  atau  kecilnya  jasa  pinjaman  ternyata  berpengaruh  terhadap pembagian  SHU  (sisa  hasil  usaha)  yang  akan  diterima  oleh  anggota,  semakin  aktif anggota  dalam  menggunakan  unit  usaha  simpan  pinjam,  semakin  besar  SHU  (sisa hasil usaha) yang diterima.
Sebenarnya Islam melarang adanya penambahan pembayaran terhadap hutang piutang,  salah  satu  dampak  buruknya  bisa  dimanfaatkan  untuk  mendapatkan keuntungan  padahal  peminjam  sedang  mengalami  kesulitan.  Dalam  Al-Quran,  Allah SWT berfirman sebagai berikut:
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
“Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka
berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan  (sebagai  atau  semua  utang)  itu,  lebih  baik bagimu, jika kamu mengetahuinya” (Al-Baqarah:280).
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak benar),  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu.  Sungguh,  Allah  Maha  Penyayang kepadamu” (An-Nisa:29).
Dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) ayat 275 sampai 281 yang intinya melarang  mengambil  “riba”  dan  menyatakan  mereka  dalam  keadaan  berperang dengan Allah dan Rasul-Nya serta memerintahkan kaum muslim untuk meninggalkan semua  “riba”,  memerintahkan  mereka  untuk  hanya  mengambil  jumlah  pokok pinjaman  saja,  dan  membebaskan  jika  peminjam  mengalami  kesulitan.  Dari penjelasan  ayat  diatas,  ditegaskan  bahwa  dilarang  adanya  pengambilan  tambahan biaya  atas  pinjaman  dan  hanya  mengambil  sejumlah  yang  dipinjam  atau  pinjaman pokok.
Fakta  lain  dari  simpan  pinjam  sebenarnya  memiliki  tujuan  untuk  membantu anggota  yang  ingin  mendapatkan  pinjaman  dengan  proses  mudah  dan  cepat  hal  ini yang  menjadi  pertimbangan  adanya  unit  usaha  ini,  selain  itu  menurut Saktijaningdijah (2016) kelebihan koperasi simpan pinjam dibandingkan bank antara lain seperti menimbulkan suasana keakraban antar anggota, syarat yang mudah, serta angsuran ringan dengan pembayaran melalui pemotongan gaji bulanan (jika anggota merupakan karyawan atau pegawai suatu instansi), sehingga melakukan pinjaman di koperasi  memiliki  nilai  lebih  jika  dibandingkan  dengan  di  bank,  contohnya  anggota melakukan  pinjaman  karena  kebutuhan  masuk  rumah  sakit  yang  terkesan  tidak terduga, jika di bank proses akan lama belum lagi prosedur yang dilakukan banyak, kalau di koperasi kemungkinan besar tidak lama. Menurut Soedarso (2011) kegiatan usaha  pembiayaan  anggota  dalam  bentuk  tunai  masuk  dalam  kategori  sebagai  unit simpan pinjam (USP).
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No.2 Juli - Desember 2019
Dalam  penelitian  yang  mengatakan  bahwa  “jasa  pinjaman”  adalah  riba disampaikan  oleh  Susamto  (2013)  “riba”  dalam  praktik  keuangan  identik  dengan “bunga”,  lingkup  keharaman  sistem  “bunga”  termasuk  dalam  koperasi  yang menyelenggarakan  simpan  pinjam  dengan  kegiatan  utama  usaha  simpan  pinjam, istilah “riba” secara bahasa berarti tambahan, dengan kata lain riba artinya tumbuh dan  membesar,  sehingga  bisa  diasumsikan  bahwa  ketika  meminjam  sejumlah tersebut,  kita  harus  mengembalikan  pinjaman  dengan  jumlah  yang  berbeda,  hal  ini apakah tidak menimbulkan beban tersendiri bagi orang yang meminjam.
Fenomena  lainnya  muncul  ketika  peneliti  melakukan  observasi  di  situs penelitian  ditemukanlah  perbedaan  persepsi  tentang  “jasa  pinjaman”  dari  anggota, ketika  salah  satu  anggota  menyadari  adanya  ketidaklarasan  dengan  apa  yang dipelajari  selama  ini  dan  mengatakan  bahwa  ini  tidak  tepat  (menyimpang),  tapi anggota  lain  menyatakan  berbeda  beranggapan  bahwa  anggota  dilibatkan  dalam keputusan  ini  tepat  (tidak  menyimpang).  Seharusnya  alasan  pokok  keberadaan prinsip  ekonomi  Islam  adanya  keinginan  dari  masyarakat  muslim  untuk  taat  dalam ajaran  Islam  dengan  menjalankan  seluruh  aktifitas  dan  transaksi  ekonomi  sesuai dengan  ketentuan  syariah.  Padahal  perekonomian  sejak  zaman  Nabi  Muhammad SAW  banyak  menggunakan  landasan  pertukaran  antara  barang  dan  jasa  yang  salah satu  kegiatan  ekonominya  terdiri  dari  dua  pilar  yaitu  pertukaran  objek  yang  fikih dengan dibedakan jenis dan waktu pertukarannya (Muliya, dan Imaniyati, 2008:110).
Berdasarkan  pendapat  dari  Muheramtohadi  (2017)  lembaga  keuangan  yang berbentuk  syariah  (LKS)  seharusnya  badan  yang  bergerak  di  bidang  keuangan dilandaskan  pada  ajaran  Islam  bersumber  pada  Al-Quran  dan  As-Sunnah  disertai pendapat  para  ahli  ekonomi  Islam.  Lembaga  keuangan  syariah  tidak  semata-mata berorientasi  keuntungan  tapi  harus  dilandasi  unsur  ke  Islaman,  hal  ini  dibenarkan oleh  Wildaniyati  (2006)  yang  mengungkapkan  setiap  transaksi  harus  memenuhi prinsip-prinsip  di  semua  aspek  seperti  proses  transaksi  melibatkan  moral,  pola perilaku, tata cara hingga pemilihan bentuk pembiayaan yang sesuai dengan syariah Islam.
Jika  dilihat  dari  substansinya  wajar  jika  koperasi  tidak  menjalankan  prinsip sesuai  dengan  ekonomi  Islam  karena  setiap  unit  usaha  ataupun  kegiatan  dalam koperasi  ini  harus  berorientasi  terhadap  toleransi  antar  umat  beragama.  Hal  ini
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
dipertegas  oleh  Nur  (2015)  nilai  agama  sebenarnya  memberi  warna  dan  pengaruh dalam  pengembangan  entitas  syariah  di  Indonesia,  akan  tetapi  mengaplikasikan keyakinan  nilai  agama  ke  dalam  institusi  sosial  tidaklah  mudah  dan  membutuhkan waktu  apalagi  atmosfir  politik  mempengaruhi,  oleh  sebab  itu  walaupun  mayoritas beranggotakan  beragama  Islam,  namun  ada  beberapa  koperasi  tidak  diberi  nama “syariah”, mungkin ini salah satu alasan kebijakan yang digunakan tidak menerapkan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.
Terlepas dari baik atau buruknya tren sebutan “syariah”, sebaiknya bersandar pada  kesadaran  bahwa  sebutan  itu  sebenarnya  bukan  keharusan,  melainkan penyesuaian  tren  (Manunggal,  2011).  Melihat  fenomena  perekonomian  dunia  yang telah  berubah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  ditambah dengan  perubahan  teknologi  informasi  yang  semakin  berkembang  pesat,  sehingga banyak  nilai-nilai  baru  yang  dibentuk  namun  sulit  untuk  menentukan  mana  yang benar dan salah, terkadang membingungkan masyarakat (anggota koperasi) apakah membawa  kebaikan  atau  keburukan,  apakah  benar  atau  salah,  walaupun  begitu banyak  juga  masyarakat  yang  tidak  peduli  akan  hal  tersebut  mungkin  karena  tidak terlalu  berpengaruh  dalam  hidupnya.  Dinamika  kehidupan  yang  terjadi  dalam masyarakat  menyebabkan  setiap  orang  memiliki  kemampuan  berbeda-beda  dalam menyikapi  fenomena.  Padahal  menurut  Mulawarman  (2005)  syariah  Islam dicanangkan  demi  kebahagiaan  manusia,  lahir  batin,  dunia  ukhrawi,  mencerminkan prinsip kemaslahatan, dan yang lebih dari kemaslahatan adalah “keadilan sosial”.
Menurut  pendapat  Soedarso  (2011)  penilaian  terhadap  organisasi  koperasi harus  secara  keseluruhan,  harapan  yang  didapat  untuk  bisa  mengingatkan  peranan dan  fungsi  dari  koperasi  baik  konvensional  atau  syariah  yang  tidak  hanya berorientasi  pada  profit  oriented  tetapi  juga  non  profit  oriented,  karena  masyarakat masih  beranggapan  bahwa  organisasi  yang  baik  dilihat  dari  aspek  keuangan  atau material.  Ini  menunjukkan  ketika  orientasi  terhadap  keuangan  atau  material  maka prinsip atau aturan yang ada bisa saja dilanggar, tergantung dari ketaatan terhadap prinsipnya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  terhadap  penelitian  terdahulu  yang  ada  di Indonesia  masih  jarang  ada  penelitian  tentang  jasa  pinjaman  dalam  unit  usaha simpan  pinjam  oleh  sebab  itu  peneliti  mengkaji  beberapa  penelitian  seperti  Susila
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No.2 Juli - Desember 2019
(2014)  penelitiannya  mengkaji  tentang  permodalan  yang  menghasilkan  koperasi BMT  bekerjasama  dengan  UMKM  untuk  memperluas  pasar  dan  mengembangkan usahanya  sehingga  berkontribusi  besar  dalam  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan, sedangkan penelitian Manunggal (2011) mengkaji tentang ekonomi dan manajemen keuangan syariah yang dipahami sebagai khazanah dan karya para  ekonom muslim sebagai  pengejawantahan  nilai-nilai  ajaran  ekonomi  Al-Quran  dan  Hadits  dalam tataran kehidupan kemasyarakatan, seperti nilai harta benda, nilai kepemilikian, nilai pembagian kerja, sistem harga, harga yang adil, kekuatan permintaan dan penawaran, konsumsi  dan  produksi,  pertambahan  penduduk,  pengeluaran  dan  perpajakan pemerintah,  peranan  negara,  lintas  perdagangan,  monopoli,  pengendalian  harga, pendapatan  dan  pengeluaran  rumah  tangga  dan  lain-lain  semua  itu  tidak  terlepas begitu saja dari ekonomi konvension.
Dilema  menggunakan  prinsip  dalam  koperasi  khususnya  di  bawah  naungan Kementerian Agama menjadi isu yang menarik, disatu sisi harus bisa sesuai dengan pedoman  prinsip,  akan  tetapi  disisi  lain  apakah  prinsip  tersebut  dapat  diterima secara  keseluruhan  oleh  anggota  karena  perbedaan  persepsi  dan  kesenjangan  atas pemahaman,  selain  itu  perbedaan  agama  menjadi  pertimbangan  yang  tidak  boleh dipinggirkan. Mungkin  harapan yang diinginkan oleh anggota menggunakan prinsip ekonomi  yang  tepat  bisa  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  dalam  kehidupan tanpa melanggar ketentuan hukum Tuhan Yang Maha Esa.
Penelitian  ini  berusaha  untuk  memahami  kesadaran  yang  dimiliki  informan dalam  suatu  fenomena,  sehingga  fokus  penelitian  ini  adalah  mencari  makna berdasarkan kesadaran yang dimiliki informan terhadap jasa pinjaman. Berdasarkan pemahaman  konsep  dan  teori  disertai  realita  masing-masing  yang  pernah  terjadi, oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan Interpretif untuk menggali sudut pandang  informan  terhadap  realitas  sebenarnya  yang  telah  lama  terjadi  namun jarang  diungkapkan.  Metode  yang  digunakan  untuk  mengungkapkan  dari  informan dengan fenomenologi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini lebih secara subjektif didasarkan atas fakta yang terjadi di situs penelitian. Hal ini dibenarkan oleh Santoso
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
(2016) bahwa penelitian kualitatif diharapkan memiliki pemahaman yang lebih rinci, jelas,  akurat  dan  mendalam  tentang  temuan,  sedangkan  menurut  Sutama  dalam Rahmawati  (2015)  metode  kualitatif  lebih  diarahkan  untuk  memahami  fenomena- fenomena  sosial  dari  perspektif  partisipan  (membuat  teori).  Hasil  yang  diharapkan dapat mampu menjawab pertanyaan penelitian terhadap fenomena yang ada di situs penelitian,  tujuan  peneliti  salah  satunya  mendapatkan  kemurnian  atas  temuan  saat observasi.
Paradigma sebagai sudut pandang atau cara pandang terhadap fenomena yang dilihat  dan  disadari,  sudut  pandang  informan  atas  apa  yang  terjadi.  Menurut Kamayanti  (2016:13) paradigma  merupakan  suatu  cara  pandang  mengenai  hakikat, sedangkan  menurut  Syahrina  (2016)  setiap  paradigma  mengidentifikasi  realitas sosial  dengan  cara  yang  berbeda  berdasarkan  lima  asumsi  dasar  seperti  ontologi, epistemologi,  human  nature,  metodologi  dan  asumsi  sifat  masyakat.  Penelitian  ini menggunakan metodologi karena ingin mengekplorasi temuan awal untuk mencapai hasil  akhir  menemukan  sebuah  makna  sesuai  fakta,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  adanya  korelasi  antara  paradigma  dan  metodologi  sebagai  cara  pandang menyikapi suatu fenomena sosial yang terjadi melalui asumsi subjektif informan.
Dalam  paradigma  interpretif,  berpandangan  bahwa  realitas  sosial  dilakukan secara  sadar dan  secara  aktif  dibangun  sendiri  oleh individu,  oleh karena  itu setiap individu berpotensi memberi jawaban berbeda atas fenomena yang terjadi (Riharjo, 2011). Suatu realitas dari seseorang tidak bisa disamakan dengan orang lain, bahkan realitas  sosial  merupakan  hal  yang  timbul  karena  adanya  interaksi,  penelitian interpretif  bertujuan  mengeksplorasi  interaksi  tersebut  dengan  memperoleh informasi  tentang  suatu  gejala  berdasarkan  pengalaman  dan  kesadaran,  sehingga dalam  mengkontruksi  ilmu  sosialnya  seharusnya  tidak  fokus  pada  analisis  struktur dunia  sosial,  tetapi  kerangka  pikiran  seseorang  sebagai  aktor  utama  dalam  dunia sosial.
Sutrisno dan Hanafi (2004:3) dalam Riharjo (2011) mengatakan prinsip dasar yang dikembangkan dalam paradigma interpretif dengan membaca fenomena terkait individu  menyikapi  sesuatu  yang  ada  di  lingkungannya  berdasarkan  tingkat kesadaran  pada  dirinya,  menghasilkan  makna  tersembunyi  tanpa  disadari berdasarkan interaksi sosialnya dengan hal yang ditemuinya. Hasil dalam fenomena
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No.2 Juli - Desember 2019
seperti  itu  yang  ingin  didapatkan  oleh  peneliti,  dengan  berpandangan  bahwa menemukan  makna  dalam  sebuah  subjektif  atas  kesadaran  mengetahui  suatu fenomena.
Berdasarkan  penjelasan  yang  sudah  diungkapkan,  maka  penelitian  ini menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi  merupakan  sebuah  pendekatan  filosofis  sosial  untuk  menyelidiki kesadaran  manusia  yang  memiliki  pengalaman  panjang  atas  fenomena,  dengan melihat  interaksi  yang  diberikan  melalui  hubungan  komunikasi  antara  peneliti  dan informan.  Pendekatan  fenomenologi  transcendental  mengungkapkan  mengenai kesadaran  pada  sesuatu,  melihat  sesuatu,  mengingat  sesuatu,  dan  menilai  sesuatu. Sesuatu  yang  dimaksud  terkait  kesadaran  yang  telah  distimulasi  oleh  persepsi  dari yang  nyata  dan  yang  pernah  terjadi.  Karakter  intensionalitas  tidak  hanya  terkait dengan fokus dari tindakan individu yang dialami, tetapi merupakan karakter dasar dari  pikiran  itu sendiri.  Karakter tersebut  berlaku untuk  kesadaran  yang  mengarah terhadap  satu  objek,  dilihat  dari  suatu  pandangan  yang  terjadi  di  dunia  sosial. Kesadaran  diri  akan  timbul  dalam  merefleksikan  sesuatu  yang  dilihat,  dipikirkan, diingat dan dialami.

## TEMUAN PENELITIAN
Makna  jasa  pinjaman  dalam  unit  usaha  simpan  pinjam  dapat  dilihat  ketika menganalisis  setiap  informasi  yang  diberikan,  tidak  terlepas  dari  kesadaran  yang melekat  pada  informan,  karena  kesadaran  merupakan  gambaran  terhadap  pola pikiran  dan  hati  nurani  untuk  memahami  dan  mendalami  setiap  fenomena disekitarnya.  Tidak  bisa  disampingkan  begitu  saja  bahwa  sebenarnya  realitas  yang ada utuh dan berbentuk hierarki, oleh karena itu perlu ada pemahaman yang sejalan dengan  konsep  awal  agar  tidak  terjadi  persimpangan.  Hierarki  akan  kehadiran  jasa pinjaman  menggambarkan  tingkat  kesadaran,  peran  sebagai  anggota,  dan  sifat menentukan dalam rapat, oleh karena itu terdapat perbedaan setiap informan dalam tingkat kesadarannya. Hal ini yang coba peneliti ungkapan sehingga diakhir sub bab ditemukan sebuah makna terdalam.
Dalam temuan penelitian ketika berbicara sistem syariah murni ternyata hanya bisa  digunakan  untuk  usaha,  oleh  sebab  itu  opsi  yang  diperbolehkan  jual-beli
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
(murobahah),  dimana  kebutuhan  anggota  dibelikan  terlebih  dahulu  oleh  koperasi setelah  itu  dijual  kembali  keanggota  dengan  membuat  selisih  harga  sebagai pendapatan  dari  koperasi,  dengan  pembayaran  disesuaikan  kemampuan  bersama dalam  akad  yang  disepakati.  Hal  ini  yang  seharusnya  dipraktikan  oleh  lembaga keuangan  jika  menggunakan  prinsip  syariah  untuk  menghindari  riba,  seperti  dalam surat  berikut:  “Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba”  (Al- Baqarah:275).
Ketika  Allah  menghalalkan  jual-beli  sudah  seharusnya  umat  mematuhi  secara seksama  sehingga  tidak  menimbulkan  persepsi  perbedaan  antara  praktik dan  teori, hal  selama  ini  terjadi  dalam  jasa  pinjaman  di  unit  usaha  simpan  pinjam  bahwa ditemukan  mengandung  “riba”  yang  menurut  prinsip  syariah  itu  dilarang.  Hal  itu dapat dilihat dari surat berikut: “Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah” (Al-Baqarah:276).  Sudah  sepatutnya  jika  menerapkan  prinsip  syariah  harus  benar- benar menjalankan sesuai dengan kaidahnya.
Yang  terjadi  dalam  koperasi  kebanyakan  adanya  “ketidakkonsistenan”  dalam penerapan  prinsip  antara  syariah  atau  konvensional,  penetapan  prinsip  dalam AD/ART  (Anggaran  Dasar/Aturan  Rumah  Tangga)  seharusnya  diterapkan  secara konsisten sampai unit usahanya. Untuk tidak menimbulkan perbedaan persepsi antar anggota, selain itu koperasi harus melakukan sosialisasi terhadap para anggotanya.
Kendala  yang  terjadi  bahwa  koperasi  di  Kementerian  Agama  yang  bertugas untuk  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  dalam  pembimbingan  dan pengelolaan  fungsi  administratif  dari  kegiatan  keagamaan  di  Indonesia,  sehingga tidak  leluasa  untuk  menerapkan  prinsip  syariah  atau  prinsip  konvensional  secara utuh, tidak lupa prinsip yang digunakan dalam koperasi harus bertujuan memajukan kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  lain  pada  umumnya,  serta ikut  membangun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945, bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25  Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
Berdasarkan temuan dari para informan sintesa yang didapat setelah menelaah secara keseluruhan informasi, memaknai bahwa jasa pinjaman merupakan “hasil dari ketidakkonsistenan  dalam  menggunakan  suatu  prinsip”,  yaitu  antara  menggunakan
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No.2 Juli - Desember 2019
prinsip  syariah  atau  prinsip  konvensional,  sehingga  jasa  pinjaman  yang  selama  ini terjadi dianggap sebagai bagian dari syariah yang mengandung riba.
Dalam temuan penelitian didapatkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan jasa pinjaman, untuk melihat adanya ketidakkonsistenan tersebut, peneliti akan  coba  membandingkan  hasil  temuan  dengan  teori  syariah  dan  teori konvensional, sehingga hasilnya akan terlihat secara seksama perbedaannya.
Dalam temuan penelitian, jasa pinjaman dikatakan sebagai “ketidakkonsistenan” dikarenakan beberapa hal antara lain; bagian syariah, termasuk bunga, persimpangan  antara jasa pinjaman uang dan jual-beli (murabahah), dengan temuan itu terdapat bagian syariah dan bagian dari konvensional. Dalam praktiknya, jasa pinjaman digunakan sebagai sisi komersial dan sisi sosial, pemanfaatan dua sisi tersebut  yang  membuat  celah  perbedaan  persepsi  antara  para  informan.  Untuk mempermudah  peneliti  mengungkapkan  temuan  penelitian  dalam  gambar  sebagai berikut.
Temuan Jasa Pinjaman Jasa Pinjaman Penyelenggara  Koperasi. Sumber dana  Simpanan pokok  simpanan wajib Jenisnya  Pinjaman  uang  dan Pinjaman barang. Sifat  Khusus anggota. Aplikasi  Uang:  Bayar  sekolah, bayar  kuliah,  bayar  sakit, bangun rumah, usaha, umroh, haji dan lain-lain.  Barang:  pembeliaan kendaraan. Manfaat  Kebutuhan konsumtif.  Kebutuhan produktif.
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
Tujuan  Komersil.  Sosial.
Melihat  dari  ketidakkonsistenannya  yang  menggandung  syariah  dan konvensional,  peneliti  akan  ungkapkan  terlebih  dahulu  dari  sisi  syariah.  Dalam  sisi syariah  jasa  pinjaman  di  istilahkan  dalam  bahasa  fikih  sebagai  “Al-qardh”  yang berarti  meminjam  uang  ataupun  barang  atas  dasar  kepercayaan.  Menurut  Antonio (2017:131)  Al-Qardh  adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, dalam  litelatur  fikih  qardh  dikategorikan  dalam  aqd  tathawwui  atau  akad  saling membantu dan bukan transaksi komersial, sedangkan dalam ungkapan lain Antonio (2017:134)  Al-Qardh  dapat  memberikan  manfaat  antara  lain;  membantu  nasabah dalam  kesulitan  mendesak,  terkandung  misi  sosial  disamping  misi  komersial, meningkatkan  citra  baik  dan  loyalitas  masyarakat  terhadap  bank  syariah.  Untuk mempermudah peneliti akan ungkapkan dalam gambar sebagai berikut.
Al-Qardh
Al-Qardh Penyelenggara  Lembaga keuangan. Sumber dana  Uang nasabah. Jenisnya  Pembiayaan uang. Sifat  Umum. Aplikasi  Individu.  Kelompok. Manfaat  Membantu  keuangan secara  cepat  dan  jangka pendek.  Meningkatkan kerjasama.  Meningkatkan loyalitas. Tujuan  Sosial.
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No.2 Juli - Desember 2019
Selanjutnya dilihat dari sisi konvensional, jasa pinjaman bisa dikatakan sebagai hutang, dalam buku Ekonomi dan Bisnis (2016:31) pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa:
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang  mewajibkan  pihak  pinjaman  untuk  melunasi  utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga,  imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.
Dalam  penjelasan  lain  dikatakan  bahwa  menurut  Chairuman  Pasaribu (1994:136),  pengertian  hutang  sama  dengan  pengertian  “Perjanjian  pinjam- meminjam”,  yang  dijumpai  dalam ketentuan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, yang mana pasal 1754  berbunyi,  “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana  pihak  yang  satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain,  suatu  jumlah  ketentuan barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  sama  dari  macam  keadaan  yang  sama pula”.
Dalam  penjelasan  konvensional,  jasa  pinjaman  disamakan  dengan  hutang karena  dalam  praktek  yang  terjadi,  anggota  memiliki  “kewajiban”  untuk  membayar pinjaman  pokok  ditambah  jasanya  sehingga  ini  dianggap  sebagai  kewajiban  yang harus  dibayar  anggota  dengan  kata  lain  anggota  secara  tidak  langsung  memiliki hutang,  walaupun  untuk  kebutuhan  yang  mendesak  dan  konsumtif,  hal  ini dibenarkan  dalam  buku  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  (2016:29)  umumnya,  hutang  ini muncul  atas  keperluan  konsumsi  atau  untuk  keperluan  sehari-hari  yang  mendesak, sehingga  merupakan  suatu  kegiatan  sosial  atau  tabarru.  Untuk  menggambarkan pemahaman peneliti, akan diungkapkan dalam gambar berikut.
Hutang Hutang Penyelenggara  Individu  Lembaga Keuangan. Sumber dana  Individu
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
 Lembaga Keuangan. Jenisnya  Uang  barang. Sifat  Umum. Aplikasi  Sesuai kebutuhan individu atau kelompok. Manfaat  Konsumtif.  Produktif Tujuan  Komersil
Dalam  semua  penjelasan  diatas  untuk  mempermudah  pemahaman,  peneliti membuat  gambaran  hasil  dari  temuan  dibandingkan  dengan  Al-Qardh  dan  hutang sebagai berikut.
Jasa Pinjaman, Al-Qardh dan Hutang Jasa Pinjaman Al-Qardh Hutang Praktik Pinjaman pokok+jasa pinjaman Pinjaman  tanpa imbalan Pinjaman dengan tambahan biaya Keuntunganya Jumlah pengembalian bertambah Jumlah pengembalian sama Jumlah pengembalian bertambah Jumlah Ditentukan pihak penyelenggara Ditentukan oleh peminjam Ditentukan secara bersama Tujuan Pendapatan Tolong menolong Pendapatan Penggunaannya  Bayar sekolah Bayar kuliah Bangun rumah Pembiayaan Konsumtif, mendesak, jangka pendek Konsumtif Produktif

## kendaraan
Berdasarkan  gambar  yang  telah  dijelaskan  diatas,  bahwa  sebenarnya  praktik jasa pinjaman selama ini gabungan antara Al-Qardh dan hutang karena berdasarkan praktik  yang  terjadi  di  koperasi,  sehingga  hasil  dari  temuan  memang  menunjukkan terdapat  “ketidakkonsistenan”  menggunakan  suatu  prinsip.  Hal  ini  termasuk  wajar, jika koperasi berada di dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia yang memang menaungi berbagai macam agama sehingga “jasa pinjaman” mengakomodir dari berbagai kepentingan.
Hasil temuan dan membandingkan dengan Al-Qardh dan hutang sesuai dengan penelitian dari Tsabita (2014) dan Rahim (2015), bahwa secara garis besar temuan penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa  ini  merupakan  termasuk  bagian  dari “penyimpangan”,  dengan  beranggapan  bahwa  penyimpangan  ini  terjadi  karena memastikan  sesuatu  yang  belum  pasti  dibuat  seakan-akan  sudah  pasti,  padahal perhitungan  pokok  pinjaman  bisa  diperhitungkan  sesuai  dari  pemanfaatan/hasil pokoknya.
Dalam  tatanan  kehidupan  jika  terjadi  “ketidakkonsistenan”  akan mengakibatkan  “penyimpangan”,  hal  ini  merupakan  hasil  dari  sebab  dan  akibat. Kesadaran  informan  yang  dimaknai  oleh  peneliti  bisa  saja  dialami  dengan  anggota lain  yang  tanpa  disadari  telah  mengakui  adanya  “ketidakkonsistenan”  tersebut, namun  tidak  kuasa  untuk  merubahnya.  Dalam  sebuah  organisasi  koperasi  tidah mudah  dalam  mengakui  bahwa  terdapat  “penyimpangan”  atas  apa  yang  terjadi, sehingga  perlu  ada  kesadaran  dari  pihak  yang  terlibat  untuk  mengakui “ketidakkonsistenan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran digital versi Android. (2014). Tangerang Selatan. Andi Unpam Husserl, E. (1982). Cartesin Meditations: An Introduction to Phenomenology. Trans.
Dorion Cairns. The Hague Boston. London. Martinus Nijhoff Publisher
Kamayanti,  A.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Akuntansi.  Pengantar Religiositas  Keilmuan.  Cetakan  Pertama.  Yayasan  Rumah  Peneleh,  Jakarta Selatan.
Alif Ilham Akbar. F: Penerapan Jasa Pinjaman…
Manunggal,  S.A.M.  (2011).  Etika  Islam  Dalam  Manajemen  Keuangan.  Jurnal  Hukum Islam (JHI). Vol. 9, No, 2, 170-188.
Mulawarman,  A.  D.  (2005).  Menuju  Rekontruksi  Teknologi  Integralistik  Akuntansi Syari”ah:Shari’ate value Addes Statement. Thesis tidak dipublikasikan. Program Studi Akuntansi Minat Akuntansi Syariah. Universitas Brawijaya. Malang.
Muliya, L.I, dan Imaniyati, N.S. (2008). Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum  Bisnis  Dan  Hukum  Islam.  Penerbit  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Bandung. Bandung.
Muheramtohadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Muqtasid, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol 8(1), No. 94-112.
Nur. M. (2015). Pergulatan Syariahisasi Kerangka Konseptual Akuntansi Di Indonesia.
Disertasi. Program Doktor Ilmu Akuntansi. Universitas Brawijaya. Malang
Pasaribu,  C.  Suhrawadi  K.L.  (1994).  Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam.  Sinar  Grafika. Cetakan ke 1. Jakarta
Rachmawati.  (2017).  Studi  Fenomenologi  Atas  Implementasi  Akuntansi  Berbasis Akrual  Pada  Badan  Layanan  Umum  Daesrah  RSUD  Dr.  Saiful  Anwar  Malang. Thesis tidak dipublikasikan. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Riharjo,  I.B.  (2011).  Memahami  Paradigma  Penelitian  Non-Positivisme  Dan Implikasinya  Dalam  Penelitian  Akuntansi.  Jurnal  Akuntansi,  Manajemen  Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP). Vol. 8, No. 1 128-146.
Susamto,  B.  (2013).  Koperasi  Syariah  dan  Pengaturannya  di  Indonesia.  UIN  Maliki Press. Cetakan ke 2. Indonesia.
Santoso,  H.  (2016).  Pelaksanaan  Keadilan  Upah  Bagi  “Pekerjaan  Malam  Wanita”. Thesis tidak dipublikasikan. Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Soedarso,  E.H.  (2011).  Membangun  Konsep  Penilaian  Kinerja  Koperai  Syari’ah Berdasarkan  Perspektif  Shari’ate  Enterprise  Theory.  Thesis  tidak dipublikasikan.  Program  Magister  Akuntansi.  Pascasarjana  Universitas Brawijaya Malang.
Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol.10 No.2 Juli - Desember 2019
Syarif, M. I. (2011). Konsep Riba Dalam Al-Quran Dan Litelatur Fikih. Al-Iqtishad. Vol. III, No.2.
Susila,  A.A.  (2014).  Strategi  Kesuksesan  Koperasi  BMT  Maslahah  Dalam Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Tesis. Gelar Magister Dalam Ilmu Ekonomi Islam. Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. UIN Sunan Kalijaga. Pascasarjana Yogjakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Wildaniyati,  A.  (2006).  Penerapan  Prinsip  Good  Corporate  Governance  Pada  Unit Usaha  Syariah.  Thesis  tidak  dipublikasikan.  Magister  Akuntansi.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy. (2016). Ekonomi Dan Bisnis Islam, Seri Konsep  dan  Aplikasi  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam.  PT.  RajaGrafindo  Persada. Cetakan ke-1. Jakarta. Indonesia.