JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2) (2019): 213-227 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13622
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Intervensi Partai Politik dalam Suksesi Kepemimpinan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang tahun 2015
Political Party Intervention in the 33 rd Nahdlatul Ulama Congress (Muktamar NU) Leadership Succession in Jombang 2015

## Abdul Hakim Syafi’i*, Budhi Gunawan & Firman Manan
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia.
Diterima: 28 Juni 2019; Disetujui: 14 Agustus 2019; Dipublish: 01 Desember 2019

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  adanya  intervensi  dari  partai  politik  terhadap  Muktamar  Nahdlatul Ulama  ke  33  di  Jombang.  Dalam  penelitian ini, berhasil  menguak  fakta  bahwa konflik  politik  yang  terjadi  dalam muktamar  Jombang  tidak  muncul  serta-merta,  melainkan  akumulasi  dari berbagai relasi antagonistik di  seputar pengelolaan  organisasi  kaum nahdliyyin .  Tentu  saja,  determinan  utamanya  tak  lepas  dari  proses  rivalitas  politik antar  elit  NU  dalam  rangka  menguasai  dan  mempengaruhi  kebijakan  organisasi  NU  untuk  kepentingan  masing- masing.  Dalam  konteks  itulah,  analisis  menggunakan  teori  konflik  dan  elit  digunakan  sebagai  pisau  analisis sehingga  menemukan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  konflik  politik  terhadap  suksesi  kepemimpinan  dalam muktamar  Nahdaltul  Ulama  ke  33  di  Jombang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan  jenis penelitian  deskriftif.  Pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  wawancara.  Melalui  penelitian  ini  bermaksud memberikan sumbangan sebuah karya yang dapat menjadi bahan refleksi bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Sebagai sebuah  kerja  akademis  penelitian  ini  berusaha  semaksimal  mungkin  mengedepankan  obyektivitas.  Melihat dinamika  yang  terjadi  pada  muktammar  NU  yang  ke  33  di  Jombang  tahun  2015,  maka  Peneliti  tertarik  ingin melihat  mengapa  elit  partai  politik  terlibat  langsung  terhadap  penyelenggaraan  muktamar  NU  sehingga  terlihat adanya  intervensi  partai  politik  terhadap  hasil  Muktamar  dan  ingin  mengetahui  faktor-  faktor  apa  saja  yang menyebabkan terjadinya konflik politik dalam Muktamar tersebut.
Kata Kunci: Intervensi Partai Politik, Nahdlatul Ulama, Konflik Elite Politik

## Abstract
This  research  aims  to  find  out  that  there  is  political  party  intervention  in  the  33rd  Nahdlatul  Ulama  Congress (Muktamar NU) in Jombang. This research managed to uncover the fact that political conflict unfolding during the Muktamar has not emerged suddenly, but the accumulation from the diverse antagonistic relation among nahdliyyin’s organizational management. Of course, the main determinant was inextricably linked with political rivalries among NU elite in order to dominate and to influence the NU’s organizational policy according to each interest. In light of the context, therefore, conflict and elite theory analysis are used as analytical lancet so as to find the driving factors in the conflict  within  the  33rd  NU  Muktamar  leadership  succession.  This  research  uses  the  qualitative  method  with descriptive research type. Data were collected through observation and interview. Through this research, I intend to give the scientific contribution that can be considered as a reflection matter for NU organization. As a scientific work, this research tries as much as possible to prioritize the objectivity. Through the unfolding dynamic in Muktamar NU in Jombang, I am interested in  to scrutinize why political partiy elite involve directly there so it appears that there is political parties intervention to the Muktamar result and I want to find out what factors drove political conflict in the Muktamar.
Keywords: Political Party Intervention, Nahdlatul Ulama, Political Elite Conflict.
How  to  Cite : Syafi’i,  A.H.  Gunawan,  B.  &  Manan,  F.  (2019).  Intervensi  Partai  Politik  dalam  Suksesi Kepemimpinan  Muktamar  Nahdlatul  Ulama  ke  33  di  Jombang  tahun  2015. JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 11 (2): 213-227.
* Corresponding author:
E-mail: hakimnusantara5@gmail.com
ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Nahdhatul  Ulama  (NU)  merupakan salah  satu  organisasi  kemasyarakatan Islam yang didirikan pada 16 Rajab 1344/ 31  Januari  1926  di  Surabaya  oleh  KH. Hasyim  Asy’ari  dan  KH.  Abdul  Wahab Hasbullah. Bentuk keorganisasian Nahdlatul  Ulama  (NU)  berubah-ubah secara  dinamis  mengikuti  perkembangan pada  masanya.  Berawal  dari  organisasi sosial  keagamaan  lalu  berubah  menjadi organisasi  politik,  lalu  kembali  lagi menjadi  organisasi  sosial  keagamaan, kemudian berubah lagi menjadi organisasi sosial  keagamaan  yang  mendirikan  partai politik.
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga  (ART)  Nahdlatul  Ulama  (NU), Muktamar merupakan forum
permusyawaratan tertinggi dalam organisasi  NU.  Muktamar  diselenggarakan oleh  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama (PBNU),  setiap  5  (lima)  tahun  sekali. Sebagai kekuasaan tertinggi keberadaannya  sangatlah  strategis  dan menentukan  perjalanan  organisasi  ini. Melalui forum itulah dirumuskan berbagai keputusan  dan  kebijakan  strategis,  serta ditentukan kepemimpinan organisasi dilevel  PBNU.  Oleh  karena  itu,  sering  kali muktamar  tidak  hanya  dijadikan  arena merumuskan program keumatan, melainkan  juga  perebutan  kepemimpinan,
baik Rais Aam Syuriah (Dewan Penasehat) maupun Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pelaksana).  Berdasarkan  fakta  sejarah bagaimana terjadi pergulatan politik antar elit NU terjadi pada setiap muktamar.
Dalam  Muktamar  ke  33  yang diseleng-garakan  di  Jombang  Jawa  Timur itu,  KH.  Said  Aqil  Siradj  terpilih  menjadi ketua  umum  PBNU  (Tanfidziah)  periode 2015-2020 dan KH. Mustofa Bisri di daulat menjadi  Rais  Aam  PBNU,  akan  tetapi beliau  mengundurkan  diri  dan  digantikan oleh KH. Ma’ruf Amin. Terpilihnya KH. Said Aqil  Siradj  kembali  memimpin  NU memantik  reaksi.  Seorang  kandidat  calon ketua  umum  tidak  menerima  proses  dan hasil muktamar itu, bahkan meminta diulang.(Liputan6.com, 8 Oktober 2017  19:05  WIB).    KH.  Solahuddin  Wahid yang  juga  sebagai  kandidat  calon  Ketua Umum (Tanfidziah), mengadukan perkembangan  konflik  di  dalam  tubuh Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama  (PBNU) kepada  Mutasyar  PBNU  yakni  KH. Muhammad Tholchah Hasan dan pihaknya bersama  Forum  Lintas  Pengurus  Wilayah NU menggugat PBNU ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menilai Muktammar yang  kembali  menetapkan  KH.  Said  Aqil Siradj  Sebagai  Ketua  Umum  itu  cacat hukum  sehingga  kaum  Nahdliyin  resah. Keresahan  inilah  katanya  disampaikan kepada KH. Tolchah Hasan. Kemudian KH.
Solahuddin  Wahid  menyerahkan  buku putih  tentang  Muktammar  Hitam  yang  di susun  oleh  Forum  Lintas  Ulama  NU. (Bangsa  Online.com.  Minggu,  8  oktober 2017  22:00  WIB)  Sementara  dalam pernyataannya KH. Said Aqil Siradj sendiri mempersilahkan  bila  ada  pihak-  pihak yang  ingin  menggugat  hasil  Muktammar NU  ke  pengadilan.  (Tempo.co,  Minggu  8 oktober 2017 22:01 WIB).
Sebagai  sebuah  organisasi  besar,  NU sering kali digoncang oleh konflik internal. Sumber  konflik  sangat  beragam,  dari masalah  kepentingan  peribadi  hingga kepentingan kelompok. Keragaman pendapat dan sikap ditubuh NU bukan saja berimplikasi pada perbedaan dan pertentangan  antar  individu,  melainkan juga terjadinya pengelompokan- pengelompokan.  Konflik  Muktamar  NU bukan  kali  ini  saja  terjadi,  hampir  setiap perhelatan  Muktamar  diwarnai  berbagai macam konflik, salah satunya konflik yang cukup keras yakni pada Muktammar ke 27 di  Situbondo  tahun  1984.  Dimana melahirkan  dua  kubu  yang  bersebrangan yang  sama  kuat  dan  sama-  sama mempersiapkan  strategi,  teknik,  taktik mengalahkan lawan di arena Muktammar. Ada  Kubu  ulama  dipimpin  oleh  KH.  As’ad Syamsul  Arifin,  dikenal  juga  sebagai  kubu Situbondo,  dan  kubu  sayap  politik pendukung  KH.  Idham  Chalid  (Ketua
Umum  PBNU),  yang  dikenal  dengan  kubu Cipete,  Nama  Cipete  diambil  dari  daerah kediaman  Idham  Chalid  di  Kompleks Pondok  Pesantren  Darul  Ma’arif,  Jakarta Selatan  (Arif  Mudatsir  Mandan,  2010:18- 19).
Dalam  Muktammar  NU  yang  digelar pada  tahun  2015  di  jombang,  salah  salah satu  penyebab  terjadinya  konflik  adalah adanya  indikasi  elit  partai  politik  ikut bermain  dalam  muktamar  sehingga banyak bantahan dari panitia penyelenggara  atau  pun  para  kandidat yang  mencalonkan  diri  sebagai  ketua Tanfidziyah  periode  2015-  2020,  bahwa tidak  ada  intervensi  partai  politik,  baik secara  pendanaan  penyelenggara  acara maupun    pencalonan  para  kandidat  tidak ada  yang  di  biayai  oleh  salah  satu  partai politik tertentu.
Penyelenggaraan  Muktamar  ke-33 Nahdlatul  Ulama  di  Jombang,  Jawa  Timur, menghasilkan terpilihnya KH Ma'ruf  Amin sebagai Rais  Aam Syuriah dan  Said  Aqil Siradj  kembali  menjabat  sebagai  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Namun  terpilihnya  dua  pucuk pimpinan  NU  itu  menyisakan  persoalan. Gejolak  yang  terjadi  di  ajang  muktamar yang  memantik  kegaduhan  di  antara  para peserta.  Campur  tangan  elite  politik  kian terasa  ketika  hampir  semua  elite  politik datang  ke  Jombang,  adanya  bantuan
finansial  dari  beberapa  menteri  yang  juga merupakan salah satu kader  partai  politik yang  hadir  dalam  muktamar  NU.  terlihat bagaimana  kepentingan  elit  Partai  Politik yang terlibat dalam suksesi kepemimpinan dengan  cara,  yaitu  keterlibatan  pengurus partai  yang  juga  pengurus  NU  dalam kepanitian muktamar, dengan cara mengkonsolidasikan  para  PWNU  dan PCNU  untuk  mengawal  pengurus  NU  di daerah  masing-masing  dalam  rangka mengawal  suara  di  muktamar,  dan bantuan  finansial  dalam  bentuk  kegiatan yang  diadakan  para  elite  partai  politik yang hadir dalam kegiatan rangkaian acara Muktamar.
Dalam  konteks  inilah  elit  NU  dan kelompok  elit  politik  memainkan  peran aktif  dalam  perebutan  kekuasaan  melalui suksesi kepemimpinan di NU. Seperti yang dijelaskan  oleh  Pareto,  bahwa  elit  terbagi dua  yakni,  elit  yang  berkuasa  dan  elit tandingan.  Elit  Partai  Politik  yang merupakan  bagian  dari  elit  NU  juga  dan saat ini merupakan pihak dari kelompk elit yang  berkuasa.  Said  Agil  Sirodj  dianggap bagian  dari  kelompok  elite  partai  karena secara historis ia adalah salah satu pendiri Partai  Kebangkitan  Bangsa.  Selain  itu kemenangan  di  Muktamar  Makasar  tidak lepas  dari  dukungan  salah  satu  partai politik terhadap dirinya. Sehingga nampak bahwa  kepentingan  elit  partai  Politik
tertentu  dalam  suksesi  kepemimpinan  NU adalah untuk mempertahankan kekuasaanya.  Dalam  konsep  pergantian elit  menurut  Pareto,  bahwa  pihak pemegang kekuasaan akan selalu meningkatkan unsur-unsur kualitas superiornya pada kelompok yang lain.
Melihat  dinamika  yang  terjadi  pada muktammar  NU  yang  ke  33  di  Jombang tahun  2015,  maka  peneliti  tertarik  ingin melihat mengapa elit partai politik terlibat langsung terhadap penyelenggaraan muktamar  NU  sehingga  terlihat  adanya intervensi  partai  politik  terhadap  hasil Muktamar  dan  ingin  mengetahui  faktor- faktor  apa  saja  yang  menyebabkan terjadinya konflik politik dalam Muktamar tersebut.
Berpijak  pada  keseluruhan  paparan di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul:  Intervensi  Partai  Politik  dalam Suksesi Kepemimpinan Muktamar Nahdlatul  Ulama  ke  33  di  Jombang  tahun 2015.  Pada  dasarnya  penelitian  ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang  akurat sesuai dengan permasalahan yaitu untuk menjelaskan  bagaimana  peran  peran partai  politik  dan  faktor-faktor  apa  saja yang melatarbelakangi partai politik dalam mengintervensi  hasil  Muktamar  ke  33  di Jombang, Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian kualitatif ini adalah studi kasus. Studi  kasus  berfokus  pada  spesifikasi kasus  dalam  suatu  kejadian  baik  itu  yang mencakup  individu,  kelompok,  ataupun suatu  potret  kehidupan.  Selama  tiga dekade,  studi  kasus  telah  didefinisikan oleh  lebih  dari  25  ahli.  Creswell mengatakan bahwa studi kasus merupakan  strategi  penelitian  dimana  di dalam  penedalamnya  peneliti  menyelidiki secara  cermat  suatu  program,  peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.
Untuk  memperoleh data  yang bersumber  dari  penuturan  informan, peneliti  akan  melakukan  wawancara mendalam ( indepth interview ) dengan para narasumber.  Model wawancara yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  tak  berstruktur  ( unstructured interview ), dimana pertanyaan-pertanyaan tidak  diatur  dalam  suatu  urutan  ataupun aturan  yang  khusus.  Menurut  Maynard, sebuah penelitian elit memerlukan penggunaan  pertanyaan-pertanyaan  non baku  ( non-standart  questions ).  Tentunya dalam melakukan wawancara  pertanyaan- pertanyaan  bisa  dikembangkan  dan  tetap dalam  rangka  penelitian.  Agar  jawaban- jawaban  responder  tetap  dalam  konteks fokus penelitian maka sebelum wawancara
akan  dibuat  panduan  atau  pedoman terlampir.  Disamping  itu  juga,  dilakukan diskusi terbatas dengan beberapa ahli dan narasumber  yang  kebetulan  berhubungan langsung  dengan  penelitian  tersebut (Stratus) .
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan mewancarai  secara  mendalam  (indepth interview) dengan para Kiai (elit NU) yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung terlibat dalam dinamika suksesi kepemimpinan  pada  Muktamar  NU  ke  33 di  Jombang.  Tentu  saja  peneliti  akan melihat  Kiai  NU  yang  ada  di  struktural, baik  yang  ada  di  PBNU  maupun  PWNU, dan  di  luar  struktural.  Sebab  banyak  kiai yang  tidak  menjadi  pengurus  NU  baik  di pusat maupun di daerah tetapi mempunyai pengaruh  yang  sangat  besar  pada  warga NU,  bahkan  mereka  menjadi  panutan  dan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus NU baik di pusat maupun di daerah.
Pengumpulan  data  yang  digunakan melalui  berbagai  sumber  data.  Sumber data dalam penelitian ini adalah  kata-kata dan  tindakan  para  informan  sebagai  data primer  dan  tulisan  atau  dokumen- dokumen  yang  mendukung  pernyataan informan.  Sumber  data  utama  dalam penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain
(Lofland dan Lofland). Dalam penelitan ini, jenis  data  yang  dikumpulkan  adalah  data primer dan data sekunder.
Dalam  penelitian  kualitatif,  analisis data  dilakukan  pada  awal  proses penelitian  serta  pada  akhir  penelitian (Nasution).  Tahap  akhir  dari  analisis  data ini  adalah  mengadakan  pemeriksaan kabsahan  data.  Setelah  selesai  tahap  ini, mulailah  tahap  penafsiran  data  dalam mengolah  hasil  sementara  menjadi  teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peta  Konflik  dan    Kepentingan  Politik dalam Muktamar Jombang
Muktamar  NU  yang  digelar  di Jombang  pada  tanggal  1-5  Agustus  2015 menjadi  ajang  persaingan  yang  sengit memperbutkan  kepemimpinan  NU  yang baru.  Di  level  tanfidziyah,  suasana persaingan  untuk  memperebutkan  posisi Ketua  Umum  PBNU  sudah  terasa  jauh sebelum Muktamar digelar. Bursa kandidat sudah  mulai  diperbincangkan  setahun sebelum Muktamar, bahkan para kandidat sudah  membentuk  tim  sukses  untuk menyiapkan pemenangannya. Sekitar setengah  tahun  sebelum  Muktamar mereka sudah mulai melakukan konsolidasi  ke  daerah-daerah  untuk menggalang  dukungan  PWNU  dan  PCNU.
Semakin mendekati pelaksanaan Muktamar, suasana semakin menghangat.
Setidaknya  ada lima  kandidat  calon ketua  PBNU  untuk  periode  2015-2020 yang  diprediksi  memiliki  kans  maju  dan siap memimpin tanfidziyah PBNU. Mereka adalah  KH  Said  Aqil  Siroj,  KH  Salahuddin Wahid,  KH  As'ad  Said  Ali,  KH.  Adnan,  dan KH. Idrus Ramli.
Pertama , Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A atau sering dikenal Said Aqil Siroj lahir di  Cirebon,  Jawa  Barat,  Indonesia,  3  Juli 1953 saat ini masih menjabat Ketua Umum (Tanfidziyah)  Pengurus  Besar  Nahdlatul 'Ulama  periode  2010–2015.  Said  Aqil diakui memiliki pengalaman di dunia Islam.  Dia  menjalani  pendidikan  S1  di Universitas  King  Abdul  Aziz,  Jurusan Ushuluddin dan Dakwah, tamat  1982,  dan gelar  doktornya  diperoleh  di  Universitas Ummu  al-Qura,  jurusan  Aqidah/Filsafat Islam,  tamat  1994.  Pernah  menjabat anggota  MPR  RI,  Said  Aqil  mengajar  di sejumlah  perguruan  tinggi  dan  pesantren di  Indonesia.  Rais  syuriah  PBNU  (1999- 2004), Dosen  pasca  sarjana  Unisma Malang (2003-sekarang), Anggota Komnas HAM (1998-1999), dan sejumlah pengalaman penting.
Said  Aqil  Siradj  merupakan  kandidat petahanan  Ketua  Umum  PBNU  dan menyatakan siap menang dan kalah dalam muktamar.  “Saya  pasrah  pada  ketetapan
Allah  SWT,  siap  menang  dan  siap  kalah.” Kiai  Said  menegaskan  keputusannya  maju kembali  dalam  perebutan  kursi  ketum PBNU  tanpa  didasari  pada  kepentingan mempertahankan  jabatan.  “saya  mengalir aja,  dipercaya  kembali  memimpin  saya siap,  tidak  juga  tidak  apa-apa,  di  NU  itu mengabdi.  Saya  pasrah  ketentuan  Allah, diberi  kepercayaan  lagi  saya  siap,  tidak juga  tidak  apa-apa,”  tambahnya  sembari membantah  kabar  pengunduran  dirinya dari bursa Ketum PBNU.
Kedua,  KH.  Salahuddin  Wahid  yang akrab  disapa  Gus  Sholah  ini  merupakan salah  satu  tokoh  masyarakat  yang  telah lama  dikenal  sebagai  sosok  yang  idealis dan  memiliki  komitmen  tinggi  untuk memajukan  Indonesia  ke  depan.  Putra ketiga  dari  6  bersaudara  pasangan  KH. Wahid  Hasyim  (Ayah)  dengan  Sholichah (Ibu)  dan  adik  kandung  dari  mantan presiden  KH.  Abdurrahman  Wahid  (Gus Dur)  ini  selain  seorang  ulama,  ia  juga merupakan  seorang  aktifis,  politisi,  dan tokoh  HAM  (Hak  Asasi  Manusia).  Sebagai tokoh  ulama  kelahiran  Jombang,  11 September  1942,  Gus  Sholah  pernah menjabat  sebagai  anggota  MPR  (Majlis Permusyawaratan Rakyat) pada masa awal reformasi  pada  tahun  1998  dibawah pimpinan Suharto.
Di  tahun  2004,  Gus  Sholah  pernah mencalonkan  diri  sebagai  kandidat  wakil
presiden  pada  panitia  pemilu  saat  itu. Namun  langkahnya  terhenti  pada  babak pertama, karena menempati urutan ketiga. Dan  untuk  saat  ini,  tokoh  yang  disebut- sebut  sebagai  salah  satu  calon  kuat  Ketua Umum  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-33 di Jombang. Gus  Sholah  dipercaya  sebagai  pengasuh Pondok  Pesantren  Tebuireng  Jombang untuk  menggantikan  posisi  Kyai  Yusuf Hasyim  (paman).  Peletakan  jabatan  ini dilakukan  Kyai  Yusuf  Mansur  dengan sukarela  tanpa  ada  desakan  dari  pihak manapun  sebelum  ia  meninggal  dunia (Imron).
Ketiga , Waketum PBNU KH Asad Said Ali  akan  menjadi  penantang  Ketum  Said Aqil dan Gus Solah dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Nama Asad tak asing lagi sebagai  tokoh  nasional  yang  sempat  pula disebut-sebut  akan  menjabat  sebagai Kepala  BIN.  Berdasarkan  informasi  yang dihimpun  dari  berbagai  sumber,  As’ad mengenyam pendidikan sarjana di Universitas  Gadjah  Mada  pada  jurusan Hubungan  Internasional,  FISIPOL.  Secara kebetulan  Asad  lahir  bertepatan  dengan hari  lahir  kampus  yang  terletak  di Bulaksumur,  Yogyakarta  tersebut pada 19 Desember  1949.  Sebelum  berkuliah,  Asad merupakan  santri  dari  pesantren  Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.
Setelah lulus dari UGM, Asad diminta oleh tokoh NU Subhan ZE untuk berkiprah di  Badan  Koordinasi  Intelejen  Negara (BAKIN). Berbekal ilmu hubungan internasional dan pesantren, Asad kemudian  ditugaskan  di  negara-negara timur  tengah.  Pada  tahun  1999  di  era Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Asad kemudian  didaulat  untuk  menjadi  Wakil Kepala BIN. Sejak saat itu sampai dengan 9 tahun  kemudian  Asad  bertahan  sebagai WakaBIN.
Kempat, KH  Muhammad  Adnan  lahir di  Semarang  pada  16  September  1960. Beliau  adalah  mantan  Ketua  PWNU  Jawa Tengah  yang  kini  menjabat  sebagai  Wakil Rais  Syuriah  PWNU  Jawa  Tengah.  KH Muhammad Adnan bisa dibilang merupakan  figur  yang  kurang  terdengar bila  dibandingkan  dengan  calon  ketua umum yang lain. Tetapi kesederhanaannya dan  pengalamannya  dalam  organisasi  NU sebagai  Ketua  PWNU  Jawa  Tengah  ini membuatnya  didukung  oleh  sejumlah sesepuh  NU  seperti  KH  Dzikron  Abdillah dan  KH  Achmad.  Tidak  hanya  itu, Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  Pranowo pun  mendukung  Adnan  untuk  menjadi Ketua Umum PBNU mendatang.
Pria  kelahiran  1960  ini  merupakan seorang  akademisi  di  bidang  ilmu  politik dari  kalangan  santri.  Latar  belakang pendidikannya  diawali  dengan  menjadi
santri  di  Pesantren  Darun  Nasiin,  Malang, Jawa  Timur.  Gelar  master  perbandingan politik  diperolehnya  dari  Hiroshima University, Jepang. Saat ini dirinya tercatat sebagai  staf  pengajar  di  FISIP  Universitas Diponegoro,  Semarang,  Jawa  Tengah  dan tengah menempuh program doktoral ilmu politik di universitas tersebut.
Kelima ,  Muktamar  Nahdlatul  Ulama (NU) di Jombang memunculkan satu nama lagi kandidat calon ketua umum Pengurus Besar  Nahdlathul  Ulama  (PBNU).  Sosok tersebut  adalah  Muhammad  Idrus  Ramli alias Gus Idrus, seorang pemikir muda NU yang  menjadi  anggota  Dewan  Pakar Ahlusunnah  wal  Jamaah  Center  atau Aswaja Center Jawa Timur.
Deklarasi  Idrus  Ramli  dilakukan  di Media  Center  Muktamar  ke-33  NU  di kawasan  alun-alun  Kabupaten  Jombang saat  muktamar  berlangsung,  yakni  pada hari  Senin,  3  Agustus  2015.  Idrus menyampaikan, niatnya untuk mencalonkan diri dimotivasi oleh keprihatinan dia melihat degradasi akidah generasi  muda  Islam  Indonesia,  terutama dari  kalangan  warga  NU  atau  disebut nahdliyin. "Kaum  muda  NU  banyak mengalami  degradasi  akidah.  Banyak warga  muda  NU  yang  meloncat  ke  Islam garis  keras.  Sementara  orang-orang  di struktural  (pengurus  NU),  sibuk  dengan agenda lain-lain," ujar Idrus.

## Intervensi  Partai  Politik  di  Arena Muktamar
Tudingan  adanya  intervensi  politik dari Partai Politik terhadap Muktamar NU di  Jombang  terus  bergulir.  Mantan Sekretaris  Pengurus  Wilayah  Nahdhatul Ulama  ( PWNU )  Jatim  Achmad  Heri menganggap  Muktamar  NU  kali  ini  hanya melibatkan  golongan  tertentu,  bukan seluruh  Nahdhliyin.  “Saya  melihat  adanya golongan  yang  ingin  menyeret-nyeret  NU. Mereka secara total ingin melemahkan NU dengan berbagai cara.”
Upaya  demikian,  ujar  dia,  akan mengerdilan NU kedepan. Menurutnya, NU itu  ibarat  gentong  yang  airnya  bisa disalurkan  ke  dalam  gelas-gelas  lainnya. Sementara  yang  terjadi  saat  ini,  ada  gelas berupaya  menarik  gentong  tersebut. Kondisi  ini  yang  bisa  mengkerdilkan  NU. Namun, Heri enggan menyebut dari partai mana. “Sampean (Anda) sudah tahu parpol mana  yang  ada  di  Muktamar.  Mereka diduga  membawa  kepentingan  Parpol  di Muktamar  ke-33  dan  upaya  pemenangan salah satu kandidat,” ujarnya.
Sebelumnya, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang mencium agenda  terselubung  yang  dilakukan PKB dalam  perhelatan  Muktamar.  Selain  untuk suksesi  KH  Said  Aqil  Sirodj  sebagai  Ketua Umum PBNU ,  intervensi PKB juga  untuk suksesi Saifullah Yusuf dan Halim Iskandar dalam Pilgub Jatim 2018  “Memang Pilgub
Jatim  masih  lama.  Tapi PKB sudah menyiapkan  lewat  muktamar  tahun  ini. Kedepan,  calon  yang  diusung PKB akan disuport oleh PBNU . Saya menilai ada arah kesitu,”  kata  Sekretaris  PC  Gerakan Pemuda Ansor Jombang, Muizun Hakam.
Dia  juga  menegaskan  dalam  salah satu situs berita online, bahwa  perhelatan akbar  ormas  terbesar  ini  digunakan sebagai momentum pencitraan oleh Ketua Panitia  Daerah  Muktamar  Ke  33  NU Saifullah Yusuf dan Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar. Maka tidak heran, gambar Halim  Iskandar  bertebaran  di  setiap  titik di Kota Jombang. Muiz juga menilai, upaya pemenangan KH Said Agil dan KH Mustofa Bisri serta pencitraan yang dilakukan oleh Saifullah  Yusuf  (Gus  Ipul)  dan  Halim Iskandar  (Gus  Halim),  sejak  awal  terlihat kentara  mengarahkan  dengan  mensetting komposisi  Panitia  Daerah  Muktamar. Yakni, posisi Ketua Panda dipegang sendiri oleh Saifullah Yusuf dan Sekretaris Panitia derah  diisi  oleh  Thoriqul  Haq  yang notabene  Sekretaris DPW PKB Jatim. Sementara  itu  pada  tingkatan  kepanitian lokal  juga  diisi  oleh  orang-orang  dari partai  berlambang  bola  dunia  tersebut. Mereka antara lain Subaidi Muhtar (Ketua DPC PKB Jombang),  Munir  Al  Fanani (Sekretaris DPC PKB Jombang)  dan Mas’ud  Zuremi  (anggota DPRD Jombang dari PKB ).  Sedangkan  mereka  yang
notabene dari badan otonom NU setempat, nyaris  tidak  mendapat  posisi  strategis dalam kepanitiaan.
Selain  itu,  secara  kasat  mata intervensi  Parpol  semakin  kentara  di Muktamar NU ke 33. Selain bertebarannya bendera  dan  atribut  partai  yang  seolah sengaja disandingkan dengan bendera NU, para  kader  dan  pengurus  PKB  juga disusupkan  ke  arena  formal  muktamar sebagai  peninjau  bahkan  ada  yang memegang kartu tanda peserta (co-card).
Sementara  itu,  para  Ketua  Lembaga, Lajnah  dan  Badan  Otonom  NU  banyak yang  tidak  dilibatkan  di  ruang-ruang sakral  persidangan  Muktamar.  Sekretaris Tanfidz  PWNU  Papua  Barat,  Syahruddin
Makki mengungkapkan
pihaknya menemukan  sejumlah  delegasi  peserta muktamar yang mewakili empat Kabupaten  di  Provinsi  Papua  Barat,  yakni Kabupaten  Pegunungan  Apak,  Manokwari Selatan,  Maybrat  dan  Telukwondama. Padahal di empat kabupaten tersebut, kata Syahruddin  belum  dibentuk  cabang  NU. "Kami  tak  pernah  merekomendasikan Pembentukan  Cabang  NU  di  sana.  Karena memang  tidak  ada  muslim  di  sana.  Kami tak  bisa  mengusir  mereka  karena  mereka memiliki co-card peserta."
Empat cabang tersebut, kata
Syahruddin  datang  tanpa  koordinasi PWNU Papua Barat dan setelah
diidentifikasi mereka adalah pengurus DPC PKB  Kabupaten  Manokwari.    "Mereka bukan  warga  Manokwari,  sepengetahuan kami  mereka  pengurus  PKB  Manokwari. Tapi  anehnya  mereka  mengklaim  punya SK  dari  PBNU  padahal  tak  pernah  kami rekomendasikan.  Anehnya  lagi  bisa  lolos menjadi  peserta  tanpa  verifikasi.  Kenapa panitia melegalkan? Siapa yang menghadirkan  mereka  di  sini?  Intervensi parpol sangat kental dalam muktamar ini," ujarnya.
Hal  serupa  diungkapkan  Ketua Tanfidz  PWNU  Kepulauan  Riau,  Tarmudzi Tohor.  Menurutnya,  dalam  sejumlah agenda  sidang  komisi  hingga  siding  pleno lalu,  banyak  pengurus  PKB  menyusup sebagai peserta maupun peninjau. "Muktamar  ini  terlihat  tidak  murni  lagi dilaksankan  oleh  NU  karena  di  mana  ada kegiatan,  baik  sidang  komisi,  pleno  dan sebagainya,  kok  selalu  ada  orang-orang partai di situ. Ada apa ini, pasti ada sesatu di belakangnya?".
Ia  juga  mengungkapkan,  kekisruhan di  Muktamar  NU  ini  disebabkan  oleh kegagalan  panitia  dalam  memenej  forum, pelanggaran  AD-ART  oleh  elit  PBNU  dan Panitia Muktamar, serta kentalnya intervensi Partai politik."Ada apa sebenarnya,  muktamar  kenapa  dibikin rebut-ribut  begini.  Saya  berharap  semua kembali ke hati nurani, mari bermuktamar
yang  benar,  bukan  bermuktamar  karena kepentingan-kepentingan tersendiri.
Kericuhan ini bermula dari ketidak jelasan panitia  dalam  mengacu  pada  konstitusi. AD-ART  banyak  dilanggar.  Buktinya  saat sidang  yang  membahas  hal  selaras  AD- ART, tidak rebut. Tapi saat membahas hal di luar AD-ART, muktamirin menolak.".
Lebih lanjut, Tarmudzi juga menyoroti  pelaksanaan  Pleno  LPJ  yang tanpa  disertai  pandangan  umum.  "Semua PW seharusnya diberi kesempatan mengomentari,  soal  diterima  atau  tidak, terserah  forum.  Karena  itu  kita  tetap menuntut ada pandangan umum," tukasnya.

## Berebut  Pengaruh  dengan  Bendera Partai Politik
Dari pengamatan penulis wawancara dengan  masyarakat  di  Jombang,  memang sejak  sebelum  pelaksanaan  Muktamar dimulai,  suasana  di  Jombang  sudah  mulai menghijau  oleh  atribut  NU.  Di  jalan-jalan protokol,  kota  Jombang,  dan  sepanjang jalan  Surabaya-Madiun  umbul-umbul  dan bendera  NU  bertebaran.  Layaknya  sebuah kampanye,  bendera  partai  dan  gambar tokoh  politik  itu  seolah  berebut  pengaruh dari  para  para  muktamirin  dan  warga  NU yang hadir ke Muktamar.
Bendera  partai  politik  dan  spanduk bergambar  pengurus partai bertebaran di jalan-jalan  protokol  kota  Santri,  Jombang.
Meski  sejumlah  pihak  adanya  muatan politik dalam pergelaran Muktamar NU ke- 33  ini,  nampaknya  tidak  ada  penertiban terhadap atribut parpol tersebut. Misalnya, di  sepanjang  jalur  Surabaya-Madiun  di wilayah Jombang, bendera Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  terpasang  di sejumlah  titik.  Di  antaranya  di  Jalan  Raya Mojoagung, Peterongan, hingga Keplaksari. Bendera PKB menghiasi tepi jalan raya dan jembatan.  Bahkan  di  fly  over  Peterongan, ratusan  bendera  PKB  terpasang  di  tepi jalan layang  berdampingan dengan bendera  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP).  Pemandangan  serupa  terlihat  di taman  Ringin  Contong,  Kota  Jombang. Puluhan bendera PPP yang berwarna hijau muda terpasang diantara bendera NU.
Selain berupa bendera partai, spanduk dan baliho bermuatan politik juga bertebaran  di  jalan-jalan  protokol  Kota Jombang.  Spanduk  dan  baliho  besar tersebut berisi ucapan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Muktamar NU ke-33. Hanya saja, gambar tokoh politik pengurus partai  terpampang  jelas  beserta  simbol partai.
Menjamurnya atribut parpol nampaknya  tidak  mendapat  respon  dari panitia  muktamar.  Padahal  sebelumnya, Yayasan  Bahrul  Ulum  Tambak  Beras Jombang getol menolak apabila muktamar dicampuri urusan politik. Mereka
menertibkan  atribut  partai  yang  sempat dipasang  di  lingkungan  pesantrennya. Seperti  yang  dikatakan  humas  Yayasan Bahrul Ulum dalam koran Duta Masyarakat,  “tempat  kami  murni  menjadi tempat  bagi  tamu  Nahdlatul  Ulama  (NU) bukan  tamu  partai  atau  yang  lainnya. Semua harus menanggalkan partai masing- masing  dan  fokus  ke  NU,  tidak  boleh terkontaminasi kepentingan yang lain”.
Terhadap tudingan tersebut Muhaimain Iskandar (Cak
Imin) menyangkal, bahwa partainya tidak punya kepentingan apa pun dalam Muktamar NU tersebut.  Dia  mengklaim  PKB  hanya mendukung  melalui  kader-kadernya,  baik yang  duduk  di  pemerintahan  pusat, pemerintah  daerah,  maupun  yang  jadi anggota  dewan.  "PKB  tidak  punya kepentingan  apa  pun.  Semua  men- support total  pelaksanaan  Muktamar  NU ini," kata dia.
Cak  Imin  menambahkan,  pihaknya juga  tidak  mendukung  salah  satu  calon Ketum  PBNU  yang  akan  maju.  Karena  itu dia  tidak  bisa  memprediksi  siapa  calon terkuat untuk jadi Ketum PBNU selanjutnya.  "Saya  tidak  tahu.  Kita  tidak ikut. Posisi  PKB,  posisi  tuan  rumah  hanya memfasilitasi  dengan  baik.  Soal  siapa ketuanya, peserta yang menentukan," ucap dia.
Namun  demikian,  Pandangan  Martin van  Bruinessen  tentang  peran  PKB  dalam keterlibatannya dalam Muktamar NU ke 33 merupaka hal yg sulit utuk dibantah. Partai yg  didirikan  oleh  para  sesepuh  NU, termasuk  Gus  Mus  sendiri,  itu  sangat berkepentingan utk tetap dapat memegang hegemoni  dalam  organisasi  tersebut walaupun  hal  itu  dicoba  ditepis  oleh  para elitnya,  baik  di  pusat  maupun  daerah. Setelah tenggelamnya PKNU, PKB cak Imin kemudian  menjadi  alternatif  warga nahdhiyyin  yg  paling  utama,  sementara PPP  yg  juga  memiliki  klaim  kesejarahan dengan  NU  harus  puas  menjadi  pilihan berikutnya.  Partai-partai  politik  lain  tidak memiliki  kaitan  historis  seperti  keduanya kendati  bukan  berarti  kaum  nahdhiyyin tidak  tertarik  utuk  menjadi  kader  dan pendukung  mereka.  Faktanya  beberapa aktivis dan politisi yg berlatarbelakang NU cukup  aktif  dan  menduduki  posisi-posisi strategis  di  Golkar,  PDIP,  Demokrat, Nasdem, Gerindra, Hanura.
Hanya  saja  PKB  Iminlah  yg  memiliki pertaruhan  paling  besar  jika  NU  menjadi ormas  yg  kian  mandiri  apalagi  "netral" dalam menghadapi semua parpol. Wilayah-wilayah  basis  NU  seperti  Jatim, sebagian  Jateng,  sebagian  Jabar,  Kalsel, sebagian  Sumsel,  dan  sebagian  Maluku, tentu  merupakan  andalan  bagi  perolehan suara PKB dlm Pileg maupun Pilkada. Tak
terlalu  berlebihan  jika  seorang  tokoh senior  seperti  Kiai  Hasyim  Muzadi  dan Solahuddin  Wahid  mengatakan  bahwa intervensi  PKB  pada  Muktamar  ini  sangat kuat.  Sebegitu  kuat  sehingga  Gus  Solah sempat mempertanyakan apakah Muktamar ini milik NU atau PKB?.  Apa yg dikatakan Martin van Bruinessen sejatinya sama  dan  sebangun  dengan  sinyalemen kedua tokoh senior NU tersebut.
Sejarah dan perkembangan NU tentu tak  akan  lepas  dari  dinamika  politik  di negeri ini. Baik langsung atau tidak NU dan warganya  akan  terlibat  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sehingga  politik merupakan  sebuah  keniscayaan  dalam perkembangan NU dari dulu, sekarang dan yang  akan  datang.  Apalagi  sebagai  salah satu  kekuatan  besar  dalam  masyarakat sipil  Indonesia,  NU  suka  atau  tidak  akan terus  diminta  dan  bahkan  suatu  ketika dipaksa  untuk  berkontribusi  di  dalamnya. Itu  sebabnya  para  elite  NU,  baik  Ulama maupun zu'ama serta kelompok profesionalnya  selalu  melakukan  berbagai inovasi agar kiprah politik tidak mereduksi apa yang menjadi tujuan utama organisasi ini. Di era demokrasi saat ini peran politik NU  jelas  berbeda  dengan  sebelumnya karena  NU  telah  berkomitmen  utuk kembali ke Khittah.
Implikasinya adalah bahwa permainan  kepentingan  politik  kekuasaan
tidak  boleh  masuk  dan  menghegemoni jam'iyyah.  Sebab  jika  hal  ini  terjadi  maka NU  yg  akan  dirugikan  karena  tereduksi menjadi  semacam  alat  dan  arena penggelaran  kepentingan  mereka.  Jika benar bahwa Muktamar ke 33 dikendalikan atau dikontrol oleh kekuatan parpol  niscaya  kemandirian  dan  martabat organisasi  serta  para  ulama  yg  menjadi sokogurunya  akan  tergerus.  Alih-alih  NU bisa menjalankan peran organisasi dakwah dan  pendidikan  yang  memelihara  tradisi Ahlussunnah  wal  Jama'ah,  ia  malah  akan menjadi  alat  politik  elite  dan  kepentingan yg sempit dan berjangka pendek.

## SIMPULAN
Seperti  dalam  setiap  perhelatan mukta-mar,  isu  suksesi  kepemimpinan  di tubuh NU menjadi pembahasan utama dan sekaligus  sumber  dinamika  konflik  antar elit  NU  dan  pihak  luar  yang  punya kepentingan terhadap NU. Muktamar yang harusnya  menjadi  ajang  konsolidasi organisasi  dan  momentum  pengutan gerakan sebagai elemen civil society , kerap menunjukkan  kondisi  dan  fenomena  yang lebih  menonjolkan  konflik  perebutan kekuasaan  antar  faksi  di  tubuh  NU.  Hasil dari penelitian ingin memberikan gambaran  utuh  apa  saja  faktor  penyebab terjadinya konflik elit NU dan menjelaskan pergulatan  kepentingan  politik  dalam
suksesi  kepemimpinan  pada  Muktamar  di Jombang.
Dalam penelitian ini, berhasil menguak fakta bahwa konflik yang terjadi dalam  muktamar  Jombang  tidak  muncul serta-merta,  melainkan  akumulasi  dari berbagai  relasi antagonistik di  seputar pengelolaan  organisasi  kaum nahdliyyin .
Tentu saja, determinan utamanya tak lepas dari  proses  rivalitas  politik  antar  elit  NU dalam rangkah menguasai dan mempengaruhi  kebijakan  organisasi  NU untuk  kepentingan  masing-masing.  Dalam konteks itulah, analisis menggunakan teori konflik  dan  elit  digunakan  sebagai  pisau analisis  sehingga  menemukan  faktor- faktor  penyebab  terjadinya  konflik  dalam suksesi  kepemimpinan  dalam  muktamar Jombang.
Intervensi  partai  politik.  Tudingan adanya intervensi politik dari partai politik terhadap  Muktamar  NU  di  Jombang  yang dihembuskan  oleh  pihak  penantang incumben yakni,  Kelompok  Kiai  Hasyim- Gus Solah terbukti benar. Hal ini diperkuat oleh banyak kesaksian para muktamirin di arena  Muktamar.  Menurut  pandangan Martin  van  Bruinessen  yang  juga  hadir  di muktamar  menyakini  peran  Partai  Politik dalam suksesi kepemimpinan di Muktamar NU ke 33 merupakan hal  yang sulit untuk dibantah.  Para  Elit  Partai  Politik  yang sangat  berkepentingan  utuk  tetap  dapat
memegang hegemoni dalam organisasi NU. Walaupun  hal  tersebut  ditepis  oleh  para elit  Parpol,  baik  di  pusat  maupun  daerah namun mereka secara nyata terlibat dalam suksesi kepemimpinan di arena muktamar.

## UCAPAN TERIMAKASIH (Optional)
Terima kasih kepada Dosen Pembimbing  Budhi  Gunawan  dan  Firman Manan  di  Universitas  Padjadjaran  dan JUPIIS  untuk  jurnal  sehingga  bisa  terbit untuk jurnal ini, sekian terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, A. (2004). Avonturisme ”NU, Menjejaki Akar Konflik- Kepentingan Politik Kaum
Nahdhiyyin”. Bandung: Humaniora.
BangsaOnline.com,  Minggu,  29  Oktober  2017 22:00 WIB.
Bartens,  K.  &  Nugroho.  (1985).  Realita  Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka.
Barton,  G.  &  Greg,  F.  (1997).  Tradisionalisme Radikal:  Persinggungan  Nahdatul  Ulama- Negara. Yogyakarta: LkiS.
Bungin,  B.  (2007).  PenelitianKualitatif.  Jakarta:
KencanaPrenada Media Group
Cakrawangsa,  C.R.  (2012).  Dinamika  Politik Suksesi  NU:  Studi  terhadap  Pergulatan Kepentingan  Politik  pada  Muktamar  ke- 32  Nahdlatul  Ulama  Tahun  2010  di Makasar, Tesis Fisip-UI.
Cosbin, S.A.J. (1990). Basics of Qualitative and Quantitative Research: Graunded Theory Procedures  and  Technique,  Sage: Newbury Park.
Cresswell,
J.W. (2013). Research Design. Yogyakarta: PustakaPelajar.
Duverger,  M.  (2002).    Sosiologi  Politik,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Faslah,  R.  (2005).  Nahdlatul  Ulama  dan  Pemilihan Umum  Presiden  2004,  Studi  Konflik  Politik Kiai  NU  dalam  Pencalonan  KH.  Hasyim Muzadi  sebagai  Calon  Wakil  Presiden  pada Pemilu Presiden 2004, Depok: Tesis Fisip-UI.
Ida,  L.  (1995).    Dinamika  Internal  Nahdlatul Ulama  (NU)  setelah  kembali  ke  Khittah 1926, Depok: tesis Fisip-UI.
Iqbal,  M.  (2001).  Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi Doktrin  Politik  Islam.  Jakarta:  Gaya  Media
Pratama.
Kholik,
A. (2004). Dinamika Hubungan Muhammadiyah dengan NU Pasca Orde Baru (1998-2003).  Tesis.  Pascasarjana  Jurusan Sosiologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Lembaga  Ta’lif  wan  Nasyr  PBNU.  (2015).
“Hasil-hasil  Muktamar  ke-33  Nahdlatul Ulama,”  Jakarta:  Lembaga  Ta’lif  wan Nasyr PBNU, 2015
Liputan6.com, minggu 29 oktober 2017  19:05 WIB.
Mandan,  A.M.  (2008).  Napak  Tilas  Pengabdian Idham  Chalid,  Tanggung  Jawab  Politik  NU dalam  Sejarah.  Jakarta:  Pustaka  Indonesia Satu (PIS).
Moleong,  L.J.  (2007),  Metodologi  Penelitian Kualitatif (edisi revisi).  Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mubarak,  M.Z.  (2006).  Tantangan  NU  Pasca- Muktamar,  Opini  di  Media  Indonesia tanggal 6 Agustus 2015.
Muhlisin,  I.A.  (2007). Dialektika  Demokrasi  NU: Mengurai  Konflik pada  Muktamar  NU  ke-31 di Solo.
Nasution, S. (2003), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Parma,  S.P.  (2001).    Teori  Politik  Modern, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Rauf, M. (2001). Konsesus dan Konflik Politik, Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Depdiknas.
Subianto,  W.  (1999)  dari  CNN  Indonesia mewawancarai  KH  Ahmad  Hasyim Muzadi yang dimuat dalam Hasyim Soal
Muktamar:  Ulama  Turun  Harga  Jika Dipilih Politisi, diakses dari http://www.cnnindonesia.com.
Surbakti,  R.  (1999).  Memahami  Ilmu  Politik,
Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana.
Taufik,
M. (1999). “Benarkah PKB mengintervensi Muktamar NU di Jombang?”, diakses dari http://www.merdeka.com Tempo.com,  Minggu,  29  Oktober  2017  22:01 WIB.
Wahid,  M.  dkk.  (1999).  Dinamika  NU,
Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung    (1994)  ke  Muktamar  Kediri (1999), Jakarta: Kompas dan Lakpesdam NU. Wasono,  H.T.  (1999). Penyusup  Parpol,  Gus Solah:  Ini  Muktamar  NU  atau  PKB?, diunduh dari situs http://m.tempo.co Widjaja,  A.  (1999).  Budaya  Politik  dan Pembangunan Politik, Jakarta: LP3ES
Zaini,  A.  (2004).  “NU  dan  Politik  (Studi Tentang  Konflik  Politik  di  Internal  NU,
1952-2003)”.  Tesis.  Program  Studi  Ilmu Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas Indonesia.