## IMPLEMENTASI SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL
SYSTEM (ISPO) PADA PETANI KELAPA SAWIT SWADAYA DI KABUPATEN SANGGAU
IMPLEMENTATION OF INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL SYSTEM (ISPO) CERTIFICATION FOR INDEPENDENT OIL PALM SMALLHOLDERS IN SANGAU REGENCY
Sabinus 1* , Erlinda Yurisinthae 1 , Shenny Oktoriana 1
1 Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura *Corresponding author’s email: sabinus96@student.untan.ac.id
Submitted: 03/12/2020 Revised: 14/06/2021 Accepted: 31/07/2021

## ABSTRACT
The increase in the number of smallholders (Independent farmers) in Bonti District faces challenges from limited  knowledge  about  cultivation,  optimizing  the  use  of  production  factors,  sustainability  in production, and the absence of institutions (farmer groups,  cooperatives, and farmer groups  combined) so that it becomes a problem in the application of the 4 principles and 20 ISPO criteria. The purpose of this  study  is  to  analyze  the  formation  of  independent  farmer  groups  within  the  ISPO  certification framework. The research method uses the descriptive approach to analyze institutional conditions based on ISPO criteria also uses fishbone diagrams to find out the main problems and to create solutions. The results  of  this  research  show  the  farmers'  institutional  principles  have  not  been  implemented,  while 65.96% of the ISPO criteria have not been implemented and only 34.04% of the ISPO criteria have been implemented by farmers. The absence of farmer groups, data collection, and counseling for independent farmer  groups  in  Upe  Village.  However,  farmers  show  a  good  response  to  the  initiation  of  the  farmer groups' formation because there is hope that it will facilitate production inputs and the sale of TBS.

## Keywords: ISPO, Independent Oil Palm Farmers, Institutional Farmers

## ABSTRAK
Peningkatan  jumlah  petani  kelapa  sawit  pola  swadaya  di  Kecamatan  Bonti  menghadapa  tantangan  dari pengetahuan  yang  terbatas  tentang  budidaya,  optimalisasi  penggunaan  faktor  produksi,  keberlanjutan dalam  produksi  dan  belum  terdapatnya  kelembagaan  (kelompok  tani,  koperasi  dan  gabungan  kelompok tani)  sehingga  menjadi  masalah  dalam  kerja  sama  untuk  penerapan  4  prinsip  dan  20  kriteria  ISPO. Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pembentukan  kelompok  tani  sawit  swadaya  dalam  kerangka  sertifikasi  ISPO  dengan  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  secara  deskriptif  untuk  menganalisis  kondisi  kelembagaan berdasarkan kriteria ISPO serta digunakan diagram fishbone untuk mengetahui permasalahan utama dan mendapatkan  solusi.  Dari  hasil  penelitian  penerapan  prinsip  ISPO  pada  petani  sawit  swadaya  di Kecamatan  Bonti.  Prinsip  kelembagaan  petani  belum  diterapkan,  sedangkan  untuk  penerapan  kriteria ISPO sebanyak 65,96% belum dijalankan dan hanya 34,04% kriteria ISPO yang sudah dijalankan petani. Belum ada kelompok tani,  pendataan  dan  penyuluhan untuk kelompok tani sawit swadaya di Desa Upe. Namun respons petani terhadap inisiasi pembentukan kelompok tani sudah baik karena ada harapan dapat mempermudah penjualan TBS dan mendapatkan input produksi.
Kata Kunci : ISPO, Sawit Swadaya, Kelembagaan Petani
Copyright © 2021 by Author(s) This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License.  All  writings  published  in  this  journal  are  personal  views  of  the  authors  and  do  not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP ISSN: 1978-5437 (Print), 2356-2382 (Online) Published by the University of Jember, Indonesia

## Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian
(Journal of Social and Agricultural Economics)

## S E P
How  to  Cite :  Sabinus,  Yurisinthae,  E.,  dan  Oktoriana,  S.  (2021).  Implementasi  Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya  di Kabupaten Sanggau. JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian , 14(2): 166-179.

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  mempunyai  peranan  yang  cukup  penting  dalam  kegiatan perekonomian di Indonesia, dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang  cukup  besar  yaitu  sekitar  13,14  persen  pada  tahun    2017  atau  merupakan  urutan kedua  setelah  sektor  Industri  pengolahan  (Statistik  Kelapa  Sawit  Indonesia  ,  2017). Salah satu sektor pertanian yang cukup besar potensinya adalah sub sektor perkebunan kelapa sawit.
Tanaman  kelapa  sawit  merupakan  salah  satu  komoditi  unggulan  perkebunan  di Indonesia,  dimana  kelapa  sawit  memiliki  fungsi  ganda,  selain  mempunyai  fungsi ekonomis  yang  relatif  tinggi,  juga  mampu  meningkatkan  fungsi  sosial  dan  ekologi. Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  dapat  memastikan keberlanjutan  pengembangan  industri  minyak  kelapa  sawit  adalah  dengan  membuat standar  keberlanjutan  kebun  yang  disebut Indonesian  Sustainable  Palm  Oil (ISPO) untuk melawan kampanye negatif yang mencitrakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa  sawit  Indonesia  berdampak  merusak  sumber  daya  alam  dan  kelestarian lingkungan hidup. (Anwar.R. at al., 2016).
Di  Indonesia  ada  tiga  pola  pengelolaan  perkebunan  kelapa  sawit  yaitu    pola perusahaan, plasma dan  swadaya.  Menurut  (Yutika et  al. , 2019)   pola swadaya  adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sendiri, mulai dari pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pemasaran hasil tanpa melalui kemitraan usaha.
Menurut  data  BPS  Kalimantan  Barat  tahun  2019    luas  areal  perkebunan  kelapa sawit rakyat terbesar adalah Kabupaten Sanggau dengan luas 149.597 ha. Dimana salah satu  daerah  kecamatan  yang  memiliki  luas  areal  perkebunan  rakyat  dengan  pola swadaya  terbesar  merupakan  kecamatan  Bonti  yang  memiliki  luas  lahan  3.332  ha dengan produksi tandan buah segar 17.600 ton (Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau).
Jumlah Petani sawit swadaya di Kecamatan Bonti pada tahun 2017, terdapat 3.679 kepala  keluarga  dan  terjadi  peningkatan  pada  tahun  2018  menjadi  4.679  kepala keluarga.  Petani  swadaya  menghadapi  tantangan  dari  persyaratan  sertifikasi  ISPO terkait aspek legalitas dan lokasi kebun, kelembagaan pekebun dan pengolahan kebun, pengolahan dan pemantauan lingkungan, masalah lain seperti tingkat  pengetahuan dan keterampilan  petani  swadaya,  pengetahuan  organisasi  petani,  pendanaan,  dokumen hukum, praktik budidaya yang tepat dan catatan usahatani kebun. Kelembagaan petani menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan petani swadaya dalam lingkup sertifikasi  ISPO  ,  bukan  hanya  itu  adanya  kelembagaan  juga  membantu  dalam mengakses input, finansial, pasar, informasi dan teknologi (Nurliza, 2019).
Belum terdapatnya kelembagaan   petani sawit swadaya (kelompok tani, koperasi dan gapoktan)  di Kecamatan Bonti menjadi masalah dalam kerjasama untuk penerapan prinsip  dan  kriteria  ISPO,  sehingga  dalam  pembentukan  kelembagaan  petani  sawit swadaya  diperlukan context (hubungan)  antara  petani.  Unsur  penumbuhan  kelompok tani  yang  terdapat  pada  Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016  ( Governmental  rules )  dipersiapkan  untuk  penerapan pedoman  ( operational  rules ),  sehingga  kriteria  ISPO  dapat  terealisasi.  Berdasarkan permasalahan  tersebut  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pembentukan kelompok tani sawit swadaya dalam kerangka prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO.
Dalam penerapan  ISPO  pada petani swadaya dengan penilaian    4 prinsip dan  20 kriteria sebesar 34,04% sudah di jalankan. Secara keseluruhan belum di jalankan petani. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Yusmini  &  Heriyanto,  2011)  dalam  kesiapan
penerapan  ISPO  hanya  dijalankan  oleh  sebagian  kecil  petani  swadaya,  dari  seluruh indikator  yang  sudah  dijalankan    hanya  sebesar  10%  sampai  19,15%  yang  dijalankan petani swadaya.  untuk membantu petani sawit sawadaya di Desa Upe  dalam persiapan sertifikasi  ISPO  di  lakukan  pembentukan  kelembagaan  berupa  kelompok  tani  dengan menggunakan teori Lowndes & Lemprière (2018) serta untuk mengetahui permasalahan yang  di  hadapi  petani  dalam  membentuk  kelompok  tani  di  gunakan  diagram  Sebab- akibat  (fishbone).  Penelitian  terkait  penerapan  ISPO  sudah  pernah  dilakukan  oleh Yusmini  &  Heriyanto  (2011)  dan  Lowndes  &  Lemprière  (2018),  namun  kebaharuan penelitian  ini  dilakukan  terhadap  petani  kelapa  sawit  swadaya  di  Kabupaten  Sanggau, Kalimantan Barat.

## METODE PENELITIAN
Daerah  penelitian  ditentukan  secara  sengaja  ( purposive  method )  di  Desa  Upe, Kecamatan  Bonti,  Kabupaten  Sanggau.  Dasar  pertimbangannya  yaitu  jumlah perkebunan rakyat terbesar menurut data sekunder (BPS Kalimantan Barat 2018)  salah satu  wilayah  perkebunan  sawit  di  Kalimantan  Barat  yang  mengalami  peningkatan jumlah  petani  pada  tahun  2017  terdapat  3.679  kepala  keluarga  dan  meningkat  pada tahun  2018,  menjadi  4.679  kepala  keluarga.  Penelitian  dilakukan  di  Kecamatan  Bonti, Desa Upe, sebagai daerah dengan jumlah petani  sawit  swadaya terbesar  di  Kecamatan Bonti 121 kepala keluarga.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat  serta  hubungan  antar fenomena  yang  diselidiki.    Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk menggambarkan atau menganalisis data statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2017).
Penentuan  sampel  sebanyak  38  petani  dengan  menggunakan  metode purposive sampling ,  yaitu  teknik  pemilihan  sampel  berdasarkan  penilaian  atau  pandangan  dari peneliti  berdasarkan  tujuan  dan  maksud  penelitian  (Putri at  al. ,  2015).  Kriteria penentuan responden berdasarkan  umur, kelompok usia dewasa awal, pengalaman dan tingkat  pendidikan  formal.  Menurut  Darmawi  (2012)  Umur  yang  digolongkan  dewasa awal sangat produktif serta memiliki stamina yang kuat dalam bekerja serta pengalaman lamanya bertani yang diperoleh secara turun-temurun membuat petani dapat mengelola usaha  mereka  dengan  baik.  Serta  tingkat  pendidikan  formal,  menurut  (Hapsari at  al. , 2019)  pendidikan  formal  akan  berpengaruh    terhadap  produktivitas  usahatani,  akses informasi,  serta  tingkat  penyerapannya  atas  aplikasi  dan  teknologi  yang  akan berdampak terhadap partisipasi dan daya adopsi .
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  merupakan data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  petani  sawit  swadaya  dengan  metode wawancara  berdasarkan  daftar  pertanyaan  ( quisioner) yang  telah  disiapkan.  Data sekunder diperoleh dari Badan pusat statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan Peraturan Menteri.  Untuk  mengetahui  kondisi  kelembagaan  di  Desa  Upe  dilakukan  analisis deskriptif  berdasarkan  kriteria  ISPO,    dari  hasil  analisis  diambil  satu  permasalahan utama  dan  dianalisis  dengan  diagram fishbone untuk  mendapatkan  solusi.  Dengan mengidentifikasi melalui man (manusia yang terlibat), method (pedoman pelaksanaan), materrial (tanaman  sawit  tanaman  yang  sedang  diusahakan  petani), environment (keadaan atau lingkungan yang mendukung).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya di Desa Upe, Kecamatan Bonti,

## Kabupaten Sanggau
Luas  areal  perkebunan  yang  dimiliki  petani  sawit  swadaya  di  Desa  Upe, Kecamatan  Bonti,  Kabupaten  Sanggau  secara  keseluruhan  kurang  dari  5  Ha  dengan status  kepemilikan  lahan  sertifikat  hak  milik  serta  ditanam  dengan  pola  monokultur dengan hasil produksi 1-5 ton dan tumpang sari dengan hasil produksi ≤1 ton. Menurut Nengsih  (2016)  produksi  tanaman  kelapa  sawit  sistem  monokultur  lebih  tinggi  dari sistem polikultur (tumpang sari) karena tanaman sawit yang ditanam dengan polikultur akan  menyebabkan  pertumbuhan  lingkar  batang  kecil,  populasi  tanaman  lebih  banyak (melebihi  populasi  optimum)  sehingga  akan  terjadi  persaingan  dalam  hal  penyerapan unsur  hara  dan  air  dalam  tanah  dan  persaingan  mendapatkan  sinar  matahari  yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis.
Budidaya  kelapa  sawit  swadaya  dilakukan  petani  dengan  pedoman  teknis budidaya  yang  diperoleh  dari  Pusat  Penelitian  Kelapa  Sawit  (PPKS)  Parindu  dengan jenis  bibit  Marihat.  Mutu  bibit  kelapa  sawit  sangat  mempengaruhi  hasil  dan  kualitas kelapa  sawit,  oleh  karena  itu  penggunaan  bibit  unggul  merupakan  persyaratan  utama dalam  pengembangan  budidaya  kelapa  sawit  (Roy  Marulitua  Tampubolon,  2019). Perkebunan  lokasi  penelitian  didominasi  tanah  mineral  sehingga  jenis  bibit  varietas Marihat disarankan karena memiliki daya adaptasi yang lebih baik terhadap kondisi air tanah dan lingkungan (Maryani, 2012).

## Penerapan  Prinsip  ISPO  Petani  Sawit  Swadaya  Desa  Upe,  Kecamatan  Bonti, Kabupaten Sanggau
Penerapan  ISPO  merupakan  implementasi  dari  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar  ISPO  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  swadaya  terdiri  dari  4  prinsip  yaitu:  1) legalitas lahan, 2) organisasi pekebun, 3) pengolahan kebun, 4) pemantauan lingkungan dan  peningkatan  usaha  secara  berkelanjutan)  dan  20  Kriteria  yaitu:  1)  lokasi perkebunan,  2)  pengolahan  kebun,  3)  pemberian  informasi  kepada  instansi  terkait  dan pemangku  kepentingan  lainnya  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  4)  sengketa  lahan  dan kompensasi  serta  sengketa  lainnya,  5)  organisasi  kelembagaan  kebun  swadaya,  6) penjualan  TBS,  7)  kesepakatan  harga  TBS,  8)  pengangkutan  buah,  9)  pemanenan,  10) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), 11) pemeliharaan tanaman, 12) penanaman  lahan  pada  lahan  gambut,  13)  penanaman  pada  tanah  mineral,  14) pembenihan,  15)  pembukaan  lahan,  16)  peningkatan  usaha  secara  berkelanjutan,  17) pelestarian biodisversity ,  18)  pencegahan  kebakaran,  19)  penanggulangan  kebakaran, 20)  kewajiban  terkait  izin  lingkungan.  Penerapan  prinsip  ISPO  di  mulai  dari  legalitas lahan disajikan pada gambar 1.
Prinsip  legalitas lahan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat  tanah, akta jual  beli  tanah,  dan  bukti  kepemilikan  tanah  lainnya  yang  sah  dimana  kebun  yang berada di dalam kawasan hutan, tanah negara, dan areal Hak Guna Usaha (HGU) tidak bisa  memiliki  bukti  kepemilikan  tanah  yang  sah.  Tanah  dengan  klaim  yang  tumpang tindih  dipandang  tanah  bermasalah  yang  harus  dikeluarkan  dari  ISPO  (Dharmawan  et al., 2019)
Gambar 1 Legalitas Lahan Petani Sawit Swadaya Desa Upe.
Sumber: Data Primer (2020)
Kriteria  legalitas  dan  pengolahan  kebun  swadaya  di  Desa  Upe  hanya  29,82 persen.  Indikator  legalitas  dan  pengolahan  kebun  yang  diterapkan  petani  berupa sertifikat  tanah (89,47 persen), sedangkan untuk  surat  daftar usaha (STD-B) dan tanda bukti  Pekebun  masuk  kelompok  tani  dan  koperasi  belum  diterapkan  petani.  Kriteria lokasi  perkebunan  petani  di  Desa  Upe  (94,74  persen)  indikator  lokasi  kebun  sesuai dengan tata ruang setempat (92,11 persen) dan jarak lokasi kebun menuju pabrik sudah terjangkau (97,36 persen) sehingga untuk TBS bisa terjaga kualitasnya, selain itu jarak juga mempengaruhi biaya transportasi yang dikeluarkan petani (Maulana at al. , 2018). Selain  legalitas  lahan  standar  yang  harus  dimiliki  petani  untuk  mendapatkan sertifikasi ISPO adalah kelembagaan petani. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan  fungsi  kelembagaan  petani  merupakan  bagian  pranata  sosial  yang  memfasilitasi interaksi sosial, (Aini & Nadida, 2014). Keberadaan kelembagaan petani sawit swadaya Desa Upe dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Kelembagaan Petani Sawit Swadaya Desa Upe.
Sumber: Data Primer (2020)
Petani  sawit  swadaya  Desa  Upe  sampai  saat  ini  belum  memiliki  kelompok  tani ataupun  koperasi  yang  legal  hanya  saja  terdapat  kelompok  kerja  ataupun  kelompok arisan  sehingga  belum  terdapat  sumber  informasi,  dokumen  sengketa  lahan  dan  kartu anggota  atau  catatan  sebagai  anggota  kelompok  tani/koperasi.  Untuk  kegiatan operasional seperti pembukaan lahan dan pembersihan gulma dilakukan bersama-sama melalui kelompok kerja dan kelompok arisan.
Kelompok yang belum mendapat legalitas memiliki potensi untuk dikembangkan supaya dapat meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri dalam melakukan kegiatan pertanian. Anantanyu (2011) kelembagaan membantu petani karena memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program dan lebih termotivasi untuk bekerja sama  dalam  program  sehingga  dapat  membantu  memecahkan  masalah  dalam pembangunan  pertanian  melalui  partisipasi  kelompok  yang  kolektif.  Selain kelembagaan  petani,  prinsip  ISPO    yang  mendukung  pembangunan  pertanian berkelanjutan adalah teknis budidaya dan pengangkutan, disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3 Pengolahan Kebun.
Sumber: Data primer (2020)
Persentase  terendah  dalam Pengolahan  Kebun  di  Desa  Upe  pada  kriteria pembukaan  lahan  2,63  persen.  Sebagian  besar  petani  melakukan  pembakaran  lahan untuk  meminimalisir  biaya,  sebelum  lahan  ditanam  sawit  terlebih  dahulu  dijadikan ladang.  Dampak  terjadi  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar  adalah    pencemaran udara  dan  dari  segi  kesehatan,  asap  akan  menyebabkan  gangguan  pernapasan  seperti asma dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan membuka lahan tanpa bakar ( zero burning policy ) dengan manfaat lahan dapat ditanam setelah 1 sampai 2  bulan  sehingga  waktu  teknik  tanpa  bakar  lebih  efisien  (Dwijanarko at  al. ,  2020). Selain  kriteria  pembukaan  lahan  persentase  terendah  adalah  pelaksanaan  penanaman pada  lahan  gambut  dan  pengendalian  organisme  pengganggu  tumbuhan  (OPT), dikarenakan lahan yang diusahakan tidak terdapat lahan gambut dan petani menganggap usaha  yang  dilakukan  bukan  skala  yang  besar  sehingga  tidak  perlu  dilakukan pengendalian OPT.
Pengolahan  lahan  berdampak  pada  kegiatan  pemantauan  lingkungan  dan peningkatan  usaha  secara  berkelanjutan,  disajikan  pada  gambar  4.  Petani  belum membuat  SPPL  (surat  Pengolahan  dan  Pemantauan  Lingkungan)  sebagai  surat  izin lingkungan karena petani belum mengetahui tentang SPPL dan tidak adanya informasi untuk mendapatkan SPLL.
Gambar 4 Pemantauan Lingkungan dan Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan. Sumber: Data Primer (2020)
Prinsip pemantauan lingkungan dan peningkatan usaha secara berkelanjutan kriteria kewajiban  terkait  izin  lingkungan  dan  kriteria  peningkatan  usaha  secara  berkelanjutan belum  dilakukan.  Untuk  kriteria  pelestarian biodiversity (23,89  persen)  disebabkan karena  pola  pembukaan  lahan  yang  dilakukan  dengan  cara  membakar  sehingga ekosistem  dan  lingkungan  hidup  satwa  dan  tumbuhan  mengalami  kerusakan,  namun petani  mengetahui  keberadaan  satwa  dan  tumbuhan  tetapi  belum  ada  usaha  yang dilakukan untuk kegiatan pelestarian.

## Pembentukan Kelompok Tani, Petani Sawit Swadaya di Desa Upe
Kelompok  tani  didefinisi  sebagai  kumpulan  orang-orang  tani  yang  terdiri  dari petani dewasa, pria dan wanita, tua dan muda yang terikat secara informal dalam suatu wilayah  atas  kebutuhan  bersama.  Kelompok  tani  merupakan  kelembagaan  petani  yang langsung  mengorganisir  para  petani  dalam  memngembangkan  usahanya  (Nuryanti  & Swastika, 2016).
Di  Desa  Upe  belum  terdapat  kelompok  tani  yang  legal  dilihat  dari  prinsip organisasi  pekebun  sehingga  tidak  terdapat  sumber  informasi  serta  dokumen  sengketa lahan  dan  kompensasi,  namun  kelompok  tani  dapat  ditumbuhkan  melalui  kelompok kerja,  kelompok  arisan  dan  dibentuk  dari  petani  sawit  swadaya  yang  berjumlah  121 kepala  keluarga , menurut Permetan  No.  67  tentang  Pembinaan  Kelembagaan  Petani, persyaratan membentuk kelompok tani dapat dilakukan jika terdapat 20-30 petani.
Komponen  yang  mempengaruhi  dan  menjadi  penyebab  membentuk  kelompok tani  digunakan  analisis fishbone dengan  mengidentifikasi  melalui man (manusia  yang terlibat) yaitu petani sawit swadaya dengan kriteria luas lahan ≤5 Ha, method (pedoman pelaksanaan) penumbuhan kelompok tani yang disesuaikan menurut (Peraturan Menteri Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  67/Permentan/Sm.050/12/2016  Tentang Pembinaan  Kelembagaan  Petani), materrial (tanaman  sawit  tanaman  yang  sedang diusahakan  petani), environment (keadaan  atau  lingkungan  yang  mendukung),  gambar diagram yang telah disesuaikan ditampilkan pada Gambar 5.

## Gambar 5 Diagram Fishbone yang Disesuaikan.
1. Komponen pelaku yang terlibat (Man )
Belum adanya kesadaran petani akan manfaat kelompok tani hal ini dilihat dari  belum  adanya  petani  yang  menjadi  anggota  kelompok  tani  (gambar  2) dikarenakan  masih  rendahnya  pemahaman  petani  akan  fungsi  serta  manfaat kelompok tani serta belum adanya edukasi sehingga dalam pemahaman kelompok tani  hanya  dianggap  untuk  kegiatan  gotong  royong  dalam  kegiatan  usahatani  dan kondisi  usahatani  sawit  swadaya  yang  dikelola  petani  berada  di  lingkungan koperasi  unit  Desa  milik  petani  plasma  sehingga  untuk  memperoleh  akses transportasi dan penjualan masih bisa dapatkan petani swadaya.
Perlu  dilakukan  edukasi  serta  penyuluhan  untuk  meningkatkan  kesadaran petani  tentang  pemahaman  manfaat  serta  fungsi  kelompok  tani.  (Koampa at  al. , 2015)  kesadaran  merupakan  salah  satu  faktor  dalam  membentuk  kelompok  tani. Kelompok  tani sebagai sarana kerjasama antara petani dengan harapan agar usaha tani  akan  lebih  efisien,  serta  lebih  mampu  menghadapi  ancaman,  tantangan, hambatan,  dan  gangguan  yang  dihadapi  serta  untuk  mencapai  skala  ekonomi, dipandang dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
Penumbuhan kelompok tani dapat dilakukan dengan adanya dukungan dan penyuluhan  untuk  mengatasi  hal  tersebut  dengan  harapan  menjadi  anggota kelompok  tani  diharapkan  memberi  informasi  yang  lebih  baik  dalam  mengelola lahan  pertanian,  merubah  perilaku  dan  dapat  saling  membantu  sesama  anggota (Ramainas & Pasaribu, 2015).
Walaupun  petani  di  Desa  upe  belum  ada  kesadaran  dalam  membentuk kelompok  tani  ataupun  koperasi  sikap  serta  respon  petani  di  Desa  Upe    terhadap kelompok  tani  yang  akan  diinisiasi  sudah  baik,  hal  ini  karena  adanya  harapan dengan  adanya  kelompok  tani  dapat  mempermudah  penjualan  TBS  dan mendapatkan  input  produksi.  (Hidayanti at  al. ,  2015)  motivasi  merupakan  sikap dan  nilai  dasar  yang  dianut  oleh  seseorang  untuk    bertindak  serta    memberikan kekuatan  dan  dorongan.  Dengan  adanya  sikap  serta  respon  yang  baik  dari  petani, inisiasi  pembentukan  kelompok  tani  di  Desa  Upe  dapat  dilakukan  dengan  adanya motivasi petani.
Inisiasi  pembentukan  kelompok  tani  di  Desa  Upe  dapat  dilakukan  dan didukung dari jumlah petani yang tersedia 121 orang dan luas lahan yang dimiliki petani  dengan  luas  berkisar  1-5  ha.  Luas  lahan  yang  dimiliki  oleh  petani  dapat berdampak  terhadap  tingkat  motivasi  karena  semakin  luas  garapan  yang  dimiliki maka  motivasi  petani  untuk  mengembangkan  usahanya  semakin  tinggi  dan semakin  sempit  luas  lahan  yang  dimiliki  semakin  rendah  untuk  mengembangkan dan  menumbuhkan  kelompok  tani  dengan  kriteria  luas  lahan  0,00-0,50  (sempit), 0,51-2,00 (sedang) dan (>2) luas. Jika dikaitkan dengan luas lahan petani di Desa Upe  dengan  luas  lahan  pada  kisaran  1-5  ha  maka  motivasi  dalam  usaha  semakin tinggi  dan  motivasi  dalam  menumbuhkan  kelompok  tani  dapat  dilakukan  (Farid, 2016).
2. Komponen bahan baku ( material )
Bahan baku yang dimaksud adalah usahatani yang diusahakan yaitu tanaman sawit.  Pembentukan  kelompok  tani,  anggota  poktan  harus  memiliki  kegiatan usahatani  sebagai  mata  pencaharian  utama  dan  usahatani  yang  sesuai  dengan kebutuhan mereka di wilayahnya (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  67/Permentan/Sm.050/12/2016  Tentang  Pembinaan  Kelembagaan  Petani). Usahatani  yang  diusahakan  di  Desa  Upe  dalam  hal  ini  adalah  kelapa  sawit, usahatani ini juga sebagai mata pencarian utama bagi petani.
Pengelompokkan  berdasarkan  jumlah  jenis  tanaman  yang  ditanam  dibagi menjadi  2  kelompok  (Tumpang  sari  dan  Monokultur)  dan  dari  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sebanyak  97,36%  responden  menanam  1  jenis  tanaman (tanaman  sawit),  proporsi  responden  yang  menanam  lebih  dari  1  jenis  tanaman sebesar 2,63%. Pemilihan jenis tanaman berkaitan dengan potensi lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya suatu  tanaman di  daerah tersebut.  Petani di  Desa Upe lebih  banyak  menanam  sawit  dikarenakan  nilai  jual  dari  kelapa  sawit,  tren peningkatan  permintaan  sawit  maupun  kondisi  alamnya  yang  memungkinkan untuk penanaman kelapa sawit. Hasil penelitian di Desa Upe menunjukan kondisi petani  dan  keluarganya  dalam  keadaan  baik  hal  ini  diukur  dari  pendapatan  yang diperoleh petani dengan persentase 71,05% mendapatkan 1-5 ton produksi Tandan Buah  Segar  (TBS).    Hendayana  (2002)  dalam  penelitian,  (Islam,  &  Banda,  2018) kesejahteraan  petani  diukur  dari  nilai  tukar  petani  (NTP)  dari  produksi  dan pendapatan.
Apabila  pendapatan  mengalami  peningkatan  sebesar  satu  satuan  (semakin tinggi),  maka  akan  mengalami  pengaruh  positif  terhadap  perilaku  petani.  Tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi petani dalam melakukan keputusan maupun perencanaan  terhadap  peningkatan  usaha  pertaniannya,  yang  berkaitan  seperti membeli  jenis  dan  jumlah  pupuk  dan  insektisida,  pembelian  bibit  baru  dan perbaikan  lahan.  Kondisi  di  desa  upe  untuk  mendapatkan  pupuk,  pestisida, bibit,dan  input  produksi  lainnya  masih  sulit  didapatkan  sehingga  perlu  adanya kelompok    tani  ataupun  koperasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sarana  produksi. (Ramainas & Pasaribu, 2015)
Menurut  (Ramdhani at  al. ,  2015)  Kelompok  tani  sebagai  bagian  dari  peran dan  fungsi  dalam  suatu  penggerak  pembangunan  pertanian  di  dalam  suatu  desa tersebut.  Kegiatan  yang  berada  di  dalam  kelompok  tani  berdasarkan  jenis  usaha, atau  unsur-unsur  subsistem  agribisnis,  seperti  di  dalam  suatu  penyediaan  sarana produksi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya.
3. Komponen pedoman pelaksanaan ( method)
Pedoman  atau  cara  dalam  membentuk  kelompok  tani  menurut  (Peraturan Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang  Pembinaan  Kelembagaan  Petani).  Penyuluh  pertanian  mengidentifikasi melalui  pengumpulan  data  dan  informasi  petani,  data  dan  informasi  tersebut meliputi kelompok sosial yang sedang diikuti dan pernah tidaknya menjadi anggota kelompok tani.
Pelaksanaan  penumbuhan  kelembagaan  petani  dapat  dilakukan  dengan pendekatan  pada  kelompok  sosial  masyarakat,  dimaksudkan  untuk  mendorong terbentuknya  kelembagaan  petani  yang  mampu  membangun  sinergi  antar  petani dan  antar  poktan  dalam  rangka  mencapai  efisiensi  usaha.  Penyuluh  pertanian memberikan  penyuluhan  melalui  pertemuan  kelompok-kelompok  sosial  dan pertemuan  di  tingkat  RW/dusun  dalam  satu  desa/kelurahan  dengan  materi: pemahaman tentang poktan, kewajiban dan hak setiap petani yang menjadi anggota poktan,  fungsi  poktan,  ketentuan  yang  berlaku  dalam  poktan,  syarat  menjadi anggota poktan,ciri-ciri poktan yang mandiri. Proses penumbuhan poktan meliputi: penyuluh  pertanian  memberikan  sosialisasi  tentang  penumbuhan  poktan  kepada masyarakat  terutama  kepada  tokoh-tokohnya,  dilakukan  pertemuan  dan musyawarah,  kesepakatan  membentuk  poktan,  pemilihan  pengurus  kelompok  dan yang  terakhir  menetapkan  rencana  kerja  kelompok  (Munanto,  2016).  Kesesuaian komponen methode di  Desa Upe,  penyuluhan kepada petani sawit  swadaya untuk membentuk  kelompok  tani  belum  pernah  dilakukan.  Sehingga  perlu  adanya program penyuluhan untuk inisiasi pembentukan kelompok tani.
4. Komponen Lingkungan ( Environment )
Pembentukan  kelompok  tani  dalam  (Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan
Kelembagaan  Petani)  didasari  kesamaan  lingkungan.  Adhi  Surya  Perdana  (2016) Menyatakan  terbentuknya  kelompok  tani  atas  dasar  kesamaan  lingkungan geografis tempat tinggal hal ini sependapat dengan Kasdir Maulana (2019) kondisi lingkungan yang dimaksud memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a.) Saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota; b.) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani; c.) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
Kondisi  lingkungan  petani  sawit  swadaya  di  Desa  Upe  memiliki  kesamaan dalam  tradisi,  pemukiman,  dan  usahatani  yang  yang  sedang  berlangsung,  bahasa maupun  ekologi.  sehingga  pembentukan  kelompok  tani  di  Desa  Upe  dapat dilakukan. Kelompok tani dibentuk secara formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi  lingkungan  (sosial,  ekonomi,  sumberdaya),  keakraban,  kepentingan bersama  dan  saling  mempercayai,  serta  mempunyai  pimpinan  untuk  mencapai tujuan bersama (Paulus L. A. Tanasale & August E. Pattiselanno, 2020).

## Proses Pembentukan Kelompok Tani
Hermanto (2011) dalam penelitian (Kaskoyo et al., 2017) pembentukan kelompok tani  dilakukan  dengan  tujuan  kepentingan  bersama  dalam  rangka  meningkatkan produksi  dan  pendapatan  dari  usaha  taninya.  Dalam  hal  ini  melalui  sertifikasi  ISPO
petani sawit swadaya diarahkan ke praktik budidaya yang baik dan benar supaya dapat meningkatkan produksi petani serta dapat melakukan usahatani yang berkelanjutan.
Agar  tercapainya  praktek  budidaya  yang  baik  dan  benar  serta  pertanian  yang berkelanjutan  dilakukan  melalui  4  prinsip  ISPO  :  1)  legalitas  lahan,  2)  organisasi pekebun,  3)  pengolahan  kebun,  4)  pemantauan  lingkungan  dan  peningkatan  usaha secara  berkelanjutan.  Untuk  memudahkan  implementasi  ISPO  dilakukan  pembentukan kelompok tani.
Lowndes  &  Lemprière, (2018) Model  proses  pembentukkan  kelembagaan gambar  1  yang  terdiri  dari:  1) constitutional  rules-in-use (aturan  konstitusional  dalam penggunaan),  komponen  ini  disesuaikan  dengan  governmental rules  in-use (peraturan pemerintah). 2) actors (orang yang berperan). 3) context (kondisi dimana suatu keadaan terjadi).  4) operational  rules in-use  (aturan  operasional  yang  digunakan).  Untuk penyesuaian  cara  pembentukan  kelembagaan  petani  sawit  swadaya  di  Desa  Upe disajikan pada Gambar 6.
Gambar 6 Pembentukan Kelompok Tani Sawit Swadaya.
Sumber : Lowndes & Lempriere, (2017) disesuaikan
Komponen  yang  terlibat, constitutiona l rules-in-use (aturan  konstitusional  dalam penggunaan),  komponen  ini  disesuaikan  dengan governmental  rules  in-use (peraturan pemerintah)  melalui  pedoman  atau  cara  dalam  membentuk  kelompok  tani  menurut (Peraturan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
67/Permentan/Sm.050/12/2016  Tentang  Pembinaan  Kelembagaan  Petani).  Dari komponen  untuk  membentuk  kelompok  tani  di  Desa  Upe  belum  adanya  edukasi  serta penyuluhan yang diberikan kepada petani sawit swadaya oleh penyuluh pertanian.
Pedoman  atau  cara  dalam  membentuk  kelompok  tani  disesuaikan  dengan actors (orang yang berperan) dalam hal ini orang yang berperan adalah petani sawit swadaya, dimana kondisi sekarang jumlah petani sawit swadaya di Desa Upe 121 petani dengan demikian  memenuhi  persyaratan  untuk  membentuk  kelompok  tani  dimana  diketahui kelompok  tani  dibentuk  dengan  jumlah  anggota  20  sampai  30  orang  petani  (Peraturan Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  67/Permentan/Sm.050/12/2016  Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani).
Inisiasi  pembentukan  kelompok  tani,  petani  sawit  swadaya  dilakukan  dengan context (kondisi  dimana  suatu  keadaan  terjadi)  untuk  menginisiasi  petani  untuk mendapatkan sertifikasi ISPO melalui penerapan prinsip ISPO, selain itu pembentukan kelompok  tani  itu  sendiri  bertujuan  untuk  mewujudkan  petani  mandiri  yang  berperan sebagai objek dalam pembangunan pertanian (Bayu Putra Pratama at al., 2016)
Keadaan  petani  sawit  swadaya  di  Desa  Upe  yang  sebagian  besar  belum menerapkan  prinsip  ISPO,  sehingga  perlu  dilakukan  pembentukan  kelompok  tani. Untuk menjalankan kegiatan operasional petani pada kelompok tani perlu adanya aturan yang  dibuat  oleh  kesepakatan  anggota  kelompok  tani  operational rules  in-use (aturan operasional yang digunakan).

## KESIMPULAN
Petani sawit swadaya di Desa Upe, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau dalam penerapan  4  prinsip  ISPO  yaitu:  legalitas  lahan,  kelembagaan  petani,  teknik  budidaya dan  pengolahan  pemantauan  lingkungan  secara  keseluruhan  belum  siap  untuk sertifikasi. Diketahui untuk legalitas lahan 62,28%, kelembagaan 0%, pengolahan kebun 48,03%  dan  pemantauan  lingkungan  dan  peningkatan  usaha  secara  berkelanjutan 31,58% petani yang menerapkan.
Dilihat  dari  keempat  prinsip  ISPO,  kelembagaan  petani  sawit  swadaya  belum diterapkan  hal  ini  dikarenakan  kelembagaan  yang  terdapat  di  lingkungan  petani  hanya kelompok  kerja  dan  arisan  yang  belum  memiliki  legalitas,  sehingga  pembentukan kelompok  tani  yang  sesuai  dengan  kriteria  sertifikasi  ISPO  tidak  bisa  dilakukan dikarenakan  belum  memenuhi  persyaratan  dalam  prinsip  ISPO  terkait  organisasi pekebun.  Selain  itu,  masih  rendahnya  pemahaman  petani  akan  fungsi  serta  manfaat kelompok  tani  karena  belum  adanya  edukasi  sehingga  kelompok  tani  hanya  dianggap untuk kegiatan gotong royong dalam kegiatan berusahatani.
Walaupun pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan kriteria ISPO tidak bisa dilakukan,  inisiasi  pembentukan  kelembagaan  petani  dapat  ditumbuhkan,  dilihat  dari diagram fishbone dan teori Lowndes & Lempriere, (2018) dimana Kondisi  lingkungan petani sawit swadaya memiliki kesamaan dalam tradisi, pemukiman, dan usahatani yang sedang berlangsung, bahasa maupun ekologi, dengan jumlah petani sawit swadaya 121 kepala  keluarga.  Selin  itu  motivasi  dari  petani  sawit  swadaya  untuk  membentuk kelompok  tani  sudah  baik  dilihat  dari  harapan  petani,  dengan  adanya  kelompok  tani dapat mempermudah penjualan TBS dan mendapatkan input produksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Farid,  U.  R.  (2016).  Faktor-Faktor  Berpengaruh  Dalam  Pengembangan  Motivasi Anggota  Kelompoktani  Di  Kecamatan  Prajekan  Kabupaten  Bondowoso  Provinsi Jawa Timur. Triton , 7 (2), 1–10.
Aini,  Y.  N.,  &  Nadida,  Z.  (2014).  Analisis  Kelembagaan  Petani  Dalam  Mendukung Keberfungsian  Infrastruktur  Irigasi  (Studi  Kasus:  Daerah  Irigasi  Batang  Anai, Sumatera Barat). Jurnal Sosek Pekerjaan Umum , 6 (3), 140–221.
Anantanyu,  S.  (2011). Kelembagaan  Petani:  Peran  Dan  Strategi  Pengembangan Kapasitasnya . 7 (2), 102–109.
Anwar.R.,  Sitorus.S.R.P.,  Fauzi.A.M.,  Widiatmaka.,  &  Machfud.  (2016).  Pencapaian Standar  Indonesia  Sustainable  Palm  Oil  (Ispo)  Dalam  Pengelolaan  Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur. Jurnal Littri , 22 (1), 11–18. Https://Doi.Org/10.21082/Littri.V22n1.2016.11-18
Bayu  Putra  Pratama,  Eri  Sayamar,  E.  T.  (2016).  Peran  Kelompok  Tani  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Petani  Swadaya  Kelapa  Sawit  Di  Desa  Lingkar Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indigiri Hulu. Jom Faperta , 3 (2), 1–12.
Darmawi, D. (2012). Peranan Tenaga Kerja Keluarga Dalam Usaha Pemeliharaan Sapi Di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat. Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Peternakan Universitas Jambi , 15 (2), 48–58. Https://Doi.Org/10.22437/Jiiip.V15i2.1590
Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., … Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Implementasi  Ispo:  Persoalan  Lingkungan  Hidup,  Legalitas  Dan  Keberlanjutan. Jurnal  Ilmu  Lingkungan , 17 (2),  304–315.  Https://Doi.Org/10.14710/Jil.17.2.304- 315
Dwijanarko,  B.,  Rianawati,  F.,  Kehutanan,  J.,  Kehutanan,  F.,  &  Lambung,  U.  (2020). Kabupaten  Tanah  Laut  Cost  Analysis  Of  Zero  Burning  Technique  Of  Clearing Land  In  Village  Telaga  Langsat  District  Takisung  Districts  Tanah  Laut . 03 (3), 440–450.
Hapsari, H., Rasmikayati, E., & Saefudin, B. R. (2019). Karakteristik Petani Dan Profil Usahatani Ubi Jalar Di Kec. Arjasari, Kab. Bandung. Sosiohumaniora , 21 (3), 247– 255. Https://Doi.Org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i3.21288
Hidayanti,  N.,  Cepriadi,  &  Sayamar,  E.  (2015).  Motivasi  Petani  Kakao  Dalam Bergabung  Dalam  Kelompok  Tani  Di  Kelurahan  Kapalo  Koto  Kecamatan Payakumbuh Selatan. Jom Faperta Vol.2 No.2 Oktober 2015 , 2 (2), 1–10.
Kasdir Maulana. (2019). Jurnal Pendidikan Teknologi Pertania . 5 , 67–71.
Kaskoyo, H., Febryano, I. G., Yuwono, B., Kehutanan, J., Pertanian, F., Lampung, U., …  Lampung,  B.  (2017). Institutional  Study  Of  Farmers  Group  On  Partnership Program In Kphp Way . 5 (1), 1–7.
Koampa,  M.  V.,  Benu,  O.  L.  S.,  Sendow,  M.  M.,  &  Moniaga,  V.  R.  B.  (2015). Partisipasi  Kelompok  Tani  Dalam  Kegiatan  Penyuluhan  Pertanian  Di  Desa Kanonang  Lima,  Kecamatan  Kawangkoan  Barat,  Minahasa. Agri-Sosioekonomi , 11 (3a), 19. Https://Doi.Org/10.35791/Agrsosek.11.3a.2015.10294
Lowndes,  V.,  &  Lemprière,  M.  (2018).  Understanding  Variation  In  Processes  Of Institutional Formation. Political Studies , 66 (1), 226–244. Https://Doi.Org/10.1177/0032321717724325
M. Habibullah. (2018). Statistik Kelapa Sawit Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Maryani, A. T. (2012). Pengaruh Volume Pemberian Air Terhadap Pertumbuhan Bibit Kelapa  Sawit  Di  Pembibitan  Utama. Fakultas  Pertanian  Universitas  Jambi , 1 (2), 64–74.
Maulana,  R.,  Makmur,  T.,  &  Marsudi,  E.  (2018).  Pengaruh  Harga,  Jarak  Dan  Biaya Pengangkutan  Terhadap  Volume  Penjualan  Buah  Sawit  Petani  Pada  Pt.  Fajar Baizury  &  Brothers  Di  Kabupaten  Nagan  Raya. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pertanian , 3 (1), 95–104.
Munanto,  T.  (2016).  Motivasi,  Minat  Dan  Pengalaman  Petani  Pada  Penumbuhan  Dan Pembentukan  Kelompok  Tani  Reguler  Dan  Komoditas  Di  Wilayah  Kabupaten Gunungkidul. Ilmu-Ilmu Pertanian , 23 (1), 78–87.
Nengsih,  Y.  (2016). Tumpangsari  Tanaman  Kelapa  Sawit  (  Elaeis  Guineensis  Jacq  .) Dengan  Tanaman  Karet  (  Hevea  Brassiliensis  L  .)  Yulistiati  Nengsih  Program Studi  Agroteknologi  ,  Fakultas  Pertanian  Universitas  Batanghari  Pendahuluan
Kelapa Sawit Merupakan Salah Satu Komoditi . 1 (2), 69–77.
Nurliza. (2019). Model Adopsi Inovasi Kelembagaan . Pontianak: Iain Pontianak Press.
Nuryanti,  S.,  &  Swastika,  D.  K.  S.  (2016).  Peran  Kelompok  Tani  Dalam  Penerapan Teknologi Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 29 (2), 115. Https://Doi.Org/10.21082/Fae.V29n2.2011.115-128
Paulus L. A. Tanasale, August E. Pattiselanno, W. G. (2020). Perbandingan Kelompok Tani Di Kota Ambon (Studi Kasus Kelompok Tani Gunung Nona Negeri Amahusu Dan Negeri Tawiri). Agribisnis Kepulauan , 8 (2), 149–161.
Putri, E. A., Suwandari, A., & Ridjal, J. A. (2015). Analisis Pendapatan Dan Efisiensi Biaya  Usahatani  Tembakau  Maesan  2  Di  Kabupaten  Bondowoso. Jsep , 8 (1),  64– 69.
Ramainas,  &  Pasaribu,  A.  (2015).  Perilaku  Masyarakat  Petani  Terhadap  Penumbuhan Kelompoktani Di Kecamatan Sorkam Barat. Jurnal Agrica Ekstensia , 9 (2), 37–46.
Ramdhani, H., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2015). Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani. Prosiding  Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (3), 423–429. Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i3.13593
Roy Marulitua Tampubolon, I. (2019). Pengaruh Frekuensi Penyiraman Terhadap Total Luas  Daun  Pada  Beberapa  Jenis  Bibit  Unggul  Kelapa  Sawit  (Elaeis  Guinensis Jacq.)  Yang  Bermesokarp  Tebal  Di  Main  Nursery  Umur  4  Sampai  7  Bulan. Agroekoteknologi , 7 (2), 356–360. Https://Doi.Org/10.32734/Jaet.V7i2,April.21875
Sugiyono. (2017). Statistik Untuk Penelitian . Bandung: Alfabeta.
Tinggi, S., Ekonomi, I., Lhokseumawe, S., Islam, U., & Banda, N. A. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) Dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi Cut Muftia Keumala Zamzami Zainuddin Pendahuluan Salah Satu Sumber Kebutuhan Utama Manusia Berasal Dari Sektor . 9 , 129–149.
Yusmini, & Heriyanto. (2011). Analisis Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya Dalam Isbn 978-979-3793-71-9 . 141–149.
Yusmini,  &  Heriyanto.  (2016). Pemberdayaan  Kelompok  Tani  Melalui  Pasar  Lelang Sebagai Solusi Mewujudkan Kedinamisan Kesejahteraan Petani . 52–63.
Yutika,  F.,  Cahyadi,  E.  R.,  &  Mulyati,  H.  (2019).  Perilaku  Petani  Kelapa  Sawit  Pola Swadaya Dan Pola Plasma Terhadap Praktik Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan Di  Kabupaten  Kampar,  Riau. Jurnal  Agribisnis  Indonesia , 7 (2),  102–112. https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.102-112