Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
Vina Mareta 1 , Muh Jufri Achmad 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Vinamaretta24@gmail.com , Djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstract
A child is a person who is under the age of 18, or who has not yet reached the age of 18, including a child in the womb. In a marriage, the child born from the marriage must get his rights without the child asking. This research aims to find out the protection against the neglect of child custody due to divorce. The type of research used in this writing is normative law. The approach used is the statute approach and the conceptual approach. Based on this research, it shows that from the breakup of a marriage, there are legal consequences that follow, one of which is about the custody of the child born from the marriage. Child custody due to divorce falls into the hands of the mother, because the child is still under 12 years old. If the biological father or mother of the child does not want to take care of him, then the most  entitled  person  to  obtain  custody  of  the  child  is  the  grandmother  (the  mother  of  the  child's biological mother). If the grandmother (the mother of the child's biological mother) is not present or dies,  then  the  custody  of  the  children  is  transferred  to  the  grandmother  (the  mother  of  the  child's biological father). If the grandmother (mother of the child's  biological father) is not present or has passed away, then the custody of the child is transferred to the uncle (brother or younger brother of the child's biological mother). If the uncle (brother or younger sister of the child's biological mother) is not present or has passed away, then the custody of the child is transferred to the uncle (brother or younger sister of the child's biological father).
Keyword : Children, Child Custody, Child Neglect

## Abstrak
Anak merupakan seseorang dengan usia kurang dari 18 tahun dan termasuk juga anak yang terdapat didalam kandungan. Dalam sebuah pernikahan, anak yang lahir dari pernikahan tersebut hendaknya memperoleh  hak  tanpa  anak  memintanya.  Tujuan  dilaksanakan  penelitian  ini  yakni  untuk  melihat perlindungan yang dapat diberikan pada pengabaian hak asuh anak dari perceraian. Jenis penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yakni  hukum  normative.  Pendekatan  yang  digunakan  yakni dengan  model  pendekatan  perundangan  statute  approach  dan  pendekatan  konsep.  Berdasarkan penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  putusnya  suatu  perkawinan  terdapat  akibat  hokum  yang mebgikurinya,  diantaranya  yakni  berkenaan  dengan  hask  asuh  atas  anak  yang  terlahir  dari perniakahan. Hak asuh anak akibat perceraian jatuh ke tangan ibu , sebab sang anak masih dibawah 12 tahun. Jika ayah atau ibu kandung dari anak tersebut tidak berkehendak untuk mengasuh maka yang paling memiliki hak asuh yakni nenek dari ibu kandung anak. Jika nenek dari ibu kandung anak tidak  ada ataupun meninggal dunis maka hak  asuh dari anak tersebut  dialihkan pada paman atau abang atau adik kandung dari ibu kandung anak. Jika paman telah tiada maka beralih ke paman dari ayah.
Kata Kunci: Anak, Hak Asuh Anak, Penelantaran Anak

## PENDAHULUAN
Sebuah rumah tangga yang terdiri atasdari bapak, ibu, dan anak-anaknya merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipermainkan.  Bagi  manusia  adanya  penikahan  ialah  sebuah  sarana  untuk  pengembangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
keturunan  sehingga  menjadikan  ia  berbeda  dengan  makhluk  lainnya.  Berdasar  pada  sudut pandang  hokum  ,  pernikahan  yakni  merupakan  perjanjian.  Di  Indonesia  sendiri  hokum pernikah dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  berkenaan  dengan  pernikahan  serta  merupakan  landasan  hukum  bagi  semua warga Indonesia tanpa terkecuali agama serta kepercayaan pada masing pihak (Rijaya, 2021) . Peranikhan  hendaknya  berlandaskan  pada  berbagai  pilar  rumah  tangga  yang  kuat,  sehat, harmonis, dan memiliki kemampuan yang beragam dengan berbagai soal dan tantangan yang ada. Akan tetapi jika berlaku sebaliknya, kondisinya tidak dapat bertahan maka dapat timbul adanya konflik yang besar yang tidak dikehendaki. Sangat banyak pasangan usai memiliki anak kemudian  melakukan  perpisahan,  mengingat  tidak  terdapat  kecocokan  bagi  pasangan sehingga rumah tangga menjadi berantakan dan berakhir dengan perceraian (Ismiati 2018).
Perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  yang  bisa  dipilih  untuk  menyelesaikan persengketaan  dalam  perkawinan.  Oleh  sebab  itu,  baik  hukum  islam  maupun  perundang- undangan memberikan jalan sesuai dengan latar belakang konfliknya (Rijaya 2021). Dengan putusnya sebuah pernikahan yang didasarkan pada  putusan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hokum yang tetap, maka akan terdapat akibat hukum yang selaras, salah satunya yakni yang berkenaan dengan hak asuh atas anak yang terlahir dari perniakahan. Anak sebagai bagian dari negeras muda sebagai salah satu sumber daya manusia membutuhkan potensi serta penerus cita-cita penjuangan bangsa dengan ciri dan sifat khusus yang membutuhkan binaan  dan  perlindungan  guna  memberi  jaminan  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik, mental,  social  yang  utuh,  memiliki  keserasian,  memiliki  kesiembangan.  Secara  psikis perceraian tentunya memberkan dampak pada anak meski anak tersebut menjadi dewasa. Anak yang masih dibawah umum dinyatakan belum dapat mengutarakan pendapat seperti hendak  tinggal  Bersama  dengan  siapa  usai  kedua  orang  tuanya  bercerai.  Dari  sinilah pengadilan  menetapkan  siapa  yang  memiliki  hak  untuk  memelihara  dengan  pertimbangan berbagai factor yang  selaras dengan kondisi yang ada. Salah satu pihak dapat dimungkinkan merasa  memiliki  hak  untuk  melakukan  pengasuhan  untuk  anak-anak.  Berdasar  pada hubungan yang dimiliki orang tua dengan anak yang umurnya masih kecil terdapat hak dan kewajiban. Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
baik secara ekonomi, Pendidikan, dan berbagai hal yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok (AA Agus 2018).
Anak yang terlahir dari pernikahan melanjutkan anak sah sebagaimana tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Zulfah 2020). Pihak yang mendapatkan kerugian paling besar dari peristiwa cerai yang dilaksanakan oleh orang tua yakni anak. Anak akan kehilangan kasih saying yang diperlukan secara utuh dari orang tua bukan salah satunya, tidak terdapat anak yang berkeinginan memperoleh kasih saying  dari  ayah  ataupun  ibu  saja,  selain  itu  nafkah  serta  Pendidikan  akan  mengalami gangguan (M Agus, 2018). Pengasuhan anak sendiri, yakni merupakan perbuatan yang wajib dilakukan  oleh  kedua  orang  tuanya  mengingat  tanpa  pengasuhan  anak  yang  dapat mengakibatkan  anak  akan  terlantar  dan  sia-sia  hidupnya.  Jika  anak  masih  kecil  belum mumayyiz  tidak  mendapatkan  perawatan  dan  Pendidikan  yang  baik  maka  akan  memberi dampak buruk di masa mendatang bahkan dapat menjadikan eksistensi terancam.
Pada kenyataannya banyak pihak yang tidak dapat menyesuaikan diri, memiliki perilaku yang  seenaknya  tanpa  mengindahkan  perkembangan  yang  dimiliki  anak  mereka  serta memiliki sikap yang acuh bahkan  berpotensi menelantarkan anak mereka sendiri. Karenanya masyarakat  yang  paling  dekat  memiliki  hak  untuk  melindungan  anak  yang  mendapat perlakuan tidak adil oleh orang tuanya. UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak asasi manusia  telah  menuangkan  hak  anak,  menjalankan  kewjaiban  serta  tanggung  jawab  yang dimiliki orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara guna melindungan anak. Akan tetapi, dipandang masih butuh sebuah aturan perundangan yang secara khusus berisi aturan  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  anak  sebagai  landasan  yuridis  bagi terlaksananya  kewajiban  serta  tanggung  jawab  tersebut.  Karenanya  dengan  dibentuknya perundangan  anak  hendaknya  berdasar  pada  pertimbangan  bahwa  perlindungan  anak hendaknya  diberikan  pada  berbagai  aspek  sebagai  kegiatan  pembangunna  nasional  secara khusus berkenaan dengan kemajuan bangsa dan negara.
Permasalahan perlindungan anak yakni merupakan suatu hal yang cukup kompleks yang mendorong  timbulnya  berbagai  bentuk  masalah  yang  lebih  lanjut  yang  tidak  selalu  dapat teratasi  secara  perorangan  akan  tetapi  dapat  terselesaikan  Bersama-sama  dan  yang penyelesaiannya masih menjadi tanggung jawab Bersama. Perlindungan anak memberi akibat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
hukum baik yang erat kaitannya dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Berdasar pada UU  No  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Pasal  1  ayat  (2).  Perlindungan  naka merupakan hal yang begitu dipelrukan oleh anak yang terlantar dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang mana dapat dipanjang dari sisi kesejahteraan social. Pola kehidupan yang  dimiliki  anak  umumnya  kumuh  dan  mengelompok  pada  berbagai  kemiskinan  serta berbagai  tempat  yang  memiliki  tinggi  seperti  di  kolong  jembatan,  pinggiran  sungai,  lokasi pembuangan sampah ataupun bahkan yang tidur digerobak sampah Bersama dengan anak serta  istrinya.  Dalam  kondisi  ini  anak  yang  terlantar  tersebut  tidak  hanya  anak  yang ditelantarkan usai perceraian saja akan tetapi anak yang memang sengaja ditelantarkan.
Penelantaran anak ialah sikap serta tindakan orang tua yang tidak memberi perhatian dalam  proses  bertumbuh  dan  berkembang  anak  yang  mana  anak  terkucilkan,  terasingkan, serta tidak mendapat Pendidikan serta kesehatan yang layak. Dampak anak menjadi korban penelantaran seperti, terganggunya kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial. Selain itu Sikap dan kondisi kesehatan istri sebagai ibu sering kali mempengaruhi sikap dan kesehatan anaknya. Akibatnya, anak mengalami kerugian fisik dan kerugian psikologis. Kerugian  fisik  yang  diderita  oleh  anak  yang  terlantar  berupa  kekurangan  asupan  gizi  pada anak. Selanjutnya kerugian psikologis yang diderita oleh anak yaitu anak menjadi nakal tidak terkontrol dan gangguan perilaku lainnya.
Pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan penulis, pertama yakni penelitian jurnal oleh Cyntia Yudha Kristanti, Nurul Hudi dengan judul “ Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak ” fokus penelitian ini terdapat pada pencabutan hak asuh anak dari orang tuanya(Yudha Kristanti & Hudi, 2018). Kedua yakni oleh Heppy Hyma Puspytasari,Firman yang berjudul “ Perlindungan Hukum  dalam  Pembayaran  Nafkah  Anak  sebagai  Akibat  Perceraian ”  dalam  peneliti an tersebut  berfokus  pada  pembahasan  mengenai  pembayaran  nafkah  anak  setelah perceraian(Hyma Puspytasari et al., 2021). Dan selanjutnya oleh Muktiali Jarbi dengan judul“ Tanggungjawab  Orang  Tua  Terhadap  Pendidikan  Anak ” fokus  penelitian  ini  terdapat  pada tanggungjawab  orang  tua  terhadap  anaknya  dalam  dunia  pendidikan  (Jarbi,  2021).  Ketiga penelitian  tersebut berbeda  dengan  fokus  penelitian  yang  akan  dikaji penulis  yakni terkait
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dengan” Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Asuh  Anak  Yang  Diterlantarkan  Akibat Perceraian ”.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka penulis mengambil judul “ Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”.

## METODE PENELITIAN
“ Jenis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif yakni berupa produk perilaku hukum,  yang  berpacu  terhadap  norma  hukum  atau  kaidah  hukum  yang  berlaku  dalam masyrakat di indonesia. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi , perbandingan hukum serta sejarah hukum. “

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
Perlindungan hukum dapat dimaknai dengan berbagai usaha untuk memenuhi hak seta memberikan bantuan dan memberi rasa aman pada saksi ataupun korban, melindungi korban secara  hukum  dari  tindak  kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat  yang terwujud dengan berbagai aspek seperti restitusi, kompensasi, layanan medis dan berbagia bantuan  hukum  .  pemberian  perlindungan  tersebut  pada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati semua berbagai hak yang diberikan oleh hukum ataupun dengan kata lain  yakni perlindungan  yakni  beberapa  usaha  hukum  yang  hendaknya  diberikan  apparat  penegak hukum dalam memberi rasa aman baik dari segi fikiran ataupun gangguan.
“ Pengertian perlindungan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan,  Perlindungan  yaitu  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberi  rasa  aman  kepada korban  yang  dimana  upaya  tersebut  dilakukan  oleh  pihakpihak  berwenang  dan  upaya tersebut dilakukan baik untuk sementara atau sesuai dengan ketetapan pengadilan (Zahro Y L, 2019). “
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Perlindungan anak bagi masyarakat, bangsa sebagai tolak ukur peradaban masyarakat bangsa  tertentu.  Sehingga  demi  mengembangkan  manusia  secara  utuh  maka  kita  wajib mengupyakan perlindungan anak sebagaimana kemampuan yang dimiliki demi kepentingan nusa  serta  bangsa.  Kegiatan  perlindungan  anak  ialah  sebuah  tindakan  hukum  yang memberikan akibat hukum. Karenanya butuh adanya jaminan huum bagi kegiatan melindungi anak.
Perlindungan, baik mendapatkan permintaan atau tanpa diminta, pemeliharaan pada anak yakni hak yang dimiliki anak. Tujuan dari memberi perlindungan yakni agar anak merasa mendapatkan  perlindungan,  sehingga  anak  merasakan  kenyamanan,  jika  akan  merasakan aman  maka  ia  akan  berkebebasan  untuk  melaksanakan  penjelajahan  ataupun  eksploitasi pada lingkungan. Perlindungan anak dapat dimaknai dengan upaya pengadaan kondisi yang mana  tiap  anak  dapat  menjalankan  atau  mendapatkan  hak  serta  kewajibannya.  Adapun perlindungan  tersebut  merupakan  sebuah  wujud  dari  keadilan  yang  dimiliki  masyarakat, memberikan  perlindungan  pada  manusia.  Dengan  demikian  maka  perlindungan  anak diupayakan dalam beberapa bidang kehidupan(M. Agus, 2018).
Kepastian  hukum  sangat  butuh  diupayakan  demi  keberlangsungan  kegiatan perlindungan  anak  serta  pencegahan  penyelewangan  yang  memberikan  dampak  negatif. Yang tidak dikehendaknya dalam menjelankan perlindungan anak perlindungan anak terdiri atas berbagai permasalahan yang penting serta mendesak, memiliki keragaman serta variasi tingkat  tradisi  serta  berbagai  nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Terdapat  berbagai permasalahan  yang  di  masyarakat  butuh  adanya  perlindungan  bagi  anak  khususnya  yakni anak dibawah usia.
“ Perlindungan anak juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yaitu semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar seluruh hak-hak  dalam  kehidupan  anak  tersebut  terlindungi  dan  terhindar  dari  kekerasan  dan diskriminasi. “
Anak memiliki perbedaan makna bagi setiap orang. Anak ialah penyambung keturunan, sebagai investasi di masa mendatang dan harapan untuk menjadi sandaran saat usia mulai lanjut.  Ia  dinyatakan  sebagai  mudah  dalam  peningkatan  peringkat  hidup  sehingga  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dilakukan  control  status  social  orang  tua.  Anak  ialah  pihak  yang  memegang  keistimewaan yang  dimiliki  orang  tua,  sewaktu  orang  tua  masih  hidup,  anak  merupakan  pihak  yang menenangkan dan ketika orang tua tiada anak merupakan penerus.
“ Pengertian  anak  juga  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan anak jika masih berumur dibawah 18 tahun, atau belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan.  Sedangkan  dalam  Pasal  45  KUHP  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  anak  jika masih berumur dibawah 16 tahun. “
Saat terlahir anak memiliki kewajiban dan juga hak yang hendaknya dapat terpenuhi hak yang hendaknya diperoleh diantaranya yakni keberlangsungan hidup, pertumbuhkembangan,  perlindungan,  serta  partisipasi.  Sementara  hak  yang  dimiliki  anak terdiri atas hak sipil serta kebebasan, hak mendapat perawatan, dan pengasuhan alternative, pengasuhan  serta  penggunaan  waktu  luang,  kesehatan  dan  juga  kesejahteraan  dasar,  hak mendapat Pendidikan, kebudayaan serta penggunaan waktu luang. Seorang anak yang telah terlahir  memiliki  hak  asasi,  kewjaiban  dan  hendaknya  dipenuhi  haknya  sebagai  anak  agar keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak mendapat perlindungan.
“ Anak  terlantar  adalah  anak  yang  berusia  5-18  tahun  yang  menghabiskan  sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena termasuk dalam kekerasan terhadap anak secara sosial (social abuse). Kekerasan anak secara sosial  mencakup  penelantaran  anak  dan  eksploitasi  anak.  Penelantaran  anak  merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh  kembang  anak.  Misalnya  anak  dikucilkan,  diasingkan  oleh  keluarga,  atau  tidak diberikan makan, pendidikan dan kesehatan yang layak(Dinar Sari, 2022). “
“ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  (6) dijelaskan “ bahwa  “Anak  terlantar  adalah  anak  yang  tidak  terpenuhi  kebutuhannya  secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Menurut U ndang-Undang  Nomor 4 Tahun 1979  angka  7  menjelaskan  bahwa  “Anak “ terlantar  adalah  anak  yang  karena  suatu  sebab
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
orang  tuanya  melalaikan  kewajibannya  sehingga  kebutuhan  anak  tidak  dapat  terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Hakiki I, 2018). “
Seorang anak dinyatakan terlantar, bukan sekadar tidak adanya salah satu orang tua ataupun kedua orang tua, namun terlantar juga dapat dinyatakan ketika berbagai hak anak untuk  menjalani  tumbuh  kembang  dengan  wajar  mendapatkan  layanan  kesehatan  yang memadai belum mendapatkan pemenuhan lantaran adanya kelalaian, orang tua yang tidak mengerti,  orang  tua  tidak  mampu  dan  terjadinya  kesenjangan.  Seorang  anak  yang  tidak diharapkan  lahir  sangat  rawan  untuk  ditelantarkan  bahkan  mendapatkan  perlakuan  yang salah.  Dalam  tingkatan  yang  lebih  ekstrem,  penelantaran  anak  dapat  berbentuk  tindakan pembuangan anak entah dihutan, diselokan, pada tmpat sampah dan lain sebagainya
Umumnya  bentuk  penelantaran  anak  ini  dilaksanakan  dengan  membiarkan  anak memiliki gizi yang buruk, kekurangan gizi, dan tidak memperoleh perawatan kesehatan yang memadai,  memiliki  luka  ataupun  penyakit  yang  sengaja  dibaikan  dan  tidak  mendapatkan pengobatan, melakukan pemaksaan agar anak menjadi pengemis ataupun pengamen, anak jalanan,  buruh  pabrik,  pembantu  rumah  tangga  dan  lain  sebagainya.  Adapuan  factor  yang menjadikan  anak terlentar  yakni  kesibukan  yang  dimiliki  orang tua  dengan pekerjaan  yang dimiliki, broken home, kurangnya kondisi ekonomi, kesadaran dari orang tua yang kurang dan lain sebagainya.
Dengan  ditelantarkan  anak  memberikan  dampak  yang  cukup  bervariasi  diantaranya yakni membutuhkan penangan yang tepat sebelum anak melakukan peniruan tindakan yang dilakukan orang tua. Terdapat banyak orang yang melakukan penelantaran anaknya sendiri juga mengalami hal serupa ketik kecil. Sehingga  akan didapatkan penanganan yang sesuai akan  menetapkan  rantai  kekerasan  serta  penelantaran  pada  anak  di  masa  mendatang (Andriani B V, 2018).

## 1. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian
“ Berdasarkan kasus perceraian terdapat contoh kasus yakni, Pasangan Vivin dan Winedi yang  dikaruniai  2  orang  anak  yang  bernama  Rafa  dan  Danis.  Pasangan  Vivin  dan  Winedi bercerai pada tahun 2021. Vivin dan Winedi tidak mempermasalahkan nafkah anak setelah Perceraian  di  Pengadilan  tetapi  mereka  telah  menyelesaikan  masalah  nafkah  dengan  cara kekeluargaan. anak dari Vivin dan Winedi tinggal bersama  Vivin di kediaman orang tuanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dan untuk biaya anak mantan  suami Vivin  terkadang  memberikan  sejumlah  uang  yang tidak  menentu.  Terkadang kurang dari Rp.  2.000.000 karena mereka telah sepakat untuk masalah  biaya  di  tanggung  sama-sama.    Pada    tahun    2022    ayah  Rafa  dan  Danis    tidak memberikan  nafkahnya  lagi  terhadap  keduanya  dan terkadang mereka  meminta  pun  tidak di  berikan. Vivin cukup kesal terhadap sikap mantan suaminya, karena baginya  seharusnya bukan  dirinya  saja  yang  harus  menanggung  semua  biaya,  Rafa dan Danis juga anaknya. Dari    kasus    ini    Winedi  mengaku    bahwa    tidak    dapat    menafkahi    anaknya    karena penghasilannya yang sangat kurang dan banyaknya biaya untuk kehidupannya sendiri. Winedi mengaku  dulu  masih  sering  memberikan  nafkah  secara  rutin    kepada    anaknya.    namun sekarang Winedi merasa  kesulitan  karena  penghasilannya  sekarag sedang tidak stabil. Maka terdapat penjelasan sebagai berikut :  Pasangan suami istri Vivin dan Winedi yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rafa dan Danis. Pasangan  Vivin dan  Winedi  kemudian  bercerai  pada  tahun  2021.  Hal  ini dikarenakan Vivin tidak  kuat  dengan  tingkah  laku  suaminya,  yaitu:  melakukan  perselingkuhan  yang  memicu keretakan rumah tangga mereka, melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sering melakukan judi online tanpa sepengetahuan  Vivin, faktor ekonomi yang kurang . “
“ Hal  tersebut  akhirnya  memicu  pertengkarann  dan  menjadi  faktor  utama  dalam perceraian.  Setelah  putusnya  perkawinan  Vivin  dan  Winedi,  mereka  berdua  tidak mempermasalahkan  nafkah  anak  setelah  perceraian tersebut,  dikarenakan  mereka  berdua telah menyelesaikan masalah nafkah dengan cara kekeluargaan. Anak dari Vivin dan Winedi tinggal bersama Vivin di kediaman orang tuanya dan diasuh oleh sang nenek (ibu dari Vivin), sedangkan untuk nafkah sang anak, mantan  suami  terkadang  memberikan  sejumlah  uang yang  tidak  menentu.  Terkadang kurang dari Rp. 2.000.000 perbulan untuk 2 orang anak, karena mereka telah sepakat untuk masalah biaya di tanggung sama-sama.
Pada  awal  tahun    2022    ayah  Rafa  dan  Danis    tidak    memberikan    nafkahnya    lagi terhadap  keduanya  dan terkadang mereka  meminta  mainan pun  tidak  di  berikan oleh sang ayah. Vivin cukup kesal terhadap sikap mantan suaminya, karena pada kesepakan awal sang  mantan  suami  sepakat  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak,  tetapi  perlahan  sang suami tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Seharusnya  bukan  sang istri  saja  yang  harus menanggung    semua    biaya,  tetapi  sosok  suami  lah  yang  seharusnya  menanggung  nafkah
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
untuk  kedua  anaknya.  Setelah  kejadian  tersebut,  mereka  berdua  menyelesaikan  kembali masalah mengenai nafkah anak secara kekeluargaan. Tetapi Winedy mengaku  bahwa  tidak dapat  menafkahi  anaknya  karena penghasilannya yang sangat kurang dan banyaknya biaya untuk kehidupannya sendiri. Winedy mengaku dulu masih sering memberikan nafkah secara rutin  kepada  anaknya.  namun  sekarang Winedy merasa  kesulitan  karena  penghasilannya sekarang sedang tidak stabil. Sang mantan istri tetap ingin meminta hal ini dikarenakan hak bagi  sang  anak.  Selanjutnya  terkait  masalah  tersebut  hak  asuh  kedua  anak  jatuh  kepada ibunya yakni Vivin, dikarenakan Winedy selaku ayah dari kedua anak tersebut: “ 1. Melakukan perselingkuhan yang memicu keretakan rumah tangga mereka.
2. Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Sering melakukan judi online tanpa sepengetahuan  Vivin
4. Faktor ekonomi yang kurang
Pada  saat  ini,  kedua  anak  tersebut  diasuh  oleh  sang  nenek  (ibu  dari  vivin),  hal  ini dikarenakan ibunya lebih mementingkan karirnya, ini sebabkan mantan suami tidak memberi nafkah kepada anaknya, yang mengakibatkan mantan istri fokus berkarir untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan kedua orang tuanya.
Terkait  nafkah  yang  diberikan  Winedy  masih  belum  selesai,  merujuk  pada  Pasal  105 Kompilasi  Hukum  Islam ,  yang  berbunyi  “ pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyis  atau belum  berumur  12 tahun  adalah hak  ibunya,  sedangkan  yang  sudah  mumayyis  diserahkan kepada  anak  untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya  dengan  biaya  pemeliharaan  ditanggung  oleh  ayahnya ”. “ Kewajiban  ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan  Nomor  16  Tahun 2019  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 kemudian  dikuatkan  dengan  KHI  atau  kompilasi  hukum  Islam.  Apalagi  dengan  adanya Undang-Undang Perlidungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “ menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang  berkualitas,  berakhlak  mulia  dan  sejahtera” Anak “ tetap  merupakan  kewajiban  dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh  anak.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  dalam  hukum  Islam  bahwa  yang bertanggungjawab  berkewajiban  untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  adalah  bapak, sedangkan  ibu  hanya  bersifat  membantu  dimana  ibu  hanya  berkewajiban  menyusui  dan merawatnya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan  anak  dan  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban tersebut, ibu dapat memikul biaya tersebut (Hifni, 2021). “
Kasus  tersebut  ialah  masalah  yang  diselesaikan  secara  kekeluargaan  namun  terkait masalah  tidak  memberikan  nafkah  dapatlah “ dituntut  dengan  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan jika masalah tersebut tidak selesai dengan cara kekeluargaan,  Mantan suami yang meninggalkan  kewajiban  memberikan  nafkah  pada  anaknya  pada  perkawinan  yang  telah putus karena bercerai dengan istrinya dengan sengaja sungguh suatu perbuatan yang tercela dan  menurut  Peneliti  sudah  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yakni  penelantaran rumah tangga (kepada anak) yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  anak  masih  termasuk  dalam  lingkup keluarga.  Sebagai  upaya  untuk  menuntut  keadilan  dalam  hal  nafkah  anak  ini,  upaya  yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menuntut biaya hadhanah anaknya kepada mantan suaminya  adalah  dengan  cara  membuat  gugatan  baru  tentang  nafkah  anak  yang  hasilnya berupa Tindakan eksekusi. “
“ Eksekusi  ini  hanya  dapat  dilakukan  bila  mantan  istri  mengajukan  keberatan  atas Tindakan  mantan  suaminya  yang  mengabaikan  biaya  hadhanah  anaknya  ke  pengadilan. Pengadilan  akan  memproses  gugatan  nafkah  anak  kepada  mantan  suaminya.  Dalam prosesnya  harus  melalui  persidangan  dan  memanggil  termohon  untuk  diberi  peringatan (aanmaning). Bila hal ini tidak berhasil, pengadilan akan melaksanakan eksekusi kepada harta yang dimiliki mantan suami dibawah perintah dan penetapan Majelis Hakim atas nama Ketua Pengadilan (Yusuf M, 2017). Selain dari upaya eksekusi maka upaya lain yang dapat dilakukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
adalah dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di kenakan dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: “
1. Seseorang “ mendapat  penggugatan  pengadilan  untuk  mengganti  biaya  nafkah  anak yang  tidak  diberikan  kepada  anak,  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  34  ayat  3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mualai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut,  asalkan  seorang  ayah  memang  memiliki  kecukupan  harta  dan  ia  enggan memberikannya,  tetapi  jika  seorang  ayah  dalam  keadaan  miskin,  sakit  atau  sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya.
2. Seseorang  dapat  dicabut  hak  kuasa  asuh  terhadap  anaknya  sebab  melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang  Perkawinan  dan  Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.
3. Bagi  PNS  yang  tidak  mau  melaksanakan  ketentuan  pembagian  gaji  apabila  terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisisplinan yang tunggi. “
“ Hak Asuh Anak kerap kali menjadikan masalah sebelum atau setelah cerai. Bahkan tak jarang  jika  antar  mantan  suami  ataupun  mantan  istri,  saling  melakukan  perebutan  untuk memperoleh hak asuh anak mereka, mengingat anak merupakan harapan dari orang tua yang hamper tak terpisahkan. Para orang tua biasanya akan saling mengklaim bahwa dialah yang paling  pantas  untuk  mengasuh  anak  mereka  dengan  alasan  atas  nama  kepentingan  anak, sehingga ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa anak tersebut diasuh oleh salah satu orang tuanya atau kedua - duanya, permasalahan mereka juga tidaklah selesai. Karena kedua orang  tua  tersebut  akan  saling  mengklaim  satu  sama  lain  telah  melalaikan  kewajibannya sebagai orangtua, saling menuduh bahwa tidak berkompeten mengurus anak, dan yang lebih parah  mereka  akan  mencegah  kunjungan  salah  satu  orang  tua  dengan  cara  pembatasan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
waktu bersama, dan mereka pun juga tidak akan mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar anak berada dalam perlindungannya. Dimana pertikaian - pertikaian tersebut sangat mengancam ketentraman anak tersebut dan bahkan malah mengganggu psikologinya ke depan. “
“ Berkenaan dengan hak asuh anak, pengadilan umumnya memberi hak perwalian dan pemeliharaan anak  di  bawah umur  kepada  ibu. Hal  ini  mengacu pada Pasal  105  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh  ayah  atau  ibunya.  Keutamaan  hak  ibu  itu  ditentukan  jika  dia  belum  kawin  dan  dia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadhanah. Bila kedua atau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya dia telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak  lebih  utama  dari  ayah.  Bila  syarat  itu  tidak  terpenuhi  maka  hak  pengasuhan  pindah kepada yang paling dekat yaitu ayah. Bila ayah tidak ada maka yang berhak mendidik adalah bibi (saudara perempuan ibunya). Jika seorang ibu menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanah tidak dapat diberikan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat hadhanah, bila hal tersebut terjadi maka yang mengambil hak hadhanah adalah ayahnya. Juga dijelaskan dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,  sepanjang  anak  tersebut  tidak  memiliki  cacat  fisik  maupun  mental  atau  belum melangsungkan pernikahan. Ini artinya, jika usia anak Anda kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada pada Anda sebagai ibunya. “
“ Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Hakim  untuk  mengambil  suatu  kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan “ bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib  menggali,  mengikuti, dan  memahami nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat”.
“ Apabila ayah kandungnya berhalangan karena dicabut hak asuhnya oleh pengadilan maka hak asuh atas anak secara berurutan menurut Ulama’ Syafi’iyyah diberikan kepada :
1. Nenek (Ibu dari ibu kandung anak tersebut)
2. Nenek (Ibu dari ayah kandung anak tersebut)
3. Paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
4. Paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut). “
“ Dari paparan tersebut maka jika ayah atau ibu kandung dari anak tersebut berhalangan tetap (dicabut hak asuhnya) oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka yang paling berhak pertama sekali untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut adalah nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada, telah dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau meninggal dunia maka hak asuh atas anak- anak tersebut beralih kepada nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut) tidak ada, dicabut hak asuhnya oleh pengadilan atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut). Apabila paman (abang atau adik kandung dari ibu  kandung  anak  tersebut)  tidak  ada,  dicabut  hak  asuhnya  oleh  pengadilan  atau  telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung  dari  ayah  kandung  anak  tersebut).  Dalam  hal  hak  asuh  atas  anak  tersebut  telah dialihkan tidak berdasarkan urutan hak asuh atas anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka  pihak  yang  merasa  lebih  berhak  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pihak  yang telah  memperoleh  hak  asuh  atas  anak-anak  tersebut  untuk  mengembalikan  anak-anak tersebut  kepada  pihaknya  yang  berdasarkan  ketentuan  lebih  berhak  dalam mengurus/mengasuh anak-anak yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya tersebut.
Selanjutnya jika kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu  kedua  orang  tuanya  memiliki  hak  asuh  anak.  Akan  tetapi  dalam  pengasuhan  dan pemeliharaan  anak  merupakan  hak  anak-anaknya  yang  lebih  diutamakan  demi  untuk kemaslahatan anak ke depannya. Hal ini tercantum dalam pasal 14 Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. “
2. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Diterlantarkan “ Orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  bertanggung  jawab  untuk  menjaga  dan memelihara  hak  asasi  tersebut  sesuai  dengan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum. Demikian  pula  dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  negara  dan  pemerintah bertanggung  jawab  menyediakan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  anak,  terutama  dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. “
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
“ Pemenuhan  perlindungan  terhadap  anak  telah  dituangkan  pada  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan sedangkan orang tua adalah ayah dan ibu dari anak tersebut sehingga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
Kewajiban  dan  tanggungjawab  negara  dan  pemerintah  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  pada  pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  pemerintah  sebagai  organ  penyelenggara  negara  harus  mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggungjawabnya. “
“ Untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  bagi  anak  dalam  ketentuan  perundangan mengenai  perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  serta prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi  anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  serta  penghargaan terhadap  pendapat  anak,  sebagai  penghormatan  bagi  anak  atas  hak  untuk  mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya.
Suatu  pemerintahan  dinyatakan  baik  yakni  pemerintahan  yang  mampu mempertanggungjawabkan  segala  sikap,  perilaku  dan  kebijakan  yang dibuat  secara politik, hukum, maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada pubik, serta membuka kesempatan publik untuk malakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan  hukum  atas  tindakan  tersebut.  Membangun  pemerintahan  yang  baik  merupakan suatu  keharusan  dalam  sistem  pemerintahan,  sebab  membangun  masa  depan  Indonesia sebagai  wujud  dari  pada  pengalaman  tujuan  berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemerintahan dapat dikatakan bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi  permasalahan,  kebutuhan,  keluhan,  dan  aspirasi  masyarakat  yang  diwakilinya, mereka  cepat  memahami  apa  yang  menjadi  tuntutan  publik,  dan  berusaha  semaksimal mungkin  memenuhinya,  mereka  dapat  menangkap  masalah  yang  dihadapi  publik  dan berusaha  untuk  mencari  solusinya,  mereka  tidak  suka  menunda-nunda  waktu, memperpanjang  jalur  pelayanan,  atau  mengutamakan  prosedur  tetapi  mengabaikan substansi.  Adapun  beberapa  upaya  guna  menghadapi  kendala  yang  terjadi  dalam  proses penegakan hukum, yakni : pembaharuan hukum, meningkatkan kesadaran hukum orang tua dan  masyarakat  tentang  hukum  perlindungan  anak,  bebaskan  biaya  pendidikan  bagi  anak terlantar, perbanyak akses untuk mendapatkan beasiswa  , meningkatkan kualitas ekonomi orang tua dan masyarakat yang rendah (Mawarni et al., 2019). “
“ Adapun  upaya-upaya  lainnya  yang  telah  dilakukan  terkait  perlindungan  dan pemenuhan hak anak yaitu:
1. Pemerintah  membuat  program,  misalnya:  Penerbitan  akta  kelahiran  gratis  bagi anak, Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru,  Layanan  kesehatan  untuk  anak,  Meningkatkan  anggaran  pendidikan  dasar dan menggratiskan biaya pendidikan dasar.
2. DPR/DPRD membuat Undang-Undang / Perda untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi, mengancam pelaku dengan ancaman hukuman sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek jera.
3. Jajaran  penegak  hukum  (polisi,  jaksa)  dan  penegak  keadilan  (hakim)  memproses setiap  pelanggaran  hak  anak  dengan  tegas,  tanpa  pandang  bulu,  dan  memberi sanksi yg setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. “
“ Dalam pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif dan dipertanggungjawabkan  serta  bermanfaat  di  kemudian  hari  berikut  upaya  lain  yang  dapat dilakukan yakni :
1) Mengusahakan  adanya  suatu  organisasi  koordinasi  kerjasama  dibidangpelayaanan perlindungan anak yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
membina  serta  membuat  pola  kebijaksanaan  mereka  yang  melibatkan  diri  dalam perlindungan anak.
2) Secepatnya membuat mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban (mental, fisik, sosial).
3) Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaat secara merata dengan  tujuan  meningkatkan  kesadaran  setiap  anggota  masyarakat  dan  aparat pemerintah  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan  perlindungan  anak  sesuai  dengan kemampuan  dengan  berbagai  cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945. “
“ Dari paparan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Berbicara soal batasan umur seorang anak, batasan  umur  anak  termasuk  sangat  penting  dalam  upaya  perlindungan  hukum  terhadap anak, karena umur juga berpengaruh dalam menentukan perlindungan hukum tersebut.
Berkenaan dengan dampak sendiri berarti ada sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  perkembangan  individu  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan  sosialnya.  Setiap  anak  punya  hak  untuk  bertumbuh  sesuai  usianya.  Jika  tidak direalisasikan  haknya  secara  baik  maka  perkembangan  dan  pertumbuhan  nantinya  akan menimbulkan  dampak  buruk  terhadap  anak  tersebut  baik  psikis  maupun  psikologisnya. Pengaruh  dan  dampak  yang  paling  terlihat  jika  anak  mengalami  penelantaran  adalah kurangnya  perhatian  dan  kasih  sayang  orang  tua  terhadap  anak.  Anak  yang  kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya menyebabkan berkembangnya perasaan tidak aman,  gagal  mengembangkan  perilaku  akrab,  dan  selanjutnya  akan  mengalami  masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang.
Secara umum yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan)  anak-anak.  Bukan  untuk  kepentingan  orang  tua  atau  pihak  lain,  sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis. “
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## KESIMPULAN
“ Dalam  pengertian  hak  asuh  anak  tidak  disebutkan  pemeliharaan  anak  (hadhanah) secara jelas, melainkan hanya disebut tentang kewajiban orang orang tua untuk memelihara anaknya. Akan tetapi hak asuh anak itu sendiri yakni peralihan pengasuhan anak, hak asuh anak  kerap kali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian.Hak asuh anak akibat perceraian jatuh ke tangan ibu , sebab sang anak masih dibawah 12 tahun. Jika ayah atau  ibu  kandung  dari  anak  tersebut  tidak  ingin  mengasuhnya  maka  yang  paling  berhak pertama sekali untuk memperoleh hak asuh atas anak tersebut adalah nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada atau meninggal dunia maka hak asuh atas anak-anak tersebut beralih kepada nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut). Apabila nenek (ibu dari ayah kandung anak tersebut) tidak ada atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut). Apabila paman (abang atau adik kandung dari ibu kandung anak tersebut) tidak ada atau telah meninggal dunia maka hak asuh atas anak tersebut beralih kepada paman (abang atau adik kandung dari ayah kandung anak tersebut). Dalam hal hak asuh atas anak tersebut telah dialihkan dan pihak yang merasa lebih berhak dapat mengajukan permohonan kepada pihak yang telah memperoleh hak asuh atas anak- anak  tersebut  dalam  mengurus/mengasuh  anak-anak  yang  ditinggalkan  oleh  kedua orangtuanya tersebut. “

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, A. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar). Supremasi., ISSN 1412-517X. 61.
Agus, M. (2018). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.
Andriani B V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro).
Dinar  Sari,  A.  (2022).  Pengabaian  Nafkah  Anak  Pascaperceraian  Orang  Tua  Sebagai Penelantaran  Anak. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan  (JISIP) , 6 (3),  2598 – 9944. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3299/http
Hakiki I. (2018). Akibat Hukum Orang Tua Yang Melalaikan Kewajiban Terhadap Anak Menurut Hukum Positif.
Hifni,  M.  (2021).  Problematika  Hak  Asuh  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif. 1 . https://doi.org/10.46306/rj.v1i1
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Hyma  Puspytasari,  H.,  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan,  P., &  PGRI Jombang,  S.
(2021). Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian. Jurnal Pendidikan Tambusai , Volume 5 Nomor 2.
Ismiati. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, 1.
Jarbi, M. (2021). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. Jurnal Pendais, 3(2).
Mawarni, T. S., Sri, A., & Nugraheni, C. (2019). Upaya Hukum Terhadap Orangtua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Privat Law , VII (2). www.kpai.go.id/berita/
Rijaya. (2021). Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm).
Yudha Kristanti, C., & Hudi, N. (2018). Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak.
Yusuf  M.  (2017).  Tinjauan  Kriminologis  Penelantaran  Anak  Dalam  Rumah  Tangga  Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2014-2017).
Zahro  Y  L.  (2019).  Pengetahuan  Hukum  Masyarakat  Tentang  Penyelesaian  Masalah Pelanggaran Atas Layanan Ojek Online Berbasis Aplikasi (Studi Pada Go-Jek Dan Grab Di Wilayah Kabupaten Cilacap).
Zulfah,  I.  (2020).  Perlindungan  dan  Hak  Anak  yang  Ditelantarkan  Pasca  Perceraian  dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung).