## PERKAWINAN CAMPURAN DALAM HUKUM POSITIF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Zaldi, Dhiauddin Tanjung
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: zaldi@umsu.ac.id , dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

## ABSTRAK
Kata kunci: Perkawinan  Campuran, kewarganegaraan berbeda, konsekuensi Artikel ini menjelaskan aturan-aturan hukum berkaitan dengan perkawinan di  Indonesia  baik  dari sisi hukum  positif  maupun  dari  kompilasi  hukum Islam tentang perkawinan campuran yang dilakukan seorang warga negara Indonesia  (WNI)  dengan  seorang  warga  negara  asing  (WNA)    sesama muslim baik pernikahan tersebut dilaksanakan di Indonesia ataupun di luar negeri dengan berbagai aturan dan syarat-syarat  yang harus dipenuhi dan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta konsekuensi  yang akan dihadapi  selanjutnya  apabila  perkawinan  tidak  berjalan  mulus  akibat terjadinya perselisihan bahkan perceraian, sehingga berdampak pada status kewarganegaraan  dan  harta  kepemilikan  masing-masing  pasangan  serta segala problema pada anak yang dilahirkan. ABSTRACT Keywords : Mixed Marriages, Citizenship, Consequences This  article  explains  the  legal  rules  relating  to  marriage  in  Indonesia, both from a positive law standpoint and from a compilation of Islamic law regarding mixed marriages between an Indonesian citizen (WNI) and a foreign  citizen  (WNA)  fellow  Muslim,  whether  the  marriage  is  held  in Indonesia. or abroad with various rules and conditions that must be met and the rights and obligations that must be implemented as well as the consequences that will be faced later if the marriage does not go smoothly due to disputes and even divorce, thus impacting the citizenship status and property of each partner as well as all the problems in children who are born.

## PENDAHULUAN
Syariat  Islam  menganjurkan  umatnya  untuk  berumah  tangga  karena  pernikahan  bagian sunnah Rasulullah untuk dilaksanakan (Wibisana, 2016). Pernikahan yang akan dijalankan harus memenuhi  syarat  dan  rukun    yang  ditetapkan  syariat  untuk  sahnya  suatu  pernikahan  (Sanusi, 2016). Pernikahan yang dilaksanakan wajib hukumnya bagi pasangan pengantin beragama Islam dan adanya kesetaraan diantara mereka ( kafa’ah ) dengan tidak membedakan suku, bangsa, bahasa dan adat istiadat serta kewarganegaraan dari masing-masing pasangan yang khusus akan dibahas dalam artikel ini.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dimaknai sebagai suatu ibadah kepada Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga  tenteram, kasih dan sayang dimana perkawinan  adalah  ikatan  janji  yang  sangat  kuat (mitsaqan  ghalizhan) dalam  mematuhi  dan menjalankan perintah Allah. Adapun dalam hukum positif di Indonesia makna perkawinan secara

## Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
prinsip  sama  dengan  pengertian  didalam  KHI  dengan  merinci  bahwa  perkawinan  hanya  dapat dilaksanakan  bagi  berlainan  jenis  yaitu  pria  dan  wanita  saja  dan  tidak  untuk  sesama  jenis (homoseksual).
Perkawinan campuran yang akan dibahas dalam artikel ini dibatas hanya tentang pernikahan seorang  WNI  dengan  seorang  WNA    berlainan  jenis  kelamin  dan  sesama  penganut  Islam  saja. Pembahasan ditujukan untuk menjelaskan pengertian, aturan hukum, hak dan kewajiban, prosedur, syarat-syarat, status kewarganegaraan, status harta dan konsekuensi yang mungkin terjadi akibat perkawinan campuran ini.

## METODE
Metode  penelitian  artikel  ini  adalah  penelitian  normatif  berupa  kajian  pustaka  yang bersumber  dari  penelitian  sebelumnya  berdasarkan  referensi  yang  berasal  dari  jurnal  dan  buku yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  yaitu  Perkawinan  Campuran  dalam  Hukum  Positif  dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Perkawinan
Pengertian kawin (nikah) secara bahasa adalah mengumpulkan, dengan pengertian sebuah hubungan  intim  dengan  akad  secara  bersamaan  atau  disebut  akad  nikah.  Dalam  syariat mengandung  makna  bolehnya  seorang  pria  boleh  bersenang-senang  dan  meluapkan  rasa kegembiraannya  dengan  seorang  wanita  seperti  bersentuhan,  berciuman,berpelukan  ,  bahkan hubungan intim  dengan syarat wanita tersebut bukan mahramnya dari keturunan darah, sesusuan atau    keluarga.  Nikah  diartikan  sebagai  akad  yang  ditetapkan  syariat  untuk  memberikan  hak kepemilikan bagi suami atas istrinya(Wahbah Az-Zuhaili, 2017) (Amir Syarifuddin, 2014).
Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan sebagai hubungan  dalam  suatu  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk menjadi  pasangan  suami  dan  istri  yang  sah  untuk  mewujudkan  dan  membangun  rumah  tangga sejahtera, bahagia dan abadi atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian diatas dinyatakan bahwasanya perkawinan untuk jenis kelamin berlainan saja yaitu pria dan wanita serta ungkapan suami istri menjadi status sosial pasangan tersebut bukan pasangan hidup bersama (kumpul kebo) untuk  kehidupan  berumah-tangga  bahagia  dan  langgeng  sampai  anak  cucu  dilandasi  dengan pemahaman dan pengamalan agama yang baik agar tujuan tercapai (Kementrian Agama RI, 2018)
Adapun materi tekstual  dari asas dan prinsip perkawinan bersumber dari UUP No.1/1974 yaitu  sukarela,  peran  serta  keluarga,  perceraian  sangat  rumit,  poligami  sangat  dilarang, kedewasaan  calon  pengantin  harus  dipersiapkan,  serta  pemberdayaan  perempuan  agar  setelah berkeluarga  dapat  kedudukan  yang  baik  didalam  keluarga  serta  dilarangnya  perempuan  untuk dinikahi bila perempuan tersebut non muslim ,  masih istri laki-laki lain ataupun perempuan dalam masa iddah akibat diceraikan oleh suaminya (Mahkamah Agung RI, 2011)
Menurut  KHI,  perkawinan  merupakan  satu  perjanjian  yang  sangat  kuat (mitsaaqan ghalizhah) dalam  rangka  ibadah  dan  menjalankan  perintah  Allah  bertujuan  menciptakan kehidupan yang tenang, saling mengasihi dan saling menyayangi dalam berumah tangga secara sah sesuai hukum negara pada pasal 2 (1) UUP No1/1974 (Mahkamah Agung RI, 2011).

## Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Adapun tujuan dan hikmah disahkannya pernikahan dalam  Islam bertujuan antara lain untuk memiliki anak-anak yang sah secara syariat dalam rangka menjaga kelangsungann hidup generasi yang akan datang (An-Nisa ayat  1), memiliki keluarga yang penuh ketentraman serta cinta dan kasih  sayang  didalam  keluarga  (Ar  Rum  ayat  21),  kebijaksanaan  pernikahan  adalah  untuk menghindari melihat apa yang tidak diizinkan oleh syariat, dan untuk melindungi harga diri dari kebejatan seksual dilingkungan sekitar.

## Regulasi peraturan dan perundangan Perkawinan di Indonesia
Adapun aturan yang mengatur pernikahan di  Indonesia antara lain :
1. Undang-Undang  No.32/1954  yang  keputusannya  menetapkan  Undang-undang  No  22/1946 mengenai Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rujuk di wilayah Indonesia  kecuali wilayah pulau Jawa dan pulau Madura.
2. Undang-Undang  No.1/1974  mengenai  Perkawinan,  yang  berisi  aturan  hukum  materil perkawinan untuk seluruh rakyat Indonesia.
3. Keputusan Pemerintah No.9/1975 yang menjelaskan tata-cara melaksanakan UUP No.1 / 1974
4. Undang-Undang  No.7/1989:  Peradilan  Agama  di  Indonesia  dimana  bagian  UU  ini  berisikan peraturan penyelesaian sengketa perkawinan(Defanti Putri Utami, 2021)
5. Undang-Undang No.16/2019 berupa amandemen UUP No.1/1974 tentang batasan usia minimal bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun.

## Dasar hukum  pelaksanaan perkawinan di Indonesia

## 1. Hukum Positif berdasarkan Perundang-undangan
UUP  No.1/  1974,  beserta  penjelasannya  yang  menjadi  dasar  hukum    dari  pengaturan Perkawinan,  materinya  bersumber  dari  kitab-kitab  Fikih  Munakahat  yang  berlaku  untuk masyarakat Indonesia asli dan orang asing beragama Islam, sementara untuk masyarakat non muslim berlaku Huwelijksordonantie Christen Indonesia bagi masyarakat Indonesia beragama Kristen  dan  Hukum  Adat  masing-masing  daerah  sesuai  adatnya  bagi  masyarakat  Indonesia bukan  beragama  Islam  maupun  Kristen  serta  Hukum  Perdata  untuk  masyarakat  Tionghoa, Eropa, dan lainnya yang bertempat tinggal di  Indonesia(Defanti Putri Utami, 2021). Adapun sejak tahun 2019 UUP diatas dilakukan perubahan batas paling kurang usia perkawinan yang semulanya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita menjadi usia 19 tahun bagi calon pengantin pria dan wanita (UU No.16/2019).
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Proses  pembuatan  seluruh  tahapan  KHI  tentang  pasal-pasal  perkawinan  dari  awal hingga  akhir,  diketahui  bahwa  sumber  acuan  pembuatan  KHI  berasal  dari  Undang-undang Perkawinan  No.32/1954  dan  UU  No.1/1974  serta  UU  No,7/1989  dan  dari  kitab-kitab  Fiqh Munakahat bermazhab Syafii, Hanafi, Hambali, dan Zahiri serta bersumber dari Hukum adat dari beberapa daerah di Indonesia(Kementrian Agama RI, 2018).

## Perkawinan Campuran menurut Hukum Positif dan KHI
Sebelum UUP No.1/1974 disahkan perkawinan antar kewarganegaraan berbeda diatur pada Regeling  op  de  Gemengde  Huwelihken  (GHR)  stb  1898  nomor  158.  Menurut  peraturan  ini pasangan suami istri harus patuh kepada aturan hukum yang berbeda menurut Pasal 131 Indische Staat  Regeling (IS) . Peraturan ini menetapkan masyarakat  Hindia Belanda dalam tiga kategori berlakunya  hukum  yang  tidak  sama  diantara  mereka.  Ketentuan  GHR  dilaksanakan  menurut hukum  yang  berlaku  untuk  suami.  Menurut  UU  No.  62  /1958,  Pasal  7  ayat  1  :  seorang  wanita berwarga  negara  asing  apabila  dinikahi  oleh  pria  Indonesia  bisa  mendapat  kewarganegaraan
Indonesia setelah menikah selama satun jika menunjukkan bukti pada saat perkawinan(Syamsul Bahri, 2022)(Defanti Putri Utami, 2021)
Perkawinan campuran adalah perkawinan di mana calon mempelai diatur oleh hukum yang berkewarganegaraan tidak sama dimana  salah seorang dari yang akan melangsungkan pernikahan adalah orang asing dan seorang lagi adalah WNI. Dalam Pasal 7 UU No.12/2006, Perubahan atas UU  No.62/1958  mengenai  Kewarganegaraan,  mengatur  bahwa  laki-laki  Indonesia  dapat mengawini wanita asing (WNA), dan demikian juga sebaliknya wanita Indonesia boleh dinikahi pria asing.
Menurut UUP pasal 57,58 dan 59, perkawinan campuran diartikan sebagai pernikahan antara dua  orang  yang  berlainan  jenis,  mematuhi  hukum  yang  berbeda  disebabkan  perberbedaan kewarganegaraan dengan syarat salah seorang dari mereka adalah orang Indonesia (Pasal 57) dan bagi  orang-orang  berkewarganegaraan  berlainan    antara  suami/istrinya  dapat  kehilangan kewarganegaraan  (Pasal  58)  dan  Pasal  59:  kewarganegaraan  dari  hasil  pernikahan  atau pembubaran  pernikahan  akan  menentukan    hukum  yang  berlaku  baik  hukum  publik  ,  hukum perdata  maupun  hukum  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berlaku  di Indonesia (M .Nurul Irfan, 2015) (Norisnaniah, Nahdhah, 2021).
Hukum Islam tidak melarang pernikahan antara orang-orang dari kebangsaan yang berbeda. Fikih  pernikahan  hanya  menetapkan  hukum/batasan  pernikahan  berlainan  agama  saja  antara seorang  muslim  dengan  non  muslim,  karena  prinsip  yang  digunakan  dalam  pernikahan  adalah seagama yaitu sesama muslim, bukan suku, warna kulit dan asal daerah.  Menurut Pasal 44 Hukum Islam (KHI), “Seorang perempuan muslim diharamkan dinikahi oleh pria non-Muslim. Ketentuan ini  menunjukkan  bahwa  faktor  agama  merupakan  faktor  terpenting  dalam  perkawinan  dalam Islam.  Para  imam  mazhab    sependapat  sesungguhnya  kesetaraan (kafa’ah) itu  terkait  dengan agama  (sesama  muslim),  kemandirian,  kompetensi  dan  keturunan.  Dalam  KHI  tidak  mengatur secara langsung hukum perkawinan campuran tetapi pasal-pasal yang ada didalamnya mengikat bagi  semua  muslim  pria  dan  wanita  Indonesia  untuk  dilaksanakan  baik  mereka  melakukan perkawinan  dengan  warga  negara  asing  di  Indonesia  maupun  bila  mereka  melangsungkan pernikahan di luar negeri (Zaeni Asyhadie, 2022).
Sebagai  suatu  tindakan  hukum  dua  pihak  yang  berbentuk  perjanjian,  perkawinan  beda kewarganegaraan mempunyai beberapa syarat untuk dilaksanakan, dengan tidak mengingkari asas kebebasan.  Dengan  demikian,  perkawinan  yang  didasarkan  atas  perbedaan  kebangsaan  harus menghormati    asas-asas  hukum  perdata  internasional,  di  mana  perbuatan  itu  berlangsung  yang bersifat formal maupun  pilihan hukum.
Dalam hal apabila pernikahan diselenggarakan tidak di wilayah negara Indonesia, lembaga perkawinan  Indonesia  akan  mengalami  kesulitan  bila  pelaksanaan    perkawinan  di  luar  negeri dimana  lembaga  tersebut  berperan  penting  sebagai  pencatat  dan  sebagai  pengakuan  bukti  akta nikah dari negara. Karena itu negara harus benar-benar menjaga keamanan perkawinan ini. Situasi ini  menimbulkan  persepsi  bahwa  UU  Perkawinan  No.  16  Tahun  2019  tidak  melindungi  warga negara yang menikah berbeda kewarganegaraan. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum mengenai hak-hak anak yang diperoleh melalui pernikahan beda kewarganegaraan (Nahdhah et al., 2022).

## Hak dan Kewajiban pasangan Perkawinan Campuran
Setiap pasangan suami-istri ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keluarga apalagi jika keduanya berasal dari suku bangsa yang berbeda kewarganegaraan. Tidak ada aturan khusus mengenai hal ini diatur dalam hukum positif maupun KHI yang mengatur hal ini karena

## Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
pada dasarnya hak dan kewajiban suami-istri sama pada setiap orang yang terikat dalam ikatan perkawinan, masalahnya pada pasangan ini terdapat perbedaan dalam hal budaya, bahasa dan adat istiadat  sehingga  hal-hal  ini  dapat  menjadi  permasalahan  dalam  kehidupan  berumah  tangga (Defanti Putri Utami, 2021).
Dalam Islam tidak ada membedakan pernikahan yang dilangsungkan antar sesama  muslim tanpa memandang suku, warna kulit dan daerah maupun negara bahkan dianjurkan untuk menikah antar suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan memahami saudaranya dari bangsa lain , firman Allah dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13 :
ِا ۚ ا ْوُف َراَعَتِل َلِٕىۤاَبَق َّو اًب ْوُعُش ْمُكٰنْلَعَج َو ىٰثْنُا َّو  ٍرَكَذ  ْنِ م ْمُكٰنْقَلَخ اَّنِا  ُساَّنلا اَهُّيَآٰٰي ٌرْيِبَخ ٌمْيِلَع َ هاللّٰ َّنِاۗ ْمُكىٰقْتَا ِ هاللّٰ َدْنِع ْمُكَم َرْكَا َّن
Menurut Imam Malik , makna dari ayat diatas bahwa dalam pernikahan tidak disyaratkan al- kafa’ah  /  kesepadanan  dalam  keturunan  (nasab)  melainkan  kesetaraan  dalam  hal  agama  yaitu sesama muslim baik dari manapun asal-usul keturunan, suku dan bangsa/negaranya. Diantara para sahabat Rasul yang menikah antar suku/bangsa antara lain Bilal bin Rabah yang berkulit hitam dari  Habsyah  (Ethiopia)  menikah  dengan  saudara  perempuan  Abdurrahman  bin  Auf  dari  Bani Zuhrah  dari  bangsa  Arab,  demikian  juga    Zaid  bin  Haritsah  (maulaa  Nabi)  dari  Bani  Kaib  di sebelah utara Jazirah Arab  menikah dengan Zainab binti Jahsy sepupu Nabi dari Bani Muthallib meskipun  pernikahan  mereka  diakhiri  perceraian  namun  dalam  hal  ini  ada  perbedaan  antara keduanya  dari  kedudukan  sosial  dimasyarakat  maupun  perbedaan  suku  (Wahbah  az-Zuhaili, 2021).

## Prosedur perkawinan campuran menurut UU Perkawinan dan KHI
Suatu perkawinan dapat saja dilaksanakan di Indonesia maupun di negara lain. Namun jika perkawinan  dilangsungkan  di  luar  negeri,  maka  perkawinan  itu  sah  apabila  perkawinan  sesuai menurut  hukum  negara  tempat  perkawinan  itu  dilakukan  dengan  tidak  menyalahi  aturan-aturan hukum yang ada sesuai pasal 56 UU Perkawinan yang berlaku bagi orang Indonesia. Sebaliknya jika pernikahan dilaksanakan  di Indonesia, maka perkawinan tersebut harus sesuai dengan pasal 59 ayat 2 UUP  ini (UUP No.1/1974).
Adapun  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  pasangan  suami-istri  sebelum  melangsungkan pernikahan menurut UUP No.1/1974 adalah harus menunjukkan bukti tertulis yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk administrasi perkawinan sudah terpenuhi sesuai hukum yang berlaku bagi pihak dari calon suami dan calon istri (Pasal 60(1)). Sebagai bukti sudah terpenuhinya semua persyaratan maka pejabat berwenang akan memberikan surat sebagai bukti menurut hukum bagi kedua belah pihak untuk mencatat perkawinan tersebut (pasal 60(2)). Namun apabila  panitera  tidak  mengeluarkan  akta  tersebut,  bagi  pasangan  pengantin  dapat  mengajukan permohonan  ke  pengadilan  untuk  mengambil  keputusan.  Jika  putusan  pengadilan  menyatakan alasan  penolakan  itu  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan,  maka  pengadilan  akan  menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti.(Pasal 60 ayat 3 dan 4)(UUP No.1/1974).
Setelah  akta  atau  penetapan  pengadilan  diterima  ,  perkawinan  dapat  segera  dilaksanakan. Perkawinan  berlangsung  menurut  hukum  agama  masing-masing.  Pernikahan  dilaksanakan  oleh pencatat nikah atau pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim dan pada pejabat Kantor Catatan Sipil untuk pasangan non muslim. Tata cara ini sesuai dengan UUP jika dilaksanakan di Indonesia. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri, berlaku prosedur

## Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
dan tatacara berdasarkan  hukum negara tersebut (Pasal 56 (1)). Bisa jadi setelah menerima bukti atau  putusan  pengadilan,  mereka  tidak  langsung  menikah.  Jika  perkawinan  tidak  dilalsanakan dalam waktu enam bulan sejak dikeluarkannya akta tersebut, maka akta atau putusan pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi (UUP No.1/1974).
Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan misalnya pasangan pengantin tidak dapat menunjukkan surat ketrerangan yang diperlukan kepada pegawai pencatat nikah  maka  mereka  dapat  diberikan  hukuman  penjara  paling  lama  satu  bulan  sedangkan  bagi pegawai  pencatat  nikah  yang  mengetahui  adanya  pelanggaran  aturan  dengan  tidak  ada  surat keterangan  dari  calon  mempelai  tetapi  tetap  juga  melangsungkan  pernikahan  maka  pegawai tersebut  dapat  dikenai  hukuman  kurungan  selama-lamanya  tiga  dan  adanya  saksi  untuk jabatannya(UUP No.1/1974).

## Syarat-syarat Perkawinan Campuran
Beberapa persyaratan harus dilengkapi oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda  kewarganegaraan  memenuhi  aturan  yang  terdapat  pada  UUP  No.1/1974  mengenai Perkawinan. Ketentuan dasar UUP ini berlaku juga bagi WNA yang menikah di Indonesia. Pasal 6 UUP menyatakan bahwasanya pernikahan wajib ada persetujuan kedua calon pasangan suami- istri dan apabila salah satu atau keduanya dari calon pasangan tersebut belum berumur 21(dua pulu satu)  tahun  maka  harus  memberikan  surat  persetujuan  kedua  orang  tua  untuk  menikah,  apabila diantara  orang  tua  meninggal  dunia  atau  tidak  mau  memberikan  persetujuannya  maka  izin diperoleh dari orang tua yang setuju saja, jika keduanya sudah meninggal dunia ataupun ada uzur sehingga tidak didapatkan  persetujuannnya maka izin dapat dimintakan kepada wali mempelai yang  ada  hubungan  darah.  Apabila  salah  seorang  dari  orang  tua  berbeda  pendapat  untuk memberikan  persetujuan  maka  pengadilan  agama  setempat  dapat  memberikan  izin  untuk dilangsungkannnya  pernikahan  setelah  mendengar  terlebih  dahulu  alasan  dari  orang  tua tersebut(UUP No.1/1974)
Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia  adalah  harus  didaftarkan  kepada  pencatat  nikah  dari  pejabat  Kantor  Urusan  Agama (KUA) setempat apabila pernikahan secara Islam, tetapi jika perkawinan bukan secara Islam  maka dicatatkan pada Kantor catatan sipil setempat.

## Status kewarganegaraan anak dari pernikahan campuran
Untuk anak dilahirkan dari perkawinan campuran, status anak tergantung pada hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan anak. Dalam perkawinan campuran, anak yang lahir di mana saja  hanya  mendapat  kewarganegaraan  ayahnya  (UU  No.  62/1958,  mengikuti  prinsip  ius sanguinis.
Jika  negara  tempat  anak  dilahirkan  mengikuti  asas  ius  soli,  yang  sekaligus  memberikan kewarganegaraan kepada anak, maka ia menjadi bipatrik (memiliki dua kewarganegaraan). Dalam satu tahun, sang ayah harus menyatakan bahwa anaknya akan memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Jika tidak, ia menjadi tidak berkewarganegaraan (apatrida). Undang- Undang Kewarganegaraan (UUK) / UU no12/2006 pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa :“Anak WNI yang lahir dari perkawinan yang sah, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dengan  warga  negara  asing  yang  diakui  secara  sah  oleh  bapaknya  tetap  diakui  sebagai  WNI.” dalam hal anak-anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda sampai berumur 18 (delapan

## Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
belas) tahun atau sampai menikah, maka anak berhak untuk  memilih  kewarganegaraannya atau dialihkan secara tertulis kepada penanggung jawab kewarganegaraan yang ditunjuk oleh Menteri, disertai dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
Hak anak dengan kewarganegaraan ganda mempunyai hak untuk diberikan akta kelahiran Indonesia dan juga dari negara lain ditempat anak diakui sebagai warga negara. Anak mempunyai hak    mendapatkan  pelayanan  masyarakat  di  Indonesia  seperti  masyarakat  lainnya,  termasuk pendidikan. UU ini mencerminkan secara substantif dan konseptual upaya tulus Indonesia untuk melindungi wanita yang menikah dengan orang asing dan anak hasil perkawinan campuran serta menghapus aturan kewarganegaraan yang diskriminatif (Atika Sandra Dewi, 2022).

## Contoh kasus anak dari perkawinan Campuran
Salah satu contohnya adalah Gloria E. Mairering, pelajar yang akan menjadi calon pasukan pengibar  bendera  pada  hari  ulang  tahun  kemerdekaan  Republik  Indonesia  ke  72  tahun  2017 merupakan wanita berdarah Indonesia dan Prancis yang dicoret dari daftar paskibra nasional di Jakarta.  Pasalnya,  Gloria  memiliki  paspor  Prancis  yang  masih  berlaku  sampai  dengan  Februari 2019. Karena permasalahan ini orang tua dari Gloria (Ira Hartini Natapradja Hamel), mengajukan gugatan  atas  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  ke  Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK membuat keputusan akhir atas kasasi pada 31 Agustus 2017 dengan keputusan  menolak  semua  permohonannya  karena  tidak  memiliki  dasar  hukum  (Ai  Pitri Nurpadilah, 2019).
Gloria  berencana  melanjutkan  proses  naturalisasi  sesuai  dengan  persyaratan  UU Naturalisasi. Tetapi langkah seperti ini dinilai sulit untuk prosesnya karena hanya diperuntukkan bagi pasangan asing warga negara Indonesia, bukan untuk anak hasil perkawinan campuran. Gloria akan  diperlakukan  sebagai  warga  negara  asing  murni,  yang  dianggap  tidak  terafiliasi  dengan Indonesia. Dalam persidangan, diketahui sangat banyak anak perkawinan campuran yang bingung menentukan  status  kewarganegaraannya  dan  mereka  bingung  bagaimana  pendaftaran kewarganegaraan  Indonesia  sesuai  UU  Kewarganegaraan  tersebut.  Anak  dari  perkawinan campuran dapat didaftarkan ke pengadilan hanya sampai usia 18 tahun, dimana anak mempunyai masa 3 (tiga) tahun untuk memilih menjadi WNI atau WNA (Ai Pitri Nurpadilah, 2019).
Hukum Indonesia mengatur anak perkawinan campuran mempunyai hak-hak seperti anak- anak  WNI  tanpa  ada  diskriminasi.  Dalam  kasus  hukum  perdata  khususnya  mengenai  hak-hak keperdataan dinyatakan bahwa anak sebagai subjek hukum yang tidak dapat melakukan tindakan hukum  sendiri  tetapi  memerlukan  dukungan  orang  tua  atau  wali  yang  mengerti  hukum  untuk melakukan  sesuatui  perbuatan.  Selain  itu  anak  juga  berpotensi  ,mengalami  masalah kewarganegaraan apabila kedua orangtuanya bercerai (Ai Pitri Nurpadilah, 2019).
Pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat  terhadap  upaya  perlindungan  anak.  Hambatan  lain  adalah  perlindungan  hukum terhadap  orang  yang  melakukan  perkawinan  campuran,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar negeri. Misalnya di Indonesia, perlindungan hukum  diberikan selama perkawinan berlangsung , namun jika terjadi perceraian, maka berdampak pada pembagian harta dan hak asuh anak, serta menimbulkan permasalahan hukum lainnya (Norisnaniah , Nahdhah, 2021).

## Status harta bersama dan harta bawaan perkawinan campuran
Adapun status harta bersama dalam Perkawinan Campuran di Indonesia, menurut Pasal 35
UU Perkawinan, harta milik pasangan suami istri dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut. 1. Harta Berdua yang didapat selama berlangsungnya perkawinan:
2. Warisan atau harta yang dibawa pasangan calon suami-istri sebelum pernikahan
3.  Harta  dari  pihak  lain  selama  perkawinan  sebagai  hadiah,  wasiat,  atau  warisan  tetap  menjadi milik pribadi masing-masing pasangan.
Ketentuan tentang harta perkawinan diatur dalam UUP, Bagi warga negara yang beragama Islam, KHI yang merupakan hukum positif juga mengatur tentang harta bersama termuat dalam Buku 1 Bab 13, sementara harta kekayaan dalam  perkawinan termuat pada pasal  85 sampai 97 (Kementrian Agama RI, 2018).
Harta bawaan  dalam perkawinan, penggunaannya dikuasai penuh oleh masing-masing pihak suami  dan  istri,  mereka  berkuasa    penuh  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  harta bendanya  masing-masing.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  kedudukan  harta  warisan  dan  harta perseorangan dalam perkawinan campuran tidak mengakibatkan terjadinya pembagian harta, dan agar  penggunaan  harta  warisan  dan  harta  perseorangan  tidak  menimbulkan  masalah  akibat pembagian harta di antara suami-istri dari kewarganegaraan berbeda (Adi Purwanto, 2022).
Harta  bersama  yang  diperoleh  dalam  perkawinan  antara  seorang  warga  negara  Indonesia dengan  seorang  asing  memberikan  hak  milik  yang  sama,  artinya,  kedua  belah  pihak  dapat bertindak atas harta bersama asalkan penggunaan harta bersama itu harus dengan izin kedua belah pihak. Adapun konsekuensi harta berupa tanah,  Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  (UUPA),  menyatakan  bahwa  hanya  WNI  yang  dapat  mempunyai  hubungan  yang  tidak terbatas  dengan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa.  Pasal  36  ayat  1,  hanya  WNI    yang  berhak  untuk menbangun dan menggunakan bangunan diatasnya. Pengalihan kepemilikan langsung atau tidak langsung atas harta tak bergerak oleh orang asing, berkewarganegaraan ganda, percampuran harta, atau pengalihan langsung atau tidak langsung atas kepemilikan harta tak bergerak kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah dilarang oleh undang-undang. Artinya, negara kembali menguasai langsung atas harta tersebut. Ini berlaku tidak hanya untuk tanah hak milik, tetapi juga untuk tanah dengan hak milik dan bangunan. Hal ini karena orang asing tidak tunduk pada hak milik dan karena pasal 30(1) tidak termasuk korporasi, orang asing juga tidak dapat memiliki hak guna  bangunan.  Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  36(1)  UUPA,  hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan Pasal 36(1) UUPA, hanya saja orang asing tidak dapat memiliki bangunan dengan status hak gun bangunan sesuai aturan dalam Pasal 36 Ayat (1) UUPA (Adi Purwanto, 2022)
Perkawinan  seorang  WNI  dengan  WNA    memungkinkan  untuk     tidak  dapat  mempunyai atau memperoleh hak atas tanah yang badan hukumnya hanya dapat dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia tanpa mencampurkan harta kekayaan dari WNA. Agar dapat memilikinya maka seorang  WNI  dalam  perkawinan  campuran  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  warga  negara Indonesia  lainnya  dalam  hal  pemilikan  hak  atas  tanah,  maka  pasangan  tersebut  harus  terlebih dahulu memisahkan hak atas tanah yang bersangkutan dengan hak milik bersama (Adi Purwanto, 2022).
Pemisahan harta terjadi  melalui pembuatan akad nikah yang mengatur pemisahan harta, dan  apa  yang  diperoleh  dan  dimiliki  pasangan  tetap  menjadi  milik  keduanya.  Ketentuan  Orang Asing  juga  berlaku  bagi  WNI  yang  menikahi  orang  asing  yang  sebelumnya  tidak  pernah melakukan pembagian harta, sehingga terjadi harta bersama setelah menikah. hukum perkawinan. Semua properti yang diperoleh oleh pasangan termasuk dalam properti komunitas. Warga negara Indonesia yang memiliki atau menerima sehubungan dengan hak-hak atas tanah berhak atas hak-

## Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
hak atas tanah tersebut sebagai sekutunya yang orang asing juga menjadi milik bersama (Ai Pitri Nurpadilah, 2019)
Dalam hal pemilikan bersama hak atas tanah oleh WNA dalam milik bersama, hak atas tanah harus dicabut dalam waktu paling lama satu tahun setelah perolehan hak milik (Pasal 21 ayat 3 juncto  Pasal  26  ayat  UU  Pokok  Agraria).  Apabila  WNI  tersebut  tidak  mau  kehilangan  haknya, maka  sebelum  dilangsungkannya  perkawinan  mereka  harus  mengadakan  perjanjian  berupa pemisahan harta dalam perkawinan menurut Pasal 29 UUP. Adanya akad nikah memungkinkan untuk menghindari bergabungnya harta bersama, sementara harta yang didapatkan bersama selama berlangsungnya perkawinan tetap menjadi milik keduanya (Ai Pitri Nurpadilah, 2019)

## Konsekuensi Perceraian Dalam Perkawinan Campuran
Jika  terjadi  perselisihan  rumah  tangga  yang  bisa  berakhir  dengan  pertengkaran  bahkan terjadi  perceraian  dalam  perkawinan  campuran,  dimana  suami  dan  istri  pada  awalnya  berbeda kewarganegaraan,  maka  penyelesaian  perceraian  menjadi  rumit,  karena  masalah  yang  harus diselesaikan  cenderung  berasal  dari  budaya  yang  berbeda  yang  mengakibatkan  kesenjangan komunikasi yang besar antara suami dan istri (Zaeni Asyhadie , Sahruddin, Lalu Hadi Adha, 2022). Masalah  perceraian  dalam  perkawinan  campuran  dapat  dikaitkan  dengan  masalah  hukum  antar hukum.  Khusus  bagi  pasangan  yang  tetap  mempertahankan  kewarganegaraan  asalnya  karena berlaku  hukum  dalam  negeri  yang  berbeda,  perlu  diingat  bahwa  perbedaan  kewarganegaraan menyebabkan perbedaan hukum perdata antara kedua pasangan. Perceraian dapat menimbulkan persoalan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan perkara perceraian, dan terdapat persoalan substantif dan formal yang dihadapi dalam perkawinan campuran, yaitu syarat-syarat yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat-syarat prosedural menurut peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pertanyaan substantif tentang perceraian antar ras adalah hukum siapa yang berlaku untuk perceraian, atau hukum mana yang berlaku. Hal ini memperhitungkan adanya unsur asing, yaitu salah  satu  pihak  adalah  orang  asing.  Persoalannya  tidak  pelik  ketika  pilihan  hukum  ada  dalam hubungan  suami  istri,  namun  dalam  praktiknya  pilihan  hukum  jarang  diperhatikan  dalam perkawinan (Zaeni Asyhadie , Sahruddin, Lalu Hadi Adha, 2022).

## KESIMPULAN
Syariat Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah dengan menikah yang bertujuan  untuk  mewujudkan  keluarga  tenteram,  damai  dan  penuh  kasih  sayang,  namun  untuk terlaksananya  anjuran  ini  salah  seorang  dari  pasangan  suami  istri  tidak  berkewarganegaraan Indonesia,  sehingga  ada  beberapa  ketentuan  yang  dipenuhi  untuk  dapat  berlangsungnya pernikahan.
Pernikahan  sesama  muslim  namun  berkewarganegaraan  berbeda  seorang  WNI  dengan  seorang WNA mungkin saja menimbulkan permasalahan dalam perjalanan kehidupan pernikahan mereka karena  adanya  perbedaan  suku,  ras,  bahasa  dan  adat  istiadat  sehingga  jika  terjadi  perselisihan bahkan sampai perceraian maka akan mempunyai konsekuensi hukum diantara mereka antara lain yang berkaitan dengan pasangan suami istri sendiri dan dengan anak hasil pernikahan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Purwanto.  (2022).  Analisis  Hukum  atas  Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan Campuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Jurnal Recital Review , Vol.4 (No.1), 90–113.
Ai Pitri Nurpadilah, dkk. (2019). Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , Vol.1 (No.2), 1–12. Amir Syarifuddin. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Edisi Pert). Prenamedia Group. Atika Sandra Dewi, I. S. (2022). Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan , Volume 3 (Nomor 1), 179–193.
Defanti Putri  Utami, F.  K. G.  (2021). Perkawinan Campuran di  Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Masadir : Jurnal Hukum Islam , Volume 01 (Nomor 02), 156–175. Kementrian Agama RI. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya . Nahdhah,  N.,  Norisnaniah,  N.,  &  Ulfah,  M.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak Keperdataan  Anak  Dari  Perkawinan  Campuran  Yang  Tinggal  Di  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan. Jurnal  Penegakan Hukum Indonesia , 3 (2), 143–163.
Norisnaniah  ,  Nahdhah,  M.  U.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Keperdataan Anak dari Perkawinan Campuran yang Tinggal di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor  12  tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia (JPHI) , Volume 3 (Issue 2), 143–163.
Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 16 (1).
Syamsul Bahri, E. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam  dan  Implementasinya  di  Indonesia. Syaksia :  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam , Vol.23 (No.1), 101–114.
Wahbah Az-Zuhaili.  (2017). Fiqih Islam wa Adillatuhu  (terjemahan) (Abdul  Hayyie al-Kattani dkk, Ed.; Cetakan Ke). Gema Insani-Darul Fikir.
Wahbah  az-Zuhaili.  (2021). Tafsir  Al-Munir  Aqidah-Syari’ah-Manhaj  (terjemahan) (Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Ed.; Cetakan ke). Gema Insani-Darul Fikir.
Wibisana,  W.  (2016).  Pernikahan  dalam  islam. Jurnal  Pendidikan  Agama  Islam-Ta’lim , 14 (2), 185–193.
Zaeni Asyhadie , Sahruddin, Lalu Hadi Adha, I. (2022). Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia (Cetakan ke). PT.Rajagrafindo Persada. Zaeni  Asyhadie,  S.  L.  H.  A.  I.  (2022). Hukum  Keluarga  Menurut  Hukum  Positif  di  Indonesia (Cetakan ke) . PT.Rajagrafindo Persada.