## PROBLEMATIKA PEMERINTAH DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA
Isyana Kurniasari Konoras Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Email: kurniasariisyana@gmail.com
Tria Anggraini Wagiran Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Email: wagirantria@gmail.com
Syaifullah Mukhlis
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia Email: syaifullah.mukhlis@iain-manado.ac.id
Abstract. Demographic  bonuses  are  a  hot  issue,  although  they  are  still  limited  to population  and  economic  experts,  even  among  other  academics  the  term  bonus demography is still not well known. The study has not reached a legal perspective. Some aspects related to the demographic bonus are the implementation of the Sustainable Development  Goals  (SDGs)  until  2030.  While  the  prediction  of  achieving  demographic bonuses  by  Indonesia  in  2020-2030.  The  series  of  periods  of  achieving  the  demographic bonus,  in  the  analysis  of  population  experts  including  economists,  still  "shyly"  mentions where the Republic of Indonesia and the Unitary State achieve their welfare. constitutional namely the welfare of society.
Keywords: Demographic  Bonus,  Sustainable  Development,  Legal  Perspective,  Unitary State of the Republic of Indonesia.
Abstrak. Bonus demografi menjadi isu hangat, meskipun masih sebatas di kalangan pakar kependudukan dan ekonomi, bahkan di kalangan akademisi lain istilah bonus demografi masih kurang akrab dikenal. Kajiannya pun belum sampai menyentuh perspektif hukum. Beberapa  aspek  berkaitan  dengan  bonus  demografi  ialah  implementasi  tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (Sustainable Development  Goals/SDGs) hingga  tahun  2030. Sementara  prediksi  pencapaian  bonus  demografi  oleh  Indonesia  di  tahun  2020-2030. Rangkaian  periodesasi  pencapaian  bonus  demografi  tersebut,  pada  analisis  para  pakar kependudukan  termasuk  para  ekonom,  masih  “malu-malu”  menyebutkannya  di  mana bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai kesejahteraannya, dalam arti kata  melalui  pencapaian  bonus  demografi,  diharapkan  bangsa  dan  Negara  Indonesia dapat mewujudkan amanat konstitusional yakni mensejahterakan masyarakat.
Kata  Kunci: Bonus  Demografi,  Pembangunan  Berkelanjutan,  Perspektif  Hukum,  Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## PENDAHULUAN
Terminologi  bonus  demografi masih  asing  bagi  warga  masyarakat.  Di kalangan  akademisi  pun  banyak  yang belum  memahami  apa  dan  bagaimana bonus demografi itu, serta apa urgensinya bagi Indonesia. Padahal, para pakar kependudukan memprediksi bahwa  Indonesia  akan  mendapat  bonus demografi pada tahun 2020-2030 mendatang, yakni jumlah penduduk usia produktif  sangat  besar  sedangkan jumlah penduduk usia muda sangat kecil sementara  jumlah  penduduk  lanjut  usia belum banyak.
Besarnya proporsi penduduk usia produktif  yakni  yang  berada  pada rentang  usia  15  tahun  sampai  64  tahun dalam  evolusi  kependudukan  tersebut, menyebabkan  proporsi  penduduk  usia produktif  menjadi  modal  penting  dan berharga  dalam  mengemban  kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,
dan bernegara di Indonesia di masa mendatang.  Namun,  pendapaian  bonus demografi  tersebut  bukanlah  hal  yang mudah, oleh karena keberhasilan pembangunan  dari  saat  sekarang  ini menentukan pencapaiannya.
Permasalahan pokok yang dihadapi oleh Indonesia  saat  ini  ialah  masalah kemiskinan,  kesenjangan  pembangunan antar  kawasan  khususnya  kawasan Indonesia bagian Barat dengan kawasan Indonesia  bagian  Timur,  ketimpangan pendapatan,  serta  bencana  alam  yang berkepanjangan, dan lain sebagainya.
Masalah  kemiskinan  misalnya, dengan  mengutip  data  Badan  Pusat Statistik (BPS), Aunur Rofiq 1 ,
1 Aunur Rofiq, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.  Kebijakan  dan  Tantangan  Masa Depan, (Jakarta:  Penerbit  Republika,  2014),  hlm. 68.
mengemukakan,  menurut  BPS,  jumlah penduduk  miskin  per  September  2012 mencapai  28,59  juta  orang  (11,66 persen), menurun dibanding Maret 2012 yang  tercatat  29,13  juta  orang  (11,95 persen), atau terjadi penurunan sebesar 0,54  juta  atau  540.000  orang.  BPS  pada bulan  Maret  2015  mencatat  jumlah orang miskin dalam rentang enam bulan, September  201  4  –  Maret  2015, bertambah  860.000  orang  menjadi 28,59  juta  jiwa  atau  11,22  persen. Jumlah  penduduk  miskin  yang  terus bertambah tersebut merupakan peringatan  penting  untuk  disikapi  oleh pemerintah, mengingat konsep pengukuran  kemiskinan  berdasarkan jumlah penduduk miskin kronis (chronic poor)  maupun  menurut  penduduk miskin sementara (transient poor) amat kabur,  oleh  karena  masalah  kemiskinan laksana  es,  yang  tampak  di  permukaan justru  lebih  kecil  dibandingkan  yang terendam.
Dari  perspektif  hukum,  berbagai peraturan  perundang-undangan  telah mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan terhadap penduduk miskin yang merupakan amanat konstitusional menurut Pembukaan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia, yakni mewujudkan
“kesejahteraan  Umum”.  UU  No.  11 Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial, misalnya pada pasal 19
menyatakan,
penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan,
program,  dan  kegiatan  yang  dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau/ masyarakat yang tidak mempunyai  atau  mempunyai  sumber mata  pencaharian  dan  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Penekanan terhadap penanggulangan kemiskinan dalam ketentuan  ini  menjelaskan  landasan
hukum  bagi  Pemerintah  yang  lebih dituntut menjalankan kebijakan, program maupun kegiatan dalam penanggulangan  kemiskinan  sebagai bagian dari upaya pemenuhan kesejahteraan sosial.
Banyak  peraturan  perundangan yang mengatur upaya  perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka  pengentasan  kemiskinan,  tetapi sejauh  ini  masalah  kemiskinan  menjadi titik  pusat  kelemahan  mendasar  bagi Pemerintah,  khususnya  terkait  dengan upaya  pencapaian  bonus  demografi. Kemiskinan  baik  dari  pendekatan  garis kemiskinan  maupun  dibawah  garis kemiskinan  menunjukkan  pekerjaan berat  dalam  tahun  2014-2015  yang ditandai dengan pelemahan perekonomian  Indonesia  di  dalam bayang-bayang  krisis  seperti  terjadi pada  tahun  1997-1998,  meningkatnya pemutusan  hubungan  kerja  (PHK), ancaman  kekeringan  dan  kebakaran hutan, lahan dan lain sebagainya.
Paralel dengan masalah kemiskinan  tersebut  diatas,  dorongan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar  negeri  semakin  meningkat  baik sebagai  TKI  legal  maupun  illegal, meningkatnya  tumpuan  harapan  untuk berusaha  di  sektor  nonformal  seperti penjadi pengojek di perkotaan, meningkatna angka kriminalitas dan lain sebagainya  yang  terkait  erat  dengan langkah instant untuk mempertahankan hidup dan kehidupan.
Kemiskinan menjadi akar sumber permasalahan
Indonesia dalam mencapai  bonus  demografi,  meskipun berbagai
program pembangunan nasional  semakin  banyak  berorientasi memberantas  kemiskinan  akan  tetapi situasi dan kondisi kemiskinan sekarang ini  yang  makin  meningkat,  menjadi beban  berat  dalam  upaya  pencapaian
bonus  demografi  mendatang.  Modal dasar  dan  utama  bagi  Indonesia  selain proses  pembangunan  telah  dirancang dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan  Nasional  berdasarkan Undang-undang  No.  25  Tahun  2004 serta  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025 berdasarkan  Undang-undang  No.  17 Tahun  2007,  serta  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN)  yang  disusun  dan direncanakan dalam kurun waktu rezim berkuasa, maka aspek dan dampak yang bersifat  international  dapat  berakibat terhadap rencana dan tujuan pembangunan di Indonesia.
Perubahan  besar  dan  mendasar ialah  kegiatan  pembangunan  nasional dihadapkan  pada  tataran  implementatif yang  membutuhkan  modal  besar  guna membiayai berbagai program pembangunan  yang  berintikan  kegiatan mengangkat  taraf  hidup  rakyat  yang lebih  baik,  maju  dan  bermartabat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, antara lainnya terjadi pergeseran  komitmen  nasional  dengan lebih
mengedepankan berbagai komitmen international sebagai kerangka dan rujukannya. Tujuan Pembangunan  Millenium  (Millenium Development  Goals  (MDGs)  adalah contoh  komitmen  international  yang lebih diberikan penekanan dan perhatiannya.  Pada  Konferensi  Tingkat Tinggi  (KTT)  Millenium  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  bulan  september 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk
mengadopsi  Deklarasi  Millenium,  yang berisikan  pendekatan  inklusif  dan berpijak
pada perhatian bagi pemenuhan  hak-hak  dasar  manusia. Dalam  konteks  inilah,  negara-negara
anggota  PBB  kemudian  mengadopsi Tujuan  Pembangunan  Millenium  atau Millenium  Development  Goals  (MDGs). Setiap  tujuan  (goal)  memiliki  satu  atau beberapa  target.  Target  yang  tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan, kelaparan, menuntaskan  tingkat  pendidikan  dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi  kematian  anak  dan  ibu, mengatas HIV/AIDS dan berbagai penyakit  lainnya,  serta  memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk
kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. 2 MDGs  dan  beberapa  tujuan  serta targetnya, pada dasarnya sudah tercakup  dan  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan. Penanggulangan
kemiskinan dan kelaparan  yang  ditempatkan  sebagai tujuan  utama  dan  pertama  dari  MDGs telah  diatur  untuk  diimplementasikan berdasarkan  pada  Undang-undang  No. 11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan Sosial,  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin, Undang-undang  No.  19  Tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan lain sebagainya.  Tujuan  MDGs  lainnya  yakni mendorong  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan,  selain  telah diamanatkan secara konstitusional sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia (HAM),  juga  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  antara lainnya  dalam  Undang-undang  No.  23 Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Undang-undang  No.  52  Tahun  2009 tentang  Perkembangan  Kependudukan
2 Adi  Fahrudin, Kesejahteraan  Sosial International , (Bandung: Alfbeta, 2012), hlm. 28
dan  Pembangunan  Keluarga,  Undang- undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan  lain  sebagainya.  Menurut  Undang- Undang  No.  52  Tahun  2009  disebutkan pada  pasal  3  bahwa  perkembangan kependudukan  pembangunan  keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas keadilan dan kesetaraan gender. Ketentuan  yang  sama  juga  diatur  dalam pasal  3  Undang-Undang  No.23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga  dilaksanakan  berdasarkan  atas keadilan dan kesetaraan gender.
Upaya  pencapaian  kesetaraan gender pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai  kesampai  derajat,  kedudukan, hak dan kewajiban serta peran di antara laki-laki dengan perempuan. Pencapaian kesetaraan  gender  diartikan  sebagai suatu kesamaan, bukan sebagai perbedaan  berdasarkan  jenis  kelamin dengan  munculnya  konsekuensi  hukum baru sebagai akibatnya yakni pergeseran nilai-nilai konservatif- konvensional ke arah nilai-nilai kontemporer misalnya praktik
perkawinan sejenis seperti yang dipersengketakan  pada  suatu  lembaga peradilan  di  Provinsi  Sulawesi  Barat, dan  praktik  perkawinan  sejenis  di Provinsi  Bali.  Apabila  kasus  di  Provinsi Sulawesi  Barat  lebih  terkait  pada pemalsuan  identitas  yakni  pemalsuan terhadap  keterangan  jenis  kelamin, maka  kasus  di  Provinsi  Bali  merupakan bentuk perkawinan sejenis yang terungkap  untuk  pertama  kali  di Indonesia. Pergeseran  nilai-nilai  kehidupan keluarga dan masyarakat, telah diprediksi oleh Isyana Kurniasari
Konoras,  bahwa  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  46/  PUU-VII/2010,  sarat dengan  kepentingan  HAM,  yang  belum sepenuhnya  dapat  diterima  oleh  semua elemen masyarakat, namun hal itu dapat dipahami  sebagai  bentuk  penilakan terhadap  berbagai  isu  HAM  yang  dapat terjadi  dan  berpengaruh  baik  dalam sistem hukum maupun dalam masyarakat Indonesia,
misalnya perkawinan sejenin (perempuan dengan perempuan  atau  laki-laki  dengan  laki- laki),  hanya  dengan  argumentasi  hak kawin  sejenis  adalah  HAM. 3 Melarang perkawinan  sejenis,  akan  diperkarakan sebagai  bentuk  pelanggaran  HAM  yang dijamin secara konstitusional berdasarkan  Pasal  28D  ayat  (1)  bahwa “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di hadapan hukum”.
MDGs sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap permasalahan hukum  kontemporer  seperti  praktik kawin sejenis, namun konsep kesetaraan gender  yang  semua  merupakan  upaya untuk  mensetarakan  laki-laki  dengan perempuan,  dapat  berakibat  munculnya masalah baru seperti persoalan perkawinan sejenis dan isu-isu kontemporer laiinya. Dengan
berakhirnya  MDGs,  maka  era  baru sebagai  penerus  MDGs  ialah  konsep Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan (Sustaineble  Development  Goals  (SDGs) yang  baru  akan  diadopsi  pada  tanggal 25-27  September  2015  oleh  Majelis Umum  PBB.  Tujuan  pembangunan Millenium  (MDGs)  yang  dilanjutkan
3 Isyana Kurniasari Konoras, Kajian Huku dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Anak  Di  Luar Nikah ,  (Tesis  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013), hlm. 112.
dengan
Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), akan lekat dengan konsep  dan  pemikiran  Rachel  Carsoa yang  untuk  pertama  kalinya  istilah sustainable development
diperkenalkannya melalui bukunya
“Silet  Spring”  yang  terbit  pertama  kali pada  tahun  1962.  Dalam  konsep pembangunan
berkelanjutan (sustainable  development)  tersebut. Proses pembangunan atau perkembangan (development)
diharapkan dapat memenuhi  kebutuhan masa  sekarang  tanpa  membahayakan kemampuan  generasi  yang  akan  datang untuk  memenuhi  kebutuhannya  dalam memanfaatkan  potensi  sumber  daya alam untuk kehidupan. 4
MDGs dengan 8 (delapan) tujuannya  merupakan  kebijakan  dan program  pembangunan  yang  lebih realistis  dan  terukut.  Pemeringkatan (Rating)  dalam  bentuk  Indeks  (index) seperti  Indeks  Kesetaraan  dan  Keadilan Gender Indonesia serta Indeks Kebahagiaan  Indonesia  dan  lain-lainnya setiap  tahun  baik  dengan  indikator parsial  maupun  komposit  didalam perkembangannya membutuhkan tambahan  indikator  baru  seperti  yang berkaitan  dengan  HAM.  Pasca  MDGs, hasil-hasil  yang  telah  dicapai  dan kendala  yang  dihadapi  masih  dapat diperjuangkan  melalui  SDGs  yang  baru akan  diadopsi  pada  forum  Agenda Pembangunan Berkelanjutan
2030. Berdasarkan  hasil-hasil  yang  dicapai dalam MDGs, dalam tataran implementatif,  besaran  Dana  Desa misalnya
merupakan program
4 Jimly  Ashshiddiqie, Green  Constitution: Nuansa  Hijau  Undang-Undang  Dasar  Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 134.
pembangunan  yang  dapat  membantu mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

## PEMBAHASAN
1.  Kemiskinan  Sebagai  Kendala Utama Menyongsong Bonus

## Demografi
Terpenuhinya  kebutuhan  pokok setiap  orang  menjadi  bagian  yang penting  untuk  menentukan  tingkat kehidupannya,  apakah  berkecukupan, berlebihan, atau sebaliknya, tidak mampu mencukupinya. Mulyanto Sumardi  dan  Haas-Dieter  Evers  (ed.), mengemukakan,  kebutuhan  pokok  atau kebutuhan  dasar  (basic  human  needs) dapat  dijelaskan  sebagai  kebutuhan yang  sangat  penting  guna  kelangsungan hidup  manusia,  baik  yang  terdiri  dari kebutuhan  atau  konsumsi  individu (makan,  perumahan,  pakaian)  maupun keperluan pelayanan sosial tertentu (air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan). 5 Kemiskinan  merupakan  kondisi tidak  dapat  dipenuhinya  kebutuhan hidup setiap orang secara wajar. Sajogjo (dalam Soekartawi) mendefinisikan golongan  miskin  kalau  pendapatannya kurang  dari  setara  420  kg  beras  untuk masyarakat  perkotaan. 6 Digunakannya beras  sebagai  patokan,  oleh  karena beras  menjadi  bahan  makanan  pokok masyarakat
Indonesia. Soekartawi
sendiri,  mendefinisikan  ‘miskin’  adalah bila ia mempunyai keterbatasan penghasilan,  pemikiran,  keterampilan, pendidikan,  penghayatan  kesusilaan,
5 Mulyanto  Sumardi  dan  Haas-Dieter Evers  (ed.), Kemiskinan  dan  Kebutuhan  Pokok, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 2.
6 Soekartawi, Pembangunan  Pertanian untuk  Mengentas  Kemiskinan ,  UI  Press,  Jakarta,
1996, hlm. 74-75.
penghayatan  keagamaan,  kesehatan, perumahan,  hubungan  sosial  dalam keluarga, hubungan sosial dalam lingkungan  sekitarnya,  dan  hubungan sosial  dalam  masyarakat  yang  lebih sosial. 7
Bappenas,  2002  (dalam  Lincolin Arsyad), mendefiniskan kemiskinan sebagai  suatu  situasi  atau  kondisi  yang dialami  seseorang  atau  kelompok  orang yang  tidak  mampu  menyelenggarakan hidupnya  sampai  suatu  taraf  yang dianggap  manusiasi. 8 Lincolin  Arsyad menjelaskan,  masyarakat  miskin  selalu berada  pada  kondisi  ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi  kebutuhan  dasar,  yaitu ketidakmampuan  dalam  (1)  melakukan kegiatan usaha produktif; (2) menjangkau  akses  sumber  daya  sosial- ekonomi;  (3)  menentukan  nasibnya sendiri  dan  senantiasa  mendapatkan perlakuan diskriminatif; dan (4)
membebaskan  diri  dari  mental  dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai  martabat  dan  harga  diri yang rendah. 9 Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)  dalam  “The  Millenium  Report,” mendefiniskan  kemiskinan  (poverty) sebagai  “this  minimum  level  and  the poor  constituted  the  actual  number  of people  whose  income  or  calorie  intake are  less  than  this” 10 dijelaskan  pula bahwa dengan terinspirasinya pendapat Amartya  Sea,  pemenang  Hadiah  Nobel tahun 1999, bahwa “The United Nations Development Programme
(UNDP)
7 Loc Cit .
8 Lincolin Arsyad, Op Cit, hlm. 299.
9 Lincolin Arsyad, Ibid , hlm. 302.
10 United  Nations, We  the  Peoples,  The Role  if  the  United  Nations  in  the  Twenty  Century , (New York: The Millenium Report, 2001), p. 214.
introduced  measures  for  progress  and for  deprivation  that  focus  on  poverty from a human development perspective. It  now  views  poverty  as  a  denial  of choices  and  opportunities  for  living  a tolerable  life.  The  human  poverty  index (HPI)  constructed  for  each  country provides a country by country picture of deprivation in terms longevity, education and economic factors.” 11
Masalah kemiskinan banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Negara
Indonesia.  Soekartawi  mengemukakan, pada  awal  Pelita  I  jumlah  pendidik miskin  di  Indonesia  sekitar  70  juta  jiwa atau  sekitar  60  persen  dari  jumlah penduduk.  Pada  tahun  1990  jumlah tersebut tinggal 27 juta jiwa atau sekitar 15,1  persen  dari  jumlah  penduduk. Hingga  tahun  1993  jumlah  penduduk miskin  ini  tinggal  23  juta  jiwa  atau sekitar  13,5  persen  saja. 12 Antara pertengahan  tahun  1960-an  sampai tahun  1996,  waktu  Indonesia  berada dibawah  kepemimpinan  pemerintahan Orde Baru, Soeharto, tingkat kemiskinan di  Indonesia  menurun  drastis  baik  di desa maupun di kota, karena pertumbuhan ekonomi yang cukup  kuat dan adanya
program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien.  Selama  pemerintahan  Soeharto, angka  penduduk  Indonesia  yang  tinggal di  bawah  garis  kemiskinan  menurun drastis,  dari  awalnya  sekitar  setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk  Indonesia,  sampai  sekitar  11 persen  saja.  Namun,  ketika  pada  tahun 1990-an  krisis  finansial  Asia  terjadi, tingkat  kemiskinan  melejit  tinggi,  dari 11  persen  menjadi  19,9  persen,  yang
11 Loc Cit.
12 Soekartawi, Op Cit , hlm. 94.
berarti  prestasi  yang  sudah  diraih  Orde baru hancur seketika.
(http://www.indonesia- investment.com/id/keuangan/angka- ekonomi-makro/kemiskinan/item301).
Konsep  kemiskinan  berdasarkan tingkat  pendapatan  minimum  adalah pembatas  antara  keadaan  miskin  dan tidak miskin yang lazim disebut sebagai garis  batas  kemiskinan.  Konsep  ini mengenal  kemiskinan  absolut  yang merupakan  keadaan  atau  kondisi  di bawah  garis  kemiskinan  oleh  karena kebutuhan-kebutuhan pokok tidak dapat  terpenuhi  semuanya.  Kemiskinan absolut  atau  di  bawah  garis  kemiskinan berbeda  dari  kemiskinan  relatif  yang dimungkinkan  dapat  berubah  keadaan atau  kondisinya  menjadi  tidak  miskin lagi.
Kemiskinan absolut dan kemiskinan  relatif  tersebut  mudah berubah-ubah  sehingga  dibutuhkan  niat dan kebijakan  pemerintah yang populis, yang  ‘pro-poor’  untuk  mengangkat harkat  dan  martabatnya  menjadi  orang miskin (di bawah garis kemiskinan) atau kemiskinan  absolut  beranjak  berada pada  garis  kemiskinan  relatif,  bahkan dapat  lebih  baik  menjadi  orang  yang tidak  miskin  lagi.  Kebijakan  pemerintah yang  bertujuan  untuk  mengentaskan kemiskinan  misalnya  pada  rezim  Orde Baru dengan berbagai Instruksi Presiden  (Inpres)  maupun  Bantuan Presiden  (Banpres)  terbukti  cukup mempercepat  pengentasan  kemiskinan, bahkan  Inpres  Desa  Tertinggal  (IDT) dapat  menjadi  bahan  pembanding  bagi kebijakan penyerapan Dana Desa sebagaimana  dimaksud  oleh  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014, serta dengan berbagai  kebijakan  yang  cenderung bersifat  ‘memaksa’  Pemerintah  Daerah Kabupaten/  Kota  maupun  Pemerintah Desa  untuk  menyerapkan  Dana  Desa
dengan berbagai Peraturan Menteri  dan Peraturan Bersama Menteri.
Perhatian  besar  dan  kebijakan-
kebijakan yang ditempuh oleh
Pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan merupakan hal penting, oleh karena kurangnya perhatian dan kebijakan  seperti  itu  menyebabkan timbulnya  kemiskinan  struktural  yakni jenis  kemiskinan  oleh  karena  kurang atau  rendahnya  perhatian  aparatur pemerintahan  baik  di  tingkat  Pusat maupun  di  tingkat  Daerah.  Perhatian dan kebijakan yang menjadikan berbagai program pembangunan sebagai sarana pengentasan kemiskinan, juga  telah  menempatkan  Pemerintah sebagai  pihak  yang  mendorong  dan melaksanakan pembangunan (developmentalist) yang akan
senantiasa berseberangan dengan kalangan  pecinta  lingkungan  hidup (enviromentalist)  dalam  kutub-kutub yang selalu berseberangan.
Prioritas pembangunan infrastruktur  yang  berlangsung  pesat dan cepat sekarang ini, telah menggerus kemampuan  penduduk  miskin  bahkan meningkatkan  jumlah  penduduk  dalam kategori kemikinan absolut, oleh karena tergusurnya  lahan-lahan  pertanian  dan perkebunan  baik  untuk  pembangunan real estate, pabrik-pabrik, jalan, jembatan,  rel  kereta  api,  sebagaimana tampak di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang  dan  lain  sebagainya,  yang menunjukkan  fakta  bahwa  Undang- Undang  No.  41  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  menjadi  contoh  dari peraturan-peraturan perundang- undangan  yang  mandul,  tidak  berdaya serta  tidak  bermanfaat.  Pemerintah khususnya  Pemerintah  Daerah  dengan kehendak  kuat  untuk  menarik  investor sebagai  amanat  Undang-Undang  No.  25
Tahun  2007  tentang  Investasi,  telah berperan  laksana  ‘hawkist’  walaupun jelas  dan  tegas  berakibat  meningkatnya potensi  penduduk  miskin,  seperti  lahan pertaniannya  yang  berubah  menjadi lahan kegiatan investor.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah  yang  dengan  gencar  menarik investor,  bahkan  dengan  dalih  untuk mensejahterakan rakyat pada
hakikatnya turut menggerogoti kekuatan  ekonomi  masyarakat,  apalagi penduduk  yang  selama  ini  berada  di bawah  garis  kemiskinan.  Pihak  investor pun  ‘menangkap’  peluang  besar  ini sehingga  pemerintah  telah  menjelma laksana  burung  elang  yang  cepat menyergap  mangsanya  (hawkist),  juga dengan  dalih  kegiatan  investasi  di daerah pun menjadi sumber Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Siti  Zuhro,  juga mengemukakan  bahwa  hasil  evaluasi Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa  dari  1.379  Perda  yang  mengatur ketentuan pajak dan retribusi, sekurang- kurangnya 31 persen diantaranya menghambat atau merusak iklim investasi  di  daerah. 13 Data  inilah menjadi  fakta  bahwa  Peraturan  Daerah (perda)  pun  dapat  dibatalkan  jika berisikan  ketentuan  yang  menghambat dan/  atau  merusak  iklim  investasi  di daerah.
Anggaran
Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) masih kurang mengalokasikan anggaran bagi  kepentingan,  perlindungan,  dan pemajuan  penduduk  miskin  dengan berbagai konsekuensi misalnya
13 Siti  Zuhro, Kisruh  Peraturan  Daerah: Mengurai  Masalah  dan  Solusinya ,  (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010), hlm. 5.
rendahnya  akses  masyarakat  miskin pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana  penduduk  miskin  mau memeriksa dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara murah namun bermanfaat, bagaimana penduduk miskin  mampu  menyekolahkan  anak- anaknya  apabila  biaya  pendidikan  yang begitu  mahal.  Bagaimana  kualitas  hidup penduduk miskin dapat dicapai menjadi lebih  baik  manakala  tersumbatnya berbagai  akses  yang  dapat  menunjang kesejahteraannya.
Yenni  Sucipto,  dkk, 14 mencatat banyak  permasalahan  ekonomi  yang menyeruak  ke  permukaan,  dan  jika melihat  kinerja  pemerintahan  lebih detail  masih  banyak  aspek  yang  harus diperbaiki.  Kondisi  makro  ekonomi Indonesia  saat  ini  bisa disebut  layaknya fatamorgana, yang menunjukkan keberhasilan  yang  indah  namun  ketika ditelisik  lebih  dalam  tidak  memiliki kekuatan untuk menggerakkan perekonomian  pada  jangka  panjang. Tingginya  pertumbuhan  ekonomi  tidak ada artinya jika sebagian besar masyarakat tidak memperoleh
kesejahteraan,  akibat  makin  tingginya kesenjangan pendapatan.
Kebanggaan yang sering diungkapkan  bahwa  Indonesia  dengan Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  yang makin  besar,  merupakan  kekuatan ekonomi  penting  dalam  menggerakkan perekonomian  menuju  kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara, padahal ada sisi gelap yang dapat membahayakan untuk jangka menengah sampai janan panjang mendatang, yakni
14 Yenni Sucipto, dkk, APBN Konstitusional.  Prinsip  dan  Pilihan  Kebijakan ,
(Yogyakarta:  GalangPress, 2014), hlm. 242.
ketergantungan  atas  hutang  luar  negeri untuk  membiayai  berbagai  proyek pembangunan. Direktur Utama PT. Bank BNI  (Persero)  Tbk,  Baiquni  yang  hadir dalam  penandatanganan  pinjaman  dari China Development Bank (CDB), mengatakan  bahwa  pinjaman  dari  CDB untuk membiayai infrastruktur di Indonesia total pembiayaan yang direncanakan  mencapai  USD  30  milliar (Harian  Kontan,  17  September  2015, hlm. 12), membuktikan besarnya ketergantungan  terhadap  hutang  luar negeri.
Besarnya angka kerjasama antara tiga  bank  BUMN  dengan  CDB  tersebut menunjukkkan  konsep  yang  digunakan ialah  penyaluran  dana  (hutang)  melalui saluran (channeling) melalui perbankan, tanpa  dimasukkan  kedalam  postur anggaran APBN. Padahal, ketika kunjungan  pimpinan  IMF  ke  Indonesia, dengan  lantang  petinggi  Indonesia menyuarakan  sikap  akan  menolak bantuan  (hutang)  dari  IMF.  Penolakan bantuan seperti itu seakan-akan membayangkan ketegasan Presiden
Soekarno yang dengan lantang mengatakan  “Go  to  hell  with  your  aid.” Didiek  J  Rachbini  mengemukakan, Indonesia  terpaksa  menjadi  pengekspor modal  ke  negara-negara  maju  karena beban  yang  sudah  sedemikian  berat dengan  outflow  keluar  yang  negatif. Artinya, utang yang diperoleh tidak bisa menutupi  kewajiban  membayar  utang yang  jatuh  tempo  dan  bunganya. 15 Walt Whitman  Rostow  yang  mengemukakan suatu negara bisa dikatakan siap tinggal landas  (take-off)  jika  negara  yang bersangkutan  tidak  lagi  bergantung
15 Didiek J. Rachbini, Risiko Pembangunan  yang  Dibimbing  Utang, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,  1995), hlm. 51.
kepada  utang  luar  negeri  dalam anggaran  belanja  negara,  investasi  dan pengembangan ekonomi masyarakatnya. 16 Merujuk  pada  teori lepas  landas  Rostow,  maka  jumlah penduduk  miskin  di  Indonesia  masih menjadi tantangan berat bagi pencapaian bonus demografi. Jika demikian,  penduduk  miskin  inilah  yang akan tertinggal di landa

## Bonus Demografi Dari Perspektif Hukum
Dari  perspektif  hukum,  penulis merumuskan  bahwa  bonus  demografi merupakan  seperangkat  hukum  yang mendukung  transisi  demografi  guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan rumusan ini, maka seperangkat  hukum  yang  menunjang dan/  atau  mendukung  tercapainya bonus demografi dimulai dari ketentuan konstitusional  kemudian  dirinci  dalam sejumlah peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, oleh  karena  bonus  demografi  dalam bahasan ini dimaksudkan dalam
konteksnya di Negara
Republik Indonesia.
Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pada pembukaannya,  mengamanatkan  tujuan nasional  atau  tujuan  Negara  Republik Indonesia  yakni  “untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa”  adalah  dua  tujuan nasional  atau  tujuan  Negara  Republik Indonesia  yang  di  dalamnya  tercakup banyak  peraturan  perundang-undangan yang  mendukung  dan/  atau  menunjang tercapainya  tujuan  tersebut  antara lainnya  tujuan  nasional  di  bidang
16 Ibid, hlm. 40.
pendidikan, yang menurut pasal 31 ayat- ayatnya  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa :
1) “Setiap  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan.
2) Setiap  warga  negara  wajib mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3) Pemerintah mengusahakan dan  menyelenggarakan  satu sistem  pendidikan  nasional,
yang  meningkatkan  keimanan dan  ketakwaan  serta  akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  yang  diatur  dengan undang-undang. 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh  persen  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5) Pemerintahk  memajukan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan  peradaban  serta kesejahteraan umat manusia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dari perspektif HAM juga mengatur ketentuan
konstitusional bidang pendidikanantara  lainnya  pada  pasal 28C  ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  berhak  mengembangkan diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan budaya,  demi  meningkatkan  kualitas hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia.”
Berdasarkan  ketentuan  pasal 31  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  beberapa peraturan  perundangan  yang  terkait erat  dengan  ketentuan  konstitusional tersebut  adalah  Undang-Undang  No.  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  dan  Undang-Undang  No.  39 Tahun  1999  tentang  HAM.  Menurut Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003, fungsi  pendidikan  nasional  ditentukan dalam  Pasal  3,  Bahwa  “Pendidikan Nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.”
Undang-Undang No.
20
Tahun  2003  juga  menentukan  pada Pasal  6  ayat  (1),  bahwa  “Setiap  warga negara  yang  berusia  tujuh  sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Ketentuan ini pun belum mencapai dan menjangkau jenjang pendidikan selanjutnya  sehingga  perlu  diperluas. Demikian  pula  dalam  Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM, terdapat beberapa ketentuan
pendidikan dari perspektif HAM
misalnya  pada  Pasal  12  yang  berbunyi “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan bagi  pengembangan  pribadinya,  untuk memperoleh  pendidikan,  mencerdaskan dirinya,  dan  meningkatkan  kualitas
hidupnya  agar  menjadi  manusia  yang beriman,  bertakwa,  bertanggungjawab, berakhlak  mulia,  bahagia,  dan  sejahtera sesuai  dengan  hak  asasi  manusia.” Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999, juga  menentukan  Pasal  60  ayata  (1), bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadi  sesuai dengan  minat,  bakat,  dan  tingkatkan kecerdasannya.”
Pendidikan  sebagai  upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi  bagian  penting  dalam  menilai dan  mengukur  kemampuan  kualitas sumber  daya  manusia  pada  suatu negara. Pendidikan dasar adalah landasan  atau  modal  berharga  bagi setiap orang dalam hidup dan kehidupannya.  Pada  “The  Millenium Report,” PBB menyatakan, “Basic education  is,  and  always  has  been,  the key  to  freedom  from  subjugation,  fear and  want.  Education  is  an  effective weapon  to  fight  poverty.” 17 Menurut Tulus T.H. Tambunan, tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Poverty, mendeklarasikan bahwa suatu peperangan  yang  berhasil  melawan kemiskinan  perlu  dilakukan  secara serentak pada tiga front: (1) Pertumbuhan  ekonomi  yang  luas  dan padat karya yang menciptakan kesempatan  kerja  dan  pendapatan  bagi kelompok  miskin;  (2)  Pengembangan Sumberdaya Manusia (Pendidikan,
Kesehatan  dan  gizi)  yang  memberi mereka  kemampuan  lebih  baik  untuk memanfaatkan  kesempatan  kesempatan yang  diciptakan  oleh  pertumbuhan ekonomi,  dan  (3)  Membuat  suatu
17 United Nations, We the Peoples, Op Cit , P. 111.
jaringan pengaman sosial untuk mereka di  antara  penduduk  miskin  yang  sama sekali  tidak  mampu  mendapatkan keuntungan
dari
pertumbuhan ekonomi. 18
Ketentuan lainnya yang terkait  erat  yang  menunjang  dan/  atau mendukung pencapaian bonus
demografi  ialah  Undang-Undang  No.  52 Tahun  2009  tentang  Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan
Keluarga,  yang  pada  Pasal  3  dinyatakan bahwa  “Perkembangan  Kependudukan dan pembangunan
keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:
a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
b. Pengintegrasian
kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya,
ekonomi, dan lingkungan hidup;
c. Partisipasi  semua  pihak  dan gotong royong;
d. Perlindungan  dan  pemberdayaan terhadap  keluarga  sebagai  unit terkecil dalam masyarakat;
e. Kesamaan  hak  dan  kewajiban antara  pendatang  dan  penduduk setempat;
f. Perlindungan  terhadap  budaya dan  identitas  penduduk  lokal; dan
g. Keadilan dan kesetaraan gender.” Dalam  konteksnya  di  Indonesia,
sejumlah  peraturan  dan  kebijakan  yang mendukung  dan/  atau  mendorong tercapainya  bonus  demografi,  juga ditempuh dengan kebijakan yang bersifat  memberikan  perlindungan  dan pemberdayaan.  Konsep  perlindungan
18 Tulus  T.H.  Tambunan, Perekonomian Indonesa.  Beberapa  Masalah  Penting ,  (Jakarta: Ghalia Indonesa, 2003), hlm. 131.
(hukum)  secara  tegas  ditemukan  dalam berbagai peraturan peraturan
perundang-undangan,
sedangkan konsep  permberdayaan  lebih  banyak ditentukan  dalam  tataran  kebijakan. Undang-Undang  no.  20  Tahun  2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengatur pemberdayaan  yang  dirumuskan  pada Pasal  1  angka  8  bahwa  “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Dunia Usaha,  dan  masyarakat  secara  sinergis dalam  bentuk  penumbuhan  iklim  dan pengembangan  usaha  terhadap  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah  sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi  usaha  yang  tangguh  dan mandiri.

## Kesimpulan
Problematika  yang  dihadapi  oleh Pemerintah  dalam  menyongsong  bonus demografi  di  Indonesia  dapat  dirinci sebagai berikut:
Pertama, rumusan tentang bonus demografi  bonus  yang  dinikmati  suatu negara  sebagai  akibat  dari  besarnya proporsi  penduduk  usia  produktif (rentang  usia  14  sampai  64  tahun) sebagai  evolusi  kependudukan,  terjadi karena transisi demografi yang menyatakan  bahwa  perubahan  yang terjadi  terhadap  tiga  komponen  utama pertumbuhan penduduk: kelahiran (fertilitas),  kematian  (mortalitas),  dan perpindahan penduduk
(mobilitas/migrasi),
menyebabkan penduduk  usia  produktif  lebih  besar dibandingkan  usia  bayi  dan  anak-anak maupun  lansia  di  atas  64  tahun. Besarnya proporsi  penduduk usia produktif inilah yang menjadi modal dan sumber  kekuatan  bagi  suatu  negara yang  mampu  mencapainya.  Namun, untuk  mencapai  bonus  demografi,
banyak permasalahan yang harus ditanggulangi, khususnya masalah kemiskinan,  seperti  juga  merupakan permasalahan  berat  bagi  Indonesia dalam  mengatasinya.  Berbagai  kegiatan pembangunan  nasional  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional (RPJPN),  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN)  maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD),  berisikan sejumlah  kegiatan  pembangunan  yang sebenarnya  berpihak  pada  pencapaian kesejahteraan  rakyat  misalnya  dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian,  kelautan  dan  perikanan, maupun  pembangunan  infrastruktur yang menunjang percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat. Sealanjutnya,
Penanggulangan
kemiskinan dan kelaparan  yang  ditempatkan  pada Tujuan Pembangunan Milenium
pertama,  hanya  berlangsung  dalam kurun  waktu  tahun  2000  sampai  2015, kemudian  dilanjutkan  dengan  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  dari  tahun 2015 sampai tahun 2030.
Kedua, aspek
pembiayaan pembangunan  nasional  baik  dalam rangka  APBN,  APBD,  implementasi
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan yang  membutuhkan  biaya  besar.  Titik perhatian pemerintah
dalam
membangun  infrastruktur  seperti  jalan, jalan tol, perkeretaapian, waduk, bandara,  pelabuhan  dan  lain-lainnya yang  sangat  fantastis,  tentunya  patut mendapatkan  perhatian.  Yenny  Sucipto, dkk, 19 mengemukakan  bahwa  kebijakan APBN  yang  menjadikan  utang  luar negeri (ULN) sebagai penerimaan negara,  sebenarnya  ULN  tidak  layak
19 Yenny  Sucipto,  dkk, Op  Cit ,  hlm.  192- 193.
disebut penerimaan, karena penerimaan mengandalkan tanpa kewajiban membayar, sedangkan utang tetap harus dibayar.  Bila  ULN  dimasukkan  sebagai bagian  dari  mekanisme  pembiayaan bukan  pendapatan,  sebenarnya  yang terjadi  adalah  defisit  anggaran  terus- menerus.
Ketiga, aspek keikutsertaan Indonesia  di  forum  PBB  dalam  rangka Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan, yang  diwakili  oleh  Wakil  Presiden,  M. Jusuf  Kalla,  yang  seharusnya  diwakili dan  dipimpin  langsung  oleh  Presiden Indonesia,  Jokowi,  oleh  karena  hampir sebulan setelah penandatanganan Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan, Presiden Jokowi berkunjung ke Amerika Serikat.  Dari  aspek  ketiga  ini,  Wakil Presiden  yang  memperkenalkan  Kartu Indonesia  Sehat  (KIS)  dan  Kartu Indonesia  Pintar),  merupakan  bagian penting  dari  pembuktian  bahwa  bidang kesehatan  dan  pendidikan  menjadi  titik perhatian dalam pembangunan manusia di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji Samekto,
FX, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan, Genta Press, Yogyakarta, 2008 Ali,  Achmad  Menguak  Teori  Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi    Undang- Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, 2009 Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan, Edisi 5, UPP  STIM YKPN, Yogyakarta, 2015 Ashshiddiqie,  Jimly,  Green  Constitution: Nuansa  Hijau  Undang-Undang Dasar  Negeri  Republik  Indonesia Tahun 1945, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
Campbell  Black,  Henry,  Black’s  Law Dictionary,  West  Publishing  Co, St. Paul, 1979 Elly  Erawaty,  A.F,  Globalisasi  Ekonomi dan  Perdagangan  Bebas:  Suatu Pengantar, dalam Susanti Ida, dan Seto  Bayu  (ed.),  Aspek  Hukum dari  Perdagangan  Bebas,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Fahrudin,  Adi,  Kesejahteraan  Sosial International,  Alfbeta,  Bandung, 2012
Hardjasoemantri, Koernadi, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
1989
Hidayat,  Arief  dan  FX.  Adji  Samekto,
Kajian  Kritis  Penegakan  Hukum Lingkungan  di  Era  Otonomi daerah, Badan Penerbitan
Universitas  Diponegoro  (UNDIP), Semarang, 2007 Konoras,  Abdurrahman,  Aspek  Hukum Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK): Teori  dan  Praktek  di  Indonesia, Pustaka  Pena  Press,  Makassar, 2015 Konoras, Isyana Kurniasari, Kajian Huku dan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak  Di  Luar  Nikah,  Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013 Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep- Konsep Hukum Dalam Pembangunan,  Alumni,  Bandung, 2006 Lestari  Rahayu,  Sri,  Bantuan  Sosial  di Indonesia.  Sekarang  dan  Ke Depan, Fokusmedia, Jakarta, 2012
Rachbini,  Didiek  J,  Risiko  Pembangunan yang  Dibimbing  Utang,  Gramedia Widiasarana  Indonesia,  Jakarta, 1995
Rofiq,  Aunur,  Pertumbuhan  Ekonomi dan  Kemiskinan.  Kebijakan  dan Tantangan  Masa  Depan,  Penerbit
Republika, Jakarta, 2014 Rusli, Said, Pengantar Ilmu
Kependudukan,  (Edisi  Revisi),
LP3ES, Jakarta, 2012
Savitri,  Niken,  HAM  Perempuan.  Kritik Teori  Hukum  Feminis  terhadap KUHP,  Refika  Aditama,  Bandung, 2008 Soekartawi,  Pembangunan  Pertanian untuk  Mengentas  Kemiskinan,  UI Press, Jakarta, 1996
Soemarwoto,  Otto,  Analisis  Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991 -----------,  Indonesia  Dalam  Kancah  Isu Lingkungan  (Global),  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Sucipto, Yenni, dkk, APBN Konstitusional. Prinsip dan Pilihan  Kebijakan,  GalangPress, Yogyakarta, 2014 Suharto,  Edi,  Kebijakan  Sosial  sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008 Sumardi,  Mulyanto  dan  Dieter  Evers, Haas  (ed.),  Kemiskinan  dan Kebutuhan Pokok,
Rajawali,
Jakarta, 1985 Zuhro,  Siti,  Kisruh  Peraturan  Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya, Penerbit Ombak, Yogyakarta,
2010