……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA

## Oleh
Devi Nur Cahaya Ningsih 1* , Dewi Noor Fatikhah Rokhimakhumullah 2 , Estu Unggul Drajat 3 , Krisna Ganda Saputra 4 , Anjani Bunga Irawan 5 1,2,4,5 Perpajakan, Universitas Brawijaya
3 Ekonomi Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Email: 1 devinurcahaya@ub.ac.id , 2 dewi.noor@ub.ac.id , 3 estu@iainponorogo.ac.id , 4 krisnaganda@student.ub.ac.id , 5 anjanibunga@student.ub.ac.id

## Abstract
Diigitalization has the meaning of a series of transitions from previously using print, video and audio  media  to  digital  forms.  Likewise,  tax  administration  is  not  spared  from  the  digitization process,  such  as  the  application  of  e-registration,  e-billing,  e-faktur,  e-SPT  and  e-bupot.  The purpose of this study is to determine the success of digitizing tax administration in the application of e-documents in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method by conducting in-depth interviews and direct observation to the DGT Sub Directorate of Potential, Compliance and Acceptance; and the Fiscal Policy Agency. Meanwhile, reports from this study will be written using a descriptive method. To analyze the success of digitizing tax administration in Indonesia, several theories are used including the IS Success Model, Institutional Theory and Based on IS Success  Literature  Review.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  tax digitization can be said to be successful from a technological aspect with indicators of information quality, system quality, service quality, accessibility, and perceived ease of use. But on the other hand, digitization of taxation cannot be said to be successful when viewed from a contextual aspect with  indicators  of  socio-demographic  characteristics,  digital  divide,  and  technological  trends around the world.
Keywords: Digitalization, Tax Administration, e-registration, e-billing, e-faktur, e-SPT, e-bupot

## PENDAHULUAN
Istilah  reformasi  selalu  identik  dengan sebuah  perubahan.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi merupakan  suatu  bentuk  perubahan  yang dilakukan secara drastis guna untuk melakukan perbaikan  pada  berbagai  lini  kehidupan termasuk bidang seperti politik, ekonomi, sosial serta tidak terkecuali dalam bidang perpajakan. Reformasi  perpajakan  membawa  dampak penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu pendapatan bagi kas negara (Hutrianto, 2021).
Reformasi perpajakan tidak hanya dilakukan  untuk  menguatkan  pendapatan  bagi kas  negara.  Lebih  jauh  dari  itu,  reformasi  ini dilaksanakan dengan alasan untuk
meningkatkan  rasio  perpajakan,  mengurangi rasio utang terhadap Pendapatan Bruto Negara (PDB),  dan  mengurangi  angka  defisit  APBN (Nahak, 2022). Untuk mewujudkan pembangunan  negara  yang  berkesinambungan dibutuhkan  modal  dengan  cara  terpenuhinya penerimaan  negara.  Guna  mewujudkan  hal tersebut,  pada  tahun  2021,  Selaku  penyalur aspirasi  rakyat,  DPR  mengesahkan  Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan atau  UU  HPP.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut  dari sisi  administrasi,  UU  HPP  dapat  menghalau banyak  celah  dari  peraturan  dan  mengikuti perkembangan dunia bisnis saat ini. Sedangkan dari  sisi  reformasi  perpajakan,  UU  HPP tersebut menekankan untuk mendorong tingkat kepatuhan  perpajakan  melalui  kepatuhan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
sukarela, menguatkan segi administrasi pemungutan  juga  pemungutan,  dan  mampu memastikan  bentuk  kepastian  dalam  hukum dalam bidang perpajakan (Larasati, 2021).
Reformasi  perpajakan  juga  hadir  sebagai langkah  tanggap  yang  dilakukan  pemerintah untuk  merespon  perkembangan  teknologi. Kemudian  reformasi  ini  diimplementasikan melalui perubahan dokumen yang sebelumnya masih  menggunakan  dokumen  manual  atau dokumen  kertas  menjadi  dokumen  berbasis digital  atau  dokumen  elektronik.  Namun penerapan  digitalisasi  administrasi  tersebut tidak  semuanya  dilakukan  secara  langsung, melainkan  ada  juga  yang  dilakukan  secara bertahap  seperti  pemberlakuan  e-faktur  di Indonesia pada mulanya dilakukan hanya untuk PKP  tertentu  mulai  pada  tanggal  1  Juli  2014. Kemudian penggunaan e-faktur menjadi semakin  meluas,  yakni  diterapkan  untuk  PKP yang ada di Jawa dan Bali pada 1 Juli 2015, dan pada  akhirnya  diterapkan  menyeluruh  di Indonesia pada 1 Juli 2016 (Putri, 2019).
Pentingnya  perubahan  sistem  perpajakan yang  dahulu  menggunakan  dokumen  kertas menjadi dokumen elektronik yaitu menekankan pada nilai efektivitas dan efisiensi. Seperti yang disebutkan dalam Prabowo dan Indarto (2018), dua tugas utama yang dibawa dalam reformasi perpajakan adalah tercapainya efektivitas yang memuaskan.  Dari  pendapat  tersebut  dapat diketahui  jika  reformasi  perpajakan  dapat mencapai  angkat  kepatuhan  yang  tinggi  dan efisiensi dalam biaya administrasi dalam setiap layanan dapat diminimalisir. Kedua hal tersebut harus  dijalankan  dengan  koordinasi  sehingga dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan.
Bentuk  dari  adanya  reformasi  perpajakan adalah digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi  perpajakan  merupakan  jawaban atas  tantangan  teknologi  yang  semakin  hari semakin berkembang pesat. Digitalisasi perpajakan  ini  ditunjukkan  melalui  adanya perubahan  pada  sistem  perpajakan  yang nantinya akan berdampak pada bagaimana cara
petugas  pajak  memberikan  pelayanan  kepada wajib pajak. Program tersebut disediakan oleh DJP  dengan  laman  DJP  online  yaitu e-billing, e-filing,  dan  e-form  di  mana  kedepannya diharapkan  DJP  mampu  menerapkan  sistem Single Sign On yang diperuntukan untuk wajib pajak.  Program  dari  digitalisasi  perpajakan tersebut  bertujuan  guna  memudahkan  proses administrasi  yang  nantinya  wajib  pajak  akan merasa dimudahkan dalam menjalankan kewajibannya (Prabandaru, 2019).
Kemudahan  yang  ditawarkan  dalam digitalisasi  perpajakan  tidak  bisa  dipisahkan dari kinerja maksimal yang dilakukan Direktorat  Jenderal  Perpajakan  (DJP).  Dalam proses  pengadopsian  teknologi  ke  dalam administrasi  perpajakan,  DJP  memiliki  tiga strategi yang biasa disebut 3C atau Click, Call, dan  Counter  (Assiddiq,  2022).  Click  berarti layanan  perpajakan  yang  diberikan  DJP  dapat dijangkau  melalui  mesin  seperti  situs,  laman, bahkan aplikasi secara otomatis sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara mandiri  tanpa  harus  pergi  ke  kantor  layanan pajak dan meminta bantuan petugas pajak. Lalu Call berarti layanan pajak dapat diimplementasikan  melalui  adanya  contact center  atau  disebut  Kring  Pajak  yang  buka selama  24  jam.  Kring  Pajak  hadir  guna membantu wajib pajak jika mengalami kendala ketika  menggunakan  situs,  laman,  bahkan aplikasi. Sedangkan Counter merupakan layanan yang diberikan oleh DJP dalam bentuk stand  yang  berdiri  pada  kantor-kantor  pajak guna  membantu  kesulitan  wajib  pajak  secara offline. Ketiga strategi tersebut saling mendukung  untuk  menciptakan  manfaat. Manfaat  yang  dapat  dirasakan  dari  adanya digitalisasi perpajakan diantaranya memudahkan  pembayar  pajak  dalam  kegiatan pelaporan kewajiban, memudahkan membayar pajak,  dan  memudahkan  pembayar  pajak  jika ingin  berkonsultasi  secara  langsung  dengan petugas pajak.
Kemudahan  wajib  pajak  dalam  pelaporan kewajibannya  dapat  diwujudkan  melalui
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
layanan  e-reg  yang  membantu  wajib  pajak mendaftarkan  NPWP  nya  secara  online  dan aplikasi e-faktur serta e-bupot yang memudahkan  wajib  pajak  ketika  hendak membuat faktur pajak dan bukti potong secara lebih  ringkas  dan  terpercaya.  Kemudian digitalisasi perpajakan juga membawa manfaat dalam  kemudahan  dalam  pembayaran  pajak. Hal ini lebih mudah dilihat jika terjadi PPN dan PPh  kurang  bayar  karena  sistemnya  yang terintegrasi langsung dengan lembaga keuangan sehingga proses pembayaran menjadi lebih  cepat.  Selain  itu,  wajib  pajak juga dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi dompet digital. Cara yang demikian memudahkan wajib pajak karena hanya dengan memasukkan  kode  billing  yang  telah  didapat sebelumnya melalui e-billing maka pembayaran  dapat  dilakukan.  Manfaat  yang lainnya adalah kemudahan untuk berkonsultasi langsung  dengan  petugas  pajak.  Layanan konsultasi ini dapat digunakan untuk pengajuan berbagai  fasilitas  pajak  contohnya  ketika menggunakan
Norma Penghitungan
Penghasilan  Neto  atau  NPPN  yang  biasa digunakan  oleh  pembayar  pajak  yang  dalam kegiatannya melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
Perkembangan  di  era  digital  membawa dampak  tidak  hanya  pada  munculnya  basis pajak  baru  melainkan  pada  bentuk  transaksi yang juga semakin modern. Transaksi yang saat ini  digunakan  nyatanya  sudah  banyak  yang beralih dari sebelumnya menggunakan dokumen  kertas  menjadi  dokumen  elektronik. Dalam perpajakan sendiri, dokumen elektronik memberikan  manfaat  dalam  pelaksanaan kewajiban  serta  hak  perpajakan  secara elektronik  dan  dapat  ditandatangani  oleh pembayar pajak dengan tanda tangan digital di mana  kegiatan  tanda  tangan  ini  dilakukan sendiri  oleh  wajib  pajak  pribadi  dengan sertifikat  elektronik  atau  kode  otorisasi  DJP. Beberapa  digitalisasi  administrasi  perpajakan di  Indonesia  saat  ini  diantaranya  adalah  e- faktur,  e-registration,  e-bupot,  e-filling,  e-
billing, Surat Setoran Elektronik (SSE), e-SPT, dan web e-faktur.
Melihat manfaat dari digitalisasi perpajakan,  terdapat  beberapa  penelitian  yang juga ikut mengkaji tentang digitalisasi tersebut. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mimi  dan Mulyani  (2022)  bertujuan  untuk  menguji  dan menganalisis  sistem  digitalisasi  pada  proses administrasi perpajakan  memoderasi  pengaruh praktik  pelayanan,    pengawasan,    dan pemeriksaan    pajak  yang  didapat  dilakukan terhadap  kepatuhan  wajib pajak badan. Hasil penelitian  ini  memaparkan  bahwa  digitalisasi perpajakan  masih  belum  dapat  memperkuat pengaruh  dari  pelayanan,  pemeriksaan,  serta pengawasan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan.  Penelitian  lain  yang  juga  ikut membahas  mengenai  digitalisasi  dilakukan oleh Priyanto (2021) bertujuan untuk mengetahui apakah digitalisasi sistem administrasi  perpajakan  dapat  memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pangkalan Bun. Hasil penelitian tersebut  menunjukan  penerapan  e-registration, e-filing,  dan  e-billing  memiliki  dampak signifikan  serta  positif  bagi  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pangkalan Bun.  Kedua  penelitian  ini  bersama-sama menjelaskan  tentang  digitalisasi  perpajakan bagi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  baik  sisi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.  Namun,  keduanya  tidak  memberikan penjelasan  mengenai  bagaimana  implementasi digitalisasi  sistem  perpajakan  berjalan  dengan lingkup yang lebih luas yakni Indonesia.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  dapat dilihat bahwasanya sistem administrasi perpajakan  di  Indonesia  terus  berupaya melakukan reformasi perpajakan ke arah yang lebih baik serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi  digital.  Penelitian  ini bermaksud menganalisis keberhasilan implementasi  digitalisasi  sistem  administrasi perpajakan di Indonesia.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## 2.  THEORETICAL  FRAMEWORK  AND HYPOTHESES
Digitalisasi memiliki makna yakni rangkaian  peralihan  dari  yang  sebelumnya menggunakan  media  cetak,  video,  dan  audio menjadi bentuk digital. Sedangkan administrasi adalah  suatu  cara  yang  dilakukan  untuk mengorganisir  sdm  yang  ada  supaya  dapat berjalan  beriringan  serta  bekerja  sama  untuk memenuhi serangkaian tujuan yang diharapkan (Effendi  dan  Tasrif,  2019).  Oleh  karena  itu, digitalisasi  administrasi  yaitu  proses  untuk mengatur  sumber  daya  manusia  atau  tenaga kerja  dalam  bentuk  digital  untuk  mencapai tujuan yang diharapkan. Digitalisasi administrasi juga menjadi bagian dari perkembangan  teknologi  di  era  yang  semakin maju. Pada era digital seperti saat ini digitalisasi administrasi membantu meningkatkan efisiensi kerja karena mengubah proses yang sebelumnya menggunakan cara-cara tradisional menjadi lebih modern.
Menurut  Setiawan  (2017),  secara  general era digital sendiri dapat diartikan sebagai suatu masa  di  mana  gaya  hidup  manusia  telah mengalami  berbagai  perubahan  dalam  segala aspek  yang  berubah  menjadi  serba  digital, termasuk dalam bidang perekonomian. Dengan adanya  era  digital  ini,  muncul  berbagai  basis- basis  pajak  baru  akibat  transaksi  yang  terjadi, seperti  crypto,  e-commerce,  dan  juga  netflix. Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Bab 1 Pasal  (1)  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, e-dokumen atau dokumen elektronik  adalah  setiap  informasi  elektronik yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima, atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar melalui  komputer  atau  sistem  elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan, suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  atau sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  kode  akses, simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna atau arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu memahaminya.
Guna  mengkaji  keberhasilan  penerapan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia perlu dilakukan evaluasi secara rutin agar sistem yang diterapkan selalu bereformasi ke arah yang lebih baik. Beberapa pendekatan model  dan  teori  yang  digunakan  dalam menganalisis keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan, antara lain:
1.  IS  Success  Model  (Almalki,  Duan,  & Frommholz,  2013;  Hung,  Chang,  &  Lee, 2012)
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
penerapan digitalisasi administrasi  perpajakan  di  Indonesia  antara lain:
a.  Aspek  teknologi  - system  quality  and information
Almalki,  Duan,  &  Frommholz (2013)  menjelaskan  bahwa  definisi  dari kualitas  sistem  ini  merupakan  sebuah karakteristik  yang  diinginkan  dari  sebuah  e- government.  Dari  definisi  tersebut  dapat diketahui  bahwa  kualitas  sistem  merupakan aspek  utama  dalam  pengukuran  kualitas sistem  untuk  menghasilkan  output  yang berkualitas  pula.  Sementara  itu,  tingkat kualitas dari sebuah  informasi masih merupakan karakteristik yang diidamkan dari output  e-government  (Almalki,  Duan,  & Frommholz,  2013).  Output  yang  berkualitas berasal  dari  sistem  sistem  yang  berkualitas pula. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui jika  system  quality  dan  information  quality memiliki keterkaitan yang erat. b.  Aspek  teknologi  - service  quality  and accessibility
Menurut  Almalki,  Duan,  &  Frommholz (2013), kualitas layanan merupakan hal yang diterima  oleh  pengguna  portal  e-government yang  dibuat  oleh  pemerintah,  sekaligus pemerintah  pula  yang  menjadi  penanggung jawab  dalam  pengelolaan  portal.  Melalui penjelasan tersebut diketahui bahwasanya, di dalam  e-government  pemerintah  mengambil peranan  utama  dalam  peningkatan  kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna e-
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
government/masyarakat. Sedangkan accessibility merupakan merupakan salah satu bagian dari aspek kualitas pelayanan. Dengan adanya e-government ini, masyarakat semakin  mudah  dalam  mengetahui  serta mengakses  macam-macam  fasilitas  layanan yang diberikan oleh pemerintah. c. Aspek teknologi - perceived ease of use Dimensi ini didasarkan pada saat penggunaan e-government, users tidak mengalami kesulitan yang berarti/memerlukan usaha yang besar (Almalki, Duan, & Frommholz, 2013). Maka dari  itu,  menurut  teori  IS  Success  Model sebuah e-government dapat dikatakan sukses bila  saat  penggunaan  sistem  di  dalam  e- government dapat dilakukan dengan mudah. 2.  Institutional  Theory  (Gil-Garcia,  Dawes, & Pardo, 2018; Gil-García, 2005)
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
penerapan
digitalisasi administrasi  perpajakan  di  Indonesia  yakni aspek kontekstual dengan
indikator karakteristik
sosio-demografi (socio-
demographic  characteristics).  Menurut  Gil- Garcia  (2005)  terdapat  beberapa  faktor demografis, meliputi beberapa ukuran pendapatan, pendidikan, kepemilikan komputer, dan akses internet. Kemudian faktor demografis  ini  memiliki  efek  tidak  langsung pada fungsi website negara (Gil-Garcia, 2005). Beberapa  hal  tersebut  dapat  ditunjukan  dari berbagai  faktor  yang  menjadi  bagian  dari indikator socio-demographic ini. Misalnya saja akses  internet,  jika  di  sebuah  negara  akses internet  tidak  merata,  maka  sebuah  e- government  tidak  dapat  berjalan  dengan maksimal.
3.  Based  on  IS  Success  Literature  Review (Iskender & Özkan, 2012; Gichoya, 2005).
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan digitalisasi
administrasi  perpajakan  di  Indonesia  antara lain:
a. Aspek kontekstual - digital divide
Dalam Gichoya (2005) mengenal istilah e- readiness atau istilah yang mengacu mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi sebagai fasilitas untuk meningkatkan  dan  memperbaiki  fungsi administrasinya. E-readiness memiliki beberapa komponen, antara lain infrastruktur telekomunikasi,  sumber  daya  manusia,  dan kerangka  hukum  dan  kebijakan.  Salah  satu indikator  penilaian  yang  terdapat  dalam penilaian adalah technology infrastructure dan human infrastructure. Kedua indikator tersebut  memegang  peranan  penting  dalam kesuksesan  sebuah  e-government.  Karena dengan  adanya  infrastruktur  SDM  dan teknologi  yang  merata,  maka  kesenjangan digital  dapat  diatasi  dan  e-government  dapat berjalan dengan maksimal.
b.  Aspek  kontekstual  - technological  trends worldwide
Salah satu faktor kesuksesan berkembangnya e-government di suatu negara bisa disebabkan oleh perkembangan teknologi yang  muncul  karena  globalisasi  (Gichoya, 2005). Dengan adanya perkembangan teknologi  yang  muncul,  menjadi  salah  satu tekanan  eksternal  bagi  sebuah  negara  untuk mengembangkan  sistem  pelayanannya  agar tidak tertinggal dengan negara yang lain.
Tidak  hanya  berpacu  pada  pendekatan model  dan  teori  yang  digunakan  untuk menganalisis keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bahan pertimbangan,  perlu  dicermati  pula  penelitian terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  Tambun dan Ananda (2022) di mana penelitian tersebut bertujuan  untuk  meneliti  apakah  ada  faktor yang  dapat  memengaruhi  kewajiban  moral seseorang  serta  digitalisasi  layanan  pajak mampu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,  dengan  nasionalisme  sebagai  variabel moderasi.  Responden  yang  ikut  serta  dalam penelitian  ini  sejumlah  100  orang.  Lalu  dari penelitian  yang  telah  dilakukan  menunjukkan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
hasil bahwa kewajiban moral dan nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayar  pajak.  Namun,  untuk  digitalisasi layanan  perpajakan  hal  ini  memiliki  pengaruh yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak. Dengan  demikian,  dibutuhkan  peran  dari pemerintah  untuk  memberikan  ketegasan hukum  dan  memberikan  edukasi  kepada masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  rasa nasionalisme  serta  kewajiban  moralnya  dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.
Penelitian  selanjutnya  dilakukan  oleh Anjelika
(2022) bertujuan untuk
membandingkan sebelum dan sesudah penggunaan e-registration, e-SPT, dan e-filing pada  KPP  Pratama  Jakarta  Gambir  Tiga  di mana  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwasanya  terjadi  peningkatan  pengguna  e- registration,  e-SPT,  dan  e-filing  sehingga penerimaan  pajak  juga  ikut  meningkat. Peningkatan penerimaan pajak tersebut tentunya  disebabkan  oleh  semakin  patuhnya pembayar  pajak  yang  ada  pada  KPP  Pratama Jakarta  Gambir  Tiga  setelah  diterapkannya sistem elektronik.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Etanim (2022) bertujuan untuk menjabarkan mengenai manfaat dari e-commerce bagi kinerja UMKM, pengaruh  dari  digitalisasi,  pengaruh  insentif, dan modernisasi insentif pajak bagi UMKM di Jakarta  Barat  selama  Covid  19.  Jika  berfokus pada  digitalisasi  perpajakan  maka  hasil  yang didapatkan  adalah  digitalisasi  perpajakan berdampak positif pada kinerja UMKM. Hal ini disebabkan  digitalisasi  perpajakan  berhasil memberikan  rasa  aman  kepada  wajib  pajak dalam fitur pelaporan pajak secara online bagi pengusaha selama pandemi Covid-19.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  in-depth interview  dan  observasi  langsung,  serta didukung oleh data yang berasal dari DJP Sub Direktorat  Data  dan  Informasi  Perpajakan untuk mengetahui jumlah wajib pajak
pengguna dokumen kertas dan elektronik dalam kurun  waktu  5  tahun  terakhir  (2017-2021). Dalam  hal  memberikan  gambaran  yang  jelas, hasil penelitian ditulis dengan metode deskriptif.  Subjek  penelitian  dalam  penelitian ini adalah narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sub Direktorat Potensi, Kepatuhan,  dan  Penerimaan  yang  berinisial AK; serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang berinisial  JK  dan  AM.  Objek  penelitian  ini adalah  implementasi  digitalisasi  administrasi perpajakan di Indonesia.
Analisis  data  dilakukan  dalam  beberapa tahap. Data hasil wawancara antara peneliti dan narasumber  ditranskripsikan  ke  dalam  bentuk dialog,  untuk  kemudian  dituliskan  menjadi catatan  penelitian  (diary  method)  (Bungin, 2011). Setelah itu dilakukan reduksi data yang bertujuan untuk memilah data yang representatif dalam menjawab rumusan masalah  penelitian.  Selanjutnya,  dilakukan proses  triangulasi  yang  bertujuan  untuk memvalidasi data dengan cara membandingkan dokumen,  foto,  berita  dan  hasil  wawancara. Langkah  selanjutnya  yakni  interpretasi  data yang  dilakukan  dengan  cara  menafsirkan  data secara  deskriptif  dan  dilakukan  penarikan kesimpulan terhadap  data-data  tersebut  (Miles dan Huberman, 2007).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  beberapa  teori,  model,  dan literature  review yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis keberhasilan digitalisasi administrasi  perpajakan  di  Indonesia,  antara lain IS  Success  Model (Almalki,  Duan,  & Frommholz, 2013; Hung, Chang, & Lee, 2012) , Institutional  Theory (Gil-Garcia,  Dawes,  & Pardo, 2018; Gil-García, 2005) dan Based on IS Success Literature Review (Iskender & Özkan, 2012; Gichoya, 2005) .
Model  yang  digunakan  yakni IS  Succes Model (Almalki,  Duan,  &  Frommholz,  2013; Hung,  Chang,  &  Lee,  2012).  Jika  dilihat  dari dasar  pengukuran  keberhasilannya  yakni net benefits ,  maka  menurut  teori  ini  penerapan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
digitalisasi  perpajakan  di  Indonesia  dikatakan sudah  berhasil.  Keberhasilan  tersebut  dapat diidentifikasi dalam beberapa indikator pengukuran dalam model ini, antara lain: 1. Aspek teknologi - information quality and system quality.
Ketika wajib pajak menggunakan dokumen elektronik, kualitas sistem pelayanan perpajakan  dan  informasi  yang  dihasilkan semakin  berkualitas.  Salah  satu  contoh peningkatan  kualitas  sistem  perpajakan  dapat dilihat  ketika  kita  memasukkan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka seluruh data wajib pajak  akan  ikut  muncul.  Selain  itu,  kesalahan dalam penghitungan terhadap pengenaan pajak juga  dapat  diminimalisir  karena  terhitung secara  otomatis  dan  dianggap  benar  secara formal,  meskipun  untuk  kebenaran  secara materialnya harus diuji kembali (AK, komunikasi  personal,  10  Agustus  2022). Karena  sistem  e-dokumen  ini  berbasis online , WP  dapat  memonitor  sendiri  saat  proses penginputan data. Sehingga WP  dapat mengetahui  dengan  cepat  jika  terdapat  data yang  tidak  sesuai  (Klikpajak,  2019).  E- dokumen  secara  formal  dapat  meminimalisir kecurangan  pajak  seperti  pemalsuan  data  oleh wajib pajak. Seperti gaji karyawan yang bekerja di  perusahaan  atau  pegawai  Aparatur  Sipil Negara (ASN). Perusahaan atau instansi terkait pastinya akan melakukan pelaporan PPh 21 ke DJP yang dilakukan secara elektronik dan nanti data-data  tersebut  akan  di propulated ke  SPT PPh Orang Pribadi (AK, komunikasi personal, 10  Agustus  2022).  Sistem  e-dokumen  yang dibuat  oleh  DJP  ini  sangat  mudah  untuk digunakan (Klikpajak, 2019). Panel-panel yang terdapat  di  dalam  sistem  e-dokumen  sudah tertera  dengan  jelas  guna  memudahkan  wajib pajak,  sehingga  WP  tidak  akan  mengalami kebingungan saat mengoperasikan sistem yang telah  dibuat  oleh  DJP.  Kemudian  seiring bertambahnya  waktu,  DJP  juga  membuat beberapa pembaharuan dalam sistem yang telah ada  demi  meningkatkan  kualitas  sistem  dan informasi.  Contohnya  adalah WP  yang  telah
dikukuhkan menjadi PKP dapat menyampaikan Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN menggunakan  e-faktur  yang  disediakan  oleh DJP  (Online  Pajak,  2018).  Hal  tersebut menunjukkan bahwa DJP semakin mempermudah  sistem  pelaporan  pajak  di Indonesia. Selain itu pada tahun 2024 akan ada sistem baru yang disebut core tax sebagai salah satu  wadah  untuk  melakukan  kegiatan perpajakan yang dulunya terpisah-pisah, nantinya  dapat  dilakukan  secara  satu  pintu, dengan mengakses satu aplikasi dapat melakukan semua kegiatan administrasi perpajakan  ( AK,  komunikasi  personal,  10 Agustus 2022 ) .
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  dengan  elektronifikasi dokumen  ini,  informasi  yang  dihasilkan semakin berkualitas karena kesalahan- kesalahan  yang  dapat  terjadi  dalam  proses penghitungan  pajak  maupun  input  data-data wajib  pajak  dapat  diminimalisir.  Sistem  pun selalu  dievaluasi  dan  diperbaharui  sesuai dengan  perkembangan  teknologi  yang  ada. Melihat kelebihan yang telah disebutkan, hal ini sejalan  dengan  pendapat  Badan  Kebijakan Fiskal yakni semakin mudah administrasi akan meningkatkan  kepatuhan  yang  pada  akhirnya akan meningkatkan penerimaan perpajakan (JK dan  AM,  komunikasi  personal,  10  September 2022).
2.  Aspek  teknologi  -  service  quality  and accessibility
Urgensi dilakukannya perpindahan dokumen  kertas  menjadi  dokumen  elektronik adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas  (AK,  komunikasi  personal,  10 Agustus  2022).  Penggunaan  e-dokumen  ini dijadikan  sebagai  salah  satu  sarana  guna meningkatkan  kualitas  pelayanan  DJP  kepada WP  dengan  memberikan  pelayanan  pajak dengan media elektronik melalui media internet untuk  WP  dengan  tujuan  untuk  mengurangi biaya,  dan  mempercepat  waktu  pelaporan  dan pelayanan  pajak  (Krisdayana  &  Fitria,  2020). Dari  pernyataan  tersebut  dapat  diketahui,  jika
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
saat menggunakan dokumen elektronik pelayanan  yang  dilakukan  oleh  DJP  akan semakin cepat. Hal tersebut dikarenakan semua proses  perpajakan  sudah  dilakukan  dengan sistem  yang  membuat  WP  tidak  perlu  datang lagi  untuk  melakukan  proses  pelaporan pajaknya.  Ketika  menggunakan  dokumen kertas,  semua  proses  akan  dilakukan  secara manual dan memerlukan proses yang panjang. Kantor  Pengolahan  dan  Dokumen  Perpajakan akan mengolah dokumen-dokumen kertas yang dilaporkan wajib pajak, dengan cara memindai dokumen dari wajib pajak, kemudian dijadikan OCR  ( Optical  Character  Recognition )  yang memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya  (AK,  komunikasi  personal,  10 Agustus 2022). Selain itu, dengan penggunaan e-dokumen  ini  juga  WP  dapat  melaporkan pajaknya dengan aman. Hal tersebut dikarenakan  setiap  Surat  Pemberitahuan  yang dikirimkan kepada WP akan dilengkapi dengan enkripsi yang membuat pihak-pihak yang tidak berkepentingan  tidak  bisa  mengetahui  isi  SPT tersebut (Krisdayana & Fitria, 2020).
Upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan juga  bisa  dilihat  dari  dibuatnya  web  kunjung pajak.  Web  kunjung  pajak  sendiri  merupakan sebuah  layanan  yang  diberikan  oleh  DJP dengan basis teknologi yang diberikan kepada wajib  pajak  untuk  memperoleh  tiket  antrian pelayanan  pajak  secara  online  (Nurhidayah, 2022). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum wajib pajak datang ke KPP, wajib pajak dapat melakukan booking nomor  antrian  terlebih  dahulu  agar  dapat mengestimasikan waktu untuk datang ke KPP. Tidak  hanya  itu,  web  kunjung  pajak  juga menyediakan  pelayanan  lainnya,  seperti  loket TPT  (Tempat  Pelayanan  Terpadu),  layanan konsultasi  perpajakan  dan  SPT  Tahunan,  dan helpdesk  PPS.  Maka  dari  itu,  dengan  adanya web  kunjung  pajak,  diharapkan  pelayanan terhadap  wajib  pajak  lebih  efektif  dan  juga lebih efisien karena pelayanan dilakukan secara online.  Selain  web  kunjung  pajak,  DJP  juga berupaya  memudahkan  aksesibilitas  wajib
pajak  dalam  membayar  pajak  dengan  internet banking  melalui  SSE.  Sebelum  menggunakan SSE, WP wajib untuk meminta permohonan ke KPP  untuk  mendapatkan  Electronic  Filing Identification Number (EFIN). Setelah mendapatkan  EFIN,  WP  bisa  mendaftarkan dirinya dengan
mengakses djponline.pajak.go.id.  Setelah  SSE  terdaftar WP  dapat  membayar  pajak  menggunakan  i- banking/m-banking dengan menggunakan kode e-billing (Maulana, 2020). Dengan pembayaran melalui  i-banking  tersebut,  WP  tidak  perlu datang  langsung  ke  KPP  terdekat  untuk membayarkan pajaknya, sehingga aksesibilitas WP  dalam  membayar  pajaknya  semakin mudah.
Maka  dari  itu,  dengan  adanya  digitalisasi dokumen  perpajakan  ini  kualitas  pelayanan yang  diberikan  kepada  WP  juga  ikut meningkat. WP pun memiliki kemudahan akses secara  digital  terhadap  mekanisme  penyetoran dan pelaporan pajaknya.

## 3.Aspek teknologi - perceived ease of use
Penggunaan  dokumen  elektronik  juga mencerminkan  kemudahan  penggunaan  bagi wajib  pajak.  Hal  tersebut  disebabkan  jika menggunakan pelaporan SPT secara elektronik jumlah  pajak  akan  terhitung  secara  otomatis dan  dianggap  benar  secara  formal  (AK, komunikasi personal, 10 Agustus 2022). Maka dari itu, dengan adanya hal tersebut wajib pajak semakin  mudah  dalam  menghitung  pajak terutangnya.  Selain  itu,  dengan    adanya dokumen elektronik, WP tidak perlu lagi datang langsung  ke  KPP  terdekat  untuk  melaporkan pajaknya.  Hal  tersebut  dikarenakan  WP  dapat melakukan  pelaporan  pajak  melalui  sistem  e- filing . Sehingga jika ditinjau dari indikator ini, digitalisasi pajak di Indonesia dapat dikatakan berhasil dalam memudahkan wajib pajak ketika melakukan kegiatan pelaporan perpajakan.
Selain  itu,  penggunaan  e-dokumen  juga terbilang relatif mudah. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem yang ada di dalam e- dokumen  telah  disediakan  panduan  mengenai apa saja yang perlu diisi. (Wuriningsih, 2018).
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Apabila  wajib  pajak  masih  bingung  ketika menggunakan e-dokumen,
DJP telah menyediakan buku panduan yang bisa diakses oleh  semua  masyarakat  secara online melalui situs pajak.go.id. Meskipun DJP telah berupaya dalam  mempermudah  wajib  pajak  dalam menggunakan  e-dokumen  ini,  namun  dalam prakteknya  masih  kurang  maksimal.  Hal tersebut  dikarenakan  pemahaman  masyarakat Indonesia  mengenai  teknologi  yang  tidak merata (AK, komunikasi personal, 10 Agustus 2022).  Namun,  untuk  mengatasi  masalah tersebut  DJP  berupaya  untuk  menemukan solusi  terbaik  dengan  cara  pelaksanaan  kelas pajak  yang  biasanya  dilakukan  ketika  hendak pengisian e-SPT, penyediaan helpdesk , penyediaan  pojok  pajak  dan  mobil  pajak keliling (AK, komunikasi personal, 10 Agustus 2022).  Selain  itu,  wajib  pajak juga  bisa masih mendapatkan  pelayanan  secara  tatap  muka  di KPP  untuk  melakukan  pengisian  SPT  dengan bimbingan dari petugas KPP (Lubis, 2020).
Selain IS  Success  Model, terdapat  teori yang  dapat  digunakan  untuk  menganalisis keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan  di  Indonesia,  yakni Institutional Theory (Gil-Garcia, Dawes, & Pardo, 2018; Gil Garcia,  2005).  Apabila  ditinjau  menggunakan Institutional  Theory ,  digitalisasi  perpajakan  di Indonesia  belum  terlaksana  secara  efektif. Pernyataan  tersebut  bisa  dibuktikan  dengan indikator  pengukuran  dalam Institutional Theory ,  yakni  aspek  kontekstual  dengan indikator socio-demographic characteristics . Wajib  pajak  memiliki  hambatan  dalam menggunakan  dokumen  elektronik,  yaitu keterbatasan  akses  wilayah  dan  jangkauan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah Indonesia  yang  sangat  luas  menimbulkan tantangan tersendiri dalam perubahan penggunaan dokumen kertas menjadi dokumen elektronik  (AK,  komunikasi  personal,  10 Agustus  2022).  Indonesia  merupakan  negara yang  berbentuk  kepulauan  dan  memiliki  luas wilayah  mencapai 5.193.250 km2  (Tim Detikcom,  2020).  Maka  dari  itu,  tidak  heran
banyak  wilayahnya  yang  belum  mendapatkan akses  internet  secara  menyeluruh. . Sebanyak 12.548  titik  desa  dan  kelurahan  belum mendapat akses internet. Sebagai contoh, Desa Tlogoharjo  di  Kabupaten  Wonogiri  baru mendapatkan  akses  internet  pada  pertengahan tahun  2018  melalui  kantor  pelayanan  yang dibuka oleh pemerintah (Liputan6.com, 2019). Hal  ini  menandakan  bahwa  Pulau  Jawa  yang identik dengan kemajuan dan infrastruktur yang lengkap juga belum merata dalam menyebarkan akses internet di setiap wilayahnya. Fakta lain menyebutkan juga bahwa berdasarkan informasi  yang  diperoleh  dari  Pemerintah Daerah  Parigi  Moutong  di  Sulawesi  Tengah pada  tahun  2022  wilayah  tersebut  baru dipasangi T ower  Base  Transceiver  Station (BTS) 4G secara resmi pada Kantor Kecamatan Tinombo. Akibat pemasangan tersebut, 8 desa yang berada di sana sudah dapat menggunakan telepon  genggam  sebagai  alat  komunikasi bahkan dapat mengakses internet (Rizal, 2022). Selain Kecamatan  Parigi Moutong, pemerintah melalui BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi  dan  Informasi)  Kominfo menyampaikan  bahwa  pembangunan  ini  akan dilaksanakan setiap minggu sampai angka BTS mencapai 50 buah. Namun, Bupati Parimo juga berharap  dalam  pelaksanaannya  Diskominfo juga ikut andil dalam pengawasan pembangunan agar pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak menimbulkan  masalah  di  lapangan.  Dengan fakta yang demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan  akses  wilayah  dan  internet  dapat menjadi  momok  penghambat  dalam  proses digitalisasi perpajakan.
DJP  berupaya  untuk  selalu  memberikan solusi  dalam  membantu  wajib  pajak  yang memiliki  keterbatasan  wilayah  dan  jangkauan internet  dengan  membentuk  KP2KP  (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan).  KP2KP  merupakan  instansi  di bawah  KPP  Pratama  yang  bertugas  untuk membantu  wajib  pajak  yang  berada  di  daerah remote /pelosok. Kedudukan KP2KP  ini berada
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
dibawah  KPP  Pratama,  sehingga  dalam pelaksanaan  tupoksinya  KP2KP  bertanggung jawab  secara  langsung  kepada  Kepala  KPP Pratama  (Asmarani  2020).    Sehingga  dalam dari  kedua  instansi  tersebut,  secara  tupoksi tidak  memiliki  perbedaan  karena  KP2KP merupakan  perpanjangan  tangan  dari  KPP Pratama  yang  melayani  wajib  pajak  yang berada  di  daerah-daerah remote /terpencil  di dalam  wilayah  operasional  KPP  Pratama. Beberapa  tugas  yang  dilakukan  oleh  KP2KP antara  lain,  mengadakan  kelas-kelas  pajak, melakukan penyuluhan, menjadi wadah konsultasi  dan  pelayanan  bagi  wajib  pajak, mengamati dan membuat profil tentang potensi wajib pajak, membuat dan menghapus NPWP, mencabut  nomor  objek  pajak  secara  jabatan, dan  memberikan  dukungan  atas  pelaksanaan tugas serta fungsi dari KPP Pratama. Selain itu, untuk menjaring wajib pajak yang ada di daerah remote /pelosok, DJP membuka mall pelayanan publik  (MPP).  Hal  ini  merupakan  bentuk inovasi pemerintah dalam meningkatkan sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP menggabungkan  layanan  yang  diberikan  oleh pemerintah pusat, daerah maupun swasta dalam satu  wadah  (MenpanRB,  2019).  DJP  juga membuka  pelayanan  satu  atap  yang  mana menurut  KBBI  berarti  pusat  layanan  terpadu yang  membawahi  berbagai  kegiatan  dan dilakukan  dalam  satu  gedung.  Menurut Priyambodo (2007), pelayanan yang dilakukan oleh  KPP  Pratama  untuk  melayani  PPh,  PBB, pemeriksaan  dan  dan  penyelidikan  dalam  satu atap.  Selain  itu,  di  setiap  KPP  terdapat  AR ( Account  Representative )  yang  akan  melayani WP secara individual.  Pembangunan KPP satu atap tersebut dimulai pada tahun 2007, dengan membangun  156  KPP  pratama  di  Pulau  Jawa dan Bali, serta 129 KPP Pratama di luar Pulau Jawa dan Bali (Priyambodo, 2007). Selain itu, DJP  mengoperasikan  mobil  pajak  keliling untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengoperasian  mobil  pajak  keliling  hanya dikhususkan untuk daerah-daerah yang
terpencil  seperti  daerah  yang  ada  di  Sumatera dan  Sulawesi,  sedangkan  mobil  pajak  keliling di  Pulau  Jawa  relatif  sedikit.  DJP  juga  akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan  di  kelurahan-kelurahan  dengan beberapa topik dan peserta yang berbeda sesuai topik yang diangkat. Salah satu contoh bentuk sosialisasi yang dilakukan DJP untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan dan
pemotongan/pemungutan  pajak  berdasarkan alur yang benar dengan sistem elektronik yang dilaksanakan  pada  Lingkungan  Kanwil  DJKN DKI  Jakarta.  Dengan  adanya  sosialisasi tersebut,  peserta  dapat  mengerti  peran  penting perpajakan dalam ekonomi nasional (Febriyanta, 2021).
Literature  review lainnya  yang  dapat digunakan  yakni Based  on  IS  Success Literature  Review (Iskender  &  Ozkan  2012; Gichoya,  2005).  Indikator  yang  digunakan untuk  menilai  keberhasilan    penerapan digitalisasi perpajakan di Indonesia antara lain: 1. Aspek kontekstual - digital divide Dari indikator ini, digitalisasi administrasi perpajakan  dapat  dikatakan  belum  efektif dalam penerapannya. Hal tersebut dikarenakan pemahaman  masyarakat  Indonesia  mengenai teknologi  yang  tidak  merata.  Hal  tersebut didukung  dengan  persebaran  teknologi  di Indonesia  yang  belum  merata  pula.  Bahkan pada  tahun  2021,  tercatat  bahwa  lebih  dari 12.000  desa  yang  ada  di  Indonesia  belum terjangkau  koneksi  internet  (Athaillahzulmi, 2021).  Sehingga  tidak  dapat  dipungkiri pemahaman  masyarakat  Indonesia  di  daerah terpencil  masih  sangat  minim.  Kurangnya pemahaman  masyarakat  yang  tinggal  di pelosok  daerah  yang  rendah  juga  sebanding dengan  kurangnya  kesadaran  akan  pentingnya penggunaan  teknologi  itu  sendiri  (AK, komunikasi  personal,  10  Agustus  2022). Akibatnya hal ini menjadi hambatan sekaligus tantangan  yang  harus  diselesaikan  DJP  agar proses  digitalisasi  perpajakan  terutama  pada perubahan penggunaan dokumen kertas
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
menjadi  dokumen  elektronik  pemanfaatannya tidak hanya dilaksanakan oleh segelintir wajib pajak  melainkan  seluruh  wajib  pajak  yang tersebar di Indonesia.
Dalam  menghadapi  hal  tersebut,  DJP melakukan  uji  coba  atau  penerapan  secara bertahap  dengan  menerapkan  elektronifikasi dokumen  pada  wajib  pajak  yang  dirasa  siap untuk  melakukan  (AK,  komunikasi  personal, 10 Agustus 2022). Langkah tersebut diimplementasikan melalui pemilihan WP yang dinilai lebih siap. Dalam proses pelaksanaan e- faktur  WP  yang  tergolong  Besar  dijadikan objek  uji  coba.  Hal  tersebut  disebabkan  wajib pajak  yang  ada  di  bawah  wilayah  KPP  Wajib Pajak Besar merupakan WP yang sudah cukup besar  dan  mempunyai  sistem  perpajakan, informasi,  dan  teknologi  yang  bagus  sehingga wajib  pajak  tersebut  dirasa  mampu  untuk menerapkan  program  e-faktur.  DJP  juga membuka kelas pajak yang dilaksanakan ketika hendak  melakukan  pengisian  e-SPT.  Selain pengisian  e-SPT,  DJP  juga  membuka  kelas- kelas pajak lain seperti cara pengisian e-faktur, kelas  pajak  PPS,  serta  materi  mengenai  bea materai  dimana  wajib  pajak  akan  diajarkan dalam menggunakan  e-dokumen beserta simulasinya  yang  akan  dibantu  oleh  petugas KPP  ataupun  relawan  pajak  yang  berasal  dari kalangan  mahasiswa.  Selain  kelas  pajak,  DJP juga menyediakan helpdesk atau e-filing center dan mengaktifkan berbagai sosial media seperti twitter dan instagram dengan  tujuan  agar mempermudah  wajib  pajak  dalam  membayar pajak.
2.  Aspek  kontekstual  - technological  trends worldwide
Perkembangan teknologi juga dapat memberikan tantangan tersendiri bagi pemungutan  pajak  (AK,  komunikasi  personal, 10  Agustus  2022).  Hal  ini  disebabkan munculnya bisnis-bisnis baru yang mempunyai basis dalam dunia digital seperti Netflix , online games ,  dan crypto .  Dapat  dikatakan  bisnis tersebut  masih  dalam  kategori  baru  dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan
bisnis  konvensional,  sehingga  DJP  perlu menyusun regulasi dan strategi yang baru serta tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung  dalam pemungutan  pajaknya.  Apalagi  hal  ini  juga dialami  oleh  semua  negara  dan  tidak  mudah dalam  melakukan benchmark .  Selain  itu penyusunan regulasi yang baru juga membutuhkan  sumber  daya  yang  cukup banyak,  baik  dari  segi  waktu  maupun  tenaga. Bisnis-bisnis  baru  di  era  digital  ini  membuat DJP  harus  memikirkan  strategi  khusus  dalam penggalian  potensi  pajaknya.  Maka  dari  itu berdasarkan indikator ini, penerapan digitalisasi  perpajakan  belum  berjalan  secara maksimal  karena  ada  beberapa  sektor  pajak yang  masih  mengalami  kendala  dalam pengenaannya  (dalam  hal  ini  adalah  kegiatan transaksi digital).
Sebagai  salah  satu  regulasi  pengenaan pajak digital di Indonesia, beberapa waktu lalu dikeluarkan  beberapa  aturan  yang  mengatur mengenai  pengenaan  pajak  di  dalam  bisnis digital.  Pajak  tersebut  dikenal  dengan  PPN PMSE (Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik). Berdasarkan PMK
No. 48/PMK.03/2020,  PMSE  yang  dimaksud adalah  pedagang  yang  kegiatan  perdagangan dengan  transaksi  dilakukan  pada  serangkaian perangkat  dan  prosedur  elektronik.  Pedagang yang dimaksud adalah penjual dari luar negeri dan  kantornya  tidak  ada  di  Indonesia  (JK  dan AM,  komunikasi  personal,  2022).  Beberapa produk  digital  dan  jasa  luar  negeri  yang menjadi objek sasaran PPN PMSE diantaranya software komputer, produk streaming film dan musik,  aplikasi mobile,  online  games ,  konten audio  visual,  e -book ,  jasa  komputer network , dan  jasa  konferensi  video  (Eftionanda,  2021). Setiap transaksi yang dilakukan di e-commerce akan  dikenai  PPN  atas  BKP  sebesar  10%  dari harga yang diberikan sebelum pajak (Noviyani, 2021). Tarif tersebut mulai berlaku pada 1 April 2019,  mengikuti  tanggal  berlaku  peraturan yang mengaturnya yakni PMK No. 210/PMK. 010/2018  tentang  Perlakuan  Perpajakan  atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Elektronik  ( e-commerce ).  Sedangkan  saat  ini tarif tersebut  berubah menjadi  11% mengikuti tarif yang berlaku dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan berlaku  mulai  tanggal  1  April  2022.  Tarif tersebut  berlaku  juga  dalam  pemajakan  pada Netflix dan Google . Namun, fakta menunjukan bahwa  Pemerintah  masih  mempertimbangkan penunjukan e-commerce sebagai  pemungut pajak (Wildan, 2022).
Dalam  proses  digitalisasi  administrasi perpajakan,  DJP  bekerja  sama  dengan  PJAP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dalam rangka membuka channel lain untuk membantu wajib
pajak melakukan kewajiban
perpajakannya  secara online (AK,  komunikasi personal, 10 Agustus 2022). Hal tersebut sesuai dengan  Peraturan  DJP  Nomor  Per-10/PJ/2020 yang  menyebutkan  jika  penunjukan  PJAP dimaksudkan  untuk  memberikan  kemudahan bagi WP dan pemenuhan kewajiban bagi WP . PJAP  harus  melewati  proses  seleksi  dan pengujian terlebih dahulu untuk dapat menjadi mitra DJP.  Berdasarkan pasal 3 Peraturan DJP No. Per.11/PJ/2019 terdapat 2 persyaratan bagi PJAP  untuk  menjadi  mitra  DJP,  yakni persyaratan  administratif  dan  persyaratan teknis. Persyaratan administratif antara lain:
a. Telah berbadan hukum dan kedudukannya ada di Indonesia;
b. Telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan PKP;
c. Telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan pemenuhan kriteria sebagai
berikut: 1. Telah menyampaikan:
1. SPT  Tahunan  PPh  selama  3  tahun terakhir dengan tepat waktu sebelum permohonan untuk ditunjuk sebagai PJAP
2. SPT Masa selama 12 bulan terakhir yang  wajib  disampaikan  dengan tepat  waktu  sebelum  permohonan untuk ditunjuk sebagai PJAP
2. Tidak ada tunggakan semua jenis pajak, kecuali  tunggakan  pajak  tersebut  telah mendapatkan
izin
mengangsur/menunda pembayaran pajak;
3. Tidak sedang diperiksa/dikenai tindakan penyidikan  atas  tindak  pidana  dalam bidang perpajakan.
4.  Tidak  pernah  dipidana  dalam  jangka waktu 5 tahun terakhir karena melakukan  tindak  pidana  perpajakan berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.
d. Prosentase  kepemilikan  minimal  51% dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia  melalui  penyertaan  secara langsung;
e. Selain  pengomohon  PJAP,  pengurus  dan pemegang  saham  juga  harus  tidak  pernah dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana perpajakan/tindak pidana di bidang teknologi informasi;
f. Mempunyai business plan; dan
g. Mempunyai business continuity plan.
Sementara itu syarat teknis menjadi PJAP antara lain:
a. Seluruh  infrastruktur  mengenai  teknologi informasi  dan  pusat  data  serta  pemulihan bencana berada di Indonesia
b. Telah memenuhi Standar Kualitas Layanan dan menandatangani Service Level
Agreement yang telah ditentukan oleh DJP; dan
c. Telah  memenuhi  ketentuan  penyusunan perjanjian  penggunaan  layanan  antara PJAP  dan  WP  yang  paling  sedikit mengatur  ketentuan  mengenai:  hak  dan kewajiban PJAP serta penyelesaian sengketa  antara  PJAP  dan  WP  harus dilaksanakan di negara Indonesia.
Ketika PJAP telah memenuhi persyaratan, maka  akan  melalui  tahapan  seleksi  untuk menjadi mitra DJP yang telah disebutkan dalam Peraturan DJP No. Per.11/PJ/2019, antara lain:
1. Agar  bisa  mengikuti  seleksi  PJAP, pemohon  harus  mengajukan  permohonan untuk dirinya agar ditunjuk menjadi PJAP
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
kepada  DJP  khususnya  pada  Direktur Teknologi  Informasi  Perpajakan  dalam jangka  waktu  yang  ditentukan  oleh  DJP yang  termuat  pada  saat  pengumuman pembukaan seleksi PJAP (Pasal 4 ayat 1) 2. Permohonan tersebut diproses melalui lima tahapan, yakni pengujian atas kelengkapan dokumen  permohonan,  penilaian business plan , prakualifikasi teknis, review development plan , dan yang terakhir adalah pengujian teknis.
3. Aspek  kelayakan  yang  akan  dipakai, diantaranya:  legalitas  dan  juga  profil  dari perusahaan,  kelayakan  bisnis,  kesiapan operasional,  kecukupan  manajemen  risiko serta perlindungan untuk konsumen.
4. Selanjutnya  adalah  akan  disampaikan pemberitahuan tertulis bahwa permohonan telah  dinyatakan  lengkap  dan  setelah  itu permohonan  akan  diproses  ke  tahap selanjutnya yakni penilaian business plan .
5. Dari  hasil  penilaian business  plan ,  DJP melakukan perangkingan serta menentukan  status  kelulusan  di  tahap penilaian business plan dengan mempertimbangkan  jumlah  PJAP  yang dibutuhkan.
6. Setelah  lulus  tahapan business  plan , permohonan  akan  diproses  ke  tahap selanjutnya yakni prakualifikasi teknis.
7. Pemohon  yang  dinyatakan  lulus  harus menyiapkan jaringan beserta infrastruktur. Apabila  jaringan  dan  infrastruktur  telah selesai,  pemohon  wajib  memberitahukan secara  tertulis  kepada  DJP  mengenai penyelesaian  penyiapan  jaringan  dan infrastruktur tersebut.
Tahapan  tersebut  semakin  diperkuat dengan adanya pendapat dari Asmarani (2020) yang menyatakan bahwa terdapat lima tahapan yang  harus  dilalui  pihak-pihak  yang  ingin mengajukan  dirinya  menjadi  PJAP.  Tahapan yang  pertama  adalah  pengujian  terhadap kelengkapan  dokumen  permohonan  menjadi PJAP. Setelah dokumen permohonan dianggap lengkap,  maka  dilanjutkan  ke  tahapan  yang
kedua,yakni  penilaian  perencanaan  bisnis (business  plan).  Tahapan  yang  selanjutnya, yakni tahapan prakualifikasi teknis. Setelah itu akan  dilakukan  tahapan  yang  keempat,  yakni dilakukannya  review  terhadap  perencanaan pengembangan aplikasi. Serta yang kelima atau yang terakhir adalah pengujian teknis.
Selain  itu,  PJAP  juga  harus  melakukan pitching  terlebih  dahulu  mengenai  tujuan  dan program  mereka.  Selain  itu,  PJAP  juga  harus berperan dalam program CSR, seperti memberikan layanan secara cuma-cuma untuk pelayanan  PPh  orang  pribadi.  Kemudian kepemilikan PJAP ini tidak boleh dimiliki oleh pihak  asing.  Kemudian  dari  sisi  administratif, calon pemilik PJAP tersebut harus rajin dalam membayar pajak dan tidak memiliki tunggakan pajak.  Selain  itu  PJAP  harus  memberikan maksud  mereka  dalam  membuat  aplikasi tersebut  beserta  step-stepnya  yang  kemudian akan  di  review  oleh  DJP.  Apabila  dari  review tersebut  dirasa  sudah  cukup  oleh  DJP,  maka mereka  diperbolehkan  untuk  melanjutkan pembuatan  aplikasi  tersebut  dan  melakukan testing  secara  mandiri.  Apabila  dari  testing mandiri tersebut sudah dirasa aman dan lancar, maka  aplikasi  tersebut  bisa  diajukan  lagi  ke DJP untuk dilakukan testing kedua kalinya.
Dari  proses  tersebut,  dapat  dikatakan pengujian  yang  dilakukan  oleh  DJP  dalam memilih  mitra  PJAP  sudah  cukup  kuat  dan selektif.  DJP  juga  telah  melakukan  analisis resiko  dan  efektifitas  terlebih  dahulu.  Dan dalam PJAP ini, DJP tidak mengeluarkan biaya operasional  tersendiri  yang  diberikan  kepada PJAP  atas  jasa  mereka,  sehingga  dapat dipastikan  income  PJAP  murni  berasal  dari wajib pajak (AK, komunikasi personal, 2022). Dari  penjelasan,  diatas,  memiliki  kesamaan dengan  pernyataan  Asmarani  (2020)  yang menyebutkan jika terdapat lima tahapan dalam proses  pengajuan  diri menjadi  PJAP.  Tahapan yang pertama adalah melakukan pengujian atas kelengkapan data yang diajukan oleh pemohon. Lalu tahapan kedua yaitu melakukan penilaian pada  perencanaan  bisnis  (business  plan).
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Kemudian,  tahapan  ketiga  dilanjutkan  dengan tahapan  prakualifikasi  teknis.  Selanjutnya tahapan  keempat,  akan  dilaksanakan  kegiatan mengkaji kembali terhadap perencanaan pengembangan  aplikasi  serta  yang  terakhir adalah pengujian teknis.
Hingga  saat  ini  terdapat  beberapa  PJAP atau  mitra  resmi  yang  dapat  disebut  dengan ASP  ( Application  Service  Provider )  yang diamanahi  secara  langsung  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  diantaranya,  PT  Achilles Advanced System, PT Mitra Pajakku, PT Jurnal Consulting  Indonesia,  PT  Sarana  Prima Telematika,  serta  PT  Fintek  Integrasi  Digital. Setelah  melewati  proses  seleksi  yang  ketat hingga keputusan DJP untuk melebarkan sayap untuk  memperluas  layanan  administrasi  yang dilakukan secara daring dengan mempertimbangkan  pula  beberapa  tantangan yaitu  sarana  dan  prasarana,  infrastruktur, sumber  daya  manusia,  regulasi,  jaringan teknologi, dan sosialisasinya terhadap masyarakat,  akhirnya  DJP  dapat  menunjuk PJAP  dengan  mempertimbangkan  tingginya permintaan masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan administrasi perpajakan dengan basis daring. Melalui hal tersebut, PJAP tentu  saja  memiliki  peran  dalam  keberhasilan digitalisasi  perpajakan,  yakni  menjadi  bagian dari  wadah  pelayanan  perpajakan  berbasis daring  yang  memberikan  kemudahan  melalui pemberian bantuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban  bagi  wajib  pajak  serta  menjadi layanan perpajakan daring yang aman dan dapat dipercaya (Pajakku, 2019).

## KESIMPULAN
Dari analisis diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:
1. Untuk menganalisis
keberhasilan digitalisasi  administrasi  perpajakan  di Indonesia,  digunakan  beberapa  teori, model, dan literature review , diantaranya , IS Success Model, Institutional Theory dan Based on IS Success Literature Review.
2. Berdasarkan IS
Success
Model keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan  dianalisis  menggunakan  aspek teknologi  dengan  menggunakan  beberapa indikator. Menurut indikator yang pertama adalah information  quality dan system quality , digitalisasi
administrasi perpajakan  dikatakan  berhasil.  Informasi yang  dihasilkan  semakin  berkualitas karena  kesalahan-kesalahan  yang  dapat terjadi  dalam  proses  penghitungan  pajak maupun input data-data wajib pajak dapat diminimalisir . Kemudian menurut indikator yang kedua yakni service quality dan accessibility ,  digitalisasi  administrasi perpajakan dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan aksesibilitas data perpajakan. Hal tersebut dikarenakan  pelayanan  dilakukan by system sehingga  pelayanan  semakin  cepat dan DJP semakin mudah dalam mengakses data-data  wajib  pajak.  Indikator  yang ketiga  adalah perceived  ease  of  use . Digitalisasi  pajak  di  Indonesia  dapat dikatakan  berhasil  dalam  memudahkan wajib  pajak  ketika  melakukan  kegiatan pelaporan perpajakan.
3. Berdasarkan Institutional Theory, digitalisasi perpajakan di Indonesia belum berjalan  secara  efektif.  Hal  tersebut dikarenakan  jika  dilihat  dari  aspek kontekstual dengan indikator socio- demographic characteristics , terdapat hambatan  dari  wajib  pajak  yang  memiliki keterbatasan akses wilayah dan jangkauan internet  karena  wilayah  Indonesia  yang sangat luas.
4. Based  on  IS  Success  Literature  Review mendapati  bahwa  digitalisasi  administrasi perpajakan  dapat  dikatakan  belum  efektif diterapkan.  Hal  tersebut  dikarenakan  jika dilihat  dari  aspek  kontekstual  dengan indikator digital  divide ,  pemahaman masyarakat  mengenai  teknologi  belum merata  serta  hal  yang  demikian  tentunya akan  menjadi  tantangan  tersendiri  yang
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
dihadapi  oleh  DJP.  Kemudian  menurut indikator  yang  kedua  yakni technological trends  worldwide ,  dalam  memajaki  basis- basis  baru  seperti  bisnis  digital  masih menjadi  tantangan  bagi  DJP  karena membutuhkan regulasi yang baru. Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan, peneliti memiliki saran untuk wajib pajak  yakni  wajib  pajak  harus  meningkatkan kepatuhannya  dalam  membayar  pajak.  Hal tersebut  dikarenakan  DJP  sudah  berupaya dalam  mempermudah  proses  pelaporan  dan penyetoran pajak dengan digitalisasi administrasi  perpajakan.  Selain  itu,  DJP  juga sudah berupaya dalam meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  dalam  membayar pajak  terutama  di  daerah-daerah  terpencil dengan  adanya  pengoperasian  mobil  pajak keliling  hanya  dikhususkan  untuk  daerah- daerah  yang  terpencil  seperti  daerah  yang  ada di  Sumatera  dan  Sulawesi,  serta  beberapa daerah di Pulau Jawa.
Sementara  itu  saran  bagi  DJP  yakni  perlu melakukan  peningkatan  sosialisasi  mengenai digitalisasi  administrasi  perpajakan  kepada masyarakat.  Hal  tersebut  dikarenakan  semua kebijakan yang telah dibuat secara matang akan terasa  percuma  jika  pengetahuan  masyarakat mengenai  kebijakan  tersebut  masih  kurang. Selain itu, DJP bersama pemerintah juga harus mengatasi  berbagai  kesenjangan  teknologi dalam penggunaan e-dokumen ini. Hal tersebut dikarenakan, setiap warga negara berhak dalam memperoleh  kemudahan  dalam  membayarkan pajaknya lewat sistem e-dokumen.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Almalki,  O.,  Duan,  Y.,  &  Frommholz,  I.
(2013). Developing a Conceptual
Framework  to  Evaluate  E-Government Portals’  Success.  In  Proceedings  of  the 13th European Conference on E- Government, pp. 19–26.
[2]  Anjelika,  M.  (2022).  The  Effect  of  Tax Digitization (Electronic System) on Increasing  Taxpayer  Compliance.  Jurnal
Multidisiplin  Madani  (MUDIMA),  2(2), pp. 747–764. Diambil di: https://journal.yp3a.org/index.php/mudim a/index.
[3]  Asmarani,  N.  G.  C.  (2020).  Apa  Itu KP2KP?. Diambil pada 20 November 2022 di news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kp2kp- 22430
[4]  Assiddiq,  M.  (2022)  Manfaat  Digitalisasi Perpajakan di Indonesia. Diambil pada 19 November  2022  di  www.pajak.com: https://www.pajak.com/komunitas/opini- pajak/manfaat-digitalisasi-perpajakan-di- indonesia/.
[5]  Athaillahzulmi,  R.  (2021).  Penggunaan
Teknologi yang Tidak Maksimal. Diambil pada 20 November 2022 di
www.kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/rifqiathz/60 f4fcaa70de051e5c5aa332/penggunaan- teknologi-yang-tidak- maksimal?page=all#section1.
[6]  Bungin, M. B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi,
Ekonomi, Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya.  (2  ed.).  Jakarta:  Prenada  Media Group.
[7]  Effendi,  S.  P.  dan  Tasrif,  E.  (2019). Perancangan Digitalisasi Pelayanan Administrasi  Akademik  Jurusan  Teknik Elektronika Berbasis Android. Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika dan Informatika), 7(2), p. 132. DOI: 10.24036/voteteknika.v7i2.104398.
[8]  Eftionanda,  D.  (2021).  Mengulik  Sekilas tentang Transaksi Digital dan PPN PMSE. Diambil  pada  20  November  2022  di www.pajak.com: https://www.pajak.com/pwf/mengulik- sekilas-tentang-transaksi-digital-dan-ppn- pmse/.
[9]  Etanim,  F.  (2022).  Dampak  E-Commerce dan  Digitalisasi  Perpajakan  Terhadap Kinerja UMKM yang Dimoderasi Insentif
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
Pajak.  Media  Akuntansi  Perpajakan,  7(1), 27-35.
[10] Febriyanta,  I  Made  Murdwarsa.  (2021). Sosialisasi  Kewajiban  Perpajakan  untuk
Bendahara  di  Lingkungan  Kanwil  DJKN
DKI  Jakarta.  Diambil  pada  20  November
2022 di djkn.kemenkeu.go.id: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- jakarta/baca-berita/24444/Sosialisasi- Kewajiban-Perpajakan-untuk-Bendahara- di-Lingkungan-Kanwil-DJKN-DKI- Jakarta.html.
[11] Gichoya, D. (2005). Factors Affecting the Successful Implementation of ICT Projects in  Government.  Electronic  Journal  of  E- government, 3(4), pp 175-184.
[12] Gil-Garcia,  J.R.  (2005).  Exploring  the Success Factors of State Website Functionality: An Empirical Investigation. Diambil  pada  15  November  2022  di www.digitalgovernment.org: http://www.digitalgovernment.org/library/ library/dgo2005/
[13] Gil-Garcia,  J.R.,  Dawes,  S.S.,  &  Pardo, T.A.  (2018).  Digital  Government  and Public Management Research: Finding the Crossroads.  Public  Management  Review, 20 (5), 633–46.
[14] Hung,  W.H.,  Chang,  L.M.,  &  Lee,  M.H. (2012). Factors Influencing the Success of National  Healthcare  Services  Information Systems:  An  Empirical  Study  in  Taiwan.
Journal of Global Information Management, 20 (3), 84–108.
[15] Hutrianto, Felicia Michelle. (2021).
Reformasi Perpajakan dalam UU HPP bagi Perekonomian  Negara.  Diambil  pada  19 November  2022  di  www.pajak.com: https://www.pajak.com/pwf/reformasi- perpajakan-dalam-uu-hpp-bagi- perekonomian-negara/.
[16] Iskender,  G.,  &  Özkan,  S.  (2012).  E- Government  Transformation  Success:  An Assessment Methodology and The Preliminary Results. Transforming
Government: People, Process and Policy, 7 (3), 364–92.
[17] Klikpajak.  (2019).  Penyampaian  SPT Melalui E-Filing, Berikut 7 Kelebihannya. Diambil  pada  19  November  2019  di klikpajak.id:
https://klikpajak.id/blog/penyampaian-spt- melalui-e-filing-berikut-7-kelebihannya/.
[18] Krisdayana,  P.,  &  Fitria,  A.  (2020). Pengaruh Pengetahuan,
Keamanan- Kerahasiaan, Kesiapan Teknologi
Informasi  Terhadap  Efisiensi  Pelaporan Pajak  E-Filling.  Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi (JIRA), 9(3).
[19] Larasati, E. (2021). Reformasi Perpajakan untuk  Penciptaan  Keadilan,  Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal. Diambil pada 11 November 2022 di www.fiskal.kemenkeu.go.id:https://www.f iskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran- pers-detil/326.
[20] Liputan6.com (2019) Banyak Warga Desa yang Belum Bisa Akses Internet. Diambil pada 20 November 2022 di www.liputan6.com: https://www.liputan6.com/tekno/read/394 9274/banyak-warga-desa-yang-belum- bisa-akses-internet
[21] Lubis, A. S. P. (2020). Kantor Pajak Tutup, Bagaimana dengan Pelaporan SPT Manual?. Diambil pada 20 November 2022 di www.pajak.go.id: https://www.pajak.go.id/index.php/id/artik el/kantor-pajak-tutup-bagaimana-dengan- pelaporan-spt-manual
[22] Maulana, S. (2022). Bayar dan Lapor Pajak Online  Lebih  Mudah  dengan  SSE  Pajak,
Begini  Caranya.  Diambil    pada  20 November 2022 di benefits.bankmandiri.co.id: https://benefits.bankmandiri.co.id/
[23] MenpanRB. (2019) Mal Pelayanan Publik, Suatu  Perjalanan  Pembaharuan.  Diambil pada 1 September 2022 di www.menpan.go.id: https://www.menpan.go.id/site/berita-
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
terkini/mal-pelayanan-publik-suatu- perjalanan-pembaharuan.Miles,  Mattew  B dan    Huberman,  Amichael.  (2007). Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan
Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta:
Universitas Indonesia.
[24] Mimi dan Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan,  Pengawasan  Dan  Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Badan  Yang  Dimoderasi  Digitalisasi Administrasi  Perpajakan.  Jurnal  Magister Akuntansi Trisakti, 9(1), pp. 37–54. DOI: 10.25105/jmat.v9i1.10573.
[25] Nahak,  S.  A.  (2022).  Analisis  Strategi Reformasi  Perpajakan  dalam  Menyambut Era  Digital.  Diambil  pada  10  November
2022 di www.who.int:
https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/autism-spectrum-disorders.
[26] Noviyani,  M.  (2021).  Pengenaan  Pajak Atas  Transaksi  Elektronik  di  Platform  E- Commerce.  Diambil  pada  20  November 2022 di www.pajak.com:
https://www.pajak.com/pwf/pengenaan- pajak-atas-transaksi-elektronik-di- platform-e-commerce/.
[27] Nurhidayah,  H.  (2022).  Antrean  Online Pelayanan  Pajak  Melalui  Kunjung  Pajak. Diambil  pada  20  November  2022  di www.pajak.com:
https://www.pajak.com/komunitas/opini- pajak/antrean-online-pelayanan-pajak- melalui-kunjung-pajak/
[28] Online  Pajak.  (2018).  Aplikasi  e-Faktur:
Definisi, Keuntungan & Syarat Menggunakan Faktur Pajak Online. Diambil pada 20 November 2022 di online- pajak.com: https://www.online-
pajak.com/seputar-efaktur-ppn/aplikasi- efaktur
[29] Pajakku.  (2019).  Peran  Jasa  Penyedia Aplikasi Perpajakan dalam Perkembangan Teknologi Informasi di Bidang Perpajakan, https://www.pajakku.com/. Diambil pada 2 September  2022  di  www.pajakku.com:
https://www.pajakku.com/forum- topic/5dc2a667d7a79b73fea8f3ef/PeranJa saPenyedia AplikasiPerpajakandalamPerkembanganT eknologiInformasidiBidangPerpajakan.
[30] Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  No. Per.11/PJ/2019  tentang  Penyedia  Jasa Aplikasi Perpajakan
[31] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-11/PJ/2019  tentang  Penyedia  Jasa
Aplikasi Perpajakan. [32] Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018  tentang  Perlakuan Perpajakan  Atas  Transaksi  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) [33] Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan  Pemungut,  Pemungutan,  Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak
Pertambahan  Nilai  Atas  Pemanfaatan Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud Dan/Atau  Jasa  Kena  Pajak  Dari  Luar Daerah  Pabean  Di  Dalam  Daerah  Pabean Melalui  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik
[34] Prabandaru,  Ageng.  (2019).  Digitalisasi Layanan Perpajakan DJP Online. Diambil pada  20  November  2022  di  klikpajak.id: https://klikpajak.id/blog/digitalisasi- layanan-perpajakan-djp-online/.
[35] Prabowo,  O.  M.  dan  Indarto,  I.  (2018). Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan.  Jurnal  Riset  Ekonomi  dan Bisnis, 11(3), p. 220. DOI: 10.26623/jreb.v11i3.1144.
[36] Priyambodo. (2007). Dirjen Pajak Perluas Kantor  Pelayanan  Pajak  Satu  Atap. Diambil  pada  19  November  2022  di www.antaranews.com:
https://www.antaranews.com/berita/67829 /dirjen-pajak-perluas-kantor-pelayanan- pajak-satu-atap.
[37] Putri,  A.  A.  (2019).  Kepatuhan  Wajib Pajak: Studi Aspek E-billing, E-filling dan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
E-faktur.  Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis Dharma Andalas, 21(1):1-13.
[38] Rizal,  R.  (2022).  Delapan  Desa  Terpencil Bisa  Akses  Internet.  Diambil  pada  20 November  2022  di  metrosulawesi.id: https://metrosulawesi.id/2022/03/17/delap an-desa-terpencil-bisa-akses-internet/.
[39] Tambun,  S.  dan  Ananda,  N.  A.  (2022).
Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi  Layanan  Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. Owner, 6(3), pp. 3158–3168. DOI: 10.33395/owner.v6i3.999.
[40] Tim  Detikcom.  (2020).  Luas  Wilayah Indonesia  Lengkap  Daratan  dan  Lautan.
Diambil  pada  20  November  2022  di travel.detik.com: https://travel.detik.com/travel-news/d- 5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap- daratan-dan-lautan.
[41] Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik [42] Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. [43] Wildan, Muham. (2022). Penyelenggara e-
Commerce  Jadi  Pemungut  Pajak?  DJP:
Masih  Didiskusikan.  Diambil  pada  20
November 2022 di news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/penyelenggara-e- commerce-jadi-pemungut-pajak-djp- masih-didiskusikan-42466.
[44] Wuriningsih.  (2018).  Manual,  e-Filling, atau E-Form?. Diambil pada 20 November 2022
di
www.pajak.go.id:https://www.pajak.go.id/ index.php/id/artikel/manual-e-filing-atau- e-form