P-ISSN: 2747-1993 , P-ISSN: 2747-2000
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v3i2 Received: 25 Februari 2023,   Revised: 15 Maret 2023, Publish: 20 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Sebagai Kekuatan Politikdalam Proses Demokratisasi di Indonesia (Studi Kasus: Gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013)

## Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Tanaro Muhar Buyung 1
1 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tanaro.mb@gmail.com
Corresponding Author: tanaro.mb@gmail.com
Abstract: This study describes the process of the Draft Law being passed into Law No. 17 of 2013 concerning Community Organizations. To analyze the data found by researchers using the  theoretical  steps  of  Roem  Topatimasang  in  his  book  entitled  "Changing  Policies".  This study uses a qualitative method with a descriptive type. The results of the research show that there  is  a  process  carried  out  by  Social  Organizations  in  suing  Laws  that  are  considered detrimental, limiting, and suppressing Community Organizations.
Keyword: Organization, Democratization, Roem Topatimasang Theory.
Abstrak: Kajian ini memaparkan proses pengesahan RUU menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi  Kemasyarakatan.  Untuk  menganalisis  data  yang  ditemukan  peneliti menggunakan  langkah-langkah  teoritis  Roem  Topatimasang  dalam  bukunya  yang  berjudul “Mengubah Kebijakan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  proses  yang  dilakukan  Ormas  dalam  menggugat Undang-Undang yang dianggap merugikan, membatasi, dan menindas Ormas.
Kata Kunci: Organisasi, Demokratisasi, Teori Roem Topatimasang .

## PENDAHULUAN
Di  negara  demokrasi,  ormas  berkembang  menjadi  kelompok  yang  mempunyai  andil penting  dalam  pemerintahan,  ormas  bertindak  sebagai  pengoreksi  kebijakan-kebijakan  yang dibuat oleh negara, ormas menjadi pelayan kepentingan masyarakat.
Lembaga  Swadaya  Masyarakat(LSM)  dalam  percaturan  politik  lokal  menemukan eksistensinya  di  tengah  arus  desentralisasi  demokrasi.  LSM  di  banyak  daerah  tumbuh menjadi  kekuatan  politik  penekan  dan  kekuatan  sosial  acuan  ( the  reference  group )  dari birokrasi  dan  elemen  kekuatan  politik  parlemen.  LSM  menjadi  pengusung  berbagai  isu
lokalitas  yang  berelasi  erat  dengan  tata  kelola  pemerintahan  dan  sebagai  kontrol  agresif beragam  kebijakan  publik  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  objektif masyarakat.
Lembaga  Swadaya  Masyrakat  kembali  menguat  ketika  pada  2  Juli  2013,dimana derasnya  penentangan  kuat  dari  masyarakat,  DPR  meluluskan  Rancangan  Undang-Undang Organisasi  Massa  (RUU  Ormas)  menjadi  Undang-Undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2013 melalui rapat paripurna. Lewat UU ini, pelbagai organisasi, perserikatan dan asosiasi dibatasi pada  jenis-jenis  kegiatan  dan  harus  tunduk  pada  larangan  yang  tidak  jelas  dan  multi interpretasi, termasuk larangan melakukan aktivitas yang dianggap membahayakan persatuan dan  keselamatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  atau  merangkul,  menghasut  dan menyebarkan keyakinan dan agama yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.
Dasar pertama DPR membentuk UU baru adalah bahwa UU No 8 Tahun 1985, perlu disesuaikan bagi kebutuhan era demokrasi dan desentralisasi. Sehingga undang-undang baru ini diperlukan untuk mendisiplinkan organisasi-organisasi masyarakat yang bermasalah, jika perlu  membubarkan  atau  melarang  keberadaan  mereka.  Ribuan  organisasi-organisasi  asing juga  harus  diatur  guna  menjamin  akuntabilitas  dan  keamanan  negara.  Kelompok  hak  asasi manusia danorganisasi keagamaan keberatan dengan UU ini mengingat potensi UU tersebut dalam  membangkitkan  masa  lalu  yang  represif  ketika  aturan-aturan  yang  tidak  jelas digunakan  untuk  menginjak-injak  perbedaan  pendapat.  Benar  bahwa  DPR  telah  membuat sejumlah  perubahan  pada  sejumlah  pasal  tetapi  belum  mampu  meredam  kecaman  para kritikus  yang  masih  mempertanyakan  banyak  celah  yang  bisa  digunakan  untuk  membekuk organisasi massa.
Anggota  Pansus  RUU  Ormas  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Nurhasan  Zaidi menjamin  RUU  setelah  disahkan,  tidak  akan  mengekang  kebebasan  warga  dalam berpendapat  dan berorganisasi.  Terlalu  beresiko  jika pemerintah memakai UU Ormas untuk membungkam  kebebasan  warga.  Nurhasan  Zaidi  mengatakan :  Pada  prinsipnya  ini disalahpahami publik. Terlalu sulit pemerintah untuk berlaku represif. Kontrol terlalu banyak dan terlalu berisko jika pemerintah represif.
Sejumlah  elemen  masyarakat  masih  mempertanyakan  sikap  kukuh  DPR  yang  tetap mengesahkan UU Ormas No 17 Tahun 2013 walau  mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Sekretaris  Eksekutif  Bidang  Diakonia Persatuan Gereja  Indonesia (PGI) Jeirry  Sumampow  mengaku  heran  dengan  sikap  DPR  yang  akan  tetap  mengesahkan  RUU Ormas.  Jika  RUU  ini  tetap  disahkan,    dikhawatirkan    Indonesia    kembali    menjadi    negara otoriter  karena  di negara modern, negara menempatkan warga sebagai subjek pembangunan bukan  objek  pelengkap.  Jeirry  Sumampow  mengatakan :  Undang-Undang  ini  membuat negara menjadi sentral dan masyarakat hanya menjadi objek atau pendukung saja. Ini negara kita  kembali  ke  sistem  otoriter  kalau  UU  ini  dipaksakan.  Untuk  apa  UU  ini?  Kita  tidak  tau DPR ngotot sahkan UU ini.
Banyak  Ormas  menegaskan  bahwa  UU  Ormas  mengandung  celah  yang  dapat memungkinkan interpretasi subyektif yang akan melegitimasi penindasan terhadap organisasi yang dianggap tidak disiplin. Sejumlah organisasi hak asasi manusia yang risau dengan Pasal 60  UU  Ormas  yang  mengatur  bahwa  organisasi  massa  dilarang  melakukan  tindakan bermusuhan  terhadap  kelompok-kelompok  etnis,  agama,  ras  dan  bangsa.  Undang-Undang tersebut juga mengatur larangan penghujatan terhadap agama yang didirikan oleh organisasi massa,  kegiatan  yang  mempromosikan  separatisme  dan  gangguan  ketertiban  umum. Mengingat  Undang-Undang  tidak  memberikan  definisi  yang  jelas  tentang  tindakan  yang diberikan,  maka  hal  ini  akan  membuka  jalan  bagi  interpretasi  subyektif,  yang  akan menghidupkan  kembali  kepemimpinan  otoriter  pemerintah  orde  baru  lalu.  UU  Ormas  ini akan  menargetkan  mereka  yang  kritis  terhadap  pemerintah  atau  kekuatan  bisnis,  termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia, lembaga-lembaga anti-korupsi dan organisasi tenaga kerja.
Ormas  sebagaimana  terkandung  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dan Universal Declaration  of  Human  Rights. Karenanya,  UU  ormas  tidak  boleh  memproduksi  kembali segala  bentuk  pengaturan  atau  regulasi  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mengandung  semangat  dan  isi  yang  bersifat  monolitik  dan  represif,  baik  secara  parsial maupun  keseluruhan.  Karenanya,  UU  Ormas  tidak  diperlukan  karena  aturan-aturan  yang tertuang  di  dalamnya  sudah  ada  di  dalam  perundang-undangan  lainnyayang  dikhawatirkan, UU ormas akan men-datangkan lebih banyak kerugian bangsa ketimbang manfaatnya.
Pemerintah, kata Magdalena seharusnya dalam menetapkan tujuan, tidak boleh hanya sepihak  namun  juga  harus  memperhatikan  aspirasi  yang  berkembang  di  masyarakat. Sementera  itu  terkait  dengan  ormas  yang  kemudian  berafiliasi  menjadi  partai  politik, menurutnya  ada  pengawasan  yang  tidak  maksimal.  Ormas  dan  LSM  di  tanah  air  dalam perkembangannya  telah  memberikan  kontribusi  untuk  masyarakat  bahkan  menjadi partner untuk  pemerintah.  Magdalena  juga  menambahkan  bahwa :  LSM  langsung  bersinggungan dengan  akar  rumput.  Itu  seharusnya  dipertimbangkan.  Kalau  ada  reaksi  apakah  bisa  di- pending dan masyarakat memberi masukan untuk digodok.
Begitu  pula  di  Sumatra  Barat,  berbagai  komponen  masyarakat  sipil  Sumatra  Barat meminta DPR membatalkan UU ormas. Bila tetap disahkan, koalisi masyarakat sipil bersiap melakukan  uji  materi  ke  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Hal  tersebut  terangkum  dalam  petisi menolak  UU  ormas  yang  ditandatangani  sejumlah  organisasi  di  Padang,  5  April  2013. Beberapa  organisasi  masyarakat  sipil  yang  tergabung  dalam  koalisi  tersebut  di  antaranya, Walhi  Sumbar,  LBH  Padang,  LBH  Pers  Padang,  Yayasan  Citra  Mandiri,  Totalitas,  Jemari Sakato,  Daulat  Institut  dan  sejumlah  organisasi  lainnya.  Direktur  Walhi  Sumbar,  Khalid Saifullah mengatakan : Rencana Pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Ormas merupakan upaya antidemokrasi dan bertentangan dengan semangat UUD 1945. Bila tetap disahkan kita bersiap ajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya,  ruang  yang  diberikan  Pasal  28  UUD  1945  bagi  seluruh komponen masyarakat  untuk  berserikat,  berkumpul,  dan  mengeluarkan  pikiran  melalui  organisasi kemasyarakatan  hendak  dimatikan  oleh  pemerintah  dan  DPR  bila  tetap  mengesahkan  RUU tersebut.
Selain  bertentangan  dengan  UU  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Ratifikasi  Kovenan Hak Sipil dan Politik yang memberikan ruang  yang bebas bagi masyarakat untuk berserikat dalam sebuah wadah Ormas, RUU itu juga dinilai banyak memuat ketentuan yang multitafsir.

## KAJIAN PUSTAKA
Organisasi  kemasyarakatan  (Ormas)  merupakan  salah  satu  bentuk  pengorganisasian masyarakat  sipil  yang  berlandaskan  pada  prinsip  demokrasi,  kemitraan,  keswadayaan,  dan partisipasi publik. Ormas merupakan wadah penyaluran kepedulian dan kesadaran sosial dan politik  masyarakat  terhadap  berbagai  masalah  publik  aktual.  Kegiatan  ormas  hampir  selalu bersinggungan dengan isu-isu publik, khususnya yang terkait langsung dengan permasalahan riil  di  masyarakat.  Untuk  terlibat  dan  lebih  efektif  LSM  tidak  hanya  mempromosikan kebijakan  publik,  namun  membentuk  koalisi  dengan  memberikan  adavokasi  untuk mengubah, mempengaruhi dan atau rancangan undang-undang baru.
Organisasi  kemasyarakatan  adalah  organisasi  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  tertentu untuk  menyalurkan  aspirasi. Kehadiran  organisasi  kemasyarakatan  di  bidang  politik, ekonomi,  berbagai  kepentingan  dan  orientasi  lainnya,  diperlukan.  Termasuk  di  dalamnya, kehadiran organisasi-organisasi yang dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kehadirannya  mempunyai  makna  bagi  pengembangan  hak-hak  asasi  dan  demokrasi.  Tidak mungkin hak-hak asasi dan demokrasi berkembang tanpa terselenggaranya masyarakat  yang terbuka serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang otonom mandiri,  yang berdialog, yang sekaligus  juga  harus  memiliki  tanggung  jawab  yang  luas  dari  kelompok  dan  golongannya. Senantiasa  diperlukan  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  yang  berada  di  tengah
masyarakat, bergulat serta dalam pusaran tarik-menariknya berbagai ide, aliran, kepentingan dan kekuatan, namun tetap mau dan mampu mengatasi dan melampaui kelompok-kelompok masyarakat.
Asrinaldi  mengungkapkan  bahwa  kekuatan  politik  dapat  dipahami  sebagai  institusi formal  maupun  informal  dalam  sistem  politik  yang  mampu  mempengaruhi  pembuatan keputusan dan menentukan bentuk keputusan politik sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, kekuatan politik ini memiliki kecenderungan terhadap proses politik dalam sistem. Bila  berbicara  kembali  mengenai  sistem  artinya  kita  tidak  terlepas  dari  proses  pembuatan keputusan  ( decision  maker ).  Dalam  pembuatan  kebijakan  terjadi  proses  interaksi  antara pelaku-pelaku  kebijakan  seperti  Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif  yang  dapat  dikatakan berposisi sebagai variabel terikat dalam dinamika politik dan mencoba saling mempengaruhi dalam suhu demokrasi yang berprinsip check and balance ataupun distorsi yang ditimbulkan oleh partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan sebagainya yang mencoba memperjuangkan  kepentingannya  masing-masing.  Kemudian  dapat  disimpulkan  bahwa kekuatan  politik  adalah  kemampuan  institusi  formal  dalam  sistem  politik  memaksimalkan kekuasaannya melalui interaksi yang dilakukannya untuk mewujudkan kepentingannya.
Demokratisasi  persaingan  antar  kelompok,  menurut  Dahl  akan  terwujud  bila  adanya keikutsertaan  publik  ( public  contestation )  dan  hak  rakyat  untuk  berpartisipasi  ( right  to participate ).  Demokrasi  akan  berlangsung  bila  partisipasi  publik  dalam  keberlangsungan pemerintahan dapat berjalan. Aktivitas biasanya yang dilakukan sebagai public constestation seperti  pengawasan,  menjadi turnout  voter dan  ikut  dalam  kegiatan-kegiatan  kelompok; sementara right to participate seperti hak untuk dipilih dalam mengisi jabatan-jabatan publik. Dua  variabel  yang  diberikan  Dahl  sangatlah  dependensi  terhadap  rezim  yang  berkuasa  di dalam negara.
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melihat bahwa Ormas merupakan salah satu  wadah  yang  menjadi  kekuatan  politik  tersindiri.  Dengan  pemahaman  konsep  yang dikemukakan  oleh  Roem  Topatimasang,  akan  dapat  menganalisis  apa  penyebab  dan bagaimana keterlibatan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus  instrumental  tunggal.  Metode  penelitian  kualitatif  yaitu  suatu pendekatan yang berguna untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis  perilaku  manusia  dan  kelompok  dari  sudut  pandang  yang  sama  sebagaimana objek  yang  diteliti.  Karena  pendekatan  ini  pada  hakekatnya  mengamati  orang  dalam lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka,berusaha  memahami  bahasa  dan  tafsiran mereka  tentang  dunia  sekitarnya.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  dalam  Maleong,  penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati.
Alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena pendekatan ini cukup relevan dengan permasalahan  yang  akan  diteliti,  terutama  untuk  bisa  menggali  dan  menganalisis  Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai kekuatan politik dalam proses demokratisasi di  Indonesia dengan mengambil Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menggugat Undang-Undang  Organisasi  Kemasyarakatan  2013yang  mana  pertanyaan  seperti  itu  bisa dijawab dengan metode kualitatif tipe studi kasus.
Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari  dan  membuat  kesimpulan  sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.
Dalam strategi seperti  itu, analisis data penelitian ini merujuk  pada tiga  teknik analisa data yang lazim digunakan dalam penelitian studi kasus,  yakni penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan analisis deret waktu (kronologis). Dengan penggabungan teknik analisis ini, maka peneliti dapat melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian  ini  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Lalu  dilihat  dari  aspek  penjelasan  hasil wawancara  dengan  informan  dengan  menggunakan  interpretasi  etik  dan  emik.  Interpretasi etik  merupakan  pandangan  informan  terhadap  suatu  hal  sedangkan  emik  merupakan pandangan  peneliti  terhadap  hal  yang  diteliti  dan  kemudian  aspek  kronologis  terjadinya peristiwa,  yakni  dimulai  dari  munculnya  wacana  RUU  Ormas  dan  secara  khusus  akan menganalisis  kronologis  munculnya  Koalisi  Masyarakat  Sipil  di  Sumbar,  hingga  pada penggugatan terhadap UU Ormas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penyebab Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Menggugat Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Undang-undang  adalah  hukum  yang  telah  disahkan  oleh  badan  legislatif  atau  unsur pemerintahan  yang  lainnya.  Sebelum  disahkan,Undang-undang  disebut  sebagai  rancangan Undang-undang.  Undang-undang  berfungsi  untuk  digunakan  sebagai  otoritas,untuk mengatur,  untuk  menganjurkan,  untuk  menyediakan  (dana),  untuk  menghukum,  untuk memberikan, untuk mendeklarasikan atau membatasi sesuatu.
Suatu  undang-undang  biasanya  diusulkan  oleh  anggota  badan  legislative ( misalnya anggota  DPR ) ,  eksekutif  (misalnya  presiden),  dan  selanjutnya  dibahas  di  antara  anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamandemenkan (diubah) sebelum akhirnya disahlkan atau bahkan di tolak.
Undang-undang  dipandang  sebagai  salah  satu  dari  tiga  fungsi  utama  pemerintah  yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan.Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat  legislasi  disebut  sebagai  legislator  (pembuat  undang-undang),  sedangkan  badan yudikatif  pemerintah  memiliki  kekuasaan  formal  untuk  menafsirkan  legislasi  dan  badan eksekutif  pemerintah  hanya  dapat  bertindak  dalam  batas-batas  kekuasaan  yang  telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.
Sebelum rapat paripurna DPR, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, isi RUU Ormas ini jauh lebih moderat jika dibandingkan dengan UU Ormas yang disahkan pada 1985 lalu. "Jauh lebih soft dari UU ormas sebelumnya. Untuk membubarkan ormas, sekarang harus minta pendapat MA terlebih dulu, harus lewat peradilan dulu. Saya yakin, banyak yang belum membaca isi RUU ormas ini," kata Gamawan.
DPR  menunda  mengesahkan  RUU  Ormas,  setelah  mendapat  protes  dari  berbagai kalangan,  seperti  pegiat  HAM  dan  ormas  besar  seperti  Muhamadiyah  dan  Nahdlatul  Ulama (NU).Sejumlah laporan menyebutkan, selama sepekan ini perbaikan terhadap isi RUU ormas dilakukan, seperti berupa perbaikan, penghilangan atau penambahan materi pasal.
Rapat  Paripurna  DPR  akhirnya  mengesahkan  RUU  Ormas  menjadi  Undang-undang pada  Selasa  tanggal  02  juli  2013  yang  ditandai  dukungan  mayoritas  fraksi-fraksi  di  DPR, kecuali  F-PAN,Gerindra  dan  Hanura.Enam  fraksi,  termasuk  Demokrat,  Golkar  dan  PDI-P, mendukung, tetapi tiga fraksi yakni F-PAN, Gerindra dan Hanura menolak
Menurut Arti, mayoritas fraksi di DPR mendukung pengesahan karena sebagian pasal- pasal  yang  dipermasalahkan  telah  direvisi  sesuai  tuntutan  pihak  yang  menentang  RUU Ormas.Jubir  F-PKB,  Anna  Muawanah,  saat  membacakan  sikap  akhir  F-PKB,  menyatakan, mereka setuju RUU Ormas disahkan karena sudah dilakukan penyesuaian beberapa pasalnya" kata  Arti,  menirukan  penyataan  sikap  resmi  F-PKB.  Alasan  lainnya,  menurut  PKB, pengesahan  RUU  Ormas  berulangkali  ditunda.  "Sehingga  tidak  ada  alasan  lain  untuk menundanya lagi," kata Anna.
RUU  Ormas  disahkan  karena  sudah  dilakukan  penyesuaian  beberapa  pasalnya. Kalangan  yang  menolak  RUU  ini  menganggap  sebagian  pasal-pasalnya  berpotensi mengekang kebebasan berorganisasi, seperti syarat-syarat pendirian dan pembubaran ormas, yang pernah dipraktekan di  masa rezim Orde  Baru.Inilah  yang menjadi  alasan F-PAN tetap menolak  RUU  Ormas.  "Karena  masih  ada  yang  melakukan  resistensi,  maka  kita  tetap menolaknya," kata Teguh Juwarno, politisi PAN.
Saat rapat paripurna DPR membahas RUU Ormas digelar, ratusan orang dari berbagai ormas  dan  kegiatan  HAM  menggelar  unjuk  rasa  di  luar  gedung  DPR.  Dalam  orasinya, mereka tetap menolak keberadaan RUU ormas, yang dianggap akan membelenggu kebebasan beroganisasi.Para pengunjuk rasa juga menyatakan akan menempuh langkah judicial review (peninjauan ulang) UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi, jika DPR tetap mengesahkannya.
Dengan  disahkannya  Undang-undang  No  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan.Gerakan-gerakan  penolakan  undang-undang  tidak  hanya  di  pusat  tetapi menyebar  keseluruh  wilayah  dan  daerah.seperti  halnya  di  mendiskusikan  secara  bersama permasalahan tentang undang-undang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan  oleh  DPR. Dalam diskusi kelompok ormas mengumpulkan  permasalahan-permaslahan  dan  mengulang isi    Undang-undang  ormas  yang  di  anggap  membelenggu  kebebasan  masyarakat  untuk berserikat dan berkumpul.
Berikut wawancara peneliti dengan ormas aliansi jurnalistik independen (aji)  mengenai penyebab    koalisi    masyarakat    sipil    Sumetera    Barat    menggugat  undang-undang  No  17 tahun  2013  tentang  organisasi  kemasyarakatan,  wawancara  peneliti  dengan  ketua  aliansi jurnalisti  independen  Hendra  Makmur. “...Undang-undang  Ormas  ini  menyamaratakan seluruh ormas.padahal ormas yang ada berbeda-beda seperti halnya ormas yang ada di tengah masyarakat (Organisasi Masyarakat) berbeda dengan ormas yang hanya perkumpulan dengan ruang  lingkup  nasional  tetapi  tidak  mempunyai  cabang  sampai  kekecamatan.disini  seolah- olah  seluruh  ormas  itu  punya  cabang  sampai  ke  kecamatan.inilah  mengapa  undang-undang ormas ini terlalu dalam mencampuri kebebasan berorganisasi...”
Untuk  mengetahui  penyebab  koalisi  masyarakat  sipil  Sumetera  Barat  menggugat undang-undang  No  17  tahun  2013  tentang  organisasi  kemasyarakatan,  peneliti  juga mewancarai ketua LBH pers Kota Padang Roni  Saputra.“...Undang-undang ormas berusaha untuk  mengikat  ormas  dalam  bentuk  apapun  padahal  pengertian  ormas  sangat  luas.jadi apapun bentuk perkumpulan harus tunduk pada undang-undang ormas.hal ini menjadi upaya dari  pemerintah  untuk  mengekang  pembebasan  dan  pengkritikan  publik  terhadap pemerintah...”
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  2  orang  informan  diatas  berbeda  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  ketua  Jamari  Sakato  Khairul  Fahmi. Berikut  adalah  hasil  wawancara peneliti  dengan  Khairul  Fahmi.  “Apabila  Ormas  di  batasi  oleh  pemerintah  tidak  begitu menjadi  masalah  dan  mendukung  apabila  Undang-undang  yang  bersifat  membatasi  dalam konteks yang wajar tetapi ormas yang satu dan yang lainnya berbeda kepentingan jadi tidak bisa di samaratakan...”
Selain  itu  peneliti  juga  mewawancarai  ketua  ormas  Qibar  Mora  Dingin.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  koalisi  masyarakat  sipil  Sumetera  Barat  menggugat undang-undang  No  17  tahun  2013  tentang  organisasi  kemasyarakatan,  berikut  adalah  hasil wawancara peneliti dengan Mora Dingin selaku ketua ormas Qibar. “...Undang-undang ormas membatasi  gerak  ormas  untuk  berekspresi  menyampaikan  pendapat.Hal  ini  bertentangan dengan  konstitusiyang  memberi  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat.dengan  lahirnya Undang-undang  ini  ormas  seperti  di  kekang  untuk  harus  tunduk  terhadap  peraturan pemerintah dan seakan-akan negara terlalu berkuasa...”
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  perwakilan  ormas  Aliansi  Jurnalistik Independen,    Lembaga    Bantuan    Hukum    Pers    (LBH    PERS),  Jamari  Sakato  dan  Qibar, Maka  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  penyebab  koalisi  masyarakat  sipil  Sumetera  Barat
menggugat  undang-undang  No  17  tahun  2013  tentang  organisasi  kemasyarakatan  adalah undang-undang menghalangi tersebut membatasi  kebebasan  dalam  berorganisasi,  dengan ketentuan    harus    mengikuti  peraturan  periundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah,  dimana  terdapat  pasal  pada  isi  undang-undang  tersebut  yang  bersifat menekan,menghalangi dan membatasi gerak ormas itu sendiri untuk berpendapat.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan ormas yang ada dikota padang peneliti  juga  melakukan  uji  ke  absahan  data  dengan  mewawancarai  anggota  DPRD  Kota Padang,  berikut  hasil  wawancara  peneliti  dengan  anggota  DPRD  kota  padang  Syafril  Ilyas fraksi  PPP.  Pemaparan  Syafril  Ilyas.“Undang-undang  bertujuan  untuk  mengatur.jadi  selagi undang-undang tersebut tidak membatasi hak dan kebebasan berpendapat warganegara wajib tunduk terhadap peraturan yang ada...”
Dampak Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Menggugat Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## 1. Secara Langsung
Berdasarkan  teori  yang  peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa indikator  yang  menggambarkan  dalm  merubah  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintaha,  organisasi  masyarakat  menggunakan  langkah-langkah.  Roem  Topatimasang. Dalam  bukunya  yang  berjudul  “Merubah  Kebijakan  Publik”mengatakan  langkah-langkah tersebut  sebagai  kegiatan  advokasi,  yakni  suatu  usaha  sistemik  dan  terorganisir  untuk mempengaruhi  dan  mendesakkan  terjadinya  perubahan  dalam  kebijakan  publik  secara bertahap-maju ( incremental ).

## 2. Secara Tidak Langsung
Temuan  peneliti  dilapangan,  berdasarakanwawancara  peneliti  dengan  ormas  dikota Padang  bahwasannya  seluruh  ormas  dikota  Padang  berkumpul  untuk  mendiskusikan bertujuan  untuk  mengugat  undang-undang  No  17  tahun  2013  tentang  organisasi kemasyarakatan  terhadap  Mahkamah  Konstitusi  untuk  uji  materi.  Adapun  hasil  diskusi tersebut  ditindak  lanjuti  ke  ormas  yang  berada  di  pusat  untuk  uji  materi  ke  mahkamah kopnstitusi,  diskusi  ormas  yang  dilakukan  dikota  Padang  terjadi  beberapa  kali  untuk menindak  lanjuti  hal  tersebut.  Berikut  adalah  hasil  wawancara  peneliti  dengan  ketua  dari aliansi  jurnalistik  independen  sebagai  ketua  yanag  mewadahi  setiap  ormas  dalam mendidikusikan gugatan undang-undang tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  peneliti  dilapangan  bahwasannya  penyebab  koalisi  masyarakat sipil  Sumatera  Barat  menggugat  Undang-Undang  No  17  Tahun  2013  tentang  organisasi kemasyarakatan adalah, bahwasannya undang-undang tersebut membatasi hak-hak organisasi masyarakat dalam berkreatifitas seperti pembatasan berserikat dan berkumpul, dengan adanya batasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang ditujukan  kepada  ormas,  hal  ini  menimbulkan  gejolak  adanya  gugatan-gugatan  dari  ormas yang ada di Indonesia.

## REFERENSI
Antara Sumbar, 2013, 9 Juli. “UU Ormas Akan digugat Setelah Presiden Mengesahkannya”. AntaraSumbar.com, (http://www.antarasumbar.com/berita/nasional/d /0/299152/uu-ormas-akan-digugat-setelah-presiden-mengesahkannya.html
Ayu,  Puspita.  2013,  2  Juli.  “RUU  Ormas  disahkan,  Ini  Alasan  FPAN  Menolak”. KantorBeritaRadioNasional ,co.id, (http://rri.co.id/index.php/berita/59472/RUU-Ormas- Disahkan-Ini-Alasan-FPAN-Menolak#.Ud6zcdKnAl8)
Biyanto.  2013,  5  April.  “Mendengar  Koreksi  RUU  Ormas”. PadangEkspres.co.id , (http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3241)
Dinar  N,  Yayat.  2010,  6  Mei.  “Ormas-LSM  Sebagai  Kekuatan  Sosial  Politik”.
SuaraKarya.com , (http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=252499)
Irmansyah,  Ade  -  Yudi  Rahman.  2013,  2  Juli.  “Meski  ditolak,  DPR  Tetap  Loloskan  RUU Ormas”. PortalKBR.com ,
(http://www.portalkbr.com/berita/TeenVoice/2809245_4443.html)
Jawa Post  National  Network. 2013, 9 Juli. “Akademisi  ditantang Membuat  Kajian Tentang Ormas”. JPNN.com, (http://www.jpnn.com/read/2013/07/09/180862/Akademisi- Ditantang-Membuat-Kajian-tentang-Ormas- )
Makmur,  Hendra.  2013,  5  April.  “Koalisi  Masyarakat  Siap  Gugat  UU  Ormas”. MetroTvNews .com, (http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/04/05/1/14411 8/Koalisi-Masyarakat-Siap-Gugat-UU-Ormas- ,)
Padang  Ekspres.  2013,  6  April.  “Koalisi  masyarakat  Sumbar  Siap  Gugat  UU  Ormas”.
PadangEkspres.co.id , (http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=42293)
Sugandi. 2013, 2 Juli. “DPR  Hari  Ini  Sahkan  RUU  Ormas”. KBRN . (http://rri.co.id/index.php/berita/59427/DPR-Hari-Ini-Sahkan-RUU- Ormas#.Ud6zfNKnAl8)
Sugandi. 2013, 2 Juli. “RUU Ormas disahkan, FITRA: Masa Ormas diatur Negara?. KBRN,
(http://rri.co.id/index.php/berita/59497/RUU-Ormas-Disahkan-FITRA-Masa-Ormas- Diatur-Negara-?#.Ud6zZNKnAl8)
Sugandi.  2013,  2  Juli.  “RUU  Ormas  disahkan,  Khawatir  Negara  Otoriter”. KBRN , ( http://rri.co.id/index.php/berita/59426/RUU-Ormas-Disahkan-Khawatir-Negara- Otoriter#.Ud6zgdKnAl8)
Sugandi. 2013, 3 Juli. “Ormas dan LSM Sayangkan Pengesahan RUU Ormas”. Kantor Berita Radio Nasional.co.id (http://rri.co.id/index.php/berita/59617/Ormas-dan-LSM- Sayangkan-Pengesahan-RUU-#.Ud6zUtKnAl9)
Syofyan,  Donny.  2013,  4  Juli.  “Langkah  Mundur  UU  Ormas”. PadangEkspres.co.id (http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3608)
Yulianto,  Trisno.  2012,  29  Juni.  “Mendamba  LSM  yang  Ideal”. Joglosemar.com (http://edisicetak.joglosemar.co/berita/mendamba-lsm-yang-ideal-82746.html) . http://simplenews05.blogspot.com/2013/08/pengertian-organisasi-kemasyarakat-ormas.html http://www.kursikayu.com/2012/06/fungsi-dprd-tugas-dan-wewenang-dprd.html Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013; Putusan MK Nomor 3/PUU-XII/2014; UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.