CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum

## Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia
Ririn Tri Puspita Ningrum
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Madiun ririntripuspitaningrum@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  fakta  bahwa  konsep  tentang  kemiskinan  di  Indonesia mengalami perkembangan dan masa ke masa. Begitupun juga adanya distingsi atau perbedaan yang prinsip  antara  pemerintah  dengan  syari’ah  mengenai  nomenklatur  fakir  dan  miskin  menuntut semua pihak untuk mereformulasikan kembali tentang konsep kemiskinan. Adapun zakat sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat miskin juga dituntut agar mampu mengoptimalisasikan fungsinya  demi  mencapai  keadilan  dan  pemerataan  terhadap  setiap mustahiq .  Oleh  karena  itu, studi analitis mengenai sinergitas pemerintah dan Islam dalam rangka menyatukan pemahaman tentang  kemiskinan  sebagai  upaya  optimalisasi  pendayagunaan  zakat  sangatlah  dibutuhkan. Mengkorelasikan  antara  kemiskinan  dan  zakat,  sebagai  upaya  membangun  sebuah  sistem pengentasan  kemiskinan  berbasis  zakat  tak  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Diperlukan kearifan  dan  juga  semangat  membangun  sinergitas  antara  pemerintah,  ummat  Islam  dan  juga kelompok-kelompok  masyarakat  yang concern terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Sedangkan  jenis penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  pengumpulan  data-data  kepustakaan  tanpa  diikuti  dengan  uji  emprik.  Sedangkan pendekatan  penelitian  ini  menggunakan    pendekatan social  economic  normatif ,  dimana  tulisan  ini mencari hakekat dari setiap nilai dari ajaran Islam untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk  aktifitas  sosial  ekonomi.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa distingsi yang gamblang  antara  pemerintah  dan  Islam  dapat  dimediasi  dengan  peran ‘urf dan ‘adah untuk kemudian dapat ditemukan suatu titik sinkronisasi yang jelas mengenai kemiskinan di Indonesia sesuai  perspektif  Islam.  Tujuannya, pertama, temuan  tersebut  dapat  diproyeksikan  menjadi landasan terhadap perumusan standardisasi mustahiq zakat khususnya fakir miskin di Indonesia. Kedua, terminologi  mengenai  fakir  dan  miskin  yang  termasuk  golongan asnaf  ats-tsamaniyah penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi  perekonomian  di  Indonesia  berdasarkan  data  riil  mengenai  kondisi  kemiskinan  di Indonesia. Ketiga, besarnya  potensi  zakat  yang  ada  di  Indonesia  dapat  dimanfaatkan  oleh pemerintah  sebagai  program  pemberdayaan  ekonomi  yang  berbasis  zakat  dan  berbasis kemaslahatan ummat untuk masyarakat fakir dan miskin di Indonesia.
Kata Kunci: Kemiskinan, Standarisasi Mustahiq , ‘ Urf dan ‘ Adah
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum

## PENDAHULUAN
Kemiskinan, sebagai tema utama dalam karya ini, bukan merupakan hal yang baru karena sejak  zaman  dahulu  hingga  saat  ini  masalah  tersebut  mendapat  perhatian  khusus  dari  berbagai pihak.  Begitupun  juga  Islam  sebagai  agama  yang  menjunjung  tinggi  keadilan,  melawan kapitalisme  dan  bahkan  feodalisme,  melihat  masalah  kemiskinan  sebagai  permasalahan  sosial yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh umat.
Islam adalah agama yang memusatkan diri akan keimanan kepada Allah SWT ( theosentrik ), namun  Islam  juga  mempunyai  korelasi  yang  kuat  dengan  arus  balik  persoalan-persoalan  sosial ( humanisme )  yang  melingkupi  masyarakat.  Sebagai  salah  satu  bentuk  perhatiannya  dalam persoalan-persoalan  sosial  ( humanisme )  Islam  memiliki  komitmen  tinggi  dalam  masalah pengentasan  kemiskinan.  Salah  satu  bukti  dari  komitmen  tersebut  adalah  adanya  zakat  sebagai regulasi syar’i yang  diwajibkan  bagi  setiap  muslim  untuk  kemudian  ditasarufkan  atau didistribusikan  kepada  muslim  lain  yang  berhak  menerimanya  ( mustahiq ). 1 Dengan  kata  lain berzakat  merupakan  pembelaan  Islam  akan  kelas mustadh’afin (tertindas)  dan  juga  bentuk ketidaksetujuannya  terhadap  kapitalisme,  feodalisme  di  atas(Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  At- Tahdzib, 2016).
Jika  dicermati,  institusi  zakat  merupakan  salah  satu  bentuk  responsibilitas  Islam  akan problem kemananusiaan universal. Dengan kesalehan sosial, sistem ekonomi yang diproyeksikan oleh  institusi  zakat  adalah  sistem  yang  sehat  secara  sosial  dengan  tujuan  untuk  meminimalisir penumpukan  harta  oleh  sebagian  kelompok  tertentu.  Ketentuan-ketentuan  mengenai  zakat  ini telah  ditetapkan  secara  jelas  sesuai  dengan nash ,  namun  implementasi  teknis  dari  ketentuan- ketentuan tersebut (baik manajemen pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat) Allah SWT mempercayakannya kepada manusia.
Mengkorelasikan  antara  kemiskinan  dengan  zakat,  agaknya  membangun  sebuah  sistem pengentasan  kemiskinan  berbasis  zakat  tak  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Diperlukan kearifan  dan  juga  semangat  membangun  sinergitas  antara  pemerintah,  ummat  Islam  dan  juga kelompok-kelompok  masyarakat  yang concern terhadap  upaya  pengentasan  kemiskinan.  Peran
1 Mengenai mustahiq zakat  atau  golongan  yang  berhak  menerima  zakat,  lihat  misalnya  QS.  At-Taubah ayat 60. Allah SWT telah menetapakan delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Telah banyak para ulama dan mujtahid selaku pemegang otoritas dalam hukum Islam  yang  telah  menafisrkan  QS.  At-Taubah  ayat  60  diatas,  pada  umumnya  disepakati  bahwasannya asnaf tsamaniyah atau mustahiq zakat,  terdiri  dari  golongan  berikut:  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin, amil zakat, yan diluankkan hatinya ( mu’allaf ), hamba sahaya ( riqab ), orang yang berhutang ( gharimin ), orang-orang yang berperang di jalan Allah ( sabilillah ) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ( ibnu sabil ).
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
institusi  pemerintah  akan  sangat  membantu  dan  mendukung  program  pendayagunaan  zakat kepada masyarakat.
Sebenarnya mimpi mengenai sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tersebut bisa saja  terwujud  manakala  sinergitas  tersebut  mampu  dibangun  dan  diakomodir  oleh  BPS,  selaku kepanjangan  tangan  pemerintah  dalam  hal  penyedia  data  penduduk  miskin,  dan  juga  sistem ke syari’ah an selaku pemilik regulasi zakat. Agaknya yang menjadi kendala utama dalam sinergitas di atas adalah distingsi atau perbedaan yang prinsip antara pemerintah dengan Syari’ah mengenai nomenklatur fakir dan miskin. Hal ini tidaklah mengagetkan, mengingat acuan yang digunakan baik  oleh  pemerintah  maupun  Syari’ah  dalam  nomenklatur  fakir  dan  miskin  saling  berbeda. Dalam  menetapkan  fakir  dan  miskin  pemerintah  mengacu  pada  data  statistik  yang  setiap tahunnya  dirilis  oleh  BPS  selaku  lembaga  resmi  pemerintah  yang  memiliki  otoritas  dalam  hal penyediaan data kefakiran dan kemiskinan di Indonesia. Dalam merilis data mengenai kefakiran dan kemiskinan di Indonesia BPS menggunakan metode yang berbasis pada basic needs approach atau pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.(Nizaruddin, n.d.)
Adapun  Islam,  dalam  menetapkan  kriteria  kemiskinan  masih  berpegang  teguh  pada norma-norma Syari’ah baik yang telah disebutkan oleh al-Qur’an maupun yang telah dirumuskan oleh  para  ulama  dan  mujtahid  selaku  pemegang  otoritas  dalam  hukum  Islam.  Norma-norma tersebut biasanya telah tersaji secara definitif dalam karya-karya monumental mereka.
Dalam pandangan penulis, distingsi yang gamblang antara pemerintah dan Islam tersebut di atas agaknya dapat dimediasi dengan peran ‘urf dan ‘adah untuk kemudian dapat ditemukan suatu titik  sinkronisasi  yang  jelas  mengenai  kemiskinan  di  Indonesia  yang  ber perspektif kan  Islam. Tujuannya, pertama, temuan tersebut dapat diproyeksikan menjadi landasan terhadap perumusan standardisasi mustahiq zakat  khususnya  fakir  miskin  di  Indonesia. Kedua, terminologi  mengenai fakir dan miskin yang termasuk golongan asnaf ats-tsamaniyah (Wajdi, 2016a) penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia dengan berdasarkan pada data riil mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia versi BPS. Ketiga, besarnya  potensi  zakat  yang  ada  di  Indonesia  pengaruh  dari  besarnya  populasi penduduk  muslim  di  Indonesia  dapat  dimanfaatkan  oleh  pemerintah  sebagai  program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat dan berbasis kemaslahatan ummat untuk masyarakat fakir  dan  miskin  di  Indonesia.  Berdasarkan  penelitian  IDB  ( Islamic  Development  Bank ),  potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun per tahun. Pemerintah sendiri menyerap Rp 73 triliun dari APBN sebagai dana pengentasan kemiskinan. “Semestinya, jika potensi zakat tersebut bisa dioptimalkan, pemerintah tidak perlu lagi menggunakan APBN, cukup memaksimalkan potensi
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
pemerataan  zakat  yang  ada  untuk  kemudian  dijadikan  semacam pilot  project unggulan  dalam pengentasan  kemiskinan.  Harapannya,  proses  pendistrubusian  zakat  dapat  diberlakukan  secara adil di setiap wilayah di Indonesia yang majemuk sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan pendapatan perkapita yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain.
Studi  analitis  mengenai  sinergitas  pemerintah  dan  Islam  dalam  rangka  menyatukan pemahaman tentang kemiskinan sebagai upaya pendayagunaan zakat yang adil dan merata seperti tersebut di atas agaknya mendesak untuk dilakukan, hal ini mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia, manakala potensi tersebut tidak disertai dengan manajerial dan pendayagunaan yang tersistem  rapi  maka  yang  terjadi  adalah  kemungkinan-kemungkinan  seperti  disfungsi  zakat. Semoga  penelitian  dengan  judul  “Analisa  Metode  Penetapan  Kriteria  Kemiskinan  dan Implikasinya terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia ” ini mampu mendialogkan masalah di atas secara dialektis sehingga dapat menyajikan data dan fakta yang komprehensif(Wajdi, 2016b).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian ini dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data-data  kepustakaan  tanpa  diikuti  dengan  uji  emprik.
Sehingga penelitian ini adalah penelitian teks yang seluruh substansinya diolah secara teoritis. 2
Sedangkan  pendekatan  penelitian  ini  menggunakan    pendekatan social  economic  normatif , dimana tulisan ini mencari hakekat dari setiap nilai dari ajaran Islam (Al-Qura’an, Hadist, dan al- Maqashid al-Syari’ah ) untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk aktifitas sosial ekonomi (dalam hal ini adalah pemaknaan kemiskinan untuk kemudian ditransformasikan dalam ketepatan dalam menetapkan mustahiq, khususnya fakir dan miskin dalam penyaluran zakat).

## ISLAM DAN FENOMENA KEMISKINAN DI INDONESIA
Bryan  S.  Turner,  seorang  sosiolog  yang  piawai  dan  mengagumkan  mengatakan  dalam bukunya, secara historis, agama berperan penting dalam mendistribusikan dan mengontrol harta dalam  masyarakat,  dan  hal  ini  dimainkan  lewat  keyakinan  dan  institusi-institusi  yang disediakannya yang pas sekali untuk mengontrol kehidupan instingtual manusia. 3 Islam sebagai
2 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakesarasia, 1996), hal. 157.
3 Bryan S. Turner, Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer, terj: Inyiak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCisoD, 2012), hal 212.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
salah  satu  dari  tiga  agama  Ibrahimiah  terbesar  di  dunia 4 juga  memiliki concern besar  di  bidang ekonomi  dan  terutama  pemerataan  dan  kontrol  harta  sebagai  bentuk  dedikasinya  pada pengentasan kemiskinan ummat. Banyak sekali dalil-dali aqli yang mengindikasikan akan besarnya perhatian Islam terhadap ekonomi dan kemiskinan terutama lewat konsep zakat dan sedekah. 5
Sampai disini sejatinya benar sekali apa yang didefinisikan oleh Dr. Fathi Yakan (1980) mengenai  Islam,  bahwasannya  ia  sebagai  agama  yang  memiliki  semangat minhaj  at-Taghyir atau agama  yang  menghendaki  perubahan.  Tetapi  nampaknya  melihat  kondisi  perekonomian  di sebagian  besar  Negara-negara  Islam  dewasa  ini  sangat  paradoks  dengan  semangat minhaj  at- Taghyir di  atas.  Lihat  saja  misalnya  beberapa  Negara  seperti  Somalia,  Ethipoia,  Nigeria,  Mali, Ethiopia, Pakistan sampai Sudan dan Indonesia tentunya, dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Dunia, masih belum mampu keluar dari urusan-urusan “perut”(Wajdi, 2017)s.
Kemiskinan memang merupakan salah satu dari tiga masalah akut yang melanda ummat Islam di seluruh penjuru  dunia termasuk Indonesia. Selain masalah pendidikan dan peradaban, kemiskinan  disinyalir  oleh  banyak  pihak  menjadi  salah  satu  penyebab  kemunduran  umat  Islam saat  ini.  Seorang  pujangga  kenamaan  Amir  Syakib  Arselan  berkata;  ”mengapa  orang  Islam mengalami kemunduran, sementara orang-orang barat mengalami kemajuan?” ( li madza taakhara al-Muslimun wa taqaddama ghairuhum ).
Fenomena  kemiskinan  di  Indonesia  ini  kemudian  pada  akhirnya  menimbulkan  asumsi- asumsi  liar  mengenai  beberapa  faktor  paling  dominan  sebagai  penyebab  tingginya  angka kemiskinan struktural ini. Salah satu dugaan tersebut mengarah kepada ajaran agama yang dalam hal ini adalah agama Islam, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam.
Beberapa  sosiolog  kenamaan  dengan  terang-terangan  menyudutkan  agama,  sebut  saja Karl Marx yang menyebut “agama sebagai candu” ataupun Sigmund Freud  yang menyebutkan bahwasannya  “tuhan  adalah  hasil  rekayasa  manusia.” 6 Dari  beberapa  tesis  sosiolog  tersebut kemudian  menggiring    dugaan  para  peneliti  bahwasannya  mungkin  sekali  jika  agama  menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan atau justru agama yang menjadi motivasi para pemeluknya untuk  keluar  dari  belenggu  kemiskinan,  seperti  sebuah  penelitian  Max  Weber  tentang  spirit kapitalisme dan etika protestan yang hasilnya bahwa ada ajaran-ajaran dalam Sekte Calvin yang mempengaruhi motivasi pemeluknya untuk menjadi seorang kapitalis.
4 Tiga  agama  Ibrahimiah  terbesar  di  dunia  yakni  sufiisme  (Islam),  Mistisisme  (Kristen)  dan  Hasidisme (Yahudi).
5 Lihat misalnya QS. Al-Baqoroh: 43, 83, 215, Ali Imron: 92, an-Nisa’: 77, at-Taubah: 67, al-Mu’minun: 4, as-Sajdah: 16, dan lain-lain.
6 Bryan S. Turner, Candu Sosial, dalam Relasi Agama dan Teori Sosial , hal 123.
CC BY SA
Islam di Indonesia adalah Islam yang unik. Kebanyakan muslim di Indonesia menganut faham  tasawuf  yang  berlebihan  yang  kemudian  disinyalir  oleh  banyak  pihak  mengakibatkan stagnansi  pemikiran  kebanyakan  umat  Islam  di  Indonesia.  Faham  Ghazali  disangka  oleh  para akademisi  memunculkan  sikap asketisme akhirat.  Sehingga  bagi  kebanyakan  umat  Islam  di Indonesia, dunia dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari ( zuhud ). Hal inilah yang kemudian disinyalir  sebagai  hal  yang  menyebabkan  umat  Islam  di  Indonesia  sangat  ketinggalan  dalam persaingan global dewasa ini. Sebenarnya hal ini juga sudah disampaikan oleh Max Weber yang menyebut  bahwa  tidak  ada  spirit  kapitalisme  di  Islam  karena  faktor  utama  penyebabnya  yang weber lihat adalah hukum Syari’ah yang dianggapnya irrasional dan baku atau stagnan. Walaupun kemudian  hal  ini  banyak  dibantah  dan  dikritisi  oleh  umat  Islam  dan  juga  oleh  ilmuwan  Barat seperti Bryan Turner. 7
Dalam konteks genting seperti ini, sejatinya Islam perlu dirumuskan menjadi sebuah ilmu yang  membumi.  Jika  pada  periode utopis ,  ummat  Islam  masih  berfikir  dalam  kerangka  mistis, masih beradu argumen mengenai masalah bid’ah dan sektarianisme madzhab, masih beradu fisik antar sesama ummat Islam demi egoisme diri dan golongan semata, maka pada periode modern ini, sudah saatnya konsep-konsep normatif Islam yang masih saja melangit perlu kita terjemahkan sebagai sebuah teori praktis yang membumi.
Agaknya  monolog  Kuntowijoyo  dalam  memotret  sebuah  hadits  untuk  kemudian mem breakdown nya menjadi sebuah tesis perlu kita renungi. 8 Ia mengatakan, ada hadits Nabi yang berbunyi:  “ Engkau  akan  mendapatkan  kemenangan  dan  rizki  berkat  perjuangan  kaum  dhuafa  (kaum lemah)”. Hadits tersebut, lanjut kuntowijoyo, merupakan suatu wisdom kenabian. Melalui tafsiran ideologis yang  dibangun  oleh  Kuntowijoyo,  hadits  tersebut  diartikannya  sebagai  berikut;  bahwa kaum dhuafa harus dibela. Sebagai ideology , pengertian ini seolah telah final. Akan tetapi jika kita mengartikannya dengan cara lain kita dapat merumuskannya demikian: bahwa rizki adalah gejala ekonomi. Dengan penafsiran seperti itu, lebih jauh kita dapat merumuskannya demikian: bahwa kemenangan  hanyalah  suatu  gejala  dari  kekuasaan  atau  politik,  sedang rizki adalah  gejala ekonomi.
Dengan  penafsiran  seperti  itu,  kita  dapat  merumuskannya  lebih  jauh  bahwa  kekuatan sejarah, bahwa agent of change dari perubahan kekuasaan politik dan ekonomi, adalah kaum dhuafa. Dengan  kata  lain,  sejarah  kemanusiaan  tidak  ditentukan  oleh  kalangan  atas  yang  kuat  dan memiliki kekuasaan, melainkan dhuafa’, kelas bawah. Dengan tesis semacam ini, kita tidak akan
7 Ibid, hal 212.
8 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1998), hal 188.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
dapat mengabaikan peranan penting kaum dhuafa’ tentunya dalam menentukan berbagai macam kebijakan dalam perubahan politik dan ekonomi masyarakat. Peran penting dhuafa tersebut selain dimainkan  melalui  simbiosis  antara  si  kaya  dan  si  miskin  dimana  si  kaya  mau  tidak  mau membutuhkan  tenaga  si  miskin,  peran  tersebut  juga  dimainkan  melalui  pemerataan  harta  dan kekayaan, sehingga muncul regulasi zakat dalam perspektif Islam.

## DATA STATISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA
Jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin  di  Indonesia  dari  tahun  2004  ke  2005 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Lebih jelasnya lihat table 1.1 di bawah ini.

## Tabel 1

## Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 2004-2012
Adapun  kondisi  data  kemiskinan  secara  Nasional  pada  bulan  September  2012,  jumlah penduduk  miskin  (penduduk  dengan  pengeluaran  per  kapita  per  bulan  di  bawah  Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen).
Selama  periode  Maret  2012  –  September  2012,  jumlah  penduduk  miskin  di  daerah perkotaan berkurang 0,14 juta orang (dari 10,65 juta orang pada Maret 2012 menjadi 10,51 juta orang  pada  September  2012),  sementara  di  daerah  perdesaan  berkurang  0,40  juta  orang  (dari 18,48 juta orang pada Maret 2012 menjadi 18,08 juta orang pada September 2012).
Selama  periode  Maret  2012–September  2012,  persentase  penduduk  miskin  di  daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan  pada  Maret  2012  sebesar  8,78  persen,  turun  menjadi  8,60  persen  pada  September 2012.  Sementara  penduduk  miskin  di  daerah  pedesaan  menurun  dari  15,12  persen  pada  Maret 2012 menjadi 14,70 persen pada September 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.2 dan 1.3 di bawah ini:

## Tabel 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum

## Menurut Daerah, Maret 2012 – September 2012 9
Daerah/Tahun Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan Maret 2012 September 2012 10,65 10,51 8,78 8,60 Perdesaan Maret  2012    September 2012 18,48 18,08 15,12 14,70 Perkotaan+Perdesaan Maret  2012    September 2012 29,13 28,59 11,96 11,66 Tabel 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2012
lau Jumlah Penduduk Miskin (1000 Orang) Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota+Des a Kota Desa  Kota+Des a Sumatera 2 049,64 4 127,54 6 177,18 9,93 12,88 11,72 Jawa 7 119,22 8 703,35 15 822,57 8,67 15,05 11,31 Bali dan Nusa Tenggara 626,02 1 363,55 1 989,57 11,75 16,55 14,66 Kalimantan 254,60 678,33 932,93 4,17 8,18 6,48 Sulawesi 337,09 1 708,50 2 045,59 5,59 14,36 11,41 Maluku dan Papua 121,20 1 505,60 1 626,80 6,11 31,67 24,14 Indonesia 10.507,77 18.086,87 28 594,64 8,60 14,70 11,66
Selama periode Maret 2012–September 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,35 persen, yaitu dari Rp248,707,- per kapita per bulan pada Maret 2012 menjadi Rp259,520,- per kapita per bulan pada September 2012. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri  dari  Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan  Garis  Kemiskinan  Bukan  Makanan
9 Diolah dari data Susenas Maret 2012 dan September 2012.
CC BY SA
(GKBM),  terlihat  bahwa  peranan  komoditi  makanan  masih  jauh  lebih  besar  dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2012 sama dengan Maret 2012, yaitu sebesar 73,50 persen.

## INDIKATOR DAN METODE PENETAPAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Berbicara  masalah  indikator  kemiskinan  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  lembaga  di Indonesia yang memberikan sumbangsih melalui berbagai riset dan survei yang telah dilakukan terkait  model  indikator  kemiskinan,  yaitu  model  yang  dikembangkan  oleh  BPS,  BKKBN  dan UNDP-PBB . Beberapa model yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia tersebut antara lain:

## 1. Model Tingkat Konsumsi
Model ini dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Dalam menentukan tingkat kemiskinan,  BPS  menggunakan  metode  yang  didasarkan  pada  hukum  Engel.  Dasar  dari hukum  Engel  adalah  semakin  miskin  seseorang  maka  akan  semakin  tinggi  proporsi pengeluaran untuk makanan. 10 Selain itu BPS menggunakan pendekatan basic needs approach , dimana  kemiskinan  diukur  dari  ketidakmampuan  orang/  keluarga  dalam  mengkonsumsi kebutuhan  dasar  (tingkat  konsumsi).  Inti  dari  model  ini  adalah  membandingkan  tingkat konsumsi  penduduk  dengan  “garis  kemiskinan”  (GK)  yaitu  jumlah  rupiah  untuk  konsumsi per orang per bulan. Pembahasan terkait model ini lebih rinci terdapat pada BAB II (Badan Pusat Statistik (BPS): Peranan dan Metodenya dalam Menetapkan Kriteria Kemiskinan)
2. Model Kesejahteraan Keluarga
Model  ini  dikembangkan  oleh  Badan  Koordianasi  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN). BKKBN melihat kemiskinan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan  kebutuhan  sosial  psikologi  (tingkat  kesejahteraan).  Klasifikasi  dan  Indikator  yang ditentukan adalah 11 :
a) Prasejahtera  (sangat  miskin),  diartikan  sebagai  ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan dasarnya  secara  minimal,  seperti  kebutuhan  akan  pengajaran  agama,  pangan,  sandang, papan dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari indikator belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :
10 Hukum  Engel  dalam  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), Data  dan  Kemiskinan  Tahun  2007  Buku  2: Kabupaten/ Kota (Jakarta: BPS, 2008), hal. 2.
11 M. Arief Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 188-190.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
(1) Indikator  ekonomi:  makan  dua  kali  atau  lebih  sehari  dan  memiliki  pakaian  yang berbeda untuk aktifivas (misalnya: di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian).
(2) Indikator  non  ekonomi:  melaksanakan  ibadah,  bila  anak  sakit  dibawa  ke  sarana kesehatan.
b) Sejahtera tahap I (miskin), diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya  tetapi  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  sosial  psikologisnya.  Maksud kebutuhan  sosial  psikologis  adalah  kebutuhan  akan  pendidikan,  keluarga  berencana, interaksi  dalam  keluarga,  interaksi  dalam  lingkungan  tempat  tinggal  dan  transportasi. Indikatornya adalah:
(1) Indikator ekonomi: paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel  pakaian  baru,  luas  lantai  rumah  paling  kurang  delapan  meter  persegi  untuk setiap penghuni.
(2) Indikator  non  ekonomi:  ibadah  teratur,  sehat  tiga  bulan  terakhir,  mempunyai pengasilan  tetap,  usia  10-60  tahun  dapat  baca  tulis  huruf  latin,  usia  6-15  tahun bersekolah, anak lebih dari dua orang, ber-KB.
c) Keluarga sejahtera II, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil  berkomunikasi,  mengikuti  kegiatan  masyarakat,  rekreasi  bersama  (enam  bulan sekali),  meningkatkan  pengetahuan  agama,  memperoleh  berita  dari  surat kabar/radio/TV/majalah, menggunakan sarana transportasi. 12
d) Keluarga sejahtera III, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi bebarapa indikator meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan  masyarakat,  rekreasi  bersama  (enam  bulan  sekali),  meningkatkan  pengetahuan agama,  memperoleh  berita  dari  surat  kabar/radio/TV/majalah,  menggunakan  sarana transportasi.  Dan  belum  dapat  memenuhi  beberapa  indikator  yang  meliputi:  aktif memberikan  sumbangan  material  secara  teratur  serta  aktif  sebagai  pengurus  organisasi kemasyarakatan. 13
e) Keluarga  sejahtera  III  plus,  adalah  keluarga  yang  sudah  dapat  memenuhi  beberapa indikator yang meliputi: aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
12 Ibid., hal 189.
13 Ibid., hal 190.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum

## 3. Model Pembangunan Manusia
Model  ini  dikembangkan  oleh  Nation  Development  Program-Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (UNDP-PBB).  UNDP-PBB  mengukur  kemiskinan  berdasarkan  ketidakmampuan orang  dalam  memperluas  pilihan-pilihan  hidupnya  pada  tataran  transisi  ekonomi  dan demokrasi Indonesia (Model Pembangunan Manusia/ Human Development Report) .
Human  Development  Report (HDR)  adalah  satu  konsep  yang  melihat  pembangunan secara  lebih  komprehensif,  dimana  pembangunan  harus  menjadikan  kesejahteraan  manusia sebagai  tujuan  akhir  dan  bukan  menjadikan  manusia  sebagai  alat  pembangunan. Di  dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan  masyarakat.  Hal  yang  paling  penting  di  antara  pilihan-pilihan  yang  luas tersebut  adalah  hidup  yang  panjang  dan  sehat  ( life  expectations ),  untuk  mendapatkan pendidikan ( education attainment ) dan memiliki akses sumber daya untuk mendapatkan standar hidup  yang  layak.  Pilihan  penting  lainnya  adalah  kebebasan  berpolitik,  jaminan  hak  asasi manusia dan penghormatan secara pribadi. 14
Dari  ketiga  lembaga  tersebut,  dalam  karya  ini  lebih  memfokuskan  pada  metode  yang digunakan  oleh  BPS.  Badan  Pusat  Statistik  atau  BPS  sebagai  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen  Indonesia,  pada  awalnya  dinamakan  Biro  Pusat  Statistik,  adalah  Lembaga Pemerintah  Non  Departemen  Indonesia  yang  memiliki  fungsi  pokok  sebagai  penyedia  data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional.  Didirikan  pertama  kali  pada  tahun  1920  pada  masa  Hindia  Belanda  dengan  tugas mengumpulkan  data  statistik  Bea  &  Cukai  dan  bernaung  di  bawah  department  Landbouw Nijverheid  en  Handel.  Pada  tanggal  24  September  1924  pusat  kegiatan  pindah  dari  Bogor  ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS). 15
Setiap  sepuluh  tahun  sekali,  BPS  menyelenggarakan  sensus  dalam  beberapa  hal  yakni Sensus Penduduk (SP) yaitu pada setiap tahun berakhiran "0" (nol), Sensus Pertanian (ST) pada setiap tahun berakhiran "3" (tiga), dan Sensus Ekonomi (SE) pada setiap tahun berakhiran "6" (enam). Di samping itu, BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional  maupun  daerah,  serta  melakukan  analisis  data  statistik  yang  digunakan  dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
BPS  meneliti  tentang  pertumbuhan  ekonomi,  angka  inflasi,  statistik  ekspor-impor, statistik ketenagakerjaan, dan angka produksi palawija. Dalam pengukuran kemiskinan oleh BPS
14 Ibid. , hal. 190.
15 Badan Pusat Statistik , http://id.wikipedia.org/wiki/BadanPusatStatistik , diakses 2 Maret 2017.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
digunakan  pendekatan  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( Basic  needs  Approach ).
Pendekatan  ini  tidak  hanya  digunakan  oleh  BPS  tetapi  juga  oleh  negara-negara  lain  seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.
Analisa  kemiskinan  di  Indonesia  telah  dimulai  sejak  awal  1970an,  namun  secara  resmi baru  dipublikasikan  BPS  pada  tahun  1984  yang  mencakup  periode  1976-1981.  Walaupun demikian, baru pada tahun 1993 masalah kemiskinan baru menjadi perhatian publik yang cukup luas.  Pendekatan  yang  digunakan  oleh  BPS  dalam  mengukur  kemiskinan  hingga  saat  ini  tidak berubah,  yaitu  pendekatan basic  needs  approach ,  yang  merupakan  pendekatan  yang  banyak digunakan  ( mainstredam ).  Dalam  metode  BPS,  kemiskinan  dikonsepualisasikan  sebagai ketidakmampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar,  dengan  kata  lain,  kemiskinan  dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi.
Berdasarkan cara pendekatannya tersebut, BPS dalam mengukur kemiskinan di Indonesia mengikuti  konsep  kemiskinan  absolut.  Kemiskinan  absolut  didasarkan  pada  ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar  minimal hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia  dan  dinyatakan  sebagai  “ inability  of  the  individual  to  meet  basic  needs ”  (Tjodronegoro, Soejono  dan  Hardjono,  1993).  Konsep  tersebut  sejalan  dengan  Sen  (Meier,  1989)  yang menyatakan  bahwa  kemiskinan  adalah  “ the  failure  to  have  certain  minimum  capabilities ”.  Definisi tersebut  mengacu  pada  standar  kemampuan  minimum  tertentu,  yang  berarti  bahwa  penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimumm tersebut dapat dianggap sebagai miskin. 16
BPS menetapkan bahwa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi pada prinsipnya terdiri atas dua komponen, yaitu kebutuhan minimum makanan dan kebutuhan minimum non makanan.  Sehingga  dalam  mengukur  kemiskinan,  BPS  melakukannya  dengan  cara  menetapkan nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai  garis  pembatas  untuk  memisahkan  antara  penduduk  miskin  dan  tidak  miskin,  yang kemudian garis pembatas itu disebut sebagai garis kemiskinan ( poverty line ) atau batas kemiskinan ( poverty treshold ).
Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, trasportasi dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2100 kilo kalori per orang
16 BPS, Penduduk Fakir Miskin 2003 (Jakarta: BPS, 2003), hal. 11.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
per  hari  disebut  sebagai  Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM)  dan  biaya  untuk  membayar kebutuhan  minimum  non  makanan  disebut  sebagai  Garis  Kemiskinan  Non  Makanan (GKNM). 17 Dengan demikian garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan  atau  disebut  juga  batas  kecukupan  makanan  ( food  line )  dan  garis  kemiskinan  non makanan  atau  disebut  pula  batas  kecukupan  non  makanan  ( non  food  line ).  Individu  dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup dibawah garis kemiskiana atau penduduk miskin.
Dengan pendekatan ini kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk  memenuhi  kebutuhan  makanan  maupun  non-makanan  yang  bersifat  mendasar.  Tujuan survei  yang  dilakukan  BPS  ini  untuk  sosialisasi  statistik  produksi  produk  BPS  pada  kalangan pemerintah,  legislator,  akademisi,  peneliti  dan  mahasiswa  sebagai  wujud  untuk  menjamin  hak masyarakat  memperoleh  informasi  publik,  Sekaligus  juga  sebagai  bahan  untuk  mengambil keputusan dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Dilihat  dari  beberapa  aspek  perbedaan  karakteristik  rumah  tangga  miskin  dan  rumah tangga tidak miskin, berikut ini catatan  mengenai persoalan kemiskinan yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 18 .

## 1. Karakteristik Sosial Demografi
Karakteristik  sosial  demografi  meliputi  jumlah  anggota  rumah  tangga  miskin,  tingkat pendidikan dan pola pekerjaan kepala rumah tangga miskin, serta kualitas/kondisi rumah dari rumah tangga miskin yang semuanya akan dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.
Dilihat  dari  ukuran  jumlah  anggota  rumah  tangga,  keluarga  miskin  memiliki  jumlah anggota keluarga yang cenderung lebih besar dengan banyak anak dan banyak anggota rumah tangga yang secara ekonomi bergantung pada penghasilan satu orang saja. Hubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota keluarga rumah tangga didasarkan pada asumsi bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian anak yang  tinggi akaibat  kurangnya  pendapatan  dan akses  kesehatan  serta  pemenuhan  gizi  anak. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningakatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.
Dari segi pola pekerjaan, pada umumnya ada dugaan bahwa akibat krisis, kepala rumah tangga wanita lebih terpuruk daripada kepala rumah tangga laki-laki. Dalam segi umur, tidak
17 Ibid .
18 Badan  Pusat  Statistik, Perkembangan  Tingkat  Kemiskinan  dan  Beberapa  Dimensi  Sosial  Ekonomi Lainnya (Jakarta: BPS, 1999), hal. 26-38.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
terlihat  kecenderungan  bahwa  rumah  tangga  miskin  dikepalai  oleh  orang  yang  lebih  lanjut usia dibanding rumah tangga tidak miskin. Sedangkan dari segi pendidikan, rata-rata lamanya sekolah rumah tangga miskin lebih rendah dari rumah tangga tidak miskin dan lebih tinggi yang bertempat tinggal di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan.

## 2. Karaktreistik Ketenagakerjaan
Terdapat  perbedaan  yang  cukup  berarti  dalam  karakteristik  antara  daerah  perkotaan dan  daerah  pedesaan  terkait  jenis  pekerjaan  bagi  mayoritas  penduduk  miskin.  Mayoritas kepala  rumah  tangga  miskin  di  pedesaan  tergntung  pada  sektor  pertanian  sebagai  sumber pendapatan mereka. Sedangkan pada daerah perkotaan kepala rumah tangga miskin terlihat banyak terlibat di sektor jasa sebagai sumber pendapatan mereka.
Sedangkan  mengenai  status  pekerjaan  kepala  rumah  tangga  miskin,  juga  terdapat perbedaan  antara  daerah  perkotaan  dan  daerah  pedesaan.  Kepala  rumah  tangga  miskin  di daerah pedesaan mayoritas bekerja dengan status yang berusaha sendiri atau dibantu pekerja keluarga  yang  tidak  dibayar,  termasuk  pekerja  lepas.  Sedangkan  di  daerah  perkotaan, kemiskinan juga lebih banyak ditemui pada rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja lepas/ berusaha sendiri/ berusaha dibanti pekerja keluarga serta sebagai pekerja/buruh.
Dari segi jam kerja, tidak ada perbedaan yang cukup berati antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Artinya penduduk mskinpun bekerja dengan jam kerja yang sama  dengan  penduduk  tidak  miskin.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kemiskinan  tidak disebabkan karena bekerja dengan jam lebih pendek dari keluarga yang tidak miskin, tetapi karena  faktor  lain  seperti  sektor  di  mana  keluarga  bekerja,  status  pekerjaan  dan  sebagainya yag berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan faktor struktur lainnya.

## 3. Karakteristik Tempat Tinggal
Karakteristik  lain  yang  membedakan  rumah  tangga  miskin  dan  rumah  tangga  tidak miskin  adalah  kondisi  tempat  tinggal  seperti:  luas  lantai,  jenis  dinding,  atap,  sumber  air minum dan fasilitas sanitasi.
Dari  segi  luas  lantai,  rata-rata  rumah  yang  dimiliki  oleh  keluarga  miskin  lebih  kecil dibandingkan keluarga tidak miskin, yakni kurang dari 45 meter persegi. Sedangkan dari segi atap,  tidak  ada  perbedaan  yang  sangat  nyata  antara  arumah  tangga  miskin  dengan  rumah tangga tidak miskin. Namun, rumah tangga yang memiliki rumah beratap ijuk/daun-daunan cenderung banyak dimiliki oleh rumah tangga miskin daripada rumah tangga tidak miskin.
Dari  segi  dinding  rumah,  terlihat  perbedaan  cukup  jelas  antara  rumah  tangga  miskin dan  tidak  miskin.  Rumah  tangga  miskin  mayoritas  memiliki  rumah  dengan  dinding  bambu
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
atau lainnya, sedangkan rumah tangga tidak miskin mayoritas memiliki rumah dengan dinding tembok atau kayu. Sedangkan dari segi sumber air bersih baik di daerah perkotaan maupun di daerah  pedesaan,  rumah  tangga  miskin  yang  telah  menikmati  air  bersih  masih  jauh  lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin.
Dari segi kepemilikan jamban, jamban sendiri merupakan salah satu karakteristik yang membedakan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Mayoritas keluarga miskin tidak memiliki  jamban  sendiri,  terutama  sekali  untuk  daerah  perkotaan.  Sementara  dari  segi penerangan listrik juga menjadi karakteristik yang membedakan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Mayoritas keluarga miskin jenis penerangan bersumber dari non listrik, namun tidak untuk daerah perkotaan.

## KEMISKINAN DAN INDIKATORNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Dalam  perspektif  al-Qur’an,  selain  kata al-Maskanat terdapat  beberapa  terma  yang equivalent dengan arti kemiskinan diantaranya al-Faqr, al-‘ailat, al-Ba’sa, al-Imlaq, al-Sail, al-mahrum, al-Qani,  al-mu’tarr,  al-dha’if dan al-mustadh’af. Kata  yang  memiliki  tingkat  kesejajaran  arti  yang hampir  sama  ditunjukkan  oleh  kata al-Faqr. Menurut  M.  Rashid  Ridha,  Jumhur  ulama berpendapat bahwa al-Fuqara dan al-Masakin adalah dua golongan manusia yang berdiri sendiri, namun  mereka  berbeda  pendapat  dalam  memberikan  pengertian  terhadap  dua  kata  tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Fuqara’ mempunyai keadaan yang lebih buruk daripada al- Masakin dan sebagian yang lainnya berpendapat sebaliknya.
Menurut M. Mahmud Hijaziy, miskin tergolong manusia faqir yang masih membutuhkan. Orang miskin mempunyai harta yang tidak mencukupi kebutuhannya. Adapun faqir lebih kepada orang  yang  tidak  mempunya  harta  sehingga  mereka  lebih  utama  untuk  diberi.  Adapun  al- Thabathabaiy memiliki pandangan yang berbeda. Kaum miskin dinilainya memiliki keadaan yang lebih buruk daripada kaum faqir. Faqir, menurutnya adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin lebih kepada orang yang samasekali tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 19
Al-maskanat adalah  bentuk  mashdar  dari sakana yang  berarti  diamnya  sesuatu  sesudah bergerak;  dan  bertempat  tinggal. 20 Kata  miskin  (bentuk  mufrad)  digunakan  sebanyak  11  kali.
19 M. Husain Al-Thabathabaiy, Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an, (Beirut: Muassasat al-Alamiy, 1983), hal 410.
20 Al-Raghib al-Ashfihaniy, Mufrodat Alfazh Al-Qur’an (Beirut: Dar al-Samiyyat, 1992), hal 417-418.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
Bentuk  jamaknya,  yaitu masakin, digunakan  sebanyak  12  kali.  Bentuk  mashdarnya 21 digunakan sebanyak dua kali. 22
Keterangan  tersebut  menunjukkan  bahwa  menyangkut  pemakaian  kosakata miskin  , al- Qur’an lebih banyak menggunakan kata sifat dibanding menggunakan mashdar atau kata benda yang  menunjukkan  perihal  miskin.  Selanjutnya,  ini  bisa  ditafsirkan  bahwa  al-Qur’an  dalam membicarakan kemiskinan lebih banyak menyoroti manusia penyandang kemiskinan. Al-Qur’an banyak  menyoroti  kemiskinan  sebagai  persoalan  manusia  atau  sifat  yang  berhubungan  dengan diri manusia. 23
Kemiskinan,  menurut  pengertian  Syara’  adalah  orang  yang  membutuhkan  dan  lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa. 24 Suatu ukuran yang pasti untuk menetukan batas kemiskinan  tidaklah  mudah,  tetapi  para  fuqaha’  mazhab  Malikiyah,  Syafi’iyah  dan  Hanabilah mendefinisikan miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi  hasilnya  tidak  mencukupi  bagi  dirinyanya  dan  keluarganya. 25 Sedangkan  golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin sebagi orang yang tidak meiliki sesuatu (harta atau tenaga). 26
Ibn Katsir dalam menjelaskan arti kata al-Masakin, ia menekankan sifat yang dialami oleh mereka.  Ia  mengatakan  bahwa al-masakin adalah  orang-orang  yang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  mereka  dalam  hal  pangan,  sandang,  dan  papan;  itulah  sebabnya  sehingga  mereka diberi apa yang dapat menanggulangi kebutuhan perkara mereka. 27
Ditinjau dari sisi penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kemiskinan natural ,  kemiskinan cultural dan  kemiskinan struktural .  Kemiskinan natural merupakan  suatu keadaan  kemiskinan  yang  turun  temurun  sehingga  keadaan  tersebut  berlangsung  secara  alami, maksudnya  hampir-hampir  dapat  dipastikan  bahwa  kelak  keturunannya  juga  akan  mengalami nasib  yang  serupa,  dan  kemiskinan  jenis  ini  sulit  memiliki  fasilitas  untuk  mengubah  nasib kemiskinannya. Kemiskinan cultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Sedangkan
21 Lihat  misalnya; Surah al-Baqarah: 61. “ Dan mereka ditimpa nasib yang hina dan kemiskinan. Dan mereka mendapat murka dari Tuhan.
22 M. Fuad ‘Abd al-Baqiy, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal 352.
23 Hamdar Arraiyyah, Meneropong Fenomena Kemiskinan, Telaah Perspektif al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 12.
24 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif , alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 228.
25 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 210.
26 Ibid .
27 Ismail Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Juz I (t.tp); Isa al-Halabiy, (t.th) hal 208.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia. 28
Jika ditinjau dari sisi pendapatan, terdapat pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni  kemiskinan relatif dan  kemiskinan absolut . 29 Kemiskinan relatif adalah  kemiskinan  yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lain, seseorang dalam komunitas  tertentu  digolongkan  dalam  komunitas  kaya,  namun  bisa  masuk  dalam  golongan miskin dalam komuitas lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang  ditentukan  terlebih  dahulu  dengan  menetapkan  garis  tingkat  pendapatan  diatas  tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikann sebagai bukan orang miskin. 30
Pengertian tentang kemiskinan pada kenyataannya berubah menurut waktu sebagai akibat dari perubahan dan perkiraaan minimum pendapatan yang dijamin. Secara obyektif, kemiskinan dapat diukur menurut takaran bagian kebutuhan dasar yang disepakati, seperti sandang, pangan, papan,  pendidikan  dan  perawatan  kesehatan  yang  dapat  diperoleh  dengan  pendapatan. Kemiskinan  adalah  suatu  keadaan  ketika  orang  tidak  mampu  memperoleh  “nafkah  hidup” tersebut.
Menurut  Abdul  Mannan,  sejalan  dengan  semangat  Syari’ah    seharusnya  dapat dikembangkan suatu “konsep tiga tingkat” untuk mempersatukan rumusan tentang kemiskinan. Konsep tersebut adalah kebutuhan minimum, kecukupan minimum, dan kesenangan minimum. Menurutnya, hal ini dapat diketahui dengan menyelidiki apa sebenarnya yang dibeli oleh keluarga, sehingga  nilai  uang  untuk  kebutuhan,  kecukupan  dan  kesenangan  minimum  yang  disesuaikan dengan perubahan-perubahan harga secara berkala dapat diperkitrakan. 31
Pengintegrasian antara kebutuhan, kecukupan dan kesenangan tersebut harus bersumber pada Syari’at. Hal ini sebagaiman ditegaskan oleh  banyak ahli hukum Islam dari masa ke masa seperti  Al-Ghazali,  Al-Syathibi  dan  banyak  tokoh  lain.  Menurut  Al-Ghazali  (1058-1111M), kesejahteraan ( maslahah ) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan  dasar  yakni:  melindungi  agama  ( al-dien ),  hidup  atau  jiwa  ( nafs ),  dan  intelektual  atau  akal
28 Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta: UII Pers, 2005, hal. 70-71
29 Dalam  Syari’at  diperintahkan  untuk  untuk  memprioritaskan  pemberantasan  kemiskinan  mutlak (absolut) daripada kemiskinan relatif, sebagaiman disebutkan oleh Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , terj. Islamic Economics, Theory and Practice, editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima  Yasa, 1997), hal. 388
30 Muhammad, Zakat dan Kemiskinan , hal. 70.
31 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , Terj. Islamic Economics, Theory and Practice, Editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
( aql ),  keluarga  atau  keturunan  ( nasl )  dan  harta  atau  kekayaan  ( maal ). 32 Sedangkan  menurut  Al- Syathibi  (1388  M)  juga  menyarankan  pendapat  yang  sama  bahwa  kemaslahatan  manusia  dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia tersebut dapat dipelihara. 33
Jika  para  ahli  fiqh  klasik  telah  merumuskan  pada  masa  mereka  kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang dikenal dalam al-kuliyyah al-khamsah , maka dari kalangan ulama kontemporer (Muhammad al-Ghazali, Ahmad al-Khamlisyi, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-Raisuni, Isma’il al- Hasani, dll) merekomendasikan bahwa keadilan, egalitarian, kebebasan, hak sosial, hak ekonomi dan  hak  politik  ( al-‘adl,  al-musawat,  al-hurriyat,  al-huquq  al-ijtima’iyah,  wa  al-iqtsadiyah  wa  al-siyasah ) menjadi tujuan tertinggi Syariah. 34
Begitupun  juga  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  M.  Fahim  Khan  yang  menyatakan bahwa:
” Following the lines of Shatibi, the Islamic jurists and economists in the contemporary world are required to work together to determine in detail the determinans of human life. For example, freedom may be the sixth element wich may be required to be promoted along with the promotion of the five elements described by Shatibi .” 35 Selanjutnya ia juga menyatakan:
“ It may be mentioned that the list of basic elements given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element that seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level… Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremly important .” 36
Sedangkan  menurut  M.  Umer  Chapra,  tujuan-tujuan  Islam  ( Maqashid  al-Syariah )  bukan semata-mata  bersifat  materi.  Justru  tujuan-tujuan  itu  didasarkan  pada  konsep  tentang kesejahteraan  manusia  ( falah )  dan  kehidupan  yang baik  ( hayat  thayyibah ),  yang  memberikan  nilai sangat  penting  bagi  persaudaraan  daan  keadilan  sosio-ekonomi  dan  menuntut  suatu  kepuasan seimbang baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia. 37
32 TIM Penulis UII, Pribumisasai Hukum Islam (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 133.
33 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010),  hal. 382.
34 TIM Penulis UII, Pribumisasi Hukum Islam , hal. 149-150.
35 M.  Fahim  Khan  dan  Nur  Muhammad  Ghifari,  “Shatibi’s  Objectives  of  Shari’ah  and  Some Implications for Consumer Theory,” dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), Reading in Islamic Economic Thought (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.
36 Ibid., hal. 195
37 M.  Umer  Chapra, Islam  and  the  Economic  Challenge ,  terj.  Nurhadi  Ihsan, Islam  dan  Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. 8.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
Sedangkan  berdasarkan  konsep hierarchy  of  needs ,  Maslow  berpendapat  bahwa  garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan pada skala prioritasnya yang terdiri dari 38 :
1. Kebutuhan fisiologis ( physiological needs ), mencangkup kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum.
2. Kebutuhan keamanan ( safety needs ), mencangkup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan  sosial  ( social  needs ),  mencangkup  kebutuhan  akan  cinta,  kasih  saying  dan persahabatan.
4. Kebutuhan akan penghargaan ( esteem needs ), mencangkup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.
5. Kebutuhan  aktualisasi  diri  ( self  actualization  needs ),  mencangkup  kebutuhan  memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.
Dengan  demikian  dari  beberapa  penjelasan  di  atas,  tidak  ada  ketentuan  ketat  dan  tetap tentang pengertian kebutuhan, kecukupan dan kesenangan, yang menyangkut tingkat barang dan jasa.  Hal  ini  adalah  relatif  terhadap  tahap  dan  tingkat  kondisi  sosio-ekonomi  masyarakat. Walaupun  penyediaan  kebutuhan  minimum  seperti  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  dan perawatan  kesehatan  merupakan  masalah  utama  dalam  ekonomi  Islam,  namun  adalah  penting mencapai  tingkat  kecukupan  yang  diperlukan  untuk  memperjuangkan  kepentingan  agama  dan keselamatan generasi yang akan datang. Hal inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Syariat.
Jika  jaminan  penyediaan  kebutuhan  minimum  tidak  dapat  diberikan  seperti  yang dikehendaki  oleh  Syari’at,  maka  sebaiknya  diadakan  urutan  prioritas  penyediaan  minimum, disertai pemberian jaminan sekurang-kurangnya untuk kebutuhan paling mendesak. Pemecahan tersebut  bukan  bersifat  permanen  namun  harus  diupayakan  suatu  usaha  agar  dapat memanfaatkan  sumber  daya  sedemikian  rupa  (secara  produktif),  sehinga  lingkaran  kemiskinan dapat terselesaikan.
PERAN ‘URF DAN ‘ADAH DALAM MENGISTIMBATKAN HUKUM ISLAM
Menjadikan ‘urf dan ‘adah sebagai  landasan  penetapan  hukum  bertujuan  untuk mewujudkan kemasalahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Sekalipun demikian, tidak  semua  kebiasaan  masyarakat  diakui  dan  diterima  dengan  alasan  syarat  dibutuhkan  oleh
38 James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Fundamentals of Management (New York:  Irwin  McGraw-Hill,  1998),  hal.  270-271  sebagaimana  dikutip  oleh  Karim,  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam, hal. 388.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
masyarakat.  Selain  itu  dalam  mengistimbathkan  hukum, ‘urf bukan  merupkan  dalil  yang  bisa berdiri sendiri. ‘Urf bisa menjadi dalil karena ada yang ada mendukung dan ada sandarannya, baik berupa ijma’ maupun  maslahat. ‘urf yang  berlaku  di  kalangan  masyarakat  berarti  mereka  telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma’ . 39
Telah  disinggung  di  atas,  bahwa ‘urf bisa  menjadi  metode  istimbath  hukum  dengan didukung  oleh maslahat ,  maka  dalam  tema  kerangka  teori  penelitian  ini  yaitu  penetapan kebutuhan  dasar  manusia  ( basic  needs )  juga  harus  mengacu  dan  memperhatikan  pada  prinsip- prinsip maslahat .  Diskursus  tentang  prinsip  maslahat  ini  lebih  banyak  didiskusikan  dalam  tema umum al-maqashid al-syari’ah .
Al-Maqashid  al-Syari’ah dapat  diartikan   sebagai  “tujuan-tujuan  ajaran  Islam”  atau  dapat juga  dipahami  sebagai  “tujuan-tujuan  pembuat  Syari’at  (Allah)  dalam  menggariskan  ajaran/ Syari’at  Islam”. Maqashid  al-Syari’ah terdiri  dari  pemenuhan  manfaaat,  kesejahteraan  manusia dimana  Allah  telah  menggariskannya  pada  hukum-hukumNya. Maqashid  al-Syari’ah bertujuan untuk  memenuhi  kebaikan,  kesejahteraan,  keuntungan,  manfaat,  dan  lain  sebagianya  serta menghindari dari keburukan setan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Maqashid al-Syari’ah (tujuan Syari’ah) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  menyangkut  rizki  manusia,  pemenuhan penghidupan  manusian,  dan  perolehan  apa-apa  yang  dituntut  oleh  kualitas-kualitas  emosional dan intelektualnya.
Menurut Al-Juwaini (w. 478 H/ 1085 M) yang diposisikan sebagai pioner maqashid dalam karyanya  al-Burhan,  membagi maqashid menjadi  tiga  kategori  yakni al-dharuriyat (kebutuhan utama), al-hajiyat (kebutuhan sekunder), dan al-tahsiniyat (kebutuhan asesoris). 40 Kemudian teori ini dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya al-Mustasfa dan Syifa’ al- Ghalil yang menegaskan bahwa tujuan Syariah terdiri dari dua macam, yakni bersifat keagamaan dan  keduniaan.  Melindungi  jiwa,  akal,  kehormatan  (keturunan)  dan  harta  merupakan  tujuan Syariah  yang  bersifat  keduniaan.  Untuk  melindungi  jiwa  ditetapkan  hukuman qisas, untuk melindungi  akal  dengan  mengharamkan  khamar,  untuk  melindungi  keturunan  dengan mengharamkan zina, untuk melindungi harta maka dilarang melakukan eksploitasi terhadap harta
39 Firdaus, Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif, editor: Fauzi Fauzan (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 107.
40 Imam  al-Haramain  al-Juwaini, al-Burhan  fi  Ushul  al-Fiqh (Beirut:  Dar  al-Kutub  al’ilmiyah,  i997), hal.  919-938,  sebagaiman  dikutip  oleh  Asmuni  Mth, Teoritisasi  al-Maqashid:    Upaya  Pelacakan  Historis , dalam Pribumisasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 131.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
orang  lain,  mengharuskan  ganti  rugi  jika  merusaknya  dan  memberlkaukan  hukuman  potong tangan  bagi  yang  mencurunya.  Dan  terakhir  secara  singkat  beliau  mendiskusikan  perlindungan terhadap  agama  dengan  larangan al-fasya’ yang  merupakan  akumulasi  dari  kemaslahatan  agama yang juga diikuti oleh kemaslahatan yang bersifat keduniaan 41 , yang kesemuanya dikenal dengan al-kulliyat al-khams (lima universalitas agama).
Selanjutnya  menurut  Syatibi, maslahah dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yang  berurutan secara hierarkhis, yaitu dharuriyyat , hajjiyyyat , dan tahsiniyyat . 42
1. Maslahah Dharuriyyat
Dharuriyyat merupakan maslahat yang  paling  utama  dan  menjadi  landasan  dalam menegakkan keejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dharuriyat mencangkup pemeliharaan  lima  unsur  pokok  dalam  kehidupan  manusia  yaitu hifdz  al-din (pemeliharaan agama), hifdz al-nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz al- nasl (perlindungan keturunan), hifdz al-mal (pemeliharaan harta) dan hifdz al-‘aql (pemeliharaan akal).
2. Maslahah Hajjiyyat
Hajiyyat merupakan  jenis maslahah dimaksudkan  untuk  memudahkan  kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
3. Maslahah Tahsiniyyat
Tahsiniyyat  a dalah  sesuatu  yang  tidak  mencapai  taraf  dua  kategori  di  atas.  Tujuan maslahah ini  adalah  agar  manusia  dapat  melakukan  yang  terbaik  untuk  menyempurnakan pemeliharaan  lima  unsur  pokok  kehidupam  manusia. Tahsiniyat hanya  berfungsi  sebagai pelengkap,  penerang  dan  penghias  kehidupan  manusia  dan  tidak  dimaksudkan  untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan.
Pengklasifikasian  yang  dilakukan  Asy-Syatibi  tersebut  menunjukkan  betapa  pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut  juga  mengacu  pada  pengembangan  dan  dinamika  pemahaman  hukum  yang  diciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. 43
Terkait dengan hal tersebut, maka kebutuhan utama sebagaimana yang diintrodusir oleh
41 Al-Gazali, Syifa’  al-Galil  fi  Bayan  al-Syabah  wa  al-Mukhil  al-Ta’li l,  Tahqiq:  Hamad  al-Kabisi (Bagdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971), sebagaimana dikuti oleh Asmuni Mth, Teoritisasi  al-Maqashid:  Upaya Pelacakan Historis , dalam Pribumisasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 134.
42 Adiwarman  Azwar  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2010),  hal. 382-383.
43 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah  menurut al-Syatibi (Jakarta:  Rajawali  Press,  1996), hal. 73.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
Syatibi  bukanlah  sesuatu  yang  “eksklusif’”  dan  harga  mati  yang  tidak  bisa  dikembangkan  lebih banyak lagi.  Mengkaji teori Maqashid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah . Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan. 44

## KEBERIMBANGAN  DALAM  METODE  PENETAPAN  KRITERIA  KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM KEINDONESIAAN
Kemiskinan  adalah  problematika  bagi  semua  Negara  di  dunia.  Tidak  peduli  apakah negara  maju  atau  negara  yang  sedang  berkembang.  Tingkat  kompleksitas  masalahnya  pun berbeda  antar  negara  sehingga  strategi  penyelesaiannya  pun  cenderung  berbeda  pula.  Angka kemiskinan  di  Indonesia,  yang  tergolong  negara  berkembang,  masih  cukup  tinggi.  Karena  itu, pemerintah  melalui  badan  BPS  menetapkan kriteria  kemiskinan sebagai  tolok  ukur  dan standardisasinya.
Secara  singkat  berdasarkan  pembahasana  sebelumya,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mengukur  kemiskinan  dari  ketidakmampuan  orang/keluarga  dalam  mengkonsumsi  kebutuhan dasar  (tingkat  konsumsi).  Selain  itu  BPS  juga  menjadikan  kecukupan  akan  sandang,  papan, kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan  dan  tabungan  sebagai  kebutuhan  dasar  ( basic  needs )  bagi kehidupan manusia.
Kebutuhan  dasar  ( basic  needs )  yang  dirumuskan  oleh  BPS  tentu  sesuai  dengan  tujuan Syari’at  yang  menjunjung  tinggi  kebutuhan  dan  hak-hak  kehidupan  bagi  manusia.  Syariat merupakan  bagian  penting  dari  ajaran  Islam  dan  keharusan  memahaminya  untuk  menghadapi realitas tatanan kemasyaraatan, kebudayaan, sosial dan  ekonomi.
Sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  Ibn  ‘Asyur,  bahwa al-Maqashid  ‘Ammah adalah melindungi  sistem  atau  aturan,  menarik  kemaslahatan,  mencegah  kerusakan,  menegakkan kebersamaan  antar  sesama  umat  manusia,  menjadikan  syariah  dapat  diberlakukan,  menjadikan umat agar kuat dari berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. 45 Oleh karena itu,  mengindikasikan  kriteria-kriteria  kemiskinan  lalu  mengupayakan  penyelesaiannya  (salah satunya  melalui  ketepatan  dalam  pendistribusian  zakat)  merupakan  bentuk  perhatian  khusus dalam rangka pembentukan kemaslahatan ummat dalam berbagai dimensi kehidupan.
Untuk  itu,  dibutuhkan  metode  pehamaman  agama  yang  lebih  kreatif  dan  inovatif  agar mampu menjawab persoalan yang mengemuka di tengah masyarakat yang semakin syarat dengan
44 Ibid. , hal. 69.
45 Tim Penulis MSI UII, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah (Yogyakarta: MSI UII, 2008), hal. 141
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
problematika.  Para  ulama  berupaya  untuk  memformulasikan  dan  menggunakan  metode  yang diharapakan mampu mengangkat dan mengatasi setiap masalah yang timbul, yang salah satunya menggunakan pemahaman metode Maqasid al-Syari’ah .
Kemasalahatan  umum  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia  sebagai  wujud  dari tujuan  Syariat  hendaknya  mampu  menjamin  dan  melindungi  manusia  beserta  hak-haknya  agar dapat  hidup  sesuai  dengan  harkat  kemanusiaan  dan  mendapat  kesamaan  kesempatan  serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang kuat.
Sebagaimana  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengukur  kemiskinan  dari  ketidakmampuan orang/  keluarga  dalam  mengkonsumsi  kebutuhan  dasar  (tingkat  konsumsi),  konsepnya menjadikan  konsumsi  beras  (pangan)  sebagai  indikator  utama  dan  mejadikan  sandang,  papan, kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan  dan  tabungan  sebagai  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ).  Apa  yang dikemukakan  oleh  lembaga  tersebut  tentu  cukup  relevan  karena  pada  umumnya  untuk  hidup secara  manusiawi,  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  dari  sandang,  pangan,  papan,  kesehatan, pekerjaan dan soaial psikologi sangat dibutuhkan oleh manusia.
Dalam hal kriteria kemiskinan yang menjadi syarat utama mendapatkan zakat, Al-Qur’an dan  Hadist  tidak  menyebtkan  secara  jelas  situasi  kesulitan  dimana  seseorang  memerlukan bantuan.  Di  sinilah  para  ahli  boleh  menentukan  kriteria  yang  bisa  menjadi  patokan,  apakah seseorang  benar-benar  pantas  menerima  bantuan.Hal  penting  yang  harus  ditekankan  adalah bahwa obyek dari penyediaan bantuan dalam kasus kesulitan terdiri dari memfasiitasi pencapian tujuan syariah.
Terdapat aturan-aturan dalam Maqasid al-Syariah yang sesuai dengan kebijakan khususnya dalam  kriteria  kemiaskinan  ini.  Telah  diulas  di  pembahasan  sebelumnya,  bahwa  kriteria  secara specific kemiskinan  di  berbagai  kawasan,  negara,  atau  daerah  tentulah  berbeda-beda.  Untuk  itu dalam  menentukan  kemiskinan  boleh  menggunakan  peran  adat  dan  tradisi  (‘ adah dan ‘urf ). Tingkat  penghidupan  suatu  masayarakat  tertentu  merupakan  bagian  yang  harus  diputuskan berdasarkan kebiasaan atau kondisi yang berlaku di masyarakat tersebut.
Terdapat  beberapa  syarat  yang  menentukan ‘urf dan ‘adah (tradisi  dan  adat)  agar  dapat diterapakan dalam mengistimbatkan hukum Islam, antara lain 46 :
1. ‘Urf tersebut mengandung kemaslahatan dan logis.
2. ‘Urf tersebut  berlaku  umum  pada  masyarakat  yang  terkait  dengan  lingkungan ‘Urf ,  atau minimal  di  kalangan  sebagian  besar  masyarakat.  Begitupun  juga  seperti  yang  disampaiakan
46 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos, 1999), hal. 376-378.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
oleh Asmuni Mth bahwa kepercayaan harus diberikan kepada sesuatu secara umum berlaku dan bukan kepada yang jarang berlaku. 47
3. ‘Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Demikian juga seperti yang disampaikan Asmuni Mth bahwa ‘adah yang masih ada dan berlaku harus dipegang. 48
4. ‘Urf tersebut  tidak  bertentangan  dengan  dalil  Syara’  yang  ada  atau  bertentangan  dengan prinsip yang pasti.
Berkaitan  dengan  kondisi  tersebut,  aturan  utama  bahwa  “ adat  adalah  sumber  keputusan hukum ”  dapat  diterapkan.  Aturan  inilah  yang  membolehkan  pemerintah  mempertimbangkan standar kontemporer untuk menentukan biaya hidup.
Jika  untuk  menentukan  standar  biaya  hidup  dengan  menggunakan  aturan  seperti  yang dijelaskan di atas, maka untuk menetapkan kriteria kemiskinan suatu wilayah atau negara tertentu juga  bisa  menggunakan adat  dan  tradisi  (‘ adah dan ‘urf ).  Hal  ini  disebabkan untuk  menentukan krirteria fakir atau miskin dapat dilihat dari mampu atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan hal inilah yang bisa menjadi acuan bagi amil untuk menentukan kriteria mustahiq (khususnya fakir miskin) dalam mendistribusikan zakat.

## IMPLIKASI  METODE  PENETAPAN  KRITERIA  KEMISKINAN  TERHADAP STANDARDISASI MUSTAHIQ DI INDONESIA
Para  ulama  dan  ahli  hukum  Islam  dalam  membahas  sasaran  zakat  atau  yang  dikenal dengan asnaf tsamaniyah atau mustahiq , selalu merujuk pada Al-Qur’an Surat At-Taubah (9) ayat 60, yaitu:
 

           
 
    

 
Artinya: “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu, hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin, pengurus- pengurus  zakat,  Para  mu’allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang
47 Asmuni Mth, Contoh Pengapikasian Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Wilayah Ekonomi Syariah , Makalah disampaikan  pada  forum  diskusi  ilmiah,  diselenggarakan  oleh  PPS  MSI  UII  Yogyakarta,  Yogyakarta,  Januari 2013, hal. 28.
48 Ibid.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Pengertian tentang delapan asnaf tersebut tentunya mulai berkembang mengikuti konteks dan  kondisi  masyarakat  modern  atau  post  modern  dewasa  ini.  Artinya  kontekstualisasi  asnaf zakat harus disesuaikan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat modern  atau  post  modern.  Tentu  saja  dengan  tujuan  terma-terma  mengenai  asnaf  yang  telah dirumuskan oleh pemegang otoritas dapat berkembang dan visible sesuai dengan kekinian:

## 1. Kelompok fakir dan miskin
Fakir dan miskin merupakan dua kelompok yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan. Secara umum, fakir adalah orang-orang yang tidak  memiliki  usaha/  pekerjaan  dan  penghasilan  tetap  sehingga  dengan  keadaan  demikian orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari. 49
Sedangkan  pengertian  miskin  secara  umum  adalah  orang  yang  telah  memiliki pekerjaan/ penghasilan, namun hasil bekerjanya tersebut tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya  atau  bisa  orang  yang  tidak  memiliki  harta/  penghasilan  layak  untuk  memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya. 50
Mengenai terma Fakir dan Miskin ini Yusuf Qordhowi memberi batasan yang cukup lugas  dengan  mengutip  pengertian  yang  diajukan  oleh  Tabari;  bahwasannya  fakir  adalah orang  yang  dalam  kebutuhan  akan  tetapi  dapat  menjaga  diri  untuk  tidak  meminta-minta. Sedangkan  yang  dimaksud  miskin  adalah  orang  yang  dalam  kebutuhan  akan  tetapi  suka merengek-rengek dan meminta-minta. 51
Dalam konteks keindonesiaan fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mampu mencukupi  kebutuhan  dasar  yang  menjadi  sandaran  bagi  kehidupan  manusia  secara  wajar yang meliputi 52 :
a. Pangan  dengan  kandungan  kalori  dan  protein  yang  memungkinkan  pertumbuhan  fisik secara wajar.
b. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
49 Mursyid, Mekanisme  Pengumpulan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah:  Menurut  Hukum  Syara’  dan Undang-undang , editor:  Rahmiati Saleh (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 88.
50 Ibid. , hal. 89.
51 Yusuf  Qordhowi, Hukum  Zakat. terj.  Salman  Harun  Dkk.  (Jakarta:  PT  Mitra  Kerjaya  Indonesia, 2007), hal. 511.
52 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat (Samarang: Walisongo Perss, 2009), hal. 33.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
c. Papan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  untuk  berlindung  dan  membina  kehidupan keluarga secara layak.
d. Pendidikan  yang  memungkinkan  pihak  bersangkutan  mengembangkan  tiga  potensi dasarnya selaku manusia yaitu: kognitif, afektif dan psikomotorik.
e. Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

## 2. Amil
Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan zakat, mulai  dari  para  pengumpul,  penyalur,  pencatat  dan  penghitung  seluruh  distribusi  zakat, sampai  kepada  para  bendahara,  penjaga  dan  penyalur  zakat  membagi  kepada  para mustahiq nya. 53
Amil zakat  bisa  juga  didefinisikan  sebagai  orang  yang  mengabdikan  dirinya  secara penuh  ( full  time )  dalam  mencatat,  mengadministrasikan,  menagih  zakat  dari  muzzaki, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat. 54
Dalam konteks keindonesiaan, kelompok amil zakat diperankan oleh intermediary system atau  disebut  dengan  lembaga  zakat  (baik  BAZ  maupun  LAZ)  untuk  optimalisasi profesioanalisme  zakat.  Secara  konsep  dapat  dipahami  bahwa  semakin  tinggi  tingkat profesionalisme amil, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mustahiq karena penentuan dan pentasarufan zakat dilakukan dengan cermat dan akurat sesuai dengan aturan syari’at  Islam.  Oleh  karena  itu  amil  berhak  mendapat  gaji  dari  dana  zakat  yang  terkumpul tersebut  tanpa  melihat  kondisi  keuangan  dan  kekayaannya.  Gaji  bagi  para  amil  dihitung berdasarkan  kemampuan  dan  kadar  kerjanya,  pada  umumnya  berdasarkan  persentase  dari jumlah dana zakat yang terkumpul.

## 3. Mu’allaf
Secara  prinsip,  pengertian  mu’allaf  adalah  orang-orang  yang  baru  memeluk  agama Islam atau kelompok-kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. 55
Menurut Yusuf Qordhowi bahwa yang dimaksud dengan golongan mu’allaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah
53 Qardahwi, Hukum Zakat. hal 545.
54 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat. hal, 89.
55 Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen  Pemberdayaan Ekonomi Umat (Yogyakarta; UII Pers, 2005), hal. 57.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. 56
Pada  masa  sekarang,  hak  mu’allaf  dapat  diberikan  kepada:  lembaga-lembaga  da’wah yang  khusus  menyebarkan  Islam  di  daerah-daerah  terpencil,  lembaga-lembaga  dakwah terhadap misi agama tertentu atau bahkan terhadap pemahaman bru umat Islam itu sendiri, lembaga-lembaga  training  keIslaman  bagi  orang-orang  yang  baru  masuk  Islam,  mencetak buku-buku, brosur-brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam, serta memberikan beasiswa, bantuan kesehatan, dan modal usaha kepada orang-orang yang baru masuk Islam. 57
Selain  itu  hal  mu’allaf  juga  bisa  diberikan  kepada  orang/  kelompok  Muslim  yang mempunyai  potensi  untuk  melakukan  tindak  kriminal  atau  muslim  minoritas  dan  muslim perbatasan. 58

## 4. Riqab
Riqab  adalah  bentuk  jamak  dari  raqabah.  Istilah  ini  dalam  al-Qur’an  artinya  budak belian  laki-laki  (abid)  dan  bukan  belian  perempuan  (amah).  Istilah  ini  diterangkan  dalam kaitannya  dengan  pembebasan  atau  pelepasan,  seolah-olah  al-Qur’an  memberikan  isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. 59
Riqab  merupakan  ‘abid  (hamba  sahaya)  yang  perlu  segera  dimerdekakan  (mukattab, mukattabah) yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia akan dibebaskan bila  saja  biaya  pembebasannya  telah  dilunasi. 60 Di  sisi  lain  ada  yang  menyebutkan  bahwa bagian  riqab  bisa  dipergunakan  untuk  meminimalisir  kemungkinan  suatu  negara  dari perbudakan  manusia,  seperti  perbudakan  ekonomi,  perbudakan  cara  berfikir,  perbudakan politik dan lain sebagainya. 61
56 Qardhawi, Hukum Zakat. hal 563.
57 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat , hal. 90-91.
58 M.  Arief  Mufraini, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat:  Mengomunikasikan  Kesadaran  dan Membangun Jaringan (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206.
59 Qardhawi, Hukum Zakat. hal 587.
60 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, hal.91.
61 Ibid ., hal.91.
CC BY SA
Adapun cara membebaskan riqab ini bisa dilakukan dengan dua hal, pertama menolong hamba  mukatab,  yaitu  budak  yang  telah  ada  perjanjian  dan  kesepakatan  dengan  tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia.
Kedua,  seseorang  dengan  harta  zakatnya  atau  seseorang  bersama-sama  dengan temannya  membeli  seorang  budak  atau  amah  kemudian  membebaskannya,  atau  penguasa membeli  seorang  budak  atau  amah  dari  harta  zakat  yang  diambilnya,  kemudian  ia membebaskannya. 62
5. Gharimin
Gharimin adalah  bentuk  jamak  dari gharim artinya  orang  yang  mempunyai  hutang. Sedangkan ghariim dengan  ra  dibaca  panjang  adalah  orang  yang  berhutang. Ghariim dibagi menjadi dua golongan. Pertama orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian melaksanakan perkawinan dirinya, mendirikan rumah dan lain sebagainya. 63
Sedangkan  yang  kedua  adalah  orang  yang  mempunyai  hutang  untuk  kemaslahatan masyarakat seperti orang yang mempunyai hutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa.
Lebih  jelasnya Gharimin merupakan  orang-orang  yang  harta  bendanya  tergadai  dalam hutang,  dengan  syarat  bahwa  mereka  berhutang  bukan  untuk  keperluan  maksiat  dan bermewah-mewahan. 64
Lebih  jauh,  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  terkait gharimin ini,  yakni adanya  kebutuhan  yang mendesak  terhadap  suatu  materi  tertentu  untuk  membayar  hutang, motivasi  berhutang  adalah  untuk  kebaikan  dan  kemaslahatan  atau  untuk  melaksanakan ketaatan  kepada  agama,  utang  dilunasi  secara  langsung  serta  kewajiban  membayar  utang muncul akibat dari adanya transaksi utang piutang sesama manusia. 65

## 6. Fisabilillah
Al-Qur’an  menggambarkan  sasaran  zakat  yang  berikutnya  adalah fii  sabilillah .  Jumhur fiqh  berpendapat  bahwa  maksud sabilillah adalah  para  pahlawan  sukarela  dalam
62 Qardhawi, Hukum Zakat. hal 588.
63 Ibid., hal 587.
64 Muhammad, Zakat dan Kemiskinan , hal. 58.
65 Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat , hal. 207-208.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
perjuangannya di jalan Allah. 66 Namun jika melihat maknanya fisabilillah mempunyai cakupan yang luas, hal ini tergantung kondisi dan kebutuhannya.
Dari keterangan tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa sabililllah pada konsep kekinian  adalah  pejuang,  pembela,  penyebar  dan  peneliti  Islam.  Selain  itu,  bisa  juga menyalurkan  alokasi  dana  fisabilillah  untuk  dana  pendidikan  bagi  orang-orang  yang  tidak mampu, dana pengobatan dan lain sebagainya.
7. Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan yang bukan dalam hal maksiat. 67 Pendekatan yang banyak digunakan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat  adalah  dengan  mengkategorikan  para  perantau  yang  mengalami  kegagalan  dalam mengais rezeki di daerah lain atau para pelajar yang merantau ke daerah lain untuk menuntut ilmu. 68
Islam  juga  mengajarkan  bahwa  harta  benda  merupakan  harta  bersama    ( public  goods ), meskipun  harta  tersebut  dimiliki  oleh  perorangan   (individual),  dengan  kata  lain  harta  tersebut berfungsi  sosial.  Fungsi  sosial  harta  tidak  semata-mata  dalam  peranannya  sebagai  barang konsumtif yag dibagi-bagkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomika edukatif 69 , yaitu:
Pertama, sirkulatif-distributif ,  yakni  bahwa  dalam  sistem  ekonomi  masyarakat  berfungsi untuk mencegah terkonsentrasinya modal atau harta di tangan para agniya’. Jangan sampai harta tersebut hanya beredar diantara orang-orang kaya di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, harta harus  disalurkan  pada  bidang-bidang  produktif,  bekerja  sama  dengan  masyarakat  golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan.
Kedua, bahwa sifat harta adalah berkembang dan nilainya juga berkemang. Nilai edukatif harta  bertujuan  untuk  mendidik  manusia  menjauhi  sifat  tamak  dan  bakhil  yang  bertentangan dengan tujuan Allah SWT memberikan harta kepada sesorang.
Ketiga,  efektif,  yaitu  harta  sebagai  modal  harus  berperan  dalam  berbagai  lapangan produktif, yang akhrnya akan tersalur dalam berbagai lapanga usaha secara distributif yang dapat menampung  dan  menjalankan  produktivitas  dan  efektifitas  ekonomi,  serta  menghindari terjadinya penimbunan harta yang sangat merugikan orang banyak dan pemilik harta itu sendiri.
66 Muhammad, Zakat dan Kemiskinan , hal. 58.
67 Mursyid, Mekanisme Pengumpul Zakat , hal 93.
68 Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat , hal. 213.
69 Abdurracman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 6-7.
CC BY SA
Salah  satu  kegiatan  yang  memegang  peranan  penting  dalam  pendistribusian  harta kekayaan  Islam  adalah  zakat,  infaq  dan  shadaqoh  yang  diharapkan  mampu  menyelesaikan permasalahn sosial yaitu kemiskinan. Implementasi pemahaman hukum zakat yan terkait dengan kriteria  orang-rang  fakir  miskin  kebanyaan  dirumuskan  dengan  ukuran-ukuran  yang  sangat sederhana. Sebagai contoh, besaran pendapatan per bulan banyak digunakan sebagai satu-satunya kriteria seseorang atau suatu keluarga dikategorikan fakir miskin. Dan dalam prakteknya, kriteria pendapatn besaran pendapatan per bulan ini pun berbeda-beda sesuai kondisi suatu wilayah dan keluarga.
Di  Negara  Malaysia,  salah  satu  standar  kriteria mustahiq yang  cukup  menarik  untuk menjadi rujukan adalah bahwa standarsisasi tersebut ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan  (MAIWP)  Malaysia.  Standar  kriteria mustahiq didasarkan  pada  kebutuhan  ( had kifayah )  yang  meliputi  enam  unsur  yaitu  perlindungan,  makanan,  pakaian,  perobatan,  pelajaran dan  pengangkutan.  Selain  itu  standar  kriteria mustahiq tersebut  dibedakan  tingkat  usia  dan statusnya. 70 Sedangkan  di  Indonesia,  penggunaan had  al-kifayah telah  diterapkan  oleh  beberapa organisasi pengelola zakat yang salah satunya adalah Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM  BRI).  YBM  BRI  melakukan  pendekatan  hitungan had  kifayah melalui  tinjauan  konsumsi (makanan,  pakaian  dan  tempat  tinggal)  dan  pendidikan  serta  mengklasifikasikannya  dalam  tiga kategori yakni kota besar, kota sedang dan pedesaan. 71
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pembahasan  sebelumnya,  bahwa  untuk  menentukan kriteria  fakir  dan  miskin  adalah  dengan  menggunakan  aturan  yang  berdasarkan  pada  adat  dan tradisi (‘ adah dan ‘urf ). Oleh karena ini, penetapan mustahiq khususnya fakir miskin di Indonesia secara umumnya disesuaikan dengan kondisi daerah Indonesia itu sendiri. Jika dari hasil  analisa kriteria kemiskinan di Indonesia yang dijelaskan oleh BPS adalah kebutuhan dasar manusia terdiri dari  kebutuhan  sandang,  pangan,  papan,  kesehatan,  pendidikan,  dan  sosial  psikologi  mmiliki kesesuaian  dengan  hukum  Islam,  maka  kriteria mustahiq (fakir  miskin)  dapat  dirumuskan  dari ketidaksnggupannya  dalam  memenuhi  aspek  tersebut.  Di  sini  penulis  mencoba  merumuskan standar kebutuhan dasar bagi mustahiq (fakir miskin) berdasarkan apa yang dirumuskan oleh BPS disesuaikan  dengan  besaran  nominal  kebutuhan  dasar  masing-masing  daerah  (umumnya menggunakan standar harga masing-masing daerah):

## Tabel 4
70 Kuntoro Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), Zakat dan Peran Negara (Jakarta: FOZ, 2006), hal. 144-145.
71 Ibid. , hal. 152.
CC BY SA

## Formulasi Standar Kebutuhan Dasar Mustahiq di Indonesia
Kebutuhan Dasar Suami  Istri Anak Balita TK SD SLTP SLTA 1. Makanan * * n x * n x * n x * n x * n x * 2. Pakaian * * n x * n x * n x * n x * n x * 3. Tempat Tinggal * * n x * n x * n x * n x * n x * 4. Pendidikan * * n x * n x * n x * n x * n x * 5. Kesehatan * * n x * n x * n x * n x * n x * 6. Tunj.Sosial Psikologis * * n x * n x * n x * n x * n x *
Total
Total Kseluruhan Keterangan:
1. (*)  merupakan  harga  kebutuhan  dasar  masing-masing  komoditi  yang  disesuaikan  oleh masing-masing daerah.
2. (n  x  *)  merupakan  jumlah  anak  dikalikan  dengan  harga  kebutuhan  dasar  masing-masing komoditi yang disesuaikan oleh masing-masing daerah.
Pola di atas menggunakan pendekatan seperti yang disebutkan oleh BPS yakni didasarkan pada  kebutuhan  dasar  yang  terdiri  dari  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan,  kesehatan  dan tunjangan  sosial  psikologi.  Pola  tersebut  memang  belum  sempurna  dan  dibutuhkan  banyak kajian-kajian kembali untuk merumuskan sebuah standar kebutuhan dasar bagi mustahiq khusunya fakir dan miskin.

## KESIMPULAN
Kemiskinan memang merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Dalam penanganannyapun, kemiskinan membutuhkan berbagai pendekatan agar upaya-upaya  yang  dilakukan  menyentuh  berbagai  dimensi  kehidupan  baik  sosial,  budaya, ekonomi, maupun keagamaan. Disinilah Islam sebagai agama yang sempurna mampu merangkul berbagai  aspek  kehidupan  berikut  permasalahan-permasalahnya  tanpa  berbatas  zaman  ataupun waktu.
Merumuskan kriteria kemiskinan tentunya tidak bisa disamaratakan antar masing-masing tempat, wilayah maupun Negara. Karena kesemuanya memiliki keanekaragaman dan perbedaan kondisi  yang  menuntut  untuk  dirumuskannya  sebuah  aturan  baku  yang  mampu
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
mengakomodirnya. Menerjemahkan hukum Islam dan aplikasinya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Syari’at dalam masalah inipun tidak bisa dipukul rata antar daerah, wilayah dan Negara. Islam melalui metode peran ‘urf dan ‘adah dengan memperhatikan konsep Maqashid al- Syari’ah kiranya  mampu  menjadi  penengah  atas  perbedaan-perbedaan  tersebut.  Sebagaimana diketahui  bahwa Maqashid  al-Syari’ah merupakan  rumusan-rumusan  dimana  tujuan-tujuan  dari Syari’ah itu dikehendaki. Melalui aturan tentang keberlakuan adat dan tradisi (‘ adah dan ‘urf ) untuk kemudian  mampu  menjadi  metode  dalam  menhistimbatkan  hukum  Islam,  sekiranya  mampu mengakomodir kemajemukan konsep tentang kemiskinan untuk kemudian mengupayakan upaya- upaya solutif demi kemasalahatan manusia.
Begitupun  dengan  konsep  dan  kriteria  kemiskinan  di  Indonesia  yang  salah  satunya dirumuskan oleh BPS. Lembaga tersebut merumuskan kemiskinan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi secara umum wilayah Indonesia. Hal itu cukup relevan dan penulis berpendapat bahwa apa  yang  dirumuskan  oleh  lembaga  tersebut  memang  berkesesuaian  dengan  apa  yang dimaksudkan oleh Syari’ah untuk kondisi kedisinian (Indonesia) dan kekinian.
Untuk itu, upaya mengangkat kefakiran dan kemiskinan yang disebutkan dalam al-Qur’an mejadi prioritas utama dalam tujuan zakat, kiranya mampu menjadi motivasi bagi semua pihak (khususnya  para amil )  untuk  bisa  menyalurkan  zakat  secara  tepat  sesuai  dengan  aturan  Islam. Kreatifitas  dan  upaya ijtihad untuk  merumuskan  kemiskinan  sesuai  denga  kondisi  daerah merupakan  tantangan  bagi amil sebagai  bentuk  keseriusannya  dalam  amanah  dalam  penguatan umat. Oleh karena itu, bisa saja amil khususnya di Indonesia menentukan kriteria dan indikator kemiskinan  sesuai  dengan  apa  yang  ditentukanan  oleh  BPS  untuk  kemudian  membuat  sebuah rumusan  besarnya  zakat  yang  layak  disalurkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dasarnya  berdasarkan tingkat harga masing-masing wilayah. Upaya dilakukan semata-mata berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan penguatan umat sebagaimana yang diinginkan oleh Syari’at.

## DAFTAR PUSTAKA
Aflah, Kuntoro Noor dan Mohd. Tajang (ed.), Zakat dan Peran Negara . Jakarta: FOZ, 2006.
Al-Ashfihaniy, Al-Raghib. Mufrodat Alfazh Al-Qur’an. Beirut: Dar al-Samiyyat, 1992.
Al-Baqiy,  M.  Fuad  ‘Abd. al-Mu’jam  al-Mufahras  li  Alfazh  al-Qur’an  al-Karim. Beirut:  Dar  al-Fikr, 1986.
Al-Gazali. Syifa’ al-Galil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil al-Ta’li l, Tahqiq: Hamad al-Kabisi . Bagdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971.
Al-Juwaini, Imam al-Haramain. Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh . Beirut: Dar al-Kutub al-’ilmiyah, I997.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
Al-Thabathabaiy, M. Husain. Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur’an. Beirut: Muassasat al-Alamiy, 1983.
An-Nabhani,  Taqyuddin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif ,  alih  bahasa  Moh.  Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Arraiyyah,  Hamdar. Meneropong  Fenomena  Kemiskinan:  Telaah  Perspektif  al-Qur’an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Asmuni  Mth.  “Contoh  Pengapikasian  Kaidah-Kaidah  Fiqh  dalam  Wilayah  Ekonomi  Syariah”, makalah disampaikan  pada  forum  diskusi  ilmiah,  diselenggarakan  oleh  MSI  UII Yogyakarta, Januari 2013.
Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
BPS. Data dan Kemiskinan Tahun 2007 Buku 2: Kabupaten/ Kota . Jakarta: BPS, 2008.
BPS. Penduduk Fakir Miskin 2003 . Jakarta: BPS, 2003.
BPS. Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS . Jakarta: BPS, 1999.
BPS. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi Lainnya . Jakarta: BPS, 1999.
Chapra,  M.  Umer. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer ,  terj.  Nurhadi Ihsan. Surabaya, Risalah Gusti, 1999.
Donnelly, James H, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Fundamentals of Management . New York: Irwin McGraw-Hill, 1998.
Firdaus. Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif , editor: Fauzi Fauzan. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
Karim, Adiwarman Azwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Katsir, Ismail Ibn. Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Juz I (t.tp); Isa al-Halabiy, (t.th).
Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi . Bandung: Mizan, 1998.
Mannan,  M.  Abdul. Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  terj.  Islamic  Economics,  Theory  and Practice, Editor: Sonhadji, dkk. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
Mufraini,  M.  Arief. Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat:  Mengomunikasikan  Kesadaran  dan  Membangun Jaringan . Jakarta: Kencana, 2006.
Muhajir, Noeng . Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rakesarasia, 1996.
Muhammad  dan  Ridwan  Mas’ud. Zakat  dan  Kemiskinan:  Instrumen  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. Yogyakarta: UII Pers, 2005.
Mursyid. Mekanisme  Pengumpulan  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah:  Menurut  Hukum  Syara’  dan  Undang- undang , editor:  Rahmiati Saleh. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
Qadir, Abdurracman . Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
CC BY SA
Ririn Tri Puspita Ningrum
Qordhowi, Yusuf. Hukum Zakat. terj. Salman Harun Dkk. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia,
2007.
Sadeq,  Abul  Hasan  M  dan  Aidit  Ghazali  (eds.). Reading  in  Islamic  Economic  Thought .  Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh : Jilid 2 . Jakarta: Logos, 1999.
Tim Penulis MSI UII, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah. Yogyakarta: MSI UII, 2008.
Tim Penulis MSI UII, Pribumisasai Hukum Islam . Yogyakarta: PPS FIAI UII, 2012.
Turner, Bryan S. Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer, terj: Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCisoD, 2012.
Nizaruddin,  M.  B.  (n.d.).  DAKWAH  KULTURAL,  KARYA  ‘ULAMA  INDONESIA  Kajian Untuk Menangkal Radikalisme Agama. Retrieved from http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/16936922/2016/00000014/00000001/art0 0004
Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  At-Tahdzib,  M.  B.  N.  (2016). At-Tahdzib :  jurnal  studi  Islam  dan muamalah. AT-Tahdzib:  Jurnal  Studi  Islam  dan  Muamalah (Vol.  4).  Retrieved  from http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2369
Wajdi,  M.  B.  N.  (2016a).  Spiritual  Counseling  As  An  Alternative  Problem  Solving. Educatio :
Journal of Education , 1 (2), 11–28. Retrieved from http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/27
Wajdi, M. B. N. (2016b). اهب نيقطانلا ريغل تادرفملا ريوطت يف ةيبرعلا ةغلل ةيميلعتلا جهانملا . At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah; Vol 5 No 1 (2016): January 2016 . Retrieved from http://ejournal.stitmuhpacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/15
Wajdi, M. B. N. (2017). Nyadranan, Bentuk Akulturasi Islam  Dengan Budaya Jawa (Fenomena Sosial  Keagamaan  Nyadranan  Di  Daerah  Baron  Kabupaten  Nganjuk). JURNAL LENTERA :  Kajian  Keagamaan,  Keilmuan  Dan  Teknologi , 3 (2).  Retrieved  from http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/60