Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 39

## MODEL PENYELESAIAN KONFLIK DI LEMBAGA ADAT
Kamaruddin, dkk. IAIN Ar-Raniry Aceh e-mail: kamaruddin2009@yahoo.com

## Abstract
So far, there is a claim that the conflict resolution conducted by tradition institution is mediation, but in some extend it showed the differences in principle and procedure. Based on the argument this article has the purposes to know any conflict frequently broken  among  Aceh  community,  the  patterns  of  cooperation  of  the  tradition institutions,  and  to  know  the  most  dominant  institution  in  resolving  conflict.
Applying  qualitative  method,  it  is  revealed  that  tradition  institutions  took  a  very important part in resolving confling in Aceh society. Eventhough all elements of the tradition institutions are involved in conflict resolution but in the processes of conflict resolution in gampong level, keuchik has a very important and strategic role.

## ***
Selama ini muncul  klaim  bahwa praktek penyelesaian  konflik  yang  dilakukan oleh lembaga adat adalah mediasi tetapi pada tataran realitasnya menunjukkan ada  perbedaan  dalam  prinsip  dan  prosedur  yang  selama  ini  dilakukan.  Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam konflik yang sering  terjadi  dalam  masyarakat  Aceh  dan  melihat  pola  kerjasama  yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik serta siapakah diantara mereka yang paling dominan dalam menyelesaikan konflik. Dengan mengguna- kan metode penelitian kualitatif ditemukan bahwa lembaga adat telah memain- kan  peran  yang  sangat  signifikan  dalam  menyelesaikan  konflik  di  kalangan masyarakat  Aceh.  Meskipun  semua  unsur  lembaga  adat  terlibat  dalam  me- nyelesaikan  konflik  tetapi  dalam  proses  penyelesaian  konflik  untuk  tingkat gampong, keuchik menduduki peran yang sangat penting dan strategis.
Keywords: lembaga adat, konflik, mediasi, gampong, keuchik
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 40

## A.  Pendahuluan
Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana parti- sipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ke- masyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran  sebagai  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Sebagai sebuah masyarakat yang  telah  terbentuk  oleh sejarah yang  panjang,  peran lembaga  adat  dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oIeh  pemerintah  Republik  Indonesia  (Rl)  sebagai  salah  satu  altematif  pe- nyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.
Kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas ten- tang  eksistensi  Iembaga  adat  pada  masa  kontemporer 1 serta  posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam. 2 Meskipun telah ada penelitian yang menjelaskan posisi  lembaga  adat  sebagai  mediator  namun  belum  peneliti  temukan  pen- jelasan secara terperinci tentang peran, prosedur, dan konsep yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyara- kat melalui proses mediasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melihat peran  masing-masing  unsur  lembaga  adat  dalam  menyelesaikan  konflik  di masyarakat. Sehingga akan diketahui secara jelas karakteristik penyelesaian konflik yang digunakan oleh lembaga adat Aceh.
Sernentara itu studi lembaga adat yang berkaitan dengan pola penyelesai- an  konflik  berdasarkan  hukurn  adat  Aceh  telah  pernah  ditulis  oleh  Syahrizal Abbas. Dalam tulisannya Syahrizal hanya menggambarkan empat bentuk prak- tek masyarakat Aceh dalam menyelesaikan sengketa, yaitu di’iet, sayam, suloh, peumat jaroe. 3 Syahrizal tidak menjelaskan secara terperinci tentang siapa saja unsur-unsur  lembaga  adat  yang  berperan  dalam  menyelesaikan  konflik  ter- sebut.  Beliau  hanya  menjelaskan  bahwa  ulama  Aceh  pada  masa  dahulu  me-
______________
1 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Yogyakarta: AK Group, 2006).
2 Tim  Peneliti  Puslit  JAIN  Ar-Raniry, Peran  Lembaga  Adat  dalam  Mendukung  Pelaksanaan Syari 'at Islam di Aceh, (Banda Aceh: Puslit lAIN Ar-Raniry, 2009).
3 Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syari'ah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2009).
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 41
miliki peran sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat.  Selain  itu,  peneliti  tidak  menemukan  secara  terperinci  dalam tulisan tersebut tentang bagaimana prosedur dan konsep-konsep penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat.
Kajian  ini  dilakukan  berdasarkan  argumen  bahwa  meskipun  ulama mempunyai andil dalam penyelesaian konflik yang muncul dan berkembang di  masyarakat  Aceh, namun lembaga  adat juga memiliki  peran  yang  sangat signifikan dalam penyelesaian konflik. Bahkan pada kasus-kasus tertentu se- bagian masyarakat Aceh meletakkan posisi lembaga adat lebih tinggi tingkat- annya  dibandingkan  lembaga  pengadilan  formal.  Akan  tetapi  konsep  pe- nyelesaian  konflik  yang  selama  ini  mereka  klaim  sebagai  praktek  mediasi sangat jauh berbeda dengan teori mediasi yang ada. Meskipun sebagian besar lembaga adat mengklaim bahwa proses penyelesaian konflik yang selama ini mereka  lakukan  termasuk  dalam  kategori  mediasi  namun  pada  tataran realitas  menunjukkan  bahwa  model  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan lembaga  adat  sangat  besar  perbedaannya.  Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  akan memaparkan  tentang  pola  penyelesaian  konflik  yang  timbul  dalam  masya- rakat  yang  dilakukan  oleh  lembaga  adat.  baik  itu konsep  ataupun  prosedur yang telah dilakukan selama ini.

## B.  Lembaga Adat Aceh dalam Konteks Historis
Eksistensi lembaga adat di Aceh telah ada sebelum Aceh masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan lembaga adat ini sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku pada zaman kesultanan Aceh.  Pada  masa  itu  unit  pemerintahan  otonom  yang  paling  bawah  adalah gampong . Gampong disebut  sebagai “persekutuan masyarakat  hukum  adat” terkecil  di  Aceh.  Setingkat  diatasnya  terdapat mukim yang  merupakan  fe- derasi  beberapa gampong .  Selanjutnya  unit  pemerintahan uleebalang (ke- negerian) merupakan federasi beberapa mukim . Sementara setingkat di atas- nya adalah unit pemerintahan Sagoe yang merupakan federasi dari beberapa kenegerian. Untuk level yang paling atas terdapat pemerintahan kesultanan. 4
______________
4 T.  M.  Djuned,  "Adat  dalam  Perspektif  Perdebatan  dan  Praktek  Hukum"  dalam  Lukman Munir,  (ed.), Bunga  Rampai  Menuju  Revitalisasi  Hukum  dan  Adat  Aceh ,  (Banda  Aceh:  Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003), h. 36.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 42
Di  samping  itu  sistem  pemerintahan  Aceh  pada  masa  kesultanan  juga memiliki  lembaga-Iembaga  adat  yang  berkedudukan  sebagai  unit  peme- rintahan  unsur  kedinasan.  Unit-unit  pemerintahan  ini  umumnya  mengatur perihal pengelolaan kegiatan unit perekonomian den sosial kemasyarakatan warganya. Lembaga-Iembaga ini bersifat otonom dan berfungsi sebagai peng- atur  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  profesional.  Untuk  komunitas nelayan  ada  lembaga  adat  yang  disebut  dengan panglima  laot ,  kelompok petani  ada  lembaga keujrun  blang dan  kaum  peladang  ada  lembaga peutua seuneubok . 5
Masing-masing  lembaga  adat  ini  mempunyai  hak  dan  kewenangan untuk  membuat  hukum  dan  memantau  pelaksanaannya.  Selain  itu  masing- masing  lembaga  adat  juga  memiliki  kewenangan  untuk membentuk  sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya. 6 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  berbagai  permasalahan  konflik  yang  timbul dalam  masyarakat  Aceh  pada  masa  itu  diselesaikan  berdasarkan  dimana sumber konflik itu muncul.
Untuk  perselisihan  atau konflik  kecil, seperti tagihan  perdata  kecil  dan kejahatan-kejahatan ringan yang berlangsung antara sesama warga kampung biasanya diselesaikan oleh keuchik dan teungku meunasah yang dibantu oleh tuha peut . Keuchik bertindak sebagai hakim wasit atau juru damai yang ber- tugas  mengatur  jalannya  persidangan  dan  memutuskan  jalan  penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik, 7
Apabila  ada  salah  satu  dari  para  pihak  yang  berkonflik  menolak  per- damaian  atau  perkaranya  tergolong  berat,  maka  perkara  itu  dibawa  ke pengadilan tingkat mukim . Perangkat peradilan tingkat mukim ini terdiri atas imeum  mukim,  keuchik,  teungku  imeum dan  pemuka  masyarakat  yang  ter- dapat  dalam  daerah  yurisdiksinya.  Pihak  yang  mengajukan  perkara  harus menyerahkan uang jaminan ( hak ganceng ) sebagai ongkos perkara. Menurut Van  Langen,  sebagaimana  yang  dikutip  Isa  Sulaiman,  biaya  ongkos  perkara
______________
5 Ibid., h. 37. 6 Ibid., h. 37.
7 M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh", dalam M. Isa Sulaiman dan H.T. Syamsuddin,  (ed.), Pedoman  Umum  Adat  Aceh : Peradilan  dan  Hukum  Adat (Banda  Aceh:  MAA Provinsi NAD, 2007-2008), h. 2.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 43
( hak  balee )  adalah  satu sukee (seperempat)  dari  setiap  empat  ringgit  nilai harta yang dlpersengketakan. 8
Adapun aturan hukum yang dipakai oleh Iembaga-Iembaga pengadiJan adat di atas berlandaskan syariah Islam, adat Meukuta alam, Sarakata Sultan Syamsul Alam dan kebiasaan adat yang berlaku. 9 Namun demikian menurut Snouck dalam praktek hukum yang berlaku temyata keputusan yang diambil lebih berpedoman kepada hukum adat ketimbang hukum syariah. 10
Dengan demikian penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat secara  berjenjang  merupakan  bagian  dari  perangkat  peradilan  kerajaan  yang formal.  Di  masa  itu  peradilan  merupakan  bagian  integral  dari  perangkat kerajaan di mana  peradilan  agama terintegrasi dengan peradilan adat. Hakim peradilan tersebut dipegang oleh penguasa adat secara berjenjang dari bawah hingga  sultan. 11 Dengan  kata  lain  peradilan gampong yang  diselenggarakan oleh  unit  pemerintahan gampong merupakan  bentuk  peradilan  formal  dan legal  pada  masa  kesultanan  Aceh  berkuasa.  Oleh  sebab  itu  orang  dipilih  dan diangkat  untuk  menduduki  posisi  dalam  pemerintahan  harus  diseleksi  dari orang-orang yang ahli dari bidang hukum dan kemasyarakatan. 12
Pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda,  status gampong sebagai persekutuan masyarakat hukum adat dan peradilannya tetap dipertahankan sebagai sebuah lembaga formal dalam sistem pemerintahan kolonial. Dalam hal ini peradilan gampong menggunakan Hukum Adat sebagai dasar hukum dalam  memutuskan  perkara.  Namun  demikian  putusannya  tetap  bersifat perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian peradilan gampong . Bagi  pihak  yang  tidak  puas  terhadap  putusan  peradilan gampong dapat mengajukan lagi perkaranya kepada peradilan meusapat . 13
Peradilan meusapat bukan  berkedudukan  pada  tingkat gampong akan tetapi  pada  wilayah  yang  lebih  luas  di  atasnya.  Peradilan  ini  diketuai  oleh konteler (kepala wilayah) bersangkutan yang berjumlah 21 buah di seluruh Aceh.  Susunan  anggotanya  terdiri  atas  tiga  orang hulubalang senior  (ter- masuk panglima sagoe ),  seorang  ulama  dan  seorang  juru  tulis.  Proses  per- ______________
8 Ibid., h. 2. 9 Ibid., h. 3. 10 C. Snouck Hurgronje, The Achehnese , W.S. O'Sullivan, (terj.), Vol. I, (Leyden: E.J. Brill, 1906).
11 M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis", h. 7.
12 T. M. Juned, "Membedah Adat", h. 38.
13 Ibid., h. 39.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 44
sidangan biasanya berlangsung di ibukota wilayah atau di tempat kedudukan hulubalang  yang  berada  dalam  daerah  yurisdiksi  bersangkutan.  Pengadilan meusapat bertugas mengadili perkara diantara orang bumi putera Aceh saja. Peradilan  ini  juga  menggunakan  adat  sebagai  dasar  pijakan  hukum  dalam memutuskan perkara, tetapi keputusannya dapat mengikat para pihak. 14
Peradilan sejenis peradilan gampong di Aceh, oleh pemerintahan kolonial, kemudian  dibentuk  secara  seragam  di  seluruh  wilayah  nusantara.  Peradilan jenis ini disebut dinamakan dorpjustitie (peradilan desa) dan hakimnya disebut hakim  perdamaian  desa.  Peradilan  desa  diberi  kekuasaan  mengadili  semua perkara  perdata dan pidana kecil  pada tingkat  pertama  dan kepada hakim di pengadilan landraad , dilarang mengadili sebuah perkara apabila belum dibawa atau diputuskan oleh peradilan desa. 15
Selanjutnya  pada  masa  pemerintah  militer  Jepang,  lembaga  peradilan yang berlaku pada masa kolonial Belanda mengalami sedikit perubahan. Para hakim berasal dari cendekiawan di daerah. Militer Jepang melakukan sedikit reformasi  guna  memperluas  partisipasi  sosial  dan  sekaligus  membatasi  ke- kuasaan hulubalang yang sebelumnya nyaris absolut. Pusat peradilan berke- dudukan  di  Kutaraja  dengan  cabang-cabangnya  pada  tiap-tiap  daerah  ber- sangkutan dan umumnya orang-orang yang berafiliasi dengan PUSA. 16
Lembaga  peradilan  yang  dibentuk  pada  masa  pemerintahan  Jepang terus berlanjut pada zaman revolusi kemerdekaan dengan sedikit mengalami penyesuaian.  Selanjutnya  pada  tahun  1951  pemerintah  Republik  Indonesia melakukan  uniformisasi  hukum,  pengadilan  adat  dan  pengadilan  swapraja yang  sudah  ada  sebelumnya  dihapuskan  dan  digantikan  dengan  susunan organisasi pengadilan yang baru. 17 Demikian juga halnya dengan pengadilan gampong terus berfungsi  hingga  tahun  1970 meskipun dalam beberapa  hal telah  berubah  akibat  peralihan  pemerintahan. Gampong dan  perangkatnya masih berfungsi seperti asli yang diatur dalam hukum adat. Kerusakan paling parah  dalam  sistem  peradilan gampong yang  sudah  turun  temurun  ber- kembang  dalam  masyarakat  Aceh  terjadi  setelah  diberlakukannya  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1979  (UU  tentang  Pemerintahan  Desa).  Dengan
______________
14 M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis", h. 3.
15 T. M. Juned, "Mernbedah Adat", h. 39.
16 M. Isa Sulaiman, "Tinjauan Historis", h. 6.
17 Ibid., h. 6.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 45
Undang-undang tersebut, telah menghilangkan bentuk sistem pemerintahan gampong dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan desa. 18
Sistem  pemerintahan  desa  telah  menghapus  kedudukan gampong se- bagai  persekutuan  masyarakat  hukum  adat  dan  karena  itu  warganya  tidak lagi merasa terikat dengan gampong- nya. Hal ini tetjadi karena pemerintahan desa  memasukkan  struktur  lembaga-lembaga  baru  yang  masih  asing  bagi warganya  ke  dalam  sistem  pemerintahan  pada  tingkat gampong .  Sejak  itu masyarakat terombang-ambing antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru. Keadaan  ini  telah  menjadikan  usaha  penegakan  hukum  pada  tingkat gam- pong menjadi lemah. 19
Lengsernya pemerintah Soeharto pada tahun 1998 telah dijadikan sebagai momentum  untuk  kebangkitan  lembaga  adat  di  Indonesia.  Beberapa  daerah menggunakan  kesempatan  ini  sebagai  awal  untuk  menguatkan  kembali  lem- baga  adat  yang  pernah  berlaku  di  daerahnya  masing-masing.  Sehingga  masa pemerintahan  Orde  Reformasi  merupakan  babak  baru  bagi  daerah-daerah untuk  memiliki  kewenangan  dalam  mengatur  sistem  pemerintahan  dan  pe- ngelolaan  keuangan  sendiri  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemberlakuan UU Otonomi Daerah telah membuka peluang dan  kesempatan  masyarakat  adat  di  berbagai  daerah  untuk  mengembalikan peran adat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan lokal. 20
Upaya untuk merevitalisasi lembaga adat pada masa reformasi dimulai dengan  cara  menjalin  komunikasi  antar  daerah  yang  difasilitasi  oleh  be- berapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di Indonesia. Melalui komuni- kasi ini lahir sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan masyarakat adat. Pada tanggal 21 Maret 1999 masyarakat adat di seluruh Indonesia melaku- kan kongres yang pertama di Jakarta. Kongres pertama masyarakat adat ini telah  berhasil  mendeklarasikan  bahwa  tanggal  17  Maret  dijadikan  sebagai “Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara.” Melalui kongres ini pula ber- hasil menyepakati beberapa keputusan sebagai berikut: 21
______________
18 T. M. Juned, "Membedah Adat", h. 40.
19 Ibid., h. 40.
20 Leena A vonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, "Revitalisasi Adat di Indonesia dan Aceh", dalam Leena  Avonius  dan  Sehat  lhsan  Shadiqin,  (ed.), Adat  dalam  Dinamika  Politik  Aceh ,  (Banda  Aceh: ICAIOS dan ARTI, 2010), h. 9.
21 Keputusan  masyarakat  Adat  ini  dikutip  dari  tulisan  Rosnidar  Sembiring,  "Kedudukan Hukum Adat dalam Era Reformasi", http://library.usu.ac.idldownioadlfhlperdata-rosnidar.pdf. akses 11 lanuari 2011, h. 5.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
46
1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidup- an Masyarakat Adat yang utama;
2. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan Negara yang berlaku seragam sifatnya;
3. Jauh  sebelum  negara  berdiri,  Masyarakat  Adat  di  Nusantara  telah  ter- lebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagai- mana  yang  diinginkan  dan  dipahami  sendiri.  Oleh  sebab  itu  Negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini;
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain oleh sebab itu, warga masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak  dan  pantas  menurut  nilai-nilai  sosial  yang  berlaku.  Untuk  itu seluruh  tindakan  negara  yang  keluar  dari  kepatutan  kemanusiaan universal  dan  tidak  sesuai  dengan  rasa  keadilan  yang  dipahami  oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.
Atas dasar rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan Masyarakat Adat  Nusantara  wajib  untuk  saling  bahu  membahu  demi  terwujudnya  ke- hidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.
Keputusan yang dihasilkan dari kongres Masyarakat Adat ini menunjuk- kan  bahwa  masyarakat  Adat  selama  ini  telah  mengalami  ketertindasan, khususnya  pada  masa  rezim  Orde  Baru  berkuasa  di  Indonesia.  Akan  tetapi pada masa Orde Reformasi, Masyarakat Adat tidak mau kehilangan peluang karena  kesempatan  untuk  menrevitalisasi  lembaga  adat  sangat  berkaitan dengan pemberlakuan UU Otonomi Daerah.
Untuk  daerah  Aceh  usaha  revitalisasi  lembaga  adat  mengalami  keter- lambatan  dibanding  daerah-daerah  lain  di  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena konflik  bersenjata  yang  terus  berlanjut  pasca  pencabutan  kebijakan  DOM telah menyebabkan banyak efek terhadap kebijakan pemerintah RI dibawah rezim  reformasi  tidak  dapat  dilaksanakan  termasuk  kebijakan  penerapan otonomi  daerah. Namun  demikian  bukan berarti  usaha revitalisasi lembaga adat di daerah Aceh tidak dilakukan sama sekali. Usaha untuk menghidupkan kembali lembaga adat telah mulai dirintis sejak tahun 1999. Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh menegaskan kembali bahwa Aceh memiliki keistimewaan di bidang adat, agama dan pendidikan. Penye- lenggaraan keistimewaan tersebut menurut pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) Pe- nyelenggaraan  kehidupan  beragama;  (2)  Penyelenggaraan  kehidupan  adat; (3) Penyelenggaraan pendidikan; (4) Peran ulama dalam penetapan kebijak-
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 47
an daerah. Undang-undang ini telah memberikan ruang bagi masyarakat Adat lokal  untuk  bangkit  dan  memberlakukan  kembali  adat  yang  pernah  ada dalam masyarakat Aceh. 22
Dua  tahun  kemudian  pemerintah  pusat  memberikan  legitimasi  yang lebih luas lagi kepada keistimewaan provinsi Aceh dengan keluamya Undang- Undang nomor  18 tahun  2001  tentang  otonomi  khusus bagi  provinsi  Aceh. Kebijakan ini telah melahirkan tiga lembaga baru di Aceh yaitu Majelis Per- musyawaratan Ulama (MPU) yang membidangi masalah agama Islam; Majelis Pendidikan  Daerah  (MPD)  yang mengurus masalah  pendidikan  dan  Majelis Adat Aceh (MAA) yang mengurus masalah adat. MAA yang berdiri sekarang ini merupakan perubahan dari LAKA (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh) yang telah lebih dulu berdiri.
Undang-undang  tentang  otonomi  khusus  ini  belum  mampu  dilaksana- kan  secara  keseluruhan  oleh  pemerintah  daerah  Aceh  dikarenakan  konflik yang  terus  melanda  daerah  Aceh.  Sehingga  pada  saat  itu  pemerintah  Aceh lebih terfokus untuk membangun sistem syari'at Islam dan menguatkan MPU. Keadaan ini telah menyebabkan posisi MAA yang seharusnya perlu mendapat perhatian yang sama dengan MPU menjadi termarjinalisasi.
Perhatian  pemerintah  daerah  Aceh  untuk  merevitalisasi  lembaga  adat mulai  tampak  pasca  penandatanganan  kesepahaman  perdamaian  ( MoU Helsinki ) tahun 2005. Selanjutnya nota kesepahaman MoU Helsinki dijabarkan dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) Nomor 11 Tahun 2006. Dalam  UU-PA  ini  disebutkan  bahwa  lembaga  Adat  yang  ada  dalam  masya- rakat  Aceh  harus  difungsikan  dan  berperan  sebagai  wahana  partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.
Untuk  pelaksanaan  pasal-pasal  UU-PA  tentang  Adat  pemerintah  Aceh telah dikeluarkan beberapa regulasi di tingkat provinsi, yaitu, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat dan Qanun Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Lembaga  Adat.  Kedua qanun ini  meng- indikasikan keseriusan pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali adat dan perangkatnya yang pernah berlaku dalam masyarakat Aceh dan lembaga Adat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh. 23
______________
22 Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, "Revitalisasi Adat," h. 13.
23 Ibid., h. 15-16.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 48
Implikasi dari penetapan UU-PA dan Qanun tentang Lembaga Adat telah menimbulkan konsekuensi logis pada pemerintah kabupaten di seluruh Aceh untuk menghidupkan kembali lembaga  adat yang  pernah  hidup  di  wilayah- nya  masing-masing.  Setiap  kabupaten  diwajibkan  untuk  menyusun qanun mukim sendiri  sebagai  wujud  dari  pemerintahan  Adat  di  daerahnya.  Dalam qanun mukim akan diatur mengenai kelembagaan adat yang juga mencakup lembaga Keujruen blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Petua Seuneubok, Haria Peukan dan  lembaga-Iembaga  adat  lainnya.  Bahkan  diharapkan  lembaga mukim bisa  masuk  dan  menjadi  bagian  dari  birokrasi  pemerintahan  Aceh yang membawahi beberapa gampong. 24

## C.  Peran dan Kedudukan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik di Masyarakat
Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyara- kat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  ma- syarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur  lembaga  adat  di  Aceh  pada  masa  sekarang  adalah  (1)  Majelis Adat Aceh; (2) imeum mukim ; (3) imeum chik ; (4) keuchik ; (5) tuha peut ; (6) tuha lapan ; (7) imeum meunasah ; (8) keujruen blang ; (9) panglima laot ; (10) pawang  glee/uteun ;  (11) petua  seuneubok ;  (12) haria  peukan ;  dan  (13) syahbanda .  Secara  terinci  pengertian  dan  ruang  lingkup  kegiatan  masing- masing lembaga adat, sebagai berikut:

## 1. Majelis Adat Aceh
Majelis Adat Aceh adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang struktur kelembagaannya sampai ke tingkat gampong .

## 2. Imeum Mukim
Imeum mukim adalah orang yang dipercayakan sebagai pemangku adat di kemukiman atau sering disebut juga dengan kepala mukim . Ke -mukim- an merupakan  bentuk  pemerintahan  yang  berada  di  atas gampong dan  juga
______________
24 Ibid., h. 16.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 49
sebagai  badan  federal  dari  beberapa gampong .  Seorang imeum mukim ber- tugas mengawasi pelaksanaan adat di tiap-tiap kemukiman , dan mempunyai kewenangan  dalam  menindak  tegas  masyarakat  yang  melanggar  adat  di wilayah  ke -mukim- an.  Selain  itu,  dia  juga  bertugas  menyelesaikan  sengketa tapal  batas  antar gampong dan  masalah-masalah  perselisihan  yang  terjadi antar masyarakat gampong dalam ke- mukim- annya. 25
3. Imeum Chik
Imeum chik adalah imeum masjid pada tingkat ke- mukim- an. Imeum chik bertugas untuk memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang ber- kaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari' at Islam.
4. Keuchik/Geuchik
Keuchik / geuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong . Keuchik tidak  hanya  memiliki  otoritas  dalam  bidang  pemerintahan,  seperti penyelenggara pemerintahan gampong , tetapi juga bertugas untuk melestari- kan  adat  istiadat  dan  hukum  adat.  Selain  itu Keuchik juga  bertugas  untuk menjaga  keamanan,  kerukunan,  ketentraman,  dan  ketertiban  masyarakat. Ibrahim  Alfian  menganalogikan keuchik sebagai  “bapak/ayah gampong ” karena  besamya  tanggung  jawab  yang  dipercayakan  kepadanya  untuk  pe- ngendalian dan pemeliharaan pemerintahan serta adat di tingkat gampong . 26

## 5. Tuha Peut
Tuha peut adalah suatu lembaga permusyawaratan di tingkat gampong . Badan  ini  berfungsi  untuk  memberikan  nasihat  dan  pertimbangan  kepada Keuchik pada  setiap  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  menjalankan pemerintahan gampong . 27 Lembaga  ini  disebut  dengan Tuha peut karena jumlah mereka sebanyak empat orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama, tokoh adat dan cerdik pandai yang berada di gampong . 28
______________
25 Tim Peneliti, Kelembagaan Adat , ... , h. 76. 26 Ibid., h. 76.
27 Nab  Bahany  As,  dkk, Menuju  Kemandirian Gampong ,  (Banda  Aceh:  Yayasan  Pugar  dan AIPRD LOGICA, 2009), h. 8.
28 Tim Peneliti, Kelembagaan Adat ... , h. 78.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 50
6. Tuha Lapan
Tuha lapan adalah lembaga adat yang terdapat pada tingkat mukim dan gampong dan  bertugas  sebagai  penasihat imeum mukim dan keuchik dalam menjalankan  pemerintahannya  dengan  sebaik-baiknya.  Lembaga  ini  terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, cerdik pandai, pemuda, perempuan dan kelompok organisasi masyarakat. 29

## 7. Imeum Meunasah
Imeum meunasah adalah  orang  yang  memimpin  kegiatan-kegiatan masyarakat  di gampong yang  berkenaan  dengan  bidang  agama  Islam,  pe- laksanaan  dan  penegakan  syari'at  Islam.  Hubungan  antara keuchik dan imeum meunasah sangat erat. Sehingga imeum meunasah dapat dianalogikan sebagai “ibu gampong ”. 30

## 8. Keujruen Blang
Keujruen blang adalah orang yang membantu keuchik dan imeum mukim di  bidang  pengaturan  dan  penggunaan  air  irigasi  untuk  persawahan.  Lem- baga ini bertuugas mempertahankan Hukum Adat di bidang pertanian. Selain bertugas mengelola lingkungan di wilayah persawahan, keujruen blang juga bertugas  untuk  menindak  pelanggaran  hukum  adat  dan  menyelesaikan sengketa yang timbul di wilayah kewenangannya. 31

## 9. Panglima Laot
Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil. Kekuasaan panglima laot hanya berlaku di wilayah  laut  meliputi  semua  aspek kehidupan  di  laut.  Tugas  panglimat  laot tidak  hanya  sekedar melakukan  pengaturan tetapi juga  memberikan sanksi
______________
29 Ibid., h.79. 30 Ibid., h. 77. 31 M. Saleh Suhaidy, Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah , (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2007), h. 16.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 51
pada  setiap  pelanggaran  adat  dan  sebagai  hakim  perdamaian  ketika terjadi persengketaan di wilayahnya bertugas. 32
10. Pawang Glee/Uteun
Pawang  glee/uteun adalah  orang  yang  memimpin  dan  mengatur  adat istiadat  yang  berkenaan  dengan  pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan hutan.

## 11. Petua Seuneubok
Peutua  seuneubok adalah  orang  yang  memimpin  dan  mengatur ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  pembukaan  lahan  untuk  per- tanian  dan  perkebunan.  Dalam  hal  ini,  lazimnya  pelopor  yang  membuka tanah mati untuk menjadi lahan pertanian langsung diangkat sebagai peutua seuneubok . 33
12. Haria Pekan
Haria pekan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan, dan ke- bersihan  pasar  serta  mengutip  retribusi  pasar gampong .  Keberadaan  lem- baga  haria  pekan  sangat  penting  karena  dapat  menumbuhkan  pasar-pasar strategis  bagi  perkembangan  lalu  lintas  jual  beli  barang-barang  ekonomi rakyat. Selain itu lembaga ini dibutuhkan dalam rangka mengatur kehidupan ekonomi pasar, mengawas penipuan yang terjadi di pasar dan menetramkan para konsumen dari segala bentuk kejahatan di pasar. 34

## 13. Syahbanda
Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengurus tambatan perahu lalu lintas keluar dan masuk perahu di bidang angkutan laut dan sungai. Pada masa  lalu tugas syahbanda tidak  hanya terbatas pada manajemen pelabuhan, tetapi  juga  bertugas  untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran  di pelabuhan. 35
______________
32 Ibid., h. 16-17. 33 Tim Peneliti, Kelembagaan Adat ... , h. 85.
34 Ibid. , h. 85-86.
35 M. Saleh Suhaidy, Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah, h. 19.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 52
Sebagian  besar  lembaga  adat  tersebut  berada  di  tingkat gampong , mukim dan sebagian kecil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga adat  yang  berada  di  tingkat gampong adalah keuchik , tuha peut , tuha lapan dan imeum meunasah . Lembaga adat tingkat mukim meliputi imeum mukim , imeum chik,dan tuha lapan .  Sedangkan  lembaga  adat keujruen  blang , pang- lima laot , pawang glee/uteun, petua seuneubok, haria peukan dan syahbanda ada yang berada di tingkat gampong dan ada juga di mukim tetapi lembaga ini hanya memiliki kewenangan pada wilayah yang khusus. Sedang lembaga adat tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  adalah  Majelis  Adat  Aceh  yang  me- naungi semua lembaga adat lainnya.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  lembaga  adat  tidak hanya  berfungsi  sebagai  penyelenggara  aktivitas  pemerintahan  tetapi  juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah ke- wenangannya.  Untuk gampong ,  lembaga  adat  yang  memiliki  kewenangan pada  wilayah  ini  adalah keuchik , tuha peut ,  dan imeum meunasah .  Unsur- unsur lembaga adat inilah yang berwenang untuk menjalankan segala fungsi dan peran yang tercantum dalam Qanun tentang Lembaga Adat.
Segala persoalan yang berkaitan dengan konflik dalam masyarakat akan diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong . 36 Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong maka kasus tersebut akan dibawa ke  tingkat mukim .  Pada  tingkat mukim ini  kasus  yang  diselesaikan  selain kasus limpahan dari gampong juga kasus yang berkaitan dengan konflik antar gampong dan  konflik  yang  terjadi  pada  perangkat  pemerintahan gampong yang tidak memungkinkan bagi mereka menyelesaikan sendiri. 37
Pada tingkatan gampong , lembaga adat menduduki posisi yang penting dalam menyelesaikan permasalahan konflik yang muncul dalam masyarakat. Lembaga adat memiliki wewenang untuk menetapkan perceraian dan dapat mengeluarkan  surat keterangan  cerai.  Padahal  berdasarkan  peraturan  yang ada  menyatakan  bahwa  perceraian  tidak  sah  jika  dilakukan  di  luar  peng- adilan  agama.  Namun  wewenang  ini  dilakukan  oleh  lembaga  adat  dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
______________
36 Wawancara Azwir, sekretaris gampong Panteriek, 31 Juli 2010.
37 Wawancara Asnawi, 40 tabun, Mukim Siem , 11 Agustus 2010.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 53
Keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada lembaga adat di beberapa wilayah Aceh yang menjalankan peran dan fungsinya seperti pada masa se- belum  kemerdekaan.  Dimana  pada  masa  itu  lembaga  adat  memiliki  ke- wenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di daerah kewenangannya, termasuk permasalahan perceraian. Tradisi ini masih terus dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  Aceh  pasca  kemerdekaan  walaupun telah dikeluarkan peraturan yang menganggap perceraian di luar pengadilan formal adalah tidak sah.
Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  peran  dan  fungsi  lembaga  adat  pada masa kini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada masa dulu lembaga  adat  di  tingkat gampong memiliki  kewenangan  yang  luas  dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul baik itu yang berkaitan de- ngan kasus perdata atau pun pidana. Bahkan hasil keputusan penyelesaian- nya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi pada masa se- karang  keputusan  lembaga  adat  dalam  menyelesaikan  permasalahan  di- anggap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kalau ada yang melanggar  keputusan  yang  telah  disepakati  maka  hukuman  yang  mungkin diberikan berupa sanksi sosial.
Di  samping  itu  lembaga  adat  yang  terdapat  dalam  masyarakat  Aceh sekarang ini juga merupakan badan yang otonom. Dimana lembaga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun demikian jika ada para pihak yang tidak puas dengan solusi yang diputuskan oleh lembaga adat di tingkat gampong maka  pihak  yang  berkonflik  dapat  mengajukan  permasalahannya ke tingkat mukim . Jika kasus itu tidak dapat diselesaikan pada tingkat mukim maka para pihak dapat membawa permasalahan ini ke pengadilan.
Prosedur  yang  dilakukan  lembaga  adat  dalam  menyelesaikan  per- sengketaan dalam masyarakat tidak sama dengan yang dilakukan oleh peng- adilan formal. Lembaga peradilan formal memiliki tiga tingkatan dalam me- nyelesaikan permasalahan konflik, yaitu untuk tingkat pertama adalah peng- adilan  umum,  tingkat  kedua  disebut  dengan  banding  dan  tingkat  ketiga adalah  kasasi.  Dengan  kata  lain,  para  pihak  yang  tidak  puas  dengan  peng- adilan tingkat pertama dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan sekiranya belum puas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Selain  itu  hubungan  antara  lembaga  adat  tingkat gampong , mukim , kabupaten/kota  dan  provinsi  hanya  bersifat  koordinatif  atau  konsultatif,
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
54
sehingga  putusan  terhadap  sengketa  yang  menjadi  wewenang gampong atau mukim bersifat  final.  Sekiranya  ada  para  pihak  yang  merasa  tidak  senang dengan putusan tersebut harus membawanya ke pengadilan. Hubungan koor- dinatif  dan  konsultatif  tersebut  terjadi  dalam  bentuk  lembaga  adat  tingkat gampong berkonsultasi dengan lembaga adat mukim dan dengan Majelis Adat Aceh  untuk  tingkat  kabupaten/kota  dan  Provinsi.  Dengan  demikian  masing- masing  tingkat  lembaga  adat  bersifat  otonom  dan  independen  sesuai  dengan tingkatannya, seperti diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 pasal 3.
Untuk  daerah  Kabupaten  Aceh  Tengah  orang  yang  bertanggung  jawab menyelesaikan  konflik  yang  muncul  dalam  masyarakat  adalah  kepala  dusun. Walaupun ada beberapa kasus konflik yang dilaporkan langsung kepada Geucik tetapi penyelesaiannya tetap diserahkan kepada kepala dusun. Apabila kepala dusun  tidak  mampu  menyelesaikannya,  maka  kasus  itu  akan  dilimpahkan kepada geucik .  Apabila geucik juga  tidak  mampu  menyelesaikannya,  maka kasus  ini  akan  diselesaikan geucik dengan  cara  memanggil  semua  aparatur lembaga  Desa  untuk menyelesaikan masalah  tersebut  bersama-sama. Namun penyelesaian konflik pada tingkatan ini hampir tidak pernah terjadi. 38
Dalam menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  dalam masyarakat,  lembaga adat gampong , dalam hal ini keuchik atau kepala dusun cenderung bersikap pasif. Keuchik atau  kepala  dusun  tidak  akan  mendatangi  masyarakat  yang sedang  berkonflik  kecuali  apabila  telah  datang  orang  yang  melaporkan masalah tersebut. Orang yang melaporkan kasus tersebut, boleh jadi adalah para pihak yang berkonflik, keluarga dari pihak yang berkonflik, atau warga gampong yang mengetahui masalah tersebut. Oleh karena lembaga adat tidak bersikap pro-aktif dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masya- rakat  maka  ada  beberapa  kasus  sengketa  yang  dibiarkan  begitu  saja  tidak diselesaikan.  Hal  ini  terjadi  karena  kasus  konflik/sengketa  tidak  pernah  di- laporkan kepada keuchik sehingga kasus ini redam dengan sendirinya. 39
Akan  tetapi  tidak  pada  semua  kasus  lembaga  adat gampong bersikap pasif  dalam menyelesaikan  konflik  yang  terdapat  dalam masyarakat. Untuk kasus-kasus  tertentu  mereka  langsung  mendatangi  para  pihak  untuk  me-
______________
38 Wawancara, Geuchik Jongok Bathen, 16 Juli 2010.
39 Wawancara,  SafrizaI,  33  tahun, Keuchik Meunasah Gamping  Klieng  Cot  Aron,  3  Agustus 2010.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 55
nyelesaikan  permasalahan  tersebut  tanpa  menunggu  laporan  dari  warga. Biasanya kasus-kasus itu berkaitan dengan tuduhan mencuri, mesum, tabrak- an, atau perkelahian antar warga. Sementara konflik yang berkaitan dengan konflik perkawinan, KDRT, warisan, dan kepemilikan tanah diselesaikan oleh lembaga  adat  apabila  ada  pihak  yang  melaporkan,  baik  itu  salah  satu  dari pihak yang berkonflik maupun kedua pihak yang berkonflik.
Adapun prosedur dalam pelaporan kasus konflik/sengketa yang terjadi di  masyarakat  adalah  dengan  cara  melapor  ke  kepala  dusun  dan  ada  juga langsung  ke keuchik . Untuk  desa  di  Aceh  tengah  prosedur  dalam  pelaporan adalah  melalui  kepala  dusun  terlebih  dahulu  kemudian  baru  dilaporkan  ke keuchik .  Sedangkan  untuk  desa  yang  terdapat  di  Aceh  Besar  prosedurnya melalui keuchik bukan kepala dusun, walaupun ada juga warga yang melapor pada kepala dusun. 40 Demikian juga dengan desa yang terdapat di Kota Banda Aceh  maka  setiap  kasus  konflik  dilaporkan  kepada keuchik .  Pelaporan  pada keuchik tidak  ditentukan  tempatnya  karena  masyarakat  Aceh  menganggap keuchik tidak hanya sebagai pemimpin formal tetapi juga informal. Sehingga kebanyakan  kasus  sengketa  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat  sering dilaporkan  langsung  ke rumah keuchik bukan  di kantor keuchik . Sedangkan teknis pencatatan pelaporan kasus sengketa yang dilaporkan kepada keuchik ataupun kepala dusun belum ada pencatatan yang baku/resmi, seperti meng- haruskan pelapor untuk mengisi form A, B, C dan sebagainya. 41
Dengan  demikian keuchik merupakan  unsur  lembaga  adat  yang  me- miliki  otoritas  dalam menyelesaikan  konflik yang  terjadi  dalam masyarakat kabupaten  Aceh  Besar  dan  kota  Banda  Aceh.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada prosedur  pelaporan  yang  menunjukkan  bahwa keuchik adalah  orang  yang pertama  bertanggung  jawab  untuk  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di masyarakat.  Apabila  kasus  itu  dianggap  besar  permasalahannya  maka keu- chik akan mengundang ketua tuha peut , imeum meunasah untuk menyelesai- kan  kasus  tersebut.  Akan  tetapi  apabila  kasus  itu  berkaitan  dengan  hukum Islam, seperti pembagian harta warisan, harta bersama, atau perceraian maka keuchik akan  menyerahkan  permasalahan  tersebut  pada imeum meunasah setelah terlebih  dahulu  membuka  pertemuan  antara  para  pihak  dan un  sur lembaga adat yang diundang.
______________
40 Wawancara, Muhajir, 27 tahun, Sekdes Desa Miruek Lam Reudop, 28 Juli 2010.
41 Wawancara, Yufrizal, Keuchik Gampong Lam Jamee, 5 September 2010.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 56
Berbeda halnya dengan kabupaten Aceh Tengah, geuchik tidak memiliki otoritas yang besar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masya- rakat. Otoritas  penyelesaian  konflik  dalam  masyarakat  Aceh  Tengah  berada di  tangan  kepala  dusun.  Walaupun  ada  kasus  konflik  atau  sengketa  yang dilaporkan  kepada geuchik namun  wewenang  untuk  menyelesaikan  per- masalahan  tetap  pada  kepala  dusun. Geuchik hanya  memiliki  wewenang untuk  menyelesaikan  konflik  jika  konflik  itu  tidak  dapat  diselesaikan  oleh kepala dusun. 42
Meskipun  otoritas keuchik berbeda-beda  di  tiga  kabupaten  daerah penelitian berlangsung, namun orang yang bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kasus persengketaan adalah kepala pemerintahannya, baik itu di  tingkat mukim , gampong ,  ataupun  dusun.  Otoritas keuchik dalam  me- nyelesaikan  permasalahan  pada  masa  sekarang  ini  tidak  jauh  berbeda dengan otoritas keuchik pada masa dulu. Dimana dalam beberapa literature menyatakan bahwa posisi keuchik dalam menyelesaikan kasus persengketa- an dapat disebut sebagai hakim perdamaian desa/ gampong .
Dalam  kaitan  dengan  hakim  perdamaian gampong , keuchik karena jabatannya duduk di sidang sebagai ketua majelis dan perangkat desa lainnya menjadi  anggota  majelis.  Sedangkan  sekretaris gampong menjadi  panitera. Anggota  majelis  sidang  tidak  selalu  dalam  jumlah  yang  tetap,  tetapi senantiasa dapat bertambah dan berkurang sesuai kebu tuha n dan berkaitan dengan kasus yang dihadapi. 43 Oleh karena itu orang-orang yang menduduki posisi  lembaga  adat  harus  melalui  proses  seleksi  dan  orang  yang  dipilih adalah orang yang memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang hukum dan kemasyarakatan.
Hal ini menunjukkan bahwa keuchik karena jabatannya sebagai kepala gampong , dalam melaksanakan proses penyelesaian konflik selalu memegang posisi sebagai ketua majelis persidangan. Sebagai ketua yang melaksanakan tugas  kehakiman  maka keuchik haruslah  mempunyai  pengetahuan  yang relative luas dibandingkan perangkat pemerintah gampong lainnya. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang keuchik , adalah sebagai ______________
42 Wawancara, Geuchik Jongok Bathen, 16 Juli 2010.
43 T. Ibrahim El Hakimy, "Hakim Perdamaian Desa sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukun- an  dan  Ketertiban  Masyarakat Gampong, "  dalam  M.  Isa  Sulaiman  dan  HT.  Syamsuddin, Pedoman Umum Adat Aceh..., h. 24.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 57
berikut: 44 (1)  kuat  ilmu  agamanya  ( meu  agama ),  (2)  arif dan  bijaksana, (3) penduduk asli ( asoe lhok ), (4) orang yang berada ( ureung na ).
Dengan terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka dapat diharapkan keuchik akan tetap berwibawa seperti halnya keuchik pada tempo dulu. Ke- wibawaan keuchik ini  penting  dijaga  dan  dipertahankan,  karena  dia  adalah kepala  pelaksana  pemerintahan  di  unit  terbawah  dan  sekaligus  sebagai hakim ketua perdamaian di tingkat gampong /desa.

## D.  Tahap-tahap Penyelesaian Konflik yang Dipraktekkan Lembaga Adat
Ada beberapa tahap yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk tahapan awal yang dilakukan oleh  lembaga  adat gampong dalam  menyelesaikan  konflik  setelah  adanya laporan  dari  para  pihak  atau  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  kepada geuchik adalah  dengan  cara  menganalisis  terlebih  dahulu  kasus  itu,  apakah kasus ini dapat diselesaikan oleh keuchik sendiri ataukah perlu dibantu oleh lembaga adat lainnya. Apabila kasus sengketa ini dianggap kasus yang ringan maka kasus sengketa ini akan diselesaikan sendiri oleh keuchik . Akan tetapi jika  kasus  sengketa/konflik  yang  dilaporkan  itu  termasuk  dalam  kategori kasus berat maka keuchik akan mendiskusikan terlebih dahulu kasus tersebut dengan  unsur  lembaga  adat  lainnya.  Dalam  hal  ini keuchik akan  mengajak imeum meunasah atau tuha peut untuk mendiskusikan kasus yang ada.
Tahapan  selanjutnya  adalah keuchik atau  unsur  lembaga  adat  lainnya mendatangi para pihak secara terpisah untuk mengetahui akar permasalahan yang  menimbulkan  konflik.  Selain  itu  lembaga  adat  juga  menanyakan  ke- sediaan  dari  para  pihak  untuk  berdamai. Setelah keuchik dan  lembaga  adat menganalisis  permasalahan  yang  terjadi  maka keuchik dan  unsur  lembaga adat lainnya mengundang para pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu tempat pertemuan. 45 Akan tetapi ada juga kebijakan yang diambil oleh keuchik dan  unsur  lembaga  adat  untuk  tidak  mempertemukan  para  pihak secara langsung pada suatu tempat.
Pertemuan  antara  para  pihak  yang  berkonflik  biasanya  dilakukan  di masjid atau meunasah dan biasanya dihadiri oleh keuchik , imeum meunasah , ______________
44 Ibid., h. 27.
45 Wawancara M. Yunus Ishaq, 58 tahun, Keuchik Gampong Tanjung Selamat, 29 Juli 2010.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 58
ketua tuha peut , sekretaris desa, dan para pihak yang berkonflik. Akan tetapi untuk  kasus-kasus  tertentu  pertemuan  tidak  dilakukan  di  tempat  terbuka. Seperti,  penyelesaian  kasus  KDRT  yang  mengambillokasi  bukan  di  tempat umum  atau  fasilitas  publik.  Biasanya tempat  pertemuan untuk  kasus KDRT mengambil tempat di rumah keuchik ; kantor desa, atau tempat lainnya yang disepakati oleh para pihak. Adakalanya penyelesaian kasus juga dilakukan di tempat-tempat  lain,  misalnya  di  sawah, lapan gan  bola,  warung  kopi  atau tempat  mana saja  yang  memungkinkan  untuk  dilakukan  diskusi. Walaupun penyelesaian  kasus  pada  tempat-tempat  ini  lebih  terkesan  informal  tetapi dampak  yang  dihasilkan  terkadang  lebih  berpengaruh  ketimbang  penye- lesaian yang dilakukan secara formal. 46
Ada beberapa macam mekanisme pertemuan penyelesaian konflik yang berlaku  dalam  masyarakat  Aceh.  Bentuk-bentuk  mekanisme  pertemuan penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:
Keuchik bertugas  sebagai  pimpinan  dalam  pertemuan  tersebut.  Setelah keuchik membuka  acara  tersebut  kemudian  mempersilakan teungku imeum untuk  memberi  nasihat  kepada  para  pihak.  Dalam  pertemuan  tersebut  para pihak  hanya  mendengarkan  nasihat  dan  solusi  yang  telah  dibuat  oleh perangkat gampong (lembaga adat gampong ). Para pihak  tidak diberikan lagi kesempatan untuk tanya-jawab karena dikhawatirkan akan terjadi perdebatan. Setelah mendengarkan nasihat dan keputusan dari lembaga adat, para pihak di- persilakan untuk berjabat tangan sambil meminta maaf seeara lisan. Kemudian aeara  dilanjutkan  dengan  penandatangan  surat  pernyataan  perdamaian  yang telah  ditulis  diatas  kertas.  Dalam  hal  ini keuchik meminta  para  pihak  untuk menandatangani surat tersebut di atas materai dan juga meminta tanda tangan dari imeum meunasah , ketua tuha peut dan sekretaris desa sebagai saksi. 47
Keuchik bertugas  sebagai  orang  yang  memfasilitasi  dan  bertanggung jawab  terhadap  jalannya  pertemuan  tersebut.  Setelah keuchik membuka pertemuan tersebut, kemudian mempersilakan pihak penggugat dan tergugat untuk  menyampaikan  keinginan  dan  harapan  mereka  terhadap  per- masalahan  yang  ada.  Selanjutnya  untuk  kasus-kasus  tertentu,  seperti  kasus mawaris, keuchik akan  memberikan  kesempatan  pada Tgk  Imeum untuk memaparkan  tentang  aturan-aturan  pembagian  harta  warisan.  Kemudian ______________
46 Wawancara, Yufrizal, Keuchik Gampong Lam Jamee, 5 September 2010.
47 Wawancara M. Yunus Ishaq, 58 tahun, Keuchik Gampong Tanjung Selamat, 29 Juli 2010.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 59
biasanya akan ada penolakan atau info-info baru yang muneul dari para pihak tentang masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu pihak gampong berusaha untuk  memfasilitasi  tereapainya  suatu  keputusan  yang  disepakati  seeara bersama-sama.  Selanjutnya  keputusan  yang  telah  disepakati  itu  ditulis  dan kemudian  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  saksi-saksi  yang turut  dalam pertemuan itu. Biasanya saksi-saksi dalam pertemuan ini adalah bagian dari unsur lembaga adat. Namun jika ada dari para pihak yang tidak setuju dengan keputusan  yang  telah  diambil  maka  kasus  tersebut  tidak  lagi  menjadi kewenangan gampong untuk menyelesaikannya. 48
Keuchik bertugas  sebagai  pemimpin  dalam  pertemuan  itu.  Setelah keuchik membuka  pertemuan  kemudian  tahap  selanjutnya  adalah  men- dengarkan  pemaparan  masalah  dari  kedua  belah  pihak.  Tahap  selanjutnya keuchik memberi kesempatan kepada para hadirin untuk memberi masukan dan saran terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Kemudian keuchik atau tuha peut memberikan nasihat dan tawaran solusi kepada para pihak. Apabila tawaran solusi diterima oleh kedua belah pihak, maka konflik dianggap  telah  berhasil  diselesaikan.  Mengenai  surat  pemyataan  hasil kesepakatan  bersama  biasanya  dibuat  apabila  para  pihak  memintanya  dan surat  itu  ditandatangani  oleh  kuchik, tuha peut ,  dan  para  pihak  yang  ber- konflik/bersengketa. Apabila para pihak tidak setuju dengan tawaran penye- lesaian maka kasus ini dianggap belum selesai dan para pihak boleh mencari penyelesaian dengan cara lain, yaitu dengan mengajukan permasalahan itu ke pihak kepolisian.
Proses persidangan adalah pelaksanaan persidangan dalam menyelesai- kan  perkara.  Pada  tahapan  ini  terdapat  beberapa  prosedur  yang  ditempuh tergantung  kepada  kasus-kasus  yang  dihadapi.  Secara  umum  prosedur  ter- sebut dapat dibagi kepada empat, yaitu:

## 1. Konflik Perkawinan dan KDRT
Pada sidang ini, lembaga adat menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan.  Musyawarah  biasanya  dilaksanakan  di  tempat  tertutup,  seperti rumah keuchik ; para pihak, rumah imeum gampong atau di tempat lain yang dapat  menjaga  kerahasiaan.  Kecuhik  sebagai  pimpinan  lembaga  adat gam- pong membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau
______________
48 Wawancara Tgk. H. Sa'id Budiman, Teungku Imeum Gampong Peunyeurat, 1 Agustus 2010.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 60
menyerahkan  pimpinan  rapat  kepada  salah  satu  unsur  lembaga  adat  se- kiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.
Tata  cara  persidangan  adalah  dengan  meminta  masing-masing  pihak menyempaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi  permasalahan  secara  mendalam  secara  terpisah,  seperti  dalam kamar khusus. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan  keluar  untuk  dilaksanakan,  yang  diikuti  dengan  pemberian  nasihat kepada  para  pihak.  Nasihat  tersebut  biasanya  diberikan  oleh  unsur  tokoh agama.  Setelah  sidang  masing-masing  pihak  memberi  tanggapan  terhadap putusan yang telah diberikan.
Pasca sidang, para pihak yang menerima putusan lembaga adat disudahi dengan  upacara  bersalaman  dan  saling  pemberian  maaf.  Sedang  bagi  yang tidak  setuju  dengan  putusan  tersebut,  kepada  mereka  dianjurkan  untuk menempuhjalur peradilan.

## 2. Pembagian Harta Bersama, Pemeliharaan Anak dan Pembagian Harta Warisan
Berbeda  dengan konflik  perkawinan dan KDRT, sidang pertama dihadiri oleh  pelapor, keuchik ,  sekretaris, tuha peut dan  kadang  kala  termasuk  ahli, seperti ahli bidang agama. Pimpinan sidang adalah keuchik atau orang lain yang ditunjuk  oleh keuchik .  Mengenai  tempat  sidang  dilakukan  di  tempat  privat, seperti  rumah keuchik atau  ruang  publik,  seperti meunasah .  Pada  sidang  ini aparat gampong mendengar  penjelasan  pelapor  tentang  permasalahan  yang hadapi,  berdasarkan  penjelasan  tersebut  aparat gampong mengetahui  akar konflik. Pada sidang berikutnya menghadirkan pihak terlapor.
Pada sidang kedua ini, aparat desa menyampaikan permasalahan yang disampaikan  pelapor/penggugat  dan  kemudian  meminta  tanggapan  dari pihak  terlapor/tergugat.  Pada  sidang  ini  aparat gampong juga menanyakan kesediaan  pihak  tergugat  untuk  bcrdamai. 49 Berdasarkan  informasi  dari kedua belah pihak, aparat gampong sebagai lembaga adat menganalisis per- masalahan  dan  memutuskan  hukumnya.  Pembacaan  putusan  disampaikan pada sidang tersendiri yang dihadiri oleh para pihak yang turut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan masyarakat umum.
______________
49 Wawancara M. Yunus Ishaq, 58 tahun, Keuchik Gampong Tanjung Seiamat, 29 Juli 2010
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 61
Pasca  pembacaan  putusan,  kedua  pihak  diberi  kesempatan  untuk  me- nanggapi  hasil  putusan  tersebut,  baik  berupa  persetujuan  atau  penolakan. Apabila  kedua  belah  setuju,  maka  mereka  harus  menandatangani  surat perjanjian damai yang dikuatkan dengan tanda tangan para saksi. Selanjutnya para  pihak  membayar  biaya  perkara  yang  telah  disepakati.  Sekiranya  hasil putusan tersebut tidak disepakati, maka kepada kedua belah pihak disaran- kan untuk menempuh jalur peradilan dan tidak dikenakan biaya persidangan.

## 3. Sengketa Batas Tanah
Penyelesaian  sengketa  batas  tanah  tidak  jauh  berbeda  dengan  penye- lesaian  masalah  harta  bersama,  pemeliharaan  anak  dan  pembagian  harta warisan. Perbedaannya hanya terletak pada beberapa hal, yaitu pelaksanaan sidang  diikuti  oleh  kedua  belah  pihak  secara  bersamaan,  artinya  tidak  di- lakukan sidang kaukus. Kedua, sidang dilaksanakan di tempat perkara. Ketiga pihak-pihak yang menghadiri sidang relatif terbatas pada para pihak bersama anggota lembaga adat.
Pasca  sidang  para  memberi  tanggapan  atas  keputusan  lembaga  adat. Sekiranya  setuju,  mereka  menantangani  surat  kesepakatan  ditambah  saksi dan  membayar  uang  sidang.  Sekiranya  tidak  setuju,  seperti  di  atas,  kepada mereka  disarankan  menempuh  jalur  hukum  dan  tidak  membayar  biaya sidang.

## 4. Perkara Tindak Pidana
Khusus  untuk  tidak  pidana,  sidang  dipimpin  langsung  oleh keuchik . Tempat  sidang  biasanya  dilaksanakan  di meunasah atau  kantor keuchik . Mengenai  waktu  menyesuaikan  dengan  jenis  kejahatan  yang  dilakukan. Untuk kasus perbuatan mesum, sidang dilaksanakan manakala kasus ditemu- kan, begitu juga penganiayaan. Sidang tindak pidana ini biasanya dilaksana- kan  sekali  saja,  dengan  menghadirkan  seluruh  pelaku  dan  korban.  Bentuk persidangan  dilaksanakan  berupa  introgasi  yang  mendalam  oleh  anggota lembaga  adat  dan  tuntutan  pengakuan  bersalah  dari  pelaku.  Selanjutnya kepada  korban  diminta  untuk  menerima  pengakuan  bersalah  pelaku  dan memberi  memaatkan.  Setelah  pemberian  maaf  dari  korban,  dilanjutkan dengan musyawarah pelaksanaan perdamaian secara adat.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 62
Selain  itu  perkara  tindak  pidana  yang  berupa  sengketa-sengketa berdarah memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Ada beberapa cara yang ditempuh  dalam  pelaksanaan  perdamaian  sengketa-sengketa  berdarah, adalah sebagai berikut:

## a. Sayam
Sayam adalah  bentuk  kompensasi  berupa  harta  yang  diberikan  oleh pelaku  pidana  terhadap  korban  atau  ahli  waris  korban,  khusus  untuk  yang berkaitan  dengan  rusak  atau  tidak  berfungsinya  anggota  tubuh.  Filosofi sayam bagi  masyarakat  Aceh  bersumber  dari  adagium  yang  sudah  dikenal lama,  yaitu:  “luka  fa  sipat  darah  fa  sukat”  (luka  seseorang  harus  diukur lebarnya dan darah yang keluar dari seseorang pun harus diukur banyaknya). Maknanya  adalah  luka  akibat  penganiayaan  atau  kekerasan  harus  diper- hitungkan, demikian pula darah yang mengalir juga harus diperhitungkan. 50
Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memberikan peng- hargaan  dan  perlindungan  yang  tinggi  terhadap  tubuh  manusia  sebagai ciptaan  Allah.  Manusia  tidak  berhak  untuk  merusak  atau  melukai  anggota tubuh,  tanpa  alasan  syara'  yang  sah.  Oleh  karena  itu sayam merupakan bentuk  kompensasi  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dan  memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia. 51
b. Di’iet
Kata di’iet berasal  dari  istilah  bahasa  Arab,  yaitu diyat yang  artinya pengganti jiwa. Di 'iet adalah sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diserahkan  kepada  pelaku  pidana  atau  keluarganya  kepada  korban  atau keluarga korban (ahli waris) dalam tindak pidana pembunuhan. 52 Pembayar- an di’iet dalam  penyelesaian  sengketa  berdarah  ini  dilakukan  setelah  di- ketahui dengan jelas pelakunya dan tingkat kemaafan yang diberikan korban atau  keluarga  korban.  Jika  kemaafan  telah  diberikan,  maka  para  pemangku adat  akan mengkompromikan  dan bermusyawarah  dengan  pelaku  dan  ahli waris tentang jumlah di’iet yang harus dibayar pelaku pidana. 53 Pembayaran ______________
50 Syahrizal, Mediasi , h. 261. 51 Ibid . 52 Nab Bahany As, Menuju Kemandirian , h. 17.
53 Syahrizal, Mediasi , h. 256.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 63
di’iet biasanya dilakukan dalam suatu upacara adat yang didalamnya terdiri dari kegiatan peusijuek dan peumat jaroe .
c. Peusijuek
Peusijuek adalah  aktivitas  yang  harus  dilakukan  setelah  disepakatinya keputusan  penyelesaian  konflik  berdarah  dengan  cara sayam dan di’iet . Prosesi peusijuek merupakan tradisi yang diwariskan oIeh para Sultan Aceh yang memiliki kekuasaan dan kebesaran. Prosesi ini dilakukan dengan tujuan untuk  mempertahankan  tali  silaturrahmi  dan  saling  kunjung  mengunjungi serta bertutur kata yang man is dan sopan. 54
d. Peumat Jaroe
Peumat  jaroe (bersalaman)  adalah  aktivitas  yang  dilakukan  setelah prosesi peusijuek . Peumat  jaroe merupakan  simbol  perbaikan  hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik diantara mereka dapat segera berakhir. Bersalaman ( peumat jaroe ) menjadi awal dari jalinan silaturrahmi antara para pihak yang berkonflik. Kegiatan ini difasilitasi oleh keuchik , imeum meunasah , dan tokoh adat Iainnya. 55
Namun  apabiJa  korban  tidak  menerima  hasil  putusan  lembaga  adat, maka  kasus  tersebut  diserahkan  kepada  korban  untuk  melaporkannya kepada aparat kepolisian dan selanjutnya menempuh jalur penyelesaian se- cara hukum nasional.

## E.   Prinsip-prinsip Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Aceh
Proses  penyelesaian  konflik  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh bervariasi  antara  satu gampong dengan gampong yang  lain.  Keragaman model penyelesaian konflik ini sangat dipengaruhi oIeh keahlian dan penge- tahuan keuchik setempat  tentang  teori  penyelesaian  konflik.  Hal  ini  terjadi karena keuchik memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  penting  dalam  pe- nyelesaian  konflik  pada  tingkat gampong .  Walaupun tidak  dapat  dipungkiri bahwa  ulama imeum meunasah atau tuha peut juga  memiliki  peran  dalam
______________
54 Ibid., h. 259. 55 Ibid., h. 266.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 64
proses  penyelesaian  konflik  namun  keberadaannya  itu  sangat  tergantung pada jenis kasus yang ada.
Meskipun tidak ada mekanisme penyelesaian konflik yang baku dalam masyarakat  Aceh  namun  konsep  penyelesaian  konflik  yang  selama  ini  ber- jalan  didasarkan  pada  beberapa  prinsip,  yaitu:  kebersamaan,  musyawarah, prinsip ta meujeut-jeut (saling rela dan saling pengertian), prinsip keadilan.
Kekuatan  keputusan  atau  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  lembaga  adat dalam  menyelesaikan  konflik  dapat  dibagi  dua,  yaitu  mengikat  dan  tidak mengikat.  Keputusan  yang  bersifat  mengikat  harus  dilaksanakan  oleh  para pihak dan diberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Biasanya putusan yang  mengikat  ini  adalah  keputusan  yang  berkaitan  dengan  urusan  publik, seperti kasus pencurian, pelanggaran adat yang telah mengganggu ketertiban gampong , dan lain-lain.
Ada  beberapa  bentuk  sanksi  adat  seperti  melakukan  acara  peusijuk pada pihak yang melanggar. Setelah itu dilanjutkan dengan acara memotong kambing  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  melanggar.  Acara  pemotongan kambing  ini  dilaksanakan  di meunasah dengan  mengundang  pihak  yang bersengketa  dan  masyarakat.  Bentuk  lain  dari  sanksi  adat  berupa  sangsi administrasi gampong dimana  aparatur  pemerintah gampong akan  menge- sampingkan  pemenuhan  kebu tuha n  orang  (yang  melanggar  perdamaianl kesepakatan)  dalam  berbagai  kegiatan  yang  ada  di gampong ,  karena  di- anggap  tidak  mau  bekerjasama.  Dengan  kata  lain  pihak  yang  melanggar keputusan  tidak  akan  diikutsertakan  dalam  berbagai  kegiatan gampong . Selain itu unsur perangkat gampong tidak akan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan  oIeh  pihak  pelanggar  kecuali  dalam  haI  fardhu  kifayah. 56 Tindakan pengucilan ini dilakukan sampai pihak yang melanggar kesepakat- an  damai menyadari bahwa  tindakannya salah  dan mau  mengakui  kembali kesepakatan yang telah dibuat.
Sedangkan keputusan yang bersifat tidak mengikat diberikan kebebasan kepada  para  pihak  untuk  melaksanakannya  atau  mengabaikannya.  Sanksi bagi  yang  mengabaikannya  hanya  sebatas  ketidak  sediaan  lembaga  adat menangani  kasus  yang  sama  untuk  kedua  kalinya.  Biasanya  setelah  pem-
______________
56 Wawancara Tgk. Hasyim Idris, 68 tahun, tokoh masyarakat Gampong Miruk Lamredeup, 2 Agustus 2010.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 65
bacaan  keputusan  telah  diberitahukan  kepada  para  pihak  yang tidak  setuju dengan keputusan Iembaga adat dipersilakan menempuh jalur peradilan. Hal ini  biasanya  berlaku  bagi  kasus  yang  bersifat  privat  atau  kasus  yang  tidak melibatkan urusan publik.
Adapun  biaya  yang  dipungut  oleh  lembaga  adat  dalam  menyelesaikan suatu  kasus  tidak  ditentukan  tarifnya,  tetapi  untuk  kasus  harta  warisan biayanya ditentukan 2.5 % dari jumlah harta yang diselesaikan. Pembayaran biaya penyelesaian kasus biasanya dibebankan kepada orang yang melapor- kan perkara. 57 Bahkan ada beberapa kasus yang diselesaikan tanpa dipungut bayaran pada para pihak. 58
Berdasarkan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat  dalam  masyarakat  Aceh  tampak  bahwa  model  penyelesaian  konflik  di kalangan  masyarakat  Aceh  memiliki  karakteristik  yang  sangat  berkaitan dengan  falsafah  hidup  masyarakat  Aceh.  Falsafah  hidup  masyarakat  Aceh yang komunal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip yang dianut masyarakat Aceh  ketika  menyelesaikan  permasalahan  sengketa/konflik.  Prinsip-prinsip ini  pula  yang  menyebabkan  banyak  persengketaan  yang  muncul  di masyarakat dapat diselesaikan pada tingkat gampong .
Keberhasilan  masyarakat  Aceh  dalam  menyelesaikan  konflik  pada tingkat gampong ini sangat berkaitan dengan metode yang digunakan selama ini. Metode penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh yang dipraktekkan selama  ini  sering  diklaim  sebagai  penyelesaian  konflik  dengan  metode mediasi.  Akan  tetapi  berdasarkan  fakta  di lapan gan  menunjukkan  bahwa praktek mediasi yang dilakukan lembaga adat lebih mirip dengan penyelesai- an konflik yang dilakukan dalam pengadilan atau arbitrase.
Walaupun  proses  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  lembaga adat  lebih  mirip  dengan  pengadilan  atau  yang  sering  disebut  dengan  peng- adilan  adat  namun  dalam  pelaksanaannya  sangat  jauh  berbeda.  Keputusan yang dihasilkan berdasarkan prinsip keadilan komunal bukan keadilan benar atau salah. Prinsip keadilan komunal ini telah menyebabkan keputusan yang disepakati  tidak  merugikan  kedua  belah  pihak.  Atau  dengan  kata  lain keputusan yang diambil lebih mengarah kepada win-win solution bukan win- lose solution .
______________
57 Wawancara Amiruddin, 63 tahun, tokoh adat Gampong Miruk Lamredeup, 2 Agustus 2010.
58 Wawancara Asnawi, 40 tahun, Mukim Siem, 11 Agustus 2010.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 66
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Aceh  memiliki  konsep  pe- nyelesaian konflik tersendiri  yang  berbeda  dengan teori resolusi  konflik.  Di mana  pada  satu  sisi  ada  beberapa  prosedur  yang  dilakukan  oleh  lembaga adat  dalam  menyelesaikan  konflik  mirip  dengan  prosedur  penyelesaian konflik  di  pengadilan  atau  arbitrase.  Akan tetapi  disisi  yang  lain,  khususnya pada produk yang dihasilkan atau keputusan yang disepakati oleh para pihak lebih  mirip  dengan  mediasi.  Sehingga  konsep  penyelesaian  konflik  yang dilakukan oleh lembaga adat Aceh dapat dikategorikan sebagai penyelesaian konflik  dengan  mediasi  yang  disesuaikan  dengan  tradisi  dan  kultur  masya- rakat Aceh.
Konsep  mediasi  masyarakat  Aceh  ini  tidak  sama  secara  prinsip  dan prosedur  dengan  teori  mediasi  resolusi  konflik.  Hal  ini  terjadi  karena  teori mediasi  resolusi  konflik  yang  diperkenalkan  selama  ini  merupakan  model penyelesaian  konflik  yang  lazim  dilakukan  oleh  masyarakat  Barat  yang  men- junjung tinggi nilai-nilai individual. Sehingga prinsip-prinsip dan prosedur pe- nyelesaian  konflik  yang  dilakukan  sangat  sesuai  dengan  karakteristik masyarakat barat. Sehingga penyelesaian konflik yang selama ini dipraktekkan masyarakat  barat  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  mumi  dalam  masyarakat Aceh yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai komunal.
Oleh karena itu “mediasi” sebagai alternatif penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat dimaknai sebagai suatu metode penyelesaian konflik yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  kebersamaan,  musyawarah,  keadilan, dan  pengorbanan.  Sehingga  keputusan  yang  dihasilkan  adalah  keputusan yang tidak merugikan pihak manapun.

## F.  Kesimpulan
Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  model  penyelesaian  konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori  penyelesaian  konflik  dengan  menggunakan  model  penyelesaian mediasi  secara  teori.  Dimana  proses  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan lembaga  adat  cenderung  seperti  peradilan  tetapi  hakim  yang  memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah gampong atau mukim .
Walaupun proses penyelesaian konflik di Aceh berbentuk peradilan adat tetapi prinsip dan prosedur yang dilakukan sangat berbeda dengan peradilan negara.  Dimana  proses  penyelesaian  konflik  di gampong dilakukan  dengan
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 67
prinsip  musyawarah  dan  keadilan  komunal  sedang  peradilan  Negara  cen- derung  bukti  dan  hukum  yang  berlaku.  Keadilan  yang  dihasilkan  oleh  per- adilan negara pun berdasarkan benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa praktek  yang  mereka  lakukan  bukan  termasuk  praktek  mediasi  karena berdasarkan prosedur dan konsepnya sangat berbeda dengan teori mediasi.
Jika  dilihat  pada  aspek  siapa  pihak  ketiga  yang  berhak  ditunjuk  untuk menyelesaikan  konflik  maka  praktek  yang  dilakukan  oleh  lembaga  adat selama  ini  cenderung  mirip  dengan  peradilan  Negara  karena  orang  yang berkewajiban  untuk  menyelesaikan  konflik  sudah  ditetapkan.  Sedangkan dalam arbitrase dan mediasi pihak ketiga ditunjuk oleh para pihak yang ber- konflik  untuk  membantu  dalam  menyelesaikan  masalah.  Sementara  pe- nyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat ditunjuk oleh salah satu pihak  yang  berkonflik.  Kemudian keuchik sebagai salah satu  unsur  lembaga adat akan menemui atau memanggil pihak lain yang berkonflik/ bersengketa.
Dalam konsep mediasi keputusan yang diambil berdasarkan kesepakat- an  para  pihak  yang  berkonflik. Sementara  dalam  penyelesaian  konflik  yang dilakukan  oleh  lembaga  adat,  keputusan  yang  dibuat  lembaga  adat  yang kemudian  disepakati  para  pihak  yang  berkonflik.  Praktek  ini  agak  mirip dengan praktek penyelesaian dengan model arbitrase.
Meskipun  praktek  yang  dijalankan  mirip  dengan  model  arbitrase, namun  keputusan  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  adat  diterima  para  pihak atas  dasar  prinsip ta  meujeut-jeut yang  artinya  saling  rela  dan  saling  pe- ngertian.  Prinsip  ini  berbeda  dengan  keputusan  yang  dihasilkan  dalam arbitrase adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain ( win-lose  solution ).  Akan  tetapi  agak  mirip  dengan  prinsip  mediasi  yaitu kedua belah pihak sama mendapatkan kemenangan ( win - win solution ).
Dengan  demikian  model  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh lembaga  adat  tidak  termasuk  dalam  kategori  model  penyelesaian  konflik dengan cara litigasi, arbitrase, dan mediasi. Akan tetapi model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh memiliki prosedur dan konsep tersendiri yang berbeda dengan konsep resolusi konflik yang ada. Konsep penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh dapat peneliti masukkan  dalam  kategori  konsep  “mediasi”  versi  masyarakat  Aceh,  yaitu penyelesaian  konflik  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  keputusan  yang tidak  merugikan  para  pihak  yang  berkonflik  berdasarkan  prosedur  dan prinsip-prinsip komunal.[w]
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
68

## BIBLIOGRAFI
Achmad  Gunaryo,  “Konflik  dan  Pendekatan  Terhadapnya”,  dalam  buku  M. Mukhsin  Jamil,  (ed.), Mengelola  Konflik  Membangun  Damai ,  Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007.
Amin  Ramly,  “Legitimasi  Kekuasaan  Pemerintah  dan  Adat  (Studi  tentang
Ketaatan Masyarakat  Desa  terhadap  Pemerintah  dan  Adat)  di  Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat”, paper diskusi “Legitimasi Kekuasaan Pemerintah dan Adat”, 14 Agustus 2008.
A  vonius,  Leena  dan  Sehat  Ihsan  Shadiqin,  “Revitalisasi  Adat  di  Indonesia  dan Aceh”,  dalam  Leena  Avonius  dan  Sehat  Ihsan  Shadiqin,  (ed.), Adat  dalam Dinamika Politik Aceh , Banda Aceh: ICAIOS dan ART!, 2010.
Burton, John and Dukes, Frank, Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution, London: Macmillan Press, 1990.
Eka Hendry Ar, Sosiologi Konflik: Telaah Kritis Seputar Konjlik dan Perdamaian,
Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2009.
Hurgronje, C.Snouck, The Achehnese , W.S. O'Sullivan, (terj.), Vol. I, Leyden: E.J. Brill, 1906.
Indro Surono, “Penetrasi Kelembagaan dan Stagnasi Pedesaan”, Wacana , No. 9/ Juli - Agustus 1997.
James  P.  Spradley, Metode  Etnografi ,  Terj.  Misbah  Zulfa  Elizabeth,  Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Kraybill, Ronald S., Evans, Alice Frazer dan Evans, Robert A., Peace Skills Panduan
Mediator , terj. A. Supratiknya, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
Kressel, Kenneth “Mediation Revisited”, dalam Morton Deutsch, et.al., (ed.), The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice , USA: Jossey-Bass.
McCollum,  Sean, Managing  Conflict  Resolution ,  Newyork:  Chelsea  House Publisher, 2009.
M. Isa Sulaiman, “Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh”, dalam M. Isa
Muslih  MZ,  “Pengantar  Mediasi:  Teori  dan  Praktek”,  dalam  M.  Mukhsin  Jamil,
(ed.), Mengelola  Konjlik  Membangun  Damai ,  Semarang:  WMC  lAIN
Walisongo, 2007.
Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013 69
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Nora Doherty and Marcelas Guyler, The Essential Guide to Workplace Mediation and Conjlict Resolution . London and Philadelphia: Kogan Page, 2008.
Rosnidar Sembiring, “Kedudukan Hukum Adat dalam Era Reformasi”, http://library.usu.ac.idldownloadlfh/perdata-rosnidar.pdf, 11 Januari 2011. Sholihan,  “Memahami  Konflik”,  dalam  buku  M.  Mukhsin  Jamil,  (ed.), Mengelola Konflik Membangun Damai, Semarang: WMC lAIN Walisongo, 2007.
Soerjono  Soekanto,  Struktur  dan  Proses  Sosial  Suatu  Pengantar  Sosiologi Pembangunan, Jakarta: Rajawali, t.th.
Sutoro Eko, “Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa”, makalah dalam
Sarasehan Nasional Menggagas Desa Masa Depan, Jakarta 3-4 Juli 2006.
__________, “Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Depan Otonomi Desa,” IRE'S Insight, Workingpaper/11February/2008.
Sulaiman  dan  HT.  Syamsuddin,  (ed.), Pedoman  Umum  Adat  Aceh ,  Banda  Aceh: MAA Provinsi NAD, 2007-2008.
Syahrizal  Abbas, Mediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syari'ah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional , Jakarta: Kencana 2009.
Tim  Peneliti  lAIN  Ar-Raniry  dan  Biro  Keistimewaan  Aceh  Provinsi  NAD,
Kelembagaan  Adat  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam ,  Yogyakarta:  AK
Group, 2006.
Tim  Peneliti  Puslit  lAIN  Ar-Raniry, Peran  Lembaga  Adat  dalam  Mendukung Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh , Banda Aceh: Puslit lAIN Ar-Raniry, 2009.
Tim Penulis, Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Indonesia , Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1999.
T.  M.  Juned,  “Membedah  Adat  dan  Hukom  Masyarakat  Aceh”,  dalam  Lukman Munir,  (ed.), Bunga  Rampai  Menuju  Revitalisasi  Hukom  dan  Adat  Aceh, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003.
__________,  “Adat  dalam  Perspektif  Perdebatan  dan  Praktek  Hukum”  dalam Lukman  Munir,  (ed.), Bunga  Rampai Menuju  Revitalisasi  Hukom  dan  Adat Aceh , Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP Jakarta, 2003.
__________,  “Penerapan  Sistem  dan  Asas-asas  Peradilan  Hukum  Adat  dalam Penyelesaian  Perkara  (Sebagai  upaya  Menggapai  Kedamaian  dan Ketertiban  Masyarakat)”,  dalam  Isa  Sulaiman  dan  m.  Syamsuddin,  (ed.), Pedoman Umum Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: MAA Provinsi NAD, 2008.
Kamaruddin, dkk.
Walisongo Walisongo Walisongo Walisongo , Volume 21, Nomor 1, Mei 2013
70