Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik
Lailatul Qadariyah
Desen Ekonomi Syariah , Universitas Trunojoyo Madura Qadariyah_82@yahoo.com
Arif Rachman Eka Permata
Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura arifrachman2594@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan paper ini dibuat untuk mengetahui peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)  di  Indonesia  secara  teoritik  dan  empirik.  Penggunaan  kajian  penelitian sebelumnya serta pengambilan teori dari berbagai referensi menjadikan penelitian ini menarik  untuk  disusun.  Untuk  metode  penelitian,  pendekatan  kualitatif  diskriptif dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  kajian  kepustakaan.  Studi analisis  sumber  bukti  baik  kualitatifdan    studi  komparasi  hasil  penelitian  terdahulu serta  artikel-artikel  di  media  masa  yang  terkait  dengan  pembahasan.  Dari  data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah  penulisan  sehingga  mempermudah  pembahasan  masalah-masalah  yang  ada. metode  analisis  data  yaitu  teknik  analisis  data  deskriptif  kualitatif.  Hasil  paper  ini ialah  secara    teoritis  peran  LKMS  bertindak  sebagai  lemba  keuangan  dan  lembaga sosial  yang  mampu  memberdayakan  masyarakat  kecil  dan  mengatasi  masalah  sosial ekonomi.  Dalam  praktek  empirisnya  peran  LKMS  sudah  maksimal  memposisikan diri  sebagai  lembaga  keuangan  dan  sosial.  Namun  masih  banyak  kendala-kendala yang  melingkupinya  seperti  kurang  SDM,  informasi,  dan  kepercayaan  masyarakat, serta perkembangan lembaga keuangan lain yang semakin modern.
Keyword : LKMS, Peran LKMS, Masyarakat Kecil

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapa kurang lebih 210 juta jiwa. Berdasarkan data yangdiperoleh dari PEW Research Center pada tahun 2009 oleh Bank Syariah Mandiri  Analysis melalui Forum on Religion and  Public  Life  The  Future  of  the  Global  Muslim  Population  Oktober  2010 menggambarkan  bahwa  total  penduduk  muslim  di  Indonesia  berjumlah  sekitar 202.867.000  penduduk,  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  negara-negara  dengan  penduduk muslim  lainnya  seperti  Pakistan  (174.082.000),  India  (160.945.000),  Bangladesh (145.312.000),  Mesir  (78.513.000),  Nigeria  (78.056.000),  Iran  (73.777.000),  Turki (73.619.000),  Algeria  (34.199.000),  dan  Maroko  (31.993.000),  dengan  jumlah  tersebut Indonesia masih unggul 21% (202.867.000:161.120.000) dari total 5 Negara Afrika Utara dan 3% (202.867.000:198.180.000) di atas 16 Negara Timur Tengah. 1 Hal ini  merupakan sebuah  potensi  besar  jika  dikelola  pada  sektor  yang  tepat,  khususnya  yang  berkaitan
1 Forum on Religion and Public Life, The Future of the Global Muslim Population , October 2010.
dengan aktifitas ekonomi, dan tentunya aktifitas itu didasari oleh nilai-nilai islam seperti ekonomi islam.
Perekonomian  Indonesia  memang  sekarang  ini  masih  belum  dikatakan  stabil, tumpuan  aktifitas  ekonomi  masih  belum  terfokus  dan  jelas.  Lembaga  keuangan  menjadi salah  satu  sektor  ekonomi  yang  memang  memiliki  andil  besar  untuk  mempengaruhi stabilitas  perekonomian.  Kembali  mengingat  ketika  krisis  tahun  1998  di  Indonesia, berbagai  upaya  untuk  memperkuat  sektor  ini  terus  dilakukan,  baikoleh  pemerintah sebagai  pemangku  kebijakan,  pihak  swasta  (lembagakeuangan  [perbankan])  yang  cukup perhatian  terhadap  sektor  ini,  ataupunmasyarakat  secara  langsung  yang  menjadi  motor penggerak  dengan  terusmenjamurnya  lumbung-lumbung  usaha.  Hal  ini  disokong  pula denganadanya  pergeseran  cara  pandang  ( mindset) sebagian  masyarakan  pascaterjadi krisis  moneter,  dari  semula  sebagai  pegawai  atau  karyawan  menjadiseorang wirausahawan  ( entrephener) .Posisi  pihak  swasta  seperti  halnya  Lembaga  Keuangan mempunyaiperan  strategis  dalam  membantu  maju  dan  berkembangnya  sektor ekonomimasyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangandengan  operasional  dengan  prinsip  ekonomi  syariah  yang  sudah  terujiampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga padawaktunya akan cukup mampu menjawab  sebagaian  kalangan  yangmeragukan  optimalnya  pemberdayaan  perekonomian kecil dan menengah. 2
Masih  dalam  sektor  ekonomi,  perkembangan  industri  keuangan  syariah  dari tahun  ketahun  memang  memiliki  trend  yang  amat  positif,  indikator  yang  paling  terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri  dan tersebar di  seluruh  wilayah  Indonesia. 3 Aset  perbankan  nasional  per  September  2011  sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset  perbankan  nasional  pada  tahun  2007  –  2011  berkisar  15%-18%. Pada  periode  yang sama,  pertumbuhan  aset  perbankan  syariah  adalah    23,6%-50,1%.  Walaupun  aset perbankan  syariah  masih  kecil  dari  aset    perbankan  nasional,  namun  pertumbuhan  aset perbankan  syariah  jauh  lebih  tinggi  dari  pertumbuhan  aset  perbankan  nasional.    Hal  ini menunjukkan  potensi  yang  masih  sangat  besar  pada  perbankan  syariah.  Perkembangan jumlah  bank  syariah  (BUS+UUS)  sangat  signifikan  dari  22  bank  pada  tahun  2005 menjadi  33  bank  pada  tahun  2011  (s/d  September  2011). 4 Dalam  industri  keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Secara  umum  Lembaga  keuangan  mikro  (LKM)  adalah  lembaga  yang melayanikeuangan  mikro.  Lembaga  keuangan  mikro  syariah  adalah  lembagakeuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran  uang  yang  beroperasi  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariah. 5 Dalam pembahasan yang lebih mendalam Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapatdipahami  dari  apa  yang  dikemukakan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,yang memberi  pengertian  bahwa  Lembaga  Keuangan  adalah  “badan  dibidang  keuangan  yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepadamasyarakat”.Hal senada juga terdapat dalam  Undang-undang  Nomor  14  Tahun1967  Tentang  Pokok-Pokok  Perbankan  Baik Konvensional  maupun  syariah,yang  menjelaskan  Lembaga  Keuangan  adalah  “semua badan  yang  melalukankegiatan-kegiatan  di  bidang  keuangan  dengan  menarik  uang darimasyarakat  dan  menyalurkan  uang  tersebut  kembali  ke  masyarakat”.Dari  pengertian
2 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2011.
3 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
4 Bank Indonesia , Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011
5 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45
di  atas,  apabila  dikaitkan  dengan  kata  “syariah”dapat  dipahami  bahwa  Lembaga Keuangan  Syariah  adalah  badan  yangmelalukan  kegiatan-kegiatan  di  bidang  keuangan dengan  menarik  uangdari  masyarakat  dan  menyalurkan  uang  tersebut  kembali  ke masyarakatdengan  menggunakan  prinsip  syariah.Kata  “mikro”  pada  penyebutan Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,memberi  pengertian  lebih  menunjukkan  kepada tataran  ruanglingkup/cakupan  yang  lebih  kecil.  Dengan  asumsi  perbandingan bahwaLembaga  keuangan  besar  salah  satunya  adalah  berbentuk  bank  denganmodal berskala  besar,  maka  Lembaga  Keungan  mikro  adalah  bentukan  laindari  bank  atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukanuntuk sektor usaha mikro kecil. Dalam  pengertian  ini  dikategorikankedalamnya  adalah Baitul  Mal  Wattamwil ,  Koperasi Syariah dan BankPrekreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). 6
Keuangan  mikro  adalah  penyediaan  berbagai  bentuk  pelayanan  keuangan termasuk  diantaranya  kredit,  tabungan,  asuransi  dan  transfer  uang  bagi  orang  atau keluarga  miskin  yang  berpenghasilan  rendah,  dan  usaha  mikro  mereka.  Defnisi  ini memberikan penekanan pada perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya lebih banyak  diasosiasikan  dengan  kredit  mikro  saja,  dan  pada  target  pelayanan  yaitu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama keuangan mikro yang membedakannya  dari  produk  jasa  keuangan  formal,  yaitu  kecilnya  pinjaman  atau simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk aset. Pelayanan keuangan mikro dapat diberikan  oleh  lembaga  keuangan  mikro,  yaitu  lembaga  yang  kegiatan  utamanya  adalah memberikan  jasa  keuangan  mikro,  lembaga  keuangan  formal  yang  mempunyai  unit pelayanan  keuangan  mikro,  program  pembangunan  atau  program  penanggulangan kemiskinan  yang  mempunyai  komponen  keuangan  mikro,  dan  organisasi  informal  yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT. 7
Posisi  LKMS  lebih  dikenal  BMT  menjadi  sangat  penting  karena  keberadaannya mampu  menjangkau  seluruh  sektor,  termasuk  sektor  perekonomian  menengah  kebawah yang notabennya memiliki banyak masalah. Menurut Jenita: 2010 bahwa Bagaimanapun, target atau segmen Lembaga Keuangan Mikro senantiasa bersentuhan dengan masyarakat yang  relatif  miskin  atau  berpenghasilan  rendah.  Di  tengah  perkembangan  lembaga keuangan  Bank  berlabel  syariah  dalam  pada  beberapa  tahun  terakhir  ini  menjadi  salah satu  sinyal  baik  terus  berkembang  pesatnya  lembaga  keuangan  yang  menggunakan prinsip  syariah. 8 Secara  empirik  sebagai  gambaran  awal,  hal  yang  sangat  menarik  dari berkembangnya  jumlah  lembaga  keuangan  mikroIslam  ini,  bahwa  permasalahan dukungan financial yang  dihadapi  mayoritas  bangsaini  (terutama  para  petani)  akan  bisa
6 Dr.  H.  Hamdan,  SH.,  MH,  “ Baitulmal  wattamwil  dan  BPR”, Makalah  yang  disampaikan  pada Dilkat III Program PPC  Terpadu Angkatan VI Peradilan Agama Seluruh Indonesia di Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA-RI Megamendung – Bogor tanggal 31 Agustus 2012
7 Usman,  Syaikhu.  2004. Keuangan  Mikro  untuk  Masyarakat  Miskin:  Pengalaman  Nusa  Tenggara  Timur. Jakarta: Semeru.
8 Jenita,Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah DalamPemberdayaan Ekonomi Masyarakat KecilMenengah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010
terselesaikan jika peran LKM syariah ini bisa dioptimalkan. Dalam sebuah studi  empiris yangdilakukan  di  Gunung  Kidul-Jogjakarta  olehlembaga  penelitian  InterCafe  IPB bekerjasama  dengan  CIFOR,  ditemukan  bahwamayoritas  masyarakat  petani  yang  hidup dipedesaan,  lebih  memilih  kelompok  arisanatau  koperasi  (45,5  persen),  yang prakteknyaberbasis  bagi  hasil  dan  sesuai  budaya  lokal,ketika  ditanya  preferensi  lembaga yang akandidatangi sebagai solusi terhadap masalahfinansial yang dihadapi.
Dari  paparan  diatas  tentunya  dapat  dipahami  bahwa  posisi  lembaga  keuangan mikro  syariah  pada  perekonomian  cukup  penting  dan  berpotensi  untuk  dikembangkan pada  seluruh  sektor.  Dengan  didukung  jumlah  penduduk  muslim  yang  begitu  besar tetunya hal tersebut tidak akan mustahil dilakukan. Secara umum tujuan dibuatnya paper ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  lembaga  keuangan  mikro  syariah  secara  teoritik, selanjutnya  untuk  memetakan  penelitian  atau  studi  empiris  tentang  peran  lembaga keuangan  mikro  syariah  khususnya  di  Indonesia  yang  akan  dikemas  dengan  berbagai diskripsi  studi  kasus  wilayah  dan  lembaga  yang  berbeda.  Dari  kedua  tujuan  tersebut diharapkan  diketahui  masalah  yang  masih  melingkupi  lembaga  keuangan  mikro  syariah di Indonesia dan apa saja solusi atau program  yang telah dilakukan, jika  masih memiliki masalah  maka  penulis  akan  menyajikan  rekomendasi  solusi  untuk  mengatasi  masalah tersebut  dan  pengembangan  lembaga  keuangan  mikro  syariah  agar  perannya  semakin terlihat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Untuk  metode  penelitian,  pendekatan  kualitatif  diskriptif  dengan  jenis  penelitian kualitatif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  paper  ini  adalah  metodeanalisis kualitatif  deskriptif  studi  kasus  berdasarkan  kajian  kepustakaan.  Studi  analisis  adalah pengujian  intensif,  menggunakan  berbagai  sumber  bukti  baik  kualitatif.  Dalam  hal  ini juga  menggunakan  studi  komparasi  hasil  penelitian  terdahulu  serta  artikel-artikel  di media  masa  yang  terkait  dengan  pembahasan.  Dari  data-data  yang  diperoleh  kemudian disusun  berdasarkan  aturan  dan  analisis  yang  sesuai  dengan  kaidah  penulisan  sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.
Dengan  metode  ini,  penulis  ingin  mengkaji  bagaimana  peran  lembaga  keuangan mikro secara teoritik dan  empiris. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan  kontribusi  berupa  rekomendasi  yang  membangun  dan  bermanfaat,  baik  itu kepada  penulis,  pembaca,  masyarakat,  dan  Negara.  Jenis  data  yaitu  data  sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang  terkait  dengan  penelitian  terdahulu.  Dan  metode  analisis  data  yaitu  teknik  analisis data deskriptif  kualitatif Data-data yang  diperoleh  dari tinjauan literatur maupun website terkait    disusun  menjadi  sebuah  fakta-fakta  yang  aktual  untuk  kemudian  dilakukan pembahasan solusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum LKMS Di Indonesia
Perkembangan  lembaga  keuangan  mikrosyariah  terutama  dalam  satu  dasawarsa terakhir, baik dari jumlah lembaga maupunjumlah nasabah, menunjukkan angka yangluar
biasa. Hal ini tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akanmanfaat dan  pentingnya  menjalankan  aktivitas  ekonomi  melalui  lembaga  keuangan  iniuntuk mencapai  kondisi  yang  lebih  baik . Bahkan  diprediksi  bahwa  LKM  akan  memiliki  peran strategis  dalam  mengakselerasiproses  Indonesia  menjadi  negara  maju  padatahun  2030 mendatang. Hal ini sebagaimanadiungkapkan oleh Chairul Tanjung, pengusaha yang juga Ketua  Komite  Ekonomi  Nasional  (KEN),  dalam  ceramahnya  pada  peringatan  Dies Natalis  Ke-47  Institut  PertanianBogor  (IPB).  Beliau  berkeyakinan  bahwaIndonesia  akan masuk dalam lima terbesar developed country pada 2030 nanti denganLKM menjadi salah satu pilar utamanya.Program pengentasan kemiskinan  melaluiLembaga Keuangan Mikro (LKM)  sesungguhnya  telah  dilaksanakan  di  banyak  negaraberkembang.  Program  ini merupakan saranauntuk membantu pengusaha kecil-menengahdalam membiayai investasi untuk kegiatanekonomi, mengurangi kerentanan terhadapgoncangan eksternal, pengeluaran  konsumsi,dan  memungkinkan  para arbeitlose (pengangguran)  untuk berwirausaha ketika peluangupah di sektor formal ekonomi terbatas. Bahkan PBB secara tegas  menyatakan  bahwa  tahun  2005  lalu  sebagai  permulaan  tahun  internasional  bagi lembaga  keuangan  Mikro,  yangmengakui  bahwa  lembaga  ini  merupakan  sarana  penting mengurangi  kemiskinan  dunia.Dalam  konsep  Islam,  negara  manapunyang  memiliki goal yang  jelas,  yakni  terbentuknya  tatanan  masyarakat  yang  sejahterasebagaimana  yang disampaikan  Imam  alSyatibi  dalam  karyanya al  muwafaqat  fii  alushul , akan  berusaha dengan konsistenmencari dan menjalankan berbagai kegiatanekonomi yang menguntungkan  dan  sesuaidengan  karakter  bangsa. IslamicMicrofinance yang  di dalamnya  ada  BMT,  KoperasiSyariah,  BPRS  serta  bank-bank  Islam  dengan  unit  usaha mikronya  diharapkan  dapatmembantu  merealisasikan  tujuan  tersebut.PINBUK  sendiri, sebagai institusi yangmewadahi lembaga BMT di Indonesia, telahmencatat bahwa jumlah BMT  yang  beroperasi  sampai  dengan  tahun  2009  di  berbagaiprovinsi  mencapai  angka 3.536  lembaga.  PINBUK  juga  mencatatbahwa  pertumbuhan  BMT  pertahunnya  ratarata mencapai  angka  sekitar  108  lembaga.Dengan  fakta  seperti  ini,  maka  proyeksi pertumbuhan  BMT  20  tahun  ke  depan  akansangat  luar  biasa.  Apalagi  data  ini belummencakup  koperasi  syariah,  Koppontren(koperasi  pondok  pesantren)  atau  BMT lainyang  belum  terdata  oleh  PINBUK.Dari  sisi  nilai  aset,  yang  mana  akan  berpengaruh pada  seberapa  besar  karyawanyang  akan  dipekerjakan,  atau  seberapa  banyak  nominal uang yang akan dikelola, terdapat lebih kurang 168 BMT yang memilikiaset lebih dari Rp 1  milyar.  Bahkan  beberapaBMT  ada  yang  memiliki  aset  hingga  puluhanmilyar  rupiah, seperti  BMT  Bina  UmmatSejahterah  di  Lasem  dan  BMT  Beringharjodi  Jogjakarta. Sedangkan BMT MarsalahMursalah lil Ummah (MMU) dan BMT UGTSidogri Pasuruan pada  tahun  2009,  masingmasing  beraset  56,79  Milyar  dan  164,87milyar  rupiah,  dan mereka  rata-rata  telahmempunyai  outlet/cabang  di  beberapaprovinsi  di  Indonesia. Selanjutnya,  hampir80  persen  BMT,  menurut  catatan  PINBUK,memiliki  aset  antara  Rp 50 juta hingga Rp500 juta. Hanya 9,32 persen yang memilikiaset di bawah Rp 50 juta. 9
9 Jaenal Efendi, Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah , Jurnal Iqtisodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2010, IPB Bogor.

## B. LKMS Secara Teoritik (Teori Dan Peran).
LKMS merupakan sebuah institusi profit motive yang juga bersifat social motive , yang kegiatannya  lebih  bersifat community  development dengan  tanpa  mengesampingkan perannya  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  yang  tentunya  menggunakan  nilai- nilai  islam  dalam  aktifitas  usahanya.  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran  menabung  dan  peduli  terhadap  sesama  melalui  filantrofi  islam  kepada masyarakat,  terutama  masyarakat  berpenghasilan  rendah.  Dalam  paper  ini  penulis memfokuskan  pembahasan  teoritik  pada  bagian  dalam  lembaga  keuangan  mikro syariah, secara umum seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lain sebagainya, namun peneliti fokus  pada  BMT  dan  BPRS  sebab  nanti  dalam  pembahasan  kajian  empirik  banyak membahas  pada  kedua  lembaga  tersebut  khususnya  lebih  banyak  pada  BMT.  Secara teoritik bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
1. BPRS  (Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah),  Menurut  undang-undang  (UU) Perbankan  No.  7  tahun  1992,  BPR  adalah  lembaga  keuangan  yang  menerima simpanan  uang  hanya  dalam  bentuk  deposito  berjangka  tabungan,  dan  atau bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dalam  bentuk  itu  dan  menyalurkan  dana sebagai  usaha  BPR.  Pada  UU  Perbankan  No.  10  tahun  1998,  disebutkan  bahwa BPR  adlah  lemabaga  keuangan  bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usahanya secara  konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah.  Pengaturan  pelaksanaan BPR  yang  menggunakan  prinsip  syariah  tertuang  pada  surat  Direksi  Bank Indonesia  No.  32/36/KEP/DIR/tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi  layaknya  BPR  konvensional  namun  menggunakan  prinsip  syariah. Tujuan didirikannya BPR Syariah adalah:
a. Meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  umat  islam,  terutama  masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan
b. Menambah  lapangan  kerja  terutama  di  tingkat  kecamatan  sehingga  dapat mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina  semangat ukhuwah  islamiyyah  melalui kegiatan  ekonomi  dalam rangka  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  menuju  kualitas  hidup  yang memadai.
Untuk  mencapai  tujuan  operasional  BPR  Syariah  tersebut  diperlukan strategi operasional yaitu:
a. BPR  Syariah  tidak  bersifat  menunggu  terhadap  datangnya  permintaan fasilitas  melainkan  bersifat  aktif  dengan  melakukan  sosialisasi/penelitian kepada  usaha-usaha  berskala  kecil  yang  perlu  dibantu  tambahan  modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik,
b. BPR  Syariah  memiliki  jenis  usaha  yang  waktu  perputaran  uangnya  jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
c. BPR  Syariah  mengkaji  pangsa  pasar,  tingkat  kejenuhan  serta  tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.
2. Baitul Maal Wattamwil (BMT), adalah sebutan ringkas dari Lembaga Keuangan Mikro  Syariah  Baitul  Maal  wat  Tamwil  atau  Balai-usaha  Mandiri  Terpadu, sebuah  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  memadukan  kegiatan ekonomi  dan  sosial  masyarakat  setempat. Baitul  maal Wattamwil (BMT)  adalah kelompok  swadaya  masyarakat  sebagai  lembaga  ekonomi  rakyat  yang  berupaya mengembangkan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi  dengan    sistem  bagi  hasil untuk  meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  kecil  bawah  dan  kecil  dalam upaya  pengentasan  kemiskinan  (Harisman,  2003  :74).  Kegiatan  LKMS  BMT adalah  mengembangkan  usaha-usaha  ekonomi  produktif  dengan  mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan  masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial  dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq  dan  sodaqoh  dan  mendistribusikannya  dengan  prinsip  pemberdayaan masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  dan  amanahnya.  Tujuan  BMT  yaitu meningkatkan  kualitas  usaha  ekonomi  untuk  kesejahteraan  anggota  pada kususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Sedangkan  sifat  BMT  yaitu  memiliki usaha  bisnis  yang  bersifat  mandiri,  ditumbuhkembangkan  dengan  swadaya  dan dikelola  secara  profesional  serta  berorientasi  untuk  kesejahteraan  anggota  dan masyarakat  lingkungannya.  BMT  dapat  didirikan  dan  dikembangkan  dengan suatu  proses  legalitas  hukum  yang  bertahap.  Awalnya  dapat  dimulai  sebagai kelompok  swadaya  masyarakat  dengan  mendapatkan  sertifkat  operasi/kemitraan dari  PINBUK  (pusat  inkubasi  bisnis  usaha  kecil  dan  menengah)  dan  jika  telah mencapai  nilai  aset  tertentu  segera  menyiapkan  diri  kedalam  badan  hukum koperasi. BMT mempunyai ciri-ciri:
a. Berorientasi  bisnis,  mencari  laba  bersama,  meningkatkan  pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya,
b. Bukan  lembaga  sosial  tetapi  dimanfaatkan  untuk  mengaktifkan  penggunaan dana  sumbangan  sosial,  zakat,  infaq  dan  sadaqah  bagi  kesejahteraan  orang banyak secara berkelanjutan.
c. Ditumbuhkan  dari  bawah  berdasarkan  peran  partisipasi  dari  masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan LKMS BMT itu sendiri, bukan miliki orang lain dari luar masyarakat itu.
Peran BMT di masyarakat meliputi:
a. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak,
b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah,
c. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu’afa (miskin),
d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
Jika dilihat dalam kerangka sistem  ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut:
a. Membantu  meningkatkan  dan  mengembangkan  potensi  umat  dalam pengentasan kemiskinan.
b. Memberikan  sumbangan  aktif  terhadap  upaya  pemberdayaan  dan peningkatan kesejahteraan umat.
c. Menciptakan  sumber  pembiayaan  dan  penyediaan  modal  bagi  anggota dengan prinsip syariah.
d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
e. Menumbuhkembangkan  usaha-usaha  yang  produktif  dan  sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
f. Meningkatkan  wawasan  dan  kesadaran  umat  tentang  sistem  dan  pola perekonomian Islam.
g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal dan pinjaman.
h. Menjadi  lembaga  keuangan  alternatif  yang  dapat  menopang  percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. 10
Fungsi BMT di masyarakat meliputi:
a. Meningkatkan  kualitas  SDM  anggota,  pengurus,  dan  pengelola  menjadi lebih professional, salaam, dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
b. Mengorganisir  dan  memobilisasi  dana  sehingga  dana  yang  dimiliki  oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
c. Mengembangkan kesempatan kerja.
d. Mengukuhkan  dan  meningkatkan  kualitas  usaha  dan  pasar  produk-produk anggota, memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak. 11
Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:
a. Bait  at-tamwil ( bait artinya  rumah, attamwil artinya  pengembangan  harta) melakukan  kegiatan  pengembangan  usaha-usaha  produktif  dan  investasi dalam  kegiatan  meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan  kecil terutama  dengan  mendorong  kegiatan  menabung  dan  menunjang pembiayaan kegiatan ekonominnya.
b. Bait al-mal ( bait artinya rumah, al-mal artinya harta) menerima titipan dana zakat,  infak  dan  sedekah  serta  mengoptimalkan  distribusi  sesuai  dengan amanahnya. 12

## C. LKMS Secara Empirik (Penelitian dan Peran)
Dalam  pembahasan  ini  lebih  fokus  memaparkan  hasil  penelitian  sbelunya  yang membahas  mengenai  peran  dan  pengaruh  keberadaan  lembaga  keuangan  mikro  syariah
10 Huda, Nurul, M. Heykal. 2010. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
11 Muhammad, 2002. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press: Yogyakarta.
12 Andriani, 2005. Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia . Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri
(LKMS)  ini.  Penelitian  yang  dijadikan  sebagai  gambaran  empirik  tersebut  berjumlah  4 penelitian  dengan  studi  kasus  yang  berbeda-beda,  tentunya  dengan  subyek  yang  sama yaitu LKMS dan perannya. Pemaparan hasil pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  oleh  Rianti  Pratiwi  tentang  Peran  Lembaga  Keungan  Mikro  Syariah Dalam  Mendorong  Usaha  Kaum  Perempuan,  yang  dipublikasikan  melalui  jurnal ekonomi dan perbankan syariah. Program pembiayaan mikro yang ditujukan untuk kaum  perempuan,  ataupun  program  pembiayaan  mikro  secara  umum,  yang diharapkan  dunia  menjadi  kunci  pengentasan  kemiskinan,  sesungguhnya  masih menyimpan  masalah.  Namun  demikian  nyatanya,  tidak  dipungkiri  sebagian  besar usaha  yang  dikelola  oleh  kaum  perempuan,  dimana  mayoritas  berskala  mikro, masih menjadikan faktor finansial atau modal usaha menjadi kendala utama.
Dalam  hal  ini  kehadiran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  sangat diperlukan,  mengingat  LKMS  setidaknya  memiliki  keunggulan  antara  lain,  tidak menerapkan  sistem  ribawi  -  yakni  faktor  utama  atas  kegagalan  suatu  sistem keuangan termasuk  microfinance-,bersifat sosial bisnis, dapat menciptakan produk keuangan  yang  inovatif  untukkeperluan  usaha  kaum  perempuan  dan  juga  faktor kedekatan  wilayah  LKMSdengan  para  nasabahnya.  Dalam  kajian  ini  juga disimpulkan  bahwa  LKMS  harusdapat  berperan  sebagai  pusat  pembelajaran  bagi nasabahnya, yakni denganmemberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan  usaha,  maupunmensosialisasikan  pemahaman  tentang  ekonomi  Islam. Hal-hal tersebutmerupakan kesatuan perangkat agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro  yangditujukan  kepada  kaum  perempuan  tidak  menyimpang,  yaitu mewujudkankemaslahatan. Sebagai pendukung faktor keuangan, sebab ketidaksediaan  dana  adalah  kendala  utama  yang  dihadapi  para  pengusaha perempuan  –yang  sebagian  besar  memiliki  usaha  berskala  mikro-  dalam membangun usahanya.
Setidaknya  LKMS  hadir  dalam  menjawab  permasalahan  dengan  4  keunggulan, dibandingkan  Lembaga  Keuangan  lainnya.  Keunggulan-keunggulan  itu  yakni:  1) Tidak menerapkan sistem ribawi Faktor kegagalan program micro-finance terbesar adalah  terletak  pada  diterapkannya  sistem  ribawi.  2)  Bersifat  Sosial  Bisnis  Yaitu memiliki dua potensi, untuk bertindak sebagai agen perubahan bagi dunia (sosial), namun  dengan  tetap  memegang  karakteristik  bisnis  (dapat  memastikannya  untuk bertahan).  Hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.1  Tahun  2013  Tentang  LKM.  3)  Dapat menciptakan produk keuangan yang inofatif sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, khususnya  yang  dikelola  kaum  perempuan.  4)  Secara  wilayah  lebih  dekat  dengan nasabahnya,  sehingga  lebih  fokus  dalam  memberikan  pelayanan  yang  maksimal kepada nasabahnya.
Termasuk
maksimalisasi fungsi monitoring
pembiayaan.Sebagai  pusat  pembelajaran  bagi  nasabahnya,  yakni  dengan memberikan pendampingan, baik dalam  hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan  pemahaman  tentang  ekonomi  Islam.  Hal  ini  dilakukan  agar tujuan  dari  adanya  pembiayaan  mikro  yang  ditujukan  kepada  kaum  perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan.
2. Penelitian  oleh  IGde  Kajeng  Baskara  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah Di  Indonesia  yang  dipublikasikan  melalui  Jurnal  Buletin  Studi  Ekonomi,  Vol.  18,
No.  2,  Agustus  2013.  Memperoleh  hasil  tentang  masih  banyaknya  masalah, Permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  begitu  banyak  dan  beragamnya lembaga  keuangan  mikro  dan  jenis  layanan  keuangan  mikro.  Hal  ini  membuat mapping atau  pemetaan,  pengawasan  serta  evaluasi  layanan  keuangan  ini  sulit dilakukan.  Tumpang  tindihnya  aturan,  kewenangan  dan  cakupan  luas  layanan lembaga keuangan  mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKMS. Keadaan ini menyebabkan tingkat ke  berlangsungan  usaha  atau sustainability LKMS  maupun  program  keuangan mikro  menjadi  rendah.  Hanya  beberapa  LKMS  yang  mampu  bertahan  dan bersaing  baik  dengan  sesama  LKMS  maupun  jenis  layanan  perbankan  yang  lebih modern.
3. Penelitian  Jenita  tentang  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  Dalam Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Kecil  Menengah  yang  dipublikasikan  di Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau,  2010.  Usaha  kecil  dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan
Mikro Syari’ah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar  dan  mengembangkan  usahanya  sehingga  berkontribusi  besar  dalam perekonomian  nasional.  Peran  lembaga  keuangan  mikro  syariah  bisa  telah  teruji dan  melampuai  krisis  ekonomi  beberapa  waktu  bahkan  lalu  bahkan  semakin menguatkan.  UMKM  termasuk  unit  usaha  yang  sangat  mengandalkan  LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak  yang  melirik  LKMS,  namun  perhatian  yang    diberikan  belum  secara  penuh bisa  menyentuh  persoalan  yang  mendasar  yang  dihadapi  LKMS  sehingga  benar- benar  bisa  memperkuat  dan  mengembangkan  lembaga  pembiayaan  untuk  UMKM utamanya masyarakat kecil. LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan  usahanya.Masalah  kebutuhan  modal  yang  di  alami  sebagian banyak  masyarakat  tersebut  di  respon  positif  oleh  sebagian  orang  yang  bersedia meminjamkan  sebagian  uangnya  untuk  modal  UMKM.  Dana  yang  di  pinjamkan kepada  nasabah  berasal  dari  uang  LKMS  sendiri  atau  uang  yang  berasal  dari nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di  LKMS.  Dilihat  dari  potensi  dan  sumber pendanaan  yang  sudah  berjalan,  sebenarnya  LKMS  mempunyai  pendanaan  yang cukup  baik  dalam  melayani  nasabahnya  serta  dalam  pengelolaan  dana  yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah  bisa  saling  berkoordinasi,  maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai kekuatan yang besar
4. Widya  Gina,  Jaenal  Effendiyang  berjudul    Program  Pembiayaan  Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro  (Studi  Kasus  BMT  Baitul  Karim  Bekasi)  dipublikasikan  di  Jurnal  Al- Muzara’ah, Vol. 3, No. 1 Tahun 2014. Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi  kendala  yang  sulit  untuk  dihindari.  Dalam  hal  ini,  pembiayan  yang diberikan  oleh  BMT  menjadi  penting  bagi  usaha  mikro  dalam  mengakses
permodalan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  pengaruh  program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Jumlah  pembiayaan  yang  diambil  responden  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  peningkatan  pendapatan  pelaku  usaha  mikro  dengan didukung  oleh  variabel-variabel  lain  seperti  jumlah  anggota  keluarga  yang memiliki  penghasilan,  tingkat  pendidikan,  dan  variabel  etka  dan  moral nasabah.
b. Jumlah  pembiayaan  yang  diambil  responden  berpengaruh  signifikan  pada kesejahteraan berdasarkan opini responden dengan didukung oleh variabel lain seperti  lamanya  menjadi  anggota  BMT,  pengeluaran  makan,  dan  pendapatan responden.

## PENUTUP A. Kesimpulan
Secara    teoritis  peran  LKMS  bertindak  sebagai  lemba  keuangan  dan  lembaga sosial  yang  mampu  memberdayakan  masyarakat  kecil  dan  mengatasi  masalah  sosial ekonomi  seperti  kemiskinan  dll.  Dalam  praktek  empirisnya  peran  LKMS  sudah maksimal  memposisikan  diri  sebagai  lembaga  keuangan  dan  sosial.  Namun  masih banyak  kendala-kendala  yang  melingkupinya  seperti  kurang  SDM,  informasi,  dan kepercayaan  masyarakat,  serta  perkembangan  lembaga  keuangan  lain  yang  semakin modern.

## B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Tranformasi Paradigma tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Ada  beberapa  kalangan  masyarakat  yang  masih  kurang  percaya  dan  kurang mengerti  mekanisme  LKMS.  Pengetahuan  perasuransian  syariah  harus disosialisasikan  kepada  masyarakat,  baik  masyarakat  umum  maupun  masyarakat kecil.  Manfaatnya,  masyarakat  umum  akan  lebih  mengerti  dan  percaya  pada LKMS dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan produk LKMS. Hal tersebut  berimplikasi  pada  peningkatan  dana tabarru‟ 13 yang  terkumpul  untuk kebajikan  yang  akan  membantu  dan  memberdayakan  masyarakat  miskin.  Selain itu,  masyarakat  kecil  yang  awalnya  tidak  tahu  menjadi  tahu  tentang  keuntungan dan  manfaat  LKMS.  Hal  tersebut  juga  mendorong  masyarakat  kecil  untuk berusaha  dan  menjadi  obyek  pemberdayaan.  Secara  keseluruhan,  manfaat  dari perubahan  paradigma  ini  yaitu  membantu  masyarakatbetapa  pentingnya  hidup produktif dalam konteks saling menolong sesuai dengan prinsip syariah.
2. Peningkatan Kerja Sama LKMS dengan Berbagai Pihak.
Dalam  menghadapi  kendala  keterbatasan  akses  masyarakat  kecil  terhadap permodalan,  LKMS  sebaiknya  meningkatkan  kerja  sama  yang  lebih  intensif dengan BUMDESdalam rangka mengoptimalkan  program dan tercapainya target produk.  BUMDES  ini  merupakan  agen  atau  penyalur  LKMS  bagi  masyarakat kecil.  Semakin  banyak  LKMS  menjalin  kerja  sama  dengan  BUMDES,  semakin banyak masyarakat miskin yang dapat dibantu dan diberdayakan. Selain itu, kerja sama antara LKMS, dan LAZ atau BAZNAS perlu ditingkatkan dan digalakkan. Kerjasama  yang  baik  antara  LKMS  yang  khusus  melayani  kaum  miskin,  dan LAZ  (Lembaga  Amil  Zakat)  atau  BAZNAS  akan  memudahkan  masyarakat miskin  untuk  mendapatkan  akses  bantuan  atau  permodalam  bersifat  produktif, misalnya  masyarakat  miskin  dapat  ikut  serta  sebagai  peserta  mustahikyang dikelola LAZ dari sumber zakat dan infaq serta sodaqoh.

## 3. Pengembangan Produk LKMS
LKMS  sebaiknya  memiliki  produk-produk  yang  lebih  beragam  yang  dapat menarik  masyarakat  untuk  menggunakan  jasa  lembaga  ini  maupun  berinvestasi.
13 Tabarru‟ berasal  dari  kata tabarra‟a yang  artinya  berderma,  dalam  arti  yang  luas tabarru‟ adalah melakukan  suatu  kebaikan  tanpa  persyaratan.  Adapun tabarru‟ secara  istilah  adalah  mengerahkan  segala upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik secara langsung maupun masa yang akan datang tanpa adanya kompensasi , dengan tujuan kebaikan dan perbuatan ihsan. Sumanto, Agus Edi, Ernawan Priarto,  Muhammad  Zamachsyari,  Pudiarto  Trihadi,  RahmajiAsmuri,  Rikza  Maulan.  Solusi  Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah. PenerbitSalamadani. 2009.
Di  samping  itu,  LKMS  juga  harus  memperbanyak  produk-produk  mikro  syariah yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  kecil.  Keragaman  produk  tersebut  terutama produk bagi masyarakat kecil, akan sangat membantu masyarakat kecil.selain itu LKMS harus menginofasikan teknologi pada pengelolaan lembaganya agar tidak kalah bersaing dengan lembaga keuangan yang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani. Baitul  Maal  wat  Tamwil  ;  Konsep  dan  Mekanisme  di  Indonesia .  Jurnal Empirisma, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri 2005
Bank Indonesia , Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011
Bukhari, Imam .Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45.
Efendi,Jaenal.  Mengembangkan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah,  Jurnal Iqtisodia, Jurnal Ekonomi Islam Republika, IPB Bogor, 2010.
Forum  on Religion and Public Life, The Future of the Global Muslim Population , October 2010.
Huda,  Nurul,  M.  Heykal. Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.2010.
Hamdan,  “ Baitulmal  wattamwil  dan  BPR”, Makalah  yang  disampaikan  pada Dilkat  III  Program  PPC  Terpadu  Angkatan  VI  Peradilan  Agama  Seluruh  Indonesia  di Pusdiklat  Balitbang  Diklat  Kumdil  MA-RI  Megamendung  –  Bogor  tanggal  31  Agustus 2012
Iska,  Syukri. Sistem  Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Fajar  Media  Press, 2012.
Jenita,Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  DalamPemberdayaan  Ekonomi Masyarakat KecilMenengah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010 .
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia , Bandung: Refika Aditama, 2011.
Muhammad.  Lembaga-Lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer.  UII  Press: Yogyakarta. 2002.
Sumanto, Agus Edi, Ernawan  Priarto, Muhammad Zamachsyari, Pudiarto Trihadi, Rahmaji  Asmuri,  Rikza  Maulan.  Solusi  Berasuransi:  Lebih  Indah  Dengan  Syariah. Penerbit Salamadani. 2009.
Usman,  Syaikhu. Keuangan  Mikro  untuk  Masyarakat  Miskin:  Pengalaman  Nusa Tenggara Timur. Jakarta: Semeru. 2004.