KOMUNIKASI DAKWAH KOLABORATIF PEMERINTAH DESA MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK
Miftahul Huda 1 , Muhammad Ulin Nuha 2 , Dewi Mashfufah 3
Universitas Selamat Sri Kendal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang E-mail: mashudadm@gmail.com, nuha0623@gmail.com, kayyesadewi@gmail.com

## Abstrak
Desa  Margoyoso  Jepara  merupakan  desa  yang  memiliki  problematika  sosial keagamaan  sebagai  bagian  dari  dampak  negatif  perkembangan  zaman.  Dengan kondisi  tersebut,  Pemerintah  Desa  melakukan  komunikasi  dakwah  kolaboratif dalam mengatasi problematika tersebut. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan berupa  induktif  dan  deskriptif  naratif.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa dakwah kolaboratif di Pemerintahan Desa Margoyoso dipengaruhi adanya sistem otonomi  desa,  dimana  Pemerintah  Desa  dapat  mengelola  dan  mengatur  wilayah pemerintahannya  sendiri  sesuai  dengan  khas  dan  coraknya  masing-masing. Munculnya  kebijakan  dakwah  kolaboratif  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan sosial  dan  politik  keagamaan.  Pesan  Komunikasi  dakwah  yang  berupa  gerakan shalat  subuh  berjamaah,  mematikan  televisi  setelah  maghrib,  ayo  mengaji,  dan wajib  madrasah  diniyah  dibentuk  melalui  proses  musyawarah  oleh  Pemerintah Desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  organisasi  sosial  keagamaan,  dan stakeholder terkait. Kebijakan dakwah kolaboratif memiliki manfaat sebagai sarana untuk  mempererat  silaturrahmi  dengan  warga,  sarana  sosialisasi  dan  informasi Desa,  serta  sarana  untuk  meningkatkan  kualitas  keagamaan  dan  pendidikan masyarakat.
Kata  kunci :  Komunikasi,  Dakwah  Kolaboratif,  Pemerintah  Desa,  Kebijakan Publik

## Abstract
Margoyoso Jepara village is a village that has socio-religious problems as part of the negative impact of the times. Under these conditions, the Village Government carried  out  collaborative  da'wah  communication  in  overcoming  these  problems. This type of research is qualitative with field research methods. In this study, data collection  techniques  through  interviews,  observation,  and  documentation.  Data analysis  techniques  used  in  the  form  of  inductive  and  descriptive  narrative.  The results  of  this  study  explain  that  collaborative  da'wah  in  the  Margoyoso  Village Government is influenced by the existence of a village autonomy system, where the Village Government can manage and regulate its own government area according to the characteristics and styles of each. The emergence of collaborative da'wah policies  is  motivated  by  social  and  political  religious  problems.  The  message  of
Da'wah communication in the form of congregational dawn prayers, turning off the television  after  sunset,  let's  recite  the  Koran,  and  compulsory  madrasah  diniyah was formed through a deliberation process by the Village Government, community leaders, religious leaders, socio-religious organizations, and related stakeholders. Collaborative da'wah policy has benefits as a means to strengthen friendship with residents, a means of socialization and village information, as well as a means to improve the quality of religion and community education.
Keywords :  Communication,  Collaborative  Da'wah,  Village  Government,  Public Policy

## PENDAHULUAN
Rasulullah  merupakan  manusia  pilihan  Allah  SWT  yang  diutus  untuk memberikan  keteladanan  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Salah  satu  ajaran  yang diteladankan Rasulullah kepada umatnya adalah Berdakwah. Dalam melaksanakan kegiatan  dakwah,  Rasulullah  menggunakan  berbagai  macam  strategi  dan pendekatan. Pada mulanya, pendekatan yang digunakan adalah personal aproach atau  pendekatan  individu  dengan  mengajak  keluarga,  kerabat,  dan  sahabat  untuk berislam.  Setelah  itu,  Rasulullah  kemudian  menggunakan  pendekatan  terang- terangan atau terbuka kepada masyarakat luas untuk berislam. 1
Kegiatan  dakwah  yang  telah  dipraktikkan  oleh  Rasulullah  kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga umatnya sekarang di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia yang terkenal dengan Islam Nusantara. kegiatan dakwah di Indonesia pada umumnya dipraktikkan dengan menggunakan pendekatan kultural seperti pengajian, majlis ilmu, kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, dakwah memiliki berbagai macam tantangan yang  dipengaruhi  adanya  perubahan  sosial  yang  terjadi  seperti  perkembangan dibidang  teknologi  informasi  dan  globalisasi  yang  dampak  negatifnya  dapat menyebabkan  adanya  peningkatan  kemaksiatan  baik  secara  kualitas  maupun kuantitas,  serta  degradasi  moral,  kenakalan  remaja,  kriminalitas,  pornografi  dan pornoaksi, dan lain sebagainya.
Adanya  tantangan  dakwah  tersebut  mengindikasikan  bahwa  kegiatan dakwah melalui metode lisan atau ceramah dan tulisan dipandang belum mampu
1 Khatib Pahlawan Kayo, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2007), 6.
menjadi  solusi  yang  efektif,  sehingga  pendekatan  kultural  dipandang  perlu diperkuat  dengan  pendekatan  struktural  sebagaimana  yang  dilaksanakan  di berbagai daerah. Dakwah struktural merupakan langkah pendekatan dakwah yang dilakukan secara legal formal melalui struktur atau kelembagaan. Lahirnya dakwah struktural  dipegaruhi  dari  penafsiran  undang-undang  otonomi  daerah  yang menjelaskan  bahwa  daerah  memiliki  wewenang,  hak,  dan  kewajiban  dalam mengelola  dan  mengatur  wilayahnya  sesuai  dengan  perundang-undangan  yang berlaku,  serta  pemerintah  desa  mempunyai  kewenangan  dalam  pembinaan kemasyarakatan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Implementasi  dakwah  struktural  dapat  dilihat  misalnya  di  Kabupaten Bandung  yang  memilki  program  dakwah  struktual  dengan  konsep  Bandung Agamis.  Program  tersebut  digagas  oleh  Ridwan  Kamil  dalam  upaya  untuk meningkatkan kualitas spiritual masyarakat Bandung. Program Bandung  Agamis menelurkan  beberapa  program  kebijakan  seperti Gerakan  Magrib  Mengaji, Gerakan  Ayo  Bayar  Zakat,  dan  Gerakan  Salat  Subuh  Berjamaah . 2 Bulukumba yang  menjadi  daerah  pertama  di  Sulawesi  Selatan  juga  menerapkan  kebijakan dakwah struktural melalui program larangan menjual minuman keras, pengelolaan zakat,  pakaian  muslim  dan  muslimah,  serta  regulasi  tentang  kemampuan  untuk membaca dan menulis al Quran bagi siswa dan calon pengantin. 3
Selain di Bandung dan Bulukumba, Dakwah struktural juga dilaksanakan di Jepara,  salah  satu  kota  yang  mempunyai  basis  keagamaan  kuat.  Jepara  memiliki kuantitas lembaga pendidikan yang banyak, seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan formal maupun non formal. 4 Pada tahun 2014, Jepara menjadi kota yang memiliki pondok pesantren terbanyak se Jawa Tengah. 5 Jepara juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat sebagai daerah yang sangat peduli
2 Lihat https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/ridwan-kamil ini-sejumlah-program- ke agamaan-islam-di -kota-bandung-.
3 Amril Maryolo, Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba, Tesis Program Studi Islamic Interdisciplinary Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, 3.
4 Jumlah  lembaga  pendidikan  baik  negeri  maupun  swasta  tingkat  SD/MI  adalah  789. Tingkat  SMP/MTs  ada  206,  dan  tingkat  SMA/MA/SMK  ada  137.  Data  tentang  jumlah  lembaga pendidikan  di  Jepara  melalui  Referensi  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Diakses  pada Jumat,  30  Nobember  2018  Pukul  13.58  WIB.  Lihat  pada  http://referensi.data.kemdikbud. go.id/index11. php?kode=032000&level=2.
5 Kanwil. Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.
dengan pendidikan Islam. 6 Namun, di Jepara juga terdapat beragam problematika masyarakat. Misalnya angka kenakalan remaja yang tergolong tinggi yaitu 190.194 kasus. 7
Dakwah  kolaboratif  merupakan  kombinasi  antara  dakwah  kultural  dan struktural.  Dalam  penelitian  ini,  Pemerintah  Desa  Margoyoso  melaksanakan kolaborasi antara dakwah kultural dan strukturaal dalam membangun desa yaang religius.  Alasan  peneliti  memilih  topik  penelitian  tentang  komunikasi  dakwah kolaboratif  dalam  implementasi  kebijakan  publik  karena  pemerintah  di  desa Margoyoso  merupakan  pemerintah  yang  melakukan  agenda  dakwah  kolaboratif, kombinasi antara dakwah struktural dan kultural melalui kebijakan publik. Selain itu,  perangkat  desa  Margoyoso  juga  banyak  yang  aktif  dan  menempati  posisi strategis  di  organisasi  sosial  keagamaan  Nahdlatul  Ulama  yang  sangat  identik dengan pendekatan kultural. Penelitian ini memiliki keunikan bagaimana dakwah struktural  diimplementasikan  di  pemerintahan  desa,  yang  bersentuhan  langsung dengan masyarakat akar rumput yang khas dengan dakwah kultural, sehingga hal tersebut  menarik  untuk  dilihat  bagaimana  berlangsungnya  proses  komunikasi dakwah kolaboratif yang terjadi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif,  dengan menggunakan  metode  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di Kabupaten  Jepara  dengan  membatasi  lingkup  kajiaanya  di  desa  Margoyoso Kecamatan  Kalinyamatan  Kabupaten  Jepara.  Alasan  pemilihan  desa  Margoyoso sebagai  objek  penelitian  adalah  karena  termasuk  desa  di  kabupaten  Jepara  yang membuat kebijakan dakwah melalui kebijakan publik.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data yang  diperlukan  oleh  peneliti  dapat  diperoleh.  Menurut  Lofland  sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
6 Lihat  www.republika.co.id/berita/koran/internasional/-koran/15/  01/12/  ni1vch1-tujuh- kepala -daerah-majukan-pendidikan-islam.
7 Data ini disampaikan oleh Bupati Jepara pada pembukaan lomba duta pelajar generasi bencana tahun 2017. Lihat http://isknews.com/190-149remaja-jepara-rentan-masalah.
kata-kata dan tindakan, yang lainnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain  sebagainya.  Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedang`kan data sekunder merupakan  data  yang  pengumpulannya  bukan  disuahakan  sendiri  oleh  peneliti. Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  observasi. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumentasi. 8
Dalam  Penelitian  ini,  teknik  wawancara  yang  digunakan  adalah  semi standar.  Artinya,  peneliti  membuat  garis-garis  besar  pokok  pembicaraan,  tetapi dalam  pelaksanannya  mengajukan  pertanyaan  secara  bebas.  Peneliti  juga menggunakan teknik wawancara tidak standar, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis sehingga dapat lebih luas dan terbuka dalam pelaksanannya. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Sekretaris Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta guru di lembaga formal dan non formal. Teknik observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, dimana peneliti mengamati secara langsung dengan tujuan agar dapat merasakan dan memaknai peristiwa dan gejala sosial yang terjadi, serta  bagaimana  proses  komunikasi  dakwah  kolaboratif  pemerintah  desa Margoyoso dalam membangun desa yang religius.
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  bentuk  induktif, artinya peneliti tidak hanya mencari data atau fakta untuk kepentingan pembuktian atau penolakan terhadap teori dan konsep dari komunikasi dakwah, tetapi peneliti berupaya  menemukan  fakta-fakta  yang  banyak  dan  beragam  yang  kemudian ditelaah  sehingga  menjadi  kesimpulan  yang  lebih  berarti.  Penelitian  ini  juga menggunakan  teknik  deskriptif  naratif  yang  menurut  Miles  dan  Hubermen dilaksanakan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti  merangkum  dan  memfokuskan  pada  hal  pokok  yang  berkaitan  dengan komunikasi dakwah Pemerintah Desa Margoyoso yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian dan narasi yang berisi tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti tentukan
8 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Lahirnya Kebijakan Dakwah Struktural oleh Pemerintah Desa
Munculnya  kebijakan  dakwah  struktural  melalui  kebijakan  publik  di Margoyoso tidak dapat terlepas dari adanya pergeseran tata nilai dalam masyarakat. Tata nilai merupakan aturan pandangan dan anggapan masyarakat yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menilai sesuatu dan dalam mengendalikan serta memilih tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai juga dapat diartikan sebagai  kumpulan  norma  yang  diakui  oleh  masyarakat  dan  digunakan  sebagai pedoman  dalam  menentukan  realitas  yang  ada  di  sekelilingnya,  dan  dalam menentukan sikap selanjutnya.
Menurut Tholhah Hasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran  tata  nilai  dalam  masyarakat  seperti  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  kemajuan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  perubahan  politik  dan  peranan kekuasaan  pemerintahan,  perubahan  lingkungan  biofisik,  dan  pengaruh kebudayaan luar. 9 Faktor-faktor tersebut dapat juga saling berkaitan satu sama lain sehingga memberi kadar pengaruh yang lebih besar, baik pergeseran tata nilai yang bersifat konstruktif maupun yang bersifat destruktif . 10
Sebenarnya  adanya  perubahan  tata  nilai  dalam  masyarakat  tersebut  dapat memberikan  dampak  positif  apabila  disertai  dengan  kearifan  diri,  mampu membedakan antara yang bermanfaat dan tidak, antara yang mengandung maslahah dan mafsadah. Perubahan tata nilai tersebut juga dapat memberikan dampak negatif jika  masyarakat  mengalami  erosi  nilai  sehingga  hal  yang  tertanam  didalamnya menjadi  runtuh  dan  nilai-nilai  baru  yang  menjadi  penggantinya  belum  siap  atau belum jelas peranannya. Kondisi tersebut umumnya dialami oleh masyarakat yang sedang  mengalami  masa  transisi  seperti  halnya  masyarakat  desa  Margoyoso. Pergeseran  tata  nilai  masyarakat  disebabkan  oleh  berbagai  problematika  yang
9 Amrullah  Amdad  (ed),  Dakwah  Islam  dan  Transformasi  Sosial  Budaya,  (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 60.
10 Dampak  destruktif  berupa  perombakan  struktural  tatanan  bagian  budaya  masyarakat yang  disebabkan  oleh  adanya  kesenjangan  antara  kecepatan  perkembangan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan  dengan  kecepatan  perkembangan  bagian  tatanan  budaya  masyarakat  lainnya  seperti melenturnya  solidaritas  sosial  oleh  kelimpahan  material  yang  dibawa  oleh  teknologi  industri. Muhammad  Tholhah  Hasan,  Prospek  Islam  dalam  Menghadapi  Tantangan  Zaman,  (Jakarta: Lantabora Press, 2003), 13.
timbul  menyebabkan  pengaruh  dalam  pola  pikir  masyarakat.  Cara  pandang masyarakat  terhadap  suatu  masalah  juga  dipengaruhi  oleh  perubahan  situasi  dan kondisi pada masyarakat serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Desa  Margoyoso  secara  umum  merupakan  salah  satu  desa  di  Kabupaten Jepara  yang  memiliki  nuansa  keagamaan  kuat.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan banyaknya lembaga pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal yang tumbuh dan berkembang seperti sekolah dan Madrasah formal, Madrasah Diniyah, Taman  Pendidikan  Al  Quran,  Pondok  Pesantren,  dan  lain  sebagainya.  Meskipun memiliki  nuansa  keagamaan  yang  kuat,  desa  Margoyoso  juga  memiliki problematika  kemasyarakatan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  degradasi  moral, kenakalan remaja, dan berbagai macam bentuk lainnya sebagai akibat dari dampak negatif globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Hal tersebut yang menjadikan salah satu motif dari Pemerintah Desa Margoyoso dalam membuat beberapa kebijakan keagamaan.
Di  Margoyoso,  cerminan  dari  problematika  tersebut  misalnya  bagaimana anak-anak usia sekolah yang dahulu rutin mengaji al Quran setelah maghrib mulai meninggalkan  budaya  tersebut  dengan  menonton  televisi,  bermain  gadget,  dan nongkrong di pinggir jalan. Selain itu, pada waktu sore hari yang dahulu digunakan oleh  anak-anak  untuk  belajar  di  lembaga  keagamaan  seperti  pondok  pesantren, Taman Pendidikan Al Quran, dan Madrasah Diniyyah mulai berkurang dikarenakan berbagai macam faktor seperti tidak ada pengawasan dan dorongan dari lingkungan keluarga, pengaruh negatif lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum menyebabkan lahirnya perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi sosial, agama, politik, maupun tradisi masyarakat. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai segi tatanan kehidupan manusia seperti cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Meskipun  kemajuan  tersebut  mampu  membawa  perubahan  yang  besar  dan  luar biasa,  namun  kemajuan  tersebut  dipandang  oleh  Pemerintah  Desa  Margoyoso belum  mampu  menjawab  berbagai  macam  permasalahan  kehidupan  manusia Secara  umum,  masalah  sosial  yang  muncul  sebagai  akibat  terjadinya  perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.
Permasalahan  sosial  seperti  adanya  degradasi  moral,  kenakalan  remaja, kriminalitas, dan gejolak politik yang ada suatu wilayah akan mempengaruhi atau memaksa  aktor  kebijakan  untuk  meresponnya  dengan  memasukannya  ke  dalam agenda  pemerintah  yang  selanjutnya  melahirkan  kebijakan  publik  untuk memecahkan  masalah-masalah  yang  bersangkutan.  Menurut  teori  sistem, pembuatan  atau  lahirnya  kebijakan  publik  tidak  dapat  terlepas  dari  pengaruh lingkungan.  Tuntutan  adanya  kebijakan  publik  biasanya  lahir  karena  adanya pengaruh  lingkungan,  dan  kemudian  ditransformasikan  ke  dalam  suatu  sistem politik.  Adanya  dakwah  struktural  melalui  kebijakan  publik  di  Margoyoso  tidak dapat  terlepas  dari  adanya  pergeseran  tata  nilai  dalam  masyarakat.  Tata  nilai merupakan  aturan  pandangan  dan  anggapan  masyarakat  yang  digunakan  sebagai acuan dan pedoman dalam menilai sesuatu dan dalam mengendalikan serta memilih tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai juga dapat diartikan sebagai kumpulan  norma  yang  diakui  oleh  masyarakat  dan  digunakan  sebagai  pedoman dalam menentukan realitas yang ada di sekelilingnya, dan dalam menentukan sikap selanjutnya.
Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  Desa  Margoyoso  dikenal  dengan berbagai  karakteristik  seperti  memiliki  pergaulan  hidup  yang  saling  mengenal antara warga masyarakatnya, memiliki ikatan emosional yang kuat, dan memiliki tingkat  religiusitas  tinggi.  Namun  seiring  perkembangan  zaman,  karakteristik sebagaimana  tersebut  mulai  luntur  sehingga  terdapat  berbagai  macam permasalahan sosial.
Degradasi  moral  remaja  merupakan  salah  satu  permasalahan  sosial  yang sering terjadi di Margoyoso. Secara umum, degradasi moral remaja di Margoyoso terjadi  karena  faktor  penyimpangan  sosial,  perkembangan  globalisasi  yang  tidak seimbang, pengaruh budaya asing, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, dan  rendahnya  tingkat  pendidikan.  Moral  remaja  dari  tahun  ketahun  mengalami penurunan kualitas atau degradasi dalam berbagai aspek moral seperti tutur kata, cara berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya.
Faktor  ketahanan  keluarga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya degradasi moral remaja di Margoyoso. Sebagai pondasi pertama untuk anak, orang tua sebenarnya memegang peranan penting untuk membentengi anak dari pengaruh
negatif  yang  dapat  mengikis  moral.  Beberapa  hal  yang  dikhawatirkan  oleh Pemerintah  Desa  Margoyoso  adalah  semakin  meluasnya  penyimpangan- penyimpangan moral seperti minum-minuman keras, narkoba, pornografi, dan lain sebagainya.
Menurut Pemerintah Desa Margoyoso, permasalahan publik di lingkungan Margoyoso sangat komplek sehingga membutuhkan penanganan dari Pemerintah Desa. Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemerintah Desa menganggap perlu adanya  kebijakan  dakwah  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  probem degradasi moral remaja
Di  era  reformasi  saat  ini,  pemerintah  atau  negara  memberikan  ruang  dan akomodasi  secara  luas  kepada  setiap  kelompok  untuk  berorganisasi  dan berpendapat.  Pada  era  otonomi  desa,  setiap  desa  memiliki  otoritas  dalam  batas tertentu  untuk  mengurus  wilayahnya  sesuai  dengan  kehendak  masyarakatnya. Peluang tersebut yang dijadikan oleh Pemerintah Desa untuk membuat kebijakan publik  yang  bernuansa  islami  dalam  bentuk  Peraturan  Desa  yang  mengacu  pada syariat Islam.
Setiap masyarakat memiliki budaya tertentu yang membedakan nilai-nilai dan  gaya  hidup  anggota-anggotanya  dari  anggota  masyarakat  yang  lain.  Secara umum, budaya masyarakat dapat disebut sebagai budaya politik yang menyangkut tingkah  laku,  nilai-nilai,  dan  kepercayaan  yang  dijadikan  pegangan  secara  luas tentang apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana pemerintah harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Kebijakan  dakwah  yang  diwujudkan  melalui  kebijakan  publik  di  Desa Margoyoso Kalinyamatan Jepara tergantung pada politik pihak Kepala Desa dalam menentukan  karakteristik  dan  coraknya.  Pada  era  kepemimpinan  sebelum Miftakhul Huda, belum pernah ada kebijakan publik keagamaan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa. Upaya menjadikan Desa Margoyoso sebagai desa yang religius sudah  direncanakan  oleh  Kepala  Desa  saat  ini  ketika  masa  kampanye  pemilihan Kepala  Desa  pada  tahun  2016.  Pada  saat  kampanye,  janji  untuk  menjadikan Margoyoso  sebagai  desa  yang  religius  disampaikan  dalam  berbagai  kesempatan. Selain  itu,  janji  tersebut  juga  disebarkan  melalui  berbagai  macam  alat  praga kampanye seperti baner, pamflet, dan lain sebagainya.
Lahirnya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso dipengaruhi oleh berbagai aspek  seperti  aspek  sejarah,  aspek  politik  lokal,  dan  aspek  gerakan  sosial keagamaan. Aspek sejarah berkaitan dengan bagaimana karakter desa Margoyoso yang sejah dahulu terkenal dengan tingkat religiusitasnya. Desa Margoyoso dikenal sebagai Desa yang memiliki nuansa keagamaan kuat, selain itu, di Margoyoso juga terdapat banyak tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat.
Aspek politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan di tingkat desa. Bagi seorang politisi atau incumbent yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa, adanya kebijakan keagamaan sebagai bagian dari visi misi dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih simpati publik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Desa saat ini yang berjanji akan menjadikan Margoyoso sebagai desa yang agamis dalam kampanye  pemilihan  petinggi  dahulu.  Adapun  aspek  sosial  keagamaan  berkaitan dengan adanya kelompok keagamaan yang memiliki pengaruh kuat di Margoyoso, yaitu Nahdlatul Ulama.
Dakwah yang dikemas melalui model kebijakan publik di Desa Margoyoso diputuskan  setelah  melalui  berbagai  tahapan.  Pada  tahap  penyusunan  agenda kebijakan, terdapat ada tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Margoyoso. Pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah yang serius, sebab boleh jadi suatu gejala atau  fenomena  di  kelompok  masyarakat  dianggap  masalah,  tetapi  oleh  sebagian masyarakat  yang  lain  atau  elit  politik  bukan  dianggap  sebagai  masalah.  Kedua, membuat  batasan  dari  permasalahan  agar  dapat  terarah  secara  jelas.  Ketiga, menggerakkan  dukungan  agar  permasalahan  tersebut  dapat  masuk  dalam  agenda pemerintah.  Mobilisasi  dukungan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, melalui kekuatan politik, publikasi melalui media, dan lain sebagainya.
Jika melihat cara isu menjadi sebuah agenda kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso karena ada inisiatif dari pihak pemerintah, yaitu Sudi Hariyanto selaku  Kaur.  Perencanaan  yang  kemudian  didukung  oleh  kepala  desa,  perangkat desa,  dan  pihak  luar  pemerintah,  baik  dari  perorangan  maupun  kelompok keagamaan  seperti  Nahdlatul  Ulama  Ranting  Margoyoso.  Penerapan  kebijakan dakwah  tersebut  sarat  dengan  kepentingan  politik  Pemerintah  Desa.  Margoyoso
yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  dan  berafiliasi  pada  kelompok keagamaan  Nahdlatul  Ulama  menjadikan  Kepala  Desa  mengkampanyekan penegakan dakwah melalui kebijakan publik. Hal tersebut membuka peluang untuk saling mempengaruhi antara politisi yang ingin mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilihan kepala desa berikutnya.
Meskipun  demikian,  menurut  Miftakhul  Huda,  Kepala  Desa  Margoyoso, kebijakan  dakwah  tersebut  merupakan  kebutuhan  masyarakat  yang  mayoritas beragama  Islam.  Proses  pembuatan  kebijakan  dakwah  telah  dirumuskan  oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat.
Pemerintah  Desa  Margoyoso  menggunakan  strategi  audiensi  sebagai langkah awal perumusan kebijakan keagamaan. Pemerintah Desa mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, nadhir, pimpinan lembaga pendidikan dan keagamaan, serta stake holder terkait untuk ikut serta dalam diskusi tentang rencana strategis  kebijakan  keagamaan  yang  dikonsep  oleh  Pemerintah  Desa.  Model audiensi  yang  digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  cukup  efektif  menjadi  strategi komunikasi  dalam  perumusan  kebijakan.  Pemerintah  Desa  hanya  memerlukan sekali audiensi agar rencana kebijakan strategis tersebut dapat diterima oleh warga dan pihak terkait. Tidak adanya penolakan atau pertentangan dalam proses audiensi juga  dilatarbelakangi  oleh  faktor  kekuatan  pemerintah  yang  didominasi  oleh mayoritas tokoh strategis dan menjadi panutan di masing-masing dukuh.

## 2. Sosialisasi Kebijakan Dakwah
Sosialisasi  merupakan  bagaimana  Pemerintah  Desa  mengkomunikasikan kebijakan  keagamaan  kepada  warga  masyarakat  Margoyoso.  Proses  komunikasi dari  program  kebijakan  dakwah  tentu  penting  untuk  diperhatikan  agar  warga masyarakat  sebagai  sasaran  dakwah  dapat  menerima,  memahami,  dan  ikut  serta dalam  program  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. 11 Keberhasilan  dari  proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi atau komunikator, cara yang ditempuh, kepentingan atau tujuan
11 Sumadi Dilla, Komunikasi Pembangunan, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), hlm. 116.
komunikasi, ruang lingkup, saluran atau media yang digunakan, dan isi pesan yang disampaikan. 12
Komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  dakwah  di  pemerintahan  desa Margoyoso  selama  ini  dilakukan  dengan  berbagai  macam  pendekatan  seperti struktural,  kultural,  majlis  taklim,  media  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Pendekatan struktural  merupakan  proses  komunikasi  program  keagamaan  dilaksanakan  oleh pemerintah desa secara legal formal dengan mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat,  nadhir  masjid  dan  mushola,  serta stake  holder terkait  di  Balai  Desa Margoyoso.  Pendekatan  ini  juga  sebagai  tindak  lanjut  dari  kegiatan  audiensi perumusan  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan.  Melalui  pendekatan  struktural, Pemerintah Desa memiliki harapan agar para tokoh dan stake holder terkait tersebut mampu  mengkomunikasikan  dan  menginformasikan  program  kebijakan  desa kepada warga sehingga dapat diterima dengan baik. Pendekatan kultural selama ini dilakukan oleh para stakeholder terkait melalui informasi secara langsung kepada sasaran program seperti melalui forum pengajian umum, pengajian ibu-ibu, majlis ta’lim, kegiatan diniyah, dan lain sebagainya. Pendekatan kultural yang dilakukan oleh Pemerintah Desa memiliki sasaran utama golongan ibu ibu atau perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar program tersebut mampu diinformasikan kembali di  lingkup  lingkungankeluarga.  Sosialisasi  juga  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa melalui sosial media, Facebook. Pemerintah Desa juga membuat berbagai macam pamflet yang ditempel di berbagai masjid, mushola, dan jalan raya.

## 3. Implementasi Kebijakan Dakwah
Pemerintah Desa Margoyoso bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), dan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai tokoh masyarakat dan tokoh agama Margoyoso merumuskan dan menetapkan beberapa kebijakan dakwah kolaboratif yang  meliputi  shalat  subuh  berjamaah,  mematikan  televisi  setelah  maghrib,  ayo mengaji,  dan  wajib  madrasah  diniyah.  Kebijakan  tersebut  sampai  saat  ini  belum memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, artinya produk kebijakan  tersebut selama ini berjalan dengan model dakwah atau anjuran dalam rangka menngkatkan keimanan  dan  religiusitas  masyarakat  desa  yang  disertai  dengan  kontrol  dan
12 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 65.
keteladanan  dari  pemerintah  desa.  Kebijakan  dakwah  kolaboratif  di  desa Margoyoso  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  hanya  bersifat  mendorong, memotivasi,  dan  mengajak  masyarakat  untuk  menjalankan  ajaran  agama  Islam dengan  baik.  Munculnya  kebijakan  tersebut  tidak  memiliki  tujuan  untuk menjadikan Margoyoso menjadi desa syariah, serta tidak ada niat dan tujuan yang mengarah pada upaya menciptakan konstitusi berbasis Syariah.
Kebijakan shalat subuh berjamaah dilakukan pemerintah desa Margoyoso pada setiap hari sabtu dengan teknis idaroh atau bergantian di setiap masjid atau mushola.  Di  Margoyoso  terdapat  20  masjid  atau  mushola  yang  tersebar  secara merata. Kebijakan shalat subuh berjamaah dikoordinir oleh perangkat desa bagian pelayanan atau moden, yaitu Maftukhin Lutfi dan Samsudin. Sebelum pelaksanaan kebijakan,  tepatnya  pada  tahap  perumusan  kebijakan,  Pemerintah  Desa mengumpulkan  para  takmir  masjid  dan  mushola  untuk  berdiskusi  dan  merespon beberapa wacana kebijakan dakwah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Teknis  pelaksanaannya  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  terlebih dahulu  kepada  para  takmir  masjid  dan  mushola  di  Balai  Desa.  Upaya  sosialisasi juga  dilakukan  dengan  membuat  pamflet  dan  brosur  yang  dipasang  di  tempat- tempat strategis seperti perempatan jalan, pos ronda, tempat keramaian, dan masjid atau mushola.  Mayoritas perangkat desa yang sekaligus menjadi tokoh organisasi sosial  keagamaan  juga  menjadi  kelebihan  tersendiri  dalam  proses  sosialisasi kebijakan ini. Kegiatan safari subuh dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso di 21 tempat ibadah yang terdiri dari masjid dan mushola yang ada di lingkungan masyarakat Margoyoso secara rutin pada sabtu subuh. Kegiatan tersebut menarik, karena  kepala  desa  mengintruksikan  kepada  seluruh  perangkat  desa  agar memberikan keteladanan dengan wajib hadir di acara tersebut.
Sebelum  kegiatan  dilaksanakan,  koordinator  atau  penanggung  jawab memberikan  surat  pemberitahuan  kepada  nadhir  atau  takmir  yang  mendapatkan giliran tempat setiap hari senin dengan disertai pemberian uang sumbangan lima ratus ribu rupiah untuk biaya konsumsi. Uang tersebut diambilkan dari anggaran dana desa (ADD) dan CSR dari Bank BRI dan BNI. Untuk semakin menguatkan sosialisasi pelaksanaan program, setiap hari jumat juga digunakan untuk sosialisasi kepada  warga  masyarakat  tentang  tempat  pelaksanaan  safari  subuh  saat  itu.
Koordinator memanfaatkan momentum salat jumat sebagai media untuk sosalisasi dengan memberikan pengumuman sebelum pelaksanaan khutbah dimulai.
Kebijakan  mematikan  televisi  setelah  maghrib  merupakan  salah  satu kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso yang bertujuan untuk membentuk karakter,  kepribadian,  dan  membentengi  remaja  dari  pengaruh  televisi  yang menyebabkan  terjadinya  degradasi  moral.  Implementasi  kebijakan  mematikan televisi  setelah  maghrib  dikoordinir  oleh  Kasi  Pelayanan  atau  moden  desa,  yaitu Maftukhin  Lutfi  dan  Samsudin.  Kordinator  tersebut  menjalin  kerja  sama  dengan tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  RT,  dan  koordinator  wilayah  untuk  ikut  serta dalam  suksesi  pelaksanaan  melalui  pemberian  pengertian  dan  pengarahan,  serta pengawsasan. Sejauh ini, belum ada sanksi yang jelas yang diberikan kepada warga masyarakat Margoyoso yang tidak menjalankan intruksi tersebut. Pihak Pemerintah Desa hanya bersifat mengajak, mendorong dan memberikan sanksi sosial  berupa teguran melalui koordinator wilayah.
Kebijakan mengaji al quran setelah maghrib merupakan kebijakan dakwah yang  sepaket  dengan  kebijakan  mematikan  televisi  setelah  maghrib.  Setelah masyarakat mematikan televisi setelah maghrib, Pihak Pemerintah Desa berharap agar  masyarakat  menjalankan  aktifitas  keagamaan  berupa  mengaji  alquran. Koordinator dari pelaksanaan kebijakan ini adalah Maftukhin Lutfi dan Samsudin selaku Kasi Pelayanan dan moden Margoyoso. Koordinator kebijakan selanjutnya berkoordinasi  dengan  para  tokoh  agama,  guru,  ustaz,  lingkungan  keluarga,  dan koordinator  wilayah  untuk  mendorong  para  remaja  agar  ikut  serta  menjalankan kegiatan ini.
Menurut  Maftukhin,  Sasaran  kebijakan  ini  sebenarnya  ditujukan  tidak hanya  kepada  para  remaja  saja,  tetapi  juga  kepada  lingkungan  keluarga,  karena lingkungan  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  kesediaan  anaknya  dalam mengaji. Jika orang tua  atau lingkungan keluarga ikut mengajak dan mendorong dengan memberikan keteladanan, maka anaknya juga akan lebih mudah untuk ikut serta dalam mengaji tersebut. Untuk memberikan apresiasi kepada ustaz dan tokoh agama yang berkenan mengajar anak mengaji, Pemerintah Desa Margoyoso selama ini  memberikan  bantuan  insentif  yang  dicairkan  setahun  sekali  ketika  bulan ramadhan.
Di Margoyoso, pendirian madrasah diniyah memiliki latar belakang yang unik, dimana kebanyakan didirikan oleh perorangan yang semata-mata bertujuan untuk  ibadah.  Sistem  yang  diguanakan  adalah  tergantung  kepada  latar  belakang pendiri dan pengasuhnya sehinga pertumbuhan madrasah diniyah memiliki banyak ragam  dan  coraknya.  Pendidikan  madrasah  diniyah  memiliki  dua  sistem pembelajaran, yaitu sistem sekolah dan non sekolah. Pada sistem sekolah, madrasah diniyah  menggunakan  konsep  kelas  dalam  pelaksanannya,  yaitu  kelas  1  sampai dengan kelas VI disebut diniyah ula, kelas VII sampai IX disebut diniyah wustho, dan  kelas  X  sampai  XII  disebut  diniyah  ulya.  Pendidikan  diniyah  secara  khusus hanya  mempelajari  ilmu  agama  dan  bahasa  Arab.  Potensi  yang  ada  di  madrasah diniyah  tidak  jauh  berbeda  dengan  potensi  pondok  pesantren,  karena  keduanya terbentuk,  lahir,  tumbuh  dan  berkembang  di  tengah  masyarakat  dan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat.
Kekuatan  utama  madrasah  diniyah  adalah  kemampuannya  menghadapi berbagai masalah yang muncul. Meskipun dengan kondisi yang serba kekurangan, Madrasah  diniyah  justru  semakin  berkembang.  Pola,  pendekatan,  dan  sistem pembelajarannya juga tidak terikat dengan modelmodel tertentu. Kebijakan yang diterapkan  di  Margoyoso  adalah  minimal  sampai  batas  diniyah  ula  atau  kelas  I sampai VI, sehingga yang menjadi sasaran program kebijakan dakwah Pemerintah Desa  pada  umumnya  adalah  anak-anak  dan  remaja.  Menurut  Maftuhin,  kegiatan madrasah diniyah di Margoyoso selama ini diikuti oleh anak-anak yang tidak hanya dari  latar  belakang  Nahdlatul  Ulama,  tetapi  juga  dari  Muhammadiyah.  Namun, mengacu pada data desa, dimana anak-anak usia 5-14 tahun yang menjadi sasaran kebijakan wajib madrasah diniyah jumlahnya mencapai 1310 anak. Angka tersebut tentu  sangat  besar  sehingga  memerlukan  perhatian,  penanganan,  dan  pembinaan yang  serius.  Melihat  data  madrasah  diniyah  yang  saat  ini  ada  di  Margoyoso berjumlah  3  lembaga  perlu  menjadi  pertimbangan  Pemerintah  dalam  proses implementasi kebijakan tersebut. Jangan sampai adanya kebijakan wajib madrasah diniyah justru menjadi permasalahan baru jika tidak mendapatkan pembinaan dan perhatian yang serius dari Pemerintah Desa.

## 4. Monitoring dan Evaluasi Dakwah
Monitoring  merupakan  hal  penting  yang  harus  diterapkan  dalam  konsep manajemen  dakwah,  yang  dalam  hal  ini  adalah  terhadap  dakwah  struktural  yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso melalui kebijakan publik. Monitoring diperlukan oleh Pemerintah Desa Margoyoso untuk mengetahui bagaimana kinerja dari  kebijakan  dakwah,  untuk  memastikan  langkah  kemajuan  yang  telah  dicapai dari aktifitas dakwah, untuk mengantisipasi agar kesalahankesalahan awal sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mengurangi resiko yang lebih besar, dan sebagai upaya untuk memonitor keefektifan aktifitas dakwah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan.
Kebijakan salat subuh berjamaah, mematikan televisi setelah maghrib, ayo mengaji,  dan  wajib  madrasah  diniyah,  tugas  monitoring  diberikan  kepada koordinator dan penanggung jawab program yaitu Maftukhin Lutfi dan Syamsudin yang dalam struktural Pemerintah Desa menjabat sebagai Kasi dan Staf Pelayanan atau moden. Jabatan struktural tersebut sangat strategis, karena merupakan posisi yang menjadi teladan atau pemimpin dalam bidang kemasyarakatan dan kegamaan di lingkungan pemerintahan Desa Margoyoso.
Program salat subuh berjamaah yang dilakukan setiap sabtu subuh di masjid atau mushola menjadi program unggulan desa dan selama ini berjalan dengan rutin. Upaya  monitoring  untuk  mengetahui  berjalannya  program  dilakukan  dengan mengikuti program tersebut. Pemerintah Desa juga mewajibkan seluruh perangkat desa  untuk  ikut  serta  dalam  safari  subuh  berjamaah.  Menurut  hukum  agama, kegiatan  salat  jamaah  memiliki  hukum  sunnah  muakkad  atau  sangat  dianjurkan. Atas  pertimbangan  hukum  tersebut,  Pemerintah  Desa  Margoyoso  tidak mewajibkan,  namun  hanya  mendorong,  dan  sangat  menganjurkan  dengan  cara dituangkan melalui kebijakan publik.
Program mematikan televisi setelah maghrib yang dikombinasikan dengan gerakan  ayo  mengaji  merupakan  program  inovasi  baru  dari  pemerintah  Desa Margoyoso sebagai upaya menaggulangi perkembangan teknologi informasi yang sangat  cepat  dan  berbagai  macam  bentuk  degradasi  moral.  Selain  itu,  program tersebut juga untuk mengembalikan tradisi masa lalu dimana waktu setelah maghrib menjadi waktu yang istimewa dan diisi melalui kegiatan mengaji alquran
Setelah  melakukan  monitoring,  langkah  penting  yang  lain  untuk mensukseskan  aktifitas  dakwah  adalah  evaluasi.  Evaluasi  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Margoyoso  untuk  meningkatkan  manajerial  dakwah  dalam sebuah  program  yang  dapat  mendorong  koordinator  atau  penanggung  jawab dakwah  untuk  mengamati  perilaku  anggotanya  melalui  pengamatan  yang  lebih mendalam yang didapatkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Evaluasi  dakwah  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  penilaian  tentang berjalannya  kegiatan  dakwah.  Selain  itu,  evaluasi  juga  memiliki  tujuan  untuk mencapai kesimpulan dakwah yang evaluatif dan untuk memberikan pertimbangan dan perkembangan dari aktifitas dakwah. 13
Kriteria yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Margoyoso dalam evaluasi adalah  seluruh  proses  evaluasi  yang  sudah  disusun  secara  objektif.  Evaluasi dilakukan  sedapat  mungkin  berhubungan  dengan  bidang  keahlian  yang bersangkutan  sehingga  dapat  menghasilkan  sebuah  analisis  pekerjaan  yang mendalam. Dalam kegiatan dakwah, evaluasi perlu diterapkan dalam setiap tahap, baik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan.
Kegiatan monitoring memerlukan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Dalam program salat subuh  berjamaah  di  Desa  Margoyoso,  metode  yang  diterapkan  untuk  proses monitoring  dan  evaluasi  adalah  pertama,  dokumentasi.  Yaitu  melalui  laporan kegiatan berupa foto dan laporan berjalannya kegiatan tersebut. Kedua, observasi lapangan.  Metode  ini  dilakukan  setiap  pelaksanaan  kegiatan.  Koordinator  atau penanggung  jawab  mengamati  proses  berjalannya  kegiatan  dan  membandingkan ketika dihadiri pemerintah desa dan tidak memiliki jumlah jamaah yang sama atau tidak. Hal tersebut untuk mengukur bagaimana motivasi dan hasil keteladanan yang telah  diberikan  oleh  segenap  pemerintah  Desa.  Ketiga,  Fokus  Group  Discusion, yaitu  dilaksanakan  setelah  acara  ramah  tamah  atau  seremonial  dengan  membaur bersama  warga.  Biasanya  dilaksanakan  dengan  makan  bersama  sehingga mendapatkan hasil data yang jelas dan apa adanya. Keempat, wawancara dengan
13 Secara khusus, tujuan dari adanya evaluasi adalah untuk mengidentifikasi sumber daya da’I yang potensial, untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi individu dan kelompok  dalam  sebuah  lembaga  atau  organisasi,  dan  untuk  mengidentifikasi  para  anggota  yang akan  dipromosikan  dalam  penempatan  posisi  tertentu.  M.  Munir  dan  Wahyu  Ilaihi,  Manajemen Dakwah, 183-184.
stakeholder.  Langkah  ini  dilakukan  melalui  koordinasi  dengan  tokoh  agama  dan tokoh  masyarakat  setempat.  Kegiatan  ini  biasanya  dilakukan  per  tiga  bulan sekaligus  untuk  mengevaluasi  bagaimana  perkembangan  perjalanan  kebijakan dakwah tersebut.
Perjalanan kebijakan dakwah di Desa Margoyoso tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang mengiringinya. Faktor pendukung merupakan faktor kekuatan yang dapat membantu kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor penghambat merupakan faktor kelemahan yang menghambat  kelancaran  dan  berjalannya  implementasi  kebijakan  dakwah.  Dari keempat  kebijakan  dakwah  yang  telah  ditetapkan  dan  diimplementasikan  oleh Pemerintah Desa, terdapat faktor pendukung dan penghambat masing-masing.
Secara  umum,  faktor  pendukung  dari  kebijakan  dakwah  adalah  kondisi masyarakat  desa  yang  seluruhnya  adalah  beragama  Islam  sehingga  tidak  ada pertentangan  dari  adanya  kebijakan  dakwah  yang  dibuat  dan  ditetapkan  oleh Pemerintah  Desa  tersebut.  Selain  itu,  yang  menjadi  faktor  pendukung  lainnya adalah  banyaknya  perangkat  desa  yang  ikut  serta  aktif  di  organisasi  sosial keagamaan  dengan  menempati  posisi  strategis.  Misalnya  Mafukhin  Lutfi,  selain menjadi  kasi  pelayanan  atau  moden  dan  koordinator  kebijakan  keagamaan.  juga menjadi  Rais  Syuriyah  Pimpinan  Ranting  Nahdlatul  Ulama  Desa  Margoyoso. Posisi  tersebut  sangat  strategis,  karena  menjadi  orang  pertama  secara  struktural yang dijadikan rujukan oleh warga nahdliyin yang merupakan organisasi mayoritas di Desa Margoyoso.
Faktor  pendukung  lainnya,  ada  juga  perangkat  desa  yang  menjadi  ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Margoyoso. Fatayat merupakan organisasi sosial keagamaan  dan  kemasyarakatan  di  bawah  naungan  Nahdlatul  Ulama  yang menaungi  kaum  perempuan  dewasa.  Tentu  hal  tersebut  memudahkan  bagi pemerintah desa untuk  mensosialisasikan dan membantu implementasi kebijakan dakwah  dengan  baik.  Perangkat  desa  yang  lainnya  juga  ada  yang  menjadi  tokoh agama di lingkungan rumahnya masing-masing sehingga memiliki penggaruh dan kekuatan tersendiri dalam mengajak masyarakatnya untuk menjalankan kebijakan dakwah tersebut.
Faktor  penghambat  dari  kebijakan  dakwah  ini  adalah  belum  matangnya konsep  manajemen  dakwah  sehingga  berpengaruh  terhadap  kelancaran  dan kesuksesan  dakwah.  Faktor  penghambat  terbesar  dari  kebijakan  dakwah  tersebut adalah isi kebijakan dakwah yang merupakan masalah privat sehingga menjadikan program kebijakan dakwah terhambat kelancarannya. Selain itu, dari unsur internal Pemerintah Desa juga masih ada beberapa yang belum konsisten untuk ikut serta dalam implementasi kebijakan dakwah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan mematikan  televisi  setelah  maghrib  yang  diikuti  dengan  gerakan  ayo  mengaji alquran.

## 5. Manfaat Kebijakan Dakwah Kolaboratif
Manfaat  adanya  kebijakan  dakwah  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Manfaat dari kebijakan yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Desa  Margoyoso  adalah  sebagai  upaya membangun desa yang religius dan menanggulangi berbagai macam problematika masyarakat  dispesifikasikan  menjadi  beberapa  hal.  Pertama,  Membangun kedekatan emosional antara pemerintah dengan warga. Program safari salat subuh berjamaah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  sebagai  upaya  memberikan keteladanan dan ajakan kepada warga mampu menjadi wadah silaturrahmi antara Pemerintah  Desa  dengan  warga  Masyarakat.  Program  tersebut  dilakukan  setiap sabtu subuh secara keliling di setiap masjid atau mushola sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Program  safari  subuh  berjamaah  diikuti  oleh  semua  pejabat  Pemerintah Desa dari unsur eksekutif dengan konsep idaroh. Setelah menjalankan shalat subuh kemudian dikemas dengan acara diskusi, pengajian, dan ramah tamah atau makan bersama. Acara tersebut dihadiri oleh segenap warga di lingkungan sekitar masjid atau  mushola  yang  mendapatkan  giliran  tuan  rumah  dan  juga  dihadiri  oleh  para tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan desa Margoyoso. Safari subuh selain  sebagai  upaya  monitoring,  dan  dorongan  untuk  menjalankan  shalat  subuh secara  berjamaah,  juga  dapat  menjadi  media  membangun  citra  pemerintah  yang merakyat dan menjauhkan dari image elitis. Selama ini Pemerintah Desa dicitrakan elitis  yang  menjaga  jarak  dengan  warga  masyarakat.  Sebelum  Pemerintahan  era Miftakhul Huda terjadi gap atau jarak antara warga dengan Pemerintah Desa
Kedua, Media sosialisasi program dan informasi desa. Kegiatan safari subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan forum diskusi, pengajian, dan makan bersama, dimanfaatkan  oleh  Pemerintah  Desa  untuk  menyampaikan  berbagai  macam program  dan  informasi  tentang  desa  kepada  warga  masyarakat.  Sebelum  adanya kegiatan ini, Pemerintah Desa hanya menyampaikan program dan informasi desa melalui  cara  mengumpulkan  RT  dan  RW  di  balai  desa  dan  memberikan  surat edaran.
Semua  unsur  eksekutif  Pemerintah  Desa  dapat  bertatap  muka  secara langsung  dengan  warganya.  Selain  untuk  membangun  kedekatan,  menjalin keakraban, dan silaturrahmi dengan warga masyarakat, Pemerintah Desa juga dapat mengetahui  respon  secara  langsung  dari  warga  masyarakat  atas  berbagai  macam program  dan  informasi  desa  melalui  forum  diskusi.  Diskusi  dan  penyampaian program serta informasi desa biasanya dipimpin oleh Kepala Desa, Miftakhul Huda bersama Sekretaris Desa, Solihin. Adanya kegiatan ini juga mendapatkan respon yang positif dari warga masyarakat Maroyoso.
Dengan  adanya  safari  subuh  ini,  Pemerintah  Desa  ingin  agar  hubungan antara Pemerintah Desa dan warga semakin akrab, kalau ada program dan informasi dari desa segera tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Kalau biasanya pemerintah menyampaikan secara langsung, nanti ada respon dan tanggapan dari warga  sehingga  hal  tersebut  akan  lebih  mudah  dijalankan  bersama-sama. Contohnya  kalau  ada  program  dan  informasi  tentang  program  kebersihan  desa seperti  bank  sampah,  kemudian  ada  rencana  mobil  ambulance  desa,  itu  kami sampaikan juga di forum safari subuh ini.
Ketiga, Media peningkatan kualitas pendidikan dan keagamaan. Lahirnya kebijakan  salat  subuh  berjamaah,  mematikan  televisi  yang  diikuti  dengan  ayo mengaji, dan kebijakan wajib masrasah diniyah menjadi kebijakan yang diharapkan oleh Pemerintah Desa dapat menjadi media untuk menigkatkan kualitas pendidikan dan  keagamaan  warga  masyarakat.    Desa  berharap  agar  semua  anak-anak  dan remaja mampu membaca alquran dan mengerti ilmuilmu agama. Pendidikan agama memiliki  posisi  dan  peran  yang  strategis  dalam  membangun  karakter  bangsa. Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  bersifat  kerakyatan,  perannya dalam  proses  internalisasi  ajaran-ajaran  Islam  dan  tradisi  keagamaan  menjadi
sangat  penting.  Madrasah  diniyah  memiliki  signifikansi  dalam  melestarikan keberlangsungan pendidikan Islam dan nilai moral keislaman bagi masyarakat.
Kebijakan  dakwah  juga  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  untuk  mengatasi permasalahan  sosial  masyarakat.  Seiring  perkembangan  teknologi  informasi,  dan era globalisasi yang begitu cepat sehingga memiliki berbagai macam efek, termasuk efek negatif yang ditandai dengan adanya degradasi moral, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Madrasah Diniyah dijadikan Pemerintah Desa Margoyso sebagai lembaga  yang  diharapkan  mampu  mencetak  generasi  yang  memiliki  akhlak  dan budi  pekerti  luhur,  mampu  membaca  alquran,  mengerti  dan  faham  ilmu  agama, serta membentengi generasi muda dari pengaruh negatif kemajuan zaman tersebut melalui kebijakan wajib madrasah diniyah.

## KESIMPULAN
Komunikasi  dakwah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Margoyoso dalam membangun desa yang religius dipengaruhi dengan adanya regulasi otonomi desa, dimana Pemerintah Desa dapat mengelola dan mengatur daerah atau wilayah pemerintahannya  sesuai  dengan  khas  dan  coraknya  masing-masing.  Munculnya kebijakan dakwah di Desa Margoyoso tidak dapat dipisahkan dengan dua hal, yaitu permasalahan sosial berupa degradasi moral dan kebijakan politik keagamaan dari Pemerintah Desa.
Implementasi kebijakan dakwah kolaboratif tersebut sarat dengan berbagai kepentingan politik dari Pemerintah Desa Margoyoso yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Kebijakan dakwah tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti  aspek  politik  lokal  dan  aspek  gerakan  sosial  keagamaan.  Aspek  politik memiliki keterkaitan dengan posisi strategis kekuasaan di tingkat desa. Sedangkan aspek  sosial  keagamaan  memiliki  keterkaitan  dengan  adanya  organisasi  sosial keagamaan  yang  memiliki  pengaruh  kuat  di  Desa  Margoyoso,  yaitu  Nahdlatul Ulama.
Komunikasi dakwah melalui kebijakan publik dilakukan melalui beberapa tahap  seperti  formulasi  masalah,  perumusan  kebijakan,  perencanaan  program pelaksanaan  dan  proses  legitimasi  dan  komunikasi.  Pemerintah  Desa  Margoyoso merumuskan  kebijakan  tersebut  bersama  Badan  Perwakilan  Desa,  tokoh  agama,
dan  tokoh  masyarakat.  Isi  kebijakan  tersebut  meliputi  shalat  subuh  berjamaah, mematikan televisi setelah maghrib, ayo mengaji, dan wajib madrasah diniyah.
Komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  dakwah  di  pemerintahan  desa Margoyoso  selama  ini  dilakukan  dengan  berbagai  macam  pendekatan  seperti struktural,  kultural,  majlis  taklim,  media  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Pendekatan struktural  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  secara  legal  formal  dengan mengundang  para  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  nadhir  masjid  dan  mushola, serta stake holder terkait di Balai Desa Margoyoso. Pendekatan kultural selama ini dilakukan oleh para stakeholder terkait melalui informasi secara langsung kepada sasaran program seperti melalui forum pengajian umum, pengajian ibu-ibu, majlis ta’lim,  kegiatan  diniyah,  dan  lain  sebagainya.  Sosialisasi  juga  dilakukan  oleh Pemerintah Desa melalui sosial media, Facebook. Pemerintah Desa juga membuat berbagai macam pamflet yang ditempel di berbagai masjid, mushola, dan jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
Al Faruqi, Ismail R. Menjelajah Atlas Dunia Islam, Bandung: Mizan, 2000.
Amin, Samsul Munir. Ilmu Dakwah, Jakarta: Amzah, 2009.
Anshari, Hafi. Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, Surabaya: Al Ikhlas, 1993.
Basit, Abdul. Filsafat Dakwah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Dye, Thomas. R. Understanding Public Policy, America: Pearson, 2013.
Kayo, Khatib Pahlawan. Manajemen Dakwah, Jakarta: Amzah, 2007.
Lexy  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2016.
Maryolo, Amril. “ Formalisasi Syariat Islam di Bulukumba ”, Tesis Program Studi Islamic Interdisciplinary Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2017 .
Muqsi. Hubungan  Dakwah  dan  Komunikasi, Jurnal  Peurawi:  Media  Kajian Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 1. 2018.
Nugroho, Riant. Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
Purwanto,  Erwan  Agus  dkk. Mengembangkan  Profesi  Analisis  Kebijakan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
Santoso,  Purwo. Modul  Pembelajaran  Analisis  Kebijakan  Publik, Yogyakarta:
PolGov, 2010.
Schneider, Anne Policy Design and Transfer, Eduardo Araral, dkk (ed), Routledge Handbook of Public Policy, Newyork: Routledge, 2013.
Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Sukayat, Tata. Ilmu Dakwah. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medpress, 2008.