Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Eksistensi Qanun Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Dalam Perspektif Teori Norma Berjenang Hans Nawiasky

## Oleh : Ahmad Rusly Purba

## Abstract
The  existence  of  Qanun  Number  3  of 2013  concerning  Regional  Flags  and  symbols refers  to  the  provisions  of  Article  246  and Article  247  of  Law  Number  11  of  2006 concerning  the  Government  of  Aceh,  which stipulates  that  the  Aceh  government  has  the authority to stipulate the Aceh regional flag as a symbol of privilege and specificity. But recently published PP. No. 77/2007 concerning Regional  Emblems,  which  in  the  provisions  of Article  6  Paragraph  (4)  stipulates  a  prohibition for regions to make regional flags and symbols that  resemble  prohibited  organizations  and separatist  movements.  As  a  result,  the existence  of  the  Aceh  flag  as  regulated  in Qanun  Number  3  of  2013,  is  considered contrary  to  the  provisions  of  Article  6 Paragraph  (4)  PP.  No.  77/2007  concerning Regional  Coat  of  Arms.  The  use  of  the  Aceh flag  in  the  framework  of  implementing  special autonomy  in  Aceh  is  a  symbol  of  the community that shows the identity of the people and  region  of  Aceh,  and  is  not  a  symbol  of sovereignty,  this  is  in  accordance  with  Article 246  paragraph  (3)  of  Law  no.  11/2006 concerning the Government of Aceh. Thus, the existence  and  use  of  the  Aceh  flag,  seen  from its  sociological  aspect,  is  a  reflection  of  the Acehnese people themselves. Judging from the process of its formation, the process of forming Qanun Number 3 of 2013 concerning the Aceh Flag  and  Coat  of  Arms  has  met  the requirements  of  legal  certainty.  When  viewed from  the  legal  substance  contained  therein, there  is  still  a  clash  of  norms  between  the Qanun  on  the  Aceh  Flag  and  the  PP.  No. 77/2007  concerning  Regional  Coat  of  Arms.
Judging  from  the  implementation  aspect,  until now the provisions of the Qanun have not been implemented,  even  though  they  have  been ratified  by  the  Aceh  government  together  with the  DPRA.  Thus,  the  Qanun  concerning  the Aceh  Flag  has  not  obtained  legal  certainty  in totality, because of the conflicting norms of the legal substance contained in it, so it cannot be implemented .
Keywords: Existence,  Flag  and  Coat  of
Arms  of  Aceh,  Perspective  of
Tiered Norm Theory.

## Abstrak
Keberadaan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Bendera dan lambang Daerah mengacu pada ketentuan Pasal 246 dan Pasal 247  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang menentukan bahwa pemerintah Aceh
berwenang untuk menetapkan bendera dareah Aceh  sebagai  lambang  Keistimewaan  dan kekhususan.  Namun  belakangan  diterbitkan PP.  No.  77/2007  tentang  Lambang  Daerah, yang  dalam  ketentuan  Pasal  6  Ayat  (4) menentukan  larangan  bagi  daerah  untuk membuat  bendera  dan  lambang  daerah  yang menyerupai  organisasi  yang  dilarang  dan gerakan  separatis.  Akibatnya,  keberadaan bendera Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 3  Tahun  2013,  dianggap  bertentangan  dengan ketentuan  Pasal  6  Ayat  (4)  PP.  No.  77/2007 tentang Lambang Daerah. Penggunaan Bendera  Aceh  dalam  kerangka  pelaksanaan otonomi khusus di Aceh adalah sebagai simbol masyarakat  yang  menunjukkan  identitas  dari masyarakat  dan  daerah  Aceh,  serta  bukanlah simbol  kedaulatan,  hal  ini  sesuai  Pasal  246 ayat  (3)  Undang-Undang  No.  11/2006  tentang Pemerintah  Aceh.  Sehingga,  keberadaan  dan penggunaan  bendera  Aceh  dilihat  dari  aspek sosiologisnya, merupakan cerminan dari masyarakat  Aceh  itu  sendiri.  Dilihat  proses pembentukannya,  proses  pembentukan Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh telah memenuhi syarat kepastian  hukum.  Jika  dilihat  dari  substansi hukum  yang  terkandung  didalamnya,  masih terdapat benturan norma antara Qanun tentang Bendera  Aceh  dengan  PP.  No.  77/2007 tentang  Lambang  Daerah.  Dilihat  dari  aspek pelaksanaannya,  sampai  saat  sekarang  ini ketentuan  Qanun  belum  dapat  dijalankan, meskipun telah disahkan oleh pemerintah Aceh bersama-sama  dengan  DPRA.  Sehingga,
Qanun tentang Bendera Aceh belum memperoleh  kepastian  hukum  secara  totalitas, karena  adanya  benturan  norma  substansi hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga belum dapat dilaksanakan.
Kata Kunci : Eksistensi,  Bendera  dan Lambang  Aceh,  Perspektif
Teori Norma Berjenjang.

## I.  PENDAHULUAN
Postulat  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun 1945 sebagai grundnorm , memiliki konsekuensi  bahwa  ide-ide  dan  cita-cita  yang ingin  dicapai  dalam  Pancasila  pada  dasarnya dapat  digunakan  untuk  menguji  hukum  positif. Dengan  ditetapkannya  Pancasila  sebagai filosofishce  grondslag ,  maka  pembentukan hukum, penerapan
hukum, dan pelaksanaannya  harus  tidak  dapat  dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pancasila  yang  didalamnya  terkandung nilai-nilai  yang  bersesuaian  dengan  jiwa bangsa Indonesia, kemudian dijadikan sebagai filosofishce  grondslag yang  diimplementasikan ke  dalam  konstitusi,  yang  kemudian  dijadikan sebagai norma fundamental dalam penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan bernegara di Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila  sesungguhnya  merupakan  hasil reduksi  dari  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam Pancasila  yang  kemudian  dirumuskan  dan ditegaskan  dalam  Pasal  1  angka  3  UUD  NRI Tahun  1945  Amandemen  ke  IV,  yang menyebutkan  bahwa:  “negara  Indonesia adalah negara hukum”.
Pancasila  sebagai  sumber  hukum  dasar nasional termuat dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  segala
sumber  hukum  di  Indonesia  jga  ditegaskan dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011 jo Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, yang menyebutkan bahwa:
“Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber hukum negara”.
Lebih  lanjut,  dalam  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa Pancasila juga memiliki fungsi  konstitutif  dan  fungsi  regulatif.  Dilihat dari jenjang  norma  hukum  Hans  Kelsen,  dapat dikatakan  bahwa  kedudukan  Pancasila  adalah sebagai grundnorm (norma  dasar)  atau staat fundamental norm (norma fundamental negara). 1
Keberadaan  Aceh  sebagai  salah  satu provinsi  yang  mendapatkan  status  otonomi khusus  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan Aceh,  yang  sebelumnya  juga  telah  berlaku Undang-Undang  No.  44  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Dengan  demikian,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh merupakan
dasar hukum
bagi penyelenggaraan  otonomi  khusus  di  provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasca  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  di  provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, Pemerintah  Aceh  diberikan  kebebasan  untuk membuat  regulasi  yang  berdasarkan  pada
1 Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015,
Perkembangan  Konsep  Negara  Hukum  dan  Negara Hukum  Pancasila ,  Bandung  :  Refika  Aditama,  h.
41.
prinsip-prinsip  syariah  Islam  atau  yang  dikenal dengan  Istilah  Qanun.  Selanjutnya,  pada tanggal  22  Maret  2013  pemerintah  Aceh bersama-sama  dengan  DPRA  mengesahkan Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera dan  Lambang  Aceh.  Pada  tanggal  25  Maret 2013, pemerintah Aceh juga telah memasukkan  Qanun  tersebut  ke  dalam Lembaran Daerah Nomor 49 Tahun 2013.
Pengesahan  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh, kemudian  kembali  menjadi  polemik  antara pemerintah  R.I  dengan  Pemerintahan  Aceh. Polemik  tersebut  disebabkan  Bendera  dan Lambang Aceh yang disyaratkan dalam Qanun dianggap  oleh  Pemerintah  Pusat  menyerupai Bendera  dan  Lambang  GAM,  yaitu: “Bendera persegi  empat  berdasar  merah,  garis  hitam- putih  dipinggir  atas  dan  bawah  bendera,  serta bulan  sabit  bintang  berwarna  putih  di  tengah bendera.  Sedangkan  untuk  Lambang  Aceh, yaitu, lambang Buraq-Singa ”.
Perumusan  dan  pengesahaan  Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh, sesungguhnya bukanlah tanpa dasar hukum. Secara yuridis, pemerintah Aceh memiliki  hak  untuk  merumuskan  bentuk Bendera  dan  Lambang  Aceh  sebagaimana diatur  dalam  BAB  XXXVI  tentang  Bendera, Lambang,  dan  Himne,  pada  Pasal  246  dan Pasal  247  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Pasal  246 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2006 tentang
Pemerintahan Aceh, menyebutkan  bahwa:  “Selain  Bendera  Merah Putih  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Pemerintah  Aceh  dapat  menentukan  dan menetapkan  bendera  daerah  Aceh  sebagai lambang  yang  mencerminkan  keistimewaan
dan  kekhususan”.  Selanjutnya,  Pasal  247  ayat (1)  men entukan  bahwa:  “pemerintah  Aceh dapat  menetapkan  lambang  sebagai  simbol keistimewaan  dan  kekhususan”,  ayat  (2) menyatakan  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dalam  Qanun Aceh”.
Kedua pasal tersebut di atas, merupakan dasar  hukum  lahirnya  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Di mana  selain  bendera  Merah  Putih  sebagai bendera nasional, pemerintah Aceh juga dapat menentukan  dan  menetapkan  bendera  daerah Aceh  sebagai  lambang  keistimewaan  dan kekhususan,  bukan  sebagai  simbol  kedaulatan Aceh.
Ketentuan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh tersebut sampai saat ini belum bisa diimplementasikan,  bahkan  telah  menimbulkan ketidakpastian  hukum  terhadap  eksistensi  dan keberlakuannya  ( geltung ).  Padahal,  tujuan hukum  selain  kemanfaatan  dan  keadilan, adanya  kepastian  hukum  ( rechtszekerheid ). 2 Dalam  Pasal  6  Peraturan  Pemerintah  Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, yang menyebutkan:  Desain  logo  dan  bendera daerah  tidak  boleh  mempunyai  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan desain  logo  dan  bendera  organisasi  terlarang atau organisasi/
perkumpulan/lembaga/gerakan
separatis dalam  NKRI.  Bahkan  Menteri  Dalam  Negeri telah mengeluarkan Keputusan  Menteri  Nomor 188.34-4791  tahun  2016,  tanggal  12  Mei  2016 tentang  pembatalan  beberapa  ketentuan  dari
2 Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim
Barkatullah,  2012, Filasafat,  Teori  dan  Ilmu
Hukum, Jakarta : Grafindo, h. 317-318.
Qanun  Aceh  Nomor  3  tahun  2013  tentang Bendera dan Lambang Aceh. 3
Pemerintah Pusat menolak desain bendera  dan  lambang  Aceh,  karena  dianggap telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  77 Tahun  2007  tentang  Lambang  Daerah  yang melarang bendera daerah menyerupai bendera gerakan separatis atau organisasi terlarang. 4 Di pihak  lain,  Pemerintah  Aceh  tetap  bersikukuh mempertahankan desain bendera dan lambang karena  menganggap  pasca-MoU  Helsinki, GAM  sudah  tidak  ada  lagi.  Keengganan Pemerintah  Aceh  untuk  mengubah  desain Bendera dan Lambang daerah juga dikarenakan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  77  Tahun  2007,  yang menjadi  dasar  penolakan  Pemerintah  Pusat terhadap  Qanun,  tidak  berdasarkan  konsultasi dan  pertimbangan  Pemerintah  Aceh  saat disahkan dulu.
Konflik  interpretasi  antara  Pemerintah Pusat vis a vis Pemerintah Aceh terus berlarut- larut  dan  menguras  emosi,  psikososial,  dan anggaran  yang  tak  sedikit.  Dialog  yang  digelar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh juga  terus  mengalami  kegagalan.  Perbedaan
3 Berita  online,  Acehkini.com,  NGO    HAM Aceh  :  Hukum  Tak  Pasti,  Bendera  Bintang  Bulan Tak Boleh Berkibar, diakses melalui : https://kumparan.com, tanggal 4 Maret 2021.
4 Terminologi  bulan  sabit  dan  bulan  bintang berbeda secara yuridis, simbolis dan filosofis, bulan sabit  yang  dimaksud  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor  77  Tahun  2007  merupakan  manifestasi  dari Gerakan  Aceh  Merdeka  pada  masa  konflik. Sedangkan  menurut  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2013,  bulan  bintang  merupakan  penjelmaan simbolis  kekhususan  rakyat  Aceh.  Hal  ini didefinisikan  bulan  sebagai  lambang  lindungan cahaya  sedangkan  bintang  lima  melambangkan rukun Islam, bahkan lebih melambangkan kegemilangan  Islam  dimasa  lalu  disampiang  ia merupakan bagian dari inspirasi Alquran sendiri.
tafsir  ini  kemudian  kembali  memicu  konflik yuridis antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah  Pusat,  yang  juga  memungkinkan berpotensi  kembali  timbul  konflik  horizontal yang tentunya akan merugikan dan mengorbankan rakyat.
Mengenai  keabsahan  dan  kepastian hukum  penggunaan  bendera  dan  lambang Aceh  berdasarkan  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh, cukup  menarik  untuk  diteliti  dan  dikaji  lebih lanjut,  khususnya  dilihat  dari  teori  hukum norma  berjenjang  yang  dikemukakan  oleh Hans  Nawiasky,  dengan  judul  penelitian  : Eksistensi  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Dalam Perspektif  Teori  Norma  Berjenang  Hans Nawiasky
Berdasarkan uraian singkat latar belakang  tersebut  di  atas,  dapat  ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :
1.  Bagaimana pengaturan hukum Bendera dan
Lambang Aceh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
2.  Bagaimana penggunaan Bendera dan Lambang Aceh dalam kerangka pelaksanaan  otonomi  khusus  di  Aceh berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh?
3.  Bagaimana kepastian hukum dan keberlakuan  hukum  dari  ketentuan  Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh  dalam  sistem  Hukum  di Indonesia?

## II.  METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  jenisnya,  penelitian  ini termasuk pada jenis penelitian yuridis normatif.
Sedangkan  dilihat  dari  sifatnya,  penelitian  ini bersifat  deskriptif,  yakni  penelitian  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan atau  gejala-gejala  lainnya. 5 Penelitian  ini bertujuan  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  dan  memberikan  gambaran  yang sistematis dan menganalisa tentang  kepastian hukum dan keberlakukan hukum Qanun Nomor 3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang Aceh  dalam  perpesktif  teori  hukum  norma berjenjang.
Pendekatan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang- undangan,  yang  bertujuan  untuk  mengetahui dan  menganalisis  tentang  pengaturan  hukum Bendera  dan  Lambang  Aceh  sistem  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,  mengenai  penggunaan  Bendera dan Lambang Aceh dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,  juga mengenai  kepastian  hukum  dan  keberlakuan hukum  dari  ketentuan  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh dalam  sistem  Hukum  di  Indonesia.  Selain pendekatan  perundang-undangan.  Selain  itu, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan  asas-asas  hukum  dan  penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. 6
Penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, yaitu suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum ( gegevens  van  het  recht ).  Unsur-unsur  hukum tersebut  meliputi  unsur  idiel  dan  unsur  riil.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan , Jakarta : Rajawali Pers, h. 13
6 Ibid , h. 14.
Unsur  idiel  mencakup  hasrat  susila  dan  rasio manusia.  Sedangkan  unsur  riil  mencakup manusia, kebudayaan (materiil) dan lingkungan alam,  yang  menghasilkan  tata  hukum. 7 Pada penelitian  terhadap  asas  hukum  (pendekatan konseptual/ conceptual  approach ),  dalam  hal ini  dapat  dilakukan  dengan  menggali  dan mencari  doktrin-doktrin  hukum  yang  relevan dengan  pembahasan  penelitian.  Meskipun tidak  secara  eksplisit,  konsep  hukum  dapat pula  ditemukan  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan. 8
Pengumpulan  data  dalam  penelitian kepustakaan ( library reseacrh ), lazim dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Studi dokumentasi  merupakan  langkah  awal  dari setiap  penelitian  hukum,  karena  penelitian hukum  selalu  bertolak  dari  premis  normatif. Studi  dokumen  bagi  penelitian  hukum  meliputi studi  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. 9
Analisis data dalam penelitian  ini menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Analisis data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  dipelajari  dan  memutuskan  apa  yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain.  Tahap akhir  dari  analisis  penelitian  adalah  penarikan kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan  metode
7 Ibid , h. 15,
8 Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Prenada  Kencana Media Group, h. 178.
9 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2014, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  JakartaI Rajawali Pers, h. 72.
berpikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif  yaitu  cara  berpikir  dalam  penarikan kesimpulan  yang  ditarik  dari  sesuatu  yang sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan  adalah benar  dan  kesimpulan  itu  ditujukan  untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

## III.  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Eksistensi  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013
Tentang  Bendera  Dan  Lambang  Aceh Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Keberadaan bendera Aceh dan lambang Aceh telah diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh. Secara  substansial,  masalah  yang  muncul terkait  dengan  produk  peraturan  perundang- undangan berhubungan dengan sumber hukum  yang  menjadi  dasar  dalam  pengaturan itu  sendiri,  yaitu  dasar  hukum  yang  melandasi pembentukan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Victor Sitomurang dalam
Ishaq
menjelaskan  sumber  hukum  adalah  “segala sesuatu  yang  dapat  melakukan,  menimbulkan aturan  hukum  serta  tempat  ditemukannya aturan  hukum.” 10 Dengan  demikian,  sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa,  sehingga  apabila  ada  aturan  yang dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
Pembentukan  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan
10 Ishaq,  2015, Pengantar  Hukum  Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 31.
Aceh  (UU  No.11/2006  tentang  Pemerintahan Aceh).  UU  No.11  /2006  tentang  Pemerintahan Aceh  telah  mengatur  secara  komprehensif mengenai  keistimewaan  atau  kekhususan  dari daerah  Aceh.  Materi  dalam  undang-undang tersebut  banyak  dipengaruhi  oleh isi  perjanjian Helsinki  (MoU)  antara  Pemerintah  Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang lebih jauh  memberikan  penguatan  terhadap  status keistimewaan  Aceh,  serta  kekhususan  dan otonomi  seluas-luasnya  bagi  Aceh  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dasar  yuridis  keberadaan  bendera  Aceh sebagaimana  diatur  dalam  Qanun  Nomor  3 Tahun  2013  tentang  Bendera  dan  Lambang Aceh,  pada  dasarnya  merupakan  amanat  dari ketentuan  Pasal  246  dan  Pasal  247  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah Aceh, yang secar yuridis memberikan  wewenang  bagi  Pemerintah  Aceh untuk  membuat  Qanun  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh,  yang  menjadi  cerminan  dari bentuk  keistimewaan  dan  kekhususan  wilayah Aceh.  Selain  itu,  keberadan  bendera  Aceh telah  pula  disinggung  dalam  MoU  yang dilaksanakan  antara  Pemerintah  Indonesia dengan  GAM,  sebagaimana  diatur  dalam  butir 1.1.5, yang berbunyi : Aceh memiliki hak untuk menggunakan  simbol-simbol  wilayah  termasuk bendera, l ambang dan himne”. 11
Perihal keberadaan Bendera dan Lambang  Aceh  yang  diatur  dalam  Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh,  kemudian  menjadi  isu  hangat
11 Endra  Wijaya,  dkk, Problem  Pengesahan Bendera  Aceh  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan) , (Jurnal
Hukum  Universitas  Padjajaran,  Volume  3  Nomor  1 Tahun  2016  (ISSN  2460-1543),  page.  154-172),  h. 157
dalam  praktik  ketatanegaraan  dan  politik hukum  dalam  konteks  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Isu  yang  kemudian menjadi  persoalan  penting  terkait  dengan bendera  dan  lambang  Aceh,  adalah  mengenai konfigurasi gambar dan komposisi unsur-unsur dalam Bendera Aceh, yang oleh pemerintah R. I  dianggap  menyerupai  bendera  GAM,  yang terdiri  dari:  Warna  dasar  merah,  garis horizontal  putih,  garis  horizontal  hitam,  bulan sabit  dan  bintang  di  yang  berada  pada  posisi tengah bendera.
Isu  terkait  bendera  Aceh,  tidak  saja sebatas  mengenai  unsur-unsur  yang  terdapat dalam bendera Aceh, lebih dari itu keberadaan bendera  Aceh  juga  sangat  berkaitan  erat dengan  masalah  politik,  yaitu  mengenai  pesan yang terkandung dalam Bendera Aceh tersebut.  Selain  itu,  pihak  yang  kontra, beranggapan  bahwa  bendera  Aceh  yang memiliki  kesamaan  dengan  bendera  GAM, secara  umum  dianggap  telah  bertentangan dengan  hukum  positif,  salah  satunya  adalah Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, dan khususnya bertentangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007 tentang Lambang Daerah.
Secara yuridis, Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  telah  memberi kewenangan  bagi  Pemerintah  Aceh  untuk membentuk  Qanun  yang  mengatur  tentang Bendera  Aceh  sebagai  simbol  daerah  Aceh. Namun,  dalam  pembentukan  Qanun  tersebut tentunya  haruslah  memperhatikan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku secara  nasional.  Artinya,  substansi  hukum
yang  diatur  dalam  Qanun  yang  mengatur tentang  bendera  di  Aceh,  tidaklah  dibenarkan bertentangan  dengan  hukum  positif  yang berlaku secara nasional.
Mengenai  bentuk  dan  syarat-syarat pembentukan  lambang  atau  simbol  daerah, sebelum  diterbitkan  dan  disahkan  Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh,  terdapat  aturan  setingkat Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan
Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007  tentang Lambang  Daerah.  Dalam  Pasal  6  Ayat  (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007 tentang Lambang Daerah, menyebutkan bahwa: “Desain logo dan bendera daerah tidak boleh  mempunyai  persamaan  yang  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/ perkumpulan/lembaga/gerakan separatis  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6 Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77 Tahun  2007  tentang  Lambang  Daerah,  maka bentuk  bendera  Aceh  yang  memiliki  kemiripan atau  persamaan  dengan  Bendera  GAM, jelasnya  telah  bertentangan  dengan  hukum positif,  khususnya  Pasal  6  ayat  (4)  Peraturan Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007  tentang Lambang Daerah.
Menurut UU No.11/2006 tentang Pemerintahan  Aceh,  bahwa  yang  dimaksud dengan  Qanun  adalah  peraturan  perundang- undangan  sejenis  peraturan  daerah  provinsi yang  mengatur  penyelenggaraan  pemerintah dan  kehidupan  masyarakat  Aceh,  dan  Qanun kabupaten/kota  adalah  peraturan  perundang- undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan
masyarakat kabupaten/ kota. 12
Dengan demikian,  kedudukan  Qanun  Aceh  pada dasarnya  sederajat  dengan  Peraturan  Daerah (Perda).
Sesuai  hierarki  perundangan-undangan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1) huruf  f  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2019 tentang Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  dapat  dilihat  bahwa kedudukan  qanun  berada  jauh  di  bawah undang-undang,  bahkan  berada  di  bawah Peraturan  Presiden.  Hal  ini  berarti  bahwa ketentuan  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh tidak  boleh  bertentangan  dengan  undang- undang atau pun peraturan pemerintah sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang berada lebih tinggi di atasnya.
Secara asas hukum menyatakan peraturan yang lebih tinggi dapat mengalahkan peraturan  yang  lebih  rendah  ( lex  superior derogat  legi  inferior )  dan  ada  pertentangan asas hukum lainnya yang menyatakan peraturan yang khusus dapat
mengesampingkan  peraturan  yang  umum  ( lex specialis  derogat  legi  generalis). 13 Namun, yang  menjadi  dilema  adalah,  bahwa  Gubernur Aceh  dan  DPRA  terlanjur  telah  menyetujui secara  bersama  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Berdasarkan  kontruksi  hukum  di  atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertentangan  norma  yuridis  secara  hierarki perundangan-undangan
terkait
dengan
12 Lihat Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
13 Hans  Kelsen,  2012, Teori  Hans  Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, h. 100.
pembentukan  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh sebagaimana amanat Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh. Pertentangan norma yuridis tersebut, adalah ketidaksesuaian bentuk bendera  Aceh  sebagaimana  yang  telah  diatur dan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  2007  tentang  Lambang Daerah.  Dengan  adanya  pertentangan  norma yuridis  tersebut,  maka  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh dianggap bertentangan dengan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Atas Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
2.  Penggunaan  Bendera  Dan  Lambang Aceh Dalam Kerangka Pelaksanaan
Otonomi  Khusus  Di  Aceh  Perspektif Sistem  Hukum  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia
Polemik hukum terkait penerapan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh, tidak saja menyangkut  masalah  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh, tetapi juga beberapa Qanun lainnya yang telah dibentuk  dan  disahkan  di  Aceh.  Munculnya polemik  hukum  terkait  penerapan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintah  Aceh,  tidak  saja  menyangkut substansi  dari  Qanun  yang  masih  banyak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional,  tetapi  berkaitan  pula  dengan  aspek politis,  (pemerintah  Indonesia  juga  setengah hati  dalam  memberikan  keistimewaan  untuk Aceh). Akibatnya, posisi Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah Aceh  terjadi  tarik  ulur (up  and  down )  kadang- kadang  seolah-olah  di  dukung  kadang-kadang dalam prakteknya malah terjadi tumpang tindih aturan, yang kemudian Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh dikalahkan dengan adanya tumpang tindih itu.
Perbedaan  persepsi  antara  Pemeritah Aceh  dengan  Pemerintah  Pusat  mengenai Bendera  dan  Lambang  yang  menyerupai bendera  gerakan  saparatis  GAM,  terlihat adanya  keberatan  dari  pihak  pemerintah  Aceh untuk  memenuhi  keinginan  Pemerintah  Pusat, agar  merubah  sedikit  bentuk  dari  Bendera Aceh.  Persoalan  ini  sempat colling  down, hingga sampai sekarang belum bisa direalisasi.
Apabila dianalisis secara yuridis, perbedaan  persepsi  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  Aceh  dapat  diakhiri,  yang tentunya  mensyaratkan  adanya  sikap  saling memahami antara satu sama lainnya. Terbitnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah
merupakan peraturan pelaksana tentang adanya  ketentuan  mengenai  lambang  daerah yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dalam dasar  menimbang huruf b Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007 tentang Lambang Daerah secara tegas menyebutkan bahwa
“berdasarkan
pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf  a  dan  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Papua  dan  Pasal  246  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006
tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lambang Daerah”.  Dengan  demikian,  diterbitkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007 tentang  Lambang  Daerah  bertujuan  untuk mengatur tentang bentuk dari lambang daerah, yang meliputi : Logo; bendera; bendera jabatan kepala  daerah;  dan  himne. 14 Menurut  Pasal  6 ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, menyebutkan  bahwa:  “Desain  logo  dan bendera  daerah  tidak  boleh  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan  desain  logo  dan bendera
organisasi terlarang atau
organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. ”
Berdasarkan  ketentuan  pasal  di  atas, jelas  terlihat  adanya  larangan  bagi  daerah untuk membuat desain logo dan bendera yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya  dengan  desain  logo  dan bendera organisasi terlarang, termasuk gerakan  separatis  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Artinya,  setiap  daerah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah yang memperoleh  status  otonomi  khusus,  dalam membentuk  dan  mengatur  logo  dan  bendera daerah harus tunduk pada Peraturan Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007  tentang Lambang Daerah.
Jika dilihat dari aspek sejarah hukumnya, Keberadaan dari Peraturan
Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2007  tentang Lambang  Daerah  jauh  lebih  dahulu  terbit  dari
14 Lihat, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah.
Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Sehingga, persoalan  pertentangan  norma  tidak  akan muncul,  apabila  pemerintah  Aceh  dan  DPRA Aceh  ketika  merumuskan  bentuk  bendera  dan logo  daerah  Aceh  merujuk  pada  ketentuan yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  77  Tahun  2007  tentang  Lambang Daerah.
Pemberian otonomi khusus dan
keistimewaan  bagi  provinsi  Aceh  haruslah dipahami  dalam  konteks  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia. Artinya, meskipun pemerintah pusat telah memberikan kewenangan  khusus  bagi  pemerintahan  Aceh, bukanlah  berarti  pemerintah  Aceh  tidak  lagi tunduk  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berlaku secara nasional. Konsep penyelenggaraan pemerintahan Aceh berdasarkan  otonomi  khusus  harus  tetap dipandang sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Menurut
BC. Smith desentralisasi  adalah  pelimpahan  kekusaan dari  level  atas  ke  level  bawah  di  dalam  suatu hirarki  teritorial,  yang  dapat  dilakukan  satu pemerintahan  di  dalam  suatu  negara  atau dalam  suatu  organisasi  besar.  Bentuk  aspek kepentingan  daerah  yaitu  kesetaraan  politik ( political  equality), tanggung  jawab  pemerintah daerah ( local accountability), dan daya tanggap pemerintah daerah ( local responsiveness). 15
Persoalan mengenai bendera dan lambang  daerah,  menuntut  adanya  daya tanggap pemerintah daerah ( local responsiveness ) untuk lebih merespon kenyataan  yang  berkembang  di  masyarakat.
15 B.C.  Smith,  2012, Decentralization:  The Territorial Dimension of the State , (edisi
terjemahan)  Jakarta:  Masyarakat  Ilmu  Politik Indonesia (MIPI), h. 1.
Sebagian kelompok masyarakat Aceh berpandangan  apa  salahnya  menggunakan bendera  dan  logo  daerah  yang  memiliki kemiripan  dengan  bendera  GAM.  Namun tidak sedikit  pula  masyarakat  Aceh  yang  juga menolak  dan  tidak  menyetujui  penggunaan bendera  dan  logo  daerah  yang  memiliki kemiripan  dengan  bendera  GAM.  Artinya,  di tengah  masyarakat  telah  terjadi  dikotomi, mengenai  persepsi  masing-masing  kelompok masyarakat terhadap keberadaan bendera dan logo bendera Aceh saat ini.
Disinilah  dituntut  adanya  sikap  arif  dan bijaksana  dari  seluruh  unsur  pemerintah  Aceh dalam  merespon  aspirasi  masyarakat  Aceh  itu sendiri.  Mempertimbangkan  nilai  historis  dari masyarakat  Aceh  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari  eksistensi  dari  gerakan  Aceh  Merdeka memang penting, akan tetapi lebih penting lagi mengukir  sejarah  baru  masyarakat  Aceh  yang penuh  dengan  kedamaian  dengan  tetap  hidup dalam  tatanana  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sebab,  bagaimanapun  juga  GAM tidak  saja  menjadi  bagian  dari  sejarah perjuangan masyarakat Aceh, tetapi di dalamnya  juga  terukir  sejuta  sejarah  kelam yang dialami oleh masyarakat Aceh.
Perlu untuk
diingat, bahwa diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh sebagai  refleksi  dari  MoU  Helsinki  bertujuan untuk  mengakhiri  dan  menyelesaikan  konflik secara damai. Salah satu isi dari MoU Helsinki adalah  memberikan  amnesti  dan  reintegrasi GAM  ke  dalam  masyarakat.  Hamid  Awaluddin selaku  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Azasi Manusia dan delegasi Indonesia dalam perundingan  di  Helsinki,  mengatakan  bahwa “perjanjian  damai  dengan  GAM  dilakukan
dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  konstitusi.  Hal  ini  secara  jelas ditegaskan dalam pereambule perjanjian Helsinki antara pemerintah dengan GAM, yang pada  dasarnya  membuahkan  hanya  satu entitas  yakni  sebagai  bangsa  Indonesia. ” 16
Konsekuensi hasil kesepakatan tersebut, maka GAM  tidak  lagi  dipandang  memiliki  entitas, melainkan  telah  menyatu  menjadi  bagian  dari masyarakat  Aceh  dalam  konteks  Negara Kesatuan  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai bangsa-bangsa  dengan  asas  bhineka  tunggal ika,  sehinga  mewujudkan  satu  bangsa,  yaitu bangsa  Indonesia.  Artinya,  dengan  adanya MoU  Helsinki,  maka  hal-hal  yang  berkaitan dengan GAM tidak lagi dapat dibenarkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan dan pengaturan bendera dan lambang daerah Aceh dalam  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tenntang
Bendera dan Lambang Aceh, jelasn bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  77  Tahun  2007  tentang  Lambang Daerah  yang  seharusnya  menjadi  pedoman bagi  tiap-tiap  daerah  dalam  membentuk bendera  dan  logo  daerah  sebagai  lambang daerah.  Sehingga,  wajar  apabila  sampai  saat ini  pemerintah  belum  menerima  keberadaan bendera  dan  lambang  Aceh  yang  memang memiliki  kemiripan  dengan  bendera  dan lambang GAM.
3.  Kepastian Hukum Dan Keberlakuan Hukum  Dari  Ketentuan  Qanun  Nomor  3 Tahun  2013  Tentang  Bendera  Dan Lambang  Aceh  Dalam  Sistem  Hukum  Di Indonesia
16 Hamid  Awaluddin, Aceh  Menuju  Damai , Kolom Majalah Tempo, 7 Agustus 2005, h. 41.
Suatu  peraturan  hukum,  di  dalamnya terkandung  asas-asas  hukum  yang  menjadi dasar  pembentuknya.  Dikatakan  oleh  Satjipto Rahardjo,  bahwa  asas  hukum  dapat  diartikan sebagai  “jantungnya”  perarturan  hukum, sehingga  untuk  memahami  suatu  peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan  bahasa  lain,  Karl  Larenz  dalam bukunya Methodenlehre
der
Rechtswissenschaft menyampaikan bahwa
asas  hukum  merupakan  ukuran-ukuran  hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan  hukum. 17 Oleh  karena  asas hukum  mengandung  tuntutan  etis,  maka  asas hukum  dapat  dikatakan  sebagai  jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.
Dalam  bukunya Ilmu  Hukum, Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut: 18
Mengenai asas kepastian hukum, sejatinya  keberadaan  asas  ini  dimaknai sebagai  suatu  keadaan  dimana  telah  pastinya hukum  karena  adanya  kekuatan  yang  konkret bagi  hukum  yang  bersangkutan.  Keberadaan asas  kepastian  hukum  merupakan  sebuah bentuk  perlindungan  bagi  yustisiabel  (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan dan dapat memperoleh sesuatu yang
17 Satjipto  Rahardjo,  2010, Ilmu  Hukum , Bandung : Alumni, h. 45
18 Ibid , h. 20.
Nilai Dasar Kesahan berlaku :
Keadilan Kemanfaata n Kepastian HUKUM Filsafati Sosiologis
Yuridis
diharapkan dalam keadaan tertentu. 19
Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya  hukum  dalam  hal  yang  konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak  yang  mencari  keadilan  ingin  mengetahui apa  yang  menjadi  hukum  dalam  suatu  hal tertentu  sebelum  ia  memulai  perkara  dan perlindungan bagi para pencari keadilan. 20
Kepastian  hukum  sangat  erat  kaitannya dengan  penalaran  positivisme  hukum.  Pada aliran positivisme, hukum terbit sebagai produk eksplisit  suatu  sumber  kekuasaan  politik tertentu  yang  berlegitimasi.  Dalam  hal  ini, hukum  utamanya  terwujud  sebagai  perintah- perintah  eksplisit  yang  secara  positif  telah terumus  jelas  guna  menjamin  kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  secara  nasional  di suatu  negara.  Untuk  itu,  dapat  dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan utamanya  pada  norma  positif  legislatif  dari ranah normatif positif. 21
Keberadaan
positivisme hukum menunjukan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan  oleh  tindakan-tindakan  manusia, jadi  terlepas  dari  moralitas  dan  sistem-sistem norma  itu  sendiri. 22 Dengan  kata  lain  dapat dinyatakan  bahwa  hukum  berdiri  sendiri  dan secara tegas terpisah dari moral (antara hukum yang  berlaku  dan  hukum  yang  seharusnya,
19 Sudikno  Mertrokusumo,  2007, Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yokyakarta  :  Liberty,  h. 56. 20 L. J. Van Apeldoorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta : Pradnya Paramita, h. 34 21 Theo  Huijbers,  1994, Filsafat  Hukum dalam  Lintasan  Sejarah, Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, h. 122 22 Hans  Kelsen,  2007, Teori  Hukum    Murni ,
Bandung : Rimidi Press, h. 115.
antara das sein dan das  sollen) .  Pada  konteks ini,  tidak  ada  hukum  lain  selain  perintah penguasa.
Aturan  yang  pantas  menjadi  hukum adalah mengandung keadilan. Hukum mengandung  nilai  keadilan  harus  dapat memberikan  kepastian  hukum  untuk  dapat dilaksanakan agar hukum tersebut memberikan manfaat  kepada  masyarakat.  Unsur  kepastian hukum  menunjuk  pada  jaminan  bahwa  hukum (yang  berisi  keadilan  dan  norma-norma  yang memajukan  kebaikan),  benar-benar  berfungsi sebagai  peraturan  yang  ditaati.  Kepastian hukum merupakan kerangka operasional hukum.  Hukum  dapat  dilaksanakan  apabila sudah  memberikan  kepastian  hukum. 23 Jadi menurut  Gustav  Radbruch,  suatu  hukum  yang baik  adalah  mengandung  nilai  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Dikatakan  sebagai  suatu  hukum  yang baik,  karena  dalam  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  Aceh  mengandung  nilai keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan. Nilai  keadilan,  kepastian  dan  kemanfataan dalam  Qanun  Bendera  Aceh  dapat  dilihat bahwa pembentukan Qanun tersebut merupakan  amanah  dari  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh,  yang  merupakan  refresentasi  dari  Nota Kesepahaman  antara  Pemerintah  R.I  dan Pihak  GAM  dalam  mewujudkan  perdamaian  di Aceh.
Qanun  bendera  Aceh  telah  bernilai kepastian  hukum,  karena  mengacu  pada ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Di  samping bernilai  kepastian  hukum,  Qanun  Bendera
23 Bernard  L.  Tanya  (  et.al),  2012, Teori Hukum, Jakarta : Genta Publishing, h. 128
Aceh juga bernilai keadilan, karena pembentukan Qanun Bendera Aceh merupakan  hak  dari  Pemerintah  Aceh  yang telah diatur
dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Selain itu, Qanun Bendera Aceh  juga  didasari  pada  asas  kemanfataan, yakni  bermanfaat  bagi  masyarakat  Aceh sebagai identitas daerah dan sekaligus menunjukkan  kekhususan  dari  daerah  Aceh yang  berbeda  dengan  daerah  otonom  lainnya yang ada di Indonesia.
Persoalan terjadinya pertentangan norma  antara  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013 dengan  PP  No.  77/2007  tentang  Lambang Aceh,  adalah  persoalan  lain.  Di  mana  dalam menyikapi  hal  tersebut  perlu  kembali  ditelisik kedudukan dari suatu produk hukum itu sendiri. Mahfud  M.D,  mengatakan  bahwa “Hukum adalah  Produk  Politik”.  Artinya,  dalam perumusan  dan  pembentukan  suatu  produk hukum  sarat  dengan  berbagai  kepentingan, yang  merupakan  kehendak-kehendak  politik yang  saling  bersaingan  baik  melalui  kompromi politik  maupun  dominasi  kekuatan  politik  yang terbesar. 24
Sebagai  produk  politik,  maka  keinginan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan haruslah dinormatifkan, yaitu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
Sehingga  setiap  norma  hukum  harus  eksis dalam  alamnya  yang  objektif  sebagai  norma- norma  positif,  serta  ditegaskan  dalam  wujud kesepakatan  kontraktual  yang  konkret  antara warga  masyarakat  dengan  wakil-wakilnya.  Di sini  hukum  tidak  lagi  dikonsepsikan  sebagai asas-asas  moral  meta  yuridis  yang  abstrak tentang  hakikat  keadilan,  melainkan ius yang
24 Moh. Mahfud M.D, 2009, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta : Rajawali Pers, h. 373
telah  mengalami  positivisasi  sebagai lex, guna menjamin  kepastian  mengenai  apa  yang terbilang  sebagai  hukum,  dan  apa  pula  yang sekalipun  normatif  harus  dinyatakan  sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. 25
Suatu  peraturan  perundang-undangan dapat  dikatakan  bernilai  kepastian  hukum adalah  apabila  hukum  itu  dapat  dijalankan. Selain  juga  terdapat  aturan  yang  jelas  dan logis,  tidak  terdapat  keragu-raguan  (multitafsir) sehingga  dapat  menjadi  suatu  sistem  norma yang  tidak  berbenturan  atau  menimbulkan ketidakpastian aturan yang berbentuk konstentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.
Berkenaan  adanya  pertentangan  norma antara  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh  dengan  PP  No. 77/2007  tentang  Lambang  Daerah,  dalam  hal ini maka perlu kembali merujuk pada ketentuan Pasal  246  dan  Pasal  247  Undang-Undang Pemerintahan
Aceh, yang telah
mengamanatkan  bagi  pemerintahan  Aceh berhak dan berwenang untuk  membuat bendera sebagai identitas daerah Aceh.
Meskipun  kedudukan  PP  No.  77/2007 tentang  Lambang  Daerah  lebih  tinggi  daripada Qanun,  namun  bukanlah  berarti  Qanun  Aceh tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  telah bertentangan  dengan  undang-undang.  Dalam melihat sinkronisasi secara vertikal, kedudukan Qanun  Aceh  tidak  saja  dipersandingkan dengan  PP  No.  77/2007  tentang  Lambang Daerah, tetapi juga dengan berbagai peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  dianggap relevan,  termasuk  dengan  Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, kepastian
25 Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum, Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, Jakarta : Elsam & Huma: h. 96
hukum  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013  dalam perspektif  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia perlu kajian yang lebih konprehensif, dengan  mempertimbangkan  aspek  filosofis, sosiologis dan juga yuridis.
Dasar yuridis pembentukan Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh diatur dalam Pasal 246 ayat (4) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 menyatakan  bentuk  bendera  sebagai  lambang Aceh  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) diatur  dalam  Qanun  Aceh  yang  berpedoman pada  peraturan  perundang- undangan”.  Pada Pasal  247  ayat  (2)  menyatakan  “Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  lambang  sebagai  simbol sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dalam  Qanun  Aceh”.  Hal  ini  menegaskan bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006, memberikan kewenangan khusus kepada  Gubernur  selaku  Kepala  Pemerintah Aceh  bersama  DPRA  untuk  menurunkan perintah pasal mengenai bendera dan lambang Aceh. 26
Sesuai konsep ilmu perundang- undangan,  bahwa  suatu  undang-undang  yang sudah  disahkan  baru  dapat  berlaku  mengikat umum  apabila  diundangkan  dalam  suatu lembaran  negara.  Pengesahan  suatu  undang- undang  tidak  serta  merta  menandakan  bahwa undang-undang  itu  berlaku  dan  mengikat. Namun  pada  dasarnya,  kapan  suatu  undang- undang  itu  berlaku  berkaitan  dengan  kapan pengundangan undang-undang tersebut dilakukan. 27
26 Rahendro, Partisipasi  Masyarakat  Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif ,  (Jurnal  Rechtsvinding,Volume  1  Nomor 3, Desember 2012), h. 330-332.
27 Arabiyani, Kepastian  Hukum  Qanun  Aceh Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Bendera  dan
Menentukan kapan suatu undang- undang  itu  telah  diundangkan,  maka  dapat merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  12 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, yang menyebutkan:
“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik  Indonesia,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia,  Berita  Negara Republik, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah”.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan  dikatakan  telah  berlaku dan mengikat umum, jika peraturan perundang- undangan  tersebut  telah  dicatatkan  dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia,  Berita  Negara  Republik,  Lembaran Daerah,  Tambahan  Lembaran  Daerah,  atau Berita  Daerah.  Jika  merujuk  pada  pengertian pengundangan  tersebut  di  atas,  maka  Qanun Nomor  3  Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang Aceh, sebagai produk hukum peraturan  daerah  yang  berlaku  di  Aceh  telah sah  berlaku  dan  mengikat  umum.  Karena, ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh  telah  pula dicatatkan  dalam  Lembaran  Daerah  provinsi Aceh,  Tambahan  Lembaran  Daerah  provinsi Aceh.
Qanun  Aceh  Nomor  3 Tahun  2013  yang telah  memperoleh  persetujuan  terlebih  dahulu oleh  DPRA  dan  disahkan  dan  ditetapkan  oleh Zaini Abdullah selaku Kepala Pemerintah Aceh atau  Gubernur  Aceh,  juga  telah  diundangkan
Lambang  Aceh ,  (Jurnal  Kanun  Ilmu  Hukum,  Vol.
20, No. Agustus , 2018, page 295-314), h. 305
dalam  Lembaran  Daerah,  dapat  dikatakan bahwa  pembentukan  Qanun  tersebut  telah sesuai dengan amanah Pasal 232 ayat (1) dan Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Berlakunya suatu aturan tidak ditentukan atas  materi  muatan  yang  bertentangan  atau tidak  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi, melainkan  didasarkan  atas  pertimbangan  telah adanya  atau  belumnya  persetujuan  bersama antara  legislative  dan  eksekutif.  Adapun pertentangan substansi dari norma aturan yang lebih  rendah  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  atasnya,  adalah persoalan  hukum  lain,  yang  oleh  undang- undang telah membuka saluran untuk menyelesaikan  persoalan  hukum  tersebut, yaitu  melalui judicial  review ke  Mahkamah Konstitusi,  ketika  terjadi  pertentangan  norma tersebut  terjadi  antara  undang-undang  dengan konstitusi  (UUD  1945). 28 Sebaliknya,  jika pertentangan  norma  itu  terjadi  antara  undang- undang dengan peraturan perundang- undangan  yang  berada  di  bawahnya,  maka kewenangan hak uji materil menjadi kewenangan Mahkamah Agung. 29
Selanjutnya,  kepastian  hukum  suatu produk  hukum  peraturan  perundang-undangan haruslah  menunjukkan  kepada  pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana
28 Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Ketiga jo Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
29 Pasal  24  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen Ketiga, Jo Pasal  31  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 1985  tentang  Mahkamah  Agung,    Jo  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia    Nomor  1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
pelaksanaannya  tidak  dapat  dipengaruhi  oleh keadaan-keadaan  yang  sifatnya  subjektif. 30
Mengutip  pendapat  Lawrence  M.  Wriedman, seorang  Guru  Besar  di  Stanford  University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian  hukum”  paling  tidak  haruslah didukung  oleh  unsur-unsur  sebagai  berikut, yaitu:  substansi  hukum,  aparatur  hukum,  dan budaya hukum. 31 Apabila dihubungkan dengan keberadaan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013 tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh,  maka pandangan Friedman tersebut telah menunjukkan  adanya  kepastian  hukum  dalam pembentukan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Secara  substansi,  Qanun  Nomor  13 Tahun  2013  dibentuk  dan  disahkan  oleh pemerintah aceh bersama-sama dengan DPRA.  Di  mana  pembentukan  Qanun  tersebut telam  mempunyai  dasar  hukum  yang  kuat, yaitu  Pasal  246  dan  Pasal  247  Undang- Undang Pemerintahan Aceh. Substansi Qanun Aceh  telah  merinci  dengan  jelas  mengenai bentuk  dan  tata  cara  bagaimana  penggunaan bendera Aceh. Artinya secara substansi Qanun Aceh  telah  memiliki  kejelasan  mengenai maksud  dari  pembentukan  aturan  tersebut, dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek, baik  itu  aspek  filosofis,  sosiologis  dan  juga yuridis.
Dilihat  dari  aspek  struktur  hukum, pelaksanaan  Qanun  Nomor  3  Tahun  2013
30 Raimond  Flora  Lamandasa,  penegakan hukum,  dikutip  dari  Fauzie  Kamal  Ismail, Tesis berjudul  Kepastian  Hukum  Atas  Akta  notaris  Yang Berkaitan  Dengan  Pertanahan ,  Fakultas  Hukum,
Universitas Indonesia, Depok, 2011, h. 2
31 Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta  notaris  Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan , Fakultas  Hukum,  Universitas  Indonesia,  Depok, 2011, hlm. 53
tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh  dapat dikatakan  telah  terakomodir.  Struktur  hukum merupakan
lembaga-lembaga
yang menjalankan  aturan  hukum  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013,  dapat  dikatakan  telah  memiliki  struktur hukum  yang  lengkap,  yaitu  pemerintah  Aceh sebagai pelaksana dari aturan Qanun tersebut, juga  masyarakat  Aceh  sebagai  objek  dari penerapan  aturan  Qanun.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  secara  struktur  Qanun Aceh  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh sudah  diakomodir  karena  hukum  itu  memiliki sifat normatif yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia. 32
Demikian  pula  dengan  aspek  budaya hukum  terkait  dengan  keberadaan  Qanun tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh.  Budaya hukum  bukanlah  merupakan  budaya  pribadi, melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu  sebagai  satu  kesatuan  sikap  dan perilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya  hukum  tidak  terlepas    dari  keadaan masyarakat,  dalam  hal  ini  masyarakat  Aceh. Budaya  hukum  merupakan  tanggapan  yang bersifat  penerimaan  atau  penolakan  terhadap suatu  peristiwa  hukum,  yang  menunjukkan sikap  perilaku  manusia  terhadap  masalah hukum  dan  peristiwa  hukum  yang  berada  di tengah masyarakat. 33
Apabila  melihat  berbabagi  literatur  Aceh sendiri, maka aspek budaya hukum masyarakat  Aceh  terkait  dengan  bendera  dan
32 Arief  Sidharta,  2007, Meuwissen  tentang Pengembananan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum,  dan  Filsafat  Hukum, Bandung:  Refika Aditama, h. 38.
33 Soerjono  Soekanto,  1997, Teori  Hukum tentang  Struktur  Hukum  Masyarakat ,    Jakarta  : Rajawali Pers, h. 157
lambang  Aceh  yang  ada  saat  sekarang  ini dapat dikatakan mencerminkan budaya bangsa dan daerah Aceh. Di mana bentuk dan gambar bendera  Aceh  di  zaman  Sultan  Iskandar  Muda adalah  berwarna  merah  putih  dengan  gambar pedang,  bulan  sabit,  matahari  dan  bintang serta  beberapa  Ayat  suci  Al-quran,  sehingga bendera  yang  ada  saat  sekarang  ini juga tidak terlepas  dari  sejarah  peradaban  bangsa  Aceh. Selain  itu,  Qanun  Aceh  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh  adalah  suatu  aturan  yang memuat  tentang  Bendera  dan  Lambang  Aceh dalam menunjukkan atau mencerminkan identitas masyarakat dan daerah Aceh, sekaligus sebagai pelaksanaan hak-hak daerah Aceh yang menyandang status otonomi khusus.

## IV.  KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Keberadaan  Qanun  Nomor  3  Tahun 2013  tentang  Bendera  dan  lambang Daerah  mengacu  pada  ketentuan Pasal  246  dan  Pasal  247  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006 Tentang  Pemerintahan  Aceh,  yang menentukan  bahwa  pemerintah Aceh berwenang untuk menetapkan bendera dareah Aceh sebagai lambang Keistimewaan dan kekhususan. Namun belakangan diterbitkan  PP.  No.  77/2007  tentang Lambang Daerah, yang dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (4) menentukan  larangan  bagi  daerah untuk membuat bendera dan lambang  daerah  yang  menyerupai organisasi yang dilarang dan gerakan separatis. Akibatnya, keberadaan
bendera  Aceh  yang  diatur  dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013, dianggap bertentangan dengan
ketentuan  Pasal  6  Ayat  (4)  PP.  No.
77/2007 tentang Lambang Daerah.
b. Penggunaan  Bendera  Aceh  dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus  di  Aceh  adalah  sebagai simbol masyarakat yang menunjukkan identitas dari masyarakat  dan  daerah  Aceh,  serta bukanlah  simbol  kedaulatan,  hal  ini sesuai  Pasal  246  ayat  (3)  Undang-
Undang No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Sehingga, keberadaan dan penggunaan bendera  Aceh  dilihat  dari  aspek sosiologisnya,  merupakan  cerminan dari masyarakat Aceh itu sendiri.
c. Dilihat proses pembentukannya,
proses pembentukan Qanun Nomor 3
Tahun  2013  tentang  Bendera  dan Lambang  Aceh  telah  memenuhi syarat  kepastian  hukum.  Jika  dilihat dari substansi hukum yang terkandung didalamnya, masih terdapat  benturan  norma  antara Qanun tentang Bendera Aceh dengan PP.  No.  77/2007  tentang  Lambang Daerah. Dilihat dari aspek pelaksanaannya, sampai saat sekarang  ini  ketentuan  Qanun  belum dapat  dijalankan,  meskipun  telah disahkan oleh pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA. Sehingga,  Qanun  tentang  Bendera Aceh  belum  memperoleh  kepastian hukum secara totalitas, karena adanya  benturan  norma  substansi
hukum yang terkandung di dalamnya, sehingga belum dapat dilaksanakan.

## 2. Saran
a. Agar issu bendera Aceh yang sampai saat ini masih menjadi  problema  hukum  antara pemerintah  Aceh  dengan  Pemerintah Pusat  dapat  segera  diselesaikan,  maka perlu ada kembali dialog. Di sini pemerintah pusat perlu menyikapi persoalan tersebut secara arif dan bijaksana, dengan melakukan harmonisasi hukum  antara  PP.  No.  77/2007  tentang
Lambang Daerah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintah  Aceh.  Dengan  adanya  dialog, maka  dimungkinkan  adanya  penyelesaian secara  arif  dan  bijak,  sehingga  segala potensi konflik akan dapat dihindari.
b. Penggunaan  Bendera  Aceh  adalah  suatu hal  yang  urgen  bagi  masyarakat  Aceh. Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  lebih arif  dalam  menyikapi  persoalan  bendera Aceh,  mengingat  sejarah  panjang  konflik di  Aceh.  Artinya,  jangan  sampai  karena permasalahan yang kecil kembali menguak tabir potensi konflik di Aceh.
c. Agar Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh  mendapat kepastian  hukum,  perlu  untuk  melakukan revisi  terhadap  PP.  No.  77/2007  tentang Lambang  Daerah.  Sedangkan  ketentuan Pasal  250  ayat  (1)  Undang-Undang Pemerintah
Daerah, tidak begitu signifikan, karena penyelenggaraan pemerintahan Aceh mengacu pada
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## V.  DAFTAR PUSTAKA
Arief  Sidharta,  2007, Meuwissen  tentang Pengembananan Hukum, Ilmu Hukum,  Teori  Hukum,  dan  Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama.
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014,
Pengantar Metode Penelitian Hukum ,
JakartaI Rajawali Pers.
Arabiyani, Kepastian  Hukum  Qanun  Aceh Nomor  3  Tahun  2013  Tentang Bendera  dan  Lambang  Aceh ,  (Jurnal Kanun  Ilmu  Hukum,  Vol.  20,  No. Agustus , 2018, page 295-314).
B.C.  Smith,  2012, Decentralization:  The
Territorial  Dimension  of  the  State ,
(edisi terjemahan) Jakarta: Masyarakat  Ilmu  Politik  Indonesia
(MIPI).
Bernard  L.  Tanya  (  et.al),  2012, Teori Hukum, Jakarta : Genta Publishing.
Endra  Wijaya,  dkk, Problem  Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan  Permasalahan) ,  (Jurnal Hukum Universitas
Padjajaran,
Volume  3  Nomor  1  Tahun  2016 (ISSN 2460-1543) page. 154-172). Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian  Hukum  Atas  Akta  notaris Yang  Berkaitan  Dengan  Pertanahan , Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011. Hans  Kelsen,  2012, Teori  Hans  Kelsen Tentang  Hukum, Jakarta:  Konstitusi Press.
Hamid  Awaluddin, Aceh  Menuju  Damai ,
Kolom  Majalah  Tempo,  7  Agustus 2005.
Hans  Kelsen,  2007, Teori  Hukum    Murni , Bandung : Rimidi Press.
Ishaq,  2015, Pengantar  Hukum  Indonesia,
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
L.  J.  Van  Apeldoorn,  2004, Pengantar  Ilmu Hukum , Jakarta : Pradnya Paramita.
Moh.  Mahfud  M.D,  2009, Politik  Hukum  di Indonesia , Jakarta : Rajawali Pers.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2010, Metode Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  Prenada
Kencana Media Group.
Raimond  Flora  Lamandasa,  penegakan hukum,  dikutip  dari  Fauzie  Kamal Ismail, Tesis  berjudul  Kepastian Hukum  Atas  Akta  notaris  Yang
Berkaitan Dengan Pertanahan , Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011. Rahendro, Partisipasi  Masyarakat  Dalam Proses Pembentukan Undang- Undang  Yang  Responsif ,  (Jurnal Rechtsvinding,Volume  1  Nomor  3, Desember 2012).
Soerjono  Soekanto,  1997, Teori  Hukum tentang  Struktur  Hukum  Masyarakat ,
Jakarta : Rajawali Pers.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002, Hukum, Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya, Jakarta  :  Elsam  & Huma.
Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, 2013,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan , Jakarta : Rajawali Pers.
Sudikno  Mertrokusumo,  2007, Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar ,  Yokyakarta
: Liberty.
Satjipto  Rahardjo,  2010, Ilmu  Hukum ,
Bandung : Alumni.
Theo  Huijbers,  1994, Filsafat  Hukum  dalam
Lintasan Sejarah, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,  2012, Filasafat,  Teori dan Ilmu Hukum, Jakarta : Grafindo.
Yopi Gunawan dan Krtistian, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila , Bandung : Refika Aditama.