Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 8 (2) (2023): 135-147

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal
of Social and Cultural Anthropology)
Available online https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/antrophos
Orang Malind dan Tanahnya: Membaca Kebijakan Food Estate Melalui Paradigma Ethnoecology dan Ethnodevelopment
Malind People and Their Land: Reading Food Estate Policy through Ethnoecology and Ethnodevelopment Paradigms

## Dwi Wulan Pujiriyani
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Indonesia

## Abstrak
Tulisan ini  bertujuan menganalisis praktik  pengadaan  lahan pangan skala luas dalam skema MIFEE di Merauke  Papua  sebagaimana  didokumentasikan  dalam  film  Mama  Malind  Su  Hilang’.  Metode  ya ng digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Praktik pengadaan lahan dan keterpinggiran masyarakat lokal dianalisis dengan menggunakan dua paradigma utama yaitu paradigma  etnoekologi  dan  paradigma  etnodevelopment.  Kedua  paradigma  ini  digunakan  sebagai kerangka analisis karena memiliki benang merah dalam perspektif yang dibangunnya berkaitan dengan relasi antara manusia dengan alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa food estate merupakan realitas pengabaian  terhadap  konsep  hutan  yang  dimaknai  sebagai  sumber  kehidupan. Food  estate juga merupakan  contoh  pembangunan  yang  tidak  sensitif  terhadap  kebutuhan  masyarakat  lokal  serta pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai lokal terkait personifikasi hutan yang bukan semata sebagai aset, tetapi sebagai penopang daya hidup bagi masyarakat lokal melalui nilai-nilai non ekonominya. Hal ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pengadaan  lahan  pangan  skala  luas  perlu  dievaluasi  ulang  apabila akan  dilanjutkan  atau  diterapkan.  Kehilangan  tanah  bagi  masyarakat  Zanegi  tidak  hanya  menandai hilangnya sumber  penghidupan tetapi juga identitas sebagai komunitas yang memiliki daya hidup dan kemandiriannya sendiri.
Kata Kunci : pengadaan tanah, lumbung pangan, MIFEE, etnoekologi, etnodevelopment, ekofeminisme

## Abstract
This paper aims to analyze the practice of large-scale land acquisition under the MIFEE scheme in Merauke Papua as documented in the film Mama Malind Su Hilang '. The method used is descriptive qualitative using content  analysis.  The  practice  of  land  acquisition  and  the  marginalization  of  local  communities  were analyzed  using  two  main  paradigms,  namely  the  ethnoecological  paradigm  and  the  ethnodevelopment paradigm. These two paradigms are used as an analytical framework because they have a common thread in the perspective they build regarding the relationship between humans and nature. The results showed that food estate is the reality of ignoring the concept of forest which is interpreted as a source of life. Food estate  is  also  an  example  of  development  that  is  insensitive  to  the  needs  of  local  communities  as  well  as development that ignores local values related to forest personification which are not only as assets, but as a life  support  for  local  communities  through  their  non-economic  values.  This  indicates  that  the  policy  for large-scale food land acquisition needs to be re-evaluated if it is to be continued or implemented. The loss of land  for  the  Zanegi  people  not  only  marks  the  loss  of  their  source  of  livelihood  but  also  an  identity  as  a community that has its own life force and independence.
Kata Kunci : land acquisition, food estate, MIFEE, ethnoecology, ethnodevelopment
How  to  Cite : Pujiriyani,  D.W.  (2023).  Orang  Malind  dan  Tanahnya:  Membaca  Kebijakan  Food  Estate Melalui  Paradigma  Etnoekologi  dan  Etnodevelopment. Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 8 (2): 135-147.
* Corresponding author: E-mail: luciawulan@gmail.com ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Food  estate  (lumbung  pangan) merupakan istilah populer untuk menyebut  budidaya  tanaman  skala  luas (>25ha)  yang  dilakukan  dengan  konsep pertanian  sebagai  sistem  industrial  yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek),  modal  serta  organisasi  dan manajemen  modern  (Nasution  dan Bangun, 2020). Food estate menjadi salah satu  pilihan  kebijakan  pemerintah Indonesia  untuk  menjaga  ketersediaan pangan.  Pada  tahun  2021,  program  ini dilaksanakan  melalui  pengembangan food  estate  di  Kalimantan  Tengah, Sumatera  Selatan  dan  Papua  (Merauke). Program  pengembangan  food  estate bukan  pertama  kali  dilakukan  di Indonesia.  Pada  era  pemerintahan Soeharto pernah dilakukan pengembangan  lahan  gambut  1  juta hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu  pada  era  SBY  pernah  dilakukan program  Merauke  Integrated  Food  and Energy Estate (MIFEE).
Dalam  perjalanannya,  isu  sosial mewarnai  implementasi  kebijakan  food estate  atau  lumbung  pangan  ini, diantaranya  adalah  sejarah  konflik tenurial  yang  panjang  termasuk  di dalamnya  klaim-klaim  lahan  dan  status kepemilikan  masih  belum  terselesaikan. Salah  satu  catatan  penting  dari  program
ini  adalah  timbulnya  konflik  agraria karena  lahan  yang  dibuka  merupakan tanah  adat  yang  sakral.  Salah  satu  hal penting  yang  terjadi  adalah  alih  fungsi lahan hutan yang menyebabkan masyarakat yang bergantung pada hutan harus  kehilangan  sumber  pangannya (Anonim, 2020).
Salah  satu  contoh  persoalan  yang muncul  dalam  implementasi  kebijakan food estate adalah persinggungan dengan penduduk  lokal  atau  masyarakat  asli sebagaimana  yang  muncul  dalam  kisah orang  Malind  di  Kampung  Zanegi, Merauke,  Papua. Sebagaimana  dijelaskan dalam  Takeshi  et  all  (2014),    Merauke Integrated  Food  and  Energy  Estate (MIFEE)  merupakan  ruang  strategis dimana  terdapat  perusahaan  yang difasilitasi  negara  dalam  memulai  suatu jalur  akumulasi  kapital  baru  demi menyelamatkan dunia dari krisis pangan dan  energi.  Desain  besar  dari  proyek  ini adalah mengakselerasi proses pembangunan. Muncullah kasus
‘berpindah’nya  tanah  orang  Malind kepada  Medco.  Ditambahkan  dalam Zakaria (2011), bahwa Medco merupakan  salah  satu  grup  usaha  besar yang  berpusat  di  Jakarta  yang  telah menanamkan  modalnya  melalui  anak perusahaan PT Selaras Inti Semesta (SIS) untuk  membangun  Hutan  Tanaman
Industri (HTI) pada areal seluas 300.000 hektar  ha)  di  wilayah  Distrik  Kurik, Distrik kaptel, Distrik Animba dan Distrik Muting dan melalui anak perusahaan PT. Medco  Papua  Industri  Lestari  (MIL) untuk  memproduksi  kayu  serpih  dan bubur  kertas  atau pulp Mama  Malind  su Hilang’  menjadi  sebuah  elegi  bagi masyarakat  Zanegi  mengenai  kehidupan masa depan yang entah bagaimana dapat dilalui  oleh  generasi  muda  anak  cucu mereka di kemudian hari.
Kehidupan  orang  Malind  di Kampung Zanegi berubah pasca masuknya Medco yang merampas tanah- tanah milik masyarakat. Medco membabat  ribuan  hektar  hutan  di Kecamatan  Animha  dan  Kaptel  di Kabupaten  Merauke.  Medco  berencana mengkonversi  169.000  hektar  tanah untuk  menjadi  perkebunan  HTI  akasia dan eucaliptus. Medco bersama mitranya LG,  mengekspor  chips  dan  pellet  untuk Korea  Selatan,  Jepang  dan  beberapa negara  lainnya.  Konsesi  ini  merupakan bagian  dari  pengembangan  MIFFEE, sebuah proyek kolaborasi antara pemerintah  dan  penguasaha  yang  akan membuka  jutaan  lahan  dan  hutan  untuk solusi krisis pangan dan energi dunia.
Kondisi  yang  sedang  dialami orang Malind di Kampung Zanegi menjadi potret  yang  menarik  untuk  dianalisis
secara  khusus  dengan  menggunakan paradigma etnoekologi dan ethnodevelopment .  Tulisan  ini  bertujuan untuk  menganalisis  pemaknaan  lokal terhadap perubahan lanskap dan kondisi sumberdaya agraria yang berakibat pada perubahan sumber penghidupan komunitas  asli.  Kedua  paradigma  ini memiliki benang merah dalam perspektif yang  dibangunnya  berkaitan  dengan relasi antara manusia dengan alam. Prefix atau  awalan  ‘etno’  pada  paradigma ‘etnoekologi’  dan  ‘ ethnodevelopment’, sebagaimana  disebutkan  Milton  (1997), menyatakan  suatu  bidang  pengetahuan yang  didefinisikan  dari  sudut  pandang tineliti  dan  bukan  dari  sudut  pandang  si peneliti  (analis).  Istilah  ‘etno’  seringkali juga  dilekatkan  dengan  istilah  ' folk '.
Persepsi  atau  sudut  pandang  ‘emik’ menjadi sangat penting untuk diperhatikan  dalam  konteks  etnoekologi. Sementara  itu  dalam ethnodevelopment, konsep ‘pembangunan’ ( intentional process ) dan ‘perubahan sosial’ ( immanen historical  process )  merupakan  dua  kunci yang  harus  dipahami. Ethnodevelopment menjadi  respon  dari ethnic  unfreedom atau  ketidakbebasan  kelompok  etnik akibat  model  kemajuan  yang  patriarki (singular/menyeragamkan).
Gambar 1. Paradigma Etnoekologi dan Etnodevelopment
Berangkat  dari  definisi  mengenai ‘etnoekologi’, Kottak (1999) menyebutkan bahwa “An  ethnoecology  is  any  society 's traditional set of environmental perceptions that is, its cultural model of the environment and its relation to people and society” , etnoekologi merupakan ‘bangunan  persepsi  mengenai  lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, persepsi  ini  merupakan  model  kultural dari  lingkungan  dan  relasinya  dengan masyarakat’.  Sementara  itu  Ruiz -Malle (2012), menambahkan bahwa etnoekologi mengkaji relasi manusia dengan lingkungannya  yang  bertujuan  untuk memahami  berbagai  persoalan  sosial ekologis seperti degradasi lingkungan dan hilangnya  keragaman  kultural,  melalui sudut pandang masyarakat lokal. Etnoekologi  mengeksplorasi  cara-cara dimana  kelompok  yang  masyarakat  yang berbeda menerima dan merepresentasikan  sistem  ekologisnya melalui  pengetahuan,  kepercayaan  dan praktiknya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Milton (1997), etnoekologi berakar dari ketertarikan pada upaya untuk memahami seseorang  dari  persepsi  mereka  sendiri dan  intepretasi  mereka  mengenai  dunia dalam berbagai keragaman budaya. Dalam hal inilah para antropolog yang mengikuti rute  ini  akan  tertarik  pada  apa  yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kegiatan  (tujuan,  motivasi,  asumsi,  dan kepercayaan) serta konsekuensi sosial dan budaya  dari  perilaku  daripada  dampak- dampak  ekologisnya.  Fokus  terhadap konsep  seseorang  mengenai  dunianya inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan 'antropologi  kognitif'  yang  mencakup beberapa  subbidang  seperti  etnobiologi, etnomedisin,  etnobotani  dan  etnoekologi. Oleh  karena  itulah,  jika  'ekologi' merupakan  sebuah  disiplin  ilmiah  yang asumsi  dan  temuannya  dianggap  dapat diterapkan secara universal, maka 'etnoekologi'  merupakan  pengetahuan mengenai  lingkungan  yang  dimiliki  dalam sebuah  tradisi  kultural  yang  spesifik  dan hanya  berlaku  dalam  konteks  tradisi tersebut. Dalam studi etnoekologi, pertanyaan  yang  terpenting  adalah bagaimana  relasi  antara  alam dan  budaya dalam  pikiran  masyarakat  yang  kita  kaji? Konsep-konsep  ini  seringkali  hadir  dalam pikiran  seseorang  begitu  saja.  Dalam tradisi  inilah  muncul  asumsi  mengenai
oposisi biner (nature/culture, female/male, night/day) sebagai  pemikiran  manusia yang universal.
Etnoekologi bertumpu dan berawal pada  kemampuan  setiap  kelompok  etnik dalam  memilah,  memilih  dan  membaca keunikan  alam  untuk  memproduksi pemenuhan  kebutuhan  dasar  serta kelangsungan kelompoknya yang bertumpu pada azas keterkaitan di antara realitas  alam.  Etnoekologi  juga  berkaitan dengan kemampuan memproduksi kebutuhan  dengan  mencermati  saling hubungan  peristiwa  alam  dan  kaidah- kaidahnya. Etnoekologi mempelajari integrasi  antara  pengetahuan,  perilaku masyarakat  berinterakasi  dengan  alam lingkungannya.  Etnoekologi  menelaah cara-cara masyarakat tradisional memakai ekologi  dan  hidup  selaras  dengan lingkungan alam dan sosialnya. Kehidupan masyarakat  tradisional  pada  umumnya amat  dekat  dengan  alam  dan  manusia mengamati  alam  dengan  baik,  mengenal karakteristiknya,  sehingga  mereka  tahu bagaimana menanggapinya.
Sementara  itu , mengacu  pada Chernela  (2011),  terminologi 'ethno- development' merupakan terminologi yang relatif  baru.  Istilah  ini  dimunculkan pertama  kali  oleh  Rohini  Talalla  pada tahun  1980  dalam  monografinya  yang bertajuk 'Ethnodevelopment and the Orang
Asli  of  Malaysia" .  Dua  tahun  setelahnya, terminologi  ini  dimasukan  dalam  wacana pembangunan  dalam  konferensi  UNESCO di Afrika dimana penggunaannya mengacu pada  remediasi  kebijakan  dan  strategi pembangunan pemerintah yang mengancam identitas etnik. Istilah
' ethnodevelopment '  digunakan  sebagai upaya  untuk  menghilangkan  semua bentuk diskriminasi rasial dan etnosida.
Konteks  etnosida  dalam  konsep pembangunan konvensional banyak terjadi karena pemerintah seringkali tidak mengakui  keberadaan  penduduk  asli  atau kelompok  etnik  minoritas.  Sebagaimana dicatat  Clarke  (2001)  di  berbagai kepulauan  di  Asia  Tenggara,  banyak kelompok  etnik  minoritas  yang  dilihat sebagai  'orang  asing' (foreigners )  oleh pemerintah  dan  kelompok  masyarakat yang  dominan  terutama  ketika  mereka terusir dari wilayah tempat tinggal mereka dalam  upaya  untuk  mempertahankan identitas  mereka.  Di  berbagai  wilayah  di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja,  Malaysia,  Singapura,  Thailand, kelompok  etnik  minoritas  dan  penduduk asli  terkena  dampak  negatif  dari pembangunan  sejak  akhir  Perang  Dunia ke-2 dan perjuangan memperoleh kemerdekaan  di  berbagai  negara.  Selama hampir  3  dekade,  etnik  minoritas  dan penduduk  asli  termarjinalisasikan  dari

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
berbagai  manfaat  pertumbuhan  ekonomi dan pembangunan yang mengatasnamakan kesejahteraan sosial.
Konsep  ' ethnodevelopment '  seperti halnya  ' selfdevelopment '  dan  ‘ development with  identity' menjadi  bagian  dari perspektif  baru  yang  darinya  diupayakan sebuah  pemikiran  baru  dari  konsep pembangunan  konvensional.  Terminologi ' ethnodevelopment ' mengacu pada kebijakan  dan  proses  pembangunan  yang sensitif  terhadap  kebutuhan  kelompok etnik  minoritas  dan  penduduk  asli  dan memungkinkan  mereka  untuk  ikut  serta terlibat  di  dalamnya. Ethnodevelopment menjadi  semacam counter terhadap
etnosida dengan memungkinkan kelompok etnik minoritas untuk memulihkan  nilai-nilai  yang  mendasari kekhususan  budaya  mereka  dengan menggunakan  perspektif  mereka  untuk menguatkan kemampuan mereka bertahan dari berbagai bentuk eksploitasi dan  penindasan  serta  secara  khusus kemampuan mereka untuk bisa mengambil  keputusan  secara  mandiri melalui  kontrol  politik,  ekonomi,  sosial dan  budaya  yang  berdampak  pada pembangunan  versi  mereka,  sehingga dapat  dipastikan  bahwa  setiap  kebijakan pembangunan yang ditujukan bagi kelompok  etnik  harus  mematuhi  aturan ini,  harus  memastikan  bahwa  seluruh
kelompok etnik akan menikmati kebebasan  untuk  bisa  hidup  dengan  cara hidup  mereka  yang  spesifik.  Terminologi ethnodevelopment mengacu pada kebijakan  dan  proses  pembangunan  yang sensitif  terhadap  kebutuhan-kebutuhan kelompok  etnik  minoritas  dan  penduduk asli.Kebijakan etnodevelopment memberikan  mandat  bahwa  kelompok etnik yang termarjinalkan harus diberikan kekuasaan  dalam  pengambilan  keputusan yang  berkaitan  dengan  pembangunan yang berdampak pada komunitas mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  melalui  metode analisis  isi.  Sumberdata  yang  dianalisis untuk penelitian ini adalah film dokumenter  berjudul  Mama  Malind  Su Hilang  atau  Our  Land  is  Gone  yang diproduksi  oleh  Yayasan  Pusaka,  SKP Same dan Gekko Studio. Metode analisis isi dilakukan  dengan  melakukan  intepretasi terhadap  visualisai  dan  teks  yang dihadirkan di dalam film Mama Malind Su Hilang.  Analisis  isi  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan kategori analisis isi  kualitatif  atau  disebut  juga  analisis wacana.  Analisis  wacana  dilakukan melalui  pemaknaan  teks  yang  muncul dalam  komunikasi  subjek  (orang  malind) yang  terekam  di  dalam  film  dokumenter
untuk selanjutnya mefokuskan pada pesan yang  bersifat  latent  (tersembunyi)  yang ada  di  balik  teks  tersebut.  Teks  yang berupa tuturan orang malind diperlakukan sebagai perspektif emik atau persepsi  orang  Malind  dalam  memaknai ekspansi  lahan  yang  pertanian  pangan skala luas yang sedang terjadi di Kampung Zanegi.  Teks  dan  visualisasi  inilah  yang kemudian  dibaca  melalui  kerangka etnoekologi dan etnodevelopment.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
“Hutan  yang  Memberi  Kami  Makan:” Membaca  Realitas  Malind  dalam Paradigma Etnoekologi
Etnoekologi  Malind  dapat  dibaca melalui cara mereka menempatkan ‘hutan’ sebagai  ekosistem  atau  ruang  hidup  yang sangat  penting bagi  kesehariannya.  Hutan bagi  orang  Malind  adalah  tempat  mereka dilahirkan,  tempat  untuk  mendapat makan,  tempat  untuk  mendapat  jaminan. Segala  yang  dibutuhkan  orang  Malind dalam  kesehariannya  didapatkan  dari hutan  baik  untuk  makan  maupun  minum. Hutan  menyediakan  sagu,  daging  dan kelapa.  Hutan  memberikan  ketentraman dan kenyamanan hidup bagi orang Malind seperti  dapat  dicermati  dalam  kutipan berikut ini:
“Kita dilahirkan, dibesarkan, dapat makan dapat  jaminan  itu  dari  hutan.  Jadi  kita makan  dan  minum  hampir  setiap  hari, setiap  saat  di  atas  tanah  hutan  ini.  Jadi
dari  dulu  kami  hidup  itu  hanya  dengan sagu,  daging,  kelapa,  pisang.  Dari  kakek nenek moyang sampai sekarang itu masih (Amanduz  Gebze,  masyarakat  Kampung Zanegi, 2012).
Pemahaman terhadap hutan sebagai  sumber  kehidupan  terefleksi  dari cara  orang  Malind  membayangkan  masa depan  ketika  tidak  ada  lagi  hutan  yang mampu  memberikan  apa  yang  mereka butuhkan.  Ketiadaan  hutan  dimaknai sebagai  sebuah  kesengsaraan  yang  harus ditanggung tidak hanya oleh orang Malind sekarang  ini,  tetapi  juga  oleh  anak  cucu mereka di masa depan.
“Hidup  dulu  itu  masih  hidup  senang, karena  alam  itu  masih  limpah.  Jadi hidupnya  itu  tidak  susah  karena  hutan masih  antero,  tidak  ada  gangguan.  Hati nenek sekarang sedih, memikir anak cucu, anak-anak  kita.  Berpikir  hidup  dulu dengan  sekarang  tidak  sama.  Kasihan nanti  anak  cucu  kita  nanti,  hancur. Memang  tidak  bisa  hidup  senang.  Nenek punya hati terpukul sekarang. Aduh anak cucu  kita  nanti  mau  gimana”  (Cornelia Balagaize,  masyarakat  Kampung  Zanegi, 2012)
Hutan  bagi  orang  Malind  bukan semata  limpahan  kayu  yang  bisa  dengan mudah  ditebang untuk  digantikan  dengan perkebunan.  Bagi  orang  Malind,  hutan adalah  sumber  kehidupan.  Hutan  adalah tempat  hidup  rusa  yang  menjadi  sumber daging  bagi  mereka.  Hutan  juga  menjadi lumbung pangan karena disanalah tumbuh pohon-pohon  sagu  yang  senantiasa  dapat diandalkan  sebagai  sumber  pangan.
Penebangan  hutan  yang  telah  merusak dusun  sagu  menjadi  malapetaka  bagi masyarakat  Zanegi.  Dusun  sagu  atau lumbung  pangan  orang  Malind  yang seharusnya  di- enclave dengan  jarak  1500 meter  dari  aktivitas  perusahaan,  tidak ditepati.
‘ Di  belakang  saya  ini  adalah  dusun  sagu. Lumbung  makanan  kita  orang  di  sini. Ketika  adanya  oerusahaan,  mereka berjanji,  setiap  dusun  sagu,  perusahaan akan  enclave  dengan  jarak  1500  meter, lewat  sosialisasi  waktu  itu.  Datang penebangan  jadilah  itu.  Pohon  sagu ditimpa  pohon  yang  ditebang. ’ (Arnold Basikbasik,  Sekretaris  Kampung  Zanegi, 2012)
Pohon-pohon  sagu  rusak  terkena penebangan  kayu.“ Kalau  sagu  habis, berarti manusia habis”, merupakan sebuah kutipan  yang  merefleksikan  bahwa  sagu adalah  bagian  dari  sediaan  alam  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  masyarakat Zanegi.  Hilangnya  sagu  berarti  hilangnya kehidupan masyarakat Zanegi.
‘ Kita  mau  cari  makan  sagu,  semua  dapat dari  hutan.  Kita  masuk  dapat  daging,  di dalam  hutan.  Kita  dulu  itu  waktu  belum ada perusahaan, kita cari daging satu jam sudah  dapat,  kita  bawa  pulang.  Itu perbedaan  salah  satu  contoh  nyata. Sekarang  setelah  ada  perusahaan,  cari rusa satu ekor saja satu hari belum tentu dapat,  dua  hari  baru  mungkin  dapat  satu ekor,  itu  perbedaannya .’ (Moses  Kaize, Dewan Stasi Kampung Zanegi, 2012).
Hutan  yang  rusak,  rusa  yang  tidak lagi  mudah  dijumpai  serta  pohon-pohon sagu  yang  tidak  lagi  bisa  diandalkan
sebagai  lumbung  pangan  sehari-hari adalah  beberapa  kepahitan  yang  kini  ada di  depan  mereka.  Suku  Malind  Anim sebagai masyarakat peramu yang mengandalkan  hutan  sebagai  sumber hidup  utama  harus  mengalami  kenyataan berubahnya  ruang  hidup  secara  drastis. ‘Dulu’  dan  ‘sekarang’  adalah  periode waktu  yang  digunakan  orang  Malind  di Kampung  Zanegi  untuk  membandingkan kenyamanan  hidup  yang  tidak  bisa dirasakan saat ini.
‘ Waktu mulai masuk bertani, bahasa yang diungkapkan pada saat itu, pada awal itu terlalu  tinggi.  Hebat  betul  lah.  waktu sosialisasi bicara lain, waktu pelaksanaan lain. Datang pembabatan, aturan dia buat, semua  hilang,  burung  kuning  dia  punya tempat,  sagu  sudah  tidak  ada  tempat, dusun  juga  pembersihan.  tanah  kerabat juga sudah tidak ada ’. (Linus Gebze, Ketua adat Kampung Zanegi, 2012).
‘Bukan Kita yang  Untung  Tapi Perusahaan  yang  Untung’:  Membaca
Realitas orang
Malind dalam Paradigma Ethnodevelopment
Kebijakan  Merauke  Integrated Food and Energy Estate yang dilaksanakan di  wilayah  hidup  orang  Malind  di Kampung Zanegi  adalah wujud  nyata  dari paradigma  pembangunan  konvensional yang  akan  berujung  pada  etnosida.  Solusi untuk ketahanan pangan dan energi dunia, bukanlah  sebuah  konsep  pembangunan yang  dipahami  oleh  orang  Malind. Pengusahaan  HTI  yang  dilakukan  Medco
sama sekali tidak sensitif pada kebutuhan orang Malind sebagai masyarakat peramu yang sangat bergantung pada hutan.
Jadi  perusahaan  itu  datang  bukan  mau bina  kita,  tapi  datang  merusakkan  kita dan  merampas  kita  punya  hak-hak.  Dia mulai  injak  kita.  Bagaimana  dia  mau mempertahankan  tanah  yang  sudah dimiliki  oleh  orang  lain.  Apa  daya  dia?. Kerugian  ini  bukan  sedikit.  Perusahaan masuk  itu  bawa  visi  misi  bagus  sekali. Orang yang dengar itu senang. Ternyata di belakang  itu  tipu.  Sampai  orang  dari kampung  belakang,  tetangga-tetangga mau datang bekerja, tahu-tahu di samping itu  dia  singkirkan  dengan  alasan  yang tidak  jelas.  Sampai  sekarang  saya  masih tuntut itu perusahaan janji sama kita, dia hanya bohong saja, hanya sistem rayu saja (Yoseph  Emanuel  Ndiken,  Buruh  harian lepas Medco, 2012).
Prinsip ethnodevelopment dimana masyarakat  seharusnya  diberi  hak  untuk mengetahui dan ikut menentukan pembangunan yang dilakukan di wilayahnya,  sama  sekali  tidak  terjadi. ‘Pembangunan kampung’ yang diharapkan orang Malind diantaranya melalui kesempatan  untuk  bekerja  di  perusahaan yang  masuk  ke  wilayah  mereka,  hanya menyisakan tipu muslihat yang menyengsarakan.  Prinsip free,  prior, informed dan consent ,  tidak  dilaksanakan oleh agen pembangunan yang masuk baik pemerintah maupun perusahaan.
‘ Kalau  di  sini  khususnya  Medco,  kalau buat  Medco  pertama  itu  dia  sistem  jajah. Jadi  kalau  masyarakat  tuntut.  Dia  main pegang aparat. Jadi aparat yang amankan. Dia  main  ancam  masyarakat  dengan aparat.  kayu  dia  orang  tebang.  Waktu
penebangan  pas  pelebaran  jalan.  Saya tegur itu,  kasian orang yang punya,  nanti tertutup  tanah  itu.  Saya  dipukul,  saya ditembak  pu  di  celah  kaki.  Padahal  saya kerja  di  perusahaan,  tapi  saya  tidak  suka perusahaan cara kerja begitu. Perusahaan dia sistemnya mau injak-injak masyarakat yang  punya  hak  di  sini.  Masyarakat  yang punya  hak  mau  tuntut,  ada  aparat. Masyarakat  takut  sama  aparat ’. (Yosep Emanuel  Diken,  Buruh  Harian  lepas Medco, 2012)
Orang  Malind  di  Kampung  Zanegi tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  di wilayah  mereka.  Kebutuhan  mereka  sama sekali  tidak  diperhatikan.  Masyarakat kehilangan  segala-galanya,  baik  tanah, hutan  maupun  masa  depannya.  Dalam konteks ethnodevelopment ,  seharusnya dipahami  kebutuhan  masyarakat  atau kelompok  etnik  dimana  proses  intervensi pembangunan  itu  akan  dilakukan.  Jika mandat ethnodevelopment dilaksanakan, seharusnya dipahami bahwa orang malind di  Kampung  Zanegi  adalah  masyarakat peramu yang sudah mengalami keterasingan dari berbagai perkembangan yang  sudah  dan  sedang  terjadi.  Yang dibutuhkan oleh mereka adalah kelestarian  hutan  dan  pengembangan kemampuan  diri  baik  melalui  sekolah, jaringan  kerja  yang  baik  dan  teratur maupun  pergaulan  yang  luas.  Dalam konteks inilah keberpihakan yang berkeadilan diperlukan.
Pada  orang  Malind  yang  terjadi adalah  sebaliknya,  kebebasan  mereka terampas.  Penindasan  terjadi  melalui penyingkiran  masyarakat  dari  proses pembangunan  yang  sedang  berjalan.  Hak orang  Malind  untuk  hidup  di  wilayah tempat  tinggalnya,  justru  dirampas dengan pengambilan tanah-tanah mereka dengan tipu daya dan dukungan personel militer.  Sebuah  proses  penjajahan  dan etnosida orang Malind yang mengatasnamakan pembangunan.
Kehidupan  telah  berubah  dengan masuknya  perusahaan  (Medco)  yang membabat ribuan hektar hutan di wilayah mereka.  Medco  ingkar  terhadap  visi  misi mereka  yang  diawal  dipercaya  akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat  Kampung  Zanegi.  Orang Malind  di  Kampung  Zanegi  yang  sudah dijanjikan  untuk  bekerja  di  perusahaan, pada kenyataannya hanya dijadikan buruh harian  lepas.  Hanya  sedikit  orang  Malind di  Kampung  Zanegi  yang  bekerja  di perusahaan.  Sebagian  besar  pekerja  di perusahaan  berasal  dari  wilayah  di  luar Kampung  Zanegi.  Orang  Malind  di Kampung  Zanegi  disingkirkan  karena perusahaan  hanya  membutuhkan  tanah, tidak membutuhkan masyarakat. Etnosida sedang  membayangi  orang  Malind  di Kampung  Zanegi  dengan  pasti  seperti terekam berikut ini:
Bayi-bayi mengalami gizi buruk dan sering sakit-sakitan.  Dalam  satu  tahun,  bisa terdapat  12  anak  yang  mengalami  gizi buruk. Mengacu pada laporan PBB tentang hak  atas  tanah,  konversi  1-2  juta  hektar hutan  juta  hutan  hujan  tropis  dan pertanian  skala  kecil  menjadi  perkebunan berorientasi ekspor dan bahan bakar agro di  wilayah  Merauke  akan  berdampak buruk  pada  keamanan  pangan  50.000 orang (Hendrika Lawalata, Bidang kampung Zanegi)
Masyarakat Kampung Zanegi dilekatkan sebagai ‘penganggu' yang harus disingkirkan.  Kesengsaraan  besar  bagi para pemilik tanah tidak bisa dihindarkan. Tertipu  dengan  janji-janji  manis  adalah bagian  dari  sebuah  kenyataan  yang  tidak mungkin  dikembalikan  hanya  melalui sebuah  penyesalan.  Perusahaan  dengan perlindungan  militer,  melakukan  proyek pembangunan  dengan  sewenang-wenang. Konflik  yang  terjadi  dengan  masyarakat tidak  pernah  diupayakan  dengan  mediasi yang berimbang. Masyarakat takut kepada perusahaan yang dilindungi oleh personel militer.

## SIMPULAN
Tragedi ‘berkat’ pembawa kesengsaraan  yang  terekam  dalam  elegi orang  Malind  di  Kampung  Zanegi merupakan sebuah realitas yang menunjukan  bahwa  harmonisasi  relasi antara  manusia  dengan  alam  yang  telah terbangun  sekian  lama  dalam  sebuah sistem  ekologis  masyarakat  peramu  sagu
di  Merauke,  seketika  menjadi  petaka karena  kehadiran  perusahaan  ekstraktif yang  menjadi  bagian  dari  skema  besar kebijakan  mengatasi  krisis  pangan  dan energi  dunia.  Situasi  ini  menjadi  catatan penting  ke  depan,  jika  memang  harus diimplementasikan,  kebijakan  pengadaan tanah  skala  luas  untuk  lumbung  pangan harus  dilakukan  dengan  hati-hati.  MIFEE menunjukkan  betapa  kebijakan  food estate  sangat  rentan  menimbulkan dampak buruk  pada  komunitas  lokal  atau masyarakat  asli.  Akan  menjadi  tidak  adil jika lumbung pangan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan pada akhirnya justru  merusak  keswadayaan  komunitas lokal yang sudah dibangun sekian lama.
Paradigma  etnoekologi  membaca realitas  orang  Malind  di  Kampung  Zanegi sebagai  sebuah  pengabaian  terhadap konsep  ‘hutan’  yang  dimaknai  sebagai sumber  kehidupan.  Hutan  adalah  tempat hidup  rusa  yang  menjadi  sumber  daging bagi  mereka  dan  tempat  tumbuh  pohon- pohon  sagu  yang  menjadi  sumber pangan mereka.  Penebangan  hutan  menjadi malapetaka bagi orang Malind di Kampung Zanegi  karena  menandakan  hilangnya kehidupan  orang  Malind  di  Kampung Zanegi.
Paradigma ethnodevelopment membaca  realitas  orang  Malind  di Kampung  Zanegi  sebagai  sebuah  etnosida
karena  pembangunan  yang  dijalankan tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat,  tetapi  justru  eksploitatif  dan menindas.  Orang  Malind  di  Kampung Zanegi  tidak  diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  di wilayah  mereka.  Kebutuhan  mereka  sama sekali  tidak  diperhatikan.  Jika  mandat ethnodevelopment dilaksanakan, seharusnya dipahami bahwa orang Malind di  Kampung  Zanegi  adalah  masyarakat peramu yang sudah mengalami keterasingan dari berbagai perkembangan yang sudah dan sedang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  2021.  Food  Estate  Kalimantan  Tengah Kebijakan  Instan  Sarat  Kontroversi. www.pantaugambut.id .  Diakses  30  Januari 2021.
Brianson,  Alex.  2016.  "Europa  and  Gaia:  Towards an  Ecofeminist  Perspective  in  Integration Theory". Journal of Common Market Studies , Vol.54,  Number  1,  pp.  121-135.  DOI: 10.1111/jcms.12323.
Briggs,  John.  "Indigenious  Knowledge:  A  False Dawn  for  Development  Theory  and Practice?". Progress in Development Studies,
Vol 13, Number 3, pp. 231-243.
Chernela,  Janet  M.  2011.  "Indigenious  Rights  and Ethno-Development: The Life of
Indigenious  Organization  in  the  Rio  Negro of  Brazil". Tipiti:  Journal  of  the  Society  for the Anthropology of Lowland South America . Vol. 9, Issue.2. Article 5, pp 92-120.
Clarcke,  Gerard.  2001.  "From  Ethnocide  to Ethnodevelopment?  Ethnic  Minorities  and Indigenious  Peoples  in  Southeast  Asia." Third  World  Quarterly ,  Vol.  22,  No.  3,  pp 413-436.
Kottak,  Conrad.  1999.  "The  New  Ecological Anthropology". American  Anthropologist , Vol 101, Number.1, pp 23-35. http://www.jstor.org/stable/683339.
Milton,  Kay.  1997."Ecologies:  Anthropology, Culture and the Environment". International
Social Science Journal , Vol 49, Issue 154, pp 477-495.
Nasution,  M.,  Bangun  OV.  2020.  Tantangan Program  Food  Estate  dalam  Menjaga Ketahanan Pangan . Buletin APBN , V(16), 7- 10.
Phillips,  Mary.  2014.  "Rewriting  Corporate Environmentalism: Ecofeminism,
Corporeality  and  the  Language  of  Feeling". Gender,  Work  and  Organization ,  Vol  21, Number 5 September. DOI:
10.111/gwao.12407. Ruiz-Mallen, Isabel, et all. 2012. "Applied Research in  Ethnoecology:  Fieldwork  Experiences".
Revista de Antropologia Iberoamericana . Vol
7, Number 1, pp. 9-30. DOI: 10.11156/aibr.070102e.
Takeshi,  Ito;  Noer  Fauzi  Rachman;  &  Laksmi  A.
Savitri. 2014.“Power to makeland dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Foodand Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia,” The  Journal  of  Peasant  Studies ,
Vol 41, Issue 1, pp. 29-50,
DOI:10.1080/03066150.2013.873029.
Zakaria,  Yando  dkk.  2011. MIFEE  Tak  Terjangkau Angan Malind.
CatatanAtasUpayaPercepatanPembangunan MIFEE  di  KabupatenMerauke,  Papua . Jakarta: YayasanPusaka.