## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public - inspiration

## Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar
Ni Ketut Mentari Putri dan I Gede Agus Wibawa
Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
Email Corespondence: mentariputri3004@gmail.com

## Abstract
Local taxes are an important revenue or income for the Provincial Government of Bali. One of them is Motor Vehicle Tax (PKB). Along with the implementation of progressive taxes, the average tax rate is low, the lack of data related to the tax base,  inaccurate  assessments,  and  tax  evasion  committed  by  taxpayers.  In  this  regard,  this  study  aims  to  analyze  the implementation of the progressive tax policy for motorized vehicles at the Denpasar City Samsat Office and the factors that influence the implementation of this progressive tax policy. The research method used is a qualitative descriptive approach with  the  technique  of  determining  informants  through  purposive  sampling.  Data  collection  through  observation, interviews, and literature study. Based on qualitative data analysis techniques, this study shows that the implementation of the  Progressive  Tax  for  Motorized  Vehicles  policy  at  UPT  Samsat  City  of  Denpasar  has  been  going  well  but  not  yet optimal. This can be seen from the communication that has been going well but the transmission of communication has not been optimal, the availability of adequate resources, the disposition of tax officers who are quite good, and the existing bureaucratic structure. This is at the same time a supporting factor for the implementation process, while the inhibiting factors are communication transmission, taxpayer awareness, and the tax data collection application system which needs to be updated in order to achieve effective and efficient performance.
Keywords: Policy Implementation; Progressive Tax; Motor vehicle

## Abstrak
Pajak daerah merupakan penerimaan atau pendapatan yang penting bagi Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif, tingkat rata - rata pajak rendah, kurangnya  data  berkaitan  dengan  dasar  pengenaan  pajak,  ketidakakuratan  penilaian,  dan  penghindaran  pajak  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  implementasi  kebijakan pajak  progresif  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat  Kota  Denpasar  dan  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan pajak progresif tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan melalui purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasakan teknik analisis data kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Kota Denpasar telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari komunikasi yang telah berjalan dengan baik namun transmisi komunikasi belum optimal, ketersediaan sumberdaya yang memadai, disposisi petugas pajak yang cukup baik, serta struktur birokrasi yang telah tersedia. Hal itu sekaligus menjadi faktor pendukung proses implementasi, sedangkan faktor penghambat adalah trasmisi komunikasi, kesadaran wajib pajak, dan sistem aplikasi pendataan pajak yang perlu diperbaharui agar tercapainya kinerja yang efektif dan efisien.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pajak Progresif; Kendaraan Bermotor.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
How  to  Cite : Putri,  N.  K.  M.,  &  Wibawa,  I.  G.  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Progresif  Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1): 42 - 49. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42 - 49
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 43 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar

## 1. Pendahuluan
Pajak  diciptakan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  dan  keadilan  kepada  seluruh masyarakat dengan salah sifat yaitu memaksa tanpa ada timbal balik secara langsung. Salah satu  daerah  yang berupaya untuk  mewujudkan keadilan sosial  melalui sektor pajak adalah Provinsi Bali melalui penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor tahun 2016, Salah satu  faktor  penting  dalam  penerapan  pajak  progresif  adalah  untuk  mengurangi  kemacetan kendaraan bermotor. Pajak progresif diharapkan mampu mengurangi daya beli masyarakat akan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor  di  Provinsi  Bali  dirasa  menjadi  salah  satu  penyebab  kemacetan  yang  tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan.
Penerapan  pajak  progresif  ini  diharapkan  bisa  menekan  volume  kendaraan  dan mengurangi  angka  kemacetan  yang  disebabkan  padatnya  kendaraan  bermotor  pribadi. Kenyataannya  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  diterapkan  pula  kepada  warga  yang memiliki  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar  atas  nama  sendiri  lebih  dari  satu walaupun  sebenarnya  kendaraan  tersebut  sudah  berpindah  tangan.  Hal  ini  sering  terjadi karena pemilik pertama telah menjual kendaraan bermotornya kepada pihak kedua, namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama. Dengan terdatanya kepemilikan satu nama atas beberapa kendaraan bermotor, walaupun kendaraannya sudah berpindah tangan, semestinya dikenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang dikuasai lagi. Jika mengacu pada pasal  6 ayat  (2) Undang - Undang Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau  alamat  yang  sama.  Akan  tetapi  dalam  Undang - Undang  tersebut  tidak  ada penjelesan terhadap “ penguasaan ” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor.
Seiring  dengan  diberlakukannya  pajak  progresif,  banyak  masyarakat  yang  tidak nyaman  dengan  adanya  penerapan  pajak  progresif  tersebut.  Banyak  pertanyaan  dari masyarakat kenapa mereka membayar pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Walaupun demikian, penerimaan terhadap pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar menunjukkan adanya  peningkatan  hal  ini  tampak  dari  jumlah  pajak  kendaraan  bermotor  yang  terdaftar pada Unit Pelaksana Teknis Dearah (UPTD) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di kota Denpasar selama periode lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 . Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar Tahun 2016 – 2022
TAHUN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) PROSENTASE (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 406.212.955.989 473.113.914.784 513.810.428.114 545.051.445.677 445.878.054.007 445.000.000.000 475.224.043.426 418.320.976.354 505.925.516.908 550.767.937.550 590.106.941.464 530.033.287.150 445.215.708.600 2.023.129.600 102,98 106,94 107,19 108,27 118,67 100,05 0,43

## Sumber: UPTD Samsat Kota Denpasar Tahun 2016 s/d Maret 2022
Berlakunya  tarif  Pajak  Progresif  atas  Pajak  Kendaraan  Bermotor  menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari  berlakunya  Pajak  Progresif  Kendaraan  Bermotor  ini  yaitu  berkurangnya  jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan manfaat bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak Progresif  untuk  kendaraan  bermotor  menyebabkan  bertambahnya  jumlah  Pendapatan Daerah  dari  sektor  Pajak  Daerah.  Dampak  negatif  yang  terjadi  yaitu  masyarakat  sebagai wajib  pajak  melakukan  penyelundupan  hukum  untuk  menghindari  pembayaran  Pajak Kendaraan  Bermotor  yang  lebih  besar  (Nugraha,  2012).  Selain  itu,  terdapat  pula  dampak yang ditimbulkan dari penerapan pajak progresif, di  antaranya:  (1) Tingkat  rata - rata pajak rendah;  (2) Kurangnya data berkaitan dengan dasar pengenaan pajak; (3)  Ketidakakuratan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 44 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar penilaian  dan  penyelundupan  (evation)  pajak;  (4)  Jumlah  kendaraan  bermotor  mengalami peningkatan. Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dirumuskan perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Bagaimanakah  implementasi  kebijakan pajak  progresif  kendaraan  bermotor  di  Kantor  Samsat  Kota  Denpasar?  2)  Faktor - faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pajak Progresif bagi  Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  Samsat  Kota  Denpasar?.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  pajak  progresif  dan  mengethaui  faktor pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan  pajak  progresif  bagi  kendaraan bermotor. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi dalam proses implementasi kebijakan maupun kepatuhan wajib pajak agar terus meningkat.

## 2. Konsep dan Teori

## Teori Implementasi Kebijakan
Menurut  Anderson  (1984:  113),  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mempunyai tujuan  yang  dilakukan  seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku  untuk  memecahkan  suatu masalah. Konsep implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158)  terdapat  dua  pilihan  untuk  mengimplementasikannya,  yaitu  langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program - program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah  dijelaskan  oleh  Nugroho  merupakan  dua  pilihan  dimana  yang  pertama  langsung mengimplementasi  dalam  bentuk  program  dan  pilihan  kedua  melalui  formulasi  kebijakan. Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  merupakan  proses  untuk  menilai,  mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan  begitu  maka  akan  dinilai  apakah  harus  ada  evaluasi  atau  tidak  terhadap  program tersebut.  Menurut  George  C.  Edwards  III  (1980:  11)  ada  empat  faktor  yang  dapat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yakni Komunikasi, Sumber Daya, Sikap /disposisi Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan empat factor tersebut dalam menganalisis proses implementasi kebijakan.

## Pajak Progresif
Menurut Koswara (2000:42) pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama.  Jika  nama  pemilik  dan  alamatnya  berbeda,  maka  tidak  dikenakan  pajak  progresif. Pajak  progresif  ini  tidak  berlaku  untuk  kendaraan  dinas  pemerintahan  dan  kendaraan angkutan  umum.  Kendaraan  bermotor  kepemilikan  orang  pribadi  berdasarkan  nama  dan/ atau  Alamat  yang  sama  dikenakan  tarif  pajak  progresif  pada  umumnya  sebesar  kendaraan pertama 1,5% (1,5 % x NJKB), kendaraan kedua 2,0 % (2,0 % x NJKB), kendaraan ketiga 2,25 % (2,25 % x NJKB) dan kendaraan keempat dan seterusnya 2,50 % (2,50% x NJKB ).
Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase  yang didasarkan pada jumlah  atau  kuantitas  objek  pajak  dan  berdasarkan  pula  harga  atau  nilai  objek  pajak.  Hal tersebut  menyebabkan  tarif  pajak  pada  jenis  pajak  progresif  akan  semakin  meningkat  jika jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan. Alasan teoritis  pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  adalah  penggunaan  jalan  raya  yang merupakan  barang  publik  oleh  masyarakat.  Penggunaan  jalan  raya  menimbulkan  biaya langsung dan tidak langsung. Pengenaan pajak untuk kendaraan bermotor sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam Undang - Undang Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  yang  mengatur  kepemilikan kedua dari kendaraan milik seseorang dalam pembayaran pajak yang dibagi dalam tiga jenis, yakni:  (1)  Kepemilikan  kendaraan  bermotor  dengan  <4  roda;  (2)  Kepemilikan  kendaraan bermotor dengan 4 roda; dan (3) Kepemilikan kendaraan bermotor dengan >4 roda.

## Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 45

## Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar
Tahun  2010  tentang  Pajak  Kendaraan  Bermotor.  Kendaraan  bermotor  adalah  semua kendaraan beroda baik itu roda dua, tiga, empat dan seterusnya berserta gandengannya yang digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor atau  peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi  tertentu menjadi  tenaga  bergerak  kendaraan  bermotor  yang  bersangkutan,  termasuk  alat  berat  dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen  serta  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air.  Pajak  Kendaraan  Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

## SAMSAT (Sistem Manunggal Satu Atap)
Menurut  Peraturan  Presiden  No  5  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  SAMSAT, SAMSAT  sendiri  merupakan  sebuah  rangkaian  sistem  yang  berfungsi  untuk menyelenggarakan tugas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor),  dan  juga  pembayaran  Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (SWDKLLJ). Samsat  merupakan  suatu  sistem  kerjasama  secara  terpadu antara Kapolri, Badan Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang  dikaitkan  dengan  pemasukan  uang  ke  kas  negara  baik  melalui  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu  Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan  "Kantor  Bersama  Samsat". Dalam  hal  ini,  Polri  memiliki  fungsi  penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN - KB);  sedangkan  PT  Jasa  Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

## 3. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan  secara  cermat  tentang  implementasi  kebijakan  pajak  progresif  bagi kendatraan  bermotor,  faktor  penghambat  serta  pendorong  kebijakan  tersebut.  Teknik penentuan  informan  menggunakan Purposive  Sampling .  Dalam  penelitian  yang  dijadikan informan adalah unsur - unsur pelaksana pajak berjumlah 24 orang yang terdiri dari: Kepala Seksi  Pelayanan  Pajak  (Kasi  Pelayanan  1  orang);  Petugas  pendataan  pajak  progresif  (3 orang); Wajib Pajak berdasarkan alamatnya (20 orang) dari 4 kecamatan di kota Denpasar. Adapun  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif, menurut (Miles, Huberman, dan Saldana  2014:  14)  melalui  tahap  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara antara informan penelitian satu dengan informan penelitian yang lain.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## Implementasi Kebijakan Pajak Progresif

## Komunikasi
Komunikasi  menunjukkan  peranan  sebagai  acuan  agar  pelaksana  kebijakan mengetahui  persis  apa  yang  akan  dikerjakan.  Ini  berarti  bahwa  komunikasi  juga  dapat dinyatakan  dengan  perintah  dari  atasan  terhadap  pelaksana - pelaksana  kebijakan  sehingga penerapan  kebijakan  tidak  keluar  dari  sasaran  yang  dikehendaki.  Komunikasi  yang  tidak sempurna  akan  berdampak  pada  para  pelaksana  menafsirkan  kebijakan  sebagai  otoritas, seperti tindakan - tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Menurut George C. Edwards III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa  dimensi,  antara  lain  dimensi  transmisi  ( trasmission ),  kejelasan  ( clarity )  dan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 46 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar konsistensi ( consistency ).
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  UPTD  Pelayanan  Pajak  dan Retribusi Daerah Provinsi Bali telah mensosialisasikan kebijakan tarif progresif tersebut ke instansi - instansi terkait dan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan terbagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung salah satunya dengan mengadakan acara pertemuan  dan  sosialisasi  tidak  langsung  dengan  membuat  spanduk,  melalui  media  masa, iklan dan spanduk/bander kita juga membagikan selebaran.
Komunikasi yang telah berlangsung dalam implementasi pajak progresif telah berjalan dengan baik, namun prosesnya belum optimal. Hal ini terlihat dari temuan, bahwa masih ada wajib pajak yang belum tahu sosialisasi yang diberikan oleh Bapenda. Selain itu terlihat dari transmisi  komunikasi  kepada  wajib  pajak  bahwa,  kenyataannya  masih  saja  terdapat masyarakat  yang merasa sosialisasi tersebut masih kurang sehingga masih ada masyarakat yang kurang mengetahui mengenai penetapan tarif progresif.

## Sumber daya
Sumber  daya  mempunyai  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  karena bagaimanapun  jelas  dan  konsistennya  ketentuan - ketentuan  atau  aturan - aturan  jelas  dan konsistennya,  jika  para  personil  yang  bertanggung  jawab  mengimplementasikan  kebijakan kurang  mempunyai  sumber - sumber  untuk  melakukan  pekerjaan  secara  efektif.  Maka implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  bisa  efektif.  Berkaitan  dengan  faktor  sumber daya  manusia  yang  mempengaruhi  proses  implementasi  suatu  kebijakan.  Menurut  George C. Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.
Dalam  kaitannya  dengan  sumber  daya,  terdapat  tiga  sumber  daya  penting  yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya tersebut adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan Implementasi pemungutan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sumber daya staf yang dimiliki dalam pajak progresif baik secara kuantitas maupun kualitas harus memadai, hal  ini dikarenakan agar pajak progresif dapat  berjalan  dengan  baik.  Selama  ini  banyaknya  jumlah  pembayar  pajak  yang  terutama pajak progresif masih dibilang masih sangat mengimbangi dengan jumlah sumberdaya yang telah  ada  selama  ini,  maka  implementasi  pajak  progresif  disini  masih  terbilang  dapat berjalan dengan efisien dan afektif. Hal ini menunjukan bahwasanya pembagian tugas sudah terbilang proporsional sesuai  dengan kebutuhan  dan kepentinganyan, dengan kondisi  yang sudah mencukupi dalam sumberdaya dapat dikatakan secara minimal sudah dapat terpenuhi dalam  mengatasi  jumlah  pembayar  pajak  yang  telah  ada  selama  ini.  Dengan  kondisi tersebut,  berdampak  pada  implementasi  pajak  progresif  yang  telah  diterapkan  oleh  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
Dari segi kuantitas jumlah staf yang dimiliki oleh UPTD Samsat Kota Denpasar sudah dapat  dikatakan  mencukupi  dengan  baik,  dengan  ini  dapat  memberikan  dampak  yang maksimal terhadap pelayanan pembayaran pajak yang diberikan dalam implementasi pajak progresif.  Jumlah  staf  yang  disesuaikan  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  dengan  beban tugas yang diterima.

## Disposisi
Mencapai  keberhasilan  implementasi  kebijakan  yang  efektif,  sikap  pelaksana  atau disposisi para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan perlu memiliki kapabilitas serta keinginan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Tekait dengan disposisi  dapat  dilihat dari karakter pelaksana dalam implementasi kebijakan. Karakter ini dapat dilihat dari komitmen dan kejujuran yang diukur dengan konsistensi Antara pelaksana kegiatan dengan guidelines yang telah ditetapkan.
Disposisi  dapat  dilihat  dari  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  menimbulkan  nilai positif  aparat  pelaksana.  Pada  umumnya  petugas  pajak  telah  berupaya  optimal  dalam  hal
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 47 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar kejujuran dan berkomitmen sesuai  dengan aturan  yang berlaku. Dapat  disimpulkan bahwa karakter  pelaksana  terkait  komitmen  dan  kejujuran  dalam  pelaksanaan  implementasi kebijakan  progrsif  telah  konsisten  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Disposisi  para pelaksana  kebijakan  program  pajak  progresif  ini  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Disposisi tersebut  dapat  dilihat  dari  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  menimbulkan  nilai  positif aparat  pelaksana.  Begitu  pula  pada  komitmen  pelaksana  yang  dapat  dilihat  dari tanggungjawab  akan  tugas - tugas  dan  kepatuhan  terhadap  aturan - aturan  yang  telah ditetapkan  dalam  implemetasi  pajak  progresif  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Bali. Ini  ditunjukkan  dari  tidak  adanya  pungutan  diluar  ketentuan  dari  pajak  progresil,  kecuali mereka  mengurus  pajak  progresif  melalui  jasa/calo  akan  ada  pungutan  yang  bukan merupakan kewenangan pihak Samsat.

## Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  merupakan  faktor  penting  dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari unit organisasi yang membangun standar  prosedur  operasional  untuk  menangani  tugas  rutin.  Standar  dirancang  untuk kebijakan - kebijakan  yang  telah  berjalan  dan  kurang  dapat  berfungsi  dengan  baik  untuk kebijakan - kebijakan  baru  sehingga  sulit  terjadi  perubahan,  penundaan,  pembaharuan,  atau tindakan - tindakan  yang  tidak  dikehendaki.  George  C.  Edwards  III  dalam  Winarno (2005:155)  menjelaskan  bahwa  fragmentasi  merupakan  penyebaran  tanggung  jawab  suatu kebijakan kepada Beberapa badan  yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. George C.  Edwards  III  dalam  Widodo  (2010:106),  mengatakan  bahwa:  struktur  birokrasi  yang terfragmentasi  terpecah - pecah  atau  tersebar  dapat  meningkatkan  gagalnya  komunikasi, karena  kesempatan  untuk  instruksinya  terdistorsi  sangat  besar.  Semakin  terdistorsi  dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.
Terkait  dengan  mekanisme  kebijakan  pajak  progresif,  telah  tersedianya  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  mengatur  tugas  dan  wewenang  pelaksanaannya  sesuai dengan  aturan  yang  telah  ada.  Ketersediaan  SOP  telah  ada  pada  setiap  jenis  pelayanan  di Kantor  Samsat  Denpasar.  Adapun  mekanisme  yang  menangani  pajak  progresif  ini  dalam bekerja  selalu  bekerja  sesuai  SOP  melalui  tahapan - tahapan:  1)  memberikan  informasi kepada  wajib  pajak  tentang  pajak  progresif;  2)  menginformasikan  kepada  wajib  pajak tentang kenaikan tarif pajak jika memiliki kendaraan lebih dari 1 kendaraan, dan seterusnya. Selain  ketersediaan SOP,  Struktur  birokrasi  telah  memiliki  tugas  untuk mengimplementasikan  suatu  program  atau  kebijakan  yang  telah  direncanakan.  Dimana struktur organisasi birokrasi di kantor samsat tidak terlalu panjang dan rumit, semua sudah ada bagian - bagiannya, urusan birokrasi sudah dibuat semudah mungkin dan masing - masing leading sektor  sudah  memiliki  standar  dan  struktur  birokrasi  tersendiri.  Walaupun  telah tersedianya struktur birokrasi dalam pelaksanannya, tetapi juga dibutuhkan kesesuaian dan pemahaman petugas pajak dalam memberikan layanan kepada wajib pajak.

## Faktor Pendukung dan Penghambat

## Faktor Pendukung
Guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pajak progresif, terdapat faktor pendukung dalam mencapai tujuan kebijakan. Adapun faktor pendukung, sebagai berikut.
Komunikasi,  implementasi  kebijakan  pajak  progresif  menjadi  faktor  pendukung proses implementasi. Komunikasi bertujuan menyampaikan informasi serta prosedur samsat kendaraan  bermotor  kepada  wajib  pajak.  Komunikasi  yang  telah  dilakukan  oleh  petugas pajak  seperti:  sosialisasi  kepada  masyarakat  melalui  LPD  dan  BUMDes;  adanya pemanfaatan  media  sosial,  media  cetak,  serta  melalui  poster  dan  brosur  terkait  himbauan kepada masyarakat untuk melakukan proses samsat kendaraannya.
Sumber daya menjadi elemen penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya  yang  ada  di  Kantor  Samsat  Kota  Denpasar  telah  memadai  jumlahnya,  dan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 48 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar kemampuannya  telah  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  memberikan  pelayanan samsat kepada wajib pajak. Selain itu, sumber daya alat seperti sarana dan prasarana secara keseluruhan  telah  memadai  dalam  proses  kegiatan  operasional  di  Kantor  Samsat  Kota Denpasar.
Telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pembayaran pajak  kendaraan  bermotor,  sehingga  hal  ini  memudahkan  wajib  pajak  dalam  mengikuti prosedur pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, SOP juga membantu wajib pajak dalam meningkatkan  kemandirian  melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  baik  secara  offline maupun online.

## Faktor Penghambat
Terdapat pula faktor yang mengjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor. Adapun faktor di antaranya:
Transmisi  Komunikasi,  Tranmisi  komunikasi  kepada  wajib  pajak  menjadi  faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pajak progresif. Hal ini ditunjukkan dari hasil  temuan  penelitian  bahwa  belum  semua  masyarkat  mengetahui  adanya  informasi mengenai  pajak  progresif.  Masyarakat  menyatakan  bahwa  informasi  pajak  progresif  baru diperoleh  pada  saat  mereka  melakukan  pembayaran  pajak  kendaraannya.  Hal  ini  menjadi penghambat, sehingga perlu memaksimalkan proses sosialisasi kepada wajib pajak.
Kesadaran  Wajib  Pajak  menjadi  penghambat  proses  implementasi.  Hal  ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa pendapatan daerah dari pendapatan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali mengalami penurunan sejak tahun 2020. Banyak wajib pajak yang melakukan  penghindaraan  pajak  agar  terhindar  dari  pajak  progresif,  selain  itu  juga diakibatkan  adanya  pandemi  covid - 19.  Hal  ini  menyebabkan  proses  implementasi  pajak progresif menjadi terhambat.
Sistem  Aplikasi  Pendataan  Pajak,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  bahwa  terdapat kendaraan  dengan  alamat  yang  tidak  sesuai  dengan  pemilik  kendaraan,  kendaraan  yang sudah tidak beroperasi masih terdata beroperasi aktif, serta adanya kendaraan dengan nomor plat luar  yang masih beroperasi  di  Bali. Hal  ini  menjadi  penghambat proses implementasi kebijakan  pajak  progresif,  karena  sistem  aplikasi  pendataan  pajak  terkait  data  belum diperbaharui.  Sehingga  hal  ini  terkadang  menyulitkan  petugas  pajak  dalam  melakukan proses  pemungutan  pajak  kendaraan  kepada  wajib  pajak  yang  belum  melakukan pembayaran pajak.

## 5. Simpulan
Implementasi  Kebijakan  Pajak  Progresif  Bagi  Kendaraan  Bermotor  pada  di  UPT Samsat Kota Denpasar telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Adapun hasilnya diantaranya,  (1)  Komunikasi  yang  berlangsung  dalam  implementasi  kebijakan  pajak progresif  telah  berjalan  dengan  baik.  Komunikasi  berupa  sosialisasi  kepada  wajib  pajak serta  pemanfaatan  media  komunikasi,  akan  tetapi  transmisi  komunikasi  belum  optimal. Karena masyarakat baru mengetahui informasi pajak progresif pada saat mereka datang ke kantor samsat. (2) Sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana telah memadai, akan tetapi tidak semua pegawai mengetahui proses pendataan pajak progresif. (3) Disposisi para pelaksana kebijakan program pajak progresif ini dapat dikatakan cukup baik. Dapat dilihat dari  sikap  pelaksana  mengenai  kejujuran  dan  komitmennya.  (4)  Struktur  birokrasi pemungutan  pajak  telah  tersedia,  akan  tetapi  struktur  organisasi  menjadi  rumit  karena beberapa oknum di dalamnya.
Terdapat  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  proses  implementasi  kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor. Adapun faktor - faktor tersebut  diantaranya, (1) Faktor pendukung mengenai pelaksanaan komunikasi, tersedianya sumberdaya manusia dan sarana prasarana,  serta  adanya  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  pembayaran  pajak
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) (2023), 49 Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar kendaraan. (2) Faktor Penghambat dalam proses implementasi yaitu, transmisi komunikasi, kesadaran wajib pajak, dan sistem aplikasi pendataan pajak yang perlu diperbaharui.

## Daftar Pustaka
Anderson, James E.1984. Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
George  C.  Edwards  III , 1990. Implementing  Public  Policy. Washington  DC:  Congressional  Quar - terly Press.
Koswara, E.2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi daerah Berdasarkan Undangundang Nomor 22  Tahun  1999:  Suatu  Talahan  dan  Menyangkut  Kebijakan  1 - Pelaksanaan  dan Kompleksitasnya, CSIS XXIX No.1,51 - 52. Jakarta.
Nugraha,  Harist  Agung.  2012.  Penerapan  Pajak  Progresif  Terhadap  Wajib  Pajak  Kendaraan Bermotor  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Jawa  Timur  Nomor  9  Tahun  2010  tentang  Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
Nugroho,  Riant  Dwijodijoto.  2003.  Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  Evaluasi,  Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SAMSAT
Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta: Media Pressindo.