Volume 5 No. 1, Maret 2019

## AULIA DELVINA

## Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

## Aulia Delvina
aulia.delvina@bjbs.co.id Bank bjb Syariah Abstract
The  development  of  the  Sharia  Banking  Industry  is  now  very  rapidly  marked  by the  increasing  prevalence  of Sharia Commercial  Banks. Of course this is  in line with  business  competition,  Islamic  banks  are  required  to  always  prioritize  better quality  services,  but  are  also  bound  by  the  good  provisions  stipulated  in  the legislation  and  the  Financial  Services  Authority  Regulation  (POJK),  one  of  the efforts to improve services is by the Use of Electronic Signatures in Submission of  Financing  based  on  sharia  principles.  The  reason  for  the  launch  of  the Electronic Signature service in the Filing of Financing is to accommodate service users  who  want  convenience  in  banking  transactions.  Electronic  Signature Service  in  Submission  of  Sharia-based  Financing  in  addition  to providing  easier offers  and  schemes  also  provides  certain  restrictions  on  the  certification  of electronic  signatures.  Demand  for  the  Use  of  Electronic  Signatures  in Submission of Sharia-based Financing that continues to increase is supported by the market share of service users from the Indonesian community, the majority of whom  are  Muslims.Regulation  of  the  Financial  Services  Authority  (POJK)  and Sharia Compliance.
Keyword : Electronic Signatures

## A.  Pendahuluan
Kegiatan  Penggunaan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan Pembiayaan berbasis syariah yang dilakukan dengan berdasar pada perjanjian pembiayaan  elektronik  pada  dasarnya  merupakan  praktik  yang  sudah berlangsung  di  tengahtengah  masyarakat.  Tanda  Tangan  Elektronik  yang dilakukan  secara  langsung  telah  banyak  diminati  oleh  para  pihak,  terutama yang membutuhkan ke praktisan dalam bertransaksi. Begitu juga dengan pihak yang  disebabkan  sesuatu  hal  tidak  bisa  datang  langsung  ke  Lembaga keuangan  syariah  semisal  perbankan,  perusahaan  pembiayaan  atau  pasar modal.1  Berbagai  kemanfaatan  ekonomi,  atau  beberapa  kerugian  yang dilahirkan,  dan  semua  dampak  hukum  yang  timbul  dari  kegiatan  tanda  tangan elektronik  yang  dilakukan  secara  langsung,  pada  dasarnya  seluruhnya  akan menjadi  tanggung  jawab  dari  para  pihak  yang  melakukan  kegiatan  tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik tersebut –menurut banyak  pihak-  dianggap  masih  ada  berbagai  kelemahan,  bahkan  banyak. Antara  lain,  semisal  (1)  pelaksanaan  tanda  tangan  elektronik  tidak  memenuhi prinsip  Customer  Due  Diligence  karena  tidak  harus  berhadapan  langsung,  (2) aspek  kaslian  tanda  tangan  elektronik  (3)  aspek  sertifikasi  tanda  tangan elektronik  (4)  aspek  tidak  adanya  kepastian  hokum  terkait  kekuatan  alat  bukti

## 2460-030X
dalam  tanda  tangan  elektronik.    Pada  era  perkembangan  dan  pertumbuhan ekonomi  secara  digital,  masyarakat  dituntut  terus  untuk  mengembangkan berbagai inovasi penyediaan service (layanan) di berbagai bidang, di antaranya dalam  kegiatan  tanda  tangan  elektronik.  Salah  satu  inovasi  tersebut  dengan ditandai adanya penyediaan layanan tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan  yang  tentunya  hal  ini  dinilai  turut  berkontribusi  terhadap pembangunan  dan  perekonomian  nasional.  tanda  tangan  elektronik  dalam pengajuan pembiayaan  ini  akan sangat membantu dalam membantu efektifitas akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan tanpa harus datang ke  bank,  terutama  dengan  berbagai  pihak  tanpa  harus  saling  mengenal. Kelebihan  utama  dari  Layanan  tanda  tangan  elektronik  dalam  pengajuan pembiayaan, antara lain:
1.  Tersedianya  dokumen  kontrak  (perjanjian)  dalam  bentuk  elektronik secara online guna kepentingan pihak-pihak
2.  Penilaian risiko terhadap pihak-pihak secara online
3.  Tidak menimbulkan biaya cetak dokumen
4.  Verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung tidak memerlukan tatap muka secara langsung (face to face)
5.  Keamanan dari pemalsuan tanda tangan / dokumen
Dengan  berbagai  kelebihan  tersebut,  diharapkan  seluruh  pelaksanaan Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan  Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah  dapat  berlangsung  atau  dilaksanakn  dengan  menggunkan  sistem perbankan.  Dalam  perkembangan  muncul  berbagai  layanan  Tanda  Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan  yang tentunya menawarkan berbagai macam  kemudahan.  Berbagai  kemudahan  tersebut  dipergunakan  membantu memfasilitasi kebutuhan antara pengguna jasa dan bank.  Selain Tanda Tangan Elektronik  dalam  Pengajuan  Pembiayaan  secara  Konvensional  Terdapat  pula layanan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan  Pembiayaan  berbasis syariah, selain  memberikan  penawaran  dan  skema  yang  berbeda  dari  layanan yang  sudah  ada  (konvensional),  juga  memberikan  pembatasan  pembatasan tertentu  terhadap  penggunaan  dana  yang  di  berikan  oleh  bank  atau penyandang dana.  Kenyamanan yang di berikan atas transaksi melalui Tanda Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan  Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah tidak  lepas  dari  karakteristik  bisnis  syariah  yang  bersandar  kepada  pondasi ekonomi  syariah  yaitu  ketuhanan  (tauhid),  keadilan  (al-adl),  kenabian  (an nubuwah),  pemerintahan  (al  khalifah),  dan  hasil  (al  maad).    Permintaan pengguna  jasa  layanan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  meningkat  yang  di  dukung dengan  pangsa  pasar  pengguna  layanan  dari  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas  muslim  mendorong  Layanan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam Pengajuan  Pembiayaan  berdasarkan  Prinsip  Syariah  wajib  memenuhi  kaidah kaidah  dalam  transaksi  bisnis  secara  syariah.  Dengan  demikian  penulis mengambil  judul:  “Penggunaan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”
Volume 5 No. 1, Maret 2019
AULIA DELVINA 1307

## B.  Karakteristik  Penggunaan  Tanda  Tangan  Elektronik  dalam  Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
Pengertian  Tanda  tangan  elektronik  berdasarkan Pasal  1  angka  19 Peraturan Pemerintah  No  82  Tahun  2012  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi Elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik  yang dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  Informasi  Elektronik  lainnya  yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  menjadi perhatian dalam penggunaan tanda tangan elektronik antara lain:
1.  Adanya  Informasi  Elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait dengan Informasi Elektronik lainnya Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
Informasi Teknologi elektronik menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data interchange ( EDI ),  surat  elektronik  ( electronic  mail) ,  telegram,  teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh orang yang mampu memahaminya. Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal, atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar melalui Komputer atau  Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya, huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya disebut sebagai dokumen elektronik Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah,  sepanjang  informasi yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
2.  sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda  Tangan  Elektronik  berfungsi  sebagai  alat  autentikasi  dan verifikasi atas:
a. identitas Penanda Tangan; dan b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik
POJK  Nomor  12  /POJK.03/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Layanan Perbankan  Digital  Oleh  Bank  Umum Pasal  11  ayat  (1)  menyebutkan Dalam  melakukan  hubungan  usaha  dengan  nasabah  atau  calon nasabah melalui Layanan Perbankan Digital, Bank wajib melakukan: (a) identifikasi nasabah atau calon nasabah; dan (b) verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah. Bank melakukan

## 2460-030X
verifikasi  atas  informasi  dan  dokumen  pendukung  nasabah  atau  calon nasabah  baik  dengan  tatap  muka  secara  langsung  ( face  to  face );  atau tanpa  melalui  tatap  muka  namun  menggunakan  perangkat  lunak  milik Bank  dengan  perangkat  keras  milik  Bank  atau  perangkat  keras  milik nasabah atau calon nasabah.
Contoh  perangkat  lunak  milik  Bank  dan  perangkat  keras  milik nasabah atau calon nasabah yang digunakan untuk verifikasi tanpa tatap muka  antara  lainadalah  (1)  aplikasi  milik  Bank  yang  dapat  diakses dengan  perangkat  gawai  ( mobile  device )  antara  lain smartphone dan/atau  komputer  tablet;  dan/atau  (2)  situs  web  ( website )  Bank  yang dapat  diakses  melalui  perangkat  elektronik  antara  lain  komputer dan/atau  laptop.  Bank  memastikan  media  elektronik  milik  nasabah  atau calon  nasabah  dilengkapi  dengan  fitur  pendukung  verifikasi  seperti kamera, pemindai, perekam, dan/atau pelacak lokasi.
Dalam  melakukan  verifikasi  tanpa  melalui  tatap  muka,  Bank harus  memperhatikan  faktor  keaslian  ( authentication  factor ).  Bank  wajib memanfaatkan  data  kependudukan  yang  memenuhi  2  (dua)  faktor otentikasiberupa  what  you  have  yaitu  dokumen  identitas  yang  dimiliki oleh  calon  nasabah  yaitu  KTP  elektronik  dan  What  you  are  yaitu  data biometric antara  lain dalam bentuk sidik jari milik calon nasabah, kedua data  kependudukan  tersebut  dapat  menggunakan  data  yang  terdapat pada dispukcapil dalamhal bank telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan tersebut. faktor  ciri  khas  anda  ( what  you  are )  merupakan  factor  keaslian yang  wajib  dipenuhi  disamping  factor  keaslian  lainnya  sebagai  salah satu  dari  2  (dua)  faktor  keaslian  ( two  factor  authentication ),  Sementara tanda  tangan  elektronik  /  digital  signature  termasuk  kedalam  factor authentikasi berdasarkan apa yang anda punya (what you have).
Mekanisme  tanda  tangan  elektronik  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi  elektronik yang  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah  selama memenuhi persyaratan sebagai  berikut:  (a)  data  pembuatan  Tanda Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada  Penanda  Tangan;(b)  data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan  elektronik  hanya  berada  dalam  kuasa  Penanda Tangan;  (c)  segala  perubahan  terhadap  Tanda  Tangan  Elektronik  yang terjadi  setelah  waktu  penandatanganan  dapat  diketahui;(d)  segala perubahan  terhadap  Informasi  Elektronik  yang  terkait  dengan  Tanda Tangan  Elektronik  tersebut  setelah  waktu  penandatanganan  dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu  yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa  Penandatangannya;  dan  (f)  terdapat  cara  tertentu  untuk menunjukkan  bahwa  Penanda  Tangan  telah  memberikan  persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
Undang-Undang  ini  memberikan  pengakuan  secara  tegas bahwa  meskipun  hanya  merupakan  suatu  kode,  Tanda  Tangan
Volume 5 No. 1, Maret 2019
AULIA DELVINA 1309
Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada  umumnya  yang  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum. Asalkan  dapat  terpenuhinya  persyaratan  minimum  diatas  dalam  setiap Tanda  Tangan  Elektronik.  Ketentuan  ini  membuka  kesempatan seluasluasnya  kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan  metode, teknik,atau  proses  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik.  Artinya Undang-Undang  tersebut  belum  mengatur  secara  jelas  bagaimana Penyelenggara  Sistem  Elektronik  adalah  setiap  Orang,  penyelenggara negara,  Badan  Usaha,  dan  masyarakat  yang  menyediakan,  mengelola, dan/atau  mengoperasikan  Sistem  Elektronik  secara  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  kepada  Pengguna  Sistem  Elektronik  untuk keperluan  dirinya  dan/atau  keperluan  pihak  lain  metode  Teknik  atau proses pembuatan tanda tangan elektronik tersebut
Tanda  Tangan  Elektronik  ada  yang  sudah  tersertifikat dan  tidak tersertifikat.  Sertifikat  Elektronik  tersebut  menunjukkan  status  subjek hukum  para  pihak  dalam  Transaksi  Elektronik  yang  dikeluarkan  oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
Mekanisme  pembiayaan  yang  berdasar  akad  syariah  dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1
1.  Penerima  pembiayaan  telah  memiliki  tabungan  di  bank  dan mengajukan pembiayaan melaui website/ mobile banking bank.
2.  Penerima pembiayaan mengirimkan berkas identitas.
3.  Penerima  pembiayaan  mengirimkan  dokumen  terkait  kebutuhan pembiayaan  seperti  dokumen  legalitas  usaha,  tagihan  (Invoice) atas  piutang  usaha  dan  dokumen  penunjang  lainnya.  Untuk menjaga  prinsip  Pembiayaan  Syariah  agar  tetap  pada  koridornya, maka  tidak  semua  invoice  dapat  diterima  di  untuk  pembiayaan Syariah.  Invoice  yang  berasal  dari  industri  rokok,  minuman  keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran  penyelenggara  layanan  berbasis  Syariah.  Jenis  invoice yang menjadi prioritas adalah yang ditujukan kepada Payor berupa perusahaan  besar,  contohnya  perusahaan  multinasional,  institusi yang terdaftar di bursa saham, atau instansi pemerintahan.
4.  Dokumen  ini  diperlukan  oleh  Penyelenggara  layanan  karena  salah satu  tujuan  dari  layanan  ini  adalah  untuk  mendukung  pendanaan bagi  usaha  kecil  (UMKM)  sehingga  mayoritas  peyelenggara layanan  meminta  dokumen  terkait  dengan  usaha  penerima pembiayaan.  Namun  untuk  penerima  pembiayaan  ang  bersifat perorangan  yang  tidak  memiliki  usaha  dokumen  yang  diberikan hanya  terkait  dengan  sumber  pengembalian  biasanya  berbentuk Slip gaji dan foto kopi rekening tabungan.
1 Admin, “General FAQ Syariah”, https://www.investree.id/how -itworks/general-faq- syariah, diakses 02/06/2018.

## 2460-030X
5.  Pihak  Penyelenggara  melakukan  skoring  atau  analisa  terkait kelayakan  pemberian  pembiayaan  kepada  calon  penerima pembiayaan  sesuai  dengan  jangka  waktu  dan  bagi  hasil pembiayaan  serta  kemampuan  pengembalian  pembayaran  oleh peminjam
6.  Setelah  mengeluarkan  skoring  dan  masuk kategori  layak  diberikan pinjaman,  penyelengara  memberikan  informasi  kepada  pemberi pinjaman  bahwa  terdapat  pihak  yang  mengajukan  pinjaman  yang layak di berikan pinjaman serta siap melakukan akad pembiayaan.
7.  Akad  pembiayaan  dilakukan  antara  bank  dan  nasabah  dengan skema  murabahah.  Bank  memberikan  pembiayaan  atas  invoice yang  diberikan,  dilanjutkan  dengan  akad  Wakalah  bil  ujrah, nasabahmewakilkan kepada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas invoice yang diberikan oleh nasabah.  Akad  murabahah  maupun  wakalah  bi  al-ujrah  dilakukan secara online memalui website penyelenggara layanan. Dapat pula mempergunakan akad Musyarakah untuk segmentasi tertentu.
8.  Akad  tersebut  ditandatangani  menggunakan  tanda  tangan elektronik  tersertifikasi  dilengkapi  dengan  factor  autentikasi  antara lain biometric seperti  sidik  jari,  suara,  dan  iris  mata  (dapat menggunakan  data  yang  ada  pada  ktp  elektronik)  untuk menghindari  dari  pemalsuan  tanda  tangan  maupun  dokumen  yang diunggah  pada  website  tesebut.  Semua  kegiatan  akad  yang dilakukan  para  antara  bank  dan  nasabah  tunduk  dan  mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan hukum perikatan pada umumnya.
9.  Penerima  pembiayaan  memberikan  jaminan  berupa  fix  asset  atau invoice  (tagihan)  dan  atau  cash  collateral  berupa  deposito/  giro mundur sesuai tanggal jatuh tempo pembiayaan. Untuk perorangan bank dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak.
10.  Pembiayaan dicairkan melalui rekening penerima pembiayaan pada Bank.

## C.  Prinsip  Syariah  yang  Melandasi  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  dalam Penggunaan Tanda tangan elektronik dalam pengajuan pembiayaan
Syariat (al- shari’ah) secara bahasa adalah mawrid al-ma’ li al-istisqa’, yang berarti  sumber  air  minum,  atau  al-thariq  al-mustaqîm,  yang  berarti  jalan  lurus. Sedangkan  syariah  secara  istilah  bisa  dimaknai  sebag ai  “perundangundangan yang  diturunkan  oleh  Allah  SWT.  kepada  Rasulullah  Muhammad  saw.  untuk semua  umat  manusia,  baik  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  akhlak, ibadah,  makanan  dan  minuman,  pakaian  ataupun  mu’amalah  (hubungan  antar sesama  manusia  dalam  berbagai  aspek  kehidupan)  untuk  menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Volume 5 No. 1, Maret 2019
AULIA DELVINA 1311
Sedangkan  pengertian  transaksi  atau  bisnis  syariah  adalah  bisnis  yang santun,  bisnis  yang  penuh  kebersamaan  dan  penghormatan  atas  hak  masing- masing pihak. 2 Bisnis syariah dapat pula diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis  dalam  berbagai  bentuknya  yang  tidak  dibatasi  jumlah  (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram). 3 Bi snis syariah merupakan perwujudan (implementasi) dari syari’at  Allah SWT.  Pada  dasarnya,  bentuk-bentuk  dari  bi snis  syari’ah  adalah  tidak  jauh berbeda dengan bentuk-bentuk dari bisnis yang ada pada umumnya, yaitu upaya mengusahakan atau memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia,  yang  dalam  konteks  ini  adalah  konsumen.  Akan  tetapi  aspek  syariah itulah  yang membuat bisnis syariah berbeda  dengan  bisnis-bisnis  yang  lain  dan pada  umumnya.  Dengan  demikian,  bisnis  syariah  di  samping  mengusahakan bisnis seperti pada umumnya,  akan tetapi juga melaksanakan dan menjalankan syariat  dan  ketentuan  Allah  SWT.  da lam  hal  bermu’aamalah  tersebut.  Prinsip Syariah dalam bermuamalah harus memenuhi Nilai- nilai tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan),  nubuwwah  (kenabi an),  khilafah  (pemerintah)  dan  ma’ad  (hasil) 4 . Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi dalam setiap aktivitas mu’amalah 1.  Prinsip Tauhid
Tauhid  merupakan  pondasi  ajaran  Islam.  Dengan  tauhid,  manusia menyaksikan  bahwa  “Tiada  sesuatupun  yang  layak  disembah  selain Allah dan“tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena  Allah  adalah  pencipta  alam  semesta  dan  isinya  dan  sekaligus pemiliknya,  termasuk  pemilik  manusia  dan  seluruh  sumber  daya  yang ada.  Karena  itu,  Allah  adalah  pemilik  hakiki.  Manusia  hanya  diberi amanah  untuk  memiliki  untuk  sementara  waktu,  sebagai  ujian  bagi mereka.
Dalam  Islam,  segala  sesuatu  yang  ada  tidak  diciptakan  dengan sia-sia,tetapi  memiliki  tujuan.  Tujuan  diciptakannya  manusia  adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya  dengan  alam  dan  sumber  daya  serta  manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. 5 2. ‘Adl
Allah  adalah  pencipta  segala  sesuatu,  dan  salah  satu  sifat-Nya adalah  adil.  Dia  tidak  membeda-bedakan  perlakuan  terhadap  makhluk- Nya  secara  dzalim.  Manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  harus memelihara  hokum  Allah  di  bumi  dan  menjamin  bahwa  pemakaian
2 Trisadini Prasastinah Usanti, Fiska Silvia Raden Roro dan  Ghansham Anand, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah, (Surabaya: Zifatama Jawara, 2017). h. 5.
3 Ibid h 6
4 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: III T, 2002),h.17
5 2Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007),h.14-15

## 2460-030X
segala  sumber  daya  diarahkan  untuk  kesejahteraan  manusia,  supaya semua  mendapat  manfaat  daripadanya  secara  adail  dan  baik.  Dalam banyak  ayat,  Allah  memerintahkan  manusia  untuk  berbuat  adil.  Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan  tidak dizalimi. Implikasi ekonomi  dari  nilai  ini  adalah  bahwa  pelaku  ekonomi  tidak  dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak  alam.  Tanpa  keadilan,  manusia  akan  terkotak-kotak  dalam berbagai golongan. Golongan  yang satu akan menzalimi golongan yang lain,  sehingga  terjadi  eksploitasi  manusia  atas  manusia.  Masing- masingberuasaha  mendapatkan  hasil  yang  lebih  besar  daripada  usaha yangdikeluarkannya karena kerakusannya.
Keadilan  dalam  hukum  Islam  berarti  pula  keseimbangan  antara kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  manusia  (mukallaf)  dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk  meningkatkan  ekonomi,  keadilan  merupakan  “nafas”  dalam menciptakan  pemerataan  dan  kesejahteraan,  karena  itu  harta  jangan hanya  saj  baeredar  pada  orang  kaya,  tetapi  juga  pada  mereka  yang membutuhkan. 6 3.  Nubuwwah Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu  saja  di  dunia  tanpa  mendapat  bimbingan.  Karena  itu  diutuslah para  Nabi  dan  Rasul  untuk  menyampaikan  petunjuk  dari  Allah  kepada manusia  tentang  bagaimana  hidup  yang  baik  dan  benar  di  dunia,  dan mengajarkan  jalanuntuk  kembali  (taubat)  keasal-muasal  segala  sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani  manusia  agar  mendapat  keselamatan  di  dunia  dan  akhirat. Untuk  umat  Muslim,Allah  telah  mengirimkan  manusia  model  yang terakhir  dan  sempurna  untuk  diteladani  sampai  akhir  zaman,  Nabi Muhammad  Saw.  Sifat-sifat  utama  sang  model  yang  harus  diteladani oleh  manusia  pada  umumnya  dan  pelaku  ekonomi  serta  bisnis  pada khususnya  adalah  Sidiq  (benar,  jujur),  amanah  (tanggung  jawab,dapat dipercaya,
kredibilitas),
fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan,intelektualitas)  dan  tabligh  (komunikasi  keterbukaan  dan pemasaran).
4.  Khilafah
Dalam  Al- Qur’an  Allah  berfirman  bahwa  manusia  diciptakan  untuk menjadi khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin  dan  pemakmur bumi.  Karena  itu  pada  dasarnya  setiap  manusia  adalah  pemimpin.Nabi bersabda:  “setiap  dari  kalian  adalah  pemimpin,  dan  akan  dimintai pertanggungjawaban  terhadap  yang  dipimpinnya”.  Ini  berlaku  bagi semua  manusia,  baik  dia  sebagai  individu,  kepala  keluarga,  pemimpin masyarakat  atau  kepala  Negara.  Nilai  ini  mendasari  prinsip  kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya
6 Ibid h 16
Volume 5 No. 1, Maret 2019
AULIA DELVINA 1313
adalah  untuk  menjaga  keteraturan  interaksi  antar  kelompok  termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. 7 5. Ma’ad
Walaupun  seringkali  diterjemahkan  sebagai  kebangkitan  tetapi secara  harfiah  ma’ad  berarti  kembli.  Dan  kita  semua  akan  kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia  dan  akhirat  dapat  dirumuskan  sebagai:  Dunia  adalah  ladang akhirat”.  Artinya  dunia  adalah  wahana  bagi  manusia  untuk  bekerja  dan beraktivitas  (beramal  shaleh),  namun  demikian  akhirat  lebih  baik daripada  dunia.  Karena  itu  Allah  melarang  manusia  hanya  untuk  terikat pada  dunia,  sebaba  jika  dibandingkan  dengan  kesenangan  akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.
D.  Akad  yang  Membingkai  Hubungan  Hukum  pada  Pembiayaan  Berdasarkan Prinsip Syariah
Akad  Merupakan  “Ikatan  antara  dua  perkara,  baik  ikatan  secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi m aupun dua segi.” 8
Sedangkan  dalam  hukum  Indonesia  lebih  dikenal  dengan “perjanjian”.  definisi  akad  secara  terminologis  ulama  fikih  ditinjau  dari dua  segi  yaitu  secara  umum  dan  secara  khusus.  Secara  umum  definisi akad  dalam  arti  luas  hampir  sama  dengan  pengertian  akad  dari  segi bahasa  menurut  pendapat  ulama  Mazhab  Syafii,  Maliki  dan  Hambali yaitu:  “Segala  sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  seseorang  berdasarkan keinginannya  sendiri  seperti  wakaf,  talak,  pembebasan,  atau  sesuatu yang  pembentukannya  membutuhkan  keinginan  dua  orang  seperti  jual beli,  perwakilan  dan  gadai.” 9 Sedangkan  pengertian  akad  dalam  arti khusus  yang  d ikemukakan  oleh  ulama  fikih  ,  antara  lain:  “Ikatan  antara Ijab  dan  Kabul  berdasarkan  ketentuan  syara’’  yang  berimplikasi  pada objeknya.” 10 Online  contract  meskipun  merupakan  fenomena  yang  baru namun masih berlaku asas asas hukum kontrak pada umumnya maupun hukum kontrak sesuai syariah. Dalam segi perikatan sesuai hukum Islam atau  sesuai  syariah,  kontrak  melalui  media  teknologi  informasi  tetap harus  memenuhi  rukun  dan  syarat  akad.Pada  Pasal  21  Peratuaran Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  kompilasi  Hukum
7 Ibid h 20-21
8 Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 131.
9 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45.
10 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 44.

## 2460-030X
Ekonomi  Syariah  disebutkan  bahwa  akad  dilakukan  berdasarkan  asas, yaitu: 11
1.  Iktiyari/Sukarela;  setiap  akad  dilakukan  atas  kehendak  para pihak,  terhindar  dari  keterpaksaan  karena  teknan  salah  satu pihak atau pihak lain.
2.  Amanah/Menepati  janji;  setiap  akad  wajib  dilakasanakan  oleh para  pihak  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  di  tetapkan  oleh yang bersangkutan saat yang sama terhindar dari cidera janji.
3.  Iktiyati/Kehati hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan  yang  matang  dan  dilaksanakan  secara  tepat  dan cermat.
4.  Luzum/Tidak  Berubah;  setiap  akad  dilakukan  dengan  tujuan yang  jelas  dengan  perhitungan  yang  cermat  sehingga  terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5.  Saling  Menguntungkan,  setiap  akad  dilakukan  untuk  memenuhi kepentingan para pihaksehingga mecegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6.  Tsawiyah/Kesetaraan,  para  pihak  dalam  setiap  akad  memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7.  Transparansi,  setiap  akad  dengan  pertanggungjawaban  para pihak yang seimbang.
8.  Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para  pihak,  sehingga  tidak menjadi  beban  yang  berlebihan  bagi yang bersangkutan.
9.  Taisir/Kemudahan;  setiap  akad  dilakukan  dengan  cara  saling memberi kemudahan  kepada  masing  masing  pihak  untuk  dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya.
10.  Itikad  baik;  akad  dilakukan  dalam  rangka  menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung  unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11.  Sebab  yang  halal;  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
E.  Penerapan Prinsip syariah dalalam peyelenggaraan layanan penggunaan  tanda  tangan  elektronik  pada  pengajuan  pembiayaan  di bank bjb syariah
Penyelengaraaan  layanan  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  pada pengajuan  pembiayaan  yang  mempergunakan  akad  syariah  memberikan beberapa  pilihan  kepada  para  pengguna  layanan  baik  untuk  nasabah  maupun penyelenggara layanan. Penerapan skema syariah yang dilakukan penyenggara wajib memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator agar memberikan
11 Trisadini Prasastinah Usanti, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah, h. 9.
Volume 5 No. 1, Maret 2019
AULIA DELVINA 1315
pelayanan  yang  maksimal  serta  perlindungan  dan  kepastian  bagi  pengguna layanan.
Skema  Akad  yang  di  terapkan  oleh  penyelenggara  layanan  berbeda beda  tergantung  dengan  skema  dan  kebutuhan  pembiayaan.  Beberapa  akad yang di terapkan oleh penyelenggara layanan antara lain akad Wakalah bil Ujrah dan  akad  Murabahah.  Hal  ini  salah  satunya  hendak  dilakukan  oleh  PT.  Bank Jabar  Banten  Syariah  yang  berencana  menerapkan  tanda  tangan  elektronik dalam pengajuan pembiayaan. Produk Pembiayaan yang diajukan menggunakan  tanda  tangan  elektronik  adalah  Pembiayaan  Kepemilikan  Emas (PKE)  dan  Mitra  Emas  (ME)  iB  Maslahah,  pembiayaan  tersebut  merupakan produk  pembiayaan  yang  halal  atau  perbolehkan  secara  syariah,  serta  target pasar  merupakan  perorangan  yang  di  analisa  dalam  segi  keuangan  dan kemampuan bayar. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan menggunakan  tanda  tangan  elektronik  adalah  yang  sebelumnya  telah  menjadi nasabah penyimpan di bank bjb Syariah yang membuat tabungan simpanannya melalui  produk  Jemput  Maslahah,  pegawai  bank  akan  mendatangi  calon nasabah  untuk  membuka  tabungan  dan  menjalankan  prinsip  Know  Your Costumer  (KYC)  dalam  pembukaan  rekening  tabungan  tersebut.  Selanjutnya dalam  Pengajuan  Pembiayaan  dapat  menggunakan  aplikasi  tersendiri  dan langsung dapat di verifikasi menggunakan CIF  yang  ada dengan menggunakan data E-KTP /KTP Elektronik dan tanda tangan elektronik terferifikasi tanpa tatap muka  (face  to  face)  kembali.  Pengajuan  pembiayaan  ini  juga  tanpa menggunakan  kertas  /  paperless.  Nasabah  memperoleh  keuntungan  dengan proses  yang  cepat  dan  tidak  perlu  datang  ke  bank.  Sedangkan  Bank memperoleh keuntungan berupa bagi hasil / ujroh atas pembiayaan tersebut.
Namun  sampai  saat  ini  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  mengenai detail layanan penggunaan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan untuk  sektor  perbankan.  Sebelumnya    penyelenggaran  layanan  serupa  telah dilaksanakan  oleh  perusahaan  Pembiayaan  berbasis  teknologi  informasi (Fintecht)  diantaranya  Investree  dan  Dana  Syariah  dengan  mempergunakan skema  Syariah  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  yang  menjadi  dasar  penyelenggaran  layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun dalam sektor perbankan Syariah masih terdapat hal hal yang harus ada dan dilengkapi oleh lembaga jasa keuangan  yang  melaksanakan  transaksi  tersebut  berdasarkan  prinsip  syariah. Dalam  pelaksaan  transaksi  syariah  lembaga  jasa  keuangan  wajib  tunduk  pada peraturan peraturan penyelenggaran layanan berdasar syariah yang dikeluarkan oleh  pihak  terkait.  Sampai  saat  ini  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  belum  menerbitkan  peraturan  atau fatwa  terkait  penyelenggaraan  layanan  penggunaan  tanda  tangan  elektronik pada pengajuan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
Dewan  Syariah  Nasional  majelis  Ulama  Indonesia  telah  mengeluarkan fatwa  No  117/DSN-MUI/II/2018  Tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  namun  untuk  mengakomodir pembiayaan  peer  to peer  landing  bagi  perusahaan  fintech, bank  hanya  sebagai

## 2460-030X
penghubung  antar  perusahaan  pemberi  pembiayaan  dengan  penerima pembiayaan.  Kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah  merupakan  kewajiban  bagi lembaga  jasa  keuangan  yang  menjalankan  usahanya  dengan  prinsip  syariah. Adapun  Ketentuan  terkait  Pedoman  umum  Layanan  Pembiayaan  Berbasis Teknologi Informasi antara lain:
1.  Penyelenggaraan  Layanan  Pembiayaan  berbasis  teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara  lain  terhindar  dari  riba,  gharar,  maysir,  tadlis,  dharar, zhulm, dan haram;
2.  Akad  Baku  yang  dibuat  Penyelenggara  wajib  memenuhi  prinsip keseimbangan,  keadilan,  dan  kewajaran  sesuai  syariah  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.  Akad  yang  digunakan  oleh  para  pihak  dalam  penyelenggaraatl Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan,  antara  lain  akad  al-bai',  ijarah,  mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan qardh;
4.  Penggunaan  tandatangan  elektronik  dalam  sertifikat  elektronik yang  dilaksanakan  oleh  Penyelenggara  wajib  dilaksanakan dengan  syarat  terjamin  validitas  dan  autentikasinya  sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5.  Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun)
berdasarkan  prinsip  ijarah  atas  penyediaan  sistem  dan  sarana prasarana Lay anan Pembi ayaan B erbasi s Teknolo gi Informas i,' dan
6.  Jika  informasi  pembiayaat  atau  jasa  yang  ditawarkan  melalui media  elektronik  atau  diungkapkan  dalam  dokumen  elektronik berbeda  dengan  kenyataannya,  maka  pihak  yang  dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.
Perlindungan bagi pengguna layanan  Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah  merupakan  aspek  yang  mendasar  dan  menjadikan  pembeda  antara Penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggaran layanan berdasar Syariah  karena  dalam  syariah  tidak  hanya  profit  oriented,  namun  juga  falah oriented  dimana  tidak  hanya  keuntungan  semata  mata  yang  di  peroleh  namun kemenangan didunia dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan. 12 Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam peraturan lembaga  jasa  keuangan  syariah  diatur  mengenai  kepatuhan  syariah  (syariah compliance)  yang  kewenangannya  beradapada  Majelis  Ulama  Indonesia  yang direpresentasikan  melalui  Dewan  Pengawas  Syariah  yang  harus  dibentuk  pada masing  masing  Penyelenggara  Layanan  penggunaan  tanda  tangan  elektronik dalam  pengajuan  pembiayaan.  Makna  kepatuhan  syariah  dalam  bank  syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip perikatan Islam,
12 Trisadini UP dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan, (surabaya: FH- Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015). h. 60
Volume 5 No. 1, Maret 2019
AULIA DELVINA 1317
syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan serta bisnis lain yang terkait secara  konsisten,  dan  menjadikan  syariah  sebagai  kerangka  kerja  bagi  sistem dan keuangan penyelenggara jasa keuangan syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen,produksi,  aktivitas  pasar  modal,  dan  distribusi  kekayaan. 13 Dengan kata  lain  kepatuhan  syariah  dalam  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  dalam pengajuan  pembiayaan  adalah  tercipta  dan  terpenuhinya  budaya  kepatuhan pada  prinsip  syariah  serta  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  bidang muamalah termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya. Mengingat kepatuhan Syariah  merupakan  prinsip  utama  yang  harus  dipenuhi  sekaligus  pembeda dengan  Penyelenggara  Layanan  jasa  keuangan  yang  lain  (Konvensional) sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pengguna jasa layanan.

## Kesimpulan
Pada  prinsipnya  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  dalam  pengajuan pembiayaan berdasarkan prinsip dapat dilakukan dengan  melakukan identifikasi nasabah  atau  calon  nasabah;  dan  melakukan  verifikasi  2  (dua)  faktor  keaslian ( authentication  factor )  yang  terdiri  dari  factor  ciri  khas  anda  (what  you  are) sebagai  salah  satu  dari  factor  keaslian  sebagai  contoh  sidik  jari,  suara  atau  iris mata. Selain itu salah satu factor keaslian dapat melalui tanda tangan elektronik (digital signature) yang wajib memanfaatkan dari data kependudukan . Tanda  Tangan  Elektronik  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah, sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu  keadaan,  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  saja  tidak  cukup  untuk memenuhi unsur autentikasi dalam pengajuan pembiayaan bank memanfaatkan data  kependudukan  yang  berisi  2  (dua)  factor  keaslian  yaitu  ktp  elektronik maupun data biometric berupa sidik jari , retina mata, dan lain-lain.
Pembiayaan  menggunakan  tanda  tangan  elektronik  dalam  pengajuannya Berdasarkan  prinsip  syariah  membingkai  hubungan  hukum  antara  para  subjek hukumnya  dengan  akad-akad  yang  sesuai  syariah.  Akad  yang  mengakomodir hubungan  hokum  para  pihak  dan  di  gunakan  oleh  mayoritas  penyelenggara adalah akad murabahah, Wakalah bil Ujrah serta Musyarakah. Penerapan akad- akad  syariah  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  layanan  pembiayaan  wajib memberikan  jaminan  kepatuhan  syariah  serta  perlindungan  bagi  pengguna layanan pembiayaan.
Dengan  kata  lain  kepatuhan  syariah  dalam  penggunaan  tanda  tangan elektronik  dalam  pengajuan  pembiayaan  adalah  tercipta  dan  terpenuhinya budaya kepatuhan pada prinsip syariah serta perundang-undangan yang berlaku dalam bidang muamalah termasuk moral etika dalam setiap aktivitasnya karena kepatuhan  Syariah  merupakan  prinsip  utama  yang  harus  dipenuhi  sekaligus pembeda  dengan  Penyelenggara  Layanan  jasa  keuangan  yang  lain (Konvensional)  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  preventif  bagi  para pengguna jasa layanan

## 2460-030X

## Daftar Pustaka
Admin,  “General  FAQ  Syariah”,  https://www.investree.id/how-it- works/general-faqsyariah, diakses 02/06/2018.
Adrian Sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Jakarta, Ghalia, 2009.
Gemala  Dewi,  Hukum  Perikatan  Islam  Indonesia,  Jakarta,  Kencana, 2006.
M.  Ali  Hasan,  Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam,  Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2003.
Neneng  Nurhasanah  dan  Panji  Adam,  Hukum  Perbankan  Syariah Konsep dan Regulasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
Trisadini  UP,  Abdul  Shomad,  Hukum  Perbankan,  (Surabaya:  FH- Universita Airlangga dan Lutfansah Media, 2015.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Teknologi elektronik
Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
POJK  Nomor  12  /POJK.03/2018  Tentang  Penyelenggaraan  Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
SEOJK  Nomor  21  /SEOJK.03/2017  Tentang  Penerapan  Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum