## Analisis Efektifivitas Pendapatan Asli Daerah Dalam Menilai Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

## Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Wahyudi Rusdi 1 , Revaldi Aliu 2
1,2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
1 wahyudhyrusdi@iaingorontalo.ac.id, 2 rivaldialiu@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  Financial  Performance  of  South  Bolaang Mongondow Regency (Bolsel) through an analysis of the effectiveness of PAD. The object of the  research  is  the  Regional  Finance  and  Revenue  Management  Agency  (BPKPD)  of  South Bolaang Mongondow Regency. The data used is secondary data from the 2017-2020 budget realization  report.  The  data  analysis  technique  is  descriptive  quantitative  analysis.  The results showed that the analysis of the effectiveness of PAD at the BPKPD of South Bolaang Mongondow Regency in 2017 and 2018 was quite effective, then increased to very effective in 2019 and 2020. For Trend analysis in the next 5 years, the results tend to increase, this is a very good implementation of performance. South Bolaang Mongondow Regency.
Keywords: Effectiveness, Budget Realization, Performance, Trend

## PENDAHULUAN
Perwujudan  dari  pembangunan  daerah  di  Indonesia  ditandai  dengan diberlakukannya  Otonomi  Daerah  yang  dijalankan  melalui  prinsip  desentralisasi  yakni pemerintah  daerah  diberi  kebebasan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah. Era  otonomi  daerah  menuntut  setiap  pemerintah  daerah  untuk  mandiri  dan  kreatif mencari  sumber-sumber  pembiayaan  secara  aktif  mencari  berbagai  peluang  yang  bisa dijadikan  sumber  pemasukan  kas  daerah.  Otonomi  daerah  menurut  UU  No.  23  Tahun 2014  adalah  Pemerintah  daerah  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  menurut  asas otonomi seluas-luasnya sesuai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kinerja  adalah  suatu  ukuran  yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Analisis kinerja  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menilai  kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan berbagai  analisis  sehingga  diperoleh  posisi  keuangan  yang  mewakili  realitas  entitas  dan potensi-potensi  kinerja  yang  akan  berlanjut.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja pemerintah  daerah  adalah  dengan  melaksanakan  analisis  terhadap  APBD  yang  telah ditetapkan dan dilaksanakannya.  (Putra, 2018)
Pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam pelaksanaan  roda  pemerintahan  suatu  daerah  yang  berdasar  pada  prinsip  otonomi  yang nyata,  luas  dan  bertanggung  jawab.  Peranan  pendapatan  asli  daerah  dalam  keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.  (Friska, 2019)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam  daerah  yang  bersangkutan  harus  ditingkatkan  seoptimal  mungkin  dalam  rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal.  (Nasution, 2018)
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  rencana  keuangan tahunan  pemerintah  daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  ditetapkan  dengan  per-aturan  daerah.  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, APBD menjadi  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam  merencanakan  kegiatan  pada  tahun yang bersangkutan.  (Imami, 2016)
Upaya Menggali sumber-sumber daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah , restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.  (Mbembe, 2018)
Badan  Pengelolaan  keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  (Bolsel)  merupakan  lembaga  teknis  daerah  yang  berfungsi  sebagai unsur penunjang pemerintah daerah. Salah satu tugas yang di lakukan oleh BPKPD dalam melakukan  kegiatan  pemerintah  yang  salah  satunya  terkait  tentang  pengurusan pendapatan asli daerah. (BPKPD Bolsel)
Analisis  trend  atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu. Jika data yang digunakan lebih dari dua atau tiga periode,  metode  yang  digunakan  adalah  angka  indeks.  Dengan  menggunakan  angka indeks  akan  dapat  diketahui  kecenderungan  atau  trend  atau  arah  dari  posisi  keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. (Kasmir, 2012)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  kinerja  pendapatan  asli  daerah  yang tersusun  oleh  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  dimaksudkan  untuk  mengetahui  kinerja  keuangan yang  telah  dilakukan  pemda  Kabupaten  Bolsel  dalam  merealisasikan  PAD  sesuai  potensi riil  yang  dimiliki  Kabupaten  Bolsel  dengan  menggunakan  rasio  efektivitas  pada  masing- masing  komponen  penyusunan  PAD  dan  analisis  trend  untuk  mengetahui  perkiraan efektivitas pada akumulasi PAD di Kabupaten Bolsel untuk waktu yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  peneliti  gunakan  sebagai  bahan  analisis  adalah  data  data  sekunder Laporan  Realisasi  Anggaran  tahun  2017-2020  yang  diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan (Bolsel).  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan  sebagai  bahan  analisis adalah teknik dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD)  pada  kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  (Bolsel).    Penelitian  ini menggunakan  teknik  analisis  data  yaitu  analisis  kuantitatif  deskriptif  tentang  laporan realisasi  anggaran  untuk  menilai  kinerja  keuangan  dengan  membandingkan  antara kenyataan  riil  dengan  teori  dan  Rasio  Efektivitas  masing-masing  komponen  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  dihitung  dengan  cara  membandingkan  realisasi  Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  yang  dianggarkan.  Kemudian  dihitung  pula
perkiraan rasio efektivitas untuk PAD pada masa yang akan datang dengan menggunakan Analsis Trend. (Erwati & Fajri)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  mengenai  Kinerja  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Pemerintah Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan    tahun  Anggaran  2017  sampai  2020  dapat  dideskripsikan dalam empat kategori pendapatan. Yaitu pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, HPKD yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, dapat di uraikan sebagai berikut:

## A. Kinerja Pada Sektor Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terbesar,  hal  ini dikarenakan  jenis  pajak  daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  lebih  banyak dibandingkan  sumber  PAD  lainnya.  Pendapatan  tahun  2017-2020  dari  pajak  hotel, restoran,  hiburan,  reklame,  penerangan  jalan  umum,  pengambilan  bahan  Galian Golongan  C,  parkir  dan  pajak  sarang  burung  walet.  Kinerja  pendapatan  sector  Pajak dapat disajikan sebagai berikut :
Tabel 1. Rasio Efektivitas Penerimaan pajak daerah Tahun 2017-2020
Tahun Target Realisasi Rasio Efektivitas Analisis Efektivitas 2017 6.695.077.577,00 4.669.445.524,00 69,74% Tidak Efektif 2018 5.383.679.762,00 4.623.215.882,00 85,87% Kurang Efektif 2019 5.207.975.599,00 5.542.813.864.00 106,43% Sangat Efektif 2020 4.334.001.462,00 4.627.599.666,00 106,53% Sangat Efektif
Sumber : BPKPD Bolaang Mongondow Selatan
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas  Pajak  Daerah  BPKPD Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  pada  tahun  2017  dinilai  tidak  efektif  dalam melakukan  pengelolaan  anggaran  yaitu  sebesar  69,74  %.  Hal  ini  karena  realisasi anggaran tahun 2017 lebih kecil dibandingkan target anggaran pendapatannya sehingga dikatakan  tidak  efektif,  begitu  pula  ditahun  2018  meskipun  rasio  efektivitasnya  naik menjadi  85,87  %  namun  masih  dinilai  kurang  efektif.  Di  tahun  2019  dan  2020  terjadi peningkatan  yang  signifikan  terhadap  rasio  efektivitas  diatas  100  %  yang  dinilai  sangat efektif,  hal  itu  karena  realisasi  anggaran  tahun  2019  dan  2020  telah  melampaui  dari target  anggaran  pendapatnnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  terus  menerus  berupaya  dalam  meningkatkan  PAD  pada sektor Pajak Daerah.
B. Kinerja Pada Sektor Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
Kinerja Sektor Retribusi Daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, sebagai berikut:
Tabel 2. Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017-2020
Tahun Target Realisasi Rasio Efektivitas Analisis Efektivitas 2017 2.055.070.000,00 798.905.781,00 38,87% Tidak Efektif 2018 2.312.395.000,00 2.082.222.600,00 90,04% Cukup Efektif 2019 759.332.500,00 738.005.560,00 97,19% Cukup Efektif 2020 447.998.400,00 347.717.150,00 77,61% Kurang Efektif
Sumber: BPKPD Bolaang Mongondow Selatan
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas  Retribusi  Daerah  BPKPD Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  pada  tahun  2017  dinilai  tidak  efektif  dalam melakukan  pengelolaan  anggaran  yaitu  hanya  sebesar  38,87  %.  Hal  ini  karena  realisasi anggaran  tahun  2017  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  target  anggaran  pendapatannya sehingga  dikatakan  tidak  efektif.  Di  tahun  2018,  dan  2019  terjadi  peningkatan  rasio efektivitas    yang  signifikan  menjadi  90,04  %  dan  97,19  %  dan  dinilai  cukup  efektif. Namun  di  tahun  2020  terjadi penurunan  rasio efentivitas  menjadi 77,61  %  yang  dinilai kurang  efektif,  hal  ini  karena  realisasi  anggaran  masih  lebih  kecil  dibandingkan  target anggaran pendapatannya. Hal ini seakan mengindikasikan bahwa retribusi semakin tidak ada perannya dalam peningkatan PAD
C. Kinerja Pada Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil  penyertaan  modal  daerah.  Hasil  Pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  Dipisahkan tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD  yang  sah  dan  tentunya  memerlukan  pengaturan  dan  pengelolaan  dengan  tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:
1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik neagra/BUMN; dan
3. Bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  swasta  atau  kelompok usaha masyarakat.
Untuk Kinerja PAD dari sektor Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2017-2020 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 3.Rasio Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun 2017-2020
Tahun Target Realisasi Rasio Efektivitas Analisis Efektivitas 2017 340.675.530,00 336.058.665,00 98,64% Cukup Efektif 2018 614.299.987,00 526.605.981,00 85,72% Kurang Efektif 2019 504.147.750,00 626.846.731,00 124,33% Sangat Efektif 2020 312.091.445,00 354.053.346,00 113,44% Sangat Efektif
Sumber: BPKPD Bolaang Mongondow Selatan
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas  penerimaan  Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  pada  tahun  2017  dinilai  cukup  efektif  yaitu  sebesar  98,64  %.  Hal  ini  karena realisasi anggaran tahun 2017  lebih kecil dibandingkan target anggaran pendapatannya sehingga  dikatakan  cukup  efektif.  Di  tahun  2018,  terjadi  penurunan  rasio  efektivitas menjadi 85,72 % sehingga dinilai kurang efektif. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 rasio  efektifitas  melampaui  target  penerimaan  yaitu  124,33  %  dan  113,44  %  sehingga dinilai  sangat  efektif.    Hal  itu  karena  realisasi  anggaran  tahun  2019  dan  2020  telah melampaui  dari  target  anggaran  pendapatnnya.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  terus  menerus  berupaya  dalam meningkatkan PAD pada sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
D. Kinerja Pada Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  adalah  penerimaan  daerah  yang  tidak termasuk  dalam  jenis  pajak  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan. jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:
1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Bunga deposito;
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
6. Penerimaan  komisi,  potongan  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akbiat  dari  penjualan dan/atau  pengadaan  barang  atau  jasa  oleh  daerah  serta  keuntungan  dari  selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. Pendapatan denda pajak;
9. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
Untuk kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari tahun 2017-2020 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4. Rasio Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 -2020
Tahun Target Realisasi Rasio Efektifitas Analisis Efektivitas 2017 4.532.500.000,00 5.767.138.591,75 127,24% Sangat Efektif 2018 7.038.410.470,88 7.291.010.383,00 103,59% Sangat Efektif 2019 4.026.965.645,00 5.872.872.142,00 145,84% Sangat Efektif 2020 3.934.855.528,00 4.736.381.742,00 120,37% Sangat Efektif

## Sumber: BPKPD Bolaang Mongondow Selatan
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa  rasio  efektivitas  Lain-lain  Pendapatan Daerah  Yang  Sah  BPKPD  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  pada  tahun  2017- 2020,  realisasinya  selalu  melampaui  target  penerimaan  yaitu  diatas  100%  sehingga dinilai  sangat  efektif  dalam  melakukan  pengelolaan  anggaran.  Diantara  seluruh komponen  penyusun  PAD  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan,  sektor  inilah  yang
selalu  melampaui  target  penerimaan,  sehingga  wajib  untuk  dipertahankan  dan ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya.
E. Akumulasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Akumulasi  kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Selatan tahun anggaran 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:
Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2020

## Sumber : BPKPD Bolaang Mongondow Selatan
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah BPKPD  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan  ditahun  2017  dan  2018  dinilai  cukup efektif yaitu sebesar 95,95% dan 96,08 %, hal ini karena target pendapatan lebih besar dari realisasinya. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 dinilai sangat efektif yaitu 122,11 % dan 112,57 %, hal ini karena realisasinya telah melampaui target penerimaan. Tentunya data ini menjelaskan bahwa secara akumulatif terjadi peningkatan PAD pada beberapa tahun terakhir ini sehingga melampaui target penerimaan.
F. Analisis Trend Untuk Rasio Efektivitas PAD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tabel 6. Analisis Trend PAD Kab. Bolaang Mongondo Selatan
𝑎 = ∑ 𝑌 𝑛 = 426,71% 4 = 106,68% 𝑏 = ∑ 𝑋𝑌 ∑ 𝑋 2 = 75,89% 20 = 3,79% 𝑌 ′ = 106,68% + (3,79%)𝑋
Perhitungan  analisis  Trend  rasio  efektivitas  PAD  Kab.  Bolaang  Mongondow  Selatan untuk 5 Tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Y’(2021)=106,68%+(3,79%)(5)=125,65% Y’(2022)=106,68%+(3,79%)(7)=133,24%
Y’(2023)=106,68%+(3,79%)(9)=140,82% Tahun Target Realisasi Rasio Efektivitas Analisis Efektivitas 2017 11.227.577.577,00    10.772.642.770,75 95,95% Cukup Efektif 2018 12.948.696.213,88  12.440.832. 246,00 96,08% Cukup Efektif 2019 9.861.787.975,00 12.042.532.737,00 122,11% Sangat Efektif 2020 8.632.920.300,00 9.718.034.736,00 112,57% Sangat Efektif Tahun X Rasio Efektivitas (Y) XY 𝑋 2 Y’ 2017 -3 95,95% -287,85% 9 95,294% 2018 -1 96,08% -96,08% 1 102,883% 2019 1 122,11% 122,11% 1 110,472% 2020 3 112,57% 337,71% 9 118,061% Total 0 426,71% 75,89% 20 426,71%
Y’(2024)=106,68%+(3,79%)(11)=148,41% Y’(2025)=106,68%+(3,79%)(13)=156%
Trend    untuk  rasio  tingkat  efektivitas  penerimaan  PAD  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  menggambarkan  arah  perkembangan  efektivitas  yang  cenderung naik untuk 5 tahun yang akan datang yaitu dari 125,65% untuk tahun 2021 naik menjadi 156% pada tahun 2025, naik sebesar 7,5% setiap tahunnya dari tahun awal perhitungan, sehingga  hal  ini  merupakan  implementasi  yang  sangat  baik  dari  kinerja  Kabupaten Bolaan Mongondow Selatan jika dilihat dari analisis Trend untuk rasio efektivitas PAD.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa :
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri  dari    pendapatan  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah, HPKD yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas  dan  analisis  efektivitas  diketahui  bahwa  untuk    sektor  Pajak  Daerah  rasio efektivitasnya cenderung naik dari tahun 2017 sebesar 69,74% yang dinilai tidak efektif sampai  tahun  2020  sebesar  106,53%  yang  dinilai  sangat  efektif.  Pada  sektor  retribusi daerah rasio efektivitasnya cenderung fluktuatif yaitu tahun 2017 sebesar 38,87 % yang dinilai tidak efektif, lalu 2018 dan 2019  naik masing-masing sebesar 90,04% dan 97,19% yang  dinilai  cukup  efektif  namun  ditahun  2020  kembali  turun  sebesar  77,61  %  yang dinilai  kurang  efektif.  Sektor  HPKD  yang  dipisahkan  juga  fluktuatif,  yaitu  tahun  2017 sebesar 98,64% yang dinilai cukup efektif, lalu tahun 2018 turun menjadi 85,72% yang dinilai kurang efektif, kemudian naik di 2019 sebesar 124,33 yang dinilai sangat efektif dan kembali turun di 2020 sebesar 113,44 % yang dinilai sangat efektif. Sektor Lain-lain PAD yang sah, rasio efektivitasnya juga fluktuatif namun besarannya selalu di atas 100% dan  tetap  dalam  penilaian  sangat  efektif.  Yaitu  berturut-turut  2017  sebesar  127,24%, 2018 sebesar 103,59 %, 2019 sebesar 145,84% dan 2020 sebesar 120,37%.
2. Secara  akumulatif  kinerja  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Selatan  selama  tahun  pengamatan  2017-2020  berdasarkan  rasio efektivitasnya  cenderung  fluktuatif  begitu  juga  dengan  sumber-sumber  PAD  lainnya, meskipun  demikian  untuk  penilaiannya  terus  mengalami  perbaikan  mulai  dari  cukup efektif menjadi sangat efektif. Adapun sumber penerimaan PAD terbesar di Kabupaten Bolaang  Mongondow  Selatan  ialah  dari  sektor  Pajak  Daerah  sedangkan  yang  terkecil dari  sektor  retribusi  daerah.  Realisasi  Penerimaan  Tertinggi  yaitu  pada  tahun  2018 sebesar  12.440.832.246,00  sedangkan  terendah  pada  tahun  2020  sebesar 9.718.034.736,00.
3. Dari hasil analisis trend terhadap rasio efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, menggambarkan arah perkembangan efektivitas yang cenderung naik untuk 5 tahun yang akan datang yaitu dari 125,65% untuk tahun 2021 naik menjadi 156% pada tahun 2025, naik sebesar 7,5% setiap tahunnya dari tahun awal perhitungan, sehingga  hal  ini  merupakan  implementasi  yang  sangat  baik  dari  kinerja  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## REFERENSI
Abdul, H. (2007). Akuntansi  dan Pengendalian Keuangan Daerah. Jogjakarta, Jogjakarta, Indonesia: UPP:STIM YKPN JOGJAKARTA.
BPKPD Bolsel . (n.d.). Retrieved Agustus 4, 2021, from https://bpkad.bolselkab.go.id/
Erwati, M., & Fajri, M. R. (n.d.). Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. 2015.
Friska, S. (2019). Permasalahan Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Stiami.
Imami, R. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
Mbembe, E. (2018). Analisis Kontribusi Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah. Yogtakarta.
Nasution, M. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah. Medan.
Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: PT Raja Grafindo Persada.