INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 73-91 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.583 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kedinasan
Anis Wijayanti, Bekti Ayu Selawati Komisi Pemberantasan Korupsi
anis.wijayanti@kpk.go.id, bekti.selawati@kpk.go.id

## Abstract
Formally TVET (Technical and Vocational Education and Training) under the ministry where the graduates will be recruited to become civil servants (PTK) hereinafter referred to as PTKL was originally intended to meet the internal needs of the ministry/non ministry, but on the way developed into a collage that is not only aimed to fullfill internal needs but also  the other of ministry/non ministry needs, sectors and public, the developments have not been followed by adequate regulatory and governance devices so that on the one hand as the increasing of PTKL increases the burden of the budget and on the other hand is potentially an overlap with higher education  under  the  ministry  that  overtakes  the  higher  educational.  This  research  is  a qualitative study that captures the existence of PTKL with a qualitative methodology that is a review of regulation, field review and interviewees and/or related experts. The findings of the problem  in  this  research  including  current  regulations  are  already  irrelevant  to  the  actual condition in the field, the absence of the raw criteria of the establishment of higher education vocational (PTKL), weak cooperation PTKL with the market/working industry, budget tagging issues and internal governance.
Keywords : Official Education, Vocational Higher Education, Higher Education belonging to the Ministry

## Abstrak
Perguruan  Tinggi  Kedinasan  (PTK)  yang  selanjutnya  disebut  PTKL  (Perguruan  Tinggi Kementerian  Lain)  baik  Kementerian  Lembaga  maupun  Lembaga  Pemerintah  non Kementerian    pada  awalnya  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  internal  Kementerian Lembaga/Instansi  yang  bersangkutan,  namun  dalam  perjalanannya  berkembang  menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal akan tetapi juga  pemenuhan  kebutuhan  KL/LPNK  lain,  sektor,  dan  masyarakat  umum.  Faktanya perkembangan  tersebut  belum  diikuti  dengan  perangkat  regulasi  dan  tata  kelola  yang memadai sehingga di satu sisi seiring bertambahnya PTKL menambah beban APBN dan di sisi yang  lain  berpotensi  terjadi  tumpang  tindih  dengan  perguruan  tinggi  sejenis  di  bawah Kementerian  yang  membawahi  pendidikan  tinggi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif yang memotret eksistensi PTKL dengan tahapan metodologi kualitatif yaitu review regulasi,  observasi  lapangan (field  review) dan  wawancara  narasumber  dan/tenaga  ahli terkait. Temuan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya regulasi yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, tidak adanya kriteria baku pendirian pendidikan tinggi vokasi (PTKL), masih lemahnya kerjasama PTKL dengan pasar kerja/industri, masalah tagging anggaran dan tata kelola internal.
Kata  Kunci :  Pendidikan  Kedinasan,  Pendidikan  Tinggi  Vokasi,  Perguruan  Tinggi Kementerian Lembaga

## Pendahuluan
Peran  dan  kedudukan  lembaga pendidikan  khususnya  pendidikan  tinggi menjadi  penting  dan  strategis  apabila dikaitkan dengan titik berat pembangunan nasional yaitu sektor ekonomi dan sumber daya  manusia.  Melalui  peningkatan peranan  dan  pembangunan  di  bidang pendidikan  ini  diwujudkan  sumber  daya manusia  sebagai  subyek  pembangunan nasional yang memiliki wawasan luas dan tingkat keahlian profesional yang memadai.  Sumber  daya  manusia  seperti itu diharapkan mampu menggali, memanfaatkan,  mengembangkan,  dan melestarikan  potensi  sumber  daya  alam dan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di daerah  dalam  persaingan  di  pasar  global (Sugianty & Nurhadi, 2013).
Menurut
perkembangannya meskipun  pendidikan  tinggi  di  Indonesia terbilang  terlambat  jika  dibandingkan dengan  negara-negara  tetangga  di  Asia Pasifik  secara  perlahan  terus  mengalami kemajuan.  Menurut  Hill  &  Wie  (2012) dalam  penelitiannya  menyebutkan  dalam mengelola  pendidikan  tinggi  pemerintah harus  melaksanakan  beberapa  hal diantaranya  sebagai  fasilitator  dan regulator.  Pemerintah  harus  membuat aturan dan standar yang jelas, lingkungan yang  kondusif, best  practice penyediaan layanan  yang  efisien  dan  menghindari pengaturan  regulasi  yang  kompleks  dan tidak perlu.
Di  awal  pendiriannya  salah  satu jenis  perguruan  tinggi  di  Indonesia  yaitu Perguruan  Tinggi  Kementerian  Lain (PTKL)  di  bawah  Kementerian  Lembaga berbentuk  Perguruan  Tinggi  Kedinasan (PTK)  yang  diselenggarakan  untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu agar mampu  meningkatkan  kinerja  pelaksana
1 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  pasal  29  dan
tugas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di suatu instansi/kementerian  lembaga 1 .  Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 tujuan pendidikan  tinggi  adalah  meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui  strategi  pengembangan  prodi- prodi  inovatif  sesuai  dengan  kebutuhan pembangunan  dan  industri  disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan  bidang  ilmu  yang  sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan  keahlian,  dan  keterampilan lulusan perguruan tinggi untuk memperpendek  masa  tunggu  bekerja. Salah  satu  implementasinya  adalah peningkatan  jumlah  perguruan  tinggi vokasi  baik  PTN  (Perguruan  Tinggi Negeri) di bawah Kemristekdikti/Kemdikbud maupun PTKL (Perguruan  Tinggi  Kementerian  Lain)  di bawah Kementerian Lembaga (KL)/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Perguruan  Tinggi  Kedinasan  (PTK) dalam  struktur  anggaran  berada  di  luar alokasi mandatory budget bidang pendidikan 20% APBN dan APBD. Fungsi pendidikan merupakan tugas  pemerintah di  bidang  tertentu  yang  dilaksanakan dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.
Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan  dengan  tugas  pokok  dan fungsi  masing-masing  KL.  Klasifikasi menurut  fungsi  yang  diterapkan  dalam sistem  penganggaran  di  Indonesia mengacu  pada Classification  of  the Functions  of  Government (COFOG)  yang disusun  oleh United  Nations  Development Programme (UNDP) dan diadopsi Government  Finance  Statistics (GFS)
manual  2001  – International  monetary
Peraturan turunannya yaitu PP No.14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan pasal 3.
fund (IMF) 2 . Anggaran pendidikan adalah alokasi  anggaran  pada  fungsi  pendidikan yang  dianggarkan  melalui  Kementerian Lembaga/Negara.  Menurut  ketentuan tersebut fungsi pendidikan meliputi:
1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan menengah;
4. Pendidikan non-formal dan informal;
5. Pendidikan kedinasan;
6. Pendidikan tinggi;
7. Pelayanan bantuan terhadap pendidikan; 8. Pendidikan keagamaan;
9. Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan; 10. Pembinaan kepemudaan dan olahraga; dan 11. Pengembangan budaya;
Meskipun  pendidikan  kedinasan secara  teknis  merupakan  bagian  dari fungsi pendidikan akan tetapi berdasarkan putusan  MK  No.24/PUU-V/2007  tanggal
20 Februari 2008 yang mengubah putusan sebelumnya  yaitu  bahwa  “anggaran
pendidikan adalah seluruh biaya penyelenggaraan  pendidikan  baik  di tingkat  pusat  maupun  di  daerah  selain biaya  pendidikan  kedinasan”,  maka alokasi  anggaran  pendidikan  kedinasan tidak  menjadi  bagian  dari  anggaran pendidikan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari database pendidikan  tinggi  di Indonesia  (Pangkalan  Data  Pendidikan Tinggi/PD Dikti, Kemristekdikti/Kemdikbud),  Dari  20 KL/LPNK,  jumlah  PTKL  mencapai  179
(tidak  termasuk  data  perguruan  tinggi yang  berada  di  bawah  Kementerian Pertahanan  dan  Polri  serta  belum memperhitungkan  PTKL  baru  setelah tahun 2018).
Dari  sisi  anggaran,  alokasi  APBN untuk PTKL kurang lebih sebesar Rp 10T. Jika dilihat dari besaran alokasi anggaran dibandingkan dengan biaya mahasiswa/peserta didik per tahun secara umum pada lokus sampel penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2.
Tabel 1. Data PTKL per 20 April 2018 No. Kementerian/Lembaga Jumlah PTKL 1 Badan Intelijen Negara 1 2 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 1 3 Badan Pusat Statistik 1 4 Badan Tenaga Nuklir Nasional 1 5 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 1 6 Kementerian Dalam Negeri 72 7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1 8 Kementerian Hukum dan HAM 2 9 Kementerian Informasi dan Komunikasi 1 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan 7 11 Kementerian Kesehatan 37 12 Kementerian Keuangan 1 13 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6 14 Kementerian Perdagangan 1 15 Kementerian Perhubungan 11 16 Kementerian Perindustrian 18 17 Kementerian Pertanian 12 18 Kementerian Sosial 1
2 Menurut lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI No.102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi anggaran bab Klasifikasi fungsi
19 Lembaga Administrasi Negara 3 20 Lembaga Sandi Negara 1 Total 179 Sumber: PD Dikti 2018, diolah Tabel 2. Data Anggaran dan Jumlah Mahasiswa di 5 (lima) PTKL sampel
No. PTKL Jml Mahasiswa Aktif DIPA Rp/Mhs 1 PTKL Perhubungan-1 964 Rp. 356.029.278.000 Rp. 369.324.977 2 PTKL Perhubungan-2 1.077 Rp. 189.636.037.000 Rp. 176.078.029 3 PTKL Pariwisata-1 536 Rp. 35.000.000.000 (belum termasuk sarpras 150M) Rp. 65.298.507 4 PTKL Pariwisata-2 2.110 Rp. 80.300.000.000 Rp. 38.056.872 5 PTKL Keuangan 10.220 Rp. 130.050.178.000 Rp. 12.725.000 Sumber: FR KPK, 2018 Berdasarkan Tabel  2 di  atas gambaran secara umum tanpa memisahkan  beban  operasional  per  jenis belanja, biaya yang diperlukan untuk satu orang mahasiswa/peserta didik per tahun cukup  tinggi.  Selain  alokasi  anggaran,
Kementerian Lembaga/LPNK tidak memiliki tugas pokok sebagai penyeelnggara  pendidikan  tinggi  karena penugasan tersebut berada pada kementerian yang membawahi pendidikan tinggi dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti/Kemdikbud). Hasil  wawancara  dengan  Deputi Kajian Kebijakan LAN (Lembaga Administrasi Negara) pada Tahun 2017/2018 Pemerintah membahas pengelolaan  PTKL  ke  depannya  melalui Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP) Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian.
Dalam sebuah penelitian saat itu anggaran yang dikeluarkan negara untuk
mahasiswa  yang  berasal  dari  Perguruan Tinggi  Negeri  (PTN)  dibanding  dengan PTKL  adalah  1:3.  Secara  teori  terdapat keterkaitan antara korupsi dan inefisiensi. Lagunes (2017) mencoba mengkonstruksikan  dan  menghubungkan keduanya dengan akuntabilitas pemerintah. Korupsi  dan  inefisiensi  merupakan gejala  dari  tidak  adanya  akuntabilitas pemerintah, baik  korupsi  maupun inefisiensi merupakan bentuk pemborosan akibat dari Pemerintah yang tidak  bertanggung  jawab  dan  tidak akuntabel  (Besley,  2006).  Hal  yang  perlu ditekankan  adalah  korupsi  merupakan suatu bentuk pemborosan yang dilakukan secara  aktif,  atau  dapat  dikatakan dilakukan dengan sengaja, yang
mendatangkan  keuntungan  pribadi  bagi pejabat  publik  yang  bersangkutan. Korupsi  dapat  melibatkan  pejabat  publik dalam  upaya  penggelapan  sumber  daya, sementara  inefisiensi  terjadi  karena sumber daya yang ada tidak dialokasikan secara  tepat  atau  secara  langsung  dapat mencapai tujuan lembaga (Bandiera et al,
2009). Lagunes (2017) kemudian menyimpulkan bahwa antara korupsi dan inefisiensi adalah patologi terkait,
birokrasi  yang  dipengaruhi  oleh  satu kemungkinan juga dipengaruhi oleh yang lain, dengan demikian, tidak mengejutkan bahwa  lembaga  antikorupsi  memiliki mandat  memerangi  korupsi  sekaligus inefisiensi. Korupsi menghambat terimplementasikannya  kebijakan  publik yang  mampu  mendorong  terwujudnya kesejahteraan sosial  (World Bank, 1997). Penguatan akuntabilitas pemerintah sangat penting dalam upaya pemberantasan  tindak  pidana  korupsi. Tata  kelola  yang  baik  ( good  governance )
dicirikan  oleh  pengawasan  yang  ketat ( robust  scrutiny ),  dengan  menempatkan tekanan-tekanan  untuk  meningkatkan kinerja sektor publik dan pemberantasan korupsi (IFAC dan CIPFA, 2014).
Data pengaduan yang diterima oleh KPK  (Direktorat  Pengaduan  Masyarakat, KPK)  terkait  PTKL  terdapat  192 pengaduan  dengan  berbagai  modus sebagai berikut.
Tabel 3. Data Pengaduan Masyarakat terkait PTKL Modus Jumlah Kecurangan/ fraud dalam pengadaan barang dan jasa 119 Dugaan suap dalam penerimaan peserta Didik 12 Tidak transparannya kerjasama pihak ketiga 11 PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tidak dilaporkan 5 Lain-Lain 45 Jumlah 192 Sumber: Dumas KPK 2018, diolah Dalam pengaturan penyelenggaraan PTKL yang berlaku saat ini, penataan PTKL dan penataan kebijakan yang menaunginya  penting  untuk  dilakukan demi  menjaga  kualitas  PTKL  sebagai perguruan tinggi vokasi dimana salah satu tujuannya untuk pemenuhan tenaga kerja dan di sisi lain sesuai RPJMN dan Rencana Strategis  Pemerintah  Tahun  2018,
peningkatan kualitas dan kompetensi SDM untuk  peningkatan  daya  saing  global mutlak  diperlukan  salah  satunya  melalui lulusan yang kompeten dan siap kerja yang salah  satu  sumbernya  dari  pendidikan vokasi di bawah KL/LPNK.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah pemetaan dan identifikasi penyelenggaraan  dan  tata  kelola  PTKL serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk  mencegah  terjadinya fraud dan korupsi  dari  sisi  Regulasi,  Kelembagaan, Tata  kelola  dan  Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. Menurut  Suyitno  (2018),  Penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang berpangkal  dari  pola  fikir  induktif  yang didadasarkan  atas  pengamatan  obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena)  sosial.  Adapun  tahapan  yang dilakukan adalah:
1. Analisis  regulasi  terhadap  peraturan perundangan terkait penyelenggaraan Perguruan  Tinggi  Kementerian  Lain (PTKL);
2. Field review di beberapa PTKL sampel;
3. Wawancara  dengan  narasumber  dan instansi teknis terkait.

## Pembahasan
A. Permasalahan Regulasi dan Kelembagaan Tabel 4. Masalah Regulasi PTKL Permasalahan Regulasi PTKL UU No.2 Tahun 1980 tentang Sisdiknas  Pendidikan  kedinasan  merupakan  pendidikan  yang  berusaha meningkatkan  kemampuan  dalam  pelaksanaan  tugas  kedinasan  untuk pegawai  atau  calon  pegawai  suatu  departemen  pemerintah  (KL)  atau lembaga pemerintah non departemen (LPNK)
UU  20.  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Ps. 29 1) Pendidikan  kedinasan  merupakan  pendidikan  profesi  yang diselenggarakan  oleh  departemen  atau  lembaga  pemerintah nondepartemen;
2) Pendidikan  kedinasan  berfungsi  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan  dalam  pelaksanaan  tugas  kedinasan  bagi  pegawai  dan calon  pegawai  negeri  suatu  departemen  atau  lembaga  pemerintah nondepartemen; 3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal; 4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan pemerintah. PP  No.10  Tahun  2010 tentang Pendidikan kedinasan  Sebagai turunan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengatur lebih lebih detil tentang pendidikan kedinasan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Sisdiknas yaitu Pendidikan kedinasan bertujuan meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan  peserta  Didik  dalam  bidang  ekahlian tertentu agar mampu meningkatkan kinerja pelaksana tugas pada KL dan LPNK. Program ini hanya menerima peserta Didik pegawai negeri atau calon Pegawai Negeri  Ps. 18 dalam PP ini menyebutkan pendirian satuan pendidikan kedinasan berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan proyeksi tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh KL/LPNK UU  No.12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi  Pasal  95:  Mengamanatkan  penyusunan  Peraturan  Pemerintah  (PP) tentang  Penyelenggaraan  Perguruan  Tinggi  oleh  Kementerian  Lain (PTKL)  sejak  saat  itulah  istilah  Perguruan  Tinggi  Kedinasan  (PTK) bergeser menjadi PTKL;  Per  penelitian  dibuat  akhir  tahun  2018  PP  dimaksud  belum  ada  dan pendirian PTKL bar uterus berlanjut.
Sumber: Peraturan perundang-undangan, berbagai sumber.
Berdasarkan  gambaran  regulasi  di atas pendirian PTKL mengalami pergeseran  tujuan  dan  fungsi  tanpa didasari  kecukupan  regulasi  sehingga berpotensi terjadi permasalahan implementasi di lapangan. Selain ketentuan perundang- undangan,  permasalahan  PTKL  secara prinsip berhubungan pula dengan kelembagaan  perguruan  tinggi.  Menurut Undang-undang  No.  39  Tahun  2008 tentang  Kementerian  Negara  disebutkan bahwa  menteri  memimpin  kementerian untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam  pemerintahan  guna  mencapai tujuan  negara,  dengan  demikian  tugas utama  dari  KL  bukanlah  urusan
pendidikan  karena  di  Indonesia  urusan pendidikan  khususnya  pendidikan  tinggi berada  di  bawah  kementerian  yang membawahi  pendidikan  tinggi dan  untuk pendidikan  tinggi  keagamaan  berada  di bawah  Kementerian Agama.  PTKL sejajar dan  tidak  dibedakan  dengan  PTN (Perguruan  Tinggi  Negeri)  dan  PTS (Perguruan  Tinggi  Swasta)  berada  di bawah binaan kementerian yang membawahi  pendidikan  tinggi  sehingga pendirian, pembinaan, hingga pembubarannya mengacu pada ketentuan yang  sama.  Berikut  gambar  alur stakeholders pendidikan tinggi di Indonesia.
Gambar 1 . Peta Stakeholders Pendidikan Tinggi di Indonesia
(1) Regulasi  penyelenggaraan  PTKL yang  berlaku  saat  ini  sudah  tidak relevan
Peraturan yang masih berlaku hanya menjelaskan  pendidikan  kedinasan  yang bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan internal Kementerian Lembaga (KL)/LPNK.  Sedangkan  PTKL  yang  ada saat  ini  tidak  hanya  mendidik  calon pegawai  negeri  dan  pegawai  negeri  sipil, tetapi juga menyelenggarakan pendidikan yang tidak bersifat kedinasan atau dengan kata  lain  lulusannya  dikembalikan  ke masyarakat  umum  sama  halnya  dengan perguruan tinggi lain di bawah Kemenristekdikti/Kemendikbud.
Rujukan  beberapa  negara  tetangga, India misalnya, pendidikan vokasi formal yang dikelola dengan baik dan profesional mampu meningkatkan tingkat pendapatan 17.6%--36.9%  dibandingkan  pekerja tanpa pelatihan formal. Hal ini menunjukkan  terdapat  pengembalian secara  ekonomi  yang  baik  melalui pendidikan kejuruan formal dan investasi pemerintah  untuk  meningkatkan  sumber daya  manusia  dalam  bentuk  pelatihan kejuruan/pendidikan  kejuruan  formal sangat  diperlukan  (Kumar  dkk,  2019). Sama halnya di Indonesia pemerintah saat ini berusaha untuk meningkatkan potensi pendidikan  tinggi  vokasi  dimulai  dari
tingkat  menengah.  Namun  hal  ini  belum terintegrasi  dengan  pendidikan  vokasi  di tataran pendidikan tinggi.
Ketidakjelasan
pengelolaan pendidikan  tinggi  kedinasan  vokasi  di Indonesia,  diawali  dengan  regulasi  yang belum  ada/tertinggal  dengan  kecepatan perkembangan  pendidikan  tinggi  vokasi itu  sendiri.  Undang-Undang  Pendidikan
Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
mengamanatkan  penyusunan  3  (tiga) Peraturan  Pemerintah  (PP)  terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketiga PP  tersebut  terdiri  dari  PP  tentang penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  di bawah  Kemristekdikti/Kemdikbud,  PP tentang  penyelenggaraan  pendidikan tinggi  keagamaan,  serta  PP  tentang penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  di kementerian  lain  (PTKL)  dan  LPNK. Hingga saat ini hanya satu PP yang sudah disahkan,  yaitu  PP  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah
Kemristekdikti/Kemdikbud.

## Akibat
Saat ini penyelenggaraan PTKL tidak jelas  arah  dan  penataannya  bahkan  jika mengacu kepada
Undang-Undang
Keterangan: Koordinasi Pengawasan/pembinaan PRESIDEN KL/LPNK PTKL PTKIN PTN PTS KEMPAN&RB KEMENAG KEMRISTEKDIKTI BAN-PT KOPERTIS PTKIS PT Kesda
Sisdiknas  maka  PTKL  yang  ada  saat  ini bertentangan dengan definisi penyelenggaraan pendidikan kedinasan.
(2)  Tidak ada kriteria pendirian PTKL vokasi  serta  integrasinya  dengan PTN/PTS vokasi sejenis
Secara  garis  besar,  berdasarkan pemanfaatan  alumni  dan  kelangkaan pendidikannya,  PTKL  dapat  dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
a. PTKL bersifat ikatan dinas dan prodi spesifik;
b. PTKL  bersifat  ikatan  dinas,  namun banyak perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan prodi serupa; c. PTKL tidak ikatan dinas, namun prodi spesifik; d. PTKL  tidak  ikatan  dinas  dan  banyak perguruan tinggi umum yang menyelenggarakan prodi serupa. Berdasarkan rekapitulasi PTKL dari jenis  PTKL  yaitu  yang  berbentuk kedinasan 3 dan  non  kedinasan  dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Pengelompokan PTKL Berdasarkan Asal Peserta Didik
Jenis PTKL Asal Peserta Didik Jumlah PT Kedinasan Calon PNS 19 PNS 1 PT Nonkedinasan Umum 159 Total 179
Sumber: PD Dikti 2018, diolah.
Gambar 2 . Rekap Pendirian PTKL dan/atau Perubahan Bentuk PTKL Pasca UU Pendidikan Tinggi Sumber: Kemristekdikti/Kemdikbud 2018, diolah
Berdasarkan Tabel 5 ,
penyelenggaraan  PTKL  untuk  memenuhi kebutuhan  KL/LPNK  yang  berasal  dari calon  PNS/ASN  maupun  PNS  hanya  20
3 Pendidikan  kedinasan  dimaksud  bersumber  dari penguman formasi calon peserta Didik yang    oleh Kementerian  PAN  RB  No.239/S.SM.01.00/2018 tentang penerimaan calon PTKL  sedangkan  sisanya  peserta  didik berasal  dari  masyarakat  umum  dan nantinya  dikembalikan  lagi  kepada masyarakat.  Pendirian  PTKL  setelah siswa/siswi/taruna/taruni pada
Kementerian/Lembaga  yang  mempunyai  lembaga pendidikan  kedinasan  TA  2018  tanggal  28  Maret 2018.
11 4 8 25 7 0 5 10 15 20 25 30 PENDIRIAN BARU PENDIRIAN BARU (BELUM OPERASIONAL) PENDIRIAN BARU (IZIN PRINSIP) PERUBAHAN BENTUK PERUBAHAN BENTUK (IZIN PRINSIP) Jumlah
keluarnya  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi terus  berlangsung  tanpa  ada  mekanisme pengendalian yang memadai dalam kurun waktu  2012  –  2018.    Rekap  perubahan dan/atau  pendirian  PTKL  baru  dalam kurun  waktu  tersebut  terlihat  pada Gambar  2. Dalam  kurun  waktu  2012- 2018  terdapat  pendirian  PTKL  baru sebanyak 23 PTKL dan terdapat 32 PTKL mengajukan  perubahan  bentuk  menjadi politeknik.  Setiap  pendirian  PTKL  baru tentu  diikuti  dengan  kebutuhan  alokasi anggaran  yang  tidak  sedikit  termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di  lingkungan  instansinya.  Penambahan sumber  daya  ini  perlu  dikaji  lebih  lanjut
apakah masih sejalan dengan tugas pokok dan  fungsi  kementerian  penyelenggara dan  nafas  reformasi  birokrasi  dimana menyebutkan program percepatan reformasi  birokrasi  itu  antara  lain penataan struktur birokrasi dan penataan jumlah,  distribusi  serta  kualitas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sistem seleksi dan promosi secara terbuka dan
profesionalisme PNS.
Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang digunakan  berasal  dari  4  (empat) Kementerian Lembaga dan 7 (tujuh) PTKL di bawahnya sebagai unit sampel, adapun data  lebih  rinci  mengenai  sampel  yang diambil dapat dilihat sebagai berikut.
Tabel 6. PTKL Sampel No.  Kementerian PTKL Kedinasan/non kedinasan Anggaran 1. Keuangan PTKL1 Kedinasan 130M 2. Perhubungan PTKL2 Campuran 356M 3. PTKL3 Campuran 189.6M 4. Pariwisata PTKL4 Non kedinasan 35M 5. PTKL5 Non kedinasan 80.3M 6. Kemendagri PTKL6 Non kedinasan 628.6jt 7. PTKL7 Non kedinasan 170.36jt Sumber: Kajian KPK (2018), diolah. Melihat  beban  anggaran  APBN  dan pergeseran  tujuan  penyelenggaran  serta belum  adanya  aturan  pelaksanaan  yang relevan  setelah  turunnya  UU  Pendidikan Tinggi,  maka  perlu  upaya  penyelarasan tujuan  awal  dan  penataannya  untuk mengoptimalkan output lulusannya.
PTKL merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan tinggi dimana prosedur untuk  perizinan  pembukaannya  melalui beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun  2010,  pendirian  pendidikan kedinasan oleh kementerian yang membawahi  pendidikan  tinggi  atau      KL dan LPNK lain didasarkan pada kebutuhan akan keahlian tertentu untuk meningkatkan  kinerja  pelaksanaan  tugas dan fungsi pada Kemristekdikti/Kemdikbud/KL/LPNK
berdasarkan  usulan  tertulis  kepada menteri  yang  membawahi  Pendidikan tinggi meliputi:
a. Hasil  kajian  kebutuhan  keahlian bidang tertentu dari pengusul;
b. Hasil  kajian  kebutuhan  KL/LPNK bahwa kebutuhan poin (a) tidak dapat dipenuhi  oleh  perguruan  tinggi umum;
c. Proyeksi  jumlah,  kualifikasi,  status kepegawaian peserta didik, dll. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun
2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
Kemristekdikti/Kemdikbud menyebutkan tugas Subdirektorat Pengembangan Perguruan Tinggi  Program  Vokasi  adalah melaksanakan penyusunan bahan perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan,
serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang pengembangan  kelembagaan  perguruan tinggi  program  vokasi.  PTKL  sebagai pendidikan tinggi vokasi milik pemerintah hendaknya  mengacu  kepada  ketentuan yang berlaku.
Lebih  rinci  diatur  dalam  ketentuan tersebut,  Subdirektorat  Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan  di  bidang  pengembangan perguruan tinggi program vokasi; b. Penyusunan  bahan  penilaian  dan pengkajian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi;
c. Penyusunan  bahan  rekomendasi pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan  tinggi  negeri  program vokasi;
d. penyusunan  bahan  pemberian  ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan  tinggi  swasta  program vokasi; dan
e. Penyiapan  pelaksanaan  pemantauan, evaluasi,  dan  pelaporan  pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi. Sedangkan syarat untuk memperoleh  izin  pendirian  satuan pendidikan kedinasan sebagaimana disyaratkan  di  Pasal  17  paling  sedikit memiliki:
a. Kurikulum;
b. Pendidik dan tenaga kependidikan;
c. Sarana dan prasarana pendidikan; d. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan  pendidikan  paling sedikit  untuk  1  (satu)  tahun akademikberikutnya;
e. Sistem evaluasi dan sertifikasi;
f. Sistem  manajemen  dan  proses pendidikan;
4 Prosedur Pendirian PTN terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
g. Kekhususan  pendidikan  kedinasan; dan h. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan kedinasan. Dalam  Permenristekdikti  (sebelum
Permenristekdikti  Nomor  100  Tahun 2016  tentang  Pendirian,  Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian,  Perubahan,  Pencabutan  izin Perguruan Tinggi Swasta) yang dimaksud Kementerian  lain  adalah  perangkat pemerintah  yang  membidangi  urusan pemerintahan  di  luar  bidang  pendidikan: Alur  proses  pendirian  PTN  (Perguruan
Tinggi  Negeri)  melalui  Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tidak lagi dijelaskan, sebagaimana pada peraturan sebelumnya 4 . Salah satu akibat dari permasalahan ini  terjadi  saat  pendirian  Politeknik Olahraga Indonesia (POI). Hasil wawancara  dengan  stakeholders  terkait, Kemenpora  pada  tahun  2017  berencana membuka  PTKL  yaitu  POI  dan  mendapat persetujuan  pada  tanggal  21  November 2017  bertempat  di  Kawasan  Jakabaring Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan, penerimaan  mahasiswa  baru  sudah dilakukan  secara  resmi  melalui  laman Kemenpora  dan  menghasilkan  calon taruna (peserta didik) sebanyak 89 siswa meliputi:  27  dari  Prodi  Manajemen Industri  Olahraga  (D4),  29  prodi  dari Kepelatihan  Olahraga  (D4),  dan  33  Prodi Analisis Performa Olahraga (D4). Pendirian  POI  berada  dalam  kompleks Jakabaring Sport City (JSC) dan merupakan kerjasama antara Kemenpora dengan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Selatan.  Namun  pada  implementasinya terdapat  kendala  dalam  operasional  POI, meskipun  secara  prinsip  telah  diberikan izin  oleh  kementerian  yang  membawahi pendidikan  tinggi  akan  tetapi  terdapat
95 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015. Akan tetapi di Peraturan terbaru tidak lagi dibunyikan
masalah  pada  kelanjutan  pelaksanaanya sedikitnya dikarenakan 2 (dua) hal yaitu:
a. Kemenpora tidak memiliki sub fungsi pendidikan tinggi ataupun pendidikan  kedinasan,  fungsi  yang melekat  di  Kemenpora  adalah  fungsi pendidikan untuk subfungsi pembinaan atlet; b. Alur  proses  pendirian  POI  belum tuntas,  dikarenakan  Kementerian
PAN-RB belum mengeluarkan persetujuan kelembagaan POI.

## Akibat
1. Terdapat  masalah  pendirian  PTKL, karena  tidak  melalui  tahapan  yang jelas  sehingga  merugikan  peserta didik;
2. Potensi  terjadi  tumpang  tindih  PTKL dengan  PTN  sejenis  dan  pemborosan keuangan negara.
(3)  Penyelenggaran  PTKL  pendidikan tinggi  vokasi  belum  sampai  pada tahapan link  and match kebutuhan industri
Salah satu tujuan pendirian pendidikan  tinggi  vokasi  di  Indonesia adalah  menyiapkan  tenaga  kerja  siap pakai.  Saat  ini  jumlah  perguruan  tinggi vokasi  di  Indonesia  masih  rendah, pendirian  perguruan  tinggi  dan  prodi vokasi terkendala khususnya keterbatasan anggaran.  Pendidikan  vokasi  fokus  pada praktik,  artinya  harus  ada  fasilitas pendukung  seperti  mesin  atau  alat-alat dan laboratorium dengan biaya tinggi. Hal ini  bisa  diatasi  apabila  perusahaan  dan pemerintah mendukung.
Pendidikan  dan  pelatihan  vokasi pada  jenjang  pendidikan  menengah  dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai  kecakapan  yang  lebih  umum, yaitu  kecakapan  hidup  dan  berkarier, kecakapan  dalam  belajar  dan  berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media,  dan  teknologi.  Keterlibatan  dunia
usaha/industri dalam pendekatan pendidikan  tinggi  vokasi  saat  ini  masih terlihat  bersifat supply-driven ,  perguruan tinggi  vokasi  termasuk  PTKL  berdiri dengan  ragam  prodi  yang  ditawarkan tanpa  memiliki  peta  kebutuhan  industri dan ketiadaan roadmap pendidikan tinggi vokasi.
Penyelenggara pendidikan vokasi, di satu  sisi  mempunyai  misi  khusus menyediakan  kebutuhan  industri/dunia usaha  menyambut  surplus  Demografi 2045 yang telah diinisiasi oleh Pemerintah sejak  tahun  2016  dengan  keluarnya Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2016 tentang  revitalisasi  sekolah  menengah kejuruan  dalam  rangka  peningkatan kualitas  dan  daya  saing  sumber  daya manusia Indonesia. Berikutnya revitalisasi sekolah  menengah  kejuruan  harus dilanjutkan dengan revitalisasi Pendidikan Tinggi  vokasi  sebagai  ujung  tombak profesionalisme  pendidikan  tinggi  vokasi dan peningkatan kapasitas manajemen.
Kapasitas manajemen penting bukan  hanya  untuk  mengembangkan kemitraan  yang  baik  namun  juga menjamin  agar  penerapannya  efektif. Industri  tidak  bisa  menunggu  mengatasi birokrasi yang sulit atau kekakuan kerja di perguruan  tinggi  milik  pemerintah,  oleh karena itu penting mendorong perguruan tinggi  menjadi  organisasi  kredibel  yang dapat  diajak  bermitra  dengan  industri (Program kemitraan untuk mengembangkan  kapasitas  dan  analisi Pendidikan/ACDP, 2013). Hasil  diskusi  dengan  beberapa narasumber
kajian, pembukaan perguruan  tinggi  vokasi  khususnya  PTKL belum  diikuti  dengan  kajian  akademik yang  memadai  dan  mendasarkan  kepada kebutuhan industri, sehingga saat peserta didik menyelesaikan masa pendidikannya beberapa  diantaranya  tidak  diserap  oleh dunia  industri/usaha  dikarenakan  tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
Hasil field  review menunjukkan tracking lulusan  PTKL  belum  dilakukan  secara memadai, padahal pendidikan vokasi pada prinsipnya  tumbuh  untuk  memenuhi kebutuhan industri/dunia usaha. Terlebih perguruan  tinggi  vokasi  di  bawah Kementerian  Lain/LPNK  (PTKL),  tidak semua PTKL berdiri dikarenakan kebutuhan internal Kementerian Lembaga/LPNK, sebagian lainnya dikembalikan  lagi  kepada  masyarakat umum  untuk  pemenuhan  sektornya. Untuk  PTKL  yang  bersifat  kedinasan, kebutuhan lulusan harus dapat dipetakan berdasarkan  analisa  kebutuhan  formasi Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh KemPAN-RB. Dalam  penelitiannya,  Sudana,  dkk, (2019), pendidikan vokasi sejak
pendidikan  menengah  hingga  lanjutan perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama berikut ini untuk mampu bersaing dalam  era  industri  4.0.  Aspek  tersebut digunakan  sebagai  dasar  dari  peta  jalan revitalisasi pendidikan kejuruan, yaitu: (1) menyelaraskan kurikulum
dengan industri,  (2)  merevitalisasi  kualitas  staf pengajar  dan  tenaga  pendidikan,  (3) merevitalisasi  sarana  dan  prasarana,  (4) mengoptimalkan  kerja  sama  dengan industri, dan (5) memperkuat kompetensi soft skill .

## Akibat
Serapan  industri  terhadap  lulusan pendidikan  tinggi  vokasi  masih  rendah, lulusan  perguruan  tinggi  vokasi  tidak terserap sesuai keahliannya.

## B. Permasalahan Tagging Anggaran
Pendidikan
Pemerintah  mewajibkan  alokasi anggaran  pendidikan  sebesar  20%  dari APBN  dan  APBD  melalui  instrumen kebijakan  fiskal  fungsi  Pendidikan.
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  wajib
memberikan  layanan  dan  kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan  yang  berkualitas  bagi  setiap rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Amandemen ke-4 UUD 1945 pasal 31 ayat (4)  yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%  anggaran  belanja  APBN  dan  APBD dan dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013/PUU- VI/2008. Alokasi anggaran pendidikan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional  menyebutkan:  dana  pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan  dialokasikan  minimal  20%. Selanjutnya  tahun  2008  Putusan  MK No.24/PUU-V/2007  tanggal  20  Februari 2008  merevisi  putusan  sebelumnya, sehingga  anggaran  pendidikan  dapat didefinisikan  sebagai  “seluruh  biaya penyelenggaraan  pendidikan  baik  di tingkat  pusat  maupun  di  saerah  selain biaya pendidikan kedinasan”.
Definisi anggaran pendidikan adalah anggaran  pada  fungsi  pendidikan  yang dianggarkan melalui kementerian lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan  kedinasan,  untuk  membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Berdasarkan  definisi  tersebut  PTKL kedinasan berada di luar lingkup anggaran pendidikan.
Fungsi pendidikan merupakan tugas pemerintah  di  bidang  tertentu  yang dilaksanakan  dalam  rangka  mencapai tujuan  negara.  Penggunaan  fungsi  dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan  fungsi  masing-masing  KL  dan  sesuai dengan  visi  misi  Pemerintah  yang berkuasa.  Prosedur  yang  dilalui  untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan  fungsi  di  sebuah  lembaga
termasuk  fungsi  pendidikan  adalah melalui trilateral meeting antara kementerian lembaga yang bersangkutan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian  Keuangan.  Forum  ini merupakan  forum  untuk  mensinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas  pembangunan  yang  akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah  (RKP)  dengan  rencana program dan kegiatan KL. Berdasarkan Tabel  7 berikut terdapat  beberapa  permasalahan  terkait alokasi  anggaran  Pendidikan  khususnya untuk PTKL diantaranya.
1. Kementerian Keuangan menggunakan  anggaran  subfungsi pendidikan  tinggi  sementara  PTKL yang  ada  di  bawah  Kementerian Keuangan (PKN-STAN) bersifat kedinasan karena penerimaan
peserta didiknya berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh KemPAN-RB.
2. Kementerian  Perhubungan  terdapat dua  subfungsi  pendidikan  yaitu pendidikan kedinasan dan pendidikan  tinggi  yang  disebabkan dibukanya  dua  jalur  sekaligus  yaitu kedinasan dan non-kedinasan berpotensi kesulitan dalam penetapan tagging anggaran.
3. Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga tidak  memiliki  fungsi  pendidikan tinggi  sehingga  penyelenggaraan Politeknik  Olahraga  Indonesia  (POI) tidak dilanjutkan (bermasalah).

## Akibat
Ketidakakuratan tagging anggaran pendidikan berakibat terhadap kesalahan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi anggaran oleh pemerintah.
Tabel 7. Fungsi dan Subfungsi KL (PTKL Sampel)
KL Fungsi Subfungsi Kementerian Keuangan Pelayanan umum Ekonomi Pendidikan Pendidikan Tinggi Pelayanan bantuan terhadap Pendidikan Kementerian Perhubungan Ekonomi Pendidikan Pendidikan Kedinasan Pendidikan Tinggi Kementerian Pariwisata Pariwisata Pendidikan Pendidikan Tinggi Sumber: DJA, Kementerian Keuangan 2018.

## C. Permasalahan Tata Kelola PTKL
Pendidikan vokasi merupakan salah satu  dari  jenis  pendidikan  tinggi  di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 16:
1. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan  tinggi  program  diploma yang  menyiapkan  mahasiswa  untuk pekerjaan  dengan  keahlian  terapan tertentu  sampai  program  sarjana terapan.
2. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai  program  magister  terapan atau program doktor terapan. 3. Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada  dalam  tanggung  jawab kementerian. Secara kewenangan Kemristekdikti/Kemdikbud  bertanggung jawab  dari  segi  akademik,  seperti
penyelenggaraan program studi, kurikulum, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,  kenaikan  jabatan  akademik (asisten  ahli,  lektor,  lektor  kepala,  dan profesor), dan sertifikasi
dosen.
Sedangkan  kementerian  lain  dan  LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional  sumber  daya  manusia, anggaran  seperti  biaya  operasional  dan gaji dari tenaga pendidik dan kependidikan  ataupun  dari  segi  teknis lainnya.
Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015  tentang  OTK  Kemristekdikti  Pasal 248,  Direktorat  Pembinaan  Kelembagaan Perguruan  Tinggi  mempunyai  tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang pembinaan kelembagaan perguruan tinggi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  248, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan  Tinggi  menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan  perumusan  kebijakan  di bidang  pembinaan  kelembagaan perguruan tinggi;
b. Pelaksanaan  kebijakan  di  bidang pembinaan  kelembagaan  perguruan tinggi;
c. Pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi dan  pelaporan  di  bidang  pembinaan kelembagaan perguruan tinggi; dan
d. Pelaksanaan administrasi Direktorat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi  Pasal  7  ayat  (1)  dalam melaksanakan  tanggung  jawab  di  bidang pembinaan  dan  koordinasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
a. Pemberian  dan  pencabutan  izin pendirian  perguruan  tinggi  dan  izin pembukaan  program  studi,  selain
pendidikan  tinggi  keagamaan,  yang meliputi:
1. Izin  pendirian  dan  perubahan
PTS  serta  pencabutan  izin  PTS;
dan 2. Izin  pembukaan  Program  Studi dan  pencabutan  izin  Program Studi pada PTN dan PTS; b. Pemantapan dan peningkatan kapasitas  pengelolaan  akademik  dan pengelolaan  sumber  daya  perguruan tinggi,  melalui  evaluasi  berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan  Tinggi  oleh  Perguruan Tinggi; c. Peningkatan relevansi, keterjangkauan,  pemerataan  yang berkeadilan, dan akses pada pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi: 1. Penyelarasan pengembangan pendidikan tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 2. Penetapan  biaya  operasional pendidikan  tinggi  dan  subsidi kepada PTN; 3. Pemberian  kesempatan  yang lebih luas kepada calon mahasiswa  yang  kurang  mampu secara  ekonomi,  dan  calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan 4. Peningkatan  angka  partisipasi kasar  untuk  Pendidikan  Tinggi secara nasional; dan d. Pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan  pendidikan  tinggi, meliputi pengembangan: 1. Tridharma  Perguruan  Tinggi;
dan
2. Rumpun  dan  cabang  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam beberapa statuta pada PTKL sampel juga disebutkan bahwa pembagian wewenang  pembinaan  PTKL  sampel secara  akademik  tetap  berada  di  bawah Kemristekdikti/Kemdikbud
sedangan
non-akademik  di  Kementerian/LPNK teknisnya sebagaimana dirangkum dalam isi  statuta  masing-masing  LPNK  pada Tabel 8 berikut .
Tabel 8 . Kewajiban Pembinaan PTKL
Sumber: Statuta PTKL, 2018.
Menurut ketentuan di atas Kemristekdikti/Kemdikbud  bertanggung jawab  dalam  hal  pembinaan  di  bidang akademik, seperti: penyelenggaraan program  studi,  kurikulum,  Kerangka Kualifikasi  Nasional  Indonesia,  kenaikan jabatan  akademik  dan  sertifikasi  dosen. Sedangkan  kementerian  lain  dan  LPNK bertanggung jawab dalam penyediaan dan operasional  sumber  daya  manusia, anggaran  seperti  biaya  operasional  dan gaji dari tenaga pendidik dan
kependidikan  ataupun  dari  segi  teknis lainnya.
Hasil wawancara dengan Direktorat Pembinaan  Kemristekdikti/Kemdikbud, pembinaan  akademik  ini  tidak  dilakukan secara berkala dan Kemristekdikti/Kemdikbud tidak memiliki  program  pembinaan  akademik kepada  PTKL,  dan  secara  garis  besar dilakukan  saat  izin  pendirian  awal  dana atau ada permintaan dari perguruan tinggi kementrian lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan  peraturan  yang  ada.  Di  sisi  lain mekanisme  pembinaan  dan  pengawasan
oleh internal kementerian lembaga belum dilakukan  secara  optimal,  hal  ini  terlihat dari  belum  dilakukannya  perencanaan yang baik di internal PTKL, temuan audit tujuan  tertentu  inspektorat  kementerian maupun  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) di PTKL sampel yang memperlihatkan masih lemahnya pengendalian  risiko,  perencanaan  dan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola PTKL. Masih dalam Peraturan  Pemerintah yang  sama  di  Pasal  23  dijelaskan  pula otonomi pengelolaan non-akademik mencakup  penetapan  norma,  kebijakan operasional,  dan  pelaksanaan  organisasi dimulai dari rencana strategis dan rencana kerja  tahunan,  sistem  penjaminan  mutu internal, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,  penyelenggaraan  Tridharma Perguruan  Tinggi,  pengelolaan  SDM, sampai pemanfaatan sarana dan prasarana PTKL sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. No. PTKL Pasal Bunyi Pasal 1 PTKL Keuangan Pasal 2 (2) Pembinaan  secara  teknik  akademik  dilaksanakan  oleh Kemristekdikti/Kemdikbud  sedangkan  secara  teknis  operasional dan administrativ dilaksanakan oleh Menteri Keuangan 2 PTKL Perhubungan-2 Pasal 46 Pembinaan  teknis  akademik  dilaksanakan  oleh  Menteri  yang bertanggungjawab  di  bidang  Pendidikan  nasional  sedangkan pembinaan  teknis  fungsional  dilaksanakan  oleh  Menteri Perhubungan 3 PTKL Perhubungan-1 Pasal 3 Pembinaan  teknis  akademik  STPI  dilaksanakan  oleh  Menteri Pendidikan Nasional sedangkan pembinaan teknis fungsional STPI dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan 4 PTKL pariwisata-1 Pasal 2 (2) Pembinaan teknis akademik STP Bandung dilakukan oleh menteri Pendidikan Nasional. Mellaui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sedangkan  Pembinaan  fungsional  STP  Bandung  dilakukan  oleh Menteri yang membidangi Pariwisata (akademik dan vokasi)
Lemahnya pembinaan dan monitoring  evaluasi  di  sebuah  institusi berakibat kepada pengelolaan PTKL tidak berjalan  efektif,  ditemukan  perencanaan yang  buruk,  pencatatan  tidak  memadai, laporan  dugaan  suap  pada  proses penerimaan mahasiswa baru hingga tidak adanya  system  pengendalian  sarpras  di PTKL 5 Dalam  tahapan  observasi  lapangan terhadap  dokumen  pendukung  yang diperoleh. Dari sisi pengelolaan keuangan di  beberapa  PTKL  terdapat  beberapa temuan  dari  pengawas  internal  dan eksternal pemerintah
diantaranya:
Kelebihan  pengadaan  43  unit  pesawat latih,  pengelolaan  BMN  tidak  tertib, pemborosan  pembelian  BBM  (avtur) pesawat latih  hingga  daluarsa  (Rp11.4M) dll. Di PTKL lain ditemukan pula masalah pengelolaan keuangan PTKL seperti honor kelebihan  jam  mengajar  tidak  memenuhi ketentuan,  masalah  pengadaan  misal: pemecahan
kontrak/paket untuk
menghindari  lelang  (Rp.8,1M)  hingga kegiatan  pemeliharaan  kendaraan  dinas tidak sesuai ketentuan (Rp.4.8M).
Dari  sisi  pemenuhan  standar pendidikan  tinggi  melalui  akreditasi perguruan  tinggi.    Akreditasi  institusi perguruan  tinggi  merupakan  proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif  atas  komitmen  perguruan tinggi  terhadap  mutu  dan  kapasitas penyelenggaraan  program  Tridharma Perguruan  Tinggi,  untuk  menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang
Sistem  Pendidikan  Nasional,  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lainnya. Jumlah perguruan tinggi berakreditasi  A  (unggul)  ditetapkan sebagai standar tertinggi indikator kinerja. Perguruan tinggi yang terakreditasi A dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan BAN-PT  sehingga  ada  jaminan  bahwa kualitas sebuah perguruan tinggi tersebut unggul.  PTKL  juga  merupakan  objek pelaksanaan akreditasi, sebagai salah satu bentuk perguruan tinggi vokasi diperlukan  parameter-parameter  khusus sehingga sebuah perguruan tinggi dinyatakan unggul. Hal ini tentu bukan hal mudah  instrumen  yang  dibangun  oleh BAN-PT sebagai badan akreditasi independen di bawah Kemristekdikti/Kemdikbud  harus  bisa mengikuti  kemajuan  teknologi  dan  terus meng- upgrade alat ukurnya. Menurut  LAKIP  Direktorat  Jenderal Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017, jumlah perguruan tinggi pada tahun  2017  sebanyak  4.569  PT,  dari jumlah  tersebut  perguruan  tinggi  yang sudah  terakreditasi  BAN-PT  hanya  1.541 PT  sehingga  masih  ada  3.028  perguruan tinggi di Indonesia yang belum menperoleh akreditasi institusi oleh BAN- PT. Hasil akreditasi BAN-PT menunjukkan bahwa  jumlah  perguruan  tinggi  yang terakreditasi A (unggul) khususnya PTKL masih  minim  sebagaimana Tabel  9 berikut .
Tabel 9 . Data Akreditasi PTKL di Indonesia Peringkat Akreditasi PT Jumlah Persentase A 1 2% B 41 87%
5 Berdasarkan rekap pengaduan masyarakat KPK 2018, diolah.
C 5 11% Total 47
Sumber: BAN-PT, per 31 Mei 2018 Keterangan: Tidak termasuk PT di bawah Kemhan dan POLRI
Akreditasi  PTKL,  menurut  data  di atas dari 179 PTKL yang ada, baru 47 PT atau  sekitar  26%  yang  telah  diakreditasi secara  institusi,  artinya  seluruh  prodi  di PTKL  tersebut  telah  memenuhi  standar minimal SNPT sedang lainnya belum. Nilai akreditasi PTKL dapat dilihat dalam Tabel 9.

## Akibat
 Peran Kemristekdikti/Kemdikbud dalam  pembinaan  akademik  dan kementerian lembaga sebagai pembina non-akademik tidak optimal, segala bentuk penyelenggaraan kegiatan  perguruan  tinggi  termasuk PTKL  tidak  bisa  dilakukan  secara menyeluruh dan berkelanjutan akibatnya tujuan penyelenggaraannya PTKL sulit dicapai.
 Tingkat  kualifikasi  yang  ditunjukkan melalui  akreditasi  PTKL  belum memadai  untuk  menjadi  perguruan tinggi yang profesional.

## Penutup
Penyelenggaraan PTKL saat ini tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Regulasi  yang harusnya  menjadi  acuan  pelaksanaan PTKL  saat  ini  belum  tersedia  sehingga dasar pendirian dan pemberian izin PTKL baru tidak jelas dan terstandar. Penataan PTKL  menjadi  isu  penting  untuk menghindari tumpang
tindih penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi PTKL dengan PTN dan PTS vokasi lain di bawah  kementerian  yang  membidangi perguruan  tinggi  sehingga  tata  kelola PTKL lebih baik, professional dan mampu memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja  yang
sesuai.  Dari  sisi  anggaran,  PTKL menggunakan  subsidi  pemerintah  yang tidak  sedikit  sehingga  tujuan  dan  tata kelola internal harus mendapat pengawasan yang memadai sesuai prinsip- prinsip  pengelolaan  keuangan  negara yaitu  transparan,  akuntabel,  efektif,  dan efisien.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini perlu  diambil  langkah-langkah  strategis sebagai  upaya  meningkatkan  tata  kelola PTKL.
1. Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan PTKL;
2. Moratorium  izin  pendirian  PTKL baru,  hingga  regulasi  yang  mengatur terbit;
3. Kementerian yang membawahi pendidikan tinggi membuat roadmap pendidikan  tinggi  vokasi  mulai tingkat menengah hingga pendidikan tinggi,  termasuk review kurikulum dan link  &  match dengan  kebutuhan pasar kerja/industri; 4. Kementerian yang membawahi pendidikan  tinggi  bersama,  KemPAN
RB  dan  LAN  menetapkan  arah kebijakan  penataan  dan  melakukan evaluasi kelembagaan PTKL eksisting;
5. Kementerian  Keuangan  bersama KemPPN/Bappenas mengatur tagging anggaran pendidikan kedinasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 6. Kementerian yang membawahi pendidikan  tinggi  dan  Kementerian Lembaga/LPNK menyusun mekanisme  dan  rencana  pembinaan akademik dan non-akademik terhadap PTKL secara terstuktur;
Penelitian lanjutan diperlukan untuk  memberikan  penilaian/evaluasi penyelenggaraan PTKL eksisting (sedikitnya terkait pembiayaan, kurikulum  dan  SDM)  dibandingkan dengan  pendidikan  tinggi  vokasi  sejenis baik  milik  pemerintah  maupun  swasta serta peta kebutuhan industri akan lulusan pendidikan  tinggi  vokasi  sebagai  input penataan  pendidikan  tinggi  vokasi  ke depan.

## Referensi
Bandiera,  Oriana,  Andrea  Prat,  and Tommaso  Valletti.  (2009).  Active and Passive Waste in Government Spending:  Evidence  from  a  Policy Experiment. The American Economic Review . Besley,  Timothy.  (2006). Principled Agents?  The  Political  Economy  of Good Government. Oxford University Press. Oxford. Hill,  H  &  Thee  Kian  Wie.  (2012). Indonesian Universities in Transition:  Catching  up  and opening up. Bulletin of Indonesian Economic Studies 48 (2): 229-251.
IFAC  and  CIPFA.  (2014). International Framework:  Good  Governance  in the  Public  Sector .  AC  IP&  CIPFA Report. Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan Pendidikan Tinggi. (2018). Laporan Kinerja Pemerintah Dirjen Kelembagaan IPTEK Kemristekdikti Tahun 2017 . Kemristekdikti. Jakarta.
Kumar, R., Mandava, S., & Gopanapalli V.S. (2019).  Vocational  Training  in India: Determinan of Participation and  Effect  on  Wages. Empirical Research  in  Vocational  Education and Training 11 (3).
Laporan  KPK.  (2018). Kajian  Tata  Kelola
PTKL. Litbang KPK. Jakarta.
Lagunes,  Paul.  (2017). Guardian  of Accountability:  A  Field  Experiment on  Corruption  and  Inefficiency  in Local Public Works . Working Paper C-89335-PER-1. International Growth Centre. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 2014 tentang Pendidikan Kedinasan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti  Nomor  100  Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTS. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemristekdikti.
PMK  Nomor  102/PMK.02/2018  tentang Klasifikasi  Anggaran  (Lampiran Bab Klasifikasi fungsi).
Putusan  MK  Nomor  24/PUU-V/2007 tanggal  20  Feb  2008  atas  atas Pengujian  Pasal  49  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  dan  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2006  tentang APBN Tahun 2007.
Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang  Undang  Nomor  39  Tahun  2007 tentang Kementerian Negara.
Undang-Undnag  Nomor  2  Tahun  1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan. (2013). Laporan Studi Pengembangan Startegi Kemitraan Perguruan  Tinggi,  Industri  dan Pemerintah  di  Indonesia .  ACDP. Jakarta. Sudana I.M., Apriyani, D. & Nurmasitah, S. (2019). Revitalization of Vocational  High  School  Roadmap to  Encounter  the  4.0  Industrial Revolution. The  Journal  of  Social
Sciences Research 5(2): 338-341.
Sugianty,  D.  &  Nurhadi,  D.  (2013).
Implementasi  Program  Kejasama Antara  Perguruan  Tinggi  dengan Dunia Industri. Jurnal Phenomenon 1 (1).
Suyitno.  (2018). Metode  Penelitian Kualitatif:  konsep,  prinsip  dan operasionalnya . Akademia Pustaka. Tulungagung. World  Bank.  (1997). Helping  Countries
Combat  Corruption:  The  Role  of World Bank. Poverty Reduction and Economic Management.