## INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

## Sarudi
Fakultas Hukum UMM Mataram Email korespondensi: rudisarudi63@gmail.com

## ABSTRAK
Lemahnya  penegakan  hukum  dalam  negara  hukum  Indonesia  merupakan suatu  ciri  negara  yang  sedang  berkembang  masih  mencari  bentuk  sendiri.  Untuk menciptakan pembangunan  yang efektif dan pemerintah  yang  bersih  berdasarkan supremasi hukum dengan meningkatkan kemampuan dan wibawa penegak hukum di  samping  menertibkan  fungsi  lembaga-lembaga  hukum  menurut  proporsinya masing-masing.  Pemupukan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dan  membina sikap  para  penguasa  dan  para  pejabat  pemerintah  kearah  penegakan  hukum keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.
Pembangunan  dibidang  hukum  negara  hukum  Indoensia  didasarkan  atas landasan  tertib  hukum  seperti  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945. Pembangunan  dan  pembinaan  hukum  diarahkan  agar  hukum  mampu  memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian  hukum  dan  memperlancar pelaksanaan pembangunan.
Kata Kunci : untuk menciptakan pembangunan yang efektif, bersih dan berwibawa dapat dicapai dengan menjunjung supremasi hukum sebagai syarat tegaknya negara hukum

## ABSTRACT
Strafraigtening  sentences  in  politic  state  Indonesian  to  constitute  a  state characteristic that amends is still look for alone form. As to establish development which effective and commanding clear one bases rule of law by increase ability and enforcer  authority  sentence  beside  disciplinize  institute  function  sentence  to terminological its proportion each. Consciousness dunging sentences in society and builds attitude power and government  officials to aim  strafraigtening justice and protection  law  to  degree  and  man  and  orderliness  dignity  and  rule  of  law corresponds to UUD 1945.
Development  at  bodies  politic  jurisdictional  area  Indoensia  is  gone  upon base up rule of law as one consists in Pancasila and UUD 1945. Development and law construction is led that law can meet the need to correspond to forward zoom development  at  all area so gets to be created by orderliness and rule of  law and smooths development performing.
Keyword: as  to  establish  development  which  effective,  clean  slate  and  gets authority can be reached by on the up rule of law as requisite of its straightening bodypolitic

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada zaman Majapahit sudah mengenal hukum pada saat itu dipergunakan istilah  Dharmanegara  atau  Negara  Dharma  untuk  menyatakan  pengertian  negara hukum. Kata dharma menunjukkan bahwa negara itu mempunyai tugas kewajiban hukum  waktu  itu.  Jadi  Indonesia  negara  hukum  merupakan  warisan  dari  nenek moyang bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad lamanya.
Kewajiban  negara  hukum  itu  dinamai  Negara  Dharma  -  Wicesa,  yang merupakan peraturan hukum yang turun temurun yang berlaku sejak zaman leluhur dan  menjadi  dasar  bagi  negara  hukum  atau  dharma  negara.  Masuk  ke  dalam peraturan  hukum  terutama  hukum-hukum  kebiasaan  yang  berlaku  dan  segala peraturan  agama  yang  menjadi  pedoman  hidup  bagi  peraturan  kesusilaan  dalam negara dan masyarakat.
Pengertian hukum atau kaidah hukum tersirat dalam kata-kata bahasa Jawa- "Angger-angger dan Uger "  yang  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi  anggaran  dan Ugaran  (norma),  (Prof.  Mr.  H.  Muh.  Yamin,  Naskah  Persiapan  Undang-undang Dasar 1945 Jilid III, Th.1 960).
Dalam  Konstitusi  Indonesia  tahun  1949  -  1950  Istilah  Indonesia  negara hukum  resmi  dipakai.  Dalam  kepustakaan  hukum  Eropa  Barat,  yang  berbahasa Inggris  dipergunakan  istilah rule  of  law atau government  of  justice untuk menyatakan negara hukum.
Dalam  kedua  istilah  ini  tidak  terselip  perkataan  ( state ),  melainkan  syarat peraturan  hukum  itu  dihubungkan  kepada  pengertian  kekuasaan  ( ade )  atau pemeintah  ( government ).  Juga  pengertian  hukum  itu  dilahirkan  dengan  laq (peraturan)  atau  justice  (keadilan).  Kedua  paham  law  atau  justice  memang  ada persamaannya,  karena  beisi  peraturan  yang  harus  dipatuhi,  tetapi  juga  ada perbedaannya yang menunjukkan dalam hal terhadap justice adalah dalam rangka yang  lebih  luas  dan  lebih  tinggi,  sesuai  dengan  pengertian  adil  yang  didalamnya juga mengandung bayangan keagamaan yang bersumber pada kepercayaan Tuhan Yang  Maha  Kuasa.  Dapat  kita  menimba  pengalaman  dari  uraian  di  atas  bahwa ajaran  sarjana  hukum  Jhon  Locke  dan  Mantesquicu  yang  terkenal  dengan  Trias Politikkannya  tentang  pembagian  kekuasaan  ( sparation atau division  of power) telah  dijalankan  oleh  negara-negara  Indonesia  waktu  itu  seperti  Srwijaya, Majapahit, Melayu, Minangkabau.
Pembagian  kekuasaan  dalam  negara  Indonesia  bersumber  dalam ketatanegaraan  Indonesia.  Oleh  karena  itu  ajaran  trias  Politika  merupakan cangkolan asing tambahan Indonesia. Pada kenyataannya bahwa segala peraturan negara  bersumber  kepada  proklamasi  kemerdekaan  Indonesia  dapat  dibagi  atas jenis peraturan-peraturan tertulis  menurut jawatan-jawatan  lain  yang  berdasarkan peraturan tertulis. Instansi-instansi tersebut semuanya tercantum dalam UU Dasar Proklamasi yaitu UUD 1945.
Salah  satu  tujuan  pembangunan  nasional  adalah  untuk  menciptakan pembangunan  yang  efektif,  bersih  dan  berwibawa  serta  menjunjung  supremasi hukum  untuk  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menegakkan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Oleh karena itu semua peraturan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum  langsung  atau  tidak  langsung  bersumber  kepada  kemerdekaan  Bangsa
Indonesia  yang  diproklamasikan  tanggal  17  Agustus  1945  termasuk  juga  UUD Proklamasi tanggal 17 tahun 1945 didalamnya.
Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Indonesia Sebagai Negara Hukum?
2. Apa saja yang menjadi paradigma Indonesia Sebagai Negara Hukum?
3. Apa saja yang menjadi indikator Indonesia Sebagai Negara Hukum?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Melong, 1997, penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  mengandung  karakteristik  yaitu;  berakar pada  latar  alamiah  sebagai  keutuhan,  mengandalkan  manusia  sebagai  alat penelitian,  memanfaatkan  metode  kualitatif  mengadakan  analisis  data  secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari hasil, membatasi studi dengan  fokus,  memiliki  seperangkat  kriteria  untuk  memeriksa  keabsahan  data, rancangan  penelitian  bersifat  sementara  dan  hasil  penelitiannya  disepakati  oleh kedua belah pihak, peneliti dan diteliti.
Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dengan  paradigma  naturalistik, menurut Muhadjir, 2000;45,  menuntut  dilaksanakannya penelitian dalam konteks natural,  dengan  harapan  makna  yang  diangkat  dari  penelitian  memang  dari konteksnya dari prakonsep penelitiannya.
Sedangkan  jenis  penelitian  ini  adalah  menggambarkan  tentang  fenomena Indonesia  sebagai  negara  hukum.  Dalam  penelitian  ini  penulisan  menggunakan library resep/penelitian kepustakaan dengan  mengumpulkan buku-buku/karangan yang  berkaitan dengan  judul penelitian  yang selanjutnya  melakukan  indentifikasi terhadap substansi judul penelitian Indonesia sebagai negara hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Sosiologi
Sesuai  dengan  latar  belakang  disebutkan  bahwa  negara  hukum  Indonesia merupakan  warisan  nenek  moyang  bangsa  Indonesia  kalimat  ini  bukanlah  berati bahwa  negara  hukum  sama  dengan  negara  adat  atau  hukum  agama,  dan  sangat berbeda dengan negara kekuasaan atau negara polisi.
Bila  ditinjau  dari  aspek  sosiologis  bahwa  Indonesia  sejak  dahulu  telah mengalami telah mengalami evolusi masyarakat dari masa ke masa dengan bentuk kesatuan  masyarakat  yang  berbeda-beda  baik  zaman  sebelum  kerajaan,  kerajaan, zaman  penjajahan  sampai  pintu  gerbang  Indonesia  sebagai  tonggak  Indonesia merdeka  17  Agustus  sebagai  awal  dimulainya  pemerintahan  negara  yang berdasarkan  hukum  sebagai  panglima  tertinggi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  berdasarkan  UUD  1945.  Karena  negara  hukum  Indonesia, terdapat  dalam  kalimat  kata  pembukaan  UUD  1945  yang  berbunyi  "maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia".  Jadi  tumbuh  tegas  bahwa  sumber  hukum  yang  memancarkan  segala peraturan negara ialah proklamasi kemerdekaan 1945 sendiri, sejak hari proklamasi maka mulailah perkembangan hukum nasional tertulis.
Artinya  semenjak  tanggal  17  Aguatus  1945  proklamasi  susunan ketatanegaraan  Republik  Indonesia  tidak  lagi  dibentuk  atas  susunan penjajahan/kolonial/kerajaan,  melainkan  semata-mata  disusun  atas  kemerdekaan nasional yang berdaulat penuh. Untuk selanjutnya hukum adat dan peraturan agama
atau hukum kolonial  masih  berlaku dalam zaman  peralihan,  maka berlakunya  itu adalah  hanya  dengan  kekuatan  suatu  peraturan  tertulis.  Konstitusi  Republik Indonesia 1 945 adalah konstitusi penyusunan kemerdekaan nasional yang pertama kali dengan tertulis, dimana Undang-undang Dasar 1945 merupakan fundamental law Republik Indonesia.
Negara  Indonesia  di  zaman  dahulu,  misalnya  Kerajaan  Majapahit,  Airl angga, Kedatuan Siwijaya, negara Melayu-Minangkabau, Mataram Penjajaran dan Aceh dan semuanya menurut ketatanegaraan hukum kebiasaan yang sebagian besar atau seluruhnya tidak tertulis dalam suatu buku kodifikasi walaupun ditinjau dari sudut sejarah memang dapat berlaku atau bertahan lama.
Hal  ini  juga  dapat  menunjukkan  dasar-dasar  hukum  Republik  Indonesia menurut  UUD  1945  memang  sesuai  dengan  syarat-syarat  kepribadian  dan peradaban bangsa Indonesia, dengan hawa iklim dan tinjauan hidup nasional.
Di  dalamnya  terdapat  unsur  kemenangan  segala  revolusi  sedunia  dan menjadi pendorong revolusi Indonesia.
Dengan demikian maka UUD 1945 tidaklah mengenai ajaran-ajaran Trias Politika  yang  membagi  tugas  pekerjaan  pemerintahan  atau  perlengkapan  negara menjadi tiga buah perlengkapan (organ) atau tiga buah
jawaban (fungsi). Tetapi UUD 1945 dengan tegas melaksanakan pembagian
pekerjaan  pemerintahan  atau  perlengkapan  negara  atas  pelaksanaan  dasar beberapa  pembagian  atau  pemisahan  kekuasaan  ( division atau separation  of powers ) dengan tujuan untuk kelancaran pekerjaan dan untuk perlindungan warga negara Indonesia sebagai negara hukum.
Pembagian kekuasaan ini adalah sesuai dengan kebudayaan pribadi bangsa Indonesia  di  bidang  penyusunan  ketatanegaraan  nasional,  sepeti  ternyata  dalam negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat di sepanjang masa.
Penyusunan ketatanegaraan yang bersumber pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945  itu adalah pelaksanaan kemerdekaan dalam tatanan hukum konstitusional  dengan  menurut  tuntutan  modern  di  Indonesia  sejak  revolusi- revolusi  di  belahan  dunia  sampai  merdeka  tahun  1945.  Pembagian  kekuasaan pemerintah  berlangsung  dalam  kesatuan  pemerintah  yang  bulat  dan  semata-mata untuk  memperteguh  persatuan  dan  kekompakan  dalam  negara  kesatuan  dengan menjamin kelancaran administrasi dan kebebasan rakyat Indonesia.
Jadi  pembagian  kekuasaan  adalah  untuk  memberantas  perpecahan  dalam masyarakat  dan  untuk  menjamin  kesatuan  tindakan  dalam  negara  Republik Indonesia,  yang  tidak  mengenal  pemusatan  kekuasaan  dalam  satu  langgan, melainkan mewujudkan kesatuan dan persatuan nasional dalam Republik Indonesia yang pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan.
Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, sehingga Undang-undang Dasarnya  dan  segala  peraturan-peraturan  negara  sewajarnyalah  harus  bersumber kepada kemerdekaan  nasional,  yang sudah dituangkan di dalam UUD 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, 37 ayat 4 aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan  berikut  penjelasan-penjelasannya.  Sistem  pemerintahan  negara  yang ditugaskan dalam UUD, bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechts  staat),  tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka  (matchs  staat).  Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

## Praktik Penegakan Hukum
1. Ciri-ciri Negara Hukum
Salah seorang sarjana dari Jerman yang dianggap berjasa mengemukakan pendapatnya  mengenai  konsep  negara  hukum  ialah  F.J.  Stahl,  dengan semboyannya bahwa "negara harus menjadi negara hukum", semboyannya mi menjadi pendorong perkembangan zaman baru.
- Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagai lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut  itu  dan  harus  menjamin  suasana  kebebasan  itu  tanpa  dapat ditembus.
- Negara  harus  mewujudkan  atau  memaksakan  gagasan  akhlak  dari  segi negara,  juga  secara  langsung  tidak  jauh  dari  pada  seharusnya  menurut suasana hukum.
Semboyan  F.J.  Stahl  ini  merupakan  suatu  filsafat  yang  perlu  kita renungkan  bahwa  siapa  yang  tidak  rindu  dengan  tegaknya  keadilan  dalam perlakuan di muka hukum.
Karena dengan adanya keadilan yang diperlakukan rakyat tentunya akan dirasakan kemanfaatan perlakuan dari pemerintah.
Sehingga rakyat merasa terlindungi dan dijamin hak asasinya. Tata tertib menurut  hukum  harus  benar-benar  dijalankan  asalkan  hukum  yang diberlakukan  kepada  rakyat  tidak  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia. Karena pada prinsipnya hak asasi manusia harus benar-benar diperhatikan, dan dilindungi  dengan  menjamin  kebebasan  sesuai  dengan  norma  hukum  yang berlaku.
Menurut F.J. Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah :
a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (Grandrechten)
b. Adanya pembagian kekuasaan (Scheiding Van Matchten)
c. Pemerintahan  haruslah  berdasarkan  peraturan-peraturan  hukum  (Wet Matigheid Van Met Bestuur)
d. Adanya peradilan administrasi (Administratief Rechtspraak) Sedangkan    Paul  Schalten  menyebutkan    cii  negara,  yang  kemudian diuraikannya secara meluas dan kritis.
Adapun ciri-cirinya adalah :
a. Kawula    negara      itu    mempunyai    hak    terhadap      negara,      individu mempunyai hak terhadap masyarakat.
b. Di dalam negara hukum ada pemisahan di dalam kekuasaan.
Dengan  pendapat  Paul  Schalten  sudah  jelas  menginginkan supremasi  aturan-aturan  hukum  (supremacy  of  law).  Dengan  tidak  ada kekuasaan  yang  sewenang-wenang  dari  penguasa  (absolutisme)  di  hadapan hukum  kedudukan  warga  negara  sama  baik  warga  atau  pejabat, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.
1. Sistem Pemerintahan Negara Sistem  pemerintahan  negara  ditegaskan  dalam  Undang-undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945)  dimana  merupakan amanat  yang  sangat  mulia  untuk  dilaksanakan.  Indonesia  adalah  negara yang  berdasarkan  asas  hukum  (rechts  staat),    tidak    berdasarkan  atas kekuasaan belaka (machts staat).
Didalam  praktiknya  sangat  mengecewakan  rakyat,  kekecewaan  atas lemahnya  penegakan  hukum  karena  apa  yang  seharusnya  dalam  hukum ternyata non-sense dalam kenyataan. Hal ini disebabkan karena intervensi politik yang sangat dominan, disamping realitasnya hukum adalah produk politik. Bangsa Indonesia yang sudah merdeka setengah abad lebih belum merasakan kesejahteraan yang sebenarnya, situasi dan kondisi yang sangat tergantung  bagaimana  proses  politik  yang  terjadi  dibalik  perbuatan  resmi tentang  hukum.  Indonesia  negara  hukum  dinilai  oleh  rakyat  bagaimana implementasi hukum di lapangan. Penilaian rakyat hanya terbatas asumsi- asumsi mengenai hubungan politik dan hukum yang berkembang selama ini asumsi itu tidak ada yang salah dan kenyataan tidak ada yang benar, hanya sekedar pilihan.
2. Hukum determinan atas politik. Hal  ini  merupakan  suatu  dambaan  bangsa  Indonesia  karena  di  dalam pembukaan UUD 1 945 "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah  Indonesia  dengan  berdasar  atas  persatuan  dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
3. Hal ini tidaklah pernah terwujud dalam negara hukum Indonesia. Aliran  pengertian  negara  persatuan  kenyataannya  terpecah  belah  konflik berkepanjangan  hampir  semua  di  provinsi  porak-poranda  sepeti  Maluku, Aceh,  Papua,  Sampit,  Poso  bahkan  Timor  Timur  yang  sudah  di  bangun dengan  modal  tenaga,  pikiran,  keringat  bahkan  dengan  ribuan  nyawa dicaplok lagi oleh politik negara adikuasa. Kasus-kasus HAM, KKN tidak ada  yang  diselesaikan  konsep  kemakmuran  dan  kesejahteraan  yang tercermin  dalam  keadilan  dalam  perlakuan  terhadap  hukum  belum terwujud,  Belum  mampu  mengubah  kemiskinan  menjadi  makmur, kehidupan dimana rakyat mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya  dan  terjaminnya  keamanan, keselamatan.  ketenteraman  kesenangan  hidupnya,  tidak  kurang  suatu apapun.
a. Politik determinan atas hukum
Ini  merupakan  das  sein,  sehingga  hukum  di  Indonesia  sulit ditegakkan  karena kadang-kadang suatu keputusan penguasa tidak  bisa dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan politik. Pemerintah dalam hal  ini  bisa  berhenti  ditengah  jalan  dai  jabatan  presiden  apabila  sudah tidak  mendapat  dukungan  politik.  Salah  satu  contoh  pada  waktu pemerintah  Soekarno  bahwa  Dekrit  pada  5  Juli  1959  berjalan  dengan mulus karena mendapat dukungan politik dari Rakyat plus ABRI. Sedang pada  zaman  presiden  Gusdur  keputusannya  banyak  yang  tidak  dapat dilaksanakan  karena  tidak  mendapat  dukungan  politis  dai  rakyat  dan ABRI.
- Gusdur mengeluarkan Dekrit - Gusdur mengeluarkan Keppres memecah Kapolri dimana Polri pada waktu itu tidak mau tunduk kepada keputusan Presiden.
Ini  adalah  salah  satu  bukti  bahwa  di  dalam  suatu  negara  hukum dimana    penegakan    hukum    belum    berjalan    sebagaimana mestinya karena   tidak   mendapat   dukungan   politik   dan rakyat/ABRI.
b. Yang baik sebenarnya adalah bahwa dalam suatu negara hukum  antara hukum dan politik seharusnya interdependen ( das sallen das sein ) saling melengkapi. Karena pada praktiknya das sallen dan das sein itu pasti ada secara  bersamaan  didalam  segala  bidang  kehidupan  manusia  sebagai dunia "teori" dan dunia praktik   atau   dunia   kenyataan,   yang   akan selalu   saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain.
Demikian  pula  tentunya  dalam  bidang  segala  ilmu  dan teori  hukum yang  pertama  dipelajari  oleh  calon  sarjana  hukum  atau  para  peminat pengetahuan hukum semuanya itu adalah bentuk-bentuk yang langsung dari das  sallen,  sedangkan  praktik/pelaksanaan  atas  pencerapan  hukumnya sendiri  itulah  yang  bam  termasuk  das  sein.  Karena  hukum  itu  sendiri merupakan  peraturan-peraturan,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.  Masyarakat  yang  akan  diatur  oleh  hukum  adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu.
Mewujudkan  penegakan  hukum  yang  adil  bagi  semua  pihak  tanpa pengecualian,  menjunjung  tinggi  HAM  dan  memperhatikan  nilai-nilai hidup  dalam  masyarakat  salah  satu  prinsip  dan  pada  pemerintahan  yang baik.  Disamping  mampu  mendorong  memotivasi  setiap  warga  untuk berpartisipasi  mempergunakan  hak dalam  menyampaikan keputusan  yang menyangkut  kepentingan  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Dengan  demikian  akan  dapat  menanamkan  kepercayaan  timbal balik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dengan  ini  memberikan  peluang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Asas kekeluargaan dalam pasal banyak. 33 UUD 1945 kemakmuran masyarakat  yang  diutamakan  bukan  kemakmuran  orang  seorang,  namun orang  seorang  boleh  berusaha  sejauh  tidak  mengenai  hajat  hidup  orang
Negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  apabila  bercermin  kepada  UUD 1945  maka  hukum  di  sini  tidak  lain  adalah  sebagai  wahana  untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
Jadi  hukum  ialah  wahana  untuk  tata  "Tenterem  Kata  Raharja",  jadi bukan sekedar untuk Kamtibmas.
Asas kekeluargaan didalam  UUD  1945 tercermin dalam pasal pasal baik  yang  hanya  mengenai  warga  negara  maupun  yang  pasal  baik  yang hanya  mengenai  warga  negara  maupun  yang  mengenai  seluruh  penduduk yang  bersifat  demokratis  dan  yang  hendak  menyelenggarakan  keadilan sosial dan perikemanusiaan. Menegakkan demokrasi yang intinya didalam UUD 1945 dijelaskan dengan rumusan tujuan pokok sistem pemerintahan negara  berkeadilan  sosial  yang  dijelaskan  pada  pasal  33  UUD  1945, sedangkan  perikemanusiaan  atau  menegakkan  perikemanusiaan  yang didalam  pokok  pikiran  yang  terkandung  di  dalam  pembukaan  didasarkan kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  dilaksanakan  secara  adil  dan beradab.
Adapun  fungsi  hukum  sebagai  pengayoman  yang  digambarkan dengan  pohon  pengayoman  maka  visualisasi  hukum  dan  keadilan  ini
berbeda dengan negara yang sistem pemerintahannya yang liberal dimana hukum dan keadilan digambarkan sebagai Dewi Yustisia yang memegang pedang.  Negara  dianggap  sebagai  hasil  perjanjian  masyarakat  dari  pada individu yang bebas.
Status  yang  kita  sebut  bernegara  merupakan  hasil  usaha  manusia untuk  meningkatkan  dirinya  dari  status  alam  (status  naluralis)  dengan hukum imbasnya ke status bernegara ( status civil ) dengan perlindungan atas hak  asasinya  ( civil  rights ).  Berpangkal  pada  manusia  dilahirkan  dalam hubungannya  atau  keberadaannya  dengan  orang  lain.  Sehingga  negara bukan terbentuk atas perjanjian melainkan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang maha kuasa dengan didorongkan  oleh  keinginan  luhur  supaya  berkehidupan  kebangsaan  yang bebas. Asas kekeluargaan merupakan suatu kesepakatan satu tujuan.
Disamping  itu  sesuai  rumusan  didalam  alinea  II  pembukaan  UUD 1945  disebutkan  bahwa  bangsa  Indonesia  mencitrakan  keadaan  yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Prinsip-prinsip Yuridis Formal
Alinea  II  pembukaan  UUD  1945  inilah  fokus  daripada operasionalisasi negara hukum Indonesia yang tidak bisa  lepas dari siklus perkembangan  politik  hukum,  pembangunan  hukum  dan  perkembangan hukum itu sendiri.
1. Hukum  itu  merupakan  produk  politik  oleh  karena  itu  hukum  harus dibentuk (pembentukan hukum).
2. Tujuan  hukum  itu  untuk  mencapai  kepastian,  keadilan,  kemanfaatan oleh karena itu hukum diterapkan sehingga ada pelayanan hukum.
3. Karena hukum itu harus benar-benar ditegakkan agar mencapai keadilan dalam pelayanan hukum maka oleh karena itu hukum banyak hambatan- hambatan didalam penerapannya.
4. Hukum  itu  harus  mendapat  dukungan  politik  sesuai  dengan  berlaku secara  arif  dan  bijaksana  dengan  demikian  sangat  terganggu  pada kondisi dan situasi politik.
Oleh  karena  itu  hukum  harus  dikembangkan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  perkembangan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan. Keempat prinsip dapat dilaksanakan dengan memperhatikan asas  negara  hukum  yaitu  asas  legalilas,  asas  ini  sangat  bersifat  spesifik karena  berkaitan  dengan  wewenang  pemerintahan,  dalam  kepustakaan hukum Belanda populer dengan sebutan specialiteits beginsel.
Dari  segi  substansi  dapat  diterjemahkan  dalam  bahasa  hukum Indonesia dengan asas "Tujuan".
Asas  legalitas  yang  dikenal  dalam  asas  rechts  staat, oleh  karena  itu menjadi  landasan  bagi  kewenangan  pemerintah  untuk  bertindak  dengan dikaitkan pada suatu tujuan.
Setiap kewenangan pemerintah ( bestiacrs beveogdheid ) diatur oleh peraturan  per-Undang-undangan  dengan  suatu  tujuan  tertentu  dalam kaitannya dengan :
A. Pembentukan Hukum
1. Peningkatan  pembaharuan  hukum  (yang  lama)  secara  terarah  dan terpadu kepada kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang tertentu.
2. Penyusunan peraturan per-Undang-undangan bam untuk mendukung pembangunan sesuai tuntutan pembangunan, kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 3. Ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pendayagunaannya.
B. Bidang penerapan dan pelayanan hukum
1. Pemantapan  kedudukan,  fungsi  hukum  pranata  pejabat,  penerapan dan  pelayanan  hukum  sesuai  dengan  wewenang  dan  kewajiban masing-masing berdasarkan UUD dan peraturan yang berlaku.
2. Pemantapan  sikap  dan  perilaku  para  pejabat  penerapan  dan pelayanan hukum.
3. Peningkatan  citra,  wibawa  dan  keterampilan/  kemampuan  yang profesional dari aparat penerap dan pemberi pelayanan hukum.
4. Pengaturan hukum yang sederhana, efisien (deregulasi).
5. Administrasi pelayanan hukum yang tertib dan sederhana. efisiensi (debirokratisasi).
6. Ditingkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditingkatkan pendayagunaannya.
C. Bidang pencagakan hukum
1. Pemantapan kedudukan, fungsi dan pranata pejabat, penegak hukum sesuai  dengan  wewenang  dan  kewajibannya  masing-masing berdasarkan UUD 1945 dan peraturan yang berlaku.
2. Pemantapan sikap perilaku aparat penegak hukum.
3. Peningkatan  citra,  wibawa,  kemampuan,  keterampilan  yang profesional dari aparat penegak hukum pada umumnya
4. Peningkatan fungsi yurisprudensi.
5. Penyederhanaan  proses  peradilan  agar  lebih  sederhana,  cepat  dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. Dimantapkan  penyelenggaraan  pemberian  bantuan  hukum  dan konsultasi hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
7. Pemantapan pemberian penyuluhan hukum
Pembinaan  sikap  perilaku  aparat  penegak  hukum  harus  mengarah kepada  pembinaan  abdi  hukum  yang  mengayomi  masyarakat,  jujur bersikap tegas dan adil.
Demikian  juga  penyuluhan  hukum  agar  anggota  masyarakat menyadari  dan  menghayati  hak  dan  kewajiban  asasi  anggota  masyarakat dalam rangka :
- Tegaknya hukum
- Tegaknya keadilan
- Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia
- Adanya ketenteraman dan kepastian hukum
- Adanya ketertiban hukum

## - Terbentuknya sikap perilaku yang taat pada hukum

## Indonesia Negara Hukum yang Sedang Berkembang
Indonesia sebagai negara hukum yang sedang berkembang sudah setengah abad  lebih  merdeka,  masih  menghadapi  banyak  masalah  di dalam  hal penegakan hukum. Transisi dari pemerintahan orde bam yang otoriter kepada orde reformasi yang  belum  jelas  program,  dan  sasaran  reformasinya.  Transisi  sudah  berjalan  4 (empat)  tahun  hanya  kebebasan  berbicara  dan  mengemukakan  pendapat  dan kebebasan pers yang sudah dirasakan.
Kebiasaan  mengemukakan  pendapat  dan  kebebasan  pers  masih  tidak  percaya, pemerintah jatuh bangun, resuffle kabinet tidak menentu.
Di  hampir  semua  provinsi  dan  kabupaten  berganti  unjuk  rasa.  Semua  ini berakibat ekonomi goyah, harga turun naik, penegakan hukum tidak ada, dampak negatif dari sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang sedang  mengalami  transisi  tidak  dirasakan.  Di  samping  itu  sebagai  negara  yang sedang berkembang beberapa masalah yang menonjol yang sulit diatasi antara lain:
1. KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) di semua daerah provinsi, kabupaten pada semua tingkat dan kesempatan belum terpecahkan (penegakan hukumnya).
2. Otorisasi berlebihan di semua provinsi dan kabupaten, belum siap dan matang perencanaannya  sehingga  penggunaan  dana  tidak  terarah  maka  terjadi pemborosan di semua kabupaten.
3. Tidak  ada  pertanggungjawaban  secara  transparan,  rakyat  sendiri  bingung kemana arah reformasi yang didengung-dengungkan selama ini, rakyat/mahasiswa  menjadi  korban  orang  yang  berteriak  mengaku  pemimpin reformasi yang menikmati.
4. Kondisi  sepeti  ini  menimbulkan  kebijaksanaan  pemerintah  tidak  efisien. Kelemahan  utama  hukum  perundang-undangan  dimana  kegagalan  dalam mengungkap dengan jelas hubungan sebab-akibat UU dengan pembangunan. Selama  pemerintahan  orde  bam  dibawah  UUD  1945  yang  dikeramatkan (sakral) penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ada di pusat pemerintahan sekarang  sudah  hijrah  kepada  raja-raja  kecil  di  kabupaten,  adapun  bentuk penyimpangan/penyalahgunaan wewenang itu antara lain :
1. Suap:  dimana  pejabat  menerima  nilai  tertentu  karena  telah  menggunakan kewenangannya,  baik  dalam  lingkup  kewenangannya  yang  syah  demi kepentingan orang yang menyuapi.
2. Penggelapan:    seorang  pejabat  menggunakan  wewenang  untuk  membeli barang (jasa) dengan harga yang murah kemudian  menjualnya dengan harga  yang  lebih  mahal  dengan  cara  mengambil  keuntungan  untuk  din sendiri.
3. Kolusi  :  seorang  pejabat  menggunakan  wewenangnya  memberikan pekerjaan (organisasi) individu karena alasan keluarga.
4. Perkaya  diri  sadar  atau  tidak  sadar  dengan  menggunakan  wewenangnya yang  resmi  seorang  pejabat  mengambil  keputusan  yang  berhubungan dengan keuangan untuk kepentingan pribadinya. Bentuk-bentuk penyimpangan  dan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  era  reformasi sekarang  ini  harus  menjadi  sasaran  utama  menegakkan  reformasi  hukum dimana  para  pejabat  pengambil  keputusan  wajib  mempertanggung jawabkan  tindakan  mereka.  Pertanggungjawaban  atas  permintaan  seorang
pejabat/yang  lebih  tinggi  suatu  Lembaga  wajib  memberikan  penjelasan yang  memuaskan  tentang  suatu  keputusan.  Pertanggungjawaban  secara transparan diperlukan agar Lembaga masyarakat mengetahui secara teratur tentang tata cara bekerjanya dan keputusan-keputusan pejabat.
Bentuk pertanggungjawaban yang diperlukan ialah :
1. Pertanggungjawaban keuangan kepada lembaga-lembaga terkait. Pertanggungjawaban  atas  keputusan-keputusan  yang  telah  diambil Pertanggungjawaban kegiatan yang berjalan
2. Pertanggungjawaban bila ada yang dirugikan
3. Pertanggungjawaban keatas secara hirarkis
4. Pertanggungjawaban  kebawah  kepada  yang  berkepentingan  Semua pertanggungjawaban adalah dalam rangka supremasi hukum di dalam suatu negara hukum.

## KESIMPULAN
Lemahnya  penegakan  hukum  dalam  negara  hukum  Indonesia  merupakan suatu ciri negara yang sedang berkembang masih mencari bentuk sendiri.
Untuk menciptakan pembangunan  yang efektif dan pemerintah  yang bersih berdasarkan  supremasi  hukum  dengan  meningkatkan  kemampuan  dan  wibawa penegak hukum di samping menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
Pemupukan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat  dan  membina  sikap  para penguasa  dan  para  pejabat  pemerintah  kearah  penegakan  hukum  keadilan  serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.
Pembangunan  dibidang  hukum  negara  hukum  Indonesia  didasarkan  atas landasan tertib hukum sepeti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan  dan  pembinaan  hukum  diarahkan  agar  hukum  mampu memenuhi  kebutuhan  keadilan  dan  keseimbangan  (equilibrium)  sesuai  dengan tingkat  kemajuan  pembangunan  di  segala  bidang  sehingga  dapat  diciptakan ketertiban  dan  kepastian  hukum  dan  memperlancar  pelaksanaan  pembangunan disemua bidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  SH.,  MH.,  Perkembangan  Pemikiran  Tentang  Pembinaan  Hukum Nasional di Indonesia, Edisi Petama CV. Akademika Presidento.
Daniel. F.I. LEV. Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES.
Mahfud MD., Prof, Dr. SH., MS., Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.
Mahfud MD., Prof, Dr. SH., MS., Politik Hukum di Indonesia , P3ES.
Yamin II. Mr. Prof, Naskah Pesiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid III, tahun I960.
Wahyono S.H. Prof, 1989. Pembangunan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama,.
Hadjon  SH.,  Prof,  Dr.  dan  Tatiek  Sidjatwati  Dr.,  SH.,  MS.,  2002. Good Govermance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
R. Wiyono S.H. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
SP.  Marbanu,  Dena  Kamelus,  CS,  Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum, Administrasi Negara, UII Press Yogyakata.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.