AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PH YANG MENGHALANGI PENCARIAN BERITA DENGAN KEKERASAN DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

## Irvan Haris Fuariputra

## MAGISTER ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
harisputrayangsi@gmail.com
Abstract :  purpose  writing  this  as  a  requirement  for  graduation  and  get  a  law  degree  at  the  Faculty  of  Law,  University  of Surabaya. The practical purpose is to determine and analyze the defense was forced to Article 49 paragraph (1) of the Criminal  Code  against  obstructing  PH  news  searches  by  violence  forced  the  defense  to  be  the  reason  that  has  been applied to the PH can be a reason for the acquittal by the Supreme Court. The results showed relation to the application of Article 49 paragraph (1) attack is a sudden and immediate attack by a previously unknown victim and performed in real time at the time. At the time of the incident the journalists simply take a picture (photo) as well as looking for information or news about the PH delegation at that time undergoing phase II, the journalists do their job responsibly. It is the journalists to take pictures (photos) PH distances are used. The journalists from taking pictures (photos) and search for information or news about PH at the time involved in the case, based on Article 1 paragraph 1 of the Press Law, it is not an act or offense which is against the law. The reporters simply take a picture (photo) as well as looking for information or news about PH stand trial at that time. It's just that at that time he did not like to be covered by the media, PH defend themselves. But self-defense is performed by only a refusal to PH would not be covered by the media and does not refer to self-defense under Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. The way the defense is worth if there is no other way to do, but PH prefer to defend the conduct prohibited by the Act.
Keywords : Criminal Liability, Obstructing Searched News, With Violence.
Abstrak : Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas  Surabaya.  Tujuan  praktis  yaitu  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pembelaan  terpaksa  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP terhadap PH yang menghalang-halangi pencarian berita dengan kekerasan untuk menjadi alasan pembelaan terpaksa yang telah diterapkan pada PH dapat menjadi alasan putusan bebas oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukan Terkait dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) serangan mendadak dan seketika merupakan serangan yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban serta dilakukan secara seketika pada waktu itu. Pada waktu kejadian para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, para wartawan melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Hal ini para wartawan untuk mengambil  gambar  (foto)  PH  terdapat  jarak  yang  digunakan.  Para  wartawan  dalam  mengambil  gambar  (foto)  serta  mencari  informasi maupun  berita  tentang  PH  yang  pada  waktu  terlibat  kasus,  berlandaskan  Pasal  1  angka  1  UU  Pers,  maka  bukan  suatu  tindakan  atau serangan yang bersifat melawan hukum. Para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani persidangan. Hanya saja pada waktu itu dirinya tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri. Akan tetapi pembelaan diri yang dilakukan oleh PH hanya sebatas penolakan untuk tidak mau diliput oleh media dan tidak merujuk pada pembelaan diri dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Cara pembelaan adalah patut apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan, akan tetapi PH lebih memilih untuk melakukan pembelaan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Menghalangi Pencarian Berita, Dengan Kekerasan.

## PENDAHULUAN
Pada 15 Januari 2009 PH terlibat kasus dengan para wartawan MM, EP, RS, dan SA yang meliput pemeriksaan  tindak  pidana  di  Kejaksaan  Tinggi  Denpasar  Bali  yang  memeriksa  terdakwa  PH  untuk pelimpahan tahap ke II (pelimpahan tersangka dan barang bukti).  Kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2009, sekitar pukul 11.30 WITA dan bertempat di Lobi Kantor Kejaksaan Tinggi
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Bali, Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon Denpasar. Para wartawan tersebut bermaksud mengambil gambar atau memotret PH, namun PH ternyata tidak senang jika dirinya dipotret, sehingga menendang sebanyak 2 (dua)  kali  menggunakan  kaki  kanan  ke  arah  SA,  karena  SA    sempat    menghindar    dan    tendangan    PH mengenai kaki kiri dan perut EP hingga sempoyongan, di mana EP berada tepat di belakang samping kanan SA. 1
MM seorang wartawan salah satu media cetak di Bali berdiri di depan PH dengan jarak ± 2 meter dengan maksud mengambil gambar (memotret) PH untuk dimuat di Koran. Oleh karena PH merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan PH bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan oleh MM tersebut, kemudian PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi  terbuka  menghadap  ke  depan  memukul/mendorong  kamera  yang  digunakan  oleh  MM  untuk mengambil  gambar  PH,  sehingga  kamera  dimaksud  mengenai  pangkal  hidung  MM  dan  mengakibatkan luka, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/ I / 2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM.
Di dalam peristiwa tersebut, PH menghalang-halangi tiga wartawan disertai dengan penganiayaan, kemudian  para  wartawan  merasa  dirinya  dihalang-halangi  disertai  kekerasan  maka  melaporkan  kasus penganiayaan wartawan yang mencari informsi untuk kepentingan pers ke pihak Kepolisian. Polisi selaku penyidik  melakukan  penyidikan  dan  memberkas  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  dengan  menerapkan Pasal-Pasal yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar Bali.
Pemeriksaan  sidang  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  yang  memeriksa  pada  tingkat  pertama  dalam putusannya  No.  007/Pid.B/2010/PN.Dps  tanggal  1  Juli  2010  amarnya  menyatakan  Terdakwa  PH  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja menghambat/menghalangi  kemerdekaan/  kebebasan  pers”;  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh karena dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan.
PH  mengajukan  permohonan  banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  dalam  putusannya  No. 88/PID/2010/PN.DPS  tanggal  14  Oktober  2010  yang  amarnya  menyatakan  menerima  permintaan  banding dari  Terdakwa  PH.  Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  tanggal  1  Juli  2010  No. 007/Pid.B/2010/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut.
Jaksa penuntut Umum mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya No. 472 K/Pid.Sus/2011, amarnya menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut tidak dapat diterima
1 www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pid.Sus/2011
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## METODE PENELITIAN
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini,maka metode penelitian yang  digunakan  berupa  penelitian  hukum  yuridis  normatif,yaitu  merupakan  penelitian  yang  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  acuan  utamanya,  dalam  hal  ini  Adalah  bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana dan peraturan lain yang  berkaitan  dengan  materi  yang  dibahas.  serta  peraturan  perundang-undangan  lainya  yang  berkaitan dengan  bahan  hukum  primer  sebelumnya.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini adalah “Statute  Approach ”  dan  “ Conceptual  Approach” . Statute  Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  permasalahan  yang akan dibahas. Conceptual  Approach adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti  dengan cara membahas pendapat  para  sarjana  sebagai  landasan  pendukung.  Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  bahan  hukum primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari  inventarisasi,  dan  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang  perjanjian  penggunaan  nuklir  dengan  tujuan  damai,  serta  pada  akhirnya  bahan-bahan  hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  pidana  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  menggunakan  hukum  yang  tertulis,  di  mana tindak pidana harus memenuhi aturan hukum yang telah ada yaitu peraturan perundang-undangan. Seperti yang dituangkan dalam asas dasar hukum pidana yaitu asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dikenal dalam bahasa latin sebagai “Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege.” Yang artinya: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang- Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.
Tindak pidana tentang Pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang PERS (selanjutnya disebut UU Pers) serta penganiayaan diatur dalam KUHP.
PH  didakwa  dalam  dakwaan  pertama  melanggar  Pasal  18  ayat  (1)  UU  Pers  atau  Dakwaan  kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Dakwaan ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.
Ketentuan Hukum Pidana Pers yang diatur dalam UU Pers salah satunya diterapkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers di antara unsurnya, yaitu:
Setiap orang, setiap orang yaitu seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan terhadap kegiatan pers. Menghalang- halangi  pers  dengan  cara  penyensoran,  pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran,  mengganggu  dalam  arti
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
tidak  menjamin  kemerdekaan  pers,  pers  nasional  mempunyai  hak  mencari,  memperoleh,  dan menyebarluaskan  gagasan  dan  informasi.  Pelaku  yang  dimaksud  adalah  PH,  sehingga  unsur  barang  siapa telah terpenuhi.
Secara melawan hukum, secara melawan hukum merupakan unsur obyektif. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Di mana suatu perbuatan baru dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terhadap perbuatan itu mengandung  sifat  melawan  hukum  dan  oleh  karena  sifat  melawan  hukum  ini  pula  yang  menjadikan pelakunya dapat dijatuhi pidana.  Sebagai sifat melawan hukum formil suatu perbuatan dapat  dinyatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam undang-undang. Hal ini tindak pidana yang dilakukan PH merupakan tindak pidana materiil yaitu akibatnya terlebih dahulu ada dalam tindakan yang dilakukannya. PH dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan  melawan  hukum  yaitu  melakukan  perbuatan  yang  telah  memenuhi  rumusan  undang-undang dalam hal ini UU Pers. Letak melawan hukum perbuatan sudah terlihat dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang dalam hal ini UU Pers. PH telah melakukan tindakan dengan cara menendang dan merusak kamera wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yaitu ketika mencari informasi disaat berjalannya persidangan yang mana terdakwanya adalah PH, dengan cara mengambil gambar (foto). Jadi, tindakan  PH  tersebut  dikualifikasikan  telah  melakukan  pelanggaran  penyiaran  sebagaimana  pasal  4  ayat (2) UU Pers dengan menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Hal ini berarti bahwa tindakan PH yang menghalang-halangi wartawan untuk meliput  dengan  cara  menendang  serta  merusak  kamera  wartawan  ketika  mengambil  gambar  atau  foto untuk  kepentingan  pers  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga  unsur melawan hukum tersebut telah terpenuhi.
Dengan  sengaja,  dengan  sengaja  merupakan  unsur  subyektif,  dapat  berupa  kesengajaan  sebagai maksud yaitu seseorang menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu seseorang hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut  juga  merupakan  perbuatan  yang  dilarang.  Kesengajaan  sebagai  kemungkinan,  yaitu  seseorang mengetahui  adanya  kemungkinan  terjadinya  tindak  pidana  lain,  namun  tidak  menghalangi  maksud  dari seseorang  untuk  melakukan  perbuatannya.  Dalam  hal  ini  PH  melakukan  tindakan  sengaja  dalam  bentuk kesengajaan sebagai maksud, dapat dilihat dari tindakan PH yang menendang wartawan ketika melakukan peliputan  dilakukan  dengan  diawali  perasaan  tidak  senang    ketika  wartawan  memotret  dirinya,  dengan dilampiaskan  oleh  PH  menendang  sebanyak  2  (dua)  kali  menggunakan  kaki  kanan  ke  arah  SA  seorang wartawan, namun SA menghindar dan  tendangan  PH mengenai kaki kiri dan perut EP yang juga seorang wartawan hingga sempoyongan di  mana EP berada tepat  di belakang samping kanan saksi SA.  Demikian halnya  yang  dialami  oleh  MM  wartawan salah  satu  media  cetak  di  Bali  ketika  itu  berdiri  di  depan  PH
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dengan jarak ± 2 m, dengan maksud mengambil gambar (memotret) PH untuk dimuat di Koran, PH yang merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan  oleh  MM  tersebut,  kemudian  PH  menutup  mukanya  dengan  tangan  kanan,  sedangkan  tangan kiri dengan posisi terbuka menghadap ke depan memukul/mendorong kamera  yang digunakan oleh saksi MM untuk mengambil gambar PH. Dorongan yang dilakukan oleh PH tersebut, menjadikan kamera yang dipegang oleh MM mengenai pangkal hidungnya dan mengakibatkan luka. Tindakan PH yang menendang dan  membenturkan kamera ke wajah para wartawan tersebut dengan maksud agar timbul rasa sakit dan tidak  akan  melakukan  tindakan  peliputan.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Moch.  Anwar  bahwa  unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit  atau  luka  pada  orang  lain  merupakan  tujuan  atau  kehendak  dari  pelaku.  Kehendak  atau  tujuan  ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. 2 Hal ini harus  ada  sentuhan  pada  badan  orang  lain  yang  dengan  sendirinya  menimbulkan  akibat  sakit  atau  luka pada badan orang itu, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Dokter RSUP Sanglah Denpasar No: KF 36/VR/I/2009, tertanggal 16 Januari 2009, yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM. Hal ini berarti unsur dengan sengaja telah terpenuhi.
Melakukan  tindakan  pembredelan  atau  pelarangan  penyiaran  (melakukan  tindakan  yang menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  (terhadap  pers  nasional  tidak dikenakan  penyensoran,  pembredelan  atau  larangan  penyiaran),  unsur  melakukan  tindakan  yang menghambat pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan.  Wartawan mengambil gambar PH selaku tindak pidana yang sedang ditangani oleh jaksa penuntut umum, bagi wartawan merupakan suatu berita  yang  sangat  menarik  untuk  disampaikan  melalui  media  pers  maupun  media  elektronik,  para wartawan  yang  meliputi  berita  tentang  terdakwa  PH  tersebut  dinyatakan  telah  menjalankan  tugasnya sebagai jurnalis kepentingan pers yang bebas dan bertanggung jawab, tidak menyimpang dari hal-hal yang mengandung  suatu  normatif  etik  dari  pers,  dari  kode  etik  jurnalistik,  yang  dalam  beberapa  hal  pula mengandung titik pertemuan dan kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Hal ini berarti bahwa para wartawan  yang  meliput  PH  tersebut  dapat  dinyatakan  telah  sesuai  dengan  kepribadian  Wartawan Indonesia,  pertanggungjawaban,  cara  pemberitaan  dan  menyatakan  pendapat,  hak  jawab,  sumber  berita, kekuatan kode etik. Para wartawan yang telah menjalankan tugasnya sebagai jurnalistik tersebut ternyata oleh PH ditendang, didorong hingga kamera milik wartawan menjadi dirusak, tindakan PH tersebut dapat dinyatakan  telah  menghambat  pers  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan  gagasan.  Hal  ini  berarti bahwa  unsur  melakukan  tindakan  yang  menghambat  pers  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan gagasan telah terpenuhi.
2 Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Alumni, Bandung, h. 103.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan PH  yang  mendorong,  menendang  mengakibatkan  wartawan  ketika  menjalankan  tugas  jurnalistiknya mengalami  kesakitan  dan  kamera  yang  digunakan  untuk  memotret  PH  menjadi  rusak  dapat  dikatakan bahwa  PH  telah  melakukan  perbuatan  atau  tindakan  yang  memenuhi  unsur  dakwaan  pertama  yakni melakukan  tindak  pidana  melanggar  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-  Undang  No.  40  Tahun  1999 tentang  PERS,  karena  tindakannya  telah  memenuhi  keseluruhan  unsur-unsurnya  yakni  dengan  sengaja, secara  melawan  hukum,  melakukan  tindakan  yang  menghambat  pers  mencari,  memperoleh,  dan menyebarluaskan gagasan.
Tindakan PH yang menghalang-halangi para wartawan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan,  mengakibatkan  sakit  atau  luka  pada  badan  wartawan  seperti  disebutkan  dalam  Visum  Et Repertum  dari  Dokter  RSUP  Sanglah  Denpasar  No:  KF  36/VR/I/2009,  tertanggal  16  Januari  2009,  yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM. Hal ini berarti terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh PH  terhadap  para  wartawan  tersebut  sebagaimana  dimakmsud  dalam  dakwaan  kedua  bahwa  PH melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Ketentuan  Pasal  351  ayat  (1)  KUHP  dengan  unsur  subyektif  barangsiapa  dalam  hal  ini  PH  selaku pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap para wartawan dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam unsur Pasal 18 UU Pers, sehingga unsur subyektif barangsiapa telah terpenuhi dalam hal ini PH sebagai pelakunya.
Unsur obyektif dengan  unsur kesengajaan merupakan suatu hal pokok dalam hukum pidana yang merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum.  Perihal  perbuatan  melawan  hukum.  PH  telah  mengetahui bahwa  tindakannya  menghalang-halangi  para  wartawan  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan gagasan adalah dilarang, namun dengan berbagai cara untuk menghindar dari kejaran para wartawan ketika akan memfoto dirinya, PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka  menghadap  ke  depan  memukul/  mendorong  kamera  yang  digunakan  oleh  saksi  MM  untuk mengambil  gambar  PH.  Tindakan  PH  yang  dilakukannya  dan  menghendaki  sakit/lukanya  objek  dan sebagainya. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari pelaku melakukan suatu tindakan (misalnya memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang. 3 Dorongan yang dilakukan oleh  PH  tersebut  memang  dikehendaki,  menjadikan  kamera  yang  dipegang  oleh  MM  mengenai  pangkal hidungnya  dan  mengakibatkan  luka,  yang  berarti  bahwa  tindakannya  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja agar wartawan mengalami luka  jika didorong sambil dipukul. Tindakan  PH bertujuan  menimbulkan rasa sakit atau luka pada wartawan. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak  dari  pelaku.  Kehendak  atau  tujuan  ini  harus  disimpulkan  dari  sifat  daripada  perbuatan  yang
3 Sianturi. S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya ., Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989. h. 503.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya  menimbulkan  akibat  sakit  atau  luka  pada  badan  orang  itu,  misalnya  memukul,  menendang, menggaruk  atau  mengiris  dengan  alat-alat  tajam.  Di  samping  itu,  seperti  mendorong,  memegang  dengan keras,  menjatuhkan,  merupakan  juga  perbuatan  bersifat  materiil  yang  termasuk  dalam  kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. 4
Hal ini berarti bahwa unsur dengan sengaja agar wartawan mengalami luka telah terpenuhi.
Tindakan  PH  yang  menendang  dan  memukul  wartawan  yang  sedang  menjalankan  tugas  jurnalis tersebut  tidak  mengakibatkan  terjadinya  luka  yang  berakibat  jatuh  sakit  atau  mendapat  luka  yang  tidak memberi  harapan  akan  sembuh  sama  sekali,  atau  yang  menimbulkan  bahaya  maut;  tidak  mampu  terus- menerus  untuk  menjalankan  tugas  jabatan  atau  pekerjaan  pencarian;  kehilangan  salah  satu  pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 KUHP, yang berarti termasuk dalam kategori penganiayaan ringan.
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  tindakan  PH  yang  mengahalang- halangi  wartawan  dalam  menjalankan  aktivitasnya  sebagai  jurnalistik  dengan  cara  menendang  dan memukul  wartawan  dapat  dikualifikasikan  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  karena keseluruhan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhannya.
Pemeriksaan  sidang  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar  yang  memeriksa  pada  tingkat  pertama  dalam putusannya  No.  007/Pid.B/2010/PN.Dps  tanggal  1  Juli  2010  amarnya  menyatakan  Terdakwa  PH  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja menghambat/menghalangi  kemerdekaan/  kebebasan  pers”;  Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh karena dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan. 5
PH  mengajukan  permohonan  banding  pada  Pengadilan  Tinggi  Denpasar,  dalam  putusannya  No. 88/PID/2010/PN.DPS  tanggal  14  Oktober  2010  yang  amarnya  menyatakan  menerima  permintaan  banding dari  Terdakwa  PH.  Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  tanggal  1  Juli  2010  No. 007/Pid.B/2010/PN.Dps  yang  dimintakan  banding  tersebut.  Menyatakan  Terdakwa  PH  tidak  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu  atau  dakwaan  kedua  atau  dakwaan  ketiga  dari  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Membebaskan Terdakwa  PH  oleh  karena  itu  dari  dakwaan  tersebut.  Di  dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan Tinggi  Denpasar  menyatakan  perbuatan  terdakwa  saat  keluar  dari  kamar  mandi  dan  melihat  wartawan memotretnya, terdakwa menutup wajahnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya menepis kamera yang
4 Moch. Anwar, Loc. Cit.
5 Ibid .
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
berada  terlalu  dekat  dengan  dirinya  merupakan  gerakan  untuk  melindungi  diri  agar  hak  asasi  terdakwa yang  pada  waktu  itu  masih  tersangka  mendapat  perlindungan  semestinya,  apalagi  terdakwa  melalui penasihat hukumnya telah memberitahu agar terdakwa jangan difoto namun dalam hal ini tetap saja saksi MM mengarahkan kameranya dalam jarak dekat padahal patut diingat kode etik menyebutkan agar saksi menjunjung  tinggi  asas  praduga  tidak  bersalah  dan  hak-hak  asasi  tersangka  untuk  tidak  difoto.  Hal  ini berarti bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut meskipun terdakwa dalam hal ini PH terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  namun tindakannya  dilakukan  untuk  pembelaan  diri  sehingga  ada  alasan  pembenar  bahwa  tindakan  untuk membela diri adalah untuk melindungi dirinya sehingga berlindung pada ketentuan Pasal 49 KUHP.
Pada  uraian  pertanggungjawaban  pidana,  salah  satu  hal  yang  menjadikan  pelaku  tindak  pidana meskipun  terbukti  melakukan  tindak  pidana,  sifat  melawan  hukum  dihapuskan  salah  satunya  yaitu pembelaan  terpaksa  ( noodweer )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  KUHP.  Sehingga  jika  memenuhi  dari salah  satu  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan  tindak  pidana,  namun harus  dibebaskan  dari  segala  tuntutan  hukum  atau  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana. Pembelaan  darurat  atau  terpaksa  ( Noodweer:  Self  –  Defence ),  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  49  (1)  KUHP. Menurut  Moeljatno,  sebagai  berikut:  “Barang  siapa  terpaksa  melakukan  perbuatan  untuk  pembelaan, karena  ada  serangan  ketika  itu  yang  melawan  hukum,  terhadap  diri  sendiri  maupun  orang  lain  terhadap kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. 6
Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat. Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan:
Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan mendadak dan seketika merupakan serangan yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban serta dilakukan secara seketika pada waktu itu. Pembatasan dari Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk membela raga, kehormatan  kesusilaan  atau  harta  benda,  dapat  diartikan  bahwa  nyawa,  integritas  raga,  kehormatan, seksual  boleh  dibela,  juga  benda  dan  pemiliknya,  tetapi  bukan  benda  yang  tidak  berwujud  seperti ketentraman rumah tangga. 7 Wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, yang meliput  berita  tentang  tersangka  PH  tersebut  dikatakan  telah  menjalankan  tugasnya  sebagai  jurnalis kepentingan  pers  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab,  tidak  menyimpang  dari  hal-hal  yang  mengandung suatu normatif etik dari pers, dari kode etik jurnalistik. Para wartawan tidak dapat dinyatakan melakukan serangan terhadap PH. Pada waktu kejadian para wartawan hanya mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, para wartawan
6 Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. h. 156.
7 Ibid.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
melakukan  tugasnya  dengan bertanggung  jawab. Hal ini para wartawan untuk  mengambil gambar  (foto) PH terdapat jarak yang digunakan.
Serangan itu bersifat melawan hukum, Pasal 1 angka 1 UU Pers menjelaskan Pers merupakan suatu lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  baik  dalam  bentuk  tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, para wartawan dalam mengambil gambar  (foto)  serta  mencari  informasi  maupun  berita  tentang  PH  yang  pada  waktu  itu  menjalani pelimpahan  tahap  II,  berlandaskan  Pasal  1  angka  1  UU  Pers,  maka  bukan  suatu  tindakan  yang  melawan hukum.
Pembelaan  merupakan  keharusan,  para  wartawan  hanya  mengambil  gambar  (foto)  serta  mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani persidangan. Hanya saja pada waktu itu dirinya tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri. Akan tetapi pembalaan diri yang dilakukan oleh PH hanya sebatas penolakan untuk tidak mau diliput oleh media dan tidak merujuk pada pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP.
Cara  pembelaan  adalah  patut  (syarat  ini  tidak  disebut  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP). 8 Cara pembelaan adalah patut apabila tidak ada cara lain yang dapat dilakukan. PH tidak senang  jika wartawan memotret  dirinya,  sehingga  PH  menendang  sebanyak  2  (dua)  kali  menggunakan  kaki  kanan  ke  arah  SA seorang wartawan, namun SA menghindar dan  tendangan  PH mengenai kaki kiri dan perut EP yang juga seorang wartawan hingga sempoyongan dimana EP berada tepat di belakang samping kanan saksi SA. 9 MM wartawan salah satu media cetak di Bali ketika itu berdiri di depan PH dengan jarak ± 2 m, dengan maksud mengambil gambar (memotret) PH untuk dimuat di salah satu media cetak diBali, PH yang merasa tidak senang dipotret (diambil gambarnya), dan bermaksud menyudahi pengambilan gambar yang dilakukan oleh MM tersebut, kemudian PH menutup mukanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan posisi terbuka  menghadap  ke  depan  memukul/mendorong  kamera  yang  digunakan  oleh  saksi  MM  untuk mengambil gambar PH. Dorongan yang dilakukan oleh PH tersebut, menjadikan karena yang dipegang oleh MM mengenai pangkal hidungnya dan mengakibatkan luka, seperti disebutkan dalam Visum Et Repertum dari  Dokter  RSUP  Sanglah  Denpasar  No:  KF  36/VR/  I  /  2009,  tertanggal  16  Januari  2009,  yang ditandatangani oleh dr. I.B. Putu Alit, Sp.F DFM. Dapat dilihat dari kronologi kejadian, masih banyak cara yang  dapat  dilakukan  oleh  PH  agar  terhindar  dari  kejaran  wartawan,  seperti  dengan  hanya  menutup
8 D. Scaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, D. Scaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995. h. 59.
9 www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pid.Sus/2011
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
mukanya tanpa harus mendorong maupun menendang para wartawan, lalu menghindar dengan cara tidak menggapi para wartawan dan lebih memilih untuk pergi. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh PH untuk pembelaannya, PH lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang.
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  berkaitan  dengan  tindakan  terhadap  PH  yang  menghalang- halangi pencarian berita dengan kekerasan  dapat dikaitkan dengan pembelaan  terpaksa Pasal 49 ayat  (1) KUHP,  dapat  dijelaskan  bahwa  tindakan  PH  tersebut  dapat  dikualifikasikan  telah  menghalang-halangi para wartawan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan, yang dilakukan dengan cara perasaan yang  tidak  senang  jika  dirinya  diinformasikan  melalui  media  cetak  dan  elektronik  dengan  memuat gambarnya.  Tindakan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  menghalang-halangi  saat  pengambilan  gambar dengan  menutupi  wajah,  mendorong  wartawan  dan  menendangnya.  Akibat  tendangan    dan  dorongan tersebut  wartawan  mengalami  luka  dengan  didasarkan  atas  visum  dokter  dan  rusaknya  kamera  milik wartawan.  Tindakan  tersebut  dilakukan  telah  memenuhi  unsur  Pasal  18  UU  Pers  jo  Pasal  351  ayat  (1) KUHP.  Sehingga  terhadap  pelaku  patut  dijatuhi  pidana,  namun  kesalahan  pelaku  dalam  hal  ini  PH dimentahkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  yang  membebaskan  terdakwa  PH  dengan  pertimbangan bahwa  tindakannya  tersebut  dibenarkan  oleh  undang-undang  dengan  alasan  sebagai  pembelaan  terpaksa sebagaimana Pasal 49 KUHP. Alasan Pengadilan Tinggi tersebut adalah tidak berlandaskan hukum, karena tidak  terdapat  unsur-unsur  pembelaan  terpaksa  yang  dilakukan  oleh  PH.  Dikatakan  demikian  karena tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dari perasaan tidak senang jika foto dirinya selaku terdakwa dalam kasus pidana disebarluaskan oleh media.

## KESIMPULAN DAN SARAN
PH  yang  menghalang-halangi  pencarian  berita  dengan  kekerasan  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  khususnya  dikaitkan  dengan  pembelaan  terpaksa  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP, karena: 1) Memenuhi unsur-unsur kesalahan:
a. Adanya  perbuatan  melawan  hukum,  PH  merasa  tidak  senang  jika  kasus  pidana  yang  menimpa dirinya  yang  diperiksa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  diinformasikan  melalui  media  cetak  dan elektronik  dengan  memuat  gambarnya.  Rasa  tidak  senang  tersebut  dilampiaskan  dengan  cara menghalang-halangi saat pengambilan gambar dengan menutupi wajah, mendorong wartawan dan menendangnya.  Ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  40  Tahun  1999  tentang  PERS, unsur-unsurnya  yakni  dengan  sengaja,  PH  melakukan  tindakan  mendorong,  menendang,  serta merusak  kamera  bertujuan  agar  menimbulkan  rasa  sakit  sehingga  para  wartawan  tersebut  tidak dapat meliput kasus yang menimpa dirinya. Secara melawan hukum, PH telah melakukan perbuatan yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  seperti  menendang,  mendorong sehingga  mengenai  pangkal  hidung  salah  satu  wartawan  serta  merusak  kamera  yang  digunakan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
wartawan  saat  meliput.  Hal-hal  yang  dilakukan  oleh  PH  merupakan  tindakan  yang  menghambat pers  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan  gagasan.  Tindakan  PH  telah  memenuhi  unsur Pasal 18 UU Pers jo Pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh PH merupakan gerakan untuk melindungi diri akan tetapi tidak dibenarkan karena gerakan yang dilakukan PH merupakan tindakan kekerasan.
b. Adanya  kemampuan  bertanggungjawab,  dalam  hal  ini  PH  merupakan  orang  yang  telah  dewasa, dapat dilihat PH saat diliput oleh wartawan dirinya sedang terlibat kasus hukum. Dengan demikian PH dinyatakan cakap hukum dan mampu bertanggungjawab.
c. Adanya  bentuk  kesalahan  berupa  kesengajaan,  tindakan  PH  yang  mendorong  dan  menendang wartawan tersebut diawali perasaan tidak senang ketika wartawan meliput berita tentang dirinya. Tindakan  yang  dilakukan  PH  dengan  maksud  agar  timbul  rasa  sakit  dan  tidak  akan  melakukan tindakan peliputan.
d. Tidak ada alasan pemaaf, PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II tidak suka diliput oleh  media,  PH  melakukan  pembelaan  diri  dengan  cara  yang  dilarang  oleh  peraturan  perundang- undangan.
2)Terkait  dengan  penerapan  Pasal  49  ayat  (1)  dapat  disimpulkan  bahwa,  serangan  mendadak  dan seketika merupakan serangan yang tidak diketahui sebelumnya oleh korban serta dilakukan secara seketika pada  waktu  itu.  Pada  waktu  kejadian  para  wartawan  hanya  mengambil  gambar  (foto)  serta  mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu itu menjalani pelimpahan tahap II, para wartawan melakukan  tugasnya  dengan bertanggung  jawab. Hal ini para wartawan untuk  mengambil gambar  (foto) PH terdapat jarak yang digunakan. Para wartawan dalam mengambil gambar (foto) serta mencari informasi maupun berita tentang PH yang pada waktu terlibat kasus, berlandaskan Pasal 1 angka 1 UU Pers, maka bukan  suatu  tindakan  atau  serangan  yang  bersifat  melawan  hukum.  Para  wartawan  hanya  mengambil gambar  (foto)  serta  mencari  informasi  maupun  berita  tentang  PH  yang  pada  waktu  itu  menjalani persidangan. Hanya saja pada waktu itu dirinya tidak suka diliput oleh media, PH melakukan pembelaan diri. Akan tetapi pembalaan diri yang dilakukan oleh PH hanya sebatas penolakan untuk tidak mau diliput oleh media dan tidak merujuk pada pembelaan diri dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Cara pembelaan adalah patut  apabila  tidak  ada  cara  lain  yang  dapat  dilakukan,  akan  tetapi  PH  lebih  memilih  untuk  melakukan pembelaan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  simpulan  tersebut,  hendaknya  jaksa  penuntut  umum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan bahwa dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim  atau  sesuatu  kekeliruan  yang  nyata  sebagaimana  Pasal  67  huruf  f  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA
D. Scaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana , Liberty, Yogyakarta, 1995.
Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) , Alumni, Bandung.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
P.A.F.  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,    Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2011.
S.R  Sianturi, Asas  –  asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya ,  Alumni  Ahaem  Petehaem, Jakarta, 1986.
www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung No. 472 K/Pid.Sus/2011