QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 75

## ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL DAN IMPLIKASINYA KEPADA
PEREKONOMIAN INDONESIA:

## ANALISIS KESEIMBANGAN UMUM
Wawan Hermawan CEDS FEB Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Cimandiri No. 8 Bandung. Telp. 022-4204510 Email: w.hermawan@unpad.ac.id

## ABSTRACT
The  economy  cannot  be  separated  from  the  role  of  government  spending  in stimulating  the  economy.  Fiscal  policy  is  government’s  tool  to  intervene  in  the economy,  could  change  for  the  better  economy  or  even  make  the  economy  into  a recession. On the other hand, economic activity over the impact of greenhouse gas contribution,  so  the  impact  on  global  climate  change.  Therefore,  a  certain  sector- specific  fiscal  policies  have  considerable  impact  in  influencing  greenhouse  gases. This  study  aims  to  provide  an  analysis  of  fiscal  policy  scenarios  that  can  affect greenhouse gases, so that could explain what sector-specific fiscal policies that can increase  the  risk  of  climate  change.  This  research  uses  the  model  of  Computable General Equilibrium (CGE) based fiscal policy held by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia named AGEFIS (Applied General Equilibrium Model for Fiscal). The scenario is to decrease fosil fuel subsidy that can produce CO2 emision. The  results  shows  that  decreasing  fossil  fuel  subsidies  can  reduce  the  CO2 emission, but with high consequences. The consequences are the economic growth seen to fall, household wealth declined and the real consumption levels decrease. _________________________________ Keywords: Fiscal Policy, Climate change, CGE, AGEFIS, CO2

## PENDAHULUAN
ndonesia merupakan negara demokratis dengan sistem pemerintahan  presidentil.    Perekonomian  Indonesia  berbasis sistem  kapitalis  dicampur  dengan  peran  pemerintah  dalam beberapa  aspek  ekonomi  strategis,  seperti  energi,  telekomunikasi  dan transportasi.  Setelah  masa  reformasi,  peran  pemerintah  mulai  dikurangi dengan  memberikan  wewenang  individu  lebih  besar  dalam  membawa perekonomian  menuju  keseimbangan  alaminya.  Walau  bagaimanapun, I
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 76
peran  pemerintah  dalam  mempengaruhi  perekonomian  masih  besar.  Hal ini  tercermin  dalam  kebijakan  fiskal  dan  moneter  yang  masih  sanggup merubah pola perekonomian di Indonesia.
Struktur  ekonomi  Indonesia,  telah  masuk  pada  struktur  negara  industri. Hal  ini  terlihat  pada  kontribusi  sektor  industri  pengolahan  yang mempunyai  kontribusi  terbesar  (25%  pada  tahun  2010).  Dilihat  dari  sisi penyerapan  tenaga  kerja  di  Indonesia, sektor  pertanian  masih  merupakan sektor  yang  terbesar  (38%  pada  tahun  2010)  walaupun  dengan  tren  yang turun.
Kebijakan  fiskal  diakui  banyak  bermanfaat  dalam  meningkatkan perekonomian,  terutama  pada  saat  perekonomian  mengalami  pelambatan (Ismal,  2011).  Kebijakan  fiskal  yang  berlandaskan  pada  pengeluaran pemerintah  dan  pengenaan  pajak  memberikan  stimulus  terhadap perekonomian  suatu  negara.  Demikian  juga  dengan  Indonesia,  kebijakan fiskal  di  bawah  komando  presiden  telah  melakukan  berbagai  kebijakan dalam  mengawal  perekonomian  menuju  tingkat  keseimbangan  dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  tinggi  banyak  dibantu  oleh berbagai  kebijakan  fiskal,  seperti  peningkatan  penanaman  modal  asing (Fatah  et.al.,  2012)  dengan  menggunakan  insentif  pajak.  Harapan  dari adanya  modal  dari  luar  akan  memicu trickle  down  effect dari  akumulasi modal  (Aghion  and  Bolton,  1997).  Hal  ini  sebagai  salah  satu  alasan terjadinya  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  dengan  tingkat  pertumbuhan yang  bagus.  Pada  rentang  waktu  1981-2010  pertumbuhan  rata-rata pertumbuhan  ekonomi  per  tahun  ada  pada  kisaran  5,6%  atau  6,17%  jika tahun  krisis  ekonomi  tidak  dimasukkan.  Oleh  karena  itu,  Indonesia termasuk  dalam  negara  yang  masuk  ke  dalam  kelompok  negara-negara Keajaiban Asia (Asian Miracle Countries) (Stiglitz, 1996:1).
Ketika aktivitas ekonomi meningkat, maka penggunaan sumber daya akan lebih  tinggi,  termasuk  sumber  daya  alam.  Proses  produksi  akan menggunakan  input  dari  faktor  primer  seperti  tenaga  kerja  dan  modal, input  antara  dan  juga  sumber  daya  alam  yang  berasal  dari  lingkungan alami.  Perekonomian  semakin  tinggi  tingkatnya,  maka  output  yang dihasilkan  dalam  perekonomian  juga  akan  semakin  meningkat  dan berdampak  pada  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  semakin  massif,
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 77
sementara  kemampuan  alam  dalam  menyediakan  sumber  daya  sangat terbatas (UNEP, 2010).
Peningkatan  aktivitas  ekonomi  secara  langsung  atau  tidak  langsung  akan mempengaruhi  kualitas  lingkungan  dimana  perekonomian  tersebut berjalan  (Halkos,  2012).  Dampak  penggunaan  input  sumber  daya  alam sebagai  faktor  produksi  berdampak  terhadap  lingkungan  sebagai  wadah raksasa  untuk  menampung  sisa  dari  aktivitas  ekonomi.  Dampak lingkungan akan terasa baik dari media alam tanah, air maupun udara.
Sebagian PDB dikeluarkan oleh pengeluaran pemerintah dengan berbagai dampaknya  pada  sektor-sektor  perekonomian  di  masyarakat.  Halkos, (2012) menjelaskan akan adanya hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan  polusi  pada  77  negara  pada  periode  tahun  1980-2000.  Jika  PDB terbentuk  oleh  peran  dari  pengeluaran  pemerintah,  maka  pengeluaran pemerintah mempunyai tanggung jawab juga terhadap polusi lingkungan.
Adanya fenomena pengeluaran pemerintah memicu adanya polusi udara, memberikan  dampak  atas  peningkatan  gas  rumah  kaca.  Kontribusi  dari CO2  sebagai  kontributor  yang  tinggi  untuk  gas  rumah  kaca  banyak disumbang  oleh  aktivitas  ekonomi  (Stern,  2006).  Naiknya  aktivitas ekonomi berdampak lurus terhadap naiknya gas rumah kaca. Oleh karena itu,  pengeluaran  pemerintah  menjadi  sebuah  kunci  dalam  melakukan kontrol  terhadap  gas  rumah  kaca,  dimana  hal  ini  menjadi  menarik  untuk dikaji lebih jauh.
Menurut laporan yang dibuat oleh APEC (APEC, 2010), sumber gas rumah kaca  yang  terbesar  adalah  CO2  dengan  pertumbuhan  yang  tinggi.    Masih menurut laporan tersebut, sumber CO2 terbesar ada pada deforestasi yang hampir seperempatnya diikuti oleh CO2 yang bersumber dari bahan bakar fosil  yang  bersumber  dari  transportasi  dan  pembangkit  energi  listrik. Tingkat  konsumsi  energi  di  Indonesia  yang  digunakan  sebagai  sarana transportasi  menggunakan  sumber  energi  minyak  bumi  yang  disubsidi oleh  pemerintah.  Pengeluaran  subsidi  pemerintah  Indonesia  lebih  besar untuk memberikan subsidi energi dibandingkan untuk yang bukan energi. Seperti ditampilkan di Tabel 1, sepanjang tahun 2006 sampai dengan tahun 2012  pengeluaran  untuk  subsidi  energi  selalu  lebih  besar  dibandingkan dengan  subsidi  bukan  energi.  Hal  ini  diperparah  lagi  apabila  terdapat
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 78
kenaikan hanya minyak dunia yang akan meningkatkan nilai subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.
Table 1. Indonesian Government Spending On Subsidies (%) Subsidy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Energy 53.17 56.24 55.25 59.35 57.93 54.84 55.34 Non Energy 46.83 43.76 44.75 40.65 42.07 45.16 44.66

## Sumber : Kementerian Keuangan RI
Tabel di atas menunjukkan adanya ketimpangan atas peran subsidi dalam memberikan  stimulus  dalam  perekonomian  dengan  andil  yang  besar terhadap  gas  rumah  kaca.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat bagaimana  dampak  dari  pengurangan  subsidi  energi  dari  pemerintah Indonesia  terhadap  penurunan  gas  CO2,  sehingga  bisa  memberikan andil atas  mitigasi  dari  perubahan  iklim.  Selain  itu,  bagaimana  dampak  dari penurunan subsidi energi terhadap perekonomian.
Menjadi  sebuah  negara  dengan  pendapatan  yang  rendah  dan  anggaran yang  terbatas,  membuat  masalah  adaptasi  dan  mitigasi  dampak  negatif perubahan  iklim  menjadi  semakin  sulit  (Stern,  2006).  Dengan  populasi lebih  dari  230  juta  penduduk  pada  tahun  2013  yang  menempatkan Indonesia  pada  posisi  ke-4  dilihat  dari  jumlah  penduduk,  maka keberadaan  Indonesia  menjadi  sangat  penting  dalam  konteks  penentuan kebijakan  perubahan  iklim  secara  global,  karena  pertumbuhan  emisi karbon  per  kapita  telah  meningkat  sebanyak  sepuluh  kali  lipat  dari semenjak tahun 1950-an, hingga pada tahun 2002 emisi karbon per  kapita Indonesia telah mencapai 0.39 metrik ton, walaupun masih di bawah rata- rata total emisi gas per  kapita secara global (Marland et al., 2005), artinya jika  tidak  ada  tindakan  nyata,  maka  hanya  tinggal  menunggu  waktu  saja sebelum  emisi  gas  per  kapita  Indonesia  akan  melebihi  rata-rata  emisi  gas per kapita global.
Indonesia adalah salah satu Negara penghasil CO2 tertinggi di dunia. Sejak 2004,  Indonesia  termasuk  kedalam  25  terbesar  untuk  CO2  dari  sektor FOSIL FUEL. Jika emisi dari deforestasi dimasukkan Indonesia menjadi 3-5 emitor  terbesar  di  dunia  (Resosudarmo  et  al,  2008). I su  pengurangan subsidi  FOSIL  FUEL  berhasil  menjadi  tema  pertikaian  seru  dalam  masa tahun  anggaran  2013  di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari penundaan kenaikan FOSIL FUEL pada bulan Maret-April tahun 2012 lalu.
Dalih  Pemerintah  melakukan  pengurangan  subsidi  FOSIL  FUEL merupakan  cerminan  dari  asumsi  ekonomi  makro  Indonesia  yang dipengaruhi  oleh  dampak  krisis  global  yang  tak  berkesudahan.  Melihat kondisi domestik di Indonesia kini, isu pengurangan subsidi FOSIL FUEL kembali mencuat ke permukaan setelah sebelumnya pada tahun anggaran 2012 subsidi FOSIL FUEL melonjak naik dari pagu 40 juta Kiloliter menjadi 45,2 juta Kiloliter. Hal ini cukup untuk menguras anggaran APBN hingga anggaran subsidi membengkak 154,22% dari pagu subsidi FOSIL FUEL di APBN 2012. Hal ini menjadi dalih Pemerintah yang membentuk alasannya mengapa  APBN-P  2012  bisa  defisit  anggaran.    Meski  Indonesia  bukan negara  sejahtera  (welfare  state),  jenis  dan  kuantitas  subsidi  yang dialokasikan  pemerintah  bagi  masyarakat  tidak  bisa  dibilang  kecil.  Nilai subsidi  2012  mencapai  Rp  346,4  triliun  atau  34,33  persen  dari  belanja pemerintah  pusat.  Tak  kurang  dari  61,17  persen  dari  total  subsidi dialokasikan untuk FOSIL FUEL (Rp 211,9 triliun) dan 27,30 persen untuk listrik (Rp 94,6 triliun). Subsidi pangan, pupuk, benih, kredit program, dan lain-lain  hanya  Rp  39,9  triliun  atau  11,53  persen  dari  total  subsidi (Pradipyo, 2013).
Data  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  menunjukkan, proporsi  FOSIL  FUEL  bersubsidi  dinikmati  oleh:  1)  pemilik  mobil  (53 persen)  dibandingkan  pemilik  motor  (47  persen);  2)  masyarakat  di  Jawa dan Bali (59 persen); dan 3) angkutan darat (89 persen). Tercatat 25 persen rumah tangga berpenghasilan tertinggi menikmati 77 persen subsidi FOSIL FUEL  dibandingkan  25  persen  rumah  tangga  berpenghasilan  terendah yang  hanya  menikmati  15  persen  subsidi  FOSIL  FUEL  (Kementerian Keuangan, 2012).

## METODE PENELITIAN
Kerangka  pikir  secara  umum  dan  juga  prinsip  peran  kementerian keuangan  dalam  mengatasi  perubahan  iklim  dapat  diilustrasikan  pada Gambar 1. Prinsip penting yang tergambar adalah tujuan utama kebijakan fiskal  yaitu  membantu  mencapai  tujuan  utama  dari  pembangunan ekonomi yang bersifat pro-growth, pro-job, dan pro-poor . Melalui instrumen- instrumen  fiskalnya  kementerian  keuangan  mencoba  mewujudkan pembangunan  ekonomi  yang  efisien  ( pro  growth ),  mengurangi pengangguran ( pro job ), dan juga menjaga agar pembangunan yang terjadi juga berkeadilan ( pro-poor ).
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 80
Gambar  1. Prinsip  Peran  Instrument  Fiskal  Dalam  Mengatasi  Masalah Perubahan Iklim
Pembangunan ekonomi turut menyumbang emisi CO2 dan pada akhirnya turut  berkontribusi  pada  pemanasan  global.  Perubahan  iklim  kemudian berdampak  negatif  kepada  perekonomian  ( impact ).  Dampak  ini  dapat berupa  kenaikan  permukaan  air  laut,  variabilitas  iklim  yang  semakin tinggi,  kenaikan  temperatur,  serta  curah  hujan  yang  semakin  tidak terprediksi.
Kementerian  keuangan  melalui  instrumen  fiskal-nya  bisa  mempengaruhi alur  proses bisnis-as-usual tersebut  dengan  mempengaruhi  jumlah  emisi CO2 melalui  kebijakan  mitigasi,  serta  membantu  proses  adaptasi perekonomian  terhadap  perubahan  iklim.  Prinsip  yang  penting  dalam intervensi  ini  adalah  baik  kebijakan  mitigasi  dan  kebijakan  adaptasi  yang diperani  oleh  kementerian  keuangan  tidak  bertentangan  dengan  peran utama kementerian keuangan untuk menjaga pembangunan ekonomi yang pro-growth,  pro-jobs , pro-poor dan pro-climate  change .  Salah  satu  dari  tujuan utama  kajian  ini  adalah  mencari  berbagai  alternatif  instrument  kebijakan fiskal yang dapat memenuhi prinsip penting ini.
CLIMATE CHANGE EKONOMI Emisi CO 2 (+) Impact (-)
Mitigasi
Adaptasi
Instrumen Fiskal: Pajak/Subsidi Pengeluaran Departemen Keuangan Pro-Growth Pro-Jobs Pro-Poor Kebijakan Mitigasi Kebijakan Adaptasi

## Struktur Model AGEFIS-2
Metodologi  yang  akan  digunakan  dalam  pengkajian  ini  yaitu:    Analisis economy-wide  (CGE)  model.  Analisis economy-wide ( Computable  General Equilibrium - CGE ) model akan digunakan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif instrumen kebijakan fiskal yang dapat mengatasi climate change dan  juga  menjaga  akan  tujuan  pembangunan  nasional  yang  utama,  yaitu pertumbuhan  ekonomi  yang  efisien,  menciptakan  lapangan  kerja,  serta berkeadilan  tetap  terjaga.  Karena  keterbatasan  dalam  metodologi,  analisis economy-wide model akan berfokus pada mitigasi perubahan iklim.
Model  yang  akan  dikembangan  dan  digunakan  adalah  model  AGEFIS-2, sebuah pengembangan model AGEFIS (Lihat Yusuf dkk, 2008). Model CGE yang dikhususkan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan terkait mitigasi perubahan  iklim.  Deskripsi  detail  dari  struktur  model  AGEFIS  ini  akan dibahas  pada  bagian  selanjutnya.  Untuk  pengkajian  ini,  model  AGEFIS akan dikembangkan menjadi model AGEFIS-2 dengan dimodifikasi sesuai dengan  kebutuhan  analisis  serta  data-datanya  akan  diperbaharui  jika memungkinkan.
Ekstensi model AGEFIS menjadi AGEFIS-2 adalah sebagai berikut:
1. Disagregasi  sektor  yang  lebih  detail  terutama  menyangkut  berbagai sumber  energi  baik  yang non-renewable dan carbon-emmiting dan  juga non-renewable energi sepanjang datanya memungkinkan.
2. Struktur  produksi  dibuat  memungkinkannya  substitusi  antara  energi dan  antara  energi  dengan  input  lainnya  (misalnya  input  primer  atau kapital).
3. Rumah  tangga  akan  didisagregasi  untuk  memungkinkan  analisis distribusi.
4. Dimasukannya emisi karbondioksida secara eksplisit ke dalam model
5. Dimasukannya carbon accounting ke dalam model
Berbagai  alternatif  instrument  fiskal  serta  kombinasinya  (termasuk kombinasi revenue-recycling -nya)  akan  dianalisis  untuk  kemudian  dikaji kelebihan  dan  kekurangannya  sesuai  dengan  dampaknya  terhadap perekonomian  ( Economy , growth , employment ),  lingkungan  (emisi  CO2), serta  keadilan  (ketimpangan  dan  kemiskinan).  Dari  situ  bisa  ditentukan instrumen dan kombinasi instrumen mana yang dianggap paling baik.

## Skenario Simulasi
Isu  dampak  negatif  dari  subsidi  energi  bukanlah  hal  yang  baru.  Telah banyak literatur  dan  penelitian  yang  mencoba mengelaborasi hal  ini.  Saat ini  subsidi  energi  dianggap  sudah  tidak  relevan  lagi  penerapannya  (The Economist,  2009).  Subsidi  harga  bahan  bakar  minyak  dinilai  tidak  tepat sasaran,  karena  lebih  banyak  dinikmati  oleh  masyarakat  berpendapatan menengah  ke  atas  terutama  yang  bermukim  di  daerah  perkotaan. Selanjutnya,  setelah  Indonesia  menjadi  net-importer  minyak  bumi  sejak 2004, subsidi FOSIL FUEL dikhawatirkan akan meningkatkan
ketergantungan  akan  energi  dari  suplai  luar  negeri  yang  mana  relative beresiko.  Subsidi  energi  juga  hanya  akan  mendorong  pemborosan konsumsi  energi  domestik  dan  menjadi  disinsentif  bagi  pengembangan energi  baru  dan  terbarukan,  yang  pada  akhirnya  berdampak  buruk terhadap energy security.
Dari  sudut  pandang  lingkungan,  subsidi  bahan  bakar  fossil  hanya  akan memperburuk  kondisi  lingkungan  dan  suhu  bumi.  Mensubsidi  bahan bakar fosil sama artinya dengan mendukung penambahan emisi gas rumah kaca  yang  akan  menyebabkan  pemanasan  global  dan  pada  akhirnya penyebab dari adanya perubahan iklim.
Economist (2013) menekankan bahwa kurang dari 15% emisi karbon global sekarang  disebabkan  oleh  efek  berlebihan  dari  kebijakan  memberikan subsidi  energi,  bahkan  menurut  penelitian  IMF.  Economist  juga menekankan  bila  terjadi  penurunan  atas  kebijakan  tersebut  akan  segera mencapai target pengurangan karbon untuk tiap negara dan pada dekade berikutnya,  dimana  dalam  jangka  panjang  penurunan  subsidi  akan meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, penghapusan subsidi energi harus  menjadi  concern  utama  para  pengambil  kebijakan,  khususnya  di kementerian  keuangan,  dalam  upaya  mitigasi  perubahan  iklim  dengan menggunakan instrument fiskal.
Skeario  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mengaplikasikan  adanya  kenaikan  harga  premium  pada  saat  harga  Rp 4500  menjadi  Rp  6500,  dimana  pada  dasarnya  subsidi  untuk  fosil  fuel berkurang  sebesar  Rp  2000  untuk  tiap  liternya.  pengurangan  subdisi  ini tentu diharapkan berdampak terhadap semua sektor dalam perekonomian
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 83
dan  sekaligus  memberi  dampak  atas  produksi  CO2  dari  tiap  aktivitas ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Simulasi Terhadap Emisi CO2
Kenaikan  harga  FOSIL  FUEL  atau  menurunkan  subsidi  FOSIL  FUEL menyebabkan  penurunan  permintaan  akan  FOSIL  FUEL  oleh  rumah tangga sebesar 7.4% relatif terhadap baseline dengan penurunan konsumsi FOSIL  FUEL  sebesar  5,77%  relatif  terhadap  baseline.  Hal  ini mengisyaratkan  adanya penurunan  konsumsi  FOSIL  FUEL  sebagai  akibat dari  kenaikan  harga.  Output  semua  sektor  ekonomi  turun  akibat  dari adanya penurunan subsidi dari FOSIL FUEL, hal ini terjadi karena FOSIL FUEL  diperlukan  baik  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  dalam semua aktivitas perekonomian.
Penurunan subsidi  ini berdampak  pada  penurunan  hampir  semua  output untuk  tiap  sektor  dalam  ekonomi.  Tabel  1  menunjukkan  terjadinya penurunan  output  paling  besar  setelah  adanya  penurunan  subsidi. Hasilnya  tidak  mengejutkan,  terutama  dampak  yang  besar  terjadi  pada sektor  transportasi  yang  banyak  menggunakan  energi  minyak,  selain  itu pembangkit  listrik  juga  mendapatkan  dampak  terbesar  untuk  penurunan output.
Tabel 2. Dampak Terbesar dari dampak Pengurangan Subsidi pada Output
Sektor No Output Percentage Change 1 BBM -14.49 2 AIRTR -5.12 3 LNDTR -2.23 4 PLTP -2.22 5 PLTD -2.22 6 PLTGU -2.22 7 PLN -2.22 8 PLTA -2.22 9 PLTU -2.22 10 PLTG -2.22 Sumber: Hasil Perhitungan Model
Penurunan  subsidi  memberikan  penurunan  output  seperti  ditunjukkan pada  tabel  di  atas.  Penurunan  output  tentunya  memberikan  penurunan CO2  yang  ada  seiring  dengan  dibuatnya  ouput  pada  sebuah  proses produksi.  Tabel  3  memberikan  gambaran  atas  penurunan  CO2  untuk  10 sektor terbesar yang terkena dampak dari penurunan subsidi FOSIL FUEL. Sektor  FOSIL  FUEL  memberikan  penurunan  CO2  terbesar  karena mengalami  penurunan  output  terbesar  atas  dampak  langsung  kenaikan fosil  fuel.  Sektor  gas  alam  (NATGAS)  mengalami  penurunan  akibat  dari industri  fosil  fuel  juga  menggunakan  input  dari  gas  alam.  Sektor-sektor lain  seperti  transportasi  udara  (AIRTR),  industri  air,  makanan  perbankan dan perikanan juga mengalami penurunaan output CO2 terbesar.
Sektor  Geothermal  mengalami  kenaikan.  Hal  ini  memberikan  penjelasan bahwa  sumber  energi  ini  menjadi  relatif  lebih  murah,  tentunya  di  luar biaya  pembangunan  pabrik,  sehingga  terdapat  pergeseran  input  energi terhadap  geotermal  walaupun  relatif  tidak  besar.  Bila  dilihat  dari penurunan  output  yang  terkecil,  ternyata  terdapat  coal.  Walaupun  turun outputnya,  tetapi  sangat  kecil.  Hal  ini  karena  coal  merupakan  substitusi energi bagi fosil fuel terutama untuk industri, seperti industri listrik.
Tabel 3 . Dampak Terbesar Pengurangan Subdisi terhadap Output CO2
No CO2 Percentage Change 1  BBM -52.40 2  NATGAS -9.98 3  WATER -7.88 4  AIRTR -7.80 5  FOOD -7.57 6  BANK -7.47 7  FISHR -7.39 8  SERV -7.28 9  REST -7.27 10  LIVEST -7.25

## Sumber: Hasil Perhitungan Model
Akibat dari penurunan output mengakibatkan penurunan dari emisi CO2 per  sektor  atau  secara  umum  sebesar  3,74%  dari  baseline.  Hal  ini mempunyai  konsekuensi  biaya  yang  cukup  tinggi.  Tabel  3  merupakan hasil  simulasi  yang  disebabkan  oleh  penurunan  subsidi  fosil  fuel. Perekonomian  mengalami  penurunan  sebesar  1.25%  dari  baseline.
Penurunan  ini  seiringa  dengan  turunnya  tingkat  konsumsi  riil  dari masyarakat yang menjadi alasan kenapa adanya penurunan terhadap GDP. Hal menarik lainnya adalah adanya penurunan terhadap harga. Consumer price  index  mengalami  penurunan  sebesar  0.19%  dari  baseline  demikian juga  tingkat  harga  konsumsi  juga  turun  sebesar  3.74%  dari  baseline. Dengan  kata  lain  terjadi  penurunan  kinerja  ekonomi  diikuti  dengan penurunan  harga.  Walaupun  perubahan  ini  merupakan  persentase perubahan  terhadap  baseline,  tetapi  hal  ini  menunjukkan  adanya  upaya untuk  menurunkan  subsidi  dengan  dalih  untuk  menurunkan  konsumsi fosil  fuel  mempunyai  biaya  seiring  dengan  bonus  penurunan  atas  gas rumah kaca.
Tabel 4. Perubahan Makro Ekonomi Indonesia
Deskripsi Variabel Makro Hasil Simulasi consumers price index cpi -0.19 net indirect tax (change) delINDTAX 61196.30 delSAV (change) delSAV 3616.60 delSAVH (change) delSAVH -4232.95 govenrment saving (change) delSG 43978.65 govenrment expenditure egc -14.81 price of  consumption pcon_c -0.19 total emissions xco_ue -3.74 real consumption xcon_c -2.41 gdp xgdpexp2 -1.25
Sumber: Hasil Perhitungan Model
Dari  sisi  anggaran  pemerintah,  terjadi  kenaikan  simpanan  dari  subsidi pemerintah  sebesar  44  trilyun  rupiah.  Hal  ini  pemerintah  mendapatkan sisa anggaran dari biasanya untuk membayar subsidi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  simulasi  untuk  menurunkan  subsidi  dengan  tujuan untuk  menurunkan  gas  rumah  kaca  dari  penggunaan  fosil  fuel  yang berlebihan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Fosil  fuel  sebagai  sumber  dari  gas  CO2  mempunyai  peran  yang besar  terhadap  perekonomian.  Hal  ini  terlhat  dari  penurunan
output  untuk  hampir  dari  semua  sektor  sebagai  dampak  dari penurunan  subsidi  untuk  fosil  fuel.  Makro  ekonomi  juga menunjukkan  tingkat  yang  meresahkan,  dilihat  dari  penurunan tinkat  pertumbuhan  ekonomi  relatif  terhadap  baselin  dan  tingkat konsumsi riil rumah tangga relatif terhadap baseline.
2. Menurunkan  subsidi  terhadap  fosil  fuel  mempunyai  konsekuensi yang  tinggi.  Betul  terjadi  penurunan  emisi  yang  cukup  besar sebagai  dampak  penurunan  konsumsi  fosil  fuel  akibat  harga  fosil fuel  yang  lebih  mahal.  Konsekuensi  tersebut  dilihat  dari pertumbuhan  ekonomi  yang  turun,  kesejahteraan  rumah  tangga yang juga turun dilihat dari tingkat konsumsi riil yang turun.

## DAFTAR PUSTAKA
Aghion,  Philippe  and  Bolton,  Patrick  (1997),  A  Theory  of  Trickle  Down Growth  and  Development,  Review  of  Economic  Studies  (1997)  64, 151-172.
Fatah,  et.al.  (2012),  Economic  Growth,  Political  Freedom  and  Human Development: China, Indonesia and Malaysia, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 1; January 2012.
Ismal,  Rifki  (2011),  Assessing  Economic  Growth  and  Fiscal  Policy  in Indonesia,  Journal  of  Economic  and  Business,  No.  1  (53-71),  Vol.
XIV.
Stiglitz,  J.  (1996),  Some  Lessons  from  East  Asian  Miracle, The  World  Bank Research Observer , Available at: URL:http://tsp.ec.tku.edu.tw/QuickPlace/113922qp/Main.nsf/$defau ltview/16C4BC965C792B624825725600599359/$File/Stiglitz1996.pdf?
OpenElement , AcessDate: November 28th, 2013
Ministry of Finance of Indonesia, DATA POKOK APBN 2006–2012.
Halkos,  George  (2012),  The  Impact  of  Government  Expenditure  on  the Environment:  An  Empirical  Investigation.  Munich  Personal  RePEc Archive  (MPRA)  Paper  No.  39957,  Online  at http://mpra.ub.uni- muenchen.de/39957/ .
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 87
Ghali, K.H., 1998. Government size and economic growth: evidence from a multivariate cointegration analysis. Applied Economics 31, 975-987.
Stern, David I, (2003), International Society for Ecological Economics,
Internet Encyclopaedia of Ecological Economics, The Environmental
Kuznets Curve, available at http://isecoeco.org/pdf/stern.pdf
Sim, N.C.S., 2006. Environmental Keynesian Macroeconomics: Some further discussion. Ecological Economics 59, 401-405.
Climate Change and Fiscal Policy: A Report for APEC, 2010
Yusuf,  Arief  A.  and  Budy  P.  Resosudarmo  (2007),  “On  the  Distributional Effect  of  Carbon  Tax  in  Developing  Countries:  The  Case  of Indonesia”,  Papers  No.  EEN0706,  Economics  and  Environment Network, the Australian National University.
QE Journal │ Vol.05 - No. 02 June 2016 - 88

## Lampiran
Tabel L.1. Daftar Sektor Dalam AGEFIS-2
No. Set Nama Sektor 1 CROPS Pertanian Tanaman Pangan 2 OTHCRP Pertanian Tanaman Lainnya 3 LIVSTK Peternakan dan Hasil-hasilnya 4 FOREST Kehutanan dan Perburuan 5 FISH Perikanan 6 COAL Batubara 7 OIL Minyak Bumi 8 NATGAS Gas Bumi 9 GEOTHE Panas Bumi 10 MINE Biji Logam/lainnya 11 OTHMINE Pertambangan dan Penggalian Lainnya 12 FOOD Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 13 TEXTILE Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit 14 WOODP Industri Kayu & Barang Dari Kayu 15 PAPER Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri 16 BBM Hasil olahan minyak 17 CHEM Industri Kimia Lainnya 18 PLN Pembangkit Listrik Non-PLTA 19 PLTA Pembangkint Listrik Tenaga Air 20 UTIL Gas dan air minum 21 CONSTRU Konstruksi 22 TRADE Perdagangan 23 RESTAU Restoran 24 HOTEL Perhotelan 25 LNDTRAN Angkutan Darat 26 AIRTRAN Udara 27 WTRTRAN Air 28 COMMUN Komunikasi 29 TRASERV Jasa Penunjang Angkutan, dan Pergudangan 30 BANK Bank dan Asuransi 31 ESTATE Real Estate dan Jasa Perusahaan 32 GOVSER Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya 33 OTHSER Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya