Mutiara Febriana, Kadek Cahya Susila Wibawa (2023) Kedudukan Hukum Perjanjian Hak Asuh Anak yang Dibuat oleh Notaris, (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023

## KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN HAK ASUH ANAK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
Mutiara Febriana, Kadek Cahya Susila Wibawa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: mfebrina5@gmail.com

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dalam membuat perjanjian hak asuh anak, serta untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian hak asuh anak yang dbuat oleh Notaris. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  meneliti  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  dan sistematika  hukum  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  untuk  memperoleh  data sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Notaris  selaku  seorang  pejabat umum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  suatu  Akta.  Perjanjian  hak pengasuhan  anak  yang  telah  disepakati  kedua  belah  pihak  (suami  dan istri)  yang disahkan oleh Notaris merupakan sebuah Akta Notaris yang mempunyai kekuatan hukum  dan  merupakan  akta  otentik.  Dalam  hal  suami  dan  istri  melakukan perceraian  di  hadapan  sidang  pengadilan,  Akta  Notaris  tersebut  sangat  berperan terutama  bagi  Hakim  yaitu  mempercepat  Hakim  dalam  memimpin  proses persidangan  dan  mempermudah  dalam  mengambil  keputusan.  Kedudukan  anak akibat  perceraian  antara  lain  adalah:  baik  bapak  atau  ibu  tetap  berkewajiban memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan anak  tersebut,  maka  hakim  berwenang  memberikan  keputusan,  bapak  harus bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pendidikan  yang  diperlukan  anak  tersebut, akan tetapi bila di dalam keyataannya bapak tersebut tidak dapat mencukupi atau memenuhi  kewajiban  tersebut,  maka  hakim  dapat  memutuskan  bahwa  ibu  ikut memikulnya  dan  Pengadilan  dapat  memerintahkan agar  kepentingan  sianak  tetap terjamin  setelah  orang  tuanya  bercerai,  karena  hal  tersebut  diletakkan  di  bawah tanggung jawab orang tuanya, dimana mereka tetap diwajibkan untuk memelihara serta mendidik anak tersebut sampai anak tersebut dewasa.
Kata kunci : Peran Notaris; Kedudukan Notaris

## Abstract
The  study  aims  to  find  out  how  the  role  of  Notaries  in  making  child  custody agreements, as well as to find out the legal position of child custody agreements made  by  Notaries.  This  research  method  uses  a  normative  juridical  approach, namely examining legal principles, legal rules, and legal systematics by examining library  materials  to  obtain  secondary  data.  The  results  showed  that  Notary  as  a general  official  who  has  the  authority  to  make  a  Deed.  The  agreement  on  child
custody rights that has been agreed upon by both parties (husband and wife) ratified by a Notary Public is a Notary Deed that has legal force and is an authentic deed. In the event that a husband and wife divorce before a court session, the Notary Deed plays a very important role, especially for the Judge, namely speeding up the Judge in  presiding  over  the  trial  process  and  making  it  easier  to  make  decisions.  The position  of  the  child  due  to  divorce  includes:  either  the  father  or  mother  is  still obliged to  maintain  and  educate  his  children  solely  based  on  the  interests  of  the child,  then  the  judge  has  the  authority  to  make  a  decision,  the  father  must  be responsible for all the education costs needed by the child, but if in his keyata, the father cannot meet or fulfill the obligation, then the judge can decide that the mother bears it and the Court can Ordered that the interests of the child remain guaranteed after the parents divorce, because it is placed under the responsibility of the parents, where they are still obliged to maintain and educate the child until the child is an adult.

## Keywords: Notary Role; Notary Position.

## Pendahuluan
Perkawinan  ialah  keterikatan  lahir-batin  seseorang  pria  dan  seseorang  wanita, yang  mana  dianggap  sakral  dan  diakui  oleh  Hukum,  hal  ini  karena  perkawinan dilaksanakan  secara  hukum  dan  secara  agama  (Makalew,  2013).  Maka  biasanya perkawinan  prosesinya  dilangsungkan  secara  agama  dilanjutkan  kemudian  pencatatan secara  hukum.  Namun  meskipun  begitu,  ketika  terdapat  permasalahan  internal  rumah tangga  dianggap  tak  memungkinkan  lagi  diselesaikan  dan  perkawinan  tersebut  takkan dapat dipertahankan lagi, maka dapat menyebabkan perkawinan tersebut berujung pada perceraian atau lepasnya ikatan perkawinan.
Kemudian  dampak  dari  lepasnya  keterikatan  perkawinan  berupa  perceraian sebagaimana  ditentukan  pada  UU  Perkawinan,  pada  prinsipnya  yakni  menyatakan  dan mengatur bahwa suami atau istri berkewajiban bahkan diharuskan dalam pemeliharaan serta mendidik buah hatinya untuk kepentingan buah hatinya itu sendiri (Tektona, 2012).
Putusan  pengadilan  memang  sebagai  salah  satu  dasar  untuk  salah  satu  pihak mendapatkan atau menerima hak asuh atas anaknya, akan tetapi terkadang masih terdapat konflik untuk memperebutkan hak mengasuh anak tersebut sebelum atau bahkan setelah adanya  putusan  hakim  (Pandy  &  Astariyani,  2020).  Selain  terkait  konflik  yang  timbul terkait  perebutan  hak  asuh  anak,  terdapat  pula  pengingkaran  atas  apa  yang  telah diputuskan oleh hakim saat memutuskan hak asuh.
Namun saat ini terdapat beberapa solusi agar meminimalisir munculnya konflik perebutan  hak  asuh  anak  atau  ingkar  atas  kewajiban  orang  tua  yang  telah  berpisah tersebut,  yakni  dengan  membuat  perjanjian  hak  asuh  anak  yang  khususnya  membuat perjanjian  tersebut  dihadapan  dan  disahkan  oleh  notaris  (Fanani,  2017).  Penelitian  ini akan membahas kedudukan Kedudukan hukum perjanjian hak asuh anak yang dibuat oleh notaris.

## Metode Penelitian
Metode penelitian pada artikel yaitu yuridis normatif di mana dalam pendekatan ini  sebagai  sebuah  pendekatan  yang  berdasarkan  aturan-aturan  secara  hukum  yang diberlakukan  (Soemitro,  1982).  Sementara  pada  pendekatan  normatif  sebagai  suatu pendekatan  yang  dilaksanakan  melalui  penelitian  terhadap  materi-materi  kepustakaan ataupun disebut sebagai data sekunder berkaitan dengan asas-asas hukum serta beragam kasus dandapat disebut sebagai penelitian hukumkepustakaan (Soekanto, 2006).
Deskriptif  analitis  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  sebagai  suatu  spesifikasi penelitian. Deskriptif analitis adalah melakukan pendeskripsian yang didasari oleh fakta- fakta  secara  aktual  dan  mengacu  pada  obyek  yang  diteliti  (Arief,  1992).  Metode  studi pustaka digunakan dalam mengumpulkan data-data dalam artikel ini. Studi kepustakaan terdiri atas materi hukum primer adalah suatu materi hukum yang bersifat terikat, materi hukum sekunder merupakan suatu bahan yang memberi deskripsi tentang materi hukum primer dan bahannya tersebut menjadi suatu petunjuk yang menjelaskan bahan-bahan dari hukum primer (Soerjono, 1986).
Penggunaan metode untuk menganalisis data di artikel ini dalam penganalisisan dan  mengolah  data-data  yaitu  dengan  memanfatkan  analisis  kualitatif.  Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini yang di gunakan adalah dengan metode deduktif sebagai pegangan yang paling utama.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Peran Notaris Dalam Membuat Perjanjian Hak Asuh Anak
Peran  Notaris  dalam  membuat  perjanjian  hak  asuh  anak  sangat  berguna  dan mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  baik  formil  maupun  materiil (Puspitasari, 2010). Yang dimana pada saat terjadinya perceraian pasti akan menimbulkan beberapa masalah baru salah satunya adalah hak asuh anak. Meskipun terjadi perceraian dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a baik Ibu maupun Ayah tetap berkewajiban memelihara, mendidiknya berdasarkan kepentingan anak, serta tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
Undang-  Undang  Perlindungan  Anak,  dan  banyak  putusan  hakim  sudah menegaskan  hal  yang  harus  didahulukan  dalam  perceraian  adalah  kepentingan  terbaik anak. Di dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa anak dibawah usia 17tahun  dapat  memilih  akan  ikut  ayah  atau  ibunya.  Namun  di  bawah  17tahun  aturan mengatakan  bahwa  hak  asuh  anak  akan  jatuh  ke  ibunya  tanpa  adanya  suatu pernyataan/perjanjian. Tetapi apabila membuat surat perjanjian yang di tanda tangan oleh suami istri di hadapan notaris.
Pada dasarnya semua surat perjanjian yang di buat di notaris merupakan alat bukti uang sempurna bagi pihak yang mengadakan perjanjian (Sugiharti & Dewi, 2022). Hakim harus mengaggap sebagai bukti yang sempurna yang tidak memerlukan bukti tambahan sepanjang ternyata tidak terbukti sebaliknya.
Peran  Notaris  dalam  pembuatan  perjanjian  hak  asuh  anak  ini  membingkai kesepakatan kedua belah pihak (Anton, 2019). Isi dari akta perjanjian tersebut merupakan
kehendak atau keinginan para pihak yang menghadap kepada Notaris, bukan kehendak dari  Notaris.  Bahwa  pencantuman  nama  Notaris  pada  akta  Notaris,  tidak  berarti  pihak didalamnya  atau  turut  serta  atau  menyuruh  atau  membantu  melakukan  suatu  tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tapi hal tersebut merupakan aspek forlmal akta Notaris sesuai UUJN. Dan Notaris tidak terkait dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan.

## B. Kedudukan Hukum Perjanjian Hak Asuh Anak Yang Dibuat Oleh Notaris
Perjanjian sebagaimana disampaikan sebelumnya merupakan perbuatan dua pihak yang saling memiliki keterikatan diri secara sengaja dan sadar. Secara sadar itu sendiri diperkuat  pada  Pasal  1315  KUHPerdata  yang  singkat  kata,  menegaskan  bahwa  tiada serorangpun dapat melakukan ikatan diri atas nama dirinya ataupun memohon ditetapkan suatu  perjanjian  kecuali  atas  diri  sendirinya.  Apabila  terdapatnya  paksaan  maka perjanjian akan batal didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 1323 KUHPerdata.
Adapun syarat-syarat yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum mengetahui kedudukan hukum atas suatu perjanjian khususnya dalam penelitian ini terkait perjanjian hak asuh anak, yakni yang mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bagi keabsahan suatu  perjanjian-perjanjian  diwajibkan  beberapa  ketentuan,  yakni:  1)  Sepakat  mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan;  3)  Suatu  hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.
Makna dari pasal yang disampaikan merupakan penjelasan terait prasyarat yang wajib  untuk  terpenuhi  agar  dapat  terwujudnya  perjanjian,  baik  terkait  pihak  yang membuat  perjanjian  ataupun  hal  yang  diperjanjikan.  Wajib  untuk  adanya  kesepakatan antara para pihak berupa keseuaian keinginan pihak yang melakukan perjanjian atas isi perjanjian. Kecakapan merupakan suatu syarat bahwa pihak yang melakukan perjanjian yang mana perjanjian merupakan perbuatan hukum telah mencapai umur 21 atau telah menikah (untuk yang kurang dari 21 tahun), kemudian terkait perceraian apabila belim mencapai  21  tahun  tetap  dianggap  cakap  karena  telah  melakukan  perkawinan  dan perceraian sebelum 21 tahun.
Terkait  hal  tertentu  yakni  wajib  untuk  adanya  objek  yang  diperjanjikan  secara jelas dan mampu dipahami. Kemudian syarat terakhir mengenai sebab yang halal, tentu terkait perjanjian atas objek tersebut tidak menentang undang- undang serta norma-norma yang  telah  ada,  baik  kesusilaan  atau  ketertiban  umum.  Terkait  dengan  penelitian  ini, pemahaman terkait Perceraian yang mana dinyatakan ekplisit oleh UU Perkawinan pada prinsipnya merupakan satu bentuk lepasnya ikatan perkawinan tersebut, serta untuk dapat terlaksananya perceraian terdapat segenap alibi yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut. Perceraian tak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapaknya dirasakan oleh anak dalam perkawinan tersebut (Ariani, 2019).
Pada  prinsipnya  yang  mana  diwajiban  dalam  Pasal  41  UU  Perkawinan,  ayah dan/atau  ibu  tetap  harus  dan  bertanggung  jawab  atas  anak  secara  keseluruhan sebagaimana  pula  diputusnkan  dalam  Pengadilan,  pasal  tersebut  menunjukan  bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan serta menjamin bahwa
terpenuhinya kebutuhan buah hatinya. Dari hasil wawancara Kompasiana.Com dengan Staf Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan Jakarta,  yakni  pada  prinsipnya  ketika  terjadi  perceraian  dalam  UU  Perkawinan  (baik dalam kompilasi hukum islam ataupun hukum sipil), terkait hak asuh anak dibawah umur 12  tahun  diserahkan  kepada  ibunya,  kecuali  jikala  terjadi  situasi  sang  Ibu  berperilaku tidak baik dan lain-lainnya.
Terkait  hak  yang  dikecualikan  ini  berpegangan  pada  fakta  yang  cukup  banyak terjadi, yang mana hak mengasuh anak tidak secara langsung jatuh dan diberikan pada sang ibu (untuk anak dibawah umur pun  dapat terjadi), dikarenakan beberapa keadaan menunjukkan putusan pengadilan oleh Yang Mulia Hakim melimpahkan hak asuh kepada pihak bapak, berbagai dasar pertimbangannya yakni sang ibu tidak mampu secara fisik dan  mental,  kemudian  juga  dapat  secara  kemampuan  yang  kurang  intelek  dan  teliti (hingga  tahap  membahayakan  anak)  serta  pula  faktor  kedekatan  emosional  anak  lebih condong dengan bapaknya. Kedudukan istri juga dapat sama dengan suami apabila istri lebih  dominan  dan  mengprioritaskan  pekerjaan  dibandingkan  anaknya,  maka  secara Hakim akan mempertimbangkan memberikan hak asuh kepada bapak demi kebahagiaan sang buah hati (Pandy & Astariyani, 2020).
Terkadang  hal  seperti  ini  dapat  menimbulkan  konflik  bila  tidak  disampaikan secara  kekeluargaan  dan  didengarkan  keinginan  masing-masing  pihak.  Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa salah satu solusi bagi pasangan yang berpisah agar tidak melahirkan pertentangan terkait hak asuh anak ialah dengan membuat perjanjian hak asuh anak.
Didasarkan  pada  Pasal  ketentuan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  Terkait Perjanjian  hak  asuh  anak  akibat  terjadinya  perceraian  ini  merupakan  perjanjian  yang Notaris buat oleh dan/atau dihadapannya, demi bisa mengetahui kedudukan yuridis atas perjanjian tersebut perlu dilihat dari sudut pandang prinsip akan adanya perjanjian ialah adanya  keinginan  dan  kesepakatan  para  pihak  dalam  hal  ini  orang  tua  yang  berpisah secara hukum (Oelangan, 2016).
Kemudian  mengingat  pula  tujuan  utama  akan  adanya  perjanjian  tersebut  tentu untuk melindungi hak anak, sebagaimana hasil penelitian dari Fanani, A.Z, (2017) pada prinsipnya  memaparkan  bahwa  kewajiban  dari  pasangan  suami  istri  yang  berpisah tersebut tetap ada dan tidak terputus bagi anaknya. Perumusan perjanjian hak asuh tidak semata-mata dari keinginan para pihak akan tetapi melihat dan mendengar keadaan serta masukkan  keluarga  yang  dapat  berperan  sebagai  saksi  (Prasada  &  Sapuan,  2017). Kemampuan  secara  materi  tidak  hanya  menjadi  tolak  ukur,  secara  menyeluruh  perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk disepakati bersama.
Selain itu dari sudut lain perlu diperhatikan bahwa perjanjian tersebut dilahirkan oleh dan/atau dihapadan Notaris layaknya pejabat umum yang melahirkan akta autentik menjadikan perjanjian hak asuh yang Notaris buat oleh dan/atau dihadapannya tersebut memiliki  kekuatan  mengikat  secara  hukum  kepada  keseluruhan  pihak  yang  menjalani perjanjian  dalam  pembahasan  ini  ialah  pasangan  yang  berpisah,  karena  dengan diadakannya  perjanjian  tersebut  akan  memperjelas  hubungan  hukum  dengan
memperlancar  jalan  kepastian  dan  perlindungan  bagi  para  pihak  atas  hal  yang diperjanjikan  dan  memiliki  kekuatan  selama  tidak  adanya  pembuktian  terbalik, khususnya  apabila  perjanjian  dibuat  sebelum  adanya  keputusan  hakim  terkait  kuasa mengasuh anak pasca terjadinya perceraian.
Perjanjian  ini  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan  oleh  Hakim,  karena  pada prinsipnya  sebagaimana  dinyatakan  dalam  hasil  penelitian  Erisa  Ardika  Prasada, pertimbangan  hakim  merupakan  titik  penting  dalam  terlaksananya  esensi  dari  putusan hakim yang adil serta memiliki kepastian hukum, serta adanya kemanfaatan bagi pihak terkait. Maka, disinilah kedudukan hukum dari perjanjian hak asuh anak akibat perceraian yang Notaris buat serta lahirkan oleh dan/atau dihadapannya.
Menurut  praktis  Penulis  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  Hakim  untuk memutuskan dan menetapkah kuasa mengasuh anak serta dapat menjadi alat pembuktian yang  mengikat  keseluruh  pihak  dapat  patuh  terhadap  isi  dari  perjanjian  yang  telah disepakatkan,sehingga tujuan dibuatnya perjanjian tersebut akan terlaksana yakni demi kebaikan buah hatinya serta meminimalisir lahirnya konflik baru terkait hak asuh anak. Pada  prinsipnya  ketika  terjadi  kerenggangan  hubungan  perkawinan  hingga  dilakukan gugatan perceraian ke pengadilan, pasangan yang merupakan orangtua atas anak tersebut membuat  perjanjian  dihadapan  Notaris  dan  disahkan  oleh  Notaris  menjadi  otentik  dan akan  berdampak  pada  mempercepat  dan  mempermudah  proses  perceraian  dan memutuskan hak asuh atas anak tersebut.

## Kesimpulan
Perceraian  tak  hanya  berdampak  pada  putusnya  ikatan  perkawinan,  akan  tetaoi juga berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dampaknga dirasakan oleh ank dalam perkawinan tersebut. Salah satu solusi bagi pasangan yang berpisah agar tidak melahirkan pertentngan terjait hak asuh anak ialah dengan membuat perjanjian hak asuh anak.
Didasarkan  pada  pasal  ketentuan  dalam  pasal  1313  KUHPERDATA  terkait perjanjian  hak  asuh  anak  merupakan  perjanjian  yang  notaris  buat  oleh  dan  atau dihadapannya,  demi  bisa  mengetahui  kedudukan  yuridis  atas  perjanjian  tersebut  perlu dilihat  dari  sudut  pandang  prinsip  akan  adanya  oerjanjian  iala  adanya  keinginan  dan kesepakatan para pihak dalam hak ini orang tua yang berpisah secara hukum. Kemudian tujuan utama akan adanya perjanjian ialah untuk melindungi hak anak.
Adapun peran Notaris dalam pembuatan perjanjian hak asuh anak ini membingkai kesepakatan kedua belah pihak. Isi dari akta perjanjian tersebut merupakan kehendak atau keinginan  para  pihak  yang  menghadap  kepada  Notaris,  bukan  kehendak  dari  Notaris (Ariyawati,  2008).  Kedudukan  hukum  dari  perjanjian  hak  asuh  anak  akibat  perceraian yang  Notaris  buat  serta  lahirkan  oleh  dan/atau  dihadapannya Tektona  (2012), menurut praktis  Penulis  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  Hakim  untuk  memutuskan  dan menetapkah kuasa mengasuh anak serta dapat menjadi alat pembuktian yang mengikat keseluruh pihak dapat patuh terhadap isi dari perjanjian yang telah disepakatkan,sehingga tujuan dibuatnya perjanjian tersebut akan terlaksana yakni demi kebaikan buah hatinya
serta meminimalisir lahirnya konflik baru terkait hak asuh anak. Pada prinsipnya ketika terjadi  kerenggangan  hubungan  perkawinan  hingga  dilakukan  gugatan  perceraian  ke pengadilan, pasangan yang merupakan orangtua atas anak tersebut membuat perjanjian dihadapan Notaris dan disahkan oleh Notaris menjadi otentik dan akan berdampak pada mempercepat dan mempermudah proses perceraian dan memutuskan hak asuh atas anak tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Anton, A. (2019). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riadh Indrawan, SH, MH, M. Kn.) . UIN Raden Intan Lampung.
Ariani, A. I. (2019). Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. Phinisi Integration Review , 2 (2), 257–270.
Arief,  F.  (1992).  Pengantar  Metode  Kualitatif  Surabaya  Usaha  Nasional. Fisher,  and Strauss A: Thir Succes, Symbolice Chicago Tradition: ThomPark and the Inc .
Ariyawati, S. (2008). Peranan notaris terhadap perjanjian hak pengasuhan anak sebagai akibat perceraian . Universitas Gadjah Mada.
Fanani,  A.  Z.  (2017).  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Dalam  Hukum  Keluarga  Perspektif Keadilan Jender. Muslim Heritage , 2 (1), 153–176.
Makalew,  J.  (2013).  Akibat  hukum  dari  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia. Lex Privatum , 1 (2).
Oelangan,  M.  D.  (2016).  Hak  Asuh  Anak  Akibat  Perceraian  (Studi  Perkara  Nomor 0679/Pdt. G/2014/PA TnK). Pranata Hukum , 11 (1), 160375.
Pandy, N. P. N. P., & Astariyani, N. L. G. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Hak Asuh Atas Anak Akibat Perceraian . Udayana University.
Prasada, E. A., & Sapuan, A. (2017). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak  Akibat  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Kayuagung. Jurnal  Hukum  Uniski , 6 (1), 34–46.
Puspitasari, A. (2010). Peranan Notaris di dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Anak Luar Kawin Diakui Menurut KUHPerdata . UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title) .
Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Website: http://www. ejournal-s1. undip. ac. id/index. php/dlr. Hukum Dan Jurimetri,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) .
Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia, Jakarta .
Sugiharti,  K.,  &  Dewi,  Y.  K.  (2022).  Surat  Pernyataan  Kepemilikan  Manfaat:
Perlindungan  Terhadap  Notaris  Dalam  Mengenali  Pemilik  Manfaat? Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (2), 150–169.
Tektona,  R.  I.  (2012).  Kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  hak  anak  korban perceraian. Muwâzâh , 4 (1).

## Copyright holder:
Mutiara Febriana, Kadek Cahya Susila Wibawa (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: