## Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri

## Zulkarnaen
Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta E-mail: zulkarnaen2010rs@gmail.com

## Abstract
The current crime of counterfeiting money and circulation of counterfeit currency is increasingly troubling the public, where the main impact caused by this currency crime is that it can threaten monetary conditions and the national economy. In terms of its impact on the interests of the State, this currency crime destroys public confidence in the currency of the State itself. Money counterfeiting is not only aimed at seeking financial gain, but can also be used as a means of disrupting political, social and economic stability. Where if the above matters are not managed and resolved quickly and properly, it will have an impact on domestic security stability disturbances.
The role of the National Police in combating currency counterfeiting is based on the steps taken by the National Police through both the penal policy and non-penal policy approaches. The professionalism of law enforcement is also an important factor in dealing with the circulation of counterfeit paper currency that occurs in the community. The police must play an active role in efforts to foster positive legal awareness in the community by providing legal counseling and direct interaction with the community.

## Key words : Criminal Act, Money Counterfeiting, Security Interference

## Abstrak
Tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Dimana apabila hal diatas tidak dikelola dan ditanggulangi secara cepat dan baik maka akan berdampak terhadap gangguan stabilitas keamanan dalam negeri.
Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Profesionalisme penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani tindakan pengedaran mata uang kertas palsu yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian harus berperan aktif dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Uang, Gangguan Keamanan

## Pendahuluan
Perekonomian yang terpuruk terutama dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda negara- negara di dunia bahkan menyebabkan beberapa Negara mengalami resesi berdampak juga kepada keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia yang dirasa sangat menghimpit. Peran uang sebagai kebutuhan primer, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak- banyaknya, tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh dengan cara melawan hukum.
Tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri.
Tindak pidana pemalsuan mata uang berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merisaukan baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari contohnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar.(Shadily, 2000)
Perkembangan kejahatan merupakan fenomena dunia modern, karena kejahatan pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban manusia, Crime is the shadow of civilization, demikian yang sering diutarakan oleh pakar ilmu-ilmu sosial dan petinggi Polri tahun 1970an. Sudah sejak lama Polri membuat penggolongan kejahatan berdasarkan modus operandinya, guna memudahkan pengerahan kekuatan dan kemampuan untuk menanganinya, terutama di dalam penyidikannya.(Ismail,2007)
Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu menurut penulis termasuk kategori kejahatan khusus walaupun diatur juga di dalam KUHP namun KUHP belum secara komprehensif sehingga diatur kembali di dalam UU khusus yaitu Undang-undang tentang Mata Uang. Penulis memilih menulis tentang pemalsuan uang ini juga berdasarkan pengalaman penulis ketika menjadi penyidik di Polsek Cileungsi, Polda Jawa Barat sekitar tahun 2015 dimana penulis mengungkap kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu ini bermula ketika mendapatkan adanya laporan dari salah satu pedagang di Pasar Cileungsi bahwa pedagang tersebut telah dibeli dagangannya oleh pelaku wanita dengan disebutkan ciri-ciri dari pelaku tersebut atas dasar laporan tersebut maka penulis beserta anggota reskrim langsung menyebar ke pasar Cileungsi mencari pelaku tersebut.
Pelaku berhasil diamankan ketika hendak melancarkan aksinya kembali dan hasil pengakuan pelaku tidak bekerja sendiri namun bersama beberapa temannya yang sedang menunggu di dalam mobil, akhirnya komplotan pengedar uang palsu tersebut dikembangkan hingga ke karawang tempat mereka melakukan pencetakan uang palsu dan didapat beberapa bukti fisik terkait kejahatan mereka seperti alat cetak, printer, kertas, tinta, dan uang palsu sejumlah hampir seratus juta rupiah.
Ada fenomena menarik dimana pada umumnya tindak pidana uang palsu ini terjadi pada saat menjelang pilkada dan hari raya besar, dimana diketahui peredaran uang pada saat tersebut memang cukup besar dan dibutuhkan, namun ironisnya pelakunya justru mengincar pedagang kecil seperti
pedagang kelontong ataupun warung-warung kecil, yang justru dapat menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan di level masyarakat.
Sebagaimana contoh kasus yang dilansir wartakota bahwa wanita muda berinisial SS (21) diamankan pedagang Pasar Deprok, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, lantaran diduga berbelanja menggunakan uang palsu.(Baskoro,2020)
Melihat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas palsu ini, maka penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan tentang pengaruh tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu terhadap stabilitas perekonomian dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Oleh sebab itu penulis mengangkat judul: “Tindak Pidana Pemalsuan Uang Terhadap Stabilitas Perekonomian dan Keamanan Dalam Negeri”

## Landasan Teori
Di dalam penulisan ini suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, adapun penulis menggunakan teori antara lain:
a.  Teori tentang sistem hukum (legal system).
Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang maka secara teoritis tentunya mengarah pada efektivitas penegakan hukum yang baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yakni instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya yang dimulai dari kebijakan kriminal. (Arief,2001)
Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless. (Reckless,2004) yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (political will) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya pada proses penegakan hukum.

## b.  Teori kebijakan penanggulangan kejahatan
Sebagaimana dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. (Mulyadi,2012) Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (a rational total of the responses to crime).
Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (criminal policy of designating human behavior as crime). Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat
terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment (mass media).
c.  Konsep tentang aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu:
Pengedaran mata uang palsu dalam KUHpidana diatur dalam Pasal 245 sebagai berikut :
“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dan waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu , ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedar atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Adami Chazawi (2000 : 33) Dalam Pasal 245, terhadap objek mata uang atau uang kertas tidak asli atau dipalsu ada 3 macam perbuatan, yaitu mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia.
Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur juga pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”.
Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (conterfeiting). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
Kerangka dasar pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.
Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundring), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.(Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang)

## Pembahasan
Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut:(Harjanto,2007)
“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

## Sistem Hukum Didalam Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. (Wijayanto,2017) Dari hal tersebut jelas bahwa Bank Indonesia merupakan Perangkat Pemerintah yang berhak di dalam mengeluarkan mata uang Rupiah dan regulatornya adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.
Indonesia adalah negara hukum (rechstaats) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat, tetapi kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.
Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang ini dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kejahatan pemalsuan uang. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangkanya sangat sulit. Hal ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Hal itu dapat menyebabkan kepolisian mendapatkan kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangka.
Kelemahan lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang ini dapat dilihat juga dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku relatif rendah. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas
dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

## Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal. (Arief,1996) yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberatasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana.
Penanggulangan pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: (Sipayung,2016)
1.  Kegiatan represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan, penyelesaian perkara.
2.  Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral, antara lain : PERURI, Bank Indonesia (beserta community bank), jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait.
Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia (criminal justice system). Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana mendia serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi.
Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Selanjutnya, dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain merupakan canditio sine quanon yang harus diikuti dengan sikap yang responsif dari pihak berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan mata uang.
Tindak pidana pemalsuan mata uang dengan menggunakan beberapa modus merupakan kasus yang serius alangkah baiknya apabila secara periodik diadakan pertemuan antara pihak penegak hukum dengan pihak yang mempunyai otoritas dalam penerbitan mata uang. Koordinasi dengan pihak lain dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang adalah merupakan manifestasi terciptanya penegakan hukum yang progresif dan mewujukan kepastian hukum bagi korban pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.
Pengaruh Tindak Pidana Pemalsuan Dan Peredaran Uang Palsu Terhadap Stabilitas Perekonomian dan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
Seperti telah diuraikan diatas bahwa jelas tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu ini sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana membuat uang palsu merupakan tindak pidana yang berkesinambungan atau yang disebut dengan kejahatan yang terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam organized crime, atau corporate crime. Tindak pidana terorganisir atau kejahatan terorganisir (organized crime) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya.( Rakhmadsyah dan Hadi, 2018)
Definisi kejahatan teroganisir adalah setiap kejahatan yang melibatkan dua atau lebih individu, khusus aatau tidak khusus, yang menggunakan beberapa struktur sosial, dengan beberapa macam kepemimpinan, menggunakan mode operasi tertentu, dimana tujuan utama organisasinya dapat dilihat pada usaha dari kelompok particular tersebut. (Hagan,2013) seperti kita ketahui dan berdasarkan pengalaman penulis bahwa kejahatan pemalsuan uang biasanya dilakukan berkelompok dengan peran yang berbeda-beda yaitu antara lain: peran penyedia alat, peran pencetak, peran joki, peran distribusi dan peran eksekutor langsung di lapangan.
Pemalsuan uang merupakan salah satu tindak pidana yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa: “Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.”
Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.
Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundring), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Dimana apabila hal diatas tidak
dikelola dan ditanggulangi secara cepat dan baik maka akan berdampak terhadap gangguan stabilitas keamanan dalam negeri.

## Kesimpulan
Ditinjau dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, tindak pidana pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Sangat mungkin terjadi bahwa masyarakat Indonesia tidak mau lagi menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, apabila tingkat peredaran uang palsu sangat tinggi, sehingga akan menghancurkan perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.
Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan non penal policy yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

## Saran
Adapun saran dan masukan yang penulis dapat berikan yaitu sebagai berikut:
1.  Profesionalisme penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani tindakan pengedaran mata uang kertas palsu yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian harus berperan aktif dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat;
2.  Perlunya dibentuk satuan tugas bersama antar institusi dan stakeholders terkait atau tim khusus mengenai maraknya peredaran uang palsu ini khususnya menjelang pilkada dan hari raya yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), PERURI, Bank Indonesia dan jajaran Intelijen Negara.

## Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi. (2001). Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
---------------------------------. (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ismail, Chairuddin. (2007). Kapita Selekta Penegakan Hukum Tipiter. Jakarta; PTIK Press.
E. Chazawi, Adami. (2000). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. PT Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hagan. Frank. E. (2013). Pengantar Kriminologi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Harjanto, Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah. (2007). Makalah, Disampaikan pada Seminar Yang Bertema: “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang”, Semarang: UNDIP.
Shadily, Hassan. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia R. Soesilo. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia.
Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso. (2004). Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## Jurnal
Hoefnagels, G. Pieter, dalam Mahmud Mulyadi. (2012). Upaya Menanggulangi CPO Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design), Seminar Sehari Kejahatan CPO Dan Masa Depan Produksi CPO.
Wijayanto, Agus Arif. (2017). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12 N0. 4 Des 2017.
Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. (2016). “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, USU Law Journal, Vol.4.No.3.
T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 (2) Mei 2018, pp.287- 296.

## Undang-Undang

## Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

## Internet
Rangga Baskoro. (2020). Wanita  muda belanja pakai uang palsu di pasar deprok Jatinegara, beli seprai hingga sosis. https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/25/wanita-muda-belanja-pakai-uang- palsu-di-pasar-deprok-jatinegara-beli-seprai-hingga-sosis.