Diterima: 12 Mei 2023

## PERJANJIAN NOMINEE DALAM PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PANTAI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

## NOMINEE AGREEMENT REGARDING USE OF THE COASTAL AREA IN THE MENTAWAI ISLANDS

## Ulya Atsani, Roni Efendi, Hidayati Fitri, Nurhikma, Hebby Rahmatul Utamy
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar E-mail: ulyaatsani@uinmybatusangkar.ac.id; roniefendi@uinmybatusangkar.ac.id; hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id; nurhikma@iainbatusangkar.ac.id  hebby.ru@uinmybatusangkar.ac.id

## ABSTRACT
Because of the multiple services that land serves, including maintaining a community's identity and an expanding economic function. Land is an integral aspect of human life and existence. While land is the property of the state and is used in line with Article 33 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia, it can be owned by private people or even communal property in the private sector. However, in the Mentawai Islands Regency, land managed by foreigners is given ownership status and is used through a nominee agreement process in both written and unwritten form. On the Mentawai Coast, nominee agreements are a type of land ownership and use through foreign investment, intermarriage and/or interfaith marriages, as well as through labor agreements, there is legal smuggling.
Keywords: Nominee agreement, Mentawai, coastal area

## ABSTRAK
Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup dan kehidupan manusia karena tanah memiliki banyak fungsi. Selain sebagai identitas atas komunitas tertentu, tanah juga memiliki fungsi ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. Secara privat status kepemilikan tanah dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau bahkan dimiliki secara komunal. Sementara itu, secara publik tanah merupakan milik negara beserta pemanfaatannya, seperti yang dikehendaki oleh Pasal 33 Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia. Namun, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat status kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Warga Negara Asing (WNA) berikut dengan pemanfaatannya. Kepemilikan tersebut dilakukan dengan mekanisme perjanjian nominee dalam bentuk tertulis serta tidak tertulis. Kepemilikan dan pemanfaatan tanah melalui perjanjian nominee di  pesisir pantai Mentawai adalah wujud penyelundupan hukum melalui penanaman modal asing, perkawinan campuran dan/atau perkawinan beda agama, serta melalui perjanjian kerja.
Kata Kunci: perjanjian Nominee , Mentawai, kawasan pesisir pantai

## PENDAHULUAN
Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) telah sangat jelas  menyebutkan  tujuan  dari  pembentukan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) adalah  untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan keadilan sosial” ( Putusan MK No 35/PUU-X/2012 , n.d.). Sebagai  landasan  jaminan  atas  kepastian hukum  (Efendi,  2019)  UUD  1945  merupakan grundnorm pada sistem ketatanegaraan dan perekonomian  nasional.      Pasal  33  Ayat    (1) mengatur “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.” Pemaknaan kandungan Pasal 33 begitu mendasar, yaitu  sistem  ekonomi  tidak  diarahkan  pada
Kebijakan tersebut ternyata berimbas pada legitimasi  praktik-praktik  investasi  yang  tidak sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh melalui observasi awal melalui Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah  menjelaskan  adanya  praktik-praktik investasi yang inkonstitusional melalui Perjanjian Nominee di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai. (Donni Rachvi Hendra, S.H., M.Kn. 2021).
Perjanjian nominee atau trustee adalah perjanjian  yang  menggunakan  kuasa,    yaitu perjanjian yang menggunakan nama warga negara Indonesia dan pihak warga negara Indonesia menyerahkan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap  tanah  yang  dimilikinya.  Perjanjian Nominee sering juga disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat kedua belah pihak. Orang asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya, tetapi kemudian warga negara Indonesia berdasarkan akta  pernyataan  yang  dibuatnya  mengingkari bahwa pemilik sebenarnya adalah warga negara asing selaku pihak yang mengeluarkan uang untuk pembelian  tanah  tersebut  dan  penguasaannya dilakukan atau diwakilkan kepada warga negara asing tersebut (I W W S, n.d.)
Perjanjian nominee adalah bentuk usaha untuk  membuka  peluang  WNA  memiliki  hak milik atas tanah secara melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA), yaitu upaya melalui proses jual beli atas nama warga negara Indonesia, sehingga secara formil terkesan legal.
Di samping itu, dengan dituangkan dalam kontrak    antara  WNI  dan  WNA  melalui  cara pelimpahan kuasa yang memberikan hak serta berlaku selamanya dan memberikan kewenangan bagi penerima kuasa (warga negara asing) untuk bertindak segala perbuatan dan peristiwa hukum berkaitan dengan hak milik atas perjanjian pokok yang diikuti dengan kontrak lainnya berkaitan atas penguasaan hak milik tanah oleh WNA melalui akta notaris adalah penyelundupan hukum.
kompetisi serta dijauhkan dari kepentingan pribadi. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air, dan semua sumber  daya  alam  di  Indonesia  seharusnya merujuk pada tujuan yang hendak dicapai negara melalui  Pasal  33  UUD  1945  dan  memberikan perintah  yang  sangat  tegas  kepada  negara melalui pemerintah harus berperan aktif dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan bangsa.
Perekonomian dijalankan bukan sekadar oleh orang perseorangan atau subjek hukum lainnya,  tetapi  negara  juga  harus  hadir  dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan produksi serta kebutuhan umum. Sejarah  menjelaskan  terjadinya  ketimpangan dan  perlakuan  diskriminatif  dalam  proses pembangunan.    Prinsip  gotong  royong  dan kebebasan pembangunan tidak terealisasikan. Karena itu, dalam setiap pertumbuhan ekonomi masyarakat perlu untuk diikutsertakan.
Di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai, sejumlah investor asing telah mulai menginisiasi dan melaksanakan investasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Sipora. Sebagai konsekuensinya, lahan-lahan masyarakat terdampak akibat pergerakan investasi ekonomi. Menariknya, di antara lahan-lahan yang menjadi lokasi potensial untuk berinvestasi ternyata selain tanah Pemerintah Daerah, tanah masyarakat adat juga menjadi sasaran para investor (Atsani et al.,
2021)
Situasi  di  mana  keberadaan  tanah-tanah adat beririsan dengan kepentingan penanaman modal  memang  merupakan  isu  yang  penting untuk  dikaji.  Selama  ini,  gencarnya  investasi sesungguhnya  merupakan  kebijakan  nasional peningkatan penanaman modal. Pemerintah dengan serius mereduksi hambatan-hambatan investasi  termasuk  di  antaranya  dengan  cara menyederhanakan prosedur perizinan usaha dan debirokratisasi (Hairi, 2017).
Penyelundupan hukum pada sektor agraria melalui perjanjian nominee terkait dengan kepemilikan  tanah  ini  yang  sedang  marak  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.    Hal  ini tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah dan Peran Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Karena dalam realitasnya mayoritas WNA dan WNI memakai jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengesahkan perjanjian nominee dan membentuk akta-akta  yang  diinginkan  oleh para pihak. Akta-akta yang telah dibuat oleh Notaris/PPAT disesuaikan dengan kepada kesepakatan bersama atas  analisis-analisis  yang  dideskripsikan  oleh Notaris/ PPAT untuk menguatkan dan  mengikat para pihak.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan  Keamanan  menjelaskan  di  Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat tujuh resort besar yang  dikelola  oleh  WNA  (Australia,  Spanyol, dan Italia) dengan status pengelolaan melalui penyelundupan  hukum  dengan  menggunakan perjanjian nominee .  Kemudian,  pada  bulan Februari 2021 Pulau Pananggalat telah dijual (Staf Ahli Bidang SDA dan LH Menkopolhukam, dalam https://www.harianhaluan.com ).  Selanjutnya, berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Pariwisata,  Pemuda,  dan  Olahraga  Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menjelaskan tercatat resor  besar  yang  berada  di  Mentawai  dikelola oleh  warga  negara  asing  yang  tersebar  di beberapa daerah, seperti Kecamatan Siberut Barat Daya, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sipora Utara, dan yang paling banyak berada di Kecamatan Sipora Utara. Misalnya, Pulau Awera dan ada tiga resort yang manajemennya dikelola asing, seperti Pulau Aloita yang terletak di Pulau Simakakang, Kecamatan Sipora Utara (Dispapora Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam https:// kumparan.com/).
Praktik pengelolaan kawasan pesisir pantai  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai sejatinya  secara  nyata  bertentangan  dengan hukum  positif,  yakni  UUPA  karena  kawasan yang  dikelola  oleh  investor  asing  dilakukan dengan cara penyelundupan hukum yang jelas kontradiktif dengan asas sahnya perjanjian dan juga bertentangan dengan agraria. Hal ini jika
dibiarkan begitu saja, akan berdampak terhadap masyarakat lokal yang akan kehilangan jati diri sebagai masyarakat adat karena keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari tanah dengan sega corak magis religious -nya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hal  ini  tentu menjadi  keresahan  bagi  akademisi,  khususnya di kalangan komunitas ilmu hukum.  Praktik penyelundupan hukum melalui perjanjian nominee yang dilakukan oleh WNA atas kepemilikan pulau atau resort di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dalam praktik penegakan hukum perdata karena menjadi perbuatan melawan hukum. Karena itu, perlu ada analisis praktik hukum investasi dan penanaman modal serta pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai .
Tulisan ini berdasarkan penelitian hukum empiris ( socio -legal research ) dengan tipologi kualitatif,  yaitu  dengan  secara  langsung mengamati ketimpangan dalam praktik hukum perjanjian atas perjanjian nominee sebagai suatu bentuk penyelundupan hukum oleh investor asing di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  melalui perjanjian nominee.

## PENYELUNDUPAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH
Perjanjian  dalam  Hukum  Indonesia,  yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut overeenkomst yang  apabila  diterjemahkan  dalam  bahasa Indonesia,  berarti  ‘perjanjian’  (Roni  Efendi, 2020). Salah satu sebab mengapa perjanjian oleh banyak orang tidak selalu dapat mempersamakan dengan kontrak adalah karena dalam pengertian perjanjian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kata “perjanjian dibuat secara tertulis.” Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut, hanya menyebutkan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (H.R. Daeng Naja, 2006).
Ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata menjelaskan bahwa persetujuan merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  subjek  hukum
lainnya. Persetujuan merupakan pertemuan antara kehendak yang dinyatakan oleh para pihak atau ketetapan maksud mengenai sesuatu yang akan dilakukan.  Ketetapan  maksud  tersebut  dapat berupa kewajiban yang dibebankan pada salah satu pihak atau disebut perjanjian sepihak, tetapi dapat pula dibebankan hak dan kewajiban secara timbal  balik  kepada  para  pihak  yang  dikenal dengan perjanjian timbal balik (Herlien Budiono, 2010).
Definisi  tersebut  mengandung  beberapa kelemahan,  yaitu  hanya  menyangkut  sepihak saja, kata perbuatan yang mencakup juga tanpa konsensus. Pengertian perjanjian terlalu luas dan tanpa  menyebut  tujuan  sehingga  berdasarkan alasan-alasan tersebut ia merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, 1982). Ketentuan hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang berjudul Perikatan.
Dalam melakukan pengelolaan tanah di  wilayah  Indonesia  melalui  mekanisme perjanjian atau hak milik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dilarang untuk dimiliki oleh WNA. Namun, dalam praktik yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditemukan WNA yang melakukan perbuatan hukum untuk dapat menguasai hak milik atas pulau tanpa memperhatikan ketentuan UUPA. Perbuatan hukum ini dikenal dalam bentuk perjanjian nominee.
Dalam Black’s  Law  Dictionary ,  arti  dari nominee adalah “One  designated  to  act  for another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of acting for another, in representation of  another,  or  as  the  grantee  of  another.” Perjanjian Nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat ,  yaitu  perjanjian yang  tidak  dikenal  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) namun timbul, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPerdata, Perjanjian Nominee harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum
perjanjian dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan (Saputri, 2015).
Istilah nominee tersebut sering disamakan dengan istilah perwakilan atau pinjam nama. Berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang  dibuat  oleh  para  pihak,  orang  asing meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan tetap kemudian warga negara  Indonesia  berdasarkan  akta  pernyataan yang  dibuatnya  mengingkari  bahwa  pemilik sebenarnya  adalah  warga  negara  asing  selaku pihak yang mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut dan penguasaannya dilakukan atau diwakilkan kepada warga negara asing tersebut.
Inilah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.  Para  investor  asing  yang  memiliki resor dalam tabel di atas (melalui mekanisme PMA) telah melakukan perbuatan hukum dengan cara perjanjian nominee dalam bentuk pinjam nama warga lokal. Berikut data yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai beberapa pihak di  antaranya  adalah  Kepala  Bagian  Hukum Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 18 Mei 2022. Beliau membenarkan adanya  wacana  kepemilikan  asing  atas  pulau di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.    Namun, dari hasil investigasi semua dokumen perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pulau juga masih atas nama penduduk lokal sebagaimana data resor (Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Kabupaten Mentawai, 2022)
Bentuk Perjanjian Nominee yang  telah dilakukan  oleh  investor  asing  di  Kepulauan Mentawai terjadi dalam bentuk sebagai berikut.
1. Perjanjian Nominee Tidak Tertulis Perjanjian Nominee dalam bentuk tidak ter- tulis terjadi dalam bentuk perjanjian di bawah tangan,  perjanjian  dengan  menggunakan orang kepercayaan,  dan perjanjian melalui lembaga  pernikahan.  Informan  pertama atas nama Ade menjelaskan telah dipercaya pinjam nama oleh investor asing untuk melakukan  pemilikan  pulau.  Kompensasi yang diterima adalah nama yang dipinjam disewa senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama satu tahun dan penanaman modal  asing  rata-rata  minimal  waktunya
selama 32 tahun. Maka, dapat dikalkulasikan pendapatan  yang  diterima nominee dari beneficial  owner Rp.  320.000.000,-  (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Perjanjian yang dilakukan oleh WNA dan WNI tidak dilakukan di hadapan notaris. Perjanjian ini merupakan perjanjian di bawah tangan serta tidak autentik (AE, 2022).
Selanjutnya,  peneliti  mewawancarai informan  seorang  penduduk  lokal  yang juga  berprofesi  sebagai nominee. Dia menerangkan  hal  yang  sama  dengan informan  sebelumnya.  Selain  kompensasi atas  nama  yang  dipinjam, nominee juga menerima  manfaat  untuk  bekerja  di  resor tersebut begitu juga dengan keluarga nominee. Nominee berkewajiban mengurus seluruh administrasi di setiap instansi hingga pembayaran pajak setiap tahunnya hingga perjanjian berakhir (AS, 2022).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh di  atas,  dapat  ditarik  benang  merah bahwa bentuk Perjanjian Nominee dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  adalah dalam bentuk pinjam nama. Beneficial owner mempercayakan  dan  meminjam nama penduduk lokal untuk melakukan pengelolaan (menguasai) kawasan pesisir pantai di Mentawai.
2. Perjanjian Nominee Tertulis
Perjanjian dalam bentuk tertulis terjadi melalui Notaris, melalui Penanaman Modal Asing, dan melalui Perjanjian Kerja. Hasil wawancara peneliti dengan responden di lapangan memperlihatkan bentuk-bentuk perjanjian tersebut.
Bentuk  Perjanjian Nominee dalam Pengelolaan  Kawasan  Pesisir  Pantai  di Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  juga dijelaskan  oleh  responden  seorang  Warga Negara Italia yang berprofesi sebagai pemuka agama. Pada tahun 1975 yang bersangkutan masuk di daerah Sikakap, kemudian pindah ke Sikabaluan, Pulau Siberut dengan motif penyebaran kepercayaan. Tujuh belas tahun kemudian pindah ke Tua Pejat dan untuk
pertama kali mendirikan resor di kawasan Aloita dan investor membantu investor asing lainnya dalam melakukan investasi. Untuk memiliki pulau di kawasan Aloita, responden menggunakan pendekatan dengan nominee penduduk lokal Mentawai. Pendapatan yang diperoleh dari responden melalui sewa resor digunakan untuk penyebaran agama Katolik di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  (PP,
2022).
Selanjutnya,  wawancara  kepada responden berkewarganegaraan Amerika dan  istrinya  berkewarganegaraan  Jepang tinggal di kawasan Pulau Aloita selama dua belas tahun melalui penanaman modal asing dengan pendekatan nominee. Sebagai beneficial owner, responden mempercayakan kepada penduduk lokal sebagai nominee. Responden juga telah membeli tanah seluas dua hektar di kawasan Aloita yang saat ini dimanfaatkan untuk lahan perkebunan sayur, buah-buahan, dan lahan peternakan. Semua proses perizinan dilaksanakan oleh Rahmat sebagai nominee . Begitupun penduduk lokal yang namanya digunakan juga memperoleh kompensasi berdasarkan perjanjian antara beneficial owner dan nominee (TR, 2022) .
Sekalipun syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 Buku III KUHPerdata (Roni  Efendi,  2020)  terpenuhi  dalam perjanjian nominee , tetapi setelah dilakukan interpretasi Perjanjian Nominee bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dalam arti materiil bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak  mengenai  hal  yang  diinginkan sepanjang causa- nya  halal.  Kausa  halal inilah  yang  tidak  terpenuhi  dalam  praktik Perjanjian Nominee pengelolaan kawasan pesisir  pantai  di  Kabupaten  Kepulauan

## Mentawai.
Adanya  syarat  keempat,  yakni  suatu sebab  yang  halal  atau  suatu  sebab  yang tidak terlarang (eene geoorloofde oorzaak) berfungsi  sebagai  syarat  objektif,  yaitu persoalan hukum yang diperjanjikan. Karena itu, keempat syarat ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa diterapkan secara terpisah untuk keabsahan hukum
kontrak.  Dalam  hukum  kontrak,  dikenal asas  kebebasan  berkontrak.  Keberadaan asas ini sangat penting untuk diperhatikan apabila para pihak ingin membuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran  dari  hak-hak  manusia.  Bahkan, menurut teori laissez  fair ,  kebebasan berkontrak dianggap sebagai the  invisible hand (Ma’ruf,  2019).  Oleh  sebab  itu, Perjanjian Nominee dalam bentuk pinjam nama dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai cacat secara asas hukum dan tidak memenuhi ketentuan 1320 BW tentu berdampak tidak sahnya perjanjian.
Sebagaimana  penelusuran  hasil wawancara di lapangan, Perjanjian Nominee ini pada dasarnya memberikan keuntungan kepada  WNA  karena  dari  perjanjian tersebut WNA menguasai wilayah tersebut.
Sementara  itu,  WNI  ( nominee )  hanya mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang maupun kesempatan untuk bekerja di resor tersebut, baik nominee maupun keluarganya. Hal inilah yang banyak menjadi alasan masih berjalannya  praktik  Perjanjian Nominee tersebut.  Selain  memang  mengakibatkan terjadinya penguasaan wilayah oleh WNA, pada  sisi  lain, nominee mendapatkan keuntungan  yang  mungkin  tidak  bisa diperoleh  WNI  ketika  wilayah  tersebut diolah  atau  dijadikan  kawasan  wisata, mengingat sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan dan keterbatasan modal.
Bagi  pihak  Pemerintah  Daerah,  kabu- paten kepulauan mentawai merupakan salah satu wilayah yang memiliki destinasi wisata berupa ombak terbaik di dunia untuk berolah raga surfing. Kebijakan yang dilakukan oleh pemda tertuang dalam Peraturan Daerah yang menyatakan  bahwa  wisatawan  asing  yang ingin surfing harus membayar pajak surfing sebesar  Rp.  1.000.000  (Satu  Juta  Rupiah) selama 15 hari dan dapat diperpanjang. Wisatawan  akan  diberikan  gelang  yang digunakan sebagai bukti untuk masuk ke kawasan  spot  surfing.  Hal  ini  merupakan
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Bentuk Perjanjian nominee di atas adalah wujud nyata dari penyelundupan hukum hak milik atas tanah. Terkait dengan Hak Milik atas Tanah sebagai hak tertinggi diatur secara tegas dalam Pasal 20 Ayat (1) UUPA menyebutkan “hak milik adalah hak turun- temurun  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan  dalam  Pasal  6  UUPA.  Hak Milik  dalam  kepemilikannya  memberikan hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi merupakan hak yang tidak mempunyai batas waktu  dalam  kepemilikannya.  Selain  itu, Hak Milik  yang memberikan hak absolut dalam pengertian dapat dipertahankan terhadap siapapun atas hak kepemilikan dan merupakan hak atas kebendaan tertinggi serta merupakan sentral dari hukum benda, sehingga hal ini menjadi incaran banyak orang untuk  memilikinya  (Kolopaking,  2013). Artinya, dengan kepemilikan Hak Milik ini akan membebaskan bagi pemiliknya untuk mengurus perpanjangan hak sebagaimana yang dimiliki oleh hak-hak atas tanah lainnya keterbatasan waktu memiliki hak atas tanah. Hal ini menimbulkan rasa aman bagi pemilik hak atas dengan status kepemilikan.
Penyelundupan  hukum  dalam kepemilikan  hak  milik  (HM)  atas  tanah oleh WNA dan badan hukum terjadi karena adanya  undang-undang  yang  melarang pemberian hak kepemilikan atas tanah tertentu kepada WNA. Pemberian hak atas tanah yang tertinggi yaitu Hak Milik hanya diberikan kepada warga Negara Indonesia (WNI) dan badan-badan hukum tertentu yang hanya bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, BUMN, Perbankan. Sementara itu, pada WNA  diberikan  Hak  Pakai  dan  Hak Sewa. Perbedaan perlakuan ini disebabkan sumber hukum tanah Indonesia berasal dari hukum adat, sehingga perlindungan kepada WNI lebih tinggi,  contohnya tanah ulayat (Kolopaking, 2013).
Oleh  karena  itu,  perlunya  pengaturan hukum  yang  dapat  memberikan  suatu
kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas  tanah  bagi  WNA  dan  badan  hukum komersial agar perbedaan perlakuan ini tidak menjadikan timbulnya penyelundupan hukum. Karena itu, perlunya memperhatikan pembangunan hukum pertanahan nasional yang  menyempurnakan  (membuat  sesuatu yang lebih baik), mengubah agar menjadi lebih baik dan modern serta mengadakan sesuatu  yang  belum  ada  atau  meniadakan sesuatu  yang  terdapat  dalam  sistem  lama karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.
Kepemilikan  Hak  Milik  atas  tanah yang  dilakukan  secara  melawan  hukum ini tentu saja akan menimbulkan masalah di  kemudian  hari  jika  pemegang  Hak Milik melakukan suatu perlawanan dalam kepemilikannya dengan membuktikan bahwa secara yuridis dialah pemegang hak tersebut. Jika menjadi masalah hukum di kemudian hari,  seharusnya  WNA  yang  melakukan penyelundupan hukum dalam kepemilikan Hak  Milik  atas  tanah  tersebut  dapat  batal demi hukum sehingga pemilik hak dapat menjadi milik WNI yang namanya tertera di sertifikat sebagaimana ketentuan di dalam kepemilikan  Hak  Milik  atas  tanah  yang hanya dapat dimiliki oleh WNI.
Jika  dianalisis  secara  seksama,  isi perjanjian  pokok  yang  diikuti  dengan perjanjian lain yang terkait dengan penguasaan tanah oleh responden yang merupakan WNA tersebut menunjukkan bahwa secara tidak langsung  melalui  perjanjian  notaris,  telah terjadi  penyelundupan  hukum  meskipun para pihak sepakat terhadap isi perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dikatakan sah jika tidak bertentangan dengan undang-undang khususnya dalam hal ini adalah UUPA dan Peraturan Pelaksananya. Untuk membuktikan bahwa terjadi penyelundupan hukum, harus dicermati isi dari perjanjian pokoknya yang secara jelas bersembunyi di dalam perjanjian itu sendiri yang memberikan kesan terjadinya penyelundupan hukum. Dapat dilihat bahwa pihak-pihak  yang  berkepentingan  di  sini saling merasa diuntungkan dengan perjanjian
tersebut  yang  tidak  mempermasalahkan kebenaran materiilnya, sehingga kesannya bahwa para pihak lebih mempertimbangkan sisi praktis yang lebih penting dibandingkan pertimbangan yuridisnya.
Hal  ini  menandakan  bahwa  amanat Pasal  9,  Pasal  21  UUPA  pada  praktiknya terjadi  penyimpangan.  Perjanjian  dengan penggunaan  cara-cara  yang  bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan menggunakan pihak WNI sebagai Trustee atau Nominee merupakan penyelundupan hukum, sehingga ketentuan  Pasal  26  Ayat  (2)  merupakan payung hukum dalam menegakkan kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah responden.
Oleh  karena  itu,  atas  penyelundupan hukum tersebut di atas menjadi batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Dengan  kata  lain,  peristiwa  hukum  ini dianggap tidak pernah ada. Penyelundupan hukum  yang  biasa  dilakukan  dalam kepemilikan  Hak  Milik  atas  tanah  yang dimiliki  oleh  WNA  umumnya  diperoleh dengan  cara  terselubung,  yakni  dengan memakai  nama  WNI,  baik  melalui perkawinan atau Perjanjian Nominee.
Pada  peristiwa  ini  jelas  bahwa  yang dilakukan oleh WNA bersama-sama dengan WNI  telah  melakukan  suatu  perbuatan melawan  hukum  yang  melanggar  asas kepemilikan Hak Milik yang peruntukannya murni bagi WNI sebagaimana Pasal 21 ayat (1) UUPA. Meskipun secara yuridis adalah betul-betul  kepemilikan  atas  nama  WNI sebagaimana  ditentukan  UU,  jika  tujuan peruntukannya  nantinya  adalah  untuk kepentingan  WNA  dalam  berinvestasi di  Indonesia,  maka  hal  ini  disebut penyelundupan  hukum  atas  hak  tersebut (Kolopaking, 2013).

## BENTUK-BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PANTAI
Adapun  bentuk-bentuk  penyelundupan  hukum dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  adalah Penanaman Modal Asing (PMA), perkawinan, dan perjanjian kerja. Hal itu dijelaskan satu per satu sebagai berikut.

## 1.  Penanaman Modal Asing (PMA)
Investor  asing  pada  saat  masuk  ke  Kabupaten Kepulauan  Mentawai  dari  awal  memang akan  melakukan  penanaman  modal.  Namun, mekanisme  ini  adalah  salah  satu  cara  yang dilakukan untuk dapat memiliki wilayah tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah rezim atau politik  hukum  UU  Penanaman  Modal.  Salah seorang responden, Bapak Agus staf pada Dinas Pemuda  dan  Pariwisata  Kabupaten  Kepulauan Mentawai (3 Juli 2022), menjelaskan bahwa UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa persoalan mendasar dari UU PMA sangat lama sekali. Jangka waktu PMA yang terlalu lama dapat mendegradasi hak-hak masyarakat.
Beberapa  nama  investor  asing  yang melakukan penguasaan kawasan pesisir pantai di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  di  Katiet Pulau  Bintang,  pelaku  melakukan  penguasaan kawasan pesisir pantai dengan perjanjian sewa. Perjanjian ini memiliki waktu yang sangat lama, yakni 30 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 20 tahun serta diperbaharui kembali menjadi 30 tahun. Dengan demikian, total jangka waktu yang dimiliki oleh investor asing adalah selama 80 tahun. Jangka waktu  80 tahun bukanlah waktu yang singkat ditambah lagi dengan keterbatasan ilmu serta pengetahuan masyarakat lokal tentu akan  berdampak  terhadap  hilangnya  hak  atas tanah bagi masyarakat.
Selanjutnya,  investor  asing  yang  telah melakukan  penyelundupan  hukum  dengan mekanisme penanaman modal asing adalah seorang tokoh agama (wawancara 17 Mei 2022). Selama 47 tahun melakukan penanaman modal telah  memiliki  pulau  pribadi  yang  menjadi privat area. Hasil dari penyewaan pulau sebesar
Rp. 32.000.000.000.- (tiga puluh dua miliar)/ tahun dan uang tersebut digunakan untuk membantu  masyarakat  lokal  yang  memiliki ekonomi lemah sepanjang masyarakat tersebut mau memeluk agama yang dianutnya.
Wawancara juga dilakukan terhadap investor asing yang telah menempati pulau selama dua belas  tahun.  Dia    melakukannya  dengan  cara penanaman modal asing. Pelaku menggunakan nama lokal untuk melakukan pengurusan seluruh dokumen perizinan PMA. Pelaku juga telah membeli lahan seluas 2 Ha yang digunakan untuk lahan  pertanian  dan  peternakan  di  Kepulauan Aloita.
Kemudian,  WNA  yang  melakukan  PMA di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  adalah Paklogan  yang  berkewarganegaraan  Australia telah memiliki pulau di Makaronis Resor di Kepulauan  Sikakap.    Di  awal  kepemilikan Paklogan juga menempuh jalur PMA dan pada akhirnya memiliki pulau melalui penyelundupan hukum  di  kawasan  pesisir  pantai  Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## 2. Perkawinan
Bentuk  lain  penyelundupan  hukum  yang dilakukan oleh investor asing dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan mekanisme perkawinan campuran dan/atau perkawinan beda agama (Efendi, 2020). Salah satu responden a,n AS (4 Juli 2022) menjelaskan bahwa investor asing melakukan perkawinan dengan penduduk lokal, baik dengan mekanisme perkawinan campuran dan/atau perkawinan beda agama. Mekanisme ini merupakan cara yang paling gampang dan sering dilakukan.  Dengan menikahi penduduk lokal, investor asing akan lebih mudah dalam melakukan pengurusan atas hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan wilayah pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan  Mentawai.  Setelah  terjadinya peristiwa  hukum  perkawinan,  pengurusan dokumen perizinan penguasaan pesisir pantai dilakukan dengan menggunakan nama pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia. Karena itu, pengurusan dokumen dapat dilakukan dengan mudah karena dokumen-dokumen sudah atas nama warga negara Indonesia. Padahal,  di balik
itu semua terdapat kekuatan atau peran utamanya dalam investor asing.

## 3.  Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja juga sebagai salah satu cara bentuk  penyelundupan  hukum  yang  dilakukan oleh investor dalam kegiatan penguasaan tanah di kawasan Kepulauan Mentawai. Perjanjian kerja dimaksudkan agar penduduk lokal membantu untuk meminjamkan nama kepada investor dalam hal kepengurusan perizinan. Melalui perjanjian kerja, penduduk lokal dapat bekerja di resor atau kawasan wisata yang dikelola oleh pihak asing. Penduduk lokal namanya dipakai dengan sistem kontrak  senilai  kurang  lebih  Rp.  10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya. Artinya, ada dua kompensasi yang akan diperoleh oleh penduduk lokal apabila bersedia membantu investor.  Pertama,  atas  dasar  pinjam  nama penduduk lokal akan mendapatkan penghasilan. Kedua, akan dipekerjakan di unit usaha investasi oleh investor asing tersebut.
Perjanjian kerja juga dianalisis bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undangan Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Karena penduduk lokal yang bekerja tidak didasarkan pada  ketentuan  yang  berlaku  dalam  sistem perburuhan  di  Indonesia.  Di  antaranya  terkait dengan jam kerja yang seharusnya waktu kerja itu tujuh jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam satu minggu. Sementara yang terjadi adalah waktu kerja yang dijalani oleh penduduk lokal pada investor tidak ada batasan jam sebagaimana ketentuan dimaksud (Wawancara AS dan AE, 2022).
Berdasarkan data di atas, sekalipun investor asing  memiliki  sisi  positif  dalam  melakukan penanaman modal di kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak sedikit ketentuan yang dilanggar sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan berdirinya bangsa Indonesia sebagaimana tertuang secara  nyata  dalam  pembukaan  dan  batang tubuh UUD 1945. Di samping itu, berdasarkan teori  perjanjian  di  atas,  para  investor  asing melanggar Pasal 1320 KUHPerdata , yakni tidak terpenuhinya kausa yang halal karena  banyak hal yang dilakukan oleh WNA telah mencederai frasa kausa halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat
sahnya  perjanjian  sebagaimana  dikehendaki dalam pasal tersebut adalah satu kesatuan yang harus terpenuhi secara keseluruhan dan bukan pilihan. Maka, jika salah satu dari syarat sahnya perjanjian  tidak  terpenuhi,  perjanjian  tersebut batal  demi  hukum.  Karena  itu,  terkait  dengan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh investor asing dalam kepemilikan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah inkonstitusional.
Terjadinya  penyelundupan  hukum  dengan bentuk Perjanjian Nominee ini juga disebabkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  maupun pihak Pemerintahan Daerah setempat. Di antara kelemahan tersebut tampak dengan tidak dilakukannya pengawasan secara rutin terhadap resor-resor yang ada di Kepulauan Mentawai. Pengawasan rutin ini tidak bisa dilakukan  karena  besarnya  biaya  yang  harus dikeluarkan untuk sampai di lokasi. Di samping itu,  regulasi terkait perizinan resor juga tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan setempat,  khususnya  untuk  kawasan  hutan produksi yang masih berada proses perizinannya di pusat se hingga pemerintahan setempat tidak memiliki kewenangan baik dalam hal perizinan, maupun pengawasan terhadap kawasan tersebut.

## PENUTUP
Perjanjian Nominee dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan mekanisme pinjam nama.  Artinya,  WNA  akan  meminjam  nama penduduk lokal untuk pengurusan dokumen perizinan dan pengelolaan kawasan. Penduduk lokal akan mendapatkan kompensasi berupa kontrak  nama  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta) per tahun dan keluarganya dapat bekerja di objek perjanjian yang dilakukan oleh WNA. Perjanjian Nominee tersebut merupakan wujud nyata atas penyelundupan  hukum  dalam  pengelolaan kawasan pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan cara Penanaman Modal Asing, Pernikahan dan Perjanjian Kerja.

## PUSTAKA ACUAN
Atsani, U., Fitri, H., Efendi, R., & Nurhikma. (2021). Protections  of  civil  Rights  of  Sabulungan Believers . 47 (2), 207–220. Budiono, H. (2010). Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan . Citra Aditya Bakti.
Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. Jurnal Konstitusi , 16 (2), 296–332. https://doi.org/10.31078/jk1625
Efendi, R. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma  Sociological  Jurisprudence. Al Hurriyah :  Jurnal  Hukum  Islam , 5 (1),  49. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2396
Efendi,  R.,  &  Utamy,  H.R.  (2020).  Perspektif  Ius
Naturale  Terhadap  Upaya  Penyelesaian
Wanprestasi  Pada  Lembaga  Pembiayaan Konsumen. In Serina Untar (Ed.), Perspektif Ius  Naturale  Terhadap  Upaya  Penyelesaian
Wanprestasi  Pada  Lembaga  Pembiayaan
Konsumen (pp. 1–17). Tarumanegara.
Hairi, P. J. (2017). Majalah Info Singkat. Majalah Info Hukum Singkat , IX (23), 1–4.
Kolopaking, A.D.A. (2013). Penyelundupan Hukum Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia . Penerbit PT. Alumni.
Ma’ruf,  A.  (2019).  Kedudukan  Asas  Kebebasan Berkontrak  Dalam  Kebijakan  Kemitraan Kehutanan. Jurnal Wacana Hukum , 25 (1), 30. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.1.2954
Muhammad, A. (1982). Hukum Perikatan. Bandung:
Penerbit Alumni.
Naja,  H.R.D.  (2006). Contract  Drafting . PT Citra Aditya Bakti. Putusan MK No 35/PUU-X/2012 . (n.d.). Sancaya, I.W.W. (n.d.). Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah . Universitas Udayana.
Saputri,  A.D.  (2015).  Perjanjian  Nominee  dalam Kepemilikan  Tanah  bagi  Warga  Negara Asing  yang  Berkedudukan  di  Indonesia (Studi  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Nomor: 12/PDT/2014/PT.DPS). Jurnal  Repertorium , II (2), 96–104. https://media.neliti.com/media/ publications/213115-perjanjian-nominee- -dalam-kepemilikan-tan.pdf
Siregar, G.T.P., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). Kebangkitan  Hak-Hak  Sipil  Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu - -Xiv/2016 Di Kota Medan. JURNAL RECTUM:
Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana ,
2 (2), 75. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum. v2i2.642