## MINAT FRONTLINERS BANK SYARIAH TERHADAP SERTIFIKASI
KOMPETENSI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI KEAHLIAN (Studi kasus di Bank Syariah Anak Perusahaan Bank BUMN dan UUS Bank BUMN di Yogyakarta)

## Nur Ellyanawati ER
Prodi Perbankan dan Keuangan D III Ekonomi Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
nur.ellyanawati@uii.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa minat frontliners bank syariah terhadap sertifikasi kompetensi  untuk  meningkatkan  kompetensi  keahlian.  Sertifikasi  kompetensi  merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia, termasuk  bidang  perbankan.  Melalui  kepemilikan  sertifikasi  kompetensi,  pihak  bank  dapat menilai  kompeten  tidaknya  seorang  karyawan  dalam  melakukan  suatu  tugas,  karena  telah terukur  secara  pasti  melalui  kepemilikan  sertifikat  kompetensi.  Pendekatan  yang  digunakan peneliti  adalah  dengan  deskriptif-kualitatif.  Sumber  data  diperoleh  dalam  penelitian  ini melalui  melalui  penyebaran  kuestioner,  wawancara  dan  observasi.  Bank  Syariah  yang dijadikan  penelitian  adalah  Bank  Syariah  Anak  Perusahaan  Bank  BUMN  dan  UUS  Bank BUMN di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2019 karyawan frontliners pada  saat  memasuki  dunia  kerja  tidak  memiliki  sertifikasi  kompetensi  keahlian,  bahkan karyawan  sebagian  besar  tidak  mengetahui  sertifikasi  kompetensi  dan  manfaatnya.  Namun karyawan  tersebut  memiliki  minat  yang  tinggi  untuk  mengikuti  sertifikasi  kompetensi keahlian    untuk  kemajuan  karier  di  bank  setelah  mengetahui  pentingnya  sertifikasi kompetensi.
Keywords : Frontliners,  Sertifikasi Kompetensi, Kompetensi Keahlian

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  interest  of  Islamic  bank  frontliners  on  competency certification to improve skills competency. Competency Certification is a policy made by the government  to  improve  the  quality  of  labor  in  Indonesia,  including  the  banking  sector. Through  ownership  of  competency  certification,  the  bank  can  assess  whether  or  not  an employee is competent in performing a task, because it has been measured precisely through the ownership of a competency certificate. The approach used by researchers is descriptive- qualitative. Sources of data obtained in this study through the distribution of questionnaires, interviews  and observations.  The Sharia Banks that were used as the research were Sharia Banks Subsidiaries of BUMN Banks and UUS BUMN Banks in Yogyakarta. The results of the research  showed  that  in  2019  frontliners  when  entering  the  workforce  did  not  have  skills competency  certification,  even  employees  mostly  did  not  know  the  certification  of competencies and benefits. However, these employees have a high interest in certification of competency  skills  for  career  advancement  in  the  bank  after  knowing  the  importance  of competency certification.
Keywords : Frontliners, Competence Certifications, Competence Skills

## I. PENDAHULUAN
Tantangan  dunia  perbankan  saat  ini semakin  kompleks.  Mulai  dari  persaingan bisnis  antar  bank,  tantangan  kemajuan teknologi  digital,  persaingan  sumber  daya manusia  yang  terus  meningkat,  dan persaingan produk dan jasa yang dihasilkan.  Persaingan  SDM  di  industri perbankan  ditunjukkan  dengan  kompetisi untuk  menduduki  posisi  jabatan  di  bank. Masing-masing  karyawan  bersaing  untuk menunjukkan  kemampuannya  sehingga karirnya  dapat  berkembang  dengan  pesat. Seiring dengan meningkatnya perkembangan  transaksi  di  bank  dan persaingan  tenaga  kerja  maka  secara alamiah  bank  akan  mencari  tenaga  kerja yang unggul dan dapat memenuhi kebutuhan  bank.  Beberapa  bidang  kerja harus  diisi  oleh  sumber  daya  manusia (SDM) yang secara professional terspesialisasi dan andal mampu menguasai bidang  kerja  tersebut.  Tujuannya  supaya mampu  bersaing  dan  memberikan  layanan terbaik.  Sejak  itulah  bidang  kerja  di perbankan mulai diterapkan (Wirjoatmodjo, K, 2017).
Kebutuhan tenaga kerja yang terampil  ini  juga  merupakan  tuntutan  dari MEA  (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN), dimana  sistem  perdagangan  bebas  antara negara-negara ASEAN mengharuskan membebaskan  tenaga  kerja  terampil  dapat
bekerja  di  seluruh  wilayah  ASEAN.  Oleh karena  itu,  sekarang  banyak  orang  yang berlomba-lomba tidak hanya guna mendapatkan  gelar  akademik  yang  lebih tinggi  (S1/S2/S3)  tetapi  menyesuaikan dengan  kebutuhan  lingkungan  kerja  yaitu memiliki  sertifikasi  profesi  (Yamu’alim, 2015).  Memperhatikan  pentingnya  fungsi perbankan dalam melaksanakan operasionalisasi bisnisnya untuk mendukung sektor-sektor bisnis atau sektor non  bisnis  lainnya,  maka  perbankan  harus dikelola  secara  tepat  dan  benar  sesuai dengan  kaidah  berbisnis  dan  mengikuti ketentuan  yang  berlaku.  Agar  pengelolaan bisnis  perbankan  dapat  dikelola  dengan tepat  dan  benar,  maka  dibutuhkan  Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan kompeten dan professional sesuai dengan bidangnya.
Pemenuhan  atas  kebutuhan  SDM perbankan yang kompeten dan professional,  tentu  harus  dilakukan  secara sistemik  dengan  tetap  mengacu  kepada kebutuhan  di  lapangan.  Salah  satu  model pengembangan  SDM  yang  sistemik  dan mampu  menyiapkan  SDM  yang  kompeten adalah dengan sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam sistem pengembangan  SDM  berbasis  kompetensi tersebut,  terdiri  dari  3  (tiga)  pilar  utama yaitu (1)sub-sistem standarisasi kompetensi,  (2)sub-sistem  pendidikan  dan pelatihan  berbasis  kompetensi  dan  (3)sub-
sistem  sertifikasi  kompetensi  (Murwati, 2013). Penyiapan standar kompetensi  kerja untuk  Perbankan  menjadi  suatu  langkah yang  penting  dalam  rangka  menyiapkan dan  memelihara  tersedianya  SDM  yang kompeten dan professional. Karena standar kompetensi  kerja  jasa  keuangan  dan perbankan  tersebut,  akan  menjadi  acuan dalam  merumuskan  program  pendidikan dan  pelatihan  bagi  calon  tenaga  yang kompeten sebagai acuan untuk uji kompetensi  dan  sertifikasi  untuk  para pelaku  dan  profesional  di  sub-bidang tersebut.
Namun demikian, masyarakat masih banyak mempertanyakan, apakah sertifikasi kompetensi  itu  perlu  dan  kalau  perlu  apa nilai  tambah  yang  akan  diperoleh.  Hal  ini karena  program  sertifikasi  kompetensi belum  menjadi  persyaratan  wajib  dalam rekruitmen tenaga kerja.  Sehingga saat  ini kompetensi kerja masih banyak memerlukan  campur  tangan  dari  regulator, berupa  ketentuan  dari  regulator  yang mewajibkan program sertifikasi dan memberikan  sanksi  bagi  perusahaan  atau pejabat  yang  tidak  memiliki  sertifikat kompetensi kerja yang diwajibkan.
Idealnya  program  sertifikasi  datang  dari industri  dan  para  profesional  yang  harus melengkapi dirinya dalam  memenuhi kompetensi kerja sesuai yang dipersyaratkan  oleh  perusahaan  /  industri.
Dari  uraian  di  ataslah    yang  menjadi  dasar untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Minat Frontliners Bank Syariah Terhadap
Sertifikasi
Kompetensi Untuk Meningkatkan Kompetensi Keahlian (Studi kasus  di  Bank  Syariah  Anak  Perusahaan Bank  BUMN  dan  UUS  Bank  BUMN  di
Yogyakarta).”
Menurut (Yamu’allim, 2015) dijelaskan  bahwa  pasar  kerja  nasional  dan internasional  menuntut  tersedianya  tenaga kerja  yang  mempunyai  keterampilan  dan pengetahuan.  Tenaga  kerja  yang  terampil dan  berpengetahuan  dapat  dijadikan  modal dasar dalam pemenuhan target  kinerja oleh instansi,  industri,  ataupun  organisasi  baik swasta maupun pemerintah. Untuk memenuhi  kebutuhan  akan  tenaga  kerja yang  terampil  dan  berpengetahuan  itulah dibutuhkan  adanya  tenaga  kerja  yang kompeten. Kompetensi pekerja dapat dilakukan dengan sertifikasi pekerja, dimana  melalui  suatu  proses  uji  yang dilakukan oleh suatu profesi atau organisasi profesi  yang menyatakan akan kemampuan seorang pekerja dalam  melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas tertentu.
Penelitian (Alvionita, 2018) menjelaskan  bahwa  sertifikasi  kompetensi merupakan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah  guna  meningkatkan  kualits tenaga kerja di  Indonesia, termasuk bidang perhotelan.  Karyawan  hotel  (61,90%)
menyatakan  bahwa  sertifikasi  kompetensi pariwisata  bermanfaat  bagi  jenjang  karir karyawan, kinerja karyawan, dan persaingan  dengan  tenaga  kerja  yang lainnya.
Penelitian
(Efendi, 2009) menyatakan  bahwa  kompetensi  karyawan yang  meliputi  pengetahuan,  keterampilan, dan  sikap    mempunyai  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kinerja  karyawan. Variabel  kompetensi  yang  paling  dominan berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan adalah pengetahuan.
Penelitian  (Wahyudi,  2014)  dalam penelitiannya menyatakan pentingnya kompetensi  pegawai  di  dalam  suatu organisasi  dipandang  dapat  mendukung peningkatan kinerja pegawai dan memberikan  kontribusi  dalam  menentukan masa depan organisasi. Kompetensi merupakan bagian kepribadian yang mendalam  dan  melekat  pada  seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.
Penelitian  (Budiman,  2018)  yang berjudul Peranan penerapan sertifikasi guru terhadap  kinerja  guru    (integrasi  psikologi industri  dan  organisasi  Islam)  menyatakan bahwa  ada  peranan  penerapan  sertifikasi guru  secara  signifikan  terhadap  kinerja guru  yang  artinya  penerapan  sertifikasi guru memiliki peranan yang nyata terhadap pencapaian  kinerja  guru.  Hendaknya  pihak
yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah  agara  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  kesejahteraan  guru sebagai  bentuk  apresiasi  terhadap  usaha dan prestasi yang telah dicapai oleh guru. Penelitian  (Mahdane,  A,  2018)  yaitu Pengaruh  SKKNI  dan  kompetensi  SDM terhadap  pengembangan  SDM  di  unit profesi  SDM  dalam  menghadapi  MEA menyatakan bahwa SKKNI tidak berpengaruh  nyata  terhadap  kompetensi SDM  dan  pengembangan  profesi  SDM. Kompetensi SDM  berpengaruh  nyata terhadap  kebijakan  perusahaan,  tetapi kompetensi  SDM  tidak  berpengaruh  nyata terhadap  pengembangan  profesi  SDM. Kebijakan  perusahaan  berpengaruh  nyata terhadap pengembangan profesi SDM.
Pendekatan yang digunakan peneliti adalah  dengan  deskriptif-kualitatif  serta data-data  pendukung  seperti  literatur  dan sebagainya. Yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan  suatu  keadaan  atau  sifat seperti  apa  adanya  (Sugiyono,  2016). Penelitian ini dilaksanakan untuk memastikan  atau  menggambarkan  ciri-ciri atau  karakteristik  dari  objek  yang  diteliti. Dalam  penelitian  kualitatif,  penelitian menggunakan teori yang ada sebagai bahan penjelas. Menurut (Sarwono, 2009) menyatakan bahwa riset kualitatif bertujuan untuk  menjelaskan  fenomena  melalui
pengumpulan  data.  Penelitian  kualitatif menekankan  pada  kedalaman  data  yang didapatkan  oleh  peneliti.  Untuk  itu  hasil dari  penelitian  ini  memerlukan  kedalaman analisis  dari  peneliti.  Selain  itu,  hasil penelitian  ini  bersifat  subjektif  sehingga tidak  dapat  digeneralisasikan.  Penelitian kualitatif  ini  dilakukan  dengan  metode wawancara,  observasi,  dan  kuestioner karena seluruh realitas yang terjadi merupakan  kesatuan  yang  terjadi  secara alamiah.  Data  hasil  wawancara  dan kuestioner  yang  diperoleh  kemudian  akan dianalisa  tingkat  pengetahuan frontliners mengenai sertifikasi kompetensi dan tingkat  minat frontliners terhadap  program sertifikasi kompetensi. Setelah semua aspek diukur maka akan dapat diketahui bagaimana  tingkat  pengetahuan  dan  minat frontliners terhadap  program  sertifikasi kompetensi.
Penelitian  kualitatif  ini  bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  pengetahuan frontliners Bank  Syariah  Anak  Perusahaan Bank  BUMN  di  Yogyakarta  mengenai sertifikasi  kompetensi.  Sedangkan  untuk mengukur  minat frontliners Bank  Syariah Anak Perusahaan Bank BUMN di Yogyakarta terhadap sertifikasi kompetensi untuk  meningkatkan  kompetensi  keahlian. Peneliti  juga  menggunakan  analisa  chi square  untuk  mengukur  hubungan  antara minat  frontliners  bank  syariah  terhadap
sertifikasi  kompetensi.  Analisa  chi  square dipilih dalam penelitian ini karena menggunakan  data  non  parametrik  atau data  yang tidak berdistribusi normal  (tanpa asumsi  populasi  berdistribusi  normal), sehingga untuk mengukur hubungan antara minat frontliners terhadap sertifikasi kompetensi yang paling tepat menggunakan chi  square.  Ada  2  uji  chi  square,  yaitu  1) Uji  goodness  of  fit  :  menguji  perbedaan antara  frekuensi  yang  diobservasi  dan frekuensi  yang  diharapkan.  2)  Uji  tabel kontinjensi  :  menguji  hubungan  dua variabel independen dengan skala nominal. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh frontliners ( customer  service dan teller ) bank syariah di wilayah Yogyakarta.
Sampel yang diambil adalah seluruh frontliners ( customer  service dan teller) Bank  Syariah  Anak  Perusahaan  Bank BUMN  dan  Bank  Syariah  Unit  Usaha Syariah  Bank  BUMN  yang  memiliki Kantor Cabang di Yogyakarta. Dari sampel tersebut  dapat  disebutkan frontliners bank syariah  yang  dimaksud    adalah frontliners Bank  BNI  Syariah  Cabang  Yogyakarta, frontliners Bank  BRI  Syariah  Cabang Yogyakarta, frontliners Bank BTN Syariah Cabang  Yogyakarta,  dan frontliners Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta (tidak termasuk Syariah  Channeling  Outlet ).
Periode penelitian yaitu semester 1 (Januari-Juni) tahun 2019.

## II. PEMBAHASAN

## A. Landasan Teori
1. Frontliners
Frontliners adalah  petugas  atau staff bank yang berada diposisi garis depan dalam  melayani  kebutuhan  nasabah  ( Rahmayanty,  2010). Frontliners bank terdiri dari teller, customer service, satpam, dan supervisor layanan (IBI, 2016). Teller adalah  petugas  yang  melayani  setoran, penarikan,  kiriman  uang,  pemindahbukuan atau overbooking ,  penukaran  uang  atau yang  berkaitan  dengan  transaksi  keuangan nasabah. Customer  Service adalah  petugas yang melayani nasabah dalam hal menjelaskan produk DPK, melayani pembukaan  rekening,  melayani  pemesanan ATM, Internet  Banking,  Mobile  Banking, SMS  Banking ,  melayani  atau  menghandle komplain atau pengaduan nasabah, dan lain sebagainya. Satpam adalah petugas keamanan  yang  menjaga  dan  memastikan keadaan  aman  bagi  semua  nasabah  yang datang di bank dan juga menjaga keamanan aset-aset yang dimiliki perusahaan.
Supervisor  layanan  adalah  petugas  bank yang memastikan dan mengatur semua staff yang  dimilikinya  dapat  bekerja  dengan baik,  layanan  nasabah  dapat  berjalan dengan lancar dan nasabah dapat  terpenuhi harapannya.  Selain  itu  supervisor  juga bertanggung-jawab  para  staffnya  dapat
mengaplikasikan  ketentuan  dari  layanan yang telah ditetapkan perusahaan.
2. Kompetensi Keahlian
Wahyudi (2014), menjelaskan bahwa  kompetensi keahlian  diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan  atau  melaksanakan  pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan  dan  sikap  kerja.  Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan  sebagai  kemampuan  seseorang yang  dapat  terobservasi  mencakup  atas pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  kerja dalam  menyelesaikan  suatu  pekerjaan  atau tugas sesuai dengan standar performa  yang ditetapkan.
Undang-Undang Ketenagakerjaan No.  13  tahun  2003  pasal  18  menyatakan bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  untuk mendapatkan  pengakuan  kompetensi  kerja, dan  dalam  Pedoman  Badan  Nasional Sertifikasi  (BNSP)  No.  101-2005  batasan kompetensi  kerja  adalah  kemampuan  kerja setiap  individu  yang  mencakup  aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta  sikap  kerja  yang  sesuai  dengan standar yang ditetapkan. Pemegang sertifikat ibaratnya telah memiliki Surat Ijin Mengemudi  (SIM)  untuk  menjalankan profesinya,  yaitu  telah  kompeten  dalam pengetahuan  ( knowledge ),  terampil  dalam
praktek  ( skill) dan  mematuhi  kode  etik ( attitude ).

## 3. Sertifikasi Kompetensi
Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian kompetensi yang dilakukan  secara  sistematis  dan  objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar  kompetensi  kerja  yang  bersifat nasional  maupun  internasional  dan  dengan memiliki  sertifikasi  kompetensi  maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan  tertulis  atas  kompetensi  yang dimilikinya (Saskiawardani, 2009). Tujuan sertifikasi kompetensi adalah sebagai berikut (Jauhari, 2009) :
a. Membantu  tenaga  profesi  meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa.
b. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
c. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya.
d. Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi  dalam  proses  belajar  di lembaga formal maupun secara mandiri.
e. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
f. Membantu pengakuan kompetensi
lintas sektor dan lintas negara
g. Membantu tenaga profesi dalam promosi  profesinya  di  pasar  tenaga kerja
h. Secara lebih spesifik program sertifikasi kerja  mempunyai  beberapa  manfaat, baik bagi profesional pemegang sertifikat  maupun  bagi  perusahaan  atau industri sebagai user.
Manfaat  bagi  profesional  pemegang sertifikat kompetensi sebagai berikut (Triana, 2017) :
a. Dapat memilih program sertifikat kompetensi  kerja  sesuai  bidang  profesi yang  dipilih  dan  meningkatkan  akses untuk berkembang.
b. Memudahkan  dalam  meyakinkan  atas kompetensi  kerja  yang  dimiliki  kepada perusahaan  /  industri  dan  jenjang  karir yang lebih baik.
c. Meningkatkan  nilai  jual  sesuai  profesi yang telah dipilih.
d. Meningkatkan  kepercayaan  diri  dalam menjalankan profesinya dan berkompetensi di pasar tenaga kerja. Manfaat  sertifikasi  kompetensi  bagi perusahaan/industri sebagai berikut (Triana, 2017) :
a. Memudahkan  dalam  menyusun job description ,  materi  pelatihan/ training yang diperlukan dan penilaian kinerja.
b. Sebagai salah satu faktor penting dalam rangka recruitment , mutasi dan promosi.
c. Dengan  menempatkan  pegawai  yang
kompeten, perusahaan
dapat meningkatkan  efisiensi  dan  mampu bersaing dengan pesaing bisnisnya.
d. Meningkatkan loyalitas pegawai kepada perusahaan atau profesinya.

## B. Hasil Penelitian

## 1. Jumlah  Fronliners  Bank  Syariah
Anak  Perusahaan  BUMN  dan  UUS

## Bank BUMN di Yogyakarta
Berdasarkan  hasil  interview  atau wawancara  dengan  pejabat  bank  syariah  di Yogyakarta  diketahui  pada  tahun  2019 Bank  BNI  Syariah  KC  Yogyakarta  (  Arif, Operasional  Manager)  memiliki  jumlah customer  service 12  dan teller 12.  Bank BRI  Syariah  Kantor  Cabang  Yogyakarta (Kurniawan,  Branch  Manager)  memiliki jumlah customer  service 13  dan teller 11.
Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang Yogyakarta (Khoerul Wajid, Branch Manager) memiliki jumlah customer service 15 dan teller 19. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (Slamet Wahyudi,  Branch  Manager)  memiliki jumlah customer  service 3  dan teller 3.
Total customer  service sebanyak  43  orang dan teller 45  orang,  sehingga  total responden adalah sebanyak 88 orang.
Tabel 1 Jumlah Frontliners Bank Syariah di Yogyakarta tahun 2019
No Nama Bank Syariah Customer Service Teller 1 Bank BNI Syariah KC Yogyakarta 12 12 2 Bank BRI Syariah KC Yogyakarta 13 11 3 Bank Syariah Mandiri KC Yogyakarta 15 19 4 Bank  BTN  KC Syariah Yogyakarta 3 3 TOTAL 43 45
Peneliti  memberikan  11  pertanyaan kepada  88  responden  yang  terdiri  dari pegawai tetap dan pegawai kontrak atau on the  job  training untuk  posisi  jabatan sebagai frontliners ( customer  service dan teller ) yang berisikan pengetahuan frontliners terhadap  sertifikasi  kompetensi, minat frontliners bank  syariah  terhadap sertifikasi kompetensi, kepemilikan sertifikasi  kompetensi.  Hal  ini  ditujukan untuk  mengetahui  apakah frontliners telah mengetahui program  sertifikasi kompetensi dan  mengetahui  minat  atau  tidaknya frontliners untuk  mengikuti  sertifikasi kompetensi.
2. Pengetahuan Frontliners Bank
Syariah  Anak  Perusahaan  Bank
BUMN  dan  UUS  Bank  BUMN  di Yogyakarta Mengenai Sertifikasi Kompetensi
Terkait dengan
pengetahuan responden  dalam  hal  ini frontliners ( customer  service dan teller )  pada  saat memasuki  dunia  kerja  di  bank  syariah 100% responden belum memiliki sertifikasi kompetensi  baik customer  service maupun teller .  Dan  sampai  saat  mereka  bekerja  di bank syariah  bahkan dengan status sebagai pegawai  tetap,  semua  responden  masih belum  memiliki  sertifikasi  kompetensi customer  service maupun teller .  Hal  ini dikarenakan semua responden belum pernah mendapat sosialisasi dari perusahaan  mengenai  program  sertifikasi profesi  untuk  jabatan customer  service dan teller .
Tabel  2.  Kepemilikan  Sertifikasi Kompetensi oleh Frontliners
Nama Bank Syariah Memiliki Tidak Memiliki Bank BNIS  KC Yogyakarta 0 (0%) 24 (100%) Bank BRIS KC Yogyakarta 0 (0%) 24 (100%) Bank BSM KC Yogyakarta 0 (0%) 34 (100%) Bank BTN KC Syariah Yogyakarta 0 (0%) 6 (100%) Jumlah 0 (0%) 88 (100%) Gambar 1. Kepemilikan Sertifikasi
Kompetensi Frontliners
Sebanyak    58  responden  atau  66% dari  total  responden  menjelaskan  bahwa mereka belum mengetahui informasi program  sertifikasi  kompetensi customer service dan teller. Frontliners baru mengetahui  informasi  program  sertifikasi kompetensi setelah mendapatkan penjelasan dari penelitian ini. 30 responden atau  34%  responden  telah  mengetahui informasi  program  sertifikasi  kompetensi customer  service  dan  teller.    Namun  baik responden  yang  telah  mengetahui  maupun belum mengetahui tentang informasi program  sertiifikasi  kompetensi,  secara keseluruhan    responden  (100%)  tidak mengetahui bahwa jika memiliki sertifikasi kompetensi customer  service dan teller akan  mendapatkan  gelar  profesi  yaitu  jika responden  telah  dinyatakan  kompeten  dari hasil mengikuti ujian sertifikasi kompetensi profesi  tersebut.  Yaitu  CCS  ( Certified Customer  Service )  untuk  gelar  profesi customer  service dan  CBT  ( Certified Banker Teller ) untuk gelar profesi teller .
0% 100% Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi Frontliners Memiliki Sertifikasi Kompetensi
Tidak Memiliki Sertifikasi Kompetensi
Tabel 3. Informasi Mengenai Program
Sertifikasi  Kompetensi Frontliners Nama Bank Syariah Meng etahui Belu m Jml. Responde n Bank BNIS Yogyakarta 7 17 24 Bank BRIS Yogyakarta 9 15 24 Bank BSM Yogyakarta 9 25 34 Bank BTN S Yogyakarta 5 1 6 30 (34% ) 58
(66% ) 88
Gambar  2.  Informasi  Mengenai  Program Sertifikasi Kompetensi Frontliners
Gambar 3. Pengetahuan Adanya Gelar Profesi Bagi Frontliners
3. Minat Frontliners Bank  Syariah Terhadap Sertifikasi Kompetensi untuk Meningkatkan Kompetensi

## Keahlian
Diketahui sebanyak 50% responden (44  orang)  pada  saat  awal  bekerja  di  bank mengalami  kesulitan  dalam  menyesuaikan job  desk yang  diberikan  oleh  perusahaan.
Dan  sebanyak  50%  responden  lainnya  (44 orang) pada saat awal bekerja di bank tidak mengalami  kesulitan  dalam  menyesuaikan job desk pekerjaan.
Gambar 4. Penyesuaian Job Desk di Awal Bekerja di Bank
Perusahaan tempat responden
bekerja secara keseluruhan tidak mensyaratkan  dalam  penerimaan  pegawai baru untuk memiliki sertifikasi kompetensi, namun apabila calon pegawai tersebut telah memiliki  sertifikasi  kompetensi  profesi maka perusahaan akan lebih memprioritaskan  dalam  seleksi  karyawan baru (hasil wawancara dengan pejabat bank syariah  yang  menjadi  sampel  penelitian).
0% 100% Pengetahuan Adanya Gelar Profesi Bagi Frontliners Mengetahui Tidak Mengetahui
50% [PERCE NTAGE] Penyesuaian Job Desk di Awal Bekerja di Bank Dapat Menyesuaikan Tidak Dapat Menyesuaikan 34% 66% Informasi Mengenai Program Sertifikasi Kompetensi Frontliners Sudah Mengetahui
Belum Mengetahui
Perusahaan dalam hal ini bank syariah yang menjadi sampel dalam penelitian juga tidak memberikan biaya fasilitas kepada karyawannya  jika  karyawan  tersebut  ingin mengambil sertifikasi kompetensi, dikarenakan di dalam perusahaan
responden  program  sertifikasi  kompetensi customer  service dan teller tersebut  tidak masuk  dalam  rencana  bisnis  bank  (RBB). Pernyataan pejabat bank syariah ini sejalan dengan  hasil  jawaban  kuesioner  yang menyebutkan  100%  perusahaan  perbankan responden tidak memfasilitasi biaya kepada pegawai yang hendak mengambil sertifikasi kompetensi customer  service dan  atau teller.
Terkait  dengan  minat  responden terhadap  program  sertifikasi  kompetensi adalah  100%  responden    (88  orang) memiliki minat untuk mengambil sertifikasi kompetensi  jika  biaya  diperoleh  dari instansi  tempat  kerja,  namun  jika  biaya mengikuti sertifikasi kompetensi atas beban pribadi  responden  maka  hanya  67%  dari responden  (59  orang)  yang  berminat mengikuti  sertifikasi  kompetensi.  Hal  ini dikarenakan  perusahaan  tempat  bekerja responden juga belum mensyaratkan kepemilikan sertifikasi kompetensi tersebut sehingga  responden  menganggap  belum sepenuhnya  perlu.  Namun  bagi  67% responden yang bersedia mengikuti sertifikasi kompetensi dengan biaya
pribadi,  dikarenakan  faktor  keinginan memiliki karier yang bagus dan cepat, serta karena  status  mereka  saat  ini  masih on  the job training atau kontrak dan pegawai tetap dengan masa kerja kurang dari 3 tahun.
Gambar 5. Minat Frontliners terhadap Program Sertifikasi Kompetensi
Gambar 6. Minat Frontliners terhadap Program Sertifikasi Kompetensi Jika Pembiayaan Diluar bank (Pribadi)
Setelah mengetahui penjelasan mengenai  program  sertifikasi  kompetensi yang  memiliki  tujuan  dan  manfaat  bagi pegawai  untuk  meningkatkan  kompetensi keahlian,  memajukan  karier,  dan  meraih peluang  kerja  serta  kesempatan  lebih  baik
100% 0% Minat Frontliners Terhadap Program Sertifikasi Kompetensi Minat Tidak Minat [PERCE NTAGE] [PERCE NTAGE] Minat Frontliners Terhadap Program Sertifikasi
Kompetensi Jika Pembiayaan Diluar Bank (Pribadi)
Minat Tidak Minat
lagi, seluruh responden (100%)
menganggap  bahwa  sertifikasi  kompetensi tersebut  penting  bagi  responden  selaku karyawan bank bagian frontliners ( customer service dan teller ) baik responden  yang  saat  ini  masih  menjadi pegawai  kontrak  atau on  the  job  training maupun bagi responden yang telah menjadi pegawai tetap.
Analisa  untuk  menguji  hubungan antara  minat  frontliners  dengan  sertifikasi kompetensi  adalah  dengan  menggunakan Chi  Square  yaitu  untuk  mencari  hubungan antara dua variabel independen skala  rasio, interval  ataupun  nominal.  Analisa  chi square  dipilih  dalam  penelitian  ini  karena menggunakan  data  non  parametrik  atau data  yang tidak berdistribusi normal  (tanpa asumsi  populasi  berdistribusi  normal), sehingga untuk  mengukur hubungan antara minat frontliners terhadap sertifikasi kompetensi yang paling tepat menggunakan chi square.
Hipotesis:
Ho :  tidak  terdapat  hubungan  antara minat Frontliner dan Sertifikasi
Kompetensi
Ha :  terdapat  hubungan  antara  minat
Frontliner dan Sertifikasi Kompetensi Rumus  perhitungan  yang  digunakan  dalam Chi Square :
Dengan menggunakan derajat kepercayaan,
 = 5%,
Maka:
Nilai  ²  kritis  dengan  =  5%  dan  df  (b-1)
(k-1) = ((2-1) (5-1) = 4 sebesar 9.4877
Tabel 4. Nilai  ² hitung
=  35.4  +  0.8237  +  35.4  +  78.1571  + 15.7333  +  23.8243  +  0.5544  +  23.8243  +
52.6 + 10.5886 = 276.9058
Kesimpulan:  ²  hitung  >  ²  kritis,  yaitu 276.9058 > 9.4877
Artinya menolak hipotesi Ho, menerima hipotesi Ha. Berarti terdapat hubungan antara minat frontliners dengan sertifikasi kompetensi.

## III. SIMPULAN
Tingkat  pengetahuan frontliners Bank  Syariah  Anak  Perusahaan  Bank BUMN di  Yogyakarta mengenai  sertifikasi kompetensi sebesar 34% dari total responden. 66% dari total responden belum
mengetahui  informasi  program  sertifikasi kompetensi. Frontliners baru  mengetahui informasi  program  sertifikasi  kompetensi setelah mendapatkan penjelasan dari penelitian ini.
Terdapat  hubungan  antara  minat frontliner  terhadap  sertifikasi  kompetensi. Seluruh  (100%) frontliners memiliki  minat mengikuti  sertifikasi  kompetensi  untuk meningkatkan kompetensi keahlian. Namun kendalanya  adalah  sertifikasi  kompetensi customer  service dan teller tidak  dibiayai perusahaan,  sehingga  hanya  67%  dari frontliners responden yang berminat mengikuti  sertifikasi  kompetensi  dengan biaya  pribadi.  Hal  ini  dikarenakan  adanya keinginan  memiliki  karier  yang  bagus  dan cepat,  serta  karena  status  mereka  saat  ini masih on the job training atau kontrak dan pegawai  tetap  dengan  masa  kerja  kurang dari 3 tahun.
Perusahaan  belum  mensyaratkan dalam  penerimaan  pegawai  baru  untuk memiliki  sertifikasi  kompetensi,  namun apabila  calon  pegawai  tersebut  telah memiliki  sertifikasi  kompetensi  profesi maka perusahaan akan lebih memprioritaskan  dalam  seleksi  karyawan baru.
Saran
Perusahaan  sebaiknya  melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan sertifikasi  kompetensi  keahlian  bagi  staf
frontliners agar  SDM  yang  dimilikinya unggul, kompetitif, dan mampu melaksanakan  tugas  yang  ditetapkan  oleh perusahaan dengan baik.
Perusahaan agar mensyaratkan kepemilikan sertifikasi kompetensi keahlian pada saat rekruitmen tenaga kerja, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan sertifikasi  kompetensi  lagi.  Hal  ini  akan lebih  menguntungkan  bagi  perusahaan karena  akan  mendapatkan  pegawai  yang telah  siap  kerja  dan  sekaligus  menghemat biaya  jika  perusahaan  harus  membiayai sertifikasi  kompetensi  tenaga  kerja  yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvionita,  V.  (2018).  Persepsi  Karyawan Hotel  Terhadap  manfaat  Sertifikasi Kompetensi
Pariwisata Bidang
Perhotelan  Di  Kota  Bandung. Journal of Indonesian Tourism and Recreation,
Volume 1, Nomor 2.
Budiman,  (2018).  Peranan  Penerapan Sertifikasi  Guru  Terhadap  Kinerja Guru (Integrasi Psikologi, Industri, dan Organisasi  Islami). Jurnal  Psikologi Islami , Vol. 4 No.1 : 74-81.
Efendi  (2009). Pengaruh  Kompetensi
Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada
Kantor Pelayanan Pajak Metro, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Lampung.
Ikatan Bankir Indonesia  (2016). Mengelola Kualitas  Layanan  Perbankan ,  Jakarta,
PT Gramedia Pustaka Utama.
Jauhari, T. (2009). Mengasah Kompleksitas Kompetensi  Melalui  Sertifikasi ,  Ikatan
Bankir Indonesia, Jakarta.
Mahdane,  Afri.  (2018).  Pengaruh  SKKNI dan Kompetensi SDM terhadap Pengembangan  SDM  di  Unit  Profesi SDM  dalam  Menghadapi  Era  MEA.
Jurnal Manajemen IKM, Vol.13 No.1.
Murwanti,  H.  (2013).  Pengaruh  Sertifikasi Profesi  Guru  terhadap  Motivasi  Kerja dan Kinerja Guru SMK di SMK Negeri se-Surakarta. Jurnal Pendidikan Bisnis
dan Ekonomi (BISE) , Vol. 1 No.1.
Pedoman Badan Nasional Sertifikasi (BNSP) No. 101-2005.
Rahmayanty, N. (2010). Manajemen Pelayanan Prima , Yogyakarta, Graha Ilmu.
Sarwono, (2009). Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Yogyakarta, Graha Ilmu.
Saskiawardani, N (2009). Program
Sertifikasi Bankir Umum , Media Bankir, Ikatan Bankir Indonesia, Jakarta.
Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung, Hal. 55.
Triana, H. (2017). Pengembangan Kualitas SDM  Indonesia  dengan  Sertifikasi Profesi ,  Jakarta,  PT  Gramedia  Pustaka
Utama.
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.  13
tahun 2003 Pasal 18.
Wahyudi,  F.  (2014).  Peran  Kompetensi Dalam  meningkatkan  Kinerja  Pegawai Bagian  Sosial  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Kutai  Timur. eJournal
Administrative
Reform,
admin.fisip.unmul.ac.id.
Wirjoatmodjo,  K.  (2017). Transformasi Digital  Suatu  Keniscayaan ,  Majalah Infobank, Jakarta.
Yamu’alim,  (2015).  Sertifikat  Kompetensi Sebagai  Standar  Kompetensi  Kerja. Jurnal Forum Manajemen , Vol. 06 No. 1.