## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu

## KAJIAN KRITIS FAIRCLOUGH DALAM ULTIMATUM KAPOLRI TITO ATAS SIKAP EKO PATRIO MENGENAI KASUS BOM PANCI
Rizka Kurnia Ayu Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Airalngga, Jalan Dharmawangsa Dalam 29, Kampus B Surabaya,Indonesia e-mail : HYPERLINK "mailto:rizkakurniaayu22@gmail.com" rizkakurniaayu22@gmail.com

## ABSTRACT
Discourses  that  appear  in  text  and  conversation  are  not  neutral.  It  is  a  form  of  subjectivity that leads to power struggles. Such as the discourse of “Bomb Pan” as the diversion issues on the Ahok casewhich was heralded by Eko Patrio, which was then responded by the Chief of Police Tito who was in charge of handling the bomb pan case together Densus 88.Police Chief against Eko delivered in ultimatum form that finally made Eko doing a series of strange such  as  transforming  himself  from  a  suspect  to  a  victim  of  online  media  libel.  Changes  in Eko's  attitude  due  to  Tito's  ultimatum  made  the  researcher  interested  in  analyzing  the contents  of  the  Ultimatum.  Through  Fairclough's  critical  discourse  (textual  analysis, discursive practice, and  social  praxis) it was found  that the Chief of  Tito's decree using the modalities of service negotiation to generate symbolic power over its performance as a police chief can not be doubted and must be obeyed by anyone including political institutions.
Keywords : discourse; discursive practice;police’s statements;social praxis.

## 1. Pendahuluan
Kekuasaan  merupakan  konteks  yang hampir  tidak  bisa  dipisahkan  dari  setiap wacana.  Dominasi  pihak  yang  kuat terhadap  pihak  yang  lemah  yang  oleh Gramscian sering disebut sebagai hegemoni  pada  akhirnya  memberikan sumbangan  besar  pada  analisis  wacana kritis.  Gagasan  tentang  “kritis”  itu  sendiri diambil  dari mazhab  frankfurt yang meyakini bahwa proses budaya berdampak pada  kehidupan  sosial  dan  merupakan usaha melawan dominasi dan ketidakadilan.
Dengan menggunakan bahasa sebagai medianya hendak dilukiskan tentang kekuasaan dan perjuangan kekuasaan yang mengandalakan  bentuk  persetujuan  atau pengorganisasian
konsensus
yang dibangun  tanpa  adanya  koersi  ,  yang kemudian dalam analisis kritis landasannya adalah teks berkonteks pertarungan kekuasaan.
Dalam analisis wacana kritis, konteks  kekuasaan  inilah  yang  kemudian berusaha  untuk  ditelanjangi  mengingat tidak satupun wacana yang pernah objektif atau  netral.Wacana  bisa  jadi  merupakan sebuah instrumen kekuasaan.Misalnya adanya  dominasi  dan  ekploitasi  yang dipertahankan  melalui  budaya  ideologi yang oleh marxis dijadikan sebagai sorotan utama dalam aspek budaya dalam kehidupan  social,  wacana  patriarki  dalam isu  seksisme,  dominasi  antara  penguasa terhadap  rakyat,  kaum  pemilik  modal dengan  kaum  buruh,  dan  berbagai  contoh bentuk pertarungan kekuasaan lainnya.
Fakta  tersebut  mendorong  analisis wacana  kritis  (AWK)    tidak  hanya membatasi  diri  pada  detail  teks  atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkannya  dengan  kekuasaan yang  biasanya  menghubungkan  berbagai kubu  baik  itu  sosial,  politik,  ekonomi, budaya, hukum, media, dan sebagainya.
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
Penelitian semacam ini, yang menggunakan wacana kritis untuk mengungkap  ideologi    atau  kekuasaan yang tengah dikonstruksi  oleh pihak-pihak tertentu  melalui  pemunculan  statement atau  pernyataan,  cukup  banyak  dilakukan. Seperti  penelitian  yang  berjudul Citra Politisi Lokal Dalam Iklan Politik
{Analisis  Wacana  Citra  Mardjoko  – Husein  (Marhein)  Dalam  Iklan  Politik  Di Banyumas  Televisi  (Bmstv)  Pada  Pilkada Banyumas  Tahun  2008} oleh  Resti Fauriana,  Penelitian  ini  mencoba  untuk melihat  bagaimana  sebuah  iklan  partai politik  memunculkan  citra  politik  lokal. Penelitian  lainnya Analisis  Wacana  Kritis
Pemberitaan Kasus Hukum Dalam Majalah  Tempo  Edisi  Juli  2012 oleh Nopita  Desiana,  penelitian  ini  berhasil mengungkap  ideologi  dan  gaya  bahasa koran  tempo  dalam  memberitakan  kasus hukum di Indonesia.
Penelitian yang serupa juga dilakukan  oleh  Alfi  Syahriyani  dengan judul Retorika Hubungan Amerika Serikat dan  Indonesia dalam PidatoObama  di  UI:
Sebuah
Tinjauan
Analisis Wacana Kritis.Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alfi ini  mencoba  untuk  melihat  bagaimanakah hubungan  yang  sesungguhnya  ada  antara Indonesia  dan  Amerika  melalui  pidato yang  disampaiakan  oleh  Obama  di  UI. Ketiga  penelitian  ini  memiliki  kesamaan yakni berusaha untuk mengungkap hal-hal yang  tersembunyi  dibalik  sebuah  wacana. Pembeda  antara  penelitian  satu  dengan yang  lain  terletak  pada  makna  apa  yang hendak dikorek darinya entah itu ideologi, kekuasaan, ataukah spesifikasi yang membedekan  objek  mereka  menjadi  unik dan berbeda dengan ojek lainnya. Demikian  juga  dengan  penelitian  ini  yang mencoba untuk mengungkap sistem kekuasaan yang  tengah  beroperasi  dibalik pernyataan-pernyataan  penuturnya  yang dalam hal ini adalah penyataan dari kapolri Tito yang belum pernah dikaji oleh peneliti dari institusi manapun.
Hal  inilah  yang  menjadi  kebaruan dan  kemenarikan  dalam  penelitian  ini.
Dikaitkan dengan paragraf sebelumnya,terkait  analisis  wacana  kritis yang tidak membatasi diri  pada detail  teks atau  struktur  wacana  saja,  tetapi  juga menghubungkannya  dengan  kekuasaan yang  biasanya  menghubungkan  berbagai kubu  baik  itu  sosial,  politik,  ekonomi, budaya,  hukum,  media,  dan  sebagainya. Maka  pernyataan-pernyatan  Kapolri  Tito, terkait  dengan  kasus Bom  Panci ,  yang sempat  ramai  pada  pertengahan  14-16 Desember  2016,  memiliki  unsur-unsur tersebut.  Pernyataan  tersebut  disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian akibat adanya tuduhan  bahwa  kasus  “Bom  Panci”  yang saat  itu  tengah  terjadi  adalah  pengalihan isu  semata.Pernyataan  terkait  kasus  Bom Panci  adalah  pengalihan  isu,  muncul  dari akun Twiiter Eko Patrio.
Selanjutnya, kicauan Eko di twitter tersebut  Membuat  kapolri  geram  dan akhirnya  Eko  dipanggil  oleh  Bareskrim atas  tuduhan  tindak  kejahatan  terhadap penguasa  umum  atau  Undang-Undang informasi  dan    transaksi  Elektronik  dan pasal 207 KUHP. Setelah pemanggilan itu, Eko  selaku  Ketua  DPW  PAN  daerah Jakarta,  sempat  mangkir  pada  hari  Kamis sesuai  dengan  jadwal  pemanggilan  dari bareskrim. Eko baru memenuhi panggilannya  pada  hari  Jumat  setelah sholat Jumat. Setelah pertemuannya dengan  Bareskrim,  Eko  tiba-tiba  yang awalnya  adalah  tersangka,  mencitrakan dirinya  sebagai  korban  dan  Eko  menuntut media  online  yang  memberitakannya dengan  alasan  pencemaran  nama  baik, karena Eko tidak pernah merasa menyuarakan  statement  semacam  itu. Anehnya  bukan  hanya  satu  media  yang dituntut  oleh  Eko,  namun  tujuh  media online  sekaligus.Bukankah  ini  adalah  hal yang janggal.Mengapa Eko baru melakukan somasi  terhadap ketujuh media online  tersebut  setelah  bertemu  dengan Bareskrim.  Terlepas  dari  apakah  benar tidaknya  bahwa  pernyataan  terkait  “Bom

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
Panci  adalah  pengalihan  isu”disampaikan oleh Eko atau tidak, namun tetap saja, ada pertarungan kekuasaan yang sedang bertanding di arena perpolitikan ini Kejanggalan  ini  makin  diperkuat dengan  adanya  berbagai  media  yang memberitakan  kegeraman  kapolri  Tito terhadap Eko. Sehingga  citra  yang saat  itu muncul  adalah  Eko  mengubah  dirinya menjadi  korban,  karena  takut  dengan ultimatum  yang  dilantangkan  oleh  kapolri Tito.  Maka  ada  indikasi  jika  Eko melakukan  somasi  terhadap  tujuh  media onlinebukan  karena  memang  dia  ingin melakukannya  namun  karena  takut  akan ancaman  kapolri  Tito.  Untuk  mengetahui benarkah  rangkaian  kegiatan  aneh  yang dilakukan oleh Eko Patrio pasca pemanggilan dirinya oleh Bareskrim terkait erat dengan ultimatum Kapolri Tito, maka  terlebih  dahulu  harus  diketahui terkait  bagaimana  pernyataan-pernyataan yang  disuarakan  oleh  Kapolri  Tito  atas ulah Eko tersebut.
Selanjutnya, dengan bantuan analisis wacana  kritis  Fairclough  akancoba  untuk ditemukan  tentang  isi  ultimatum  yang dibuat  Kapolri  Tito  untuk  Eko  Patrio, karena  tindakannya  yang  menganggap kasus  Bom  Panci  adalah  pengalihan  isu semata atas kasus Ahok. Untuk memudahkan proses analisis guna menemukan  hasil  yang  maksimal  maka digunakanlah  tiga  dimensi  dalam  teori Faircloucgh yakni teks (deskripsi) , praktif diskursif  (  interpretasi),  dan  juga  dimensi praksis sosial (eksplanasi).

## 2. Metode
Penelitian  ini  mengacu  pada  teori analisis  wacana  kritis  Fairclough  tentang prosedur  analisis  wacana  kritis  yang tahapnya  terdiri  atas  tiga  tahapan , yaitu deskripsi, interpretasi, dan
eksplanasi.Sebelum  memasuki  tahapan tersebut terlebih dahulu dilakukan transkripsi  data  berupa  video  berita  yang disiarkan  ulang  di  youtube  berdurasi  20 menityang  isinya  menunjukan  kegeraman
kapolri Tito terhadap Eko atas dianggapnya Bom Panci sebagai pengalihan  isu.Youtube  sengaja  dipilih karena  yang  dibutuhkan  oleh  peneliti adalah pernyataan langsung, bukan pernyataan  tidak  langusng  yang  biasanya dimunculkan dalam media tulis online.Proses transkripsi kemudian dilanjutkan  dengan  tahapan  berikutnya, yakni  deskripsi  yang  berfokus  pada aspeklinguistik.  Aspek  linguistik  yang dijadikan fokus utama adalah modalitasnya. Hal ini dikarenakan pernyataan  kapolri  Tito  lebih  mengarah pada  bentuk  modalitas.Leboh  jauh  tentang modalitas  akan  dijelaskan  pada  bab pembahasan.  Modalitas  ini  nantinya  akan digunakan untuk melihat pernyataan kapolri Tito ini menandai atau mengkonstruksi hal seperti apa.
Proses selanjutnya yakni interpretasi,
Haryatmoko  menyebutnya dengan analisis produksi karena memang interpretasi lekat dengan  bagaimana  suatu  teks  diproduksi. Tahapan ini berkaitan dengan teks sebagai praktik  diskursif.  Dengan  kata  lainpeneliti akan  melihat  teks  sebagai  hal  yang diproduksi oleh pihak atau sistem tertentu. Pertanyaan yang biasanya berkaitan dengan  pembahasan  ini  adalah  siapakah yang terlibat, apakah yang terjadi, bagaiamana hubungannya, serta bagaimanakah  fungsi  bahasa  pada  teks tersebut.Selanjutnya baru ditentukan interpretasi teksnya berdasarkan hubungannya  dengan  interpretasi  konteks tersebut.
Proses analisis terakhir dalam penelitian  ini  adalah  eksplanasi.  Hal  ini mengarah pada terbentuknya praksis sosial yang  biasanya  tertanam  dalam  tujuan, jaringan  dan  praksis  budaya  sosial  yang luas.Dalam  pemahaman  ini  sudah  mulai masuk pemahaman intertekstualitas, peristiwa  sosial  di  mana  kelihatan  bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial .Pertanyaan yang muncul pada tahap ini  biasanya  adalah  apa  yang  membantu terbentuknya sebuah wacana yang
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
berhubungan  dengan  penentuan  sosial yang meliputi
level situasional, institusional dan kemasyarakatan.
Sedangkan pada level ideologi, pertanyaan yang  muncul  adalah  elemen  apa  yang digambarkan memiliki muatan ideoligis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kasus Bom Panci sebagai Pengalihan Isu  atas  Kasus Ahok
Konteks  dalam  penelitian  ini  adalah pengalihan  isu.  Dikaitkan  dengan  tiga dimensi  konteks  yakni field,  tenor, dan mode maka  diketahui  jika  yang  menjadi field (hal  yang  terjadi)  adalah  kegeraman kapolri  Tito  atas  sikap  Eko  yang  terkesan meragukan  kinerjanya.  Sedangkan  yang menjadi tenor dalam penelitian ini mengarah  pada  partisipant  yang  tengah berseteru  yakni  kapolri  Tito  sebagai pemberi  tanggaan  serta  Eko  sebagai  si pembuat  isu.  Adapun  dimensi  yang  ketiga ialah mode (cara). Mode yang  ditempuh oleh  kapolri  Tito  (sebagai  partsipant utama)  dalam  menanggapi  kasus  Eko adalah menanggapi isu pengalihan tersebut dengan  menggunakan  diksi-diksi  yang isinya  tegas  dan  memunculkan  makna keharusan.  Untuk  lebih  lengkapnya  akan dibahas  secara  terpisah  melalui  aspek modalitas  sebagai  fokus  bahasan  pada tataran  linguistik.  Tiga  dimensi  ini, field, tenor, dan mode akan  memudahkan ditemukannya  inti  dari  permasalahan  yang akan dikaji.
3.2. Modalitas Negosiasi Servisdalam Pernyataan Kapolri Tito (analisis pada tataran linguistik-semantik) Mengacu  pada  konsep  utama  teori analisis  wacana  kritis  fairclough  yang terdiri  dari  teks  (deskripsi),  praktik diskursif  (interpretasi),  dan  praksis  sosial (ekplanasi) menunjukan bahwa dimulainya analisis  haruslah  mengacu  pada  teksnya terlebih dahulu.Tahapan awal atau berfokusnya  kajian  pada  teks  ini  adalah tahapan  deskripsi  yang  berfokus  pada aspek linguistiknya.Pada pernyataan
Kapolri  Tito  (KT),  aspek  yang  dominan adalah modalitas negosiasi sevis. Modalitas itu sendiri ialah suatu keterangan  dalam  kalimat  yang  mengacu pada  sikap  pembicara  terhadap  hal  yang dibicarakan  atau  lawan  bicaranya  (Chaer, 1994).    Sedangkan  negosiasi  servis  adalah pernyataan yang memiliki derajat menuntut, menegaskan, atau mengharuskan. Hal  ini  berbeda  dengan  negosiasi informasi,  yakni  pernyataan  yang  isinya cenderung menginformasikan saja.Pernyataan KT dalam  mengultimatum Eko  Patrio  ini  dapat  dikategorikan  dengan modalitas  negosiasi  servis,  karemna  KT menuntut  sebuah  layanan  dalam  bentuk keharusan  atau  bentuk  kepatuhan  atas kekuasaan yang dimilikinya. Untuh memudahkan  pemhamannya  perhatikan pernyataan  KT  di  bawah  ini,  pernyataan semacam ini isinya
bukan mempertanyakan tentang kebenaran, melainkan  tuntutan  adanya  klarifikasi  dan juga  permintaan  bukti  kepada  Eko,  si tertuduh.
"Artinya  begini,  apakah  saudara Eko  mengeluarkan  pernyataan  itu, ada yang katakan ya.Yang bersangkutan mengatakan tidak.Kita klarifikasi , kalau tidak ya klarifikasi . Kalau  iya  ya  sebaiknya tunjukan  bukti  apakah  betul  ini memang pengalihan isu ,"
Percakapan  ini  diawali  KT  dengan memberikan  pernyataan  bahwa  terdapat ketidaksesuaian  antara  keterangan  yang ditemukan di instagram dengan keterangan langsung  dari  si  pembuat  isu.Melalui pernyataan ini diketahui bahwa si pembuat isu  haruslah  memberikan  bukti  nyata terkait  pernyataan  yang  telah  dibuatnya. Kata  “harus”  dalam  kutipan  di  atas diungkapkan  dengan  menggunakan  kata “sebaiknya” .  Kata sebaiknya memang bersifat  menyarankan,  namun  ia  juga memiliki  kesan  untuk  harus  dilakukan.

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
Karena  dalam  kata “sebaiknya” yang menjadi  tolak  ukur  adalah  baik  dan  tidak baik.  Secara  tidak  langsung  makna  yang dimunculkan ialah yang bersangkutan akan terlihat baik jika mampu menunjukan bukti dan  akan  menjadi  tidak  baik  jika  hanya asal bicara tanpa memunculkan bukti.
“Tapi  kalau  tidak  punya  data, ngomong  sembarangan,  tolonglah sebagai  pejabat  negara, jangan berbicara kalau tidak ada
data. Kasihan rakyat, ngomong tanpa  data,  berdasarkan  opini  saja. Kasihan  aparat  kita  yang  bekerja keras”
Pada  pernyataan  berikutnya  kembali ditemukan  penggunanaan  kata jangan, tidak  ada,  tanpa, yang  menunjukan  unsur meminta  sekaligus  larangan  secara  tegas, bukan
sekedar
menginformasikan.Penggunaan  kata-kata tersebut  mengarah  pada  larangan  yang sifatnya harus tidak  boleh  dilakukan. Dengan  kata  lain  kalimat  ini  menunjukan bahwa jika si pembuat isu mesti menunjukan bukti terlebih dahulu sebelum menciptakan  sebuah  isu.  Sampai  di  sini, kapolri  Tito  menyalahkan  Eko  sebagai tertuduh  yang  membuat  isu  mengenai kasus  “bom  panci”  yang  dinggap  kasus pura-pura.  KT  yang  menangani  kasus “Bom  Panci”  dengan  serius,  merasa tersinggung  dengan  ocehan  Eko  ini.  KT merasa kinerjanya dalam menangani “kasus  bom  panci”  beserta  kadensus dianggap  main-main  dan  dianggap  taktik untuk meredakan dan membela Ahok.
Kedudukan  KT  sebagai  penjaga keamanan  NKRI  yang  cenderung  tidak boleh  memihak  pihak  manapun  selain rakyat sekilas ternodai dengan ocehan Eko yang belumlah tentu Eko adalah pelakunya, karena Eko bersikeras mengaku dirinya  adalah  korban  fitnah  media  online setelah  menemui  panggilan  Bareskrim. Namun  KT  seperti  tutup  mata  dengan pengakuan  Eko  yang  mengatakan  jika
dirinya adalah korban fitnah media online. KT  terus  memberikan  pernyataan  yang menyudutkan  Eko  seoalh  Eko  adalah pembuat isu.
"Kalau  memang  itu  ternyata  betul ada  rekayasa.  Saya perintahkan periksa, kalau perlu pecat. Dan saya pun  enggak  akan  segen-segan  di sini. Saya pernah menjadi Kadensus,  saya  tau  jiwa  mereka, bila  perlu  saya  sendiri akan mengundurkan  diri  kalau  betul mereka merekayasa. Ini bener,"
Penggunaan  kata perintahkan pada kalimat  di  atas  juga  memunculkan  bentuk modalitas  akan  keharusan.  Selain  itu  juga digunakan  kata bener untuk  menunjukan kesan  bahwa  kasus  “ Bom  Panci ”  ini bukanlah kasus rekayasa semata, melainkan  kebenaran  yang  tidak  perlu diragukan.  Melalui  pernyataan  KT  di  atas secara  tidak  langsung,  masyarakat  sedang diyakinkan  oleh  kata-katanya  akan  kasus bom  panci  yang  memang  bukanlah rekayasa.
“saya mengapresiasi bagi adik- adik densus 88. Kemudian, ada isu  yang  bilang  ini  pengalihan isu  berkaitan  kasus  saudara Basuki  Tjahja  Purnama.Saya jawab dengan tegas ini bukanlah penglihan isu, kenapa?karena  saya  sudah pengalaman  dari  tahun  1988 menangani kasus seperti ini”
Kalimat berikutnya yang juga mengusung tentang keharusan dimunculkan  dalam  pernyataan  Kapolri Tito  yang  memberikaan  penegasan  bahwa dirinya  sudah  menangani  kasus  semacam ini  sejak  tahun  1988,  Dengan  mengacu pada  masa  kerjanya  yang  dapat  dikatakan sudah  berpengalaman  selama  28  tahun menangani  terorisme,  maka  kasus  bom panci  ini  pun  seharusnya  dianggap  sama seperti  kasus  terorisme  yang  pernah
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
ditanganinya.  Pada  pernyataan  ini,  mulai terlihat  sistem  kekuasaan  yang  tengah beroperasi.Kapolri Tito mulai memperlihatkan kedudukan yang dimilikinya  sebagai  simbol  kekuasaan yang digunakan untuk melegitimasi masyarakat  agar  tidak  terprovokasi  oleh isu seperti yang dikatakan oleh si pembuat isu.Seharusnya
dengan adanya pengalaman  yang  dimiliknya,  tidaklah boleh ada isu yang muncul semacam ini.
“Rekan-rekan  yang  ada  di Densus  ini,  Polri,  ini bukan sutradara.Para  tersangka  yang ditangkap ini juga bukan aktor,
bukan aktris  yang  pandai memainkan  drama, “semua orang bisa melihat  bahkan merekam  yang  terjadi.  Jadi, sutradara  hollywood,  seperti apapun  yang  jago,  tidak  akan mampu merekayasa kasus seperti  ini.  Karena  mereka bukan  actor,  ngapain  juga  dia pasang  badan  seolah  mau  nge- bom.
Pada  pernyataannya  yang  terakhir, diksi  yang  digunakan  oleh  kapolri  Tito untuk  memberikan  penegasan  jika  dirinya dan Densus  88 adalah  benar  dengan menggunakan komparasi. Diksi pada dunia perfilman sepeprti aktris, actor, sutradara, drama, dan Hollywood.
Diksi Perfilma n Perumpamaan Bandingan Makna yang dimunculkan Actor Aktris Sutradara Skenario Hollywo od Kapolri dan Densus 88 bukan actor
Kapolri dan Densus 88 bukan aktris
Kapolri dan Densus 88 bukan sutradara
Kapolri dan Densus 88 bukan pembuat scenario
Hollywood bukan arena yang berkaitan dengan pekerjaan Kapolri dan Densus 88
Karena kapolri dan Densus 88 bukan actor, bukan aktris, bukan sutradara dan bukan pembuat scenario maka tidak mungkin mereka melakukan rekayasa kasus seperti di film-
film.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka dketahui  jika  aspek  modalitas  berupa negosiasi servis atau permintaan adalah hal yang  dominan  dalam  pernyataan  kapolri Tito  terkait  kasus Bom  Panci yang dianggap sebagai pengalihan isu atas kasus Ahok,  maka  bukan  tidak  mungkin,  jika kemudian  Eko  merasa  tersudutkan  dan menempuh  jalan  seperti  mencitrakan  diri sebagai  korban,  walaupun  awalnya  adalah tersangka.Pernyataan  kapolri  Tito  yang demikian  ini  berhasil  mencipatakan  zona bebas  kritik  dan  anti  dilecehkan  oleh siapapun.Secara tidak langsung pernyataan semacam ini bersifat otoriter dan memaksa.
3.3. Praktik Diskursif dalam
pernyataan Kapolri Tito Praktik diskursif menyoroti wacana dengan berfokus pada bagaimana hubungan  kekuasaan  dimainkan.Dalam kasus  ini  pernyataan  kapolri  Tito  terkait kasus  “Bom  Panci”  yang  dianggap pengalihan  Isu  oleh  Eko,  sebenarnya bertentangan  dengan  sistem  demokrasi  di Indonesia.Mengingat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang dikenal “dari  rakyat  oleh  rakyat  untuk rakyat”. Sebagai kapolri, ketimbang memberikan  pernyataan  yang  bersifat mengancam dan memaksa,harusnya kapolri Tito melakukan negosiasi informasi  yang  isinya  menginformasikan fakta di lapangan. Bukan justru melakukan

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
negosiasi  servis  yang  isinya  meminta dirinya untuk dipatuhi.Terlepas dari apakah  Eko  adalah  benar-benar  tersangka atau  tidak,  toh  pada  akhirnya,  setelah diminta  menghadap  Bareskrim  untuk dimintai keterangan, Eko langsung memberikan  pernyataan  bahwa  dirinya adalah  korban  media.  Selanjutnya  Eko membuat  gugatan  atau  tuntutan  terhadap tujuh media sekaligus.
Ada  hal  yang  cukup  menggelitik pada  kasus  menggungatnya  Eko  pada ketujuh  media  online  tersebut  yang  masih dirahasiakan namanya. Bagaimana mungkin tujuh media online memberitakan hal  yang  sama  terkait  kicauan  Eko  di Instagram.  Bukankah  menurut  Eriyanto Setiap  media  memiliki  ideologi  dalam pemberitaan  yang  biasanya  disesuaikan dengan  target  pembaca  sebagai  konsumen berita.  Kesamaan  ideologi  antara  media serta pembacanya dianggap penting sebagai  bagian  dari  legitimasi  dominasi media  terhadap  khalayak  pembaca.Selain itu bukankah seharusnya wacana dimaknai sebagai  ekspresi  beragam  suara ketimbang tuturan satu suara ideologis yang kemudian dapat  ditentukan  dan  diserang  .Tanpa adanya  tekanan,  mustahil  jika  Eko  segera mengambil  keputusan  untuk  menggugat media setelah memenuhi panggilan
Bareskrim.Situasi semacam ini
menunjukan  bahwa  memang  ada  sistem kekuasaan  yang  sedang  beroperasi  antara pihak pendominasi vs pihak terdominasi.
Seharusnya dalam kasus ini,Kapolri Tito  tidak  perlu  mengeluarkan  ultimatum yang  isinya  seolah  menganggap  Eko adalah  musuh  negara  yang  harus  dibasmi. Adalah  lebih  baik  bagi  kapolri  Tito memberikan keterangan setransparan mungkin  dibandingkan  dengan  pelontaran kalimat  berdiksi  satire.  Dikeluarkannya bentuk  ultimatum  dan  kalimat  bernada singgung hanya akan makin menampakkan kelemahan KT akan manajemen penguasaan diri terhadap EQ.
Selain itu dalam kasus ini partisipasi  dan  penguatan  institusi  politik
(Posisi  Eko  sebagai  DPW  PAN  DKI) dalam  bentuk  kritian  tidaklah  dijadikan ancamankarena  itu  akan  memunculkan ketidakadilan.  Menurut  Rawls  keadilan terkait  erat  dengan  posisi  sosial  yang ditempati  oleh  sistem  politik.Eko  yang berkedudukan sebagai DPR dan juga DPW PAN DKI Jakarta seharusnya berhak untuk beropini  mengingat  di  dalam  sistem demokrasi,  rakyat  harus  punya  nilai  tawar yang  riil.  Artinya  mereka  harus  mampu memberi  imbalan  pada  pemerintah  yang efektif dan bisa juga menjatuhkan pemerintah  yang  tidak  kompeten  atau menyalahgunakan kekuasaan (2008).
Selain  itu  di  dalam  konstitusi hukum  di  Indonesia,  setiap  warga  negara Indonesia dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 yang  isinya  mengatakan  bahwa  “setiap orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.Sebagai negara
multikulturalisme, hal semacam ini sangatlah  rawan  terjadi,  namun  alih-alih memberikan  penjelasan  dengan  bijak, kapolri  Tito  justru  menggunakan  modal kekuasaan  (jabatan)  untuk  menekan  si pembuat isu yang belum tentu benar-benar membuat isu.

## 3.4. Analisis Praksis Sosial dalam
Kasus Bom Panci : Sikap kapolri Tito adalah penjagaan atas nama baik Instansi.
Wacana  sebagai  praksis  sosial hendak  melihat  bahwa  apakah  peristiwa yang tengah dikonstruksi itu mempertahankan  struktur  sosial  yang  ada, mengubah,
atau justru
memperbaikinya.Dalam penelitian ini, setelah  melalui  proses  analisis  wacana kritis  dalam  tataran  teks  ditemukan  bahwa pernyataan  kapolri  Tito  yang  identik bermuatan  modalitas  bertujuan  untuk negosiasi servis (permintaan), bukan sekedar negosiasi menginformasikan kepada  masyarakat.  Adanya  negosiasi servis  tersebut  tak  lain  bertujuan  untuk tetap  melanggengkan  kekuasaanya  sebagai
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu
seorang  kapolri  yang  bercitra  positif. Tubuh  polri  yang  bertugas  menjaga keamanan  dan  keselamatan  negara  tidak boleh  dicitrakan  sebagai  institusi  yang subjektif.  Dengan  adanya  pengalihan  isu, otomatis  kapolri  dan  Densus  88  akan dianggap  sebagai  pihak  yang  terlibat  dan cenderung pro Ahok.
Selain  itu,  kepolisian  sendiri  tidak terlalu  mendapatkan  rasa  percaya  dari masyarakat  akibat  banyaknya  manipulasi kasus  yang  dilakukan  oleh  oknum  tertentu di  kepolisian  yang  tidak  bertanggung jawab.Oleh  karena  itu,  pernyataan  yang disampaikan oleh kapolri Tito terkait kasus bom  panci  yang  dianggap  pengalihan  isu seperti  sengaja  dibuat  memaksa  dan bernada  ancaman  sekaligus  paksaan  (lihat hal  4-6).  Hal  ini  tidak  lain  menunjukan efek  jera  di  masyarakat,  agar  di  kemudian hari  tidak  ada  yang  berani  melakukan pelecehan terhadap kinerja Polri.
Hal  lain  yang  hendak  dikuatkan oleh  kapolri  Tito  selain  kehormatan  Polri di mata masyarakat ialah adanya judgment bahwa  Eko  Patrio  yang  dulunya  adalah seorang  actor,  yang  identik  dengan bermain  peran,  selayaknya  tidak  perlu menyamakan peristiwa semacam ini sebagai  lelucon  semata.  Jika  kita  kembali menyelami  pernyataan  kapolri  Tito  bagian ini.
“Rekan-rekan  yang ada di Densus ini, Polri, ini bukan sutradara .Para tersangka  yang  ditangkap  ini  juga bukan aktor,  bukan  aktris yang pandai  memainkan drama, “semua orang  bisa  melihat  bahkan  merekam yang terjadi.
Jadi,
sutradara hollywood ,  seperti  apapun  yang  jago, tidak  akan  mampu  merekayasa  kasus seperti  ini.  Karena  mereka  bukan actor, ngapain  juga  dia  pasang  badan seolah mau nge-bom”.
Maka akan diketahui bahwa bukanlah  tanpa  alasan  kapolri  tersebut menggunakan diksi tersebut untuk
memberikan sindirian terhadap si  pembuat isu  yang  sebelum  menjabat  sebagai  DPR, semula  adalah  seorang  artis.  Secara tersirat,  pernyataan  kapolri  Tito  semakin melegitimasi  bahwa mereka  yang hidup  di dunia  artis,  selalu  identik  dengan  hal-hal yang  merekayasa  dan  hal  itu  tidak  bisa diterapkan  di  dunia  perpolitikan  tanah  air, apalagi yang bisa membawa isu perpecahan.  Dengan  tidak  bisa  diterapkan di  dunia  perpolitikan,  maka  pernyataan  ini mengarahkan kita pada pemahaman bahwa sebaiknya,  mereka  yang  aktor  atau  aktris tidak  seyogyanya  mengganggap  panggung perpolitikan  tanah  air  seperti  panggung sandiwara  yang  bergabung  hanya  dengan bermodal ketenaran sama (artis).

## 4. Simpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan  maka  diketahui  jika  sikap kapolri  Tito  dalam  mengultimatum  Eko sebagai terdakwa pembuat isu “bom panci adalah pengalihan kasus Ahok”, menggunakan pernyataan dengan
modalitas  negosiasi  service  yang  isinya menuntut dan mengharuskan bahwa kinerjanya  sebagai  Kapolri  tidaklah  boleh diragukan.  Selain  itu  Kapolri  Tito  juga mencitrakan  dirinya  sebagai  penguasa yang harus dipatuhi oleh siapapun termasuk oleh instansi politik.

## HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017)  ISSN 1412-9418
Kajian Kritis Fairclough Dalam ultimatum Kapolri Tito Atas Sikap Eko Patrio Mengenai Kasus Bom Panci Riska Kurnia Ayu

## Daftar Pustaka
Ellyawati,  H.  C.,  2011.  Analisis  Wacana Kritis Teks Berita Kasus Terbongkarnya Perlakuan Istimewa  terhadap  terpidana  Suap Arthalyta  Suryani  pada  Media Online. THE MESSENGER, Volume Volume III, p. Nomor 1.
Eriyanto, 2002. Analisis framing: konstruksi,  ideologi,  dan  politik media. Yogyakarta: LKiS.
Eriyanto, 2012. Analisis wacana: pengantar  analisis  teks  media. Yogyakarta: LKiS.
Fairclough,  N.,  1989.  Language  and Power. London : Longman.
Halliday  dan  R.  Hasan,  1992.  Bahasa,
Konteks  dan  Teks:  Aspek-Aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial. (Terjemah:
Barori) ed.
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  Universitas Prees.
Haryatmoko,  2016.  Analisis  Wacana Kritis: Landasan Teori,
Metodologi, dan Penerapan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kellner, D., 2010. Budaya Media: Cultural Studies,  Identitas,  dan  Politik: Antara  modern  dan  postmodern. Yogyakarta: Jalasutra.
Rawls,  J.,  1971.  A  Theory  of  Justice. London: Oxford University Press.
Wiggerhaus,  R.,  1994.  The  frankfurt school:  Its  History,  Theories,  and Political  SIgnificance,  Transleted by M.robertson. Cambridge: Polity Pres

## Sumber Non Buku
Fauriana,  Resti.  2009.  Citra  Politisi  Lokal Dalam  Iklan  Politik  {Analisis Wacana  Citra  Mardjoko  –  Husein (Marhein)  Dalam  Iklan  Politik  Di Banyumas  Televisi  (Bmstv)  Pada Pilkada  Banyumas  Tahun  2008}. Skripsi  tidak  diterbitkan  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas sebelas maret
Syahriyani, Alfi. 2011. Retorika Hubungan Amerika  Serikat  dan  Indonesia dalam pidato Obama di  UI: sebuah Tinjauan  analisis  Wacana  Kritis. Skripsi  tidak  diterbitkan  Fakultas Ilmu budaya Universitas Indonesia
Desiana,  Nopita.  2013. Analisis  Wacana Kritis  Pemberitaan  Kasus  Hukum Dalam  Majalah  Tempo  Edisi  Juli 2012  . Tesis  tidak  diterbitkan. Program  Pascasarjana  Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu.
https://www.youtube.com/watch?v=UmwP oWduB1A.  video  Kapolri  tito. diakses  pada  tanggal  28  Desember 2016 pukul 19.40 WIB.
https://www.youtube.com/watch?v=R0EM dfi9Slo  diakses  pada  tanggal  28 Desember 2016 pukul 20.00 WIB.