E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## PENERAPAN  ASAS  AUDI  ET  ALTERAM  PARTEM  DALAM  PERKARA PERMOHONAN PEMBERIAN IZIN POLIGAMI

## Emilka Nuradanta, Febby Mutiara Nelson
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: emilka.nuradanta@ui.ac.id, Feby.mutiara@ui.ac.id

## Abstrak
Prinsip audi et alteram partem merupakan prinsip dalam Hukum acara perdata yang hakikatnya  bermakna  hakim  harus  mendengarkan  kedua  belah  pihak  yang berperkara  di  dalam  persidangan berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Isu  hukum  yang  diangkat dalam  tulisan  ini  adalah  penerapan  asas  audi  et  alteram  partem  dalam  perkara perdata  terkait  permohonan  pemberian  izin  poligami.  Berjenis  penelitian  hukum Normatif,  dan  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukan bahwa dalam praktiknya penerapan asas audi et alteram partem ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih ditemukan dalam peradilan perkara perdata tidak berimbangnya pertimbangan  hakim  terkait  pernyataan  yang  diberikan  oleh  kedua  belah  pihak dalam  memutus  suatu  perkara. Adanya  putusan  yang  tidak  menerapkan  atau mengesampingkan asas audi et alteram partem ini antara lain, keterangan salah satu pihak  tidak  dipertimbangkan  dalam  putusan  bahkan  dikesampingkan  (tidak didengar) dan hal ini merupakan kewenangan hakim.
Kata Kunci: perdata; asas audi et alteram partem; poligami

## Abstract
The principle of audi et alteram partem is a principle in civil procedural law which essentially means that judges must listen to both parties in court based on Article 4 paragraph (1) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power. The legal issue  raised  in  this  paper  is  the  application  of  the  principle  of  audi  et  alteram partem  in  civil  cases  related  to  applications  for  granting  polygamy  permits.  This type of research is normative legal research, and will be analyzed using a statutory approach  and  a  conceptual  approach.  The  results  of  the  discussion  show  that  in practice  the  application  of  the  principle  of  audi  et  alteram  partem  has  not  been carried  out  properly  because  it  is  still  found  in  civil  court  cases  that  the  judges' considerations are not balanced regarding the statements given by both parties in deciding  a  case.  The  existence  of  a  decision  that  does  not  apply  or  overrides  the principle of audi et alteram partem, among others, the statement of one party is not considered in the decision and is even set aside (not heard) and this is the authority of the judge.

## Keywords: civil; audi et alteram partem; polygamy

## Pendahuluan
Terdapat  suatu  fenomena  ketidakadilan  saat  ini  diakibatkan  dari  adanya  suatu putusan perkara perdata yang kurang mencerminkan keseimbangan serta keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, hal ini tentu saja dapat mencederai keadilan dan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak.  Asas audi  et  alteram  partem sendiri  merupakan asas  dalam  hukum  acara  perdata  yang  mempunyai  makna  bahwa  hakim  tidak  boleh menerima  keterangan  dari  salah  satu  pihak  sebagai  benar,  bila  pihak  lawan  tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya (Mertokusumo, 2009) .
Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  sendiri  belum  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor 48 Tahun 2009, akan tetapi dalam peraturan hukum acara perdata, HIR atau RBG antara lain Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR (145 RBG) termuat/ tersirat secara samar atau kabur. Asas  ini  diimplementasikan  pada  proses  perkara  perdata,  mulai  dari  perkara  masuk sampai dengan pelaksanaan putusan. Namun asas ini dapat juga diterapkan pada perkara lain,  seperti  perkara  judicial  review  di  Mahkamah  Agung  yang  terakomodir  pada pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat para pihak yang berperkara yaitu Termohon sebagai pembuat peraturan perundangan dibawah UU dan Pemohon sebagai pelaksana UU (Hidayat, 2019) .
Asas  Audi Et  Alteram  Partem  adalah salah satu  asas yang  ada di  dalam  proses pemeriksaan  perkara  di  dalam  persidangan,  Audi  Et  Alteram  Partem  dalam  tradisi Anglo Saxon dapat disamakan maknanya dengan Nemo Inauditus Condemmnari Debet Si  Non  Sit  Contumax,  yang  bermakna  bahwa  sesorang  tidak  dapat  dihukum  sebelum orang  tersebut  diberi  kesempatan  untuk  didengar  keteranganya,  pandanganya, pengakuanya,  bantahanya,  pembuktianya  dan  melakukan  pembelaan  diri  kecuali memang orang tersebut enggan untuk memberikan pernyataan dan pembelaan (Asnawi, 2016) . Asas  ini  memiliki  dua  aspek,  aspek  yang  pertama  adalah  bahwa  asas  ini mengakui hak seseorang untuk membela diri, dan adanya jaminan baik secara langsung maupun  tidak  langsung  oleh  Undang-Undang  mengenai  pengakuan  tentang  kesamaan kedududkan  para  pihak.  Maksudnya,  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  haruslah diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atau kepentinganya (Almitra, 2013) .
Dalam  penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan,  pembuktian  adalah  hal  yang paling berpengaruh dan penting untuk hakim memberikan dasar-dasar dalam pemutusan suatu  perkara.  Apabila  hal  pembuktian  tersebut  dihubungkan  dengan  asas  audi  et alteram  partem  dalam  hukum  acara  perdata,  maka  hal  ini  berarti  bahwa  hakim  tidak boleh  menerima  keterangan  dari  salah  satu  pihak  saja  sebagai  keterangan  yang  benar, bila  pihak  lawan  tidak  didengar  atau  tidak  diberi  kesempatan  untuk  mengeluarkan pendapatnya.  Menyangkut  hal  pembuktian  tersebut,  dapat  diartikan  juga  bahwa pengajuan  alat  bukti  harus  dilakukan  di  muka  sidang  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah pihak.  Hakim  wajib  menerapkan  asas  audi  et  alteram  partem  dalam  hal  pembuktian,
karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat putusan (Mertokusumo, 2009) .
Tidak sedikit kurangnya penerapan terhadap asas audi et alteram partem terjadi dalam  suatu  persidangan.  Salah  satunya  dalam  persidangan  perkara  perdata  yang memerlukan  penerapan  Asas audi  et  alteram  partem yaitu  dalam  permohonan pemberian izin poligami. Seorang suami yang hendak melakukan poligami tidak dapat begitu  saja  melakukan  poligami,  melainkan  harus  terlebih  dahulu  mengajukan permohonan  secara  tertulis  kepada  pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya. Bagi  yang beraga Islam, perkawinan poligami yang di lakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.
Walaupun pada dasarnya permohonan (gugatan voluntair) yang diatur ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  (“UU  14/1970”)  mempunyai karakteristik yang berbeda dengan halnya gugatan yaitu;
1. Masalah yang diajukan bersifat sepihak saja;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dan tanpa pihak lain;
3. Tidak  ada  orang  lain  atau  pihak  ketiga  yang  ditarik  sebagai  lawan,  tetapi  bersifat mutlak satu pihak.
4. Keputusan hakim mengikat terhadap semua orang.
5. Proses  pemeriksaan  permohonan  di  pengadilan  dilakukan  secara ex-parte yang bersifat  sederhana  yaitu  hanya  mendengarkan  keterangan  pemohon,  memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon.
Meskipun  UU  14/1970  tersebut  telah  diganti  oleh  Undang-undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan permohonan. Hal-hal  yang  disebutkan  mengenai  karakteristik  sebuah  permohonan  ini  pula  yang memungkinkan  memberikan  ruang  untuk  terjadinya  kealpaan  penerapan  Asas audi  et alteram partem dalam persidangan dan pemberian putusan.
Dalam  mengajukan  permohonan  pemberian  izin  poligami  baik  pemohon maupun  termohon  sudah  seharusnya  mempunyai  hak  yang  sama  dimuka  persidangan untuk  mendalilkan  keinginan,  mengutarakan  keberatannya  serta  memperjuangkan  hak- haknya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Disinilah diperlukannya  Asas audi  et  alteram  partem untuk  diterapkan  sehingga  menhindarkan hakim dari kesewenang-wenangan (abusive act) dalam mengadili suatu perkara.
Akan  tetapi  tidak  sedikit  pelanggaran  terhadap  asas audi  et  alteram  partem tersebut  terjadi. Salah satunya yaitu permohonan pemberian izin  poligami yang terjadi di  Pengadilan  Agama  Rembang  (Putusan  Nomor  996/  Pdt.G/2018/PA.Rbg)  dimana pernyataan  keberatan  yang  diutarakan  oleh  Termohon  dalam  perkara  tersebut  tidak  di ikut  sertakan  dalam  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  tersebut.  Bahwa sudah seharusnya berdasarkan asas audi et alteram partem hakim memberi kesempatan
yang  sama  dalam  mempertimbangkan  keinginan-keinginan  yang  diajukan  baik  yang diajukan Pemohon maupun Termohon secara adil.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  (normative  law  research) menggunakan  studi  kasus  normatif  berupa  produk  perilaku  hukum,  oleh  karena  itu digunakan  pendekatan  undang-undang  (Statue  Approach)  dan  pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach).  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi  hukum positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto,  sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum (kadir Muhammad, 2004) .  Suatu  penelitian  normatif  tentu  harus  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus  tema  sentral  suatu  penelitian.  Istilah  pendekatan  penelitian  dengan  metode pendekatan  undang-  undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani (Marzuki  & SH, 2021) .

## Hasil Dan Pembahasan
A. Permohonan  Pemberian  Izin  Poligami  Berdasarkan  Ketentuan  Perundang- Undangan Yang Berlaku
Poligami  adalah  seorang  suami  yang  beristri  lebih  dari  saru  orang.  Islam memperbolehkan  seorang  laki-laki  untuk  menikah  lebih  dari  sekali,  tetapi  dengan syarat  laki-laki  tersebut  dapat  berlaku  adil  bagi  semua  isteri-isterinya.  Namun, apabila  dikhawatirkan  tidak  dapat  berlau  adil,  maka  cukup  dengan  satu  isteri  saja (Jamaluddin & Nanda, 2016) . Poligami merupakan terjemahan dari kata ta’addut al- zawjai  yaitu  merupakan  kebolehan  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  dalam waktu bersamaan (Musawwamah, 2012) .
Alasan  Poligami  Didalam  pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  menyatakan  bahwa “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah,  dan ekonomi  syari’ah.  Pada  penjelasan  pasal  49  alinea  kedua  dijelaskan  pula  bahwa yang  dimaksud  dengan  “antara  orang-orang  yang  beragama  Islam”  adalah “termasuk  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri dengan sukarela kepada  hukum  Islam mengenai  hal-hal  yang menjadi  kewenangan Peradilan  Agama  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  ini”.  Kemudian  pada  penjelasan huruf  a  pasal  ini  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  “perkawinan”  adalah  hal-hal yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  Unadng-Undang  mengenai  perkawinan  yang
berlaku  yang  dilakukan  menurut  syari’ah,  yang  antara  lain  adalah  “izin  beristeri lebih dari seorang” (Ardhian, Anugrah, & Bima, 2015) .
Adapun  yang  menjadi  alasan-alasan  dan  syarat-syarat  berpoligami  yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  :  Pasal  4  ayat  (1) Dalam  hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat  (2)  Undang-undang  ini  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya  dan  Pasal  4  ayat  (2)  Pengadilan  dimaksud dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan beristeri lebih dari seorang apabila:
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Untuk  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  undang-undang  ini  harus  dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
2. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan  hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak- anak mereka.
Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat- syarat  komulatif  yang  tercantum  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  sebagaimana  tersebut  di  atas.  Adapun  ketentuan-ketentuan  yuridis formil  yang  menjadi  dasar  hukum  pemberian  izin  poligami  diatur  dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  juncto  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  juncto  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi  Hukum  Islam.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  3  ayat  (2) juncto  Pasal  43  Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975,  menyatakan  bahwa “Pengadilan  dapat  memberi  izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”.
Ketentuan-ketentuan diatas secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan diluar izin Pengadilan Agama,  maka  perkawinannya  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Kedudukan izin untuk poligami menurut ketentuan diatas adalah wajib, apabila dilakukan tanpa mendapatkan izin, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian  perkawinan  itu  dianggap  tidak  sah  karena  dianggap  tidak  pernah  terjadi. Konsekuensi  perkawinan  tersebut  adalah  segala  akibat  hukum  dari  hubungan perkawinan  itu  dianggap  tidak  ada,  seperti  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut,  oleh  Undang-Undang  sesuai  dengan  Pasal  42  dan  43  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  dianggap  anak  lahir  diluar  perkawinan  sehingga  tidak mempunyai hubungan perdata kecuali semata dengan ibunya.
B. Penerapan  Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  Dalam  Perkara  Permohonan Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Rembang
Dalam  hukum  acara  perdata  dikenal  adanya  Asas Audi  Et  Alteram  Partem yang  berarti  bahwa  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  didalam  hukum  acara perdata  harus  diperlakukan  sama,  tidak  memihak.  Bahwa  pengadilan  mengadili menurut  hukum  dengan  tidak  membedakan  orang.  Demikian  pula  para  pihak masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dam didengar serta  hakim  seyogyanya  tidak  boleh  hanya  menerima  keterangan  salah  satu  pihak seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Namun penulis melihat dari fenomena yang terjadi dalam persidangan perkara perdata yang terjadi  di  Pengadilan Agama Rembang, dimana pada putusan perkara permohonan  pemberian  izin  poligami  dirasa  tidak  menerapkan  Asas Audi  Et Alteram Partem. Hal ini disebabkan pada Putusan Nomor 996/ Pdt.G/2018/PA.Rbg Pemohon  (suami)  yang  mengajukan  permohonan  permberian  izin  poligami memberikan  alasan-alasan  terkait  permohonannya  tersebut.  Bahwa  menurut Pemohon, ketidak-harmonisan rumah tangga tersebut disebabkan masalah hubungan biologis/hubungan  seksual  antara  Pemohon  dengan  Termohon.  Pemohon mempunyai  Hasrat  biologis  sangat  kuat,  2  (dua)  kali  dalam  sehari,  karena  hasrat melakukan hubungan seksual Pemohon sangat besar, Pemohon lalu secara baik-baik memberi  pengertian  dan  meminta  izin  kepada  Termohon  untuk  menikah  lagi (poligami),  namun  niat  baik  Pemohon  tersebut  tidak  disetujui  oleh  Termohon, sedangkan  Termohon  tidak  kuat  dan  kurang  ikhlas  melayani  hubungan  seksual dengan  Pemohon.  Lalu  Termohon  (isteri)  dalam  hal  ini  menyampaikan keberatannya  terhadap  permohonan  ijin  poligami  Pemohon,  dengan  alasan  karena menurut  Termohon  bahwa  walaupun  Pemohon  minta  berhubungan  suami  isteri sehari  2  kali  bahkan  lebih  dari  2  kali,  namun  Termohon  masih  sanggup  untuk melayani Pemohon asal pada saat anak-anak sudah pada tidur tidak dalam keadaan bangun.  Dalam  pertimbangan  Putusan  Nomor  996/  Pdt.G/2018/PA.Rbg mengesampingkan  pernyataan  keberatan  dari  salah  satu  pihak  yaitu  Termohon sebagai salah satu unsur pembuktian. Bahwa terhadap keberatan Termohon tersebut menurut  Majelis  Hakim,  Termohon  tidak  dapat  mebuktikan  kebenaran  dalil-dalil bantahan  Termohon,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalil-dalil keberatan  Termohon  tidaklah  beralasan  dan  berdasarkan  hukum  sehingga  harus dinyatakan  ditolak.  Dan  mengabulkan  permohonan  pemberian  izin  poligami Pemohon.
Merujuk  pada  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait permohonan  untuk  berpoligami,  sudah  seharusnya  memenuhi  segala  persyaratan poligami yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dasar hukum poligami dapat di jumpai  dalam Pasal  3  ayat  (2)  UU  Perkawinan yang  mengatur  secara  jelas  bahwa:
Pengadilan  dapat  memberi izin  kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari seorang apabila  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Bagi  yang beragama  Islam,  dasar  hukum  poligami  diatur  pula  dalam Pasal  56  ayat  (1)  KHI suami  yang  hendak  beristeri  lebih  dari  satu  orang  harus  mendapat  izin  dari Pengadilan Agama. Syarat poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu:
Pengadilan  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  hanya  memberi  izin  kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
1. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu:
1) Untuk  dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  4  ayat  (1)  Undang-undang  ini  harus  memenuhi  syarat-syarat berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan anak-anak mereka.
2) Persetujuan  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  a  pasal  ini  tidak  diperlukan bagi  seorang  suami  apabila  isteri/isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian;atau  apabila tidak  ada  kaber  dari  istrinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  atau karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  Hakim Pengadilan.
Dalam putusan tersebut  dengan  jelas termohon  menolak memberikan izin untuk  Pemohon  melakukan  poligami  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  syarat- syarat berpoligami Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Perkawinan dan Pasal 41 (b) PP. No. 9/1975 yaitu: “ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan  maupun  tertulis,  yang  harus  dinyatakan  di  depan  sidang”.  Dimana persetujuan isteri dalam permohonan pemberian izin poligami merupakan salah satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dan  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  suatu perkara  permohonan  pemberian  izin  poligami.  Hal  ini  dapat  dikesampingkan hanya bilamana isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila  tidak  ada  kabar  dari istrinya  selama  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun  atau  karena  sebab-sebab lainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  Hakim  Pengadilan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.1/1974 tentang perkawinan.
Dan  dalam  keberatannya  Termohon  juga  turut  menyanggah  terkait ketidakmampuannya  untuk  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  yaitu memenuhi  Hasrat  seksual  suami  hanya  saja  dengan  persyaratan  tidak  ketika
anak-anaknya  dalam  keadaan  terbangun.  Maka  permohonan  pemohon  tidak memenuhi pula ketentuan persyaratan izin berpoligami Pasal 4 ayat (2) UU No. 1/1974  tentang  Perkawinan.  Sehingga  pertimbangan  Hakim  yang  menyatakan bahwa Termohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi-saksi,  sehingga  Hakim  berpendapat  bahwa  Termohon  tidak  dapat mebuktikan  kebenaran  dalil-dalil  bantahan  Termohon,  sehingga  Hakim berpendapat  bahwa  dalil-dalil  keberatan  Termohon  tidaklah  beralasan  dan sepatutnya  ditolak  adalah  bukti  bahwa  Pengadilan  Agama  Rembang  tidak menerapkan Asas Audi Et Alteram Partem dalam persidangannya. Alasan utama permohonan  pemberian  izin  poligami  didasari  oleh  pengakuan  Pemohon  yang merasa  mempunyai  “Hasrat  Seksual  yang  besar”  dan  merasa  harus  melakukan poligami  untuk  dapat  memenuhi  hasratnya  tersebut  bukanlah  hal  yang  dapat dibenarkan. Hasrat seksual yang besar atau Hiperseksual yang dialami Pemohon sesuai  yang  tercantum  dalam  berkas  putusan  tersebut  bukan  merupakan  suatu alasan sebagai syarat sah mengajukan permohonan pemberian izin poligami dan tidak  ada  yang  mengaturnya  dalam  perundang-undangan.  Terlebih  Diagnosa terkait  Hiperseksual  ini  adalah  “self  diagnose”  bukan  merupakan  diagnosa tenaga  profesional.  Namun  alasan-alasan  yang  tidak  mempunyai  dasar  hukum inilah  yang  di  pertimbangkan  oleh  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Rembang  dan mengesampingkan alasan keberatan Termohon yang justru memenuhi ketentuan Undang-Undang.
Dapat terlihat bahwa hakikat audi et alteram partem terimplementasi dalam tahap  “jawab  menjawab”  dalam  pembuktian  dan  pembuatan  kesimpulan  oleh masing-masing  pihak  sehingga  perkara  yang  disengketakan  dapat  dinyatakan benar-benar terjadi. Pada akhir proses persidangan  adalah  putusan hakim  yang berdasarkan    prinsip  audi  et  alteram  partem  setelah  mempertimbangkan  dan menilai alat-alat bukti dari  para pihak.
Disinilah  terlihat  tidak  adanya  penerapan  Asas Audi  Et  Alteram  Partem dalam  persidangan  perkara  perdata  permohonan  pemberian  izin  poligami  di Pengadilan Agama Rembang. Dimana Hakim tidak memberikan perlakuan yang sama  terhadap  Pemohon  dan  Termohon  untuk  sama-sama  di  dengar  dan dipertimbangkan  segala  alasan-alasan  yang  diberikan  di  muka  pengadilan. Tentunya  dalam  pelaksanaan  hukum  acara  perdata  ini  belum  berjalan  sesuai dengan aturan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dimana  kedua  belah  pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama.
Tujuan  dari  asas  hakim  harus  mendengarkan  kedua  belah  pihak  adalah untuk  mendengarkan  keterangan-keterangan  dari  masing-masing  pihak  atas peristiwa hukum yang telah terjadi, yang tentu dari keterangan-keterangan para pihak  memudahkan  hakim  untuk  memeriksa  dan  mengadili  dalam  proses persidangan guna menggali nilai-nilai kebenaran dari perkara yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.  Penerapan Asas Audi Et Alteram  Partem  jika diterapkan
dengan  efektif  tentu  sangat  menguntungkan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa atau  berselisih,  terutama  seperti  perkara  diatas,  karena  dengan  terwujudnya  hal tersebut  maka  lembaga  peradilan  secara  tidak  langsung  juga  dapat  membantu dalam mewujudkan penerapan asas-asas dalam hukum perdata yang tujuan yaitu memberikan keadilan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  Ketentuan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  melarang  dilangsungkannya  perkawinan poligami, namun ada ketentuan-ketentuan yang perlu di perhatikan dan ditaati dalam hal melakukan  perkawinan  poligami.  Sehingga  prilaku  poligami  tidak  serta  merta  dapat dilakukan secara bebas dengan alasan-alasan yang tidak sesauai peraturan yang berlaku.
Penerapan asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak Audi Et Alteram Partem di  Pengadilan  Agama  Rembang  masih  belum  dapat  terwujudkan  dapat  dilihat dalam  proses  penyelesaian  perkara  permohonan  pemberian  izin  poligami  yang berdasarkan  Putusan  Nomor  996/  Pdt.G/2018/PA.Rbg  yakni  dalam  putusan  tersebut keberpihakan  hakim  dalam  mempertimbangkan  segala  pernyataan  yang  diajukan dimuka  pengadilan  oleh  Pemohon  lebih  dipertimbangkan  daripada  alasan  keberatan Termohon yang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
Berlandaskan  prinsip  asas  audi  et  alteram  partem  pada  perkara  perdata  diatas, sudah  seharusnya  asas  tersebut  lebih  terakomodir  dalam  Undang-Undang  bisa  dengan menambahkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  atau  menyempurnakan  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  prinsip  audi  et alteram partem. Dan tentu perlunya peningkatan dalam penerapan dan pengawasan asas audi et alteram partem dipengadilan.

## BIBLIOGRAFI
Almitra,  Iffah.  (2013).  Audi  Et  Alteram  Partem  Dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor  49  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Umum  Dan  Herziene  Inlandsche Reglement (HIR). Verstek , 1 (3). Google Scholar
Ardhian,  Reza  Fitra,  Anugrah,  Satrio,  &  Bima,  Setyawan.  (2015).  Poligami  Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama. Privat Law , 3 (2), 164461. Google Scholar
Asnawi, M. Natsir. (2016). Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Jakarta: Ull Pres . Google Scholar
Hidayat, Asep Syarifuddin. (2019). Penerapan asas audi alteram et partem pada perkara judicial review di Mahkamah Agung. Mizan: Journal of Islamic Law , 3 (1), 37–50. Google Scholar
Jamaluddin,  Jamaluddin,  &  Nanda,  Amalia.  (2016). Buku  Ajar  Hukum  Perkawinan .
Unimal Press. Google Scholar
Kadir Muhammad, Abdul. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti . Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud, & SH, M. S. (2021). Pengantar ilmu hukum . Prenada Media.

## Google Scholar
Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum acara perdata Indonesia . Google Scholar
Musawwamah, Siti. (2012). Keterlibatan Perempuan pada Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan  Agama. AL-IHKAM:  Jurnal  Hukum  &  Pranata  Sosial , 7 (1),  52–81. Google Scholar

## Copyright holder:
Emilka Nuradanta, Febby Mutiara Nelson (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: