## Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis

## [Scenario Planning for Underdeveloped Village Development: A Critical Study]

## Nila Sylvi Ratnadila
Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Perikanan, Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Jl AUP Pasar Minggu, Jakarta 12520
Diterima: 14 Juli 2018; Disetujui: 14 Agustus 2018

## Abstrak
Perencanaan skenario adalah salah satu alternatif manajemen strategis yang mempertimbangkan  apa  yang  akan  terjadi  di  masa  depan  berdasarkan  kondisi  masa  lalu, sekarang dan masa depan. Pembangunan daerah adalah suatu proses, upaya, dan upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daerah yang merupakan bagian integral dan bagian dari pembangunan  nasional.  Kegiatan  perencanaan  skenario  dibagi  menjadi  tiga  bagian.  Pertama, analisis  kekuatan  pendorong  pembangunan  desa  yang  kurang  berkembang.  Kedua,  analisis perencanaan  skenario  yang  mungkin  terjadi  di  masa depan, dan  yang  terakhir  adalah  analisis strategi yang dapat diambil untuk setiap skenario yang dapat terjadi di masa depan.
Kata Kunci: manajemen strategis; pengembangan; perencanaan skenario

## Abstract
Scenario  planning  is  one  of  strategic  management  alternatives  in  which  considerate  what  will occur in the future based on past, present condition and future outlook. Regional development is a process, effort, and effort to improve the quality of the community and region which an integral and a part of national development. Scenario planning activities are divided into three parts. First, analysis  of  driving  forces  in  underdeveloped  village  development.  Second,  scenario  planning analysis that may occur in the future, and the last is analysis of strategies that can take for each scenario which can happen in the future.
Keywords: strategic management; development; scenario planning

## Penulis Korespondensi
Nila Sylvi Ratnadila | nila.sylvi17@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pada hakekatnya tujuan
pembangunan  suatu  Negara  adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara
Indonesia.  Dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa tujuan  Pembangunan  Nasional  Bangsa
Indonesia  adalah  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (Muthalib dkk, 2016).
Pembangunan desa tertinggal merupakan merupakan salah satu upaya
dalam  mengembangkan  sebuah  desa yang  dihuni  oleh  masyarakat  pedesaan dengan  berbagai  permasalahan  sosial ekonomi  dan  keterbatasan  fisik  menjadi desa maju dengan masyarakat pedesaan  yang  kualitas  hidupnya  sama atau  tidak  jauh  tertinggal  dibandingkan dengan  masyarakat  Indonesia  lainnya (Puspasari dan Koswara, 2016).
Pada  masa  orde  baru  secara substansial pembangunan desa cenderung  dilakukan  secara  seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program  pembangunan  desa  lebih bersifat top-down .  Pada  era  reformasi secara  substansial  pembangunan  desa lebih cenderungdiserahkan kepada desa itu  sendiri.  Pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  mengambil  posisi dan  peran  sebagai  fasilitator,  memberi bantuan dana, pembinaaan dan pengawasan.  Telah  banyak  program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Desa
Tertinggal  dan  Bantuan  Masyarakat Tertinggal. Program pembangunan desa lebih  bersifat bottom-up atau  kombinasi buttom-up dan top-down .
Konsep  pembangunan  desa  pada masa Orde Baru, strategi pembangunan desa  dilakukan  dengan  memadukan berbagai  sektor  kedalam  pembangunan desa  terpadu,  yang  berupaya  membuat standarisasi  tatanan  kehidupan  desa. Implementasi strategi pembangunan
desa ini secara signifikan telah membawa  perubahan,  terutama  dalam mobilitas  fisik  dan  sosial  orang  desa. (Kurniawan, 2015).
Selama  70  tahun  sudah  negara Indonesia  membangun  dalam  berbagai bidang  namun  tanpa  disadari  telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan  yang  selama  ini  lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antar wilayah yang semakin besar. Investasi dan sumberdaya terserap  dan  terkosentrasi  diperkotaan dan pusat-pusat
pertumbuhan,
sementara wilayah Hiterland mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi
ketimpangan  yang  terjadi  antar  desa- kota, wilayah indonesia timur dan barat, dan  wilayah  jawa  dan  luar  jawa  (Soleh, 2017).
Menurut Atmojo dkk (2017) pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka  pembangunan  nasional  dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan  dan  hasil  -  hasilnya  bisa menyentuh secara
langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang  bermukim  di  perdesaan  dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Menurut Kancana (2011)
Sebuah perencanaan skenario merupakan  salah  satu  alternatif  untuk
menjalankan sebuah perencanaan. Perencanaan  skenario  juga  merupakan sebuah gambaran tentang masa depan. Pemahaman  akan  lingkungan  serta formulasi strategi yang tepat merupakan salah  satu  kunci  bagi  sebuah  kawasan untuk  dapat  berkembang  di  masa mendatang. Memahami apa yang diketahui  dan  yang  tidak  diketahui tentang  masa  depan,  menghubungkan antara  masa  lalu,  sekarang  dan  akan datang  dan  bagaimana  kita  bertindak atas pemahaman ini merupakan isu dan tantangan  penting  dalam  perencanaan strategi.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk menyusun perencanaan skenario dengan  permasalahan  pembangunan desa  tertinggal  melalui  optimalisasi modal  dan  peran  pelaku  pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Perencanaan Skenario

## Manajemen Strategi
Grant  (1995)  dalam  Kancana (2011)  mendefinisikan  strategi  sebagai kesatuan tema yang memberikan koherens  dan  arahan  pada  keputusan individual atau organisasi. Strategi dapat membantu keberhasilan, dengan memperhatikan empat elemen penting:
a.  Tujuan  yang  simple,  konsisten,  dan untuk jangka panjang.
Tujuan harus ditetapkan dengan jelas, dipegang secara konsisten dan berorientasi pada jangka panjang.
b.  Pemahaman  yang  mendalam  akan lingkungan yang kompetitif.
Mendesain  strategi  yang  didasarkan pada  pemahaman  yang  baik  dan mendalam  tentang  bidang  yang digeluti.
c.  Optimalisasi sumberdaya
Strategi dapat berhasil salah satunya dengan  cara  kemampuan  untuk mengeksploitasi  sumberdaya  internal yang  dimiliki,  serta  berusaha  secara kontinyu untuk memperkecil kelemahan.
d.  Implementasi yang efektif Tidak  ada  gunanya  sebaik  apapun strategi apabila tidak dapat
diimplementasikan secara efektif.
Tripomo  dan  Udan  (2005)  dalam Ristanti  dkk  (2013),  mendefinisikan strategi sebagai pilihan tentang apa yang ingin  dicapai  oleh  organisasi  di  masa depan  (arah)  dan  bagaimana  cara mencapai  keadaan  yang  diinginkan. Dalam Scenario Planning (SP), skenario menjadi  masukan  dalam  perumusan strategi. Sehingga, peran strategi dalam SP nantinya  adalah  menentukan  apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk menghadapi skenario.
Menurut Tripomo dan Udan (2005) dalam  Ristanti  dkk (2013),  tahapan dalam melakukan perumusan terbagi ke dalam beberapa tahap utama, yaitu:
a.  Analisis arah, yaitu untuk menentukan misi-visi-tujuan  jangka  panjang  yang ingin dicapai.
b.  Analisis  situasi,  yaitu  tahapan  untuk membaca  situasi  dan  menentukan kekuatan-kelemahan-peluang- ancaman  yang  akan  menjadi  dasar perumusan strategi.
c.  Penetapan  strategi,  yaitu  tahapan untuk identifikasi alternatif dan memilih strategi yang akan dijalankan oleh organisasi.
Tahap perumusan strategi pertama dan  kedua  ini  telah  termasuk  di  dalam proses  pembuatan  skenario  pada  SP. Sehingga  hanya  menyisakan  tahap terakhir  yaitu  penetapan  strategi  atau pada  proses  SP disebut  sebagai  tahap deciding .

## Scenario Planning (Perencanaan Skenario)
Lindgren  dan  Hans  (2003)  dalam Ristanti  dkk  (2013)  memberi  pengertian terhadap  SP yaitu  sebagai  sebuah  alat perencanaan strategis yang efektif untuk perencanaan  jangka  menengah  dan jangka  panjang  yang  berada  di  bawah kondisi ketidakpastian. SP dapat membantu  untuk  mempertajam  strategi, menyusun  rencana  untuk  sesuatu  yang tidak  diharapkan  dan  menjaga  kehati-
hatian  pada  arah  yang  benar  dan  pada permasalahan yang tepat.
Lindgren  dan  Hans  (2003)  dalam Hella  dkk (2011)  memberikan  langkah untuk  menyusun  skenario,  yang  terdiri dari Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting (TAIDA): a. Tracking, menelusuri dan mendeskripsikan perubahan dan tanda-tanda dari ancaman dan keuntungan.
b. Analysing, menganalisis  perubahan dan membuat skenario. Menganalisis konsekuensi  yang  dapat  muncul akibat  keberadaan  tantangan  dan peluang.  Pada  tahap  ini  pula  logika skenario mulai dikembangkan.
c. Imaging , mengidentifikasi kemungkinan  dan  membuat  visi  dari apa yang ingin dicapai.
d. Deciding, menimbang-nimbang informasi  dan  mengidentifikasi  area pengembangan  dan  strategi  untuk menemukan ancaman dan pencapaian  visi  serta  tujuan.  Tahap deciding
berhubungan dengan pengambilan  keputusan  mengenai skenario  apa  yang  akan  disasar  dan dengan strategi apa.
e. Acting, mengambil  tindakan  dan
menindaklanjuti. Proses ini merupakan tahap implementasi strategi  yang  telah  diintegrasikan skenario sekaligus tahap
pembelajaran  organisasi  untuk  terus menyesuaikan diri.

## Ketidakpastian dan Scenario Planning
Menurut  Kancana  (2011) scenario muncul  sebagai  respons  meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian.
Ketidakpastian  sebagai  ketidaktahuan sebagai  factor-faktor  dan  tren  apa  yang akan terjadi. Scenario merupakan gambaran masa depan yang dikonstruksi dengan  mendasarkan  pada  penggerak ( drivers ) dan tren yang membentuk masa depan. Pengetahuan pada masa lampau relevan dengan pengetahuan akan masa mendatang,  sebab  peristiwa  masa  lalu berkaitan  dengan  masa  sekarang  dan masa  mendatang. Scenario  planning sebagai alat untuk menetapkan persepsi seseorang tentang alternative lingkungan  di  masa  depan.  SP adalah kapabilitas  organisasi  untuk  memahami lingkungan  bisnisnya,  berpikir  apa  yang terjadi  di  lingkungan,  dan  kemudian bertindak  atas  dasar  pengetahuan  baru tersebut. SP merupakan alat perencanaan  strategi  yang  digunakan untuk mengembangkan berbagai gambaran tentang masa depan.
Langkah-langkah  untuk  mengembang- kan alternatif masa depan:
Identifikasi  tren,  faktor  kunci, driving forces pada  lingkungan  saat  ini, membuat daftar yang banyak
a.  Memilih  tren,  factor  kunci, driving forces ,  sesuai  dengan  pengaruhnya
pada outcome dari persoalan keputusan, lebih sedikit daftar
b.  Tingkat  kepentingan/  importace  dan kemampuan  meramal predictability dari faktor tersebut
c. Memilih struktur inti dari 4 scenario d.  Menciptakan scenario blueprint

## Konsep Dasar Pengembangan Desa Tertinggal

## Pengertian Potensi Desa
Menurut  Soleh  (2017)  potensi adalah  daya,  kekuatan,  kesanggupan dan  kemampuan  yang  mempunyai kemungkinan untuk
dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya,  kekuatan,  kesanggupan  dan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  suatu desa  yang  mempunyai  kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Soleh selanjutnya potensi desa  dapat  dibedakan  menjadi  dua; Pertama adalah  potensi  fisik  yang berupa  tanah,  air,  iklim,  lingkungan geografis,  binatang  ternak,  dan  sumber daya  manusia. Kedua adalah  potensi non-fisik  berupa  masyarakat  dengan corak dan interaksinya, lembaga- lembaga  sosial,  lembaga  pendidikan, dan  organisasi  sosial  desa,  serta aparatur  dan  pamong  desa.  Secara
singkat  potensi  desa  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
a.  Potensi  Fisik,  Potensi  fisik  adalah potensi yang berkaitan dengan
sumber daya alam yang ada di desa.
b.  Potensi  Nonfisik,  Potensi  non  fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan  masyarakat  desa  dan  tata perilakunya.  Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat  istiadat  dan  budaya.  Suatu masyarakat  desa  yang  hidup  dalam waktu  yang  lama  akan  membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan  akan  dipengaruhi  oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.
Menurut Soleh (2017) Potensi fisik dan  nonfisik  desa  tersebut  merupakan faktor  penunjang  peranan  desa  sebagai hinterland , yaitu daerah penghasil bahan-bahan  pokok  bagi  masyarakat kota.  Berdasarkan  potensinya  wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga: a.  wilayah desa berpotensi tinggi,
terdapat  didaerah  berpotensi  subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis.
b.  wilayah  desa  berpotensi  sedang,
terdapat  didaerah  dengan  lahan pertanian  agak  subur,  topografi  tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis.
c.  wilayah  desa  berpotensi  rendah,
terdapat  didaerah  pertanian  tidak
subur,  topografi  kasar  (perbukitan) dan  sumber  air  bergantung  pada curah hujan.

## Kondisi Umum Daerah Tertinggal
Adanya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar
daerah, serta belum meratanya ketersediaan  infrastruktur  antarwilayah mendukung fakta kesenjangan antarwilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi  sebagai  daerah  tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan
pembangunan ekonomi,  sumberdaya  manusia,  dan penurunan angka
kemiskinan (Anonimous, 2015).
Menurut  PP  Nomor  78  Tahun 2014,  daerah  tertinggal  didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang
berkembang dibandingkan dengan daerah  lain  dalam  skala  nasional. Pembangunan  daerah  tertinggal  adalah suatu  proses,  upaya,  dan  tindakan secara  terencana  untuk  meningkatkan kualitas  masyarakat  dan  wilayah  yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai bentuk afirmasi  kebijakan  pembangunan  di daerah  pinggiran  termasuk  didalamnya daerah tertinggal perlu dilakukan langkah-langkah percepatan.
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mengandung arti keberpihakan dan penajamaan terhadap pembangunan daerah tertinggal di bidang  perencanaan,  pendanaan  dan pembiayaan serta penyelenggaraan pembangunan daerah tertinggal.
Desa  tertinggal  adalah  daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
Indikator
yang
menjelaskan desa tertinggal erat kaitannya dengan bidang ekonomi (rendahnya standar hidup), sumber daya alam  (SDA),  sumber  daya  manusia (SDM), sarana dan prasarana, karakteristik  wilayah  (seperti  lokasi  dan keadaan geomorfologis), rawan bencana dan konflik, serta kebijakan pembangunan yang tidak mengikutsertakan desa atau sangat jauh
dari pusat pembangunan wilayah. Walaupun  kebijakan  sudah  banyak ditempuh dalam mengembangkan wilayah
dan memprioritaskan pembangunan  desa  tertinggal  dalam waktu yang sudah ditentukan, tapi tetap saja  desa  tertinggal  masih  tersebar  di Indonesia  (Elsa,  2013).  Di  sektor masyarakat  tradisional  banyak  sekali sumberdaya alam yang belum dikembangkan secara optimal disebabkan karena masih terbelakangnya  masyarakat  tersebut,
kekurangan  modal,  sehingga  tingkat
produktifitas  rendah  dan  berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang rendah.  Keterbatasan  pengetahuan  dan modal menjadi faktor yang menghambat pembangunan  desa  (Suharyanto  dan Sofiyanto, 2012).
Pada hakikatnya,
daerah tertinggal  memiliki  potensi  sumberdaya yang besar, akan tetapi belum dimanfaatkan  secara  optimal  sehingga masih mempunyai ketergantungan yang kuat  dengan  daerah  luar  (Santoso  dan Putri, 2012). Penetapan daerah tertinggal  berdasarkan  enam  kriteria utama  yaitu  ekonomi,  sumber  daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan  daerah,  aksesibilitas  dan karakteristik  daerah.  Hal  inilah  yang mendasari diperlukannya upaya pembangunan  daerah  tertinggal  yang terencana dan sistematis agar kesenjangan  antara  daerah  tertinggal dan  non  tertinggal  dapat  semakin dikurangi (Anonimous,
2015).
Pembangunan  pedesaan  seharusnya berorientasi  pada  pembangunan  yang berkelanjutan,  yaitu  adanya  keterlibatan stakeholders , karena setiap pihak memiliki  sumberdaya  dan  peran  yang biasa didayagunakan secara proposional sekaligus  mengubur  paradigma  lama yang  berasumsi  bahwa  pemerintah berperan sebagai pemasok atau penyedia, dan perannya digantikan oleh

## fasilitator serta pemberdaya masyarakat
(Tobirin, 2013).
Permasalahan Dalam Pembangunan Desa Tertinggal Arah pembangunan Desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana dan  prasarana  desa,  pengembangan potensi ekonomi lokal, serta
pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,  dan  kegotongroyongan guna  mewujudkan  pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat desa,
melalui  penetapan  dan  pemanfaatan wilayah  pembangunan  desa  sesuai dengan  tata  ruang  Kabupaten/Kota; peningkatan pelayanan masyarakat perdesaan;  pembangunan  infrastruktur, ekonomi perdesaan, dan teknologi tepat
guna; serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. (Anonimous, 2015)
Secara  umum  menurut  (Soleh, 2017) permasalahan-permasalahan dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:
a.  Tingkat  kesejahteraan  dan  kualitas hidup  masyarakat  dipedesaan  yang masih rendah.
b.  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana fisik  maupun  non  fisik  di  desa  dan kawasan  pedesaan  yang  belum memadai.
c.  Ketidakberdayaan
masyarakat pedesaan  akibat  faktor  ekonomi maupun non ekonomi. d.  Pelaksanaan tata
kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian  dengan  amanat  UU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa.
e.  Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa  memburuk  dan  sumber  pangan yang terancam berkurang.
f.  Pengembangan potensi ekonomi lokal desa  yang  belum  optimal  akibat kurangnya  akses  dan  modal  dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasar  hasil  produksi  masyarakat desa.
g.  Masih lemahnya antar pelaku pembangunan  untuk  mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
Menurut  Muhi  (2011)  salah  satu penyebab  daerah  pedesaan  masih terisolasi  atau  tertinggal  adalah  masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya.  Kondisi  prasarana  dan  sarana transportasi  yang  minim  berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Menurut Lubis (2009) keterbatasan  prasarana  dan  sarana komunikasi,  transportasi  air  bersih, irigasi,  kesehatan,  pendidikan,  dan pelayanan  lainnya  yang  menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami  kesulitan  untuk  melakukan aktivitas  ekonomi  dan  sosial.  Puspasari dan  Koswara  (2016)  menyatakan  lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  ketertinggalan adalah :
a.  Aspek  Sosial,  faktor  kualitas  sumber
daya  manusia  terdiri-dari  variabel tingkat pendidikan, rasio
ketergantungan penduduk, dan
jumlah tenaga kerja.
b.  Aspek Ekonomi, faktor kondisi
perekonomian masyarakat terdiri dari
variabel  mata  pencaharian  penduduk bukan buruh tani, dan kemiskinan.
c.  Aspek
Infrastruktur, faktor
infrastruktur sosial terdiri-dari variabel tingkat kecukupan sarana pendidikan,
tingkat kecukupan sarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, dan kondisi
perumahan. Faktor infrastruktur ekonomi  terdiri-dari  jarak  dari  pusat desa  ke  pusat  kecamatan,  kondisi jalan baik/buruk, tingkat ketersediaan sarana perdagangan, tingkat ketersediaan  prasarana  listrik,  dan tingkat  ketersediaan  prasarana  air bersih.
Dalam  kenyataan  pelaksanaan pembangunan  yang  berorientasi  pada kesejahteraan,  masih  melekat  bahwa rakyat dipandang sebagai obyek pembangunan  bukan  sebagai  subyek pembangunan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat amat tergantung  kepada  pemerintah  didalam melindungi, menyelamatkan
dan mensejahterakan kehidupan mereka. Hal ini tentunya amat memprihatinkan karena  akan  memperlemah  daya  juang rakyat di dalam memecahkan permasalahannya, maupun menumbuhkan partisipasi dalam
pembangunan  yang  berkelanjutan  itu sendiri (Hendrayady, 2010).
Strategi pembangunan daerah tertinggal  sebagai  salah  satu  upaya untuk meminimalisir tingkat disparitas di suatu wilayah disesuaikan dengan kebutuhan  dan  kondisi  masing-masing daerah.  Strategi  yang  dimaksud  adalah pengembangan  ekonomi  lokal,  strategi ini  diarahkan  untuk  mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan
potensi  sumberdaya  lokal  yang  dimiliki masing- masing daerah, oleh pemerintah dan  masyarakat,  melalui  pemerintah daerah maupun  kelompok-kelompok kelembagaan berbasis masyarakat yang ada (Oktavilia, 2011).

## Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tertinggal
Pembangunan  merupakan  upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  yang  ditandai  peningkatan standard  hidup  ( standard  of living ).
Peningkatan  standard  hidup  tersebut memerlukan  ketersediaan  kebutuhan masyarakat  yang  dihasilkan  melalui kegiatan  produksi  barang  dan  jasa. Produksi  barang  dan  jasa  memerlukan faktor  produksi  antara  lain  sumberdaya alam ( natural resources ) (Suseno, 2016). Pembangunan daerah tertinggal merupakan  upaya  terencana  untuk mengubah  suatu  daerah  yang  dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan social ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang mau  dengan  komunitas  yang  kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal  tidak  hanya  meliputi  aspek ekonomi,  tetapi  juga  aspek  social, budaya dan keamanan (bahkan menyangkut  hubungan  antara  daerah tertinggal dengan daerah maju).
Disamping  itu  kesejahteraan  kelompok
masyarakat yang hidup didaerah tertinggal  memerlukan  perhatian  dan keberpihakkan yang besar dari pemerintah (Sari, 2009). Arah kebijakan pembangunan  daerah  tertinggal  adalah melakukan  percepatan  pembangunan daerah  tertinggal  dengan  meningkatkan pengembangan  perekonomian  daerah dan  kualitas  sumberdaya  manusia  yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan  perayanan  dasar,  sehingga  daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan  pembangunannya  dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju (Anonimous, 2010).
Menurut  Syahza  dan  Suarman (2013),  pembangunan  pedesaan  harus dilakukan  dengan  pendekatan  yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain  saling  berkaitan  dan  merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama , memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini  diperlukan  masukan  modal  dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan
teknologi dan pemasaran untuk
memampukan dan memandirikan masyarakat desa; Kedua , meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat
produktivitas  dan  daya  saing; Ketiga, pembangunan  prasarana  di  pedesaan. Untuk  daerah  pedesaan  prasarana perhubungan merupakan kebutuhan
yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu
ketertinggalan  masyarakat  pedesaan; dan keempat , membangun kelembagaan pedesaan  baik  yang  bersifat  formal maupun  nonformal.  Kelembagaan  yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama  untuk  memacu  perekonomian pedesaan  seperti  lembaga  keuangan. Menurut  Badri  (2016)  Pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayah pedesaan  melibatkan  berbagai  faktor- faktor  sosial,  ekonomi,  budaya  dan teknologi,  yang  satu  sama  lain  saling berinteraksi
dalam proses
pembangunan.Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam  RPJPN  2005 –2025,  diarahkan untuk  mewujudkan  misi  pembangunan yang  lebih  merata  dan  berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis  pertanian  dan  kelautan,  di dukung kapasitas sumber daya manusia dan modal sosial perdesaan,
pengembangan  jaringan  infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan,  akses  kepada  informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan  kerja,  dan  teknologi,  serta intervensi  kebijakan  yang  berpihak
kepada  produk  pertanian  perdesaan nasional (Anonimous, 2015). Pembangunan perdesaan dalam pembangunan  jangka  panjang  juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Bangsa  Yang  Berdaya  Saing,  melalui modernisasi dan peningkatan nilai tambah  produk  pertanian,  kelautan  dan pertambangan,  yang  didukung  dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan,  terpencil,  dan  perdesaan; pengembangan  jasa  infrastruktur  dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan.
Berkaca dari pembangunan
masyarakat  desa  pada  masa  lalu, terutama di era Orde Baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana  pembangunan  desa  dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan  sendiri  (dalam  negeri) maupun  dengan  dukungan  negara- negara  maju  dan  organisasi-organisasi internasional.  Pembangunan  desa  pada era  orde  baru  dikenal  dengan  sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan  Pembangunan  Desa  (Bangdes). Kemudian  di  era  reformasi  istilah  yang lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)” . Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah
penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa
(Muhi,  2012)  dalam  (Azwardi  dan Sukanto, 2014).
Bantuan pembangunan infra- struktur merupakan bantuan yang paling besar  diberikan  untuk  daerah  tertinggal. Bantuan Pembangunan infrastruktur daerah  tertinggal  melalui  penyediaan sarana  dan  prasarana  transportasi, informasi  dan  telekomunikasi,  sosial, ekonomi dan energi diharapkan menjadi stimulan kegiatan  utama  perekonomian. Percepatan  pembangunan  infrastruktur daerah  tertinggal  sangat  diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan  dengan  daerah  non tertinggal. Bantuan infrastruktur ekonomi seperti  pembangunan  jaringan  jalan, transportasi, listrik, berkontribusi
terhadap output
kedaerahan, pendapatan dan pertumbuhan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup. Pengeluaran  di  bidang  infrastruktur berpengaruh  secara  positif  terhadap kinerja makro ekonomi karena kenaikan biaya pengeluaran di bidang infrastruktur mengurangi biaya produksi perusahaan, menstimulasi investasi, produktivitas dan pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  hal  ini pemerintah  tidak menciptakan  lapangan kerja secara langsung namun membantu menciptakan  suasana  kondusif  dalam investasif (Putra dkk, 2015).
Menurut Soleh (2017) ada beberapa  langkah  yang  perlu  dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan lancar, efektif dan  efisien  sesuai  dengan  potensi  yang ada dan kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya  adalah  sebagai berikut:
a.  Melakukan pendataan dan kajian awal terhadap  data  potensi  yang  tersedia untuk menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan.
b.  Melakukan  survei  lapangan  untuk mengumpulkan  data-data  yang  akan dijadikan  bahan  dalam  memetakan potensi dan masalah serta fasilitasifasilitasi yang akan diimplementasikan. c.  Melakukan pengkajian melalui tabulasi  dan  analisis  terhadap  data yang terkumpul dengan
menggunakan  metoda  analisis  yang telah ditetapkan. d.  Menentukan  skala  prioritas  potensi yang akan
dikembangkan berdasarkan  kebutuhan,  biaya  dan manfaat  dari  hasil  pengembangan. Merumuskan  design  atau  rencana strategis  yang  berorientasi  pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan”
berdasarkan  kondisi  riil  di  lapangan.
Mengimplementasikan  design  atau
rencana strategis yang telah
dihasilkan.
Dalam melakukan pengem-bangan potensi  desa  perlu  melibatkan  partisipsi masyarakat  secara  proporsional.  Hal  ini diperlukan agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh  dari  masyarakat,  mulai  dari pendataan, pengkajian, pengerjaan
proyek, pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan  akan  lebih  efektif  dan efisien  karena  masyarakat  akan  lebih bertang-gungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan,
mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa (Soleh, 2017).

## Perencanaan Skenario Pembangunan Desa Tertinggal
Kegiatan  Perencanaan  skenario dibagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama analisis  tentang driving  forces (faktor penggerak)  dalam  pembangunan  desa tertinggal,  kedua  analisis  SP  yang mungkin akan terjadi di masa mendatang,  dan  ketiga  analisis  strategi yang  dapat  ditempuh  untuk  masing- masing scenario yang mungkin terjadi.
Pertama ,  Driving  force (faktor penggerak)  yang  berpengaruh  dalam pembangunan  desa  tertinggal  dibagi menjadi:
a.  Faktor-faktor yang berpengaruh/ penggerak  (pre  determinan/  yang
dapat diramalkan) dalam
pembangunan desa tertinggal:
 Sumber daya manusia
Kondisi  saat  ini:  Kualitas  sumber daya manusia di pedesaan dirasakan  belum  optimal.  Hal  ini dikarenakan  tingkat  pendidikan yang  tergolong  masih  rendah sehingga  kurang  intens  dalam menerima dan menerapkan teknologi yang baru.
 Teknologi
Kondisi  saat  ini:  Penggunaan teknologi  tergolong  kurang  maju sehingga  masih  tertinggal  jauh dengan kondisi teknologi yang ada di  kota.  Selain  itu  karena  faktor teknologi yang kurang maju menyebabkan  kondisi  infrastruktur juga kurang memadai.
 Peran Pemerintah
Kondisi saat ini: Pemerintah memperhatikan kegiatan pembangunan desa tertinggal dengan  memberikan  sumbangan baik  berupa  teknologi  maupun modal  walaupun  dalam  realisa- sinya,  sumbangan  yang  diberikan tidak  merata  karena  tidak  semua daerah tertinggal menerima.
b.  Faktor-faktor  yang  sulit  diramalkan
(unpredictable) pada kegiatan pembangunan  desa  tertinggal  tetapi sifatnya sangat penting untuk
kelangsungan  pembangunan  desa tertinggal:
 Modal
Kondisi  saat  ini:  Pengem-bangan potensi ekonomi lokal yang ada di desa  belum  optimal  dikarenakan keter-batasan  modal.  Pemerintah setempat kesulitan  dalam mencari akses permodalan.
 Pelaku Pembangunan
Kondisi  saat  ini:  Para  pelaku pembangunan kurang proaktif dalam mengakses kebutuhan masyarakat desa dikarenakan keterbatasan  akses  modal  serta sarana dan prasarana.
Kedua ,  scenario  planning yang mungkin  muncul  pada  pembangunan desa tertinggal dibuat berdasarkan pada dua  faktor  yang  tidak  dapat  diramalkan tapi  sangat  penting  keberadaannya dalam menunjang kemajuan pembangunan  desa  yaitu:  modal  dan pelaku pembangunan.
 Skenario  1:  modal  men-cukupi,
pelaku pembangun-an tidak
memenuhi
 Skenario  2:  modal  sedikit,  pelaku pembangunan meme-nuhi
 Skenario  3:  modal  mencu-kupi, pelaku pembangunan memenuhi
 Skenario  4:  modal  sedikit,  pelaku pembangunan tidak memenuhi
Ketiga , strategi yang perlu dikembangkan menurut Kancana (2011) untuk setiap skenario planning. Sebelum mengembangkan strategi untuk masing- masing skenario planning ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
 Pertama, membuat scenario blueprint , yang  berisi  faktor  penggerak  serta kemungkinan  outcomes  yang  akan terjadi di masa mendatang.
 Kedua, dari scenario blueprint membuat  definisi  operasinal  untuk setiap outcomes yang  mungkin  akan terjadi seperti penjelasan dibawah ini:

## Skenario 1: Modal mencukupi, pelaku pembangunan tidak memenuhi
Standar pelaku pembangunan yang  kurang  memenuhi  dimana  pelaku pembangunan  tersebut  terkesan  pasif atau  kurang  proaktif  dalam  mengakses kebutuhan dari masyarakat akan menghambat  kegiatan  pembangunan desa. Pelaku pembangunan yang dalam hal  ini  adalah  masyarakat  setempat beserta  pemangku  kepentingan  desa memiliki peranan penting dalam mengembangkan  pembangunan  desa.
Keterbatasan pengetahuan
dari masayarakat akan pembangunan karena tingkat  pendidikan  yang  kurang  akan menghambat  proses  dari  pembangunan desa.  Selain  itu  pemangku  kepentingan yang  tidak  cakap  dalam  mengelola modal yang ada juga peran akan menjadi faktor penghambat dalam
keberlangsungan  pembangunan  desa. Oleh  karena  itu  diperlukan  pemangku kepentingan yang handal dan menguasai bidang  yang  dibutuhkan  agar  kegiatan pembangunan  dapat  berjalan  dengan efektif dan efisien.
Skenario pertama ini sesuai dengan  contoh  kasus  penulis  ketika melaksanakan  kegitan  Praktik  Akhir dimana kurang adanya komunikasi yang efektif  antara  ketua  kelompok  dan anggotanya. Ketua kelompok dan masing-masing  anggota  POKDAKAN cenderung  bekerja  secara  masing- masing  tanpa  adanya  suatu  koordinasi yang  efektif.  Adanya  bantuan  dari  pihak Dinas  Perikanan  yang  berupa  kolam terpal untuk menunjang kegiatan budidaya juga tidak dimanfaatkan dengan  baik  oleh  anggota  POKDAKAN tersebut  sehingga  bantuan  yang  ada
menjadi terbengkalai. Untuk menanggulangi  hal  tersebut  diperlukan
adanya koordinasi antara ketua kelompok  dan  anggotnya  agar  kegiatan yang  ada  dapat  berjalan  dengan  lebih terencana.
Skenario 2: modal sedikit, pelaku pembangunan memenuhi
Kebutuhan dari pembangunan desa tidak diimbangi dengan pemenuhan modal  yang  merata.  Adanya  dukungan dari  pelaku  pembangunan  tidak  disertai dengan  modal  yang  memadai  dalam kegiatan  pembangunan  desa.  Banyak
faktor yang menyebabkan ketidakmerataan  modal  salah  satunya adalah  pembagian  modal  yang  tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran disini dalam  artian  suatu  desa  yang  tidak termasuk  tertinggal  tetap  mendapatkan subsidi  pemerintah  sedangkan  desa yang benar-benar membutuhkan bantuan  malah  luput  dari  perhatian. Untuk itu peran dari pemangku kepentingan  diperlukan  dalam  akses permodalan  agar  target  dari  kegiatan pembangunan  desa  tertinggal  dapat tercapai.

## Skenario 3: modal mencukupi, pelaku pembangunan memenuhi
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi akan  berdampak  pada  meningkatnya pemerataan pemba-ngunan desa.
Pembangunan  desa  yang  kompetitif akan membuat tumbuh dan
berkembangnya  sektor  riil  dan  juga perekonomian  masyarakatnya.  Dukung- an pemerintah dalam akses permodalan menjadikan kegiatan pembangunan
dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Ini tidak hanya  mendarangkan  keuntungan  bagi pemerintah  sendiri  melainkan  juga  bagi masyarakat dan juga pemangku kepentingan.  Antisipasi  yang  dilakukan jauh-jauh  hari  telah  dilakukan  dalam rangka  menghindari  kegagalan  dalam pembangunan desa. Dalam hal ini peran serta pemangku kepentingan dan
masyarakat diperlukan untuk melakukan inovasi demi kelancaran program pembangunan  desa  sehingga  desa tersebut  tidak  akan  tergolong  ke  desa tertinggal dimasa yang akan datang.

## Skenario 4: modal sedikit, pelaku pembangunan tidak memenuhi
Karena  kurang  tanggapnya  peran dari  pelaku  pembangunan,  kegiatan pembangunan mulai tidak berjalan yang menyebabkan tidak adanya akses modal yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Hal yang  perlu  dilakukan  oleh  pelaku kepentingan bila kondisi ini terjadi adalah dengan  mengkaji  ulang  permasalahan yang  ada,  mengkaji  strategi  dalam perencanaan pembangunan dan mencari akses permodalan, serta mencari alternatif dari pemecahan masalah  agar  dampak  negatif  yang terjadi  tidak  meluas.  Aspek  yang  juga terpenting  untuk  diperhatikan  adalah mengembangkan  teknologi  yang  lebih maju agar peran dari pemangku kepentingan menjadi lebih optimal lagi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari makalah ini
adalah skenario planning dari
permasalahan  mengenai  pembangunan desa  tertinggal  yang  mungkin  muncul dengan  pertimbangan  faktor  sifatnya tidak pasti tetapi sangat besar pengaruhnya dalam menunjang kegiatan pembangunan adalah modal dan pelaku
kepentingan dengan memunculkan kemungkinan  4 skenario .  Strategi  yang dapat  dikembangkan  untuk  masing- masing  skenario  tersebut  berbeda-beda menyesuaikan  dengan  kondisi  dari masing-masing skenario.
Perlu  adanya kesinambungan  dan kerjasama  yang  terarah  antara  pelaku pembangunan  dan  juga  pemerintah untuk  realisasi  dari  SP.  Karena  dengan adanya  SP  akan  mengurangi  dampak dari  ketidakpastian.  Sebaik  apapun  SP yang  telah  dibuat  tidak  akan  berjalan maksimal  apabila  semua  pihak  terkait tidak menjalankannya.
Penerapan  dari skenario  planning untuk lebih direalisasikan dalam penyususan suatu perencanaan program karena  dengan  adanya skenario akan lebih membantu perencana untuk memahami  dan  beradaptasi  dengan suatu keadaan yang berorietasi ke masa depan. Semua pihak yang berperan juga harus  mendukung  dalam  pelaksanaan SP  agar  apa  yang  telah  direncanakan dan  ditargetkan  dapat  tercapai  sesuai dengan apa yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimous.  2011.  Laporan  Peman-
tauan Program Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010.Kementerian  Negara  PPN. Jakarta.
Anonimous.  2015.  Rancangan  Awal
Rencana  Strategis  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tahun  2015-2019.  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta. Atmojo,  M  Eko.  2017.Efektivitas  Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi  Masyarakat  di  Desa Bangunjiwo  [Jurnal  Sosial  Politik
Vol 15, No. 1, 15 Hal]
Azwardi  dan  Sukanto.  2014.  Efektifitas
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dan Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera Selatan [Jurnal Ekonomi Pembangunan  [Vol  12,  No.  1,  14 Hal] Badri, M. 2016.Pembangunan Pedesaan Berbasis  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (Studi  pada  Gerakan Desa Membangun) [Jurnal Risalah, Vol 27, No. 2,hal 12] Elsa.  2013.  Strategi  Pengembangan
Desa  Tertinggal  di  Nagari  Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten  Solok  [ Jurnal  Spasial , 22 Hal]
Hella,  PM  dkk.  2011.  Perencanaan
Skenario Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  Alam  di  Wilayah  Pesisir Kabupaten  Malang  (Studi  Pada Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang) [Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.11, 6 Hal] Hendrayady, A. 2010. Strategi Pembangunan Desa Terpadu: Suatu  Pilihan  Paradigma  People Centered Development [Jurnal Non Penelitian, 5 Hal]
Kancana,  S.  2011.  Scenario  Planning Sebagai  Alat  Formulasi  Strategi [Jurnal  Administrasi  Bisnis,  Vol.  8, No.2, 9 Hal]
Kurniawam, B. 2015. Desa Mandiri, Desa Membangun  Kementerian  Desa,
Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Lubis, D. 2009. Kajian Telaahan
Pembangunan  Daerah  Tertinggal di  Era  Otonomi  Daerah  [Jurnal Ilmiah, Vol. 6,No. 1, 16 Hal] Muhi, AH. 2011. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jatinangor
Muthalib, AA dkk. 2016. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea  Kecamatan  Lasolo Kabupaten Konawe Utara) [Jurnal]
Oktavilia,  S.  2011.  Pengembangan
Potensi  Ekonomi  Lokal  Daerah Tertinggal Sebagai Upaya
Mengatasi  Disparitas  Pendapatan Antar  Daerah  di  Provinsi  Jawa
Tengah  [Jurnal  Penelitian,  Vol.  2, No. 1, 10 Hal] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  78  Tahun  2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta Puspasari,  Amelia  dan  Koswara,  Arwi Yudhi. 2016. Arahan Pengembangan DesaTertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial, Ekonomi,  dan  Infrastruktur  [Jurnal Teknik ITS, Vol. 5, No. 2, 4 Hal] Putra, Edo Pramana dkk. 2015. Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan  Kabupaten  Tertinggal di Indonesia [Jurnal Tata Loka, Vol 17, No. 3, 11 Hal]
Ristanti,  Rahmadina  Fitria  dkk.  2013.
Scenario Planning Proses Relokasi Terkait Pembangunan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern (Studi  Kasus  di  Pasar  Dinoyo  dan Pasar  Blimbing  Kota  Malang) [Jurnal  Administrasi  Publik,  Vol. 2,No. 4, 6 Hal] Santoso,  Eko  Budi  dan  Putri,  Ovi  R. A.2012. Pengembangan DaerahTertinggal (Underdevelopment Region) di
Kabupaten Sampang [Jurnal Teknik, Vol1, No. 1, 5 Hal] Sari, Meri E. P. 2009. Analisis Kebijakan Percepatan  Pembangunan  Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)  [Jurnal  Non  Penelitian, 12 Hal] Soleh, Ahmad. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa [Jurnal] Suharyanto dan Sofianto, Arif. 2012.Model  Pembangunan  Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah [Jurnal]
Suseno,  Deky  Aji.  2016. Analisis
Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang Undang Desa No 6  Tahun  2014  di  Kecamatan Gunungpati Kota Semarang [Jurnal  Stie  Semarang,  Vol  8,  No. 2, 16 Hal] Syahza, Almasdi dan Suarman. 2013.Strategi Pengembangan Daerah  Tertinggal  Dalam  Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan [Jurnal Ekonomi  Pembangunan,  Vol.  14, No. 1,14 Hal] Tobirin. 2013. Formalitas dan Simbolisasi  Politik  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan [Jurnal]