## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Perdagangan Orang ( Trafficking ) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Riswan Munthe *
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Abstrak
Perdagangan  orang  ( trafficking )  merupakan  sampah  peradaban  yang  sulit  untuk  diberantas.  Kalimat-kalimat  itu  memberikan sebuah invasi kepada para semua orang bahwa perdagangan orang adalah musuh bersama. Perdagangan orang sering kali terjadi dilakukan oleh orang yang memiliki jaringan secara nasional maupun internasional, mempunyai kekuasaa, kuat secara fisik, dan arogan.  Karna  orang  yang  menjadi  korban  perdagangan  orang  adalah  orang  yang  ekonominya  yang  lemah,  pendidikan  masih rendah.  Umumnya  korban  perdagangan  orang  ( trafficking )  itu  adalah  setiap  orang  tanpa  terkecuali.  Sejak  Indonesia  merdeka, dianggap  sebagai  langkah  awal  bagi  penegakan  hak  asasi  manusia  secara  nasional  untuk  membebaskan  diri  dari  tindak pelanggaran  hak  asasi manusia  dan  tindakan  kekerasan,  baik itu  kekerasan  secara  fisik,  seksual, maupun  psikologis.Tulisan  ini akan mambahas tentang perdagangan orang ( trafficking ) sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Kata Kunci: Perdagangan Orang; Pelanggaran; Hak Asasi Manusia.

## Abstract
Human  trafficking  is  garbage  of  civilization  which  is  hard  to  be  fought.  This  sentence  provide  an  invasion  for  all  that  human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.
Keyword: Human Trafficking; Violation; Human Rights.
*Corresponding author: E-mail: muntheriswanmunthe@gmail.com
p-ISSN 2085-482X
e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Pemahaman
masyarakat terhadap perdagangan  orang  berhubungan  dengan  sikap kesadaran  hukum  mengenai  pentingnya  aturan yang  berupa  hukum  positif.  Berhubungan dengan  tingkat  kesadaran  hukum,  karena  itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya  pada pengertian pemberlakuan
perundang- undangan , tetapi lebih pada tataran implementasi,  sehinggga  pemahaman  terhadap perdagangan  orang  tidak  hanya  pada  tataran konsep,  tetapi  lebih  diutamakan  pada  tataran implementasi
atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Peraturan  sudah  dirasakan  sebagai  kebutuhan, maka akan menjadi perasaaan hukum, sehingga peraturan  hukum  akan  dapat  berlaku  sesuai kebutuhan  dan  bukan  karena  keterpaksaan. Demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hokum. (Nurhenny, 2010: 350).
Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan  sebagai  perbudakan  dan  juga melanggar  hak  asasi  manusia.  Kondisi  ini berkembang  pada  masyarakat  ekonomi  yang memiliki  tingkat  ekonomi  lemah,  pemahaman agama  atau  moralitas  yang  kurang,  dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi  kuat.alasan  yang  diberikan  oleh korban  umumnya  perbuatan  mereka  adalah legal  dengan  dasar  perjanjian.  Pelanggaran  hak asasi  manusia  yang  berupa  perbudakan umumnya  berupa  perampasan  kebebasan  dari seseorang,  yang  dilakukan  oleh  kelompok ekonomi  kuat  kepada  kelompok  ekonomi lemah.  Maka,  atas  dasar  itu  pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara  komprehensif  dan  integral,  yang  dapat dilakukan  melalui  tataran  kebijakan  hukum pidana  dengan  cara  legislasi,  eskekusi,  dan yudikasi. (Farhana, 2010: 198)
Perdagangan  orang  sudah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diancam  dengan  sanksi  pidana,  tetapi  dalam pelaksanaannya  perbuatan  ini  masih  banyak dilakukan,  bahkan  dijadikan  mata  pencarian
atau  sumber  nafkah  kehidupan  keluarga. undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku  akan  dikenakan  sanksi  pidana,  dimana dilihat dari efektifitasnya ternyata peraturan ini tidak  efektif.  (Kansil,  2009:  129).  Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan  hukum  yang  tidak  efektif  atau ketidakpercayaan
masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan (Priyanto,  2013: 68).
Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak dasar  yang  melekat  pada  diri  manusia  secara kodrati,  universal  dan  abadi    sebagai  anugerah tuhan yang maha esa, meliputi hak untuk hidup, hak  berkeluarga,  hak  mengembangkan  diri,hak keadilan, hak
kemerdekaan, hak berkomunikasi,
hak keamanan, dan kesejahteraan  yang  oleh  karena  itu  tidak  boleh diabaikan  atau  dirampas  oleh  siapapun. Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  masalah  perlindungan  hak- hak  wanita  dan  hak-hak  anak  ternyata  telah mendapat
perhatian yang lebih besar.perempuan sering menjadi korban
kekerasan karena seksualitasnya sebagai perempuan.  Banyak  hasil  peneltian  dan  juga dijumpai  dalam  kenyataan  sehari-hari  yang ditampilkan  oleh  media  massa,  menunjukan bagaimana  lemahnya  posisi  perempuan  ketika mengalami  kekerasan  yang  dilakukan  dirinya (Priyanto, 2013: 68). Tulisan ini akan membicarakan  tentang  Perdagangan  Orang ( Trafficking )  sebagai  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.

## PEMBAHASAN
Perdagangan  orang  ( trafficking )  adalah bentuk  modern  dari  perbudakan  manusia. Perdagangan  orang  juga  merupakan  salah  satu bentuk  perlakuan  terburuk  dan  pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia (Nurhenny, 2010: 307).
Perdagangan orang ( trafficking ) menurut definisi  dari  Pasal  3  Persatuan  Bangsa-Bangsa, berarti sebagai:
Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan, penampungan,  atau  penerimaan  seseorang, dengan  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, atau  memberi  atau  menerima  bayaran  atau menfaat  atau  memperoleh  ijin  dari  orang  yang mempunyai  wewenang  atas  orang  lain  untuk tujuan eksploitasi.
(Pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 untuk mencegah,
menanggulangi dan menghukum trafficking terhadap  manusia, khususnya perempuan dan anak-anak; suplemen  Konvensi  PBB  mengenai  kejahatan lintas batas negara)
Perdagangan  orang  merupakan  suatu perbuatan  pidana  yang  melanggar  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang.  Dalam  hal  ini  hak- hak seseorang untuk dapat  hidup dengan layak telah  dilanggar.  Hak  tersebut  merupakan  hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan  orang  termasuk  pelanggaran terhadap  undang-undang  hak  asasi  manusia, dimana  para  pelaku  akan  dikenakan  sanksi pidana.  Untuk  itu  dalam  penerapan  sanksi hukum  bagi  pelaku  perdagangan  orang  perlu kajian  dalam  sanksi  berat  yang  terdapat  dalam undang-undang  tentang  perdagangan  orang, atau  undang-undang  tentang    hak  asasi manusia. (Priyanto, 2013: 18-19).
Tindak  pidana  perdagangan  orang  dapat diketahui  bahwa  penanganan  setiap  kasus pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  saat  terjadi keadaan  darurat  harus  segera  dilakukan berdasarkan  peraturan  keadaan  darurat  yang penyelesaiannya  dibatasi  secara  tegas,  melalui pengadilan. (Bisri, 2007: 40).
Berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:
Tindak pidana perdagangan orang dianggap  dilakukan  oleh  korporasi  apabila tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  bertindak  untuk  dan/atau  atas nama  korporasi  atau  untuk  kepentingan korporasi,  baik  berdasarkan  hubungan  kerja
maupun  hubungan  lain,  bertindak  dalam lingkungan  korporasi  tersebut  baik  sendiri maupun bersama-sama.
Berdasarkan
Undang-Undang
Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  dasar hukum  tertulis  yang  didalamnya  memuat  Hak- Hak  Asasi  Manusia  Indonesia  serta  kewajiban- kewajiban  yang  bersifat  dasar  pula,  namun istilah perkataan Hak Asasi  Manusia itu sendiri sebenarnya  tidak  dijumpai  dalam  UUD  1945. (El-Muhtaj, 2005: 61).
Berbicara  tentang  hak  asasi  manusia maka  yang  pertama  perlu  ditinjau  pengertian dari  negara  hukum  atau  yang  lebih  sering disebut rule  of  law .  Negara  hukum  atau rule  of law dalam  arti  menurut  konsepsi  dewasa  ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap hak-hak  asasi,  legalitas  dari  pada  tindakan Negara  dalam  arti  tindakan  aparatur  Negara yang  dapat  dipertanggug  jawabkan  secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.
Menurut  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia (DUHAM) yang terdapat didalam Pasal 7 menyebutkan bahwa:
36).    orang  sama  didepan  hukum  dan berhak  atas  perlindungan  hukum  yang  sama tanpa  diskriminasi  apapun.  Semua  orang berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  yang sama  terhadap  diskriminasi  apapun  yang melanggar  deklarasi  ini  dan  terhadap  segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.
Sejalan  perkembangan  sosial  politik  dan hukum  di  Indonesia,  yang  disebut  dengan jaman  reformasi,  maka  pemerintah  telah membuat  perundang-undangan  baru.  Khusus untuk masalah hak asasi manusia pada awalnya Indonesia  hanya  berpatokan  pada  ketentuan PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  yaitu the universal  declaration  of  human  right pada tanggal  10  desember  1948  sekarang  bangsa Indonesia  boleh  bangga  dengan  disahkannya Undang-undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, sebagaimana  bunyi  pada  Pasal  1  menyatakan
bahwa:  Hak  asasi  manusia  (HAM)  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaaan  manusia  sebagai  makhluk  tuhan yang  maha  esa  dan  merupakan  anugerahnya yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,dan dilindungi  oleh  Negara,  hukum,  pemerintah, dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat martabat manusia.
Hak  asasi  manusia  terbentuk  dari  tiga kata, yaitu hak, asasi, manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu.  Asas  berarti pokok,  dasar  atau  utama.  Asasi  berarti  yang dasar  atau  yang  pokok.  Manusia  didefinisikan sebagai orang insan atau makhluk yang berakal budi. (El-Muhtaj, 2005: 25).
Maka  dengan  demikian,  hak  asasi manusia  dapat  didefinisikan  sebagai  milik  atau kepunyaan  yang  bersifat  mendasar  atau  pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan  Yang  Maha  Esa.  hak  asasi  manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya.
Secara  mendasar  hak  asasi  manusia meliputi  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  merdeka dan  hak  untuk  memiliki  sesuatu.  Hak-hak  asasi tersebut  terus  berkembang  menurut  tingkat kemajuan  budaya.  Adapun  hak  asasi  manusia dalam  kehidupan  dapat  dibedakan  sebagai berikut (El-Muhtaj, 2005: 35): Hak asasi pribadi ( personal  right );  Hak  asasi  politik  ( polotical right );  Hak  asasi  hukum  ( legal  equality  right ); Hak  asasi  ekonomi  ( property  right );  Hak  Asasi Peradilan  ( procedural  right );  dan  Hak  asasi sosial budaya ( social culture right ) Hak  asasi  manusia  dalam  pengertian umum  adalah  hak-hak  dasar  yang  dimiliki setiap pribadi  manusia sebagai anugerah tuhan yang  dibawa  sejak  lahir.  Ini  berarti  bahwa sebagai anugerah dari tuhan kepada makhluknya,  hak  asasi  tidak  dapat  dipisahkan dari eksistensi pribadi  manusia itu sendiri. Hak asasi  tidak  dapat  dicabut  oleh  suatu  kekuasaan atau  oleh  sebab-sebab  lainnya,  karena  jika  hal itu  terjadi  maka  manusia  kehilangan  martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan,  perwujudan  hak  asasi  manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat
melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan  hak  sendiri  sampai-sampai mengabaikan  hak  orang  lain,  ini  merupakan tindakan  yang  tidak  manusiawi  kita  wajib menyadari  bahwa  hak-hak  asasi  kita  selalu keterbatasan  dengan  hak-hak  asasi  orang  lain. Hak  asasi  manusia  adalah  hak  dasar  yang dimiliki  oleh  setiap  pribadi  manusia  secara kodrati sebagai anugerah dari tuhan, mencakup hak  hidup,  hak  kemerdekaan/kebebasan  dan hak memiliki sesuatu (Priyanto,  2013: 68).
Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur  hak  asasi  manusia  dalam  deklarasi PBB dan UUD 1945 untuk dapat berlaku secara efektif,  maka  hak  asasi  tersebut  harus dipertahankan  dan  dilindungi,  dan  sebagai konsekuensinya  harus  diatur  dalam  hukum positif  yang  berupa  peraturan  hukum  sebagai bagian dari hukum nasional.
Beberapa  kebijakan  dalam  peraturan hukum  hak  asasi  manusia  yang  dilaksanakan pemerintah  Indonesia,  diantaranya:  Perubahan kedua
Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945;  Tap  MPR  No.  XVII Tahun  1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang dianggap  sebagai  piagam  Hak  Asasi  Manusia Nasional; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang  Ratifikasi  Konvensi  anti  penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi  dan  merendahkan  martabat;  dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  undang-undang  ini dimuat  norma-norma  hak  asasi  Manusia internasional secara lengkap baik dari instrument-instrumen  hak  asasi  manusia  yang telah  dan  belum  diratifikasi.  Secara  tegas  pula, dalam salah satu pasal undang-undang tersebut dinyatakan  bahwa  norma  hukum  hak  asasi manusia  nternasional  yang  telah  diterima Indonesia  merupakan  hukum  nasional.  Selain itu,  kewenangan,  fungsi  dan  peranan  komnas hak  asasi  manusia  diperkuat  oleh  undang- undang. (Kleden, 2008: 234).
Berdasarkan perkembangan dan kemajuan  dalam  perjalanan  bangsa  Indonesia kini  kita  dapat  saksikan  adanya  kesamaan  visi hak asasi manusia dan misi tentang peningkatan hak asasi manusia antara
pemerintah disatu sisi dan kalangan masyarakat  luas  disisi  lain.  Sekalipun  demikian perbedaan  diantara  keduanya  masih  tetap  ada yaitu terletak dalam cara bagaimana mewujudkan  perlindungan  hak  asasi  manusia tersebut kedalam kenyataan kehidupan masyarakat.
Perdagangan  orang  telah  meluas  dalam bentuk  jaringan  kejahatan  yang  terorganisasi dan  tidak  terorganisasi,  baik  bersifat  antar Negara maupun dalam negeri, sehingga menajadi ancaman terhadap masyarakat,bangsa dan  Negara,  serta  terhadap  norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia.  Keinginan  untuk mencegah  dan  menanggulangi  tindak  pidana perdagangan  orang  didasarkan  pada  nilai-nilai luhur,  komitmen  nasional,  dan  internasional, untuk  melakukan  upaya  pencegahan  sejak  dari dini, penindakan terhadap pelaku,perlindungan korban dan peningkatan kerjasama.
Peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  perdagangan  orang  belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan  terpadu  bagi  upaya  pemberantasan  tindak pidana  perdagangan  orang.  Perdagangan  orang juga  merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabatnya  dengan  sendirinya  merupakan pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Pencegahan dan  penanganan  tindak  pidana  perdagangan orang  merupakan  tanggungjawab  pemerintah, pemerintah  daerah,  masyarakat,  dan  keluarga. Untuk  mewujudkan  langkah-langkah  yang komprehensif  dan  terpadu  dalam  pelaksanaan pencegahan  dan  penanganan  tersebut  perlu dibentuk gugus tugas.
Tindakan perdagangan orang yang sering korbannya  adalah  anak-anak  dan  perempuan, semakin bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk  Indonesia  dan  Negara-Negara  yang sedang  berkembang  lainnya,  telah  menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa. Berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan anak  adalah  kelompok  yang  paling  banyak menjadi  korban,  tindak  pidana  perdagangan orang.
Korban  diperdagangkan  tidak  hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual  lainnya,  tetapi  juga  mencakup  bentuk eksploitasi  lainnya,  misalnya  kerja  paksa  atau pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktek serupa  perbudakan.  Pelaku  tindak  pidana perdagangan  orang  melakukan  perekrutan, pengangkutan,  pemindahan,  penyumbunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan  atau  memanfaatkan  orang tersebut  dalam  praktek  eksploitasi  dengan segala  bentuknya  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  atau  member  bayaran,  atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang  yang  memegang  kendali  atas  korban. (Irsan, 2007: 72).
Bentuk  perdagangan  orang  yang  sering terjadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat, karena masyarakat tidak sadar bahwa perbuatan  yang  dilakukan  orang  adalah  sudah bentuk  perdagangan  orang  yang  akhirnya masyarakat sudah menjadi korban dari perdagangan  orang.  Berikut  ini  beberapa bentuk  perdagangan  orang  yang  dominan sering terjadi di indonesia yakni antara lain:
Perdagangan  perempuan  dikategorikan sebagai jenis perdagangan orang yang dikategorikan  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Windo  Wibowo  dalam  artikelnya  berjudul Feminisasi Trafficking menegaskan:
Masalah  perdagangan  manusia  ( human trafficking ) adalah masalah yang telah mendunia.  Hampir  setiap  negara  mengalami masalah  itu.  Tak  terkecuali  Indonesia.  Bahkan di Amerika sendiri, kasus seperti itu mengantongi  korban  sekitar  14  ribu-17  ribu orang.  Dengan  demikian,  penanganan  secara khusus  amat  diperlukan  dalam  pengentasan masalah trafficking tersebut.  Laporan  dari Bureau  of  Public  Affairs,  US  Departement  of State,  pada  Juni  2003  memaparka,  tiap  tahun 800  ribu-  900  ribu  manusia  diseludupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Penyeludupan  itu  ditujukan  untuk  memasok pasar  perdagangan  seks  internasional  dan buruh.  Celakanya,  penyeludupan tersebut
dilakukan melalui
jaringan
kejahatan
internasional  ( transnational  criminality )  yang terorganisasi  rapi,  baik  melalui  jalur  negara perantara  maupun  langsung.  (Wibowo,  Jawa Pos Jum’at 14 April 2006)
Jika ditelaah lebih jauh, problem trafficking bukanlah  pengalaman  baru  yang hadir  begitu  saja  pada  masa  kini.  Pada  masa kolonial,  hal  itu  telah  terjadi  misalnya  migrasi tenaga kerja pada satu titik tertentu. Penduduk lokal  dipindahkan,  baik  secara  paksa  maupun sukarela melalui jalur perbudakan, perdagangan karena utang, atau pun perpindahan  yang  dilakukan  negara  dalam  hal kriminal  atau  pengasingan  politik.  Meski demikian,  ada  perbedaan  mendasar  dengan trafficking pada era kontemporer dewasa ini. Dengan mengutip pendapat Windo
Widodo  (Jawa  Pos  Jum’at  14  April  2006) berikut  ini:  Dalam  arus  migrasi  yang  terus berlangsung dewasa ini, terdapat fenomena lain yang  disebut  dengan  “feminisasi  migrasi”  atau “feminisasi trafficking ”  yang  didominasi  kaum perempuan  dan  anak-anak  gadis.  Pekerjaan yang  dilakoni  mereka  pun  bersifat  dan  berciri pada dirty, no dignity, dangerous . Mereka, yakni kaum  perempuan,  anak-anak,  dan  para  gadis, dijadikan  objek  paling  empuk  perdagangan manusia tersebut. kondisi seperti itu salah satu diantaranya  disebabkan  ambruknya  sistem ekonomi,  terutama  ekonomi  lokal.  Imbasnya, banyak anak-anak, gadis atau kaum perempuan yang  diekspos  dan  dijadikan  instrumen  untuk menghasilkan pendapatan.
Mayoritas  anak  gadis  dan  perempuan yang menjadi korban
trafficking dilatarbelakangi  faktor  krisis  ekonomi  dalam keluarga.  Endemik  kemiskinan  di  beberapa negara  miskin  dan  berkembang  diyakini sebagai  salah  satu  faktor  pemicu  banyaknya trafficking .  Anak  gadis  dan  perempuan  bahkan dijadikan  komoditas  untuk  menanggulangi kesulitan ekonomi keluarga.
Perdangangan orang, khususnya perempuan  dan  anak,  merupakan  tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya  yang  dilindungi  oleh  undang- undang  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-
Undang  Dasar  1945,  manusia  dan  melanggar hak  asasi  manusia,  sehingga  harus  diberantas. Sesuai  dengan  bunyi  Pasal    20  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia, menyatakan bahwa: Tiada seorangpun boleh
diperbudak atau diperhamba; Perbudakan  atau  perhambaan,  perdagangan budak,perdagangan wanita, dan segala perbuatan  berupa  apapun  yang  tujuannya serupa,  dilarang;    dan  Ketentuan  mengenai larangan  perdagangan  orang  pada  dasarnya telah  diatur  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan mengenai larangan perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki  belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut  sebagai  kejahatan,  perbudakan  adalah kondisi  seseorang  di  bawah  kepemilikan  orang lain.
Penyelundupan  manusia  adalah  usaha untuk  mendapatkan,  sebagai  cara  untuk memperoleh,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung,  keuntungan  berupa  uang  atau materi  lain,  terhadap  masuknya  seseorang secara tidak resmi ke sebuah kelompok negara, orang tersebut bukanlah warga negara tersebut atau warga negara tetap.
Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan  anak untuk aktivitas seksual  demi  keuntungan  atau  dalam  bentuk lain.
Pengertian
tersebut meliputi: menawarkan,  mendapatkan  atau  menyediakan anak untuk prostitusi.
Pengertian  pekerja  terburuk  untuk  anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  182 mengenai  Pelanggaran  dan  Tindakan  Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk  untuk  Anak  di  Indonesia  secara umum  meliputi  anak-anak  yang  dieksploitasi secara  fisik  maupun  ekonomi,  (Keppres  No.  59 Tahun  2002)  yang  antara  lain  dalam  bentuk berikut: Anak-anak yang dilacurkan; Anak-anak yang di pertambangan; Anak-anak yang bekerja sebagai  penyelam  mutiara;  Anak-anak  yang bekerja  di  sektor  kontruksi;  Anak-anak  yang bekerja  di  jermal;  Anak-anak  yang  bekerja sebagai  pemulung  sampah;  Anak-anak  yag
dilibatkan  dalam  produksi  dan  kegiatan  yang menggunakan bahan-bahan peledak; Anak-anak yang  bekerja  dijalan;  Anak-anak  yang  bekerja sebagai  pembantu  rumah  tangga;  Anak-anak yang  bekerja  di  perkebunan;  Anak-anak  yang bekerja  pada  penebangan,  pengolahan  dan pengangkutan  kayu;  dan  Anak-anak  yang bekerja  pada  industri  dan  jenis  kegiatan  yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.
Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe:  pekerja  internal  dan  pekerja  migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja  migran  internasional  tidak  dapat dipisahkan  dari  globalisasi.  Pekerja  migran internal  merupakan  pekerja    dalam  negeri adalah  orang  yang  bermigrasi  dari  tempat asalnya  untuk  bekerja  dari  tempat  lain  yang masih  termasuk  dalam  wilayah  Indonesia. Karena  perpindahan  penduduk  umumnya  dari desa  ke  kota,  maka  pekerja  migran  internal seringkali  diidentikkan  dengan  “orang  desa bekerja di
kota.” (Suharto, http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.ht ml, diakses pada tanggal 22 Januari 2016)
Pekerja migran internasional (luar negeri)  adalah  mereka  yang  meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negeri lain.  Di  Indonesia,  pengertian  ini  menunjuk pada  orang  Indonesia  yang  bekerja  di  luar negeri  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali  menyentuh  para  buruh  wanita  yang menjadi  pekerja  kasar  di  luar  negeri,  TKI biasanya  diidentikkan  dengan  Tenaga  Kerja Wanita (TKW).
Definisi  mengenai  diskriminasi  terhadap wanita  ditemukan  dalam  Pasal  1  Konvensi
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan  ( Committee  on  the  Elimination  of
Discrimination  Against  Woment-CEDAW )  yang berbunyi:
Diskriminasi  terhadap  wanita  berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang  dibuat  atas  dasar  jenis  kelamin,  yang mempunyai  pengaruh  atau  tujuan  untuk mengurangi  atau  menghapuskan  pengakuan, penikmatan  atau  penggunaan  hak-hak  asasi
manusia  dan  kebebasan-kebebasan  pokok  di bidang  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  sipil atau  apapun  lainnya  oleh  perempuan,  terlepas dari  status  perkawinan  mereka,  atas  dasar persamaan  antara  laki-laki  dan  perempuan. (Luhulima dan Kunthi Tridewanti, 2000: 132)
Sebagaimana  isi  pada  Pasal  5  ayat  (1) Konvensi Perempuan menetapkan bahwa negara  peserta  wajib  melakukan  upaya  dan langkah  tepat  untuk  mengubah  pola  tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan  maksud  untuk  mencapai  penghapusan prasangka,  kebiasaan  dan  segala  praktik lainnya  yang  didasarkan  atas  inferioritas  atau superioritas  salah  satu  jenis  kelamin  atau berdasar  peran  streotipe  bagi  laki-laki  dan perempuan.
Perdagangan  orang  umumnya  dilakukan dengan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi manusia,  yaitu  berupa  pelanggaran  harkat  dan martabat  manusia  yang  berupa  perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan,  perlakuan  ini  diterima  sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan  jaringan  yang  sangat  sulit  untuk diidentifikasi,  sehingga  akan  berakibat  sulit untuk menemukan solusinya. Cara kerja pelaku ada  yang  bekerja  sendirian  ataupun  secara terorganisasi  yang  bekerja  dengan  jaringan yang  menggunakan  berbagai  cara,  dari  yang sederhana  dengan  cara  mencari  dan  menjebak korban kedaerah-daerah mulai dari membujuk, menipu,  dan  memanfaatkan  kerentanan  calon korban  dan  orang  tuanya,  bahkan  sampai  pada kekerasan.
Modus perdagangan orang masih banyak lagi  jenis  dan  macamnya  namun  yang  paling menonjol  diantaranya  disebabkan  kemiskinan pendidikan  rendah,  keluarga  yang  tidak harmonis  atau  perceraian,  bencana  alam,  dan bias  gender.  Selain  itu  faktor  geografis Indonesia  yang  sangat  strategis,  kondisi keuangan Negara, perlindungan hukum penegakan  hukum  khususnya  hukum  hak  asasi Manusia.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin  dan melindungi  hukum  hak  asasi  Manusia  perlu adanya  sosialisasi  yang  berkesinambungan tentang  bahaya  perdagangan  orang,  dan  juga
regulasi  sistem  hukum  baik  substansi,  struktur dan budaya hukum. (Muladi, 2005: 11).
Cara  kerja  pelaku  ada  yang  bekerja sendirian  ataupun  secara  terorganisasi  yang bekerja  dengan  jaringan  yang  menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari  dan  menjebak  korban  ke  daerah- daerah  mulai  dari  membujuk,  menipu,  dan memanfaatkan  kerentanan  calon  korban  dan orangtuanya,  bahkan  sampai  pada  kekerasan, menggunakan  teknologi  canggih  dengan  cara memasang  iklan,  menghubungi  dengan  telepon genggam  yang  dapat  diakses  dimana  saja, sampai  dengan  menggunakan  internet.  Selain itu salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi:
Perekrutan dilakukan oleh para penghubung  atau  calo.  Mereka  mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban  umumnya  perempuan  berusia  mulai dari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan  kepada  calon  korban  atau  orang tuannya  adalah  pekerjaan  yang  baik  dengan upah  yang  menggiurkan  ,  ada  orang  tua  yang memberi  persetujuan  dan  kepada  anaknya, kemudian  orang  tua  diberikan  sejumlah  uang (yang  pada  umumnya  diperhitungkan  oleh trafficking sebagai utang calon korban). Para  korban  perdagangan  orang  pada umumnya  diberikan  tanda  pengenal  yang terdapat  di  KTP  dan  Paspor  yang  dipalsukan seperti  nama,  umur,  alamat,  dan  sebagainya telah dimanipulasi. Dibeberapa daerah perbatasan Indonesia. beberapa instansi mengutarakan  bahwa  jumlah  paspor  yang didaftarkan  secara  resmi  jauh  lebih  kecil  dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri.
Para  korban trafficking sering  pula terjadi  kekerasan  dan  penyekapan,  bahkan ditempat penampungan dimana korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.
Perjalanan tidak
sedikit
korban mengalami kekerasan lainnya
seperti
perkosaan. Sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan. Modus perdagangan orang  masih  banyak  lagi  jenis  dan  macamnya namun  yang  paling  menonjol  diantaranya disebabkan  kemiskinan  pendidikan  rendah,
keluarga  yang  tidak  harmonis.  Selain  itu  faktor geografis  Indonesia  yang  sangat  strategis, perlindungan  hukum  serta  penegakan  hukum khususnya hukum hak asasi manusia, rendahnya  pemahaman  terhadap  moral  dan nilai-nilai religious
yang
rendah,
mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat  untuk  bekerja  diluar  negeri  dangan iming-iming  gaji  yang  besar  dan  tidak memerlukan keterampilan yang khusus.
Proses  atau  cara  yagn  dilakukan  setiap pelaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tantang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan’ “Setiap orang melakukan
perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  member bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain’’.
Trafficking merupakan salah satu bentuk perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat dan  martabat  manusia.  Dari  perspektif  moral human trafficking bersentuhan langsung dengan  masalah  pokok  hak  asasi  manusia, jelasnya. Adanya human
trafficking menunjukkan  bahwa  pengormatan akan  harkat  dan  martabat  manusia  jelas  dan nyata  dinodai.  Harkat  dan  martabat  itu  adalah anugerah  Tuhan.  Oleh  sebab  itu, human trafficking itu bentuk perlawanan akan anugerah  Tuhan,  terusnya  yaitu  hak  untuk berfikir  dan  berekspresi  dan  upah  yang  adil. Tindakan  pelaku  pada  karyawannya  jelas  dan nyata melanggar hak mereka dalam berfikir dan berekspresi karena telah mengurung karyawannya secara sengaja.

## KESIMPULAN
Maraknya  terjadi  perdagangan  orang ( trafficking ) di Indonesia, yang  mana kejahatan ini  adalah  jenis  kejahatan  yang  dilakukan  oleh para  sendikat  yang  sudah  terorganisir  yang meliputi  nasional  sampai  dengan  internasional.
Jenis  kejahatan  merupakan  pelanggaran  hak asasi  manusia,  yakni  hak  yang  melekat  dalam diri  setiap  manusia  meliputi  secara  kodrati, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan  diri,  hak  keadilan,  hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan kesejahteraan yang oleh karena itu  tidak  boleh  diabaikan  atau  dirampas  oleh siapapun.  Maka  untuk  memberantas  kejahatan itu perlu dilakukan pencegahan dalam perdagangan  orang  tersebut  agar  tindakan perdagangan  orang  seperti  penjualan  anak, prostitusi anak, penyelundupan manusia, migran  dan  diskriminasi  serta  perdagangan wanita dan pelacuran.
Bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia terutama  masalah  perdagangan  orang  adalah dengan  adanya  upaya  pemerintah  untuk meratifikasi  ketentuan  hukum  internasional  ke dalam hukum nasional seperti dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007  tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  dan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Luhulima,  A.  S.  dan  Kunthi  T,  2000, Pola  Tingkah Laku  Sosial  Budaya  dan  Kekerasan  Terhadap Perempuan ,  Kelompok  Kerja  Vomvention
Watch,  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Jender Universitas Indonesia, Jakarta.
Kansil,  C.S.T.,  2009, Tindak  Pidana  Dalam  Undang- Undang  Nasional, Jala  Permata  Aksara, Jakarta. Priyanto,  D,  2013, Tindak  Pidana  Pelanggaran  Hak Asasi Manusia , Sinar Grafika, Jakarta. Farhana,  2010, Aspek  Hukum  Perdagangan  Orang  di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Nurhenny,  H.,  2010, Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan
Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta. Muladi,  H.  2005, Hak  Asasi  Manusia,Hakekat  konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. PT. Refika Aditama, Bandung.. Bisri, I., 2007, System Hukum Indonesia,Prinsip Prinsip
&  Implementasi  Hukum  Di  Indonesia ,  PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Irsan,  K.,  2007, Hak  Asasi  Manusia Suatu  Pengantar , Sinar Grafika, Jakarta. El-Muhtaj,  M.,  2005, Hak  Asasi  Manusia  Dalam Konstitusi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Kleden,  M.,  2008, Hak  Asasi  Manusia  Dalam Masyarakat Komunal Kajian atas Konsep HAM dalam Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945, Lamera, Jakarta Suharto,  E. Permasalahan  Pekerja  Migran:  Perspektif Pekerjaan Sosial , melalui http://www.policy.hu./suharto/makIndo24.h tml, diakses pada tanggal 22 Januari 2016. Wibowo,  W. Feminisasi  Trafficking ,  Fakultas  Ilmu
Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas
Indonesia,  Sumber:  Jawa  Pos  Jum’at  14  April 2006.