ISSN    : 2302 - 1590 E-ISSN: 2460 – 190X

## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.1 (87-101)
ANALISIS EFEKTIFITAS PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
Woryandari 1 , Anita Wijayanti 2 , Yuli Chomsatu 3 1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta Jl. H Agus Salim No. 10 Surakarta 57147 Telp. 0271- 714751
Email : woryandari94@gmail.com
Submitted: 2016.01.30 Reviewed: 2015.09.05 Accepted: 2016.06.24 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2015.v4.i1.381

## Abstract
The aim of this study was to determine how much the effectiveness of the parking tax to the Revenue District Sukoharjo in fiscal year 2012 - 2014. The research method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the  effectiveness  of  the  parking  tax  in  Sukoharjo  included  in  the  criteria  is  very  effective.  The  implementation  of  a parking tax in Sukoharjo began in 2012. In 2012 the realization of a parking tax of 127.56%, in 2013 slightly decreased to 127.51%, and in 2014 reached 264.18% increase. But the results of the effectiveness of the parking tax is not giving out  a  great  contribution  to  the  PAD  Sukoharjo  because  the  percentage  has  not  reached  1%.  This  is  partly  due  to uncertainty turnover of the entrepreneurs who provide parking.
.

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  efektivitas pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kriteria sangat efektif. Diberlakukannya  pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2012. Di tahun  2012  realisasi  pajak  parkir  sebesar  127,56  %,  ditahun  2013  mengalami  sedikit  penurunan  menjadi  127,51  %, dan di tahun 2014 mengalami kenaikan mencapai 264,18 %. Tetapi hasil keefektifan pajak parkir belum memeberikan kontribusi yang besar pada PAD Kabupaten Sukoharjo karena persentase belum mencapai 1%. Hal ini salah satunya dikarenakan Ketidak pastian omset dari para pengusaha yang menyediakan tempat parkir.
Keywords: Parking Tax, Effectiveness, Local Revenue

## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Secara umum pajak adalah pungutan  dari  masyarakat  oleh  Negara (Pemerintah)  berdasarkan  Undang-Undang yang  bersifat  dapat dipaksakan  dan terutang  oleh  yang  wajib  membayarnya dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran. Dampak  dari  hasil  pemungutan  pajak sangat positif untuk masyarakat khususnya di  bagian  perekonomian  masyarakat  dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian pembiayaan pembangunan  yang  di  peroleh  dari  hasil pemungutan  pajak  negara  maupun  pajak daerah  dapat  mensejahterakan  kehidupan masyarakat.
Dasar  dilakukannya  pemungutan pajak  oleh  pemerintah  daerah  sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Otonomi  Daerah  dikatakan bahwa  “Otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang- undangan”.  Adanya otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Dengan  demikian  apabila  suatu  daerah ingin  mendapatkan  hasil  penerimaan  yang maksimal  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan  kemampuannya  dalam menggali  potensi  pendapatan  asli  daerah (PAD).  Pajak  dapat  dikatakan  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang sangat potensial dalam mendukung pembiayaan-pembiayaan
pemerintah daerah. Salah satu sumber pajak penerimaan  daerah  yang  cukup  potensial ialah Pajak Parkir, selain jenis pajak daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. Diharapkan penerimaan Pajak Parkir dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam
penyelenggraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Dilihat dari Realisasi PAD Kabupaten  Sukoharjo  disetiap  tahunnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya  dari  target  yang  ditetapkan. Apabila  dilihat  dari  presentase  tingkat pencapaian  pada  tahun  2012  tingkat pencapaian  sebesar  138,88%,  tahun 2013 tingkat  pencapaian  sebesar  139,50%,  dan di tahun 2014 tingkat pencapaian 147,85%. Di  Kabupataen  Sukoharjo  memutuskan untuk meninggkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya  yang  merupakan  unsur  utama dalam  pembangunan  daerah. Langkah mengoptimalkan  pajak  daerahnya  ialah dari memperluas objek pajaknya. Contohnya  saja  mengenai  pemungutan pajak parkir sebagai pajak daerah. Dimana pajak parkir ini muncul semenjak disahkannya  Peraturan  Bupati  Sukoharjo Nomor  56  Tahun  2011  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.
Di  kota  besar  seperti  Kabupaten Sukoharjo  memiliki  banyak  lahan  parkir yang  dapat  menjadi  sumber  penerimaan asli daerah Sukoharjo yang cukup memadai,  apabila  dalam  pemerintahan Kabupaten Sukoharjo memaksimalkan pengelolaan  dalam  pemungutan  pajak parkir  deengan  hal  demikan  hasil  yang  di capai  dari  sumber  penerimaan  asli  daerah dari  sektor  pajak  parkir  sangat  perpotensi untuk membiayai
pengeluaran- pengeluaraan Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian  dan  dapat  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat.  Upaya  dalam peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dapat  dilakukan  salah  satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutannya.  Persentase  perolehan  dan laju pertumbuhan pajak  parkir  yang  cukup tinggi memberikan indikasi betapa besarnya  potensi  yang  ada  sebenarnnya. Yang  menjadi  permasalahannya  adalah apakah pemungutan dan ataupun perolehan atas  pajak  parkir  tersebut  telah  berjalan secara  efektif  ataukah  belum.  Efektifitas
pemungutan
pajak mengambarkan bagaimana  kinerja  suatu  pemerintahan.
Dimana  kinerja  menurut Bastian  (2006)
adalah  prestasi  yang  dapat  dicapai  oleh organisasi dalam periode tertentu.
Sedangkan  efektifitas  menurut  Tamrin Simanjuntak dalam (Halim,Abdul, 2004:93)  adalah  mengukur  hasil  pungut suatu  pajak  dengan  potensi  pajak  itu sendiri. Upaya dalam peningkatan penerimaan  pajak  parkir  dalam  setiap tahunnya pasti mengalami kendala tertentu, oleh  karena  itu  DPPKAD  Kabupaten Sukoharjo    harus  benar-benar  mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.
Berdasarkan latar belakang penelitian  maka  masalah  yang  hendak dijawab ialah bagaimana tingkat efektivitas pajak  parkir  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  di  Kabupaten  Sukoharjo  pada tahun anggaran 2012 – 2014 ? Berdasarkan uraian dari latar belakang dan permasalahan  yang  telah  dikemukakan diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo  pada  tahun  anggaran  2012 – 2014 Tinjauan Pustaka Pajak Parkir Menutut peraturan Bupati
Sukoharjo  Nomor  56  Tahun  2011  yang menetapkan  tentang  peraturan  bupati tentang  petunjuk  pelaksaaan  pemungutan pajak parkir bab 1 pasal 1 nomor 8, bahwa pengertian  parkir  itu  sendiri  ialah  keadaan tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang  tidak bersifat sementara. Menurut siahaan (2008:407)  Pajak  Parkir  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  tempat  parkir  di  luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun yang  disediakan sebagai  suatu  usaha, termasuk  penyediaan  tempat  penitipan kendaraan  bermotor.  Pajak  ini  merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota  yang  bersangkutan.  Pajak ini  dapat  di  earmark  khusus  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  secara bertahap  dan terus  menerus  dan  sekaligus
menciptakan    good  governance    dan cleangovernment,  penerimaan  beberapa jenis  pajak  daerah  wajib  dialokasikan  (di- earmark)  untuk  mendanai  pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat  dinikmati  oleh  pembayar  pajak dan seluruh masyarakat.
Ismail (2008:188) dalam (Mosal M. M., 2013) menyatakan bahwa pajak parkir ini  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dari pengusaha  pengelola  perparkiran  atau gedung – gedung,  hotel,  mall,  atau  lokasi lain  yang  mnelola  parkir.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka31,Pajak
Parkir adalah atas penyelanggaraan  tempat  parkir  diluar badan  jalan,  baik  yang  disediaakan berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yg disediakan  sebagai  suatu  usaha  termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.yang dimaksud dengan  parkir  adalah  keadaan  tidak bergerak suatu kendaraan  yg tidak bersifat sementara,pengenaan  pajak  parkir  tidak mutlakada  pada  seluruh  daerah  kabupaten atau  kota  yang  ada  pada  Indonesia. Berdasarkan  uraian  tersebut,  pajak  parkir merupakan  pajak  atas  penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi    atau  badan  berdasarkan  Undang- undang yang berlaku.
Objek Pajak Parkir Objek pajak perkir ialah penyelenggraan tempat parkir diluar badan jalan,  baik  yang  disediakan  dengan  pokok usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai suatu  usaha,  termasuk  tempat  penitipan kendaraan bermotor dean garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.
Bukan Objek Pajak Parkir
Dalam  pemungutan  pajak  parkir, tidak semua penyelenggara parkir dikenakan pajak. Berikut beberapa pengecualian  yang  tidak  termasuk  dalam objek pajak parkir :
1. Penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  penyelenggaraan  tempat  parkir oleh  BUMN  dan  BUMD  tidak dikecualikan  sebagai  objek  pajak parkir.
2. Penyelenggaraan  tempat  parkir  oleh kendaraan, konsulat, perwakilan negara  asing, dan perwakilan lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaran  tempat  parkir  lainnya yang  diatur  dengan  peralatan  daerah, antara  lain  ialah  penyelenggaraan tempat  parkir  ditempat  peribadatan dan  sekolah  serta  tempat – tempat lainnya  yang  diatur  lebih  lanjut  oleh bupati dan walikota.
Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Parkir Pengertian  Subjek  Pajak  Parkir adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Pajak  parkir  dibayar  oleh  pengusaha  yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis  ditetapkan  sebagai  wajib  pajak yang  harus  membayar  pajak  parkir  yang terutang.  Konsumen  yang  menggunakan pajak parkir merupakan  subjek pajak  yang membayar  pajak  sedangkan  pengusaha yang  menyediakan  lahan  parkir  dengan dipungut  bayaran  bertindak  sebagai  wajib pajak  yang  diberi  kewenangan  untuk memungut pajak dari konsumen.
Cara Pemungutan Pajak Parkir Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan  dengan  pihak  ketiga  ialah kegiatan  perhitungan  besarnya  pajak  yang terutang,  pengawasan  penyetoran  pajak dan  penagihan  pajak.  Seluruh  proses kegiatan  pemungutan  pajak  parkir  tidak boleh  dilimpahkan  kepada  pihak  ketiga, walaupun  demikian  dimungkin  antara  lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman  suratnya  kepada  wajib  pajak atau  penghimpun  data  objek  dan  subjek pajak.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah  satu  sumber  keuangan  daerah,  PAD menempati  posisi  yang  paling  strategis dibandingkan  dengan  sumber  pendapatan daerah  lainnya,  dapat  dikatakan  strategis karena  dari  sumber  penerimaan  yang berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  ini yang  menjadikan  daerah  mempunyai keleluasaan yang lebih besar dan berdasarkan kreatifitas dari masing-masing
daerah  untuk  memaksimalkan  sumber pendapatannya  berdasarkan  kewenangan yang ada dan dapat secara bebas pula dapat menggunakan hasil-hasil  dari  sumber tersebut guna membiayaai jalannya pemerintahan  dan  pembangunan  daerah yang telah menjadi tugas pokoknya.
Berdasarkan  Undang-undang  No.
33  Tahun  2004  pasal  1  ayat  18  tentang “Perimbangan Keuangan
Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerint ah Daerah” dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  Daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Bahwa  pendapatan  daerah terdiri  atas  komponen,  yaitu  Pendapatan Asli  Daerah,  Pendapatan  Transfer,  dan Lain – lain  Pendapatan  yang  sah  (Mourin M. Mosal,2013) Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  adalah pendapatan  yang  bersumber  dan  dipungut sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Sumber PAD  terdiri  dari:  pajak  daerah,  restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD),  dan  pendapatan  asli  daerah lainnya yang sah”.
Rahman  (2005) Pendapatan  Asli Daerah  adalah  “Merupakan  pendapatan daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak daerah  ,hasil  distribusi  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali  pendanaan  dalam  pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”.“Pendapatan  Asli  Daerah adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari sektort pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah” (Mardiasmo,  2004).  Sedangkan  menurut Rahman  (2005) Pendapatan  asli  daerah “Pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari hasil  pajak  daerah  hasil  distribusi  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan  dalam  pelaksanaan  otonomi
daerah
sebagai perwujudan asas
desentralisasi.”
Sumber - sumber  Pendapatan  Asli
Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber
Pendapatan  Asli  Daerah  yaitu,  Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
1. Hasil pajak  daerah  yaitu  Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan  rumah  tangganya  sebagai badan hukum publik.
2. Hasil  retribusi  daerah  yaitu  pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan  daerah  sebagai  pembayaran pemakaian  atau  karena  memperoleh jasa  atau  karena  memperoleh  jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil perusahaan  milik  daerah  dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan.  Hasil  perusahaan milik  daerah  merupakan  pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan  daerah  yang  berupa  dana pembangunan  daerah  dan  bagian untuk  anggaran  belanja  daerah  yang disetor ke kas daerah.
4. Lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah ialah  pendapatan – pendapatan  yang tidak termasuk dalam jenis-jenis  pajak daerah,  retribusi  daerah,  pendapatan dinas-dinas.

## Efektivitas  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak  parkir  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  daerah  yang  penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan  dan  pemerintah  daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas  pajak  parkir  terhadap  PAD dapat  dilihat  melalui  penerimaan  pajak parkir  dan  penerimaan  Pendapatan  asli daerah (PAD) serta kontribusi pajak parkir terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Dimana efektivitas  diartikan  sebagai  sejauh  mana unit  yang  dikeluarkan  mampu    mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas digunakan  untuk  mengukur    hubungan
antara  hasil  pungutan  suatu  pajak  dengan tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan.
Efektivitas pajak parkir terhadap
pendapatan  asli  daerah  dikatakan  efektif apabila  realisasi  minimal  memenuhi  target yang  ditetapkan  pada  setiap  tahunnya  dan memenuhi kriteria  keefektifan.  Dalam menunjang  kelancaran  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  daerah, salah  satu  sumber  pendapatan  daerah diantaranya  berasal  dari  penerimaan  pajak daerah  salah  satunya  dari  sektor  Pajak Parkir.
Efektivitas  merupakan  gambaran tingkat  keberhasilan  dalam  mencapai sasaran  yang  telah  ditetapkan  dan  adanya hubungan antara nilai – nilai yang bervariasi.Suatu    tujuan  atau    saran  yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan  dapat  dikatakan  efektif, namun belum tentu dapat dikatakan dengan efisien. Mahmudi  (2010:143)  dalam  Debi Aprilliawati  (2014),  menyatakan  bahwa efektivitas merupakan  hubungan  antara keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang harus  dicapai.  Dikatakan  efektif  apabila proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan sasaran  akhir  kebijakan.  Semakin  besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang ditentukan,  maka  semakin  efektif  proses kerja suatu unit organisasi.
Dari devinisi efektifitas diatas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  efektifitas adalah suatu ukuran yang menggambarkan seberapa  jauh  target  yang  telah  dicapai  , yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Analisis efektifitas ini merupakan  suatu  analisa  atas  proses pengelolaan  pemungutan  pajak  reklame, dengan  adanya  analisis  ini  maka  akan terlihat  perbedaan  antara  peneriman  pajak reklame yang telah berjalan dengan potensi yang  sesungguhnya  bisa  didapat  oleh pemerintah daerah.
Mahmudi (2010:143) dalam penelitian  Mourin  M.  Mousal  yang berjudul  Analisis  Efektivitas,  Kontribusi Pajak  Parkir  Terhadap    Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Dan  Penerapan  Akuntansi Di  Kota  Manado  menyatakan  bahwa efektivitas  merupakan  hubungan  antara
keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang harus  dicapai.  Dikatakan  efektif  apabila proses  kegiatan  mencapai  tujuan  dan sasaran  akhir  kebijakan.  Semakin  besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan  dan  sasaran  yang  ditentukan,  maka semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi.
Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat
efektivitasnya sebagai berikut:
1. Tingkat  pencapaian  di  atas  100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat  pencapaian  antara  90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat  pencapaian  di  bawah  60% berarti tidak efektif.
Sumber  : dalam  penelitian Mosal  M. M. (2013)

## METODE PENELITIAN Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif  yaitu  jenis  penelitian  yang berbentuk angka, atau data kualitatif ( data yang  berbrntuk  kalimat,  kata,  atau  gambar ) yang diangkakan. (Sugiyono, 2007 : 23).

## Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Variabel yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah :
1. Pajak Parkir
Pajak  Parkir  adalah  pajak  atas penyelenggaraan  tempat  parkir  diluar badan  jalan,  baik  yang  disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan  bermotor.  Variabel  ini  di ukur dengan,
Pajak Parkir = 25% x Jumlah

## Pembayaran
Sumber : PERBUP No 56 Tahun 2011
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah  pendapatan  yang  diperoleh Daerah  yang  dipungut  berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan  perundang – undangan. Perhitungan pajak daerah dapat diukur dengan, Pajak  Derah  =  Dasar Pengenaan  Pajak  x    Tarif  Pajak
Daerah 3. Efektifitas
Efektifitas adalah perbandingan antara pajak parkir yang telah  ditentukan  dengan  realisasi penerimaan pajak parkir yang sesungguhnya. Variabel  ini  dapat diukur  dengan  kriteria  keefektifan Pajak Daerah sebagai berikut :
a. Tingkat  pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
b. Tingkat  pencapaian  antara  90% - 100% berarti efektif
c. Tingkat  pencapaian  antara  80% - 90% berarti cukup efektif
d. Tingkat  pencapaian  antara  60% - 80% berarti kurang efektif
e. Tingkat  pencapaian  di  bawah 60% berarti tidak efektif
Sumber : dalam penelitian Mosal M. M. (2013)

## Sumber Data dan Responden
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  laporan  Target  dan Realisai  pendapatan  pajak  parkir    di Kabupaten  Sukoharjo  pada  peiode  2012-
2014  serta  Undang – Undang  dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan  penelitian..  Data  tersebut  diambil dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Sukoharjo.

## Populasi dan Sampling
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah data  penerimaan  Pajak  Parkir  di  daerah Kabupaten  Sukoharjo  dari  DPPKAD Kabupaten Sukoharjo.Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014.

## Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan instrumen penelitian Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  atau laporan  tertulis  dan  semua  peristiwa  yang isinya  atas  penjelasan  dan  pemikiran terhadap  peristiwa  tersebut. Metode  ini digunakan  untuk  memperoleh  data  yang terkait  peraturan  daerah  tentang  pajak parkir, laporan target dan realisasi penerimaan  pajak  parkir  di  Kabupaten Sukoharjo.

## Metode analisis data
Metode analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis deskriptif kuantitatif, penelitian ini akan mendeskriptifkan, menjabarkan mengenai keefektifan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten
Sukoharjo
Langkah-langkah  untuk  melihat seberapa  besar  penunjang  pajak  parkir terhadap PAD yaitu,
1. Melihat  realisasi  Pendapatan  Asli Daerah  yang  diterima  Kabupaten Sukoharjo.
2. Melihat  daftar  Realisasi  pajak  parkir yang diterima oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Menghitung presentase seberapa besar presentase  sumbahsih  pajak  parkir terhadap  PAD  dengan  rumus  : Realisasi  penerimaan  Pajak  Parkir per  Realisasi  penerimaan  PAD dikalikan 100%
Kemudian  menghitung  kefektivan Pajak  Parkir  Pada  tahun  Anggran  2012- 2014.  Adapun  langkah-langkah  dalam menghitung keefektivannya ialah:
1. Melihat Target pajak parkir yang telah ditetapkan  DISPENDA  Kabupaten Sukoharjo  pada tahun  anggaran  2012- 2014  merupakan  potensi  pajak  parkir yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan ataupun bulanan.
2. Melihat  penerimaan  yang  diperoleh Pemerintah  Daerah  pada  Realisasi pajak  parkir  yang  diterima  Kabupaten
Sukoharjo  pada  tahun  anggaran  2012- 2014.
3. Menghitung  keefektifan  pajak  parkir menggunakan rumus, Besarnya peningkatan efektifitas  pajak  parkir dapat dihitung dengan rumus : Efektifitas, yaitu Realisasi
Penerimaan  Pajak  Parkir  dibagi Target  Penerimaan  Pajak  Parkir dikalikan 100%. 4. Kemudian  hasil  pengukuran  tingkat Efektivitas Pajak Parkir dapat dikatakan efektif atau tidaknya apabila memenuhi kriteria Pajak Daerah.
Pajak  Daerah  dapat  dikategorikan tingkat keefektifannya sebagai berikut: a. Tingkat  pencapaian  diatas  100% berarti sangat efektif
b. Tingkat  pencapaian  antara  90% - 100% berarti efektif
c. Tingkat  pencapaian  antara  80% - 90% berarti cukup efektif
d. Tingkat  pencapaian  antara  60% - 80% berarti kurang efektif
e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif
Sumber : dalam penelitian Mosal, M. M. (2013).

## PEMBAHASAN Pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan bahwa pemerintah Deerah Kabupaten  Sukoharjo  baru  memutuskan untuk meningkatkan kenaikan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dalam  sektor  pajak parkir  baru  diterapkan  mulai  tahun  2012 setelah  disahkannya  Peraturan  Bupati Sukoharjo  Nomor  56  Tahun  2011  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak Parkir.  Walaupun  kabupaten  sukoharjo baru menerapkan pajak parkir, tetapi sudah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan bahwa  realisasi  penerimaan pendapatan  pada  sektor  pajak  parkir  yang didapat  selalu  melebihi  target  yang ditetapkan pemerintah
Kabupaten
Sukoharjo.
Apabila  dimasa  lalu  pendapatan daerah  sangat  tergantung  pada  bantuan pusat,  maka  pada  era  otonomi  daerah,
daerah  harus  mampu  mengembangkan sumber pendapatan asli daerahnya
sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan tanpa mengantungkan harapan ke pusat. Hal ini mungkin dicapai apabila  Kabupaten  Sukoharjo  mampu mengali sumber pendapatan daerah melalui usaha  ekonomi  yang  ada  di  Kabupaten Sukoharjo.  Ketergantungan  daerah kepada pusat  dalam  sumber-sumber  keuangan daerah  telah  membuat  ketidak  mandirian. Masih  rendahnya  kontribusi  pendapatan asli  daerah  terhadap  APBD,  berdampak pada  kurang  optimalnya    penyelengaraan fungsi-fungsi
pemerintah
daerah kabupaten/ kota.
Sistem pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo
Pajak  Parkir Kabupaten Sukoharjo dipungut  dengan Sistem  Self  Assessment dimana  pemerintah  daerah  memberikan kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
pajak terutangnya.penentuan  besar  pajak  yang terutang  dipercayakan  kepada  wajib  pajak itu  sendiri  melalui  Surat  Pemberitahuan Pajak  Daerah  (SPTPD)  yang  disampaikan, biasanya besarnya pajak ditentukan melalui omset penerimaan pungutan parkir wajib pajak sebesar 25%.
Proses pemungutan
sistem self assessment
1. Mengisi NPWP
2. Setelah  mengisi  NPWP,  wajip  pajak menyerahkan omset pajak selama satu (1)  bulan  dengan  mengisi  surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
3. Menerbitkan  surat  ketetapan  pajak daerah (SKPD) untuk besaran pajaknya
4. Membayar ke loket dengan membawa SKPD  untuk  di  tukar  dengan  surat setoran pajak daerah (SSPD)
Cara  menghitung  pajak  parkir  di Kabupaten Sukoharjo
1. Pajak  parkir  dihitung  dengan  cara mengalikan  tarif  pajak  dengan  jumlah pembayaran  atau  yang  seharusnya
dibayar  kepada  penyelenggara  tempat parkir.
2. Pajak  parkir  =  25%  x  jumlah pembayaran  atau  yang  seharusnya dibayar  kepada  penyelenggara  tempat parkir.
3. Dasar  pengenaan  pajak  parkir  bagi penyelenggara  tempat  parkir  yang memberikan  potongan  harga  parkir dan parkir  cuma-cuma  disesuaikan dengan  tarif  retribusi  tempat  khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Tabel 1. (terlampir)
Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo terdiri  dari 3(tiga) sumber anatar lain,
1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten  Sukoharjo  seperti  halnya dalam  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 terdiri dari:
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,
d. Lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah yang sah.
Hasil  pengelolaan  kekayaan
daerah  yang  dipisahkan  antara  lain bagian laba dari BUMD, dan jasa kerja sama  dengan  pihak  ketiga.  Lain-lain PAD yang sah antara lain perencanaan daerah  di  luar  pajak  dan  retribusi seperti  jasa  giro,  dan  hasil  penjualan aset daerah.
2. Dana Perimbangan
Sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pusat  dan  Daerah,  Dana Perimbangan  Kabupaten  Sukoharjo terdiri dari tiga bagian yang merupakan  satu  kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah:
a. Bagi  Hasil  Pajak  /  Bagi  Hasil
Bukan Pajak.
Berasal  dari  penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Bea  Peolehan  Hak  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh)  Perseorangan dan  penerimaan  Sumber  Daya Alam (SDA), merupakan komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan  berdasarkan  potensi daerah penghasil. b. DAU (Dana Alokasi Umum) Dana  yang  bersumber  dari APBN yang dialokasikan berdasarkan  pada suatu  rumus untuk daerah provinsi dan
Kabupaten/Kota  dengan  tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi. DAK (Dana Alokasi Khusus) ialah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan khusus  yang  merupakan  urusan
Daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
3. Lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang Sah
a. Pendapatan Hibah
b. Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Retribusi Dari Provinsi  Atau  Pemerintah Lainnya.
c. Dana  Penyesuaian  dan  Otonomi Khusus
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan Tabel 2 (terlampir)
Hasil  presentase  pendapatan  pajak parkir  didapat  dari  melihat  target  pajak parkir  yang  telah  ditetapkan  DISPENDA kabupaten  Sukoharjo  pada  tahun  anggaran 2013-2014 merupakan potensi pajak parkir yang  akan  dicapai  dalam  jangka  waktu tahunan,  dan  melihat  penerimaan  yang diperoleh Pemerintah Daerah pada realisasi pajak  parkir  yang  diterima  Kabupaten Sukoharjo  kemudian  dikalikan  dengan
100%, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3 (terlampir)
Bahwa penerimaan pendapatan Daerah  pada sektor Pajak Parkir di 3 (tiga) tahun belakanggan ini pada setiap tahunnya  selalu  mencapai  target  yang ditetapkan  Kabupaten  Sukoharjo.  Hasil persentase pendapatan pajak parkir didapat dari  perhitungan  realisasi  dibagi  target dikalikan  dengan  100%.  Dari  hasil perhitungan  presentase  pada  tahun  2012, 2013  dan  2014  maka  dapat  diperoleh keterangan sebagai berikut :
1. Pada  tahun  2012  penerimaan  pajak parkir ditargetkan sebesar Rp.51.120.000 dengan realisasi sebesar  Rp.65.209.000  dan  presentase nya sebesar 127,56 %.
2. Pada  tahun  2013  penerimaan  pajak parkir  ditargetkan  lebih  besar  dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.130.000.000, bahkan dengan dinaikkannya  taget  oleh  pemerintah daerah realisasi pajak parkir
Kabupaten  Sukoharjo  mencapai  target yang ditetapkan sebesar Rp. 165.764.000, presentase yang di dapatkan pun sebesar 127,51 %.
3. Pada  tahun  2014  target  masih  sama dengan tahun sebelumnya ialah sebesar Rp.130.000.000, dengan stabilnya  target  yang  ditetapkan  ini hasil  yang  di  dapat  dari  pajak  parkir kabupaten sukoharjo bahkan mencapai 2  (dua)  kali  lipat  bahkan  lebih  dari target  yang  ditetapkan  pemerintah Daerah  yaitu  dengan realisasi  sebesar Rp.343.435.100  dan  hasil  presentase nya sebesar 264,18 %.
Maka  dari  hasil  presentase diatas  dapat  dikethui  keefektifitasan pajak  daerah  dengan  kriteria  sebagai berikut :
a. Tingkat  pencapaian  diatas  100% berarti sangat efektif
b. Tingkat pencapaian  antara  90% - 100% berarti efektif
c. Tingkat  pencapaian  antara  80% - 90% berarti cukup efektif
d. Tingkat  pencapaian  antara  60% - 80% berarti kurang efektif
e. Tingkat  pencapaian  di  bawah 60% berarti tidak efektif
Sumber : dalam penelitian Mosal, M. M. (2013).
Berdasarkan  kategori  yang  telah ditetapkan  diperoleh  hasil  keefektifan pajak  daerah diperoleh Pajak  Parkir  di tahun 2012 yang menjadi awal pelaksanaan pemungutan  Pajak  Parkir  di  Kabupaten Sukoharjo cukup berhasil karena pencapaian  targetnya  melebihi  100%  dari apa yang di targetkan ialah sebesar 127,56 %  dengan  kategori  sangat  efektif.  Tahun 2013  hasil  dari  presentase  mengalami penurunan yaitu sebesar 127,56 % menjadi 127,51  %  tetapi  dengan  penurunan  hasil presentase mungkin tidak menjadi kendala yang  besar  karena  apabila    dilihat  dari target  tahun    2013  mengalami  kenaikan  2 (dua) kali lipat dari tahun sebelumnya dan penurunan yang terjadi tidak secara drastis, dan  masih  dikategorikan  sangat  efektif. Tahun  2014  mengalami  kenaikan  yang sangat  drastis  yang  tadinya  tahun  2013 hanya  sebesar  127,51  %  meningkat menjadi    264,18  %,  kenaikan  terjadi  2 (kali)  lipat  dari  tahun  sebelumnya  dengan target  yang  ditetapkan  sama  dengan  tahun sebelumnya.  Sesuai  dengan  kriteria  yang ditentukan maka presentase dalam
efektivitas  ini  sangat  efektif,  berdasarkan tabel 4. (terlampir )
Hasil kontribusi pencapaian realisasi  penerimaan  pajak  parkir  terhadap PAD  Kabupaten  Sukoharjo  dapat  dilihat dari  realisasi  pajak  parkir  yang  diterima dibagi dengan jumlah  realisasi Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sukoharjo tahun  anggaran  2010-2014  kemudian dikalikan  dengan  100%,  Maka  dapat diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pajak parkir  pada  PAD  Kabupaten  Sukoharjo. Berdasarkan gambar 1. (Terlampir)
Bahwa  pajak  parkir  pada  tahun anggaran 2012 yang merupakan awal tahun penerimaan  pajak  daerah  di  sektor  pajak parkir memberi sumbangan sebesar 65.209.000    dari  jumlah  Pendapatan  Asli Daerah sebesar 99.864.300.164 Kabupaten
Sukoharjo,  atau  pajak  parkir  memberi sumbangan  sebesar  0,07%  terhadap PAD.
Penerimaan  pajak  parkir  pada  tahun  2013 sebesar 165.764.000 dari jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar 127.641.966.136 atau pajak parkir memberikan  kontribusi  sebesar  0,13% pada  PAD.  Kemudian  di  tahun  anggaran 2014  penerimaan  pajak  parkir  mencapai Rp.  343.435.100  dari  jumlah  penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Rp.144.909.181.712  sehingga  pajak  parkir memberikan sumbangan pada PAD sebesar 0,24%.  Hasil  presentase  inilah  yang menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. (terlampir tabel 5) Tingkat pencapaian di tahun pertama  berlakunya  pemungutan  pajak parkir  di  Kabupaten  Sukoharjo  memberi sumbangan  sebesar  0,07  %  terhadap  PAD hasil ini menunjukkan kurangnya kontribusi  pajak  parkir  terhadap  PAD,  di tahun  kedua  pajak  parkir  memberikan kontribusi sebesar 0,13% pada PAD hal ini berarti penerimaan pajak parkir mengalami kenaikan  dari  tahun  sebelumnya,  dan  di tahun  2014  pajak  parkir  memberikan sumbangan  pada  PAD  sebesar  0,24% ditahun  ketiga  inilah  penerimaan  pajak parkir sudah terliha
Kontribusi  pajak  parkir  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  tahun 2012  menjadi awal penerapan pemungutan pajak  parkir  mencapai  0,07%,  tahun  2013 penerimaan  sebesar  0,13%  dan  di  tahun 2014 penerimaan mencapai 0,24%.
Apabila  dilihat  dari  presentase  tingkat keefektifan  pajak  parkir  tidak  sebanding dengan presentase kontribusi yang diberikan  pajak  parkir  guna  meningkatkan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah dikarenakan  tingkat  pencapaian  kurang  dr 1%, berdasarkan gambar 2 (Terlampir). Di  Kabupaten  Sukoharjo  terdapat lahan  parkir  yang  dikelola  atau  dimiliki orang atau badan jalan yang menjadi objek pajak parkir antara lain adalah :
1. Areal  parkir  yang  berada  di  Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Sukoharjo  seperti  RS.DR.Oen  Solo Baru,  Rumah  Sakit  Nirmala  Suri,
RS.Islam Surakarta, RS Karima
Utama.
2. Areal  parkir  yang  berada  di  mall-mall Kabupaten Sukoharjo seperti, PT Alfa Retalindo  Tbk,  PT  Assalam  Niaga Utama, Parkir Laris Kartasura, Luwes, PT Solo Securindo, Mas Ernes-Luwes Gentan dll.
3. Arel  parkir  badan  usaha  milik  swasta seperti  Titipan  Kendaraan  Rasyid, Karang Taruna Pabelan/Noeryadi, dll. Dengan  adanya  pemungutan  pajak parkir  di  Kabupaten  Sukoharjo  selain berdampak  untuk  menunjang  Pendapatan Asli  Daerah,  secara  tidak  langsung  juga memberikan  dampak  yang  positif  bagi sebagian  warga  Sukoharjo  karena  dapat memberikan dan membuka lowongan kerja masyarakat  Kabupaten  Sukoharjo  itu sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran.
Adapun  kendala  yang  dihadapi dalam  penerimaan  pajak  parkir  kabupaten Sukoharjo antara lain:
1. Ketidakpastian omset dari para pengusaha  yang  menyediakan tempat parkir.
2. Pihak pemerintah daerah dalam hal ini DPPKAD  Kabupaten  Sukoharjo tidak bisa memaksakan  para  pemilik usaha untuk membayar pajak parkir dan memberikan  sanksi  tegas dikarenakan omzet yang menurun bahkan ada yang gulung tikar.
3. Sistem pemungutan Self assessment yang  dianut membuat wajib pajak harus melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan,  menjadikan realisasi pajak parkir mengalami pergerakan  yang fluktuatif meskipun masih dapat mencapai target yang direcanangkan.
4. Masih  terbatasnya  penyedia  lahan parkir.
Di  kebupaten  Sukoharjo  memberikan beberapa kemudahan  dalam  pembayaran pajak  parkir  ialah Datang  Langsung ialah Wajib  pajak  dengan  datang  langsung  ke Dinas  untuk  menyetorkan  dan melaporkan pajaknya ke bendahara penerima
DPPKAD, Mentransfer yaitu  wajib  pajak melakukan  penyetoran  pajaknya  dengan
cara  mentransfer.  Tetapi  cara  ini  tidak dapat  dilakukan  melui  diberbagai bank syariah  ataupun  konvensional  yang  ada, namun hanya dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk, hal ini Kabupaten Sukoharjo  berkerja  sama  hanya  dengan Bank  Jateng  dan Jemput  Bola ialah DPPKAD memberi kemudahan bagi wajib pajak  parkir  untuk  membayar  pajak  yaitu dengan jemput bola, jemput bola dilakukan dengan  mendatangi  langsung  ke  wajib pajak  untuk  menyetor  pajak.  Tetapi, sebelum dilakukan jemput bola wajib pajak wajib  melaporkan  terlebih  dahulu  pajak nya ke instansi terkait.

## PENUTUP
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas pajak parkir terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Sukoharjo  pada  tahun  anggaran  2013 –
2014. Penelitian ini diukur dengan realisasi penerimaan pajak parkir per target penerimaan  pajak  parkir  dikalikan  dengan 100%.  Populasi  dari  penelitian  ini  adalah data  penerimaan  Pajak  Parkir  di  daerah Kabupaten  Sukoharjo  dari  DPPKAD Kabupaten  Sukoharjo.  Sampel  dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2012 – 2014.  Metode  analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.    Hasil dari penelitian ini adalah dari penelitian uji efektifitas pajak parkir Kabupaten Sukoharjo  di  tahun  anggaran  2012-2014, Tahun 2012 yang menjadi awal berlakunya penerapan  pajak  parkir  di  Kabupaten Sukoharjo  telah  mencapai  kategori  sangat efektif  .  Tahun  2013  dikategorikan  sangat efektif.  Tahun  2014  mengalami  kenaikan hasil  ini  dikatakan  sangat  efektif.  Tetapi apabila dilihat  dari  presentase  tingkat keefektifan  pajak  parkir  tidak  sebanding dengan    presentase  kontribusi  yang diberikan  pajak  parkir  guna  meningkatkan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang dilakukan  oleh  Debi  Aprillitawati,2014 yang  melakukan  penelitian  di  Kota Mojokerto  dengan  menggunakan  sampel
tahun  anggaran  2009-2013  dengan  hasil dari 5 (lima tahun tersebut hanya satu yang kriteria  keefektivannya  kurang  efektif, lainnya  2  (dua)  Efektif  dan  2(dua)  sangat efektif.

## Saran
1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya diperluas obyek penelitiannya  di  DPPKAD  se  Jawa Tengah agar hasil bisa digeneralisasikan. 2. Untuk  penelitian  selanjutnya  agar memperbanyak variabel yang digunakan  seperti  Pajak  Reklame,
Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan,  Pajak  Penerangan  Jalan,
Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak BPHTB,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.

## Keterbatasan penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain adalah :
1. Terbatasnya  obyek  penelitian  yang hanya dilakukan di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo
2. Terbatasnya variabel yang diteliti yang hanya  menggunakan  variabel  Pajak Parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2015.v4.i1.381
Aprillitawati, D. (2014). Analisis
Efektivitas  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Mojokerto.
Bastian, I. (2006). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

## Devas,  N.  (1989). Keuangan  Pemerintah
Daerah  di  Indonesia. Jakarta:  UI- Press..
Halim,  A.  (2004). Akuntansi  Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo.
(2004). Otonomi dan
Manajemen  Keuangan  Daerah. yogyakarta.
Mosal,  M.  M.  (2013). Analisis  Efektivitas, Kontribusi  Pajak  Parkir  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. ISSN.
Nariana, Khairani, S., & Juwita, R. (2013). Analisis  Kontribusi  Pajak  Parkir
Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Palembang.
Nurfitri,  L.  (2013). Studi  Implementasi Kebijakan Pemungutan Parkir Sebagai Pajak Daerah Kota Malang. Rahman,  H.  (2005).  Retrieved  Daesember Rabu, 2015, from https;//primalifejournal.wordpress.c om.
Siahaan,  M.  (2008). Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Sufraeni,  D.  (2010). Tinjauan  Atas
Efektifitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah  Pengelolaan  Keuangan
Kabupaten Bandung .
Sugiyono.  (2006). Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Warsito.(2001). Retrieved Desember Rabu, 2015,fromhttps;//primalifejournal. wordpress.com.
Dokumen Lainnya
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan
antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2000 dan  Undang-U`ndang  Nomor  18 Tahun  1997  tentang  Pajak  Derah dan Retribusi Daerah.
Peraturan  Bupati  Sukoharjo  Nomor  56 Tahun  2011  tentang  Petunjuk Pelaksanaaan  Pemungutan  Pajak Pajak Parkir
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah,  Daftar  Target dan  Realisasi  Pendapatan  Asli
Daerah
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah,  Daftar  Target dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak
Parkir Rancangan  Peraturan  Daerah    Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun    2011 Tentang “ Perubahan Atas Peraturan  Daerah    Kabupaten Sukoharjo Nomor  3  Tahun  2008 Tentang  Organisasi  Tata  Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo ”
Peraturan    Bupati    Sukoharjo Nomor    60 Tahun  2011 Tentang “ Penjabaran Tugas  Pokok,  Fungsi  Dan  Uraian Tugas  Jabatan  Struktural  Pada Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten  Sukoharjo ”
Peraturan    Bupati    Sukoharjo Nomor      61 Tahun    2011 tetang “ Perubahan Atas  Peraturan  Bupati  Sukoharjo Nomor  13  Tahun 2009 Tentang Penjabaran    Tugas  Pokok,  Fungsi
Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural    Pada  Unit  Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo ” Peraturan Bupati  Sukoharjo Nomor    39 Tahun      2011    Tentang “ Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan  Organisasi  Dan  Tata Kerja  Unit Pelaksana  Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten
Sukoharjo ”.

## LAMPIRAN
Tabel 1
Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2013 – 2014 No Tahun Anggaran Target Realisasi Presentase 1 2012 Rp. 51.120.000 Rp. 65.209.000 127,56 % 2 2013 Rp. 130.000.000 Rp. 165.764.000 127,51 % 3 2014 Rp. 130.000.000 Rp. 343.435.100 264,18 % Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015 Tabel 2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tingkat Pencapaian 2012 Rp.71.907.825.000 Rp.99.864.300.164 138,88% 2013 Rp.91.500.000.000 Rp.127.641.966.136 139,50% 2014 Rp.98.010.000.000 Rp.144.909.181.712 147,85%
Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015
Tabel 3 Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2010 – 2014 No Tahun Anggaran Target Realisasi Presentase 1 2012 Rp. 51.120.000 Rp. 65.209.000 127,56 % 2 2013 Rp. 130.000.000 Rp. 165.764.000 127,51 % 3 2014 Rp. 130.000.000 Rp. 343.435.100 264,18 % Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015 Tabel 4 Efektivitas Pendapatan Pajak Parkir Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2010 – 2014 No Tahun Anggaran Presentase (%) Kriteria Efektivitas 1 2012 127,56 % Sangat Efektif 2 2013 127,51 % Sangat Efektif 3 2014 264,18 % Sangat Efektif
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015
Gambar 1 : Grafik efektivitas Pajak Parkir
Tabel 5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Parkir
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2014 Tahun Anggaran Realisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi  Penerimaan Pajak Parkir Presentase Kontribusi 2012 Rp.99.864.300.164 Rp. 65.209.000 0,07% 2013 Rp.127.641.966.136 Rp. 165.764.000 0,13% 2014 Rp.144.909.181.712 Rp. 343.435.100 0,24%
Sumber :
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, 2015
Gambar 2 : : Grafik kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
127,57% 127,52% 264,18% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2012 2013 2014 Efektivitas Efektivitas
0,07% 0,13% 0,24% 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 2012 2013 2014 Kontribusi Kontribusi