## Mulawarman LawReview
Volume 7 Issue 1, June 2022 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia. Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Sanksi  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dalam  Undang- Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang
Aviany Yanti 1 , Winda Fitri 2
1 Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 1951006.aviany@uib.edu
2 Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: winda@uib.ac.id

## ABSTRACT
Regulation  related  to  environmental  pollution  sanctions  in  Indonesia  underwent  changes  after  the enactment  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  ("The  Job  Creation  Law").  There  are several  changes  and  deletions  of  crucial  articles  such  as  changing  environmental  permits  to environmental approvals, adding new sanctions in the form of administrative fines, eliminating criminal sanctions  related  to  the  disposal  of  B3  waste  without  a  permit,  shifts  that  have  led  to  multiple interpretations  of  the  concept  of  strict  liability,  and  preparation  of  EIA  without  a  certificate  of competence,  previously  regulated  as  a  criminal  sanction  has  now  become  an  administrative  fine. Decision of the Constitutional Court stating that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional status has implications for the implementation of the Job Creation Law itself in the future. This research uses a doctrinal method, with a statute approach and comparative approach. Mainly to conduct studies related  to  comparative  legal  regulations  in  the  environmental  law  in  Japan.  The  results  of  the  study indicate  that  there  are  differences  in  environmental  law  in  Japan,  where  the  regulation  on  the application  of  criminal  sanctions,  supervision,  licensing  and  application  of  proof  mechanisms  with  the concept of strict liability is more stringent, besides high awareness and legal culture of the community about  the  importance  of  the  environment  itself,  can  be  an  example  and  a  lesson  for  Indonesia.  The purpose of this study was to find out the changes in the provisions of environmental sanctions after the enactment of the Job Creation Law and to find out the provisions of environmental sanctions in Japan.
Keywords: Environmental Law; Sanctions; Job Creation Law; Japan.

## ABSTRAK
Pengaturan  sanksi  pencemaran  lingkungan  hidup  di  Indonesia  mengalami  perubahan  setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”). Terdapat beberapa  perubahan  dan  penghapusan  pasal-pasal  krusial  seperti  perubahan  izin  lingkungan  menjadi persetujuan  lingkungan,  penambahan  sanksi  baru  berupa  denda  administratif,  penghapusan  sanksi pidana  terkait  pembuangan  limbah  B3  tanpa  izin,  pergeseran  yang  menyebabkan  multitafsir  makna terkait  konsep  strict  liability,  dan  penyusunan  Amdal  tanpa  sertifikat  kompetensi  yang  dulunya diatur sebagai  sanksi  pidana  kini  menjadi  denda  administratif.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  UU  Cipta  Kerja  berstatus  inkonstitusional  bersyarat  menimbulkan implikasi  bagi pemberlakuan UU  Cipta  Kerja  di  masa  depan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  doktrinal,  dengan  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  komparatif  (comparative  approach).  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perubahan-perubahan  ketentuan  sanki  lingkungan  pasca diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja  dan  mengetahui  perbandingan  ketentuan  sanki lingkungan  di  negara Jepang.  Utamanya  untuk  melakukan  kajian  terkait  perbandingan  hukum  pengaturan  di  bidang lingkungan  pada  negara  Jepang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  hukum lingkungan hidup di Jepang, dimana pengaturan penerapan sanksi pidana, pengawasan, perizinan dan penerapan  mekanisme  pembuktian  dengan  konsep  strict  liability  lebih  ketat,  selain  itu  adanya
kesadaran  dan  budaya  hukum  masyarakat  yang  tinggi  akan  pentingnya  lingkungan  hidup  itu  sendiri yang dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi Indonesia.
Keywords: Environmental Law; Sanctions; Job Creation Law; Japan.
Citation: Yanti,  Aviany,  and  Winda  Fitri.  2022.  “Sanksi  Pencemaran  Lingkungan Hidup  Dalam  Undang- Undang  Cipta  Kerja:  Studi  Komparatif  Negara  Jepang ”. Mulawarman  Law  Review 7  (1),  31-48. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772.

## PENDAHULUAN
Sanksi  merupakan  satu  dari  beberapa  unsur  penting  dalam  hukum  yang  memegang fungsi untuk menciptakan efek jera. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai upaya preventif  untuk  menyadarkan  setiap  orang  agar  tetap  mempertimbangkan  terlebih dahulu  setiap  tindakannya  sebelum  melakukan,  hal  tersebut  karena  telah  hadirnya sanksi  dalam  hukum.  Asas  teori  fiksi  hukum  ( presumption  iures  de  iure ),  adalah  asas dimana setiap orang dianggap telah mengetahui suatu peraturan perundang-undangan jika telah diundangkan, bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hal tersebut tidaklah dapat  dijadikan  alasan  seseorang  itu  untuk  dapat  terlepas  dari  pertanggungjawaban hukum. 1 Pengetahuan  terhadap  keberlakuan  hukum  tersebut  adalah  pengetahuan menyeluruh  baik  itu  mengenai  ketentuan,  kewajiban  dan  hak,  apa  yang  dilarang, prosedur  lainnya,  dan  bahkan  pengetahuan  terhadap  sanksi  yang  berlaku  atas  setiap hal  yang  dilarang  itu  tadi. Sanksi  memiliki  kedudukan  penting  dalam  suatu pemberlakuan  hukum,  hubungan  fungsional  antara  sanksi  dan  hukum  berimplikasi pada  pentaatan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  pada  akhirnya  dapat  menilai seberapa  jauh  efektifitas  hukum  yang  ada. 2 Secara  umum,  eksistensi  sanksi  dalam norma hukum diciptakan tidak hanya untuk suatu pembalasan terhadap si pelanggar, tetapi  juga  bertujuan  mencegah  dan  pengayoman.  Pembalasan  terhadap  pelanggar hukum  bertujuan  untuk  memberikan  hal  yang  sepadan  atas  apa  yang  telah dilakukannya,  di  sisi  lain  juga  untuk  memberikan  rasa  puas  kepada  orang  yang  telah dirugikan  atas pelanggaran hukum  yang ada. 3 Sementara pengayoman, adalah  upaya untuk  memperbaiki  atau merehabilitasi pelanggar  menjadi  orang  yang  lebih baik  dan kelak  dapat  berguna  di  masyarakat. 4 Perkembangan hukum modern  telah mengubah sanksi  ke  arah  yang  lebih  spesifik,  tak  lain  adalah  untuk  memulihkan  suatu keseimbangan  yang  telah  dirusak  dalam  rangka  memastikan  penjatuhan  sanki  yang ada  telah  sesuai  dengan  tindak  pelanggaran  yang  telah  terjadi,  seperti  sanksi adminsitrasi dan ganti kerugian. 5
Bahwa  sejatinya  lingkungan  hidup  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kelangsungan  hidup  setiap  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya,  maka  dari  itu
1 Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16(3), 251-264., hlm. 252.
2 Zaidan, M. A. (2017). Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (1), 107-124., hlm. 107.
3 Assaad,  A.  I.  (2017).  Hakikat  Sanksi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum Pidana Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 20 (2), 50-64., hlm. 54.
4 Assaad, A. I. (2017). Ibid ., hlm. 53.
5 Abdullah, M & Achmad, R. (1983). Inti Sari Hukum Pidana . Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia., hlm. 24.
menjadikannya  sebagai  hal  krusial  yang  perlu  untuk  dilestarikan. 6 Hal  tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan sanksi tegas yang dapat menjadi suatu tolak ukur bagi setiap orang baik itu secara individu maupun badan hukum agar dapat patuh dan taat terhadap setiap ketentuan hukum positif, ius constitutum , norma dan kebiasaan  yang  ada  di  masyarakat  terkait  dengan  lingkungan  hidup.  Eksistensi pengaturan  sanksi  pada  ketentuan  hukum  lingkungan  tepatnya  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) terbagi  menjadi  dua  jenis,  yakni  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Keberadaan dan  penerapan  sanksi  administratif  pada  ketentuan  hukum  merupakan  suatu konsekuensi  dari  norma  yang  telah  dirumuskan  dalam  bentuk  larangan,  perintah (keharusan),  dan  wajib  (kewajiban)  yang  bertujuan  untuk:  sebagai  upaya  penegakan ketentuan hukum itu sendiri, memberikan hukuman bagi setiap orang yang melanggar yang  tentunya  disesuaikan  dengan  ukuran  berat/ringan/atau  sedangnya  tindakan pelanggaran yang dilakukan, menciptakan efek jera agar setiap orang tidak melakukan pelanggaran kembali, dan sebagai suatu upaya pencegahan agar setiap orang lainnya tidak melakukan pelanggaran. 7
Sementara  itu  sanksi  pidana  yang  terdapat  pada  UU  PPLH  telah  ditegaskan  dan dijelaskan  sebagaimana  yang  terdapat  pada  bagian  penjelasan  umum.  Bahwa  sanksi pidana  dalam  UU  PPLH  bersifat double  track  system yakni  selain  dikenakan  sanksi pidana,  pelaku  yang  melakukan  pelanggaran  juga  harus  memperbaiki  keadaan lingkungan yang telah dilanggarnya sebagaimana keadaan semula. Hal tersebut karena masalah  lingkungan  merupakan  masalah  yang  kompleks,  yang  tidak  cukup  hanya diselesaikan  dengan  memberikan  sanksi  pidana  saja  yang  berupa  pidana  penjara, kurungan  dan  denda. 8 Saat  ini  tepatnya  pada  awal  tahun  2021,  beberapa  ketentuan sanksi  terkait  lingkungan  hidup  mengalami  sedikit  perubahan  baik  itu  berupa penambahan  maupun  penghapusan,  perubahan  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (untuk  seterusnya  penyebutan undang-undang ini adalah UU Cipta Kerja).
Walaupun pengaturan sanksi lingkungan hidup telah mengalami perubahan, nyatanya pada  tahun  2018  terdapat  116  kasus  penyelesaian  tindak  pidana  lingkungan  hidup sampai dengan P-21. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bersama Lembaga Hukum merilis hasil laporan penanganan kasus lingkungan hidup di tahun  2021.  Pada  saat  ini  setidaknya  masih  terdapat  37  kasus  aktif  terkait  dengan lingkungan hidup yang masih ditangani oleh lembaga hukum di Indonesia. 9
6 Hidayat, A. (2015). Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. Jurnal Pendidikan Islam , 4(2), 373- 389., hlm. 375.
7 Setiadi,  W.  (2009).  Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan  Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 603-614, hlm. 606.
8 Wiharyangti,  D.  (2011).  Implementasi  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan dalam  Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pandecta Research Law Journal , 6(1), 80-85., hlm. 83.
9 Tanjung, E & Sari, R. R. N. (2021). YLBHI Dampingi 37 Kasus Lingkungan Hidup, Warga Desa Vs Perusahaan,  https://www.suara.com/news/2021/08/31/154947/ylbhi-dampingi-37-kasus-lingkungan- hidup-warga-desa-vs-perusahaan?page=all , Diakses 20 Januari 2022.
Sementara itu terkait dengan hukum lingkungan di Jepang, bencana lingkungan besar menciptakan  kesadaran  akan  kebutuhan  untuk  melindungi  lingkungan  Jepang.  Dalam upaya  mengatasi  masalah  tersebut,  Jepang  melakukan  banyak  tindakan  pencegahan, dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan  terkait  dengan  lingkungan,  sehubungan dengan Basic  Law  for  Environmental  Pollution  Control  1967 , The  Air  Pollution  Control Law pada 1968, dan pada tahun 1972, the Natural Environment Conservation Law , dan banyak  undang-undang  lingkungan  lainnya  diberlakukan  atau  diubah  dalam  waktu singkat. 10 Dewasa  ini,  Jepang  menduduki  peringkat  ke  20  dari  180  negara  dalam  hal lingkungan  hidup  bersih  berdasarkan  data  yang  dirangkum  oleh Environmental Performance  Index. 11 Sehingga,  penting  dilakukannya  kajian  maupun  pembahasan terkait perubahan sanksi pencemaran lingkungan hidup yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Selanjutnya, kajian terkait sanksi pencemaran lingkungan hidup yang berlaku di Jepang dapat dijadikan perbandingan, pelajaran, dan contoh bagi masa depan hukum lingkungan hidup di Indonesia.
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  memiliki  tujuan  dan  fokus  berbeda  daripada penelitian-penelitian  terdahulu.  Penelitian  terdahulu  seperti  yang  pernah  dilakukan oleh  Wahyu  Nugroho  dan  Erwin  Syahruddin  pada  tahun  2021  memiliki  fokus  kajian pada politik hukum regulasi di bidang lingkungan dan kehutanan dalam penciptaan UU Cipta  Kerja,  serta  mengkaji  aspek  penataan  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah terkait sistem perizinan dan pengawasan di sektor lingkungan. Selain itu, Nila Amania pada  tahun  2020  pernah  melakukan  penelitian  serupa  dengan  fokus  kajian  terkait dengan  permasalahan  hukum  berupa  peningkatan  beban  kerja  dan  peralihan  titik tumpu  kewenangan  pada  pemerintah  pusat  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  pasca  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja.  Berbeda  dengan  penelitian sebelumnya,  penelitian  ini  mengkaji  perubahan  pengaturan  sanksi  lingkungan  hidup pada  UU  Cipta  Kerja  terutama  perubahan  krusial  seperti  pergeseran  makna  pada konsep strict liability , penerapan dan pengaturan sanksi, perubahan pengaturan pasal 88 dan pasal 109 UU PPLH yang cukup krusial, dan sedikit pembahasan terkait status inkonstitusional  bersyarat  UU  Cipta  Kerja  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi. Kemudian  perubahan  pengaturan  tersebut  akan  dilakukan  kajian  perbandingan dengan  pengaturan  hukum  di  bidang  lingkungan  hidup  yang  terdapat  di  Negara Jepang.  Oleh  karenanya,  penulis  mengambil  rumusan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana  perubahan  pengaturan  sanksi  pencemaran  lingkungan  hidup  di  Undang- Undang Cipta  Kerja?; dan Bagaimana sanksi terkait pelanggaran hukum lingkungan di Jepang?

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan  komparatif (comparative  approach) .  Penelitian  doktrinasi  berlandaskan
10 Sumikura, I., & Osborn, D. (1998). A Brief History of Japanese Environmental Administration: A Qualified Success Story? Journal of Environmental Law . 10 (2). 241 – 256., hlm. 241.
11 Yale  Center  for  Environmental  Law  &  Policy.  (2018). Environmental  Performance  Index . https://epi.yale.edu/epi-country-report/JPN. Diakses 20 Januari 2022.
pada  pengkajian  dan  penelaahan  peraturan  perundang-undangan,  doktrin-doktrin, yurisprudensi, serta norma hukum di masyarakat. 12 Pendekatan perundang-undangan (statute  approach) adalah  pendekatan  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap eksistensi hukum positif atau ius constitutum beserta keterkaitannya dengan konstitusi negara,  sedangkan  metode  pendekatan  komparatif (comparative  approach) adalah metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  suatu  perangkat hukum  yang  ada  dengan  perangkat  hukum  lainnya  serta  melakukan  perbandingan pengaturan  hukum  yang  terdapat  di  negara  lain. 13 Terhadap  penelusuran  data penulisan  ini,  penulis  menggunakan  data  sekunder  berupa  data-data  terdahulu  baik yang  sudah  dipublikasi  maupun  tidak  dipublikasi,  seperti  studi  kepustakaan,  jurnal, artikel, dan situs internet.

## PEMBAHASAN

## Perubahan  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Pelanggaran  Lingkungan  Hidup  di  Undang- Undang Cipta Kerja
Salah satu ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang memiliki perubahan cukup signifikan adalah sanksi, terutama sanksi administratif. Pada UU PPLH sebelumnya (UU Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup),  terdapat  4 (empat)  macam  sanksi  administratif,  yaitu  teguran  tertulis,  paksaan  pemerintah, pembekuan  izin,  dan  pencabutan  izin,  disertai  dengan  pemberian  denda  apabila adanya  keterlambatan  dalam  melaksanakan  paksaan  pemerintah.  Dalam  UU  Cipta Kerja,  tepatnya  pada  bagian  sanksi  administrasi  terdapat  penambahan  jenis  sanksi baru, yaitu denda administratif. Pemberian sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja masih menggunakan konsep yang sama layaknya sebagaimana yang diatur di dalam UU PPLH, yaitu menggunakan konsep asas ultimum remedium . 14 Hal penting yang perlu terlebih dahulu  digaris  bawahi  terkait  perubahan  UU  PPLH  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  adalah adanya  penekanan  perubahan  penyebutan  izin  lingkungan  menjadi  “persetujuan lingkungan” di dalam UU Cipta Kerja. Pembuat Undang-Undang merubah penggunaan frasa  izin  lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan  karena  adanya  reformasi perizinan  berusaha,  dimana  dulu  perizinan  usaha  berbasis  pada  izin,  tetapi  kini berbasis pada resiko. Dimana izin lingkungan itu sudah diintegrasikan dengan perizinan berusaha. Sekretaris Jendral Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono menjelaskan  bahwa  perubahan  izin  lingkungan  menjadi  persetujuan  lingkungan  tidak menghilangkan  prinsip  ramah  lingkungan  yang  selama  ini  telah  ada  pada  UU  PPLH. 15 Sehingga dalam hal ini perubahan penyebutan frasa izin lingkungan tidaklah mengubah konsep izin lingkungan sebagai suatu persyaratan untuk izin usaha (Analisis Mengenai
12 Purwati,  A.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum  Teori  dan  Praktek .  Surabaya:  Jakad  Media Publishing., hlm. 20.
13 Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 307-318., hlm. 311.
14 Nugraha,  M.  S.  W.,  &  Putrawan,  S.  (2018).  Pemberian  Sanksi  Pidana  Sebagai  Ultimum Remedium  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Kertha  Wicara: Journal Ilmu Hukum , 7 (2), 1-11., hlm. 3.
15 Maulana,  R.  (2021).  Konsep  Persetujuan  Lingkungan:  Amankah  untuk  Lingkungan?. https://www.forestdigest.com/detail/1259/apa-itu-persetujuan-lingkungan. Diakses 29 Mei 2022.
Dampak  Lingkungan  Hidup  (Amdal)  dan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  (UKL-UPL)  tetap  sama seperti  UU  PPLH). 16 Perubahan  istilah izin  menjadi  persetujuan  hanyalah  suatu  perubahan  yang  bersifat  penyederhanaan atau bertujuan untuk simplifikasi regulasi. 17
Ketentuan sanksi administratif Pasal 79 UU PPLH terkait pembekuan atau pencabutan izin  lingkungan  dihapus  dalam  UU  Cipta  Kerja  karena  penyesuaian  atas  perubahan jenis-jenis sanksi yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja. Penerapan sanksi pembekuan dan  pencabutan  izin  di  dalam  UU  PPLH  dapat  dilakukan  secara  seketika  apabila penanggung  jawab  usaha  tidak  melaksanakan  paksaan  pemerintah,  sedangkan perubahannya di PP No. 22/2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengatur penerapan sanksi tersebut secara bertahap dan memiliki penambahan unsur ataupun kategori  baru  dalam  penerapan  tersebut,  terdapat  pengaturan  yang  terpisah  serta adanya  penekanan  yang  berbeda  dalam  penerapan  pembekuan  izin  dan  pencabutan izin.  Beda  dengan  UU  PPLH  yang  langsung  mengatur  kedua  hal  tersebut  secara bersamaan. Adapun perubahan pengaturan tersebut dapat dilihat di dalam  Pasal 521 dan  522  PP  No.  22/2021,  bahwa  penerapan  sanksi  administratif  berupa  pembekuan izin harus terlebih dahulu:
“(a).  tidak  melaksanakan  paksaan  pemerintah;  (b).  tidak  membayar  denda administratif; (c). tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.”
Sementara itu, terkait pencabutan izin di dalam Pasal 522 merupakan tahapan lanjutan dari  penerapan  pembekuan  izin,  sehingga  penekanannya  adalah  bahwa  apabila penanggung  jawab  usaha  tidak  melaksanakan  kewajibannya  ketika  telah diterapkannya  pembekuan  izin,  maka  secara  otomatis  pencabutan  izin  ini  dapat diterapkan.  Namun,  yang perlu  digaris  bawahi  adalah  bahwa selain  tindakan  lanjutan atas pembekuan  izin, penerapan pencabutan  izin  juga harus  memenuhi unsur  bahwa penanggung  jawab  usaha  telah  melakukan  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  tidak dapat ditanggulangi serta sulit dipulihkan.
Perubahan hal  lain  yang  juga perlu diperhatikan dalam  PP  No  22/2021  adalah  terkait pengaturan paksaan pemerintah serta pengaturan sanksi administratif yang baru yaitu denda  administratif.  Terdapat  penambahan  poin  baru  dan  perubahan  secara gramatikal  ketentuan  paksaan  pemerintah  di  dalam  aturan  turunan  UU  Cipta  Kerja tersebut,  bahwa  sebelumnya  pasal  80  ayat  (1)  huruf  f  UU  PPLH  berbunyi: “(f). penghentian  sementara  seluruh  kegiatan”. Sementara  perubahannya  di  PP  No 21/2021,  paksaan  pemerintah  pada  poin  tersebut  tidak  serta  merta  hanya memberhentikan secara keseluruhan kegiatan, tetapi terdapat opsi lain yaitu sebagian.
“(f). penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan”. 18
16 Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara , 6 (2), 19-28., hlm. 24.
17 Nugroho, W., & Syahruddin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (3), 637-658., hlm. 643.
18 Pasal  511  ayat  (3)  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Terkait  dengan  penambahan  poin  atau  huruf  baru,  pengaturan  ketentuan  paksaan pemerintah di PP No. 22/2021 juga dapat dilakukan dalam bentuk yang sebagaimana belum  diatur  sebelumnya  di  UU  PPLH,  yaitu  adanya  paksaan  pemerintah  yang mewajibkan  setiap  penanggung  jawab  usaha  untuk  menyusun  Dokumen  Evaluasi Lingkungan  Hidup  (DELH)  dan  Dokumen  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (DPLH). Diberlakukannya  ketentuan  poin  baru  tersebut  di  dalam  pengaturan  paksaan pemerintah berfungsi sebagai sarana audit atau pemantauan pemerintah atas kegiatan perusahaan  serta  dampak  yang  diakibatkannya  terhadap  lingkungan  hidup,  hal tersebut  juga  didukung  dengan  adanya  fokus  pemerintah  terhadap  terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 19
Denda  administratif  di dalam  UU  Cipta  Kerja  dan  turunannya  merupakan pengaturan yang  belum  pernah  diatur  di  dalam  UU  PPLH.  Eksistensi  pengaturan  denda administratif  di  UU  Cipta  Kerja  berpotensi  menimbulkan  ambiguitas,  kerancuan,  dan penafsiran  yang  saling  bertentangan  apabila  tidak  dianalisis  dan  dipahami  secara seksama.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  pasal  513  dan  514  PP  No  22/2021,  bahwa terdapat  dualisme  pemaknaan  terhadap penggunaan  kata  “denda”.  Pasal  513  PP No. 22/2021  menyatakan  bahwa  penekanan  denda  akan  diberlakukan  kepada  setiap penanggung jawab usaha yang ‘terlambat’ dalam melaksanakan paksaan pemerintah, sementara  di  pasal  514  PP  No.  22/2021  denda  administratif  diterapkan  bersamaan dengan paksaan pemerintah. Dari segi penggunaan kata, jelas telah adanya perbedaan yaitu  antara  “denda”  dan  “denda  administratif”.  Namun  dari  segi  penafsiran  dan pemaknaannya,  kedua  hal  tersebut  berpotensi  menimbulkan  perdebatan  panjang mengingat  pemaknaan  denda  administratif  yang  pernah  digunakan  pada  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Permen LH 2/2013”).  Pemaknaan  de nda  administratif  dalam  Permen  LH  2/2013  didefinisikan sebagai  pembebanan  kepada  setiap  penanggung  jawab  usaha  apabila  terlambat melaksanakan  paksaan  pemerintah 20 ,  dengan  kata  lain  bahwa  penerapan  denda  atas keterlambatan  akan  tidak berlaku  atau hilang apabila  penanggung  jawab usaha  telah melakukan  kewajibannya  sesuai  konteks  paksaan  pemerintah  yang  dikenakan padanya.  Sedangkan  konsep  denda  administratif  yang  terdapat  di  dalam  UU  Cipta Kerja merupakan konsep yang berbeda dengan “denda”, karena denda administ ratif di dalam  UU  Cipta  Kerja  merupakan  penerapan  mutlak  yang  wajib  dibayarkan penanggung  jawab  usaha  atas  pelanggaran  yang  telah  dilakukannya  walaupun penanggung  jawab  usaha  tersebut  telah  melakukan  serangkaian  tindakan  untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukannya. 21
Perbedaan  penafsiran  dan  pemaknaan  antara  kedua  hal  tersebut  perlu  dikaji  dan dianalisa  mendalam  secara  konseptual  bagi  setiap  orang  agar  dapat  mencegah
19 Machmud,  S.  (2017).  Tindakan  Preventif  dan  Represif  Non-Yustisial  Penegakan  Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara , 7 (2), 62-77., hlm. 72.
20 Wibisana,  A.  G.  (2019).  Tentang  Ekor  yang  Tak  Lagi  Beracun:  Kritik  Konseptual  Atas  Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 6 (1), 41-71., hlm. 47.
21 Widyaningsih, G. A. (2020). Setelah UU Cipta Kerja: Menelaah Efektivitas Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. Indonesian Center For Environmental Law , 6 , 1-23., hlm. 12.
terjadinya  miskonsepsi  penalaran.  Terdapat  perbedaan  konsep  secara  fungsi  dari kedua  hal  tersebut,  denda  administratif  berfungsi  sebagai  sanksi  yang  menekankan pada  penghukuman  (punitif),  sedangkan  denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan paksaan  pemerintah  berfungsi  sebagai  sanksi  yang  menekankan  pada  pemulihan (reparatoir). 22 Sehingga  jelas  bahwa  apabila  terjadi  miskonsepsi  ketika  denda  atas keterlambatan  ditafsirkan  sebagai  sanksi  yang  bertujuan  untuk  menghukum sebagaimana konsep bestuurlijke boete menurut penafsiran Belanda, maka denda atas keterlambatan tersebut baru dapat diterapkan secara efektif ketika pelanggaran telah terjadi.  Hal  tersebut  karena  sejatinya  pemerintah  memberlakukan  konsep  denda administratif di UU Cipta Kerja agar dapat menciptakan efek jera bagi setiap pelanggar dan  sekaligus  sebagai  alat  pencegahan  agar  setiap  orang  takut  melakukan pelanggaran. 23
Detail  terkait  pengaturan  kriteria,  besaran,  jenis,  dan  tata  cara  pengenaan  denda administratif diatur mulai dari pasal 514 PP No 22/2021. Besaran penghitungan denda administratif  didasari  oleh  jenis  kriteria  pelanggaran  yang  dilakukan,  adapun  kriteria pelanggaran dibagi menjadi kriteria pelanggaran yang: memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki persetujuan lingkungan atau tidak memiliki keduanya, melakukan perbuatan melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan, tidak mengindahkan kewajiban yang telah ditentukan oleh izin usaha dan persetujuan lingkungan, penyusunan Amdal tanpa sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, lalai yang mengakibatkan terlampauinya ketentuan  baku  mutu  serta  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  namun  tidak mengakibatkan bahaya kesehatan.
Pengaturan  denda  administratif  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  memiliki  relevansi  terhadap pengaturan  sanksi  pidana  lama  di  UU  PPLH,  bahwa  ‘sebagian’  tindak  lanjut pelanggaran  yang  dikenakan  sanksi  pidana  dihapus,  tetapi  kemudian  diatur  sebagai pelanggaran yang dikenakan denda administratif. Contohnya ketentuan sanksi pidana terkait  penyusunan  Amdal  tanpa  sertifikat  kompetensi  penyusun  Amdal  pada  pasal 110  UU  PPLH  dihapus  di  dalam  UU  Cipta  Kerja,  tetapi  ketentuan  tersebut  menjadi pelanggaran  yang  dikenakan  sanksi  denda  administratif  tepatnya  pada  pasal  519  PP No. 22/2021. Walaupun pada Pasal 27 PP 22/2021 telah mengatur cukup ketat terkait mekanisme  penyusunan  Amdal,  yakni  melalui  tahapan: “ (1)  pelibatan  masyarakat terhadap  rencana  kegiatan  usaha,  (2)  pengisian,  pengajuan,  pemeriksaan  dan penerbitan  berita  acara  kesepakatan  formulir  kerangka  acuan,  (3)  penyusunan  dan pengajuan  Amdal  dan  Rencana  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Rencana Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (RKL-RPL),  dan  (4)  penilaian  Amdal  dan  RKL-RPL ” . Namun  perubahan  sanksi  pidana  menjadi  sanksi  denda  administratif  terhadap penyusunan Amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi bukanlah suatu hal yang dapat menjawab permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Mengingat
22 Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 117-138., hlm. 125.
23 D'Hondt,  L.  Y.  (2019). Addressing  Industrial  Pollution  in  Indonesia:  The  Nexus  between Regulation and Redress Seeking. Belanda: Tesis Universitas Leiden., hlm. 76.
masih  lemahnya  budaya  masyarakat  mengenai  kepatuhan  dan  kedisiplinan  terhadap lingkungan hidup. 24
Sama  halnya  dengan  pengaturan sanksi pidana  terkait pembuangan  limbah  B3  tanpa izin,  perubahan  yang  terjadi di  UU  Cipta Kerja  menghapus secara  keseluruhan  terkait sanksi pidananya, 25 sementara dalam peraturan pelaksananya dianggap sebagai sanksi administratif  tanpa  mengatur  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan.  Padahal sebelumnya UU PPLH mengutuk keras dan mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pembuangan  limbah  B3  tanpa  izin.  Hal  tersebut  menimbulkan  banyak  pertanyaan sekaligus  merupakan  hal  yang  sangat  ironis  mengingat permasalahan  limbah B3 yang tidak dapat serta merta dipandang sebelah mata. 26
Perubahan  Pasal  88  UU  PPLH  terkait  pengaturan  konsep strict  liability menciptakan suatu kerancuan pemaknaan sekaligus menjadi suatu kemunduran hukum lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, UU PPLH mengatur konsep strict liability sebagai suatu asas tanggung  jawab  mutlak  yaitu  dengan  penekanan  adanya  “tanpa  perlu  p embuktian unsur  ke salahan”. Diaturnya  konsep strict  liability disebabkan  karena  sulitnya pembuktian  suatu  kesalahan  pada  pelanggaran-pelanggaran  yang  menyangkut keselamatan  dan  kesejahteraan  orang  banyak.  Bahwa  apabila  diatur  sebagai pembuktian  berdasarkan  kesalahan  ( liability  based  on  fault )  atau  yang  biasa diistilahkan  dengan  pembuktian  konvensional  (tradisional)  membuat  mekanisme hukum  tidak  mampu  mengantisipasi  kegiatan  lingkungan  yang  beresiko  besar. 27 P embuktian  ‘tanpa’  unsur  kesalahan  merupakan  solusi dari  permasalahan  tersebut, bahwa  konsep strict  liability adalah  kondisi  dimana  seseorang  menjalankan  suatu kegiatan  lingkungan  hidup  yang  dapat  digolong  sebagai  kegiatan  berbahaya ( ultrahazardous ),  menyangkut  keselamatan  dan  kesejahteraan  orang  banyak,  maka seseorang  tersebut  diwajibkan  memikul  dan  bertanggung  jawab  atas  segala  kerugian yang  timbul  walaupun  seseorang  tersebut  menganggap  dirinya  telah  melakukan tindakan pencegahan sedemikian rupa atau bahkan dilakukan tanpa kesengajaan. 28
Pasal 88 UU PPLH:
“ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,  menghasilkan dan/atau mengelola  limbah B3,  dan/atau  yang  menimbulkan ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan .”
Namun  perubahannya  di  UU  Cipta  Kerja  meniadakan  frasa  “tanpa  perlu  pembuktian unsur  kesalahan”.  Artinya,  sistem  pembuktian  kembali  pada  konsep  pembuktian
24 Herlina,  N.  (2017).  Permasalahan  Lingkungan  Hidup  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 3 (2), 162-176., hlm. 173.
25 Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
26 Lubis, A. L. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Eksekusi: Journal of Law , 3 (1), 1-17., hlm. 2.
27 Amania,  N.  (2020).  Problematika  Undang-undang  Cipta  Kerja  Sektor  Lingkungan  Hidup. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum , 6 (02), 209-220., hlm. 218.
28 Erwin,  M.  (2015). Hukum  Lingkungan:  Dalam  Sistem  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (edisi revisi). Bandung: Revika Aditama., hlm. 57.
konvensional  (tradisional).  Implikasinya  terhadap sistem  pembuktian  di ranah  hukum lingkungan  hidup  adalah  bahwa  setiap  orang  yang  menimbulkan  kerugian  tetap mendapat  kesempatan  untuk  membela  dirinya  berdasarkan  pembuktian  pada  unsur kesalahan.  Di  sisi  lain  dikhawatirkan  dalam  praktik  peradilannya  mempersulit implementasi sistem pertanggungjawaban ini. 29
Selanjutnya  yang  tidak  kalah  kontroversial  adalah  terkait  perubahan  Pasal  109  UU PPLH. Sebelumnya, Pasal 109 di dalam UU PPLH berbunyi:
“ Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  tanpa  memiliki  izin lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1),  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah)  dan  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). ”
Dulu  pengaturan  sanksi  pidana  tersebut  secara  tegas  berlaku  terhadap  setiap  orang yang  melakukan  usaha  tanpa  izin  lingkungan,  sementara  perubahannya  di  UU  Cipta Kerja  harus  terlebih  dahulu  menimbulkan  korban  dan  kerusakan.  Artinya,  UU  Cipta Kerja memberikan ruang bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa persetujuan  atau  izin  lingkungan  selama  tidak  menimbulkan  korban  dan  kerusakan lingkungan.
Terlepas  dari  semua  perubahan-perubahan  yang  terjadi  tersebut,  terdapat  berbagai ‘kecacatan’  hukum  baik dari  segi  substansi  maupun  prosedural  pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU Cipta Kerja. Permohonan uji formil UU Cipta Kerja  yang  pernah  dilakukan  pada  tahun  2020  menghasilkan  dampak  serta  pelbagai reaksi  dari  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Melalui  putusannya  bernomor  91/PUU- XVII/2020,  Mahkamah  Konstitusi  (“MK”)  mengabulkan  sebagian  dari  permohonan  uji formil  tersebut.  MK  memutus  bahwa  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  bertentangan dengan  konstitusi  sehingga  membuat  UU  Cipta  Kerja  berstatus    ‘inkonstitu sional bersyarat”. Putusan  tersebut dinyatakan  MK  atas  dasar pertimbangan  bahwa  konsep pembentukan  perundang-undangan  dengan  metode omnibus  law tidak  berpedoman dan sesuai dengan konsep pembentukan perundang-undangan yang selama ini berlaku di Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang  Pembentukan  Perundang-undangan. 30 Status  inkonstitusional  bersyarat menyebabkan UU Cipta Kerja tidak dapat berlaku dan mengikat secara hukum selama tidak diinterpretasikan sebagai: “tida k dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak  putusan  ini  diucapkan”.  Hemat  kata,  UU  Cipta  Kerja  masih  akan  tetap  berlaku sampai  peraturan  tersebut  diperbaiki  dalam  jangka  waktu  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam putusan MK tersebut.
29 Pardede, D. C. (2021). Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya .  https://kawanhukum.id/penghapusan-strict-liability-untuk-menjerat-penjahat-lingkungan- itu-berbahaya/. Diakses 28 Januari 2022.
30 Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan , 7 (1), 150-164., hlm. 154.

## Pengaturan Sanksi Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup di Jepang
Di  Jepang, Basic  Environmental  Law adalah  bagian  utama  dari  undang-undang  yang mengatur  hukum  lingkungan  dengan  menentukan  dasar-dasar  kebijakan  umum  dan pedoman  dalam  membuat  kebijakan  lingkungan.  Ketentuan-ketentuan  hukum lingkungan  yang  lebih  spesifik  juga  diatur  di  bawah  payung Basic  Environment  Law . Seperti  halnya, The  Air  Pollution  Control  Act (APCA),  yang  menetapkan  standar  emisi polutan udara; The Water Pollution Prevention Act (WPPA), yang menetapkan standar untuk  pembuangan  limbah  ke  sumber  air  umum; Environmental  Impact  Assessment Act (UU  EIA),  atau  yang  lebih  dikenal  di  Indonesia  sebagai  Amdal;  serta Waste Management  and  Public  Cleansing  Act (WMPCA),  yang  mengatur  tentang  cara pembuangan  limbah,  termasuk  pengaturan  perizinan  usaha  pembuangan  limbah.  Di bawah  undang-undang  lingkungan  ini,  gubernur  prefektur  diberi  wewenang  untuk mengeluarkan izin, dan menerima pemberitahuan. 31
Sama  halnya  dengan  pengaturan  lingkungan  hidup  di  Indonesia,  negara  Jepang  lebih mengedepankan dan memprioritaskan penegakan sanksi administratif daripada sanksi pidana dalam hukum lingkungan mereka. Sanksi administratif di Jepang dapat berupa pencabutan  izin,  perbaikan  atau  penutupan  operasi  serta  tindakan  paksa  yang didahului dengan surat peringatan. 32 Hal ini dapat dilihat pada salah satu pengaturan di  WMPCA,  yang  mengharuskan  kontraktor  pembuangan  limbah  industri  untuk memperoleh izin dari gubernur atau prefektur terkait dan juga persetujuan tersendiri untuk pembangunan dan pengoperasian instalasi pengolahan limbah. Ketidakpatuhan terhadap  persyaratan  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  14  ayat  (3)  WMPCA,  dapat mengakibatkan  pembatalan  atau  pencabutan  izin.  Pemberian  sanksi  administratif tergantung  pada  ringan  parahnya  ketentuan  yang  dilanggar.  Ketidakpatuhan  kecil seperti tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan nama penggunaan fasilitas di bawah APCA (pasal 11 APCA), umumnya dikenakan denda administratif kecil.
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  prioritas  penerapan  sanksi  administratif  tersebut  tidak serta  merta  menghapus  ketentuan  pidana  yang  ada.  Ketentuan  pidana  terkait pencemaran  lingkungan  akan  tetap  berlaku  bagi  setiap  orang,  apalagi  yang menimbulkan  dampak  krusial  bagi  kehidupan  manusia  dan  lingkungan  hidup. Ketidakpatuhan  terhadap  perintah  dan/atau  pelanggaran  berat  tertentu,  dapat mengakibatkan  sanksi  pidana.  Salah  satu  contoh  sanksi  pidana  terdapat  pada  ACPA, standar konsentrasi telah ditentukan untuk zat tertentu, dan emisi zat ini dari fasilitas tidak  boleh  melebihi  standar  ini.  Emisi  yang  melebihi  standar  yang  ditetapkan  oleh undang-undang  tersebut  akan  mengakibatkan  tuntutan  pidana  baik  pidana  penjara maupun  pidana  denda  tanpa  perintah  administratif.  Hukuman  pidana  atas  tindakan tersebut adalah pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau pidana  denda  paling  banyak  sebesar  satu  juta  yen. 33 Bahkan  sanksi  yang  diberikan terhadap  pelanggaran  pada  WMPCA  terbilang  cukup  tinggi.    Saat  ini,  hukuman maksimum  yang  dapat  dikenakan  untuk  pembuangan  ilegal  adalah  pidana  penjara
31 Kanagawa, H., Nakayama, Y., Sakai, N., Soma, Y., & Kane, S. (2021). Environmental Law and Practice in Japan: Overview. Practical Law . 1-35., hlm. 6.
32 Machmud, S. (2019). Loc.cit .
33 Pasal 33 Air Pollution Control Act (Act No. 97 of 1968).
dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak ¥10,000,000 (sepuluh juta yen). 34
Pengaturan  penyusunan  EIA  atau  Amdal di  Jepang diwajibkan dalam UU  EIA  atau  UU Amdal. Berdasarkan UU EIA, ada 13 (tiga belas) macam  proyek yang memerlukan EIA, mencakup:  jalan,  bendungan,  kereta  api,  bandara,  pembangkit  listrik,  tempat pembuangan  limbah  industri,  reklamasi,  proyek  penyesuaian  lahan,  proyek pengembangan  area  tempat  tinggal  baru,  kawasan  industri,  pengembangan infrastruktur  kota  baru,  kawasan  pusat  distribusi,  dan  pengembangan  lahan perumahan  atau  industri  oleh  organisasi  tertentu.  Proyek  dibagi  menjadi  dua  kelas dengan  skala  sebagai  berikut:  proyek  Kelas-1  adalah  proyek  skala  besar  yang diharuskan  mengikuti  prosedur  EIA  tanpa  pengecualian;  dan  proyek  Kelas-2  adalah proyek  dengan  skala  lebih  kecil  dari  proyek  Kelas-1.  Jika  proyek  termasuk  dalam klasifikasi  proyek  Kelas-2,  pemerintah  akan  menentukan  apakah  prosedur  EIA diperlukan untuk proyek berdasarkan kasus per kasus. Dengan kata lain, semua proyek Kelas-1 dan proyek Kelas-2 dinilai tunduk pada EIA harus mengikuti prosedur dalam UU EIA. 35
UU EIA hanya mengatur bagaimana metode dan prosedur EIA dilakukan. Kewenangan pembentukan  EIA  di  Jepang  ada  pada  pemerintah  lokal  mereka.  Bahkan  peraturan turunan yang diatur oleh pemerintah lokal bersifat lebih ketat dari pengaturan di UU EIA. 36 Terdapat  beberapa  tahapan  prosedural  terkait  proses  pembentukan  dan penyusunan EIA di Jepang, yakni yang dikenal dengan screening dan scoping . Tahapan prosedural  tersebut  muncul  sebagai  akibat  dari  kegagalan cabinet-decision  EIA (otoritas yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan EIA). Sebelumnya, cabinet- decision EIA secara sepihak sesuai kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan EIA dan  dalam  praktik  selalu  memunculkan  permasalahan,  seperti  penelitian  EIA  yang tidak  mencerminkan  proyek  kegiatan  lingkungan  hidup  yang  terjadi. 37 Hal  tersebut disebabkan karena proses penyusunan EIA dilakukan setelah suatu proyek berjalan dan bahkan  hampir  selesai  sepenuhnya  dan  juga  karena  cakupan  penyusunan  EIA  yang terstandarisasi cukup kaku sehingga tidak dapat membedakan antara suatu proyek dan proyek lainnya, serta tidak mencerminkan bagaimana situasi lokal. 38 Sehingga dengan adanya tahapan prosedural screening dan scoping diharapkan dapat mengejawantahkan  penyusunan  EIA  yang  lebih  baik  di  Jepang,  yaitu  dengan penyusunan  EIA  yang  akan  dilakukan  terlebih  dahulu  di  awal  sebelum  suatu  proyek dilaksanakan. 39
34 Pasal 25 Waste Management and Public Cleansing Law .
35 Environmental  Impact  Assessment  Division.  (2012). Environmental  Impact  Assessment  in Japan . Japan: Ministry of The Environment., hlm. 1.
36 Ozawa,  H.,  &  Dobashi,  T.  (2015).  Environmental  Law  and  Practice  in  Japan: Overview. Practical Law . 1-10., hlm. 3.
37 Environmental  Impact  Assessment  Division.  (2005). Environmental  Impact  Assessment  in Japan . Japan: Ministry of The Environment., hlm. 9.
38 Kurasaka, H. (2001). Japanese Environmental Impact Assessment Law: Before and After. Built Environment , 27 (1), 16-26., hlm. 18.
39 Harashina,  S.  (2001).  A  New  Stage  of  EIA  in  Japan:  Towards  Strategic  Environmental Assessment. Built Environment , 27 (1), 8 – 15., hlm. 9.
Substansi  terkait  tahapan  prosedural screening dan scoping tersebut  telah menc erminkan  betapa  pemerintah  Jepang  berfokus  pada  upaya  ‘preventif’  daripada berfokus  untuk  memberikan  sanksi  dalam  hal  penyusunan  EIA.  Tahap screening atau penyaringan adalah tahap pertama yang harus diterapkan dalam memutuskan apakah proyek tersebut membutuhkan EIA. Prosedur ini digunakan untuk menentukan apakah proyek  yang  diusulkan  kemungkinan besar  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap lingkungan. 40 Skala memainkan peran besar dalam memutuskan perlunya EIA. Namun, untuk  proyek  Kelas-2,  faktor  lain  seperti  lokasi  dan  kedekatan  dengan  daerah  yang sensitif  secara  lingkungan  dan  sosial  juga  memainkan  peran  dan  keputusan  yang dibuat  berdasarkan  kasus  per  kasus. 41 Oleh  karena  itu,  keputusan  EIA  pada  proyek Kelas-2  ditetapkan  secara  individual  berdasarkan  kasus.  Dalam  membuat  penilaian, pendapat  dari  gubernur  prefektur  yang  paham  betul  dengan  situasi  lokal  harus dipertimbangkan. 42 Tahapan scoping mengakibatkan  pemrakarsa  proyek  atau  orang yang  ingin  menggunakan  lingkungan  hidup  harus  memberitahukan  secara  tertulis tentang  ide,  tujuan,  peruntukan,  dan  rencananya  dalam  menggunakan  kawasan lingkungan hidup di suatu tempat. 43 Pemberitahuan tertulis itu disebut dengan scoping document , yang seterusnya akan menjadi blueprint atau denah dari EIA. 44 Setelah itu, scoping  document disampaikan  kepada  walikota  dan  gubernur  setempat, scoping document akan  dilakukan  proses  pemeriksaan  umum.  Pemeriksaan  umum  dilakukan selama  1  (satu)  bulan,  pada  saat  inilah  tercipta  kesempatan  bagi  publik  atau masyarakat  setempat  dimana  wilayah  penggunaan  lingkungan  hidup  akan  dilakukan. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sehubungan dengan rencana  yang  tertuang  pada scoping  document .  Dalam  jangka  waktu  90  (sembilan puluh)  hari,  gubernur  dan  walikota  juga  turut  memberikan  pendapatnya  sebelum akhirnya keputusan terkait penyusunan EIA diumumkan. 45
Konsep strict  liability adalah  suatu  konsep  yang  secara  tegas  diatur  dalam  hukum lingkungan  di  Jepang.  Produk  hukum  Jepang  seperti  yang  mengatur  tentang  polusi udara  ( APCA )  dan  polusi  air  ( WPPA )  menegaskan  adanya  konsep strict  liability . 46 Eksistensi strict  liability di  Jepang  datang  dari  latar  belakang  terkait  adanya permasalahan  atau  fenomena  dalam  proses  pembuktian  di  peradilan.  Pembuktian dalam  kasus  pencemaran  mengalami  kendala  dan  rintangan,  dimana  sebelumnya pencemar lingkungan hanya akan mengganti kerugian berdasarkan “hubungan sebab - akibat”  yang  sering  kali  menimbulkan  kesulitan  bagi  korban,  karena  untuk membuktikan  suatu  hubungan  sebab  akibat  dalam  kasus  pencemaran  sangat  sulit
40 Kurniawan, A. R., Murayama, T., & Nishikizawa, S. (2019). A Qualitative Content Analysis of Environmental  Impact  Assessment  in  Indonesia:  A  Case  Study  of  Nickel  Smelter  Processing .  Impact Assessment and Project Appraisal, 38 (3). 1 – 11., hlm. 4.
41 King,  P,  Olsen.  S.  H.  (2013).  Comparative  Study  of  EIA  Systems:  Philippines  and  Other Countries. Institute for Global Environmental Strategies. 1-22., hlm. 4.
42 Environmental Impact Assessment Division. (2012). Op. cit. , hlm. 8.
43 Suwanteep,  K.,  Murayama,  T.,  &  Nishikizawa,  S.  (2015).  Comparing  Thai  EIA  with  Those  of Japan and China. IAIA15 Conference Proceedings . 1-5., hlm. 3.
44 Environmental Impact Assessment Division. (2005). Loc. cit.
45 Kurasaka, H. (2001). Op. cit ., hlm. 20.
46 Ozawa,  H,  &  Moroi,  R.  (2010). The  International  Comparative  Legal  Guide  to:  Environment Law 2010, A Practical Cross-border Insight into Environment Law . London: Global Legal Group., hlm 217.
dibuktikan.  Belum  lagi  untuk  membuktikan  apakah  pencemaran  yang  terjadi dikarenakan  oleh  tindakan  kesengajaan  atau  kelalaian.  Sehingga  oleh  karenanya, konsep strict  liability merupakan  suatu  jawaban  atau  solusi  untuk  menyelesaikan fenomena  terkait  sulitnya  mekanisme  pembuktian  tersebut.  Saat  ini,  konsep strict liability di  Jepang  bahkan  mengatur  sampai  kepada  hukum  terkait  kebisingan sebagaimana yang terdapat pada Noise Regulation Act . 47
Penerapan hukum lingkungan di Jepang memiliki prioritas terhadap pengawasan serta bentuk  insentif  ekonomi  berupa reward yang  diberikan  pemerintah  kepada  setiap orang  yang  taat  akan  pengendalian  pencemaran  lingkungan. 48 Insentif  ini  termasuk pinjaman  lunak  oleh  lembaga  keuangan  publik  dan  pemerintah  daerah,  dan pembebasan  pajak. 49 Di  Jepang,  kontraktor  pembuangan  limbah  industri  harus mendapatkan  izin  dari  gubernur  prefektur,  hal  ini  menjadi  standar  lisensi  untuk kontraktor  pembuangan  limbah  industri,  untuk  mendorong  kontraktor  yang  cakap. Insentif tertentu, seperti penyederhanaan prosedur telah diberikan kepada kontraktor yang  dinilai  sangat  baik,  dan  perusahaan  pembuangan  limbah  dapat  memilih kontraktor ini. 50

## KESIMPULAN
Perubahan  ketentuan  terkait  pengaturan  lingkungan  hidup  di  dalam  UU  Cipta  Kerja yang  perlu  digaris  bawahi  adalah  terkait  penyebutan  izin  lingkungan  yang  diubah penyebutannya  menjadi  persetujuan  lingkungan.  Akan  tetapi  perubahan  penyebutan tersebut tidak mengubah konteks dari substansi izin lingkungan yang sebelumnya ada di  UU  PPLH.  Sementara  dari  segi  sanksi  administratif,  terdapat  penambahan  satu ketentuan  baru  yakni  terkait  dengan  denda  administratif.  Diberlakukannya  denda administratif  sebagai  salah  satu  bentuk  sanksi  administratif  jika  dicermati  berpotensi menjadi  polemik,  karena  terdapat  dualisme  penalaran  dan  penafsiran  yang  rancu antara  pengaturan  “denda”  dan  “denda  administratif”.  Polemik  akan  timbul  ketika setiap  orang  saling  memperdebatkan  kedua  pengaturan  tersebut  dengan  penalaran yang berbeda. Hadirnya ketentuan denda administratif sebagai salah satu bentuk baru dari pengaturan  sanksi  administratif  menimbulkan  perubahan  penerapan sanksi yang cukup  signifikan,  hal  tersebut  mengingat  karena  beberapa  pelanggaran  yang seyogyanya dulu diatur sebagai sanksi pidana, kini di UU Cipta Kerja dianggap sebagai pelanggaran yang dikategorikan sebagai sanksi administratif yaitu denda administratif. Contohnya  ketentuan  mengenai  penyusunan  dokumen  Amdal  tanpa  sertifikasi penyusunnya.
47 Nagasaki, A. (2021). Environmental Law 2021 . https://practiceguides.chambers.com/practice- guides/comparison/710/7838/12517-12519-12521-12524-12526-12529-12532-12535-12538-12543- 12546-12548-12551-12553-12557-12561-12564. Diakses 17 Februari 2022.
48 Wijoyo, S, Prihatiningtyas, W. (2016). Strengthening Environmental Law Enforcement against Crime. Airlangga University. 1-17., hlm. 6.
49 Fujikura, R. (2005). Successful Air Pollution Control in Japan: History and Implications. Local Approaches to Environmental Compliance: Japanese Case Studies and Lessons for Developing Countries . 19-51., hlm. 28.
50 Ozawa, H., & Dobashi, T. (2015). Op. cit., hlm. 4.
Pengaturan  lingkungan  hidup  di  Indonesia  dan  negara  Jepang  sama-sama  lebih mengedepankan dan memprioritaskan penegakan sanksi administratif daripada sanksi pidana dalam hukum lingkungan mereka. Prioritas penerapan sanksi administratif tidak serta  merta  menghapus  ketentuan  pidana  yang  ada.  Ketentuan  pidana  terkait pencemaran  lingkungan  akan  tetap  berlaku  bagi  setiap  orang,  apalagi  yang menimbulkan  dampak  krusial  bagi  kehidupan  manusia  dan  lingkungan  hidup.  Telah diaturnya  substansi  pengaturan  penyusunan  EIA  yang  sangat  ketat  dan  detail membuat  Jepang  tidak  memiliki  suatu  aturan  khusus  terkait  sanksi  apapun  baik administrasi  dan  pidana  terhadap  pelanggaran  pada  proses  pembentukan  dan penyusunan  EIA.  Di  Jepang,  ada  pemberian  insentif  kepada  orang  yang  taat  akan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundangan-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5059.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.
Air Pollution Control Act (Act No. 97 of 1968).
Environmental Impact Assessment Act
Waste Management and Public Cleansing Law (No. 137 of 1970).
The Basic Environmental Law (Law No. 91 of 1993).

## Buku
Abdullah,  M  &  Achmad,  R.  (1983). Inti  Sari  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Penerbit  Ghalia Indonesia.
Environmental Impact Assessment Division. (2005). Environmental Impact Assessment in Japan . Japan: Ministry of the Environment.
Environmental Impact Assessment Division. (2012). Environmental Impact Assessment in Japan . Japan: Ministry of the Environment.
Erwin,  M.  (2015). Hukum  Lingkungan:  Dalam  Sistem  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (edisi revisi). Bandung: Revika Aditama.
Kanagawa, H., Nakayama, Y., Sakai, N., Soma, Y., & Kane, S. (2021). Environmental Law and Practice in Japan: Overview. Practical Law . 1-35.
Ozawa,  H,  &  Moroi,  R.  (2010). The  International  Comparative  Legal  Guide  to: Environment Law 2010, A Practical Cross-border Insight into Environment Law . London: Global Legal Group.
Ozawa,  H.,  &  Dobashi,  T.  (2015).  Environmental  Law  and  Practice  in  Japan: Overview. Practical Law . 1-10.
Purwati,  A.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum  Teori  dan  Praktek .  Surabaya:  Jakad Media Publishing.

## Jurnal Ilmiah
Amania, N. (2020). Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum , 6 (02), 209-220.
Assaad,  A.  I.  (2017).  Hakikat  Sanksi  Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia  dan Hukum Pidana Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum , 20 (2), 50-64.
Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (2), 307-318.
Fujikura,  R.  (2005).  Successful  Air  Pollution  Control  in  Japan:  History  and Implications. Local  Approaches  to  Environmental  Compliance:  Japanese  Case Studies and Lessons for Developing Countries . 19-51.
Hadiyati,  N.  (2022).  Legal  Implications  of  MSME  Regulation  On  The  Conditionally Unconstitutional  Job  Creation  Law. Jurnal  Komunikasi  Hukum  (Jkh) , 8 (1),  291- 306.
Harashina,  S.  (2001).  A  New  Stage  of  EIA  in  Japan:  Towards  Strategic  Environmental Assessment. Built Environment , 27 (1), 8 – 15.
Herlina, N. (2017). Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 3 (2), 162-176.
Hidayat,  A.  (2015).  Pendidikan  Islam  dan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Pendidikan  Islam , 4(2), 373-389.
Hidayat,  A.  (2015).  Pendidikan  Islam  dan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Pendidikan  Islam , 4(2), 373-389.
Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16(3), 251-264.
King, P, Olsen. S. H. (2013). Comparative Study of EIA Systems: Philippines and Other Countries. Institute for Global Environmental Strategies. 1-22.
Kurasaka,  H.  (2001).  Japanese  Environmental  Impact  Assessment  Law:  Before  and After. Built Environment , 27 (1), 16-26.
Kurniawan,  A.  R.,  Murayama,  T.,  &  Nishikizawa,  S.  (2019). A  Qualitative  Content Analysis  of  Environmental  Impact  Assessment  in  Indonesia:  A  Case  Study  of Nickel Smelter  Processing .  Impact  Assessment  and  Project  Appraisal, 38(3).  1 – 11.
Lubis,  A.  L.  (2021).  Kebijakan  Penghapusan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Eksekusi , 3 (1), 1-17.
Machmud, S. (2017). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi  Oleh  Eksekutif. Jurnal  Hukum  Media  Justitia  Nusantara , 7 (2),  62- 77.
Nugraha, M. S. W., & Putrawan, S. (2018). Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium  Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum , 7 (2), 1-11.
Nugroho, W., & Syahruddin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja  di  Sektor  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (Suatu  Telaah  Kritis). Jurnal Hukum & Pembangunan , 51 (3), 637-658.
Raharja,  I.  F.  (2014).  Penegakan  Hukum  Sanksi  Administrasi  Terhadap  Pelanggaran Perizinan. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 117-138.
Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara , 6 (2), 19-28.
Setiadi,  W.  (2009).  Sanksi  Administratif  Sebagai  Salah  Satu  Instrumen  Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan . Jurnal Legislasi Indonesia , 6(4), 603-614.
Setyawan,  Y.  (2020).  Rancangan  Undang-Undang  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  Dalam Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan , 7 (1), 150- 164.
Sumikura,  I.,  &  Osborn,  D.  (1998).  A  Brief  History  of  Japanese  Environmental Administration: A Qualified Success Story? Journal of Environmental Law . 10 (2).
241 – 256.
Suwanteep, K., Murayama, T., & Nishikizawa, S. (2015). Comparing Thai EIA with Those of Japan and China. IAIA15 Conference Proceedings . 1-5.
Wibisana,  A.  G.  (2019).  Tentang  Ekor  yang  Tak  Lagi  Beracun:  Kritik  Konseptual  Atas Sanksi  Administratif  dalam  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia. Jurnal  Hukum Lingkungan Indonesia , 6 (1), 41-71.
Widyaningsih,  G.  A.  (2020).  Setelah  UU  Cipta  Kerja:  Menelaah  Efektivitas  Sanksi Administratif Lingkungan Hidup. Indonesian Center For Environmental Law , 6 , 1- 23.
Wiharyangti,  D.  (2011).  Implementasi  Sanksi  Pidana  dan  Sanksi  Tindakan  dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pandecta Research Law Journal , 6(1), 80- 85.
Wijoyo,  S,  Prihatiningtyas,  W.  (2016).  Strengthening  Environmental  Law  Enforcement against Crime. Airlangga University. 1-17.
Zaidan,  M.  A.  (2017).  Norma  Sanksi  dan  Teori  Pidana  Indonesia. Jurnal  Yuridis , 1 (1), 107-124.
Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020.

## Tesis
D'Hondt, L. Y. (2019). Addressing Industrial Pollution in Indonesia: The Nexus Between Regulation and Redress Seeking. Belanda: Tesis Universitas Leiden.

## Internet
Maulana,  R.  (2021).  Konsep  Persetujuan  Lingkungan:  Amankah  untuk  Lingkungan?. https://www.forestdigest.com/detail/1259/apa-itu-persetujuan-lingkungan.
Diakses 29 Mei 2022. Nagasaki, A. (2021). Environmental Law 2021 . https://practiceguides.chambers.com/practice- guides/comparison/710/7838/12517-12519-12521-12524-12526-12529-12532-
12535-12538-12543-12546-12548-12551-12553-12557-12561-12564.  Diakses 17 Februari 2022.
Pardede,  D.  C.  (2021). Penghapusan  Strict  Liability  untuk  Menjerat  Penjahat
Lingkungan Itu Berbahaya . https://kawanhukum.id/penghapusan-strict- liability-untuk-menjerat-penjahat-lingkungan-itu-berbahaya/. Diakses 28 Januari 2022.
Tanjung, E & Sari, R. N. N. (2021). YLBHI Dampingi 37 Kasus Lingkungan Hidup, Warga Desa Vs Perusahaan,  https://www.suara.com/news/2021/08/31/154947/ylbhi- dampingi-37-kasus-lingkungan-hidup-warga-desa-vs-perusahaan?page=all , Diakses 20 Januari 2022.
Yale Center for Environmental Law & Policy. (2018). Environmental Performance Index . https://epi.yale.edu/epi-country-report/JPN. Diakses 20 Januari 2022.