## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA HIBURAN MALAM
Budimah Universitas Muhammadiyah Palu Email : budimahimah1011@gmail.com

## ABSTRACT
The  existence  of  nightclubs  today  is  increasing  in  number.  It  is  undeniable  that nightclubs  play  an  important  role  in  driving  the  economic  sector  of  some  in  the country.  The  development  of  nightlife  venues  as  a  promising  business  has  made many  female  workers  involved  because  female  workers  can  attract  more customers to enter the nightlife venues. Fulfillment of the rights of women workers in nightclubs where the practice is not in accordance with the labor law because most employers have not been able to carry out their obligations such as creating a sense of security in carrying out work and providing shuttle facilities for women workers  as  mandated  in  Article  76  of  Law  Number  13  Year  2003  concerning Manpower
Keyword: Women Workers Rights. Legal protection

## A. PENDAHULUAN
Pasal 27 ayat (2) UUD  NRI 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”. Lebih  lanjut  UUD  NRI  di  implementasikan  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  menyebutkan  bahwa “setiap  tenaga  kerja  memiliki  kesempatan  tanpa  diskriminasi  untuk memperoleh  pekerjaan”.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  tidak  ada perbedaan  antara  laki  –  laki  dan  perempuan  dalam  memperoleh  pekerjaan apapun  bentuk  pekerjaan  dengan  catatan  bahwa  ia  mau  dan  mampu melakukan pekerjaan tersebut, termasuk bekerja di tempat hiburan malam.
Keberadaan  tempat  hiburan  malam  dewasa  ini  semakin  bertambah jumlahnya.  Tidak  dipungkiri bahwa tempat hiburan malam berperan penting sebagai  penggerak  sektor  perekonomian  sebagian  kalangan  di  negeri  ini. Berkembangnya  tempat  hiburan  malam  sebagai  bisnis  yang  menjanjikan,
menjadikan  banyak  pekerja  perempuan  terlibat  didalamnya  dikarenakan pekerja  perempuan  dapat  lebih  menarik  pelanggan  untuk  masuk  di  tempat hiburan malam tersebut. 1 Pekerja perempuan merupakan  bagian  dari  tenaga kerja  yaitu  tenaga  kerja  yang telah  melakukan  kerja,  baik  bekerja  untuk diri    sendiri    maupun    bekerja    dalam  hubungan    kerja    atau    di  bawah perintah    pemberi    kerja    (bisa    perseorang,    pengusaha,  badan  hukum  atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Dengan  kata  lain  tenaga  kerja disebut  pekerja/buruh bila  ia  melakukan  pekerjaan  dalam  hubungan  kerja dan  di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk  lain. 2 Pekerja  perempuan  yang  bekerja  pada  malam  hari  ditempat- tempat  hiburan  yang  ada  di  kota  palu  seperti Space  Bar ,  Planet  Palu  (P2), sangat  rentan  terhadap  perbuatan-perbuatan  tidak  senonoh  dari  pengunjung tempat  hiburan  malam  tersebut.  Di  tambah  lagi  dengan  tidak  adanya  itikad baik  yang  ditunjukan  oleh  pengusaha  dalam  hal  ini  pemilik  tempat-tempat hiburan  malam  tersebut  seperti  tidak  menyiapkan  sarana  transportasi  untuk antar  jemput  para  pegawainya  dan  tidak  menyiapkan  makanan  yang  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas)  tahun  dilarang  dipekerjakan  antara  pukul  23.00  sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusaha  dilarang  mempekerjakan  pekerja/buruh  perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan  keselamatan  kandungannya  maupun  dirinya  apabila  bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
1 Asri  Wijayanti, Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi ,  Penerbit:  Sinar  Grafika, Jakarta. 2009,hlm 31
2 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.hlm 31
(4) Pengusaha  wajib  menyediakan  angkutan  antar  jemput  bagi pekerja/buruh  perempuan  yang  berangkat  dan  pulang  bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  dan  ayat  (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Jika  dilihat dari  ketentuan  dalam  Pasal  76 ayat (4)  Undang-Undang Ketenagakerjaan  di  atas,  maka  jelas  kiranya  ditentukan  bahwa  pengusaha wajib  menyediakan  angkutan  antar  jemput  bagi  pekerja/buruh  perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.  lebih  lanjut  ketentuan  tentang  perlindungan  pekerja  perempuan  yang bekerja pada  malam hari diatur dalam  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor.  KEP-224/MEN/2003  Tahun  2003 tentang  Kewajiban  Pengusaha  yang  Mempekerjakan  Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
Sesuai  ketentuan  Pasal  2  Kepmenaker  224/2003,  pengusaha  yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 – pukul 07.00 memiliki kewajiban  memberikan  makanan  dan  minuman  yang  bergizi.  Pengertian makanan dan minuman yang bergizi di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa Makanan  dan  minuman  yang  bergizi  tersebut  harus  sekurang-kurangnya memenuhi  1.400  kalori  dan  diberikan  pada  waktu  istirahat  antara  jam  kerja. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini tidak hanya mengatur tentang pemberian makanan bergizi tetapi juga mengatur tentang penyediaan sarana  angkutan  antar  jemput,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  (1) Kepmenaker  224/2003  yang  menyebutkan  bahwa  “pengusaha  wajib menyediakan  antar  jemput  dari  tempat  penjemputan  ketempat  kerja  dan sebaliknya”. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan/keserasian  hubungan  antara  hak dan  kewajiban  bagi  pengusaha  dan  pekerja  perempuan  sehingga kelangsungan  usaha  dan  ketenangan  kerja  dalam  rangka  meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin 3 .
3 Pramono  Hari, Hak Dan Kewaj Undang , Jakarta: Bina Aksara. 1987,hlm 31

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pada Tempat Hiburan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  alinea  ke  IV,  berisi  tujuan  negara  bahwa  salah  satu  tugas  Pemerintah Negara  Indonesia  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam rangka  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  maka  Pemerintah  Indonesia melakukan  pembangunan  nasional  di  segala  bidang  salah  satunya  yaitu pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam  penjelasan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak  dan  kesempatan  sama  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama,  dan  aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.
Penjelasan  umum  undang-undang  ini  secara  tegas  memberikan perlindungan  kepada  wanita  sehingga  mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan  pria  di  depan  hukum  dalam  hal  memperoleh  kehidupan  yang  layak, serta  memberi  peluang  bagi  wanita  untuk  bekerja  dalam  bidang  yang dinginkanya  dengan  catatan  wanita  tersebut  melakukan  pekerjaan  sesuai dengan bakat dan keinginannya.
Isi  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menjadi payung hukum perlindungan bagi wanita untuk mempunyai hak yang sama  dalam  memproleh  pekerjaan  yang  diinginkan  serta  memperoleh kehidupan  yang  layak.  Hal  ini  juga  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  Pasal  27  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Berdasarkan  Pasal  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  pemerintah memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia baik pria maupun  wanita  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  perlindungan  agar  dapat meningkatkan  kesejahteraannya.  Ketentuan  ini  di  pertegas  dalam  Pasal  6
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  bahwa “Setiap  Pekerja/Buruh  berhak  memperoleh  perlakuan  yang  sama  tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
Hal  ini  sangat  memperjelas  bahwa  pengusaha  tidak  boleh membedakan antara pekerja pria dan wanita. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  melarang  adanya  diskriminasi  antara  pekerja  pria dan  pekerja  wanita  maka  pemerintah  wajib  memberikan  perlindungan  bagi pemenuhan hak-hak pekerja khususnya pekerja wanita. Hal ini bukan berarti wanita mendapatkan perlakuan yang istimewa tetapi mengingat kodrat wanita yang  mengharuskan  wanita  mendapatkan  perlindungan  yang  khusus  terkait dengan kesehatan, kesusilaan, dan keselamatan kerja.
Saat  ini  profesi  yang  dapat  dipilih  wanita  dalam  mencari  nafkah tidak  hanya  terbatas  pada  pekerjaan  kantor  dengan  jam  kerja  antara  Pukul 09.00 s/d  17.00, terdapat juga beberapa pekerjaan tertentu  yang mewajibkan wanita untuk bekerja pada malam hari. Misalnya wanita-wanita yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam yang ada di kota Palu  seperti Space Bar dan Planet  Palu  (P2)  yang  mana  bekerja  antara  pukul  22.00  s/d    05.00  sangat rentan  terhadap  perbuatan-perbuatan  tidak  senonoh  dari  pengunjung  tempat hiburan malam tersebut. Hal ini diperparah dengan adanya pandangan negatif dari  masyarakat  terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada  malam hari, padahal pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena merupakan tuntutan profesi.
Pengusaha  juga  harus  menetapkan  tempat  penjemputan  ke  tempat kerja  dan  pengantaran  pada  lokasi  yang  mudah  dijangkau  dan  aman  bagi pekerja  wanita.  Pada  kenyataannya  (das  sein)  aturan  ini  belum  terlaksana dengan  baik.  Pekerja  -  pekerja  ini  pulang  menggunakan  kendaraan  pribadi atau dijemput oleh keluarga mereka.  Pekerja wanita yang bekerja di malam hari  diatur  lebih  lanjut  dalam  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Nomor Kep-224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Memperkerjakan  Pekerja/Buruh  Perempuan  antara  Pukul  23.00  sampai dengan Pukul 07.00.
Berdasarkan  Pasal  2  Kepmenaker  224/2003,  pengusaha  yang mempekerjakan buruh perempuan antara pukul 23.00 – pukul 07.00 memiliki kewajiban-kewajiban antara lain:
1.  Memberikan makanan dan minuman bergizi
a. Makanan dan minuman yang bergizi tersebut harus sekurang-kurangnya memenuhi  1.400  kalori  dan  diberikan  pada  waktu  istirahat  antara  jam kerja
b. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang
c. Penyediaan  makanan  dan  minuman,  peralatan,  dan  ruangan  makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi
d. Penyajian  menu  makanan  dan  minuman  yang  diberikan  kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi
2. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dengan cara:
a. menyediakan petugas keamanan di tempat kerja
b. menyediakan  kamar  mandi/wc  yang  layak  dengan  penerangan  yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki
3. Menyediakan  angkutan  antar  jemput  bagi  pekerja/buruh  perempuan  yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00
a. Pengusaha  wajib  menyediakan  antar  jemput  dimulai  dari  tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya
b. Penjemputan  dilakukan  dari  tempat  penjemputan  ke  tempat  kerja  dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00
c. Pengusaha  harus  menetapkan  tempat  penjemputan  dan  pengantaran pada  lokasi  yang  mudah  dijangkau  dan  aman  bagi  pekerja/buruh perempuan
d. Kendaraan  antar  jemput  harus  dalam  kondisi  yang  layak  dan  harus terdaftar di perusahaan
Namun  dalam  praktiknya  ketentuan-ketentuan  diatas  tidak  di dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pengusaha  dalam  hal  ini  pemilik  tempat hiburan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melindungi  hak-hak  pekerja  wanita,  namun  kedudukan  tenaga  kerja  wanita sebagai  golongan  yang  lemah  sering  menimbulkan  kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dapat berjalan efektif apabila pengusaha memperhatikan  hal-hal sebagai berikut :
1. Para  pekerja  sebagai  pemegang  hak-hak  dapat  menikmati  hak-hak mereka tanpa ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun;
2. Para  pekerja  selaku  pemegang  hak  tersebut  dapat  melakukan tuntutan melalui prosedur hukum adressant. Dengan kata lain, bila ada  pihak-pihak  yang  menganggu,  menghambat  atau  tidak
melaksanakan  hak  tersebut  pekerja  dapat  menuntut  melalui prosedur hukum yang ada untuk merealisasikan hak dimaksud. 4
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  perempuan  ini  sangat  diperlukan untuk menjamin hak-hak pekerja perempuan dalam menjalankan pekerjaanya, sehingga  pekerja  akan  merasa  aman  dan  tidak  memiliki  kekhawatiran  akan diperlakukan sewenang – wenang. Adanya ketentuan bahwa pengusaha harus memenuhi  syarat-syarat  kerja  pemberian  pekerjaan  yang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat pengusaha yang tidak mau  memenuhi  ketentuan  syarat  kerja  yang  ditujukan  bagi  pengusaha  yang mempekerjakan  tenaga  kerja  perempuan  dapat  dikenai  sanksi  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku,  antara  lain  sanksi  denda,  sanksi  kurungan/penjara, sanksi ditutup usahanya, dan lain-lain.
2. Faktor  penyebab  tidak  dipenuhinya  hak-hak  tenaga  kerja  perempuan yang bekerja pada tempat hiburan malam di Kota Palu
Namun dalam praktiknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Kota Palu diantaranya yaitu sebagai berikut :
a. Kurangnya  pengetahuan  pekerja/buruh  terhadap  hak-hak  mereka yang telah dijamin oleh hukum.
Jumlah penduduk yang bekerja di  Indonesia menurut  Badan Pusat Statsitik  yang  diterbitkan  tahun  2015  mencapai  120  juta.  Jumlah penduduk  yang  bekerja  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Untuk melindungi  hak-hak  pekerja  maka  Pemerintah  menetapkan  dasar kebijakannya  dalam  bentuk  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Akan  tetapi,  sangat  disayangkan  bahwa  hanya sedikit  dari  pekerja  yang  memahami  hak-hak  mereka  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang.
b. Kurangnya  kesadaran  pengusaha  mengenai  perlindungan  hak pekerja/buruh perempuan.
4 Rusli Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm 51
Pengusaha pada  dasarnya
mementingkan kesejahteraan perusahaannya  sehingga  hak-hak  dari  pekerja/buruh  perempuan  kurang mendapat perhatian padahal hak-hak tersebut  telah diatur dalam undang- undang,  tapi  sebenarnya  perusahaan  tahu  bahwa  pekerja/buruh mempunyai  hak-hak  yang  tercantum  dalam  undang-undang.  Seperti diketahui  bahwa  semua  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  pengusaha yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  perempuan  di  malam  hari,  bersifat pengeluaran  bagi  pengusaha,  antara  lain  penyediaan  makanan  dan minuman  yang  bergizi,  penyediaan  fasilitas  antar  jemput,  penyediaan kamar mandi/WC yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan lain- lain, semuanya merupakan sumber pengeluaran bagi pengusaha.
Sementara  di  lain  pihak  naluri  seorang  pengusaha  adalah  untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari pengorbanan yang sekecil-kecilnya.  Oleh  karena  itu  semua  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya  sebagai  pengusaha  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja perempuan  di  malam  hari  dianggapnya  sebagai  sesuatu  yang merugikannya  saja,  sehingga  pengusaha  cenderung  mengabaikannya. Kecenderungan  pengusaha  untuk  berlaku  seperti  itu  juga  didukung  oleh kondisi  tenaga  kerjanya yang  cenderung  tidak  berani  menuntut apa  yang menjadi  haknya  dengan  alasan  takut  dipecat.  Hal  ini  semakin meningkatkan  arogansi  pengusaha.  Ada  satu  prinsip  dari  pengusaha tentang  kesewenang-wenangannya  dalam  mempekerjakan  tenaga  kerja perempuan,  yaitu,  siapa  yang  mau  menerima  kondisi  kerja  seperti  apa adanya, maka dia dapat diterima bekerja, akan tetapi siapa yang tidak mau menerima kondisi seperti itu bisa keluar dari pekerjaannya.
c. Lemahnya Pengawasan Dari Dinas Ketenagakerjaan
Pengawasan  dari  Departemen  Tenaga  Kerja  yang  diatur  dalam Pasal  176  sampai  dengan  Pasal  181  Undang-undang  Nomor.  13  Tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa  guna  menjamin pelaksanaan  pengaturan  ketenagakerjaan  menurut  undang-undang  ini serta  pengaturan  pelaksana  lainnya,  diadakan  suatu  sistem  pengawasan
tenaga  kerja,  dan  di  dalam  penjelasan  dinyatakan  pula  bahwa  fungsi pengawasan tenaga kerja adalah sebagai berikut :
a.  Mengawasi  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  mengenai ketenagakerjaan
Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  dimaksud  adalah  ketentuan
hukum  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  yaitu  peraturan perundang-undangan  yang  memberika  pengaturan  mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di  malam  hari.  Jika  dalam  praktek  penyelenggaraan  sebuah  usaha, pengawas  menemukan  bahwa  pengusaha  yang  bersangkutan melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  perundang-undangan tersebut,  maka  pengawas  dapat  segera  mengambil  tindakan  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  dan  kepada  perusahaan  yang melakukan  pelanggaran  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Memberikan penanganan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga  kerja  tentang  hal-hal  yang  dapat  menjamin  efektivitas pelaksanaan dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
Penanganan  teknis  yang  dimaksud  adalah  dalam  hal ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan,  maka  pengawas  pertama-tama  memberikan  penanganan teknis  terlebih  dahulu,  yang  berupa  menjelaskan  tentang  hal  yang seharusnya  dilakukan  pengusaha.  Selain  bersifat  pemberitahuan mengenai  hal  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  pengusaha, penanganan  teknis  ini  juga  dapat  berupa  penutupan  sementara perusahaan  yang  melanggar  ketentuan  Undang-undang  tersebut sampai  perusahaan  itu  benar-benar  melaksanakan  ketentuan perundang-undangan dan menghentikan pelanggarannya.
c.  Melaporkan  kepada yang  berwenang  tentang  kecurangan  dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundangan. 5
Dari faktor-faktor  di  atas, dapat disimpulkan  bahwa pemerintah telah mengupayakan  seoptimal  mungkin  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga kerja perempuan yang bekerja di malam hari. Hanya saja dalam praktiknya di lapangan,  seringkali  pengusaha  dengan  segala  cara  berusaha  melanggar segala  ketentuan  perundang-undangan.  Hal  ini  dilakukan  pengusaha  karena tidak  ingin  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  bagi  pengusaha  yang mempekerjakana  tenaga  kerja  perempuan  di  malam  hari,  misalnya
5 Suharto  Edi, Pekerjaan  Sosial  di  Dunia  Industri  Memperkuat  Tanggungjawab Perusahaan , CV. Affabeta,Bandung. 2007,hlm 45-46
menyediakan  fasilitas  antar  jemput,  menyediakan  makanan  dan  minuman yang  bergizi  bagi  karyawannya,  menyediakan  fasilitas  kaman  mandi/WC yang terpisah antara karyawan laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. Semua kewajiban  itu  dianggap  pengusaha  hanya  merupakan  penghambat  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  optimal.  Pengusaha  berprinsip  bahwa  semua peraturan tersebut hanya bersifat merugikan dan membatasi ruang lingkupnya saja.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Pemenuhan terhadap hak-hak pekerja perempuan pada tempat hiburan malam praktiknya belum sesui dengan Undang-Undang ketenagakerjaan  karena  pihak  pengusahan  sebagian  besar  belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka seperti menciptakan  rasa  aman  dalam  melaksanakan  pekerjaan  dan menyediakan  fasilitas  antar  jemput  bagi  pekerja  perempuan sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  76  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
B. Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  tidak  terpenuhinya  hak- hak pekerja perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam yang  tersebar  di  Kota  Palu  diantaranya  yaitu, pertama, Kurangnya pengetahuan  pekerja/buruh  terhadap  hak-hak  mereka  yang  telah dijamin  oleh  hukum. Kedua, Kurangnya  kesadaran  pengusaha mengenai  perlindungan  hak  pekerja/buruh  perempuan. Ketiga, lemahnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan

## 2. Saran
A. Sebaiknya perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama hak rasa aman dan menyediakan fasilitas antar jemput bagi para pegawainya
B. Sebaiknya  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  ketenagakerjaan  harus meningkatkan pengawasan terhadap para pekerja perempuan disamping
itu harus memberikan sosialisasi mengenai  hak-hak yang dimiliki oleh para  pekerja  perempuan  khususnya  mereka  yang  bekerja  pada  tempat- tempat hiburan malam

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdul  Khakim, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003, Penerbit:  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung. 2007
Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta. 2009
Asri  Wijayanti,  Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi,  Penerbit:  Sinar Grafika, Jakarta. 2009
Abdul  Manan,  ,  Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum,  Penerbit:  Prenada  Media, Jakarta. 2005
Baqir  Sharief  Qorashi ,  Keringat  Buruh,  Hak  dan  Peran  Pekerja  Dalam  Islam , Penerjemah: Ali Yahya, Penerbit Al-Huda, 2007
Darwan  Prinst , Hukum  Ketenaga  Kerjaan  Indonesia  (Buku Pegangan.  Bagi Pekerja  untuk  mempertaruhkan  Haknya ),  Bandung:  PT.  Citra.  Aditya Bakti, 2000
Darmanik, Outsourcing  Dan  Perjanjian  Kerja  Menurut  Undang-undang  No.  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan ,  Dss  Publishing,  cet.2,  Jakarta, 2007
G.  Kartasapoetra, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila ,. Jakarta : Sinar Grafika. 1994
Harjono, Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa ,  Penerbit  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Imam  Soepomo, Hukum  Perburuhan  Bidang  Hubungan  Kerja, Djambatan, Jakarta, 2007
Juanda  Pangaribuan, Aneka  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Bidang  Hukum Ketenagakerjaan , Muara Ilmu Sejahtera, Jakarta, 2012
Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Raja Grafindo Persada,. Jakarta, 2003.
Libertus Jehani, Hak-hak Pekerja Kontrak , Forum Sahabat, Jakarta, 2008

## M.  Fakih,”Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial”,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar Offset, 1999
Pramono  Hari, Hak Dan Kewaj Undang , Jakarta: Bina Aksara. 1987
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu, 1987
Rachmad  Safa’at, Buruh  Perempuan:  Perlindungan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia . Malang: IKIP Malang. 1998
Ramli  dan  Lanny, Hukum  Ketenagakerjaan ,  Airlangga  University  Press, Surabaya, 2008
Sulistyowati    Irianto. Perempuan    dan    Hukum    :    Menuju    Hukum    yang Berperspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan .  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia, 2006.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum .  Bandung,  PT.  Citra Aditya Bakti. 2000
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007