## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM WARIS DI INDONESIA
Ida Kurnia 1 dan Tundjung H.S. 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: idah@fh.untar.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: tundjunghidayat@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam perspektif substansi hukum pengaturan sistem kewarisan nasional terbagi dalam kewarisan barat, kewarisan adat, dan kewarisan Islam. Pengaturan kewarisan dapat dipandang memadai dalam mengatasi masalah kewarisan yang  terjadi  di  Indonesia.  Namun  dalam  tataran implementasi  terdapat  kendala  yang  disebabkan  oleh  rendahnya kualitas  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  sistem  kewarisan  yang  ada.  Problematika  kesadaran  hukum merupakan  suatu  permasalahan  yang  terjadi  di  Indonesia.  Rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  diketahui dengan melihat beberapa indikator antara lain pengetahuan masyarakat terhadap suatu aturan hukum, pengetahuan masyarakat terhadap isi dari aturan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum, dan lain sebagainya. Hal inilah yang  juga  terjadi  pada  masyarakat  di  Kelurahan  Tanjung  Duren  Utara,  Kecamatan  Grogol  Petamburan  Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. yang belum memiliki pengetahuan yang memadai perihal sistem hukum  kewarisan  yang  terdapat  di  Indonesia.  Terlebih  kondisi  saat  ini  menunjukkan  adanya  keragaman  sistem kewarisan. Keadaan yang demikian tentu perlu diatasi melalui suatu proses pembinaan kesadaran hukum waris yang dapat dilakukan melalui suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang membuka ruang untuk berdiskusi perihal sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dari pelaksanaan PKM ini bahwa terdapat  masalah  dalam  konteks  pelaksanaan  sistem  kewarisan  yang  saat  ini  mengacu  pada  hukum  waris  barat, hukum  waris  adat,  dam  hukum  waris  Islam.  Masalah  tersebut  muncul  karena  proses  sosialisasi,  pembinaan,  dan pendidikan  di  bidang  kewarisan  terhadap  masyarakat  selaku  pengguna  hukum  waris  tidak  dilakukan  sehingga masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai hukum waris.
Kata kunci: hukum waris; sistem kewarisan; kesadaran hukum.

## 1. PENDAHULUAN
Mewaris  adalah  menggantikan  hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal.  Pada  umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah beralih (H.F.A. Vollmar:1989).  Aturan hukum yang mengatur mengenai mewaris disebut hukum waris. Di Indonesia aturan hukum waris terdapat berbagai sistem, sistem waris barat, sistem waris agama dan sistem waris adat.
Terkait dengan kondisi tersebut Bagir  Manan menyatakan  bermacam-macam hukum kewarisan tersebut  walau  tanpa  kodifikasi,  tanpa  unifikasi,  tidak  berarti  tidak  aka  nada  hukum  nasional. Keanekaragaman  hukum,  bukanlah  sesuatu  yang  perlu  dihindari,  sepanjang  tidak  dimaksudkan untuk member privilege atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok. Keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan  bersama,  disamping  itu  juga  dalam  rangka  mengakomodir  landscape  masyarakat Indonesia yang sangat pluralistic secara sosiologis (Bagir Manan: 2009).
Pertama  sistem  hukum  waris  adat,  Sistem  hukum  warisan  adat  di  Indonesia  dipengaruhi  oleh prinsip garis kekerabatan. Disampaikan oleh Kuntjaraningkrat, terdapat empat prinsip pokok garis keturunann  ( princeple  decent )  di  Indonesia,  yaitu:  Prinsip  Patrilinel  ( Patrilineal  Decent )  yang menghitung  hubungan  kekerabatan melalui  laki-laki  saja,  dan  karena  itu mengakibatkan  bahwa tiap  individu  dalam  masyarakat  semua  kaum  kerabat  ayah  masuk  ke  dalam  batas  hubungan
kekerabatannya, sedang kaun kerabat itu jatuh di luar batas itu; Prinsip Matrilineal ( Matrilineal Decent ),  yang  menghubungkan  hubungan  kekerabatan  melalui  perempuan  saja,  dan  karena  itu mengakibatkan  bahwa  tiap-tiap  individu  dalam  masyarakat  semua  kerabat  ibu  dalam  batas hubungan  kekerabatannya,  sedang  kaum  kerabat  ayah  jatuh  di  luar  batas  itu;  Prinsip  Bilineal ( Bilineal  Decent )  prinsip  ini  juga  sering  disebut  doble  decent,  yang  menghitungkan  hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tetentu, dan melalui wanita saja untuk  sejumlah  hak  dan  kewajiban  yang  lain,  dan  karena  mengakibatkan  bahwa  bagi  tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di laur batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya; Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitungkan hubungan keturunan melalui ayah dan ibu (Kuntjaraningrat: 1992).
Kedua,  Sistem  Hukum  Waris  Barat,  A.  Pitlo  mengemukakan  hukum  waris  adalah  Kumpulan peraturan yng mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  di  mati  dan  akibat  dari  hubungan  antara  mereka dengan  mereka,  maupun  dalam  hubungan  antara  mereka  dengan  pihak  ketiga  (Pitlo:  1986). Pengertian lainnya disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa  hukum waris adalah hukum- hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak- hak dan kewajiban tentng kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (M. idris Ramulyo: 2004).
Ketiga,  sistem  hukum  kewarisan  islam,  Hukum  kewarisan  Islam  merupakan  nilai-nilai  agama Islam  yang  telah  diyakini  umatnya,  kemudian  dijadikan  sistem  kehidupan  untuk  mengatur hubungan  sesama  manusia,  yang  selanjutnya  menjadi  sistem  hukum  kewarisan.  Agama  Islam merupakan  mayoritas  agama  yang  dianut  oleh  warga  negara  Indonesia,  maka  sistem  hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia (Komari: 2011).
Banyaknya sistem hukum waris tersebut menjadi indikator masyarakat membutuhkan/memerlukan informasi, pengetahuan hukum kewarisan dan perlindungan terhadap hak waris sebagai ahli waris. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan dan mengurus harta warisan milik  pewaris  berisikan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  akan  diterima  dan  dijalankan  oleh perwakilan ahli waris/ahli waris berdasarkan kesepakatan serta dibagikan kepada ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hak waris. Mengingat ada tiga macam sistem hukum kewarisan yaitu perdata barat, adat, dan Islam, maka dalam pengabdian yang akan dilakukan di Kelurahan Tanjung Duren  Utara,  Kecamatan  Grogol  Petamburan  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat,    lebih dispesifikasikan  pada  Pengaturan  Sistem  Kewarisan  Dalam  Hukum  Nasional  dan Implementasinya. Pemilihan ini didasarkan pada observasi tentang adanya keluhan-keluhan dari anggota masyarakat tersebut dalam sistem pembagian kewarisan.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ceramah digunakan untuk menginformasikan perihak kebijakan dan regulasi yang terkait berbagai sistem hukum waris di Indonesia. Pemilihan metode ceramah dikarenakan peserta pengabdian kepada masyarakat yang banyak jumlahnya dan para  peserta  tidak  mengetahui  aturan  yang  lengkap  mengenai  hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia. Pada  sesi  ceramah  para  pelaksana  PKM  menyampaikan  materi  antara  lain: sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris islam.
Setelah sesi ceramah, pada saat pengabdian masyarakat dibuat sesi Q & A. pada sesi ini peserta pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  kemudian  akan
dijawab  oleh  pelaksana  PKM.  Selain  itu,  peserta  dapat  pula  memberikan  informasi  atau pengalaman seputar pembagian waris yang telah dilakukan. Sesi ini dibuka sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing sesi dapat menerima 5 pertanyaan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan (belum adanya unifikasi hukum) yang  berlaku  bagi  warga  Negara  Indonesia  yaitu:  Pertama,  Sistem  Hukum  Kewarisan  Perdata Barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disingkat KUHPer yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad  1924  Nomor  557, jo.  Staatsblad  1917  nomor  12 tentang  Penundukkan Diri  terhadap Hukum  Eropa,  maka  BW  tersebut  berlaku  bagi:  Orang-orang  Eropa  dan  mereka  yang dipersamakan dengan orang Eropa; Orang Timur Asing Tionghoa; dan Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa. Kedua, Sistem Hukum Kewarisan  Adat  yang  beraneka  ragam  pula  sistemnya  yang  dipengaruhi  oleh  bentuk  etis  di berbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem unilateral matrilinial di Minangkabau, patrilinial di Batak, bilateral atau parental di Jawa, alternerend unilateral (sistem unilateral yang beralih-alih) seperti di Rejang Lebong atau Lampung Papadon, yang diperlakukan kepada orang- orang Indonesia yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga,  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam,  yang  juga  terdiri  pluralism  ajaran,  seperti  ajaran Kewarisan Ahlul Sunnah Wal Jamaah, ajaran Syi’ah, ajaran Hazairin yang paling dominan dianut di Indonesia ialah ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali, dan Maliki tetapi yang paling dominan pula di antara ajaran 4 (empat)  mazhab tersebut di Indonesia dianut ajaran  Syafi’i  disamping  ajaran  Hazairin.  Hukum  kewarisan  ini  berlaku  bagi  orang-orang Indonesia yang beragama Islam.
Ragam  dan  kompleksitas  aturan  di  bidang  hukum  waris  menjadi  dasar  perlunya  diadakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu para warga di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat perlu diingatkan, diarahkan, disosialisasikan dan diberikan informasi dan pengetahuan tentang: pertama, apakah yang akan terjadi dengan hubungan hukum yang sudah dilakukan oleh pewaris? Ke-dua, bagaimana penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban- kewajibannnya oleh ahli waris terhadap seseorang yang meninggal dunia terhadap harta warisan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum waris?
Proses  sosialisasi,  pembinaan  dan  pendidikan  ini  diberikan  dalam  rangka  untuk  melindungi masyarakat dan khususnya melindungi ahli waris supaya tidak salah dalam menetapkan ahli waris dan  tetap  mendapatkan  haknya,  yaitu  hak  waris  berupa  uang  ataukah  benda  bergerak  ataukah benda tetap. Dalam hal ini anggota masyarakat atau khususnya anggota keluarga pewaris perlu mendapatkan  pemahaman  sesuai  aturan  hukum  nasional,  yaitu  kesadaran,  pengetahuan,  dan pemahaman terhadap isi hukum kewarisan (hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dan ahli waris).
Dalam  tataran  hukum,  peraturan  tentang  sistem  kewarisan  sudah  ada  dan  jelas,  tetapi  dalam implementasinya  tidak  sesuai  yang  diharapkan,  karena  dipicu  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain: pembagian harta warisan yang dilakukan tidak transparan, ahli waris tidak mengetahui akan hak- hak  dan  kewajiban-kewajibannya.  Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  dan  hasil  pengamatan  yang telah  dilakukan, maka  daerah  Kelurahan Tanjung  Duren  Utara,  Kecamatan  Grogol  Petamburan Kota  Administrasi  Jakarta  Barat  sangat  potensial  untuk  dilakukan  sosialisasi,  pembinaan  dan pendidikan mengenai Hukum Waris di Indonesia Dan Permasalahannya. Sasaran ini akan lebih
dispesifikasikan  kepada  para  Kepala  Warga  dan  ibu-ibu  kelompok  PKK,  Karang  Taruna  serta warga yang mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Kelurahan Tanjung Duren Utara,  Kecamatan  Grogol  Petamburan  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat.  Gambar  1,  merupakan pelaksanaan sosialiasi, pembinaan dan pendidikan hukum waris.

## Gambar 1. Sosialiasi, pembinaan dan pendidikan hukum waris
Proses sosialisasi, pembinaan dan pendidikan ini diperlukan agar ahli waris dapat mengetahui akan hak-hak  dan  kewajiban-kewajibannya,  sehingga  apabila  seseorang  meninggal  dunia  dan  diikuti dengan perpindahan harta warisan kepada ahli waris. Oleh karena itupara Kepala Warga dan ibu- ibu  yang  tergabung  dalam  kelompok  PKK,  Karang  Taruna,  serta  warga  yang  mempunyai permasalahan dengan topik pengabdian ini di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu memahami permasalahan tersebut. Gambar 2 merupakan bagian dari sesi sosialisasi, yaitu tanya jawab tentang hukum waris.
Proses sosialiasi, pembinaan dan pendidikan mengenai hukum waris yang dilakukan dalam rangka mengatasi problem kesadaran hukum yang lemah. Dimana masyarakat mengakui tidak memiliki informasi  dan  pengetahuan  yang  baik  terhadap  hukum  positif  berkenaan  dengan  hukum  waris. Ketidaktahuan tersebut dalam prespektif teori kesadaran hukum menurut Kutschinky merupakan indikator  untuk  menilai  adanya  masalah  kesadaran  hukum.  Menurut  Kutschinky  (Soerjono Soekanto: 1982), indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum dapat dilihat dari beberapa hal,  antara lain  Pengetahuan  tentang  peraturan-peraturan  hukum  ( law  awareness ); Pengetahuan tentang  isi  peraturan-peraturan  hukum  ( law  acquaintance );  Sikap  terhadap  peraturan-peraturan hukum ( legal attitude ); dan Pola-pola perikelakuan hukum ( legal behaviour ).

## Gambar 2. Sesi tanya jawab hukum waris

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat masalah dalam konteks  pelaksanaan  sistem  kewarisan  yang  saat  ini  mengacu  pada  hukum  waris  barat,  hukum waris  adat,  dam  hukum  waris  Islam.  Permasalahan  tersebut  lebih  disebabkan  oleh  lemahnya kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan dasar pengaturan sistem kewarisan yang berlaku dan pemahaman terhadap substansi dari norma yang ada. Masalah tersebut muncul karena proses sosialisasi, pembinaan, dan pendidikan di bidang kewarisan terhadap masyarakat selaku pengguna hukum waris tidak dilakukan sehingga masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang memdai mengenai hukum waris.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara  atas  pendanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat    yang  telah  diberikan. Selain itu ucapan terimakasih juga diberikan kepada Camat Kecamatan Grogol Petamburan.

## REFERENSI
H.F.A Vollmar. (1989). Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali. H. Hilman Hadikusumo (1990). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju Bagir Manan, Menuju Hukum Waris Nasional,yang disampaikan dalam Simposium tentang Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional bagi WNI, yang di selenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat- UNPAD di Jakarta, pada tgl 6 Mei 2009. Kuntjaraningrat. (1992). Beberapa Pokok Antropologi. Jakarta: Dian Rakyat. A. Pitlo. (1986). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta: PT Intermasa.
M. Idris Ramulyo. (2004). Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. Komari. (2011). Laporan Akhir Bidang Hukum Waris. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Puslitbang. Jakarta.
Soerjono Soekanto. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali.