Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.342-346| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4941.342-346

## PENGAWASAN DAN PENINDAKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI LEMBAGA KOPERASI

## (STUDI KASUS DI KSU BANJAR NEGARI, KABUPATEN GIANYAR)
Ni Komang Nanda Permata Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia mangnanda.26@gmail.com laksmiidewi29@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas  perlindungan  hukum  terhadap  dana  masyarakat  yang  disimpan  di lembaga  koperasi  dan  penindakan  koperasi  terhadap  nasabah  koperasi  yang  melakukan  wanprestasi  dalam  hal peminjaman dana koperasi. Koperasi menjadi salah satu bentuk badan usaha memiliki kedudukan penting untuk pemberdayaan  dan  penguatan  perekonomian  rakyat.  Berlandaskan  persamaan  hak  serta  kewajiban  dalam melaksanakan usaha tertentu yang berniat mencukupi berbagai kebutuhan para anggota. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Mengenai perlindungan dana warga yang dilakukan penyimpangan di dalam kelembagaan  koperasi  belum  memperoleh  kepastian  dalam  segi  hukum.Wanprestasi  memberi  akibat  hukum kepada  pihak  yang  menjalankannya  serta  memberi  resiko  dengan  munculnya  pihak  yang  merasa  dirugikan haknya guna  melakukan penuntutan pihak  yang berbuat  wanprestasi agar  menyerahkan  ganti kerugian,  hingga oleh hukum diinginkan supaya tidak terdapat satu pihak yang merasakan kerugian dikarenakan wanprestasi itu. Sanksi  terhadap  koperasi  yang  menerapkan  perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  koperasi  yang  pertama dilakukan yaitu diberikan surat pengantar oleh pihak koperasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh debitur. Kata Kunci: Koperasi, Pengawasan, Perlindungan Hukum.

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  legal  protection  of  public  funds  stored  in  cooperative  institutions  and  cooperative action against cooperative customers who default in terms of borrowing cooperative funds. Cooperatives as a form  of  business  entity  have  an  important  position  for  empowering  and  strengthening  the  people's  economy. Based on equal rights and obligations in carrying out certain businesses that intend to meet the various needs of the members. The research method used is the empirical method. Regarding the protection of citizen funds by irregularities  in  cooperative  institutions,  there  is  no  legal  certainty.  Default  has  legal  consequences  for  those who  run  it  and  poses  a  risk  with  the  emergence  of  parties  who  feel  that  their  rights  have  been  harmed  to prosecute parties who have defaulted in order to submit compensation, so that by In the law, it is desirable that no one party feels the loss due to the default. The first sanction against cooperatives that apply legal protection to cooperative customers is to provide a letter of introduction by the cooperative regarding what the debtor is doing.
Keywords: Cooperative, Supervision, Legal Protection.

## I. PENDAHULUAN
Rakyat  Indonesia  dikaruniai  kekayaan  alam  yang  sangat  banyak  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Kekayaan  alam  tersebut  harus  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk  kesejahteraan  rakyat  baik  materiil maupun  spiritual  serta  harus  dipergunakan  oleh  rakyat  Indonesia  dengan  melaksanakan  susunan ekonomi atas asas kekeluargaan serta kegotong-royongan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah  koperasi.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  serta  2  penjelasannya (Sagimun, 1984).
Sejarah  Indonesia  mengukir  hingga  koperasi  sudah  diketahui  oleh  masyarakat  semenjak zaman kolonialisme. Awal kalinya, koperasi dibentuk di Purwokerto oleh Raden Aria Wiria Atmadja yang merupakan seorang bumiputera. Raden Aria Wiria Atmadja yang pada waktu itu bekerja sebagai pegawai negeri, merasa prihatin kepada takdir para pegawai negeri yang terbelit hutang tukang riba, hingga kemudian ia mendirikan Bank Bantuan dan Tabungan sebagai usaha untuk membantu mereka. Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian untuk mengatur mengenai koperasi di Indonesia. Lalu Presiden RI saat pertengahan 1998 sudah menerbitkan Instruksi
Presiden  No.  18  Tahun  1998  mengenai  Peningkatan  Pembinaan  dan  Pengembangan  Perkoperasian. Melalui  Inpres  No.  18/1998,  Presiden  RI  menginstruksikan  terhadap  Menteri  Koperasi,  Pengusaha Kecil dan Menengah supaya memudahkan persetujuan pembentukan koperasi.
Diterbitkannya  Inpres  No.  18/1998  memberikan  peluang  yang  sebesar-besarnya  bagi  warga dalam  mendirikan  serta  menjalankan  koperasi  yang  tidak  ada  pembatasan  ruang  lingkup  kerja, koperasi jadi makin leluasa serta bebas menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya intervensi dari  pemerintahan.  Kebijakan  itu  tak  luput  dari  tujuan  pemerintah  sebagai  rangka  memajukan ekonomi  masyarakat  dengan  koperasi.  Di  dalam  UU  Koperasi  menyatakan  bahwa  koperasi dilaksanakan  berlandaskan  asas  kekeluargaan.  Koperasi  merupakan  badan  perusahaan  dengan landasannya  asas  kekeluargaan  disebut  sebagai  sokoguru  ekonomi  nasional  yang  sinkron  terhadap pondasi ekonomi di negara Indonesia dan tercantum pada Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Koperasi  selaku  salah  satu  wujud  badan  usaha  memiliki  kedudukan  penting  bagi  penguatan serta  pemantapan  ekonomi  masyarakatnya.  Koperasi  menjadi  suatu  kelembagaan  perekonomian masyarakat yang sudah lama diketahui di negara Indonesia, berdasarkan pendapat Muhammad Hatta selaku  Bapak  Koperasi  Indonesia,  koperasi  adalah  badan  usaha  yang  berkecimpung  di  bidang perekonomian,  pada  umumnya  terdiri  dari  mereka  yang  memiliki  ekonomi  minim,  yang  tergabung tanpa adanya paksaan, berlandaskan adanya persamaan kewajiban dan hak dalam menjalankan suatu usaha  yang  bermaksud  untuk  mencukupi  kepentingan  anggota  yang  ada  didalamnya.  Sebab  dengan adanya koperasi ini anggota mampu menjalankan usahanya guna memberi peningkatan kemakmuran bersama-sama.  Melalui  spirit  kebersamaan  ini,  koperasi  muncul  serta  dibutuhkan  untuk  memotivasi usaha-usaha kecil yang tumbuh di dalam masyarakat.
Para  anggota  koperasi  bisa  memanfaatkan  pelayanan  pinjaman  koperasi,  tidak  memerlukan jaminan dan tidak dijatuhi bunga return yang besar untuk memenuhi kebutuhan usaha dan hal lainnya. Hingga  usaha  kecil  yang  tersedia  didambakan  terus  berkembang  tanpa  perlu  terjebak  dan  terbelit utang  yang  menekan.  Di  samping  itu,  wawasan  rakyat  mengenai  pentingnya  makna  koperasi  yang makin membaik, dan juga prosedur maupun proses yang sederhana dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi andil khusus untuk banyak terbentuknya koperasi di sebagian besar wilayah hingga menuju pedesaan.
Berlandaskan  pemaparan  latar  belakang  masalah  diatas,  oleh  karenanya  permasalahan  yang hendak diulas lebih lanjut, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang disimpan  di  lembaga  koperasi?  serta  bagaimanakah  penindakan  koperasi  terhadap  nasabah  koperasi yang  melakukan  wanprestasi  dalam  hal  peminjaman  dana  koperasi  ?  Sehingga  tujuan  dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum kepada dana rakyat yang dilakukan  penyimpanan  di  kelembagaan  koperasi  serta  untuk  mengetahui  penindakan  terhadap koperasi yang melakukan wanprestasi perlindungan hukum terhadap nasabah koperasi.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  terdapat  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  diangkat. Pertama, penelitian  yang  ditulis  oleh (Kamaluddin  Pane,  2018) menemukan hasil bahwa selama ini, penyelewengan ataupun penggelapan dana dalam koperasi, pada akhirnya  berujung  pada  tindakan  pemidanaan  kepada  para  pelaku,  dan  dana  masyarakat  yang  telah hilang  tetap  tidak  dapat  dikembalikan  kepada  pemilik.  Umumnya,  dana  yang  telah  terhimpun  dari masyarakat  ini,  tidak  dapat  diketahui  penggunaannya  secara  pasti,  disebabkan  dalam  proses penggunaan  dana  tersebut  oleh  para  pemilik  koperasi,  seperti  milik  dana  milik  pribadi,  dengan menggunakan rekening atas pribadi, maupun atas nama koperasi yang cukup diketahui oleh pimpinan koperasi  saja.  Lemahnya  pengawasan  secara  internal  didalam  lembaga  Koperasi  Simpan  Pinjam, maupun internal dari lembaga pemerintah, menyebabkan kegiatan KSP menjurus kepada pelanggaran Pasal Penipuan dan Penggelapan (372 Junto 378) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Endrayani  &  Putra,  2016) perlindungan  hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan yaitu berupa pengarahan dan pembinaan dari pengawas.  Jika  kelalaian  pengurus  koperasi  tersebut  maka  kerugian  nasabah  ditanggung  oleh pengurus  koperasi  itu  sendiri.  Bila  koperasi  mengalami  kerugian  akibat  wanprestasi  maka perlindungan  dapat  dilakukan  melalui  gugatan  wanprestasi.  Tanggung  jawab  koperasi  dalam wanprestasi  adalah  mengganti  rugi  dana  nasabah  dengan  mengembalikan  simpanan  berjangka  para nasabah dan jumlah bunga dari simpanan para penggugat.
Ketiga, penelitian  yang  ditulis  oleh (Kusumajaya  &  Purwanti,  2019) menyatakan  bahwa koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam  pada  prakteknya  di  kota  Denpasar  menyelesaikan
permasalahan  kredit  macet  sebisa  mungkin  dengan  cara  non  litigasi  sedangkan  untuk  KPN  Karya Bina Sejahtera dikarenan koperasi dengan sistem pembayaran angsuran menggunakan potong gaji jadi tidak akan terjadi kredit macet.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  mengkaji  permasalahan  yang  timbul  dalam  penelitian  ini,  penulis  memakai  tipe  penelitian hukum empiris yakni teknik penelitian hukum yang berfungsi untuk menilik hukum dalam arti nyata atau  dapat  disebut  memandang  secara  langsung,  meneliti  bagaimana  jalannya  hukum  di  lingkungan masyarakat.  Riset  hukum  empiris  bisa  disebut  merupakan  riset  atau  penelitian  hukum  sosiologis, bahwasanya  riset  hukum  yang  mengambil  berbagai  fakta  yang  terdapat  di  lingkup  bermasyarakat, efektivitas  aturan  umum,  implementasi  aturan  umum,  andil  lembaga  atau  institusi  hukum  dalam penegakan hukum terhadap masalah sosial (Suratman, 2013).
Data hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan interview dari penulis yang terjun ke lapangan, selanjutnya data hukum sekunder yang digunakan penulis dalam menganalisis  permasalahan  yang  termuat  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  memakai  data  hukum sekunder  berupa  literatur-literatur,  data-data  dari  berbagai  instansi  yang  sudah  didokumenkan  yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat  dengan  pelaksanaan  penindakan  serta  pengawasan  yang  merupakan  upaya  perlindungan  hukum kepada dana rakyat yang dilakukan penyimpanan dalam koperasi (Umar, 2005).
Lokasi  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  tempat  yang  memiliki  batas  yang jelas  supaya  tidak mengakibatkan  kekaburan  pada  penelitian  dengan  area  atau  tempat  yang  jelas.  Lokasi  Penelitian dilakukan  di  KSU  Banjar  Negari,  Kabupaten  Gianyar.  Setelah  memperoleh  data  primer  melalui wawancara  dan  interview  yang  dilaksanakan  dengan  memakai  teknik  pengumpulan  data  dengan terlebih  dulu  menggali  isu-isu  dan  permasalahan  hukum  yang  sedang  berlangsung  di  dalam masyarakat menggunakan teknik studi dokumen, setelah didapatkannya isu dan permasalahan tersebut setelah  itu  penulis  secara  langsung  terjun  ke  dalam  masyarakat  untuk  melaksanakan  penelitian mengenai  isu  hukum  dan  permasalahan  yang  didapatkan  dalam  penelitian,  untuk  menunjang penelitian  yang  dilaksanakan  penulis  secara  langsung  melaksanakan  wawancara  dan  interview  pada lokasi  penelitian  yang  telah  ditetapkan  berlandaskan  isu  dan  permasalahan  hukum  yang  telah ditemukan di awal.
Kemudian apabila keseluruhan data telah berhasil dikumpulkan, penulis memakai teknik analisis data  kualitatif  yakni  cara  pengerjaan  bahan  melalui  mengurutkan  bahan  yang  sifatnya  khusus  yang berhubungan  terhadap  masalah  yang  ditelaah,  kemudian  mencocokkannya  terhadap  bahan  yang sifatnya  umum  hingga  dapat  ditarik  satu  kesimpulan  akhir (Sugiyono,  2013). Pengolahan  data dilaksanakan  melalui  rangkuman  serta  penyusunan  berbagai  bahan  data  primer  ( Primary  data ) misalnya wawancara dengan ketua koperasi KSU Banjar Negari, Kabupaten Gianyar yang disamakan terhadap  bahan  sekundernya,  misalnya  peraturan  UU  maupun  berbagai  literatur  yang  berhubungan terhadap koperasi simpan pinjam dan pengawasan serta penindakan perlindungan hukum.

## III. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat Yang Disimpan Di Lembaga Koperasi
Asal-usul  berdiri  serta  tumbuhnya  koperasi  di  Negara  berkembang  maupun  Negara  maju  sungguh sangat diametral. Pada Negara maju koperasi terbentuk merupakan bentuk perlawanan karena adanya diskriminasi  pasar,  oleh  karena  itu  muncul  dan  tumbuhnya  koperasi  berpengaruh  dalam  situasi kompetisi  pasar.  Asal  mula  terbentuknya  koperasi  yang  dituliskan  dalam  buku  sesuai  dengan perhitungan  angka  tahun  jadi  jualnya  tidak  sama  dengan  yang  diceritakan  buku  buku  lain  yang mendeskripsikan sejarah koperasi (Pachita, 2005). Bahkan melalui kekuatan itu koperasi memperoleh kedudukan  tawar  dan  posisi  vital  pada  tatanan  strategi  perekonomian  tergolong  di  perundingan internasional. Setelah itu peraturan perundangan yang mengaturkan koperasi dibentuk yang digunakan sebagai desakan warga koperasi sebagai rangka membentengi dirinya.
Salah satu jenis koperasi yaitu koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang memiliki kegiatan usaha diberbagai bidang ekonomi yang memiliki fungsi pada satu atau lebih badan usaha dalam rangka memajukan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Made  Oka  Sujana  di  KSU  Banjar  Negari Kabupaten  Gianyar  dijelaskan  sejarah  salah  satu  koperasi  serba  usaha  yang  terletak  di  Kabupaten
Gianyar. Koperasi Serba Usaha Banjar Negari tersebut merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum, yang mana dikelola oleh masyarakat banjar Negari atau rukun warga di Kecamatan Sukawati. Koperasi serba usaha banjar Negari, Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar, awalnya terbentuk dari gagasan  Bupati  Kabupaten  Gianyar  pada  tahun  2003.  Dengan  nomor  Badan  Hukum 147/BH/Banjar/DISKOP/VIII/03 tanggal: 14 Agustus 2003. Pembentukan koperasi Banjar Negari ini pada awalnya mendapatkan dana hibah oleh pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Agustus Tahun  2003 sejumlah  Rp. 15.000.000,00  (lima  belas juta  rupiah).  Dengan  kelengkapan  administrasi izin  koperasi  anggota  awal  berjumlah  25  orang,  Koperasi  Serba  Usaha  Banjar  Negari  ini  terbentuk pada tanggal 20 Juli tahun 2004 dan telah beroperasi dengan dua unit yaitu unit simpan pinjam dan unit pertokoan. KSU Banjar Negari sudah memiliki NPWP dengan nomor 72.579.199.1-907.000.
Perlindungan  hukum  merupakan  seluruh  wujud  usaha  pelayanan  terhadap  mutu  dan  kualitas manusia  maupun  legalisasi  terkait  HAM  pada  aspek  hukum.  Pedoman  perlindungan  hukum  untuk warga  Indonesia  berakar  di  konsep  Negara  Hukum  serta  Pancasila.  Dua  sumber  itu  mendahulukan legalisasi serta pembenaran mengenai mutu dan kualitas manusianya.
Selama  ini  upaya  melindungi  dana  warga  yang  dilakukan  penyimpanan  pada  koperasi  belum memperoleh  kejelasan  dalam  segi  hukum.  Hal  yang  terdapat  hanyalah  di  usaha  yang  lebih  terhadap integritas  maupun  etika  yang  difokuskan  oleh  aturan  MenKop  dan  UKM.  Peraturan  MenKop  dan UKM hanyalah memberi petunjuk agar lebih cermat, berwaspada untuk mengatur dana yang disimpan dalam koperasi simpan pinjam.
Berdasarkan hasil wawancara, bentuk perlindungan hukum kepada dana warga yang dilakukan penyimpanan  pada  lembaga  KSU  Banjar  Negari  Kabupaten  Gianyar  yaitu  terkait  wanprestasi  yang dilaksanakan  koperasi, sehingga  selaras  terhadap  AD/ART  (anggaran  dasar/anggaran rumah  tangga) yang  bertanggungjawab  dengan  hal  tersebut  adalah  pengurus  koperasi  itu  sendiri.  Bila  koperasi  ada kemalangan  akibat  dari  perbuatan  pengurus  baik  sengaja  ataupun  tidak  disengaja  maupun  akibat adanya  perbuatan  lalai,  pengurus  wajib  bertanggungjawab  atas  dampak  rugi  itu.  Namun  bila perbuatan yang membuat rugi koperasi ini disebabkan oleh perbuatan sengaja, pengurus bisa di tuntut di meja hijau. Tanggung jawab koperasi perihal wanprestasi terkait dana nasabah yaitu dengan usaha pengembalian  dana  nasabah  dalam  hal  simpanan  berjangka  menggunakan  tingkatan  suku  bunga serupa sesuai isi kesepakatan yang disusun oleh pihak koperasi bersama pihak anggotanya.

## 2. Penindakan Terhadap Koperasi Yang Melakukan Wanprestasi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi
Koperasi  dipercayai  dapat  digunakan  untuk  menunjang  perekonomian  Indonesia.  Koperasi  menjadi lembaga  ekonomi  bagi  masyarakat  usaha  kecil  dan  menengah  telah  memperlihatkan  kapabilitasnya selaku pelaksana ekonomi yang perkasa, seperti dalam mengendalikan pengangguran.
Dalam aktivitas perkoperasian, ketetapan yang mengatur mengenai tugas pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. A. GD ARJAYA selaku  Kepala  pengawas  KSU  Banjar  Negari  dapat  dilihat  bahwa  pengawas  koperasi  mempunyai tugas yang terstruktur dan jelas, baik dalam fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap prosedur penyelenggaraan  usaha  koperasi  simpan  pinjam  ataupun  dalam  melaksanakan  mediasi  kepada  para pihak  yang  berselisih  dalam  persoalan  mengenai  koperasi.  Sistem  penilaian  yang  bersih  dan  akurat akan  sungguh  mematok  perjalanan  koperasi  di  masa-masa  berikutnya.  Pengawasan  koperasi mempunyai peran yang nyata dan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam rangka  melakukan kedudukannya  sebagai  tim  pengawas  yang  disusun  untuk  melaksanakan  pengawasan  terhadap  alur manajemen  koperasi,  maka  diharapkan  dapat  mengurangi  timbulnya  kesalahan  dalam penyelenggaraan usaha koperasi simpan pinjam.
Perihal  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Koperasi  sesuai  dengan  AD/ART  (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang bertanggungjawab dengan hal tersebut adalah pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi mengalami kemalangan akibat dari perbuatan pengurus baik sengaja ataupun tidak  disengaja  maupun  akibat  adanya  perbuatan  lalai,  pengurus  wajib  bertanggungjawab  atas kerugian  tersebut.  Namun  bila  perbuatan  yang  merugikan  koperasi  ini  disebabkan  oleh  perbuatan sengaja, pengurus bisa di tuntut di meja hijau.
Tanggung  jawab  koperasi  perihal  wanprestasi  mengenai  dana  nasabah  yaitu  dengan  usaha pengembalian dana nasabah dalam hal simpanan berjangka menggunakan tingkat suku bunga serupa sesuai  isi  kesepakatan  yang  disusun  oleh  pihak  koperasi  dengan  pihak  anggota.  Berdasarkan  hasil
wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Koperasi  KSU  Banjar  Negari,  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada seseorang yang melakukan wanprestasi di Koperasi Serba Usaha Banjar Negari yaitu, diberikan surat pengantar  oleh  pihak  koperasi  terkait  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  debitur.  Bila  dengan  surat pengantar tersebut belum ada respon atau itikad untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut maka akan dikunjungi  oleh  pihak  koperasi  ke  rumah  debitur.  Jika  kedua  langkah  tersebut  tidak  ditindaklanjuti oleh debitur maka dengan terpaksa pihak koperasi akan ditindaklanjuti oleh pihak koperasi bersama prajuru banjar adat tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berlandaskan  paparan  diatas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap dana masyarakat yang  di simpan di lembaga KSU Banjar Negari Kabupaten Gianyar yaitu Perihal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang bertanggungjawab dengan hal tersebut adalah pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi mengalami kemalangan akibat dari perbuatan pengurus baik sengaja ataupun tidak disengaja maupun  akibat  adanya  perbuatan  lalai,  pengurus  wajib  bertanggungjawab  atas  kerugian  tersebut. Namun bila perbuatan yang merugikan koperasi ini disebabkan oleh perbuatan sengaja, pengurus bisa di  tuntut  di  meja  hijau. Tanggung  jawab  koperasi  perihal  wanprestasi  mengenai  dana  nasabah  yaitu dengan usaha pengembalian dana nasabah dalam hal simpanan berjangka menggunakan tingkat suku bunga  serupa  sesuai  isi  kesepakatan  yang  disusun  oleh  pihak  koperasi  dengan  pihak  anggota.  Serta sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang  yang  melakukan  wanprestasi  di  Koperasi  Serba  Usaha Banjar Negari yaitu, diberikan surat pengantar oleh pihak koperasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh debitur. Bila dengan surat pengantar tersebut belum ada respon atau itikad untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut maka akan dikunjungi oleh pihak koperasi ke rumah debitur. Jika kedua langkah tersebut tidak ditindaklanjuti oleh debitur maka dengan terpaksa pihak koperasi akan ditindaklanjuti oleh pihak koperasi bersama prajuru banjar adat tersebut.

## 2. Saran
Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yaitu kepada masyarakat diharapkan apabila kasus Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Yang  Melakukan  Wanprestasi  Di  Lembaga  Koperasi terjadi  di  masyarakat  dimana  sebagian  korban  melakukan  wanprestasi  terhadap  dana  masyarakat sebaiknya  masyarakat  yang  ada  di  Banjar  tersebut  sebelum  ada  yang  melakukan  wanprestasi melakukan forum terkait apa yang akan dilakukan oleh masyarakat serta akibat yang harus diterima oleh orang yang berbuat wanprestasi di KSU Banjar Negari, Singapadu Tengah, Kabupaten Gianyar. Serta kepada aparat penegak hukum diharapkan lebih mengawasi atau menindaklanjuti terkait dengan wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  ada  dimasing-masing  daerah.  Sehingga pengawasan  dan  penindakan  terhadap  nasabah  koperasi  jelas  dan  bisa  diproses  sesuai  hukum  yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Endrayani,  N.  P.,  &  Putra,  D.  N.  R.  A.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dana  Nasabah  pada  Koperasi dalam Hal Wanprestasi. Hukum Perdata .
Kamaluddin Pane. (2018). Pengawasan dan Penindakan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dana Masyarakat yang Disimpan di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) [Universitas Sumatera Utara]. Kusumajaya,  I.  P.  W.,  &  Purwanti,  N.  P.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Koperasi  Simpan  Pinjam dengan Kredit Macet di Kota Denpasar. Kertha Semaya , Vol.7 (10).
Pradana, K. A., Sugiartha, N. G., & Diah Gayatri Sudibya. (2021). Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus. Jurnal Preferensi Hukum , Vol.2 (3). Sagimun. (1984). Koperasi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R & D. Alfabeta, Bandung. Suratman,  P.  D.  (2013). Metode  penelitian  hukum :  Dilengkapi  tata  cara  dan  contoh  penulisan  karya  ilmiah bidang hukum . Alfabeta, Bandung. Umar, H. (2005). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis . PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.