Eksistensi  Lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan Anak  (P2tp2a)  Dalam  Penanganan  Tindak  Kekerasan  Terhadap  Anak  Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs )
The Existence of Integrated Service Center Organization for The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Handling Violence Children in Gowa Regency (The Perspective of Hifz Al-Nafz)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade UIN Alauddin Makassar Email: Fachrurrazygowa@gmail.com
Info Artikel
Abstract
Diterima* 28 Juli 2020 Revisi I* 15 Agustus 2020 Revisi II* 15 Desember 2020 Disetujui* 20 Desember 2020
Penelitian  ini  membahas  tentang  eksistensi  lembaga  pusat  pelayanan terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  (P2TP2A)  Kab.  Gowa dengan  topik  masalah,  yaitu  tentang  peranan  lembaga  (P2TP2A)  Kab. Gowa terhadap pendampingan anak sebagai korban kekerasan, kemudian tentang  upaya  pencegahan  dan  pemulihan  yang  dilakukan  oleh  lembaga (P2TP2A)  Kab.  Gowa  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan,  serta analisis  hifzul  al-nafs  terhadap  eksistensi  lembaga  (P2TP2A)  dalam melindungi  anak  korban  kekerasan.  Penelitian  ini  menerapkan  jenis penelitian  kualitatif  lapangan  (field  research).  Hasil  penelitian  ini menjelaskan bahwa peranan dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa  terhadap  pendampingan  anak  korban  kekerasan  dengan  cara penerimaan  laporan,  pendataan  kasus,  pelayanan  hukum,  pelayanan kesehatan  atau  medis,  pelayanan  psikososial,  pemulangan,  reintegrasi dan  pelayanan  rumah  aman.  Upaya  pencegahan  dan  pemulihan  yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa melalui melakukan pelatihan atau  diskusi  dan  studi  kasus,  mengundang  pihak-pihak  terkait  seperti kepolisian,  pengadilan  agama,  rutan,  yang  berkenaan  dengan  anak  dan perempuan  serta  workshop  ke  sekolah-sekolah.  Membentuk  satgas  yang berfungsi  setiap  kecamatan  atau  desa  seperti  rumah  singgah  yang memberikan  rasa  aman  kepada  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan. Eksistensi  lembaga  (P2TP2A)  dalam  melindungi  anak  korban  kekerasan memiliki  nilai  kesamaan  semangat  memelihara  jiwa  (Hifzul  al-Nafs), bahwa  ketika  anak  mengalami  penindasan  sejak  dini  akan  mengancam keberlansungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.
Kata Kunci :Lembaga P2tp2a, Kekerasan Anak, Hifz al-Nafs
This  study  discusses  the  existence  of  an  integrated  service  center  for  the empowerment of women and children (P2TP2A) Kab. Gowa with the topic of  the  problem,  namely  about  the  role  of  the  institution  (P2TP2A)  Kab. Gowa  on  mentoring  children  as  victims  of  violence,  then  about  the prevention and recovery efforts carried out by the District (P2TP2A) Kab.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
Gowa against children as victims of violence, as well as analysis of hifzul al-nafs  on  the  existence  of  institutions  (P2TP2A)  in  protecting  child victims  of  violence.  This  research  applies  the  type  of  qualitative  field research (field research). The results of this study explain that the role is carried out by the Institution (P2TP2A) Kab. Gowa for assisting children victims  of  violence  by  receiving  reports,  collecting  case  data,  legal services,  health  or  medical  services,  psychosocial  services,  repatriation,
reintegration  and  safe  house  services.  Prevention  and  recovery  efforts undertaken  by  the  P2TP2A  Kab.  Gowa  through  conducting  training  or discussions  and  case  studies,  inviting  related  parties  such  as  the  police, religious courts, detention centers, with regard to children and women as well as workshops to schools. Forming a task force that functions in each sub-district  or  village  such  as  a  halfway  house  that  provides  a  sense  of security  to  children  who  are  victims  of  violence.  The  existence  of  the institution (P2TP2A) in protecting child victims of violence has the same value  of  the  spirit  of  nurturing  the  soul  (Hifzul  al-Nafs),  that  when children  experience  oppression  from  an  early  age  it  will  threaten  the future survival of the child itself and experience very deep trauma .
Keyword: P2tp2a Institute, Child Violence, Hifz al-Nafs

## A. PENDAHULUAN
Anak  mempunyak  hak  yang  sebaiknya  mereka  miliki  sepertinya  dengan umumnya  manusia  dewasa,  mereka  memiliki  berhak  atas  kebutuhan  kesejahteraan hidup  seperti  tercantum  dalam  hukum  bangsa  Indonesia  yakni  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945 pasca amandemen, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdasakan  kehidupan  bangsa”.  Berawal  dari  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yang  telah  dipaparkan,  dengan  tujuan  kepentingan  perlindungan  bagi  anak, Indonesia  telah  melaksanakan  ratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  yang  dinyatakan  dalam aturan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang telah disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990. Pada Konvensi Hak  Anak  mempertegas bahwa ada empat hal  yang penting dalam  hak anak  yaitu,  hak  untuk  kelansungan  hidup  ( survival rights ),  hak  untuk  perlindungan ( protection rights ),  hak  meraih  tumbuh  berkembang  ( development rights ),  hak  dalam ikut berpartisipasi ( participation rights ). 1
Terdapat  beberapa  kejahatan  yang  diketahui  di  dunia  akan  selalu  mengalami perkembangan  yang  begitu  pesat,  hal  ini  sejalan  dengan  semakin  lajunya berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Dari  perkembangan  persoalan- persoalan  kejahatan,  baik  dalam  perspektif  kuantitaif  maupun  kualitatif  akan  selalu membutuhkan  perihal  pembahasan  dan  analisasi  yang  sejalan  dengan  aktivitas persoalannya.  Karena  dengan  tanpa  memnganalisa  penyebab  terjadinya  beberapa kejahatan akan sulit untuk dipahami alasan terjadi kejahatan apalagi dalam menentukan perilaku yang sesuai dan tepat dalam menangani pelaku tindak pidana terhadap anak. 2
1 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, dkk, Aspek Hukum Perlindungan dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 34.
2 Maidin  Gultom, Bentuk  Perlindungan  terhadap  Anak  dan  Perempuan (Bandung:  Refika Aditama 2012), h. 40.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
Proses  waktu  yang  terus  berkembang,  tindak  pidana  kepada  anak  yang peristiwanya ada di masyarakat mengalami perkembangan yang begitu pesat. Berbagai macam  bentuknya,  jenis  tindak  pidana  atau  kejahatan  merupakan  perilaku  yang  tidak akan  diterima.  Bahkan  eksistensinya  seorang  anak  biasanya  menjadi  beban  terhadap orangtuanya.  Dengan  kondisi  yang  begitu  memprihatinkan  bagi  kehidupan  keluarga dalam  kehidupan  masyarakat  terkadang  membuat  biasanya  tidak  diharapkan  bahkan cenderung  melakukan  perbuatan  yang  negatif  dalam  memenuhi  keinginannya.  Seperti kenyataanya  terdapat  orangntua  yang  kurang  menyadari  hal  tersebut,  kemudian  pada akhirnya  dapat  mempengaruhi  proses  kelanjutan  perekembangan  bagi  kelansungan hidupnya anak.
Apapun  bentuk  kekerasan  yang  korbannya  perempuan  dan  anak  telah  menjadi focus perhatian hampir seluruh Negara di dunia hal itu disebabkan kasus memang tidak hanya  terjadi  di  beberapa  Negara  berkembang  akan  tetapi  di  beberapa  Negara  maju. Beberapa  organisasi  badan  dunia  dan  sejumlah  lembaga  non-pemerintah  atau  yayasan yang memiliki kepentingan berkaitan dengan masalah bentuk kekerasan perempuan dan anak  akan  selalu  bersuara  untuk  mengakhiri  kejadian  kekeran  tersebut.  Program  dan bentuk kebijakan yang sesuai dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan selalu didorong untuk pelaksanaannya  akan terus dilakukan di  seluruh penjuru Negara Indonesia. 3
Dengan  adanya  pengesahan  Undang-Undang  No.  35  tahun  2014  ,  yang bertujuan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Negara Indonesia dari berbagai  bentuk diskriminasi dan kekerasan diperjelas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  telah  memberikan  definisi  kekerasan  yang  pada  awalnya  tidak  terdapat  pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2002. Hal akan dicapai Undang-Undang tersebut adalah tentang  bentuk  perlindungan  anak  yakni  untuk  meberikan  perlindungan  kepada  anak dari  bermacam  bentuk  kekerasan  baik  dari  kekerasan  fisik,  sisi  emosional,  sisi  sosial, dan  sisi  seksual,  bentuk  penelantaran,  perbuatan  yang  berbahaya,  eksplitasi:  ekonomi, sesksual  dan  diskriminasi  berdasarkan  latar  belakang  ekonomi,  politis,  agama,  social budaya, dan bagi orangtuanya yang berdampak kepada hak anak-anak agar selalu dapat hidup,  dapat  tumbuh,  dan  dapat  berkembang  serta  ikut  partisipasi  secara  efektif, memperoleh  perlindungan  dari  bentuk  kekerasan  dan  bentuk  diskriminasi  supaya tercapai  anak  Indoneisa  yang  memiliki  sisi  kualitias,  memiliki  akhlak  yang  baik  dan mengalai kehidupan yang sejahtera. 4
Bentuk  perlindungan  bagi  anak  berperan  penting  dikarenakan  pelangaraan terhadap  perlindungan  anak  pada  intinya  adalah  pelanggaran  yang  dilarang  dalam  hak asasi  manusia,  sepertinya,  pelanggaran  hak  anak  akan  menjadi  penghambat  besar terhadap  kelansungan  hidup  dan  proses  perkembangan  anak,  hal  ini  disebabkan  anak akan mengalami bentuk kekerasan, bentuk eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan yang salah dan akan mengalami resiko, misalnya kehiduapan yang lebih singkat, mempunyai kesehatan mentan dan fisik yang kurang baik, mempunyai maslaah-masalah yang yang
3 Lihat  Tim  Kementerian  PPPA  (Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak), Statistik Gender  Tematik-Mengakhiri  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Indonesia (Jakarta:  Kantor Kementerian PPPA Kerjasama Bapan Pusat Statistik, 2017), h. 1
4 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 26.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
terkait  dengan  persoalan  pendidikan  (termasuk  tidak  lanjut  sekolah),  mempunyai keterampilan  kurang  baik  sebagai  orangtua,  mengalami  tunawisma,  merasa  diusir  dari tempat domisilinya, dan tidak akan memiliki rumah. Namun dalam sisi lain pula, bentuk perlindungan yang berhasil akan memberikan peluang anak tersebut untuk tumbuh sehat secara  fisik,  mental,  percaya  diri,  dan  memiliki  harga  diri,  dan  kecil  kemungkinan melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri. Negara Indoensia dalam hal ini pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan Perempuan  dan  bentuk  perlindugan  Anak  maka  dengan  itu  lembaga  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dibentuklah  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berbagai fungsi dari  Pusat  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  yakni:  memfasilitasi, penyediaan bermacam layanan kepada masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik,  mengadakan  bentuk pelatihan anggota kader yang telah  memiliki komitmen  bagi masalah perawatan anak di berbagai bidang. Berkolaborasi dan selalu aktif memberikan pelayanan bagi masyarakat. 5
Dalam proses perjalannya terdapat kesadaran dalam masyarakat akan diperlukan pemberdayaan  dan  perlindungan  perempuan  dan  anak  yang  akan  selalu  mengatasi  hal tersebut.  Visi  terbentuknya  lembaga  P2TP2A)  ini  adalah  akan  selalu  mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari bentuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan prinsip Hak  Asasi  Manusia (HAM). Kekerasan terhadap  anak pernah terjadi di daerah wilayah hukum Kabupaten Gowa, yaitu di Kelurahan Tombolo, kecamatan Sombaopu. Dalam  beritanya  menyampaikan  bahwa  Kepolisian  Resor  (Polres)  Kabupaten  Gowa dalam hal ini unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan tindakan cepat dalam  menangani  laporan  warga  yang  bersumber  adanya  kekerasan  kepada  anak  yang diadukan  yaitu  balita  bernisial  AR  dengan  alamat  di  Jl.  Abd.  Mutalib  pada  Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kab. Gowa.
Di  kesempatan  keterangan  di  media,  yang  telah  disampaikan  Kepala  Sub BAgian Hubungan MAsyarakat (kasubag Humas) Polres Gowa AKP M. Tambuan dan dibarengi  oleh  Kepala  Unit  (Kanit)  PPA  Polres  Gowa  yang  dibacakan  oleh  Aiptu Hasmawti,  beliau  dalam  keterangannya  menyatakan  “saat  ini  uni  PPA  Polres  Gowa bertindak dengan mengamankan lelaki UM (34), dangan tidak lain merupakan ayah tiri AR yang masih dalam usia dan merupaka ayah tiri AR yang masih berusia 3 tahun 10 bulan dan pada hari jumat di rumah sebuah kos yang didiami bersama istri AR.
Menurut pengakuannya pelaku, yang sehari-harinya memiliki kesibukan sebagai buruh bangunan, bentuk kejahatan atau kekerasan yang dilakukannya karena persoalan emosi  saat  korban  hendak  ingin  keluar  rumah.  Jadi  pelaku  pernah  suatu  hari menyampaikan  pesan  kepada  istrinya  dan  korban  untuk  tidak  akan  bermain  di  luar rumah  karena  dia  berasalan  agar  jangan  diketahui  oleh  pihak  keluarga  dari  pelaku maupun  ibu  korban  karena  akan  menajdi  takut  ketahuan  keberadan  mereka  setelah melakukan perbuatan lainnya yaitu pernikahan siri’.
Adapaun unit PPA Polres Gowa juga turut melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  terhadap  penanganan  kasus  tersebut,
5 Rafikah dan Rahmawati, Peranan Pusat Pelayan Terpadu Permberdayan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  dalam  menghapuskan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tannag  (KDRT)  di  Kota  Bukittinggi .  Jurnal Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies, Vol. 1. No. 2, Juli-desember 2001. H. 181-182.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
sebagai  pendamping  korban  dan  juga  menitipkan  korban  ke  Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak  (LKSA)  dalam  rangkan  bentuk  pemulihan  trauma  psikis,  dan  fisiknya. Kemudian pelaku  akan dijerat dengan Pasal 80 ayat (1), Pasal 76C, Pasal 77B, Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  dan  akan  diancam  hukuman minimal 5 tahun penjara. 6
Jika  melihat  dari  kasus  tersebut,  sangat  dibutuhkan  dari  semua  pihak  untuk menangani  kasus  kekerasan  terhadap  anak  agar  kedepannya  tidak  ada  korban  lagi. Apalagi  kasus  tersebut  dilakukan  oleh  orangtuanya  sendiri  yang  tak  lain  bukan  orang lain.  Kejadian  ini  sungguh  miris bagi kelansungan kehidupan anak-anak di  lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN > Kapital, Times New Roman 12 pt, Bold
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  prosedur peneliitian  dengan  mengolah  makna,  hal  yang  memberikan  pemahaman,  pengertian yang berkaitan dengan suatu fenomena, kejadian yang dialami bagi kehidupan manusia disaat  terlibat  secara  lansung  maupun  tidak  lansung  dengan  setting  yang  akan  diteliti, menyesuaikan  kontekstual  dan  keseluruhan.  Peneliti  akan  menyimpulkan  data  dalam kesatuan dan sekaligus yang kemudian akan mengolahnya, melainkan secara berangsur- angsur dan maknanya disimpulkan selama proses berlansung dari awal sampai akhir di kegiatannya, yang dimpulkan menjadi naratif.
Lokasi peneltian di lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa yang berlamatkan di Jl. Beringin  No.  3  Sungguminasa  Kabupaten  Gowa.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini adalah  data  primer  yaitu  sumber  data  yang  diperoleh  lansung  dari  narasumber  yakni, proses  dalam  penelitian  tersebut  kategori key informan adalah  bagian  Kepala  lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa, kemudian akan menjadi Informan yakni staf atau pengurus (P2TP2A) Kabupaten Gowa untuk memperoleh data primer.  Sekunder  yaitu data  yang diperoleh dari literature seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain  yang  dianggap  relevan  dengan  sasaran  penelitian.  Data  ini  juga  diperoleh  dari dokumentasi  yang  dimiliki  oleh  Lembaga  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Gowa,  sesuai  bahan  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini.  Selanjutnya  dilakukan  inventarisasi  data,  pengolahan  data,  dan  analisis data. dan tertier yakni data yang menghasilkan petunjuk maupun penjelasan lebih jelas mengenai data primer dan data sekunder.

## C. PEMBAHASAN
Peranan  Lembaga  P2TP2A  Kab  Gowa  dalam  Pelayanan  Advokasi  Anak  Korban Kekerasan
Dalam hal ini peneliti memberikan data yang terdapat beberapa kasus yang telah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Gowa selama Tahun 2018-2019, sebagai berikut:
6 Info Sulsel.com. Lukai Balitanya Seorang Ayah Tiri Dihukum 5 Tahun Penjara . Dikutip dalam situs, https://infosulsel.com/lukai-balitanya-seorang-ayah-tiri-dihukum-5-tahun-penjara/html .  (Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2019).
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
DATA KASUS TAHUN 2018 No. Jenis Kasus Tahun 2018 Lapor Selesai 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 33 33 2 Pernikahan 0 0 3 Pencabulan  / Asusila 8 8 4 Nikah Tanpa Izin 1 1 5 Bawa Lari Perempuan Bawah Umur 1 1 6 Kekerasan terhadap Anak 8 8 7 Pencabulan  Anak / Setubuhi Anak 4 3 8 Kenakalan Remaja 0 0 Jumlah 54 53 Sumber Data: P2TP2A Kabupaten Gowa
Berdasarkan  data  yang  ditemukan  di  tahun  2018  kasus  yang  terjadi  lebih dominan  kekerasan  fisik  kepada  anak  dibandingkan  pada  psikis.  Penanganan  lembaga P2TP2A  telah  melakukan  pendampingan  dengan  baik  melalui  assessment  secara pembicaraan  emosional.  Korban  ditanya  secara  dari  ke  hati  mengenai  kekerasan  apa yang  menimpanya  kemudian  mendampinya  ke  lembaga  yang  terkait.  Dalam pengertiannya  begitu  sederhana  peran  lembaga  P2TP2A  yaitu  bentuak  keadaan  atau kondisi  peran  lembaga  P2TP2A  sebagai  lembaga  yang  berperan  penting  mencegah  dan mentindak  kasus  kekerasan  dalam  kondisi  rumah  tangga  akan  memiliki  efektifitas  kerja yang  menyesuaikan  dengan  tujuan  dari  lembaga  P2TP2A,  serta  dibangun  komunikasi yang efektif dari stakeholder yang terkait.
Kemudian dalam proses penerimaan laporan kasus kekerasan yang terjadi secara lansung  yaitu  dengan  posisi  korban  datang  lansung  ke  lembaga  P2TP2A,  dianjurkan P2TP2A memiliki pondasi spesifik  yang akan memberi  kemudahan dan dapat  dijangkau secara  efektif  oleh  masyarakat  apabila  ingin  melaporkan  bentuk  kasus  kekerasan  dan lembaga  tersebut  juga  harus  memiliki  ruang  tunggu  bagi  keluarga  korbannya  sehingga akan  mengalami  kondisi  yang  nyaman  dalam  pelayanan  yang  sangat  efektif  bagi masyarakat.  Dalam  hal  ini,  sebagai  titik  strategis  infomrasi  lembaga  P2TP2A  memiliki peran  mengolah,  mengembangkan,  akan  memanfaatkan  serta  selalu  menyediakan  data, informasi, dan sosialisasi  yang terkait,  dengan pelaksanaan  pencegahan dan  penanganan korban kekerasan terhadap posisi perempuan dan anak.
Sedangkan  posisi  sebagai  pusat  pelayanan,  lembaga  P2TP2A  sangat  diharapkan dapat  melaksanakan  serangkaian  bentuk  kegiatan  dalam  memberikan  perlindungan  bagi korban  kekeran  termasuk  kejahatan  perdagangan  orang  yang  dilaksanakan  secara kerjasama  yang  beriringan  dengan  instansi  terkait.  Sementara,  dalam  sisi  yang  lain sebagai peran  pemberdayaan P2TP2A  memiliki  peran untuk  meningkatkan  pemahaman, kesadaran,  bentuk  tanggung  jawab,  komitmen,  ikut  berpartisipasi,  partisipasi, kemampuan  dan  kemandirian  guna  peningkatan  ekonomi  dan  kualitas  perempuan  atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.
Lembaga P2TP2A Kab. Gowa selalu mengadakan workshop ke sekolah-sekolah untuk  memberikan  sosialisasi  tentang  pentingnya  memberikan  rasa  aman  dan perlindungan  kepada  anak  yang  mengalami  korban  kekerasan  dan  psikis.  Melakukan diskusi kepada  siswa-siswa di  sekolah  untuk menambah  pengetahun tentang  proses  apa
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
saja yang  akan  ditempuh  bila  menemukan  kasus  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  anak serta  memberikan  pemahaman  bentuk  regulasi  yang  mengaturnya.  Selanjutnya  data kasus pada tahun 2019, yaitu:
DATA KASUS TAHUN 2019 No. Jenis Kasus Tahun 2019 Lapor Selesai 1 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 9 7 2 Penelantaran 4 3 3 Perebutan Hak Asuh Anak 3 3 4 Pelecehan Seksual 8 7 5 Pencemaran Nama Baik 4 3 6 Kekerasan terhadap Anak 1 1 Jumlah 29 24

## Sumber Data: P2TP2A Kabupaten Gowa
Berdasarkan  dari  penelitian  yang  telah  dilaksanakan  oleh  peneliti  di  Lembaga P2TP2A  Kab  Gowa,  dapat  digambarkan  bahwa  proses  penanganan  terhadap  bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah berjalan sangat efektif. Namun ada yang menjadi  catatan  oleh  peneliti  bahwa  data-data  pribadi  yang  mengadu  ke  P2TP2A  yang didapatkan  itu  sangat  dirahasiakan  karena  untuk  menjaga  nama  baik  pelaku  dan korbannya  yang  terlibat  dalam  persoalan  yang  berkaitan  dengan  kekerasan  terhadap anak  dan  perempuan.  Dalam  proses  perjalanan  kasus  yang  ditangani  oleh  lembaga P2TP2A  itu  tidak  selalu  berjalan  cepat  dan  lancar  namun  butuh  waktu  yang  panjang untuk  menyelesaikan  kasus  tersebut.  Hal  itu  dikarenakan  pemulihan  kondisi  psikologis korban terhadap trauma yang dialami.
Dalam  proses  penelitian  ini  dapat  diambil  pelajaran  bahwa  kesiapan  para  tim P2TP2A  sangat  siap  sekali  jika  ada  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  persoalan perempuan anak. Mereka sangat ramah dan santun dalam menyambut orang-orang yang ingin  mendapatkan  keadilan  dalam  setiap  laporannya.  Akan  tetapi,  itu  tidak  akan  bisa berjalan  sesuai  dengan  rencana  tanpa  adanya  beberapa  lembaga  mitra  yang  melakukan kerjasama dengan lembaga  P2TP2A Kabupaten Gowa.
Kemudian suatu kebanggaan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa  mendapatkan apresiasi  dari  Prof.  Dr.  Ir.  H.  M.  Nurdin  Abdullah,  M.  Agr  selaku  Gubernur  Sulawesi Selatan  memberikan  penghargaan  sebagai  Kabupaten  yang  memiliki  komitmen  dalam upaya  mewujudkan  kesetraaan  gender,  pemberdayaan  perempuan,  dan  perlindungan anak  pada  tanggal  27  Desember  2018.  Ditambah  lagi,  Pemerintah  Kabupaten  Gowa mendapat  penghargaan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  tahun  2019  dalam  kategori pratama pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia.  Hal  ini  membuktikan  bahwa lembaga P2TP2A  Kab. Gowa  telah  memberikan kontribusi  yang  baik dan  efektif  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban kekerasan  dan  dampak  secara  psikis  akibat  trauma  terhadap  perlakuan  yang  membuat mereka  merasa  tidak  aman.  Penghargaan  tersebut  menjadi  pemicu  agar  lembaga P2TP2A  bekerja  keras  lagi  untuk  menyelidiki  kasus-kasus  kekerasan  yang  mungkin sebagaian masyarakat masih  takut atau enggan  melaporkan, karena keberhasilan  sebuah
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
lembaga tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dari masyarakat. Agar waktu yang akan  mendatang  kasus  kekerasan  anak  yang  terjadi  di  Kab.  Gowa  semakin  berkurang dan  selalu  diberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  bahwa  tindak  kekerasan  terhadap anak adalah perbuatan melawan hukum.

## Upaya  Pencegahan  dan  Pemulihan  terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  oleh Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa
Berdasarkan  proses  memberikan  pelayanan  terhadap  kegiatan  yang  pada lembaga  tersebut  memiliki  empat  kegiatan  di  dalam  penanganannya  dalam  hal  untuk mengukur titik keberhasilan dalam menjalan  posisi strategisnya, yaitu:
Pada  penerimaan  sebuah  laporan,  mengolah  pendataan  berbagai  kasus, pelayanan  proses  jalan  hukum,  peroses  pelayanan  dalam  bidang  kesehatan  atau  sisi medisnya,  pembekalan  psikosialnay  serta  melakukan  pemulangan,  mejalani  reintegrasi dan  proses  layanan  konsep  rumah  aman. 7 Dalam  waktu  diterimanya  laporan  dan pendataan  dari  berbagai  kasus,  berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara  yang  dijalankan, terdapat beberapa hal yang manarik bagi peneliti bahwa di lembaga P2TP2A jika dinjau dari  segi  diterimanya  laporan  dan  pendataan  dari  berbagai  kasus  bagi  korban  sudah dilaksanakan  dengan  efektif  dan  sangat  terbuka  kepada  masyarakat  yang  sesuai  dengan tupoksinya  dalam  proses  kegiatan  diterimanya  laporan  dan  mendatadari  berbagai  kasus kekerasan,  baik  dalam  hal  menerima  laporan  dengan  melalui  media  komunikasi  telepon maupun dalam pelayanan diterimanya  laporan secara lansung. 8
Berdasarkan  berbagai  hasil  penelitian  dari  wawancara  yang  telah  dilaksanakan oleh peneliti bahwa  jika selama proses  hukum bagi korban  baik dimulai dari  pengaduan hingga  pada  pengadilan,  petugas  lembaga  P2TP2A  akan  selalu  mendampingi  dan bentuk  advokasi  yaitu,  akan  selalu  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  bantuan hukum,  melakukan  dan  melaksanakan  proses  pendampingan  kepada  lembaga  yang terkait,  misalnya  lembaga  Keplosian,  Kejaksaan,  Lembaga  Bantuan  Hukum,  dan lembaga  Pengadilan  serta  melaksanakan  pendampingan  bagi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  (KDR|T)  serta  harus  melaporkan  bentuk  ancaman  dan  intimidasi  dari semua pihak lainnya. 9
Kemudian  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  psikologi.  Berdasarkan  hasil wawancaranya  yang  telah  dilakukan  telah  menemukan  bahwa  untuk  melaksanakan kegiatan  dalam  bentuk  pemberian  pelayanan  dari  sisi  medis  dan  psikologi  yang  telah dilaksanakan  oleh  lembaga  P2TP2A,  telah  dilaksanakan  secara  maksimal,  komunikasi dan  ikatan  kerjasama  dengan  hubungan  mitra  kerja  selalu  berlansung  dengan  baik, namun  kadang  terdapat  pula  sarana  yang  selalu  akan  diharapkan  dipenuhi  supaya kegiatan  bisa  berjalan  secara  efektif  sesuai  yang  diinginkan.  Hal  ini  disebabkan bagaimana  proses  sarana  dan  prasanan  merupakan  salah  satu  bagian  yang  akan
7 Rahmawati  Rahman,  S.  STp  (Sekretaris  Lembaga  P2TP2A  Kabupaten  Gowa,  Wawancara, Gowa, 28 Februari 2020).
8 Kawaidah Alham, S.Sos., M.Si (Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa, Wawancara , 28 Februari 2020).
9 Rahmawati  Rahman,  S.  STp  (Sekretaris  Lembaga  P2TP2A  Kabupaten  Gowa,  Wawancara, Gowa, 28 Februari 2020).
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
menunjang  titik  keberhasilan  sehingga  program  yang  telah  direncanakan  dapat  berjalan dengan semestinya. 10
Perlindungan  P2TP2A  Kabupaten  Gowa  terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Perspektif Hifz al-Nafs
Anak  sebagai  amanah  dari  Allah  swt  salah  satu  kategori  memelihara  agama ( hifzh  al-din )  artinya  anak  itu  menjadi  tanggung  jawab  anak  tersebut  dari  aspek agamanya  dan  dengan  adanya  perlindungan  anak  berarti  anak  itu  mendapatkan perlindungan  bukan  hanya  dari  fisiknya  saja  tetapi  yang  menjadi  perhatian  dari  sisi agamanya.  Kedua,  perlindungan  anak  termasuk  juga  upaya  memelihara  jiwa  ( hifzh  al- nafs ),  anak  perlu  mendapatkan  perlindungan  jiwanya,  dalam  artian  untuk menyelematkan  anak, membangun  fisiknya  dan tumbuh sebagai manusia normal. 11
Perlindungan anak  dalam hal  upaya memelihara  jiwa ( hifzh  al-nafs ), tidak  fokus hanya  menjaga  dari  sisi  fisik  jasmaninya  saja  namun,  perlu  perlindungan  anak  dari aspek  keturunan,  agar  anak  tersebut  jelas  asal  keturunanya  darimana,  sehingga pengembangan  ke  depannya  anak  itu  tahu  siapa  orangtuanya.  Karena,  kondisi  saat  ini, ada  orang-orang  tertentu  terhadap  pemeliharaan  anak  kadang  mengacaukan  dari  sisi agamanya,  tidak  memberikan  informasi  siapa  orangtuanya,  makanya  sebagai  umat Islam bukan saja menjaga dari sisi agama, namun hal yang paling utama adalah menjaga keturunan dari anak tersebut. 12
Nabi  Muhammad  saw  melarang  orang  memukul  anak  lebih  dari  3x,  jika memukul  lebih  dari  3x  itu  berarti  memukul  dengan  bernafsu  bukan  memberikan pendidikan.  Karena  dalam  tuntunan  Nabi  Muhhamad  saw,  anak  ketika  berumur  10 tahun  jika  tidak  mengerjakan  sholat  akan  diberikan  hukuman,  namun  alat  pukul  yang digunakan  bukan  untuk  yang  mematikan  dan  tidak  di  wajah.  Bahkan,  perkataan  yang menyakiti  perasaan  anak  itu  dianggap  sebagai  kekerasan  verbal  dan  akan  menggangu sisi psikologis anak. 13
Eksistensi  Lembaga  P2TP2A  terhadap  upaya  ketika  anak  melakukan  kejahatan, dalam sisi agama anak tersebut belum bisa mewakilkan dirinya dalam persoalan hukum, termasuk  hartanya,  perkara  hukumnya,  dan  sebagainya.  Dengan  adanya  kehadiran lembaga  perlindungan  anak  itu  sangat  penting  karena  dari  sudut  pandang  agama,  anak tersebut belum bisa mewakili  dirinya  di ranah hukum.
Pada zaman Rasul tentu ada kekerasan terhadap anak, tapi mungkin tidak sampai pada  kekerasan  fisik  apalagi  pembunuhan,  karena  ketatnya  hukum qishash .    Kekerasan yang  bisa  terjadi  adalah  kekerasan  psikis.    Misalnya  orang  tua  membeda-bedakan
10 Rahmawati  Rahman,  S.  STp  (Sekretaris  Lembaga  P2TP2A  Kabupaten  Gowa,  Wawancara, Gowa, 28 Februari 2020).
11 Prof.  Dr.  H.  Abustani  Ilyas,  M.  Ag  (Rais  Syuriah  PC  NU  Kabupaten  Gowa, Wawancara , Gowa, 28 Mei 2020).
12 Prof.  Dr.  H.  Abustani  Ilyas,  M.  Ag  (Rais  Syuriah  PC  NU  Kabupaten  Gowa, Wawancara , Gowa, 28 Mei 2020).
13 Muhammad  Rizal,  S.Pd.,  M.Pd.I,  (Kordinator  Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah  Kabupaten  Gowa,  dan  Sekretaris  MUI  Kabupaten  Gowa, Wawancara ,  Gowa,  9  Juni 2020).
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
perlakuan  pada  anak-anaknya,  dalam  soal  kasih  sayang  atau  pemberian. 14 Dalam  posisi tingkatan konsep maqasid  al-syariah , pengakuan terhadap nasab atau keturunan adalah hifzul  al-nasl ,  tetapi  mengambil  nyawa  anak di  dalam  kandungan  atau  membunuh  anak tersebut  termasuk  kategori hifzul  al-nafs ,  antara hifzul  al-nafs dengan hifzul  al-nasl , lebih tinggi posisinya hifzul al-nafs daripada hifzul al-nasl . 15

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan  anak  korban  kekerasan  yaitu  dengan  cara  menerima  bentuk  laporan, melakukan  pendataan  kasus,  pelayanan  proses  hukum,  pelayanan  dari  segi  kesehatan atau  dari  segi  medis,  pelayanan  dari  segi  psikososial,  jalan  pemulangan,  proses reintegrasi dan cara pelayanan konsep rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang  dilakukan  oleh  lembaga  P2TP2A  Kab.  Gowa  terhadap  anak  sebagai  korban kekerasan, melalui pencegahannya daengan melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus,  mengundang  pihak-pihak  terkait  seperti  kepolisian,  pengadilan  agama,  rutan, yang  berkenaan  dengan  anak  dan  perempuan  serta  workshop  ke  sekolah-sekolah. Membentuk  satgas  yang  berfungsi  setiap  kecamatan  atau  desa  seperti  rumah  singgah yang  memberikan  rasa  aman  kepada  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan.  Analisis eksistensi  lembaga (P2TP2A) dalam  melindungi  anak korban kekerasan  memiliki  nilai kesamaan semangat memelihara jiwa ( Hifzul al-Nafs ). Hal ini didasarkan bahwa ketika anak  mengalami  penindasan  sejak  dini  akan  mengancam  keberlansungan  masa  depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.

## Saran
Dengan  terbentuknya  lembaga  P2TP2A  setalah  disahkannya  Undang-Undang Penghapusan  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)  Tahun  2004  dan  Undang- Undang  Penghapusan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  pada  Tahun  2007,  telah memberikah hasil yang baik yaitu luasnya akses bagi perempuan dan anak dari dampak korban kekerasan, untuk  memperoleh pendampingan  yang secara  maksimal  yang pada sebelumnya  lebih  banyak  dijalankan  oleh  masyarakat.  Lembaga  P2TP2A  memiliki tujuan  yang  bukan  hanya  dalam  menangani  kasus  kekerasan  akan  tetapi  juga memberikan pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, bencana, lingkungan hidup, dan lain- lain.  P2TP2A  merupakan  sebagai  titik  pusat  informasi  terhadap  perempuan  dan  anak, pusat pelayanan terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan, dan pusat proses pemberdayaan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Dalam  hal  ini,  semoga  penelitian  dapat bergunan  bagi  kehidupan  peneliti  maupun  bermanfaat  kepada  para  mahasiswa  yang bergelut di bidang hukum, serta bermanfaat pada kemajuan hukum di Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
14 Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A (Dewan Pertimbangan MUI Pusat Tahun 2010, Wawancara , 29 Juni 2020),
15 Dr.  (HC).  AGH.  H.  M.  Sanusi,  Lc  (Rais  Syuriah  NU  Sulawesi  Selatan, Wawancara ,  29  Juni 2020).
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
Anshori, Ibnu. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam . Jakarta: KPAI. 2007.
Arfa, Faisar Ananda Filsafat Hukum Islam . Medan: Citapustaka Media Perintis. 2007.
Busyro. Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam . Bukittinggi: Wade Group. 2016.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
Deputi  Bidang  Perlindungan  Anak  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang
Perlindungan  Anak  TAhun  2018 .  Jakarta:  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2019.
Effendi, Satria. Ushul Fiqh . Prenada Media, Jakarta. 2005.
Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak .  Bandung: Nuansa. 2006.
Ibrahim  bin  Musa  bin  Muhammad  Al-Lakhmi  Asy-Syatibi,  Abu  Ishaq. Kitab  al- Muawafaqat . Juz. I; Beirut Turki: Darul Fiqri. 1341 H.
Jumantoro, Totok. Kamus Ushul Fikih . Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
Kartini,  Kartono. Bimbingan  Bagi  Anak  dan  Remaja  Yang  Bermasalah .  Jakarta: Rajawali Press. 1991.
Koto, Alaiddin. Filsafat Hukum Islam . Ed. 1; Cet. III; Jakarta: Rajawali Press. 2014.
Labib, Muhsein. Dasar-dasar Hukum Islam: Sebuah Pengantar . Malang:  Yayasan  Al- Kautsar Malang. 1999.
Mufidah  Ch,  dkk, Haruskah  Perempuan  dan  Anak  Dikorbankan  ? .  Yogyakarta:  Pilar Media. 2006.
Mugiarso, Heru. Bimbingan dan Konseling. Semarang: UPT MKK UNNES. 2009.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani. Filsafat  Hukum  Islam .  Ed.  I;  Cet.  II;  Jakarta: Rajawali Press. 2014.
Priyatno  dan  Erman  Anti, Dasar-Dasar  Bimbingan  dan  Konseling .  Jakarta:  Rineka Cipta. 1999.
Rohidin. Pengantar  Hukum  Islam:  Dari  Semenanjung  Arabia  hingga  Indonesia . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung. Alfabeta. 2013.
Sumitro,  Irma  Setyowati. Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak .  Jakarta:  Bumi  Aksara. 1990.
Suparman Usman dan Itang. Filsafat Hukum Islam . Cet. II; Banten: Laksita Indonesia. 2015.
Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak . Jakarta: Kencana. 2010.
Tim Penerbit. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang No. 35 tahun 2014 . Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
Tim  Penyusun, Pandangan  Islam  tentang  Perlindungan  Anak:  Dalil-dalil  Al-Qur’an dan Hadis . Makassar:Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). 2015.
Yulia,  Rena. Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)
Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade
Yusuf,  A.  Muri. Metode  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian  Gabungan . Ed. I; Jakarta: Kencana. 2014.

## Jurnal
Emy Rosnawati, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  dalam  Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga .    JURNAL KOSMIK  HUKUM  Vol.  18  No.  1  Januari  2018.  Fakultas  Hukum  Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.