Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 1, April 2023, pp. 71~82 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.225 ║ 71

## Local government policy in the watershed  management of cisadane river on Banten Province

## Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah aliran sungai cisadane di Provinsi Banten
Chika Putri Nuralifa 1 , Syarifah Izzatul Maula 2 , Ilham Aji Pangestu 3 *, Muhammad Mpu Samudra 4 1,2,3,4 Faculty of Law Syekh-Yusuf Islamic University, Tangerang, Indonesia, 2102010009@students.unis.ac.id 1 2102010007@unis.ac.id 2 , iapangestu@unis.ac.id 3 samudra@unis.ac.id 4
*Corresponding Author: iapangestu@unis.ac.id

## ABSTRACT
River is the main source of water which is used to support the primary needed of surrounding community. One of these rivers is the Cisadane River, which is located in Tangerang. This study aims to find out how the Banten Provincial  Government's  policies  are  related  to the  management  of  the  Cisadane  River  Basin  Area.  This research belongs to Normative Law research which has Prescriptive sight. The legal source of this study is obtain through the library research. This reseach used statute approach and case approach. Based on the results of research and discussion, showed that there is no policy related to the management of the Cisadane River  Basin  Area,  neither  in  Tangerang  City,  nor  in  South  Tangerang,  nor  in  Tangerang  Regency.  The recommended solution that can be given is wether the Regional Governments in Banten Province, or South Tangerang, or Tangerang Regency, to legislate the Regional Policy related to the Management of the Cisadane River Basin Area. Second, optimizing the role of  surrounding community of the Cisadane River Basin Area in Banten  Province  for  caring  and  maintaining  enviromental  hygiene,  wether  in  the  river  or  surrounding environment near to the river which can be minimized the impact of river pollution.
Keywords : Policy; Local Government; Watersheds.

## ABSTRAK
Sungai  menjadi  sumber  mata  air  utama  yang  dimanfaatkan  guna  menunjang  keperluan  primer masyarakat di sekitarnya. Salah satu sungai tersebut ialah sungai Cisadane yang terletak di Tangerang. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cisadane. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum Normatif yang memiliki sifat Preskriptif. Adapun bahan hukum diperoleh melalui lewat studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan (statute approach ) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa belum ada kebijakan terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cisadane, baik di Kota  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan  dan  Kabupaten  Tangerang.  Adapun  saran  yang  diberikan diantaranya adalah, kepada Pemerintah Daerah baik di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan,  dan  Kabupaten  Tangerang,  untuk  membentuk  Peraturan  Daerah  terkait  dengan  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cisadane. Kedua, megoptimalkan peran masyarakat sekitar Daerah Aliran Sungai Cisadane di Provinsi Banten dalam merawat dan menjaga kebersihan lingkungan, baik sungai maupun lingkungan sekitar sungai agar dapat meminimalisir dampak tercemarnya sungai.
Kata kunci: Kebijakan; Pemerintah Daerah; Daerah Aliran Sungai.
72

## 1. PENDAHULUAN
Negara merupakan media rakyat untuk menggapai harapan atau tujuan bangsa, kemudian dalam  pengoperasiannya  disebut  pemerintahan.  Fungsi  pemerintah  umpamanya  menjadi ujung  tombak  bergeraknya  sebuah  perhimpunan  independensi  yang  biasa  dikenal  dengan negara. Untuk meraih haluannya, pemerintahan yang efektif adalah salah satu elemen penting guna menjangkau haluan tersebut. Kata "Pemerintah" dalam makna singkat melingkupi aspek eksekutif serta dalam makna komperhensif melingkupi seluruh supremasi yang terdapat di dalam negara (Said, 2015). Maka dari itu, pemerintah merupakan sebuah instansi, unit, atau lembaga  yang  memegang  kewenangan  guna  memimpin  suatu  negara.  Sedangkan  semua kegiatan  pemerintahan  memiliki  kewajiban,  peran  serta  kekuasaan  yang  dilakukan  seraya terstruktur, baik melalui instansi, unit maupun lembaga pemerintah agar tercapainya suatu cita-cita negara (Said, 2015).
Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kema kmuran  rakyat.”  Daerah  Aliran  Sungai  berikutnya yakni  suatu  komponen  dari  bumi  sekaligus  menyimpan  air  serta  kekayaan  alam  sampai- sampai negara wajib melindungi, mengatur, menguasai dan mengelolanya demi melahirkan ketentraman untuk masyarakat (Nita Ariyani, Dwi Oktafia Ariyanti, 2020). Kehidupan manusia dengan sungai memiliki hubungan yang sudah ada sejak dahulu. Ada banyak sekali tempat manusia  tinggal  yang  berdampingan  bersama  sungai,  sebab  di  kehidupan  manusia  pasti memerlukan air (Darmakusuma Darmanto, 2013).
Selanjutnya,  pada  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal  1  ayat  2  menyatakan  bahwa  yang  disebut  dengan  pemerintahan  daerah  yaitu penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (Fauzi,  2019).  Beralaskan  azas  otonomi  seraya  tugas  pembantuan  melalui prinsip  otonomi  selapang-lapangnya  sesuai  dengan  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia seperti diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, adapun yang disebut dengan pemerintah daerah yakni pemimpin daerah unsur laksana penyelenggara Pemerintahan  Daerah  guna  membimbing  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang merupakan bagian dari daerah otonom (Fauzi, 2019).
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  Pasal  1 angka (2) merupakan sebuah cara yang terstruktur dan terintegrasi, demi mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan menangkal perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,  adapun  di  dalamnya  berisi  perancangan,  pendayagunaan,  penanganan,  pelestarian, pengawasan,  dan  penegakan  hokum  (Kaehuwoba,  2018).  Adapun  dalam  melindungi  dan mengelola lingkungan hidup juga di atur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal tersebut juga termasuk dalam mengelola dan memelihara Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dilaksanakan melalui pemerintah daerah (Kaehuwoba, 2018).
DAS adalah kesatuan dari sistem ekologi di mana molekul bakunya terbentuk dari sumber daya  alam  tanah,  air  dan  vegetasi  seraya  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  subjek  dari pemanfaat sumberdaya alam tersebut (Upadani, 2017). Kendati demikian, skema DAS terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Sistem ekologi yang terdapat pada DAS di bagian hulu merupakan hal yang penting dalam sistem DAS, karena memiliki fungsi untuk melindungi prosedur tata air DAS meliputi keseluruhan (Deki Andes Putra, Satria Putra Utama, 2019). Sungai sebagai sumber air dapat digunakan untuk aktivitas manusia namun, akibat dari
aktivitas tersebut menimbulkan permasalahan yaitu aliran air sungai menjadi tercemar dan memiliki dampak terjadinya penurunan kualitas air (Rahman, Robet Triarjunet, 2020).
Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia di antaranya yaitu untuk kepentingan pertanian,  perikanan,  peternakan,  industri,  aktivitas  rumah  tangga  dll,  karena  dari  hal-hal tersebut dapat mengakibatkan sungai menjadi tercemar  (Rahman, Robet Triarjunet, 2020). Pada  hakikatnya,  air menurut  masyarakat  seraya  makhluk  hidup  lainnya  memiliki  manfaat yang amat penting, maka dari itu eksistensi dari mata air hendaklah dirawat dengan baik dan benar, meliputi segi kuantitas serta kualitas (Devi Ramadhawati, Heru Dwi Wahyono, 2021). Sungai adalah mata air baku yang digunakan demi mencukupi keperluan masyarakat. Salah satu dari sungai tersebut terletak di Tangerang yaitu sungai Cisadane. Sungai Cisadane yaitu sungai yang melewati 44 kecamatan di 5 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.  Panjang dari sungai ini yaitu 126 km serta lebar dari segenap kawasan DAS kira-kira 151.808 ha (Devi Ramadhawati, Heru Dwi Wahyono, 2021). Sungai Cisadane di Tangerang juga menjadi sumber utama air baku bagi PDAM Tangerang untuk dipakai sebagai penyediaan air bersih bagi wilayah Tangerang  (Idi Namara, Djoko M Hartono, Yusuf Latief, 2022).
Sungai  Cisadane  meskipun  termasuk  kedalam  sumber  utama  air  baku  PDAM,  faktanya terdapat masalah yang terjadi pada Sungai Cisadane, yang pertama Sungai Cisadane diduga menanggung  dampak  buruk  akibat  dari  perubahan  tata  guna  lahan.  Tidak  hanya  menjadi kawasan pemukiman dan taman kota saja, sungai juga menjadi salah satu lintasan transportasi yang mempergunakan sampan sederhana guna menyeberangkan penduduk dari daratan ke daratan  yang  berbeda  (Laksanawati,  2018).  Upaya  untuk  mendapatkan  kekayaan  sungai dengan cara mencari ikan juga biasa dilakukan oleh para nelayan. Seluruh aktivitas tersebut dapat  mempengaruhi  dan  menurunkan  kualitas  air  serta  memiliki  potensi  tercemar  pada perairan di sungai Cisadane (Laksanawati, 2018).
Kedua, pada bagian hulu Sungai Ciadane juga sudah tercemar, yang mana bagian sungai yang  menuju  ke  hilir  kualitas  airnya  semakin  menurun.  Hal  ini  disebabkan  karena ditemukannya bahan pencemar yang masuk ke dalam badan sungai, zat polusi tersebut bisa berbentuk limbah domestik, limbah industri, maupun limbah pertanian (Devi Ramadhawati, Heru Dwi Wahyono, 2021). Ketiga, menurunnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat yang berada  di  daerah  sekitar  Sungai  Cisadane  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  menjaga  dan melestarikan  wilayah  sungai  supaya  dapat  meminimalisir  terjadi  kerusakan  lingkungan. Berikut  adalah  contoh  masih  tingginya  tingkat  kelalaian  masyarakat  disekitaran  Sungai Cisadane  yang  melemparkan  sampah  rumah  tangga  sembarangan  ke  aliran  sungai  telah memicu  sungai  menjadi  kumuh  dan  berbau  busuk  (A.  Riky  Pamungkas,  2015).  Informasi serupa yang terkait dengan pencemaran air Sungai Cisadane yaitu mengutip dari medcom.id berdasarkan  waktu  dua  bulan  terakhir  pada  tahun  2021  dan  awal  Januari  tahun  2022, banyaknya sampah yang terjerat pada Waste Trap memperoleh kenaikan mulai 2,4 ton pada November, lantas bertambah jadi 3,5 ton di bulan Desember 2021. "kendati demikian, pada Januari 2022 mendapati 3 ton lebih. Itu semua merupakan dampak dari sumbangan terbanyak yaitu kantung plastik, sachet kemasan, botol plastik PET, Styrofoam serta jenis-jenis sampah plastik lainnya. Jika telah memuat mikro plastik, maka hal termasuk ke dalam tingkatan gawat" (Dwitama, n.d.).
Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini memiliki maksud untuk mengetahui dengan cara bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Banten terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cisadane dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu terdapat pada penelitian
74
yang disusun oleh Desi Rosarina dan Ellysa Kusuma Laksanawati  dengan judul Studi Kualitas Air  Sungai  Cisadane  Kota  Tangerang  Ditinjau  Dari  Parameter  Fisika  (Laksanawati,  2018). Berdasarkan  penelitian  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwasanya  kualitas  pada  air  Sungai Cisadane  Kota  Tangerang  menurut  sifat  fisikanya  masih  mencakup  baku  mutu  lingkungan kelas II berlandaskan PP No. 82 tahun 2001 yang berisi tentang suhu rata-rata 28,57oC, TDS dengan nilai rata-rata 55,67 mg/L, TSS umumnya berisi 26,33 mg/L, rona lumayan tidak jernih sampai  pekat,  beraroma  mulai  sedikit  berbau  bahkan  menyengat  menyusul  kecerahan mendapati  skor  7,7  cm.  Selanjutnya,  penelitian  yang  disusun  oleh  Endah  Lestari  dan  Ranti Hidayawanti (2016) dengan judul Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu Dalam Mengatasi Ketidakseimbangan  Kebutuhan  Air  Bersih  Dan  Permasalahan  Banjir  (Kajian  Daerah  Aliran Sungai Cisadane) (Lestari, 2016).
Berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  konfigurasi  transisi pemakaian  teritori  DAS  Cisadane  dengan  dimensi  113,511  Ha  mendapati  transformasi  di setiap tahunnya. Kemudian pada belahan Hulu sungai, biasanya bentangan hutan mengalami penyusutan  ±3.872  Ha/tahun,  kemudian  diikuti  dengan  pemukiman  penduduk  yang  terus meningkat ±1.882 Ha/tahun. Terakhir penelitian yang disusun oleh Muhammad Dawud, Idi Namara, Nurul Chayati dan Fadhilla Muhammad dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Berbasis Masyarakat (Muhammad Dawud, Idi Namara, Nurul Chayati, 2016). Berdasarkan penelitian yang tertera bisa ditarik simpulan bahwasanya penyebab menurunnya kualitas air Sungai Cisadane diakibatkan oleh tingginya jumlah penduduk di wiliayah Sungai Cisadane yang masih belum mempunyai WC, maka dari itu masih  banyak penduduk yang BAB sembarangan di sungai, selain itu kapasitas Industri Pengelolaan  Limbah  Tinja  (IPLT)  di  Kota  Tangerang  masih  terbatas  karena  kurangnya teknologi dan kesiapan suatu sarana truk penyedot tinja serta terbatasnya biaya operasional.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  kebenaran  koherensi (Marzuki, 2013). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Bahan  hukum diperoleh melalui studi kepustakaan.. Bahan hukum dalam penelitian hukum ini terdiri atas bahan hkum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas perarturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahn yang akan dikaji. Bahn hukum sekunder terdiri atas referensi-referensi seperti jurnal-jurnal, buku, prosiding, dan seterusnya yang terkait dengan permaslahan yang diteliti.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Daerah Aliran Sungai Cisadane
Sungai  ialah  salah  satu  sumber  utama  air  permukaan  guna  mencukupi  keperluan manusia. Air dari sungai tak hanya dipakai untuk keperluan manusia mulai dari air minum, mencuci dan lain sebagainya, melainkan digunakan juga dalam sektor industri, bahkan dipakai juga  untuk  pembangkit  listrik  (Lestari,  2016).  Kebutuhan  air  akan  semakin  meningkat berdasarkan dengan meningkatnya juga pertumbuhan penduduk serta hal tersebut dipastikan karena  kemajuan  dari  kawasan  tersebut.  Kebutuhan  air  akan selalu  dibutuhkan  karena  hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makan serta aktivitas masyarakat sekitar. Kebutuhan  itu  tidak  bisa  disingkirkan,  akan  tetapi  harus  diperkirakan  serta  dibuat
perencanaan pemanfaatan dengan sebaik mungkin (Lestari, 2016). Oleh karenanya, air harus dilindungi supaya tetap berfungsi bagi kehidupan banyak  orang dan mahluk hidup lainnya. Definisi  itu  membuktikan  bahwasannya  air  mempunyai  fungsi  yang  sangat  esensial,  selalu tersedia  serta  lestari,  agar  bisa  mendukung  kehidupan  serta  dalam  mengaktualisasikan pembangunan di periode saat ini maupun akan mendatang (Sudinda, 2021).
Definisi DAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 merupakan suatu kesatuan kawasan yang meliputi daratan, sungai beserta ana-anak sungai, juga memiliki peran untuk  menampung,  menyimpan  selain  itu  juga  untuk  mengalirkan  air  yang  berasal  dari curahan  hujan  menuju  danau  ataupun  menuju  laut  secara  alamiah,  yang  batas  di  darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas di daratan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Daerah Aliran Sungai dapat disingkat juga dengan DAS yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Watershed dan Catchment Area berisi skala bentangan yang sedikit yakni sebuah kawasan daratan yang dipisahkan akibat adanya punggung  bukit  atau  batas-batas  penguraian  topografi,  guna  berperan  memperoleh, mencadangkan dan mengalirkan curah hujan yang mendarat di atasnya menuju dasar sungai seraya tetap mengalir hingga mencapai anak sungai kemudian melaju menuju sungai utama, dan berakhir menuju danau (waduk) dan juga laut (Naharuddin, Herman Harijanto, 2018).
DAS ialah sistem ekologi yang bagian-bagian bakunya mencakup sumber daya alam tanah, air, tumbuhan, seraya sumber daya manusia laksana pemeran pendayagunaan sumber daya alam yang tertera (Ismah Pudji Rahayu Ishak, 2016). Diantara semua DAS yang terdapat di Provinsi Banten salah satunya ialah DAS Cisadane. Sungai Cisadane ialah sungai yang begitu penting  di  Banten.  Sungai  Cisadane  mengalir  melalui  kawasan  Provinsi  Jawa  Barat  hingga Provinsi Banten seraya melalui Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yaitu termasuk sungai yang dipakai sebagai material pokok air PDAM, pertanian, perikanan,  dan  perindustrian  mulai  dari  tingkatan  kecil  sekalipun  besar  (Haidir,  Namara, Chayati, & Muhammad, 2016). Menurut kementrian kehutanan,  DAS Cisadane merupakan DAS pengutamaan yang tergolong masuk ke kawasan kerja konservasi tanah untuk pembangunan jangka menengah (Pranoto, Saptomo, Waspodo, Pertanian, & Indonesia, 2016).
DAS  Cisadane  secara  geografis  beretempat  di  titik  106.4808335  -106.94416688  BT dan  -6.78833  sampai  -6.0041662  BB.  DAS  Cisadane  berbatasan  dengan  sebelah  utara  Laut Jawa, bagian selatan DAS Cimandiri, DAS Ciliwung lalu di sebelah timur DAS Kali Angke dan di sebelah  barat  DAS  Cimanceri.  Sumber  air  DAS  Cisadane  bersumber  dari  Taman  Nasional Gunung  Gede  Pangrango  serta  Taman  Nasional  Halimun  Salak.  Aliran  Sungai  Cisadane mengalir sepanjang 1.047 Km seraya memiliki luas menjangkau 1.343,77 Km2 dari wilayah hulu  hingga  hilir.  Pada  lintasan  sungai  juga  digunakan  warga  sekitar  bilamana  bertempat tinggal  disekitar  pinggiran  sungai  guna  mencukupi  kepentingan  hidup  sehari-hari  meliputi penggunaan  yang  bermacam.  Berlandaskan  pemetaan  yang  terperinci  di  muka  bumi (Topografi),  pada  hulu  DAS  Cisadane  meliputi  daerah  berbukit  dengan  ketinggian  hingga 3.000m  dpl  seraya mendapati  kemiringan  lereng hingga  40%.  Kemudian, pada  hilir  hingga tengah berisikan daerah datar sampai bergelombang (Sudinda, 2021).
DAS Cisadane pada hulunya melingkupi Kabupaten Bogor serta sebagian Kota Bogor penggunaan lahan rata-rata untuk hutan, perkebunan, ladang, pemukiman dan lahan kosong. Kendati  demikian,  pada segmen  tengah serta  hilir mencakup  Kota  Tangerang  Selatan,  Kota Tangerang  dan  Kabupaten  Tangerang,  pemakaian  lahan  didominasi  oleh  tempat  tinggal masyarakat sekitar, ladang dan lahan kosong (Sudinda, 2021). Pada tahun 2010 berdasarkan
76
sensus penduduk, jumlah sensus penduduk di DAS Cisadane mencapai 3,49 juta jiwa beserta tingkat  kepadatan  penduduk  23  juta  jiwa/Ha,  seraya  penyebaran  pemukiman  terbanyak  di subDAS  Cisadane  Tengah  39,8%  dan  sub  DAS  Cisadane  Hulu  30%  (Krisnaningtyas  & Trimarmanti, 2014).
Salah  satu  penyokong  sumber  air  tertinggi  untuk  warga  Kota  Tangerang  seraya sekelilingnya  yaitu  Sungai  Cisadane.  Semakin  bertambahnya  pertumbuhan  segenap  aspek kehidupan, laksana akibat pesatnya pertambahan pemukiman seraya pengembangan sebuah wilayah, kendati memerlukan pengelolaan alokasi air akan melambung juga dalam keperluan serta desakan penyajian air (Lestari, 2016). Sayangnya, kualitas air Sungai Cisadane menurun dikarenakan  dampak  dari  berbagai  aktivitas  manusia.  Pada  akhirnya,  penurunan  mutu  air Sungai  Cisadane  bisa  memudarkan  peranan  serta  nilai  sistem  ekologi  Sungai  Cisadane terhadap  manusia  dan  mahkluk  hidup  yang  berada  di  perairan.  Oleh  karena  itu,  kebijakan pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  dalam  mengelola  dan  memelihara  DAS  Cisadane. Namun,  dalam  membuat  sebuah  kebijakan  pemerintah  juga  harus  mempelajari  lebih  dulu bahwasanya kebijakan yang diciptakan bisa menghasilkan efek negatif atau tidak bagi warga. Seraya demikian bertujuan supaya kebijakan yang diciptakan tidak berlawanan dengan warga lebih lagi bilamana merugikan masyarakat (Sugara, 2017).

## 2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Hal Lingkungan Hidup Mengenai DAS Cisadane
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Provinsi  Banten  menguraikan perihal bentangan wilayah Provinsi Banten yakni seluas 8.651,20 km2, secara Administratif terdapat  4  (empat)  kabupaten  di  Provinsi  Banten  meliputi Tangerang,  Serang,  Lebak,  serta terdapat 2 (dua) Kota meliputi Tangerang dan Cilegon. Kawasan Provinsi Banten terletak pada batas  astronomis  105º01'11"-  106º07'12"  Bujur  Timur  dan  05º07'50"  -  07º01'01"  Lintang Selatan, terletak pada jalur perdagangan nasional dan internasional  yaitu Selat Sunda  yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) karena letaknya yang strategis (UU Nomor 23  Tahun  2000  tentang  Pembentukan  Provinsi  Banten).  Berdasarkan  tumpang  susun  citra satelit, keseluruhan jumlah DAS yang meliputi DAS kecil maupun DAS besar terdapat jumlah sebanyak 299 DAS di wilayah Provinsi Banten.
Dalam melaksanakan penanganannya, terdapat 4 (empat) DAS yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi serta memiliki kepentingan dalam Provinsi Banten seperti DAS Cisadane, DAS Cidanau, DAS Ciujung dan DAS Cibanten pengelolaannya sudah dilakukan secara terpadu.  Pemerintah  Kota  Tangerang  memiliki  kewajiban  untuk  mengawasi,  merawat  dan mengembangkan manfaat daripada Sungai Cisadane agar berguna, tidak cuma sebagai sumber air bersih, akan tetapi harus memiliki peran sebagai aset wisata yang dapat diperlihatkan bagi Kota  Tangerang  karena  keberadaan  dan  fungsi  Sungai  Cisadane  sangat  penting.  Baik Pemerintah  Kota  Tangerang  maupun  Pemerintah  Pusat  telah  berkongsi  memiliki  program untuk  memanifestasikan  Kot a  Tangerang  sebagai  ‘Water  Front  City’,  yang  mana  sungai tersebut merupakan halaman depan Kota Tangerang (Irawan, 2014).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  No.  2  Tahun  2011  Pasal  36  Ayat  1 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Banten  Tahun  2010-2030  diterangkan bahwasannya hasil proses perencanaan dalam pengembangan sistem jaringan sumber daya air dipusatkan untuk menunjang air bersih melalui cara sumber air tanah dan juga sumber air permukaan  harus  dioptimalkan.  Dengan mewujudkan  cita-cita  tersebut, maka  usaha  dalam mengelola mutu air sungai perlu pihak-pihak atau segenap pihak yang terkait (stakeholders)
77 yang dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya air dengan masing-masing kepentingan dan tujuannya. Para segenap pihak yang terkait (stakeholders) ialah pihak-pihak terkait terdiri dari unsur  pemerintah  dan  bukan  pemerintah  yang  memiliki  peran  penting  dan  dalam  upaya pengelolaan  DAS  tersebut  harus  diperhitungkan.  Para  pihak  terkait  tersebut  merupakan terdiri  dari  unsur  pemerintah  baik  pemerintah  pusat  dan  daerah,  dunia  usaha/partikelir, orang yang berpendidikan tinggi dan tentunya warga sekitar (Haidir et al., 2016).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  No.  10  Tahun  2011  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwasannya peranan Pemerintah Provinsi itu diperlukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, pendayagunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dalam menjaga nilai mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Banten. Kelangsungan hidup baik bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya dapat terancam  apabila  terjadinya  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup,  maka  dari  itu  untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup harus dilakukan dengan benar dan konsisten oleh semua  pemangku  kepentingan  (Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  10  Tahun  2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup juga di atur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tujuan  pengelolaan  kualitas  air  dan  perlindungan  air  adalah  untuk  menjaga ketersediaan  air  di  berbagai  sumber  air  agar memenuhi  kriteria  kualitas  air  sesuai  dengan namanya  serta  pencemaran  air  dapat  terkendali.  Sehingga  hal  tersebut  diatur  di  dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian  Pencemaran  Air  di  Kota  Tangerang.  Dalam  pelaksanaan  upaya  pemerintah daerah, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah Kota Tangerang, seperti dalam mengkoordinasi  pengawasan  dalam  pencemaran  yang  belum  optimal,  kurangnya penyelarasan  dalam  penerbitan  perizinan  dalam  pembuangan  limbah,  belum  berjalannya sosialisasi  perda  secara  maksimal,  karena  belum  terdapat  peraturan  walikota  maka  masih banyak industri yang melanggar Peraturan Daerah (Wilter Sariyanto Simanjuntak, Idi Namara, Nurul Chayati, 2016). Karenanya, hingga saat ini belum ada suatu kebijakan dalam melindungi serta mengelola DAS Cisadane baik dalam Peraturan Provinsi bnaten, Peraturan Daerah Kota Tangerang, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (Haidir et al., 2016).
Tujuan  dari  mengelola  kualitas  air  sungai  adalah  agar  menciptakan  situasi  yang maksimal bagi sumber daya alam baik bagi tumbuhan, tanah dan air dalam suatu DAS sehingga banyak memiliki kegunaan yang berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia (Haidir et al., 2016).  Dengan  adanya  kebijakan  pemerintah,  salah  satunya  adalah  cara  mengelola  dan mengatur  kepentingan  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  kolektif.  Contohnya  adalah  untuk menciptakan  lingkungan  yang  bersih  diperlukan  peraturan  agar  kegiatan  tersebut  dapat berjalan secara teratur. Maka dari itu, agar peraturan tersebut dapat digerakkan oleh lembaga pemerintahan,  maka  dalam  mengelola  serta  memeliharanya  harus  memiliki  seorang pemimpin yang baik (Puja Hardina, 2021).

## 3. Permasalahan Dalam DAS Cisadane
Sungai juga menjadi sumber mata air yang paling tercemar. Sungai di Indonesia pada umumnya tidak bersih sedangkan sungai mempunyai fungsi yang banyak bagi manusia. Bukan hanya  itu  saja,  sungai  juga  memiliki  fungsi  yang  berlimpah  terhadap  sistem  ekologi  yang berada  di  sekitaran  sungai  (Sri  Septi  Dyah  Pratiwi,  Yushardi,  2021).  Penjelasan  yang  tepat terhadap pencemaran air terbagi menjadi dua kelompok yakni melalui proses terkontaminasi
78
atau  dikontaminasikannya  organisme,  energi,  zat  ataupun  molekul  bisa  memicu  eksesif terhadap  material  baku  mutu  yang  sudah  diputuskann.  Timbulnya  kontaminasi  terhadap sungai disebabkan melalui dua sumber yakni awal mula melalui sumber tertentu  (Sri Septi Dyah Pratiwi, Yushardi, 2021). Berikut adalah contoh sumber tertentu merupakan akibat dari sebuah  kegiatan industri serta limbah  lokal  yang tergabung. Kemudian sumber selanjutnya yakni sumber tak menentu yang bersumber pada adanya kesibukan dari sektor penduduk, lalu lintas seraya pertanian.
Terkontaminasinya  air  bisa  timbul  akibat  faktor  biologi,  kimia  ataupun  fisika. Pencemaran kimia terbagi jadi dua yakni kimia organik seraya kimia anorganik. kontaminasi bisa muncul melalui faktor-faktor di atas apabila melampaui baku mutu maka akan berdampak buruk bagi flora dan fauna perairan seraya manusia apabila dipakai untuk kehidupan sehari- hari (Sri Septi Dyah Pratiwi, Yushardi, 2021). Sebenarnya, masyarakat yang berada disekeliling Sungai Cisadane mempunyai berbagai macam cara alternatif guna mencukupi kebutuhan air, yakni  dengan  cara  pemanfaatan  air  bawah  tanah,  lalu  ada  juga  melalui  cara  belanja  air  di perusahaan  penyedia  air  bersih.  Kendati  demikian,  upaya  pemenuhan  air  bersih  untuk kehidupan  di  atas  mengharuskan  masyarakat  mengeluarkan  biaya  yang  cukup  mahal. Masyarakat yang bermukim di dekat aliran Sungai Cisadane mau tidak mau tetap memakai air sungai  guna  melengkapi  kebutuhan  sehari-hari,  meskipun  air  sungai  tersebut  sudah terkontaminasi limbah yang berasal dari pemukiman, industri, seraya akibat kegiatan ekonomi (Muhammad Dawud, Idi Namara, Nurul Chayati, 2016).
Konsep masyarakat yang bersih di kawasan Sungai Cisadane sepanjang ini masih tetap memercayakan impak dari kewajiban pemerintah selaku indeks. Dapat kita ketahui menurut konsep kebersihan yang tertera diatas berisi hal yang berkaitan dengan konsep kesehatan. Konsep kesehatan terbagi menjadi dua, yakni pertama konsep “kesehatan relatif”, kemudian yang  kedua  yaitu  konsep  “kesehatan  absolut”.  Kesehatan  relatif  berisi  patokan  seperti  apa tahapan  kesehatan  bila  terurai  pada  sela-sela  warga  yang  bermukim  dibeberapa tempat/kawasan.  Sementara  itu  kesehatan  absolut  berisi  kadar  rendah,  bisa  diucapkan bahwasanya seseorang itu layaknya di garis dasar berdasarkan tahap kesehatan yang kronis. Mengutip  dari  World  Health  Organization  (WHO)  pembicara  Azwar    mengutarakan  bahwa subjek  yang  tercakup  di  dalam  kesehatan  lingkungan  dikelompokkan  menjadi  beberapa masalah,  antara  lain  yakni  permasalahan  mengenai  air,  limbah,  makanan  dan  minuman, perumahan  dan  bangunan,  pencemaran  terhadap  udara,  tanah,  dan  air,  sampai  dengan permasalahan kesehatan kerja (Muhammad Dawud, Idi Namara, Nurul Chayati, 2016)
Sungai  Cisadane  terdapat  di  Kota  Tangerang  termasuk  ke  dalam  sumber  utama  air baku bagi PDAM Kota Tangerang antara lain yakni diperuntukan bagi penyediaan air bersih untuk  wilayah  Tangerang.  Menurut  hasil  dari  observasi  Japan  International  Cooperation Agency  (JICA),  berpartisipasi  bersama  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  Kota Tangerang  pada  tahun  2012,  84%  air  sungai  sudah  terkontaminasi  limbah  lokal.  Kendati demikan, 14% air sungai yang lain pun telah tercemar limbah dari sektor industri karena tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), sementara itu 2% lainnya mengacu kepada dampak terkontaminasi limbah lainnya (Ida Namara, Kurniati, 2016).
Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam DAS Cisadane, yang pertama yaitu dampak buruk yang dialami Sungai Cisadane akibat perubahan tata guna lahan. Selain menjadi kawasan  tempat  tinggal  masyarakat,  wisata  taman  kota  serta  menjadi  salah  satu  jalur transportasi  warga  menggunakan  perahu  kecil  guna  menyebrangi  tdari  satu  daratan  ke daratan yang lain. Seluruh nelayan juga boleh menangkap ikan di sungai. Seluuruh aktivitas
yang tertera di atas, pada akhirnya dapat menjangkitkan kualitas air seraya memiliki potensi tercemar  pada  Sungai  Cisadane,  akan  berakibatkan  kualitas  air  mengalami  penurunan (Laksanawati,  2018).  Permasahalan  kedua  yaitu,  pada  daerah  awalan  Sungai  Ciadane  juga terkotori, kendati semakin ke hilir mutu airnya semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena terdapat  bahan  pencemar  yang  telah  masuk  ke  dalam  badan  sungai,  material  berbahaya tersebut dapat berbentuk limbah lokal, limbah industri, limbah pertanian maupun ditimbulkan lantaran kultur masyarakat setempat antara lain melakukan aktivitas MCK di sepanjang aliran Sungai Cisadane (Devi Ramadhawati, Heru Dwi Wahyono, 2021). Permasalahan ketiga yaitu, rendahnya  kedisiplinan  dan  kesadaran  masyarakat  kawasan  sungai  guna  berkontribusi dengan  aktif  dalam  upaya  menjaga  dan  melestarikan  kawasan  sungai  supaya  kerusakan lingkungan  tidak  terjadi  lagi.  Berikut  contoh  seperti  sungai  yang  masih  digunakan  sebagai media pembuangan limbah terutama para pelaku industri sampai-sampai memicu air sungai menjadi kotor dan tercemar dan masih banyak masyarakar yang membuang limbah rumah tangga ke sungai (A. Riky Pamungkas, 2015).

## 4. Kontribusi Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian DAS Cisadane
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI 1945  berisi  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan      alam      yang terkandung      di      dalamnya      dimiliki      oleh      negara      dan  dipakai  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat.” DAS menjadi salah satu komponen bumi yang mencadangkan air serta kekayaan alam sampai-sampai wajib dijaga, ditata, diambil alih dan diurus oleh negara dalam rangka  demi  mewujudkan  kemakmuran  untuk  rakyat  (Nita  Ariyani,  Dwi  Oktafia  Ariyanti, 2020).  Selain  pemerintah  mengeluarkan  kebijakannya  dalam  melindungi  dan  mengelola lingkungan  hidup,  tentunya  masyarakat  juga  harus  berkontribusi  dalam  menjaga  dan mengelolanya agar lingkungan sekitar salah satunya DAS tetap terjaga kelestariannya. Tugas masyarakat  yang  tinggal  di  sekitaran  DAS  Cisadane  sangat  penting  guna  memelihara  dan melestarikan fungsi DAS saat ini. Keikut sertaan masyarakat dalam menggunakan air sungai di wilayah  DAS  wajib  diikuti  usaha  untuk  memelihara  seraya  juga  menjaga  kelestarian lingkungan hidup di sekeliling sungai supaya pencemaran lingkungan hidup tidak terulang lagi (Astomo, 2021).
Pengelolaan DAS berarti suatu bentuk usaha manusia untuk mengendalikan sumber daya  alam  dengan  manusia  dengan  segala  aktivitasnya  agar  terdapat  hubungan  timbal,  hal tersebut memiliki tujuan terbinanya kelestarian seraya keseimbangan sistem ekologi dan juga mengoptimalkan  sumber  daya  alam  untuk  masyarakat  (Susilowati,  Damianto,  &  Nadjam, 2012). Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjelaskan bahwa:  “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan Kesehatan”. Dalam Pasal 67 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang bagaimana perlunya memelihara mutu lingkungan  hidup  yang  benar  dan  bersih  di  keliling  DAS  dinyatakan:    “Setiap  orang berkewajiban  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  serta  mengendalikan pencema ran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Kemudian, dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2011  perihal  Sungai  menyatakan;  “Dalam melakukan pendayagunaan sungai dilarang mengakibatkan terjadinya pencemaran” (Astomo, 2021).  Upaya  masyarakat  sangatlah  dituntut  untuk  melindungi  dan  menjaga  kelestarian lingkungan hidup di sekitaran DAS supaya tidak terjadi kehancuran pada lingkungan hidup seperti mengotori lingkungan hidup bisa memicu terjadinya bencana alam contohnya seperti
80
tanah longsor, banjir, dan gempa bumi (Astomo, 2021). Dengan mewujudkan pengelolaan DAS harus terdapat keselarasan antara kontribusi masyarakat dengan lingkungan hidup, karena masyarakat  yang  memiliki  pengetahuan  lingkungan  hidup  dan  kesadaran  dirinya  pasti berusaha  untuk  tidak  merusak  kelestarian  lingkungan  hidup  disekitarnya  sehingga kualitasnya dapat terpelihara dengan baik dan sehat. (Astomo, 2021). Dalam upaya menjaga kelestarian  DAS  Cisadane,  masyarakat  dapat  berkontribusi  dengan  melakukan  hal  sebagai berikut:  a)  menumbuhkan  kepedulian  dalam  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup seperti tidak melakukan pembuangan sampah di sungai, tidak sembarangan menebang pohon di DAS Cisadane; b) tidak membuang limbah pabrik ke sungai, seperti yang telah termaktub di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 60; c) penghijauan di daerah hulu sungai sepanjang DAS; d) menjaga kelestarian vegetasi di sekitar sungai; dan e) mencegah pembangunan permukiman pada wilayah hulu sungai. Oleh karena  itu,  dalam  mengelola  DAS  Cisadane  segala  sisi  yang  bersangkut-paut,  entah  itu pemerintah  atau  juga  masyarakat  diperlukan  kerjasama.  Sehingga  dalam  melindungi  dan mengelola DAS Cisadane dapat berjalan dengan baik dan masyarakat terutama yang tinggal di sekitaran DAS Cisadane mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulan bahwa belum ada kebijakan di Provinsi Banten, baik Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terkait dengan Daerah Aliran Sungai Cisadane. Kedua, masyarakat memiliki peran yang penting didalam menjaga kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya adalah pertama, kepada Pemerintah Daerah baik di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan  Kabupaten Tangerang, untuk mmebentuk  Peraturan  Daerah  terkait  dengan  Penelolaan Daerah  Aliran  Sungai  Cisadane.  Kedua,  megoptimalkan  peran  masyarakat  sekitar  Daerah Aliran  Sungai  Cisadane  di  Provinsi  Banten untuk berkontribusi  khusunya didalam mnejaga lingkungan  di  Dearah  Aliran  Sungai  Cisadane.  Ketiga,  mengoptimalkan  fungsi  pengawasan terhadap masyarakat dan industri di Daerah Aliran Sungai Cisadane Provinsi Banten.
Adapun saran yang disampaikan, yaitu dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat pemerintah harus dilakukan lebih tegas lagi agar masyarakat ataupun industri usaha seperti pabrik yang tinggal disekitaras DAS Cisadane dapat berpartisipasi dengan ikut serta melakukan  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Serta,  bilamana  menciptakan kebijakan  pemerintah  wajib  mempelajari  lebih  dulu  apakah  dalam  menciptakan  sebuah kebijakan bisa menghasilkan akibat yang buruk atau tidak bagi rakyat. Karena, hal tersebut memiliki tujuan supaya sebuah kebijakan tidak berlawanan dengan rakyat lebih-lebih dapat membebani rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Artikel Jurnal
A. Riky Pamungkas, S. G. S. (2015). Pengendalian Pelestarian Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang. SOSPOL , 20 (2).
Astomo, P. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mandar Berorientasi Lingkungan Hidup. Mimbar Hukum , 33 (1).
Darmakusuma Darmanto, S. (2013). Pengelolaaan Sungai Berbasis Masyarakat Lokal di Daerah
81
Lereng  Selatan  Gunung  Merapi  (River  Management  Based  on  l,ocol  Commanity  in  the Southern Slope af Marapi Volcano) Darmakusuma). Manusia dan Lingkungan , 20 (2).
Deki  Andes  Putra,  Satria  Putra  Utama,  R.  (2019).  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis Masyarakat  Dalam  Upaya  Konservasi  Daerah  Aliran  Sungai  Lubuk  Langkap  Desa  Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten BengKulu Selatan. Naturalis , 8 (1).
Devi  Ramadhawati,  Heru  Dwi  Wahyono,  A.  D.  S.  (2021).  Pemantauan  Kualitas  Air  Sungai Cisadane Secara Online dan Analisa Status Mutu Air Menggunakan Metode Storet. Sains dan Teknomgi Lingkungan , 13 (2).
Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik. Spektrum Hukum , 16 (1).
Idi  Namara,  Djoko  M  Hartono,  Yusuf  Latief,  S.  S.  M.  (2022).  Manajemen  Risiko  dalam Pengelolaan  Sumber  Air  Baku  (Studi  Kasus  Sungai  Cisadane  Kota  Tangerang). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari , 22 (1). https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2200
Irawan,  R.  F.  (2014).  Kebijakan  Penataan  Sempadan  Sungai  Cisadane  di  Kota  Tangerang (Penanganan Penyalah Gunaan Lahan di Kelurahan Babakan dan Kelurahan Mekarsari). Journal of Politic and Government Studies , 3 (4).
Ismah Pudji Rahayu Ishak, A. I. A. dan D. N. A. A. (2016). Pemanfaatan Teknologi Spasial Dalam Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Binanga  Lumbua  Kabupaten  Jeneponto  Sulawesi Selatan (Spatial Technology for Watershed Management of Binanga Lumbua in Jeneponto Region South Sulawesi). Geomatika , 22 (1).
Kaehuwoba,  N.  N.  (2018).  Kebijakan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lex Administratum ,
VI (1).
Krisnaningtyas,  T.,  &  Trimarmanti,  E.  (2014).  Evaluasi  Perubahan  Penggunaan  Lahan Kecamatan di Daerah Aliran Sungai Cisadane Kabupaten Bogor. Wilayah dan Lingkungan , 2 (1).
Laksanawati, D. R. dan E. K. (2018). Studi Kualitas Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Ditinjau Dari Parameter Fisika. Redoks , 3 (2).
Lestari,  E.  (2016).  Perencanaan  Pengelolaan  DAS  Terpadu  Dalam  Mengatasi Ketidakseimbangan  Kebutuhan  Air  Bersih  dan  Permasalahan  Banjir  (Kajian  Daerah Aliran Sungai Cisadane). Forum Mekanika , 5 (2).
Muhammad  Dawud,  Idi  Namara,  Nurul  Chayati,  F.  M.  L.  (2016).  Sungai  Cisadane  Disebut Tercemar Berat Sampah Plastik.
Naharuddin,  Herman  Harijanto,  A.  W.  (2018). Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan Aplikasinya Dalam Proses Belajar Mengajar . Palu: Untad Press.
Nita Ariyani, Dwi Oktafia Ariyanti,  dan M. R. (2020). Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia ( Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo ). JH Ius Quia Iustum , 27 (3).
Pranoto, R., Saptomo, S. K., Waspodo, R. S. B., Pertanian, F. T., & Indonesia, J. B. (2016). Analisis Potensi Resapan di Daerah Aliran Sungai Cisadane Hulu (Analysis of Recharge Potention in Upper Cisadane Watershed). Teknik Sipil dan Lingkungan , 1 (2).
Puja Hardina, I. S. (2021). Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Perspektif Perda Provinsi Sumater Barat Nomor 8 Tahun 2014 dan Fiqh Siyasah. IntegrasI Ilmu Syariah , 2 (1).
Rahman, Robet Triarjunet, I. D. (2020). Analisis Indeks Pencemaran Air Sungai Ombilin Dilihat Dari Kandungan Kimia Anorganik [ Analysis Of Ombilin River Water Pollution Index Seen From Anorganic. Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan , 1 (3).
82
Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah  Pusat-Pemerintah Daerah  Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia , 9 (4).
Sri  Septi  Dyah  Pratiwi,  Yushardi,  S.  (2021).  Analisis  Kualitas  Air  Sumur  Di  Desa  Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Journal of Research and Education Chemistry , 3 (1). https://doi.org/10.25299/jrec.2021.vol3(1).6891
Sudinda,  T.  W.  (2021).  Analissi  Neraca  Air  Daerah  Aliran  Sungai  Cisadane. Rekayasa Lingkungan , 14 (1).
Sugara,  A.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran Air Kali Sabi di Kota Tangerang. Mozaik , IX (1).
Susilowati,  W.,  Damianto,  B.,  &  Nadjam,  A.  (2012).  Peran  serta  masyarakat  dalam meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai ciliwung. Poli-Teknologi , 11 (1). Upadani, I. G. A. W. (2017). Model Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) dI Bali. Wicaksana, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan , 1 (1).

## Buku
Marzuki, P. M. (2013). Penulisan Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Naharuddin,  Herman  Harijanto,  A.  W.  (2018). Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  dan Aplikasinya Dalam Proses Belajar Mengajar . Palu: Untad Press.

## Bagian Buku
Haidir, M. D., Namara, I., Chayati, N., & Muhammad, F. (2016). Manajemen Pengelolaan Kualitas Air Sungai Cisadane Dari Aspek Kelembagaan ( Studi Kasus Kota Tangerang ). Seminar Nasional Sains dan Teknologi , (November), 1 – 9. Jakarta.
Ida  Namara,  Kurniati, R. J. (2016). Klasifikasi Kualitas Air Sungai Cisadane Kota Tangerang.
SeminaR Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA) , 48 – 56. Virtual.
Wilter Sariyanto Simanjuntak, Idi Namara, Nurul Chayati, F. M. (2016). Kajian Aspek Teknis Pada Peraturan Pengelolaan Kualitas Air (Study Kasus Sungai Cisadane Kota Tangerang).
Seminar Nasional Sains dan Teknologi , (November). Jakarta.

## Website
Dwitama, F. (n.d.). Sungai Cisadane Disebut Tercemar Berat Sampah Plastik. Diambil 4 Februari 2023,  dari  Medcom.id  website:  https://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXdvjb- sungai-cisadane-disebut-tercemar-berat-sampah-plastik