Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
1 Muhammad Caesar Raflianto 2 Akbar Sayudi Program Ilmu Hukum Universitas Pelita Bangsa Muhammad.raflianto05@gmail.com

## ABSTRACT
Legal protection for casual daily workers is contained in Law Number 13 of 2003. Protection for workers includes social, economic and technical protection. However, casual daily workers do not yet receive full protection from a social, economic and technical perspective. Many workers' rights have  not  been  fulfilled,  such  as  wages,  and  there  is  no  social  security  for  workers,  if  workers experience  work  accidents  or  occupational  health  problems  while  carrying  out  their  work.This research aims to determine the regulation of casual daily workers and legal protection for casual daily workers according to Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This research is a type of normative legal research. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary  legal  materials  followed  by  document  studies,  regulations  and  related  theories  which produce descriptive-analytical data. The research results show that the regulation of casual daily workers is based on PKWTT which can be made in written or verbal form. Meanwhile, the PKWT provisions in Article 51 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 are required to be in writing, this aims  to  provide  protection  and  certainty  to  workers/laborers.  Legal  protection  for  casual  daily workers includes: protection of wages, protection of workers' health and safety, and protection of Social Security. It is hoped that relevant employers and governments will pay more attention to the rights of each worker so that they are adjusted to the mandate of Law Number 13 of 2003, because casual daily workers also work based on work agreements and have the same rights.
Keywords: Legal Protection, Casual Daily Workers, Legal Arrangements

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  harian  lepas  yang  termuat  dalam  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan terhadap pekerja meliputi perlindungan sosial, ekonomis dan  teknis.  Namun  Pekerja  harian  lepas  belum  sepenuhnya  mendapatkan  perlindungan  baik dari  segi  sosial,  ekonomis,  dan  teknis.  Hak-hak  setiap  pekerja  banyak  yang  belum  terpenuhi seperti  upah,  serta  belum  adanya  jaminan  sosial  bagi  pekerja,  apabila  pekerja  mengalami kecelakaan kerja atau masalah kesehatan kerja selama melakukan pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  Pengaturan  Pekerja  Harian  Lepas  dan  Perlindungan  Hukum terhadap  Pekerja  Harian  Lepas  menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif . Data yang digunakan adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  tersier  yang dilanjutkan  dengan  studi  dokumen,  peraturan-peraturan  dan  teori-teori  terkait  yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pekerja harian lepas didasarkan Untuk PKWTT dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Sedangkan untuk
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
ketentuan PKWT dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dipersyaratkan harus secara tertulis, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pekerja/buruh.     Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  harian  lepas    meliputi:  perlindungan terhadap  pengupahan,  perlindungan  terhadap  kesehatan  dan  keselamatan  pekerja,  dan perlindungan terhadap Jaminan Sosial. Diharapkan kepada pengusaha dan pemerintah terkait untuk  dapat  lebih  memperhatikan  hak-hak  setiap  pekerja  agar  disesuaikan  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena pekerja harian lepas juga bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan memiliki hak yang sama.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Harian Lepas, Pengaturan Hukum

## PENDAHULUAN
Pemerintah  selama  ini  memandang  masalah  ketenagakerjaan  hanya  pada bagaimana menangani masalah angkatan kerja yang semakin membludak. Kenyataannya kesempatan kerja yang tersedia tetap saja masih sangat terbatas. Sehingga hal-hal yang berkaitan  dengan  hak-hak,  serta  perbaikan  kesejahteraan  pekerja  menjadi  diabaikan. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  sendiri  tidak membedakan  antara  pekerja  penuh,  pekerja  harian  lepas,  pekerja  sementara  maupun pekerja pengganti. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, berada di bawah perintah pemberi kerja (bisa perorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan  lainnya)  dan  atas  jasanya  dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  3  Undang-undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mengatakan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Huruf a Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,  baik  milik  swasta  maupun  milik  negara  yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan  Hukum  antara  pekerja/buruh  dengan  Perusahaan  dibuat  secara  tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja hal ini dijelaskan juga dalam pasal 50 Undang undang No 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  mengatakan  Hubungan  kerja  terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perjanjian kerja adalah  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Perjanjian  Kerja  berdasarkan  pasal  56  ayat  (1)  undang-undang  No  13  Tahun 2003 terbagi menjadi 2 jenis yaitu Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu dan Perjanjian Kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu. Pengaturan tentang perjanjian kerja  untuk  waktu  tertentu  dan  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tertentu  di  atur berdasarkan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor KEP.100/MEN/VI/2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
Tertentu. Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  tersebut  menjelaskan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  yang  selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan  hubungan  kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk  pekerjaan  tertentu sedang di pasal 2 menjelaskan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh adalah perlindungan terhadap hak pekerja/buruh dengan menggunakan sarana hukum. Atau perlindungan yang diberikan oleh  hukum  terhadap  pekerja/buruh  atas  tindakan-tindakan  pengusaha  pada  saat sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan  masa  setelah  bekerja.  Sebenarnya  pemerintah sudah mengupayakan adanya perlindungan bagi seluruh bentuk hubungan kerja. Pasal 86  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dijelaskan  bahwa:  ”Setiap  pekerja/buruh  m empunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.” Undang -Undang No. 13 tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  lingkup  perlindungan  terhadap  pekerja antara  lain  meliputi:  a)  Perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja  atau  buruh  untuk berunding  dengan  pengusaha;  b)  Perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  c) Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan; d) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam  UU  13  Tahun  2003  terdapat  pula  pengaturan  tentang  Pekerja  Harian Lepas.  Pada  umumnya  hubungan  pengusaha/majikan  dengan  pekerja  harian  lepas berbeda sekali karena sifatnya tidak ada kontrak dan peraturan tertulis. Walaupun ada kesepakatan itu terjadi antara pihak yang kuat sebagai penentu syarat dan pihak yang lemah sebagai penerima syarat. Karena itu penyempurnaan terhadap regulasi tentang ketenagakerjaan yang mencakup lingkup perjanjian antar pihak namun tidak terhubung terhadap pekerja harian lepas yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam perlindungan hukum sebagai pekerja. Sementara itu, pihak tenaga kerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak tenaga kerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerja sama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan.
Pelaksanaan  hak-hak  terhadap  tenaga  kerja  harian  lepas  harus  sesuai  dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan,  dan  juga  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Republik Indonesia  Nomor  KEP.100/MEN/VI/2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu.  Pekerja  harian  lepas  hanya  menerima  upah  sesuai  dengan banyaknya hari kerja, jam kerja atau volume pekerjaan yang diselesaikan. Pola dan sifat hubungan  antara  majikan  (perusahaan)  dengan  pekerja  harian  lepas  juga  tidak  jelas
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
karena  tidak  ada  ikatan  kerja  ataupun  perjanjian  kerja.  Kondisi  ini  mengakibatkan pekerja  harian  lepas  adalah  sebagai  pihak  yang  lemah.  Pekerja  Harian  Lepas  kurang mengetahui  apa-apa yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya.  Pekerja  harian  lepas  hanya nurut  saja  terhadap  peraturan  yang  dibuat  oleh  pengusaha.  Padahal  dalam  suatu hubungan kerja sama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan.
Hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  harian  lepas  dengan  pengusaha  tidak dibuat  dalam  bentuk  perjanjian  kerja  secara  tertulis,  sehingga  status  pekerja/buruh menjadi  tidak  jelas.  Ketidakjelasan  status  ini  sewaktu-waktu  pekerja/buruh  dapat diberhentikan tanpa uang pesangon. Akan tetapi dari sisi tenaga kerja, kondisi demikian sering  menimbulkan  persoalan,  khususnya  masalah  ketidakpastian  hubungan  kerja. Dalam kondisi demikian biasanya perusahaan memberlakukan prinsip no work no pay , yaitu pekerja tidak akan digaji selama tidak bekerja, sekalipun hubungan kerja di antara mereka telah berlangsung bertahun-tahun. (Sehat Damanik, 2006)
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang kemudian diberi judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN  LEPAS  MENURUT  UNDANG-UNDANG  NO.  13  TAHUN  2003  TENTANG KETENAGAKERJAAN”. Adapun rumusan masalah yang didapat sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan terkait pekerja harian lepas menurut Undang-Undang  No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas menurut Undang- Undang  No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai  hubungan  apa  pun  dengan  lembaga-lembaga  sosial  lainnya.  Pendekatan penelitian ini statue approach (Pendekatan Perundangan-undangan), mengingat peneliti berusaha  menganalisis  beberapa  peraturan  perundang-undangan  sebagai  fokus penelitian. Statue approach (Pendekatan Perundangan-undangan) termasuk penelitian yuridis  normatif  yang  merupakan  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundang- undangan yang berlaku” (Bambang Sunggono, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja  harian  atau  lepas  dan  merupakan  jenis  perjanjian  kerja  yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
penggunaannya legal dan diatur undang-undang sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan syarat kerja tertentu, termasuk manfaat dan tunjangan. Akan tetapi pada praktiknya Perusahaan bisa saja berhadapan dengan berbagai risiko  seperti  risiko  legal,  bisnis,  dan  reputasi  akibat  ketidaksesuaian implementasi  dengan  peraturan  yang  berlaku  atau  standar  ketenagakerjaan lainnya.  Ketentuan  yang  mengatur  hubungan  kerja  antara  pemberi  kerja  dan penerima  kerja  beserta  akibatnya  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan dikenal  dua  bentuk  perjanjian  kerja  yaitu  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perjanjian kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu PKWT dan PKWTT.
“Untuk PKWTT dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan. Sedangkan untuk ketentuan PKWT dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dipersyaratkan harus secara tertulis, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pekerja/buruh dalam hal PKWT dilakukan secara  tertulis,”  Pengaturan  perjanjian  PKWT  harus  dibuat  tertulis  juga  diatur kembali dalam ketentuan Pasal 81 angka 13 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023  yang  mengubah  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 yang menyebutkan bahwa PKWT dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa  Indonesia  dan  huruf  latin,  dan  apabila  ada  PKWT  dibuat  secara  lisan berarti tidak memenuhi ketentuan sebagai PKWT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  Pasal  51  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  dan ketentuan Pasal 81 angka 13 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Dengan dicantumkannya ketentuan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  81  angka  13  Pasal  57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 57 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003,  justru  menguntungkan  dan  memberikan  kepastian kepada  pekerja/buruh  dalam  hal  pembuktian  pada  saat  terjadi  perselisihan. Penghapusan ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur perpanjangan jangka waktu PKWT oleh UU 6/2023 tidak menghilangkan esensi pengaturan pembaharuan atau perpanjangan jangka waktu  PKWT.  Pelaksanaan  atas  perpanjangan  jangka  waktu  PKWT  pada prinsipnya tetap harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pengusaha dan pihak pekerja/buruh yang membuat PKWT. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pemerintah sebelumnya di atas, yakni bahwa perjanjian kerja termasuk  diantaranya  PKWT  pembuatannya  harus  memenuhi  unsur-unsur ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
(a) kesepakatan kedua belah pihak,
(b) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum,
(c) adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
(d) pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum, kesusi/aan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan PKWT dalam ketentuan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menghapus ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Dengan  dihapuskannya ketentuan  pekerja/buruh  berpotensi  pekerja/buruh  dapat  dikontrak  dalam waktu  yang  panjang  bahkan  seumur  hidup.  Bahwa  pada  dasarnya  pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditujukan kepada pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (Pasal 81 angka 15 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023). Lebih lanjut ketentuan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur PKWT yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 demi hukum menjadi PKWT. PKWT yang disepakati pertama  dan  perpanjangannya  tersebut  tetap  tidak  boleh  lebih  dari  5  (lima) tahun, begitu juga PKWT yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, maka ruang lingkup dan batasan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai, harus dicantumkan secara jelas dalam PKWT.
Untuk  pengaturan  pelaksana  mengenai  PKWT  masih  menggunakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu. Kepmen  Nomor  100  Tahun  2004  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari undang-undang  ketenagakerjaan  mengenai  Perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT),  yang  di  dalamnya  juga  mengatur  mengenai  pekerja  harian  lepas, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  menurut  Kepmen  ini  perjanjian  kerja  harian lepas  merupakan  bagian  dari  PKWT.  Dalam  Kepmen  No.100/2004  ketentuan mengenai perjanjian kerja harian lepas diatur di dalam pasal 10 sampai dengan Pasal 12. Namun demikian, perjanjian kerja harian lepas ini juga mengecualikan beberapa ketentuan umum mengenai PKWT, yang mana beberapa persyaratan mengenai perjanjian pekerja harian lepas diantaranya adalah:
1) Perjanjian  kerja  harian  lepas  dilaksanakan  untuk  pekerjaan-pekerjaan tertentu  yang  berubah-ubah  dalam  hal  waktu  dan  volume  serta  upah didasarkan pada kehadiran
2) Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
3) Dalam hal pekerja/buruh bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari atau lebih  selama  3  (tiga)  bulan  berturut-turut  atau  lebih  maka  perjanjian kerja  harian  lepas  berubah  menjadi  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu (PKWTT).
Di  dalam  Pasal  12  Kepmen  Nomor  100  Tahun  2004  diatur  mengenai perjanjian kerja harian lepas diantaranya adalah:
1) Pengusaha  diwajibkan  membuat  perjanjian  kerja  harian  lepas  secara tertulis dengan pekerja/buruh yang menerima pekerjaan tersebut.
2) Pengusaha  harus  menyampaikan  daftar  pekerja/buruh  kepada  instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh.
Sampai  saat  ini  Pekerja  harian  lepas/buruh  harian  lepas  ini  sering digunakan  oleh  dunia  kerja,  baik  itu  perusahaan  swasta  ataupun  lembaga pemerintahan karena faktor kebutuhan dari masing-masih bidang. Dalam hal ini Pemerintah  memiliki  tiga  fungsi  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  (pelayanan  publik),  memberdayakan  segala  potensi  yang  dimiliki serta melaksanakan pembangunan. Ketiga fungsi tersebut harus dilakukan secara bersamaan  oleh  pemerintah  karena  ketiganya  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Rauf, 2017).
2. Perlindungan  Hukum  Pekerja  Harian  Lepas  Menurut  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan Hukum terhadap Pengupahan
Pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 1 angka  30  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan  jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa upah minimum dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota;
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
Pada  Pasal  92  ayat  (1)  Undang-Undang  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Pengusaha  menyusun  struktur  dan skala  upah  dengan  memperhatikan  golongan,  jabatan,  masa  kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pada ayat (2) penambahan bahwa Pengusaha melakukan  peninjauan  upah  secara  berkala  dengan  memperhatikan kemampuan  perusahaan  dan  produktivitas.  Pasal  92  ayat  (3)  Undang- Undang  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.  Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  Upah  tidak dibayar  apabila  pekerja/buruh  tidak  melakukan  pekerjaan.  Ayat  (2) menjelaskan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:
a. pekerja/buruh  sakit  termasuk  pekerja/buruh  perempuan  yang sakit  pada  hari  pertama  dan  kedua  masa  haidnya  sehingga  tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh  tidak  masuk  bekerja  karena  pekerja/buruh menikah,  menikahkan,  mengkhitankan,  membaptiskan  anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak  atau  menantu  atau  orang  tua  atau  mertua  atau  anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
c. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
d. pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan  pekerjaannya  karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
e. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri  maupun  halangan  yang  seharusnya  dapat  dihindari pengusaha; f. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; g. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
Dalam  hal  pengaturan  upah  Pekerja  Harian  Lepas,    terdapat  dua macam skema upah yaitu upah berdasarkan waktu dan upah berdasarkan hasil  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu;
b. satuan hasil.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
Upah terdiri dari beberapa komponen, yaitu: upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan  kepada  pekerja  menurut  tingkat  atau  jenis  pekerjaan  yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur berkaitan dengan  pekerjaan  yang  diberikan  secara  tetap  untuk  pekerja  dan  tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu yang  dibayarkan  bersamaan  dengan  upah  pokok.  Selanjutnya,  tunjangan tidak  tetap  adalah  suatu  pembayaran  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  berkaitan  dengan  pekerja  dan  diberikan  secara  tidak  tetap  bagi pekerja/buruh  serta  tidak  dibayarkan  secara  bersamaan  dengan pembayaran  upah  pokok  (Pujiastuti,  2018).  Pada  pasal  15  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah berdasarkan satuan  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  huruf  a  ditetapkan secara:
a. per jam; b. harian; atau c. bulanan
Upah  sebagai  penghasilan  yang  diterima  pekerja  dibagi  menjadi  4 (empat) bentuk, yaitu:
(a) gaji,
(b) tunjangan dalam bentuk natura (seperti beras, gula, dan sandang)
(c) tunjangan dalam bentuk dana (yang diberikan oleh pengusaha untuk masa pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, makan siang), dan
(d) kondisi lingkungan kerja.
Menurut  perspektif  pekerja,  upah  merupakan  suatu  hak  yang umumnya dilihat dari jumlah, sedangkan dari sisi pengusaha, upah dikaitkan dengan  produktivitas.  Hal  inilah  yang  sampai  dengan  sekarang  masih menjadi masalah dan sulit untuk dijembatani, di mana masalahnya adalah keinginan  untuk  mendapatkan  upah  lebih  tinggi  sedangkan  produktivitas kerja  masih  rendah  karena  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan  yang kurang  memadai.  Apabila  dilihat  dari  kepentingan  masing-masing  pihak (pekerja  dan  pengusaha),  hal  ini  menjadi  dilema  bagi  pemerintah  sebagai bagian  dari  pihak  yang  mengatasinya,  yaitu  melakukan  intervensi  guna mengharmonisasikan hubungan industri yang ada (Muhammad, 2019).
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
b. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja
Pasal  86  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan menyebutkan Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1. Keselamatan dan kesehatan kerja; 2. Moral dan kesusilaan, dan 3. Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai- nilai agama.
Keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu  faktor  yang  sangat  penting  untuk  diperhatikan  karena  apabila seseorang  yang  mengalami  sakit  atau  kecelakaan  dalam  bekerja  akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, lingkungan dan perusahaan tempat bekerja. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan kerja merupakan salah satu aspek  perlindungan  ketenagakerjaan  yang  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Setiap  pekerja  pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pada Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  untuk melindungi  keselamatan  pekerja/buruh  guna  mewujudkan  produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan  keselamatan  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  para pekerja/buruh  dengan  cara  pencegahan  kecelakaan  dan  penyakit  akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dalam pasal Pasal 86 dan pasal 87 UU Ketenagakerjaan yang mensyaratkan  adanya  suasana  yang  aman  dan  tenteram  bagi  karyawan dalam  bekerja  di  sebuah  perusahaan,  di  mana  perusahaan  tersebut  wajib untuk  menghindari  adanya  faktor-faktor  yang  dapat  menyebabkan timbulnya  pengaruh  terhadap  Kesehatan  dan  sekaligus  juga  dapat mengancam  keselamatan  kerja  bagi  para  karyawannya  terutama  pada pekerja  konstruksi  dalam  menjalankan  pekerjaannya,  diantaranya  melalui analisis  kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  mempengaruhi  selama proses  pekerjaan  berlangsung  seperti;  faktor  manusia,  faktor  peralatan, faktor  sumber  bahaya,  dan  faktor  lain  yang  dihadapi.  Sebagai  pemenuhan terhadap  perlindungan  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3),  misalnya untuk mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja , alat pelindung  diri  (APD)  pada  umumnya  harus  disediakan  oleh  pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Kemudian dalam:
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
Pasal 25 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  berbunyi  sebagai berikut:
a. Pasal 25 A Ayat (1) “Pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan Kerja  sebelum  mendapatkan  kesimpulan  atau  penetapan  status sebagai  Kecelakaan  Kerja  atau  bukan  Kecelakaan  Kerja  dijamin terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan.”
b. Pasal  25A  (ayat  2)  “Penjaminan  pelayanan  kesehatan  atas  dugaan Kecelakaan  Kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan sampai  dengan  status  dugaan  Kecelakaan  Kerja  disimpulkan  atau ditetapkan sebagai Kecelakaan Kerja.”
Dengan  demikian  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  harian lepas akan mencakup beberapa hal antara lain:
a. Norma  keselamatan  kerja  yang  meliputi  keselamatan  kerja  yang berkaitan  dengan  mesin,  alat-alat  di  tempat  kerja,  bahan  atau materialnya,  cara-cara  serta  proses  kerja.  Kepada  pekerja  harian lepas yang mengalami kecelakaan, berhak atas ganti kerugian biaya perawatan  dan  rehabilitasi  akibat  kecelakaan  dan  penyakit  yang timbul.
b. Norma  kesehatan  kerja (Heigiene) yang  meliputi  pemeliharaan lingkungan di tempat kerja, menjaga tata tertib sesuai aturan kerja, serta  menjaga  kesehatan  pekerja.  (Kartasapoetra  dan  Rience  G. Widiyaningsih,1992. Hal 43)
Perlindungan  tenaga  kerja  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  pekerja  serta  menjamin  keselamatan  tenaga  kerja. Keselamatan kerja bersumber pada 2 (dua) hal penting yakni ketertiban dan keamanan  kerja.  Untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  pekerja  agar tercapainya  produktivitas  kerja  yang  baik  diselenggarakan  upaya keselamatan  dan  kesehatan  kerja.  (Yetniwati,  Faradiba  Mivtahur  and Muskibah,  2022).  Keuntungan  bagi  perusahaan  atau  pengusaha  yang menggunakan  pekerja  harian  lepas  adalah  fleksibilitas  dalam  mengatur tenaga kerja sesuai kebutuhan proyek atau pekerjaan tertentu. Mereka dapat menghindari  kewajiban  jangka  panjang  terkait  dengan  karyawan  tetap, seperti tunjangan, asuransi kesehatan, atau pesangon. Namun, bagi pekerja harian lepas, ini juga berarti kurangnya jaminan sosial dan keamanan kerja yang dapat diterima oleh karyawan tetap.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
c. Perlindungan Hukum terhadap Jaminan Sosial
Pada Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi :
1. Setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Adapun  UU  13  Tahun  2003  tidak  mengklasifikasikan  secara  rinci tentang jaminan keselamatan kerja, di mana pengaturan terkait dijaminkan keselamatan kerja diatur lebih lanjut dalam UU 24/2011 Tentang BPJS & PP No.  82  Tahun  2018  tentang  jaminan  kesehatan.  Kepesertaan  BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi 4 macam, yakni :
a. Pekerja Penerima Upah,
b. Pekerja Bukan Penerima Upah,
c. Pekerja Jasa Konstruksi, dan
d. Pekerja Migran Indonesia.
Manfaat  BPJS  kesehatan  dijelaskan  dalam  PP  No.  82  Tahun  2018 tentang  Jaminan  kesehatan  bahwa  setiap  peserta  berhak  memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Manfaat jaminan kesehatan yang disebutkan di atas terdiri atas  manfaat  medis  dan  manfaat  non  medis  (Soepomo,  2018).  BPJS ketenagakerjaan diatur dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS  yang  dinyatakan  bahwa  ada  4  (empat)  bentuk  program  BPJS ketenagakerjaan, yaitu: jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM). Keempat bentuk program BPJS ketenagakerjaan dijelaskan sebagai berikut:
1) jaminan keselamatan kerja (JKK)
Dalam pasal 1 PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK dan JKM)  dinyatakan  JKK  merupakan  manfaat  berupa  uang  tunai dan/atau  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  pada  saat  peserta mengalami  kecelakaan  kerja  atau  penyakit  yang  disebabkan  oleh lingkungan  kerja.  JKK  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk menjamin  agar  peserta  memperoleh  manfaat  pelayanan  kesehatan dan  santunan  uang  tunai  apabila  seorang  pekerja  mengalami
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Manfaat dari JKK  adalah  memberikan  konpensasi  dan  rehabilitasi  bagi  pekerja yang  mengalami  kecelakaan,  pada  saat  dimulai  berangkat  kerja sampai  tiba  kembali  di  rumah  atau  menderita  penyakit  akibat hubungan kerja (Wahyudi, 2016).
2) Jaminan Hari Tua (JHT)
Dalam pasal 1 PP No. 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) dinyatakan jaminan hari tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam pasal 35 dan  pasal  37  UU  No.  40  Tahun  2004  tentang  SJSN  memberikan karakteristik tentang JHT sebagai berikut:
1. JHT  diselenggarakan  secara  nasional  berdasarkan  prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
2. JHT diselenggarakan bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima  uang  tunai  apabila  memasuki  masa  pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. 3. Manfaat JHT antara lain: • Manfaat  JHT  berupa  uang  tunai  dibayarkan  sekaligus saat  peserta  memasuki  usia  pensiun,  meninggal  dunia, atau mengalami cacat total tetap.
• Besarnya manfaat JHT ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran  yang  telah  disetorkan  ditambah  hasil pengembangannya.
• Pembayaran  manfaat  JHT  dapat  diberikan  sebagian sampai  batas  tertentu  setelah  kepesertaan  mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Apabila peserta meninggal dunia,  maka  ahli  waris  yang  sah  berhak  menerima manfaat JHT (Setiawan, 2016). 3) Jaminan Pensiun
Pada  pasal  1  PP  No.  45  Tahun  2015  tentang  PJP  dinyatakan bahwa  jaminan  pensiun  merupakan  jaminan  sosial  yang  bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau  ahli  warisnya  dengan  memberikan  penghasilan  setelah peserta  memasuki  usia  pensiun,  mengalami  cacat  total  tetap,  atau meninggal dunia. Pada pasal 41 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dijelaskan mengenai manfaat dari jaminan pensiun dapat di terima oleh ahli waris apabila sudah memenuhi batas iuran selama 15 (lima belas)  tahun.  Namun,  jika  peserta  telah  meninggal  dunia  sebelum
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
batas  iuran  selama  15  (lima  belas)  tahun  selesai,  ahli  waris  tetap mendapatkan manfaat.
4) Jaminan Kematian
Dalam  pasal  1  PP  No.  44  Tahun  2015  tentang  JKK  dan  JKM menjelaskan yang dimaksud jaminan kematian (JKM) merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal  dunia  bukan  akibat  kecelakaan  kerja.  Manfaat  JKM sebagaimana termuat dalam pasal 34 PP No. 44 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif,
Ketentuan  tentang  kewajiban  pemberi  kerja  dalam mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan terdapat dalam Kepmenaker No.  KEP-150/MEN/1999  tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  bagi  Pekerja  Lepas  Borongan  dan Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  menyebutkan  bahwa  setiap pengusaha  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  harian  lepas, borongan  dan  PKWT  wajib  mengikutsertakan  tenaga  kerjanya dalam  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  kepada  badan penyelenggara,  meliputi  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan kematian,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan (Putu, 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja harian lepas menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat ditarik kesimpulan, yaitu:
1. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan dikenal dua bentuk perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perjanjian kerja  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua)  bentuk,  yaitu  PKWT  dan  PKWTT.  Untuk PKWTT  dapat  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  atau  lisan.  Sedangkan  untuk ketentuan PKWT dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dipersyaratkan  harus  secara  tertulis,  hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan perlindungan dan kepastian kepada pekerja/buruh dalam hal PKWT dilakukan secara  tertulis.  Dalam  Kepmen  No.100/2004  ketentuan  mengenai  perjanjian kerja  harian  lepas  diatur  di  dalam  pasal  10  sampai  dengan  Pasal  12.  Namun demikian,  perjanjian  kerja  harian  lepas  ini  juga  mengecualikan  beberapa ketentuan umum mengenai PKWT, yang mana beberapa persyaratan mengenai perjanjian pekerja harian lepas diantaranya adalah Perjanjian kerja harian lepas
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka  perjanjian  kerja  harian  lepas  berubah  menjadi  Perjanjisan  Kerja  Waktu Tidak  Tertentu  (PKWTT),  Perjanjian  kerja  harian  lepas  dilaksanakan  untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume serta upah didasarkan pada kehadiran
2. Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Menurut Undang-Undanng Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Meliputi Perlindungan Hukum terhadap Pengupahan, Diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021  tentang  Pengupahan  ditetapkan  berdasarkan  satuan  waktu  satuan  hasil. Diatur  di  dalam  Pasal  88  ayat  (3)  huruf  a  dapat  terdiri  atas  upah  minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum berdasarkan sektor  pada  wilayah  provinsi  atau  kabupaten/kota.  Pasal  92  ayat(1)  Undang- Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pengusaha menyusun  struktur  dan  skala  upah  dengan  memperhatikan  golongan,  jabatan, masa  kerja,  pendidikan,  dan  kompetensi.  Perlindungan  Hukum  terhadap keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  Pasal  86  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyebutkan  Setiap  pekerja/buruh mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  Keselamatan  dan kesehatan  kerja,  Moral  dan  kesusilaan,  dan  Perlakuan  yang  sesuai  harkat  dan martabat  kemanusiaan  serta  nilai-nilai  agama.  Adapun  Perlindungan  Hukum terhadap  Jaminan  Sosial  Pada  Pasal  99  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mengklasifikasikan  status  dari  pekerja,  melainkan  semua  pekerja  dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

## Saran
Penulis  memberikan  beberapa  saran  sebagai  rekomendasi  dari  penelitian  ini,  sebagai pelaku  usaha  atau  perusahaan  yang  menjadi  pihak  pemberi  kerja  benar-benar melaksanakan  tanggung  jawabnya  yang  diperintahkan  oleh  Undang-Undang  sehingga bentuk-bentuk perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang yang menjadi hak pekerja dapat  diperoleh  pekerja/buruh  harian  lepas.  selanjutnya  untuk  pihak  pekerja  harian lepas  lebih  aktif  dalam  mencari  tahu  hak-haknya  secara  detail  sesuai  peraturan- peraturan yang ada dan harus memiliki kesadaran hukum, selalu aktif mengembangkan kompetensi kerja sehingga dalam bekerja lebih berhati-hati. Memiliki perhatian niat yang
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
2247 | Volume 6 Nomor 2 2024
tinggi  dalam  mematuhi  aturan  perusahaan  dan  kewajibannya,  serta  meningkatkan produktivitas dalam pekerjaannya.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU Husni, Lalu. (2010). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia : Edisi Revisi . Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki,  Peter  M.  (2016). Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Pranada  Media Group.
Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Zifatama Publishing. Raharjo, Satjipto. (2012). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rasjidi, Lili dan Ira T. Rasjidi. (2017). Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum . Cetakan ke- 10. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sehat, Damanik. 2006. Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta:DSS Publishing.
Soekanto,  Soerjono,  et  al.,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Soeryasumantri, Jujun S. (2012). Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer . Jakarta: Sinar Harapan.
Sugiyono (2004).Metode Penelitian Bisnis.Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor  KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  Hubungan  Kerja  dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## LAIN-LAIN
Sari,  Ni  Putu  Nita  Erlina,  I.  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003." Jurnal Analogi Hukum 2.1 (2020): 124-128.
Sari, Mutiara. Pelaksanaan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Harian di Pizza Hut Delivery Fatmawati (PT. Sari Melati Kencana) . BS thesis. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Volume 6 Nomor 2 (2024)   2232  - 2249  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.7072
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Az,  M.  G.  (2021).  Tinjauan  yuridis  terhadap  pengaturan  terkait  pekerja  harian lepas. Jurnal Cakrawala Hukum , 12 (2).
Chusnul, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).