email: jurnal.maksipreneur@up45.ac.id http://ejournal.up45.ac.id/index.php/maksipreneur E-ISSN 2527-6638 Latifah
PENGARUH KUALITAS SISTEM PERPAJAKAN, RESIKO AUDIT, AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Ambar Lukitanigsih
PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN: IMPLEMENTASI DAN

## IMPLIKASINYA

## Bambang Sugeng Dwiyanto & Jemadi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM

## MANDIRI PERKOTAAN

## Tutuk Ari Arsanti
PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

## Eny Sulistyowati & Totok Danangdjojo
MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA PADA HUBUNGAN ANTARA PROGRAM JAMSOSTEK DAN KINERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA DI DIY DAN SOLO

## Yuli Kurniyati
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PEW UNTUK

## PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA YOGYAKARTA

## Vertasius Sanjaya Nugraha
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)/USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

## Volume III | Nomor 1| Desember 2013
Jurnal Maksipreneur (JMP) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi UP45 (Universitas Proklamasi 45) Yogyakarta dua kali setahun. Jurnal ini dimaksudkan untuk menghimpun tulisan  ilmiah,  ringkasan  hasil  penelitian,  resensi  buku,  atau  gagasan  orisinal  yang  segar  yang terutama  terkait  dengan  kajian  manajemen,  koperasi,  dan  kewirausahaan.  Redaksi  mengundang para ahli, praktisi, atau siapa saja yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan keilmuan bidang-bidang tadi untuk mengirimkan karyanya.

## Penanggung Jawab
Andriya Risdwiyanto, SE, M.Si
Ketua Penyunting (Chief Editor) Dra. Siti Noor Hidayati, MM
Wakil Ketua Penyunting Susi Widjajani, SE, M.Si.
Penyunting Pelaksana (Editorial Board) Drs. Bambang Sugeng D., MM Dra. Eny Sulistyowati, MM Drs. Jemadi, MM
Sekretaris Penyunting & Dokumentasi Djoko Wijono, SE, MM

## Sirkulasi
Supriyati, BA

## Terbit Pertama Kali
Desember 2011

## ISSN 2089-550X
Alamat Redaksi Fakultas Ekonomi UP45, Jl. Proklamasi No. 1, Babarsari, Yogyakarta 55281 | Tlp. 0274-485517 Faks. 0274-486008 email: jurnalmaksipreneur@gmail.com

## DAFTAR ISI
iii 1-20 21-35 36-61 62-74 75-89 90-120

## 121-141

## DARI BABARSARI

## Latifah, SE, M.Sc
PENGARUH KUALITAS SISTEM PERPAJAKAN, RESIKO AUDIT,AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Ambar Lukitaningsih
PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN : IMPLEMENTASI

## DAN IMPLIKASINYA

## Bambang Sugeng Dwiyanto dan Jemadi
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

## Tutuk Ari Arsanti PEREMPUAN DAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN
Totok Danangdjojo dan Eny Sulistyowati MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN STRES KERJA PADA HUBUNGAN ANTARA PROGRAM JAMSOSTEK DAN KINERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA DI DIY DAN SOLO

## Yuli  Kurniyati
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PEW UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA YOGYAKARTA

## Vertasius Sanjaya Nugraha
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)/ USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

## DARI BABARSARI
Pada edisi ketiga ini, kami menghadirkan tulisan yang lebih didominasi dengan nuansa Manajemen Sumber Daya Manusia. Hal ini menjadi penting, mengingat sumber daya manusia menjadi hal yang vital dalam setiap usaha ekonomi. Tulisan yang terkait dengan Manajemen Pemasaran dan Koperasi juga kami ketengahkan di sini, sesuai dengan kitah kami sebagai jurnal yang bertemakan manajemen, koperasi dan entrepreneur . Melalui ruang ini, kami kembali  mengundang  para  pengajar,  peneliti,  aktivis  serta  praktisi  untuk berbagi  pengalaman  mengenai  manajemen  koperasi  dan entrepreneurship di  jurnal  ini.      Selain  itu  kami  juga  mengundang  sidang  pembaca  untuk mengirimkan artikel manajemen dan ekonomi lainnya.
Dalam  edisi  volume  III  Nomor  1  ini,  kami  tidak  menghadirkan rubrik  resensi  buku  seperti  yang  pernah  dimuat  pada  edisi  sebelumnya. Selanjutnya  kami  juga  membuka  diri  atas  saran  dan  kritik  dari  pembaca semua untuk kesempurnaan jurnal kami.
Salam hangat dari Babarsari.

## Redaksi

## PENGARUH KUALITAS SISTEM
PERPAJAKAN, RESIKO AUDIT, AKUNTABILITAS, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## Latifah, SE, M.Sc (lalakuspri@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45
ABSTRACT. This  paper  examines  the  effect  of  tax  system  quality,  audit  risk, accountability, and tax penalty towards tax compliance. The purpose of this paper is to seek empirical proof does those factors affecting tax  compliance have a positive effect and play a significant role for individual tax compliance in Indonesia. The researcher decides to sample taxpayers working for Organisasi Kelompok Kontrak Kerjasama (KKKS) in BPMIGAS Indonesia. A survey questionnaire is distributed to the sample during October 2012 by email as research data. By employing simple descriptive  statistics,  the  study  on  taxpayers  working  for  BPMIGAS    Indonesia found out that all variables: tax system quality, audit risk, accountability, and tax penalty shows a positive effect towards tax compliance. The findings of this research implied that the government should put more concern in terms or service quality, transparency, and tax related facts to be informed for individual taxpayers.
Keywords: Tax Compliance, Tax System Quality, Audit Risk, Accountability, Tax Penalty.

## I.  PENDAHULUAN
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Negara    (APBN)    sebagai instrumen utama kebijakan   fiskal   mempunyai   peranan   yang   sangat strategis    dalam    mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.  Peranan  strategis  APBN      tersebut  berkaitan  dengan  tiga fungsi  utama  kebijakan  fiskal  yaitu  fungsi  alokasi,  fungsi  distribusi  dan fungsi stabilisasi. Mengingat peranan yang sangat strategis tersebut APBN harus  sehat  dan  berkesinambungan  (sustainable).  Indikator  APBN  yang sehat dan berkesinambungan antara lain : defisit harus terkendali menuju seimbang atau surplus, keseimbangan primer terjaga positif, rasio hutang cenderung menurun. Untuk menuju APBN yang berimbang atau surplus
tersebut maka sumber-sumber pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan harus ditingkatkan.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2012 peranan penerimaan perpajakan meningkat menjadi Rp 1.019,33 triliun atau 78.84% dari total RAPBN sebesar Rp 1.292,88 triliun. Hal  ini  membuktikan  bahwa  peranan  penerimaan  perpajakan  sangat signifikan terhadap APBN.
Upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mencapai  target  penerimaan perpajakan  mendapat  tantangan  yang  sangat  berat  dengan  adanya  fakta bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia ternyata masih rendah. Hal ini bisa dibuktikan dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi dengan data jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan. Jumlah wajib pajak terdaftar SPT dari tahun 2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Orang Pribadi dan PPh  Badan  menunjukkan  angka  yang  selalu  meningkat.  Secara  ringkas angka tersebut digambarkan dalam tabel 1.
Tabel 1 Wajib Pajak Terdaftar SPT Dari Tahun 2006-2011
SPT Tahunan Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PPh Orang Pribadi 2.829.869 3.095.368 5.095.655 8.623.237 12.567.000 16.104.163 Pph Badan 1.041.954 1.135.749 1.246.173 1.373.383 1.534.933 1.590.154 Sumber: Data Dirjen Pajak RI
Jumlah  wajib  pajak  yang  telah  melapor  SPT  dari  tahun  2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Orang Pribadi dan PPh
Badan menunjukkan angka yang selalu meningkat juga. Secara ringkas angka tersebut digambarkan dalam tabel 2.
Tabel 2 Wajib Pajak Yang Telah Melaporkan SPT
SPT Tahunan Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PPh Orang Pribadi 898.036 899.567 1.677.160 4.853.323 7.700.691 8.812.251 Pph Badan 342.535 378.723 420.689 559.791 501.384 520.374
Sumber: Data Dirjen Pajak RI
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan  wajib  pajak  terdaftar  SPT  dari  tahun  2006-2011  menurut  data yang  penulis  peroleh  dari  Dirjen  Pajak  untuk  klasifikasi  PPh  Orang Pribadi menunjukkan prosentase yang fluktuatif. Pada tahun 2006 dengan klasifikasi SPT Tahunan untuk PPh Orang   Pribadi sebesar 31,7% ,   tahun 2007  sebesar 29,1%,  tahun  2008  sebesar 32,9%,  tahun  2009  sebesar 56,3%, tahun 2010 sebesar 61,3% dan tahun 2011 sebesar 54,7%.
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dibandingkan dengan wajib pajak terdaftar SPT dari tahun 2006-2011 menurut data yang penulis peroleh dari Dirjen Pajak untuk klasifikasi PPh Badan menunjukkan prosentase  yang  fluktuatif.      Pada  tahun  2006  dengan  klasifikasi  SPT Tahunan untuk PPh Badan sebesar 32,9% , tahun 2007 sebesar 33,3%, tahun 2008  sebesar  33,8%,  tahun  2009  sebesar  40,8%,  tahun  2010  sebesar  32,7% dan tahun 2011 sebesar 32,7%. Secara ringkas angka tersebut digambarkan dalam tabel 3.
Tabel 3 Rasio Jumlah Wajib Pajak Yang Telah Melaporkan SPT

## Tahunan Terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar SPT
SPT Tahunan Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PPh Orang Pribadi 31,7% 29,1% 32,9% 56,3% 61,3% 54,7% Pph Badan 32,9% 33,3% 33,8% 40,8% 32,7% 32,7%
Sumber: Data Dirjen Pajak RI
Dari tabel rasio jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan terhadap  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  SPT  di  atas  menunjukkan  bahwa tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  melaporkan  SPT Tahunan masih rendah.
Mengingat  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor penting untuk meningkatkan  penerimaan  pajak,  maka perlu  dikaji  dan dianalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya wajib  pajak  orang  pribadi.Dalam  penelitian  ini  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  mengambil  dari  beberapa  variabel dari penelitian   terdahulu, diantaranya adalah penelitian   yang dilakukan oleh  Riahi  (2004)  yang  membandingkan  tingkat  kepatuhan  pajak  antar negara-negara  di  dunia.  Mereka  mengambil  31  (tiga  puluh  satu)  negara sebagai sampel penelitian. Cara untuk membandingkan tingkat kepatuhan
pajak tersebut dilakukan dengan mengukur tingkat kepatuhannya.  Tingkat kepatuhan   tersebut   diukur   menggunakan   empat   variabel. Variabel- variabel itu adalah situasi perdagangan bebas, pentingnya pasar ekuitas di masing-masing negara, keefektifan undang-undang, dan tingginya norma- norma moral (diukur dengan tingkat kriminalitas) masing-masing negara. Hasil  dari  penelitian  tersebut  memperlihatkan  bahwa  tingkat  kepatuhan di  Indonesia  masih  rendah  dan  berada  pada  peringkat  24  dari  31  negara dengan ideks kepatuhan pajak sebesar 2,53.
Sanders  dkk.,  (2008)  meneliti  tentang  pengaruh  akuntabilitas  dan kesadaran atas sanksi terhadap  kepatuhan  pajak  pada industri konstruksi khususnya tentang use tax compliance. Hasil dari penelitian tersebut adalah akuntabilitas  dan  kesadaran  atas  sanksi  berpengaruh  secara  signifikan terhadap use tax compliance.
Johnson  dkk.,  (2010)  melakukan  penelitian  tentang  kepatuhan  pajak penjualan,  dengan  menggunakan  pendekatan  eksperimental  untuk mengevaluasi  dampak  dari  peningkatan  pengawasan  sempurna  yang dianalogikan  dengan  tingkat  resiko  audit  terhadap  pajak  penjualan  di Amerika. Kesimpulannya bahwa monitoring yang sempurna (audit) tidak akan meningkatkan kepatuhan pajak jika tidak diterapkan dengan beberapa kebijakan pelengkap lainnya.
Normala  (2004)  melakukan  penelitian  tentang  kepatuhan  pajak  (tax compliance)  di  Malaysia  dengan  membandingkan  dua  model  teoritikal kepatuhan wajib pajak (taxpayers compliance), dan hasilnya adalah kedua model  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat  sanksi  (penalty  rate)  dan tingkat  resiko  audit  (audit  rate)  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan pajak (tax comloance)/ meningkatkan kepatuhan pajak (increase tax  compliance).  Akan  tetapi  apabila  para  wajib  pajak  merasakan  adanya administrasi pajak dan sistem pajak yang tidak adil (unfair tax administration and tax system), mereka akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).
Hyun (2005) meneliti kenapa kepatuhan pajak (tax compliance) di Korea dan Jepang itu berbeda. Hasilnya adalah bahwa Jepang mempunyai tingkat aturan  jauh  lebih  baik  dibanding  dengan  Korea  pada  kedua  faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  pajak,  yaitu  tingkat  resiko  audit  dan  struktur sanksi (penalti structure). Palil dkk., (2011) dalam penelitian dengan judul ‚The  Evaluation  and  Concept  of  Tax  Compliance  in  Asia  and  Europe‛, menyimpulkan bahwa setiap negara mempunyai hukum pajak dan regulasi yang  berbeda-beda  sehingga  tingkat  kepatuhan  pajaknya  juga  berbeda- beda.  Semakin  tinggi  level  resiko  audit  dan  sanksinya  akan  berpengaruh pada tingginya kepatuhan pajak juga.
Jatmiko  (2006)  melakukan  penelitian  tentang  pengaruh  sikap  wajib pajak (WP) pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus  dan  sikap  wajib  pajak  terhadap  kesadaran  perpajakan  memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dari semua penelitian terdahulu, mulai dari Riahi (2004), Sanders dkk., (2008),  Johnson  dkk.,  (2010),  Normala  (2004),  Hyun  (2005),  dan  Jatmiko (2006)  menunjukkan  bahwa  para  peneliti  menggunakan  variabel  yang berbeda-beda  dalam  mengukur  tingkat  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian menunjukkan  semua  variabel  dalam  penelitian  tersebut  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hasil  penelitian  terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menggabungkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  secara  bersamaan. Peneliti ingin mencari bukti empiris apakah    sistem    perpajakan,    resiko audit,   akuntabilitas,   dan   sanksi   administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.
Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  untuk  Dirjen  Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  dengan  memperhatikan kualitas  sistem  perpajakan, resiko audit, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan.
Model penelitian yang diajukan sebagai berikut:
Gambar 1 Model Penelitian

## II. TINJAUAN LITERATUR

## 1. Kepatuhan Pajak
Andreoni dkk., (1998) mendefinisikan kepatuhan pajak (tax compliance) sebagai keinginan wajib pajak (taxpayer ) untuk mematuhi hukum-hukum pajak yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara. Song dkk., (1978) mendevinisikan kepatuhan pajak berdasarkan peraturan pajak  di  United  States  yang  menganut  sistem  pajak  self  assesment  dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance),  sehingga mereka mengambil kesimpulan  bahwa  kepatuhan  pajak  adalah  kemampuan  dan  keinginan untuk patuh   atau   mengikuti   hukum-hukum   pajak   yang berlaku   yang ditentukan    oleh    etika,  lingkungan  hukum,  dan  faktor-faktor  situasional lainnya pada waktu dan tempat secara bersamaan.

## 2. Wajib Pajak
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 mengenai  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  yang  dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak tertentu.

## 3. Sistem Perpajakan
Sistem  perpajakan  yang  dimaksudkan  pada  penelitian  ini  adalah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang diatur dengan Undang– Undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan  yaang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang– Undang Dasar 1945.      Seperti   peraturan   tentang   tarif   pajak,   sistem pemungutan  pajak,  kebijakan–kebijakan pajak yang dibuat, dan reformasi perpajakannya.

## 4. Reformasi Perpajakan
Gill (2003) menyatakan suatu sistem penerimaan negara yang mengurusi masalah pajak   perlu   direformasi   dengan   sedikitnya   4   (empat)   alasan utama.  Pertama,  ketika hukum dan kebijakan pajak menciptakan potensi peningkatan penerimaan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas negara  tergantung  pada  efisiensi  dan  efektifitas  administrasi  penerimaan negara. Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim  investasi  dan  pengembangan  sektor  swasta.  Ketiga,  administrasi perpajakan  secara  rutin  kerap  muncul  dalam  daftar  teratas  organisasi
dengan kasus korupsi tertinggi. Keempat, reformasi perpajakan diperlukan untuk memungkinkan sistem perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

## 5. Audit (Pemeriksaan) Pajak
Audit  (pemeriksaan)  pajak  menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah  data,  keterangan,  dan/atau  bukti   yang   dilaksanakan   secara objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu standar   pemeriksaan    untuk menguji   kepatuhan   pemenuhan   kewajiban   perpajakan dan/atau untuk tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.

## 6. Akuntabilitas
Dalam  pengertian  yang  sempit  akuntabilitas  dapat  dipahami  sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa suatu organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas, akuntabilitas dapat  dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah   (agent) untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai hak dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti
dalam manajemen sektor publik. Sedangkan dalam konteks organisasi pemerintah, sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan  disclosure atas aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah kepada      pihak–pihak      yang      berkepentingan  dengan  laporan  tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus  bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak–hak publik (Mahsun, 2006).

## 7. Sanksi Perpajakan
Sanksi  Perpajakan  meupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  (norma)  perpajakan  akan  dituruti/ ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan  ada  2  (dua),  yaitu  Sanksi  Administrasi  dan  Sanksi  Pidana. Ancaman    terhadap    suatu    norma    perpajakan    adayang    diancam dengan   Sanksi Administrasi saja, ada yang diancam dengan Sanksi Pidana saja,  dan  ada  pula  yang  diancam  dengan  Sanksi Administrasi  dan  Sanksi Pidana (Mardiasmo, 2011).

## 8. Pengembangan Hipotesis
Kepatuhan  pajak  merupakan  kemampuan  dan  keinginan  wajib  pajak untuk mematuhi atau memenuhi hukum-hukum pajak yang berlaku dengan melaporkan pendapatan tahun berjalan dengan benar dan membayar pajak dengan jumlah yang benar dan tepat  waktu. Dalam penelitian  ini  penulis membangun empat hipotesis dengan latar belakang seperti tertuang pada paragraf-paragraf berikut.
Sistem  perpajakan  yang  baik  tercermin  dari  modernisasi  sitem perpajakan  sehingga  tercipta  kejelasan  tugas  aparatur  pajak,  pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, sederhana, dan komunikasi antara wajib pajak dengan petugas pajak bisa lebih efektif, karena sistem perpajakan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama penelitian ini adalah:

## H1 : Kualitas Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Wajib pajak memiliki kewajiban dalam pemeriksaan pajak, antara lain :
1.  Memenuhi  panggilan  pemeriksa  pajak  untuk  datang  sesuai  waktu yang  telah ditentukan dalam surat panggilan.
2.  Meminjamkan  buku  atau  catatan,  dokumen  yang  menjadi  dasarnya, dan dokumen lain termasuk   data   yang   dikelolah   secara   elektronik, yang        berhubungan        dengan  penghasilan  yang  diperoleh,  kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
3.  Khusus  untuk  Pemeriksaan  Lapangan,  wajib  pajak  wajib  memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
4.  Memberikan  kesempatan  untuk  memasuki  tempat  atau  ruang  yang dipandang  perlu  dan  memberi  bantuan  lainnya  guna  kelancaran pemeriksaan;
5.    Menyampaikan  tanggapan  secara  tertulis  atas  Surat  Pemberitahuan Hasil
6.    Pemeriksaan;
7.  Meminjamkan  kertas  kerja  pemeriksaan  yang  dibuat  oleh  Akuntan Publik  khususnya  untuk  jenis  pemeriksaan  kantor;  Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.
Dengan kewajiban seperti disebutkan di atas wajib pajak akan kehilangan banyak  waktu  dalam  menjalani  pemeriksaan  dan  tidak  produktif  selama masa pemeriksaan. Hal ini   tentu   sangat   tidak   diharapkan   oleh   wajib pajak  karena  akan  mempengaruhi penghasilan. Oleh karena itu hipotesis kedua penelitian ini adalah:
H2 : Resiko auditberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Akuntabilitas dalam pengertian luas menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah  tidak  hanya  bertanggungjawab  kepada  otoritas  yang  lebih tinggi  dalam  rantai  komando  institusional,  tetapi  juga  bertanggungjawab kepada  masyarakat  umum,  lembaga  swadaya  masyarakat,  media  masa, dan banyak stakeholder lain. Oleh karena itu pelaporan belanja pajak pada APBN harus mudah dipahami, terbuka, dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang cukup tentang alokasi belanja  dari  sumber  penerimaan  pajak.  Dengan  akuntabilitas  pemerintah yang bagus diharapkan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

## H3 : Akuntabilitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-  undangan  perpajakan  akan  dipatuhi  dengan  baik.  Atau  bisa dengan kata lain sanksi perpajakan    merupakan    alat    pencegah    agar wajib   pajak   tidak   melanggar   norma perpajakan. Oleh karena itu sanksi yang tegas dan efektif diharapkan akan membuat wajib pajak patuh dalam hal perpajakan. Oleh karena itu hipotesis keempat penelitian ini adalah:

## H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  sampel yang  memenuhi  kriteria  penelitian,  yaitu  para  karyawan  yang  bekerja pada  Organisasi  Kelompok  Kontrak  Kerjasama  (KKKS)  dalam  koordinasi BPMIGAS.  Pengumpulan  data  dilakukan  selama  satu  bulan  di  bulan Oktober tahun 2012. Kuesioner penelitian akan dikirim   melalui email   ke setiap  kepala divisi  perusahaan-perusahaan  yang tergabung dalam KKKS dalam koordinasi BPMIGAS.

## 1. Pengukuran Variabel
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  melakukan  survei yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner. Kuesioner  dalam  penelitian  ini  menggabungkan  pertanyaan  kuesioner penelitian  terdahulu.  Variabel  kepatuhan  pajak  terdiri  dari  10  butir pertanyaan  .  Variabel  sistem  perpajakan  terdiri  dari  6  butir  pertanyaan diambil  dari  (Suherman,  2009).  Variabel  resiko  audit  (pemeriksaan)  pajak terdiri  dari  5  butir  pertanyaan  yang  diambil  dari  (Zuhri,  2009).  Variabel
akuntabilitas  terdiri  dari  8  butir  pertanyaan  diambil  dari  Rahayu  (2006). Sedangkan  sanksi  administrasi  diambil  dari  Jatmiko  (2006)  terdiri  dari  4 butir  pertanyaan.  Pengukurannya  menggunakan  skala  likert  dengan  lima pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1, Tidak Setuju (TS)  diberi  nilai  2,  Netral  (N)  diberi  nilai  3,  Setuju  (S)  diberi  nilai  4,  dan Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5.

## IV.  ANALISIS HASIL PENELITIAN

## 1. Partisipan Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  sampel yang  memenuhi  kriteria  penelitian,  yaitu  para  karyawan  yang  bekerja pada  Organisasi  Kelompok  Kontrak  Kerjasama  (KKKS)  dalam  koordinasi BPMIGAS.  Pengumpulan  data  dilakukan  selama  satu  bulan  di  bulan Oktober  tahun  2012.  Kuesioner  penelitian  akan  dikirim      melalui  email ke  setiap   kepala  divisi   perusahaan-perusahaan   yang  tergabung  dalam KKKS  dalam  koordinasi  BPMIGAS.  Kuesioner  diemail  ke  200  orang,  dan yang membalas email dan menjawab dengan baik ada 109 orang. Dari 109 kuesioner yang kembali, semuanya dapat diolah.

## 2. Analisis faktor
Penelitian   ini   tidak   menggunakan   analisis   faktor   dikarenakan para  responden tidak lengkap dalam mengisi identitas responden. Nama kantor  banyak  yang  tidak  menjawab,  mereka  hanya  menyebutkan  nama yang susah bisa ditebak berapa umur dan jenis kelaminnya. Dengan data identitas yang tidak lengkap tersebut maka dipilih untuk tidak melakukan analisis faktor.

## 3. Hasil

## a. Uji Validitas
Validitas   menunjukkan   sejauh   mana   suatu   alat   ukur   (kuesioner ) mengukur  apa  yang  ingin  diukur.  Validitas  yang  akan  digunakan  adalah construct validity. Construct validity menguji seberapa baik hasil penelitian yang  didapatkan  dari  instrumen  pengukuran  yang  digunakan  sesuai dengan  teori  dimana  sebuah  pengujian  dilakukan  (Sekaran,  2000).Nilai  r hitung dan nilai r tabel (nilai kritis) pada tiap item pertanyaan dibandingkan untuk  diukur  validitasnya.  Tiap  item  pertanyaan  dikatakan  valid  apabila nilai  r  hitung  lebih  besar  dari  nilai  r  tabel.  Nilai  r  hitung  diperoleh  dari Pearson  Correlation,  sedangkan  nilai  r  tabel  0,1865  diperoleh  dari  Tabel Product Moment Correlation (α= 0,05; n=109).
Hasil  pengujian  validitas  variabel  kualitas  Sistem  Perpajakan  dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Kualitas Sistem Perpajakan
Item Pertanyaan Pearson Correlation Nilai Kritis Keterangan A1 0,952 0,1865 Valid A2 0,970 0,1865 Valid A3 0,919 0,1865 Valid A4 0,951 0,1865 Valid A5 0,912 0,1865 Valid A6 0,861 0,1865 Valid A7 0,729 0,1865 Valid
Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai Pearson Correlation ketujuh item pertanyaan  untuk  variabel  kualitas  sistem  perpajakan  adalah  lebih  besar dari 0,1865 (nilai kritis). Jadi, kesimpulannya adalah item-item pertanyaan A1-A7 adalah valid.
Tabel 5 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Resiko Audit
Item Pertanyaan Pearson Correlation Nilai Kritis Keterangan B1 0,915 0,1865 Valid B2 0,922 0,1865 Valid B3 0,844 0,1865 Valid B4 0,896 0,1865 Valid B5 0,895 0,1865 Valid
Pengujian  validitas  selanjutnya  adalah  uji  validitas  variabel  resiko audit.  Tabel  5  di  atas  menyajikan  hasil  dari  uji  validitasnya.  Dari  kelima item  pertanyaan  yang  diuji  B1-  B5,  semuanya  valid,  karena  mempunyai nilai Pearson Correlation lebih dari 0,1865 (nilai kritis).

## Tabel 6 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Akuntabilitas
Item Pertanyaan Pearson Correlation Nilai Kritis Keterangan C1 0,827 0,1865 Valid C2 0,886 0,1865 Valid C3 0,909 0,1865 Valid C4 0,907 0,1865 Valid C5 0,875 0,1865 Valid C6 0,908 0,1865 Valid C7 0,924 0,1865 Valid C8 0,889 0,1865 Valid
Tabel  6  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kedelapan  item  pertanyaan mempunyai  nilai  Pearson  Correlation  lebih  besar  dari  0,1865  (nilai  kritis). Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  item-item  pertanyaan  C1-C8 adalah valid.
Tabel 7 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Sanksi Perpajakan
Item Pertanyaan Pearson Correlation Nilai Kritis Keterangan D1 0,890 0,1865 Valid D2 0,929 0,1865 Valid D3 0,899 0,1865 Valid D4 0,928 0,1865 Valid
Tabel 7 di atas menyajikan hasil dari uji validitasnya. Dari keempat item pertanyaan  yang  diuji  D1-D4,  semuanya  valid,  karena  mempunyai  nilai Pearson Correlation lebih dari 0,1865 (nilai kritis).
Pengujian  validitas  pertanyaan  variabel  terakhir  adalah  uji  validitas variabel kepatuhan  pajak.  Tabel  8  di  bawah  menyajikan  hasil  dari  uji validitasnya.  Dari kesembilan item pertanyaan yang diuji E1-E9, semuanya valid, karena mempunyai nilai Pearson Correlation lebih dari 0,1865 (nilai kritis).
Tabel 8 Hasil Uji Validitas untuk Variabel Kepatuhan Pajak
Item Pertanyaan Pearson Correlation Nilai Kritis Keterangan E1 0,886 0,1865 Valid E2 0,880 0,1865 Valid E3 0,874 0,1865 Valid E4 0,886 0,1865 Valid E5 0,778 0,1865 Valid E6 0,918 0,1865 Valid E7 0,908 0,1865 Valid E8 0,883 0,1865 Valid E9 0,893 0, 1865 Valid

## b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil  yang  relatif  tidak   berbeda   bila  dilakukan   pengukuran   kembali terhadap   subjek   yang  sama  (Sekaran,  2000).  Untuk  menguji  reliabilitas instrument  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Cronbach’s  coefficient alpha.  Menurut  Hair  dkk.,  (2010)  bahwa  rule  of  thumbs  dari  nilai  alpha sebesar 0,7 namun nilai 0,6 masih dapat diterima.

## Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Kualitas Sistem Perpajakan 0,959 Reliabel Resiko Audit 0,938 Reliabel Akuntabilitas 0,962 Reliabel Sanksi Perpajakan 0,932 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak 0,962 Reliabel
Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas tiap variabel penelitian. Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa  Cronbach’s  Alpha  dari  masing-masing variabel  lebih  besar  dari  0,6,  dengan  demikian  kelima  variabel  dalam penelitian ini adalah reliabel.

## c. Pengujian Asumsi Klasik
Untuk memastikan apakah interpretasi yang dihasilkan dari analisis data tidak  menyimpang,  maka  harus  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  pada model tersebut yaitu dengan cara melakukan uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi normal atau tidak. Model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data (titik) menyebar di sekitar garis  diagonal  dan  mengikuti  garis  histogram menuju  pola distribusi normal.Ghozali (2007) uji statistik non-parametrik Kolmogorov  Smirnov  juga  dapat  digunakan  untuk  menguji  normalitas residual. Apabila uji tersebut menunjukkan angka yang signifikan, berarti data  residual  terdistribusi  tidak  normal.  Hasil  pengujian  Kolmogorov Smirnov secara ringkas dapat dilihat pada tabel 10 berikut:
Tabel 10 Hasil Uji Normalitas
Variabel Kolmogorof- Smirnov Nilai Sig Sig Status Unstandardized residual 0,767 0,599 p>0,05 Normal
Dari  hasil  perhitungan  uji  Kolmogorov-Smirnov,  dapat  diketahui bahwa nilai unstandardized    residual    adalah    0,599,    lebih    besar    dari 0,05  (p>0,05),  sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal atau memiliki sebaran data yang normal.

## Uji Autokorelasi
Autokorelasi  timbul  apabila  terdapat  korelasi  antara  variabel pengganggu (disturbance) pada periode t dengan disturbance pada periode sebelumnya  (periode  t-1).  Uji      autokorelasi      dapat      dilakukan      dengan menghitung  nilai  dari  uji  statistik  Durbin- Watson (D-W). Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
•   1,65 < DW < 2, 35                                           tidak terjadi autokorelasi
•   1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2.79     tidak dapat disimpulkan
•   DW < 1,21 atau DW > 2,79                           terjadi autokorelasi
Sumber: Trihendradi (2007)
Dari  hasil  uji  autokorelasi,  nilai   Durbin-Watsonnya  sebesar  1,712. Nilai ini terletak antara 1,65 < DW < 2,35. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Untuk  menguji  heteroskedastisiitas  dilakukan  dengan  Uji  Glejser.  Uji Glejser dilakukan    dengan   mengabsolutkan    nilai   residual    regresi    dan menggunakan      absolut  tersebut  sebagai  variabel  dependen.  Pengujian melihat  signifikansi hasil  dari  regresi  dengan   absolut   residual   sebagai variabel  dependen.  Masalah  heterokedastisitas  akan terjadi bila masing- masing  variabel  independen  mempunyai  nilai  Sig.  lebih  kecil  dari  alpha 0,01 (Ghozali, 2009).

## Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Signifikansi Kualitas Sistem Perpajakan 0,508 Resiko Audit (Pemeriksaan) Pajak 0,612 Akuntabilitas 0,500 Sanksi Perpajakan 0,879
Dari  hasil  yang  ada  pada  tabel  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  semua variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  signifikan,  nilai  Sig. dari masing-masing  variabel  independen lebih besar dari nilai alpha 0,01, sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinearitas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala  multikolinearitas  yang  tinggi,  standard  error  koefisien regresi  akan semakin  besar  dan  mengakibatkan  confidence  interval  untuk  pendugaan parameter  semakin  lebar,  dengan  demikian  terbuka  kemungkinan  terjadi kekeliruan,  menerima  hipotesis  yang  salah.  Uji  yang  digunakan  adalah Variance  Invlation  Factor  (VIF).  Sebagai  rule  of  thumb  adalah  jika  VIF melebihi 10 berarti tedapat multikolinearitas.
Tabel  12  berikut  ini  memperlihatkan  bahwa  tolerance  value  keempat variabel  independen  adalah  lebih   dari  0,1,  dan  Variance  Inflation Factor
(VIF)  dari  masing-  masing  variabel  independen  kurang  dari  10.  Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

## Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Kualitas Sistem Perpajakan 0,218 4,580 Resiko Audit 0,268 3,729 Akuntabilitas 0,208 4,811 Sanksi Perpajakan 0,626 1,597

## Pengujian Goodness of Fit Model Penelitian
Model  persamaan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  linear. Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  melihat  nilai  Sig  pada  hasil  uji  F  tabel ANOVAb. Nilai Sig yang dihasilkan adalah 0,000, lebih kecil dari alpha 0,05.
Tabel 13 ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 5318.386 4 1329.596 94.173 000a Residual 1468.348 104 14.119 Total 6786.734 108
Analisis  berikutnya  adalah  menentukan  seberapa  besar  kontribusi variabel-  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Hal  tersebut dapat dilakukan dengan melihat nilai Adjusted R 2 pada Tabel Summaryb . Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai Adjusted R 2 menunjukkan angka 0,775.  Hal  ini  berarti  variabel  kualitas  sistem  perpajakan,  resiko     audit (pemeriksaan)   pajak,   akuntabilitas,   dan   sanksi   perpajakan,   mampu menjelaskan  variabel  dependen  (kepatuhan  wajib  pajak)  sebesar  77,5%, sedangkan  sisanya   22,5%   dipengaruhi   oleh   variabel   lain   yang   tidak dijelaskan  dalam  model penelitian ini.

## d. Pengujian Hipotesis

## Tabel 14 Hasil Uji T
Variabel Unstandardized Coefficient Beta T hitung p-value Konstanta 2,266 1,245 0,216 Kualitas Sistem Perpajakan 0,406 3,254 0,002 Resiko Audit 0,531 3,186 0.002 Akuntabilitas 0,242 2,593 0,011 Sanksi Perpajakan 0,262 2,126 0,036
Hasil uji t di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem perpajakan memiliki nilai koefisien regresi 0,406, thitung  = 3,254 dengan nilai p=0,002. Dikarenakan    koefisien    regresi    bernilai    positif    (0,406)    sesuai    dengan nilai     yang  diharapkan   untuk   hipotesis   yang   pertama,   yaitu   positif (+),  dengan  p<0,05,  maka hipotesis null berhasil ditolak. Artinya hipotesis pertama  terdukung.  Semakin  bagus  kualitas  sistem  perpajakannya  maka wajib pajak akan semakin patuh.
Hasil uji t untuk variabel resiko audit tabel 14 di atas, memperlihatkan bahwa variabel ini mempunyai nilai koefisien regresi 0,531, thitung = 3,186 dengan nilai p=0,002. Dikarenakan    koefisien    regresi    bernilai    positif (0,531)    sesuai    dengan    nilai    yang diharapkan untuk hipotesis kedua, yaitu positif (+), dengan p<0,05 maka hipotesis  null berhasil ditolak. Artinya hipotesis  kedua  terdukung.  Semakin  baik  resiko  audit  (pemeriksaan) pajaknya maka wajib pajak akan semakin patuh.
Variabel akuntabilitas pada tabel 14 di atas menunjukkan nilai koefisien regresi 0,242, thitung    = 2,593 dengan nilai p=0,011, dengan p<0,05 berarti variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi,  apabila  semakin  tinggi  tingkat  akuntabilitasnya  maka  wajib  pajak cenderung akan semakin patuh.
Variabel  sanksi  perpajakan  pada  tabel  14  di  atas  menunjukkan  nilai koefisien regresi 0,262, thitung  = 2,126 dengan nilai p=0,036, dengan p<0,05 berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian  ini  yang pertama adalah kualitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.Kualitas sistem      perpajakan      yang  baik,  seperti  pelayanan  yang  menyenangkan, mudah, dan cepat akan membuat wajib pajak tidak merasa keberatan untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  yang  akhirnya  akan  meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Oleh karena itu, dirjen pajak diharapkan selalu memperbaiki dan melakukan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia sehingga tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi.
Kedua,  resiko  audit  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.Dengan adanya monitoring yang bagus dari kantor pajak maka para wajib  pajak  akan  berlaku  patuh.  Apabila  tidak  patuh  akan  menanggung resiko audit tersebut.
Kesimpulan  yang  ketiga  yaitu  akuntabilitas  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan keterbukaan dalam penggunaan dana  pajak,          ketepatan  alokasi  anggaran  yang  berasal  dari  kumpulan uang  pajak  dan  pertanggungjawaban  yang  mudah  dipahami,  para  wajib pajak akan merasa puas karena sudah bisa berkontribusi untuk kemajuan negara. Hal tersebut membuat para  wajib pajak akan lebih patuh, bahkan dengan senang hati membayar pajak dengan baik dan benar. Oleh karena itu pemerintah harus membuat program-program pembangunan yang baik guna mengambil hati para wajib pajak, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah juga tinggi.
Keempat,  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.Sanksi   perpajakan   seperti   keterlambatan   membayar   pajak, pengenaan  denda terhadap wajib pajak yang lalai, sanksi pidana atas wajib pajak  yang  melakukan  tindak  pidana  pajak   ternyata  bisa  meningkatkan kepatuhan      wajib      pajak.      Akan      tetapi      sanksi  tersebut      haruslah memperhatikan  sebarapa  besar  jumlahnya  dan  bagaimana penerapannya. Oleh  karena  itu  sebaiknya  pemerintah  sebagai  pemegang  kuasa  pemberi sanksi  diharapkan  bisa  meningkatkan  penerapan  sanksi  tersebut  kepada para wajib pajak dengan lebih tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Andreoni,   J.,   Erard   dan   Feinstein.:   1998, ’ Tax compliance’, Journal   of Economic Literature, pp. 818-860.
Dekker, Marcel. 1999. Handbook on Taxation. New York.
Ghozali,  Imam.  2007. Aplikasi Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,   Imam.   2009. Ekonometrika-Teori,   Konsep   dan   Aplikasi   dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gill, Jit B.S.: 2003, ‚The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform.‛
Gujarati,  Damonar  N.,  1995. Basic  Econometrics Third  Edition.  Singapore:
Mc. Graw Hill.
Hair. Jr, Jf.  Black W. C, Babin B. J., Andersen R. E., and Tatham R, L.: 2010.
‚Data analysis Multi v ariate‛ .  8th  Edition.  Person  Education.  Inc.  New Jersey.
Hyun,  Jin  K.:  2005,  ‘The  Compliances  in  Korea  and  Japan:  Why  are  they Different?’, Journal of Economic Literature H8.
Internal  Revenues  Services  (IRS)  2009. Update  on  Reducing  the  Federal  Tax Gap and Improving Voluntary Compliance .
Jatmiko,  Agus  N.  2006. Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi Denda,  Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Semarang:  Tesis  Program  Studi  Magister  Akuntansi Universitas Diponegoro.
Johnson,  Cathleen.,  David  M.,  dan  Claude M.:  2010, ‘The  Effect of  Perfect Monitoring  of  Matched  Income  on  Sales  Tax  Compliance:  An Experimental Investigation’, Journal of Economic Literature C3, H3, H71.
Mahsun, Muhamad. 2011. Pengukuran Kinerja Sektor Publik 2011. Yogyakarta:
Penerbit BPFE.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Normala, Siti.: 2004, ‘The Influence of Penalties on Taxpayers’ Compliance:
A  Comparison  of  The  Theoretical  Models’, Journal  of  Economics  and Management , Volume 12, Number 1.
Palil, Mohd R., dan Ahmad F.M.: 2011, ‘The Evaluation and Concept of Tax Compliance in Asia and Europe’, Australian Journal of Basic and Applied Science , pp. 557-563.
Rahayu, Dewi P. 2006. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Transparansi Belanja Pajak,  dan  Keadilan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Pada  Wajib  Pajak  di Kota  Surakarta. Yogyakarta:  Tesis  Program  Magister  Sains  Akuntansi
UGM
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia,  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199  Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Riahi,  B.A.:  2004,  ‘Relationship  Between  Tax  Compliance  Internationally and  Selected  Determinants  of  Tax  Morale’, Journal  of  International Accounting, Auditing, and Taxation , pp. 135-143.
Sanders,  D.L.,  Phillip  M.J.R.,  dan  Govind  S.I.:  2008,  ‘Influence  of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance’, Journal of the American Taxation Association, pp 1-20.
Sekaran, Uma. 2000. Research Methods for Business Third Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc.
Setiyaji,   Gunawan,   dan   Hidayat   A.:   2005, ‘E valuasi   Kinerja   Sistem Perpaja kan  Indonesia’ ,  Jurnal  Ekonomi  Universitas  Indonesia      Esa Unggul, Jakarta.
Siahaan, Marihot P. 2010. Hukum Pajak Material . Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Song, Y.D., dan Yarbrough:  1978, ‘ Tax ethics and taxpayer attitudes : A survey’, Public Administration Review, pp. 442-452.
Suherman,  A.  Tatang.  2009. Pengaruh  Reformasi  Administrasi  Perpajakan Terhadap  Kinerja  Pelayanan  Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Yogyakarta: Tesis Program Magister Hukum UGM.
Trihendradi,    Cornelius.    2007. Langkah    Mudah    Menguasai    Statistik Menggunakan SPSS 15. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Zuchri, Muhammad. 2009. Analisis pengaruh layanan profesionalisme pegawai dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Timur. Yogyakarta: Tesis Program Magister Akuntansi UGM.
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 21-35

## PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA

## Ambar Lukitaningsih (ambaryudono@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
ABSTRACT. Writing  paper  is  conducted  to  reveal  the  development  of  the marketing concept, implementation and implications. The explanation begins with a  description  of  the  scope  of  marketing,  a  second  discussion  about  the  marketing concept and its development, followed by a discussion of the implementation of the marketing concept and concludes with managerial implications.
The development of the original understanding of marketing is more focused issue of physical distribution business enterprise then develop to the transaction which although not involve spending money and marketing activities can be carried out by institutions outside the business.
As a consequence of the expansion of the notion of marketing, the scope of marketing is also increasingly widespread. This process continues so that raises more and more marketing  phenomenon.  Phenomena  are  analyzed  and  presented  by  marketing experts,  is  then  used  as  a  reference  in  understanding  the  implementation  of  the marketing concept between the years 1960- 1980’s.
Changes have occurred with the theory of alternative marketing concept proposed by Fullerton (1988) and Houston (1986). In terms of the marketing concept, which originally seated over the company as the first and last of a series of business activities, changed  completely  to  the  consumer  as  the  beginning  and  end  of  the  company’s activities.  The  development  of  the  role  of  marketing  revealed  by  Webster  (1992) provides  the  latest  alternative  marketing  concept  that  acts  as  an  organizational network.  Logical  consequence  all  company  activities  should  be  directed  to  the consumer, given the conditions of competition has increased, but in doing its work, the  company  should  be  prosecuted  execute  better  than  its  competitors  in  order eventually to provide customer satisfaction and this is the purpose of the company.
In order for consumer satisfaction can be integrated, then the company should use marketing  as  a  strategic  business  concept  that  provides  ongoing  satisfaction,  not a  moment,  not  only  for  the  investors  /  owners  and  consumers  but  also  provide ongoing  satisfaction  also  for  its  employees.  In  this  concept  the  company  seeks  to satisfy all its stakeholders.
But  reality  shows  that  although  many  businesses  are  aware  of  the  importance  of customer satisfaction, but still few of them are running customer service program is  good  and  right.  The  program  is  limited  to  satisfying  customers  slogans  and ceremonial.  They  are  more  likely  to  hunt  for  new  customers  and  ignore  existing customers. This phenomenon can  be seen in the allocation of marketing costs are mostly  devoted  to  the  promotion  and  only  a  small  portion  devoted  to  retaining customers.
Keywords: Marketing Concepts, Implementation, Implications

## I.  PENDAHULUAN
Pemasaran  merupakan  sebuah  faktor  penting  dalam  siklus  yang berhubungan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  konsumen.  Dalam perusahaan,  pemasaran  merupakan  salah  satu  dari  kegiatan  pokok  yang dilakukan  perusahaan  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya, berkembang dan mendapatkan laba, kegiatan pemasaran pada perusahaan juga harus dapat memberikan kepuasan pada konsumen jika menginginkan usahanya tetap berjalan.
Sejak  orang  mengenal  kegiatan  pemasaran,  telah  banyak  ahli mengemukakan  definisi  tentang  pemasaran  yang  kelihatannya  sedikit berbeda tetapi memiliki arti  yang sama.  Perbedaan  ini disebabkan karena mereka meninjau pemasaran dari sudut pandang yang berbeda.
Selanjutnya  Drucker  (1969)  mengartikan  pemasaran  sebagai  berikut: Marketing is not only much broader than selling, it is not specialized activity at all. Marketing encompasses the entire business. It is the whole business seen from the point of view of its final result, that is, from the customer point of view .
Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemasaran merupakan tanggung jawab manajemen secara umum dan memprioritaskan pelanggan merupakan  tangung  jawab  semua  unsur  yang  ada  dalam  perusahaan. Banyak  yang  berpendapat  bahwa  pemasaran  seharusnya  memegang peranan penting dalam penetapan arah strategi suatu perusahaan. Hal ini cukup beralasan mengingat perencanaan strategis perusahaan merupakan suatu  usaha  untuk  mempertahankan  perusahaan  tetap  konsisten  dengan lingkungan bisnisnya,  dan pemasaran memiliki fungsi tradisional sebagai katalisator antara perusahaan dengan pelanggan, distributor dan pesaingnya. Kotler  (1997)  mengatakan  bahwa:  Pemasaran  adalah  proses  sosial  yang didalamnya  individu  dan  kelompok  mendapatkan  apa  yang  mereka butuhkan  dan  inginkan  dengan  menciptakan,  menawarkan  dan  secara bebas  mempertukarkan  produk  yang  bernilai  dengan  pihak  lain.  Stanton (1994) mempunyai pendapat, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan
dari  kegiatan-kegiatan  bisnis  yang  ditujukan  untuk  merencanakan, menentukan  harga,  mempromosikan  dan  mendistribusikan  barang  dan jasa  yang  dapat  memuaskan  kebutuhan  baik  kepada  pembeli  yang  ada maupun pembeli potensial. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan  pemasaran  adalah  kegiatan-kegiatan  yang  saling  berhubungan dengan orang lain sebagai suatu sistem. Selanjutnya Stanton beranggapan bahwa keberhasilan pelayanan dalam pemasaran menentukan keberhasilan perusahaan.  Untuk  itu  kegiatan  pemasaran  harus  dikoordinasikan  dan dikelola dengan cara yang baik. Meskipun istilah pemasaran sukses dalam fenomena  pemasaran  sejak  awal  kemunculannya  sangat  beragam,  namun dilihat dari berbagai definisi konsep pemasaran, bisa terlihat secara jelas ada sesuatu yang saling berhubungan antara   produsen dan konsumen. Lebih jauh  terdapat  kecenderungan  hubungan  pertukaran  yang  merupakan  hal penting dalam memahami dasar konsep pemasaran yang muaranya adalah untuk memenuhi human needs dan wants .
Merupakan  perkerjaan  yang tidak  mudah bagi  sebuah  organisasi  bisa memenuhi human needs dan wants . Untuk itu dalam  implementasi  konsep pemasaran  dalam  organisasi  masih  memerlukan  perbaikan  orientasi  dan filosofi  managerial.  Lebih-lebih  di  kebanyakan  organisasi  menunjukan pertentangan  filosofi  dan  ini  memunculkan  masalah  dalam  implementasi konsep.  Filosofi  pemasaran  biasanya  ditunjukan  sebagai  satu  diantara sejumlah  filosofi  managerial  yang  secara  terus  menerus  bersaing  untuk kejelasannya di dalam organisasi.
Penulisan  paper  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengungkap perkembangan  konsep  pemasaran,implementasi  dan  implikasinya. Penjelasan diawali dengan uraian tentang ruang lingkup pemasaran,bahasan kedua  tentang      konsep  pemasaran  dan  perkembanganya,  kemudian dilanjutkan dengan  pembahasan tentang implementasi konsep pemasaran dan diakhiri dengan implikasi manajerialnya.

## II. RUANG LINGKUP PEMASARAN
Keberadaan  pemasaran  tidak  terlepas  dari  sebuah  fenomena  dan fakta  yang  berkaitan  aktifitas  pemasaran  atau  praktik  pemasaran  dan praktik pemasaran ini muncul sejak adanya kegiatan bisnis di tahun 1870. Dimana fenomena pemasaran yang muncul pada saat itu sangat bervariasi (beranekaragam).  Dengan  keaneragaman  ini  mengakibatkan  pandangan yang  berbeda-beda  bagi  ahli  pemasaran,  tapi  hasil  dari  keanekaragaman ini justru bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pemasaran.
Membahas tentang perkembangan konsep pemasaran, tentunya tidak bisa  dilepaskan  dengan  ruang  lingkup  pemasaran  yang  luas,  meliputi marketing  mix,  perilaku  konsumen,komunikasi  pemasaran  dan  masih banyak  lagi  yang  menimbulkan     keaneragaman  fenomena.     Berkaitan
dengan hal itu maka agar lebih bisa dipahami,  oleh Hunt (1991) dilakukan pengelompokan  pada  konferensi AMA  tahun  1972.  Hunt  (1991)  berusaha mengungkapkan  hasil  pengamatannya        terkait  dengan  bagaimana mengklasifikasikan fenomena marketing.
Hunt  (1991)  mengatakan  bahwa  fenomena  marketing  dapat  dikenali melalui  dimensi  positif  –  normative,  micro  –  macro  dan  profit  –  non profit.   Dalam     perspektif  positif  yang  menggambarkan,  menjelaskan  , memprediksi dan memahami aktifitas pemasaran dalam bentuk fenomena- fenomena yang eksis. Sementara itu dalam perspektif normative, perspektif yang dipakai adalah memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan organisasi atau individu atau sistem pemasaran.
Sedangkan  fenomena  marketing      bisa  terjadi  dalam  organisasi  atau institusi  profit  maupun  non  profit.  Pada  institusi  profit  adalah  organisasi yang  mempunyai  tujuan  untuk  mendapat  profit  atau  keuntungan. Sebaliknya  organisai  atau  institusi  non-profit  adalah  organisasi  yang mempunyai  tujuan  tidak  mencari  profit.  Fenomena  marketing      dalam cakupan  mikro,  aktifitasnya  dijalankan  oleh  unit  secara  individual sedangkan  pada  cakupan  makro  lebih  menunjuk  pada  tingkat  kelompok Consumers, Social Responsibility (CSR).
Dengan  berkembangnya  pengertian  pemasaran  mulai  dari  lembaga bisnis  sampai  dengan  non-bisnis  dan  juga  perluasan  dari  pihak  yang terlibat dalam pertukaran dalam pemasaran baik secara langsung maupun tidak  langsung,  maka  cakupan  bahasan  pemasaran  juga  semakin  luas. Secara  umum  cakupan  bahasan  dalam  pemasaran  meliputi  antara  lain (Hunt, 1976): consumer behavior, pricing, purchasing, sales management, product managemet, marekting communication, comparative marketing, social marketing, the efficiency/productivity of marketing system, the role of marketing in economic develiopment,  packaging,  channel  of  distribution,  marketing  research,      societal issues in marketing, retailing, whloesaling, the social responsibility of marekting, international marketing, commodity marketing, and physical distribution .
Cakupan lain yang cukup menarik dilakukan oleh Kotler (dalam Hunt, 1991)   dengan   mengklasifikasikan  pemasaran   kedalam   konsep   mikro, makro, normatif, dan positif, sehingga diperluas menjadi 8 area yaitu profit sector, mikro, positf; non-profit sector, mikro, positif; profit sector, mikro, normatif;  non-profit sector,  mikro,  normatif;  profit sector,  makro,  positif; non-profit sector, makro, positif; profit sector, makro, normatif; dan non- profit sector, makro, normatif. Terkait dengan mikro-makro/positif ini telah memunculkan  berbagai  macam  konsep  pemasaran.  Konsep  pemasaran yang demikian beragam ini kemudian menjadi semacam pedoman dalam praktik bisnis sehingga berakumulasi menjadi normative atau  preskriptif (profit   –   non   profit/mikro-makro/normative).     Proses   demikian   terus berlanjut sehingga memunculkan semakin   banyak fenomena pemasaran. Fenomena-fenomena  yang  ada  dianalisis  dan  disajikan  oleh  para  ahli
pemasaran,   selanjutnya   digunakan   sebagai     acuan   dalam   memahami implementasi konsep pemasaran.

## III. PERKEMBANGAN KONSEP PEMASARAN
Konsep  pemasaran  adalah  sebuah  falsafah  bisnis  yang  menyatakan bahwa pemuas kebutuhan debitur merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi  kelangsungan  hidup  perusahaan  (Henry  Assael,  1990).  Berdasarkan definisi  tersebut,  dapat  diambil  makna  bahwa  seluruh  kegiatan  dalam perusahaan  harus  ditujukan  kepada  pemuas  kebutuhan  konsumen, sehingga  dapat  diperoleh  laba  maksimum  dalam  jangka  panjang,  demi kelangsungan hidup perusahaan. Awal mula munculnya konsep pemasaran dikenalkan  pada  tahun  1950,  bermula  pada  penilaian  bahwa  perusahaan terlalu  berorientasi  pada  volume  penjualan  dan  cenderung  mengabaikan kepentingan  konsumen.  Karena  pemasaran  pada  waktu  itu,  dianggap hanya  mempunyai  fungsi  untuk  menciptakan  permintaan  atas  produk yang dihasilkan oleh perusahaan (Boarden, 1964). Konsep ini berpendapat bahwa  faktor  kunci  untuk  kemampuan  memperoleh  laba      bukan  hanya terletak  pada  jumlah  penjualan  yang  dicapai,  melainkan  terletak  pada kepuasan  konsumen  jangka  panjang.  Pada  akhir  tahun  1950-an  dan  awal tahun 1960-an, muncul perkembangan konsep pemasaran modern. Ada dua issu penting yang ada di dalamnya yang pertama marketing domain, area dimana  konsep  dipertimbangkan  untuk  diperluas  dengan  karakter  yang jelas dari konsep itu sendiri dan yang ke dua adanya debat tentang domain yang  tepat  telah  di  awali  oleh  Kotler  dan  Levy  (1969)  yang  menyatakan bahwa  aktifitas  marketing  telah  menembus  penerapannya  dalam  bidang politik,  universitas  dan  lembaga  charitas  seperti  halnya  pada  perusahaan dengan orientasi profit.
Perkembangan  teori  pemasaran  telah  melampaui  beberapa  tahap. Secara  historis  perkembangan  teori  pemasaran  dimulai  dengan ‚The Marketing  Revolution‛ yang  di  konsepkan  Keith  (1960)  dengan  dasar pada  fenomena  pemasaran  pada  saat  itu,  yaitu  mengambil  contoh  kasus perusahaan  Pillsbury  sebagai  satu-satunya  perusahaan  yang  menjadi amatan  Keith.  Pada  waktu  yang  hampir  bersamaan  teoritisi  pemasaran disibukan  oleh  hasil  pemikiran  Levitt  (1960)  dengan ‚Marketing Myopia‛ yang  mengungkap  kegagalan  perusahaan      dalam  merespon  perubahan atas persyaratan customers.
Selama  itu  para  praktisi  pemasaran  lebih  memfokuskan  pada  produk yang  dihasilkan  dari  pada  pasar  yang  dilayani,  yaitu  terkait  dengan tendensi  untuk  mendifinisikan  tujuan  perusahaan      dan customers  needs terlampau  sempit  .  Drucker  (1969)  juga  mengungkapkan      bahwa  tujuan perusahaan  yang  paling  tepat  adalah  menciptakan  kepuasan  konsumen. Karena  konsumen  adalah  merupakan  pondasi  bagi  perusahaan  untuk
tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mendukung konsep yang diajukan  Drucker,  Levitt (1960)  menyatakan  bahwa  kebutuhan  pelanggan harus  menjadi  sentral  dalam  pendifinisian  tujuan  perusahaan,  sementara pucuk pimpinan berkewajiban untuk menciptakan lingkungan, pandangan, sikap, dan aspirasi yang mendukung orientasi kepada pelanggan ini. Tahap perkembangan selanjutnya teori pemasaran memasuki masa yang disebut oleh  Kotler  (1972)  dengan consciousness .   Debat  panjang  tentang  konsep marketing  tidak  dapat  terelakkan,  dalam  pandangan  Brown  (1995)  suatu masa  dimana  dalam  teori  pemasaran  terjadi  debat  panjang  itulah  teori pemasaran  memasuki  periode  modifikasi.  Debat  panjang  ini  kemudian mengharuskan  para  ahli  pemasaran  untuk  mencermati  kembali  terhadap konsep  dan  filosofi  pemasaran.   Ketidakpuasan  dan  ketidaksempurnaan konsep  dan  teori  pemasaran  inilah  yang  kemudian  memunculkan critical marketing  theory yang  awalnya  dipicu  adanya  keraguan  mereka.  Tahap perkembangan berikutnya muncul upaya untuk memikirkan kembali konsep pemasaran  yang  memunculkan  gagasan  tentang    paradigma  baru  dalam marketing  yaitu  apa  yang  disebut  dengan post-modern  marketing (Brown, 1993).      Perspektif post-modernism dalam  teori  pemasaran  bukan  hanya menghindar  dari  evolusi  konseptualisasi,  tetapi  juga  mempertanyakan sejumlah generalisasi.  Sikap penghindaran  ini  merupakan bentuk  ketidak percayaan terhadap metanarative, sehingga memunculkan keraguan. Maka keraguan atas sejumlah teori pemasaran adalah kecenderungan reaksi dari post-modernist atas capaian dalam pengembangan teori-teori pemasaran.
Modern marketing muncul pada saat awal abad 20. Dalam perkembangan selanjutnya  kemajuan  pemasaran  ditunjukkan  empat  tahap  yang dicermintakan dengan pendekatan yang di adopsi : pendekatan komoditi, pendekatan institusi, pendekatan managerial dan pendekatan keperilakuan (Nataraajan, 1999).  Abad 20 meski hanya beberapa tingkatan, momentum besar telah ditunjukan oleh marketing sebagai mesin ekonomi : large-scale retailing, chain-store, internet marketing, global market dan sebagainya. Bidang marketing  sendiri  telah  berkembang  secara  spektakuler,  yaitu  dengan diperkenalkannya konsep  empat P ( Product, Price, Promotion dan Place ) oleh McCarthy.

## IV.  IMPLEMENTASI KONSEP PEMASARAN
Semenjak  tahun  1960-an  pendekatan  profit/mikro-makro/positif maupun  profit/makro-makro/normatif  banyak  menjadi  focus  bahasan untuk  menjelaskan  fenomena  pemasaran  yang  terjadi  di  institusi  bisnis maupun  non-bisnis  (Kotler  1972).  Kajian-kajian  terkait  dengan  mikro- makro/positif ini telah memunculkan berbagai macam konsep pemasaran. Konsep  pemasaran  yang  demikian  beragam  ini  kemudian  menjadi semacam  pedoman  dalam  praktik  bisnis  sehingga  berakumulasi  menjadi normative  atau  preskriptif  (profit  –  non  profit/mikro-makro/normative).
Proses demikian terus berlanjut sehingga memunculkan semakin    banyak fenomena  pemasaran.  Fenomena-fenomena  yang  ada  dianalisis  dan disajikan oleh para ahli pemasaran, selanjutnya digunakan sebagai  acuan dalam  memahami    implementasi  konsep  pemasaran  antara  tahun  1960 -1980-an.
Pada  organisasi  yang  berorientasi  pada  sektor  profit  secara  tegas menyatakan  keberadaannya  adalah  untuk  mencapai  profit.    Dan  pada sektor profit ini banyak sekali dijumpai fenomena pemasaran. Sector profit meliputi  makro-mikro/positif  dan  makro-mikro  normative.  Keith  (1960) dalam  tulisannya  telah  mengawali  pembahasan  pada  sector  profit/mikro/ positif. Keith mempercayai bahwa dalam setiap aktifitas pemasaran terpusat pada      consumers.  Dengan  mengambil  contoh  kasus  pada  perusahaan Pillbury  ,  Keith  (1960)  menggambarkan  terjadinya  revolusi  pemasaran  di perusahaan Pillsbury yang terbagi dalam empat masa, yaitu masa: orientasi produksi,  orientasi  penjualan,  orientasi  pemasaran,  dan  pengendalian pemasaran (marketing control).    Dalam  masa  orientasi  produksi,  pusat perhatian  perusahaan  adalah  terkait  dengan  (permasalahan  fungsi) produksi,      bukan  pemasaran.  Sehingga  keputusan  tentang  produk  baru adalah  dari  sudut  pandang  produksi,  bukan  sudut  pandang  pemasaran. Pada masa ini perusahaan dapat mendapatkan economics lot of scales dimana semakin banyak yang diproduksi dapat menurunkan biaya yang signifikan, demikian  pula  akhirnya  keuntungan  yang  akan  didapatkan.  Hasilnya adalah pemasaran diabaikan (Levit, 1960)
Dalam  masa  orientasi  penjualan,  perusahaan  sudah  mulai memandang pentingnya konsumen sebagai kunci keberhasilan perusahaan, dan juga mulai timbul kesadaran tentang peran penting saluran distribusi sebagai  kunci  keberhasilan  perusahaan.  Permasalah  inti  yang  dihadapi oleh perusahaan adalah adalah bagaimana produk yang dibuat perusahaan dapat  dibeli  konsumen,  sehingga  upaya  yang  perlu  dilakukan  adalah dengan  melakukan  kegiatan hard  selling, bukan  pemasaran.  Pemasaran adalah lebih kompleks dari pada sekedar penjualan dan juga bukan hanya sekedar  perbedaan  bahasa.  Penjualan  lebih  dahulu  melihat  kebutuhan dan  kepentingan  penjual,  sementara  pemasaran  terlebih  dahulu  melihat kebutuhan konsumennya (Levit, 1960)    Dalam masa orientasi pemasaran, konsumen  sudah  menempati  posisi  inti  dimana  kegiatan  perusahaan bermula  dan  berakhir  dari  konsumen.  Perusahaan  tidak  menghasilkan produk  apa  yang  dapat  diproduksi,  tetapi  produk  apa  yang  dibutuhkan dan diinginkan konsumen itulah yang seharusnya dihasilkan perusahaan. Sehingga  tujuan  perusahaan  tidak  lagi  menghasilkan  produk,  tetapi memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  baik  yang  riil  maupun yang potensial.
Dalam  masa  pengendalian  pemasaran  (marketing  control)  sudah terjadi   perubahan   yang   mendasar,   dimana   perusahaan   tidak   hanya
menggunakan  konsep  pemasaran,  tetapi  menjadi  ‘marketing  company’ dengan  suatu  konsekuensi  bahwa  pemasaran  harus  dan  selalu  terkait dengan manajemen puncak (top management)
Fullerton  (1988)  menyatakan  apa  yang  dilakukan      Keith  dengan mengangkat  kasus  Pillbury  masih  belum  mampu      menjelaskan  kondisi eksternal  social  dan  ekonomi  yang  terjadi  pada  saat  itu.  Fullerton  juga mengatakan bahwa depresiasi  yang besar  yang terjadi pada 1930-an telah menjadikan situasi yang kurang baik bagi keberlanjutan dari era produksi. Sebab kondisi saat itu bisa menghambat para pelaku bisnis dalam menjual akibat terjadi overproduction. Keith dianggap telah mengabaikan fakta sejarah dimana dalam masa itu juga ada fenomena persaingan, overproduction dan demand tidak  pasti.  Maka  jika  pada  masa  itu  tidak  ada demand stimulation maka hal ini adalah  salah, artinya upaya-upaya pemasaran yang dilakukan produsen  telah  diabaikan  karena  Keith  dianggap  telah  mengabaikan pertumbuhan dan pasar baru.
Bagozzi (1975) dan Webster (1992) adalah penulis yang telah memaparkan fenomena yang eksis pada dimensi makro. Bagozzi (1975) melakukan kajian atas  sejumlah  dimensi  paradigma  pertukaran  dengan  penekanan  pada apa  yang  menjadi  pertimbangkan  dalam  pertukaran  dengan  fokus direct transfer dan  media  beserta  makna  dari exchange .  Menurut  Bagozzi  secara umum pertukaran dibagai menjadi tiga tipe :  (1) secara umum pertukaran terjadi antara dua fihak, (2) pertukaran yang terjadi paling tidak dilakukan oleh tiga fihak dalam satu situasi (3) pertukaran  secara mutual relationship dalam  sebuah  system  dengan  pelaku  paling  tidak  ada  tiga  pihak.  Makna dari pertukaran itu sendiri menurut Bagozzi bukan hanya sekedar transfer produk  untuk  mendapatkan  uang.      Webster  (1992),  berpendapat  bahwa marketing sebagai objek kajian sudah dimulai sejak tahun 1910 yang dilatar belakangi oleh sector pertanian. Pada saat itu  marketing hanyalah sebagai proses social ekonomi dari aktifitas dan tanggung jawab manajerial.
Webster  juga  mengungkap  bahwa  tahun  1950  –  1960-an  marketing manajemen mulai dipraktikan dan di maknai sebagai proses decision making dan problem  solving dengan      mengandalkan  kerangka  analisis  ekonomi, psikologi,  sosiologi,  dan  statistic.  Dalam  praktik  secara  luas  diterima sebagai fungsi bisnis dan tumbuh melampaui pendekatan tradisonal sales manajemen  dengan  penekanan  pada product  planning  and  development, pricing,   promotion   ,distribution .  Pada  saat  itu  riset  pemasaran  dianggap penting karena bisa membantu praktek manajemen.
Webster  menungkapkan  semakin  besar  organisasi,  semakin  banyak manager,  analis  dan  planner    yang  tidak  secara  langsung  terlibat  dalam penciptaan penjualan product. Organisasi yang baru harus mampu merespon secara cepat dan fleksibel mengikuti perubahan  teknologi, persaingan dan preferensi  customers, dimana  peran  fungsional  pemasaran  bergeser  dari lokal firm  yang bergerak sepanjang kontimum, dari transaksi ke organisasi
network.  Peran baru marketing  harus focus pada masyarakat, proses dan organisasi . Serta mensyaratkan mengenali operasi pada tiga jenjang yang berbeda perusahaan, unit bisnis dan fungsional. serta merefleksikan dalam tiga tingkatan strategy atau tiga dimentisi strategy ( culture, strategy, tactic ). Marketer harus bisa  memanage tiga  hubungan, yaitu customers,  supplier dan re-seller karena ini berkaitan dengan customer needs.
Implementasi  Profit/mikro-makro/Normatif,  diwakili  dengan  tulisan- tulisan Ames (1970) dan Benneth and Cooper (1979), Sementara Ames (1970) menyatakatan: ‘marketing in indutrial world is a total business philosophy aimed at  improving  profit  performance  by  identifying  the  needs  of  each  key  customer group and then designing    and producing a product/services package that enable the company to serve selected  groups more effectively than does its competition’ .
Dari  definisi  yang  dikemukakan  Ames  (1970),  terdapat  empat dimensi  pemasaran  industri  yaitu:  meningkatkan  kinerja  keuntungan; penentuan kebutuhan konsumen; pemilihan pasar sasaran; dan, merancang dan menghasilkan alat pemuas kepada pasar sasaran tersebut,
Dalam kajiannya Ames (1970) marketing dalam dunia industry adalah total business philosophy tertuju pada peningkatan profit performance melalui identifikasi customers  needs, dan  kemudian  mendesain  dan  memproduksi goods / service sehingga perusahaan mampu melayani kelompok customers terpilih  dengan  cara  yang  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  competitor. Jadi esensi marketing lebih merupakan tanggung jawab  manajemen secara umum.
Benneth  and  Cooper  (1981)  mengungkapkan  profit/macro/normative dengan  mengambil  mencontoh  terjadinya  kalah  persaingan  dari  industri automobile  Amerika  yang    kalah  bersaing  dengan  industri  mobil  dari Eropa  dan  Jepang.  Benneth  dan  Cooper  berpendapat  bahwa  kesuksesan produk diawali dari needs, dan needs tidak muncul ketika invention pada tahap  product  development.  Pengembangan  produk  dilakukan  oleh  RD, sehingga marketing  oriented juga  ada  pada  RD.  RD  bertugas  memberikan arahan  untuk  mengurangi  resiko  produk,  inovasi,  perubahan  model  dan inilah yang di sebut dengan strategi produk dalam konsep marketing.
Pada organisasi yang berorientasi pada sektor non profit keberadaannya adalah  tidak  semata-mata  untuk  memperoleh  profit.      Sektor  non  profit yang  mulai  tumbuh  pada  tahun  1960  ini  juga  banyak  dijumpai  fenomena pemasaran meskipun tidak sebanyak  sector profit . Fenomena  pemasaran yang  terjadi  pada  sektor  organisasi  non  profit  pada  dimensi  makro  dan mikro  positiv  terdapat  dalam  tulisan  Kotler  dan  Levy  (1969)  dan  Kotler (1972).  Kajian  Kotler  dan  Levy  (1969)  tentang  interpreatsi  marketing  bagi organisasi  nirlaba    tidak  jauh  berbeda  dengan  organisasi  profit.   Dalam setiap  organisasi  product  ( physical,  service,  person,  organization )  dan  idea consumers  ( suppliers,  clients,  direktur )  dan marketing  tools selalu  menjadi
titik  sentral  setiap  pembahasan  tentang  marketing.  Pemasaran  organisasi selalu focus pada program yang telah didesain oleh pihak manajemen guna memebrikan kepuasan kepada stakeholder.
Menurut Kotler (1969) prinsip marketing manajemen dalam organisasi non-bisnis meliputi sembilan  element : difinisi generic product, definisi target group, differentiated marketing, consumer behavior analysis, differential advantage, multiple  marketing  tools,  integrated  marketing  planning,  continous  marketing feedback dan marketing audit. Marketing  merupakan  fungsi  organisasi  yang dapat menjaga hubungan dengan consumersnya, membaca kebutuhannya, mengembangkan  produk  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  membangun hubungan komunikasi untuk menyatakan tujuan-tujuan organisasi.
Fenomena  terkait  non-bisnis/makro-mikro/positif  adalah  apa  yang diungkap  oleh  Kotler  (1972).  Dalam  pandangan  Kotler  (1972),  ada  tiga tahapan kesadaran pemasaran ( marketing consciousness ) yang mempengaruhi sempit  luasnya  konsep  pemasaran. Marketing  consciousness  one (tingkat kesadaran  pertama  ),  adalah  terkait  dengan  konsepsi  bahwa  pemasaran hanya  terkait  dengan  lembaga  bisnis  sehingga  pemasaran  hanya  terkait dengan penjual, pembeli, dan barang atau jasa, dimana konsep utamanya adalah terjadinya transaksi dengan inti konsep subjek  bisnis dengan fokus transaksi  pasar.  Pokok  perhatian  kesadaran  level  pertama  adalah seller, buyer dan economics product . Marketing consciousness two (tingkat kesadaran dua),  menyatakan tidak mensyaratkan adanya pembayaran sebagai syarat terjadinya  pemasaran  dimana  konsep  pemasaran  diperluas  meliputi hubungan  antara  organisasi  dengan  anggotanya  dengan  inti  konsep organization client transaction . Setiap organisasi menghadapi masalah terkait dengan  produk  yang  dihasilkan  dengan  kelompok  customernya.  Untuk memecahkan  masalah  ini  organisasi  harus  memahami  ukuran  (size)  dan komposisi  dari  pasar,  serta  kebutuhan,  sikap  dan  kebiasaan  customer. Organisasi  perusahaan  harus  mendesain  produk  untuk  menarik      target market. Pada kesadaran level dua ini marketing relevan pada semua situasi dimana  marketer  dapat  mengidentifikasi organisasi  ,  kelompok  klien  dan produk secara luas didefinisikan.
Pada  fenomena  non  profit/makro-mikro/positif,  Kotler  (1972) menyatakan  bahwa  marketing  relevan  bagi  semua  organisasi,  sepanjang organisasi  itu  menghasilkan  produk  dan  mempunyai  customers.  Focus marketing  telah  mengalami  pergeseran  melewati commodity  focus, institutional focus, functional focus, managerial focus dan social focus . Pergeseran focus  terjadi  akibat  adanya  kesadaran  ( consciousness )  diantara  pelaku- pelaku pemasaran. Pergeseran kesadaran dari satu tingkatan ke tingkatan yang  lebih  tinggi   dari  para  pelaku  akan  menjelaskan  dan  membedakan batasan-batasan konsep marketing.
Houston    (1986)    telah    melakukan    suatu    kajian    tentang    fenomena terkait  dengan  organisasi  non-bisnis  mikro-makro  normative,  ada  dua
hal  yang  dapat  digunakan  untuk  menguji  mana  yang  masuk  konsep pemasaran dan mana yang tidak masuk dalam kosep pemasaran  dua hal yang  diuangkapkan  Houston  yaitu  yang  berkenaan  dengan  :  (1)  konsep produksi,  sales  dan  marketing  (2)  statement  tentang  konsep  pemasaran setelah dilakukan review pendapat tentang marketing concept beserta ide- ide yang melatar belakanginya.
Guna membedakan antara production concept, sales concept dan marketing concept , Houston menawarkan konsep alternative atas dasar perilaku seller –  buyer    dalam  menemukan  partner  dalam  pertukaran. Marketing concept ditandai oleh dimana kondisi buyer dan seller secara aktif mencari  partner dalam  pertukaran,  sedangkan  untuk Sales  concept ditandai  oleh  kondisi seler  yang  secara  aktif  mencari  partner  dalam  pertukaran.      Sebaliknya untuk Production concept muncul dalam situasi seller hanya pasif menerima partner pertukaran.

## V.  IMPLIKASI  MANAJERIAL
Berkaitan  dengan  munculnya  modern  marketing  pada  abad  20, menjadikan peranan penting pemasaran semakin berkembang. Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat  sebagai akibat dari pesatnya kemajuan dan penyebaran teknologi  merupakan salah satu penyebab diterapkannya kembali  konsep  pemasaran  dalam  perusahaan  untuk  memperoleh keuntungan dari konsumen dan persaingan yang semakin tajam. Sehingga para  pemasar  selalu  dituntut  untuk  lebih  bisa  berkreatif  dan  innovatif dalam menjalankan perannya .
Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  telah  mengubah  dunia menjadi  pasar  tanpa  batas,  dengan  perkembangan  teknologi,  khususnya kemajuan  dalam  teknologi  informasi,  membuat  konsumen  menjadi  lebih mudah memperoleh informasi,  tentang produk yang akan dikonsumsinya, dan memudahkan proses pemilihan produk (Denison and McDonald 1995). Dan  konsep  strategi  korporasi  tidak  mampu  lagi  mengatasi  perubahan lingkungan  bisnis  tersebut,  karena   perubahan  lingkungan  bisnis  terlalu cepat sehingga  mengarah pada penerapan kembali konsep pemasaran.
Pada  dasarnya  pelaku  bisnis  telah  menyadari  pentingnya  kepuasaan pelanggan  bagi  kelangsungan  usaha  mereka.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengembangkan Program Pelayanan Konsumen dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantunya. Upaya semua itu ditempuh guna menciptakan kepuasan pelanggan.
Pemasaran   digital   merupakan   salah   satu   terobosan   di   dunia teknologi  yang  bisa  membantu  Dunia  pemasaran      akan  memasuki  era baru  pemasaran.  Di  saat  tradisional  komunikasi  pemasaran  mengalami penurunan efektivitasnya sebuah cara baru di dunia pemasaran mengalami perkembangan   yang   siginifikan.   Cara   baru   tersebut   dikenal   dengan
pemasaran  digital.  Pemasaran  digital  yang  menggabungkan  faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasilnya adalah era baru interaksi antara produsen, intermediari pasar, dan konsumen.  Pemasaran yang berbasis pada digital akan memberikan gambaran, bagaimana proses tersebut sebagian atau seluruhnya dikombinasikan ke dalam bentuk kontak baru dengan konsumen melalui internet. Ini adalah sebuah terobosan baru untuk membangun hubungan dengan konsumen melalui media baru.
Perubahan  teknologi  akan  berubah  dari  offline  menjadi  online,  dari involuntary  menjadi  voluntary.  Pelanggan  akan  secara  sukarela  mencari informasi  tentang  produk  atau  jasa  yang  dibutuhkan.  Mereka  bisa memproses  informasi  sesuai  dengan  ketertarikannya.  Lebih  interaktif karena konsumen memiliki keterlibatan tinggi terhadap produk atau jasa.
Melalui layanan tersebut terjadi pertukaran informasi baik yang berasal dari  produsen  maupun  konsumen.  Jadi  dengan  digitalisasi  pemasaran, informasi  akan  lebih  murah  karena  mudah  didapatkan  sehingga  akan menurunkan  biaya  riset,  akuisisi,  dan  retensi.  Selain  itu  adanya  respon yang  cepat  dari  konsumen  melalui  layanan  di  internet,  perusahaan  bisa dengan cepat memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Ini   berarti membantu  percepatan  inovasi  dalam  perusahaan.  Keunggulan  media baru  dibandingkan  tradisional  akan  memberikan  peluang  baru  bagi perkembangan dunia pemasaran.

## VI.  PENUTUP
Dengan  terjadinya  perubahan  lingkungan  dari  setiap  waktu  dimana penerapan pemasaran dijalankan oleh organisasi, maka akan menghadapi suatu  kesempatan  dan  kendala  yang  berbeda.  Perbedaan  tersebut menyebabkan  terjadinya  perubahan  pemikiran  pemasaran  kearah  yang lebih luas dan maju baik dari sisi pengertian, cakupan pemasaran maupun, konsep pemasarannya.       Perkembangan    pengertian    pemasaran    yang semula  lebih  menitik  beratkan  persoalan  distribusi  pisik  dari  perusahaan bisnis  kemudian  berkembang  sampai  pada  kegiatan  transaksi  yang sekalipun  tidak  melibatkan  mengeluarkan  uang  dan  juga  kegiatan pemasaran ini dapat dilakukan oleh kelembagaan diluar bisnis.
Sebagai  konsekuensi  dari  perluasan  pengertian  tentang  pemasaran, maka  cakupan  dari  pemasaran  juga  semakin  luas.      Menjadi      8      area cakupan,  yaitu     profit  sector,  mikro,  positf;  non-profit  sector,  mikro, positif;  profit  sector,  mikro,  normatif;  non-profit  sector,  mikro,  normatif; profit sector, makro, positif ; non-profit sector, makro, positif; profit sector, makro,  normatif;  dan  non-profit  sector,  makro,  normatif.  Kajian-kajian terkait  dengan  mikro-makro/positif  ini  telah  memunculkan  berbagai macam  konsep  pemasaran.  Konsep  pemasaran  yang  demikian  beragam
ini  kemudian  menjadi  semacam  pedoman  dalam  praktik  bisnis  sehingga berakumulasi menjadi normative atau preskriptif (profit – non profit/mikro- makro/normative). Proses demikian terus berlanjut sehingga memunculkan semakin      banyak  fenomena  pemasaran.  Fenomena-fenomena  yang  ada dianalisis  dan  disajikan  oleh  para  ahli  pemasaran,  selanjutnya  digunakan sebagai  acuan dalam memahami  implementasi konsep pemasaran antara tahun 1960 -1980-an.
Perubahan  teori  telah  terjadi  dengan  adanya  alternative  konsep tentang marketing diajukan oleh Fullerton (1988) dan Houston (1986). Dari segi  konsep  pemasaran,  yang  semula  lebih  mendudukkan  perusahaan sebagai  pihak  pertama  dan  terakhir  dari  serangkaian  kegiatan  bisnis, berubah  total  menjadi  konsumen  sebagai  awal  dan  akhir  dari  kegiatan perusahaan.  Perkembangan  peran  marketing  diungkapkan  oleh  Webster (1992)  memberikan  alternative  terkini  tentang  konsep  marketing  yang berperan  sebagai organizational  network .      Konsekuensi  logisnya  semua kegiatan  perusahaan  harus  diarahkan  ke  konsumen,  mengingat  kondisi persaingan  sudah  semakin  meningkat,  akan  tetapi  dalam  melakukan kegiatannya,  perusahaan  harus  dituntut  bisa  melaksanakannya  lebih  baik dari pesaingnya agar pada akhirnya bisa memberikan kepuasan konsumen dan ini merupakan tujuan perusahaan.
Agar  pemuasan  konsumen  dapat  dilakukan  secara  terpadu,  maka perusahaan  sebaiknya  menggunakan  pemasaran  sebagai  konsep  bisnis strategic  yang  memberikan  kepuasan  yang  berkelanjutan,  bukan  sesaat, tidak  hanya bagi  investor/pemilik dan konsumen tetapi juga memberikan kepuasan yang berkelanjutan juga bagi para karyawannya. Dalam konsep ini perusahaan berusaha untuk memuaskan semua stakeholder nya.
Tapi  realita  menunjukkan  bahwa  meskipun  banyak  pelaku  bisnis yang  sadar  akan  pentingnya  kepuasan  pelanggan  namun  masih  sedikit dari  mereka  yang  menjalankan  program  pelayanan  pelanggan  secara baik  dan  benar.  Program  memuaskan  pelanggan  masih  sebatas  slogan dan bersifat seremonial. Mereka lebih cenderung berburu pelanggan baru dan mengabaikan pelanggan yang sudah ada. Fenomena ini dapat dilihat pada pengalokasian biaya pemasaran yang sebagian besar ditujukan untuk promosi dan hanya sebagian kecil yang ditujukan untuk mempertahankan pelanggan

## Daftar Pustaka
Ames, C., (1970) ‚Trappings vs Substance in ‘industrial Marketing‛, Harvard Business Review , July-Aug., pp.93-102.
Assael,  H.  (1990),‛Assael  marketing  :  Principles  &  Strategy‛, Publisher: Thomson Learning
Bagozzi,  R.,  (1975)  ‚Marketing  as  Exchange‛, Journal  of  Marketing ,  39,  4, pp.32-39.
Bennett, R. C. and R. G. Cooper (1979), ‚Beyond    the   Marketing Concept.‛ Business Horizons (June): 76-83.
Bennett,  R.  C.  and  R.  G.  Cooper  (1981),  ‚The  Misuse  of  Marketing:  An American Tragedy.‛ Business Horizons (Nov-Dec): 51-61.
Brown, S., (1993), ‚Postmodern Marketing?‛, European Journal of Marketing ,
27 (4): 1 – 34
Brown, Stephen (1995), ‚Life Begins at 40? Further thoughts on marketing’s ‚mid-life  crisis‛, Marketing  Intelligence  &  Planning ,  13  (1).ABI.Inform global.pg 4
Boarden,H.N,(1964),‛The   Concept   of   the   Marketing   Mix‛ Journal   of Advertising Researc h
Drucker,P.F.(1969),‛The Practice of Management‛, New York : Harper & Row
Denison,T.  and  M.Mc  Donald(1995).‛The  Role  of  Marketing  Past,Present and Future‛, Journal of Marketing Practice :Applied Marketing Science
Fullerton  (1988),‛How   Modern   is   modern   marketing   ?,Marketing’s evolution  and  the  myth  of  the  production  era‛, Journal of Marketing. Vol.52.pp.108-25
Houston, F., (1986) ‚The Marketing Concept: What it is and what it is not‛, Journal of Marketing , 50, 2, pp.81-87
Hunt,  S.D.  (1991)  Modern  Marketing  Theory.      Critical  Issues  in  the Philosophy  of  Marketing  Science, South  Western  Publishing  Company. Chapter 1.
Keith,  R.  J.  (1960),  ‚The  Marketing  Revolution.‛ Journal  of  Marketing 24 (January): 35 - 38.
Kotler, P., & Levy, S.J. (1969), ‘Broadening   the   Concept   of   Marketing’, Journal of Marketing, January, pp.10-15.
Kotler, P. (1972), ‚A Generic concept of Marketing.‛ Journal of Marketing 36 (April): 46 – 54
Kotler, P.(1997),‛ Marketing Management: Analysis, Planning, and Control‛. 9th Ed. London: Prentice-Hall, International.Inc
Levitt,  T.(1960), ‘Marketing Myo pia’ ,  Harvard  Business  Review,  Jul-Aug, pp.45-63.
Nataraajan,  R.  and  Bagozzi,  R.  P.  (1999),  ‚The  Year  2000:  Looking  Back‛, Psychology & Marketing 16 (8)
Stanton, W.J.(1994), Fundamentals of Marketing, 10th Ed. Tokyo: Kogakusha,
McGraw-Hill Book Company
Webster (1992), ‛The changing role of marketing in the corporation‛ , Journal of marketing.Vol.56.Oktober.pp.1-17
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 37-62

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN

## Bambang Sugeng Dwiyanto (bsugengd@yahoo.co.id)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Jemadi (jemadi08@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
ABSTRACT. Community  empowerment  is  an  attempt  to  make  people  become empowered  through  learning  efforts  so  that  they  are  able  to  manage  and  be responsible for development programs in the community. Learning is implemented in a series of community development. The purpose of this research was to evaluate the  process  of  community  empowerment  in  PNPM  Urban  activities  in  terms  of aspects  Sastrodirjan  village  community  development,  with  the  goal  of  research is  to  assess  the  implementation  of  community  development,  assessing  public attitudes and  perspectives  on  community  empowerment  and  assess  the  degree  of empowerment.  The  approach  in  this  research  is  deductive  method  of  qualitative analysis and quantitative descriptive . Results reveal that the capacity of community development  activities  in  the  village  Sastrodirjan  has  been  implemented  in accordance with the principles of empowerment and have managed to change the level  of  public  awareness  and  increase  understanding  of  the  role  of  development in  their  communities.  The  findings  obtained  are  changes  in  public  awareness  of the respondents did not relate to age, level of education and its role in PNPM, but having a relationship with sex, where the role and involvement of women is still low and not enough to support optimal development at the community level.
Keywords: Empowerment, capacity, community PNPM Urban, development at the community level.

## I.  PENDAHULUAN.
Pembangunan  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  rangkaian  upaya yang  dilakukan  secara  terus  menerus  untuk  mencapai  suatu  tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  diperlukan  karena  merekalah objek  sekaligus  subjek  pembangunan,  sehingga  berkembanglah  model
pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  hakikat  otonomi  daerah yang  meletakkan  landasan  pembangunan  yang  tumbuh  berkembang  dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui program-program  pembangunan  partisipatif  tersebut  diharapkan  semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.
Pembangunan  partisipatif  erat  kaitannya  dengan  pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah  untuk  mempersiapkan  masyarakat  guna  memperkuat kelembagaan  masyarakat  agar  mereka  mampu  mewujudkan  kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabatnya  serta  mampu  melepaskan diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Upaya  tersebut merupakan  salah  satu  wujud  nyata  dari  pemberdayaan  masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).
Pemberdayaan  masyarakat  pada  dasarnya  merupakan  proses  untuk membuat  masyarakat  menjadi  berdaya.  Untuk  menggerakkan  kembali kemandirian  masyarakat  dalam  pembangunan  di  komunitasnya,  maka diperlukan  dorongan-dorongan  atau  gagasan  awal  untuk  menyadarkan kembali  peran  dan  posisinya  dalam  kerangka  untuk  membangun masyarakat  madani.  Proses  penyadaran  masyarakat  tersebut  dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas.
Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan  kemampuan  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna  dari  pengembangan  kapasitas  itu  sendiri  dan  tidak  memberikan tanggapan  secara  positif  terhadap  upaya-upaya  pengembangan  kapasitas yang  dilaksanakan   maka  bisa  dipastikan  upaya   tersebut  tidak  akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai. Wilson (2006) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan.
Tahap  pembiasaan  adalah  tahapan  paling  akhir  dalam  proses pemberdayaan,  dimana  masyarakat  telah  terbiasa  untuk  terlibat  secara aktif dalam pembangunan di lingkungannya.
Untuk  pengembangan  kapasitas  masyarakat  ini,  diluncurkanlah Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri  Perkotaan).  PNPM  Mandiri  Perkotaan  ini  merupakan  kelanjutan dari   Program   Penang-gulangan   Kemiskinan   Perkotaan   (P2KP)   yang telah  dilaksanakan  sejak  tahun  1999  sebagai  suatu  upaya  pemerintah
untuk    membangun    kemandirian    masyarakat    dan    pemerintah    daerah dalam  menanggulangi  kemiskinan  secara  berkelanjutan.  Program  ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan  masyarakat  yang  representatif,  mengakar  dan  kondusif bagi  perkembangan  modal  sosial  (social  capital)  masyarakat  di  masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan  kemiskinan  yang  menjadi  pengikat  dalam  kemitraan masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  dan  kelompok  peduli  setempat (Departemen Pekerjaan Umum, 2008).
Salah  satu  agenda  penting  di  tingkat  masyarakat  terkait  pelaksanaan PNPM  Mandiri  Perkotaan  ini  adalah  kegiatan  pengembangan  kapasitas indvidu masyarakat, yang pada tataran pelaksanaan di masyarakat meliputi proses   sosialisasi,   pelatihan   dan   pelaksanaan   siklus   pemberdayaan. Dalam  implementasinya  ketiga  proses  tersebut  harus  berjalan  terus  dan berkesinambungan  karena  yang  diharapkan  dari  pemberdayaan  adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif .
Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus  dijalankan  dengan  menyesuaikan  kemampuan  dan  karakteristik masyarakat  setempat,  sehingga  bisa  jadi  proses  tersebut  memerlukan waktu  dan  pendekatan  yang  berbeda-beda  antar  satu  komunitas  dengan komunitas  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  latar  belakang  pemikiran yang  beragam  yang  dipengaruhi  oleh  status  sosial,  jenis  kelamin,  usia, pekerjaan  dan  tingkat  pendidikan.  Oleh  karena  itu  derajat  keberdayaan masyarakat  akan  sangat  bervariasi  meskipun  proses  pengembangan kapasitas  yang  ada  dilakukan  dengan  pendekatan  yang  sama  dan  dalam waktu yang bersamaan.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  Pekalongan.  Desa  Sastrodirjan  adalah  salah  satu  desa  yang menerima  program  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  PNPM  Mandiri Perkotaan  yang  pelaksanaannya  telah  dimulai  pada  tahun  2007  dan masih  berjalan  sampai  sekarang  ini.  Desa  Sastrodirjan  merupakan  salah satu  lokasi  yang  dianggap  cukup  berhasil  dalam  pelaksanaan  PNPM Mandiri Perkotaan karena memiliki progress yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiatan telah sesuai agenda-agenda yang telah direncanakan baik  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakatnya  maupun  dalam kegiatan pembangunan fisik lingkungannya.
Artikel  yang  didasarkan  pada  hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengelaborasi  secara  mendalam  dan  komprehensif  implementasi  serta tingkat  keberhasilan  pemberdayaan  masyarakat  dan  pengembangan kapasitas  dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  melalui  PNPM Mandiri  Perkotaan  di  Desa  Sastrodirjan  Kec.  Wonopringgo  Kabupaten Pekalongan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

## 1. Pemberdayaan Masyarakat.
a. Pembangunan di Era Desentralisasi.
Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan  menciptakan  masyarakat  sejahtera  secara  fisik,  mental  maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa  mengutamakan  proses  daripada  hasil.  Pendekatan  proses lebih  memungkinkan  pelaksanaan  pembangunan  yang  memanusiakan manusia.  Dalam  pandangan  ini  pelibatan  masyarakat  dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk  mobilisasi.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  program membuat  masyarakat  tidak  semata-mata  berkedudukan  sebagai konsumen  program,  tetapi  juga  sebagai  produsen  karena  telah  terlibat dalam  proses  pembuatan  dan  perumusannya,  sehingga  masyarakat merasa ikut memiliki program dan tanggung-jawab bagi keberhasilannya serta  memiliki  motivasi  yang  lebih  bagi  partisipasi  pada  tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga  dibarengi  dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk  menuju kepada  usaha  pembangunan  partisipatif  yang  sebenarnya,  masyarakat yang  mampu  untuk  mengembangkan  komunitasnya  menuju  ke  arah kemajuan, maka pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang harus dilaksanakan.

## b. Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  menurut  arti  secara  bahasa  adalah  proses,  cara, perbuatan  membuat  berdaya,  yaitu  kemampuan  untuk  melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas,  2003).  Pemberdayaan  masyarakat  sering  dimaknai  sebagai upaya  untuk  memberikan  kekuasaan  agar  suara  mereka  didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan  yang mempengaruhi  komunitasnya  (Foy,  1994).  Memberdayakan  orang  lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak  akan  jalan  jika  tidak  dilakukan  perubahan  seluruh  budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  memulihkan  atau meningkatkan  kemampuan  suatu  komunitas  untuk  mampu  berbuat
sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  mereka  dalam  melaksanakan  hak- hak  dan  tanggungjawabnya  selaku  anggota  masyarakat.  Rubin  dalam Sumaryadi  (2005:  94-96)  mengemukakan  5  prinsip  dasar  dari  konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
- Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan  break-even     dalam  setiap kegiatan  yang  dikelolanya,  meskipun  orientasinya  berbeda  dari organisasi  bisnis,      di  mana  dalam  pemberdayaan  masyarakat keuntungan  yang  diperoleh  didistribusikan  kembali  dalam  bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
- Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
- Dalam melaksanakan program pember-dayaan masyarakat, kegiatan pelatihan  merupakan  unsur  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  usaha pembangunan fisik.
- Dalam   implementasinya,   usaha   pember-dayaan   harus   dapat memaksimalkan  sumber  daya,  khususnya  dalam  hal  pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya ‘
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung  antara  kepentingan  pemerintah  yang  bersifat  makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro
Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya  pemberdayaan  adalah  sebuah  usaha  berkesinambungan untuk  menempatkan  masyarakat  menjadi  lebih  proaktif  dalam menentukan  arah  kemajuan  dalam  komunitasnya  sendiri.  Artinya program  pemberdayaan  tidak  bisa  hanya  dilakukan  dalam  satu  siklus saja  dan  berhenti  pada  suatu  tahapan  tertentu,  akan  tetapi  harus  terus berkesinambungan  dan  kualitasnya  terus  meningkat  dari  satu  tahapan ke tahapan berikutnya.
Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu
Tahap pertama keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor- faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Tahap ketiga sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengem-bangkan dirinya dan komunitasnya.
Tahap keempat upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Tahap kelima mulai adanya hasil-hasil nyata peningkatan rasa memiliki yang lebih besar dan menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Tahap ketujuh telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
Siklus  pemberdayaan  ini  menggambarkan  proses  mengenai  upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Proses bisa diartikan sebagai  runtutan  perubahan  (peristiwa)  dalam    perkembangan  sesuatu (Depdiknas,  2003),  jadi  proses  pemberdayaan  bisa  dimaknai  sebagai runtutan  perubahan  dalam  perkembangan  usaha  untuk  membuat masyarakat  menjadi  lebih  berdaya.  Wilson  (1996)  memaparkan  empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:
- Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- Understanding atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat  diberikan  pemahaman  dan  persepsi  baru  mengenai diri  mereka  sendiri,  aspirasi  mereka  dan  keadaan  umum  lainnya. Proses  pemahaman  ini  meliputi  proses  belajar  untuk  secara  utuh menghargai  pemberdayaan  dan  tentang  apa  yang  dituntut  dari mereka oleh komunitas.
- Harnessing   atau   memanfaatkan,   setelah   masyarakat   sadar   dan mengerti  mengenai  pemberdayaan,  saatnya  mereka  memutus-kan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
- Using     atau     menggunakan     keterampilan     dan     kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996).

## C. Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan.
Agar  kita  dapat  melakukan  analisis  dan  pemahaman  yang  tepat mengenai  pemberdayaan,  harus  dipahami  dulu  kerangka  konseptual mengenai  lingkup  dan  tingkatan  pemberdayaan.  Dari  kajian-kajian empiris  pelaksanaan  pemberdayaan  di  masyarakat,  Alshop  dan Heinshon  (2005)  menggambarkan  3  hal  dalam  lingkup  pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial,  sedangkan  Ndraha  (dalam  Sumaryadi,  2005)  menyebutkan  satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan.
Pemberdayaan  politik  lebih  mengarah  kepada  upaya  menyadarkan masyarakat  untuk  berpar-  tisipasi  dalam  politik  dan  meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dalam  aspek-aspek  penegakan  keadilan,  kepemimpinan  politik,  dan pelayanan  publik.  Pemberdayaan  ekonomi  adalah  pendekatan  yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam  bidang  ekonomi  dan  berpenghasilan  yang  lebih  baik,  sehingga mampu  menanggung  ekses  pertumbuhan  yang  terjadi.  Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya  manusia  dan  menyadarkan  posisi  dan  peran  seseorang  dalam kaitannya  dengan  kehidupan  sosial  dalam  komunitasnya.  Sementara permberdayaan  lingkungan  adalah  upaya  yang  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan  dan  menjalin  hubungan  baik  dalam  interaksi manusia dengan lingkungannya.
Tingkatan  pemberdayaan  adalah  semacam  batasan  luasan  wilayah dalam proses pemberdayaan. Alshop dan Heinshon (2005) serta Fujikake (2008)  menjabarkan  tingkatan  pemberdayaan  menjadi  tiga  tingkatan yaitu local level, intermediary level, dan macro level.
Maksud dari tingkatan micro atau lokal yaitu dalam batasan wilayah lingkungan  sekitar  masyarakat  tersebut  atau  pada  tataran  desa  atau sekitar  tempat  tinggal.  Tingkatan  meso  atau  intermediary  meliputi wilayah  kota,  jaringan  atau  hubungan  antar  organisasi  dan  pihak eksternal  lain.  Tingkatan  macro  adalah  tingkatan  yang  lebih  luas  dari tingkatan-tingkatan sebelumnya, yaitu setingkat pengambilan keputusan dalam lingkup nasional.

## 2. Pengembangan Kapasitas

## a. Pengembangan Masyarakat .
Dalampengembangankapasitasdisuatukomunitasmasyarakat,harus disadari  bahwa  mereka  memiliki  karakteristik  budaya,  geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di
masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342).  Peningkatan  kapasitas  kelemba-gaan  berarti  usaha  meningkatkan peran  dan  mengembangkan  tata  kelembagaan  di  tingkat  masyarakat sehingga  mampu  mewadahi  setiap  gagasan,  usulan  dan  aspirasi  dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Outcome dari usaha ini  adalah  terbentuknya  lembaga-lembaga  berbasis  komunitas  untuk pembangunan dalam lingkungannya.
Peningkatan  kapasitas  juga  meliputi  usaha  untuk  meningkatkan kemampuan  manajerial  dan  berorganisasi  masyarakat  dalam  upaya mewujudkan tata kelembagaan yang partisipatif dan transparan.

## b. Elemen-elemen dalam Pengembangan Kapasitas.
Elemen-elemen dalam pengembangan kapasitas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai kondisi kapasitas masyarakat yang  berkembang.  Garlick  dalam  McGinty  (2003)  menyebutkan  lima elemen utama dalam pengembangan kapasitas sebagai berikut:
a.  Membangun   pengetahuan,   meliputi   pening-katan   keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, dan bantuan belajar
b.   Kepemimpinan
c.  Membangun jaringan, meliputi usaha untuk membentuk kerjasama dan aliansi
d.   Menghargai  komunitas  dan  mengajak  komu-nitas  untuk  bersama- sama mencapai tujuan
e.  Dukungan   informasi,   meliputi   kapasitas   untuk   mengumpulkan, mengakses dan mengelola informasi yang bermanfaat

## 3. Evaluasi Pemberdayaan.
Evaluasi  pemberdayaan  didefinisikan  sebagai  pendekatan  evaluasi yang  mengarah  pada  upaya  meningkatkan  kemungkinan  pencapaian keberhasian program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam Fetterman,  2007).  Fetterman  (2007)  juga  menjelaskan  bahwa  evaluasi pemberdayaan  adalah  merupakan  proses  untuk  mendapatkan  gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri.
Terdapat  beberapa  pendekatan  dan  model  evaluasi  pemberdayaan. Guijt (2000) dan Rietbergen-McCracken (1998) menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan  partisipatif  (participatory  monitoring  &  evaluation/PM&E). Evaluasi  partisipatif  berbeda  dengan  pendekatan  evaluasi  konvensional
(Riebergen-  McCracken,  1998),  dimana  pendekatan  evaluasi  tradisional cenderung  bersifat  linear  dan  lebih  berfungsi  untuk  menilai  akuntabilitas manajemen  dan  keuangan  sedangkan  evaluasi  partisipatif  lebih  bersifat open-ended dan iterative (berulang) dan lebih berfungsi untuk menjawab kebutuhan  terhadap  perubahan  dalam  kegiatan.  Kritik  Cousins  (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman, bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi evaluasi atau  bersifat  praktis  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti/teorist. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menggunakan pendekatan- pendekatan dan prinsip-prinsip evaluasi partisipatif namun dilakukan oleh peneliti di luar komunitas itu sendiri.

## a. Prinsip Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas.
Konsep  evaluasi  pemberdayaan  yang  dikemukakan  Fetterman  dan Wandersman (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada  yang  bersifat  implisit.  Fetterman  menyampaikan  10  prinsip- prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut:
-     Improvement (peningkatan)
-     Community ownership (kepemilikan komunitas)
-     Inclusion (inklusi)
-     Democratic participation partisipasi demokrasi)
-     Social justice (keadian sosial)
-     Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas) -     Evidence-based strategies (strategi berbasis alasan)
-     Capacity building (pengembangan kapasitas)
-     Organizational learning (Pembelajaran organisasi)
-     Accountability (akuntabilitas)
Prinsip-prinsip   evaluasi   tersebut   di   atas   merupakan   panduan untuk  melakukan  evaluasi  per-bagian  dari  proses  pemberdayaan,  baik secara  konseptual  maupun  dalam  implementasinya.  Untuk  meneliti atau  mengevaluasi  kinerja  pengembangan  kapasitas  dalam  proses pemberdayaan masyarakat, UNDP (2008) memaparkan kerangka kerja/ framework yang merupakan dimensi penilaian yang terdiri dari masukan (points  of  entry),  yang  berdasarkan  tingkatannya  (pengembangan kapasitas dalam level sistem, kelembagaan dan individu), isu utama (core issues), yang merupakan domain/ranah dalam pengembangan kapasitas yang  terdiri  dari  penataan  kelembagaan  (institutional  arrangement), kepemimpinan (leadership), pengetahuan (knowledge), dan akuntabilitas (accountability). Empat ranah dalam pengembangan kapasitas tersebut
merupakan  acuan  tetapi  bisa  dikembangkan  lebih  lanjut  disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Dimensi ketiga dalam framework  pengembangan  kapasitas  yaitu  kapasitas  fungsional/teknis. Kerangka  kerja/  framework  dalam  evaluasi  pengembangan  kapasitas tersebut, dapat kita gunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi capaian kegiatan  pengembangan  kapasitas  masyarakat  dengan  melihatnya  dari sisi outcome atau hasil.

## b. Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake.
Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk alat analisis yang  bisa  digunakan  untuk  mengukur  derajat  keberdayaan  suatu masyarakat.  Pendekatan  analisis  yang  digunakan  oleh  Fujikake  (2008) dalam  mengevaluasi  pemberdayaan  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  yaitu  mencoba  memahami  hubungan  antara tanggapan  masyarakat  dengan  tujuan  pemberdayaan  itu  sendiri  untuk kemudian dituangkan dalam gambar-gambar dan skema-skema konsep tertentu.  Model  Fujikake  ini  telah  dipraktikkan  dalam  mengevaluasi pemberdayaan   perempuan   di   sebuah   desa   di   Paraguay   Fujikake (2008)  dengan  mengembangkan  empat  langkah  dalam  mengevaluasi pemberdayaan.  Tahap  pertama  adalah  melihat  perubahan  masyarakat dari  tingkat  kesadarannya.  Hasil  dari  analisis  mengenai  perubahan tingkat  kesadaran  ini  dituangkan  dalam  grafik  yang  menggambarkan tingkat  perubahan  kesadaran  yang  diklasifikasikan  menjadi  3  yaitu ‚sangat baik‛, ‚telah berubah‛, dan ‚tidak seperti sebelumnya‛.

## III. METODE PENELITIAN.
Penelitian ini dilakukan di Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten  Pekalongan,  dimana  program  PNPM  Mandiri  yang diselenggarakan di desa ini dinilai cukup berhasil dalam memberdayakan masyarakat  berbasis  pengembangan  kapasitas  masyarakat.  Populasi  dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Sastrodirjan, dan sampel yang dipilih adalah masyarakat yang terlibat atau pernah terlibat atau mengikuti agenda pengembangan kapasitas dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
Sedangkan  jumlah  sampel  untuk  kegiatan  wawancara  adalah menyesuaikan  kondisi  di  lapangan,  karena  tujuan  wawancara  yang dilakukan  adalah  untuk  mendapatkan  data-data  yang  bersifat  kualitatif, sehingga wawancara dapat dianggap cukup apabila telah didapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang dipilih antara lain ketua dan pengurus Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  beserta  unit  pelaksananya,  ketua dan  pengurus  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM),  para  relawan kegiatan   PNPM    Mandiri    Perkotaan,  Anggota    dan   tokoh    masyarakat yang  pernah  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  PNPM  Mandiri  Perkotaan, fasilitator pendamping dan unsur aparat pemerintahan desa setempat.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN.
Di dalam analisis dan pembahasan ini dilakukan kajian untuk menjawab pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  yaitu  bagaimana  pencapaian  derajat keberdayaan  masyarakat  ditinjau  dari  proses  pengembangan  kapasitas masyarakat pada kegiatan PNPM-Mandiri  Perkotaan di Desa Sastrodirjan berdasarkan data-data yang didapatkan selama penelitian dan kajian secara teoritis.

## 1.   Analisis Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas.

## a. Sosialisasi Program Pemberdayaan.
Rangkaian  kegiatan  sosialisasi  di  tingkat  masyarakat  dilaksanakan selama  lima  bulan  yang  terdiri  dari  kegiatan  sosialisasi  awal,  rembug kesiapan   masyarakat,   dan   sosialisasi   lanjutan   pada   bulan   Maret sampai  dengan  Juli  2007.  Sosialisasi  awal  oleh  fasilitator  pendamping dilaksanakan  di  tingkat  kelurahan  dan  di  tingkat  masyarakat  basis (RT,  RW,  kelompok  masyarakat  tertentu),  antara  lain  pertemuan  rutin RT,  pengajian  tingkat  RT,      pengajian  ibu-ibu,  pertemuan  PKK,  dan pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya.
Sosialisasi awal program ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari masyarakat, karena masyarakat merasa senang akan mendapatkan bantuan  dari  pemerintah  yang  pengelolaan  dan  pelaksanaannya  akan dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Rangkaian kegiatan sosialisasi berikutnya adalah Rembug Kesiapan Masyarakat  (RKM),  yang  intinya  adalah  menghimpun  pernyataan masyarakat  untuk  memutuskan  menerima  atau  menolak  program pemberdayaan  masyarakat  PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Hasil  rembug kesiapan masyarakat di Desa Sastrodirjan memutuskan untuk menerima PNPM  dan  menyatakan  siap  mengikuti  siklus  pemberdayaan  yang dipersyaratkan  oleh  program.  Sikap  menerima  program  ini  disamping dipengaruhi  oleh  keinginan  masyarakat  untuk  berubah  dari  kondisi semula menjadi lebih baik, juga dipengaruhi oleh besaran dana bantuan langsung masyarakat yang akan diterima.
Sosialisasi  lanjutan  adalah  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  kepada  masyarakat  tentang  prinsip-prinsip  pembangunan berbasis  masyarakat  dan  upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan melalui   siklus-siklus   pemberdayaan   yang   telah   dirancang   dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan di  tingkat  desa  juga  mendukung  dilaksanakannya  PNPM  Mandiri Perkotaan  di  Desa  Sastrodirjan,  karena  konsep  pembangunan  yang akan  dilaksanakan  adalah  berupa  pemberdayaan  masyarakat  melalui pembelajaran bersama seluruh komponen masyarakat.

## b. Pelaksanaan Siklus Pemberdayaan PNPM.
-   Refleksi Kemiskinan
Kegiatan  awal  dalam  siklus  pemberdayaan  PNPM  Mandiri Perkotaan  adalah  refleksi  kemiskinan.  Refleksi  kemiskinan  ini dilakukan  untuk  menumbuhkan  kesadaran  kritis  masyarakat terhadap  akar  penyebab  masalah  kemiskinan.  Kegiatan  refleksi kemiskinan ini dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD), yang  dilaksanakan  sebanyak  9  kali  di  tingkat  basis  masyarakat  atau RT dan dalam pertemuan ibu-ibu PKK. Hasil dari refleksi kemiskinan di  tingkat  basis  selanjutnya  disampaikan  dalam  lokakarya  refleksi kemiskinan  tingkat  desa  yang  diikuti  oleh  perwakilan  dari  tiap  RT atau  basis  masyarakat  untuk  diambil  kesepakatan  bersama  tentang kriteria  masyarakat  miskin  di  Desa  Sastrodirjan.  Indikator  yang disepakati  untuk  mengidentifikasi  kemiskinan  adalah  berdasarkan pekerjaan,  pendapatan  keluarga  perbulan,  pendidikan,  dan  kondisi rumah tinggal.
Ditinjau   dari   aspek   pengembangan   kapasitas,   masyarakat bisa  mendapatkan  banyak  pembelajaran  dari  kegiatan  refleksi kemiskinan ini, mereka mendapatkan banyak cerita dan pengalaman mengenai  agenda  penanggulangan  kemiskinan  dari  modul-modul yang  disampaikan,  serta  dapat  bertukar  pikiran  dengan  fasilitator maupun  sesama  warga  terutama  dalam  menyampaikan  pandangan- pandangannya  mengenai  kondisi  kemiskinan  dan  kondisi  sosial ekonomi lainnya.
-   Pemetaan Swadaya
Rangkaian  siklus  pemberdayaan  yang  kedua  adalah  pemetaan swadaya  (PS).  Kegiatan  Pemetaan  Swadaya  dilakukan  untuk mendapatkan  gambaran  kondisi  masyarakat,  kondisi  kemiskinan, potensi  yang  dimiliki  masyarakat  serta  peluang,  hambatan  dan ancaman  yang  ada  dalam  mengatasi  masalah-masalah  kemiskinan dan masalah lingkungan di desanya.
Pelaksanaan  pemetaan  swadaya  di  Desa  Sastrodirjan dilakukan  oleh  tim  PS  yang          berjumlah  30  orang  warga  Desa Sastrodirjan  yang  terdiri  dari  16  orang  laki-laki  (53%)  dan  14  orang perempuan (47%). Hasil Pemetaan Swadaya adalah berupa data-data kondisi umum desa, permasalahan kemiskinan di tingkat desa, potensi yang  dimiliki  masyarakat  serta  profil  dan  karakteristik  masyarakat miskin.  Dari  hasil  pemetaan  kemiskinan  didapatkan  tiga  komponen daftar  kebutuhan  masyarakat  Desa  Sastrodirjan,  yaitu  komponen yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  umum, komponen  pembangunan  usaha  produktif,  serta  komponen  rencana pengembangan kegiatan sosial dan peningkatan SDM.
Komponen  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  sarana  dan prasarana umum terdiri dari pembuatan/perbaikan saluran drainase, pengaspalan  jalan,  pavingisasi  jalan,  pembuatan  bak  sampah, perbaikan  rumah.  Komponen  yang  berkaitan  dengan  pembangunan usaha produktif yang terdiri dari bantuan modal usaha dan komponen yang  berkaitan  dengan  rencana  pengembangan  kegiatan  sosial  dan peningkatan SDM berupa pembelian peralatan sewa alat pernikahan, pemberian santunan bagi warga miskin, jompo dan bantuan kesehatan, dan kursus-kursus keterampilan atau bantuan pendidikan.
Hasil  pemetaan  swadaya  tahun  2007,  mengidentifikasi  ada sebanyak 123 KK miskin di Desa Sastrodirjan atau sejumlah 195 orang warga  miskin  (berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah  disepakati sendiri  oleh  warga  masyarakat,  dan  keikutsertaan  sebagai  penerima manfaat  program  sejenis  sebelumnya  (misalnya  Raskin,  BLT, Askeskin).

## -   Pembangunan BKM
Proses pembangunan BKM ini terdiri dari penyusunan Anggaran Dasar    organisasi    BKM,    penyusunan    panitia    pembentukan    BKM dan  pemilihan  anggota  BKM.  Penyusunan  Anggaran  Dasar  (AD) organisasi  BKM  Desa  Sastrodirjan  dilakukan  oleh  masyarakat  yang direpresentasikan oleh relawan dengan dipandu fasilitator. Pada tahap penyusunan AD ini peran fasilitator cukup besar, dengan memberikan contoh-contoh  dokumen  yang  ada  dan  membantu  secara  langsung dalam  proses  penyusunannya,  sehingga  kemandirian  masyarakat dalam  penyusunan  Anggaran  Dasar  ini  masih  kurang.  Masyarakat sepakat untuk memberikan nama organisasi BKM dengan nama BKM ‚SADIR  JAYA‛, yang mengandung maksud  dan cita-cita agar dalam masa  mendatang  Desa  Sastrodirjan  lebih  berjaya.  Keberadaan  BKM juga  langsung  didaftarkan  pada  notaris  untuk  mendapatkan  status hukum yang tetap.
Kegiatan pembangunan BKM di Desa Sastrodirjan ini sebenarnya telah  dimulai  pada  saat  pemetaan  swadaya,  dimana  masyarakat menentukan sendiri kriteria kepemimpinan yang diharapkan dengan basis  nilai-nilai  dan  modal  sosial  sesuai  hasil  FGD  kepemimpinan. Kriteria-kriteria pemimpin yang diinginkan tersebut yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih utusan-utusannya dalam pemilihan anggota BKM. Pemilu atau pemilihan utusan di tingkat RT dilaksanakan  serentak di 7 RT tanpa kampanye dan propaganda apapun,  yang  berhasil  memilih  34  orang  utusan  masyarakat  untuk mengikuti  pemilihan  anggota  BKM.  Ke-34  orang  utusan  tersebut selanjutnya  saling  memilih  dan  dipilih  untuk  mendapatkan  9  orang anggota BKM berdasarkan perolehan suara terbanyak masing-masing utusan.  Ditinjau  dari  aspek  pengembangan  kapasitas  dalam  proses
pembangunan  BKM  ini,  terdapat  proses  untuk  mengembangkan aspek  leadership,  organization,  political  power,  trust  dan  unity  atau keselarasan.

## -   Penyusunan PJM Pronangkis
Perencanaan    Jangka    Menengah    Program    Penanggulangan Kemiskinan (PJM  Pronangkis)
merupakan  produk  perencanaan  jangka  menengah  (3  tahun) dilakukan  di  Desa  Sastrodirjan  sudah  dilaksanakan  menurut  kaidah partisipatif, dimana terdapat 9 rangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu   sosialisasi   ke   warga   tentang   PJM   Pronangkis,   sosialisasi lanjutan  dan  pembentukan  Tim  PJM  Pronangkis,  bimbingan  teknis PJM  Pronangkis,  lokakarya  tingkat  desa,  penyusunan  draft  PJM Pronangkis,  pertemuan  untuk  menyempurnakan  PJM  Pronangkis, sosialisasi dokumen dan bazar PJM Pronangkis.
Tim  penyusun  PJM  Pronangkis  Desa  Sastrodirjan  berjumlah  15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki (73%) dan 4 orang perempuan (27%).  Dilihat  dari  perspektif  kesetaraan  gender,  maka  keterwakilan perempuan sudah mencukupi, dimana dalam indikator keterwakilan perempuan  yang  disyaratkan  oleh  PNPM  Mandiri  Perkotaan  2007 adalah  sebesar  20%.  Program-program  yang  tersusun  dalam  PJM Pronangkis  Desa  Sastrodirjan  tahun  2008-2010  pun  cukup  banyak yang  mengakomodir  kepentingan  perempuan,  misalnya  program penurunan  angka  kematian  ibu  hamil,  penyuluhan  KB,  pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.
-   Sinergi dengan Perencanaan Daerah.
Implementasi  pensinergian  PJM  Pronangkis  Desa  Sastrodirjan dengan perencanaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan  Bazar  PJM  tingkat  kecamatan  yang  dilaksanakan bersama-sama  antara  BKM  se-Kecamatan  Wonopringgo,  pihak Pemerintah   Kecamatan,   Bappeda,   Dinas,   dan   instansi-instansi terkait   lainnya.   Dalam   kegiatan   bazar   tersebut   masing-masing BKM  mensosialisasikan  program-programnya  serta  menawarkan potensi-potensi  di  daerahnya  sehingga  dapat  diketahui  oleh  pihak- pihak  eksternal  termasuk  Pemerintah  Kecamatan  dan  Kabupaten. Implementasi lain dari sinergi program penanggulangan kemiskinan dengan perencanaan daerah adalah dengan dilaksanakannya Program Penanggulangan  Kemiskinan  Terpadu  (PAKET)  yang  dilaksanakan oleh panitia kemitraan yang terdiri dari BKM, masyarakat, Pemerintah Desa  dan  Pemerintah  Kabupaten,  yang  diimplementasikan  dalam bentuk kegiatan pengaspalan jalan Desa Sastrodirjan.
Aspek  pengembangan  kapasitas  yang  didapatkan  masyarakat adalah meningkatnya akses terhadap informasi terutama dari pihak-
pihak  eksternal,  meningkatnya  jaringan  kerja  (networking)  sehingga dengan  jaringan  yang  tercipta  masyarakat  bisa  mengoptimalkan potensi  dan  sumber  daya  yang  ada  serta  dapat  meminimalkan halangan-halangan yang  selama  ini  dihadapi. Aspek  pengembangan kapasitas  yang  lain  adalah  meningkatnya  political  power  sehingga masyarakat  melalui  BKM  memiliki  nilai  tawar  yang  lebih  tinggi dalam  pengambilan  keputusan  dan  merencanakan  pembangunan  di daerahnya.
-   Pelaksanaan dan Pemantauan.
Untuk  melaksanakan  kegiatan  PNPM  di  Desa  Sastrodirjan  dari tahun 2007 sampai 2009 telah terbentuk 27 KSM yang terdiri dari 14 KSM  yang  mengerjakan  kegiatan  pembangunan  lingkungan,  1  KSM kegiatan  sosial  dan  12  KSM  simpan  pinjam  atau  keuangan.  Sesuai daftar  Rencana  Tahunan  Pronangkis  yang  disusun,  masing-masing KSM  mengajukan  usulan  kegiatan  dalam  bentuk  proposal  kegiatan yang selanjutnya diverifikasi dan dilakukan penilaian serta prioritasi oleh  BKM  dibantu  oleh  Unit  Pengelola  (UP)  sesuai  kegiatan  yang diusulkan. Setelah usulan kegiatan disetujui dan telah cukup tersedia dana,  maka  dilakukan  pencairan  dana  dan  kegiatan  dilaksanakan. Selama  pelaksanaan  kegiatan,  fungsi  monitoring  dilaksanakan  oleh segenap  anggota  masyarakat,  dan  untuk  kegiatan  pembangunan lingkungan harus disertai papan informasi kegiatan sehingga semua elemen  masyarakat  dapat  mengakses  informasi  mengenai  kegiatan yang  dilaksanakan.    Setelah  kegiatan  selesai  dilaksanakan,   maka KSM  harus  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kegiatan kepada  BKM  melalui  UP,  dan  pada  akhir  tahun  dilaksanakan  audit kelembagaan  dan  keuangan  terhadap  BKM  yang  dilaksanakan  oleh lembaga  auditor  independen,  dimana  untuk  pelaksanaan  PNPM Mandiri  Perkotaan  di  Kabupaten  Pekalongan  kegiatan  auditing dilaksanakan  oleh  tim  auditor  dari  Universitas  Dian  Nuswantoro Semarang dan STIE Muhammadiyah Pekalongan.
-   Review PJM Pronangkis .
Kegiatan review partisipatif di Desa Sastrodirjan telah dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 2008 untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2008 dan merencanakan kegatan tahun 2009 serta review tahun 2009 untuk mengevaluasi kegiatan 2009 dan merencanakan kegiatan tahun 2010.  Review  dilaksanakan  oleh  panitia  review  partisipatif  yang terdiri  dari  tim  review  kelembagaan,  tim  review  program,  dan  tim review keuangan serta tim perumus.
Secara  umum  pelaksanaan  siklus  pemberdayaan  masyarakat  di Desa  Sastrodirjan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  arahan  dalam Program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  serta  sesuai  dengan  teori  siklus
pemberdayaan  yang  dikemukakan  oleh  Wilson  dalam  Sumaryadi (2005).  Dilihat  dari  kesadaran  dan  kemandirian  masyarakat  dalam melaksanakan  siklus  partisipatif  sebagaimana  yang  telah  diajarkan kepada  mereka,  maka  bisa  dikatakan  masyarakat  Desa  Sastrodirjan telah  mampu  untuk  melaksanakan  siklus  pemberdayaan  secara mandiri, namun dikaitkan dengan kondisi dan dinamika di masyarakat yang  mulai  kritis  terhadap  setiap  kebijakan  yang  diberlakukan terhadap  mereka,  maka  keberadaan  fasilitator  pendamping  masih sangat diperlukan untuk mengawal berjalannya proses pemberdayaan dan  memberikan  masukan  apabila  terdapat  konflik  atau  masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

## c. Pelatihan masyarakat/coaching
Pelatihan  di  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  pada  dasarnya  adalah pelatihan  motivasional  yaitu  pelatihan  yang  mendorong  peserta  untuk mempunyai paradigma dan sikap mental yang positif yang mendukung upaya-upaya  penanggulangan  kemiskinan.  Pelatihan  yang  dilakukan dalam  PNPM  secara  umum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  yang terkait dengan siklus dan non siklus. Pelatihan yang terkait dengan siklus diantaranya  coaching  refleksi  kemiskinan,  pelatihan  dasar  relawan, coaching  pemetaan  swadaya,  coaching  penyusunan  PJM  Pronangkis, pelatihan  pratugas  BKM,  pelatihan  BKM,  pelatihan  dasar,  pelatihan madya,  pelatihan  utama  dan  kegiatan-kegiatan  pelatihan  lain  yang mendukung berjalannya siklus pemberdayaan. Sedangkan pelatihan yang tidak  terkait  langsung  dengan  siklus  diantaranya  pelatihan  pembuatan media warga, pelatihan manajemen penang-gulangan bencana berbasis masyarakat,  pelatihan  pengembangan  data  dan  informasi  komunitas, pelatihan  UPK,  pelatihan  UPS,  pelatihan  UPL,  pelatihan  Kades,  dan pelatihan-pelatihan/OJT keterampilan teknis lainnya.
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan, hampir  semua  jenis  pelatihan  yang  direncanakan  sesuai  kurikulum PNPM  telah  dilaksanakan,  baik  yang  diselenggarakan  dalam  lingkup desa/komunitas  atau  digabung  dengan  desa  lain  dalam  satu  cluster pendampingan  atau  tingkat  kecamatan.  Desa  Sastrodirjan  yang  telah memasuki  tahun  ketiga  pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  maka telah masuk dalam kategori lokasi utama, dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan pun disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

## d.   Tingkatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas
Rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat yang telah dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan baik yang  terkait  langsung  dengan  siklus  pemberdayaan  maupun  kegiatan- kegiatan non-siklus dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dalam pemberdayaan. Tingkatan yang dimaksud terdiri dari tingkatan mikro
(pada  level  individu  dan  kumunitas),  meso  (pada  level  organisasi  atau kelembagaan),  dan  makro  (pada  level  kebijakan  dan  sistem).  Berikut merupakan bentuk-bentuk kegiatan pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan berdasarkan tingkatannya.
Tabel.1
Bentuk Pengembangan Kapasitas Berdasarkan Tingkat Pemberdayaan
Tingkat pemberdayaan Bentuk pengembangan kapasitas Mikro (individu & komunitas) •  coaching refleksi kemiskinan •  pelatihan dasar relawan •  coaching pemetaan swadaya •  pelatihan /OJT keterampilan teknis lainnya Meso (kelembagaan & organisasi) •  pelatihan  BKM  (pelatihan  dasar,  pelatihan madya, pelatihan utama ) •  pelatihan   UPK   Pelatihan   UPS   pelatihan UPL •  coaching penyusunan PJM Pronangkis
•  pelatihan Kades
Makro (kebijakan & sistem) •  pelatihan pembuatan media warga •  pelatihan      manajemen      penanggulangan bencana   pelatihan   pengembangan   data dan informasi komunitas Pelatihan BKM
•  pelatihan dan lokakarya tematik kabupaten
Sumber : Analisis Penulis

## e.  Pendekatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
Upaya  dan  pendekatan  yang  dilaksanakan  dalam  mengembangkan kapasitas  masyarakat  di  Desa  Sastrodirjan  adalah  melalui  pendekatan sosio   kultural   masyarakat   setempat,   serta   pendekatan   keagamaan. Di  Desa  Sastrodirjan  sosok  kyai  atau  tokoh  agama  masih  memiliki peran   dan   pengaruh    yang   cukup   kuat   dalam   menggerakkan masyarakat.  Pendekatan  tersebut  cukup  efektif  dalam  menggerakkan dan  mempengaruhi  masyarakat,  namun  ditinjau  dari  sasaran pengembangan  kapasitas  masyarakat  secara  keseluruhan  hal  tersebut kurang  tepat,  karena  apabila  seorang  tokoh  masyarakat  atau  tokoh agama menyampaikan suatu pendapat maka warga yang lain cenderung untuk mengikutinya.  Hal tersebut dikhawatirkan justru memunculkan
pendekatan  top  down  dalam  skala  komunitas  atau  lingkup  yang  lebih kecil. sehingga masyarakat kelas bawah atau masyarakat miskin  sebagai kelompok sasaran utama program tidak punya cukup keberanian dalam mengemukakan aspirasinya.
Pendekatan yang lain adalah melalui pendekatan gender, selama ini peran kaum perempuan cenderung untuk berada di  bawah kaum laki- laki,  sehingga  memerlukan  pendekatan  khusus  agar  kaum  perempuan juga  bisa  berpartisipasi  secara  lebih  luas  dalam  rangka  pembangunan lingkungan  pada  khususnya  dan  penanggulangan  kemiskinan  pada umumnya. Pendekatan gender ini dapat terlihat dari rangkaian sosialisasi dan FGD yang dilaksanakan khusus bagi kaum perempuan yang diadakan bersamaan  dengan  agenda  pertemuan  ibu-ibu  PKK.  Kelemahan  dari pendekatan  ini  adalah  bahwa  melalui  forum-forum  yang  dilaksanakan khusus  untuk  perempuan  mereka  bisa  menyampaikan  aspirasinya secara  lebih  terbuka,  namun  karena  kegiatan  yang  dilaksanakan merupakan kegiatan masyarakat secara kolektif maka bisa jadi aspirasi perempuan yang terhimpun kurang bisa diterima dalam forum kolektif yang  banyak  didominasi  kaum  laki-laki,  karena  dalam  kehidupan  dan sistem  sosial-budaya  masyarakat  desa  posisi  kaum  perempuan  masih kalah dibandingkan dengan laki-laki.
Dilihat  dari  karakteristik  sosial  masyarakat  Desa  Sastrodirjan  yang sebagian  besar  berprofesi  sebagai  petani  dan  buruh  industri  maupun buruh  bangunan  dimana  waktu  kerjanya  adalah  dari  pagi  sampai  sore hari,  maka  bisa  dikatakan  bahwa  masyarakat  memiliki  waktu  luang yang  lebih  banyak  untuk  aktivitas  sosial  kemasyarakatan  adalah  pada malam  hari,  sehingga  pertemuan-pertemuan  yang  dilaksanakan  juga rata-rata    diselenggarakan    pada    malam    hari.    Pertemuan-pertemuan yang  diselenggarakan  pada  malam  hari  biasanya  dilaksanakan  sehabis Isya  (penyebutan  istilah  waktu  yang  lebih  sering  dipakai  dari  pada penyebutan  waktu  dalam  format  jam)  atau  kira-kira  pukul  19.30  WIB, meskipun dalam pelaksanaannya baru dimulai acara sekitar pukul 20.00 WIB atau 20.30 WIB. Pelaksanaan pertemuan pada malam hari memang membawa kondisi pertemuan masyarakat lebih santai dan akrab, namun dilihat dari durasi waktu, maka waktu yang tersedia pada pertemuan di malam  hari  cukup  terbatas,  apalagi  dilaksanakan  berbarengan  dengan kegiatan  keagamaan  dan  kegiatan  lain,  padahal  materi-materi  yang harus disampaikan kepada masyarakat cukup banyak sehingga banyak agenda-agenda yang menjadi terlewatkan.

## 2. Analisis Evaluasi Pemberdayaan.
a. Analisis Perubahan Kesadaran Masyarakat.
Tingkat  kesadaran  masyarakat  Desa  Sastrodirjan  terhadap  masalah kemiskinan  dan  pembangunan  di  lingkungannya  cukup  tinggi. Kesadaran  masyarakat  untuk  peduli  terhadap  anggota  komunitasnya disamping didorong oleh serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang  selama  ini  dilaksanakan  juga  didukung  oleh  basis  nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam masyarakat Desa Sastrodirjan. Tingkat kepedulian  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  program  pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisan warga dalam menyampaikan usulan atau  kritik  terhadap  program-program  yang  dijalankan.  Meskipun apabila  dilihat  secara  lebih  dekat  dapat  diketahui  bahwa  warga  yang kritis  hanya  personil  itu-itu  saja  yang  notabene  merupakan  kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, namun adanya kelompok warga  yang  kritis  bisa  dijadikan  sebagai  pendorong  dan  pemacu  serta sumber  pembelajaran  bagi  anggota  masyarakat  yang  lain  untuk  lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.
Tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  lebih  mengutamakan kepentingan  umum  daripada  kepentingan  pribadi  juga  nampak  dari program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan satu  kelompok  saja,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  program  pembangunan infrastruktur  jalan  berupa  kegiatan  pavingisasi  dan  pengaspalan  yang lebih    mengutamakan    pemerataan    untuk    semua    wilayah    atau    RT. Dilihat  dari  sasaran  program  hal  ini  kurang  tepat  karena  sebenarnya kelompok  sasaran  utama  dari  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan seharusnya  adalah  masyarakat  miskin  dan  kelompok  rentan  lainnya, sehingga  prioritasi  dalam  menentukan  kegiatan  seharusnya  mengacu pada kegiatan  yang dampaknya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung.
Motivasi  masyarakat  untuk  melakukan  perubahan  menuju  kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara  sukarela  terlibat  dan  menjadi  bagian  dari  program  tanpa  upah atau  insentif  apapun.  Namun  dilihat  dari  aspek  kemandirian  maka motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat  dari  adanya  keluhan  terhadap  berkurangnya  peran  fasilitator kelurahan pada tahun kedua. Sesuai dengan program dan kebijakan dari koordinator  manajemen  wilayah  pada  tahun  2009  terjadi  pengurangan jumlah  fasilitator  sehingga  intensitas  pertemuan  dan  interaksi  antara fasilitator  dengan  masyarakat  berkurang  yang  menyebabkan  intensitas masyarakat   untuk   mengelola   program   juga   berkurang,   sehingga bisa  dikatakan  masyarakat  masih  belum  cukup  mandiri  dan  masih
memerlukan  dukungan  dari  pihak  lain  untuk  menjaga  agar  motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang.
Tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  hasil-hasil  kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  PNPM  MP  cukup  baik,  disamping  itu  masyaakat juga  menyatakan  kepuasannya  terhadap  proses  pelaksanaan  pekerjaan yang  dilaksanakan.  Pendekatan  partisipatif  yang  diterapkan  dalam pelaksanaan  kegiatan  PNPM  MP  dirasakan  dapat  menumbuhkan kembali  jiwa  dan  semangat  gotong  royong  dalam  masyarakat  yang selama  ini  mulai  berkurang  sehingga  disamping  kepuasan  terhadap hasil pembangunannya, juga proses selama pelaksanaan pembangunan tersebut.

## b Analisis Elemen-elemen Pemberdayaan.
Elemen-elemen  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  dalam  kegiatan PNPM  MP  terdiri  dari  tiga  hal  yaitu  pemberdayaan  lingkungan, pemberdayaan  sosial  dan  pemberdayaan  ekonomi.  Dalam  analisis  ini ditambahkan satu elemen lagi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan politik.

## -   Pemberdayaan Lingkungan
Kegiatan  pembangunan  lingkungan  dalam  PNPM  MP  ini diorganisir   oleh   Unit   Pengelola   Lingkungan   (UPL)   yang   berada di  bawah  BKM.  Pemberdayaan  lingkungan  sebagai  salah  satu komponen  dalam  pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  Desa  Sastrodirjan  menunjukkan  hasil yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari perencanaan pembangunan yang  sudah  terrinci  dalam  PJM  Pronangkis  dan  Rencana  Tahunan, pembentukan  KSM  sebagai  pelaksana  kegiatan,  penghimpunan swadaya  masyarakat,  serta  pelaksanaan  dan  monitoring  kegiatan selama  dan  paska  pembangunan.  Pembangunan  fisik  lingkungan di  Desa  Sastrodirjan  didukung  kemudahan  berupa  keberadaan penambangan  material  bangunan  berupa  pasir  dan  batu  kali  yang lokasinya dekat serta keberadaan tenaga kerja yang jumlahnya cukup memadai,  karena  sebagian  besar  masyarakat  memiliki  keterampilan sebagai  pekerja  bangunan,  sehingga  potensi  swadaya  masyarakat berupa material dan tenaga kerja cukup besar. Namun potensi  yang ada tersebut belum didukung upaya meningkatkan keterampilan dan kreativitas  masyarakat,  misalnya  pelatihan  teknik  dan  manajemen konstruksi sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih efektif dan efisien. Program-program yang disusun dalam PJM Pronangkis sudah cukup  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat,  namun  sebagian  besar program  pembangunan  yang  direncanakan  masih  mengandalkan dana  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  yang  bersumber  dari
pemerintah  sebagai  sumber  pembiayaan  utama,  sehingga  ditinjau dari  tingkat  kemandirian  bisa  dikatakan  kemandirian  masyarakat masih kurang.
-   Pemberdayaan Sosial.
Pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  sosial  dalam  PNPM  MP di  Desa  Sastrodirjan  termasuk  sangat  kurang  dimana  dari  rencana- rencana  kegiatan  yang  telah  diprogramkan  hampir  semua  belum terlaksana,  karena  dana  kegiatan  yang  sedianya  digunakan  untuk kegiatan  sosial  dialihkan  sementara  untuk  membantu  penyediaan jaringan   air   bersih   bagi   masyarakat.   Rencana-rencana   kegiatan sosial  yang  disusun  antara  lain  pelatihan  kerajinan  batu,  pelatihan pembuatan  besi  kolom,  penyewaan  layos/alat-alat  pesta  pernikahan, khitanan massal, penyuluhan penanggulangan narkoba, penyuluhan kesehatan  ibu  hamil,  penyuluhan  KB,  pengasapan  (fogging)  untuk pemberantasan penyakit demam berdarah, penyediaan pupuk untuk petani,  pelayanan  pengobatan  gratis,  pendirian  program  paket  B dan  C,  kursus  komputer,  beasiswa  bagi  anak  kurang  mampu,  dan pendirian perpustakaan desa.
Dari keluaran proses perencanaan berupa program yang tersusun, pemberdayaan sosial di Desa Sastrodirjan cukup baik karena sebagian besar  benar-benar  merupakan  kebutuhan  masyarakat  sebagaimana hasil pemetaan swadaya sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya  memuat  secara  lebih  detail  skenario  dan  strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario yang dimaksud adalah sebagai panduan  dalam  melakukan  prioritasi  dan  acuan  dalam  pelaksanaan program  pemberdayaan  sosial  sehingga  sasaran  yang  direncanakan benar-benar dapat tercapai.
Aspek pengembangan kapasitas lain dalam pemberdayaan sosial yang  lebih  utama  adalah  terprogram  dan  berkelanjutan  dan  dalam PNPM  MP  telah  dikonsepkan  terciptanya  proses  belajar  bersama tersebut dalam satu wadah yaitu Komunitas Belajar Kelurahan (KBK). Melalui  komunitas  tersebut,  masing-masing  anggota  masyarakat dapat  saling  belajar  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  minat  masing- masing.
Kegiatan-kegiatan   pelatihan   yang   sudah   terlaksana   dalam PNPM MP di Desa Sastrodirjan sebagian besar adalah kegiatan yang diprogramkan    oleh    fasilitator    pendamping    dan    bersifat    general serta  dilaksanakan  di  semua  desa/kelurahan,  sedangkan  kegiatan pembelajaran yang murni muncul dari inisiatif masyarakat belum ada, meskipun  dari  dokumen  perencanaan  dapat  dilihat  agenda-agenda pelatihan  atau  pembelajaran  masyarakat  cukup  banyak.  Dari  hal tersebut dapat dikatakan bahwa komunitas belajar kelurahan (KBK)
di Desa Sastrodirjan belum efektif dalam memberikan pembelajaran bagi semua anggota komunitasnya.
-   Pemberdayaan Ekonomi.
Kegiatan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dimaksud  berupa pengelolaan  dana  pinjaman  bergulir  dan  pembinaan  usaha  yang secara  kelembagaan  dikelola  oleh  unit  pengelola  keuangan  (UPK) yang  berada  di  bawah  koordinasi  BKM.  Peminjaman  dana  bergulir harus      dilakukan  melalui  mekanisme  KSM  (Kelompok  Swadaya Masyarakat) atau kelompok kecil masyarakat yang terdiri dari 10 orang untuk  mengajukan  peminjaman  dana  secara  berkelompok.  Proposal pengajuan dana yang diajukan KSM baru dapat direalisasikan setelah dilakukan diverifikasi oleh UPK dan disetujui oleh BKM.
Kegiatan perguliran dana pinjaman di Desa Sastrodirjan termasuk dalam kategori yang bagus dimana dari hasil review keuangan yang dilaksanakan  pada  akhir  tahun  kedua  (tahun  2009)  menunjukkan kinerja  yang  sangat  baik.  Kejadian  kredit  macet  (non  performing loan)  sangat  kecil  dan  perolehan  bunga  pinjaman  yang  dikelola menunjukkan hasil yang cukup besar, dimana dari aset awal sebesar 60 juta rupiah dalam setengah tahun perguliran telah berhasil terkumpul bunga  pinjaman  sebesar  5  juta  rupiah.  Namun  kondisi  pengelolaan perguliran dana pinjaman di Desa Sastrodirjan yang cukup baik saat ini belum didukung oleh pembinaan usaha yang optimal. Masyarakat yang  mengajukan  pinjaman  terbatas  pada  besaran  dana  pinjaman yaitu sebesar Rp. 500.000,- dan hampir semua anggota KSM meminjam sejumlah tersebut.
Dilihat dari aspek pengembangan kapasitas, maka bisa dikatakan kondisi  masyarakat  yang  ada  sekarang  belum  banyak  mengalami peningkatan  kemandirian  dalam  mendapatkan  peluang  untuk mendapatkan  pekerjaan  sehingga  dapat  meningkatkan  tingkat kesejahteraannya. Sasaran dari pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya adalah  meningkatnya  kapasitas  masyarakat  untuk  mengakses peluang-peluang  dan  mengelola  sumber  daya  perekonomian  yang tersedia,  melalui  pemberian  stimulus  dan  pembinaan  usaha  secara intensif   dan   berkelanjutan,   maka   masyarakat   dapat   dikatakan berdaya  secara  ekonomi  ketika  mereka  mampu  menjalankan  roda perekonomian  dalam  komunitasnya  secara  baik,  efektif  dan  efisien. Kondisi semacam itu belum nampak dalam komunitas masyarakat di Desa Sastrodirjan karena keberadaan stimulus dana  yang ada belum dibarengi dengan pembinaan usaha secara terpadu.

## -   Pemberdayaan Politik
Pemberdayaan  politik  sebenarnya  bukan  merupakan  salah  satu
komponen   tersendiri   dalam   pemberdayaan   masyarakat   PNPM MP,  namun  secara  implisit  hal  ini  merupakan  salah  satu  elemen penting  dalam  memberdayakan  masyarakat  terutama  dalam  aspek pengembangan  kapasitas.  Ranah  pemberdayaan  politik  yang dimaksud  tidak  ada  kaitannya  dengan  upaya  untuk  melibatkan masyarakat  dalam  perpolitikan  negara,  terlibat  dalam  partai  politik tertentu maupun politik yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala daerah. Ranah pemberdayaan politik.

## V.  KESIMPULAN.
Berdasarkan  hasil  analisis  baik  secara  kuantitatif  maupun  secara kualitatif serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Hakikat program pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga  bisa  dikatakan  bahwa  elemen  utama  dari  pemberdayaan adalah  pengembangan  kapasitas  masyarakat  itu  sendiri.  Rangkaian pengembangan   kapasitas   dalam   PNPM   Mandiri   Perkotaan   yang terdiri  dari  kegiatan  sosialisasi,  pelaksanaan  siklus,  dan  pelatihan  di Desa  Sastrodirjan  telah  dijalankan  dengan  baik,  dengan  menggunakan pendekatan  sosio-kultural    yaitu    dengan    memperhatikan    aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.
2.  Evaluasi    pemberdayaan    masyarakat    bisa    dilakukan    melalui    kajian evaluatif terhadap proses maupun hasilnya. Temuan evaluatif terhadap proses  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Sastrodirjan  menunjukkan bahwa  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan tahapan  pemberdayaan    yang    tentukan    dalam    PNPM    Mandiri Perkotaan  maupun  dengan  literatur-literatur  mengenai  pemberdayaan masyarakat.  Sedangkan  temuan  evaluatif  terhadap  hasil  menunjukkan bahwa  proses  pemberdayaan  yang  telah  berjalan  selama  3  tahun  telah berhasil  mengubah  tingkat  kesadaran  masyarakat  dan  meningkatkan pemahamannya  untuk  turut  serta  berperan  dalam  pembangunan  di komunitasnya, namun untuk mencapai tingkat kemandirian dan derajat keberdayaan yang sesungguhnya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut yang harus dilakukan secara kontinyu dan terpadu.
3.  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  pemberdayaan  lingkungan,  sosial dan  ekonomi  secara  tidak  langsung  juga  mendorong  terlaksananya pemberdayaan  politik,  dimana  melalui  rangkaian  pengembangan kapasitas,  masyarakat  bisa  belajar  banyak  mengenai  kelembagaan, kepemimpinan  dan    manajemen    komunitas    sehingga    menjadikan mereka memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pembangunan dan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan pihak lain di luar komunitasnya .

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham,  et    al,    2005,    The    Principle    of    mpowerment    Evaluation, Empowerment  Evaluation:  Principles  in  Practice,  New  York:  The Gulford Press
Adams,  Robert,  2003, Social  Work  and  Empowerment ,  New  York:  Palgrave Macmillan
Adi, Isbandi Rukminto, 2008, Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta: Rajawali Pers
Adler, Patricia A dan Adler, Peter, 2009, Teknik-teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Bartle, Phil, 2007, Elements of Community Strength, http://www.scn.org / mpfc/ modules/mea-elin.htm#Measuring, diunduh pada 4 Nopember 2009.
BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan. 2008. Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2007 , Kajen : BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan.
BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan. 2008. Kecamatan Wonopringgo Dalam Angka 2007 , Kajen : BPS & Bappeda Kabupaten Pekalongan.
Cousins, J. Bradley, 2005, Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up: A Critical Friend Perspective, Empowerment Evaluation: Principles in Practice , New York: The Gulford Press
Depdiknas,  2003, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga,  Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2008a, Pedoman  Operasional  Umum  PNPM Mandiri Perkotaan 2008
Departemen Pekerjaan Umum, 2008b, Review Partisipatif: Modul Khusus Fasilitator (F24) Pelatihan Madya I
Fetterman,  David  and  Wandersman,  Abraham,  2007,  Empowerment Evaluation:  Yesterday,  Today,  and  Tomorrow, American  Journal  of Evaluation 2007 ; 28; 179
Fontana, Andrea dan Frey, James H, 2009, Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan, Handbook of Qualitative Research , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Foy,  Nancy,  1994, Empowering  People  at  Work ,  London:Grower  Publishing Company
Fujikake,  Yoko,    2008,    Qualitative    Evaluation:    Evaluating    People’s Empowerent, Japanese  Journal of Evaluation Studies ,  Vol  8  No  2,  2008, pp 25 - 37, Japan Evaluation Society
Guijt,  Irene,  2000, Methodological  Issues  in  Participation  Monitoring  and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation , Canada: ITDG Publishing.
Gulo, W, 2002, Metodologi Penelitian , Jakarta: Penerbit PT Grasindo
Huberman,  A  Michael  dan  Miles,  Mattew  B,  2009, Manajemen  Data  dan Metode Analisis, Handbook of Qualitative Research ,  Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Pelajar
Ife,  Jim  dan  Tesoriero,  Frank,  2008, Community  Development:  Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi ,  Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Pelajar
James,  Valentine  Udoh,  1998, Capacity  Building  in  Developing  Countries:
Human and nvironmental Dimensions, London : Praeger Publishers
Koentjaraningrat,  2000, Pengantar  Ilmu  Antropologi ,  cetakan  kedelapan,
Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
Lichfield, Nathaniel, 2005, Community Impact Evaluation , London: UCL Press Mayo, Marjorie, 2000, Cultures, Communities, Identities: cultural strategies for participation and empowerment , New York: Palgrave Macmillan
McGinty,  Sue,  2003, The  literature  and  theories  behind  community  capacity building,  In:    Sharing    Success:    an    Indigenous    perspective.    VIC , Australia:Common Ground Publishing, pp. 65-93.
Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitati f, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Miller, Delbert C, 1977, Handbook of Research Design and Social Measurement,
New York: Longman Inc.
Kerlinger,  Fred  N,  2006, Asas-asas  penelitian  behavioral, Yogyakarta:
Gajahmada University Press
Patton,Carl  V  dan  Sawicki,  David  S,  1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning , New Jersey: Prentice Hall
Patton, Michael Quinn, 2009, Metode Evaluasi Kualitatif (How to Use Qualitative Methods in Evaluation) , Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Potts, David  dkk,  2003, Development  Planning  and  Poverty  Reduction ,  New York: Palgrave Macmillan
Riduwan, 2009, Metode & Teknik Menyusun Tesis , Bandung: Penerbit Alfabeta
Rietbergen-McCracken,  Jennifer,  dan  Narayan,  Deepa,  1998, Participation and  Social  Assessment:  Tools  and  Techniques ,Washington  D.C.:  The International  Bank  for  Reconstruction  and  Development/The  World Bank
Salim, Agus, 2001, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana
Soekanto,  Soerjono,  2003, Sosiologi;  Suatu  Pengantar, Penerbit  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada
Soetomo,  2006, Strategi-strategi  Pembangunan  Masyarakat ,  Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
Sugiyono,  2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ,  Bandung: Penerbit Alfabeta
Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Penerbit Citra Utama
Ubaedillah,  A.  dan  Rozak,  Abdul,  2008, Pendidikan  Kewargaan  Demokrasi, Hak Asasi  Manusia dan Masyarakat  Madani ,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Ukaga,  Okechukwu  and  Maser,  Chris,  2004, Evaluating  Sustainable Development: Giving People A Voice In Their Destiny, Virginia: Stylus Publishing
UNDP,  2002, Handbook on Monitoring and Evaluating  for Result ,  New  York: United Nation Development Programme
UNDP, 2008, Capacity Development Practice Notes , New York: United Nation Development Programme
UNDP,  2009, Capacity  Development:  A  UNDP  Primer ,  New  York:  United Nation Development Programme
UNDP, 2010, Capacity is Development: Stories of Institution , New York: United Nation Development Programme Wandersman.
Wilson, Terry, 1996, The Empowerment Mannual , London: Grower Publishing Co
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 63-74

## Perempuan dan Pembangunan Sektor Pertanian

## Tutuk Ari Arsanti (Tutuk.arsanti@staff.uksw.edu)
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW
ABSTRACT. The importance of prividing capacity women farmer in the agricultural sector  bring  a  great  impact  on  the  dev elopment  of  the  Indonesia’s  agricultural sector. This articles written to give a description of how the role of women in the development of the agricultural sector. A qualitative approach trough a method of participation action reseacrh used to obtain the image and problem solving faced. It will provide understanding in more well of potential for development agriculture in  various  line  including  potential  for  development  entrepreneurship  based agriculture by women. This research result indicates that the woman’s role in efforts to improve the development of the agricultural sector through the development of entrepreneurial-based  agriculture  is  very  high.  The  importance  of  increasing  the capacity of peasant women in the agricultural sector to be very needed in order to the development of agriculture especially for smal-medium scale of farming.

## Keyword: Agricultural Sector, Women Farmer, Entrepreneurship

## I.  PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  menjadi  salah  satu  sektor  yang  masih  mendominasi perekonomian Indonesia (Statistik Koperasi, 2005). Sektor pertanian selama ini  masih  memegang  peran  strategis  dalam  perekonomian  Indonesia sehingga perhatian dan pengembangan sektor pertanian sudah semestinya dilakukan  oleh  banyak  pihak  baik  pemerintah  maupun  masyarakat  luas. Peran tersebut semakin nampak dari kemampuan sektor pertanian dalam berkontribusi terhadap pendapatan Indonesia, termasuk dalam penyerapan tenaga  kerja  (BPS).  Potensi  sektor  pertanian  yang  sangat  besar  tersebut dalam  kenyataannya  belum  diimbangi  dengan  kualitas  SDM  yang  yang memadai untuk mencapai produktivitas sektor pertanian yang lebih tinggi. Persoalan klasik yang dihadapi pada sektor ini nyatanya masih senantiasa menjadi  tantangan  dalam  mengembangkan  sektor  pertanian  Indonesia kedepan.  Secara  makro  sejumlah  persoalan  yang  senantiasa  dijumpai antara lain menurunnya kualitas dan kuantitas lahan pertanian, rendahnya teknologi  pertanian  tepat  guna,  NTP  yang  rendah  dan  kesejahteraan keluarga petani yang rendah memberikan gambaran akan sejumlah aspek kunci  yang  perlu  dikembangkan  dalam  sektor  pertanian  seperti  aspek
SDM,  kelembagaan  dan  produk  pertanian.  Pengembangan  aspek-aspek kunci dalam sektor pertanian tentunya akan membawa dampak yang besar terhadap optimalisasi sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian Indonesia.
Pengembangan  aspek  SDM  dalam  sektor  pertanian  menjadi  kunci dalam  pembangunan  sektor  pertanian  dalam  jangka  panjang.  Data Bappenas  (2006)  menunjukkan  bahwa  rendahnya  kualitas  SDM  pertanian seiring dengan rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian. Kondisi tersebut membawa dampak lebih luas pada kemampuan sektor pertanian untuk mengembangkan berbagai inovasi yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Kemampuan untuk berinovasi seharusnya menjadi dasar  yang  kuat  dan  sangat  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  usaha (Freel  &  Harrison,  2006)  serta  dalam  pertumbuhan  ekonomi  (Huggins, 2001;  Bougrain  &  Haudeville,2002).  Melalui  peningkatan  kapasitas  para petani  dalam  mengelola  pasca  panen  dan  berinovasi  untuk  mengolah produk  turunan  pertanian  dapat  memberikan  peluang  usaha  di  bidang pertanian  yang  pada  akhirnya  dapat  berkontribusi  lebih  besar  terhadap perekonomian  Indonesia.  Hal  tersebut  dibutuhkan  mengingat  gambaran sektor  pertanian  Indonesia  masih  jauh  dari  daya  saing  yang  tinggi  dan melekatnya  gambaran  kemiskinan  dalam  sektor  pertanian  menjadikan ancaman  dalam  pembangunan  sektor  pertanian  Indonesia  dalam  jangka panjang.
Peningkatan  kapasitas  perempuan  sebagai  bagian  penting  dari  SDM sektor  pertanian  masih  belum  banyak  tergarap  dengan  optimal.  Berbagai upaya  yang  dilakukan  untuk   meningkatkan  akses   informasi   sebagai sarana akuisisi pengetahuan para  petani masih belum banyak melibatkan kaum  perempuan  di  dalamnya.  Budaya  lokal  yang  menempatkan perempuan sebagai ‚konco wingking‛ menjadi hambatan tersendiri dalam penyebarluasan  informasi  dalam  rangka  peningkatan  ilmu  pengetahuan oleh  petani  perempuan  pada  sektor  tersebut.  Disadari  bahwa  peran perempuan  dalam  pertanian  sangat  besar  pada  kenyataannya,  sebagian besar  aktivitas  pertanian  senantiasa  melibatkan  perempuan  didalamnya mulai  dari  penyiapan  bibit,  penanaman  dan  perawatan  bahkan  sampai pada  masa  panen  perempuan  mempunyai  peran  yang  besar  didalamnya. Dengan  demikian  peningkatan  kapasitas  petani  perempuan  dalam pembangunan  sektor  pertanian  Indonesia  menjadi  sangat  strategis. Peningkatan  kapasitas  petani  perempuan  sangat  dibutuhkan  mengingat sektor  pertanian  mempunyai  daya  serap  terhadap  tenaga  kerja  informal yang  sangat  tinggi  dan  dapat  diisi  oleh  para  petani  perempuan.  Dalam hal  inilah  peran  perempuan  dalam  pembangunan  sektor  pertanian  dan perekonomian Indonesia menjadi sangat penting.

## II. KERANGKA TEORI

## 1.  Perempuan dalam Sektor Pertanian
Pengembangan  SDM  yang  berkualitas  merupakan  antisipasi  kesiapan membangun  masyarakat  berbasis  pengetahuan  dan  menjadi  prasyarat keunggulan  bersaing  pada  abad  21  (Setiarso,  2007).  Lebih  lanjut, human development  report (2006)  menunjukkan  bahwa  terdapat  korelasi  positif antara    R    &    D    dengan    pendapatan    perkapita    suatu    negara,    artinya bahwa  dibutuhkan  investasi  di  bidang  SDM  dalam  setiap  pembangunan perekonomian suatu negara.  Peningkatan kualitas SDM tentunya menjadi pondasi  penting  dalam  rangka  pembangunan  di  segala  bidang  termasuk dalam pembangunan sektor pertanian. Peningkatan produktivitas melalui kemampuan berinovasi pada sektor pertanian terletak pada kapasitas yang dimiliki  oleh  SDM  pada  sektor  pertanian.    Kementerian  Pertanian  dalam liputannya di sebuah media nasional (2014) memperkirakan ada sekitar 50% perempuan Indonesia yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari 23 juta kepala keluarga petani, sebagian besar  dari  mereka  adalah  perempuan,  isteri  atau  ibu  yang  juga  terlibat. Jumlah  perempuan  itu  sendiri  sebanyak  49,66  %  (118  juta  lebih),  hampir separuh dari jumlah penduduk nasional 237,6 juta, atau hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki 50,34% (119 juta lebih). Dengan demikian Petani  perempuan  atau  petani  perempuan  menjadi  sumberdaya  potensial yang perlu dikembangkan lebih lanjut pada sektor pertanian Indonesia.
Mengingat  sektor  pertanian  masih  menjadi  salah  satu  sektor  yang mendominasi  dalam  perekonomian  Indonesia  (Statistik  Koperasi,  2005) dan  besarnya  keterlibatan  perempuan  pada  sektor  tersebut,  maka pembangunan sektor petanian tidak dapat terlepas dengan pembangunan petani perempuan pada sektor ini. Pengembangan sektor pertanian dalam berbagai lini merupakan salah  satu langkah  strategis dalam memperbaiki perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat petani khususnya. Dalam hal ini, termasuk didalamnya penciptaan peluang usaha pertanian dan segala hal yang mampu menunjang pembangunan secara berkelanjutan melalui  kegiatan      produktif  yang  berguna  bagi  perkembangan  sektor pertanian  dan  sektor-sektor  lain  yang  terhubung  dalam  sistem  pertanian secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pembangunan sektor pertanian akan mampu mendorong perkembangan ekonomi secara merata di seluruh aspek bidang pertanian.
Rendahnya kualitas SDM yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan yang rendah (Bappenas, 2006) dan kemampuan akses informasi pertanian yang  minim  menjadi  tantangan  yang  besar  dalam  upaya  pembangunan sektor pertanian Indonesia. Minimnya kesempatan bagi petani perempuan pada  skala  kecil-menengah  untuk  mengakses  informasi  dan  rendahnya pendidikan  yang  dimiliki  menjadi  persoalan  dalam  meningkatkan kemampuan berinovasi guna mengatasi persoalan yang dihadapi. Berbagai
persoalan  klasik   yang  senantiasa  dihadapi   masih  menjadi  tantangan yang  besar  bagi  pembangunan  sektor  pertanian  yang  terus  berlangsung seperti  siklus  tahunan  yang  tidak  bisa  dihindari.  Menurut  Hubeis  (1993) pelaksanaan pembangunan pertanian akan berhasil jika semua sumberdaya manusia  didalamnya  baik  laki-laki  maupun  perempuan  tergarap  dengan baik.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  sekitar  78%  dari  seluruh  penduduk perempuan Indonesia yang tinggal dipedesaan dan lebih dari setengahnya memperoleh  nafkah  hidup  dari  sektor  pertanian.  Dengan  dasar  inilah peningkatan  kapasitas  petani  perempuan  khususnya  dalam  rangka pembangunan sektor pertanian menjadi sangat dibutuhkan.
Banyak  aspek  dalam  sektor  pertanian  masih  perlu  dibenahi. Pembangunan petani perempuan di dalam sektor pertanian dapat menjadi pondasi  yang  kuat  dalam  pembangunan  pertanian  secara  berkelanjutan. Rendahnya kemampuan berinovasi sebagai motor pengerak perkembangan pertanian  Indonesia  pada  berbagai  lini  juga  tidak  lepas  dari  persoalan kapasitas petani perempuan di dalamnya yang masih rendah. Hal tersebut nampak dari berbagai potensi pada sektor pertanian yang belum tergarap seperti  peran  petani  perempuan  dalam  pemanfaatan  pekarangan  rumah yang  bisa  dioptimalkan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  bahkan  sampai pada  perannya  dalam  pengelolaan  pasca  panen  melalui  inovasi  yang menghasilkan  produk-produk  turunan  pertanian  yang  bernilai  jual  lebih tinggi. Dalam hal  ini,  program pemberdayaan petani perempuan  menjadi sangat  strategis  guna  meningkatkan  kapasitas  petani  perempuan  dan konstribusinya  dalam  pembangunan  sektor pertanian  Indonesia  .  Melalui peningkatan  kapasitas  inilah  akan  meningkatkan  kemampuan  petani perempuan untuki berinovasi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia.

## 2.  Perempuan dan Potensi Kewirausahaan pada Sektor Pertanian
Sektor  pertanian  Indonesia  didominasi  oleh  pertanian  skala  kecil- menengah  yang  biasanya  identik  dengan  petani  miskin.  Kemiskinan dicirikan  dengan  rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  (Quibria  dan Srinivasan,  1993;  Sofwani,  1998;  dan  Tjiptoherijanto,  1998),  rendahnya penguasaan  aset  produktif  seperti  lahan  pertanian  (Otsuka,  1993),  dan rendahnya  aksesibilitas  anggota  masyarakat  terhadap  sumber-sumber permodalan  dan  peluang-peluang  ekonomi  (Siamwalla,  1993).  Dengan demikian  sudah  semestinya  pembangunan  pertanian  harus  berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat petani.
Ditinjau  dari  penyerapan  tenaga  kerja  sejumlah  penelitian  terdahulu menunjukkan  bahwa  perempuan  lebih  banyak  terlibat  dalam  sektor kerja informal  .  Kondisi  tersebut  menjadi  sangat  dipahami  mengingat  peran
perempuan  sebagai  ibu  rumah  tangga  sekaligus  bekerja  membutuhkan fleksibilitas  yang  lebih  tinggi  dalam  menjalankan  pekerjaannya  demi mewujudkan  keseimbangan  perannya.  Tuntutan  ekonomi  rumah  tangga yang  mendesak  seringkali  menjadi  salah  satu  alasan  perempuan  terjun dalam  dunia  kerja  khususnya  bagi  perempuan  yang  tinggal  di  daerah pedesaan. Sektor pertanian dalam kenyataannya menyediakan kesempatan kerja  informal  yang   memberikan  kesempatan  kepada  petani  perempuan di  pedesaan  untuk  terlibat  didalamnya.  Melihat  kondisi  ini  tentunya membutuhkan  langkah-langkah  yang  strategis  untuk  meningkatkan kapasitas  petani  perempuan  dalam  sektor  pertanian  sehingga  dapat mendorong  kemampuan  menciptakan  berbagai  peluang  usaha  sebagai upaya pembangunan pertanian diberbagai lini yang ada.
Sektor  pertanian  mempunyai  potensi  kewirausahaan   yang  sangat besar,  hal  ini  didukung  oleh  berlimpahkan  sumberdaya  seperti  SDM  dan komoditas yang ada pada sektor pertanian. Berbagai potensi lokal tersebut dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.  Tidak  hanya  potensi  yang  dimiliki  untuk  mengembangkan wirausaha berbasis pertanian, lebih lanjut pengembangan usaha pertanian dibutuhkan  guna  menjaga  daya  tarik  khususnya  bagi  para  petani  usia produktif  untuk  menggarap  sektor  ini.  Sejumlah  penelitian  sebelumnya menemukan  bahwa  telah  terjadi  pergeseran  lahan  tani  setiap  tahunnya menjadi pemukiman (Yustika, 2008) dan berpotensi terjadinya pergeseran profesi dari petani menjadi non petani khususnya bagi petani usia produktif pada  sektor  ini.  Kondisi  tersebut  jika  tidak  segera  diatasi  tentu  dapat menghasilkan persoalan baru di masa yang akan datang khususnya dalam ketersediaan  tenaga  kerja  petani  yang  produktif  dan  potensi  kerawanan pangan  yang  semakin  mengancam  Indonesia.  Perlunya  pengembangan kewirausahaan  berbasis  pertanian  pada  sektor  tersebut  menjadi  sangat dibutuhkan  mengingat  potensinya  yang  dimiliki  dan  kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian Indonesia.
Zakaria  menjelaskan  bahwa  bagian  terbesar  rumah  tangga  Indonesia, khususnya di  pedesaan kehidupan mereka masih tergantung pada sektor pertanian.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  pada  dasarnya  petani  berlahan sempit  menghadapi  permasalahan  yaitu  tingkat  pendapatan  yang  rendah dan tidak stabilnya pendapatan itu sendiri. Dengan pemahaman tersebut, butuh  upaya-upaya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  keluarga  petani dengan  meningkatkan  kapasitas  petani  perempuan  khususnya  dalam menciptakan peluang usaha di bidang pertania melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan yang mengarah pada pengembangan IPTEK yang  dapat  memberikan  dorongan  terhadap  kewirausahaan  di  bidang pertanian.  Binswanger  dan  Braun  (1991)  menjelaskan  bahwa  adanya perubahan  teknologi  dapat  berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan pendapatan bagi masyarakat petani berpenghasilan rendah.

## III. METODE PENELITIAN
Pendekatan  kualitatif  melalui  metode participation  action  research digunakan dalam penelitian ini, dimana para peserta dilibatkan secara aktif dalam  mengidentifikasi  setiap  persoalan  yang  muncul  untuk  kemudian hasilnya  digunakan  sebagai  informasi  dalam  mengembangkan  program bersama  untuk  penyelesaian  masalah.  FGD  dilakukan  sebagai  salah  satu sarana  untuk  mengidentifikasi  persoalan  dan  pencarian  solusi  secara bersama.  Program  aksi  dirancang  secara  bersama  dimaksudkan  untuk membantu  mengidentifikasi  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat  petani melalui  kegiatan  produktif.  Dengan  demikian  setiap  program  aksi  yang dirancang  senantiasa  diikuti  dengan  penelitian  untuk  persoalan  yang dihadapi lebih mendalam terhadap persoalan  yang dijumpai. Diharapkan melalui  pemahaman  masalah  yang  dihadapi  maka  rancangan  program dapat membantu mengatasi persoalan masyarakat petani kecil.
Perancangan program lebih memberikan penekanan pada mengembangkan  lifeskill  dalam  mengatasi  persoalan  yang  dihadapi.
Dengan  demikian  program  dirancang  untuk  memberikan  pengalaman praktis bagi para peserta pelatihan. Melalui program tersebut para peserta dapat memperoleh ketrampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan  wirausaha  tani  bersama  dengan  menggunakan  potensi lokal yang dimiliki.

## IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.  Kapasitas Petani Perempuan dalam Pembangunan Sektor Pertanian
Hasil  kajian  yang  dilakukan  pada  para  petani  perempuan  di  salah satu  desa  di  wilayah  Kabupaten  Semarang  menunjukkan  bahwa  peran perempuan dalam aktivitas pertanian sangatlah besar. Mulai dari pekerjaan berat  seperti  menyiapkan  lahan,  ‚nyipuk‛  atau  pembibitan,  menanam  di lahan, perawatan tanaman sampai dengan masa panen perempuan nyatanya mempunyai  peran  yang  sangat  besar.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  secara periodik di sela-sela peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai bagian  dalam  anggota  masyarakat.  Sebagian  besar  petani  perempuan  di desa  tidak  terjun  dalam  jenis  pekerjaan  formal  tetapi  lebih  terlibat  dalam pekerjaan  informal  seperti  bertani  atau  menjadi  buruh  tani  pada  musim- musim  tertentu.  Seperti  contohnya  banyak  perempuan  di  wilayah  ini bekerja  sebagai  buruh  di  tetangganya  untuk  membantu  mengolah  daun tembakau pada saat musim tembakau. Hal ini dilakukan secara bergilir dan mendapatkan  upah  atas  jasa  yang  diberikan.  Namun  demikian  pekerjaan sambilan sebagai buruh tani tidak dapat diperoleh setiap waktu. Sebagian besar waktu petani perempuan digunakan untuk mengurus rumah, ternak dan ladang bagi mereka mempunyai lahan dan ternak sendiri. Bagi petani
yang  tidak  mempunyai  lahan  sendiri  sebagian  besar  waktu  digunakan untuk mengurus persoalan domestik saja kecuali ada kesempatan menjadi buruh tani pada musim-musim tertentu atau mengurus ternak orang lain untuk bagi hasil yang seringkali disebut ‚nggadoh‛. Lebih dari 80% petani perempuan  pada  wilayah  ini  tidak  mengenyam  pendidikan  yang  tinggi yaitu  rata-rata  SD  dan  maksimal  SMP.  Tingkat  pendidikan  yang  rendah dan akses informasi yang minim dari para petani perempuan menempatkan mereka pada posisi  yang tidak  terlalu banyak pilihan untuk terlibat pada sektor  formal  maupun  mendapatkan  kesempatan  untuk  pengembangan kapasitas diri .
Himpitan kebutuhan ekonomi rumah tangga disikapi dengan kesabaran dan kepasrahan terhadap kondisi yang dialami yaitu dengan mencukupkan dengan  yang  ada  atau  bahkan  berhutang  untuk  menutup  kebutuhan sehari-hari  menjadi  fenome  yang  biasa  dilakukan.  Minimnya  penguasaan IPTEK  dari  para  petani  perempuan  dan  rendahnya  kemampuan  dalam mengakses  berbagai  informasi  berdampak  pada  rendahnya  kapasitas petani  perempuan  untuk  mengatasi  persoalan  ekonomi  rumah  tangga. Pentingnya  untuk  meningkatkan  kapasitas  petani  perempuan  menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka membantu meningkatkan life-skill mereka khususnya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Pendidikan yang memberi  penekanan  pada  life-skill  dinilai  lebih  efektif  bagi  peningkatan kapasitas petani perempuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kecil-menengah.
Dalam  kajian  yang  dilakukan  baik  melalui  diskusi  mendalam  dan observasi  pada  petani  perempuan  di  wilayah  pengamatan,  menunjukkan bahwa kemampuan dan kesempatan untuk mengakuisisi pengetahuan dan teknologi oleh petani perempuan masih rendah. Kondisi tersebut nampak pada minimnya IPTEK yang dapat digunakan untuk menghasilkan inovasi produk  pertanian  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi.  Lebih  lanjut,  kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan para petani perempuan untuk  mengolah  pasca  panen  hasil  pertanian  mereka  menjadi  berbagai produk  turunan  pertanian  yang  nantinya  dapat  meghasilkan  peluang usaha  untuk  membantu  mengatasi  persoalan  ekonomi  rumah  tangga yang  dihadapi.  Secara  umum  hasil  pertanian  berupa  sayuran  selama  ini hanya  disetorkan  ke  tengkulak  dengan  nilai  ekonomisnya  yang  rendah. Kondisi ini semakin nampak ketika panen raya terjadi dimana komoditas tertentu hampir-hampir tidak mempunyai nilai jual yang bersaing. Sebagai contohnya pada saat musim panen sayur wortel atau tomat, maka komoditas ini hanya mencapai 250 rupiah per kilo. Kondisi ini berlangsung secara terus menerus  dan  mejadi  siklus  yang  senantiasa  terjadi  pada  saat  panen  raya. Dalam kondisi tersebut pendekatan yang seringkali digunakan oleh petani kecil  adalah  dengan  memanfaatkan  komoditas  yang  berlimpah  untuk dijadikan bahan pakan tambahan bagi ternak mereka. Fenomena tersebut
menunjukkan  bahwa  kemampuan  untuk  berinovasi  khususnya  dalam mengolah  pasca  panen  masih  sangat  rendah.  Potensi  yang  besar  dalam menghasilkan  berbagai  produk  turunan  dari  komoditas  pertanian  masih belum banyak diketahui oleh petani perempuan. Lebih lanjut, pengetahuan yang  minim  tersebut  menyebabkan  kemampuan  untuk  melihat  peluang usaha dan berinovasi  terhadap komoditas pertanian  yang dihasilkan juga sangat rendah .
Selain  persoalan  pengetahuan,  persoalan  ketrampilan  yang  dimiliki oleh petani perempuan juga sangat rendah atau tidak memadai khususnya untuk   mengolah   produk-produk   turunan   pertanian   sebagai   bagian dalam  pengelolaan  pasca  panen.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  petani perempuan tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam membuat atau mengolah produk-produk turunan pertanian. Fenomena umum yang dijumpai  menunjukkan  bahwa  petani  perempuan  menggunakan  hasil pertanian untuk dijual ke tengkulak atau untuk kebutuhan pangan keluarga bahkan pada saat komoditas terlalu berlimpah hasil tani diberikan kepada ternak  sebagai  pakan  tambahan.  Ketrampilan  yang  dibutuhkan  untuk meningkatkan  nilai  tambah  atas  komoditas  pertanian  selama  ini  belum dapat  dimiliki  oleh  petani  perempuan.  Minimnya  kesempatan  untuk meningkatkan ketrampilan petani perempuan melalui pendidikan informal seperti  pelatihan  pengelolaan  pasca  panen  menyebabkan  rendahnya ketrampilan  yang  dimiliki  para  petani  perempuan  dalam  menghasilkan produk-produk turunan .
Penguasaan  atas  pengetahuan  dan  teknologi  dapat  menjadi  pondasi munculnya  berbagai  inovasi  yang  dapat  dikembangkan  pada  sektor pertanian.  Meskipun  demikian,  pengembangan  sikap  kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor pertanian dalam jangka panjang  dan  berkelanjutan.  Budaya  lokal  mempunyai  peran  yang  besar dalam mengembangkan sikap kewirausahaan. Adanya pandangan bahwa perempuan  sebagai  ‚konco  wingking‛  menempatkan  posisi  perempuan lebih banyak terlibat pada urusan domestik dan meminimalkan perannya dalam   memperkuat   perekonomian   rumah   tangga   keluarga   petani. Kondisi  ini  tentunya  berdampak  dalam  upaya  pengembangan  diri  dan pembentukan  jiwa  kewirausahaan  yang  dimiliki  petani  perempuan. Gambaran  aktivitas  petani  perempuan  di  wilayah  pengamatan  selama ini  lebih  banyak  digunakan  untuk  mendukung  kegiatan  pertanian  suami dan  mengurusi  persoalan  domestik  rumah  tangga  .  Kondisi  ini  tentunya tidak  dapat  mengoptimalkan  potensi  yang  besar  yang  dimiliki  petani perempuan  dalam  sektor  pertanian.  Minimnya  kesempatan  yang  dimiliki oleh petani perempuan untuk mengembangkan kapasitas diri mempunyai dampak  yang  besar  dalam  mengembangkan  jiwa  kewirausahaan  para petani  perempuan  dan  perannya  dalam  perkembangan  sektor  pertanian. Pengembangan  sikap  mental  petani  perempuan  dalam  mengembangkan
jiwa kewirausahaan antara lain seperti dibutuhkannya sikap disiplin yang tinggi,  motivasi  yang  besar  untuk  belajar  dan  berkembang,  keberanian untuk mengambil peluang yang ada serta sikap mental pantang menyerah. Namun  demikian  fenomena  yang  dijumpai  menunjukkan  bahwa  sikap yang dibutuhkan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan para petani perempuan  masih  butuh  dikembangkan  dengan  optimal.  Lebih  lanjut rendahnya  kreativitas  yang  dibutuhkan  dalam  mengatasi  persoalan  dan dibutuhkan dari seorang wirausaha belum dimiliki. Fenomena yang sering dijumpai salah satunya adalah bagaimana mengatasi persoalan panen raya melalui kreativitas petani perempuan dalam menghasilkan produk-produk turunan pertanian yang masih rendah.
Minimnya  kapasitas  petani  perempuan  dalam  sektor  pertanian  lebih lanjut  berdampak  pada  lemahnya  aspek  kelembagaan  yang  ada.  Kondisi tersebut      menjadi  kendala  yang  besar  dalam  perkembangan  wirausaha berbasis pertanian di Indonesia. Keterlibatan yang tinggi petani perempuan dalam organisasi kecil yang dikembangkan di wilayah kajian nyatanya belum diimbangi  dengan  kemampuan  petani  perempuan  untuk  mengelola  dan mengembangkan kapasitas bersama. Keterlibatan petani perempuan dalam kelembagaan yang ada nampak ketika petani perempuan terlibat di banyak organisasi kecil yang dikembangkan seperti tabungan ‚lawuhan‛, tabungan ‚saparan‛  dan  sejenisnya.  Hampir  disetiap  minggu  petani  perempuan mengambil  bagian  dalam  kegiatan  tersebut  dan  mengembangkan  aturan yang  disepakati  bersama.  Namun  demikian,  adanya  potensi  dari  aspek kelembagaan  yang  ada  nyatanya  belum  diimbangi  dengan  kemampuan mengelola dengan baik. Dari organisasi kecil yang dikembangkan, aktivitas utama  lebih  diarahkan  pada  kegiatan  simpan  pinjam  untuk  kebutuhan sehari-hari  atau  untuk  perayaan  hari  saparan  dan  sejenisnya  dan  belum mengarah pada kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan bersama.

## 2.  Pengembangan Kapasitas Petani Perempuan Secara Bersama melalui Wirausaha Tani Berbasis Kelompok
Kapasitas  petani  perempuan  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka pengembangan  organisasi  kemasyarakatan  menjadi  sarana  untuk meningkatkan  kapasitas  petani  perempuan  secara  bersama.  Pemahaman akan  arti  penting  membangun  kebersamaan  melalui  kegiatan  produktif yang  diwadahi  dalam  kerangka  organisasi  relatif  masih  rendah.  Sebagai contohnya  kegiatan  tabungan  saparan  digunakan  sebatas  untuk  kegiatan simpan-pinjam  baik  untuk  menutup  kebutuhan  sehari-hari  atau  untuk mempersiapkan    perayaan    saparan   yang   membutuhkan    banyak    biaya untuk  pengadaan  berbagai  lauk  pauk  dan  jajanan.  Adanya  potensi  dari keterlibatan petani perempuan dalam organisasi, komoditas yang dihasilkan dan budaya lokal yang mendukung belum sepenuhnya ditangkap sebagai
peluang  usaha  berbasis  pertanian.  Kondisi  ini  menjadi  gambaran  umum yang dapat dijumpai di sektor pertanian. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya berorganisasi untuk membangun kapasitas dan kekuatan bersama menyebabkan organisasi yang sudah ada belum mampu diarahkan dan dikembangkan menjadi kelompok usaha tani bersama.
Berbagai  program  yang  dikembangkan  untuk  dapat  meningkatkan kapasitas  petani  perempuan  dan  penguatan  kelembagaan  masih  minim didapatkan bagi para  petani perempuan di  wilayah pengamatan. Kondisi ini  lebih  lanjut  berdampak  pada  banyaknya  potensi  lokal  yang  belum tergarap  dengan  optimal.  Berbagai  komoditas  yang  dihasilkan  belum dapat diolah guna mendukung perekonomian dan kesejahteraan keluarga petani  kecil-menengah.  Sejumlah  komoditas  sayuran  seperti  cabe,  tomat, ketela, dan sayuran hijau lain dihasilkan dan disetorkan kepada tengkulak baik yang difasilitasi oleh penduduk sekitar ataupun dari luar. Rendahnya kapasitas  petani  perempuan  menjadi  kendala  dalam  meningkatkan  nilai jual atas komoditas yang dihasilkan. Kondisi inilah yang berkontribusi pada munculnya persoalan panen raya yang belum bisa teratasi dengan baik dan menjadi  persoalan  klasik  pada  sektor  pertanian.  Berdasarkan  hasil  kajian di  wilayah  pengamatan,  ketela  merupakan  salah  satu  jenis  tanaman  yang selalu ditanam sepanjang musim di wilayah pengamatan, penanaman ketela dilakukan selain untuk mengisi kekosongan lahan, penanaman ketela juga biasanya dimanfaatkan untuk makanan sampingan bagi ternak sapi mereka. Dengan  demikian  tanaman  ketela  merupakan  salah  satu  komoditas  yang dimiliki  karena  hampir  disepanjang  musim  selalu  dapat  diperoleh  ketela tanpa  kesulitan.  Selain  modal  yang rendah  dalam  menanam  ketela  untuk perawatannya juga relatif mudah. Namun demikian, komoditas ketela yang dimiliki  selama  ini  masih  belum  diolah  dengan  optimal.  Berbagai  inovasi yang ada untuk mengolah ketela menjadi berbagai produk turunan seperti wingko  ataupun  jajanan  kecil  dari  ketela  masih  belum  bisa  dihasilkan. Demikian halnya untuk komoditas lain seperti cabe yang dapat diolah lebih lanjut menjadi abon cabe atau cabe kering, tomat menjadi kurma tomat dan saos tomat, sayuran hijau menjadi nugget sayur, ataupun produk turunan lain atas komoditas lokal yang dimiliki. Berbagai inovasi untuk menghasilkan produk turunan tentunya membutuhkan kapasitas petani perempuan yang lebih  memadai  melalui  peningkatan  pengetahuan,  ketrampilan  dan  sikap mental  yang  mendukung  kewirausahaan  dalam  rangka  pembangunan sektor pertanian. Adanya tradisi lokal seperti saparan memberikan peluang tersendiri  bagi  petani  perempuan  melalui  pengembangan  wirausaha  tani bersama untuk menghasilkan berbagai produk turunan  yang benrilai jual lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  peningkatan  kapasitas  petani  perempuan menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan wirausaha tani berbasis kelompok.

## V.  KESIMPULAN DAN PENUTUP
Peningkatan kapasitas petani perempuan melalui pendidikan informal yang  lebih  diarahkan  pada  peningkatan  life-skill  menjadi  kebutuhan khususnya  untuk  meningkatkan  peran  petani  perempuan  dalam pembangunan  sektor  pertanian  dalam  jangka  panjang  dan  berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan akses dan kesempatan untuk  mendapatkan  pelatihan  kewirausahaan  berbasis  kelompok  tani melalui  pembuatan  produk  turunan  pertanian  dapat  memberikan pengetahuan  dan  ketrampilan  bagi  para  petani  perempuan  untuk  dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas para petani kecil khususnya petani  perempuan  dalam  mengatasi  persoalan  ekonomi  yang  dihadapi. Program  peningkatkan  life-skill  ini  dirancang  untuk  dapat  meningkatkan kemampuan  mengatasi  persoalan  yang  dihadapi  petani  perempuan. Melalui  peningkatan  akses  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  sudah banyak dikembangkan dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan untuk berinovasi.
Program  pelatihan  dan  pendampingan  dapat  memberikan  penekanan pada  pembentukan  sikap  dan  mental  untuk  membangun  wirausaha  di bidang  pertanian.  Pengembangan  sikap  disiplin,  pantang  menyerah, keinginan  untuk  belajar  dan  kesabaran  yang  tinggi  dalam  merintis  usaha baru  menjadi  modal  yang  kuat  untuk  keberlangsungan  sebuah  usaha bersama. Selain peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola pasca  panen  melalui  pembuatan  produk  turunan  pertanian,  para  petani perempuan  juga  dibekali  dengan  kemampuan  dalam  mengembangkan wirausaha  tani  bersama.  Hal  ini  dilakukan  agar  para  petani  perempuan dapat  mengembangkan  kapasitas  bersama  melalui  berorganisasi  dalam rangka  merintis  usaha  tani  bersama.  Selama  ini  para  perempuan  sudah terlibat  dalam  berabgai  kegiatan  keorganisasian  tetapi  sebagian  besar belum  memberi  dorongan  atau  arahan  pada  kegiatan  produktif  bersama untuk peningkatan kesejahteraan bersama.
Berbagai  pelatihan  dan  pendampingan  yang  mengarah  pada peningkatan  life-kill  petani  perempuan  di  pedesaan  tentunya  dapat menjadi  model  pemberdayaan  yang  baik  bagi  kelompok-kelompok  tani khususnya  bagi  para  petani  perempuan  skala  kecil-menengah  dalam meningkatkan  kapasitas  mereka  dan  peran  mereka  dalam  perekonomian keluarga  petani.  Mengingat  secara  makro  gambaran  petani  di  Indonesia adalah tidak jauh dari potret kemiskinan sehingga melalui program ini juga dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia kedepan.

## Daftar Pustaka
Bougrain,  F  and  Haudeville,  B.  2002.  Innovation,  collbaoration  and  SMEs internal research capacities, Research Policy 31, 735-748
Danse,   Myrtille   &   Sietze   Vellema,   Sietze.   2007.   Small-scale   Farmer Access  to  International  Agri-food  Chains  A  BOP-Based  Reflection on  the  Need  for  Socially  Embedded  Innovation  in  the  Coffee  and Flower  Sector  http://www.greenleaf-publishing.com/productdetail. kmod?productid=2568.
Freel, Marks S and Harrison, Richard T. 2006. Innovation and Cooperation in  the  Small  Firm  Sector:  Evidence  from  ‘Nothern  Britain’. Regional Studies , vol 40.4.
Huggins,  R.  2001.  Inter-Firm  network  policies  and  firm  performance: evaluating  the  impact  of  initiatives  in  the  United  Kingdom. Research Policy 30, 443-458.
Kasryno,  F.  dan  A.  Suryana.  1992.  ‚Long  Term  Planning  for  Agricultural Development Related to Provert Alleviation in Rural Areas‛. Dalam: Pasandaran, E. et al. (ed). Proverty Allevation With Sustainable Agricultural and  Rural  Development  in  Indonesia  Proceeding  of  National  Seminar  and Workshop . Bogor, January 7th-10th, 1992. pp. 60-76.
Laine Mikko O.J & Laine, Antti V.O. Open innovation, Intellectual Capital and Different Knowledge Source. Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital is the property of Academic Conferences, Ltd.
Laderman, Daniel and Saenz, Laura. Innovation and Development around the World 1960-2000. Research Policy Workking Paper 3774, November 2005
Lu,  Shu-Ling  dan  Sexton,  Martin.  2006  Innovation  in  Small  Construction Knowledge-Intensive  Profession  Service  Firm:  A  Case  Study  of  an Architectural Practice. Construction Management and Economics. Vol 24, p 1269-1282.
Lukman  M  Baga.  2005.  Penguatan  Kelembagaan  Koperasi  Petani  untuk Revitalisasi Pertanian 1. MITI. Jakarta.
Ningsih, Diah Ayu. 2009. http://diahayuningsih.wordpress.com/
Rahman, Taufiqur M. 2013. http://m.bisnis.com/industri/read/20131205/99/ 190760/nilai-tukar-petani-cenderung-stagnan.
Romano,  Claudio  A.  1990.  Identifying  Factors  Wich  Influence  Product Innovation: A Case Study Approach. Journal of Management Studies.
Sikhondze, wilson b. 1999. The Role of Extension in farmer Education and Information  Dissemination  in  Swaziland,  Journal:  Edult  Education and Development No. 53/1999, Institute for International Cooperation of The German Adult Education Association, Bonn: 112/DVV.
Sulaiman,  V  Rasheed;  Thummuru,  Laxmi;  Hall,  Andy  and  Dijkman,
Jeroen.2011. Tacit Knowledge and Innovation capacity: evidence from the  Indian  livestock  sector. Knowledge  Management  for  Development
Journal Vol. 7, No. 1, May 2011, 32-44.
Sumaryanto.  2002.  ‚Masalah  Pertanahan  di  Indonesia  dan  Implikasinya Terhadap  Tindak  Lanjut  Pembaharuan  Agraria‛.  Paper.  Puslitbang Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian.
Suradisastra,  Kedi.    2006 .    Pemanfaatan    lembaga    Untuk    Pembangunan Sektor  Pertanian  Mendukung  Otonomi  Daerah.  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian
Setiarso,  Bambang.  2003.  Pendekatan  ‚Knowledge-Base  Economy‛  untuk Pengembangan Masyarakat. Komunitas eLearning IlmuKomputer.com
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 75-90

## MEDIASI KEPUASAN KERJA DAN
STRES KERJA PADA HUBUNGAN ANTARA PROGRAM JAMSOSTEK DAN KINERJA KARYAWAN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SWASTA DI DIY DAN SOLO

## Eny Sulistyowati (sulistyowatieny@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

## Totok Danangdjojo
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
ABSTRACT. This  study  aims  to  explain  the  influence  of  the  Social  Security program  on  performance  and  job  satisfaction  and  job  stress  as  a  mediating variable  .  In  addition  ,  this  study  also  describes  the  effect  of  job  satisfaction  on the performance and the effect of work stress on performance .The relationship of each  variable  in  this  research  is  to  be  measured  by  conducting  a  survey  on  145 employees  of  private  companies  that  included  in  Social  Security  program  on DIY  and  Solo  .  Then  the  path  analisys  used  to  test  the  effect  of  social  security program performance in mediation by job satisfaction , performance and job stress ,  job  satisfaction  ,  and  examines  the  effect  on  the  performance  and  the  effect  of work  stress  on  performance.  The  results  showed  that  the  social  security program significant positively affects job satisfaction and performance . Job satisfaction was also  positively  and  significantly affect  performance.  .Even  though  mediating  role of job satisfaction in the relationship between social security program performance partial.  Because  merely  direct  relationship  between  social  security  program  with greater  performance  than  the  mediating  role  of  job  satisfaction  .  Social  Security program  did  not  significantly affect  the  stress  of  work  ,  as  well  as  job  stress  did not significantly affect performance .  Therefore, the mediating role of work stress on the relationship between social security program with the performance did not occur . Individual differences and work experience may be a factor that causes no significant relationship between the two variables .
Keywords : Social Security Program - Job Satisfaction - Performance - Work Stress

## 1. PENDAHULUAN
Rasa  aman  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  diinginkan  oleh  setiap manusia  termasuk  juga  para  karyawan  atau  pekerja.  Karena  dengan keamanan  yang  terjamin  maka  akan  membuat  pekerja  menjadi  tenang dalam melakukan pekerjaannya sehingga bisa meningkatkan produktifitas pekerja  tersebut.  Kebutuhan  rasa  aman  yang  diperlukan  o;leh  karyawan sesuai  dengan  program  pemerintah  melalui  UU  RI  Nomer  3  Tahun  1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Dalam salah satu pasalnya menyebutkan  bahwa  setiap  pengusaha  wajib  mengikutsertakan  tenaga kerjanya  dalam  program  Jamsostek  yang  meliputi  Jaminan  Kesehatan, Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Hari  Tua  dan  Jaminan  Kematian. Dengan  mengikuti  program  tersebut  karyawan  tidak  akan  kawatir  lagi kalau  terjadi  musibah  yang  menimpa  dirinya  atau  keluarganya,  sehingga bisa  bekerja  dengan  baik.  Tujuan  orang  bekerja  secara  individu  adalah untuk  memperoleh  status  sosial,  peluang  untuk  pengembangan  pribadi, integrasi, serta memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan termasuk di dalamnya kebutuhan rasa aman.(Gallie, 2002).
Keadaan  riil  pada  dunia  kerja  tidak  selalu  sejalan  seperti  yang dibayangkan  oleh  para  pekerja.  Para  pekerja  dihadapkan  pada  berbagai macam  persoalan,  seperti  ketika  tuntutan  pekerjaan  yang  tidak  konsisten dengan  sumber  daya  yang  ada,  ketidakcocokan  terhadap  rekan  kerja, lingkungan  kerja  yang  tidak  nyaman,  stres  terhadap  rotasi  waktu  kerja (shiftwork)  ,  rasa  tidak  nyaman  ketika  terkena  musibah  (  sakit  alami, kecelakaan,dll). Sehinggal hal-hal tersebut dapat menimbulkan stres kerja bagi individu yang bekerja (Akinboye dan Adeyemo,2002). Menurut Robbin (2002),  stress  merupakan  kondisi  dinamis  dimana  seseorang  individu dihadapkan  dengan  kesempatan,  keterbatasan  atau  tuntutan  yang  tidak sesuai dengan harapan dari hasil yang ingin individu capai dalam kondisi penting dan tidak menentu.
Dengan  demikian  diasumsikan  bahwa  pekerja  mungkin  mengalami stres kerja yang dapat menyebabkan kepuasan kerja rendah (Faragher and Cooper, 2001). Salah satu masalah pokok dalam Manajemen Sumber Daya Manusia  adalah  bagaimana  mencari  cara  yang  terbaik  untuk  mencapai kepuasan  karyawan.  Kepuasan  kerja  karyawan  merupakan  salah  satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu perusahaan.
Beberapa  penelitian  telah  mencoba  untuk  menentukan  hubungan antara  stres  kerja  dan  kepuasan  kerja.  Menurut  Stamps  dan  Predmonte (1986), kepuasan kerja telah ditemukan hubungan yang signifikan dengan stres  kerja.    Dalam  studi  lain,  Vinokur-Kaplan  (1991)  menyatakan  faktor stres  kerja  berhubungan  negatif  dengan  kepuasan  kerja.  Flectcher  dan Payne   (1980)   mengidentifikasikan  bahwa   kurangnya   kepuasan     kerja
dapat  menjadi sumber stres. Sementara kepuasan kerja yang tinggi dapat mengurangi dampak stres kerja.
Ahsan et al., (2009) melakukan penelitian tentang stres kerja terhadap kepuasan kerja antara karyawan universitas di Malaysia. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara stres kerja dan kepuasan kerja.  Hubungan  dengan  orang  lain,  work  overload,  dan  konflik  dengan keluarga merupakan empat faktor stres yang saling berhubungan.
Kepuasan  merupakan  hal  yang  bersifat  individual,  setiap  individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Karena itu, tolak ukur yang mutlak  dalam  mengukur  tingkat  kepuasan  tidak  ada  (Hasibuan,  2003). Mengukur  tingkat kepuasan  karyawan  bisa  dengan  mengetahui  perasaan karyawan terhadap aspek-aspek dalam pekerjaannya. Karena hal tersebut merupakan  upaya  untuk  mencapai  kepuasan  hidup  serta  mencapai kepuasan kerja dilingkungan kerja yang optimal (Arifin,1999)
Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  adalah  merupakan  perlindungan  bagi tenaga  kerja  dalam  bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti sebagian  dari  penghasilan  yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua dan meninggal dunia. ( UU RI No. 3 Tahun 1992)
Stres  kerja  adalah  pernyataan  emosional  dan  reaksi  psikologi  yang muncul  keetika  memberi  respon  pada  stressor  (  Greenberg  dan  Baron, 2003). Stressor merupakan kondisi yang menyebabkan individu mengalami stres yang pada umumnya ditandai dengan kondisi atau situasi yang secara potensial membahayakan atau mengancaam individu.
Dalam lingkungan sumber stres dibedakan menjadi dua, yaitu stressor terkait pekerjaan dan stressor tidak terkait dengan pekerjaan (McShane dan Von Glinow, 2003)
Stressor yang terkait dengan pekerjaan meliputi hal . Pertama, lingkungan kerja. Pencahayaan ruang kerja dan kenyamanan merupakan faktor=fakyor yang  mempengaruhi  stres  karyawan  oleh  karenanya  perlu  diperhatikan. Kedua stres peran. Stres ini muncul ketika karyawan mengalami kesulitas dalam memahami dan menajalankan berbagai peran dalam hidupnya
Konsep  kepuasan  kerja  telah  dikenal  sejak  karya  perdana  Hoppock (1995). Yang mana kepuasan kerja berkaitan dengan berbagai bidang yang menjadi  perhatian  perusahaan-perusahaan  seperti  perputaran  karyawan ,  produktifitas, absensi,  dan  komitmen  (  Locke,1997  ;  Mottaz,  1985).  Pada bentuk  pengukuran  yang  paling  dasar,  kepuasan  kerja  dapat  dianggap sebagai  respon  tunggal  untuk  pertanyaan  mengenai  kepuasan  dengan pekerjaan secara keseluruhan.
Menurut    Robbins    (2003),    kepuasan    kerja    diartikan    sebagai    sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan tingkat kepuasan  kerja  yang  tinggi  menunjukan  sikap  yang  positif  terhadap pekerjaannya, sedangkan karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya tersebut.
Faktor  yang  terkait  terhadap  berkurangnya  kepuasan  kerja  yaitu  : kelebihan beban kerja, perbedaan tujuan   , kelelahan emosional , gangguan mental dan fisik , kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan (Burke, 1998; Burke dan Greengluss,1994), stres kerja yang tinggi (Boey,1998), serta kepuasan hidup individu  .
Davis  dan  Newstrom  (1985)  mengemukakan  bahwa  kepuasan  kerja adalah suatu perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek- aspek  seperti  upah  atau  gaji  yang  diterima,  kesempatan  pengembangan karir,  hubungan  dengan  pegawai  lainnya,  penempatan  kerja,  jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan,  mutu pengawasan. Sedangkan perasaan  yang  berhubungan  dengan  dirinya,  antara  lain  umur,  kondisi kesehatan  kemampuan,  pendidikan.  Kepuasan  kerja  dengan  efek  lainnya seperti  kesehatan  fisik-mental,  kemampuan  mempelajari  pekerjaan  baru dan  kecelakaan  dalam  bekerja.  Pegawai  akan  merasa  puas  dalam  bekerja apabila  aspek-aspek  pekerjaan  dan  aspek-aspek  dirinya  mendukung  dan sebaliknya  jika  aspek-aspek  tersebut  tidak  mendukung,  pegawai  akan merasa tidak puas.
Menurut  teori  pemenuhan  kebutuhan  kepuasan  kerja  karyawan ditentukan  oleh  adanya  pemenuhan  terhadap  kebutuhannya.  Karyawan akan  merasa  puas  jika  kebutuhannya  dapat  terpenuhi,  begitu  pula sebaliknya  karyawan  akan  merasa  tidak  puas  apabila  kebutuhan  mereka tidak dapat terpenuhi (Mangkumanegara, 2002).
Menurut Kuswadi (2004), kebutuhan-kebutuhan karyawan berdasarkan hasil  dari  banyak  penelitian  selama  ini,  dapat  dikategorikan  menjadi banyak  kelompok,  antara  lain:  gaji  dan  pendapatan,  variasi  pekerjaan, keamanan  kerja,  merasa  dihargai,  merasa  dipercaya,  pengakuan  prestasi kerja,  hak  libur,  kesempatan  promosi,  penghargaan  dari  perusahaan, pelatihan,  jaminan  pensiun,  kerjasama  dengan  sesama  karyawan, komunikasi dengan pimpinan atas, jumlah jam kerja, bantuan perusahaan atau pembayaran pada waktu sakit, serta hak untuk mendapat kesempatan yang  sama,  komunikasi  antar  bagian  dalam  perusahaan,  perusahaan mengetahui  apa  yang  diharapkan  dari  karyawan,  penilaian  lokasi  kantor dari rumah , penilaian kondisi fisik tempat bekerja, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, keamanan pribadi, kemudahan dalam mencapai
fasilitas kerja, parkir kendaraan, etika atasan, kebijakan dilarang merokok dan K3 (keselamatan, keamanan, dan kesehatan).
Kinerja merupakan konstruk penting yang secara luas digunakan pada teori dan penelitian dalam ilmu psikologi industri, organisasi keperilakuan, dan manajemen sumber daya manusia.Berbagai jenis definisi kinerja telah banyak dikembangkan. Kreitner dan Kinicki (2006) mendefinisikan kinerja sebagai  prestasi  kerja  yang  dicapai  individu  berdasarkan  standar  atau kriteria yang tetapkan organisasi.
Kinerja  karyawan  sangat  ditentukan  banyak  hal.  Gellalty  dan  Irving (2001) menyatakan otonomi sebagai faktor penentu tinggi rendahnya kinerja karyawan.  Grrenberg  dan  Baron  (  2006)  menyatakan  peran  pemimipin, sistem  penghargaan  dan  hukuman,  kepuasan  kerja,  dukungan  sosial  dan rekan kerja menjadi faktor yang menentukan kinerja karyawan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

## 2.1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kepuasan Kerja
Jaminan  sosial  tenaga  kerja          meliputi  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  kematian  merupakan jaminan   yang   seharusnya   diberikan   oleh   perusahaan   atau   lembaga kepada  para  pekerjanya  terutama  pekerja  swasta.  Karena  pekerja  swasta tidak  secara  otomatis  menjadi  peserta  Astek  yang  mendapatkan  jaminan biaya  jika  mengalami  musibah  sakit,  kecelakaan,  melahirkan  ataupun meninggal  dunia  serta  pensiun  seperti  halnya  pegawai  negeri.  Sehingga dengan  diikutsertakan  pegawai   swasta  ke  dalam  program  jamsostek akan merasa tenang dalam bekerja karena tidak memikirkan hal-hal yang mengkawatirkan.
Hipotesis 1 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja berpengaruh positip pada kepuasan kerja.

## 2.2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Stres Kerja
Jaminan  sosial  tenaga  kerja          meliputi  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua  dan  jaminan  kematian  merupakan jaminan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan atau lembaga kepada para  pekerjanya  terutama  pekerja  swasta.  Karena  pekerja  swasta  tidak secara  otomatis  menjadi  peserta  Astek  yang  mendapatkan  jaminan  biaya jika mengalami musibah sakit, kecelakaan, melahirkan ataupun meninggal dunia serta pensiun seperti halnya pegawai negeri. Dengan diikut sertakan dalam  program  Jamsostek  maka  para  pekerja  akan  berkurang  pikiran- pikiran atau tekanan dalam batin akibat musibah yang meninmpa, sehingga dapat  mengurangi  stres  kerja  akibat  kekawatiran  yang  berlebih  terhadap musibah yang menimpa.
Hipotesis 2 : Jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh negatif pada stres kerja

## 2.3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kinerja
Dengan  disertakan  dalam  program  jamsostek  oleh  perusahaan,  maka karyawan  bisa  bekerja  dengan  baik  dan  cenderung  produktif.  Hal  ini dikarenakan  karyawan  tersebut  yang  dipikirkan  pada  jam  kerja  hanyalah bekerja  tidak  lagi  perlu  memikirkan  biaya  yang  harus  ditanggung  jika musibah menimpanya, sehingga kinerja mereka cenderung lebih baik jika dibandingkan  dengan  pekerja  yang  tidak  memiliki  atau  diikutsertakan dalam program jamsostek.
Hipotesis 3 : Jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh positip pada kinerja.

## 2.4. Kepuasan Kerja dan Kinerja
Pola hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja setidaknya terdapat tiga  hubungan  antara  keduanya  (Gibson,  et  al.  2004).  1).  Kepuasan  kerja mempengaruhi  kinerja  (pekerja  yang  puas  akan  memiliki  kinerja  yang baik). 2). Kinerja mempengaruhi kepuasan kerja (karyawan yang produktif dan memiliki kinerja yang baik akan memperoleh kepuasan yang tinggi). 3). Kepuasan kerja dan kinerja memiliki hubungan timbal balik. Oleh karena itu penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut :

## Hipotesisi 4 : Kepuasan Kerja berpengaruh positip pada kinerja

## 2.5. Stres Kerja dan Kinerja
Stres  kerja  memiliki  peranan  penting  dalam        membentuk  dan mempengaruhi  sikap  karyawan  ,  seperti  komitmen  organisasional, kepuasan  kerja  dan  kinerja.     Stres  juga  dapat  mengarah  pada   penyakit fisik, seperti depresi, serangan jantung, sakit kepala.  Ada juga sumber stres khusus yang muncul di setiap jenis pekerjaan/ Kurang kendali akan tugas dan  beban  kerja  yang  berlebih  juga  bisa  menimbulkan  stres  bagi  pekerja. Semakin tinggi tingkat stres yang dialami karyawan makan akan semakin rendah  kinerja  karyawab  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat dirumuskan hipotese sebagai berikut :

## Hipotesis 5 : Stres kerja berpengaruh negatif pada kinerja

## 2.6.  Mediasi  Kepuasan  Kerja  dan  Stres  Kerja  pada  Hubungan Antara Kebutuhan Rasa Aman dan Kinerja
Dari  berbagai  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  dikatakan  bahwa kepuasan  kerja  bisa  memediasi  hubungan  antara  adanya  jaminan  sosial tenaga  kerja  dan  kinerja.  Sedangkan  stres  kerja  yang  dialami  karyawan dapat memediasi hubungan antara adanya jaminan sosial tenaga kerja dan kinerja.
Hipotesis 6 : Kepuasan kerja memediasi hubungan antara adanya jamnian sosial tenaga kerja dengan kinerja.
Hipotesisi 7 : Stres kerja memediasi hubungan antara adanya jaminan sosial tenaga kerja dengan kinerja.
Gambar 1. Model Penelitian

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1. Populasi dan Sampel
Penelitian  melalui  survey  dengan  menyebar  kuesioner  kepada responden  karyawan dari perusahaan swasta yang diikutkan pada Program JAMSOSTEK  yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian di wilayah Yogyakarta dan Solo. Dari 145 kuesioner yang bisa diolah tersebut, 49 kuesioner berasal dari karyawan perusahaan  swasta  di  wilayah  Yogyakarta  dan  96  karyawan  perusahaan swasta  di  wilayah  Solo.Karakteristik  responden  dalam  penelitian  ini meliputi  jenis  kelamin,  usia,  pendidikan  terakhir,  status  pernikahan,  dan lama bekerja di perusahaan tersebut.

## 3.2. Karakteristik Responden
Secara umum, mayoritas responden adalah pria 111orang (76,6 %), usia mayoritas  responden  21 – 30 tahun sebanyak 62 orang ( 42,8 %). Tingkat pendidikan mayoritas respoden adalah SMA sebanyak 119 orang ( 82,1%), status  pernikahan  responden     mayoritas  menikah  sebanyak  115  orang( 79,3%) , masa kerja responden mayoritas adalah 2 – 5 tahun sebanyak 125 orang (86,2 %).

## 3.3 Statistik Deskriptif dan Korelasi antar Konstruk
Analisis dilakukan terhadap 20 butir pertanyaan yang telah  memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut ( Valid dan Reliabel). Pengolahan statistik deskriptif  meliputi  rata-rata  (mean),  standar  deviasi  dan  korelasi.  Hasil deskriptif statistik dan korelasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 1
Statistik Deskriptif Data Variabel Koefisien Korelasi JS KK K SK Jamsostek (JS) Kepuasan Kerja (KK) Kinerja (K) Stres Kerja (SK) 1 0,171(**) 1 0,349(**) 0,468(**) 1 0.038 0,192(*) 0,274 1 Mean Stdandart Deviation Minimum Maximum 5,9431 0,45998 4.00 7.00 5,5276 0,78346 3.00 7.00 5,5017 0,85923 3.75 7.00 3,2453 1,53610 1.00 6.00
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-taield)
Sumber : Output SPSS 13.00 Statistik Deskriptif & Koefisien Korelasi (Lampiran-4)
Dari    hasil    pengolahan    data    (tabel    1)    menunjukkan    bahwa    nilai rata-rata  Jamsostek  adalah  5,9431  dan  standar  deviasi  0,45998.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  responden  memilki  tingkat  kenyamanan  dalam bekerja yang tinggi karena terjamin oleh kepesertaanya di Jamsostek dengan variasi jawabannya rendah. Rata-rata jawaban untuk kepuasan kerja adalah 5,5276  dengan  standar  deviasi  0,78346.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa responden  memiliki  tingkat  kepuasan  kerja  yang  tinggi  dengan  variasi jawaban tinggi. Rata-rata jawaban responden untuk kinerja sebesar 5,5017 dengan  standar  deviasi  sebesar  0,85923.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa responden memiliki kinerja yang tinggi dengan variasi jawaban yang tinggi. Rata-rata  jawaban  responden  terhadap  stress  kerja  sebesar  3,2453  dengan standar deviasi sebesar 1,53610. Hal ini mengindikasikan bahwa responden tidak memiliki persepsi adanya stress dalam bekerja atau memilki tingkat stress yang rendah dengan tingkat variasi jawaban yang sangat tinggi.
Korelasi antara Jamsostek dan kepuasan kerja sebesar 0,171 signifikan (siginifikan  pada  level  ᾳ=0.05).  Sedangkan  korelasi  antara  Jamsostek  dan Kinerja  menunjukkan  nilai  yang  signifikan sebesar  0,349  (signifikasi pada level ᾳ=0,01).  . Korelasi antara Kepuasan Kerja dengan kinerja siginifikan sebesar 0,468 (signifikasi pada level ᾳ=0,01) dan korelasi antara kinerja dan stress  kerja  sebesar  0,274  siginifikan  (signifikan  pada  level  ᾳ=0,01).  Dari konstruk yang ada terdapat   konstruk yang memiliki nilai korelasi dengan
tingkat  signifikasi  yang  tinggi  diantara  konstruk  yang  lain  yaitu  korelasi antara  kepuasan  kerja  dan  kinerja  sebesar  0,468.  Sementara  terdapat  juga konstruk  yang  tidak  memilki  korelasi  yaitu  antara  Stress  Kerja  dengan Jamsostek. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan rasa aman yang diberikan kepada karyawan tidak mempengaruhi stress kerja karyawan.

## IV. HASIL PENGUJIAN PATH ANALYSIS
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis (Analisis Jalur ) dengan Metode OLS (Ordinary Last Square).
Hasil dari analisis jalur Regresi Linier Model Jalur dengan metode OLS (Ordinary  Least  Square)  berdasarkan  persamaan  dari  model  yang  telah disusun seperti terlihat dalam tabel 2.
Tabel 2. Hasil Regresi Linier
Model Jalur Metode OLS Variable Kepuasan Kerja Stress Kerja Kinerja B t P B T P β t P Jamsostek 0,17 1 2,5 72 0,0
40 0,03 8 0,452 0,65 2 0,27 7 3,951 0,000 Kepuasan Kerja 0,38 4 5,390 0,000 Stress Kerja 0,19 0 2,698 0,006 R 2 0,029 0,001 0,329 Adjusted R 2 0,022 -0,006 0,314 F 4,266 0,205 23,000
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer  SPSS  for  window  release  13.00  pada  tabel  2  di  atas,  diperoleh nilai  standardized  beta  Jamsostek  pada  persamaan  (1)  sebesar  0,171  dan signifikan  pada  0,040  yang  berarti  Jamsostek  mempengaruhi  Kepuasan Kerja.  Nilai  koefisien  standardized  0,171  merupakan  nilai  path  atau  jalur p2. Dengan demikian berarti hipotesis 1 terbukti. Pada persamaan (2) nilai standardized beta Jamsostek menunjukkan 0,038 dan signifikan pada 0,652, yang  berarti  Jamsostek  mempunyai  pengaruh  positip  pada  stress  kerja. Nilai koefisien standardized beta 0,038 merupakan nilai path atau jalur p4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke 2    tidak terbukti.
Dari  hasil  SPSS  persamaan  regresi  (3)  diperoleh  nilai  standardized beta Jamsostek sebesar 0,277 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai standardized  beta  Kepuasan  Kerja  0,348  dengan  signifikan  sebesar  0,000. Nilai  standardized  beta  Sters  Kerja  0,190  dengan  signifikan sebesar  0,006. Hal ini berarti terdapat hubungan antara Jamsostek dengan Kinerja secara langsung,  artinya  hipotesis  3  terbukti.  Sedangkan  untuk  Kepuasan  Kerja memilki hubungan langsung dengan Kinerja, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 terbukti.Nilai standardized beta Jamsostek 0,277 merupakan nilai jalur path p1 dan nilai standardized beta Kepuasan Kerja 0,348 merupakan nilai jalur path p3. Sedangkan stress kerja memiliki tingkat signifikan 0,190. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara stress kerja dengan kinerja  secara  langsung.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  5  tidak terbukti. Nilai standardized beta stress kerja sebesar 0,190 merupakan nilai jalur path p5.
Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Jamsostek dapat berpengaruh langsung terhadap Kinerja dan juga bisa berpengaruh tidak langsung yaitu dari  Jamsostek  ke  Kepuasan  Kerja  (sebagai  varabel  mediating)  kemudian ke Kinerja. Besaran pengaruh langsung adalah 0,277, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan cara mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu (0,171 x 0,384) = 0,066. Karena koefisien hubungan langsung  lebih  besar  dari  pada  koefisien  hubungan  tidak  langsung  maka sebetulnya  bisa  dikatakan  bahwa  hubungan  yang  terjadi  merupakan hubungan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 6 tidak terbukti.
Jamsostek  dari  hasil  perhitungan  tidak  memiliki  hubungan  dengan stress kerja. Dengan demikian otomatis stres kerja tidak dapat memediasi hubungan antara Jamsostek dengan Kinerja. Hal ini berarti  bahwa hipotesis 7 tidak terbukti.
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  maka  dapat  digambarkan  model  jalur penelitian sebagai berikut:
Gambar 2. Gambar Analaisis Jalur

## V. PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Program  Jamsostek dan  Kinerja,  dimana  kepuasan  kerja  dan  stress  kerja  sebagai  variabel pemediasi.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  14  orang  karyawan  perusahaan swasta  peserta  Program  Jamsostek  di  wilayah  Yogyakarta  dan  wilayah Solo. Hasil pengujian dengan menggunakan Path Analisys menunujukkan bahwa  ada  tiga  hipotesis  yang  terbukti  yaitu  H1,  H3  dan  H4  dan  empat hipotesis yang tidak terbukti yaitu H2, H5, H6 dan H7.
Hipotesis  1  terbukti  bahwa  Jamsostek  berpengaruh  positif  pada Kepuasan  Kerja.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Program  Jamsostek  yang diberikan  kepada  karyawan  swasta  di  perusahaan  akan  meningkatkan kepuasan  kerja  karyawan.  Orang  yang  merasa  aman  dan  tidak  ada kekawatiran  jika  terjadi  musibah  baik  pada  diri  sendiri  dan  keluarga terbukti akan memberikan kepuasan kerja pada dirinya. Hal ini disebabkan perhatian perusahaan terhadap keamanan karyawan.
Hipotesis  3  menunjukkan  bahwa  Program  Jamsostek  berpengaruh positif  pada  kinerja  karyawan.  Karyawan  yang  terjamin  keamanannya  ( tidak ada kekawatiran jika terjadi musibah baik terhadap dirinya maupun keluarganya)  akan  bisa  bekerja  dengan  tenang  yang  berujung  pada konsentrasi pekerjaan dan berakibat kinerjanya meningkat.
Hipotesis  4  menunjukkan  bahwa  kepuasan  kerja  berpengaruh  positif pada  kinerja.  Karyawan  dari  perusahaan  swasta  yang  merasa  puas  tentu akan mengerjakan pekerjaannya sebaik mungkin dan akan meningkatkan kinerjanya.
Dalam  poenelitian  ini  hipotesis  2  yang  menyatakan  Jamsostek berpengaruh  negatif  terhadap  stress  kerja  tidak  terbukti.  Ketidak konsistenan  hasil  dalam  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu disebabkan beberapa hal. Stress dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, Stress  dipengaruhi  oleh  karakteristik  individu.  Karyawan  perusahaan mungkin  menghadapi  sumber  stress  yang  sama  namun  memiliki  tingkat stress yang berbeda. Hal ini terjadi karena perbedaan individu. Situasi yang sama mungkin dipersepsikan secara berbeda oleh individu yang berbeda. Setiap individu juga memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengatasi situasi  yang  dianggap  sebagai  ancaman  (Greenberg  dan  baron,  2003). Perbedaan-perbedaan  ini  mungkin  menjadi  penyebab  tidak  signifikannya hubungan jamsostek dengan stress kerja karyawan.
Kedua, pengalaman kerja menjadi faktor  yang mempengaruhi tingkat stress karyawan dalam bekerja. Pengalaman kerja membentuk kepercayaan diri karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengahadapi stressor.
Ketiga, perbedaan  persepsi  mengenai  stress.  Persepsi  individu mengenai  stress  adalah  hasil  evaluasi  kognitifnya  mengenai  kondisi  yang dihadapinya  (Greenberg  dan  Baron,  2003).  Rasa  aman  dalam    bekerja
membentuk  faktor  yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  perilaku karyawan  .  Dengan  diikutkan  dalam  program  Jamsostek,  maka  individu lebih mampu mangatasi kekawatiran akan terjadi musibah yang dihadapi dalam  menjalankan  pekerjaan.  Hal  ini  mengubah  persepsi  karyawan mengenai  stress.  Karyawan  tidak  lagi  mempersepsikan  stressor  sebagai ancaman  dalam  pekerjaan  melainkan  sebagai  sesuatu  yang  membangun. Perubahan  persepsi  ini  mungkin  menjadi  penyebab  tidak  signifikannya peran  mediasi  stress  kerja  pada  hubungan  jamsostek  dengan  kinerja (hipotesis 7).
Hasil  hipotesis  4  menunjukkan  bahwa  kepuasan  kerja  berpengaruh positif pada kinerja. Karyawan yang puas akan mengerjakan pekerjaannya sebaik  mungkin  dan  akan  meningkatkan  kinerja.  Hasil  ini  mendukung pola  pertama  dari  tiga  kemungkinan  pola  hubungan  kepuasan  kerja dengan  kinerja.,  yaitu  karyawan  yang  puas  adalah  karyawan  yang  efektif dan  bekinerja  baik.  Temuan  ini  juga  mendukung  penelitian  engko  (2006) dan hasil meta analisis yang dilakukan Petty et al. (1984) yang menemukan bahwa pola hubungan pertama (kepuasan mempengaruhi kinerja) adalah hubungan yang lebih konsisten. Namun hasil penelitian ini kepuasan kerja tidak memediasi hubungan antara Jamsostek dengan kinerja (hipotesis 6). Hal ini terjadi karena antara Jamsostek dengan kinerja memiliki hubungan langsung  yang  lebih  besar.  Artinya  bahwa  tanpa  individu  merasa  puas terhadap  pekerjaannya,  Jamsostek  sudah  mampu  mempengaruhi  kinerja bagi karyawan tersebut.
Stress  kerja  memiliki  peranan  dalam  membentuk  dan  mempengaruhi sikap  karyawan,  seperti  komitmen  organisasional,  kepuasan  kerja  dan kinerja ( Sager, 1994). Oleh karena itu, dalam penelitian ini stress kerja diduga mempengaruhi  kinerja        (hipotesis  5).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa stress kerja tidak berpengaruh pada kinerja karyawan secara negatif tetapi berpengaruh secara positif. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Spector  (1986)  mengenai  stress  dan  kinerja.  Ketidak  konsistenan  hasil  ini mendukung  hasil  meta  analisis  Lepine  et  al.  (2005)  mengenai  hubungan stress  dan  kinerja  Lepine  et  al.(2005)      menyatakan  ketidak  konsistenan hubungan  stress  dan  kinerja  terjadi  karena  pada  kenyataannya  stress kerja terdiri dari stress  positif dan negatif. Stress positif (challenge stress) merupakan stress yang memberikan pengaruh positif karena menawarkan kesempatan  bagi  individu  untuk  mengembangkan  diri.  Stress  negative (hindrance stress) merupakan stress yang memberikan pengaruh negative karena  menghambat  perkembangan  dan  tujuan  pribadi.  Oleh  karena  itu, Lepine  et  al.  (2005)  menyarankan  agar  dalam  penelitian  tiap  jenis  stress diperlakukan dan diukur secara berbeda. Dalam penelitian ini stress hanya diperlakukan  sebagai  stress  negatif  (hindrance  stress).  Hal  ini  mungkin menyebabkan hubungan stress dan kinerja menjadi tidak signifikan.

## VI. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Program Jamsostek terhadap  kinerja  dengan  kepuasan  kerja  dan  stress  kerja  sebagai  variabel pemediasi.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  mnjelaskan  pengaruh  kepuasan kerja terhadap kinerja dan pengaruh stress kerja terhadap kinerja.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulakan :
1.  Program  Jamsostek  secara  positif  signifikan  mempengaruhi  kepuasan kerja  dan  kinerja.  Kepuasan  kerja  juga  secara  positip  dan  signifikan mempengaruhi  kinerja.Namun  demikian  peran  kepuasan  kerja  dalam memediasi  hubungan  antara  Program  Jamsostek  dengan  kinerja  hanya bersifat  parsial.Karena  hubungan  langsung  antara  Program  Jamsostek denagn kinerja lebih besar disbanding peran mediasi kepuasan kerja.
2.  Jamsostek  tidak  signifikan  mempengaruhi  stress  kerja,  demikian  juga stress kerja tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu peran mediasi stress kerja terhadap hubungan antara Program Jamsostek dengan   kinerjatidak   terjadi.   Perbedaan   individu   dan   pengalaman kerja  mungkin  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  tidak  signifikannya hubungan kedua variabel ini.

## VII. SARAN
Berdasarkan  keterbatasan  yang  disampaikan  tersebut  di  atas,  maka peneliti  menyarankan  bahwa  untuk  penelitian  selanjutnya  hendaknya penilaian  kinerja  kayawan  tidak  dilakukan  sendiri  oleh  karyawan melainkan dilakukan atasan, sehingga lebih bersifat obyektif sehingga bisa memberikan  data  yang  lebih  akurat.  Selain  itu  juga  harus  menggunakan instrument stress kerja positif dan negatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan, N., Abdullah, Z., Yong Gun Fai, D., & Shah Alam, S. (2009). A Study of  job  stress  on  job  satisfaction  among  University  staff  in  Malaysia:
Empirical Study European Journal of Social Sciences. 8, (1), 121-131
Akinboye J. O., Akinboye, D. O & Adeyemo, D. A. (2002). Coping with stress in life and Work place. Ibadan: Stirling- Hordern Publishers (Nig) Ltd.
Boey, K.W. (1998).   Coping and family relationships in stress resistance: a study of job satisfaction of nurses in Singapore. International Journal of Nursing Studies, 35, 353-361.
Burke,  R.J.  (1998).   Work  and  non-work  stressors  and  well-being  among police officers: The role of coping. Anxiety, Stress and Coping , 11, 345- 362.
Gellalty,  Ian  R  &  Irving  P.,Gregory  (2001),  Personality,  Autonomy  and ContextualPerformance  for  Managers. Human  Performance, Vol.  43, No. 3. Pg. 231-245.
Gibson,  Ivancevic,  Donnelly  &  Konopaske  (2004), Organizational  Behavior, Structur, Processes. 11 th edition. McGraw Hill Companies.I
Greenberg,Jerald  &  Baron,  Robert.A  (2003). Behavior  in  Organisation ,  8th edition. Pearson Educational. Inc., Upper Saddle.
Hair,  J.F.  Jr,  Anderson,R.E.Tatham,  R.L.  &  Black,  W.C.(2006). Multivariate Data Analysis , 6th edition. Upper Sddle River. Pentice Hall International. Inc.
Hasibuan,  M.S.P.  2003.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Edisi  Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
Hoppock, R. (1995). Job satisfaction . New York: Harper & Brothers Publishers Koeske, G.F., Kirk, S.A., Koeske, R.D., & Rauktis, M.B. (1994). Measuring the monday blues:  Validation of a job satisfaction scale for the human services.
Social Work Research, 18, 27-35.
Kuswadi.2004. Cara   Mengukur   Kepuasan   Karyawan. Penerbit   Gramedia Pustaka
Locke, E.A. (1977). The nature and causes of job satisfaction.  In Dunnette, M.D.  (Ed).    Handbook  of  industrial  and  organizational  psychology, pp.1297-1349
MacShane,  Steven  L,.  &  Von  Glinow,  Mary  Ann.  (2003). Organizational Behavior:  Emerging  Realities  for  The  Workplace  Revolution, 2nd  edition,
McGraw HillCompanies, Inc.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja SDM , PT. Refika Cipta, Bandung.
Miao,  C.  Fred.  Evans,  Kenneth,  R.  &  Zou,  Shaoning  (2007).  T he  Role  of Salesperson  Motivation  in  Sales  Control  System-Intrinsic  and  Extrinsic Motivation Revisted, Journal of Business  Research . Vol. 60. Pg. 417-425.
Robbins,  dan  Judge,  Timothy.  2007. Perilaku  Organisas i,  edisi  12.  JakartA: Salemba Empat.
Stamps, P.L., & Piedmonte,E.B. 1986. Nurses and work satisfaction: An index for measurement. Ann Arbor, MI: Health Administration Press Perspectives.
Sulistyowati  Eny  dan  Widjajani  Susi, ‚Mediasi  Kepuasan  Kerja  Stress  Kerja Pada Hubungan Antara Self-Efficacy Dan Kinerja Penjual Jasa Asuransi‛, Hasil Penelitian Tahun 2012
Vinokur-Kaplan J.X. 1991. ‚Job Satisfaction among Social Workers in Public and Voluntary Child Welfare Agencies‛ , Child Welfare, 155, pp. 81-91.
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 91-105

## PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PEW UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL KOTA YOGYAKARTA

## Yuli  Kurniyati (yulikurniyati@yahoo.co.id)
Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45
ABSTRACT. The purpose of this study was to analyze institutional capacity the PEW Group Members , and analyzing institutional performance , and formulate strategies  and  institutional  capacity  building  programs  in  the  PEW  Group  of local  economic  development  in  the  city  of  Yogyakarta  .  The  method  used  in  this study  is  a  qualitative  method  .  Data  collection  techniques  used  are:  observation ,  documentation  studies  ,  in-depth  interviews  ,  and  questionnaires  .  Assessment strategies  in  the  analysis  of  this  problem  using the  Logical  Framework Analysis . Repayment rates in Sub Pringgokusuman PEW group 76 % ( 25 groups ) are classified as  current  ,  12  %  classified as  substandard  ,  and  there  are  4  groups  ( 12 % ) were classified as jammed . Judging from the direction of development of the group based on the performance aspects of the organization , administration , financing , production and rooting business , there are 18 ( 54.55 % ) groups were included in the growth category , and 15 ( 45.45 % ) group included in the category of development , while the group in the category are not independent . Formulation of institutional capacity strengthening program group includes : 1 ) . Improvement Skills  Productive  Economic  Business  Members  .  2  )  Strengthening  Institutions Norm 3 ) . Administrative Arrangement group 3 ) . Increased Capital to expand cooperative network .
Key words:  empowerment ,institutional capacity , local economi

## I.  PENDAHULUAN
Program  pengembangan  ekonomi  masyarakat  di  daerah  berintikan pada  kebijakan  pembangunan  yang  menggunakan  sumberdaya  lokal (sumberdaya  alam,  fisik  dan  lingkungan),  kelembagaan  dan  sumberdaya sosial ekonomi yang dimiliki daerah. Titik sentral program pengembangan ekonomi  masyarakat  adalah  pada  inisiatif  daerah  (masyarakat  dan pemerintah daerah) untuk menggerakkan proses pengembangan ekonomi daerah. Pemikiran dan inisiatif tersebut dituangkan dalam rencana umum yang  dapat  diterapkan,  sesuai  dengan  permasalahan  dan  potensi  yang
ideal  dalam  artian  aspiratif,  serta  rencana  pembangunan  multisektoral yang  disusun  oleh  pemerintah  baik  di  tingkat  regional  maupun  nasional (Djuli sugiarto, 2006 : 2)
Strategi  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  upaya  pengembangan partisipasi  aktif  dan  meningkatkatkan  prakarsa  masyarakat  dalam menentukan arah tujuan yang akan dicapai dalam lembaga yang dibentuk bersama  oleh  masyarakat,  pengembangan  masyarakat  merupakan  suatu gerakan untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi berbagai kegiatan pembangunan  tingkat  lokal  baik  yang  dilakukan  pemerintah  dan  non- pemerintah  (Adi  2001).  Menurut  (Sumarjo  &  Saharudin  2004)  partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan masyarakat, karena melalui partisipasi masyarakat dapat diperoleh, Pertama, informasi tentang  kondisi,  kebutuhan,  dan  sikap  masyarakat.  Kedua,  masyarakat lebih percaya dan bertanggung jawab bila dilibatkan dalam kegiatan mulai dari perencanan hingga memanfaatkan hasil program. Ketiga, masyarakat beranggapan bahwa keterlibatan mereka dalam pembangunan merupakan hak demokrasi masyarakat itu sendiri.
Penguatan  kapasitas  lembaga  ekonomi  lokal  melalui  pemberdayaan masyarakat, adalah salah satu model peningkatan peran serta masyarakat dalam  kegiatan  yang  dirancang  dengan  menitikberatkan  pada  proses pembelajaran  dan  memberdayakan  masyarakat  lewat  lembaga  ekonomi lokal  untuk  menopang  perekonomian  masyarakat  itu  sendiri.  Lembaga ekonomi lokal di atas mengandung makna ‚ikatan sosial‛ yang dibangun berdasarkan    jejaring    sosial    (social    networking)    sebagai    nilai    tambah dari  modal  sosial  (social  capital)  dengan  satu  fokus  interaksi  pada pengembangan  masyarakat  (Nasdian  2004).  Pemerintah  Kota  Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop mulai tahun 2006 telah memberikan penguatan permodalan  kepada  para  pengusaha  mikro  dan  kecil  yang  tergabung dalam  kelompok  di  45  Kelurahan  se-Kota  Yogyakarta  melalui  kegiatan Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kewilayahan  (PEW)  sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2009 tentang Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kewilayahan  Melalui  Penguatan  Modal Usaha  Mikro  dan  Kecil  yang  disempurnakan  dengan  Perwal  106  tahun 2009.  Pemberdayaan  ekonomi  berbasis  kewilayahan      melalui  penguatan modal usaha mikro dan kecil  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  diharapkan dapat  memperkuat  usaha  mikro  dan  kecil  sehingga  mampu  tumbuh  dan berkembang  secara  mandiri.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sampai  saat ini kondisi usaha mikro dan kecil  di Kota Yogyakarta masih lemah dalam berbagai aspek usaha diantaranya pada aspek permodalan baik dalam hal kemampuan  penyediaan  modal  maupun  dalam  pengelolaannya.  Sampai dengan  tahun  2010  tercatat  sebanyak  922  kelompok  telah  mendapatkan penguatan  modal  dalam  bentuk  bantuan  dana  bergulir  melalui  program PEW ini. (Disperidagkoptan, 2012)
Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis  Kewilayahan  adalah  kegiatan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di  Kelurahan dengan  memberikan  penguatan  permodalan  usaha,  penguatan  modal adalah  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  permodalan  usaha mikro dan kecil melalui program bantuan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok  sebagai  pinjaman  lunak  dana  bergulir  .  Karena  program  PEW ini  sifatnya  dana  bergulir  ,  maka  untuk  menghindari  kemacetan  dalam proses pengembalian diberlakukan sistem tanggung renteng oleh anggota kelompok. Tanggung Renteng adalah kewajiban mengembalikan pinjaman yang harus ditanggung oeh anggota kelompok, manakala salah satu anggota kelompok  mengalami  masalah  dalam  proses  pengembalian  pinjaman. Anggota kelompok ini sekaligus melakukan  fungsi kontrol bagi kelestarian dan kesinambungan kelompok. Permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal  adalah rendahnya tingkat keterampilan dan  pengetahuan  masyarakat,  mengakibatkan  rendahnya  kemampuan masyarakat  untuk  memperoleh  dan  memanfaatkan  akses  sumberdaya yang tersedia. Hambatan lain yang sifnifikan berupa, rendah kemampuan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat dalam mengelola sumberdaya untuk meningkatkan kompetensinya.
Kajian  ini  penting  mengingat  potensi  usaha  mikro    dan  kecil  di  Kota Yogyakarta  cukup  besar  dan  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap  perekonomian  masyarakat,  sehingga  perlu  untuk  didorong  dan dikembangkan  agar  menjadi  pelaku  ekonomi  yang  tangguh  dan  berdaya saing melalui program pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW) ini.  Dengan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal , rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
a.  Bagaimana  kapasitas  kelembagaan  dan  anggota  kelompok  Program Pemberdayaan Ekonomi wilayah (PEW) di kota Yogyakarta.
b.  Bagaimana  kinerja  kelompok  PEW  sebagai    lembaga  simpan  pinjam dalam memberdayakan anggotanya ?
c.  Bagaimana  merumuskan  strategi  dan  program  penguatan  kapasitas kelembagaan Kelompok PEW  dalam pengembangan ekonomi lokal?
Sedangkan  tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a). Menganalisis Kapasitas Kelembagaan  dan anggota Kelompok  penerima bantuan  Program    pemberdayaan  ekonomi  wilayah  (PEW)  di  kota Yogyakarta.
b). Mengevaluasi  kinerja kelompok PEW  sebagai  lembaga simpan pinjam dalam memberdayakan anggotanya.
c)  Merumuskan  strategi  dan  program  penguatan  kapasitas  kelembagaan Kelompok PEW  dalam pengembangan ekonomi lokal.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Pengembangan Ekonomi Lokal
Menurut  Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  Pengembangan Ekonomi    Lokal    (PEL)    merupakan    kerjasama    seluruh    komponen masyarakat di suatu daerah (lokal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup  seluruh  masyarakat  di  dalam  komunitas.  PEL  diperlukan  karena selama  ini  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia  yang  memiliki  potensi sumber  daya  alam,  manusia  dan  sosial  budaya,  belum  termanfaatkan secara  optimal  dalam  rangka  pemerataan  kesejahteraan  bagi  seluruh masyarakat.  Keberhasilan  program  PEL  sangat  ditentukan  oleh  motivasi pemerintah  Pusat/Daerah  dalam  merencanakan,  memformulasikan  dan mengimplementasikan  program-program  Otonomi  Daerah.  Menurut Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  Pengembangan  ekonomi  lokal memberi kesempatan kepada pemerintah lokal, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM),  dan  masyarakat  lokal  untuk  secara  bersama-sama pro-aktif  berusaha  untuk  memperbaiki  dan  mengembangkan  lingkungan bisnisnya  sehingga  mereka  mampu  berkompetisi  dengan  daerah  lainnya, bahkan internasional.
Pengembangan  ekonomi  lokal  difokuskan  pada  upaya  peningkatan daya  saing  (competitiveness),  peningkatan  pertumbuhan,  dan  restribusi pertumbuhan  tersebut  melalui  pembentukan  usaha  kecil  dan  menengah (SME: small and medium enterprises) dan penciptaan lapangan kerja (job creation  ).  Pengembangan  Ekonomi  Lokal  pada  lintasan  terakhir  adalah perbaikan  kesejahteraan  dan  terkait  dengan  upaya  penanggulangan kemiskinan,  sedangkan  kemiskinan  tersebut  dicirikan  :  rendahnya kemampuan   masyarakat   dalam   meningkatkan   penguasaan   sumber daya  lokal  (Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja,  2004).  PEL  yang  mampu menyentuh  kelompok  lemah  tidak  dapat  diserahkan  kepada  mekanisme pasar,  tetapi  memerlukan  keberpihakan  terhadap  kelompok  sasaran berupa  kebijakan  pemerintah  daerah  dan  upaya  pemberdayaan  sosial ekonomi masyarakat, harus dilakukan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian sumber daya tersebut. Syaukat dan Sumarti (2004) menjelaskan bahwa, sumber-sumber daya saing ekonomi lokal antara lain : lahan, tenaga kerja, dan modal.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas  pengembangan  ekonomi  lokal melalui kegiatan usaha simpan pinjam sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang  dimiliki  komunitas.  Menurut  Sumodiningrat  (2001)  bahwa  dalam penyaluran  kredit  kepada  pengusaha  kecil  menengah  harus  melalui lembaga keuangan pedesaan yang sesuai dengan pola usaha masyarakatnya. Untuk  itu   diperlukan  syarat-syarat  bagi   lembaga  keuangan  pedesaan
supaya  mampu  berkembang,  yaitu:  (1)  harus  mencerminkan  kebutuhan masyarakat;  (2)  mudah  diawasi,  dipantau  dan  dikelola  oleh  masyarakat setempat;  (3)  menguntungkan  bagi  masyarakat  maupun  lembaga;  (4) memberikan  pelayanan  keuangan  yang  menjangkau  masyarakat  esuai kondisi masyarakat setempat.
Menurut  Syaukat  dan  Hendrakusumaatmaja  (2004),  untuk  dapat mengukur keberhasilan suatu pembangunan khususnya dalam pengembangan  ekonomi  lokal  dapat  menggunakan  beberapa  indikator- indikator keberhasilan, yaitu :

## a.    Indikator Masukan
Adanya  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  program- program terpadu yang berwawasan penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan  pada  instansi  pemerintah,  swasta,      dan  masyarakat. Kebijakan  ini  haruslah  ditopang  dengan  adanya  alokasi  dana  dari APBN  maupun  Anggran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) untuk program-program tersebut.

## b.   Indikator Proses
Terselenggaranya kegiatan-kegiatan
program penanggulangan kemiskinan  sesuai  dengan  alokasi  jadwal  kegiatan  dan  anggaran dengan mempertimbangkan kesinambungan program.
c.    Indikator Keluaran
-    Indikator Penghasilan
Jika  penghasilan  kelompok  masyarakat  men  ingkat  dari  waktu  ke waktu,  ini  menunjukkan  adanya  perbaikan  tingkat  kesejahteraan. Indikatoenya  adalah  pendapatan  perkapita  penduduk  dan persentase penduduk miskin.
-    Indikator Ketahanan dan Kecukupan Pangan
Dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  ada  peningkatan  konsumsi  bahan pangan,  indikatornya  antara  lain:  ketersediaan  pangan  yang mencukupi,  distribusi  pangan  yang  lancar  dan  konsumsi  pangan yang  memadai,  serta  proporsi  pengeluaran  rumah  tangga  untuk bahan bukan makanan.
-    Indikator Pendidikan
Indikator  sektor  pendidikan  untuk  mengukur  keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah: partisipasi sekolah dan putus sekolah, dan proporsi orang dewasa yang buta huruf.
-    Indikator Kesehatan.
Indikator  sektor  kesehatan  untuk  mengukur  keberhasilan  antara lain:  angka  kematian  bayi,  angka  kematian  ibu  melahirkan  dan angka harapan hidup.
-    Indikator Kesempatan Kerja
Indikator  kesempatan  kerja  sebagai  alat  untuk  mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan antara lain: tingkat upah riil;  proporsi  tenaga  kerja  di  sektor  formal;  jumlah  pengangguran; tenaga kerja dibawah umur.
-    Indikator Sarana dan Prasarana
Indikator sarana dan prasarana  yang penting adalah: ketersediaan transportasi,  penerangan  (listrik),  informasi  dan  ketersedian  akses untuk memperoleh air bersih, air minum, dan san itasi yang sehat.
-    Indeks Pembangunan Jender
Merupakan  indeks  yang  menunjukkan  upaya  untuk  mengurangi kesenjangan  dalam  pencapaian  kualitas  hidup  antara  laki-laki dan   perempuan   dalam   pembangunan.   Indeks   Pembangunan Jender antara lain: angka harapan hidup laki-laki dan perempuan; persentase  tingkat  melek  huruf  laki-laki  dan  perempuan;  rata-rata lamanya  sekolah  laki-laki  dan  perempuan;  persentase  konstribusi pendapatan laki-laki dan perempuan.

## 2. Pemberdayaan  Masyarakat
Pemberdayaan  adalah  upaya  membangun  daya  saing,  dengan mendorong,  memotivasi,  dan  membangkitkan  aksi  yang  dimiliki masyarakat   serta   berupaya   untuk   mengembangkannya   (Kartasasmita 1996)  dalam  pemberdayaan  tersebut  menurut  (Suharto  2005)  menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka  memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  dalam  :  1).  Memenuhi kebutuhan    dasarnya    sehingga    mereka    memiliki    kebebasan    (freedom, dalam   arti   bukan   saja   bebas   mengemukakan   pendapat,   melainkan bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan).  2). Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan  pendapatannya  dan  memperoleh  barang-barang  dan  jasa- jasa yang mereka perlukan. 3). Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.
Pemberdayaan   dengan   demikian   merupakan   sebuah   proses   dan tujuan.   Sebagai   proses,   pemberdayaan   adalah   serangkaian   kegiatan untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam masyarakat,  termasuk  individu-individu  yang  mengalami  masalah kemiskinan.  Pemberdayaan  sebagai  tujuan,  menunjuk  pada  keadaan  atau hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan  sosial  yaitu;  masyarakat berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat
fisik,  ekonomi,  maupun  sosial  seperti  memiliki  kepercayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  pencaharian,  berpartisipasi dalam  kegiatan  sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan  tugas-tugas kehidupannya. Tiga cara pemberdayaan ekonomi menurut (Kartasasmita 1996)  antara  lain  :1).  Menciptakan  iklim  yang  memungkinkan  lapisan masyarakat berkembang. 2). Memperbaiki potensi atau daya yang dimiliki. 3).  Memberikan  perlindungan  bagi  si  lemah,  mencegah  persaingan  tidak seimbang  dan  eksploitasi  .  Pemberdayaan  masyarakat  bukan  menjadikan mereka   tergantung   pada   pemberian,   tetapi   merupakan   hasil   usaha sendiri  yang  dapat  dipertukarkan  sebagai  upaya  memenuhi  kebutuhan ekonominya.

## 3. Penguatan Kapasitas
Penguatan  adalah  suatu  proses  upaya  yang  sistematis  menjadikan lembaga  suatu  masyarakat  menjadi  lebih  baik,  dinamis,  berdaya  dan kuat  dalam  menghadapi  berbagai  pemenuhan  kebutuhan  dan  tantangan atau  hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  eksistensinya.  Penguatan kapasitas  merupakan  suatu  proses  peningkatan  atau  perubahan  perilaku individu,  organisasi  dan  sistem  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  yang telah  ditentukan  secara  efektif  dan  efisien.  Merujuk  pendapat  (Sumpeno 2002),  penguatan  kapasitas  berarti  terjadi  perubahan  perilaku  untuk  :  1). Meningkatkan  kemampuan  individu  dalam  pengetahuan,  keterampilan dan  sikap;  2).  Meningkatkan  kemampuan  kelembagaan  dalam  organisasi dan  manajemen,  keuangan  dan  budaya;  3).  Meningkatkan  kemampuan masyarakat  dalam  kemandirian,  keswadayaan  dan  mengantisipasi perubahan.  Penguatan  kelembagaan  kelompok  sangat  diperlukan,  karena dengan  penguatan  kapasitas  masyarakat/usaha  mikro  kecil          sebagai anggota bisa mengembangkan modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh (Rubin & Rubin 1992) bahwa ‚pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan  kemampuan  untuk  menemukan  kekurangan  yang  ada  pada dirinya dan ada upaya untuk meningkatkan kekurangannya tersebut‛ .
Hasil    yang    diharapkan    dengan    adanya    penguatan    kapasitas menurut  (Sumpeno  2002)  adalah  :1).  Penguatan  individu,  organisasi  dan masyarakat. 2). Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan progra 3). Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan.
Pengertian  pengembangan  kelembagaan  menurut  (Israel  1992)  adalah proses  untuk  memperbaiki  kemampuan  lembaga  guna  mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Lebih lanjut (Rubin & Rubin 1992) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat  miskin  dapat  dilakukan  dengan  melalui  pengembangan kelembagaan masyarakat dimana kelembagaan tersebut menciptakan dan
membangun  perasaan  anggota  untuk  membangkitkan  kapasitas  lembaga dalam  pemecahan  masalah.  Penguatan  kapasitas  lembaga  simpan  pinjam dapat  dicapai  melalui  komponen  kepercayaan,  kerjasama  dan  kemitraan sehingga  melalui  pemberdayaan  anggota  dan  lembaga  akan  dapat meningkatkan  kemampuan  atas  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap disamping  dapat  meningkatkan  kemampuan  lembaga  dan  kemampuan masyarakat miskin sebagai anggotanya.

## 4. Kinerja Kelompok
Analisis terhadap kinerja akan membantu menggambarkan bagaimana prospek suatu kelompok  dapat berkembang. Kinerja mengacu pada tingkat kemampuan pelaksanaan tugas dengan standar perbandingan ideal antara pelaksanaan tugas dan yang diharapkan (perencanaan) dengan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan (evaluasi). Pengertian kinerja merujuk kamus Bahasa  Indonesia,  (Purwadarminta  1992)  menjelaskan  kinerja  sebagai keterampilan  dan  kemampuan  yang  dimiliki  seseorang  dimunculkan melalui  perbuatan.  Kinerja  menurut  (Bernadin  &  Russel  dikutip  dalam Mulyono 1993) menjelaskan penilaian kinerja merupakan suatu cara untuk mengukur kontribusi individu anggota organisasi terhadap organisasinya. Kinerja juga diartikan perilaku yang diperagakan secara aktual oleh individu sebagai  respon  terhadap  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya,  sehingga kinerja  dapat  dilihat  dari  hasil  kerja,  derajat  kecepatan  kerja  dan  kualitas kerja. Kinerja sebagai unsur kegiatan pengendalian program pemberdayaan masyarakat atau usaha mikro kecil bertumpu pada pemantauan indikator kinerja sesuai tujuan khusus yang akan dicapai, baik yang indikator yang bersifat obyektif maupun subyektif.
Pengertian  kinerja  dari  uraian  di  atas  bisa  disebut  sebagai  kualitas penatalaksanaan  lembaga  meliputi  sistem  pengorganisasian  terdiri  atas input, proses dan output pelaksanaan manajemen lembaga simpan pinjam. Pengertian tersebut mencakup; 1) Input meliputi sarana, bahan, pengurus dan organisasi,  sedangkan proses meliputi  sosialisasi program perguliran dana simpan pinjam , pemberian kredit serta kegiatan pelaporan dan tindak lanjutnya, 2) Output yang dimaksud adalah kegiatan pelaporan perguliran dana  serta  laporan  kegiatan  pengorganisasian  lembaga  simpan  pinjam. Penjelasan kinerja tersebut bisa dikatakan bahwa, indikator kinerja lembaga simpan  pinjam  berarti  suatu  kegiatan  yang  dapat  memberi  petunjuk  baik buruknya kegiatan input, proses dan output pelaksanaan kegiatan lembaga simpan pinjam. Kinerja bisa disimpulkan sebagai aspek yang berpengaruh terhadap  maju  dan  mundurnya  lembaga  yaitu,  kinerja  pengurus  dan anggota  dari  lembaga  simpan  pinjam.  Dikatakan  berpengaruh  sebab masing-masing anggota suatu lembaga secara spesifik bisa muncul kinerja yang berbeda dan akibat dari kinerja anggota tersebut akan berpengaruh
terhadap  hubungan  kerjasama  di  dalam  lembaga.  Kinerja  sebagai  alat ukur digunakan untuk melihat maju dan mundurnya lembaga dilihat dari pencapaian target, efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan penjelasan oleh (Mulyono 1993), yaitu :1). Derajat pencapaian  tujuan  pokok,  2)  Seberapa  efisien  sumberdaya  (dapat  berupa masukan, antara lain tenaga kerja, material, jasa pelayanan yang dibeli dan modal) digunakan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat, dalam arti  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebelumnya.  3). Perbandingan mengenai performa organisasi dari waktu terdahulu dengan waktu sekarang, menunjukkan penurunan, statis atau berkembang.

## 5. Pengembangan Kapasitas dalam Penguatan Kelembagaan
Kelembagaan  sosial  merupakan  terjemahan  langsung  istilah  social institution. Akan tetapi ada pula yang menggunakan istilah pranata sosial untuk  istilah  social  institution  tersebut,  yang  menunjuk  pada  adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku masyarakat. Koentjaraningrat  dalam Nasdian dan Utomo (2004) mengatakan pranata sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Bertrand dalam Nasdian dan Utomo (2004) mendefinisikan kelembagaan sosial sebagai tata abstraksi yang lebih tinggi dari group, organisasi, dan sistem sosial lainnya. Menurut Syahyuti (2003), di dalam setiap kelembagaan terdapat dua bagian yang  membangun  kelembagaan  tersebut.  Kedua  bagian  tersebut  adalah aspek-aspek  kelembagaan  dan  aspek-aspek  organisasi.  Pembedaan  dalam melihat  kelembagaan  melalui  aspek  kelembagaan  dan  aspek  organisasi bertujuan agar dapat menganalisa kelembagaan tersebut secara mendalam. Aspek  kelembagaan  merupakan  sisi  dinamis  yang  lebih  bersifat  kultural dari suatu kelembagaan, sedangkan aspek keorganisasian merupakan sisi statisnya yang lebih bersifat struktural. Jika aspek kelembagaan fokus utama kajian  adalah  perilaku  dengan  inti  kajiannya  adalah  nilai  (value),  aturan (rule),  dan  norma  (norm),  maka  fokus  utama  dari  aspek  keorganisasian adalah struktur dengan inti kajiannya pada peran (roles).
Menurut Eade (1997) dalam Nasdian dan Utomo (2004), pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok berikut :
a.  Pengembangan  kapasitas  sering  digunakan  secara  sederhana  untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek- proyek  pembangunan.  Kelembagaan  dengan  demikian  merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.
b.  Pengembangan kapasitas dapat juga menunjuk pada upaya mendukung organisasi  untuk  menjadi  katalis  dialog  politik  dan  atau  memberikan kontribusi   dalam   mencari   alternatif   pembangunan.   Pandangan   ini
menekankan  peran  mendemokratisasikan  organisasi  non  pemerintah dan organisasi berbasiskan masyarakat dalam ‚masyarakat madani‛.
c.  Jika pengembangan kapasitas adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian  yang  dimaksudkan  oleh  lembaga-lembaga  yang  ikut  serta, maka  fokus  pengembangan  adalah  mengembangkan  hubungan  antara struktur, proses, dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan dan kualitas serta jumlah output dari hasil kerjanya.
d. Jika  pengembangan  kapasitas  adalah  tujuan  akhir  itu  sendiri,  maka fokusnya  adalah  misi  organisasi  yang  berimbang,  dan  pertautannya dengan lingkungan eksternalnya, strukturnya dan aktivitasnya.
e.  Jika  pengembangan  kapasitas  adalah  suatu  proses  penyesuaian,  maka fokusnya adalah membantu mitra kerja menjadi lebih mandiri dan aktor otonom  dalam  hubungan  jangka  panjang  atau  penyertaan  donor  dan agen –agen yang relevan lainnya.
Keberhasilan suatu kelembagaan dipengaruhi oleh kuatnya kepemimpinan  serta  adanya  manajemen  yang  baik  dalam  kelembagaan tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Israel  (1992) bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan kekembagaan adalah:
1.  Faktor-faktor  eksogen:  faktor   yang  mempengaruhi  seluruh   negara, wilayah atau sektor untuk periode tertentu, misalnya: banjir, kekeringan, peperangan,  krisis  ekonomi,  perubahan-perubahan  penting  dalam kebijakan ekonomi.
2.  Kepemimpinan individu-individu yang menonjol.
3.  Manajemen   yang  baik  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasiaan, pelaksanaan serta pengawasan.
4.  Komitmen.
Pemberdayaan masyarakat selain meliputi penguatan individu anggota masyarakat  sendiri,  juga  meliputi  penguatan  pranata.      Pranata  atau kelembagaan yang dimaksud baik berupa kelembagaan atau yang bersifat ‚badan‛    atau    organisasi,    maupun    kelembagaan    sosial.    Kelembagaan sosial disini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan modal sosial serta kemandirian yang dimiliki masyarakat.

## III.  METODE PENELITIAN
Berdasarkan  tujuan  kajian,  data  yang  dibutuhkan,  sumber  data  dan teknik pengumpulan data  ditampilkan dalam tabel 1. berikut ini :
Tabel 1.  Tujuan, Jenis Data, sumber data dan Teknik Pengumpulan data
No. Tujuan Jenis Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Data 1. Identifikasi potensi pengembang- an ekonomi lokal Sumber daya alam, seumber daya manusia, kelembagaan ekonomi. Pengurus, anggota kelompok PEW, tokoh masyarakat, aparat desa dan pemerintah Observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner 2. Identifikasi kapasitas kelembagaan dan anggota kelompok PEW Karakteristik anggota, pengetahuan dan ketrampilan, kapasitas pengurus, norma/ aturan kelompok, kepemimpinan dan manajemen Pengurus, anggota dan fasilitator kelompok PEW Observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner 3. Evaluasi kinerja kelompok PEW Perkembangan modal, perkembangan anggota, perkembangan kegiatan, hambatan kegiatan dan administrasi Pengurus, anggota kelompok PEW, tokoh masyarakat, aparat desa dan pemerintah Wawancara, studi dokumen, kuesioner 4. Rumusan program penguatan kapasitas kelembagaan kelompok Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) Analisis faktor eksternal (Kesempatan dan Ancaman) Pengurus, anggota kelompok PEW dan stockholder Wawancara, studi dokumen
Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sitorus dan Agusta (2004), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1.    Reduksi Data
Dengan  kondisi  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  yang  jumlahnya tidak  terbatas,  maka  peneliti  harus  melakukan  reduksi,  yaitu  hanya memilih hal-hal pokok dan tema-tema yang relevan dengan fokus kajian. Data yang direduksi itu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil kajian dan dapat membantu dalam kode-kode tertentu.
2.    Penyajian Data
Yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, network dan sebagainya yang  memungkinkan  data  hasil  kajian  tidak  tercampur  dengan setumpuk data yang belum diolah.
3.    Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Yaitu upaya untuk mencari pola, model, tema atau hal-hal yang sering muncul sehingga di dapat suatu kesimpulan yang semakin lama menjadi semakin jelas seiring dengan semakin banyak data yang diperoleh.
Strategi  kajian  dalam  analisis  masalah  ini  menggunakan  Logical Framework  Analysis.  Penggunaan  alat  analisis  Logical  Framework  untuk mempermudah  dalam  menganalisis  masalah,  tujuan  hingga  penyusunan program. Tahapan-tahapan dalam Logical Framework Analysis (Sumardjo &  Saharudin  2003)  adalah  :      Tahap  Pertama,  melaksanakan  analisis permasalahan  berdasarkan  informasi  yang  diberikan  masyarakat  .  Tahap Kedua,  melaksanakan  analisis  tujuan  berdasarkan  analisis    permasalahan yang  telah  dirumuskan.  Tahap  Ketiga,  melaksanakan  matrik  alternatif kegiatan,   berdasarkan   analisis   tujuan   dirumuskan   analisis   alternatif strategi penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal. Tahap Keempat, menyusun  analisis  pihak  terkait  berdasakan  identifikasi  yang  telah dilakukan. Tahap Kelima, menyusun rencana kegiatan.

## IV. HASIL YANG DIPEROLEH

## 1. Identifikasi potensi Pengembangan Ekonomi lokal
Pembangunan  ekonomi  Kota  Yogyakarta  merupakan  rangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan, industri, koperasi dan jasa sehingga dapat terwujud kegiatan yang  menggairahkan  kehidupan  ekonomi  kota,  memperluas  lapangan kerja dan lapangan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan :
a.  Mengembangkan  ekonomi  kerakyatan  yang  bertumpu  pada  usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK)
b.   Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi
c.  Mendorong usaha yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.
Potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 18.234 unit usaha yang terdiri dari sektor industri sekitar 4.569 unit usaha dan sektor perdagangan dan jasa mencapai sekitar 13.126 unit  usaha,  dan  koperasi  539  unit.  Berbagai  produk  yang  dihasilkan  oleh usaha  mikro  kecil  dan  menengah  merupakan  produk  unggulan  yang telah  mampu  menembus  pasar  secara  luas  baik  di  tingkat  lokal,  regional, nasional  maupun  internasional  sehingga  pemerintah  perlu  memfasilitasi secara  terus  menerus  agar  keberadaan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah dapat  semakin  berkembang  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  bagi pengembangan perekonomian di Kota Yogyakarta. Berbagai permasalahan masih  dihadapi  oleh  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM).  Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memfasilitasi UMKM  agar  keberadaannya  dapat  dipertahankan  dan  dikembangkan sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat dalam menghadapi era pasar bebas mendatang.

## a. Program  Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan  (PEW)
Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop telah memberikan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) kepada para pengusaha mikro dan kecil  yang  tergabung  dalam  kelompok  –  kelompok  di  5  kecamatan.  Pada awalnya,  direncanakan  permodalan  ini  ditujukan  kepada  14  kecamatan se-Kota Yogyakarta. Namun dengan adanya peristiwa gempa 26 Mei 2006, maka  permodalan dialihkan kepada 5 kecamatan korban gempa terparah di Kota Yogyakarta, yakni Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron,  dan  Gondokusuman.  Tercatat  sebanyak  28  kelompok  usaha mikro kecil yang saat itu menerima guliran dana PEW, dengan total dana sebesar Rp.1.048.000.000,-.
Tahun 2007, dana PEW kembali diluncurkan dengan sasaran 9 kecamatan yang  belum  menerima  PEW  di  tahun  2006,  yakni  Kecamatan  Kraton, Gondomanan,  Gedongtengen,  Danurejan,  Jetis,  Tegalrejo,  Wirobrajan, Ngampilan dan  Pakualaman. Penerima dana PEW 2007 adalah sebanyak 23 kelompok dengan total penerimaan sebesar Rp.912.000.000,-.  Bentuk dana bergulir  PEW  2006  dan  2007  adalah  pinjaman  lunak  bersyarat,  di  mana kelompok penerima dana PEW memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan. Dana bergulir PEW 2008,  2009,  2010,  2011 dan  yang  akan  dilaksanakan  tahun  2012  berbentuk hibah  kepada  kelompok  dan  bergulir  di  internal  kelompok,  sehingga anggota kelompok memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada kelompok, namun kelompok tidak memiliki kewajiban kepada pemerintah
untuk mengembalikan dana tersebut. Kelompok diberi kewenangan untuk mengelola  dana  tersebut  demi  perkembangan  kelompok  dan  anggota kelompoknya  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  kelompok.  Untuk diketahui,  jumlah  penerima  dana  PEW  tahun  2008  adalah  sebanyak  225 kelompok  dengan  total  dana  Rp.2.250.000.000,-.  PEW  2009  berjumlah  421 kelompok dengan total dana Rp.4.325.000.000,-. Dan PEW 2010 berjumlah 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000,- serta PEW 2011 sebanyak 225 kelompok dengan total dana Rp.2.250.000.000. Sampai dengan saat ini, total  jumlah  kelompok  PEW  dari  tahun  2006  sampai  dengan  tahun  2011 berjumlah 1.147 kelompok dengan dana Rp.13.035.000.000,-.
Tujuan  Program  adalah  Memberikan  fasilitasi  kepada  usaha  mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan  dengan  pola  bergulir  di  internal  kelompok.  Sasaran kegiatan ini  adalah  komunitas  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  yang  tergabung dalam  kelompok  di  45  kelurahan  se-Kota  Yogyakarta.  Hasil  dan  manfaat yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi usaha mikro  kecil  dan  menengah  di  45  kelurahan  se-Kota  Yogyakarta  sehingga usaha dan kegiatannya semakin berkembang. Jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan hibah bersyarat yang akan dipergunakan untuk penguatan permodalan  dan  peningkatan  sarana  prasarana  usaha  bagi  usaha  mikro kecil menengah yang tergabung dalam kelompok-kelompok UMKM di 45 kelurahan se- Kota Yogyakarta.

## b.  Kelembagaan
Untuk mengelola bantuan pengembangan ekonomi wilayah berbasis kelurahan  di  Kota  Yogyakarta  diperlukan  lembaga-lembaga  pengelola sebagai berikut:
•  Tim Koordinasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan  Pertanian  Kota  Yogyakarta  dengan  anggota  yang  berasal  dari unsur  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian  Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, DPDPK Kota Yogyakarta, Dinas Kesejahteraan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kota  Yogyakarta, Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota  Yogyakarta,  Bank  Pelaksana, Kecamatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1)   Mempersiapkan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  tentang  Petunjuk Umum pelaksanaan kegiatan.
2)   Mempersiapkan Peraturan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi  dan  Pertanian  Kota  Yogyakarta  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan kegiatan.
3)    Mensosialisasikan  Peraturan  Walikota  Yogyakarta  dan  Peraturan Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian tentang Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan.
4)   Menerima dan mengevaluasi proposal dari kelompok calon penerima bantuan.
5)    Memfasilitasi  pencairan  bantuan  dari  Pemerintah  Kota  Yogyakarta kepada kelompok penerima bantuan.
6)   Memonitor   pelaksanaan   penyaluran   dan   pengguliran   bantuan kepada para anggota kelompok penerima bantuan.
7)  Melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
•  Kelompok usaha mikro kecil dan menengah penerima bantuan. Kelompok ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1)   Mensosialisasikan program bantuan kepada para anggotanya.
2)   Mengajukan     proposal     pencairan     bantuan     kepada     Walikota Yogyakarta melalui Kepala Dnas Perindagkoptan Kota Yogyakarta.
3)   Membuka rekening di Bank Pelaksana.
4)      Menerima  dan  mengevaluasi  permohonan  pencairan  bantuan  dari para anggota.
5)   Menyetujui atau menolak permohonan pencairan bantuan dari para anggota dengan berpedoman pada petunjuk teknis.
6)   Mencairkan bantuan kepada para anggota sesuai petunjuk teknis.
7)   Mengelola    dan    mengadministrasikan    perguliran    bantuan    di kelompok yang bersangkutan.
8)  Melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  kepada Kepala  Dinas  Perindustrian  Perdagangan  Koperasi  dan  Pertanian Kota Yogyakarta.

## c. Profil Kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  seksi  Pemberdayaan Masyarakat  Kecamatan  Gedongtengen,  diketahui  bahwa  jenis          usaha mikro kecil di kelurahan gedontengen  adalah usaha jasa berjumlah 2 , toko ada 1, niaga ada 4, percetakan ada 1, warung sembako 2, warung makan 3, makanan tradisional 18 dan yang paling banyak adalah usaha kerajinan yang berjumlah 24  seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Jumlah dan jenis usaha mikro kecil di Pringgokusuman
Di Kelurahan Pringgokusuman , Kecamatan Gedongtengen terdapat 33  kelompok    yang  menerima  bantuan  penguatan  permodalan  melalui kegiatan   Pemberdayaan   Ekonomi   Berbasis   Kewilayahan   (PEW)   serta tercantum dalam tabel 2
Tabel 2. Profil Kelompok Penerima bantuan Permodalan program PEW
No. Nama Kelompok Tahun Perolehan Jumlah Anggota Bantuan Dana Bergilir Program PEW 1 Aneka Warna 2008 10 Rp.     10.000.000,00 2 Maju Mapan 2008 10 Rp.     10.000.000,00 3 Sidodadi 2008 10 Rp.     10.000.000,00 4 KPD Usaha Kerja Mandiri 2008 10 Rp.     10.000.000,00 5 Bina Mandiri 2008 10 Rp.     10.000.000,00 6 Kube Mekar Abadi 2009 15 Rp.     10.000.000,00 7 Sekar Asri 2009 15 Rp.     10.000.000,00 8 Maju Sejahtera 2009 10 Rp.     10.000.000,00 9 Hasanah 2009 10 Rp.     10.000.000,00 10 Berkah Sejahtera 2009 10 Rp.     10.000.000,00 11 Tunas Harapan 2009 10 Rp.     10.000.000,00 12 Sejahtera Mandiri 2009 11 Rp.     10.000.000,00 13 Lestari 2009 10 Rp.     10.000.000,00 14 Wargo Utama 2009 12 Rp.     10.000.000,00 15 Ngudi Mulyo 2009 10 Rp.     10.000.000,00 16 Maju Sejahtera I 2010 10 Rp.     10.000.000,00 17 Hidayah 2010 10 Rp.     10.000.000,00
No. Nama Kelompok
Tahun
Perolehan Jumlah Anggota Bantuan Dana Bergilir Program PEW 18 Daimah 2010 10 Rp.     10.000.000,00 19 Pengen Makmur 2010 10 Rp.     10.000.000,00 20 Dewi Sri 2010 10 Rp.     10.000.000,00 21 Aneka Usaha 2011 10 Rp.     10.000.000,00 22 Sri Makmur 2011 10 Rp.     10.000.000,00 23 Khasanah 2011 10 Rp.     10.000.000,00 24 Maju Lancar 2011 10 Rp.     10.000.000,00 25 Aisyah Notoyudan 2011 10 Rp.     10.000.000,00 26 Maju Jaya 2011 10 Rp.     10.000.000,00 27 Daimah 2 2012 10 Rp.     10.000.000,00 28 Karya Mandiri 2012 10 Rp.     10.000.000,00 29 Sumber Rejeki 2012 10 Rp.     10.000.000,00 30 Sanggar Karya Usaha 2012 10 Rp.     10.000.000,00 31 Sukses 2012 10 Rp.     10.000.000,00 32 Kariya Bersatu 2012 10 Rp.     10.000.000,00 33 Sedyo Makmur 2012 10 Rp.     10.000.000,00 Jumlah 343 Rp.   330.000.000,00
Terdapat  5  kelompok  yang  memperoleh  bantuan  penguatan  modal tahun  2008,  10  kelompok  pada  tahun  2009  ,  tahun  2010  ada  5  kelompok, tahun  2011   terdapat  6  kelompok,  dan   tahun  2012  terdapat  7  kelompok penerima  bantuan  penguatan  penguatan  permodalan  melalui  kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) seperti dapat dilihat dalam gambar 2
Gambar 2. Kelompok PEW dan tahun perolehan bantuan
Selanjutnya  jumlah dana PEW yang telah  digulirkan kepada kelompok PEW di kelurahan Pringgokusuman  dari tahun 2008  sampai  tahun 2012 dapat dilihat dalam gambar  3.
Jumlah Anggota Jml Kelompok % a. 3 - 5 orang 4 12% b. 6 - 10 orang 26 79% c. 11 - 20 orang 3 9% 33 100% Jumlah Pengurus dalam Kelompok Jumlah Pengurus Jml Kelompok % a. Min 1 orang 4 12% b. Min 3 orang ditambah seksi 29 88% c. Min 3 orang ditambah seksi lengkap 0 0% 33 100%
Gambar 3.  Jumlah Dana Bergulir PEW di Kelurahan Pringgokusuman

## 2. Identifikasi  Kapasitas  Kelembagaan  dan  Anggota  Kelompok PEW

## a. Aspek Organisasi Kelompok
Penilaian aspek organisasi yang pertama adalah Jumlah anggota  dalam kelompok, dari 33 kelompok penerima bantuan modal PEW di kelurahan pringgokusuman  yang  memiliki  jumlah  anggota  tiga  sampai  lima  orang berjumlah  4  kelompok  atau  sekitar  12%,  yang  beranggotakan  6-10  orang sebanyak 26 kelompok atau sekitar 79%, sedangkan yang beranggotakan 11- 20 orang sebanyak 3 kelompok atau sekitar 9%. Hal ini menunjukka bahwa jumlah  anggota  Kelompok  PEW  di  wilayah  Pringgokusuman  sebagian besar berkisar antara 6-10.
Tabel 3. Aspek Organisasi kelompok
Aspek Organisasi
Kehadiran dalam Pertemuan Anggota/ Pengurus Tingkat Kehadiran Jml Kelompok % a. Tidak menentu 4 12% b. Minimal 75% 8 24% c. Minimal 90% 21 64% 33 100% Pertemuan Anggota/ Pengurus Pertemuan Anggota/Pengurus Jml Kelompok % a. Tidak teratur 8 24% b. Teratur 0 0% c. Teratur minimal 1 kali/bulan 25 76% 33 100% Aturan Main dalam Kelompok Aturan Kelompok Jml Kelompok % a. Ada, belum tertulis 4 12% b. Ada tertulis, tetapi tidak konsisten 5 21% c. Ada, tertulis, dilaksanakan 24 73% 33 100%
Penilaian aspek organisasi yang kedua adalah Jumlah Pengurus dalam Kelompok, dari 33 kelompok penerima bantuan modal PEW di kelurahan Pringgokusuman  terdapat  empat  kelompok  yang  jumlah  pengurusnya hanya  satu,  ada  29  kelompok  (88%)  yang  memiliki  pengurus  minimal tiga    orang  ditambah  seksi,  sedangkan  kreteria  kelompok  yang  memiliki jumlah  pengurus  minimal  tiga  ditambah  seksi  lengkap  tidak  ada.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  kelompok  PEW  di  wilayah Pringgokusuman  memiliki  kepengurusan  yang  lengkap  (  tiga      orang ditambah seksi).
Dari  33  Kelompok  PEW  di  wilayah  Pringgokusuman  terdapat  4 kelompok      (12%)  yang  tingkat  kehadiran      dalam  pertemuan  kelompok tidak  menentu,  sedangkan  yang  tingkat  kehadirannya  minimal  75%  ada 8 kelompok   (24%), dan yang tingkat kehadirannyan minimal   90 %   ada 21 kelompok (64%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dalam pertemuan kelompok PEW di Kelurahan Pringgokusuman sebagian besar sangat baik.
Dari  33  kelompok  PEW  di  kelurahan  Pringgokusuman  terdapat 8   kelompok   atau   sekitar   24%   yang   pertemuan   anggota/pengurusnya tidak teratur, sedangkan 25 kelompok   atau sekitar   76% yang pertemuan anggota/pengurusnya   tertarus   minimal   satu   bulan   sekali   (gambar   4).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  kelompok  PEW  di  wilayah Pringgokusuman selalu mengadakan pertemuan rutin setiap bulan, hal ini akan menyumbang penilaian dari apek organisasi yang baik untuk masing- masing kelompok PEW.
Gambar 4. Pertemuan anggota/Pengurus
Dari 33 kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman terdapat empat kelompok  (sekitar 11%) yang sudah memiliki aturan tetapi belum tertulis, dan terdapat 5  kelompok  (sekitar 20%) yang memiliki aturan tertulis tetapi tidak  digunakan  atau  tidak  konsisten  dalam  pelaksanaanya,   sisanya   24 kelompok atau sekitar 69% telah memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian sebagian besar kelompok PEW di wilayah Pringgokusuman telah memiliki aturan tertulis dan dilaksanakan , hal ini menunjukkan hal yang baik ditinjau dari aspek organisasi. Sedangkan untuk kelompok-kelompok  yang  belum  memiliki  aturan  main  dalam  kelompok perlu  dibina  dan  didampingi  secara  intensif  oleh  fasilitator,  sehingga kapasitas kelembagaan kelompok semakin meningkat. Sedangkan kelonpok yang  sudah  memiliki  aturan  main  kelompok  tetapi  belum  dilaksanakan secara  konsisten  ,  perlu  dimotivasi      agar  semua  komponen  melakukan kontrol internal agar aturan main dalam kelompok bisa dilaksanakan secara konsisten

## b. aspek Administrasi
Dilihat dari aspek administrasi organisasi terdapat sembilan kelompok (27%)  yang  sudah  memiliki  administrasi  tetapi  belum  lengkap,  terdapat dua  kelompok  yang  telah  memiliki  administrasi  organisasi  yang  lengkap tetapi  belum  digunakan  sedangkan  sisanya  22  kelompok  telah  memiliki administarsi  organisasi  yang  lengkap  dan  telah  digunakan.  Buku-buku yang diperlukan  dalam administrasi organisasi umum ini meliputi : buku
aturan kelompok, buku daftra pengurus dan anggota, buku daftara hadir pertemuan rutin/kegiatan lain, buku notulen dan buku tamu.
Administrasi  Kelompok bermanfaat untuk tersedianya  informasi yang komprehensif tentang keadaan kelompok baik yang bersifat umum maupun keuangan bagi anggota maupun pihak luar. Administrasi diperlukan untuk menjaga keakuratan catatan atas semua kegiatan transaksi dan keputusan- keputusan   yang   dibuat   kelompok.   Manfaat     administrasi   Kelompok antara lain : sebagai alat kontrol/evaluasi, alat dokumentasi/arsip, sebagai alat/bahan  pengambilan  keputusan,  sebagai  alat  untuk  memonitor perkembangan  kelompok,  alat  pemupuk  kepercayaan  anggota  terhadap pengurus.
Tabel 4. Aspek Administrasi Kelompok Aspek Administrasi Kelompok Administrasi Organisasi Jml Kelompok % a. Ada, belum lengkap 9 27% b. Ada, lengkap, belum digunakan 2 9% c. Ada, lengkap, digunakan 22 67% 33 100% Administrasi Keuangan Jml Kelompok % a. Ada, belum lengkap 3 9% b. Ada, lengkap, belum digunakan 8 25% c. Ada, lengkap, digunakan 21 66% 32 100%
Sedangkan  kreteria  yang  kedua  dari  aspek  organisasi  adalah administrasi  Keuangan,  Administrasi  Keuangan  atau  pembukuan keuangan adalah catatan transaksi keunagan yang dibuat secara kronologis (menurut  urutan      waktu)  dan  sistematis  (menurut  cara-cara  tertentu). Administrasi  Keuangan  juga  dapat  diartikan  sebagai  pencatatan  yang berkaitan dengan kekayaan kelompok. Sangat penting untuk  mengetahui keadaan  kekayaan      kelompok  dengan  jelas/transparan  dan  sebagai  alat untuk pengawasan dalam pengelolaan  permodalan kelompok. Sedemikian pentingnya   administrasi   keunagan ini sehingga dapat dikatakan   bahwa nilai  administrasi keuangan ini setara dengan nilai uangnya bahkan lebih daripada itu. (Disperindagkoptan kota Yogyakarta, 2012:8).

## c. Aspek Permodalan
Jumlah Kelompok yang memiliki modal swadaya kurang  dari 5%  dari modal  sendiri  berjumlah  empat  kelompok,      sedangkan  kelompok  yang kriteria modal swadayanya   antara   5-9% dari modal sendiri sebanyak 29
kelompok  atau  sekitar  88%.  Sedangkan    kelompok  yang  memiliki  modal swadaya  lebih  dari  10%  dari  modal  sendiri  belum  ada.  Permodalan merupakan variabel penting dalam menilai kinerja kelompok PEW. Semakin besar simpanan anggota  maka semakin besar pula Modal sendiri (Equity) yang dimiliki oleh Kelompok. Jika kelompok PEW mengacu  kepada sistem koperasi maka ada tiga jenis  simpanan yang harus diadakan oleh kelompok PEW,  yaitu:  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  dan  simpanan  sukarela/ Tabungan.
Aspek Permodalan
Tebel 5. Aspek Permodalan Kelompok Modal Swadaya Jml Kelompok % a. <5% dari modal sendiri 4 12% 6. 5%-9% dari modal sendiri 29 88% c. >10% dari modal sendiri 0 0% 33 100% Pengembalian Pinjaman Jml Kelompok % a. Teratur dengan rata-rata <75% dari kewajiban 4 12% b. Terencana dan teratur dengan rata- rata 75%-90% dari kewajiban 11 33% c. Terencana dan teratur dengan rata- rata 91%-100% dari kewajiban 14 42% d. Macet 4 12% 32 100%
Sedangkan  Jika  dilihat  dari  kriteria  pengembalian  pinjaman  terdapat empat      kelompok  yang  mengalami  kemacetan,  empat  kelompok  masuk katagori  teratur  dengan  rata-rata  <  75%  dari  kewajiban,  11  kelompok termasuk dalam kriteria teratur dan terencana dengan  rata-rata 75% -90% dari kewajiban. Sedangkan 14 kelompok    termasuk dalam kriteria teratur dan terencana dengan rata-rata 91% - 100 dari kewajiban.

## d. Aspek Usaha Produktif
Penilaian aspek usaha produktif kelompok PEW terdiri dari manajemen usaha,  omzet  atau  hasil  penjualan,pemasaran  dan  pemantauan  usaha seperti  terlihat  dalam  tabel  6  dibawah  ini.  Dilihat  dari  manajemen  usaha terdapat  13  kelompok  belum  memiliki  rencana  pengembangan  usaha (sekitar 39%), sedangkan yang telah memiliki rencana pengembangan usaha sebanyak  11  kelompok  (  33%),  dan    kelompok  PEW  yang  telah  memiliki rencana  pengembangan  usaha  dan  kelayakan  usaha  serta  dapat  menilai
perkembangannya sebanyak sembilan kelompok  atau sekitar 27%.
Sedangkan jika dilihat dari Hasil Penjualan (omzet),  ada lima kelompok PEW yang omzetnya masih relatif kecil dan belum berkembang, sedangkan kelompok PEW yang hasil penjualannya mengalami peningkatan  sebanyak 16 kelompok atau sekitar 48%. Kelompok PEW yang  SHU atau perolehan labanya mengalami peningkatan sebanyak 11 kelompok.

## Tabel 6. Aspek Usaha Produktif Anggota
Aspek Usaha Produktif Manajemen Usaha Jml Kelompok % a. Blm ada rencana pengembangan usaha 13 39% b. Ada rencana pengembangan usaha 11 33% c. Ada rencana pengembangan usaha dan kelayakan usaha serta dapat menilai perkembangannya 9 27% 33 100% Hasil Penjualan (Omzet) Jml Kelompok % a. Masih relatif kecil dan belum berkembang 6 18% b. Penjualan meningkat 16 45% c. Rugi/laba meningkat 11 33% 33 100% Pemasaran Jml Kelompok % a. Tradisional/ blm ada jaringan pemasaran 5 15% b. Pemasaran masih terbatas ditempat lokasi 10 30% c. Mempunyai jaringan pemasaran 18 55% 33 100% Pemantauan Usaha Jml Kelompok % a. Usaha Anggota tidak terpantau 5 15% b. Baru sebagian anggota yg dpt dipantau 0 0% c. Kelompok memantau usaha anggota 28 85% 33 100%
Jika dilihat dari Pemasarannya, terdapat lima kelompok yang jaringan pemasarannya  massih  tradisional  atau  belum  ada  jaringan  pemasaran sama  sekali.      Terdapat  10  kelompok  PEW  di  wilayah  Pringgokusuman yang  pemasarannya  masih  terbatas  di  tempat  lokasi,  sedangkan  18 kelompok PEW atau sekitar 55%  telah memiliki jaringan pemasaran. Dari sisi pemantauan usaha  terdapat 5 kelompok yang usaha anggotanya tidak
terpantau,  sedangkan  sisanya  berjumlah  28  kelompok  PEW  atau  sekitar 89% merupakan kelompok yang selalu memantau usaha anggotanya.

## e. Aspek pengakaran
Setelah  anggota  mendapat  fasilitas  penguatan  modal  diharapkan usahanya  akan  berkembang  maju.  Maka  ketika  banyak  anggota  yang usahanya semakin maju stelah bergabung dengan kelompok akan menjadi salah satu indikator bahwa kelompok PEW berhasil. Sehingga hal ini akan memotivasi  anggota  masyarakat  yang  lain  tertarik  ingin  menjadi  anggota kelompok PEW atau bahkan memotivasi sekelompok masyarakat yang lain untuk membentuk kelompok yang sama.
Tabel 7. Aspek Pengakaran
Aspek Pengakaran Pengakaran di Masyarakat Jml Kelompok % a. Dikenal 4 12% b. Dikenal dan diterima 15 45% c. Anggota Masyarakat banyak yg ingin masuk 14 42% 33 100% Jaringan Kerjasama Jml Kelompok % a. Belum ada 7 21% b. Sudah mulai dirintis 7 21% c.  Sudah  ada  jaringan  kerjasama  dengan pihak lain 19 58% 33 100%
Sedangkan  jika  dilihat  dari  jaringan  kerjasama,  terdapat  7  kelompok yang  belum  mempunyai  jaringan  kerjasama,  yang  telah  mulai  merintis kerjasama ada 7 kelompok, dan yang sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan pihak lain sebanyak 19 kelompok atau sekitar 58%.

## 3. Evaluasi KinerJa Kelompok
Jika  dilihat  dari  perkembangan  Jumlah  keanggotaan  kelompok terdapat  21  kelompok  penerima  bantuan  PEW  yang  tidak  mengalami penambahan jumlah anggota , diantaranya adalah 5 kelompok yang telah menerima bantuan modal PEW tahun 2008.
Gambar 5. Perkembangan Jumlah anggota
Perkembangan  asset  kelompok  PEW  di  Kelurahan  Pringgokusuman dapat  dilihat  dalam  gambar  dibawah  ini.  Kelompok  Pingin  Makmur mengalami perkembangan asset 46 % atau sekitar Rp     8.412.800,00  sejak tahun 2010 , kemudian disusul oleh kelompok sekar asri sebesar 42 % atau sekitar Rp     7.261.683,00  sejak tahun 2009
Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  dari  33  kelompok      yang menerima bantuan perguliran modal program PEW dari disperindagkoptan Kota  yogyakarta  dapat  dimanfaatkan  oleh  anggota  kelompok  sehingga berpotensi  mengembangkan  ekonomi  lokal.        Tingkat  pengembalian pinjaman  kelompok  PEW  di  Kelurahan  Pringgokusuman  76  %  (25 kelompok) tergolong lancar ,  12% tergolong kurang lancar, dan terdapat 4 kelompok (12%) yang tergolong macet.
Gambar 7. Tingkat Pengembalian Pinjaman
Dilihat dari arah perkembangan kelompok berdasarkan kinerja   aspek organisasi,  administrasi,  permodalan,  usaha  produksi  dan  pengakaran terdapat 18 (54,55%) kelompok yang termasuk dalam kategori pertumbuhan, dan  15  (45,45%)  kelompok  termasuk  dalam  kategori  pengembangan, sedangkan kelompok yang masuk dalam kategori mandiri belum ada.

## 4. Rumusan Program penguatan kapasitas
Rumusan   Program   penguatan   kapasitas   kelembagaan   kelompok meliputi:
a. Peningkatan Ketrampilan Usaha Ekonomis Produktif Anggota melalalui:
1)   Menjalin kerjasama dengan instansi teknis
2)   Pelatihan usaha ekonomis produktif bagi anggota dan masyarakat
b. Penguatan Norma Lembaga
1)   Mersiapkan bahan sosialisasi
2)   Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat
3)   Mengadakan    Pertemuan    rutin    antar    anggota,    pengurus    dan masyarakat
c. Penataan Administrasi kelompok
1)   Menyusun Job Discription
2)   Mengadakan pelatihan guna meningkatkan Kemampuan/Kapasitas Pengurus
3)   Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok
4)   Melakukan perencanaan kegiatan yang partisipatif
d. Peningkatan Modal Usaha dengan memperluas jaringan kerjasama,
1)   Menggalakkan kegiatan menabung
2)   Memberlakukan simpanan wajib
3)   Menjalin  kemitraan  dengan  lembaga  keuangan  lain  baik  formal seperti bank ataupun swasta, BUMN dan instansi pemerintah.

## V. KESIMPULAN
a. Usaha mikro kecil yang berpotensi di kembangkan di wilayah Kelurahan Pringgokusumana adalah uasaha kerajinan, usaha makanan tradisional, usaha warungan dan niaga. Usaha ekonomi tersebut mampu menopang perekonomian lokal       di    wilayah    Kelurahan    Pringgokusuman. Pengembangan usaha  ekonomi tersebut  perlu mendapatkan dukungan dari  pemerintahan  setempat  dan  Dinas  terkait  dalam  hal  ini  Dinas Perindagkoptan  Melalui  Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Berbasis Kewilayahan
b. Dilihat dari arah perkembangan kelompok berdasarkan kinerja     aspek organisasi,  administrasi,  permodalan,  usaha  produksi  dan  pengakaran terdapat  18    (54,55%)    kelompok    yang    termasuk    dalam    kategori pertumbuhan,  dan  15  (45,45%)  kelompok  termasuk  dalam  kategori pengembangan,  sedangkan  kelompok  yang  masuk  dalam  kategori mandiri belum ada.
c.  Kinerja  Kelompok  PEW  di  Wilayah  Kelurahan  Pringgokusuman  di
pengaruhi oleh lemahnya manajemen lembaga yang disebabkan karena rendahnya    pengetahuan    dan    keterampilan    pengurus    dan    anggota dalam  pengelolaan  usaha;  keterbatasan  modal  yang  dimiliki  kelompok untuk  memenuhi  modal  usaha  anggota;  kurangnya  partisipasi kelompok  dalam perencanaan program, monitoring dan evaluasi pada pengelolaan usaha anggota; kurang adanya kerjasama antara pengurus, anggota,  tokoh  masyarakat  dan  instansi  terkait.  Adapun  akibat  dari lemahnya  manajemen  pengelolaan  Kelompok  PEW  tersebut      adalah  : masih  terbatasnya akses permodalan dalam pengelolaan usaha , belum optimalnya  usaha ekonomi produktif  dalam  jejaring pemasaran.
d.  Rumusan      strategi  dan  program  penguatan  kapasitas  kelembagaan Kelompok  PEW  dalam  pengembangan  ekonomi  lokal  di  wilayah  kota Yogyakarta  sesuai  permasalahan  yang  telah  teridentifikasi,  melalui peningkatkan  kinerja  pengurus  dan  peningkatkan  kesadaran  seluruh anggota dalam membenahi manajemen pengelolaan usaha dengan cara :1).  Penguatan  economic  capital,  yaitu  dengan  meningkatkan  modal lembaga  melalui  peningkatan  iuran  bulanan  dan  iuran  kesejahteraan sosial,  disamping  mengupayakan  usaha  peningkatan  usaha  produktif anggota.2)Penguatan  human  capital,  yaitu  mendorong  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  baik  bagi  pengurus  ataupun  anggota dalam  pengelolaan  usaha  dan  pengembangan  lembaga,  baik  dalam bentuk  pelatihan  kelembagaan,  kewirausahaan  dan  perencanaan partisipatif,  disamping  perlunya  melakukan  studi  banding  untuk mendapat  pengetahuan,  keterampilan,  teknologi  dan  informasi  pasar atau  alternatif  permodalan.3)  Penguatan  social  capital,  yaitu  dengan kesadaran anggota untuk aktif dalam mengikuti pertemuan bulanan yang digunakan sebagai wadah untuk membangun kerekatan dan keterikatan antar  seluruh  anggota  dengan  menghasilkan  tindakan  bersama  dan perilaku kerjasama yang diatur dengan norma yang disepakati bersama. Membuka jaringan kerja dan kemitraan dengan lembaga sejenis, untuk memperoleh  dukungan,  fasilitasi,  pendampingan,  dengan  menjalin komunikasi  dengan  berbagai  sistem  sumber  untuk  mengembangkan lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Isbandi  R.  2001.  Pemberdayaan, Pengembangan  Masyarakat,  dan Intervensi  Komunitas:  Pengantar  pada  Pemikiran  Pendekatan  Praktis. Jakarta. Lembaga Penerbit FE-UI.
Cook, James B.1994,. Community Development Theory.Community Development Publication  MP568.  Dept.of  Community  Development. University  Of Missouri-Columbia.
Dahana,  O.P.  and  O.P  Bhatnagar,.1980,. Education  and  Communication  for Development. New Dehli: Oxford & IBH Publishing CO.
Gunardi,   Agung,   Sarwititi,S.   Dan.   Purwaningsih,N,.   2004. Pengantar Pengembangan Masyarakat. MPPM, IPB, Bogor.
Haeruman dan Eriyatno. 2001,. Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal.
Jakarta, Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia.
Hikmat,  Harry,.2001. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat, Humaniora  Utama Perss, Bandun.
Ife, Jim. 2002. Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalizationd, Pearson Education, Australia.
Israel, Arturo, 1992, Pengembangan Kelembagaan . LP3S.,Jakarta
Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan .Pustaka Cidesindo,Jakarta
Nasdian & Utomo, 2004. Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial . jurusan Ilmu-ilmu  Sosial  Ekonomi,  Fakultas  Pertanian,  Institut  Pertanian Bogor.,Bogor.
Mardikanto,Totok    dan    Poerwoko.S. Pemberdayaan    Masyarakat    Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Alfa Beta , Bandung.
Mikkelsen,  Britha,  2003. Metode  Penelitian  Partisipatoris  Dan  Upaya-upaya Pemberdayaan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Mulyono,  Mauzid.  1993. Penerapan  Produktivitas  dalam  Organisasi. Bumi Aksara ,Jakarta.
Purwadarminta.  WJS.1992. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka, Jakarta.
Rubin,   Herbert   dan   Irene   S.   Rubin,.1992. Community   Organizing   and Development. Mac Milian Publishing Company, New York.
Subejo dan Supriyanto. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, . short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Suharto,    Edy.2005. Membangun    Masyarakat,    Memberdayakan    Rakyat. Aditama,Bandung.
Suharto, Edy. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Alfabeta,Bandung.
Sumarjo dan Saharudin.2004. Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat. Jurusan  Ilmu-ilmu  Sosial  Ekonomi,  Fakultas  Pertanian IPB, Bogor.
Sumpeno, 2002. Capacity Building, Persiapan dan Perencanaan . Catholic Relief Services, Jakarta.
Sumodiningrat,   Gunawan.2003. Pembangunan   Daerah   dan   Pemberdayaan Masyarakat . PT Bina Rena  Parawira,Jakarta.
Sutarso.   2005. Praktek   Pekerjaan   Sosial   dalam   Pembangunan   Masyarakat. BALATBANGSOS DEPSOS RI, Jakata.
Sugiarto,D. 2006. Penguatan kapasitas Lembaga Simpan Pinjam Rukun Lestari untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin, Tesis,  Sekolah  paskasarjana, IPB, Bogor
Syahyuti.2003. Bedah  Konsep  Kelembagaan:  Strategi  Pengembangan  dan Penerapannya  Dalam  Penelitian  pertanian.  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Sosial  Ekonomi  Pertanian, Badan  Litbang  Pertanian Bogor.
Syaukat, Yusman dan Hendrakusumaatmaja, S.2004. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Lokal , MPPM, IPB, Bogor.
Thoha, Miftah.2003 Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi. PT RajaGrafindo  Persada,Jakarta.
Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. III, No. 1, Hal 91-105

## PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

## MENENGAH (UKM)/USAHA RUMAH TANGGA (URT) KERAJINAN KULIT DI KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA

## Vertasius Sanjaya Nugraha (esanug@yahoo.co.id)
DTPK Akademi Teknologi Kulit
ABSTRACT. Growth of Informal Sector UKM / URT leather so far has been getting the  attention of  the  government  ,  but  not  enough  attention is  because  it  has  not touched the substance of empowering UKM / URT as part of the global economic system . This is because coordination , focus and formulation of each department tends to rule out a profitable strategy UKM / URT but more nuanced political or business-oriented on the other side . Growth of SME / URT themselves usually stop at the base phase where after working through internships ( replication ) for a bold new step on their own (work Independently ) goes directly compete and survive . This method is very common UKM / URT for this so that UKM / URT less have a comparative advantage , because it is still a single fighter for all matters both for the production , management , marketing , etc. in fact everything is done the traditional (manual , non- corporated ) . Under these conditions, the role of government and business associations are expected to be suporting system is vital for UKM / URT , thus in the era of regional autonomy of local governments should empower UKM / URT as the main pillars of the regional economy . The role of business associations are not limited to the expected orientation solely capital adequacy but also to think of  innovation  ,  improvement  of  production  systems  ,  design  ,  quality  control  , management , marketing systems , as well as having a dual role that regulate the production and marketing systems , including the progressively explore marketing . Until this approach is necessary as a form of cultural and structural dynamics of society from an agrarian society to a modern society that direction must inevitably be faced by society as a whole is not denied even occur in all sectors of development.
Keywords : UKM , activity , competitiveness , part of the global economic system , the role of government and associations .

## I.  PENDAHULUAN
Ketangguhan  sektor  informal  UKM/URT  sebagai  motor  penggerak ekonomi  telah  dibuktikan  pada  saat  Negara  Indonesia  dilanda  krisis ekonomi tahun 1997, namun ketangguhan dalam bersaing di pasar global masih  perlu  dipertanyakan.  Alasan  kuat  keraguan  ini  didasarkan  pada lemahnya strategi yang dimiliki UKM/URT ternyata tidak banyak melakukan ekspansi pasar tetapi hanya sekedar bertahan hidup saja. Memang dari sisi jumlah pelaku UKM/URT cukup tersebar luas, namun perlu disadari bahwa banyak  UKM/URT  ini  berangkat  dari  ‚nol‛  dalam  segala  aspeknya,  baik sumber daya manusia, permodalan dan akses pasarnya. Fenomena UKM/ URT  yang  merupakan  sektor  informal  yang  paling  populer  yang  mudah dilakukan  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  ketimbang  mereka harus  bekerja  di  sektor  formal  yang  menuntut  persyaratan  yang  ketat, sehingga sektor informal UKM/URT menjadi idola karena memberi banyak kemudahan  untuk  dapat  dikerjakan  sendiri.  Salah  satu  sektor  informal tersebut  adalah  UKM Kerajinan  kulit  dan  diversitasnya  yang  ada  di  Kota Yogyakarta dan di Kabupaten Bantul pada khususnya.
Perkembangan sektor kerajinan ini menempatkan UKM/URT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai peluang bisnis yang menarik karena mencitrakan entitas budaya, pariwisata dan pendidikan apalagi ditunjang dengan  aset  sejarah,  aset  budaya  yang  sangat  khas  sebagai  daya  tarik pariwisata yang pada akhirnya akan membawa dampak bagi perekonomian masyarakatnya.  Salah  satu  UKM/URT  Kerajinan  kulit  dan  diversitasnya yang berkontribusi terhadap entitas budaya ini cukup mampu mengangkat aksen  budaya  dimana  saat  ini  eksplorasinya  berhenti  dan  menyisakan benda budaya yang terkadang dicari keunikannya. Sementara masyarakat lokal  cenderung  tidak  begitu  tertarik  lagi  mengapresiasi  prosesi  budaya wayang kulit walaupun tradisi budaya tersebut sarat nilai adiluhung yang sebenarnya  mampu  membendung  kebudayaan  asing  bila  dilihat  sebagai kohesi  sosial.  Dengan  demikian  maka  praktis  apresiasi  budaya  menjadi terhenti  karena  ruang  dialektika  yang  ada  sepi  oleh  tradisi  kebudayaan yang  lambat  laun  telah  tergantikan  oleh  budaya  baru  yaitu  budaya kapitalism. Semakin berkurangnya intensitas pertunjukan seni dan budaya tradisional    telah    menyurutkan    perhatian    masyarakat    terhadap    pesan atas  nilai-nilai  budaya  yang  disampaikan  melalui  makna  simbolik  dari tokoh  perwayangan  terutama  wayang  kulit.  Pengaruh  kapitalism  sebagai bagian  dari  tradisi  baru  begitu  mudah  diadopsi  oleh  masyarakat  sampai di pelosok negeri sehingga besar pengaruhnya terhadap eksistensi budaya lokal yang harus rela tergeser, terdistorsi kemajuan informasi dari belahan dunia  yang  lain  sehingga  eksistensinya  menjadi  sangat  tergantung  pada pengagum  kebudayaan  yang  biasanya  justru  berasal  dari  kawasan  lain. Mereka datang ke Yogyakarta untuk mengapresiasi budaya melalui benda kerajinan seperti halnya wayang kulit tetapi masyarakat lokal sendiri belum
tentu mau mengapresiasinya. Disini dibutuhkan solusi untuk mencitrakan kembali  budaya  lokal  sebagai  identitas  budaya  yang  dapat  dibanggakan sebagai produksi pasar seni budaya yang harus bersanding dengan budaya modern untuk dapat saling bersinergi.
Keunggulan  daya  saing  UKM/URT  Yogyakarta  seolah  terpatahkan bilamana  melihat  aspek  sumber  daya  manusia,  aspek  pengelolaan, perangkat  produksi  dan  penguasaan  akses  pasarnya  karena  pengaruh budaya  lokal  disalah  asumsikan  telah  melemahkan  kreatifitas bila  diukur dari  rendahnya  inovasi  dan  mentalitas  pelaku  bisnis  yang  masif.  Hal  ini akan tampak jelas bila kits masuk dalam sistem pengelolaan usaha di sektor kerajinan wayang kulit yang banyak ditekuni oleh masyarakat Bantul yang merupakan klaster skala Usaha kecil menengah (UKM) atau usaha rumah tangga (URT) banyak yang tidak berbadan hukum dan perangkat kerjanya seadanya. Padahal kerajinan semacam ini merupakan salah satu komoditi yang dapat dijadikan andalan pemasaran domestik maupun pemasaran di Luar  negeri.  Namun  secara  umum  sistem  pengelolaan  jenis  kerajinan  ini masih  dilakukan  secara  single  fighter, manual,  tradisionil  yang  tentu  saja memiliki  banyak  sekali  kelemahan,  dari  sisi  design,  kualitas  pengerjaan, pengepakan  dan  cara  pemasarannya  relatif  masih  dilakukan  secara monoton, artinya belum bersentuhan dengan teknologi sehingga kapasitas produksi dan akses pasarnya relatif terbatas.
Kegiatan pemberdayaan UKM/URT kerajinan kulit sebaiknya dilakukan melaIui  reorientasi  peran  pemerintah  untuk  melepas  unsur  kepentingan politisnya tetapi perlu mengutamakan proses kesiapan sebagai bagian dari sistem  perekonomian  global.  Begitu  juga  penguatan  komunitas  ini  perlu dilakukan  dengan  memberdayakan  asosiasi  UKM/URT  sebagai  wadah perekonomian milik bersama. Pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan strategi pengembangan UKM/URT melalui sistem perekonomian global dan bagaimana  merumuskan  strategi  yang  dibutuhkan  dalam  pemberdayaan UKM dan URT disektor kerajinan di Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata.
Hal  mendasar  mengenai  pertumbuhan  dan  perkembangan  UKM/ URT  di  wilayah  DIY  yang  dari  waktu  ke  waktu  sebenarnya  tingkat pertumbuhan    berjalan    lambat,    walau    pemerintah    melakukan    banyak hal  untuk  memfasilitasi  namun  tidak  banyak  perubahan  yang  berarti. Permasalahan  mendasar  yang  masih  dihadapi  oleh  pelaku  industri  kecil adalah  daya  saing  di  pasar  global  tuntutan  dan  persyaratannya  ketat sehingga hanya dapat dipenuhi bila mengandalkan sistem kerja yang baik terutama  bagaimana  menghadirkan  diversitas  yang  kaya  inovasi  dengan kualitas  yang  lebih  baik.  Begitu  juga  dengan  iklim  persaingan  ditingkat lokal  terkadang  diantara  pelaku  usaha  itu  sendiri  saling  mematikan,  hal ini  berakibat  pada  tidak  ketidakmampuan  UKM/URT  untuk  berkembang secara  bertahap.  Sementara  untuk  meningkat  kejenjang  tahapan  berskala
industri besar terasa masih jauh dari harapan karena sumber daya manusia pelaku  bisnis  ini  butuh  penyesuaian  kultur  budaya  yang  baru  guna mengedepankan  spesialisasi  kerja  secara  komplementer  dan  terorganisir sebagaimana layaknya skala industri yang kompetitif. Disini tentu disadari bahwa memang ada kendala mentalitas budaya masyarakat  yang berlatar belakang agraris tentu harus dilakukan pelan-pelan menyesuaikan kearah pola budaya baru yang serba modern.
Begitu  kompleksnya  permasalahan  pengembangan  UKM/URT Kerajinan Kulit di Wilayah Bantul ini, sehingga diharapkan suatu kegiatan perbaikan kedalam atau internal ship untuk mampu menjawab tantangan tersebut  melalui  reorientasi  peran  pemerintah  terutama  melalui  regulasi kebijakan  serta  koordinasi  yang  lebih  baik  serta  menempatkan  peran assosiasi  usaha  sebagai  suporting  sistem  sekaligus  wadah  perekonomian masyarakat. Diharapkan strategi ini mampu memberdayakan pelaku usaha UKM/URT kerajinan sebagai bagian dari sistem perekonomian global.

## II. METODE PENDEKATAN
Berdasarkan konteks permasalahan tersebut, maka strategi pengembangan  UKM/  URT,  perlu  dilakukan  secara  holistik  mulai  dari regulasi kebijakan untuk penyempurnaan mekanisme cara kerja sebelumnya guna  membangun  kesiapan  masyarakat  yang  merupakan  faktor  penentu kemandirian UKM/URT. Sudah barang tentu pendekatan secara terintegrasi semacam ini dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan.  Kelemahan UKM/URT selama ini seperti ditegaskan oleh Anas Hidayat (1994) dimana ada  beberapa  definisi  mengenai  usaha  kecil  namun  agaknya  usaha  kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam :
1.  Tidak  adanya  pembagian  tugas  yang  jelas  antara  bidang  administrasi dan  operasi.  Kebanyakan  industri  kecil  dikelola  perseorangan  yang merangkap  sebagai  pemilik,  pengelola  perusahaan  dan  memasarkan dengan memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2.  Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga  mereka  cenderung  menggantungkan  pembiayaan  usahanya dari  modal  sendiri  atau  sumber-sumber  lain  seperti  keluarga,  kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3.  Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.
4.  Menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri dan jasa.
Mempertegas  pendapat  tersebut  maka  jumlah  UKM/URT  dalam masyarakat  bila  tidak  mendapatkan  iklim  usaha,  perbaikan  cara  kerja, dan  perluasan  akses  maka  belum  tentu  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  keinginan besar masyarakat telah ditunjukkan dengan partisipasi yang besar, namun strategi pemberdayaan, perlindungan dan penguatan UKM/URT belumlah memadai.  Kebiasaan  pelaku  UKM/URT  bekerja  atas  dasar  pesanan  perlu dirubah  dengan  ekspansi  secara  progresif  melalui  diversity  produk kerajinan yang bernilai artistik maupun multifungsi untuk membuka akses pemasaran  domestik  dan  internasional,  karena  terindikasi  banyak  UKM/ URT di Yogyakarta yang tidak mampu melakukan eksport langsung tetapi harus  melalui  perantara/broker  yang  bertindak  sebagai  agen  eksport. Praktek bisnis hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu  sampai hilir secara tersistematisasi. Dalam fase  ini memerlukan suatu  perjuangan  yang  besar  dalam  penyesuaian  budaya  baru  sehingga tercipta  suasana  kerja  yang  memadukan  kultur  budaya  lokal  dan  kultur budaya  baru  yang  perlu  dilakukan  secara  gradual  dari  pola  pengelolaan usaha perseorangan ke arah aliansi usaha gabungan atau corporate sebagai wadah  perekonomian  yang  tangguh.  Dalam  melakukan  identifikasi  serta mengkaji kemampuan SDM UKM/URT kerajinan wayang kulit dan peran asosiasi terhadap daya saing pemasarannya di Kabupaten Bantul Yogyakarta hal ini memakai pendekatan personal dan organisasional terhadap pelaku usaha kerajinan wayang kulit. Perbedaan lokasi dan sebaran pelaku usaha jenis  ini  terkonsentrasi  di  beberapa  titik  di  wilayah  bantul  terbagi  dalam dua wilayah yaitu di Wilayah Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.
Bagan  hubungan  seluruh  aspek  yang  dihadapi  UKM/URT  kerajinan dalam  hal  ini  sangat  terkait  dengan  peran  pemerintah  dalam  hal  regulasi kebijakan yang belum memberi iklim usaha yang baik, peran asosiasi usaha yang  masif,  serta  perbaikan  kualitas  sumber  daya  manusia  pelaku  usaha atau UKM/URT. Tampak nyata bahwa ketiga peran tersebut belum kelihatan menonjol   sehingga   permasalahan   yang   mengemuka   lebih   berkaitan dengan lemahnya peran UKM/URT yang meliputi proses produksi, desain, instrumen  produksi,  kontrol  kualitas,  sistem  pemasaran  dan  transaksi semuanya  dapat  diketahui  secara  pasti.  Penulis  berusaha  menjelaskan realitas peranan yang sudah dilakukan berbagai pihak terhadap UKM/URT tersebut melalui bagan sebagai berikut :

## Bagan 1.
Interelasi UKM/URT, Pemerintah dan Assosiasi Usaha
Sedangkan  pemetaan  permasalahan  yang  dihadapi  UKM/URT  yang berada  di  tiga  lokasi  yang  berbeda  ini,  pada  prinsipnya  tidak  menjadi masalah karena keduanya memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda. Antara  desa  kerajinan  Wukirsari,  Kecamatan  Imogiri  memiliki  kemiripan dengan desa kerajinan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan masih merupakan satu wilayah di Kabupaten Bantul dan desa kerajinan Manding, Sabdodadi. Ketiga  wilayah  ini  dianggap  mewakili  sentra  produksi  kerajinan  kulit yang  diawetkan  untuk  digarap  secara  artistik  sebagai  ikon  kebudayaan. permasalahan  yang  menjadi  kendala  dalam  menjalankan  bisnis  ini  secara umum  sebenarnya  lebih  didominasi  oleh  faktor  mentalitas  yang  tidak berani  mengambil  sikap  tegas  dalam  sistem  perencanaan  bisnis,  pola kebiasaan  yang  menganut  pada  naluri  bisnis  yang  cepat  puas  dan  cukup apa adanya. Dengan demikian dalam menjalankan bisnis ini seolah tanpa target  sehingga  sulit  untuk  melakukan  ekspansi  dan  menetrasi  pasar sehingga menyebabkan stagnasi dalam pencapaian usaha.
Dalam  prakteknya  UKM/URT  kerajinan  kulit  sejauh  ini  lebih  banyak mengandalkan  naluri  bisnis  daripada  sistem  perencanaan  yang  matang. Selain faktor budaya di sisi lain ada faktor sumber daya manusianya juga kurang  mendukung  pola  warisan  bisnis  keluarga  atau  family  company sebagai  celah  bisnis  yang  menjanjikan,  karena  di  desa  tersebut  justru pendidikan  anak-anak  mereka  di  luar  jurusan  yang  telah  digeluti  oleh keluarganya. Begitu juga dengan sisi keterlibatan perguruan tinggi terhadap inovasi  dan  pengembangan  usaha  UKM/URT  memiliki  hubungan  yang rendah  juga  masih  perlu  dibutuhkan  untuk  memandu  agar  UKM/URT ini  mampu  menempatkan  diri  secara  optimal.  Walaupun  aspek  mental, pendidikan   dan   peran   perguruan   tinggi   tersebut   memiliki   hubungan
yang rendah terhadap keberhasilan usaha mereka namun peran ini sangat dibutuhkan.  Dalam  memetakan  kebutuhan  dasar  yang  dibutuhkan  oleh UKM/URT  guna  membangun  strategi  internalship  UKM/URT  dalam  hal ini maka dapat dipaparkan melalui bagan sebagai berikut :
Bagan 2.
Pemetaan Kebutuhan Dasar UKM/URT
Dengan  memperhatikan  konteks  permasalahan  yang  dihadapi  oleh UKM/URT  maka  diharapkan  sistem  pengelolaan  UKM/URT  yang  dapat berjalan   secara   optimal   terutama   dapat   meningkatkan   produktifitas dalam  segala  aspeknya,  baik  produktifitas  dalam  inovasi,  produksi  yang menyerap  tenaga  kerja,  pengelolaan  dan  perluasan  akses  pemasaran  ini maka  akan  menjadi  lebih  efisien.  Memperhatikan  potensi  sumberdaya dan  posisi  strategis  Indonesia  dalam  hubungan  perdagangan  nasional dan  internasional,  semestinya  efisiensi  mestinya  jauh  lebih  penting.  Di sini  dituntut  perlunya  perbaikan  iklim  usaha  atau  internalship  dalam pengembangan  dunia  usaha  di  Indonesia.  Dengan  demikian  maka  akan menambah  kemampuan  daya  saing,  proses  produksi,  desain,  kontrol kualitas,  transparansi,  inovasi  dan  perluasan  akses  informasi  pemasaran yang  menunjang  dan  mampu  mengikuti  trend  global.  Dengan  demikian maka dibutuhkan pendekatan lebih dari sekedar fasilitasi menjadi mediasi dalam  peningkatan  performs  UKM/URT  yang  efisien  melalui  regulasi kebijakan baik dalam kerangka internalship dalam berbagai hal yang terkait dengan strategi pengembangan UKM/URT.
UKM/URT  sebagai  kelompok  usaha  dengan  jumlah  terbesar  dalam struktur dunia usaha yang ada di Indonesia, idealnya dapat berperan dominan dalam  berbagai  aspek  perekonomian.  Namun  kenyataan  menunjukkan bahwa  UKM/URT  dibangun  oleh  para  pengusaha  kecil  ini  memiliki  aset
terbatas, kemampuan bisnis terbatas dan jaringan usaha yang tidak begitu memadai.  UMKM  lebih  sering  menjadi  kelompok  yang  termarjinalkan terlebih lagi bila kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mengejar angka pertumbuhan, yang mengarah pada kegiatan-kegiatan padat modal. Salah  satu  persiapan  yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah  perbaikan produktifitas  UMKM  dengan  penerapan  teknologi  khususnya  teknologi tepat  guna  yang  tetap  dapat  mempertahankan  kriteria  UMKM  sebagai kelompok usaha yang bersifat padat karya. Faktor lainnya yang juga perlu dikembangkan  dalam  rangka  menghadapi  persaingan  pasar  yang  akan semakin  ketat  adalah  pembentukan  jaringan  usaha  yang  harus  dibangun melalui usaha penguasaan informasi dan komunikasi usaha. Kemampuan internalship  UKM/URT  dapat  dilakukan  bila  kelompok  ini  memiliki kekuatan  sumberdaya  manusia,  akses  permodalan  dan  penguasaan  akses informasi. Sedangkan dari aspek eksternal lingkungan ekonomi dan politik sebenarnya tidak akan menjadi alasan karena sektor ini sebenarnya mampu memainkan peran sebagai penggerak utama ekonomi.
Internalship  dapat  dilakukan  dengan  pengenalan  konsepsi  ke  arah pengembangan  penguasaan  informasi  dan  pengembangan  teknologi produksi  juga  tidak  luput  dari  perhatian  permerintah.  Kegiatan  untuk membantu  mengembangkan  informasi  dan  jaringan  usaha  pemerintah harus memperkenalkan konsep sentra dan kluster bisnis sedangkan untuk pengembangan  teknologi  produksi  pemerintah  telah  mensosialisasikan berbagai teknologi tepat guna. Memang apa-apa yang telah diprogramkan oleh  pemerintah  tersebut  hanya  bersifat  stimulan  dan  diharapkan  UKM/ URT    dapat    mengembangkannya    sendiri,    sesuai    dengan    potensi    dan kondisi  daerah  masing-masing.  Sebagai  kegiatan  stimulan,  program- program  pemerintah  idealnya  dilakukan  dalam  perspektif  yang  luas  dan terpadu. Kebijakan pemberdayaan UKM/URT harus dalam cakupan lebih luas  daripada  sekedar  membuat  daftar  program-program  dukungan finansial  dan  teknis  yang  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  kaitan  antara  satu dengan  yang  lain.  Pemberdayaan  kearah  efektifitas,  regulasi  kebijakan pemberdayaan  UKM/URT  memang  diperlukan  melalui  konsepsi  jelas yang  dibangun  berdasarkan  suatu  kajian  yang  komprehensif,  terutama menyangkut  reorentasi  peran  pemerintah  dalam  banyak  aspek.  Kapasitas pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  perlu  menekankan  pembangunan  iklim usaha yang baik. Demikian juga butuh penekanan pemahaman pra kondisi dasar  manajemen  yang  sehat,  peraturan  perundangan  investasi  dalam layanan sosial yang mendasar, infrastuktur, permodalan dan sumber daya manusianya.  Maka  langkah-¬langkah  khusus  untuk  mempromosikan usaha di Indonesia hanya akan merupakan hal yang semu saja.
Sedangkan  aspek regulasi  kebijakan  perlu  diarahkan  untuk  perluasan akses UKM/URT dalam hal kemudahan akses permodalan, biaya transaksi dan administrasi, serta keamanan bisnisnya. Disamping itu perlu  adanya
peningkatan perhatian pada standarisasi dan sertifikasi sebagai pendorong keterbukaan pasar dan keamanan konsumen, sekaligus stimulasi persaingan dan  pengurangan  biaya  transaksi  dan  resiko  usaha.  Regulasi  kebijakan semestinya  komprehensif  untuk  dapat  dikoordinasikan  dengan  baik termasuk  didalamnya  adalah  mengatur  peran  lembaga  keuangan  dimana Bank Indonesia perlu menerapkan standar supervise terhadap lembaga dan jasa  keuangan  karena  selama  ini  program  insentif  pemberdayaan  UKM/ URT tidak hanya dilakukan oleh satu departemen.
Pengalaman  umum  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara  lain menunjukan bahwa dukungan pelayanan langsung kepada usaha mikro oleh pemerintah adalah kurang baik, Indonesia telah memperkenalkan beberapa skema  layanan  usaha  mikro,  termasuk  kredit  subsidi,  pendampingan teknis  dan  kewajiban  melakukan  kemitraan  antara  perusahaan  besar  dan perusahaan  kecil.  Namun  demikian,  skema  layanan  tersebut  termasuk kurang  berhasil  karena  internalship  untuk  merekonstruksi  kultur,  sistem kerja,  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  akses  informasi  tidak dilakukan secara optimal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kenyataan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  UKM/URT kulit di wilayah Kabupaten Bantul masih berada pada cluster rendah baik dari skala jumpah produksi, teknologi, sumber daya manusia, permodalan, penguasaan  akses  informasi  pasar.  Eksplorasi  permasalahan  UKM/URT Industri  kulit  Dusun  Manding,  Desa  Sabdodadi,  Kecamatan  Bantul  ini secara umum warga mengemukakan bahwa pekerjaan di sektor ini banyak mengalami  masalah  ditingkat  internal  pengusaha  sendiri.  Mereka  berada dalam  posisi  tidak  mengetahui  bagaimana  pasang  surutnya  trend  pasar global bahkan untuk trend pasar lokal mereka hanya berpatokan pada hari libur  panjang  biasanya  banyak  wisatawan  yang  datang  ke  tempat  usaha mereka.
Demikian halnya dengan akses pasar mereka selama ini justru datang dari pedagang perantara di Bali yang tidak menutup kemungkinan barang tersebut kemudian dieksport ke luar negeri. Pengusaha di sini cukup berfikir sederhana  bagaimana  mereka  dapat  bertahan  dan  menjaga  kelangsungan usaha  mereka.  Walaupun  sektor  usaha  ini  merupakan  warisan  generasi sebelumnya  tetapi  mereka  sendiri  selama  ini  bertahan  dengan  mengganti perlengkapan usahanya yang rusak agar produksi usahanya dapat lancar, tetapi mereka tidak berupaya untuk mengganti peralatan produksi mereka dengan  teknologi  yang  baru.  Memang  secara  ekonomis  usaha  rakyat  di wilayah  ini  cukup  besar  kontribusinya  dalam  penyerapan  tenaga  kerja. Menurut  Sarjimin,  sejarah  perjalanan  kerajinan  kulit  didesa  manding dipelopori  tiga  pemuda  pada  tahun  1947  yaitu  Prapto  Sudarmo,  Ratno
Suharjo  dan  Wardi  Utomo.  Mereka  semula  bekerja  di  perusahaan  kulit di  Kota  Yogyakarta  yang  memproduksi  pakaian,  pelana  kuda.  Kemudian mereka  berani  mendirikan  usaha  sendiri  untuk  produksi  tas,  jaket  dan sebagainya. Saat ini, di Manding ada 75 pengrajin kulit mereka melakukan diversifikasi  usaha  yang  memadukan  bahan  baku  lain  seperti  serat  alam pandan, mendong, enceng gondok, age) dan lidi. Aneka Kerajinan Berbahan dasar kulit yang bisa didapatkan dari Manding antara lain tas kulit, kipas, souvenir  pernikahan,  dompet,  kap  lampu,  sepatu,  gantungan  kunci  dan lain sebagainya.
Memang  diakui  bahwa  usaha  diwilayah  ini  mengalami  pasang  surut namun  disaat  permintaan  meningkat  maka  kegiatan  ekonomi  produktif ini juga menggeliat, mereka berusaha mengembangkan promosi usahanya dalam bentuk penataan ruang penyajian atau showroom yang dimiliki oleh hampir semua pengrajin. Disisi lain perkembangan usaha ini bahkan tidak terbatas diwilayah mereka saja, tetapi juga ditempat lokasi pasar lain yang disediakan oleh pemerintah terutama di Pasar Seni Gabusan maupun pihak swasta di Gerai Mall diwilayah Jogjakarta, Jakarta, Bali dst.
Pertumbuhan  UKM/URT  sentra  kerajinan  kulit  yang  terus  bertumbuh semakin  dikenal  luas  sebagai  kawasan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini ditandai  oleh  geliat  ekonomi  diluar  sektor  industri  kulit  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  masyarakat  setempat.  Begitu  besarnya  perhatian pemerintah  melalui  berbagai  program  insentif  bagi  UKM/URT  maupun pihak  swasta  yang  telah  ikut  mengembangkan  investasinya  diwilayah ini,  namun  fluktuasi  usaha  tersebut  lambat  laun  mengalami  penurunan permintaan  juga.  Setelah  ditelusuri  bahwa  memang  mereka  memiliki banyak  kelemahan  dalam  menjalankan  sektor  usaha  ini.  Mulai  dari ketidaktahuan  dalam  mengikuti  informasi  perubahan  trend  pasar  global, cara  menjaga  kualitas,  sistem  produksi  atau  cara  kerja,  lemahnya  inovasi atau  desain,  lemahnya  sistem  pengelolaan  usaha,  lemahnya  assosiasi usaha,  lemahnya  kemitraan,  lemahnya  proteksi  usaha,  lemahnya  sistem permodalan,  lemahnya  pengembangan  jaringan  investasi  dan  jaringan pemasaran. Sejauh  ini peranan assosiasi masih belum dianggap  memadai karena  peranan  assosiasi  lebih  sebagai  wadah  pengrajin  tetapi  peranan assosiasi  untuk  melindungi,  mengontrol  dan  mengembangkan  belum begitu  dapat  diandalkan  atau  lebih  tepatnya  baru  sebatas  memenuhi ketentuan persyaratan administratif untuk menjawab suatu kebutuhan yang dirasakan anggota. Begitu kompleksnya kelemahan tersebut namun secara umum  lebih  mengarah  pada  lemahnya  internalship  kelemahan  sumber daya manusia, penguasaan akses, inovasi dan pola budaya masyarakatnya.
Pertumbuhan UKM/URT di Kawasan Dusun Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kasihan,  Bantul  juga  mengalami  pasang  surut.  Sentra  kerajinan  kulit  di wilayah ini belum semaju di wilayah Manding, hal ini disebabkan karena belum munculnya diversifikasi usaha karena masih memegang teguh tradisi
‚pakem‛ karya seni yang masih dianggap berbeda dengan kerajinan biasa, disisi  lain  mereka  juga  tidak  mengetahui  dinamika  trend  pasar  sehingga mereka  tidak  dapat  memainkan  peranan  dalam  sistem  pasar.  Pengrajin yang  bergerak  dibidang  kerajinan  wayang  kulit  ukir  ini  sampai  sekarang hanya dapat bertahan saja. Sementara bila dilihat dari sumber daya manusia yang  mumpuni  di  wilayah  ini  cukup  banyak  tenaga-tenaga  terampil  dan terasah dalam pembuatan wayang kulit yang sebenarnya sangat mungkin mengembangkan diversifikasi usaha. Ada sekitar 50 perajin yang aktif dalam bidang  tatah  sungging  kulit  yang  terkumpul  hampir  di  sepuluh  sanggar sebelumnya  pada  tahun  1990-an,  ada  110  perajin  yang  aktif  membuat wayang  dan  puluhan  anak  muda  yang  belajar  menatah.  Perlu  diketahui, tahapan-tahapan pemuatan sebuah Wayang Kulit meliputi penyiapan kulit yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan  wayang : membuat corekan,  yakni  semacam  sketsa  bentuk  gambar  tokoh  wayang  yang  akan dibuat;  menatah  wayang;  menyungging  wayang;  dan  yang  terakhir memasang  cempurit.  Peralatan  standart  pembuatan  wayang  terdiri  dari Pandukan yaitu berupa landasan tatah yang terbuat dari kayu sambi, kayu trenggulun, atau kayu sawo yang berdiameter sekitar 35 sampai 40 cm itu dipotong melintang. Peralatan Tindih yaitu berupa logam seberat sekitar 2,5 kilogram yang terbuat dari kuningan. Tindih gunanya untuk menekan atau memberati  kulit  yang  sedang  ditatah.  sehingga  kulit  itu  tidak  menggeser kesana kemari bila sedang dikerjakan. Peralatan Tatah yaitu paling sedikit harus  tersedia  10  macam  yang  pada  dasarnya  terbagi  atas  dua  golongan besar, yakni tatah lantas atau tatah lugas yang mata tatahnya berupa garis lurus,  dan  tatah  kuku  yang  mata  tatahnya  berupa  lengkungan.  Peralatan Ganden yaitu berupa palu besar terbuat dari kayu asem atau sawo Selain peralatan pokok di atas, ada beberapa peralatan tambahan berupa jangka, paku  corekan,  pensil  jenis  2  H,  mistar  atau  penggaris,  penghapus,  batu asahan, dll. Sedangkan bahan kulit  wayang kulit terbuat dari kulit hewan biasanya Sapi, Lembu, Kambing dan sebagainya.
Sedangkan  jenis  tatahan  dalam  seni  kriya  wayang  kulit  purwa, setidaknya  ada  16  macam  jenis  tatahan.  Masing-masing  jenis  tatahan  itu diperuntukkan  bagi  pembuatan  ornamen  tertentu,  pada  bagian  tubuh wayang tertentu pula misalnya untuk membentuk jenis-jenis tatahan pada seni  kriya  wayang  kulit  purwa  gagrak  Surakarta  maupun  yogyakarta. Motif yang dipakai terdiri dari motif ‚tratasan‛ fungsinya untuk membuat pola semacam garis, baik garis lurus maupun yang melengkung lebar dan menyudut. Tatahan tratasan hampir selalu diselang-seling dengan tatahan bubukan,  dengan  maksud  agar  kulit  di  bagian  yang  ditatah  itu  tidak mudah patah atau robek. Motif tatah Bubukan berupa lubang-lubang kecil berderet, yang digunakan untuk membuat kesan gambaran garis. Biasanya tatahan  bubukan  diseling  dengan  tatahan  tratasan.  Tatahan  berseling antara  tratasan  dengan  bubukan  ini  juga  disebut  tatahan  lajuran  atau tatahan lajur saja. Motif tatah ‚untu walang‛, berupa garis-garis terputus
dimana  motif  tatahan  ini  lebih  lembut  daripada  hasil  tatahan  tratasan. Alat  yang  digunakan  untuk  membuat  tatahan  untu  walang  adalah  tatah trentenan.  Di  daerah  Yogyakarta  dan  sekitarnya,  tatahan  untu  walang disebut  tatahan  semut  ulur.  Motif  tatah  ‚Bubuk  Iring‛  berupa  lubang- lubang  yang  membentuk  deretan  seperti  huruf  U.  Biasanya  tatahan  ini digunakan untuk mengerjakan bagian wayang yang disebut ulur-ulur dan uncal  kencana.  Tatahan  ini  juga  sering  disebut  bubuk  ring  atau  bubukan firing.  Motif  tatahan  ‚Kawatan‛  atau  biasa  disebut  tatahan  gubahan biasanya  digunakan  untuk  ‘mengisi’  sumping,  bagian  praba,  dan  gruda mungkur.  Motif  tatahan  ‚Mas-masan‛  bentuknya  berupa  deretan  selang- seling antara titik dan koma, yang biasanya digunakan untuk mengerjakan bagian  uncal  kencana,  sumping,  gruda  mungkur,  kalung  dan  jamang. Motif tatahan ‚Sumbulan‛ yang biasanya dikombinasikan dengan tatahan mas-masan,  digunakan  untuk  mengerjakan  bagian  kalung,  jamang,  dlsb. Motif  tatahan  ‚Intan-intan‛  biasanya  digunakan  untuk  ‘mengisi’  bagian sumping,  berselang¬seling  dengan  tatahan  kawatan.  Bentuk  tatahan  ini, yang  juga  disebut  tatahan  intan¬-intanan,  seperti  bunga  mekar,  tetapi cuma separuh. Semua tatahan peraga Wayang Kulit Purwa dianggap baik dan berhasil bilamana memenuhi syarat tertentu. Persyaratan itu disingkat dengan  akronim  Mawi  Serekuh,  yakni  Mapan,  Wijang,  Semu,  Resik,  dan Kukuh.  Selain  syarat  itu,  ada  lagi  yang  memberi  syarat  hampir  serupa, yakni: Padang, Wijang, Ghukel, Resik, Semu, dan Wulet.
Proses pembuatan wayang ini sangat sederhana mereka selalu menjaga sifat  keaslian  dan  cara  tradisional  dalam  pemrosesan,  pembuatan  pola, penatahan  dan  sungging  atau  pewarnaan.  Wayang  kulit  buatan  Gendeng dikenal  sebagai  wayang  kulit  dengan  kualitas  yang  bagus  dan  menjadi koleksi  banyak  kalangan,  museum  seni,  toko  seni,  dhalang,  dan  kolektor dalam  maupun  luar  negeri.  Walaupun  pemasarannya  cukup  luas  namun sebenarnya  UKM/URT  diwilayah  ini  masih  memiliki  kendala  dalam  hal pemasaran  yang  sangat  tergantung  pada  permintaan  lokal  dalam  arti mereka  untuk  melakukan  eksport  harus  melalui  perantara  dan  display pemasarannya  juga  masih  sangat  terbatas  dan  sederhana  karena  disatu sisi merupakan benda seni sehingga tidak bisa dijual bebas seperti halnya barang  kebutuhan  pokok,  namun  disisi  lain  mereka  sendiri  tidak  pernah mengetahui  bagaimana  strategi  pengembangan  informasi  dalam  skala global terhadap usaha mereka tersebut.
Sanggar  Sagio  di  Dusun  Gendeng  rata-rata  hanya  memproduksi  30 wayang   setiap  bulan.  Sebagian   wayang   dibuat    berdasarkan  pesanan dalam negeri, sebagian lain dijual eceran dengan harga Rp 80.000 sampai Rp 750.000. Produktivitas itu jauh menurun daripada tahun 1980-an yang bisa  membuat  hingga  ratusan  wayang.  Bahkan,  tahun  1995,  Sagio  pernah pameran keliling negara-negara Eropa dan Asia.
Pengalaman Sahono (48) dalam hal pengerjaan sebenarnya sudah cukup memadai dalam menggores-goreskan jeruji besi lancip di atas kulit kerbau yang  kering.  Dengan  cekatan  membuat  garis-garis  skets  wayang  sudah begitu dihafalnya bahkan untuk berbagai jenis tokoh wayang karakternya sudah dikuasainya. Barno (44) sibuk menatah kulit dengan motif gunungan yang  rumit  semuanya  dapat  dikerjakan  dengan  sempurna  dengan  proses pengerjaan menatah motif gunungan itu diselesaikan dengan waktu yang relatif agak lama dibandingkan tokoh wayang yang lain. Sedangkan perajin lain  bekerja  mewarnai  kulit  yang  telah  tertatah,  yang  lain  mengerjakan menggapit  wayang  dengan  tanduk  kerbau  yang  sudah  diraut.  Sagio  (55) adalah  sang  pelopor  di  Dusun  Gendeng,  Desa  Bangunjiwo,  Kecamatan Kasihan, Bantul. Pada saat ini komunitas pengrajin ini berjumlah 50 perajin wayang kulit yang tersisa di Desa Bangunjiwo.
Situasi serupa juga dialami para perajin wayang kulit di Dusun Pucung, Wukirsari,  Kecamatan  Imogiri,  Bantul.  Kerajinan  wayang  yang  menjadi tradisi  turun-temurun  di  dusun  itu  semakin  surut  produksinya.  Jumlah pengrajin  sebelumnya  sekitar  250  pengrajin  tetapi  kini  tinggal  sekitar  50 perajin dalam kondisi yang kembang kempis karena sepi pesanan. Kondisi tersebut  berubah  setelah  2002  wisatawan  asing  enggan  berkunjung  lagi ke  lokasi  UKM/URT  mereka  padahal  wisatawan  asing  tersebut  mampu menyerap 75% dari jumlah produksi mereka, sehingga kini tinggak kisaran 25 persen saja yang banyak dipesan pasar lokal. Kondisi ini diperparah oleh berpalingnya generasi muda di dusun mereka untuk mewarisi usaha yang turun temurun ini. Mereka lebih memilih bekerja disektor manufaktur yang dianggap lebih menjanjikan kesejahteraan. Dengan demikian maka keahlian menatah wayang kulit yang turun-temurun itu akan pupus karena generasi baru yang meningalkan warisan usaha orang tuanya. Mereka menganggap kerajinan  terlalu  rumit,  butuh  ketelatenan,  dan  proses  belajarnya  makan waktu bertahun-tahun dan secara ekonomis sudah tidak menjanjikan lagi.
Berangkat  dari  berbagai  keterbatasan  UKM/URT  terutama  lemahnya karakter    SDM    maka    apa    yang    dapat    diharapkan,    tentu    saja    harus dilakukan perubahan melalui kegiatan yang holistik terutama pembenahan mekanisme  kerja  dan  karakter  SDM  pelaku  bisnis  ini  agar  siap  menjadi bagian    dari    sistem    perekonomian    global    tanpa    meninggalkan    peran stake  holdernya  yaitu  peran  pemerintah  dan  peran  asosiasi  sebagai  pilar ekonomi  yang  tangguh.  Permasalahan  pengelolaan  pengembangan UKM/URT  memang  merupakan  problem  klasik  yang  seakan  tidak  ada habisnya,  sehingga  diharapkan  melalui  penataan  sumber  daya  manusia dan  penempatan  UKM/URT  sebagai  bagian  dari  sistem  perekonomian global maka iklim usaha ini dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Di  sini  membutuhkan  keterpaduan  berbagai  pihak  baik  pelaku  usaha sendiri,  assosiasi,  pemerintah,  perbankan,  dst  dapat  melakukan  ekspansi pemasaran ditingkat global. Di sisi lain pelaku usaha atau UKM/URT juga
perlu  mengembangkan  sistem  perencanaan  produksi  melalui  desain  dan inovasi, kontrol kualitas, pengelolaan usata secara terstruktur, penggunaan teknologi, pengelolaan keuangan sampai pembelanjaan dapat diselesaikan sendiri  sebagai  media  pembelajaran  masyarakat  dalam  kapasitasnya sebagai  pelaku  usaha  untuk  belajar  dari  pengalaman  keberhasilan  sektor usaha yang lain. Dengan demikian keberhasilan sektor ini diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang lebih kontributif dalam pembangunan ekonomi  dan  pariwisata  di  Indonesia  umumnya  dan  kota  Yogyakarta khususnya.  Kebutuhan  akan  pengembangan  karakter  semacam  ini  cukup dominan  dan  banyak  diharapkan  oleh  pelaku  bisnis  UKM/URT  kerajinan wayang  kulit  untuk  mengatasi  berbagai  keterbatasan  baik  budaya,  cara kerja, kebutuhan inovasi dan kemitraan dalam pengembangan bisnis yang tidak  lagi  hanya  bertumpu  pada  peran  manusia  tetapi  sudah  seharusnya bertumpu pada sistem kerja yang lebih teratur. Kondisi ini sedikit berbeda dengan  paradigma  peranan  pemerintah  yang  selama  ini  lebih  menonjol dalam  bentuk  subsidi  maupun  dalam  bentuk  fasilitasi  bantuan  kredit yang  penyerapan  sesungguhnya  belum  tentu  menyentuh  UKM/URT. Strategi  pembinaan  industri  kecil  sejak  lama  dilakukan  pemerintah  yang dilaksanakan  dalam  kerangka  industri  kerajinan  (INKRA)  maupun  yang mengalami dinamika tersendiri.
Sejarah  pengembangan  industri  kecil  dan  UKM  memang  mengalami kerancuan  sejak  lahirnya  UU  9/1995 tentang Usaha  Kecil  Menengah  yang cakupannya  menyeluruh  (pertanian,  industri  dan  jasa)  tetapi  instrument dan  pembagianya  membingungkan  (Noer  Soetrisno,  ISEI,  1996).  Pasca reformasi  telah  dilakukan  berbagai  program  insentif  bagu  UKM/URT namun  tidak  juga  membuahkan  suatu  formulasi  keberhasilan  karena antar  dinas  koordinasinya  kurang  bagus.  Kemudian  setelah  era  otonomi daerah dibawah pemerintahan kabinet bersatu saat ini, pembinaan UKM/ URT sudah mengarah pada pemberdayaan softskill dan hardskill, namun ternyata  suporting  sistem  yang  diberikan  belum  mampu  menjawab kebutuhan  bagaimana  merubah  karakter  SDM  UKM/URT  sebagai  pelaku bisnis  yang  tangguh  sehingga  diperlukan  strategi  pendekatan  budaya seperti  yang  tereksplorasi  permasalahan  UKM/URT  kerajinan  ini.  Budaya yang    dimaksudkan    disini    lebih    menunjuk    pada    internalship    budaya kerja  yang  mampu  diimplementasikan  dalam  sistem  kerja  UKM/URT.  Di sisi  lain  walaupun  produksi  dari  UKM/URT  kerajinan  selama  ini  lebih banyak diminati oleh pasar domestik maupun pasar internasional. Namun disisi  lain  sebaiknya  disertai  dengan  pendekatan  budaya  dalam  bentuk internalisasi  nilai-nilai  tradisional  ke  dalam  sistem  perekonomian  global atau  sebaliknya.  Dengan  demikian  maka  pencitraan  memegang  peranan penting  juga  sebagai  salah  satu  strategi  kebudayaan  sebagai  bentuk inkulturasi budaya juga perlu dilakukan sebagai bentuk intervensi budaya keluar supaya menjadi trend budaya dibelahan lain juga perlu dilakukan. Pertukaran  budaya  dalam  era  globalisasi  ini  tidak  mustahil  dilakukan
pertukaran  budaya  karena  secara  empiris  masyarakat  kita  juga  dengan mudah  melakukan  adopsi  budaya  baru  yang  seolah  hampir  tanpa  batas lagi.
Kegiatan pemberdayaan UKM/URT harus diarahkan untuk meningkatkan  cluster  pengusaha  kecil  menjadi  pengusaha  menengah.
Namun  disadari  pula  bahwa  pengembangan  usaha  kecil  menghadapi banyak  kendala  seperti  tingkat  kemampuan,  ketrampilan,  keahlian, manajemen  sumber  daya  manusia,  kewirausahaan,  pemasaran  dan keuangan.  Menurut  Simatupang  dkk  (1994)  Lemahnya  kemampuan manajerial  dan  sumberdaya  manusia  ini  mengakibatkan  pengusaha  kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah:
1.  Lemah dalam penguasaan akses pasar
2.  Lemah dalam struktur akses permodalan
3.  Lemah dalam tata organisasi dan manajemen sumber daya manusia
4.  Lemah dalam akses jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil
5.  lklim usaha yang kurang baik karena persaingan yang saling mematikan
6.  Pembinaan yang dilakukan kurang terpadu
Harus diakui bahwa cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha  kecil  yang  dilakukan  oleh  berbagai  stake  holder  yang  concern dalam  pengembangan  usaha  kecil.  Namun  upaya  pembinaan  usaha  kecil sering  tumpang  tindih  dan  dilakukan  sendiri-sendiri.  Perbedaan  persepsi mengenai usaha kecil ini justru pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak, di mana masing-masing instansi pembina maupun  perbankan  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  sehingga  pada gilirannya  mengakibatkan  arah  pembinaan  tidak  efektif  dan  indikator keberhasilan yang tidak seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target sesuai kriteria yang mereka tetapkan sendiri. Hal ini bagi pengusaha kecil sering mengeluh karena satu program tidak selesai sudah  disusul  program  yang  lain  yang  semuanya  tidak  bisa  menjawab permasalahan mereka secara langsung.
Kontribusi  UKM/URT  kerajinan  di  propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta   cukup   potensial   untuk   dikembangkan   karena   memiliki dampak  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  dikategorikan  menjadi  delapan kelompok besar (Cohen, 1984), yaitu dampak terhadap penerimaan devisa, dampat  terhadap  pendapatan  masyarakat,  dampak  terhadap  kesempatan kerja, dampak terhadap harga-harga, dampak terhadap distribusi manfaat/ keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan control, dampak terhadap pembangunan  pada  umumnya,  dan  dampak  terhadap  pendapatan pemerintah. Pengembangan UKM kerajinan memang mampu memberikan dampak positif, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan  devisa,  peningkatan  kesempatan  kerja  dan  peluang  usaha,
peningkatan  pendapatan  pemerintah  dari  pajak  dan  keuntungan  badan usaha  milik  pemerintah,  dan  sebagainya.  Pariwisata  diharapkan  mampu menghasilkan  angka  pengganda  (multiplier  effect)  yang  tinggi,  melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun sulit melakukan penghitungan secara pasti terhadap angka pengganda ini, dari beberapa daerah/negara telah dilaporkan besarnya angka pengganda yang bervarisasi. Namun juga hat ini tidak akan berarti juga manakala tidak ada upaya untuk mengembangkan daya saing yang lebih baik karena penetrasi pasar import jauh lebih kuat.
Era  otonomi  daerah  semestinya  kegiatan  pemberdayaan  UKM/URT kerajinan  seharusnya  ada  koordinasi  antar  pemerintah  daerah  sehingga ada keterpaduan antara wilayah sebagai pemasok dan produksi kerajinan dan  wilayah  sebagai  pusat  pemasaran.  Namun  dalam  kenyataan  bentuk pendekatan ini tidak begitu terkoordinasikan dengan baik, karena muncul gejala  terjadi  tarik  menarik  untuk  membuat  wilayah  pusat  pemasaran antara  Pemerintah  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Sleman  dan  Kotamadia Yogyakarta.  Bagaimana  mungkin  sentra-sentra  kerajinan  bersaing  dengan Pasar Seni Gabusan yang juga harus berhadapan dengan XT Square maupun pasar  kerajinan  di  Prambanan.  Strategi  seperti  ini  sepertinya  dipaksakan sementara  kelemahan  mendasar  UKM/URT  justru  pada  persoalan internalship  organisasionaInya  sebagai  prasyarat  kesiapan  memasuki bagian dari sistem perekonomian global.
Budaya  global  memang  sudah  menjadi  bagian  dari  gaya  hidup disekitar  kita,  untuk  itu  disadari  akan  mengakibatkan  pola  sistem  kerja serta  produktifitas masyarakatnya,  maka  yang  harus  dipersiapkan  adalah kesadaran  bahwa  sebenarnya  penetrasi  budaya  asing  tidak  akan  menjadi masalah bilamana kita siap menghadapinya. Dinamika perubahan memang terasa  dan  banyak  diassumsikan  masyarakat  kita  mengarah  pada  sifat destruktif terutama mada  budaya  indigenous dimana perubahan tersebut akan  membawa  pada  homogenisasi  budaya,  dimana  identitas  etnik  lokal akan  tenggelam  dalam  bayangan  sistem  industri  yang  carat  dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, a consumer-oriented economy,  dan  jet-age  lifestyles.  Asumsi  tersebut  menyiratkan  bahwa  di dalam  melihat  dampak  social-budaya  terhadap  masyarakat  setempat sebagai  suatu  ancaman.  Padahal  asumsi  ini  tidak  sepenuhnya  benar  dan bahkan  mempunyai  banyak  kelemahan,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Wood (1984).
Dalam  hal  ini  tersirat  juga  asumsi  bahwa  kebudayaan  adalah  sesuatu yang  spesifik  itu  diam,  tidur,  atau  pasif,  dan  seolah-olah  kebudayaan merupakan  sesuatu  yang  homogen.  Pendekatan  seperti  ini  mengingkari dinamika  masyarakat  dimana  globalisasi  sebenarnya  sudah  merasuk sehingga tidak mampu melihat berbagai respons aktif masyarakat terhadap perubahan  global.  Wood  selanjutnya  menganjurkan,  di  dalam  melihat
pengaruh  globalisasi  terhadap  budaya  masyarakat  lokal,  harus  disadari bahwa  kebudayaan  adalah  sesuatu  yang  secara  internal  terdeferensiasi, aktif,  dan  selalu  berubah. Oleh karena  itu  pendekatan yang kiranya  lebih realistik  adalah  dengan  menganggap  bahwa  globalisasi  adalah  ‘pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan masyarakat’, dimana masyarakat mengalami proses menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kebudayaan baru atau istilah penulis culturtification yang menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan di dalam masyarakat (Wood, 1984).
Kebudayaan memang selalu beradaptasi, termasuk dalam mengahadapi globalisasi, dan di dalam proses tersebut tidak berarti makna atau otentisitas otomatis  hilang.  Akulturasi  merupakan  proses  yang  wajar  dalam  setiap pertemuan  antar  budaya.  Disisi  lain  memang  banyak  juga  kekhawatiran terjadinya  proses  kehilangan  otentisitas  budaya  lokal  sebagai  akibat lemahnya filtrasi budaya (Urry, 1990).
Kecurigaan    masyarakat    bahwa    globalisasi    dapat    merusak    atau ‘menghancurkan’   sistem   kebudayaan   lokal,   serta   ‘memaksa’   sistem kebudayaan lokal untuk tunduk pada tuntutan global. Pendapat ini cukup menarik sebagaimana disampaikan oleh Britton (1977): ‘Cultural expression are bastardized in order to be more comprehensible and therefore saleable to mass tourism’ (Britton, 1977: 272).
Berdasarkan temuan-temuan selama eksplorasi kegiatan pemberdayaan UKM/URT  kerajinan  di  wilayah  Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta  ini  maka tidak  berlebihan  kalau  dikatakan  bahwa  pembenahan  kedalam  atau internalship dapat dipakai sebagai strategi pemberdayaan UKM/URT harus dilakukan melalui strategi kebudayaan. Bentuk dari strategi pemberdayaan UKM/URT  ini  dilakukan  melalui  internalship  yang  mampu  mengubah segalanya menjadi lebih baik. Untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih  baik  terutama  mengenai  peranan  pemerintah  dan  peranan  assosiasi sebagai bentuk metamorfose budaya kerja yang terstruktur. Disisi lain hal ini  dapat  dikatakan  bahwa  kebudayaan  itu  sedang  menuju  pencerahan (enlightenment).

## IV.  KESIMPULAN
Sudah  terbukti  bahwa  pertumbuhan  UKM/URT  memiliki  kontribusi yang   begitu   besar   bagi   ketahanan   perekonomian   nasional,   namun secara  khusus  perhatian  dan  pengembangan  UKM/URT  tidak  bisa  lagi mengandalkan  pendekatan  konvensional  tetapi  butuh  pendekatan  lain yang  sesuai  dengan  konteks  kebutuhan  pengembangan  UKM/URT  yang dilakukan secara bertahap dan sifatnya tidak general tetapi spesifik karena tergantung dari budaya setempat dan konteks permasalahan yang muncul ditingkat lokal.
Sudah terbukti bahwa pemerintah memiliki peranan yang central tetapi
juga tidak bisa seluruh urusan UKM/URT menjadi urusan pemerintah saja atau  sebaliknya  tidak  bisa  urusan  UKM/URT  harus  diselesaikan  sendiri dengan  melihat  terbatasnya  peranan  assosiasi.  Dengan  demikian  maka harus  dilakukan  strategi  pemberdayaan  yang  mampu  mensinergikan ketiga unsur tersebut menjadi suatu keunggulan komparatif.
Sudah  terbukti  bahwa  pendekatan  budaya  tidak  hanya  dilihat  dari kacamata  yang  sempit  tetapi  sudah  saatnya  dilakukan  suatu  terobosan bahwa  budaya  juga  memiliki  kelebihan  untuk  dikembangkan  untuk mengubah  pola  perilaku  dan  kebiasaan.  Dengan  demikian  maka inkulturasi  budaya  sebaiknya  diarahkan  sebagai  bentuk  pemberdayaan yang  diarahkan  untuk  internaliship  bukan  dalam  kapasitasnya  sebagai gaga  hidup  tetapi  dikembangkan  menjadi  suatu  kebutuhan  nyata  supaya memiliki  produktifitas,  daya  saing  dan  persiapan  menuju  kearah  bagian dari  sistem  perekonomian  global.  Karena  disadari  bahwa  UKM/URT memiliki peluang besar dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri yang dapat diandalkan karena mampu melakukan transaksi domestik dan antar negara.
Paling  tidak  dari  penulisan  ini  akan  bermuara  kearah  internalship (pembenahan  kedalam)  kearah  perbaikan  Iklim  Usaha,  perubahan  sistem kerja,  memantapkan  assosiasi,  kerjasama  antar  pemerintah  daerah  dalam perluasan  akses  pasar,  pencitraan  dan  kemitraan,  meningkatkan  daya saing  dan  perlindungan  usaha  yang  memadai  sebagai  bagian  dari  sistem perekonomian global.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu, Anggito (1994), ‚Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat‛ , makalah  dalam  Seminar  Nasional  ‚Mencari  Keseimbangan  Antara Konglomerat  dan     Pengusaha     Kecil-Menengah     di     Indonesia: Permasalahan  dan  Strategi‛,  Dies  Natalis  STIE  Widya  Wiwaha, Yogyakarta, 30 April.
Bachruddin,  Zaenal,  Mudrajad  Kuncoro,  Budi  Prasetyo  Widyobroto, Tridjoko Wismu Murti, Zuprizal, Ismoyo (1996), Kajian Pengembangan Pola Industri Pedesaan Melalui Koperasi dan Usaha Kecil, LPM UGM dan Balitbang Departemen Koperasi & PPK, Yogyakarta.
BPS. (1999). Statistical Yearbook of Indonesia 1998. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
Hidayat, Anas (1994), ‚Analisis Perkembangan Industri kecil Berdasarkan Penyusunan Indeks Produktivitas dan Tingkat Efisiensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta‛, Jurnal Ekonomi, vol.3, Juni, h. 36-51.
Kuncoro,  Mudrajad  (2000a), The  Economics  of  Industrial  Agglomeration  and Clustering, 1976-1996:  the  Case  of  Indonesia  (Java),  disertasi  Ph.D, Department  of  Management,  University  of  Melbourne,  Melbourne, tidak dipublikasikan.
Kuncoro,  Mudrajad  dan  Anggito  Abimanyu  (1995), ‚Struktur dan  Kinerja Industri  Indonesia  dalam  Era  Deregulasi  dan  Debirokratisasi‛ ,  Kelola (Gadjah Mada University Business Review), no.10/IV/1995.
Simatupang, Pantjar, M.H. Togatorop, Rudy P. Sitompul, Tulus Tambunan (eds.) (1994), Prosiding Seminar Nasional Peranan Strategic Industri Kecil dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, UKI-Press, Jakarta.
Soetrisno, Loekman (1995), ‚Membangun Ekonomi Rak yat Melalui Kemitraan: Suatu  Tinjauan Sosiologis‛, makalah    dalam    Diskusi    Ekonomi Kerakyatan, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 Agustus.
Sudisman,  U.,  &  Sari,  A.  (1996). Undang-Undang  Usaha  kecil  1995  dan Peraturan Perkoperasian . Jakarta: Mitrainfo.
Sumodiningrat,  Gunawan  (1994), ‚ Tantangan  dan  Peluang  Pengembangan Usaha Kecil ‛, Jurnal Tahunan CIDES, no. 1, h.157-164.
Sutrisno,J dan Hs,SL,2004,‛ Kajian Usaha Mikro Indonesia‛, Jurnal pengkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1, Hasil kajian deputi bidang pengkajian sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Gunatama Megah Business and Management Consultant.
Triyono  dan  Aedah,  S,2004,‛  Pengkajian  Pemusatan  Pengembangan Koperasi Bidang Pembiayaan Pada Tingkat Kabupaten/Kota ‚, Jurnal pengkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1, Hasil kajian deputi bidang
pengkajian sumberdaya UKMK bekerjasama dengan pengembangan pengelolaan Wirausaha-Universitas Indonesia (BPPWI-UI).
Ali,S,2006,‛  Pedoman  Teknis  Perkuatan  Permodalan  Koperasi  Dan  Usaha Kecil  Dan  Menengah  Di  Kawasan  Industri  Mentri  Negara  Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia ‚, Jurnal penkajian koperasi dan UKM nomor 2 tahun 1, Peraturan Mentri Negara Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  :  19/ Per/M.KUKMIVIII/2006, Jakarta.
Anonim,  (2006). The  Indonesia  Business  Forecast  Report. Business  Monitor International , Ltd Q3 2006.
Besanko, David, David Dranove, and Mark Shanley, (1995). Economics of Strategy .
Wiley.  Pearce  II,  John  A  and  Richard  B.  Robinson  Jr  .,  (2000). Strategic Management . Formulation, Implementastion, and Control. 7th Edition,
Irwin  McGraw-Hill.   Situmorang,   Johnny   W.,   (2005).   Pembangunan Nasional, Investasi, dan UKM. Majalah Infokop ISSN: 0126-813X, no 27 tahun XX 2005. Kementerian KUKM Jakarta.
Yip,  George  S.,  (1992). Total  Global  Strategy  .  Managing  for  Worldwide Competitive advantages. Prentice Hall.
Djelantik, A.A.M.,  1999 Estetika  Sebuah  Pengantar ,  Bandung  ..  Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia
Maksan,  Hadiyanto  1984 Teknologi  Penyamakan  1 ,  Yogyakarta  :  Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta
Mulia,TGS., and K.A.H. Hidding, 1983, Ensiklopedia Indonesia , Jakarta : PN Ictihar Baru Van Hoeven
Purnomo, Edy., 1992 Penyamakan Kulit Reptil, Yogyakarta : Kanisius
Sagio dan Samsugi, 1991, Wayang Kulit Gagrak Yogyakarta : Morfologi, Tatahan, Sunggingan dan teknik pembuatannya, Jakarta : CV. Haji Masagung
Soehadji,  M.,  1979, Desain  Kerajinan  dan  Masalahnya ,  Yogyakarta  :  Diktat, STSRI/ASRI
Thortenson, Practical leather Technologi , New york : RE. Krieger Publishing Company
Toekiyo, Soegeng, et al., 1987 Pengantar Seni Rupa, Surakarta : Akademi Seni Karawitan Indonesia
‚Design  Meet  Artisan‛ Craft  Revival  Trust ,  Artesanfas  de  Columbia  S.A., Unesco, 2005.
Adler Haymans Manurung, Wirausaha Bisnis Usaha Kecil Menengah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Enrico Vacetti, importir dari Karu, Milano, Italia. Wawancara pada tanggal 20 November 2008 di Kasongan Yogyakarta.
Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030 , Penerbit Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.
SP.    Gustami    1991,    Seni    Kriya    Indonesia    Dilema    Pembinaan    dan Pengembangannya, Jurnal Seni, Edisi 1/03 Oktober, BP. ISI. Yogyakarta.
Tika  Nurjaya  (ed.), Usaha  Kecil  Indonesia  Tinjauan  Tahun  2002  dan  Prospek Tahun 2003, Indonesia Small Business Research. P. XX.
Nugroho Heru, 2001, Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Khairuddin H, 1995, Filsafat Kota Yogyakarta, Yogyakarta, Liberty.
Muhadjir,  Noeng,  1998, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Yogyakarta,  Rake Sarasin.
Nugroho, (ed), 2002, Interpretasi Kritis Keistimewaan Yogyakarta , Jakarta,
Center for Critical Social Studies dan Forum Bulaksumur School of Thought.
Crask, Fox & Stout (1995), Marketing Research: Principle & Application, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Husnan,S.   &   Suwarsono,(1997), Studi   Kelayakan   Proyek, Edisi   ketiga, Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
Kotler,P (2005), Marketing Management, 12th Edition, New Jersey .. Prentice Hall Inc.
Rangkuti,   F.   (1999), Riset   Pemasaran, Cetakan   ketiga,   Yogyakarta:   PT Gramedia Pustaka Utama.
Umar,H.(1997), Studi   Kelayakan   Bisnis:   Manajemen,   Metode   dan   Kasus, Yogyakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## TENTANG PENULIS

## Latifah, SE, MSc.
Penulis bernama lengkap Latifah, SE, MSc. Lahir di Klaten pada 3 September 1968.  Menyelesaikan  sekolah  dasar  sampai  sekolah  menengah  pertama di  desa  kelahirannya  Cawas  Klaten  dan  melanjutkan  sekolah  menengah atasnya  di  SMA  Muhammadiyah  I   Jogjakarta.  Pada  tahun  1993  berhasil menyelesaikan studi strata satu pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas  Islam  Indonesia  Jogjakarta.  Kemudian  studi  lanjut  strata  dua dicapai pada tahun 1996 di  STIE IPWI Jakarta dengan mendapatkan gelar Magister Manajemen. Dalam upaya untuk mencapai linieritas pendidikan, pada thn 2013 berhasil menyelesaikan strata dua kembali bidang akuntansi pada FEB UGM.
Pengalaman kerja di bidang pendidikan dimulai pada thn 1995-1996 sebagai Ketua Program Studi Akuntansi, FE-UNISMA Bekasi Jawa Barat. Thn 2009- 2013  sebagai  Wakil  Rektor  II  Bidang  Administrasi  Keuangan,  SDM  dan Umum UP45 Jogjakarta. Thn 2013-sekarang sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik di Universitas yang sama.
Pengalaman  praktisi  dimulai  pada  thn  1988-1992  sebagai  Staf  keuangan PT  Asoka  Textile  Sebuah  perusahaan  asing  (India)  yang  bergerak  dalam bidang  perdagangan  textile  .  Kemudian  pada  tahun  1996-200  menjabat sebagai  Manager  akunting  PT  Yupi  Indo  Jelly  Gum  sebuah  perusahaan asing    (Jerman)    yang    bergerak    dalam    bidang    manufaktur    gula-gula. Penulis  juga  pernah  menjabat  sebagai  Asisten  manager  keuangan  PT Samatect  Indonesia  Sebuah  perusahaan  asing  (Jepang)  yang  bergerak dalam bidang manufaktur pembuatan produk baja pada tahun 2000-2001. Selanjutnya tahun 2002, menjabat sebagai Manager keuangan PT Marubeni Steel  Processing  Indonesia  yaitu  sebuah  perusahaan  asing  (Jepang)  yang bergerak  dalam  bidang  manufaktur  pembuatan  produk  baja.    Di  tahun 2003, menjabat sebagai Manager Operasional PT Solar Global International, sebuah  perusahaan  asing  (Lybia)  yang  bergerak  dalam  bidang  investasi, Sejak  2003  hingga  sekarang  menjabat  sebagai  Direktur      CV  Cagak  Mas, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang mekanikal dan elektrikal, sebagai Direktur pada CV Citra Catering, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa boga dan sebagai Direktur PT Wijaya Kencana,  sebuah  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  perdagangan tinplate
Pengalaman berorganisasi dimulai sejak tahun 2002 sebagai bendahara pada The International Institute Islamic Thought Indonesia, sebagai Ketua pada organisasi  Koperasi  Al-Hidayah  dimana  keduanya  masih  dijabat  hingga sekarang. Pernah menjabat sebagai Sekretaris pada organisasi Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2004 sampai 2008. Menjadi leader sejak tahun 2009 hingga sekarang pada organisasi International Award for Young People.
Penulis  memiliki  pengalaman  melakukan  kajian  ilmiah  Downstream Multiplier  Effect  Pengembangan  Gas  Terpadu  Unitisasi  Lapangan Jambaran/Tiung  Biru  dan  Cendana  di  tahun  2013  yang  dikelola  oleh  PT. Pertamina  EP  Cepu  selaku  K3S  sebagai  Tenaga  Ahli  Bidang  Ekonomi. Pada  tahun  2012  melakukan  Kegiatan  Kajian  Sosial  Ekonomi  Masyarakat dan  POFD  Lapangan Migas  Tampi    di  Kabupaten  Musi  Rawas  -  Propinsi Sumatera  Selatan,  yang  dikelola  oleh  PT.  Seleraya  Marangin  Dua  (SMD) selaku K3S sebagai Ketua Tim. Pada tahun yang sama melakukan Kegiatan Kajian  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  dan  POFD  Tapian  Timur  di  Propinsi Kalimantan Selatan, yang dikelola oleh PT. Pertamina EP selaku K3S sebagai Ketua Tim dan Kegiatan Kajian   Sosial Ekonomi   & Plan Of Development (PFD)  Lapangan  Migas  Pandan  –  Kabupaten  Musi  Rawas  –  Sumatera Selatan sebagai Tenaga Ahli Bidang Komersial dan Keekonomian.
Karya yang dipublikasikan dalam satu tahun terakhir antara lain Pengaruh Variabel Perceived of Enjoyment dan Attitude terhadap Pemanfaatan Visal Hotel Program di Jurnal Research Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi FE UNISMA. Pengaruh Sistem Perpajakan, Audit Pajak, Sanksi Perpajakan, dan  Akuntabilitas  terhadap  Tax  Compliance  di  Jurnal  Maksipreneur  FE Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.

## Dra. Ambar Lukitaningsih,MM
Ambar  lukitaningsih,  lahir  di  Yogyakarta  17  Mei  1965.  Memperoleh  gelar Program Magister Manajemen tahun 1997 dari Universitas Islam Indonesia dalam  bidang  ekonomi   dan  sekarang  masih  menyelesaikan  studi  lanjut program doktoral di Universtas Islam Indonesia.  Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Direktorat Ekonomika dan Bisnis, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Staf Pengajar mata kuliah Manajemen Pemasaran, Komunikasi Bisnis di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Selain mengajar  juga  aktif  melakukan  berbagai  penelitian  tentang  pariwisata, menulis  artikel  di  jurnal  nasional,memberikan  pendampingan  pada  pos daya, serta memberikan pelatihan perbankan di Pusat Trainning Perbankan DIY.

## Dra. Eny Sulistyowati,MM
Lahir  di  Magetan,  1  Januari  1965.    Menyelesaikan  studi  S1  pada  Fakultas Ekonomi  Jurusan  Manajemen  UP  45  Yogyakarta,  dan  S2  pada  Program Magister  Manajemen  STIE  Mitra  Indonesia.      Saat  ini  menjabat  sebagai Ketua  Program  Studi  Manajemen  pada  Fakultas  Ekonomi  UP  45.    Selain mengajar juga aktif dibeberapa penelitian dan menjadi traineer pelatihan.

## Yuli Kurniyati, SE, MM
Dosen Tetap Universitas Proklamasi 45 sejak tahun 1996 sampai sekarang, Sarjana  Ekonomi  Manajemen  Universitas  Proklamasi  45  tahun  1994, Magister  Management  STIE  Mitra   Indonesia   tahun  2004,  tertarik  pada bidang  manajemen  koperasi;  jabatan  akademik  Lektor.  Sejak  tahun  2010 telah  lulus  sertifikasi  dosen      dan  dinyatakan  sebagai  dosen  profesional bidang  studi  manajemen.  Karya  terpilih  :  MODEL  PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DAN  PEMROGRAMAN  AJAX  UNTUK  PENGUATAN  LEMBAGA KEUANGAN  MIKRO  BERBENTUK  KOPERASI  PEDESAAN  (Hibah StraNas  DP2M  Dikti  selama  2  tahun  );  Peranan  KUD  dalam  Upaya Peningkatan   Pendapatan   Usaha  Tani;  PERANAN  KEWIRAUSAHAAN KOPERASI  DALAM  MENCIPTAKAN  KEUNGGULAN  BERSAING (COMPETITIVE  ADVANTAGES  )  KOPERASI;  PEARLS:  seperangkat  alat monitoring dan evaluasi Kinerja keuangan koperasi kredit

## Drs. Bambang Sugeng Dwiyanto, MM
Lahir di Purworejo, 2 April 1961. Adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas   Proklamasi   45.   Sebagai   peneliti   telah   mempublikasikan tulisan  di  berbagai  jurnal.  Pernah  menduduki  berbagai  jabatan  struktural di  fakultas  dan  universitas,  kini  adalah  kepala  KPM  (Kantor  Penjaminan Mutu)  Universitas  Proklamasi  45.  Bidang  kajian  yang  ditekuninya  adalah manajemen keuangan dan manajemen operasional.

## Drs. Jemadi, MM
Lahir  di  Kulonprogo,  20  September  1963.  Adalah  dosen  tetap  dengan pangkat  lektor  di  Prodi  Manajemen  Fakultas  Ekonomi  Universitas Proklamasi  45  Yogyakarta.  Lulus  S1  Fakultas  Ekonomi  UP45  tahun  1989, dan  menyelesaikan  S2  dari  STIE  Mitra  Indonesia  tahun  1999.  Pernah menjabat  berbagai  jabatan  struktural,  seperti  Ketua  Jurusan  Manajemen, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi,  Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kini menjabat sebagai Kepala LPPM  Universitas  Proklamasi  45.  Telah  melakukan  banyak  penelitian, baik  penelitian  mandiri  maupun  penelitian  yang  didanai  oleh  Kopertis, Dikti, instansi pemerintah, serta swasta. Minat kajiannya adalah di bidang manajemen operasi dan telah mempublikasikan karya-karyanya di berbagai jurnal.

## Vertasius Sanjaya Nugraha, A.Md, S.Pd, M.Pd
Lahir  di  Sleman  memperoleh  gelar  Ahli  Madya  (A.Md)  dari  Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta pada Jurusan Teknologi Barang Jadi, gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di peroleh dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa Yogyakarta pada Jurusan Pendidikan Seni Rupa sedangkan gelar (M.Pd) di peroleh  dari  Universitas  Negeri  Yogyakarta  pada  program  Pasca  Sarjana denganmengambilProgramStudiPendidikanTeknologiDankejuruan(PTK). Pengalaman bekerja pertama kali di Perusahaan Sepatu anak-anak Di PT.Difta Sunrise  Surabaya  bagian  Development,  mengajar  di  SMIK  Yogyakarta, menjadi  Tenaga  Penyuluh  Lapangan    Industri  Di  Dinas  Perindustrian Kota  Madya  Yogyakarta  dan  mulai  dari  tahun  1995  sampai  dengan sekarang  menjadi  staf  pengajar  di  Akademi  Teknologi  Kulit  Yogyakarta.

## Tutuk Ari Arsanti, SE.,M.Si.
Lahir  di  Salatiga  16  Februari  1978,  lulus  S1  prodi  Manajemen  UKSW tahun 2001 dan lulus S2 di program Magister Sains FEB UGM tahun 2007 untuk  kepakaran  MSDM.  Mengajar  di  program  profesional  untuk  prodi Manajemen Perusahaan UKSW dari 2001-2010. Selanjutnya menjadi dosen pada  Fakultas  Ekonomika  dan  Bisnis  pada  Universitas  yang  sama  dari tahun 2010 sampai sekarang.

## Drs. Totok Danangdjojo, MM.
Lahir  di  Yogyakarta  24  Juni  1953,  Lulus  S1  di  UGM  dan  lulus  S2  di  STIE Mitra  Indonesia.  Masa  kerja  di  Universitas  Proklamasi  dari  tahun  1985 sampai sekarang. Selain itu pernah mengajar S2 di AUBANK Solo selama 2 semester dan UAD Ekonomi selama 6 Tahun. Jabatan struktural mulai  dari Kabag Kemahasiswaan dan Alumni, Pembantu Dekan III selama 2 periode, Kaprodi selama 1 periode, dan Wakil Dekan 1 selama 1 periode. Menekuni kewirausahaan dalam bidang percetakan dari tahun 1987 sampai sekarang.

## MITRA BEBESTARI
Ucapan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  diberikan kepada mitra bebstari yang telah menjadi penelaah bagi jurnal Maksipreneur Volume III Nomor 1, Desember 2013. Berikut adalah daftar mitra bebestari yang telah berpartisipasi:
Prof.  Dr.  M.  Dawam  Rahardjo ( Universitas  Proklamasi  45 ),  untuk  telaah ekonomi dan koperasi
Prof.  Dr.  Ir.  Herman  Agustiawan,  M.Sc. ( Dewan  Energi  Nasional ),  untuk telaah ekonomi dan energi
Prof. Dr. R. Andi Soelarso, M.Si. ( Universitas Jember ) , untuk telaah ekonomi dan manajemen
Prof. Dr. Kustim Wibowo, MIS ( Indiana University of Pennsylvania ), untuk telaah sistem dan teknologi Informasi
Dr.  Rezki  Anindhito,  M.Sc. ( Universitas  Bina  Nusantara ),  untuk  telaah ekonomi, energi dan keuangan
Dr. H. Slamet Sutrisno, MM, M.Si. ( Universitas Krisna Dwi Payana ), untuk telaah ekonomi manajemen
Ir.   Bambang   Irjanto,   MBA ( Universitas   Proklamasi   45 ),   untuk   telaah kewirausahaan dan ekonomi kreatif

## KEBIJAKAN EDITORIAL DAN PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

## KEBIJAKAN EDITORIAL
1.  Jurnal diterbitkan 2 (dua) kali dalam satu tahun oleh Fakultas Ekonomi UP45  (Universitas  Proklamasi  45)  Yogyakarta  pada  bulan  Juni  dan Desember
2.  Jurnal  menerima  artikel  hasil  penelitian  maupun  non-penelitian  yang mengkaji  permasalahan  manajemen,  koperasi,  kewirausahaan,  dan ekonomi secara umum.
3.  Naskah  artikel  bisa  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  ataupun  bahasa Inggris  dengan  memeperhatikan  kaidah  kebahasaan  yang  baik  dan benar.
4.  Naskah adalah hasil karya penulis yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
5.  Pnentuan kelayakan artikel yang dimuat melelui proses blind review oleh Penyunting Pelaksana. Artikel yang tidak layak untuk dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
6.  Pengiriman naskah paling lambat diterima 1 bulan sebelum diterbitkan untuk  setiap  edisi.  Keterlambatan  penerimaan  naskah  akan  diterbitkan pada periode berikutnya.

## PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL
1.  Sistematika Penulisan
a.  Judul,  ditulis  secara  ringkas  dan  jelas  dengan  panjang  judul  tidak lebih dari 12 kata atau 90 karakter.
b.  Nama penulis, dicantumkan di bawah judul. Di bawah nama penulis dicantumkan unit kerja atau instansi beserta alamat email.
c.  Abstrak,  ditulis  dalam  bahsa  Inggris  dan  bahasa  Indonesia  dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata yang berisi intisari tulisan atau ide-ide pokok tulisan.
d. Keywords , terdiri atas sekita lima kata kunci yang dipisahkan dengan koma.
e.  Isi  Tulisan/  Naskah,  mencakup:  pendahuluan,  kerangka  teoritis, metode  penelitian,  hasil  penelitian,  pembahasan,  serta  simpulan, implikasi  dan  saran.  Tulisan  bisa  dilengkapi  dengan  tabel,  gambar, dan ilustrasi linnya jika diperlukan.
f.  Ucapan  terima  kasih  atau  penghargaan  (acknowledgement),  jika diperlukan.
g.   Daftar Pustaka
2.  Naskah  diketik  menggunakan microsoft word dengan  ketentuan  sebagai berikut:  ukuran  kertas  A4,  spasi  1,5,  huruf  ( font ) Times  New  Roman (12  poin),  naskah  diserahakan  dalam  bentuk softcopy berikut  2  (dua) eksemplar hardcopy .
3.  Jurnal halaman naskah, termasuk tabel, gambar, dan ilustrasi lain adalah 15 sampai 20 halaman kwarto.
4.  Ketentuan lain:
a.  Judul  tabel,  gambar,  dan  ilustrasi  lain  diberi  nomor  dan  diletakan rata tengah. Judul tabel diletakkan di atas, judul gambar dan ilustrasi lain diletakkan di bawah.
b.  Jika  tabel,  gambar,  atau  ilustrasi  lain  merupakan  kutipan,  sumber kutipan disebutkan di bawahnya.
c.  Kutipan  dalam  bentuk  teks  sebaiknya  ditulis  dengan  menyebutkan nama  akhir  penulis,  tahun,  dan  nomor  halaman  (jika  dipandang perlu).
Contoh: -   (Kotler, 2009:143) -   (Kotler (2009:143) mengatakan bahwa...
d.      Daftar  pustaka  disusun  secara  alfabetis  yang  berisi  nama  penulis (nama  belakang  ditulis  lebih  dahulu,  dan  dipisah  dengan  tanda koma),  diikuti  tahun  publikasi,  judul  artikel  atau  buku  teks,  nama jurnal atau penerbit, edisi, kota.
Contoh penulisan daftar pustaka:
-   Yustika,   Ahmad   Erani.   2003. Negara   Versus   Kaum   Miskin . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-   Wahono, Francis, 2008, ‚Kedaulatan Pangan: Agri-culture bukan Agri-business‛,  dalam  Suharman  (Ed.) Bunga  Rampai  Pemikiran Pedesaan ,   2002-2008   (Yogyakarta:   Pusat   Studi   Pedesaan   dan Kawasan [PSPK] UGM, 2008.
-   Donohue,  John  J.  dan  Steven  D.  Levitt,  2004,  ‚ The  Impact  of Legalized Abortion on Crime ‛ dimuat dalam The Quarterly Journal of Economics, Vol CXVI, May 2001, hal. 379-420.