PARATE EKSEKUSI PADA HAK TANGGUNGAN DALAM KAJIAN BIAYA SOSIAL (SOCIAL COSTS THEORY)

## -Dyah Anggraeni-

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  pemenuhan social  costs  theory saat  pemberian  hak  parate eksekusi  terhadap  pemegang  hak  tanggungan,  dan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap kreditur  pemegang  hak  tanggungan.  Rumusan  masalah  yang  diuji  dalam  pembahasan,  yakni:  apakah pemberian  hak  parate  eksekusi  terhadap  pemegang  hak  tanggungan  memenuhi  teori social  costs ?,  dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian ini menghasilkan: 1) Hak parate eksekusi terhadap pemegang hak  tanggungan  memenuhi  unsur  teori Social  Costs ,  hal  ini  dikarenakan  pihak  kreditor  sudah  seharusnya diberikan  suatu  hak  oleh  debitor  kepadanya  atas  adanya  wanprestasi,  pihak  debitor  bertanggungjawab  atas sebuah wanprestasi yang dia lakukan maka pihak kreditor diberikannya hak parate eksekusi terhadap sebuah jaminan, dan 2) Perlindungan hukum terhadap debitur pemberi hak tanggungan dalam perspektif UU No. 8 tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dan  perlindungan  penentuan  nilai  limit  lelang  jaminan  hak tanggungan.  Alasan  yuridis  perlawanan  debitur  pemberi  hak  tanggungan  berdasarkan  penjelasan  pasal  6 UUHT,  dimana  hak  menjual  atas  kekuatan  sendiri  tidak  dimaksudkan  secara ex  lege tetapi  atas  dasar diperjanjikan terlebih dahulu.
Kata kunci: Parate Eksekusi, Hak Tanggungan, Biaya Sosial

## Abstract
The research aims to determine the fulfillment of social costs theory when granting parate execution rights to the holders of the mortgage rights, and to determine the form of legal protection for the creditors of the holders of the mortgage rights. The formulation of the problem tested in the discussion, namely: does the granting of parate execution rights to the holders of the mortgage rights meet the theory of social costs ?, and what is the form of legal protection for the creditors of the mortgage holders ?. The research method used is normative research. This research results: 1) The right of execution parate to the holder of the mortgage rights meets the elements of Social Costs theory, this is because the creditor should have been given a right by the debtor to him for default, the debtor is responsible for a default that he did then the creditor was given the right parate execution of a guarantee, and 2) Legal protection of the debtor giving the right of dependents in the perspective of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and protection of determining the value of guaranteed mortgage rights limit. The juridical reason for the resistance of the debtor granting the mortgage is based on the explanation in Article 6 of the UUHT, where the right to sell on his own strength is not intended ex lege but on the basis of an agreement first.
Key words: Execution Parate, Mortgage Rights, Social Costs

## PENDAHULUAN
Arus  globalisasi  mempunyai  dampak positif bagi pembangunan, hal ini tercermin dari banyaknya  kegiatan  perekonomian  baik  pada masyarakat  kelas  atas  sampai  bawah  yang cenderung meningkat. Dalam kegiatan perekonomian tersebut tentu diperlukan adanya permodalan  terutama  dalam  hal  pendanaan untuk  mendukung  dalam  memproduksi  barang maupun jasa tersebut.
Dalam  hal  pembiayaan  tersebut  peran masyarakat sangatlah besar, hal ini dikarenakan negara  tidak  bisa  seluruhnya  menyediakan modal  bagi  masyarakat,  pembiayaan  diperoleh
dana masyarakat itu sendiri, yaitu melalui dana yang  dihimpun  oleh  masyarakat  melalui perbankan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat  berupa  pemberian  kredit  guna memperoleh  sesuatu  yang  lebih  produktif  lagi. Modal  yang  bersumber  dari  perkreditan  inilah yang  saat  ini  penting  dilakukan,  karena pembiayaan ini bersifat riil.
Modal  berupa  pembiayaan  perkreditan  ini salah  satu  alternatif  yang  paling  banyak digunakan adalah dari pihak bank. Bank sebagai penghimpun  dana  masyarakat  salah  satu tugasnya  adalah  menyalurkan  dana  yang dihimpun  tersebut  kembali  ke  masyarakat  agar
kegiatan  ekonomi  dalam  masyarakat  bisa bergairah  dan  meningkat.  Dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 1
Perbankan  dalam  menyalurkan  kredit tersebut  wajib  mempunyai  keyakinan  atas kemampuan  dan  kesanggupan  debitur  untuk melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Hal  utama  dalam  memberikan kredit  adalah  keyakinan  bank    sebagai  kreditur terhadap debitur.
Untuk  memperoleh  keyakinan  tersebut, bank  harus  melaksanakan  penilaian  seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek  usaha  debitur  atau  dalam  praktik perbankan  dikenal  dengan  istilah  the five  C’s yang  terdiri  dari  unsur Character,  Capacity, Capital, collateral dan Condotion of economic
Setelah terjadi kesepakatan antara kreditur  dan  debitur  dalam  pemberian  kredit, maka  untuk  memperoleh  kesepakatan  tersebut pastinya sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak.  Kesepakatan  yang  diambil  tentunya antara  kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang dirugikan  atau  bahkan  menempatkan  porsi kenyamanan  masing-masing.  Namun  disaat nanti  ada  hal-hal  yang  tidak  dimungkinkan terjadi,  misalnya  kredit  macet  atau  debitur wanprestasi,  maka  sudah  jelas  pihak  kreditur akan  melakukan  langkah-langkah  yang  sudah disepakati  diawal  perjanjian.  Dengan  kata  lain, kreditur  sengaja  dirugikan  oleh  pihak  debitur, karena  terjadinya  kredit  macet  tersebut.  Hal tersebut  memiliki  arah  substansi  yang  sama dengan  teori  biaya  sosial  atau ‘Social  Costs Theory’ ,  yang  mana  dari  sebuah  kegiatan  jual beli  ada  pihak  yang  dirugikan  dengan  barang yang  dijual  dan  pihak  penjual  harus  membayar biaya  kerugian  tersebut.  Jika  teori  tersebut diberlakukan  dalam  kegiatan  utang  piutang,
1 Lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
maka  pihak  yang  berhutang  wajib  memberi biaya  (lainnya)  kepada  pemberi  utang  atas perilaku wanprestasi dari pihak yang berhutang.
Ketidakefisiensian dari usaha pihak Debitor telah  menimbulkan  biaya  sosial  ( social  costs ), baik  dalam  dimensi  ekonomi  makro  hal  ini dikarenakan bias menimbulkan beban ekonomi, maupun  biaya sosial  ( social  costs )  dalam  skala ekonomi mikro perbankan. Biaya social ( social costs ) dalam skala mikro perbankan, bahwasannya dalam setiap keterlambatan pembayaran atau bahkan berhenti membayarnya pihak  Debitor  maka  akan  sangat  mengganggu rencana  investasi  maupun  rencana  pemberian kredit bank kepada pihak calon Debitor lainnya. Sehingga menimbulkan biaya bagi calon Debitor yang  baru  karena  pencairan  kredit  yang dijanjikan oleh pihak Bank mengalami kemunduran  waktu.  Bahkan  dalam  kondisi tertentu  membawa  akibat  hukum  terhadap penilaian  kesehatan  Bank  itu  sendiri  yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Agunan  sebagai  bentuk  penyelesaian alternatif kewajiban pihak Debitor kepada pihak Bank juga masih menyisakan sedikit permasalahan.  Hal  ini  dikarenakan  didalam rezim  lama  yaitu  rezim  hipotek,  bahwasannya prosedur untuk pihak Kreditor dalam melaksanakan  pelelangan  agunan  dari  Debitor memiliki waktu lumayan panjang sehingga tidak bias  segera  menyelesaikan  permasalahan  yang harus dihadapi oleh pihak Bank. Politik Hukum yang  diambil  oleh  pembentuk  peraturan perundang-undangan  dalam  hal  ini  Pasal  6 Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  dimana memberikan  hak  kepada  pihak  Kreditur  untuk melikuidasi barang agunan yang telah dijaminkan  dari  pihak  Debitor  pada  sebuah perjanjian  melalui  lelang  pada  pada  Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL) tanpa  melalui Keputusan  Pengadilan adalah  salah  satu  pengejawantahan  dari  Teori Biaya Sosial ( Social Costs ) itu sendiri.
Dari  gambaran  diatas  merupakan  sesuatu yang  ideal  dalam  pemberian  kredit,  tapi  dalam
rangka  mengimplementasikan  prinsip  kehati- hatian  bank  ( Principle  of  Prudential  Bank ), maka  hampir  setiap  pinjaman  selalu  meminta agunan atau jaminan dari debitur. Hal ini terjadi karena  pihak  bank  beralasan  bahwa  jika  suatu kredit dilepas tanpa agunan akan memiliki risiko yang  sangat  besar,  jika  proyek  bidang  usaha yang  dibiayai  mengalami  kegagalan  atau kerugian  dan  debitur  tidak  mampu  lagi  untuk membayarnya, maka pihak bank akan dirugikan sehingga  mengakibatkan  kredit  macet.  Dengan adanya  jaminan,  pihak  kreditur  merasa  aman sehingga  dapat  menarik  kembali  dana  yang disalurkan  dengan  memanfaatkan  jaminan tersebut.
Dalam  praktek  perkreditan  memberikan agunan  berupa  barang  tidak  bergerak  berupa tanah,  yang  merupakan  paling  diminati  karena secara  ekonomis  harga  tanah  dari  waktu  ke waktu  mempunyai  nilai  yang  semakin  tinggi. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (UUPA),  telah  diatur  suatu  lembaga jaminan hak atas tanah atau tanah dan bangunan yang  disebut  dengan  Hak  Tanggungan,  yang pengaturannya  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan suatu  undang-undang.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  atau  Tanah  dan  Bangunan,  serta  benda- benda  yang  berada  diatas  tanah  atau  tanah  dan bangunan.
Eksekusi jaminan Hak Tanggungan merupakan  langkah  terakhir  yang  dilakukan kreditor  selaku  penerima  Hak  Tanggungan apabila debitur selaku pemberi Hak Tanggungan cidera janji (wanprestasi). Pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  atas Tanah  serta  Benda-Benda  yang  Berkaitan dengan  Tanah  adalah  dengan  mengatur  model eksekusi  secara  variasi  sehingga  para  pihak dapat memilih eksekusi sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan, 2000, hal. 440.
Pasal 20 UUHT yang mengatur tentang macam- macam pelaksanaan eksekusi, yaitu: 2
1. Parate Eksekusi Hak Tanggungan;
2. Eksekusi Titel Eksekutorial Hak Tanggungan;
3. Penjualan sukarela dibawah tangan.
Disamping  pelaksanaan  eksekusi  tersebut di atas, Undang-Undang Hak Tanggungan juga memberikan  perlindungan  kepada  kreditor apabila  debitornya  wanprestasi,  yaitu  melalui Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan. Menurut  ketentuan  dalam  Pasal  6  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  tersebut  dinyatakan apabila debitor wanprestasi (cidera janji), maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Pelaksanaan lelang melalui Pasal 6 maupun Pasal  11  (2)  butir  e  Undang-Undang  Hak Tanggungan tentunya tanpa melalui pertolongan hakim  ataupun  tanpa fiat  eksekusi dari pengadilan.  Secara  teoritis  pasal  tersebut terkendala  dengan  Pasal  26  Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa:
“Selama belum ada peraturan perundang- undangan  yang  mengaturnya,  dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan  mengenai  eksekusi  hypotheek yang  ada  pada  mulai  berlakunya  undang- undang  ini,  berlaku  terhadap  eksekusi tanggungan.”
Sehingga  untuk  “sementara”  sebelum  ada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur eksekusi Hak Tanggungan, maka eksekusi Hak Tanggungan  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal 224  HIR.  Adapun  pelaksanaan  parate  eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 20(1) butir a jo., Pasal 10 jo., Pasal 11(2) butir e Undang-Undang Hak  Tanggungan,  belum  mempunyai  landasan yuridis yang jelas.
Sedangkan dengan adanya Undang-Undang Hak  Tanggungan  dapat  kiranya  mempermudah pihak  kreditur  untuk  mengeksekusi  jaminan
apabila  pihak  debitur  tidak  dapat  memenuhi kewajibannya/tidak  berprestasi.  Hal  ini  sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan  Nomor  4  tahun  1996,  bahwa  hak tanggungan  sebagai  lembaga  hak  jaminan  atas tanah  yang  kuat  mempunyai  ciri-ciri:  1) Memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  atau mendahului  kepada  pemegangnya;  2)  Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun  obyek  itu  berada;  3)  Memenuhi  asas spesialis dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan; 4)Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
Dengan    demikian  perlulah  dicermati bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  berdasarkan Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 sehingga dapat benar-benar sebagai  jalan  bagi  pihak  kreditur  untuk  dapat mengembalikan dana yang dipinjam oleh pihak debitur yang wanprestasi.
Berdasarkan  kejadian  dilapangan  selama penulis  menjalankan  tugas  pelayanan  lelang pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang (KPKNL) Malang, salah satu jenis lelang yang  dapat  dilayani  KPKNL  adalah  lelang eksekusi  Pasal  6  UUHT  yang  teknisnya sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6  angka  5 Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara Nomor  PER-02/KN/2017  tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Pada jenis tersebut, tidak diperlukan dokumen kelengkapan persyaratan  lelang  berupa  fiat  eksekusi  atau putusan  atau  penetapan  dari  pengadilan  negeri. Selain itu yang bertindak sebagai pemohon dan penjual adalah kreditor, bukan pengadilan. Perlu juga penulis sampaikan bahwa pada tahun 2016 dari  frekwensi  lelang  yang  telah  dilaksanakan KPKNL  Malang,  lelang  Pasal  6  UUHT mendominasi  frekwensi  pelaksanaan  lelang dengan jumlah kurang lebih 85% (delapan puluh lima persen), sedangkan jumlah lelang eksekusi pengadilan  adalah  sebanyak  2%  (dua  persen). Secara nasional demikian juga, frekwensi lelang didominasi  lelang  eksekusi  Pasal  6  UUHT.
3 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum . Bandung: Alumni., 2002. Hlm. 22.
Penjelasan ini tentunya sedikit dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana  disebutkan diatas, bahwa parate eksekusi Hak Tanggungan dalam  praktek  sebenarnya  telah  dilaksanakan dengan  cara  penjualan  lelang  langsung  melalui KPKNL, tentunya bagi penulis sebagai praktisi pelayan  lelang  dengan  tambahan  pernyataan tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka diperoleh  rumusan  masalah  sebagai  berikut,  1) Apakah pemberian hak parate eksekusi terhadap pemegang  hak  tanggungan  memenuhi  Teori Social  Costs?,  dan  2)  Bagaimana  bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang  hak  tanggungan?.  Sejalan  dengan rumusan  masalah  yang  diteliti,  maka  tujuan penelitian  tersebut  adalah  untuk  mengetahui pemenuhan  Teori  Social  Costs  saat  pemberian hak  parate  eksekusi  terhadap  pemegang  hak tanggungan  serta  untuk  mengetahui  bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pemberian Hak Parate Eksekusi
Terhadap  Pemegang  Hak  Tanggungan
Memenuhi Teori Social Costs
a. Konsep  Yuridis  Terkait  Hak  Parate Eksekusi
Sebetulnya isilah “parate executie” secara implisit  tidak  pernah  tertuang  dalam  peraturan perundang-undangan.  Istilah “parate executie” sebagaimana yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka,  secara  etimologis  berasal  dari  kata “paraat” artinya siap ditangan, sehingga parate executie dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap  di  tangan.  Menurut  kamus  hukum, parate executie mempunyai  arti  pelaksanaan  yang langsung  tanpa  melewati  proses  (pengadilan atau hukum). Pengertian parate eksekusi adalah melakukan  sendiri  eksekusi  tanpa  bantuan  atau campur tangan pengadilan atau hakim. 3 Menurut Subekti, dikatakan bahwa parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang  menjadi  haknya  (dalam  arti  tanpa
perantaraan hakim), sedangkan menurut Sudarsono  dikatakan  bahwa  parate  eksekusi adalah  pelaksanaan  langsung  tanpa  melalui proses pengadilan; eksekusi langsung yang biasa dilakukan  dalam  masalah  gadai  sesuai  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam  perjanjian. 4 Kalau istilah parate eksekusi secara implisitnya tidak  terdapat  di  dalam  peraturan  gadai  dan hipotik,  tetapi  dalam  UUHT  istilah  tersebut secara implisit justru tersurat dan tersirat dalam UUHT.  Khususnya  diatur  dalam  Penjelasan Umum angka 9 UUHT, yang menyebutkan:
“Salah  satu  ciri  Hak  Tanggungan  yang kuat  adalah  mudah  dan  pasti  dalam pelaksanaan  eksekusinya,  jika  debitor cidera  janji.  Walaupun  secara  umum ketentuan  tentang  eksekusi  telah  diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus  ketentuan  tentang  eksekusi  Hak Tanggungan  dalam  undang-undang  ini, yaitu  yang  mengatur  lembaga  “parate executie”  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  224  Reglement  Indonesia  yang diperbarui (Het Herziene Inlands Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum  Untuk  Daerah  Luar  Jawa  dan
Madura  (Reglement  tot  Regeling  van  het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura)……”.
Penjelasan  umum  tersebut  diatas,  maksud Pembentuk  UUHT  menyatakan  meskipun  pada dasarnya  eksekusi  secara  umum  diatur  oleh Hukum Acara Perdata, namun untuk membuktikan  salah  satu  ciri  Hak  Tanggungan terletak  pada  pelaksanaan  eksekusinya  adalah mudah dan pasti. Oleh karenanya secara khusus ketentuan  eksekusi  Hak  Tanggungan  diatur tentang  lembaga  parate  eksekusi.  Sebelum melanjutkan  maksud  pembentukan  UUHT, terlebih  dahulu  mencari  pengaturan  parate eksekusi dalam UUHT, maka dasar berpijaknya adalah pada pengaturan mengenai eksekusi Hak
4 Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum. Jakarta: Grasindo.
5 Bernard  Arief  Sidharta, Refleksi  tentang  Struktur Ilmu  Hukum:  Sebuah  penelitian  tentang  Fundasi
Tanggungan, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT.
Dapat  diperhatikan  pula  ketentuan  yang terdapat  dalam  Pasal  6  UU  No.  4 Tahun  1996, yang  menentukan bahwa apabila debitor cidera janji,  pemegang  hak  tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  hak tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan  umum,  serta  mengambil  pelunasan piutangnya  dari  hasil  penjualan  tersebut. Maksud  ketentuan  ini  memberikan  hak  bagi pemegang  hak  tanggungan  untuk  melakukan parate  eksekusi,  sehingga  pemegang  hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan saja  dari  pemberi  hak  tanggungan,  tetapi  juga tidak  perlu  meminta  penetapan  dari  pengadilan setempat dimana objek hak tanggungan berada, apabila akan melakukan eksekusi atas objek hak tanggungan  yang  menjadi  jaminan  hutang debitor  dalam  hal  debitor  cidera  janji  atau wanprestasi. 5 Pemegang  hak  tanggungan  dapat langsung  datang  dan  meminta  kepada  Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek  hak  tanggungan  yang  bersangkutan, karena  kewenangan  pemegang  hak  tanggungan pertama merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan yang dimiliki demi hukum), maka kepala kantor lelang negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.
Dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996,  disebutkan  bahwa  hak  untuk  menjual objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan  diutamakan  yang  dipunyai  oleh pemegang  hak  tanggungan  atau  pemegang  hak tanggungan  pertama  dalam  hal  terdapat  lebih dari  satu  pemegang  hak  tanggungan.  Hak tersebut  didasarkan  pada  janji  yang  diberikan oleh  pemberi  hak  tanggungan  bahwa  apabila debitur  cidera janji,  pemegang  hak  tanggungan berhak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan melalui  pelelangan  umum  tanpa  memerlukan persetujuan  lagi  dari  pemberi  hak  tanggungan
Kefilsafatan  dan  Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 65.
dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan  tetap  menjadi  hak  pemberi  hak tanggungan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa hak untuk menjual objek hak tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  kedudukan  diutamakan  yang dimiliki  oleh  pemegang  hak  tanggungan,  atau oleh pemegang hak tanggungan pertama dalam hal  terdapat  lebih  dari  satu  pemegang  hak tanggungan.
Oleh  karenanya  dapat  dipahami  tujuan pembentukan UUHT untuk membentuk lembaga  parate  eksekusi,  selain  memberikan saran  yang  memang  sengaja  diadakan  bagi kreditur  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama untuk  mendapatkan  kembali  pelunasan  piutang nya  dengan  cara  mudah  dan  murah,  dengan maksud  untuk  menerobos  formalitas  hukum acara,  di  satu  sisi  tujuan  pembentukan  parate eksekusi  secara  undang-undang  ( ex  lege ), dengan  maksud  untuk  memperkuat  posisi  dari kreditor  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama dan  pihak-pihak  yang  mendapatkan  hak  dari padanya.
b. Pemberian Hak Parate Eksekusi
Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4
Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  apabila debitur Cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan tersebut. Di sini pemegang  Hak  Tanggungan  dapat  melakukan parate eksekusi artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan  dari  pemberi  Hak  Tanggungan, ataupun juga tidakperlu meminta penetapan dari pengadilan  negeri  setempat  apabila  akan melakukan  eksekusi  Hak  Tanggungan  atas obyek jaminan debitur dalam hal debitur cidera janji.  Pemegang  Hak  Tanggungan  dapat
6 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Tania  Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat  dan  Teori  Hukum. Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 2001, hlm 22.
langsung meminta kepada kepala Kantor Lelang untuk  melakukan  pelelangan  atas  obyek  Hak Tanggungan yang bersangkutan.
Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas  kekuasaan  sendiri  merupakan  salah  satu perwujudan  dari  kedudukan  diutamakan  yang dimiliki  oleh  pemegang  Hak  Tanggungan pertama  dalam  hal  terdapat  lebih  dari  satu pemegang  Hak  Tanggungan.  Pada  hipotik  juga dikenal  adanya  parate  eksekusi,  hanya  terdapat perbedaan  dengan  parate  eksekusi  dari  Hak Tanggungan. Pemegang hipotik hanya mempunyai  hak  untuk  melakukan  parate eksekusi apabila sebelumnya telah diperjanjikan dalam  akta  pemberian  hipotiknya.  Sedangkan pada Hak Tanggungan pemegang Hak Tanggungan  mempunyai  hak  untuk  melakukan parate eksekusi karena demi hukum telah diatur oleh  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan. 6
Sertipikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang  diterbitkan  oleh  Kantor  Pertanahan Nasional  dan  dimuat  juga  irah-irah  “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha Esa ”,  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang  mengenai  hak  atas  tanah.  Dengan demikian  untuk  melakukan  eksekusiterhadap Hak  Tanggungan  yang  telah  dibebankan  atas tanah  dapat  dilakukan  tanpa  harus  melalui proses  gugat  menggugat  apabila  debitur  cidera janji (wanprestasi). 7
Dalam  melakukan  pelelangan  terhadap obyek  hak  tanggungan  oleh  Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  sudah dapat  dilakukan  melalui  lelang  elektronik  atau yang  disebut  dengan  e-Auction.  Pelaksanaan Lelang  Melalui  Internet  (e-Auction)  pada Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN) merupakan  inovasi  yang  berkelanjutan  dan merupakan  salah  satu  indikasi  kemajuan  suatu
7 Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Hukum  Perdata: Hukum Benda . Yogyakarta: Liberty. 1981, hlm. 62.
organisasi.  Salah  satu  bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh DJKN dengan mewujudkan program pembaharuan lelang serta pelaksanaan upaya marketing atas jasa pelayanan lelang kepada para potential service- user.  Kebijakan  Pelaksanaan  lelang  melalui media  internet  atau  e-Auction  ini    juga dicanangkan  sebagai  salah  satu  program unggulan  ( Quickwins )  Direktorat  Jenderal Kekayaan Negara dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Beberapa keunggulan  dari  layanan  pelaksanaan  lelang menggunakan  e-Auction  khususnya  lelang Internet  adalah  Modernisasi  Lelang  yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti lelang dengan lebih menghemat  waktu  dan  biaya,  membentuk database pelaksanaan lelang KPKNL, menghilangkan  mafia  lelang,  dan  menjadikan lelang sarana jual beli yang utama di masyarakat. c. Hak Parate Eksekusi Terhadap
Pemegang  Hak  Tanggungan  Memenuhi
Teori Social Costs
Teori biaya sosial ( the social costs theory ) menegaskan bahwa produsen bertanggungjawab atas  semua  kekurangan  produk  dan  setiap kerugian  yang  dialami  konsumen  dalam memakai produk tersebut. 8 Hal ini berlaku juga, jika produsen sudah mengambil semua tindakan yang  semestinya  dalam  merancang  serta memproduksi  produk  bersangkutan  atau  jika mereka  sudah  memperingatkan  konsumen tentang risiko yang berkaitan dengan pemakaian produk.  Kalau  teori  ini  benar,  produsen  rokok umpamanya, maka harus dianggap bertanggungjawab  atas  terjadinya  penyakit kanker  paru-paru  atau  penyakit  jantung  yang dialami  oleh  perokok,  walaupun  mereka  sudah memasang  peringatan  tentang  bahaya  merokok untuk kesehatan. Menurut para pendukung teori ini  semua  akibat  negatif  dari  produk  ( social costs )  harus  dibebankan  kepada  produsen.  Hal itu mereka lihat sebagai satu-satunya cara untuk memaksakan  para  produsen  membuat  produk- produk  yang  aman.  Teori  ini  merupakan  dasar
8 Kees Bertens , Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta : Kanisius, 2000, hal. 238.
bagi  ajaran  hukum  yang  disebut strict  liability (tanggungjawab ketat). Dapat dimengerti, kalau teori  biaya  sosial  ini  secara  khusus  mendapat dukungan dari para aktivis gerakan konsumen.
Teori  biaya  sosial  merupakan  versi  paling ekstrem  dari  semboyan caveat  venditor (hendaklah  si  penjual  berhati-hati).  Walaupun teori ini paling menguntungkan untuk konsumen,  rupanya  sulit  mempertahankannya juga.  Kritik  yang  dikemukakan  terhadap  teori ini, bisa disingkatkan sebagai berikut. Pertama, teori biaya sosial tampaknya kurang adil, karena menganggap  orang  bertanggungjawab  atas  hal- hal  yang  tidak  diketahui  atau  tidak  bisa dihindarkan. Menurut  keadilan kompensatoris, orang  harus  bertanggungjawab  atas  akibat perbuatannya  yang  diketahui  dapat  terjadi  dan bisa dicegah olehnya.
Hanya atas syarat ini orang harus memberi ganti  rugi.  Kedua,  teori  biaya  sosial  membawa kerugian ekonomis. Bila teori ini dipraktekkan, produsen  terpaksa  harus  mengambil  asuransi terhadap  klaim  kerugian  dan  biaya  asuransi  itu bisa  menjadi  begitu  tinggi,  sehingga  tidak terpikul  lagi  oleh  banyak  perusahaan.  Apalagi, teori  ini  akan  mengakibatkan  suasana  kurang sehat  dalam  masyarakat,  bila  gara-gara  alasan apa  saja  konsumen  menuntut  produsen  di pengadilan.  Ketiga,  sepintas  lalu  rupanya  teori biaya sosial ini dengan paling baik melindungi si konsumen. Namun demikian, pada kenyataannya konsumen dirugikan juga seandainya  teori  ini  dipraktekkan.  Akibat banyaknya  tuntutan  ganti  rugi,  produk  akan bertambah  mahal.  Lagi  pula,  teori  ini  kurang memperhatikan tanggungjawab konsumen sendiri. Setelah produk dibuat dengan perhatian semestinya  dan  dengan  memberi  peringatan terhadap  resiko  yang  ada,  konsumen  sendiri harus  memakai  produk  dengan  baik  dan  hati- hati.  Teori  ini  terlalu  berat  sebelah  dengan membebankan  segala  tanggungjawab  kepada produsen.  Konsumen  bertanggungjawab  juga. Tetap  ada  unsur  kebenaran  dalam  semboyan
kuno caveat  emptor (hendaklah  si  pembeli berhati-hati). 9
Parate  eksekusi  merupakan  kewenangan yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada salah  satu  pihak  (dalam  hal  ini  kreditor)  untuk melaksanakan  isi  perjanjian,  jika  pihak  lain (debitor)  cidera janji atau wanprestasi  terhadap pelaksanaan  isi  perjanjian.  Landasan  dasar pemberian  hak  parate  eksekusi  bagi  kreditor adalah  perjanjian  yang  dilakukan  antara  pihak debitor dengan kreditor yang isinya menyerahkan objek hak milik atas harta debitor kepada kreditor sebagai jaminan atas pelunasan terhadap  utang  debitor  kepadanya.  Dasar pemikiran  lainnya  bahwa  parate  eksekusi merupakan  bentuk  pelaksanaan  hak  kreditor berdasarkan asas moral yang baik. Berdasarkan asas moral tersebut, kreditor memiliki hak untuk melakukan  eksekusi  terhadap  objek  jaminan. Hal  ini  disebabkan  debitor  telah  menjanjikan bendanya  sebagai  objek  jaminan  dalam perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor. Perjanjian jaminan ada (timbul) karena diperjanjikan,  dalam  hal  ini  debitor  berjanji apabila  debitor  wanprestasi  kreditor  dapat mengeksekusi  objek  jaminan  yang  dijadikan agunan  kredit.  Sehingga  pemberian  hak  parate eksekusi  terhadap  pemegang  hak  tanggungan dalam hal ini seorang kreditor sangat memenuhi teori social  costs, hal  ini  dikarenakan  pihak kreditor  sudah  seharusnya  diberikan  hak istimewa untuk mengeksekusi terhadap jaminannya yang diberikan oleh seorang debitor kepadanya  atas  suatu  adanya  wanprestasi  dari seorang debitor tersebut sangat memenuhi teori social cost yang mana pihak debitor bertanggungjawab atas sebuah wanprestasi yang dia  lakukan  maka  pihak  kreditor  diberikannya hak parate ekseskusi terhadap sebuah jaminannya.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap
Kreditur Sebagai Pemegang Hak Tanggungan
9 Ridwan  Khairandy,  Itikad  Baik  dalam  Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2004, hlm. 39.
a. Landasan Yuridis Pihak Kreditur Sebagai  Pemegang  Hak  Tanggungan Dalam Memperoleh
Perlindungan

## Hukum
Peluang  Debitur  melakukan  perlawanan terhadap proses penyelesaian kredit bermasalah dengan lelang jaminana Hak Tanggungan sangat besar karena Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)  tidak  mengatur  mengenai  definisi cidera  janji,  maka  untuk  menentukan  apakah debitur cedera janji dalam penentuan pemenuhan  Pasal  6  UUHT  dirujuk  pada  Pasal 1243  jo.  Pasal  1763  KUH  Perdata  :  Dalam ketentuan  Pasal  1243  KUH  Perdata,  yang dimaksud dengan cedera janji atau wanprestasi :
1) Lalai memenuhi perjanjian, atau
2) Tidak  menyerahkan  atau  membayar dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan, atau
3) Tidak  berbuat  sesuai  yang  dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.
Lebih  spesifik  Pasal  1763  KUH  Perdata mengatakan,  tidak  mengembalikan  pinjaman sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  dalam  jangka waktu  yang  ditentukan.  Sebagai  perbandingan, di  beberapa  negara  diatur  lebih  rinci  kapan debitur disebut cedera janji atau default :
1) Melanggar salah satu ketentuan
perjanjian yang berkenaan dengan :
a. Pokok pinjaman, dan/atau
b. Bunga ( interest ), yakni tidak membayar bunga paling tidak dua  (2) bulan.
2) Pelanggaran  itu  telah  diberitahukan kepada debitur, namun meskipun sudah lewat tiga (3) bulan, tidak diindahkan.
Dalam  keadaan  yang  seperti  inilah  debitur dikategori had been in breach of some covenant in the mortgage deed. Selain itu Pasal 1267 KUH Perdata memberi hak opsi kepada kreditur untuk mengambil tindakan apabila debitur wanprestasi,  tanpa  mempersoalkan  apakah perjanjian  telah  jatuh  tempo  atau  tidak  berupa ketentuan :
1) Meminta atau menuntut kepada pengadilan  untuk  memaksa  debitur memenuhi perjanjian, jika hal itu masih bisa dilakukan oleh debitur ;
2) Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.
Konsep  Pembentuk  Undang-Undang  Hak Tanggungan  pada  awalnya  adalah  memberikan kemudahan kepada kreditur, agar kreditur dapat mendapatkan  kembali  uangnya  dengan  jalan yang  lebih  mudah  dan  murah,  maka  Pasal  6 UUHT  yang  secara  ex  lege  juga  dapat memperkuat  kedudukan  kreditur  manakala debitur cedera janji, yakni dengan memberikan ketentuan  yang  dapat  digunakan  berupa  hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri atas objek jaminan guna mengambil pelunasan pinjaman. 10 Pemahaman pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sama sekali hak menjual atas kekuasaan sendiri  tidak  lagi  memperjanjikan  melalui kuasan  atau  pelaksanaannya  sudah  tidak didasarkan  atas  kuasa  lagi,  sebab  pemberian parate  eksekusi  oleh  undang-undang  ( ex  lege ), dengan  tujuan  demi  dan  untuk  memperkuat posisi dari kreditur pemegang Hak Tanggungan dan  pihak-pihak  yang  mendapatkan  hak  dari padanya. Pasal 6 UUHT memberikan pemahaman  secara  tegas  bahwa  kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak  terdapat  janji  yang  tertuang  dalam  Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan,  yang  dikenal dengan sebutan beding van eigenmatig verkoop . Hal  tersebut  menunjukkan  penyatuan  suatu kewenangan  yang  pada  awalnya  lahir  dari sebuah  kesepakatan  (janji)  menjadi  sebuah norma  yang  mengikat,  karena  diberikan  oleh undang-undang ( ex legie ), itu merupakan suatu peekembangan  yang  mengarah  pada  suatu kemajuan  dibandingkan  ketentuan  dalam  Pasal 1178 ayat (2) B.W. saat berlakunya hipotik.
Berdasarkan
pasal 6
UUHT setidaktidaknya memberika 2 (dua) pemahaman, pertama, hak kreditor untuk menjual objek Hak
10 Sunaryati  Hartono.  1991.  Politik  Hukum  Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung:  Alumni.
Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  didasarkan pada  janji  apabila  debitur  cedera  janji,  dan kedua, hak untuk menjual objek Hak Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh Pemegang Hak Tanggungan.  Terhadap  hak  untuk  menjual  atas kekuasaan  sendiri,  menurut  Penjelasan  Pasal  6 UUHT  didasarkan  pada  janji.  Hal  tersebut sangatlah  berbeda  dengan  Pasal  6  UUHT  yang memberikan  hak  menurut  undang-undang  (ex lege).  Adanya  perbedaan  makna  terhadap lahirnya hak kreditur untuk  menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri menunjukkan pembentuk UUHT yang mempunyai  sikap  yang  tidak  konsisten,  yang menyebabkan  kebingungan  dan  kekecewaan bagi  kreditur    pada  khususnya,  sehinggan Penjelasan  Pasal  6  UUHT  tersebut  justru kembali mementahkan harapan perbankan.
Sebenarnya  hukum  hanya  memberikan harapan  perbankan,  tetapi  justru  menunjukkan riskan bila dalam satu undang-undang (UUHT) mengatur  satu  objek  yang  sama  yaitu  parate eksekusi,  tetapi  memberikan  makna  yang berbeda  satu  sama  lain.  Perbedaan  makna tersebut tercermin dalam Pasal 6 UUHT, bahwa hak  menjual  atas  kekuasaan  sendiri  diberikan oleh undang-undang ( ex lege ), tetapi penafsiran otentik  dari  pembentuk  UUHT  sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6, ternyata hak menjual atas  kekuasaan  sendiri,  tidak  dimaksudkan secara ex  lege tetapi  atas  dasar  diperjanjikan terlebih  dahulu.  Pengaturan  ini  menjadi berlebihan  dan  akan  menimbulkan  silang pendapat yang tiada henti-hentinya, bahwa dapat dikatakan terjadi inkonsisten dalam pengaturannya.
b. Bentuk-Bentuk  Perlindungan  Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan Apabila  Debitur  Wanprestasi  Menurut Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah
Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan Dengan Tanah
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni  perlindungan  hukum  lahir  dari  suatu ketentuan  hukum  dan  segala  peraturan  hukum yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada dasarnya  merupkan  kesepakatan  masyarakat tersebut  untuk  mengatur  hubungan  perilaku antara  anggota-anggota  masyarakat  dan  antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 11 Perlindungan  hukum  adalah  penyempitan  arti dari  perlindungan,  dalam  hal  ini  hanya perlindungan  oleh  hukum  saja.  Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya  hak  dan  kewajiban,  dalam  hal  ini  yang dimiliki  oleh  manusia  sebagai  subyek  hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  melakukan suatu  tindakan  hukum. 12 Menurut  Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk  melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya sebagai manusia. 13 Menurut Muchsin,  perlindungan  hukum  merupakan kegiatan  untuk  melindungi  individu  dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 14
Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan  kepada  Kreditur  dalam  Perjanjian Kredit  dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  saat Debitur  wanprestasi  menurut  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  yang Berkaitan  dengan  Tanah.  Bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  Kreditur  ketika
11 Satjipto  Raharjo,  Ilmu  Hukum  ,  Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
12 Kansil,  CST.  1989,Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. hlm. 102
13 Setiono.  Rule  of  Law  (Supremasi  Hukum). Surakarta.  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3
Debitur  wanprestasi  terdapat  dalam  bentuk perjanjian kredit, dimana berdasarkan Penjelasan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  dijelaskan  bahwa  Perjanjian  yang menimbulkan  hubungan  utang-piutang  dapat dibuat  dengan  akta  di  bawah  tangan  maupun akta autentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut.
Akta  di  bawah  tangan  yang  merupakan salah  satu  bentuk  perjanjian  kredit  dalam prakteknya  memiliki  beberapa  kelemahan, antara lain Debitur menyangkal untuk mengakui tanda  tangan  yang  ia  bubuhkan  pada  saat penandatanganan  perjanjian  kredit  yang  akan melemahkan  posisi  bank  sebagai  Kreditur apabila  diperkarakan  di  pengadilan,  hilangya arsip atau file serta kekurangan data-data dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sehingga menurut penulis  yang  lebih  memberikan  perlindungan hukum  adalah  akta  autentik  yang  berbentuk Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  yang berisikan  janji-janji  guna  melindungi  hak Kreditur. Akta ini akan lebih tegas dan jelas di dalam  menjamin  hak  Kreditur  apabila  telah dilakukan  pendaftaran  pada  Kantor  Pertanahan dan  sebagai  bukti  adanya  Hak  Tanggungan, diterbitkanlah  Sertifikat  Hak  Tanggungan  oleh Kantor  Pertanahan,  dimana  Sertifikat  ini memiliki  irah-irah  yang  memiliki  kekuatan eksekutorial  sama  seperti  putusan  hakim  yang berkekuatan hukum tetap. Sertifikat ini berfungsi  sebagai  dasar  dalam  pelaksanaan eksekusi  apabila  di  kemudian  hari  Debitur melakukan  wanprestasi  atau  mengingkari janjinya untuk melunasi hutangya.
Penafsiran Ketentuan Pasal dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang Memberikan Perlindungan  Hukum  kepada  Kreditur  ketika Debitur  wanprestasi.  Dalam  suatu  perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak Kreditur dan
14 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor  di  Indonesia,  (Surakarta;  magister  Ilmu  Hukum Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret,  2003). hlm. 14
Debitur,  tidak  menutup  resiko  adanya  tindakan wanprestasi  dari  pihak  Debitur,  sehingga diperlukan  jaminan  kebendaan  guna  menjamin pelunasan piutang Debitur. Jaminan yang paling banyak  digunakan  umumnya  adalah  hak  atas tanah yang ketentuannya diatur dalam Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana Undang- Undang  ini  memberikan  perlindungan  hukum khususnya  bagi  pemegang  Hak  Tanggungan apabila  di  kemudian  hari  Debitur  cidera  janji atau  tidak  memenuhi  kewajibannya,  dan perlindungan  hukum  yang  diberikan  menurut. ketentuan Undang-Undang ini adalah :
1) Pasal 1 angka 1 : Memberikan Kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang  Hak  Tanggungan  atau  Kreditur (droit  de  preference).  Hak-hak  Kreditur yang didahulukan ini merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi  pihak  Kreditur  apabila  terjadi wanprestasi dari Debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan piutangnya.
Pengaturan  hak-hak  privilege  Kreditur  ini terdapat  dalam  Buku  II  Bab  XIX  tentang Piutang  yang  diistimewakan,  yakni  mulai Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Bab tersebut  terdiri  dari  3  (tiga)  bagian  yang mengatur tentang hal-hal  berikut :
a) Piutang-piutang  yang  diistimewakan pada umumnya;
b) Hak-hak  istimewa  mengenai  benda- benda tertentu;
c) Hak-hak  istimewa  atas  semua  benda bergerak dan tidak bergerak.
2) Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak  Tanggungan.  Salah  satu  ciri  Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam  pelaksanaannya.  Sehingga,  hak eksekusi objek Hak Tanggungan berada di tangan  Kreditur.  Eksekusi  atas  objek  Hak Tanggungan ini juga merupakan
perlindungan hukum bagi Kreditur khususnya  apabila  terjadi  wanprestasi
Debitur,  yang  ketentuannya  diatur  dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal  20  ayat  (2)  dan  (3),  dimana berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi  dapat  dibedakan menjadi  3 (tiga) macam, yaitu :
a) Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1996  :  Parate  Executie  atau Lelang  atas  kekuasaan  sendiri  tanpa melalui Pengadilan.
b) Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  :
Eksekusi atau Lelang dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri
setempat, berdasarkan  irah-irah  yang  tercantum dalam  sertifikat  Hak  Tanggungan  yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama  dengan  putusan  hakim  yang berkekuatan hukum tetap;
c) Pasal  20  ayat  (2)  dan  (3)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  : Penjualan  di  bawah  tangan  yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara  pemberi  dan  penerima  Hak Tanggungan.
3) Pasal  6  :  Hak  untuk  menjual  objek  Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate executie) melalui pelelangan tanpa meminta bantuan dari Pengadilan.
4) Pasal  14  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  :  Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Hak
Tanggungan  melalui  pelelangan  umum dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
5) Pasal  20  ayat  (2)  dan  (3)  :  Penjualan  di bawah  tangan  berdasarkan  kesepakatan pemberi  dan  pemegang  Hak  Tanggungan. Penjualan  di  bawah  tangan  ini  dilakukan apabila  penjualan  melalui  pelelangan umum diperkirakan tidak akan memperoleh harga tertinggi.
6) Pasal 11 ayat (2) : tentang Janji-Janji yang harus dicantumkan dalam  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
7) Pasal 7 : tentang Asas Droit de Suite (Hak Tanggungan  selalu  mengikuti  objek  yang dijaminkan  dalam  tangan  siapapun  objek itu  berada).  Asas  ini  merupakan  jaminan khusus  bagi  kepentingan  pemegang  Hak Tanggungan,  bahwa  walaupun  objek  Hak Tanggungan  sudah  berpindah  menjadi milik pihak lain, Kreditur masih tetap dapat menggunakan  haknya  untuk  melakukan haknya apabila Debitur cidera janji.

## PENUTUP
Konsepsi  secara  yuridis  pemberian  hak parate eksekusi terhadap kreditur yang didasarkan atas doktrin dimana sebuah perjanjian  yang  pasti  tidak  mengandung sengketa  ( fixed  loan ).  Pemberian  hak  parate eksekusi  terhadap  pemegang  hak  tanggungan berdasarkan  Pasal  6  UU  No.  4  tahun  1996 tentang Hak Tanggungan bahwasannya pemegang  hak  tanggungan  mempunyai  hak untuk  menjual  obyek  hak  tanggungan  atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil  pelunasan  tersebut.  Hak  parate eksekusi  terhadap  pemegang  hak  tanggungan memenuhi  unsur  teori Social  Costs ,  hal  ini dikarenakan  pihak  kreditor  sudah  seharusnya diberikan suatu hak oleh debitor kepadanya atas adanya wanprestasi, pihak debitor bertanggungjawab atas sebuah wanprestasi yang dia  lakukan  maka  pihak  kreditor  diberikannya hak  parate  eksekusi  terhadap  sebuah  jaminan dari perjanjian tersebut.
Perlindungan  hukum  terhadap  debitur pemberi  hak  tanggungan  dalam  perspektif  UU No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  dan  perlindungan  penentuan  nilai limit lelang jaminan hak tanggungan. berdasarkan pasal 2 mengacu kepada asas-asas, yakni  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas kepastian hukum serta berdasarkan pasal 3 tentang tujuan perlindungan konsumen.  Alasan  yuridis  perlawanan  debitur pemberi hak tanggungan berdasarkan penjelasan pasal  6  UUHT,  dimana  hak  menjual  atas kekuatan  sendiri  tidak  dimaksudkan  secara ex
lege tetapi  atas  dasar  diperjanjikan  terlebih dahulu.

## REFRENSI
Bertens,  Kees.  2000, Pengantar  Etika  Bisnis , Yogyakarta: Kanisius
Harsono,  Boedi.  2000, Hukum  Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya , Jakarta: Djambatan
Hartono,  Sunaryati.  1991. Politik  Hukum Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional.
Bandung:  Alumni
Kansil,  CST.  1989, Pengantar  Ilmu  Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka
Khairandy,  Ridwan.  2004. Itikad  Baik  dalam Kebebasan  Berkontrak .  Jakarta:  Fakultas Hukum  Program  Pascasarjana  Universitas Indonesia
Kusumohamidjojo,  Budiono.  1999. Ketertiban yang  Adil:  Problematik  Filsafat  Hukum . Jakarta: Grasindo
Muchsin,  2003, Perlindungan  dan  Kepastian Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia , (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret)
Rahardjo,  Satjipto.  2000, Ilmu  Hukum ,
Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Rahardjo,  Satjipto.  2002, Ilmu  Hukum , Bandung : Alumni
Rasjidi, Lili. (et. al). 2001, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti
Setiono.  2004, Rule  of  Law  (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas Maret
Sidharta, Bernard Arief. 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah penelitian tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan  Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional Indonesia. Cetakan  Kedua,  Bandung: Mandar Maju
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. Hukum Perdata:  Hukum  Benda . Yogyakarta: Liberty