## DEVELOPMENT OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION PROFESSION IN THE EDUCATION SERVICE OF KUTAI BARAT REGENCY
Yuwono Catur Saputro, Lambang Subagiyo, Laili Komariyah Universitas Mulawarman yuwonocaturs@gmail.com
Abstract
This study aims to examine the development of the profession of junior high school educators in the Kutai Barat District Education Office which includes (1) planning the development process, (2) implementation of  the  development  process  and  (3)  development  results.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive qualitative  which  aims  to  produce  data  with  a  descriptive  qualitative  analysis  that  describes  the  state  of  the professional  development  of  junior  high  school  educators  in  the  West  Kutai  District  Education  Office.  Data collection  in  this  study  was  done  by  participant  observation  or  participant  observation,  documentation  and interviews.  The results showed that the development of the profession of junior high school educators in the West  Kutai  District  Education  Office  at  the  planning  stage  had  considered  management  elements  with indicators of man, money, materials, machines, methods, marketing, and minutes. At the implementation stage of the development of the profession of junior high school educators in the West Kutai District Education Office also considers management elements with indicators of man, money, material, machines, methods, marketing, and  minutes,  in  the  form  of  socialization,  training,  in  house  training,  workshoap  and  MGMP  .  And  at  the evaluation  stage  the  results  of  the  development  of  the  profession  of  junior  high  school  educators  in  the  West Kutai  District  Education  Office  showed  that  of  320  junior  high  school  educators  as  many  as  95  people  or 29.69% Group IVa and 13 people or 4.06% achieved Group IVb. Recommendations need to be held specifically for Classroom Action Research.
Keywords: Professional Development of Junior High School Teachers
Pendahuluan
Pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan umat manusia. Setiap bangsa berlomba-lompa untuk meningkatkannya,  sehingga  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  berkembang dengan pesat di segala bidang.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagai  salah  satu  di  antara  warga  dunia  ini juga  tidak  luput  dari  pesatnya  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Letak geografis Indonesia juga memudahkan masuknya  budaya  dan  informasi  ke  dalam negeri.  Derasnya  arus  budaya  dan  informasi dari  luar  di  era  globalisasi  ini  menimbulkan ada  beberapa  tuntutan  yang  harus  segera mendapat  perhatian  serius  dalam  dunia pendidikan  di  antaranya  adalah  pentingnya sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan berdedikasi  tinggi  serta  tersediannya  jaringan informasi  yang  mampu  mengakses  segala kebutuhan  terhadap  pemenuhan    kebutuhan pendidikan.
Pentingnya  pendidikan  ini  sangat disadari  oleh  para  pendiri  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  telah  memiliki pemikiran  luas  dan  komprehensif  mengenai kehidupan  bangsa  Indonesia  dalam  kancah dunia yang selalu berubah. Pemikiran tersebut
diwujudkan  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu bahwa “tujuan pembentukan  Pemerintah  Negara  Indonesia adalah  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial”.
Tujuan  nasional  tersebut  bisa  dicapai antara  lain  dengan  melalui  penyelenggaraan pendidikan  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia. Selanjutnya  dalam  UUD  1945  pada  Pasal  31 dinyatakan  bahwa  :  (1)  Setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  pendidikan;  (2)  Setiap warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya; serta  (3)  Pemerintah  mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mencermati betapa pentingnya peranan  guru  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa dengan meningkatkan pendidikan yang berkualitas  sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang
Sistem Pendidikan
Nasional, bahwa pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  Untuk  itu  pemerintah  berkewajiban untuk  mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan  nasional  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  akhlak mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa  yang  diatur  dengan  undang-undang, sitem  pendidikan  nasional  yang  dimaksud tersebut harus mampu menjamin relevansi dan efesiensi  manajemen  pendidikan  untuk menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan global sehingga perlu diselenggarakan pendidikan  secara  terencana,  terarah  dan berkesinambungan.
Dalam mengusahakan dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional tersebut, yang menjadi ujung tombak atau  tingkat  terbawah  dan  terdepan  yang langsung  berhadapan  dengan  peserta  didik adalah  tenaga  pendidik.  Dengan  demikian pada  pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas, pendidik  sangat  berperan  dalam  membawa peserta  didiknya  ke  arah  pembelajaran  yang disyaratkan dalam kurikulum.
Pembelajaran  yang  disyaratkan  dalam kurikulum  di  antaranya  dalam  penilaian  hasil belajar  pada  sutuan  pendidikan  berdasarkan panduan  kurikulum  2013  revisi  (K13  revisi) diamanatkan  bahwa  siswa  boleh  naik  kelas apabila  telah  mencapai  kreteria  ketuntasan minimal  (KKM)  setiap  mata  pelajaran sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  satuan pendidikan  masing-masing,  dan  bagi  siswa yang  tidak  mencapai  KKM  tersebut  harus mengikuti program remedial yang dilaksanakan  oleh  guru  pengampu  mata pelajaran  yang  bersangkutan.  Dalam  proses inilah  keprofesionalan  tenaga  pendidik  diuji dan oleh karena itu pendidik harus secara terus menerus  memperkaya  dirinya  dengan  ilmu pengetahuan, dengan demikian tenaga pendidikan  yang  profesinal  harus  mampu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan peserta didiknya.
Pada  perkembangannya  pengakuan dan  kedudukan  pendidik  sebagai  tenaga profesional  pada  jenjang  pendidikan  dari jenjang  dasar,  pendidikan  menengah  dan pendidikan  anak  pada  usia  dini  pada pendidikan formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik,  yang  merupakan  bukti  formal pengakuan  kepada  pendidik  sebagai  tenaga formal.  Pada  dasarnya  sertifikasi  pendidik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan  martabat  dan  peran  pendidik sebagai agen pembelajaran, dengan terlaksananya sertifikasi pendidik ini, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya  mutu  pembelajaran  dan  mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Harapan  dampak  sertifikasi  pada meningkatnya  mutu  pembelajaran  dan  mutu pendidikan  secara  berkelanjutan  bukan  hal yang  berlebihan,  karena  pendidik  yang  lulus sertifikasi  melalai  jalur  penilaian  protofolio secara  obyektif  menunjukkan  bahwa  pendidik tersebut  benar-benar  tenaga  pendidik  yang profesional,  dan  dalam  proses  perjalanan berikutnya yang kemudian ditemukan indikasi ketidak  jujuran  oknum  pendidik  dalam  proses pengajuan penilian protofolio tidak seharusnya mempengaruhi  sikap  guru  yang  benar-benar profesional.  Pendidik  yang  profesional  tidak akan  pernah  memperhitungan  berapa  imbalan yang  akan  diterimanya,  tetapi  bagaimana dalam segala keterbatasan dapat mencerdaskan anak bangsa.
Menurut  Veithzal  Rivai  dan  Sylviana Murni 1 , profesionalisme pendidik dapat dilihat dalam  kompetensi  atas  tiga  bidang  kelompok, yaitu  bidang  keahlian  atau  keilmuan,  bidang pembelajaran,  dan  bidang  kepribadian.  Secara umum  profesionalitas  itu  terwujud  dalam penguasaan bahan acar secara benar dan tepat dalam  menyampaikan  bahan  pelajaran  kepada siswa sehingga siswa semakin mau belajar dan menjadi berkompeten. Pendidik juga diharapkan  mengembangkan  kepribadiannya sebagai pengajar dan pendidik yang bertanggung  jawab,  yang  mengerti  keadaan siswa,  dan  dapat  berkomunikasi  secara  baik dengan  siswa.  Sebab,  guru  juga  menjadi teladan  dalam  hal  nilai  kehidupan.  Dalam praktik  di  lapangan,  masih  banyak  guru  yang
1 H. Veithzal Rivai dan Hj. Sylviana Murni, Education Management Analisis Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 898.
tidak  dapat  menjadi  teladan  kehidupan  bagi siswanya.  Di  sinilah  kepribadian  pendidik harus dikembangkan sehingga dapat berprofesi sebagai pendidik yang profesional.
Pengembangan profesi pendidik sangat  penting  artinya  dalam  rangka peningkatan mutu pendidikan, terlebih melihat kondisi  saat  ini.  Terutama  yang  berkaitan dengan  berbagai  hal  yang  ditemui  dalam melaksanakan pendidikan, yaitu perkembangan  iptek,  dan  persaingan  global bagi lulusan pendidikan.
Dengan  demikian  jelas  bahwa  dalam pengembangan  kemampuan  pendidik  dalam melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  perannya, merupakan  suatu  kebutuhan  yang  mendesak. Ini  merupakan  konsekuensi  dari  profesi  yang menuntut harus dilaksanakan secara profesional. Dan kita menyadari bahwa adanya keterbatasan  yang  ada  pada  diri  manusia karena  kita  bukan  makhluk  yang  serba  bisa dan membutuhkan pengalaman atau pengetahuan  baru  untuk  dapat  menjadi  lebih bisa  walaupun  belum  sempurna.  Hal  ini sejalan dengan pengertian dari Pengembangan Keprofesian  Berkelanjutan  (PKB),  yang terdapat  dalam  buku  Pedoman  Pengelolaan PKB  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian Pendidikan  Nasional  tahun  2011,  bahwa  PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya  membawa  perubahan  yang  diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa.
Dengan  demikian  semua  siswa diharapkan  dapat  mempunyai  pengetahuan lebih, mempunyai ketrampilan lebih baik, dan menunjukkan  pemahaman  yang  mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu  melaksanakan.  PKB  mencakup berbagai  cara  dan/atau  pendekatan  di  mana guru  secara  berkesinambungan  belajar  setelah memperoleh  pendidikan  dan/atau  pelatihan awal  sebagai  pendidik.  PKB  mendorong pendidik untuk memelihara dan meningkatkan standar  mereka  secara  keseluruhan  mencakup bidang-bidang  berkaitan  dengan  pekerjaannya sebagai profesi.
Selanjutnya  para  pendidik  dapat memelihara,  meningkatkan  serta  memperluas pengetahuan dan ketrampilannya serta membangun  kualitas  pribadi  yang  dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya.
Mengingat  pentingnya  PKB  ini Daryanto  dan  Tasrial 2 menyebutkan  bahwa salah  satu  hal  yang  sangat  penting  adalah program  PKB  harus  membentuk  komitmen yang tinggi dan terus menerus terjaga pada diri setiap  pendidik  untuk  menjadi  pendidik  yang profesional.  Komitmen  ini  akan  menyadarkan kepada  guru  untuk  terus  berkembang  dan memperbaiki  diri  menghadapi  berbagai tantangan  dan  tuntutan  di  masa  depan  terkait dengan  tugas  dan  kewajibannya  dengan pendidik. Dan terlebih penting lagi tercapainya guru  profesional  sebagai  salah  satu  upaya untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  tidak hanya bergantung pada program PKB ataupun komitmen  para  pendidik  itu  sendiri,  namun semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pendidikan harus mendukung dan memberikan konstribusi sesuai  dengan  tugas,  tanggung  jawab  dan wewenangnya.
Berdasarkan perkembangan di lapangan  terdapat  kendala  dalam  mencapai guru  profesional  di  antaranya  adalah  keluhan terhadap lulusan pendidikan guru yang kurang dalam  penguasaan  bidang  ilmu  dan  kurang profesional  mengajar  di  kelas.  Masih  ada pendidik  tidak  menguasai  bahan  yang diajarkan  dan  mengajarkan  secara  salah,  dan ada  juga  yang  belum  kompeten  dalam mengajarkan  bahan  pelajaran  kepada  siswa. Beberapa  pendidik  takut  dan  grogi  berdiri  di depan  kelas  sehingga  proses  belajar  mengajar menjadi kacau. Dan di antara para guru kurang mampu  menyikapi  siswa-siswa  yang  sering mengganggu,  sehingga  yang  bersangkutan jarang masuk mengajar di kelas.
Mengingat  pentingnya  pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Dinas  Pendidikan  Kota/Kabupaten  harus  aktif dalam  mengatasi  kendala  tersebut.  Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten sebagai organisasi pendidikan tertinggi di wilayah kota/kabupaten secara  manajerial  memegang  peranan  yang sangat  penting  dalam  memberikan  solusi dalam  menyelesaikan  atau  memberikan  jalan keluar  terhadap  kendala  tersebut.  Di  antara solusi  yang  dapat  diambil  yaitu  dengan memprogramkan  peningkatan  kompetensi pendidik  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan pembelajaran melalui pengembangan keprofesian  berkelanjutan  (PKB)  dengan
2 Daryanto dan Tasrial, Pengembangan Karir Profesi Guru (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 168.
mengindahkan  fungsi  manajemen  personalia atau pendidik.
Pengembangan  profesi  merupakan salah satu unsur yang dipersyarakatkan dalam Peraturan  Menteri  tersebut  adalah  untuk kenaikan  pangkat  yang  lebih  tinggi,  dari golongan  ruang  IV/a  ke  IV/b  dengan diwajibkan sekurang-kurangnya mengumpulkan  12  (dua  belas)  angka  kredit dari  unsur  pengembangan  profesi  tersebut. Kesulitan mengumpulkan 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi inilah sehingga timbul kesenjangan atau penumpukan  pendidik  dengan  pangakat golongan  ruang  IV/a  dengan  pendidik  yang dapat naik golongan ruang IV/b.
Kesenjangan  ini  menjadi  sangat menarik  untuk  diteliti  karena  Pendidik  SMP golongan IV/a merupakan Pendidik Profesional  yang  sudah  bersertifikasi.  Dengan terhentinya  pangkat  golongan  ruang  Pendidik SMP  pada  golongan  IV/a  maka  seakan-akan kenaikan  pangkat  menjadi  terhenti.  Di  lain pihak pengembangan profesi Tenaga Pendidik SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Kutai  Barat  sebagai  bagian integral  dalam  pendidikan  dasar  9  (sembilan) tahun menjadi sangat urgen. Sebagai Pendidik SMP  yang  subah  bersrtifikat  Pendidik,  tentu telah  melewati  seleksi  yang  sangat  ketat,  dan menjalani  Pendidikan  dan  Latihan  Profesi pendidik, dalam rangka pengembangan profesi pendidik.
Kesenjangan  inilah  yang  membuat kegelisahan  penulis,  sehingga  penulis  tertarik untuk melakukan penenelitian tentang pengembangan  profesi  Tenaga  Pendidik  SMP pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat.
Penelitian  ini  untuk  mengkaji bagaimana  pengembangan  profesi  tenaga pendidik  SMP  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat,  dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana
kebijakan
dalam perencanaan program pengembangan profesi  tenaga  pendidik  SMP  pada  Dinas
Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kutai Barat dikaji dari :
2. Bagaimana pelaksanaan program
pengembangan  profesi  tenaga  pendidik SMP pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat 3.
Bagaimana hasil pelaksanaan program pengembangan  profesi  tenaga  pendidik
SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan  untuk  menghasilkan  data  dengan analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan pengembangan profesi  pendidik  SMP  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Kutai  Barat.  Pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan observasi partisipan atau pengamatan berperanserta,  dokumentasi  dan  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Pendidikan,  Sekretaris Dinas  Pendidikan,  Kepala  Sub  Bagian Perencanaan  Program,  Kepala  Sub  Bagian Keuangan, Kepala Bidang Pembinaan
Ketenagaan,  Kepala  Seksi  PTK  Pendidikan Dasar  dan  Ketua  Pengawas  SMP  sebagai informan utama, sedangkan informan pendukungnya  adalah  Kepala  SMPN  2 Sendawar  Barong  Tongkok  dengan  2  orang pendidiknya,  Kepala  SMPN  1  Sendawar Melak  dengan  2  orang  pendidiknya,  SMPN  1 Linggang Bigung dengan 2 orang pendidiknya, Kepala  SMPN  1  Long  Iram  dengan  2  orang pendidiknya,  dan  Kepala  SMPN  2  Bongan dengan 2 orang pendidiknya.
Data  yang  peroleh  divalidasi  untuk memperoleh  keabsahan  data  dengan  teknik pemeriksaan  berdasarkan  empat  kreteria  yaitu (1)  derajat  kepercayaan  ( credibility ),  (2)
keteralihan ( confirmability ), (3)
kebergantungan  ( dependability ),  dan  (4) kepastian  ( confirmability ).  Selanjutnya  data dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kualitatif  melalui  tiga  tahapan,  yaitu  (1) reduksi data ( data reduction ); (2) paparan data ( data  display );  dan  (3)  penarikan  kesimpulan dan verifikasi ( conclusion drawinglverifying ).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perencanaan  Pengembangan  Profesi Pendidik  SMP  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat.  telah mempertimbangkan  unsur-unsur  manajemen 7M,  yaitu man,  money,  material,  machines, methods, marketing, dan minutes.
Pelaksanaan  Pengembangan  Profesi Pendidik  SMP  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat  dengan mempertimbangkan  unsur-unsur  manajemen 7M,  yaitu man,  money,  material,  machines,
methods,  marketing, dan minutes ,  sebagai berikut :
1. Keterlibatan
pihak-pihak
yang berkompeten dalam pengembangan profesi pendidik  SMP  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat tampak sebagai satu tim yang solid dalam tenaga  kependidikan  yang  meliputi, Kepala  Dinas  Pendidikan,  Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Bidang Ketenagaan, Kepala Seksi PTK Pendidikan  Dasar,  dan  Pengawas  SMP, dan  untuk  nara  sumbernya  melibatkan Widyaswara dari LPMP, dosen Universitas Mulawarman, Instruktur Provinsi  (IP),  dan  Instruktur  Kabupaten (IK).
2. Biaya atau dana yang dipergunakan untuk pengembangan  profesi  pendidik  SMP Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Kutai  Barat  yang  berasal  dari APBN berupa bantuan Blockgrant melalui LPMP,  dan  APBD,  serta  di  sekolah melalui  dana  BOS  (Bantuan  Operasioal Sekolah),  sangat  sesuai  sistem Blockgrant yang beracuan pada mutu atau merit based competition juga  bentuk  peningkatan anggaran yang lain.
3. Fasilitas  atau  tempat  yang  dipergunakan untuk pelatihan dalam rangka pengembangan  profesi  pendidik  SMP adalah Ruang Rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  kalau  pesertanya  banyak dapat  menggunakan  Balai  Pertemuan Umum Kabupaten baik di BPU Tana Purai Ngeriman  atau  Aji  Tulur  Jejangkat, kemudian di Aula Sekolah baik Aula SMP Negeri  1  Sendawar  di  Melak  atau  SMP Negeri  2  Sendawar  di  Barong  Tongkok, dan untuk SMP yang belum memiliki Aula dapat  menggunakan  ruang  kelas  untuk melaksanakan  Pelatihan  atau  In  House Training.
4. Material,  atat-atat  atau  media  yang dioergunakan dalam pengembangan profesi  pendidik  SMP  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat, adalah pengeras suara atau Sound System, In  Fokus, Laptop,  Papan  Tulis,  Buku Panduan, dan kertas metaplan.
5. Methods,  metode  yang  digunakan  dalam pelaksanaan  kebijakan  pengembangan profesi  pendidik  SMP  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat,
adalah  melalui  Sosialisasi,  Pelatihan, In House Training , Workshoap, Workshop ini kegiatannya untuk menyusun  Dokumen I K13  serta  Dokumen  II  K13,  Kegiatan MGMP dan  lain sebagainya.
6. Market,  peserta  yang  diundang  dalam pelaksanaan  kebijakan  pengembangan profesi  pendidik  SMP  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat, adalah Pendidik SD, SMP, SMA dan SMK mulai  Golongan  II,  Golongan  III  sampai Golongan  IV,  namun  dapat  juga  khusus untuk  pendidik  SMP  yang  golongan  IVa, sedangkan  untuk  pendidik  Paud  ada kegiatannya tersendiri.
7. Minutes, waktu  hari  pelaksanaan  kegiatan pengembangan  profesI  pendidik  SMP, dilaksanakan  dengan  tidak    mengganggu jam  atau  aktivitas  belajar  mengajar  di sekolah,  yaitu  pada  setiap  minggu  atau  di setiap  bulan  itu  berdasarkan  kesepakatan sekolah  bersama-sama  dengan  dinas pendidikan  yang  telah  menentukan  waktu yang  cocok  untuk  dilakukan  pelaksanaan pelatihan itu, pada masa libur sekolah
Karena  keterbatasan  anggaran  pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai  Barat,  ada  pendidik  SMP  yang mengikuti  pengembangan  profesi  dengan biaya mandiri, misalnya meningkatkan kualifikasi  pendidikan  dari  D  III  ke  S1,  dan dari S1 ke S2, ada juga yang mengikuti Diklat, Seminar,  dan Workshop. Dan  sebagai contohnya  baru-baru  ini  di  Samarinda  ada Workshop penyusunan Kurikulum Lalu Lintas yang diimplementasikan dalam mata pelajaran PPKN,  ini  pendidik-pendidik  terutama  Guru PPKN  itu  mengikuti  Workshop  tersebut dengan biaya sendiri.
Pengembangan  profesi  pendidik  SMP juga  diselenggarakan  oleh  sekolah  masing- masing  dengan  menyelenggarakan  pendidikan dan  pelatihan  berupa  In  House  Training, Workshop, dan MGMP. Dengan materi pokok pengembagan  diri  serta  membuat  publikasi ilmiah  dan  atau  karya  inovatif,  khususnya Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  bagi pendidik SMP.
Pengawas  SMP  selain  sebagai  pengisi atau  pemateri  pada  kegiatan  sosialisasi, bimbingan  teknis  atau  pelatihan  yang diselenggaran oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  atau  Satuan  Pendidikan (sekolah)  juga  sebagai  pembimbing  dan pelatih  profesi  guru  atau  pendidik  yang
berhubungan  dengan  pengembangan  profesi pendidik  SMP,  dengan  memberikan  layanan pribadi  atau  “ personal  service ”. Personal Service ini  terutama  dalam  hal  Penyusuanan Usulan  Penetapan  Angka  Kredit  Guru, khususnya pada bagian sub penilain pengembangan  profesi  atau  pengembangan profesi berkelanjutan. Layanan pribadi tersebut  di  atas  pada  saat  seorang  pendidik SMP mengalami kesulitan dalam mensinkronkan  antara  Sasaran  Kerja  Pegawai (SKP) dengan Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK)  kenaikan  pangkat  yang  bersangkutan, dalam  Sub  Pengembangan  Profesi  atau Pengembangan  Profesi  berkelanjutan  yang diusulkan  harus  termuat  dalam  Sasaran  Kerja Pegawai atau SKP.
Pengembangan  Profesi  Pendidik  SMP pada  Dinas  Kabupaten  Kutai  Barat  yang berhubungan erat dengan kenaikan pangkat/golongan  tertinggi  yang  dicapai  oleh Pendidik  SMP  menunjukan  bahwa  dari  320 orang Pendidik SMPN sebanyak 95 orang atau 29,69%  Golongan  IVa  dan  13  orang  atau 4,06% telah mencapai Golongan IVb.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan pada bab sebelumnya
mengenai pengembangan profesi  tenaga  pendidik SMP pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Kutai  Barat    dapat  disimpulkan bahwa  pengembangan  profesi    tenaga pendidik  SMP  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat    meliputi Perencanaan  Pengembangan  Profesi  Pendidik SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kutai Barat. telah
mempertimbangkan  unsur-unsur  manajemen 7M,  yaitu man,  money,  material,  machines, methods, marketing, dan minutes . Pelaksanaan Pengembangan  Profesi  Pendidik  SMP  pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat dengan mempertimbangkan unsur- unsur  manajemen  7M.  Pengembangan  Profesi Pendidik  SMP  pada  Dinas  Kabupaten  Kutai Barat yang berhubungan erat dengan kenaikan pangkat/golongan  tertinggi  yang  dicapai  oleh Pendidik  SMP  menunjukan  bahwa  dari  320 orang  Pendidik  SMP  sebanyak  95  orang  atau 29,69%  Golongan  IVa  dan  13  orang  atau 4,06%  telah  mencapai  Golongan  IVb. Rekomendasi  agar  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Kutai  Barat,  dapat meningkatkan intensitas dan kualitas
pengembangan  profesi  Pendidik  SMP  di wilayah  kerjanya  dengan  meningkatkan anggaran  serta  kerjasama  dengan  pihak-pihak yang  berkompeten  seperti  LPMP  dan  LPTK khususnya  dari  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan,  Universitas  Mulawarman  sebagai LPTK  terdekat  dan  tertua  di  Provinsi Kalimantan  Timur,  dengan  materi  pokok pengembagan  diri  serta  membuat  publikasi ilmiah  dan  atau  karya  inovatif,  khususnya Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK)  bagi pendidik SMP.

## Daftar Pustaka
Alma,  H.  Buchari.  dkk. Guru  Profesional Menguasai  Metode  dan  Terampil Mengajar , Bandung: Alfabeta, 2010. Amtu,  Onisimus. Membenahi  Pendidikan  di Wilayah Kepulauan,
Bandung: Alfabeta, 2014. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Barizi, Ahmad dan Muhammad Idris. Menjadi Guru Unggul Bagaimana Menciptakan Pembelajaran yang Produktif  &  Profesiona l,  Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010. Bungin,  Burhan.  (Ed.). Analisis  Data Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta:    Raja Grafindo Persada, 2011.
Bungin,  Burhan. Metodologi  Penelitian Kualitatif, Jakarta:    RajaGrafindo Persada, 2011.
Daryanto  dan  Tasrial, Pengembangan  Karir Profesi  Guru ,  Yogyakarta:  Gava Media, 2015.
Depdiknas, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisi  Ketiga,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 2001.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori  &  Praktik ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2015.
Kartono,  Kartini. Pengantar  Metodologi  Riset Sosia l, Bandung: Mandar Maju, 1990. Kinchelo,  Joe  L. Guru  Sebagai  Peneliti Pemberdayaan  Mutu  Guru  dengan Metode  Panduan  Penelitian  Kualitatif terjemahan Nasir Syar’an. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
Makawimbang,  Jerry  H. Supervisi  dan Peningkatan Mutu Pendidika n, Bandung:  Alfabeta, 2011.
Hayes Mizell, “ Why Professional
Development  Matter ,    Locust  St. Oxford: Learning Forward , 2010. https://learningforward.org (diakses  1  April 2017) Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011.
Mulyasa. Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi Gu ru,  Bandung:  Remaja  Rosdakarya,
2013.
Prastowo,  Andi. Metode  Penelitian  dalam Perspektif  Rancangan  Penelitian , Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011 Rachmah, Huriah. Pengembangan Pendidikan IPS , Bandung: Alfabeta, 2014.
Rachmawati,  Tutik  dan  Daryanto. Penilaian Kinerja  Guru  dan  Angka  Kreditnya ,
Yogyakarat: Gava Media, 2013. Rahman,  Muhammat  dan  Sofan  Anri, Kode Etik  Profesi  Guru ,  Jakarta:  Prestasi Pustaka, 2014. Rivai,  Veithzal.  E ducation  Management Analisis  Teori  dan  Prakti k,  Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Rusdiana,  H.  A.  dan  Hj.  Yeti  Heryati. Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif , Bandung:
Pustaka Setia, 2015.
Rusman. Seri  Manajemen  Sekolah  Bermutu Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru , Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Saondi,  Ondi  dan  Aris  Suherman. Etika Profesi  Keguruan ,  Bandung:  Refika Aditama, 2012. Saud, Udin Syaefudin. P engembangan Profesi Guru , Bandung Alfabeta, 2013.
Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011. Suyanto  dan  Asep  Djihad, Bagaimana
Menjadi  Calon  Guru  dan  Guru
Profesional , Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013.
Suryosubroto,  B. Manajemen  Pendidikan  di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Uno,  H.  Hamzah  B. Profesi  Kependidikan Problema,  Solusi,  dan  Reformasi Pendidikan  di  Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
Usman,  Husaini.  Manajemen  Teori  Praktik  & Riset  Pendidikan,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2008.
Usman, Moh. Uzer. Menjadi Guru Profesional , Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2000.
Wiyani, Novan Ardi. Etika Profesi Keguruan ,
Yogyakarta, Gava Media, 2015.
___________, Kebijakan Pengembangan Profesi  Guru ,  Jakarta:  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012.
____________, Undang-Undang  Dasar  1945 (Amandemen)  ,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2003.
____________, Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Bandung: Fokusmedia, 2003. https//:pdfs.semanticscholar.org/008c/46ae73f 568a44d7120f208edbdc15ee2a4.pdf (diakses 1 April 2017)
http://publikasipendidikan.blogspot.co.id/2012
/07/manajemen-pengembangan- profesi-guru.html (diakses  1  April 2017) http://pu.edu.pk/images/journal/JEE/PDF- Files/4_v25_no1_15.pdf (diakses  1 April 2017) http://www.cie.org.uk/images/271194- professional-development.pdf (diakses 1 April 2017)
https://www.careers.govt.nz/practitioners/care er-practice/career-theory-models/
(diakses 1 April 2017) http://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/watso n/Watson_CERME8_2013_Proceedin gs.pdf (diakses 1 April 2017) http://doc.utwente.nl/87901/1/evaluating_a_pd p_for_impl_mss_JETS.pdf (diakses  1 April 2017) http://edepot.wur.nl/265369 .html  (diakses  1 April 2017)