## Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Di Kelurahan Sunggal Kota Medan
Novi Yanti Nur 1) ; Asima Yanty Sylvania Siahaan 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) noviyantinr12@gmail.com ; 2) asimayantysiahaan@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat, dimana esensi dari pembangunan yang diharapkan adalah terjadinya perubahan yang akan mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Namun, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti kemisikinan. Kemiskinan sudah menjadi pembahasan yang tidak asing  lagi  bagi  negara-negara  berkembang,  salah  satunya  Indonesia  yang  angka  kemiskinannya  terus meningkat  setiap  tahunnya.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  pada  bulan  Maret  2020,  jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,42 juta orang dan terus mengalami peningkatan pada bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang.

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022] Revised [30 November 2022]
Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Kinerja  organisasi  publik  senantiasa  diperhatikan  oleh  masyarakat  luas,  organisasi publik  harus  memiliki  kinerja  pelayanan  yang  baik  agar  memiliki  kepercayaan  publik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  kinerja  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  dalam  Pelaksanaan  Program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH)  di  Kelurahan  Sunggal  Kota  Medan. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  deksriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  Kinerja  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  dalam Pelaksanaan  Program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH)  sudah  berjalan dengan  cukup  optimal,  namun  masih  terkendala  oleh  keterbatasan  sumber  daya manusia,  sumber  dana  dan  juga  sosialisasi  yang  masih  tertutup.  Pada  indikator produktivitas  pelaksanaan  program  sudah  tercapai  100%  di  enam  tahun  pertama, namun  pada  tahun  2020  hanya  bisa  tercapai  sebanyak  25,45%  dan  tahun  2021 sebanyak  68,29%.  Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  sudah  mengikuti  prosedur  yang telah  ditetapkan. Kemudian Dinas PKPPR Kota Medan  sudah responsif memahami apa yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  penerima  bantuan  program  Rehabilitasi  Rumah Tidak  Layak  Huni.  Responsibilitas  sudah  terlihat  dari  kesesuaian  kegiatan  yang dilaksanakan  dengan  landasan  hukum  yang  telah  dibuat  dalam  melakukan  kegiatan. Akuntabilitas  sudah  mengacu  pada  petunjuk  pelaksana  yang  telah  ditetapkan  dengan pelayanan yang cukup akuntabel.

## ABSTRACT
The performance of public organizations is always considered by the wider community, public organizations  must have good service  performance in order to have public trust. This  study  aims  to  identify  and  describe  the  performance  of  the  Residential  Area Housing and Spatial Planning Service in the Implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation  Program  (R-RTLH)  in  Sunggal  Village,  Medan  City.  The  method  used  in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques  were  carried  out  by  means  of  interviews,  observation  and  documentation. The  results  of  the  study  show  that  the  performance  of  the  Medan  City  Residential  and Spatial Planning Office in the Implementation of the Uninhabitable House Rehabilitation Program  (R-RTLH)  has  been  running  quite  optimally,  but  is  still  constrained  by  limited human  resources,  funding  sources  and  also  lack  of  socialization.  still  closed.  The productivity  indicator  for  program  implementation  has  reached  100%  in  the  first  six years, but in 2020 it could only reach 25.45% and in 2021 it was 68.29%. The quality of services  provided  has  followed  established  procedures.  Then  the  Medan  City  PKPPR Office has been responsive in understanding what the needs of the people who receive assistance  from  the  Uninhabitable  House  Rehabilitation  program.  Responsibility  has been  seen  from  the  suitability  of  the  activities  carried  out  with  the  legal  basis  that  has been  made  in  carrying  out  activities.  Accountability  already  refers  to  the  implementing guidelines that have been established with fairly accountable services.

## KEYWORDS
Organizational Performance, Uninhabitable  Houses,  Housing and Settlements
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan  karena  pendapatan  yang  tidak  tetap,  rendahnya  lapangan  kerja,  dan  juga  terbatasnya keterampilan    yang    dimiliki.  Kemiskinan  juga  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  dasar manusia  yang  mencakup  kebutuhan  fisik,  psikis,  sosial,  dan  spiritual.  Salah  satunya  adalah  tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang  mewujudkan  rumah  yang  layak  huni  masih  terbatas,  sehingga  mereka  kesulitan  untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni.
Bagi  masyarakat  miskin,  rumah  hanya  digunakan  sebagai  tempat  singgah  tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi  kebutuhan  rumah  layak  huni  disebabkan  oleh  pendapatan  yang  rendah  dan  pengetahuan tentang fungsi rumah  itu  sendiri.  Kondisi  tersebut  dialami  oleh  masyarakat  miskin  di  Indonesia.  Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni. Berdasarkan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  menyebutkan  jumlah  rumah yang  tidak  layak  huni  (RTLH)  di  Indonesia  saat  ini  mencapai  43  juta  unit  yang  tersebar  di  514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Memiliki  rumah  layak  huni  adalah  hak  pemenuhan  dasar  bagi  rakyat  Indonesia.  Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia  berhak  untuk  memiliki  rumah.  Karena  rumah  adalah  kebutuhan  dasar  manusia  untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan dalam peningkatan taraf hidup.
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin  atau  masyarakat  berpenghasilan  sangat  rendah  untuk  mewujudkan  rumah  yang  layak  huni. Kegiatan  ini  tidak  hanya  berfokus  pada  aspek  fisik  rumah  saja,  tetapi  juga  lebih  penting  bagaimana membangun  kapasitas  kelompok  fakir  miskin  ini  memahami  dan  menyadari  bahwa  pentingnya  tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kualitas  hidup  yang  baik  dan  berdampak  pada  peningkatan  dalam  aspek  sosial,  kesehatan  dan  juga pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
Pada  penelitian  Pramitha  (2016)  ditemukan  target  keseluruhan  jumlah  rumah  tidak  layak  huni yang  ada  di  Kabupaten  Purbalinga  adalah  27.533  rumah  namun  yang  baru  di  rehab  hanya  100  rumah yang  sesuai  dengan  rumah  layak  huni  yaitu  atap  alas  dan  dinding,  program  ini  belum  dapat  dikatakan mengentaskan  kemiskinan,  secara  keseluruhan,  manfaat  yang  dirasakan  hanya  kepada  100  penerima bantuan  rehabilitasi  rumah  saja,  bantuan  ini  belum  terasa  untuk  mengentaskan  kemiskinan  karena bantuan ini hanya menstimulan dan hanya mencakup salah satu ukuran yaitu papan.
Permasalahan  lain  juga  dinyatakan  dalam  penelitian  Kamilia    (2019)  menunjukan  bahwa pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Aie Pacah sudah diupayakan secara optimal oleh  penerima  bantuan  maupun  instansi-instansi  pemerintahan  terkait,  namun  dari  proses pelaksanaannya  masih  adanya  masalah  yang  timbul.  Kendala  yang  ditemukan  dalam  pelaksanaan bantuan  rumah  tidak  layak  huni  di  Kelurahan  Aie  Pacah  diantaranya  terkait  dengan  faktor  terbatasnya dana yang diberikan dan kurangnya sumber daya yang diberikan.
Sebagai salah satu kota yang telah menerapkan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH)  dalam  pelaksanaannya  masih  ditemukan  pemasalahan  yaitu  kurangnya  sosialisasi  program Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH).  Kota  Medan  sebagai  kota  metropolitan  di  Tanah  Air masih memiliki kawasan permukiman dan perumahan  kumuh yang hingga kini belum tersentuh program pemerintah.  Pemerintah  mempunyai  banyak  program  menuntaskan  masalah  ini.  Salah  satunya  adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menjadi program Dinas PKPPR Kota Medan. Namun, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui akan program ini.
Berdasarkan hasil pra-penelitian dengan masyarakat Kelurahan Sungga Kota Medan, ditemukan bahwa  masalah  kepemilikan  tanah,  sebagai  salah  satu  syarat  agar  mendapatkan  program  bantuan  ini yaitu dengan memiliki rumah sendiri. Dalam pengajuan penerima bantuan si pemohon dan pemilik rumah harus  dengan  nama  yang  sama  tidak  boleh  berbeda.  Namun,  pada  kenyataannya  masyarakat berpenghasilan  rendah  masih  ada  yang  tinggal  di  rumah  sewa.  Hal  ini  dikarenakan  ketidakmampuan masyarakat dalam membeli rumah dengan penghasilan yang rendah dan tidak tetap.
Kinerja merupakan aspek penting yang dinilai dalam suatu organisasi, terlebih dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misinya.  Tercapainya  tujuan  organisasi  tidak bisa lepas  dari  sumber  daya  yang  dimiliki organisasi  yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Mahsun  (2013:  25)  mendefinisikan  kinerja  ( performance) sebagai  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis ( strategic planning) suatu organisasi. Menurut  Pasolong  (2010:  375),  kinerja  organisasi  pada  dasarnya  merupakan  tanggung  jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik,  berprestasi,  bersemangat  dan  memberikan  kontribusi  terbaik  mereka  terhadap  organisasi  maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik.
Menurut Sinambela (2012: 181), kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya  semakin  tinggi  kinerja  pegawai  akan  semakin  tinggi  pula  kinerja  organisasi.  Sedangkan Bernardin  dan  Russel  (dalam  Mu hammad  2008:  13)  mengartikan  kinerja  sebagai  “ The  record  of outcomes produced on specified job function or activity during a specified time period” .
Menurut Halim (2012: 129), indikator kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk menilai keberhasilan organisasi.  Dalam  organisasi  sektor  publik,  keberhasilan  organisasi  dinilai  dari  kemampuan  organisasi dalam  menyediakan  pelayanan  publik  yang  murah  dan  berkualitas.  Apabila  organisasi  sektor  publik tersebut  mampu  menyediakan  pelayanan  publik  yang  murah  dan  berkualitas,  maka  organisasi  tersebut akan memperoleh kepercayaan dan dukunganan publik.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam penlitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2013:  9)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci,  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan demikian Penelitian ini mengumpulkan informasi dan data  sesuai  dengan  teori  yang  digunakan  yaitu  dalam  aspek  produktivitas,  kualitas  layanan, responsivitas,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas  terkait  pelaksanaan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kelurahan Sunggal Kota Medan.
Lokasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  di  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan Ruang Kota Medan yang berlokasi di Jln. Jend. Besar Dr. A. H Nasution No. 17 Medan dan Kelurahan Sunggal  Kota  Medan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  menggunkan  metode  wawancara,  observasi, dan  dokumenasi.  Sementara  untuk  informasi  yang  akurat,  penulis  menggunakan  teknik  purposive sampling  dalam  menetukan  informan  penelitian.  Adapun  kriteria  dari  informan  penelitian  adalah  Kepala Seksi  Pengembangan  Perumahan  dan  Permukiman  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan Penataan  Ruang  Kota  Medan,  Pegawai/Staff  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan Ruang  Kota  Medan,  Lurah  Sunggal  Kota  Medan,  Kepala  Lingkungan  Kelurahan  Sunggal  Kota  Medan, Masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Sunggal Kota Medan.
Setelah  informasi  dikumpulkan,  maka  penulis  akan  melakukan  analisis  data  dengan  teknik analisis  yang  dilakukan  secara  interaktif,  yaitu  dengan  cara  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan menarik  kesimpulan.  Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  data, dengan  membandingkan  data  yang  diperoleh  melalui  wawancara  antar  subjek  penelitian  yang  satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh suatu kesimpulan
Sementara untuk teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber daln trialngulasi teknik  sebagai  teknik  keabsahan  data.  Triangulasi  sumber  digunakan  untuk  menguji  kredibilitas  data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan  untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  kepada  sumber  yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik triangulasi digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan hasil pengamatan peneliti terkait Kinerja Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  dalam  Pelaksanaan  Program  Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kelurahan Sunggal Kota Medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Keputusan  Walikota  Medan  Nomor  648/1086  K  Tahun  2018  tentang  Bantuan Perbaikan  Rumah  Kepada  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Kota  Medan,  program  Rehabilitasi Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH)  diberikan  dalam  rangka  meningkatkan  prakarsa  masyarakat berpenghasilan  rendah  dalam  pembangunan/peningkatan  kualitas  rumah  dengan  membangun  rumah yang layak huni agar terbangun rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan.
Dalam  penelitian  ini  Kinerja  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) di Kelurahan Sunggal Kota Medan  dikaji  berdasarkan  dimensi  kinerja  yang  dikemukakan  oleh  Dwiyanto  (2006:  50-51)  yang  terdiri dari Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

## Produktivitas
Riyanto  (dalam  Elbandiansyah  2019:250)  mengatakan  bahwa  produktivitas  adalah  suatu merupakan  perbandingan  rasio  antara  input  yang  dimiliki  dengan  output  yang  dihasilkan.  Sebuah organisasi yang memiliki kinerja yang baik mampu mengoptimalkan input yang tersedia untuk mencapai output yang telah ditetapkan dalam tujuan pelaksanaan program.
Dengan  demikian,  indikator  produktivitas  dalam  program  ini  berarti  melihat  sejauh  mana  upaya yang  dilakukan  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  (PKKPR)  dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni (R-RTLH) dengan menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan R-RTLH baik berupa fisik maupun non fisik.
Melihat  dari  tujuan  adanya  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  maka  output  fisik yang  diharapkan  adalah  terwujudnya  rumah  yang  layak  huni  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah. Sejak  dilaksanakannya  program  ini  dari  tahun  2014-2020  jumlah  rumah  layak  huni  yang  sudah diselesaikan  oleh  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  adalah sebanyak 2.226 unit rumah yang tersebar di 21 kecamatan dan 151 Kelurahan Kota Medan.
Realisasi  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  layak  Huni  di  Kota  Medan  sudah  berjalan  dengan baik  namun  terkendala  oleh  beberapa  permasalahan  sehingga  target  yang  ingin  dicapai  belum  100% terlaksana.  Pada  tahun  2020  dan  2021  dalam  pencapaian  tersebut  belum  sesuai  dengan  target  yang direncanakan.  Ketidaksesuaian  jumlah  realisasi  dengan  perencanaan  program  yang  telah  dibuat disebabkan  oleh  beberapa  kendala  yang  dialami  oleh  dinas  saat  pelaksanaan  program  yaitu keterbatasan SDM dan sumber dana, serta situasi pandemi covid-19
Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan tanggal 19 Januari 2022, peneliti melihat bahwa  benar  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  atau  tim  yang  diturunkan  dalam  pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) ini berjumlah 4 tim dengan masing-masing tim memiliki  4-5  orang  di  dalamnya.  Dengan  pembagian  tugas  satu  sebagai  koordinator,  satu  bertugas menggambar,  satu  mengurus  administrasi,  dan  satu  lainnya  menghitung  dan  mengukur.  Setiap  tim  ini ditugaskan dan disebarkan di 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang ada di Kota Medan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Lurah  Kelurahan  Sunggal,  bahwa  dalam pelaksanaan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  di  Kelurahan  Sunggal  terdapat  kuota  dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan. Daftar permohonan bantuan ini  banyak  di  Kelurahan  Sunggal,  namun  terkendala  oleh  kuota  yang  diberikan  dan  syarat  yang  harus dipenuhi. Salah satu syarat yang menggagalkan masyarakatnya dalam mendapatkan bantuan ini adalah surat  kepemilikan  tanah.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  masyarakat  Kelurahan  Sunggal  yang tinggal di rumah sewa.
Dengan  demikian,  Kinerja  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota Medan  dalam  pelaksanaan  program  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH)  sudah terlihat  baik  dari  output  fisik  maupun  non  fisik,  yaitu  pada  output  fisik  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  telah  mampu  menjalankan  program  dengan menghasilkan  sebanyak  2.226  rumah  layak  huni  untuk  masyarakat  yang  memiliki  pengahsilan  yang rendah, kemudian pada output non fisik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota  Medan  dalam  pelaksanaan  program  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH) sudah  mencapai  tujuan  program  yaitu  terwujudnya  rumah  yang  sehat,  aman,  serasi  dan  teratur  bagi masyarakat penerima bantuan program.

## Kualitas Pelayanan
Menurut Zeithaml (dalam Hardiyansyah, 2011:11), kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan lima  dimensi  yang  mencakup  bukti  fisik  ( tangibles ),  reliabilitas  ( reliability ),  daya  tanggap ( responsiveness ),  jaminan  ( assurance ),  dan  empati  ( emphaty ).  Kualitas  pelayanan  pada  pelaksanaan program ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan mempunyai alur pelayanan yang telah ditetapkan.
Alur  pelayanan  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan pada pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini diawali dari pengajuan permohonan oleh masyarakat calon penerima bantuan dengan melengkapi berkas yang berpedoman pada SK Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, pelayanan yang  diberikan oleh oleh Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  pada  pelaksanaan  program Rehabilitsai  Rumah  Tidak  Layak  Huni  sudah  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  petugas memberikan informasi persyaratan dengan jelas, ramah serta komunikatif. Hal ini sesuai dengan indikator pelayanan publik yang berkualitas menurut Zeithmal (dalam Hardiyansyah, 2011:11) yaitu emphaty , yang ditandai  dengan  etika  yang  dimiliki  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Kemudian,  juga  sudah  memenuhi  indikator  kualitas  pelayanan  publik  yaitu reability, ditandai  dengan pemberian informasi persyaratan program bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) yang jelas dan mudah dipahami.
Berdasarkan hasil observasi 19 Januari 2022, proses survey lapangan yang dilakukan oleh tim survey  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  yang  didampingi Kepala Lingkungan.  Hal ini dilakukan  untuk melihat  kondisi rumah  masyarakat  calon  penerima  bantuan program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  apakah  rumah  tersebut  layak  untuk  dibantu  dan memenuhi kriteria rumah tidak layak huni yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Gambar 1. Survey Lapangan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2021
Dengan  demikian  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  telah  peneliti  lakukan bersama  tim  survey  dari  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan, peneliti  menyimpulkan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  sudah  berjalan  dengan  baik.  Masyarakat  puas dengan  pelayanan  yang  diberikan  yaitu dalam  hal  kejelasan  dan  kemudahan  dalam  melengkapi  berkas pengajuan permohonan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Tim survey menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai bantuan program yang akan diberikan dan komponen apa saja yang akan diperbaiki pada rumah masyarakat tersebut dengan membuat prosedur pelayanan yang sederhana, cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

## Responsivitas
Menurut Dunn (2003: 437)
kebijakan atau program dikatakan responsif
apabila mampu menjawab pertanyaan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kemampuan organisasi untuk mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan  prioritas  pelayanan,  dan  mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas  merupakan  indikator  kinerja  yang  berorientasi  pada  proses.  Responsivitas  ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan  organisasi  publik  dalam  menjalankan  misi  dan  tujuannya,  terutama  untuk  memenuhi
kebutuhan  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  maka  responsivitas  diartikan  sebagai  daya  tanggap  atau kemampuan  pada  kinerja  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  menanggapi  berbagai  keluhan  maupun  saran  masyarakat  penerima bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
Daya tanggap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dilihat dalam menanggapi berbagai keluhan maupun saran masyarakat  penerima  bantuan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Hal  ini  dilakukan  oleh dinas  dengan  kegiatan  tatap  muka  langsung  atau  yang  disebut  dengan  sosialisai  dengan  masyarakat calon  penerima  bantuan.  Dalam  kegiatan  ini  dijelaskan  secara  rinci  lagi  oleh  dinas  mengenai  bantuan yang  akan  diterima  oleh  masyarakat  calon  penerima  bantuan  seperti  apa  dan  apa  saja  yang  akan diperbaiki  per  setiap  rumah  yang  akan  dilakukan  perbaikan  rumah.  Pihak  dinas  juga  melakukan  sesi tanya-jawab  untuk  masyarakat  yang  kurang  mengerti  atas  bantuan  program  yang  akan  diterimanya, dengan maksud agar nantinya saat pelaksanaan program dilakukan tidak terjadinya kesalahpahaman.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti melihat bahwa Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  dalam  menangapi  keluhan atau  masukan  dari  masyarakat  sudah  baik,  mereka  menjelaskan  dengan  baik  mengenai  program bantuan  ini  baik  dari  syarat  maupun  komponen  rumah  mana  saja  yang  akan  di  perbaiki,  yaitu  dengan memperbaiki  kompenen  prioritas  seperti  dinding    yang  berbentuk  kotak  sabun,  atap  yang  sudah  rusak atau  bocor,  dan  lantai  yang  diperbaiki  menjadi  berbentuk  semen.  Sehingga  tidak  ada  kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak dinas dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sunggal Kota Medan.
Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang  Kota  Medan  sudah  dengan  responsif  memahami  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat penerima  bantuan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Selain  itu  mereka  juga  menanggapi dengan baik aspirasi, pertanyaan maupun keluhan yang diberikan masyarakat saat pelaksanaan program berlangsung.

## Responsibilitas
Levine  dalam  Dwiyanto  (2006:  143)  mengemukakan  responsibility  atau  responsibilitas  sebagai suatu  ukuran  yang  menunjukkan  seberapa  jauh  proses  pemberian  pelayanan  publik  dilakukan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  atau  ketentuan-ketentuan  administrasi  dan  organisasi  yang  benar  dan  telah ditetapkan.  Dalam  pemberian  pelayanan  memiliki  berbagai  ketentuan-ketentuan  administrasi  organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggungjawab organisasi terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan.
Responsibilitas dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dapat dilihat melalui seberapa jauh proses pemberian pelayanan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.
Responsibilitas  pelaksanaan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH)  yang dilakukan  oleh  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  yang mengacu  pada  kesesuaian  antara  proses  pelaksanaan  kegiatan  dengan  prinsip-prinsip  administrasi, apakah sudah sesuai dengan kebijakan atau terdapat penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan secara teknis telah mengikuti  standard  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Masyarakat  yang  tidak  memenuhi  persyaratan seperti salah satunya memiliki rumah sendiri tidak akan di proses, karena sudah tertera pada persyaratan sehingga  masyarakat  yang  tinggal  di  rumah  sewa  bukan  rumahnya  sendiri  tikan  akan  mendapatkan bantuan program ini.
Berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  dilapangan,  peneliti  menemukan  bahwa  penerima  bantuan program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH)  telah  mengikuti  prosedur  pelaksanaan  yang telah  ditetapkan  dengan  memenuhi  kriteria  rumah  tidak  layak  huni.  Adapun  Kriteria-kriteria  rumah  yang dikatakan tidak layak huni adalah sebagai berikut:
1.  Tidak permanen dan rusak
2.  Dinding  dan  atapnya  yang  terbuat  dari  bahan  mudah  rusak  atau  lapuk  seperti  papan,  ilalang, bambu yang di anyam sehingga dapat membahayakan penghuni rumah
3.  Dinding  dan  atap  yang  sudah  rusak  sehingga  membahayakan,  mengganggu  keselamatan penghuninya
4.  Lantai tanah atau semen dalam kondisi rusak
5.  Rumah yang tidak memiliki kamar, kamar mandi, cuci, dan kulkas
Gambar 2. Kondisi Sebelum dan Sesudah Mendapatkan bantuan Program R-RTLH Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, 2021 Dapat dilihat pada Gambar 2 di atas, kondisi rumah sebelum mendapatkan program bantuan ini memang sudah benar-benar tidak layak dengan dinding yang setengah batu dan papan, atap yang sudah rusak,  dan  lantainya  masih  tanah.  Setelah  dilakukan  perbaikan  terjadinya  peningkatan  kualitas, dindingnya  menjadi  lebih  kokoh,  atap  yang  sudah  rusak  juga  sudah  diperbaiki  sehingga  tidak membahayakan penghuni, lantai nya diubah menjadi lebih baik lagi menjadi semen, serta penambahan ventilasi udara.
Hal ini  juga  sudah  sesuai  berdasarkan  Habitat  for  Humanity  Indonesia (dalam  Priadi,  2018:35), terkait tiga poin penting yang harus diketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni. Rumah Layak Huni adalah rumah yang  memenuhi persyaratan keselamatan bangunan  dan  kesehatan  penghuninya  serta  kecukupan  luas  minimum  bangunan.  Persyaratan keselamatan  bangunan  terlihat  dari  kondisi  rumah  yang  sebelumnya  miring  dan  sudah  tidak  kokoh  kini sudah terbangun dengan struktur bangunan yang kokoh sesuai standard, kemudian dari poin kesehatan yaitu dari penambahan ventilasi udara agar terciptanya sirkulasi udara yang sehat untuk dihirup.
Dengan  demikian,  Responsibilitas  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan Ruang  Kota  Medan  dalam  pelaksanaan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  terlihat  dari kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan landasan hukum yang telah dibuat yang menjadi dasar melakukan  kegiatan.  Proses  pelaksanaan  program  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  andministrasi dan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan.  Pihak  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan Penataan  Ruang  Kota  Medan  tidak  akan  memberikan  bantuan  program  kepada  masyarakat  yang  tidak memenuhi persyaratan dan kriteria penerima bantuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R- RTLH).

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  dapat  dilihat  dari  kesesuaian  antara  prinsip  pelayanan    yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  terhadap  nilai  dan  norma yang  ada  dalam  masyarakat  meliputi  transparansi  pelayanan  dan  orientasi  pelayanan.  Pelayanan  yang dikatakan  akuntabel  yaitu  pelayanan  yang  mengacu  pada  kepuasan  publik  sebagai  penerima  manfaat program.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  penerima  bantuan  program  Rehabilitasi Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH),  berkaitan  dengan  akuntabilitas  Dinas  Perumahan  Kawasan Permukiman  dan  Tata  Ruang  Kota  Medan,  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan Ruang  Kota  Medan  dalam  melaksanakan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (R-RTLH) sudah  sepenuhnya  mengacu  pada  petunjuk  pelaksana  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  melaksanakan tugasnya  juga  sudah  mengarah  pada  pelayanan  yang  akuntabel,  hal  ini  dikarenakan  pelayanan  yang diberikan mengusahakan kepuasan masyarakat penerima bantuan program.
Kemudian  berdasarkan  hasil  observasi  tanggal  19  Januari  2022,  pertanggungjawaban  Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  terhadap  kepuasan  masyarakat dalam  menerima  bantuan  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  yaitu,  melalui  bagaimana pegawai  bekerja  dengan  niat  dan  keseriusan,  dibutuhkan  komitmen  dan  tanggungjawab  yang  besar dalam  memberikan  pelayanan.  Hal  tersebut  akan  menunjukkan  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban pengelola  yang  secara  baik  dijalankan  oleh  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan Ruang Kota Medan, akan mengandung nilai positif terhadap pelaksanaan tugas.
Dengan demikian, peneliti melihat sikap tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  sudah  berjalan  dengan  baik seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  tentu  saja  diperlukan tanggungjawab yang besar selaku pemberi layanan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  Kinerja  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan Penataan  Ruang  dalam  Pelaksanaan  Program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni (R-RTLH)  di  Kota Medan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak  Huni  (R-RTLH)  sudah  cukup  optimal  namun  masih  terkendala  oleh  keterbatasan  sumber  daya manusia, sumber dana dan juga sosialisasi yang masih tertutup dapat dilihat pada indikator produktivitas, kualitas  layanan,  responsivitas,  responsibilitas  dan  akuntabilitas.  Pada  indikator  produktivitas pelaksanaan program sudah tercapai 100% di enam tahun pertama, namun pada tahun 2020 hanya bisa tercapai sebanyak 25,45% dan tahun 2021 sebanyak 68,29%.  Kualitas pelayanan yang diberikan sudah mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Kemudian  Dinas  PKPPR  Kota  Medan  sudah  responsif memahami  apa  yang  menjadi  kebutuhan  masyarakat  penerima  bantuan  program  Rehabilitasi  Rumah Tidak  Layak  Huni.  Responsibilitas  sudah  terlihat  dari  kesesuaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan landasan  hukum  yang  telah  dibuat  dalam  melakukan  kegiatan.  Akuntabilitas  sudah  mengacu  pada petunjuk pelaksana yang telah ditetapkan dengan pelayanan yang cukup akuntabel.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  peneliti  memberikan  beberapa  saran  yang  diharapkan  dapat menjadi  masukan  untuk  meningkatkan  Kinerja  Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan Ruang Kota Medan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH). Dinas Perumahan  Kawasan  Permukiman  dan  Penataan  Ruang  Kota  Medan  dalam  menyampaikan  informasi terkait program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat melalui sosialisasi harus lebih terbuka lagi, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan hanya satu arah kepada kelurahan sehingga masih  belum  sepenuhnya  menjangkau  masyarakat  berpenghasilan  rendah  yang  menjadi  sasaran kebijakan  dalam  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni.  Untuk  kedepannya  program  ini  bisa lebih  membantu  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dalam  pemenuhan  kebutuhan  rumah  yang  layak huni,  karena  di  dalam  program  Rehabilitasi  Rumah  Layak  Huni  (R-RTLH)  ini  hanya  membantu masyarakat yang memiliki rumah di tanahnya sendiri. Sedangkan masih banyak masyarakat Kota Medan yang tinggal di kondisi rumah yang tidak layak huni yang memerlukan bantuan, namun terkendala karena tinggal di rumah sewa sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
(https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/kementerian-pupr-43-juta-rumah-di-indonesia-tak- layak-huni diakses pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 14.56 WIB)
(https://sumut.antaranews.com/berita/356864/dprd-medan-ratusan-rumah-di-kota-medan-dibedah-pada- 2021 diakes pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13.45 WIB).
(https://www.bps.go.id/ diakses pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 20.19 WIB).
Budiharjo, Eko. 1998. Sejumlah masalah permukiman kota. Bandung: PT. Alumni. Budimanta, Arif.
2005.
Memberlanjutkan
Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Djajadinigrat, Surna Tjahja. 2005. Untuk Generasi Masa Depan: “Pemikiran, Tantangan dan Permasalah Lingkungan . Bandung: Aksara Baru
Dwiyanto, Agus. 2006. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik . Yogyakarta: FISIP UGM. Edy, Sutrisno. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Elbadiansyah. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kesatu .
Malang: IRDH Emzir. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Fauzi, Ahkmad. 2004. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah-Edisi 4 . Salemba Empat. Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media.
Hindarto, Probo. 2007. Inspiransi rumah sehat perkotaan . Yogyakarta: ITS. Kaelan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner . Yogyakarta: Paradigma.
Keputusan Walikota Medan Nomor 648/1086 K Tahun 2018 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan.
Kuswartojo, Tjuk. 1997. Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan . Jakarta: Dikti. Mahmudi.
2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE. Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mantja.  2007. Etnografi,  Desain  Penelitian  Kualitatif  Pendidikan  dan  Manajemen  Pendidikan .  Malang: Elang Mas.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Marfai,  M.A.  2005. Moralitas  Lingkungan,  Wahana  Hijau,  Yogyakarta  Pemerintah  Propinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta, 2002. Yogyakarta: Kreasi Wacana
Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Musthofa, Bisri. 2008. Kamus Kependudukan . Yogyakarta: Panji Pustaka. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  13/PRT/M/2016  tentang  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  33/PRTM/2016  tentang  Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.
Peraturan Walikota Medan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Rivai, Veithzal. 2007. Bank and Financial Institution Management . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rivai,  Veithzal.  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Perusahaan  dari  Teori  ke  Praktik . Jakarta: Grafindo Persada.
Sadana,
Agus. 2014. Perencanaan Kawasan Permukiman . Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Sastra, Suparno. 2006. Perencanaan dan Pengembangan Perumahan . Yogyakarta: Andi Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai . Yogyakarta: Graha Ilmu. Singarimbun, Masri. 2008. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES Soebandi, Baban, dkk. 2006. Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah . Bandung: Humaniora Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suparlan, Parsudi. 1993. Adaptasi dalam Antropologi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan No. 188.4/8334/DPKPPR/VIII/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penetapan  Penerima  Bantuan Perbaikan  Rumah  Kepada  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  di  Kota  Medan  Tahun Anggaran 2020
Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: PT Refika Aditama Sutrisno, Edy. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Yudohusodo, Siswono, dkk. 1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat . Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.