## TATA KELOLA PEMUKIMAN NELAYAN DI WILAYAH PERKOTAAN PESISIR UTARA JAKARTA
Fisherman Settlement Management in Urban Region of Northern-Coast of Jakarta
*Hertria Maharani Putri dan Nurlaili
1 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDMKP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 *email: hertria.maharani@gmail.com
Diterima tanggal: 30 Januari 2018 Diterima setelah perbaikan: 9 Maret 2018 Disetujui terbit: 7 Juni 2018

## ABSTRAK
Pemukiman nelayan di kawasan perkotaan belum banyak diperhatikan oleh pemerintah. Seharusnya sebagai bagian dari perencanaan kota, pemukiman nelayan mempunyaI urgensi yang sama untuk diatur sehingga dapat dikelola dengan baik. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1) Mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pemukiman nelayan; 2) Mengidentifikasi hambatan perencanaan pemukiman nelayan di perkotaan; dan 3) menganalisis peran perencanaan kota pada tata kelola pemukiman nelayan. Observasi hanya dilakukan di pantai utara Teluk Jakarta (Kamal Muara) terkait kondisi eksisting dan hambatan perencanaan pemukiman nelayan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara informan kunci dengan menggunakan bantuan topik data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemukiman nelayan masih jauh dari kondisi ideal, yang mulai dari sanitasi, desain pemukiman, drainase dan sebagainya. Sedangkan terdapat 3 stakeholder yang bertanggungjawab atas kesulitan pengaturan pemukiman nelayan yaitu masyarakat nelayan, pemerintah dan instansi swasta termasuk pengembang dan perbankan. Ketiga elemen stakeholder tersebut harus bersama- sama melakukan upaya untuk perbaikan tata kelola pemukiman nelayan dengan tanpa melupakan pemahaman bahwa nelayan tidak dapat dipisahkan dari laut dan tepi pantai sebagai tempat bekerja, komunitas dan budaya.
Kata Kunci: nelayan; pemukiman nelayan; perkotaan; tata kelola; Jakarta

## ABSTRACT
Fisherman settlements in urban areas have received less attention by the government. As a part of urban planning, fisherman settlements should have the same urgency to be well governed. This paper has three main objectives: 1) to identify existing conditions of  fishermen residential areas; 2) to identify barriers on planning of fisherman settlements in urban area; and 3) to analyze the role of urban planning on  fisherman  settlements  governance.  Observation  toward  existing  conditions  and  the  barriers  on fisherman settlements planning were only completed in Kamal Muara, the northern coast of Jakarta Bay. Primary data were obtained from key informant interviews using data topic tool. The results show that the conditions of the fisherman settlement is still under ideal level, including its sanitation, settlement design, drainage, etc. There are 3 stakeholders who are responsible for the difficulties in regulating fisherman settlements, they are fishing communities, government and private institutions including developers and commercial banks. These three elements must jointly improve the governance of fisherman settlements under the same perception that fishermen cannot be separated from the sea and coast area as a work place, community and culture.
Keywords: fishermen; urban settlements; urban area; governance; Jakarta
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDM KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan kota menjadi hal yang sangat penting sebagai perangkat pengendali perkembangan kota (Shirvani, 1981 dalam Wikantiyoso, 2005). Sebagai perangkat pengendali perkembangan kawasan produk rancangan rencana pengembangan menjadi penting untuk memberikan suatu bentuk peraturan ( guidelines ) yang sesuai dengan kondisi kawasan. Hal ini termasuk dalam kaitannya dengan pengalokasian lahan dalam berbagai macam fungsi dan kegiatan (Hariyono , 2010). Perencanaan dalam penggunaan lahan ( land use planning ) merupakan sesuatu yang harus dilakukan pada setiap pengembangan kota . Namun, penyusunan rancangan rencana pengembangan kota sering terhambat dengan keakuratan data lapangan. Hal ini berakibat pada  ineffisiensi  rancangan  rencana  karena menjadi tidak aplikatif (Wikantiyoso, 1997).
Implikasi dari rancangan yang tidak aplikatif atau tidak sesuai mengakibatkan adanya eksternalitas negatif dari aktivitas manusia di suatu wilayah. Penggunaan lahan yang tidak sesuai tentunya akan mengubah struktur kota dan menambah daftar panjang perencana untuk dapat melakukan rekomendasi dan kebijakan perbaikan. Salah satu yang mendominasi pada, tata guna lahan kawasan perkotaan adalah areal pemukiman. Ketidaksesuaian yang terjadi, akan berdampak besar pada kehidupan kota tersebut. Untuk itu pemukiman menjadi salah satu areal yang wajib diperhatikan dalam tata kelola perkotaan.
Di daerah perkotaan, secara garis besar perumahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (i) perumahan yang direncanakan dengan baik dan dibangun dengan baik, teratur, rapi, serta dilengkapi dengan prasarana, utilitas, dan fasilitas yang baik, (ii) perumahan yang berkembang tanpa direncanakan sebelumnya, sehingga polanya tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana serta utilitas dan fasilitas permukiman yang memenuhi syarat, dan (iii) perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. Dalam kelompok terakhir ini, selain
rumah-rumah yang dibangun dengan teratur, di belakang atau di tengah perumahan terdapat pula rumah-rumah yang tidak teratur (Yudohusodo dan Salam , 1991). Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah ketidakteraturan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap lingkungan (Nurmayani, 2015)
Dalam sebuah kota metropolitan, terdapat berbagai elemen masyarakat yang hadir akibat nilai attractivenes kota yang tinggi. Ada masyarakat yang hadir karena sudah lama menghuni wilayah tersebut dan ada pula masyarakat pendatang yang datang untuk meningkatkan kesejahteraan. Jika kawasan metropolitan tersebut memiliki bibir pantai dan pelabuhan, hal yang tidak bisa dihindarkan adalah adanya kelompok nelayan dalam struktur penduduk kota. Menurut Kusnadi (2002), nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah, atau paling miskin dibanding masyarakat subsisten lainnya. Begitu pula Nugraha (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia di bidang perikanan yang memiliki kualitas rendah menyebabkan rendahnya produktivitas, yang berakibat pada rendahnya pendapatan, dan kemiskinan nelayan. Dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, bagaimana pemukiman nelayan di kota metropolitan? Seberapa jauh perencanaan kota mengatur pemukiman nelayan?
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode observasi dan wawancara mendalam dengan bantuan topik data yang dilakukan kepada informan kunci terpilih pada bulan Maret 2018. Sementara data sekunder berupa bahan-bahan tertulis (laporan dan data statistic) diperoleh dari berbagai literatur terkait perkembangan pemukiman dan tata kelolanya. Lokus wawancara dilakukan pada kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta sebagai laboratarium lapang untuk pendalaman hambatan dalam perancangan pemukiman nelayan, untuk menjawab 3 (tiga) tujuan, yaitu: 1) Mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan pemukiman nelayan; 2) Mengidentifikasi hambatan perencanaan pemukiman nelayan
di  perkotaan;  dan  3)  menganalisis  peran perencanaan kota pada tata kelola pemukiman nelayan.

## PEMUKIMAN KUMUH NELAYAN
Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (I) , rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk pula pada komunitas nelayan. Tetapi, pada umumnya pemukiman tempat nelayan tinggal merupakan kondisi tempat tinggal yang kurang baik. Pemukiman kumuh nelayan dapat ditemukan pada sepanjang pesisir Teluk Jakarta, beberapa daerah di Pantai Utara Jakarta, sepanjang kota pesisir Sumatera bahkan di timur Indonesia seperti Makasar. Biasanya justru pemukiman kumuh nelayan adalah pemukiman yang terletak di bibir pantai perkotaan. Kompeksitas kota yang sudah begitu rumit, menempatkan masyarakat nelayan sebagai masyarakat marginal.
Tata letak perumahan nelayan yang ada di Kamal Muara - DKI Jakarta, merupakan daerah pemukiman padat dan berhimpitan, dengan lorong-lorong gang selebar satu atau dua meter yang berfungsi ganda sebagai jalur keluar rumah dan sebagai ruang interaksi sosial masyarakat. Jalan sebagai sarana penghubung, merupakan tanah urukan limbah minyak yang dilapisi dengan kulit kerang hijau yang biasa disebut dengan jalan kampung. Struktur jalan yang seperti itu menimbulkan bau yang sangat menganggu. Saluran pembuangan biasanya pemukiman nelayan mempunyai sistem drainase yang buruk, dan kurang diperhatikannya kebersihan dari saluran air limbah rumah tangga oleh masyarakat, menyebabkan genangan air akibat banjir tidak mudah surut. Drainase yang buruk juga mempengaruhi akses air bersih. Nelayan kesulitan mencari air bersih dan harus membayar mahal dengan membeli air bersih . Akses terhadap air bersih masih sangat terbatas, karena sumur
bor yang ada kurang kapasitas pelayanannya. Air sumur bor serta sumur hasil galian warga sendiri, umumnya asin dan payau. Tidak layak untuk minum, kecuali untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (Pramoda, 2010)
Kondisi di pantai utara Jakarta hampir sama dengan kondisi pemukiman kumuh yang ada di Pantai Utara Jawa, juga memiliki karakteristik pemukiman yang hampir sama. Pemukiman sering mengalami rob sehingga kawasan selalu terkesan kumuh. Bukan hanya rumahnya yang kumuh, tetapi juga sarana dan prasarana di kawasan pemukiman tersebut kumuh akibat selalu tergenang banjir rob. Hal ini tidak jauh berbeda dari pemukiman nelayan di Kota Bengkulu. Kondisi kumuh bukan berasa dari rob, namun berasal dari buruknya sistem drainase dan pengelolaan sampah. Sampah yang  dihasilkan  dari  aktifitas  penangkapan, pengolahan ikan dan rumah tangga tidak dapat dikeluarkan dari lokasi sesuai dengan prosedur pembuangan sampah yang seharusnya. Sekita 31% luas kawasan tidak dapat dilayani oleh sistem pembuangan sampah yang baik (Rijal dan Adriansyah, 2016)
Masalah yang terdapat di pemukiman nelayan pada wilayah kota adalah kurang terpeliharanya lingkungan yang ada di pesisir pantai, wilayah daratan, dan wilayah laut. Tata kelola perumahan yang tidak baik, mempengaruhi kondisi wilayah perairan sekitarnya, yang tentunya akan merusak biota laut (Hilakore et al . , 2004). Biota dan habitat laut yang rusak tentunya akan mempengaruhi pekerjaan mereka sebagai nelayan.

## HAMBATAN DALAM PERANCANGAN PEMUKIMAN NELAYAN DALAM KONTEKS TATA KELOLA
Dalam perancangan suatu tata kota, kendala akan ditemui dari berbagai stakeholder yang terlibat yaitu stakeholder primer, stakeholder kunci dan stakeolder sekuder (Maryono et al., 2005 dalam Latupapua, 2015). Stakeholder primer merupakan stakeholder yang terkena dampak langsung baik positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta memiliki kepentingan langsung dengan perencanaan
tersebut, dalam hal ini masyarakat nelayan. Stakeholder kunci adalah pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal ini pemerintah. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembanan, dalam hal ini lembaga swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pendukung lainnya.
Hambatan dari nelayan antara lain dapat datang dari budaya, sifat nelayan, keaktifan dalam mengemukakan pendapat dan kemampuan untuk menerima hal baru dari pemerintah atau pihak lainnya. Hal ini akan menentukan suatu bentuk perencanaan yang nantinya dilakukan diterima oleh tidak oleh masyarakat nelayan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka segala bentuk perencanaan pemukiman tidak akan berhasil dengan baik. Hambatan ini juga yang harus dipelajari oleh para perencana agar dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya. Selain itu perlu diperhatikan status nelayan di perkotaan tersebut. Banyak nelayan pendatang yang dianggap “ illegal ” sehingga keberadaan mereka tidak diakui oleh pemerintah. Tentunya ini menjadi persoalan yang kemudian harus dibahas pada level pemerintahan.
Hambatan kedua adalah dari pemerintah. Pemerintah belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap sebuah pemukiman nelayan karena status dari nelayan tersebut yang dianggap nomaden atau bukan tinggal permanen. Seharusnya pola penggunaan lahan di kawasan kota harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTKR). Penyusunan RUTKR harus disesuaikan dengan karakteristik dan fungsi dari suatu wilayah perkotaan. Pemerintah juga seringkali melakukan perencanaan tanpa melihat unsur budaya dan karakteristik dari masyarakat yang akan diatur. Tanpa adanya pendekatan secara sosial ekonomi maka akan lebih sulit dokumen perencanaan untuk dapat diaplikasikan. Misalnya pembangunan rumah susun untuk nelayan apakah sesuai dengan budaya, jenis pekerjaan, sense of place yang mereka telah miliki selama ini.
Hambatan yang ketiga datang dari pihak swasta ataupun perbankan yang kesulitan melakukan relaksasi terhadap pinjaman pinjaman yang dibutuhkan nelayan untuk membeli rumah. Lembaga perbankan umumnya tidak atau kurang berminat untuk menyalurkan kredit kepada nelayan sub sektor perikanan tangkap, termasuk dalam hal kredit perumahan. Nelayan dalam hal ini dipandang tidak akan mampu membayar kredit yang mereka terima secara teratur, sementara pihak perbankan memerlukan kepastian keteraturan angsuran dana yang dipinjamkan (Masyhuri, 2014). Selain itu belum ada pengembang perumahan yang memahami bahwa pemukiman nelayan yang layak merupakan pemukiman yang juga harus turut di bangun demi menciptakan tata kota yang lebih baik.

## PERAN PERENCANAAN KOTA DALAM PERANCANGAN PEMUKIMAN NELAYAN
Menurut Dawkins, perlu tidaknya peran pemerintah dalam pembangunan masih menjadi tanda tanya hingga kini. Keraguan ini berasal dari adanya perbedaan rasionalitas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Friedman menguraikan perbedaan rasionalitas ini ke dalam rasionalitas pasar ( market rationality ) yaitu kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai melalui mekanisme pasar ataukah rasionalitas sosial ( social rationality ) yaitu kesejahteraan bersama hanya dapat tercapai melalui bingkai kelompok sosial atau perencanaan (Masik, 2005).
Bahkan pandangan market  rationality terinfiltrasi  pada  kelembagaan  yang  menaungi pembangunan pemukiman. Lembaga penyelenggara pembiayaan perumahan rakyat masih diperankan oleh lembaga perbankan komersial yang proporsinya untuk kepentingan pembiayaan perumahan publik masih sangat kecil serta menggunakan basis perhitungan mekanisme pasar. Meskipun dibantu dengan berbagai perekayasaan intervensi pola subsidi, kesenjangan/selisih antara harga jual dengan kemampuan bayar masyarakat masih cukup besar. Pendekatan yang memakai market  mechanism-based tidak bisa dipaksa untuk menyesuaikan dengan pemenuhan
kesejahteraan rakyat ( welfare-based ) (Hastijanti, 2012). Cara mengatasi masalah pemukiman kumuh harus menggunakan pendekatan kebijakan berparadigma kesejahteraan ( welfare paradigm ) yang berbasis hak ( right based policy ), dapat dirumuskan paradigma baru yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat atas papan tanpa harus mencampur- adukkan dengan pendekatan berbasis mekanisme pasar perumahan. (Prayitno, 2012)
Terlepas dari perdebatan tersebut, pembangunan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi  (The World Bank dalam Todaro, 2000). Artinya, pada wilayah-wilayah atau kelompok masyarakat yang marginal, pemerintah harus hadir sebagai penyusun rencana wilayah atau kota. Semakin meningkat laju perkembangan jumlah penduduk dan fenomena urbanisasi yang terjadi di kota-kota mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang kota, seperti fasilitas perumahan dan permukiman, tentunya ini harus segera diatur. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan social. (Purnomo, 2014)
Urban  sparwl yang tidak terkendali mengakibatkan morfologi kota yang tidak teratur, kekumuhan ( slum ) dan pemukiman liar ( squatter settlemet ). Daerah kumuh adalah daerah padat di mana banyak penduduk tinggal di lingkungan miskin dengan perumahan padat penduduk dan lingkungan yang tidak sehat, infrastruktur yang tidak memadai, sanitasi yang buruk dan fasilitas air minum. Menetap di daerah kumuh memiliki dampak langsung pada kesehatan masyarakat (Goswami dan Manna, 2010) Permukiman kumuh ini sering tidak diakui dan ditangani oleh otoritas publik sebagai bagian integral dari kota.  Bentuk perkotaan memiliki momentumnya sendiri dan merupakan hasil dari faktor budaya, ekonomi,  sosial  dan  politik.  (Heitor,  1997;
Wing,  1989;  Kruger,  2012  dalam  Ribeiro, 2015). Artinya pemukiman kumuh yang hadir di permukaan merupakan hasil dari faktor budaya, ekonomi, sosial dan politik. Solusinya pun harus berdasarkan 4 aspek tersebut untuk merancang perencanaan tata kotanya. Perencanaan kota tidak dapat lagi ditekankan hanya  pada  aspek  fisiknya  saja.  Walaupun memang paradigma perencanaan kota atau wilayah pada negara berkembang bergerak dari 2  tradisi:  perencanaan  fisik  dan  perencanaan pembangunan ekonomi, yang justru berkembang sendiri-sendiri (Conyers et al., 1984 dalam Masik, A. 2005). Perkembangan yang parsial tersebut disesuaikan oleh: pertama, negara berkembang mewarisi tradisi perencanaan dari Penjajah, yang pada masa itu memandang perencanaan  fisik  sebagai  hal  yang  terpisah dari perencanaan pembangunan ekonomi. Kedua, setelah merdeka, kemakmuran ekonomi merupakan impian seluruh negara berkembang, dan pola perencanaan pembangunan sektoral terpusat model Uni Soviet banyak diadopsi. Rancangan pembangunan tata kota juga akhirnya dilaksanakan oleh masing-masing sektor dan tidak ada kesinambungan antar perencanaan kota tersebut.
Perencanaan kota untuk mengatasi persoalan tata kota pemukiman yang kumuh secara subtansif dapat mengikuti teori Patrick Geddes yang mengaitkan antara Folk-Work- Place . Folk dimaknai dengan komunitas yaitu suatu kesatuan sosial yang tinggal di suatu kawasan/ geografi tertentu yang berbagi sistem nilai yang sama dan memiliki keterikatan sosial tertentu. Teori ini berusaha mengkritik perencanaan yang hanya berorientasi pada ekonomi akibat revolusi industri. Karena menurut Geddes hasil dari abad industri ( paleotechnic ) adalah permukiman kumuh. Kemakmuran versi ekonomi seharusnya bukan hanya dititikberatkan pada atribut-atribut ekonomi, tetapi diimbangi dengan kualitas hidup. Kehidupan yang lebih baik adalah hubungan yang lengkap antara organisme, fungsi dan lingkungannya. Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik tersebut maka perlu untuk mensinkronkan antara folk-work-place secara berkesinambungan, hari ke hari, tahun ke tahun bahkan dari generasi ke generasi.
Gambar 1 di atas menunjukkan makna bahwa komunitas nelayan tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan dan tempat berekerjanya. Bahkan jika dicermati, folk nelayan tidak bisa dipisahkan dari work dan place - nya. Work dan place nelayan bukan hanya sebatas pekerjaan dan tempat tinggal tetapi pekerjaan nelayan merupakan way  of  life dan laut merupakan bagian dari ekosistem mereka. Menjadi sesuatu yang absurd, ketika dalam perencanaan nelayan dipisahkan dari konteks pekerjaan dan laut sebagai sistem ekosistem. Dalam konteks nelayan kembali terlihat dengan jelas bahwa perencanaan pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat menghilangkan unsur- unsur budaya sosial, ekonomi dan politik yang terkandung di dalamnya. Pembahasan perencanaan pemukiman harus melibatkan setiap aspek agar dikatakan berkelanjutan.

## PENUTUP
Dalam melakukan perencanaan kota, hal yang harus disadari adalah objek perencanaan adalah suatu komunitas yang tidak bisa diserahkan pada market  mechanism . Seperti pada pemukiman nelayan, mereka berada pada konteks pemukiman yang kumuh karena memang pendapatannya yang cukup rendah sehingga tidak mampu untuk memiliki perumahan yang layak . Dalam penanggulangungan pemukiman nelayan yang kumuh, maka pemerintah sebagai stakeholder kunci dan lembaga lainnya sebagai stakeholder sekunder harus mengubah paradigmanya dari market  mechanism  paradigm menjadi welfare paradigm .
Gambar 1. Keterkaitan Folk, Work, Place menurut Patrick Geddes.
Sumber: (Geddes, 1915 dalam Soekanto, 1990)
Selain itu perencanaan kota dalam mengatasi pemukiman kumuh nelayan tidak dapat dilepaskan dari unsur budaya, sosial, ekonomi dan politik yang membungkusnya. Penggunaan teori Geddes untuk memperjelas subtansi kebutuhan masyarakat sangat dipelukan dan menetukan tingkat keberhasilan dari penanganan pemukiman kumuh. Perencaan tidak dapat lagi berdiri pada aspek fisik  saja  tetapi  juga  harus  memahami  konteks masyarakat yang mendiami ruang spasial tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Toni Ruchimat selaku Plt. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan semua pihak yang telah membantu selama terlaksananya peninjauan terhadap kondisi tata kelola pemukiman .

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki, Y., R. Akbar, Pradono dan M. Miharja. 2013. Komunitas Online : Pergeseran Terminologi Komunitas Dari Geddesian Menuju Era Informasi Dalam Konteks Perencanaan Transportasi Perkotaan Tata Loka Volume 15 Nomor 1, Februari 2013, 63-75 Biro Penerbit Planologi UNDIP.
Hariyono, P. 2010. Perencanaan pembangunan kota dan perubahan paradigm. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Hastijanti, R. (2012). Penanganan Permukiman Kumuh Secara ‘Manusiawi’, Sebuah sudut pandang lain dari kata “manusiawi” dalam konteks keseimbangan ruang. Inforum. 1. 36-39.
7  | P a g e
budaya, ekonomi, sosial dan politik. Kemudian solusinya pun harus berdasarkan 4 aspek tersebut untuk merancang perencanaan tata kotanya. Perencanaan kota tidak dapat lagi ditekankan hanya pada aspek fisiknya saja. Walaupun memang paradigma perencanaan kota atau wilayah pada negara berkembang bergerak dari 2 tradisi: perencanaan fisik dan perencanaan pembangunan ekonomi, yang justru berkembang sendiri-sendiri (Conyers et al., 1984 dalam Masik, A. 2005). Perkembangan yang parsial tersebut karena: pertama, negara berkembang mewarisi tradisi perencanaan dari Penjajah, yang pada masa itu memandang perencanaan fisik sebagai hal yang terpisah dari perencanaan pembangunan ekonomi. Kedua, setelah merdeka, kemakmuran ekonomi merupakan impian seluruh negara berkembang, dan pola perencanaan pembangunan sektoral terpusat model Uni Soviet banyak diadopsi. Rancangan pembangunan tata kota juga akhirnya dilaksanakan oleh masing-masing sektor dan tidak ada kesinambungan antar perencanaan kota tersebut.
Perencanaan kota untuk mengatasi persoalan tata kota pemukiman yang kumuh secara subtansif dapat mengikuti teori Patrick Geddes yang mengaitkan antara Folk-Work-Place . Folk dimaknai dengan komunitas yaitu suatu kesatuan sosial yang tinggal di suatu kawasan/ geografi tertentu yang berbagi sistem nilai yang sama dan memiliki keterikatan sosial tertentu. Teori ini berusaha mengkritik perencanaan yang hanya berorientasi pada ekonomi akibat revolusi industri. Karena menurut Geddes hasil dari abad industri ( paleotechnic ) adalah permukiman kumuh. Kemakmuran versi ekonomi seharusnya bukan hanya dititikberatkan pada atribut-atribut ekonomi, tetapi diimbangi dengan kualitas hidup. Kehidupan yang lebih baik adalah hubungan yang lengkap antara organisme, fungsi dan lingkungannya. Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik tersebut maka perlu untuk mensinkronkan antara folk-work-place secara berkesinambungan, hari ke hari, tahun ke tahun bahkan dari generasi ke generasi.

## Gambar 1. Keterkaitan Folk, Work, Place menurut Patrick Geddes
Sumber: (Geddes, 1915 dalam Soekanto, 1990)
Gambar 1 di atas menunjukkan makna bahwa komunitas nelayan tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan dan tempat berekerjanya. Bahkan jika dicermati, folk nelayan tidak bisa dipisahkan dari work dan place - nya. Work dan place nelayan bukan hanya sebatas pekerjaan dan tempat tinggal tetapi pekerjaan nelayan merupakan way  of  life dan laut work folk place
Hilakore, M.A., J.A. Marius, D. Sidu, I. Sangadji, Bahrin, I.T. Matitaputty. 2004. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Muara Angke di
Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara, April 2004, IPB. http://rudyct.com/PPS702- ipb/08234/82034_9.pdf. (Tanggal akses: 4
April 2018)
Kusnadi.  2002.  Konflik  sosial  nelayan:  Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. LKIS, Yogyakarta. Hlm 190.
Latupapua dan Yosevita Th.2015. “Implementasi
Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah.” Jurnal Agroforestri X Nomor 1 ISSN : 1907-7556.
Makarau, V.H. 2011. Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan Dan Pendekatan Kebijakan. Jurnal Sabua Vol.3, No.1: 53-57. Masik, A. 2005. Hubungan Modal Sosial Dan Perencanaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.16/No. 3, Desember 2005, hlm.
1-23.
Masyhuri, I. (2014) Pembiayaan Nonformal Usaha Perikanan Tangkap: Kasus Muncar Dan Bitung.
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No. 2, 2014 Hal 135-148
Nurmayani. 2015. Penetapan Ruang Terbuka
Hijau Sebagi Pendukung Pembangunan Berkelanjutan, Bandar Lampung: Indepht Publishing 2015. Hlm. 51.
Pramoda, R. 2010. Kondisi Lingkungan dan Kesehatan Nelayan. Warta. Penerbit: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan.
Prayitno, B. 2012. Konsolidasi Kebijakan Nasional
Perumahan Rakyat. Inforum. 1
Purnomo, D., L.T. Sunaryanto, S.H. Priyanto, Kustadi, B.H. Simanjuntak, S. Herwandito. 2014. Kajian Kebijakan Daerah “Tentang Penye- lenggaraan Permukiman Di Kota Salatiga Dalam Pelaksanaan Dan Konsep Perumusan Kebijakan Strategis Permukiman”. Salatiga: FISKOM UKSW. Hlm 1.
Ribeiro, S.U.R.F. 2015. Fishing Villages Of Algarve Analysis Of Urban Evolution. Thesis. Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.
Lisboa.
Goswami, S and S. Manna. (2010). Social Aspects of Environment: A Study of Slums of Raipurcity Manand Life, January-June Vol-36 1 & 2, Bidisha, India.
Rijal, M. dan Adriansyah (2016). Kondisi Kekumuhan
Kampung Nelayan Sejahtera Kota Bengkulu dalam Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016
Sedrak, M., E.K. Yasser, K. Safwan, E.S. Maram,
E. Emad, E. Gendy & Ahmed. 2018. Solution
Model for Infrastructure Planning and Design for Urban Slums: Egyptian Case Study.
160-194. 10.1007/978-3-319-61645-2_13.
Soekanto, S. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT  Radja  Grafindo.  Jakarta  Wikantiyoso, R (1997), Prinsip-Prinsip Perencanaan dan Perancangan Kata, Malang: Grup Konservasi Arsitektur dan Kota. Jakarta.
Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta.
Wikantiyoso, R (2005), Paradigma Perancangan dan
Perencanaan Kota. Grup Konservasi Arsitektur dan Kota. Malang.
Yudhohusodo, Siswono. (1998). Transmigrasi.
Kebutuhan Negara Kepulauan Berpen Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen Dengan Persebaran yang Timpang. PT Jurnalindo Aksara Grafika. Jakarta.

## Peraturan dan Undang-undang:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 40)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia