## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)
Ulfiyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa’, Yuli Roisotul A. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
E-mail: ulfifauziah8@gmail.com, ihdashofiya95@gmail.com, yulirois271@gmail.com
Abstrak: Kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan  penetapan  mengenai  adhalnya  wali  dengan kemaslahatan  yang  ditimbulkan.  Dalam  perkara  No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar’i. Hal ini tidak dibenarkan menurut  peraturan  hukum  yang  berlaku  karena merupakan perbuatan  yang  dzalim.  Adanya  penolakan  dari  wali pemohon,  maka  dikhawatirkan  akan  terjadi  hal-hal  yang bertentangan  dengan  syari’at  Islam,  misalnya  terjadinya hamil  di  luar  nikah  atau  kawin  lari.  Oleh  karena  itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan  maslahah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (library research). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat  deskriptik-analitik  serta  menggunakan  pendekatan normatif-empiris.  Hasil  penelitian  ini  adalah;  Pertimbangan hakim  menurut  maqasid  al-syari’ah  yaitu  permohonan penetapan wali adhal termasuk hifzh al-din dan hifzh al-nasl, sedangkan  pertimbangan  hakim  menurut  hukum  positif bahwa  ayah  pemohon  tidak  suka  dengan  calon  suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama  RI  Nomor  11  Tahun  2007  dan  dalam  Pasal  19 Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  wali  nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita,  karena  tidak  sah  menikah  tanpa  wali.  Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang  sekufu.  Apabila  seorang  wali  menolak  untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali adhal (keberatan).
Kata  kunci: Maqasid  al-Syari’ah ,  wali  adhal,  Pengadilan Agama Lamongan.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx

## Pendahuluan
Islam  memandang  perkawinan  sebagai  suatu  cita-cita  yang  sangat ideal.  Perkawinan  bukan  hanya  sebagai  persatuan  antara  laki-laki  dan perempuan,  bahkan  lebih  dari  itu,  perkawinan  sebagai  kontrak  sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab keduanya. Dalam Al-Qur’an  dengan  jelas  telah  disebutkan  bahwa  tujuan  dari  perkawinan adalah  untuk  membangun  kehidupan  yang  aman,  tentram  dan  damai, dengan  penuh  cinta  dan  kasih  sayang  didalamnya. 1 Para  mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Setiap Muslim  yang  sudah  berkeinginan  untuk  nikah  dan  khawatir  terjerumus ke  dalam  perbuatan  zina  maka  dianjurkan  untuk  melaksanakan  nikah. Perihal demikian, menurut kesepakatan para imam madzhab merupakan ibadah yang lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Pernikahan  dapat  dilaksanakan  dengan  beberapa  syarat  dan  rukun yang  telah  ditetapkan,  salah  satu  diantaranya  adalah  keharusan  adanya wali  bagi  calon  istri,  yaitu  ayah  kandungnya  sendiri  atau  bila  sudah meninggal (atau tidak ada dikarenakan suatu hal atas ketiadaannya) maka dapat digantikan oleh urutan wali sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab-kitab fiqih maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam).
Menurut  pendapat  Imam  Al-Syafi’i  dan  Imam  Hambali  yakni
Pernikahan  tidak  sah  kecuali  ada  wali  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  jika seorang  perempuan  mengakadkan  dirinya  sendiri  untuk  menikah  maka pernikahannya  tidak  sah.  Sedangkan  Hanafi  berpendapat  bahwa Perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada  orang  lain  untuk  menikahkan  dirinya  jika  ia  telah  dibolehkan menggunakan hartanya dan juga tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu’ dengannya. Jika demikian, maka walinya boleh menghalangi pernikahannya.
Adapun  pendapat  Imam  Maliki,  jika  perempuan  itu  mempunyai kemuliaan  (bangsawan)  dan  cantik  serta  digemari  orang  maka pernikahannya  tidak  sah,  kecuali  ada  wali.  Sedangkan  jika  keadaannya tidak  demikian  maka  ia  boleh  dinikahi  orang  lain  yang  bukan  kerabat dengan  kerelaan  dirinya.  Imam  Dawud  Al-Dhabiri  berpendapat:  Jika perempuan  tersebut  seorang  gadis  maka  pernikahannya  tidak  sah  tanpa wali.  Sedangkan  jika  perempuan  itu  seorang  janda  maka  sah pernikahannya  meskipun  tanpa  wali.  Imam  Abu  Tsawr  dan  Imam  Abu
1 Q.S. Ar-Rum (30) : 21.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Yusuf  mengatakan,  sah  pernikahan  perempuan  tersebut  asalkan mendapat izin dari walinya. Akan tetapi, jika ia menikah tanpa izin dari walinya, lalu keduanya mengadukan pernikahan itu kepada hakim yang bermazhab  Imam  Hanafi,  dan  hakim  menetapkan  sahnya  pernikahan tersebut,  maka  hakim  yang  bermazhab  Imam  Al-Syafi’i  tidak  boleh membatalkannya,  kecuali  menurut  pendapat  Imam  Abu  Sa’id  al- Isthakhri. 2
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah yang diperuntukkan  bagi  umat  manusia.  Namun  demikian,  sebagian  besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah hanya diberikan dasar- dasar atau prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui hadis-hadisnya. Di  dalam  Al-Qur’an  tidak  disebutkan  dengan  jelas  tentang  wali  adhal, akan tetapi keharusan adanya wali ditafsirkan dari Q.S. Al-Baqarah ayat 232; yang artinya:
“ Apabila  kamu  menalak  istri-istrimu,  lalu  habis  idahnya,  maka janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan bakal  suaminya,  apabila  telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka dengan  cara  yang  makruf.  Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang- orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 3
Ayat  di  atas  mengandung  pengertian  akan  keharusan  adanya  wali dalam  pernikahan,  wali  dilarang  menghalangi  perkawinan  wanita  yang ada di bawah perwaliannya selama ia mendapat pasangan yang sekufu’. Maksud  sekufu’  di  sini  adalah  bahwa  antara  pihak  laki-laki  dan  wanita harus seimbang baik agama, nasab, pendidikan, dan lain sebagainya.
Adapun  ukuran  kafa’ah  dalam  Al-Qur’an  dan  hadits  tidak memberikan  batasan  yang  pasti.  Para  Imam  Madzhab  menetapkan ukuran dan norma kafa’ah yaitu:
1. Imam  Syafi’i,  Imam  Hanafi  dan  Imam  Hambali  sepakat  bahwa, kafa’ah itu ada lima hal yaitu : agama, nasab, merdeka, kekayaan dan keahlian.  Tetapi  mereka  berbeda  pendapat  dalam  hal  harta  dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Imam Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Imam Syafi’i tidak.
2 Syaikh  al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Fiqih  Empat Mazhab, (Bandung. Hasyimi, 2015), hlm. 318-319
3 Q.S. Al-Baqarah, 232.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
2. Sedangkan Imamiyah dan Imam Maliki tidak memandang keharusan adanya kafa’ah kecuali dalam hal agama. 4
Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam menikahkan  anak  gadisnya.  Namun  di  lain  pihak,  anak  juga  sudah mempunyai  pilihan  sendiri  untuk  pendamping  hidupnya.  Ketika perbedaan keinginan antara orang tua dan anak terjadi dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan  orang  tua,  sehingga  menyebabkan  terjadi  wali  keberatan  atau  tidak mau menikahkan atau memberi izin pernikahan anak gadisnya.
Pada  masa  sekarang  ini,  masih  ada  wali  nasab  yang  menolak bertindak menjadi wali, padahal keinginan seorang anak untuk menikah dengan  laki-laki  yang  dicintainya  sangat  kuat,  terlebih  lagi  jika  laki-laki tersebut sudah sekufu’, sepadan dan sanggup membayar mahar.
Dalam  Islam  tidak  ada  salahnya  jika  orang  tua  menolak  calon  yang diajukan  anaknya,  apabila  calon  tersebut  tidak  memenuhi  kafa’ah  yang ditentukan dalam hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya masih ada orang  tua  atau  wali  yang  menolak  menikahkan  tanpa  alasan  yang dibenarkan menurut agama Islam.
Dalam  perkawinan  tidak  selamanya  dapat  dilaksanakan  dengan mulus  (tanpa  adanya  halangan),  terkadang  ayah  sebagai  wali  enggan menikahkan  anaknya  dengan  berbagai  alasan,  diantaranya  tidak  setuju dengan  calon  suami  atau  ada  alasan  lain  yang  menjadikan  orang  tua enggan  menjadi  wali.  Keengganan  wali  untuk  menikahkan  anaknya disebut adhal. Apabila terjadi keengganan menjadi wali maka calon istri dapat  mengajukan  permohonan  wali  a ḍ hal  ke  Pengadilan  Agama setempat  supaya  Pengadilan  Agama  menetapkan  ke-a ḍ halan  wali  dan memerintahkan  kepada  KUA  setempat  untuk  menyediakan  wali  hakim dan  menikahkan.  Pindahnya  perwalian  dari  wali  nasab  kepada  wali hakim bila seluruh wali tidak ada dalam keadaan enggan mengawinkan, dasarnya  adalah  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Majah  dari  ‘Aisyah, dengan  Yang  dimaksud  potongan  hadits  di  atas  yakni  jika  wali-walinya berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya.
Wali adalah salah satu dari rukun nikah yang harus ada untuk sahnya sebuah  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  seorang  wanita  tidak  bisa menikahkan  dirinya  sendiri  tanpa  didampingi  wali  yang  sah.  Wali
4 Muhammad  Jawad  Mughniyah,  “ Fiqh  Lima  Mdzhab,  Ja’fari,  Hanafi,  Maliki,  Syafi’i, Hambali”, (Jakarta : Lentera, 1996), hlm. 350.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib, dimulai dari orang yang paling  berhak,  yaitu  mereka  yang  paling  akrab,  lebih  kuat  hubungan darahnya. Menurut jumhur Ulama, wali yang lebih berperan adalah wali nasab yang diambil dari garis ayah.
Maqashid  al-syari’ah tujuan  syari'at  merupakan  kajian  yang  awalnya menjadi  suplemen  dalam  ilmu  ushul  fiqh,  sejalan  dengan  waktu,  para ulama  yang  berkonsentrasi  di  bidang  ushul  fiqh  dan  fiqh  kontemporer menitik  beratkan  perhatiannya  pada  maqashid  al-syari’ah.  Kajian maqashid  al-syari’ah  di  anggap  penting  karena  dapat  menjadi  landasan penetapan  hukum  pertimbangan  ini  menjadi  suatu  keharusan  bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas. Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai aspek maqashid al- syari’ah  seorang  tidak  akan  bisa  memahami  dengan  benar  ketentuan syara’ jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.
Perlu diketahui bahwa syariah tidak menciptakan hukum-hukumnya dengan  kebetulan,  tetapi  dengan  hukum-hukum  itu  bertujuan  untuk mewujudkan maksud-maksud  yang  umum. Kita tidak dapat memahami nash-nash yang hakiki kecuali mengetahui apa yang dimaksud oleh syara’ dalam  menciptakan  nash-nash  itu.  Petunjuk-petunjuk  lafadz  dan ibaratnya  terhadap  makna  sebenarnya,  kadang-kadang  menerima beberapa  makna  yang  ditarjihkan  yang  salah  satu  maknanya  adalah mengetahui maksud syara’.
Kaidah-kaidah  pembentukan  hukum  Islam  ini,  oleh  ulama  ushul diambil  berdasarkan  penelitian  terhadap  hukum-hukum    syara’,  illat- illatnya  dan  hikmah  (filsafat)  pembentukannya  diantara  nash-nash  itu pula  ada  yang  menetapkan  dasar-dasar  pembentukan  hukum  secara umum,  dan  pokok-pokok  pembentukannya  secara  keseluruhan  seperti juga  halnya  wajib  memelihara  dasar-dasar  dan  pokok-pokok  itu  dalam mengistimbath  hukum  dari  nash-nashnya,  maka  wajib  pula  memelihara dasar-dasar  dan  pokok-pokok  itu  dalam  hal  yang  tidak  ada  nashnya, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisasikan apa yang menjadi tujuan  pembentukan  hukum  itu,  dan  dapat  mengantarkan  kepada merealisasikan  kemaslahatan  manusia  serta  menegakkan  keadilan diantara mereka. 5
Contoh pada kasus perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. yang
5 Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer , ( Jakarta, Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
telah  diputus  oleh  Majelis  Hakim  pada  tanggal  30  Desember  2008. Pemohon  berumur  21  tahun  dan  berstatus  perawan  yang  berkeinginan menikah  dengan  laki-laki  yang  menjadi  pilihannya.  Dalam pertimbangannya  berdasarkan  pemeriksaan  identitas  ternyata  pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan.
Alasan  pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  wali  adhal  adalah karena  ayah  pemohon  bertindak  sebagai  wali  dari  pemohon  tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan pemohon dengan laki-laki yang di pilihnya dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon telah berusaha mendaftarkan  rencana  pernikahan  tersebut  di  Kantor  Urusan  Agama. namun ditolak karena keberatannya ayah pemohon tesebut.
Permohonan  pemohon  agar  ditetapkan  adhalnya  wali  untuk melangsungkan  pernikahan  dengan  wali  hakim  karena  wali  pemohon tidak  bersedia  menjadi  wali  nikah  bagi  pemohon.  Maka  dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 jo. Dengan perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adhalnya wali. 6
Dalam amar putusan disebutkan, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan  hakim,  diantaranya  berupa  keterangan  pemohon  yang dikuatkan  dengan  keterangan  saksi-saksi  di  muka  persidangan.  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  antara  pemohon  dan  calon  suami  pemohon telah  sekufu’  dan  tidak  ada  hubungan  yang  menghalangi  pernikahan mereka, serta berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor  11  tahun  2007  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal, menetapkan  dan  menunjuk  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk menikahkan pemohon dengan wali hakim,  dan  membebankan  pemohon  untuk  membayar  seluruh  biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 7
Dalam  perkara  ini  pertimbangan  hukum  yang  diambil  oleh  Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan adalah bahwa wali pemohon telah menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan ayah pemohon
6 Penetapan  Pengadilan  Agama  Lamongan  Perkara  Permohonan  Wali  Adhal  nomor: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., hlm 5.
7 Penetapan  Pengadilan  Agama  Lamongan  Perkara  Wali  Adhal  Nomor: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., hlm. 6

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
mempunyai pilihan lain, padahal antara pemohon dengan calon suaminya telah  sama-sama  berumur  dewasa  yang  dalam  hal  ini  sudah  bisa menentukan  pilihan  hidupnya  sendiri  tanpa  lagi  bergantung  kepada orang  tua.  Oleh  sebab  itu  wali  disini  tidak  mempunyai  hak  untuk menghalangi  pemohon  melangsungkan  pernikahan  dengan  laki-laki pilihannya. Karena, seorang wali diperbolehkan memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya disebut sebagai wali mujbir. Hal itu dikhususkan bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti  orang  gila,  anak-anak  yang  masih  belum  mencapai  umur  tamyiz boleh  dilakukan  wali  mujbir  atas  dirinya.  Sebagaimana  dengan  orang- orang  yang  kurang  kemampuannya,  seperti  anak-anak  dan  orang  yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (abnormal).
Pada  penetapan  permohonan  wali  adhal  di  Pengadilan  Agama Lamongan  Nomor  :  0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.  di  atas,  karena  dalam perkara  ini  wali  pemohon  keberatan  menikahkan  anak  perempuannya dengan  tidak  menyertakan  alasan  yang  jelas  dan  sesuai  syar’i,  dan  ini tidak  dibenarkan  menurut  peraturan  hukum  yang  berlaku  karena merupakan perbuatan yang dzalim.
Karena hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneltian terhadap  kasus  diatas.  Dengan  tujuan  ingin  mengetahui  apa  sebenarnya yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  permohonan  wali adhal  jika  dikaitkan  dengan  menggunakan  pendekatan  normatif  dan pendekatan  yuridis,  apakah  lebih  mengarah  pada  timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga mereka atau sebaliknya.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan  (library  research),  yaitu  metode penelitian  yang  digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi  bahan  dalam penyusunan  dan  pembahasan  dengan  penelitian pustaka,  datadata  dari  buku-buku,  makalah-makalah  ilmiah  dan  artikel yang selaras dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama  (primer)  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara wali adhal Nomor :
0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.
Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Wali Adhal Nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. di Pengadilan Agama Lamongan.
Sesuai  dengan  pemaparan  perkara  wali  adhal  yang  telah  penulis jelaskan  dalam  pembahasan  sebelumnya,  bahwa  pertimbangan  hakim

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
dalam penetapan Nomor: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg. adalah permohonan pemohon  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  karena  alasan  tersebut  tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
Ayah  kandung  pemohon  sebagai  wali  yang  berhak  menikahkan pemohon  dengan  calon  suaminya  tidak  dapat  didengar  keterangannya karena wali tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara  resmi  dan  patut  serta  ketidakhadirannya  tanpa  alasan  yang  sah, maka  Majelis  Hakim  berpendapat,  wali  pemohon  adalah  nyata-nyata seorang wali yang enggan menikahkan anaknya (adhal).
Pertimbangan  hakim  lainnya  adalah,  terhadap  alat-alat  bukti  yang diajukan  pemohon  dalam  persidangan  tersebut.  Saksi-saksi,  surat  dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah  bermaterai  cukup,  oleh  karena  itu  surat-surat  tersebut  dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
Majelis  hakim  juga  mempertimbangkan,  bahwa  selain  itu  juga  telah ditemukan  fakta  bahwa  orang  tua  (ayah)  pemohon  tidak  mau menikahkan  pemohon  dengan  calon  suaminya  karena  alasan  ayah pemohon  mempunyai  pilihan  lain.  Oleh  karena  itu,  hakim mempertimbangkan  dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (5) Peraturan  Menteri  RI  Nomor  11  Tahun  2007  Tentang  Pencatatan  Nikah, dihubungkan  dengan  Pasal  23  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Maka wali nikah pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali adhal untuk menjadi  wali  dalam  pernikahan  pemohon  dengan  calon  suaminya tersebut. Dan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.
Pertimbangan  selanjutnya,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  diatas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan. Sedangkan dalam mengabulkan permohonan  pemohon,  pertimbangan  Majelis  terletak  pada  bukti-bukti yang  diajukan  oleh  pemohon.  Berdasarkan  bukti  P.1,  P.2  yang  berupa surat  penolakan  dari  kepala  KUA  Kecamatan  Mantup  Kabupaten Lamongan dan foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama wali pemohon selaku  Kepala  Keluarga  dan  pemohon  selaku  anggota  keluarga  yang dikeluarkan  oleh  Camat  Mantup  Kabupaten  Lamongan  telah  bermaterai cukup,  dan  telah  cocok  dengan  aslinya  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  tempat  tinggal  pemohon  dan  wali  pemohon,  sehingga  bukti

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil  serta  mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.
Pertimbangan  selanjutnya  adalah  syarat-syarat  pemohon  untuk melaksanakan  pernikahan  telah  terpenuhi  kecuali  syarat  wali  pemohon adhal (enggan), kemudian keinginan pemohon untuk menikah juga telah mendapat  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alasan  wali  pemohon  tersebut bukan  alasan  yang  berdasarkan  hukum.  Pemohon  dengan  calon  suami pemohon  juga  telah  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Penetapan  Permohonan  Wali Adhal  dalam  Teori  Maqasid  Al-Syari’ah  dan  Peraturan  Perundang- undangan.
Penetapan  adalah  keputusan  pengadilan  atas  perkara  permohonan (volunter),  misalnya  penetapan  dalam  perkara  dispensasi  nikah,  izin nikah,  wali  adhal,  poligami,  perwalian,  itsbat  nikah,  dan  sebagainya. Penetapan  merupakan  jurisdiction  valuntaria  yang  berarti  bukan peradilan  yang  sesungguhnya  karena  pada  penetapan  hanya  ada pemohon  tidak  ada  lawan  hukum.  Didalam  penetapan,  Hakim  tidak menggunakan  kata  “mengadili”,  namun  cukup  dengan  menggunakan kata “menetapkan”.
Pelaksanaan permohonan penetapan wali adhal yang dilakukan oleh Pengadilan  Agama  Lamongan  ini  sangat  bermanfaat,  disamping penyelesaian  permasalahan  wali  nasab  yang  tidak  mau  menjadi  wali nikah  anak  perempuannya  juga  dapat  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan.
Dalam  hal  kasus  permohonan  penetapan  wali  adhal  yang  dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan ini termasuk dalam hifzh al-nasl yang merupakan  salah  satu  metode  penerapan  maqasid  al-syari’ah,  yang penerapannya  ini  ditekankan  kepada  manfaatnya  dan  meniadakan madharatnya.  Sesuatu  yang  tidak  ada  nash  hukumnya  dalam  Al-Qur’an maupun  hadits,  yang  baik  menurut  akal.  Dengan  pertimbangan  dapat mewujudkan  kebaikan  dan  menghindari  keburukan.  Sesuatu  yang  baik menurut  akal  sehat  maka  pada  hakikatnya  tidak  bertentangan  dengan tujuan syara’ secara umum.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
Jika  dilihat  berdasarkan  maqasid  al-syari’ah  permohonan  penetapan wali adhal  yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan termasuk hifzh  al-nasl  terkait  dengan  kasus  wali  adhal  di  Pengadilan  Agama Lamongan  kepada  wali  yang  menolak  menjadi  wali  dalam  pernikahan anak perempuannya ini. Wali yang dimaksud dalam kasus di atas adalah wali  nasab  (ayah)  yang  menolak  untuk  menjadi  wali  dalam  pernikahan anak  perempuannya  karena  menganggap  calon  suami  dari  anaknya  ini tidak seperti apa yang diinginkan oleh wali. Bahwasanya dengan adanya permohonan  penetapan  wali  adhal  ini  dipandang  baik  oleh  akal  dan sesuai dalam syara’ Islam.
Dilihat  dari  tingkatan  daruriyyat  kehidupan  manusia  itu  memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara  keturunan,  memelihara  harta.  Jika  di  fokuskan  dari memelihara  keturunan  atau  hifzh  al-nasl  wali  hakim  itu  mengandung manfaat, karena jika pemohon dan calon suami pemohon tidak segera di nikahkan  maka  akan  terjadi  kejadian  yang  tidak  diinginkan  dan dikhawatirkan  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  syari’at  Islam, misalnya zina, kawin lari, atau bunuh diri apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.  Maka  dari  itu  adanya  dikabulkannya  permohonan tersebut  karena  hakim  mempertimbangkan  kepada  manfaatnya  dan meniadakan  madharatnya  dalam  pengambilan  keputusan  disetiap permasalahan.  Dengan  pertimbangan  tersebut  dapat  mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.
Sedangkan apabila dilihat dari segi tingkatan hajiyyah, yang dimana termasuk  dalam  pernikahan  ini  seperti  ditetapkannya  ketentuan  adanya wali hakim pada saat akad nikah. Dan jika dikaitkan dengan pembahasan skripsi  ini,  permohonan  wali  adhal  yang  dilakukan  oleh  pemohon merupakan  suatu  jalan  tengah  dimana  seorang  wali  yang  tidak  mau mewalikan anak perempuannya.
Dilihat  dari  akal  sehat  sebagai  hifzh  al-nasl  yang  hakiki  dan  telah sejalan dengan tujuan syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al- Qur’an  dan  Sunnah,  maupun  ijma’  ulama  terdahulu.  Jika  dikaitkan dengan  kasus  wali  adhal  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama Lamongan  bahwa  adanya  permohonan  penetapan  wali  adhal  yang dilakukan  untuk  mendapatkan  izin  menikah  dengan  menggunakan  wali hakim  ini  dianggap  sudah  memenuhi  syarat.  Karena  yang  dinilai  akal sehat  sebagai  hifzh  al-nasl  (memelihara  keturunan)  yang  hakiki  betul- betul  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  syara’,  yaitu  mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan permohonan penetapan wali adhal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lamongan.
Perkawinan  dalam  tata  hukum  Indonesia,  khususnya  bagi  yang pemeluk  agama  Islam  mewajibkan  adanya  wali  dalam  perkawinan. Kewajiban  tersebut  dapat  dilihat  dalam  aturan  yang  dikeluarkan  oleh

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
pemerintah,  antara  lain  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peraturan Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah. Keharusan  adanya  wali  dalam  perkawinan  pada  dasarnya  merupakan kesepakatan  mayoritas  ulama,  kecuali  madzhab  Hanafi  yang  tidak mensyaratkan  wali  bagi  perempuan,  apabila  jika  perempuan  tersebut telah  dewasa  dan  mampu  mempertanggungjawabkan  setiap  perkataan dan perbuatannya.
Wali  nikah  menurut  mayoritas  ulama’  maupun  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  merupakan  sesuatu  yang  harus  ada. Karena  wali  nikah  merupakan  keharusan,  maka  konsekuensi  dari  tidak adanya  wali  adalah  nikah  tersebut  dihukumi  tidak  sah.  Meskipun  para ulama’ berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus  hadir  dalam  profesi  akad  nikah  ataukah  wali  hanya  diperlakukan ijinnya.
Sesuai dengan perkara wali adhal bahwa hakim mempertimbangkan wali  yang  berhak  menikahkan  perempuan  tersebut  tidak  suka  dengan calon  suaminya.  Dasar  hukum  yang  digunakan  hakim  adalah  Pasal  18 ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  11  Tahun  2007  tersebut, maka dengan sendirinya yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.
Dalam  kasus  ini  seorang  wanita  atau  bakal  calon  mempelai  wanita berhadapan  dengan  kehendak  walinya  yang  berbeda,  termasuk  pilihan seorang  laki-laki  yang  hendak  dijadikan  mantu  (suami)  wali  menolak kehadirannya, karena wali tidak suka terhadap calon mempelai laki-laki.
Menurut  penulis,  pertimbangan  hakim  dalam  penetapan  perkara Nomor  :  0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.  dapat  dibenarkan.  Adapun  yang menjadi dasar yang dapat mendukung kebenaran tersebut, dalam QS. An- Nuur (24) ayat 32, yang artinya:
“Dan  nikahkanlah  orang-orang  yang  masih  membujang  di  antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu  yang  laki-laki  dan  perempuan.  Jika  mereka  miskin,  Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui”. 8
Ayat tersebut menunjukkan bahwa anjuran menikah bagi orang-orang yang  sendiri  atau  wanita  yang  tidak  mempunyai  suami,  baik  perawan atau  janda,  dan  laki-laki  yang  tidak  mempunyai  istri,  hali  ini  berlaku untuk  laki-laki  dan  perempuan  yang  merdeka  (dan  orang-orang  yang layak  kawin)  yakni  orang  yang  mukmin  baik  yang  laki-laki  maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka, berkat adanya  perkawinan  itu  Allah  akan  memberi  rezeki  yang  luas  kepada
8 Q.S. an-Nuur (24):32

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
makhluknya.
Alasan  ketidaksenangan  wali  terhadap  calon  mempelai  laki-laki seringkali  tidak,  karena  dalam  permohonan  tersebut,  alasan ketidaksenangannya  seringkali  tidak  jelas,  dan  bahkan  hanya  didasari oleh konflik emosional semata.
Kemudian  penetapan  Nomor  :  0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.  Majelis Hakim  dalam  penetapan  perkara  tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa wali  pemohon  tidak  dapat  didengar keterangannya  karena  tidak  pernah hadir  di  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  sepatutnya. Berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pada intinya pemohon  berstatus  perawan  dan  calon  suaminya  berstatus  jejaka.  Calon suami pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan yang cukup. Calon suami pemohon telah melamar pemohon, akan tetapi wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena alasan ayah pemohon mempunyai pilihan lain.
Dalam  kasus  tersebut,  wali  pemohon  tidak  bersedia  menjadi  wali karena  wali  mempunyai  pilihan  lain  dan  calon  suami  pemohon  tidak seperti  yang  diinginkan  wali.  Pada  dasarnya  wali  tidak  ingin  anak perempuannya salah dalam memilih suami, oleh karena itu seorang wali harus  berhati-hati  dalam  mencarikan  jodoh  untuk  anaknya,  demi kehormatan  dan  kemuliaannya,  serta  seorang  wali  berhak  menikahkan wanita  yang  dibawah  perwaliannya  jika  calon  suami  pilihannya  jelek akhlaknya,  sebab  orang  yang  baik  beragama  dan  berakhlak  akan memperlakukan  istrinya  dengan  baik  atau  akan  melepaskannya  dengan baik.
Penetapan  bahwa  seorang  wali  telah  adhal  harus  didasarkan  pada pertimbangan yang sesuai dengan syari’at. Adapun jika wali menghalangi karena  alasan  yang  sesuai  dengan  syari’at,  seperti  laki-lakinya  tidak sekufu’, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak  pindah  ke  tangan  orang  lain,  karena  ia  tidaklah  dianggap menghalangi (adhal).
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali Hakim 9 .  Dalam  peraturan  ini,  disebutkan  bahwa  adhalnya  wali merupakan  salah  satu  syarat  atau  keadaan  dibolehkannya  wali  hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon
9 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
mempelai  laki-laki.  Untuk  menyatakan  adhalnya  seorang  wali,  maka diperlukan  penetapan  dari  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat tinggal  calon  mempelai  wanita.  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11 Tahun  2007  tentang  Pencatatan  Nikah.  Ketentuan  mengenai  wali  adhal dalam  peraturan  ini  sama  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  tahun 2005 10 .

## Penutup
Pertimbangan  hakim  menurut  maqasid  al-syari ‟ ah  bahwa  dalam permohonan penetapan wali adhal tidak hanya termasuk dalam hifzh al- nasl tetapi juga dalam hifzh al-din;
1. Pertimbangan  hakim  dalam  hifzh  al-nasl  adalah  karena  hakim mempertimbangkan  dengan  adanya  wali  menghalangi  pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sekufu akan menghalangi/mempersulit juga untuk mendapatkan keturunan yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syari ‟ at Islam, misalnya zina atau kawin lari apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan.
2. Wali adhal dalam hifzh al-din yaitu karena hakim mempertimbangkan bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan  dalam  menikah  akan  menjunjung  tinggi  martabat manusia  sekaligus  menyempurnakan  pelaksanaan  kewajibannya kepada  Tuhan.  Sedangkan  berdasarkan  Peraturan  Perundang- undangan  bahwa  ayah  pemohon  tidak  suka  dengan  calon  suami pemohon  yaitu  berdasarkan  Pasal  18  ayat  (4)  Peraturan  Menteri Agama  RI  Nomor  11  Tahun  2007  dan  dalam  Pasal  19  Kompilasi Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  wali  nikah  merupakan  rukun  yang harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita,  karena  tidak  sah menikah tanpa wali. Walaupun  seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan  calon  suami  bagi  anaknya,  wali  dilarang  mempersulit perkawinan  wanita  yang  berada  dalam  perwaliannya  selama mendapatkan  calon  yang  sekufu.  Apabila  seorang  wali  menolak untuk  menikahkan  wanita  yang  berada  dalam  perwaliannya,  maka disebut  sebagai  wali  adhal  (keberatan).  Maka  menetapkan  seorang wali  itu adhal atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang.  Dengan  demikian,  penetapan  tersebut  tidak  hanya
10 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. I, No. 2, Oktober, 2020, ISSN. xxx - xxx
menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

## Daftar Pustaka
Penetapan Pengadilan Agama Lamongan perkara permohonan wali adhal nomor : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.
Himpunan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Berkaitan  Dengan Kompilasi  Hukum  Islam  Dengan  Pengertian  Dalam  Pembahasanya, Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  11  Tahun  2007  tentang  Pencatatan Nikah
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Abu Dawud. Sunan Abi Dawud; “kitab al-Nikah ”.  Bab al-Walt. Beirut: Dar al-Fikr,t.t.,II: 229, hadits no. 2085.
Al-Hafidh  Bin  Hajar  Al-‘Asqalani,  “ Bulugh  Al-Maram ”.  Surabaya:  Nurul Huda.
Hasbi Umar. Nalar Fiqih Kontemporer . Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
Muhammad Jawad Mughniyah. “Fiqh Lima Mdzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki,
Syafi’i, Hambali” . Jakarta: Lentera, 1996.
Syaikh  al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi. Fiqih Empat Mazhab. Bandung. Hasyimi, 2015.