## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD): SUATU PENDEKATAN TEORITIS
Minarni Anaci Dethan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana e-mail: minarni.dethan@staf.undana.ac.id

## ABSTRACT
Effectiveness basically refers to a measure of the degree of conformity between the achieved results with  the  expected  results  that  previously  determined  within  the  village  development  planning document. The village is a small community that is bound to a certain locality both as a place to live  and  also  as  a  place  to  satisfy  the  living  needs  of  the  community,  which  are  occasionally dependent on the agricultural sector. Allocation of the village fund is very important for financing the development of the underdeveloped rural areas. Village fund allocation is intended for physical and non-physical programs which are include: education sector, community income sector, and the health sector.
Keywords: Effectiveness, Management, and Allocation of Village Fund (ADD)

## PENDAHULUAN
Saat  ini  Pemerintah  Indonesia  terus gencar mengupayakan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang merata di  seluruh  wilayah  Indonesia  agar  laju pembangunan di daerah-daerah serta pembangunan  desa  dan  kota  seimbang  dan serasi, akibat dari masalah pokok pembangunan  yang  selama  ini  terjadi  yaitu masalah  ketimpangan  pembangunan  antar desa  dan  kota  di  seluruh  wilayah  Indonesia, sehingga  berdampak  pada  tingkat  kemiskinan yang masih rentang tinggi dimana-mana.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa  menjelaskan  bahwa  desa  pada tahun 2015 akan mendapatkan kuncuran dana sebesar  10%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Negara (APBN). Peraturan
Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN  pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa dana desa adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan  bagi  desa  yang  ditransver melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  kabupaten  atau  kota  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.
Desa  merupakan  sebuah  komunitas kecil  yang  terikat  pada  lokalitas  tertentu  baik sebagai  tempat  tinggal  dan  juga  tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang  bergantung  kepada  pertanian  (Rahardjo, 2010).
Ditetapkannya  UU  No  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  diharapkan  dapat  membawa perubahan  baru  dalam  pembangunan  desa, dimana kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di Kota atau perkotaan,  tetapi  pada  saat  membangun perekonomian Indonesia haruslah dimulai dari desa,  karena  desa  menjadi  bagian  terdepan dari  upaya  gerakan  pembangunan  yang berasal dari prakarsa masyarakat.
Pemerintah Indonesia gencar mengupayakan  meningkatkan  pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan  daerah  serta  laju  pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan contohnya ketimpangan
pembangunan  antara  desa  dan  kota  di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena  banyaknya  faktor  yang  memengaruhi sehingga  pembangunan  di  Indonesia  tidak
Dethan : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa……….
merata  dan  berdampak  pada  tingginya kemiskinan di Indonesia.
Pengelolaan  keuangan  desa  harusnya dilakukan  dengan  manajemen  yang  baik  dan akuntabel,  sebab  dana  yang  masuk  ke  desa
bukanlah  dana  yang  kecil,  melainkan  dana yang  sangat  besar  untuk  dikelola  oleh pemerintah desa.
KAJIAN TEORI Efektivitas Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi untuk pencapaian  tujuan  baik  tujuan  individu, kelompok  dan  sebuah  organisasi.  Menurut Gibson  ada  2  pendekatan  dalam  menilai keefektivan  menurut  tujuan  dan  teori  sistem. Berdasarkan  pendekatan  tujuan  maka  untuk merumuskan  dan  mengukur  keefektivan melalui  pencapaian  tujuan  ditetapkan  dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem  menekankan  pentingnya  adaptasi terhadap  tuntutan  ekstern  sebagai  kriteria penilaaian keefektivan.
Mengukur  efektivitas  penggunaan  dana desa,  ada  beberapa  aspek  penting  yang  perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektiv  apabila  penggunaannya  sesuai  dengan prioritas  kebutuhan  sehingga  tujuan  tersebut tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses penyaluran  dan  penggunaan  dana  sesuai dengan    waktu  pelaksanaan  kegiatan  yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  desa sebagai  penerima  program;  dan  (d)  Hasil sesuai harapan masyarakat.
Menurut Kurniawan (2005:109), efektivitas  adalah  kemampuan  melaksanaan tugas,  fungsi  (operasi  kegiatan  program  atau misi)  dari  pada  suatu  organisasi  atau sejenisnya  yang  tidak  adanya  tekanan  atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas dalam  (Munir  dkk  2004:44)  menyatakan bahwa  efektivitas  adalah  hasil  guna  kegiatan pemerintah  dalam  mengurus  dan  mengatur keuangan  yang  dimiliki  dengan  cara  haruslah sedemikian  rupa,  sehingga  memungkinkan program  dapat  direncanakan  dan  dijalankan untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  dengan
biaya  serendah-rendahnya  dan  dalam  waktu yang  secepat-cepatnya.  Dapat  disimpulkan bahwa  efektivitas  adalah  ukuran  untuk mengukur  sampai  sejauh  mana  perusahaan pemerintah  mempunyai  kemampuan  untuk melaksanakan pengelolaan keuangan sehingga tujuan  dan  sasaran  yang  direncanakan  atau ditetapkan  diawal  dapat  tercapai  sesuai dengan  aturan  atau  prosedur  yang  ada.  Bila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan  maka  sejauh  mana  keuangan  yang tersedia  dapat  dialokasikan  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan  yang  telah  direncanakan guna mencapai tujuan.
Dana  desa  merupakan  kebijakan  yang baru bagi desa itu sendiri, oleh karena banyak sekali  kalangan  masyarakat  yang  meragukan keberhasilan  dari  kebijakan  tersebut  karena ketidaksiapan  dari  para  aparatur  pemerintah desa  itu  sendiri,  terutama  dalam  pengelolaan keuangan.
Nugroho  (2014)  bahwa  ketersediaan sumberdaya  pendukung,  khususnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  cakap  menjadi faktor  untuk carry  out kebijakan  publik  yang efektif.
John  P  (2015)  berpendapat  bahwa lemahnya  sumberdaya  menjadi  salah  satu factor  implementasi  kebijakan  yang  tidak efektif  dan  tidak  tepat  sasaran  yang mengakibatkan  pelaksanaan  pembangunan tidak  berjalan  dengan  semestinya.  Efektivitas pada  dasarnya  menunjukan  kepada  suatu ukuran  tingkat  kesesuaian  anatara  hasil  yang dicapai  dengan  hasil  yang  diharapkan sebagaimana  telah  terlebih  dahulu  ditetapkan melalui  dokumen  perencanaan  pembangunan desa.  Dapat  dipahami  bahwa  tugas  utama manajemen  adalah  suatu  efektivitas  itu sendiri, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah Desa  (RKPDesa)  akan  memengaruhi  efektif
tidaknya program pembangunan desa (Iskandar, 2016).

## Pengelolaan
GR  Terry  (dalam  Hasibuan  2005:3) mengatakan  bahwa  manajemen  adalah  suatu proses  yang  khas  yang  terdiri  dari  tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran yang  telah  ditentukan  melalui  pemanfaatan sumber  daya  manusia  dan  sumber-sumber daya lainnya.
Jadi,  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian kegiatan  atau  tugas  yang  dimulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan dan  pengendalian  atau  pengawasan  dengan memanfaatkan  potensi  yang  ada  dalam mencapai tujuan tertentu.

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Sesuai  peraturan  pemerintah  No  72 Tahun  2005  pasal  1  ayat  11  disebutkan, Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk  desa,  yang  bersumber  dari  bagian  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dalam peraturan  pemerintah  No  72  Tahun  2005 tentang  desa  pasal  68  ayat  1  poin  c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling sedikit 10% yang pembagiaannya untuk setiap desa  secara  proporsional  yang  merupakan alokasi  dana  desa.  Jadi  menurut  Justita (2006:26), alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk  desa,  yang  bersumber  dari  bagian  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima  oleh  Kabupaten.  Adapun  tujuan  dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 Meningkatkan
penyelenggaraan pemerintah  desa  dalam  melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakat sesuai kewenangannya; 
Meningkatkan  kemampuan  lemabaga kemasyarakatan di desa, dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan
pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;  Meningkatkan  pemerataan  pendapatan, kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat desa.  Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan  alokasi  dana  desa  ini  dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif  berbasis  masyarakat  dalam  upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.  Dengan adanya alokasi  dana  desa,  desa  memiliki  kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan  tanpa  harus  terlalu  lama menunggu  datangnya  dana  bantuan  dari pemerintah.
Menurut  Dies  Nurhayati  (2017:3), Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang diberikan  kepada  desa  yang  berasal  dari  dana perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten  atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan  masyarakat  dan  meningkatkan peran  pemerintah  desa  dalam  memberikan pelayanan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan  dan  pertumbuhan  wilayah- wilayah strategis.
Nugroho  (2014)  kebijakan  publik didalamnya  terjadi  proses  perancangan  dan perencanaan;  pelaksanaan  melalui  berbagai organisasi  dan  kelembangaan,  serta  untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan public harus
dikendalikan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitas  kebijakan  yang  baik  dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.
Ramdhani, dkk (2017), bahwa
pelaksanaan  kebijakan  adalah  implementasi atau  penerapan  suatu  kebijakan  melalui program,  aktifitas,  aksi,  atau  tindakan  dalam
Dethan : Efektifitas Pengelolaan Dana Desa……….
suatu  mekanisme  yang  terikat  pada  suatu sistem tertentu.
Dasar  pemberian  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  adalah  amanat  pasal  212  ayat  3 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, selanjutnya  menurut  peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  2004,  selanjutnya  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 (Anonim,  2006:  32-33)  menyatakan  bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:
 Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang terdiri  dari  hasil  usaha  desa,  hasil kekayaan  desa,  hasil  gotong  royong desa, hasil partisispasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota  paling  sedikit  10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
 Bagian dari dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima  oleh  Kabupaten/Kota  untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proporsional  yang  merupakan  alokasi dana desa.  Bantuan  keuangan  dari  Pemerintah,
Pemerintah  Provinsi,  dan  pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

## Efektivitas Alokasi Dana Desa
Dana  desa  merupakan  kebijakan  yang baru  bagi  desa  itu  sendiri,  banyak  kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan  ini  karena  ketidaksiapan  adari aparatur  pemerintah  itu  sendiri,  terutama dalam  pengelolaan  keuangan  yang business process -nya  hamper  sama  dengan  tingkat pemerintah daerah. Menurut  Nugroho  (2014), bahwa  ketersediaan  sumberdaya  pendukung, khususnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang  cakap  menjadi  factor  untuk Carry  out kebijakan public yang efektif.
Menurut  Jhon  P  (2015),  dalam  rangka membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa  khususnya  terkait  dana  desa, perlu adanya komitmen bersama dan pengawasan  intensif  dari  para  pemangku kepentingan.  Agar  kepala  desa  beserta perangkat desanya dapat  mengelola keuangan
desa  secara  akuntabel,  maka  perlu  disiapkan beberapa hal berikut ini:
 Integritas dari kepala desa dan perangkat desa,
Integritas  adalah  hal  pertama  yang harus  dimiliki  oleh  kepala  desa  dan perangkat desa. Jika memiliki integritas yang  baik,  maka  kepala  desa  akan memandang  keuangan  desa  sebagai amanah  yang  harus  dikelola  dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan warga desa.
 Tata kelola, Hal  kedua  yang  harus  ada  agar pengelolaan  keuangan  desa  akuntabel adalah  adanya  sistem  pengelolaan keuangan yang sederhana tapi kuat  dan disusun  oleh  pemerintah  di  dalam Permendagri  No  113  Tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuangan  desa. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya  (Permendagri  No  37  tahun 2007), maka sistem baru lebih sederhana  sehingga  diharapkan  bisa lebih  mudah  untuk  dilaksanakan  oleh kepala  desa  dan  perangkat  desa  yang memiliki kapasitas yang beragam.
 Kapasitas SDM
Supaya  pengelolaan  keuangan  desa dapat  akuntabel,  maka  diperlukan pengelola keuangan yang berkompeten. Dalam  hal  ini,  pemerintah  desa  dapat melaksanakan  pelatihan-pelatihan  dan pendampingan  kepada  kepala  desa  dan perangkat  desa.  Oleh  karena  itu,  perlu disadari  bahwa  peningkatan  kapasitas adalah suatu proses yang membutuhkan waktu.  Jika  dikaitkan  antara  kapasitas dengan  jumlah  dana  yang  menjadi  hak desa untuk dikelola, maka ada trade off yang  akan  harus  dilakukan.  Asas kehati-hatian  perlu  dilaksanakan  oleh kabupaten  yang  memiliki  kewenangan untuk  mencairkan  dana  yang  menjadi hak  desa.  Jika  memang  kualitas  SDM yang  dimiliki  belum  memadai,  maka lebih baik dana yang dicairkan dibawah nilai  yang  menjadi  hak  desa  sembari kabupaten  memberikan  pemahaman kepada desa yang bersangkutan mengapa dana tidak bisa caik. Bisa jadi
desa  akan  melakukan  protes  kepada kabupaten  karena  merasa  haknya  tidak dipenuhi.  Namun,  cara  ini  dipandang lebih  aman  untuk  mencegah  masalah- masalah  penyimpangan  dana  yang  bisa terjadi yang tentunya akan menghabiskan energy untuk memperbaikinya.  Pengawasan warga Salah  satu  cara  untuk  mencegah penyimpangan-penyimpangan dana desa adalah dengan adanya pengawasan oleh  warga.  Oleh  karena  itu,  jika kondisi  warga  belum  memiliki  sikap peduli dan empati sera kritis mengawasi pengelolaan APBDes ini, maka kabupaten  perlu  memiliki  kegiatan khusus  untuk  meningkatkan  partisipasi warga didalam melaksanakan pengawasan. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa dapat diwujudkan, pemerintah kabupaten perlu  inisiatif  melakukan  upaya-upaya yang  diperlukan  supaya  alokasi  dana desa  yang  sudah  dianggarakan  oleh pemerintah  pusat  bisa  benar-benar direalisasikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Mengukur  efektivitas  penggunaan  dana desa,  ada  beberapa  aspek  penting  yang  perlu dipertimbangkan yaitu: (a) Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektiv  apabila  penggunaannya  sesuai  dengan prioritas  kebutuhan  sehingga  tujuan  tersebut tercapai; (b) Ketetapan waktu, proses penyaluran  dan  penggunaan  dana  sesuai dengan    waktu  pelaksanaan  kegiatan  yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  desa
sebagai  penerima  program;  dan  (d)  Hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah daerah mengharapkan kebijakan  alokasi  dana  desa  ini  dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif  berbasis  masyarakat  dalam  upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan sekaligus memelihara kesinambungan
pembangunan di tingkat desa.  Dengan adanya alokasi  dana  desa,  desa  memiliki  kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan  tanpa  harus  terlalu  lama menunggu  datangnya  dana  bantuan  dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah  No.  72  Tahun  2005
Tentang Desa. Bandung: Fokus Media.
Hasibuan,  Malayu.  S.P.  2005.  Manajemen: dasar,  pengertian  dan  masalah.  Jakarta: P.T Aksara
Munir,  H  Dasril  dkk.  2004. Kebijakan  dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta : YPAP Nugroho,  R.  2014. Publik  Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi  dan  Kimia  Kebijakan .
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  2017.
Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik . Jurnal Publik, 11 (1), 1-12. Rahardjo, 2010, Pengantar Sosiologi Pedesaan  Pertanian ,  Gadjah  Mada University.