## Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)
ISSN 2798-0243, Vol 3, No 1, 2023, 49-57 https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i1.1874
Optimalisasi  E-Government  pada  Kawasan  Free  Trade Zone di Kota Batam (Optimization Of E-Government In the

## Free Trade Zone in Batam City)
Wilda Mukhalladun Waruwu 1* , Lubna Salsabila 2 , Aqil Teguh Fathani 3 Universitas Putera Batam, Batam 1,2,3 pb191010038@upbatam.ac.id 1 , lubna.salsabila@puterabatam.ac.id 2 , aqil.teguh@puterabatam.ac.id 3

## Riwayat Artikel
Diterima pada 11 Februari 2023 Revisi 1 pada 8 April 2023 Revisi 2 pada 20 Mei 2023 Revisi 3 pada 31 Mei 2023 Disetujui pada 15 Juni 2023

## Abstract
Purpose: The focus of this research is on the application of big data and the free trade zone in Batam. Big data is the use of technology in terms of storing big data, providing information, and providing services from a business or company profile. Batam is a free trade area and free port (free trade zone) that requires data management and  data  presentation  with the  aim  of  increasing  its  attractiveness for foreign investors.
Research methodology : The research method used is a qualitative research method. Methods of data collection using review literature, natural journals, and online print media.
Results: The results of the research show that Batam as a free trade zone area has begun to use big data as one of the supports for the realization of the Batam FTZ area.
Keywords: e-government, free trade zone, program optimalization, local governance How  to  Cite: Adam,  R.,  Lionardo,  A.,  Lamato,  R.  (2023).  Pesan Moral dalam Konten TikTok Polisi @hermanhadibasuki (Analisis Semiotik  Ferdinand  de  Saussure). Jurnal    Studi  Ilmu  Sosial  dan Politik, 3(1), 49-57.

## 1. Pendahuluan
Kebetuhan akan pelayanan yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk kelancaran bisnisnya terutama pada bidang pelayanan keterbukaan informasi (Rauf & Andriyani, 2023). Teknologi yang  semakin  canggih  memberikan  kemudahan  untuk  pelayanan  informasi  bagi  para  kompetitor dibidang  usahanya  dalam  menghasilkan  keuntungan  yang  besar.  Namun  para  kompetitor  harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan kecanggihan teknologi dalam memperkenalkan bisnisnya yang  dimilikinya  (Klievink  et  al.,  2017).  Para  pengusahan  akan  memperkenalkan  bisnisnya menggunakan  kecanggihan  teknologi  yang  tergabung  dalam  suatu  informasi  dari  profil  perusahaan dalam  suatu  data  dan  terus  melakukan  perkembangan  disebabkan  karena  adanya  persaingan.  Data tersebut akan terkumpul dalam jumlah yang besar karena makin meningkatnya penggunaan teknologi maka akan menjadi sebauh Big Data (Riwukore et al., 2021). Selain itu manfaat lain dari big data adalah memudahkan  para  pengusaha  untuk  melihat  laju  dari  peningkatan  bisnis  yang  dimilikinya  atapun kompetitor lainnya (Palvia & Sharma, 2007; Riley & Sheridan, 2006). Tanpa rasa nilai yang jelas dan bagaimana hal itu dapat berubah dari waktu ke waktu, organisasi cenderung membuat kesalahan (Lau et al., 2017). Hal ini dapat menyebabkan tingkat risiko teknis, ekonomi, atau reputasi yang ekstrem jika organisasi  kurang  berinvestasi  dalam  teknologi  penyimpanan  untuk  data  yang  sangat  berharga— misalnya, menyimpan data uji klinis untuk obat blockbuster baru pada perangkat penyimpanan yang tidak dapat diandalkan akan relatif murah tetapi berisiko (Homburg, 2017). Demikian pula, organisasi dapat membuang sumber daya dengan berinvestasi berlebihan dalam teknologi penyimpanan saat nilai datanya rendah—misalnya, mereplikasi data secara sia-sia atau menggunakan perangkat penyimpanan yang paling mahal dan tangguh saat sistem yang lebih murah sudah cukup (Nurdin et al., 2015).
Tantangan  yang  dihadapi  organisasi  adalah  mengembangkan  mekanisme  tata  kelola—kebijakan  dan struktur—yang  mencapai  keseimbangan  antara  risiko  dan  imbalan  dalam  menghadapi  peningkatan jumlah data dan inovasi yang menghasilkan teknologi penyimpanan yang lebih baik, lebih cepat, dan
lebih  murah  (Saxena,  2005;  Van  der  Meer  &  Van  Winden,  2003).  Kebijakan  dan  struktur  ini  harus melindungi data dari faktor kesalahan yang dapat menghancurkan atau membatasi nilainya, tetapi tata kelola  tidak  boleh  terlalu  ketat  dan  keras  sehingga  mencegah  atau  menghalangi  organisasi  untuk membuka  nilai  dari  data  mereka  (Nurdin  et  al.,  2015).  Pemanfaatan  Big  Data  di  Kawasan  FTZ memudah  para  investor  untuk  mengembangkan  bisnisnya  dan  mengetahui  bisnis  apa  yang  sedang dibutuhkan  dipasar  global.  Kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas  ditetapkan  sebagai kawasan  yang  mampu  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  (Dawes,  2017).  Salah  satunya  wilayah tersebut adalah kota batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang berarti adanya kebebasan untuk melakukan impor dan ekspor antara negara asing merupakan bagian wilayah yang manfaatkan Big Data untuk melihat laju ekspor dan impor di Kepulauan Riau (Salsabila, 2022). Adapun data peningkatan ekspor dan impor di Kepulauan Riau 2021:
Sumber: https://sumatra.bisnis.com
Akan tetapi dalam implementasi pelaksanaan batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas  banyak  yang  menjadi  kendala-  kendala  seperti  pelayanan,  pajak,  dan  sarana  prasarana  yang membuat  para  investor  mengundurkan  diri  untuk  melakukan  kegiatan  investasi  (Marsus,  2022). Permasalah  lain  dari  penerapan  kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas  adalah  dari masyarakat setempat yang seharusnya menjadi pendukung utama pelaksanaan perdagangan bebas yaitu masih banyak masyarakat yang melakukan penyeludupan barang melalui pelabuhan ilegal  (Azzahra, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kirana adelia salsabila (2022) dalam penelitiannya tentang penerapan Big data dalam perdagangan bebas (Free Trade Zone) di kota batam kepulauan riau menyampaikan bahwa penggunaan Big data dalam pengelolaan perdagangan bebas sangat diperlukan dalam mengkoordinasi para investor untuk melakukan investasi. Dengan kata lain makin banyaknya para  investor  yang  melakukan  investasi  di  Batam  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  peningkatan perekonomian dan pembangunan di kota batam terutama dalam bidang pembangunan sarana prasarana dan penyediaan fasilitas impor dan ekspor antara negara asing (Muzwardi, 2020; Saputra et al., 2019). Sedangkan dalam penlitian yang dilakukan oleh yanti Budi Yanti Dan Tyas Amali (2021) Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pemabanguan Kota Batam (KPBPB) menyatakan dalam hasil penelitiannya sejak ditetapkannya batam sebagai KPBPB ditinjau dari kinerja dan pembangunan kawasan masih belum maksimal sampai sekarang karena dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat setempat (Muzwardi, 2020; Zeinudin, 2016)

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1 Big Data
Data  besar  dapat  meningkatkan  proses  pengambilan  keputusan  dan  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  organisasi,  tetapi  hanya  jika  organisasi  menggunakan  semacam  metode  ilmiah  untuk membuat  pengetahuan  tentang  data  (Pradhan  &  Shakya,  2018).  Data  besar  dapat  mengurangi  biaya
seperti  teknologi  informasi  baru,  meningkatkan  waktu  yang  diperlukan  untuk  membuat  proses komputasi, dan memberikan layanan dan produk baru berkualitas tinggi yang memenuhi permintaan. Itu  juga  dapat  meningkatkan  keputusan  bisnis  internal  seperti  analisis  tradisional  (Galloway,  2017). Konsep teknologi di balik data besar memungkinkan organisasi untuk mencapai berbagai maksud dan tujuan (Archenaa & Anita, 2015). Organisasi terkemuka mulai menyadari pentingnya memanfaatkan data mereka sebagai aset strategis (Rauf & Andriyani, 2023; Tasyah et al., 2021). Beberapa organisasi memulai  inisiatif  analisis  untuk  meningkatkan  kualitas  pengalaman  pelanggan  dengan  bertindak berdasarkan  analisis  sentimen  untuk  data  pelanggan  (Klievink  et  al.,  2017).  Teknik  analisis  lainnya untuk  memprediksi  minat  pelanggan  untuk  membeli  produk  atau  layanan  baru  untuk  membuat rekomendasi yang baik untuk masa depan. Pendekatan ini menawarkan hubungan jangka panjang dan memberdayakan organisasi dengan wawasan analitik untuk meningkatkan proses internal, keamanan, dan  menentukan  masalah  operasional  untuk  memperoleh  profitabilitas,  keunggulan  kompetitif,  dan efisiensi di pasar (Al-Sai & Abualigah, 2017; Klievink et al., 2017).
Big  Data  adalah  sebuah  teknologi  baru  yang  digunakan  untuk  mengelola  dan  menyimpan  data-data yang  memiliki  kapasitas besar,  Big  Data  akan  lebih efektif jika  bisa digunakan  oleh  para  pembisnis dengan kemampuan yang mereka miliki tentang pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis (Anwar et al., 2022; Bertot et al., 2014). Menurut para ahli sumber data berasal dari data sensor, data satelit, dan data sosial media baik itu berupa foto atau video (Anwar et al., 2022; Elezaj et al., 2018; Shah et al., 2021). Adpun data berdasarkan bentuknya yaitu data terstruktur dapat berupa data penjualan produk, sedangkan data tidak tersetruktur dapat berasal dari sosial media berupa data whatshap, data twitter, data  instagram, dan data facebook (Anwar et al., 2022; Elezaj et al., 2018). Menajemen Big Data dalam kerjasama antara negara asing seperti ekspor dan impor produk yang dapat dilihat oleh para penguasa pada  big  data  terhadap  laju  peningkatan  ekspor  dan  Impor  dalam  menjalankan  dan  melanjutkan kerjasama  yang  dipublikasikan  oleh  Badan  Pusat  Statistika  perdagangan  (BPS)  dan  kementrian perdagangan  sedangkan  dalam  tarif  pajak  dapat  di  publikasikan  oleh  Direktorat  Jendral  Bea  Cukai (DJBC),  tujuannyay  adalah  agar  pelaku  konsumen  dapat  mengambil  keputusan  terhadap  kebutuhan yang dalam ekspor dan inpor serta untuk melihat kebutuhan konsumen yang telah diuraikan dalam Big Data (Joseph & Johnson, 2013; Shah et al., 2021).
Big data dapat dijadikan sebagai teknologi yang digunakan dalam pemantauan jumlah produksi, sistem menajemen, kebutuhan pelanggan, palfrom dari perusahaan, jumlah pengguna Big Data dan Big Data dapat dijadikan sebagi tempat pelayanan informasi terhadap kebutuha dari para pengusaha (Löfgren & Webster,  2020).  Selain  itu  dalam  dunia  bisnis  Big  Data  dimanfaatkan  sebagai;  (1)  Tenpat  Layanan Informasi Akan Kebutuhan Pelanggan, (2) Tempat Layanan Informasi Bagi Masyarakat, (3) Tempat Untuk Melihat Tren Dari Konsumen, dan (4) Bagi  Pengusaha  Dapat  Dijadikan  Sebagai  Tempat Pengambilan  Keputusan  (Hong  et  al.,  2019).  Untuk  mengimplementasikan  Big  Data  dalam  sebuah organisasi diharuskan adanya ada beberapa tahap yang perlu diperhatiakn sebelum menrapkan Big Data yaitu sebuah organisasi terlebih dahulu.

## 2.2 Free Trade Zone
Free  trade  zone  adalah  kawasan  perdagangan  bebas  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemrintah  setempat sebagai  tempat  berlangsungnya  kegiatan  ekspor  dan  impor  dari  negara  asing(Meng,  2022).  Wilayah Perdagangan bebas adalah suatu kawasan yang memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis denga menarik  negara  asing  dengan  cara  menetapkan  kawasan  tersebut  kawasan  perdagangan  bebas  yang memungkinkan para investor dengan mudah bisa masuk kewilayah perdagangan bebas tanpa ribet tetapi harus mematuhi aturan yang ada. Free Trade Zone dikatakan sebagai kawasan perdagangan bebas dan ekonomi khusus dikarenaka wilayah tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi terutama pada bidang pembanguan, bidang industri, dan bidang ekspor dan impor (Salsabila, 2022). Pada dasarnya kawasan perdagangan bebas berkaitan dengan ekspor dan impor barang antara negara asing.
Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat banyak permasalah yang dihadapi pemerintah setempat dalam ekspor  dan  impor  yaitu  terkait  dengan  sumber  daya  yang  tersedia  mulai  dari  sumber  daya  manusia,
sarana dan prasarana, serta vasilitas lain yang mendukung terwujutnya kawasan Free Trade Zone yang efektif (Saputra et al., 2019). Implementasi Free trade zone tentang pengadaan dan penetapan kawasan perdagangan  bebas  dilakukan  untuk  memudahkan  dalam  hal  pemberian  pelayanan  terhadap, kelancaran,  dan  pengawasan  lintasan  dari  barang  ekspor  dan  impor  yaitu  tealah  ditetapkan  pada berdasarkan pada peraturan pemerintah No 21 tahun 2021 (Santyarini & Panennungi, 2021). Adapaun yang  mempertanggungjawabkan  pengelolaan,  pembinaan,  dan  pembangunan  KPBPB  di pertanggungjawakan langsung oleh Badan Pengusaha daerah setempat yang telah diatur dalam PP No 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pedagangan bebas dan pelabuhan bebas (Budiyantini, Yanti; Amalia, 2021; Wahyuni & Astuti S. A., 2012).
Menurut teori adam smith perdagangan bebas adalah penjualan suatu produk atau jasa layanan yang dilakukan antara invidu dengan menjual atau membeli barang secara bebas tanpa ikut campur tangan dari pemerintah (Santyarini & Panennungi, 2021). Sedangkan dalam hal ekspor dan impor yaitu sebauh perdagangan yang dilakukan oleh bisnis atau pengusaha antara negara asing sehingga  menyebabkan adanya hubungan timbal balik antara keduanya, ekspor dan impor yang dilakukan harus berdasarkan pada aturan dari pelaksanaan ekspor dan impor barang dari kawasan tertentu (Harahap, 2020). Adapun keuntungan  diadakannya  kawasan  perdagangan  bebas  meliputi  peningkatkan  pertumbuhan  ekonomi negara,  peningkatkan  perekonomian  melalui  tarif  pajak,  mendorong  pemanfaatan  penggunaan teknologi  terutama  dalam  bidang  industri  ekspor  dan  impor,  pemenuhan  kebutuhan  negara  melalu interaksi  ekspor  dan  impor  antara  negara,  dan  memperluas  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat (Budiyantini, Yanti; Amalia, 2021). Disisi lain, dampak dari implementasi kawasan perdagangan bebas meliputi, penurunan jumlah produksi untuk konsumsi dalam negeri, kecendrungan untuk masyarakat lebih  menyukai  produk  luar  dari  pada  dalam  negeri,  tingginya  keinginan  masyarakat  untuk  bekerja diluar  negeri  kerena  akses  yang  mudah  dan  keterbatasan  lapangan  kerja  dalam  negeri,  serta kemungkinan adanya transaksi barang ilegal yang dapat merugikan negara

## 3. Metodologi penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pengumpulan  data  melalui  literatur  review,  jurnal-jurnal  ilmiah  dan  penelitian  terdahulu  sebagai pendukung dari pembuktian peneliti tertarik dengan analisis penerapan Big Data di Kota Batam Sebagai Kawasan Free Trade Zone (Kawasn Perdagangan Bebas)  (Raco, 2018). Fokus utama dari penelitian menjelasan batam sebagai Free Trade Zone yang cenderung dapat mempermudah dalam peningkatkan nilai ekspor dan impor barang dari para investor asing karena letak batam yang strategis dekat dengan negara  luar  dan  menjelaskan  pentingnya  penggunaaan  penerapan  dan  pemanfaatan  Big  data  dalam pengelolaan  data  sebagai  pendukung  dari  kelancaran  pengadaan  wilayah  FTZ  pendukung  lain  dari kelancaran  FTZ  tersebut.  Adapun  yang  menjadi  pembahasan  dalam  penelitian  ini  tentang  analisis Penggunan  Big  Data  oleh  para  pengusaha  atau  para  investor  asing  untuk  melakukan  investasi  dan melakukan ekspor dan impor pada Free Trade Zone (kawasan perdagangan bebas). Untuk melengkapi Pengumpulan data digunkan dengan memanfaatkan media online yaitu mandeley sebagai pendukung dari  literutur  review  dana  media  online  menggunakan  website  resmi  untuk  mendapatkan  data  yang kemudian dianalis menjadikan sebuah referensi peneliti merupakan pendukung dari penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Seperti  diketahui,  kota  Batam  adalah  rumah  bagi  sejumlah  sumber  daya  alam  yang  indah  dan  juga memiliki  populasi  yang  cukup  besar.  Sesuai  dengan  keindahan  alam  pulau-pulaunya,  Kota  Batam merupakan salah satu kota Free Trade Zone (FTZ) di mana berbagai barang tersedia dengan harga yang lebih murah daripada di kota-kota lain Batam Metropolis adalah kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau di Indonesia. Perekonomian Batam  menjadi semakin bergantung pada perdagangan luar negeri karena  kedekatannya  dengan  Malaysia  dan  Singapura  serta  posisinya  yang  baik  di  dunia  komersial. Infrastruktur  Batam,  termasuk  pembangunan  jalan  raya  utama  dan  jalan  layang,  fasilitas  bandara bertaraf internasional, dan perluasan pelabuhan untuk kapal asing, berubah akibat pembentukan FTZ.
Kota  Batam  dibangun  dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  bagian  barat. Metropolis Batam dibangun sebagai kota metropolitan industri dengan menarik investor baik domestik
maupun  internasional.  Pemberian  sejumlah  besar  hak  kepada  Kota  Batam  diyakini  akan  mendorong investasi di kota tersebut di masa depan. Tujuan penerapan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam adalah agar Kota Batam terus berkembang secara ekonomi dan pada akhirnya menjadi tujuan investasi kawasan Asia Pasifik. Pemerintah pusat membentuk Badan Pengusahaan  (BP)  Batam  untuk  menjalankan  kebijakan  kawasan  perdagangan  bebas  atau  free  port dalam rangka penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
Kebijakan  Dewan  Pengusaha  Batam  dalam  skenario  ini  adalah  untuk  menjamin  bahwa  Kebijakan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  dilaksanakan  sebagaimana  dimaksud  dengan mengoordinasikan berbagai upaya. Agar bisa bersaing dengan bangsa dan wilayah lain yang berstatus sama  dengan  Batam.  Pemkot  Batam  harus  menyiapkan  beberapa  tugas,  termasuk  pembangunan infrastruktur  yang  komprehensif  (Salsabila,  2022).  Kedepannya,  Batam  akan  memanfaatkan kelengkapan  infrastrukturnya  sebagai  keunggulan  kompetitif  terhadap  daerah  lain  dengan  tujuan ekonomi  yang  sebanding.  Masuknya  berbagai  industri  baru  ke  Kota  Batam  membuat  konsekuensi pembentukan  kawasan  perdagangan  bebas  dan  pelabuhan  bebas  (Free  Trade  Zone)  semakin  nyata. Misalnya, banyaknya uang yang mengalir ke Batam akan meningkatkan investasi di seluruh Indonesia dan di Batam khususnya.
Uang  asing  akan  dialokasikan  ke  negara  atau  wilayah  yang  memberikan  tingkat  perkembangan  dan kepercayaan investasi tertinggi (tingkat risiko terendah). Pemerintah Indonesia, khususnya Batam, telah mengambil  langkah  ini  sesuai  dengan  gagasan  Dos  Santos  bahwa  negara-negara  industri  akan menginvestasikan  kekayaannya  di  negara-negara  miskin,  Batam  bergantung  pada  negara  lain  untuk teknologi  atau  pembiayaan  sebagai  akibat  dari  pembentukan  zona  perdagangan  bebas  ini.  Batam mendapatkan  kesepakatan  ekonomi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tahunannya. Akibatnya,  banyak  perusahaan  yang  berinvestasi  di  Kota  Batam  melakukan  lebih  dari  sekedar menyumbangkan uang dan bisnis ke Batam, yang bertindak sebagai surga investasi mereka. Namun, mereka juga menyediakan paket aset penting untuk metode pertumbuhan penuh, seperti keterampilan dan kemampuan manajerial karena posisi Batam yang strategis dan keuntungan ekonominya, negara- negara industri memilih pulau itu sebagai target investasi. Meskipun demikian, kita harus mengambil langkah mundur dan menganalisis konsekuensi dari kemitraan ini untuk Batam.
Kebijakan kawasan perdagangan bebas atau disebut juga dengan kebijakan ekonomi yang diberlakukan di  Kota  Batam  pada  bulan  April  2009  berdampak  signifikan  terhadap  perkembangan  wilayah  yang berlangsung  di  Kota  Batam.  Hal  ini  dimungkinkan  untuk  menunjukkan  hal  ini  dengan  mengukur keberadaan pengaruh berdasarkan sejumlah faktor yang berbeda, yaitu:
a. Hubungan Timbal Balik
Ada hubungan sebab akibat antara apa yang dipengaruhi dan apa yang dipengaruhi oleh kedua hal tersebut, dan hubungan ini dikenal sebagai hubungan timbal balik. Kedua hal ini akan terhubung terlepas dari apakah ada hal-hal yang menghubungkannya. Dalam hal ini, hubungan sebab akibat antara  ciri-ciri  standar  kebijakan  kawasan  perdagangan  bebas  dan  faktor-faktor  pembangunan  di suatu  daerah  akan  menjadi  ukuran  faktor-faktor  yang  akan  digunakan  dalam  proses  memberikan jawaban  atas  rumusan  masalah.  Dengan  sendirinya,  adanya  standar  yang  harus diterapkan  dalam pelaksanaan kebijakan yang mengatur kawasan perdagangan bebas berdampak pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di Kota Batam.
b. Ekspor Impor
Karena lokasinya yang strategis dan menguntungkan di Selat Malaka, jalur perdagangan penting dunia,  Kota  Batam  terlibat  dalam  berbagai  industri  ekspor  dan  impor.  Selain  dimanfaatkan  oleh Kabupaten/Kota  lain  di  Kepulauan  Riau  untuk  ekspor  dan  impor,  ekspor  dan  impor  Kota  Batam lebih banyak memanfaatkan jasa pelabuhan. Investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan  impor  hanyalah  sebagian  kecil  dari  unsur-unsur  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi dalam hal pengeluaran. Ekspor adalah barang dan jasa yang dihasilkan yang biasa dijual di pasar luar negeri.
Menyusul bisnis komponen elektronik yang meliputi komputer, handphone, dan gadget elektronik lainnya, Kota Batam memiliki tingkat ekspor yang kuat di industri galangan kapal dan penunjang pertambangan saat ini. Untuk sementara, alutsista lebih baik diangkut melalui Kota Batam dalam bentuk komponen pendukung, seperti peralatan di kapal perang atau kapal patroli yang melakukan fungsi ganda teknologi, seperti pengawasan atau pengukuran cuaca dengan drone atau pesawat tanpa awak. Karena kedekatan Batam dengan Singapura dan lokasi geografis yang baik, Singapura adalah penerima utama sebagian besar ekspornya. Oleh karena itu, sangat cocok untuk memanfaatkan posisi Batam yang sangat strategis, yang dekat dengan Singapura dan terletak di jalur perdagangan global, dalam konteks ekspor yang menghasilkan barangbarang di dalam negeri dan kemudian menjualnya secara luas ke luar. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Singapura merupakan pasar ekspor utama Kota Batam. Apalagi produk militer yang diproduksi dan diekspor di Kota Batam meliputi produk pertahanan berupa komponen bantu, seperti potongan kapal, kapal perang, dan kapal patroli. Selain  menjual  barang-barang  militer,  menggunakan  ekspor  Kota  Batam  akan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
c. Investasi
Karena  modal  adalah  sumber  kekuatan  untuk  kelangsungan  bisnis,  pertumbuhan,  dan  ekspansi, ketersediaan  uang  tunai  merupakan  faktor  penting  dalam  semua  usaha  komersial.  Untuk  itu, diperlukan  operasi  investasi  yang  dapat  mendukung  proyek-proyek  pembangunan  berkelanjutan. Investasi,  baik  lokal  maupun  internasional,  akan  meningkatkan  operasional  atau  menghidupkan kembali  sektor  riil;  oleh  karena  itu,  investasi  memiliki  dampak  yang  besar  terhadap  tingkat penyerapan tenaga kerja.
Penanaman  modal  asing  langsung  dan  penanaman  modal  dalam  negeri  adalah  dua  klasifikasi penanaman  modal  di  Indonesia.  Investasi  asing  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  produk domestik  bruto  Indonesia  lebih  dari  bentuk  investasi  lainnya.  Hal  ini  dapat  menunjukkan perkembangan investasi di kota-  kota lain, khususnya Batam, yang  menikmati manfaat dari zona perdagangan  bebas.  Hal  ini  sejalan  dengan  ledakan  investasi  Kota  Batam  yang  mengikuti klasifikasinya sebagai zona perdagangan bebas, di mana investasi asing langsung meningkat secara substansial.  Hal  ini  sesuai  dengan  data  yang  peneliti  kumpulkan  yang  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  investasi  berbasis  FDI  secara  substansial  lebih  besar  dibandingkan  dengan pertumbuhan investasi dalam negeri. Karena statusnya sebagai zona perdagangan bebas, beberapa negara internasional telah berinvestasi di Kota Batam.
d.  Infranstruktur, Fasilitas Layanan Umum Dan Khusus, Fasilitas Umum Dan Sosial Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan layanan khusus, serta fasilitas umum dan sosial yang ada  adalah  contoh  cara  di  mana  kemajuan  teknologi  di  bidang  tertentu  dapat  diamati  dan dipertanggungjawabkan.  salah  satu  pertimbangan  utama  yang  harus  dipertimbangkan  ketika menentukan  sejauh  mana  standar  pembangunan  telah  terpenuhi.  Karena  sangat  penting  untuk kelancaran usaha, maka keberadaan fasilitas tersebut juga menjadi acuan atau pertimbangan bagi calon investor yang ingin berinvestasi di Kota Batam yang tertarik untuk melihat kemajuan teknologi yang  terjadi  di  sekitarnya.  Daerah  kemungkinan  bagi  investor  dengan  FTZ  Batam  ini,  sebagai Kawasan  Perdagangan  Bebas  yang  terletak  di  kawasan  yang  sangat strategis  dan  menarik,  masih banyak lagi potensi di berbagai sektor yang dapat dimanfaatkan. Peluang tersebut termasuk peluang bagi investor.
Karena Batam terletak di wilayah laut yang menguntungkan dan strategis, pulau Batam memandang dirinya  sebagai  pasar  yang  meningkat  untuk  industri  perkapalan.  Alhasil,  Pulau  Batam  menjadi lokasi pembuatan kapal terbesar di Indonesia. Saat ini ada lebih dari 150 bisnis pembuatan kapal yang  beroperasi  di  luar  lokasi  itu,  beberapa  di  antaranya  adalah  perusahaan  multinasional  yang cukup  terkenal  seperti  McDermott  International.  Karena  ada  pertumbuhan  yang  konsisten  dalam permintaan peralatan listrik dan peralatan audio video rumah tangga di antara konsumen di Asia, Zona  Perdagangan  Bebas  Batam  (FTZ)  juga  mengambil  peran  sebagai  tempat  yang  menjanjikan bagi  industri  manufaktur  elektronik.  Sebab  FTZ  Batam  mengambil  peran  sebagai  tempat  yang menjanjikan.  Karena  itu,  banyak  perusahaan  internasional  besar  telah  memutuskan  untuk meningkatkan kehadiran mereka di wilayah tersebut.
Sebagai  zona  perdagangan  bebas,  pulau  ini  memiliki  kekayaan  sumber  daya  dan  menawarkan beberapa  peluang  untuk  investasi  di  berbagai industri.  Agar  Indonesia  dapat  berpartisipasi  dalam peristiwa ekonomi regional dan internasional secara produktif, Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) yang terletak di Batam merupakan salah satu komponen strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembentukan  FTZ  merupakan  kepentingan  nasional  karena  akan  meningkatkan  daya  saing perekonomian  Indonesia  di  saat  perekonomian  dunia  secara  keseluruhan  semakin  mengglobal. Sistem Free Trade Zone (FTZ) akan berdampak positif, khususnya bagi daerah, dengan perbaikan seperti  penyederhanaan  sistem  birokrasi  dan  penciptaan  lapangan  kerja,  selain  peningkatan investasi,  penghapusan  bea  masuk  dan  tarif  ekspor  dan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga Batam sebagai Zona Perdagangan Bebas jika ingin bersaing dengan negara-negara yang letaknya berdekatan (FTZ). Mengapa demikian? Karena Free Trade Zone Batam perlu bersaing dengan FTZ di negara lain secara setara. Oleh karena itu, proses produksi di FTZ Batam perlu fleksibel dan bergerak cepat.
FTZ  Batam  memiliki  kemandirian  dalam  mengatur  dirinya  sendiri  dengan  tetap  mengakomodir kepentingan dalam negeri seperti melibatkan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya. Hanya itu yang bisa dilakukan jika FTZ Batam memiliki kemandirian dalam mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjaga konsistensi kebijakan dan regulasi mengingat hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan dan menjaga kepercayaan pelaku usaha  internasional  terhadap  kredibilitas  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  karena  hal  ini  sangat  penting untuk menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan
Status FTZ-nya, Kota Batam terus mengalami perubahan baik dari segi peraturan yang berlaku, maupun dari  segi  fasilitas  yang  sudah  ada  dan  yang  terkait  dengan  infrastruktur,  antara  lain.  Dalam  rangka mendukung status Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (FTZ), pembenahan infrastruktur kota, seperti pembangunan jalan utama dan jalan layang, terus dilakukan. Perluasan pelabuhan yang dapat  menampung  kapal  asing  dan  fasilitas  bandara  yang  memenuhi  standar  internasional  adalah langkah pertama dalam peningkatan. Karena merupakan zona perdagangan bebas, pulau ini memiliki banyak  sumber  daya  dan  peluang  investasi  di  berbagai  industri.  Salah  satu  aspek  strategi  Indonesia untuk menumbuhkan ekonominya adalah dengan membentuk zona perdagangan bebas (FTZ) di Pulau Batam  sehingga  dapat  berpartisipasi  secara  efektif  dalam  kegiatan  ekonomi  regional  dan  global. Banyaknya  perubahan  yang  dibawa  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2007,  yang menetapkan  bahwa  Batam  adalah  perdagangan  bebas dan  pelabuhan  bebas (Free  Trade  Zone),  telah membawa  dampak  negatif.  tidak  hanya  pada  orang  baik  Kota  Batam  tetapi  juga  pada  masyarakat Indonesia.
Alasan  dilaksanakannya  deregulasi  wilayah  dan  strategi  pelabuhan  bebas  Batam  (Streamlined commerce  Zone)  adalah  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  khususnya  dengan  tujuan  agar  laju pembangunan  moneter  di  Kota  Batam  dapat  tercapai  mulai  membangun  dan  pada  akhirnya  akan menjadi  tempat  spekulasi  untuk  wilayah  Asia  Pasifik.  Badan  Usaha  Batam  (BP)  didirikan  oleh pemerintah  pusat  dan  bertugas:  sebagai  bagian  dari  implementasi  kawasan  perdagangan  bebas  dan pelabuhan  bebas  Batam,  menerapkan  kebijakan  kawasan  perdagangan  bebas  atau  pelabuhan  bebas Batam. Badan ini merupakan bagian dari proses implementasi. Dalam hal investasi asing yang besar atau langsung, impor dan ekspor, indikator ketenagakerjaan, Zona Perdagangan Bebas (FTZ) Kota telah mencapai  tingkat  kontribusi  yang  cukup  memuaskan  terhadap  ekspansi  ekonomi.  Dalam  hal  ini kebijakan  Badan  Pengusahaan  Batam  adalah  mengkoordinasikan  berbagai  kegiatan  agar  kebijakan Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  pedoman. Batam.Pembangunan  infrastruktur  yang  lengkap  dan  menyeluruh  merupakan  salah  satu  dari  sekian banyak hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah kota Batam.

## Referensi
Al-Sai,  Z.  A.,  &  Abualigah,  L.  M.  (2017).  Big  data  and  E-government:  A  review. ICIT  2017  -  8th International Conference on Information Technology, Proceedings . https://doi.org/10.1109/ICITECH.2017.8080062
Anwar, K., Handoko, T., Rafi, M., & Lestari, R. (2022). How Big Data Contributes to Government Public Service Innovation in Indonesia? Res Militaris , 12 (2).
Archenaa, J., & Anita, E. A. M. (2015). A survey of big data analytics in healthcare and government. Procedia Computer Science , 50 . https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.04.021
Azzahra, D. F. (2015). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Hambatan Free Trade Zone Di Batam (Studi Kasus: Hutan Lindung). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 2 (2).
Bertot, J. C., Gorham, U., Jaeger, P. T., Sarin, L. C., & Choi, H. (2014). Big data, open government and e-government:  Issues,  policies  and  recommendations. Information  Polity , 19 (1–2). https://doi.org/10.3233/IP-140328
Budiyantini, Yanti; Amalia, T. (2021). Penilaian Kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Pembangunan Kota Batam. Rekaloka; Journal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 1 (1). Dawes, S. S. (2017). The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance Author ( s ): Sharon S . Dawes Commission Report Revisited : 21st Century Challenges Confronting State and Local Governance and How Performance Can Be Improved ( Dec ., 2008 ), pp . S86-S102 Publishe . 68 .
Elezaj,  O.,  Tole,  D.,  &  Baci,  N.  (2018).  Big  data  in  e-government  environments:  Albania  as  a  case study. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies (Vol. 7, Issue 2). https://doi.org/10.2478/ajis-2018-0052
Galloway, K. (2017). Big Data: A case study of disruption and government power. Alternative Law Journal , 42 (2). https://doi.org/10.1177/1037969X17710612
Harahap,  R.  R.  (2020).  Kewenangan  Dalam  Mengawasi  Lalu  Lintas  Barang  Pada  Free  Trade  Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2). https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.10860
Homburg, V. (2017). ICT, E-government and E-governance: Bits & bytes for public administration. The  Palgrave  Handbook  of  Public  Administration  and  Management  in  Europe ,  347–361. https://doi.org/10.1057/978-1-137-55269-3_18
Hong, S., Hyoung Kim, S., Kim, Y., & Park, J. (2019). Big Data and government: Evidence of the role of Big Data for smart cities. Big Data and Society ,
6 (1). https://doi.org/10.1177/2053951719842543
Joseph, R. C., & Johnson, N. A. (2013). Big data and transformational government. IT Professional , 15 (6). https://doi.org/10.1109/MITP.2013.61
Klievink,  B.,  Romijn,  B. J.,  Cunningham,  S.,  &  de  Bruijn,  H. (2017).  Big  data in  the  public  sector:
Uncertainties and readiness.
Information Systems Frontiers , 19 (2). https://doi.org/10.1007/s10796-016-9686-2
Lau,  P.  Y.  Y.,  McLean,  G.  N.,  Hsu,  Y.  C.,  &  Lien,  B.  Y.  H.  (2017).  Learning  organization, organizational culture, and affective commitment in Malaysia: A person-organization fit theory.
Human Resource Development International , 20 (2), 159–179. https://doi.org/10.1080/13678868.2016.1246306
Löfgren, K., & Webster, C. W. R. (2020). The value of Big Data in government: The case of ‘smart cities.’ Big Data and Society , 7 (1). https://doi.org/10.1177/2053951720912775
Marsus,  S.  (2022).  Evaluasi  Pengukuran  Kinerja  Pemerintah  Daerah:  Studi  Kasus  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 2 (1), 65–79. Meng, L. (2022). Information Extraction and Knowledge Graph Construction for Enterprises in China’s Free Trade
Zone. Security and
Communication Networks , 2022 . https://doi.org/10.1155/2022/2962545
Muzwardi,  A.  (2020).  ANALISA  COLLABORATIVE  GOVERNANCE  DALAM  MENARIK INVESTASI  ASING  KAWASAN  FREE  TRADE  ZONE  BINTAN. Jurnal  PIR :  Power  in International Relations , 3 (2). https://doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.126-139
Nurdin,  N.,  Stockdale,  R.,  &  Scheepers,  H.  (2015).  Influence  of  organizational  factors  in  the sustainability  of  e-government:  A  case  study  of  local  e-government  in  Indonesia. Trends, Prospects,  and  Challenges  in  Asian  E-Governance ,  281–323.  https://doi.org/10.4018/978-1- 4666-9536-8.ch014
Palvia,  S.  C.  J.,  &  Sharma,  S.  S.  (2007).  E-Government  and  E-Governance:  Definitions/Domain Framework  and  Status  Around  The  World. Foundations  of  E-Government ,  1–12. https://doi.org/10.3991/ijac.v5i1.1887
Pradhan, P., & Shakya, S. (2018). Big Data Challenges for e-Government Services in Nepal. Journal of the Institute of Engineering , 14 (1). https://doi.org/10.3126/jie.v14i1.20087 Raco,  J.  (2018). Metode  penelitian  kualitatif:  jenis,  karakteristik  dan  keunggulannya . https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good Governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 2 (2), 99–108. https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1850
Riley,  T.  B.,  &  Sheridan,  W.  (2006). Comparing  e-government  vs.  e-governance. (pp.  1–5). Commonwealth Center for e-Governance.
Riwukore,  J.  R.,  Marnisah,  L.,  Habaora,  F.  H.  F.,  &  Yustini,  T.  (2021).  Implementation  of  One Indonesian Data by the Central Statistics Agency of East Nusa Tenggara Province. Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (2), 117–128. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.1194 Salsabila, K. A. (2022). Penerapan big data dalam bidang perdagangan bebas atau free trade zone di daerah Kota Batam Kepulauan Riau. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya , 1 (0). Santyarini,  P.  D.,  &  Panennungi,  M.  A.  (2021).  Dampak  Penerapan  Kebijakan  Free  Trade  Zone  di Indonesia Terhadap Penanaman Modal Asing. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , 17 (3). https://doi.org/10.14710/pwk.v17i3.34236
Saputra, S., Daehani, D. U., & Wahyudi, A. S. (2019). The Linking of Strategic Planning and Innovation to the Performance of Public Organization in Indonesia. International Journal of Advances in Social and Economics , 1 (3). https://doi.org/10.33122/ijase.v1i3.47
Saxena, K. B. C. (2005). Towards Ecellence in E-Governance. International Journal of Public Sector Management , 18(6) , 498–513.
Shah, S. I. H., Peristeras, V., & Magnisalis, I. (2021). Government Big Data Ecosystem: Definitions, Types of Data, Actors, and Roles and the Impact in Public Administrations. Journal of Data and Information Quality , 13 (2). https://doi.org/10.1145/3425709
Tasyah,  A.,  Septiya,  S.,  Jasriyani  Putri,  S.,  Agung  Fernanda,  R.,  &  Chesilia  Azani,  P.  (2021).  Best practice  kebijakan  e-government  dalam  mengimplementasikan  pelayanan  publik  di  era  new normal.
Jurnal Studi
Ilmu
Sosial Dan Politik , 1 (1), 21–33. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.163
Van  der  Meer,  A.,  &  Van  Winden,  W.  (2003).  E-governance  in  cities:  A  comparison  of  urban information  and  communication  technology  policies. Regional  Studies , 37 (4),  407–419. https://doi.org/10.1080/0034340032000074433
Wahyuni,  S.,  &  Astuti  S.  A.,  E.  S.  (2012).  Competitiveness  of  Free  Trade  Zone  Area:  Comparison between Indonesia &
ASEAN
Countries. SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.1867832
Zeinudin.  (2016).  Praktek  Otonomi  Daerah  di  Batam :  Dinamika  dan  Permasalahan  Penerapan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ). 6, Juni 2016 .