## Artikel

## Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
Muhammad Ardiansyah Makmur 1,* , Rifdan 2.
1 Universitas Andi Djemma: ardyansyahmakmur93@gmail.com
2 Universitas Negeri Makassar; rifdanunm@gmail.com * Korespondensi : ardyansyahmakmur93@gmail.com
Abstract: Penelitian  ini  dilatar  belakangi  keresahan  dan  konflik  di  masyarakat  akibat  tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sehingga muncul isu bahwa pemerintah desa dinilai tidak menerapkan prinsip  akuntabilitas pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada masa pandemi COVID-19 di Desa pattimang Kecamatan  malangke  Kabupaten  Luwu  Utara.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, telaah dokumentasi hingga proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman hingga penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa kekurangan pada proses komunikasi dalam pendataan masyarakat yang berhak karena keterbatasan kuota bantuan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, dimensi disposisi  dan  struktur  birokrasi  juga  menemukan  kekurangan  dalam  kewenangan  dan  tanggung jawab  pelaksana  tugas  diperlukan  SOP  dan  tata  kerja  yang  sesuai  dengan  tugas  fungsi  dalam pendataan dan penyaluran BLT Desa. Sebagai kesimpulan yaitu program bantuan langsung tunai telah  berjalan  sesuai  peraturan  dan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  namun  belum  dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan akibat dari kuota penerima bantuan yang sangat terbatas
Keywords: Model Implementasi Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai Desa, Pandemi COVID-19
Abstract: This research is motivated by unrest and conflict in the community due to not receiving direct cash assistance (BLT) from village funds so that the issue arises that the village government is  considered  not  to  apply  the  principle  of  accountability  for  data  collection  and  distribution  of direct cash assistance from village funds so that this study aims to analyze the implementation of government policies. village in distributing direct cash assistance during the COVID-19 pandemic in Pattimang Village, Malangke District, North Luwu Regency. This study uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, documentation review to the data analysis process using the Miles and Huberman model to drawing conclusions. From the results of this study, it was found that deficiencies in the communication process in data collection of eligible people due to limited aid quotas caused community dissatisfaction, the dispositional dimension and bureaucratic structure also found deficiencies in the authority and responsibilities of implementing duties, SOPs and work procedures were needed in accordance with the functions of data collection. and distribution of Village BLT. In conclusion, the direct cash assistance program has been running according  to  the  regulations  and  technical  implementation  guidelines  but  has  not  been  able  to empower the community as a whole due to the very limited quota of beneficiaries.
Keywords: Policy Implementation Model, Village Cash Assistance, COVID-19 Pandemic
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

## 1. Pendahuluan
Penyakit  COVID-19  menjadi  pandemi  menyebabkan  tantangan  yang  tidak  pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia penyintas COVID-19 telah lebih dari 1.500.000 orang  sejak  kasus  pertama  diumumkan  pada  bulan  Maret  2020  dan  40.000  orang  telah meninggal  dunia.  Namun,  upaya  untuk  melawan  penyebaran  virus  COVID-19  telah menghambat  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  dampaknya  terhadap  tingkat  kesejahteraan sosial  semakin  dirasakan  masyarakat  sehingga  diperlukan  berbagai  strategi  kebijakan yang adaptif dan responsif dari pemerintah (Umanailo et al., 2021)
Akibat  pandemi  COVID-19  terjadi  krisis  Kesehatan  social  dan  dampak perekonomian masyarakat mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US$  49  miliar)  untuk  PEN.  Oleh  karena  krisis  masih  berlangsung, pada bulan  Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun  (sekitar  US$  49,3  miliar)  untuk  melanjutkan  keberlangsungan  program  PEN (Susanto et al., 2020; Tuwu, 2020; Umanailo et al., 2021; Winanti et al., 2020)
Indonesia  terus  melakukan  sejumlah  upaya  perbaikan  dalam  memperkuat  berbagai program  perlindungan  sosial  untuk  menangani  krisis  akibat  pandemi  COVID-19. Program-program  perlindungan  sosial  ini  telah  diperluas  untuk  melindungi  masyarakat miskin  terhadap  guncangan  ekonomi,  dan  juga  masyarakat  berpenghasilan  menengah kebawah  yang  jumlahnya  terus  meningkat  namun  menjadi  rentan  terhadap  risiko  jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19 (Susanto et al., 2020; Tuwu, 2020; Umanailo et al., 2021)
UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  Covid-19  menjadi instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan  penggunaan  alokasi  anggaran  untuk    kegiatan  tertentu  (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah  dan  dana  desa,  dengan  kriteria  tertentu.  Selanjutnya  dalam  penjelasan  Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin  di  desa  dan  kegiatan  penanganan  pandemi  Covid-19  Untuk  kebutuhan  BLT-D, dialokasikan  20%-30%  dari  total  dana  desa.  (Florentina  et  al.,  2020;  Makmur,  2020; Umanailo et al., 2021). Implementasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai desa (BLT-D)  yang  pelaksanaan  diatur  dalam  Peraturan  menteri  desa  pembangunan  daerah tertinggal  dan  transmigrasi  nomor  6  tahun  2020  menjadikan  aparatur  pemerintah  desa menjadi  bingung  karena  pendataan  penduduk  desa  yang  berhak  menerima  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa dengan jumlah penerima yang jauh lebih besar (Peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, n.d.; Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, 2020; SASUWUK et al., 2021)
Pasal  8A  dalam  aturan  Permendes  No.6  Tahun  2020  menetapkan  beberapa  syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai  Desa.  Dalam  peraturan  tersebut  alokasi  bantuan  langsung  tunai  untuk  pagu  dana desa yang kurang dari delapan ratus juta ditetapkan dua puluh lima persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu delapan ratus juta sampai satu koma dua miliar sebesar tiga  puluh  persen.  Adapun  desa  dengan  pagu  di  atas  Rp  1,2  (satu  koma  dua)  miliar
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
mendapat alokasi 35 (tiga puluh lima) persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 (tiga  puluh  lima)  persen  apabila  dibutuhkan  dengan  persetujuan  pemerintah  di  daerah. (Dokument Dan Arsip Desa  Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  50  Tahun  2020  Tentang  Alokasi  Bantuan  Langsung  Tunai,  n.d.; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)
Model  impelementasi  kebijakan  program  ditinjau  dari  pandangan  Edwards  III ditunjang oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan dan mendukung satu  sama  lain.(Akib,  2012;  Handoyo,  2012).  Variabel  (1)  Komunikasi  merupakan penentu  keberhasialan  implementasi  kebijakan    yang  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan. Apa yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok  sasaran,  maka  kemungkinan  akan  terjadi resistensi  dari  kelompok  sasaran.(Permatasari,  2020;  Wahab,  2021).  Variabel  (2)  yakni Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  implementasi tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia, yakni  kompetensi  implementor  dan  sumber  daya  finansial.  sumber  daya  adalah  faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.(Handoyo, 2012; Ramdhani & Ramdhani, 2017). Variabel  (3)  yaitu  Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika  implementor memiliki    sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses implementasi  kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif.  (Permatasari,  2020;  Wahab,  2021). Variabel  (4)  yakni  Struktur  birokrasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari aspek  struktur  yang  penting dari  setiap  organisasi  adalah  adanya  prosedur operasi  yang (standard  operating  procedures  atau  SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi  setiap implementor  dalam  bertindak.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan  kompleks,  Ini  pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas  organisasi  tidak fleksibel.(Handoyo,  2012;  Ramdhani  &  Ramdhani,  2017;  Umanailo  et  al.,  2021) Penelitian mengenai implementasi kebijakan mengenai berbagai program pemerintah baik ditingkat pusat hingga desa telah banyak diteliti dengan berbagai temuan dan kebaharuan, seperti  pada  penelitian  (Makmur,  2020)  mengenai  implementasi  anggaran  dana  desa  di kabupaten  Pinrang  Pelaksanaan  alokasi  dana  desa  juga  sudah  bersifat  partisipatif  dan transparan, hanya sedikit ada kelemahan dari segi regulasi yang seharusnya pengalokasian dana desa hanya satu tahap dan tidak melalui Pemerintah Daerah tapi langsung ke desa masing-masing  sehingga  proses    pembangunan    berjalan    dengan    baik.  Perbedaan penelitian  ini  terdapat  pada  masa  pandemi  COVID-19  dimana  proses  penggunaan anggaran dana desa mengalami refocusing menjadi bantuan langsung tunai (BLT) Desa sehingga penting untuk melihat bagaimana efektivitas implementasi BLT-Desa pada masa Pandemi COVID-19 (Garis & Desfirani, 2021).
Pada Desa pattimang Kecamatan malangke Kabupaten luwu utara merupakan salah satu  desa  di  Indonesia  mendapatkan  Anggaran  dana desa  sebesar  Rp  902.712.000 pada tahun  2020  yang  dialokasikan  sebesar  30  persen  menjadi  bantuan  langsung  tunai  dana desa kepada masyarakat yang terkena dampak akibat pandemic covid 19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan nelayan dan petani yang memasarkan hasilnya di  kota  kota  besar  seperti  Kota  palopo,  makassar,  dan  kota  lainnya  di  Sulawesi  selatan bahkan di luar Sulawesi selatan dalam 11 bulan terakhir omset hasil tambak dan pertanian seperti ikan bolu, jagung, padi berkurang dan berakibat rendahnya harga beli hasil mereka. Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah desa menganggarkan dana bantuan langsung
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total anggaran dana desa yang akan diterima Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau yang terkena dampak covid 19 terhadap mata pencahariannya berdomisili di desa bersangkutan. (Dokument dan arsip Desa Pattimang tahun anggaran 2020, 2020)
Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bantuan langsung tunai ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari  Kementerian Sosial (Kemensos). Sejauh ini pencairan  dana  bantuan  langsung  tunai  sudah  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pattimang Kecamatan malangke. Prosenya sudah dilaksanakan namun masih menyisahkan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya ada  yang  terlihat  layak  menerima  BLT  namun  tidak  menerima  dan  data  penerima  yang tidak  akurat.(Chasanah  et  al.,  2017;  Peraturan  menteri  keuangan  nomor  50  tahun  2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, n.d.; Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, 2020)
Serta  ada  peraturan  yang  dapat  membuat  celah  bagi  oknum-  oknum  yang  tidak bertanggung jawab,seperti total anggaran dapat dialokasikan 35 (tiga puluh lima) persen, Sedangkan bagi desa yang hanya memiliki anggaran 1,2 (satu koma dua) miliar kebawah hanya dapat menganggarkan 30 (tiga puluh) persen, aturan tersebut tidak memperhatikan tentang jumlah kepala keluarga di tahun 2020 di desa yang bersangkutan.(Herdiana et al., 2021; Rahayuningsih, 2021)
Adapun masalah lainnya seakan akan kepala desa tidak netral atau nepotisme  dalam pembagian bantuan tersebut karena persepsi yang berkembang di masyarakat, bahwa yang sepenuh  nya  menerima  bantuan  langsung  tunai  ialah  karena  factor  kekerabatan  dan kekeluargaan dari aparatur desa. (SASUWUK et al., 2021; Sirajuddin, 2016)
Maka  dari  observasi  awal  dan  telaah  data  terdapat  beberapa  masalah  dalam pendataan dan penyaluran bantuan langsung tunai desa yang akibantnya terjadi konflik di masyarakat  karena  tidak  semua  masyarakat  menerima  BLT-Desa  dan  terjadi  perbedaan persepsi tentang pendataan prioritas penerima BLT desa, hingga proses penyaluran yang tidak  berjalan  dengan  kondusif  sehingga  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  mengenai implementasi kebijakan  Program BLT-Desa  Pada Masa Pandemi Covid-19 untuk dapat menemukan  factor-faktor  yang  menjadi  pendukung  atau  penghambat  efektivitas keberhasilan  implementasi  BLT  Di  Desa  Pattimang,  Kecamatan  Malangke  Kabupaten Luwu Utara.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  kualitatif  dengan  pendekatan  deskrpitif dengan  lokasi  di  Desa  Pattimang  Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara. Pengumpulan  data  dengan  menggunakan  wawancara  mendalam  sebagai  data  primer dengan informan kunci dan pendukung yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Dusun, BPD dan Masyarakat, selain itu data sekunder menggunakan observasi lapangan dengan menggunakan panca indra peneliti secara objektif dan telaah dokumentasi data mengenai implementasi  bantuan  langsung  tunai  desa.  Tahap  akhir  yaitu  Teknik  analisis  data menggunakan teori dari Miles dan Huberman dengan model 3 langkah itu reduksi data, penyajian data hingga verifikasi dan penarikan kesimpulan dengan menganalisa data dan teori impelemntasi kebijakan dari Edward III. (Makmur, 2020; Miles et al., 2014; Miles & Huberman, 1994; Umanailo et al., 2021)
.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  dilatar  belakangi  upaya  Pemerintah mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
pandemi  yang  berdampak  akan  perekonomian  masyarakat  terutama  masyarakat  miskin yng terkena dampak sehingga keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada saat eksekusi implementasi  kebijakan  tersebut  sehingga  pembahasan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  peneliti  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  serta  studi kepustakaan  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Desa  Dalam  Menyalurkan Bantuan  Langsung  Tunai  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19  Didesa  pattimang,  Kecamatan malangke, Kabupaten Luwu Utara dengan beberapa indikator yang diambil menurut teori Model Implementasi kebijakan George C. Edward III Indikatornya menurut konteks dari isi kebijakan adalah (Akib, 2012; Wahab, 2021) sebagai berikut :

## 3.1. Komunikasi
Dimensi  komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  komunikator kepada  komunikan.  Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti  merupakan  proses penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan  ( policy makers )  kepada pelaksana  kebijakan  (policy  implementors). Komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu  tranformasi  informasi  (transimisi),  kejelasan informasi  (clarity)  dan  konsistensi  informasi  ( consistency )(Chasanah  et  al.,  2017; Purwanto, 2004; Ramdhani & Ramdhani, 2017; Umanailo et al., 2021) . Berdasarkan hasil wawancara, dimensi komunikasi antara aparatur pemerintah desa dengan masyarakat Desa pattimang dari transmisi dan konsistensi informasi telah berjalan dengan maksimal yang artinya  telah  terjalin  proses  komunikasi  secara  konsisten  tetapi  kejelasan  informasi ( clarity )  yang  masyarakat  mengeluh  pada  pendataan  daftar  penerima  BLT-DD  karena keterbatasan  30%  Anggaran  dana  desa  tidak  dapat  membantu  keseluruhan  kepada keluarga. Selain itu masyarakat banyak yang salah paham akan hal yang berkaitan dengan bantuan  langsung  tunai  dan  juga  peran  tokoh  adat  dan  tokoh  masyarakat  tidak  di maksimalkan oleh pemerintah desa hanya sebagai formalitas saja jadi kedua tokoh tersebut tidak menyampaikan secara efektif permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat.
Keberhasilan  variabel  komunikasi  ditentukan  oleh  dimensi-dimensi  dalam pelaksaannya  yang pertama terdapat dimensi transformasi  informasi menghendaki agar informasi  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pelaksana  kebijakan  tetapi  juga  kepada kelompok  sasaran  dan  pihak  yang  terkait.  Dimensi  kedua  yaitu  kejelasan  ( clarity ) menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan  interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan,  kelompok  sasaran  maupun  pihak  yang terkait  dalam  implementasi  kebijakan.  Dimensi  ketiga  konsistensi  menghendaki  agar informasi  yang  disampaikan harus  konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. (Akib, 2012).

## 3.2. Sumber daya
Sumber daya memiliki peranan penting dalam  implementasi kebijakan. Edward III bagaimanapun  jelas  dan  konsistensinya  ketentuan-ketentuan  dan  aturan-aturan  serta bagaimanapun  akuratnya  penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut, jika  para  pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan kurang  mempunyai  sumber-sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.(Akib, 2012; Permatasari, 2020)
Sumber  daya  di  sini  berkaitan  dengan  segala  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  ini  mencakup  sumber daya  manusia,  anggaran,  fasilitas,  informasi  dan  kewenangan.  Sumber  daya  sangat diperlukan dalam beraktivitas baik itu sumber daya alam maupun non alam seperti halnya sumber  daya  manusia,  begitu  juga  dalam  proses  penyaluran  bantuan  langsung  tunai  ini seluruh perangkat desa telah bermusyawarah tentang tugas masing masing, keseluruhan panitia pelaksana telah memahami tugasnya masing masing mulai dari tingkat pendataan dusun  sampai  dengan  penyerahan  berkas  penerima  ke  camat,proses  penyaluranyapun dilakukan  di  kantor  desa  dengan  proses  pemberian  ke  masyarakat  secara  tunai  adapun masalah yang paling sulit dihadapi oleh pemerintah desa ialah jumlah masyarakat yang
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
berhak  menerima  bantuan  sebanyak  155  kepala  keluarga  sedangkan  masyarakat  yang terdata dan terdampak covid-19 adalah sebanyak 185 dan semuanya memenuhi kriteria.
Sumberdaya anggaran pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat  yang  memenuhi  kriteria  adapun  anggaran  yang  digunakan  bersumber  dari dana  desa  total  dana  desa  tahun  2020  Rp  912.626.000  yang  dialokasikan  sebesar  30 persen, jumlah yang di terima masyarakat sebesar Rp 600.000 perbulan selama tiga bulan.
Sumberdaya  fasilitas  sebagai  kesimpulan  bahwa  pemerintah  desa  tidak  dapat menjalakan protokol kesehatan pada saat penyaluran sebagaimana mestinya di karenakan masyarakat  di  informasikan  saja  untuk  datang  dikantor  desa  tanpa  membuat  jadwal penerima perdusun akibatnya masyarakat berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang cukup  banyak  tanpa  mematuhi  protokol  kesehatan  serta  pemerintah  desa  tidak  dapat memberikan masker secara gratis kepada seluruh masyarakat di karnakan kurangnya stok masker dipasaran.
Sumberdaya  informasi  dan  kewangan  tidak  melibatkan  masyarakat,  dan  peneliti menganggap  bahwa  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  desa telah sesuai dengan peraturan yang ada serta wewenang yang diberikan kepala desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku tentang mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan langsung tuna
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  telaah  dokumentasi  dan  analisis  data penarikan kesimpulan implementasi sumber daya pemerintah desa kurang paham dengan kriteria calon penerima bantuan langsung tunai serta dan masalah yang paling utama ialah pemerintah pusat tidak memberikan peraturan teknis lanjutan mengenai penerima prioritas dan mempertimbangkan faktor konflik kepentingan, budaya, kondisi sosial dan psikologi masyarakat  desa  sebagai  objek  kebijakan  BLT-D,  berapa  banyak  masyarakat  yang terdampak  pandemi  covid-19  sedangkan  kuota  penerima  bantuan  langsung  tunai  tidak sesuai dengan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 tetapi dari sisi penyaluran BLT-D  pemerintah  desa  telah  menyalurkan  bantuan  tersebut  telah  tepat  waktu  dan jumlahnya  telah  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  walaupun  dalam  penyaluran pemerintah desa tidak dapat menjalakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya karena masyarakat  datang  dikantor  desa  tanpa  membuat  jadwal  penerima  perdusun  akibatnya masyarakat berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang cukup banyak tanpa mematuhi protokol  kesehatan  serta  pemerintah  desa  tidak  dapat  memberikan  masker  secara  gratis kepada seluruh masyarakat.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020; SASUWUK et al., 2021)

## 3.3. Disposisi
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk  mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran. Karakter  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan  misalnya  kejujuran  dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa  program  yang  telah  digariskan,  sedangkan  komitmen  yang  tinggi  dari  pelaksana kebijakn  akan  membuat  mereka  selalu  antusias  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang, fungsi,  dan  tanggung  jawab  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  Sikap  dari pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi  kebijakan.  Apabila implementator  memiliki  sikap  yang  baik  maka  dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan,  sebaliknya  apabila sikapnya  tidak  mendukung  maka  implementasi  tidak  akan  terlaksana  dengan baik.(Handoyo, 2012; Rahayuningsih, 2021)
Adapun  kesimpulan  dari  pengumpulan  data  kepada  Ketua  BPD  sebagai  mitra pengawas  Pemerintah  Desa  pattimang  mengatakan  Pertanggungjawaban  dalam  setiap aktivitas di desa sangat diperlukan apalagi Dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pengolaan anggaran merupakan tanggung jawab, kunci utama keberhasilan seperti pada proses penyaluran bantuan langsung tunai pemerintah desa secara keseluran bertanggung jawab atas penyaluran bantuan langsung tunai di desa pattimang dikarenakan mekanisme
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
yang ada telah sesuai dengan aturan pemerintah atau undang undang nomor 6 tahun 2020 tentang  pemberdayaan  masyarakat  di  tengah  pandemi  covid-19.(Dokument  Dan  Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020)

## 3.4. Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi  itu  sendiri.  Aspek  pertama  adalah  mekanisme,  dalam  implementasi  kebijakan biasanya  sudah  dibuat  standart  operation  procedur  (SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Aspek  kedua  adalah  struktur  birokrasi,  struktur birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan  cenderung  melemahkan pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks  yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.(Chasanah et al., 2017; Ramdhani & Ramdhani, 2017)
Impelementasi  kebijakan  pemerintah  desa  dalam  menyalurkan  bantuan  langsung tunai  di  Desa  pattimang  adalah  kurangnya  informasi  yang  diberikan  pemerintah  Desa kepada  masyarakat  tentang  tujuan  dan  kriteria  calon  penerima  bantuan  langsung  tunai tersebut karna masyarakat menggap bahwa bantuan langsung tunai ini di khususkan untuk orang yang miskin maka dari itu pro kontra di tengah masyarakat sangat kuat akibat dari komunikasi dan informasi yang kurang jelas dari pemerintah desa dan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah aturan yang mengikat kebebasan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya seperti anggaran yang diisinkan oleh aturan yaitu 30 persen untuk Desa yang mempunyai anggaran dibawa satu miliar sedangkan disisilain masyarakat  banyak  yang  terdampak  covid  19  dari  segi  mata  pencaharian  maka  dari  itu pemerintah  bingung  untuk  mengambil  tindakan  untuk  menentukan  siapa  yang  berhak untuk menerima bantuan tersebut.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020; Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, 2020)
Kuota  yang  disediakan  oleh  pemerintah  mengikut  anggaran  Desa  pattimang,dan kuota penerima sebanyak 155 kepala keluarga dengan jumlah bantuan sebesar Rp.600.000 perbulan hal ini menjadi masalah karna sekitar 235 kepala keluarga di desa pattimang yang terdampak  covid-19  dari  sisi  mata  pencaharian  maka  dari  itu  banyak  masyarakat  yang mengelukan  tentang  pemerintah  desa  yang  tidak  netral  dalam  menyalurkan  bantuan langsung  tunai  tersebut.  Disisi  lain  pemerintah  desa  tidak  memenuhi  standar  protokol covid 19 dikarnakan masih  banyak masyarakat  yang  tidak menggunakan masker  akibat dari  kelangkaan  masker  pada  saat  bulan  mei  tahun 2020 di  Desa  pattimang.(Dokument Dan Arsip Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020)

## 5. Kesimpulan
Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai pada  masa  pandemi  covid  19  didesa  pattimang,  kecamatan  malangke,  kabupaten  luwu utara Masalah utama dalam hal ini ialah sekitar 30 kepala keluarga yang terdampak covid 19 tidak menerima bantuan langsung tunai padahal telah memenuhi kriteria yang ada hal ini dikarenakan kuota yang disedikan oleh pemerintah tidak memenuhi masyarakat yang terdampak  kuota  yang  dimiliki  desa  pattimang  hanya  155  kepala  keluarga  yang anggarannya bersumber dari dana desa, anggaran dana desa pattimang tahun 2020 yaitu Rp 912.626.000 yang di alokasikan untuk bantuan langsung tunai sebanyak 30 persen atau sekitar Rp 279.787.800 yang diperuntukan untuk 155 kepala keluarga yang berlaku selama tiga  bulan  sejak  bulan  mei  2020  dengan  total  yang  diterima  Rp  1.800.000  untuk  satu kepala  keluarga  dan  istimasi  anggara  600.000  perbulan.(Dokument  Dan  Arsip  Desa Pattimang Tahun Anggaran 2020, 2020)
Dari segi penyaluran dilakukan secara tunai di kantor desa pattimang namun masalah yang ada banyak masyarakat yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan covid 19 dengan kata lain tidak menggunakan masker dan handsanitaizer dikarenakan pemerintah desa hanya menyiapkan sebanyak dua tempat cuci tangan sementara jadwal penerimaan
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara
hanya  satu  hari  saja  maka  dari  itu  masyarakat  bertumpuk  dikantor  desa  dan  tidak menerapkan  protokol  kesehatan  dengan  baik  antara  lain  menggunakan  masker  serta menjaga  jarak.  Diperlukan  kebijakan  teknis  dari  pemerintah  pusat  untuk  memberikan diskresi  untuk  menangani  konflik  di  Desa  pattimang  karena  tidak  menerima  BLT-DD, selain  itu  faktor  budaya,sosiologis  dan  psikologi  masyarakat    di  Desa  pattimang menjadikan  terjadi  ketidapercayaan  kepada  aparatur  desa  karena  terkesan  nepotisme sedangkan Pemerintah Desa memiliki keterbatasan kewenangan sesuai dengan peraturan dan kuota dan anggaran yang telah ditetapkan.(Permatasari, 2020)

## Ucapan Terima Kasih
Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara Universitas Andi Djemma terima kasih atas kepercayaan untuk menugaskan kepada saya menjadi ketua peneliti dalam Implementasi  kebijakan BLT-Desa pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih  kepada adik-adik  mahasiswa  membantu  observasi  dan  mengumpulkan  data  lapangan  dan  kepada kerjasama  teman  sejawat  hingga  tulisan  ini  dapat  selesai  dengan  segala  ketidaksempurnaan  dan kekurangan, mohon maaf dan terima kasih
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Desa Pada Masa Covid -19 Di Desa Pattimang, Kabupaten Luwu Utara

## Referensi
1. Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
2. Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. The Indonesian Journal of Public Administration
(IJPA) , 3 (2), 12–32.
3. Dokument dan arsip Desa Pattimang tahun anggaran 2020, (2020).
4. Florentina, I. E., Wibowo, A. J., Hoesodo, T. S. B., Murti, S., & Tangkas, A. (2020). Media, Komunikasi dan Krisis Covid-19 . Penerbit Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
5. Garis, R. R., & Desfirani, L. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 Pendahuluan Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan dampak pada kesehatan , tetapi juga pada
kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat . Dampaknya pada kesehatan . 4 (1), 47–56.
6. Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya .
7. Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
BagMasyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. Jurnal Inspirasi , 12 (1), 1–16.
8. Peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2020 tentang alokasi bantuan langsung tunai, 2020.
9. Makmur, A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG. Journal I La Galigo| Public Administration Journal , 3 (2), 32–
39.
10. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook . sage.
11. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook .
12. Peraturan menteri desa nomor 6 tahun 2020, (2020).
13. Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). The Journalish: Social and
Government , 1 (1), 33–37.
14. Purwanto, E. A. (2004). Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , 8 (2004).
15. Rahayuningsih, E. (2021). Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid
19 Di Desa Bulumargi Perspektif Maslahah . UIN Sunan Ampel Surabaya.
16. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1–12.
17. SASUWUK, C. H., LENGKONG, F., & PALAR, N. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA. JURNAL
ADMINISTRASI PUBLIK , 7 (108).
18. Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar.
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik , 4 (1), 1–14.
19. Susanto, A. R. I., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., Athilla, K. D., Al Faruq, M. H., Rayhan, M., & Aldebarant, N. R. R.
(2020). Kajian Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Sebuah Kajian .
20. Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Journal Publicuho , 3 (2), 267–278.
21. Umanailo, M. C. B., Utama, J., Mediyastuti Sofyan, M., Yusup, R., Wicaksono, A., Makmur, M., Lionardo, A., Ahmad, J., Rifai, A.,
Syamsul, M., & Yermi. (2021). KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19 .
Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.
Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). BAB 2 Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani
COVID-19. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada .