Sosialisasi Pengenalan Pajak Perspektif Ekonomi Islam Di MAN Satu Kabupaten Ogan Ilir

## Choirunnisak
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang Email: choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id

## Abstract
Taxes, which are the main source of state revenue, have a significant impact on the state treasury in addition to other sources of revenue. Naturally, taxes have an impact not only on the state treasury but also on development. The obligation of a Muslim to pay taxes set by  the  government  is  an  act  of  obedience  in  the  life  of  the  state.  There  are  still  many people  who  have  not  paid  much  tax,  it  is  hoped  that  this  socialization  can  increase knowledge about taxes and awareness of paying taxes in the future. And this community service activity is expected to provide an understanding of how taxes are from an Islamic economic perspective to Ogan Ilir MAN 1 students and socialization of the introduction of  the  STEBIS  IGM  Palembang  Sharia  Economics  and  Business  College,  with  the  hope that  participants  can  understand  taxes  from  an  Islamic  Economics  perspective  and students MAN Satu Ogan The process of activities is carried out for 2 days on Thursday and Friday on 20-21 October 2022. This community service activity discusses the history of taxes in Indonesia, an understanding of taxes, the Islamic tax system, types of taxes in Islam,  namely  jizyah  ,  kharaj,  ushr.  It  is  hoped  that  in  the  future  there  will  be  more knowledge  about  taxes  in  the  wider  community.  And  in  the  future  more  people  will  be aware of taxes
Keyword: Socialization, Tax, Perspective, Islamic Economics.

## Abstrak
Pajak  yang  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara,  perpajakan  memiliki  dampak yang  signifikan  terhadap  kas  negara  disamping  sumber  penerimaan  lainnya.  Secara alamiah,  pajak  berdampak  tidak  hanya  pada  kas  negara  tetapi  juga  terhadap pembangunan.  Kewajiban  seorang  muslim  untuk  membayar  pajak  yang  ditetapkan pemerintah  merupakan  tindakan  ketaatan  dalam  kehidupan  bernegara.Tujuan  kegiatan pengabdian masyarakat ini  memberikan  pemahaman bagaimana pajak   dalam perspektif ekonomi  Islam  kepada  siswa-siswi  MAN  satu  Ogan  Ilir  dan  sosialisasi  pengenalan Sekolah  Tinggi  Ekonomi  dan  Bisnis  Syariah  STEBIS  IGM  Palembang,  dengan  harapan peserta bisa memahami pajak dalam persfektif Ekonomi Islam dan siswa/siswi MAN Satu Ogan IlirBisa bergabung kuliah di Sekolah tingggi Ekonomi dan Bisnis Syariah STEBIS IGM . Proses kegiatan di laksanakan 2 hari pada hari Kamis dan hari Jumatpada tanggal 20-21  Oktober  2022.  Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  membahas  tentang  Sejarah pajak  di  Indonesia,  pemahaman  tentang  pajak,  sistem  pajak  Islam,  jenis  –jenis  pajak dalam Islam.
Kata Kunci: Sosialisasi, Pajak, Perspektif , Ekonomi Islam.

## Pendahuluan
Pajak  yang  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara,  perpajakan memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  kas  negara  disamping  sumber penerimaan  lainnya.  Secara  alamiah,  pajak  berdampak  tidak  hanya  pada  kas negara  tetapi  juga  terhadap  pembangunan.  Kewajiban  seorang  muslim  untuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah merupakan tindakan ketaatan dalam kehidupan  bernegara.  Pada  hakikatnya,  Al-Qur'an  dan  hadits  tidak  mendukung pajak (dharibah) sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan negara karena Islam mengamanatkan  zakat  bagi  mereka  yang  memenuhi  persyaratannya.  Namun, mungkin  ada  saatnya  zakat  tidak  lagi  mencukupi.  untuk  pendanaan  negara,  pada titik mana ahli halli wal aqdi akan memutuskan apakah pajak dapat dipungut atau tidak.  Dalam  ranah  ekonomi,  perpajakan  berfungsi  sebagai  bentuk  mu'amalah karena  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  negara  dan  masyarakat. untuk  pembiayaan  berbagai  keperluan  kolektif  (kolektif).  Dengan  tidak  adanya nash yang secara eksplisit mengatur pajak dalam hukum Islam, berimplikasi pada terjadinya  perbedaan  pendapat  di  kalangan  fuqaha  mengenai  status  dan  hukum pemungutan pajak.  (Fatarib, Husnul dan Rizmaharani, 2019)
Islam  sebagai  seruan  promosi  memiliki  segudang  aturan  atau  syari'at,  yang mengarahkan tata cara hubungan manusia dengan al-Khaliq, dan hubungan antar manusia (mu'amalah) dalam segala perspektif, baik moneter, politik, sosial, sosial, penjagaan dan sudut pandang keamanan. keamanan negara, inovasi, dan lain-lain. Menilik  sejarah  awal  aliran  Islam  yang  dimotori  oleh  Nabi  Muhammad  SAW. Khulafaurrasyidin,  dan  lain-lain,  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya memerlukan  pembayaran,  khususnya  pembayaran  dari  zakat,  kharaj,  jizyah  dan pembayaran lainnya yang tidak dapat dibedakan, yang dikumpulkan pada musim kemunculan  yang  tiada  akhir,  mungkin  saja  ada,  misalnya usyur dan  ghanimah, yang  semua  merupakan  sumber  pendanaan  negara  dalam  menjalankan  roda pemerintahan saat itu.

## Metode Pengabdian
1. Bentuk kegiatan Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi tersebut adalah:
➢ Pemaparan materi tentang sejarah pajak di Indonesia
➢ Pemahaman dan Tanya jawab tentang tema yang dijadikan materi sosialisasi.
2. Tempat kegiatan Adapun  tempat  kegiatan  atau  lokasi  kegiatan  di  laksanakan  di  Sekolah
Madhrasah Aliyah Negri satu Ogan Ilir
3. Proses Kegiatan Adapun proses kegiatan di laksanakan 2 hari pada hari Kamis  dan hari Jumat pada  tanggal  20-21  Oktober  2022  .  adapun  kegiatan  yang  dilakukan  selama kegiatan tersebut adalah sebagai berikut;
a. Pada tanggal 20 Oktober 2022:
Adapun  kegiatan  yang  dilakukan  pada  pertemuan  ke  -1  adalah  sebagai berikut:
1) Registrasi peserta
2) Penyampaian  materi  sesi  1  oleh  Choirunnisak,  S.E.I,.  M.E.  dengan judul Sosialaisasi pengenalan pajak
3) Penjelasan pemahaman pajak oleh Meriyati M.H.I.
b. Pada tanggal 21 Oktober 2022 Dilaksanakan pada pertemuan ke-2 adalah sebagai berikut:
1) Menyampaikan materi sesi II dilakukan oleh Choirunnisak S.E.I., M.E. seistem pajak dalam Islam
2) Jenis – jenis pajak dalam Islam Meriyati M.H.I.
3) Sesi Tanya jawab
4) Doa dan penutup yang di bawakan oleh Choirunnisak
4. Waktu kegiatan dan materi pokok dalam kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dalam  waktu  dua  hari  pada  hari  Kamis  dan
Jumat . Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Tanggal 20 Oktober 2022 Waktu Materi Narasumber 09.00-09.30 Registrasi peserta Handayani 09.30-10.00 Pembukaan Anisatun Jamila 10.00-11.00 Materi : Choirunnisak S.E.I., M.E. Sejarah pajak 11.00- 12.00 Pemahaman  tentang pajak Meriyati M.H.I..
12.00-
13.00 ISOMA ISOMA 13.00- 15.00 Kelangkaan karena terkonsentrasinya kekayaan pada golongan tertentu Choirunnisak, S.E.I.,M.E. 14.00- 15.00 Tanya jawab Meriyati M.H.I. Tanggal 21 Oktober  2022 Waktu Materi Narasumber 08.00- 09.30 Pajak dalam Islam Meriyati M.H.I. 10.00-10.30 Jenis- jenis pajak dalam Islam Choirunnisak S.E.I., M.E. 10.30-11.00 Tanya jawab Choirunnisak S.E.I., M.E. 11.00 Doa dan penutup Choirunnisak, M.E
Total durasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat untuk masing- masing pelaksanaan adalah:
NO NAMA NIDN/NPM Status Durasi 1 Choirunnisak S.E.I., M.E 2109029103 Dosen Perbankan Syariah 36 jam 2 Meriyari 2129058501 Dosen Perbankan Syariah 36 jam 3 Handayani Anisatun Jamila Mahasiswa 1 jam

## Hasil Dan Pembahasan
1. Sejarah pajak di Indonesia
Sejarah  Pajak  Indonesia  Sebelum  dijajah  oleh  bangsa  Eropa  dan  Jepang, masyarakat  Indonesia  dikenakan  beberapa  jenis  pajak.  Orang  mengenal  upeti, yang merupakan bentuk pajak koersif. Fakta bahwa upeti ditawarkan kepada raja membuat perbedaan. Sejak saat itu tuan dipandang sebagai utusan Tuhan dan apa yang  terjadi  di  mata  publik  dipandang  sebagai  dampak  dari  penguasa.  Namun, masyarakat menerima jaminan keamanan dan ketertiban dari raja sebagai hadiah. Penting  untuk  dicatat  bahwa  beberapa  kerajaan,  termasuk  Majapahit,  Demak, Pajang,  dan  Mataram,  sudah  mengenal  sistem  pembebasan  pajak  bahkan  pada waktu  itu.  Terutama  pajak  kepemilikan  tanah,  juga  dikenal  sebagai  pajak  "tanah perdikan". diatur oleh aturan yang tertulis dalam prasasti atau ditulis dalam buku sastra. Pajak mulai dikenakan pada masa penjajahan Belanda dan Eropa.
Menurut  catatan  sejarah,  pedagang  Tionghoa  dan  pedagang  asing  lainnya dikenakan  Pajak  Rumah,  Usaha,  dan  Kepala  dari  badan  otonomi  Belanda  yang dikenal  dengan  VOC.  Namun,  di  wilayahnya  seperti  Batavia,  Maluku,  dan  lain- lain,  VOC  tidak  memungut  pajak.  Selain  itu,  pajak  dikumpulkan  dari  gerbang (baik  untuk  orang  maupun  barang)  dan  dari  penjualan  barang  di  pasar (bazarregten),  termasuk  pajak  atas  rumah,  pada  masa  pemerintahan  Gubernur Jenderal Daendels.
Gubernur  Jenderal  Raffles  juga  dikenal  karena  menciptakan  sistem pemungutan  pajak  yang  dikenal  sebagai  landrent  stesel  selama  pendudukan Inggris.  Sistem  ini  mirip  dengan  sistem  perpajakan  di  Bengali,  India,  di  mana sewa  tanah  masyarakat  dikenakan  pajak  dan  dibayarkan  kepada  pemerintah kolonial.  Pengenalan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  datang  sebelum  ini. Sistem  Rayatwari,  di  mana  pajak  dikenakan  langsung  pada  petani,  berfungsi sebagai  dasar  untuk  pengenaan  pajak  tanah  ini.  Dalam  hal  ini,  pendapatan pertanian  tahunan  rata-rata  berfungsi  sebagai  tarif  pajak.  Mengapa  buruh  tani? Raffles  percaya  bahwa  tanah  yang  dikelola  petani  adalah  milik  raja,  yang dianggap  telah  menyewakan  tanah  kepada  pemerintah  kolonial.  Inggris  adalah kasus di sini.
Selain  itu,  peraturan  pajak  penghasilan  dari  zaman  kolonial  ada.  Penduduk asli  dan  individu  non-pribumi  yang  memperoleh  penghasilan  di  Indonesia  pada saat  itu  tunduk  pada  peraturan  pajak  penghasilan.  Standar  ini  diterapkan  oleh pemerintah  peziarah  Belanda  pada  pertengahan  abad  kesembilan  belas.  non pribumi membayar pajak atas paten usaha di bidang industri, pertanian, kerajinan, manufaktur,  dan  sejenisnya,  penduduk  asli  membayar  pajak  penghasilan  atas
kegiatan  usahanya  seperti  perdagangan.  Ini  disebut  sebagai  pajak  bisnis  untuk penduduk asli. Ordonantie op de Inkomstenbelasting 1908, yang menetapkan tarif pajak  penghasilan  sebesar  2%  dari  penghasilan,  merupakan  ilustrasi  aturan pengenaan.
Sedikit  yang  diketahui  selama  masa  kolonial  Jepang.  Mengingat  bahwa pemerintah  Jepang  memusatkan  semua  sumber  dayanya  pada  biaya  perang  pada saat  itu.  Akibatnya,  sulit  untuk  membedakan  antara  pajak  dan  pendapatan pemerintah.  Namun,  orang-orang  pada  saat  itu  juga  diharuskan  membayar retribusi, yang dianggap sebagai pajak, di samping tanggung jawab Romusha. Hal ini  sangat  menyusahkan  bangsa  Indonesia  saat  itu  meskipun  baru  berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun.  (Nagoro, 2018)
Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  adalah  lembaga  di  bawah  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia  yang  berwenang  merumuskan  dan  melaksanakan kebijakan  standardisasi  teknis  di  bidang  perpajakan.  ekonomi  yang  sejahtera, seperti  mengamanatkan  Permenkeu  No.184/PMK.01/2010  yang  menguraikan tentang Organisasi  dan  Tata Kerja Kementerian  Keuangan serta mengamanatkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis terkait perpajakan. fungsi untuk mencapai hal ini:
1) Perumusan kebijakan kebijakan perpajakan.
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
4) Memberikan saran dan evaluasi teknis terkait perpajakan.
5) pelaksanaan administrasi DJP Mungkin sangat sedikit dari kita yang mengetahui bahwa pada awalnya DJP merupakan kumpulan dari beberapa unit hierarkis, antara lain:
1) Unit  Tugas.  Unit  ini  dipercayakan  untuk  mengumpulkan  biaya  sehubungan dengan peraturan dan melakukan kewajiban meninjau uang dari Pembiayaan otoritas publik.
2) Unit  Penutupan.  Satuan  itu  diserahi  tugas  membongkar  barang  sitaan  untuk mengurus kewajiban negara.
3) Unit  Pembukuan  Beban.  Unit  tersebut  dipercayakan  untuk  membantu  unit pengeluaran  dalam  menyelesaikan  review  penilaian  atas  pembukuan corporate citizen.
4) Satuan  Biaya  Barang  Tanah.  Saat  ini  nama  unit  tersebut  dikenal  sebagai Direktorat  Komitmen  Pembinaan  Provinsi  pada  Direktorat  Jenderal  Uang terkait.  Unit  ini  dipercayakan  untuk  mengumpulkan  beban  pedesaan  tanpa henti  ke  darat  yang  ada  pada  tahun  1963  dan  kemudian  berbeda  dengan Direktorat  Penilaian  Pertanahan.  Pada  tahun  1965,  unit  ini  berubah  lagi menjadi Direktorat Retribusi Daerah (IPEDA).
Direktorat  IPEDA  kemudian  dialihkan  ke  DJP  pada  tanggal  27  Maret  1976, dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  1976.  Pemindahan  ini  terjadi  dari Direktorat Jenderal Moneter. Direktorat IPEDA berubah nama sekali lagi menjadi Direktorat  Pertanahan  dan  Pajak  Bangunan  (PBB)  pada  tanggal  27  Desember 1998  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985. Kantor  wilayah  yang  dahulu  bernama  Inspeksi  IPEDA  namun  sekarang  dikenal sebagai  Inspeksi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  mengalami  perubahan  nama  yang sama  dengan  unit  ini.  Kantor  Layanan  Luar  Negeri  PBB  menggantikan  Kantor Layanan  Luar  Negeri  IPEDA  pada  saat  itu.  Sistem  penilaian  resmi  yang diterapkan pemerintah pada tahun 1945 memungkinkan sistem pemungutan pajak ditentukan  oleh  otoritas  pajak  pada  saat  itu  dan  memasuki  sejarah  DJP.  Karena
bangsa  ini  baru  muncul  dari  persoalan-persoalan  yang  ada  pada  saat  itu, masyarakat pada saat itu masih lalai akan kewajibannya sebagai pembayar pajak. t Pajak  kepada  pemerintah  daerah  dan  perubahan  namanya  menjadi  IPEDA,  atau Sumbangan  Pembangunan  Daerah,  pada  tahun  1965  menandai  terobosan keuangan baru. Saat  itu, penilaian mandiri  mulai bekerja. Kemudian, pada tahun 1967,  Undang-Undang  Nomor  8  menjadi  cikal  bakal  pemungutan  pajak  melalui metode self-assessment.  (Fatimah, 2020)
2. Pemahaman Tentang Pajak
Secara  etimologis,  pajak  dalam  bahasa  Arab  disebut Dharibah  y ang  berarti mewajibkan, menentukan, menentukan, memukul, menjelaskan atau membebankan,  dan  lain-lain.  Bentuk  kata  kerja  dharaba  dalam  Al-Qur'an  adalah fi'il;  bentuk  kata  bendanya  adalah  dharribah,  yang  dapat  berarti  beban.  Dharib adalah  bentuk  jamak  dari  kata  benda  tunggal  isim  mufrad,  yang  berarti “dharibah”.  Karena  merupakan  kewajiban  tambahan  atas  harta  setelah  zakat, disebut  sebagai  beban  karena  pelaksanaannya  akan  terasa  seperti  itu.  Al-Qur'an berbahasa Arab hanya memuat kata "pajak" satu kali, dalam terjemahan Q.S. At- Taubah:29
Jadi, dharibah adalah harta yang wajib dipungut oleh negara selain jizyah dan kharaj,  padahal  keduanya  secara  umum  dikategorikan  sebagai  dharibah. Pengertian pajak dalam istilah Arab dikenal dengan istilah Al-Usyr atau Al-Maks atau  juga  Adh-dharibah  yang  berarti  "pungutan  yang  ditarik  dari  rakyat  oleh pemungut cukai". Al-kharaj, istilah yang biasa dikaitkan dengan pungutan khusus tanah,  juga  ditemukan  serupa.  Kharaj  adalah  bentuk  pajak  tanah  yang  paling banyak dilakukan dengan penggunaan kekuatan dalam sejarah Islam. Tidak peduli pemiliknya  adalah  anak,  dewasa,  orang  merdeka,  budak,  muslim,  atau  kafir. Sementara  itu,  ahli  bahasa  menegaskan  bahwa  pajak  adalah  pembayaran  yang dilakukan  kepada  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  yang  berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik.
Sebaliknya, Andria menyatakan dalam bukunya Yulies Tiena Masriani bahwa pajak  merupakan  iuran  kepada  negara  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Tidak  ada  pengembalian  prestasi  yang  dapat langsung  ditanggulangi,  dan  tujuan  pajak  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  umum  yang  berkaitan  dengan  perpajakan.  Pajak      adalah  suatu keharusan  karena  umat  Islam  didorong  untuk  membayar  infaq  dan  sedekah. Selama  itu  untuk  kepentingan  pembangunan  masyarakat  di  berbagai  bidang  dan bidang  kehidupan,  pajak  harus  dibayar.  Rakyat  wajib  membayar  pajak  sebagai kontribusi kepada negara , provinsi, kotamadya, dan sebagainya. Pemilahan biaya adalah  hasil  yang  masuk  akal  dalam  keberadaan  masyarakat,  negara  dan  negara sebagai  kesan  pemerataan  bantuan  pemerintah,  mengingat  hipotesis  dan  standar pemungutan pajak umum. Pajak adalah salah satu sumber devisa yang digunakan sebagian  besar  negara  untuk  membantu  keberhasilan  pembangunan  nasional mereka.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturanya, dengan tidak mendapat prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubung  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Pudyatmoko .Y. Sri, 2006)
Subjek  pajak  adalah  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  hak  atas bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  bangunan  (Pasal  4  Ayat  1  UU  PBB).  Jika subjek  pajak  dalam  waktu  yang  lama  berada  di  luar  wilayah  letak  objek  pajak sedangkan  perawatanya  dikuasakan  kepada  orang  atau  badan,  maka  orang  atau badan  tersebut  dapat  ditunjuk  sebagai  wajib  pajak  oleh  Direktur  Jendral  pajak. Namun  penunjukan  tersebut  bukan  merupakan  bukti  kepemilikan.  Subjek  pajak yang  ditetapkan  dapat  memberikan  keterangan  secar  tertulis  kepada  Direktur Jendral  pajak  bahwa  ia  bukan  wajib  pajak  terhadap  objek  pajak  yang  dimaksud. Apabila keterangan yang telah dajukan oleh wajib pajak disetujui, maka Derektur Jendral pajak membatalkan penempatan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud. (Waluyo, 2004)
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  UU  No.  12  Tahun  1985  Ayat  (1),  yang menjadi  Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah  bumi  dan  atau  bangunan. Penggunaan  kata  dan  atau  disini  dimaksudkan  bahwa  ada  Tiga  kemungkinan Objek  Pajak,  yaitu  Bumi  (saja),  Bangunan  (saja),  serta  Bumi  dan  Bangunan. Objek pajak berupa bumi mudah ditemui seperti, misalnya tanah kosong, sawah, ladang,  kebun  dan  objek  pajak  sejenisnya.  Objek  pajak  berupa  bumi  dan bangunan  lebih  mudah  di  temui,  misalnya  rumah  yang  berdiri  di  atas  tanah, bangunan gedung yang berdiri diatas tanahnya. (Marihot Pahala Siahaan, 2009)
Tarif  Pajak  adalah  tarif  yang  digunakan  untuk  menghitung  besarnya  pajak yang  terutang  (pajak  yang  harus  dibayar).  Penetapan  tarif  pajak  ini  harus didasarkan  pada  keadilan  dan  dapat  menciptakan  keseimbangan  sosial  yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Besar tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.(Sony Agustinus, 2009)

## 3. Sistem Pajak Islam
Sistem  pajak  Islam  adalah  sistem  perpajakan  yang  digunakan  oleh pemerintahan  Nabi  dan  pemerintahan  Khulafarussyidin.  Anggaran  negara  masih relatif  lugas  dan  tidak  serumit  seperti  sekarang  ini.  Konsep  anggaran  berimbang adalah  digunakan  oleh  negara.  Pendapatan  negara  dapat  sangat  bervariasi  dari tahun ke tahun bahkan dari hari ke hari. Nabi menggunakan jizyah (pajak), yaitu pajak  yang  dikenakan  kepada  non-Muslim,  khususnya  Ahli  Kitab,  sebagai jaminan  atas  keselamatan  jiwa,  harta  benda,  kebebasan  beribadah,  dan pembebasan  dari  wajib  militer.  Padahal,  konsep  pajak  sudah  digunakan  sejak zaman  Nabi.  Gubernur  diperintahkan  untuk  mengumpulkan  zakat  dari  seekor kuda,  yang  bernilai  20.000  dinar,  dan  membagikannya  kepada  orang  miskin  dan budak  pada  masa  Khalifah  Umar.  Setelah  penaklukan  Suriah,  Sawad  (Irak),  dan Mesir,  pendapatan  Bait  al-Mal  meningkat  secara  substansial,  Kharad  dan  Sawad mencapai  seratus  juta  dinar  dan  dari  Mesir  dua  juta  dinar.  Umar  sangat  berhati- hati  ketika  menentukan  kharaj  untuk  memastikan  bahwa  itu  tidak  melebihi kemampuan penyewa untuk membayar. (Sriwahyuni, 2014)
4. Jenis Pajak Islam
1) Jizyah (pajak kepala).
Jizyah Dalam  bahasa  keuangan  Islam,  istilah  " ahl-dzimah" mengacu  pada beban yang dikenakan pada penduduk non-Muslim (ahl-dzimah) di negara-negara Islam  dengan  imbalan  non-Muslim  perlindungan  penduduk  untuk  kehidupan, kekayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Mereka tunduk pada Jizyah , bukan kekayaan mereka. Laki-laki yang mampu diambil dari Jizyah, ketua partai  individu.  Ayat  29  dari  surat  di  -Taubah  seruan jizyah.  Jizyah merupakan
pajak  yang  hanya  diberlakukan  bagi  warga  negara  non-Muslim  yang  mampu. Bagi  yang tidak mampu  seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus  tertentu,  negara  harus  meme-  nuhi  kebuhhuhan  pendiudik  bukan  Muslim tersebut  akibat  ketidak  mampuan  mereka  memenuhi  kebutuhan  minimalnya, sepanjang  penduduk  tersebut  rela  dalam  pemerintahan  Islam.  Hal  ini  berkaitan erat dengan fungsi pertama dari negara. Jadi pemenuhan kebutuhan tidak terbatas hanya  kepada  penduduk  Muslim saja. Jizyah ini  bisa  disebut  pula  dengan  istilah pajak  perlindungan.  Ketika  non-  Muslim  hidup  dengan  tenang  dan  mendapat jaminan  perlindungan  dari  peme-  rintah  Islam,  maka  dengan jizyah tersebut  bisa menjadi  imbalannya.  Perlin-  dungan  yang  dimaksud  baik  dalam  maupun gangguan-gangguan dari pihak luar. Dan ini sejalan secara adil dengan penduduk Muslim  sendiri,  yang  telah  dibebani  beberapa  instrumen  biaya  yang  harus dikeluarkan ke negara, seperti zakat. (Rahman, 2015)
2) Kharaj (Pajak Tanah)
Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa, sewa atau penyerahan. Istilah ini mengacu  pada  pajak  atas  tanah  atau  produk  tanah  yang  harus  dibayarkan  oleh pengelola wilayah yang ditaklukkan kepada negara Islam dalam istilah keuangan Islam. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah rakyat  yang  produktif.  Pada  awalnya  seluruh  tanah  tersebut  dihasilkan  dari taklukan  pemerintah  Islam  yang  kemudian  dirampas  dan  dijadikan  milik  negara. Namun  seiring  berjalannya  waktu,  akhirnya  tanah  taklukan  tersebut  tidak langsung  diambil  sebagai  kekayaan  negara,  tetapi  diberikan  kepada  yang  ingin mengelolanya  (baik  muslim  atau  non-muslim)  dengan  syarat  membayar  pajak. Dari sisi pengenaannya (tarif pajak), ada yang diambil menurut perbandingan atau proporsional  ( muqasamah), artinya  dikenakan  sebagai  bagian  dari  bagian  total dari  hasil  produksi  pertanian,  misalnya  seperlima,  seperempat,  dan  lainnya tergantung pada hasil. Ada pula yang bersifat tetap (muwadhaf), ia diambil setiap setahun sekali. (Gusfahmi, 2007)
3) " Ushr" (Pajak Dagang atau Bea Cukai). "Ushr" (sepersepuluh) memiliki dua arti di antara para ahli fiqh. Pertama, air hujan  digunakan  untuk  menyiram  sepersepuluh  dari  tanah  pertanian.  Kedua, sepersepuluh  dari tanah  pertanian yang diambil oleh pedagang non muslim yang masuk  wilayah  Islam  dengan  membawa  barang  dagangan.  Oleh  karena  itu, kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea cukai  yang berlaku saat  ini. Dari segi  struktur  pemerintahan,  sistem  perpajakan  Indonesia  berdasarkan  Islam. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang sepenuhnya Islam, tetapi negara yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki beragam aliran agama. Berikut ini adalah ciri-ciri pajak (dharibah) sebagaimana didefinisikan oleh syariat:
a) Pajak dharibah hanya  dapat  dipungut  ketika  mal  tidak  memiliki  aset  atau kurang,  dan  hanya  bersifat  sementara.  Kewajiban  pajak  dapat  dikurangkan setelah baitul mal dipenuhi kembali.
b) Pajak (dharibah) hanya  dapat  dipungut  untuk  pembiayaan  yang  merupakan kewajiban  bagi  umat  Islam  dan  terbatas  pada  jumlah  yang  diperlukan  untuk pembiayaan  wajib,  tidak  lebih.  Muslim  adalah  satu-satunya  orang  yang membayar pajak (dharibah), bukan non-Muslim.
4) Muslim kaya adalah satu-satunya yang membayar pajak, dan tidak ada orang lain.
5) Jumlah  pajak  yang  dipungut  hanya  sesuai  dengan  jumlah  pembiayaan  yang diperlukan.
6) Ketika pajak tidak lagi diperlukan, mereka dapat dihapus. Kerangka  hukum  bagi  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  tidak  menerapkan aturan  perpajakan  berbasis  syariah  secara  selektif  di  Indonesia  telah  diterbitkan untuk  konteks  Indonesia  sebagai  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.25  Tahun  2009, dengan judul Pajak Penghasilan (PPH) untuk sektor berdasarkan
bisnis.syariah.Jadi  mulai  tahun  ini,  gaji  yang  didapat  dari  organisasi  berbasis syariah dan pertukaran oleh individu dan warga perusahaan akan tergantung pada PP.
Pajak  sebagai  Tanggung  Jawab  Perorangan  dan  Sosial  dalam  Islam,  selain zakat,  ada  cara  lain  untuk  mendapatkan/mengumpulkan  dana  untuk  kepentingan perjuangan,  termasuk  pajak.  Konsep  fisabililah  telah  diperluas  oleh  beberapa akademisi  untuk  mencakup  kebutuhan  kemaslahatan  umum.  Oleh  karena  itu, suatu  negara  dibenarkan  menentang  perpajakan  selama  itu  membutuhkan  dana untuk kepentingannya sendiri.
Sebagai  akibat  dari  hak  perlindungan  yang  diperolehnya  dari  pemerintah, termasuk  kewajiban  untuk  patuh  dan  membantu  negara  dalam  menjalankan pemerintahan,  negara  membayar  pajak.  Alkitab  menguraikan  tanggung  jawab warga negara terhadap pemerintah: Q.S . QS. An-Nisa': 59
Dari  ayat  tersebut  jelas  bahwa  manusia  dalam  menjalankan  kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara wajib mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri di  antara kamu,  selama tidak bertentangan  dengan ajaran Allah dan Rasul- Nya. Isu ekonomi saat ini berasal dari distribusi kekayaan—dalam bentuk barang dan  jasa—kepada  individu-individu  yang  berbeda;  akibatnya,  masalah  ekonomi sebenarnya  berasal  dari  distribusi  kekayaan  bukan  dari  perluasan  produksi. Karena  Allah  memiliki  semua  kekayaan  dan  hanya  manusia  yang  memiliki wewenang  untuk  mengelolanya,  Islam  memiliki  ketentuan  tentang  hak kepemilikan.  Oleh  karena  itu,  Islam  membedakan  tiga  jenis  kepemilikan— kepemilikan  individu,  kepemilikan  publik,  dan  kepemilikan  negara—untuk memastikan  distribusi  kekayaan  yang  adil.  Semua  ini  dimungkinkan  jika  setiap orang  berusaha  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  kebutuhan  hidup mereka. kebutuhan tanggungan mereka, seperti anak-anak dan ahli warisnya, yang tidak  mampu  bekerja.  Namun,  jika  tidak  memiliki  wali  atau  hadir  tetapi  tidak mampu  menghidupi  diri  sendiri, Baytul  Mal —perbendaharaan  negara—wajib memenuhi setiap kebutuhan pokok. membutuhkan.
Menyadari  bahwa  seorang  penguasa  memiliki  kewajiban  berkelanjutan terhadap  keberadaan  rakyat,  baik  dari  segi  materi  dan  kesejahteraan  spiritual, Masalah  pembiayaan  membutuhkan  perhatian  yang  signifikan  untuk  mencapai tujuan  ini.  Suatu  negara  harus  memiliki  pendapatan  dalam  anggarannya  untuk memastikan  bahwa  dana  yang  didistribusikan  kepada  warganya  tidak  habis,  dan negara  harus  memberlakukan  undang-undang  untuk  memastikan  bahwa  setiap warga  negara  menerima  bagian  yang  adil  dari  sumber  daya.  Semua  pos  di  sisi pengeluaran  membutuhkan  dana  untuk  memenuhi  seluruh  anggaran  pengeluaran yang  dialokasikan  untuk  rakyat.  Di  dunia  sekarang  ini,  hampir  setiap  negara memberlakukan  undang-undang  perpajakan  untuk  menutupi  pengeluaran  publik; pada  kenyataannya,  pajak  adalah  satu-satunya  cara  pemerintah  mengumpulkan uang  untuk  membayar  operasi  mereka.  Pajak  adalah  faktor  utama  dalam kemampuan  suatu  negara  untuk  mempertahankan  pemerintahnya  karena,  tanpa penerimaan pajak, tidak akan ada aktivitas pemerintah.

## 5. Hasil Kegiatan Pelatihan
Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  memberikan  wawasan  kepada  Siswa/siswi Madhrasah  Aliyah  Negri  satu  Ogan  Ilir  .  Hasil  yang  ingin  dicapai  dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1) Mengenalkan kepada para siswa tentang pajak .
2) Promosi Pengenalan Stebis IGM.
3) Para peserta Sosialisasi tanya jawab dan diskusi tentang pajak.

## Simpulan
Hasil sosialisasi di atas menghasilkan pemahaman bahwa pajak dalam bahasa Arab  disebut Dharibah  y ang  berarti  mewajibkan,  menentukan,  menentukan, memukul,  menjelaskan  atau  membebankan,  dan  lain-lain.  Bentuk  kata  kerja dharaba  dalam  Al-Qur'an  adalah  fi'il;  bentuk  kata  bendanya  adalah  dharribah, yang dapat berarti beban. Dalam Islam pajak ada tiga yaitu Jizyah (pajak kepala), Kharaj (Pajak  Tanah),  " Ushr" (Pajak  Dagang  atau  Bea  Cukai).  Pajak  sangat penting  bagi  pembangunan  bangsa  dan  negara,  khususnya  di  Indonesia.  Dengan demikian,  peserta  memahami  dengan  baik  arti  penting  pajak  bagi  berbagai kebutuhan.

## Daftar Pustaka
Fatarib,  Husnul  dan  Rizmaharani,  A.  (2019).  Pajak  Dalam  Persepektif  Hukum
Ekonomi Syariah. Istinbath : Jurnal Hukum , 15 (2), 337. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265
Fatimah.  (2020).  No  Title. Sejarah  Direktorat  Jenderal  Pajak .  Retrieved  from https://www.pajakku.com/read/601130495bddc138006e301b/Sejarah- Direktorat-Jenderal-Pajak
Gusfahmi. (2007). Pajak menurut syariah . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Marihot  Pahala  Siahaan.  (2009). Pajak bumi dan bangunan di  Indonesia : Teori
dan praktik . Yogyakarta: Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
Nagoro,  M.  W.  (2018). Sejarah  Perpajakan  di  Indonesia  Bagian  Pertama . Retrieved from https://www.pajak.go.id/artikel/menengok-sejarah-
perpajakan-di-indonesia-bagian-pertama
Pudyatmoko .Y. Sri. (2006). Pengantar Hukum Pajak (3rd ed.). Yogyakarta.
Rahman,  M.  F.  (2015).  Sumber-sumber  Pendapatan  dan  Pengeluaran  Negara
Islam. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics , 5 (2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567
Sony  Agustinus,  I.  K.  (2009). Panduan  praktis  perpajakan .  Yogyakarta:  ANDI, 2009.
Sriwahyuni,  E.  (2014).  Peran  dan  Fungsi  Pajak  Menurut  Islam. Mizani  Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan , 1 no 2 .
Waluyo.  (2004). Perpajakan  Indonesia :  pembahasan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  dan  aturan  pelaksanaan  perpajakan terbaru . Jakarta: Jakarta : Salemba Empat, 2004.