DOI https://doi.org/10.30762/empirisma Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam ISSN: (P-ISSN: 1829-9563, E-ISSN: 2503-1694)
Vol 33, No 2 (2024); pp. 345 – 364

## Eksploitasi  Anak  Penghibur  Jalanan  di  Medan:  Analisis  Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014
*1 Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia *corresponding author syarifharahap95@gmail.com
Submitted: 20 Maret 2024 Revised: 19 April 2023 Accepted: 11 Juli 2024 Published: 18 Juli 2024

## Abstract
This research  examines  the  phenomenon of  the  exploitation  of  child street  entertainers  in Medan through the perspectives of Islamic Law and Law No. 35/2014 on Child Protection. Children are often trapped in situations that force them to work as street entertainers, facing serious physical and psychological risks. The main objective of this research is to identify the factors that cause children to work as street clowns and silver men, and to analyze the views of  Islamic  Law  and  national  law  on  this  phenomenon.  The  research  methodology  used  is empirical legal research with field studies, collecting data through documentation, observation, and interviews. The main findings of the research show that economic, social, and cultural factors  play  significant  roles  in  encouraging  children  to  work  on  the  streets.  From  the perspective of Islamic Law, the exploitation of child labor is prohibited, and perpetrators may be subject to ta'zir punishment. Meanwhile, according to Law No. 35/2014, the exploitation of child labor is a criminal offense with a maximum penalty of 10 years' imprisonment and a maximum  fine  of  Rp200,000,000.  Despite  a  strong  legal  foundation,  challenges  in implementation  and  oversight  remain  significant.  This  research  recommends  increased collaboration  between  government  agencies,  communities,  and  non-governmental organizations to strengthen child protection and ensure their rights are optimally fulfilled.
Keywords: Child Exploitation, Street Performers, Islamic Law, Child Protection Law.
How to cite : Harahap, S. H. A. R. D. . (2024). Eksplotasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan
Kebudayaan Islam , 33 (2), 345 – 364. https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2483
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Fenomena eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan di kota Medan merupakan isu  sosial  yang  kompleks  dan  memprihatinkan.  Anak-anak  ini  seringkali  ditemukan bekerja sebagai badut jalanan, manusia silver, dan bentuk penghibur lainnya. Mereka menghadapi  berbagai  risiko  fisik  dan  psikologis  yang  serius,  termasuk  kekerasan, pelecehan,  dan  kondisi  kerja  yang  berbahaya.  Situasi  ini  tidak  hanya  mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, tetapi juga menghambat perkembangan dan pendidikan  mereka. 1 Untuk  dapat  merealisasikan  perlindungan  terhadap  anak merupakan  cara  untuk  menjaga  hak-haknya.  Setiap  individu,  mulai  dari  negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga mempunyai tanggung jawab dalam melindungi dan memberikan jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak anak.
Namun,  seiring  perkembangan  zaman,  perlindungan  bagi  anak  masih  belum optimal dan cenderung tidak maksimal dilakukan. Hal ini tercermin dari banyaknya anak  yang  masih  belum  mendapatkan  perlindungan  sehingga  dieksploitasi  oleh sekitarnya. Dewasa ini, banyak ditemukan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak, salah satunya adalah memperkerjakan anak guna tujuan komersial yang dipengaruhi oleh  berbagai  faktor,  salah  satunya  ekonomi.  Mengacu  pada  data  dari  Badan  Pusat Statistik, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,01 juta orang pada tahun 2022, menurun  3,8%  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  mencapai  1,05  juta  orang. Meskipun  mengalami  penurunan,  angka  pekerja  anak  di  Indonesia  masih  terbilang tinggi. 2
Eksploitasi anak dapat berupa berbagai bentuk pekerjaan yang memanfaatkan tenaga anak di bawah umur, seringkali tanpa memperhatikan dampak negatif terhadap perkembangan fisik dan psikologis mereka. Dalam konteks penelitian ini, kita fokus pada anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan, khususnya badut jalanan dan manusia  silver,  yang  merupakan  fenomena  umum  di  kota-kota  besar,  termasuk Medan. 3 Anak-anak  yang  mengenakan  kostum  badut  menari  di  jalan  atau  tempat
1 Rosmi  Darmi,  “Implementation  of  Children  Rights  Convention  Related  to  Children  Protection Against The Law,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 4 (2017).
2 Verawaty  Kojungan,  “Tinj auan  Yuridis  Tentang  Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Atas  Harta  Perkawinan Dalam Perkara Perceraian,” Legal Opinion 3, No. 4 (2015). 3 Hilmar Kallweit, “Prospekt,” In Kulturelle Konfigurationen , 2019, Https://Doi.Org/10.30965/9783846757970_002.
umum mengikuti irama musik dari speaker yang mereka bawa. Profesi ini dilakukan oleh  berbagai  usia,  termasuk  anak-anak.  Manusia  silver  adalah  anak-anak  yang mengecat  seluruh  tubuh mereka  dengan warna silver  dan  melakukan  atraksi  seperti robot yang berjalan, kemudian meminta uang dari pengendara yang lewat. Aktivitas ini juga  dilakukan  oleh  anak-anak,  selain  orang  dewasa.  Pekerjaan  ini  berisiko  tinggi terhadap kesehatan fisik dan keselamatan anak-anak. 4 Mereka terpapar polusi jalanan, risiko kecelakaan, dan dampak buruk dari penggunaan cat berbahaya. Selain itu, anak- anak  yang  bekerja  sebagai  penghibur  jalanan kehilangan  waktu  bermain  dan  belajar yang penting untuk perkembangan mental mereka. Menurut hukum positif dan ajaran Islam,  eksploitasi  anak  dalam  bentuk  ini  melanggar  hak-hak  dasar  anak.  Dalam perspektif  Islam,  anak  adalah  amanah  dari  Allah  SWT  yang  harus  dilindungi  dan diberikan hak-haknya. 5
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan  segala  pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan  dan  keselamatannya.  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  mengeluarkan  fatwa  yang  mengharamkan  keberadaan manusia silver karena dianggap sebagai bentuk mengemis dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, termasuk mempermalukan diri sendiri dan meresahkan masyarakat. 6 Sesuai dengan metadata SDGs Global, anak usia 5-11 tahun dapat bekerja minimal 1 jam per minggu, anak usia 12-14 tahun sekitar 14 jam per minggu, dan anak usia 15-17 tahun  sekitar  43  jam  per  minggu. 7 Namun,  eksploitasi  terjadi  ketika  anak-anak diperintahkan untuk bekerja demi penghasilan tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan  dan  tanpa  mempertimbangkan  dampak  negatif  pada  perkembangan mereka. Eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan, seperti badut jalanan dan manusia silver, adalah bentuk pekerjaan yang tidak mendidik dan berbahaya bagi anak-anak. Ini melanggar  hak-hak  anak  dan  bertentangan  dengan  hukum  positif  dan  ajaran  Islam.
4 Syarifuddin,  “Upaya  Preventif  Dan  Represif  Tindak  Pi dana  Diskriminasi  Anak  Yang  Dilakukan Orangtua,” Universitas Islam Sumatera Utara 1, No. 2 (2020).
5 Ahmad Hamdani, Eksploitas i Perempuan Di Media Massa Perspektif Al Qur’an , Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak , vol. Vol. 12, 2017.
6 Salis Irvan Fuadi, Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Keluarga , Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2013.
7 Bahrudin Hasan, “Gender Dan Ketidak Adilan,” JURNAL SIGNAL 7, no. 1 (2019).
Penelitian ini penting untuk memahami dampak negatif dari fenomena ini dan mencari solusi untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi yang merugikan. 8
Manusia silver termasuk dalam atraksi seni yang dilakukan dengan bermain peran dengan ketentuan mengecat seluruh tubuh dengan warna silver. Sama halnya dengan badut  jalanan,  mulai  dari  orang  dewasa  sampai  anak-anak  melakoni  pekerjaan  ini. Dalam melakukan aksinya, manusia silver biasanya terdiri atas beberapa orang, mereka melakukan  atraksi  seperti  robot  yang  sedang  berjalan. 9 Ketika  melakukan  aksinya, biasanya  mereka  akan  menghampiri  para  pengendara  dengan  menyodorkan  sebuah kardus  guna    meminta  beberapa  rupiah  dari  para  pengendara.  Setelah  melakukan aksinya,  biasanya  para  manusia  silver  akan  menunduk  seraya  tersenyum  dan mengucapkan terimakasih. 10
Kedua  pekerjaan  di  atas,  merupakan  peninggalan  dari  pandemi  covid-19. Pekerjaan yang cukup mudah menyebabkan pekerjaan tersebut banyak dilakoni oleh masyarakat, tetapi pekerjaan tersebut termasuk dalam pekerjaan yang cukup beresiko. Pekerjaan sebagai badut jalanan dan manusia silver sangat berbahaya bagi kesehatan dan  keselamatan.  Selain  membahayakan  pekerja,  pekerjaan  tersebut  juga membahayakan  para  pengendara  dijalanan  sehingga  mengganggu  ketertiban  dan kenyamanan masyarakat. 11 Pada saat itu, masa kanak-kanak yang semestinya digunakan untuk belajar dan bermain dengan teman sebayanya tidak didapatkan oleh anak-anak yang  bekerja  sebagai  badut  jalanan  dan  manusia  silver.  Anak-anak  tersebut menghabiskan  waktunya  dijalanan  untuk  bekerja  selama  seharian  penuh.  Hal  ini tentunya memberikan dampak yang buruk bagi anak. 12
Penelitian  terdahulu  tentang  eksploitasi  anak  di  Medan  telah  dilakukan  oleh beberapa peneliti dengan berbagai fokus. Penelitian pertama oleh Fitriani (2024) dalam "Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Medan: Perspektif Hukum dan Sosial" memberikan
8 Rakhmawaty  La’lang,  “Ribuan  Anak  Jalanan  Berkeliaran  Di  Jakarta  |  Republika  Online,”  Koran Republika, 2016.
9 Dr Hermayawati MPd, “Pandangan Anak Dan Masa Depan Bangsa,” KR Online, 2011.
10 Lismaida and Ida  Keumala Jempa, “ Tindak Pidana  Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai  Pengemis (  Suatu  Penelitian  Di  Kota  Banda  Aceh  ),” Junral  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Pidana 1, no. 1 (2017).
11 Robe rto  Carlos  Aritonang  et  al.,  “ Peran  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Eksploitasi  Anak  Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan ,” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5, no. 1 (2023), https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2815.
12 Robby Alfikri, “Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan ‘Manusia Silver’ Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2021.
gambaran  komprehensif  tentang  kondisi  anak  jalanan  di  Medan,  termasuk  faktor- faktor yang mendorong anak-anak ke jalanan dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Penelitian  ini  juga  menyoroti  aspek  hukum  dan  sosial  dari  eksploitasi  anak  jalanan. Namun,  kelemahan  penelitian  ini  adalah  kurang  mendalam  dalam  membahas perspektif hukum Islam dan tidak secara spesifik menyoroti peran anak-anak sebagai penghibur jalanan seperti badut dan manusia silver. Penelitian Anda lebih fokus pada perbandingan  hukum  Islam  dan  UU  No.  35  Tahun  2014  terkait  eksploitasi  anak sebagai penghibur jalanan, sementara penelitian Fitriani lebih umum dalam membahas eksploitasi anak jalanan tanpa fokus khusus pada jenis pekerjaan tertentu. 13
Penelitian  kedua  oleh  Ahmad  Saifuddin  (2019)  dalam  "Hak-Hak  Anak  dalam Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  di  Indonesia"  secara  rinci membahas  hak-hak  anak  menurut  hukum  Islam  dan  UU  Perlindungan  Anak  di Indonesia. Penulis juga memberikan analisis perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut. Namun, kelemahan penelitian ini adalah fokusnya yang lebih kepada hak-hak anak secara umum tanpa memperhatikan konteks eksploitasi anak di jalanan atau jenis pekerjaan tertentu. Penelitian Anda berfokus pada eksploitasi anak sebagai penghibur jalanan,  memberikan  konteks  spesifik  yang  tidak  dibahas  dalam  penelitian  Ahmad Saifuddin. 14
Penelitian ketiga oleh Rina Marlina (2021) dalam "Dampak Psikologis dan Sosial dari Eksploitasi Anak sebagai Badut Jalanan di Medan" secara spesifik meneliti dampak psikologis dan sosial pada anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan. Penelitian ini menyediakan  data  empiris  yang  kuat  tentang  pengalaman  dan  kondisi  anak-anak tersebut. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak membahas aspek hukum baik dari perspektif hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak. Fokus utamanya adalah pada  dampak  psikologis  dan  sosial.  Penelitian  Anda  mencakup  analisis  hukum  dari perspektif  hukum  Islam  dan  UU  No.  35  Tahun  2014,  sementara  penelitian  Rina Marlina lebih terfokus pada dampak psikologis dan sosial. 15
13 Fitriani and Ade Yuliany Siahaan, “ Tindak Pidana Penelantaraan Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam ,” Grondwet 3, no. 1 (2024), https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.33.
14 Sukmaw ati Sukmawati, “ Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene ,” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2022), https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160.
15 Randi Nevins Stanulis et al., “Korelasi Sederhana 10/13/2008 1,” Early Childhood Education Journal 1, no. 1 (2007).
Dalam kandungan al- Qur’an turut memuat hal ya ng terkait dengan peran dan komitmen  orang  tua  dalam  memberikan  jaminan  dalam  melindungi  anaknya.    Al- Qur’an  juga  mendeskripsikan  hak -hak  anak.  Berkaitan  dengan  perlindungan,  telah diuraikan  dalam  al- Qur’an  mengenai  hak -hak  dasar  seseorang  yang  orang  lain  tidak dapat  menekan  ataupun  membatasi  hal  tersebut. 16 Dalam  Islam,  kedudukan  anak sangatlah  spesial.  Anak  ialah  titipan  Allah  Swt.,  kepada  umatnya  yang  kelak  akan menjadikan dunia semakin makmur dan membawa keberkahan.  Sehingga hak seorang anak harus dilindungi sebagai akibat dari titipan yang diberikan oleh Allah Swt., kepada umatnya. 17
Tindakan  eksploitasi  dapat  dlihat  dari  perspektif  hukum  positif  dan  hukum Islam  sehingga  mendapat  gambaran  lebih  baik  mengenai  sistem  hukum  itu  sendiri. Terlebih  lagi  eksploitasi  anak  yang  dilakukan  dengan  memperkerjakan  anak  sebagai penghibur jalanan yakni badut jalanan dan manusia silver yang memberikan dampak negatif bagi anak dan masyarakat sekitar. Selain itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) turut  mengeluarkan  fatwa  yang  mengharamkan  keberadaan  manusia  silver. 18 MUI mengatakan  bahwa  pekerjaan  manusia silver  termasuk  pekerjaan  yang  bertentangan dengan  agama  Islam.  Hal  ini  dikarenakan  aktivitas  tersebut  membuat  mengemis sebagai  sebuah  profesi,  mempertontonkan  aurat,  menimbulkan  ketidaknyamanan dalam  masyarakat,  juga  sebagai  bentuk  menyiksa  diri  sendiri  dengan  melumuri  cat keseluruh tubuh. 19

## METODE
Penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian hukum  yang  meneliti  berbagai  prospek  di  luar  dirinya  (yuridis),  termasuk  persoalan sosial di lapangan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum individu serta pranata sosial dan pranata hukum. Pendekatan empiris dalam penelitian ini diterapkan dengan
16 Satrio Ageng Rihardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak -Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual,” Literasi Hukum 2, no. 1 (2018).
17 Rut Setialinsi, “Kebijakan Non Penal Eksploitasi Anak Dija (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan),” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora 2, no. 1 (2023).
18 Auriel Karina Siti Zutema and Nunung Nurwati, “Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi  Manusia  Dengan  Tingkat  Kematian  Anak,” Focus :  Jurnal  Pekerjaan  Sosial 3,  no.  2  (2021), https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386.
19 Ardi Yushly Laksana And Herman Felani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur,” Unira Law Jurnal 1, No. 1 (2022).
mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian, yaitu anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan, termasuk badut jalanan dan manusia silver, serta orang tua, pihak berwenang, dan  masyarakat  sekitar  yang  terlibat  atau  terkena  dampak  fenomena  ini. 20 Prosedur pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan, orang tua mereka, pihak berwenang (seperti  polisi  dan  dinas  sosial),  serta  anggota  masyarakat  yang  berinteraksi  dengan anak-anak ini. Total subjek penelitian berjumlah sekitar 30 orang, termasuk 10 anak- anak penghibur jalanan, 10 orang tua, dan 10 pihak berwenang/anggota masyarakat.
Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman yang mendalam tentang pekerjaan anak-anak sebagai penghibur jalanan. Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  langsung  aktivitas  anak-anak  sebagai penghibur jalanan di berbagai lokasi di Kota Medan, dengan durasi selama satu bulan dan frekuensi pengamatan dua kali seminggu.
Sumber  data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  buku- buku tentang hukum perlindungan anak, hukum Islam, dan fenomena anak jalanan; artikel dari jurnal ilmiah yang membahas topik serupa, seperti eksploitasi anak, hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam, dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia; serta  dokumen  hukum  seperti  Al- Qur’an,  Hadis,  UU  No.  35  tahun  2014  tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dokumen kebijakan lainnya yang relevan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  Data  dari  wawancara  dan  observasi  diorganisir  dan  dikategorikan berdasarkan  tema-tema  yang  muncul  selama  pengumpulan  data.  Data  kualitatif dianalisis  dengan  bantuan  software  analisis  data  kualitatif  seperti  NVivo  untuk mempermudah  pengorganisasian,  pengkodean,  dan  analisis  data.  Triangulasi  data dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan  dokumen)  untuk  memastikan  validitas  dan  reliabilitas  analisis.  Data  yang  telah terorganisir  kemudian  dianalisis  dan  diinterpretasikan  untuk  menggambarkan  dan memberikan penjelasan mendalam terkait situasi dan kondisi anak-anak yang bekerja
20 Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM 16, no. 02 (2023), https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.
sebagai penghibur jalanan, serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014.

## PEMBAHASAN

## Gambaran Umum dan Data Ekesploitasi Anak di Kota Medan
Penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  hukum  empiris  yang  meneliti berbagai prospek di luar dirinya (yuridis), yakni persoalan sosial di lapangan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum individu serta pranata sosial dan pranata hukum. Eksploitasi anak di Kota Medan sangat mengkhawatirkan, terutama dengan banyaknya anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan seperti badut jalanan dan manusia silver. Kota Medan, sebagai salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara, menjadi  pintu  gerbang  kegiatan  ekonomi  domestik  dan  mancanegara  melalui  Selat Malaka. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, daerah kaya sumber daya alam, turut mempengaruhi perekonomian Kota Medan. 21 Beberapa sungai yang mengaliri Kota Medan termasuk Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing,  Sungai  Putih,  Sungai  Babura,  Sungai  Deli,  Sungai  Sulang-Saling,  Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Kota ini memiliki iklim tropis dengan suhu minimum 21°C dan maksimum 36°C, kelembaban udara rata-rata 82%, kecepatan angin rata-rata 1.16 m/detik, dan rata-rata total laju penguapan sebesar 117,5 mm. Kecamatan Medan Labuhan adalah yang paling luas dengan area sebesar 36.67 km².
Eksploitasi  anak  di  Kota  Medan,  terutama  sebagai  penghibur  jalanan,  adalah fenomena  yang  memerlukan  perhatian  serius.  Anak-anak  yang  seharusnya menghabiskan  waktu  mereka  untuk  belajar  dan  bermain  justru  dihadapkan  pada kondisi kerja yang berisiko tinggi. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran  yang  jelas  dan  komprehensif  mengenai  kondisi  ini,  serta  untuk  menilai relevansi dan efektivitas hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak di Kota Medan. 22 Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini  melibatkan  pengumpulan  data  langsung  dari  lapangan  melalui  wawancara  dan
21 Hadi Machmud, Nur Alim, and Rasmi Rasmi, “ Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari),” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 1 (2020), https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1856.
22 Mahmud Ikhwanudin, “Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Syntax  Idea 5,  no.  10  (2023),  https://doi.org/10.46799/syntax- idea.v5i10.2756.
observasi,  serta  analisis  data  yang  komprehensif  untuk  menggambarkan  situasi  dan kondisi anak-anak yang bekerja sebagai penghibur jalanan. Data primer diperoleh dari wawancara  dengan  anak-anak  penghibur  jalanan,  orang  tua,  pihak  berwenang,  dan masyarakat  sekitar,  sementara  data  sekunder  mencakup  buku,  jurnal  ilmiah,  dan dokumen  hukum  yang  relevan.  Analisis  deskriptif  kualitatif  digunakan  untuk menginterpretasikan data, memastikan validitas dan reliabilitas dengan triangulasi data, dan  memberikan  penjelasan  mendalam  mengenai  dampak  eksploitasi  anak  di  Kota Medan. 23

## Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pekerja Anak Sebagai Penghibur Jalanan di Kota Medan
Pembahasan  mengenai  pekerja  anak  di  bawah  umur  menunjukkan  adanya peningkatan sejak pandemi Covid-19, khususnya di Kota Medan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja anak mengalami peningkatan signifikan. Data  dari  UNICEF  tahun  2022  juga  menunjukkan  bahwa  74%  pekerja  anak  di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk memperkuat klaim ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah. 24
Pertama,  faktor  ekonomi  merupakan  penyebab  utama  terjadinya  eksploitasi pekerja anak di bawah umur. Menurut data BPS,  jumlah penduduk  miskin di Kota Medan  pada  tahun  2022  mencapai  187,74  ribu  jiwa,  meskipun  ada  penurunan  dari tahun  sebelumnya,  jumlah  ini  masih  tergolong  tinggi.  Kemiskinan  ini  memaksa keluarga  miskin  untuk  menyuruh  anak-anak  mereka  bekerja  demi  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam wawancara dengan beberapa anak jalanan, mereka mengaku bekerja untuk  perekonomian keluarga mereka. Hal ini sejalan dengan temuan
23 Siti  Nurhayati,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Perdagangan  Anak  (Human Trafficking),” Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak 6, no. 1 (2015).
24 Salha Marasaoly, Faissal Malik, and Sophian Y Selajar, “ Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak  Anak  Melalui  Pencegahan  Perkawinan  Usia  Dini  Pada  Kalangan  Pelajar  Di  Kota  Tidore Kepulauan ,” J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 8 (2022), https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i8.970.
UNICEF yang menunjukkan bahwa 74% pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. 25
Kedua, faktor lingkungan: lingkungan juga menjadi faktor pendukung terjadinya eksploitasi  pekerja  anak.  Wawancara  dengan  anak  bernama  Andika,  misalnya, menunjukkan  bahwa  ia  bekerja  sebagai  manusia  silver  karena  pengaruh  teman- temannya, bukan karena disuruh oleh orang tua. Andika bekerja setelah pulang sekolah untuk  mendapatkan  uang  jajan  dan  bermain  di  warnet.  Faktor  lingkungan  ini menciptakan kondisi di mana anak-anak merasa bahwa bekerja adalah hal yang lazim dan diterima oleh masyarakat sekitar. 26
Ketiga, faktor kurangnya keahlian: Anak-anak dari keluarga miskin sering kali tidak memiliki keahlian khusus yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang  layak.  Kurangnya  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  berkualitas  dan rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya  pendidikan  membuat  anak-anak  ini  terpaksa bekerja di sektor informal. Dalam wawancara dengan beberapa anak jalanan, mereka mengaku tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga mereka terpaksa bekerja sebagai penghibur jalanan. 27
Keempat,  faktor  sosial  budaya:  Budaya  dan  tradisi  juga  berperan  dalam mendorong terjadinya pekerja anak. Di beberapa keluarga, orang tua percaya bahwa dengan bekerja, anak-anak akan mendapatkan pendidikan terbaik dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan. Misalnya, wawancara dengan Bu Nani, seorang orang tua pekerja anak, menunjukkan bahwa ia memerintahkan anaknya bekerja agar dapat bersosialisasi  dan  tidak  perlu  memberikan  uang  jajan.  Namun,  tindakan  ini  dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama jika mereka bekerja di jalanan. 28
25 Darmi, “Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Agains t The Law.”
26 Nurbaya,  Jafar  Nurhaedar,  and  Asrina  Andi,  “Gambaran  Pengetahuan  Tentang  Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Remaja Awal Di SD Islam Terpadu Nurul Fikri Mak assar,” Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2 (2019).
27 Yuniastuti, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak,” Jurnal Ilmiah Hukum 11, no. 1 (2017).
28 Mo chammad  Abizar  Yusro,  Muhammad  Irfan  Hilmy,  and  Rama  Halim  Nur  Azmi,  “Restorasi Kelembagaan Melalui Integrated Society Institution System Sebagai Upaya Menuju Kota Ramah HAM Di Kota Malang,” Jurist-Diction 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17634.
Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan 30 responden yang  terdiri  dari  anak-anak  yang  bekerja,  orang  tua,  pekerja  sosial,  dan  pejabat pemerintah.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  faktor  ekonomi,  lingkungan, kurangnya  keahlian,  dan  sosial  budaya  merupakan  faktor  utama  yang  mendorong terjadinya pekerja anak di Kota Medan. Dengan adanya penjelasan rinci mengenai siapa yang diwawancarai dan temuan dari wawancara tersebut, klaim tentang peningkatan pekerja anak selama pandemi menjadi lebih valid dan terpercaya. 29

## Pekerja Anak Sebagai Penghibur Jalanan Dalam Perspektif Hukum Islam
Eksploitasi  pekerja  anak  di  bawah  umur  di  Kota  Medan  menunjukkan peningkatan  signifikan  sejak  pandemi  Covid-19.  Data  UNICEF  pada  tahun  2022 mengungkapkan  bahwa  74%  pekerja  anak  di  Indonesia  disebabkan  oleh  faktor ekonomi.  Untuk  memahami  hubungan  hukum  Islam  dengan  isu  ini,  penting  untuk mendalami  definisi  anak,  perlindungan  anak  dalam  Islam,  serta  penerapan  hukum Islam dalam kasus eksploitasi anak. 30
Dalam Islam, seseorang dianggap sebagai anak sejak berada dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Ulama berbeda pendapat mengenai awal masa kanak-kanak dalam  kandungan;  ada  yang  mengatakan  dimulai  sejak  sperma  bertemu  sel  telur, sementara yang lain berpendapat masa kanak-kanak dimulai ketika jiwa ditiupkan ke dalam  janin  berusia  120  hari  atau  4  bulan.  Anak  yang  belum  mencapai  akil  baligh dianggap  di  bawah  umur  dan  belum  memiliki  tanggung  jawab  penuh  atas perbuatannya.  Akil  baligh  ditandai  dengan  tanda-tanda  biologis  dan  kedewasaan mental, memungkinkan anak untuk menanggung kewajiban penuh dan memiliki hak sempurna dalam hukum. Namun, anak yang belum mencapai akil baligh tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali. 31
29 Hilda Novyana and Bambang Waluyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan  Anak  Di  Bawah  Umur  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Procceding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society , 2020.
30 Ni  Made  Darmakanti,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “ Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja ,” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 2 (2022), https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446.
31 Tri  Rizky  Analiya  and  Ridwan  Arifin,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam  Kasus  Bullying Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia,” Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes 3, no. 1 (2022).
Hukum  Islam  menekankan  pentingnya  perlindungan  anak.  Orang  tua  wajib menjaga  dan  memelihara  anak  dengan  baik,  sebagaimana  tercantum  dalam  QS.  Al- An’am (6):151 yang melarang pembunuhan anak -anak karena alasan ekonomi. Ayat- ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat, sebuah ajaran suci dari wahyu Ilahi. Dalam  pandangan  hukum  Islam,  eksploitasi  anak  di  bawah  umur  dilarang  karena membahayakan  jiwa  dan  kesejahteraan  anak.  Anak  harus  mendapatkan  pendidikan yang baik dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks eksploitasi pekerja anak di Kota  Medan,  hukum  Islam  dapat  diterapkan  untuk  melindungi  hak-hak  anak. Eksploitasi anak dapat dikenakan sanksi pidana dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori  jarimah  ta’zir,  di  mana  jenis  dan  berat  sanksi  ditentukan  oleh  hakim  atau penguasa setempat berdasarkan pertimbangan kasus dan pelakunya. 32
Penelitian  ini  mencakup  wawancara  dengan  berbagai  pihak  seperti  anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah di Kota Medan. Faktor yang menyebabkan eksploitasi pekerja anak di antaranya adalah ekonomi, lingkungan, kurangnya keahlian, dan sosial budaya. Banyak anak bekerja sebagai penghibur jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Lingkungan tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya juga mendorong anak-anak bekerja di jalanan. Anak-anak dari keluarga miskin  sering  tidak  memiliki  keterampilan  khusus  dan  terpaksa  bekerja  di  sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk. Budaya dan tradisi keluarga serta masyarakat yang menganggap pekerjaan anak sebagai hal wajar juga mendorong eksploitasi pekerja anak. 33
Hukum Islam mengajarkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi  dan  kekerasan.  Prinsip  mashlahah  mursalah  (kemaslahatan  umum) mengharuskan  bahwa  anak-anak  mendapatkan  perlindungan  dan  pendidikan  yang baik, bukan dipaksa untuk bekerja. Dalam kasus eksploitasi anak, sanksi jarimah ta’zir dapat diterapkan untuk menghukum pelaku eksploitasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sanksi ini tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis,
32 Novita Novita, Endas Trisniwati, and Yeyet Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak,” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2022),
https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.303.
33 Andik Prasetyo, “ Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana ,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020), https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
sehingga  hakim  atau  penguasa  setempat  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan hukuman yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi kasus. 34
Eksploitasi  pekerja  anak  di  bawah  umur  di  Kota  Medan  merupakan  masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hukum Islam menawarkan landasan kuat  untuk  melindungi  hak-hak  anak  dan  mencegah  eksploitasi.  Melalui  penerapan sanksi jarimah ta’zir dan pengawasan ketat, diharapkan perlindungan anak dapat lebih ditingkatkan  dan  kasus  eksploitasi  anak  dapat  diminimalisir.  Pendekatan  yang  lebih kritis  dan  aplikasi  hukum  Islam  dalam  konteks  aktual  perlu  diterapkan  untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak. 35
Pekerja  Anak  Sebagai  Penghibur  Jalanan  Dalam  Perspektif  UU  NO.  35 TAHUN 2014 Tentang Perlindungan Anak
Isu  pekerja  anak  di  bawah  umur  di  Kota  Medan  menunjukkan  adanya peningkatan signifikan sejak pandemi Covid-19. Data dari UNICEF pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 74% pekerja anak di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk memahami bagaimana hukum Islam berhubungan dengan isu ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai definisi anak, perlindungan anak dalam Islam, serta penerapan hukum Islam dalam kasus eksploitasi anak di bawah umur.
Dalam Islam, seseorang dianggap sebagai anak sejak berada dalam kandungan hingga berumur 18 tahun. Ulama berbeda pendapat mengenai kapan dimulainya masa kanak-kanak dalam kandungan; ada yang mengatakan dimulai sejak sperma bertemu dengan sel telur, sementara yang lain berpendapat masa kanak-kanak dimulai ketika jiwa ditiupkan ke dalam janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Anak yang belum mencapai akil baligh dianggap di bawah umur dan belum memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya.  Akil  baligh  ditandai  dengan  tanda-tanda  biologis  dan  kedewasaan mental, memungkinkan anak untuk menanggung kewajiban penuh dan memiliki hak
34 Junaidi Junaidi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia,” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 8, no. 1 (2021), https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698.
35 Er Tanjung, Lusia Sulastri, and Rabiah Al Adawiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan,” Jurnal  Hukum  Sasana 9,  no.  1  (2023), https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117.
sempurna dalam hukum. Namun, anak yang belum mencapai akil baligh tetap berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali. 36
Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak. Orang tua memiliki kewajiban menjaga dan memelihara anak dengan baik, sebagaimana tercantum dalam QS. Al- An’am (6):151 yang melarang pembunuhan anak -anak karena alasan ekonomi.
Ayat-ayat  Al-Qur'an  dan  hadits  Nabi  Muhammad  SAW  menegaskan  bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab orang tua dan masyarakat, dan ini merupakan ajaran suci yang orisinil dari wahyu Ilahi. Dalam pandangan hukum Islam, eksploitasi anak di bawah umur dilarang karena membahayakan jiwa dan kesejahteraan anak. Anak harus  mendapatkan  pendidikan  yang  baik  dan  perlindungan  dari eksploitasi. Dalam konteks eksploitasi pekerja anak di Kota Medan, hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi  hak-hak  anak.  Eksploitasi  anak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, di mana jenis dan berat sanks i ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat berdasarkan pertimbangan kasus dan pelakunya. 37
Penelitian  ini  mencakup  wawancara  dengan  berbagai  pihak  seperti  anak-anak yang bekerja, orang tua, pekerja sosial, dan pejabat pemerintah di Kota Medan. Faktor yang menyebabkan eksploitasi pekerja anak di antaranya adalah ekonomi, lingkungan, kurangnya keahlian, dan sosial budaya. Banyak anak bekerja sebagai penghibur jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Lingkungan tempat tinggal dan pengaruh teman sebaya juga mendorong anak-anak bekerja di jalanan. Anak-anak dari keluarga miskin  sering  tidak  memiliki  keterampilan  khusus  dan  terpaksa  bekerja  di  sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk. Budaya dan tradisi keluarga serta masyarakat yang menganggap pekerjaan anak sebagai hal wajar juga mendorong eksploitasi pekerja anak.
Hukum Islam mengajarkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi  dan  kekerasan.  Prinsip  mashlahah  mursalah  (kemaslahatan  umum) mengharuskan  bahwa  anak-anak  mendapatkan  perlindungan  dan  pendidikan  yang
36 Anwar Sadat Harahap, Ahmad Laut Hasibuan, and Taufik Siregar, “ Sinkronisasi Materi Perundang- Undangan  Dengan  Materi  Hukum  Islam  Untuk  Mewijudkan  Keadilan  Hukum ,” Mahkamah :  Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 1 (2022), https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10259.
37 Imam Supriyadi, “Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam,” The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139.
baik, bukan dipaksa untuk bekerja. Dalam kasus eksploitasi anak, sanksi jarimah ta’zir dapat diterapkan untuk menghukum pelaku eksploitasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Sanksi ini tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga  hakim  atau  penguasa  setempat  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan hukuman yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi kasus.
Eksploitasi  pekerja  anak  di  bawah  umur  di  Kota  Medan  merupakan  masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hukum Islam menawarkan landasan kuat  untuk  melindungi  hak-hak  anak  dan  mencegah  eksploitasi.  Melalui  penerapan sanksi jarimah ta’zir dan pengawasan ketat, diharapkan perlindungan anak dapat lebih ditingkatkan  dan  kasus  eksploitasi  anak  dapat  diminimalisir.  Pendekatan  yang  lebih kritis  dan  aplikasi  hukum  Islam  dalam  konteks  aktual  perlu  diterapkan  untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak. Implementasi kebijakan yang efektif serta pengawasan yang ketat menjadi kunci dalam mengatasi isu eksploitasi pekerja anak di Kota Medan. 38

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  faktor  penyebab  kompleks pekerja  anak  sebagai  penghibur  jalanan  di  Kota  Medan  disebabkan  oleh  jaringan kompleks faktor ekonomi, lingkungan, keahlian, sosial, dan budaya yang saling terkait. Faktor  ekonomi  memainkan  peran  utama,  dengan  kemiskinan  dan  rendahnya pendapatan  keluarga  mendorong  anak  untuk  bekerja  guna  membantu  memenuhi kebutuhan  dasar.  Faktor  sosial  dan  budaya  turut  berkontribusi  melalui  norma  dan tradisi  yang  memandang  pekerjaan  anak  sebagai  hal  yang  wajar.  Selain  itu,  faktor lingkungan seperti konflik internal atau ketidakmampuan orang tua mengasuh anak secara  optimal  juga  bisa  mendorong  anak  ke  dunia  kerja.  Faktor  pendidikan  yang terbatas menyebabkan kurangnya keahlian, membuat anak putus sekolah dan mencari pekerjaan sebagai alternatif. Oleh karena itu, pekerja anak merupakan cerminan dari
38 Siti Novriannisya and Fadli Andi Natsif, “Tindak Pidana Eksplo itasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut  Hukum  Perlindungan  Anak,” Alauddin  Law  Development  Journal 4,  no.  2  (2022), https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092.
berbagai  permasalahan  sosial  dan  ekonomi  yang  kompleks,  dan  mengatasinya memerlukan pendekatan komprehensif yang mengatasi akar permasalahannya.
Perspektif hukum Islam dalam perspektif hukum Islam, eksploitasi pekerja anak adalah tindakan yang dilarang. Anak adalah amanah dari Allah yang harus dilindungi, memiliki  hak  untuk  memperoleh  pendidikan,  tumbuh  kembang,  dan  perlindungan. Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sanksi bagi  pelaku  eksploitasi  pekerja  anak  dalam  hukum  Islam  adalah  hukum  ta’zir,  yang diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Upaya mengatasi eksploitasi pekerja anak dalam pandangan hukum Islam dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  pendidikan  dan  perlindungan  anak,  meningkatkan akses ke pendidikan bagi anak, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak.
Kerangka  Hukum  Nasional  Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, eksploitasi pekerja anak secara tegas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelaku eksploitasi pekerja anak dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000. UU Perlindungan Anak menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dan hak-hak  anak  atas  pendidikan,  bermain,  dan  tumbuh  kembang  harus  dilindungi. Eksploitasi pekerja anak bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi pelanggaran hak asasi  manusia.  Negara  dan  masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  bersama  untuk mencegah  dan  melindungi  anak  dari  eksploitasi.  Selain  UU  Perlindungan  Anak, Indonesia juga memiliki berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang mendukung  perlindungan  anak  dari  eksploitasi,  seperti  Konvensi  Hak  Anak  PBB. Kerangka  hukum  ini  menjadi  landasan  penting  untuk  terus  menerus  berupaya menghapuskan eksploitasi pekerja anak di Indonesia.

## REFERENSI
Alfikri, Robby. “Kehidupan Sosial Dan Eksploitasi Anak Jalanan ‘Manusia Silver’ Di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta , 2021. Analiya,  Tri  Rizky,  And  Ridwan  Arifin.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  Anak  Di  Indonesia.” Journal  Of  Gender  And  Social  Inclusion  In
Muslim Societes 3, No. 1 (2022).
Aritonang, Roberto Carlos, Kasman Kasman, Syawal Amry Siregar, And Ria Shinta Devi. “Peran Kepolisian Dala m Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5, No. 1 (2023). Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V5i1.2815. Darmi, Rosmi. “Implementation Of Children Rights Convention Rel ated To Children Protection Against The Law.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, No. 4 (2017). Dr Hermayawati Mpd. “Pandangan Anak Dan Masa Depan Bangsa.” Kr Online, 2011. Er Tanjung, Lusia Sulastri, And Rabiah Al Adawiah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” Jurnal Hukum Sasana 9, No. 1 (2023). Https://Doi.Org/10.31599/Sasana.V9i1.2117.
Fitriani,  And  Ade  Yuliany  Siahaan.  “Tindak  Pidan a  Penelantaraan  Rumah  Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dan  Hukum  Islam.” Grondwet 3,  No.  1 (2024). Https://Doi.Org/10.61863/Gr.V3i1.33.
Fuadi, Salis Irvan. Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak (Child Abuse) Dalam Keluarga . Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , 2013. Hamdani, Ahmad. Eksploitasi Perempuan Di Media Massa Perspektif Al Qur’an . Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak . Vol. Vol. 12, 2017. Harahap, Anwar  Sadat,  Ahmad  Laut  Hasibuan,  And  Taufik  Siregar.  “Sinkronisasi Materi  Perundang-Undangan  Dengan  Materi  Hukum  Islam  Untuk Mewijudkan Keadilan Hukum.” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 7, No. 1 (2022). Https://Doi.Org/10.24235/Mahkamah.V7i1.10259. Ikhwanudin,  Mahmud.  “Penerapan  Kesetaraan  Gender  Dalam  Sistem  Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia.” Syntax Idea 5, No. 10 (2023). Https://Doi.Org/10.46799/Syntax-Idea.V5i10.2756.
Jamaa, La. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih.” Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah 13, No. 1 (2013). Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V13i1.952.
Junaidi, Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia.” Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization 8, No. 1 (2021). Https://Doi.Org/10.20961/Jolsic.V8i1.48698. Kallweit, Hilmar. “Prospekt.” In Kulturelle Konfigurationen , 2019.
Https://Doi.Org/10.30965/9783846757970_002.
Kojungan, Verawaty. “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sita Jamin an Atas Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian.” Legal Opinion 3, No. 4 (2015). La’lang,  Rakhmawaty.  “Ribuan  Anak  Jalanan  Berkeliaran  Di  Jakarta  |  Republika Online.” Koran Republika, 2016.
Laksana,  Ardi  Yushly,  And  Herman  Felani.  “Penegakan  Hukum  Terhad ap  Pelaku Eksploitasi Anak Dibawah Umur.” Unira Law Jurnal 1, No. 1 (2022). Lismaida,  And  Ida  Keumala  Jempa.  “Tindak  Pidana  Melakukan  Eksploitasi  Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis ( Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh ).” Junral Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 1, No. 1 (2017). Ni  Made  Darmakanti,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  And  Dewa  Gede  Sudika  Mangku. “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual  Di  Kota  Singaraja.” Jurnal  Komunitas  Yustisia 5,  No.  2  (2022).
Https://Doi.Org/10.23887/Jatayu.V5i2.51446.
Novita, Novita, Endas Trisniwati, And Yeyet Saputra. “Penegakan Hukum Terhadap
Tindak Pidana Eksploitasi Anak.” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 8, No. 2 (2022). Https://Doi.Org/10.52947/Morality.V8i2.303. Novriannisya, Siti, And Fadli Andi Natsif. “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk  Kekerasan  Menurut  Hukum  Perlindungan  Anak.” Alauddin  Law Development Journal 4, No. 2 (2022). Https://Doi.Org/10.24252/Aldev.V4i2.19092. Novyana,  Hilda,  And  Bambang  Waluyo.  “Perlindungan  Hukum  Te rhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.” Procceding:  Call  For  Paper  National  Conference  For  Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society , 2020.
Nurbaya,  Jafar  Nurhaedar,  And  Asrina  Andi.  “Gambaran  Pengetahuan  Tentang Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Remaja  Awal  Di  Sd  Islam Terpadu Nurul Fikri Makassar.” Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2 (2019). Nurhaya ti, Siti. “Aspek Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Perdagangan Anak (Human  Trafficking).” Aspek  Hukum  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban Perdagangan Anak 6, No. 1 (2015).
Prasetyo,  Andik.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 1 (2020). Https://Doi.Org/10.32503/Mizan.V9i1.1054. Rihardi, Satrio Ageng. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak -Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual.” Literasi Hukum 2, No. 1 (2018). Salha Marasaoly, Faissal Malik, And Sophian Y Selajar. “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan  Hak-Hak  Anak  Melalui  Pencegahan  Perkawinan  Usia  Dini
Pada Kalangan Pelajar Di Kota Tidore Kepulauan.” J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, No. 8 (2022). Https://Doi.Org/10.53625/Jabdi.V1i8.970.
Setialinsi, Rut. “Kebijakan Non Penal Eksploitasi Anak Dija (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora 2, No. 1 (2023).
Stanulis, Randi Nevins, Brenda H Manning, Audrey C Rule, Roger A Stewart, Debra Lindsey Prince, Esther M Howard, Carol Korn- Bursztyn, Et Al. “Korelasi Sederhana 10/13/2008 1.” Early Childhood Education Journal 1, No. 1 (2007).
Sukmawati, Sukmawati. “Jual Beli Online Perspektif Ulama Fikih Majene.” Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, No. 1 (2022). Https://Doi.Org/10.46870/Milkiyah.V1i1.160.
Sumarna,  Dadang,  And  Ayyub  Kadriah.  “Penelitian  Kualitatif  Terhadap  Hukum Empiris.” Jurnal  Penelitian  Serambi  Hukum 16,  No.  02  (2023). Https://Doi.Org/10.59582/Sh.V16i02.730.
Supriyadi, Imam. “Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut Bw Dan Hukum Islam. ” The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law 1, No. 1 (2021). Https://Doi.Org/10.51675/Jaksya.V1i1.139.
Syarifuddin. “Upaya Preventif Dan Represif Tindak Pidana Diskriminasi Anak Yang Dilakukan Orangtua.” Universitas Islam Sumatera Utara 1, No. 2 (2020).
Yuniastuti.  “Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan  Pancasila  Bagi  Perempuan  Dan Anak.” Jurnal Ilmiah Hukum 11, No. 1 (2017). Yusro, Mochammad Abizar, Muhammad Irfan Hilmy, And Rama Halim Nur Azmi.
“Restorasi  Kelembagaan  Melalui  Integrated  Society  Instit ution  System Sebagai Upaya Menuju Kota Ramah Ham Di Kota Malang.” Jurist-Diction 3,
No. 1 (2020). Https://Doi.Org/10.20473/Jd.V3i1.17634.
© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
364 | E m p i r i s m a :   J u r n a l   P e m i k i r a n   d a n   K e b u d a y a a n   I s l a m I S S N :   ( P - I S S N :   1 8 2 9 - 9 5 6 3 ,   E - I S S N :   2 5 0 3 - 1 6 9 4 )