ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264

## Daya Tahan UMKM di Era Tatanan Baru dan Disrupsi Digital Jawa Tengah
Mukaromah Syakoer 1* , Lalu Hendry Yujana 2 , Kunto Nugoro 3
1, 3 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2 Pusdiklat KNPK, BPPK, Kementerian Keuangan
*Email: mukaromahsyakoer1@gmail.com

## ABSTRAK
Diskursus  Daya  Tahan  UMKM  Jawa  Tengah  di  era  tatanan  baru,  diimplementasikan  dalam  satu  kebijakan Transformasi  Digital.  Bentuk-bentuk  pelatihan  penjualan  online  serta  bimbingan  teknis  untuk  mendorong  dan menstimulus pelaku UMKM menuju digitalisasi menjadi bagian integral upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian  ini mengkaji  secara  empiris  tren  positif  potensi  kebijakan Transformasi  Digital  bagi  UMKM  dalam kaitannya dengan era tatanan baru. Lebih jauh, penelitian KTI ini melihat dari sudut pandang fenomena disrupsi digital dalam skala konteks spasial Jawa Tengah yang selanjutnya diuji dalam kerangka kebijakan Tranformasi digital  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Jawa  Tengah.  Penekenanan  pada  pendekatan  metode  kualitatif, Wawancara mendalam, Observasi lapangan dan Catatan lapangan terhadap stakeholder kunci,, baik sektor publik (Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota)  serta  sektor  swasta  (Sophee,  Tokopedia,  Dana,  Rumah BUMN,  serta  Perusahaan  Logistik)  dan  masyarakat  pelaku  UMKM,  menjadi  kerangka  fundamental  dalam menyusun uraian ilmiah penelitian KTI. Hasil riset  ini menunjukkan bahwa konsistensi  program  Transformasi Digital di Jawa Tengah masih berkutat pada sektor pelatihan pemasaran digital dengan mendorong pemanfaatan platform E- commerce yang  ada.  Ditinjau  dari  sejumlah  karakteristik  disrupsi  yang  terjadi,  Pemerintah  Jawa Tengah  memerlukan  penguatan  pada  literasi  digital  pada  tataran  kebijakan,  kedaulatan  kebijakan  terhadap  E platform yang beroperasi, identifikasi terhadap indikator jejaring logistik dan upaya komprrhensif terkait dengan advokasi  daya  keberpihakan  pada  UMKM  lokal  terhadap  porsentase  produk  impor  yang  beredar  secara  bebas dalam E- platform . Oleh karena itu, dengan melihat satu sisi potensi perkembangan ekonomi digital dimasa yang akan datang namun masih kurangnya intensitas kebijakan yang memayungi ritme disrupsi digital, hasil KTI ini juga mengerecutkan sebuah rekomendasi  perlunya peta jalan digital Jawa Tengah yang harus diinisiasi  dengan adanya Tim Task Force ekonomi digital sebagai langkah institusionalisasi isu.
Kata kunci : Daya Tahan, Disrupsi Digital, Transformasi Digital, UMKM.

## 1. Pendahuluan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan program transformasi digital untuk memacu  transisi  pola  perdagangan  konvensional  UMKM  menuju  ke  metode  digital. Transformasi digital UMKM dipandang sebagai langkah inovatif dan menjadi terobosan yang dipandang  mampu  untuk  mengatasi  permasalahan  UMKM  selama  pandemi.  Bersamaan dengan itu, instrumen-instrumen platform digital terus berkembang seperti Super apps platform (Gojek,  Grab,  Sophee,  Tokopedia,  Lazada  dst), Financial  Technology,  Online  Payment dan Start-up .
Beberapa  penelitian  sebelumnya  mengutarakan  daya  tahan  UMKM  selama  pandemi sangat terbantu dengan adanya pola-pola perdagangan digital. E- commerce , pemasaran online dan intensifikasi hubungan dengan konsumen melalui media digital merupakan aspek pokok (Hardilawati, 2020; Hilmiana  Kirana, 2021; Natasya  Hardiningsih, 2021).
Diyakini,  pemasaran  produk  melalui  alternatif  digital  adalah  jalan  keluar  untuk  terus memacu  resiliensi  UMKM  menghadapi  pandemi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan expert diantaranya: dengan peningkatan literasi digital, pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop ,
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
sebagai  contoh  program  “ Google  My  Bussiness ”  dan  pelatihan  “Teknik  Fotografi”  untuk display  pemasaran  digital  telah  meningkatkan  keunggulan  produk.  Bahkan  Gubernur  Jawa Tengah  sendiri  juga  telah  memiliki  program  kampanye  digital  bagi  UMKM  melalui  akun Instagram yaitu : Lapak Ganjar, sebagai bukti menguatnya tendensi transformasi digital.
Namun,  Survei  Industri  Mikro  dan  Kecil  (IMK)  tahun  2019  ,  menunjukkan  bahwa persentase  pelaku  usaha  UMKM  Jawa  Tengah  yang  menggunakan  internet  masih  minim. Hanya  terdapat  12,74  persen  atau  sebanyak  116,26  ribu  pada  berbagai  jenjang  digitalisasi. Sedangkan bila berdasarkan wilayah kabupaten/kota, penggunaan internet terbanyak berada di Kabupaten Boyolali 10,68 persen dari seluruh usaha UMKM yang menggunakan internet di Jawa Tengah. Kabupaten/kota lain dengan jumlah di atas 5 persen adalah Kabupaten Jepara (8,52  persen),  Sukoharjo  (5,64  persen),  Cilacap  (5,51  persen),  Pemalang  (5,34  persen)  serta Purbalingga  dan  Kabupaten  Pekalongan  masing-masing  5,23  persen.  Oleh  karenanya  dapat dikatakan  bahwa  jauh  sebelum  kondisi  Pandemi,  kondisi  Indeks  digitalisasi  UMKM  Jawa Tengah sendiri diperkirakan masih sangat rendah.
Adanya pandemi Covid -19 merupakan permasalahan tambahan (baru) terhadap UMKM di Jawa Tengah. Terhitung sejak tahun 2020, hampir 86,2% dari 4,2 juta UMKM Jawa Tengah menderita penurunan omset serta permasalahan finansial untuk membiayai aspek operasional dan sumber daya tenaga kerja atau hanya 13.08% (549.360  UMKM) yang mampu bertahan hidup ditengah gejolak pandemi. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta data yang dihimpun oleh Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Provinsi  Jawa  Tengah,  kondisi  UMKM  sebelum  dan  sesudah pandemi sebagai berikut:
Tabel 1. Kondisi UMKM di Jawa Tengah sebelum dan sesudah pandemi
No. Jenis Jumlah Aset Omzet Turun  Stagnan  Naik  Turun  Stagnan  Naik 1 Makanan/Minuman 28384 27276 1101 7 27960 418 6 2 Fashion 3682 3511 170 1 3576 105 1 3 Handycraft 1114 1097 17 0 1109 5 0 4 Dan Lain-Lain 11251 10538 706 7 10837 410 4 No. Jenis Jumlah Tenaga Kerja Hutang Turun  Stagnan  Naik  Turun  Stagnan  Naik 1 Makanan/Minuman 28384 22521 5843 20 128 9620  18636 2 Fashion 3682 2964 716 2 14 1685 1983 3 Handycraft 1114 940 174 0 5 395 714 4 Dan Lain-Lain 11251 8037 3210 4 41 3913 7297
Perkembangan  digital  tersebut  turut  mendorong  akselerasi  Transformasi  digital  di lingkungan  pemerintahan  Provinsi  Jawa  Tengah,  baik  dari  sudut  pandang  pelaksanaan  roda pemerintahan  maupun  kebijakan  praktis  untuk  mendukung  UMKM.  Dari  sudut  pandang teoritik, instrumentasi kebijakan publik atau dalam konteks Agenda Setting (Lascoumes  Le Gales, 2007; N. Dunn, 2021) yaitu untuk mendorong UMKM agar tetap bertahan hidup telah dilaksanakan  oleh  Dinkop  UMKM  Jawa  Tengah.  Penetapan  kebijakan  publik  melalui implementasi  program  transformasi  digital  adalah  sebuah  kebijakan  instrumental  bagi Pemerintah Jawa Tengah; Sementara itu, apabila ditinjau dari aspek Disrupsi digital khususnya di Jawa Tengah, saat ini fokus pengembangan UMKM masih berpaku pada pelatihan-pelatihan digital yang terfragmentasi pada program-program (1) pelatihan bagi kepentingan administratif pemerintahan (pendataan khusus dana PEN, pembuatan sertifikasi, pembuatan NIB) dan (2)
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
pelatihan dan pengenalan terhadap literasi digital ditengah perkembangan dan dinmika disrupsi digital yang sangat cepat dan beragam.
Fenomena  ini  tentu  menjadi  satu  tantangan  menarik,  mengingat  program  transformasi digital  Jawa  Tengah  lahir  dan  beriringan  dengan  momentum  pandemi Covid 19.  Oleh karenanya, penelitian ini menawarkan sebuah gagasan keterbaruan ataupun novelty yang masih belum  banyak  dikaji  sebelumnya  yaitu  untuk  menggali  secara  mendalam:  Bagaimana  Daya Tahan UMKM Di Era Tatanan Baru dan Disrupsi Digital Di Jawa Tengah?. penelitian ini juga meninjau  secara  empiris  program  Transformasi  Digital  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah sebagai  pijakan  secara  ontologis  atas  aspek  keterbaruan  dalam  kerangka  kajian  kebijakan publik. Sedangkan secara aksiologis, penelitian ini membidik perkembangan ruang teoritisi di antara disrupsi digital dan kebijakan publik.
Agar  mendapatkan  gambaran  komprehensif,  penelitian  ini  menerapkan  pendekatan kualitatif,  indepth  interview  (wawancara  mendalam)  dengan  stakeholder-stakeholder  yang terkait, terdiri atas Pelaku UMKM, Pejabat publik, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah,  Pemerintah  Kabupaten/kota  serta  yang  paling  fiundamental  adalah  melakukan wawancara mendalam dengan Stakeholder di sektor Digital baik Tokopedia, Sophee, Start-Up Digital, Online payment, maupun aktor-aktor lainnya yang berhubungan dengan Digitalisasi UMKM seperti Rumah BUMN yang merupakan representasi sektor perbankan atau digitalisasi sektor keuangan dan UMKM.
Istilah  “Daya  tahan”  UMKM  sejauh  ini  berkembang  sebagai  sebuah  diskursus  bagi keberhasilan  kebijakan  Transformasi  Digital  di  Jawa  Tengah.  Dalam  kerankga  filsafat, diskursus  menurut  Michel  Foucault  adalah  sebuah  sistem  berpikir,  ide-ide,  pemikiran  yang membangun konsep suatu kultur atau budaya. Daya tahan UMKM akan diuji dalam korelasinya dengan  program  kebijakan  transformasi  digital  melalui  pendekatan  kualitatif  sebagai instrument  metodologis.  Dengan  demikian  fokus  permasalahan  penelitian  ini  ditinjau  dari implementasi kebijakan transformasi digital yang ada di Jawa Tengah : Bagaimana Daya tahan UMKM di era tatanan baru dan karakteristik disrupsi digital di Jawa Tengah?

## 2. Tinjauan Pustaka

## a. Kebijakan dan Pelayanan publik
Kebijakan Publik dan implementasi kebijakan publik sebagai sebuah pelayanan publik harus mampu menjadi instrumen yang dapat diaplikasikan. Kebijakan publik disiapkan untuk menghadapi  permasalahan-permasalahan  yang  sedang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Oleh karenanya  kebijakan  publik  adalah  akar  pelayanan  publik  yang  selanjutnya  bersinggungan langsung  dengan  masyarakat  berikut  permasalahan-permasalahan  yang  ditemui  masyarakat (Capano  Howlett, 2020).
Dalam  konsep  kebijakan  publik  kontemporer,  kebijakan  publik  mengacu  pada  reaksi, pandangan, dan setting dari pemerintah untuk menerapkan apa yang harus dilakukan secara nyata  dalam  menghadapi  setiap  dinamika  permasalahan  ataupun  kebutuhan  publik.  Antara kebijakan publik dan pelayanan publik memiliki hubungan kausalitas yang saling tertaut erat.
Penelitian-penelitian  terbaru   dalam   bidang  Kebijakan  dan  Pelayanan  Publik menggambarkan  hubungan  antara  kebijakan    dan  pelayanan   publik  sebagai  proses instrumentasi kebijakan publik. Istilah tersebut untuk memperlihatkan bahwa pelayanan publik adalah  bentuk  kristalisasi  dari  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  sebuah  instrumen  untuk menjadi solusi pemecahan permasalahan (Capano  Howlett, 2020; Woodside, 1986).
Kebijakan  publik  adalah  tahapan  atapun  proses  dimana  penentu  kebijakan mengidentifkasi dinamika dan permasalahan publik. Proses tersebut lalu diformulasikan dalam pembentukan instrumen kebijakan yang ditujukan bagi permasalahan yang dimaksud. Sumber
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
daya yang dimiliki oleh Pemerintah adalah basic ressources atau sumber daya mendasar yang digunakan  sebagai  instrumen  utama.  Sehingga  kebijakan  dan  implementasi  kebijakan  serta instrumen  yang  digunakan  berada  dalam  satu  diagram  tertaut  sebagaimana  diuraikan  oleh Christopher  Hood  dan  Helen  Mergetts  (2007)  dalam  Wahyuddin  (2021)  (Wahyuddin Sudarsono, 2021).
Oleh karenanya, memahami pelayanan publik maka harus dipahami pula proses agenda setting  kebijakan  (Capano    Howlett,  2020;  Darmawan    Nurmandi,  2015;  Jones Baumgartner, 2004; Mayntz, 2003) yang diambil sebelum bermuara pada produk pelayanan publik. Agenda setting adalah penetapan isu atapun permasalahan publik yang akan menjadi materi  pokok  dalam  penyusunan  kebijakan.  Dunn,  W., menyatakan  bahwa  kebijakan  publik adalah  agregasi  dari  penilaian,  estimasi,  konsensus  serta  pertimbangan  dan  pendalaman terhadap  persoalan  yang  layak  untuk  dituangkan  dalam  sebuah  kebijakan  tanpa  adanya keberpihakan terhadap suatu persoalan secara subyektif (N. Dunn, 2021).

## b. Penelitian Terdahulu terkait Daya Tahan UMKM
Dalam  rangka  meninjau  posisi  maupun  kedudukan  keterbaruan  ( Novelty )  dalam penelitian ini maka diperlukan adanya pemetaan terhadap penelitian terdahulu. Pada prinsipnya UMKM sendiri dapat dipahami definisinya secara normatif maupun teoritis. Menurut uraian dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Usaha Mikro  adalah  usaha  yang  kepemilikannya  adalah  individu,  atau  sebuah  badan  usaha perorangan. UMKM yang dimaksud adalah badan usaha dengan kriteria antara lain : berdiri sendiri,  dioperasikan  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  UMKM  tidak  termasuk  atau bukanlah  bagian  dari  anak  perusahaan  atau  cabang  sebuah  perusahaan  yang  dimilikisecara langsung  ataupun  secara  tidak  langsung.  Namun  demikian,  para  penelitia  internasional, misalnya  seperti  Berisah  dan  Pula  (2015),  menyatakan  bahwa  secara  perspektif  akademis, khususnya  perspektif  peneliti  ekonomi  internasional,  UMKM  sendiri  selain  karena  dikelola oleh  orang  perorangan ataupun  badan  usaha  perorangan,  selebihnya  belum  ada  definis  pasti dari UMKM itu sendiri (Berisha  Pula, 2015).
Berkaitan  dengan  daya  tahan  UMKM  sendiri  dalam  hal  ini  perlu  mengacu  pada penelitian  terdahulu  yang  telah  menggunakan  definisi  operasional  terkait  dengan pengertian/definisi  dari  daya  tahan  UMKM.  Perlu  digaris  bawahi  dalam  hal  ini  penggunaan istilah  daya  tahan  UMKM  diartikulasikan  dalam  beberapa  bentuk  seperti  Daya  saing, penguatan ekonomi UMKM, daya tahan terhadap resesi maupun resiliensi UMKM, khususnya saat ini daya tahan terhadap Covid -19.
Dapat dijelaskan bahwa Daya tahan UMKM juga berkaitan dengan kemampuan akan ketahanan  bisnis  dalam  menghadapi  fluktuasi  kejadian  ekonomi,  adanya  resesi,  adanya kejadian  baik  terduga  maupun  tidak  terduga  ( force  majeur )  serta  krisrs  ekonomu  yang berdampak  langsdung  maupun  tidak langsung  terhadap  ketahanan  UMKM  saat  insiden atau krisis terjadi (Rakhmawati  Suhadi, 2018).
Sementara  itu,  konsepsi  daya  tahan  dan  daya  saing  UMKM  juga  ditinjau  dari kemampuannya untuk dapat bersaing dengan kompetitor pada lingkup jenis usaha yang sama. Daya  tahan  tersebut,  misalnya,  menurut  Supratikno  dalam  Yustika  (2003)  pelaku  UMKM bergerak secara sproadis dalam pasar yang terpecah-pecah sehingga keberadaan pesaing seperti industri  besar  tidak  terlalu  menonjol.  Daya  tahan  UMKM  juga  ditinjau  dari  fleksibilitasnya terhadap penggunaan sumberdaya seperti teknologi yang heterogen sehingga bisa dioptimalkan sebagai faktor produksi untuk menghasilkan variasi produk yang berbeda-beda. UMKM juga dapat dimaknai memeiliki daya tahan tinggi karena secara geografis UMKM memiliki pangsa
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
pasar yang seringkali tidak dapat dimasuki oleh pelaku usaha skala besar (tidak terjangkau) (Suharyono, 2020).
Disamping daya tahan dan daya saing yang bersumber dari kemampuan masing-masing dari  pelaku  usaha,  para  peneliti  sebelumnya  juga  memandang  bahwa  daya  tahan  pelaku UMKM  juga  harus  ditinjau  dari  stimulus  kebijakan  pemerintah.  Natsir  (2008)  menguraikan landasan  fenomena  krisis  moneter  yang  sempat  melanda  Indonesia  sebagai  sebuah pembelajaran  dimana  daya  tahan  perekonomian,  khususnya  bagi  UMKM  dipengaruhi  oleh peran serta atau kehadiran Pemerintah dalam menjaga iklim perekonomian yang kondusif bagi pelaku  usaha.  Stimulus-stimulus  kebijakan  yang  relevan  dengan  kegiatan  usaha  akan berdampak  siginfikan  terhadap  daya  tahan  UMKM  dalam  menghadapi  fenomena  fluktuasi kondisi  ekonomi  (Mayo,  Maskie,    Pratomo,  2014).  Selain  itu,  kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap perbaikan ekonomi UMKM, baik secara inkremental maupun secara  komprehensif  seperti  pinjaman  perbankan,  insentif,  subsidi  dan  stimulus  bagi keberlangsungan  aktivitas  UMKM  juga  turut  berperan  penting terhadap  daya  tahan  UMKM (Anam, 2019; Wuryandani  Meilani, 2013).

## 3. Metodologi

## a. Jenis Penelitian
Penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  tradisi  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang menekankan  pada  pengamatan  terhadap  manusia  dan  peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di sekitarnya atapun peristiwa yang menempatkan manusia sebagai subjek maupun objek dalam sebuah  fenomena  sosial  yang  berlangsung  (Creswell,  2007;  Glaser    Strauss,  1967; Golafshani, 2003). Kualitatif dalam konteks ini di maksudkan untuk menguraikan, mendalami dan menggali permasalahan yang dikaji secara utuh dari perspektif pengamatan.
Penelitian  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  ini  sebagai  metode  penting  untuk menggambarkan  proses  ilmiah  kebijakan  Transformasi  Digital  Jawa  Tengah,  Disrupsi  dan diskursus daya tahan UMKM yang dipakai selama Covid -19. Penelitian terdiri dari beberapa fase penting seperti: mendefinisikan UMKM daripada sebagai topik baru dengan mendasarkan pada  kondisi  pandemi  dan  disrupsi  digital,  menguraikan  literatur  yang  terfragmentasi  serta mendeliniasi  ruang  lingkup  substansialnya,  dan  mengidentifikasi  aktor/kunci  (UMKM)  dan pemangku kepentingan lainnya (pemerintah dan aktor digital).

## b. Analisis Data
Tiga  teknik  utama  pengumpulan  data  dalam  KTI  ini  yaitu  observasi,  pengamatan lapangan,  catatan  lapangan,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Penelitian  ini  terdiri  dari beberapa  fase  penting  seperti  mendefinisikan  UMKM,  era  tatanan  baru,  Daya  tahan  dan Disrupsi  Digital  dengan  tujuan  untujk  menguraikan  literatur  ilmiah  dari  hasil  penelitian terdahulu,  menggambarkan  studi  lapangan  dan  ruang  lingkup  substansialnya  serta mengidentifikasi para aktor/pemangku kepentingan utama.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## a. Hasil
Kebijakan  Transformasi  Digital  di  Jawa  Tengah.  Istilah  diskursus  dipakai  dengan mengacu  pada  teori  diskursus  yang  dikembangkan  oleh  Filsuf  Perancis,  Michel  Foucault (Lemke, 2002). Bagi Foucault, diskursus dalam dunia sosio-politik, kebijakan publik adalah sebuah  sistem  berfikir,  ide,  opini,  gambaran  dan  gagasan  yang  dibangun  untuk mengkonsktruksi  suatu  budaya  atau  kultur.  Penggunaan  istilah  diskursus  dialamatkan  pada
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
fenomena  dimana  Transformasi  Digital  merupakan  instrumen  primordial  dalam  rangka membangun ketahanan UMKM selama masa pandemi.
Dalam disiplin ilmu Sosiologi kuantifikasi, seringkali argumentasi diskursus diuraikan dengan menggunakan data pendukung berupa data-data statistik meskipun data yang ditampilaj belum menunjukkan derajat objektivitas yang memadai (Desrosières, 2001). Begitu juga dalam diskursus  ketahanan  UMKM  di  Jawa  Tengah,  argumentasi  yang  dipakai adalah  hasil  survei terhadap sebagian kecil dari sampling populasi UMKM yang ada di Jawa Tengah selama masa pandemi.  Namun,  dari  sekitar  4,2  juta  populasi  UMKM  Jawa  Tengah,  pada  masa  pandemi diperkirakan  Pemerintah  Jawa  Tengah  melakukan  survei  terhadap  sekitar  100.000  pelaku UMKM dimana ditemui jenis-jenis UMKM yang paling terdampak.
“….Kami  pernah  pada  saat  di  awal-awal  pandemi,  kami  pernah  sepertinya  datanya kami  pernah  membuat  di  google  from  bahwa  sebetulnya  seberapa  besar  dampak  pandemi untuk UMKM.” (Resp.DinasUMKM/03).
“…..ya  kami  kemarin  berkat  adanya  Covid  kami  adakan  karena  pelaku  UMKM  kan berbeda pendapat, kurang lebih ada 120.000 dengan jumlah penduduk yang 1 juta lebih sekitar 10 persen lah pelaku UMKM.” (Resp.DinasUMKM/02).
Rilis data yang dikeluarkan oleh Dindakop UMKM Provinsi Jawa Tengah pada dasarnya menjustifikasi  bahwa  jenis-jenis  UMKM  seperti  Makanan  dan  Minuman,  Fashion  dan Handycraft merupakan jenis yang paling terdampak oleh pandemi.
Dalam  konteks  pengembangan  kebijakan  transformasi  digital  di  Jawa  Tengah  beserta juga fenomena transformasi digital di daerah-daerah lain, peranan dari mandate nasional tidak dapat dipisahkan. Jauh sebelum trasnformasi digital di sektor UMKM, terlebih dahulu sangat penting untuk dipahami bagaimana arus globalisasi dari pemerintahan digital, konsep Smart city dan konsep Industry 4.0 sebagai titik tolak dinamika digital yang dirasakan pada saat ini (Paroutis,  Bennett,    Heracleous,  2014;  Wiig,  2015).  Peneliti  lain  juga  menyatakan  bahwa digitalisasi telah menjadi sebuah agenda aktif bagi pemerintah setiap negara dimana diskursus digitalisasi telah masuk dalam agenda-agenda pembangunan dunia, ditransformasikan dalam agenda konsensus pembangunan global seperti SDG’s dan Urban Agenda (Kaika, 2017).
Sebelum  diuraikan  lebih  lanjut  dalam  sektor  digitalalisasi  UMKM,  terlebih  dahulu Indonesia telah menetapkan digitalisasi kota atau Smart City sebagai program strategis, bahkan kerangka-kerangka  kerja Smart  City pun  telah  disusun  oleh  Kemenkominfo,  KemenPUPR serta  badan  standardisasi  nasional  (Supangkat,  Arman,  Nugraha,    Fatimah,  2018). Diharapkan  bahwa  inkorporasi Smart  City pada  tataran  nasional  akan  menjadi  rujukan  bagi pemerintah  daerah  dalam  menerapkan  konsep  digitalisasi  kota.  Kronologi  serupa  dapat diidentifikasi dalam program transformasi digital UMKM.
Mandat nasional masih menjadi satu referensi untuk menjelaskan fenomena penerapan digitalisasi UMKM di beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan uraian dari peneletian-penelitian sebelumnya yang menekankan adanya agenda nasional khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM dalam hal hilirisasi kebijakan transformasi digital UMKM (Aniqoh, 2020; Arifqi, 2021; Hanim, Soponyono,  Maryanto, 2022).
Oleh  karenanya  dalam  kerangka  analisis  kebijakan  publik,  implementasi  program Transformasi Digital UMKM di Jawa Tengah perlu dimaknai sebagai sebuah kebijakan yang juga  didorong  oleh  upaya  sinergi  dengan  program  pemerintah  nasional.  Penting  dipahami bahwa  hal  ini  merupakan  akar  dari  implementasi  kebijakan  publik.  Sehingga  perlu  digaris bawahi  meskipun  konsep  reformasi  birokrasi  dan  desentralisasi  di  Indonesia  telah  berjalan, namun  Pemerintah  Daerah  pada  beberapa  sektor  masih  tetap  menjadi  agen  pelaksana  dari kebijakan dan program-program nasional (Nasution, 2017; Usman, 2001).
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
Hasil temuan dari wasancara mendalam dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kota menguatkan hipotesa di atas. Implementasi program transformasi digital yang terdapat dalam visi-misi pimpinan daerah juga merupakan bagian dari akulturasi daerah terhadap orientasi kebijakan nasional.
Sirkumstansi  yang  kurang  lebih  sama  juga  ditemui  di  tingkat  Pemerintahan Kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah,  dimana  resonansi  transformasi  digital  juga  dimulai  dari adanya  penguatan  pada  sisi  dukungan  politis.  Adanya  dorongan  pimpinan  daerah  menjadi faktor  fundamental  dalam  merealisasikan  agenda  digital.  Dukungan  secara  politis  dapat menjadi landasan untuk memahami kebijakan digital berada di bawah kontingensi pimpinan daerah  yang  mulai  melihat  dan  mempertimbangkan  transformasi  digitial  sebagai  peluang ataupun strategi kebijakan baru (Pittaway  Montazemi, 2020).
Selain itu, beberapa Pemerintah Daerah juga memahami bahwa kebijakan transformasi digital  merupakan  mandat  yang  wajib  direalisasikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam mendukung  kewajiban  pemeritnah  provinsi.  Terdapat  target-target  capaian  rasio  digitalisasi yang  dipahami  oleh  Pemerintah  Daerah,  sehingga  kebijakan  transfromasi  digital  di  level Kabupaten/kota menjadi sebuah kewajiban.
Kristalisasi program digitalisasi UMKM juga diperkuat dengan adanya pandemi Covid - 19.  Tidak  diperdebatkan  lagi  bahwa Covid -19  selain  menjadi  permasalahan  nasional  juga merupakan permasalahan global, dimana dalam konteks perumusan kebijakan dan pelayanan publik  fenomena Covid -19  dapat menjadi  dasar  dalam  mengorientasikan  perumusan  agenda kebijakan  (Wu,  2021).  Dalam  teori  jendela  kebijakan  (Policy  window  theory), mengidentifikasi jendela kebijakan sebagai peluang pengaturan agenda yang penting. Jendela kebijakan,  suatu  fenomena  besar  dan  penting  dalam  periode  waktu  singkat  ketika  ada kemungkinan  lebih  besar  untuk  memulai  perubahan  kebijakan  daripada  biasanya.  Policy window  muncul  ketika  lingkungan  kebijakan  normal  terganggu  (Mintrom    True,  2022). Hipotesa  tersebut  kemudian  terkonfirmasi  oleh  lahirnya  kebijakan-kebijakan  yang  berporos pada  dampak  yang  ditimbulkan  oleh Covid -19  termasuk  didalamnya  reorientasi  kebijakan digital  bagi  UMKM  yang  didorong  oleh  permasalahan  akibat Covid 19  (Arifqi,  2021; Hardilawati, 2020; Soetjipto, 2020).
Ditinjau  dari  implementasinya,  terdapat  penyesuaian  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka adaptasi dengan transformasi digital. Perekrutan terhadap tenaga-tenaga  professional  yang  bergerak  di  bidang  digital  khususnya  di  bidang  IT  dan  E- Commerce . Pemerintah provinsi juga menempatkan diri sebagai koordinator yang mendorong iklim digitalisasi bagi pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Dalam hal orientasi teknis kebijakan terhadap digitalisasi UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian melalui perekrutan dan kerjasama dengan pihak ketiga (konsultan). Sehingga dapat dipahami bahwa formulasi kebijkan dan strategi teknis dirancang bersama dengan konsultan (Howlett  Migone, 2013), terlebih di era digital banyak peneliti memandang  peluang-peluang  strategis  yang  dapat  diisi  oleh  konsultan  dalam  mendampingi arah  kebijakan  publik  di  era  digital  (Larsson,  Andersson,  Markowski,  Nilsson,    Mayor, 2019).  Dalam  sudut  padang  teori  Max  Weber,  birokrasi,  profesionalisasi  dan  rasionalisasi (George,  2017),  tentu  dengan  adanya  perekrutan  tenaga  professional  tersebut  semakin memperkuat  adanya  upaya  Pemerintah  provinsi  Jawa  Tengah  untuk  dapat  meningkatkan kapasitas  secara  institusional  dalam  menimplementasikan  kebijakan  dalam  konteks transformasi digital.
Tidak dipungkiri bahwa mencuatnya transformasi digital, ekspansi masif dari fitur-fitur digital saat ini menuntut adanya pemahaman yang cukup dan memadai terhadap perkembangan teknologi  yang terjadi.  Gelombang digitalisasi  telah memberikan tekanan  yang sangat
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
signifikan  terhadap  model  pemerintahan  tradisional  dimana  terdapat  kesenajngan  kultural, kesenjangan  pengetahuan  dan  literasi terhadap  digital  yang  mana  sangat  diperlukan  sebagai toolkit dalam pelayanan publik di era digitalisasi (Margetts  Dunleavy, 2013).
Dapat dimaknai bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan akselerasi untuk menutup  kesenjangan  kultural  digitalisasi  di  dalam  badan  pemerintahan  itu  sendiri  dengan memberikan  ruang  bagi  expert/konsultan.  Para  peneliti  memandang,  selain  kesenjangan kultural  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Margetts  dan  Dunleavy,  tetapi  kehadiran  konsultan ekspert diperlukan dalam rangka manajemen pengetahuan sebagai alat bantu untuk mengejar ketertinggalan dalam konteks ini sektor digital (Alvarenga, Matos, Godina,  Matias, 2020).

## b. Pembahasan

## b.1. Daya Tahan sebagai Diskursus dan lemahnya literasi digital dalam kebijakan
Sebagai  bagian  dari  investigasi  menyeluruh  terkait  dengan  literasi  digital  yang  mana tidak  saja  pada  tataran  masyarakat  secara  umum  tetapi  juga  pada  tataran  kebijakan.  Untuk memahami  literasi  digital  pada  kebijakan  publik,  maka  inklusi  digital  sebagai  bidang  baru tindakan  pemerintah  dan  kebijakan  publik,  penting  untuk  diamati  bahwa  istilah  “inklusi digital”  senantiasa  menjadi  topik  diskusi,  dialog,  dan  perselisihan  yang  luas.  Karena  tujuan dan  cara  di  mana  ia  dipahami,  bila  dilihat  sebagai  satu  konsep  tunggal,  literasi  digital mentransmisikan bidang makna yang kompleks, terutama ketika literasi digital hanya dipahami sebagai masalah di tingkat masyarakat tetapi bukan sebagai satu kesatuan masalah di antara pemangku  kepentingan  kebijakan.  Dalam  penelitian  ini,  bidang  ini  dikaji  karena  sangat pentingnya memahami kesulitan yang muncul dalam perumusan kebijakan publik.
Tidak jarang literasi digital atau khususnya inklusi digital dipahami sebagai akibat dari perselisihan yang melibatkan inovasi antara perusahaan sebagai ujung tombak pasar teknologi yang  mana  posisinya  dilihat  lebih  dari  sekedar  subjek  kebijakan  publik.  Sehingga  dalam rangkaian  peneltiian  Karya  Tulis  Ilmiah  ini,  ditemui  fakta  bahwa  seolah-olah  permasalahan literasi digital hanya dilimpahkan pada keterbatasan masyarakat secara umum. Pada sebagian besar  jurnal  ilmiah  yang  dipublikasikan,  sebetulnya  dapat  diidentifikasi  bahwa  sisi pemerintahan dan tata kelola juga menjadi objek daripada literasi digital – transformasi digital yang sedang berlangsung (Chen, Lin, Chen, Chao,  Pandia, 2021; Hanna, 2018; Huang Karduck, 2017).
Pada  ranah  praktis,  Pihak  Pemerinth  sendiri,  khususnya  Dinas  Perindustrian, Perdagangan dan UMKM menguraikan keterbatasan untuk menghadapi transfromasi digital. Tidak  saja  pada  pemahaman  namun  juga  pada  permasalahan  implementasi terhadap  praktik implementatif  digitalisasi  UMKM  di  Jawa  Tengah.  Sehingga  dengan  adanya  hal  ini,  perlu dipertimbangkan bahwa literasi digital juga merupakan suatu permasalahan prinsipil di ranah teknokratik.
Selain  itu,  pada  ranah  kebijakan  terkait  dengan  Transformasi  Digital,  secara  umum memang  belum  dapat  diidentifikasi  bagaimana  perencanaan  teknokratik  yang  condong terhadap  Transfromasi  Digital.  Setiap  unit  administrasi  pemerintahan  menghadapi  kendala yang berbeda. Pada tingkat pemerintahan Kabupaten/kota di Jawa Tengah,
“…..jadi ketika kami memberikan pendampingan pada mereka diawal itukan dibagi rata ada porsi-porsi lain yang harus dipenuhi dan karena APBD kami kecil kota semarang mungkin lebih besar sehingga banyak variasi program yang bisa dilakukan. Kalau saya pribadi ingin menjadi  top  prioritas  tapi  ketika  kami  harus  berunding  baik  dengan  kebijakan  yang mengesahkan  anggaran  DPR  bahkan  punya  aspirasi  masing-masing  yang  susah  menyetok antara kebutuhan lapangan dan kebutuhan mereka sebagai wakil rakyat.” (Resp.DinasUMKM/02).
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
Pada uraian informan di atas, permasalahan teknokratik dapat ditinjau pada pertimbangan legislatif. Kebijakan-kebijakan yang pro terhadap transformasi digital dapat dipandang sebagai sebuaha dinamika Literasi digital (Prasetyo, 2020; Saksono, 2020). Tanpa adanya pemahaman dan maturitas yang memadai terkait dengan literasi digital maka setting agenda yang beorientasi  transfromasi  digital  dapat  tertutup  oleh  praktik-praktik teknokratis  yang bersifat konvensional dan tidak adaptif. Hal ini tercermin dalam peranan sentral pemerintahan melaui moda pengambilan kebijakan yang inovatif terhadap trannsformasi digital (Chen et al., 2021).
Konfirmasi wawancara terhadap stakeholder yang bergerak di sektor pengembangan E- platform pada  prinsipnya  memandang  perlunya  peningkatan  literasi  digital  di  tingkat pemerintahan. Masih terdapat kesenjangan antara akselerasi ekosistem digital yang dikembangkan oleh piuhak pemerintah dengan laju perkembangan digital dari sektor swasta.
Oleh  karena  itu  penelitian  ini  perlu  menggaris  bawahi  bahwa  literasi  terhadap transfromasi  digital  juga  merupakan  tanggung  jawab  pengambil  kebijakan.  Literasi  digital tidak  sekedar  menjadi  permasalahan  tunggal  antara  masyarakat/pelaku  UMKM  dengan perkembangan  dunia  digital.  Pemerintah,  khususnya  Pemerintah  Daerah  juga  memiliki tanggung  jawab  besar  terhadap  literasi  digital  sehingga  kebijakan  yang  diambil  juga berdasarkan atas konsepsi dan konteks literasi digital yang memadai.
b.2. Kebijakan Tranformasi Digital : Fokus Tunggal pada pemanfaatan E-Platform
Orientasi  transformasi  digital  cenderung  berpegang  pada  upaya  untuk  memanfaatkan pemasaran online sebagai satu-satunya upaya konkrit yang dapat diterapkan oleh pemerintah saat  ini.  Namun,  ditinjau  dari  ragam  dan  variasi  kerangka  transfromasi  digital,  tentu  dapat digaris bawahi bahwa program-program pemerintah Jawa Tengah terkait transfromasi digital masih sangat terbatas dan hanya fokus pada aspek marketting dan pemanfaatan marketplace online.  Sehingga  dapat  disimpulkan  dari hasil  identifikasi  ini,  diskursus  daya  tahan  UMKM yang digaungkan oleh Pemerintah Jawa Tengah melalui transformasi digital tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika disrupsi digital dalam kerangka yang lebih luas.
“…..  Karena  begini  mas  kalo  kita  melihat  dari  program  pemerintah  itu  kebanyakan mungkin  transformasi  digital  tapi  ujung-ujungnya  UMKM  di  berikan  program  pelatihan pembuatan lapak online stop sampai di situ. Kenapa pemerintah sudah memberikan program edukasi  tapi  masih  belom  optimal?  Tapi  yang  saya  lihat  di  lapangan  ini  secara  apaya ibaratnya saya seorang masyarakat saya bukan usernya Shopee saya masyarakat biasa. Saya kemarin kan di Tokkped , Tokped kemarin kan yan jadi prakerja ya itu kan sebagai pola dari pemerintah membantu menumbuhkan ekonomi dengan edukasi- edukasi itu ya. Cuman yang terjadi  di  masyarakat  kita  mereka  lebih  pada  dananya  menugatamakan  itu  ,  bukan  proses edukasinya . Yang kedua di situ mereka kan online ya, karena online  dan mereka seperti hanya melihat nonton video saja kalo seperti itu pemerintah ga usah repo-repot kalo kayak gitu kan sudah  ada  di  youtube.  Sehingga  masyarkat  itu  fokusnya  ke  dana  itu  tadi  saya  tidak  ada masalah dengan itu . (Resp. E-Platfrom/Sophee/01).
Apabila  ditinjau  dari  ragam  indikasi-indikasi  disrupsi  digital  yang  ada,  pada  dasarnya telah dapat diidentifikasikan dan diklasterkan sepeti apa posisi program Transformasi Digital yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah  di  Jawa  Tengah.  Upaya-upaya  pengembangan kemampuan dari segi metode pemasaran dengan pemanfaatan marketplace adalah klasterisasi utama dari kerangka kerja Transfromasi Digital UMKM Jawa Tengah.
“…..ada sebuah statemen yang menyatakan bahwa selama Covid sebetulnya UMKM itu khususnya yang sudah bergabung dengan E-commerce itu dapat bertahan berkat adanya E- Commerce ini. Kalau saya rasa masih terlalu prematur, kenapa, ya memang kita sudah mulai bertransformasi apa lagi sejauh ini pandemi ke digitalisasi karena , masih banyak masyarakat
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
yang tidak tau caranya untuk mengiklankan produknya atau mengupdate produknya di sebuah E-Commerce  ,  membuka  toko  di  ecommers  bagaimana  sih  caranya.  Bagaimana  sih  cara membuka  tapi  kalo  saya  membuka  ini  sebagai  titik  tumpu  selama  Covid  saya  rasa  engga  . Karena  masih  banyak  metode-  metode  yang  di  temukan  masyarakat  selain  E-commerce  ya, memang E-commerce membantu cuman kalo secara skala mereka itu besar saya rasa engga paling E-commerce itu membantu di saat 30-40% tentunya ada upaya dari masyarakat dari pemerintah . (Resp. E-Platfrom/Sophee/01).
Pemerintah pada dasarnya secara teoritis dan normatif memiliki tiga alat kebijakan utama mereka mengatur, pajak, dan belanja. Perumusan dan implementasi mereka dari pengungkit kebijakan  ini membentuk  bagaimana,  dan  apakah,  pasar mengembangkan,  mengadopsi,  dan menyebarkan  teknologi  baru.  Pemerintah  memainkan  peran  utama  dalam  menetapkan kerangka  kerja  di  mana  pasar  beroperasi,  melalui  peraturan  yang  luas  seperti  kebijakan persaingan  dan  hukum  konsumen,  dan  melalui  undang-undang  khusus  yang  mengatur pelaksanaan kegiatan, perusahaan, industri atau pekerja tertentu (North 1991).
Mempertimbangkan  secara  objektif  realita  empiris  yang  ada,  fokus  Pemerintah  Jawa Tengah  saat  ini  masih  terbatas  pada  upaya-upaya  kerjasama  langsung  dengan Platform E- commerce dan fokus pada area metode pemasaran secara online. Apabila diperhatikan dalam satu kesatuan ekosistem digital di atas, tentunya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah  masih  belum  dapat  mencerminkan  upaya  komprehensif  dalama  mencapai  tujuan Transfromasi Digital sebagaimana kerangka-kerangka kompleks yang ada.
Dalam hal ini, disrupsi digital menunjukkan pola dan karaktersitik yang sangat beragam yang  dapat  dikelompokkan  ke  dalam  berbagai  klaster  sehingga  dapat  menjadi  acuan  bagi pengembangan kebijakan Transformasi Digital. Dimulai dari klaster Sistem Digital yang terdiri atas  keselurhan  dari  infrastruktur  digital  non  struktur  (E- platform ,  Digital Payment ,  Qris, maupun FinTech ),  kemudian  klaster  SDM  dan  Kelembagaan  (Penguatan  kerangka  hukum, Penguatan Kedaulatan Data, Literasi Digital baik masyarakat maupun literasi digital dalam hal kebijakan publik, Komunitas/paguyuban serta tata kelola digital dalam hal transformas digital), klaster Infrastruktur Fisik (Cakupan konektivitas IT, infrastruktur publik, Jejaring Logsitik), hingga  dengan  klaster  Ekosistem  Aktor  Digital  (Rumah  BUMN,  Heterospace,  Kampus Sophee, maupun Startup).

## 5. Kesimpulan (Times New Roman, bold, 12)
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Transfrormasi digital Provinsi Jawa Tengah sangat terbatas dan terfokus pada peningkatan SDM di bidang penjualan digital melalui optimalisasi marketplace E- platform yang ada. Diskursus Daya Tahan UMKM selama masa tatanan baru melalui  Transfromasi  Digital  hanya  dapat  dipahami  dari  satu  aspek  saja  yaitu  upaya peningkatan  promosi  dan  penjualan  melalui  media  digital.  Perlu  dipahami  bersama  bahwa kebijakan Transformasi digital di Jawa Tengah belum terususn atas suatu kerangka kerja dan peta jalan yang terstruktur dan komprehensif. Dari hasil penyusunan KTI ini, ditemukan bahwa agenda Transfromasi Digital Jawa Tengah menemukan momentumnya selama Covdi19.
Disamping adanya agenda Transformasi Digital dari Pemerintah Jawa Tengah sendiri, pada  dasarnya  secara  organik  dan  mekanisme  pasar,  UMKM  Jawa  Tengah  sendiri  telah berupaya untuk masuk berpartisipasi dalam dunia digital khususnya pemanfaatan media-media digital  yang  ada.  Oleh  sebab  itu,  program-program  bimbingan  teknis  yang  diterapkan  oleh Pemerintah Jawa Tengah pada dasarnya mengikuti pola yang sudah terbangun di masyarakat. Saat  ini  cukup  sulit  untuk  mengidentifikasi  secara  kuantitatif  seberapa  besar  kontribusi  dan nilai tambah ekonomi yang diperoleh dari proses digitalisasi UMKM di Jawa Tengah.
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
Dindakop  UMKM  Jawa  Tengah  maupun  Dindakop  UMKM  Kabupaten/kota  belum memiliki data-data yang benar-benar valid terkait dengan Daya Tahan UMKM yang dimaksud melalui  media  transfromasi  digital.  Selama  ini,  kampanye  terhadap  Daya  Tahan  UMKM melalui  penjualan  online  didapatkan  dari  generalisasi  atas  kemudahan-kemudahan  proses transaksi dan jangkauan digital yang luas namun belum sepenuhnya didasari atas keterbukaan data  yang  lebih  empiris.  Data  yang tersedia  saat  ini  bersifat  insidentil,  yaitu  hasil  dari  jajak pendapat terhadap sekitar 4% pelaku UMKM selama masa pandemi.
Dari  fenomena  Disrupsi  Digital,  fokus  Pengembangan  Transfromasi  Digital  di  Jawa Tengah hanya terfokus pada aspek pemanfaatan sistem digital berupa E- platform . Oleh karena itu, seiring dengan upaya pengembangan Transformasi Digital UMKM Jawa Tengah, masih terdapat  kesenjangan  yang  cukup  besar  dalam  hal  program  strategis  yang  diterapkan  oleh Pemerintah Jawa Tengah. Satu hal mendasar yang perlu digaris bawahi sebagai temuan dari penulisan  KTI  ini  adalah  Pemerintah  Jawa  Tengah  seharusnya  mendasari  kebijakan Transformasi  Digital  dari  penguatan  pendataan  terhadap  UMKM  Jawa  Tengah  secara menyeluruh untuk dapat memetakan sepenuhnya kondisi UMKM Jawa Tengah. Selanjuttnya upaya  Transfromasi  Digital  ini  pun  harus  berpijak  atas  data  dan  informasi  empiris  dari aktivitas-aktivitas  UMKM  dalam  media-media  digital  agar  dapat  diidentifikasi  bagaimana kondisi aktuam UMKM Jawa Tengah dalam konstelasinya terhadap dinamika Disrupsi Digital di Jawa Tengah.

## 6. Referensi
Alvarenga, A., Matos, F., Godina, R.,  Matias, J. C. O. (2020). Digital transformation and knowledge  management  in  the  public  sector.  Sustainability  (Switzerland),  12(14). https://doi.org/10.3390/su12145824.
Anam, K. (2019). Strategi Pemerintahan Dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Jepara. Journal of Political and Government Studies, 8(3), 211–220.
Aniqoh, N. A. F. A. (2020). The Role of Digital Economy to Enhancing Sustainable Economic Development.  International  Journal  of  Social  Science  and  Business,  4(4),  519. https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i4.28881.
Arifqi,  M.  M.  (2021).  Pemulihan  Perekonomian  Indonesia  Melalui  Digitalisasi  UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid -19. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan Bisnis Syariah, 3(2), 192–205. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311.
Berisha, G.,  Pula, J. S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises : a critical review. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Science, 1(1), 17–28. Retrieved from www.iipccl.org.
Capano, G.,  Howlett, M. (2020). The Knowns and Unknowns of Policy Instrument Analysis: Policy Tools and the Current Research Agenda on Policy Mixes. SAGE Open, 10(1), 2158244019900568. https://doi.org/10.1177/2158244019900568.
Chen, C. L., Lin, Y. C., Chen, W. H., Chao, C. F.,  Pandia, H. (2021). Role of government to enhance digital transformation in small service business. Sustainability (Switzerland), 13(3), 1–26. https://doi.org/10.3390/su13031028.
Creswell,  J.  W.  (2007).  Qualitative  Inquiry    Research  Design:  choosing  among  five approaches. In Sage Publications, Inc. (Vol. 2).
Darmawan,  E.,    Nurmandi,  A.  (2015).  Agenda  Setting  dalam  Perencanaan  Pembangunan Perbatasan  di  Kepri  Tahun  2015.  Journal  of  Governance  and  Public  Policy,  2(3). https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0042.
Desrosières,  A.  (2001).  How  Real  Are  Statistics?  Four  Possible  Attitudes.  Social  Research. https://doi.org/10.2307/40971461.
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 251-264. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.251-264
Dunleavy, P.,  Hood, C. (1994). From old public administration to new public management.
Public Money and Management, 14(3), 9–16.
https://doi.org/10.1080/09540969409387823.
Durkheim,  E.  (1951).  Suicide,  a  study  in  sociology.  New  York  Free  Press. https://doi.org/10.2307/2088294.
George, R. (2017). Professionalization , Bureaucratization and Rationalization : The Views of Max Weber. 53(4), 627–634.
Glaser,  B.,    Strauss,  A.  (1967).  Strategies  for  Qualitative  research.  In  The  Discovery  of Grounded Theory.
Golafshani,  N.  (2003).  Understanding  reliability  and  validity  in  qualitative  research.  The Qualitative Report. https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201012c.1305.
Hanim, L., Soponyono, E.,  Maryanto, M. (2022). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid -19. Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 30–39. https://doi.org/10.24967/psn.v2i1.1452.
Hanna,  N.  (2018).  A  role  for  the  state  in  the  digital  age.  Journal  of  Innovation  and Entrepreneurship, 7(1). https://doi.org/10.1186/s13731-018-0086-3.
Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 10(1), 89–98. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934.
Hilmiana,  H.,    Kirana,  D.  H.  (2021).  Peningkatan  Kesejahteraan  Umkm  Melalui  Strategi Digital  Marketing.  Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  4(1),  124. https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32388.
Howlett,  M.,    Migone,  A.  (2013).  Policy  advice  through  the  market:  The  role  of  external consultants in contemporary policy advisory systems. Policy and Society, 32(3), 241– 254. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2013.07.005.
Huang,  J.,    Karduck,  A.  (2017).  A  Methodology  for  Digital  Government  Transformation.
Journal of Economics, Business and Management, 5(6), 246–254. https://doi.org/10.18178/joebm.2017.5.6.521.
Jones, B. D.,  Baumgartner, F. R. (2004). Representation and agenda setting. Policy Studies Journal, 32(1), 1–24. https://doi.org/10.1111/j.0190-292X.2004.00050.x.
Kaika, M. (2017). ‘Don’t call me resilient again!’: the New Urban Agenda as immunology … or … what happens when communities refuse to be vaccinated with ‘smart cities’ and indicators.
Environment and
Urbanization, 29(1), 89–102. https://doi.org/10.1177/0956247816684763.
Larsson, A., Andersson, N., Markowski, P., Nilsson, M.,  Mayor, I. (2019). Consulting in the digital  era?  The  role  of  tomorrow’s  management  consultants.  The  Digital Transformation of Labor (Open Access): Automation, the Gig Economy and Welfare, (January), 254–279. https://doi.org/10.4324/9780429317866-15.
Lemke,  T.  (2002).  Foucault,  Governmentality,  and  Critique.  Rethinking  Marxism. https://doi.org/10.1080/089356902101242288.
Margetts,  H.,    Dunleavy,  P.  (2013).  The  second  wave  of  digital-era  governance:  A  quasi- paradigm  for  government  on  the  Web.  Philosophical  Transactions  of  the  Royal Society  A:  Mathematical,  Physical  and  Engineering  Sciences,  371(1987). https://doi.org/10.1098/rsta.2012.0382.
Mayntz, R. (2003). New challenges to governance theory. In Governance as social and political communication.
Mayo,  R.,  Maskie,  G.,    Pratomo,  D.  S.  (2014).  Efektivitas  Jalur  Kredit  dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Jurnal Keuangan Dan Perbanakan, 18(1), 152–160.
Mintrom,  M.,    True,  J.  (2022).  COVID-19  as  a  policy  window:  policy  entrepreneurs responding  to  violence  against  women.  Policy  and  Society,  41(1),  143–154. https://doi.org/10.1093/polsoc/puab017.
N. Dunn, W. (2021). Problem Structuring in Policy Analysis. (0000), 1–33.
Nasution, A. (2017). The government decentralization program in indonesia. Central and Local Government  Relations  in  Asia:  Achieving  Fiscal  Sustainability,  (601),  276–305. https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017.
Natasya, V.,  Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan  UMKM  di  Masa  Pandemi.  Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business, 5(1), 141. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317.
Pande, P. V, Tarbani, N. M.,  Ingalkar, P. V. (2014). A Study of Web Traffic Analysis. 3(3), 900–907.
Paroutis, S., Bennett, M.,  Heracleous, L. (2014). A strategic view on smart city technology: The case of IBM Smarter Cities during a recession. Technological Forecasting and Social Change. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.08.041.
Pittaway, J. J.,  Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of  local  governments.  Government  Information  Quarterly,  37(4),  101474. https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474.
Pouri, M. J.,  Hilty, L. M. (2021). The digital sharing economy: A confluence of technical and  social  sharing.  Environmental  Innovation  and  Societal  Transitions,  38(October 2020), 127–139. https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.12.003.
Prasetyo, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri Kecil dan Menengah. Iptek-Kom, 22(1), 59–75.
Rakhmawati,  I.,    Suhadi,  S.  (2018).  Daya  Tahan  Sektor  Rumah  Tangga  Dalam  Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 5(1), 65. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2955
Saksono,  H.  (2020).  Innovation  HUB:  Media  Kolaborasi  Menuju  Pemerintahan  Daerah Inovatif. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, (Vol 19, No 1 (2020), 1–16. Retrieved from https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/view/7854.
Soetjipto,  N.  (2020).  Ketahanan  UMKM  Jawa  Timur  Melintasi  Pandemi  COVID-19. Yogyakarta: K-Media, Yogyakarta.
Sudaryanto,  S.,  Ragimun,  R.,    Wijayanti,  R.  R.  (2012).  Strategi  Pemberdayaan  UMKM Menghadapi  Pasar  Bebas  Asean.  Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  danManajemen. Kemenkeu, 1–32.
Suharyono.  (2020).  Pengukuran  Kinerja  Bisnis  Untuk  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
Supangkat, S. H., Arman, A. A., Nugraha, R. A.,  Fatimah, Y. A. (2018). The Implementation of Garuda Smart City Framework for Smart City Readiness Mapping in Indonesia. Journal of Asia-Pacific Studies.
Usman, S. (2001). Indonesia ’ s Decentralization Policy : Initial Experiences and. The SMERU Research Institute, 60(September).
Wahyuddin, Y.,  Sudarsono, B. (2021). Technical Reasoning on a Local Government Land Property as Heuristic Tool to Accommodate City Leaders Strategic Planning. Teknik, 42(2), 199–209. https://doi.org/10.14710/teknik.v42i2.37581.
Wiig,  A.  (2015).  IBM’s  smart  city  as  techno-utopian  policy  mobility.  City. https://doi.org/10.1080/13604813.2015.1016275.
Woodside, K. (1986). Policy Instruments and the Study of Public Policy. Canadian Journal of Political Science, 19(4), 775–793.
Wu,  K.  (2021).  Agenda-Setting  in  Cross-National  Coverage  of COVID -19:  An  Analysis  of Elite  Newspapers  in  US  and  China  with  Topic  Modeling.  Online  Journal  of Communication and
Media
Technologies, 11(4), e202116. https://doi.org/10.30935/ojcmt/11083.
Wuryandani,  D.,    Meilani,  H.  (2013).  Peranan  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Dalam Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Jurnal  Ekonomi    Kebijakan  Publik,  4(1),  103–115.  Retrieved  from https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/71.