## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural

## Hariadi Kartodihardjo, Niken Ariati, Maryati Abdullah
Institut Pertanian Bogor Komisi Pemberantasan Korupsi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
hariadi@apps.ipb.ac.id, niken.ariati@kpk.go.id, maryati.mrt@gmail.com

## Abstract
Sources  of  corruption  that  are  related  to  the  state  always  involving  bureaucracy  and institutional policies. The five-year evaluation of the implementation of the National Movement to  Save  Natural  Resources  by  the  Corruption  Eradication  Commission  found  its  weaknesses, which became the main weaknesses. It is the result of the influence that was coming from within and outside the organization. The problem of corruption in natural resources can be identified through the development of institutional analysis (IAD). The results of this discussion indicate that  corruption  prevention  must  be  agreed  with  politics  that  is  adjusted  with  different typologies.
Keywords : Corruption, National Movement, Natural Resources, Institutional Analysis Development, Political Corruption

## Abstrak
Sumber  terjadinya  korupsi  sepanjang  menyangkut  kekayaan  negara  selalu  terkait  dengan kinerja birokrasi dan kebijakan lembaga yang keduanya masuk dalam lingkup kelembagaan dimana  korupsi  itu  terjadi.  Dalam  evaluasi  lima  tahun  pelaksanaan  Gerakan  Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP  SDA)  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) ditemukan  bahwa  lemahnya  kelembagaan  menjadi  penyebab  utama,  dan  situasi  itu  juga dipengaruhi  oleh  adanya  tekanan  kekuasaan  baik  dari  dalam  maupun  luar  organisasi. Persoalan korupsi sumber daya alam itu berjalan dalam suatu arena aksi yang dapat dikenali melalui pendekatan institutional analysis development (IAD). Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa  penguatan  pencegahan  korupsi  perlu  pendekatan  politik  yang  diterapkan  sesuai dengan tipologi yang berbeda-beda.
Kata  Kunci :  Korupsi,  Gerakan  Nasional  Sumber  Daya  Alam, Institutional  Analysis Development , Politik Korupsi

## Pendahuluan
Korupsi  di  Indonesia  sudah  terjadi sejak  jaman  penjajahan.  Berbagai  bentuk korupsi  itu,  atau  yang  belum  disebut sebagai  korupsi  pada  saat  ini,  telah melembagakan  pelaksanaannya  hingga saat  ini  dengan  berbagai  wujud  baru (Carey, dkk, 2017). Upaya pemberantasan korupsi juga telah  dilakukan cukup lama, walaupun peran pemberantasannya secara  lebih  jelas  dan  lebih  terlembaga sistematis  baru  terjadi  setelah  2004 dimana  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  dibentuk  (Carey,  dkk,  2017). Berdasarkan  kenyataan  seperti  itu, berbagai  kajianpun  telah  dilaksanakan, dengan  berbagai  bentuk  pendekatan. Struktur  lembaga  KPK  itu  sendiri ditetapkan  sebagai  perwujudan  dari pandangan  bahwa  korupsi  adalah  bagian dari  tindakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra ordinary crime ).
Publikasi KPK (2019) menyebutkan bahwa  dari  676  kasus  korupsi,  174 diantaranya  dilakukan  oleh  swasta,  156 dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah  dan 137 dilakukan oleh DPR dan DPRD, dan 77 dilakukan  oleh  gubernur  dan  bupati. Sebagian  besar  pelaksanaan  korupsi  itu dilakukan  dengan  cara  suap/peras  dari pelaksanaan
pengadaan barang.
Sepanjang  terkait  dengan  perizinan sumber  daya  alam,  kenyataan  seperti  itu menunjukkan  bahwa  sumber  informasi maupun prosedur perizinan yang didasarkan  pada  peraturan  perundangan tidak dapat dijalankan sebaik-baiknya. Berdasarkan  tinjauan  dari  aspek kelembagaan, evaluasi pelaksanaan Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber
Daya  Alam  (GNPSDA)  oleh  KPK  (2018)
menemukan sepuluh
permasalahan.
Diantara  permasalahan  itu,  faktor-faktor pendorong  terjadinya  suap/peras  yaitu birokrasi  dan  sistem  insentif/disinsentif yang belum memadai, regulasi yang lemah dan  tumpang-tindih,  perencanaan  dan
penganggaran  yang  tidak  sinkron  untuk mendukung  pelaksanaan  fungsi  ideal lembaga,  serta  minimnya  jumlah  dan kapasitas SDM pengawasan dan rendahnya independensi Pengawas Tenaga  Teknis  (Wasganis).  Namun demikian,  dinyatakan  pula  bahwa  akar permasalahan  korupsi  di  sektor  sumber daya alam, yang menjadi penyebab faktor- faktor  di  atas  dapat  bekerja  dengan leluasa, yaitu adanya persoalan struktural seperti  adanya  kekuatan “pseudo-legal” yang  mampu  memaksa  otoritas  formal negara  untuk  melayani  kepentingan pribadi,  kelompok,  maupun  golongan, sehingga semakin menyuburkan tindakan korupsi (KPK, 2018).
Berdasarkan  temuan  itu,  kajian  ini dimaksudkan untuk mengenali permasalahan korupsi sumber daya alam dari  tinjauan  konsep  pengembangan analisis institusional- Institutional Analysis Development (IAD)  yang  di  dalamnya dipertimbangkan unsur-unsur
penggunaan  kekuasaan  individu  atau kelompok  yang  turut  memainkan  peran dalam  tindakan  korupsi.  Sebagaimana diutarakan  oleh  North  (1990),  institusi yaitu aturan main dalam masyarakat atau, lebih formal, yaitu batasan yang dirancang yang  membentuk  interaksi  manusia, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian  dan  biaya  transaksi.  Di dalamnya terkandung arsitektur
kompleks  aturan  formal  seperti  undang- undang, peraturan, ataupun kontrak, serta kendala  informal  seperti  norma  sosial, adat  istiadat,  maupun  konvensi,  yang mana mekanisme penegakannya menyediakan  interaksi  antar-manusia yang tidak terduga.
Dalam  pandangan  Douglas  C  North itu,  peraturan  dan  norma  dapat dilembagakan  hanya  apabila  tindakan yang  diambil  oleh  aktor  sesuai  dengan preferensi  subjektif  mereka,  keyakinan dan  harapan  mereka,  realitas  yang

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural
diamatipun cenderung dapat mengkonfirmasi  keyakinan  mereka,  yang kemudian  direproduksi  sebagai  panduan untuk tindakan mereka lebih lanjut (Aoki 2001  dalam  Vannucci  2011).  Dari perspektif itu, sebuah lembaga hanya ada ketika  aktor-aktornya  saling  percaya terhadap peraturan yang mengoordinasikan  keyakinan  mereka. Dengan  begitu,  sebaliknya,  lembaga  itu dapat  digunakan  bukan  untuk  mencapai tujuan  lembaga  itu,  tetapi  untuk  tujuan aktor-aktor yang ada.
Oleh  karena  itu,  dalam  kajian korupsi pengelolaan sumber daya alam ini digunakan  kerangka  pendekatan  multi- faktor  dengan  model  analisis  dan pengembangan kelembagaan
( Institutional  Analysis  Development /IAD) (Oakerson 1992; Ostrom 2005; Poteete et al. 2010). Model ini dipilih karena sangat mudah  disesuaikan  dengan  berbagai konteks  yang  berbeda  dan  telah diterapkan pada berbagai analisis terjadinya  kegagalan  institusional  dalam pengelolaan sumber daya alam 1 . Kerangka kerja ini mempertimbangkan  adanya  faktor-faktor eksogenous yaitu kondisi
yang mempengaruhi  arena  aksi  tindakan  para aktor,  dimana  pola  interaksi  terbentuk, yang  menentukan  kinerja  ( performance ) yang  dihasilkan.  Dalam  hal  ini,  kinerja yang dimaksud yaitu bagaimana berbagai kebijakan  dan  rencana  aksi  pencegahan korupsi  dapat  diadopsi  dan  dijalankan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan  memasukkan  faktor- faktor  kontekstual  sesuai  kondisinya. Sebagai  kerangka  kerja  dinamis,  kinerja pada  gilirannya  akan  memberi  umpan balik  ke  dalam  sistem  dan  memengaruhi konteks  serta  arena  tindakan  di  putaran berikutnya (lihat Gambar 1 ).
1 Pilihan referensi ini dari publikasi Ratner, et al .,  2013  (p  186—188)  yang  dimodifikasi
KARAKTERISTIK BIOFISIK SUMBER DAYA ALAM KARAKTERISTIK PENGGUNA SUMBER DAYA ALAM ATURAN MAIN FORMAL (rule in form) DAN INFORMAL (rule in use) SITUASI AKSI PARTISIPAN (aktor) INTERAKSI OUTCOMES KRITERIA EVALUASI Variabel Eksogenous Arena Aksi
Gambar 1. Kerangka Pendekatan untuk Pengembangan Analisis Institutional
Faktor eksogenous yang  dimaksud menggabungkan tiga faktor, yaitu
karakteristik sumber daya alam, karakteristik  penggunaan/pemanfaatan sumber daya alam, serta regulasi termasuk “aturan  khusus  ( rule  in  use )”  yang menentukan  penggunaan  sumber  daya alam  di  lapangan  (Ostrom , 1994;  Ostrom 2005).  Masing-masing  faktor  tersebut dapat  dipecah  menjadi  elemen  yang  jauh lebih rinci tergantung pada situasi tertentu yang  diteliti  (Poteete  et  al.  2010).  Untuk setiap  faktor  dinilai  bagaimana  dapat membentuk insentif bagi tindakan kolektif menuju tujuan yang ditetapkan.
Tinjauan penetapan dan pelaksanaan  kebijakan  publik,  misalnya dalam  hal  perizinan  sektor  sumber  daya alam  seperti  itu,  pengambilan  keputusan di  dalamnya  hampir  selalu  dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu cara berfikir yang  dipilih,  kepentingan  yang  juga menentukan  berbagai  alternatif  cara berfikir  yang  dipilih  itu,  serta  jaringan yang  mendukung  kepentingan  tadi (Wolmer,  dkk  2006).  Dengan  begitu, pengambilan keputusan dalam penetapan dan  pelaksanaan  kebijakan,  tidak  hanya bersandar  pada  norma-norma  hukum
sesuai  dengan  /temuan-temuan  dalam kajian ini.
yang cenderung linier dan kaku, tetapi juga tergantung  pada  politik  yang  bekerja  di dalamnya.  Premis  yang  diajukan  oleh Keohane  dan  Ostrom  (1995)  maupun Bekkers et al . (2011) adalah bahwa untuk “kerja institutional baru” 2 memungkinkan beragam  pemangku  kepentingan  dapat mengelola persaingan pemanfaatan sumber  daya  alam  (yang  jumlahnya terbatas)  secara  lebih  adil,  dapat membantu membangun ketahanan .

## Pembahasan

## Karakteristik Sumber Daya Alam
Berbagai  jenis  Sumber  Daya  Alam (SDA), baik sumber daya yang terbarukan maupun  tidak,  dapat  meminbulkan tekanan  dan  menjadi  sumber  konflik terutama  apabila  karakteristik  sumber daya  alam  itu  bersifat high  exclusion  cost (HEC). 3 Dengan sifat HEC itu, sumber daya yang  ketersediaan  dan  cadangannya tersebar, lebih sulit untuk mengecualikan orang  yang  tidak  berhak  dari  ikut  serta memanfaatkan,  dibandingkan  dengan sumber daya alam yang sangat
terkonsentrasi.
Dalam  hal  pemanfaatan  sumber daya  alam  untuk  memberi  nilai  tambah ekonomi,  misalnya  melalui  pengusahaan eksplorasi  maupun  produksi/eksploitasi, pada  umumnya  memiliki  karakter  padat modal  ( capital  intensive) ,  memerlukan
2 Yang  dimaksud  yaitu  menyusun  perangkat kerja, regulasi, maupun konsensus bagaimana  menjalankan  program  dan kegiatan di antara semua aktor yang terlibat. Dalam  pelaksanaannya  dapat  mencakup inovasi
proses, misalnya untuk meningkatkan  kualitas dan  efisiensi pelaksanaan kebijakan dengan membentuk kepemimpinan penghubung ( linking
leadership )  yang  dapat  mempertemukan kepentingan  kepemimpinan  administratif dan kepemimpinan politik (Bekkers, et  al . 2011, p 24—25).
3 Barang  dengan  biaya  eksklusi  atau pengecualian tinggi (HEC) adalah barang di mana  apabila  barang  itu  untuk  satu
teknologi  yang  tinggi  ( high  technology), serta  memberikan  keuntungan  yang berlimpah  ( high  return/benefit). Dengan sifat itu, maka tingkat keinginan berbagai pihak  (aktor  ekonomi)  semakin  tinggi, sehingga  dalam  hal  ini  SDA  menjadi sasaran perebutan sumber daya-termasuk menjadi sasaran perilaku korupsi, karena dianggap  dapat  memberikan  keuntungan yang berlimpah secara ekonomi.
Sumber  daya  alam  yang  menjadi objek  korupsi  di  Indonesia  umumnya berada  dalam  pengelolaan  yang  rendah akurasi  informasi  mengenai  potensi cadangan  maupun  keberadaannya.  Sifat- sifat hutan, bahan tambang, dan perikanan tangkap  adalah  memenuhi  sifat  HEC tersebut  (Kartodihardjo  dan  Muhammad, 2019).  Sifat  ini  dapat  menjadi  penyebab kegagalan  institusional  karena  jumlah maupun  nilai  sumber  daya  yang  dikelola hanya  dapat  diprediksi  oleh  hasil  kerja lembaga-lembaga yang rentan independensinya  (Kartodihardjo  dan Muhammad,  2019).  Dengan  demikian, sifat sumber daya alam itulah yang dapat dianggap sebagai sumber biaya transaksi, apabila  kelembagaan  pengelolaannya tidak mampu mengatasinya.
pengguna,  mahal  untuk  mengeluarkan pengguna lainnya agar tidak ikut memanfaatkannya.  Karena  biaya  untuk mengeluarkan  pengguna  lainnya  itu  lebih besar  dari  nilai  barang  yang  dibicarakan. Biaya  pengecualian  yang  tinggi  berarti bahwa  penggunaan  barang  yang  ada  tidak dapat  terbatas  pada  mereka  yang  telah berkontribusi pada biaya produksinya atau hak atas barang itu. Hanya karena seseorang memiliki  hak  untuk  mengeluarkan  orang lain  dari  sumberdaya  itu  tidak  berarti bahwa upaya mengeluarkan hak orang lain dapat  dilakukan  secara  efektif  (Schmid, 1987, p 43-54).

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural

## Aktor dalam Pengusahaan SDA
Aktor dalam pemanfaatan SDA pada kajian ini adalah aktor-aktor yang sedang melakukan permohonan izin ataupun yang sedang bekerja melayani proses perizinan- sebagai  salah  satu  bentuk  pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam, bisa merupakan  pelaku  birokrasi  perizinan atau  konsultan  yang  ditunjuk.  Dari pelaksanaan perizinan pelepasan kawasan hutan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit, diketahui  bahwa  aktor-aktor  itu  relatif homogen,  dalam  arti  mereka  sudah mengetahui  bagaimana  cara  perizinan seharusnya dilakukan, apakah sejalan atau tidak sejalan dengan peraturan- perundangan (Kartodihardjo, 2018). Sementara dalam perizinan pertambangan,  aktor-aktor  yang  terlibat dalam  proses  perizinan  sebagian  besar merupakan  perantara  yang  menjalankan tugas
sesuai dengan keinginan pengendali/penerima  manfaat  ( beneficial owners) perusahaan,  yang  tidak  jarang merupakan aktor besar dalam bisnis-yang sekaligus memiliki relasi dengan politik. Dalam  konteks  penegakan  hukum, mengungkap  tindak  pidana  korupsi  di sektor sumber daya alam relatif lebih sulit, hal  ini  disebabkan  antara  lain:  (1) Perizinan  di  sektor  sumber  daya  alam melibatkan  aktor  dengan  modal  besar yang  dengan  kekuatan (power) yang dimiliki    mempengaruhi  independensi institusi pengelola izin dan bahkan aparat penegak  hukum;  (2)  Belum  tercatatnya dan minimnya informasi potensi maupun cadangan sumber daya alam dalam neraca aset negara menyebabkan proses pemberian  izin  kerap  luput  dalam kegiatan post-audit untuk  mendeteksi adanya  kerugian  negara.  Bahkan  pihak pemberi izin dianggap berkinerja baik dan mendukung  investasi,  dengan  semakin banyak  jumlah  izin  pengelolaan  sumber daya alam yang dikeluarkan, terlepas dari buruknya  tata  kelola  dalam  proses
penerbitannya; (3) Regulasi terkait sektor sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup banyak  yang  bermasalah  dan  multitafsir. Terdapat 33 (tiga puluh tiga putusan) yang dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK) selama 2003-2014 (KPK dan BPHN, 2018).  Lemahnya  kualitas  regulasi tentunya berpengaruh terhadap interpretasi  para  pihak  yang  dapat diarahkan kepada kepentingannya masing-masing.  Kondisi  ini  tentunya berdampak pada lemahnya tata kelola dan kepastian hukum, dan membuka  praktik- praktik  transaksional  bagi  para  aktor dalam  mempertahankan  kelangsungan bisnisnya.

## Regulasi dan Praktik Pelaksanaannya
Hasil  evaluasi  pelaksanaan  regulasi perizinan  usaha  yang  dilakukan  oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah  (KPPOD,  2017)  menunjukkan adanya  persoalan  prosedur,  substansi, maupun  kandungan  konflik  kepentingan dalam  penetapan  regulasi  perizinan  di daerah. Kesimpulan umum dari temuan ini menunjukkan  berbagai  regulasi  tidak mempunyai  basis  insentif  yang  jelas  bagi pengembangan  usaha,  sebaliknya,  lebih digunakan untuk menarik pendapatan asli daerah.  Selain  itu,  kepentingan  politik untuk  melaksanakan  janji-janji  pimpinan daerah  juga  diwujudkan  dalam  regulasi itu. Padahal pelaksanaan regulasi perizinan itu sudah dilakukan berdasarkan pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu (PTSP), sebagai wujud reformasi  birokrasi  yang  telah  dilakukan (KPPOD, 2016).
Temuan itu juga menyatakan bahwa kebijakan  nasional  menjadi  sumber permasalahan karena frakmentasi pengaturan  yang  menyebar  dan  tidak sinkron  antara  instansi  satu  dengan lainnya.  Hal  itu  tidak  sejalan  dengan pandangan Ostrom (1990) bahwa peraturan  yang  menentukan  tindakan
mana  yang  diperlukan,  diizinkan  atau dilarang  perlu  “disarangkan”  (Ostrom, 1990) 4 .  Pelaksanaan  kebijakan  perizinan yang ditopang oleh Peraturan Pemerintah No 24/2018 dengan menggunakan sistem elektonik  yang  disebut online  single submission (OSS)  juga  belum  efektif,  baik untuk proses perizinan maupun mengurangi biaya transaksinya 5 . Hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh
Publish  What  You  Pay  (PWYP)  Indonesia terhadap  sistem  perizinan  di  sektor pertambangan (PWYP, 2017) menunjukkan bahwa sebelum sistem OSS diberlakukan,  dalam  penerapan  sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP ) saja masih terdapat jeda yang cukup memakan waktu  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan penyesuaian, khususnya perizinan  di  sektor  SDA.  Hal  tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor SDM, melainkan  juga  faktor  anggaran  dan proses  penyesuaian  sistem  PTSP  itu sendiri.  Laporan  ini  juga  menemukan masih  minimnya  sistem  keterbukaan informasi  dan  penanganan  keluhan ( complain  handling  mechanism )  yang memungkinkan masyarakat
untuk mengakses  informasi  dan  mengadukan keluhan  atas  perizinan  SDA  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Penanaman Modal-Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP).
Pada  beberapa  aspek,  kebijakan mereduksi proses perizinan yang bertujuan  untuk  mengurangi  terlalu
4 Yaitu  tipikal  untuk  segenap  aturan  yang menentukan  bagaimana  segenap  aturan lainnya  dapat  diubah.  Ostrom  (1990,  p  50- 55)  membedakan  tiga  jenis  aturan:  (a) aturan operasional yang mengatur
keputusan  sehari-hari,  (b)  aturan  pilihan kolektif  yang  mempengaruhi  bagaimana aturan operasional harus diubah, dan siapa yang  dapat  mengubahnya;  dan  (c)  aturan pilihan  konstitusional  digunakan  dalam
banyak  campur  tangan  dan  peluang korupsi,  seperti  kebijakan post  border 6 yang  ditetapkan  pemerintah  justru memperbesar potensi korupsi. Tidak perlu menunggu  lama,  pada  kasus  impor bawang putih, kebijakan post border yang baru  saja  dijalankan  di  1  Februari  2018, berbuah  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT) oleh  KPK  di  bulan  Agustus  2019.  Hal  ini dikarenakan  kebijakan post  border tidak didukung  oleh  kesiapan  SDM  dan anggaran  dari  instansi  pengawasnya.
Kebijakan post  border memindahkan fungsi pengawasan yang awalnya merupakan wewenang Direktorat Jenderal  (Ditjen)  Bea  Cukai  menjadi wewenang kementerian teknis, dalam hal ini  Ditjen  Perlindungan  Konsumen  dan Tertib Niaga (PKTN), Kemendag. Sementara  kesiapan  dari  Ditjen  PTKN dalam  pengawasan  komoditas  masih belum diperkuat (KPK, 2019). Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prosedur dan proses perizinan  pada  umumnya  direduksi menjadi syarat administrasi pemanfaatan/pengusahaan  sumber  daya alam  dan  bukan  sebagai  bentuk pengendalian pemanfaatannya. Dalam hal ini, fungsi dan kapasitas pengendalian izin belum  digunakan  sebagai  pembatasan jumlah  izin  yang  diberikan.  Hal  ini menunjukkan berjalannya konsep institusi yang  dijelaskan  oleh  Douglas  C  North  di atas,  bahwa  selain  isi  regulasi  yang mengarahkan  perilaku  tidak  sesuai
menyusun  aturan  kolektif  yang  pada gilirannya mengatur aturan operasional.
5 Komunikasi  personal  dengan  anggota Asosiasi  Pengusahaan  Hutan  Indonesia,  4 Oktober 2019.
6 Kebijakan  post  border  berlaku  sejak  1 Februari 2018 melalui sistem INSW, sesuai dengan  Permendag Nomor  28 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border)

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural
harapan,  isi  regulasi  itu  sendiri  tidak sejalan  dengan  keyakinan  dan  harapan aktor-aktor  yang  menjalankan  peraturan itu.
Faktor  yang  berkontribusi  positif dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam yaitu transparansi dan upaya mengurangi kecurigaan  sesama  pelaku.  Untuk  itu, pemantauan  secara  independen  sangat disarankan  (Ostrom,  1990).  Melalui transparansi akan timbul keyakinan pada sebuah  proses  yang  kredibel,  termasuk menumbuhkan  kepercayaan  publik  atas berjalannya sebuah mekanisme yang adil. Sementara itu, besar-kecilnya ukuran unit sumber daya alam maupun batas-batasnya yang  tidak  terdefinisi  dengan  jelas  dapat mengurangi  daya  pengamatan  dan menumbuhkan  kecurigaan.  Kedua  faktor itu,  untuk  situasi  sumber  daya  alam  di Indonesia  umumnya  masih  dominan berpengaruh
(Kartodihardjo dan Muhammad, 2019).

## Arena Aksi
Arena  aksi  merupakan  “panggung” untuk  perundingan  sosial  yang  dapat dipilih  oleh  setiap  pelaku  untuk  bekerja sama  atau  tidak  (Gregorio  et  al.  2008). Dalam hal ini, sangat penting dipertimbangkan karakteristik aktor yang terlibat,  sumber  daya  masing-masing aktor  untuk  mempengaruhi  orang  lain guna  mengejar  tujuan  mereka,  serta kendala dan peluang yang disediakan oleh aturan yang digunakan. Dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  di Indonesia, pada umumnya, panggung yang dimaksud  sudah  dimulai  sejak  pemilihan calon pimpinan/kepala daerah dimulai.
Survei  yang  dilakukan  oleh  KPK
(2017) 7 mengenai  sumbangan  biaya pilkada dan benturan kepentingan sangat menentukan  “ruang”  yang  terbentuk
7 Tidak dipublikasikan. Disajikan dalam bentuk file power point yang digunakan
dalam  pelaksanaan  kebijakan  dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang  terlibat.  Calon  kepala  daerah cenderung sudah diikat janji-janji kepada donaturnya, sehingga tidak bisa melayani kepentingan  masyarakat  miskin  sebagai subyek  utama.  Sejumlah  70,3%  hingga 82,6% calon mengaku menerima dana dari donatur  dan  56,3%  hingga  71,3%  calon menyebut  bahwa  donatur  akan  minta balas  jasa  ketika  mereka  terpilih.  Atas permintaan itu, 75,8% hingga 82,2% para calon menyanggupinya.
Kenyataan seperti itu menunjukkan bahwa  iklim  klientelisme  seperti  telah menjadi design bagi  cara  pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Dari hasil survei itu diketahui pula motivasi donatur dari hasil wawancara terhadap 286 informan (2016) dan  150  informan  (2017).    Sejumlah 61,5% hingga 76,7% dari jumlah donatur umumnya  bermaksud  untuk  mendapat keamanan dalam menjalankan
bisnis.    Selain  itu,  64,4%  hingga  73,3% donatur  ingin  mendapat  kemudahan tender dari proyek pemerintah daerah dan sejumlah  63,3%  hingga  73,0%  ingin mendapat kemudahan akses perizinan.
Motivasi  donatur  lainnya  yaitu kemudahan  akses  untuk  mendapat jabatan di pemerintahan atau Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  60,1%  hingga 56,0%,  serta  mendapat  akses  untuk  ikut menentukan  kebijakan  atau  peraturan daerah  43,7%  hingga  49,3%.  Berbagai keinginan  tersebut  memang  cenderung dipenuhi  oleh  pimpinan  daerah.  Hal  itu terbukti  dari  96  kepala  daerah  yang terjerat  kasus  korupsi  oleh  KPK  selama periode  2004  hingga  akhir  2018.  Tiga besar  obyek  yang  diperkarakan  yaitu pengelolaan anggaran daerah, pengadaan
KPK dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi.
barang  dan  jasa,  serta  perizinan  sumber daya alam.
Tinjauan  Aspinall  dan  Berenschot (2019)  mengonfirmasi  hasil  survei  KPK tersebut.  Disebut  bahwa  pelaksanaan pilkada seringkali mirip dengan penjualan kekuasaan  negara.  Orang-orang  dengan kantong tebal atau pengendali terkuat atas sumber  daya  negara  memiliki  peluang terbesar untuk menang. Akibatnya, politik klientelistik  di  Indonesia  tidak  hanya mewujudkan  ketimpangan  sosial,  tetapi pelaksanaan  demokrasi  prosedural  itu terbukti tidak mampu menjadi penangkal korupsi  ataupun  perwujudan  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Dengan  begitu, para  pemimpin  terpilih  yang  seharusnya menjadi  kunci  peningkatan  efisiensi  dan transparansi birokrasi untuk memperbaiki  kualitas  tata  kelola  dengan cara  mengurangi  jaringan  klientelisme, khususnya  antara  perusahaan  dan  elit penguasa.
Sejalan  dengan  temuan  itu,  hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK pada  2018 8 menunjukkan  fakta  hampir serupa.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  di 15  lembaga  pemerintah  seluruhnya terdapat  perantara  dalam  pelayanan publik dan 17% pegawai di lingkungan itu melihat  bekerjanya  perantara  tersebut. Sepuluh  pemerintah  daerah  tertinggi penerima gratifikasi/suap dengan frekuensi  semakin  meningkat  adalah  di Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Papua. Sementara  pemerasan  pengguna  layanan dengan  frekuensi  semakin  meningkat terjadi di Provinsi Riau, Papua, Banten dan Aceh.  Dalam  penilaian  integritas  itu  juga terungkap  pengalaman  pegawai  yang terkait
dengan
kecenderungan
penyalahgunaan  wewenang  oleh  atasan mereka,  yaitu  di  Provinsi  Riau,  Sumatera
8 Indikator SPI adalah budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan SDM dan anggaran daerah, yang dilakukan terhadap
Utara,  dan Papua Barat. Ada anggapan di kalangan  pegawai  pemerintah  provinsi bahwa  pelapor  kejadian  korupsi  tidak terjamin  untuk  tidak  dikucilkan,  tidak akan  diberi  sanksi,  serta  kariernya dihambat (KPK, 2018).
Dalam kondisi demikian itu, otoritas negara yang digunakan untuk kepentingan kelompok  tertentu,  berjalan  dengan harmoni.  Karena  di  satu  sisi,  semua anggota  kelompok  itu  tahu  perbuatan menyimpang  di  bawah  bayang-bayang otoritas resmi dapat berjalan, serta adanya manfaat-manfaat  finansial  yang  diterima, di  sisi  lain.  Dapat  bertahannya  institusi demikian  itu  dalam  waktu  lama, menunjukkan  bahwa  institusi  itu  dari berbagai sisi-finansial, hukum, manajemen,  moralitas,  dianggap  layak berjalan,  dengan  kata  lain,  semua  bentuk resiko  dapat  ditanggung.  Mudahnya, segala sesuatu yang berjalan dalam waktu lama seperti itu mestinya menguntungkan bagi pelakunya. Sebaliknya kalau
merugikan  dan  menyesatkan,  pasti berhenti dengan sendirinya tanpa diminta orang  lain.  Maka  segala  hal  buruk  yang terkait  kebijakan  pengelolaan  sumber daya  alam  pasti  pelakunya  untung  besar dan  jauh  lebih  besar  daripada  segala resiko yang dihadapinya.
Institusi  yang  cenderung  korup, yang mewadahi perilaku menyimpang itu pada  level  tertentu  dapat  dipelihara  dan sulit tergantikan. Hal itu antara lain akibat dibutuhkannya spesifikasi dan kecakapan khusus, sehingga tidak mudah kesalahannya  diketahui  orang  lain, ketertutupan  sistem  kerja,  tidak  ada pergantian orang-orang yang
menanganinya, hubungan pemain-pemain kunci  di  dalam  organisasi  dengan  aktor- aktor kunci di luar organisasi (bisa mantan
enam kementerian, 15 pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kota.

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural
pejabat  atau eminent  persons lainnya) maupun  dapat  ditundanya  perbaikan kondisi-kondisi  seperti  itu  tanpa  ada dampak  buruk  yang  diakibatkannya  bagi keseluruhan (Kartodihardjo, 2018).
Di  dalam  organisasi  pemerintahan yang  diindikasikan  melakukan  korupsi perizinan,  terdapat  aturan  main  dan norma  tersendiri,  yang  menentukan  apa yang  bisa  dan  tidak  bisa  dilakukan bersama  klien  yaitu  swasta.  Korupsi  di dalam  organisasi  dijalankan  oleh  orang- orang  yang  sama  sebagai  abdi  negara resmi  juga  jaringannya,  tetapi  bukan seperti  apa  yang  dikehendaki  peraturan- perundangan. Organisasi korupsi
perizinan  ini  menambah  pemain,  selain abdi  negara  dan  pengusaha  sebagai subyek  utama,  yaitu  orang  dan  lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya eminent persons
sebagai penekannya (Lihat Gambar 2 ).
Dalam  proses  perizinan,  syarat pembuatan  dokumen  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  misalnya, dapat  dikerjakan  oleh  dua  atau  tiga
konsultan  tertentu  atas  permintaan pejabat tertentu. Para konsultan itu bukan hanya  bertugas  menyelesaikan  syarat- syarat  perizinan,  tetapi  juga  menjadi mediator  antara  pengusaha  dan  pejabat negara,  apabila  keduanya  memerlukan sesuatu.  Sesuatu  yang  dimaksud  itu,  bagi pejabat  negara,  bukan  hanya  uang  tetapi juga  kebutuhan  pribadi  lainnya  terkait perjalanan dinas ke luar kota  ataupun ke luar  negeri,  maupun  kebutuhan  rumah tangganya.  Sedangkan  bagi  perusahaan, segala formalitas perizinan yang diperlukan bukan hanya diperoleh, tetapi juga mendapat kesempatan lebih. Misalnya memperoleh izin lebih luas atau tidak  dikurangi  luas  izin  yang  dimohon, atau  mendapat  dukungan  penuh  apabila lokasinya ternyata tumpang tindih dengan perusahaan  lain  atau  dengan  masyarakat adat  atau  masyarakat  lokal  lainnya (Kartodihardjo, 2018). Relasi semacam itu terbangun  di  dalam  organisasi  korupsi sebagai  “kerja  terselubung”  yang  justru menjadi nafasnya.
Gambar 2. Aktor dalam Pelaksanaan Korupsi Sumber daya Alam
Kekuatan  struktural  terjadinya korupsi  umumnya  secara  kriminogenik sudah tertanam di dalam regulasi ataupun prosedur  kerja  administrasi.  Secara internal  berupa  kebiasaan-kebiasaan melakukan  hal-hal  yang  dapat  dianggap korup,  membuka  kesempatan  korupsi melalui  penggunaan  peran  negara  ( state capture  corruption ),  maupun  tekanan orang berpengaruh dari luar lembaga yang bahkan  dapat  ikut  menentukan  karier pegawai (Kartodihardjo, 2018). Selama ini, kepemimpinan  yang  mampu  memimpin sendiri  melalukan  pencegahan  korupsi masih sangat terbatas.
Pelaksanaan  korupsi  akibat state capture corruption tersebut, pada akhirnya  berjalan  sesuai  peraturan. Akibatnya  dalam  korupsi  perizinan misalnya,  telah  tertanam  sejak  hari pertama  seseorang  menjadi  pegawai, sehingga  semua  perbuatannya  dianggap normal.  Kenyataan  seperti  itu  sejalan pendapat  Burke,  dkk  (2011)  disebut bahwa para pelaku kriminal dan korupsi di suatu  lembaga  cenderung  mendapat pembenarannya, sehingga menjadi kebiasaan  yang  dianggap  wajar.  Hal  itu sesuai  dengan  kondisi  terpeliharanya kebiasaan korup. Disebut juga, kewajaran itu  akibat  proses  "sosialisasi",  sehingga korupsi menjadi tindakan bersama.

## Kinerja dan Pola Penguatan Korupsi
Kinerja  pengelolaan  sumber  daya alam  dalam  hal  ini  lebih  dilihat  apakah terdapat peningkatan fungsi institusional, yang  dalam  hal  ini  tidak  diukur  unsur- unsur  pembentuknya,  melainkan  kinerja atau outcomes yang  dihasilkannya (Schmid,  1987).  Evaluasi  yang  dilakukan oleh  KPK  (2018)  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  GN-PSDA  menghasilkan
9 Maryati, Dkk. Aspek Kelembagaan dalam Menatakelola Sumberdaya Alam-Catatan dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi dan
dampak  positif  bagi  perolehan  pajak  dan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) ataupun  perbaikan  tatakelolanya  atas sektor sumber daya alam selama periode 5 tahun terakhir. Sektor tersebut terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan mineral dan  batubara  (minerba),  perikanan tangkap,  serta  sektor  perkebunan  kelapa sawit. 9
Selain itu berbagai perbaikan sistem perizinan dan penarikan PNBP kehutanan menurut beberapa sumber dapat mengurangi  biaya  transaksi  hingga  60% dari angka tahun 2014, namun keberhasilan  itu  umumnya  terjadi  pada perusahaan-perusahaan  berkinerja  baik serta  di  daerah-daerah  dengan  politik lokal  cukup  terbuka  serta  relatif  baik tatakelolanya.    Sementara  di  sektor pertambangan  mineral  dan  batubara, selain peningkatan pendapatan pajak dan PNBP,  pelaksanaan  GNP  SDA  juga mendorong  lahirnya  struktur  baru  di Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (ESDM),  yakni  Direktorat  PNBP, yang  berada  di  bawah  Dirjen  Minerba ESDM. 10
Pada  saat  terjadinya  transaksi korupsi,  terdapat  mekanisme  penguatan proses  korupsi  itu  secara  berbeda. Vannucci (2011) menyebut bahwa bentuk transaksi  atau  pertukaran  tersembunyi selalu  dilindungi  oleh  tiga  kemungkinan mekanisme cara penguatan yang berbeda, namun  dapat  saling  terkait. Pertama , perlindungan korupsi oleh pihak pertama, ketika norma dan aturan perilaku ( illegal ) diinternalisasi  oleh  individu  tertentu. Bentuk  ini  terjadi  ketika  norma-norma korupsi  telah  diinternalisasi,  sehingga apabila terjadi pelanggaran akan
menghasilkan  biaya  psikis,  seperti perasaan  bersalah  atau  tidak  nyaman
Supervisi KPK di Sektor SDA (GNPSDA). KPK, 2018.

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural
(Panther  2000  dalam  Vannucci  2011). Transaksi  korup  yang  handal  adalah keterlibatan  berbagai  pihak  yang  relatif homogen, saling  berbagi kebiasaan,  nilai- nilai  ideologis  dan  budaya  yang berlawanan  atau setidaknya  otonom  dari norma-norma negara, yang dapat menghasilkan  harapan  implementasi timbal balik dari perjanjian korup.
Kedua , kontrol pelaksanaan korupsi oleh  pihak  kedua,  ketika  kepatuhan dijamin  oleh  mitra.  Bentuk  perlindungan korupsi  seperti  ini  terjadi  ketika  sanksi dikelola secara langsung atau oleh rekanan dalam  pertukaran  yang  korup  (Ellickson 1991 dalam Vannucci 2011). Sumber daya yang  digunakan  untuk  melakukan  dan menegakkan  perjanjian  pada  umumnya terkait dengan keuntungan yang diharapkan  dari  hubungan  khusus  yang berulang.  Kepercayaan  terbentuk  ketika selalu  mengalami  interaksi  berulang, menjadi  kooperatif  karena  tidak  menipu, menjadi strategi yang menguntungkan, di bawah  ancaman  pemutusan  hubungan kerja  atau  bentuk  pembalasan  lainnya dalam kasus transaksi yang tidak jujur. Ketiga , kontrol pelaksanaan korupsi oleh  pihak  ketiga,  yang  bergantung  pada intervensi  aktor  eksternal  yang  mampu memaksakan  kepatuhan  kepada  mereka yang  terlibat  langsung  dalam  pertukaran korup.  Pihak  ketiga  yang  terspesialisasi dapat  masuk  ke  tempat  kejadian  dan menjual  layanan  perlindungannya.  Untuk menjadi penjamin terkenal yang kredibel, dipilih  dan  dipercaya  oleh  aktor  korup, mereka  harus  mengendalikan  dan
menunjukkan  sumber  daya  tertentu. Selain  itu,  juga  dapat  menjamin  hak properti  dan  menegakkan  perjanjian dengan  biaya  yang  cenderung  meningkat ketika transaksi dan sumber daya tersebut illegal.
Beberapa  cara  yang  ditemukan dalam  kajian  ini  cenderung  mengikuti ketiga mekanisme itu, dengan aktor-aktor yang  terlibat  sebagaimana  diutarakan dalam Gambar 1 sebelumnya.

## Pembelajaran
Telah diketahui bahwa faktor-faktor seperti  sikap  budaya  ataupun  insentif hukum dianggap tidak berpengaruh dalam menentukan kuat-lemahnya perlindungan berjalannya korupsi. Eksplorasi lebih jauh menunjukkan  bahwa  terdapat  dua variabel  kunci  yang  dapat  menjelaskan munculnya  mekanisme  tata  kelola  yang berbeda  dalam  pelaksanaan  korupsi. Pertama ,  frekuensi  dan  durasi  yang diharapkan  dari  pertukaran  illegal  di antara  para  aktor  yang  sama. Kedua , jumlah sumber daya yang dipertaruhkan, yaitu  nilai  tertentu  yang  dialokasikan dalam  setiap  transaksi  korupsi  dan sebagian  diberikan  berbentuk  suap sebagai imbalan. Dengan melintasi sumber daya  yang  kecil  atau  besar  dengan frekuensi  suap  yang  rendah  atau  tinggi, terdapat  empat  model  mekanisme  tata kelola korupsi, yaitu korupsi kecil, korupsi individu,  korupsi  struktural,  dan  korupsi sistemik (lihat Tabel 1 ).
Tabel 1 . Empat Model Korupsi dan Mekanisme Tatakelolanya Jumlah Sumber Daya yang Digunakan Kecil Besar Frekuensi dan lama waktu yang diharapkan dalam pertukaran korupsi Rendah P ETTY C ORRUPTION Percaya secara pribadi, sederhana dan peran perilaku telah umum

## I NDIVIDUAL C ORRUPTION
Ada pialang, sangat percaya secara pribadi Tinggi S TRUCTURAL C ORRUPTION Bereputasi, norma timbal balik dan kerjasama bersyarat, ancaman jika keluar dari kesepakatan S YSTEMIC C ORRUPTION
Penegakan norma informal oleh pihak ketiga, tugas berjenjang dan berhierarki di dalam jaringan korupsi yang overlap dengan tugas-tugas lembaga formal
Sumber: Vannucci 2011. Op cit .
Kedua  dimensi  yaitu  frekuensi pertukaran  dan  jumlah  sumber  daya tersebut, berdampak pada besarnya biaya transaksi.  Frekuensi  dan  pengulangan kesepakatan  di  antara  para  aktor  korup yang  sama  atau  dengan  rotasi  parsial dalam  lingkaran  terbatas,  memiliki dampak  terhadap  stabilitas  pelaksanaan korupsi/suap.  Dalam  kasus  korupsi berulang, untuk memastikan bahwa pihak lain dapat diandalkan diperlukan
pengelolaan  untuk  menjaga  hubungan antara  pelaku  korupsi  dan  penegak hukum.
Jumlah  sumber  daya  juga  memiliki peran  penting.    Semakin  besar  nilai transaksi  dan  suap,  meningkatkan  biaya transaksi  korupsi,  mengingat:  (i)  uang harus  diserahkan  kepada  tangan  lain dengan  lebih  berhati-hati;  (ii)  transaksi lebih mudah dideteksi, karena keuntungan dari korupsi lebih sulit untuk disembunyikan dan diinvestasikan kembali; (iii) dapat menghasilkan
pertengkaran;  (iv)  sanksi  dan  insentif untuk pembelotan lebih tinggi.
11 Konsep invisible  foot diperkenalkan  kali pertama oleh Joseph Berliner dengan istilah senada invisible  hand Adam  Smith,  yang menjelaskan  mengapa  inovasi  sangat  sulit muncul dalam sebuah sistem ekonomi yang terpusat  atau  monopolistik.  Adam  Smith menerangkan  bahwa  kompetisi  sebagai
Sebagai  bentuk  transaksi  illegal yang  memerlukan  jaminan  kepastian, perlindungan dalam pelaksanaan korupsi selalu  diperlukan.  Namun,  tidak  seperti bentuk-bentuk kelembagaan formal, dalam  transaksi  illegal  termasuk  yang biasanya  terjadi  dalam  transaksi  politik, kurangnya informasi,
kerahasiaan, maupun ambiguitas tentang karakteristik “jasa”  yang  dipertukarkan,  mencegah terwujudnya  tatakelola  korupsi  menjadi “lebih baik” (Pierson 2004 dalam Vannucci 2011; Kartodihardjo 2016). Buruknya tata kelola  pelaksanaan  korupsi  itulah  yang dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan pencegahannya.
Secara  individual,  perilaku  pelaku korup  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor seperti  sifat opportunis dan  upaya berbahaya untuk menunjukkan reputasi di antara  rekan-rekan  kriminalnya.  Namun, reputasi  tersebut  kerap  kali  tidak  bisa diandalkan. Situasi seperti itu mengilhami strategi baru pencegahan korupsi melalui invisible  foot 11 —dengan  memanfaatkan kelemahan  koruptor  dan  rekan-rekannya
“tangan tak terlihat” memandu produksi ke dalam  saluran  kebutuhan  sosial  yang diinginkan  masyarakat.  Efek  persaingan tidak  hanya  mendorong  pengusaha  dalam mencari keuntungan, tetapi juga memotivasi perusahaan  untuk  mengadopsi  teknologi baru  bagi proses produksinya. Istilah “kaki

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural
yang  tidak  dapat  diandalkan,  yang  pada gilirannya “melahirkan” kejujuran dan tata kelola yang lebih baik, meski tanpa disertai niat baik. Hal itu dapat melengkapi strategi pencegahan  korupsi  setelah  diketahui tidak efektif, seperti penerapan hukuman, pelatihan  dan  insentif  pencegahan korupsi, transparansi
pelaksanaan kegiatan, serta pengaruh konflik kepentingan terhadap penerapan standar integritas (Graft, 2007).
Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahwa strategi penindakan dan  pencegahan  korupsi  tidak  dapat dipisahkan. Secara keseluruhan, pemberantasan  korupsi  ibarat  strategi dalam  olahraga  yudo.  Alih-alih  secara terus-terang  menolak  tindakan  pidana, seseorang harus
memanfaatkan kelemahan lawan untuk mengalahkannya. Alih-alih  menyatakan  kebijakan  toleransi nol terhadap korupsi, harus diakui bahwa ketidaksempurnaan  perilaku  manusia akan  selalu  ada.  Alih-alih  menuntut integritas  mutlak,  yang  terpenting  dalam memerangi korupsi adalah  menggunakan seni  memanfaatkan  ketidaksempurnaan
(dalam situasi korup) untuk memenangkan pertempuran (Graft, 2007). Terdapat kekuatan pemikiran
ekonomi dari gagasan invisible hand yang membuat  perilaku  pencari  keuntungan pribadi  dapat  menghasilkan  kebajikan yang  membimbing  pola  perilaku  untuk sepenuhnya melayani
kebutuhan masyarakat.  Mungkinkah  hal  itu  juga dapat  berlaku  di  lingkungan  politik  dan administrasi?  Apakah  gerakan  anti- korupsi dapat berkembang apabila hanya berfokus  pada  sanksi  moral  yang  secara faktual dapat merugikan kebebasan sipil?
Sejauh  ini,  perlawanan  terhadap korupsi tampak belum memiliki
tak  terlihat”  tersebut  dimaksudkan  agar upaya  pencegahan  korupsi  dilakukan dengan inovasi dalam memanfaatkan risiko
mekanisme sekuat invisible hand . Apabila perbuatan  korup  tertangkap,  hal  itu hanyalah  kegagalan  aktor  korup  dalam membuat  janji  yang  kredibel  dengan koleganya.  Adanya  risiko  pengkhianatan dalam  pelaksanaan  korupsi  dapat  tetap berjalan seperti invisible foot sebagaimana diuraikan  di  atas.  Prinsip  itu  memotivasi kita  bahwa  manusia  pada  umumnya berusaha  menjauhkan  diri  dari  korupsi dan  menjalankan  kebebasan  sipil  secara bertanggung  jawab  bila  dilingkupi  oleh faktor-faktor  institusional  dan  struktural yang baik.

## Penutup
Pencegahan korupsi melalui perbaikan  kebijakan  pengelolaan  sumber daya  alam  sejauh  ini  hampir  seluruhnya dapat  berjalan  akibat  adanya  peran  KPK. Tetapi perlu ditekankan bahwa perbaikan kebijakan  itu  bukan  karena  terdapat sejumlah  solusi  yang  harus  dijalankan, tetapi,  dan  yang  terpenting,  bahwa  KPK mampu  mengurai  konflik  kepentingan  di balik terjadinya korupsi maupun menumbuhkan  semangat  anti-korupsi bagi kalangan birokrasi, sehingga sejumlah  solusi  itu  dapat  dijalankan. Upaya  seperti  itu  sangat  sulit  dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah sendiri.
Perlu pula ditegaskan di sini bahwa keberhasilan  pencegahan  korupsi  sangat tergantung efektivitas penindakan korupsi serta,  dalam  waktu  yang  bersamaan, integritas  KPK.  Hal  itu  karena  begitu dalamnya  masalah  struktural  yang tertanam  di  dalam  birokrasi,  sehingga pencegahan  korupsi  bukan  semata-mata terjadi  akibat  perubahan  teks  peraturan ataupun adanya tabel rencana aksi, tetapi akibat  tekanan  dan  paksaan.  Lebih  jauh
pengkhianatan  di  antara  kolega  pelaku korup.
lagi,  dalam  kondisi  terjadi  korupsi struktural  tersebut,  ilmu  pengetahuan bukan  untuk  mendukung  perubahan menuju  perbaikan,  tetapi  mendukung kepentingan  untuk  perusakan  sistem kerja,  sehingga  akibat  korupsi  struktural, sendi-sendi keluhuran budi telah dihancurkan  oleh  kekuasaan  negara  itu sendiri. Kajian  ringkas  ini  menawarkan pendekatan institusional sekaligus struktural dengan memanfaatkan kelemahan  pelaksanaan  korupsi.  Makin benderang  tata  kelola  dan  sinergi birokrasi  yang  didorong  oleh  KPK  maka akan  semakin  mudah  menemukan kelemahan  dalam  pelaksanaan  korupsi termasuk identifikasi aktornya. Identifikasi  aktor  yang  menentukan stabilitas terjadinya korupsi yang kemudian dilanjutkan menindak aktor ini secara  hukum.  Di  sisi  lain,  diperlukan untuk memperbaiki
faktor-faktor institusional  yang  dapat  mengarahkan insentif  dan  bentuk  reformasi  struktural yang  ideal  dalam  memperbaiki  perilaku korup agar berubah menjadi perilaku anti- korupsi.

## Referensi
Aspinall,  E  dan  W.  Berenschot.  (2019). Democracy  for  Sale:  Elections,
Clientelism,  and  the  State  in Indonesia . Cornell University Press. Ithaca and London.
Bekkers,  V.,  J.  Edelenbos  &  B.  Steijn. (2011). Linking  Innovation  to  the Public  Sector:  Contexts,  Concepts and  Challenges,  in:  Bekkers,  V.,  J. Edelenbos  &  B.  Steijn  (eds.),
Innovation  in  the  public  sector: linking  capacity  and  leadership . Palgrave McMillan: 3-32. Houndsmills. Burke,  R.J,  E.  C.  Tomlinson,  C.  L.  Cooper. (2011). Crime  and  Corruption  in
Organizations:  Why  it  occurs  and what to do about it . Routledge.
Carey,  P.,  S.  Haryadi,  S.  Margana.  (2017). Korupsi:  dalam  Silang  Sejarah Indonesia  dari  Deandels  (1808- 1811)  sampai  Era  Reformasi. Komunitas Bambu. Yogyakarta.
Graf,  L.  J.  Graf.  (2007). The  Institutional Economics  of  Corruption  and Reform:  Theory,  Evidence,  and Policy. Cambridge University Press. Cambridge.
Gregorio, M., K. Hagedorn, M. Kirk, B. Korf,
N. McCarthy, and R. Meinzen- Dick.
(2008). Property  Rights,  Collective Action,  and  Poverty:  The  Role  of Institutions  for  Poverty  Reduction. Capri  Working  Paper  No.  81. International Food Policy Research  Institute.  Washington, DC. Kartodihardjo,  H.  dan  C.  Muhammad. (2019). Mengatasi Persoalan Institusional  PSDA:  Pembelajaran dari  Kasus  Revitalisasi  Ekosistem Tesso Nilo, di Propinsi Riau. Jurnal Hukum  Lingkungan  Indonesia V(2): 253-270.
Kartodihardjo,  H.  (2018).  Lingkaran Korupsi  Sumber  daya  Alam.
PRISMA  Jurnal  Pemikiran  Sosial Ekonomi 37. ____________________. (2018). Lingkaran Korupsi  Sumber  Daya  Alam. PRISMA  Jurnal  Pemikiran  Sosial Ekonomi 37.
____________________.  (2016). Infeasible  Foot : Pencegahan Korupsi dengan Memanfaatkan Kelemahan Komitmen  Sesama  Pelakunya. Jurnal Integritas 2(1). Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2018). Kajian Harmonisasi Undang Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

## Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural
Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2019). Kajian  Tata  Kelola  Swasembada Pangan: Studi Kasus Bawang Putih. Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Jakarta.
____________________. (2018). Survei Penilaian Integritas.  Direktorat  Penelitian dan  Pengembangan.  Kedeputian Bidang Pencegahan. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. ____________________. (2018). Evaluasi Gerakan  Penyelamatan  Sumber Daya  Alam  (GNP  SDA):  Nota
Sintesis. Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
Komite  Pemantau  Pelaksanaan  Otonomi Daerah. (2017). Regulasi Usaha di Daerah:  Kajian  Perda  Peungutan dan Perizinan. KPPOD. Jakarta.
____________________. (2016). Penyederhanaan  Perizinan  Usaha di Daerah . KPPOD. Jakarta. Keohane, R., and E. Ostrom. (1995). Local Commons and Global Interdependence . Sage. London. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance . Cambridge University Press. Cambridge.
Oakerson,  R.  J.  (1992). Analyzing  the commons: A framework. In Making the  commons  work,  ed.  D.  W.
Bromley . ICS Press. San Francisco.
Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional  Diversity .  Princeton University Press. Princeton. _______________. (1994). Polycentricity, complexity, and the commons. The Good Society 9(2): 37–41.
_______________.  (1990). Governing  the Commons:  The  Evolution  of Institutions  for  Collective  Action . Cambridge University Press. United Kingdom. Poteete, A. R., M. A. Janssen, and E. Ostrom. (2010). Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple  Methods  in  Practice . Princeton University Press. Princeton, NJ.
Schmid, A. (1987). Property, Power, and an Inquiry  into  Law  and  Economic . Praeger. New York.
Suhayati,  M.  (2017). Permasalahan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara  Elektronik  (OSS). Info Singkat  Bidang  Hukum.  Vol  X  No 23/I/Puslit/Desember/2018. Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian DPR-RI. Jakarta.
Vannucci,  A.  (2011). The  Informal Institutions  of  Corruption:  A Typology of Governance Mechanisms  and  Anti-Corruption
Policies .  University  of  Pisa: Department of Political and Social Sciences.  Italia.
Wolmer, W., J. Keeley, M. Leach, L. Mehta, I. Scoones,  L.  Waldman.  (2006). Understanding  Policy  Processes:  A Review  of  IDS  Researc  on  the Environment . Brighton. Institute of Development Studies University of Sussex. United Kingdom.