Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengurus masalah  kenegaraan,  kesejahteraan  dan kemakuran rakyat serta Negara. Pemerintah juga  memiliki  tugas  untuk  membuat  dan menetapkan  hukum  dan  undang-undang diwilayah tertentu. Upaya tersebut bertujuan  untuk  meningkat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  dengan  harapan dapat  terjadinya  pemerataan  dan  keadilan secara menyeluruh.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  32 (2004)  Pasal  1  Angka  5,  yang  berisikan, “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang dan  kewajiban,  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”  Otonomi  daerah  ini menjabarkan  pembantuan  tugas  dimana, penugasan  dari  pemerintah  pusat  kepada provinsi,  dan  desa.  Tugas  yang  dilakukan di  pertanggungjawabkan  secara  bertingkat, dimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugasnya
kepada  pemerintah  kabupaten,  kabupaten ke  pemerintah  provinsi  dan  provinsi mempertanggungjawabkan  ke  pemerintah pusat.
Peran  desa  dalam  perpanjangan tangan  tugas  pemerintah  sangat  terlihat jelas  dan  penting.  Desa  merupakan lembaga  pemerintah  yang  paling  dekat dengan  masyarakat.  Pentingnya  peran desa  sebagai  langkah  awal  terbentuknya kemandirian masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  (2014) tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa, yang  didalamnya  menjelaskan  bahwa “pemerintah daerah mempunyai
kewenangan  yang  lebih  luas  dalam pengelolaan daerahnya. Dalam
menjalankan  tugasnya,  desa  memiliki tujuan yaitu
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan
didesa,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X
DIAN SAPUTRA 1* ; LARA FITRIWATI 2
Universitas Islam Riau l. Kaharuddin Nst No.113, Kota Pekanbaru, Riau 28284 E-mail : saputradian@eco.uir.ac.id (korespondensi)
Submit : 2022-12-08 Review : 2022-12-15 Publish :  2023-01-26
Abstract :  This  study  aims  to  explore  and  describe  the  application  of  the  principles  of transparency  and  accountability  to  the  management  of  village  fund  allocations  in  X.  This research  is  a  type  of  qualitative  research.  The  use  of  transparency  indicators,  accountability planning,  accountability  implementation,  accountability  administration  of  accountability reporting and accountability accountability as the basis used to determine the effectiveness of the  implementation  of  the  principles  of  transparency  and  accountability  in  Village  X.  Data sources  were  obtained  through  interviews  and  documentation  by  collecting  documents provided by Village X The data analysis technique is descriptive method. The results of this study found that the application of the principle of transparency to the management of Village fund  allocations  in  Village  X  had  not  been  running  effectively  because  there  was  no  notice board and no address for complaints. In addition, it was also found that the application of the principle of accountability was not yet effective because there had been no written down book for  down-payment  assistance,  reports  on  the  realization  of  activities  were  not  reported, sectoral programs, regional programs and other programs that entered the village were not on target.
Keywords: Transparency, Accountability, Allocation of Village Funds, Villages

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
72
kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.  Pemerintah  mewujudkan  fungsi desentralisasi  tersebut  kepada  pemerintah desa  dengan  membentuk  Alokasi  Dana Desa (ADD).”
ADD merupakan dana yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan  dan  belanja  Negara  yang ditujukan ke desa yang di transfer melalaui anggaran  pendapatan  dan  belanja  Daerah Kabupaten  atau  Kota.  Pengelolaan  ADD perlu dilakukan dengan prinsip transparansi dan  akuntabilitas,  agar  pemerintahan  desa dapat  menjaga  kepercayaan  publik.  Bentuk pertanggungjawaban tan transparansi pemerintah  desa  terhadap  ADD  dituangkan kedalam  laporan-laporan  yang  dibuat  oleh desa tersebut.
Terkait  transparansi,  berdasarkan Permendagri  Nomor  20  (2018)    Pasal  39 dan Pasal 72 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa.  Pasal  39  menyatakan
“Kepala Desa wajib menyampaikan informasi  mengenai  APBDesa  kepada masyarakat melalui media informasi, informasi  sebagaimana  dimaksud  paling sedikit memuat (a) APBDesa, (b) Pelaksanaan  kegiatan  anggaran  dan  tim yang  melaksanakan  kegiatan,  dan,  (c) Alamat pengaduan.” Pasal 72 menyatakan “ Laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  68  dan  pasal  70  diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud  paling  sedikit  memuat,  (a) laporan  realisasi  APBDesa.  (b)  laporan realisasi  kegiatan,  (c)  kegiatan  yang  belum selesai  dan/atau  tidak  terlaksana,  (d)  sisa anggaran, dan, (e) alamat pengaduan.
Dalam  hal  akuntabilitas,  pemerintah desa perlu membuat laporan-laporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) Pasal  68  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa,  yang    menyatakan  “Kepala  Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/walikota  melalui  camat,  laporan sebagaiman  dimaksud  terdiri  dari  laporan pelaksanaan  APBDesa,  laporan  realisasi kegiatan”.  Jenis  laporan  desa  yang  dapat
menampilkan pertanggungjawaban pemerintah  desa  terhadap  ADD  yaitu APBDesa,  laporan  realisasi  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa, buku  kas  umum,  buku  kas  pembantu pajak,  buku  pembantu  bank,  dan  laporan kekayaan  milik  desa,  daftar  program sektoral,  program  daerah,  dan  program lainnya  yang  masuk  kedesa.  Sedangkan transparansi  itu  pengungkapan  dalam laporan  yang  dibuat  desa  secara  jelas  dan sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai kebijakan pengelolaan anggaran mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  hingga pengawasan.
Untuk mendukung penerapan prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan ADD perlunya pengetahuan  desa  terhadap  Akuntansi Pemerintah. Pengertian akuntansi pemerintah  yaitu  bagian  dari  akuntansi yang  aktivitasnya  menyediakan  informasi dengan mencatat serta melaporkan realisasi  pelaksanaan  anggaran  negara. Dengan  kata  lain  adanya  pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan,
perangkat  desa  menjadi  dapat  membuat laporan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat mengkomunikasikan  aktivitas  pemerintah desa dalam hal pengelolaan ADD.
Berdasarkan survey awal di desa X terdapat beberapa masalah yang ditemukan.  Pertama,  yaitu  kurangnya transparansi aparatur desa terhadap pengelolaan  ADD,  hal  tersebut  dapat dilihat  dengan  tidak  adanya  papan informasi sebagai salah satu alat komunikasi  yang  bisa  diakses  semua masyarakat  mengenai  anggaran  desa  dan realisasinya kepada masyarakat. Keuangan  yang  dialokasikan  pemerintah harus  diinformasikan  secara  terbuka  agar masyarakat  bisa  menilai  kecukupan  atau kekurangan  untuk  membiayai  kebijakan, program,  dan  kegiatan  Alokasi  Dana Desa.
Selain masalah transparansi diatas, ditemukan juga masalah terkait
transparansi  lainnya  yaitu  tidak  adanya alamat  pengaduan  untuk  masyarakat  dalam proses  penyampaian  informasi  yang  berisi keluhan  atau  ketidakpuasan  masyarakat terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Hal  ini dianggap  penting  karena  masyarakat  tidak dapat menyampaikan  keluh  kesahnya.  Jadi, hal-hal  yang  menurut  masyarakat  menjadi masalah tidak pernah dapat di perbaiki oleh pemerintah desa.
Kedua,  Terkait  akuntabilitas  yang merupakan  suatu  prinsip  yang  harus  selalu berdampingan dengan transparansi.
Implikasi  keduanya  menjadi  kajian  yang marak  dan interchangeable, penerapannya pada  pola  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah yang parsitipatif sebagai suatu  konsekuensi  logis.  Sehingga  sangat diperlukan  penerapan  prinsip  akuntabilitas pada Desa X.
Pada  Desa  X,  ada  beberapa  laporan yang  belum  lengkap  yaitu  tidak  membuat laporan  realisasi  kegiatan.  laporan  realisasi kegiatan dinilai penting dalam menjabarkan kegiatan  yang  dilakukan  oleh  desa  sebagai bentuk  pendukung  akuntabilitas  Desa  X. Hal  tersebut  menjadi  keharusan  karena Tampak pada Laporan Realisasi Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  pada  tahun  2019  ADD berjumlah  Rp1.975.771.000,00  dan  tahun 2020
Rp1.735.417.000,00. Jumlah anggaran  pendapatan  yang  cukup  besar yang  telah  dijabarkan,  maka  perlunya penyusunan  laporan-laporan  yang  lengkap sebagai  alat  pertanggungjawaban  yang mendukung  akuntabilitas  aparatur  Desa  X dalam realisasi alokasi dana desa (ADD).
Selain  masalah  akuntabilitas  diatas, ditemukan sebuah fakta melalui wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat yang aktif dalam kegiatan Desa yaitu  Bapak  KH  (44).  Berdasarkan  hasil wawancara tersebut diketahui bahwa aparat Desa X tidak membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait pengelolaan alokasi  dana  desa.  Banyak  hal  yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak diwujudkan,  melainkan  membuat  sesuatu
yang  belum  dibutuhkan  masyarakat. Contohnya,  masyarakat  membutuhkan pembangunan  parit  agar  dapat  mengatasi masalah  banjir  tidak  diwujudkan  oleh aparat  desa,  sementara  pembangun  WC umum  di  tengah  perkampungan  dinilai tidak  memberi  manfaat  bagi  masyarakat, karena  tidak  pernah  digunakan  oleh masyarakat setempat.

## Akuntansi Pemerintah
Akuntansi  pemerintah  merupakan pencatatan  serta  pelaporan  atas  transaksi- transaksi  yang  sudah  terjalin  di  badan pemerintahan.  Menurut  Nordiawan  dkk (2018)  Akuntansi  Pemerintah  merupakan suatu  kegiatan  pemberian  jasa  guna menyediakan informasi keuangan pemerintah bersumber pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sesuatu transaksi keuangan  pemerintah  dan  penafsiran  atas data keuangan.

## Desa
Desa  menurut  pengertian  umum adalah  aglomerasi  pemukiman  di  wilayah provinsi  atau  (negara).  Tipe  desa  pada umumnya  memiliki  nama,  wilayah,  dan batas  wilayah  yang  diharapkan  dapat mengenali  satu  desa  dengan  desa  lainnya. Perbedaan  ini  dibuat  untuk  bekerja dengan tindakan kerangka otoritas publik. Sebuah desa dimiliki oleh area lokal yang terdiri dari beberapa keluarga.

## Pemerintah Desa
menurut Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  (2005)  tentang  desa menyatakan  “Pemerintah  Desa  adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  asal  usul  dan  adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.” Jadi  pemerintah  desa  ini  memiliki  tugas untuk menjamin ketentraman dan

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
74
kesejahteraan  masyarakat  dengan  lingkup yang lebih kecil sehingga peran pemerintahan  dapat  dirasakan  lebih  dekat dengan masyarakat.

## Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pendapatan Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018)  “Pendapatan  Desa  yaitu  semua penerimaan  desa  dalam  1  (satu)  tahun anggaran  yang  menjadi  hak  desa  dan  tidak perlu dikembali oleh desa.”
Belanja Desa
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) belanja Desa sebagaimana dimaksud yaitu  meliputi  semua  pengeluaran  yang merupakan  kewajiban  Desa  dalam  1  (satu) tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa  sebagaimana  dimaksud  dipergunakan untuk mendanai
penyelenggaraan
kewenangan desa.
Alokasi Dana Desa Menurut Peraturan
Pemerintah Republik  Indonesia  (2005)  menyatakan “ADD  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 37 (2007) menyatakan bahwa ADD berasal  dari  APBD  Kabupaten/Kota  yang bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima oleh  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling sedikit 10% (sepuluh persen).”
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa adalah  satu  kesatuan  dengan  pengelolaan keuangan  desa.  Menurut Permendagri Nomor  20  (2018)    “Keuangan  desa  adalah semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat dinilai  dengan  uang  serta  segala  sesuatu berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban desa.” Sedangkan pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.
Transparansi Menurut Mardiasmo (2010)
“Trasnparansi  adalah  keterbukaan  atau kejujuran pemerintah dalam hal penyampaian  informasi  yang  berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.” Akuntabilitas Menurut Mardiasmo (2009) “Akuntabilitas  publik  yaitu  kewajiban pemegang kepercayaan dalam memberikan
pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan  semua  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya kepada  pihak  yang  memberi  amanah  dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya.”

## METODE
Jenis  penelitian  yang  di  gunakan adalah penelitian Kualitatif. menurut Anggito  Albi  (2018),  Penelitian  Kualitatif adalah  pengumpulan  data  pada  suatu  latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena  yang  terjadi  dimana  peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, tehnik pengumpulan
dengan
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekan  kan  makna  dari pada  generalisasi.  Analisis  data  kualitatif itu  sendiri  merupakan  upaya  yang  terus berlanjut, berulang , dan terus menerus.
` Objek  penelitian  ini  di  lakukan  di
Desa X.
Variabel dan Indikator
Transparansi Pengelolaan Dana Desa No. Indikator 1
Kepala desa menyampaikan informasi mengenai  APB  Desa  kepada  masyarakat melalui media informasi.
2 Pembukuan  arus  kas  masuk  dan  arus  kas keluar  memuat  semua  informasi  yang berisikan  pengeluaran  belanja  atas  beban APB  Desa  yang  didukung  oleh  bukti  yang
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 75 No. Indikator lengkap dan sah. 3 Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  APB  Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
Sumber  :  Permendagri  Nomor  20  Tahun 2018

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
No Indikator 1 Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  perencanaan  penerimaan  dan pengeluaran  pemerintahan  desa  pada  tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam
APB Desa.
2
Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan  RKP  Desa  tahun  berkenaan  dan pedoman  penyusunan  APB  Desa  yang  diatur dengan  peraturan  Bupati/Walikota  setiap tahun.
3 Rancangan  APBDesa  yang  telah  disusun merupakan  bahan  penyusunan  rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun
2018
Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas
No. Indikator 1 Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  penerimaan  dan  pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk
Bupati/Walikota.
2 Rekening  kas  desa  dibuat  oleh  pemerintah desa  dengan  spesimen  tanda  tangan  Kepala Desa dan dan kaur keuangan.
3
Desa  yang  belum  memiliki  pelayanan perbankan  diwilayahnya,  rekening  kas  desa dibuka  diwilayah  terdekat  yang  dibuat  oleh
Pemerintah  Desa  dengan  spesimen  tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun
2018
Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas
No. Indikator
1 Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
2 Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
No. Indikator 3 Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar.
Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas No. Indikator 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2 Laporan  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3 Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan  seluruh  laporan  paling lambat  minggu  kedua  bulan  Juli  tahun berjalan.
Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun
2018
Indikator Tahap Pertanggungjawaban
Akuntabilitas No. Indikator 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada  Bupati/Walikota  melalui  camat  setiap akhir tahun anggaran.
2 Laporan  pertanggungjawaban  disampaikan paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir tahun  anggaran  berkenaan  yang  ditetapkan dengan peraturan desa.
3 Peraturan  desa  disertai  dengan  Laporan keuangan,  laporan realisasi  APBDesa, catatan atas  laporan  keuangan,  laporan  realisasi kegiatan,  daftar  program  sektoral,  program daerah,  dan  program  lainnya  yang  masuk kedesa.

## Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun
2018
Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan  dana  Desa  dapat  dikatakan sudah  diterapkan  dengan  efektif,  apabila penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas telah  ada  kesesuaian  dengan  indikator menurut  Permendagri  Nomor  20  (2018), dengan keterangan sebagai berikut : Sesuai ( S) Tidak Sesuai (TS)
Data yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
76
primer  adalah  data  yang  di  peroleh  peneliti secara  langsung  dari  sumber  asli  (tidak melalui  perantara).  Data  primer  yang  di peroleh  pada  penelitian  ini  yaitu  dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa  Teluk  Samak  Kecamatan  Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Data tersebut berupa  perubahan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,  buku  kas  umum,  buku  kas pembantu pajak, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  desa,  buku  pembantu  bank,  laporan kekayaan milik desa, daftar program sektoral, program  daerah,  dan  program  lainnya  yang masuk kedesa.
Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua  teknik yaitu :
a. Wawancara, melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa dan masyarakat dengan mengajukan pertanyaan  mengenai  transparansi  dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa.
b. Dokumentasi,  melakukan  pengumpulan data atau laporan yang diterima dari Desa X yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan  fenomena  atau  gejala yang  terjadi  dalam  keadaan  nyata  disaat dilakukan penelitian.
a. Mengumpulkan  data  dan  dokumen berupa  perubahan  anggaran  pendapatan dan belanja desa, buku kas umum, buku kas  pembantu  pajak,  laporan  realisasi pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa,  buku  pembantu  bank, laporan  kekayaan  milik  desa,  daftar program  sektoral,  program  daerah,  dan program lainnya yang masuk kedesa.
b. mempelajari  dan  mengkaji  data  dan informasi  tentang transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa.
c. Membuat  kesimpulan  atas  penjelasan dari analisis yang telah dilakukan.
.

## HASIL
Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana

## Desa
Transparansi dalam menjalankan pemerintahan  artinya  pemerintah  harus mengungkapkan  hal-hal  yang  sifatnya material  secara  berkala  kepada  pihak-pihak yang  memiliki  kepentingan  dalam  hal  ini yaitu  masyarakat  luas,  sehingga  prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat  luas  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  akses  informasi  sepenuhnya tentang  keuangan  desa  tersebut.  Adanya transparansi  dapat  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  masyarakat  untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi  tentang  kebijakan,  informasi tentang  pembangunan,  informasi  tentang pelaksanaan serta hasil yang dicapai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada kepala desa dan tinjauan langsung ke kantor Desa  X,  secara  umum  perangkat  desa dinilai  belum  sepenuhnya  menerapkan prinsip  transparansi  terkait  pengelolaan dana desa.
Tabel 1  Perbandingan
Indikator dan Realisasi Penerapan Transparansi No Indikator Hasil Wawancara Ket 1  Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut memuat APBDesa, laporan pelaksanaan kegiatan. Dan alamat pengaduan. Diketahui bahwa Informasi terkait pengelolaan APBDesa belum diperoleh oleh masyarakat desa, masalah ini semakin jelas karena tidak adanya papan pengumuman yang mencantumkan informasi- informasi tersebut dan tidak adanya alamat pengaduan. TS (Tidak Sesuai)
2  Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pencatatan kas masuk dan keluar sudah dilakukan dengan baik oleh bendahara, hal tersebut terbukti dengan adanya kelengkapan pembukuan yaitu buku kas umum. S (Sesuai) 3 Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjaw aban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikot a melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Diperoleh informasi bahawa Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjaw aban realisasi APB Desa kepada Bupati/ Walikota tiap akhir tahun S (Sesuai) Sumber : Kantor Desa X Pembahasan
penerapan prinsip
transparansi  pada  Desa  Teluk  Samak Kecamatan  Rangsang  Kepulauan  Meranti yaitu:
1. Pada Desa X memang sudah membuat  laporan  dan  pembukuan, dinilai  informasi  yang  mereka  buat sudah cukup lengkap. Namun, informasi tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat.
Sehingga, masyarakat  menilai  aparatur  desa tidak  transparan  dalam  pengelolaan dana  desa.  Karena,  di  Desa  X  tidak menyediakan  media  penyampaian informasi
seperti papan pengumuman.
2. Desa  X  juga  tidak  menyediakan alamat  pengaduan  sebagai  media yang  dapat  digunakan  masyarakat untuk  menyampaikan  keluhan  dan harapan masyarakat terhadap Desa X.
3. Permasalahan  tersebut  tidak  sesuai dengan  indikator  transparansi  yang dimuat  dalam  Permendagri  nomor  20 tahun 2018. Dengan demikian prinsip transparansi  dalam  pengelolaan  dana desa  di  Desa  X  belum  diterapkan
dengan efektif karena belum diterapkan  indikator  transparansi yang kedua.
4. Untuk  meningkatkan  transparansi pengelolaan  alokasi  dana  Desa  X sangat  diperlukan  pengetahuan  dan kepekaan  aparatur  desa  terhadap aturan Permendagri nomor 20 (2018) terkait transparansi. Sehingga,  Desa  X  diharapkan  dapat menyediakan  media  seperti  papan prngumuman  atau  media  berbentuk digital  seperti website dan  akun sosial  media  Desa  X  yang  dapat mendukung  penrapan  transparansi serta  membuat  alamat  pengaduan sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat.  Kemudian  masyarakat Desa  X  dapat  ambil  bagian  dalam pengeloaan  Desa  agar  mencapai kehidupan  masyarakat  Desa  yang sejahtera.

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Akuntabilitas merupakan suatu prinsip  pertanggungjawaban  oleh  pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat hingga diharapkan dapat memperoleh  keberhasilan  atas  pelaksanaan tugas  dan  tanggung  jawabnya  tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Alokasi  Dana  Desa  yang  dipergunakan untuk  biaya  penyelenggaraan  pemerintah Desa  dan  biaya  pemberdayaan  masyarakat. Dimana  untuk  biaya  penyelenggaraan pemerintah  meliputi  biaya  operasional  tim pelaksana  pemerintahan,  tunjangan  dan operasional  BPD,  biaya  perawatan  kantor dan  lingkungan  kantor  kepala  desa, tunjangan kepala desa, honorarium pengelola  keuangan,  honorarium  RT/RW, Honorarium  PKK  dan  lain-lain.  Sementara untuk  biaya  pemberdayaan  masyarakat meliputi  biaya  pembangunan  sarana  dan prasarana  di  desa,  karang  taruna,  PKK, belanja  penguatan  kelembagaan,  dan  biaya lainnya.  Dengan  kegunaan  Alokasi  Dana Desa  yang  dijabarkan  di  atas,  sehingga sangat dibutuhkan pertanggungjawaban

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
78
yang  kuat  atas  alokasi  dana  Desa  tersebut agar dana dikelola sebaik mungkin.
Tahap Perencanaan Akuntabilitas Perencanaan  ialah  hal  yang  memiliki peran  penting  dalam  pelaksanaan  suatu program, apabila perencanaan tidak dilakukan  dengan  baik  dan  matang  maka akan  sulit  merealisasikan  dan  melaksanakan suatu  program  dengan  baik.  Pada  Desa  X memang  perencanaan  terkait  pengelolaan alokasi  dana  Desa  dinilai  kurang  transparan dan  belum  melibatkan  banyak  masyarakat. Namun,  jika  ditinjau  dari  segi  akuntabilitas perencanaan,  perencanaan  pengelolaan  dana Desa  dinilai  sudah  sesuai  dengan  indikator perencanaan yang ditetapkan dalam
Permendagri Nomor 20 (2018). Tabel 2  Perbandingan Indikator Dan Realisasi Perencanaan Akuntabilitas No Indikator Hasil Wawancara Ket 1  Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan keuangan sudah dituangkan secara lengkap dalam APB Desa (lampiran 1) S (Sesuai) 2  Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Penyusunanan APB Desa telah berdasarkan RKP Desa dan telah mengikuti pedoman Penyusunan APBDes yang tertuang dalam peraturan Bupati/Walikota S (Sesuai) 3  Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Berdasarkan wawancara Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa telah disusun berdasarkan rancangan APB S (Sesuai) No Indikator Hasil Wawancara Ket Desa yang telah disusun sebelumnya Sumber : Kantor Desa X Pembahasan terkait penerapan prinsip  perencanaan  akuntabilitas  pada Desa X yaitu sebagai berikut :
a. Berdasarkan  hasil  wawancara yang  disajikan  pada  tabel  2.2 perencanaan pengelolaan keuangan  desa  sudah  dituangkan secara  lengkap  dalam  APBD Desa.  Pada  laporan  APBD  Desa terlihat jelas besaran perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah  Desa  pada  tahun 2019 dan 2020.
b. Penyusunan  APB  Desa  sudah berdasarkan  RKP  Desa  tahun berkenaan  dan  telah  mengikuti pedoman  penyusunan  APBDesa yang  tertuang  dalam  peraturan Bupati/Walikota. Dan untuk rancangan peraturan Desa tentang APB Desa telah disusun berdasarkan  rancangan  APBDesa (lampiran 1).
c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  perencanaan  akuntabilitas pada  Desa  X  dinilai  telah akuntabel karena  sudah  sesuai dengan indikator.
Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas Pelaksanaan merupakan bentuk nyata dilakukannya  sebuah  rencana  yang  sudah disusun.
Pelaksanaan
akuntabilitas keuangan  desa  dapat  diartikan  sebagai bentuk nyata terlaksananya rencana kegiatan  desa  yang  berhubungan  dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui  rekening  kas  desa  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 79 Tabel 3:   Perbandingan Indikator dan Realisasi Pelaksanaan No Indikator Hasil Wawancara Keterangan 1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan  dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui  rekening kas  desa  pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Pada desa X Sudah memiliki rekening kas desa dimana pengeluaran dan penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening tersebut (lampiran 3) S (Sesuai) 2 Rekening kas desa  dibuat  oleh pemerintah  desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan. Berdasarkan wawancara rekening kas desa sudah ditanda tangani kepala desa dan kaur keuangan.
S (Sesuai)
3 Desa yang belum  memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa sudah membuat rekening kas desa di Bank Riau Kepri Terdekat . S (Sesuai)
Sumber : Kantor Desa X Pembahasan  terkait  penerapan  prinsip pelaksanaan akuntabilitas pada  Desa X  yaitu sebagai berikut :
a. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan  pada  Desa  X  sudah sesuai  dengan  indikator  yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor 20 tahun 2018.
b. Desa  X  telah  memiliki  rekening kas  desa  di  bank  Riau  Kepri  atas nama  Desa  X  yang  ditandatangani kepala desa dan kaur keuangan dan
pengeluaran  maupun  penerimaan keuangan Desa selalu dilaksanakan  melalui  rekening kas tersebut.
Tahap Penatausahaan Penatausahaan dilakukan oleh bendahara  dengan  tugas  wajib  yaitu melakukan  pencatatan  setiap  penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Tabel 4:   Perbandingan Indikator Dan Realisasi Penatausahaan No Indikator Hasil Wawancara Keterangan 1 Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan. Fungsi kaur keuangan sebagai pelaksana penatausahaan sudah dijalankan dengan baik. S (Sesuai) 2 Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pengeluaran dan penerimaan dimuat dalam buku kas umum secara lengkap. S (Sesuai) 3 Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:  a.  buku pembantu bank;  b.  buku pembantu pajak;  dan  c. buku pembantu panjar Kaur keuangan sudah membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Namun, buku pembantu panjar tidak ada, krna dianggap tidak perlu disebabkan sudah ada buku pembantu kegiatan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan. TS (Tidak Sesuai)
Sumber : Kantor Desa X

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
80
Pembahasan  terkait  penerapan  prinsip penatausahaan  akuntabilitas  pada  Desa  X sebagai berikut :
a. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan dari data yang diterima, Pada Desa
X, penatausahaan sudah dilaksanakan  oleh  kaur  keuangan sebagai fungsi bendahara.
Pencatatan pengeluaran dan penerimaan  secara  lengkap  telah dimuat dalam buku kas umum.
b. Kaur  keuangan  sudah  membuat buku  pembantu  bank    dan  buku pembantu  pajak    sebagai  bentuk
pertanggungjawaban penatausahaan. Namun, buku
pembantu panjar sebagai salah satu buku  pembantu  kas  umum  yang wajib  dibuat  oleh  kaur  keuangan belum dibuat pada Desa X .  Buku pembantu  panjar  ini  sangat  perlu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban  catatan  atas panjar yang diterima ataupun yang diberikan oleh Desa X. Berdasarkan  wawancara  kepada kaur  keuangan  Desa  X,  salah  satu contoh transaksi yang memerlukan buku pembantu panjar yaitu transaksi  pembelian  peralatan  dan perlengkapan  kantor  yang  sifatnya pemesanan.
c. Alasan  Bendahara  Desa  X  tidak membuat  buku  pembantu  Panjar karena sudah adanya buku pembantu kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Pelaksana Kegiatan yang didalamnya juga dapat dicantumkan panjar yang diberikan ataupun  yang  diterima.  Namun, tetap  saja  hal  tersebut  berbeda karena buku pembantu panjar yang dilakukan  oleh  kaur  keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban penatausahaan dari kaur keuangan, sementara buku pembantu kegiatan yang dibuat oleh Bagian Pelaksana kegiatan adalah bentuk pertanggungjawaban atas
pekerjaan bagian Pelaksana Kegiatan.  Kedua  buku  pembantu tersebut,  baik  buku  pembantu panjar dan buku pembantu kegiatan diperlukan sebagai salah satu  alat  untuk  dilakukannya kontrol atas alokasi dana desa.
d. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa tahap penatausahaan akuntabilitas pada Desa  X secara garis  besar  sudah  akuntabel, namun  indikator  penatausahaan yang ketiga belum terpenuhi.

## Tahap Pelaporan Akuntabilitas
Laporan  merupakan  aktivitas  yang dilakukan  untuk  melaporkan  hasil  kinerja yang  telah  dilakukan  dalam  satu  periode sebagai  bentuk  pelaksanaan  tanggung jawab. Selain itu pelaporan juga merupakan bentuk evaluasi sebab menyediakan informasi  keuangan  dan  kinerja  yang  telah dilakukan  sehingga  dapat  menjadi  bahan pertimbangan  untuk  mengambil  keputusan ekonomi pada periode berikutnya. Indikator Tahap  pelaporan  akuntabilitas  telah  diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga desa seharusnya telah mengetahui bagaimana standar pelaporan yang baik. Tabel 5:   Perbandingan Indikator Dan Realisasi Pelaporan Akuntabilitas No Indikator Hasil Wawancara Keterang an 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama telah disampaikan oleh kepala desa X  kepada Bupati/Walikota secara rutin S (Sesuai) 2 Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Desa X Sudah melaporkan laporan pelaksanaan APBDesa (lampiran 1) namun Laporan realisasi kegiatan tidak dibuat dan tidak dilaporkan TS (Tidak Sesuai)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 81 3 Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan sudah disusun sebelum minggu kedua di bulan Juli S (Sesuai)
Sumber : Kantor Desa X
Pembahasan  terkait  penerapan  prinsip pelaporan  akuntabilitas  pada  Desa  X  yaitu sebagai berikut :
a. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan  pada  tabel  2.5  laporan pelaksanaan  APBDesa  semester pertama  telah  disampaikan  oleh kepala  Desa  X,  kemudian  disusun dan  digabungkan  seluruh  laporan sebelum  minggu  kedua  di  bulan Juli. Namun, laporan yang disampaikan  belum  lengkap  yaitu tidak  adanya  laporan  realisasi kegiatan.
b. Alasan  Desa  X  tidak  membuat laporan  realisasi  kegiatan  karena adanya kesalah pahaman bendahara  Desa  X  tentang  fungsi Laporan realisasi kegiatan. Menurut bendahara Desa X karena setiap  bidang  pelaksana  kegiatan yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan,  Bidang  Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan  Masyarakat,  dan Bidang  Penanggulangan  Bencana,
Darurat, dan Mendesak Desa, telah membuat  laporan  masing-masing mengenai realisisasi kegiatan. Sehingga, bendahara merasa laporan  realisasi  kegiatan  desa secara  keseluruhan  tidak  perlu dibuat.
c. Tidak  membuat  laporan  realisasi kegiatan dinilai tidak sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20  tahun  2018.  Laporan  Realisasi kegiatan  ini  sangat  penting  dibuat oleh  Desa  X  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban yang
berguna untuk menguraikan secara  lengkap  dan  menyeluruh untuk  segala  bidang  mengenai kegiatan  apa  saja  yang  hendak dan sudah dilakukan, berapa lama waktu  kegiatan  tersebut,  dan berapa  besaran  pengeluaran  yang dianggarkan dan yang direalisasikan,  sehingga  dapat terlihat berapa besar rasio pencapaian  atas  kegiatan  yang mereka buat.
d. Indikator Pelaporan  akuntabilitas yang  kedua  pada  Desa  X  belum diterapkan  dengan  baik  sehingga belum dapat dikatakan penerapan pelaporan akuntabilitas telah dieterapkan  dengan  efektif,  dan berdasarkan  Undang-Undang  No 6  Tahun  2014  Tentang  Desa, dijelaskan bahwa pemerintah Desa  yang    tidak  membuat laporan  secara  lengkap  akan dikenai  sanksi administratif  yaitu berupa  teguran  lisan  ataupun teguran tertulis.
Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas Pertanggungjawaban  adalah  suatu kewajiban  menjalankan tugas dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan tugas yang  ditetapkan  ataupun  yang  diatur  dalam suatu
peraturan. Maka,
pertanggungjawaban pemerintah yaitu suatu tindakan yang wajib memastikan kesejahteraan
masyarakat dalam menjalankan tugas. Seperti pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam
Permendagri nomor 20 tahun 2018. Adapun berikut ini perbandingan pelaksanaan pertanggungjawaban  berdasarkan  indikator dan realisasi pada Desa X.
Tabel 6:   Perbandingan Indikator Dan Realisasi Pertanggungjawaban Akuntabilitas N o Indikator Hasil Wawancara Ket 1 Kepala Desa menyampaikan laporan Laporan pertanggungja waban realisasi S (Sesuai)

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
82 N o Indikator Hasil Wawancara Ket pertanggungja waban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikot a melalui camat setiap akhir tahun anggaran. APBDesa telah disampaikan kepada Bupati/walikot a melalui camat tiap akhir tahun 2 Laporan pertanggungja waban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Sebelum bulan ketiga setelah akhir tahun laporan pertanggungja waban telah disampaikan S (Sesuai) 3 Peraturan desa disertai dengan Laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa. Sudah ada laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa. Namun, laporan realisasi kegiatan belum ada. Selain itu, program sektoral,progra m daerah,dan program lainnya yang masuk kedesa dinilai tidak tepat sasaran.
TS
(Tidak Sesuai)

## Sumber: Kantor Desa X

## PEMBAHASAN
Pembahasan terkait penerapan prinsip pertanggungjawaban akuntabilitas pada  Desa X sebagai berikut :
a. Berdasarkan  tabel  2.6  diketahui
bahwa  permasalahan  lainnya  yaitu, program  sektoral,  program  daerah dan program lainnya yang masuk ke desa  dinilai  tidak  tepat  sasaran  . Karena, program pembangunan yang  dilaksanakan  tidak  sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara  dengan  beberapa  tokoh masyarakat  yang  tinggal  di  dekat titik  banjir  dan  seorang  masyarakat yang  aktif  dalam  pengelolaan  desa. Menurut masyarakat-masyarakat tersebut, masyarakat desa X membutuhkan  pembangunan  Parit guna menangani masalah kebanjiran yang  terjadi  di  Desa  X,  tepatnya  di jalan  Parit  atlas  dan  jalan  Parit Gelang.
b. Masalah  banjir  pada  tempat-tempat tersebut  sangat  meresahkan  dan mengganggu masyarakat dalam beraktivitas  sebab,  sepeda  motor yang  digunakan  masyarakat  sering sekali  mati  karena  melewati  banjir. Padahal menurut masyarakat, kebutuhan  akan  parit  sudah  pernah disampaikan  pada  saat  rapat  desa namun  tidak  juga  masuk  dalam program  sektoral,  program  daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa X.
c. Pembangunan yang cenderung dilakukan yaitu pembangunan untuk hal-hal yang tidak mendesak dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan  WC  umum  ditengah perkampungan  yang  dinilai  tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pembangunan Pagar Bola Kaki.
d. Menurut  Aparatur  Desa  X,  alasan belum dilakukan pembangunan parit karena  dinilai  masih  bisa  diatasi dengan cara gotong royong sehingga  dana  dapat  dipergunakan untuk hal lain yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Dimana  dikatakan  bahwa,  didaerah tersebut  telah  ada  parit  yang  digali,
83
agar  tidak  terjadi  banjir  maka  perlu dilakukan  gotong  royong  secara  rutin misalnya  sekali  dua  minggu  oleh masyarakat untuk menggali parit agar tidak  dangkal  dan  banjir  dapat teratasi.
e. Dari  penjelasan  masyarakat  dan
Aparatur  desa  tersebut  dapat  dinilai bahwa tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparatur desa.
Dimana,  dari  sisi  masyarakat  merasa sudah menyampaikan permintaan akan  kebutuhan  parit  pada  saat  rapat desa.  Namun,  tidak  mengajukan permohonan  secara  jelas  disertai dengan  dokumen  resmi  mengenai kebutuhan masyarakat akan pembangunan  parit  kepada  pihak desa.  Sedangkan  dari  sisi  aparatur desa  karena  tidak  ada  permohonan dengan dokumen resmi dari masyarakat,  maka  aparatur  desa menganggap  kebutuhan  akan  parit bukanlah hal yang mendesak sehingga belum dimasukkan ke program  sektoral,  program  daerah, dan  program  lainnya  yang  masuk  ke desa. Sementara ketika penulis menanyakan mengenai notulen terkait permintaan  pembangunan  parit  dari masyarakat  pihak  desa  mengatakan tidak ada lagi tersimpan.
f. Maka , dapat  dikatakan  pihak  desa tidak  mendokumentasikan  dengan baik  notulen  rapat  dan  membuat permintaan masyarakat akan pembangunan  rapat  tersebut  menjadi terlupakan  dan  hingga  akhir  periode 2020  belum  dimasukkan  ke  list program  sektoral,  program  daerah, dan  program  lainnya  yang  masuk  ke desa.  Sehingga  disimpulkan  bahwa indikator
pertanggungjawaban akuntabilitas  yang  ketiga  belum terpenuhi.
Untuk  peningkatan  penerapan  prinsip akuntabilitas  Desa  X,  maka  diperlukan pengetahuan  akan  Undang-Undangan  No  6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri
No  20  Tahun  2018.  Selain  itu,  perlu dilakukan  pelatihan  bagi  aparatur  Desa  X terkait  pembuatan  pelaporan  yang  baik  dan benar.  Kemudian  menjalin  komunikasi kepada  masyarakat  agar  setiap  kebutuhan masyarakat  dapat  terpenuhi  dengan  baik dan tepat sasaran..

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Prinsip transparansi dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  di Desa  X  belum  diterapkan  dengan efektif  karena  belum  adanya  papan pengumuman  dan  tidak  adanya alamat pengaduan.
2. Pada  Desa  X,  masih  terdapat beberapa yang belum sesuai dengan indikator akuntabilitas sehingga dinilai  belum  diterapkan  dengan efektif karena kaur keuangan belum membuat  buku  pembantu  panjar, laporan  realisasi  kegiatan  tidak dilaporkan, program sektoral, program daerah dan program lainnya  yang  masuk  ke  desa  yang tidak tepat sasaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Anggito  Albi,  S.  J.  (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (Lestari Deffi Ella (ed.); Edisi Pert). CV JEJAK.
Bastian  Indra.  (2010). Akuntansi  Sektor
Publik (Edisi Ketiga (ed.)).
ERLANGGA.
Bastian  Indra.  (2015). Akuntansi  Untuk Kecamatan Dan Desa . ERLANGGA.
Eko  Sutoro,  Putra  Surya  Anom,  A.  M.
(2016). Dana  Desa  Untuk  Desa Membangun Indonesia Tanya
Jawab Seputar Dana Desa .
Kementerian Desa.

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X (Dian Saputra; Lara fitriwati)
84
Hanifah,  S.  I.  (2015).  Akuntabilitas  dan
transparansi pertanggungjawaban anggaran  pendapatan  belanja  desa (APBDes). Jurnal  Ilmu  &  Riset Akuntansi , 4 (8), 1–15.
Lukito Kusumastuti Penny. (2014). Membumikan  Transparansi  Dan Akuntabilitas  Kinerja  Sektor  Publik
Tantangan Berdemokrasi Ke Depan . GRASINDO.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik (Edisi Keem). CV ANDI OFFSET.
Nordiawan, D. (2018). Akuntansi
Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada Badan  Keuangan  Aset  Daerah  Kota Surabaya.  In JEMA:  Jurnal  Ilmiah Bidang  Akuntansi  dan  Manajemen (Vol. 7, Nomor 3).
Nordiawan Deddi, Putra Sondi Iswahyudi, R. maulidah. (2012). Akuntansi Pemerintah . Salemba Empat.
Oktavia,  N.  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas
Dan Transparansi Dana Desa Terhadap  Kepercayaan  Masyarakat
Di  Desa  Talang  Kebun  Kecamatan Lubuk  Sandi  Kabupaten  Seluma.
Skripsi .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37.
(2007).  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  37. Pemerintah Indonesia , 3 (September), 119–122.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.
(2005). Peraturan
Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  72 Tahun  2005. Pemerintah  Indonesia , 2003 (1), 1–5.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.
(2010). Peraturan Pemerintah
Nomor  71. Pemerintah  Indonesia ,
1–413.
https://doi.org/10.1017/CBO978110
7415324.004
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.
(2014). Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  43. Pemerintah Indonesia , 564 , 1–73.
Permendagri Nomor 20. (2018). Permendagri Nomor 20. Permendagri  Nomor  20 , Nomor 65 (879), 2004–2006.
Selly,  S.  D.  (2021).  Analisis  Penerapan Akuntansi  Dana  Desa  Pada  Desa Serumpun  Jaya  Kecamatan  Pasir Penyu  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Analisis  Penerapan  Akuntansi ,
32 (2), 80–90.
Undang-Undang Nomor 14. (2008). Undang-Undang Nomor 14. Pemerintah Indonesia , 49 , 69–73.
Undang-Undang Nomor 32. (2004). Undang-Undang Nomor 32. Undang-Undang Nomor 32 , 352. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2003). Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor  17.  In Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  17
(Nomor 76).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39. (1999). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39. Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  39 , 39 ,
43.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  6. Pemerintah  Indonesia , 18 - April - 2 (1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2 904088
Utami  Azni  Cindy.  (2019).  Analisis Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Desa  Di Kampung  Buatan  II  Kecamatan Koto  Gasib    Kabupaten  Siak Diajukan. Skripsi , April , 33–35.