## TEOLOGI CALVIN DAN PEMERINTAH

## Ali Salim
Abstrak : John Calvin bukan hanya seorang teolog belaka, tetapi ia berperan  besar  dalam  mengedit  undang-undang  dan  pemikirannya sangat  besar  pengaruhnya  dalam  dunia  politik.  Dalam  rangka menyambut  hari  Reformasi  ke-500,  artikel  ini  akan  membahas beberapa pemikiran John Calvin tentang negara dan pemerintahan.
Kata-kata Kunci : John Calvin, negara, pemerintah, reformed
Abstract :  John  Calvin  is  not  only  a  theologian,  he  is  also  a legislator  and  his  idea  predispose  politics.  In  order  to  celebrate 500  years  of  reformation,  this  article  try  to  address  some  of  John Calvin views about state and government.
Keywords : John Calvin, state , government , reformed

## PENDAHULUAN
Abraham  Kuyper,  di  dalam  bukunya Ceramah-Ceramah Mengenai  Calvinisme mengatakan  bahwa,  ―Sebab  sesungguhnya tanpa  dosa  pasti  tidak  akan  ada  tatanan  penguasa  dan  negara  … bahwa  Allah  telah  membentuk  orang-orang  memerintah,  karena alasan  dosa.‖ 1 ,  dan  ―Tak  seorang  pun  mempunyai  hak  untuk memerintah  atas  orang  lain,  dan  jika  hal  ini  diizinkan  maka  hak seperti  itu  akan  segera  menjadi  hak  bagi  mereka  yang  terkuat.‖ 2
Kedua  pernyataan  ini  mengatakan  bahwa  pemerintahan  muncul karena  akibat  dosa  dan  manusia  tidak  mempunyai  hak  untuk memerintah  manusia  lain.  Karena  hal  ini  ditulis  di  dalam  buku
1 Abraham Kuyper, Ceramah-Ceramah Mengenai Calvinisme (Surabaya: Penerbit Momentum, 2005), 90.
2 Ibid., 92.
berjudul Ceramah-Ceramah  Mengenai  Calvinisme maka  pembaca dapat menyimpulkan bahwa hal  ini adalah pemikiran John Calvin, sang  reformator.  Namun  apakah  John  Calvin  berpendapat  bahwa pemerintah dibentuk karena dosa? Calvin juga menulis banyak hal tentang negara, pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah, yang kemudian  menjadi  dasar  bagi  negara-negara  penganut  Protestan. 3
Dalam rangka  menyambut reformasi, artikel  ini  membahas  sedikit pemikiran John Calvin tentang negara dan pemerintahan.

## AUGUSTINUS
David  W.  Hall  mengatakan  bahwa  pemikiran  John  Calvin berasal  dari  para  pemikir  besar  sebelumnya  dan  salah  satunya adalah  bapak  gereja  Augustinus  dari  Hippo  (354-430). 4 Berbicara mengenai  politik  dan  pemerintahan  Augustinus  maka  tidak  akan pernah  terlepas  dari  pandangan  Augustinus  yang  ditulis  di  dalam bukunya De  Civitatis Dei .  Buku  ini ditulis sebagai apologia untuk orang-orang  Roma  yang  menuduh  orang-orang  Kristen  di  kota Roma  yang  menyebabkan  keruntuhan  kota  Roma  karena  mereka tidak  lagi  menyembah  dewa-dewa  yang  melindungi  kekaisaran Roma.  Augustinus  berusaha  menjelaskan  bahwa  kejatuhan  kota Roma adalah karena kebobrokan moral yang terjadi di kota Roma.
Menurut  Augustinus,  pemerintahan  manusia  berasal  dari akibat  kejatuhan  dalam  dosa  dan  bukan  dalam  tatanan  ciptaan ( creation  order ). 5 Karena  itu,  Augustinus  merasa  perlu  adanya pemerintah  sebagai  suatu  alat  pengendali  masyarakat. 6 Baik Augustinus  maupun  kemudian  Calvin  beranggapan  bahwa berdirinya kerajaan dan pemerintahan adalah atas dasar providensia
3 David W. Hall, Calvin di Ranah Publik (Surabaya: Penerbit Momentum, 2011), 3.
4 Ibid., 4.
5 Ibid ., 7. 6 Ibid., 5.
Tuhan.  Tidak  ada  pemerintah  yang  berasal  di  luar  kedaulatan Tuhan. 7

## THOMAS AQUINAS
Berbeda  dari  Augustinus,  Thomas  Aquinas  mengatakan bahwa  negara  tidak  muncul  karena  disebabkan  oleh  dosa.  Ia memberikan  dua  alasan  untuk  mendukung  pendapatnya. 8 Yang pertama  yaitu  manusia  adalah  makhluk  sosial.  Sekalipun  manusia tidak  jatuh  ke  dalam  dosa  maka  akan  ada  salah  satu  bentuk pemerintahan.  Yang  kedua,  adanya  orang  yang  bakatnya  melebihi orang  lain  menyebabkan  orang  tersebut  wajib  menggunakan bakatnya untuk kepentingan umum dengan menjadi penguasa.
Thomas  Aquinas  juga  berbicara  tentang  pemberontakan kepada  pemerintah.  Aquinas  mengatakan  bahwa  memberontak adalah  dosa  namun  memberontak  terhadap  penguasa  yang  tiranis dan  kejam  atau  membatasi  kekuasaannya  diperbolehkan.9 Alasannya adalah penguasa  yang tiran  mementingkan kepentingan pribadinya  dan  bukan  kepentingan  bersama.  Penggulingan kekuasaan  pemerintah  diperbolehkan  selama  tidak  membuat dampak kekacauan yang lebih besar dan tidak dengan kekerasan. 10
Aquinas juga membagi kekuasaan negara dan gereja di mana pada  saat  itu  kekuasaan  dua  wilayah  ini  cenderung  bercampur. Menurutnya  baik  gereja  maupun  negara  mempunyai  wilayah masing-masing.  Negara  mengatur  lingkungan  duniawi/alamiah
7 Hall, Calvin di Ranah Publik, 8.
8 Willem Balke, ―Pandangan Calvin Mengenai Gereja dan Negara‖ dalam Agustinus M. L. Batlajery dan Th. van den End, ed., Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin dan Calvinisme (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 163.
9 Willem Balke, ―Pandangan Calvin Mengenai Gereja dan Negara‖, 163.
10 Hall, Calvin di Ranah Publik , 22.
sedangkan  gereja  mengatur  lingkungan  rohani/supra-alamiah. 11
Konsep ini kemudian juga diteruskan oleh John Calvin.

## CALVIN DAN CALVINISME
Bagaimana  pandangan  Calvinis  tentang  negara?  Apakah sebuah  negara  atau  pemerintah  terbentuk  akibat  dosa?  Dalam  hal ini, Calvinis tidak mengikuti pandangan Augustinus tetapi Aquinas. Bagi  orang  Calvinis,  negara  adalah  sebuah  organisasi  yang terbentuk  secara  alami  karena  dorongan  sosial, sozial-trek ,  yang ditempatkan  Tuhan  di  dalam  diri  manusia.  Ketika  sekelompok manusia  berdiam  di  sebuah  wilayah  maka  untuk  mencapai  tujuan bersama  mereka  membutuhkan  mekanisme  dari  pemerintahan. 12
Seandainya  manusia  tidak  jatuh  dalam  dosa,  negara  tetap  ada  dan negara itu adalah negara yang sempurna yaitu kerajaan Allah. 13
Salah  satu  contoh  yang  dapat  diberikan  untuk  membuktikan bahwa  pemerintahan  tetap  ada  walaupun  dunia  tidak  berdosa adalah  kondisi  malaikat  yang  tidak  berdosa.  Alkitab  mencatat bahwa  ada  penghulu  malaikat  (1  Tesalonika  4:16)  yaitu  Mikhael (Yudas 1:9). Penghulu malaikat berasal dari kata  ἀρχάγγελος yang terdiri dari dua kata ἀρχή yang berarti pemimpin atau penguasa dan ἄγγελος  yang  berarti  malaikat. Bauer-Danker-Arndt-Gingrich Greek  Lexicon  of  the  New  Testament mendefinisikan  penghulu malaikat  sebagai  berikut a  member  of  the  higher  ranks  in  the celestial  hierarchy,  chief  angel,  archangel. 14 Hal  ini  berarti malaikat  mempunyai  pemimpin  dan  ada  struktur  pemerintahan  di mana  penghulu  malaikat  memerintah  atas  malaikat-malaikat  lain yang tidak berdosa.
11 Willem Balke, ―Pandangan Calvin Mengenai Gereja dan Negara‖, 163.
12 H. Henry Meeter, Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme (Surabaya: Penerbit Momentum, 2012), 99.
13 Ibid., 100.
14 William Arndt et al., A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 137.
Bukti  kedua  yang  membuktikan  bahwa  tanpa  dosa  tetap  ada pemerintahan  adalah  teks  Matius  19:28,  yaitu  perkataan  Yesus kepada  kedua  belas  murid-Nya,  ―Aku  berkata  kepadamu, sesungguhnya  pada  waktu  penciptaan  kembali,  apabila  Anak Manusia  bersemayam  di  tahta  kemuliaan-Nya,  kamu,  yang  telah mengikut  Aku,  akan  duduk  juga  di  atas  dua  belas  takhta  untuk menghakimi kedua belas suku Israel.‖  Ayat ini menyatakan bahwa nanti setelah langit dan bumi baru, setelah dosa dihapus dari dunia ini maka tetap ada pemerintahan di mana kedua belas murid Tuhan Yesus akan menjadi penguasa atas orang-orang lain.
Bukti yang selanjutnya adalah dari Lukas 19:12-27. Di dalam teks  ini  Tuhan  Yesus  mengatakan  bahwa  pada  akhirnya  yang menghasilkan  sepuluh  mina  akan  ―menerima  kekuasaan  atas sepuluh kota‖ dan yang menghasilkan lima mina akan ―menguasai lima kota‖. Sekali lagi teks ini berpadanan dengan Matius 19:28 di mana  pada  akhir  zaman,  di  mana  tidak  ada  dosa,  ada  orang-orang yang ditempatkan Tuhan sebagai penguasa atau pemerintah.
Kalau  memang  pemerintahan  atau  negara  bukan  akibat  dosa lalu  kira-kira  apa  fungsi  negara  dalam  dunia  tanpa  dosa?  Ketika semua manusia tanpa dosa maka semua orang akan mengetahui dan melakukan  hal-hal  yang  benar,  jadi  tidak  perlu  ada  orang  yang membuat  dan  menegakkan  hukum,  namun  manusia  memiliki mandat budaya yang Tuhan percayakan kepada manusia. Di dalam menjalankan  mandat  budaya  maka  manusia  akan  mengadakan kegiatan-kegiatan berkelompok yang membutuhkan pemimpin bagi kelompok tersebut.  Walaupun  manusia sempurna namun kemauan individual  harus  dipersatukan  oleh  pemimpin  agar  menjadi
kesatuan  kemauan  dan  tujuan.  Tanpa  adanya  kesatuan  kemauan dan tujuan maka tugas kelompok tidak dapat tercapai. 15
Sejak manusia berdosa maka fungsi negara dalam dunia yang berdosa  adalah  fungsi  yang  telah  disebut  di  atas  ditambah  dengan fungsi  untuk  menghukum  para  pelanggar  hukum.  Sekarang dibutuhkan  pengadilan  dan  kepolisian  untuk  menerapkan  hukum. Roma 13:1-4 menegaskan bahwa pemerintah diberikan otoritas dari Tuhan ―untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat‖. Pemerintah adalah anugerah umum Tuhan untuk membatasi kejahatan. 16
Apakah bentuk negara terbaik? Calvinisme tidak mendukung baik  itu  monarki,  aristokrasi,  demokrasi,  atau  bentuk  pemerintah apa  pun.  John  Calvin  juga  tidak  menghendaki  theokrasi  karena theokrasi  Musa  hanya  diperuntukan  bagi  bangsa  Israel  dan  bukan bangsa  lain.  Tuhan  sanggup  memakai  bentuk  pemerintah  apa  pun untuk  memerintah  manusia.  Di  satu  daerah  mungkin  cocok demokrasi,  di  negara  bagian  lain  mungkin  monarki.  Pemerintahan yang  baik  bukan  ditentukan  dari  bentuknya  (monarki,  aristokrasi, atau  demokrasi)  tetapi  pada  karakter  moral  dan  spiritual  dari rakyatnya  karena  setiap  bentuk  pemerintahan  ada  sisi  positif  dan negatifnya. 17
Ada  lima  hal  yang  merupakan  ciri  khas  pemerintahan Calvinistik, yaitu: 18
1. Calvinisme  menentang adanya  satu negara  yang  mencakup seluruh  dunia  atau  negara-negara  yang  terlalu  besar, alasannya  karena  Tuhan  menggagalkan  usaha  manusia
15 Meeter, Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme , 100-101.
16 Ibid ., 101-102.
17 Ibid . , 106-108.
18 Ibid., 120-122.
mendirikan  satu  kekaisaran  dunia  di  menara  Babel  dan untuk  menghindari  pemusatan  kekuatan  diktatorial  ke dalam tangan sedikit orang.
2. Calvinisme  tidak  menyetujui  adanya  pemusatan  kekuasaan negara  pada  satu  orang  atau  beberapa  orang  saja.  Rakyat mempunyai  hak  untuk  setuju  atau  tidak  setuju  atas kebijakan  pemerintah  melalui  pemungutan  suara  atau pengungkapan opini publik.
3. Hak-hak rakyat tidak boleh diabaikan oleh penguasa.
4. Supaya  tidak  terjadi  pemusatan  kekuasaan  pada  beberapa orang  maka  harus  ada  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif, yang tidak dikuasai oleh orang-orang yang sama.
5. Setiap lembaga sosial punya kedaulatan wilayahnya sendiri, misalnya  rumah  tangga,  sekolah,  gereja,  atau  organisasi sosial lainnya. Masing-masing organisasi-organisasi mempunyai  tugas  dari  Tuhan  dan  eksistensinya  tidak tergantung pada negara. Masing-masing organisasi berdaulat  atas  wilayahnya  sendiri.  Konsep  ini  dikenal dengan nama sphere sovereignity .
Kaum  Calvinis  mengatakan  ada  dua  tugas  utama  dari pemerintah,  yaitu  untuk  melaksanakan  atau  menegakkan  keadilan dan  yang  kedua  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umum negara  dan  warganya.  Penegakkan  keadilan  adalah  pelaksanaan dari  Roma  13:1-4.  Pemerintah  juga  berkewajiban  membangun kesejahteraan  material,  kultural,  dan  kemanusiaan  warganya. Pemerintah  wajib  memberikan  bantuan  kepada  organisasi- organisasi industrial, sosial, atau intelektual masyarakat di saat-saat kritis atau bencana melalui subsidi atau menerbitkan peraturan. 19
John  Calvin  mengatakan  bahwa  rakyat  harus  setia  kepada pemerintah  dan  harus  menghormati  jabatan  tersebut.  Perintah-
19 Meeter, Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme , 127, 135.
perintah  dari  penguasa  tidak  boleh  dilawan  sebab  perlawanan terhadap  pemerintah  sama  dengan  perlawanan  terhadap  Allah. Walaupun  pemerintah  tidak  baik,  rakyat  tetap  harus  setia  karena pejabat  pemerintah  yang  tidak  adil  dan  sewenang-wenang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menghukum dosa umat-Nya. Orang Kristen  harus  menaati  penguasa  walaupun  mereka  adalah  orang tidak beriman dan memusuhi Allah. 20
Apakah  orang  Kristen  boleh  memberontak  terhadap pemerintah?  Dalam  hal  ini  John  Calvin  senada  dengan  Thomas Aquinas. John Calvin sangat berhati-hati dalam hal ini. John Calvin mengatakan, pertama, tidak boleh sembarangan orang mengadakan perlawanan  terhadap  pemerintah.  Yang  berhak  untuk  melawan keputusan  penguasa  adalah  para  bawahan  mereka  atau  penguasa yang  lebih  rendah.  Menurut  Calvin,  seorang  penguasa  yang melanggar batas-batas wewenangnya maka ia bukan lagi penguasa yang  sah.  Calvin  memberikan  contoh  tokoh  Daniel,  di  mana menurutnya  Daniel  tidak  berdosa  terhadap  raja  ketika  Ia  berdoa kepada  Tuhan  walau  melanggar  perintah  Raja  Darius  (Daniel  6). Kedua, John Calvin menolak pemberontakan bersenjata. Walaupun orang  Protestan  Perancis  dianiaya  oleh  pihak  Gereja  Katolik  dan pemerintah  Perancis  namun  Calvin  menasehati  orang  Protestan Perancis  untuk  tidak  mengangkat  senjata  untuk  menghentikan penganiayaan. 21
Di  dalam  tafsiran  John  Calvin  tentang  ucapan  Petrus  dalam Kisah  Para  Rasul  4:19,  John  Calvin  menulis  sebagai  berikut, ― Therefore,  by  what  title  soever  men  be  called,  yet  must  we  hear them  only  upon  this  condition,  if  they  lead  us  not  away  from obeying  God ‖. 22 Calvin  mengatakan  bahwa  kita  harus  mematuhi
20 Balke, ―Pandangan Calvin Mengenai Gereja dan Negara‖, 172-173.
21 Ibid ., 174.
22 John Calvin dan Henry Beveridge, Commentary Upon the Acts of the Apostles , vol.
1 (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2010), 178.
pemerintah  dengan  syarat  selama  pemerintah  tidak  membuat  kita menyimpang  dari  ketaatan  kepada  Allah.  Hal  yang  sama  juga dikemukakan dalam tafsiran Kisah Para Rasul 5:29,
“This  is  the  sum  of  their  answer,  It  is  lawful  for  them,  nay,  they ought  to  prefer  God  before  men.  God  commandeth  us  to  bear witness of Christ; therefore it is in vain for you to command us to keep silence. But I have declared before, in the third chapter, when this sentence taketh place, that  we ought rather to obey God than men.  God  doth  set  men  over  us  in  such  sort  with  power,  that  he keepeth still his own authority safe and sound. Therefore, we must obey rulers so far, that the commandment of God be not broken.” 23
Di  dalam  tafsiran  Kisah  Para  Rasul  17:7,  John  Calvin menulis:
“but  if  at  any  time  religion  enforce  us  to  resist  tyrannical  edicts and commandments  which forbid us to give due honour to Christ, and due worship to God; we may then justly say for ourselves, that we are not rebellious against kings, for they be not so exalted, that they  may  go  about  like  giants  to  pull  God  out  of  his  seat  and throne.” 24
Calvin mengatakan bahwa kita tidak melawan raja, tetapi kita melawan  perintah  raja  yang  melarang  kita  untuk  memuliakan Kristus  dan  menyembah  Tuhan.  Itulah  sebabnya  di  dalam  tafsiran Kitab Daniel 6:10, John Calvin mengatakan,
“Daniel‟s open profession of his faith in God has been censured as too bold and ill judged for our imitation, but it has also been ably vindicated  as  an  example  of  perseverance  in  religious  duty  when
23 John Calvin dan Henry Beveridge, Commentary Upon the Acts of the Apostles , vol.
1 , 214. 24 John Calvin dan Henry Beveridge, Commentary Upon the Acts of the Apostles , vol.
2 (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2010), 138.
our  conscience  justifies  us  in  maintaining  God‟s  truth  before man”. 25

## SIMPULAN
John Calvin berpendapat bahwa pemerintah ada bukan karena akibat  dosa  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Abraham  Kuyper maupun  Augustinus.  Karena  manusia adalah  makhluk sosial  maka hal  itu  mendorong  terjadinya  pemerintahan  yang  bertujuan  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Ada  pula  bukti-bukti  dari  Alkitab, seperti  1  Tesalonika  4:16;  Yudas  1:9;  Matius  19:28;  dan  Lukas 19:12-27  yang  menggambarkan  adanya  pemerintahan  di  dalam kumpulan masyarakat atau malaikat yang tidak berdosa.
Fungsi  pemerintah  dalam  dunia  yang  tidak  berdosa  adalah untuk  mempersatukan  kemauan  dan  tujuan,  tetapi  sejak  manusia jatuh  ke  dalam  dosa,  fungsi  pemerintah  ditambah  dengan  fungsi untuk  menghukum.  Dua  tugas  utama  pemerintah  adalah  untuk menegakkan  keadilan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  umum negara dan rakyatnya.
Mengenai  relasi  antara  pemerintah  dan  orang  Kristen,  John Calvin  mengatakan  bahwa  orang  Kristen  harus  setia  kepada pemerintah  walaupun  pemerintah  tidak  baik,  karena  semua penguasa  dibangkitkan  oleh  Tuhan.  Namun  hal  itu  tidak  berarti orang  Kristen  harus  selalu  patuh.  Jika  pemerintah  membuat  orang Kristen  menyimpang  dari  ketaatan  akan  Allah,  melarang  orang Kristen  untuk  memuliakan  Kristus  dan  menyembah  Tuhan,  maka orang Kristen boleh tidak taat kepada pemerintah. Kudeta terhadap penguasa  yang  lalim  hanya  boleh  dilakukan  oleh  para  bawahan penguasa  untuk  mencegah  terjadinya  kekosongan  kekuasaan namun  dalam  hal  ini  John  Calvin  sangat  berhati-hati.  John  Calvin
25 John Calvin, Commentary on the Book of The Prophet Daniel , vol. 1 (Grand Rapids, Michigan, Baker Book House: 2005), 462.
selalu  berusaha  mengambil  jalan  tengah  di  dalam  membicarakan relasi antara pemerintah dan orang Kristen.

## DAFTAR RUJUKAN
Arndt,  William  et  al. A  Greek-English  Lexicon  of  the  New Testament  and  Other  Early  Christian  Literature. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
Balke, Willem. ―Pandangan Calvin Mengenai Gereja dan Negara‖ dalam  Agustinus  M.  L.  Batlajery  dan  Th.  van  den  End,  ed., Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai  Calvin  dan  Calvinisme .  Jakarta:  BPK  Gunung Mulia, 2014.
Calvin, John dan Henry Beveridge. Commentary Upon the Acts of the Apostles , vol. 1. Bellingham, WA: Logos Bible Software,
2010.
Calvin, John dan Henry Beveridge. Commentary Upon the Acts of the Apostles , vol. 2. Bellingham, WA: Logos Bible Software,
2010.
Calvin, John. Commentary on the Book of The Prophet Daniel , vol.
1. Grand Rapids, Michigan, Baker Book House: 2005.
Hall,  David  W. Calvin  di  Ranah  Publik. Surabaya:  Penerbit
Momentum, 2011.
Kuyper,  Abraham. Ceramah-Ceramah  Mengenai  Calvinisme .
Surabaya: Penerbit Momentum, 2005.
Meeter,  H.  Henry. Pandangan-Pandangan  Dasar  Calvinisme .
Surabaya: Penerbit Momentum, 2012.