## ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU KAJANG TERHADAP PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN 2019
Syahrun Nur 1 . Qadir Gassing 2 , Musyfikah Ilyas 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : Syahrunnur6@gmail.com

## Abstrak
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimama pemahaman masyarakat Suku Kajang tentang  Undang-undang  No.16  Tahun  2019  tentang  perceraian  Jenis  penelitian  yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, yuridis dan hukum empiris. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil pnelitian  menerangkan  bahwa  sebagian  masyarakat  Suku  Kajang  sudah  mengetahui  tentang praktik perceraian yang dianut dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Masyarakat Suku Kajang sudah mampu mengatahui bagaimana prkatik-praktik perceraian yang sah yang dianut dalam  UU  No.  16  Tahun  2019.  Tentunya  kedudukan  Undang-undang  No.  16  Tahun  2019 sudah  biasa  menjadi  acuan  untuk  masyarakat  Suku  Kajang  dalam  melaksanakan  praktik perceraian  yang  sah  dimata  hukum.  Akan  tetapi,  hal  ini  juga  harus  dilandaskan  dengan peraturan  dan  kebijakan  dari  hukum  adat  yang  berlaku  di  Kawasan  Adat  Ammatoa  Kajang atau  biasa  di  sebut  Pasang  ri  Kajang.  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama Kabupaten  Bulukumba  dalam  meberikan  pemahaman  kepada  Masyarakat  Suku  Kajang Kabupaten Bulukumba Terhadap Perceraian yang Sah di Tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun  2019  adalah  dengan  melakukan  Sosialisasi  dan  pendampingan  perceraian.  Sosialisasi bertujuan  agar  masyarakat  Suku  Kajang  dapat  memahami  tentang  perarturan  hukum  Negara terlebih untuk proses atau praktik perceraian yang sah. Di hal lain, pendampingan dilakukan karena  merupakan  tugas  dan  kebijakan  Pengadilan  Agama  dalam  memberikan  pengarahan kepada  masyarakat  tentang  UU  No.  16  Tahun  2019  dan  tak  terkecuali  masyarakat  Suku Kajang.  Implikasi  penelitian  meliputi  1)  Diharapkan  mampu  menerangkan  sejauh  mana Pemahaman Masyarakat Suku Kajang terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 2)Sebagai bahan bagi Pengadilan Agama kelas II Bulukumba dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukmba untuk memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap masyarakat Suku Kajang untuk mampu dalam memahami dan mengatahui setiap Undang-undang yang berlaku salah satunya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian
Kata Kunci: Perceraian, Perkawianan, Suku Kajang.

## Abstract
The  main  problem  in  this  study  is  how  the  Kajang  people  understand  Law  No.  16  of  2019 concerning  divorce.  The  type  of  research  used  is  qualitative  research  with  normative theological,  juridical  and  empirical  legal  approaches.  Data  collection  methods  consist  of observation,  interviews  and  documentation.  The  results  of  the  study  explained  that  some  of
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
the  Kajang  Tribe  community  already  knew  about  the  practice  of  divorce  adhered  to  in  Law no. 16 of 2019. The Kajang people are able to know how legal divorce practices are adhered to  in  Law  no.  16  of  2019.  Of  course,  the  position  of  Law  no.  16  of  2019  is  used  to  be  a reference for the Kajang people in carrying out legal divorce practices in the eyes of the law. However, this must also be based on the rules and policies of the customary laws that apply in the  Ammatoa  Kajang  Customary  Area  or  commonly  called  Pasang  ri  Kajang.  the  efforts made  by  the  Religious  Court  of  Bulukumba  Regency  in  providing  an  understanding  to  the Kajang Tribe Community of Bulukumba Regency Regarding Legal Divorce in the Review of Law No. 16 of 2019 is to conduct socialization and divorce assistance. The socialization aims to enable the Kajang people to understand state legal regulations, especially for legal divorce processes or practices. On the other hand, assistance is carried out because it is the duty and policy of the Religious Courts to provide guidance to the public regarding Law no. 16 of 2019 and  the  Kajang  people  are  no  exception.  The  implications  of  the  research  include  1)  It  is hoped  that  it  will  be  able  to  explain  the  extent  of  the  Kajang  Tribe  Community's understanding  of  Law  no.  16  of  2019  concerning  divorce  in  Tana  Toa  Village,  Kajang District, Bulukumba Regency. 2) As material for the Class II Religious Court of  Bulukumba and the Regional Government of Bulukmba Regency to give more and special attention to the Kajang  Tribe  community  to  be  able  to  understand  and  know  every  applicable  law,  one  of which is Law no. 16 of 2019 concerning divorce
Keywords: Divorce, Marriage, Kajang Tribe.

## A. Pendahuluan
Dalam  Islam  pernikahan  adalah  sesuatu  hal  yang  sangat  sakral  dan  apabila  hubungan tidak  dapat  dilanjutkan  maka  harus  diselesaikan  secara  baik-baik.  Perceraian  memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah  jalan  terakhir  ketika  terjadi  permasalahan  dan  saat  semua  cara  telah  dilakukan untuk  mempertahankan  rumah  tangga,  namun  tetap  tidak  ada  perubahan  dan  Islam menganjurkan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi  jika permasalahan rumah tangga sudah terjadi  pada tingkat  yang cukup parah dan tidak dapat  didamaikan maka solusi yang terakhir adalah perceraian.
Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat  lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai  mahluk yang  sekadar  menjadi  pemuas  hawa  nafsu  kaum  laki-laki.  Perkawinan  adalah  pranata yang  menyebabkan  seorang  perempuan  mendapatkan  perlindungan  dari  suaminya. Keperluan  hidupnya  wajib  ditanggung  oleh  suaminya.  Pernikahan  juga  berguna  untuk memelihara  kerukunan  anak  cucu  (keturunan),  sebab  kalau  tidak  dengan  nikah,  anak
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
yang  dilahirkan  tidak  diketahui  siapa  yang  akan  mengurusnya  dan  siapa  yang bertanggung  jawab  menjaga  dan  mendidiknya.  Nikah  juga  dipandang  sebagai kemaslahatan  umum,  sebab  kalau  tidak  ada  pernikahan,  manusia  akan  mengikuti  hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana,  dan  permusuhan  antara  sesama  manusia,  yang  mungkin  juga  dapat menimbulkan  pembunuhan  yang  mahadahsyat.  Tujuan  pernikahan  yang  sejati  dalam Islam  adalah  pembinaan  akhlak  manusia  dan  memanusiakan  manusia  sehingga hubungan  yang  terjadi  antara  dua  gender  yang  berbeda  dapat  membangun  kehidupan baru  secara  sosial  dan  kultural.  Hubungan  dalam  bangunan  tersebut  adalah  kehidupan rumah  tangga  dan  terbentuknya  generasi  keturunan  manusia  yang  memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara. 1
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Demikian  menurut  pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah  ada  apabila  dilakukan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita,  tentulah  tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo  seksual)  ataupun  2  (dua)  orang  wanita  saja  (lesbian). 2 Perceraian  pada  dasarnya adalah  lepasnya  ikatan  pernikahan  antara  suami  dan  istri.  Ketika  pasangan  suami  istri sah  dikatakan  cerai,  maka  hak  dan  kewajiban  antara  keduanya  sebagai  pasangan  pun akan  gugur.  Keduanya  memiliki  tanggung  jawab  atas  diri  masing-masing  sejak  saat diputuskan  cerai.  Ini  termasuk  di  mana  keduanya  sudah  tidak  boleh  lagi  melakukan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat sebelum menikah dulu. 3
Sebelum  perceraian  kita  mengenal  istilah  talak.  Talak  ialah  terurainya  ikatan  nikah
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.
2 Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, YUDISIA Volume 7 No.2 (Desember 2016), h. 421
3
Raodah,  “Perkawinan  dan  Pelanggaran  Adat  dikomunitas  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba”, WALASUJI volume 11 No.2 (Desember 2020), h. 159
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
dengan  perkataan  yang  jelas.  Misal,  suami  berkata  kepada  istrinya,  “Engkau  aku ceraikan”.  Atau  dengan  bahasa  sindirian  dan  suami  meniatkan  perceraian.  Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.” Talak tidak diperbolehkan jika  bertujuan  untuk  menghilangkan  mudharat  dari  salah  satunya,  entah  itu  dari  suami atau  istri. Bisa  jadi  talak  itu  hukumnya  wajib  jika  mudharat  yang  menimpa  dari  salah satu suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan t alak .
Al-Quran  mengatur  tentang  aturan-aturan  ibadah  termasuk  sholat,  zakat  dan  puasa, termasuk  dalam  al-Quran  juga  diatur  tentang  hukum  Islam  dalam  hubungan  rumah tangga.  Termasuk  di  antaranya  hukum  tentang  pernikahan  dan  bahkan  perceraian. Sebenarnya  Islam  tidak  melarang  terjadinya  perceraian,  tetapi  Allah  SWT  tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari  jalan  keluar  lain.  Perceraian  pun  bisa  dijadikan  sebagai  jalan  paling  terakhir untuk  menyelesaikan  masalah.  Cerai  Gugat  adalah  gugatan  perceraian  yang  diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan Agama dan berlaku pula  pengajuan  gugatan  terhadap  suami  oleh  istri  yang  beragama  islam  di  Pengadilan Negeri. 4 Berangkat  dari  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  masyarakat,  Penulis  tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait tingkat pemahaman tentang perceraian yang sah di suku  yang  terkenal  di  Indonesia  bahkan  manca  Negara,  yakni  suku  dari  daerah  asal penulis Kabupaten Bulukumba. Tidak lain dan tidak bukan suku yang dimaksud penulis ialah suku kajang.
Suku  Kajang  bermukim  di  Desa  Tana  Toa, Kabupaten  Bulukumba, Provinsi  Sulawesi Selatan. Secara  geografis,  daerah  tersebut  merupakan  daerah perbuatan yang bergelombang.  Dari  beberapa  wilayah  tertentu  di  desa  itu,  dapat  dilihat  deretan pegunungan Lompobattang-Bawakaraeng dan Lembah Bantaeng di sebelah Barat. Selain itu,  di  sebelah  Timur  juga  terlihat Teluk  Bone dengan  gugusan  pulau-pulau Sembilan.Dilihat  dari  topografi-nya,  desa tersebut  berada  antara  50-200  meter  di  atas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 5.745 mm/tahun. Sedangkan suhu udara
4 Bahari Adib, Prosedur Cerai, pembagian harta GonoGini, Hak asuh Anak (Cet.1;Yogyakarta: Pustaka Yuatisia, 2012), h. 17.
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
di sana rata-rata 13-29 derajat celcius dengan kelembaban udara 70% per tahun. 5
Secara administrasi, Desa Tana Toa berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara  berbatasan  dengan  Desa  Batunilamung;  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa Bonto Baji; sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng; sebelah Barat berbatasan dengan  Desa  Pattiroang.  Pembagian  administrasi  tersebut  juga  membagi  wilayah  Desa Tana Toa, tempat bermukimnya Suku Kajang, menjadi 13 RK (Rukun Keluarga) dan 19 RT  (Rukun  Tetangga)  yang  dikelompokkan  ke  dalam  sembilan  wilayah  dusun,  yaitu Dusun  Balagana,  Dusun  Jannaya,  Dusun  Sobbu,  Dusun  Benteng,  Dusun Pango,  Dusun Bongkina,  Dusun  Tombolo,  Dusun  Luraya,  dan  Dusun  Balambina.  Secara  total,  luas wilayah  Desa  Tana  Toa  adalah  seluaas  729  Ha  dengan  pembagian  tertentu,  antara  lain untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. 6
Mengacu  pada  UU  No.  16  tahun  2019,  dan  KHI  bahwa  seorang  suami  Muslim  yang telah  menikah  secara  Islam  dan  berniat  menceraikan  istrinya,  terlebih  dahulu mengajukan  surat  pemberitahuan  tentang  maksud  menceraikan  istrinya  diikuti  dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat berdomisili.  Dengan  demikian,  sang  suami  meminta  diadakan  sidang  oleh  Pengadilan Agama untuk maksud tersebut. Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta  istrinya  guna  meminta  penjelasan  tentang  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  maksud  perceraian  tersebut.  Hukum  Negara  Indonesia  hanya  mengakui  talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. 7
Pernikahan di bawah umur atau istilah kontemporernya disebut dengan pernikahan dini adalah  pernikahan  yang  terjadi  dalam  kaitannya  dengan  waktu,  yakni  sangat  di  awal
5 Rahma Hidayat, “Suku Kajang” https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kajang . diakses 16 juni 2021 6 Rahma Hidayat, “Suku Kajang” https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kajang . diakses 16 juni 2021
7 erdasarkan Hukum di Indonesia”, Leo Siregar, “Proses Perceraian b
diakses pada 22 juni 2021 . indonesia/ - di - hukum - berdasarkan - perceraian - https://pengacaraperceraian.xyz/proses
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum  Nasional  yang  berlaku.  Hukum  Islam  dalam  batasan  waktu  memberikan  syarat baligh dan mampu, tanpa memberi batasan umur yang jelas. Sedangkan menurut hukum KUHP  Indonesia, batas  usia dibawah umur/belum  dewasa  adalah belum  mencapai  usia 21  tahun  atau  belum  pernah  kawin,  begitu  juga  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  yang  juga  batasan  umur  tertentu.  hal  ini  berlaku  baik  untuk  laki-laki  maupun perempuan.  Dikatakan  anak  di  bawah  umur,  berarti  usia  belum  mencapai  batas  yang disyaratkan, tergantung tinjauan sudut pandang yang digunakan. 8 Namun masih banyak masyarakat  suku  kajang  yang  kurang  memahami  tentang  perceraian  yang  sah  menurut agama  dan  legalitasnya  dimata  Negara.    masyarakat  yang  memang  terbelakang  dalam persoalan ilmu pengetahuan, serta kurangnya penyerapan informasi yang masuk kepada masyarakat terkhusus suku kajang dalam.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  di  lakukan  di  Kawasan  Adat  Ammatoa  Kajang  (Suku  Kajang  dalam) dengan sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan perceraian yang sah ditinjau  dari  UU.  No.  16  Tahun  2019.  Adapun  pendekatan  penelitian  digunakan  yakni pendekatan  normatif  ( syar’i )  dan  pendekatan  yuridis.  Dalam  memperoleh  dan mengumpulkan  data  yang  diperlukan  untuk  pengadaan  data  primer  selama  penelitian maka  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  metode  pengumpulan  data  yaitu  Penelitian Lapangan (Field  Research) .    Metode  penelitian  lapangan  yang  akan  digunakan  oleh peneliti yaitu dengan cara observasi, interview , dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
Bulukumba terkenal di Nusantara dan manca Negara karena panorama pantai-pantainya yang terbentang panjang munyusuri kaki  dari pulau Sulawesi,  yaitu Pantai Bira. Tetapi tidak hanya Pantai Bira, Suku Kajang juga merupakan ikon dari Kabupaten Bulukumba
8 Muhammad Saleh Ridwan, “ Pernikahan di bawa umur (dini )” al- qadau Volume 2 No.1 (Juni 2015 ), h.
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
yang  dapat  dilihat  dari  Adat  Istiadat  yang  mereka  teerapkan  dalam  kehidupan  sehari- hari. Suku kajang identik  dengan pakaian yang serba berwarna hitam.  Tidak hanya itu, Suku  Kajang  di  kenal  sebagai  satu-satunya  Suku  di  Kabupaten  Bulukumba  yang  tidak menerapkan kemajuan teknologi ke dalam kehidupannya. Karena mereka berkeyakinan, bahwa  teknologi  hanya  akan  merusak  alam.  Sedangkan  salah  satu  pesan  yang  meraka jaga  adalah  kesederhanaan  dan  menjaga  alam.  Berangkat  dari  kesederhanaan  dan  tidak keterkenalannya  teknologi  dalam  kawasan  Suku Kajang  serta  seiring  dengan  fenomena Perceraian  yang  kian  tinggi  di  daerah  Kabupaten  Bulukumba,  peneliti  tertarik  untuk mencari tau praktik dan pemahaman sebuah suku adat di Kabupaten Bulukumba, yakni Suku Adat Ammatoa Kajang.
Fenomena praktik perceraian di Kabupaten Bulukumba dapat dibilang masih lumrah dan masih  umum  terjadi,  tetapi  kita  belum  tau  praktik  seperti  apa  yang  digunakan  dalam masyarakat Suku Kajang dalam memutukan sebuah ikatan pernikahan atau yang dikenal dengan  kata  perceraian.  Secara  teknis  administratif,  perceraian  di  Indonesia  harus  di depan  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). Sedangkan dalam penelitian, peneliti menemukan 2 tata cara praktik perceraian Suku Kajang, yang dapat dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (musyawarah adat). Pada dasarnya,  perceraian  memang  dinyatakan  secara  sah  bila  mana  telah  di  putuskan  pada jalur  litigas,  tetapi  tidak  demikian  dengan  Suku  Adat  Ammatoa  Kajang,  Bila  terdapat sebuah  pemasalahan  di  dalam  sebuah  rumah  tangga  di  kawasan  adat  maka  akan  di musyawarahkan  oleh  para  pemangku-pemangku  adat  Suku  Kajang.  Salah  satu pemasalahan yang kerap kali di rundingkan dalam musyawarah adat adalah Perceraian.
Perceraian  merupakan  sebuah  masalah  kompleks  yang  terjadi  dalam  sebuah  rumah tangga, termasuk pada masyarakat Suku Kajang. Ada 25 Pemangku Adat yang berada di dalam  Kawasan  Suku  kajang  atau  bisa  di  bilang  sebagai  struktur  pemerintahan  Suku Kajang  yang  di  pimpin  langsung  oleh  Ammatoa.  Ammatoa  beserta  pemangku  adat lainnya  di  dalam  kawasan  Adat  Ammatoa  Kajang  dalam  pembahasan  keputusan perceraian biasanya sebisa mungkin untuk membuat setiap pasangan yang ingin berpisah
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
untuk  memperbaiki  kembali  hubungan  mereka  yang  sedang  terganggu.  Ammatoa sebagai  mediator  dalam  memediasi  pasanagan  yang  ingin  bercerai  sebelum  di  bawa  ke jalur litigasi (pengadilan).
Dalam  praktik  perceraiannya,  Suku  Kajang  hanya  terpaku  kepada  keputusan  yang  di keluarkan  dari  hasil  musyawarah  Ammatoa  dan  para  pemangku  Adat  tetapi  tidak mengurangi nilai dari putusan yang di hasilkan oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, masyarakat  Suku  Kajang  sangat  menjaga  yang  namanya  hokum  adat  disebabkan  ada beberapa  sanksi-sanksi  serta  denda-denda  yang  harus  ditanggung  apabila  masyarakat Suku  Kajang  dalam  mengingkarinya  atau  menyepelekan  sebuah  masalah  atau  aturan- aturan  yang  telah  di  buat  didalam  Kawasan  Adat  tak  terkecuali  masyarakat  pendatang dari  luar  kawasan  Adat  yang.  Hal  ini  merupakan  sebuah  ciri  khusus  dari  Suku  yang masih  memegang  teguh  ajaran  dan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  para  leluhurnya  yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan ekosistem kehidupan bersosial.
Dalam  perkara  perceraian,  masyarakat  Suku  Kajang  tidak  mampu  melawan  keputusan adat,  karena  keputusan  tertinggi  ada  pada  Ammatoa  yang  menjadi  pemangku  Adat tertinggi  dalam  lingkup  Kawasan  Adat  Ammatoa  Kajang.  Praktik  poligami diperbolehkan  dalam  Islam.  Tetapi  pembolehan  itu  diberikan  sebagai  suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang adil, berupa syarat- syarat  dan  tujuan  yang  mendesak.  Syarat  dan  prosedur  tertentu  bertujuan  agar  praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah  dan  rahmah.  Jenis  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif,  pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif  yaitu  pendekatan  yang  berpedoman  pada aturan-aturan  di  dalam  kompilasi  hukum  Islam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  observasi,  wawancara,  dan  penelitian  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  yang  menyebabkan  terjadinya  poligami  karena  istri  tidak  dapat  memiliki keturunan.  Dampak  terhadap  istri  pertama  ialah  merasa  suami  tidak  adil  dan  lebih berpihak  kepada  istri  keduanya.  Oleh  karena  itu,  hubungan  antara  suami  dan  istri  bila ingin  rumah  tangganya  sakinah,  mawaddah  warahmah  maka  mereka  harus  saling
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
menyayangi,  saling  menghargai,  saling  menasehati  dan  saling  introspeksi  diri  dan diharapkan suami yang ingin berpoligami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan  syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya. 9
Perceraian  menurut  Undang-undang  dalam  pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Jo  Pasal  39 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  (UU.  No.  16  Tahun  2019)  ditegaskan  bahwa “bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 10
Cerai  talak  adalah  perceraian  yang  sepenuhnya  merupakan  inisiatif  dari  pihak  suami. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Tata  Cara  Perceraian  Pasal  129  menjelaskan  bahwa “Seorang  suami  yang  yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  isterinya  pengajuan permohonan  baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi tempat  tinggal  isteri  disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar  diadakan  sidang  untuk keperluanitu”. 11 Sedangkan  cerai  gugat  adalah  perceraian  yang  terjadi  akibat  adanya gugatan dari pihak isteri. Menurut Zainudin Ali “Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang di ajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang  kemudian  termohon  (suami)  menyetujui,  sehingga  Pengadilan  Agama mengabulkan  permohonan  dimaksud. 12 Dalam  hal  ini  perceraian  dilihat  sebagai  akhir dari  suatu  ketidakstabilan  perkawinan  dimana  pasangan  suami  isteri  kemudian  hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. 13
9 Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak poligami terhadap istri di kabupaten Gowa”, QaḍāuNā Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019), h. 34
10 19 - 18 , h. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2016 Cet. , Hukum perceraian Muhammad Syaifuddin,dkk.
11 Undang  Perkawinan,  Wakaf  dan - Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang Mediya  Refeldi, Penyelenggaraan  Haji. (Jakarta:ALIKA,2016),  hlm.31.  Lihat  juga  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1; Surabaya: 2015, h.374.
12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 81. Hukum Perdata Islam di Indonesia Zainuddin Ali,
13 Upaya  Pemerintah  dalam  Penanggulan  Perceraian  di enelitian  Robby  Darwis  Nasution,  “ P Kabupaten  Ponorogo ”  (Tesis  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Muhammadiyah  Ponorogo,
Ponorogo, 2019) h. 6.
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
Dari  hasil  penelitian  yang  di  lakukan,  peneliti  lebih  banyak  menemukan  masyarakat suku  kajang  yang  sudah  tau  tentang  perceraian  yang  sah,  sebagaimana  kita  ketahui bahwa  hal  itu  di  atur  dalam  Undang-Undang  No.16  Tahun  2019.  Masyarakat  Suku Kajang  sudah  mengerti  jikalau  dirinya  ingin  bercerai  maka  putusannya  adalah  ke penagdilan  agama.  Tapi,  hal  yang  menarik  yang  ditemukan  peneliti  ialah  masyarakat suku kajang memang tau jika ingin bercerai maka harus ke pengadilan agama, tetapi jika terjadi sebuah masalah di dalam kawasan suku kajang, terlebih dahulu diambil alih oleh pemangku-pemangku  adat  suku  kajang  yang  dipimpin  Ammatoa  untuk  dimediasi terlebih dahulu. Hal ini dapat menjadi sebuah solusi untuk mencari jalan keluar terbaik dengan cara musyawarah. Begitupun bila mana tidak ada titik terang yang dicapai dalam musyawarah,  maka  masyarakat  suku  kajang  tau  harus  ke  pengadilan  agama  untuk mengajukan  perceraian  sah  di  mata  hokum  dan  Negara  sebagaiamana  di  atur  dalam Uundang-Undang No.16 Tahun 2019.
Hal menarik selanjutnya adalah bila mana pengadilan telah memutuskan sebuah perkera perceraian,  pengadilan  juga  tidak  semata-mata  melepas  tangan  dalam  hal  tersebut. Tetapi,  keputusan  akhir  dikembalikan  kembali  ke  Ammatoa  dan  para  pemangku  adat untuk mencari jalur mufakat kembali.
Masyarakat suku kajang biasanya bepergian keluar kawasan tetap memakai pakaian adat mereka  yaitu  pakaian  serba  hitam  mulai  dari  passappu  atau  penutup  kepala  berwarna hitam,  baju  hitam,  sampai  dengan  sarung  khas  mereka  yang  sampai  puluhan  juta harganya dikarenakan bahan yang digunakan adalah murni dari alam dan ditenun secara manual sampai akhirnya menjadi sarung khas kajang yang berwarna hitam turut mereka kenakan saat ke pengadilan agama bahkan sampai sidang mereka juga tetap mengenakan pakaian  adat  mereka  yang  menjadi  simbol  bahwa  masyarakat  kajang  adalah  manusia yang hidup sederhana.
Disamping itu, rentan usia perceraian disuku kajang adalah kisaran antara 22-26 tahun. Mengapa  tergolong  sangat  rendah  kisaran  usianya?  Karena  di  Suku  Kajang  memiliki adat  bilamana  anak  gadis  mereka  masih  umur  belasan  tahun  maka  harus  cepat dinikahkan  untuk  menghindari  zina,  bahkan  ada  juga  salah  satu  responden  kami  yang
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
menikah  pada  usia  12  tahun  dan  bercerai  pada  usia  22  tahun.  Perceraian  diusia  muda mereka bukan dikarenakan faktor ekonomi atau sebagainya, tetapi alasan yang banyak di temukan  adalah  masih  ingin  menikmati  masa  muda  mereka,  terlebih  zaman  digitalisasi sudah menjadi hal lumrah juga bagi sebagian remaja-remaja di masyarakat suku kajang. Memang  ada  berbagai  macam  aspek  dalam  kehidupan  manusia  tidak  terkecuali masyarakat  suku  kajang  yang  remajanya  sudah  mengenal  zaman  milenial  yang  serba dapat diakses dengan mudah dengan internet dan telekomunikasi lainnya, tetapi mereka juga  tau  batasan  wilayah  dan  daerah  bila  mana  hendak  menggunakan  alat  komunikasi lainnnya  seperti  handpone,  dan  lain-lain.  Pada  intinya  kembali  kami  tegaskan  bahawa, sebagian  besar  masyarakat  suku  kajang  sudah  memahami  perceraian  yang  sah  yang ditunjau  dari  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019.  Seorang  suami  men-thalaq  tiga istrinya  dengan  satu  perkataan,  misalnya  suami  berkata  kepada  para  istrinya  “kamu dithalaq  tiga”  atau  dengan  tiga  perkataan  yang  diucapkannya  di  dalam  satu  tempat, misalnya suami berkata kepada para istrinya: “kamu aku thalaq, kamu aku thalaq, kamu aku thalaq. Thalaq seperti itu haram menurut ijma ulama. 14
Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih. Yaitu bahwa suami  istri  harus  memerankan  peran  masing-masing,  yang  satu  dengan  yang  lainnya saling  melengkapi.  Karena  tidak  tercapainya  kelanggengan  dalam  berketurunan  tanpa adanya  kerja  sama  serta  kasih  sayang  antara  suami  istri.  Sehingga  tujuan,  hikmah  atau bahkan  manfaat  dari  pernikahan  itu  sendiri  dapat  dirasakan  oleh  keturunan,  keluarga, individu  yang  bersangkutan  secara  pribadi,  bahkan  keharmonisan  rumah  tangga  bisa dirasakan serta menjadi contoh bagi masyarakat umum. 15 Namun, disaat sekarang tidak asing  lagi  dijumpai  disekitar  baik  dimedia  Elektronikk  (Sosial  Media),  Cetak  dan  lain sebagainya.  Suami  dengan  mudahnya  menceraikan  atau menthalak istrinya  tanpa mempertimbangkan  dengan  baik  dan  buruk,  karena  permasalahan  tersebut  sangat
14 Alauddin University Makassar: Perceraian dan akibat hukum dalam kehidupan ( M.Thahir Maloko,
Press,2014), h. 63-79.
15 Iskandar, dkk, Monograf Hukum Perceraian Adat: Tinjauan fiqih dan peraturan perundang- undangan perkawinan di Indonesia, Cet. I Riau: DOTHPLUS publisher, 2021, h. 4
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
berdampak  bahkan  anak-anak  menjadi  korban  keegoisan  kedua  orang  tua  mereka. 16 Demikian halnya dengan anak-anak pada masyarakat suku kajang yang menjadi korban dari  bepisahnya  kedua  orang  tua  mereka.  Disisi  lain,  perselisihan  antara  kedua  belah pihak keluraga bias saja terjadi karena perceraian tersebut. Salah satu contohnya adalah masalah hak asuh anak dan sebagainya.
Baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan  lagi  melalui  berbagai  cara  dalam  kehidupan  keluarga. 17 Faktor  usia  yang masih  muda,  faktor  ekonomi,  faktor  belum  memiliki  keturunan  dan  faktor  suami  yang sering  bersikap  kasar  menjadi  penyebab  terjadinya  perceraian. 18 Dampak  selanjutnya adalah menyerang psikologi anak. Perceraian dapat membuat seorang anak yang menjadi korban  merasa  kesepian,  tidak  diinginkan,  kesepian,  kehilangan,  menyalahkan  diri sendiri dan marah.
Dalam  upaya  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  Suku  Kajang,  Pengadilan Agama  Kabupaten  Bulukumba  berupayah  membeikan  sosialisasi  tentang  perceraian. Dalam  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  diketahui  bahwa  Pengadilan  Agama Kabupaten  Bulukumba  terus  bersosialisasi  kepada  masyarakat  untuk  menyampaikan dampak  dan  bagaimana  praktik  perceraian  yang  benar  berdasarkan  tinjauan  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  perceraian.    Hal  ini  disampaikan  oleh  ibu  wakil ketua  pengadilan  agama  Bulukumba  dalam  hal  ini  ibu  Dr.  Wildana  Arsyad,  S.H.I., M.H.I dalam sesi wawancara penulis dengan wakil ketua pengadilan agama Bulukumba, beliau  mengatakan  bahwa  pengadilan  agama  Bulukumba  terus  berkontribusi  dalam mensosialisasikan  tata  cara,  praktik,  jenis-jenis  perceraian,  hal-hal  yang  perlu  dihindari
16 Iskandar, dkk, Monograf Hukum Perceraian Adat: Tinjauan fiqih dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, Cet. I Riau: DOTHPLUS publisher, 2021, h. 5
17 Agus Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga”, Jurnal Psikologi Volume 2 No.2 (Desember 2014), h. 94
18 Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, JPPUMA Volume 2 No.2 (Desember 2014) h. 16
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
dan  perhatiakan  dalam  mengucapkan thalaq, proses  mediasi,  dan  lain-lain  sebagainya terus kami canangkan dan berikan informasi kepada masyarakat  kabupaten Bulukumba terlebih  pada  masyarakat  suku  kajang.  Karena  ditinjau  dari  segi  adat  maka  pengadilan agama  memberi  perhatian  khusus  terhadap  masyarakat  suku  kajang.  Tambahan  dari beliau  mengatakan  bahwa  masyarakat  suku  kajang  sudah  tidak  sedikit  yang  paham tentang  hokum,  mereka  sudah  fasih  dalam  hal-hal  luar  diluar  lingkup  ekosistem kehidupan  mereka,  mereka  juga  sudah  tau  bilamana  ingin  bercerai  secara  sah  maka tujuan mereka adalah pengadilan agama sesuai rujukan dan regulasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019. 19

## D. Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka  dari  itu  sedapatnya  peneliti  dapat menarik  kesimpulan,  bahwa  sebagian  masyarakat  Suku  Kajang  sudah  mengetahui tentang  praktik  perceraian  yang  dianut  dalam  Undang-undang  No.  16  Tahun  2019. Masyarakat  Suku  Kajang  sudah  mampu  mengatahui  bagaimana  prkatik-praktik perceraian  yang  sah  yang  dianut  dalam  UU  No.  16  Tahun  2019.  Tentunya  kedudukan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sudah biasa menjadi acuan untuk masyarakat dalam melaksanakan praktik perceraian yang sah dimata hokum. Akan tetapi, hal ini juga harus dilandaskan dengan peraturan dan kebijakan dari hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa Kajang  atau  biasa  di  sebut Pasang  ri  Kajang. Tentunya  upaya  yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba dalam meberikan pemahaman kepada Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba Terhadap Perceraian yang Sah di Tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah dengan melakukan Sosialisasi dan pendampingan perceraian. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat Suku Kajang dapat memahami  tentang  perarturan  hukum  Negara  terlebih  untuk  proses  atau  praktik perceraian yang sah. Di hal lain, pendampingan dilakukan karena merupakan tugas dan kebijakan Pengadilan Agama dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang
19 Hasil wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Pada tanggal 12 Januari 2022 di Pengadilan Agama kelas II Bulukumba.
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
UU No. 16 Tahun 2019 dan tak terkecuali masyarakat Suku Kajang.
Adapun  implikasi  dari  peneltian  yang  dilakukan  ini  diharapkan  mampu  menerangkan sejauh  mana  Pemahaman  Masyarakat  Suku  Kajang  terhadap  UU  No.  16  Tahun  2019 tentang  perceraian  di  Desa  Tana  Toa  Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulukumba,  dan sebagai  bahan  bagi  Pengadilan  Agama  kelas  II  Bulukumba  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bulukmba  untuk  memberikan  perhatian  lebih  dan  khusus  terhadap masyarakat  Suku  Kajang  untuk  mampu  dalam  memahami  dan  mengatahui  setiap Undang-undang  yang  berlaku  salah  satunya  adalah  UU  No.  16  Tahun  2019  tentang perceraian.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adib,  Bahari. Prosedur  Cerai,  Pembagian  Harta  GonoGini,  Hak  Asuk  Anak. Cet.  I; Yogyakarta: Pusaka Yuatisia, 2012.
Ahmad Saebani, Beni, Fiqh Munakahat 1 , Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Iskandar, dkk, Monograf Hukum Perceraian Adat: Tinjauan fiqih dan peraturan perundang- undangan perkawinan di Indonesia. Cet. I Riau: DOTHPLUS publisher, 2021.
Maloko,  M.Thahir, Perceraian  dan  akibat  hukum  dalam  kehidupan. Makassar:  Alauddin University Press, 2014.
Refeldi,  Mediya, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,  Wakaf  dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: ALIKA, 2016.
Syaifuddin, Muhammad, dkk. Hukum perceraian , Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2016

## Jurnal
Memahami  Psikologi  Perceraian  dalam  Kehidupan  Keluarga”, Jurnal  Psikologi  Volume  2 No.2 (Desember 2014), h. 94.
Hamdun,  Ibnu dan Muh. Saleh Ridwan,  “Tinjauan Hukum  Islam tentang  Dampak poligami terhadap istri di kabupaten Gowa”, QaḍāuNā Volume 1 Nomor 1 (Desember 2019), h.
34
Syahrun Nur. Qadir Gadding, Musyfikah Ilyas
Matondang, Armansyah, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, JPPUMA Volume 2 No.2 (Desember 2014) h. 16
Raodah,  “Perkawinan  dan  Pelanggaran  Adat  dikomunitas  Kajang,  Kabupaten  Bulukumba”, WALASUJI volume 11 No.2 (Desember 2020), h. 159
Ridwan,  Muhammad  Saleh, “ Pernikahan  di  bawa  umur  (dini )”  al-  qadau  Volume  2  No.1
(Juni 2015 ), h. 15.
Santoso,  “Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  dan Hukum Adat”, YUDISIA Volume 7 No.2 (Desember 2016), h. 421

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Darwis  Nasution,  Robby.  “Upaya  Pemerintah  dalam  Penanggulan  Perceraian  di  Kabupaten Ponorogo”. Tesis Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2019.

## Websites
Hidayat, Rahma. “Suku Kajang”. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kajang. Diakses 16 juni 2021 .
Siregar,
Leo. “Proses Perceraian
berdasarkan Hukum di Indonesia”,
https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/ . Diakses pada 22 juni 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.