## EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN DAERAH IRIGASI DI PROVINSI SULAWESI UTARA
Leo Hengky Kalesaran, Jailani Husain, Bobby V. J. Polii

## ABSTRACT
The  objectives  of this  research  were:  (1)  to  get  the  new  information  and  knowledge about the irrigation area  system  management  existing  in  North  Sulawesi  Province,  (2)  to  study  about  the  complexity  aspects  of  the irrigation  area  system  management,  and  (3)  to  know  the  model  of  irrigation  area  management  system  in  North Sulawesi Province, and to propose the alternative one.  This research was designed as descriptive one.  Data and information  were  collected  through  in-depth  interviews  and  by  questionnaires.    Twenty  one  representatives  of irrigation stakeholders in North Sulawesi  were selected as respondents by using purposive sampling method. The result  showed  that  (1)  the  distribution  and  management  of  irrigation  area  in  North  Sulawesi  Province  was determined  by  the  criteria  and  status  authority  stated  in  the  Ministry  of  Public  Work  and  Public  Housing  of Indonesia  Regulation  which  consisted  of:  Irrigation  area  authorized  to  the  central  government,  provincial government,  and  regency  or  municipal  government.    It  was  found  that  25.162  Ha  from  80.792  Ha  of  potential irrigated land had not been converted as irrigated land.  (2) From those two main components of irrigation areas, which  are  irrigation  infrastructure,  and  irrigation  land,  it  was  found  that    the  government    more  focused  their activities  and  budget  in  supporting  the  irrigation  infrastructure  operation  and  maintenance,  while  other  factors regarding to the management of irrigation land, such as water catchment area condition,  the local commission of irrigation, regulation system, inter-sector coordination system, the direction of sector policies development, and the environment and sustainable development concerns had not got enough attention, and (3) The model of irrigation area  management  system  existing  in  North  Sulawesi  Province,  was  still  a  ‘close  system”.    It  is  recommended  to change this to be an “open system” so that other related sectors can get involved.*ghmk*
Keywords: evaluation, irrigation area management, North Sulawesi

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah:  1)  untuk  mendapatkan  gambaran  dan  pemahaman  terkini  tentang  kondisi daerah  irigasi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara,  2)  mengkaji  aspek-aspek  atau  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan program,  atau  sistem  pengelolaan  daerah  irigasi,  serta  3)  memahami  model  sistem  pengelolaan  daerah  irigasi  di Provinsi  Sulut,  dan  mengusulkan  alternatif  model  sistem.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui  survey  dan wawancara,  menggunakan  alat  bantu  kuesioner  dan  catatan-catatan  penelitian.    Sampel  responden  dipilih  secara sengaja ( purposive sampling ) dari instansi-instansi. Jumlah sampel yang dipilih yaitu sebanyak 21 responden. Daftar pertanyaan  sebagai alat  bantu,  dirancang  berbeda-beda  sesuai lingkup tugas responden  dan  keterkaitannya  dengan permasalahan  daerah  irigasi.    Kesimpulan  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  penyebaran  dan  pengelolaan Daerah  irigasi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  ditentukan  berdasarkan  kriteria  penetapan  status  daerah  irigasi  sesuai kewenangan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari: Daerah  Irigasi  Kewenangan  Pemerintah  (Pusat),  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi,  dan  Kewenangan  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Dari luas keseluruhan daerah irigasi potensial yang ada sebesar 80.792 Ha, masih terdapat 25.162 diantaranya yang tidak atau belum dikelola menjadi daerah irigasi fungsional.   (2) Dari dua komponen utama pada daerah  irigasi,  yaitu  jaringan  irigasi,  dan  kesatuan  lahan  irigasi,  ternyata  kebijakan-kebijakan  yang  ada  pada umumnya hanya menyangkut pembinaan dan pengelolaan jaringan irigasi, sedangkan menyangkut pembinaan dan pengelolaan  kesatuan  lahannya  yang mencakup  antara lain:  aspek  keterkaitan  dengan  sektor  lain,  aspek  peraturan perundang-undangan,  keterkaitan  dengan  kebijakan  sektoral,  kepentingan  lingkungan  hidup  dan  pembangunan berkelanjutan,  dan  lain-lain,  hampir  tidak  mendapat  perhatian,  dan  permasalahan-permasalahan  yang  ada  masih belum  mendapat  penanganan.  (3)  Model  sistem  pengelolaan  daerah  irigasi  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  saat  ini merupakan model sistem yang tertutup dengan komponen (pelaku) utama Sektor Kementerian PUPR yaitu Bidang Sumberdaya  Air  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  UPT  Balai  Wilayah  Sungai.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka direkomendasikan untuk mengubah ini menjadi "sistem terbuka" sehingga sektor terkait lainnya dapat terlibat.
Keywords: evaluasi, pengelolaan daerah irigasi, Sulawesi Utara
Evaluasi Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi ....................................(Leo Kalesaran, Jailani Husain, Bobby Polii)

## PENDAHULUAN
Di  Provinsi  Sulawesi  Utara  hingga  saat  ini telah dibangun sebanyak 384  daerah  irigasi,  yang bervariasi    mulai  dari  tingkatan  irigasi  teknis, semi  teknis,  hingga  irigasi  sederhana  (pedesaan), dengan  luas  daerah  irigasi  masing-masing  yang juga  bervariasi.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 21  April 2015  Tentang  Kriteria  dan  Penetapan  Status Daerah irigasi, tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi ditentukan berdasarkan:
a. kedudukannya  pada  wilayah  pemerintahan, yang  terdiri  dari:  daerah  irigasi  strategis nasional yang luasannya lebih dari 10.000 Ha, daerah  irigasi  lintas  negara,  daerah  irigasi lintas  daerah  provinsi,  daerah  irigasi  lintas daerah  kabupaten/kota,  serta  daerah  irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten/kota;
b. kewenangan  dan  tanggung  jawab  sesuai tingkatan pemerintahan, yang meliputi: daerah Irigasi kewenangan pemerintah (pusat) dengan  luas  yakni  lebih  besar  dari  3000  Ha, daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi  dengan  luas  areal  1000  Ha  hingga 3000  Ha,  dan  daerah  irigasi  kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan luas kurang dari 1000 Ha.
Di dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2015  tersebut  telah  dinyatakan  juga  bahwa kewenangan instansi untuk menangani pengelolaan  irigasi,  yaitu  pemerintah,  pemerintah provinsi,  maupun  pemerintah  kabupaten/kota, hanya  terbatas  pada  jaringan  atau  saluran  primer dan  sekunder,  sedangkan  kewenangan  dan tanggung  jawab pengelolaan pada  jaringan tersier diberikan  kepada petani pemakai air.  Pada Tabel 1.  Diperlihatkan  tentang  jumlah  daerah  irigasi  di Provinsi  Sulut  berdasarkan  kewenangan  dan tanggungjawab pengelolaannya oleh Pemerintah.
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa luas potensial keseluruhan  daerah  irigasi  di  Provinsi  Sulut  saat ini, yaitu sebesar 80.792 Ha dan luas fungsionalnya  sebesar  55.630  Ha  (68,85  persen). Data  ini,    jika  dibandingkan  dengan  data  luas daerah  irigasi  yang  ditetapkan  berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007,  sekitar 8 tahun sebelumnya, luas fungsional dari keseluruhan  daerah  irigasi  ini  relatif  tidak mengalami  peningkatan,    masih  terdapat  sebesar 25.162  Ha  potensi  daerah  irigasi  yang  tidak
dikelola  menjadi  lahan beririgasi.   Dibandingkan dengan  luas  keseluruhan  lahan  pertanian  di  Sulut yaitu sebesar 929.086 Ha (BPS, 2014), luas lahan beririgasi (fungsional) tersebut hanya sebesar 5,99 persen,  padahal,  dalam  rangka  mendukung strategi pembangunan daerah menuju swasembada  beras  dan  swasembada  pangan sebagaimana  diarahkan  dalam  RPJMD  Provinsi Sulut Tahun 2010-2015, peningkatan infrastruktur pertanian  termasuk  perluasan  lahan  beririgasi masih  sangat  diperlukan. Luas  daerah  irigasi yang  tidak  dikelola  sebesar  25.162  Ha sebagaimana  disebut  di  atas,  jika  dibandingkan dengan  luas  daerah  irigasi  Sangkup  yang  baru dibangun  di  kabupaten  Bolaang-Mongondow Utara,  yaitu  sebesar  3.601  Ha,  maka  luas tersebut  setara  dengan  tujuh  proyek  irigasi Sangkup.    Untuk  membangun  satu  proyek irigasi  seperti  Irigasi  Sangkup  memerlukan biaya  yang  relatif  besar,  selain  itu,  di  Provinsi Sulut saat ini tidaklah mudah untuk mendapatkan areal yang memenuhi syarat untuk pembangunan jaringan irigasi baru.  Pasandaran (2005)  mengingatkan,  bahwa  dengan  semakin meningkatnya  populasi  penduduk  dan  semakin terbatasnya  penyediaan  lahan,  ketersediaan lahan  perkapita  untuk  produksi  pertanian  akan semakin  berkurang.      Oleh  sebab  itu,  selain upaya-upaya yang dilakukan oleh Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut dan UPT Balai Wilayah Sungai Kementerian  PUPR  Provinsi  Sulawesi  Utara, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulutpun telah  melakukan  upaya-upaya  peningkatan  luas lahan persawahan dengan membangun/ memperluas  infrstruktur  pada  jaringan  irigasi tersier,  termasuk  mengembangkan  lahan-lahan sawah  tadah  hujan  dan  perluasan  lahan  untuk penanaman padi ladang.
Tabel 1. Luas Daerah Irigasi (DI) di Provinsi
Sulut Berdasarkan Kewenangan Kewe- nangan Jumlah DI Luas Daerah (Ha) Potensial Fung- sional Pemerintah (pusat) 4 20.602 10.354 Provinsi 12 17.633 14.183 Kab./Kota 288 42.557 31.093 Jumlah 304 80.792 55.630 Sumber : Permen PUPR No.14/PRT/M/2015
Dibalik  upaya-upaya  yang  telah  dilaksanakan oleh instansi-instansi sebagaimana disebut di atas untuk  memantapkan  dan  meningkatkan  luas fungsional  daerah  irigasi,  terdapat  indikasi- indikasi  ancaman,  hambatan  dan  kendala  dalam pengelolaan  daerah  irigasi,  seperti  antara  lain: rusaknya  lahan  pada  daerah  hulu  irigasi  sebagai area tangkapan dan resapan air (water-catchment area),  adanya  potensi  pencemaran  kualitas  air akibat kegiatan pertambangan liar yang menggunakan  senyawa  air  raksa  (Hg),  konversi lahan  yang  dilakukan  pada  daerah  hulu  maupun di  dalam  daerah  irigasi  dengan  berbagai  faktor penyebabnya,  anomali  iklim  yang  menyebabkan kekeringan  atau  banjir,  terbatasnya  peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor pembangunan, lemahnya koordinasi program dan integrasi  secara  lintas  sektor,  serta  belum tegasnya  kepentingan  lingkungan  hidup  dan pembangunan  berkelanjutan,  dan  lain-lain,  yang bila hal-hal ini tidak ditata atau ditangani dengan baik, dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan  daerah  dan  nasional  di  Provinsi Sulawesi  Utara. Adanya  upaya  pemerintah  untuk membangun  berbagai  waduk  dan  bendungan  di seluruh  Indonesia  untuk  menunjang  program swasembada  pangan  dan  kedaulatan  pangan,  yang berimplikasi  pada  pembiayaan  investasi  publik yang  relatif  besar,  seyogyanya  didukung  dengan pengetahuan  dan  pengalaman  yang  diperoleh  dari program-program  pengembangan  irigasi  yang selama ini telah dilakukan, tetapi kajian-kajian atau evaluasi  program  tentang  daerah  irigasipun  relatif tidak tersedia.  Oleh sebab itu,  salah satu tindakan manajemen  yang  sangat  dibutuhkan  dan  relevan untuk ditempuh pada saat penting bagi keberlangsungan  suatu  program  adalah  evaluasi (Savva  dan  Frenken  (2002),  sebagaimana  yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendapatkan  gambaran  dan  pemahaman  terkini tentang  kondisi  daerah  irigasi  di  Provinsi  Sulawesi Utara,  2)  mengkaji  aspek-aspek  atau  faktor-faktor yang  berhubungan  dengan  program,  atau  sistem pengelolaan  daerah  irigasi,  serta  3)  memahami
model sistem pengelolaan daerah irigasi di Provinsi Sulut, dan mengusulkan alternatif model sistem.

## METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  beberapa daerah/lokasi kedudukan dari penjabat pemerintahan  yang  terkait  dengan  aspek-aspek pengelolaan daerah irigasi, yaitu: di kota Manado (tempat  kedudukan  instansi  pemerintah  Provinsi Sulut), Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa  Selatan,  dan  Kabupaten  Minahasa Utara.  Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  sejak bulan  Oktober  2015  hingga  bulan  Desember 2015.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengambilan  data  dilakukan  melalui  survey dan  wawancara, menggunakan  alat  bantu kuesioner dan catatan-catatan penelitian, terhadap penjabat  pemerintahan  dan  instansi/pihak  yang berkaitan/memiliki  kewenangan  di  bidang  peng- elolaan  sumberdaya  air,  pertanian,  lingkungan hidup, pengelolaan DAS, serta perizinan.
Sampel  responden  dipilih  secara  sengaja ( purposive sampling ) dari instansi-instansi, yaitu: UPT  Balai  Wilayah  Sungai  Kementerian  PUPR Provinsi  Sulut  (yang  dinilai  dapat  mewakili daerah  irigasi  “besar”  dan  “wilayah  sentra produksi  Bolaang  Mongondow”),  Bidang  SDA Dinas  PU  Provinsi  Sulut,  Dinas  Pertanian  dan Peternakan  Provinsi  Sulut,  UPT  Balai  Pengelola DAS Tondano (yang wilayah kerjanya menyebar di seluruh Provinsi Sulut); Penjabat Bidang SDA Dinas  PU,  Bidang  Pengelolaan  Lahan  Air/ Prasarana  Dinas  Pertanian,  Badan  Lingkungan Hidup,  dan  Badan  Perizinan  pada  beberapa kabupaten/kota  yaitu:  Kabupaten  Minahasa, Kabupaten  Minahasa  Selatan,  dan  Kabupaten Minahasa Utara (yang dianggap mewakili daerah irigasi  “kecil”  dan  “wilayah  sentra  produksi Minahasa”),
serta mewakili Pengurus
Perkumpulan  Petani  Pemakai  Air  (P3A).    Daftar
Evaluasi Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi ....................................(Leo Kalesaran, Jailani Husain, Bobby Polii)
pertanyaan sebagai alat bantu, dirancang berbeda- beda  sesuai  lingkup  tugas  responden  dan keterkaitannya  dengan  permasalahan  daerah irigasi.    Jumlah  sampel  yang  dipilih  yaitu sebanyak 21 responden.

## Indikator Evaluasi/Aspek-aspek Kajian
Di dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015, terdapat  beberapa  indikator  kinerja  suatu  sistem irigasi  yang meliputi: prasarana  fisik, produktivitas tanaman,  sarana  penunjang,  organisasi  personalia, dokumentasi,  dan  kondisi  kelembagaan  P3A.  Jika mencermati  berbagai  permasalahan  yang  ada  pada suatu  daerah  irigasi,  ternyata  permasalahannya relatif  lebih  kompleks  dan  terdapat  beberapa indikator  penting  yang  tidak  tercakup  di  dalam Permen  PUPR  Nomor  12  Tahun  2015,  sehingga aspek-aspek  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini diformulasi  kembali  disesuaikan  dengan  jangkauan pelaksanaannya, yang meliputi: (1) Keadaan Umum dan  Penyebaran  Daerah  Irigasi,  (2)  Pengelolaan Jaringan  Irigasi,  (3)  Pengelola  Air  Irigasi,  (4) Kondisi Daerah Hulu Irigasi, (5) Komisi Irigasi, (6) Penerapan  Peraturan  Perundang-undangan,  (7) Koordinasi  Lintas  Sektor,  (8)  Arah  Kebijakan Pemerintah,  (9)  Kepentingan  Lingkungan  Hidup dan  Pembangunan  Berkelanjutan,  serta  (10)  Model Sistem Pengelolaan Daerah irigasi.

## Analisis Data
Data  dan  informasi  hasil  penelitian,  berupa  data kuantitatif  maupun  kualitatif,  dianalisis  secara deskriptif.    Terhadap  indikator  atau  aspek  berupa kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan,  teknik pembahasan  dan  penulisannya  tidak  sepenuhnya mengikuti  metode-metode  kajian  hukum  tetapi disesuaikan dengan pembahasan deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keadaan Umum dan Penyebaran Daerah irigasi
Penyebaran daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Utara, tidak merata pada seluruh kabupaten/kota, tetapi  pada  umumnya  terdapat  pada  dua  daerah lumbung  padi,  yang  pada  masa  sebelum berlakunya  pemekaran-pemekaran  wilayah  dan pembentukan  daerah-daerah  otonomi  baru,  yaitu daerah  atau    dalam  hal  ini  disebut  “wilayah Bolaang-Mongondow”  dan  “wilayah  Minahasa”. Selama  sekitar  tiga  dekade  terakhir  tidak  ada pembangunan  jaringan  irigasi  besar  berupa waduk  atau  bendungan. Pembangunan  “waduk Sangkup”  yang  menghasilkan  daerah  irigasi Sangkup, direncanakan dan direalisasi pada dekade terakhir ini, seluas 3.601 Ha, atau hanya mencakup 4,46  persen  dari  keseluruhan  luas  potensi  daerah irigasi di Sulut.  Dengan relatif kecilnya luas daerah irigasi  yang  ada  dibandingkan  dengan  luas  lahan pertanian  di  Provinsi  Sulut  (lihat  Tabel  2),  maka pemerintah  dan  pemerintah  daerah  perlu  mengkaji kembali  keberadaan  daerah  irigasi  yang  belum dijadikan lahan beririgasi seluas 25.162 Ha. Jika hal ini  dibiarkan,  maka  masyarakat  tidak  memperoleh manfaat  atasnya,  dan  investasi  pemerintah  (publik) yang  begitu  besar  untuk  membangun  infrastruktur yang  ada,  serta  pengeluaran  anggaran-anggaran operasional,  pemeliharaan  dan  rehabilitasi  jaringan irigasi  selama  bertahun-tahun  akan  menjadi mubazir  dan  cenderung  merugikan  negara.    Oleh karena  itu,  pemerintah  atau  pemerintah  daerah, sesuai kewenangannya perlu melakukan peninjauan ulang dan inventarisasi atas lahan-lahan yang belum dijadikan lahan beririgasi (sawah), serta menentukan kebijakan dan skenario-skenario penanganan masalah.
Sumber : Badan Pusat Statistik (2014)
Tabel 2. Luas Daerah Irigasi dan Luas Lahan Pertanian di Sulut Luas Daerah Irigasi Lahan Kering Total Luas Lahan Pertanian (fungsional) (bukan sawah) 55.630 Ha 866.241 Ha 929.086 Ha
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konversi lahan pada daerah irigasi yang semakin meluas dan mengakibatkan  pengalihan  status/peruntukan  lahan melalui pembangunan sarana pemukiman/ perumahan, sarana usaha, dan peruntukan- peruntukan  lainnya,  yang  berdampak  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  berkurangnya daerah irigasi, hendaknya dapat dilakukan pencegahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  ada.    Sehubungan  dengan  hal  ini, pemerintah  yang  berkewenangan  terutama  di kabupaten/kota,  perlu  melakukan  penyuluhan- penyuluhan  dan  sosialisasi  tentang  ketentuan  atau kebijakan-kebijakan yang berlaku.

## Pengelolaan Jaringan irigasi
Pengelolaan  jaringan  irigasi  yaitu  kegiatan  berupa operasi  dan  pemeliharaan  jaringan  irigasi  sesuai kewenangan  pemerintah  atau  pemerintah  daerah, dilakukan  pada  jaringan  primer  dan  sekunder  oleh suatu  unit  “gugus  tugas”  yang  berada  di  bawah otorisasi dinas pekerjaan umum  kabupaten/kota, yang disebut  Cabang  Dinas  atau  UPT(D),  yang  struktur atau susunan pengelolanya sesuai Pedoman Penyelenggaraan  Operasi  Jaringan  Irigasi  yang  diatur dalam Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi  dan  Pemeliharaan  (EP)  Jaringan  Irigasi dapat dilihat pada Tabel 3.
Keberadaan gugus tugas pengelola jaringan irigasi ternyata  sangat  strategis,  tidak  hanya  pada  tahap alokasi  atau  distribusi  air  pada  saluran  primer  dan sekunder,  tetapi  pada  keseluruhan  musim  tanam  di daerah irigasi, karena peranan gugus tugas ini sebagai sumber dan pengelola data/informasi awal keberadaan (debit)  air  pada  jaringan  irigasi  sebagai  titik  awal dalam  siklus  perencanaan  pola  tanam  dan  pembagian air  pada  petak-petak  tersier.  Kedudukan  dan  peranan gugus  tugas  ini  sangat  berarti  terutama  pada  saat komisi  irigasi  ternyata  tidak  ada  atau  tidak  berfungsi
di tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulawesi Utara.    Adanya manual-manual operasi dan pemeliharaan  jaringan  irigasi  berbentuk  formulir- formulir  isian  yang  telah  tersedia  pada  setiap  gugus tugas, telah sangat membantu kelancaran pelaksanaan teknis  pengelolaan  jaringan  irigasi.    Melalui  gugus tugas  dan  prosedur  operasi  yang  ada,  beberapa indikator  usaha  tani  pada  tingkat  jaringan  tersierpun dapat  diketahui/dicatat,  antara  lain  menyangkut  luas tanam, perguliran tanaman,  musim tanam atau indeks pertanaman, dan produksi padi.
Masalah  yang  ditemukan  dalam  pengelolaan jaringan irigasi adalah (1) menyangkut pengangkatan  tenaga-tenaga/staf  gugus  tugas  yang ternyata  tidak  semuanya  merupakan  pegawai  tetap atau  pegawai  negeri,  (2)  adanya  pengangkatan  staf yang  ternyata  belum  memiliki  pengalaman  atau kompetensi yang sesuai dengan penempatannya, (3) domisili  dari  petugas/staf  yang  bukan  pada  lokasi jaringan irigasi.  Untuk menanggulangi permasalah- an kompetensi staf atau petugas, disarankan kepada pemerintah  atau  pemerintah  daerah  yang  ber- kewenangan pada daerah  irigasi untuk membangun pusat-pusat  bimbingan  dan  pelatihan  petugas jaringan  irigasi,  serta  mengupayakan  penempatan petugas/staf, walaupun bukan dalam jabatan negeri, tetapi  penangkatannya  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  hubungan  ketenagakerjaan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  demi penghargaan  terhadap  hak-hak  konstitusi  atau  hak- hak azasi manusia. Selain itu, peme- rintah/pemerintah  daerah  sepantasnya  melakukan peninjauan  atau  penelitian  kembali,  untuk  melihat sejauh mana sarana-prasarana penunjang  yang ada, termasuk bangunan-bangunan pelengkap dan fasilitas  petugas  pada  tiap  daerah  irigasi  telah tersedia atau dapat disediakan.
Tabel 3. Struktur Pengelola/Petugas Operasi Jaringan Irigasi
Jabatan Kompensasi Minimal Pendidikan Kepala Ranting Mampu melaksanakan tupoksi Sarjana Muda/D-III Pengamat/ Cabang Dinas/ Konwil/ di areal irigasi 5.000-7500 Ha Teknik Sipil Pengamat Juru/Mantri Pengairan Mampu melaksanakan tupoksi di areal irigasi 750-1.500 Ha STM Bangunan Petugas Operasi Bandung Mampu melaksanakan tupoksi ST/SMP Petugas Pintu Air Mampu melaksanakan tupoksi ST/SMP Sumber : Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015
Evaluasi Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi ....................................(Leo Kalesaran, Jailani Husain, Bobby Polii)

## Pengelola Air Irigasi
Pengelolaan  air  irigasi  dilakukan  pada  dua tingkatan,  yaitu  (1)  pengelolaan  air  pada  jaringan utama  (pada  saluran  primer  dan  saluran  sekunder) yang  biasa  disebut  tata  air  makro,  dan  (2) pengelolaan  air  pada  jaringan/saluran  tersier  atau disebut  tata  air  mikro.  Pengelolaan  air  makro dilakukan  oleh  unit  gugus  tugas  di  bawah kewenangan  Dinas  Pekerjaan  Umum,  sedangkan pengelolaan  air  mikro  dilakukan  oleh  pengurus perkumpulan petani pemakai air (P3A).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  selama beberapa  tahun  terakhir  ini  ternyata  sebahagian pengurus/organisasi  P3A  berada  dalam  keadaan kurang  aktif  atau  tidak  aktif.    Hasil  wawancara dengan para responden (pengurus P3A)
menggambarkan  terjadinya  kondisi  “transisi”  dari pembinaan oleh Dinas pekerjaan Umum Kabupaten/Kota  yang  beralih  ke  Dinas  Pertanian. Berdasarkan  dokumen-dokumen  pembinaan    P3A yang diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan menteri, dapat ditarik su- atu  pemahaman  bahwa  arah  pembinaan  P3A melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum  didasarkan  pada kepentingan  pengelolaan  sumberdaya  air  ber- dasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air, yang hakekatnya mencakup banyak keperluan seperti: air minum  yang  dianggap  paling  utama,  kemudian pertanian,  usaha-usaha  perkotaan,  ketenagaan, industri, pertambangan, lalu lintas air, pengapungan,  rekreasi,  kesehatan,  dan  lain-lain. Oleh karena itu, dalam pedoman-pedoman pelaksanaan  pengelolaan  jaringan  irigasi  yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR hingga saat ini masih  tetap  memberi  peran  kepada  P3A  sebagai pengelola  air  irigasi.    Sementara  itu,  pembinaan P3A  melalui  Dinas  Pertanian,  didasarkan  pada kepentingan sesuai PP No. 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi,  yang  menekankan  pada  penggunaan  irigasi pertanian  sebagai  kegiatan  utama.    Perubahan- perubahan  payung  hukum  peraturan  perundang- undangan  yang  terjadi  di  bidang  sumberdaya  air dan  irigasi  memang  telah  memberi  dampak  negatif dan  mengganggu  pengaturan  di  tingkat  pelaksana. Beberapa  peraturan  yang  dijadikan  dasar  hukum untuk  pembinaan  petani  pemakai  air  (P3A)  pada Kementerian Pertanian adalah; (1) PP No.38 Tahun
2007  Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah  Kabupaten/Kota,  (2)  Perpres  No.  24 Tahun  2010 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian  negara  serta  susunan  organisasi  dan fungsi Eselon-I kepada Kementan untuk menetapkan Pedoman Pembinaan dan
Pemberdayaan  P3A  yang  ditindaklanjuti  dengan Permentan  Nomor  79  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Pembinaan  dan  Pemberdayaan  P3A. Pada  masa  yang  disebut  “transisi”  ini,  memang terlihat  bahwa,  untuk  kondisi  di  provinsi  Sulawesi Utara  yang  penggunaan  utama  air  irigasi  adalah untuk  keperluan  irigasi  pertanian,  tetapi  pihak pengelolanya  adalah  pengurus  P3A  yang  tidak semuanya  dan  tidak  harus  merupakan  anggota masyarakat  yang  profesinya  pertanian  khususnya padi  sawah,  telah  menciptakan  suatu  suasana semacam  “kesenjangan”  antara  pengurus  P3A dengan  Kelompok  Tani.    Untuk  memperbaiki keadaan  ini,  maka  di  waktu-waktu  mendatang, selayaknyalah  jika  pelayanan  air  irigasi  pada  suatu daerah  irigasi  yang  hanya  melayani  irigasi  untuk pertanian,  maka  pengurus  P3Anya  dipilih  dari antara anggota kelompok tani itu sendiri.  Pada saat yang  sama,  dengan  diterbitkannya  Permen  PUPR Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan  Sistem  Irigasi,  yang  ternyata  isi  dari permen tersebut lebih banyak menyangkut pembinaan
pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A, maka agar tidak terjadi tumpang- tindih  pembinaannya,  sebaiknya  Pengurus  P3A yang  dibina  oleh  Kementerian  PUPR  atau dinas/instansi  pelaksana  di  bawahnya,  hanya dibentuk  pada  daerah  irigasi  yang  memiliki  jenis- jenis  usaha  atau  penggunaan  lain  termasuk  irigasi untuk  pertanian,  sehingga  keberadaan  anggota pengurus  yang  bukan  anggota  kelompok  tani tersebut  dalam  kepengurusan  P3A  mendapat landasannya.

## Kondisi Daerah Hulu Irigasi
Masalah  utama  pada  daerah  hulu  irigasi  yaitu masih  adanya  kegiatan  perusakan-perusakan  hutan, pembangunan  pemukiman/perumahan,  dan  aktivitas pertambangan, yang mengakibatkan terjadinya perubahan  kondisi  daerah  hulu  irigasi  atau  daerah aliran sungai (DAS), yang pada gilirannya
mengurangi kapasitas penyimpanan dan pengaliran air di daerah tangkapan dan resapan air, serta mengurangi stabilitas  dan  kemampuan  lahan  pada  daerah  hulu irigasi dalam pengendalian  limpasan permukaan pada saat terjadinya hujan.  Terjadinya gangguan-gangguan atau  perubahan  siklus  hidrologi  pada  daerah  hulu irigasi  yang  sangat  nyata  dengan  adanya  anomali iklim  pada  beberapa  tahun  terakhir  ini  yang menciptakan  keadaan  kemarau  yang  menyimpang (tidak  sama)  dari  kebiasaan  dan  mengakibatkan kekeringan,  atau  kebanjiran,  menyebabkan  kondisi debit  air  yang  sangat  fluktuatif  pada  jaringan  irigasi dan  menjurus pada penurunan  debit andalan sehingga mengurangi  tingkat  layanan  air  untuk  kebutuhan irigasi pertanian. Laporan para responden mengungkapkan  bahwa  selang  tahun  2015,  kondisi ketersediaan air irigasi pada daerah irigasi kewenangan  kabupaten/kota  relatif  bervariasi  tapi pada  umumnya  mengalami  penurunan  debit  air, sedangkan  pada  daerah-daerah  irigasi  kewenangan provinsi  secara  umum  dinilai  dalam  keadaan  cukup disesuaikan  dengan  pola  tanam  dan  perguliran tanaman  yang  selama  ini  dilakukan.    Pada  daerah irigasi  kewenangan  pemerintah,    kecuali  pada  daerah irigasi  Sangkup  yang  kondisi  debir  airnya  dinilai cukup  karena  ditunjang  dengan  keadaan  curah  hujan yang mendukung yaitu sebesar 2257 mm yang diukur pada  stasiun  pengamat  cuaca  selama  11  bulan,  sejak bulan  Januari  hingga  November  2015  (BMKG Kayuwatu, 2015), selain itu, pada ketiga daerah irigasi lainnya,  semuanya  mengalami  penurunan  debit.  Pada Tabel 4. ditunjukan tentang gambaran ketersediaan air pada  4  daerah  irigasi  kewenangan  pemerintah  dan pada  12  daerah  irigasi  kewenangan  Pemerintah Provinsi Sulut.

## Komisi Irigasi
Komisi  irigasi  merupakan  institusi  independen yang  dibentuk  dan  berfungsi  antara  lain,  untuk memberi  pertimbangan-pertimbangan  dan  usulan kebijakan  kepada  pemerintah/kepala  daerah  dalam pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan air irigasi, dan  kebijakan  konversi  daerah  irigasi.    Komisi  ini seharusnya  ada  atau  dibentuk  di  tingkat  provinsi dan  kabupaten/kota  yang  memiliki  daerah  irigasi, tapi  ternyata  hingga  tahun  2015,  komisi  ini  belum dibentuk  pada  seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi Sulawesi  Utara.    Dengan  dibatalkannya  UU  No.7 Tahun  2004  Tentang  Sumberdaya  Air  yang  secara
otomatis  menggugurkan  keabsahan  PP  No  20 Tahun  2006  Tentang  Irigasi  yang  menjadi  payung hukum pembentukan komisi irigasi pada waktu itu, mengakibatkan  peran  dan  fungsi  komisi  ini  tidak berjalan.    Di  tingkat  Pemerintah  Provinsi  Sulut, komisi  ini  telah  dibentuk  dengan  Keputusan Gubernur  Sulut  Tahun  2014,  tapi  dengan  payung hukum  yang  sudah  tidak  berlaku,  komisi  ini  tidak berperan  secara  optimal.    Peraturan  Menteri  PUPR Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Komisi Irigasi yang ditetapkan  pada  tanggal  21  April  2015  yang mengisyaratkan  bahwa  semua  pemerintah  daerah yang  memiliki  daerah  irigasi  untuk  membentuk komisi irigasi, ternyata juga belum dapat direalisasi. Tidak  adanya  komisi  irigasi  yang  dalam  fungsinya sebagai  institusi  yang  diserahkan  kewenangan berdasarkan  peraturan  yang  ada  untuk  memberi pertimbangan/rekomendasi kepada pemerintah daerah  dalam  penanganan  lahan-lahan  beririgasi yang akan dikonversi, mengakibatkan ketentuan ini diabaikan,  dan karena  ketentuan ini  tidak dikoordinasikan  atau  disinergiskan  dengan  instansi lain yang berwewenang dalam pengurusan izin-izin, maka  ketentuan-ketentuan  atau  persyaratan    yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur pemberian izin, akhirnya tidak dapat dilaksanakan.  Terjadinya konversi-konversi  lahan  berupa  pembangunan pemukiman,  dan  usaha-usaha  pada  daerah  irigasi bahkan  pada  lahan-lahan  beririgasi,  ternyata  masih berlangsung  terus  dan  berpotensi  memperkecil daerah  irigasi.    Untuk  mencegah  semakin meluasnya  kegiatan  konversi  lahan  pada  daerah irigasi,  komisi  irigasi  pada  kabupaten/kota  harus segera  dibentuk  dan  agenda-agenda  yang  menjadi prioritas  antara  lain,  adalah  mempersiapkan kebijakan  dan  peraturan-peraturan  daerah  tentang penanganan konversi lahan pada daerah irigasi, dan hal ini sejalan dengan kebijakan di bidang pertanian sebagaimana  diatur  di  dalam  PP  Nomor  1  Tahun 2011  Tentang  Penetapan  dan  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## Penerapan Peraturan Perundang-undangan
Sejarah  panjang  tentang  pengaturan  hak-hak  atas air  di  Indonesia  telah  berlangsung  sejak  peraturan- peraturan    tentang  sumberdaya  air  dan  irigasi ditetapkan pada jaman kolonial Belanda.
Kepentingan  atas  air  sebagai  kebutuhan  pokok
Evaluasi Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi ....................................(Leo Kalesaran, Jailani Husain, Bobby Polii)
manusia  yang  strategis  menuntut  negara  untuk mengelola  secara  adil    demi  kesejahteraan  seluruh bangsa.    Diterbitkannya  UU  No  7  Tahun  2004 Tentang  Sumberdaya  Air  sebagai  pengganti  Undang- undang  No  11  Tahun  1974  Tentang  Pengairan,  pada akhirnya  terbukti  mengandung  kepentingan  yang bertentangan  dengan  konstitusi.    Undang-undang Nomor  7  Tahun  2004  ini,  yang  di  dalam  konsiderans dan  pertimbangan  hukum  di  dalamnya  menyatakan bahwa  peraturan-peraturan  yang  ada  sebelumnya (yaitu  UU  No  11  Tahun  1974)  telah  tidak  sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman dan  karena  itu  juga  telah  dinyatakan  tidak  berlaku setelah  berlakunya  undang-undang  yang  baru,  tetapi dengan  dibatalkannya  keseluruhan  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2004  pada  tahun  2014  oleh Mahkamah Konstitusi, otomatis menyangkut pengelolaan  sumberdaya  air  atau  pengairan,  kembali ke Undang-undang lama agar tidak terjadi kekosongan  hukum. Pembatalan  Undang-Undang ini,  setidak-tidaknya  telah  memperlihatkan  adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dan upaya perebutan  hak  penguasaan  atas  air  oleh  kalangan tertentu.  Implikasi atas dibatalkannya UU Nomor 7 Tahun 2004, adalah goyahnya kekuatan hukum dari berbagai  peraturan-peraturan  perundang-undangan yang  telah  ada  selama  sekitar  delapan  tahun  yang dipayungi  oleh  undang-undang  ini.    PP  No  20 Tahun  2006  Tentang  Irigasi,  yang  merupakan implementasi  UU  No  7  Tahun  2004,  yang  juga dipakai  sebagai  acuan  dalam  perundang-undangan lain  (misalnya  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  tentang  kegiatan  wajib  AMDAL,  dengan demikian  menimbulkan  kerapuhan  hukum,  bila terjadi perdebatan atau konflik perundang- undangan  atas  pasal-pasal  terkait  yang  digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu. Mencermati  perkembangan  produk  hukum  tentang pembinaan  P3A,  ada  indikasi  terjadinya  tumpang tindih  atau  bahkan  potensi  konflik  perundang- undangan jika pengaturannya di tingkat pelaksanaan  pada  level  operasional  tidak  diatur dengan  baik.  Kewenangan-kewenangan  instansi teknis  Bidang  pengelolaan  sumberdaya  air  dalam pembinaan  P3A  sebagaimana  diatur  dalam  Permen PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Irigasi, yang di dalamnya berisi tertang tentang pembinaan
P3A,  seyogyanya  dapat  dipisahkan  secara  tegas dengan  kewenangan-kewenangan  instansi  teknis pertanian  yang  juga  membina  kelompok  P3A, mengingat  pasal  3  ayat  (1)  Permen  PUPR  Nomor 30/PRT/M/2015  itu  sendiri  juncto  pasal  4  ayat  (1) Permen  PUPR  Nomor  14/PRT/M/2015  Tentang Kriteria  dan  Penetapan  Status  Daerah  Irigasi  yang justru  menyatakan  bahwa  “pengembangan  dan pengelolaan  sistem  irigasi  bertujuan  mewujudkan kemanfaatan  air  dalam  bidang  pertanian”.    Jadi, pengorganisasian P3A untuk mewujudkan pelaksanaan  PP  No  22  Tahun  1982  Tentang  Tata Pengaturan  Air  yang  mencakup  pelayanan  air dalam  arti  bidang-bidang  yang  luas,  dapat menimbulkan kerancuan.

## Koordinasi Lintas Sektor
Satu  masalah  yang  diangkat  sebagai  topik  studi kasus  dalam  penelitian  ini,  yakni  masalah  izin mendirikan  bangunan  (IMB)  pada  daerah  irigasi. Sebagaimana  disinggung  pada  bagian  terdahulu, bahwa  ketentuan  izin  tentang  konversi  lahan  pada daerah  irigasi,  dikeluarkan  pemerintah  setelah mendapat  pertimbangan  atau  rekomendasi  dari komisi irigasi (lihat PP No 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi  dan  Permen  PUPR  No  17  Tahun  2015 Tentang  Komisi  Irigasi).    Ketentuan  ini  ternyata tidak  diketahui  oleh  instansi  pengelola  perizinan terpadu,  dan  selama  ini,  tidak  ada  sosialisasi  atau koordinasi  dengan  pihak-pihak  instansi  terkait, sehingga  ketentuan  yang  seharusnya  menjadi bagian dari prosedur pemberian IMB, ternyata tidak berlaku.  Akibatnya,  prosedur  pemberian  IMB  di daerah  irigasi  tidak  dibedakan  dengan  permohonan izin  pada  lokasi  pemukiman  biasa.    Demikian  juga menyangkut  “peta  daerah  irigasi”  yang  semestinya menjadi  dokumen  daerah  dan  disosialisasi  ke berbagai  instansi  terkait,  ternyata  tidak  dilakukan, sehingga  Badan  Lingkungan  Hidup,  misalnya, sebagai instansi koordinasi pengawasan lingkungan hidup, ternyata tidak memiliki agenda atau program pada daerah irigasi, atau program untuk kepentingan daerah irigasi, bahkan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai, BPDAS Tondano, ternyata  juga  tidak  memiliki  (tidak  mengetahui) tentang  “peta  daerah  irigasi”  di  Provinsi  Sulawesi Utara.  Penelusuran  lebih  lanjut  juga membuktikan bahwa  pada  kantor  BPDAS  Tondano,  tidak  ada
program-program  konservasi  dan  rehabilitasi  lahan yang  bertema:  “penyelamatan  daerah  irigasi”, padahal,  secara  teoritis,  semua  daerah  irigasi terletak  di  dalam  DAS,  dan  gangguan  atau kerusakan pada daerah DAS, terutama pada daerah hulu  DAS,  atau  daerah  hulu  irigasi,  akan berdampak pada daerah  irigasi,  karena antara DAS dan  daerah  irigasi  merupakan  komponen  atau bagian dari suatu daur hidrologi.
Salah satu  “produk”  manajemen  yang berkaitan  dengan  kepentingan  koordinasi  secara lintas  sektor,  adalah  terbentuknya  forum-forum koordinasi lintas sektor, misalnya Forum Koordinasi  Pengelolaan  DAS  yang  dikemas  oleh Kantor  BPDAS  Tondano,  dan  Dewan  Sumberdaya Air  atau  Dewan  Air  yang  dikemas  oleh  Bidang Sumberdaya  Air  Dinas  PU  Provinsi  Sulut  (yang saat  ini  tidak  aktif  karena  belum  mendapatkan landasan  hukum  yang  kuat  sehubungan  dengan pembatalan  UU  No  7  Tahun  2004).  Selain  wadah seperti itu, sudah menjadi kelaziman bahwa instansi pemerintah seringkali melakukan rapat-rapat koordinasi, rapat evaluasi, dan sebagainya, mengundang  instansi  atau  pihak  lain  untuk  hadir. Hasil wawancara dengan para responden memperlihatkan bahwa keberadaan dan mekanisme forum  atau  rapat-rapat  yang  ada,  ternyata  tidak efektif,  karena  selain  unsur  pihak  utama,  yang biasanya  telah  melakukan  persiapan-persiapan dengan  baik,  pihak-pihak  “instansi  luar”  yang diundang biasanya hanya mengirimkan perwakilannya  dan  tidak  memiliki  kapasitas pengambilan  keputusan  atau  kebijakan,  sehingga forum-forum  dan  rapat-rapat  yang  dilakukan terkesan  hanya  menjadi  langkah  formalitas,  dan akhirnya  keputusan-keputusan  yang  diambil  juga menjadi “keputusan sepihak”  yang pada gilirannya tidak  dapat  ditindaklanjuti  oleh  pihak-pihak  lain yang  terkait.  Pertanyaannya  di  sini  adalah,  apakah program  atau  keputusan  yang  ditetapkan  oleh Forum  Koordinasi  Pengelolaan  DAS,  misalnya, dapat  ditindaklanjuti  oleh  instansi/dinas  di  luar BPDAS?,  atau  keputusan  yang  ditetapkan  pada suatu  rapat  koordinasi  di  satu  Dinas  PU  misalnya, akan  ditindaklanjuti  oleh  Dinas  Kehutanan?,  dan sebagainya.  Kelemahan  dari  proses  atau  sistem koordinasi  yang  ada  yaitu  karena  koordinasi  yang
dibangun bertumpu pada sektor pelaksana (utama), dan  keberadaan  sektor  lain  terkait  (sektor penunjang)  seakan-akan  hanya  sebagai  pelengkap. Proses  atau  sistem  koordinasi  seperti  ini  harus diubah,  dengan  menjadikan  program  sebagai  inti dan penggerak utama keterlibatan sektor-sektor dan bukan sebaliknya.

## Arah Kebijakan Pemerintah
Setelah  mencermati  berbagai  ketentuan  atau pengaturan  tentang  daerah  irigasi,  ternyata  hingga saat  ini  belum  ditemukan  bentuk  kebijakan pemerintah  yang  secara  tegas  memberi  perhatian atau  perlindungan  terhadap  daerah  irigasi,  dalam pengertian  seluruh  aspek  yang  melekat  di dalamnya,  selain  yang  menyangkut  jaringan  atau infrastruktur  irigasi.  Dokumen-dokumen  penge- lolaan  DAS  di  Provinsi  Sulut  berupa  program- program  dan  skenario  pengelolaan  DAS,  ternyata dapat  dikatakan  tidak,  atau  belum  berkesesuaian dengan  kepentingan  daerah  irigasi  karena  belum memperlihatkan  terciptanya  area-area  program yang terkoneksi antara  instansi pengelola DAS dan pengelola  sumberdaya  air,  padahal,  dengan diterbitkannya  PP  Nomor  37  Tahun  2012  Tentang Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  yang diarahkan  pada  (1)  pengelolaan  DAS  yang dipertahankan  dan  (2)  DAS  yang  dipulihkan, merupakan  peluang  yang  baik,  untuk  meng- sinergiskannya  dan  mengintergasikan  program perlindungan  dan  pemeliharaan  daerah  irigasi  ke dalam  sistem  pengelolaan  DAS.    dengan  upaya- upaya  perlindungan  dan  pemeliharaan  daerah irigasi.   Pada saat  yang sama,  kebijakan-kebijakan pengelolaan  sumberdaya  air  yang  berjalan  saat  ini yang ditetapkan dengan berbagai peraturan menteri memiliki  keterbatasan  dan  kelemahan  serta  potensi konflik  hukum,  terutama  ketika  muncul  peraturan- peraturan  menteri  lain  yang  juga  mengatur  tentang suatu  hal  yang  sama.    Pembinaan  terhadap  P3A yang  ditetapkan  dengan  2  permen,  yaitu  oleh Kementerian PUPR dan oleh Kementerian Pertanian,  seharusnya  dapat  dikoordinasikan  lagi dan  diperbaiki  untuk  menghindari  dampak  negatif yang dapat terjadi di kemudian hari.
Evaluasi Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi ....................................(Leo Kalesaran, Jailani Husain, Bobby Polii)
Tabel 4. Kondisi Ketersediaan Air pada Daerah Irigasi (Permukaan) Kewenangan     Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Sulut pada Tahun 2015 No. Nama Daerah Irigasi Kewenangan Ketersediaan Air Tersedia Cukup Kurang 1. DI. Sangkup Pemerintah √ 2. DI. Torout Pemerintah √ 3. Kosinggolan Pemerintah √ 4. Dataran Tinggi Kotamobagu Pemerintah √ 5. Ayong Bolangat Baelang Pemda Sulut √ 6. Lolak Pinogoluman Monanow Pemda Sulut √ 7. Pusian Molong Pemda Sulut √ √ 8. Tombolikat Sita Pemda Sulut √ 9. Buko Tuntung Pemda Sulut √ 10.  Noongan Pemda Sulut √ 11.  Ranoyapo Pemda Sulut √ 12.  Lahendong Pemda Sulut √ 13.  Ranombolay Pemda Sulut √ 14.  Talawaan Meras Pemda Sulut √ 15.  Moayat-Pawak Pemda Sulut √ 16.  Buyat Pemda Sulut √ Sumber : Data Primer (2015)
.        Salah  satu  kebijakan  penting  di  sektor  pertanian yang  dapat  disinergiskan  dengan  pengelolaan  daerah irigasi adalah, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan.    Di  dalam  undang- undang ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, mengatur bahwa lahan-lahan pertanian  terutama  lahan  beririgasi  dapat  diberikan perlindungannya  termasuk  terhadap  upaya-upaya untuk  membatasi terjadinya konversi  lahan beririgasi. Berkaitan  dengan  upaya-upaya  perlindungan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  ini  yang  juga  harus disinkronisasi  dengan  kegiatan/program  penataan ruang daerah, maka kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan  atau  harus  dipersiapkan  terutama  dalam rangka  penyusunan  peraturan  daerah,  harus  segera dilakukan.

## Kepentingan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Sebagaimana  telah  dinyatakan  oleh  Pasandaran (2005)  pada  bagian  awal,  bahwa  dengan  semakin meningkatnya  populasi  penduduk  dan  semakin terbatasnya  penyediaan  lahan,  ketersediaan  lahan
perkapita untuk produksi pertanian semakin berkurang, Amang dan Sawit (1999) juga mengemukakan pendapatnya bahwa, berbicara tentang  pangan  berarti  menyangkut  beras,  karena sumber pangan utama di Indonesia adalah beras.  Dari kedua  pendapat  tersebut,  sangat  jelas  menunjukkan bahwa  fungsi  dan  peranan  daerah  irigasi  sangat strategis  dalam  pembangunan  bangsa  Indonesia. kepentingan  lingkungan  hidup  dan  pembanguan berkelanjutan pada daerah irigasi adalah pembangunan  yang  diharapkan  dapat  memenuhi kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengurangi kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi kebutuhan mereka (Fauzi, 2004).
Ditinjau  dari  segi  geografis,  daerah  irigasi  di Provinsi  Sulut,  terutama  daerah  irigasi  kewenangan pemerintah  (pusat)  yang  luasannya  lebih  dari  3.000 Ha  serta  daerah  irigasi  kewenangan  pemerintah Provinsi  Sulut  yang  luasnya  antara  1.000  Ha  hingga 3.000  Ha,  merupakan  hamparan  lahan,  dan  bentang alam  yang  layak  dipandang  sebagai  kawasan  atau bagian  dari  kawasan  lingkungan  hidup.    Di  Provinsi Sulawesi Utara terdapat kawasan-kawasan hutan yang luasnya  lebih  kecil  dari  daerah  irigasi.    Dengan memandang  daerah  irigasi  ini  sebagai  kawasan  atau
bagian  dari  kawasan  lingkungan  hidup,  maka perhatian  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk mengelola  daerah  irigasi  seharusnya  menggunakan pendekatan  lingkungan  hidup  dan  dikelola  secara lintas sektor, serta menjamin bahwa semua aktivitas di dalam  daerah  irigasi  termasuk  di  dalamnya  kegiatan- kegiatan  operasi  dan  pemeliharaan  jaringan  dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Selama  ini  terkesan  bahwa  yang  menjadi  fokus perhatian pemerintah/pemerintah daerah adalah pembangun-an dan pemeliharaan jaringan (infrastruktur  fisik)  irigasi,  sedangkan  aspek-aspek yang berkaitan dengan lahan (merupakan kewenangan instansi lain) relatif terabaikan. Dari fakta-fakta dan informasi yang ditemukan, pada akhirnya menunjukan  bahwa  daerah  irigasi  merupakan daerah pertanian yang eksklusif tetapi terabaikan

## Model Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi
Sistem pengelolaan daerah  irigasi  yang ada saat ini  merupakan  sistem  “tertutup”  dalam  pengertian bahwa semua aktivitas dan proses  yang ada,  hanya terbatas  pada  ruang  “tupoksi”  dari  instansi  sektor pelaksana  utama,  yakni  sektor  PU,  padahal  masih terdapat banyak  hal  lain  yang berhubungan dengan pengelolaan  daerah  irigasi  tetapi  merupakan kewenangan  atau  tupoksi  instansi  lain.      Sebagai akibat  dari  masih  adanya  berbagai  hal  atau permasalahan  di  dalam  daerah  irigasi  yang  tidak dapat ditangani atau bukan merupakan kewenangan instansi sektor utama, pengawasan  terhadap daerah irigasi  menjadi  lemah,  kegiatan  konversi  lahan beririgasi  menjadi  peruntukan  lain  relatif  tidak dapat  dikendalikan,  dan  secara  umum  terkesan bahwa  selama  ini,  daerah  irigasi  tidak  menjadi perhatian  dalam  perencanaan  pembangunan  di daerah.  Oleh karena itu, pengelolaan daerah irigasi harus dipandang sebagai program lintas sektor yang karenanya harus membuka peluang bagi sektor lain untuk  bekerjasama  tanpa  melanggar  batas-batas tupoksi masing-masing sektor. Paradigma pembangunan  yang  ada  saat  ini  harus  diubah  dari pembangunan berbasis sektor  menjadi pembangun- an  berbasis  program.    Masalah  pembangunan (lahan)  pada  daerah  irigasi  yang  terjadi  saat  ini, antara  lain  merupakan  sumbangan  dari  penerapan paradigma  yang  ada.    Dengan  paradigma  program
berbasis  sektor,  sektor-sektor  secara  otomatis mendapat  alokasi  dana  pembangunan,  sehingga program-program  yang  disusun  terkesan  “mencari kegiatan  untuk  memenuhi  kuota  anggaran  yang akan  didapat  atau  menjadi  target”,  dan  aspek sinkronisasi  serta  integrasi  program  dengan  sektor lain menjadi terabaikan.
Dengan  menerapkan  paradigma  pembangun-an berbasis program, model sistem pengelolaan daerah irigasi  menjadi  sistem  yang  dinamis,  terbuka,  dan mampu  berkembang  secara  terkait  dengan  sistem- sistem  yang  lain  yang  selama  ini  ditempatkan  di luar  sistem.    Terdapat  dua  skenario  pengelolaan daerah irigasi yang dapat diusulkan, yaitu, pertama, mengembangkan  daerah  irigasi  sebagai  bagian tidak  terpisahkan  dari  (sistem)  pengelolaan  DAS, dan  kedua,  menata  daerah  irigasi  sebagai  prioritas dalam  upaya  perlindungan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Penyebaran  dan  pengelolaan  Daerah  irigasi  di Provinsi Sulawesi Utara ditentukan berdasarkan kriteria  penetapan  status  daerah  irigasi  sesuai kewenangan  yang  diatur  berdasarkan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat,  yang  terdiri  dari:  Daerah  Irigasi Kewenangan  Pemerintah  (Pusat),  Kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Kewenangan Pemerintah  Kabupaten/Kota.    Dari luas keseluruhan  daerah  irigasi  potensial  yang  ada sebesar  80.792  Ha,  masih  terdapat  25.162 diantaranya  yang  tidak  atau  belum  dikelola menjadi daerah irigasi fungsional.
2. Dari  dua  komponen  utama  pada  daerah  irigasi, yaitu  jaringan  irigasi,  dan  kesatuan  lahan irigasi,  ternyata  kebijakan-kebijakan  yang  ada pada  umumnya  hanya  menyangkut  pembinaan dan  pengelolaan  jaringan  irigasi,  sedangkan menyangkut pembinaan dan pengelolaan kesatuan  lahannya  yang  mencakup  antara  lain: aspek  keterkaitan  dengan  sektor  lain,  aspek peraturan perundang-undangan, keterkaitan dengan kebijakan sektoral, kepentingan lingkungan  hidup  dan  pembangunan  ber- kelanjutan, dan lain-lain, hampir tidak
Evaluasi Sistem Pengelolaan Daerah Irigasi ....................................(Leo Kalesaran, Jailani Husain, Bobby Polii)
mendapat perhatian, dan permasalahan- permasalahan  yang  ada  masih  belum  mendapat penanganan.
3. Model  sistem  pengelolaan  daerah  irigasi  di Provinsi  Sulawesi  Utara  saat  ini  merupakan model  sistem  yang  tertutup  dengan  komponen (pelaku) utama Sektor Kementerian PUPR yaitu Bidang  Sumberdaya  Air  Dinas  Pekerjaan Umum dan UPT Balai Wilayah Sungai.

## Saran
1. Pembinaan/penataan  kembali  lahan  di  dalam daerah  irigasi  terutama  pemberdayaan  potensi daerah  irigasi  yang  belum  dikonversi  menjadi daerah irigasi fungsional, harus segera
dilakukan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota  yang  memiliki  daerah  irigasi, dan segera membentuk komisi irigasi.
2. Penyusunan  dan  penerapan  undang-undang yang konsisten tentang pengelolaan sumberdaya air  sebagai  payung  hukum  utama  bagi  sistem pengelolaan  daerah  irigasi,  dan  berbagai peraturan  pelaksanaannya,  terutama  peraturan daerah, harus segera direalisasikan.
3. Pengelolaan daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Utara  dapat  disinergiskan  dengan  program pengelolaan  DAS  dan  program  perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1982.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air.
----------,  1982.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 1982 Tentang Irigasi.
----------,    2009.    Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan.
----------,2009.  Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011  Tentang  Penetapan  dan  Alih  Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
----------,    2012.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai.
----------,  2015.    Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  12/PRT/M/          2015 Tanggal  21  April  2015  Tentang  Eksploitasi  dan Pemeliharaan  Jaringan  Irigasi.  Dalam    Himpunan
Perundang-undangan  Bidang  Sumberdaya  Air. Buku  1.    Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air.
----------, 2015.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang  Pengairan.    Himpunan  Perundang- undangan  Bidang  Sumberdaya  Air.    Buku  1. Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air.
-----------,  2015.    Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tanggal  21  April  2015  Tentang  Pengembangan dan  Pengelolaan  Sistem  Irigasi.  (Diakses  di internet pada tanggal 5 Desember 2015).
-----------,  2015.    Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  14/PRT/M/ 2015  Tanggal  21  April  2015  Tentang  Kriteria dan  Penetapan  Status  Daerah  Irigasi.  Dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya Air.  Buku 2.  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat, Direktorat Jenderal Sumberdaya Air.
-----------,  2015.    Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan  Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang Komisi Irigasi. Dalam Himpunan Peraturan Perundang- undangan.    Buku  3.  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  Direktorat Jenderal Sumberdaya Air.
Amang  dan  Sawit.  1999.    Kebijakan  Beras  dan  Pangan
Nasional.  Penerbit IPB Press. BMKG.  2015.    Data  Jumlah  Curah  Hujan.    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado.
BPS Sulut. 2015.  Sulut Dalam Angka.
Fauzi  A.,    2004.    Ekonomi  Sumberdaya  Alam  dan
Lingkungan  Hidup.    Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Savva A. P. and Frenken K. (2002).  Monitoring The Technical and Financial Performance of      an Irrigation Scheme.  Water Resources Development and Management FAO Sub-Regional   Office for East and Southern Africa In collaboration with  with Sithole,  Simon Madjiwa, and Tove Ijlja. Harare. Diakses pada ftp://ftp.fao.org/ agl/aglv/docs/irrigman14.pdf.
Soekirman  and  Jus’at,  1994.    Food  and  Nutrition
Policies In The Sixth Five Year
Development            Plan.    Indonesian  Food Journal No.10 Vol V:6-19.