## Politik  Hukum  Pemberantasan  Kerusakan  Hutan  dalam  Menangani  Kebakaran Hutan
Legal Politics for Eradicating of Forest Damage in Handling Forest Fire
Suarni 1 , A.M. Yunus Wahid 2 , Anshori Ilyas 3 123 Universitas Hasanuddin Email: suarnisonda95@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 8
Januari 2021 Revisi I 15 Mei 2021 Revisi II 10 Oktober 2021 Disetujui 26 November 2021
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  politik hukum  pemberantasan  kerusakan  hutan  dapat  menangani kebakaran  hutan,  tujuan  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Bahan hukum  primer  dan  sekunder  diolah  dan  dianalisis  menggunakan metode  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penanganan  kebakaran  hutan  mulai  pelaksanaan  peraturan sampai  pada  penegakan  hukumnya  belum  maksimal  yang dipengaruhi  oleh  penanganan  kebakaran  yang  lambang, kurangnya  koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, lemahnya  penegakan  hukum,  dan  lebih  mengutamakan  upaya represif  dalam  mengendalikan  kebakaran  hutan.  Adapun  upaya kebijakan hukum pemerintah dalam menanagani kebakaran hutan yaitu  upaya  pencegahan  membuat  peta  rawan  kebakaran  dan memudahkan  akses  ke  daerah  yang  rawan  kebakaran,  upaya pemadaman,  upaya pasca  kebakaran  meliputi  evaluasi, identifikiasi,  rehabilitasi  dan  penegakan  hukum,  termuatnya larangan  dan  pengenaan  sanksi  dalam  peraturan  perundang- undangan,  instruksi  presiden  dalam  melibatkan  semua  lembaga negara,  Pendekatan  UU  Tipikor  dan  pelibatan  KPK  dalam menangani  kebakaran  hutan,  penggunakaan  strict  liability, pemberian  insentif  bagi  perusahaan  atau  masyarakat  yang  tidak melakukan pembakaran hutan, dan perbankan hijau berupa sanski kepada  pembakar  hutan  dengan  tidak  memberikan  atau mengurangi kredit perusahaan.

## Kata Kunci: Politik Hukum, Pemberantasan, Kebakaran Hutan
This  study  aims  to  determine  the  extent  to  which  the  legal  politics  of eradicating forest destruction can handle forest fires. The purpose of this
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
study is to use normative research methods using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, primary and secondary legal materials are processed and analyzed using the literature study method. The  results  showed  that  the  handling  forest  fire  from  implementing regulation  to  enforcement  the  law  has  not  been  maximized  which  is influenced  by  the  handling  of  emblematic  fires,  lack  of  coordination between  the  central  and  regional  governments,  weak  law  enforcement, and prioritizing repressive measures in controlling forest fires. As for the government’s legal policy efforts in managing forest fires, namely efforts to prevent making fire prone maps and facilitating access to areas prone to fires, extinguishing efforts, post-fire efforts include evaluation,identification,  and  rehabilitation  and  law  enforcement,  the imposition  of  prohibition  of  sanctions  in  statutory  regulations, presidential instructions in involving all state institutions, the corrupstion law approach and the involvement of the KPK in dealing with forest fores, the  use  of  strict  liability,  providing  incentives  for  companies  or communities  that  do  not  burn  forest,  and  green banking  in the form  of sanction for forest burners by not giving or reducing credit to companies.
Keyword: Political Law, Eradicating, Forest Fire

## A. PENDAHULUAN
Politik  merupakan  hal  yang  melekat  dan  tidak  terlepas  dari  lingkungan  hidup manusia,  sebagai  makhluk  yang zoon  politicon manusia  saling  berinteraksi  dan  saling membutuhkan satu sama lainnya, begitu pun dengan alam lingkungannya. Politik hukum sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  mulai  berkembang  dan  menjadi  sorotan  sekarang  ini, sebagai  manifestasi  dari  kebuntuan  metodologis  dalam  menjawab  fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Politik hukum mencakup pembentukan, pelaksanaan, pengaruh  sampai  pada  penegakan  hukumnya.  Jika  politik  hukum  dimaknai  sebagai kebijakan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara,  maka  kebijakan  pemerintah  dalam menagnani  kebakaran  hutan  dapat  dikategorikan  sebagai  politik  hukum  di  bidang kehutanan.
Sebagai  konkretisasi  dari  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang berbunyi “ Bumi  dan air dan kekayaan alam  yang terkandung didalamnya dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ,” dan diikuti pada Ayat (4) yang  berbunyi  “ Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan ………….”.  sehingga  pemerintah  yang  diberikan  kekuasaan  oleh  negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan hutan,  termasuk  di  dalamnya  memberikan  perlindungan  dalam  melakukan  kegiatan pengelolaan  hutan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  memerhatikan  hak  asasi  setiap manusia sebagaimana dalam pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ……….”. hal ini sesuai dengan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
(selanjutnya  disingkat  UUPPLH)  yang  menyatakan  bahwa  “ Setiap  orang  berhak  atas lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia”. Oleh karena  itu,  negara  dalam  melakukan  pengelolaan  hutan  harus  tetap  memerhatikan keseimbangan ekosistem dan hak-hak warga negara.
Selaras dengan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, dalam pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan juga menyatakan bahwa “ Semua hutan di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ”.
Hutan  sebagai  suatu biotic  community dan  piramida  kehidupan  secara  absolut membutuhkan abiotic community , yakni lahan, sebagai habitatnya. Adapun lahan sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan.  Kemudian sumber daya hutan  dan  lahan  merupakan  kesatuan  alam    yang  mempunyai  saling  ketergantungan ( interdependence ) yang sangat tinggi. Selanjutnya fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun obat-obatan yang mana hutan dan lahan merupakan habitat bagi piramida kehidupannya. 1 Hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia di mana Indonesia memiliki hutan sebesar 53% dari luas total didunia, di mana jenis hutannya adalah hutan tropis yang dimiliki Indonesia sepanjang hamparan kepulauannya, khususnya di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya. 2
Sayangnya  sumber  daya  hutan  dan  lahan  Indonesia  telah  berada  pada  titik ecological imbalances . Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 600.0000 Ha hingga 1.3 juta Ha per tahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta Ha per tahun. Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak  berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan, baik  untuk  keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan lahan perkebunan, maupun untuk  keperluan  lain. 3 Kerusakan  hutan  diperburuk  lagi  oleh  kebakaran  sebagai  akibat dari pengaruh iklim atau faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Persoalan kerusakan hutan  dan  lahan  sebagaimana  diuraikan  diatas  terkhusus  kebakaran  hutan  dan  lahan sebagai akibat kegiatan pembukaan lahan ( land clearing ) melalui pembakaran. kebakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan perubahan iklim  ( climate  change ),  dan  pemanasan  global  ( global  warming )  yang  pada  akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. 4
Selain itu, kebakaran hutan di lahan gambut telah menimbulkan kerugian ekonomi yang  besar.  Berdasarkan  data  Bank  Dunia,  saat  kebakaran  lahan  besar-besaran  terjadi 2015 lalu nilai kerugian pemerintah mencapai Rp2,5 triliun. Jumlah kerugian itu belum termasuk  dampak  buruk  bagi  kesehatan  masyarakat,  terhentinya  proses  produksi, terganggunya  kegiatan  perdagangan  dan  transportasi,  serta  menurunnya  nilai  sumber daya di daerah terdampak. Jika ditotal, estimasi kerugian bisa membengkak hingga Rp. 221  triliun.  Selama  ini,  masyarakat  masih  diizinkan  melakukan  pembakaran  demi
1 Sukandi Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 81.
2 Sutia Fadli, T. et.al, Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional , Jurnal Fakultas Hukum Malikussalaeh, Vo.7 (2) 2019, hal. 57.
3 Sukandi Husin, Op.Cit, hal 82.
4 Ibid.,
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
membuka  lahan  di  kawasan  gambut  maksimal  2  hektare.  Namun,  pengawasan  atas pembakaran tersebut seringkali tidak maksimal hingga akhirnya menimbulkan kebakaran lahan. 5 Di tahun 2015 ini, terdapat 16.334 titik api (Lapan) atau 24.086 titik api (NASA FIRM)  pada  lima  provinsi:  Jambi,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Sumatera Selatan, dan Riau. Analisis data dan fakta kebakaran hutan dan lahan di lima provinsi itu sampai  di  bulan  September  2015,  Walhi  menemukan  bahwa  titik  api  berada  di  dalam konsesi perusahaan: Kalimantan Tengah (5.672), Kalimantan Barat (2.495), Riau (1.005), Sumatera Selatan (4.416), dan Jambi (2.842). 6
Sedangkan dalam pasal 3 bagian a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Kerusakan  Hutan  (selanjutnya  disingkat UUPPPH)  menekankan  untuk  “ Menjamin  keberadaan  hutan  secara  berkelanjutan dengan  tetap  menjaga  kelestarian  dan  tidak  merusak  lingkungan  serta  ekosistem sekitarnya. ”  Salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  upaya  perlindungan  hutan. Perlindungan  Hutan  terkhusus  tentang  kebakaran  hutan  untuk  menghindari  kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan daya-daya alam.  Yang dimaksud dengan perbuatan  manusia  sendiri  berupa  melakukan  pembakaran  hutan  tanpa  izin  atau membuang benda-benda yang menyebabkan kebakaran sedangkan kebakaran hutan dari daya-daya alam akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan atau gempa. 7 Menurut data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) kebakaran hutan dan  lahan di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan  tahun  2019  yaitu  pada  tahun  2015  seluas  2.611.411,44  Ha,  tahun  2016  seluas 438.363,19 Ha, tahun 2017 seluas 165.483,92 Ha, tahun 2018 seluas 529.266,64 Ha, dan pada tahun 2019 seluas 1.649.258,00 Ha. Jika merujuk pada data KLHK RI maka dapat dilihat  bahwa  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  kebakaran  hutan  dan  lahan terbesar terjadi pada tahun 2015. 8 Kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi BNPB yang melibatkan pakar gambut dan kebakaran hutan  pada bulan April 2019, 90 persen lahan sengaja dibakar. 9 Hal ini menuai pertanyaan dengan banyaknya kebakaran hutan yang  terjadi  di  setiap  tahunnya  sedangkan  berbagai  kebijakan  pemerintah  sudah menekankan  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  kerusakan  hutan  termasuk  di dalamnya  penanganan  kebakaran  hutan  sampai  pada  penegakan  hukum  belum  bisa merelai secara keselurahan masalah ini.
Di  samping  itu,  masalah  pengelolaan  hutan  mulai  pada  masa  orde  baru,  sudah sangat jelas belum menekankan pada pemanfaatn hutan secara berkelanjutan, eksploitasi secara besar-besaran terhadap sumber daya alam untuk kepentingan ekenomi terkadang
5 Budi  Wardhana,  Deputi  Perencanaan  dan  Kerjasama  Badan  Restorasi  Gambut  (BRG)  dalam https://bisnis.tempo.co/read/1235545/kerugian-ekonomi-akibat-kebakaran-hutan-capai-ratusan-triliun . diakses pada tanggal 24 mei 2020 pada pukul 10.54 Wita.
6 Kompas, 2015, Asap dan Kejahatan Korporasi . https://nasional.kompas.com/read/2015/11/14/17022091/Asap.dan.Kejahatan.Korporasi?page=all . Diakses pada tanggal 19 September 2020 pada pukul 14.53 Wita.
7 pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindunga Hutan
8 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran . diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 14.09 Wita
9 Tempo, 90 persen Lahan Sengaja dibakar , https://majalah.tempo.co/read/wawancara/158421/90- persen-lahan-sengaja-dibakar . diakses pada tanggal 5 juli 2020 pada pukul 17.16 Wita.
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
mengesampingkan  keberlanjutan  lingkungan  hidup,  sehingga  kerusakan  hutan  yang disebabkan  kebakaran  pada  masa  orde  baru  sangat  memprihatikan.  Sejak  berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-undang  Nomor  39  tahun  2014  tentang Perkebunan, dan ditambah lagi dengan munculnya Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  :P.  32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016  Tentang Pengendalian  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan,  sampai  pada  Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Peningkatan  Pengendalian  Kebakaran  Hutan dan Lahan.
Adanya pemberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, ternyata tidak  menyurutkan  permasalahan  kerusakan  hutan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  masih terus berulang setiap tahunnya. Sedangkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dan menekankan pengelolaan lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan,  serta  negara  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  agar  lingkungan  hidup  tetap  terjaga  kelestariannya.  Tidak  hanya  itu, berdasarkan instruksi Presiden masalah kebakaran hutan harus ditangani secara seksama dan tidak hanya cukup pada satu linear tetapi pada setiap instansi lembaga pemerintahan serta  penekanan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelaku  perusak  hutan  terkhusus  pembakaran hutan. Selain itu hampir setiap tahun digencarkan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran  hutan  dan  lahan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Tetapi  tetap  saja program kebijkasanaan pemerintah belum juga menunjukakan hasil yang signifikan.
Telah  banyak  masalah  kebakaran  hutan  yang  menjerat  para  korporasi  maupun perorangan  dalam  masalah  ini,  bahkan  pemerintah  tak  luput  dari  tuntutan  diperadilan untuk lebih memerhatikan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Disamping itu, politik hukum  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  dalam  mencegah  dan  menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh karena  itu,  perhatian  pemerintah  dengan  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  negara  untuk mengatur  dam  membuat  kebijakan  masalah  pemberantasan  kerusakan  hutan  yang disebabkan  oleh  kebakaran  hutan  perlu  dikaji  baik  dari  arah  kebijakan  hukum  dalam menangani kebarakan hutan agar tidak terus berulang setiap tahunnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik  untuk mengkaji lebih lanjut mengenai  arah  kebijakan  dalam  mencegah  dan  memberantas  kerusakan  hutan  yang disebabkan oleh kebakaran.

## B. METODE PENELITIAN
Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah  dengan  melakukan  penelusuran  kepustakaan  (buku-buku)  dan  dokumen  hukum yang relevan dengan pokok persolaan. Metode penelitian oleh Peter Mahmud Marzuki disebut  penelitian  hukum  dengan  pendekatan  undang-undang,  dan  pendekatan kepustakaan. Lebih lanjut dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, maka untuk
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
menjawab isu kajian pokok artikel yaitu politik hukum pemberantasan kerusakan hutan dalam menangani kebakaran hutan adalah menggunakan sumber hukum  primer berupa perundang-undangan dan aturan hukum yang berkaitan dengan kehutanan atau kebakaran hutan.  Begitupun  sumber  hukum  sekunder  barupa  publikasi  tentang  hukum  meliputi, buku-buku teks, karya ilmiah, dan produk-produk hukum lainnya. Metode kajian seperti ini  biasa  juga  disebut  metedoe  penelitian  hukum  normatif  metode  yang  menggunakan perspektif internal yang objek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dijadikan objek kajian ini adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam sektor kehutanan seperti UU kehutanan, UU PPLH, dan UU Perkebunan.

## C. PEMBAHASAN
Hukum  pada  hakikatnya  entitas  yang  cukup  kompleks,  yang  terdiri  dari  fase, dimensi, realitas masyarakat yang memeliki kemajemukan dan memiliki banyak aspek, yang jika diibaratkan sebuah benda dia seperti permata yang setiap sudut dan irisannya berbeda dari sudut pandang bagi orang yang melihat atau memandangnya.10 Hal ini yang kemudian  membuat  studi  ilmu  hukum  cukup  kompleks  bahkan  dalam  Pohon  Ilmiah Hukum juga menyangkut sejarah, sosiologi, politik, budaya dan lain sebagainya, sehingga melahirkan cabang-cabang hukum lainnya seperti sosiologi hukum, sejarah hukum dan politik  hukum.  Oleh  karenanya  meminjam  pendapat  dari  Iman  Syaukani  yang menyatakan bahwa “Undang-undang yang mengandung materi muatan rumusan politik hukum nasional adalah undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945 …. “11 Sehingga poilitik hukum pemberantasan kerusakan hutan dalam menangani kebakaran  hutan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  yang  bersangkut  paut  dengan kehutanan masuk dalam politik hukum nasional, karena merupakan implementasi secara langsung dari konstitusi atau grundnorm.

## 1. Kekuasaan  Negara  terhadap  Pengelolaan  Hutan  dengan  Penanganan Kebakaran Hutan
Dalam dunia dewasa ini, setiap negara modern memiliki konstitusi yang menjadi dasar  berpijak  bagi  penyelenggaraan  negara  tersebut.  secara  umum  konstitusi  suatu negara  terbagi  atas  2  (dua)  yakni  konsritusi  tidak  tertulis  dan  konstitusi  tertulis.  Di Indonesia sendiri menganut konstitusi tertulis yang dikenal dengan UUD NRI 1945 yang berperan sebagai Grundnormn (norma dasar) dan Staatfundamentalnorm (sebagai hukum tertinggi) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Sesuai amanat UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat .”    Maka  pada  hakikatnya  penguasaan  oleh  negara  harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.
Secara gramatikal frase “dikuasai oleh negara” dan “dipergunakan untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”  yang  bermakna  bahwa  sebagai  pengelola  SDA.  Sebagai
10 Iman  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum .  (Ed.1.  Cet.8.  Depok: Rajawali Pers, 2012) hal.1.
11 Ibid,. hal. 11.
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
pengelolaa, negara bertanggung jawab memelihara keberlanjutannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan pula. 12
Tidak jauh berbeda Undang-undang No. 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan dalam pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi  :  “ Semua  hutan  di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  untuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat ”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “ Penguasaan hutan oleh  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memberi  wewenang  kepada Pemerintah untuk : a). mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b). menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c). mengatur dan menetapkan  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dengan  hutan,  serta  mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ”.
Selanjutnya  lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa 13 “ Penguasaan  hutan  oleh  Negara bukan  merupakan  pemilikan,  tetapi  Negara  memberi  wewenang  kepada  Pemerintah untuk  mengatur  dan  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan,  kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan;  mengatur  dan  menetapkan  hubungan  hukum  antara  orang  dengan  hutan  atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal- hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah  harus  memperhatikan  aspirasi  rakyat  melalui  persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat ”.
Disamping  kewenangannya  untuk  mengerus  segala  hal  yang  berkaitan  dengan hutan,  pemerintah  juga  harus  melakukan  pengawasan.  Sesuai  dengan  Undang-Undang No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  Pasal  64  bahwa  “ Pemerintah  dan  masyarakat melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  hutan  yang  berdampak nasional dan internasional ”. Dibagian penjelasanan menjlaskan bahwa “ Yang dimaksud dengan  berdampak  nasional  adalah  kegiatan  pengelolaan  hutan  yang  mempunyai dampak  terhadap  kehidupan  bangsa,  misalnya  penebangan  liar,  pencurian  kayu, penyelundupan  kayu,  perambahan  hutan,  dan  penambangan  dalam  hutan  tanpa  izin. Yang  dimaksud  dengan  berdampak  internasional  adalah  pengelolaan  hutan  yang mempunyai    dampak  terhadap  hubungan  internasional,  misalnya  kebakaran  hutan, labelisasi  produk hutan, penelitian dan pengembangan, kegiatan penggundulan  hutan, serta berbagai pelanggaran terhadap konvensi internasional ”.
Jadi,  negara  Indonesia  sebagai  negara  kesejahteraan  modern,  sudah  sepatutnya pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  melakukan  intervensi  lebih  luas  dalam pengelolaan  hutan  dengan  kewenangan  yang  dimilikinya  agar  pengelolaan  hutan  tidak menimbulkan  kerusakan  hutan  yang  berkepanjangan.  Karena  pada  hakikatnya pemerintah selain memiliki kewenangan juga memiliki tanggung jawab akan pelestarian
12 Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinua dalam Produk Hukum Otonomi Daerah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),  hal. 47.
13 Bagian Bab penjelasan UMUM UU Kehutanan
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
lingkungan hidup sebagai organ negara yang diberikan amanah oleh negara dan rakyat. sebagaimana pengelolaan hutan yang  meliputi kegiatan: “ a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; b) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; c). rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan,  dan  d)  perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam ” 14 . Selanjutnya  dalam  melindungan  hutan  menjadi  kewenangan  pemerintah,  dan  pemegan izin pemanfaatan usaha hutan, dan pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan hutan dengan diwajibkan melindungi areal  kerjanya, pemegang hutan hak dan peran serta masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya bersama untuk melindungi hutan.  Oleh  karena  itu,  kerusakan  dan/  atau  pencemaran  yang  disebabkan  oleh pemanfaatn hutan maupun karena faktor alam menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  dan  melakukan  pengendalian  kebakaran hutan  dengan  kerja  sama  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  sampai  pada  daerah  dan memberikan  pengawasan  dan  sanksi  yang  tegas  kepada  para  pemegang  izin  pengelola hutan atau pun yang melakukan pembakaran hutan.

## 2. Arah Kebijakan Hukum Pemberantasan Kerusakan Hutan  dalam Menangani Kebakaran Hutan
Semenjak adanya konferensi Internasional Lingkungan Hidup di Swedia yang di kenal  dengan  Konferensi  Stockholm  1972  yang  diambil  dari  nama  tempat  pembuatan perjanjian  tersebut.  menjadi  cikal  bakal  perhatian  dunia  akan  pentingnya  menjaga  dan melindungi lingkungan hidup. Setelah konferensi  Stockholm ini dilaksanakan berbagai konferensi  atau  pun  pertemuan-pertemuan  yang  diadakan  untuk  lebih  memerhatikan lingkungan hidup.  Salah satu  bagian dari lingkungan hidup  yang perlu di jaga yaitu di sektor  kehutanan,  dikarenakan  pengelolaan  hutan  yang  terus  berlangsung  tanpa memerhatikan  keseimbangan  dan  keberlanjutan  hutan  menjadi  faktor  terjadinya kerusakan hutan.
Salah  satu  kongres  yang  pernah  di  adakan  di  Indonesia,  yang  lebih  tepatnya  di Jakarta pada tanggal 16 sampai 28 oktober tahun 1978  yang dihadiri oleh 19 organisasi internasional dan 109 negara, Kongres  Kehutanan Sedunia yang bertemakan “ Forest for People ”.  Isi  dari  kongres  ini  menjelaskan  bahwa  hutan  di  seluruh  dunia harus  di  bina dengan berdasarkan kelestarian,dan demi kesejahteraan semua umat manusia.  Kongres ini begitu menyuarakan akan pentingnya hutan namun pernyataan yang cukup simpatik tersebut  tidak  sesuai  dengan  fakta  program-program  yang  dilaksanakan. 15 Fakta empirisnya ternyata kongres ini lebih mengutamakan keuntungan ekonomi, yaitu kongres ini  bertujuan  agar  pengerksporan  hasil  SDA  keluar  negeri  lebih  muda.  Sehingga berdasarkan  kewenangan  pemerintah  untuk  menguasai  SDA  dan  memiliki  kewajiban untuk  bertanggungjawab  agar  tidak  terjadi  kerusakan  hutan  terkhusus  penanganan kebakaran  hutan  belum  terlalu  memerhatikan  kelestarian  hutan  pada  saat  itu.  Setelah pasca reformasi pemerintah membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang untuk mengatur pengelolaan hutan agar lebih memerhatikan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup termasuk di dalamnya penanganan kebakaran hutan.
14 Pasal 21 UU Kehutanan
15 Muhammad  Erwin, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan Hidup ,(Cet.3. Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hal.185
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
Sesuai  dengan  acuan  dasar  politik  hukum  nasional  dalam  alinea  IV  UUD  NRI 1945 yaitu: “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,    mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan  sosial ”.  Maka,  arah  kebijakan  nasional  dalam  memberantas  kerusakan  hutan yang disebakan oleh kebakaran harus menjadikan cita hukum sebagai acuan dasarnya.
Selanjutnya pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  Nasional  2005-2025  diarahkan  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha  dan  dunia  industry,  serta  menciptakan  penegakan  dan  perlindungan  hukum. 16 Sesuai  dengan  RPJP  2005-2025  salah  satu  yang  menjadi  pointnya  yaitu  peningkatan kesadaran  hukum,  menindak  tegas  penyalahgunaan  wewenang,  dan  pemenuhan  HAM, serta  pergantian  produk  hukum  perundang-undangan  yang  sesuai  dan  bersumber  dari Pancasila dan UUD NRI 1945.
Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur  pengelolaan  hutan,  khususnya mengenai perlindungan hutan yang mula-mula diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967 kemudian mengalami perubahan ke  Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati  dan  Eksosistem,  Undang-undang  No.  3  Tahun  2020  Perubahan  atas  Undang- undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-undang No.  32  Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  Yunus  Wahid  sendiri  dalam  bukunya  “Pengantar  Hukum  Lingkungan” menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan meliputi sumber daya alam tanah sedangkan kerusakan lingkungan dapat mencakup beberapa unsur lainnya berupa sumber daya alam tanah, sumber daya alam hutan dan satwa dan hidrologi 17 . Belakangan  ini  masalah  kebakaran  hutan  menjadi  sorotan  publik,  pengelolaan hutan  yang  tidak  memerhatikan  keberlanjutan  lingkungan  hidup  telah  mengakibatkan kerusakan  dan  pencemaran  lingkungan  hidup.  kerusakan  hutan  pada  umumnya  yang disebabkan  oleh  pembalakan  liar,  pertambangan,  perkebunan, kebakaran ,  dan  faktor lainnya mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.  Menoleh ke sejarah di masa lalu, di mana  pada  masa  orde  baru  terjadi  kerusakan  yang  cukup  besar  yang  disebabkan  oleh kebijaksanaan  pengelolaan  hutan  yang  salah.  Selama  rezim  soeharto  yang  merupakn penyebab utama kerusakan hutan  adalah pengelolaan hutan yang salah. Adapun faktor yang  cukup  berperan  dalam  kerusakan  hutan  dalam  buku  Herman  Hidayat  disebutkan faktornya  antara  lain:  “ pertama ,  tingkah  laku  para  politisi  dan  sikap  dari  pengambil keputusan  di  dalam  pemerintah  Soeharto,  dengan  dukungan  dari  sistem  internasional, yaitu  membentuk  dan  mendorong  faktor  yang  beragam  memberi  kontribusi  atas
16 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hal. 51- 53
17 A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan , (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hal. 60.
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
kerusakan hutan tropis. Kedua , kelengahan dalam pengawasan di antara aparat kehutanan baik  di  pusat  dan  daerah  di  dalam  menerapkan  prinsip  pengelolaan  hutan  yang  lestari. Ketiga , kurangnya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas bagi pengusaha swasta,  baik  domestik  maupun  transnasional,  yang  melanggar  ‘peraturan’  industri kehutanan”. 18
Di  masa  orde  baru,  ada  hubungan  erat  antara  kerusakan  hutan  (degradasi  dan deforestasi)  dan  pengelolaan  hutan  masa  Soeharto  dengan  implikasi  lingkungan. Implikasinya  seperti, kebakaran  hutan ,  pergantian  iklim,  rusaknya  spesies  biologis, banjir, panas, polusi air dan udara yang mengakibatkan kerusakan besar. 19 Banyak studi sebelumnya yang melihat kebakaran tahun 1982-1983 telah menghacurkan 3,7 hektar. Di mana faktor utama penyebabnya adalah salah pengelolaan hutan, karena dua alasan: 1). Kebakaran hutan paling banyak letaknya di area konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sekitar 70%, dan 20% terletak di area peladangan berpindah dan 10% di hutan primer; 2) dan  kurangnya  inspeksi  dan  sanksi  yang  tegas  oleh  aparat  penegak  hukum  dan Departemen  Kehutanan  baik  pada  tingkatan  provinsi  dan  kabupaten  bagi  pemilik pemegang HPH yang melanggar peraturan. 20 sebaliknya, kebakaran hutan tahun 1997- 1998, yang ditaksir kebakaran hutan paling besar, telah merusak 5 juta hektar, penyebab utamanya  adalah  ‘pembersihan  lahan’,  yang  dilakukan  oleh  pemilik  perkebunan, khususnya  tanaman  kepala  sawit  di  hutan  koversi.  Menurut  investigasi  Walhi,  pemilik perkebunan mendorong pembakaran hutan secara sistematik tahun 1997-1998. Ini terjadi karena kebijakan pertanian, bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah target utama  masa  depan….  Ludwig  Schrindler,  peniliti  GTZ  dari  Jerman,  mengkritisi kebakaran hutan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa ‘kebakaran hutan disebabkan oleh kesalahan manusia sekitar 99%. 21
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  “kebakaran  hutan  dan  atau  lahan  merupakan salah satu penyebab kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, baik berasal dari lokasi maupun dari luar lokasi usaha dan atau kegiatan”. 22 Kemudian “dalam peristiwa kebakaran  hutan  dan  atau  lahan,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebabnya. Faktor  tersebut  adalah  penyiapan  lahan  yang  tidak  terkendali  dengan  cara  membakar, termasuk juga karena kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan, kebakaran yang tidak disengaja,  kebakaran  yang  disengaja  (arson),  dan  kebakaran  karena  sebab  alamiah. Kebakaran karena sebab alamiah ini terjadi di daerah yang mengandung batu bara atau bahan  lain  yang  mudah  terbakar.  Meskipun  beberapa  faktor  tersebut  di  atas  dapat mempunyai pengaruh terhadap terjadinya kebakaran, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya kebakaran adalah karena tindakan manusia”. 23 Kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan antara lain : 1) asap, sehingga mengganggu kesehatan manusia dan mengganggu trayek penebangan; 2) kerugian ekologi; 3) pengurangan air tanah; 4)
18 Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Orde Reformasi , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),  hal. 89.
19 Ibid, hal. 123
20 Ibid, hal. 124
21 Ibid.,
22 Konsideran Bagian b Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001
23 Bagian Penjelasan umum PP 4 Tahun 2001
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
erosi dan banjir; 5) hilangnya keanekaragaman hayati. Kerugian yang ditimbulkan cukup besar  tidak  saja  terhadap  lingkungan  hidup  namun  sudah  menjangkau  aspek  ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan asap yang ditimbulkan mengarah dan mengganggu hubungan politik antar negara. Selain itu dampak kebakaran hutan lainnya yaitu, dampak ekologis mencakup  turunnya  kualitas  eksosistem  yang  berfungsi  sebagai  sistem  penyangga kehidupan,  sebagai  akibat  berkurangya  keanekaragaman  jenis  flora  dan  fauna  yang merupakan sumber plasma nutfah, dan berubahnya fungsi hidrologi, pola hujan lokal dan regional,  dampak  estetis  dan  nilai  ilmiah,  dampak  sosial. 24 Meskipun  demikian, kebijaksanaan  yang  berkaitan  penanganan  kebakaran  hutan  sampai  sekarang  ini kebijakan hukumnya masih belum menunjukkan hasil yang dignifikan. Di samping itu, secara  umum  politik  hukum  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan hutan belum betul-betul memerhatikan keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari.
Akibatnya sampai sekarang ini, kebijakan hukum yang berlaku sekarang belum optimimal dengan berbagai kendalanya, hal ini dapat dilihat berdasarkan data rekapitulasi dari  tahun  2015  sampai  2019  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  yaitu  sebagai berikut: 25
No Provinsi Luas Hutan yang Terbakar Setiap Tahunnya 2015 2016 2017 2018 2019 1. Aceh 913,27 9.158,45 3.865,16 1.284,70 730.00 2. Bali 373,46 - 370,80 1.013,76 373,00 3 Bangka Belitung 19.770,81 - - 2.055,67 4.778,00 4 Banten 250,02 - - - 9,00 5 Bengkulu 931,76 1.000,39 131,04 8,82 11,00 6 DKI Jakarta - - - - - 7 Gorontalo 5.225,85 737,91 - 158,65 1.909,00 8 Jambi 115,634,34 8,281,25 109,17 1.557,75 56,593,00 9 Jawa Barat 2.886,03 - 648,11 4.104,51 9.552,00 10 Jawa Tengah 2.471,70 - 6.028,48 331,67 4.782,00 11 Jawa Timur 7.966,79 - 5.116,43 8.886,39 23.655,00 12 Kalimantan Barat 93.515,80 9.174,19 7.467,33 68.422,03 151.919,00 13 Kalimantan Selatan 196.516,77 2.331,96 8.290,34 98.637,99 137.848,00 14 Kalimantan Tengah 583.833,44 6.148,42 1.743,82 47.432,57 317.749,00
24 Suyanto, dkk, Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera Masalah dan Solusi, Cifor , hal. 125
25 Sipongi, Data  rekapitulasi  luas  kebakaran  hutan  dan  lahan  per  provinsi  di  Indonesia . Http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran , diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 14.18 Wita,
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
15 Kalimantan Timur 69.352,29 43.136,78 676,38 27.893,20 68.524,00 16 Kalimantan Utara 14,506,20 2.107,21 82,22 627,71 8.559,00 17 Kepulauan Riau - 67,36 19,61 320,96 6.134,00 18 Lampung 71.326,49 3.201,24 6.177,79 15.156,22 35.546,00 19 Maluku 43.281,45 7.834,54 3.918,12 14.906,44 27.211,00 20 Maluku Utara 13.361,10 103,11 31,10 69,54 2.781,00 21 Nusa Tenggara Barat 2.565,71 706,07 33.120,81 14.461,38 60.234,00 22 Nusa Tenggara Timur 85.430,86 8.968,09 38.326,09 57.428,79 136.920,00 23 Papua 350.005,30 186.571,60 28.767,38 88.626,84 108.110,00 24 Papua Barat 7.964,41 542,09 1.156,03 509,50 1.533,00 25 Riau 183.808,59 85.219,51 6.866,09 37.236,27 90.550,00 26 Sulawesi Barat 4.989,38 4.133,98 188,13 978.38 3.029,00 27 Sulawesi Selatan 10.074,32 438,40 1.035,51 1.741,27 15.697,00 28 Sulawsi Tengah 31.679,88 11.744,40 1.310,19 4.147,28 11.551,00 29 Sulawesi Tenggara 31.763,54 72,42 3.313,68 8.594,67 16.929,00 30 Sulawesi Utara 4.861,31 2.240,47 103,04 326,39 4.574,00 31 Sumatera Barat 3.940,14 2.629,82 2.227,43 2.421,90 2.133,00 32 Sumatera Selatan 646.298,80 8.784,91 3.625,66 16.226,60 336.798,00 33 Sumatera Utara 6.010,92 33.028,62 767,98 3.678,79 2.514,00 34 Yogyakarta - - - - 23,00 Total 2.611.411.4 4 438.363,19 165,483,9 2 529.266,6 4 1.649.258,0 0
Sumber: Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berdasarkan data di  atas kebakaran hutan dan lahan terbesar terjadi  pada tahun 2015 dengan jumlah luas kebakaran hutan 2.611.411.44 Ha, dan ditahun 2016 sebanyak
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
438.363,19 Ha, tahun 2017 sebanyak 165.483,92 Ha, tahun 2018 sebanyak 529.266,64 Ha, dan di tahun 2019 sebanyak 1.649.258,00 Ha.
Kemudian  berdasarkan  pemantauan  WALHI  pada  16  konsesi  perkebunan  di  4 provinsi  dan  5  Kesatuan  Hidrologi  Gambut  (KHG)  pada  2020,  telah  terjadi  11  kasus kebakaran  dan  8  kebakaran  berulang.  Sedangkan  berdasarkan  pemantauan  pada  sektor kehutanan, terjadi 14 kebakaran dan 11 kebakaran berulang. 26 Sehingga dengan sejumlah kebakaran yang berulang di setiap tempat pemerintah seharusnya lebih siaga dan  lebih tegas  dalam  melakukan  penanganan  baik  sebelum  dan  sesudah  terjadi  kebakaran  dan memberikan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku-pelaku pembakar hutan.
Tidak hanya itu ternyata kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penyebab penanganan kebakaran hutan tidak berjalan dengan baik, hal  ini  dapat  dilihat  dari  pernyataan  Tenaga  Ahli  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Afni Zulkfli yang mengatakan terjadi kesalahan persepsi di masyarakat yang pengendalian kebakaran hutan hanya pemadanan. Sebetulnya paradigma yang dikatakan pengendalian itu ada 6 dimulai dari perencanaan, pencegahan, penanggulangan, lalu ada pasca kebakaran, koordinasi kerja, dan ada penegakan hukum. Di samping itu pemerintah daerah  tidak  menyediakan  anggaran  khusus  mengenai  penanganan  kabakaran. 27 Seharusnya  koordinasi  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  memiliki  kewenangan  dan tanggung jawab melakukan pengendalian kebakaran hutan berjalan dengan baik, namun kurangnya koordinasi  dan ego pemerintah pusat  dan daerah menyebabkan penanganan kebakaran hutan tidak berjalan dengan baik.

## 3. Strategi Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan
Pencegahan kebakaran hutan, Pada tingkat nasional , antara lain: “Membuat peta kerawanan  kebakaran  hutan  nasional,  Mengembangkan  sistem  informasi  kebakaran hutan,  Menetapkan  pola  kemitraan  dengan  masyarakat,  Menetapkan  standar  peralatan pengendalian  kebakaran  hutan,  Membuat  program  penyuluhan  dan  kampanye pengendalian  kebakaran,  Menetapkan  pola  pelatihan  pencegahan  kebakaran;  dan Melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan”. Pada  tingkat  provinsi ,  antara  lain: “Membuat  peta  kerawanan  kebakaran  hutan  provinsi,  Melaksanakan  model-model penyuluhan,  Melaksanakan  pelatihan  pencegahan  kebakaran  hutan,  Membuat  petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan, Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan; dan Melaksanakan pembinaan dan pengawasan”. Pada tingkat kabupaten/kota , antara  lain:    “Melakukan  evaluasi  lokasi  rawan  kebakaran  hutan,  Melaksanakan penyuluhan,  Membuat  petunjuk  teknis  pelaksanaan  pemadaman  kebakaran  hutan, Mengadakan  peralatan  kebakaran  hutan,  dan  Melaksanakan  pembinaan  dan pengawasan”. Pada  tingkat  kesatuan  pengelolaan  hutan  produksi , kesatuan pengelolaan  hutan  lindung,  izin  pemanfaatan  hutan,  izin  penggunaan  kawasan hutan  dan  hutan  hak ,  antara  lain:  “Melakukan  inventarisasi  lokasi  rawan  kebakaran hutan;  Menginventarisasi  faktor  penyebab  kebakaran;  Menyiapkan  regu-regu
26 , WALHI  :Potensi  Kebakaran  Hutan  Masih  Hantui  Indonesia Atikah  Ishmah  Winahyu,
. indonesia - hantui - masih - hutan - bakaran ke - potensi - walhi - https://mediaindonesia.com/read/detail/323778
diakses pada tanggal 24 September 2020 pada pukul 18.56
27 Ibid.,
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
pemadaman  kebakaran;  Membuat  prosedur  tetap  pemadaman  kebakaran  hutan; Mengadakan  sarana  pemadaman  kebakaran  hutan;  dan  Membuat  sekat  bakar”. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan konservasi , antara lain: “Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan, Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran, Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan, Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan  Membuat sekat bakar”.
Peraturan  perundang-undangan  memuat  juga  larangan  sampai  pada  pengenaan sanksi  yang  tegas  terhadap  pelaku  pembakar  hutan  sebagaimana  disebutkan  dalam penanganan  pasca  kebakaran,  Dalam  menanggulangi  pembakaran  hutan  sudah  diatur beberapa undang-undang dengan memberikan sanksi yang tegas bagi perorangan maupun perusahaan  yang  membakar  hutan.  Adapaun  larangan  pembakaran  hutan  diatur  dalam pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : “ Setiap orang dilarang membakar hutan ” dan Pasal 78 ayat (3) : “ Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ”. Pasa; 78 ayat (4) : “ Barang siapa karena kelalainnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak  Rp.  1.500.000.000,00  (satu  milyar  lima  ratus  ribu  rupiah)” .    Dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf h : “ Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ”, dan ayat (2): “ ketentuan sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf h memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  kearifan  lokal  di  daerah  masing-masing ”. Kemudian dibagian penjelasan dijelaskan bahwa “ Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan  ini  adalah  melakukan  pembakaran  lahan  dengan  luas  lahan  maksimal  2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya ”. selanjutnya dalam  pasal  108  pelaku  pembakaran  hutan  dikenakan  pidana  :  “ Setiap  orang  yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah) ”.    Kemudian  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan  yang  mengatur  tentang larangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1):  “ Setiap  Pelaku  Usaha  Perkebunan  dilarang  membuka  dan/atau  memgolah  lahan dengan  cara  membakar ”,  ayat  (2)  “ Setiap  Pelaku  Usaha  Perkebunan  berkewajiban memiliki  sistem,  sarana,  dan  prasarana  pengendalian  kebakaran  lahan  dan  kebun ”. Kemudian sanksi pidana bagi pelaku pembakar lahan dalam pasal 108 : “ Setiap Pelaku Usaha  Perkebunan  yang  membuka  dan/atau  mengolah  lahan  dengan  cara  membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah)”.
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Penanggulangan  Kebakaran Hutan dan Lahan yang mencabut Inpres Nomor 11 Tahun 2015. Adapun inpres ini berisi arahan  untuk  semua  lembaga  di  bawah  pemerintahannya  untuk  secara  bersama-sama
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
melakukan  upaya  penanganan  kebakaran  mulai  tahap  pencegahan,  pemadaman,  dan sampai pada penanganan pasca kebakaran termasuk di dalamnya lebih memperteas lagi penegakan  hukumnya  terutama  sanksi  pidana  dan  ganti  rugi  untuk  rehabilitasi  lahan hutan.
Pemberiaan insentif, Secara umum intensif menjadi bagian dari jenis fiscal yang dapat diterbitkan oleh pemerintah. Intensif fiscal lainnya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan  pembiayaan  maupun  pengurangan  pajak.  Pemerintah  juga  dapat mengalokasikan  jenis  insentif  lainnya  berupa  non-fiskal  dalam  bentuk  kemudahan melakukan bisnis usahanya. Keseluruhan insentif ini nantinya akan ditujukan bagi pihak- pihak yang selama ini ini terlibat dalam pengelolaan industry kehutanan. 28 Kepada swasta pelaku  pembakaran  hutan,  insentif  diberikan  jika  mereka  mengurangi  kegiatan  dan aktivitas pembakaran hutan serta lebih menfokuskan diri pada upaya meningkatkan nilai tambah  dari  produk-produk  turunannya.  Insentif  dapat  berupa  pengurangan  pajak perusahaan  sekaligus  bantuan  pembiayaan  negara.  Sebaliknya,  jika  perusahaan- perusahaan tersebut masih terbukti melakukan kegiatan pembakaran hutan selama waktu yang  ditetapkan,  maka  ijin  usahanya  wajib  dicabut  sekaligus  dilakukan  proses  hukum pidana. 29 Jika pelaku pembakaran hutan adalah kelompok masyarakat, maka pemerintah dapat  memberikan  insentif  berupa  pendanaan  kredit  tunda  tebang  serta  penciptaan diversifikasi  mata  pencaharian  baru  selain  hutan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dapat mengalokasikan  pendanaan  kredit  bunga  murah  jika  kelompok  masyarakat  tersebut bergabung dalam badan hukum koperasi atau lembaga mikro non-perbakan lainnya. 30 Peggunaan Strict liability sebagai salah satu cara untuk memeintai pertanggung jawaban korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutan,  dengan  merujuk  pada  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  sektor kehutanan  yang  dengan  meminta  tanggung  jawaban  perdata  perusahaan.  Berdasarkan pasal  32  Undang-Undang  No.  41  tentang  Kehutanan  tahun  1999  yang  berbunyi “Pemegang  izin….  Berkewajiban  untuk  menjaga,  memelihara  dan  melestarikan  hutan tempat  usahanya”,  ditambah  lagi  pasal  49  yang  berbunyi  “Pemegang  hak  atau  izin bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kebakaran  hutan  di  areal  kerjanya”.  dalam  hal  ini sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Tanggung  jawab  yang  dimaksud  berdasarkan  prinsip  tanggung  jawab  mutlak  (strict liability)  yang  mengacu  padal  pasal  88  UUPPLH  yang  berbunyi  “ Setiap  orang  yang tindakannya,  usahanya,  dana/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius  terhadap lingkungan  hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yan  terjadi  tanpa  perlu pembuktian unsure kesalahan ”. Ancaman serius di sini sesuai dengan Keputusan MA No. 036/SK/II/2013  tentang  Pedoman  Perkara  Lingkungan  Hidup  menyatakan  bahwa “ ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup yang  dampaknya  berpotensi  tidak  dapat  dipulihkan  kembali  dana/atau  komponen-
28 Joko Tri Haryanto, Insentif Mencegah Pembakaran Hutan, https://kemenkeu.go.id/media/4355/insentif-mencegah-pembakaran-hutan.pdf . diakses pada hari Rabu 06 januari 2021 pada pukul 16.02 Wita.
29 Ibid.,
30 Ibid.,
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
komponen  lingkungan  hidup  yang  terkena  dampak  sangat  luas,  seperti  kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan ”. Dengan demikan  penggunaan strict  liability ini  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan  menurut penulis  sudah  tepat,  karena  akibat  dari  kebakaran  hutan  sudah  menjadi  masalah  serius negara bahkan sampai pada lintas negara seperti kabut asap akibat kebakaran hutan.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Politik  hukum  pemberantasan  kerusakan  hutan  yang  termuat  dalam  UU  PPLH, UU Kehutanan, UU Perkebunan, sudah mulai menekankan akan pentingnya lingkungan hidup meskipun secara substansi dan pelaksanaannya masih terdapat peraturan yang lebih menekankan keuntungan ekonomi, salah satu kerusakan yang masih menjadi isu nasional adalah  kebakaran  hutan  dikarenakan  pelaksanaan  peraturan  sampai  pada  penegakan hukumnya belum maksimal yang dipengaruhi oleh penanganan kebakaran yang lambang, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, perlindungan hutan agar tetap lestari tidak menjadi agenda politik utama, rendahnya taraf sinkronisasi antara peraturan yang terkait dalam menangani kebakaran hutan, lemahnya penegakan hukum, dan lebih mengutamakan  upaya  represif  dalam  mengendalikan  kebakaran  hutan.  Adapun  upaya kebijakan  hukum  pemerintah  dalam  menanagani  kebakaran  hutan  yaitu:  upaya pencegahan seperti koordinasi antar lembaga, membuat peta rawan kebakaran, sosialisasi dan  memudahkan  akses  ke  daerah  yang  rawan  kebakaran,  upaya  pemadaman,  upaya pasca  kebakaran  meliputi  evaluasi,  identifikiasi,  rehabilitasi  dan  penegakan  hukum, termuatnya  larangan  dan  pengenaan  sanksi  dalam  peraturan  perundang-undangan, instruksi presiden dalam melibatkan semua lembaga negara, Pendekatan UU Tipikor dan pelibatan  KPK  dalam  menangani  kebakaran  hutan,  penggunakaan strict  liability (tanggung jawab mutlak) terhadap perusahaan yang terbukti telah terjadi kebakaran hutan di area perkebunannya, pemberian insentif bagi perusahaan atau masyarakat yang tidak melakukan pembakaran lagi, dan perbankan hijau berupa sanski kepada pembakar hutan dengan tidak memberikan atau mengurangi  kredit perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Saran
Pentingnya hutan agar tetap lestari dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab negara dan  pengelola  hutan  agar  memerhatikan  keberlanjutan  lingkungan  hidup.  Merupakan masalah yang harus disikapi secara bijak karena penyebab kebakaran hutan yang dominan adalah penanganan, penegakan hukum serta perbuatan manusia yan tidak sesuai dengan kebijakan  negara  yang  termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu penanganan  kebakaran  hutan  sudah  sepatutnya  menjadi  salah  satu  agenda  politik  yang diprioritaskan  negara  dengan  melakukan  perlindungan,  pencegahan,  dan  pengenaan sanksi yang tegas bagi pelaku pembakar hutan.
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas

## DAFTAR PUSTAKA
A.M.  Yunus  Wahid, Pengantar  Hukum  Lingkungan ,  (Jakarta  Timur:  Prenadamedia Group, 2018).
Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta Timur: Kencana, 2018).
ACCH (Anti Corruption Clearing House), 2016, Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset- publik/penindakan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu-korupsi . diakses pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 pada pukul 15.29 Wita.
Atikah Ishmah Winahyu, WALHI :Potensi Kebakaran Hutan Masih Hantui Indonesia , https://mediaindonesia.com/read/detail/323778-walhi-potensi-kebakaran-hutan- masih-hantui-indonesia .  diakses  pada  tanggal  24  September  2020  pada  pukul 18.56
Budi  Wardhana,  Deputi  Perencanaan  dan  Kerjasama  Badan  Restorasi  Gambut  (BRG) dalam https://bisnis.tempo.co/read/1235545/kerugian-ekonomi-akibat- kebakaran-hutan-capai-ratusan-triliun .  diakses  pada  tanggal  24  mei  2020  pada pukul 10.54 Wita.
Herman  Hidayat, Politik  Lingkungan  Pengelolaan  Hutan  Masa  Orde  Baru  dan  Orde Reformasi , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
https://www.liputan6.com/news/read/4018853/headline-langkah-pemerintah-usai- kasasi-karhutla-kandas-pk-atau-patuhi-putusan .  Diakses  pada  tanggal  19 september 2020 pada pukul 21.29 Wita.
Iman Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum . (Ed.1. Cet.8. Depok: Rajawali Pers, 2012).
Joko Tri Haryanto, Insentif Mencegah Pembakaran Hutan, https://kemenkeu.go.id/media/4355/insentif-mencegah-pembakaran-hutan.pdf . diakses pada hari Rabu 06 januari 2021 pada pukul 16.02 Wita. Kompas, 2015, Asap dan Kejahatan Korporasi .
https://nasional.kompas.com/read/2015/11/14/17022091/Asap.dan.Kejahatan.Ko rporasi?page=all .  Diakses  pada  tanggal  19  September  2020  pada  pukul  14.53 Wita.
M  Nurul  Fajri,  Penindakan  Pelaku  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  dengan  Pendekatan Undang-undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Jurnal  KPK. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/124/22/ . Diakses pada tanggal 07 januari 2021 pada pukul 15.18 Wita.
Marketer,  2011,  Praktik  Green  Banking, https://www.marketeers.com/praktik-green- banking-i/ . diakses pada hari rabu tanggal 06 januari 2021 pada pukul 17.35 Wita.
Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinua dalam Produk Hukum Otonomi Daerah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
Suarni, A.M. Yunus Wahid, Anshori Ilyas
Muhammad  Erwin, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Kebijaksanaan  Pembangunan Lingkungan Hidup ,(Cet.3. Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
Nicholas  F.  Maramis,  Tanggung Jawab  Perbankan  dalam  Penegakan  Green  Banking Mengenai Kebijakan Kredit , jurnal Vol.XXI”03, 2013. https://media.neliti.com/media/publications/878-ID-tanggung-jawab-perbankan- dalam-penegakan-green-banking-mengenai-kebijakan-kredit.pdf .  diakses  pada hari Rabu tanggal 07 januari 2021 pada pukul 14.37 Wita.
Nurfaika Ishak, “Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesuia Tahun 1945”, Supremasi Hukum: Jurnal  Kajian Ilmu Hukum Volume 5 No.2, Desember 2016.
Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup, Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020.
Sukandi Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Sutia Fadli, T. et.al, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan di Indonesia Ditinjau  dari  Perspektif  Hukum  Internasional”,  Jurnal  Fakultas  Hukum Malikussalaeh, Vo.7 (2) 2019.
Suyanto,  dkk, Kebakaran  di  Lahan  Rawa/Gambut  di  Sumatera  Masalah  dan  Solusi,
Cifor . Tempo, 90 persen Lahan Sengaja dibakar , https://majalah.tempo.co/read/wawancara/158421/90-persen-lahan-sengaja- dibakar . diakses pada tanggal 5 juli 2020 pada pukul 17.16 Wita.