## JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan Vol 5. No 2 Agustus 2022

## Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
Annisa Febrianty Milenia 1 , Jojor Lisbet Sibarani 2* , Akmal Hidayat 3
1,2 Politeknik Negeri Medan, Medan, Indonesia
3 Universitas Mikroskil, Medan, Indonesia jojor.19620516@polmed.ac.id

## Abstract
This research aims to analyze the effectiveness and efficiency of budget realization as a measurement of the performance of the Regency/City government in North Sumatera in 2015 - 2019. The research method used by the author is descriptive qualitative analytic. The population and sample in this study are the budget realization report of all regencies and cities in North Sumatera in 2015 - 2019. The data collection techniques used in this study are documentation techniques and interview techniques. The results of this study show that the ratio of effectiveness  of  regencies  /  cities  throughout  North  Sumatera  in  2015  -  2019  has  an  average  of  effective categories this shows that the ability of regions in financial management is good, while the efficiency ratio of regencies / cities throughout North Sumatera in 2015 - 2019 has an average of very efficient categories this shows that the ability of regions in financial management is good.

## Keywords: Budget Realization, Effectiveness, Efficiency

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tahun 2015 – 2019. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif analitik. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2015 – 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi  dan  teknik  wawancara.  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa, rasio efektivitas Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 memiliki rata - rata kategori efektif hal ini menunjukan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik, sedangkan rasio efisiensi Kabupaten/Kota di seluruh Sumatera Utara tahun 2015  – 2019 memiliki rata – rata kategori sangat efisien  hal  ini  menunjukan bahwa kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan adalah baik.
Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Efektivitas, Efisiensi

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  (UU  No.32  Tahun  2004).  Pemberian  Otonomi  Daerah kepada Kabupaten dan Kota tersebut menjadikan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan  Pemerintah  Daerah  (Indra  dan  Gatot,  2002:1).  Tujuan  utama  penyelenggaraan otonomi  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik (public  service) dan memajukan perekonomian daerah Ardhini dan Sri, (2010:2).
Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  dalam  menjalankan  otonomi  dicatat  dan dikelola  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Dearah  (APBD)  (PP  No.105  Tahun 2000) serta diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam  bentuk  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  daerah  yang  dikelola  dalam  sistem pengelolaan  keuangan  daerah  (UU  No.  32  Tahun  2004).  Laporan  pertanggungjawaban APBD  dapat  kita  lihat  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Laporan  Realisasi Anggaran menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran  dalam  pemerintahan merupakan  tulang  punggung  dari  penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.
Bank Indonesia mencatat, realisasi anggaran belanja APBN di Sumatera Utara hingga akhir 2016 hanya sebesar Rp16,49 triliun atau 85,3% dari pagu yang ditetapkan Rp19,33 triliun. Sebagai  catatan,  anggaran  belanja  APBN  di  Sumut  tahun  2016  sendiri  sebesar  Rp19,3 triliun, atau turun 7,7% dibandingkan tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal.  Belanja  digunakan  untuk  membiayai  gaji  pegawai  kementerian  atau  instansi pemerintah pusat yang berada di Sumatera Utara dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Bank Indonesia mencatat, realisasi anggaran belanja APBN di Sumatera Utara hingga akhir 2016 hanya sebesar Rp16,49 triliun atau 85,3% dari pagu yang ditetapkan Rp19,33 triliun. Sebagai  catatan,  anggaran  belanja  APBN  di  Sumut  tahun  2016  sendiri  sebesar  Rp19,3 triliun, atau turun 7,7% dibandingkan tahun 2015. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal.  Belanja  digunakan  untuk  membiayai  gaji  pegawai  kementerian  atau  instansi pemerintah pusat yang berada di Sumatera Utara dan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Anggaran belanja barang juga terealisasi lebih rendah yaitu 82,4%. Hanya belanja bantuan sosial  yang  menunjukkan  peningkatan  dari  sebelumnya  93,3%  menjadi  96%.  Realisasi belanja  yang  lebih  rendah  dibandingkan  tahun  sebelumnya  baik secara  nominal  maupun terhadap  pagunya  didorong  oleh  rendahnya  belanja  modal  terutama  berupa  tanah,  jalan, irigasi dan jaringan. Belanja modal tanah hanya terealisasi 60% senilai Rp165,5 miliar dari pagu  sebesar  Rp276  miliar,  sedangkan  belanja  modal  jalan,  irigasi  dan  jaringan  hanya terealisasi 65,6% senilai Rp2,7 Triliun dari anggaran sebesar Rp42 triliun. Lebih rendahnya kinerja realisasi belanja modal juga tercermin dari lebih rendahnya pertumbuhan  investasi pada  struktur  PDRB  Sumatera  Utara.  Ekonom  Sumut  Gunawan  Benjamin  menilai, penurunan  realisasi  belanja  APBN  di  Sumut  itu  menyiratkan  bahwa  terlihat  ada  begitu banyak  pembangunan  infrastruktur  di  wilayah  ini  yang  belum  optimal,  karena penyerapannya belum 100%.

## KAJIAN PUSTAKA

## Akuntansi Sektor Publik
Public sector accounting /akuntansi sektor publik merupakan aktivitas yang memiliki kaitan dengan  akuntansi,  yang  dilakukan  pada  suatu  kejadian  finansial  dan  transaksi financial sebuah  organisasi  pemerintah  Siregar  (2015).  Sedangkan  pengertian  dari  akuntansi keuangan  daerah  adalah  suatu  proses  mengidentifikasi,  mengukur,  mencatat,  dan melapokan transaksi financial dari organisasi pemerintah yang kemudian dijadikan media informasi  untuk mengambil  keputusan  oleh  pihak  diluar  pemerintah  yang  membutuhkan halim (2014). Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efficient, effective, transparency dan responsible serta  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pengelolaan  keuangan biasanya telah tercantum dalam APBD.

## Anggaran Sektor Publik
Menurut Waney et al., (2018) anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan tercapai di masa mendatang dengan  melihat  data  yang  diperoleh  dari  masa  lalu  sebagai  acuan  penetapan  anggaran. Akuntansi  sektor  publik  didefinisikan  sebagai  aktivitas  yang  terdiri  dari  mencatat, mengklasifikasikan  dan  melaporkan  kejadian  atau  transaksi  ekonomi  yang  akhirnya  akan menghasilkan suatu informasi keuangan akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk
pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Wiratna (2015:1) .

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dapat  diartikan  sebagai  rencana operasional  keuangan  pemerintah  daerah,  dimana  pada  satu  pihak  menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek- proyek di daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang  dimaksud  (Halim,  2014).  Menurut  Wajong  (1962)  dalam  Halim  (2008)  APBD didefinisikan sebagai rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka tertentu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk  melakukan  pembiayaan  guna  kebutuhan  rumah  tangga  daerah  sesuai  dengan rancangan  yang  telah  menjadi  dasar  penetapan  anggaran,  dan  yang  menunjukan  semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

## Laporan Realisasi Anggaran
Menurut  Rukayah  et  al.,  (2017)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  adalah  laporan  yang menyajikan  ikhtisar  sumber,  alokasi  dan  pemakaian  sumber  dana  ekonomi  yang  dikelola pemerintah  pusat/daerah,  yang  menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan  periode  tertentu.  Beberapa  faktor  yang menyebabkan  anggaran  tidak  terealisasi  menurut  Abdul  (2017:98),  antara  lain  lemahnya perencanaan  anggaran  dan  rendahnya  realisasi  anggaran  mencerminkan  pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang.

## Efektivitas
Menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan  atau  target  kebijakan  (hasil  guna).  Efektivitas  adalah  hubungan  antara  keluaran dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Menurut  Mahmudi  (2005:92)  efektivitas ialah  hubungan  antara  output  dengan  tujuan,  semakin  besar  kontribusi  atau  sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas menurut Hadi dalam Sukirno (2000) adalah produk akhir dalam suatu kegiatan  operasi  telah  mencapai  tujuannya  baik  dilihat  dari  segi  kualitas  hasil  kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = Realisasi anggaran belanja langsung Realisasi anggaran belanja × 100%

## Tabel 1 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja
Kriteria Efektivitas Belanja Persentase (%) Sangat Efektif Lebih dari 100% Efektif 90-100% Cukup Efektif 80-90% Kurang Efektif 60-80% Tidak Efektif Dibawah 60%
Sumber: Kepmendegri Tahun 1996 No. 690.900.327

## Efisiensi
Sesuai  dengan  Permendagri  No.  13  tahun  2006,  efisiensi  ialah  hubungan  antara  masukan ( input ) dan keluaran ( output ). Efisiensi adalah ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang  dibeli  dan  dapat  digunakan  oleh  organisasi  perangkat  pemerintah  untuk  mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input ialah segala sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan  kegiatan  dapat  berjalan  untuk  menghasilkan keluaran. Output merupakan  segala  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  dapat  dicapai  dari suatu  kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  dan  non  fisik.  Efisiensi adalah tingkat  pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Dedi dan Ayuningtyas (2010) menjelaskan bahwa  efisiensi adalah  hubungan  antara barang  dan  jasa  ( output) yang  dihasilkan  sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya ( input ) yang digunakan.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = Realisasi anggaran belanja langsung Realisasi anggaran belanja × 100%
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 untuk tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

## Tabel 2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja
Kriteria Efisien Belanja Persentase (%) Sangat Efisien <60% Efisien 60%-80% Cukup Efisien 80%-90% Kurang Efisien 90%-100% Tidak Efisien >100%
Sumber: Kepmendegri Tahun 1996 No. 690.900.327

## Pengukuran Kinerja
Mardiasmo (2009 : 121) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian  organisasi,  dikarenakan  pengukuran  kinerja  dapat  dijadikan  sebagai  alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward maupun punishment  system. Mahmudi  (2015:  6)  menjelaskan  bahwa  pengukuran  kinerja merupakan  suatu  proses  penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  pencapaian  tujuan  dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam  menghasilkan  barang  maupun  jasa.  Kualitas  barang  dan  jasa,  perbandingan  hasil kegiatan dengan target, efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  Analitik,  yaitu melakukan  perhitungan-perhitungan  terhadap  data  keuangan  yang  diperoleh  untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran  2015-2019.  Metode  ini  dilakukan  dengan  memperhatikan  indikator  kinerja Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  dengan menggunakan  rasio  efektivitas  dan  rasio  efisiensi.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara terdapat 25 kabupaten dan 8 kota pada Provinsi Sumatera.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Realisasi  Anggaran  dan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015-2019 yang ada di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menginput dan menghitung data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel.

## Rasio Efektivitas
Menurut  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  efektivitas  merupakan  pencapaian  hasil program  dengan  target  yang  telah  ditentukan,  yaitu  dengan  cara  membandingkan pengeluaran dengan hasil. Perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = Realisasi anggaran belanja Anggaran belanja × 100%

## Tabel 3 Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
No. Kategori Jumlah Kabupaten/Kota 1 Sangat efektif 9 2 Efektif 19 3 Cukup efektif 5 4 Kurang efektif 0 5 Tidak Efektif 0 Total 33
Sumber: Data diolah

## Rasio Efisiensi
Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Perhitungan rasio efesiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = Realisasi anggaran belanja langsung Realisasi anggaran belanja × 100%

## Tabel 4 Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
No. Kategori Jumlah Kabupaten/Kota 1 Sangat efisien 33 2 Efisien 0 3 Cukup efisien 0 4 Kurang efisien 0 5 Tidak efisien 0 Total 33
Sumber: Data diolah
Hasil  Analisis  Tingkat  Efektivitas  Kabupaten  dan  Kota  di  Seluruh  Sumatera  Utara Menggunakan Analisis Rasio selama Periode 2015-2019
Rasio  efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  efektivitas  paling rendah untuk tahun 2015 sebesar 84% yang diperoleh Kabupaten Deli Serdang, tahun 2016 sebesar  74%  yang  diperoleh  Kabupaten  Nias  Selatan,  tahun  2017  sebesar  74%  yang diperoleh  Kabupaten  Pak-Pak  Barat,  tahun  2018  sebesar  72%  yang  diperoleh  Kabupaten Simalungun  dan  tahun  2019  sebesar  75%  yang  diperoleh  Kota  Tanjung  Balai.  Rasio efektivitas  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  efektivitas  paling  tinggi
untuk tahun 2015 sebesar 142% yang diperoleh Kabupaten Karo, tahun 2016 sebesar 125% yang  diperoleh  Kabupaten  Langkat,  tahun  2017  sebesar  116%  yang  diperoleh  Kabupaten Labuhan Batu Utara, tahun 2018 sebesar 121% yang diperoleh Kabupaten Langkat, tahun 2019 sebesar 122% yang diperoleh Kabupaten Langkat. Semuanya dalam kategori Sangat Efektif. Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2019, efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota seluruh Sumatera Utara adalah 97% yang berada pada kategori Efektif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan adalah Baik.
Secara rata-rata efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota seluruh Sumatera Utara, berada pada rasio 103% untuk tahun 2015, 95% untuk tahun 2016, 98% untuk tahun 2017 , 95% untuk tahun 2018, dan 96% di tahun 2019 menjadi. Secara rata-rata, kecenderungan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  seluruh Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 sebesar 97% yang berada pada kategori Efektif.

## Hasil  Analisis  Tingkat  Efisiensi  Kabupaten  dan  Kota  di  Seluruh  Sumatera  Utara Menggunakan Analisis Rasio Selama Periode 2015-2019
Rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi rendah untuk tahun  2015  sebesar  24,1%  yang  diperoleh  Kabupaten  Simalungun,  tahun  2016  sebesar 26,0%  yang diperoleh  Kabupaten Simalungun, tahun 2017  sebesar 32,0%  yang diperoleh Kabupaten Tapanuli Utara, tahun 2018 sebesar 31,7% yang diperoleh Kabupaten Batu Bara, dan  tahun  2019  sebesar  35,0%  yang  diperoleh  Kabupaten  Simalungun.  Rasio  efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi paling tinggi untuk tahun 2015 sebesar 59,0% yang diperoleh Kabupaten Nias, tahun 2016 sebesar 56,0% yang diperoleh Kabupaten  Nias,  tahun  2017  sebesar  57,8%  yang  diperoleh  Kabupaten  Labuhan  Batu Selatan, tahun 2018 sebesar 60,0% yang diperoleh Kota Tebing Tinggi, tahun 2019 sebesar 60,0% yang diperoleh Kota Medan.
Pada tahun 2015 sampai 2019 secara rata – rata ada beberapa Kabupaten/Kota yang hampir merealisasikan anggaran belanja langsung sesuai dengan yang dianggarkan yaitu Kabupaten Toba  Samosir  kelebihan  merealisasikan  anggaran  sebesar  0,1  persen,  Kabupaten  Padang Lawas kurang merealisasikan anggaran sebesar 0,5 persen, Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kota Tebing Tinggi kurang merealisasikan anggaran sebesar 0,8 persen. Ada beberapa Kabupaten/Kota  yang  masih  kurang  merealisasikan  anggarannya  maupun  kelebihan merealisasikan  anggarannya  yaitu  Kabupaten  Langkat  yang  kelebihan  merealisasikan anggarannya sebesar 21,5 persen, dan Kota Medan yang kurang merealisasikan anggarannya sebesar 14,6%.

## SIMPULAN
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara berada pada rasio 103% untuk tahun 2015, 95% untuk tahun 2016, 98% untuk tahun 2017, 95% untuk  tahun  2018,  dan  96%  di  tahun  2019.  Dengan  demikian,  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  seluruh  Sumatera  Utara  dari  tahun  2015-2019 sebesar 97% yang berada pada kategori efektif.
Pada  tahun  2015  sampai  2019  beberapa  Kabupaten/Kota  yang  hampir  merealisasikan anggaran belanja langsung sesuai dengan yang dianggarkan yaitu Kabupaten Toba Samosir kelebihan  merealisasikan  anggaran  sebesar  0,1  persen,  Kabupaten  Padang  Lawas  kurang merealisasikan  anggaran  sebesar  0,5  persen,  Kabupaten  Humbang  Hasudutan  dan  Kota Tebing  Tinggi  kurang  merealisasikan  anggaran  sebesar  0,8  persen.  Ada  beberapa Kabupaten/Kota  yang  masih  kurang  merealisasikan  anggarannya  maupun  kelebihan merealisasikan  anggarannya  yaitu  Kabupaten  Langkat  yang  kelebihan  merealisasikan
anggarannya sebesar 21,5 persen, dan Kota Medan yang kurang merealisasikan anggarannya sebesar 14,6 persen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhini  dan  Sri  Handayani,  2010.  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  terhadap  Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori
Bastian, Indra Dan Gatot Soepriyanto, 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakart
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Semarang:  PT. Gramedia
Deddi dan Ayuningtyas, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Siregar Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Fatmala, E. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran  dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara).
Fidel,  F.  (2012).  Analisis  Rasio  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 1 (4).
Halim,  Abdul,  2002,  Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Salemba Empat, Jakarta
Halim, Abdul, 2008, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Book Review, Salemba Empat. Jakarta
Halim, Abdul, 2014, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta:2041
Haryanto,  Sahmuddin,  dan  Arifuddin.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik Edisi  Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ilat,  V.  (2016).  Evaluasi  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (Bpkbmd) Kota Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (3).
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  (KEPMENDAGRI)  No.  690.900-327  Tahun  2006. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Sekertariat Negara.
Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Andi  Yogyakarta.  Martono,  Nanang. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Raya Grafindo Persada. Jakarta.
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Nurbaeti,  N.  (2021). Analisis  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Kinerja  Keuangan  Daerah  pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten (Doctoral Dissertation, UIN SMH BANTEN).
Prasetyo,  W.  H.,  &  Nugrahen,  A.  P.  (2020).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Belanja  dalam Rangka  Mengukur  Efektivitas  dan  Efisiensi  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Magelang  Periode  2015– 2019. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 11 (1), 1-10.
Rampengan, M. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3).
Rukayah, R., Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan  Menggunakan  Rasio  Efektivitas  dan  Rasio  Efisiensi  pada  Kantor  Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi , 4 (2).
Ruliaty,  I.  B.,  &  Nurfadillah,  A.  I.  (2019).  Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  untuk Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis , 1 (1).
Santoso, E. (2011). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi.
Sembiring, R. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
Sinambela, E., & Ana, K. R. A. P. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis , 16 (1).
Sugiyono,  2010,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sugiyono 2013. Memahami Penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta, CV. Jakarta.
Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Pustaka  Baru  Press. 230-235.Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta:Andi)
Sukirno,  Agoes,  2000.  Auditing,  Edisi  Kedua,  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia, Jilid I, Jakarta
Sularso,  Havid  dan  Yanuar  E.  Restianto,  2011,  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Agustus, Halaman 109-124
Supranto, J. 2000.Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta:Rineka Cipta.
Waney,  C.K.,  D.P.E.  Saerang  dan  S.W.  Alexander.  2018.  Analisis  Realisasi  Anggaran Untuk  Menilai  Efektivitas  dan  Efisiensi Kinerja  Pemerintah  di  Dinas  Pertanian  dan Peternakan  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concert  13(2): 334-341.
Peraturan Daerah, No.105 Tahun 2000, Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2019,  Pengelolaan  Keuangan  Negara/Daerah, Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33,  2004,  Tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
https://medanbisnisdaily.com (diakses tgl 11/05/2021 pukul 11:20 wib)
http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17090/1/akuntansii.pdf  (diakses  tgl  12/05/2021  pukul 19:00 wib)
http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf  (diakses  tgl  13/05/2021  pukul  13:34 wib)
https://www.sumutprov.go.id/  (diakses tgl 30 /07/2021 pukul 17 :45 wib