## JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL
Volume 6 No 2 July 2024 E-ISSN: 2656-4378   P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah
Alifia Siska Yuliana* 1) , Kiky Asmara 2)
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur¹⁻²
Email : alifiasy17@gmail.com

## ABTRACT
Regional  government  expenditure  is  reflected  in  regional  expenditure.  Regional  spending allocations must be adjusted to clear development goals. In 2022, East Java Province recorded revenue  realization  of  107.4%,  while  regional  expenditure  realization  was  92.47%.  Regional expenditure is influenced by several factors that need to be known in order to allocate it according to targets. Therefore, the aim of this research is to see the influence of PAD, balancing funds, and population on regional expenditure in East Java Province in 2008-2022 using multiple linier regression  analysis  method.  So  it  is  known  that  the  variables  PAD,  balancing  funds,  and population  during  simultaneous  testing  have  a  significant  effect  on  regional  spending. Meanwhile, partially the two variables, namely PAD and balancing funds, are positively related and have a significant influence, but the population variable does not have a significant influence on  regional  expenditure.  So  it  would  be  better  for  the  East  Java  Provincial  government  to intensify  regional  expenditure  allocations  to  support  public  services  for  the  sake  of  realizing community welfare.
Keywords : Regional Expenditure, PAD, Balancing Funds, Population .

## ABSTRAK
Pengeluaran  pemerintah  lingkup  daerah  tercermin  dalam  belanja  daerah.  Alokasi belanja daerah harus disesuaikan dengan tujuan pembangunan yang jelas, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mencatat realisasi pendapatan sebesar 107,4% sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar 92,47%. Belanja daerah dipengaruhi beberapa faktor yang perlu diketahui agar dapat mengalokasikannya sesuai sasaran. Oleh karena itu tujuan penelitian ini guna melihat pengaruh PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2022 menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Sehingga diketahui variabel PAD, dana perimbangan, dan  jumlah  penduduk  saat  pengujian  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja  daerah.  Sedangkan  secara  parsial  kedua  variabel  yaitu  PAD  dan  dana perimbangan  berhubungan  positif  dan  mempunyai  pengaruh  signifikan,  namun variabel  jumlah  penduduk  tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja daerah.  Sehingga  sebaiknya  pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dapat  mengintensifkan alokasi  belanja  daerah  untuk  menunjang  pelayanan  publik  demi  terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan, Jumlah Penduduk.
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…

## PENDAHULUAN
Setiap  daerah  mempunyai  wewenang  untuk  mengurus  sendiri  daerahnya. Sehingga  pemerintah  daerah  mempunyai  hak  dan  kewajiban  dalam  mengambil keputusan  terkait  kepentingan  lokal.  Hal  itu  disebut  dengan  otonomi  daerah, dimana bukan berarti keleluasaan untuk mengurus sendiri daerahnya, melainkan kebebasan dengan tanggungjawab penuh mengingat pemerintah pusat bertindak sebagai pemangku mekanisme kontrol atas pengaplikasian otonomi daerah agar tidak melenceng dengan kebijakan pemerintah pusat (Zubaedah & Hafizi, 2022). Otonomi daerah memicu adanya desentralisasi yang mengacu pada  manajemen keuangan daerah serta perancangan ekonomi mencakup pembentukan program pembangunan daerah dari pelimpahan pusat ke daerah.
Desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah memiliki peran optimal untuk wewenangnya  terhadap  mengendalikan  daerah.  Kemandirian  guna  menaikkan pendapatan  untuk  mendukung  pembangunan  daerah  merupakan  konsekuensi dari implementasi desentralisasi fiskal bagi pemerintah daerah. Dasar hukum yang menyatakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan  UU  No.  33  Tahun  2004.  Dinyatakan  pemerintah  daerah  dan  pusat  dalam perimbangan  keuangan  berupa  desentralisasi  fiskal  menerapkan  konsep  uang mengikuti fungsi ( money follows function ). Penyerahan wewenang diikuti dengan pelimpahan  sumber  pendanaan,  seperti  perpajakan  serta  bantuan  dalam  bentuk dana transfer (Santi & Iskandar, 2021).
Kinerja keuangan pemerintah daerah terlihat pada realisasi anggaran dengan membandingkan  realisasi  dengan  anggaran  yang  direncanakan  selama  suatu periode  pelaporan  (Suhaedi,  2019).  Dalam  sebuah  APBD,  penilaian  yang  vital adalah  penilaian  terhadap  belanja  daerah.  Pengalokasian  belanja  daerah  harus disesuaikan  dengan  sasaran  pembangunan  yang  jelas,  sehingga  realisasi  belanja daerah sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan pengelolaan anggaran  yang  efisien.  Pengeluaran  pemerintah  ( government expenditure ) dipengaruhi  oleh  pendapatan  yang  diterima  daerah.  Menurut  Wagner  dalam (Dumairy,  1999)  terdapat  lima  hal  penyebab  pengeluaran  pemerintah  terus mengalami  peningkatan  yaitu  adanya  tuntutan  peningkatan  pertahanan  dan keamanan, pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, urbanisasi disertai pertumbuhan ekonomi, demokrasi, dan ketidakefisienan birokrasi yang menyertai transformasi pemerintah.
Belanja  daerah  mencerminkan  pengeluaran  pemerintah  dalam  lingkup daerah.  Menurut  (Bahrudin,  2017)  belanja  daerah  berarti  tanggung  jawab pemerintah daerah untuk mengurangi nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut (Ismail  &  Rahim,  2009)  belanja  daerah  melingkupi  keseluruhan  biaya  dari  Kas Umum Daerah diambil dari ekuitas dana lancar,  berarti tanggung jawab daerah selama  1  periode  tidak  diterima  pembayaran  kembali.  Adolf  Wagner  yang merupakan  ekonom  Jerman  melakukan  pengamatan  pada  abad  ke-19  terhadap negara-negara  Jepang,  Amerika  Serikat,  dan  Eropa  yang  menggambarkan
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
peningkatan  kecenderungan  pemerintah  dalam  hal  perekonomian.  Pengukuran tersebut  menggunakan  perbandingan  produk  nasional  dengan  pengeluaran pemerintah . Kemudian Adolf Wagner menamakan “hukum aktivitas pemerintah senantiassa meningkat” ( law of growing public expenditure ). Sedangkan Richard A. Musgrave menamakan “hukum pengeluaran pemerintah s enantiasa meningkat” ( law of growing public expenditure ) (Dumairy, 1999).
Salah satu sumber belanja daerah berasal dari PAD. Menurut Wulandari & Iryanie  (2018)  PAD  adalah  salah  satu  elemen  APBD.  PAD  merupakan  segala penerimaan berasal dari daerah didapatkan berlandaskan peraturan daerah sejalan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tersebut juga selaras Pasal 1 UU No. 3 Tahun  2004.  Berdasarkan  Peacock  dan  Wiseman  dalam  (Dumairy,  1999) mengemukakan  bahwa  pemerintah  terus  berupaya  menaikkan  pengeluarannya dengan menggunakan pendapatan dari pajak. Namun, hal tersebut bertentangan dengan  masyarakat  karena  tidak  menyukai  pembayaran  pajak  yang  semakin tinggi.
Dana  perimbangan  juga  berkontribusi  dalam  membiayai  belanja  daerah. Dana  perimbangan  berarti  anggaran  berasal  dari  pendapatan  APBN diperuntukkan  daerah  demi  mendanai  kepentingan  daerah  guna  aktualisasi desentralisasi  dengan  tujuan  membentuk  kesepadanan  keuangan  antar pemerintah daerah dan pusat (Ismail & Rahim, 2009). Unsur dana perimbangan dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu  DAU,  DAK,  dan  bagian  untuk  daerah  hasil pemasukan  dari  pengelolaan  SDA  (Sjafrizal,  2018).  Pada  tahun  2016  dana perimbangan  diubah  menjadi  Dana  Transfer  Umum  meliputi  DAU  dan  DBH, kemudian  Dana  Transfer  Khusus  dikelompokkan  menjadi  DAK  Fisik  dan  DAK Non Fisik (Bahrudin, 2017).
Pada  era  otonomi  daerah,  asal  pembiayaan  pembangunan  daerah  ( capital investment ) bersumberl dari pendapatan daerah yaitu mencakup PAD, serta dana perimbangan meliputi DAU, DAK, dan DBH (Arina et al., 2021). Selain itu, terdapat pula pembiayaan berupa pinjaman daerah. Belanja daerah untuk  pembangunan ekonomi  akan  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  penerimaan  pendapatan daerah.  Selain  itu  SDM  juga  bisa  dapat  memiliki  andil  dalam  alokasi  belanja daerah.  Jumlah  penduduk  merupakan  modal  untuk  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  daerah  dengan  meningkatkan  kualitas  sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap eskalasi produksi (Dahliah, 2022). Jumlah penduduk yang semakin meningkat namun memiliki kualitas yang rendah, akan menjadi  beban  pembangunan  karena  memiliki  produktivitas  yang  rendah  pula, sehingga berdampak pada alokasi belanja daerah.
Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  pada  tahun  2022  Provinsi Jawa  Timur  mencatat  realisasi  pendapatan  sebesar  107,4%  sedangkan  untuk realisasi  belanja  daerah  sebesar  92,47%.  Kemudian  PAD  yang  termasuk pendapatan  daerah  terakumulasi  penerimaan  pajak  diantaranya  retribusi  dan pajak daerah, penerimaan investasi, penerimaan non pajak, serta pengelolaan SDA
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
mengalami perkembangan sebesar 12,26% dari tahun sebelumnya. Partisipasi PAD terhadap  pembiayaan  kebutuhan  daerah  dapat  menjadi  acuan  untuk  menilai bagaimana kinerja keuangan daerah. Apabila kontribusi PAD tinggi dibandingkan transfer dana dari pusat guna membiayai belanja daerah, maka kinerja keuangan daerah tersebut dinilai baik. Sejalan dengan tingginya  PAD, belanja daerah juga meningkat.  Hal  tersebut  selaras  penelitian  (Nailufar  &  Sufitrayati,  2019) disebutkan pengaruh positif PAD terhadap belanja daerah.
Pendapatan  daerah  selain  bersumber  dari  PAD,  didukung  juga  oleh  dana perimbangan. Tidak dipungkiri bahwa adanya pengalokasian berasal dari APBN untuk desentralisasi, diharapkan mampu mewujudkan stabilitas keuangan setiap daerah sehingga dapat mendanai keperluan pengeluaran daerahnya. Namun pada tahun  2022  perkembangan  dana  perimbangan  sebesar  -30,44%.  Angka  tersebut mencerminkan  penurunan  perkembangan  dana  perimbangan  dari  pemerintah pusat  untuk  Provinsi  Jawa  Timur  daripada  tahun  sebelumnya.  Apabila  dana perimbangan  meningkat,  dapat  mendanai  pengelolaan  pemerintah  sehingga implikasinya belanja daerah mengalami peningkatan  apabila dana perimbangan juga  meningkat.  Selaras  penelitian  (Malau  et  al.,  2023)  disebutkan  pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap belanja daerah.
Peningkatan  jumlah  penduduk,  dengan  usia  angkatan  kerja  akan memungkinkan  terjadinya  peningkatan  produksi  barang  dan  jasa  sehingga menghasilkan penduduk dengan usia angkatan kerja sebagai faktor produksi yang dapat  mempercepat  pembangunan  (Kanaan  &  Setyowati,  2023).  Jumlah penduduk  berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik  adalah  besarnya  penduduk  pada suatu  waktu  di  suatu  daerah.  Jumlah  dan  pertumbuhan  penduduk menggambarkan  keterangan  dan  bukti  dasar  vital  guna  perancangan pembangunan (Kuncoro, 2006). Perbandingan besarnya jumlah penduduk umur produktif  (15-64  tahun)  terhadap  umur  non  produktif  disebut  sebagai  bonus demografi.  Provinsi  Jawa  Timur  pada  tahun  2020  termasuk  dalam  tiga  Provinsi yang berada pada tahap akhir bonus demografi dengan klasifikasi ekonomi tingkat tinggi.  Menurut  Hasan  &  Azis  (2018)  bonus  demografi  berarti  keadaan transformasi pengelompokan usia penduduk hasil dari peralihan demografi, yakni menurunnya tingkat kematian dan kelahiran. Selama lima belas tahun terakhir di Provinsi Jawa Timur dari 2008-2022 peningkatan jumlah penduduk terbesar terjadi tahun  2020  yaitu  sebesar  2,44%.  Dalam  penelitian  (Utami  &  Iskandar,  2020) disebutkan pengaruh positif jumlah penduduk terhadap belanja daerah.
Oleh  karena  itu,  maksud  adanya  penelitian  ini  guna  melihat  apakah  ada pengaruh antara PAD, dana perimbangan, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  kuantitatif  yang  merupakan metode dengan tujuan mengamati suatu sampel atau populasi, menghimpun data
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
memanfaatkan  instrumen  penelitian,  sifatnya  kuantitatif  guna  mengevaluasi dugaan  yang  diputuskan  (Sugiyono,  2013).  Variabel  yang  dipakai  diantaranya belanja  daerah  sebagai  variabel  dependen  (Y).  Kemudian  PAD  (X1)  dalam  juta rupiah,  dana  perimbangan  (X2)  dalam  juta  rupiah,  dan  jumlah  penduduk  (X3) dalam jiwa sebagai variabel independen (X) dengan daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan data time series (runtut waktu) periode tahun 2008-2022. Pengujian data memanfaatkan program aplikasi software IBM SPSS 27.
Kemudian  data  akan  dilakukan  pengujian  asumsi  klasik  sehingga  harus terpenuhi  persyaratan  dasar  BLUE,  dengan  serangkaian  uji.  Setelah  itu dilaksanakan regresi linier berganda guna melihat pengaruh antar variabel. Model regresi linier berganda menurut Ghozali (2018):
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + … + β n X n + e
Mengacu  pada  model  di  atas,  sehingga  penelitian  ini  menerapkan  model sebagai berikut:
BD = β 0 + β 1 PAD + β 2 DP + β 3 JP + e
Kemudian  setelah  melakukan  analisis  regresi  linier  berganda,  dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi (R 2 ), uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
Gambar 1. Grafik Normal P-Plot Regression
Sumber: Output SPSS
Hasil di atas, diketahui data memencar mengikuti garis diagonal. Sehingga berdasarkan pengambilan keputusan, kesimpulannya model regresi berdistribusi normal sehingga terpenuhinya syarat normalitas.
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
Autokorelasi Negatif Daerah keragu-raguan
Uji Multikolinearitas Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Colinarity Statistics Tolerance VIF PAD (X1) 0.108 9.243 Dana Perimbangan (X2) 0.239 4.176 Jumlah Penduduk (X3) 0.106 9.404 Sumber: Output SPSS
Hasil di atas, diketahui nilai Tolerance > 0.01 dan nilai VIF < 10 dari semua variabel  independen.  Kesimpulannya  antar  variabel  independen  terbebas  dari multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Sig. (Constant) .262 PAD .588 Dana Perimbangan .109 Jumlah Penduduk .267 Sumber: Output SPSS
Hasil  di  atas,  diketahui  uji  glejser  memperoleh  nilai  tingkat  signifikansi semua  variabel  independen  lebih  dari  5%  (0.05).  Kesimpulannya  terbebas  dari heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Gambar 2. Nilai Durbin Watson
Sumber: Output SPSS
Hasil di atas, diketahui nilai d (Durbin Watson) = 1.911. Sedangkan untuk k (jumlah  variabel  bebas)  sebanyak  3,  serta  n  (tahun)  sebanyak  15,  sehingga didapatkan nilai dL = 0.8140 dan dU = 1.7501. oleh karena itu dU < d < 4-dU = 1.7501 < 1.911 < 2.499 kesimpulannya bebas dari autokorelasi.
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah… hlm. 540-551
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Model B Std. Error (Constant) -10961911.7 28067728.32 PAD (X1) 1.261 .188 Dana Perimbangan (X2) .583 .127 Jumlah Penduduk (X3) .283 .779 Dependen Variabel: Belanja Daerah (Y)
Sumber: Output SPSS
Hasil di atas, didapatkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = - 10961911.7 + 1.261 PAD + 0.583 DP + 0.283 JP + e Sehingga  hasil  model  persamaan  regresi  linier  berganda  tersebut dideskripsikan sebagai berikut:
1. Konstanta = -10961911.7
Konstanta memiliki nilai negatif yang menunjukkan apabila PAD (X1), dana perimbangan  (X2),  dan  jumlah  penduduk  (X3)  dianggap  stabil  atau  tetap, nantinya dapat membuat belanja daerah (Y) mengalami penurunan sebanyak 10.961.911,7 juta rupiah.
2. PAD = 1.261
PAD  memiliki  koefisien  regresi  bernilai  positif  sehingga  menggambarkan apabila PAD (X1) meningkat, maka akan meningkatkan belanja daerah (Y) sebanyak 1.261 juta rupiah.
3. Dana Perimbangan = 0.583
Dana  perimbangan  memiliki  koefisien  regresi  bernilai  positif  sehingga menggambarkan  apabila  dana  perimbangan  (X2)  meningkat,  maka  akan meningkatkan belanja daerah (Y) sebanyak 583 juta rupiah
4. Jumlah Penduduk = 0.283
Jumlah  penduduk  memiliki  koefisien  regresi  bernilai  positif  sehingga menggambarkan  apabila  jumlah  penduduk  (X3)  meningkat,  maka  akan meningkatkan belanja daerah (Y) sebanyak 283 juta rupiah.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) R Square .988 Adjusted R Square .984
Sumber: Output SPSS
Hasil di atas, didapatkan hasil R Square = 0.988, artinya variabel PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan jumlah penduduk (X3) mampu menjelaskan bahwa variabel belanja daerah (Y) dipengaruhi sebesar 98.8%.
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah… hlm. 540-551

## Uji Simultan (F)
Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F) N F hitung F tabel Sig. 15 297.103 3.587 0.001
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  hasil  di  atas,  didapatkan  F hitung sebesar  297.103  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0.001.  Kemudian  F tabel sebesar  3.587  dengan  signifikansi α = 0.05. Oleh karena itu menunjukkan hasil F hitung > F tabel = 297.103 > 3.587. Sehingga kesimpulannya variabel PAD (X1), dana perimbangan (X2), dan jumlah penduduk (X3) melalui pengujian simultan berpengaruh terhadap variabel belanja daerah (Y).

## Uji Parsial (Uji t)
Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t) Variabel Independen t hitung Sig. t tabel PAD (X1) 6.698 0.001 2.20099 Dana Perimbangan (X2) 4.585 0.001 2.20099 Jumlah Penduduk (X3) .362 .724 2.20099 Variabel Dependen: Belanja Daerah (Y)
Sumber: Output SPSS
Hasil di atas, didapatkan uji t sebagai berikut:
1. PAD (X1)
Variabel PAD (X1) mempunyai nilai t hitung 6.698 > t tabel 2.20099 dan signifikansi 0.001 < 0.05. Kesimpulannya PAD (X1) berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).
2. Dana Perimbangan (X2)
Variabel dana perimbangan (X2) mempunyai nilai t hitung 4.585 > t tabel 2.20099 dan  signifikansi  0.001  <  0.05.  Kesimpulannya  dana  perimbangan  (X2) berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).
3. Jumlah Penduduk (X3)
Variabel jumlah penduduk (X3) mempunyai nilai t hitung 0.365 < t tabel 2.20099 dan signifikansi 0.724 > 0.05. Kesimpulannya jumlah penduduk (X3) berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Y).
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…

## PAD
Hasil penelitian memperlihatkan PAD berhubungan positif dan berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  daerah  sehingga  selaras  dengan  hipotesis.  Apabila PAD meningkat, maka dapat menyebabkan kenaikan belanja daerah juga. Hal itu karena  PAD  secara  keseluruhan  berkontribusi  besar  dalam  penyelenggaraan belanja daerah. Perkembangan PAD selama 15 tahun terakhir dengan fluktuasi, sedangkan  pada  tahun  2020  mengalami  penurunan  hingga  minus  dari perkembangan  tahun  sebelumnya.  PAD  menurun  dikarenakan  kendaraan bermotor  baru  yang  penjualannya  menurun  juga  sebagai  dampak  Covid-19 adanya insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak sehingga menyebabkan pendapatan  perpajakan  juga  menurun.  Belanja  daerah  dipengaruhi  optimal dengan  PAD.  Meningkatnya  PAD  setiap  tahunnya  menandakan  suatu  daerah dapat mandiri dalam memenuhi pembiayaan belanja daerahnya. Karena diketahui bahwa  PAD  adalah  sumber  penerimaan  untuk  mencukupi  keperluan  daerah, sehingga  dapat  dikatakan  merupakan  aspek  yang  menentukan  meningkat  dan menurunnya  belanja  daerah.  Provinsi  Jawa  Timur  untuk  PAD  ditopang  oleh komponen  pajak  daerah  termasuk  didalamnya  yaitu  pengoptimalan implementasi  kebijakan  insentif  pemutihan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB).  Selaras dengan penelitian (Dahliah,  2022)  mendapatkan  hasil  belanja  daerah  dipengaruhi  positif  dan signifikan oleh PAD, akibatnya terjadinya penurunan atau peningkatan PAD dapat mempengaruhi belanja daerah.

## Dana Perimbangan
Hasil  penelitian  memperlihatkan  hubungan  positif  dan  mempunyai pengaruh  signifikan  dana  perimbangan  terhadap  belanja  daerah  jadi  selaras dengan  hipotesis.  Apabila  dana  perimbangan  terjadi  kenaikan,  maka  dapat menyebabkan  kenaikan  belanja daerah  juga.  Hal  itu  karena  dana  perimbangan dapat dimanfaatkan guna mendanai berbagai pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan yang tercakup dalam belanja daerah. Dana perimbangan Provinsi Jawa Timur berkembang selama 15 tahun terakhir dengan mengalami fluktuasi. Perkembangan  tertinggi  pada  tahun  2016,  lalu  perkembangan  terendah  pada tahun 2022. Perkembangan dana perimbangan yang meningkat sangat signifikan tahun  2016  didukung  oleh  implementasi  program  amnesti  pajak  yang  cukup baik  sehingga  dapat  mendorong  peningkatan  pendapatan  pemerintah  pusat. Sehingga,  dapat  meningkatkan  dana  perimbangan  disebut  juga  pendanaan transfer  kepada  daerah  khususnya  Provinsi  Jawa  Timur.    Dana  perimbangan secara  optimal  mempengaruhi  belanja  daerah.  Setiap  daerah  akan  tetap bergantung pada dana perimbangan tak terkecuali Provinsi Jawa Timur. Karena dana  perimbangan  memiliki  sifat  untuk  menumpas  kesenjangan  fiskal  dalam mendanai  kebutuhan  daerah  guna  pelaksanaan  pembangunan  daerah.  Seperti diketahui bahwa dana perimbangan mewujudkan revenue atau penerimaan yang diperoleh dari transfer dana pusat ke daerah. Sehingga, dengan perolehan dana
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
perimbangan  akan  berakibat  terhadap  pembelanjaan  daerah  mengalami peningkatan. Selaras dengan penelitian  (Marbun et al., 2022) mendapatkan hasil pengaruh positif dan signifikan dana perimbangan terhadap belanja daerah, berarti apabila  dana  perimbangan  terjadi  penurunan  atau  peningkatan  maka  dapat mempengaruhi  belanja  daerah.  Digunakannya  data  dana  perimbangan  pada penelitian  ini  merupakan  kebaruan,  karena  pada  penelitian  sebelumnya mengggunakan data salah satu dana perimbangan yaitu DAK, DAU, atupun DBH. Sedangkan  penelitian  ini  menggunakan  data  dana  perimbangan  secara keseluruhan sebagai variabel independen.

## Jumlah Penduduk
Hasil penelitian memperlihatkan hubungan positif jumlah penduduk namun tidak  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Alasan  tidak signifikannya  pengaruh  jumlah  penduduk  terhadap  belanja  daerah  disebabkan oleh lebih besarnya pengaruh faktor-faktor di luar model pengujian. Provinsi Jawa Timur  mengalami  perkembangan  jumlah  penduduk  selama  15  tahun  terakhir dengan penurunan. Namun, pada tahun 2020 mengalami perkembangan dengan peningkatan  sebesar  2,44%  serta  jumlah  penduduk  sebanyak  40.665.696  jiwa. Berdasarkan  hasil  sensus  diperoleh  bahwa  nyaris  separuh  penduduk  Provinsi Jawa  Timur  ialah  kelompok  Milenial  dan  Gen  Z.  Komposisi  penduduk  tahun 2020  yaitu  1,11%  Pre-Boomer,  14,81%  Baby  Boomer,  23,96%  Gen  X,  24,32% Milenial, 24,80% Gen Z, dan 9,37% Post Gen Z. Sedangkan rasio jenis kelamin sebesar  99,60  dengan  lebih  banyaknya  jumlah  penduduk  perempuan dibandingkan laki-laki. Jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jawa Timur, dapat diartikan jumlah penduduk meningkat  setiap  tahunnya  tetapi  tidak  membuat  belanja  daerah  meningkat dengan signifikan. Sehingga hasil ini tidak sesuai penelitian (Utami & Iskandar, 2020) bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Fokus  pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  mengalokasikan  belanja daerah  tidak  dipengaruhi  jumlah  penduduk,  karena  kesejahteraan  masyarakat secara umum meningkat menjadi lebih baik seiring dengan meningkatnya PDRB per kapita dari 2014-2018. Penyebab nilai PDRB per kapita meningkat karena lebih rendahnya  pertumbuhan  penduduk  dibandingkan  perkembangan  PDRB  atas dasar  harga  berlaku.  Serta  dilihat  kualitas  penduduk  dari  IPM  juga  meningkat setiap tahunnya. Periode penelitian selama 15 tahun menjadikan hasil penelitian dapat  lebih  jelas  hasilnya,  sehingga  diketahui  bahwa  data  variabel  memang memiliki pengaruh atau tidak.

## KESIMPULAN
Kesimpulan hasil pengujian simultan variabel PAD, dana perimbangan, dan jumlah  penduduk  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  variabel  belanja daerah.  Kemudian  kedua  variabel  secara  parsial  PAD  dan  dana  perimbangan mempunyai  hubungan  positif  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
daerah.  Namun  untuk  variabel  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap belanja daerah.
Kemudian  saran  kepada  pemerintah  daerah  Provinsi  Jawa  Timur  dapat mengintensifkan alokasi belanja daerah untuk menunjang pelayanan publik demi terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Sedangkan  kepada  peneliti  selanjutnya dapat  memperbanyak  variasi  variabel  yang  relevan,  serta  menambah  periode waktu penelitian sehingga memperoleh hasil pengujian lebih akurat dan lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 20 (3), 26 – 35.
Bahrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah . UPP STIM YKPN.
Dahliah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah ,
5 (2), 2750 – 2761. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.839
Dumairy. (1999). Perekonomian Indonesia . Erlangga.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (2nd ed.). CV. Nur Lina.
Ismail, G., & Rahim, I. (2009). Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU (2nd ed.). PT Indeks.
Kanaan,  E.  S.,  &  Setyowati,  W.  (2023).  Jumlah  Wisatawan,  Produk  Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Ilmiah  Aset , 25 (1),  31 – 39. https://doi.org/10.37470/1.25.1.214
Kuncoro,  M.  (2006). Ekonomika  Pembangunan  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan (4th ed.). UPP STIM YKPN.
Malau, Y. N., Ginting, A. B., Paskah, A., Sitepu, R. B., Etimanta, B., Munthe, B., & Bukit, N. (2023). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 7 (2),  1397 – 1402. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1087
Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi  Daerah,  Dana  Perimbangan,  SiLPA  terhadap  Alokasi  Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota. In Jurnal Paradigma Ekonomika (Vol. 17, Issue 1). www.bpssumsel.go.id.
Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Jumlah…
Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Daerah  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis , 10 (1).
Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. Jurnal Syntax Admiration , 2 (3), 490 – 506.
Sjafrizal. (2018). Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia . Rajawali Pers.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma , 18 (2). Utami, S., & Iskandar, D. D. (2020). Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah  Dan  Determinan  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  34  Provinsi  Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square). In JDEP (Vol. 3, Issue 3). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah . Deepublish.
Zubaedah,  P.  A.,  &  Hafizi,  R.  (2022).  Sentralisasi  Atau  Desentralisasi: Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia. Jurnal  Cahaya  Mandalika , 3 (3),
865 – 878.