## Kesulitan Pangan Menghadang
Oleh: Ali Khomsan

## RINGKASAN
Harga beras internasional yang sudah relatif tinggi belum tentu mendongkrak nasib petani. Petani-petani kita tetap berkubang dalam kemiskinan. Kemiskinan petani sulit terentaskan karena pemilikan lahan yang sempit menyebabkan inefisiensi. Dengan pemilikan lahan rata-rata hanya 900 m persegi, maka sulit bagi petani Indonesia untuk dapat hidup makmur. Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk mendukung produksi pangan atau pertanian sangat mendesak untuk segera dilakukan. Sebenarnya produktivitas pangan negara kita sama saja dengan negara-negara lain. Namun, petani di negara lain menikmati sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kehidupan pertaniannya. Naiknya harga pangan mungkin tidak mendatangkan dampak serius bila rakyat cukup daya belinya. Masalahnya adalah harga pangan naik, daya beli tidak cukup kuat, maka yang terjadi adalah ancaman rawan pangan menghadang. Saat ini penerapan teknologi revolusi hijau dengan menggunakan benih unggul, pupuk buatan, ataupun pestisida tidak lagi dapat mendongkrak produktivitas lahan secara signifikan. Krisis pangan sangat terasa bila menimpa komoditas yang menyangkut hajad hidup orang banyak yakni beras. Oleh sebab itu upaya diversifikasi pangan pokok harus terus-menerus dilakukan melalui berbagai entry point.
K r i s i s pangan yang kini melanda berbagai negara terjadi karena produktivitas yang tidak meningkat, konversi bahan nabati untuk biofuels, dan perubahan iklim global.
Beberapa negara yang dulu dikenal sebagai pengekspor beras kini mulai menyimpan kelebihan produksinya untuk keperluan dalam negeri. Akibatnya, supply- demand di pasar internasional menjadi tidak seimbang dan hal ini juga berdampak pada kenaikan harga beras internasional.

## 28 PANGAN
Kenaikan harga beras saat ini adalah yang tertinggi selama 20 tahun terakhir. Kenaikan harga pangan dan minyak mentah disinyalir dapat menyebabkan krisis sosial yang sangat serius di masa mendatang. Sebenarnya di beberapa negara terjadi kenaikan produksi beras seperti di India, Myanmar, maupun Indonesia. Angka perkiraan menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia pada tahun 2008 akan mencapai 34 juta ton sementara kebutuhan konsumsi hanya 32 juta ton. Kalau angka perkiraan
Edisi No. 5l/XVII/Juli-September/2008
tersebut dapat direalisir, maka kita surplus dua juta ton.
Di tingkat dunia produksi beras tidaklah terlalu buruk, hanya sedang mengalami leveling-off. Peningkatan produksi hanya mengandalkan perluasan areal panen. Kemampuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi tidak lagi terjadi seperti ketika beberapa puluh tahun lalu banyak negara menerapkan revolusi hijau.
Lonjakan harga pangan harusnya disambut positif oleh para petani. Namun, ternyata harga beras internasional yang sudah relatif tinggi belum tentu mendongkrak nasib petani. Petani-petani kita tetap berkubang dalam kemiskinan. Kenaikan harga gabah yang ditetapkan pemerintah dikomentari sebagian pengamat sebagai terlalu kecil sehingga tidak dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan petani.
Harga beras di dalam negeri yang hanya sekitar Rp 4.000,- per kg, jauh lebih rendah dibandingkan harga di negara tetangga kita seperti Malaysia yang mencapai Rp 8.000. Pemikiran untuk menaikkan harga beras di dalam negeri memang bak buah simalakama. Masyarakat akan menjerit kalau harga beras tidak terjangkau, sementara tanpa kenaikan harga yang signifikan petani kita tetap jatuh miskin.
Ini berarti pemerintah harus berpikir untuk meningkatkan subsidi bagi petani, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jerih payahnya bertani sawah. Selama ini, kemiskinan petani sulit terentaskan karena pemilikan lahan yang sempit menyebabkan inefisiensi. Dengan pemilikan lahan rata-rata hanya 900 m persegi, maka sulit bagi petani Indonesia untuk dapat hidup makmur.
Adanya pemikiran agar lahan-lahan tidur segera dimanfaatkan untuk produksi pangan perlu segera ditindaklanjuti. Pemindahan hak atas lahan mungkin tidak perlu dilakukan, tetapi yang lebih penting adalah petani diberi hak garap sehingga lahan-lahan tidur yang berpotensi menghasilkan pangan dapat termanfaatkan.
Kita semua menyadari kegureman petani Indonesia. Pemilikan lahan yang sangat
Edisi No. 5l/XVII/Juli-Septembcr/2008
sempit menyulitkan mereka untuk berproduksi secara maksimal. Namun selama ini rasanya tidak ada langkah kongkrit untuk segera memperbaiki keadaan. Petani gurem tetap saja menjadi gurem selama bertahun-tahun. Kini tiba saatnya dilakukan perbaikan nasib petani dengan mengatur kembali peman- faatan lahan tidur.
Pencetakan sawah baru harus dipikirkan kemungkinannya. Memang untuk mencetak sawah baru diperlukan kapital yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar memanfaatkan lahar tidur. Pemerintah harus menyiapkan irigasi dan sarana pendukung lainnya untuk mencetak sawah.
Pembangunan infrastruktur secara besar- besaran untuk mendukung produksi pangan atau pertanian akan dapat menekan biaya pangan. Sebenarnya produktivitas pangan negara kita sama saja dengan negara-negara lain. Namun, petani di negara lain menikmati sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung kehidupan pertaniannya. Ini yang menyebabkan mereka dapat bertani secara
lebih efisien.
Pembangunan sarana jalan misalnya, akan sangat membantu kelancaran distribusi produk-produk pertanian. Hal ini membuat tata niaga menjadi lancar. Kelambatan
pembangunan infrastruktur akan menyebabkan pemborosan dalam segala bidang. Ongkos angkutan menjadi lebih mahal dan akhirnya berdampak pada harga produk pertanian yang semakin mahal.
Di era Orde Baru rencana pembukaan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan adalah sebuah itie besar. Konversi lahan yang terus menggerus sawah di Jawa sulit terhindarkan. Oleh sebab itu diperlukan terobosan dengan membuka sawah di luar Jawa. Sayang sekali, lahan gambut sejuta hektar hingga kini tak ada kelanjutannya.
Barangkali secara teknologi, kelayakan lahan gambut untuk sawah masih perlu dikaji lagi. Ahli-ahli agronomi dan ahli tanah perlu memikirkan kembali kemungkinan
menghidupkan lahan gambut untuk produksi
pangan.
Pulau Jawa dengan tingkat kesuburan lahan yang baik seharusnya tetap
PANGAN 29

## dipertahankan sebagai basis produksi pangan.
Pemanfaatan lahan untuk industri sementara direm lajunya dan diarahkan ke luar Jawa. Memindahkan pusat industri dari Jawa ke luar Jawa juga akan mengurangi laju migrasi penduduk. Daerah-daerah luar Jawa akan lebih maju ekonominya bila mesin-mesin industri bergerak di sana.
Beberapa komoditas pangan saat ini memang seperti dianaktirikan pembudi- dayaannya. Krisis pangan saat ini harus menjadi momentum untuk kembali memperhatikan pangan-pangan potensial seperti umbi-umbian yang dapat menjadi substitusi beras. Harga terigu yang mahal juga harus menjadi pendorong, agar kita bisa mencari tepung altematif dari umbi-umbian sehingga diversifikasi pangan dapat terwujud.
Tekanan terhadap beras saat ini terjadi karena kita adalah bangsa pemakan nasi nomor satu di dunia. Bahkan di saat sulit di saat kemiskinan merebak di mana-mana, pemerintah mengeluarkan kebijakan raskin. Beras untuk orang miskin ini dapat dibeli dengan harga hanya Rp 1.600,- per kg. Hal ini tentu kurang mendorong terwujudnya diversifikasi pangan. Untuk apa mencari pangan substitusi (umbi-umbian) kalau beras dapat diakses lebih mudah.
Masyarakat telah sejak lama mengeluh dengan naiknya harga susu, minyak sawit, telur, beras dan komoditi pangan lainnya. Dengan tingkat pendapatan yang tetap, maka kenaikan harga pangan telah memerosotkan daya beli masyarakat.
Dampak jangka panjang yang mudah diprediksi adalah kembali merebaknya kasus busung laparyang bakal menimpa anak-anak balita. Ancaman generasi yang hilang kini menghadang di depan mata.
Sebenarnya bangsa Indonesia sudah boleh berbangga diri karena telah sejak lama tidak lagi mengimpor telur ataupun daging ayam. Ini indikasi bahwa kita sudah berswasembada untuk beberapa jenis pangan tertentu.
Hanya saja swasembada kita adalah swasembada semu. Tidak mengimpor pangan tidak berarti kita mampu mencukupi kebutuhan pangan untuk rakyat. Namun lebih
dikarenakan rakyat tidak memilik daya beli. sehingga telur ataupun daging ayam yang tersedia di pasar tidak dapat diakses oleh rumahtangga miskin. Seandainya daya beli membaik dan merata di seluruh masyarakat, maka sepertinya ketersediaan pangan yang ada di pasar masih kurang.
Naiknya harga pangan mungkin tidak mendatangkan dampak serius bila rakyat cukup daya belinya. Masalahnya adalah harga pangan naik, daya beli tidak cukup kuat, maka yang terjadi adalah ancaman rawan pangan menghadang.
Saat ini penerapan teknologi revolusi hijau dengan menggunakan benih unggul, pupuk buatan, ataupun pestisida tidak lagi dapat mendongkrak produktivitas lahan secara signifikan.
Krisis pangan akan lebih terasa bila menimpa komoditas yang menyangkut hajad hidup orang banyak yakni beras. Oleh sebab itu upaya diversifikasi pangan pokok harus terus-menerus dilakukan melalui berbagai entry point.
Melalui pendidikan, pemahaman diversifikasi pangan akan lebih mudah diterapkan. Di sekolah-sekolah para siswa harus diajarkan bahwa pengertian makan bukan hanya makan nasi. Berbagai pangan sumber karbohidrat baik yang berasal dari umbi-umbian ataupun serealia dapat berperan menggantikan nasi sebagai pangan pokok.
Upaya diversifikasi pangan yang selama ini dilakukan baru sebatas lomba oleh ibu-ibu PKK tentang kreatifitas menciptakan menu nonberas. Setelah lomba selesai, maka selesai pula hiruk-pikuk tentang diversifikasi pangan.
Di Jepang, diversifikasi pangan dilakukan dengan menyajikan menu-menu nonberas kepada anak-anak sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah karena waktu sekolah di Jepang lebih panjang daripada di Indonesia. Siswa-siswa di sana bersekolah dari pagi hingga sore. Pada saat jam makan siang, mereka mendapatkan menu makan siang yang berganti-ganti pangan pokoknya. Itulah sebabnya orang Jepang meskipun makan nasi, namun total beras yang dikonsumsi hanya 60 kg per kapita per tahun.
Edisi No. 51/XVII/Juli-September/20()8

## Sementara itu, kita bangsa Indonesia sebagai
sesama pemakan nasi mengonsumsi beras sampai 130 kg per kapita per tahun.
Saat ini merupakan momentum yang paling tepat untuk memanfaatkan pangan pokok nonberas sebagai substitusi nasi. Diharapkan bangsa ini semakin sadar bahwa kesulitan pangan yang mengancam seluruh dunia perlu disikapi dengan perubahan pola konsumsi.
Kenaikan harga pangan telah meme- rosotkan tingkat kesejahteraan rakyat. Kondisi ini semakin bertambah sulit seiring dengan meningkatnya harga BBM.
Antisipasi pemerintah dengan meluncur- kan program BLT diragukan mampu mengatasi penderitaan rakyat. Kalkulasi matematis menyebutkan bahwa dampak langsung kenaikan BBM yang ditanggung masyarakat adalah Rp 13.000,- per bulan dan dampak inflasi Rp 72.000,-. Jadi, kalau pemerintah memberikan BLT senilai Rp 100.000.- per bulan, itu dianggap lebih dari cukup.
Apalagi yang menjadi target BLT bukan sekedar orang miskin, tetapi juga orang yang sangat miskin dan yang nyaris miskin. Cakupannya mencapai 62 juta rakyat Indonesia atau 28 % dari total populasi. Padahal, kalau bicara tentang besaran orang miskin biasanya pemerintah hanya hirau dengan angka 37 juta orang atau sekitar 17 % jumlah penduduk.
Hal-hal di atas menunjukkan betapa pemerintah telah "berbaik hatr kepada rakyatnya terutama yang berpenghasilan rendah alias kurang daya belinya. Namun ternyata sebagian orang masih menganggap bahwa nilai BLT terlalu kecil, BLT adalah sedekah pemerintah yang membuat rakyat malas, dan sebagian BLT disalurkan secara salah sasaran.
Bahwa kenaikan BBM akan meningkat kan inflasi adalah sesuatu yang memang sudah dapat diprediksi. Berkurangnya daya beli masyarakat, yang meskipun agak tertolong oleh BLT, akan berdampak serius terhadap kualitas hidup sehari-hari.
Jelas kiranyabahwa rendahnya daya beli akan menyebabkan rakyat kurang makan.
Edisi No. 5l/XVII/Juli-September/2008

## Dalam jangka panjang ancaman kurang gizi
akan semakin menyeruak.
Ada yang mengatakan bahwa saat ini bukan pada tempatnya kita menyampaikan penderitaan rakyat dengan tata bahasa yang halus atau tersamar. Terminologi kurang gizi sebaiknya diganti kurang makan. Ini untuk menggugah pemerintah bahwa rakyat sudah sampai pada tahapan gawat darurat untuk memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar yaitu pangan.
Kurang gizi, kurang makan, ataupun busung lapar adalah setali tiga uang. Ketiga- tiganya cermin ketidakcukupan asupan konsumsi pangan akibat kemiskinan. Media massa di era reformasi sekarang ini tidak menabukan lagi untuk memakai kata busung lapar sebagai pengganti gizi buruk.
Mengapa persoalan kurang gizi di Indonesia sulit teratasi? Mengapa perbaikan gizi berjalan stagnan tanpa kemajuan? Karena, persoalan kemiskinan belum teratasi dengan baik.
Data tahun 2007 menunjukkan penderita gizi kurang berjumlah sekitar 4 juta anak dan 700.000 di antaranya adalah yang mengalami gizi buruk. Balita gizi buruk harus mendapatkan penanganan dan bantuan pangan segera agar berat badannya pulih. Kenyataannya, pada tahun 2007 hanya sekitar 39.000 balita gizi buruk atau 6 % saja yang dapat ditangani pemerintah. Di saat penderita gizi buruk lainnya masih antri untuk mendapatkan bantuan pemerintah, yang bergizi kurang akan segera berjatuhan meluncur ke bawah akibat merosotnya daya beli masyarakat.
Mewaspadai kurang makan atau kurang gizi pascakenaikan harga berbagai kebutuhan rakyat tentu bukan hal yang mengada-ada. Berubahnya pola makan dan frekuensi makan seiring dengan naiknya harga pangan harus dicurigai sebagai salah satu bentuk semakin rendahnya kualitas kehidupan.
Berbicara tentang lost generation mungkin sudah membosankan. Namun demikian, mengingatkan sekali lagi persoalan nasib bangsa di masa depan adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara. Negara ini tidak dapat dijalankan dengan baik oleh

## generasi-generasi berotak kosong. Kurang
gizi menyebabkan bangsa ini menjadi bangsa yang tidak cerdas.
Bangsa bodoh akan melahirkan bangsa miskin dan demikian pula sebaliknya. Kini menjadi tugas pemerintah agar segera meluncurkan program-program pemberdaya- an masyarakatagar daya belinya kembali pulih dan bangsa ini terbebas dari ancaman kurang makan ataupun kurang gizi.
BIODATA PENULIS :
Nama : Ali Khomsan Pendidikan: S1 IPB (1983), S2 IPB (1987) S3 IOWA State University (1991) Jaoatan : Kepala Bagian Gizi Terapan Departemen Gizi Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia IPB
Edisi No. 5l/XVll/Juli-September/2008