## Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi

## Ma’zumi
Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa zumi.mei1970@gmail.com
Abstract. Islam is a system of life. Economy is a subsystem in the system of life. The  quality    of  the  economic  subsystem  depends  on  the  building  of  Aqidah, Shari'ah, and morality, which is the pillar of the system to carry out life activities in its interactions related to assets (mu'amalah al-maliyah), and interactions that are not  related  to  property  (mu‟amalah  ghairu  maliyah)  Economic  activities  are included in the mu'amalah al-maliyah. Economic activity in the view of Islam is a recommendation  and  demand  for  life  that  has  a  dimension  of  worship,  even  an order  to  carry  out  productive  activities  for  fulfilling  the  needs  of  dharuuriyyaat (primary),  haajiyyaat  (secondary)  and  tahsiiniyyaat  (tertiary).  Maqashid  al-syariah (the goal of sharia) in the reality of economic behavior is a productive activity for fulfilling  needs  that  can  maintain  faith  (din),  humans  (nafs),  intellect  (aqal), descendants (nasl), and wealth (maal) . ”The five things are the synthesis of system buildings in a balanced and harmonious survival. In the process, it is practically a sign for economic actors in the framework of just and prosperous socio-economic development,  through  zakat  instruments,  usury  prohibition,  anti-monopoly  as social security and the role of government.
Keywords: Maqashid al-shari‟ah, Economic Behaviour, Islamic Economy.

## Pendahuluan
Pilar sistem bangunan Islam, yaitu aqidah, syari‟ah, dan akhlak. Aqidah (:Keimanan atau keyakinan) adalah pondasi dari bangunan tegak syariah (Aturan-aturan Allah SWT  terhadap  manusia  untuk  melakukan  aktifitas  kehidupan  dalam  interaksinya dengan  Allah,  interaksi  dengan  sesamanya  dan  interaksi  dengan  alam lingkungannya) 1 . Syariah  merupakan  implementasi  dari  Aqidah  berupa  ketaatan dalam  segala  prilaku. Sedangkan    Akhlak    adalah  asesoris  yang  memperindah bangunan Syari‟ah. Manusia dalam melakukan interaksinya dibedakan dalam dua
1 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari‟ah, (Dar al-Qalam, al-Qahirah, 1966), hal 11-12
kategori, pertama: Interaksi yang terkait dengan harta ( mu‟amalah al-maliyah), ke dua: Interaksi yang tidak terkait dengan harta ( mu‟amalah ghairu maliyah). Aktifitas atau kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian mu‟amalah al-maliyah.
Ekonomi, baik sebagai ilmu maupun sebagai sistem, merupakan bagian dari sistem  kehidupan.  Sistem  kehidupan  adalah  realitas  dari  syariah  Islam.  Dapat dikatakan,  bahwa  ekonomi  adalah  salah  satu  bagian  atau  salah  satu  unsur  dari kajian  syariah.  Jadi  kegiatan  ekonomi  merupakan  bagian  dari  aktifitas  hidup. Aktifitas  yang  baik,  sesuai  dengan  syariah  disebut  dengan a‟maal  shaalihaat  , sehingga  masalah-masalah  ekonomi  mesti  dijawab  secara  hukum  yang  pasti tentang  kebolehan  dan  ketidakbolehannya  untuk  menjadi  konsumsi  publik  yang baik.
Al-Qur‟an  dan  sunnah  Rasulullah  tidak  membahasnya  secara  rinci,  tetapi keduanya mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal termasuk dalam bidang perekonomian umat. Secara luas dalam praktiknya, ekonomi lebih dominan dalam bahasan ijtihadi (menggunakan ra‟yu - akal pikiran - yang didasari dengan dalil-dalil syar‟i). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam  merupakan  anjuran  dan  tuntutan  kehidupan  yang  memiliki  dimensi ibadah,  bahkan  merupakan  perintah  untuk  melakukan  aktivitas  yang produktif  bagi  pemenuhan  kehidupan  manusia  itu  dalam  jaminan keberuntungan. Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam firmanNya:
Artinya :
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak-banyak  supaya  kamu beruntung”. (Al-Jum‟ah: 10)
Bahkan  semasa  hayatnya  Rasulullah  Saw  sering  memberikan  nasehat ekonomi kepada kaum muslimin, seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah saw, mengemukakan, "Berusaha untuk memperoleh  kehidupan  dengan  cara  yang  halal  merupakan  suatu  kewajiban sesudah  kewajiban  sembahyang." 2 .  Demikian,  Islam  menunjukkan  bahwa  harta merupakan  bagian  yang  penting  dalam  kehidupan  muslimin.  Islam  tidak menghendaki  umatnya  hidup  dalam  ketertinggalan,  kesenjangan  dan keterbelakangan  ekonomi  sejalan  dengan  Hadis  Rasulullah  SAW.  Dari  Anas ra. "Sungguh  kefakiran  itu  mendekati  kepada  kekafiran”  (HR.  Abi  Na‟im) 3 ,  namun bukan  berarti  bahwa  Islam  menghendaki  pemeluknya  menjadi  mesin  ekonomi yang  melahirkan materialisme.  Aktifitas  ekonomi  tidak  lantas  untuk  memuaskan
2 Ibid.
3 Jalaluddin al-Suyuthy, al-Jami‟ al-Shaghir,  juz II, (Dar al-Ihya‟ , Indonesia, tt), hal 89
kebutuhan  tetapi  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  tepat  guna,  baik  dalam pemenuhan  kebutuhan dharuuriyyaat  (primer),  haajiyyaat  (sekunder)  maupun tahsiiniyyaat  (tersier).  Semuanya  berjalan  secara  seimbang  antara  kebutuhan- kebutuhan  tersebut,  antara  diri  dengan  orang  lain,  dan  antara  duniawi  dan ukhrowi.

## Pembahasan Maqashid al-Syariah   (Tujuan Syariah)
Syariat  Islam  merupakan  ajaran  tentang  sistem  kehidupan  yang  meliputi hubungan  antara  pencipta  dengan  seluruh  ciptaan-Nya  dan  antara  ciptaan  itu sendiri.  Ajaran  tersebut  tercantum  dalam Al-Quran  dan Al-Hadist,  kedua  sumber itulah yang dijadikan sebagai pegangan yang secara moril mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan ekonomi.
Menurut  Al-Ghazali 4 ,  tujuan  dari  syariah  adalah  meningkatkan kesejahteraan  seluruh  manusia,  yang  terletak  pada  perlindungan  keimanan  ( din) mereka, manusia ( nafs), akal mereka (aqal), keturunan mereka (nasl), dan kekayaan mereka  ( maal).”  Kelima  hal  di  atas  merupakan  maqhasid  syariah,  secara  runut menunjukkan  sintesis  bangunan  sistem  dalam  kelangsungan  hidup  yang berimbang dan harmoni. Al- Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama karena dalam  perspektif  Islam,  iman  adalah  isi  yang  sangat  penting  bagi  kebahagian manusia.  Imanlah  yang  meletakkan  hubungan-hubungan  kemanusian  pada fondasi  yang  benar.  Memungkinkan  umat  manusia  berinteraksi  satu  sama  lain dalam  mencapai  kebahagian  bersama.  Keimanan  seseorang  cenderung mempengaruhi  perilaku,  gaya  hidup,  selera,  preferensi  manusia,  dan  sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan.
Keimanan  akan  mencegah  terjadinya  anomie  yaitu  kondisi  ketiadaan standar  moral.  Iman  memberikan  filter  moral  bagi  proses  alokasi  dan  distribusi sumber-sumber  daya  menurut  kehendak  persaudaraan  dan  keadilan  sosial- ekonomi,  selain  itu  juga  menyediakan  suatu  system  pendorong  untuk  mencapai sasaran  seperti  pemenuhan  kebutuhan  dan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan yang  merata.  Pemenuhan  kebutuhan  ini  akan  menjamin  generasi  sekarang  dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan  kontribusi  secara  baik  bagi  realisasi  serta  mampu  memberikan kontribusi  secara  baik  bagi  realisasi  dan  kelanggengan falah  dan  hayatan thayyibah.
4 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah, I: hal. 7-10.
Keimanan  juga  mencoba  membuka  cakrawala  berfikir  manusia  agar  tidak hanya memikirkan kehidupan dunia yang hanya sementara. Semua kegiatan yang kita lakukan di dunia juga menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Sehingga manusia  akan  termotivasi  untuk  mematuhi  nilai-nilai  bahkan  ketika  hal  tersebut cenderung  merusak  kepentingan  jangka  pendek  (di  dunia).  Harta  benda  atau kekayaan  berada  dalam  urutan  terakhir  karena  harta  bukanlah  tujuan  itu sendiri. Kekayaan hanyalah suatu perantara, meskipun merupakan hal yang penting untuk merealisasikan  kebahagian  manusia.  Harta  benda  tidak  dapat  mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Seperti telah disebutkan kriteria moral merupakan saringan utama untuk menikmati kekayaan. Keimananlah yang membantu menimbulkan disiplin dan arti di dalam mencari dan membelanjakan  harta,  dan  dapat  berfungsi  secara  efektif.  Apabila  kekayaan menjadi  tujuan  akan  mengakibatkan  ketidakmerataan,  ketidakseimbangan,  dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagian anggota masyarakat di masa sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Realisasi maqhasid  al-syari‟ah  menjadi  mutlak  dalam    membangun  keberimbangan  dan harmonitas kehidupan, tidak sebatas pada kehidupan manusia itu sendiri, bahkan pada habitat manusia itu sendiri.
Dalam  upaya  mewujudkan  dan  memelihara  kelima  unsur  pokok  ini  ( din, nafs,  aql,nas,  dan  mal),  Syatibi  dalam  kitab  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari‟ah membagi kepada tiga tingkatan, yaitu: 5
1. Dharuriyat  (primer),  yaitu  segala  hal  yang  menjadi  sendi  eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Bila sendi ini  tidak  terpelihara  dengan  baik,  maka  kehidupan  manusia  akan  kacau, kemashlahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat
2. Hajiyyat  (sekunder)  yaitu  segala  sesuatu  yang  sangat  dihajatkan  oleh manusia  untuk  menghilangkan  kesulitan  dan  menolak  segala  halangan. Artinya,  ketiadaan  aspek hajiyat  tidak  sampai  mengancam  eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.
3. Tahsiniyah,  yaitu  tindakan  atau  sifat-sifat  yang  pada  prinsipnya berhubungan dengan pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah,  adat  dan  muamalah.  Artinya,  seandainya  aspek  ini  tidak  terwujud, maka kehidupan mausia tidak akan terancam kekacauan seperti kalau tidak terwujud  aspek dharuriyyat  dan  juga  tidak  membawa  kesusahan  seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.
5 Hasbi, Nalar Fiqih Kontemporer, hlm. 127.

## Maqashid al-Syariah dalam Tujuan Ekonomi
Tujuan  ekonomi  menjadi  dasar  tumpuan  berperilaku  ekonomi,  melalui kegiatan-kegiatan  ekonomi  baik  dalam  produksi,  konsumsi  maupun  distribusi dalam mewujudkan al-falah (sukses dunia dan akhirat). Maqashid al-syariah dapat menjadi  barometer  dalam  melakukan  kegiatan-kegiatan  ekonomi  secara  syari. Tujuan  utama  dari  ekonomi  Islam  adalah  aktualisasi  dari maqhasid  syariah. Perintah  Islam,  konsumsi  di  kendalikan  oleh  5  (lima)  prinsip  yaitu  keadilan, kebersihan,  kesederhanaan,  kemurahan  hati,  dan  moralitas.  Semua  syarat  ini mengandung arti penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum.
Praktek  yang  terjadi  tidak  semua  memegang  teguh  dalam  prinsip-prinsip yang  telah  ditentukan.  Preferensi  konsumen  dalam  berkonsumsi  selama  ini berpegang  teguh  kepada  memaksimalkan  kebutuhan  dengan  sumber  daya  yang terbatas.  Perbedaan  anatar  ilmu  ekonomi  modern  dengan  ekonomi  Islam  dalam hal  konsumsi  terletak  pada  cara  pendekatannya  dalam  memenuhi  kebutuhan seseorang.  Islam  tidak  mengakui  kegemaran  materialistis  yang  merupakan  dasar dari  ekonomi  modern.  Dalam  rangka  merealisasikan  maqhasid  maka  preferensi konsumen  dalam  berkonsumsi  harus  di  rubah.  Penekanan  Islam  yang  tegas terhadap  persaudaraan  dan  persamaan  sosial,  menuntut  sebuah  reduksi  dalam konsumsi  agregat  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  standar  pemenuhan kebutuhan pokok bagi si miskin harus ditingkatkan.
Mekanisme  filterisasi  ganda  harus  diterapkan  untuk  realisasi  maqhasid. Selama  ini  mekanisme  filter  harga  tidak  lagi  efektif  untuk  menjamin  alokasi  dan distribusi  sumber  daya  secara  efisien.  Penerapan  pajak  untuk  barang-barang mewah,  hanya  akan  membuat  barang-barang  tersebut  menjadi  simbol  status. Mereka  yang  tidak  mampu  menjangkauanya  akan  melakukan  segala  cara  untuk memenuhinya. Jika keimanan menjadi penting (seperti dalam urutan pertama dari maqhasid  syariah)  yang  merupakan  mekanisme  filter  moral  dalam  berkonsumsi, akan ada mengurangi konsumsi yang berlebihan, karena Islam sangat menjunjung tinggi sikap yang tidak berlebih-lebihan. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai  makanan  dan  minuman  harus  dilihat  sebagai  bagian  usaha  untuk meningkatkan  sifat  perilaku  konsumsi.  Dengan  mengurangi  pemborosan  yang tidak  perlu,  Islam  menekankan  perilaku  mengutamakan  kepentingan  orang  lain yaitu  pihak  konsumen.  Sikap  moderat  dalam  perilaku  konsumen  ini  kemudian menjadi logic dari gaya konsumsi Islami, yang sifatnya nisbi dan dinamik.

## Maqashid Al-Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan
Selama  ini  kebutuhan  digolongkan  menjadi  tiga  yaitu  kebutuhan, kesenangan,  dan  kemewahan.  Keperluan  biasanya  meliputi  semua  hal  yang
diperlukan  untuk  memenuhi  segala  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi.  Kebutuhan dalam hal ini adalah kebutuhan dasar dari individu. Kesenangan adalah komoditi yang  penggunaannya  menambah  efisiensi  pekerja,  akan  tetapi  tidak  seimbang dengan biaya komoditi tersebut. Contoh kebutuhan seperti ini adalah kebutuhan sekunder  dari  individu,  seperti  pendidikan  yang  mahal.  Sedangkan  kemewahan adalah  komoditi  dan  jasa  yang  penggunaannya  tidak  menambah  efisiensi seseorang bahkan menmbah biaya, seperti mobil mewah dengan biaya perawatan dan  pajak  yang  mahal.  kriteria  klasifikasi  barang  dan jasa  harus  didasarkan  pada norma-norma  konsumsi  Islami  tanpa  mengesampingkan  ketersediaan  sumber- sumber daya dan dampak pada persaudaraan dan persamaan sosial.
Kunci  untuk  memahami  perilaku  konsumen  dalam  Islam  tidak  terletak dengan  hanya  mengetahui  hal-hal  yang  terlarang  tetapi  juga  dengan  menyadari konsep  dinamik  tentang  sikap  moderat  dalam  konsumsi  yang  dituntut  oleh perilaku  yang  mengutamakan  kepentingan  orang  lain,  yaitu  seorang  konsumen Muslim.  Larangan-larangan  Islam  mengenai  makanan  dan  minuman  harus dipandang  sebagai  usaha  untuk  memperbaiki  perilaku  konsumen  yang mempertimbangkan kelima tujuan syariah.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  liberasi  pemenuhan  kebutuhan dengan menjaga keberimbangan antara produksi, distribusi dan konsumsi, adalah: Prioritas  Pengeluaran, Selama  ini  pengeluaran  pemerintah  sering  kali dialokasikan  ke  tempat-tempat  yang  tidak  seharusnya,  sehingga  pemanfaatan sumber  daya  yang  ada  menjadi  tidak  efisien  dan  kesejahteraan  bagi  rakyat  juga tidak terrealisasikan dengan baik.
Untuk  mengatasi  masalah,  dan  memperkokoh  realisasi  maqhasid  perlu dikembangkan  6  prinsip  dalam  hal  pengeluaran  oleh  pemerintah.  Prinsip-prinsip ini diambil dari kaidah ushul yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para  fuqaha  untuk  menyediakan  sebuah  basis  rasional  dan  konsisten  bagi perundang-undangan Islam. Prinsip-prisip tersebut adalah:
1. Kriteria  pokok  semua  alokasi  pengeluaran  harus  diperuntukkan  bagi kesejahteraan rakyat
2. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan
3. Kepentingan  mayoritas  yang  lebih  besar  harus  didahulukan  daripada kepentingan minoritas yang lebih sempit
4. Suatu  pengorbanan  atau  kerugian  privat  dapat  ditimpakan  untuk menyelamatkan korban atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian  yang  lebih  besar  dapat  dihindari  dengan  merelakan  suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil

## 5. Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos
6. Sesuatu  yang  tanpanya  suatu  kewajiban  tidak  dapat  di  penuhi,  maka sesuatu itu wajib hukumnya.
Sebagai  ilustrasi,  oleh  karena  kesejahteraan  harus  menjadi  tujuan  pokok dari pengeluaran publik menurut kaidah 1, maka kaidah 6 menuntut semua proyek infrastruktur fisik dan sosial yang akan membantu merealisasikan tujuan ini melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat,  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  dan pemenuhan  kebutuhan,  harus  diberikan  prioritas  dari  proyek-proyek  yang  tidak memberikan kontribusi semacam ini.
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  merealisasikan  maqasid membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit.  Sumber  pemasukan  berdasarkan  hukum Islam  adalah  zakat.  Zakat  seperti  halnya  dengan  sholat,  puasa  merupakan  hal bersifat  religius,  karena  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  zakat  adalah  wajib dan  barangsiapa  yang  tidak  mematuhinya  akan  berhubungan  langsung  dengan Allah  SWT.  Zakat  sejak  dahulu  memang  berfungsi  untuk  pemerataan pendapatan.zakat adalah sesuatu yang harus di keluarkan pada proporsi tertentu, contoh  harta  yang  telah  mencapai  nisabnya  maka  harus  dikeluarkan  zakatnya. Hasil  zakat  tidak  boleh  dibelanjakan  sekehendak  hati  pemerintah.  Zakat merupakan  instrumen  religius  yang  membantu  masyarakat  untuk  menolong penduduk yang miskin dan melarat yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari masyarakat muslim.
Selain zakat, negara juga memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan. Pajak  langsung  merupakan  hak  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan  dalam Islam, dan juga pajak progresif dimana main besar objek pajak, maka makin besar beban  pajak  yang  harus  dibayarkan  Sebenarnya  Islam  memperbolehkan  sistem pajak  asalkan  sistem  pajak  tersebut  memenuhi  tiga  kriteria.  Pertama,  pajak dikenakan  untuk  membiayai  pengeluaran  yang  benar-benar  diperlukan  untuk merealisasikan maqhasid; kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada  kemampuan  rakyatuntuk  menanggung  dan  didistribusikan  secara  merata terhadap semua orang yang mampu membayar; dan yang ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.
Pendapatan  pajak  harus  diperlakukan  oleh  pemerintah  sebagai  suatu amanah dan dibelanjakan secara hati-hati dan efisien untuk melayani kepentingan publik  dan  memperbaiki  kesejahteraan  masyarakat.  Kondisi  ini  tidak  dapat terpenuhi tanpa adanya pelaksanaan audit, akuntabilitas pemerintah dan hukuman bagi  mereka  yang  melanggar  amanah,  dan  juga  negara  harus  mendistribusikan beban pajak secara merata di antara semua orang yang mampu membayar pajak.
Semua khulafaul ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan  telah  menekankan  bahwa  pajak  harus  dikumpulkan  dengan  keadilan dan  kemurahan,  tidak  diperbolehkan  melebihi  kemampuan  rakyat  untuk membayar,  juga  jangan  sampai  membuat  mereka  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  pokok  sehari-hari.  Imam  Mawardi  berpendapat  bahwa  sistem  pajak yang  adil  akan  memberikan  keadilan  kepada  para  pembayarnya  dan pembendaharaan  negara;  terlalu  banyak  menarik  pajak  akan  menyebabkan ketidakadilan  terhadap  hak-hak  rakyat  dan  terlalu  sedikit  tidak  adil  terhadap perbendaharaan negara.

## Kepastian Hukum dalam Ekonomi
Permasalahan  dalam  ekonomi  modern  bermunculan  sesuai  dengan kemajuan  dan  kebutuhan.  Seluruh  permasalahan  memerlukan  jawaban  hukum secara  pasti,  tent6ang  kebolehan  dan  ketidak  bolehannya.  Al-Qur‟an  dan  al- Sunnah  tidak  menjawab  secara  rinci  atas  permasalahan-permasalahan  hukum, khususnya di bidang ekonomi. Untuk menjawab nya tiada lain dengan jalan ijtihadi sebagai hasil kerja keras (produk) pemikiran mujtahid dalam merespon fenomena sosial dan memberikan kepastian hukum bagi masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya  secara  spesifik  baik  dalam  al-Qur‟an  maupun  as-Sunnah.  Produk pemikiran manusia yang harus diposisikan sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah  ibadah,  sosial,  ekonomi,  dan  kehidupan  manusia    pada umumnya.  Karena  itu  hukum  bersifat  dinamis,  sesuia  dengan  perkembangan zaman, tempat dan keadaan.
Adanya kecenderungan elevasi (peningkatan) kedudukan bagi hukum hasil ijtihadi dikarenakan tidak adanya kesadaran ummat bahwa itu merupakan produk pemikiran  manusia  yang  bisa  saja  mengalami  perubahan  karena  berubahnya situasi dan kondisi.  Jadi, hukum hasil ijtihadi merupakan bagian dari al-Afkaaru al- diniyah,  produk  pemikiran  dari  ulama  melalui  ijtihad  dengan  mangacu  pada dalalah ilahiyah (al-Qur‟an dan as-Sunnah) yang bersih dari pretensi kepentingan.
Kaidah-kaidah  umum  fikih  sebagai  metodologi  penetapan  hukum  Islam dalam ekonomi, sebagaimana salah seorang Ulama besar,  Imam „Izzuddin bin Abd al-Salam (w.660 H) telah menyusun kitab berjudul Qawa‟idul Ahkam Fi Mashalih al- Anam (Kaidah-kaidah hukum untuk kemashlahatan manusia) menyatakan bahawa maksud Allah mensyariatkan hukum, semuanya dikembalikan kepada satu kaidah pokok  “ Jalbu  al-Mashalihi  Wa  Daf‟u  al-Mafasidi”  (meraih  yang  mashlahat  dan menolak yang mafsadat) 6 . Ini berarti bahwa keseluruhan taklif dalam al-Ahkam al-
6 „ Izzuddin bin Abd al-Salam, Qawa‟idu al-Ahkam Fi Mashalihi al-Anam, (Daar al-Jalil, 1980) Juz II, hal. 73
Khamsah      (wajib,  sunnah,  mubah,  makruh  dan  haram)  adalah  untuk kemashlahatan  manusia  baik  di  dunia,  dalam  persoalan  mu‟amalah,  maupun  di akhirat.
Kaidah  fiqhiyyah,  merupakan  bagian  dari  ilmu  fikih,  karena  ia  memiliki hubungan  erat  dengan  al-Qur‟an,  al-Hadits,  aqidah  dan  akhlaq.  sebab  kaidah- kaidah  yang  sudah  mapan,  sudah  dikritisi  oleh  ulama,  dan  diuji  serta  diukur dengan banyak ayat dan Hadits Nabi, tentang kesesuaian substansinya. Jika kaidah fikih  ini  bertentangan  dengan  ayat  atau  hadits  serta  Ijma‟,  maka  dia  tidak  bisa menjadi  kaidah  yang  mapan.  Oleh  karena  itu,  menggunakan  kaidah-kaidah  fikih yang  sudah  mapan  hakikatnya  merujuk  pada  pengamalan  al-Qur‟an  dan  Hadits, minimal  pada    semangat  kearifan    al-Qur‟an  dan  Hadits.  Jadi  sesungguhnya manfaat qawa‟id  fiqhiyyah  (kaidah-kaidah  fikih)  ini  adalah  untuk  menyediakan panduan  yang  lebih  praktis  kepada  masyarakat  dalam  masalah  ibadah  dan mu‟amalah, lebih khusus lagi dalam perilaku ekonomi.
Kegunaan kaidah fikih dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Mengetahui asas-asas umum fikih.
2. Lebih  mudah  menetapkan  hukum  bagi  masalah-masalah  yang  dihadapi. yaitu  dengan  memasukkan  masalah  tadi  atau  menggolongkannya  kepada salah satu kaidah fikih yang ada.
3. Lebih  arif  di  dalam  menerapkan  fikih  dalam  waktu  dan  tempat  yang berbeda, untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.
4. Memberikan  jalan  keluar  dari  berbagai  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.
5. Mengetahui  rahasia-rahasia  dan  semangat  hukum-hukum  Islam  ( ruh  al- hukm) yang terkumpul di dalam kaidah-kaidah fikih.
6. Memiliki  keluasan  ilmu,  dan  hasil  ijtihadnya  akan  lebih  mendekati kebenaran, kebaikan dan keindahan.
Kaidah-  kaidah  fikih  dalam  dinamika  ekonomi,  menurut  Muhammad Mustafa  az-Zarqa  sebagaimana  dikutip  Asep  Djazuli,    terdapat  sekitar  25  kaidah, tetapi  jika  dikembangkan  dalam  praktek-praktek  ekonomi  masa  kini,  maka  tentu akan semakin banyak. dari 99 kaidah dalam Al-majalla 7 cakupan kaidah-kaidah di dalamnya  cukup  lengkap,  merepresentasikan  hampir  semua  kaidah  yang  ditulis
7 Al-Majalla  Al-Ahkam  Adliyyah    adalah  nama  kitab,  ada  yang  menyebutnya  Majalah,  yang dterbitkan pada tahun 1286 H, disusun oleh  ulama-ulama terkemuka Turli Usmani, yang  diketuai oleh  Muhammad  Udat  Basya,  seorang  ulama  ahli  hukum  Islam  sekaligus  sebagai  menteri kehakiman kekhalifahan Turki Usmani
oleh  ulama  atau  fuqaha  dari  keempat  Madzhab.  Dari  99  kaidah  yang  terdapat dalam Al-Majalla ini, lebih dari 70 kaidah dapat diinterpretasikan dan direalisaikan di  bidang  ekonomi  karena  memang  memiliki  implikasi  ekonomis.  Boleh  jadi, seiring perkembangan zaman, keperluan adanya kaidah baru tidak dapat dihindari.
Untuk  memunculkan  kaidah  fikih  yang  baru  tidak  mudah,  diperlukan penguasaan  masalah-masalah  fikih  yang  luas  dan  kemampuan  untuk menyimpulkan  dengan  tepat  dan  akurat.  Kesulitan  yang  dihadapi  antara  lain belum  cukup  memadainya  materi  fikih  hasil  ijtihad  para  ulama  masa  kini  yang merespon masalah-masalah kontemporer. Penyelesaian sementara adalah dengan menganalogikan kasus-kasus yang dihadapi kepada kaidah-kaidah fikih yang telah ada. Oleh harena itu, tidak mengherankan apabila nanti Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) di MUI misalnya, untuk menyelesaikan produk-produk Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) termasuk Perbankan Syari‟ah, menggunakan yang paling mendasar dalam  masalah  muamalah,    yaitu;“ Al-Ashlu  Fil  al-Mu‟amalati  al-Ibahah  Illa  An Yadulla  dalilu  „ala  Tahriimiha”  (segala  bentuk  mu‟amalah  pada  dasarnya  mubah, kecuali    bila  ada  dalil  yang  mengharamkan.  kaidah  ini  menjadi  landasan  untuk setiap  transaksi  perdagangan  dan  ekonomi  menjadi  sah-sah  saja, kecuali setelah jelas terdapat alasan (dalil) yang mengharamkan (melarangnya).
Nasih  Farid  Muhammad  al-Washil  dan  Abdul  Aziz  Muhaammad  Azzam mengemukakan beberapa kaidah fikih yang khusus diaplikasikan  dalam masalah ekonomi Islam 8 , adalah sebagai berikut:
1. Al-Ashl  Fi  al-Mu’amalati  al-Ibahatu  Illa  an  Yadulla  dalil  ala  tahrimiha (hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)
2. Al-Ashlu  Fi  al-‘Aqdi  Ridho  al-Muta’aqidaini  Wa  Natijatuh  ma Iltizamahu   Bi al-Ta’aaqudi (hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua  belah  pihak  yang  berakad,  hasilnya  adalah  berlaku  sahnya  yang diakadkan)
3. Laa  Yajuz  Li  Ahad  an  Yatasharrafa  fi  Milki  Ghoirihi  Bila  Idznihi (tiada seorangpun  boleh melakukan tindakan hukum atas milik  orang lain tanpa izin si pemilik harta)
4. Al-Bathil Laa Yaqbal al-Ijazata (akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan)
5. Al-Ijazatu  al-Lahiqah  k#a  al-Wakalati  al-Sabiqoh (ijin  yang  datang kemudian  sama  kedudukannya  dengan  perwakilan  yang  telah  dilakukan lebih dahulu)
8 Nash Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhaammad Azzam, Qawa‟idu Fiqhiyyah. (Jakarta; Hamzah, 2009) hal. 17
6. Al-Ajru  Wa  al-Dhamanu  laa  Yajtami’ani (pemberian  upah  dan  tanggng jawab untuk mengganti kerugian tidak berlaku/berjalan bersamaan)
7. Al-Kharaju  Bi  al-Dhamani (manfaat  suatu  benda  merupakan  faktor pengganti kerugian)
8. Al-Gharamu bi al-Ghomni (Resiko itu menyertai manfaat)
9. Idza Bathola Syai’  Bathala maa Fi  Dhomanihi (apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya)
10. Al-‘Aqdu ‘ala al-A’yaani ka al-‘Aqdi ‘ala Manafi’iha (akad yang objenya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut)
11. Kullu  ma  Yashihhu  Ta’biiduhu  min  al-‘uquudi  al-Mu’aawadhaati  Falaa Yashihha  Tauqiituhu (setiap  akad  Mu‟awadhah  yang  diberlakukan selamanya, maka tidak sah  diberlakukan sementara)
12. Al-Amru bi al-Tasharrufi Fi  Milki al-Ghairi Bathil (setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal)
13. Laa Yatimmu al-Tabarru’u Illa Bi al-Qabdhi (tidak sempurna akad tabarru‟ kecuali dengan menyerahkan barang)
14. Al  Jawazu  al-Syar’iyyu  Yunafi  al-Dhamana (suatu  hal  yang  dibolehkan oleh Syara‟ tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi)
15. Kullu  Qobul  Jaaiz  an  Yakuna  Qobiltu (Setiap  Qabul/  penerimaan  boleh dengan ungkapan saya terima)
16. Kullu  Syarth  kaana  min  Mashlahati  al-‘Aqdi  Au  Min  Muqtadhahu Fahuwa Jaiz (setiap syarat untuk kemashlahatan „akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan)
17. Kullu  Ma  Shahha  al-Rahnu  Bihi  Shahha  Dhamanuhu (setiap  yang  sah digadaikan,  sah  pula  dijadikan  jaminan)    dan Maa  Jaza  Bai’uhu  Jaaza Rohnuhu (apa-apa yang boleh dijual, boleh pula digadaikan)
18. Kullu  Qardh  Jarra  Manfaah  Fa  Huwa  Ribb (setiap  pinjaman  dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba)
19. Adhararu Yuzaalu (Kemudharatan harus dihilangkan)
20. Al-Haajatu  Tanzilu  Manzilata  al-Dharurati  ‘Aammah  Kaana  Au Khaashshah (kedudukan  kebutuhan  itu  menempati  kedudukan dharurat baik umum maupun khusus)
Sedangkan kaidah fikih yang khusus dalam ekonomi  ( Qawa‟id al-Fiqhiyyah al-Khashshah) 9 atau disebut juga dengan al-Dhabith 10 adalah, sebagai berikut:
9 al-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab, Al-Asybah Wa an-Nadza‟ir (Beirut, Darul Kutub al- „Ilmiyyah, 1991) hal. 200
10 Muhammad al-Ruki, Qawa‟id al-Fiqhi al-Islami (Berut, Daar al-Qalam, tt.) hal. 113
1) Al-Ashlu  Fi  al-Mu’amalati  al-Ibahatu  Illa  an  Yadulla  dalil  ala tahrimiha (hukum  asal  dalam  semua  bentuk  muamalah  adalah  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)
Ibnu  Taimiyah  Mengemukakannya  dengan  ungkapan  atau  redaksi berbeda :
Al-Ashlu  Fi  al-‘Adati  al-‘Afwu  Falaa  Yakhdhur  Minhu  illa  maa Harrama  Allahu 11 (Hukum  asal  dalam  mu‟amalah  adalah  pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT) Maksud kedua kaidah ini adalah bahwa setiap mu‟amalah dan transaksi apapun  pada  dasarnya  boleh  (mubah),  seperti  jual  beli,  sewa,  gadai, mudharabah,  musyarakah,  wakalah,  asuransi  dan  lain-lain,  kecuali  yang tegas  dilaranng,  seperti  transaksi  yang  mengandung  unsur  riba,  dan tipuan. Tahapan pelarangan riba berturut turut lihat QS. Ar-Rum; 39. An- Nisa;  160-161.  Al-Imran;  130.  dan  al-Baqarah  278-279,  Dengan  melihat ayat ini, maka kaidah tersebut tidak berlaku dan dinyatakan batal untuk masalah Riba.
2) Al-Ashlu  Fi  al-‘Aqdi  Ridho  al-Muta’aqidaini  Wa  Natijatuhu  ma Iltazamahu      Bi  Atta’aaqudi ( hukum  asal  dalam  transaksi  adalah keridhaan  keduabelah  pihak  yang  berakad,  hasilnya  adalah  berlaku sahnya yang diakadkan)
Ibnu Taimiyah mengungkapkan dengan redaksi yang lebih simple:
Al-Ashlu  Fi  al-‘Uqudi    Ridha  al-Muta’aqidaini ( dasar  akad  adalah keridhaan kedua belah pihak)
Prinsip dasar dalam transaksi adalah keridhaan pihak-pihak yang terkait, oleh karena itu transaksi dianggap sah atas dasar keridhaan pihak yang terkait (kedua belah pihak). ini berarti bahwa jika salah satu pihak dalam keadaan  terpaksa,  dipaksa  atau  merasa  tertipu,  Misalnya  pada  waktu akad  sudah  saling  meridhoi,  tapi  kemudian  salah  satu  pihak  merasa tertipu,  artinya  hilang  Keridhaannya,  maka  akad  tersebut    bisa  batal. Misalnya seorang pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual, karena  ternyata  pada  barang  yang  dibelinya  cacat,  maka  jual  belinya dapat dibatalkan. Kasus seperti ini bisa terjadi dalam transaksi Online.
3) Laa  yajuzu  Li  ahad  an  Yatasharrafa  fi  MILKI  ghoirihi  Bi  laa  Idznihi (tiada  seorangpun    boleh  melakukan  tindakan  hukum  atas  milik  orang lain  tanpa  izin  si  pemilik  harta).  Atas  dasar  kaidah  ini,  maka  si  penjual haruslah pemilik barang yang dijual, atau yang diberi kuasa menjual atau
11 Ibnu Taimiyah,, al-Qawa‟id al-Nuraaniyah al-Fiqhiyyah, (Riyadh , Maktabah al-Rusyd, 1322H) Juz II,  hal. 306
diberi  wasiat.  tidak  ada  hak  orang  lain  pada  barang  yang  diperjual belikan,  misalnya  tidak  boleh  menjual  kendaraan  yang  belum  lunas cicilannya, kecuali sudah lunas atau hasil penjualannya digunakan untuk melunasi cicilannya.
4) Al-Baathilu  Laa  Yaqbalu  al-Ijazah (Akad  yang  batal  tidak  menjadi  sah karena dibolehkan)
Akad  yang  batal,  dalam  hukum  ekonomi  Islam,  dianggap  tidak  pernah terjadi akad. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima  oleh  salah  satu  pihak.  Misalnya  Bank  Syari‟ah  tidak  boleh melakukan  akad  dengan  lembaga  keuangan  lain  yang  menggunakan sistem bunga (riba), meskipun sistem bunga ini masih diperbolehkan oleh pihak  lain.  Karena  sistem  bunga  sudah  dinyatakan  haram  diberlakukan dalam perbankan syari‟ah. Akad baru bisa dianggap sah apabila lembaga keuangan  lain  itu  bersedia  menggunakan  akad-akad  yang  diberlakukan pada perbankan syari‟ah.
5) Al-Ijazatu  al-Lahiqatu  ka  al-Wikalah  al-Ssabiqoh (izin  yang  datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu)
Seperti  telah  dikemukakan  pada  kaidah  nomor  3  di  atas,  bahwa  pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum pada harta milik orang lain  tanpa  seizin  pemiliknya.  Tetapi  berdasarkan  kaidah  di  atas  apabila seseorang bertindak hukum atas harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik  harta  mengizinkannya,  maka  tindakan  hukum  itu  menjadi  sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan si pemilik harta.
6) Al-Ajru Wa al-Dhamanu laa Yajtami’ani (pemberian upah dan tanggng jawab untuk mengganti kerugian tidak berlaku/berjalan bersamaan)
Dhaman  dalam  terminologi  ekonomi  Islam,  berarti  ganti  rugi.  Dhaman dalam  kaidah  ini  ini  adalah  mengganti  dengan  barang  yang  sama  atau membayar  seharga  barang  tersebut  apabila  barang  tersebut  sulit diperoleh di pasaran.
Realisasi  kaidah  ini  misalnya  pada  kontrak,  atau  sewa  kendaraan penumpang  untuk Family  Gathering,  tetapi  penyewa  menggunakannya untuk membawa barang-barang berat melalui jalanan yang rusak berat, akibatnya  kendaraan  tersebut  pun  rusak  berat.  maka  si  penyewa  harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewanya.
7) Al-Kharaju  Bi  al-Dhamani (manfaat  suatu  benda  merupakan  faktor pengganti kerugian)
Arti  asal  dari  kalimat al-Kharaj  adalah  sesuatu  yang  dikeluarkan  baik manfaat  benda  maupun  pekerjaannya,  seperti  pohon  karet
mengeluarkan  getah,  pohon  durian  menghasilkan  buah  atau  sapi mengeluarkan  susu.  Sedangkan Al-dhaman  adalah  ganti  rugi.  Misalnya, seekor  binatang  dikembalikan  oleh  pembelinya  dengan  alasan  cacat,  si penjual  tidak  boleh  meminta  bayaran  atas  penggunaan  binatang  tadi. Sebab penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli. kaidah ini terrealisasi dalam  sistem asuransi.
Realisasi  kaidah  ini  dapat  terjadi  pada  kerjasama  pertambangan  emas, bisnis perhotelan, tempat-tempat wisata dan lain-lain.
8) Al-Ghormu bi al-Ghonmi (resiko itu menyertai manfaat)
Seseorang  yang  memanfaatkan  sesuatu  bertanggung  jawab menanggung  resiko.  Seorang  Notaris  berhak  meminta  imbalan  jasa kepada  pembeli.  Pembeli  harus  menanggung  biaya  notaris.  bank  atau calon  nasabah  bisa  secara  bersama-sama    menanggung  biaya  notaris.
Demikian  pula  halnya  orang  yang  meminjam  barang,  dia  wajib mengembalikannya dan resiko ongkos-ongkos pengembalian. Dalam hal kontrak,  pemilik  dan  pengontrak  bisa  melakukan  perjanjian pertanggungan resiko secara bersama.
9) Idza  Bathala  al-Syai’u  Bathala  maa  Fi  Dhomnihi (Apabila  suatu  akad batal, maka batal pula apa yang ada dalam tanggungannya) contohnya  penjual  dan  pembeli  telah  melaksanakan  akad  jual  beli, pembeli menerima barang dan penjual menerima uang pembayarannya, kemudian keduabelah pihak membatalkan akad jual beli tadi, maka hak pembeli  menerima  barang  jadi  batal  dan  hak  penjual  menerima  uang harga  pembayaran  juga  batal,    hak  masing-masing  batal.  Penjual  wajib menyerahkan  harga  barang  dan  pembeli  wajib  menyerahkan  barang  si penjual.
10) Al-‘Aqdu ‘ala al-a’yaani kal ‘aqdi ‘ala manafi’iha (akad yang objeknya suatu  benda  tertentu  adalah  seperti  akad  terhadap  manfaat  benda tersebut)
Akad seperti ini bisa berupa barang, misalnya jual beli, dan bisa berupa manfaat,  misalnya  sewa  menyewa.  Bahkan  masa  kini  objeknya  bisa berupa jasa, seperti jasa broker. Maka realisasi kaidah akad ini, baik yang objeknya  barang  atau  manfaat  dari  barang  adalah  harus  disamakan dalam arti syarat dan rukunnya.
11) Kullu ma Yashihhu Ta’biiduhu min al-‘Uquudi al-Mu’aawadaati Falaa Yashihha  Tauqiituhu (setiap  akad mu‟awadhah  yang  sah  diberlakukan selamanya, maka tidak sah  diberlakukan sementara)
Akad mu‟awadhah  adalah  akad  yang  dilakukan  oleh  dua  belah  pihak yang  masing-masing  memiliki  hak  dan  kewajiban.    misalnya  akad  jual beli,  di  satu  pihak  (penjual)  berkewajiban  menyerahkan  barang  dan berhak menerima pembayaran harga barang, di pihak lain yaitu pembeli berkewajiban  menyerahkan  pembayaran  harga  barang  dan  berhak menerima barang yang dibelinya. Dalam akad seperti ini tidak sah apabila dibatasi  waktunya.  Apabila  waktunya  dibatasi  maka  transaksi  ini  adalah transaksi sewa menyewa, bukan akad jual beli.
12) Al-Amru  bi  al-Tasharrufi  Fi  Milki  al-Ghairi  Bathil (setiap  perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal) Maksud kaidah ini, apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi, terhadap  milik  orang  lain  yang  dilakukannya  seperti  terhadap  miliknya sendiri,  maka  hukumnya  batal.  Contohnya,  seorang  kepala  security memberi  perintah  kepada  anak  buahnya  untuk  menjual  barang  yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal, dan akadnya pun harus dibatalkan demi hukum.
13) Laa  Yatimmu  al-Tabarru’u  Illa  Bi  al-Qabdhi (tidak  sempurna  akad tabarru‟ kecuali dengan menyerahkan barang)
Akad tabarru‟ adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata, seperti  wakaf,  hibah  dan  hadiah.  Akad  ini  belum  mengikat  sebelum dilaksanakannya  penyerahan  objek  akad  (barang).  maka  di  sini  perlu diterbitkan  berita  acara  penyerahan  barang  dilengkapi  dengan  saksi- saksi.
14) Al Jawazu al-Syar’iyyu Yunafi al-Dhamana (suatu hal yang dibolehkan oleh syara‟ tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi)
Sesuatu  yang  dibolehkan  oleh  syara‟,  untuk  dilakukan  atau ditinggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi.
Misalnya,  Pak  Bondan  menggali  sumur  di  tanahnya  sendiri,  kemudian binatang  tetangganya  jatuh  ke  dalam  sumur  tersebut  dan  mati,  maka tetagga  tadi  tidak  bisa  menuntut  ganti  rugi  kepada  pa  Bondan.  karena menggali sumur di tanahnya milik sendiri itu dibolehkan oleh syara‟
15) Kullu Qobul Jaaiz an Yakuna Qobiltu (Setiap Qabul/ penerimaan boleh dengan ungkapan saya terima)
Berdasarkan  kaidah ini,  setiap  akad jual  beli,  sewa  menyewa,  gadai  dan lain-lain,  sah  akadnya  dengat  menyebut  kata  “ Qabiltu”  dan  tidak  perlu menyebutkan kata-kata Ijabnya.
Di  masa  kini  kata Qabiltu  tersebut  bisa  berupa  klik  “Oke”,  “yes”  atau berupa  tanda  tangan  pada  secarik  kertas  transfer,  slip  setoran  atau  slip
penarikan, atau bahkan tekan PIN yang kita gunakan dalam kaertu Debt atau Kredit.
16) Kullu  Syarth  Kana  min  Mashlahah  al-‘Aqdi  Au  Min  Muqtadhahu  Fa Huwa Jaiz (setiap syarat untuk kemashlahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan)
Di  Pegadaian,  terdapat  persyaratan  yang  tercatat  di  notaris,  apabila barang gadaian (jaminan) tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima  pegadaian  berhak  untuk  menjual,  atau  syarat  kebolehan memilih untuk memperpanjang masa gadaian, dengan syarat orang yang menggadaikan  (pemilik  barang  gadaian)  menyetujui  persyaratan  dan menunaikan  apa-apa  yang  tercantum  dalam  persyaratan,  demi kemashlahatan Akad.
Namun demikian, tidak dapat membatalkan ketentuan syaratnya seperti ditegaskan  dalam  kaidah  fikih  yang  umum  ( al-Qawa‟id  al-Fiqhiyyah  al- „Ammah),  yaitu  Kullu  Syarth  Mukhalifu  Ushula  al-Syari‟ati  Bathil  (setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal)
17) Kullu Ma Shahha al-Rahnu Bihi Shahha Dhamanuhu (setiap yang sah digadaikan,  sah  pula  dijadikan  jaminan)  atau Maa  Jaza  Bai’uhu  Jaaza Rohnuhu (Apa-apa yang boleh dujual, boleh pula digadaikan)
Kaidah  ini  bisa  saja  dibentuk    melalui  pemikiran  yang  mendalam terhadap Q.S. al-Baqarah, 2: 283, dan Hadits  dari Abu Hurairah ra. Ani al- Nabiyyi  SAW,  Qala:  Laa  Yughlaqu  al-Rahnu  Min  Shahibihi,  alladzi Rahanahu  lahu  Ghanamuhu  Wa  ‟Alaihi  Ghirmuhu 12 (Barang  yang digadaikan  itu  tidak  boleh  ditutup  yang  menggadaikannya,  baginya adalah  keuntungan  dan  tanggung  jawabnyalah  bila  ada  kerugian  (atau biaya).
Di  bebarapa  Negara  Islam,  di  antaranya  Malaysia,  kaidah  ini  termaktub dalam  akad  Rahn,  dan  telah  dipakai  sebagai  alternatif  dari  pegadaian konvensional.  perbedaan  utamanya  nasabah  tidak  dikenai  buga  tetapi biaya  penitipan,  pemeliharaan,  penjagaan  serta  penaksiran.  selain  itu, pada pegadaian konvensional sifat bunga berakumulasi, sedangkan biaya Rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka, berdasarkan persetujuan.
18) Kullu  Qardhin  Jarra  Manfaatan  Fa  Huwa  Riban (Setiap  pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba)
Qiradh,  atau  dalam  istilah  fikih  klasik ‘ Aqdu  at-Thathawwu‟i , yakni pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta
12 HR. Asy-Syafi‟I, dan Daru Quthni
kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan, atau akad  saling  membantu,  bukan  transaksi  komersial,  ini  diperbolehkan. tetapi Qardh ini berubah menjadi transaksi riba manakala sudah menjadi transaksi komersial.
Realisasi kaidah ini telah diterapkan:
a) Sebagai  produk  pelengkap  kepada  nasabah  yang  telah  terbukti loyalitas  dan  bonafiditasnya,  yang  membutuhkan  dana  talangan segera  untuk  masa  yang  relatif  pendek,.  Nasabah  tersebut mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
b) Sebagai  fasilitas  bagi  nasabah  yang  memerlukan  dana  cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, karena, misalnya tersimpan dalam bentuk Deposito
c) Sebagai  produk  untuk  menyumbang  usaha  yang  amat  kecil  atau membantu sektor sosial
d) Di lembaga keuangan syariah dikembangkan produk khusus yaitu al- Qardh al-Hasan.
Sesungguhnya,  kaidah  tersebut  dibuat  oleh  ulama,  sebagai  cara  praktis memudahkan  aplikas  al-Qur‟an  (QS. al-Hadid:  11)  dan  Hadits  dari  Ibnu Mas‟ud  yang  diriwayatkan  oleh  Inu  Majah,  Ibnu  Hibban,  dan  Baihaqi; sebagi berikut :
” Anna  al-Nabiyya  SAW.,  Qaalaa:  Maa  Min  Muslim  Yuqridhu  Muslim Qardh  Marrataini  Illa  Kaa  na  ka  Shadaqtiha  Marroh”.  (Bahwa  Nabi Berkata: Tidaklah seorang muslim (mereka ) yang meminjamkan kepada muslim (lainnya) kecuali yang satunya adalah (bernilai) shadaqah 13 .
19) Maa  Hurima  akhdzuhu  Hurima  I’thaa’uhu (sesuatu  yang  dilarang mengambilnya, dilarang pula memberikannya) dan Kaidah Maa Hurima Fi’luhu  Hurima  I’tha’uhu (sesuatu  yang  dilarang  mengerjakannya, dilarang pula memberikannya). Demikian ini karena member ( I‟tha) dalam hal ini membantu dan memberikan spirit untuk mengambil sesuatu yang terlarang  itu  ( Haram  ).  Oleh  karena  itu  si  pemberi  (Mu‟thi)  dengan sipenerima  bersekutu  dalam  dosanya.  atas  dasar  itu  dapat  diterapkan kaidah fikih ini, dalam  masalah fiqhiyah, seperti:
a. Tidak boleh memberi Risywah dan menerima Risywah. Maka Undang- undang  anti Rasywah  itu  bagian  dari  realisasi  kaidah  ini  atau  sesuai dengan hukum Islam.
13 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2421; Kitab al-Ahkam
b. Tidak  boleh  memberikan  riba  atau  menerima  riba.  Maka  Undang- undang tentang Lembaga Keuangan Syari‟ah/Perbankan Islam adalah realisasi penetapan hukum Islam tentang haramnya Riba.
Penetapan hukum seperti inilah yang disebut Ijtihad. Kemashlahatan umum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, di setiap  masa  dan  tempat  harus  dapat  harus  dapat  memberi  kepastian  hukum sebagai  jawaban  atas  persoalan  hukum,  baik  oleh  Nash  (al-Quran  dan  al-Hadits) maupun oleh ijtihad para mujtahid sesuai dengan kaidah Maa Min Haditsah Fi al- Islami Illa Wa Fiiha Hukmu Allah (tidak satupun peristiwa yang timbul dalam syariat Islam kecuali semuanya itu telah pasti ada ketentuan hukum Allah) dan Al-Islaamu Shalih likulli Zaman Wa Makan (Islam itu mampu menjawan tantangan kehidupan setiap zaman dan tempat).
Perbedaan  pendapat  dalam  fikih  adalah  suatu  keniscayaan,  atau  bahkan konsekuensi, karena sesuai dengan wataknya bahwa hukum Islam itu fleksibel, dan karenanya  ia  sanggup  menjawab  tantangan.  Makin maju  kebudayaan  dan makin kompleksnya  persoalan-persoalan  kehidupan,  makin  banyak  pula  peluang perbedaan pendapat itu. Jika perbedaan pendapat yang terjadi pada masa klasik melahirkan  madzhab-madzhab  fikih.  maka  perbedaan  pendapat  ulama  fikih kontemporer  melahirkan  fikih  kontemporer  yang  aplikatif  sehingga  bisa terealisasikan  dalam  kehidupan  ummat  manusia.  Demikian  pula  sikap  pemikir hukum  Islam  hendaknya  terus  memberikan  kontribusi  dalam  perkembangan permasalahan Fikih.

## Simpulan
Setiap sistem ekonomi mempunyai tujuan akhir yang hendak di capai sesuai dengan  kegiatan  yang  dilakukannya.  Ekonomi  konvensional  dan  ekonomi  Islam sama-sama  mempunyai  tujuan  untuk  mensejahterakan  kehidupan  individu. Perbedaannya, jika ekonomi konvensional kemakmuran yang didapatkan di dunia ini,  sedangkan  ekonomi  Islam  menyeimbangkan  kemakmuran  di  dunia  dan  di akhirat yang merupakan tujuan akhir dari penciptaan manusia.
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  tersebut,  ekonomi  Islam  mempunyai pakem-pakem  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Ekonomi  Islam  mempunyai maqhasid syariah, yang merupakan tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam. Tujuan akhir  adalah  kesejahteraan  yang  melindungi  keimanan  ( din),  manusia  (nafs),  akal ( aqal),  keturunan  (nasl),  dan  kekayaan  (maal).  Maqhasid  merupakan  fokus  dari segala  kegiatan  manusia,  sehingga  semua  yang  lakukan  semata-mata  uintuk merealisasikan maqhasid syariah.
Hal-hal  yang  harus  distrukturisasi  untuk  merealisasikan  maqhasid  syariah. Pertama,  mengubah  preferensi  konsumen,  konsumsi  untuk  barang-barang  yang masuk ke dalam kartegori perantara dan kemewahan harus di kurangi. Salah satu cara untuk mengubah preferensi konsumen, pertama adalah dengan menerapkan filter  ganda.  Selain  filter  harga,  harus  ada  filter  moral  sehingga  konsumen  akan dengan  sendiri  hanya  mengkonsumsi  barang  dan  jasa  yang  masuk  ke  dalam kategori  kebutuhan.  Untuk  mengubah  preferensi  konsumen,  maka  pembagian barang  dan  jasa  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam.  Dalam  ilmu  fiqh  ada  tiga yaitu  kebutuhan  pokok  ( dharuriyyat),  kecukupan  (haajiyaat),  dan  keindahan ( tahsihiyyat).  Negara-negara  muslim  harus  membagi  barang  dan  jasa  kedalam  3 (tiga) kategori: kebutuhan, kemewahan, dan perantara.
Kedua,  adalah  menyerahkan  penyedian  kebutuhan  kepada  mekanisme pasar.  Mekanisme  pasar  merupakan  cara  yang  paling  sesuai  dengan  nilai-nilai Islam,  karena  dalam  mekanisme  pasar  tidak  ada  intervensi  dari  manapun  dalam penentuan  harga,  karena  yang  berhak  menentukan  harga  hanyalah  Allah  SWT. Peranan  pemerintah  hanyalah  sebatas  untuk  memantau  dan  memastikan persedian barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori kebutuhan.

## Refernsi
Al-Ruki, Muhammad, 1989. Qawa‟id al-Fiqhi al-Islami, Berut: Daar al-Qalam
Al-Salam, Izzuddin bin Abd., 1980. Qawa‟idu al-Ahkam Fi Mashalihi al-Anam Juz II,
Beirut: Daar al-Ma‟arif
Al-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab, 1991. Al-Asybah Wa an-Nadza‟ir, Beirut: Darul al-Ma‟arif
Al-Suyuthy, Jalaluddin, tt. al-Jami‟ al-Shaghir,  juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
Al-Syatibi, tt. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah I, Kairo: Mustafa Muhammad
Al-Washil,  Nash  Farid  Muhammad,  dkk.,  2009. Qawa‟idu  Fiqhiyyah,  Jakarta:
Hamzah Kutub al-„Ilmiyyah
M., Hasbi Umar, 2007. Nalar Fiqih Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada
Majjah, Ibnu, 1985. Sunan Ibnu Majah, Bandung: Diponegoro
Syaltut,  Mahmud,  1966. Al-Islam  Aqidah  wa  Syari‟ah,  Dar  al-Qalam,  al-Qahirah:
Daar al-Jalil
Taimiyah, Ibnu, 1322. al-Qawa‟id al-Nuraaniyah al-Fiqhiyyah, Riyadh: Maktabah al-
Rusyd