## Mendesain Pembangunan Berdasar Perspektif Sosial Budaya
Mudjahirin Thohir
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro mudjahirinthohir@ymail.com

## Abstract
The  development  is  a  deliberate  design  of  cultural  change  to  improve  peple’s  live. Change  in  people  knowledge  ,  behavior,  or  its  facilities.  However,  the  people  who were  the target of the development,  not necessarily accept it. Why? It is related to how the strategy to bringing together the understanding between  goverment, people, and the development executor.
Keywords: development, perspective, people, cultural, understanding.

## Intisari
Pembangunan  adalah  suatu  desain  perubahan  kebudayaan  yang  disengaja  terhadap kehidupan  masyarakat,  baik  perubahan  pada  tataran  ide,  kegiatan,  maupun  fasilitasi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Namun demikian, masyarakat yang menjadi sasaran  atau  sebagai  pengguna  pembangunan  itu,  tidak  dengan  sendirinya menerimanya.  Hal  ini  terkait  pada  bagaimana  strategi  mempertemukan  pemahaman antara  pemerintah,  rakyat,  dan  lembaga  atau  owner  yang  diberi  kewenangan membangunnya.
Kata kunci : pembangunan, perspektif, masyarakat, budaya, pemahaman.

## Pendahuluan
Ada  adagium  bahwa  dalam  kehidupan  di  dunia  ini,  semuanya  akan  berubah.  Yang tidak  berubah  adalah  perubahan  itu  sendiri.  Jika  demikian  halnya,  maka  perubahan adalah  keniscayaan.  Keniscayaan  perubahan  itu,  berdampak  kepada  masyarakat manusia secara tidak sama. Dalam satu sisi, berdampak negatif, tetapi dalam sisi yang lain  berdampak  positif.  Negatif    atau  positifnya  dampak  dari  perubahan,  terkait dengan kesiapan kita sendiri. Dalam hal ini, ada empat kategori masyarakat manusia mensikapi  perubahan.  Pertama,  pasif  bahkan  apatis.  Persetan  dengan  perubahan. Bukankah hidup itu bagaikan air, mengalir. Kedua, reaktif, yakni baru (akan) bereaksi ketika  perubahan  itu  sudah  datang  di  depan  pintu  rumah.  Ketiga,  adalah  bersikap antisipatif.  Artinya,  sudah  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya  perubahan.
Keempat, justru ikut proaktif melakukan perubahan itu sendiri. Tiga kelompok yang pertama, termasuk dalam kategori merespon atau menanggapi terhadap desakan dari luar, sementara kelompok keempat justru menjadi agent perubahan.
Jika  salah  satu  dari  penyebab  perubahan  dimaksud  terkait  dengan pembangunan  teknologi,  maka  pertanyaannya  ialah  bagaimana  pembangunan teknologi  itu    hadir  dan  dihadirkan  untuk    meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat manusia Indonesia itu sendiri?  Tulisan ini akan mengkaji pembangunan teknologi dalam perspektif sosial budaya.
Pembangunan  teknologi  dilihat  dari  perspektif  sosial  budaya  artinya  bahwa segala  sesuatu  (dalam  hal  ini  pembangunan  teknologi)  dilihat  dari  sisi  kesiapan masyarakat  terhadap  pembangunan  dimaksud  termasuk  kebudayaan  masyarakat seperti  apa  yang  harus  dipersiapkan  sehingga  adaptif  terhadap  perubahan.  Untuk melukiskan  adaptabilitas  masyarakat  terhadap  perubahan  (pembangunan  teknologi), akan  saya  ajak  melihat  dan  membandingkan  dengan  dua  Negara  Asia  yakni  Korea Selatan dan Jepang.
Pada  tahun  1960-an,  Ghana  dan  Korea  Selatan,  adalah  dua  negara  yang memiliki  produk  domestik  bruto  (PDB)  per  kapita  setara.  Ekonomi  mereka,  sama- sama ditupang oleh produk, manufakturing, dan jasa primer. Mereka juga menerima bantuan ekonomi dari negara donor dalam jumlah yang seimbang. Tetapi tiga puluh tahun kemudian, yakni tahun 1990-an, Korea Selatan sudah menjadi raksasa industri dengan  ekonomi  terbesar  ke-4  di  dunia.  Korsel  telah  berhasil  membangun perusahaan-perusahaan  multinasional,  ekspor  mobil,  alat  elektronik,  dan  barang- barang  canggih  hasil  pabrik  lainnya  dalam  jumlah  besar.  Akibat  dari  itu  semua, pendapatan  penduduk  per  kapita,  mendekati  Yunani.  Sementara  Ghana,  tidak  ada perubahan yang berarti. Maka wajar kalau PDB Korsel, lima belas kalinya lebih besar dari Ghana.
Bagaimana menjelaskan perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan ini? Banyak  faktor  yang  berperan.  Tetapi  yang  jelas,  budaya  memainkan  peran  besar.
Orang  Korea  Selatan  menghargai  hidup  hemat,  investasi,  kerja  keras,  pendidikan, organisasi, dan disiplin 1
Jauh  sebelum  Korea  Selatan  melesat  jauh  sebagai  negara  kaya,  Jepang  telah lebih  dahulu  menjadi  negara  yang  luar  biasa  dahsyat.  Negara  yang  pernah  dibom atom  oleh  Amerika  Serikat  itu,  justru  bangkit  bersama  budayanya.  Bagaimana caranya?  Mereka  mempekerjakan  tenaga  ahli  dan  teknisi  asing  (untuk  disadap ilmunya),  sembari  mengirimkan  wakil-wakil  Jepang  ke  luar  negeri  untuk  membawa laporan  kemajuan  Eropa  dan  Amerika.  Intelijen  semacam  ini  menjadi  dasar  bagi pilihan yang diambil. Ini mencerminkan pertimbangan yang hati-hati dan luwes akan keunggulan  komparatif.    Model  pertama  militer  Jepang  ialah  (meniru)  tentara Perancis.  Tetapi  setelah  tentara  Perancis  dikalahkan  oleh  Prusia  (1870-1),  bangsa Jepang dengan segera memutuskan untuk belajar soal militer kepada Jerman.
Tidak  ada  kesempatan  belajar  yang  disia-siakan.  Bulan  Oktober  1871, delegasi  Jepang  (tingkat  tinggi)  menyertakan  Okuba  Tomishi  bepergian ke  Amerika Serikat  dan  Eropa.  Mengunjungi  pabrik,  pengecoran  baja,  galangan  kapal,  pabrik senjata, jalan kereta api, dan terusan. Setelah dua tahun kemudian (September 1873), para delegasi Jepang itu telah merasa mendapat pelajaran yang melimpah. Dan untuk selanjutnya,  mereka  dengan  patriot  nasionalismenya,  berantusias  mengubah negerinya. Jepang mesti bergegas (bandingan dengan kunjungan pejabat dan DPR RI yang pergi ke luar negeri).
Untuk  memulainya,  negara Jepang membangun cabang-cabang industri yang sudah  mereka  kenal,  terutama  pabrik  sutra  dan  katun,  serta  membangun  pabrik pemprosesan  makanan  pokok  yang  kebal  dari  peniruan  luar  negeri,  seperti:  sake, miso,  dan  kecap.  Dari  tahun  1877  –  1900  (13  tahun  kemudian)  –  Jepang  memulai generasi pertama industrialisasi. Industri makanan tumbuh sebesar 40%, dan industri tekstil tumbuh 35%.
Jepang  tidak  berhenti  sampai  di  sini.  Mereka  bertekad  untuk  tidak  sekedar menghasilkan  barang-barang  konsumen,  tetapi  Jepang  ingin  memiliki  ekonomi
1 Huntington, Samuel P. 2006. “Budaya Punya Andil”, dalam Kebangkitan Peran Budaya . (Harrison, L.E & Huntington, S.P. eds). Jakarta: LP3ES. Hlm. Xiii – xviii.
modern. Ini berarti harus menguasai industri berat seperti: membangun mesin, motor, kapal,  lokomotif,  jaringan  kereta,  pelabuhan,  dan  galangan  kapal.  Pemerintah memainkan peran penting. Membiayai pengintaian di luar negeri, mendatangkan para ahli  dari  luar  negeri,  membangun  instalasi,  dan  menyubsidi  usaha  perdagangan. Selain  itu,  bakat  dan  determinasi  para  patriot  Jepang,  siap  mengganti  karier  demi perjuangan  nasional.  Jepang  meningkatkan  kualitas  para  pekerja,  terutama  para tukang yang terampil, dengan kecakapan yang terasah dan sikap yang terbentuk oleh tim kerja yang akrab dan pembimbingan di bengkel-bengkel pertukangan.
Jika negara-negara lain mengirimkan orang-orang muda (termasuk Indonesia) ke  luar  negeri  untuk  belajar  cara-cara  yang  baru  dan  setelah  mendapatkan  apa  yang dicari mereka umumnya tidak mau kembali ke negara asalnya,  tidak demikian halnya dengan anak-anak muda Jepang. Ekspatriot Jepang pulang kembali ke negerinya. Jika negera-negara  lain  mendatangkan  teknisi  asing  untuk  mengajari  rakyatnya,  Jepang pada umumnya mengajar diri mereka sendiri. Jepang memodifikasinya, membuatnya lebih baik, membuatnya sendiri. 2
Jepang  dan  Korea  Selatan  telah  mewujudkan  kemakmuran  rakyatnya (sekaligus  negaranya).  Kemakmuran  itu,  ditentukan  oleh  produktivitas  yang dengannya  negara  menggunakan  sumber  daya  manusia,  modal,  dan  alamnya. Produktivitas  tadi,  membentuk  tingkat  upah  dan  pengembalian  modal  yang  terjaga. Produktivitas  adalah  basis  dari  “daya  saing”.  Produktivitas  tergantung  pada  nilai produk  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan-perusahaan,  misalnya  adanya kualitas dan keunikan, serta efesiensi saat berproduksi.
Tulisan ini akan mengkaji bagaimana seharusnya pembangunan dalam hal ini, pembangunan  PLTN  (pusat  listrik  tenaga  nuklir)  yang  direncanakan  dibangun  di daerah pesisir Jepara direncanakan berdasarkan pada pendekatan kebudayaan.
2 Lihat Landes, David. 2006. “Hampir Semua Perbedaan Datang dari Budaya”, dalam Harrison, L.E & Huntington, S.P (eds) hlm: 27 – 43).

## Metode
Tulisan ini didasarkan pada refleksi atas studi lapangan pada  masyarakat pesisir utara Jawa  (Jepara)  atas  kasus  rencana  pembangunan  PLTN  yang  ternyata    harus  ditunda tanpa  diketahui  kapan  akan  dimulai  lagi.    Setelah  dilakukan  kegiatan  fgd  ( focused group  discussion )  kepada  sejumlah  warga,  ditemukan  jawaban  yang  terbelah  ke dalam  dua  pensikapan,  yaitu  sebagian  menyetujui  karena  melihat  sisi  positif  dari pembangunan  PLTN  itu  sendiri.  Sedang  sebagian  yang  lain  menolak  lantaran kekhawatiran  kalau  terjadi  ekses  teknologis  yang  berdampak  negatif,  seperti  kalau terjadi  kebocoran  bangunan  PLTN  itu  sendiri.  Namun  demikian,  tulisan  ini  lebih memetakan secara kognitif berdasarkan pada dalil-dalil referensial yang relevan.

## Hasil

## Sumber-sumber Kemakmuran
Dulu, paradigma kemakmuran dalam sebuah negara secara luas dilihat sebagai hasil pemilikan sumber daya alam (SDA) seperti lahan, hasil tambang, atau pekerja dalam jumlah banyak, yang  memberi negara itu sebuah keunggulan komparatif atas negara- negara  lain  yang  sumber  dayanya  kurang  menguntungkan.  Tetapi,  dalam  ekonomi global modern, perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan sumber-sumber dari lokasi manapun  dengan  murah  dan  efektif,  sehingga  membuat  sumber-sumber  itu  sendiri menjadi  kurang  bernilai.  Pekerja  murah  misalnya,  ada  di  mana-mana,  sehingga memiliki  pekerja  dalam  jumlah  banyak  bukanlah  sesuatu  yang  hebat  maupun  suatu sumber  keuntungan.  Apalagi    dengan  biaya  transportasi  dan  komunikasi  yang  turun secara  cepat.  Ini  terbukti  bahwa  sebuah  perusahaan  di  Hongkong  atau  di  Cile misalnya,  masih  bisa  menjadi  mitra  dagang  utama  Amerika  atau  Eropa.  Dengan demikian,  dasar  kemakmuran  atas  keunggulan  komparatif,  telah  tergusur  oleh keunggulan  kompetitif  yang  bersandar  pada  produktivitas  yang  hebat  dalam memadukan sumber-sumber daya untuk menciptakan produk dan jasa yang bernilai. Negara-negara  yang  meningkatkan  standar  hidup  adalah  mereka  yang  perusahaan- perusahaannya  menjadi  lebih  produktif  melalui  pembangunan  sumber-sumber keunggulan  kompetitif  yang  lebih  canggih  yang  berdasarkan  pada  pengetahuan,
investasi, wawasan, dan inovasi. 3 Sebaliknya, negara yang hanya memiliki penduduk dalam  jumlah  besar  tetapi  tidak  kompetitif,  nasibnya  seperti  Indonesia  dewasa  ini: melakukan  eksport  tenaga  kerja  (umumnya unskill  Labour )  seperti  TKI/TKW,  baik yang masuk kategori legal atau tidak legal.
Keunggulan  kompetitif  digerakkan  oleh  apa  yang  disebut  budaya  produktif. Tetapi  umumnya  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  justru  lemah  dari  sudut  ini. Dengan kata lain, budaya (tidak produktif) itu tetap bertahan dalam masyarakat kita. Mengapa?
Jawabannya, pertama, apa yang diperlukan untuk menjadi makmur berkaitan dengan  bagaimana  bersikap.  Sikap  itu  sendiri  dipengaruhi  oleh  cara  kita  memberi makna  terhadap  arti  hidup,  dan  arti  kerja.  “Jika  hidup  (usia  manusia  itu  pendek), maka  pertanyaan  yang  patut  direnungkan  ialah:  “apakah  karena  hidup  di  dunia  ini pendek, maka apa gunanya beretos kerja tinggi? Atau justru sebaliknya: yakni karena hidup (di dunia) ini pendek, maka bagaimana memaksimalisasi kinerja?
Kedua,  perusahaan-perusahaan  di  negara-negara  berkembang  (seperti Indonesia)  sering  bertindak  oportunis  dan  tidak  berencana  berdasarkan  jangka panjang.  Kenyataan  demikian,  seringkali  terkait  dengan  suatu  lingkungan  di  mana kebijakan-kebijakan  pemerintah,  tidak  stabil  dan  tidak  dapat  diramalkan.  Ingat ungkapan:  Ganti  menteri,  ganti  aturan.  Inilah  dosa  pemerintah  terhadap  rakyatnya sendiri.
Ketiga,  adanya  mentalitas  umum  masyarakat  kita  yang  kurang  responsif terhadap perubahan atau pembangunan.  Masih banyak di antara kita yang lebih suka melihat perubahan atau pembangunan dari sisi kesulitan yang akan ditemui daripada peluang yang memungkinkan yang bisa dicapai, mengingatkan saya mengenai sikap kaum pemenang yang berbeda secara diametral dengan sikap kaum pecundang yang kalah  dan  seringkali  gagal.  Kaum  pemenang  melihat  pada  setiap  kesulitan,  diyakini pasti  ada  jalan  keluar.  Tetapi  kaum  pecundang  akan  melihat  sebaliknya.  Kaum pecundang tidak siap menghadapi kesulitan dan tidak siap pula berkompetisi. Jika di
3 Lihat Porter, Micahael E. 2006. “Sikap, Nilai, Kepercayaan, dan Makroekonomi Kemakmuran”, dalam Harrison, L.E & Huntington, S.P (eds) hlm: 44 – 64.
hadapannya terbuka peluang dan kemudahan, akan dilihat bahwa di balik peluang dan kemudahan  itu  pasti  akan  ditemui  kesulitan.  Jadi,  orientasinya  ialah  menghindari kesulitan, bukan menyelesaikan persoalan sesulit apapun.
Dari  sinilah  lalu,  kita  menentukan  arah  dan  barometer  diri  ke  depan.  Yang jelas, kesuksesan tidak akan datang dan mendatangi pemuda-pemuda yang hanya bisa statik,  atau  reaktif,  tetapi  kesuksesan  itu  adalah  milik  kaum  muda  yang  antipatif, lebih-lebih yang pro-aktif terhadap perubahan itu sendiri.

## Pembangunan Peradaban
Proses  pembangunan  teknologi  yang  berdampak  kepada  pengembangan  dan kemakmuran  ekonomi  merupakan  serangkaian  keputusan  berkelanjutan  yang memihak  investasi,  persaingan,  dan  inovasi.    Di  dalam  prosesnya,  pembangunan seperti  itu,  hampir  selalu  memunculkan  berbagai  godaan.  Dari  sinilah  perlunya  kita terutama  para  pejabat,  penguasa,  dan  para  pengambil  keputusan,  untuk  membekali sistem  nilai  yang  bisa  bertahan  dari  godaan.    Sistem  nilai  itu  adalah  nilai  instrinsik, bukan nilai instrumental.
Sistem nilai instrinsik adalah nilai-nilai yang kita junjung tanpa menghiraukan manfaat jangka pendek atau yang bercorak materi, seperti kejujuran dan patriotisme. Dengan  patriotisme  itulah  beribu-ribu  orang  siap  meninggal  untuk  mempertahankan negara  mereka  sepanjang  sejarah.  Di  antara  nilai  intrinsik  yang  lain  yang  bercorak non-ekonomi  adalah  keselamatan,  kelangsungan  hidup,  keamanan,  keunggulan, prestise, atau bahkan nasionalisme. Sebaliknya adalah nilai instrumental. Sebuah nilai menjadi  instrumental  ketika  kita  menyokongnya  karena  nilai  itu  secara  langsung bermanfaat, seperti meningkatnya kekayaan.  Jabatan dan kekuasaan (jika tidak tahan dengan  godaan)  lantas  dijadikan  pijakan  untuk  meraup  keuntungan,  dengan mengabaikan profesionalitas dan moralitas.
Agar nilai-nilai instrinsik itu tetap bisa bertahan, maka ia harus tetap menjadi nonekonomi  dan  proekonomi  pada  saat  yang  bersamaan.  Contoh  sederhananya, pekerja masjid harus mengerahkan segala kemampuannya sebagaimana tanggungjawabnya  atas  pekerjaan  yang  diamanatkan  kepadanya,  tetapi  tidak  lalu  – karena  alasan  kerja  untuk  tempat  ibadah  –  mereka  lantas  tidak  dibayar.  Dengan
demikian, pembangunan ekonomi termasuk kerja perlu dilihat sebagai sebuah proses budaya.  Nilai-nilai  yang  masuk  ke  dalam  wilayah  budaya  disebut  etika.  Di  sinilah agama  dan  pendidikan  memiliki  peran  pembangunan  sekaligus  peran  yang  terkait dengan kualitas atau mutu kehidupan masyarakat manusia.

## Bagaimana Pembangunan Teknologi Dirumuskan dan Diproses?
Pembangunan  dapat  dilihat  sebagai  serangkaian  upaya  yang  direncanakan  dan dilaksanakan  oleh  pemerintah,  badan-badan  atau  lembaga-lembaga  internasional, nasional,  atau  lokal,  yang  terwujud  dalam  bentuk-bentuk  kebijaksanaan,  program, atau proyek, yang secara tersurat atau tersirat dimaksudkan untuk terciptanya kualitas kehidupan  warga  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  atau  lebih  sejahtera  daripada sebelum adanya pembangunan tersebut.  Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu pembangunan  bisa  dimaknai  sebagai  upaya-upaya  penyiapan  dan  kesiapan pengubahan secara terencana kebudayaan dari masyarakat yang dibangun. 4
Dalam konteks seperti itu,  pemerintah dalam satu sisi memiliki kewajiban untuk melakukan  serangkaian  pembangunan  untuk  dan  demi  perbaikan  kualitas  kehidupan rakyat, sementara rakyat memiliki hak-hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintah seperti  halnya  pembangunan  itu  sendiri.  Namun  demikian,      pembangunan  di Indonesia  tidak  selalu  berjalan  secara  baik  sesuai  dengan  perencanaan  awal,  dan pelaksanaan serta hasil dari pembangunan itu sendiri bisa jadi kurang memberi nilai kemanfaatan secara optimal. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat antara lain munculnya kepentingan  berbagai  pihak  yang  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja,  membelokkan arah dari pembangunan dimaksud maupun oleh karena adanya  respons-respons yang bercorak  negatif  dari  elemen-elemen  masyarakat  oleh  karena  ketidakpahaman maupun  kecurigaan  oleh  karena  dalam  proses-proses  pembangunan  itu  rakyat  sama sekali  tidak  dilibatkan.  Kalau  demikian  halnya,  maka  pembangunan  terutama pembangunan  yang  memiliki  dampak  langsung  terhadap  perubahan  kehidupan masyarakat manusia – dalam prosesnya perlu didialogkan untuk dicarikan titik temu, komitmen bersama. Selebihnya dari itu adalah pengkawalan secara
4 Suparlan, Parsudi. 1986. “Kebudayaan dan Pembangunan”, dalam MEDIA IKA, no. 14, th 11, Hlm. 106 – 135.
berkesinambungan  sehingga  keseluruhannya  itu  berjalan  dan  dijalankan  sesuai dengan    titik-temu  dan  komitmen  yang  telah  disepakatnya  itu.  Dari  sinilah  kita  lalu mengenal istilah “model untuk pembangunan” dan “model dari pembangunan”.
“Model-Untuk  Pembangunan”  adalah  perspektif  dan  paradigmatik  yang menjadi dan dijadikan landasan desain atau titik tolak untuk pembangunan itu sendiri. Perspektif  pembangunan  menjelaskan  kepada  dari  sudut  kepentingan  siapa pembangunan itu perlu diujudkan. Paradigmatik menyangkut kepada pandangan dan cara  kita  menjelaskan  dan  memahamkan  mengenai  esensi  pembangunan  ( what ), mengapa  ( why )  dipilih,  dan  bagaimana  ( how )  mewujudkan  pilihannya  itu.  Sedang desain  pembangunan  adalah  rancangan  atau blue-print pembangunan  yang  bertolak dan  bergerak  dari  perspektif  dan  paradigmatik  pembangunan  yang  telah  disepakati oleh  berbagai  pihak  yang  terkait  ke  dalamnya,  misalnya:  pemerintah  --    owner  –– masyarakat 5 .
Sedang  apa  yang  saya  maksud  dengan  “Model  Dari  Pembangunan”    adalah implementasi proses-proses pembangunan yang bergerak-dari dan bergerak-atas blue- print pembangunan  yang  telah  disepakti  berlakunya.  Dengan  demikian  maka pembangunan    dilihat  dari  perspektif  sosial  budaya  adalah  proses negosiasi dari sejumlah  pihak  dalam  kerangka  kepentingan  perubahan  yang  disengaja  guna peningkatan  kualitas  kehidupan  itu  sendiri.    Suatu  proses  negosiasi  yang berkesinambungan seirama dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dilalui.
Sebagai  suatu  proses  negosiasi  maka  terdapat  sifat-sifat  yang  hampir  pasti menyertainya  yaitu  “ketegangan”  dan  “titik  temu”.  Dalam  konteks  seperti  inilah
5 Yang  dimaksud  pemerintah  di  sini  adalah  pihak  eksekutif,  legislative  (dan  yudikatif)  dari  tingkat pusat  sampai  ke  daerah.  Pemerintahlah  yang  menjadi  pihak  penentu  utama  terhadap  perlu  tidaknya pembangunan. Owner adalah pihak-pihak rekanan yang menghubungi dan dihubungi oleh pemerintah untuk terlibat mewujudkan pembangunan itu sendiri. Mereka itu bisa investor (dalam dan luar negeri), para pengusaha, para konsultan  tenaga ahli, dsb. Sedang masyarakat di sini bisa masyarakat (rakyat) dalam  arti  luas,  tetapi  terutama  adalah  masyarakat  di  daerah  yang  terkait  dengan  kepentingan pembangunan. Di dalam masyarakat itu, terdapat simpul-simpul yang menjadi dan seringkali berperan sebagai    representator  kepentingan  masyarakat,  seperti  tokoh-tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh intelektual  dan  sejenisnya.  Dari  segi  kelembagaan  yang  seringkali  dan  seharusnya  membahasakan “suara  rakyat”  adalah   DPR(D),  Orsospol, lsm,  dan  sejenisnya.    Lembaga-lembaga  lain  seperti pers, dan  lembaga-lembaga  penelitian,  seperti  puslit  sosbud  lemlit  undip,    perlu  ditempatkan  dan menempatkan  diri  sebagai  fasilitor    yakni  menfasilitasi  untuk  dapat  bertemu,  mempertemukan,  dan mencarikan titik temu dalam berbagai kepentingan: masyarakat – pemerintah – owner.
pemberian    informasi  secara  fair,  duduk  sama  rendah  –  berdiri  sama  tinggi  –  dan dibalut  dengan  perasaan  saling  belajar  menghormati  dan  dihormati  –  merupakan suatu  kondisi sine  qua  non .  Sebaliknya  jika  mengabaikan  hal-hal  seperti  itu,  akan mudah memunculkan sikap prejudice , dan like-dislike.
Dengan  kata  lain,  suatu  perencanaan  pembangunan  --  dalam  satu  sisi  -- merupakan  pewacanaan,  pendiskusian,  pengwujudan  keinginan  dan  kebutuhan perubahan ke arah yang lebih baik dalam situasi ketegangan yang sengaja dipelihara secara  bertanggungjawab,  dewasa,  dan  berkesantunan,  dan  dalam  sisi  yang  lain  – dialog dan diskusi yang dalam hal-hal tertentu bisa berada dalam kondisi ketegangan – perlu dijaga keseimbangannya guna menemukan titik temu antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya.
Jika  diskemakan  proses  negosiasi  dan  titik  temu  antara:  pemerintah--  owner  –– dan masyarakat adalah sebagai berikut:
Negosiasi dalam satu sisi ( garis: - - -) dan upaya mencapai titik temu dalam sisi yang  lain  (garis:  )  merupakan  keniscayaan  dari  suatu  proses  pembangunan  yang seharusnya perlu dipelihara, bukan dinafikan atau dihindari. Hal ini karena di antara pelaku  (actor),  baik owner ,  pemerintah,  maupun  rakyat—memiliki  peluang  untuk menerjemahkan, mendesakkan, bahkan memaksakan keinginan guna mencapai tujuan ( goal )  berdasarkan  atas  nilai-nilai,  pengetahuan-pengetahuan,  motif-motif,  dan
Peme- rintah Masy Rakyat Owner PEMBANGUNAN
tujuan-tujuan  tertentu  maupun  situasi  tertentu.  Sedang  dalam  sisi  lain  –  para  pelaku juga memiliki potensi untuk merumuskan kembali “tujuan bersama”.

## Simpulan
Dari  serangkaian  uraian  di  atas,  pada  akhirnya  bermuara  kepada  hal-hal  berikut. Pertama,  Indonesia  yang  konon  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  luar biasa,  tetapi  kekayaan  yang  melimpah  itu  ternyata  –  hingga  kini  –  belum  bisa memakmurkan  penduduknya  secara  merata,  bahkan  masih  terlalu  banyak penduduknya  yang  miskin.  Kedua,  masih  banyaknya  penduduk  Indonesia  yang miskin, di samping jumlah penduduk yang besar yang tidak terimbangi oleh kapasitas pendidikan (intelektualitas, sikap mental inovatif) yang mewadahi, juga karena masih banyak  pejabat  yang  tidak  capable  di  bidangnya  dan  tidak  amanah,  sementara  elite politik  masih  banyak  yang  berantem  sendiri  sehingga  melupakan  arti  kehadirannya untuk  proaktif  berjuang  sepenuh  hati  untuk  memakmurkan  rakyatnya.  Kata “memakmurkan” masih terasa sebagai sebatas jargon, dan belum menjadi roh di balik modal  politik  yang  disandangnya.  Ketiga,  lembaga  pendidikan  dan  kaum  terdidik seperti  mahasiswa,  perlu  berperan  sebagai  inspirator  dan  motivator  untuk pembangunan.  Bukan  sebaliknya,  menjadi  penghambat  pembangunan.  Mengapa? Karena  kita  tahu  bahwa  sebaik-baiknya  orang  ialah  yang  mau  dan  bersedia mengabdikan  ilmunya  itu  untuk  mencapai  kebaikan  bersama.  Jadi,  kita  tidak  cukup hanya  menjadi  orang  baik  tanpa  kita  bisa  menghadirkan  kebaikan  itu  kepada lingkungan kita sendiri. Think globally, act locally .

## Daftar Pustaka
Huntington,  Samuel  P.  2006.  “Budaya  Punya  Andil”,  dalam Kebangkitan  Peran Budaya . (Harrison, L.E & Huntington, S.P. eds). Jakarta: LP3ES. Hlm. Xiii – xviii.
Landes, David. 2006. “Hampir Semua Perbedaan Datang dari Budaya”, dalam Harrison, L.E & Huntington, S.P (eds) hlm: 27 – 43).
Porter,  Micahael  E.  2006.  “Sikap,  Nilai,  Kepercayaan,  dan  Makroekonomi Kemakmuran”, dalam Harrison, L.E & Huntington, S.P (eds) hlm: 44 – 64.
Suparlan, Parsudi. 1986. “Kebudayaan dan Pembangunan”, dalam MEDIA IKA, no. 14, th 11, Hlm. 106 – 135.