## Dampak Sosialisasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Hana Ike Dameria Purba 1* , Vierto Irennius Girsang 1 , Sylvia Maryance Siadari 1
1 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia
*Penulis korespondensi: Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia, E-mail: purbahana@yahoo.com , Phone: +62- 81-397850898

## ABSTRAK
Pada  tahun  2017  terdapat  30  kasus  kecelakaan  kerja  di  lokasi  penelitian  yakni  perusahaan pengolahan  kelapa  sawit.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  Penerapan  Kebijakan  dan Perencanaan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sebuah perusahaan pengolahan kelapa  sawit.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Informan dalam penelitian ini yaitu manajer (sekaligus Ahli K3) serta sekretaris K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan  K3  sudah  ada  tertulis,  namun  belum  tersosialisasikan  kepada  seluruh  elemen perusahaan. Perencanaan K3 telah dilakukan dengan pengumpulan data dan penentuan prioritas. Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk organisasi P2K3. Penerapan K3, sosialisasi dan penyediaan  alat  pelindung  diri  nasih  rendah  dikarenakan  dana  yang  minim.  Evaluasi  dan peninjauan belum terlaksana secara sempurna. Rekomendasi bagi pihak manajemen untuk lebih memperkuat komitmen melalui penyediaan anggaran khusus K3, penyediaan personil P2K3 yang memenuhi syarat, disosialisasikannya kebijakan K3 kepada seluruh jajaran manajemen, karyawan dan pengunjung perusahaan.
Kata Kunci
: Kecelakaan Kerja, Program K3, Organisasi P2K3

## PENDAHULUAN
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  merupakan  suatu  upaya yang  wajib  dilakukan  untuk  mengatur  dan  menjadi  acuan  dalam  mencegah  kecelakaan  dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem perlindungan  tenaga  kerja.  Dengan  adanya  SMK3,  kecelakaan  dan  penyakit  akibat  kerja  dapat diminimalisasi. 1 Selain itu  pekerja  juga  dapat terhindar  dari  risiko  moral  serta  memiliki  tempat kerja yang aman dan efisien. 2 Tempat kerja tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang produktif. 3
Penetapan kebijakan K3 merupakan hal mendasar dan wujud nyata komitmen perusahaan untuk  melaksanakan  SMK3.  Penetapan  kebijkan  K3  juga  merupakan  bentuk  dari  kesediaan perusahaan  untuk  menjadikan  K3  sebagai  bagian  dari  aktifitas  perusahaan  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Setiap  perusahaan  yang  telah  memiliki  kebijkan  K3  diharapkan  dapat  menuangkan kebijakan tersebut kedalam perencanaan-perencanaan sebagai bentuk dari tindak lanjut komitmen perusahaan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan. Perencanaan  yang  telah  disusun  diharapkan dilaksanakan  setiap  hari  dan  berkelanjutan  sehingga  dampak  dari  kebijakan  tersebut  dapat
dirasakan oleh seluruh karyawan dan perusahaan. 4 Namun, dilain sisi ditemukan bahwa penerapan kebijakan K3 diperusahaan masih rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan elemen kebijakan K3 hanya sebesar 37.5%. 5 Dilain sisi penerapan kebijakan K3 juga masih kurang didukung  oleh  regulasi-regulasi  pemerintah  daerah.  Akibatnya  penerapan  kebijakan  K3  tidak mendapatkan topangan yang kuat dari pemerintahan daerahnya.
Wilayah  penelitian  tersebut  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  sudah  menerapkan SMK3  sejak  tahun  2016.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pemantauan  awal  yang  dilakukan peneliti  di  lokasi  penelitian  ditemukan  bahwa  masih  banyak  karyawan  yang  belum  memahami kebijakan  dan  perencanaan  terkait  K3  yang  ada  diperusahaan  tersebut  meskipun  kebijakan  K3 telah  dibuat.  Selain  itu  ditemukan  bahwa  mayoritas  karyawan  masih  jarang  menggunakan  Alat Pelindung Diri (APD) pada saat bekerja. Berdasarkan data awal yang peneliti dapatkan pada saat observasi  awal  ditemukan  bahwa pada  tahun 2017 ditemukan 30 kasus kecelakaan kerja dalam satu  tahun  tersebut.  Adapaun  kecelakaan  kerja  yang  sering  terjadi  pada  saat  karyawan  bekerja dilapangan antara lain tertimpa pelepah sawit dan terkena alat pemotong rumput secara manual. Oleh  karena  itu  peneliti  bermaksud  untuk  melakukan  analisis  terkait  dengan  pelaksanaan kebijakan dan perencanaan K3 di perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dalam pengembagan kebijakan dan perencaan K3 di perusahaan tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk  menganalisis  penyebab  tingginya  angka  kecelakaan  kerja  dan  kurangnya  kesadaran  para pekerja menggunakan APD pada saat bekerja dari segi penerapan kebijakan dan perencanaan K3. Penelitian  dilaksanakan  di  suatu  perusahaan  pengolahan  kelapa  sawit  yang  telah  menerapkan Sistem Manajemen K3 sejak tahun 2016. Pengumpulan data penelitian hanya dilakukan pada jam kerja  yaitu  pada  jam  08.00  -  12.00  WIB  kemudian  dilanjutkan  pada  jam  13.00  -  18.00  WIB. Informan  penelitian  ini  adalah  manager  perusahaan  dan  sekretaris  K3  yang  dipilih  secara purposive sampling. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, panduan wawancara, dan observasi langsung. Data penelitian yang dikumpulkan yakni data primer yang diperoleh dari hasil  observasi  di  lokasi  penelitian  dan  wawancara  dengan  manager  dan  sekretaris  K3.  Data sekunder berupa struktur organisasi, standar/prosedur dan peraturan mengenai SMK3, dan daftar APD  yang  digunakan  di  lokasi  penelitian  serta  studi  kepustakaan  yang  digunakan  sebagai  data pendukung.  Variabel  penelitian  ini  adalah  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja yang  meliputi  kebijakan  K3  dan  perencanaan  K3  yang  terdiri  dari hazard  identification,  risk assasement, risk control (HIRARC) , persyaratan legal serta objektif dan program K3. Pelaksanaan penelitian  diawali  dengan  survei  lokasi  untuk  meninjau  kasus-kasus  yang  terjadi  di  proyek selanjutnya  merumuskan  latar  belakang  penelitian,  masalah  penelitian  dan  tujuan  penelitian. Kemudian  melakukan  studi  kepustakaan  yang  digunakan  sebagai  bahan  dan  pedoman  untuk penelitian ini. Tahap kedua yakni pengumpulan data seperti survei lokasi untuk mengamati apakah perusahaan memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi penelitian serta melakukan proses perijinan, melakukan  wawancara  mendalam  ( indepth  interview )  kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab dalam penerapan  SMK3 untuk  mendapatkan keterangan  yang  mendukung dalam penelitian  ini, melakukan  observasi  dalam  arti  melakukan  pengamatan  secara  langsung  mengenai  penerapan SMK3,  mengumpulkan  data  dan  dokumen  mengenai  pedoman/standar  dan  peraturan-peraturan mengenai  SMK3  yang  diterapkan  di  tempat  kerja  serta  mengadakan  studi  kepustakaan  sebagai data  pendukung.  Untuk  menetapkan  keabsahan  data  dilakukan  menggabungkan  dari  berbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode analisis data dilakukan dengan cara menyusun, membahas dan mengevaluasi data-data dan hasil wawancara/observasi mengenai SMK3  di  tempat  kerja.  Selanjutnya  diadakan  studi  kepustakaan  yang  digunakan  sebagai  data pendukung. Setelah seluruh data diperoleh maka hasil wawancara dicatat dan dibuat transkipnya. Transkip wawancara dibuat kata demi kata dengan memisahkan kata, frase, atau kalimat yang akan diolah dan yang tidak berhubungan dengan pernyataan penelitian. Setelah itu dilakukan reduksi yankni  dengan  proses  pemilihan,  pemusatan,  perhatian,  pengabstrasian  dan  pengtransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung pada saat penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir  penelitian.  Dalam  proses  reduksi  ini  penelitian  mencari  data  yang  benar  –  benar  valid. Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  penyajian  data.  Penyajian  data  yaitu mengumpulkan  data  atau  informasi  secara  tersusun,  yang  memberi  kemungkinan  adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Data  yang  sudah  ada  disusun  dengan menggunakan  teks  yang  bersifat  naratif,  selain  itu  bisa  juga  bersifat  matriks,  grafik,  dan  chart. Penyajian data dilakukan dengan alasan supaya peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan. Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam memahami yang telah terjadi dan dapat  merencanakan  apa  yang  akan  dilakukan  selanjutnya.  Verifikasi  merupakan  rangkaian analisis  data  puncak.  Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  membutuhkan  verifikasi  selama penelitian berlangsung.Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Oleh karena  itu,  ada  baiknya  sebuah  kesimpulan  ditinjau  ulang  dengan  cara  memverifikasi  kembali catatan – catatan selama penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil sebuah kesimpulan. Setelah itu peneliti melakukan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas  data  dengan  cara  mengecek  data  dengan  sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang berbeda  (wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi).  Setelah  di  triangulasi  kemudian  dilakukan penyajian data berupa teksnaratif, matrik, jaringan dan bagan. Data - data yang telah dikumpulkan, direduksi  dan disajikan dengan  cara yang mudah dipahami,  kemudian  ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pengamatan yang menyeluruh dari data – data tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Informan  penelitian  ini  adalah  General  Manajer  PKS  Perusahaan  sebagai  reponden pengganti direktur yang sedang menjalankan tugas di luar kota. General Manajer dipilih sebagai informan sebab dianggap banyak mengetahui masalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan merupakan  bagian  yang  membawahi  P2K3  Perusahaan.  Informan  kedua  adalah  sektretaris  K3 yang  dangkat  oleh  direksi  Perusahaan  dimana  informan  tersebut  bertugas  sebagai  penanggung jawab dokumen SMK3 diperusahaan perusahaan.
Komitmen manajemen Perusahaan dalam penerapan K3 diwujudkan dengan membentuk Struktur Organisasi P2K3. Komitmen dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terlah tertulis dan ditandatangani oleh direktur Perusahaan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Berdasarkan pernyataan pihak pengelola, hal ini masih dalam persiapan. Komitmen juga diwujudkan  dalam  bentuk  penyediaan  anggaran  khusus  untuk  penerapan  keselamatan  dan kesehatan kerja dan personil-personil yang khusus menangani masalah-masalah K3. Namun dana yang disediakan masih minim.
Bukti  terbentuknya  K3  di  Perusahaan  tersebut  adalah  dengan  dikeluarkannya  SK  oleh Direktur Perusahaan tentang struktur kepengurusan K3 yang ditetapkan Perusahaan pada Bulan September Tahun 2017. Terbentuknya panitia pelaksana P2K3 tersebut merupakan bukti bahwa pihak Pimpinan Perusahaan telah berkomitmen untuk menerapkan K3 di Perusahaan. Namun, jika dilihat dari personil yang mengisi struktur organisasinya, belum dapat dianggap memenuhi syarat.
Orang-orang  yang  terlibat  didalam  P2K3  tidak  ada  yang  berlatar  belakang  pendidikan  khusus mengenai  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  sehingga  pengetahuan  mereka  tentang  K3  sangat minim.
Kebijakan  K3  di  Perusahaan  dapat  diketahui  dari  jawaban  responden  ketika  ditanyakan apakah  perusahaan  memiliki  komitmen  dalam  menerapkan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja sebagai berikut:
“…..iya,  perusahaan  memiliki  komitmen  dan  kebijakan  K3,  dimana  manager menetapkan organisasi P2K3 sesuai dengan stuktur organisasi. Dan dalam kebijakan K3  perusahaan  melakukan  penilaian  kerja  setiap  karyawan  dan  tindak  lanjut pelaksanaan  K3  sesuai  yang  tertera  didokumen  SMK3  perusahaan.    Memang  masih baru  menerapkan  SMK3  dan  masih  belum  rampung  semuanya  dan  juga  Dana  yang masih  minim,  sehingga  sarana  dan  prasarana  belum  rampung  semua..  Sehingga kebijakan dan komitmen K3 masih membutuhkan pembenahan lagi…”( 𝑅 1 )
“…Ada,  karenakan  gimana  y,  memang  lagi  di  rencanakan.  Komitmen  kebijakan  K3 dibentuk  oleh  manajer  kami  yang  selaku  ahli  K3,  beliau  yang  menentukan  struktur organisasi  P2K3.    Perencanaan  kedepannya  masih  ada  lagi,  hanya  saya  lagi direncanakan, cuman semuanya y terhalang oleh dana. Intinya ada komitmen kebijakan K3 dimana akan menentukan sertifikat ISPO yaitu bagian pengendalian mutu minyak perusahaan ini…..” (𝑅 2 )
Pihak yang terlibat dalam proses pembentukan kebijakan K3 di perusahaan tersebut terdiri dari Manajer dan ahli K3, Direktur dan direksi dari pusat dan karyawan yang ditunjuk sebagai sekretaris K3. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Informan sebagai berikut:
“…Banyak  yang  terlibat  dalam  pembentukan  kebijakan  K3  saya  sendiri  sebagai manajer dan ahli K3 terlibat dalam pembentukan kebijakan K3, direktur atau direksi dari  pusat  dan  salah  satu  karyawan  dimana  dia  ditunjuk  sebagai  sekretaris  K3 diperusahaan ini….” (𝑅 1 )
“…Semuakan dari direksi,  kantor pusat, managernya ikut, ahli K3 Umum ikut juga, udah  gitu  sekretaris  K3.  Setiap    Mapoli  Raya  ini  ngak  satu  PT  gitu,  sebenarnya  dia Mapoli Raya Group. Ada sekitar 12 (dua belas) PT. Ada anak mapoli raya gitu. Jadikan masing-masing nanti anak perusahaan ini punya sekretaris K3 yang sudah dilakukan pelatihan atau tersertifikasi. Kebetulan sekretris K3 adalah saya…” (𝑅 2 )
Pendapat  informan  mengenai  sasaran/target  tujuan  K3  di  Perusahaan  adalah  sebagai berikut:
“…Sasaran atau target tujuan K3 ada tertera di dokumen SMK3 perusahaan. Sasaran yang  ingin  dicapai  perusahaan  untuk  mencegah  dan  mengurangi  kecelakaan  dan penyakit  akibat  kerja  serta  terciptanya  tempat  kerja  yang  aman,  efisien  dan produktif…” (𝑅 1 )
“…Sarannyakan  sudah  jelas  di  buat  di  SOP  ISP,  agar  mencegah  dan  mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif. Kalau sudah amankan, jelas karyawan kan enak kerjanya. Sama- sama enaklah gitu kerjanya…” (𝑅 2 )
Pendapat Informan mengenai keterlibatan organisasi dalam proses perencanaan berbagai sumber daya yang mendukung kegiatan K3 adalah sebagai berikut:
“…Tentu ada keterlibatan saya dalam proses perencanaan K3 baik dalam bentuk sumber daya agar K3 berjalan dengan baik sumber daya tersebut adalah saya sebagai ahli K3 umum  diperusahaan  ini,  pertama  dalam  melakukan  suatu  kegiatan  tanpa  didukung sumberdaya dalam bentuk dana tidak akan berjalan sama sekali. Sehingga perusahaan harus  menyediakan  anggaran,  kemudian  menyediakan  tenaga  kerja  yang  berkualitas sarana lainnya yang diperlukan dibidang K3…” (𝑅 1 )
“…Pasti  adalah  keterlibatan  saya  disini  dalam  proses  perencanaan  Kebijakan  di perusahaan  ini,  termasuk  juga  manajernya  dan  juga  direksi  atau  direktur.  Dan sumberdaya  yang  mendukung  berupa  dengan  dilakukan  pelatihan    K3  kepada  saya, karena saya kan ditunjuk sebagai Sekretaris K3, sedikit-sedikitlah saya tahu tentang K3 apalagi  tentang  laporan  K3  karnakan  saya  sudah  dilatih,  atau  ikut  pelatihan.  Agar kegiatan K3 diperusahaan ini berjalan dengan baik…” (𝑅 2 )
Pendapat  Informan  tentang  proses  pembentukan  kebijakan  K3  di  perusahaan  ini  adalah sebagai berikut:
“…Proses  pembentukan  K3  membutuhkan  proses  yang  panjang  sekali.  Dalam  proses pembentukan  kebijakan  K3  kami  harus,  menetapkan  struktur  organisasi  P2K3, menyediakan  anggaran  kegiatan  K3,  menetapkan  personel  yang  mempunyai  tanggung jawab dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja, membuat bentuk kebijakan diperusahan,  bentuk  kebijakannya  seperti  penyediaan  alat  pelindung  diri,  sanksi  bagi karyawan yang melanggar aturan…” (𝑅 1 )
“Proses pembentukan Kebijakan K3 di perusahaan inisudah direncanakan mulai dari than 2016 kemarin y. dan baru-baru ini saja di laksanakan, dibentuklah struktur organisasi K3 dan  P2K3,  da  nada  juga  anggota  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  tugas  masing-masing. Contonya  seperti  bagian  pemadan  kebakaran  dan  dibagian  produksi  ditetapkan penanggung jawabnya…” (𝑅 2 )
Pendapat informan pada pelaksanaan kebijakan K3 di perusahaan adalah sebagai berikut: “….Pelaksanaan K3 di perusahaan ini masih belum efektif. Dikarenakan perusahaan ini masih  baru  saya  menerapkan  SMK3  dan  masih  banyak  dalam  proses  perencanaan. Sehingga masih butuh pembenahan yang lebih dalam lagi….” (𝑅 1 )
“Namanya  juga  baru  ditetapkannya,  masih  banyak  yang  belum  rampung,  jadi  masih kurang pelaksanaan kebijakan K3 disini…” (𝑅 2 )
Pendapat  Informan  tentang  kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  kebijakan  K3 adalah sebagai berikut:
“…  Banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  kebijakan  K3,  apa  lagi  ini masih baru diterapkan. Kendala yang sangat berpengaruhi adalah dana. Perencanaan
K3  diperusahaan  ini  sudah  berjalan  selama  tiga  tahun  hanya  saya  baru  diterapkan, karena dana yang sangat minim.  Kita tahu semua kegiatan tidak akan berjalan dengan baik jika dana tidak ada, kedua, karyawan, masih banyak karyawan yang belum paham apa itu K3, sehingga saya sebagai manajer atau ahli K3 memerintahkan anggota jajaran saya  untuk  terus  melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi  K3  kepada  karyawan  agar berjalan dengan efektif semuanya…” (𝑅 1 )
“…Pertama Baget, , yang kedua individu y lah y kan, karena untuk menerapkan K3 itukan lebih  banyak  kita  komunikasikan  atau  himbauan.  Memberitahukan  mana  yang  harus dilakukan  sesuai  dengan  SOP  dan  mana  yang  benar-benar  harus  berhati-hati  dalam melakukannya.  Jadi  kendala  yang  paling  susah  adalah  bagi  pekerja,  banyak  pekerja dimana  mereka  ada  yang  bilag  tidak  nyaman  memakai  APD  pada  saat  bekerja.  Atau membuat lambat pekerjaan mereka…” (𝑅 2 )
Pendapat Informan tentang manfaat yang dirasakan telah terlaksana kebijakan K3 adalah sebagai berikut:
“…Pasti ada manfaat yang dirasakan baik saya secara pribadi maupun karyawan yang bekerja  disini.  Terutama  karyawan  ya,  mereka  lebih  merasa  aman  pada  saat  bekerja, kualitas produksi perusahaan akan semakin meningkat…” (𝑅 1 )
“Banyaklah  manfaat  yang  dirasakan  kami  selaku  pekerja,  terutama  karyawan  yang bekerja dilapangan. Mereka merasa lebih nyaman bekerja, dan meningkatkan produksi minyak  di  PT  ini  walaupun  masih  belum  semua  terjalankan,  tetapi  manfaatnya  sudah dirasakan sedikit demi sedikit..” (𝑅 2 )
Pembagian tugas secara jelas dengan menetapkan porsenil dalam struktur organisasi K3 dapat meminimalisir kecelakaan kerja di perusahaan. Beberapa pendapat informan mengenai cara meminimalisir kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:
“…Saya  dan  struktur  organisasi  yang  terkait  didalam  organisasi  K3  adalah,  disini dibuat rambu-rambu K3 terutama di bagian produksi. Karena disinikan PKS. Sebagai contohnya  pekerja  boiler,  perusahaan  memberikan  baju  sarung  tangan  untuk mengguramgi  panas  dari  mesin  boiler  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  kerja.  Iya contohnya, memberikan APD kepada pekerja, agar pekerja aman dan nyaman pada saat bekerja…” (𝑅 1 )
“…Dengan memasang rambu-rambu K3 y, kemudian memberikan APD kepada pekerja khususnya didaerah produksi. Merekakan lebih rentan kena bahaya…” (𝑅 2 )
Pendapat Informan tentang pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan penerapan dan perencanaan K3 adalah sebagai berikut:
“…Saya  dan sebagaian jajaran  bahkan direksi pada saat mengambil keputusan pada kebijakan  K3  ini  dilakukan  secara  bersama-sama.  Melalui  rapat  bersama  dulu, mengeluarkan  pendapat  masing-masing,  kemudian  kita  lakukan  musyawarah  untuk memberikan  keputusan  yang  baik  untuk  kebijakan  K3  pdi  perusahaan  Mapoli  Raya ini….” (𝑅 1 )
“…Dilakukan secara rapat untuk mengambilan keputusan secara bersama-sama y. Tidak pernah disini mengambil keputusan dengan secara pribadi y…”
(𝑅 2 )
Suatu Program atau kegiatan tidak akan berjalan dengan baik jika peninjauan ulang tidak dilakukan.  Pendapat  informan  tentang  peninjauan  ulang  kebijakan  K3  dan  Kapan  dilakukan peninjauan ulang kebijakan K3 adalah sebagai berikut:
“…Iya dilakukan peninjauan ulang untuk membandingkan, ada tidak kemajuan produksi setelah  diterapkannya  SMK3  dan  untuk  membandingkan  kesejahteraan  pekerja. Peninjauan ulang dilakukan setiap triwulan, karena perusahaan melakukan pelaporan setiap triwulan. Disitulah kami melakukan peninjauang ulang sekaligus…”
(𝑅 1 )
“…Secara  triwulan  atau  pertiga  bulan  dilakukan  peninjauan  ulang,  disaat  kami melakukan laporan triwulan P2K3…” (𝑅 2 )
Didalam pedoman penerapan SMK3 yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Kebijakan K3 adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan  atau  pengurus  yang  memuat  keseluruhan  visi  dan  tujuan  perusahaan,  komitmen  dan  tekad melaksanakan  K3,  kerangka  dan  program  kerja  yang  mencakup  kegiatan  perusahaan  secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional.
Komitmen yang nyata dari pihak pimpinan dapat terwujud dengan penyediaan anggaran khusus  untuk  pelaksanaan  program  K3.  Sebab  mustahil  suatu  program  dapat  terlaksana  tanpa adanya  anggaran.  Oleh  sebab  itu,  penting  bagi  pihak  manajemen  perusahaan  untuk mengkomunikasikan  kepada  seluruh  karyawan  perusahaan  untuk  bersama-sama  berkomitmen menerapkan  K3 di  perusahaan  ini. Sesuai  dengan pedoman penerapan SMK3 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam PP No 50 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Komitmen di wujudkan dalam  bentuk  kebijakan  tertulis,  jelas  dan  mudah  dimengerti  serta  diketahui  oleh  seluruh karyawan.
Untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan,  maka  harus  dilakukan  perencanaan  yang  baik dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian bahaya. Pendapat informan mengenai penentuan  konteks  untuk  mengetahui  potensi  bahaya  (Risiko  Kesehatan  Kerja,  Kebakaran, Hygiene, dll) yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan adalah sebagai berikut:
“….Iya,  kami  selalu  menentukan  konteks  bahaya.  Jika  tidak  bisa  menentukannya  kita tidak  akan  mengetahui  cara  untuk  mengurangi  potensi  bahaya  atau  bahkan  untuk menghindar dari potensi bahaya yang terjadi lapangan…” (𝑅 1 )
“Dilakukan  penentuan  bahaya  pekerjaan  para  pekerja.  Supaya  kami  sebagai  pihak penanggung  jawab  mengetahui  bagaimana  cara  pengendalian  bahaya  di lapangan…” (𝑅 2 )
Pendapat Informan mengenai teknik menentukan potensi bahaya adalah sebagai berikut: “….Dengan menggunakan metode HIRARC. Disitulah kita merincikan sumber bahaya apa yang saja yang terjadi, efek yang akan dialami dan cara pengendaliannya. Dengan
metode  tersebut.  Sehingga  perusahaan  dapat  memperkecil  angka  kecelakaan kerja…” (𝑅 1 )
“…Ada  teknik  menentukannya,  sesuai  dengan  dilaporan  triwulan  P2K3,  kalau  ngak salah  metodenya  HIRARC.  Disitu  dijelaskan  bentuk  bahayanya,  efeknya,  tingkat keparahannya,  sering  atau  tidaknya  terjadi  dan  pengendaliannya  bagaimana caranya…” (𝑅 2 )
Pendapat  informan  mengenai  proses  penyusunana  penilaian  bahaya  pada  aktivitas  kerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
“…Tadikan  sudah  saya  jelaskan  juga,  bahwa  penyusunan  potensi  bahaya  dilakukan dengan  metode  HIRARC  dan  dilakukan  pelaporan  per  tiga  bulan,  dan  sesuai  dengan dokumen SMK3 adanya standart penilaian risiko…” (𝑅 1 )
“…Melalui pelaporan kecelakaan kerja sekali tiga bulan atau per triwulan dan adanya teknik-teknik dengan standart penilaian risiko yang tertera didokumen SMK3…” (𝑅 2 )
Pendapat  Informan  Mengenai  memastikan  bahwa  pekerjaan  tersebut  aman  dan  dapat dilakukan aktivitas kerja adalah sebagai berikut:
“….Setelah  dilakukan  penilaian  bahaya  atau  menentukan  potensi  bahaya  setiap pekerjaan yang ada di perusahaan ini, dan kemudian dilakukan pengendalian. Berarti jika telah dilakukan pengendalian pekerjaan tersebut telah aman dilakukan…” (𝑅 1 )
“…Seperti yang saya bilang tadikan mbak, pertama mengenali dulu bahaya pekerjaan, kedua  disitulah  kita  menentukan  dampaknya  dan  tingkat  keparahannya,  setelah  itu pengendaliannya.  Kalau  sudah  aman  atau  dapat  dikurangi  kecelakaan  kerja  berarti pekerja sudah aman melakukan pekerjaan tersebut…” (𝑅 2 )
Pendapat  Informan  mengenai  penentuan  risiko  yang  terjadi,  digunakan  sebagai  bahan untuk analisis dan evaluasi serta menentukan langkah atau strategi pengendalian adalah sebagai berikut:
“….Ya, dari hasil penentuan tersebut, kami jadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi semua kebijakan K3 yang telah ditentukan di perusahaan ini. Evaluasi tersebut sebagai bahan, benar tidaknya atau sudahkah berjalan dengan baik K3 di perusahaan ini. Dan para  karyawan  apakah  sudah  paham  bahwa  setiap  pekerjaan  yang  mereka  lakukan memiliki risiko yang tinggi…” (𝑅 1 )
“…Iya dilakukan sebagai evaluasi untuk lebih baik agar kebijakan-kebijakan K3 yang ditelah diterapkan  berjalan dengan baik, dan memastikan  bahwa karyawan disini sudah tahu tentang  K3 perusahaan ini…” (𝑅 2 )
Perencanaan  K3  disetiap  perusahaan  penting  dilakukan  mengingat  banyaknya  hal  yang harus  dilakukan,  sehingga  melalui  perencanaan  yang  baik  semuanya  dapat  terlaksana.  Tanpa perencanaan  K3  yang  baik  akan  sulit  mengidentifikasi  dan melaksanakan  program  yang  benar- benar harus diprioritaskan untuk dilaksanakan.
Ditinjau  dari  pedoman  SMK3  menurut  PP  No  50  Tahun  2012,  ditetapkan  bahwa perencanaan K3 yang sesuai dengan persyaratan harus mempertimbangkan hasil penelaah awal, identifikasi  potensi  bahaya,  penilaian  dan  pengendalian  risiko,  kemudian  merumuskan  suatu program dengan tujuan yang jelas.
Dalam  pembentukan  Program  K3  harus  dilakukan  berdasarkan  persyaratan  yang  sesuai dengan undang-undang. Pendapat Informan mengenai kapan dilaksanakan peraturan dan program K3adalah sebagai berikut:
“…Terlaksananya  SMK3  di  perusahan  ini  masih  baru.  Hanya  perencanaanya  telah dilakukan  pada  tahun  2014.  Pelaksanaannya  baru  saja.  Sehingga  masih  banyak perbaikan yang harus dilakukan…” (𝑅 1 )
“Perencanaan SMK3 telaah dilakukan sejak 4 tahun yang lalu, cuman baru 10 bulan ini dilaksanakan, masih banyak yang belum terlaksana kurang efektif…” (𝑅 2 )
Pendapat  Informan  mengenai  penerapan  K3  sesuai  dengan  undang-undang  keselamatan kerja untuk menjamin para pekerja saat bekerja adalah sebagai berikut:
“…Iya ada ditetapkan undang-undangnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012. Dan perusahaan juga sudah mulai menetapkan sanksi kepada pekerja yang melanggar aturan kerja sesuai dengan lokasi pekerjaan…” (𝑅 1 )
“…Ada Undang-Undang keselamatan kerjanya, beradasrkan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012…” (𝑅 2 )
Pendapat  informan  mengenai  Siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam  menerapkan persyaratan legal diperusahaan ini adalah sebagai berikut:
“…Tentu Saja yang bertanggung jawab, direksi atau direktur, kemudian saya sebagai manager dan seluruh yang terkait dengan organisasi K3 diperusahaan ini…”

## “…Direktur atau Direksi, Manager dan seluruh struktur anggota K3…”
Pendapat informan mengtenai program K3 telah sesuai dengan peraturan perundangan K3: “…Kita  masih  menyesuaikannya  semua,  karena  program  K3  diperusahaan  ini  masih bayak yang harus direncanakan dan dibenahi lagi…” (𝑅 1 )
“iya,  sesuai  dengan  peraturan  undang-undang  yaitu  PP  tadikan  yang  no  50  tahun 2012…” (𝑅 2 )
Pendapat  Informan  mengenai  kendala  yang  dihadapi  perusahaan  pada  saat  menjalankan program K3 adalah sebagai berikut:
“….Banyak  kendala  yang  dihadapi  untuk  menjalankan  program  K3  terutama kendalanya  terdapat  pada  pekerja  atau  karyawan.  Butuh  sosialisai  yang  prosesnya begitu  panjang,  hingga  sampai  saat  ini  masih  banyak  karyawan  yang  belum  patuh sepenuhnya dengan program K3 yang ditetapkan disini…” (𝑅 1 )
“…Kendala  dalam  setiap  kegiatan  pasti  adalah,  yang  paling  sering  terjadi  kendala adalah pada individu masing-masing atau karyawan kita, masih banyak yang susah untuk mengikuti program K3 diperusahaan ini…” (𝑅 2 )
Pendapat Informan mengenai yang termasuk bagian dari program K3 diperusahaan adalah sebagai berikut:
“…Program K3 yang ada diperusahaan ini, Medical Check UP bagi karyawan sekali setahun,  memberikan APD bagi karyawan dan mendaftarkan karyawan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan…” (𝑅 1 )
“Programnya  yang  pertama  diberikan  APD,  Cek  Kesehatan  karyawan  sekali  dalam setahun…” (𝑅 2 )
Pendapat  informan  mengenai  keterlibatan  seluruh  pihak  di  perusahaan  ini,  pekerja  dan tamu untuk melaksanakan seluruh program K3 adalah sebagai berikut:
“…Ada, Yang saya bahas disini tamu saja y, kalau untuk pekerja sudah kita jelaskan tadi, ketika tamu perusahaan datang, dan memasuki daerab produksi, maka pihak kami memberikan  APD  seperti  sepatu,  baju  dan  Helm.  Agar  tamu  yang  berkunjung  merasa nyaman dan aman. Atau jauh dari ancaman yang pata mengakibat kecelakaan kerja. Inti kita saling bekerja sama agar program K3 berjalan dengan baik…” (𝑅 1 )
“…Iya,  ada.  Untuk  Pekerja  sudah  jelaskan  tadi,  difasilitasi  perusahaan  APD,  kalau untuk tamu akan difasilitasi juga APD jika dia memasuki daerah-daerah tertentu, seperti biasanya tamu selalu dating kebagian produksi, maka kami menyediakan sepatu, topi dan baju…”
(𝑅 2 )
Pendapat  Informan  mengenai  pengecekan  secara  berkala  terhadap  program  K3  yang diterapkan di perusahaan ini adalah sebagai berikut:
“…Dengan  melihat  setiap  laporan  pertiga  bulan  disitulah  akan  kami  lakukan pengecekan secara berkala. Pengecekannya dilakuan sekali dalam tiga bulan…” (𝑅 1 ) “…Dilakukan per triwulan pengecekan secara berkala…” (𝑅 2 )
Apapun  yang  menjadi  alasan  tidak  terlaksananya  K3  secara  penuh  di  seluruh  aspek kegiatan Perusahaan, hal tersebut harus tetap diupayakan dan ditingkatkan, mengingat banyaknya risiko yang ada di lapangan atau di PKS. Risiko bahaya di setiap bidang sangat banyak, baik berupa risiko  paparan  bahaya  kimia,  kebakaran,  radiasi  dan  sebagainya  sehingga  penting  bagi  seluruh elemen yang ada di perusahaan memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan K3. Hal tersebut dapat  terwujud  melalui  komitmen  bersama  yang  diawali  oleh  pucuk  pimpinan  untuk  kemudian diterapkan secara menyeluruh baik kepada jajaran manajemen, karyawan dan pengunjug.
Penerapan  SMK3  di  perusahaan  tersebut  ditandai  dengan  dibangunnya  komitmen manajemen  terhadap  keselamatan  dan  kesehatan  para  pekerja.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan pembentukan P2K3 berdasarkan SK dari direktur atau direksi pada bulan September Tahun 2017 yang  menyatakan  bahwa  panitia  pelaksana  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  diketuai  oleh Manager. Dengan dikeluarkan SK direktur tersebut, maka Struktur Organisasi P2K3 dinyatakan resmi dibentuk dan dijalankan oleh personil-personil yang tergabung didalam struktur organisasi
P2K3.  Posisi  P2K3  berada  dibawah  general  manager  dan  termasuk  sebagai  pengendalian  mutu produksi.
Tujuan SMK3 adalah menciptakan suatu Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan perusahaan  kondisi  dan  lingkungan  kerja  yang  terintegrasi  dalam  rangka  mencegah  dan mengurangi keselakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efesien dan produktif. Ruang lingkup SMK3 meliputi aktifitas yang ditetapkan terhadap sasaran dan target keselamatan dan kesehatan kerja dengan memfokuskan pada perencanaan kegiatan pertanggung jawaban, tujuan dan jangka waktu yang ditetapkan perusahaan.
Ditinjau  dari  hasil  peninjauan  data  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  penerapan Kebijakan  K3  dan  Perencanaan  K3  yang  berpedoman  pada  PP  No  50  Tahun  2012  adalah komitmen manajemen perusahaan dalam penerapan K3 diwujudkan dengan membentuk Struktur Organisasi P2K3. Komitmen dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah tertulis dan ditandatangani  oleh  direktur  perusahaan,  namun  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  efektif. Berdasarkan  pernyataan  pihak  pengelola,  hal  ini  masih  dalam  persiapan.  Komitmen  juga diwujudkan  dalam  bentuk  penyediaan  anggaran  khusus  untuk  penerapan  keselamatan  dan kesehatan kerja dan personil-personil yang khusus menangani masalah-masalah K3.
Komitmen yang nyata dari pihak pimpinan dapat terwujud dengan penyediaan anggaran khusus  untuk  pelaksanaan  program  K3.  Sebab  mustahil  suatu  program  dapat  terlaksana  tanpa adanya  anggaran.  Oleh  sebab  itu,  penting  bagi  pihak  manajemen  perusahaan  untuk mengkomunikasikan  kepada  seluruh  karyawan  perusahaan  untuk  bersama-sama  berkomitmen menerapkan K3 di perusahaan ini. Sesuai dengan pedoman penerapan SMK3 yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam PP No. 50 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Komitmen di wujudkan dalam  bentuk  kebijakan  tertulis,  jelas  dan  mudah  dimengerti  serta  diketahui  oleh  seluruh karyawan.
Komitmen Kebijakan K3 telah ditetapkan dan masih dalam proses pembenahan yang lebih baik lagi untuk mewujudkan sarana dan Prasarana serta SDM yang lebih baik untuk melaksanakan K3.  Namun  diakui  bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  masih  minim.  Misalnya  dalam perlengkapan untuk Program K3 masih dalam proses pembenahan yang lebih baik. Ketersediaan dana yang sangat minim mengakibat kegiatan program dan kebijakan K3 terhambat dan pekerja yang masih banyak tidak paham tentang K3 serta kesadaran pekerja dalam pemakaian APD pada saat bekerja dengan berbagai alasan ketidaknyamanan memakai APD pada saat bekerja.
Semua anggota yang ada di struktur organisasi P2K3 terlibat dalam perencanaan kebijakan K3 dalam bentuk sumber daya yang berupa manajer dengan sertifikat pelatihan K3 Umum dan Karyawan yang mendapatkan Pelatihan K3 dikarenakan anggota yang terstruktur di organisasi K3 bukan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan juga sarana yang diperlukan dalam bidang K3. Peninjauan ulang kebijakan K3 dilakukan per tiga bulan atau triwulan. Pada saat melakukan laporan triwulan P2K3. Berdasarkan triagulasi sumber data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan K3 di Perusahaan belum mencapai standar, baik yang berpedoman pada PP No 50 Tahun 2012.
Identifikasi  bahaya  adalah  upaya  sistematis  untuk  mengetahui  potensi  bahaya  yang  ada dilingkungan kerja. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik bahaya, kita dapat lebih berhati- hati, waspada dan melakukan langkah-langkah pengamanan agar tidak terjadi kecelakaan. Namun demikian,  tidak  semua  bahaya  dapat  dikenali  dengan  mudah.  Identifikasi  bahaya  dan  penilaian risiko harus dilakukan pada seluruh aktivitas (rutin, non rutin dan kontraktor serta pengunjung), faktor-faktor manusia, bahaya yang berasal dari luar perusahaan, bahaya yang ditimbulkan oleh
perusahaan,  infrastuktur,  material  dan  peralatan  dari  perusahaan  lainnya,  perubahan  prosedur kerja,  pengembangan  SMK3  terhadap  kemungkinan  terjadinya  perubahan  pada  sistem  operasi, peraturan yang berhubungan dengan implementasi pengendalian dan disain tempat kerja proses, instalasi,  mesin/peralatan,  prosedur  operasi  dan  perusahaan  kerja  serta  adaptasinya  kepada manusia. 6
Pihak  perusahaan  melakukan  penentuan  konteks  bahaya  dan  mengetahui  cara  untuk mengurangi potensi bahaya dilapangan. Adanya pengenalan potensi bahaya ditempat kerja terlebih dulu,  kemudian  dilakukan  pengendalian.  Setelah  pengendalian  tersebut  dapat  dikatakan  aman, maka  dapat  aktivitas  kerja  dinyatakan  aman.  Pihak  perusahaan  melakukan  penentuan  konteks bahaya dan mengetahui cara untuk mengurangi potensi bahaya dilapangan. Dan pihak perusahaan menggunakan teknik untuk menentukan potensi bahaya dengan metode HIRARC
Perencanaan  K3  disetiap  perusahaan  penting  dilakukan  mengingat  banyaknya  hal  yang harus  dilakukan,  sehingga  melalui  perencanaan  yang  baik  semuanya  dapat  terlaksana.  Tanpa perencanaan  K3  yang  baik  akan  sulit  mengidentifikasi  dan melaksanakan  program  yang  benar- benar harus diprioritaskan untuk dilaksanakan. 7
Ditinjau  dari  pedoman  SMK3  menurut  PP  No  50  Tahun  2012,  ditetapkan  bahwa perencanaan K3 yang sesuai dengan persyaratan harus mempertimbangkan hasil penelaah awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko, kemudian merumuskan suatu program dengan tujuan yang jelas. 6 Perusahaan mengidentifikasi dan menentukan peraturan atau persyaratan  K3  yang  sesuai  dengan  prosedur  K3  dan  SMK3  yang  diterapkan  perusahaan. Informasi  peraturan  yang  akan  dipakai  oleh  perusahaan  harus  terus  diperbaharui  dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan pihak lain yang terkait, seperti tamu perusahaan.
Tujuan dan program K3 di perusahaan didokumentasikan sesuai fungsi dan tingkatan yang ada  di  organisasi  perusahaan.  Tujuan  dan  program  kerja  K3  yang  disusun  harus  bisa  diukur, diaplikasikan, dan konsisten atau sesuai dengan kebijakan yang berlaku tentang K3 di perusahaan, serta mencakup seluruh risiko yang ada di tempat kerja. Selain itu tujuan dan program K3 yang disusun juga harus mempertimbangkan teknologi, pembiayaan, orientasi bisnis, dan operasional perusahaan.
Penerapan  Kebijakan  dan  program  K3  di  perusahaan  tersebut  diterapkan  sesuai  dengan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012. Dalam Pembentukan program K3 yang  bertanggung  jawab  dalam  menerapkan  persyaratan  legal  adalah  direktur  atau  direksi, manager  selaku  penanggung  jawab  K3  dan  seluruh  anggota  yang  terkait  didalam  struktur organisasi  P2K3.  Dalam  penerpan  program  K3,  program  tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik. Kendala  yang terjadi terdapat pada pekerja atau karyawan yang belum sepenuhnya mengetahui tentang pentingnya K3. Sehingga perlu pihak perusahaan melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi kepada karyawan dan pemantauan yang semaksimal mungkin. Supaya program K3 yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Program K3 diperusahaan ini adalah medical check up dalam periode  sekali  setahun  bagi  karyawan,  memberikan  APD kepada  karyawan  dan  mendaftarkan karyawan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. 8,9
Apapun  yang  menjadi  alasan  tidak  terlaksananya  K3  secara  penuh  di  seluruh  aspek kegiatan perusahaan, hal tersebut harus tetap diupayakan dan ditingkatkan, mengingat banyaknya risiko yang ada di lapangan atau di PKS. Seperti telah dipaparkan pada tinjauan pustaka bahwa risiko bahaya di setiap bidang sangat banyak, baik berupa risiko paparan bahaya kimia, kebakaran, radiasi dan sebagainya. Sehingga penting bagi seluruh elemen yang ada di perusahaan memiliki kesadaran akan pentingnya penerapan K3. Hal tersebut dapat terwujud melalui komitmen bersama
yang  diawali  oleh  pucuk  pimpinan  untuk  kemudian  diterapkan  secara  menyeluruh  baik  kepada jajaran manajemen, karyawan dan pengunjug. 10

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan kebijakan dan perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut yakni komitmen dan kebijakan manajemen perusahaan terhadap penerapan K3 telah ada tertulis, namun  belum  tersosialisasikan  secara  menyeluruh  kepada  pekerja  di  perusahaan  maupun Pengunjung  perusahaan,  perencanaan  K3  hanya  beberapa  yang  telah  dilaksanakan  yaitu diantaranya dengan mengidentifikasi secara awal permasalahan-permasalahan K3 yang kemudian disusun program berdasarkan prioritas permasalahan tersebut, organisasi K3 di perusahaan telah dibentuk  dan  telah  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing,  namun  personil  yang menjalankan  organisasi  tersebut  belum  mencapai  kriteria  sesuai  dengan  latar  belakang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja,  penerapan  K3  di  perusahaan  telah  berjalan,  namun  belum seluruhnya program terlaksana, misalnya minimnya dana yang tersedia sehingga penyediaan alat perlindungan diri yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di lapangan sangat minim.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Rosdiana W. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran II Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Jambi. 2012;
2. Maulana R, Hamid D, Mukzam MD. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Bagian Pabrikasi Pabrik Gula Kebon Agung Malang). J Adm Bisnis. 2015;13(09):112–24.
3. Sucipto CD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1st ed. Jakarta: Goysen Publishing; 2014.
4. Pangkey F, Malingkas GY, Walangitan DOR. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). J Ilm MEDIA Eng. 2012;2(2):100–13.
5. Mukti, Dewantoro Ratno NR. Implementasi SMK3 dengan Melakukan Evaluasi. J ENVIROTEK. 2012;9(2):1–4.
6. Ramli S. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3. 1st ed. Jakarta: Dian Rakyat; 2010.
7. Agustini RR, Rimantho D. Penentuan Prioritas Strategi Pengelolaan K3 Proyek Pemasangan Pipa Gas Menggunakan Pendekatan Metode AHP. J Tek Ind. 2018;19(2):107.
8. Fitriana L, Wahyuningsih AS. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Ahmadaris. HIGEIA (Journal Public Heal Res Dev [Internet]. 2017;1(1):29–35. Available from: https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/14004
9. Yuliandari D. Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palembang [Internet]. Universitas Lampung; 2019. Available from: http://digilib.unila.ac.id/55428/3/TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf
10. T. Lestari ET. Hubungan Keselamatan dan Kesehatan (K3) dengan Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus: Bagian Pengolahan PTPN VIII Gunung Mas, Bogor). J Manaj [Internet]. 2009;1(1):73–9. Available from: file:///G:/PUBLICATION/national public health journal/K3/refrensi jurnal sylvia/1601-2575-1-PB.pdf