## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA TANETE KABUPATEN GOWA
Irham Aswandi, Ashar Sinilele Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : wandi290496@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengalihan Tanah  Bengkok  Kabupaten  Gowa.  Dengan  rumusan  masalah  yaitu  :  Bagaimana sistem  pengelolaan  tanah  bengkok  dan  Bagaimana  pelaksanaan  hukum  Islam terhadap  pengelolaan  tanah  bengkok  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa,  dengan tujuan  untuk  Untuk  mengetahui  sistem  pengelolaan  tanah  bengkok  dan  untuk mengetahui  dan  memahami  tentang  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  pengelolaan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian  lapangan  ( field  research )  dan  sifat  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  hukum  sewa  menyewa  tanah  bengkok  ditinjau dari  perspektif  hukum  ekonomi  syariah  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa  adalah dalam  transaksi  akah  ijarah  tentang  diperbolehkannya,  hal  ini  karenakan  tujuan yang  disyariatkannya  ijarah  itu  adalah  untuk  memberi  keringanan  kepada  umat dalam  pergaulan  hidup.  Dengan  adanya ijarah maka  antara  manusia  dapat  saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak daapat saling mendapatkan manfaat, maka  sewa  menyewa  tanah  bengkok  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa  sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa yaitu terdiri dari dua orang yang berakad yang sudah dewasa, objek akad jelas, penjelasan waktu, dan penjelasan manfaat, ijab kabul dan harga sewa yang telah disepakati.
Kata Kunci : Hukum Islam, Pengelolaan, Tanah Bengkok .

## Abstract
This study discusses the Review of  Islamic Law Against the Transfer of Bengkok Land KabupatenGowa. With the formulation of the problem, namely: How is the management system of crooked land and how is the implementation of Islamic law on  the  management  of  crooked  land  in  Tanete  Village,  Gowa  Regency,  with  the aim of knowing the crooked land management system and to know and understand about  the  review  of  Islamic  law  on  the  management  of  crooked  land  in  Tanete Village. Gowa Regency. The type of research used is field research and the nature of  this  research  uses  a  qualitative  descriptive  approach.  the  law  of  renting crooked land in terms of the perspective of sharia economic law in Tanete Village, KabupatenGowa  is  in  the  transaction  of  whether  ijarah  is  permissible,  this  is because the purpose for which ijarah is prescribed is to give relief to the people in social  life.  With the  ijarah,  humans  can  benefit  each  other  and  both  parties  can benefit  from  each  other,  so  renting  crooked  land  in  Tanete  Village, KabupatenGowa  is  in  accordance  with  the  pillars  and  terms  of  the  lease,  which consists  of  two  people  who  have  a  contract  who  are  adults,  the  object  of  the
contract is  clear,  an  explanation  of the time,  and  an  explanation  of the  benefits, the consent and the agreed rental price.
Keywords: Crooked Land, Islamic Law, Management.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yakni  selalu  berinteraksi  antara  manusia lainnya inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status dan kedudukan  sebagai  tempat  atau  posisi  seseorang  dalam  suatu  kelompok  sosial, sehubungan  dengan  orang  lain  dalam  kelompok  tersebut,  atau  tempat  suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih  besar  lagi. 1 Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhannya  tidak  dapat  bekerja sendiri,  ia  harus  bermasyarakat  dengan  orang  lain. 2 Karena  tidak  dipungkiri, manusia  adalah  makhluk  sosial.  Oleh  karena  itu  kerjasama  antara  satu  pihak dengan  pihak  lainnya  guna  mementingkan  taraf  perekonomian  dan  kebutuhan hidup  serta  keperluan  lain  tidak  bisa  diabaikan.  Kerjasama  dapat  memberikan manfaat  bagi  umat  manusia  serta  kerabat-kerabat  dengan  cara  yang  ditentukan oleh  kedua  belah  pihak  seperti  mengadakan  transaksi  atau  perjanjian. 3 Maka diperlukan cara bermuamalah yang benar, yakni dengan memfungsikan nilai- nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih  adil. 4 Bila  hukum  dihubungkan  dengan  Islam,  maka  hukum  Islam  berarti: “seperangkat  peraturan  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  sunnah  Rosul  tentang tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang  diakui  dan  diyakini  berlaku  dan  mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”. 5
Dalam  hukum  Islam  untuk  menentukan  hukumnya  selalu  merujuk  pada  al- Quran  yang  diturunkan  dan  sudah  lengkap  mengatur  segala  aspek  kehidupan manusia  dimuka  bumi. 6 Dalam  bidang  Muamalah,  hukum  Islam  senantiasa memelihara  keserasian  hubungan  antara  kedua  belah  pihak,  senantiasa menghindarkan dari kezaliman dari suatu pihak ke pihak yang lain. Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tertuang didalam al- Quran  dan  hadis  yang  Allah  swt  telah  sampaikan  kepada  umat  Islam  dengan maksud  sebagai  petunjuk  dalam  segala  aktivitas  ekonomi  umat  Islam  agar memperoleh  keberkahan  dan  keridhoan-Nya  serta  tidak  semata-mata  bertujuan untuk  pemenuhan  hajad  semata,  tetapi  termasuk  didalamnya  adalah  ayat-ayat tentang perintah berlaku adil didalam menjalankan aktivitas ekonomi. 7
1 Nila  Sastrawati,  “Konsumtivisme  dan  Status  sosial  Ekonomi  Masyarakat”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), h. 22.
2 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 278.
3 Syamsul  Anwar, Hukum Perjanjian  Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.68.
4 Al-Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1
5 Mardani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 2 No. 2 (2008), h. 179.
6 Nur Taufiq Sanusi, dkk, “ Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2 No.2 (September 2020), h. 2.
7 Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Quran”, El-iqtishad:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020), h. 156.
Syariat  Islam  menjadi  landasan  utama  dalam  bermuamalah  karena  apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT.  Tujuan  umum  syariat  ialah  menegakkan kemaslahatan  manusia  di  dalam  kehidupan,  menarik  manfaat  dan  menolak kemudharatan.  Tidak  ada  suatu  hukum  dalam  Islam  yang  tidak  mengandung kemaslahatan  hakiki  baik  itu  didunia  maupun  di  akhirat,  disinilah  keistimewaan hukum  syariat  di  dalam  Islam. 8 Dalam  kehidupan  kita  tidak  lepas  dari  bantuan orang  lain,  karena  manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan. Adanya  sewa  menyewa  tanah  juga  mendominasi  kehidupan  dan  ini  berkaitan dengan  sistim  pengelolaannya  yang  dalam  Islam  sewa-menyewa  atau  upah- mengupah  disebut  dengan ija>rah. Dimana  rukun  dan  syaratnya  pada  umumnya tediridari  dua  orang  yang  berakad  yang  disyaratkan  sudah  dewasa,  objek  akad diketahui  penjelasan  waktu  dan  penjelasan  manfaat,  ijab  qabul,  dan  harga  sewa yang telah disepakati.
Adapun  akad  sewa  tanah  bengkok  yang  dilakukan  beda  dengan  akad  sewa pada  umumnya.  Dimana  pada  umumnya  akad  sewa  tanah  bengkok  hanya  untuk ditanami  saja.    Salah  satu  kasus  yang  terjadi  ialah  perjanjian  sewa  tanah  yang dilakukan  di  Desa  Tanete  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa  merupakan bentuk ijarah manfaat, antara panitia lelang dengan petani Desa Tanete. Perjanjian sewa  tanah  bengkok  tersebut  hanya  diperuntuhkan  untuk  pertanian.  Pada prakteknya petani dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut tidak hanya untuk pertanian  saja  tetapi  juga  ada  enam  orang  yang  memanfaatkan  tanah  bengkok tersebut  untuk  pembuatan  batu-bata  yang  semuanya  dapat  merusak  atau mengurangi  atau  merubah  fisik  tanah  bengkok  tersebut.  Melihat  fenomena  ini, penulis  tertarik  untuk  menelitinya  dan  menjadikan  kasus  ini  sebagai  penelitian dari penulis.
Dalam  perjanjian  sewa  tanah  bengkok  antara  panitia  lelang  dengan  petani mengenai  pemanfaatan  tanah  sewa  adalah  untuk  pertanian.  Yang  dimaksud pertanian disini adalah untuk jenis apa saja dibolehkan. Perjanjian sewa-menyewa tanah bengkok antara penitia lelang dengan petani dilakukan secara langsung dan terbuka  yang  dilakukan  waktu  pemanfaatan  tanah  sewa  yaitu  selama  2  (dua) musim  panen  yaitu  musim sadon (kemarau)  dan  musim rendeng (hujan)  atau selama 1 (satu) tahun.
Memanfaatkan tanah sewa tidak hanya untuk pertanian saja petapi juga untuk pembuatan  batu  bata.  Hal  ini  diakibatkan  karena  setiap  musim  hasil  panen  tidak selalu  bagus,  terutama  pada  musim  kemarau.  Musim  kemarau  hasil  panen  yang dihasilkan berbeda dengan musim penghujan terutama pada sawah yang berada di tepat lebih tinggi dan jauh dari sumber air. Selain itu pada musim kemarau biaya yang  dikeluarkan  lebih  bayak  sehingga    orang  tersebut  berinisiatif  untuk memanfaatkan tanah sewa selain untuk pertanian juga untuk pembuatan batu bata. Karena  dengan  memanfaatkan  tanah  sewa  untuk  pembuatan  batu  bata  akan menambah penghasilan yang lebih banyak. Bahkan aktifitas penbuatan batu bata tidak  hanya  dilakukan  pada  musim  kemarau  saja  tetapi  pada  musim  hujanpun
8 Musyfika Ilyas, “Memaknai  Fashion Dalam Hukum Islam”, al –Daulah : Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 No.1 (Juni 2016), h. 140.
mereka  melakukan  pembuatan  batu  bata.  Dimana  bahan  untukpembuatanbatau bata yaitu tanah sewa diambil dari sawah ketika musim kemarau lalu dikumpulkan di pekarangan rumah, ketika musim penghujan selain sawahnya ditanami mereka juga  melakukan  kegiatan  pembuatan  batu  bata  di  pakarangan  rumah  dimana bahannya  juga  dari  tanah  sewa  tersebut  yang  diambil  pada  musim  kemarau. Padahal  dalam  perjanjian  awal  sudah  jelas  mengenai  pemanfaatan  tanah  sewa yaitu  untuk  pertanian  saja.  Selain  pemerintah  Desa  juga  telah  memberikan  surat peringatan  yang  disampaikan  tetapi  penyewa  tersebut  tetap  melakukan  kegiatan pembuatan batu bata dengan menggunakan tanah sewa tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  ( field  research). 9 dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  secara  induktif, yaitu  berpijak  pada  fakta-fakta  yang  bersifat  khusus,  kemudian  dianalisis  dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

## C. HASIL PENELITIAN
1. Sistem Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa Tanah  bengkok  merupakan  tanah  Desa  yang  merupakan  kekayaan  milik Desa. Tanah bengkeok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada  pihak  lain  (diperjualbelikan)  tanpa  persetujuan  warga  Desa,  termasuk kepada kepala  Desa kecuali untuk kepentingan umum. Tanah ini merupakan hak ulayat  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  di  tempat  tersebut.  Menurut  Soerjono  bagi masyarakat  hukum  adat  tanah  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  dimana warga  masyarakat  hukum  adat  bertempat  tinggal  dan  memberikan  penghidupan baginya 10 .
Dalam perjajian sewa tanah bengkok antara panitia lelang dengan petani Desa Tanete  Kabupaten  Gowa  mengenai  pemanfaatan  tanah  sewa  adalah  untuk pertanian.  Perjanjian  sewa-menyewa  tanah  bengkok  antara  penitia  lelang  dengan petani Desa Tanete Kabupaten Gowa dilakukan secara langsung dan terbuka yang dilakukan di balai Desa Tanete Kabupaten Gowa. Waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu  selama  2  (dua)  musim  panen  yaitu  musim  sadon  (kemarau)  dan  musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun. 11
Tanah  bengkok  merupakan  tanah  yang  dimiliki  oleh  Desa  yang  menjadi kekayaan Desa. Dalam Pasal 6 Permendagri No 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Kekayaan  Desa  bahwa  Kekayaan  Desa  dikelola  oleh  Pemerintah Desa  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk  kepentingan  penyelenggaraan
9 Aliyandi  A.Lumbu, Strategi  Komunikasi  Dakwah  Studi  Masyarakat  Miskin  Perkotaan Dalam  Peningkatan  Pemahaman Ajaran Agama  Islam (Yogyakarta:  CV.Gree  Publishing,  2020), h.80.
10 Soekanto, Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press. Hlm 65
11 Andi  Paturusi,  (45  tahun),  selaku  Perangkat  Desa  Tanete, Wawancara, kab.  Gowa  ,  05 Oktober 2021.
pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  Desa.  Bentuk pemanfaatan kekayaan Desa dapat dilakukan dengan cara: 12
a. Sewa
b. Pinjam pakai
c. Kerjasama
d. Pemanfaatan.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No  3  Tahun  2007  menentukan  bahwa Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok  setinggi-tingginya  70  %  (tujuh  puluh  persen)  dari  tanah  bengkok  yang dikelola baik oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa dan sisanya minimal 30% dialokasikan  sebagai  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  Desa. Tanah  bengkok  merupakan  tanah  Desa  yang  merupakan  kekayaan  milik  Desa. Tanah bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak  lain  (diperjualbelikan)  tanpa  persetujuan  seluruh  warga  Desa,  termasuk kepada  kepala  Desa  atau  perangkat  Desa  sekalipun,  kecuali  untuk  kepentingan umum.  Namun,  tanah  bengkok  boleh  disewakan  kepada  mereka  yang  diberi  hak pengelolaannya,  yaitu  kepala  Desa  dan  perangkat  Desa.  Artinya,  kepala  Desa tidak  dapat  memiliki  tanah  bengkok  tersebut  namun  dapat  menyewanya. Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok,  misalnya  seperti  sekretaris  Desa  (sekdes)  boleh  menerima  hasil pengelolaan tanah bengkok. 13 Hal ini dikarenakan kepala  Desa tidak mempunyai keahlian  dalam  mengelola  tanah  bengkok  maka  tanah  tersebut  diahlikan  kepada sekertaris  Desa  untuk  mengolahnya  dan  hasilnya  akan  dibagi  dua  hal  ini dikarenakan kebutuhan pupuk, alat pertanian lainnya disediakan oleh kepala  Desa namun penggarapannya dilakukan oleh sekretaris Desa. 14
Berdasarkan  adanya  aturan  tersebut  maka  masing-masing  Kepala  Desa  dan perangkatnya  memperoleh  hak  atas  tanah  bengkok  yang  dimiliki  oleh  Desa. Adapun  akad  sewa  tanah  bengkok  yang  dilakukan  di  Desa  Tanete  Kabupaten Gowa  hanya  untuk  ditanami.  Sebagai  penyewa  harus  mengetahui  silsilah  tanah tersebut  dan  bagaimana  keadaan  tanah  agar  tidak  terjadi  perselisihan  atara  si penyewa  dan  penyewa,  oleh  karena  itu  penyewa  mengetahui  tanah  tersebut tersebut yaitu tanah bengkok  Desa Tanete Kabupaten Gowa. Pihak penyewa dan perangkat  Desa  melakukan  perjanjian  atas  penyewaan  tanah  tersebut  untuk pemanfaatan  bagi  petani  dan  tidak  diperkenankan  untuk  merusak  karena  tanah tersebut  adalah  tanah  kas  Desa  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa  yang  digunakan sebagai kompensasi perangkat Desa Desa Tanete Kabupaten Gowa
Perangkat  Desa  yang  melakukan  penyewaan  atas  tanah  tersebut  adalah perangkat  Desa  yang  tidak  dapat  mengelola  tanah  tersebut  untuk  pertanian  saja sehingga  tanah  tersebut  dilakukan  sewa  menyewa  dan  uang  hasil  atas  sewa
12 Andi  Paturusi,  (45  tahun),  selaku  Perangkat  Desa  Tanete, Wawancara, kab.  Gowa  ,  05 Oktober 2021.
13 Sallatu Dg Ngampi, (48 tahun), selaku Perangkat Desa Tanete, Wawancara, kab. Gowa , 07 Oktober 2021.
14 Sallatu Dg Ngampi, (48 tahun), selaku Perangkat Desa  Tanete, Wawancara, kab. Gowa , 07 Oktober 2021.
tersebut  dapat  diterima  sebagai  penggantian  kompensasi  atas  pengelolaan  tanah bengkok  tersebut. 15 Ukuran  tanah  bengkok  yang  disewakan  seluas  1/2  Haberada di  selatan  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa  yang  berbatasan  dengan  persawahan masyarakat. 16 Perjanjian  sewa-menyewa  tanah  bengkok  antara  penitia  lelang dengan  petani  dilakukan  secara  langsung  dan  terbuka  yang  dilakukan  di  balai Desa Desa Tanete Kabupaten Gowa. Waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu selama 2  (dua)  musim  panen  yaitu  musim  sadon  (kemarau)  dan  musim  rendeng  (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.
Berdasarkan  wawancara  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  manusia  dalam memenuhi  kebutuhannya  tidak  dapat  bekerja  sendiri,  saling  membantu  dan bersosialisasi,  hal  ini  dikarenaan  manusia  adalah  makhluk  sosial  yaitu  saling membutuhkan  satu  sama  lain.  Oleh  karena  itu  dperlukan  kerjasama  yang  baik antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  guna  mementingkan  taraf  perekonomian dan kebutuhan hidup. Hal ini seperti penelitian ini yaitu perjanjian sewa-menyewa yang  dilakukan  perangkat  Desa  dan  masyarakat  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa atas tanah bengkok tersebut, dilakukan secara langsung dan terbuka agar tidak ada perasaan buruk sangka satu dengan yang lainnya. Waktu pemanfaatan tanah sewa yaitu  selama  2  (dua)  musim  panen  yaitu  musim  sadon  (kemarau)  dan  musim rendeng  (hujan)  atau  selama  1  (satu)  tahun.  Namun  ada  kekurangan  dalam pelaksanaan akad tersebut. penyewa tidak diperkenankan untuk memberikan uang sewa  dalam  kegiatan  lelang  tersebut.  Pembayarannya  dilakukan  setelah pelaksanaan lelah sehingga beberapa masyarakat merasa dirugikan atas ketetntuan tersebut dan hanya diketahui oleh si penyewa dan pemberi sewa.
Berdasarkan  wawancara  yang  peneliti  lakukan  maka  dalat  dipahami  bahwa sewa  menyewa  tanah  bengkok  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa  merupakan praktek  berdasarkan  adat  dan  berlangsung  secara  turun  temurun  dan  tetap dipertahankan  masyarakat.  Mulanya  Perangkat  Desa  non  aktif tesebut tidak  mau memberikan ganti rugi karena dianggap penyewa sudah memperoleh untung yang lebih  besar  dari  uang  yang  dikeluarkan  untuk  menyewa  tanah  bengkok  tersebut. Tetapi perjanjian haruslah di tepati. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, dan ini termasuk kategori memakan harta orang lain secara bathil.

## 2. Pelaksanaan Hukum Islam terhadap pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tanete Kabupaten Guwa
Tanah bengkok adalah tanah yang diperuntukkan sebagai pengganti gaji kepala Desa  yang  merupakan  milik  Desa  tidak  boleh  dilakukan  pelepasan  hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan umum. Artinya Kepala Desa  tidak  dapat  memiliki tanah  bengkok  tersebut.  Pemerintah  daerah  terkadang memiliki kebijakan masing-masing di dalam mengelola tanah bengkok.
Q.S Al-Qhasas ayat 77:
15 Bapak  Suherman,  (50  tahun),  selaku  masyarakat  yang  menyewa  tanah  bengkok, Wawancara, kab. Gowa , 10 Oktober 2021.
16 Bapak  Suherman,  (50  tahun),  selaku  masyarakat  yang  menyewa  tanah  bengkok, Wawancara, kab. Gowa , 10 Oktober 2021.
َو َة َر ِخٰ ْلْا  َراَّدلا ُ هاللّٰ َكىٰتٰا ٓاَمْيِف ِغَتْبا َو ُ هاللّٰ َنَسْحَا ٓاَمَك  ْنِسْحَا َو اَيْنُّدلا َنِم َكَبْي ِصَن  َسْنَت  َلْ
َنْيِدِسْفُمْلا  ُّب ِحُي  َلْ َ هاللّٰ َّنِاۗ  ِض ْرَ ْلْا ىِف َداَسَفْلا ِغْبَت  َلْ َو َكْيَلِا
Terjemahnya:
Dan  carilah  (pahala)  negeri  akhirat  dengan  apa  yang telah  dianugerahkan Allah  kepadamu,  tetapi  janganlah  kamu  lupakan  bagianmu  di  dunia  dan berbuatbaiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah telah  berbuat  baik kepadamu,  dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  di  bumi.  Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. 17
Dalam  pemanfaatan tanah  bengkok  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa adalah berdasarkan  PP  No  47  Tahun  2015  dan  tidak  ada  peraturan  pelaksaannya  dari daerah  Kabupaten  gowa  maupun  penetapan  dari  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa Hasil  dari  pengelolaan  tanah  bengkok  menjadi  wewenang  sepenuhnya  bagi Pemeintah  setempat.  Tanah  bengkok  merupakan  tanah  yang  dimiliki  oleh  Desa yang  menjadi  kekayaan  Desa  yang  tercantum  dalam  Pasal  6  Permendagri  No  4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa Kekayaan Desa dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  dan  dimanfaatkan  sepenuhnya  untuk  kepentingan penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat  Desa. Bentuk  pemanfaatan  kekayaan  Desa  dapat  dilakukan  dengan  cara  sewa,  pinjam pakai, kerjasama dan pemanfaatan. Namun terdapat pembagian agar tetap menjadi dana  kas  Desa  yaitu  hasil  pengolahannya  70%  di  berikan  kepala  Desa  untuk pengganti  gajinaya  dan  30%  diberikan  ke  Desa  untuk  dijadikan  dana  kas  Desa yang nantinya digunakan untuk kepentingan dan kemajuan Desa.
Tanah  bengkok  /tanah  aset  Desa  ini  merupakan  kekayaan  milik  Desa  yang berupa  tanah  disertifikatkan  atas  nama  pemerintah  Desa.  Tanah  Desa  adalah barang  milik  Desa  berupa  tanah  bengkok,  kuburan,  dan  titisara.”  Jadi,  tanah bengkok  merupakan  salah  satu  Tanah  Desa.  Tanah  kas  Desa  adalah  kekayaan Desa  dan  menjadi  milik.  Namun  setelah  disahkannya  Undang-undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  maka  pengelolaan  kekayaan  milik  Desa  dilaksanakan berdasarkan  asas  kepentingan  umum,  fungsional,  kepastian  hukum,  keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
Pengelolaan  kekayaan  milik  Desa  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat  Desa  serta  meningkatkan  pendapatan Desa.Perjanjian  adalah  kesepakatan  antara  dua  orang  atau  dua  pihak  mengenau hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan ini timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak saling membutuhkan.
Akad ijarah dapat dikatakan sah atau diperbolehkan apabila sudah memenuhi rukun  dan  syarat  dalam  pelaksanaan  akad  ijarah.  Akad  ijarah  tidak  boleh  saling dirugikan antara pemilik dan penyewa dari manfaat dan jasa. Rukun ijarah sebagai berikut:
17 Kementerian  Agama RI, al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).
a. Pernyataan  ijab  qabul,  dalam  pelaksanaannya  sudah  ada  perjanjian  atau akad  yang  dilaksanakan  kedua  belah  pihak  yaitu  kegiatan  lelang  tanah bangko yang dilakukan di balai Desa Tanete Kabupaten Gowa.
b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa ( lessor, pemilik  aset,  LKS)  dan  penyewa  ( lesse, pihak  yang  mengambil  manfaat dari  pengguna  aset,  nasabah).  Dalam  pelaksanaannya  selaku lessor (pemberi  sewa)  adalah  Abd  Rahman  selaku  Kaur  Pemerintahan  Desa Tanete Kabupaten Gowa dan Nirman selaku Kepala Dusun I Desa Tanete Kabupaten  Gowa.  Dan  penyewa  ( lesse, pihak  yang  mengambil  manfaat dari  pengguna  aset,  nasabah),  yaitu  Suherman  dan  Arisandi  selaku masyarakat Desa Tanete Kabupaten Gowa
c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset, yaitu sawah  yang  berkukuran  ½  Ha  yang  berada  di  selatan  Desa  Tanete Kabupaten Gowa berbatasan dengan persawahan masyarakat.
d. Penyewa  melakukan  pemanfaatan  dari  lsawah  tersebut  yaitu  berupa tanaman padi, tanaman pertanian yang lainnya .
e. Sighat ijarah berupa penrnyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik  secara  verbal  atau  dalam  bentuk  lain  yang  equivalen,  dengan  cara penawaran dari pemilik aset.
Setelah  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  dari  akad  ijarah  tersebut,  maka  akad tersebut  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum.  Jika  telah  memiliki  kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan penyewa. Transaksi akah ijarah tentang  diperbolehkannya,  hal  ini  karenakan  tujuan  yang  disyariatkannya  ijarah itu  adalah  untuk  memberi  keringanan  kepada  umat  dalam  pergaulan  hidup. Dengan adanya ijarah maka antara manusia dapat saling memberi keuntungan dan kedua belah pihak daapat saling mendapatkan manfaat.
Sahnya  suatu  akad,  harus  memenuhi  rukun,  syarat,  dan  syarat  keabsahan, meskipun  rukun  dan  syarat  telah  terpenuhi,  apabila  syarat  keabsahan  akad  tidak terpenuhi,  maka  akad  ini  disebut  akad  fasid.  Akad  sewa  menyewa  ini  sudah memenuhi  rukun  dan  syarat  terbentuknya  akad.  Tetapi,  terdapat  ketidakjelasan (gharar)  mengenai  masa  sewa,  luas  tanah,  serta  harga  sewa  yang  menyebabkan kebingunan  para  pihak.  Jadi,  akad  ini  merupakan  akad  fasid.  Mengenai berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini nantinya pihak yang menyewakan harus memberitahukan  kepada  pihak  penyewa  bahwa  sewa  menyewa  akan  berakhir. Pemberitahuan pemberhentian ini harus dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
Aktivitas sewa menyewa tanah bangkok di  Desa Tanete Kabupaten Gowa di tinjau dalam ekonomi syariah bertujuan untuk:
a. Memenuhi  kebutuhan  hidup  seseorang  secara  sederhana,  dengan  adanya transaksi  sewa  meyewa  maka  akan  saling  terpenuhi  segala  kebutuhan karena keduanya saling membutuhkan.
b. Memenuhi  kebutuhan  keluarga,  dengan  kebutuhan  diri  sudah  dipenuhi maka  secara  tidak  langsung  kebutuhan  keluarga akan  terpenuhi  pula.  Hal yang  mendasar  melakukan  akad  sewa  menyewa  pemberi  sewa
membutuhkan  tambahan  atau  kompensasi  lain  demi  kebutuhan  hidupnya dengan cara menyewakan tanah bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa
c. Memenuhi  kebutuhan  jangka  panjang,  waktu  pemanfaatan  tanah  sewa yaitu  selama  2  (dua)  musim  panen  yaitu  musim  sadon  (kemarau)  dan musim rendeng (hujan) atau selama 1 (satu) tahun.
d. Memberikan  bantuan  sosial  dan  sumbangan  menurut  jalan  Allah,  namun dalam  transaksi  akad  tersebut  terdapat  kecurigaan,  ketidakpercayaan masyarakat  dengan  si  pemberi  sewa  hal  ini  dikarenakan  dalam pembayaran  akad  sewa  penyewa  tidak  diperkenankan  untuk  memberikan uang  sewa  pada  saat  kegiatan  lelang  sedang  dilakukan.  Pembayaran dilakukan setelah kegiatan lelang selesai.

## D. KESIMPULAN
Sistem  pengelolaan  tanah  bengkok  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa,  Kekayaan Desa  bahwa  Kekayaan  Desa  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa  dan  dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan Desa dapat dilakukan dengan  cara:  Sewa,  Pinjam  pakai,  Kerjasama,  Pemanfaatan.  Pelaksanaan  hukum Islam  terhadap  tanah  bengkok.  Setelah  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  dari  akad ijarah  tersebut,  maka  akad  tersebut  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum.  Jika telah memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut harus  dilaksanakan  dan  ditaati  dengan  itikad  baik  oleh  pemberi  sewa  dan penyewa.  Transaksi  akah  ijarah  tentang  diperbolehkannya,  hal  ini  karenakan tujuan  yang  disyariatkannya  ijarah  itu  adalah  untuk  memberi  keringanan  kepada umat  dalam  pergaulan  hidup.  Dengan  adanya  ijarah  maka  antara  manusia  dapat saling  memberi  keuntungan  dan  kedua  belah  pihak  daapat  saling  mendapatkan manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
A.Lumbu,  Aliyandi. Strategi  Komunikasi  Dakwah  Studi  Masyarakat  Miskin Perkotaan  Dalam  Peningkatan  Pemahaman  Ajaran  Agama  Islam. Yogyakarta: CV.Gree Publishing, 2020.
An-Nabahan, Al-Faruq. Sistem Ekonomi Islam . Yogyakarta: UII Press, 2000. Kementerian  Agama  RI, al-Quran  Tajwid  Dan  Terjemahnya, Jakarta:  Pustaka Amani, 2005.
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2012. Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

## Jurnal :
Mardani.  “Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional”. Jurnal:  Hukum  dan Pembangunan Vol.2, No. 2 (2008).
Musyfika  Ilyas,  “Memaknai  Fashion  Dalam  Hukum  Islam”, al  –Daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 5 No.1 (Juni 2016) Nila  Sastrawati,  “Konsumtivisme  dan  Status  sosial  Ekonomi  Masyarakat”, El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020)
Nur Taufiq Sanusi, dkk, “ Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2 No.2 (September 2020) Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Quran”, El-iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020)

## Wawancara :
Andi Paturusi, (45 tahun), Perangkat Desa Tanete, Wawancara, Kabupaten Gowa,
05 Oktober 2021.
Sallatu  Dg  Ngampi,  (48  tahun),  Perangkat  Desa Tanete, Wawancara, Kabupaten Gowa, 07 Oktober 2021.
Suherman,  (50  tahun),  masyarakat  penyewah  tanah  bengkok, Wawancara, Kabupaten Gowa, 10 Oktober 2021.