## Wajah Hukum

## Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
Indriana Syiffa Fauziah 1 , Rani Apriani 2
1 Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 Correspondence email: indrianasf@gmail.com 1 , rani.apriani18088@gmail.com 2
Abstrak. Dewasa ini perkembangan yang terjadi terhadap teknologi sangat cepat, khususnya dalam melakukan transaksi maupun komunikasi,  yaitu  dengan  memanfaatkan  internet  sebagai  media,  salah  satunya  perbankan  yang  menggunakan  peranan  internet atau disebut juga internet banking . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keamanan informasi perbankan guna  menjunjung  asas  kerahasiaan  dalam  melindungi  identitas  nasabah  yang  menggunakan  produk  atau  jasa Internet  banking , perlindungan  hukum  terhadap  penggunaan Internet  banking ,  serta  tanggung  jawab  bank  kepada  nasabah  yang  mengalami kerugian  akibat  penggunaan internet  banking .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan deskriptif  analitis,  melalui  teknik  analisis  kualitatif  serta  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  dengan  menggunakan data sekunder  yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari  hasil penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan keamanan informasi perbankan yaitu dengan menerapkan mekanisme yang memiliki tujuan agar terhindar dari berbagai cybercrime atau dampak buruk terhadap keamanan atau kerahasiaan informasi nasabah pengguna internet banking ,  dalam  perlindungan  hukum,  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  dan  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008  yang diubah  menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 Tentang  Telekomunikasi  dan  Transaksi  Elektronik,  serta  dalam  hal  tanggung  jawab,  bank  memberikan  kompensasi  yang disepakati bersama nasabah melalui pengecekan terlebih dahulu.

## Kata Kunci: Perlindungan, Nasabah, Internet Banking
Abstract.  Nowadays  technology  is  experiencing  very  rapid  development,  especially  in  conducting  transactions  and communication, namely by utilizing  the internet  as a medium, one of  which is banking  that uses the role of  the internet  or also called internet banking. The purpose of this study is to find out how the security of banking information is to uphold the principle of confidentiality in  protecting the identity of customers  who useproducts or services  Internet  banking, legal protection against the use of Internet banking, and the responsibility of banks to customers who suffer losses due to the use of internet banking. The research  method  used  is  normative  juridical  with  analytical  descriptive  approach,  through  qualitative  analysis  techniques  and data collection techniques through literature study using  secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From the results of this study found that the security protection of banking information by implementing  a  mechanism  that  has  the  purpose  to  avoid  the  various  cybercrime  or  adverse  impact  on  the  security  or confidentiality of customer informationusers, internet bankinglegal protections, regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking  and  Law  Number  11  of  2008  which  was  amended  to  Law  Number  19  of  2016  concerning  Electronic  Information  and Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications and Electronic Transactions, as well as in In terms of responsibility, the bank provides compensation as agreed with the customer through prior checking.

## Keywords: Protection, Costumer, Internet Banking

## PENDAHULUAN
Perkembangan  yang  terjadi  terhadap  teknologi  saat  ini  begitu  cepat,  hal  ini  ditandai  dengan  rutinitas  manusia yang  tidak  dapat  terlepas  dari  peranan  teknologi,  teknologi  telah  diatur  sedemikian  rupa  untuk  mempermudah  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  dapat  menjadi  efektif  dan  efisien  dalam  penggunaannya. Kemajuan  terknologi  ini  tentu  dimanfaatkan  oleh  berbagai  sektor,  salah  satunya  yaitu  Perbankan.  Teknologi  dalam Informasi  serta  Komunikasi  telah  melahirkan  pembaharuan  di  sektor  perbankan  yaitu  berupa internet  banking ,  yang berfungsi  memberikan  layanan  kepada  nasabah  perbankan  melalui  internet,  tentunya  dengan  begitu  nasabah perbankan  memperoleh  berbagai  keuntungan,  salah  satunya  efisiensi  waktu,  yang  mana  nasabah  tidak  perlu  datang dan antre di bank apabila layanan yang dibutuhkan telah tersedia dalam internet banking . Tetapi, dalam mengeluarkan suatu produk, bank tetap harus memperhatikan peraturan yang berlaku berdasarkan pada jenis bank sebagaimana yang tercantum  di  dalam  UU  No.  7  tahun  1992  yang  telah  berubah  menjadi  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan)
Segala  hal  memiliki  risiko,  begitu  pun  dengan  penggunaan internet  banking ,  karena  dibalik  kemudahan  yang didapat dari penggunaan Internet Banking , ada pula risiko yang rentan didapat oleh nasabah, seperti kasus yang terjadi
Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
pada  Tahun  2015  kepada  beberapa  nasabah Bank  Central Asia  (BCA)  yang  menjadi  korban  pencurian  uang  secara online.  Dengan  kronologi,  dimana  perangkat Personal  Computer (PC)  yang  digunakan  oleh  nasabah  yang  menjadi korban tanpa diketahui telah terkena virus atau malware , virus tersebut disebut juga dengan zeus malware , merupakan virus  jahat  yang  digunakan  dalam  melakukan  aksi  jahat  atau  menyerang  akun  nasabah  yang  melakukan  transaksi perbankan  melalui  internet.  Virus tersebut  akan  meminta  angka  token  atau  kode  melalui  pop-up  yang  muncul  saat mengunjungi  klikbca.com,  karena  tidak  mengetahui  adanya  virus  maka  nasabah  akan  menuruti  perintah  yang  ada dalam pop-up dan secara tidak sadar sedang melakukan transaksi.
Sebagaimana dalam Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan, dimana menyebutkan bahwa demi kepentingan nasabah, bank  wajib  menyediakan  informasi  mengenai  kemungkinan  timbulnya  risiko  yang  menimbulkan  kerugian  bagi nasabah  ketika  melakukan  transaksi  perbankan,  namun  pada  kenyataannya  tidak  adanya  informasi  yang  didapat nasabah  pengguna internet  banking untuk  menghindari  penyerangan  virus  jahat  atau  yang  disebut  juga  dengan zeus malware ketika  melakukan  transaksi internet banking,  dengan  minimnya  informasi  maka  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  nasabah  yang  tidak  mengetahui  tentang  virus  tersebut,  selain  itu  karena  kurangnya  informasi  terkait zeus malware tentu mengancam kemanan informasi nasabah, dimana informasi atas nasabah tersebut bocor dan dapat disalahgunakan.
Maka  dari  itu,  perlu  adanya  peningkatan  keamanan  informasi  perbankan  dalam  menjaga  dan  melindungi nasabah pengguna Internet banking , karena hal tersebut merupakan hak nasabah sebagai konsumen dari produk atau jasa  perbankan.  Sehingga  penulis  ingin  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  terkait  apa  saja  aspek  yang  harus diperhatikan  dalam  melindungi  keamanan  informasi  nasabah  perbankan,  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  perbankan  yang  mejadi  pengguna Internet  banking ,  serta  bagaimana  tanggung  jawab  diberikan  oleh  bank sebagai penyelenggara pelayanan perbankan atas kerugian yang dialami nasabah akibat penggunaan internet banking .

## METODE Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan artikel ini pendekatan yang penulis gunakan yakni yuridis normatif, pendekatan dengan teknik melihat  hukum  sebagai  norma  yang  tertulis  dan  dibuat  serta  diundangkan  oleh  pejabat  yang  memiliki  wewenang, pendekatan  ini  melihat  hukum  sebagai  sistem  normatif  yang  berdiri  sendiri,  bersifat  tertutup  dan  terlepas  dari kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan  menggambarkan  kondisi  atau  gejala  dari  suatu  objek  yang  akan  diidentifikasi  dengan  suatu  keyakinan  tertentu. Data  yang  dikumpulkan  adalah  keseluruhan  data  yang  didasarkan  dan  diitegrasikan  pada  peraturan  perundang- undangan yang telah ada, lalu diambil kesimpulan dari data dan bahan tentang obyek masalah yang akan diidentifikasi dengan  keyakinan  tertentu,  sehingga  dapat  mengembangkan  pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  gejala-gejala yang akan diteliti.
Teknik  dalam  menganalisis  penelitian  ini  yaitu  kualitatif,  teknik  menganalisis  secara  kualitatif  merupakan penelitian yang memberikan hasil bahan hukum deskriptif berupa kata-kata tertulis. identifikasi dengan cara kualitatif mempergunakan  aspek-aspek  normatif  yuridis  melalui  metode  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  dimana  menguraikan gambaran dari bahan-bahan hukum yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

## Rancangan Kegiatan dan Ruang Lingkup Penelitian
Rancangan  kegiatan  meliputi  mengumpulkan  data,  kemudia  data  yang  dikumpulkan  adalah  keseluruhan  data yang  didasarkan  dan  diitegrasikan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  lalu  membuat  kesimpulan berdasarkan  data  dan  bahan  tentang  obyek  masalah  yang  akan  diidentifikasi  dengan  keyakinan-keyakinan  tertentu, sehingga  dapat  mengembangkan  pengetahuan  yang  mendalam  mengenai  gejala-gejala  yang  akan  diteliti.  Ruang lingkup  atau  objek  pada  penelitian  yakni  perlindungan  bagi  nasabah  perbankan  yang  menjadi  pengguna  layanan internet banking .

## Jenis Data dan Bahan Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  sekunder,  data  yang  berasal  dari  mengolah  bahan  hukum  primer  berupa perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  berupa  jurnal-jurnal  hukum  dan  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus bahasa  hukum  atau  ensiklopedia  yang  dapat  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  serta  berkaitan  dengan tema sentral penelitian.

## Lokasi Penelitian
Lokasi atau yang menjadi tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang  dan  website-website  Jurnal  Hukum.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka ( library research ), yaitu mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.
Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking

## Definisi Operasional Variabel dan Teknik Analisis
Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait  dalam  suatu  penelitian.Variabel-  variable  tersebut  tersusun  atas  variabel  independen  dan  dependen,  variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridissebagai variabel independen dan perundang-undangan terkait nasabah  pengguna internet  banking sebagai  variabel  dependen.  Teknik  analisis  data  adalah  kualitatif,  yakni menjelaskan dan menguraikan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas, serta norma-norma hukum yang ada pada pasal- pasal utama yang relevan dengan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kemanan Informasi Perbankan
Keamanan  informasi  merupakan  perlindungan  yang  diberikan  dalam  upaya  menghindar  dari  acaman  atas keamanan  informasi  guna  melancarkan  usaha,  meminimalisir  risiko  dalam  berbisnis,  dan  memberi  tingkatan  yang lebih  tinggi  atas keuntungan,  serta  peluang  usah.  Ada  beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  perancangan sistem  keamanan  atas  sistem  informasi.  Aspek-aspek  tersebut  diantaranya 1 ,  Kerahasiaan,  yaitu  terkait  jaminan  atas rahasia informasi serta data, selain  itu memastikan bahwa informasi atau data tidak dapat diakses tanpa seizin yang memiliki  wewenang.  Integritas,  yaitu  terkait  jaminan  bahwa  data  tidak  dapat  diubah  tanpa  seizin  yang  memiliki wewenang  atas  data  tersebut,  hal  tersebut  merupakan  upaya  menjaga  kelengkapan  infromasi  dan  data  asli  dari ancaman  dan  kerusakan.  Serta  Ketersediaan,  yaitu  jaminan  data  dan  infromasi  yang  dibutuhkan  akan  selalu  dapat diakses tanpa hambatan oleh nasabah.
Informasi merupakan salah satu kepentingan yang harus dilindungi keamanannya. Dalam melindungi keamanan tersebut  perusahaan  harus  memberikan  fokus  dan  perhatiannya  pada  keamanan  informasi  yang  dimilikinya,  karena apabila terdapat kebocoran atas informasi dengan kata lain telah terjadi kegagalan pada sistem keamanan, hal tersebut akan  mengakibatkan  kerugian,  baik  secara  keuangan  maupun  kinerja  perusahaan.  Keamanan  secara  umum  dapat diartikan  sebagai “quality  or  state  of  being  secure-to  be  free  from  danger” .  Yang  menjadi  bahan  telaah  dalam keamanan informasi antara lain Keamanan Secara Fisik, yaitu salah satu cara dengan memfokuskan pada pengamanan anggota organisasi, aset fisik,  akses tanpa wewenang dan tempat  kerja dari berbagai  ancaman, salah satunya bahaya kebakaran. Lalu, Keamanan Pribadi, cara yang lebih terfokus untuk memberi perlindungan kepada orang-orang dalam organisasi.  Kemudian,  Keamanan  Operasi,  cara  untuk  memberi  keamanan  pada  kemampuan  organisasi  atau perusahaan  untuk  bekerja  tanpa  adanya  gangguan  maupun  ancaman.  Adapun  Keamanan  Berkomunikasi,  cara  yang ditujukan  untuk  melindungi  media  informasi  dan  teknologi  informasi.  Serta  Keamanan  Jaringan,  cara  untuk  fokus mengamankan peralatan jaringan yang ada pada data organisasi.
Keamanan  informasi  adalah  upaya  untuk  menjaga  informasi  dari  ancaman  yang  mungkin  terjadi  dalam kelangsungan bisnis, diantaranya mengurangi tingkat risiko, memberikan rasa percaya sehingga mempercepat investor mengambil  keputusan  untuk  investasi  dan  menjadi  peluang  untuk  kelancaran  bisnis.  Tingginya  keamanan  suatu informasi  tidak  dapat  terlepas  dari  pentingnya  informasi  tersebut  di  dalam  basis  data , apabila informasi  tidak  terlalu penting  maka  keamanannya  sedikit  longgar,  sebaliknya,  untuk  informasi  yang  sangat  penting  maka  keamanannya sangat kuat apabila ingin mengakses informasi tersebut. Keamanan atas suatu informasi perbankan dapat didefinisikan sebagai bentuk penerapan dari sebuah sistem dari semua bentuk mekanisme yang memiliki tujuan agar terhindar dari berbagai cybercrime atau  efek  buruk  terhadap  keamanan  atau  kerahasiaan  informasi  nasabah  pengguna internet banking . Tujuan penerapan keamanan informasi perbankan guna menjalankan asas kerahasiaan dalam perbankan. Dalam melaksanakan tujuan keamanan informasi perbankan, bank menerapkan beberapa jenis sistem keamanan yang  diterapkan  dalam internet  banking 2 ,  yaitu 3 Cryptography  System ,  sistem  memakai  berbagai  angka  dalam sistemnya  atau  sering  disebut  juga  dengan  istilah key .  Memiliki  kegunaan  untuk  mengenali  nasabah  dan  memberi perlindungan terhadap semua informasi keuangan nasabah. Firewall System , sistem satu ini memilik kegunaan untuk membatasi akses kepada pihak-pihak yang tidak memiliki izin atau diberi izin untuk memasuki area yang dilindungi atau dijaga dalam Unit Pusat Kerja suatu perusahaan. 4

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Internet Banking
Seiring  perkembangan  zaman,  maka  semakin  inovatif  pula  produk  dan/atau  jasa  yang  dikeluarkan  oleh beberapa  bank,  hal  tersebut  terlihat  dari  pelayanan  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang  ada,  yaitu berupa  penggunaan  internet  sebagai  media  transaksi,  hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kenyamanan  nasabah
1 Ramadhani Aditya, “Keamanan Informasi”, Surabaya, Journal of Information and Library Studies , Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 39.
2 G. J. Lewis and K. J. Thygerson, “Financial Institutions Internet Sourcebook”. New York, USA: McGraw Hill, 1997.
3 R. Annisya and M. N. Hastuti, “Security System Layanan Internet Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,” J. Sist. Komput., vol. 2, no. 2 , (2012) hlm. 55–60
4 Indra  Ava  Dianta  dan  Edwin  Zusrony.  "Analisis  Pengaruh  Sistem  Keamanan  Informasi  Perbankan  Pada  Nasabah  Pengguna  Internet Banking" INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi, (2019).
Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
terkait transaksi yang semakin cepat dan mudah. Tetapi, penggunaan media internet tetap memiliki kekurangan yaitu rentan adanya hacking atau pembajakan yang akan merugikan nasabah. Permasalahan terkait keamanan tersebut selain menyangkut  kepentingan  nasabah,  adapun  menyangkut  kepentingan  pihak  bank  sebagai  pemberi  layanan internet banking , maupun ranah perbankan secara menyeluruh. Selain itu, permasalahan terkait keamanan dalam bertransaksi dan  perlindungan  nasabah  menjadi  fokus  utama  untuk  memajukan internet  banking ke  depannya,  terlebih  karena belum hadir konstitusi khusus yang menjamin kepastian hukum guna memberi perlindungan bagi nasabah penggunan internet banking di Indonesia. 5
Meski  dewasa  ini  belum  ada  konstitusi  hukum  yang  secara  mengatur  lebih  jauh  terkait  perlindungan  hukum bagi  nasabah  perbankan  yang  pengguna  layanan internet  banking Indonesia  maupun  peraturan  perundang-undangan khusus  mengatur  tentang internet  banking di  Indonesia,  tetapi  dapat  ditemui  adanya  beberapa  peraturan  yang  cukup relevan  dengan  perlindungan  nasabah internet  banking .  Sehingga  dalam  memberi  perlindungan  hukum  terhadap nasabah  pengguna  i nternet  banking melalui  penafsiran  atas  peraturan-peraturan  tersebut  untuk  turut  memberi kepastian hukum terkait internet banking adapun dengan menghubungkan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Sehingga pengaturan yang dirasa cukup relevan untuk memberi perlindungan bagi nasabah pengguna internet banking antara lain:

## Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan
UU No. 10 Tahun 1998 telah berubah menjadi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana UU No. 10 Tahun  1998  ini  merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengubah  dan/atau  menggantikan  dan/atau menambahkan beberapa pasal dari UU No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 10 Tahun 1998 menentukan  bahwa  perbankan  ialah  segala  hal  yang  terkait  dengan  bank,  baik  tentang  kelembagaan,  aktivitas  usaha maupun prosedur dan alur pelaksanaan kegiatannya. Salah satu pelaksanaan kegiatan usaha perbankan adalah dengan memberikan  pelayanan  baik  produk  maupun  jasa  kepada  nasabah,  baik  secara  konvensional  ataupun  melalui pemanfaatan  teknologi  yaitu Internet  Banking .  Menggunakan  media  internet  dalam  bertransaksi  merupakan  suatu bentuk  pemanfaatan  teknologi  oleh  bank  untuk  memasarkan  serta  memudahkan  nasabah  untuk  bertransaksi  dalam jaringan,  baik  itu  merupakan  produk  dan/jasa  yang  sudah  ada  maupun  inovasi  terbaru. 6 Berkaitan  dengan internet banking, ada hal yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu terkait kerahasiaan atas data seorang nasabah. Karena ciri dari  layanan internet  banking yang  rentan  akan  kebocoran  data  pribadi  nasabahnya.  Peraturan  yang  dapat  menjadi landasan  atau  dasar  untuk  memberi  kepastian  hukum  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  nasabah pengguna internet  banking terdapat  di  dalam  Pasal  29  Ayat  (4)  UU  Perbankan  yang  menyatakan  bahwa  untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan risiko yang menimbulkan kerugian bagi  nasabah  yang  melakukan  transaksi  perbankan.  Hal  tersebut  diatur  mengingat  masyarakat  menyimpan  dana  di bank didasarkan rasa percaya ( Confidence ). 7
Jika  dihubungkan  dengan  permasalahan  terkait  perlindungan  hukum  atas  data  pribadi  nasabah,  maka  Pasal tersebut  dapat  turut  diterapkan  dalam internet  banking .  Penerapan  atas  suatu  aturan  pada  dasarnya  harus  dilakukan tanpa diminta, karena bank harus lebih aware kepada nasabah dengan memberikan informasi-informasi penting terkait risiko  yang  rentan  timbul  karena  pemanfaatan  layanan internet  banking ,  guna  menghindari  adanya  kerugian  yang dialami nasabah, serta guna memberikan kenyaman dan keamanan kepada nasabah. 8 Selanjutnya ketentuan lain dalam UU Perbankan adalah ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2), mengenai kewajiban bank dalam menjaga rahasia terkait nasabah  dan  tabungannya,  terkecuali  dalam  suatu  keadaan  tertentu,    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41,  Pasal 41A,  Pasal  42  Pasal  43,  Pasal  44  dan  Pasal  44A.  Sehingga  prinsip  kerahasian  bank  guna  memberi  perlindungan kepada nasabah apabila terkait ketentuan tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal . Karena perlindungan hukum terkait data pribadi nasabah yang terdapat dalam ketentuan tersebut hanya terhadap data yang disimpan dan dikumpul oleh bank, sedangkan data nasabah pengguna layanan internet banking tidak terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi juga data terkait transaksi yang dilakukan oleh nasabah berasal dari komputer mana.

## Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan  perundang-undangan  terkait  perlindungan  konsumen  sangat  relevan  untuk  turut  memberikan perlindungan bagi nasabah perbankan, termasuk nasabah pengguna layanan internet banking , hal ini karena  nasabah perbankan termasuk sebagai kategori konsumen, yaitu yang memakai/menggunakan/menikmati produk dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh bank selaku pelaku usaha. Diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen
5 Nasser Atorf,.et.al, ` JurnalManajemenTeknologi, Vol I , (Juni 2002)
6 Budi AgusRiswandi, Aspek Hukum Internet Banking , (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2005),hlm. 21.
7 Pasal 29 ayat 3, Undang-undangNomor 10 tahun 1998,
8 Ibid.,Pasal 29 ayat 4.

## Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan
Layanan Internet Banking
karena konsumen merupakan pihak yang rentan mengalami kerugian, hal ini karena konsumen berada di posisi yang lebih  lemah  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha.  Selain  itu,  pembentukan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen bertujuan  untuk  melindungi  dan  kepastian  hukum  bagi  konsumen  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1 UUPK,  yang  menentukan  bahwa  UUPK  adalah  segala  upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan  terhadap konsumen  tidak  hanya  dilakukan  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen,  tetapi  untuk  dapat  menempatkan konsumen dalam posisi sejajar dengan pelaku usaha.
Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPK menentukan bahwa konsumen merupakan seseorang yang membeli, menggunakan, atau memakai barang/jasa untuk dipergunakan sendiri, untuk keluarga, untuk orang sekitar, dan tidak untuk  diperjualbelikan  kembali. 7 Selain  itu,  dalam  UUD  1945  Pasal  28D  Ayat  (1)  menentukan  bahwa  semua  orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta mendapat perlakuan yang sama  di  hadapan  hukum.  berdasarkan  hal  tersebut  maka  Pasal  tersebut  turut  memberikan  dasar  hukum  dalam melindungi konsumen di Indonesia, karena berdasarkan aturan tersebut secara tegas disebutkan bahwa keamanan dan perlindungan atas barang dan/atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi adalah hak setiap orang. Sehingga peraturan perundang-undangan  mengenai  perlindungan  konsumen  dapat  turut  menjadi  payung  hukum  untuk  melindungi nasabah pengguna layanan Internet Banking , terkait berada pada tempat yang sejajar yang disebutkan di dalam Pasal 2 bahwa  menentukan  asas  dalam  melindungi  konsumen  adalah  manfaat,  adil,  seimbang,  aman  dan  keselamatan,  serta kepastian  hukum. 9 Oleh  karena  itu,  diberlakukannya  pengaturan  yang  melindungi  kepentingan  konsumen,  maka memberi batasan bagi bank sebagai pemberi pelayanan produk dan/atau jasa perbankan, oleh karenanya bank selaku pelaku  usaha  dalam  memberi  pelayanan  kepada  nasabah  berkewajiban  diantaranya  memiliki  itikad  baik  ketika melaksanakan kegiatan usahanya, informasi yang diberikan benar dan jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan atas  jasa  yang  diberikan,  memberi  perlakuan  dan  pelayanan  kepada  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif, menjamin usaha perbankannya telah sesuai dengan ketentuan atau standar perbankan yang berlaku dan beberapa aspek lainnya.
Selain itu, UUPK turut mengatur hak daripada konsumen, diantaranya untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan  jaminan  selamat  ketika  menggunakan  barang/jasa,  serta  hak  untuk  mendapat  kompensasi  apabila  terbukti  apa yang dilakukan pihak bank merugikan nasabah. Dalam Pasal 4 huruf a 10 ,UUPK menyebutkan tentang hak konsumen atas rasa nyaman, aman dan barang/jasa yang dikonsumsi tidak membahayakan, hal tersebut menjadi tanggungjawab daripada  bank  sebagai  pemberi  jasa,  sehingga  bank  wajib  melakukan  yang  terbaik  dalam  melayani  nasabah  sebagai konsumen  pengguna  jasa  pelayanan  perbankan,  karena  nasabah  berhak  mendapat  pelayanan  terbaik,  khususnya menyangkut  keamanan  dan  kenyamanan  nasabah  itu  sendiri.  Bank  selaku  pelaku  usaha  dalam  memenuhi kewajibannya  berusaha  mematuhi  dalam  hal  memberi  pelayanan  terbaik,  salah  satunya  dengan  menerapkan  sistem yang terdiri dari beberapa keamanan seperti  yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, namun pengamanan yang ada tetap memiliki kekurangan, sehingga masih adanya cybercrime yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah.  Undang-undang  telah  dibentuk  sedemikian  rupa  dan  sebaik  mungkin  untuk  memberikan  kepastian  hukum dan  melindungi  hak  konsumen,  namun  masih  adanya  satu  dan  lain  hal  yang  menjadi  penyebab  tidak  dapat terlaksananya  aturan di atas  secara optimal.  Pasal-pasal  yang  telah disebutkan di atas merupakan bentuk melindungi melalui pencegahan, yaitu upaya untuk terhindar dari kerugian bagi konsumen.
Melalui pengetahuan atas kepentingan yang dimiliki oleh konsumen, maka meminimalisir terjadinya penipuan dan  kerugian.  Pasal  4  huruf  d 11 menentukan  bahwa  konsumen  memiliki  hak  untuk  didengarkan  keluh-kesah  atas barang/jasa  yang  dikonsumsi.  pengaturan  ini  memberi  kesempatan  bagi  nasabah  sebagai  pengguna  jasa  pelayanan perbankan  untuk  dapat  menyampaikan  baik  buruk  yang  ada  pada  pelayanan  dalam  transaksi  melalui  internet.  Lalu bank  memberikan feedback yakni  mendengarkan  dan  melakukan  evaluasi  atas  pemikiran  dan  kekurangan  yang disampaikan oleh nasabah. Sekalipun mayoritas bank telah melaksanakannya melalui layanan pada constumer service (CS),  tetapi  bank  tetap  perlu  meningkatkan  sistem  terkait  keamanan  daripada  bank  dan  meningkatkan Risk Technology yang dimiliki secara berkesinambungan.

## Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Selain  itu,  terdapat  penerapan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  dalam  upaya  memberikan  kepastian hukum atas tindak pidana siber berdasarkan,  yaitu melalui  UU  ITE. Undang-Undang ini dibuat  secara khusus untuk menjadi  aturan  yang  harus  ditaati  masyarakat  Indonesia  dalam  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  teknologi,  informasi serta  komunikasi  serta  tindak  kejahatan  yang  termasuk  tindakan  pidana  siber.  Namun  selain  UU  ITE,  adapun
9 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
10 Sembiring Sentosa, HimpunantentangPerlindunganKonsumendanPeraturan Lain yang terkait , (Bandung :NuansaAulia, 2010), hlm12.
11 Pasal 4 huruf d, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan
Layanan Internet Banking
peraturan  perundang-undangan  lain  yang  turut  mengatur  tentang  tindak  pidana  siber,  baik  mengatur  secara  khusus maupun  umum,  yang  mana  memerlukan  penafsiran  atau  menghubungkan  terlebih  dahulu  antara  satu  dan  lain konstitusi ada.
Dalam  konstitusi  Indonesia,  kriminalisasi tindak pidana terkait teknologi memiliki pengaruh  atas  upaya  untuk mementaskan  tindak  pidana  terkait  teknologi  di  Indonesia,  baik  di  Indonesia  itu  sendiri  secara  khusus  maupun  di dunia  secara  umum. 12 UU  ITE  kemudian  diubah  menjadi  UU  ITE,  setelah  perubahan  tersebut,  UU  ITE  dirasa  telah layak untuk turut menjadi aturan terkait masalah-masalah yang terdapat dalam transaksi Internet banking , yang mana merupakan produk layanan perbankan yang berkaitan erat dengan transaksi yang memanfaatkan teknologi. Hambatan yang  terdapat  pada  teknologi  serta  hukum  tidak  sepenuhnya  akan  menghambat  jalannya  i nternet  banking ,  sekalipun tidak  ada  pengaturan  khusus  yang  mengatur,  hal  ini  karena  terdapat  berbagai  pengaturan  lain  yang  turut  mengatur transaksi dalam internet banking .
Setiap pelaksanaan yang memanfaatkan elektronik wajib untuk mengadakan pola penggunaan elektronik secara cakap,  aman  dan  bertanggungjawab  terhadap  sistem  elektronik  yang  beroperasi  atau  berjalan  sesuai  ketentuannya. 13 Cakap memiliki  arti  bahwa  pola  dalam  pemanfaatan  elektronik  tersebut  memiliki  kemampuan  yang  tepat  dengan yang  dibutuhkan  oleh  klien. Aman memiliki  arti  bahwa  pola  pemanfaatan  elektronik  dilindungi  baik  fisik  maupun nonfisik. Beroperasi sesuai ketentuan memiliki arti bahwa pola pemanfaatan elektronik memiliki kemampuan yang tepat dengan spesifikasi atau sesuai kegunaannya. Selain itu, pelaksana sistem elektronik 14 Bertanggungjawab , yang memiliki arti adanya orang atau badan hukum yang memiliki tanggungjawab yang berkaitan dengan hukum terhadap pelaksanaan  pola  pemanfaatan  elektronik  tersebut.  Namun  ketentuan  tersebut  tidak  berlaku  apabila  terbukti  adanya unsur  memaksa  dalam  pelaksanaan  tersebut,  adanya  kekeliruan  dari  pihak  pengguna  pola  pemanfaatan elektronik 15 .Undang-undang  ITE  juga  menentukan  bahwa  sepanjang  belum  diatur  oleh  konstitusi  tersendiri,  setiap penyelenggara pola pemanfaatan elektronik  wajib mengoperasikan pola pemanfaatan elektronik dengan tunduk pada persyaratan  sebagai  berikut 16 ,  yaitu  menampilkan  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  secara  lengkap  dan waktu  yang  sepadan  dengan  jumlah  pembayaran  yang  telah  diatur  dalam  pengaturan  yang  berlaku,  mampu memberikan  perlindungan  atas  informasi  yang  utuh,  otentik,  rahasia,  dan  tidak  ada  hambatan  dalam  mengakses, pelaksanannya yang sebagaimana mestinya, mempunyai suatu proses yang berkesinambungan untuk terus memelihara informasi elektronik tetap baru, jelas dan bertanggungjawab secara alur maupun barang.
Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ITE terkait melindungi data pribadi, berkaitan dengan kepentingan pribadi klien ( privacy ), dalam Pasal 26 menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh suatu konstitusi tersendiri,  apabila  menyangkut  informasi  pribadi  orang  lain  maka  harus  mendapat  persetujuan  dari  orang  yang bersangkutan.  Perkembangan  teknologi  informasi  saat  ini  sangat  rentan  terhadap  keamanan  atas  kerahasiaan  data daripada nasabah pengguna internet banking . Salah satunya karena masih adanya kekurangan atas upaya pencegahan dari  berbagai  pihak  terhadap  kejahatan  dan  penyalahgunaan  media  internet,  sehingga  mengakibatkan  kerugian, terutama kepada nasabah sebagai pihak yang paling rentan mengalami kerugian.

## Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Selain pengaturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, ada pun pengaturan hukum lainnya, dalam hal ini mengatur  mengenai  data  pribadi  nasabah,  yang  termaktub  dalam  Pasal  22  UU  Telekomunikasi  yang  menentukan semua orang yang tidak memiliki hak, tidak diperbolehkan masuk, serta masuk secara ilegal dilarang mengakses jasa, jaringan  khusus, dan jaringan  telekomunikasi. Ketentuan ini dapat dikaitkan pada dengan  permasalahan data pribadi nasabah  dalam  pelaksanaan  layanan internet  banking ,  terlihat  adanya  perbedaan  dimana  informasi  yang  dilindungi dalam  ketentuan  ini  lebih  fokus  terhadap  data  yang  ada  dalam  jaringan,  bukan  pada  data  yang  sedang  ditransfer. 17 Aturan terkait hukuman bagi pihak yang melanggar Pasal 22 UU Telekomunikasi termaktub di dalam Pasal 50 dengan ketentuan  akan  mendapat  hukuman  penjara  maksimal  enam  tahun  dan/atau  denda  maksimal  600  juta  rupiah. Ketentuan yang ada pada peraturan di atas dapat diterapkan terhadap kasus mengenai kerahasiaan nasabah terkait data dan  hak  yang  diperoleh  oleh  nasabah  terjadi  hal  yang  merugikan  pada  saat  menggunakan Internet  Banking ,  tetapi kembali lagi pada jenis kasusnys.  Aturan yang ada dalam perundang-undangan perbankan  tidak berlaku untuk  kasus kerugian  akibat Typosquatting ,  dimana  nasabah  mengakses  web  plesetan,  karena  data  nasabah  yang  mengalami kebocoran  bukanlah  kesalahan  dari  pihak  bank,  melainkan  kekurangtelitian  nasabah  yang  mengakibatkan  terjadinya
12 SigidSuseno, “Yuridiksi Tindak Pidana Siber”, (Bandung : Refika Aditama, 2012) hlm. 165.
13 Pasal  15  Ayat  (1),  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
14 Ibid, Pasal 15 Ayat (2).
15 Ibid, Pasal 15 Ayat (3).
16 Ibid, Pasal 16.
17 Budi AgusRiswandi, op.cit.,hlm. 223.
Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
tindak kejahatan.
Dari  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  pengguna  layanan Internet  Banking dilakukan  melalui  cara,  baik selfregulation maupun government  regulation 18 maka  dapat  disimpulkan  bahwasannya upaya  terkait perlindungan hukum yang ada  saat ini belum sepenuhnya menjamin  keamanan serta mewujudkan asas keseimbangan.  Sehingga  masih  diperlukan  adanya  peraturan  khusus  atau  konstitusi  yang  merefleksikan  terkait  hak dan  kewajiban  secara  seimbang  antara  pihak  bank  sebagai  pemberi  layanan Internet  Banking dan  nasabah  sebagai pengguna layanan internet banking .

## Tanggungjawab  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  terhadap  nasabah  yang  mengalami  kerugian  dalam penggunaan Internet Banking
Dewasa  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  teknologi  mengalami  kemajuan  yang  sangat  pesat,  pemanfaatan teknologi  hampir  terjadi  di  segala  aktivitas  masyarakat,  baik  itu  untuk  informasi  maupun  transaksi,  tidak  terkecuali dalam  sektor  perbankan.  Saat  ini,  aktivitas  terkait  perbankan  dapat  dijalankan  dengan  menggunakan  teknologi elektronik, yakni menggunakan  internet  sebagai media. Dari inovasi tersebut memunculkan istilah Internet Banking , dimana  adanya  pelayanan  dari  perbankan  yang  dilakukan  melalui  internet,  antara  lain  membuka  akun  rekening  atau tabungan,  mengirim  uang  dan  pembayaran  secara  daring.  Namun  ada  yang  perlu  diperhatikan  oleh  nasabah,  yaitu dalam  menjalankan  kegiatan  elektronik  banking  penting  untuk  mengimplementasikan  manajemen  atas  risiko  yang mungkin  terjadi  dalam  aktivitas internet  banking secara  terarah  dan  berkelanjutan.  Dengan  adanya  risiko  dalam aktivitas internet banking,  maka  sebagai  upaya  meningkatkan  rasa  kepercayaan  nasabah,  bank  sebagai  pemberi layanan internet  banking perlu  meningkatkan  perlindungan  dan  memberi  kepastian  hukum.  selain  untuk  mendapat kepercayaan  nasabah,  bank  juga  perlu  memperhatikan  keamanan  dan  kenyamanan,  karena  risiko  yang  ditimbulkan dalam  layanan internet  banking rentan  terjadi,  beberapa  kemungkinan  kerugian  yang  akan  dialami  nasabah  adalah karena  telah  diintervensi  oleh hacker/cracker sehingga  dapat  memasuki firewall 19 atau  dapat  mengakses website dengan  nama  domain  yang  sangat  mirip  karena  telah  di  plesetkan  oleh  pelaku  kejahatan  untuk  mengecoh  nasabah ( typosquatting ). Berikut adalah hal-hal penting yang dilakukan oleh bank yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap nasabah, antara lain :
Pemberian rasa aman oleh bank kepada nasabah pengguna layanan internet banking telah dilaksanakan secara baik  dan  juga  meliputi  aspek-aspek  yang  harus  ada  dalam  suatu  keamanan,  yaitu  meliputi    kerahasiaan,  integritas, autentikasi atau keaslian , ketersediaan, pengaturan dalam mengakses dan tidak adanya penolakan saat yang memiliki wewenang  mengakses, karena  dewasa  ini  hampir  semua  bank  apabila  nasabah  melakukan  transaksi  lewat internet banking menggunakan  token  PIN  sebagai  pengamanan  tambahan,  hal  ini  sebagai  upaya  perlindungan  terhadap nasabah,  karena  token  PIN  dirasa  dapat  memberi  perlindungan  yang  mumpuni  dengan  fungsinya  yaitu  untuk memuncul  password  dinamis  atau  berbeda-beda  tiap  kali  melakukan  transaksi  atau  disebut  juga  dengan  one  time password  (OTP).  Dengan  fungsi  token  PIN  tersebut,  dapat  meminimalisir  disalahgunakannya  rekening  nasabah, sekalipun  informasi  yang  nasabah  masukkan  terbaca  oleh keylogger .  Dalam  mendapatkan  akses  masuk  ke  dalam sistem Internet  Banking ,  pengguna internet  banking hanya  perlu  memasukan  ID  pengguna  atau  nasabah  dan  PIN Internet Banking (PIN tetap) yang telah nasabah buat ketika mendaftarkan diri untuk menggunakan layanan internet banking .  Token  PIN  memiliki  karakteristik  sama  seperti  kalkulator  yaitu  berukuran  kurang  lebih  3  x  5  centimeter. Dengan  fasilitas  Token  PIN  diharapkan  mampu  memberi  rasa  aman  terhadap  nasabah,  dikarenakan  dari  token  PIN tersebut  memunculkan  Password  yang  terus  berganti  apabila  melakukan  transaksi,  hal  ini  akan  membuat  orang  lain kesulitan  untuk  mengetahui  informasi  nasabah.  Selain  itu,  token  PIN  nasabah  yang  satu  dengan  yang  lain  pasti berbeda, serta tidak dapat digunakan pada rekening lainnya. 20
Adapun  upaya  lain  dari  bank  dalam  menjaga  privasi  nasabah  serta  informasi  dalam  jenis  apapun  terkait keuangan nasabah yang menggunakan layanan internet banking . Untuk berkomitmen dalam menjamin rasa aman dan privasi nasabah, baik dalam hal keuangan, maupun transaksi, maka terdapat beberapa sistem dalam Internet Banking yang berfungsi untuk memberi perlindungan terhadap informasi dan data nasabah, antara lain:
1. ID  Pengguna  dan  PIN  (Personal  Identification  Number) ,  merupakan code yang  bersifat  rahasia  dan  hanya nasabah yang berwenang atang ID Pengguna serta PIN tersebut, apabila nasabah hendak mengakses atau masuk ke dalam Internet  banking maka  harus  input  ID  Pengguna  dan  PIN  yang  telah  dibuat  saat  mendaftar  akun internet banking ,  apabila  melakukan  transaksi  finansial,  nasabah  akan  diarahkan  untuk  kembali  memasukan  PIN,  hal tersebut bertujuan untuk terhindar dari kejahatan ketika komputer yang masih terhubung dengan internet banking ditinggalkan.
18 Budi AgusRiswandi, Aspek Hukum Internet Banking , (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2005), hlm. 200.
19 Ibid.
20 Dwi  Ayu Astrini, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna  Internet Banking  Dari  Ancaman Cybercrime ”, Lex  Privatum, Vol. 3 No. 1 , (2015), hlm. 158
Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
2. Secara otomatis akan keluar dari akun ( automatically log out ), apabila dalam jangka waktu 10 menit tidak terdeksi adanya tindakan, maka secara otomatis internet banking akan berakhir dan akan keluar dan kembali pada halaman utama.
3. SSL  128-bit  encryption ,  Standar  dalam  mengirim  data  rahasia,  dimana  data  akan  diubah  menjadi  kode  rahasia oleh  Protokol  SSL  dengan  memakai  dua  pangkat  seratus  dua  puluh  delapan  kombinasi  password,  namun  hanya terdapat satu dari beberapa angka kombinasi tersebut yang benar dan dapat membuka kode rahasia tersebut.
4. Firewall, berfungsi untuk memberi batasan dan jaminan bahwa hanya nasabah yang dapat mengakses atau masuk ke dalam sistem internet banking . 21
Dalam  hal  melindungi  berdasarkan  aspek  hukum,  yang  paling  tepat  untuk  menjamin  kepastian  hukum  yakni terdapat  di  dalam    “ policy  and  terms ” internet  banking ,  karena  dalam  ketentuan  tersebut  turut  memuat  hak  serta kewajiban  pihak  bank  dan  pihak  nasabah.  Namun  ketentuan  dalam  kebijakan  dan  ketentuan  tersebut  bersifat perjanjian  standar  atau  baku,  yang  dibuat  oleh  bank  secara  sepihak,  sehingga  nasabah  tidak  dapat  menyampaikan keinginannya  dalam  ketentuan  tersebut,  sehingga  perjanjian  tersebut  tidak  memberikan  posisi  seimbang  antara nasabah  dan  bank,  karena  dalam  ketentuan  tersebut  lebih  didomisasi  kewajiban  nasabah  dan  hak  daripada  bank. Kebijakan dan ketentuan tersebut dapat ditemui pada halaman menu di website internet banking serta buku panduan yang  difasilitasi  oleh  bank. Dalam  memberi  perlindungan  atas  privasi  nasabah  baik  yang  menyangkut  dengan transaksi  perbankan,  maupun  informasi  lainnya  akan  disimpan  dengan  kerahasiaan  dan  sesuai  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, sehingga tidak ada seorang pun yang tanpa wewenang dapat mengaksesnya.
Serta dari aspek tanggungjawab bank sebagai pemberi layanan internet banking meminta nasabah  untuk lebih berhati-hati dan memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi, serta cermat dalam mengakses layanan perbankan melalui internet.  Apabila  dirasa  terjadi  sesuatu  yang  janggal,  indikasi  kejahatan  dan  akan  membahayakan  akun  nasabah pengguna internet banking , sebaiknya cepat melaporkan kepada pihak bank, pelaporan dapat dilakukan melalui Call Center maupun Costumer Service Officer .
Ketika  terjadi  kerugian  yang  diterima  oleh  nasabah  pengguna internet  banking ,  maka  bank  akan  melakukan pengecekan  terlebih  dahulu,  pengecekan  tersebut  meliputi  aktivitas  transaksi,  catatan,  rekaman,  dan  semua  yang dikirimkan nasabah  secara online kepada bank, apabila terbukti  kerugian tersebut melibatkan pihak bank, dalam hal bank  lalai  atau  terjadi  kesalahan  secara  tidak  sengaja,  maka  berdasarkan  kesepakatan  bersama,  nasabah  akan mendapatkan kompensasi dari bank seabagi ganti rugi, yang disesuaikan dengan kerugian materiil yang dialami oleh nasabah. 22

## SIMPULAN
Berdasar pada yang telah dijelaskan pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Aspek-aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  keamanan  informasi  perbankan  diantaranya, Kerahasiaan yaitu terkait  kerahasiaan  informasi  dan  data  nasabah  serta  yang  memiliki  akses  hanyalah  pihak  yang  memeiliki wewenang. Integritas yaitu  terkait  jaminan  bahwa  tidak  dapat  mengubah  data  tanpa  seizin  pihak  yang  memiliki wewenang  atas  data  tersebut  serta  mengamankan  dan  menjaga  kelengkapan  atas  informasi  dari  ancaman  dan kerusakan  pada  data  dan  informasi  yang  asli. Ketersediaan yaitu terkait  jaminan  atas  data  yang  selalu  tersedia ketika dibutuhkan dan nasabah mendapatkan informasi tanpa ada gangguan.
2. Perlindungan  dalam  aspek  hukum  bagi  nasabah  pengguna internet  banking menjadi  kepastian  hukum  guna menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah, perlindungan hukum tersebut diantaranya:
a. Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  yang  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang Perbankan
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
3. Pertanggungjawaban  pihak  bank  terhadap  kerugian  yang  dialami  oleh  nasabah  pengguna internet  banking yaitu berupa pertanggungjawab bank sebagai pemberi layanan internet banking dengan mengingatkan nasabah agar lebih hati-hati, memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi dan cermat pada saat menggunakan layanan internet banking . Apabila ada hal yang terasa yang janggal, ada indikasi kejahatan dan membahayakan, maka nasabah diminta untuk segera  melapor  kepada Call  Center dan Costumer  Service  Officer pada  bank  terkait.  Adapun  terkait  kompensasi
21 Budi AgusRiswandi, Aspek Hukum Internet Banking , (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2005), hlm. 200.
22 Bank BCA, BukuPanduanKemudahanDalamSatuKlik , hlm 15.
Indriana Syiffa Fauziah dan Rani Apriani, Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Nasabah Perbankan Yang Menggunakan Layanan Internet Banking
apabila kerugian yang dialami oleh nasabah terbukti karena kelalaian atau ketidaksengajaan pihak bank, maka bank akan memberikan ganti rugi secara materiil sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bank Central Asia, Buku Panduan Kemudahan Dalam Satu Klik. G. J. Lewis, K. J. Thygerson, Financial Institutions Internet Sourcebook . New York, USA: Mc Graw Hill, 1997. Riswandi, Budi, Aspek Hukum Internet banking , Yogyakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005. Sentosa,Sembiring, Himpunantentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Peraturan  Lain  Yang  Terkait ,  Bandung  : NuansaAulia, 2010. Suseno, Sigid, Yuridiksi Tindak Pidana Siber , Bandung :RefikaAditama, 2012. Whitman, Michael. E dan Herbert J. Mattord, Principles of Information Security , 6 th Edition, 2018 Jurnal Hukum Atorf,.et.al., Jurnal Manajemen Teknologi,Vol I , (Juni 2002). Annisya  dan  M.  N.  Hastuti,  “Security  System  Layanan Internet  banking PT  Bank  Mandiri  (Persero)  Tbk.”, J.  Sist. Komput, vol. 2, (2012).
Astrini, Dwi Ayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet banking Dari Ancaman Cybercrime ”, Lex Privatum, Vol. 3 No. 1, (2015) Ramadhani,  Aditya,  “Keamanan  Informasi”,  Surabaya, Journal  of  Information  and  Library  Studies ,  Vol.  1  No.  1, (2018).
Indra  Ava  Dianta,  Edwin  Zusrony.  "Analisis  Pengaruh  Sistem  Keamanan  Informasi  Perbankan  Pada  Nasabah Pengguna Internet Banking" , INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi, (2019).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik