TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.435 Hal. 249-256

## EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (PIP) DI KELURAHAN TUAN KENTANG TAHUN 2020
Dewi Astuti (1), Doris Febriyanti (2), M. Qur’anul Kariem (3)
(1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
(2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
(3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
Email Korespondensi: dewiastariastianti@gmail.com
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  evaluasi  kebijakan  PIP  dan  mendeksrifsikan  faktor-faktor pendukung  dan  penghambat  Kebijakan  KIP  di  Tuan  Kentang.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif mulai dari pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis  data  bersifat  deskriptif  dengan  tahap  mereduksi  data,  paparan  data,  dan  kesimpulan.  Hasil penyelenggara  PIP  di  kelurahan  Tuan  Kentang  sangat  layak  di  dukung  dengan  adanya  peningkatan  mutu penyelengaraan PIP di SMP 31 dan SMP meningkatnya apresiasi dan dukungan dari penerima manfaat  PIP dan menguatnya  jaringan  kerjasama  dalam  menyelenggarakan  PIP  antar  komponen  yang  terlibat.  Pihak penyelenggara PIP sudah menjalankan program dengan baik sesuai petunjuk teknis. Pihak sekolah juga bekerja cepat dalam memfasilitasi penerima manfaat ketika harus berurusan dengan pihak bank sebagai penyalur dana. Komunikasi  yang  terkait  waktu  pencairan  juga  terjalin  dengan  baik.  Terjadi  ketidaktepatan  sasaran  dalam penentuan penerima manfaat PIP di Tuan Kentang. Selain itu pihak Tuan Kentang juga masih sangat kesulitan untuk memonitoring penggunaan dana bantuan oleh penerima dana sehingga tidak diketahui apakah penggunaan sesuai kebutuhannya. PIP di Tuan Kentang belum mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin di Tuan  Kentang.  Hal  ini  dikarenakan  PIP  belum  mampu  membantu  memenuhi  kebutuhan  sekolah  secara  penuh yang dirasakan penerima manfaat bantuan baru dalam tahap meringankan biaya pendidikan.

## Kata kunci; Evaluasi, Kebijakan, PIP
Abstract: The purpose of this study is to determine the evaluation of PIP policies and to define the supporting and  inhibiting  factors  of  KIP  Policy  in  Mr.  Potato.  In  this  study,  qualitative  methods  were  used  from  data collection used were observation, interviews and documentation, the data analysis method was descriptive with the stage of reducing data, data exposure, and conclusions. The results of the PIP organizers in Tuan Kentang village are very worthy of being supported by the improvement of the quality of PIP implementation in SMP 31 and  SMP  increasing  appreciation  and  support  from  PIP  beneficiaries  and  strengthening  the  network  of cooperation  in  organizing  PIP  between  the  components  involved.  The  PIP  organizers  have  run  the  program well  according  to  technical  instructions.  The  school  also  works  quickly  in  facilitating  beneficiaries  when  it comes to dealing with banks as fund dealers. Communication related to the timing of disbursement is also well established. There was a target inaccuracy in the determination of pip beneficiaries in Mr. Potato. In addition, Mr.  Potato  is  also  still  very  difficult  to  monitor  the  use  of  aid  funds  by  the  recipient  of  the  funds  so  it  is  not known whether the use is as needed. PIP in Mr. Potato has not been able to improve the access to education of the poor in Mr. Potato. This is because PIP has not been able to help meet the full needs of schools felt by the beneficiaries of the new assistance in the stage of reducing the cost of education.
Keywords: Evaluation, Policy, PIP
Article History: Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  upaya  yang  ditempuh  dalam  membangun  dan  meningkatkan  mutu Sumber Daya Manusia (SDM), karena pendidikan dianggap mampu menciptakan manusia yang produktif dalam memajukan suatu bangsa  (Yusup et al., 2019). Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang  mengamanatkan  bahwa  salah  satu  tujuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  memajukan  kesejahteraan  umum.  Faktor  yang  kurang  mendukung  pendidikan  salah satunya  adalah  kemiskinan  karena  faktor  ekonomi  keluarga  yang  kurang  mendukung  sehingga  memberikan dampak bagi anak-anak (Rifai & Mahpudz, 2019).
Kemiskinan  dan  pendidikan  adalah  dua  aspek  yang  berkaitan  sangat  erat  bila  dikaitkan  dengan kesejahteraan  yang  ada  dimasyarakat.  Untuk  meminimalisir  hambatan  ini  agar  program  pemerintah  dapat tercapai  (Hayati  &  Sari, 2019).  Hak  untuk memperoleh  layanan  pendidikan  tercantum  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  pasal  31  ayat  1 yang  berbunyi  “fakir miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara”  dan pada  pasal  34  ayat  2  yang  berbunyi  “Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan dari Program Indonesia Pintar ialah merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya pernah ada  yaitu  Bantuan  Siswa  Miskin.  Program  ini  bertujuan  guna  meningkatkan  akses  pendidikan  anak  usia  6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan dan ikut serta mencegah anak putus sekolah.  Kebijakan  dari  program  kartu  Indonesia  pintar  merupakan  melakukan  upaya  perbaikan  dalam bidang pendidikan.  hal  tersebut  dilakukan  agar  permasalahan  jumlah  siswa  putus  sekolah  di  Indonesia  dapat  segera teratasi (Haqiqi & Prabawati, 2019).
Adanya  Kartu  Indonesia  Pintar  diharapkan  tidak  ada  lagi  siswa  yang  putus  sekolah  dengan  alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar  sebagai  penerima  dana  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  serta  masih  adanya  siswa  yang  tergolong  tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Rohaeni & Saryono, 2018).
Permasalahan  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  salah  satunya  yaitu  adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana PIP ini. Padahal sejatinya pemerintah meluncurkan  program  ini  untuk  membantu  siswa-siswa  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  agar  mendapat kesempatan  yang  sama  dalam  bidang  pendidikan  (Edrial  et  al.,  2022).  Padahal  yang  seharusnya  pemerintah meluncurkan program ini yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya mendapatkan  kesempatan  dalam  pendidikan  yang  sama.  Program  unggulan  Presiden  Joko  Widodo  Kartu  ini diresmikan  bersamaan  dengan  Kartu  Indonesia  Sehat  dan  Kartu  Keluarga  Sejahtera  pada  3  November  2014. Kartu  Indonesia  Pintar  di  peruntukkan  bagi  anak  usia  sekolah  (6-21  tahun)  untuk  memberikan  manfaat pendidikan secara optimal.
Semula  kebijakan  ini  oleh  partai  oposisi  dianggap  untuk  meredam  sementara  kenaikan  harga  BBM. Jokowi  dikritik  karena  meluncurkan  program  yang  tidak  memiliki  payung  hukum  dan  melanggar  tertib anggaran,  namun  hal  ini  dibantah  oleh  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla,  dengan  argumen  bahwa  program  kartu tersebut  sebenarnya  kelanjutan  dari  program  yang  sudah  ada  sehingga  anggarannya  pun  mengikuti  program tersebut.  Pada  tahun  2015  penerima  manfaat  KIP  meningkat  dari  target  15  juta  siswa  menjadi  19  juta  siswa, dengan penyaluran dana yang telah mencapai 100% pada akhir tahun 2019. Melalui web resmi yaitu SIPINTAR (sistem  informasi  program  indonesia  pintar)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  memperlihatkan  hasil distribusi dari KIP dari hingga 8 Desember 2020, dana PIP sudah disalurkan  kepada 12.908.246 siswa dengan rincian    yaitu  7.625.596  orang    untuk  SD,  3.598.925  orang    untuk    SMP,  710.037  orang    untuk  SMA  dan 973.688 orang  untuk  SMK”. Tribunnews.com.
Bantuan  dana  pendidikan  secara  tunai  melalui  PIP  dialokasikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biaya pendidikan  siswa  seperti  pembelian  seragam  dan  perlengkapan  sekolah,  buku  dan  alat  tulis,  transportasi
kesekolah,  uang  saku,  kursus  tambahan  dan  kebutuhan  lain  yang  berhubungan  dengan  manfaat  pendidikan  di sekolah  (Agusman,  2019).  Permasalahan  lain  yang  terjadi  dalam  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  ini  belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini terlihat dari masih rendahnya pengetahuan wali murid  tentang  peruntukkan  bantuan  KIP,  dalam  pemberian  bantuan  ini  kurang  tepat  sasaran,  terdapat penyalahgunaan  pemanfaatan  bantuan  dana  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  oleh  penerima  bantuan.  Masalah lain yag terjadi adalah sulitnya melakukan pengawasan, hal ini di karenakan mekanisme penyaluran dana yang lansung  di  terima  di  bank,  yang  mengelolah  orang  tua  siswa  dan  pihak  sekolah  hanya  implementor  sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.
Kelurahan  Tuan  Kentang  merupakan  salah  satu  kelurahan  yang  ada  Di  Kecamtan  Jakabaring  yang menerima  bantuan  dana  KIP.  Kelurah  Tuan  Kentang    Kecamatan  Jakabaring  (2020)  terdapat  46  siswa  yang menerima bantuan kartu indonesia pintar (PIP) yang terdiri dari 3 SD, 2 SMP, 1 SMA, masing-masing merima bantuan sebesar Rp.1.000.000.00 pertahun untuk SMA, Rp.750.000.00 pertahun,untuk SMP dan Rp. 450.000,00 untuk SD dana tersebut di berikan pertahun (untuk perdua semester). Tanggapan masyarakat yang telah positif mendapakan  bantuan  dana  PIP  memungkinkan  juga  masyarakat  akan  bersikap  mendukung  KIP  dengan memanfaatkan  dana  KIP  dengan  bijak  hal  ini  dibuktikan  mayoritas  masyarakat  menolak  jika  dana  KIP digunakan untuk membeli pakaian. Oleh karena masyarakat yang sudah memiliki tanggapan yang baik terhadap pemanfaatan  KIP,  diharapkan  terus  konsisten  dan  tidak  terpengaruh  meski  dihadapkan  pada  keadaan  ekonomi yang sulit.
Siswa tersebut mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan dari kelurga pemegang kartu keluarga  sejahtera  yang  di  kirim  dri  pemerintahan  pusat.  Adanya  kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  ini  (PIP) yang  berasal dari pusat  ini  mendorong  sekolahan untuk  mengetahui  respon  dan  tanggapaan  masyarakat  secara operasional. Oleh karna itu, penelitian ini perlu di lakukan karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang  lebih  rinci  mengenai  evaluasi  Kebijakan  Terhadap  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  Kelurahan Tuan  Kentang  Kecamatan  Jakabring.  Pemanfaatan  bantuan  dana  Program  Indonesia  Pintar  yang  belum maksimal  digunakan  oleh  penerima.  Di  karenakan  Kurangnya  sosialisasi  pemanfaatan  bantuan  dana  Program Indonesia  Pintar  oleh  sekolah.  Pengetahuan  tentang  Program  Indonesia  Pintar  kurang  dipahami  oleh  calon penerima  Program  Indonesia  Pintar  dan  Pemanfaatan  bantuan  dana  Program  Indonesia  Pintar  oleh  Orang tua/wali  murid  penerima  manfaat  belum  diketahui.  Oleh  karna  itu  perlunya  dilakukan  evaluasi  dalam pemanfaatan bantuan dana Program Indonesia Pintar dikelurahan tuan kentang.
Kelurahan  Tuan  Kentang  kecamatan  jakabaring  adalah  salah  satu  sekolah  yang  ada  di  kelurahan tersebut  yang  telah  menjalankan  Program  Indonesia  Pintar  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Berdasarkan  hasil wawancara  awal  dengan  salah  satu  pegawai/staf  SMP  31  dan  SMA  Pelita  menyebutkan  pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar  belum  optimal,  dikarenakan  kendala  teknis  yang  masih  bisa  terjadi  pada  saat  program dilaksanakan, seperti 1) Pencairan yang terlalu lambat sehingga ada peserta didik yang sudah berhenti, pindah atau  lulus  dari  sekolah.  2)  Kurangnya  pemahaman  dari  orang  tua  terkait  Program  Indonesia  Pintar.  3)  Proses pencairan  dana  Program  Indonesia  Pintar  yang  mengharuskan  siswa  dan  orang  tua  untuk  pergi  langsung  ke lembaga  penyalur  (Bank),  dan  banyak  siswa  yang  izin  untuk  melakukan  proses  pencairan  tersebut,  sehingga dapat mengganggu proses belajar.
Hal tersebut yang mendorong peniliti untuk mencari tahu sejauh mana pelaksanaan Program Indonesia Pintar kepada para penerima manfaat dikelurahan Tuan Kentang. Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan,  mengkaji  menganalisis  dari  kebenaran  suatu  pengetahuan.  Setiap  penelitian  yang  dilakukan pasti  memliki  tujuan.  Adapun  tujuan  dari  penelitin  ini  adalah  1)  Untuk  mengetahui  evaluasi  kebijakan  kartu indonesia pintar di Kelurahan Tuan Kentang  2) Untuk mendeksrifsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan  penghambat  Kebijakan  Kartu  Indonesia  Pintar  di  Kelurahan  Tuan  Kentang  3)  Mengetahui  pemanfaatan dana program indonesia pintar di kelurahan tuan kentang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Metode  ini  adalah  untuk  menjelaskan secara  setruktur  mengenai  Evaluasi  Kebijakan  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  di  Kelurahan  Tuan  Kentang
Palembang dengan melihat data-data yang peneliti peroleh di lapangan. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 31 Palembang dan SMP pelita alembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  penelitian  ini  menurut  Miles  dan  Huberman  yaitu  reduksi  data, paparan data ( data display ), dan penarikan kesimpulan ( conclusion drawing ) (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Konteks
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  orang  tua  siswa  SMP  Pelita  Kelurahan  Tuan  Kentang,  dapat disimpulkan  bahwa  orang  tua  memahami  tentang  kartu  Indonesia  pintar  selain  itu  orang  tua  sangat  terbantu dengan adanya program KIP. Mereka yang sebelumnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya karena  masalah  biaya,  sekarang  menjadi  lebih  terbantu  karena  adanya  bantuan  KIP,  sehingga  biaya  serta kebutuhan  sekolah  dapat  terpenuhi,  dan  juga  bisa  membantu  orang  tua  menghemat  uang  mereka  karena  uang penghasilan  orang  tua  yang  biasanya  digunakan  untuk  membeli  kebutuhan  sekolah,  sekarang  diganti  dengan uang yang didapat dari program KIP, walaupun jumlah uang bantuan yang diterima tidak terlalu besar.
Adanya Kartu Indonesia Pintar (PIP) membantu peserta didik menekan biaya sekolah. KIP dibuat oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  memberikan  akses  layanan  pendidikan  bagi  peserta  didik  dari  keluarga  yang kurang  mampu  sampai  mereka  lulus  dari  sekolah  menengah.  Dengan  bantuan  KIP  (Kartu  Indonesia  Pintar), peserta  didik  dapat  membeli  buku,  membeli  tas,  seragam  dan  sepatu  menjadi  lebih  mudah.  Kami  berharap dengan menerima KIP ini, anak-anak kita dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, berprestasi dan dapat mengabdi  kepada  semua  orang.  Kami  berharap  program  KIP  akan  terus  berkembang  baik  jumlahnya  maupun siswa yang menerimanya.

## Evaluasi Input
Evaluasi input dalam model CIPP bertujuan memilih sumberdaya, menentukan alternatif strategi yang di  gunakan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  mencapai  target  yang  di  harapkan.  Komponen  input  meliputi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana /anggaran, berbagai prosedur dan aturan yang di perlukan.

## A. Rencana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar
Program  Indonesia  Pintar  adalah  pemberian  bantuan  tunai  pendidikan  kepada  Siswa  Sekolah  yang berasal  dari  keluarga  kurang  mampu  yang  ditandai  dengan  pemberian  Kartu  Indonesia  Pintar  (PIP).  Melalui Kartu  Indonesia  Pintar  ini,  nantinya  para  Siswa  akan  diberikan  bantuan  dana  tunai  dari  pemerintah  secara regular yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk meringankan beban biaya sekolah. Pelaksanaan program kartu Indonesia pintar dari kelurahan untuk sekolah terdiri dari tiga indikator, yaitu data siswa pemegang KIP, Surat  Keputusan  (SK)  struktur  penanggung  jawab  KIP.  Data  sekolah  sangat  perlu  digunakan  untuk  melihat kesiapan  pihak  sekolah  dalam  mencari  calon  penerima  bantuan  sesuai  dengan  persyaratannya.  Data  sekolah terdiri dari data siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar yang telah dimiliki baik sewaktu masih di SD maupun yang telah dicetak sewaktu masuk SMP. Indikator struktur penanggung jawab KIP digunakan untuk mengetahui kesiapan  dalam  pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  pelaksanaan  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  (PIP)  dan juga sebagai legalitas hukum bagi pengelola yang ditunjuk oleh sekolah.

## B. Sumber Daya Manusia
Dilapangan  sendiri  pelaksana  Program  Indonesia  Pintar  dapat  memahami  dengan  benar  maksud  dan tujuan  Program  Indonesia  Pintar.  Keberhasilan  dapat  terlihat  dari  terpenuhinya  kebutuhan  sekolah  penerima Program  Indonesia  Pintar.  Faktor  pendukungnya  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  sebagai pelaksana  Program  Indonesia  Pintar  dapat  memahami  kebijakan  dengan  baik  dan  komunikasi  yang  berjalan dengan  lancar  antara  Dinas  Pendidikan.  PIP  Kemdikbud  diperuntukkan  bagi  siswa  berusia  6-21  tahun  yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin. Program ini diprioritaskan bagi siswa pemegang KIP yang diperoleh dari  hasil  pemadanan  terkini  data  yang  terdapat  di  Dapodik  dengan  DTKS  Kemensos,  jadi  bagi  siswa  yang terdaftar disekolah dan mempunya KIP maka siswa berhak untuk didaftarkan oleh sekolah untuk mendapatkan bantuan  dari  program  PIP,  selain  itu  bagi  yang  tidak  dapat  bantuan  maka  siswa  dapat  mendaftar  dengan
membawa  Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  orang  tuanya  ke  lembaga  pendidikan  terdekat.  Jika  siswa  tersebut tidak  memiliki  KKS,  orang  tuanya  dapat  meminta  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dari  RT/Rw  dan Kelurahan/Desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran.

## C. Anggaran Dana
Dana bantuan Program Indonesia Pintar diambil dari Keuangan Negara. Namun jumlah anggaran dana yang  ada  belum  mencukupi  kuota  siswa  miskin  yang  ada  di  kelurahan  tuan  ketang.  Sehingga  yang  terjadi banyak  siswa  miskin  DI  SMP  PELITA  dan  SMP  Negeri  31  Palembang  tidak  mendapatkan  dana  bantuan Program Indonesia Pintar.  Pengelola Program Indonesia Pintar yang ada di kelurahan Tuan Kentang mensiasati keterbatasan dana anggaran tidak adanya anggaran untuk memberikan sosoalisasi ke pada masyarakat anggran dana hanya diberikan oleh siswa yang mendapat bantuan KIP saja.

## D. Fasilitas dan Prasarana
Keefektivan suatu program juga tergantung pada fasilitas dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat fasilitas dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar tersebut. Program Kartu  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  Kelurahan  Tuan  Kentang  belum  sepenuhnya  terpenuhi,  contohnya  seperti kendaraan,  komputer  dan  bank  penyalur  yang  kurang  berpartisipasi  dalam  penyaluran  Kartu  Indonesia  Pintar. Lambatnya  bank  penyalur  menyebabkan  penyaluran  dana  Kartu  Indonesia  Pintar  lambat  dalam  pencairan. Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang wajib disediakan untuk proses pelaksanaan program. Fasilitas  yang  kurang  lengkap  akan  mempengaruhi  suatu  program.  Semakin  baik  sarana  dan  fasilitas  yang disediakan  oleh  pemerintahan  pusat  akan  mempengaruhi  semakin  baiknya  kerja  program  seseorang  dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

## Evaluasi Proses
Pelaksanaan sosialisasi dalam proses evaluasi Program Indonesia Pintar dapat terlihat dari dilaksanakan oleh  Dinas  Pendidikan  kepada  sekolah-sekolah  termasuk  SMP  Negeri  31  Palembang  dan  SMP  PELITA  yang ada  di  Kelurahan  Tuan  Kentang,  yang  kemudian  pihak  sekolah  menyampaikan  informasi  kepada  orang  tua penerima  Program  Indonesia  Pintar.  Ketidak  berhasilan  sosialisasi  Program  Indonesia  Pintar  pada  jenjang pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMP  Negeri  31  Palembang  keluran  Tuan  Kentang  terlihat  dari kelanjutan sosialisasi sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terjadi permasalahan karena kelanjutan sosialisasi hanya disampaikan melalui aplikasi/web resmi Program Indonesia Pintar, surat pemberitahuan, media sosial dan penyebaran informasi dilakukan berjenjang.
Kesimpulan  dari  wawacara  tersebut  ialah  faktor-faktor  yang  menyebabkan  permasalahan  itu  terjadi dikarenakan  masih  kurangnya  perhatian  pelaksana  sosialisasi,  yang  mana  pelaksana  kurang  tanggap menjalankan  perannya  dalam  kegiatan  sosialisasi.  Informasi  tidak  serempak  dan  merata,  dikarenakan penyebaran informasi tidak dilakukan secara bersamaan dan oleh sebab itu penerimaan informasi menjadi tidak serempak dan merata, dan Koordinasi pelaksana kurang, dimana hanya pada awal bergulirnya program ini saja diadakan pertemuan resmi untuk membahas Program Indonesia Pintar antara pelaksana yang bertanggungjawab Dinas  Pendidikan dengan  pelaksana.  Dan untuk  kelanjutannya  dilakukan  melalui  media-media  perantara  tidak secara langsung.

## Evaluasi Produk/Outcomes
Tujuan  Program  Indonesia  Pintar  sudah  tercapai  namun  belum  dapat  dikatakan  berhasil.  Program Indonesia Pintar di Kelurahan Tuan Kentang belum mampu meningkatkan akses pendidikan masyarakat miskin di  Pota  Palembang.  Hal  ini  dikarenakan  Program  Indonesia  Pintar  belum  mampu  membantu  memenuhi kebutuhan  sekolah  secara  keseluruhan.  Yang  dirasakan  penerima  manfaat  bantuan  baru  dalam  tahap meringankan biaya pendidikan
Keberhasilan mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar dilapangan dapat dilihat faktor penyebabnya yaitu dari adanya alur penetapan penerima yang baik, juga terdapat verifikasi data yang dilakukan
Dinas  Pendidikan  dan  kelurahan  untuk  dilihat  kembali  mana  yang  benar-benar  layak  baru  dikirim  lagi  ke Kemendikbud untuk validasi data. Ketidak berhasilan mekanisme penetapan Program Indonesia Pintar terlihat dilapangan  disebabkan  faktor  kurangnya  sumber  daya  anggaran  yang  menyebabkan  tidak  dapat terselenggaranya  pertemuan  antara  Dinas  Pendidikan  dengan  pihak  sekolah  untuk  mempublikasikan  hasil penerima  Program  Indonesia  Pintar.  Publikasi  penerima  Program  Indonesia  Pintar  hanya  di  informasikan melalui aplikasi/web resmi, edaran pemberitahuan atau media sosial whatshapp.

## Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar

## A. Komunikasi
Kelancaran dalam Program Indonesia Pintar Intensitas pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Sekolah jarang  dilakukan  secara  langsung  karena  pemberitahuan  informasi  lebih  sering  menggunakan  media penghubung melalui media sosial. Sementara pertemuan sekolah dengan orang tua penerima program dilakukan pada saat rapat pembagian rapot sekolah guna membahas lebih lanjut terkait Program Indonesia Pintar. Media yang  digunakan  dalam  proses  komunikasi  melalui  email,  aplikasi,  whatsapp.  Kejelasan  Informasi  dalam Pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  Kejelasan  informasi  yang  disampaikan  oleh  implementor  dalam penyelenggaraan  Program  Indonesia  Pintar  dalam  penelitian  ini  sudah  berjalan  dengan  baik  diketahui  bahwa pihak Dinas Pendidikan dalam menyampaikan informasi sudah dijelaskan sedetail-detailnya.
Komunikasi  atau  informasi  yang  sekolah  terima  dari  dinas  selalu  jelas  dan  tidak  membinggungkan. Tidak  pernah  terjadi  kesalah  pahaman  dalam  berkomunikasi  dan  memberikan  informasi.  Tidak  pernah  ada komplain  dan  diterima  dengan  baik.  Transparansi  dalam  penyampaian  informasi  dari  pihak  sekolah  ke  wali murid  penerima  Program  Indonesia  Pintar  menurut  para  wali  murid  sudah  dikatakan  transparan  semua  yang dilakukan  sekolah  dari  mulai  pemberitahuan  penerima  dana  Program  Indonesia  Pintar,  pencairannya  sampai kebijakan  bahwa  dana  yang  didapat  dari  Program  Indonesia  Pintar  di  tabung  di  sekolah  semua  diberitahukan secara transparan sampai dengan pertanggungjawaban dananya.

## B. Sumber Daya Manusia
Terkait Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Program Indonesia Pintar, dapat disimpulkan bahwa kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab terhadap Program Indonesia Pintar belum cukup untuk melingkupi seluruh sekolah SMP dikelurahan Tuan Kentang. Sedangkan di SMP Negeri 31 Palembang dan SMP PELITA kuantitas sumber daya manusianya telah memadai karena dengan lingkup sekolah yang  kecil  ada  6  sumber  daya  manusia  yang  bertanggung  jawab.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan SDM/Pegawai  yang  ikut  serta  dalam  Program  Indonesia  Pintar  belum  ditentukan  sesuai  dengan  keahliannya pegawai,  karena  dilapangan  tidak  diterapkan  kriteria  terrtentu  dan  spesifik  akan  tetapi  yang  utama  harus menguasai  Informasi  dan  Teknologi  (IT).  Dapat  disimpulkan  bahwa  SDM  disini belum di  pilih  sesuai  dengan kriteria  yang  kapabilitas.  Di  SMP  Negeri  31  Palembang  kelurahan  Tuan  Kentang  para  sumber  daya  manusia yang  terkait  dalam  Program  Indonesia  Pintar belum bekerja  dengan  maksimal  karena mereka  merasa  terpaksa ikut turut serta dalam Program Indonesia Pintar.

## Faktor Penghambat Program Indonesia Pintar
Peneliti  juga  telah  mendapatkan  beberapa  poin  yang  menjadi  penghambat  dalam  proses  pemanfaatan Program Indonesia Pintar. Berikut faktor penghambat pelaksanaan PIP di kelurahan Tuan Kentang:
1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan sekolah dan dinas terkait sehingga banyak orang tua siswa penerima KIP tidak memahami mengenai Program Indonesia Pintar.
2) Informasi  yang  selalu  mudur dari  Dinas  terkait  sehingga  tidak  ada  kepastian  dalam  pelaksanaan  Program Indonesia Pintar.
3) Waktu pencairan dan KIP yang tidak sesuai dengan waktu kebutuhan siswa.
4) Tidak ada monitoring dari Dinas terkait dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
5) Siswa tidak melapor saat dana PIP sudah diambil di bank.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Evaluasi  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  kelurahan  Tuan Kentang belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui indikator evaluasi kebijakan menurut stufflebeam,  H  McKee  and  B  McKee  yang  terdiri  dari  evaluasi  konteks,  input,  proses,  dan  outcame. Pelaksanaan  Program  kartu    Indonesia  Pintar  (PIP)  di  kelurahan  Tuan  Kentang  masih  terdapat  kendala  yaitu proses sosialisasi, pencairan yang tidak tepat waktu, pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan,  dana  bantuan  masih  belum  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah  siswa  yang  kurang  mampu, masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran dan masih belum tepat sasaran dan komunikasi dari pihak pelaksana, aktivitas pelaksana kurang maksimal di sebabkan kurangnya perhatian dari pelaksana tingkat atas sehingga informasi penyaluran dana tidak tepat waktu.
Dalam  evaluasi  konteks  penyelengara  Program  Indonesia  Pintar  di  kelurahan  Tuan  Kentang  sangat layak  di  jalankan  program  ini.  Hal  ini  di  dukung  dengan  adanya  peningkatan  mutu  penyelengaraan  Program Indonesia Pintar di SMP 31 dan SMP Pelita yang ada di kelurahan Tuan Kentang meningkat nya apresiasi dan dukungan  dari  penerima  manfaat  Program  Indonesia  Pintar  dan  menguatnya  jaringan  kerjasama  dalam menyelenggarakan Program Indonesia Pintar antar komponen yang terlibat, namun perlu ada perbaikan sistem dalam implementasinya.
Pada evaluasi input pihak penyelenggara Program Indonesia Pintar sudah menjalankan program dengan baik  sesuai  petunjuk  teknis.  Pihak  sekolah  juga  bekerja  cepat  dalam  memfasilitasi  penerima  manfaat  ketika harus  berurusan  dengan  pihak  bank  sebagai  penyalur  dana.  Komunikasi  dan  informasi  yang  terkait  waktu pencairan  juga  terjalin  dengan  baik.  Namun  ditemukan  bahwa  pihak  sekolah  kesulitan  dalam  mengontrol penggunaan  dana  manfaat  Program  Indonesia  Pintar  sehingga  rawan  terjadi  ketidaktepatan  penggunaan  dana yang berpengaruh kepada akses pendidikan siswa miskin tersebut. Selain itu sistem pelayanan yang menyangkut aduan-aduan masalah Program Indonesia Pintar masih menggunakan sistem konvensional dalam hal ini adalah para  penerima  bantuan  program  yang  mengalami  masalah  biasannya  langsung  datang  kesekolah  dan menanyakan  langsung  kepada  pihak  sekolah.  Padahal  bila  kita  lihat  pihak  pusat  maupun  pihak  Kemendikbud pusat  yang  menjalankan  program  Indonesia  Pintar  secara  nasional  menyediakan  sebuah  sistem  pengaduan masalah Program ini secara online baik melalui website, SMS, call center dan sebagainya.
Pada  evaluasi  proses  terjadi  ketidaktepatan  sasaran  dalam  penentuan  penerima  manfaat  Program Indonesia  Pintar  di  kelurahan  Tuan  Kentang.  Selain  itu  masalah  komunikasi  juga  menjadi  persoalan  lanjutan dalam hal pemanfaatan dana bantuan PIP oleh penerima di Kota Palembang. Dana tersebut berupa uang tunai, dan  diterima  langsung  oleh  siswa  (didampingi  orang  tua/wali),  sehingga  tidak  ada  yang  bisa  mengontrol penggunaannya.  Memang  dari  pihak  sekolah  juga  tidak  ada  sosialisasi  resmi  tentang  penggunaan  dana.  Dinas Pendidikan  dan  sekolah  sulit  untuk  memonitor  penggunaan  dana  bantuan  PIP,  dan  selama  ini  yang  bisa dilakukan hanyalah mengingatkan kepada para siswa agar uang tersebut digunakan untuk biaya pendidikan.
Pada evaluasi keberhasilan mekanisme penetapan penerima Program Indonesia Pintar dilapangan dapat dilihat  faktor  penyebabnya  yaitu  dari  adanya  alur penetapan  penerima  yang  baik,  juga  terdapat  verifikasi  data yang  dilakukan  Dinas  Pendidikan  dan  kelurahan  untuk  dilihat  kembali  mana  yang  benar-benar  layak  baru dikirim lagi ke Kemendikbud untuk validasi data. Ketidak berhasilan mekanisme penetapan Program Indonesia Pintar  terlihat  dilapangan  disebabkan  faktor  kurangnya  sumber  daya  anggaran  yang  menyebabkan  tidak  dapat terselenggaranya  pertemuan  antara  Dinas  Pendidikan  dengan  pihak  sekolah  untuk  mempublikasikan  hasil penerima Program Indonesia Pintar.

## REFERENSI
Agusman,  Y.  (2019).  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Kolakaasi  Kabuaten Kolaka. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik , 4 (2), 105–113.
Edrial, A, R. P., & Sujastiawan, A. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( Pip ) Di Sma Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. JKSAP : Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik , 3 (1), 109–116.
Haqiqi,  N.  M.  Y.  A.,  &  Prabawati,  I.  (2019).  Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  SMP  Negeri  1 Dawarbandlong Kabupaten Mojokerto. Publika , 7 (8), 1–8.
Hayati, N., & Sari, E. Y. (2019). Evaluasi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Sembawa. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang , 468–480.
Rifai,  A.,  &  Mahpudz,  A.  (2019).  Dampak  Faktor  Ekonomi  Orang  Tua  Terhadap  Keberlanjutan  Pendidikan Anak  Usia  14-20  Tahun  Di  Desa  Kasoloang  Kecamatan  Bambaira  Kabupaten  Pasangkayu  Provinsi Sulawesi Barat. Edu Civic , 37–45.
Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia  Pintar  (  KIP  )  dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan. Journal  of  Education  Management  and Administration Review , 2 (1), 193–204.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D . Alfabeta.
Yusup,  W.  B.,  Ismanto,  B.,  &  Wasitohadi,  W.  (2019).  Manajemen  bibingan  koseling  kerier  di  sekolah menengah pertama kristen di salatiga. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan , 15 (1).