## PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR)
Efvi Rahmawati, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
E-mail : { efvirahma@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangkuundiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  (1)  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  persetubuhan  dalam  perkara  No.  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.  (2)  mengetahui  dan menganalisis  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana persetubuhan  dalam  perkara  No.  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitia  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng,  yaitu  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi dokumen,  obeservasi,  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non probability sampling dengan cara yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian adalah dengan teknik Pruposive  Sampling . Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  menggunakan  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dilakukan berdasarkan unsur dalam Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dalam perkara No.  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr  telah  memenuhi  unsur  dalam  Pasal  82  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  perlindungan  anak  dan  sudah  dijelaskan  secara  jelas  oleh  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringkankan,  surat  dakwaan,  dan  fakta-fakta  hukum  yang  diperoleh  pada  saat  proses  persidangan  sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Pertimbangan Majelis Hakim, Penjatuhan Sanksi

## Abstract
This study aimes at : (1) knowing and analyzing the implementation of criminal against perpetrators of sexual crimes in the case No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, (2) knowing and analyzing consideration of the penal of judge in the  senteching  perpetratos  of  sexual  crimes  in  the  case  No.  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.  This  is  an  empirical  law study, with descriptive qualitative approach. The location of this study was in Singaraja District Court Class 1 B. The data collection was done by using documentation, observation and interview. The sample were collected by  using  Non-Probability  Sampling  technique  and  the  subjects  were  determined  by  using  purposive  sampling technique.  The  daa  processing  and  data  analysis  were  done  qualitatively.  The  findings  showed  that  the implementation is carried out based on the elements on article 82 paragraph 2 of law No. 35 of 2014 concerning child protection in case No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr has fulfilled the elements in article 82 paragraph 2 of No. 35  of  2014  concerning  child  protection  and  has  been  clearly  explained  by  the  penal  of  judges  in  sentenching perpetrators  of  sexual  intercourse  by  considering  the  aggravanting  circumtances,  mitigating  circumstances, indictments, and legal facts obtadined during the proceedings so the penal of judges can decide and sentence the accused to prison for years.
Keywords : Criminal Liability, Sexual Intercourse, Penal Of Judge Consideration, Sentence.
PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Dalam tatanan kehidupan
bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara, hukum memiliki peran penting dalam menggerakkan suatu tatanan kehidupan. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka hukum  harus  dijadikan  sebagai  sarana  dalam mencapai  tujuan-tujuan  negaranya  karena suatu negara dapat disebut sudah mewujudkan ketertiban hukum ketika mampu merealisasikan hukum dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Sehingga  dalam  hal  ini  untuk  memperoleh kesejahteraan  dan  ketertiban  dalam  hubungan antara  manusia,  menjaga  jangan  sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan  sesutu  yang  tidak  kehendaknya, maka dengan ini hukum hadir untuk memperoleh  kesejahteraan  dan  ketertiban dalam hubungan antara manusia.
Kesejahteraan  dan  ketertiban  dapat  diartikan dengan  tidak  adanya  permasalahan  terhadap kesejahteraan  dan  tidak  ada  yang  melanggar suatu  ketertiban  namun  hanya  ada  suatu kenyamanan, ketentraman dan keamanan.
Setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintah itu  dengan  tidak  ada  kecualinya  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  Pasal  27  ayat  (1)  UUD Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. Dalam kehidupan  sehari-hari  masih  banyak  warga negara  sering  tidak  melaksanakan  kewajiban baik  itu  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja sehingga  hal  tersebut  merugikan  orang  lain, warga  negara  dikatakan  melanggar  hukum karena  kewajiban  tersebut  telah  ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).
Kejahatan  terhadap  kesusilaan  tidak pernah  habis  untuk  dibincangkan  karena kejahatan akan tetap ada selama manusia hidup dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Namun  hal tersebut dapat di cegah dengan cara mencegah perluasan  suatu  tindak  kejahatan.  Pengaturan tentang  tindak  pidana  persetubuhan  dalam peraturan hukum di Indonesia selama ini yang digunakan  untuk  mengadili  pelaku  tindak pidana  persetubuhan  adalah  ketentuan  dalam Pasal  285  KUHP  yakni  dengan  ancaman  12
tahun  penjara.  Dalam  Pasal  tersebut  terdapat ancaman hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun selama  ini  masih  sering  terjadi  tindak  pidana persetubuhan  baik  itu  terhadap  perempuan maupun  terhadap  anak.  Jika  yang  menjadi Anak  Korban  dari  tindak  pidana  persetubuhan adalah  seorang  anak  maka  dalam  hal  ini diberlakukannya  Pasal  76D  jo  Pasal  81 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   yang merupakan  suatu  upaya  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  anak  di  Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persetubuhan. Pada umumnya persetubuhan di lakukan dengan dua orang yaitu antara seorang laki-laki  dengan  seorang  wanita,  namun  pada kasus  tindak  pidana  persetubuhan  kali  ini merupakan  fenomena  yang  jarang  terjadi terjadi  di  lingkungan masyarakat  yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan formasi 2 orang wanita dan seorang laki-laki, persetubuhan  ini  dikenal  dengan  istilah threesome .
Dalam  kasus  persetubuhan  delik  yang digunakan  adalah  delik  materil,  dimana  dalam hal  ini  menitik  beratkan  pada  perbuatan  yang dilakukan dengan sengaja melakukan persetubuhan.  Perumusannya  menitikberatkan kepada  akibat  yang  dilarang  dan  diancam dengan  pidana  oleh  Undang-Undang,  dengan kata lain hanya disebut rumusannya dari akibat perbuatannya  (Marpaung,  2009:8).  Delik persetubuhan merupakan delik yang bertentangan  dengan  hukum  formil  maupun hukum materil.
Merujuk pada kasus persetubuhan terhadap anak yang ada di Kabupaten Buleleng yaitu  di  Kota  Singaraja,  dimana  dalam  hal kasus kejahatan terhadap kesusilaan khususnya kasus tindak pidana persetubuhan ( Threesome ) yang  dilakukan  oleh  pendidik  dengan  formasi 2 orang wanita dan seorang laki-laki dan salah satu  wanita  tersebut  adalah  seorang  siswi  di SMA  (Sekolah  Menengah  Atas)  yang  masih berusia  16  tahun.  Kasus  tindak  pidana persetubuhan  ini  sudah  dicatat  dalam  Sistem Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP)  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  dalam  perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.
Berdasarkan kasus tindak pidana persetubuhan  yang  telah  dilakukan  oleh seorang pendidik diwilayah Kabupaten Buleleng  dengan  melibatkan  anak  yang  masih berusia 16 tahun, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa  terdapat  hak  anak  yang  dilanggar  di satuan pendidikan. Pengaturan terkait hak anak di satuan pendidikan diatur dalam Pasal 9 ayat (1a)  yang  menentukan  bahwa  “Setiap  anak berhak  mendapatkan  perlindungan  di  satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pendidik, tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  dan/atau pihak  lain”.  Meskipun  sudan  ada  kententuan yang  mengatur  tentang  hak  anak  di  satuan pendidikan,  namun  diatur  pula  kewajiban dilingkungan  satuan pendidikan,  dalam  hal  ini diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  menentukan bahwa  “Anak  di  dalam  satuan    pendidikan wajib  mendapatkan  perlindungan  dari  tindak kekerasan  fisik,  psikis,  kejahatan  seksual  dan kejahatan  lainnya  yang  dilakukan  oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta dan/atau pihak lain. Namun pada kenyataannya masih terjadi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak.
Berdasarkan  Putusan  Perkara  Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr, tindak pidana persetubuhan  yang  dilakukan  terdakwa  atas nama  Ni  Made  Sri  Novi  Darmaningsih lantaran kekasih terdakwa sebelumnya memperlihatkan  video  porno  yang  berisi adegan  seseorang  yang  melakukan  perbuatan hubungan  badan  layaknya  suami  istri  yang dilakukan  bersama  3  orang  secara  langsung. Setelah  menonton  video  porno  kekasih terdakwa mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti di video yang telah diperlihatkannya.
Terdakwa  dalam  kesaksiannya  yang tercantum  dalam  putusan  perkara  Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr,  menyatakan  bahwa terdakwa  adalah  seorang  Pendidik  dimana dalam hal ini jika berdasarkan perbuatan yang telah  dilakukan,  pidananya  di  tambah  1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  sebagaimana dimaksud  pada  Pasal  81  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.  Namun  Majelis  Hakim berpendapat  lain  saat  menjatuhkan  sanksi hukuman terhadap si pelaku.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Nomor 23/Pid.Sus/PN.Sgr  dalam  bentuk  skripsi  yang berjudul  “Penerapan  Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Pelaku  Persetubuhan  (Studi Kasus Putusan No. 23/Pid.Sus/PN.Sgr).

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam peneitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam  penelitian  hukum  empiris,  hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat  diamati  di  dalam  kehidupan  nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-mata di konsepkan  sebagai  suatu  gejala  normatif  yang sebagai ius  constituendum dan  tidak  pula semata-mata  sebagai ius  konstituentum ,  akan tetapi  secara  empiris  sebagai operatum . Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier, dengan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  beberapa teknik  dalam  pengumpulan  data  primer  dan data  sekunder  ((Ishaq,  2017  :  31).  Penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan  data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara dan  teknik  observasi.  Teknik  penentuan sample  dalam  penelitian  ini  menggunakan teknik non  probability  sampling dengan  cara purposive sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap  Pelaku  Persetubuhan  Dalam Perkara Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr
Penerapan  Pertanggungjawaban  Pidana dalam  perkara  No.  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim yang  sebelumnya  telah  dipertimbangkannya terlebih  dahulu  yang  mana  bahwa  dari  surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan  alternatif  yaitu  melanggar  Pasal  81 ayat (1) atau ayat (2) maupun ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
Tentang Perlindungan Anak.
Pada  bentuk  dakwaan  alternatif  tindak pidana  atau  perubahan  yang  dikenakan  pada diri  Terdakwa  hanyalah  salah  satu  dari
dakwaan-dakwaan  yang  termuat  dalam  surat dakwaan.  Majelis  Hakim  dapat  langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya,  namun  pilihan  tersebut  haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.  Fakta  hukum  yang  terungkap dipersidangan  tersebut  menurut  pandangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati  untuk  dibuktikan  adalah  dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau
membujuk  anak  untuk  melakukan persetubuhan  dengannya  atau  dengan orang lain.
Perumusan  tentang  pelaku  yaitu  untuk seseorang  yang  memenuhi  unsur-unsur  delik persetubuhan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, baik itu dalam unsur subjektif  maupun  unsur  objektif  (Lamintang, 1997:594).
Dalam
menerapkan
suatu pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat terlebih  dahulu  perbuatan  yang  dilakukan. Sehingga  dalam  hal  ini  untuk  mengetahui suatu perbuatan dapat di mintai pertanggungjawaban  atau  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban berdasarkan asas
legalitas.
Untuk
menerapkan pertanggungjawaban  pidana  maka  seseorang itu harus memenuhi unsur mampu bertanggung jawab,  dimana  dalam  hal  ini  diklasifikasikan dalam  beberapa  hal  antara  lain  yaitu  keadaan jiwanya,  keadaan  sadar  saat  melakukan  suatu perbuatan  tindak  pidana,  dapat  menginsyafi atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya,  dapat menentukan kehendak atas tindakannya tersebut  dalam  hal  ini  apakah  dilakukan  atau tidak, dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.
Terkait  unsur  yang  dapat  dijadikan sebagai  ciri  dari  suatu  tindak  pidana  atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Ketentuan  terkait  tindak  pidana  persetubuhan yang  dilakukan  terhadap  anak  diatur  dalam
Pasal  81  ayat  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  dirumuskan  dalam  unsur-unsur  sebagai berikut :
a. Unsur Subjektif; dengan sengaja
b. Unsur Objektif;
1. Kekerasan atau ancaman;
2. Memaksa;
3. Melakukan tipu muslihat;
4. Serangkaian kebohongan; atau
5. Membujuk anak melakukan persetubhan dengannya atau dengan orang lain.
Berdasarkan  kasus  yang  telah  diurakan sebelumnya  terkait  dengan  unsur  subjektif yaitu  dapat  diamati  dari  perbuatan  Terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana persetubuhan dengan bertujuan untuk mendapatkan fantasi dalam melakukan hubungan  badan  layaknya  suami  istri  hingga melibatkan  seorang  anak.  Sehingga  dalam  hal ini  akibat  perbuatan  dari  pelaku  yang mengakibatkan  hilangnya  keperawaan  Anak Korban  hingga  menimbulkan  rasa  trauma bahkan  rasa  malu  yang  dialami  oleh  anak berusia  16  tahun.  Pada  saat  Terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa telah merencanakan  sebuah  hubungan  layaknya suami istri secara Threesome dengan melibatkan seorang anak.
Perumusan  dari  unsur  objektif  dari uraian tindak pidana dalam kasus persetubuhan ini  Terdakwa  melakukan  suatu  perbuatan  ini dengan  sengaja  dan  direncanakan  terlebih dahulu.  Sehingga  dalam  hal  ini  Terdakwa dianggap secara sadar dan sengaja  melakukan perbuatannya.  Suatu  perbuatan  pidana  yang telah  diatur  dalam  KUHP  pada  umumnya diklasifikasikan  kedalam  unsur-unsur  yang dibagi  menjadi  dua  yaitu  unsur  objektif  dan unsur  subjektif.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud dengan  unsur  subjektif  adalah  unsur  yang berasal dari dalam diri pelaku, yang mana asas hukum  pidana  menyatakan  bahwa  “tidak  ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (an act does not  make  a  person  guilty  unless  the  min  is guality  or  actus  non  facit  reum  nisi  mens  sit rea) dan  kealpaan  (negligence  or  schuld). Sedangkan  unsur  objektif  merupakan  unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia  berupa  perbuatan  aktif  dan  perbuatan
pasif,  omission  (perbuatan  yang  membiarkan atau  mendiamkan),  akibat (result), keadaan- keadaan (circumstances) yang  berupa  keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan setelah perbuatan  dilakukan,  sifat  dapat  dihukum  dan sifat  melawan  hukum  (Marpaung,  2009  :  9- 10).
Terkait dengan delik persetubuhan yang dilakukan  terhadap  anak  diatur  dalam  Pasal 76D  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak menentukan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang melakukan  kekerasan  atau ancaman  kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain”  dan terdapat  ancaman  pidana  terhadap  pelaku persetubuhan yang di atur dalam Pasal 81 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  yang menentukan  bahwa  “Setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  76D  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dengan denda  paling  banyak  Rp  5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Merujuk pada kasus yang terdapat  dalam  perkara  No.  23/Pid.Sus/2020/
PN.Sgr  telah  memenuhi  unsur  yang  terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2014  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tenang Perlindungan  Anak  diantaranya  yaitu  :  1) unsur setiap orang; 2) unsur dengan sengaja; 3) melakukan  tipu  muslihat;  4)  serangkaian kebohongan; atau 5) membujuk anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau dengan orang lain.
Berdasarkan  beberapa  unsur  tersebut diklasifikasika  menjadi  dua  yaitu  unsur subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur  subjektif ini terkait dengan setiap orang yang dipersamakan  dengan  barang  siapa  dan  unsur dengan  sengaja,  sedangkan  unsur  melakukan tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan  atau membujuk  anak  melakukan  persetubuhan dengannya  atau  dengan  orang  lain  adalah unsur objektif.
Berdasarkan  penerapan  unsur  tindak pidana persetubuhan dalam perkara No.23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr    telah  memenuhi
unsur  pasal  81  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  serta dalam persidangan telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut  Umum  dan  Majelis  Hakim,  unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Setiap  orang,  yang  dimaksud  setiap orang  dipersamakan  dengan  barang siapa atau hij die merujuk pada siapa saja  yang  harus  dijadikan  Terdakwa atau dader atau  sebagai  subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban)  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  dalam  segala tindakan  atau  diartikan  orang  sebagi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2. Dengan  sengaja,  dalam  hal  ini pembuat Undang-Undang tidak memberatkan  penjelasan  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  “sengaja” akan  tetap  menurut Memorie  Van Toelichting (MvT)  yang  dimaksud “dengan  sengaja”  atau  “OPZET”  itu adalh  “ Willen  en  Wetens ”  dalam artian  pembuat  harus  menghendaki ( willen ) adanya akibat yang diharapkan
dari melakukan
perbuatan  tersebut  dan  juga  harus mengerti  atau  mengetahui (wetens) (Marpaung, 2009 : 13).
3. Melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk  anak  untuk  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Dalam  hal  ini  penerapan  unsur-unsur tindak  pidana  persetubuhan  bedasarkan  Pasal 81  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak dalam  perkara  No.  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr telah  sesuai  dan  selaras  dengan  unsur-unsur yang  terdapat  dalam  Pasal  81  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.  Berdasarkan  penjabaran pada  unsur-unsur  dalam  Pasal  81  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak,  pertimbangan Majelis  Hakim  sudah  sesuai  dan  sangat  jelas karena  semua  unsur  delik  sudah  dibuktikan oleh  Majelis  Hakim.  Sehingga  dalam  hal  ini
berdasarkan    pertimbangan  Majelis  Hakim yang  merujuk  pada  fakta-fakta  yang  diperoleh dalam  persidangan  maka  Majelis  Hakim menjatuhkan  pidana  6  (enam)  tahun  penjara terhadap Terdakwa.
Pertimbangan Majelis Hakim Dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku persetubuhan dalam perkara No. 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr Pertimbangan Majelis Hakim merupakan pertimbangan hukum yang digunakan  untuk  menjatuhkan  suatu  putusan. Pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua segi yaitu  pertimbangan  hakim  secara  yuridis  dan pertimbangan  hakim  secara  non  yuridis. Pertimbangan  Hakim  secara  yuridis  adalah suatu  pertimbangan  hakim  yang  berasal  dari fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan  dan  oleh  undang-undang  sudah ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  dimuat dalam  putusan  diantaranya  yaitu  :  dakwaan jaksa  penuntut  umum,  keterangan  terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal yang telah diatur dalam KUHP (Muhammad, 2006 : 124).  Sedangkan  pertimbangan  Hakim  secara non  yuridis  terdiri  dari  latar  belakang terdakwa,  keadaan  ekonomi  terdakwa,  kondisi diri  terdakwa,  kedaan  sosial  terdakwa,  faktor agama terdakwa.
Dalam hal ini terdapat beberapa karakteristik  dari  keadaan  yang  memberatkan dan keadaaan yang meringankan pidana adalah sebagai berikut (Mona, 2020 : 73-74):
1. Bentuknya  berupa  sifat,  perihal, suasana  atau  situasi  yang  berlaku yang  berlaku  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana,  yang  mana  dapat diartikan  bahwa  segala  sesuatu  yang mempengaruhi  tindak  pidana  atau terpengaruhi  akibat  tindak  pidana yang dapat berupa :
a. Suatu  penyebab,  pemicu,  atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
b. Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku  pada  saat  dilakukan tindak pidana; dan/atau
c. Segala  dampak  atau  akibat  dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya  ditemukan  diluar  dari tindakan  pidananya  itu  sendiri.  Jika suatu  rumusan  perbuatan  pidana dapat  dilihat  dari  unsur-unsur  tindak pidana,  maka  rumusan  keadaan memberatkan  dan  keadaan  yang meringankan ini berada diluar rumusan  unsur-unsur  tindak  pidana, namun  jika  berkaitan  dengan  tindak pidananya itu sendiri maka dihubungkan  dengan  sebagaimana yang telah sinyaratkan dalam ciri ke- 1  diatas,  pengertian  keadaan  yang memberatkan dan meringankan disini harus  dibedakan  dengan  “keadaan penyerta  yang  dirumuskan  pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan  dan  keadaan  yang  datang kemudian sesudah perbuatan
dilakukan.
3. Menggambarkan  tingkat  keseriusan tindak pidana atau tingkat bahayanya si pelaku yang mempengaruhi ukuran berat  ringanya  pidana  yang  akan dijatuhkan. Ciri ini membatasi pengertian  “berkaitan  dengan  tindak pidana”  yang  mana  hanya  terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan  tindak  pidananya  atau tingkat  bahayanya  si  pelaku,  dan karenanya  keadaan-keadaan  tersebut mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Secara  umum  faktor  pemberatan  pidana dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut (Moeljatno, 2009 : 69):
1. Legal  Aggravating  Cricumstances , yaitu  faktor  pemberat  pidana  yang diatur  daam  Undang-Undang  yang terdiri dari :
a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan  sebagai  unsur  tindak pidana;
Dalam hal ini menurut Moeljatno,
bahwa  keadaan  tambahan  yang
memberatkan  pidana  merupakan salah satu unsur elemen perbuatan pidana. b. Pemberat pidana yang dirumuskan didalam Undang- Undang.
2. Judicial  Aggravating  Circumstances , yaitu  keadaan-keadaan  memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.
Sekalipun  sama-sama  sebagai  faktor pemberatan pidana, yang mana keduanya harus dibedakan  karena  dua  faktor  tersebut  diatas memiliki pengaruh yang beda dalam penjatuhan  pidana.  Dalam  hal  ini Legal Aggravating  Cricumstances menentukan  pada batas  pemidanaannya,  sedangkan Judicial Agravating Circumstances menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa, Majelis Hakim  mempertimbangkan terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan dan  keadaan  yang  meringankan  terdakwa diantaranya yaitu :
1. Keadaan yang memberatkan :
a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan
b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan  trauma  pada  Anak Anak Korban c. Sebagai sesama Perempuan, Terdakwa seharusnya memberikan  perlindungan  kepada Anak Anak Korban agar terhindar dari perbuatan seksual.
2. Keadaan yang meringankan a. Terdakwa bersikap sopan
dipersidangan
b. Terdakwa belum pernah dihukum
c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatnnya dan berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya
d. Telah dilakukan perdamaian antara keluarga Anak Anak Korban dengan keluarga Terdakwa Dalam  memutuskan  suatu  perkara, Majelis Hakim wajib memberikan
pertimbangan  baik  itu  dalam  keadaan  yang memberatkan atau dalam hal yang meringankan dengan cara musyawarah.
Kewajiban  Majelis  Hakim  dalam  melakukan musyawarah untuk memutuskan sebuah perkara  diatur  dalam  Pasal  182  ayat  4  dan  6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara  Pidana,  yang  menjadi  dasar Majelis  Hakim  dalam  bermusyawarah  adalah surat  dakwaan  dan  fakta-fakta  hukum  yang terungkap  dalam  persidangan,  sehingga  dalam hal  ini  Majelis  Hakim  harus  memberikan pertimbangan  terlebih  dahulu  terkait  fakta- fakta  yang  diperoleh  dari  persidangan  dan memberikan  pernyataan  kepada  Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa  atas  nama  Ni  Made  Sri  Novi Darmaningsih,  Majelis  Hakim  menjatuhkan pidana  dengan  pidana  penjara  6  (enam)  tahun dan  denda  sebesar  Rp  50.000.000,00  (lima puluh juta rupiah) sebelumnya telah melakukan musyawarah berdasarkan ketentuan dalam  Pasal  183  ayat  3  dan  ayat  6  KUHAP. Majelis  Hakim  dalam  melakukan  musyawarah harus  melihat  dan  menyimak  fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses persidangan yang  meliputi  saksi,  barang  bukti  serta  dari Jaksa  Penuntut  Umum.  Sehingga  berdasarkan hal  tersebut  Majelis  Hakim  menjatuhkan putusan pidana penjara dengan 6 (enam) tahun dan  denda  sebanyak  Rp  50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah).  Dalam  hal  ini  Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  penjatuhan  saksi pidana  terhadap  pelaku  persetubuhan  dengan pidana penjara 6 (enam) tahun sudah seimbang dengan  perbuatan  pelaku  mengingat  bahwa pelaku telah melanggar norma kesusilaan.
Pada  saat  proses  dipersidangan  Majelis Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap  diri  Terdakwa  baik  itu  merupakan alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat Terdakwa  mampu  bertanggungjawab  haruslah dinyatakan  telah  terbukti  secara  meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
Merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  lain  yang  bersangkutan  dengan  itu mengadili :
1. Menyatakan  Terdakwa  Ni  Made  Sri Novi Darmaningsih identitas tersebut diatas  telah  terbukti  secara  sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ni Made Sri Novi Darmaningsih oleh karena itu dengan pidana  penjara  selama  6  (enam) tahun  dengan  denda  sebesar  Rp 50.000.000,00 (lima puluh  juta
rupiah)  dengan  ketentuan  apabila pidana  denda  tersebut  terbayar  maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan  dan  penahanan  yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan  agar  Terdakwa  tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa a. 1  (satu)  Potong  baju  kaos  warna putih;
b. 1  (satu)  Potong  celana  kain panjang warna hitam motif garis;
c. 1 (satu) Potong BH warna Hitam;
d. 1  (satu)  Potong  celana  dalam warna biru muda;
e. 1  (satu)  Potong  baju  kebaya warna Merah;
f. 1 (satu) lembar kain kamen warna Hitam;
g. 1  (satu)  Potong  baju  jumsuit warna merah;
h. 1  (satu)  lembar  sprei  warna  biru muda;
Masih dipergunakan dan dibutuhkan untuk pembuktian dalam  perkara  lain  atas  nama Tedakwa AA.Putu Wartayasa.
6. Membembankan  kepada  Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar  Rp  2.000,00  (dua  ribu rupiah).
Berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa  degan  melihat  dan  menyimak  fakta- fakta  hukum  yang  diperoleh  dari  proses
persidangan  yang  meliputi  keterangan  saksi, barang  bukti  surat  dakwaan  dari  Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan  pidana  6  (enam)  tahun  penjara kepada terdakwa.
Dalam menentukan unsur suatu tindak pidana, hal tersebut sudah tercantum dalam sebuah peraturan Perundang-Undangan Pidana yang dikenal dengan istilah KUHP. Berdasarkan KUHP terdapat ketentua

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  penelitian  dan pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku persetubuhan dalam perkara  No  23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr  telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 81  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak. Terdapat  5  (lima)  unsur  yang  tercatum dalam  Pasal  81  ayat  2  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu unsur setiap  orang  atau  dapat  dipersamakan dengan  barang  siapa,  dengan  sengaja, melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohogan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku persetubuhan
dalam perkara
No 23/Pid.Sus/2020/PN.Sgr adalah dengan memberikan pertimbangan dalam hal keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan yang meringankan Terdakwa.

## SARAN
Berdasarkan  Kesimpulan  diatas,  maka  dalam hal ini memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :
1. Diharapkan dengan telah terjadinya perkara persetubuhan  seperti  ini  untuk  kedepannya supaya para penegak hukum dalam menjatuhkan  hukuman  terhadap  pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Diharapkan  supaya  untuk  kedepannya orang  tua  dan  orang-orang  di  lingkungan sekitarnya  memberikan  perhatian  lebih terhadap  anak  dan  memberikan  hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak supaya tidak terjadi lagi suatu  tindak  pidana  persetubuhan  terhadap Anak.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana  Indonesia.  Bandung :  Citra Aditya Bakti.
Marpaung,  Leden.  2009. Asas-Teori-Praktek
Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno.  2008. Asas-Asas  Hukum  Pidana . Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad,  Rusli.  2006. Potret  Lembaga Pengadilan  Indonesia .  Jakarta  :  PT.
Raja Grafindo. Ishaq.2017. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.

## Artikel di Jurnal Ilmiah
A.A  Risma  Purnama  Dewi,  I  Nyoman  Sujana dan  I  Nyoman  Gede  Sugiartha.  2019. “Tindak Pidana
Persetubuhan

## Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur”.
Dalam  Jurnal  Analogi  Hukum  Vol.1, Nomor 1.
Ajeng  Gandini  Kamilah.  2015. “Prospek
Perlindungan  Anak  Saksi  dan  Anak Anak  Korban  Tindak  Pidana”. Dalam Jurnal Perlindungan. Vol. 5 No.1.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D.  G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
Terhadap  Curanmor  yang  dilakukan Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam
Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Dwi  Hananta.  2017. Pertimbangan  Keadaan- Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana .  Dalam  Jurnal Hukum  Dan Peradilan. Vol. 7, Nomor 1.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH, M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.
(2019).  Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Neng  Lani  Ligina,  Ai  Mardhiyah,  Ikeu Nurhidayah.  2018.  “Peran  Orang  Tua Dalam  Pencegahan  Kekerasan  Seksual Pada  Anak  Sekolah  Dasar  di  Kota Bandung”. Dalam  Jurnal  Keperawatan. Vol. 9, No. 2.
Noer  Indriati,  Suyadi,  Krisnhoe  Kartika, Sanyoto,  dan  Wismaningsih.  2017. Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai
Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”. Dalam Jurnal Mibar Hukum. Vol. 29, Nomor 3.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian Yuridis  Tentang  Kewenangan  Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (2), 191-200.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem  Pembinaan  Terhadap  Narapida Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas
Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra, I. G. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian
Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan
Anakdalam Fenomena Balapan Liardi  Kota  Singaraja  Dalam  Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1), 31-43. Intaran,  G.  R.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan
Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang  Dan  Mengemis  Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258). Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negaea  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).