## ANALISIS HUKUM FASILITIAS PENANAM MODAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS DITINJAU DARI UU NO 25 TAHUN 2007 DAN UU NO 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Gita Eka Rahayu 
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

## Abstract
Special  Economic  Zones  (SEZs)  are  part  of  investment  development  that provides  convenience  for  investors.  The  form  of  exception  for  the  merger facility is not clearly regulated in the SEZ so that it requires interpretation of the laws and regulations related to the facility. This study aims to answer the  problems  of  consideration  of  the  KU  Law  (Manpower  Law)  and  the KEK Law which provide special investment facilities for investors, provide investment  facilities  for  investors  in  SEZs  and  the  role  of  the  central  and district governments in providing facilities. to investors in SEZ. The UU KIP and  KEK  provide  investment  facilities  with  economic  considerations (utilization  of  natural  resources  for  the  welfare  of  the  people),  political considerations  (political  economy  democracy)  and  legal  considerations (legal  certainty in  Indonesia's unification  law reform). future). In addition, the  facilities  in  KEK  by  stipulating  CIL  that  facilities  for  investors, especially  land  rights  are  not  attractive  facilities  because  the  land  rights facilities  have  been  revoked/revoked  by  the  District  Court.  On  the  other hand, the facilities in the SEZ Law are not in accordance with the facilities specified  in  the  relevant  regulations.  Finally,  the  role  of  the  central  and local  governments  in  providing  convenience  to  SEZs  through  the  KIL  and SEZ  Laws  is  very  necessary  to  ensure  legal  certainty  regarding  excise, especially fiscal facilities.
Keywords : Facilites , Special Economic Zones , Investor.

## Abstrak
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  merupakan  bagian  dari  pengembangan investasi yang memberikan kemudahan bagi investor. Bentuk pengecualian untuk  fasilitas merger tidak  diatur  secara  jelas  dalam  KEK  sehingga memerlukan  interpretasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  fasilitas  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab permasalahan  pertimbangan  KU  UU  (UU  Ketenagakerjaan)  dan  UU  KEK yang  memberikan  fasilitas  investasi  khusus  bagi  investor,  memberikan fasilitas  investasi  bagi  investor  di  KEK  dan  peran  pemerintah  pusat  dan kabupaten  dalam  memberikan  fasilitas.  kepada  investor  di  KEK.  UU  KIP dan  KEK  memberikan  fasilitas  penanaman  modal  dengan  pertimbangan ekonomi  (pemanfaatan  sumber  daya  alam  untuk  kesejahteraan  rakyat), pertimbangan politik (demokrasi ekonomi politik) dan pertimbangan hukum (kepastian hukum dalam reformasi hukum unifikasi Indonesia masa depan). Selain  itu,  fasilitas  di  KEK  dengan  menetapkan  CIL  bahwa  fasilitas  bagi
 Alamat korespondensi: gitaeka180206@gmail.com
investor  khususnya  hak  atas  tanah  bukanlah  fasilitas  yang  menarik  karena fasilitas  hak  atas  tanah  telah  dicabut  oleh  Pengadilan  Negeri.  Sebaliknya, fasilitas dalam UU KEK tidak sesuai dengan fasilitas yang ditentukan dalam peraturan  terkait.  Terakhir,  peran  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam memberikan  kemudahan  kepada  KEK  melalui  UU  KIL  dan  KEK  sangat diperlukan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  mengenai  cukai,  khususnya fasilitas fiskal.
Kata Kunci : Fasilitas , Kawasan Ekonomi Khusus, Investor.

## A. Latar Belakang Masalah
Pengembangan  investasi  menjadi  prioritas  utama  pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu upaya tersebut pemerintah mempermudah investasi  pada  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK).  Ketentuan  kemudahan investasi  pada  KEK  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi pelaksananya peraturan tingkat menteri. Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang  diperlukan  untuk  jangka  panjang demi  tercapainya  tujuan  dari  penyelenggaraan  penanaman  modal  tersebut serta untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan  kemajuan  suatu  daerah  dalam  kesatuan  ekonomi  nasional, pemerintah  membuat  suatu  kebijakan  melalui  regulasi  yang  dipandang sebagai  suatu  terobosan  baru  untuk  peningkatan  investasi  di  Indonesia. Regulasi  tersebut  adalah  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus atau disingkat UU KEK.
Para  pejabat  ( stakeholders )  yang  terlibat  dalam  KEK  khususnya investor  atau  pelaku  usaha  mendapatkan  fasilitas  dalam  menanamkan modal.  UUPM  mengatur  satu  bab  mengenai  fasilitas  modal  yaitu  Bab  X Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Pemberian fasilitas tersebut bertujuan: 1
1. Untuk  mempercepat  penyebaran  investasi  ke  seluruh  pelosok tanah  air,  karena  dengan  adanya  investasi  terjadi  pertumbuhan ekonomi.  Dengan  adanya  pertumbuhan  akan  ada  peningkatan kesejahteraan
2. Insentif  atau  fasilitas  diberikan  supaya  ada  percepatan  dari sektor ekonomi.
Peraturan  khusus  tentang  kawasan  ekonomi  khusus  yakni  Undang-
Undang  Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Kawasan  Ekonomi  Khusus  tidak mengatur  secara  rinci  kriteria  yang  harus  dipenuhi  seperti  dalam  undang- undang  penanaman  modal  tetapi  untuk  fasilitas  tertentu  diatur  kriteria sebagai  syarat  untuk  mendapatkan  fasilitas.  Fasilitas  tertentu  sebagaimana dimaksud  diatas  adalah  berupa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  diberikan apabila  memenuhi  kriteria  seperti:  merupakan  industri  pionir  mempunyai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dana ditempatkan diperbankan  Indonesia paling sedikit 10%
1 Dhaniswara K. Harjono. Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanman Modal. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007), hal. 137.
(sepuluh  persen)  dari  total  rencana  penanaman  modal  dan  harus  berstatus badan hukum Indonesia. 2
Bentuk  fasilitas  yang  terdapat  di  KEK  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus diberikan dengan ketentuan  batas  waktu  seperti  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB),  Kepabeanan  dan  Cukai,  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  serta  kemudahan  lain  untuk  berinvestasi  di  KEK  seperti  dalam bidang pertanahan (hak atas tanah), keimigrasian dan perizinan. Pemerintah memberikan  jalan  yang  dapat  mempermudah  investor  dalam  pelayanan keimigrasian,  perizinan,  kepabeanan  dan  lain-lain  melalui  regulasi  yang dibangun,  sehingga  dengan  demikian  dari  sisi  fiskal  investor  dapat memanajemen  segala  biaya  yang  akan  dikeluarkan  seminimal  mungkin dalam  kegiatan  penanaman  modal.  Oleh  sebab  itu,  peran  pemerintah dibutuhkan sebagai forum  untuk  menetapkan hukum  atau rule of  the game dan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan ( enforce ) dari rule of the game yang sudah ditetapkan. 3 Pemerintah dalam hal ini bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan KEK.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut,  fasilitas  yang  diberikan  oleh pemerintah  kepada  investor  dalam  kegiatan  penanaman  modal  dalam  di KEK perlu ditelaah lebih dalam. Berikut permasalahan yang akan diangkat adalah:
1. Mengapa  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang  Kawasan  Ekonomi  Khusus  memberikan  fasilitas penanaman  modal  secara  khusus  kepada  investor  yang menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus? 2. Bagaimana  peran  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  rangka pemberian  fasilitas  kepada  investor  di  kawasan  Ekonomi Khusus  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang  Nomor  39
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus?

## C. Metode Penelitian
Teori  yang  akan  digunakan  dalam  menyusun  kajian  ini  adalah  teori kepastian  hukum.  Menurut  Gustav  Radbruch  bahwa  kepastian  hukum merupakan  bagian  dari  tujuan  hukum. 4 Tujuan  hukum  menurut  Utrecht adalah  untuk  menjamin  suatu  kepastian  di  tengah-tengah  masyarakat  dan hanya  keputusan  dapat  membuat  kepastian  hukum  sepenuhnya,  maka
2 Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  130/PMK.011/2011  Tentang  Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
3 Bismar  Nasution.  Pembaharuan  Hukum  Menuju  Perekonomian  Global:  Perspektif  Kawasan ekonomi Khusus. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional “Pembaharuan Hukum Menuju Perekonomian Global”. Universitas Prima Indonesia, Tanggal 15 Desember 2011, hal. 5.
4 Muhamad    Erwin. Filsafat    Hukum:    Refleksi    Kritis    Terhadap    Hukum. (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. 2011), hal. 123.
hukum  bersifat  sebagai  alat  untuk  mencapai  kepastian  hukum. 5 Tentunya berkaitan pada kajian ini kepastian hukum dalam bidang penanaman modal dibutuhkan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Pada dasarnya investor  baik  investor  asing  maupun  investor  dalam  negeri  meinginkan iklim  investasi  yang  kondusif.  Kepastian  hukum  dalam  mendukung  iklim investasi  yang  kondusif  ditujukan  untuk  mendukung  suatu  negara  dalam memperoleh/mendatangkan  investor  agar  dapat  mempercepat  laju pertumbuhan  pembangunan  di  negara  tersebut.  Sentosa  Sembiring berpendapat  bahwa  “kepastian  hukum  dibutuhkan  investor  selain  tunduk pada  hukum  investasi,  tetapi  juga  ketentuan  lain  seperti  perpajakan, ketenagakerjaan, perizinan dan masalah pertanahan”. 6
Hal  ini  senada  dengan  pendapat  David  Kairupan  yang  menyatakan bahwa  “kepastian  hukum  tidak  hanya  berarti  ketersediaan  perangkat perundang-undangan  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan  penanaman  modal, tetapi  juga  terkait  erat  dengan  penegakan  atau  pelaksanaan  dari  peraturan perundang-undangan tersebut ( law enforcement )”.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pertimbangan-Pertimbangan  Pemberian  Fasilitas  Penanaman Modal  di  KEK  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
a. Pertimbangan Ekonomi Sebagaimana  yang  kita  ketahui  Indonesia  memiliki kekayaan  alam  yang  melimpah,  sehingga  dari  sisi  bahan  baku sangat memadai, memiliki wilayah yang sangat luas yang berada pada  jalur  maritim  yang  sangat  strategis  untuk  perdagangan internasional  dan  merupakan  pasar  yang  prospektif  karena memiliki  jumlah  penduduk  yang  banyak  tersebar  sampai  ke pelosok tanah air. Situasi ini harus dikelola dengan baik dengan jalan  penanaman  modal  khususnya  dengan  membuka  suatu kawasan seperti Kawasan Ekonomi Khusus.
KEK  merupakan  kawasan  dengan  batas  tertentu  dalam wilayah  Indonesia  yang  ditetapkan  untuk  menyelenggarakan fungsi  perekonomian  dan  diberikan  fasilitas  penanaman  modal dilakukan  berdasarkan  tertentu.  Pemberian  fasilitas  penanaman modal  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  melalui  pengelolaan  sumber  daya ekonomi  sehingga  dapat  meningkatkan  devisa  negara, meningkatkan  investasi,  menyerap  tenaga  kerja,  meningkatkan sumber  daya  manusia  dan  alih  teknologi  serta  meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor.
5 Utrecht  &  Moh.  Saleh  Jindang.  Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia.  (Jakarta:  Ichtiar Baru,1983), hal. 14.
6 Sentosa Sembiring. Hukum Investasi . (Bandung: CV Nuansa Aulia. 2010), hal.16.

## b. Pertimbangan Politik
Politik  hukum  investasi  bersumber  dari  Pasal  33  Ayat (1)  dan  (4)  UUD 1945. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi “perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya ayat (4) berbunyi “perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi  nasional”.  Fasilitas  diberikan  bagi  investor yang menanamkan modalnya di KEK untuk meningkatkan daya saing agar lebih diminati  oleh para penanam  modal.  Pemberian fasilitas ini tidak terlepas dari tujuan pembentukan KEK sebagai politik  untuk  pengembangan  daerah  yang  sifatnya  tidak  lagi sentralistik melainkan desentralistik yang memberikan kesempatan  kepada  daerah  untuk  mengembangkan  daerahnya melalui  pengembangan  KEK  sebagaimana  diamanatkan  dalam UUD  1945  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945. c. Pertimbangan Hukum Pembentukan  KEK  merupakan  amanat  dari  Pasal  33 UUPM  sehingga  peraturan  ini  merupakan  legalitas  dalam pembentukan  UUKEK  dan  peraturan  pelaksananya  sekaligus merupakan  pembeda  dengan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan Pelabuhan  Bebas.  Fasilitas  yang  diberikan  kepada  investor bukan  saja  diberikan  melalui  regulasi  yang  dibangun  oleh pemerintah  pusat  melainkan  juga  melalui  pemerintah    daerah sebagai    pendelegasian    kewenangan    dari    pemerintah    pusat kepada  daerah  berdasarkan  asas  desentralisasi.  Pendelegasian pemberian  fasilitas  kepada  pemerintah  daerah  seperti  dibidang perizinan  dan  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  pajak  daerah sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Pemberian  fasilitas dengan  pertimbangan  hukum  juga  karena  akan  membawa pengaruh   terhadap pembaharuan hukum investasi di masa yang akan  datang.  Kepastian  hukum  dalam  pembaharuan  hukum mutlak  diperlukan  guna  mendukung  pemberian  fasilitas  bagi investor  sebagai  pertimbangan  hukum.  Sebab  bagi  investor, kepastian  hukum  dibutuhkan  dalam  menjalankan  usahanya sebagai  implementasi  dari  pemberian  fasilitas  sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah.
2. Peran    Pemerintah    Pusat    dan    Daerah    Dalam    Rangka Pemberian Fasilitas Kepada Investor di KEK
a. Peran Pemerintah Pusat
Kementerian  dalam  hal  ini  pemerintah  yang  mengurusi dalam  bidang  investasi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  pembentukan  dan  penyelenggaraan  KEK  termasuk
didalamnya  dalam  hal  pemberian  fasilitas  penanaman  modal kepada  investor  di  KEK.  Hal  ini  dilihat  dari  materi  atau substansi  dan  kebijakan  yang  dituangkan  dalam  UUKEK. Urusan  pemerintahan  dalam  bidang  penanaman  modal khususnya  dalam  pemberian  fasilitas  penanaman  modal  kepada investor  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Fasilitas  penanaman  modal  bagi  investor  yang  ditentukan di  dalam  UUKEK  berbeda  halnya  dengan  ketentuan  pada peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan fasilitas yang dimaksud seperti  fasilitas  PPh,  PBB  dan  Pembebasan  Bea  Masuk.  Oleh karena itu peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan membuat kebijakan  yang  dapat  mengimplementasikan  substansi  dari UUKEK yang berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada investor,  agar  tidak  terdapat  kesimpangsiuran  dan  salah penafsiran  dalam  memberikan  fasilitas  penanaman  modal  bagi investor di KEK. Kepastian      hukum      dibutuhkan      untuk      menjawab persoalan      ini.  Kepastian  hukum  mutlak  dibutuhkan  dalam menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif.  Kepastian  hukum dimaknai  dalam  suatu  aturan  yang  bersifat  tetap,  yang  bisa dijadikan  sebagai  pedoman  dalam  menyelesaikan  masalah- masalah.  Peran  pemerintah  melalui  kebijakannya/keputusannya dapat  membuat  kepastian  hukum  sepenuhnya,  sehingga  hukum dibangun  sebagai  alat  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  sebab wujud  kepastian  hukum  adalah  peraturan-peraturan  dari pemerintah  pusat  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono Soekanto  sebagaimana  dikutip  oleh  Sentosa  Sembiring,  bahwa wujud  kepastian  hukum  adalah  peraturan-peraturan  dari pemerintah  pusat  yang  berlaku  umum  diseluruh  wilayah negara. 7 Kepastian hukum dibutuhkan dalam menerapkan aturan dalam  bidang  fasilitas  penanaman  modal  yang  tidak sinkron/berbeda  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas  kepastian hukum  di  sini  menuntut  agar  dalam  suatu  undang- undang/peraturan  tidak  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang bertentangan, 8 sehingga  dengan  demikian  terjamin  kepastian dalam hukum itu sendiri. b. Peran Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dukungan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan  KEK adalah  keterlibatan  pemerintah  temasuk  dalam  hal  penetapan kebijakan  penanaman  modal  di  daerah  oleh  pemerintah  daerah baik  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Dukungan
7 Sentosa Sembiring, Op.Cit ., hal. 19.
8 Liza Erwina. Ilmu Hukum. (Medan: Pustaka Bangsa Press. 2012), hal. 37.
tersebut  seperti  dalam  tahap  sebelum  dan  sesudah  KEK ditetapkan  (seperti  penerbitan  Peraturan  Daerah  (Perda) dibidang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah),  sehingga  KEK  dapat ditetapkan  dan  segera  dapat  dilaksanakan  pembebasan  dan/atau pembangunan  fisik  KEK,  contohnya  Perda  Nomor  10  Tahun 2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Simalungun,  termasuk  dalam  pemberian  fasilitas  bagi  investor di  KEK.  Gubernur,  Bupati/Walikota  dan  unsur  pemerintah provinsi  dan  kabupaten/kota  merupakan  jajaran  Dewan Kawasan  yang  merupakan  bagian  dari  kelembagaan  KEK  di daerah.  Terkait  dengan  peran  pemerintah  daerah  dalam pemberian  fasilitas  penanaman  modal  bagi  investor  di  KEK, pemerintah  daerah  akan  menyesuaikannya  dengan  kebijakan melalui  regulasi  seperti  peraturan  daerah  dan  penghindaran pemberian  izin  dari  perangkat  pemerintah  daerah  yang  tidak tergolong  dalam  administrator  KEK.  Selain  itu  pemerintah daerah  juga  harus  menyesuaikan  kebijakan  dengan  budaya ( culture )  dari  masyarakat  setempat  sebab  tidak  semua masyarakat  dapat  dengan  mudah  menerima  kehadiran penanaman modal seperti KEK di daerahnya.

## E. Kesimpulan
1. Pertimbangan-pertimbangan  pemberian  fasilitas  penanaman  modal di   KEK  yaitu, pertama, pertimbangan ekonomi, yang memanfaatkan kekayaan  alam,  sumber  daya  manusia  dan  wilayah  yang  strategis untuk dikelola melalui penyelenggaraan KEK serta adanya pasar yang prospektif,  sehingga  dapat  memicu  investor  baik  investor  asing maupun  domestik  untuk  berinvestasi  di  KEK,  serta  untuk  mencapai tujuan  dari  pengembangan  KEK  seperti  peningkatan  investasi,
penyerapan  tenaga kerja, penerimaan devisa, meningkatkan keunggulan  kompetitif  produk  ekspor  dan  meningkatkan  SDM (Sumber  Daya  Manusia)  serta  alih  teknologi;  kedua,  pertimbangan politik,  di  mana  adanya  politik  demokrasi  ekonomi  sebagai  amanat dari  Pasal  33  UUD  1945  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  adil dan  makmur,  serta  mendorong  perekonomian  Indonesia  menuju perekonomian  global  terkait  keikutsertaan  Indonesia  dalam  berbagai kerjasama   internasional;   ketiga,   pertimbangan   hukum,   adanya kewajiban  dari  perjanjian-perjanjian  bilateral  mengenai  jaminan penanaman  modal  dan  memiliki  pengaruh  terhadap  pembaharuan hukum investasi di masa yang akan datang, di mana kepastian hukum dalam  pembaharuan  hukum  mutlak  diperlukan  sebab  investor memerlukan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya di KEK,  serta  menjalankan  amanat  dari  UUPM  mengenai  pembentukan KEK.
2. Peran  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  rangka  pemberian  fasilitas kepada  investor  terdiri  atas  pemberian  fasilitas  fiskal  berupa
perpajakan,  kepabeanan  dan  cukai,  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dan  fasilitas  nonfiskal  berupa  hak  atas  tanah,  perizinan  dan keimigrasian,  yang  masih  membutuhkan  kepastian  hukum  karena fasilitas  yang  diberikan  berdasarkan  UUKEK  tidak  selaras  dengan peraturan  lain  yang  terkait  seperti  fasilitas  PPh  (hanya  diberikan kepada wajib pajak yang berbadan hukum).

## DAFTAR PUSTAKA
Erwina, L. (2012). Ilmu Hukum . Pustaka Bangsa Press. Harjono, D. K. (2004). Hukum Penanaman Modal . Raja Grafindo Persada.
Indonesia.  (1994). Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1994  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  Tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan . Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah . Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal . Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2009  Tentang  Kawasan Ekonomi Khusus . Sembiring, S. (2010). Hukum Investasi . Nuansa Aulia. Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1983). Pengantar Dalam Hukum Indonesia . Ichtia Baru.