## ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA
Volume 5 Issue 1, JUNI 2020 P-ISSN: 2527-9319, E-ISSN: 2548-9747 National Accredited SINTA 2. No. 10/E/KPT/2019
Pebula: Local wisdom of the Buton people considering the prevention and enforcement of corruption
Pebula : Kearifan lokal masyarakat buton dalam pencegahan dan penindakan korupsi
La Ode Abdul Munafi 1 , Tasrifin Tahara 2 , Andi Tenri 3 , Dinna Dayana La Ode Malim 4
1 Department Sociology, Dayanu Ikhsanuddin University, Indoneseia. E-mail: lmunafi@yahoo.com 2 Department of Anthropology, Hasanuddin University, Indoneseia. E-mail: tasrifin.tahara@yahoo.co.id 3 Department Sociology, Dayanu Ikhsanuddin University, Indoneseia. E-mail: anditenri@unidayan.ac.id 4 Faculty of Law, Dayanu Ikhsanuddin University, Indoneseia. E-mail: dinnadayana@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Pebula; Corruption
Prevention; Enforcement; Buton Wisdom.
How to cite: Munafi, L.O.A., Tahara, T., Tenri, A., Malim, D.D.L.O. (2020). Pebula: Kearifan lokal masyarakat buton dalam pencegahan dan penindakan korupsi.. ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia. 5(1): 67 – 78.
DOI: 10.31947/etnosia.v5i1.8559
Pebula is a Buton's terminology to refer to acts of corruption. The act of  pebula  can  be  in  the  form  of  fraud  or  embezzlement  of  the  state budget, bribes, as well as taking advantage of deception by abusing public office, authority, and power. In the social and state system in Buton, there is a wisdom that reflects the spirit of eradicating pebula. This  spirit  is  manifest  through  several  practices  in  the  life  of  the community and state that functionally reflect prevention and action (law enforcement) of criminal acts pebula. This study was conducted with a qualitative approach using data collection techniques through the  manuscript,  library  research,  and  in-depth  interviews  with informants. This article describes how the prevention and enforcement approach to “pebula” is practiced in the society and state life in Buton as an effort to actualize a clean and accountable governance.

## 1.  Pendahuluan
Korupsi  merupakan  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  menjadi  persoalan sepanjang jaman di semua tradisi kebudayaan (Priyono, 2018:58). Korupsi senantiasa berkelindan  dengan  kekuasaan.  Sebagai  fenomena  kejahatan,  korupsi  bertentangan dengan kaidah-kaidah kejujuran dan norma hukum yang tidak saja berdampak pada terancamnya stabilitas negara tetapi sekaligus menodai prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat,  serta  nilai-nilai  agama.  Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dari korupsi  diperlukan  mekanisme  kontrol  yang  ketat  terhadap  pengelolaan  kekuasaan
sekaligus  perlunya  internalisasi  nilai  budaya  anti  korupsi  dalam  kehidupan bermasyarakat (Santoso dan Dewi Meyraswati, 2015:35).
Sebagai  bentuk  kejahatan  luar  biasa  ( ekstra ordinary  craim )  dalam  sistem  hukum moderen, korupsi bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem pengetahuan masyarakat Buton. Hal ini ditunjukan melalui sejumlah praktek dalam kehidupan bermasyarakat dan  bernegara  di  Buton  yang  secara  fungsional  merefleksikan  upaya  pemberantasan korupsi.  Upaya  pemberantasan  korupsi,  baik  melalui  praktek  pencegahan  maupun penindakan (penegakan hukum) merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Buton yang sejauh ini belum memperoleh perhatian kalangan ilmuan.
Dalam pengetahuan umum, Buton seringkali dihubungkan dengan aspal, karena jenis mineral  ini  merupakan  hasil  tambang  yang  utama  di  Buton  sejak  jaman  kolonial (Suryadi, 2007:287). Ternyata, Buton memiliki sejarah panjang lebih dari sekedar negeri penghasil  aspal.  Dahulu,  Buton  adalah  kerajaan  berdaulat  di  Nusantara  yang  turut mengonstribusi  pembentukan  ke-Indonesia-an.  Selama  eksis  dari  abad  ke-14  hingga abad  ke-20,  Kerajaan  Buton  dipimpin  enam  orang  raja  (diperkirakan  pada  era  pra- Islam), serta 37 orang sultan, ketika negeri itu bermetamorfosis menjadi kerajaan Islam (kesultanan) pada awal abad ke-16. Kesultanan Buton dihapuskan tahun 1960 setelah sultannya yang terakhir, La Ode Muhammad Falihi Qaimuddin, wafat beberapa bulan sebelumnya (Schoorl, 2003:136).
Pebula adalah  terminologi  Buton  yang  secara  esensial  sama  pengertiannya  dengan korupsi menurut bahasa Indonesia. Pebula adalah perbuatan memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan kekuasaan publik. Perbuatan pebula dapat berupa  penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara,  suap,  hingga  menarik keuntungan  dengan  jalan  menipu,  dengan  memanfaatkan  kekuasaan,  jabatan,  atau wewenang  sebagai  pejabat  publik  (Zahari,  1977:71;  Addin,  dkk,  2011:3).  Dalam konstitusi  Buton  yang  disebut  Undang-Undang Martabat  Tujuh , pebula digolongkan sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  esensi  nilai-nilai  kemanusiaan  dan ketuhanan, sebagai landasan pokok adat di Kesultanan Buton. Karena itu, pebula, sebagai tindakan kejahatan yang dampaknya disadari dapat  menyebabkan  kerusakan  dalam sistem  bermasyarakat  dan  bernegara,  wajib  dihindari  setiap  pejabat  kesultanan  (La Niampe, 2009:92). Pelanggaran atas larangan pebula dikenai sanksi tegas.
Kajian  ini  mencoba  menggali  sisi  kearifan  masyarakat  Buton  dalam  upaya pemberantasan pebula (korupsi)  melalui  pendekatan  antropologi  hukum.  Secara empirik, praktek hukum sangat dipengaruhi oleh budaya suatu masyarakat, baik dalam tatanan  nilai  maupun  praktek  hidup  keseharian  (Daliyo,  1992:139).  Mengacu  pada Hadikusuma  (1986),  praktek  pemberantasan pebula ,  adalah  salah  satu  refleksi  dari produk budaya hukum masyarakat Buton.

## 2.  Metode
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  tentang  praktek  pemberantasan pebula ,  atau korupsi menurut bahasa Indonesia, dalam kearifan masyarakat Buton. Data penelitian bersumber  dari  sejumlah manuskrip lokal  serta  bahan-bahan  tertulis  lainnya  yang mengandung  muatan  nilai  budaya  anti  korupsi  serta  bentuk  penegakan  hukum  atas praktek  tersebut  dalam  kehidupan  bernegara  di  Buton  masa  lalu.  Untuk  melengkapi
kajian juga dilakukan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari tokoh adat, tokoh  budaya,  akademisi,  dan  penggiat  anti  korupsi.  Kajian  juga  dikuatkan dengan studi literatur terkait permasalahan korupsi di Indonesia pada umumnya. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi, penyajian dalam bentuk deskripsi dan penjelasan (penafsiran), serta penarikan kesimpulan.

## 3.  Hasil penelitian dan pembahasan
• Sosio-Politik Kesultanan Buton
Kerajaan  Buton  didirikan  oleh  kelompok  imigran  yang  berasal  dari  Semenanjung Malaka sekitar awal abad ke-14. Imigran ini dipimpin empat orang pemuka, yang dalam tradisi  lokal  disebut mia  patamiana (Zahari,  1977:26).  Raja  pertamanya  seorang perempuan, bernama Wa Kha Kha. Dalam mitologi Buton, ia disebut ratu keturunan dewa  yang  lahir  melalui  bambu.  Wa  Kha  Kha  menikah  dengan  Sibatara,  seorang pangeran dari Majapahit. Dari pasangan inilah, generasi raja-raja Buton diturunkan. Di masa  rajanya  yang  keenam,  bernama  Lakilaponto,  Islam  merambah  wilayah  Buton hingga negeri ini pun bermetamorfosis menjadi kerajaan Islam (kesultanan). Islamisator pertama di Buton adalah Syaikh Abdul Wahid Bin Sulaiman, mubaliq berkebangsaan Arab, yang datang dari Johor. Sebagai dampak diadaptasinya Islam, maka rajanya yang keenam  dikukuhkan  menjadi Sultan  Buton  I  tahun  948  H  (1541  M),  bergelar  Sultan Muhammad Qaimuddin, atau disebut juga Sultan Murhum.
Pola pemerintahan Kesultanan Buton dilandasi oleh tradisi lokal dan Islam. Struktur kekuasaan  memperlihatkan  berjalannya  mekanisme  pemerintahan  yang  tidak  dapat dilepaskan  dari  sistem  pelapisan  sosial  yang  mengisinya.  Lapisan  tinggi  dalam masyarakat  ini  disebut kaomu .  Mereka dipandang  sebagai  kalangan  mulia  (Anceaux, 1987:67),  atau  kaum  ningrat  (Schoorl,  2003:213),  atau  golongan  bangsawan  tinggi (Rudyansjah, 2009, Tahara, 2014). Mereka berasal dari keturunan menurut garis bapak dari pasangan raja pertama. Sebagai penanda status, orang-orang kaomu menggunakan gelar, La  Ode untuk  laki-laki  dan Wa  Ode untuk  perempuan,  di  depan  nama  mereka (Schoorl,  2003:213). Koamu terdiri  atas  tiga  kelompok  kerabat,  yang  disebut kamborumboru talupalena (tiga tiang penyanggah), terdiri atas: (i) kaomu tanayilandu, (ii) kaomu tapitapi, dan (iii) kaomu kembewaha . Sultan dipilih dari kalangan ini dan sejumlah jabatan tinggi lainnya dalam organisasi kesultanan juga dicadangkan untuk mereka.
Lapisan kedua disebut walaka . Lapisan bangsawan rendah ini berasal dari keturunan menurut garis bapak dari mia patamiana, founding fathers Kerajaan Buton. Lapisan sosial walaka juga terdiri atas tiga kelompok kerabat yakni: (i) walaka yi Bariya , (ii) walaka yi Kabumbu ,  dan  (iii) walaka  yi  Melai (Tahara,  2014:93).  Dari walaka inilah, siolimbona, semacam  lembaga  legislatif,  dibentuk.  Kecuali  bertugas  mengawasi  jalannya pemerintahan,  lembaga  ini  juga  berfungsi  memilih,  melantik,  bahkan  memakzulkan sultan.  Anggotanya  terdiri  atas  sembilan bonto yang  merupakan  ahli  dibidang  adat, sekaligus  berfungsi  memeliharanya.  Melalui  kedudukan walaka dalam siolimbona , keseimbangan  kekuasaan  dengan kaomu dalam  pemerintahan  dapat  terjaga, kaomu menjalankan fungsi eksekutif, dan walaka menjalankan fungsi legislatif.
Sebagai  kelompok  penguasa, kaomu dan walaka berdomisili  di  Wolio,  wilayah  pusat pemerintahan kesultanan. Keduanya dibedakan secara tajam dari papara , selaku lapisan
ketiga dalam struktur masyarakat Buton. Mereka berdomisili di luar pusat kesultanan (Wolio),  yang  disebut kadie. Pada  masing-masing kadie yang  berjumlah  70  wilayah dibentuk perangkat pemerintahan lokal yang otonom, disebut sara kadie , yang dijabat para pemuka dari kadie bersangkutan . Masing-masing kadie berada di bawah pembinaan pejabat pusat kesultanan, disebut bobato ( lakina ) jika berasal dari kaomu, dan bonto jika berasal dari walaka .
Dalam  sistem  kekuasaan  di  Buton,  jabatan  sultan  tidak  diwariskan.  Sultan  dipilih melalui  proses  yang  dijalankan siolimbona .  Proses  pengangkatan  sultan  dilakukan melalui mekanisme “pemilihan”, dengan calon yang berasal dari tiga golongan kaomu ( kamborumboru  talupalena ).  Pembatasan  kekuasaan  sultan  tampak  pada  kenyataan bahwa ia dapat dilengserkan, bahkan dapat dihukum mati (Schoorl, 2003:84).
Dengan gambaran di atas dipahami bahwa tata kelola negara di Buton ditandai sistem pembagian kekuasaan yang disangga golongan kaomu dan walaka . Arsitektur kekuasaan ditopang oleh sistem pemerintahan dan sistem nilai yang kuat, yang unsur-unsurnya meliputi: (i) sistem politik dalam negeri yang terdiri dari beberapa lapis kepemimpinan dan  birokrasi  yang  tertata  baik,  serta  di  isi  pula  oleh  para  pejabat  yang  berasal  dari kalangan terpilih, dan juga sistem politik yang menjadikan sultan dipilih melalui proses seleksi yang ketat oleh siolimbona , (ii) rakyat dan para pemimpinnya menganut nilai- nilai luhur yang sudah mengakar dari tradisi sosial yang baik, serta nilai-nilai agama yang mereka anut secara baik pula, (iii) terdapat sistem politik yang menganut sistem pembagian  kekuasaan  ( power  sharing )  yang  baik  sehingga  terdapat check  and  balances yang baik pula untuk menghindari kepemimpinan yang otoriter dan dictatorship , dan (iv) terbentuknya tatanan berupa konstitusi, di mana isi dari tatanan tersebut diadaptasi dari ajaran tasawuf (Anwar, 2018:11).
Kesultanan Buton dipimpin oleh sultan yang berasal dari kaomu , namun bukan dari satu keluarga saja. Tiap-tiap keluarga dalam tiga golongan kaomu ( kamborumboru talupalena ) mempersiapkan  anggota  keluarganya  untuk  diseleksi  pada  setiap  momen  pemilihan sultan . Melalui proses seleksi yang ketat dalam siolimbona, kemudian dipilih calon yang memiliki track record baik, serta visi yang jelas tentang bagaimana negara diarahkan di tengah dinamika lingkungan serta tuntutan dari rakyatnya. Grand strategy suatu negara menyangkut  hal-hal  utama  tentang  bagaimana  mewujudkan core  interest atau kepentingan nasional yang utama. Kesultanan Buton menetapkan bahwa kepentingan utamanya  adalah survival atau  keberlangsungan  eksistensi  negara  (Anwar,  2018:13). Selain  faktor  ancaman  eksternal  (lihat,  Zuhdi,  2018),  jaminan  keberlangsungan eksistensi  negara  dimaksud  juga  terefleksi  pada  upaya  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang bersih dari praktek pebula .
• Pencegahan Pebula secara Yuridis Konstitusional
Konstitusi  Buton  yang  disebut  Undang-Undang Martabat  Tujuh disusun  sebagai landasan untuk mengatur jalannya kekuasaan, sekaligus memberikan orientasi kepada penguasa  untuk  mewujudkan  tujuan  dan  cita-cita  bernegara.  Disebut Martabat  Tujuh karena  konstitusi  yang  dirumuskan  dan  diundangkan  Sultan  Buton  IV,  Dayanu Ikhsanuddin  tahun  1610  M  itu,  mendapatkan  pengaruh  dari  ajaran  tasawuf Martabat Tujuh , paham wujudiyah dalam dunia tasawuf yang diadaptasi di Buton sejak awal abad
ke-17  (Yunus,  1995:20).  Naskah  konstitusi  ini  terdiri  atas  12  bab,  meliputi:  (1) mukadimah  (pembukaan),  (2)  ketentuan  tentang  pejabat  kesultanan,  (3)  struktur pemerintahan  pusat  kesultanan,  (4)  hirarki  hukum  (peraturan),  (5)  prosedur persidangan,    (6)  dewan  agama,    (7)  institusi  peradilan,  (8)  wilayah  kekuasaan, (9)  pertahanan  keamanan,  (10)  keuangan,  (11)  hak-hak  rakyat,  dan (12)  lambang kesultanan, bendera, dan bahasa (Addin, dkk , 2011).
Dalam mukadimah konstitusi Martabat Tujuh disebutkan empat jenis perbuatan yang bertentangan  dengan  adat,  sekaligus  dapat  membinasakan  tujuan  dan  cita-cita bernegara. Selain, (i) sabaragau, (ii) lempagi , dan (iii) pulu mosala te mingku mosala , jenis perbuatan dimaksud adalah pebula. Pebula adalah perbuatan memperkaya diri dengan menyalahgunakan jabatan, wewenang dan kekuasaan, yang bentuknya dapat berupa penyelewengan atau penggelapan uang negara, suap, pungutan liar, hingga menarik keuntungan  dengan  jalan  menipu  (Zahari,  1997:71;  Addin,  dkk,  2011:7).  Batasan pengertian ini melingkupi tiga bias definisi dalam studi korupsi, yaitu: (a) bias hukum (korupsi  sebagai  pelanggaran  hukum,  (b)  bias  sentrisme-negara  (korupsi  sebagai penyelewengan  kekuasaan/jabatan  pemerintahan),  dan  (c)  bias  ekonomi  (korupsi sebagai penyelewengan keuangan publik) (Priyono, 2018:57). Sebagai perbuatan yang disadari  dapat  merusak  sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara, pebula wajib dihindari setiap pejabat kesultanan.
Sebagai kesultanan yang mengadopsi nilai-nilai tasawuf dalam konstitusinya, maka nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan menjadi spirit kehidupan bernegara di Buton. Pejabat  kesultanan  memikul  tanggung  jawab  mengarahkan  bahtera  negara  pada pencapaian tujuan dan cita-citanya, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi pengabdian kepada Tuhan. Tujuan dan cita-cita tersebut hanya akan dapat diwujudkan manakala pemerintahan terkelola secara bersih dan akuntabel. Ke arah itu, selain  diperlukan  mekanisme  kontrol  dalam  pengelolaan  kekuasaan  sebagaimana terefleksi  melalui power  sharing  system antara  kekuasaan  eksekutif  yang  ditopang golongan kaomu dan  kekuasaan  legislatif  yang  ditopang  golongan walaka ,  juga  mesti dibarengi integritas moral jajaran pejabat agar tidak terlibat praktek penyalahgunaan kekuasaan . Karena itulah, konstitusi Martabat Tujuh memberi orientasi tentang sifat-sifat yang  wajib  diteladankan  pejabat  kesultanan  melalui  pengamalan  “empat  amanat kerasulan” dan “tujuh sifat ketuhanan”. Empat amanat kerasulan dimaksud meliputi: (a) sidik ,  artinya setiap  pejabat  kesultanan  wajib  berlaku  benar  dan  jujur  dalam pelaksanaan  tugas-tugasnya , (b) tablig ,  artinya setiap  pejabat  kesultanan dituntut keselarasan  antara  ucapan  dan  tindakannya , (c) amanat ,  artinya  setiap  pejabat kesultanan adalah  orang  yang  terpercaya,  dan (d) fathona , artinya  setiap  pejabat kesultanan adalah orang yang perkataan atau ucapannya dapat memberikan kesejukan kepada  masyarakat.  Sedangkan,  tujuh  sifat  ketuhanan  dimaksud  meliputi:  (1) hiyaat yakni  “hidup”  ( dhadhi ),  sebagai  orientasi  bahwa  setiap  pejabat  kesultanan  mesti memiliki kesiapan fisik dan mental untuk secara total dapat mewakafkan “hidupnya” bagi  kepentingan  publik.  Dalam  pemahaman  ini,  pejabat  dituntut  dapat  “memberi kehidupan” kepada masyarakat, bukan sebaliknya, “mengambil hidup” masyarakat. Memberi  kehidupan  dalam  pengertian  ini  termanifestasi  melalui  kemampuannya menangani  dan  menyelesaikan  masalah-masalah  publik.  Sedangkan,  “mengambil
kehidupan”  dalam  pengertian  dimaksud  antara  lain  mencakup  perbuatan pebula. Ketika  pejabat  terlibat pebula ,  maka  sama  halnya  ia  mengambil,  bahkan  merampas kehidupan publik. Perbuatan seperti ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar adat  Buton, yinda-yindamo  karo  somanamo  lipu ,  yakni kepentingan  negeri  harus diletakan  di  atas  kepentingan  pribadi  dan  golongan;  (2) ilmu yakni  pengetahuan ( katau ), sebagai orientasi bahwa setiap pejabat kesultanan wajib memiliki pengetahuan paripurna  tentang  tugas-tugas  yang  diembannya.  Berbekal  pengetahuan  yang paripurna,  pejabat  diharapkan  tidak  terlibat  tindakan  penyalahgunaan  kekuasaan, termasuk melakukan pebula ; (3) kodrat yakni “kekuasaan” ( kapooli ) , sebagai orientasi bahwa kekuasaan yang diamanatkan kepada pejabat publik mesti digunakan sebagai media  untuk  berperan  aktif  mewujudkan  tujuan  dan  cita-cita  bernegara  dalam semangat pengabdian total kepada Tuhan; (4) iradat yakni “kehendak” ( kapeelu ), sebagai orientasi  bagi  pejabat  untuk  menyalurkan  manfaat  dari  jabatan  yang  diamanahkan padanya  guna  sebesar-besarnya  kemaslahatan  publik;  (5) sama’a yakni  “mendengar” ( porango ), sebagai orientasi bagi pejabat untuk terbuka terhadap aspirasi, bahkan kritik publik yang ditujukan padanya; (6) basyar yakni “melihat” ( pokamata ), sebagai orientasi bagi pejabat yang visioner; dan (7) kalam yakni “ucapan” ( oni ), sebagai orientasi bagi pejabat  dalam  menyampaikan  suatu  pernyataan  yang  tidak  bersifat  provokatif  bagi masyarakat.  Melalui  pengamalan  “empat  amanat  kerasulan”  dan  “tujuh  sifat ketuhanan” yang mesti diteladankan melalui perilaku pejabat kesultanan, maka praktek penyalahgunaaan kekuasaan, termasuk tindakan pebula, diharapkan dapat dihindari.
Praktek  lain  pencegahan pebula secara  yuridis  konstitusional  dimonumentalkan melalui  “sumpah”  yang  diucapkan  dalam  prosesi  pelantikan  sultan.  Dalam  tradisi Buton,  sumpah  dalam  prosesi  pelantikan  sultan  tidak  diucapkan  oleh  sultan  yang dilantik. Sebaliknya, sultan yang dilantik itulah yang disumpahi. Dalam prakteknya, ketika  berlangsung  prosesi  pelantikan,  maka bontona  baluwu ,  salah  seorang  pejabat utama  dalam siolimbona ,  mengucapkan  sumpah  kepada  sultan  yang  dilantik,  agar dalam  menjalankan  kekuasaan  tidak  terlibat  perbuatan  yang  bertentangan  dengan adat.  Di  antara  jenis  perbuatan  dimaksud  adalah  nepotisme,  kolusi,  dan  korupsi. Penggalan kalimat sumpah di bawah ini merefleksikan hal tersebut:
Urango laodhe, urango laodhe, urango laodhe : bholi upomataakea ruambali, bholi upoande-andeaakea, bholi upebulaakea o tana siy laodhe.
artinya:
Dengar La Ode , dengar La Ode , dengar La Ode (seruan Bontona Baluwu kepada sultan yang dilantik): jangan melakukan nepotisme, jangan melakukan kolusi, jangan melakukan korupsi di atas bumi negeri ini La Ode .
Selanjutnya,  untuk  mengarahkan  sultan  agar  istiqomah  menjalankan  tugas  dan wewenangnya sebagaimana tuntunan adat, terefleksi melalui penggalan dari lanjutan kalimat sumpah seperti tersebut di bawah ini:
Bholi ualaakea kanciana bhia yi tangamu, Bholi ualaakea kaciana sala yi tangamu, Bholi ualakea kanciana kampurui yi bhaamu.
artinya:
Jangan kau pertukarkan dengan bekas kain sarung di badanmu, Jangan kau pertukarkan dengan bekas kain celana di badanmu, Jangan kau pertukarkan dengan bekas kain ikat kepalamu.
Penggalan kalimat sumpah di atas secara etis memberi orientasi yang tegas kepada sultan  agar  tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  adat  dengan  “menukar wewenangnya”, yang dalam ungkapan adat digunakan metafora “bekas kain yang pernah  dikenakannya  sekalipun”,  untuk  tujuan  memperkaya  diri.  Yang  dimaksud menukar  wewenang  untuk  tujuan  memperkaya  diri,  sebagaimana  makna  esensial dari  penggalan  kalimat  sumpah  di  atas,  adalah  menerima  “suap”,  “gratifikasi”, maupun  jenis  “transaksional”  lainnya  dengan  menggunakan  kekuatan  jabatan  dan wewenangnya sebagai pejabat publik.
Peringatan  kepada  sultan  untuk  menghindari  segala  bentuk  perbuatan  yang bertentangan  dengan  adat,  yang  juga  dapat  dimaknai  sebagai  instrumen  yuridis konstitusional  pencegahan pebula, termanifestasi  melalui  keberadaan  “tali  pintalan kain”  (berwarnah  merah)  yang  menggantung  pada  payung  kemuliaannya.  Tali pintalan kain tersebut, secara simbolik, menjadi pengingat bagi sultan, bahwa ketika terjerumus  dalam  perbuatan  melanggar  adat,  termasuk  melakukan pebula, ia  akan menghadapi jeratan hukum.
Bentuk  praktek  lain  yang  juga  dapat  dimaknai  sebagai  instrumen  yuridis konstitusional  pencegahan pebula termanifestasi  melalui  ketentuan  “larangan  ke pasar  bagi  pejabat  kesultanan”.  Makna  etis  yang  terkandung  dalam  larangan  ini adalah  pejabat  kesultanan  dilarang  berbisnis  (Ali  Mazi,  2019:9).  Larangan  ini dipahami, karena ketika pejabat publik terlibat urusan bisnis, yang dalam ungkapan adat digunakan “metafora pasar” akan berdampak pada konflik kepentingan ( conflic of  interest ).  Dalam  keadaan  demikian,  praktek  penyalahgunaan  jabatan, dimungkinkan terjadi. Larangan ini sekaligus dimaksudkan agar pejabat kesultanan lebih fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang diamanatkan padanya.
• Internalisasi nilai budaya pencegahan Pebula
Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai budaya yang mengatur pola pikir dan tata- kelakuan warga masyarakat bersangkutan. Sistem nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran masyarakat, karena itu mempengaruhi sikap dan  pandangan  warga  masyarakat  bersangkutan  tentang  pelbagai  hal  yang berhubungan dengan kehidupannya. Sebagai kesultanan yang mengadopsi nilai-nilai tasawuf sebagai spirit dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penghormatan terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan,  sebagai  manifestasi  pengabdian  kepada  Tuhan, begitu  mengakar  dalam  pemahaman  masyarakat  Buton.  Dalam  sistem  kekuasaan, refleksi pemahaman tersebut juga mencakup bagaimana mereka memaknai “jabatan”.
Dalam  filosofi  kepemimpinan  Buton,  jabatan  adalah sodha (harafiah:  “pikul”),  yakni “sesuatu”  yang  dipikul.  “Sesuatu”  yang  dimaksud  dalam  pengertian  ini  adalah “amanah”. Karena itu, jabatan dimaknai sebagai amanah yang dipikul, bukan dipangku atau di duduki. Jabatan ( sodha ), yang berisi suatu amanah akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada publik tetapi juga kepada Tuhan. Pemahaman ini memberi orientasi kepada pejabat untuk menjadikan jabatan atau amanah yang dipikulnya sebagai media untuk mengabdi kepada Tuhan melalui pengabdian memajukan kemaslahatan publik. Karena itu, kesempatan menjadi pejabat semestinya tidak digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi, termasuk memperkaya diri dengan cara pebula , melainkan pada hasrat  untuk  menyalurkan  manfaat  bagi  publik  sebagai  manifestasi  pengabdiannya kepada  Tuhan.  Itulah  sebabnya,  pejabat  (pemimpin  pada  umumnya)  dalam  paham Buton, diidealkan dapat berperan sebagai polubha (pengayom dalam kehidupan publik), kaynawa (pembawah  kesejahteraan  dalam  kehidupan  publik),  dan padhoma (teladan dalam kehidupan publik). Begitu penting dan strategisnya kedudukan pejabat publik, maka  dalam  filosofi  kepemimpinan  Buton  ada  ungkapan,  bahwa  “pejabat  atau pemimpin  akan  tidur  setelah  rakyat  tidur,  dan  mereka  sudah  harus  bangun  dari tidurnya sebelum rakyat bangun”. Ungkapan ini merefleksikan  tanggungjawab  yang dipikul  pejabat  untuk  senantiasa  mengedepankan  kepentingan  publik  sebagai manifestasi  pengabdiannya  kepada  Tuhan.  Karena  itu,  tindakan  penyalahgunaan kekuasaan seperti pebula , yang berpotensi dilakukan pejabat publik, dipandang sebagai pengkhianatan terhadap sodha .
Esensi  nilai-nilai  kepemimpinan  publik  yang  menempatkan  jabatan  sebagai  media pengabdian  kepada  Tuhan,  melalui  pengabdian  memajukan  kemaslahatan  publik, merupakan  bagian  dari  sistem  pengetahuan  masyarakat  Buton.  Sistem  pengetahuan tersebut menjadi salah satu muatan nilai pendidikan yang diinternalisasikan, tidak saja kepada seseorang yang akan menjadi pejabat, tetapi bahkan sejak dini pada anak-anak.
Dalam  praktek  di  lingkungan  keluarga kaomu dan walaka ,  dua  golongan  penyangga kekuasaan di Buton, anak-anak pejabat sejak dini telah disertakan menjadi bhelobhamba (harafiah: hiasan balairung), dengan melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas di lingkungan kehidupan istana. Melalui praktek seperti ini, anak-anak sejak dini dapat belajar  banyak  hal,  tentang  tata-krama,  kedisiplinan,  kejujuran,  tanggungjawab, kepemimpinan,  dan  sebagainya.  Melalui  pola  pembinaan  demikian,  kelak  ketika dewasa dan menjadi bagian penting dalam masyarakat (menjadi pejabat kesultanan), mereka  diharapkan  dapat  bersikap  dan  berperilaku  sebagaimana  tuntunan  adat. Menjauhi segala bentuk perbuatan tercela, termasuk pebula , adalah bagian dari tuntunan adat itu sendiri.
Internalisasi nilai budaya yang secara fungsional turut mempengaruhi perkembangan kepribadian anak-anak juga terefleksi melalui muatan nilai pendidikan dalam zawiyah , yakni  institusi  pendidikan  serupa  pesantren  dalam  lingkungan  keraton.  Disain kurikulum pendidikan zawiyah tidak hanya berorientasi pada pengetahuan agama tetapi juga  pendidikan  akhlak  dan  budi  pekerti.  Melalui  muatan  nilai  pendidikan  yang diperoleh  dalam zawiyah ,  generasi  muda  disiapkan  menjadi  calon-calon  pemimpin kesultanan  di  masa  depan.  Sejumlah  sultan  di  Buton,  seperti  almukarram  La  Ode Muhammad  Aydrus  Qaimuddin  Bin  Badaruddin  al  Butuny  (Sultan  Buton  ke-29,
memerintah:  1824-1821),  merupakan  salah  seorang  sultan  yang  mengukir  prestasi gemilang dalam perkembangan peradaban Islam di Buton (Yunus, 1995:75). Ketika alumnus Zawiyah Galampa Bhatu ini menjabat sultan, pejabat kesultanan yang terlibat pebula dijatuhi  hukuman tatalima (potong  tangan)  disamping  dimakzulkan  dari jabatannya.
Muatan nilai pendidikan lainnya yang diinternalisasikan sejak dini kepada anak-anak adalah  penanaman  nilai  budaya kaea (budaya  malu).  Praktek  seperti  ini  hingga sekarang masih terefleksi melalui sejumlah ungkapan yang disampaikan orang tua kepada  anak-anaknya; maeakea  karomu (jaga  kehormatanmu), maeakea  mancuanamu (jaga kehormatan orang tuamu), maeakea wititinaimu (jaga kehormatan keluargamu), maeakea manga opuamu (jaga kehormatan leluhurmu). Muatan nilai pendidikan seperti ini memberi orientasi kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga sikap dan perilaku sebagaimana  tuntunan  adat.  Karena,  ketika  seseorang  terlibat  perbuatan  yang bertentangan dengan adat, termasuk pebula, maka perbuatan tersebut berakibat pada rusaknya kehormatan, tidak saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan orang tua, keluarga besar, bahkan leluhurnya; sebuah prinsip yang amat dijunjung dalam kehidupan keluarga. Orang Buton akan merasa kehilangan harga diri ketika disebut, apalagi  dihardik  dengan  kata-kata, yinda  koadhati (tidak  beradat)  atau yinda  matau adhati (tidak tau adat). Pembentukan karakter anak-anak sejak dini melalui muatan nilai pendidikan seperti ini secara fungsional menyentuh kondisi mentalitas, moralitas, dan alam pikiran mereka. Kelak, ketika dewasa dan menjadi pejabat kesultanan, mereka diharapkan terhindar dari perbuatan tercela, termasuk pebula . Hal ini dipahami karena pendidikan  merupakan  strategi  kebudayaan  dalam  rangka  membangun  kualitas sumberdaya  manusia  yang  memiliki  integritas  sebagai  pribadi  maupun  integritas sebagai warga negara (Santoso dan Dewi Meyraswati, 2015:41).
Internalisasi  nilai  budaya  yang  sekaligus  dapat  dimaknai  sebagai  gerakan  moral pencegahan pebula juga  terefleksi  melalui  penyebarluasan  bahan  bacaan  kepada masyarakat  berupa  naskah-naskah  kesusastraan  yang  disebut kabanti (pusi-syair, nyanian, sajak) (Anceaus, 1987). Dalam Kabanti Kamba Mpu tertulis untaian syair:
Mincuanapo yi sarongi rangkaea nesabutuna abhari arataana Tabeanamo yisarongi rangkaea hengga hakumana apeka dhawuakamo Mincuanapo yisarongi misikini nesabutuna yinda koarata tabeanamo yisarongi misikini apeelumo arasi mokohakuna
artinya:
Belumlah disebut kaya jika baru memiliki harta yang berlimpah Yang disebut kaya ketika haknya sekalipun (harta benda) diberikan untuk kemaslahatan orang lain Belumlah disebut miskin jika hanya tidak memiliki harta Yang disebut miskin ketika hak orang lain pun diambilnya
Selain melalui kabanti , ada juga sejumlah ungkapan sehari-hari yang memiliki korelasi dengan upaya pencegahan pebula seperti tersebut berikut:

## Abharimpu giu yi binasaaka Salasaangu pande ala mokohakuna
artinya:
Banyak sekali perkara yang membinasakan Satu di antaranya adalah suka mengambil hak orang lain
Pesan-pesan  moral  sebagaimana  tertuang  dalam kabanti maupun  ungkapan  sehari- hari masyarakat tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang beririsan dengan upaya pencegahan pebula .  Nilai-nilai tersebut menjadi orientasi dalam upaya mewujudkan aparatur kesultanan maupun masyarakat pada umumnya yang bersih dari perilaku pebula .
• Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pebula
Pebula adalah  tindakan  kejahatan  yang  tidak  hanya  bertentangan  dengan  moral kejujuran tetapi juga norma-norma hukum bernegara. Dalam konstitusi Martabat Tujuh, pebula digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan landasan pokok adat, sekaligus merusak tujuan dan cita-cita bernegara. Karena itu, dalam sistem hukum di Buton, pebula digolongkan sebagai salah satu jenis tindak pidana. Penyelesaian terhadap kasus-kasus tindak pidana di Buton dilakukan melalui penegakan hukum adat. Secara materil, hukum adat Buton umumnya diadapasi dari materi hukum Islam. Testimoni Hamka (1983:175) seperti tersebut di bawah ini merefleksikan hal tersebut.
Di  dalam  negeri  Kerajaan  Buton  telah  dijadikan  hukum  adat  merajam  orang  yang kedapatan  berzina  dengan  disaksikan  oleh  saksi  menurut  ketentuan  Al-Qur’an,  dan telah pernah dipotong tangan orang yang mencuri. Disamping istana Raja Buton masih didapat  batu hampar tempat  orang  menjalani  hukum  rajam  dan  potong  tangan  itu. Hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana pebula bermacam-macam, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman yang tergolong  berat. Asalaiki  tobha (kesalahan  akibat  pengelolaan  harta  perbendaharaan negara) menjadi semacam penghalusan semantik untuk menunjuk oknum pejabat yang terlibat  tindak  pidana pebula. Jenis-jenis  penindakan  hukum  atas  perbuatan pebula meliputi: (a) pasabu , yakni jenis penindakan hukum berupa pemecatan (pemakzulan) oknum pejabat dari pemerintahan. Selain pada kasus pebula, pasabu juga diberlakukan untuk  jenis  tindak  pidana  lainnya  yang  dilakukan  oknum  pejabat  kesultanan;  (b) tatalima , yakni jenis penindakan hukum berupa hukuman potong tangan kepada oknum pejabat. Jenis penindakan hukum ini juga diberlakukan terhadap pencuri; dan (c) gogoli , yakni jenis penindakan hukum berupa hukuman gantung hingga mati.
Penegakan  hukum  atas  tindak  pidana pebula maupun  jenis  tindak  pidana  lainnya diletakan pada asas bhone montete yinda posala-sala , artinya “tidak ada perbedaan bagi siapa pun dihadapan hukum”. Dalam prinsip supremasi hukum di Buton, para pejabat kesultanan,  termasuk  sultan  sekali  pun  tidak  memperoleh  hak imunitas (kekebalan) hukum  dari  negara.  Dalam  sejarah  bahkan  tercatat  seorang  sultan  serta  sejumlah petinggi kesultanan yang mengakhiri jabatannya di tiang gantungan, dikenai hukuman gogoli .
Dalam konstitusi Buton, tidak ada ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan sultan maupun jajaran birokrat kesultanan. Makanya, ada sejumlah sultan dan pejabat tinggi lainnya  yang  menjabat  begitu  lama,  namun  ada  juga  yang  menjabat  begitu  singkat. Selain  karena  faktor  meninggal dunia  (berhalangan  tetap)  atau  mengundurkan  diri, masa jabatan seorang pejabat berakhir karena dimakzulkan. Pemakzulan erat kaitannya dengan  “kesalahan”  yang  dilakukan  dalam  mengemban  tugas-tugas  pemerintahan, termasuk karena terlibat tindak pidana pebula . Inilah refleksi penegakan hukum yang tanpa  pandang  bulu  dalam  praktek  bernegara  di  Buton.  Praktek  ini  disamping berdampak pada terpeliharanya marwah (wibawa) hukum sekaligus menjadi jaminan bagi terwujudnya rasa keadilan di masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Masyarakat  Buton  mememiliki  kearifan  dalam  pemberantasan  korupsi.  Kearifan  itu terefleksi, baik melalui rumusan norma dalam konstitusi kenegaraan mereka maupun melalui praktek internalisasi nilai budaya anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Praktek pemberantasan korupsi sebagai bagian dari produk budaya hukum masyarakat Buton merupakan refleksi sebuah kearifan guna mewujudkan tatanan hidup bernegara dan bermasyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi.
Kearifan  masyarakat  Buton  dalam  pemberantasan  korupsi  juga  merefleksikan pentingnya  internalisasi  nilai  budaya  sebagai  instrumen  pencegahan  tindak  pidana korupsi. Melalui pendekatan tersebut, penyelenggara negara maupun masyarakat pada umumnya, diharapkan tidak melanggar kaidah-kaidah sosial kemasyarakatan maupun kenegaraan,  karena  nilai  dijadikan  standar  perilaku  yang  baik.  Berpijak  dari  realitas kearifan  masyarakat  Buton  dalam  pemberantasan  korupsi,  artikel  ini merekomendasikan  perlunya  pengkajian  secara  intensif  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat kita yang memiliki muatan nilai anti korupsi. Sebagai produk kebudayaan positif,  nilai-nilai  kearifan  lokal  tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  instrumen  kultural dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 5. Referensi
Anceaux, J.C. (1987). Wolio Dictionary (Wolio – English – Indonesian) . Foris Publication Holland.
Addin, Asnur, Sadidi, Kartono, Rahmat., Sarfan K.A. (2011). Israrul Umrai Fiy Adatil Wuzurai;  Undang-Undang  Martabat  Tujuh  dan  Sifat  Dua  Puluh  Kesultanan Buthuuni . Baubau: Yayasan Fajar Al Buthuuni. Anwar, S. (2018). Sejarah Buton: Labu Rope Labu Wana, dan Pelajaran yang dapat Ditarik dari Nilai-Nilai Tersebut; “Makalah”, disampaikan pada Seminar Budaya Forum Anak Kota Baubau”. Baubau, 22 Nopember 2018.
Ali,  M.  (2019). Revitalisasi  dan  Reaktualisasi  Nilai  Budaya  sebagai  Instrumen  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. “Makalah”, disampaikan pada Seminar Forum OSIS Remaja Milenial Anti Korupsi. Baubau, 27 Juli 2019.
Daliyo, J.B. (1992). Pengantar Ilmu Hukum; Buku Panduan Mahasiswa . Jakarta: Gramedia. Hadikusuma, H. (1986). Antropologi Hukum Indonesia . Bandung: Alumni. Hamka (1983). Tafsir Al Azhar Juz 1 dan 2. Jakarta: Pustaka Panjimas. Niampe,  L.  (2009). Undang-Undang  Buton  Versi  Muhammad  Idrus  Qaimuddin .  Kendari: FKIP Unhalu.
Priyono, B.H. (2018). Korupsi; Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. Rudyansyah, T. (2009). Sejarah, Kekuasaan, dan Tindakan; Sebuah Kajian tentang Lanskap Budaya. Jakarta: Rajawali Pers.
Santoso, L., Meyraswati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Review Politik , Vol. 05 Nomor 01, Juni 2015, hal.22- 45.
Suryadi  (2007).  Surat-Surat  Sultan  Buton,  Dayyan  Asraruddin  dan  Kaimuddin  I, Koleksi  Universiteitsbibliotheek  Leiden,  Belanda. Jurnal  Humaniora Vol.19, Nomor 3, Oktober 2007, hal.28-301.
Schoorl, P. (2003). Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton. Jakarta: Penerbit Djambatan dan KITLV-Jakarta.
Tahara,  T.  (2014). Melawan  Stereotipe;  Etnografi,  Reproduksi  Identitas,  dan  Dinamika Masyarakat  Katobengke  Buton  yang  Terabaikan. Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia.
Yunus, A.R. (1995). Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19, Seri INIS; Jilid 24. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Zahari, A.M. (1977). Sejarah dan Adat fiy Darul Butuni. Jakarta: Depdikbud. Zuhdi,  S.  (2018). Sejarah  Buton  yang  Terabaikan;  Labu  Rope  Labu  Wana  (Edisi  Revisi). Jakarta: Wedatama Widya Sastra.