Efektivitas  Izin  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup  terhadap  Budidaya  Rumput  Laut  di Daerah Pesisir di Kabupaten Bantaeng
Nur Alif 1 , Maskun 2 , Zulkifli Aspan 3 1,2,3 Universitas Hasanuddin, Indonesia.

## nuralif9d34@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  efektivitas  upaya  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  hidup  terhadap  budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten  Bantaeng.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  yang  berorientasi  pada  bahan  hukum  primer (hasil  dari  penelitian  lapangan).  Penelitian  hukum  empiris  yaitu  pendekatan  penelitian lapangan  dengan  melihat  serta  mengamati  apa  yang  terjadi  dilokasi,  penerapan  peraturan- peraturan  tersebut  dalam  prakteknya  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat. Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  dibahas maka penelitian ini dilaksanakan di beberap lokasi yang ada di Kabupaten Bantaeng yakni di Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu,  Dinas  Lingkungan Hidup  Kabupaten  Bantaeng  dan  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan  Kabupaten  Bantaeng.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng belum berjalan secara efektif karena beberapa indikator yang  mempengaruhi  upaya  tersebut  yakni  faktor  hukum  karena  belum  ada  aturan  khusus yang spesifik mengatur tentang budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng, faktor penegak hukum  karena  kurangnya daya kerja dan pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh  penegak  hukum  yang  bersangkutan  dalam  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup, faktor sarana dan prasarana karena belum lengkapnya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, faktor masyarakat karena untuk mencapai suatu efektivitas dari berbagai macam program pemerintah tidak hanya berpatok pada  aturan  hukum  dan  penegak  hukum  tetapi  melihat  kembali  bagaimana  respon  dan kesadaran diri dari masyarakat dan faktor kebudayaan karena masyarakat telah menganggap bahwa  budidaya  rumput  laut  sudah  menjadi  kebiasaan  dari  masyarakat  dan  melakukan usaha  pembudidayaan  tanpa  adanya  izin  usaha/NIB  (OSS  RBA)  maka  dari  hal  tersebut menjadi  hambatan  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  upaya  pengelolaan  lingkungan hidup karena tidak adanya database yang dimiliki oleh pemerintah mengenai unit usaha yang ada
Kata Kunci : Budidaya Rumput Laut, Efektivitas, Izin, Lingkungan Hidup
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  selanjutnya  disebut dengan  Wilayah  Negara  merupakan  wilayah  kesatuan  yang  saling  terhubung  dengan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut  dan  tanah  di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya,  termasuk  seluruh  sumber kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya.    Sedangkan  Laut merupakan  bagian  yang  tidak dapat dipisahkan dari wilayah NKRI, karena laut menjadi perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara.  Selain itu laut Indonesia merupakan salah satu aset nasional yang

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau serta kawasan perdagangan dan wilayah pertahanan keamanan. 1 Dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia  sebagai  Negara  yang bergantung  dan  memerlukan  wilayah  laut,  serta  sebagai  negara  kepulauan,  laut  dan wilayah  pesisir  memiliki  nilai  strategis  dengan  berbagai  keunggulan  komparatif  dan kompetitif  yang  dimilikinya,  sehingga  berpotensi  menjadi  prime  mover  pengembangan wilayah  nasional.  Bahkan  secara  historis  menunjukkan  bahwa  wilayah  pesisir  ini  telah berfungsi  sebagai  pusat  kegiatan  masyarakat  karena  berbagai  keunggulan  fisik  dan geografis.  Pelaksanaan  penataan  ruang  perlu  didukung  oleh  program-program  sektoral baik  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat, termasuk juga dunia usaha.  Oleh karena itu, perlu regulasi dan koordinasi yang baik guna menciptakan  pengaturan  penataan  ruang  yang  efektif.  Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  dijelaskan bahwa: 2
“…. Izin  Pengelolaan  adalah  izin  yang  diberikan  untuk  melakukan  kegiatan  pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.... ”
Selain adanya izin pengelolaan terhadap perairan pesisir juga pemerintah  dalam makna  “dikuasai”.    Dalam  pasal  33  ayat  (3)  Undang -Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengandung  arti  bahwa  memberi  wewenang  kepada  negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, yang mencakup: 3
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia;
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-  orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut (dengan perkataan lain menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas bumi dan lain-lain).
3. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (segala Sesuatu ini tentunya termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
Terkait  dengan  Izin  Lingkungan  maka  diatur  juga  di  dalam  Pasal  1  ayat  (21) Peraturan  Pemerintah  nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjelaskan bahwa: 4
“….Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau  kegiatan  yang  wajib  Amdal  atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  persyaratan  memperoleh  izin  usaha  dan/atau kegiatan…”
Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  pada  pasal  1  angka  12  menjelaskan  bahwa  “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang  tidak  berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  yang  diperlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan.  Kemudian
1 Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 2
2 Zulkifli  Aspan,  2017,  Advokasi  Litigasi  Kasus  Reklamasi  Pantai  Makassar  (Perspektif  Undang-Undnag Lingkungan Hidup, Jurnal Amanna Gappa, Hlm. 19
3 Zulkifli Aspan, Dkk, 2019, Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai Kewenanagan Yang Diderivasi Dari Hak Menguasai Negara, Al-Azhar Islamic Law Review, Hlm 10.
4 Philipus M. Handjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.
dalam  Pasal  1  ayat  (28)  Undang-Undang  nomor  1  tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang-Undang  nomor  27  tahun  2007  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau kecil menjelaskan bahwa: 5
“…. Pencemaran  pesisir  adalah  masuknya  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat  energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke  tingkat  tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak berfungsi sesuai peruntukkannya... ”
Beberapa tahun terakhir masyarakat di Kabupaten Bantaeng telah berupaya untuk membangun  usaha  Budidaya  Rumput  Laut  di  wilayah  pesisir  khususnya  di  dalam  3 wilayah  Kecamatan  di  Kabupaten  Bantaeng,  yakni  Kecamatan  Pa’jukukang,  Kecamatan Bantaeng  dan  Kecamatan  Bissappu.  Wilayah  pesisir  tersebut  merupakan  salah  satu wilayah  di  kabupaten  Bantaeng  sebagaimana  telah  di  atur  di  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bantaeng  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Bantaeng  Tahun  2012 – 2032  sebagai  bentuk  Pemerintah  Daerah  dalam mengelola  Lokasi  Pesisir secara merata.  Usaha  Budidaya  Rumput  Laut  tersebut  menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng khususnya masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir. Bahkan usaha Budidaya Rumput Laut ini dibangun tepat berada di  wilayah  pesisir.  Adanya  Izin  Pemanfaatan  ruang  berupa  Izin  Lokasi  dan  Penetapan Lokasi  yang  diatur  didalam  Pasal  71  Peraturan  Perundang-unadangan  ini  dimaksudkan sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat dengan perpindahan tangannya ke Pemerintahan Daerah  dalam  mengatur  pengoordinasian  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan pengendalian  pesisir,  dan  pulau-pulau  kecil. 6 Apa  yang  termaktub  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko  khususnya dalam Pasal  5 ayat (1) menyatakan bahwa persyaratan dasar perizinan  berusaha  harus  meliputi  kesesuaian  pemanfataan  ruang  dan  mendapatkan persetujuan lingkungan, persetujuan banguanan dan sertifikat kelayakan fungsi. Namun, dalam  wilayah  pesisir  di  Kabupaten  Bantaeng  tersebut  belum  diatur  secara  khusus mengenai  pembagian  wilayah  atau  ruang  budidaya  rumput  laut  bagi  tiap  masyarakat pesisir.
Melihat  apa  yang  menjadi  realita  bahwa  mayoritas  pengaturannya  hanya didasarkan  pada  kesepakatan  dan  adat  kebiasaan  nelayan  yang  melakukan  budidaya rumput laut dengan aturan bahwa yang lebih dahulu membudidayakannya maka wilayah tersebut  menjadi  miliknya  beserta  keturunannya  dan  tidak  jarang  dilakukan  jual  beli terhadap  wilayah  pesisir  tersebut  tanpa  adanya  alas  hak  yang  jelas.  Dari  hal  tersebut sudah  jelas  akan  memunculkan  ketimpangan  dan  juga  ketidakpastian  mengenai  bentuk dari  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten Bantaeng beserta pengawasannya. Selain itu, usaha budidaya rumput laut yang berada di wilayah  pesisir  dalam  tiga  Kecamatan  tersebut  menyebabkan  pencemaran  lingkungan sebagaimana  yang  diketahui  bahwa  dalam  Budidaya  Rumput  laut  tersebut  tentu menghasilkan  limbah  botol  bekas/plastik  sebagai  pelampung  dari  Rumput  Laut dibudidayakan  serta  adanya  tali  pengikat  rumput  laut  yang  dapat  sewaktu-waktu  rusak membawa  dampak  kerusakan  ekosistem  wilayah  pesisir  laut  di  Kabupaten  Bantaeng sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 64 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha / Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi UKL – UPL mengatur bahwa Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha  yang  wajib  AMDAL  atau  UKL-UPL  dalam  rangka  perlindungan  dan  pengeloaan
5 Abdul  Razak,  2005,  Kedudukan  Dan  Fungsi  Peraturan  Kebijakan  Tentang  Perizinan  Dalam  Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Hlm 23
6 Bachrawi Sanusi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 53-54.
Lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat  untuk  memperoleh  izin  usaha.  Peran  serta masyarakat perlu digalakkan untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan harapan masyarakat  terhindar  dari  berbagai  penyakit  akibat  pencemaran  lingkungan.  Bahkan dengan adanya sampah plastik bekas pelampung serta tali tersebut sangat tidak baik bagi keberlangsungan ekosistem pantai. Plastik tentunya tidak dapat terurai dengan cara yang sama seperti bahan organik sehingga dapat mencemari lingkungan hingga berpuluh tahun sedangkan tali tersebut dapat merusak terumbu karang dan dapat membahayakan hewan laut yang hidup di sekitar wilayah pesisir tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan  hukum  primer  (hasil  dari  penelitian  lapangan).  Penelitian  hukum  empiris  yaitu pendekatan  penelitian  lapangan  dengan  melihat  serta  mengamati  apa  yang  terjadi dilokasi,  penerapan  peraturan-peraturan  tersebut  dalam  prakteknya  yang  tumbuh  dan berkembang dalam masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini dilaksanakan di beberap lokasi yang ada di Kabupaten Bantaeng yakni :
Kabupaten Bantaeng
Populasi  dan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  3  orang  pada setiap instansi terkait dan 3 orang masyarakat pesisir atau Nelayan Pembudidaya Rumput Laut  di  3  (tiga)  Kecamatan  di  Kabupaten  Bantaeng  yakni  Kecamatan  Pa’jukukang, Kecamatan  Bantaeng,  dan  Kecamatan  Bissappu  Kabupaten  Bantaeng  Sulawesi  Selatan dengan  pertimbangan  bahwa  lokasi  tersebut  merupakan  lokasi  penelitian  yang  dipilih memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  objek  penelitian,  dimana  peneliti  lebih  mudah untuk memperoleh data dan informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengenai  pembudidayaan  rumput  laut  di  Kabupaten  Bantaeng  terbilang  masih sangat sulit dilakukan pengendalian sebagai bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup karena  berdasarkan  data  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Bantaeng  dan  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  PTSP  Kabupaten  Bantaeng  menunjukkan bahwa  masih  banyak  pengusaha  rumput  laut  yang  tidak  memiliki  izin  usaha  dan mendaftarkan  usaha  budidaya  tersebut  untuk  melihat  bentuk  usaha  dan  uraian  resiko proyek  dari  usaha  yang  dijalankan.  Berikut  penulis  akan  memaparkan  data  mengenai jumlah  usaha  budidaya  rumput  laut  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten Bantaeng dan Jumlah data dan izin usaha budidaya rumput laut yang memiliki NIB (OSS RBA) Sektor Kelautan dan Perikanan  yang penulis dapatkan di  Dinas  Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

## Tabel.1
Jumlah Pemilik Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Periode 04 Agustus 2021 – 31 Oktober 2023 di Kabupaten Bantaeng No Jenis Usaha Draft Valid Tidak Valid Revisi  Perubahan Data Jumlah 1 Nelayan (Jual- Beli Ikan Segar) 43 1327 302 13 24 1709 2 Budidaya Rumput laut 62 1500 521 31 6 2120
3 Budidaya bukan rumput laut 24 176 0 0 0 200 4 Pengolah hasil laut 13 124 83 16 0 132 5 Pemasar  hasil laut 2 117 2 0 0 225 Total 144 3244 908 60 30 4386 Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantaeng Katerangan :
1. Valid (Data pemilik usaha telah sesuai)
2. Tidak Valid (Data pemilik usaha tidak sesuai dengan Data diri / KTP elektronik)
3. Draft (Data pemilik usaha tidak lengkap)
4. Revisi (Proses perubahan data pemilik usaha)
5. Perubahan data (Telah terjadi perubahan data pemiliki usaha)

## TABEL.2
Jumlah Pemilik Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan Periode 04 Agustus 2021 – 31 Oktober 2023 di Kabupaten Bantaeng Yang Memiliki Data NIB (OSS RBA) No Jenis Usaha Jumlah 1 Nelayan (Jual-Beli Ikan Segar) 20 2 Budidaya Rumput laut 169 3 Budidaya bukan rumput laut 17 4 Pengolah hasil laut 16 5 Pemasar hasil laut 246 Total 468 Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Bantaeng
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan  bahwa  jumlah  keseluruhan  mengenai usaha budidaya rumpul laut di Kabupaten Bantaeng yang tercatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Banteng  berjumlah  2.120  unit  usaha,  sedangkan  usaha  budidaya rumput laut yang memiliki izin atau NIB (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng hanya berjumlah 169 unit usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa unit usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng yang memiliki izin atau NIB (OSS RBA) hanya sekitar 8 % (Delapan Persen).
Agar  pengembangan  budidaya  di  sektor  kelautan  dan  perikanan  terus berkelanjutan  maka  terdapat  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  yakni  permintaan pasar,  kondisi  lingkungan,  ketersediaan  infrastruktur,  kemampuan  teknik,  investasi, kondisi sumberdaya manusia, dan dukungan institusi/pemerintah. 7 Salah satu faktor yang menjadi hal penting untuk diperhatikan adalah kondisi lingkungan, dalam hal pengelolaan budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten  Bantaeng  telah  memberikan  dampak  serius  yang semakin hari semakin terlihat. Hal tersebut tentu menjadi tugas dari pemerintah setempat untuk  turut  andil  dalam  melakukan  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  usaha budidaya  rumput  laut  yang  sudah  jelas  memiliki  uraian  resiko  proyek  dalam pelaksanaannya.
7 Ahmad  Husni  MD,  dan  Bambang  Sugiono,  2001,  Strategi  Pendekatan  Hukum  dalam  Penyelesaian  Masalah Lingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia, Editor Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia
Sesuai  data  yang  telah  didapatkan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP Kabupaten  Bantaeng  juga  menunjukkan  bahwa  semua  unit  usaha  budidaya  rumput  laut yang  telah  memiliki  izin  atau  NIB  (OSS  RBA)  di  Kabupaten  Bantaeng  telah  terbukti memiliki  resiko  proyek  pada  tingkat  Menengah  rendah.  Tingkat  resiko  yang  dimaksud adalah dampak atau bahaya dari akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung dan terus-menerus dilakukan. 8
Walaupun  tingkat  manajemen  resiko  proyek  dari  budidaya  rumput  laut  di Kabupaten  Bantaeng  berada  pada  tingkat  menengah  rendah,  tetapi  usaha  budidaya tersebut  dilakukan  terus-menerus  dan  tidak  terkontrol.  Salah  bentuk  bahwa  usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng tidak terkontrol di buktikan dengan jumlah unit  usaha  yang  sangat  banyak  dan  berkembang  terus  menerus  dan  tidak  memiliki  izin dari  pemerintah  setempat.  Hal  tersebut  sudah  jelas  akan  berdampak  bagi  pemerintah setempat  dalam  melakukan  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng.
Studi  kelayakan  usaha  budidaya  rumput  laut  perlu  dilakukan  untuk meminimalkan  hambatan  dan  resiko  yang  mungkin  timbul  di  masa  yang  akan  datang karena di masa yang akan datang akan penuh dengan ketidakpastian. 9 Beberapa contoh ketidakpastian  antara  lain  harga  yang  tidak  stabil,  tidak  stabilnya  tingkat  suku  bunga, ketidakpastian hukum dan politik yang berpengaruh terhadap pihak investor yang ingin menanamkan modalnya, dan perubahan lingkungan hidup wilayah. 10
Dalam  hal  melihat  efektivitas  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten  Bantaeng,  penulis  menggunakan  teori  Efektivitas hukum  untuk  menilai  setiap  indikator  yang  menjadi  pokok  pentingnya,  berikut  penulis paparkan  mengenai  hasil  kuisioner  dan  wawancara  yang  telah  diperoleh  pada  saat penelitian:
Tabel. 3 Hasil Kuisioner Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Bantaeng No Faktor Jumlah Persentase 1 Faktor Hukum 2 10 % 2 Faktor Penegak Hukum 3 15 % 3 Faktor Sarana dan Prasarana 3 15 % 4 Faktor Masyarakat 11 55 % 5 Faktor Budaya 1 5 % Jumlah 20 100 %
Sumber : Hasil Olah Data, 2023
Berdasarkan hasil olah data kuisioner yang telah dilakukan maka dapat diuraikan bahwa  terdapat  5  faktor  sesuai  dengan  teori  efektivitas  hukum  yang  mempengaruhi
8 Adiwibowo,  Suryo,  2004.  Gagasan  Penguatan  AMDAL  sebagai  Instrumen  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se-Jawa, Yogyakarta
9 Rokhimin  Dahuri,  Pengelolaan  Ruang  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Seiring  Dengan  Pelaksanaan  Otonomi Daerah, Unisba, Jurnal Mimbar, Vol XVII Nomor 2 April-Juni 2001.
10 Sri Ayu Lestari, 2022, Tata Kelola Budidaya Rumput Laut Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Watang Suppa Kabupaten Pinrang, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam,  Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
efektivitas  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten Bantaeng,  yakni  faktor  hukum  sebanyak  10  %,  faktor  penegak  hukum  sebanyak  15  %, faktor sarana dan prasarana sebanyak 15 %, faktor masyarakat sebanyak 55 % dan faktor budaya sebanyak 5 % . Berikut uraiannya :
1. Faktor Hukum (Peraturan)
Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 11 Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. 12 Kepastian  hukum  sifatnya  konkret  berwujud  nyata,  sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu  perkara secara penerapan undang- undang  saja,  maka  ada  kalanya  keadilan  itu  tidak  tercapai. 13 Ketika  melihat  suatu permasalahan  mengenai  hukum  setidaknya  keadilan  menjadi  prioritas  utama. 14 Hukum tidak  semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja,  melainkan  ikut  juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. 15 Sementara di  sisi  lain,  keadilan  pun  masih  menjadi  perdebatan  disebabkan  keadilan  mengandung unsur subyektif  yang  sangat  bergantung  pada  nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing- masing orang. 16 Nurzinuddin selaku Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:
“…Sejauh  ini  belum  ada  aturan  hukum  atau  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  da lam artian aturan main yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan budidaya rumput laut di  Kabupaten  Bantaeng.  Mengenai  pelaku  usaha  yang  ingin  melakukan  pembudidayaan rumput  laut  bisa  saja  langsung  dilaksanakan  oleh  siapapun  masyarakat  pesisir  yang mempunyai  keinginan  dan  memang  tidak  ada  batasan  untuk  mengatur  masyarakat  yang akan melakukan pembudidayaan. Berbeda halnya dengan justifikasi pemerintah khususnya mengenai  pelaku  usaha  yang  akan  melakukan  pembudidayaan  rumput  laut  terdapat beberapa  indikator  atau  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  seperti  registrasi  data pemilik usaha, pendaftaran jenis usaha pada aplikasi dan lain-lain. Tidak adanya kuasa dan regulasi yang khusus mengatur tentang pembudidayaan rumput laut menyebabkan kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng mengalami kesulitan dalam melakukan control  terhadap  pelaku  usaha,  hal  inipun  berdampak  pada  tidak  efektifnya  upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Bantaeng.  Ada  beberapa  efek  atau  dampak yang  mulai  terlihat  akibat  dari  pembudidayaan  rumput  laut  secara  besar-besaran  di Kabupaten  Bantaeng  Khususnya  di  beberapa  kecamatan  yang  merupakan  titik  sentral pembudidayaan  rumput  laut  (Bisappu,  Pajukukang,  eremerasa,  tompo  bulu)  yakni penumpukan  sampah  pada  bibir  pantai  yang  tidak  terkontrol,  kualitas  air  laut  (pinggir pantai) dan udara tercemar atau bau menyengat pada wilayah pesisir…”
Selain itu Bapak Ahmad Fahmi selaku Kepala Bidang Budidaya di Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Banteng juga menuturkan bahwa:
11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)”. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2010.
12 Soerjono  Soekanto,  2005,  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Jakarta  ;  Raja  Grafindo Persada.
13 Soerjono Soekanto, 1985, Evektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Bandung : Remadja Karya.
14 Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
15 Romli Atmasassmita, 2001, Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum, Bandung : Mandar Maju.
16 Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, Citra Aditya.
“…Ke mentrian Kelautan dan Perikanan sebenarnya telah mengatur segala macam kebijakan mengenai  perizinan  apapun  itu  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  tetapi  kemudian  yang menjadi kendala adalah kurangnyaa power dari aturan itu sendiri. Sejauh ini apabila kita melihat keadaan yang ada bahwa pada kenyataannya pelaku usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng sudah sangat banyak bahkan mencapai ribuan pelaku usaha yang terdiri  dari  usaha  perorangan  dan  usaha  perkelompok  di  kalangan  masyarakat,  tetapi kemudian hanya sebagian kecil usaha budidaya rumput laut yang mendaftarkan usahanya untuk permohonan perizinan…”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  ada aturan  khusus  yang  spesifik  mengatur  tentang  budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten Bantaeng,  terdapat  aturan  dan  regulasi  dari  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan  tetapi kemudian  hanya  menjadi  suatu  arahan  biasa  tanpa  memiliki  nilai  paksaan  terhadap masyarakat  agar  mematuhi  aturan  tersebut.  Apabila  dilihat  dari  sisi  keadilan  maka  hal tersebut  ketika  seseorang  pelaku  usaha  ingin  menjalankan  suatu  usaha  yakni  budidaya rumput  laut  sebenarnya  tidak  menyalahi  aturan  yang  ada  dan  dari  segi  kemanfaatan hukum hal tersebut menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, tetapi kemudian ketika  usaha  tersebut  dijalankan  tanpa  aturan  main  dan  tidak  sesuai  dengan  prosedur maka  sudah  jelas  usaha  tersebut  pasti  akan  menimbulkan  dampak  dan  kerugian  besar dikemudian  hari.  Seharusnya  pemerintah  setempat  yakni  Pemerintah  Kabupaten Bantaeng  beserta  jajarannya  bisa  membuat  aturan  khusus  mengenai  rumput  laut  di Kabupaten Bantaeng sebagai turunan dari aturan-aturan hukum yang telah ada.

## 2. Faktor Penegak Hukum
Penegakan  hukum  itu  berjalan  ditengah-tengah  suatu  proses  yang  sedang berlangsung,  dengan  adanya  aturan  atau  dikeluarkan  suatu  undang-undang  yang membahas mengenai hal-hal tertentu  baik itu  perintah  atau  larangan dan segala macam sanksinya, maka tidak akan serta merta secara langsung segalanya menjadi persis seperti apa  yang  dikehendaki  oleh  undang-undang  itu,  akan  terjadi  hubungan  yang  kompetitif tarik-menarik  dan  dorong-mendorong  dari  hukum  itu  serta  proses  lain  dliuarnya  yang tidak terduga tetap saja terjadi. 17 Dan Marc Galanter juga mengatakan bahwa penegakan hukum  tidak  sesederhana  yang  kita  duga,  melainkan  bahwa  penegakan  hukum  itu mengandung pilihan dan kemungkinan oleh karena dihadapkan pada suatu kenyataan. 18 Nurzinuddin  selaku  Kepala  Bidang  Perikanan  pada  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:
“…Dalam  pelaksanaanya  efektiv itas  mengenai  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup terhadap budidaya rumput laut di Kabupaten Bantaeng telah dijumpai beberapa halangan yang  disebabkan  oleh  penegak  hukum  itu  sendiri,  halangan-halangannya  seperti  adanya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia  berinteraksi,  tingkat  aspirasi  penegak  hukum  yang  masih  rendah,  kemampuan  yang sangat  terbatas,  belum  adanya  kemampuan  untuk  menunda  pemuasan  suatu  kebutuhan tertentu  terutama  kebutuhan  materiil  dan  kurangnya  daya  inovatif  dari  pihak  penegak hukum itu sendiri…”
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama masyarakat di pesisir pantai Kabupaten Bantaeng yakni Bapak Muhammad Asri menyatakan bahwa :
17 Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.
18 Ateng Syafrudin, 2020, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
“….Hambatan  maupun  halangan  penegak  hukum  dalam  melakukan  upaya  pengelolaan lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Bantaeng  dapat  diatasi  dengan  cara  mendidik, membiasakan  diri  untuk  mempunyai  sikap-sikap  antara  lain  sikap  terbuka  kepada masyarakat  agar  kami  disini  senantiasa  bekerjasama,  siap  menerima  perubahan,  peka terhadap  masalah  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir,  mempunyai  informasi  yang  lengkap mengenai  mata  pencaharian  kami  di  wilayah  pesisir,  menyadari  potensi  yang  dapat dikembangkan  dengan  cara  berbaur  ke  masyarakat  pesisir  dan  berpegang  pada  suatu perencaan dan atauran yang ada…”
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  efektifnya upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  budidaya  rumput  laut  di  Kabupaten Bantaeng  karena  kurangnya  daya  kerja  dan  pendekatan  terhadap  masyarakat  yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersangkutan.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana
Sarana  adalah  sesuatu  yang  dapat  dipakai  sebagai  alat  dalam  mencapai  maksud atau  tujuan,  sedangkan  prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang  merupakan  penunjang utama  terselenggaranya  suatu  proses  (Usaha,  pembangunan,  dll). 19 Fasilitas  pendukung secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan. 20 Ruang lingkup  utamanya  adalah  sarana  fisik  yang  berfungsi  sebagai  faktor  pendukung  dan fasilitas  pendukung  mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil, organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan  sebagainya. selain  ketersediaan  fasilitas,  pemeliharaan  pun  sangat  penting  demi  menjaga keberlangsungan.  Sering  terjadi  bahwa  suatu  peraturan  sudah  difungsikan,  padahal fasilitasnya  belum  tersedia  lengkap  dan  kondisi  semacam  ini  hanya  akan  menyebabkan kontra-produktif  yang  harusnya  memperlancar  proses  justru  mengakibatkan  terjadinya kemacetan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  staf  di  Dinas  Lingkungan  Kabupaten Bantaeng yakni Bapak Andi Yani menuturkan bahwa :
“….Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum didalam  melakukan  tugasnya  adalah  salah  satu  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh dalam  melakuikan  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup,  yang  dimaksud  sarana  dan prasarana  disini  adalah  fasilitas  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  efektivitas hukum.  Berbicara  mengenai  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  maka  hal  yang  paling mendukung  adalah  sarana  dan  prasarana  yang  harusnya  tersedia  apalagi  mengenai budidaya rumput laut atau segala macam budidaya di wilayah pesisir pasti membutuhkan fasilitas khusus....”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sehubungan dengan  sarana  dan  prasarana  yang  dikatakan  dengan  istilah  fasilitas  adalah  patokan efektivitas  elemen – elemen  tertentu  dari  prasarana,  dimana  prasarana  tersebut  harus secara  jelas  memang  menjadi  bagian  yang  memberikan  kontribusi  untuk  kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya.

## 4. Faktor Masyarakat
Adanya  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  salah  satu  upaya  untuk  mencapai kedamaian  dalam  masyarakat,  artinya  bahwa  efektivitas  dalam  melakukan  pengelolaan
19 Ahmad Husni MD, dan Bambang Sugiono, 2001, Strategi Pendekatan Hukum dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, dalam kumpulan karangan, Hukum dan Lingkungan di Indonesia, Editor Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
20
lingkungan tersebut juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. 21 Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  mempersulit  jalannya  penegakan  hukum dan langkah pemerintah. 22 Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan  lapisan-lapisan  sosial,  pemegang  kekuasaan,  penegakan  hukum  dan masyarakat selaku penggerak unit usaha budidaya rumput laut. 23
Peranan  pelaku  usaha  dan/atau  kegiatan  dalam  pengendalian  pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan melengkapi usaha yang dijalakannya dengan  dokumen  lingkungan  seperti  disebutkan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  pada  Pasal  4  yang  menyebutkan  bahwa  setiap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan yang  berdampak  terhadap  lingkungan  hidup  wajib  memiliki  AMDAL;  UKL-UPL;  atau SPPL. 24 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Ibu Nursyamsuryani selaku staf analis kebijakan ahli muda DPMPTSP Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:
“….Kami selaku staf di DPMPTSP Kabupaten Bantaeng turut serta dalam membantu upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Kabupaten  Bantaeng  dan  khususnya  mengenai pengelolaan  lingkungan  hidup  budidaya  rumput  laut  yang  dilakukan  oleh  unit  usaha masyarakat  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  pokok  kami.  Berbicara  mengenai  upaya pengelolaan  lingkungan  hidup  kami  sebagai  pihak  yang  akan  mengeluarkan  izin  usaha kepada  masyarakat  yang  mengajukan,  sesuai  dengan  data  yang  ada  bahwa  terdapat beberapa jenis izin usaha yang diajukan oleh masyarakat di Kabupaten Bantaeng khususnya yang ada di wilayah pesisir yakni, usaha penangkapan ikan, usaha budidaya tanaman dalam hal  ini  ada  budidaya  rumput  laut,  usaha  pengelolaan  hasil  laut  dan  usaha  penjual  hasil laut….”
Lebih  lanjut  dihaturkan  oleh  Ibu  Fatmawati  selaku  Kepala  Bidang  Perizinan  dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa :
“…..Selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin dari segala bentuk usaha  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  dalam  hal  ini  usaha  budidaya  rumput  laut  maka kami melakukan dan menjalankan banyak prosedur yang harus di penuhi oleh masyarakat selaku  penggerak  usaha,  salah  satunya  adalah  pemeriksaan  tempat  atau  lokasi  usaha dampak (Resiko) yang ditimbulkan oleh usaha tersebut. Kami akan melaksanakan prosedur pemeriksaan  tingkat  resiko  yanga  ditimbulkan  oleh  usaha  budidaya  rumput  laut  yang kemudian  akan  di  analisis  tingkat  lanjut  untuk  pemberian  izin  usahanya.  Data  yang  ada menunjukkan  bahwa  hanya  berapa  persen  saja  masyarakat  sebagai  pelaku  usaha  yang mendaftarkan  usahanya  ke  DPMPTSP  Kabupaten  bantaeng  dibandingkan  dengan  jumlah unit  usaha  yang  ada  ketika  dilihat  di  wilayah  pesisir,  hal  tersebut  disebabkan  karena kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  untuk  mendaftarkan  izin  usahanya yang  apabila  di  teliti  lebih  jauh  sudah  jelas  ada  beberapa  alasan  masyarakat  tidak melakaukan  hal  tersebut,  baik  itu  karena  pemberkasan  ataupun  karena  pemeriksaan dampaknya…”
21 Wahyu  Nugroho,  2011,  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas  Diponegoro  Semarang  dengan  judul “Penegakan  Hukum  Lingkungan  dalam  Menanggulangi  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup Kawasan Industri Kota Semarang Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan.
22 Sri Puryono dkk, 2019, Pengelolaan pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
23 Taufik  Imam  Santoso,  2009,  Politik  Hukum  AMDAL  :  AMDAL  Dalam  Perspektif  Hukum  Lingkungan  dan Administrasi, Cet. I, Malang: Setara Press
24 Yohanes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Tidak hanya itu, telah dilakukan wawancara bersama salah satu Tokoh Masyarakat Pesisir yakni Bapak Rustan menuturkan bahwa :
“….Perumusan  aturan  yang  akan  diterapkan  dalam  suatu  wilayah  harus  memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa  efektif  sebagai  sarana  pengatur  perilaku  masyarakat.  Hukum  atau  yang  ada sebenarnya  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat  tetapi  masyarakat pun mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai apa itu hukum. Artinya, efektivitas hukum  juga  bergantung  pada  kemauan  dan  kesadaran  hukum  dalam  masyarakat. Kesadaran  yang  rendah  dari  masyarakat  akan  mempersulit  penegakan  hukum,  dari  hal tersebut  langkah  yang  bisa  dilakukan  adalah  melakukan  sosialisasi  dengan  melibatkan lapisan-lapisan  soasial,  pemegang  kekuasaan  dan  penegak  hukum  itu  sendiri.  Perumusan hukum  juga  harus  memperhatikan  hubungan-hubungan  antara  perubahan  sosial  dengan hukum yang pada akhirnya bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat….”
Berdasarkan  hasil  wawanacara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pola  sikap tindak atau perilaku manusia terbentuk atas dasar pengalaman dalam kelompoknya, pola hubungan  dengan  rekan-rekannya,  persepsinya  mengenai  kehidupan  bersama,  dan  juga kesempatan-kesempatan  yang  ada  dalam  masyarakat  untuk  melakukan  tingkah  laku tersebut  ,  kalau  pola  atau  sikap  perilaku  tersebut  tidak  serasi  dengan  sikap  tindak  atau perilaku  sebagian  besar warga masyarakat  yang bersangkutan,  maka  ada  kecendrungan untuk  menggolongkannya  sebagai  sikap  tindak  atau  perilaku  menyeleweng  atau menganggapnya  sebagai  suatu  sikap  yang  aneh.  Untuk  mencapai  suatu  efektivitas  dari berbagai  macam  program  pemerintah  tidak  hanya  berpatok  pada  aturan  hukum  dan penegak  hukum  tetapi  melihat  kembali  bagaimana  respon  dan  kesadaran  diri  dari masyarakat.

## 5. Faktor Kebudayaan
Faktor  kebudayaan  yang  sebenarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai- nilai  yang  menjadi  inti  dari  kebudayaan  spiritual  atau  nonmaterial. 25 Hal  ini  dibedakan sebab  sebagai  suatu  sistem  maka  hukum  akan  mencakup  semuanya  yaitu  struktur, substansi,  dan  kebudayaan.  Struktur  yang  mencakup  wadah  atau  bentuk  dari  sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga  tersebut,  hak  dan  kewajibannya  dan  seterusnya. 26 Berdasarkan  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  bersama  Bapak  Kasim  selaku  masyarakat  pesisir  di Kabupaten Bantaeng menuturkan bahwa:
“…Budidaya  rumput  laut  itu  adalah  pekerjaan  yang  sudah  ada  sejak  dulu,  hanya  ada beberapa  pilihan  pekerjaan  untuk  kami  masyarakat  pesisir  di  Kabupaten  Bantaeng. Pekerjaan  yang  ada  hanya  mencari hasil laut,  mengolah  hasil laut  dan  menjual  hasil laut dan budidaya rumput laut adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi kami dari segi pendapatan….”
Lebih  lanjut  di  haturkan  oleh  Bapak  Gassing  selaku  masyarakat  pesisir  di Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa :
25 Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Rajawali Pers, Jakarta.
26 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung.
“…Kami di wilayah pesisir Bantaeng merasa sangat rugi apabila tidak melakukan pekerjaan ini  (Budidaya  rumput  laut)  karena  memang  ini  pekerjaan  turun  temurun  dari  orang  tua. Sejak dahulu orang tua kami sudah memberikan cara-cara membudidayakan rumput laut disini jadi kami hanya melanjutkan apa yang bisa kami kerjakan dan memang pekerjaan ini sebagai  peluang  karena  lokasi  budidaya  sudah  ada  dan  dekat  dari  rumah.  Tetangga  pun sama semua mengenai peker jaan pasti hanya hasil laut…”
Tidak  hanya  masyarakat  pesisir  saja,  salah  satu  staf  di  Dinas  Lingkungan Kabupaten Bantaeng yakni Bapak Andi Yani juga menuturkan hal serupa, bahwa:
“….Budidaya  rumput  laut  ataupun  pengelolaan  hasil  laut  di  Kabupaten  Bantaeng  sudah menjadi pekerjaan turun temurun bagi masyarakat pesisir, bukan hanya pengetahuan yang mumpuni  mengenai  budidaya  rumput  laut  tesebut  tetapi  memang  kondisi  wilayah  dan alamnya  mendukung.  Jadi  hal  tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan  atau  kebudayaan masyarakat  pesisir  untuk  melakukan  budidaya  rumput  laut  sebagai  mata  pencaharian tetapi  kemudian  yang  menjadi  permasalahan  adalah  ketika  masyarakat  menjadikan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian tetapi masih memiliki pengetahuan yang kurang  mengenai  dampaknya  dikemudian  hari  apabila  dilakukan  terus-menerus, seharusnya  masyarakat  sebagai  pelaku  usaha  harus  bekerjasama  dengan  pihak  terkait untuk  meminimalisir  dampak  buruk  terhadap  lingkungan  dari  budidaya  yang  dilakukan tersebut…”
Berdasarkan  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  budidaya  rumput  laut merupakan  pekerjaan  atau  mata  pencaharian  dari  masyarakat  pesisir  yang  terjadi  sejak lama  dan  turun  temurun,  sudah  jelas  hal  tersebut  berpengaruh  terhadap  efektivitas pengelolaan lingkungan hidup karena masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai mata  pencaharian  pasti  hanya  akan  terus  bekerja  tanpa  melihat  prosedur  dan  legalitas formal  akan  usaha  yang  dijalankan.  Secara  runut  dapat  dikatakan  bahwa  apabila masyarakat telah menganggap bahwa budidaya rumput laut sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat maka hal tersebut yang kemudian menjadi masalah adalah ketika masyarakat selaku  pelaku  usaha  tidak  mempunyai  izin  dari  pemerintah  maka  dari  hal  tersebut menjadi  hambatan  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  upaya  pengelolaan  lingkungan hidup karena tidak adanya database yang dimiliki oleh pemerintah mengenai unit usaha yang ada.

## REFERENCES
Abdul Razak, 2005, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Kebijakan Tentang Perizinan Dalam Rangka  Penyelenggaraan  Pemerintahan, Disertasi  Program  Pasca  Sarjana Universitas Hasanuddin.
Achmad Ali, 2010, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
Ahmad  Husni  MD,  dan  Bambang  Sugiono,  2001, Strategi  Pendekatan  Hukum  dalam Penyelesaian  Masalah  Lingkungan,  dalam  kumpulan  karangan,  Hukum  dan Lingkungan  di  Indonesia, Editor  Erman  Rajagukguk  dan  Ridwan  Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Adiwibowo,  Suryo,  2004, Gagasan  Penguatan  AMDAL  sebagai  Instrumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipresentasikan pada pertemuan PPLH se-Jawa , Yogyakarta . Ahmad  Husni  MD,  dan  Bambang  Sugiono,  2001, Strategi  Pendekatan  Hukum  dalam Penyelesaian  Masalah  Lingkungan,  dalam  kumpulan  karangan,  Hukum  dan Lingkungan  di  Indonesia, Editor  Erman  Rajagukguk  dan  Ridwan  Khairandy, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Ateng  Syafrudin,  2020, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab , Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. Bachrawi Sanusi, 2004, Pengantar Ekonomi Pembangunan , PT Rineka Cipta, Jakarta. Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Bandung, PT. Raja Grafindo Persada.
Hasni, 2010, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, Rajawali Pers, Jakarta. Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat,  2009, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik , Bandung.
Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015 , Reforma Agraria di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika. Philipus M. Handjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan , Yuridika, Surabaya. Purbacaraka, 2010 , Perihal Kaedah Hukum , Bandung, Citra Aditya. Rokhimin  Dahuri,  2001, Pengelolaan  Ruang  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  Seiring  Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah , Unisba, Jurnal Mimbar, Vol XVII Nomor 2 April-Juni 2001.
Romli  Atmasassmita,  2001, Reformasi  hukum,  Hak  Asasi  Manusia  dan  penegak  Hukum, Bandung : Mandar Maju. Sri  Ayu  Lestari,  2022, Tata  Kelola  Budidaya  Rumput  Laut  Dalam  Peningkatan  Ekonomi Masyarakat  Nelayan  Di  Watang  Suppa  Kabupaten  Pinrang ,  Program  Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare . Sri  Puryono  dkk,  2019, Pengelolaan  pesisir  dan  Laut  Berbasis  Ekosistem, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta ; Raja Grafindo Persada.
Soerjono  Soekanto,  1985, Evektifikasi  Hukum  dan  Peranan  Sanksi ,  Bandung  :  Remadja Karya.
Soerjono Soekanto, 2007, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Jakarta : Raja Grafindo Persada. Taufik  Imam  Santoso,  2009 ,  Politik  Hukum  AMDAL  :  AMDAL  Dalam  Perspektif  Hukum Lingkungan dan Administrasi , Cet. I, Malang: Setara Press .
Wahyu  Nugroho,  2011,  Tesis  Magister  Ilmu  Hukum,  Universitas  Diponegoro  Semarang dengan  judul  “ Penegakan  Hukum  Lingkungan  dalam  Menanggulangi  Pencemaran dan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  Kawasan  Industri  Kota  Semarang  Berbasis Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan.
Yohanes Yahya, 2006, Pengantar Manajemen , Graha Ilmu, Yogyakarta. Zulkifli  Aspan,  2017, Advokasi  Litigasi  Kasus  Reklamasi  Pantai  Makassar  (Perspektif Undang-Undnag Lingkungan Hidup , Jurnal Amanna Gappa. Zulkifli  Aspan,  Dkk,  2019, Perizinan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Sebagai  Kewenanagan Yang Diderivasi Dari Hak Menguasai Negara, Al-Azhar Islamic Law Review.
Undang-Undang / Peraturan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2010  Tentang  Usaha Budidaya Tanaman.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 43 Tahun 2017 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
Copyright Holder : © Nur Alif, Maskun, Zulkifli Aspan (2023).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: