Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763

## Penyuluhan Cara Pencatatan Karya Cipta Bagi Komunitas Penulis Kopermekha Bekate Kubu Raya
1) Aktris Nuryanti, 2) M. Qahar Awaka, 3) Ismawartati, 4) Devina Puspita Sari*
1,2 ,3 ,4) Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email Corresponding: devina.puspita.s@hukum.untan.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Cara Pencatatan Karya Tulis
Hak Cipta
Hak Kekayaan Intelektual
Karya Tulis Komunitas Penulis
Pemberian perlindungan hukum terhadap KI khususnya di bidang hak cipta ( copyright ) yang di dalamnya terkandung hak ekonomi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan  untuk  mewujudkan  iklim  yang lebih baik  bagi  berkembangnya  karya  tulis yang  saat  ini  pengumuman  dan  penyebarannya  didukung  oleh  perkembangan  teknologi terutama  media  internet  atau  website.  Tim    pelaksana  PKM  FH  Untan  telah  melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ke komunitas penulis Kopermekha Bekate. Tujuan PKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana adalah untuk memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak hak para penulis sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta melalui workshop tentang Cara Pencatatan Karya Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  Hak  asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Metode pelaksanaan  PKM  dilakukan  dengan  memberi  pemahaman  melalui  pemaparan  materi  dan dilanjutkan  dengan  diskusi.  Hasil  dari  pelaksanaan  PKM  adalah  komunitas  penulis Kopermekha Bekate memahami apa itu hak kekayaan intelektual secara umum, ruang lingkup hak cipta, khususnya karya tulis, memahami prinsip hukum dalam hak cipta yang meliputi hak eksklusif dan berlaku secara otomatis serta memahami tata cara pencatatan karya tulis yang mereka  ciptakan  dengan  mengajukan  permohonan  pencatatan  ke  Kementerian  Hukum  dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## ABSTRACT
Keywords:
Copyright
How to Record Written Works Intellectual Property Rights Written Works Writing Community Providing  legal  protection  for  Intellectual  Property,  especially  copyright,  which  contains economic  rights  and  moral  rights,  needs  to  be  further  improved.  This  aim  to  create  a  better climate for the development of written works, the announcement and distribution of which is currently  supported  by  technological  developments,  especially  internet  media  or  websites. PKM FH Untan Implementation Team carries out community service program to the writing community, which is Kopermekha Bekate, by providing an understanding of the legal rules that protect the rights of writers as regulated in the Copyright Law through a workshop on How to Recording Copyrighted Works to the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method for implementing is carried out by providing understanding through presentation of material and followed by discussion. The result of implementing community service program is that the Kopermekha Bekate writing community understands what intellectual property rights are in general, the scope of copyright, especially written works, understands the legal principles in copyright which include exclusive rights and automatically principle and understands the procedures for register written works that they created it by submitting a recording request to the Ministry of Law and Human Rights Cq. Directorate General of Intellectual Property.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  yang  berlangsung  cepat  membuat  manusia  berfikir  inovatif.  Hal  dapat  dilihat dari banyaknya penulis atau kelompok penulis yang menghasilkan karya-karya tulis. Karya tulis dalam Hukum Kekayaan Intelektual (KI) tergolong dalam karya cipta, yaitu suatu karya yang merupakan hasil olah pikir atau
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763
kerja / kemampuan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah “hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan  desain  tersebut  dapat  diperjualbelikan”  (Idris  &  Desmayanti,  2022).  Karya  tulis  sebagai  kekayaan intelektual memerlukan suatu perlindungan hukum.
Terkait pentingnya perlindungan hak cipta, yaitu hak yang melindungi ciptaan manusia dalam bidang seni, ilmu  pengetahuan,  dan  sastra  (Hidayah,  2017), Pasal  1  angka  1  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya  berdasarkan  asas  pernyataan  pada  saat  ciptaan  itu  dibuat  dalam  bentuk  fisik  tanpa  mengurangi batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan  (UU Hak Cipta, 2014).
Pertumbuhan  penulis  juga  berlangsung  di  Kabupaten  Kubu  Raya  Kalimantan  Barat.  Pemberian perlindungan  hukum  terhadap  KI  khususnya  di  bidang hak  cipta  ( copyright )  yang  di  dalamnya  terkandung hak-hak  eksploitasi  dan  hak-hak  moral  perlu  lebih  ditingkatkan.  Peningkatan  ini  dimaksudkan  untuk mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  berkembangnya  karya  tulis  yang  saat  ini  pengumuman  dan penyebarannya didukung oleh perkembangan teknologi terutama media internet atau website.
Para  penulis  yang  tergabung  dalam  komunitas  penulis  Kubu  Raya  mengkhawatirkan  lemahnya perlindungan hukum KI terhadap karya tulis. Khawatir karya-karyanya dibajak atau dimanfaatkan oleh pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kepentingan  komersialisasi.  Pelanggaran terhadap  karya  cipta  bisa  terjadi  dimana  saja  termasuk  karya  cipta  berupa  tulisan  baik  dalam  bentuk buku, lembaran kertas maupun yang diunggah di website.
Perlindungan hukum dapat dilakukan baik secara preventif yang merupakan sebuah bentuk perlindungan yang  mengarah  pada  tindakan  yang  bersifat  pencegahan.  Selain  itu  terdapat  pula  perlindungan  represif. Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan penetapan sanksi hukum. Penyelesaian sengketa terkait hak cipta juga dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase).  Jalur  non  litigasi  merupakan  penyelesaian  secara  musyawarah  antara  pihak  yang  bersengketa, sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta maupun dengan tuntutan pidana.
Para penulis di Kubu Raya sangat membutuhkan pengetahuan hukum di bidang Hak Cipta karena banyak hal terkait dengan hak hak mereka sebagai penulis belum dipahami dengan baik. Para penulis ini tergabung dalam  komunitas  penulis  yang  bernama  Kopermekha  Bekate.  Adapun  Kopermekha  Bekate  merupakan kepanjangan dari  Komunitas perempuan menulis Khatulistiwa Bekate, Bekate dalam bahasa melayu berarti bercerita,  bersuara,  ngomong.  Beberapa  hal  yang  belum  mereka  pahami  antara  lain,  para  penulis  belum menyadari bahwa pada setiap karya tulis didalamnya terkandung hak moral dan hak ekonomi penulisnya serta bagaimana cara pencatatan suatu karya tulis agar dapat menjadi bukti hak atas karya tulis.
Oleh sebab itu, maka diperlukan suatu penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta kepada para penulis agar pemahaman  tentang  hak  hak  penulis  termasuk  kewajiban-kewajibannya,  prosedur  pendaftaran  secara  rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi komunitas penulis Kopermekha Bekate bahwa karya tulis yang mereka ciptakan mengandung hak cipta yang perlu dicatatkan. Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (seterusnya disingkat Tim Pelaksana PKM FH Untan) telah memberikan pemahaman mengenai Hak Cipta secara umum dan secara khusus mengenai cara pencatatan karya cipta.

## II. MASALAH
Berdasarkan  apa  yang  telah  dipaparkan  diatas  itulah  maka  Tim  Pelaksana  PKM  FH  Untan  telah melaksanakan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yaitu  masyarakat  (komunitas)  penulis  Kopermekha  Bekate dengan  memberikan  pemahaman  mengenai  aturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban kewajiban penulis, agar penulis berdaya dalam melindungi dirinya sendiri dan penulis lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Solusi yang diberikan oleh tim pelaksana adalah dengan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak hak para penulis sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta melalui workshop tentang Cara Pencatatan Karya Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut foto kegiatan pelaksanaan PKKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PKM FH Untan:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763
Gambar 1. Penyampaian Materi mengenai Hak Cipta dan Tata Cara Pencatatan Karya Cipta
Gambar 2. Foto Bersama Tim Pelaksana PKKM FH Untan dan Komunitas Penulis Kopermekha Bekate

## III. METODE
Kegiatan  ini  diawali  dengan  sebuah  obrolan  antara  Tim  PKM  FH  UNTAN  dengan  beberapa  penulis freelance mengenai  budaya  literasi  di  Kabupaten  Kubu  Raya.  Diskusi  selanjutnya  berkembang  ke  arah perlindungan hukum Hak Cipta bagi para penulis. Si Penulis kemudian menghubungi rekan-rekan nya sesama penulis yang dikenalnya dan disampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka sebagai penulis sangat membutuhkan  asupan  pengetahuan  mengenai  Hak  Cipta.  Selanjutnya  Tim  PKM  dan  perwakilan  penulis menyepakati  bahwa  Tim  PKM  FH  UNTAN  memberikan  materi  kepada  mereka  mengenai  Hak  Cipta khususnya yang berkenaan dengan kegiatan menulis atau karya cipta berupa tulisan. Dan perwakilan penulis akan menyediakan tempat untuk berlangsungnya kegiatan tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut,  diketahui  bahwa  terjadi  permasalahan  dalam  ranah  empiris,  yaitu  belum maksimalnya pengetahuan para penulis dalam komunitas penulis Kopermekha Bekate mengenai hak cipta dan tata  cara  pencatatan  karya  cipta.  Oleh  karena  itu  Tim  Pelaksana  PKKM  FH  Untan  melakukan  pemberian pemahaman  melalui  penyuluhan/ workshop mengenai  pentingnya  hak  cipta  dan  tata  cara  pencatatan  karya tulis.  Kegiatan  ini  dilaksanakan  dalam  bentuk  pemberian  materi  atau  pemahaman  mengenai  aturan  hukum yang melindungi  hak-hak para  penulis  serta  kewajiban  yang  harus  dilakukan  penulis  kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi, yaitu komunitas penulis Kopermekha Bekate,  untuk  mengajukan pertanyaan  mengenai  hak  dan  kewajiban  penulis  atas  karya  ciptanya.  Selain  itu juga  dilangsungkan workshop mengenai  cara  pencatatan  karya  cipta  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaksanaan PKKM dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Perpustakaan Daerah Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan peserta yaitu  komunitas  penulis  Kopermekha  Bekate.  Penyuluhan/ workshop yang  dilakukan  oleh  Tim  Pelaksana PKM FH Untan diketuai oleh Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. dengan anggota yaitu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., M. Qahar Awaka, S.H., LL.M, dan Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763
Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  HKI  merupakan  hak  milik immaterial (tidak berwujud)  yang  berasal  dari  akal  penciptanya  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  ciptaan  atau  invensi (Muhammad,  2007).  HKI  dilindungi  oleh  undang-undang  karena  adanya  penghargaan  bagi  pencipta  atas ciptaan atau karya yang telah dibuat oleh pencipta dan ciptaan atau karya tersebut mengandung hak ekonomi yang bersifat komersial. Untuk itu pencipta diberikan suatu hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk ikut menuai manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut melalui suatu perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Hak Cipta, 2014). Hak yang timbul secara  otomatis  merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  hak  cipta.  Maksud  dari  perlindungan  hukum  secara otomatis yaitu suatu inovasi dilindungi undang-undang sejak gagasan itu diwujudkan dalam bentuk fisik atau sejak diumumkan kepada masyarakat tanpa registrasi. Hak Cipta tunduk pada deklarasi, sehingga penciptaan hak atas ciptaan atau perlindungan tidak terjadi pada saat pendaftaran, tetapi pada saat pertama kali diumumkan berdasarkan deklarasi.
Pencatatan  hak  cipta  merupakan  suatu  prosedur  administratif  dan  bukan  merupakan  suatu  kewajiban. Mendaftarkan suatu ciptaan ke Bagian Umum Kekayaan Intelektual dan menerbitkan surat pendaftaran suatu karya hanyalah asumsi hukum bagi pemegang hak cipta pekerjaan agar pekerjaan itu didaftarkan. atau tidak, dia tetap dilindungi, dia tetap dilindungi (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 64 ayat (2)). Dengan demikian prinsipnya bahwa  pencatatan  ciptaan  adalah  mencatat  hak  yang  sudah  ada  atau yang  sudah pernah  dipublikasikan dan bukan melahirkan hak.
Hak  eksklusif  adalah  hak  yang  hanya  diperuntukkan  bagi  Pencipta,  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi atas suatu ciptaan adalah hak untuk mengkomersialkan ciptaan tersebut, oleh karena itu, setiap orang yang ingin menggunakan ciptaannya harus mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu dilarang kepada siapa pun tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menyalin dan/atau menggunakan  ciptaan  secara  komersial  oleh  pemegang  hak  cipta  (Indonesia,  Modul  Hak  Cipta,  2020). Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi (UU Hak Cipta, 2014, Penjelasan Pasal 4). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
1. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  Salinan  sehubungan  dengan  pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Berdasarkan  Pasal  40  ayat  (1)  UUHC,  ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  ciptaan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan,  seni, dan  sastra  dapat  dibedakan dalam  beberapa  jenis  ciptaan  yang dapat  dilihat  berdasarkan jenis yang terdapat pada aplikasi e-hak cipta, meliputi jenis ciptaan karya tulis, karya lainnya, karya seni, karya audiovisual, karya  drama  dan  koreografi,  karya  fotografi,  komposisi  musik dan  rekaman. Sub  jenis  ciptaan karya tulis meliputi tafsir, terjemahan, atlas, biografi, booklet, buku, buku mewarnai, buku panduan/ petunjuk, buku  pelajaran,  buku  saku,  bunga  rampai,  cerita  bergambar,  diktat,  dongeng,  e-book,  ensiklopedia,  jurnal, kamus,  karya  ilmiah,  karya  tulis,  karya  tulis  (artikel),  karya  tulis  (skripsi),  karya  tulis  (tesis),  karya  tulis (disertasi),  karya  tulis  lainnya,  komik,  laporan  penelitian,  majalah,  makalah,  modul,  naskah  drama/ pertunjukan,  naskah  film,  naskah  karya  siaran,  naskah  karya  sinematografi,  novel,  perwajahan  karya  tulis, proposal  penelitian,  puisi,  resensi,  resume/  ringkasan,  saduran,  dan  synopsis  (Indonesia,  Modul  Hak  Cipta, 2020).
Walaupun pelindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, namun dalam Pasal 64 UUHC diatur tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bahwa Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  menyelenggarakan  pencatatan  dan  penghapusan  ciptaan  dan  produk  hak  terkait  yang  mana pencatatan tersebut bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pencatatan diajukan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763
dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejak  18  Januari  2018  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  hanya  menerima  permohonan  hak cipta elektronik/ online . Kemudian Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  42  Tahun  2016  tentang  Pelayanan  Permohonan  Kekayaan  Intelektual  Secara Elektronik (Permenkumham No. 42 Tahun 2016). Permohonan kekayaan intelektual secara elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Permenkumham No. 42 Tahun 2016 adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi kekayaan intelektual .
Pada Januari 2022, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan  Hak Asasi Manusia meluncurkan aplikasi baru bernama Automatic Approval of Copyright Registration (POPHC). POPHC merupakan sistem yang dibuat untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu  sekitar satu hari  (one-day  service)  menjadi  hanya  beberapa  menit  saja.  Sistem  tersebut  diluncurkan  bersamaan  dengan pencanangan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. POPHC dicapai dengan mengadaptasi proses pendaftaran hak cipta komersial ke prinsip deklaratif, sehingga mengurangi waktu penyelesaian dari hari  ke  menit.  Rata-rata  waktu  penyelesaian  pendaftaran  adalah  5  hingga  10  menit  setelah  pembayaran dilakukan. Layanan POPHC juga terintegrasi dengan sistem pembayaran SIMPONI Kementerian Keuangan dan dapat diakses penuh oleh masyarakat selama 7x24jam sesuai prinsip anywhere and anytime (Fitri Novia Heriyani, 2023).
Untuk mengajukan permohonan melalui sistem informasi elektronik tersebut, pemohon harus melakukan registrasi  akun  terlebih  dahulu.  Registrasi  akun  Hak  Cipta  melalui  laman  e-hakcipta,  yaitu https://e- hakcipta.dgip.go.id/index.php/login ,  untuk  mendapatkan Username dan Password .  Pada  saat  registrasi, Pemohon akan diminta mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan, seperti nama lengkap (Pencipta), Alamat  (Pencipta),  Kebangsaan  (Pencipta).  Selain  itu  juga  harus  mencantumkan  Jenis,  Judul  Ciptaan,  dan Uraian Ciptaan. Ketentuan lainnya adalah (Suwarni, 2017):
1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
2. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta (fotokopi KTP atau paspor).
3. Apabila permohonan badan hukum, harus melampirkan salinan akta pendirian badan hukum tersebut.
4. Melampirkan surat kuasa, jika diajukan oleh kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
5. Apabila  pemohon  tidak  bertempat  tinggal  di  dalam  wiliayah  RI,  maka  untuk  keperluan  permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
6. Apabila  permohonan  pendaftaran  ciptaan  diajukan  atas  nama  lebih  dari  seorang  dan  atau  suatu  badan hukum, maka seluruh nama-nama pemohon harus ditulis, dengan menentukan satu alamat pemohon.
7. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak. Dalam hal permohonan tersebut diajukan oleh (Indonesia, Modul Hak Cipta, 2020):
1. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan tersebut dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
2. Badan  hukum,  permohonan  tersebut  dilampiri  salinan  resmi  akta  pendirian  badan  hukum  yang  telah disahkan oleh pejabat berwenang.
3. Dalam  hal  permohonan  diajukan  oleh  beberapa  orang,  semua  nama  pemohon  harus  dituliskan  dengan menentukan satu alamat pemohon yang terpilih.
4. Mengisi formulir permohonan hak cipta secara daring / online .
5. Melampirkan atau mengupload contoh ciptaan, produk hak terkait, dengan kapasitas maksimal 20 MB.
6. Melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,
7. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
8. Melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
9. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah  NKRI, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan KI yang terdaftar sebagai Kuasa.
10. Membayar biaya permohonan pencatatan (Tarif PNBP Hak Cipta berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019). Bagi  pemohon  dengan  jenis  permohonan  Usaha  Mikro  Kecil,  Lembaga  Pendidikan,  atau  Litbang Pemerintah, wajib melampirkan berkas administratif tertentu. Bagi UMK, wajib melampirkan surat keterangan UMK dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau, bagi pemohon di
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763
daerah, melampirkan surat keterangan UMK dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat. Surat keterangan UMK  dibuat  atas  nama  pencipta/pemegang  hak  cipta.  Bagi  Lembaga  Pendidikan  perlu  melampirkan  akta pendirian lembaga pendidikan tersebut. Bagi Litbang Pemerintah wajib turut melampirkan Surat Keputusan pembentukan Litbang Pemerintah tersebut sebagai syarat administratif (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 5 ayat (2) dan (3))
Terhadap tiap-tiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Kebenaran dokumen persyaratan adalah tanggung jawab pemohon. Jika ada kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Ditjen KI memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Untuk karya seni, karya audio visual, karya drama sertakoreografi, karya rekaman, dan karya lainnya, perlu dilakukan verifikasi.  Pendaftaran  pencatatan  Ciptaan  akan  disetujui  setelah  dilakukan  pemeriksaan  dan  dinyatakan lengkap. Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.  Pengunduhan  dan  pencetakan  sertifikat  dilakukan  sendiri  oleh  pemohon  melalui  akun  pemohon (Suwarni, 2017).
Perlindungan  hak  ekonomi  terhadap  karya  tulis  yang  yang  dipegang  oleh  perorangan,  diberikan  masa perlindungan selama 70 tahun. Apabila hak tersebut dipegang oleh badan hukum, masa perlindungan hak yang diberikan  adalah  selama  50  tahun.  Sedangkan  terhadap  hak  moral,  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan  selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau  sebab lain sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah  Pencipta  meninggal  dunia.  Dalam  hal  terjadi pengalihan  pelaksanaan  hak  moral,  penerima  dapat  melepaskan  atau  menolak  pelaksanaan  haknya  dengan syarat  pelepasan  atau  penolakan pelaksanaan  hak  tersebut  dinyatakan  secara  tertulis  (UU  Hak  Cipta,  2014, Pasal 5 ayat (2) dan (3)).
Pencatatan  ciptaan  dalam  daftar  umum  ciptaan  tidak  mengandung  arti  sebagai  pengesahan  atas  isi,  arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang dicatat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pencatatan Ciptaan tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang  terdaftar.  Pencatatan  ciptaan  hanyalah  merupakan  anggapan  hukum  atas  suatu  ciptaan.  Hal  ini berdasarkan Pasal 31 UUHC yang menyebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta,  yaitu  orang  yang  namanya  1)  disebut  dalam  ciptaan,  2)  dinyatakan  sebagai  Pencipta  pada  suatu ciptaan,  3)  disebutkan  dalam  surat  pencatatan  ciptaan;  dan/atau  4)  tercantum  dalam  daftar  umum  ciptaan sebagai pencipta.
Kecuali  terbukti  sebaliknya,  siapa  pun  yang  menyelenggarakan  konferensi  tanpa  menggunakan  bahan tertulis  dan  tanpa  pemberitahuan  kepada  penulis  konferensi  dianggap  sebagai  pencipta.  Dalam  hal  suatu ciptaan  terdiri  dari  banyak  bagian-bagian  tersendiri  yang  diciptakan  oleh  2  orang  atau  lebih,  maka  yang dianggap pencipta adalah orang yang mengarahkan dan mengawasi terciptanya keseluruhan ciptaan itu. Dalam hal  tidak  ada  orang  yang  mengarahkan  atau  mengawasi  penciptaan  seluruh  ciptaan,  maka  yang  dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menyusun ciptaan itu tanpa mempengaruhi hak ciptanya masing-masing atas bagian ciptaannya. Dalam hal suatu ciptaan dirancang oleh seseorang dan dilaksanakan oleh orang lain di bawah arahan dan pengawasan perancang, maka orang yang merancang ciptaan itu dianggap sebagai pencipta.
Kecuali  diperjanjikan  lain  pemegang  hak  cipta  atas  ciptaan  yang  dibuat  oleh  pencipta  dalam  hubungan dinas,  yang  dianggap  sebagai  pencipta  yaitu  instansi  pemerintah.  Kecuali  diperjanjikan  lain,  pencipta  dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat  ciptaan.  Kecuali  terbukti  sebaliknya,  dalam  hal  badan  hukum  melakukan  pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 31).
Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah Pencipta yang sebenarnya atas ciptaan  tercatat  maka  dapat  mengajukan  keberatan  ke  pengadilan.  Prinsipnya  bahwa  Hak  Cipta  diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan  yang  tidak  tercatat  serta  apabila  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dapat  membuktikan  kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut (Indonesia, Modul Hak Cipta, 2020)

## V. KESIMPULAN
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4, 2023 |pp: 3233-3239 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1763
Penyuluhan/ workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi komunitas penulis Kopermekha Bekate  bahwa  karya  tulis  yang  mereka  ciptakan  mengandung  hak  cipta  yang  perlu  dicatatkan  dan menginformasikan  tata  cara  pencatatan  karya  tulis  mereka  tersebut.  Setelah  dilakukan  penyampaian  materi terkait  hak  cipta,  pentingnya  pencatatan  karya  cipta,  dan  tata  cara  pencatan  karya  cipta,  serta  dilanjutkan dengan  diskusi  tanya  jawab,  didapatkan  bahwa  komunitas  penulis  Kopermekha  Bekate  dapat  memahami prinsip hukum dalam hak cipta yang meliputi hak eksklusif dan berlaku secara otomatis serta memahami tata cara pencatatan karya tulis yang mereka ciptakan dengan mengajukan permohonan pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . PT. Citra Aditya Bakti. Aqilah Shafa Qhintara Idris dan Rakhmita Desmayanti. (2022). Legal Protection of the Creator Against Plagiation in the Wattpad Application based on the Copyright Law. Reformasi Hukum Trisakti , 4 (3), 775–786. Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  -  Kementerian  Hukum  dan  HAM. www.dgip.go.id , https://e- hakcipta.dgip.go.id/index.php/login .
Etry Mike. (2017) “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam . Vol. 2, No. 2. Hlm. 135. Fitri  Novia  Heriyani,  “Simak!  Begini  Cara  Mudah  Daftarkan  Pencatatan  Hak  Cipta  dalam  Hitungan  Menit,” https://www.hukumonline.jcom/berita/a/simak-begini-cara-mudah-daftarkan-pencatatan-hak-cipta-dalam- hitungan-menit-lt61e0d127d2b06/ , diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 11.55 WIB. Indonesia. Undang Undang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. L.N. No. 266 Tahun 2014. T.L.N. No. 5599.
Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Khoirul Hidayah, K. (2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) . Setara Press. Oksidelfa Yanto. (2016). “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan . .   Vol. 6 No.1. Hlm. 108. Suwarni, W. (2017). Kajian Prosedur Pencatatan Hak Cipta Karya Fotografi. Jurnal  Ilmiah  Publipreneur , 5 (2), 1–10. https://doi.org/10.46961/jip.v5i2.62 Winasista  Salarina  dan  Veri  Antoni.  (2017).  Tesis. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penulis  Dan  Penerbit  Atas Penggandaan
Karya Cipta Tanpa Izin . S2 Hukum Universitas Gadjah Mada,
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/113198