## Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka

## (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tenggarong)
(Implementation of Institut Pre-trial for Legal Protection of Suspect Rights (Case Study at District Court Tenggarong))
Sujiono Sujiono & Associates Jl. Bengkuring Raya A10 Sempaja Samarinda Email:sujionosh@yahoo.co.id

## ABSTRAKSI
Pada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi  supaya  jangan  menjadi  dilema  dalam  praktik.  Adapun  yang  pertama  ialah  tentang  putusan  gugur.  Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur  apabila  perkara  pokoknya  sudah  mulai  diperiksa.  Benar,  bahwa  tentang  sah-tidaknya  penangkapan  atau penahanan  yang  tadinya  dimohonkan  praperadilan  bisa  saja  diperiksa  bersama-sama  dengan  pemeriksaan  perkara pokok,  sehingga  tidak  menjadi  masalah  andaikan  praperadilan  dinyatakan  gugur  karena  perkara  pokok  sudah  mulai diperiksa.  Akan  tetapi  alangkah  mubazirnya  lembaga  peradilan  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang,  apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.
Kata Kunci: lembaga praperadilan, perlindungan hukum, hak-hak tersangka

## ABSTRACT
Basically, the institute pre-trial still relevant to be maintained and not necessarily to replace with judge commissioner. It is just the rule about pre-trial in Civil law needed to enhance. There are two important subject that need to revise in order not to become a dilemmatic in implementation. The first one is fall decisions. According to Article 82 paragraph 1 letter d Civil Law, if the problem of pre-trial not yet finish check, pre trial must be decided fall or if the main problem has been finished checking. It is true, that legitimate or not legitimate the arrest or detention, which was pleased to conduct  pre-trial,  could  be  check  together  with  the  main  problem,  so  that  will  not  be  a  problem  if  the  pre-court  is declared  fall  because  the  main  problem  has  been  started  to  check.  However,  the  court  which  is  made  based  on enactment will be wasted, if the reason is the main problem has been checked then the pre-trial must declared fall.
Key Words: institute pre-trial, legal protection, suspect rights

## PENDAHULUAN
Pada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan  dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik.
Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf  d  KUHAP,  apabila  perkara  praperadilan  belum  selesai  diperiksa,  praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang  sah-tidaknya  penangkapan  atau  penahanan  yang  tadinya  dimohonkan praperadilan  bisa  saja  diperiksa  bersama-sama  dengan  pemeriksaan  perkara  pokok, sehingga  tidak  menjadi  masalah  andaikan  praperadilan  dinyatakan  gugur  karena perkara  pokok  sudah  mulai  diperiksa.  Akan  tetapi  alangkah  mubazirnya  lembaga peradilan  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang,  apabila  hanya  dengan  alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.
Ketentuan  ini  menjadi  celah  bagi  penyidik  maupun  penuntut  umum  untuk menggugurkan  praperadilan  dengan  cara  buru-buru  melimpahkan  berkas  perkara  ke pengadilan. Karena pelimpahan itu tidak matang, akibatnya berkas perkara (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dapat  dibayangkan  apa  yang  terjadi  misalnya  kalau  tindakan  seperti  ini  dilakukan dalam menangani kasus-kasus megakorupsi, narkoba atau terorisme. Tidakkah hal ini akan membuat wajah penegakan hukum di negeri ini semakin buram?
Mestinya  ketentuan  ini  dihapuskan.  Perlu  diberi  kesempatan  yang  seluas- luasnya  kepada  pengadilan  untuk  memutus  substansi  setiap  praperadilan.  Lagi  pula tenggat  pemeriksaan  praperadilan  sudah  dibatasi  selama  tujuh  hari,  mengapa kesempatan  yang  sangat  singkat  itu  pun  harus  dirampas  hanya  dengan  alasan  telah dimulainya pemeriksaan perkara pokok oleh pengadilan negeri.
Sebagai negara yang berdasar atas hukum, kita harus konsekuen menerapkan praperadilan  sebagai  lembaga  pengawasan  horizontal  oleh  pengadilan  negeri  yang tidak  setengah  hati  terhadap  kinerja  kepolisian  dan  kejaksaan.  Apabila  masih  ada putusan gugur terhadap praperadilan hanya dengan alasan klise perkara pokok sudah mulai diperiksa, dikhawatirkan tujuan pengawasan itu tidak akan pernah tercapai.
Dampaknya  ialah  bahwa  kepolisian  dan  kejaksaan  merasa  aman-aman  saja melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum  tanpa  pernah  merasa  dapat diawasi  sekalipun  pengawasan  itu  diberikan  berdasarkan  undang-undang.  Sehingga yang dirugikan adalah pihak yusticiabelen (pencari keadilan), lagi pula, andaikan hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum tidak sah, hal tersebut tidak berdampak terhadap substansi perkara pokoknya. Sebab sesaat setelah putusan praperadilan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan lantaran penahanan tidak sah (misalnya), saat itu juga pihak berwajib dapat melakukan penangkapan atau penahanan yang sah terhadapnya.
Berikutnya ialah tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan. Setelah keluarnya UU Nomor 5 Tahun 2004 yang mengubah UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah  Agung,  dalam  Pasal  45  A  ayat  (2)  huruf  a  sudah  tegas  diatur  bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Jadi kenyataanya Putusan
Praperadilan  itu  tidak  memuat  pertimbangan  hakim,  tetapi  ditolak  karena  sudah memasuki pokok perkara, atau digugurkan karena perkara pokok sudah dilimpahkan di Pengadilan  Negeri.  Sehingga  bagi  pencari  keadilan  mengenai  tentang  syah  tidaknya suatu  penangkapan  atau  penahanan,  itu  selalu  syah  karena  apabila  praperadilan ditolak  berarti  penangkapan  dan  penahanan  syah,  apabila  digugurkan  penangkapan dan  penahanan  juga  syah.  Mengingat  Putusan  Praperadilan  itu  final,  tidak  bisa dimintakan  banding,  kasasi  ataupun  PK.  Sepanjang  penelitian  penulis  tidak  ada permohonan  praperadilan  yang  dikabulkan.  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Apakah tujuan dan filosofis eksistensi lembaga praperadilan dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia?  dan  2).  Bagaimana  implementasi  lembaga praperadilan  untuk  perlindungan  hukum  hak-hak  tersangka  khususnya  perlindungan dari upaya paksa?

## Tujuan dan Filosofis Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Ketentuan  ini  membatasi  wewenang  Praperadilan  karena  proses  pemeriksaan Praperadilan  ”dihentikan”  dan  perkaranya  menjadi  gugur  pada  saat  perkara  pidana pokoknya  mulai  diperiksa  oleh  Pengadilan  Negeri.  Kalau  proses  Praperadilan  yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, yang bukan alasan prinsipiil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan  hilang.  Karena  tujuan  Praperadilan  memberikan  keputusan  penilaian  hukum tentang  pemeriksaan  pendahuluan  terhadap  tersangka  seperti  yang  dimaksud  dalam Pasal  77  KUHAP,  yang  keputusannya  menjadi  dasar  untuk  membebaskan  tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugiUntuk menjamin  agar  KUHAP  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sebagaimana  yang  dicita- citakan,  maka  dalam  KUHAP  diatur  lembaga  baru  dengan  nama  PRAPERADILAN. Praperadilan  memberi  wewenang  tambahan  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk melakukan  pemeriksaan  terhadap  kasus-kasus  pidana  yang  berkaitan  dengan penggunaan  "upaya  paksa"  seperti  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan dll, yang dilakukan oleh Penyidik dan atau Penuntut umum.
Terkait aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang sesuai dengan  UU  tidak  sedikit  terjadi  di  masyarakat.  Banyak  pendapat  dari  masyarakat tentang aparat Kepolisian yang  sengaja memanfaatkan jabatannya untuk  melakukan tindakan-tindakan  yang  tidak  semestinya  baik  itu  masih  dalam  melaksanakan  tugas dan  kewajibannya  maupun  diluar  tugasnya  sebagai  pelindung  masyarakat.  Entah  itu semua  benar  atau  tidak  namun  dari  segala  apa  yang  berkembang  dalam  masyarakat mari  fokuskan  permasalahan  pada  masalah  kesalahan  penangkapan,  penahanan, penyitaan,  penghentian  penyidikan  dan  penuntutan  yang  dilakukan  penyidik  yang didalamnya  termasuk  juga  aparat  Kepolisian  yang    semua  ini  berujung  pada  lahirnya lembaga  Praperadilan  sebagai  suatu  kontrol  pada  tindakan  penyidik  menyangkut perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Praperadilan itu.
Penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan  lain  sebagainya  yang  bersifat mengurangi  dan  membatasi  kemerdekaan  dan  hak  asasi  tersangka.  Karenanya,  tak
dapat  dipungkiri  bahwa  keberadaan  lembaga  praperadilan  ini  adalah  untuk menghindari adanya pelanggaran dan perampasan hak asasi tersangka atau terdakwa. Demi  untuk  terlaksananya  kepentingan  pemeriksaan  tindak  pidana,  Undang-undang memberi  kewenangan  kepada  penyidik  dan  penuntut  umum  untuk  melakukan tindakan  upaya  paksa  berupa  penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan  sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan penyidik penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:
1. Tindakan  paksa  yang  dibenarkan  Undang-undang  demi  kepentingan  pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka,
2. Sebagai  tindakan  paksa  yang  dibenarkan  hukum  dan  Undang-undang,  setiap tindakan  paksa  dengan  sendirinya  merupakan  perampasan  kemerdekaan  dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.
Karena  upaya  paksa  yang  dikenakan  instansi  penegak  hukum  merupakan pengurangan  dan  pembatasan  kemerdekaan  dan  hak  asasi  tersangka,  tindakan  tu harus  dilakukan  secara  bertanggungjawab  menurut  ketentuan  hukum  dan  undang- undang  yang  berlaku  ( due  process  of  law ).  Tindakan  upaya  paksa  yang  dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah tindakkan  yang  tidak  sah,  karena  bertentangan  dengan  hukum  dan  undang-undang ( illegal ).  Akan  tetapi,  bagaimana  mengawasi  dan  menguji  tindakan  paksa  yang dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa.
Menyangkut  Praperadilan  banyak  sekali  hal-hal  atau  tuduhan  miring kontroversial  menyangkut    pelaksanaannya.  Tuduhan-tuduhan  tersebut  menyangkut antara  lain  seperti  masalah  gugurnya  permohonan  Praperadilan,  dugaan  adanya konspirasi  terselubung  antara  pihak  Hakim  dengan  termohon  Praperadilan,  hingga masalah pada ganti kerugian yang dianggap tidak sebesar kerugian yang sesuai dengan realitas yang diderita  pemohon, hingga begitu rumitnya birokrasi mendapatkan ganti kerugian.
Menurut H. Madli (selaku panitera Muda Pidana) menyatakan, bahwa terhadap pemeriksaan  Praperadilan  sejauh  ini  tidak  ada  yang  diputus  dikabulkan,  amar putusanya  kalau  tidak  ditolak,  berarti  digugurkan.  Seperti  Perkara  No.  Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr pemohon Arifudin Semangga als Datuk yang diputus Gugur. 1 Keberadaan  Lembaga  Praperadilan  dianggap  bahwa  lembaga  ini  melindungi hak-hak  masyarakat  yang  hak  asasinya  dilanggar  oleh  aparat  penegak  hukum  serta melalui  lembaga  ini  juga  dapat  membawa  oknum  aparat  penegak  hukum  tersebut untuk  dimintai  pertanggungjawabannya  dalam  bentuk  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi atas dugaan kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaaanya. Maksud dan tujuan  luhur  dari  Praperadilan  tersebut  teryata  penerapannya  belum  berjalan maksimal.
Pedoman  yang  menentukan  kewenangan  mengadili  bagi  setiap  Pengadilan Negeri  atau  yang  ditinjau  dari  segi  Kompetensi  Pengadilan  sebagaimana  diatur  di dalam Bab X Bagian II Pasal 84 yang menyatakan:
1 Wawancara dengan H. Madli,  tanggal 12 Februari 2013.
Ayat (1):  Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya
Ayat (2):  Pengadilan  Negeri  yang  di  dalam  daerah  hukumnya  terdakwa  bertempat tinggal,  berdiam  terakhir,  di  tempat  dia  diketemukan  atau  ia  ditahan,  hanya berwenang  mengadili  perkara  terdakwa  tersebut,  apabila  tempat  kediaman  sebagian besar  saksi  yang  dipandang  lebih  dekat  pada  tempat  Pengadilan Negeri  itu  dan  pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  124  ayat  (1)  KUHAP  jo.  Pasal  77  jo.  Pasal  79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/KUHAP dimana kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong  yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kasus  Praperadilan yang  telah  dilakukan  oleh  Termohon  yang  telah  melakukan  penangkapan  dan penahanan terhadap Pemohon yang dituduh/disangka telah melakukan tindak pidana melanggar  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951. Kenyataannya  Pemohon  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Agustus  2012  betul  terbukti membawa senjata tajam (parang/mandau), akan tetapi perbuatan Pemohon bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan oleh Termohon.
Mengenai pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan pemohon dalam Surat Permohonannya  pada  pokoknya  mendalilkan  bahwa,  Permohonan  Praperadilan  ini masuk  dalam  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  dengan  alasan  bahwa penangkapan  dan  penahanan  masuk  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri Tenggarong. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian Pasal 78 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang tersebut  adalah  Praperadilan.  Selanjutnya  Pasal  84  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP menentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak  pidana  yang  dilakukan  dalam  daerah  hukumnya  atua  bisa  pula  di  luar  daerah hukumnya  terdakwa  bertempat  tinggal,  atau  tempat  kediaman  sebagian  besar  saksi yang  dipanggil  lebih  dekat  pada  tempat  Pengadilan  Negeri  tersebut  daripada Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan. 2
Menurut  Wahyudi  Said,  SH.,  MH,  selaku  Wakil  Ketua  PN  Tenggarong  (Hakim yang memeriksa Praperadilan No. 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr dengan Pemohon Arifuddin Semmangga  alias  Datuk  bin  Semmangga),  berpendapat  bahwa    ada  kemungkinan kesalahan  adalah  berasal  dari  gugatan  atau  tuntutan  dari  pemohon  itu  sendiri,  ada kemungkinan pemohon kurang begitu memahami berbagai hal  yang termasuk kajian dalam Praperadilan karena apa yang dilakukan oleh Hakim adalah selalu berdasar pada aturan yang berlaku yaitu KUHAP. Menanggapi statistik tentang Praperadilan yang ada maka  Wahyudi  Said,  SH.,  MH,  menyatakan  kalau  memang  dalam  kenyataan  memang banyak  yang  ditolak  seharusnya  pemohon  harus  mengerti  bahwa  itulah  kenyataan yang sebenar-benarnya, pemohon harus introspeksi, berbesar hati terhadap kenyataan tersebut, dan harus lebih menguasai serta  memahami karakteristik dari KUHAP atau Praperadilan itu sendiri, tidak boleh menyalahkan pihak lain tanpa adanya bukti yang
2 Wawancara dengan Wahyudi Said, SH., MH., Tanggal 21 September 2012.
konkrit,  jangan  sampai  menyalahkan  sesuatu  yang  memang  merupakan  realita  yang sebenar-benarnya  terjadi.  Apabila  dalam  kenyataan  menurut  Undang-Undang permohonan  Praperadilan  tersebut  memang  harus  ditolak  hal  tersebut  bukanlah sesuatu yang dibuat-buat hanya untuk membela satu pihak, hakim selaku orang yang memutuskan harus memutuskan seadil-adilnya dan bertindak sesuai dengan Undang- Undang. 3
Hal  yang  juga  paling  sering  dituduhkan  pada  lembaga  Praperadilan  ini  adalah bahwa putusan Hakim selalu dicampuri oleh pihak penegak hukum yang terkait dalam Praperadilan  seperti  dari  pihak  termohon  Praperadilan.  Hal  ini  merupakan  indikasi lumpuhnya  fungsi  Praperadilan.  Artinya  yang  berlaku  bukanlah  fungsi  “ check  and balance ”  atau  saling  control  diantara  sesama  aparat  penegak  hukum  tetapi  fungsi hukum  yang  menghilangkan  obyektifitas  antar  sesama  aparat  penegak  hukum  dan penegakan keadilan yang menjadi tujuannya akan berubah menjadi suatu bentuk kerja sama untuk saling mengamankan dan menghalalkan segala cara.
Menanggapi  hal  tersebut,  Wahyudi  Said,  SH.,  MH    beranggapan  tuduhan- tuduhan seperti itu sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada bukti. Jika kita memahami hukum maka apabila kita menuduh sesuatu maka harus ada bukti yang kuat atau awalnya ada bukti permulaan yang cukup. Menurutnya Pengadilan  adalah  lembaga  yang  memiliki  wibawa  yang  besar.  Di  dalamnya  pasti terdapat  orang-orang  yang  mempunyai  komitmen  besar  untuk  bertanggung  jawab yang  menjaga  wibawa  Pengadilan  tersebut  apalagi  kini  ada  kode  etik  profesi,  pasti masing-masing  profesi  hukum  mampu  menjaga  agar  tidak  menyalahi  kode  etik tersebut  karena  yang  dituduhkan  seperti  tindakan  diatas  juga  termasuk  pelanggaran kode etik profesi jadi sangat kecil tuduhan itu benar terjadi. 4
Dalam  praktek  terjadi  pengajuan  permohonan  Praperadilan  oleh  tersangka atau  keluarganya  atau  pihak  lain  atas  kuasa  tersangka  mengenai  sah  tidaknya penangkapan  atau penahanan.Yang  terjadi  sebelum  pemeriksaan  dalam  Praperadilan selesai,  perkara  pidana  pokoknya  diajukan/dilimpahkan    ke  meja  Pengadilan  dan terkesan  tergesa-gesa  disidangkan  sehingga  gugatan  Praperadilan  menjadi  gugur  dan berakibat tersangka tetap dalam tahanan, adahal ada kemungkinan Praperadilan akan memberi  putusan  (penetapan)  bahwa  penangkapan  atau  penahanan  tersebut  tidak sah.
Apabila  proses  pemeriksaan  Praperadilan  didasarkan  semata  hanya  karena masalah  teknis  saja  maka  akan  mudah  untuk  menggagalkan  dan  menggugurkan permohonan  praperadilan.  Misal  dengan  segera  memasukkan  perkara  pidana pokoknya  ke  pengadilan  maka  otomatis  pemeriksaan  praperadilan  menjadi  gugur, meskipun  tersangka  sudah  menjadi  korban  praktek  penahanan  yang  tidak  sah.  Hal seperti inilah dianggap sesuatu yang tidak adil bagi para pemohon Praperadilan.
Menanggapi  permasalahan  tentang  gugurnya  tuntutan/gugatan Praperadilan seperti  diatas,  Wahyudi  Said,  SH.,  MH,  mengatakan  bahwa  jika  memang  gugatan tersebut memang kemudian gugur karena perkara pidana pokoknya dilimpahkan maka hal tersebut tidak bisa dipersalahkan karena hal seperti tersebut memang sudah diatur
3 Ibid.
4 Ibid.
dalam KUHAP yakni Pasal 82 ayat (1) d KUHAP.Apabila kemudian Hakim melanggar hal tersebut  dengan  tidak  menggugurkan  gugatan  Praperadilan  justru  akan  membuat suatu  masalah  karena  Hakim  sebagai  alat  Negara  dalam  menegakkan  hukum  justru tidak menerapkan aturan yang dibuat oleh Negara, karena Hakim dalam memutuskan harus  berdasar  pada  aturan  yang  dibuat  Negara  yakni  dalam  hal  ini  adalah  KUHAP sebagai  pedomannya.  Apabila  dilihat  Pasal  82  ayat  (1)  KUHAP  memang  sepertinya terkesan  masih  sangat  melindungi  para  penegak  hukum  yang  terkait  dalam  masalah Praperadilan  karena  begitu  mudahnya  atau  masih  ada  celah  bagi  penegak  hukum untuk  menghindar  dari  jeratan  hukum  itu  sendiri.  Sepertinya  terkesan  masih  ada perlindungan bagi penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam tindakannya yang tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  benar.  Mengamati  praktek-praktek  seperti  itu, sudah  waktunya  untuk  ditinjau  dan  diperbarui  kembali  yang  substansinya  merugikan pencari  keadilan,  kalau  tidak  ingin  orang  mengatakan  bahwa  lembaga  praperadilan adalah  lembaga  dengan  bayangan  semu  sebuah  idealisme  hukum  yang  mustahil terwujud dalam realitas atau dalam kenyataan. 5
Pada  dasarnya  apabila  ada  penangkapan  terhadap  seseorang,  jika  memenuhi syarat-syarat penangkapan atau penahanan maka kita sebagai warganegara yang taat hukum  harus  mematuhinya.  Masalah  kita  terbukti  bersalah  atau  tidak  itu  menjadi masalah lain. Jika memang kita tidak bersalah maka kita bisa mengajukan praperadilan, Hal itu merupakan suatu prosedur yang benar dan sesuai dengan UU. Jika Praperadilan gugur  kita  masih  bisa  mendapat  hak  kita  yaitu  melalui    perkara  pokok  yang dilimpahkan ,jadi sebenarnya kita masih bisa mendapat keadilan. 6
Jika  pemohon  beralasan  tidak  melakukan  tindak  pidana  yang  disangkakan, maka itu menjadi urusan dari penyidik yang harus membuktikan dengan mengajukan minimal bukti permulaan yang cukup seperti yang tertulis pada Pasal 17 KUHAP yakni suatu  perintah  penangkapan  pada  seseorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak pidana bukti permulaan yang cukup.
Saat  ini  terjadi  perbedaan  penafsiran  tentang  bukti  permulaan  yang  cukup karena  KUHAP  tidak  memberikan  penjelasan  tentang  hal  itu.  UU  mungkin  tidak memberi  definisi/pengertian  yang  jelas    apa  itu  bukti  permulaan.  Memang  perlu adanya  keseragaman  penafsiran  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan sebab  bisa  terjadi  suatu  hal  yang  dianggap  bukti  permulaan  yang  cukup  namun  oleh pemohon  atau  Hakim  praperadilan  yang  memeriksanya  menganggap  belum  cukup bukti  yang  artinya  suatu  bukti  yang  diajukan  itu  tidak/kurang  dapat  dikategorikan sebagai bukti permulaan untuk menduga seseorang sebagai pelakunya. 7
a. Penangkapan yang tidak sah
Untuk menguji apakah suatu penangkapan bertentangan atau tidak dengan undang-undang  maka  harus  merujuk  kepada  ketentuan  Pasal      16-19  KUHAP. Dalam  pasal  tersebut  dijumpai  syarat  sah penangkapan.Setiap  penangkapan  yang tidak  sesuai  atau  mengabaikan  ketentuan  dalam  pasal-pasal  tersebut  dinyatakan
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Wawancara dengan AKP Supartono, SH., MH, Tanggal 17 Oktober 2012.
tidak  sah,  tidak  berdasar  pada  undang-undang  dan  dengan  sendirinya  diartikan berlawanan dengan hukum. Adapun syarat-syarat penahanan seperti:
1. Ada surat perintah penangkapan
Surat perintah penangkapan yang sah dan resmi  yang memuat dengan terang :
a.  Identitas tersangka,
b.  Alasan penangkapan,
c.  Uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan,
d.  Tempat dimana tersangka diperiksa.
2.  Perintah  penangkapan  didasarkan  pada  dugaan  yang  keras  dan  bukti permulaan yang cukup. Syarat ini harus dipenuhi.Apabila tidak maka tindakan penangkapan dianggap bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP.
3.  Paling lama 1 hari.
Batas  maksimum  penangkapan  adalah  1  hari,  apabila  lebih  maka  dianggap bertentangan dengan undang-undang (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).
4 Penangkapan  terhadap  pelanggaran,  baru  dapat  dilakukan  setelah    dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHAP.
5 Tembusan  Surat  perintah  penangkapan  diberikan  pada  keluarga  tersangka. Menurut Pasal 18 ayat (3) tembusan surat perintah penangkapan harus segera diberikan  pada  keluarga  tersangka.  Jika  ketentuan  ini  dilanggar  maka penangkapan bertentangan dengan UU.
b. Penahanan yang tidak sah Untuk penahanan yang tidak sah dikaitkan dengan tuntutan ganti kerugian terdapat hal-hal penting mengenai syarat sah penahanan yakni:
1. Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti yang cukup. Mengingat  prinsip  penahanan  yakni  temukan  dan  kumpulkan  dulu  alat  bukti yang  cukup.  Atas  dasar  itulah  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  memperkenankan penahanan.
2. Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan  atau penetapan Setiap penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam tingkat pemeriksaan mesti berlandaskan surat perintah penahanan dan surat penetapan penahanan (Pasal 21 ayat(2) KUHAP).
3. Penahanan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  tindak  pidana  yang  disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni:
a. Tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun  pemberi  bantuan  yang ancaman hukumannya pidana penjara 5 tahun atau lebih,
b. Melakukan atau percobaan maupun memberi bantuan terhadap tindak pidana  yang  diperinci  satu  persatu  dalam  Pasal  21  ayat  (4)  huruf  b KUHAP.
4. Penahanan  tidak  melebihi  masa  penahanan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,Pasal 29 KUHAP.
5. Penahanan tidak melebihi hukuman yang dijatuhkan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP60
c. Tindakan lain tanpa alasan berdasar Undang-undang Yang termasuk hal-hal ini adalah:
1.  Kerugian yang ditimbulkan pemasukan rumah
2.  Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum
3.  Penyitaan yang tidak sah menurut hukum
d.  Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang
Alasan  ini  sangat  luas,meliputi  segala  kekeliruan  penerapan  hukum.Untuk mencari  tahu  kekeliruan  dalam  penerapan  hukum  ini  dapat  dijumpai  terutama pada yurisrudensi seperti:
1.  Surat dakwaan batal demi hukum
2.  Dakwaan Jaksa tidak dapat diterima
3.  Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah
4.  Apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran
5.  Apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan
6.  Kekeliruan mengenai orangnya (error in persona)
e.  Penghentian penyidikan atau penuntutan
Jika  melihat  penjelasan  diatas  berarti  tersebut  tidak  memahami  apa  maksud dari Praperadilan. Boleh saja ia beralasan tidak melakukan suatu tindakan pidana yang disangkakan  padanya  namun  disini  harus  dilihat  dulu  apakah  penangkapan  atau penahanan  yang  dilakukan  sah  atau  tidak.  Jika  ternyata  memang  sah  atau  telah memenuhi  syarat/prosedur  apalagi  ternyata  penangkapan  tersebut  disertai  bukti permulaan yang cukup maka kemungkinan ganti kerugian Praperadilan yang diajukan akan  ditolak  sekalipun  pemohon  berargumen  ia  menderita  kerugian  meteriil  karena tidak dapat bekerja atau lain sebagainya.
Bukti  permulaan  yang  cukup  ialah  permulaan  untuk  menduga  adanya  tindak pidana  yang  dilakukan  tersangka.  Arti  bukti  permulaan  ( prima  facie  evident )  berarti bukti sedikit yang menduga ada tindak pidana, misalnya kepada seseorang kedapatan benda/barang  curian  maka  petugas  penyidik  dapat  menduga  keras  bahwa  pada seseorang itu telah melakukan tindak pidana berupa pencurian atau penadahan.
Menurut  H.  Djasman  Kasto,  SH, 8 selaku  Pengacara  tersangka,  dikarenakan penangkapan dan penahanan terhadap Arifuddin Semmangga oleh anggota Kepolisian Resort  Kukar  dan  Polsek  Marang  Kayu  pada  tanggal  15  Agustus  2012  itu  tanpa  Surat Perintah dari Pimpinannya (Kapolres Kukar), maka yang bersangkutan mohon melalui kuasa hukumnya untuk memohon praperadilan ke Pengadilan Negeri Tenggarong. Atas dasar permohonan yang bersangkutan maka kuasa hukumnya dengan berbekal Surat Kuasa  Khusus  dari  Arifuddin  Semmangga,  maka  pada  tanggal  10  September  2012 Kuasa  Hukum  Pemohon  melakukan  pendaftaran  permohonan  praperadilan  ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang terdaftar dengan Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.Tgr.
Dari  pihak  keluarga  Pemohon  telah  pula  mengajukan  permohonan penangguhan  penahanan  kepada  Termohon,  yang  dapat  dikatakan  tidak  mendapat tanggapan  yang  positif  bahkan  Termohon  melakukan  permohonan  untuk perpanjangan  penahanan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  dan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum permohonan tersebut telah terlanjur dikabulkan sehingga membawa akibat Pemohon tetap ditahan terus di Polres Kukar.
8 Wawancara dengan H. Djasman Kasto, SH, tanggal 13 Desember 2012.
Sebagai  akibat  Pemohon  tetap  dilakukan  penahanan  oleh  Termohon,  maka Pemohon menderita kerugian materiel dan immateriel.
1. Kerugian Materiel
Bila  dinilai  sehari  Pemohon  bekerja  mendapatkan  upah  sebesar  Rp.  100.000,- (seratus  ribu  rupiah)  sehari,  sedangkan  penahanan  dilakukan  selama  60  (enam puluh)  hari  (sejak  penahanan  penyidik  dan  perpanjangan  penahanan  yang diberikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum),  maka  kerugian  materiel  jelas  60  x  Rp. 100.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Kerugian Immateriel
Pemohon  menyadrai  bahwa  kerugian  immateriel  sebetulnya  tidak  dapat  dinilai dengan mata uang rupiah, namun demikian dalam kasus Praperadilan ini Pemohon menilai bahwa nama baik Pemohon di masyarakat senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Dengan  demikian  kerugian  Pemohon  keseluruhannya  ialah  sebesar  Rp. 6.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.006.000.000,- (satu milyar enam juta rupiah). Melihat  kondisi  fisik  Pemohon  dewasa  ini  dimana  selalu  mengeluh  dan  sering  sakit- sakitan,  di  samping  itu  dimana  sebetulnya  Pemohon  telah  berusia  85  tahun,  akan tetapi karena ada kekeliruan pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk sehingga di dalam KTP tercatat/tertulis 17 Desember 1944 dan baru berusia 68 tahun. Dan selama Pemohon berada di  dalam Rutan Polres Kukar teraniaya terutama hak kebebasannya dan hak-hak hukumnya.
Selanjutnya  permasalahan  tentang  kebingungan  dalam  mengajukan permohonan ganti kerugian menyangkut kewenangan pemeriksaan juga menjadi salah satu kendala seperti contohnya perkara Praperadilan Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr yang gugur karena wewenang pemeriksaan bukan lagi praperadilan namun pengadilan negeri yang dikarenakan perkara pokoknya telah dilimpahkan.
Berkaitan  dengan  tuntutan  ganti  kerugian  tentang  sahnya  penangkapan, penahanan, serta tindakan lain tanpa berdasarkan yang sah menurut UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan dengan syarat:
a.  Perkaranya hanya sampai pada tingkat penyidikan, atau
b.  Perkaranya  hanya  sampai  pada  tingkat  penuntutan  seperti  disebut  Pasal  138 ayat (1) KUHAP, atau
c.  Perkaranya tidak diajukan ke sidang Pengadilan
Tuntutan ganti kerugian yang disebut dalam Pasal 77 huruf b:
a.  Atas alasan penghentian penyidikan,atau
b.  Atas alasan penghentian penuntutan
b.  Pengadilan negeri yang berwenang
Wahyudi  Said,  SH.,  MH menerangkan penetapan  praperadilan  memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam  penetapan  disesuaikan  dengan  alasan  permintaan  pemeriksaan.  Alasan permintaan  yang  menjadi  dasar  isi  amar  penetapan.  Amar  yang  tidak  sejalan  dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Amar penetapan praperadilan, bisa berupa pernyataan yang berisi : 9
a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
Jika  dasar  alasan  permintaan  yang  diajukan  pemohon  berupa permintaan  pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  penangkapan  atau penahanan  yang  disebut  Pasal  79,  maka  amar  penetapannya  pun  harus memuat pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Jika  alasan  yang  diajukan  pemohon  berupa  permintaan  tentang  sah atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penghentian  penuntutan,  berarti amar penetapan praperadilan memuat pernyataan mengenai sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan.
c. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Disinipun  demikian  halnya,  jika  dasar  alasan  permintaan  pemeriksaan mengenai  tuntutan  ganti  kerugian  atau  rehabilitasi,  berarti  amar  penetapan memuat dikabulkan atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.
d. Perintah pembebasan dari tahanan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a. agar penetapan praperadilan memuat amar yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari  tahanan.  Amar  yang  demikian  merupakan  keharusan  dalam  kasus permintaan  pemeriksaan  yang  berhubungan  tentang  sah  atau  tidaknya penahanan.  Jika  tersangka  atau  keluarganya  mengajukan  permintaan pemeriksaan  tentang  sah  atau  tidaknya  penahanan  yang  dilakukan  penyidik atau  penuntut  umum  dan  praperadilan  berpendapat  penahanan  tidak  sah, amar  putusan  praperadilan  harus  memuat  pernyataan  dan  perintah  seperti, penahanan tidak sah dan perintah membebaskan tersangka dari tahanan.
Dengan  dicantumkannya  amar  yang  berisi  perintah  membebaskan tersangka  dari  tahanan,  penyidik  atau  penuntut  umum  harus  segera membebaskan dari tahanan.
e. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan.
Mungkin  ada  yang  berpendapat,  amar  ini  tidak  mutlak  dicantumkan dalam  penetapan  praperadilan.  Alasanya,  dengan  adanya  penetapan  yang menyatakan  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  tidak  sah,  dalam pernyataan  putusan  yang  demikian  sudah  terkandung  perintah  yang mewajibkan  penyidik  melanjutkan  penyidikan  atau  yang  mewajibkan penuntutan  dilanjutkan.  Karena  itu,  sekiranya  praperadilan  menjatuhkan putusan  yang  menyatakan  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan  tidak  sah,  amar  penetapan  tidak  mesti  memuat  pernyataan  yang memerintahkan  penuntut  umum  melanjutkan penuntutan.  Akan  tetapi, untuk sempurna  serta  berpedoman  pada  bunyi  rumusan  Pasal  82  ayat  (3)  huruf  b, tidak ada salahnya mencantumkan amar yang demikian.
f. Besarnya ganti kerugian.
Apabila  alasan  pemeriksaan  praperadilan  berupa  permintaan  ganti kerugian  baik  oleh  karena  tidak  sahnya  penangkapan  atau  penahanan,  amar putusan praperadilan mencantumkan dengan jelas jumlah ganti kerugian yang dikabulkan.
g. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka.
Jika  alasan  permintaan  pemeriksaan  berhubungan  dengan  rehabilitasi, amar  putusan  memuat  pernyataan  pemulihan  nama  baik  pemohon  kalau permohonannya dikabulkan.
h. Memerintahkan segera mengembalikan sitaan.
Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  82  ayat  (3)  huruf  d.  apabila  alasan permintaan pemeriksaan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik sebab dalam penyitaan ada yang termasuk benda yang tidak tergolong alat pembuktian. Atau sama sekali tidak tersangkut dengan  tindak  pidana  yang  sedang  diperiksa  cukup  alasan  untuk  menyatakan benda  yang  disita  tidak  termasuk  sebagai  benda  alat  pembuktian.  Putusan praperadilan harus memuat amar yang memerintahkan benda tersebut segera dikembalikan kepada tersangka atau kepada orang dari siapa benda itu disita. Bahwa tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai  kebenaran  dan  ketepatannya  oleh  lembaga  praperadilan,  misalnya  tindakan penggeldahan,  penyitaan,  dan  pembukaan  serta  pemeriksaan  surat-surat  tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya  apabila  terjadi  pelanggaran.  Disini  lembaga  praperadilan  kurang memperhatikan  kepentingan  perlindungan  hak  asasi  tersangka  atau  terdakwa  dalam hal  penyitaan  dan  penggeledahan,  padahal  penggeledahan  yang  sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan  penyitaan  yang  tidak  sah  merupakan  pelanggaran  serius  terhadap  hak  milik seseorang.
Ditambahkan  bahwa  pemeriksaan  praperadilan  bisa  gugur.  Artinya pemeriksaan-pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf  d,  yang  berbunyi  “  Dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa  oleh Pengadilan  Negeri,  sedang  pemeriksaan  mengenai  permintaan  praperadilan  belum selesai  maka  permintaan  tersebut  gugur  ”.  Memperhatikan  ketentuan,  gugurnya pemeriksaan  praperadilan.Itulah  yang  menyebabkan  gugurnya  pemeriksaan permintaan  praperadilan.  Apabila  perkara  pokok  telah  diperiksa  pengadilan  negeri, sedang  praperadilan  belum  menjatuhkan  putusan,  dengan  sendirinya  permintaan praperadilan  gugur.  Ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  putusan  yang  berbeda.Oleh karena  itu,  lebih  tepat  pemeriksaan  praperadilan  dihentikan  dengan  jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik kedalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.
Permintaan  putusan  yang  dijatuhkan  praperadilan  dalam  tingkat  pemeriksaan penyidikan tidak dapat menggugurkan hak tersangka, karena yang bersangkutan masih tetap  berhak  mengajukan  permintaan  pemeriksaan  praperadilan  dalam  tingkat penuntutan, jika itu memang ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam tingakat  penuntutan  masih  bisa  diajukan  permintaan  atas  alasan  tentang  sah  atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum, atau penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tetap berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum.
Oleh  karena  itu,  dalam  suatu  kasus  perkara,  bias  terjadi  dua  kali  permintaan pemeriksaan  praperadilan.  Bahkan  bukan  hanya  dua  kali  saja,  tetapi  bias  beberapa
kali.  Yang  menggugurkan  hak  pemohon  mengajukan  permintaan,  hanya  ditentukan oleh  pemeriksaan  perkara  yang  bersangkutan  disidang  Pengadilan  negeri.  Apabila perkara telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, gugur haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan. 10
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  penulis  menarik  kesimpulan  tujuan  dan filosofis  eksistensi  lembaga  praperadilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia merupakan  hasil  usaha  tuntutan  terhadap  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia, terutama  mereka  yang  terlibat  di  dalam  perkara  pidana.  Oleh  karena  itu,  tujuan dibentuknya praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak  asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan  penuntutan.  Di samping  itu,  praperadilan  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  terhadap  penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.

## Implementasi Lembaga Praperadilan untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Khususnya Perlindungan dari Upaya Paksa
Lembaga  Praperadilan  diperuntukan  demi  mendapatkan  rasa  keadilan  dan penegakan hukum serta agar tindakan hukum dari para penegak hukum tidak semena- mena terhadap masyarakat kecil, maka tindakan dari Aparat Penegak Hukum yang ada di  daerah  ,  agar  tindakannya  betul-betul  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dan  tidak berdasarkan kewenangan saja selagi memangku jabatannya atau selaku aparat.
Untuk  lebih  memahami  implementasi  Lembaga  Praperadilan,  maka  penulis mencoba  mengkaji  Putusan  Praperadilan  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr  dengan  Pemohon  Arifuddin  Semmangga  alias  Datuk  bin Semmangga  yang  amar  putusannya  menyatakan  gugur  permohonan  pemeriksaan praperadilan  dari  Pemohon  Arifuddin  Semmangga  alias  Datuk  bin  Semmangga  dan Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon  sebesar  Nihil,  dengan  fakta  hukum sebagai  berikut:  Terhadap  perkara  Pemohon  Praperadilan  atas  nama  Arifuddin Semmangga  alias  Datuk  bin  Semmangga  telah  dilimpahkan  oleh  Kejaksaan  Negeri Tenggarong ke Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 25 September 2012  di  bawah  register  Pidana  No.  394/Pid.B/2012/PN.Tgr  dimana  dengan  adanya Pelimpahan  Perkara  tersebut  dan  telah  dicatat  dalam  register  maka  proses pemeriksaan  oleh  Pengadilan  Negeri  telah  dimulai.Pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  KUHAP menyatakan  bahwa  “dalam  hal  suatu  perkara  sudah  mulai  diperiksa  oleh  Pengadilan Negeri,  sedangkan  Pemeriksaan  mengenai  Permintaan  Kepada  Praperadilan  belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Dengan didasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas dimana perkara aquo sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan sudah dicatat dalam register maka permohonan  pemeriksaan  praperadilan  ini  haruslah  dinyatakan  gugur  dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebagaimana amar putusan ini. 11
Sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 Pemohon sedang bekerja di kebunnya di KM. 29 RT. 21 Desa Sebuntal Kecamatan
10 Ibid.
11 Cuplikan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr.
Marang  Kayu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  tiba-tiba  didatangi  oleh  beberapa  orang petugas  dari  Kepolisian  Sektor  Marang  Kayu  dan  dari  Kepolisian  Resort  Kukar,  lalu melakukan  penangkapan  yang  dilanjutkan  dengan  tindakan  penahanan  di  Kantor Kepolisian Resort Kukar Tenggarong.
Pada  saat  petugas-petugas  tersebut  melakukan  penangkapan  terhadap pemohon  di  kebunnya  tidak  menunjukkan  Surat  Perintah  Penangkapan  dari Kotamadya  bahkan  belum  dibuatkan  Surat  Perintah  Penangkapan  apalagi  Surat Perintah Penahanan, karena beberapa saat setelah Pemohon tiba di Kantor Kepolisian Resort  Kukar  Tenggarong  barulah  disodorkan  Surat  Perintah  Penangkapan  dan  Berita Acara Penangkapan untuk ditandatangani oleh Pemohon.
Pemohon tidak bersedia menandatangani Surat Perintah Penangkapan maupun Berita  Acara  Penangkapan  karena  Pemohon  tidak  merasa  bersalah  telah  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  yang  dituduhkan/disangkakan  kepadanya  yaitu  telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
Berdasarkan  landasan  hukum  tersebut  di  atas,  konsekuensi  yuridis  bahwa tindakan  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  yang  telah  melakukan penangkapan  dan  penahanan  terhadap  Pemohon  yang  dituduh/disangka  telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undag Darurat  No.  12  Tahun  1951  adalah  diperkirakan  tidak  terbukti  atau  tidak  memenuhi salah satu atau keseluruhan unsur-nya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
Hal  ini  didasarkan  pada  bunyi  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Darurat  No.  2  Tahun  1951 yang  menyatakan  “Dalam  pengertian  senjata  pemukul,  senjata  penikam  atau  senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk  dipergunakan  pertanian  atau  untuk  pekerjaan-pekerjaan  rumah  tangga  atau untuk  kepentingan  melakukan  dengan  sah  pekerjaan  atau  yang  nyata-nyata mempunyai  tujuan  sebagai  barang  pusaka  atau  barang  kuno  atau  barang  ajaib ( merkwaargheid )”
Apabila  kita mengkaji  dari  kasus  yang  menyangkut  masalah  senjata  tajam, ternyata  ada  kasus  yang  sama  dengan  kasusnya  Pemohon  sampai  pada  tingkat Kasasi  yang  telah  diputuskan  oleh  Majelis  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia No.  103.K/Kr/1975  tanggal  12  Agustus  1976  yang  menyatakan  “Buat  seorang petani, arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951”. (sebagaimana dimuat dalam Buku Rangkuman Yurisprudensi MA RI, Cetakan Kedua Tahun 1993. hal. 379)
Pemohon menambahkan bahwa sebelum Polres Kukar dan Polsek Marang Kayu  melakukan  tindakan  penangkapan  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  Polres Kukar  bersama  Polsek  Marang  Kayu  yaitu  pada  tanggal  13  Juni  2012  juga melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dengan kualitas yang sama yaitu tidak membawa Surat Perintah Penangkapan dan dibawa ke Tenggarong.
Baru sampai di Pos Polisi Lalu Lintas yaitu di persimpangan tiga Samarinda yang  menuju  ke  Tenggarong  dan  Sebulu,  bertemu  dengan  anaknya  Pemohon (Akbar)  dari  Bontang  yang  tujuannya  untuk  menjemput  Pemohon,  dimana Pemohon dalam keadaan pingsan, maka dimohon oleh Akbar untuk dimasukkan ke
Rumah  Sakit  yang  akhirnya  Pemohon  dirawat  di  Rumah  Sakit  YABIS  Bontang selama 2 (dua) hari/malam.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  Pemohon  mengajukan  permohonan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq Yang Mulia Hakim yang ditunjuk  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  praperadilan  ini  berkenan menyatakan:
a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan  Pemohon  terbukti  pada  tanggal  15  Agustus  2012  membawa senjata  tajam  di  dalam  kebunnya  yang  terletak  di  Km.  29  Desa  Sebuntal Kecamatan  Marang  Kayu  Kabupaten  Kukar  namun  perbuatan  Pemohon tersebut  bukan  merupakan  perbuatan  pidana,  sebagaimana  dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
c. Menyatakan  tindakan  Termohon  melakukan  penangkapan  dan  penahanan terhadap  Pemohon  adalah  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dari Termohon  dan  karenanya  tindakan  penangkapan  dan  penahanan  yang dilakukan oleh Termohon tidak sah atau cacat hukum;
d. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Pemohon dari tahanan Polres Kukar;
e. Memerintahkan  Termohon  untuk  membayar  ganti  rugi  yang  diderita  oleh Pemohon  sebesar  Rp.  1.006.000.000,-  (satu  milyar  enam  juta  rupiah) sebagaimana perinciannya telah diuraikan di dalam posita;
f. Menghukum  Termohon  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dalam perkara ini.
Subsidier:
Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).
Pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,  Pemohon  hadir  kuasanya Sudung  Sinaga,  SH  dan  Riyono  Pratikto,  SH  dan  Djasman  Kasto,  SH.,  Advokat Pengacara/Penasihat  Hukum  pada  Kantor  Pengacara/Penasihat  Hukum  Sudung Sinaga, SH dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 01 Samarinda, berdasarkan  surat  kuasa  khusus  tertanggal  30  Agustus  2012,  sedangkan  untuk Termohon hadir kuasanya Kompol Muh. Daud, SH., MH., dan Kompol Sukarman, SH dan AKP Supartono Sudin, SH., MH, anggota Polri pada Bidang Hukum Polda Kaltim, beralamat  di  Jl.  Syarifuddin  Yoes  No.  99  Balikpapan,  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  tertanggal  17  September  2012  dan  Surat  Perintah  Nomor: Sprin/1016/IX/2012  tertanggal  13  September  2012.  Selanjutnya  Pemohon membacakan  permohonannya  dan  menyatakan  ada  perubahan  permohonan sebagaimana terlihat dalam Berita Acara tertanggal 18 September 2012.
Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan telah diberi  materai  secukupnya,  serta  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  di  depan persidangan, yaitu:
a. Copy Photo Pemohon pada saat dilakukan penangkapan di lokasi kebun di Km. 29 RT. 21 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada tanggal 15 Agustus 2012
b. Copy Photo lokasi kebun Pemohon di Km. 29 RT. 21 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada tanggal 15 Agustus 2012
c. Copy Photo tanaman singkong di lokasi kebun Pemohon di Km. 29 RT. 21 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada tanggal 15 Agustus 2012
d. Copy  Photo  tanaman  singkong  dan  potongan  batang  singkong  yang  akan ditanam oleh Arifuddin Semangga alias Datuk di lokasi kebun pemohon di Km. 29 RT. 21 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada tanggal 15 Agustus 2012
e. Copy  Photo  pondok  milik  Pemohon  di  kabun  di  Km.  29  RT.  21  Desa  Sebuntal Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada tanggal 15 Agustus 2012
f. Copy Berita Acara Penolakan Tanda Tangan dari tersangka Arifuddin Semangga alias Datuk pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012
g. Surat tanda terima No. STP/156/VIII/2012/Reskrim tertanggal 16 Agustus 2012; yang tidak ditandatangani oleh Arifuddin Semangga alias Datuk
h. Copy Surat Perintah Penangkapan a/n. Arifuddin Semangga alias Datuk No. SP Kap/130/VIII/2012/Reskrim  bertanggal  15  Agustus  2012  yang  tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan
i. Copy  Surat  Pemberitahuan  kepada  keluarganya  tentang  Surat  Perintah Penahanan a/n Arifuddin Semangga alias Datuk No. SP
Han/130/VIII/2012/Reskrim  bertanggal  16  Agustus  2012  yang  tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan
j. Copy  Surat  Pemberitahuan  Penahanan  Tersangka  Arifuddin  Semangga  alias Datuk tanggal 18 Agustus 2012 No. B/90/VIII/2012/Reskrim kepada Sdr. Akbar Arifuddin  atau  keluarganya  yang  tidak/belum  ditandatangani  oleh  yang bersangkutan
k. Copy  photo  tindakan  penyidik/Kepolisian  dari  Kepolisian  Resort  Kukar  dan Polsek  Marang  Kayu  pada  tanggal  13  Juni  2012  melakukan  penangkapan terhadap Arifuddin Semangga alias Datuk di lokasi kebunnya di Km. 29 RT. 21 Desa  Sebuntal  Kec.  Marang  Kayu  Kab.  Kukar,  yang  mengakibatkan  yang bersangkutan jatuh pingsan dan akhirnya dirawat di RS Yabis Bontang selama 2 (dua) hari/malam
l. Sebuah  VCD proses penangkapan  terhadap Pemohon  di  lokasi  kebunnya  yang terletak  di  Km.  29  RT.  21  Desa  Sebuntal  Kec.  Marang  Kayu  Kab.  Kukar,  baik tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 13 Juni 2012, agar menjadi jelas, kiranya yang  Mulia  Hakim  yang  memeriksa/menyidangkan  perkara  A  Quo  berkenan mengizinkan untukmemutarnya.
Di  samping  alat  bukti  surat  tersebut  di  atas,  Pemohon  juga  mengajukan bukti  saksi-saksi  dan  saksi  tersebut  telah  disumpah  sesuai  dengan  agamanya  dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Saksi Zainal bin Arifuddin
1) Saksi adalah anak kandung dari Pemohon praperadilan
2) Berdasarkan  KTP  saksi,  maka  saksi  sekarang  ini  bertempat  tinggal  di Nunukan
3) Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan Pemohon;
4) Saksi hanya mengetahui jika pemohon pernah menutup jalan hauling milik PT. Mahakam Sumber Jaya dengan menggunakan tali rafia pada tahun 2012
5) Pemohon menutup jalan hauling tersebut karena merasa jika jalan hauling tersebut dibuat di atas tanah kebunnya yang sampai sekarang belum jelas mengenai ganti ruginya
6) Pemohon  sudah  pernah  mendapat  ganti  rugi  dari  PT.  MSJ  dengan  total sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah)
7) Akibat  penutupan  tersebut,  maka  kendaraan  perusahaan  tidak  bisa  lewat dan melintas di jalan tersebut
8) Kemudian sekitar jam 5 sore datang petugas Kepolisian yang meminta agar jalan  hauling  tersebut  dibuka  kembali,  namun  pihak  pemohon  tidak  mau, sehingga terjadilah tarik menarik antara pemohon dan petugas Kepolisian
9) Setelah kejadian tersebut, petugas lalu meninggalkan tempat kejadian dan saksi lalu membawa Pemohon ke rumah kebun milik Pemohon
10) Tidak lama kemudian saksi melihat pemohon mengalami kejang-kejang, lalu saksi meminta bantuan kepada sekurity untuk embawa pemohon ke rumah sakit
11) Dengan  pertimbangan  keluarga  yang  dekat  maka  Pemohon  di  bawah  ke rumah sakit Yabis Bontang dan sempat dirawat selama dua hari
12) Pada waktu itu tidak terjadi penangkapan terhadap pemohon.
b. Saksi Akbar bin Arifuddin
1) Saksi adalah anak kandung pemohon praperadilan
2) Saksi  berdomisili  di  Bontang  dan  sering  ke  daerah  Marang  Kayu  untuk membantu Pemohon bekerja di kebun
3) Saksi  melihat  proses  penangkapan  terhadap  pemohon  pada  sore  hari tanggal  15  Agustus  2012  di  jalan  hauling  PT  MSJ  di  daerah  Marang  Kayu Kabupaten Kutai Kartenegara dan saksi sempat merekam kejadian tersebut
4) Proses  penangkapan  tersebut  terjadi  di  jalan  hauling  yang  menurut pemohon itu adalah tanah milik pemohon
5) Kejadiannya berawal pada waktu pemohon menutup jalan hauling dengan menggunakan tali rafia sambil membawa parang di pinggang
6) Setelah  itu  pemohon  lalu  bekerja  di  kebunnya  memotong-motong  batang ubi kayu untuk ditanam
7) Tidak  lama  kemudian  Polisi  berpakaian  preman  datang  dan  membentak- bentak  pemohon  di  jalan  hauling  tersebut  dengan  posisi  parang  ada  di pinggang kiri pemohon
8) Kemudian  petugas  tersebut  lalu  menangkap  pemohon  dan  membawa  ke Polres Kutai Kartanegara bersama dengan saksi
9) Sesampainya  di  Polres,  saksi  dan  pemohon  diperiksa  dalam  ruangan terpisah  dan  saksi  tidakmelihat  mengenai  proses  penandatanganan  surat penangkapan
10) Pemohon sekarang ditahan di Polres Kutai Kartanegara. Di  samping  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon,  Termohon  telah  pula mengajukan  saksi-saksi  di  bawah  sumpah  sesuai  dengan  agamanya,  yang  pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
a. Saksi Indrajid Wahyu Bramantyo
1) Saksi adalah Karyawan PT Mahakam Sumber Jaya (PT MSJ) dengan Jabatan Eksternal Super Intendent
2) Saksi tidak melihat kejadian penangkapan pemohon tersebut
3) Pemohon sudah sering menutup jalan hauling PT MSJ
4) Permasalahan antara PT MSJ dengan masyarakat sekitar sudah diselesaikan dan  diserahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  ada  rekomendasi  dari Pemerintah Daerah bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan dan kepada para penggarap hanya diganti tanam tumbuh di atasnya
5) PT  MSJ  sudah  pernah  mengganti  tanah  tumbuh  di  atas  tanah  yang  diakui sebagai  milik  Pemohon  sebesar  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah), sebagaimana bukti terlampir
6) Pemohon  juga  sudah  diberi  ganti  rugi  lagi  sebesar  Rp.  38.000.000,-  (tiga puluh delapan juta rupiah).
b. Saksi I Made Sampun
1) Saksi adalah Anggota Polri pada Polres Kukar
2) Saksi yang menangkap Pemohon
3) Kejadian  penangkapan  tersebut terjadi  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Agustus 2012 sekitar jam 16.30 sore hari di jalan Hauling PT MSJ di daerah Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara
4) Pada  waktu  itu,  saksi  bersama  anggota  yang  lain  meluncur  ke  PT  MSJ berdasarkan  Surat  Perintah  untuk  mengamankan  daerah  tersebut  karena ada penutupan jalan hauling
5) Sesampainya  di  lokasi  kejadian,  saksi  melihat  ada  tali  rafia  yang  dipasang menutupi jalan
6) Saksi  kemudian  membuka  tali  rafia  tersebut  dan  langsung  meluncur  ke kantor PT MSJ
7) Setelah saksi kembali dari kantor PT MSJ tersebut, saksi melihat Pemohon sedang  berbicara  dengan  petugas  di  jalan  hauling  tersebut  sambil membawa parang yang digantung di pinggang kiri pemohon
8) Saksi lalu menangkap pemohon dan membawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diserahkan kepada penyidik
9) Pada  waktu  itu  pemohon  hanya  membawa  parang  di  pinggang  dengan posisi tidak dicabut dari sarungnya
10) Saksi tidak pernah melihat bentuk parang tersebut.
c. Saksi Bambang Wahyudi
1) Saksi adalah penyidik pada Polres Kutai Kartanegara
2) Pada  tanggal  15  Agustus  2012  masuk  laporan  polisi  model  A  an  terlapor saudara Pemohon
3) Saksi lalu mengadakan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeirksaan lalu dikeluarkan penahanan atas diri pemohon
4) Saksi  melihat  brang  bukti  parang  tersebut  dan  mencabut  parang  tersebut dari sarungnya dimana satu sisinya tajam dan sisi lainnya tumpul
5) Saksi  lalu  memperlihatkan  parang  tersebut  kepada  Pemohon  dan  diakui oleh pemohon sebagai parang yang dibawanya.
Pada  persidangan  berikutnya,  Pemohon  melalui  kuasanya  dan  Termohon melalui  kuasanya  mengajukan  kesimpulan,  dan  pada  akhirnya  kedua  belah  pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan
Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  huruf  d  dan pasal-pasal  lain dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:
MENGADILI
a. Menyatakan  gugur  permohonan  pemeriksaan  praperadilan  dari  Pemohon Arifuddin Semmangga alias Datuk bin Semmangga;
b. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil. Demikian  diputuskan  pada  hari  Rabu  tanggal  26  September  2012  oleh Wahyudi  Said,  SH.,  M.Hum.,  Hakim  Pengadilan Negeri  Tenggarong  sebagai  Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Zaidar Rohaini, SH.,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  dengan  dihadiri  oleh Kuada Pemohon dan Kuasa Termohon.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tentang putusan gugur. Menurut Pasal 81 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa/ disidangkan.  Benar,  bahwa  tentang  sah-tidaknya  penangkapan  atau  penahanan  yang tadinya  dimohonkan  praperadilan  bisa  saja  diperiksa  bersama-sama  dengan pemeriksaan  perkara  pokok,  sehingga  tidak  menjadi  masalah  andaikan  praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa.
Akan  tetapi  alangkah  mubazirnya  lembaga  peradilan  yang  dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.Ketentuan ini menjadi celah bagi penyidik  maupun  penuntut  umum  untuk  menggugurkan  praperadilan  dengan  cara buru-buru  melimpahkan  berkas  perkara  ke  pengadilan.  Segi  negative  yang  timbul adalah  karena  pelimpahan  itu  tidak  matang,  akibatnya  berkas  perkara  (khususnya surat dakwaan) yang diajukan ke pengadilan merupakan berkas perkara yang asal jadi.
Dapat  dibayangkan  apa  yang  terjadi  misalnya  kalau  tindakan  seperti  ini dilakukan  dalam  menangani  kasus-kasus  megakorupsi,  narkoba  atau  terorisme. Tidakkah hal ini akan membuat wajah penegakan hukum di negeri ini semakin buram? Mestinya  ketentuan  ini  dihapuskan.  Perlu  diberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya kepada  pengadilan  untuk  memutus  substansi  setiap  praperadilan.  Dan  lagi  pula tenggat  pemeriksaan  praperadilan  sudah  dibatasi  selama  tujuh  hari,  mengapa kesempatan  yang  sangat  singkat  itu  pun  harus  dirampas  hanya  dengan  alasan  telah dimulainya pemeriksaan perkara pokok oleh pengadilan negeri.
Sebagai negara yang berdasar atas hukum, kita harus konsekuen menerapkan praperadilan  sebagai  lembaga  pengawasan  horizontal  oleh  pengadilan  negeri  yang tidak  setengah  hati  terhadap  kinerja  kepolisian  dan  kejaksaan.  Apabila  masih  ada putusan gugur terhadap praperadilan hanya dengan alasan klise perkara pokok sudah mulai diperiksa, dikhawatirkan tujuan pengawasan itu tidak akan pernah tercapai.
Dampaknya  ialah  bahwa  kepolisian  dan  kejaksaan  merasa  aman-aman  saja melakukan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum  tanpa  pernah  merasa  dapat
diawasi  sekalipun  pengawasan  itu  diberikan  berdasarkan  undang-undang.  Yang dirugikan adalah pihak yusticiabelen (pencari keadilan). Dan lagi pula, andaikan hakim praperadilan memutuskan penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum tidak sah, hal tersebut tidak berdampak terhadap substansi perkara pokoknya. Sebab sesaat setelah putusan praperadilan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan lantaran penahanan tidak sah (misalnya), saat itu juga pihak berwajib dapat melakukan penangkapan atau penahanan yang sah terhadapnya.
Hanya  saja,  sebagai  lembaga  yang  modern  dan  profesional,  baik  kepolisian maupun  kejaksaan  harus  siap  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  depan pengadilan  apabila  ia  digugat  ganti  rugi  secara  perdata  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan atas tindakan penangkapan atau penahanan yang dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan.
Dalam hal praperadilan menyangkut sah-tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan,  jelas  tidak  berdampak  terhadap  persoalan  materi  perkara  pokok  karena memang  sejak  awal  penyidik  atau  penuntut  umum  sudah  menghentikan  penyidikan atau penuntutannya.
Selanjutnya  upaya  hukum  terhadap  Putusan  Praperadilan  adalah  final,  tidak ada  upaya  banding,  kasasi  dan  Peninjauan  Kembali.  Kecuali  terhadap  sah-tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan banding.
Bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  14  Tahun  1983 tentang Hakim Tidak Dapat di Praperadilankan yang intinya menyatakan bahwa hakim tidak  dapat  diajukan  ke  sidang  praperadilan  berdasarkan  Pasal  77  KUHAP.  Alasannya adalah karena tanggung jawab yuridis  atas penahanan itu tetap pada masing-masing instansi  yang  melakukan  penahanan  (pertama)  itu  dan  apabila  yang  melakukan penahanan  (pertama)  itu  adalah  hakim  sendiri,  maka  penahanan  itu  adalah  dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dimana Pasal 83 ayat (1)  huruf d berlaku terhadapnya.  Oleh  karena  itu,  apabila  ada  permintaan  pemeriksaan  praperadilan terhadap seorang Hakim atas dasar Pasal 77 KUHAP, maka permintaan tersebut harus ditolak, penolakan mana dapat dilakukan dengan surat biasa di luar sidang.
Menurut  Romli  Atmasasmita 12 untuk  mencegah  tafsir  hukum  yang  berbeda- beda  di  atas,  tampaknya  solusi  realistik  telah  diberikan  oleh  Kovenan,  yaitu  dengan merinci  luas  lingkup  atas  tafsir  hukum  ”hak  untuk  dianggap  tidak  bersalah”  yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:
1. Hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan.
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan.
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu.
6. Hak  untuk  diperiksa  dan  memeriksa  saksi-saksi  yang  berlawan  dengan  yang bersangkutan.
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan.
12 Romli Atmasasmita, dalam http://arisirawan.WordPress.com/2010/05/23
8. Hak  untuk  tidak  memberikan  keterangan  yang  merugikan  dirinya  atau  hak  untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.
Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum  sebagaimana  dirinci  dalam  konvenan  tersebut,  maka  selama  itu  pula perlindungan  atas  asas  praduga  tak  bersalah,  telah  selesai  dipenuhi  oleh  lembaga penegak hukum.
Menempatkan tersangka bukan lagi sebagai objek yang terperiksa (accusatoir), maka  dengan  mengacu  pada  penjelasan  umum  butir  3  huruf  c,  asas presumption  of innocent telah  menjadi  landasan  dalam  penerbitan  KUHAP.  Bahkan  hak  tersangka selama  pemeriksaan  telah  ditegaskan  dalam  KUHAP  yang  harus  dihormati  dan diperhatikan oleh penyidik sebagai berikut:
1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
2. Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan  kata-kata  yang  dipergunakan  oleh  tersangka  sendiri  (Pasal  117  ayat  2 KUHAP).
3. Hak  untuk  meneliti  dan  membaca  kembali  hasil  pemeriksaan  sebelum tersangka menandatanganinya (Pasal 118 ayat 1 KUHAP).
Jaminan  asas  praduga  tak  bersalah  dan  prinsip  pemeriksaan accusatoir ditegakkan  dalam  segala  tingkat  pemeriksaan.  Untuk  menopang  asas  praduga  tak bersalah  dan  prinsip accusatoir dalam  penegakan  hukum.  KUHAP  telah  memberi perisai  kepada  tersangka/terdakwa  berupa  seperangkat  hak-hak  kemanusiaan  yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

## PENUTUP
1. Tujuan  dibentuknya  praperadilan  ini  tidak  lain  adalah  demi  tegaknya  hukum  dan perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan.  Di  samping  itu,  praperadilan  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol terhadap  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  penyalahgunaan  wewenang yang diberikan kepadanya
2. Titik berat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas  telah  melaksanakan  atau  tidak  melaksanakan  pemeriksaan  terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah  jabatan  yang  diwenangkan  atau  tidak.  Bahwa  praperadilan  memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan.
Pertama , tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan, misalnya tindakan penggeldahan,  penyitaan,  dan  pembukaan  serta  pemeriksaan  surat-surat  tidak dijelaskan  dalam  KUHAP,  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  siapa  yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.
Kedua , praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu  penangkapan,  penahanan,  tanpa  adanya  permintaan  dari  tersangka  atau keluarganya atau pihak lain atas permintaan dan kuasa tersangka.
Ketiga , hakim lebih banyak mempehatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada
atau  tidak  adanya  surat perintah  penahanan  (Pasal  21  ayat  (2)  KUHAP) dan  sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya Keempat ,  sebagaimana  ternyata  dalam  praktek  selama  ini  dalam  pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat- syarat  formil  semata-mata  dari  suatu  penangkapan  atau  penahanan,  seperti misalnya  ada  atau  tidak  adanya  surat  perintah  penangkapan  (Pasal  18  KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara Pidana.
UU  Nomor  5  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983 tentang Hakim Tidak Dapat di Praperadilankan. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 02/Pen.Pra/2012/PN.Tgr.
Website
Romli Atmasasmita, dalam http://arisirawan.WordPress.com/2010/05/23