Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## FAKTOR PEMICU UTANG PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA PADA ANGGARAN 2018

## FACTORS OF NORTH MALUKU PROVINCIAL GOVERNMENT DEBT
TRIGGERS IN BUDGET 2018
Raoda M. Djae 1 , Rasid Poras 2 , Marno Wance 3 1, 2 Universitas Muhammdiyah Maluku Utara, Indonesia
3 Universitas Pattimura, Indonesia E-mail: raodamjae@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  explains  the  factors  of  North  Maluku  government  debt  and  its supervision on 2018 provincial budget. The purposes of this study are to analyze in depth about the factors that trigger the North Maluku government debt in the year 2018 and to analyze the form of regional budget supervision in 2018 fiscal year. In order  to  achieve  the  outlined  objectives,  this  study  was  carried  out  for  3  (three) months to explore various data from various information related to the problems. This study type was qualitative with a descriptive analysis approach. The results of the study found that the North Maluku government debt from 2016 amounted to 412 billion. Financing costs are increasing in the line that the regional budget has not been able to carry out overall financing. Therefore, the government made debt to the third party for  three years from 2016  to  2018 as many as 105 billion. The occurrence  of  debt  irregularities  was  a  result  of  weak  budget  management mechanisms.  This  was  due  to  the  budget  management  which  was  far  from  the principles  of  transparency  and  accountability  required  by  applicable  laws  and regulations.
Keywords: Government Debt; Budget Planning; Financial Governance;

## Regional Budget Planning

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  faktor  pemicu  utang  pemerintah  Provinsi Maluku  Utara  serta  pengawasan  APBD  provinsi  Maluku  Utara  Tahun  anggaran 2018.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisa  secara  mendalam  mengenai bagiamana  faktor  pemicu  utang  Pemerintah  provinsi  Maluku  Utara  tahun anggaran  2018  serta  menganalis  bentuk  pengawasan  APBD  pada  tahun anggaran  2018.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  diuraikan,  maka penelitian ini dirancang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan untuk menggali berbagai  data  dari  berbagai  informasi  mengenai  masalah  penelitian  ini.  Jenis penelitian yang digunakan dengan jalan penelitian kualitatif dengan pendekatan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  pemicu  utang Pemerintah Provinsi  Maluku Utara dari  tahun  2016 sebesar 412 milyar. Beban pembiayaan  semakin  besar  sehingga  APBD  belum  mampu  melakukan pembiayaan  secara  keseluruhan.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  melakukan  utang kepada  pihak  ketiga  selama  tiga  tahun  yaitu  2016  sampai  2018  sebanyak  105 milyar.  Terjadinya  penyimpangan  utang  itu  akibat  dari  lemahnya  mekanisme pengelolaan  anggaran.  Sehingga  menyebabkan  pengelolaan  anggaran  jauh  dari prinsip-prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  dipersyaratkan  oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci : Utang Pemerintah; Perencanaan Anggaran; Tata Kelola Keuangan; Perencanaan APBD

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  memiliki  utang  senilai  Rp  412  M kepada pihak ketiga (www.brindonews.com). Terjadinya utang disebabkan oleh perencanaan asumsi pendapatan pemerintah provinsi tahun 2016 mencapai 2,7 triliun,  namun  target  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  hanya  2,4 trilliun  sehingga  mengakibatkan  pemerintah  provinsi  Maluku  utara  harus membebani  anggaran  pembangunan  dengan  melakukan  utang  ke  pihak  ketiga. Selisih defisit anggaran hampir setengah miliar harus dibebankan kepada APBD tahun  anggaran  2017,  mengakibatkan  beban  anggaran  semakin  besar  di  tahun berikutnya. Hal ini sebabkan oleh akibat tata kelola keuangan yang kurang baik sehingga  beban  anggaran  daerah  terus  berlanjut  dari  tahun  2017  ke  2018. Berdasarkan  hasil  audit  oleh  Badan  Pemeriksan  Keuangan  (BPK)  bahwa pemerintah  membayar  lebih  kepada  pihak  ketiga  sebesar  105  miliar  di  tahun 2017.  Akibatnya  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  membebani  utang  kurang lebih setengah trilliun dari tahun 2017 ke 2018.
Diselenggarakan rapat  paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di kantor DPRD Maluku Utara.  Adapun  agenda penyampaian  Laporan  Keterangan Pertanggung  Jawaban  (LKPJ)  oleh  Plt.  Gubernur  Provinsi  Maluku  Utara  dan pembahasan  Pemeriksaan  Dengan  Tujuan  Tertentu  (PDTT)  Badan  Pemeriksa
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Keuangan  (BPK)  oleh  Pansus.  Rapat  paripurna  tersebut  berlangsung  selama kurang  lebih  4  jam,  dimulai  pada  pukul  11.00  sampai  dengan  14.30  WIT, dipimpin  oleh  Zulkifli  Hi.  Umar.  Sedangkan  perwakilan  pansus  PDKTT  BPK  di wakili  sekretaris  yaitu  Syachril  Marsaoly.  Terdapat  8  poin  penting  hasil pembahasan pansus PDTT BPK, diantaranya (www. i-malut.com).
1) Terdapat  kelebihan  pembayaran  pada  sejumlah  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD),  Pansus  merekomendasikan  kepada  Pimpinan  DPRD  agar mendesak  kepada  gubernur  agar  menginstruksikan  kepada  Tim  Tindak Lanjut  untuk  mempercepat  penyelesaian  dan  mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pengembalian sebelum 60 (enam puluh) hari.
2) Diketahui  bahwa  BPK  merekomendasikan  kepada  gubernur  untuk memberikan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  kepada  sekretaris daerah, PPK, PPTK dan  PPHP, serta pengenaan sanksi  dalam daftar hitam kepada rekanan
(kontraktor) yang bermasalah.
Pansus merekomendasikan  kepada  Pimpinan  DPRD  untuk  meminta  kepada gubernur  agar  secepatnya  menindaklanjuti  rekomendasi  BPK  dimaksud dalam waktu sebelum 60 (enam puluh) hari.
3) Terdapat kelemahan pengendalian dalam hal kebijakan dan prosedur atas belanja  barang  jasa  dan  belanja  modal  yaitu  Pemerintah  Provinsi  Maluku Utara  belum  mempunyai  kebijakan  terkait  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan  yang  melewati  tahun  anggaran.  Hal  tersebut  berakibat  tidak adanya  keseragaman  perlakuan  atas  pekerjaan-pekerjaan  yang  melewati tahun  anggaran.  Terhadap  hal  ini  Pansus  merekomendasikan  kepada Pimpinan  DPRD  untuk  mendesak  Gubernur  untuk  membuat  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Gubernur  sebagai  instrumen  kebijakan  terkait dengan pelaksanaan jasa konstruksi di Maluku Utara.
4) Diketahui  terdapat  pemutusan  kontrak  tiga  paket  pekerjaan  yaitu pembangunan  jaringan  telekomunikasi  di  kabupaten  Pulau  Taliabu,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Halmahera Utara dan pembangunan  menara  Masjid  Raya  Al  Munawwar  Ternate  tidak  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Pansus  merekomendasikan kepada  Pimpinan  DPRD  untuk  meminta  kepada  gubernur  untuk mempertanggungjawabkan  kelebihan  pembayaran  atas  tiga  paket pekerjaan  tersebut  dan  memberikan  sanksi  kepada  Dinas  Perhubungan dan Dinas PUPR.
5) Diketahui  defisit  APBD  tahun  anggaran  2016  dan  2017  melebihi  batas maksimal defisit yang dipersyaratkan, sementara kemampuan penerimaan pembiayaan  daerah  dipastikan  tidak  dapat  membiayai  defisit  APBD sehingga  berpotensi  terjadinya  siklus  utang  daerah  yang  tidak berkesudahan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pansus merekomendasikan  kepada  Pimpinan  DPRD  untuk  berkoordinasi  dan minta  petunjuk  di  Kementerian  Keuangan  dan  Kementrian  Dalam  Negeri RI.
6) Diketahui  bahwa  pembayaran  utang  pihak  ketiga  tahun  2016  melalui perubahan  Pergub  tentang  penjabaran  APBD  2017  dilakukan  sebelum pengesahan APBD 2017. Hal ini bertentangan dengan Permendagri nomor 31  tahun  2016  Tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  2017,  Pansus merekomendasikan  kepada  Pimpinan  DPRD  agar  meminta  kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan  kebijakan  pembayaran  utang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
7) Terdapat perbedaan jumlah nilai  utang pihak ketiga yang disajikan dalam laporan  keuangan  tahun  2016  dengan  jumlah  utang  berdasarkan  hasil sensus  Inspektorat  Provinsi  Maluku  Utara,  maupun  jumlah  utang  yang telah  dibayarkan,  Pansus  merekomendasikan  kepada  Pimpinan  DPRD untuk  meminta  BPK  melakukan  pemeriksaan  lanjutan  agar  memastikan nilai utang yang sebenarnya.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
8) Ditemukan  lima  belas  (15)  paket  kegiatan  yang  tidak  dianggarkan  dalam APBD  2016  dan  tidak  ditenderkan,  serta  terdapat  perbedaan  nilai  pagu anggaran  antara  APBD  Perubahan  2016  dengan  nilai  kontrak  dan  nilai utang  sesuai  hasil  sensus  Inspektorat,  tetapi  diakui  sebagai  utang senilai Rp. 45.728.055.901,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah).
Atas sejumlah masalah tersebut, menurut Syachril, Pansus PDTT BPK telah meminta  penjelasan  Kepala  Inspektorat  Malut,  Bambang  Hermawan  untuk memberikan  klarifikasi,  namun  yang  bersangkutan  menjelaskan  bahwa  yang berkompeten  untuk  menjelaskan  permasalahan  ini  adalah  Kepala  BPKPAD, Ahmad  Purbaya.  Namun  setelah  diundang  sebanyak  lima  kali  rapat,  Kepala BPKPAD tidak pernah mengindahkan undangan Pimpinan DPRD.
Syachril  yang  juga  sebagai  ketua  Komisi  III  DPRD  Malut  ini  mengatakan, sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil  pembahasan,  Pansus  PDTT  BPK  telah merekomendasikan  kepada  Pimpinan  DPRD  untuk  ditindaklanjuti.   Poin rekomendasinya antara lain:
1. Meminta  kepada  Gubernur  Malut  untuk  memberikan  teguran  keras kepada  saudara  Kepala  Inspektorat,  Bambang  Hermawan  dan  Kepala BPKPAD, Ahmad Purbaya
2. Meminta  BPK  untuk  melakukan  pemeriksaan  lanjutan  dan/atau pemeriksaan investigatif.
Dari  latar  belakang  di  atas  maka  sangat  menarik  untuk  melakukan  riset tentang  faktor  apa  saja  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  utang  pemerintah provinsi  pada  anggaran  2018.  Serta  melihat  sejauh  mana  proses  perencanaan APBD  tahun  anggaran  2018.  Perencanaan  anggaran  sangat  penting  dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama dengan DPRD untuk mampu menekan beban pembiayaan  serta  utang.  Oleh  karena  sangat  menarik  untuk  melakukan  riset terkait  selanjutnya.    Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marno  dan  Suranto
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
(2016)  bahwa  Pihak  Pemerintah  Kabupaten  Buru  Selatan  (eksekutif)  pada pembahasan  KUA  dan  PPAS  pada  umumnya  bersifat  koersif  di  mana  masing- masing  SKPD  memiliki  kewenangan  di  fungsi  penganggaran.Sementara,  pola relasi  perilaku  ofensif  lebih  ditonjolkan  ketika  telah  berdialog  secara  bersama dengan  institusi  DPRD  (Legislatif)  untuk  membahas  mulai  pada  penyusunan rancangan  maupun  perumusan  APBD  Kabupaten  Buru  Selatan  (Marno  & Suranto,  2016:139).  Selain  itu,  Hasil  penelitian  Marno  (2017),  Pola  hubungan pemerintah  daerah  (eksekutif)  dan  DPRD  (Legislatif)  yaitu  sangat  diperlukan kordinasi  antara  lembaga,  peningkatan  inovasi  SKPD  dan  Badan  Anggaran (Banggar) dalam melakukan penyusunan program kerja di masing-masing SKPD dan mampu meformulasikan segala usulan melalui forum Musrembang maupun masa  reses  yang  di  lakukan  oleh  legislatif  (Marno,  Politik  Anggaran  Eksekutif dan Legislatif Pada Pembahasan APBD Buru selatan 2015, 2017:201)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  sedangkan  untuk memenuhi  standar  analitiknya  berbentuk  deskriptif.  Bogdan  dan  Taylor, memandang  pendekatan  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriprttif berupa kata-kata tertulis, lisan dan juga perilaku dari orang-orang yang diamati (Moleong, 1994). Pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat dikarenakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktek pemicu utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Anggaran 2018
Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara purpossive .  Menurut  Kriyantono, purposive merupakan  teknik  yang  meliputi orang  yang  diseleksi  atas  dasar  tolak  ukur  tertentu  yang  dibuat  oleh  peneliti berdasarkan  tujuan  penelitian    (Kriyantono,  2007).  Adapun  subyek  atau informan  penelitian  adalah  informan  utama  yakni  Gubernur  Maluku  Utara,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Badan  Pemeriksan  Keuangan  (BPK)  perwakilan  Provinsi  Maluku  Utara,  DPRD Provisni Maluku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Pengawasan DPRD: Tata Kelola Perencanaan APBD Provinsi

## Maluku Utara
Munculnya  Trias  Politika  telah  menciptakan  pemisahan  pada  structural politik  antara  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Melalui  pemisahan itu kemudian muncul fungsi dari masing-masing bidang pemerintahan tersebut. Pengawasan  merupakan  fungsi  yang  muncul  dari  hasil  pembagian  kekuasaan tersebut  yang  melekat  pada  aparatur  pemerintah  untuk  mewujudkan  suatu pemerintahan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  rakyat.  (Mardiasmo, 2001:205).  Keberadaan  Badan  Legislatif  didaerah  (DPRD)  merupakan  bentuk terwujudnya  demokrasi  secara  universal.  Peran  dan  fungsi  DPRD  sebagai penyeimbang  kekuasaan  pemerintah  terdapat  pada  ketiga  fungsinya  yakni, fungsi legislasi , budgeting (anggran),  dan controling (pengawasan).  DPRD sebagai  bentuk  dari  reprensentasi  kekuasaan  rakyat  dalam  membuat  Undang- Undang serta menjalakan semua fungsinya harus mencerminkan keberpihakannya  kepada  rakyat.  Sehingga  fungsi  pengawasan  yang dilakukannya  menjadi  sangat  penting  dalam  proses  pelaksanaan  Undang- Undang (perda) dan pengelolaan anggaran. (Sadu & Riyani, 2003:93).
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab I dijelaskan bahwa DRPD merupakan  bagian  dari  unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Sehingga dengan  posisi  demikian  DPRD harus membantu mendukung program dari Pemerintah Daerah. Melalui fungsi dan tugas yang sudah melekatlah DPRD menjalankan  fungsinya  sebagai  unsur  dari  penyelengara  Pemerintah  Daerah. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsure  penyelenggara Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

## Fungsi DPRD: Mekanisme Pengawasan dan Strategi Pengawasan
Pengawasan  yang  dilakukan  DPRD  merupakan  yang  ditetapkan  oleh Undang-Undang, pengawasan dimaksudkan agar dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh eksekutif tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana APBD.  Pengawasan  DPRD  merupakan  tindakan  pencegahan,  tindakan  korektif, serta tindakan evaluasi. Pengawasan ini dilakukan DPRD Provinsi Maluku Utara sejak para anggota dewan dilantik.
Kegiatan-kegiatan  DPRD  dalam  kerangka  pengawasan  daerah  mengikut berbagai  mekanisme. Pertama ,  jenis-jenis  rencana  daerah  yang  meliputi pengawasan  terhadap  APBD  pada  akhir  tahun  anggaran,  dan  pengawasan terhadap  RENSTRA  unit  kerja  dijalankan  hanya  pada  kegiatan  atau  program yang  dananya  bersumber  pada  APBD. Kedua ,  macam  kegiatan  daerah  yang pengawasannya ditunjuka pada kegiatan-kegiatan dalam kerangka desentralisasi.  Selain  itu,  pengawaan  DPRD  pada  kegiatan-kegiatan  dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi.
a. Tahap Perencanaan
Penguatan  tugas  dan  fungsi  DPRD  merupakan  salah  satu  agenda pemerintah untuk dapat mewujudkan desentralisasi. Semenjak adanya otonomi daerah,  maka  tanggungjawab  yang  dibebankan  kepada  daerah  atas keberlangsungan  kehidupan  di  setiap  daerah  menjadi  lebih  besar,  sehingga diharapkan  DPRD  dapat  lebih  berperan  yang  sebelum  adanya  otonomi  peran DPRD  sangat  terbatas.  Sekretariat  DPRD  merupakan  SKPD  yang  berperan  dan membantu  DPRD  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  dan  fungsinya  tersebut. Oleh sebab itu, secretariat DPRD dalam menentukan perencanaan program pun harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Sebagaimana diatur dalam undang-udang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 152 mengenai  fungsi  anggaran  yang  berbunyi  Fungsi  anggaran  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  149  ayat  (1)  huruf  b  diwujudkan  dalam  bentuk pembahasan  untuk  persetujuan  bersama  terhadap  Rancangan  Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.  Ayat  ke  (2)  Fungsi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan dengan cara:
1. Membahas  KUA  dan  PPAS  yang  disusun  oleh  bupati/wali  kota berdasarkan RKPD.
2. Membahas rancangan perda kabupaten/kota tentang apbd kabupaten/kota
3. membahas  rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang  perubahan  APBD kabupaten/kota; dan
4. Membahas
rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  kabupaten/kota  (UU  No  23, 2014:152).
b. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan  anggaran  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  kepala  SKPD untuk  dapat  mempertanggungjawabkan  kepada  Kepala  Daerah.  Permendagri No.  21  tahun  2011  tentang  perubahan  kedua  atas  permendagri  No.  13  tahun 2006  tentang  pedoman  pelaksanaan  keuangan  daerah  Pasal  122  Ayat  5 disebutkan  bahwa  jumlah  belanja  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja daerah (PP No 21, 2011).

## Peran Badan Pemeriksanaan Keuangan
Keuangan Negara berperan penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  keadilan,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan di atas, perlu dibangun  suatu  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  yang  bertumpu  pada prinsip-prinsip  ketertiban,  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, efisiensi,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  akuntabel.  Bagian  dari  sistem pengelolaan  keuangan  negara  adalah  sistem  pengawasan  dan  pemeriksaan untuk memastikan bahwa keuangan negara telah dilaksanakan sesuai target dan tujuan  yang  hendak  dicapai  dengan  mentaati  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  Tanggung  jawab  keuangan  negara  adalah  kewajiban  pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif,  dan  transparan  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan (Ikhwan,  2016).  Keuangan  Negara  harus  dipertanggungjawabkan  oleh pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  pengelola  keuangan  negara  kepada DPR/DPRD sebagai representasi rakyat dan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan  melalui  keterbukaan  akses  masyarakat  terhadap  informasi  dan segala  macam  yang  berkaitan  dengan  keuangan  Negara  (Ikhwan,  2016). Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 23 UUD 1945 perubahan ketiga, yaitu:
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan  negara  ditetapkan  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.”
Agar  segala  kekurangan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  dapat dideteksi  secara  akurat  sebagai  bahan  dalam  memperbaiki  sistem  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  serta  sebagai  bahan  dalam  pengambilan kebijakan  secara  tepat,  maka  diperlukan  satu  lembaga  negara  khusus  yang independen,  obyektif,  dan  tidak  memihak  untuk  memeriksa  laporan  keuangan pemerintah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  lembaga  pemeriksa untuk  mendukung  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang bebas,  mandiri,  dan  profesional  sehingga  dibentuklah  suatu  lembaga  negara
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
yaitu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  BPK  adalah lembaga  negara  yang  bertugas  untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung jawab  keuangan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (BPK,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI, 2017).

## Jenis Pemeriksaan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari pengawasan. Pengawasan sendiri  bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  apakah  pelaksanaan  suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pengawasan  pada  dasarnya  adalah  untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi (Ikhwan, 2016). Bila tujuan pengawasan diterapkan terhadap  pengawasan  keuangan  negara,  maka  tujuan  pengawasan  keuangan negara pada dasarnya adalah:
1. Untuk  menjaga  agar  anggaran  yang  disusun  benar-benar  dapat dijalankan.
2. Untuk  menjaga  agar  kegiatan  pengumpulan  penerimaan  dan pembelanjaan  pengeluaran  negara  sesuai  dengan  anggaran  yang telah digariskan; dan
3. Untuk  menjaga  agar  pelaksanaan  APBN  benar-benar  dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  konteks  keuangan  negara,  pemeriksaan  bertujuan  untuk  menilai dan menguji melalui bukti-bukti yang kompeten dan cukup apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah telah dilaksanakan. Berdasarkan Pasal  4  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  dan  Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu  (PDTT).  Tujuan  pemeriksaan  keuangan  bertujuan  untuk  memberikan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
opini  atas  kewajaran  laporan  keuangan.  Tujuan  pemeriksaan  kinerja  adalah memberikan  kesimpulan  atas  aspek  ekonomi,  efisiensi  dan/atau  efektivitas pengelolaan  keuangan  negara,  serta  memberikan  rekomendasi  untuk memperbaiki  aspek  tersebut.  PDTT  bertujuan  untuk  memberikan  kesimpulan sesuai  dengan  tujuan  pemeriksaan  yang  ditetapkan.  PDTT  dapat  berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigative (BPK, 2017).
Pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  bertujuan  untuk  menilai  kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kata kuncinya  adalah  "kewajaran".  Wajar  artinya  laporan  keuangan  tersebut  secara umum  pencatatannya  sudah  sesuai  SAP.  Kewajaran  tidak  sama  dengan kebenaran  eksak.  SAP  mengatur  antara  lain  kapan  suatu  transaksi  dicatat dengan  nilai  berapa,  dan  informasi  apa  saja  yang  harus  diungkapkan.  Jika laporan  keuangan  secara  keseluruhan  sudah  disajikan  sesuai  SAP,  BPK  akan memberikan  opini  WTP.  Namun,  jika  sudah  sesuai  SAP  tetapi  ada  pos-pos tertentu  yang  belum  sesuai,  BPK  akan  memberikan  opini  WDP.  Jika  secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan SAP, opininya TW. Dalam  keadaan  tertentu,  jika  auditor  dibatasi  aksesnya  oleh  manajemen  untuk memeriksa  dokumen  yang  diperlukan  atau  kondisinya  sedemikian  lemah  di mana  catatan-catatan  keuangan  sangat  tidak  bisa  diandalkan  (BPK,  Badan Pemeriksa Keuangan, Korupsi Tidak Wajar, Tanpa Pengecualian, 2012).
Meskipun  secara  umum  kualitas  LKPD  Tahun  2017  mengalami peningkatan  dibanding  LKPD  Tahun  2016,  tetapi  terdapat  14  dari  542  (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih rendah 2 poin persen dari penurunan opini tahun 2016 sebesar 5% (25 dari 542 LKPD). Daftar pemda yang mengalami penurunan opini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Tabel 1.
Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Opini WTP Menjadi WDP 1. Pemprov Maluku Utara
7. Pemkab Sumba Timur 2. Pemkab Penukal Abab Lematang Hilir 1. Pemkab Hulu Sungai Tengah 3. Pemkab Kaur Pemkab Kutai Kartanegara 4. Pemkab Lampung Tengah
Pemkab Morowali 5. Pemkab Bangka Barat
Pemkab Kantingan 6. Pemkab Lumajang
Pemkab Tebing Tinggi Opini WDP Menjadi TMP 1. Pemkab Simalungun 2. Pemkab Morowali Utara
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, 2019
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas  Kinerja  Memuat  Temuan,  Kesimpulan, dan Rekomendasi
Kesimpulan  merupakan  jawaban  atas  pencapaian  tujuan  pemeriksaan. Kesimpulan  harus  dinyatakan  secara  jelas  dan  meyakinkan.  Kekuatan kesimpulan  ditentukan  oleh  bukti  yang  meyakinkan  dan  didukung  dengan metodologi  yang  tepat.  Pemeriksa  harus  mengungkapkan  temuan  dalam  LHP apabila  terdapat  ketidaksesuaian  antara  kondisi  dengan  criteria  (BPK,  Badan Pemeriksa  Keuangan,  Lampiran  IV  Peraturan  BPK  RI  Nomor  1  Tahun  2017 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara PSP 300, 15).
Temuan  pemeriksaan  yang  mengandung  indikasi  awal  kecurangan disajikan  dalam  LHP  tanpa  menjelaskan  secara  mendetail  dugaan  kecurangan tersebut.  Namun  Pemeriksa  lebih  menitikberatkan  penjelasannya  kepada dampak temuan tersebut terhadap hal pokok/informasi hal pokok sesuai tujuan pemeriksaan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk  melakukan  tindakan  dan/atau  perbaikan.  Rekomendasi  pemeriksaan harus  bersifat  konstruktif  dan  berguna  untuk  memperbaiki  kelemahan- kelemahan  yang  ditemukan  dalam  pemeriksaan.  Pemeriksa  wajib  memberikan rekomendasi  dalam  pemeriksaan  kinerja.  Dalam  pemeriksaan  selain pemeriksaan  kinerja,  apabila  Pemeriksa  dapat  mengembangkan  temuan pemeriksaan secara memadai, Pemeriksa dapat membuat rekomendasi. Khusus pada  PDTT  dalam  bentuk  pemeriksaan  investigatif,  Pemeriksa  tidak memberikan  rekomendasi  (BPK,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Korupsi  Tidak Wajar, Tanpa Pengecualian, 2012).
Tabel 2. Temuan BPK Pada APBD Maluku Utara No Permasalahan Jumlah Permasalhan Nilai (Rp miliar)  Kelebihan  pembayaran  yang  terjadi  pada Pemprov  Maluku  Utara,  namun  atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan  pembayaran  kepada  rekanan,
yaitu:
 Pembangunan  irigasi  dan  jaringan  pada
PUPR  dan  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman  (PKP)  senilai Rp3,01 miliar.
 Pembangunan  gedung  dan  bangunan, antara  lain  pembangunan  rumah  dinas
PNS  Provinsi,  pembangunan  lanjutan rumah adat Malifut Kabupaten Halmahera  Utara,  dan  pembangunan Gedung  PKK  Provinsi  Maluku  Utara senilai Rp499,72 juta.
 Pengadaan  bibit  pala  di  Kabupaten
Pulau  Taliabu  dan  pengadaan  bibit cengkeh di Kabupaten Halmahera Timur 3 3,58
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
senilai Rp69,38 juta.
Kekurangan  penerimaan  atas  penggunaan langsung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  pada  Pemprov Maluku Utara sebesar Rp1,87 miliar. 1 1,87
Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, 2019
Struktur Anggaran Pendapatann Belanja Daerah Maluku Utara Anggaran  pendapatan  Pemprov  Maluku  Utara  dalam  APBD  2017  adalah sebesar Rp2,86 triliun atau meningkat 27,80% dari anggaran pendapatan APBD 2016 yang tercatat  sebesar Rp2,24 triliun  (Tabel 2.1). Sementara itu,  anggaran belanja  Pemprov  Maluku  Utara  dalam  APBD  2017  ditetapkan  sebesar  Rp  2,51 triliun  atau  meningkat  7,66%  dari  anggaran  belanja  APBD  2016  yang  tercatat sebesar  Rp  2,34 triliun  (Tabel  2.1).  Berdasarkan  penetapan  dari  DPRD  Maluku Utara tanggal 12 Januari 2017, APBD Provinsi Maluku Utara ditetapkan surplus Rp  215  miliar.  APBD  tersebut  mengalami  penyesuaian  dengan  rincian  sebagai berikut:
Tabel 3.
APBD Maluku Utara 2017 Jumlah (Rp) Uraian APBD 2016 APBD 2017 Perubahan Pendapatan 2.241.173.725.000  2.864.175.974.702 27.80% Pendapatan Asli Daerah 282.996.628.000 486.709.146.169 71.98% Pendapatan Transfer 1.823.177.097.000  1.907.792.409.000 4.64% Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 135.000.000.000 469.674.419.533 247.91$
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Belanja 2.335.841.443.000  2.514.666.239.392 7.66% Belanja Operasi 1.487.390.962.457  1.697.025.239.158 15.65$ Belanja Modal 745.414.218.543 689.577.436.442 -7.49% Belanja Tak Terduga 2.000.000.000 2.500.000.000 25.00% Transfer 121.036.262.000 125.563.563.792 3.74%
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi            Maluku Utara
Pada  anggaran  pendapatan,  kenaikan  anggaran  terutama  bersumber  dari peningkatan  signifikan  dari  target  Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  yang mencapai  247,91%  (Tabel  2.1).  Kenaikan  target  Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang Sah ini dikarenakan target pendapatan hibah meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan terdapat target pendapatan lainnya yang pada anggaran  sebelumnya  tidak  dicantumkan.  Disamping  komponen  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah,  komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  juga ditargetkan  mengalami  kenaikan  mencapai  71,98%  dan  peningkatan pendapatan  transfer  sebesar  4,64%(Grafik  2.1).  Pendapatan  transfer  adalah pendapatan  yang  didapatkan  dari  pemerintah  pusat  sesuai  dengan  aturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Secara  struktur,  pendapatan  transfer  ini masih  menjadi  sumber  pendapatan  terbesar  pemerintah  Maluku  Utara  yaitu sebesar  66,61%  pada  APBD  2017,  meskipun  demikian  pada  tahun  2017  ini Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  berupaya  meningkatkan  target  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  dengan  cara  mengoptimalkan  penyerapan  pajak  melalui elektronifikasi transaksi, mendorong pembayaran bagi hasil pertambangan yang selama ini tertunda, serta peningkatan pemasukan dari sector perikanan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## Grafik 1.

## Perubahan Struktur APBD Maluku Utara
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Provinsi  Maluku Utara
Kenaikan juga terjadi pada anggaran belanja seiring adanya kenaikan pada anggaran  pendapatan.  Kenaikan  terjadi  terutama  pada  pos  belanja  operasional sebesar  15,65%  (Grafik  2.2).  Kenaikan  pada  nominal  belanja  operasional tersebut  terjadi  utamanya  karena  terdapat  peningkatan  cukup  signifikan  pada pos  belanja  pegawai  sebab  adanya  pengangkatan  pegawai  honorer  menjadi pegawai tetap, timbulnya pos belanja bunga untuk pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga, serta peningkatan  pada pos belanja bagi  hasil kepada pemerintah kabupaten/kota.  Secara  struktural,  pangsa  dari  anggaran  belanja  mengalami perubahan  yang  cukup  signifikan,  dimana  pos  belanja  operasional  meningkat pangsanya  menjadi  sebesar  67,49%,  sementara  pos  belanja  modal  turun pangsanya menjadi sebesar 27,42%.
6.02 16.04 81.35 66.61 12.63 16.99 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 Perubahan Struktur APBD dalam Persen Lain-lain Transfer PAD
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## Grafik 2.

## Perubahan Struktur Akun Belanja Maluku Utara
Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019

## Realisasi APBD Maluku Utara
Jumlah total realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada triwulan  IV  2017  sebesar  Rp2.158,19  miliar  (Grafik  2.3).  Dari  sisi  nominal, jumlah  ini  meningkat  55,18%.  Peningkatan  ini  terutama  terjadi  seiring peningkatan  PAD  dan  Dana  perimbangan  yang  dipengaruhi  oleh  membaiknya kinerja  sektor  pertambangan  dan  industri  pengolahan  Maluku  Utara, Peningkatan ini diiringi dengan kenaikan dari sisi pencapaian anggaran, realisasi tahun  ini  mencapai  75,35%,  lebih  tinggi  dibanding  triwulan  IV  2016  yang terealisasi sebesar 64,33%.
Berdasarkan  komponen  pembentukannya,  realisasi  tertinggi  pendapatan Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara  berasal  dari  Dana  Perimbangan  yang realisasinya sebesar 98,56%. Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada  triwulan  IV  2017  masih  sebesar  42,95%.  Masih  terbatasnya  sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara, menyebabkan struktur APBD  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  di  Maluku  Utara, khususnya  di  sisi  pendapatan,  masih  didominasi  oleh  Dana  Perimbangan  dari Pemerintah Pusat.
62.82 67.49 31.91 27.42 5.18 4.99 0 20 40 60 80 100 120 2016 2017 Transfer Modal Operasi
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## Grafik 3.
Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2016 dan Tahun 2017
Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2019 Secara umum realisasi komponen pendapatan pada triwulan IV 2017 lebih tinggi  dibandingkan  dengan  dengan  tahun  sebelumnya.  Realisasi  PAD  hingga akhir triwulan  IV 2017 telah mencapai  42,95%, pencapaian  tersebut  jauh lebih tinggi  dari  realisasi  periode  yang  sama  di  tahun  2016  yang  terealisasi  sebesar 16,51%  (Grafik  2.4).  Peningkatan  tersebut  didorong  oleh  realisasi  pendapatan yang  berasal  dari  pajak  kendaraan  bermotor,  pajak  BBM,  dan  pajak  air permukaan  yang  terealisasi  cukup  tinggi  pasca  penerapan  transaksi  non  tunai, sehingga  risiko  kebocoran  dapat  semakin  diminimalisir.  Selain  itu,  pemasukan dari retribusi daerah juga terealisasi cukup tinggi.

## KESIMPULAN
Hasil  Laporan  atas  laporan  keuangan  pada  Pemerintah  Provinsi  Maluku Utara tahun 2018 memuat penurunan opinji Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut penilaian BPK ditemukan pemeriksaan yang mengandung indikasi awal kecurangan  disajikan  dalam  LHP  tanpa  menjelaskan  secara  mendetail  dugaan kecurangan  tersebut.  Namun  Pemeriksa  lebih  menitikberatkan  penjelasannya
14.25 73.33 9.95 42.95 98.56 14.64 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% PAD PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN LAIN-LAIN A xi s Ti tl e 2017 2016
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
kepada  dampak  temuan  tersebut  terhadap  hal  pokok/informasi  hal  pokok sesuai tujuan pemeriksaan.
Laporan pemeriksaan ditemukan Kelebihan pembayaran yang terjadi pada Pemprov  Maluku  Utara,  namun  atas  pekerjaan  tersebut  belum  dilakukan pelunasan  pembayaran  kepada  rekanan.  Terjadi  pemasalahan  pada  3  proyek pembanguna  PUPR  sebesar  3,58  miliar  serta  Kekurangan  penerimaan  atas penggunaan  langsung  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemprov Maluku Utara sebesar Rp1,87  miliar.  Namun  keterlambatan  pembyaran  utang  pemerintah  provinsi dibayarkan kepada pihak ketiga secara bertahap.
DPRD  Provinsi  Maluku  Utara  dan  BPK  melakukan  pembahasan Pemeriksaan  Dengan  Tujuan  Tertentu  (PDTT)  menghasilkan  delepan  poin kesepakatan  untuk  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Maluku.  DPRD berpandangan  bahwa  defisit  APBD  tahun  anggaran  2016  dan  2017  melebihi batas maksimal defisit yang dipersyaratkan, sementara kemampuan penerimaan pembiayaan  daerah  dipastikan  tidak  dapat  membiayai  defisit  APBD  sehingga berpotensi  terjadinya  siklus  utang  daerah  yang  tidak  berkesudahan.  Untuk menyelesaikan masalah ini, Pansus merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD untuk  berkoordinasi  dan  minta  petunjuk  di  Kementerian  Keuangan  dan Kementrian Dalam Negeri RI.

## ACKNOWLEDGEMENT
Ucapan  terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  Kemenristek  yang  telah mendanai  Penelitian  dengan  skema  Penelitian  Dosen  Pemula  (PDP)  DRPM 2018.Pendanaan  penelitian  sangat  membantu  untuk  meningkat  publikasi  serta penelitian dosen. Terima kasih juga kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian dan Publikasi  (LP3M) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang telah bekerja keras sehingga Penelitian Dosen Pemula bisa dilaksanakan sampai selesai. Para
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
dosen  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  yang  telah  memberikan  fasilitas  serta  jalan selama penelitian berlangsung.

## REFRENSI
23, U. N. (2014). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. p. Bab 1. Abdul, H. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Abdul,  H.,  &  Muhammad,  K.  S.  (2016). Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi Sektor  Publik  dari  Anggaran  hingga  Laporan  Keuangan  dari  Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
BPK, R. (2017). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta: Lampiran BPK. BPK,  R.  (2012,  Agustus). Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Korupsi  Tidak  Wajar,
Tanpa Pengecualian . Retrieved from bpk.ri:
http://www.bpk.go.id/news/korupsi-tidak-wajar-tanpa-pengecualian.
BPK,  R.  (15,  Februari  2017:60). Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Lampiran  IV
Peraturan  BPK  RI  Nomor  1  Tahun  2017  Standar  Pemeriksaan  Keuangan Negara PSP 300 . Retrieved from
bpk/ri:
http://www.bpk.go.id/page/standar-pemeriksaan-keuangan-negara.
Hendra,  K.  (2011:33-34). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Keuangan. Bandung: Alumi.
Ikhwan,  F.  (2016). Pengawasan  Keuangan  Negara:  Pemeriksaan  Keuangan Negara:  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  Melalui  Auditor  Internal  & Eksternal serta DPR, . Malang: Intrans Publishing.
Kriyantono,  R.  (2007). Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Mardiasmo.  (2001:205).  Pengawasan,  Pengendalian,  dan  Pemeriksaan  Kinerja Pemerintah  Daerahdalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  Yogyakarta:  PT Andi.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Marno,  W.  (2017:201).  Politik  Anggaran  Eksekutif  dan  Legislatif  Pada Pembahasan  APBD  Buru  selatan  2015. JURNAL  OF  GOVERNMENT  -  JOG , 179-204.
Marno,  W.,  &  Suranto.  (2016:139).  Pola  Relasi  Eksekutif  Dan  Legislatif  Pada Penyusuna Legislasi Daerah. JGPP UMY , 111-140.
Moleong,  J.  L.  (1994). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Nurlan,  D.  (2008:133). Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Akuntansi  Sektor  Publik). Jakarta: Indeks.
PP No 21, 2. (2011). Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pemerintah Daerah No 21 Tahun 2011. Jakarta: Kemendagri.
Sadu, W., & Riyani, O. (2003:93). Etika Hubungan  Legislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah . Bandung: Fokus Media.
Saidi,  D.  M.,  &  Eka,  M.  D.  (2007). Hukum  Keuangan  Negara  Teori  dan  Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syaputra,  A.  (2016).  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyerapan Anggaran Dengan Perubahan Anggaran Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Utara  (2011-2014)”.  Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatra Utara.
UU  No  23,  2.  (2014:152). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemendagri.