## ANALISIS YURIDIS TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 12
TAHUN 2020

## Saifudin
Dewan Perwakilan Daerah Kota Batu
Jalan A.P. III Katjoeng Permadi No.18 –Junrejo Kota Batu, (0341) 513118 Email: saifudin.pks@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang (statute  approach), dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach) ,  sumber  bahan  hukum  yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  teknik  studi  dokumen,  kemudian  bahan hukum  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  logika  deduktif,  dan dibahas  secara  deskriptif.  Kesimpulannya  besaran  tunjangan  perumahan sebagaimana  rumusan  norma  dalam  Angka  2  Pasal  17  ayat  (3c)  Peraturan Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah mempunyai  landasan yang kuat, baik landasan teoritis sesuai  pendapat  ahli/pakar hukum tata negara maupun landasan yuridis dan tidak bertentangan secara hirarkis bahkan  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  atasnya.  Serta disarankan  agar  Pemerintah  Daerah  Kota  Batu  konsisten  dalam  melaksanakan Peraturan  Daerah  Kota  Batu  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif  pimpinan dan anggota DPRD.
Kata-Kunci: Tunjangan Perumahan,    DPRD,    Pimpinan dan Anggota DPRD

## Abstract
This research uses a normative legal approach, so the approach in this study is a statute  approach,  and  a  conceptual  approach  (conceptual  approach),  the  source of  legal  materials  used  is  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials.  The legal material collection technique used is the document study technique, then the legal  material  is  analyzed  using  deductive  logic  analysis  techniques,  and discussed  descriptively.  In  conclusion,  the  amount  of  housing  allowance  as formulated by the norm in  Number 2 Article 17 paragraph (3c) of  the Batu  City Regional  Regulation  Regulation  Number  12  of  2020  concerning  Amendments  to Regional Regulation Number 1 of 2017 concerning Financial and Administrative

## Jurnal Negara dan Keadilan
Rights of Leaders and Members of  the Regional People's Representative Council has a strong foundation, both theoretical foundations according to the opinions of experts  /  experts  in  constitutional  law  and  juridical  foundations  and  do  not conflict  hierarchically  even  in  line  with  regulations    legislation  on  it.  It  is  also recommended  that  the  Batu  City  Regional  Government  be  consistent  in implementing the Batu City Regional Regulation on Financial and Administrative Rights of the leadership and members of the DPRD.
Keywords: Housing Allowance, DPRD, Leaders and Members of the DPRD

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah telah menempatkan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disebut  DPRD),  sebagai  pelaku  atau  agen  utama dalam  menjalankan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  di  daerah.  Hal  tersebut  sesuai  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disebut  UU  Pemda), bahwa  “Pada  hakikatnya  Otonomi  Daerah  diberikan  kepada  rakyat  sebagai  satu kesatuan  masyarakat  hukum  yang  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat kepada  Daerah  dan  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kepala  daerah  dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah”. 1
Dalam UU Pemda kedudukan kepala daerah dan DPRD dengan gamblang dinyatakan,  “Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”. 2
Sebagai  konsekuensi  posisi  DPRD  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan  Daerah  maka  DPRD  mempunyai  susunan,  kedudukan,  peran,  hak, kewajiban,  tugas,  wewenang,  dan  fungsi  DPRD  yang  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan.  Salah  satu  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  hak  DPRD,  khususnya  hak  keuangan  dan  administratif  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan  Administratif Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (selanjutnya  disebut PP Hak Keuangan DPRD).
Untuk  mengatur  lebih  lanjut  tentang  hak  keuangan  dan  administratif DPRD,  PP  Hak  Keuangan  DPRD  mendelagasikan  pengaturan  lebih  lanjut  untuk ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Hal  ini  sebagaimana  bunyi  ketentuan  Pasal 28,  bahwa  “Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  hak  keuangan  dan  administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Perda”. 3
Secara  implementatif  untuk  menjalankan  sebagian  urusan  pemerintahan daerah  dimaksud,  Kota  Batu  sebagai  daerah  otonom  telah  membentuk  peraturan daerah  tentang  hak  keuangan  dan  administratif  DPRD.  Penelitian  ini  dilakukan untuk  mengkaji  Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan Dan  Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (selanjutnya  disebut  Perda  Hak  Keuangan  DPRD  Kota  Batu).  Yang  menarik
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, “T entang Pemerintahan Daerah” , Penjelasan Halaman 3.
2 Ibid, Pasal 57.
3 Ibid, Pasal 28.
untuk  dilakukan  kajian  dalam  Perda  Hak  Keuangan  DPRD  Kota  Batu  tersebut adalah norma yang mengatur tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan perumahan. Dalam Perda Hak Keuangan DPRD tersebut, besaran  tunjangan  perumahan  sebagaimana  dituangkan  dalam  Angka  2  Pasal  17 disebutkan    bahwa,  “Besaran  tunjangan  perumahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) dibayarkan dengan prinsip berjenjang, yaitu: Ketua DPRD sesuai standar sewa  rumah  negara  Walikota;  Wakil  Ketua  DPRD  95%  (sembilan  puluh  lima persen)  dari  tunjangan  perumahan  Ketua  DPRD;  dan  Anggota  DPRD  85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD”. 4
Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:
1. Apakah  rumusan  norma  dalam  Angka  2  Pasal  17  ayat  (3c)  Peraturan Daerah  Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaras  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  mendasari  pembentukan  Perda  Hak  Keuangan  dan  Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut?
2. Bagaimana  kedudukan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun 2006  Tentang  Standarisasi  Sarana  Dan  Prasarana  Kerja  Pemerintahan Daerah,  jika  digunakan  sebagai  dasar  penentuan  besaran  tunjangan perumahan  dalam  Perda  Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan Anggota DPRD?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  Hukum  Normatif.  Dipilihnya  jenis  penelitian  hukum  normatif  karena penelitian  ini  menguraikan  permasalahan-permasalahan  yang  ada,  untuk selanjutnya  dibahas  dengan  kajian  berdasarkan  teori-teori  hukum  kemudian dikaitkan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  berlaku  dalam  praktek hukum.  Fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  sinkronisasi  hukum  vertikal maupun hukum horizontal.
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  karya  ilmiah  ini adalah  pendekatan  Peraturan  Perundang-  Undangan  ( statute  approach ),  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan Peraturan Perundang- Undangan  ( statute  approach )  adalah  metode  penelitian  dengan  menelaah  semua undang-undang,  memahami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  Peraturan  Perundang- Undangan.  Diperlukan  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  landasan  hukum  dengan menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Pendekatan  kedua  yang  digunakan  yakni  Pendekatan  Konseptual ( Conceptual  Approach ),  dalam  hal  ini  peneliti  akan  menjadikan  beberapa pandangan-  pandangan  atau  doktrin  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan yang  sedang  peneliti  kaji.  Pendekatan  konseptual  ini  akan  penulis  gunakan  di dalam menganalisis cara penyelesaian konflik norma dengan memanfaatkann asas
4 Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020,    “ Perubahan  Atas  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” , Angka 2 Pasal 17 ayat (3c).
preferensi  hukum  yang  ada.  Bahan  Hukum  Primer  yang  digunakan  untuk menganalisis  di  dalam  penelitian  ini,  antara  lain:  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2001  tentang  Pembentukan  Kota  Batu,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994  Tantang Rumah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD,  sebagaimana  telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  2OO4 tentang  Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD, Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2005  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tantang Rumah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/  Daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Ppemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan  Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota DPRD,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan  Kawasan  Permukiman,  Peraturan  Presiden    Nomor  11  Tahun  2008  tentang Tata  Cara  Pengadaan,  Penetapan  Status,  Pengalihan  Status,  dan  Pengalihan  Hak Atas  Rumah  Negara,  Peraturan  Presiden  Nomor  73  Tahun  2011 tentang Pembangunan Bangunan gedung Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7  Tahun  2006  tentang  Standarisasi  Sarana  dan  Prasarana  Kerja  Pemerintahan Daerah,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7  Tahun  2006  tentang  Standarisasi  Sarana  dan  Prasarana  Kerja  Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan  Barang Milik  Daerah,  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor 22/PRT/M/2018  tentang  Pembangunan  Bangunan  Gedung  Negara,  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan  Administratif Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  sebagaimana  telah diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  yakni:
Buku-buku literatur atau bacaan, Hasil-hasil penelitian, Pendapat para ahli, tulisan dari para ahli yang memiliki relefansi dengan penelitian. Dan bahan hukum tersier yang  digunakan  yakni  kamus  hukum  dan  kamus besar  bahasa  Indonesia.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  di  dalam  penelitian  ini,  sebagaimana telah  disebutkan  di  atas,  akan  dikelompokkan  dan  dikaji  berdasarkan  metode pendekatan  yang  akan  diterapkan  dalam  penelitian  ini,  dan  kemudian  akan dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  logika  deduktif.  Logika  deduktif
atau  pengolahan  bahan  hukum  dengan  cara  deduktif  yaitu  menjelaskan  suatu  hal yang  bersifat  umum  kemudian  menariknya  menjadi  kesimpulan  yang  lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rumusan  Norma  Dalam  Angka  2  Pasal  17  ayat  (3c)  Peraturan  Daerah  Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan  Administratif  Pimpinan  Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan  pemeliharaan  kesehatan  dan  pengobatan,  rumah  jabatan  dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batu memperoleh tunjangan kesejahteraan, juga tunjangan perumahan diatur dengan    Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan Dan  Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Secara rinci pengaturan dalam perda tersebut dapat diuraikan antara lain:
“Besaran  tunjangan  perumahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15 harus  memperhatikan  asas  kepatutan,  kewajaran,  rasionalitas,  standar  harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lalan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 5
“Besaran  tunjangan  perumahan  yang  dibayarkan  harus  sesuai  dengan standar  satuan  harga  sewa  rumah  yang  berlaku  untuk  standar  rumah  negara  bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja tistrik, air, gas, dan telepon”. 6
“Penentuan standar satuan harga sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dilakukan  oleh  tim  penilai  independen  paling  cepat  2  (dua)  tahun  sekali dengan ketentuan lokasi rumah di pusat pemerintahan”. 7
“Tim  penilai  independen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3a),  dalam melakukar  penilaian  standar  satuan  harga  sewa  rumah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”. 8
“Besaran  tunjangan  perumahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dibayarkan dengan prinsip berjenjang, yaitu:
a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah negara Walikota;
b. Wakil  Ketua  DPRD  95%  (sembilan  puluh  lima  perseratus)  dari  tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan
c. Anggota  DPRD  85%  (delapan  puluh  lima  perseratus)  dari  tunjangan perumahan Ketua DPRD”. 9
5 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020, Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017, angka 2 Pasal 17 ayat (1).
6 Ibid., angka 2 Pasal 17 ayat (3).
7 Ibid., angka 2 Pasal 17 ayat (3a).
8 Ibid., angka 2 Pasal 17 ayat (3b).
9 Ibid., angka 2 Pasal 17 ayat (3c).
“Besaran  tunjangan  perumahan  dan  tunjangan  transportasi  Pimpinan  dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur”. 10
Dari  uraian ketentuan-ketentuan dalam Perda Hak Keuangan DPRD Kota Batu  di  atas,  perlu  pembahasan  lebih  lanjut  antara  lain  tentang  Rumah  Negara Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  sebagai  dasar  pemberian  tunjangan  perumahan, standar  luas  rumah  dan  luas  tanah  rumah  Negara  dan  mekanisme  penentuan standar  harga  setempat  dan  besaran  harga  sewa  rumah  pimpinan  dan  anggota DPRD,  penentuan  penjenjangan  besaran  tunjangan  perumahan  pimpinan  dan anggota  DPRD.  Guna  menggenapi  penelitian  ini  perlu  dilengkapi  dengan pembahasan  terkait  rumah  jabatan  pimpinan  DPRD  dan  rumah  dinas  anggota DPRD  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
(1) Rumah  Negara  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  Sebagai  Dasar Pemberian Tunjangan Perumahan.
Rumah  negara  yang  disediakan  bagi  pimpinan  dan  anggota  DPRD  Kota Batu harus memenuhi klasifikasi, antara lain:
a. rumah  negara  dalam  pengertian  sebagai  bangunan  yang  dimiliki  Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. 11
b. dari    sisi  penyediaan/pembiayaan  dan  kedudukan,  maka  rumah  negara pimpinan  dan  anggota  DPRD  adalah  rumah  negara  yang  pengadaannya dibiayai  dari  APBD  dan  berkedudukan  sebagai  barang  milik  daerah.  Relevan dengan  ketentuan  “pembangunan  Rumah  negara  dibiayai  melalui  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.  Rumah  negara  menjadi  barang  milik  negara/daerah  dikelola  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 12
c. dari  sisi  penggolongan/klasifikasi,  maka  rumah  negara  pimpinan  dan  anggota DPRD  adalah  Rumah  Negara  golongan  I  yaitu  rumah  negara  dipergunakan bagi  pemegang  jabatan  tertentu  dan  karena  sifat  jabatannya  harus  bertempat tinggal  di  rumah  tersebut  serta  hak  penghuniannya  terbatas  selama  pejabat yang  bersangkutan  masih  memegang  jabatan  tertentu  tersebut. 13 Dan  bukan rumah negara golongan II yaitu rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu  SKPD  dan  hanya  disediakan  untuk  didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 14
d. dari sisi penghunian, maka rumah negara pimpinan dan anggota DPRD adalah rumah  negara  yang  disediakan  untuk  dihuni  oleh  pejabat.  Relevan  dengan ketentuan  “barang  milik  daerah  berupa  rumah  negara  hanya  dapat  digunakan sebagai  tempat  tinggal  pejabat  atau  pegawai  negeri  sipil  pemerintah  daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP)”. 15
10 Ibid., angka 2 Pasal 17 ayat (5).
11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Op.cit., Penjelasan Pasal 13 ayat (1).
12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Op.cit., Pasal 22N ayat (3) dan (4).
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Op.cit., Pasal 487 ayat (1).
14 Ibid., Pasal 486 ayat (2).
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Op.cit., Pasal 488 ayat (1).
Rumah  negara  disediakan  bagi  pimpinan  dan  anggota  DPRD  dalam kapasitas  sebagai  pejabat  daerah.  Anggota  DPRD  berkedudukan  sebagai  pejabat daerah sesuai dengan ketentuan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan:
- Pasal  95  ayat  (2)  “Anggota  DPRD  provinsi  adalah  pejabat  Daerah provinsi”.
- Pasal 148 ayat (2)”Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Pasal 1:
angka 2, “Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. dan
angka 3, “Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang   jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
(2) Standar  Luas  Rumah  dan  Luas  Tanah  Rumah  Negara,  Mekanisme Penentuan  Standar  Harga  Setempat  dan  Besaran  Harga  Sewa  Rumah Pimpinan dan Anggota DPRD;
Standar  luas  rumah  dan  standar  luas  tanah  rumah  negara  pimpinan  dan anggota  DPRD  yang  seharusnya  ditetapkan  sesuai  dengan  tipe  rumah  negara belum  diatur,  sebagaimana  pengaturan  rumah  negara  bagi  pejabat  selain  DPRD yang  didasarkan  pada  tingkat  jabatan  dan  golongan  kepangkatan  penghuninya. Oleh karena itu perlu dicari padanan/ kesamaan kedudukan antara DPRD dengan pemangku  jabatan  lain  dalam  kelembagaan  negara.  Sehingga  bisa  disejajarkan standar  luas  rumah  dan  luas  tanah  rumah  negara  sesuai  standar  tipe  yang  harus diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat  daerah lainnya, yang kemudian  oleh  karena  daerah  belum  dapat  menyediakan  rumah  negara, diwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  tunjangan  perumahan  untuk  dibayarkan setiap bulan sesuai dengan isi muatan Perda Hak Keuangan DPRD.
Pada bab terdahulu telah diuraikan bahwa Jimly Asshiddiqie membedakan lembaga  negara  dari  dua  segi,  salah  satunya    membedakan  dari  segi  hirarki. Hirarki  antar  lembaga  negara  itu  penting  untuk  ditentukan  karena  harus  ada pengaturan  mengenai  perlakuan  hukum  terhadap  orang  yang  menduduki  jabatan dalam  lembaga  negara  itu.  Dari  segi  hirarkinya,  dapat  dibedakan  ke  dalam  tiga lapis.  Organ  lapis  pertama  dapat  disebut  sebagai  lembaga  tinggi  negara.  Organ lapis  kedua  disebut  sebagai  lembaga  negara,  sedangkan  lapis  ketiga  merupakan lembaga daerah. 16
Organ lapis ketiga dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang  merupakan  lembaga  negara  yang  terdapat  di  daerah.  Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Gubernur;
3) DPRD provinsi;
4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
16 Asshiddiqie, Jimly, 2006, Op.cit., hlm. ix.

## Jurnal Negara dan Keadilan
5) Bupati;
6) DPRD Kabupaten;
7) Pemerintahan Daerah Kota;
8) Walikota;
9) DPRD Kota. 17
Bagir  Manan,  memberikan  catatan  atas  penempatan  pemerintah  daerah (Gubernur  dan  Bupati/Walikota)  dalam  Undang-undang  ASN  termasuk  dalam kategori  pejabat  Negara. Bahwa sebuah lembaga disebut  lembaga negara apabila menjalankan  fungsi  negara  secara  langsung  atau  bertindak  untuk  dan  atas  nama negara.  Sedangkan pemerintah daerah  tidak dapat bertindak untuk dan atas nama negara,  melainkan  hanya  terbatas  pada  daerahnya,  sehingga  seharusnya  disebut lembaga daerah. 18
Dalam  ketentuan  umum  Undang-Undang  Tentang  keprotokolan,  selain pejabat  negara  juga  dikenal  adanya  pejabat  pemerintahan,  yaitu  pejabat  yang menduduki  jabatan  tertentu  dalam  pemerintahan,  baik  di  pusat  maupun  di daerah”. 19 Dengan  demikian  berdasarkan  Undang-Undang  ini  maka  ada  dua kategori pejabat, yaitu pejabat negara dan pejabat pemerintahan, yang terdiri dari pejabat pusat dan pejabat daerah.
Beberapa  ketentuan  dalam  UU  Pemerintahan  Daerah  telah  mengatur, antara lain:
a. Pasal 1 ayat (2) ;  “Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945”.
b. Pasal 1 ayat (3); “Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.
c. Pasal 1 ayat (4); “Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.
d. Pasal  207  ayat  (1);  “Hubungan  kerja  antara  DPRD  dan  kepala  daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
Dari  uraian-uraian  di  atas  maka  dapat  dimengerti  bahwa  mensejajarkan kedudukan antara Pemerintah Daerah (Gubernur, bupati/walikota) dengan DPRD (Provinsi, kabupaten/kota), mensejajarkan tunjangan perumahan, serta menetapkan besaran tunjangan perumahan ketua DPRD Provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan standar sewa rumah negara Gubernur, Bupati/Walikota mempunyai landasan yang kuat, baik landasan teoritis sesuai pendapat ahli/ pakar hukum tata negara  maupun  landasan  yuridis  dan  tidak  bertentangan  secara  hirarkis  dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Selanjutnya  penentuan  standar  satuan  harga  sewa  rumah  dilakukan  oleh tim penilai independen sebagaimana ketentuan dalam Perda Hak Keuangan DPRD Kota  Batu  sudah  tepat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  regulasi  yang  mengatur
17 Ibid., hlm. 109.
18 M. Hantono, Novianto, 2016, Op.cit., hlm. 160.
19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, Op.cit., Pasal 1 angka 8.
tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Bahwa guna mendapatkan hasil penilaian  berupa  nilai  wajar  yang  diperlakukan  sebagai  tarif  pokok  sewa  serta perhitungan  besaran  sewa,  dilakukan  penilaian  oleh  penilai.  Penilai  adalah  pihak yang  melakukan  penilaian  secara  independen  berdasarkan  kompetensi  yang dimilikinya. 20 Penilai terdiri dari penilai pemerintah dan penilai publik.
(3) Penentuan Penjenjangan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Perda  Hak  Keuangan  DPRD  Kota  Batu  sebagaimana  telah  diuraikan sebelumnya, memuat ketentuan besaran tunjangan perumahan dibayarkan dengan prinsip  berjenjang,  yaitu:  Ketua  DPRD  sesuai  standar  sewa  rumah  negara Walikota,  Wakil  Ketua  DPRD  95%  (sembilan  puluh  lima  perseratus)  dari tunjangan  perumahan  Ketua  DPRD,  dan  Anggota  DPRD  85%  (delapan  puluh lima perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD.
PP Hak Keuangan pimpinan dan anggota DPRD telah mengatur “besaran tunjangan  perumahan  Pimpinan  dan  anggota  DPRD  harus  memperhatikan  asas kepatutan,  kewajaran,  rasionalitas,  standar  harga  setempat  yang  berlaku,  dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 21 Ketentuan  ini  mengisaratkan  bahwa  penentuan  besaran tunjangan  perumahan  pimpinan  dan  anggota  DPRD  sepenuhnya  menjadi kewenangan  Daerah  dengan  mendasarkan  pada  ukuran  harga  setempat  yang berlaku.  Pemerintahan  daerah  berwenang  dan  mempunyai  otoritas  untuk menentukan  besaran  tunjangan  perumahan  tersebut  dengan  mempertimbangakan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
Besaran tunjangan perumahan yang harus dibayarkan kepada ketua, wakil ketua  dan  anggota  DPRD,  karena  jabatannya  berkonsekwensi  pada  perbedaan jumlah  yang  harus  dibayarkan.  Guna  menentukan  perbedaan  jumlah  besaran tunjangan  perumahan  yang  dibayarkan  tersebut  belum  ditemui  aturan/  regulasi khusus  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman.  Oleh  karena  itu  Menteri  Dalam Negeri  telah  menerbitkan  surat  yang  dikirim  kepada  Kepala  Daerah  dan  DPRD, yaitu  Surat  Mendagri  Nomor:  188.31/7810/SJ  Tahun  2017,  Hal:  Penjelasan terhadap  lmplementasi  Substansi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Dalam angka 3 huruf e, dijelaskan bahwa: “Besaran tunjangan perumahan Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  ditetapkan  berdasarkan  prinsip  kepatutan  dan berjenjang,  yaitu  untuk  Anggota  DPRD  tidak  lebih  besar  dari  tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, tunjangan perumahan  Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selain itu, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi”. 22
20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Op.cit., Pasal 1 angka 6.
21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Op.cit., Pasal 17 ayat (1).
22 Surat  Mendagri  Nomor:  188.31/7810/SJ  Tahun  2017, Hal:  Penjelasan  terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62
Surat  Menteri  Dalam  Negeri  di  atas  secara  umum  menjadi  salah  satu pedoman yang harus diperhatikan guna menentukan besaran tunjangan perumahan pimpinan  dan  anggota  DPRD  sesuai  prinsip  kepatutan  dan  berjenjang.  Terhadap prinsip  berjenjang  sebagaimana  ketentuan  tersebut  perlu  ditafsirkan  sehingga dapat  diperoleh  rumusan  norma  yang    kongkrit,  berkepastian  dan  tidak  multi tafsir.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  versi  online,  “jenjang” artinya tingkat-tingkat  yang  beraturan  dari  bawah  ke  atas;  tangga;  tingkat;  tahap. “Berjenjang mempunyai jenjang (tingkat); bertingkat; bertahap. Dengan demikian prinsip  berjenjang  sebagaimana  ketentuan  dalam  surat  Menteri  Dalam  Negeri tersebut dapat dimaknai secara bertingkat dan beraturan.
Penentuan  berjenjang  dengan  bentuk  persentase  dalam  Perda  Hak Keuangan  DPRD  Kota  Batu  untuk  menentukan  besaran  penerimaan  tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD, dengan komposisi  Ketua DPRD sesuai standar  sewa  rumah  negara  Walikota,  Wakil  Ketua  DPRD  95% (sembilan  puluh lima  perseratus)  dari  tunjangan  perumahan  Ketua  DPRD,  dan  Anggota  DPRD 85%  (delapan  puluh  lima  perseratus)  dari  tunjangan  perumahan  Ketua  DPRD, merupakan salah satu bentuk penafsiran guna merumuskan norma yang bermakna kongkrit dan berkepastian. Selain itu pemilihan jarak antara dalam penjenjangan, dengan memilih  pola persentase (100%, 95% dan 85%) mencerminkan tingkatan yang beraturan, sehingga sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.
Diksi  persentase  (%)  dalam  norma  peraturan  perundang-undangan,  sudah lazim  digunakan  untuk  menggambarkan  besaran  hak  yang  harus  diterima  atau kewajiban yang harus diberikan. Beberapa contoh dapat diuraikan, antara lain:
“Uang  representasi  wakil  ketua  DPRD  provinsi  sebesar  80%  (delapan puluh  persen) dari uang representasi  ketua DPRD provinsi  dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota”. 23
“Uang representasi anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)  dari  uang  representasi  ketua  DPRD  provinsi  dan  uang  representasi anggota  DPRD  kabupaten/kota  sebesar  75% (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota”. 24
Beberapa daerah manafsirkan prinsip berjenjang disamping menggunakan rumusan  norma  dengan  pilihan  diksi  persentase  juga  ada  yang  langsung merumuskan  dalam  bentuk  rumusan  kongkrit  dengan  bentuk  komulasi (nominal/angka).  Provinsi  Jawa  Timur  sebagaimana  ketentuan  dalam  Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor  5  Tahun  2017  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Perda  Nomor  1  Tahun 2020, dalam Pasal 11 ayat (3), mengatur bahwa Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah Negara Gubernur, Wakil Ketua DPRD sebesar 95% (Sembilan puluh lima
Tahun  2017  tentang  Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan  Daerah  serta  Pelaksanaan  dan Pertanggungjawaban Dana Operasional , angka 3 huruf e.
23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Op.cit., Pasal 3 ayat (3).
24 Ibid., Pasal 3 ayat (4).
persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan Anggota DPRD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. 25
Berbeda  dengan  Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  23  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  60  Tahun  2017  tentang Besaran  Tunjangan  Perumahan  Dan  Tunjangan  Transportasi    Pimpinan  Dan Anggota  DPRD  Kabupaten  Bandung,  yang  merumuskan  dalam  bentuk  komulasi (nominal/angka)  dan  kongkrit.  Sebagaimana  ketentuan  “Besaran  tunjangan Perumahan  untuk:  a.  Ketua  DPRD  :  Rp.28.235.000,-  (Dua  Puluh  Delapan  Juta Dua  Ratus  Tiga  Puluh  Lima  Ribu  Rupiah).  b.  Wakil  Ketua  DPRD  : Rp.25.882.000,-  (Dua  Puluh  Lima  Juta  Delapan  Ratus  Delapan  Puluh  Dua  Ribu Rupiah). c. Anggota DPRD : Rp.24.705.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah)”. 26
2. Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi  Sarana  dan  Prasarana  Kerja  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya dibaca:  PMDN  Nomor  7  tahun  2006),  sebagian  isinya  mengatur  tentang  rumah jabatan  dan  rumah  dinas.  Dalam  ketentuan  umum  diuraikan  bahwa  rumah  dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan,  rumah  instansi/rumah  dinas,  dan  rumah  pegawai. 27 Pembagian  rumah dinas  ke  dalam tiga  jenis  sebagaimana  pengertian  tersebut,  juga  diuraikan  dalam pasal berikutnya:
“Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
a. rumah jabatan;
b. rumah instansi/rumah dinas; dan
c. rumah pegawai”. 28
Peruntukan  atas  ketiga  rumah  dinas  di  atas  lebih  lanjut  diuraikan,  antara lain:
“Rumah  jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  a diperuntukkan  bagi  pemangku  jabatan  Gubernur,  Wakil  Gubernur,  Pimpinan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Sekretaris  Daerah  Provinsi, Bupati/Walikota,  Wakil  Bupati/Wakil  Walikota,  Pimpinan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
25 Peraturan  Gubernur  Provinsi Jawa  Timur  Nomor  24 Tahun  2020, “Tentang Peraturan Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Hak Keuangan  Dan  Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  5  Tahun  2017  Tentang  Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur” , Pasal 11 ayat (3).
26 Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung  Nomor  60  Tahun  2017,  “Tentang  Besaran  Tunjangan  Perumahan  Dan  Tunjangan Transportasi  Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung”, Pasal I, angka 1, Pasal 3.
27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah, Pasal 1 huruf f.
28 Ibid., Pasal 9.
“Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya”. 29
“Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b  diperuntukkan  bagi  pegawai  instansi  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah”.
“Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya”. 30
“Rumah  pegawai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  c,  dapat disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang  diperuntukkan  bagi  Pegawai  Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 31 PMDN  Nomor  7  Tahun  2006  dibentuk  salah  satu  diantaranya mempedomani  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994  tentang  Rumah Negara  (selanjutnya  disebut  PP  Rumah  Negara).  Hal  tersebut  dapat  dibaca  pada dasar  hukum  mengingat.  Karena  itu  sesuai  dengan  asas  hukum  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  juga  tunduk  dengan  ketentuan bahwa  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah menjabarkan/melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pada  PP  Rumah  Negara  dalam  penjelasan  Pasal  demi  Pasal,  diuraikan bahwa:
“Rumah Negara Golongan I dapat disebut sebagai rumah jabatan”. 32 “Rumah Negara Golongan II dapat disebut sebagai rumah instansi”. 33
Lebih  lanjut  rumah  negara  golongan  I  dan  rumah  negara  golongan  II, dijabarkan:
“Rumah  Negara  Golongan  I  adalah  Rumah  Negara  yang  dipergunakan bagi  pemegang  jabatan  tertentu  dan  karena  sifat  jabatannya  harus  bertempat tinggal  di  rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat  yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut”. 34
“Rumah  Negara  Golongan  II  adalah  Rumah  Negara  yang  mempunyai hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu  instansi  dan  hanya  disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara”. 35
Dari  uarian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  jabatan  senagimana dimaksud  dalam  PMDN  Nomor  7  Tahun  2006  sama  dengan  rumah  negara golongan  I  sebagaimana  dimaksud  dalam  PP  Rumah  Negara.  Demikian  juga rumah dinas sama dengan rumah negara golongan II.
Adapun  luas  bangunan  dan  luas  tanah  rumah  dinas,  sesuai  lampiran PMDN Nomor 7 Tahun 2006, lebih lanjut diuraikan antara lain:
A. Rumah Jabatan. 36
29 Ibid., Pasal 10 ayat (1) dan (3).
30 Ibid., Pasal 11 ayat (1) dan (3).
31 Ibid., Pasal 12.
32 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Op.cit., Penjelasan Pasal 1 angka 5.
33 Ibid., Penjelasan Pasal 1 angka 6.
34 Ibid., Pasal 1 angka 5.
35 Ibid., Pasal 1 angka 6.
36 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2006,  Op.cit.,  Lampiran,  romawi  III huruf A angka 1 s.d. 8.
1. Rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal
a. Iuas bangunan 600 M2;
b. luas tanah 5.000 M2; dan
c. luas pendopo 300 M2.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 400 M2;
b. luas tanah 2.000 M2 ; dan
c. luas pendopo 200 M2.
3. Rumah jabatan untuk Bupati/Walikota dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 500 M2;
b. luas tanah 3.000 M2; dan
c. luas pendopo 250 M2.
4. Rumah  jabatan  untuk  Wakil  Bupati/Wakil  Walikota  dengan  ukuran maksimal:
a. luas bangunan 350 M2;
b. luas tanah 1.500 M2; dan
c. luas pendopo 175 M2.
5. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 350 M2;
b. luas tanah 1.000 M2.
6.  Rumah  jabatan  untuk  Wakil  Ketua  DPRD  Provinsi  dengan  ukuran maksimal:
a. luas bangunan 300 M2;
b. luas tanah 750 M2.
7.  Rumah  jabatan  untuk  Ketua  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan  ukuran maksimal:
a. luas bangunan 300 M2;
b. luas tanah 750 M2.
8.  Rumah  jabatan  untuk  Wakil  Ketua  DPRD  Kabupaten/Kota  dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 250 M2;
b. luas tanah 500 M2.
B. Rumah Instansi/Rumah Dinas. 37
Rumah  instansi/rumah  dinas  untuk  pejabat  eselon  II  /  anggota  DPRD dengan ukuran maksimal:
a. luas bangunan 150 M2;
b. luas tanah 350 M2. Ketentuan tentang rumah jabatan dan rumah dinas dalam PMDN Nomor 7
Tahun  2006  di  atas,  menjadi  pedoman  dalam  menentukan  tunjangan  perumahan pimpinan  dan  anggota  DPRD  sebagaimana  diatur  dalam  PP  Kedudukan Protokoler Dan Keuangan DPRD, yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan:
“Pimpinan  DPRD  disediakan  masing-masing  1  (satu)  rumah  jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan”. 38
“Anggota  DPRD  dapat  disediakan  masing-masing  1  (satu)  rumah  dinas  beserta perlengkapannya”. 39
37 Ibid., Lampiran, romawi III huruf B angka 1.
38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Op.cit., Pasal 17 ayat (1).
“Dalam hal  Pemerintah Daerah belum dapat  menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan”.
“Tunjangan  perumahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  diberikan dalam  bentuk  uang  dan  dibayarkan  setiap  bulan  terhitung  mulai  tanggal pengucapan sumpah/janji”.
“Pemberian  tunjangan  perumahan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  harus memperhatikan  asas  kepatutan,  kewajaran  dan  rasionalitas  serta  standar  harga setempat yang berlaku”.
“Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  besarnya  tunjangan  perumahan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  ditetapkan  dengan  Peraturan  Kepala Daerah”. 40
Ketentuan-ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004 tentang  Kedudukan  Protokoler  Dan  Keuangan  DPRD  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2005  tentang  Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan  DPRD,  sebagaimana  diuraikan  di  atas  tidak  dapat  digunakan  sebagai dasar  dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah  Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Hak Keuangan  Dan  Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.  Hal  tersebut  karena  beberapa  isi/  muatan  materi  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Protokoler  Dan  Keuangan  DPRD sudah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  setelah  diundangkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Sebagaimana ketentuan Pasal 31, dijelaskan:
“Peraturan  pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD,  sepanjang  mengatur mengenai  hak  keuangan  dan  administratif  pimpinan  dan  Anggota  DPRD  dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 41
Dengan  telah  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlakunya  isi/  muatan  materi yang mengatur mengenai  hak  keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan Protokoler  Dan  Keuangan  DPRD  tersebut,  maka  secara  yuridis  formal  tidak berlaku  pula  PMDN  Nomor  7  Tahun  2006  sepanjang  yang  mengatur  tentang rumah  jabatan  pimpinan  dan  rumah  dinas  anggota  DPRD.  Selain  secara  yuridis formal  PMDN  Nomor  7  Tahun  2006  sepanjang  yang  mengatur  tentang  rumah jabatan  pimpinan  dan  rumah  dinas  anggota  DPRD  dinyatakan  tidak  berlaku, secara  material  juga  dapat  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, karena beberapa alasan antara lain:
1. Terdapat  kerancuan  dalam  pengertian  rumah  dinas,  jika  rumah  dinas disamakan  dengan  rumah  instansi.  Kerancuan  harus  dihindari.  Sesuai dengan  ketentuan  dalam  lampiran  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  angka 243  huruf  a,  bahwa  ciri-ciri  bahasa  Peraturan  Perundang-undangan
39 Ibid., Pasal 18 ayat (1).
40 Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2005,  Op.cit., angka  4  Pasal  20  ayat  (1)  s.d. ayat (4).
41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Op.cit., Pasal 31.
antara  lain  lugas  dan  pasti  untuk  menghindari  kesamaan  arti  atau kerancuan.
2. Rumah  instansi/rumah  dinas  (rumah  negara  golongan  II)    selain disediakan  guna  ditempati  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil,  juga  untuk anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Penempatan  anggota DPRD  dalam  kelompok  yang  disediakan  rumah  instansi/rumah  dinas, secara vertikal bertentangan dengan:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994  tentang  Rumah Negara, Pasal 1 angka 6 bahwa:
“Rumah  Negara  Golongan  II  adalah  Rumah  Negara  yang  mempunyai hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu  instansi  dan  hanya  disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara”.
b.  Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara Pengadaan,    Penetapan  Status,  Pengalihan  Status,  dan  Pengalihan  Hak  Atas Rumah Negara, Pasal 1 angka 3, bahwa:
“Rumah  Negara  Golongan  II  adalah  Rumah  Negara  yang  mempunyai hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu  instansi  dan  hanya  disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara”.
Sedangkan  secara  horizontal  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 487 ayat (2), bahwa:
“Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 ayat (2)  huruf  b,  adalah  rumah  negara  yang  mempunyai  hubungan  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  suatu  SKPD  dan  hanya  disediakan  untuk  didiami  oleh  pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan”.
Sebagaimana  ketentuan-ketentuan  di  atas  Rumah  instansi/rumah  dinas (rumah  negara  golongan II)  disediakan  hanya  untuk  dihuni  oleh  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) termasuk PNSD.
Sedangkan  untuk  anggota  DPRD  berhak  untuk  disediakan  rumah  negara golongan  I  (rumah  jabatan),  karena  berkedudukan  sebagai  pejabat  daerah.  Hal tersebut  sesuai  dengan  ketentuan    Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017 tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD,  dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3, masing-masing dijelaskan:
“Pimpinan  DPRD  adalah  pejabat  daerah  yang  memegang  jabatan  ketua dan  wakil  ketua  DPRD  DPRD  provinsi,  kabupaten,  atau  kota  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
“Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD  provinsi,  kabupaten,  atau  kota  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”.
Karena  anggota  DPRD  adalah  pejabat  daerah  sebagaimana  ketentuan dalam  uraian  di  atas,  maka  rumah  negara  yang  disediakan  adalah  rumah  negara golongan I. Hal tersebut selaras dengan:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994  tentang  Rumah
Negara, Pasal 1 angka 5 bahwa:
“Rumah  Negara  Golongan  I  adalah  Rumah  Negara  yang  dipergunakan bagi  pemegang  jabatan  tertentu  dan  karena  sifat  jabatannya  harus  bertempat tinggal  di  rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat  yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut”.
b. Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara Pengadaan,    Penetapan  Status,  Pengalihan  Status,  dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, Pasal 1 angka 2, bahwa:
“Rumah  Negara  Golongan  I  adalah  Rumah  Negara  yang  dipergunakan bagi  pemegang  jabatan  tertentu  dan  karena  sifat  jabatannya  harus  bertempat tinggal  di  rumah  tersebut  serta  hak  penghuniannya  terbatas  selama  pejabat  yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut”.
c. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 487 ayat (1), bahwa:
“Rumah  negara  golongan I  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  486  ayat
(2)  huruf  a,  adalah  rumah  negara  dipergunakan  bagi  pemegang  jabatan  tertentu dan  karena  sifat  jabatannya  harus  bertempat  tinggal  di  rumah  tersebut  serta  hak penghuniannya  terbatas  selama  pejabat  yang  bersangkutan  masih  memegang jabatan tertentu tersebut”.
3. Ketentuan  luas  banguan  dan  luas  tanah  rumah  jabatan  ketua  DPRD kabupaten/kota:
a. sama  dengan  luas  banguan  dan  luas  tanah  rumah  jabatan  wakil ketua DPRD Provinsi; dan b. lebih besar dari  luas banguan dan luas tanah rumah dinas anggota DPRD Provinsi.
Jika  ketentuan  pada  angka  3  di  atas  digunakan  sebagai  pedoman  dalam menentukan  besaran  tunjangan  perumahan  pimpinan  dan  anggota  DPRD,  maka memungkinkan besaran tunjangan perumahan ketua DPRD kabupaten/kota, wakil ketua  DPRD  Kabupaten/kota  lebih  besar  dari  tunjangan  perumahan  anggota DPRD  Provinsi,  sehingga  melanggar  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan  Administratif    Pimpinan  dan  Anggota DPRD, Pasal 17 ayat 5, bahwa:
“Besaran  tunjangan  perumahan  dan  tunjangan  transportasi  Pimpinan  dan Anggota  DPRD  kabupaten/kota  tidak  boleh  melebihi  besaran  tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi”.

## KESIMPULAN
Dari  rumusan masalah dalam penelitian ini, yang telah diuraian pada Bab Pendahuluan, uraian pada landasan teori pada Bab Tinjauan Pustaka, serta sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, maka dapat  disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
(1) Rumusan  norma  dalam  Angka  2  Pasal  17  ayat  (3c)  Peraturan  Daerah Kota  Batu  Nomor  12  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Hak  Keuangan  Dan Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah, memuat ketentuan:
“Besaran  tunjangan  perumahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dibayarkan dengan prinsip berjenjang, yaitu:
a. Ketua DPRD sesuai standar sewa rumah negara Walikota;
b. Wakil Ketua DPRD 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari tunjangan perumahan Ketua DPRD; dan
c. Anggota  DPRD  85%  (delapan  puluh  lima  perseratus)  dari  tunjangan perumahan Ketua DPRD”.
Telah  selaras  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  mendasari  pembentukan  Perda  Hak  Keuangan  dan  Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu.
(2) Kedudukan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2006 Tentang  Standarisasi  Sarana  Dan  Prasarana  Kerja  Pemerintahan Daerah,  khusus  yang  mengatur  tentang  rumah  jabatan  pimpinan  dan rumah  dinas  anggota  DPRD  tidak  dapat  digunakan  sebagai  pedoman dalam  menentukan  besaran  tunjangan  perumahan  pimpinan  dan anggota  DPRD  Kota  Batu,  karena  sebagian  isi/materinya  merupakan pelaksanaan  lebih  lanjut  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2004  tentang  Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan Anggota  DPRD,  sedangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2004  tersebut  sepanjang  mengatur  mengenai  hak  keuangan  dan administratif  pimpinan  dan  Anggota  DPRD  telah  dicabut  dan dinyatakan  tidak  berlaku  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD.  Serta  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat karena:
a. secara secara vertikal bertentangan dengan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  Tata Cara Pengadaan, Penetapan  Status,  Pengalihan  Status,  dan  Pengalihan  Hak  Atas  Rumah Negara.
- Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2017  tentang  Hak  Keuangan  dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD.
Sehingga  berlaku  asas  lex  superior  derogat  legi  inferiori,  bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah.
b. secara  horizontal  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sehingga berlaku asas lex posterior derogat legi priori, bermakna undang- undang  (norma/aturan  hukum)  yang  baru  meniadakan  keberlakuan  undang- undang (norma/aturan hukum) yang lama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asshiddiqie,  Jimly,  2006,  “Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi”, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Johny  Ibrahim.  2006, “Teori  dan  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif” ,
Malang, Bayu Publishing.
Indrati Soeprapto, Maria Farida, 1998, “Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya” , Yogjakarta, Kanisius.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, “Penelitian Hukum” , Jakarta, Kencana. Sakti  Hadiwijoyo,  Suryo  dan  Diah  Anisa,  Fahima,  2019, “Perencanaan Pembangunan Daerah – Suatu Pengantar” , Depok, Rajawali Pers. Sesung,  Rusdianto,  2013, “Hukum  Otonomi  Daerah  Negara  Kesatuan,  Daerah Istimewa, Dan daerah Otonomi Khusus” , Bandung, Refika Aditama. Setiawan,  Irfan,  2018, “Handbook Pemerintahan daerah” ,  Yogyakarta,  Wahana Resolusi.
Soekanto,  Soerjono,  at  all,  1985, “Penelitian  Hukum  Normative  Suatu  Tinjauan Singkat” , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
............, 2014, “Pengantar Penelitian Hukum” , Jakarta, Universitas Indonesia. Yudha  Hernoko,  Agus,  2010, “Hukum  Perjanjian,  Asas  Proposionalitas  dalam Kontrak Komersial” , Jakarta, Kencana.
Jurnal Ilmiyah/Hasil Penelitian. A.Barlian,  Aristo  Evandy,  2016, “Konsistensi  Pembentukan  Peraturan  Daerah Berdasarkan  Hierarki  Perundang-undangan  Dalam  Perspektif  Politik Hukum” , Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10. Arifin, 2015, “Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah” ,  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion.
Hasim,  Hasanuddin,  2017, “Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  Negara Republik  Indonesia  Sebagai  Suatu  Sistem” ,  Pare-Pare,  Jurnal  MALREV, Vol. 1, No. 2.
Marganda  Aritonang,  Dinoroy,  2016, “Pola  Distribusi  Urusan  Pemerintahan Daerah  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah” ,  Bandung,  Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol. 13 No. 1.
M. Hantono, Novianto, 2016, “ Klasifikasi  Jabatan  dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Jakarta, Negara Hukum: Vol. 7, No. 2, November 2016.
Mulyanti, Dewi, 2017, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judiciel  Review  Dan  Executive  Review” ,  Ciamis,  Jurnal  Ilmiah  Galuh Justisi, Volume 5.
Pitono,  Adi,  2012, “Asas  Dekonsentrasi  dan  Asas  Tugas  Pembantuan  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ”, Volume 3 Nomor 1. Ropii, Imam, 2015, “ Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam  Otonomi  Daerah  (Konsepsi  dan  Dinamikanya)”, Malang, Maksigama Jurnal Hukum, Tahun 18 Nomor 1 periode Nov.
Roy  Marthen  Moonti,  2017, “Hakikat  Otonomi  Daerah  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia” , Jurnal Balireso, Vol. 19 No. 2  November 2017.
S. Attamimi, A Hamid, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” , Jakarta, Disertasi.
Simandjuntak,  Reynold,  2015, “Sistem  Desentralisasi  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  Perspektif  Yuridis  Konstitusional ”,  Menado,  de  Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 nomor 1.
Usfunan,  Virginia,  2020, “Pengaturan  Tentang  Penyelesaian  Konflik  Norma Antara Peraturan Menteri Tehadap Undang-Undang ”, Bali, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8.
Internet Ananta Putra, Vioxcy, 2020, “Asas Preferensi” , https://vioxcyanantaputra.wordpress.com .
NAM  Sihombing,  Eka,  2014, “Asas  Materi  Muatan  Dalam  Pembentukan Peraturan Daerah” , Sumatera Utara, https://sumut.kemenkumham.go.id .

## Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat  Jendral  Majlis  Permusyawaratan  Rakyat,  “ Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Satu Naskah” .
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  “ Tentang  Pemerintahan  Daerah” . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2001, “Tentang  Pembentukan  Kota  Batu”,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  “ Tentang  Pemerintahan  Daerah” , (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010, “Tentang  Keprotokolan” ,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011, “Tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman” , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  “ Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan” ,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  “ Tentang  Pemerintahan  Daerah” , (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020,  “ Tentang  Cipta  Kerja ,  (Lembaran Negara  Tahun  2020  Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6573).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1994,  “ Tentang  Rumah  Negara ”, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000,  “ Kedudukan  Keuangan  Kepala Daerah  Dan  Wakil  Kepala  Daerah” ,  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004,  “ tentang  Kedudukan  Protokoler dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD” ,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4416).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2005, “Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan  Protokoler  Dan  Keuangan  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah” ,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2005  Nomor  94,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4540).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014,  “ Tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah” ,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2017,  “ Tentang  Hak  Keuangan  Dan Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  DPRD” .  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
Pereturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020,  “Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014,  Tentang  Pengelolaan Barang  Milik  Negara/Daerah” ,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2021, “Tentang  Perubahan  Atas  PP Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman” ,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).