## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Raimah
STIA Bina Banua Banjarmasin raimah.hasbi@gmail.com

## Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  learn  how  to  apply  Government  Regulation  Number  53  of  2010 concerning Discipline of Civil Servants and to find out what are the negotiations in implementing this  regulation  to  Educational  Personnel  at  Antasari  State  Islamic  University,  Banjarmasin.  The type  of  this  research  is  a  descriptive  study  with  a  qualitative  research  and  the  techniques  of collecting data are interviews, observation, and documentation with consists of three activities data analysis  techniques  as  a  whole,  namely  data  reduction,  data  presentation,  and  gathering conclusions. To check the validity of the data, we use triangulation techniques. The results showed that  the  implementation of  Government  Regulation  Number  53  of  2010  concerning  Discipline  of Civil  Servants  at  UIN  Antasari  Banjarmasin  had  gone  and  been  communicated  well  through socialization, but the socialization through banners has not reached all units of work. In addition, the  top-level  leaders  and  all  units  already  have  a  high  consistency  attitude  in  upholding  the discipline  of  civil  servants,  but  in  implementing  regulation  derives  from  the  direct  superior's personal and subordinate / staff personnel themselves still became an obstacle.
Keyword: Implementation, Civil Servants, Discipline Regulation, Educational Personnel
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi  kendala  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  ini  pada  tenaga  kependidikan  di Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi  dengan  Teknik  analisis  data  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  secara  bersamaan,  yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data dengan teknik  trianggulasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di UIN Antasari Banjarmasin sudah berjalan dan  dikomunikasikan dengan baik melalui sosialisasi, hanya saja sosialisasi lewat banner belum  menjangkau seluruh unit kerja. Pimpinan tingkat atas  maupun  unit-unit sudah  mempunyai sikap  konsistensi  yang  tinggi  dalam  menegakkan  disiplin  PNS,  namun  kendala  dalam mengimplementasikan peraturan tersebut adalah berasal dari personal atasan langsung dan personal bawahan/staf itu sendiri.
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kependidikan.

## PENDAHULUAN
Reformasi  birokrasi  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk memperbaiki  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  agar  berjalan  dengan  baik yaitu  dengan  melakukan  pembaharuan  dan  perubahan  mendasar  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  menyangkut  aspek-aspek  kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia sebagai Aparatur Negara, sehingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Reformasi  ini  merupakan  langkah  strategis  untuk  membangun  aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasiona, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan disiplin pegawai. Disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur  kepatuhan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan-peraturan  yang  berlaku, besarnya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, serta sanggup menjalankan  dan  tidak  mengelak  untuk  menerima  sanksi  dan  melaksanakannya dengan sungguh-sungguh apabila melanggar tugas dan wewenang. (WS.Widodo, 2012:60).
Jiwa  kedisiplinan  ini  mutlak  bagi  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai aparatur  birokrasi,  yang  ditanamkan  dan  dipupuk  dalam  melaksanaan  berbagai rutinitas  keseharian,  mengingat  antara  disiplin  dalam  kerja  dan  motivasi  kerja mempunyai  hubungan  yang  erat  yang  akan  berpengaruh  pada  produktivitas  dan pelayanan prima. Dengan demikian, disiplin kerja merupakan hal penting karena disiplin  kerja  yang  tinggi  sangat  diperlukan  oleh  setiap  organisasi  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi yakni efektif dan efesien.
Disiplin kerja harus selalu ditingkatkan oleh stiap organisasi  karena pegawai yang  mempunyai  tingkat  kedisiplinan  yang  tinggi  akan  dapat  memberikan keuntungan kepada setiap organisasi, tetapi sebaliknya apabila tingkat kedisiplinan rendah maka pegawai tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik dan sangat merugikan organisasi. Dalam sebuah hasil penelitian Memed Erwansyah
(2018) yang menyatakan bahwa semakin meningkat disiplin kerja karyawan maka semakin meningkat  pula kinerja karyawan. Jika  karyawan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Alasan  ini  diperkuat  oleh  teori  Hasibuan  (2014)  yang  berpendapat  bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku.
Sebagai  Aparatur  Negara  dan  abdi  marysararakat  Pegawai  Negeri  Sipil diharapkan  selalu  siap  sedia  menjalankan  tugas  yang  telah  menjadi  tanggung jawabnya dengan baik dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, namun disiplin kerja aparatur secara umum masih belum maksimal. Sering terjadi dalam suatu  instansi,  para  pegawai  melakukan  pelanggaran  yang  menimbulkan ketidakefektifan  kinerja  pegawai.,  sehingga  perwujudan  pemerintah  yang  bersih dan  berwibawa  harus  diawali  dengan  penegakan  disiplin  nasional  dilingkungan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  untuk  meningkatkan kedisiplinan  PNS  ,  yaitu  dengan  dikeluarkanya  Peraturan  Pemerintah  nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  dimana  dalam  peraturan tersebut  disebutkan  tentang  kewajiban  dan  larangan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil. Juga disebutkan tentang jenis hukuman bagi pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban  dan  larangan.  Peraturan  Pemerintah  ini  diharapkan  menjadi  suatu landasan  hukum  dan  pedoman  dalam  menegakan  disiplin  pegawai  yang  mampu menciptakan aparatur yang handal, professional, dan bermoral  dalam mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa.  Agar  peraturan pemerintah tersebut dapat dipedomani, maka harus di implementasikan pada setiap instansi  secara  optimal,  tidak  terkecuali  pada  Universitas  Islam  Negeri    (UIN) Antasari Banjarmasin.
UIN  Antasari  sebagai  satu-satunya  Perguruan  Agama  Islam  Negeri  di Kalimantan Selatan yang berbasiskan  Islam. Untuk menggerakan roda organisasi dalam menjalankan visi dan misinya, UIN Antasari Banjarmasin selain mempunyai
Tenaga Pendidik juga didukung oleh Tenaga Kependidikan. Tenaga kependidikan tersebut  bertugas  dalam  pelayanan  administrasi  baik  pelayanan  terhadap  Tenaga Pendidik,  Mahasiswa,  Alumni,  maupun  masyarakat.  Sebagai  Pelayan  tentunya Tenaga Kependidikan harus mempunyai integritas, disiplin yang tinggi, profesional dan  bertanggung  jawab.  Dalam  rangka  menciptakan  kedisiplinan  UIN  Antasari Banjarmasin  tentunya    sudah  melakukan  implementasi  terhadap  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dari  hasil  observasi  yang  penulis  lakukan  pada  UIN  Antasari  Banjarmasin bahwa  implementasi  terhadap  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tersebut belum optimal, hal ini  tergambar dari kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil  belum  sepenuhnya  dilakukan,  terutama  dalam  hal  kepatuhan  terhadap kewajiban sebagaimana  tercantum dalam pasal 3 yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, dan mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dimana masih ada tenaga kependidikan UIN Antasari Banjarmasin  pada tahun 2018  yang tidak hadir bekerja selama 1 tahun mencapai 25 hari kerja 1 orang, 49 hari kerja sebanyak 2  orang,  terlambat  masuk  kerja  dan  pulang  sebelum  waktunya,  tidak  mencapai sasaran kerja (cukup) 1 orang tahun 2018, dan tidak berkinerja sama sekali (tahun 2018  s/d  saat  penelitian  ini  dilakukan)  1  orang.  Sedangkan  untuk  kepatuhan terhadap larangan sebagaimana tercantum dalam pasal  4  yaitu menyalahgunakan wewenang masih ada pegawai yang melanggarnya. Pegawai yang telah diberikan sanksi  disiplin  ada  3  orang  yaitu  tingkat  hukuman  ringan  dengan  jenis  hukuman berupa teguran lisan 1 orang, sanksi hukuman berat 2 orang dengan jenis hukuman diturunkan  jabatan  1  orang  dan  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  sebanyak1 orang.
Berdasarkan  dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  tentang  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010  (Studi Tenaga Kependidikan) pada Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin,  dan  hal-hal  yang  menjadi  kendala  dalam  mengimplementasikan Peraturan Pemerintah ini.

## Disiplin Kerja
Disiplin  berasal  dari  bahasa  latin “disciplina” yang  berarti  latihan  atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan  dengan  pengembangan  sikap  yang  layak  terhadap  pekerjaan.  (I.G. Wursanto,  2012:108).  Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  disiplin  berarti melatih  batin  dan  watak  supaya  perbuatannya  menaati  tata  tertib.  Disiplin  diri berarti  melatih  diri  melakukan  segala  sesuatu  dengan  tertib  dan  teratur  secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai.
Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja  di  dalam  sebuah  organsasi.  (Sulistiyani,  2012:290).  Adapun  menurut Handoko  (2018:208),  disiplin  adalah  kegiatan  manajemen  untuk  menjalankan standar-standar  organisasional . Hal  ini  berarti  disiplin  menjadi  acuan  bagi organisasi dalam menentukan standar-standar yang dilakukan di organisasi.
Hasibuan  (2016:193)  mendefinisikan  kedisiplinan  adalah:  “Kesadaran  dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang  berlaku”.  Kesadaran  adalah  sikap  seseorang  yang  secara  sukarela  menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun Kesediaan adalah  suatu  sikap,  tingkah  laku  dan  perbuatan  seseorang  yang  sesuai  dengan peraturan  organisasi  baik  yang  tertulis  maupun  tidak.  Dari  definisi  yang dikemukakan oleh Hasibuan mengenai  disiplin kerja, diperoleh  gambaran bahwa disiplin  kerja  merupakan  kesediaan  seseorang  untuk  mematuhi  semua  peraturan serta  melaksanakan  tugas-tugasnya  dan  tanggung  jawabnya  secara  sukarela maupun karena terpaksa. Dengan disiplin yang baik dalam diri seorang karyawan
akan terbentuk keteraturan, sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pentingnya Disiplin Kerja
Keteraturan adalah ciri utama organisasi, salah satu metode untuk memelihara ketaraturan  tersebut  adalah  dengan  disiplin,  karena  tujuan  utama  disiplin  adalah untuk  meningkatkan  efesiensi  semaksimal  mungkin  dengan  cara  mencegah pemborosan waktu dan energi, mencegah kerusakan dan kehilangan harta benda, mesin, dan peralatan kerja akibat ketidakhati-hatian, mencegah kerja yang lambat akibat  keterlambatan  atau  kemalasan,  dan  mengatasi  perbedaan  dan  mencegah ketidaktaatan yang disebabkan salah pengertian dan  penafsiran, Sutrisno (2017:87- 88)
Sutrisno (2017:88) berpendapat bahwa disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang  kelancaran  segala  aktifitas  organisasi  agar  tujuan  organisasi  dapat dicapai  secara  maksimal.  Disiplin  kerja  dapat  dilihat  sebagai  sesuatu  yang  besar manfaatnya, baik bagi kepentingan organisasi maupun kepentingan pegawai. Bagi organisasi  adanya  disiplin  kerja  akan  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun bagi pegawai  akan  diperoleh  suasana  kerja  yang  menyenangkan  sehingga  akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja
Menurut Singodimedjo yang dikutip dalam Sutrisno (2017:89-92) faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai adalah:
a. Besar kecilnya pemberian kompensasi.
b. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi.
c. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan.
d. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan.
e. Ada tidaknya pengawasan kepada para karyawan.
f. Ada tidaknya perhatian terhadap karyawan.
g. Menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif

## Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  unsur  aparatur  negara,  abdi  negara,  dan  abdi masyarakat yang diharapkan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  tugas  pemerintahan.  Kesetiaan  dan ketaatan tersebut mengandung pengertian bahwa pegawai negeri berada di bawah pimpinan pemerintah sepenuhnya (Widjaja, 2014:26).
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 10 menyebutkan bahwa fungsi pegawai ASN yaitu: a) pelaksana kebijakan publik, b) pelayanan publik, dan c) perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini aparatur  Sipil  Negara  mempunyai  peranan  amat  penting  sebab  pegawai  negeri merupakan  unsur  Aparatur  Negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintah  dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara.
Selain  itu  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  memiliki  kewajiban  sebagaiman tercantum dalam pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010  pasal 3 adalah:
a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Pemerintah;
d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan  yang dipercayakan kepada PNS  dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
g. Mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  sendiri,  seseorang, dan/atau golongan;
h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
j. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat  membahayakan  atau  merugikan  negara  atau  Pemerintah  terutama  di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
k. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
m. Menggunakan dan  memelihara  barang-barang milik ne- gara dengan sebaik-baiknya;
n. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
o. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
p. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
q. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Selain  kewajiban,  Pegawai  Negeri  Sipil  juga  mempunyai  hak  sebagaimana tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  pasal  21  bahwa  Pegawai Negeri  Sipil  berhak  memperoleh:  a)  gaji,  tunjangan,  dan  fasilitas,  b)  cuti,  c)  ja- minan  pensiun dan  jaminan hari tua,  d) perlindungan,  dan   e) pengembangan kompetensi.
Sedangkan  larangan  bagi  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  menurut  pasal  4 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 pasal 4 adalah:
a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
d. Bekerja  pada  organisasi  asing,  konsultan  asing,  atau  lembaga  swadaya masyarakat asing;
e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
f. Melakukan  kegiatan  bersama  dengan  atasan,  teman  sejawat,  bawahan,  atau orang lain di  dalam maupun di  luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung  atau  tidak  langsung  dan  dengan  dalih  apapun  untuk  diangkat  dalam jabatan;
h. Menerima  hadiah  atau  suatu  pemberian  apa  saja  dari  siapapun  juga  yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. Melakukan  suatu  tindakan  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan  yang  dapat menghalangi  atau  mempersulit  salah  satu  pihak  yang  dilayani  sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. Memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  menaati  ketentuuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

## Kebijakan Publik
Budi  Winarno  (2014)  dalam  bukunya  Kebijakan  Publik  (Teori,  Proses,  dan Studi  Kasus)  mengemukakan  beberapa  pengertian  atau  definisi  kebijakan  publik yang  dikemukakan  oleh  para  pakar  kebijakan  publik.  Diantaranya  adalah  Robert Eyestone  (Winarno,  2014:20)  yang  mengemukakan  definisi  yang  sangat  luas
tentang  kebijakan  publik  yaitu  hubungan  suatu  unit  pemerintah  dengan lingkungannya. Menurut Thomas R. Dye (Winarno, 2014:20) mengatakan bahwa kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk  dilakukan ataupun  tidak  dilakukan.  Sedangkan    Carl  Friedrich  (Winarno,  2014:20-21) memandang  bahwa  kebijakan  sebagai  suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh seorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang memberikan  hambatan-hambatan  dan  peluang-peluang  terhadap  kebijakan  yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan.  Tanpa  suatu  implementasi  maka  suatu  kebijakan  yang  telah dirumuskan  akan  sia-sia  belaka.  Oleh  karena  itu,  implementasi  kebijakan mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting di  dalam kebijakan publik.  Menurut Hill dan Hupe (Handoyo, 2012:93) implementasi berhubungan dengan kebijakan spesifik  sebagai  respon  khusus  atau  tertentu  terhadap  masalah-masalah  spesifik dalam masyarakat.
Proses  implementasi  berlangsung  setelah  melalui  sejumlah  tahapan  tertentu, biasanya  diawali  dengan  tahapan  pengesahan  undang-undang,  kemudian  output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan  dilaksanakannya  keputusan-keputusan  tersebut  oleh  kelompok- kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut,  dampak  keputusan  sebagai  dipersepsikan  oleh  badan-badan  yang mengambil  keputusan,  dan  akhirnya  perbaikan-perbaikan  penting  (atau  upaya untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan)  terhadap  undang-undang/peraturan  yang bersangkutan.
Agar  implementasi  kebijakan  menjadi  efektif,  Edward  III  (Agustino, 2017:136-142)  terdapat  empat  variabel  yang  sangat  menentukan  keberhasilan implementasi  suatu  kebijakan  yaitu:  Komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi.
Gambar 2.1  Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III
Sumber: Leo Agustino  (2017:142)

## a. Komunikasi
Komunikasi  menurut  Edward  III  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi  yang  efektif  terjadi apabila  para  pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka kerjakan.  Ada  tiga  indikator  yang  dapat  digunakan  dalam  mengukur keberhasilan  variabel  komunikasi  yaitu  pertama  komunikasi,  penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran- penyaluran komunikasi yaitu adanya  salah  pengertian  yang  disebabkan  karena  komunikasi  telah  melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yng diharapkan terdistrorsi di tengah jalan. Indikator kedua yaitu kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan agar tujuan yang hendak dicapai
KOMUNIKASI STRUKTUR BIROKRASI DISPOSISI SUMBER DAYA IMPLEMENTASI
dapat  diraih  sesuai  konten  kebijakan.  Sedangkan  indicator  ketiga  yaitu konsistensi,  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi haruslah  konsisten  (untuk  diterapkan  dan  dijalankan).  Jika  perintah  yang diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi pelaksana dilapangan
b. Sumber Daya
Indikator  sumber  daya  yang  digunakan  utnuk  mengukur  keberhasilan implementasi  terdiri  dari    beberapa    elemen  yaitu  pertama  staf,  sumber  daya utama  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  staf  atau  Sumber  Daya  Manusia (SDM).  Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah satunya disebabkan oleh staf  yang tidak  cukup mamadai,  mencukupi,  ataupun tidak  kompeten  di  bidangnya.  Kedua  Informasi,  yaitu  (a)  informasi  yang berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan.  Implementor  harus mengetahui  apa  yang  harus  mereka  dilakukan  di  saat  mereka  diberi  perintah untuk melakukan tindakan. Dan (b) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana  terhadap  peraturan  dan  regulasi  pemerintah  yang  telah  ditetapkan. Implementor  harus  mengetahui  apakah  orang  lain  yang  terlibat  didalam pelaksanaan  kebijakan  tersebut  patuh  terhadap  hukum.  Ketiga  adalah wewenang, kewenanagan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak  ada,  maka  kekuatan  para  implementor  dimata  publik  tidak  terlegitimasi, sehingga  dapat  menggagalkan  proses  implentasi  kebijakan.  Indikaor  yang keempat  adalah  fasilitas,  fasilitas  fisik  merupakan  faktor  penting  dalam implementasi  kebijakan.  Tanpa  adanya  fasilitas  pendukung  (anggaran  dan sarana-prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
c. Disposisi ( disposition)
Disposisi  merupakan  kemauan,  keinginan,  dan  kecenderungan  para  pelaku kebijakan  untuk  melaksaanakan  kebijakan  tersebut  secara  sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi juga dapat  diartikan  sebagai  watak  dan  karakteristik  atau  sikap  yang  dimiliki  oleh implementor  seperti  komitmen,  kejujuran  dan  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan, sebaliknya jika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  akan  menjadi  tidak efektif.
d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  keberhasilan implementasi  kebijakan  publik.  Walaupun  sumber-sumber  daya  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia,  atau  para  pelaksana  kebijakan mengetahui  apa  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  mempunyai  keinginan  untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan  atau  terealisasi  karena  terdapat  kelemahan  dalam  struktur birokrasi.  Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara  politik  dengan  jalan  melakukan koordinasi  dengan  baik.  Ada  2  (dua)  karakteristik  yang  dapat  mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik  yaitu pertama membuat  Standar  Operating  Procedures  (SOP)  yang  lebih  fleksibel.  Kedua melaksanakan fragmntasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Kerangka Fikir Penelitian
KOMUNIKASI DISPOSISI STRUKTUR BIROKRASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS SUMBER DAYA IMPLEMENTASI PEMERINTAH PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG

## DISIPLIN PNS YANG TERIMPLEMENTASI
PNS/ASN YANG DISIPLIN

## PNS

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai  masalah  yang  diteliti.  Adapun  yang  menjadi  key  informan  dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Tenaga Kependidikan) pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yaitu Kepala  Biro  Administrasi  Umum  Perencanaan  Kepegawaian  dan  Keuangan (AUPKK)  karena  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian.  Sedangkan  teknik pengumpulan  data  adalah  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Data kemudian  dianalisis  dengan  melakukan  reduksi  data,  penyajian  data, menyimpulkan dan memverifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Obyek/Lokasi Penelitian
Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Antasari  Banjarmasin  merupakan  sebuah kesatuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang berada dibawah Kementerian Agama dan merupakan  sebuah perguruan tinggi berbasis Islam yang berkedudukan dan berada dipusat kota Banjarmasin di jalan Ahmad Yani KM 4,5.
Berdirinya  UIN  Antasari  secara  bertahap  yaitu  dimulai  dari  dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang IAIN al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyah ,  Ketetapan  Menteri  Agama  nomor  35  tahun  1960  tentang Pembukaan Resmi al-Jami’ah al Islamiyah al-Hukumiyah , dan Ketetapan Menteri Agama  Nomor  43  Tahun  1960  tentang  penyelenggaran  IAIN.  Kemudian  pada tanggal  20  November  1964,  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  89 Tahun  1964  di  resmikanlah  pembukaan  IAIN  Al  Jami’ah  Antasari  berlokasi  di Banjarmasin. Perkembangan selanjutnya IAIN Antasari Banjarmasin beralih status menjadi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Antasari  Banjarmasin  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2017 Tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

## Komunikasi
Faktor  komunikasi  ini  penting  karena  dari  situlah  para  pegawai  dapat mengetahui tentang kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah  kebijakan  peraturan  pemerintah  nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga pegawai mengetahui isi peraturan yang berkaitan dengan  kewajiban  dan  larangan  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  serta  mengetahui akibat  atau  sanksi  apabila  melanggar  kewajiban  dan  larangan  tersebut. Tanpa komunikasi maka pegawai/Tenaga Kependidikan akan kesulitan untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan apa saja yang dilarang bagi mereka serta sanksi apa yng didapatkan apabila tidak menjalankan kewajiban dan melanggar apa yang dilarang sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Hasl  wwancara  dan  hasikl  obsevasi  bahwa  UIN  antasari  dalam mengimplementasikan  PP  nomor  53  Tahun  2010  dari  faktor  komunikasi  telah melakukan sosialisasi secara formal maupun non formal kepada seluruh karyawan baik dari tingkat pejabat maupun staf paling bawah. Secara formal telah diadakan sosialisasi  ketika  peraturan  tersebut  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  sosialisasi pimpinan  kepada  unit  kerja  disaat  rapat  pimpinan,  pertemuan  dengan  Pegawai Negeri Sipil dan disampaikan berulang kali disaat apel bulanan. sedangkan secara informal  dilakukan  dengan  menugaskan  kepada  Bagian  Organisasi  dan Kepegawaian untuk menyampaikan informasi peraturan tersebut dan edaran-edaran yang berkaitan tentang disiplin ke unit-unit kerja melalui hardcopy nya, kemudian dipertegas  dengan  meletakkan banner dengan    tujuan  Pegawai  Negeri  Sipil mengetahui  dan  mengingatnya.  Namun  sosialisasi  melalui  banner  belum menjangkau keseluruh unit kerja.
Komunikasi  merupakan  proses  penyampaian  informasi  dari  komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan ( policy makers ) kepada pelaksana  kebijakan  ( policy  implementors ).  Informasi  perlu  disampaikan  kepada pelaku  kebijakan  agar  pelaku  kebijakan  dapat  memahami  apa  yang  menjadi  isi, tujuan, arah, kelompok sasaran ( target group ) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa  saja  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan kebijakan,   agar
proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Hasil  penelitian  dari  Arif  Arianto,  Soesilo  Zauhar,  Imma  Hanafi,  2015 mengatakan  Komunikasi  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  efektivitas implementasi  suatu  kebijakan.  Semakin  tinggi  intensitas  komunikasi,  maka semakin  tinggi  pula  efektivitas  implementasi  kebijakan    begitu  juga  sebaliknya, dikuatkan Juga oleh pendapat G. Edward III dalam Leo Agustino (2017:136-142)
mengatakan  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi kebijakan publik.

## Sumber Daya
Sumber  daya  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan, karena  dalam  implementasi  harus  ditunjang  oleh  ketersediaan  sumber  daya.  Jika kekurangan  sumber-sumber  daya  maka  untuk  implementasi  kebijakan  tersebut tidak  akan  berjalan  efektif.  Sumber  daya  di  sini  berkaitan  dengan  segala  sumber yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan yaitu mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas .
Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin  dalam  mendukung Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  maka  sangat  dibutuhkan  kecukupan  pada  sumber  daya manusia sebagai pelaksana, sarana dan prasarana serta keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Sumber  Daya  Manusianya  cukup  memadai  untuk  implemantasi    Peraturan Pemerintah  tersebut,  selain  itu  dilihat  dari  segi  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman kerjanya rata-rata sebagian besar Sumberdaya manusianya mempunyai kemampuan dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugasnya, namun tidak  bisa  dipungkiri  ada  sebagian  kecil  ada  juga  yang  kurang    mumpuni  dalam penegakkan  disiplin  pegawai.  Selain  Sumber  Daya  Manusia  anggaran  dana  dan fasilitas juga mendukung.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Jhonkarigas, Irawanto, Jamili. 2017. Sumberdaya  manusia  menjadi  hal  yang  penting  dalam  implementasi  kebijakan, apabila sumber daya manusia tidak mumpuni maka implementasi kebijakan akan terhambat.
Secara  teoritis  George  Edward  III  dalam  Leo  Agustino  (2017:136-142) mengemukakan  bahwa  bagaimanapun  jelas  dan  konsistensinya  ketentuan- ketentuan  dan  aturan-aturan  serta  bagaimanapun  akuratnya  penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber- sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif  maka  implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Sumber daya  ini mencakup  sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

## Disposisi
Adapun  indikator  disposisi  ini  adalah  merupakan  sikap  penerimaan  atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  publik . Data  yaang  diperoleh  dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Pimpinan tingkat atas maupun unit unit  sudah  mempunyai  sikap  konsistensi  yang  tinggi  dalam  menegakkan  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  perwujudan  Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal ini juga didukung dengan staf yang memiliki sikap patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku. Selain para pegawai sudah berkomitmen untuk mencapai PP Nomor 53 tahun 2010 tetapi masih saja terdapat pegawai yang tidak mengerti tentang PP Nomor 53 Tahun 2010. Dalam  pemberian  sanksi,  UIN  Antasari  Banjarmsin  telah  memberikan  sanksi kepada  pegawainya  yang  melanggar  disiplin  sesuai  dengan  peraturan  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu berupa sanksi ringan dan sanksi berat. Juga diberlakukannya  pemotongan  tunjangan  kinerja  bagi  pegawai  yang  terlambat masuk  kerja,  pulang  sebelum  waktunya,  dan  tidak  masuk  kerja  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Hasil  penelitian  Abdul  Rahman  Rauf.  2016,  mengatakan    Faktor  diposisi merupakan  hal  yang  berpengaruh  dalam  keberhasilan  implementasi  kebijakan, maka dari itu faktor disposisi harus mempunyai sikap kesungguhan dari Pimpinan.
Secara  teoritis  sesuai  dengan  pendapat  Edward  III  dalam  Leo  Agustino (2017:136-142) mengatakan bahwa disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk  melaksaanakan  kebijakan  tersebut secara  sungguh-sungguh  sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat diwujudkan.  Disposisi  juga  dapat  diartikan  sebagai  watak  dan  karakteristik  atau sikap  yang  dimiliki  oleh  implentor  seperti  komitmen,  kejujuran  dan  sifat demokratis.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan, sebaliknya jika implentor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implentasi  kebijakan  akan menjadi tidak efektif

## Struktur Birokrasi
Struktur  organisasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  efektivitas  implementasi  kebijakan.  Implementasi  kebijakan yang  tidak  didukung  oleh  struktur  birokrasi  yang  baik  maka  akan  menyebabkan ketidakefektifan  dan  akan  menghambat  terhadap  jalannya  implementasi  tersebut. Menurut  persepsi  jawaban  informan  pada  saat  wawancara  bahwa  SOP  dalam implemntasi PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak dibuat secara khusus oleh instansi namun mekanisme penerapan disiplin mengacu pada turunan dari PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan selanjutnya dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS. Adapun Mekanisme penegakkan disiplin dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan hukuman, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin.
Selain  itu  adanya  pembagian  tugas  dimana    unit-unit  diberi  kewenangan untuk  menegakkan  disiplin  sesuai  dengan  kewenangannya  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil. Pengawasan dan pembinaan juga dilakukan secara berjenjang melalui absen pinjer print dan diawasi atasan langsung yang merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian  yang  dilakukan  dilingkungan  Universitas  Islam  Negeri  Antasari Banjarmasin.
Dengan demikian struktur birokrasi pada UIN Antasari Banjarmasin dapat dikatakan sudah cukup baik untuk mendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Dimana  para pelaksana berpedoman pada prosedur yang tertuang dalam PERKA BKN dan unit- unit mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya.
Hasil penelitian Mening Subekti, Muslih Faozanudin, Ali Rokhman. 2017 menyataakan  bahwa  struktur  birokrasi    mempunyai  pengaruh  positif  terhadap efektivitas implementasi Semakin baik struktur birokrasi, maka semakin tinggi pula efektivitas implementasi kebijakan  begitu juga sebaliknya
Secara teoritis juga didukung oleh George Edward III dalam Leo
Agustino  (2017:136-142)  dengan  model  implementasi  kebijakan  yang dikemukakannya  bahwa Struktur birokrasi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi keebijakan publik.
Kendala  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

## Personal Atasan Langsung
Faktor  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang  cenderung mempengaruhi penerapan disiplin pegawai/Tenaga Kependidikan. Penegak hukum sebagaimana  disebutkan  diatas  adalah  pihak-  pihak  yang  menerapkan  hukum sebagaimana kewenangan yang melekat pada diri penegak hukum tersebut. Penulis membahas  faktor-faktor  yang  cenderung  mempengaruhi  penerapan  disiplin  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  di  Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin  yakni atasan langsung. Dimana masih ada atasan langsung pada level paling bawah yang masih kurang memahami betul mengenai penegakan disiplin, perasaan empati yang berlebihan  terhadap  staf  yang  melanggar  disiplin  selain  itu  atasan  langsung  juga memiliki  sikap  yang  kurang  berani  atau  kurang  tegas  dalam  menindak  staf  yang melanggar  disiplin  dikarenakan  adanya  sikap  subyektifitas  atasan  langsung terhadap  bawahan/staf.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  otomatis  cenderung menghambat  proses  penegakan  disiplin  bagi    Tenaga  Kependidikan  pada  UIN Antasari.

## Personal Bawahan/Staf
Faktor    kedua  yang  mempengaruhi  dalam  penerapan  hukuman  disiplin adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  itu  sendiri  yang  kurang  memahami  hukum  yang sebenarnya,  dalam  hal  ini  masih  ada  oknum  pegawai/Tenaga  kependidikan  UIN Antasari  yang  tidak  patuh  terhadap  aturan,  kurang  sadar  terhadap  disiplin  kerja, lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi,  tidak  hadir  bekerja  dalam  waktu beberapa  hari  tanpa  alasan  yang  sah,  tidak  berkinerja,  kurangnya  rasa  tanggung jawab  atas  pekerjaannya,  mempunyai  sikap  mental  yang  tidak  disiplin  sehingga ikut-ikutan  kepada  pegawai  yang  tidak  disiplin.  Kondisi  ini  menjadi  kendala menegakan disiplin pada UIN Antasari Banjarmasin.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Tenaga Kependidikan) pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  secara umum sudah dilakukan dengan baik.  Hal  ini  dilihat dengan  menggunakan  model  implementasi  kebijakan  G.  Edward  III  yaitu  ada  4 faktor penunjang pelaksanaan suatu kebijakan yaitu; komunikasi, sumber daya, dan struktur  birokrasi.  Faktor  Komunikasi  dalam  implementasai  PP  53  tahun  2010 dilihat  dari  indikator  sosialisasi  sudah  berjalan  baik  namun  dari  segi  sosialisasi dengan banner masih belum menjangkau ke semua unit kerja. Faktor sumber daya manusia cukup mamadai, anggaran dana dan fasilitas mendukung namun masih ada pelaksana  kebijakan  pada  level  yang  paling  bawah  yang  kurang  memahami peraturan tersebut. Faktor Disposisi Pimpinan tingkat atas maupun unit unit sudah mempunyai sikap konsistensi yang tinggi dalam menegakkan disiplin PNS dalam perwujudan implementasi  PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, hal  ini juga didukung dengan staf yang memiliki sikap patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku dan telah memberikan sanksi kepada pegawainya yang melanggar disiplin serta  dilakukanya  pemotongan  tunjangan  kinerja.  Sedangkan  faktor  struktur birokrasi SOP dalam implemntasi PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS tidak  dibuat  secara  khusus  oleh  instansi  namun  SOP  yang  berlaku  sekarang merupakan  turunan  dari  PP  nomor  53  tahun  2010  tersebut.  Selain  itu  adanya pembagian tugas dimana  unit unit diberi kewenangan untuk menegakkan disiplin dan Pengawasan juga dilakukan secara berjenjang melalui absen pinjer print dan diawasi atasan langsung.
Kendala  dalam  mengimplementasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Tenag  Kependidikan) pada  Universitas  Islam  Negeri  Antasari  Banjarmasin  adalah:  Faktor Pimpinan/Atasan  Langsung. Masih  ada atasan langsung pada level  paling  bawah yang masih kurang memahami betul mengenai penegakan disiplin, perasaan empati
yang berlebihan terhadap staf  yang melanggar disiplin selain itu atasan langsung juga  memiliki  sikap  yang  kurang  berani  atau  kurang  tegas  dalam  menindak  staf yang  melanggar  disiplin  dikarenakan  adanya  sikap  subyektifitas  atasan  langsung terhadap bawahan/staf. Sedangkan faktor Personal Bawahan/Staf masih ada oknum pegawai/Tenaga  kependidikan  UIN  Antasari  yang  tidak  patuh  terhadap  aturan, kurang  sadar  terhadap  disiplin  kerja,  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi, tidak  hadir  bekerja  dalam  waktu  beberapa  hari  tanpa  alasan  yang  sah,  tidak berkinerja,  kurangnya  rasa  tanggung  jawab  atas  pekerjaannya,  mempunyai  sikap mental yang tidak disiplin sehingga ikut-ikutan kepada pegawai yang tidak disiplin.

## Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  diberikan  penulis  dalam  penelitian  ini sehubungan  dengan  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Tenaga  Kependidikan)  dalam meningkatkan  pelayanan  publik  pada  Universitas  Islam  Negeri  Antasari Banjarmasin:
1. Lembaga  UIN  Antasari  diharapkan  lebih  memberi  ruang  untuk  menegakkan disiplin
2. Pimpinan  UIN  Antasari  diharapkan  lebih  memiliki  ketegasan  dan  konsistensi dalam menegakkan disiplin .
3. Pimpinan  UIN  Antasari  diharapkan  melakukan  pembinaan  terhadap  pegawai atau Tenaga Kependidikan yang mempunyai kedisiplinan rendah
4. Pimpinan  UIN  Antasari  diharapkan  agar  dapat  memberikan  reward  terhadap pegawai yang berprestasi dan mempunyai kediplinan yng tinggi
5. Peneliti  Selanjutmya  dapat  menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai  rujukan dan kajian pendahuluan.

## DAFTAR PUSTAKA
Handoko, T. Hani. 2018. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia , Yogyakarta: BPFE.
Handoyo, Eko. 2010. Kebijakan Publik , Semarang: Widya Karya
Hasibuan, Malayu. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi cetakan kedua puluh. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
I.G.  Wursanto,  2012, Dasar-Dasar  Ilmu  Organisasi  Manajemen  Kepegawaian , Yogyakarta: Andi Offset..
Irawanto . 2017. Kerjasama antar Daerah di Kawsan Banjar Bakula . Yogyakarta: Waahana Resolusi.
Jhonkarigas, Irawanto, Jamili. 2017. “Implementasi Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengadan Barang/Jasa di Desa”. Administraus-Jurnal Ilmu Administrasi  dan  Manajemen,  (online),  Volume  1  No,  (http://ejournal stiabinabanuabjm.ac.id/indeks php/administraus/article/view/6/1, diakses 3 Agustus 2018
Memed Erwansyah, Hj. Sulastini, Hereyanto, 2018. “Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  (Survei  pada  PT.  Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muara Teweh Kabupaten Barito Utara)”,
Jurnal  Bisnis  dan  Pembangunan,  (online),  Edisi  Januari-Juni  2018,  Vol  7  No.1,
( https://ppjp.ulm.ac.id./journal/index.php/bisnispembangunan/article/viewFile/474
2/4132 , diakses 21 Agustus 2019).
Mening  Subekti,  Muslih  Faozanuddin,  Ali  Rokhman,  2017.  “Pengaruh  Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi Program  Bantuan  Operasional  Sekolah  pada  Satuan  Sekolah  Dasar  Negeri  di Kecamatan  Tambak”,  IJPA-The  Indonesian  Journal  of  Public  Administration,
(Online), Volume 3 Nomor 2, ( http://journal.uta45jakarta.ac.id/indek.php/admpublik/article/view/923/630 ,
diakses 5 Agustus 2019)
Moleong. Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010,  Tentang  Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ansari Banjamasin
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Saydam, Gouzali. 2012. Kamus Istilah Kepegawaian . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Sinambela.  Lijan  Poltak.  2012. Kinerja  Pegawai;  Teori,  Pengukuran  dan  Impikasi .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sulistiyani, 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik . Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Suradinata, E. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan ,. Bandung: Pustaka Ramda
Sutrisno Edy, 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.
Widjaja, A.W.,  2014, Administrasi Kepegawaian. Bandung: