## Rekrutmen Elit Birokrasi, Desentralisasi Salah Kaprah? Sebuah Studi Terhadap Penataan Jabatan Struktural di Kabupaten Gorontalo Utara
Nur Istiyan Harun Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo isty.harunc@gmail.com

## Abstrak

## ABSTRACT
This  study  discusses  how  the  recruitment  process  of  the  bureaucratic  elite  that occurred  in  North  Gorontalo  Regency  and  what  factors  influenced  the  recruitment process. This study uses a case study method to assist researchers in retrieving data. Because  the  specifics  of  this  study  want  to  explain  how  the  structural  structuring process is in North Gorontalo Regency. With this method researchers can familiarize themselves  with  research  subjects  directly  to  a  certain  time  by  applying  data collection techniques through observation, documentary and in-depth interviews. The results of the study show  that  the recruitment process of bureaucratic elites in North  Gorontalo  Regency  is  not  in  accordance  with  Government  Regulation  of  the Republic of Indonesia number 13 of 2002 concerning changes to Republic of Indonesia Government  Regulation  number  100  of  2000  concerning  the  appointment  of  civil servants  in  structural  agreements.  This  happened  because  the  North  Gorontalo District  including  the newly  created  area  was  established  in  20017  which  affected the  human  resources  (HR),  work  facilities,  and  work  programs  of  the  Regional Government.
Keywords:  elite  recruitment  of  bureaucracy;  decentralization;  structural  position arrangement.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses rekrutmen elit birokrasi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dan  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  proses  rekrutmen  tersebut.    Penelitian  ini  menggunakan  metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam pengambilan data. Karena  spesifik    penelitian  ini  ingin  menjelaskan  bagaimana  proses  penataan jabatan  struktural  yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Dengan  metode  ini peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumenter dan wawancara mendalam.
Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  rekrutmen  elit  birokrasi  di Kabupaten  Gorontalo  Utara  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2002  tentang  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  100  tahun  2000  tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Hal itu terjadi karena Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah pemekaran yang baru di mekarkan pada tahun 20017 sehingga berdampak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kondisi fasilitas kerja, dan program kerja Pemerintah Daerah. Kata Kunci :  rekrutmen  elit  birokrasi;  desentralisasi;  penataan  jabatan struktural.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia,  daerah  diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas- luasnya  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  18  ayat  (5)  UUD  1945.  Melalui pelimpahan  wewenang  itulah  para  birokrat  pada  tingkat  bawah  diberi kesempatan  untuk  mengambil  inisiatif  dan  mengembangkan  kreativitas mereka,  mencari  solusi  terbaik  atas  setiap  masalah  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan  memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab kepada  daerah  secara  proporsional  yang  diwujudkan  dengan  pengaturan, pembagian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan  serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah  juga  sangat  tergantung  pada manusia  pelaksana  harus  baik,  keuangan  harus  cukup  baik,  peralatannya harus  cukup  dan  baik  serta  organisasi  dan  manajemennya  harus  baik.  Dari berbagai  faktor  tersebut,  faktor  manusia  atau  sumber  daya  aparatur  yang menjadi faktor utama dan esensial, karena manusia di samping menjadi objek juga sebagai subjek dalam segala aktivitas pemerintahan.
Terdapat  beberapa  determinan  yang  mendorong  sumber  daya  aparatur harus  segera  berbenah  diri  antara  lain  reformasi  birokrasi  dengan  tuntutan untuk  memperbaiki  kinerja  pemerintah  menuju  birokrasi  yang  bersih  dan melayani.  Reformasi  birokrasi  pada  hakikatnya  adalah  suatu  proses transformasi mindset dan culture-set yang terarah pada tatanan birokrasi yang efektif  dan  efisien  yang  dijiwai  dengan  semangat  terwujudnya  pemerintahan yang amanah atau tata kepemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Oleh sebab itu masalah utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu pada  masalah  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  aparaturnya. Kita  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  profesional  di bidangnya  masing-masing.  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kualifikasi berupa spesialisasi dalam bidang-bidang yang telah dikuasai dan ditekuninya. Sehingga bisa lahir aparatur yang mampu mencari terobosan baru ke arah yang lebih baik, mampu berfikir yang inovatif, kreatif, mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dalam  proses  pembangunan  maupun  dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.
Untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan yang demikian, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab,  jujur  dan  adil  melalui  pembinaan  yang  dilaksanakan  berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki peranan dalam melaksanakan manajemen  kepegawaian  daerah  meliputi  penetapan  formasi,  pengadaan, pengangkatan,  pemindahan,  pemberhentian,  penetapan  pensiun,  gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak  dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan potensi dan pengendalian jumlah.
Pelaksanaan sebagian kewenangan di atas, dalam kenyataannya banyak permasalahan  yang  cukup  krusial.  Sebagai  gambaran  penataan  jabatan struktural  di lingkungan pemerintahan  Kabupaten Gorontalo  Utara.  Terbukti
dari  sebelas    (11)    Kecamatan  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  lima  (5)  di antaranya  diketahui  Camat  yang  bergelar  Sarjana  Pendidikan  (S.Pd),  gelar selain Sarjana Pemerintahan ada lima (5) orang. Pemimpin SKPD selain dinas Pendidikan, yang memiliki gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) ada empat (4) orang. Masalah  yang  demikian,  erat  kaitannya dengan  kedudukan dan  kewenangan para  pejabat  pemerintah  yang  hingga  kini  senantiasa  disorot  oleh  berbagai kalangan. Kondisi ini menggiring opini publik bahwa kebijakan pengangkatan dalam jabatan struktural dan mutasi pegawai di daerah Gorontalo Utara yang masih  banyak  diwarnai  faktor  politik  dan  berbagai  kepentingan  baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif.
Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting, untuk dapat mengkaji lebih dalam  bagaimana  proses  rekrutmen  elit  birokrasi  di  Kabupaten  Gorontalo Utara.  Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas,  maka  fokus  masalah yang  dikaji  dalam  penelitian  ini,  adalah  megenai    proses  rekruitmen  pejabat struktural di Kabupaten Gorontalo Utara.
Rekrutmen  merupakan  proses  untuk  mengisi  posisi  jabatan  tertentu. Rekrutmen  merupakan  terminologi  lebih  luas  perumpamaan  sebagai  upaya untuk mendapatkan SDM dalam suatu organisasi. Dalam perencanaan SDM, rekrutmen  dan  seleksi  merupakan  tahapan  dalam  rangka  pengadaan. Pengadaan  SDM  didasarkan  analisis  kebutuhan  SDM  setiap  organisasi/unit organisasi.  Wujud  analisis  kebutuhan  SDM  dapat  baru  analisis  jabatan  dan atau  formasi  kebutuhan  pegawai.  Analisis  kebutuhan  SDM  merupakan kegiatan  untuk  menentukan  berapa  jumlah  dan  kualifikasi  kebutuhan  SDM setiap  satuan  organisasi.  Analisis  kebutuhan  pegawai  didasarkan  pada volume/beban ketugasan setiap jabatan. Setiap jabatan ditentukan kualifikasi persyaratan:  baik  didasarkan  pada  kualifikasi  pendidikan,  kepangkatan, pengalaman,maupun kompotensi jabatan.
Adapun  prosedur  pemilihan  SDM  yang  akan  direkrut  dalam  jabatan struktural sebagaimana aturan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil  dalam  jabatan  struktural  pada  pasal  5  dan  6,  dengan  perlu memperhatikan  faktor  senioritas  dalam  kepangkatan,  usia,  pendidikan  dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki.
Selama  ini,  birokrasi  dikalangan  masyarakat  dipahami  sebagai  sebuah tahapan  didalam  organisasi  yang  melayani  masyarakat  dengan  stereotipe negatif.  Misalkan,  prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  adil,  tidak  ramah, memerlukan  waktu  yang  lama  dan  ujung-ujungnya  adalah  biaya  yang  serba mahal.  Anggapan  seperti  ini  tidak  dapat  disalahkan  karena  masyarakat menggambarkan birokrasi dengan hal-hal demikian sesuai dengan pengalaman yang  masyarakat  alami  pada  saat  pengurusan  KTP,  kartu  keluarga,  akta kelahiran dan lain-lain.
Konsep  birokrasi  dimunculkan  oleh  M.  De  Gourney.  Melalui  surat tertanggal  1Juli  1764  yang  di  tulis  Baran  de  Grim,  merujuk  pada  gagasan Gouney  yang  mengeluhkan  tentang  pemerintahan  yang  melayani  dirinya sendiri.  De  Gourney  menyebutkan  kecendrungan  itu  sebagai  penyakit  yang disebutnya  bureaumania.  Birokrasi  yang  dalam  bahasa  Inggris,  bureaucracy, berasal  dari  kata  bureau  (berarti:  meja)  dan  cratein  (berarti:  kekuasaan), dimaksudkan  adalah  kekuasaan  berada  pada  orang-orang  yang  dibelakang meja.
Agar  tujuan  organisasi dapat  tercapai  sesuai dengan  yang di  rencanaan maka prinsip dasar dan karakteristik ideal birokrasi  perlu dimiliki oleh para birokrat (pegawai negeri sipil). Selain karakteristik ideal birokrasi, para birokrat perlu  memperhatikan  tipe  ideal  struktur  birokrasi  agar  tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga pendapat sebagian masyarakat selama ini yang cendrung negatif paling tidak dapat  diluruskan.  Dengan  mengutip  pendapat  Max  Weber  seorang  sosiolog Jerman,  (Tjokroamidjojo  dalam  Anggara  (2013:251-255)  mengemukakan  tipe ideal  struktur  birokrasi,  yaitu  sebagai  berikut:1)  Prinsip  pembagian  kerja,  2) Struktur hierarkis, 3) Aturan dan prosedur, 4) Prinsip netral (tidak memihak),
5) Penempatan didasarkan atas karier dan, 6) Birokrasi murni.
Prasojo  dalam  Purnandini,  (2017),  mengeukakan  bahwa  terkait  dengan persoalan  rekrutmen,  dapat  disebutkan  beberapa  situasi  problematik  yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia. Proses rekrutmen masih belum dilakukan secara  profesional  dan  masih  terkait  dengan  hubungan  -  hubungan  kolusi, korupsi  dan  nepotisme.  Rekrutmen  pegawai  masih  dipandang  seakan  - akan mejadi  kebutuhan  proyek  tahunan  dan  bukan  sebagai  kebutuhan  akan peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dan  penyelenggaraan  pemerintahan. Indikasi ini sangat nyata apabila dilihat bahwa job analylis sebagai per-syaratan untuk menentukan job requitment masih belum dimiliki oleh pemerintah.
Konsep  desentralisasi  yang  memanifestasikan  konsep  otonomi  daerah yang  berimplikasi  terhadap  upaya penguatan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  berbasis  pada  potensi  lokal  dan  kewenangan  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  menentukan  elit  birokrasi  telah  menyebabkan  rekrutmen dilakukan  secara  serampangan  dan  tidak  memperhatikan  kualifikasi  yang dibutuhkan. Hal demikian terhadap manajemen sumber daya aparatur dalam hal ini proses rekrutmen elit birokrasi yang nantinya akan menduduki jabatan struktural, sangat rentan dan potensial terhadap praktek spoil system. Salah satu  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  meminimalisir  segala  bentuk penyimpangan  dalam  rangka  proses  rekrutmen  adalah  dengan  cara menerapkan merit system, sebagai antitesis dari penataan jabatan struktural atas  dasar  senioritas  dalam  kepangkatan,  usia,  pendidikan  dan  pelatihan jabatan  dan  pengalaman  yang  dimiliki  sebagaimana  yang  tertulis  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2002  tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  100  tahun 2000  tentang  pengangkatan  pegawai  negeri  sipil  dalam  jabatan  struktural. Dalam  hal  ini,  peneliti bermaksud  menggambarkan  sejauh  mana Pemerintah Daerah Gorontalo Utara menerapkan aturan tersebut dalam proses rekrutmen pejabat struktural.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berupa laporan.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  tiga  tehnik.  1). Dengan teknik wawancara, bisa diharapkan akan diperoleh informasi dan data mengenai  proses  rekrutmen  pejabat  struktural  serta  kendala  yang  dihadapi, oleh  karena itu  unit  analisis dari penelitian  ini  adalah  individu. 2) Observasi
digunakan  dalam  pengambilan  data  dengan  pengamatan  dan  pencatatan sistematis  di  lapangan  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  tetapi  tidak diperoleh  dalam  wawancara.  Dan  yang  ke-3)  dokumenter,  di  mana  peneliti dalam pengambilan data dengan mempelajari berbagai dokumen yang terkait.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Rekrutmen Elit Birokrasi
Kegiatan  penataan  kelembagaan  dalam  bentuk  perubahan  atau perombakan  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja    lembaga perangkat  Daerah senantiasa mendatangkan reaksi yang beragam di kalangan birokrasi yang ada. Banyak  yang  menanggapi  positif,  tetapi  tidak  sedikit  pula  yang  menangapi secara  negatif.  Padahal  kegiatan  penataan  kelembagaan  sama  sekali  tidak pernah  dimaksudkan  untuk  menggusur  kemapanan  yang  telah  ada,  tetapi dimaksudkan  untuk  lebih  meningkatkan  kinerja  lembaga  perangkat  daerah yang  ada.
Penataan  kelembagaan  perangkat  daerah  harusnya  tidak  dilakukan secara  asal  -  asalan  tetapi  didasarkan  pada  ketentuan  perundang-undangan yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Sebelum  dilakukan  penataan,  juga telah  dilakukan  telaah  dan  kajian  yang  mendalam  dari  segi  kewenangan, kebutuhan  dan  kemampuan  daerah  untuk  memberikan  pembiayaan  akibat dari  penataan  kelembagaan  tersebut.  Walaupun  tidak  terbit  peraturan  baru yang  mengatur    tentang  kelembagaan  perangkat  daerah,  pada  waktu-waktu tertentu juga  diadakan evaluasi kelembagaan, sebagai bahan untuk penataan atau  pembenahan organisasi, karena pada hakekatnya organisasi pemerintah daerah selalu berubah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah.
Rekrutmen  merupakan  fungsi  manajemen  sumberdaya  manusia  yang sangat menarik dan penting sekali karena dalam prakteknya berkaitan dengan nilai-nilai  dan  kondisi-kondisi  lingkungan  sekitar  baik  dari  aspek  sosial, ekonomi  maupun  politik.  Menurut  Klinger  seperti  yang  disebut  Faustino Cardoso  Gomes,  menyebutkan  bahwa,  rekruitmen  itu  dipengaruhi  oleh  tiga nilai utama yang saling berbeda dan bahkan saling berlawanan, yang meliputi: (1) Keadilan Sosial , termasuk affirmative action (2) Efisiensi manajemen  dan (3) Daya tanggap politik.
Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa rekrutmen diperlukan karena adanya faktor kebutuhan akan penempatan personal sesuai dengan keahlian yang  dimilikinya  (the  right  man  on  the  right  place),  serta  faktor  kebutuhan organisasi  dalam  upaya  mendukung  kegiatan  efisiensi  dan  efektivitas  tujuan organisasi,  serta  untuk  kepentingan  memelihara  kendali  terhadap  kaum birokrat yang terpilih menjadi pejabat.
Dari hasil penelitian terkait dengan rekrutmen elit birokrasi atau pejabat struktural di Kabupaten Gorontalo Utara diketahui masih belum sepenuhnya sesuai sebagaimana pada yang di syaratkan dalam PP nomor 13 tahun 2002. Hal  ini  diketahui  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan  sekertaris  BKD Kabupaten Gorontalo Utara, beliau mengatakan :
“Kami  selaku  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara sudah melakukan perekrutan sesuai dengan prosedur. Memang syarat  yang  terdapat  pada  PP  nomor  13  tahun  2002  tidak sepenuhnya kami lakukan karena mengingat sumber daya yang ada  di  lingkungan  Kabupaten  Gorontalo  Utara  masih  kurang
dan  kami  tidak  mungkin  membiarkan  jabatan-jabatan struktural tersebut kosong.”
Pernyataan  senada  juga  di  sampaikan  oleh  Sekertaris  Daerah  Kabupaten Gorontalo Utara :
“Tidak ada yang di namakan desentralisasi salah kaprah dalam Pemerintahan  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Kenapa  banyak pejabat struktural yang menduduki posisi penting namun tidak sesuai  dengan  keilmuan  yang  di  miliki  itu  karena  Gorontalo Utara  minim  sumber daya  aparaturnya,  hal  ini  terjadi karena Gorontalo Utara baru di mekarkan pada tahun 2007. Sehingga kami  harus  menempatkan  sarjana-sarjana  Pendidikan  itu menjadi  camat  dan  kepala  SKPD.  Terkait  dengan  perekrutan calon  pegawai  negeri  sipil  yang  keilmuannya  kurang  di Gorontalo Utara, kami sudah mengusulkan untuk merekrutnya. Tapi perlu untuk di ketahui bahwa usulan yang kami ajukan juga tidak sepenuhnya di terima”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  proses  rekrutmen  elit  birokrasi  di  Kabupaten Gorontalo  Utara,  Pemerintah  daerah  mengalami  masalah  pada  sumber  daya aparatur.  Hal  ini kemudian  yang berdampak  pada  penataan  jabatan  struktural yang  ada  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara.  Masalah  ini  disebabkan  karena Gorontalo  Utara  merupakan  daerah  yang  baru  dimekarkan  dari  Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007.
Bupati  Kabupaten  Gorontalo  Utara  sebagai  kepala  daerah  memiliki kewenangan  otoritas  melakukan  suatu  pengambilan  kebijakan,  diantaranya untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah.  Penilaian  dan  pertimbangan  rekrutmen dilakukan oleh Baperjakat dengan memperhatikan beberapa syarat yang tertuang dalam PP nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan  struktural,  yakni  PNS,  kepangkatan,  kualifikasi/pendidikan,  prestasi kerja,  kompetensi  jabatan  dan  kesehatan.  Akan  tetapi,  bupati  memiliki kewenangan  untuk  memutuskan  siapa  yang  di  anggap  berkompeten  untuk menduduki formasi jabatan yang kosong.
Penataan  jabatan  struktural  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  kurang memperhatikan  tipe  ideal  dari  elit  birokrasi  sebagaimana  prasyarat  yang tercantum dalam PP nomor 13 tahun 2002, dimana perekrutan hanya didasarkan pada unsur kepangkatan dan mengabaikan unsur lainnya. Dari hasil penelitian, peneliti  menemukan  bahwa  ada  nuansa  politis  yang  menjadi  salah  satu  faktor dari pada rekrutmen elit birokrasi di Kabupatan Gorontalo Utara. Namun, nuansa politis ini bukan berarti terjadi desentraslisasi salah kaprah yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.

## 3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Rekrutmen
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan 2 (dua) kendala utama didalam  pelaksanaan  rekruitmen  pejabat  struktural  di  Kabupaten  Gorontalo Utara yaitu :

## Sumber Daya Manusia (SDM)
Keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah  juga  sangat  tergantung  pada manusia pelaksana harus baik, keuangan harus cukup baik, peralatannya harus cukup  dan  baik  serta  organisasi  dan  manajemennya  harus  baik.  Dari  berbagai

## GJGOPS P-ISSN: 2614-2120, E-ISSN: 2614-2104
faktor tersebut, faktor manusia atau sumber daya aparatur yang menjadi faktor utama  dan  esensial,  karena  manusia  di  samping  menjadi  objek  juga  sebagai subjek dalam segala aktivitas pemerintahan.
Dalam  proses  rekrutmen  elit  birokrasi  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara, sumber  daya  manusia  menjadi  faktor  utama  dalam  proses  rekrutmen.  Tidak terpenuhinya  seluruh  prosedur  yang  ada  pada  PP  nomor  13  tahun  2002  di akibatkan oleh kurangnya aparatur  sipil  negara  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara. Hal  ini  terjadi karena  Kabupaten Gorontalo Utara  merupakan daerah  mekaran, yang baru di mekarkan dari Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007.

## Sinkronisasi Pusat – Daerah
Dalam  hal  ini  adalah  sering  tidak  diterimanya  usulan  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  merekrut  calon  pegawai  negeri  sipil dari  beberapa  basis  keilmuan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Sebagaimana  hasil wawancara oleh peneliti dengan sekertaris daerah Kabupaten Gorontalo Utara, di ketahui bahwa pengusulan beberapa formasi dan kuota calon pegawai Pemerintah Daerah Gorontalo Utara seringkali di setujui tidak sesuai dengan pengusulan. Hal ini menjadikan kompetensi dan keterampilan tidak menjadi pertimbangan utama di dalam proses perekrutan.

## 4. Penutup
Seiring dengan tuntutan dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi daerah dan mengelola potensi  sumber  daya  aparatur  untuk  mencapai  efektifitas  dan  efisiensi  dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Upaya peningkatan kualitas profesionalisme  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan memegang  teguh  etika  birokrasi  dalam  memberikan  pelayanan  yang  sesuai dengan  tingkat  kepuasan    dan  keinginan  masyarakat  adalah  suatu  kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah.
Penataan  jabatan  struktural  adalah  kewenangan  Kepala  Daerah,  setelah melalui  pertimbangan  Baperjakat.    Intervensi  politis  dalam  penataan  jabatan struktural  adalah  sebuah  keniscayaan,  namun,  syarat  yang  tertuang  dalam  PP nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural  harus  menjadi  acuan.  Kepentingan  politik  tidak  seharusnya menghilangkan  prinsip  merit  system.  Antara  politik  dan  administrasi  ada pemisahan yang jelas yang harus diperhatikan oleh Kepala Daerah.
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan 2 (dua) kendala utama didalam  pelaksanaan  rekruitmen  pejabat  struktural  di  Kabupaten  Gorntalog Utara yaitu, sumber daya manusia (SDM) dan sering tidak di terimanya usulan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dalam  merekrut  calon pegawai negeri sipil dari beberapa basic keilmuan oleh Pemerintah Pusat.

## REFERENSI
Anggara, Sahya. 2013. Sistem Politik Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia Mashuri, 2007. Penetrasi Politik Dalam Rekrutmen Elit Birokrasi Timmer,  Jaap.  2007.  Dalam  Politik  Lokal  di  Indonesia,  Desentralisasi  Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua, Jakarta:KITLV-Jakarta.
Farasita Anggit Purnandini  Rekrutmen Elit Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2015 di
http://www.fisip.undip.ac.id/ di akses pada 17 April 2019.
Mahathir Muhammad Iqbal, 2017. Membangun Sistem Rekrutmen Calon Pegawai
Negeri Sipil Pada Era Otonomi Daerah di http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo / aristo@umpo.ac.id .  di  akses pada 17 April 2019.
Wawancara dengan Sekertaris Daerah Gorontalo Utara Wawancara dengan Asisten 1 Gorontalo Utara Wawancara dengan Kepala Pemerintahan Gorontalo Utara Wawancara dengan Kepala SKPD di Lingkungan Gorontalo Utara