## POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik
Vol.10, No. 2, 2019 doi: 10.14710/politika.11.1.2020.31-52

## Ekspansi  Geografis  dan  Perampasan  Lahan:  Sisi  Lain Pembangunan Yogyakarta International Airport

## Luthfian Haekal
Social Movement Institute (SMI) Yogyakarta
Recieved: 16 Mei 2019
Revised: 22 Desember 2019
Published: 29 April 2020
Keywords:
YIA; displacement capital; land grabbing; expansion of space

## Pendahuluan
aktu itu, 19 Juli 2018. Wagirah masih mengenakan mukena merah mudanya  dalam  posisi  sujud  menghadang  aparat  keamanan  yang berjejer-jejer.  Tidak  punya  rasa  takut,  ia  menjadi  representasi
perlawanan. Melawan kekuatan absolut Sultan, Negara, dan Korporasi yang mengancam hidupnya. Ia diangkut paksa. Tidak hanya diangkut, tetapi juga diseret. Polisi memegangi kedua kakinya seakan-akan hendak dilempar agar tidak menghalangi proses pengosongan lahan.  Tidak  kuasa  melawan  lagi,  ia  hanya  bisa  menangis.  Suara  tangisannya  tidak terdengar  oleh  aparat  keamanan.  Mereka  semua  membisu  dan  tetap  melakukan pengosongan  lahan  untuk  keperluan  pembangunan  bandara  Yogyakarta  International Airport  (YIA).  Sujudnya  Wagirah  adalah  sujud  seorang  rakyat  di  atas  tanah  yang kehilangan akses tanahnya.

## W

## Abstract:
Pembangunan  bandara  di  Kulon  Progo,  Indonesia  menggerus  lahan  pertanian masyarakat  secara  masif.  Penggerusan  ini  diakibatkan  oleh  dorongan  mengonversi modal ke dalam bentuk baru guna memberikan ruang akumulasi kapital yang lebih banyak menghasilkan uang. Dengan beragam cara dan desain kebijakan, ruang-ruang ini  dikondisikan  guna  menjadi  instrumen  akumulasi  kapital  yang  efektif  yang mempertemukan berbagai sektor bisnis, termasuk partiwisata di Yogyakarta.  Tulisan ini mendiskusikan ekspansi ruang yang terbentuk melalui pembangunan bandara, dan bagaimana  ruang  didefinisikan  sebagai  akumulasi  kapital  menggunakan  teori  yang diajukan  David  Harvey  and  Henri  Lefebvre.  Melalui  analisis  ruang,  artikel  ini menjelaskan  efek  infrastruktur  terhadap  marjinalisais  manusia  melalui  proyeksi keruangan  yang  dibuat  negara  dan  korporasi.  Selanjutnya,  ekspansi  keruangan imajiner  ini  berekspansi  pada  ranah  ketenaga-kerjaan  yang  menjadi  syarat beroperasinya produksi supaya akumulasi kapital mewujud.
Proses  pengosongan  lahan  dengan  penuh  paksaan  bukan  pertama  kalinya dilakukan oleh PT Angkasa Pura I. Pada tanggal 28 Juni 2018, proses pengosongan lahan juga penuh kekerasan. Meskipun, klaim dari PT Angkasa Pura I yang dijadikan sasaran adalah tanaman palawija (Cahyono, 2018). Sekitar 500 personel keamanan dikerahkan untuk  mengamankan  proses  pengosongan  lahan.  Mereka  terdiri  dari  gabungan Kepolisian, TNI, dan SatPol PP.
Warga  memeluk  tanamannya  yang  masih  bertengger  di  tanah.  Dari  tanaman cabai hingga pohon kelapa mereka peluk, karena tanaman mereka yang menjadi sasaran pengosongan  lahan.  “Salah  pohon  saya  apa?”  teriak  Wagirah.  Ia  pun  menaiki  bibir ekskavator yang berfungsi untuk meluluhlantakkan lahannya. Ustaz Sofyan yang berada dalam  kerumunan  juga  mengabadikan  momen  tersebut  lewat  memori  di  otaknya. “Allahu Akbar. La ilaha Illallah,” teriak Ustaz Sofyan dengan isak tangisnya tak kuasa melihat tanaman yang ia tanam digilas proyek bandara. Ia diseret dua polisi. Tubuhnya dibawa kedua polisi tersebut. Kakinya lemas tak mampu melawan kekuatan polisi yang menyeretnya. Kekuatannya habis setelah melihat tanamannya mati.
Setelah  Wagirah  diusir  dari  bibir  ekskavator,  ia  dikelilingi  oleh  puluhan  polisi wanita. Polisi-polisi wanita tersebut saling bergandeng tangan membentuk lingkaran yang ditengahnya  berisi  Wagirah.  “Penjara  hidup”  dibuat  untuk  mengusir  Wagirah  agar berhenti menghampiri aparat keamanan dan petugas yang sedang mengosongkan lahan. Di  balik  “penjara  hidup”  itu,  Wagirah  menyaksikan  sendiri  tanaman  yang  sudah  ia tanami dilindas dan dikeruk oleh ekskavator. Gampang sekali ekskavator itu membalik bumi. “Dinggo anak putuku. Saiki kok tok rusak. Aku ra trimo. Wasiat e simbokku ora entuk didol (untuk anak cucu saya. Sekarang kenapa malah kamu rusak. Aku tidak terima. Wasiat dari ibuku tidak boleh dijual),” teriak Wagirah dibarengi dengan isak tangisnya. Ia  kemudian  mendekati  salah  satu  polisi  wanita  yang  menjadi  “penjara  hidup”,  lalu berkata, “Aku arep mangan opo? Mangan awan? (aku mau makan apa? Makan awan?)”.
Bagi masyarakat Jawa, tanah sama saja dengan kehormatan. “Sadumuk bathuk sanyari  bumi  ditohi  pati  jiwa”  itulah  istilah  yang  biasa  dipakai  untuk  penghormatan terhadap tanah bagi masyarakat Jawa. Kalimat itu berisikan tentang sejengkal tanah yang akan dibela mati-matian oleh masyarakat Jawa, karena tanah adalah harga diri mereka.
Wagirah  atau  pun  Sofyan  hanyalah  salah  dua  contoh  rakyat  yang  kehilangan akses tanahnya akibat perampasan lahan guna pembangunan YIA. Perampasan tanah itu  terkait  dengan  Masterplan  Percepatan  dan  Perluasan  Pembangunan  Ekonomi Indonesia  (MP3EI)  masa  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Dalam  proyek  tersebut, pembangunan  bandara  internasional  di  Yogyakarta  merupakan  hal  yang  wajib  untuk dilaksanakan untuk menghubungkan antar koridor ekonomi (Kemendag, 2012). Bandara tersebut  menjadi  salah  satu  proyek  pembangunan  pemerintah  yang  diklaim  mampu meningkatkan laju pariwisata. Ia juga menjadi titik kritis pembangunan di Yogyakarta, karena akan menentukan pembangunan-pembangunan berikutnya. Akan tetapi, sekitar
634,5 hektare lahan produktif di pesisir Kulonprogo dan kurang lebih sebanyak 2.465 warga harus dikorbankan untuk pembangunan YIA.
Bagi  warga  sekitar  yang  hidup  dari  lahan  pertanian,  mereka  sudah  merasa berkecukupan.  “Sesak  dada  saya  kalau  memikirkan  rencana  dibangunnya  bandara. Masak  pemerintah  mau  membasmi  petani  begitu  saja,”  tutur  Wagirah.  Bagi  mereka, tanah  adalah  satu-satunya  ranah  untuk  “subsistensi”.  Mereka  menyulap  lahan-lahan dekat  pantai  untuk  bisa  ditanami  dengan  berbagai  jenis  tanaman.  Misalnya,  Padi, Gambas, Cabai, Terong, dan lainnya. selama 35 tahun terakhir (1980-2015), kawasan pesisir  selatan  Kulon  Progo  telah  berkembang  menjadi  kawasan  pertanian  produktif. Dengan adanya YIA, akan mengancam berkurangnya 60 ton gambas perhektar/tahun, 180  ton  melon  perhektar/tahun,  90  ton  terong  perhektar/tahun,  90  ton  semangka perhektar/tahun, dan 30 ton cabai perhektar/tahun.
Rencananya, tidak hanya bandara yang akan terbangun. Namun, ia juga akan membangun kota bandara sebagai sentralitas akumulasi kapital yang akan menentukan roda  perekonomian  di  Yogyakarta.  Harapannya,  ia  bisa  meningkatkan  perekonomian sektor informal di masyarakat. Dengan demikian mendongkrak angka kesejahteraan di Kulon Progo.
Bagi  Yogyakarta,  terdapat  sepuluh  keuntungan  yang  dialami  ketika  bandara terbangun (DIY, 2017). Pertama, mengakselerasi terwujudnya visi DIY sebagai daerah tujuan  wisata  terkemuka  di  Asia  Tenggara  tahun  2025.  Kedua,  membuka  transaksi perdagangan,  wisata,  dan  investasi  menuju  peradaban  baru  abad  ke-21.  Ketiga, mendongkrak  jumlah  wisatawan  mancanegara.  Keempat,  membuka  banyak  lapangan kerja. Kelima, membuka lapangan usaha baru. Keenam, menarik minat banyak investor. Ketujuh,  mempercepat  lalu  lintas  penumpang,  barang,  dan  jasa.  Kedelapan, meningkatkan jumlah dan lama tinggal kunjungan ke daerah tujuan wisata. Kesembilan, meningkatkan  pendapatan  daerah.  Kesepuluh,  memberi  efek  domino  pengembangan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Sebagai  detonator  perekonomian,  pembangunan  burung  besi  di  Kulonprogo menjadi  wajib,  karena  kapasitas  Bandara  Adisutjipto  sudah  tidak  mencukupi  lagi. Kapasitas  terminal  dirancang  untuk  menampung  1,2  juta  penumpang  per  tahun. Namun,  pada  akhir  tahun  2015  jumlah  penumpang  sudah  naik  menjadi  6,3  juta (Dephub,  2016).  Selain  itu,  kapasitas  area  parkir  pesawat  hanya  mampu  menampung delapan  pesawat  terbang  dan  mengakibatkan  keterlambatan  penerbangan.  Selain  itu, bagi PT. Angkasa Pura I, Bandara Adisutjipto sudah tidak bisa dilebarkan lagi karena keterbatasan lahan dan sudah terlalu padat –selain “konflik” dengan TNI AU . Sebagai salah satu provinsi yang diniatkan untuk pariwisata, hal tersebut merugikan Yogyakarta. Karena, Yogyakarta tidak akan bisa memutar kapital tanpa adanya pariwisata.
Pembangunan  burung  besi  niatnya  digunakan  untuk  mengoptimalkan  sektor- sektor pariwisata yang ada di DIY. Beberapa tempat pariwisata yang ingin dihubungkan adalah  Pantai  Siung,  Pantai  Pok  Tunggal,  Pantai  Sundak,  Pantai  Baron,  dan  Pantai Glagah  (Dephub,  2016).  Tidak  hanya  pantai  saja,  tetapi  ia  juga  untuk  meningkatkan destinasi  ke  Gua  Pindul,  Gua  Kalisuci,  Gua  Rancang  Kencono,  Gua  Kiskendo,  Gua Jomblang, dan lainnya (Dephub, 2016).
Oleh  karenanya  bandara  diperlukan  untuk  menghubungkan  sektor-sektor pariwisata  sembari  mengakumulasikan  kapital  dan  membayangkan  ruang  yang  akan dibentuknya.  Dalam  pariwisata,  ekploitasi  atas  sumber  daya  alam  dimaknai  sebagai penciptaan  “ruang-ruang  konkrit”  yang  sesuai  dengan  ruang  yang  ingin direpresentasikannya  (Fletcher  &  Neves,  2012).  “Ruang”  disini  dimaksudkan  untuk menunjukkan pembentukan yang erat kaitannya dengan perkembangan mode produksi suatu masyarakat “modern”, di mana produksi pengetahuan mengenai ruang merupakan refleksi atas relasi keduanya (Pamungkas, 2016).
Konsekuensinya, pembentukan dan “imajinasi” ruang menyebabkan hegemoni pengetahuan  terus  direproduksi  untuk  mempertahankan  konsep  ruang  sebagai  suatu hasrat untuk “memamerkan diri”. Pembayangan atas representasi ruang yang diciptakan oleh negara dan PT. Angkasa Pura I adalah ruang representasi “modern” yang dipicu dengan  adanya  Bandara  dengan  berbagai  pengetahuan  yang  direproduksinya.  Hasrat “memamerkan  diri”  yang  dibentuk  oleh  PT.  Angkasa  Pura  I  adalah  modernitas  yang dipicu  oleh  bandara  memicu  berbagai  pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan  industri, kota bandara tempat berputarnya kapital, ruang-ruang hijau dan lainnya. Serta, Green city  yang  diniatkan  diterapkan  di  Wates  merupakan  konsekuensi  logis  hasrat “memamerkan  diri”.  Ia  tidak  hanya  sebatas  penciptaan  “ruang”  dalam  bentuk  fisik, namun  juga  berbagai  macam  perilaku  di  atasnya.  Kota  sebagai  ruang  adalah  sebagai sebuah cerminan yang hidup di dalamnya.
Dalam  perkembangan  ekonomi  neoliberal,  bandara  menjadi  salah  satu penunjang untuk menghubungkan sektor-sektor industrial sembari melakukan eksploitasi terhadap  alam  (Rachman,  2017).  Pembangunan  infrastruktur  memiliki  fungsi  khusus melayani  komoditas  untuk  bersirkulasi,  khususnya  dengan  jalur  darat,  laut,  atau  pun udara.  Komoditas  ditransportasikan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  hingga  ke konsumen. Pariwisata telah menjadi salah satu modus untuk mengakumulasikan kapital sembari menghubungkan koridor-koridor ekonomi antar negara. Globalisasi Neoliberal tidak ragu lagi telah mendorong proses pengurangan jumlah petani yang memiliki akses langsung ke tanah (Habibi, 2016).
Oleh  karenanya,  artikel  jurnal  ini  mendiskusikan  tentang  perluasan  akumulasi kapital pasca terbangunnya bandara YIA di Yogyakarta. Tentunya akumulasi kapital itu diikuti oleh eksklusi masyarakat dari tanahnya -atau bisa dibahassakan akumulasi primitif.
Melalui  pembacaaan  David  Harvey  mengenai  sirkuit  kapital,  artikel  ini  berusaha mengupas ekpansi geografis yang menjadi keniscayaan pasca terbangunnya YIA.

## Konstruksi Teori
Mengikuti analisis Karl Marx tentang keadaan di Inggris, banyak ilmuwan telah melihat akumulasi primitif – “proses historis pencerabutan subjek dari alat produksinya” - sebagai proses awal mula kapitalisme di Eropa atau sebagai inti transisi kapitalisme di Inggris (Levien, 2000). Dalam akumulasi primitif, Marx menggambarkan transformasi dari feodalisme ke kapitalisme yang terjadi di Eropa selama abad kelima belas sampai abad  kedelapan  belas.  Istilah  tersebut  merujuk  pada  sebuah  proses  di  mana  orang didorong  untuk  meninggalkan  tanah  mereka  untuk  mencari  pekerjaan  di  pabrik  atau kapal (Holden, Nadeau, & Jacobson, 2011).
Pada penggambaran masa tersebut, petani-petani yang tidak mempunyai tanah selama  berabad-abad  terlibat  dalam  hubungan  timbal  balik  dengan  tuan  tanah  tidak dapat mengandalkan relasi tersebut. Para petani yang tidak mempunyai tanah dipaksa untuk  menjadi  pekerja-pekerja  murah  di  pabrik  dan  tuan-tuan  tanah  dipaksa  untuk menjual  tanahnya  (Holden  et  al.,  2011).  Dalam  ilustrasi  tersebut,  Marx  sangat  ingin menunjukkan bahwa "penaklukan, perbudakan, perampokan, pembunuhan, singkatnya, memainkan  bagian  terbesar  "dalam  proses  tersebut.  Konsep  Marx  tentang  akumulasi primitif mengidentifikasikan kolonialisme, eksploitasi dan pembunuhan masyarakat adat, perbudakan,  dan  mekanisme  kredit  sebagai  "momen  utama"  dalam  proses  akumulasi primitif yang memberikan surplus untuk pengembangan produksi kapitalis di Eropa Harvey  (2005)dalam  bukunya  “New  Imperialism”  kemudian  mengkontekskan Marx  dengan  apa  yang  terjadi  hari  ini.  Harvey  menjelaskan  tentang  bagaimana neoliberalisme  berpengaruh  terhadap  keterpinggiran  masyarakat  dalam  ranah-ranah kota. Sederhananya, ia menceritakan ketertindasan rakyat oleh proyek-proyek neoliberal. Harvey membaginya dalam tiga sirkuit kapital; sirkuit primer, sirkuit sekunder, dan sirkuit tersier. Ketiganya menunjukkan “kemampuan” akumulasi dari proyek-proyek neoliberal. Harvey menjelaskan sirkuit-sirkuit kapital sebagai berikut: (1) sirkuit primer adalah ranah produksi dan konsumsi langsung; (2) sirkuit sekunder sebagai ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap; dan (3) sirkuit tersier yaitu ranah belanja-belanja sosial dan riset serta pengembangan (Harvey, 2005).
Dalam sirkuit sekunder arus kapital terbagi menjadi kapital tetap untuk produksi (pabrik dan perlengkapan, kapasitas penghasil listrik, jaringan rel kereta api, pelabuhan, dsb.) dan penciptaan dana konsumsi (misalnya, perumahan). Secara luas, kapital tertentu dalam sirkuit sekunder ditanamkan dalam bentuk tanah dan menjadi aset-aset bank dan menempati  tempat  yang  dibangun  untuk  produksi  dan  konsumsi  (kawasan  industri, jaringan transportasi, perumahan, rumah sakit, sekolah). Investasi tersebut bisa menyerap sejumlah  besar  kapital  dan  tenaga  kerja,  terutama  ketika  ekspansi  geografis  terjadi (perpindahan  penduduk  atau  pun  ekpansi  teritorial).  Arus  menuju  sirkuit  tersier  –
investasi jangka panjang dalam infrastruktur sosial – terbagi dalam investasi untuk riset dan  pengembangan  atau  pelatihan  keterampilan  yang  secara  langsung  memberikan umpan balik kepada produksi, dan investasi yang berorientasi pada peningkatan kondisi sosial dari masyarakat (misalnya pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan-pelatihan menaikkan labor power).
Cara-cara seperti produksi ruang, pembukaan kompleks sumber daya baru dan murah, pembukaan kawasan baru sebagai ruang akumulasi kapital yang dinamis, dan penetrasi formasi sosial yang telah ada menjadi cara untuk penyerapan surplus tenaga kerja. Namun, ekspansi dan rekonstruksi geografis semacam itu mengancam nilai-nilai yang  telah  terfiksasi  –ada-  dalam  ruang  yang  melekat  pada  tanah.  Tak  hanya  tanah, namun sesuatu yang dianggap memiliki nilai pembentuk kebudayaan suatu masyarakat. Maka  tak  ayal  apabila  terjadi  perubahan  pola-pola  relasi  yang  sebelumnya  telah  ada. Meski  demikian,  penolakan  penetrasi-penetrasi  kapital  memungkinkan  untuk  menjaga nilai-nilai yang terfiksasi yang melekat pada tanah atau benda lain yang dilekatkan nilai pembentuk “kebudayaan”.
Sederhananya,  Harvey  (1978)  menggariskan  dua  solusi  penyerapan  surplus melalui displacement  capital :  1) displacement  spasial ,  dimana  kapital  diberdayakan  untuk membuka  infrastruktur  kapitalisme  di  lokasi  lain;  dan  2) displacement  temporal ,  dimana kapital  dipergunakan  sebagai  investasi  dalam  proyek-proyek  fisik  dan  sosial  berjangka panjang, yang hasilnya hanya bisa diraup di masa depan. Maka, dengan adanya YIA ini sebagai salah satu unsur sirkuit kapital dalam ruang sirkuit yang lain akan memungkinkan penetrasi-penetrasi yang telah dijelaskan di atas. Mulai dari produksi ruang, pembukaan kompleks tenaga kerja murah, pembukaan kawasan baru sebagai ruang akumulasi kapital yang dinamis –bisa menjadi ruang bagi tenaga kerja yang belum terserap dan diombang- ambingkan-, atau pun penetrasi formasi sosial yang lain. Pembukaan-pembukaan ruang tersebut akan menguras banyak lahan dan tentu saja penggusuran akan terjadi.
Bandara YIA merupakan infrastruktur yang menentukan dalam menggenjot mata rantai  industri  di  Yogyakarta.  Namun,  di  beberapa  daerah  seperti  Yogyakarta  dan Sleman, terjadi konflik penolakan hotel dan apartemen, karena menimbulkan persoalan sosial  dan  lingkungan.  Persoalan  lingkungan  sudah  jelas  dengan  berbagai  kampanye “Jogja  Asat”.  Ketersediaan  air  tanah  warga  yang  berkurang,  bahkan  hilang  karena massifnya pembangunan Hotel dan Mall di Yogyakarta. Bangunan-bangunan tersebut merampas hak warga atas air.
Ruang  agraris  direorganisasi,  diubah  berganti  dari  sumber  daya  alam  menjadi komoditas global. Ekspansi sistem produksi yang meluas memerlukan reorganisasi ruang yang  khusus  agar  sistem  produksi  bisa  melias  secara  geografis.  Reorganisasi  ruang tersebut  memaksa  kehidupan  masyarakat  agraris  berubah  dari  keadaan  kampung, ladang,  dan  sawah  menjadi  kawasan  industri.  Akhirnya,  reorganisasi  ruang  tersebut menyingkirkan dan meminggirkan rakyat agraris dari tanah dan ruang kehidupannya.
Idealnya, pembangunan infrastruktur memang diperlukan untuk menggerek roda perekonomian  negeri.  Namun,  dibalik  narasinya  yang  menggiurkan-mendongkrak kesejahteraan, mendongkrak PDB, dan narasi lainnya- tersimpan cerita duka bagi petani dan  rakyat  kecil.  Sementara,  kaum  elite  dan  pengembang  sibuk  untuk  bagi-bagi keuntungan lewat akumulasi kapital. Baik akumulasi kapital “utama” maupun akumulasi kapital “alternatif”.
Sebagai displacement spasial, YIA dibangun di luar area pembangunan utama Yogyakarta.  Dan,  displacement  temporal,  YIA  berperan  sebagai  investasi  berjangka panjang. Melalui pembangunan YIA, surplus kapital yang “diam” dapat diputar ulang dalam bentuk investasi eksternal, sehingga menghilangkan risiko devaluasi surplus dan memungkinkan akumulasi kapital di Yogyakarta untuk terus berjalan. Oleh karenanya, pembangunan YIA wajib dilakukan meski mengindahkan aspek-aspek ekologis.
Pada waktu yang lain, Henri Lefebvre mengartikan “ruang” untuk menganalisis keruangan.  Dalam  memproduksi  ruang,  tindakan-tindakan  sosial  itulah  yang memberikan “makna” pada ruang. Sementara, representasi ruang yang dimaksud adalah pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas “pemakaian” suatu ruang. Sementara, Ruang Representasional merupakan ruang  yang  secara  nyata  “hidup”  dengan  berbagai  bentuk  pencitraan  dan  simbol. Representasi ruang PT. Angkasa Pura I diruntuhkan oleh ruang representasional yang dibentuk  oleh  masyarakat  sekitar  dengan  berbagai  simbol-simbol  perlawanan.  Ruang kemudian menjadi hal yang sangat bergantung pada kelompok-kelompok dan relasi sosial yang membentuknya.
Dalam  mengerjakan  artikel  ini,  penulis  melakukan  penelitian  dengan menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  observasi. Pengumpulan data observasi lewat keikutsertaan melalui beberapa kegiatan penolakan pembangunan  YIA  oleh  berbagai  subjek.  Melalui  metode  observasi,  penelitian  ini menggunakan  data  lewat  obrolan  dengan  warga  sekitar  di  Temon,  Kulon  Progo. Observasi dimulai pada pertengahan 2017 sampai pertengahan 2018. Sementara, data sekunder didapat dari data-data liputan maupun data presentasi publik PT Angkasa Pura I yang diunggah di internet. Data liputan berasal dari media arus utama maupun pers mahasiswa (persma). Alasan penggunaan data liputan persma, karena persma juga turut hadir  dalam  kegiatan  keseharian  masyarakat.  Mereka  membangun  hubungan  dengan warga penolak.
Saya tidak mewawancarai Pemda atau secara luas aktor dari pemerintah maupun dari sektor swasta. Hal ini karena relasi kuasa yang sangat timpang antara warga penolak dengan negara dan swasta. Karena relasi kuasa yang timpang itu, saya ingin memberikan ruang yang lebih luas kepada warga penolak. Apalagi, gerakan penolakan bandara yang selama  ini  telah  menjadi  kekuatan  warga  telah  dipukul  mundur  oleh  negara  dengan berbagai aparatur kekerasannya.

## Penetrasi Tenaga Kerja
Pada  bagian  pembahasan  akan  dititikberatkan  pada  dua  hal,  yaitu  penetrasi tenaga kerja serta arus barang dan manusia. Melalui David Harvey artikel ini mengalisis terhadap  dua  hal  tersebut.  Penjelasan  Harvey  mengenai displacement  capital akan menguatkan  pembahasan  mengenai  pembagian  sirkuit  kapital  dengan  kontekstualisasi pengorganisiran keruangan untuk YIA.
Untuk  gambaran  lebih  besar  bagaimana  Harvey  digunakan  untuk kontekstualisasi, saya mengutip Sjamsinarsi (2019):
Ada 17 program inilah yang menjadi inti bagaimana sirkuit sekunder menjadi penyokong sirkuit primer.
Pada  tahun  2017,  Kabupaten  Kulon  Progo  menjadi  kabupaten  dengan  angka kemiskinan tertinggi se-DIY. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017  mencapai  20,03%.  Sementara,  beberapa  lainnya  seperti  Kabupaten  Bantul 14,07%,  Kabupaten  Sleman  8,13%,  Kabupaten  Gunung  Kidul  18,65%,  dan  Kota Yogyakarta sebesar 7,64%. Meski demikian, garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo lebih  tinggi  dari  Kabupaten  Gunung  kidul  dengan  sebesar  312.403,00 Rupiah/Kap/Bulan  (BPS,  2017).  Niatnya,  pembangunan  YIA  bagi  Hasto  dapat menggenjot  perekonomian  warga  dan  menurunkan  angka  kemiskinan.  Meski  yang dibayangkan harus mengikhlaskan petani dan lahan pertanian.
“Pembangunan YIA bukan hanya sebab-sebab pragmatis saja—semisal, kelebihan kapasitas bandara Adisutjipto—melainkan juga didasari oleh upaya displacement
dalam  mengatasi  krisis  akumulasi  berlebih  akibat  pembangunan  di  Yogyakarta. Seperti  umum  diketahui,  pembangunan  di  Yogyakarta  mencapai  tingkat pertumbuhan  yang  eksplosif  selama  dekade  terakhir—dibuktikan  dengan  tren PDRB yang meningkat tiga kali lipatnya. Meski demikian, tingkat ketimpangan Yogyakarta  yang  sangat  tinggi  (per  September  2016,  rasio  Gini  di  Yogyakarta mencapai angka 0,43—lebih besar dari rerata rasio Gini nasional) menunjukkan bahwa  mayoritas  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hanya  dinikmati  oleh  kelas pemilik modal. Hal serupa juga ditunjukkan dari minimnya pengeluaran seperlima penduduk di segmen termiskin, yang jumlahnya hanya sebesar 5,7 persen dari total pengeluaran penduduk Yogyakarta.” (Darmawi, 2004)
Seperti yang telah dijelaskan di atas, PT. Angkasa Pura I dan Negara berusaha memaksakan  artian  “Sejahtera”  kepada  warga  masyarakat.  Kesejahteraan  yang dimaksud  adalah  penyerapan  tenaga  kerja  dan  penciptaan  “kelas  buruh”  baik  sektor informal ataupun sektor formal. Serta ekonomi yang berbasis pariwisata dan berbagai ekonomi “lokal” disekitarnya. Penciptaan kelas pekerja “rentan” atau industrial reserve army bertujuan untuk sewaktu-waktu mengganti tenaga kerja industri yang labor power- nya tidak dapat memenuhi kebutuhan industri lagi (Marx, 1991)
Ia juga menandakan tenaga kerja yang tidak terserap oleh akumulasi produktif kapital.  Bahkan  dalam  proses  proletarianisasi  atau  akumulasi  primitif  –pemisahan manusia  dalam  konteks  ini  petani  dengan  tanah  sebagai  alat  produksinya-  tidak  serta merta  petani  akan  langsung  menjadi  proletariat  aktif  yang  terlibat  dalam  akumulasi produktif  kapital  (Habibi,  2016).  Mereka  diombang-ambingkan  dalam  keadaan  yang tidak tentu dan menjadi cadangan bagi proletariat aktif. Biasanya, produktivitas mereka lebih rendah daripada proletariat aktif di sektor formal yang terlibat dalam relasi produksi kapitalisme.
Bagi  Marx,  istilah  yang  tepat  adalah  proletarianisasi.  Namun,  beberapa  tokoh agraria seperti Araghi (1995) dalam “Global Depeasantization, 1945-1990”,istilah untuk menunjukkan  gejala  berkurangnya  petani  adalah  depeasantization.  Istilah  tersebut menunjukkan bagaimana berbagai kekuatan ekonomi politik bekerja pada tingkat global hingga  tingkat  paling  kecil  sekali  pun  sehingga  menghasilkan  kecenderungan pengurangan jumlah kelas petani di pedesaan (F. Araghi, 1995). Selanjutnya, terdapat kecenderungan  untuk  berpikir  “seperti  kota”  yang  meninggalkan  pertanian  untuk meningkatkan perekonomian. Artinya, kapitalisme akan mengubah tanah, tenaga kerja, dan kekayaan menjadi komoditi-komoditi dan hal ini hanyalah sebuah formula ringkas untuk  melikuidasi  lembaga-lembaga  sosial  dan  kebudayaan  yang  dinilai  menghambat (Setiawan, 2008). Begitu pula dengan gerakan rakyat yang menentangnya.
Buat  Marx  (1991), “ Industrial  Reserve  Army ” atau “ relative  surplus  population ” (RSP) terdiri  dari  kaum  pekerja  yang  tersedia  dalam  jumlah  berlebihan  untuk  keperluan akumulasi  modal  pada  tingkat  perkembangan  perekonomian  kapitalis  tertentu.  Corak produksi  kapitalis  membutuhkan  ketersediaan  tenaga  kerja  yang  dipasok  dengan mengekstraknya dari apa yang disebut buruh bebas yang tidak memiliki sarana subsistensi
lain  selain  tenaga  kerja  mereka  (Habibi  &  Juliawan,  2018).  Oleh  karenanya,  manusia hanya dipandang sebatas seberapa kuat labor power-nya untuk memproduksi sejumlah komoditas tertentu, bahkan tenaga kerja itu sendiri merupakan komoditas. Pada tahap tertentu  akhirnya  manusia  dihisap  hingga  yang  tersedia  hanya  raganya  untuk  dijual. Penghisapan manusia atas manusia menjadi syarat wajib bagi mode produksi kapitalisme Secara singkat, mereka juga diperlukan sebagai kendala terhadap kenaikan upah pada segmen tenaga kerja yang justru terlibat dalam proses ekonomi. Mereka menjadi keadaan kontradiksi dalam kapitalisme karena jumlah mereka yang makin membengkak antara  lain  dengan  peningkatan  dan  inovasi  teknologi  produksi  yang  menghemat pemakaian tenaga kerja manusia (Habibi, 2016). Namun, disisi lain mereka diperlukan untuk cadangan tenaga kerja bagi korporasi-korporasi. Beberapa diantaranya menjadi proletariat, beberapa yang lain menjadi “semi-proletar”. Meski demikian, pekerja rentan juga mengindikasikan tidak adanya kepastian upah dan jaminan keselamatan kerja Dengan melemparkan ke mekanisme pasar bebas tenaga kerja, masyarakat sekitar akan berkompetisi dengan tenaga kerja lainnya.
“…Meski sudah dibekali keterampilan dengan pelatihan, Angkasa Pura I tak bisa menjamin  bahwa  semua  warga  terdampak  dan  tergusur  akan  bisa  bekerja  di bandara. Dengan logika pasar tenaga kerja yang galibnya menuntut upah semurah mungkin, peluang warga di areal terdampak bisa bekerja di bandara bergantung pada ‘seberapa kesiapan warga itu sendiri,’ ujar Agus Pandu Purnama, Manajer Umum  Angkasa  Pura  I  Yogyakarta,  kepada  Tirto  pada  17  Agustus  lalu….Jadi pertarungannya terbuka. Jadi kalau Angkasa Pura I [hanya] berupaya warga di sini kami latih, kami siapkan.” (Kresna, 2018).
Tergantung  tentang  bagaimana  mekanisme  pasar  bebas  tenaga  kerja  akan menyerap hal tenaga kerja yang dibutuhkan. Perkara berpindah pekerjaan yang selama ini turun menurun menjadi petani dan ganti menjadi pekerja yang bukan tani lagi bukan hal  yang  mudah.  PT.  Angkasa  Pura  I  dan  negara  mengimajinasikan  kesejahteraan dengan  adanya  bandara  yang  memicu  geliat  pertumbuhan  ekonomi  melalui  industri, industri ekonomi kreatif, pariwisata, dan sebagainya.
Surplus-surplus  tenaga  kerja  akan  ditempatkan  dilevel  industri  kreatif  apabila tidak  bisa  bersaing  dengan  tenaga  kerja  lain  di  pasar  tenaga  kerja  formal.  Penetrasi keruangan  dan  kawasan  menjadi  konsekuensi  logis  pembukaan  bandara.  Penetrasi- penetrasi  ini  digunakan  untuk  membuka  ekspansi  ruang  atau  kawasan  baru  untuk akumulasi  kapital  dan  ruang  untuk  menyediakan  cadangan  tenaga  kerja.  Alhasil, penetrasi  tenaga  kerja  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  lahan-lahan baru akumulasi kapital.
Estimasinya,  sekitar  3.000  tenaga  kerja  dibutuhkan  untuk  beroperasinya bandara dengan rentan usia antara 17 sampai 35 tahun (Putera, 2018). Artinya, tenaga kerja yang memenuhi standar PT. Angkasa Pura I akan dipekerjakan di bandara dengan sistem pasar bebas tenaga kerja. Sementara, mereka yang terlempar –yang artinya tidak
memenuhi-  akan  ditempatkan  pada  sektor-sektor  informal.  Mereka  pun  telah  dilatih untuk menjadi sektor-sektor informal apabila terlempar dari kriteria PT. Angkasa Pura I. Pelatihan tersebut sebanyak 8 paket, terdiri teknisi telepon seluler, mekanik yunior mobil, menjahit, finishing kayu teknik semprot, teknisi lemari pendingin (show case) dan sepeda motor injeksi, serta boga 2 paket (Widiyanto, 2018)
Estimasi tersebut sangat jauh apabila disandingkan dengan data riset JDA yang menyatakan 11.501 jiwa penduduk di Desa Temon, Desa Glagah, Desa Sindutan, Desa Kebonrejo, Desa Palihan, dan Desa Jangkaran terancam lantaran bekerja sebagai petani, buruh, dan nelayan (JDA, 2017). Data tersebut belum termasuk data pekerja yang tinggal di luar keenam desa dan bekerja di keenam desa itu.
Ruang-ruang  dikondisikan  sedemikian  rupa  menjadi  representasi  ruang  yang dianggap mampu untuk memberikan akumulasi kapital yang lebih. Ruang-ruang tenaga kerja yang dapat menopang kerja-kerja YIA dapat dikategorikan sebagai sirkuit sekunder yang dalam bentuk konkrit kawasan industri (industri informal) dan perumahan. YIA pun dalam  ekspansi  akumulasi  kapital  yang  lebih  besar,  ia  menjadi  sirkuit  sekunder. Primernya, tetap pada sektor pariwisata.
Gambar 1 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Jika dilihat lebih rinci, maka pengorganisiran ruang untuk kota bandara menjadi;
Gambar 2 Pola tata ruang kota bandara
Kawasan-kawasan  yang  dulunya  pertanian  menjadi  ruang-ruang  akumulasi kapital  “alternatif”  dan  menjadi  lumbung  bagi  tenaga  kerja.  Ruang  akumulasi  kapital “alternatif”  ini  diranahkonkritkan  menjadi  industri-industri  non-formal  seperti  tukang jahit, toko oleh-oleh, dan lainnya. Dengan adanya berbagai kerentanan kerja, mereka harus bersaing dengan tenaga kerja lainnya untuk dapat bekerja di YIA. Rakyat yang telah  nyaman  menjadi  was-was  apabila  tidak  bisa  bekerja,  maka  sudah  sewajarnya mereka menolak.
Pembayangan tentang kelas pekerja pun direduksi hanya sebatas tenaga kerja informal  yang  siap  untuk  menunggu  terserap  oleh  sektor-sektor  formal.  Kerja-kerja informal dianggap efektif oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian dan dinilai “setara”  dengan  kerja-kerja  sektor  formal.  Namun,  dibalik  itu  semua  terdapat penghisapan  manusia  atas  manusia.  Terdapat  ketidakstabilan  situasi  pekerjaan  yang terdiri  dari  kondisi  pekerja,  upah  yang  tidak  tentu,  dan  jam  kerja.  Mereka  mungkin terlibat  dalam  pasar  komoditas  yang  besar  –ekspor  dan  impor  komoditas.  Namun, mereka juga terlibat dalam perdagangan kecil (penjaja atau penjual).
Dengan  kata  lain,  mereka  akan  diubah  menjadi  Surplus  Populasi  Relatif. Mereka terdiri dari pekerja di sektor agraria di pedesaan “Terus-menerus pada titik untuk beralih ke proletariat perkotaan atau manufaktur” (Marx, 1991). Mereka akan menjadi cadangan  tenaga  kerja  industri  yang  sebenarnya  mereka  telah  dirampas  aksesnya  ke tanah. Sederhananya, ketika produksi kapitalis mengambil alih pertanian mereka yang menjadi sumber mata pencaharian. Petani dengan sedikit atau tanpa tanah adalah yang paling rentan terhadap perampasan tersebut. Penetrasi tenaga kerja salah satunya adalah mereka  yang  telah  kehilangan  aksesnya  terhadap  tanah  karena  YIA.  Penetrasi  tenaga kerja  yang  lain  berasal  dari  pasar  bebas  tenaga  kerja  untuk  memperebutkan  menjadi sekrup-sekrup kapital untuk memutar akumulasi YIA.
Alhasil, hilangnya perlindungan dari negara kepada buruh, persaingan terbuka antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing, ketidakpastian hubungan kerja dan ketidakpastian kerja serta penurunan kesejahteraan mengancam mereka. Disisi lain, secara massif terjadi gerakan penggantian status kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, melalui sistem outsourcing tenaga kerja. Sebagai tenaga kontrak, yang direkrut melalui perusahaan pengerah tenaga kerja (outsourced) – yang banyak muncul di pusat- pusat industri sebagai bisnis yang sangat menguntungkan – buruh hanya mendapatkan upah  pokok  sebesar  upah  minimum  setempat  tanpa  tunjangan  lain.  Padahal,  mereka melakukan pekerjaan yang persis sama dengan buruh tetap (Tjandraningsih, 2007).

## Gambar 3 Draft Kota Bandara
PT. Angkasa Pura I telah memperhitungkan adanya tempat tinggal bagi tenaga kerja.  Selain  itu,  perumahan  yang  merembet  ke  desa  dan  menggusur  pertanian  juga menunjukkan  fenomena  urban  sprawl.  Ia  didefinisikan  sebagai  proses  pengembangan permukiman perumahan di daerah pinggiran dengan kepadatan penduduk yang rendah dan menyebar (Hayden, 2004). Dengan kata lain, ia bisa didefinisikan sebagai fenomena melebarnya  pembangunan  hingga  ke  daerah  pinggiran  kota  dan  menggusur  daerah pertanian.
Perumahan yang akan dibangun bukan hanya bagi mereka yang bekerja untuk bandara,  namun  bagi  mereka  yang  mempunyai  kapital  lebih  untuk  mendirikan perumahan. Penetrasi perumahan tersebut juga memicu liberalisasi ekonomi, meskipun wadahnya  adalah  “ekonomi  kreatif”  –yang  mana  akan  berakhir  pada  pasar.  Maka, liberalisasi  ekonomi  akan  diperluas  cakupannya  dengan  adanya  bandara  dan  segala piranti  yang  akan  mengikutinya.  Dan  pembebasan  lahan  (-red  penggusuran)  menjadi syarat wajib untuk membangun segala piranti untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja. Kapitalisme hari ini, menggunakan infrastruktur untuk melakukan eksklusi lewat inklusi.  Sejumlah  tenaga  kerja  dikonsentrasikan  pada  ruang  tertentu  untuk  kebutuhan tertentu.

## Gambar 4 Pengorganisiran ruang kluster ekonomi
Paparan tersebut secara jelas telah menggambarkan sirkuit sekunder yang akan menopang  YIA.  Mulai  dari  logistik,  tempat  perawatan,  industri  kreatif,  dan  lainnya. Sementara, ruang-ruang yang dibuka untuk daerah edukasi dan pelatihan yang mana sebagai sirkuit tersier digunakan untuk meningkatkan labor power calon pekerja. Sirkuit- sirkuit  tersebut  akan  menopang  sirkuit  primer  untuk  mengakumulasikan  kapitalnya. Dalam ranah yang lebih luas, akumulasi kapital lewat pariwisata. Hal tersebut menjadi wajar, karena pemerintah menjadikan pariwisata sebagai leading sector pembangunan, maka  grand  design  pembangunan  pun  diusahakan  mendukung  sepenuhnya pembangunan pariwisata.
Mantra  kapitalis  paling  umum  adalah,  “semua  orang  bisa  kaya  jika  mereka bekerja keras” mengandung kesesatan berpikir. Hanya ada begitu banyak ruang di atas. Untuk  menghasilkan  uang,  manusia  harus  melepaskannya  dari  orang  lain.  Dapat dilakukan  melalui  penjualan  barang,  perpajakan  atau  cara  lain.  Tetapi,  hal  tersebut berarti  berarti  bahwa  yang  kaya  tidak  akan  ada  tanpa  yang  miskin.  Bagaimanapun manusia melihatnya, tidak akan pernah ada persamaan di bawah kapitalisme.
Pekerja  miskin  tidak  hanya  telah  mengalami  krisis  reproduksi  yang  intensif, tetapi juga fragmentasi karena mereka dipaksa untuk bergerak melintasi ruang pedesaan dan perkotaan. Diombang-ambingkan antara tenaga kerja tidak tetap yang “berbahaya”, produksi  komoditas  kecil,  dan  bentuk-bentuk  non-pertanian  informal  untuk  bertahan hidup  -sebuah  kompleksitas  tentang  “kapitalisme  mikro  tanpa  henti”  dari  slum  area (daerah kumuh) (Davis, 2006).

## Arus Barang dan Arus Manusia
“Yogyakarta  tidak  bisa  hidup  tanpa  pariwisata.  Ia  jalan  satu-satunya,”  begitu jika saya parafrase kalimat yang dilontarkan oleh Anthonius Tony Prasetiantono yang
juga  sebagai  Kepala  Pusat  Studi  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik  UGM.  Pariwisata menjadi  tumpuan  ekonomi  bagi  Yogyakarta,  selain  akan  didukung  dengan  rencana dibangunnya pelabuhan di pesisir pantai Kulonprogo pada tahun 2019 (Murdaningsih, 2018). Untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, pembangunan jalur untuk barang dan manusia.
Akibat  dari  kompresi  ruang-waktu  untuk  mengekspansikan  kapital  (-red memangkas waktu distribusi), mendorong penemuan teknologi seperti rel kereta api dan jalan tol untuk mentransformasi skala geografis. Transformasi tersebut memungkinkan hambatan menjadi lebih ringkas dan lancar untuk sirkulasi dan akumulasi kapital. Hari ini, rezim infrastruktur yang dibangun memfokuskan diri pada hal tersebut. Pemangkasan waktu distribusi untuk akumulasi dan sirkulasi kapital. Itulah jawaban Kapitalisme untuk menghadapi krisis yang terjadi padanya. Ruang-ruang geografi bagi kerja kapital secara temporal  harus  diperlebar  hingga  menjangkau  dan  menyerap  teritorial-teritorial  baru untuk masuk ke dalam proses kerja kapital (Ridho, 2018).
Arus  manusia  yang  saya  maksud  tidak  sebatas  penetrasi  tenaga  kerja  yang datang  ke  daerah  sekitar  YIA.  Namun,  arus  manusia  yang  dimaksud  juga  mencakup wisatawan atau pun orang-orang yang berkeperluan untuk menunggangi pesawat. Untuk mendukung arus manusia yang akan melintas, maka pembuatan jalan tol dan rel kereta api menjadi pokok pertarungan utama. Mengapa? Karena disana lah pertarungan rakyat menjadi  objek  pembangunan  atau  menjadi  subjek  emansipatif  pembangunan. Pertarungan tersebut akan
Pembuatan  jalan  tol  akan  menghubungkan  Yogyakarta-Bawen.  Sementara, untuk  internal  Yogyakarta,  akan  dibangun  rel  kereta  api.  Jika  dilihat  pada  rancangan pembangunan, maka akan didapat:
Gambar 5 Rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi perkeretaapian
Dari gambar di atas, terdapat rencana untuk mengembangkan jalur KA Temon- Samas-Parangtritis,  Pengembangan  KA  Bandar  udara  Temon-Stasiun  Tugu-Stasiun Maguwoharjo,  dan  pengembangan  KA  Samas-Palbapang-Yogyakarta-Borobudur.
Pengembangan  tersebut  juga  diikuti  dengan  pengembangan  stasiun  sedang,  stasiun angkutan barang, stasiun kecil, dan stasiun besar. Untuk memenuhi kebutuhan melayani arus barang, maka stasiun angkutan barang akan menjadi pilihan.
Sementara,  jalan  tol  Yogyakarta-Bawen  pada  desember  2018  telah  berada dalam tahap pembuatan trase dan penetapan lokasi, serta pembebasan lahan (Ose, 2018). Pemerintah  Kabupaten  Sleman  sebagai  wilayah  yang  menjadi  wilayah  poros penyambung  proyek  sudah  mengirim  tim  Bappeda  kabupaten  Sleman  untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jateng.
Selain  jalan  tol  Yogyakarta-Bawen,  jalan  tol  Yogyakarta-Solo  juga  akan dibangun.  Proyek  tersebut  diperkirakan  membutuhkan  nilai  investasi  sebesar  Rp.  19 Triliun. Nilai tersebut dianggap sebanding, karena sepanjang 15 kilometer jalannya akan dibuat melayang. PT. Adhi Karya diketahui telah mengajukan prakarsa proyek tersebut ke  Kementerian  PUPR.  Sementara,  sampai  pada  tanggal  9  Januari,  proyek  tersebut masih dalam proses persiapan lelang.
“Hotel,  guest  house  sampai  rumah  warga  akan  menjadi  tempat  menginap  para tamu. Artinya memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kita genjot pariwisata, kita datangkan banyak orang. Ada yang bilang dolar naik aduh gawat, ya justru kita gairahkan pariwisata,” terang Ganjar Pranowo (Ose, 2018).
Dari  pernyataan  di  atas,  jalan  tol  akan  membuka  peluang  perampasan  lahan yang akan lebih massif. Pembuatan jalan tol pada akhirnya dari “memfasilitasi bisnis” menjadi  “bisnis  itu  sendiri”.  Dengan  dalih  memperlancar  pariwisata,  maka pembangunan  hotel  dan  berbagai  macam  masalah  di  dalamnya  –krisis  air-  menjadi konsekuensi logis. Pada akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pembangunan ekonomi neoliberal yang basisnya untuk mengabdi pada pariwisata dan sektor informal. Awalnya jalan  tol  ditujukan  untuk  kompresi  ruang-waktu,  namun  berjalan  dan  menjadi  ruang akumulasi  kapital  itu  sendiri.  Pembuatan  imajinasi  atas  kota  pun  “ditentukan”  oleh penguasa yang memaksa rakyatnya untuk mengabdi pada kapital.
Menurut laporan dari Mahmud (2019) berjudul “Proyek Jalan Tol Solo-Jogja- Bawen-Cilacap”,  rute  jalan  tol  akan  melewati  9  kecamatan  dan  21  desa  di  Sleman. Dengan  rincian,  Tol  Yogyakarta-Solo  melewati  6  kecamatan  dan  14  desa,  meliputi: Prambanan, Kalasan, Depok, Ngaglik, Gamping, dan Melati. Sementara, Yogyakarta- Bawen meliputi: Mlati, Seyegan, Tempel. Data yang berhasil saya himpun dari seminar lalala,  Trase  Yogyakarta  (Sleman)-Solo  melalui:  Prambanan  (Desa  Bokoharjo), Kecamatan Kalasan (Desa Tamanmartani, Desa Selomartani, Desa Tirtomartani, Desa Purwomartani), Kecamatan Depok (Desa Maguwoharjo, Desa Condongcatur dan desa Caturtunggal). Tiga lainnya berada di Kecamatan Ngaglik (Desa Sariharjo), Kecamatan Mlati (Desa Sinduadi, Desa Sendangadi, Desa Tlogoadi, dan Desa Tirtonadi), terakhir Kecamatan Gamping (Desa Trihanggo).
Sementara, trase tol Yogyakarta (Sleman)-Bawen berada di Kecamatan Tempel (Desa Banyurejo), Kecamatan Seyegan (Desa Mergokaton, Desa Mergodadi, dan Desa
Margomulyo). Sementara, tiga lainnya berada di Kecamatan Godean (Desa Sidomulyo), Kecamatan Mlati (Desa Tirtoadi, dan Desa Tlogoadi), dan Kecamatan Gamping (Desa Trihanggo).
Seiring  berjalannya  pembangunan  kota  bandara,  akan  disertai  trase  jalan  tol Kulon Progo. Terdapat 16 desa yang akan menjadi sasaran dan 7 diantaranya menjadi sasaran tol melayang. Sementara, 9 lainnya akan berada di atas tanah. 7 daerah yang akan  menjadi  sasaran  tol  melayang,  yaitu:  Temon  Wetan,  Kaligintung,  Kulur, Hargorejo, Karangsari, Wates, dan Sendangsari. Sementara, 9 daerah yang menjadi trase jalan tol di atas tanah adalah Hargomulyo, Karang Wuluh, Janten, Kebonrejo, Remon Kulon, Pengasih, Kaliagung, Donomulyo, dan Banguncipto. Sementara, jalan tol Solo- Bawen-Yogyakarta akan dilengkapi dengan enam pintu gerbang (keluar-masuk). Enam pintu tersebut tersebar di Maguwoharjo (Lottemart), Simpang UPN, Simpang Monjali, Trihanggo  (Westlake),  juntion  toll  (simpang  susun)  Seyegan,  dan  junction  toll  Bligo (Magelang).
Berikut adalah gambaran tentang trase jalan tol: Gambar 2 diambil dari Presentasi Cholid Mahmud di UC UGM pada 11 November 2019
Selain itu, untuk mendukung arus barang dan arus manusia lewat udara dan laut, maka:
Gambar 6 Rencana Struktur Ruang Sistem dan Jaringan Transportasi Laut dan Udara
Dalam  gambar  tersebut  terdapat  pengembangan  pelabuhan  Lantamal  dan pengembangan pelabuhan laut pendukung kegiatan ekonomi Pantai Selatan (Pansela). Jalur  ekonomi  Pansela  digadang-gadang  akan  memacu  sektor  ekonomi  pertanian, ekonomi  industri,  ekonomi  kreatif,  pariwisata,  hingga  UMKM.  Dari  sisi  pertanian, keberadaan jalur Pansela itu akan mempermudah akses distribusi hasil panen, sehingga membuka  peluang  bagi  pasar  besar  untuk  mengambil  langsung  kepada  para  petani  – meskipun tengkulak akan bermain (Rismawan, 2018).
Sirkuit-sirkuit sekunder tersebut (dalam konteks sub-bab ini rel kereta api, jalan tol, bahkan bandar itu sendiri dan pelabuhan) menghubungkan secara langsung menuju sirkuit  primer.  Dengan  didukung  oleh  sirkuit  sekunder  dan  sirkuit  primer,  maka akumulasi kapital akan terjaga dengan stabil. Kestabilan akumulasi kapital dalam konteks pariwisata dilihat dari arus barang dan arus manusia (pariwisatawan atau pun pekerja) yang  berada  dalam  kondisi  aman.  Pengaturan  kondisi  tersebut  salah  satunya  dengan melakukan hegemoni bahwa “industri kreatif” ada untuk mensejahterakan rakyat. Lahan pertanian warga dirampas dengan dalih modernitas dan pembangunan.
Mazhab  pembangunanisme  yang  berkembang  masif  sejak  Orde  Ba(r)u direproduksi dengan ukuran ada atau tidaknya gedung bertingkat, jalan lebar beraspal, hotel  mewah,  padatnya  jumlah  mobil  dan  gemerlapnya  lampu  pertokoan.  Sekarang, ukurannya ditambah lagi dengan gaya hidup instan dan serba cepat (Haekal, 2017). Hal tersebut  merupakan  komoditas.  Komoditas  merupakan  produk  kerja  manusia,  tetapi komoditas bisa terpisah dari kebutuhan dan tujuan pembuatnya.
Di dalam kapitalisme maju, kepercayaan ini berubah menjadi kenyataan karena objek-objek  dan  pasarnya  juga  menjadi  fenomena  nyata  dan  independen. Ketergantungan tersebut sebagai fetisisme komoditi. Fetisisme komoditi yang dimaksud bukanlah  dalam  artian  Freud  yang  memasukkan  unsur  seksualitas,  akan  tetapi  Marx merujuk  pada  sesuatu  yang  dibuat  sendiri  dan  disembah  seolah-olah  ia  adalah  dewa (Ritzer,  G.  &  Goodman,  2013).  Istilah  fetisisme  komoditi  menjadi  cocok  untuk pembangunan.
Infrastruktur  pada  akhirnya,  menjadi  hal  yang  sangat  vital  bagi  penguasaan ekonomi.  Menguasai  infrastruktur,  berarti  menguasai  sirkulasi  dan  koneksi  di  dalam ekonomi. Proses pengamanan koneksi dan sirkulasi ini karena vital, bisa muncul secara brutal.  Penggunaan  cara-cara  penggusuran  paksa  tanpa  mengindahkan  hukum, penumpasan  perlawanan  serikat  pekerja,  bahkan  tindakan  represif  aparat  menjadi pilihan  praktis  bagi  pola  pikir  ini.  Inilah  paradigma  pengorganisasian  kapital  dan akumulasinya yang sekarang.
Hal-hal di atas, apabila dirangkum menjadi:
“Pertama, promethean, penguasaan tanpa batas atas kekuatan materiil dari alam semesta untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia . Kedua, productiviste, bukan hanya karena sistem ini memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan manusia, akan tetapi juga meletakkan proses teknologi tanpa batas, guna  melayani  pertambahan  terus  menerus  dari  berbagai  jumlah  barang. Masyarakat  seolah-olah  dihukum  untuk  selalu  memproduksi  dan mengonsumsinya, melalui kenaikan jumlah produksi dan konsumsi yang tidak ada habisnya. Ketiga, expantionisme, yang secara mutlak menuntut keuntungan pada sumber  daya,  memobilisasi  tanpa  batas  keuntungan  faktor-faktor  produksi. Sehingga,  dalam  kaitannya  dengan  ciri  ketiga,  cara  yang  paling  ampuh  adalah dengan  melakukan  imperialisme,  kolonialisme  atau  promosi  melalui  papan reklame. Keempat, marchan, sistem ekonomi dunia berjalan dengan dua cara – perdagangan  internasional  dan  pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Keempat  ciri tersebut sepadan dengan proses akumulasi kapital mondial, yaitu dasar utama dari eksploitasi model lama dan mutakhir.” (Prasetyo, 2015).
Konflik keruangan, merupakan sebuah problem hasil dari pemaknaan terhadap ruang  sebagai  arena  produksi.  Kemudian  ruang  tersebut  dikonsepsikan  sesuai  dengan kepentingan  kapitalis  dan  pemerintah.  Karena,  ruang  merupakan  lokus  produksi  atau tempat di mana terjadi proses produksi untuk akumulasi keuntungan. Ruang merupakan sebuah  prasyarat  bagi  kapitalisme  dalam  upaya  penguasaan  perekonomian.  Oleh karenanya, dibutuhkan kebijakan dari penguasa teritorial atas peguasaan ruang.
Sebagai wong cilik, tanpa organisasi dan kesadaran politik yang jelas rakyat tak berdaya jika harus melawan penguasa. Dalam sekian banyak narasi konflik, hanya sedikit kemenangan  yang  berpihak  pada  rakyat  –  kemenangan  yang  lain  jelas  berpihak  pada pemilik modal. Negara yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru lebih memihak pada  pemodal.  Ketika  negara  telah  tunduk  pada  pemodal,  ia  seakan  menjadi  Tuhan
baru.  Berbagai  kebijakan  diterapkan  sebagai  bentuk  penghambaan  terhadapnya. Bahkan, pemerintah berani memangkas segala hal yang dapat menghalangi bekerjanya mekanisme pasar. Hal tersebut berdampak pada hubungan negara dengan rakyatnya. Dominasi  negara  muncul  karena  negara  mempunyai  kuasa  yang  lebih,  baik  melalui birokrasi maupun melalui monopoli kekerasan yang terwujud dalam lembaga militer dan polisi (Haekal, 2017).
Maka, penggusuran adalah harga yang harus dibayar agar perputaran kapital di Yogyakarta bisa berjalan. Oleh karenanya, hal-hal tersebut mencerminkan bagaimana pembangunan di desa dilakukan dengan cara pikir “orang kota”, dengan mengubah desa menjadi  kota.  Bisa  pula  dikatakan  “orang  yang  lebih  beradab”  –karena  bersentuhan dengan modal yang lebih- memandang orang desa.

## Simpulan
Melalui pembacaan keruangan Harvey dan Lefebvre, pembangunan YIA akan menggusur  lahan  yang  lebih  massif  lagi.  Tidak  hanya  berpengaruh  secara  keruangan, namun pembangunan YIA juga berpengaruh terhadap kehidupan di atasnya. Melalui pembayangan kelas pekerja rentan, YIA melalukan eksklusi dengan inklusi. Maksudnya, rakyat  dieksklusi  dari  hidupnya  sebagai  petani  baik  secara  keruangan  maupun penghidupan. Namun, ia diinklusi pada ruang tertentu untuk difokuskan menjadi tenaga kerja  maupun  tenaga  kerja  cadangan  untuk  akumulasi  aktif  kapital.  Sebagai  pemutar kapital, pariwisata mengandaikan tetesan yang lebih merata kepada masyarakat. Dengan menjual keindahan alam yang ada di Kulon Progo, rakyat diharapkan menjadi pekerja informal  dengan  menjual  oleh-oleh  khas,  dan  lainnya  demi  mendongkrak  angka kesejahteraan.  Pada  taraf  berikutnya,  terdapat  paradoks  yang  diciptakan  oleh  negara. Pembangunan  infrastruktur  lanjutan  setelah  YIA,  dipandang  sebagai  kompresi  ruang- waktu  yang  menciptakan  lapangan  kerja  informal.  Namun,  pekerja  informal  juga dimungkinkan untuk kehilangan mata pencaharian karena infrastruktur. Sebagai sirkuit sekunder,  YIA  menghubungkan  dengan  sirkuit  primer  -pariwisata.  Namun,  sirkuit sekunder  tersebut  tidak  hanya  berhenti  di  YIA.  Infrastruktur  lanjutan  pasca  YIA terbangun akan menjadi proyek strategis menggusur warga dari tanahnya. Jalan tol hanya lah  salah  satu  contoh  bagaimana  tanah  akan  dipisahkan  dari  warga  untuk  memenuhi kebutuhan kapital lewat pariwisata.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pendalaman diskusi terkait dengan penulisan artikel.

## Pendanaan
Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan ( authorship ), dan publikasi dari pihak manapun

## Daftar Pustaka
Araghi,  F.  (1995).  Global  Depeasantization  1945-1990. Sociological  Quarterly ,
36 (337–368).
Araghi, F. A. (1995). Global Depeasantization, 1945–1990. The Sociological Quarterly ,
36 (2), 337–368.
BPS.  (2017).  Data  Kemiskinan.  Retrieved  February  2,  2020,  from http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/383- kemiskinan?id_skpd=29
Cahyono,  S.  (2018).  Pengosongan  Lahan  NYIA  Sasar  Tanaman  Palawija. Retrieved February 2, 2020, from https://www.jawapos.com/jpg-today/28/ 06/2018/pengosongan-lahan-nyia-sasar-tanaman-palawija Darmawi, H. (2004). Manajemen Resiko . 2004: Bumi Aksara. Davis, M. (2006). Planet of Slums . London: Verso.
Dephub. (2016). Materi Paparan Angkasa Pura. Retrieved February 2, 2020, from http://dephub.go.id/public/files/uploads/posts/posts/postbody/Materi_Pa paran_AngkasaPura.pdf
DIY, A. P. d. P. S. (2017). Bappeda Provinsi Yogyakarta. Retrieved February 2, 2020, from http://bappeda.jogjaprov.go.id/download/download/379 Fletcher, R., & Neves, K. (2012). Contradictions in Tourism: The Promise and Pitfalls of Ecotourism As a Manifold Capitalist Fix. Environment and Society , 3 (1),
60–77.
Habibi, M. (2016). Surplus Perkerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia Sejak 1980an . Marjin Kiri.
Habibi,  M.,  &  Juliawan,  B.  H.  (2018).  Creating  Surplus  Labour:  Neo-Liberal Transformations  and  The  Development  of  Relative  Surplus  Population  in Indonesia. Journal of Contemporary Asia , 48 (4), 649–670.
Haekal, L. (2017). Kapitalisasi Hak Atas Tanah. Retrieved February 2, 2020, from https://indoprogress.com/2017/08/kapitalisasi-hak-atas-tanah/
Harvey,  D.  (1978).  The  Urban  Process  Under  Capitalism:  A  Framework  For Analysis. International Journal of Urban and Regional Research , 2 (1–3), 101–131.
Harvey, D. (2005). The New Imperialism . OUP Oxford.
Hayden, D. (2004). A Field Guide to Sprawl . WW Norton & Company. Holden, W., Nadeau, K., & Jacobson, R. D. (2011). Exemplifying Accumulation by  Dispossession:  Mining  and  Indigenous  Peoples  in  The  Philippines. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography , 93 (2), 141–161.
JDA. (2017). Booklet Dukungan PWPP-KP . Yogyakarta: Jogja Darurat Agraria. Kemenag.  (2012).  Kemendag.go.id.  Retrieved  February  2,  2020,  from http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/master-plan-2011- 2025-id0-1354731495.pdf
Kresna, M. (2018). Untuk Bekerja di Bandara NYIA diserahkan Pada Pertarungan Terbuka.  Retrieved  February  2,  2020,  from  https://tirto.id/untuk-bekerja- di-bandara-nyia-diserahkan-pada-pertarungan-terbuka-cU5S
Levien,  M.  (2000).  pecial  Economic  Zone  and  Accumulation  by  Dispossession.
Journal of Agrarian Change , 11 , 454–483. Mahmud, C. (2019). Proyek Jalan Tol Solo-Jogja-Bawen-Cilacap . Yogyakarta. Marx, K. (1991). Capital I: A Critique of Political Economy . Moscow: Penguin Classics. Murdaningsih, D. (2018). Pelabuhan Tanjung Adikarto dibangun 2019. Retrieved February  2,  2020,  from  https://www.republika.co.id/berita/nasional/ daerah/18/01/07/p26x50368-pelabuhan-tanjung-adikarto-dibangun-2019 Ose.  (2018).  Jalan  Tol  Bawen-Yogyakarta  Tahap  Pembuatan  Trase  Disusul Penetapan lokasi dan Pembebasan Lahan. Retrieved February 2, 2020, from http://jogja.tribunnews.com/2018/12/28/jalan-tol-bawen-yogyakarta- tahap-pembuatan-trase-disusul-penetapan-lokasi-dan-pembebasan-lahan Pamungkas, A. S. (2016). Produksi ruang dan revolusi kaum urban menurut Henri Lefebvre.  Retrieved  February  2,  2020,  from  https://indoprogress.com/ 2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri- lefebvre/
Prasetyo, E. (2015). Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan . Yogyakarta: Resist Book.
Putera, A. D. (2018). Bandara Kulon Progo Bakal Serap 3.000 Karyawan, Warga Lokal Disiapkan Jadi Pramugari Hingga Petugas Avsec. Retrieved February 2, 2020, from ttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/29/063700626/ bandara-kulon-progo-bakal-serap-3.000-karyawan-warga-lokal-disiapkan- jadi
Rachman, N. F. (2017). Panggilan Tanah Air . Yogyakarta: Insist Press. Ridho, M. (2018). Melawan Rezim Infrastruktur . Makassar: Cara Baca Makasar dan Social Movement Institute.
Rismawan, I. (2018). Jalur Pansela Bangkitkan Potensi Ekonomi Baru. Retrieved February  2,  2020,  from  http://www.tribunnews.com/nasional/2018/ 06/14/jalur-pansela-bangkitkan-potensi-ekonomi-baru
Ritzer,  G.  &  Goodman,  D.  J.  (2013). Teori  Marxis  dan  Berbagai  Ragam  Teori  Neo- Marxian . Yogyakarta: Kreasi Wacana. Setiawan, U. (2008). Dinamika Reforma Agraria di Indonesia Setelah Orde Baru, Dalam Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Gunawan Wiradi Dan SMP Tjondronegoro (Penyunting), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta . Sjamsinarsi,  R.  (2019). Agenda  Pembangunan  SDM  Keinsinyuran  di  DIY  2020-2024 . Jakarta: UGM.
Tjandraningsih, I. (2007). Fleksibilitas Kerja dan kesejahteraan Buruh. Retrieved February  2,  2020,  from  https://indoprogress.com/2007/09/fleksibilitas- kerja-dan-kesejahteraan-buruh/
Widiyanto,  D.  (2018).  NYIA  Kesempatan  Buka  Lapangan  Kerja.  Retrieved February 2, 2020, from http://krjogja.com/web/news/read/37445/NYIA_ Kesempatan_Buka_Lapangan_Ker

## Tentang Penulis
Luthfian  Haekal adalah  peneliti  dan  pegiat  sosial  di Social  Movement  Institute (SMI), Yogyakarta.