## Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia
Alfian Qodri Azizi UIN Walisongo Semarang alfianazizi@walisongo.ac.id

## Abstract
Fulfilment  of  children's  alimentation  right  is  a  medium  to  apply  the  vision  of  marriage  that functions  actively-offensively  protecting  generation  (ḥifẓ  an-nasl).  However,  there  are  still  many  cases neglecting children's alimentation right in marriage or after divorce. This is due to some understanding of the classical mazhab of fiqh  that children's alimentation right not be a father's debt, the obligation of child's alimentation  expired  if  not  given  in  the  past  and  because  also  the  people  assume  that  the  husband's obligation to give a child's alimentation only occurs when there is still a marriage.
So that when the divorce happens it means the obligation of a child's alimentation has ended by the father to his child. from this legal problem, the author wants to examine how the juridical-normative rules for granting children's alimentation right and the sanctions if father ignore the children's alimentation right? This study uses a comparison method between Fiqh and the Act in Indonesia.  The result is the Act and Fiqh have  governed  the  procedures  for  granting  children's  alimentation  right.  However,  sanctions  governing neglect of granting children's alimentation right in fiqh are only found in the mazhab Hanafi, but in the Act found strict sanctions as a preventive measure and as well as a deterrent effect, so that a person does not neglect children's alimentation right
Keywords: Sanctions, Right of Alimentation, Fiqh and The Act.

## Abstrak
Pemenuhan  hak  alimentasi  atau  nafkah  anak  merupakan  sarana  untuk  mengaplikasikan  visi perkawinan yang berfungsi secara aktif-ofensif memproteksi keturunan (ḥifẓ an-nasl). Namun, masih banyak kasus-kasus pengabaian nafkah anak baik terjadi dalam pernikahan maupun setelah perceraian. Hal tersebut disebabkan  karena  beberapa  pandangan  mazhab  fiqh  klasik  yang  menganggap  nafkah  anak  tidak  menjadi hutang  ayah,  nafkah  tersebut  gugur  setelah  masa  yang  telah  lampau  dan  anggapan  masyarakat  bahwa kewajiban  suami  menafkahi  anak  hanya  berlangsung  pada  saat  masih  ada  ikatan  pernikahan,  sehingga dengan putusnya tali pernikahan, maka berakhir pulalah kewajiban nafkah oleh suami kepada anaknya.
Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak menelaah bagaimanakah ketentuan yuridis- normatif  pelaksanaan  nafkah  anak  dan  sanksi  bagi  tindakan  pengabaian  nafkah  anak?  Kajian  ini menggunakan metode komparasi antara Fiqh dan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasilnya, di dalam UU dan Fiqh telah mengatur tata cara pemberian nafkah kepada anak namun sanksi yang mengatur pengabaian nafkah anak di dalam fiqh hanya  terdapat  pada mazhab hanafi, sedangkan di dalam UU ditemukan sanksi tegas  bagi  tindakan  pengabaian  hak  alimentasi  anak  sebagai  upaya  preventif  agar  seseorang  tidak  abai terhadap pemberian nafkah anak sekaligus sebagai efek jera pelaku yang dengan sengaja menelantarkan anak karena mengabaikan nafkah kepada anak.
Kata kunci:  Sanksi, Hak alimentasi, Fiqh dan Undang-undang.

## A. Pendahuluan
Seorang  anak  yang  terlahir  di  dunia,  secara  langsung  merupakan  sebuah  peristiwa  hukum yang memiliki konsekuensi pemenuhan hak-hak anak oleh orang tuanya. Anak tersebut memiliki hak material seperti; pakaian,  makanan  dan  tempat tinggal dan  hak immaterial yaitu  hak  afeksi, hak  menunaikan  ibadah,  sekaligus  hak  berinteraksi  sosial.  Hak alimentasi (nafkah  anak) merupakan salah satu hak yang penting untuk ditunaikan oleh orang tuanya karena untuk mencapai visi ke depan dalam hal mencetak generasi unggul dan siap menjadi khalifah di bumi sebagaimana yang  termaktub  dalam  Q.S  al-Baqarah  [2]:30,  sudah  pasti  perlu  memenuhi  nafkah  anak  yang mencakup keperluan sandang, pangan, papan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan. 1
Islam  sendiri  telah  memberikan  peran  proporsional  antara  suami  dan  istri  dalam membesarkan permata hati nya. Suami berperan memenuhi nafkah anak dan istri dengan cara yang ma’ruf sesuai kadar kemampuannya (Q.S. al-Baqarah [2]: 233). 2 Sedangkan Istri, ia berperan untuk mentaati  dan  memelihara  harta  suami,  menjaga  kehormatan  diri  dan  rahasia  keluarga,  baik  saat berada  bersama  suami  di  rumah  maupun  ketika  suami  meninggalkan  istri  untuk  mencari  nafkah pergi  ke  luar  rumah. 3 Pembagian  peran  suami-istri  tersebut  senada  dengan  regulasi  di  Indonesia yang termuat dalam KHI sebagai wajah fiqh Indonesia dan hukum positif UU perkawinan No. 1 Tahun 1974.
Suami  berkewajiban  antara  lain:  (a)  memberi  perlindungan  terhadap  istri  dan  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  sesuai  kadar  kesanggupannya  termaktub  dalam  Pasal  34  ayat  1  UU Perkawinan  No.  1  Tahun  1974;  (b)  menanggung  nafkah  anak  baik  selama  berlangsungnya perkawinan  sesuai  pasal  80  ayat  4  KHI, 4 maupun  setelah  bercerai,  sampai  anak  dewasa  yaitu berusia  21  tahun  (pasal  156  d  KHI  dan  pasal  41  b  UU  Perkawinan/1974). 5 Di  sisi  lain,  istri berkewajiban berbakti sepenuh jiwa raga terhadap sang suami sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, dan istri juga berperan menata keperluan keluarga setiap harinya (pasal 83 KHI dan pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan/1974) . 6
1 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.
2 Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam , (Jakarta: AMZAH, 2010), 282.
3 Amiur  Nurudddin,  dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974  sampai  KHI ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2006), 206.
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), 41.
5 Ibid., 69.    Lihat  juga:  Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Bahan  Penyuluhan  Hukum  UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974…, 125.
Meskipun  tugas  dan  tanggung-jawab  suami-istri  dalam  hal  mengasuh,  mendidik  dan membesarkan anak sudah diatur sedemikian rupa secara normatif. Akan tetapi, terkadang konflik rumah  tangga  kerap  terjadi  sehingga  bermuara  pada  perpisahan  kedua  belah  pihak.  Angka perceraian  yang  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat  secara  signifikan,  semestinya  menjadi perhatian  serius,  karena  anak-anak  lah  yang  merasakan  dampaknya  secara  langsung.    Sehingga perlu adanya payung hukum yang memberi jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak pasca perceraian khususnya hak nafkah anak. 7
Inefisiensi aturan yuridis nafkah anak dipicu oleh beberapa faktor yaitu: pertama pada ranah legal substance, sikap para hakim yang berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 menganggap nafkah anak pada masa lampau (nafkah madiyyah ) yang diabaikan oleh ayahnya tidak lantas menjadi hutang yang harus dibayarkan, karena nafkah anak adalah li al-intifā’ (untuk kemanfaatan) , bukan li al-tamlīk (untuk kepemilikan), 8 konsiderans MA tersebut merujuk pada  pandangan  mazhab  syafi’I. 9 Dampaknya,  banyak  Putusan  hakim  tingkat    pertama  yang mengabulkan  gugatan  nafkah madhiyyah anak,  namun  justru  dibatalkan  di  tingkat  banding. Yurisprudensi  MA  tersebut  menjadi  patronasi  para  hakim  bersikap  taklid, 10 tanpa  adanya  ijtihad untuk  mengungkap  fakta-fakta  dan  motif-motif  berbeda  yang  kerap  muncul,  meskipun  dalam perihal kasus yang serupa.
Faktor  kedua  dari  sisi legal  institution disebabkan  karena  proses  persidangan  yang membutuhkan  biaya  besar,  waktu  yang  lama  dan  berbelit-belit,  jika  seorang  istri  hendak mengajukan  gugatan  nafkah  anak  ke  Pengadilan  Agama.  Problem  eksekusi  sulit  untuk dilaksanakan apabila mantan suami enggan menjalankan amar putusan dengan suka rela. Padahal banyak istri yang sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka pengadilan. 11
6 Ibid., 43. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974…, 124.
7 Muchsin,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Pasca  Perceraian  Orang  Tuanya,” VARIA PERADILAN : Majalah Hukum , Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010, 5.
8 Cik  Basir,  “Menolak  Gugatan  Nafkah  Madliyah  Anak  karena lil  Intifa :  Relevankah  dengan Ketentuan Islam dan Hukum Positif,” dalam http://www.badilag.net, diakses pada tanggal 9 November 2015.
9 Nafaqah bermakna  “belanja”,  “kebutuhan  pokok”  yakni  kebutuhan  pokok  yang  dibutuhkan  oleh orang  yang  memerlukan.  Kata maḍiyyah (ﻲﺿ  ﺎﻣ)  bermakna  lampau,  terdahulu,  atau  lewat.  Baca  Kamal Muchtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan, (Jakarta:  Bulan  Bintang , 2004),  127.  Lihat  juga: Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Rineka Cipta: 1995). 472.
10 Taklid dalam  hal  ini  yakni  meniru,  mengikuti  atau  berpegang  begitu  saja  kepada  pendapat  ahli hukum  yang  sudah-sudah  tanpa  mengetahui  dasar  atau  alasannya.  Baca:  Tim  Penyusun  Kamus  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 993. Taqlīd berasal dari kata qallada-yuqallidu-taqlīdan , para ahli Uṣūl fiqh, mengartikan taqlid dengan “ لوق لوبق هل ﺎق نيا نﻣ ملعت مل تنأو لئ ﺎقلا ” Baca: Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 324.
Faktor ketiga yaitu budaya hukum yang salah kaprah, masyarakat menganggap nafkah anak hanya dipahami  sebatas  perintah  agama,  jika  tidak  mampu  melaksanakannya  cukup  meminta  ampunan kepada  Allah  SWT. 12 Ada  pula  anggapan  bahwa  kewajiban  suami  menafkahi  anak  hanya berlangsung  pada  saat  masih  ada  ikatan  pernikahan,  sehingga  dengan  putusnya  tali  pernikahan, maka  berakhir  pulalah  kewajiban  nafkah  oleh  suami  kepada  anaknya.  Sebagian  lainnya beranggapan  jika  mantan  suami-istri  saling  bertemu  setelah  perceraian  merupakan  suatu  aib. Stigma  masyarakat  yang  telah  mengakar  itu  menyebabkan  kedua  pihak  enggan  berkomunikasi secara intense ,  akibatnya  tidak  ada  orientasi  bersama-sama  untuk  mempersiapkan  masa  depan anak-anak pasca perceraian. 13 Beberapa hal tersebut memberi gambaran kepada kita atas kondisi yang memilukan dalam ranah perlindungan hak alimentasi anak di Indonesia.
B. Aturan Pemenuhan nafkah anak
Sebutan  nafkah  berakar  dari  bahasa  Arab  yaitu maṣdar قﺎفنا   yang  bermakna  pengeluaran (جارخﻹا),  memiliki  bentuk plural / jama’ ت ـ ,  secara  bahasa  nafkah  bermakna  sesuatu  yang manusia keluarkan atas tanggungan dirinya (هلﺎيع ﻲلع نﺎﺴ ن ﻻا قفني ﺎﻣ). 14 Dalam bahasa Inggris, kata nafkah disebut dengan istilah alimony atau livelihood , yang dalam bahasa belanda disebut sebagai alimentation atau levensonderhoud, selanjutnya  kata  tersebut  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia dengan sebutan alimentasi yang berarti pemeliharaan atau pemberian nafkah. 15 Sedangkan menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  nafkah  berarti  belanja  untuk  hidup,  (uang)  pendapatan,  belanja yang diberikan kepada istri, rizki, atau bekal hidup sehari-hari. 16
Adapun  secara  terminologi,  nafkah  berarti  memenuhi  keperluan  orang  yang  menjadi tanggung jawabnya berupa  makanan,  pakaian, dan tempat tinggal,  sebagai  contoh,  nafkah  terdiri dari  bahan  pokok  makanan,  lauk-pauk,  baju,  tempat  tinggal,  dan  apa  yang  mengikutinya  seperti
11 Ali/Inu,  “Mantan  Suami  Kerap  Abaikan  Pemenuhan  Hak  Nafkah  Pasca  Cerai,”  dalam http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
12 Euis  Nurlae  lawati, Property  and  Women’s  Post-Divorce  Rights  in  Indonesia:  Judges’  Legal Discretion  and  Husbands’  Perception  on  Alimonies ,  (Netherland:  Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the Netherland,  t.t.),  15.  Lihat  juga:  Masrukhin, Studi  Pelaksanaan  Haḍhānah  dan  Nafkah  Anak  Akibat Perceraian  di  Kota  Magelang  atas  Hasil  Putusan  Pengadilan  Agama  Magelang,  Tesis ,  Program  Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011), 96.
13 Lis Mu’alifah, Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2011). 105 .
14 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), VII: 765.
15 M. NatsirAsnawi, “Alimentasi dalam Hukum Keluarga Indonesia, dan Penerapannya di Peradilan Agama,” dalam www.pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id. Akses tanggal 17 November 2019.
16 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 605.
minyak, lampu, harga air, dan lain-lain. 17 Nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, nafkah yang diwajibkan untuk diri manusia itu sendiri.  Kedua, nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain  yang  disebabkan  karena  beberapa  hal  di  antaranya  adalah:  1)  sebab  kepemilikian  ( al-Milk ), seperti binatang ternak atau peliharaan; 2) sebab hubungan pernikahan ( al-zaujiyyah ) yakni nafkah kepada istri; 3) nafkah al-Qarabah (kekerabatan/keturunan), yakni kepada ayah, ibu, anak, kakek, nenek  dan  sanak  saudara. 18 Hal  tersebut  sejalan  dengan  ḥadīṡ  Nabi  dari  Jabir  yang  berbunyi “Mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu.” 19
Kadar nafkah yang diberikan orang tua kepada anak dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2):
233 dengan menggunakan kata rizquhunna ( ر ز ق ه ن ) yang meliputi kebutuhan pangan, pakaian yang memadai dan berbagai kebutuhan lainnya. Secara konseptual, rezeki diartikan sebagai sesuatu yang dicari (diusahakan). Rezeki merupakan ketentuan Tuhan yang tidak bisa ditentukan kadarnya oleh manusia,  dengan  demikian  kewajiban  memberikan  makan  dan  pakaian  hendaklah  dilakukan dengan  cara  yang ma’ruf ( ِفوُ ۡ َ ۡ ِ   ُ ُ َ ۡ ِ َو  ُ ُ ۡزِر ),  sehingga  orang  tua  tidak  dibebani  kewajiban menafkahi  anak  melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya,  dan  juga  orang  tua  tidak diperbolehkan menderita kesengsaraan karena anaknya. 20
Selain pada ayat tersebut, Allah juga menerangkan pada Q.S. al-Ṭalāq ayat 7 yang berbunyi “ ِِ َ َ   ِّ  ٖ َ َ  وُذ  ۡ ِ ُ ِ ”,  ini  berarti  seorang suami  atau  ayah  yang  mampu  dan  memiliki  banyak rezeki,  hendaknya  memberikan  nafkah  untuk  istri  dan  anak-anaknya  dari  sebatas  kadar kemampuannya, sehingga anak dan istrinya itu memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja pula.
Kemudian kalimat tersebut diteruskan dengan barang siapa yang disempitkan rezekinya “ َرِ ُ   َ َو ُ ُ ۡزِر ِ ۡ َ َ ” yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ( ُ ٱ ُ ٰ َ اَء ٓ ِ   ۡ ِ ُ ۡ َ ), jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak diriḍhai  Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya " َ ٰ َ اَءٓ َ   ِإ ً ۡ َ  ُ ٱ  ُ ِّ َ ُ   َ " .
17 Abdurraḥmān  al-Jazirī, al-Fiqh  ‘ala  Mażāhib  al-Arba’ah ,  (Beirut,  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 2003), IV: 485.
18 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqhal-Islāmy…, VII: 765.
19 Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairy al-Naisāburīy, Ṣaḥīh Muslim, (Riyāḍ: Dār Ṭaybah, 1992), I: 445. Ḥadīṡ No. 997. Hadisnya berbunyi
20 A. Rahman I. Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 325. Baca juga: Dwi Indah Fajar Wati, “Kewajiban Nafkah yang Berkeadilan,” dalam RELIGI : Jurnal Studi Agama-Agama , UIN Sunan Kalijaga., Vol. IV, No. 2, Juli 2005, 158.
Oleh karena itu, janganlah istri menuntut terlalu berlebihan dan pertimbangkanlah keadaan suami atau  bekas  suaminya.  Di  sisi  lain,  semua  pihak  hendaklah  mengharap  kiranya  Allah memberikannya kelapangan ketika ia mengalami kesempitan atau kesulitan dalam mencari nafkah, sebab  karena  Allah  telah  menjanjikan  akan  memberikan  kelapangan  sesudah  kesempitan  atau kesusahan ( ٗ ۡ ُ  ٖ ۡ ُ  َ ۡ َ  ُ ٱ  ُ َ ۡ َ َ ). 21
Landasan hukum besarnya kadar nafkah yang disesuaikan dengan kesanggupan para suami, juga  terdapat  pada  hadis  Nabi  saw.  Rasulullah  memerintahkan  Hindun  untuk  mengambil  harta suaminya  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  dapat  mencukupi  bagi  diri  Hindun  beserta  anaknya, adapun bunyi sabda Rasulullah tersebut ada di bawah ini:
22 و

## فو ى
Tidak ada ketentuan jumlah untuk kadar nafkah bagi keluarga secara tetap dan pasti, kadar nafkah kepada istri dan anak, kembali pada kondisi masing-masing orang yang dibebani tanggung jawab  nafkah  tersebut,  dan  juga  disesuaikan  dengan  adat  kebiasaan  yang  berlaku  pada  suatu masyarakat,  dalam istilah  al-Qur’an  dan  al-Sunnah  adat  dikenal  dengan  sebutan  ‘ urf ,  yang  tentu saja dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. 23
Beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  juga  mencantumkan  tentang kewajiban nafkah kepada anak, disesuaikan dengan kesanggupan dan pendapatan yang diperoleh seorang suami, sebagaimana berikut di bawah ini:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a.Pasal 329
“Nafkah  yang  diwajibkan  menurut  buku  ini,  termasuk  yang  diwajibkan  untuk pemeliharaan  dan  pendidikan  seorang  anak  di  bawah  umur,  harus ditentukan  menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar , dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”
21 Al- Maraghi menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah kesempitan  itu  kelapangan  dan  sesudah  kefakiran  itu  kekayaan.  Sebab,  dunia  itu  tidak  tetap  dalam  suatu keadaan,  sebagaimana  difirmankan-Nya  ( َ َ  نِإ ٗ ۡ ُ  ِ ۡ ُ ۡ ٱ )  pada  Q.S.  al-Insyirah  [94]:6,  yang  demikian  itu merupakan berita gembira bagi orang mukmin yang pada saat itu dalam keadaan fakir dan kelaparan. Baca: Syekh  Ahmad  Musthafa  al Maraghi , Tafsir al -Maraghi ,  terj.  Bahrun  Abu  Bakar,  (Semarang:  Toha  Putra, 1987), 238.
22 Abū  ‘Abdillāh  Muḥammad  bin  Ismā’īl  bin  Ibrāhīm  bin  al-Mugīrah  al-Bukhāri, Ṣaḥīh  al-Bukhāri , (Beirut: Dār Ṭāuq al-Najāh, 1422), III: 568. Ḥadīṡ No. 2211.
23 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, XIV: 302-303.
b. Pasal 868
“Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.” 24
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
a.Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
c.Biaya pendidikan bagi anak.” 25
Dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  kewajiban  orang  tua  menafkahi  anak sampai batas anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 26 Pada pasal 98 KHI dijelaskan lebih lanjut tentang  batas  umur  anak  dikatakan  dewasa  atau  telah  mampu  secara  mandiri  yakni  21  tahun, dengan  kriteria  anak  itu  tidak  memiliki  cacat  secara  jasmani  maupun  rohani  atau  ia  belum menikah. 27
Kewajiban ayah menafkahi anak ini, tidak gugur hanya dikarenakan terjadinya perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ṭalāq (65): 6 yang berbunyi:
َۡ َ  ْا ُ ِّ َ ُ ِ   ُ ور ٓ َ ُ   َ َو ۡ ُ ِ ۡ ُو  ِّ   ُ َ َ   ُ ۡ َ  ۡ ِ   ُ ُ ِ ۡ َأ

## ۚ ِ
َ  ۡ ُ َ   َ ۡ َ َ أ ۡنِ َ  ۚ ُ َ ۡ َ  َ ۡ َ َ  ٰ َ   ِ ۡ َ َ  ْا ُ ِ َ َ  ٖ ۡ َ  ِ َٰ ْوُأ  ُ  ن َٔ ُ ُ َ ْاوُ ِ َ ۡ َو  ُ َر ُ ُأ ٰىَ ۡ ُ أ ٓۥُ َ ُ ِ ۡ ُ َ َ  ۡ ُ ۡ َ َ َ  ن   ٖفوُ ۡ َ ِ   ُ َ ۡ
Perceraian hanya memutus tali pernikahan antara suami dan istri saja, akan tetapi perceraian tidak dapat memutus hubungan nasab (keturunan), antara orang tua dan anak ( al-ubuwwahwa al- bunuwwah ).  Sampai  kapan  pun,  status  anak  yang  dihasilkan  dalam  perkawinan  yang  sah  tetap berlaku.  Dengan  demikian  maka  hak  dan  kewajiban  seorang  ayah  atas  nafkah  anaknya  tetap berlangsung meskipun kedua orang tuanya bercerai. 28
24 Subekti  dan  Tjitro  sudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2008, 89 dan 230.
25 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam.., 41 26 Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.., 103.
27 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam…, 48.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan masalah keturunan (anak)  jangan  sampai  disia-siakan,  memperoleh  nafkah  hidup,  pendidikan  dan  bimbingan merupakan hak asasi anak. 29 Sedangkan, kewajiban orang tua adalah tetap memelihara mereka baik ketika ia masih dalam ikatan perkawinan maupun telah terjadi perceraian. Fatchur Rahman bahkan mengungkapkan  kewajiban  memberi  nafkah  kepada  anak-anak  itu  tidak  berakhir  dengan tercapainya  kedewasaan  bagi  anak-anak.  Alasannya,  ketika  Hindun  meminta  fatwa  kepada  Nabi saw, atas perlakuan suaminya, yakni Abu Sufyan yang telah melalaikan kewajiban nafkah kepada Hindun  dan  anak-anaknya,  lalu  nabi  memperbolehkan  Hindun  mengambil  harta  suaminya  itu, anak-anak Hindun pada saat itu ada yang telah mencapai usia dewasa seperti Mu’awiyyah r.a, ia sudah berumur 28 tahun. 30
Hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya setelah terjadi  perceraian, juga diatur pada perundang-undangan di Indonesia. Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41dan 45. Pada pasal  41  UU  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa  “Akibat  putusnya  perkawinan  karena perceraian, ialah: 31
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  memberi kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
Pasal 45 ayat (1) menyatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka  sebaik-baiknya.”  Kemudian  pasal  45  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “Kewajiban  orang  tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” 32
28 Mahfudh, M. A Sahal, Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat, Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003, 296.
29 Fuad Moh. Fahruddin, Masalah Anak dalam Islam , (Jakarta: Ilmu Jaya, 1991), 42.
30 Fatchur Rahman, Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama , (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 117.
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.. , 102. 32 Ibid., 103-104.
Kedua,  pada  tiga  norma  yang  terdapat  di  dalam  KHI  yaitu:  1)  pasal  136  ayat  2  a,  yang berbunyi: “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;” 2) pasal 156 d yang  berisi  “Semua  biaya ḥaḍānah dan  nafkah  anak  menjadi  tanggung  jawab  ayah  menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);”  3)  pasal  156  f  yakni  “Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya menetapkan  jumlah  biaya  untuk  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak-anak  yang  tidak  turut padanya.” 33
Ketiga, PP No 9 Tahun 1975. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun  1974  yang terdiri  dari 10  bab  dan 49  pasal.  Di  dalam  PP ini mengatur hal yang  berkaitan dengan  nafkah  anak  ketika  terjadi  perceraian,  yakni  pada  Pasal  24  ayat  2  menerangkan  bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.” 34
Keempat,  PP  No.  10  yang  lahir  pada  tahun  1983  mengatur  tentang  izin  perkawinan  dan perceraian bagi PNS yang berisi 23 pasal di tetapkan tanggal 21 April 1983. Di dalam PP No. 10/ 1983, ketentuan mengenai nafkah anak termuat pasal 8 yang berisi: (1) jika perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia harus menyerahkan sebagian gajinya untuk  penghidupan  bekas  istri  dan  anak-anaknya,  (2)  Pembagian  gaji  yakni  sepertiga  untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya  dan  (3)  Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji  yang wajib  diserahkan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  kepada  bekas  istrinya  ialah  setengah  dari gajinya. 35
Keenam,  UU  No  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  mengatur  tentang  ketentuan nafkah anak terdapat pada: 1) pasal 66 ayat 5 UU No 7/1989 disebutkan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama- sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan;” 2) pasal 78 UU No 7/1989 menyatakan bahwa atas permohonan penggugat, selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan  Agama,  dapat  ditentukan  nafkah  yang  wajib  dipenuhi  oleh  suami,  hal-hal  lain  yang
33 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam…, 59,60 dan 69.
34 Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia.. , 552.
35 MG.  Endang  Sumiarni  dan  Chandera  Halim, Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Hukum Keluarga , (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000),228.
perlu  agar  anak-anak  terjamin  pemeliharaan  dan  pendidikannya,  menentukan  jaminan  atas terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak istri atau hak suami. 36

## C. Sanksi Pengabaian nafkah anak Tinjauan perundang-undangan di Indonesia
Trend  reformasi  hukum  keluarga  di  dunia  Islam  modern  adalah  diberlakukannya  sanksi hukum  (kriminalisasi).  Keberanjakan  dari  hukum  klasik  yang  cenderung  tidak  memiliki  sanksi hukum,  beralih  pada  aturan-aturan  dan  produk  hukum  negara  yang  tidak  saja  membatasi  dan mempersulit,  namun  juga  melarang  dan  mengategorikan  suatu  masalah  seputar  hukum  keluarga sebagai  perbuatan  kriminal.  Sebagai  contoh  perbandingan,  Tunisia  di  dalam Code  of  Personal Status 1956  Pasal  53  A  menetapkan  sanksi  hukum  bagi  suami  yang  menghindar  dari  kewajiban memberi nafkah atau kompensasi selama 1 bulan. Pelaku pelanggaran dapat dikenakan hukuman penjara 3 hingga 12 bulan dan denda antara 100 hingga 1000 dinar. 37
Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki dua produk undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindar dari kewajiban memberi nafkah anak, dengan sanksi yang berat. Undang- undang yang pertama adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi  dengan  UU  35  Tahun  2014.  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tersebut  melarang  bagi  setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak  mengalami  sakit  atau  penderitaan,  baik  materiil,  moril,  fisik,  mental,  maupun  sosial  anak, sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  76  huruf  a  dan  b. 38 Seseorang  yang  melakukan  perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 77 b UU 35 Tahun 2014.
Adapun  yang  termasuk  dalam  kategori  “perlakuan  penelantaran”,  diterangkan  pada  sub bagian  penjelasan  atas  UU  No.  23/2002  pasal  13  huruf  c,  sebagai  tindakan  atau  perbuatan mengabaikan  dengan  sengaja  kewajiban  untuk  “memelihara,  merawat,  atau  mengurus  anak” sebagaimana  mestinya. 39 Dengan  demikian,  “perlakuan  penelantaran”  juga  dapat  dihubungkan
36 Pengadilan  Agama  Wonosobo, Bahan  Sosialisasi  tentang  Eksistensi  dan  Kompetisi  Peradilan Agama , (Wonosobo: t.p., 2007), 47 dan 52.
37 Muhammad  Zaki,  “Kriminalisasi  dalam  Hukum  Keluarga  di  Negara-Negara  Muslim,” AL- RISALAH:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Sosial,  Humaniora,  Ekonomi  dan  Agama, IAIN  Sulthan  Thaha  Saifuddin Jambi.,  Volume  11  Nomor  1,  Mei  2011.  317.  Lihat  juga:  Tahir  Mahmood, Family  Law  Reform  In  The Muslim World , (New Delhi: The Indian Law Institut, 1972), 111.
38 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perlindungan Anak …,27.
39 Ibid., 38.  Kata  “abai”  dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai;  tak  dikerjakan, tidak  mengindahkan  (perintah,  nasihat),  melalaikan  (tugas,  kewajiban,  pekerjaan),  atau  menyia-nyiakan. Lihat  :  J.S  Poerwa  darminta,  diolah  kembali  oleh  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 11.
dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk  dalam  kategori  memelihara,  merawat  dan  mengurus  anak.  Maka,  menurut  UU  Tahun 2014  No  35  terebut,  tindakan  seseorang  yang  lalai  memenuhi  nafkah  anak  dapat  dipenjara maksimal  selama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda maksimal  sebanyak Rp100.000.000,  00  (seratus juta rupiah).
Undang-undang  yang  kedua  adalah  UU  No  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga,  yang  juga  memiliki  korelasi  signifikan  terhadap  pemenuhan  hak  nafkah  anak. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga  terhadap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara:  a)  kekerasan  fisik;  b) kekerasan  Psikis;  c)  kekerasan  seksual;  d)  penelantaran  rumah  tangga.” 40 Pengertian  kekerasan terhadap  anak  ( child  abuse )  memiliki  makna  yang  luas,  tindakan  seseorang  yang  melalaikan kewajiban  nafkah  anak  dapat  dikategorikan  sebagai  “bentuk  kekerasan”  terhadap  anak,  karena dapat menyebabkan anak tersebut menjadi telantar sehingga terancam kesehatan fisik dan jiwanya serta  dapat  mengganggu  tumbuh,  kembang  anak  dan  kesejahteraan.  Tindakan  seperti  ini  dapat dikenakan  sanksi  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  49  UU  Nomor  23  Tahun  2004,  yakni “Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 41
Selain  adanya  sanksi  pidana,  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  juga mengatur sanksi yuridis yang bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU  Perkawinan  No  1/1974  pasal  34  ayat  3  menyatakan  bahwa  seseorang  yang  melalaikan kewajiban  nafkah  anak  dapat  digugat  secara  perdata  ke  pengadilan  agama. 42 Gugatan  perdata tersebut  memiliki  konsekuensi  hukum  atas  dua  hal.  Pertama,  istri  dapat  menggugat  suami  untuk membayar nafkah anak yang tidak tunaikan pada masa yang telah lampau. Hal ini berbeda dengan konsep fiqh yang menyatakan nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau tidak mejadi hutang  ayah,  sebab  dalam  perspektif  UU  Perkawinan  No  1/1974,  tidak  dikenal  adanya  prinsip kedaluarsa dalam hal nafkah anak. Kewajiban nafkah anak di mulai dari umur 0 (nol) sampai 21 tahun (dua puluh satu tahun), jadi sebelum anak tersebut sampai usia 21 tahun, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut.
40 Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010, 4.
41 Ibid., 5.
42 Pasal  34  ayat  3  berbunyi:  “Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya  masing-masing  dapat mengajukan  gugatan  kepada  Pengadilan.”  Baca:  Pengadilan  Agama  Wonosobo, Bahan  Sosialisasi  tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama… , 100.
Konsekuensi hukum yang kedua adalah terjadinya perceraian jika tindakan suami yang tidak menafkahi  anak  dapat  memicu terjadinya perselisihan  dan  pertengkaran dengan  istri  secara  terus menerus  kemudian  timbul  suasana  rumah  tangga  yang  tidak  rukun,  sehingga  istri  dibenarkan mengajukan gugatan cerai kepada suami berdasarkan pasal 116 huruf f yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam. 43 UU Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 1, juga mengatur tentang seseorang dapat dijatuhi sanksi dengan dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya, apabila ia lalai dalam menunaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali kepada anaknya. Oleh karena  itu,  seseorang  yang  melalaikan  tanggungjawab  nafkah  kepada  anak  juga  termasuk  dalam kategori  yang  dapat  dicabut  hak  kuasa  asuh  kepada  anaknya.  Meskipun  orang  tua  dicabut kekuasaannya,  mereka  masih  berkewajiban  untuk  memberi  pemeliharaan  kepada  anak  tersebut, tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan/1974. 44
Sanksi serupa juga terdapat pada Undang - Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya menerangkan bahwa pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya dapat  dilakukan  apabila  orang  tua  terbukti  melalaikan  tanggung-jawabnya  sehingga  dapat mengakibatkan  timbulnya  hambatan  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Dalam  hal pencabutan kuasa asuh tersebut, orang atau badan hukum ditunjuk untuk menjadi wali sang anak menggantikan  posisi  orang  tuanya,  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  10  ayat  (1)  UU  No. 4/1979. 45
Istilah  “kelalaian”  biasanya  disebut  juga  dengan  kesalahan,  kurang  hati-hati  atau  kealpaan ( culpa ). Pada dasarnya, “ culpa” meliputi kurang cermat dalam berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak  kurang  terarah.  Ihwal culpa ini  mengarah  pada  kemampuan  psikis  seseorang,  atau dengan  kata  lain, culpa bermakna  kekurang  hati-hatian  seseorang  untuk  menduga  kemungkinan munculnya  akibat  fatal  dari  tindakan  orang  tersebut,  padahal  hal  itu  seharusnya  dilakukan  dan mudah  untuk  dilakukan. 46 Culpa diartikan  oleh  WirjonoProdjodikoro  sebagai  “kesalahan  pada umumnya”,  yang  dalam  ilmu  pengetahuan  hukum  mempunyai  arti  teknis,  yaitu  suatu  macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 47
Selanjutnya masih dalam pembahasan sanksi pengabaian nafkah anak, pada PP No. 45/1990, dalam pasal 16 terdapat sanksi bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji
43 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam… ,53.
44 Pengadilan  Agama  Wonosobo, Bahan  Sosialisasi  tentang  Eksistensi  dan  Kompetisi  Peradilan Agama , 104-105. 45 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perlindungan Anak …, 100.
46 Jan Remmelink, Hukum Pidana , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 177.
47 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , (Bandung: Eresco, 1986), 72.
apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  30  Tahun  1980  tentang  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil. 48 Adapun Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah  untuk  paling  lama  1  (satu)  tahun;  b)  pembebasan  dari  jabatan;  c)  pemberhentian  dengan hormat,  tidak atas  permintaan  sendiri  sebagai  pegawai  Negeri  Sipil;  dan  d)  pemberhentian  tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Adapun  tindakan  seorang  ayah  dapat  masuk  dalam  kategori  mengabaikan  atau  melalaikan kewajiban nafkah anak, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut di bawah ini:
1. Ayah dianggap seseorang yang cakap hukum, yakni dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a).  Seseorang  yang  berusia  18  tahun.  b)  Seseorang  yang  berusia  dibawah  18  tahun  tetapi pernah  menikah.  c).  Seseorang  yang  tidak  sedang  menjalani  hukuman.  d).  Berjiwa  sehat/ berakal sehat. 49
2. Tidak  ada  halangan  yang  menyebabkan  ayah  tidak  berdaya  ( overmacht )  menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya, misalnya sakit atau cacat, sehinga ia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tersebut sebagaimana mestinya.
3. Bukan dalam situasi darurat, karena faktor yang datang dari luar, seperti terjadinya perang atau kerusuhan ( chaos) yang meluas.
4. Ayah  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  untuk  menanggung  semua  keperluan  hidup berumah tangga. 50
5. Anak  yang  membutuhkan  nafkah  belum  mampu  mandiri  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya. 51

## D. Sanksi Pengabaian Nafkah Anak Perspektif Fiqh
Sanksi  untuk  seseorang  yang  mengabaikan  tanggung  jawab  nafkah  anak,  tidak  dijelaskan dalam  Al-Qur’an.  Namun,  di  dalam  suatu riwayat  hadis,  terdapat  penegasan  seseorang dianggap melakukan dosa jika menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya.
52 " ُ َ ُ   ُ ِ ْ َ  ْ    َ   َ ِ ْ َ  ْن َ أ  ً ْ ِإ ِءْ َ ْ ِ   َ َ " : ِ ا  ُل ُ َر  َل َ
48 Muhammad Amin Summa, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia… , 687.
49 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan, Hukum  Orang  dan  Keluarga  (Personen  en Familie-Recht), (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 237.
50 Lihat Pasal 80 ayat 4 KHI. Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam…, 41.
51 Lihat Pasal 45 ayat 2 UU No 1/1974. Ibid., 48.
Seseorang yang melakukan perbuatan dosa pasti akan mendapat balasan hukuman dari Allah meskipun  balasan  itu  tidak  langsung  ia  peroleh  di  kehidupan  dunia.  Selain  itu,  hadis  Nabi  juga menggambarkan  tentang  orang  yang  ditanggung  nafkahnya  dapat  mengambil  harta  orang  yang menanggung  secara  sepihak,  sebagai  balasan  apabila  orang  yang  bertanggung  jawab  itu  lengah dalam melakukan kewajibannya, hadis tersebut berbunyi sebagai berikut ini:
ْ َ َ َ ِ َ ْ َ َ نِإ ِ ا َل ُ َر  َ   ْ َ َ َ  َ َ َو ِ ْ َ َ  ُ ا  َ  ِّ ِ ا  َ ِإ ٌ ْ ِ  ْتَء َ َ َ ِ ِ ْ ُ َ ٌ ِ َ   ٌ ُ َر َن َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َو ِ ِ َ  ْ ِ   ُتْ َ َ أ  َ   ِإ يِ َ َوَو  ِ ِ ْ َ   َ 53 ِفوُ ْ َ ْ ِ  ِكَ َ َوَو  ِ ِ ْ َ   َ  يِ ُ   َل َ َ
Pemberian  nafkah  hukumnya  wajib  bagi  sesorang  ayah  sesuai  dengan  kadar kemampuannya,  sehingga  jika  ayah  dengan  sengaja  mengabaikan  kewajiban  memberikan nafkah padahal ia dalam kondisi yang mampu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan haram.  Di  dalam  norma  Islam,  perbuatan  haram  atau  dilarang  syari’at  Islam  adalah  suatu perbuatan di mana pelakunya layak mendapatkan sanksi hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat  Wahbah  al-Zuhailī  yang  menjelaskan  perbuatan  haram  adalah  perbuatan  yang harus ditinggalkan dan berkonsekuensi pada celaan dan siksaan di akhirat dan ‘ iqāb (sanksi) bagi  pelakunya  di  dunia. 54 Karena  itulah,  secara  teoritis  setiap  perbuatan  yang  dilarang mengharuskan pelakunya mendapat sanksi atau ganjaran atas perbuatannya.
Sedangkan dalam pandangan ulama’ fiqh mażhab sunni, terdapat disparitas mengenai ketentuan  nafkah  anak  yang  tidak  ditunaikan  oleh  ayah.  Adapun  perbedaan  pendapat mengenai sanksi bagi pengabaian nafkah anak, dari masing-masing golongan mażhab adalah sebagai berikut:

## a. Pandangan Mażhab Ḥanafi
Menurut mażhab Ḥanafi, Orang yang dalam keadaan kurang mampu (miskin) tidak boleh dipaksa untuk memberikan nafkah terhadap orang lain, kecuali nafkah kepada istri dan  anak  kecil.  Istri  berhak  menerima  nafkah  disebabkan  karena  terjadinya  akad, sedangkan  alasan  anak  yang  masih  kecil  berhak  menerima  nafkah  karena  mereka
52 Sulaimān ibn al-asy’as Abū Dāwud al-Sajastānī, Sunan Abī Daūd, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 976. Ḥadīs No. 4992.
53 Abi ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīny, Sunan ibn Mājah, (Riyāḍ: Bait al- Afkār, t.t.), 247. Ḥadīṡ No. 2293.
54 Wahbah  al-Zuhailī, Naẓariyyah  al  Ḍarūrah  al-Syar’iyyah ,  (Beirut:  Muassasah  al-Risālah,  1985), 19.
merupakan bagian dari akad (dampak dari pernikahan). Oleh karena itu, nafkah anak dan istri “tidak gugur ” meskipun pemberi nafkah dalam keadaan miskin. 55 Nafkah istri atas keputusan  hakim  atau  kesepakatan  bersama  kedua  belah  pihak  dapat  “menjadi  hutang” bagi  suaminya. 56 Dalam  pandangan  mazhab  Ḥanafiyyah,  jika  seorang  suami  dalam keadaan  mampu  atau  kaya menolak  memberikan  nafkah  kepada  istrinya,  yang menjadi kewajibannya  secara  pribadi  atau  setelah  ada  keputusan  hakim,  maka  hakim  berhak menjual  benda  berharga  milik  suaminya  dengan  paksaan  kemudian  hasilnya  diberikan kepada  istri  sebagai  nafkah.  Tetapi,  apabila  suami  yang  kaya  itu  menyembunyikan hartanya,  maka  atas  gugatan  dari  istri,  hakim  berhak  memenjarakan  suami  selama  ia belum membayar kewajiban nafkah terhutang. 57 Namun, apabila suami sungguh-sungguh tidak  sanggup  membayar  nafkah,  hakim  boleh  memberikan  keringanan,  sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 280. 58
Suami tidak dianggap berbuat zalim, apabila tidak mampu menunaikan nafkah istri disebabkan ia termasuk dalam kategori orang miskin, sehingga ia tidak boleh dipenjara karena  tidak  ada  manfaatnya  juga  menahan  suami  miskin  tersebut.  Meskipun  tidak dipenjara,  Ulama’  Ḥanafiyyah  berpendapat  nafkah  yang  tidak  ditunaikan  oleh  suami merupakan hutang yang harus dibayarkan, karena baik suami dalam keadaan miskin atau terhimpit masalah ekonomi nafkah yang tidak ditunaikan menjadi hutang atas ketetapan hakim.  Hutang  nafkah  wajib  dibayarkan  ketika  suami  dalam  keadaan  mampu  di  masa mendatang. 59 Ulama’  Ḥanafiyyah  berpendapat  bahwa  jika  seseorang  keluarga  yang mampu dan kaya tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga yang berhak menerima, maka  ia  harus  “dihukum  tahan”  (penjara),  meskipun  statusnya  sebagai  “ayah”,  karena tidak  mau  memberikan  nafkah,  dapat  menyebabkan  kerusakan  kepada  keluarganya. Tahanan  dimaksudkan  untuk  menjaga  hidup  seseorang  itu  termasuk  perkara  wajib syar’i. 60
55 Shams al-Dīn Sarakhsī, al- Mabsūṭ , (Beirut: Dār al-‘Ma’rūfah, 1993), V: 224.
56 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu.. , VII: 829.
57 Ibid., 811.
58 Q.S. al-Baqarah (2): 280
َ َ  ن َ أَو ٖ َ َ ۡ َ  ٰ َ ِإ ٌةَ ِ َ َ  ٖ َ ۡ ُ  وُذ َن َ  ن َن ُ َ ۡ َ  ۡ ُ ُ  نِإ ۡ ُ  ٞ ۡ َ ْا ُ
59 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu… , VII: 811.
60 Ibid., 783. Jika ayahnya berhutang (berniat membayar nafkah di akhir masa) karena tidak mampu menunaikan nafkah maka ia tidak dipenjara. Apabila ayah sengaja tidak mau menafkahi maka ia dipenjara dengan sebab itu dapat merusak jiwa anak. Baca: ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Ah̄mad al-Kasāniy al-Ḥanafiy, Badāi’u al-Ṣanā’iy fi al-Tartībi al-Syarā’i , (ttp.:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), III: 569.
Jurnal Iqtisad : Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia – Vol. 7, No 1 (2020) p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
b. Pandangan Mażhab Syafi’iy
Kalangan  ulama’  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa  nafkah  untuk  anak  itu  tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim yang mengizinkan istri untuk berhutang demi kepentingan anak, sebab sang ayah sedang tidak ada di rumah atau  sengaja  tidak  mau  memberikan  nafkah.  Nafkah  anak  pada  masa  lampau  dianggap gugur,  karena  kewajiban  memberi  nafkah  adalah  untuk  mencukupi  “kebutuhan  anak” pada  saat  itu,  jika  masanya  sudah  lampau,  sedangkan  nafkah  tidak  diambil,  maka “kebutuhan sang anak” sudah hilang atau berganti, sehingga gugur lah kewajiban nafkah oleh ayah.
Namun, apabila hakim memberikan izin kepada kakek agar memberi utang nafkah kepada  sang  anak,  maka  kakek  boleh  meminta  ganti  bayar  utang  nafkah  kepada  ayah sang anak tadi, kecuali jika kakek memberikan nafkah dengan ikhlas kepada cucu karena ayah tidak ada, maka ayah sang anak terbebas dari hutang nafkah kepada kakeknya. 61
Sedangkan  dalam  hal  nafkah  kepada  istri,  menurut  mażhab  Syafi’iyyah,  apabila suami tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, maka keputusan tergantung kepada istri apakah  akan  bertahan  atau  memilih  berpisah. 62 Jika  selama  setahun  suami  tidak memberikan nafkah kemudian istri diceraikan, maka suami harus membayarkan nafkah selama  satu  tahun  itu  pada  saat  menjatuhkan  talak.  Apabila  suami  menjatuhkan  talak raj’i ,  maka  jatuh  tempo  pembayaran  hutang  nafkah  paling  lambat  setelah  habis  masa
‘iddah .  Jika  istri  sedang  hamil,  maka  jatuh  tempo  pembayaran  hutang  nafkah  paling lambat setelah melahirkan bayi yang dikandung. 63

## c.Pandangan Mażhab Ḥanbali
Menurut ulama’ Ḥanabillah, apabila nafkah kepada keluarga tidak diberikan sebab lewatnya  masa  atau  waktu,  maka  nafkah  tersebut  menjadi  “gugur  atau  tidak  menjadi hutang”  sebab  keluarga  tersebut  dianggap  mampu  mencukupi  kebutuhannya.  Keluarga yang  dimaksud  dalam  maẓhab  Ḥanabillah  termasuk  ayah,  ibu,  anak  dan  kerabat  yang berhak  mendapat  warisan.  Kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  keluarga  disebabkan untuk  menyambung  tali  silaturahmi,  dan  juga  dengan  syarat  kemampuan  sang  pemberi
61 Lihat: Zakriyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakriyā al-Ansāriy, al-G̣arar al-Bahyah fi syarḥi al- Bahjah al-Wardiyyah . (ttp.:al-Maṭba’ah al-Maymanah, t.t.), 4: 399. Bandingkan dengan: Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu… , VII: 829.
62 Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’I, al-Mukhtaṣar al-Mazani ‘alā al-Umm.. , V: 81.
63 Ibid ., V:80.
nafkah. 64 Sedangkan pada kewajiban memberikan nafkah kepada istri, Ibn Mundzirsalah satu  penganut  maẓhab  Ḥanabillah,  mengatakan  nafkah  kepada  istri  hukumnya  wajib berdasarkan A-Qur’an, Sunah dan Ijma’, selain itu alasan yang mendasari hukum wajib ini  ialah  karena  nafkah  istri  adalah ‘iwaḍ (imbalan),  karenanya  menyerupai  bayaran nafkah kepada istri, sehingga hukumnya wajib diberikan untuk istri. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka nafkah istri menjadi hutang suami, meskipun istri dalam keadaan kaya. 65
Di samping itu, dalam pandangan maẓhab Ḥanabillah, istri berhak untuk meminta cerai,  jika  suami  tidak  mampu  menafkahi  istri.  Namun,  jika  suami  masih  dapat memberikan  nafkah  dengan  standar  orang  miskin,  istri  tidak  diperkenankan  meminta cerai, karena penambahan nafkah menjadi gugur sebab kondisinya yang kurang mampu. 66 Suami  yang  digugat  cerai  karena  tidak  mampu  membayarkan  nafkah  dianggap  seperti hukum  cerai  bagi  suami  yang  lemah  syahwat  dan  dikebiri.  Bahkan,  lebih  layak  istri menggugat  cerai  suami,  karena  nafkah  untuk  kebutuhan  makan  lebih  dibutuhkan  istri, sehingga dari sisi maḍarat nya lebih besar, dibandingkan jika sesorang istri meminta cerai karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dari sisi maḍarat nya lebih kecil. 67
d. Pandangan Mażhab Maliki
Seorang  ibu  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  menanggung  nafkah  anaknya,  baik pada saat suami berada bersamanya ataupun tidak, hal ini berlaku bagi perempuan yang kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya diwajibkan menanggung nafkah kepada orang tua dan budak yang ia miliki. 68 Sedangkan menurut mażhab Malikiyyah kewajiban suami  menafkahi  istri  gugur,  jika  ia  dalam  keadaan  miskin  atau  tidak  mampu memberikan nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. 69
64 Muwaffaqu  al-Dīn  Abī  Muḥammad  ‘Abd  Allāh  bin  Aḥmad  ibn  Qudāmah, al-Mughnī  li  ibn Qudāmah, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.), VIII: 208.
65 Ibid., VIII: 208.
66 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu …, VII: 812.
67 Muwaffaqu al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad ibn Qudāmah, al-Mughnī wa al-Sharaḥ al-Kabīr …, IX: 230.
68 Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad, al-Kāfī fi al-FiqhAhl al- Madīnah, (Saudi ‘Arabia: Maktabah  al-Riyāḍ  al-Hadiṣah,  1980),  II:  628-629.  Bandingkan  dengan:  Wahbah  al-Zuhaily, al-Fiqh  al- Islamiy wa Adillatuhu… , VII: 811.
69 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-IslamiywaAdillatuhu… , VII: 812.

## D. Penutup
Guna mencapai dan membangun masyarakat yang ramah anak ( child friendly-society ) segala institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif harus memastikan segala dampak yang bersinggungan langsung terhadap anak-anak atas semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Dengan kata lain, prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak  ( The  Best  Interest  of  The  Child )  sebagaimana  tertuang  di dalam  pasal  3  ayat  1  KHA  wajib menjadi a primary consideration (pertimbangan  utama) dalam mengambil  keputusan  apa  pun,  jangan  sampai  keputusan  yang  diambil  justru  mengabaikan  atau menelantarkan anak-anak sebagai aset bangsa. 70
Oleh  karena  itu,  pemberian  sanksi  kepada  pelaku  pengabaian  nafkah  anak  sebagai  sebuah kepastian hukum ( rechtsecherheit ) sangat perlu untuk diterapkan, demi mewujudkan tujuan UUD yang dengan tegas memberikan jaminan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak (pasal 28 B ayat 2), melaksanakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ( The Best Interest of The Child ), dan juga memberikan kesadaran agar semua pihak dapat mengerti betapa pentingnya pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak.
Sanksi hukum mengikat secara sosial atau faktual, ia diproyeksikan sebagai alat ketertiban sosial ( law as a tool of social order ) untuk mengatur pola perilaku individu agar tunduk terhadap norma  hukum, 71 yang  di  dalam  norma  tersebut  mengandung  motivasi  agar  seseorang  bertindak melakukan sesuatu ( a ought to be ), atau memotivasi seseorang agar menghentikan ( a ought not to be )  tindakan  sesuatu  yang  dianggap  merugikan  secara  sosial. 72 Agar  manusia  dapat  tunduk terhadap norma hukum maka diberlakukan lah prinsip “retribusi”, yakni adanya imbalan ( rewards ) dan  sanksi  ( punishment ).  Imbalan  ( rewards )  disematkan  kepada  seseorang  yang  telah  patuh menjalankan hukum ( obey ) dengan baik dan tidak melanggar aturan hukum tersebut, imbalannya dapat  berupa  penghargaan  atau  setidaknya  ia  terhindar  dari  sanksi.  Sedangkan,  seseorang  yang tidak  patuh  ( disobey )  dengan  melanggar  aturan  hukum  maka  ia  akan  mendapat  sanksi ( punishment ). 73
70 Muhammad  Joni,  Rachma  Fitria,  dkk.  (ed.), Mengenal  Lebih  Dekat  UU  No.  23/2002  tentang Perlindungan Anak , (Jakarta: Komnas PA dan Save the Children UK), 35.
71 B.  Arief  Sidharta, Meuwwissen  tentang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  dan Filsafat Hukum , (Bandung: Refika Aditama, 2009), 46.  Lihat juga: FX. Adji Samekto, Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme , (Bandar Lampung: Perintis Kemerdekaan), 49-50.
72 Baca:  Hans  Kelsen,  “The  law  as  a  Spesific  Social  Technique”, The  University  of  Chicago  Law Review, University of Chicago law review., vol. 9, No. 1, December 1941, 75.
73 Hans Kelsen, Pure Theory of Law , terj. Max Knight, (California: University of California Press),
24-25.
Dengan  adanya  prinsip retribusi tersebut,  ini  berarti siapa saja  yang  melalaikan  kewajiban nafkah  anak  secara  sengaja  padahal  ia  mampu  mencukupi  nafkah  anak,  sehingga  anak  menjadi telantar dan terganggu kondisi fisik, jiwa dan masa depannya, telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, 74 yang termasuk  tindak  kejahatan.  Setiap  tindak  kejahatan  akan  menerima  konsekuensi  yuridis  dengan menerima hukuman. 75
74 Penyimpangan hukum atau perbuatan melawan hukum dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1365 yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.”  Menurut  Moegni  Djodjodirdjo, pada istilah “melawan” sudah  termasuk pengertian perbuatan yang bersifat  aktif maupun pasif.  Perbuatan aktif  itu  misalnya  membunuh,  sedangkan  perbuatan  pasif  misalnya  tidak  melakukan  sesuatu  padahal  ia mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  melakukannya  (tidak  menunaikan  nafkah  anak).  Lihat:  Moegni Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 13.
75 Para  sarjana  kriminologi  bersepakat  bahwa  kejahatan  diartikan  sebagai  pola  tingkah  laku  yang merugikan  masyarakat  baik  secara  fisik  maupun  materi,  baik  yang  dirumuskan  di  dalam  hukum  maupun tidak. Baca: Muhammad Mustofa, Metode Penelitian Kriminologi , cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2013), 8-9.

## Daftar Pustaka
‘Abd al-Karim Zaydan, Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ahwa al-Bayt al-Muslim fi al- Syari‘at al- Islamiyyah, cet. ke-1, Beirut: Mu’assasat al-Risalah, t.t..
al-Ansāriy, Zakriyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakriyā, al-G̣arar al-Bahyah fi syarḥi al-Bahjah al-Wardiyyah. ttp.:al-Maṭba’ah al-Maymanah, t.t..
Al-Bugha,  Mushthafa  dan Mushthafa al  Khann, al-fiqh al-Manhaji  'ala  al-Madzhab  al Imam  al- Syafi'I , terj. Yusuf Maulana, Yogyakarta oleh Pro-U Media pada tahun 2012.
Al-Bukhāri, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, Ṣaḥīh al-Bukhāri , Beirut: Dār Ṭāuq al-Najāh, 1422.
al-Ḥanafiy, ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Ah̄mad al-Kasāniy, Badāi’u al-Ṣanā’iy fi  al- Tartībi al-Syarā’i, ttp.:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986
Ali/Inu,  “Mantan  Suami  Kerap  Abaikan  Pemenuhan  Hak  Nafkah  Pasca  Cerai,”  dalam http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
Al-Jazirī, Abdurraḥmān, al-Fiqh ‘ala Mażhāhib al-Arba’ah , Beirut, Dār al-Tsaqalain, t.t.
Al-Marāg ̣̣ī, Aḥmad Musṭafā, Tafsīr al-Marāg̣ī, ttp.: t.p., 1946.
Al-Naisāburīy,  Abī  al-Husain  Muslim  bin  al-Hajjāj  al-Qusyairy, Ṣaḥīh  Muslim, Riyāḍ:  Dār Ṭaybah, 1992.
al-Qazwīny, Abi ‘Abd Allah Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, Sunan ibn Mājah, Riyāḍ: Bait al- Afkār, t.t., 247. Ḥadīṡ No. 2293.
al-Sajastānī, Sulaimān ibn al-asy’as Abū Dāwud, Sunan Abī Daūd, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., Al-Syāfi’I, Muḥammad bin Idrīs, al-Mukhtaṣar al-Mazani ‘alā al- Umm, Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah,t.t.
Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
al-Zuhailī, Wahbah, Naẓariyyah al Ḍarūrah al-Syar’iyyah, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1985. Asnawi,  M.  Natsir,  “Alimentasi  dalam  Hukum  Keluarga  Indonesia,  dan  Penerapannya  di Peradilan  Agama,”  dalam  www.pa-banjarbaru.pta-banjarmasin.go.id.  Akses  tanggal 17 November 2019.
As-Subki, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam , Jakarta: AMZAH, 2010. As-Suwailim, Wafa' binti Abdul Aziz, Ahkamul Umm Fil Fiqh Al-Islamy , terj. Yasir Amri, Jakarta: Ummul Qura’, 2013.
Basir,  Cik,  “Menolak  Gugatan  Nafkah  Madliyah  Anak  karena lil  Intifa :  Relevankah  dengan Ketentuan  Islam  dan  Hukum  Positif,”  dalam  http://www.badilag.net,  diakses  pada tanggal 9 November 2019.
Darminta, J.S Poerwa, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.
Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998.
Djodjodirdjo, Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
Doi, A. Rahman I., Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Fahruddin, Fuad Moh., Masalah Anak dalam Islam , Jakarta: Ilmu Jaya, 1991.
Ibn  Muḥammad,  Abū  ‘Umar  Yūsuf  ibn  ‘Abdillāh,  al-Kāfī  fi  al-FiqhAhl  al-  Madīnah,  Saudi ‘Arabia: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadiṣah, 1980.
Ibn  Qudāmah,  Muwaffaqu  al-Dīn  Abī  Muḥammad  ‘Abd  Allāh  bin  Aḥmad,  al-Mughnī  li  ibn Qudāmah, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t..
Joni,  Muhammad,  Rachma  Fitria,  dkk.  (ed.),  Mengenal  Lebih  Dekat  UU  No.  23/2002  tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Komnas PA dan Save the Children UK.
Kamus Ilmu Ushul Fikih , Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Kamus Indonesia Arab, Rusyadi dan Hafifi, Jakarta: Rineka Cipta: 1995.
Kelsen, Hans, “The law as a Spesific Social Technique”, The University of Chicago Law Review, University of Chicago law review., vol. 9, No. 1, December 1941
Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, terj. Max Knight, California: University of California Press. Lis Mu’alifah, Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap, Tesis tidak diterbitkan,  Program  Hukum  Islam:  Konsentrasi  Hukum  Keluarga,  Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2011.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an .
Mahfudh, M. A Sahal, Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh: Solusi Problematika Umat , Surabaya: Ampel Suci dan (LTN), NU Jawa Timur, 2003.
Marwan,  “Batas  Usia  Nafkah  Anak  Berdasarkan  Maqāṣid  al-Syari’ah,” FUTURA:  Jurnal  Ilmiah Islam ,  Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh., Volume XIII, No. 2, Februari, 2014. Masrukhin, Studi Pelaksananan Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota Magelang atas  Hasil  Putusan  Pengadilan  Agama  Magelang,  Tesis tidak  diterbitkan,  Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2010.
Mas'ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial , terj. Yudian W. Asmin,
Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
Muchsin,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Pasca  Perceraian  Orang  Tuanya,” VARIA PERADILAN : Majalah  Hukum ,  Ikatan  Hakim  Indonesia.,  No.  301,  Tahun  XXVI, Desember 2010.
Muchtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang , 2004. Mustofa, Muhammad, Metode Penelitian Kriminologi, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2013.
Nurlae  lawati,  Euis, Property  and  Women’s  Post-Divorce  Rights  in  Indonesia:  Judges’  Legal Discretion  and  Husbands’  Perception  on  Alimonies ,  Netherland:  Ministry  of  Foreign Affairs of the Netherland, t.t.
Nurudddin,  Amiur, dan  Azhari  Akmal  Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia:  Studi  Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No  1/1974 sampai KHI , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Prawirohamidjojo,  R.  Soetojo  dan  Marthalena  Pohan,  Hukum  Orang  dan  Keluarga  (Personen  en Familie-Recht),Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco, 1986.
Rahman, Fatchur, Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP , Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Samekto,  FX.  Adji,  Ilmu  Hukum  dalam  Perkembangan  Pemikiran  Menuju  Post-Modernisme,
Bandar Lampung: Perintis Kemerdekaan
Sarakhsī, Shams al-Dīn, al- Mabsūṭ , Beirut: Dār al-‘Ma’rūfah, 1993.
Sidharta, B. Arief, Meuwwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2009.
Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Jakarta:  Pradnya  Paramita, 2008.
Sumiarni, MG. Endang dan Halim, Chandera, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000
Summa, Muhammad Amin, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Umbara, Citra, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010.
Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif , Yogyakarta: 2011).
Wati,  Dwi  Indah  Fajar,  “Kewajiban  Nafkah  yang  Berkeadilan,”  dalam RELIGI : Jurnal  Studi Agama-Agama , UIN Sunan Kalijaga., Vol. IV, No. 2, Juli 2005.
Zaki,  Muhammad,  “Kriminalisasi  dalam  Hukum  Keluarga  di  Negara-Negara  Muslim,”  AL- RISALAH: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Humaniora, Ekonomi dan Agama, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi., Volume 11 Nomor 1, Mei 2011.
Mahmood Tahir, Family Law Reform In The Muslim World, New Delhi: The Indian Law Institut, 1972.
Zein,  Satria  Effendi  M.,  “Makna,  Urgensi  dan  Kedudukan  Nasab  dalam  Perspektif  Hukum Keluarga  Islam”, MIMBAR  HUKUM:  Aktualisasi  Hukum  Islam, Al  Hikmah  dan DITBINBAPERA Islam., No. 42, Th. X, Mei-Juni, 1999.