## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 5, No. 2, Juni 2023, Halaman 96-108 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr
EFEKTIVITAS UPT P2TP2A (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK) DI KARAWANG DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN
(Effectiveness of UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) in Karawang in Facing Problems of Violence against
Children and Women)

## Fahririn
Fakultas Hukum, Universitas Sahid Email : fahririn@usahid.ac.id

## Abstrak
Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekankan pentingnya perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  kekerasan,  maka  dibentuknya  lembaga khusus  yaitu  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A).  Lembaga  pemerintah  tersebut  secara  khusus  sebagai  tempat  atau wadah  pendampingan  terhadap  anak  dan  perempuan  yang  mengalami permasalahan  sosial  utamanya  mengenai  pelanggaran  hak  asasi  atau  kekerasan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan  penelantaran.  Adapun  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah  efektivitas P2TP2A  di  daerah  dalam  menjalankan  tugasnya  serta  apa  saja  yang  menjadi kendala  dan  hambatan  yang  ditempuh.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  Dalam  penanganan  Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak bertujuan  adalah  pemberikan  perlindungan  bagi  korban  Tindakan  kekerasan. Salah satu  upaya  yang dilakukan pemerintah pusat  adalah dengan menerbitkan Undang  –  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kata kunci : kekerasan, anak. perempuan, P2TPA2, karawang

## Abstract
Policies  taken  by  the  government  to  emphasize  the  importance  of  legal protection for child victims of violence, a special institution was formed, namely the  Integrated  Service  Center  for  the  Empowerment  of  Women  and  Children (P2TP2A).  This  government  institution  is  specifically  a  place  or  forum  for assistance  to  children  and  women  who  experience  social  problems,  especially regarding  human  rights  violations  or  violence  such  as  human  trafficking, domestic  violence,  sexual  violence  and  neglect.  The  discussion  in  this  study  is
the effectiveness of P2TP2A in the regions in carrying out their duties and what are the obstacles and obstacles being taken. The conclusion of this study is that in  handling acts  of  violence against  women and  children the aim is  to  provide protection for victims of acts of violence. One of the efforts made by the central government is to issue Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
Keyword s: violence, children. female, P2TPA2, Karawang

## A. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia disingkat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak  lahir,  sebagai  pemberian  Tuhan  karena  kedudukannya  sebagai  manusia. Oleh  karena  itu,  hak  asasi  manusia  tidak  dapat  dihilangkan  oleh  orang  lain, masyarakat, maupun negara karena bukan manusia yang memberikan hak asasi. Menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  Hak  Asasi  Manusia  adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 1 Aturan  sudah  memberikan  perlindungan  bahwa  setiap  manusai  di  dunia mempunyai  hak  asasi  yang  sama  ketika  dilahirkan.  Hal  ini  juga  di  akui  oleh perserikatan  bangsa-bangsa  sebagai  organisasi  internasional  terbesar  dan mencakup  hamper  semua  negara.  Landasan  hukum  terkait  dengan  HAM  juga diatur  jelas  dan  dijamin  oleh  Undang-undang  Dasar  1945  yakni  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  2  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial.  Meskipun  sudah  diatur  sedemikian  rupa  dalam Undang-Undang,  ternyata  dalam  penerapannya  masih  banyak  ditemukan  kasus pelanggaran HAM. Fenomena kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan
1 Annisa Nurmalitasari, Efektifitas Program PusaT Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A), Universitas Brawijaya, hal 1
dan  anak  merupakan  suatu  pelanggaran  yang  termasuk  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia.  Tidak  ada  tindak  kekerasan  terlebih  yang  telah  mencederai  fisik, melukai  perasaan  atau  menelantarkan  hidup  orang  dapat  dibenarkan  dalam peradaban manusia.
Kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  tidak  saja  merupakan  masalah individu,  melainkan  juga  masalah  nasional  dan  sudah  menjadi  masalah  global. Dalam  hal-hal  tertentu  kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  katakan  sebagai masalah  transnasional.  Selain  perempuan,  anak  merupakan  kelompok masyarakat  yang  rentan  terhadap  tindak  kekerasan.  Anak  berada  dalam  posisi tidak  berdaya  terhadap  kekuasaan  orang  dewasa  dan  memiliki  ketergantungan yang  tinggi  sehingga  mereka  sering  menjadi  pihak  yang  dieksploitasi.  Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik yang dapat diperlakukan sesuai dengan apapun keinginan orang tua. Anak-anak  berhak mendapat  perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang,  seperti  penyiksaan,  penelantaran,  pelecehan  seksual  dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  anggapan  lemahnya  kedudukan  perempuan seperti yang dijelaskan diatas telah menjadikan perempuan lebih rentan menjadi korban  kekerasan.  Berangkat  dari  fakta  tersebut  pula  tidak  mengherankan  jika kini  lingkup  kekerasan  perempuan  telah  meluas  pada  seluruh  ranah  kehidupan baik  ranah  publik  maupun  privat.  Komnas  Perempuan  menyebutkan  bahwa secara  keseluruhan  kekerasan  dalam  bentuk  privat  berupa  kekerasan  personal merupakan  permasalahan  yang  paling  dominan  terjadi  yaitu  sebesar  69%  dari total  keseluruhan  kasus  kekerasan  yang  terjadi  dalam  ranah  ini.  Kekerasan tersebut  terbagi  menjadi  60%  kasus  kekerasan  terhadap  istri,  24%  kasus kekerasan  dalam  pacaran,  8%  kasus  kekerasan  terhadap  anak  perempuan  dan sisanya  adalah  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  mantan  suami,  kekerasan  pada pekerja  rumah  tangga  dan  lain-lain.  Data-data  tersebut  membuktikan  bahwa keluarga  dan  orang  terdekat  justru  kini  sudah  bukan  tempat  yang  aman  bagi perempuan (Komnas Perempuan, 2017:21)
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tentu menuntut  pemerintah  untuk  melakukan  sesuatu  terkait  dengan  perlindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan.  Hal  tersebut  penting  untuk  dilakukan tidak  lepas  dari  sifat  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  kompleks dan  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  kekerasan  tersebut.  Bentuk  keseriusan pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak sudah terlihat dalam Peraturan  Perundang-Undangan  beberapa  diantaranya  adalah  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan lahirnya  undang-undang  tersebut  maka  pemerintah  dan  segenap  elemen masyarakat  memiliki  tanggung  jawab  untuk  melindungi  perempuan  dan  anak dari  segala  tindak  kekerasan  dan  diskriminasi.  Korban  dapat  lebih memperjuangkan hak-haknya karena telah ada jaminan hukum.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Sesuai dengan apa  yang diamanatkan didalam  undang-undang tersebut,  maka untuk  menjamin perlindungan  korban  dari  tindakan  kekerasan  yang  dari  tahun  ke  tahun meningkat,  maka  dibentuklah  Pusat  Pelayanan  Terpadu  disetiap  pemerintahan Kabupaten/Kota.
Kebijakan  lain  yang  diambil  pemerintah  untuk  menekankan  pentingnya perlindungan  hukum  bagi  anak  korban  kekerasan,  maka  dibentuknya  lembaga khusus  yaitu  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A).  Lembaga  pemerintah  tersebut  secara  khusus  sebagai  tempat  atau wadah  pendampingan  terhadap  anak  dan  perempuan  yang  mengalami permasalahan  sosial  utamanya  mengenai  pelanggaran  hak  asasi  atau  kekerasan seperti perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan  penelantaran.  Dasar  hukum  mengenai  pembentukan  Pusat  Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tercantum pada Peraturan Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dengan  Nomor  5
Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu,  dalam  ketentuan  tersebut  dijelaskan  bahwa  pembentukan  dan pengembangan  pusat  layanan  terpadi  merupakan  kewajiban  dan  tugas  masing- masing  daerah  termasuk  di  dalamnya  penguatan  kelembagaan  dan  pemenuhan sarana  dan  prasarana  operasional  dalam  menunjang  kegiatan  lembaga pemerintah tersebut.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DPPPA) mencatat,  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  di  Kabupaten Karawang  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak,  kekerasan  seksual  jadi  yang  paling  tinggi.  Tahun  2019 sebanyak  88  kasus  dengan  inciannya,  kekerasan  terhadap  perempuan  15  kasus, anak 47 kasus, perdagangan orang 3 kasus dan lain-lainnya 22 kasus. Kemudian di tahun 2020, jumlah tersebut meningkat menjadi 98 kasus dengan rinciannya, kekerasan  terhadap  perempuan  28  kasus,  anak  48  kasus,  perdagangan  orang  1 kasus  dan  lain-lainnya  21  kasus.  Sedangkan  pada  tahun  20221  jumlah  kasus sebanyak  111  dengan  rinciannya    15  KDRT,  43  kekerasan  pada  anak,  2  TPPO dan 35 lain-lain.
Adanya  program  P2TP2A  ini  dan  sejumlah  fakta  empiris  yang  muncul seperti  masih  tingginya jumlah kekerasan  yang terjadi  terhadap perempuan dan anak  di  Indonesia  khususnya  daerah  karawang  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  membuat  peneliti  ingin  mengkaji  bagaimana  keefektivitasan program  ini  dalam  menanggulangi  dan  melindungi  korban  kekerasan.  Suatu organisasi  dapat  dikatakan  efektif  jika  tujuan  organisasi  atau  nilai-nilai sebagaimana  ditetapkan  dalam  visi  tercapai.  Demikian  pula  dengan  program, dapat  dikatakan  efektif  apabila  sudah  mencapai  ukuran-ukuran  efektivitas. Menurut  Budiani  (2007:53),  untuk  mengukur  efektivitas  suatu  program  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  variabel-variabel  sebagai  berikut,  diantaranya adalah  ketepatan  sasaran  program;  sosialisasi  program;  tujuan  program; pemantauan program

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi  dan  pengambilan  sampel  dengan  teknik  purposive sampling,  teknik  pengumpulan  data  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan data primer yaitu terdiri atas informan kunci, informan inti dan informan tambahan dan data sekunder

## C . PEMBAHASAN
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai latar belakang terkait konsep pembangunan pemberdayaan perempuan  melalui  Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam  Pembangunan  Nasional.  Konsep  tersebut mempunyai tujuan yakni terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional  yang  berperspektif  gender.  Sedangkan  ruang  dan  lingkup  dari  konsep tersebut  meliputi  :  perencanaan,  termasuk  di  dalamnya  perencanaan  yang responsive gender/ gender budgeting; pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi. 2
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah berbasis masyarakat dan proses pembentukan diperlukan adanya kekuatan  hukum  kepala  daerah  seperti  Surat  Keputusan  Gubernur  atau  surat keputusan  Bupati  setempat.  Setiap  daerah  pada  prinsipnya  akan  membentuh wadah  sebagai  upaya  perlindungan  hukum,  dimana  daerah  diberikan  kebebasan untuk menentukan nama, tujuan dan visi misi Lembaga tersebut.
Dengan  dikeluarkan  surat  keputusan  daerah  setempat  terkait  dengan Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  sebagai  satu  bentuk  koordinasi antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Sehingga  terjadi  pembagian  peran  antara pemerintah  sebagai  fasilitator  dan  masyarakat  sebagai  pelaksana  di  lapangan (Nining  Suningsih  Rochdiat,  2008:15)  Dengan  dikeluarkannya  regulasi  sebagai
2 Abdul  Kholiq,  ,”Analisis  Pelaksanaan  Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Meningkatkan  Perlindungan  Anak  (Studi  Kasus  Di  P2tp2a Kabupaten Karawang)” Buana Ilmu, (Vol 3 No 1 November 2018), hal 1
payung  hukum  di  wilayah  Jawa  Barat  yakni  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor  15  Tahun  2010,  tepatnya  pada  tanggal  5  Mei  2010.  Pembentukan  Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang  merupakan  salah  satu  bentuk  wahana  pelayanan  bagi  perempuan  dan anak  dalam  upaya  pemenuhan  informasi  dan  kebutuhan  dibidang  pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak (human trafficking).
Keberadaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  tidak  terlepas  dari  beberapa  regulasi  yang menjadi  payung  hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Dalam  hal  ini terdapat  beberapa  landasan  hukum  yang  berkaitan  langsung  dalam  menjalankan tugas  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A), antara lain: 3
a) Batang Tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
b) Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia;
c) Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang;
d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
e) Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
f) Undang-Undang  Nomor  39  tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
g) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
h) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
i) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undan
j) Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
k) Peratutan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Republik  Indonesia  Nomor  01  tahun  2010  tentang  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
3 Ibid 142-143
dan k) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  Provinsi  Jawa Barat;
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Karawang  mempunyai  visi  dan  misi  dalam  menjelankan  tugasnya. Yang pada intinya akan mengoptimalkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui perlindungan  terhadap  anak  dan  perempua  dan  menjadikan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  sebagai  basis pemberdayaan  perempuan  dan  anak  secara  preventif  kuratif  dan  rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu
Dalam  peraturan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  mempunyai  tugas  dan fungsi,  diantaranya  adalah  :Melaksanakan  sebagian  tugas  Pemerintah  Daerah dalam  menyelenggarakan  pelayanan  secara  cepat  dan  terpadu  dalam  upaya pemberdayaan  perempuan  serta  perlindungan  anak  dari  tindakan  kekerasan, diskriminasi  dan  perdagangan  orang.  Sedangkan  Fungsinya  adalah  Pelaksanaan fasilitas  dan  penyediaan  pelayanan  perlindungan;    Penyelenggaraan  koordinasi dan  membangun  jejaring  kerja;  Pelaksanaan  fasilitas;  dan  Pemantauan  terhadap korban penangan P2TP2A dan /atau mitra kerja
Efektifitas  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  di  karawang  dalam  menangani  Tindakan  kekerasan  perempua  dilihat dari  beberapa  kriteria  yang    pertama  adalah  pencapaian  tujuan  dari  P2TP2A. Dalam  penanganan  Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  bertujuan adalah  pemberikan  perlindungan  bagi  korban  Tindakan  kekerasan.  Salah  satu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  adalah  dengan  menerbitkan  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Adanya  perubahan  tersebut  tidak  terlepas  dari  meningkatnya  kekerasan (seksual)  yang  terjadi  pada  anak-anak.  Dalam  undang-undang  yang  baru mengenai  perlindungan  anak  telah  mengatur  tentang  segala  jenis  permasalahan sosial  dan  hukum  anak,  tata  cara  pendampingan  dan  keterlibatan  seluruh
perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari dilahirkannya undang – undang tersebut.
Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten  Karawang  terbentuk  berdasarkan  pada  Surat  Keputusan  Bupati Karawang  Nomor  800/Kep.671-Huk/2017.  Lembaga  ini  merupakan  bagian  dari pemerintah sebagai terwakil dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan melakukan  pendampingan  bagi  anakanak  dan  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan.
Dengan  dikeluarkan  surat  keputusan  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A),  pola  kinerja  pendampingan  diserahkan seuntuhkan kepada lembaaga terkait. Mulai dari prose pengaduan sampai ke tahap laporan dan pedampingan semuanya diserahkan kepada pihat pusat pelayanan
Salah satu bentuk cara agar tercapainya tujuan adalah dengan cara melakukan sosialisasi.  Penyebaran  informasi  sangat  penting  dilakukan  agar  seluruh  lapisan masyarakat termasuk sasaran program dapat mengenal dan mengetahui eksistensi dari  program  tersebut.  Bagaimana  mungkin  masyarakat  dapat  memanfaatkan sebuah  program  yang  tersedia  untuk  mereka  apabila  tidak  mengetahui  eksistensi program  tersebut.  P2TP2A  Semanah  telah  melakukan  berbagai  macam  bentuk sosialisasi  agar  tujuannya  dapat  tercapai.  Sosialisasi  yang  ditempuh  melalui  dua cara, yakni sosialisasi langsung dan tidak langsung.
Sosialisasi  secara  langsung  dapat  dilakukan  dengan  mengujungi  kecamatan dengan mengumpulkan warga di balai negara dan jika kasus Tindakan kekerasan masyarakat  boleh  melaporkan  secara  langsung  ke  pusat  pendampingan  atau menghubungi  nomor  resmi  yang  sudah  sebarkan.  Sedangkan  sosialisasi  tidak langsung  adalah  dengan  memberikan  informasi  melalui  sosial  media  baik  dalam bentuk  poster  atau  pamflet.  Tujuan  dari  dibentuknya  Lembaga  ini  adalah  untuk melindungi  hak-hak  perempuan  dan  anak,  diantaranya  adalah  untuk  mencegah agara tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan rasa aman  kepada  korban  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak  serta  memberikan pelayanan  dengan  menfasilitasi  permasalahan  yang  terjadi  dalam  Tindakan kekerasan.
Kedua,  terkai  efektifitas  program  kegiatan  oleh  pusat  layanan  adalah.  Hasil wawancara  yang  dilakukan  dengan  bidang  manajemen  kasus  mengatakan  bahwa ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi  dengan  program  yang  sudah  dibuat  adalah keterbatasan SDM, di mana pegawai yang ditempatkan dipusat layanan statusnya adalah  sukarelawan  yang  bekerja  dengan  suka  rela  dan  tidak  mendapat  gaji,  hal ini berbanding terbalik dengan pusat layanan dikota seperti dijakarta.
Program  yang  dibuat  sejauh  ini  dengan  melakukan  pematauan  dan pengawasan  yang  bekerjasama  langsung  dengan  pihak  kepolisian  sebagai organisasi  eksternal.  Selain  itu  Pemantauan  dari  internal  organisasi  berupa  rapat evaluasi  dan  monitoring  dari  Dinas  Sosial  PPKB  PPPA  sendiri  yang  diadakan secara  berkala  yakni  4  kali  dalam  satu  tahun  untuk  mengevaluasi  apa  saja  yang menjadi kendala selama ini. Selain itu apabila sedang dalam keadaan darurat, tim P2TP2A  sewaktu-waktu  diperbolehkan  untuk  mengadakan  rapat  sesuai kebutuhan.
Proses  pelaksanaan  program  yang  terstruktur  dapat  mengoptimalkan  proses koordinasi  antara  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  dan  kerjasama  dengan melibatkan  masyarakat.  Adapun  program  –  program  yang  telah  disiapkan  oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Program kegiatan pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  memiliki target yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugasnya antara lain :
Pendampingan  medis,  yaitu  merupakan  pendampingan  yang  dilakukan  oleh petugas maupun relawan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap anak korban yang mengakibatkan luka secara fisik (badan)  dan  perlunya  penanganan  lebih  lanjut  dari  pihak  medis,  misalnya  anak korban  kekerasan  memerlukan  tindakan  visum;  b)  Pendampingan  psikologis, yaitu  merupakan  pendampingan  dilakukan  untuk  anak  yang  mengalami  trauma atau  memerlukan  penanganan  psikologis  akibat  dari  kekerasan  yang  dialaminya. Sehinggan  pendampingan  psikologis  dilakukan  oleh  petugas  atau  relawan  dari Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) terhadap  anak  korban  kekerasan  yang  mengalami  hilang  rasa  percaya  diri,
ketakutan  luar  biasa,  cemas  dan  cenderung  menutup  diri.;  c)  Pendampingan yuridis,  yaitu  merupakan  pendampingan  terhadap  anak  yang  tersangkut permasalahan  hukum.  Artinya  pendampingan  ini  khusus  bagi  anak  yang mempunyai  konflik  dengan  hukum  serta  diberikan  pendampingan  mencakup proses hukum yang terjadi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
Terkait  dengan  tingginya  kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak dikarawang,  bukan  beratti  dapat  disimpulakn  suatu  kegagalan,  karna  terkait kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  pada  awalnya  masyarakat  takut  untuk melakukan  pengaduan  dan  membuat  laporan  karna  masih  dianggap  suatu  yang malu  dan  aib  bagi  keluarga.  Tetapi  dengan  program  kegiatan  yang  sudah diberikan oleh pusat layanan dengan memberikan pemahaman kepada

## D. SIMPULAN
Efektifitas  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  di  karawang  dalam  menangani  Tindakan  kekerasan  perempua  dilihat dari  beberapa  kriteria  yang    pertama  adalah  pencapaian  tujuan  dari  P2TP2A. Dalam  penanganan  Tindakan  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  bertujuan adalah  pemberikan  perlindungan  bagi  korban  Tindakan  kekerasan.  Salah  satu upaya  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  adalah  dengan  menerbitkan  Undang  – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang
Untuk  meningkatkan  Efektifitas  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  karawang  ada  beberpa  hal  yang  perlu diperhatikan,  yang  pertama  SDM.  SDM  yang  bersifat  hanya  sebagi  sukarelawan dan  tidak  menetap  tentu  akan  menjadi  hambatan.  Perlunya  SDM  yang profesioanal  yang  menangani  kasus  yang  masuk.  Serta  pendanaan  yang  terbatas tentu  juga  akan  menjadi  factor  pengahalang  dalam  upaya  perlindungan  hukum jadi  perlu  penambahan  dana  operasional  untuk  memaksimalkan  kinerja  pusat layanan.

## DAFTAR PUSTKA

## BUKU
Abdul Azis  Wahab. Anatomi  Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2008
Creswell, John W. ; Fawaid, Akhmad. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012
Ibrahim  Indrawijaya,  Adam. Teori,  Perilaku,  dan  Budaya  Organisasi. Bandung: Refika Aditama. 2008
Keban, Yeremias T. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu Edisi 3. Yogyakarta: Gavamedia. 2018.
Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik . Yogyakarta: Gava Media. 2011
Subhan,  Zaitun. Kekerasan  Terhadap  Perempuan. Yogyakarta:  Pustaka  Pesantren (Kelompok Penerbit Lkis). 2004.
Sulaeman dan Homzah. Kekerasan terhadap Perempuan : Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan . Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

## JURNAL/SKRIPSI
Skripsi:  “Efektivitas  Organisasi  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Tanda  Daftar Usaha  Pariwisata  (TDUP)  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Semarang”, Oleh  Dipta  Kharisma,  Mahasiswi  Ilmu  Administrasi  Publik,  FISIP, Universitas Diponegoro (2017)
Skripsi:  “Efektivitas  Dinas  Sosial  Pemuda  dan  Olahraga  dalam  Penanganan  Anak Jalanan  di  Kota  Semarang.  Oleh  Aprillia  Maharani,  Mahasiswi  Ilmu  Administrasi Publik, FISIP , UniversitasDiponegoro (2016)
Jurnal: “Swee C. Goh Making Performance Measurement Systems More Effective in Public Sector Organizations University of Ottawa”. Ottawa Canada. . (2012).
Jurnal:  “John  Delery  and  Nina  GuptaHuman  Resource  Management  Practices  And Organizational  Effectiveness:  Internal  Fit  Matters University  of  Arkansas, Fayetteville, Arkansas. USA. . (2016)

## BIODATA PENULIS
Fahririn  SH.,MH,  lahir  dipadang,  08  Desember  1992.  Tahun  2015 menyelesaikan  masa  studi  di  fakultas  hukum  Universitas  andalas  dan melanjutkan  Pendidikan  S2  pada  tahun  2016-2018  di  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan bidang kekhususan Hukum Pidana. Tahun 2019 menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dengan mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan pidana. Selain aktif melaksanakan Tridharma  perguruan  tinggi,  menjabat  sebagai  kepala  LKBH  Fakultas  Hukum Universitas Sahid serta menjadi Pengelola Jurnal Supremasi Hukum.