## PEMBELAJARAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK DOSEN ILMU SOSIAL POLITIK
(Telaahan Terhadap Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Untuk Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat Oleh Aparatur Pemerintah)
Badaruddin Email: badardaud@yahoo.com
Abstrak –  Tujuan  dari  pelaksanaan  pembelajaran  administrasi  pemerintahan  bagi  dosen  ilmu  sosial  politik  adalah sebagai bahan masukan dan kajian secara berkesinambungan untuk meningkatkan  pengetahuan dan pemahaman dosen sosial  politik  dalam  memberikan  wacana  berpikir  kepada  mahasiswa  sosial  politik  di  universitas.  Selanjutnya,  pada paparan berikut adalah tinjauan pada konsep dan pelaksanaan birokrasi pada pemerintahan daerah.
Pandangan  yang  negatif  terhadap  birokrasi  seperti  pelaksanaan  prosedur  yang  berbelit-belit,  lamban  atau membutuhkan  waktu  yang  lama,  membutuhkan  biaya  yang  besar  termasuk  biaya-biaya  ekstra,  pelayanan  yang  asal- asalan dan kurang ramah, masih sering terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, dan lainnya masih sering terjadi khususnya pada pelayanan sektor publik. Sebagaimana konsep Weber, untuk mewujudkan good governance diperlukan Reformasi Birokrasi yaitu dalam bentuk reformasi kelembagaan ( institusional reform ) dan reformasi manajemen publik ( public    management  reform ).  Untuk  lebih  dapat  meningkatkan  pada  pelayanan  sektor  publik,  menurut  Osborne dan Gaebler  melalui  konsep Reinventing  Government nya,  menekankan  pada:  Pemerintahan  Katalis,    Pemerintah    milik masyarakat, Pemerintah   yang   kompetitif, Pemerintah  yang digerakkan oleh  misi, Pemerintah  yang berorientasi pada hasil,  Pemerintah  berorientasi    pada  pelanggan,  Pemerintahan  wirausaha,  Pemerintah  antisipatif,  Pemerintah desentralisasi, Pemerintah berorientasi pada pasar.
Kata Kunci : Good Governance , institusional reform, public  management reform, pelayanan sektor publik, Reinventing Government.

## PENDAHULUAN
Bagi  sebagian  besar  orang  menganggap bahwa  birokrasi  adalah  sebagai  sesuatu  yang berkenaan  dengan  prosedur  yang  berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian lainnya, birokrasi dipahami sebagai perspektif  yang  positif  yakni  suatu  upaya  untuk mengatur  dan  mengendalikan  perilaku  masyarakat agar  lebih  teratur  dan  tertib.  Maksud  dari  tertib  disini adalah  ketertiban  dalam  hal  mengelola  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki  dan  mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat dengan prinsip yang berkeadilan.
Berbagai  bentuk  keluhan  yang  berkaitan dengan apa yang disebut sebagian orang yaitu penyakit birokrasi  yang  sudah  sangat  dikenal  dan  dirasakan masyarakat,  antara  lain  seperti  ketika  kita  mengurus sesuatu di kantor pemerintah merasakan prosedur yang berbelit-belit,  lamban  atau  membutuhkan  waktu  yang lama, membutuhkan biaya yang besar termasuk biaya- biaya  ekstra,  pelayanan  yang  asal-asalan  dan  kurang ramah, masih sering terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme,  dan  lainnya  yang  tentunya  menimbulkan persepsi yang kurang baik kepada masyarakat.
Kilas balik birokrasi di Indonesia, baik pada tatanan di tingkat Pusat  maupun  di  tingkat  Daerah, sepanjang    Orde    Baru    dan  Orde  Lama  kerap mendapat  sorotan    dan    kritikan,    karena  perilakunya yang  tidak  sesuai  dengan amanah  yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini maka wajar saja,  apabila  masyarakat  memandang  istilah  birokrasi dengan  konotasi  yang  negatif.    Birokrasi    cenderung lamban,    rumit,  berbelit-belit,  kontra  produktif, cenderung    memperhatikan  prosedur    dibandingkan substansi,  dan lebih pada tidak efisien.
Disamping  itu,  masih  tampaknya  permasalahan birokrasi dalam pemerintahan pada saat ini diantaranya:  birokrasi  pemerintah  belum  efisien, kebijakan  belum  stabil,  dan  masih  ada  praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Bidang  peraturan  perundang-undangan  di  bidang aparatur  negara  masih  tumpang  tindih,  inkonsisten, tidak  jelas,  multi  tafsir,  pertentangan  antara  peraturan perundang-undangan  yang  satu  dengan  yang  lain  dan pelayanan  publik  belum  dapat  mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Disisi lainnya, birokrasi merupakan instrumen  yang  dipandang  penting  dalam  masyarakat yang eksistensinya tidak mungkin terelakkan. Sedangkan  Birokrasi  adalah  merupakan  sebuah konsekuensi  logis  dimana  harus  menerima  suatu asumsi  bahwa  negara  mempunyai  kewajiban  yang mulia  yaitu  untuk  mensejahterakan  rakyatnya  melalui media  birokrasi.  Sebagai  perwujudan  dari  kewajiban tersebut,  maka negara  dituntut untuk terlibat langsung menyediakan  barang  dan  jasa  publik  yang  diperlukan oleh rakyatnya. Negara harus berperan aktif dalam hal yang  berkaitan  dengan  kehidupan  sosial  rakyatnya.
Oleh  karena  itu,  maka  negara  berkewajiban  untuk membangun  suatu  sistem  administrasi  yang  bertujuan untuk memberi pelayanan yang sangat diperlukan oleh rakyatnya  yang  kemudian  disebut  dengan  istilah birokrasi.
Hans    Dieter    Evers    menyampaikan  bahwa proses birokrasi  yang ada di   Indonesia  saat ini adalah berkembang  model  birokrasi  ala  Parkinson  dan  ala Orwel.  Maksud  Birokrasi  model  Parkinson  yaitu  pola dimana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran  struktural  dalam    birokrasi    secara    tidak terkendali.  Sedang    birokrasi    ala    Orwel  adalah    pola birokratisasi  sebagai  proses    perluasan  kekuasaan Pemerintah    dengan  maksud  mengontrol  kegiatan ekonomi,  politik  dan  sosial  dengan  peraturan,  regulasi dan bila perlu melalui paksaan.
Bahkan pandangan para pengamat lebih jauh lagi  tentang  model  birokrasi  di  Indonesia.  Karl  D Jackson  menilai  bahwa  birokrasi  di  Indonesia  adalah model bureaucratic  policy di  mana  terjadi  akumulasi kekuasaan  pada  negara    dan  menyingkirkan    peran masyarakat    dari  ruang  politik  dan  Pemerintahan.
Richard  Robinson  dan  King  menyebut  birokrasi  di Indonesia sebagai bureaucratic capitalism .
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  secara umum  dapat  ditarik  satu  kesimpulan  bahwa  birokrasi di  Indonesia  tidak  berkembang  menjadi  lebih  efisien, tetapi  justru  sebaliknya  inefisiensi,  berbelit-belit  dan banyak  aturan  formal  yang  tidak  ditaati.      Birokrasi pemerintah  saat  ini  masih  belum  efisien,  kebijakan belum stabil, dan masih ada praktek penyimpangan dan penyalahgunaan  wewenang.  Disamping  itu,  dibidang peraturan  perundang-undangan  di  bidang  aparatur negara  masih  tumpang  tindih,  inkonsisten,  tidak  jelas, masih  multi  tafsir,  pertentangan  antara  peraturan perundang-undangan  yang  satu  dengan  yang  lain  dan pelayanan  publik  belum  dapat  mengakomodasi kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dengan gambaran terhadap  berbagai jenis dan bentuk  penyakit birokrasi  tersebut  menyebabkan  kinerja  birokrasi sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Perkembangan
konsep birokrasi sebenarnya  merupakan  bagian dari  jenis pemerintahan demokrasi  dan  aristokrasi  sebagaimana  yang  dapat dilihat  dari  tulisan  de  Goumay  dan  Mill.  Para  pakar teoritisi  pada  abad  ke-19  seperti  Van  Mohl,  Olzewski dan Le Play lebih memfokuskan kepada ketidakpuasan rakyat  terhadap  pemerintah  dan  melihat  birokrasi sebagai hasrat pegawai negeri yang digaji untuk selalu mencampuri urusan orang lain (Albrow, 1996:17).
Pada  abad  ke-19,  terdapat  beberapa  penulis dan  pemikir  yang  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangan  teori  birokrasi,  diantaranya  yaitu Gaetano  Mosca  dan  Max  Weber.  Mosca  dalam bukunya  membagi  semua  pemerintahan  menjadi  dua tipe  yaitu  feudal  dan  birokratis  berdasarkan  kepada kelas  yang  memerintah.  Dalam  sistem  pemerintahan feudal,  kelas  yang  memerintah  adalah  kelas  yang sederhana  yang  memonopoli  fungsi-fungsi  ekonomi, politik,  militer  atau  administrasi.  Setelah  masyarakat berkembang  menjadi  lebih  kompleks  dan  mempunyai fungsi  terpisah  satu  sama  lain,  maka  pemerintahan dijalankan  oleh  birokrasi,  yaitu  sekelompok  pejabat yang digaji (Albrow, 1996:22).
Beberapa  gambaran  mengenai  hubungan birokrasi  dan  masyarakat  akan  lebih  jelas  melalui penelusuran  berbagai  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  para  ilmuan  terdahulu  seperti  Karl  D.  Jackson
(1988)  tentang Bureaucratic  Polity  a  Theoritical Framework for the analicys of Power and Communication  in  Indonesia”. Hasil  penelitiannya menunjukkan  adanya  dominasi  birokrasi  atas  proses politik, dan keterasingan kekuatan sosial politik di luar birokrasi dari proses pembuatan pelaksanaan keputusan nasional. Penelitian lain dilakukan oleh Harold Crouch tentang  “ Patrimonialism  and  Military  Rule  in Indonesia”. Crouch  (dalam World  Politics ,  1989) melihat  bahwa  birokrasi  Indonesia  masih  cenderung bercorak patrimonial, di mana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan  dengan  cara  menukar  loyalitas  dan dukungan  dengan  jabatan  dan  kepentingan  materiil. Kedua  penelitian  di  atas  tersebut  tidak  tergolong sebagai  penelitian  yang  baru,  namun  dalam  konteks analisis  tetap  diperlukan  untuk  memberikan  gambaran bagaimana  corak  birokrasi  di  Indonesia  dalam  kurun
waktu  dua  dekade  yang  lalu  yang  bagaimanapun  juga turut menentukan corak dan warna birokrasi saat ini.
Penelitian  lain  tentang  birokrasi,  yaitu; Budaya  Patron-klien  terhadap  perilaku  birokrasi  di daerah dilakukan oleh Kausar A.S (2006) menunjukkan  bahwa  budaya  patron-klien  sangat mempengaruhi  kinerja  birokrasi  pemerintah  daerah, utamanya  memperlemah  kinerja  birokrasi  dengan perilaku  birokrasi  yang  menyimpang.  Penelitian  yang senada  dengan  itu  dilakukan  oleh  Priyo  Budi  Santoso (1993)  dan  Masson  C.  Headly  (2006)  memiliki kesimpulan  yang  sama  bahwa  penyelenggaraan birokrasi  di  Indonesia  sejak  zaman  kerajaan,  sampai zaman  pemerintahah  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  dan ditambahkan oleh Masson, sampai era reformasi belum menunjukkan  perubahan,  yaitu  “corak  birokrasi  yang feodalistik” (Istianto, 2011:75).
Gambaran  terhadap    birokrasi    Indonesia ternyata  bukan  sampai  di  situ  saja,  tetapi  melalui pendekatan  budaya  birokrasi  Indonesia  masuk  dalam kategori birokrasi patrimonial.  Ciri-ciri  dari  birokrasi patrimonial    adalah    (1)    para    pejabat  disaring    atas dasar    kriteria  pribadi;  (2)  jabatan  dipandang    sebagai sumber  kekayaan    dan    keuntungan;    (3)  para  pejabat mengontrol  baik  fungsi  politik  maupun  fungsi administrasi;  dan  (4)  setiap  tindakan  diarahkan  oleh hubungan pribadi dan politik.
Ilmuan yang sangat berjasa dalam memperkenalkan  model  organisasi  birokratis  adalah Max  Weber.  Dapat  dikatakan  bahwa  konsep  birokrasi yang  diajukan  oleh  Weber  masih  menjadi  acuan sampai dengan saat ini, walaupun mendapat kritik dari ilmuan-ilmuan lain. Weber membahas peran organisasi dalam  suatu  masyarakat,  dan  mempertanyakan  bentuk organisasi yang sesuai bagi sebuah masyarakat industri yang  dijumpai  di  Eropa  pada  akhir  abad  ke  19.  Ia mencoba  melukiskan  sebuah  organisasi  yang  ideal— organisasi  yang  secara  murni  rasional  dan  yang  akan memberikan efisiensi operasi yang maksimum (Robbins, 1994:337). Dalam  Ilmu  Administrasi  Publik,  birokrasi memiliki  sejumlah  makna,  di  antaranya  adalah pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  suatu  biro  yang biasanya  disebut  dengan officialism ,  badan  eksekutif pemerintah (the  executive  organs  of  government), dan keseluruhan  pejabat  publik (public  officials), baik  itu pejabat tinggi ataupun rendah (Albrow, 1989:116-117). Diantara  ketiga  makna  tersebut,  karakteristik  umum yang  melekat  pada  birokrasi  adalah  keberadaannya sebagai  suatu  lembaga  pemerintah.  Makna  birokrasi sebagai  lembaga  pemerintah  muncul  karena  lembaga pemerintah  pada  umumnya  selalu  berbentuk  birokrasi. Skala organisasi pemerintah yang besar dan sangat luas cakupannya  mendorong  mereka  untuk  memilih birokrasi  yang  memiliki karakteristik sebagai birokrasi Weberian.
Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintah  pada  umumnya  memiliki  hierarki  yang panjang,  prosedur  dan  standar  operasi  yang  tertulis, spesialisasi yang rinci, dan pajabat karier yang menjadi karakteristik  birokrasi  Weberian.  Oleh  karena  itu, lembaga  pemerintah  sering  disebut  sebagai  birokrasi pemerintah.  Karena  kinerja  birokrasi  pemerintah  pada umumnya  cenderung  buruk  dan  mengecewakan, khususnya  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik, sehingga  pandangan  masyarakat  terhadap  birokrasi
pemerintah  cenderung  negatif  yang  pada  akhirnya menimbulkan  stereotif  yang  negatif  tentang  konsep birokrasi  Weberian.  Robbins  (1994:  338)  mengutip konsep  birokrasi  ideal  dari  Weber  yang  terdiri  dari  7 elemen, sebagai berikut:
a. Spesialisasi  pekerjaan,  yaitu  semua  pekerjaan dilakukan  dalam  kesederhanaan,  rutinitas  dan mendefinisikan tugas dengan baik.
b. Hierarki  kewenangan  yang  jelas,  yaitu  sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki  atau  jabatan,  yang  memastikan  bahwa setiap    jabatan  yang  lebih  rendah  berada  di bawah  supervisi  dan  kontrol  dari  yang    lebih tinggi.
c. Formalisasi  yang  tinggi,  yaitu  semua  anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didemonstrasikan  dengan  pelatihan,  pendidikan atau latihan formal.
d. Pengambilan  keputusan  mengenai  penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, yaitu keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan  atas  kualifikasi    teknis,  kemampuan dan prestasi para calon.
e. Bersifat  tidak  pribadi  (impersonalitas),  yaitu sanksi-sanksi  diterapkan  secara  seragam  dan tanpa  perasaan  peribadi  untuk  menghindari keterlibatan dengan keperibadian individual  dan freferensi peribadi para anggota.
f. Jejak  karier  bagi  para  pegawai,  yaitu  para pegawai  diharapkan  mengejar  karier  dalam organisasi.  Sebagai  imbalan  atas  komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai mempunyai  masa  jabatan,  artinya  mereka  akan dipertahankan  meskipun  mereka  “kehabisan tenaga”  atau  jika  kepandaiannya  tidak  terpakai lagi.
g. Kehidupan  organisasi  yang  dipisahkan  dengan jelas dari kehidupan peribadi, yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
Weber  dalam  hal  ini  memperhitungkan  tiga elemen  pokok  dalam  konsep  birokrasinya,  yaitu:  (1) birokrasi  dipandang  sebagai  instrumen  teknis.  (2) birokrasi  dipandang  sebagai  kekuatan  independen.  (3) birokrasi  dipandang  mampu  keluar  dari  fungsinya yang sebenarnya karena anggotanya cenderung berasal dari  kelas  sosial  yang  particular  (Thoha,  2005:19). Konsep  birokrasi  pengikut  Weber  berasumsi  bahwa birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik. Ia berada  di  luar  atau  di  atas  aktor-aktor  politik  yang saling  berkompetisi  satu  sama  lain.  Birokrasi pemerintah  diposisikan  sebagai  kekuatan  yang  netral, lebih  mengutamakan  kepentingan  negara  dan  rakyat secara  keseluruhan,  sehingga  siapapun  kekuatan politik  yang  memerintah  birokrat  dan  birokrasinya memberikan pelayanan terbaik kepadanya.
Kenyataan  ini  memberi  suatu  isyarat  bahwa reformasi  birokrasi  memang  perlu  dilakukan  dalam rangka  perubahan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dan perkembangan  masyarakat.  Menurut  Hughes  alasan untuk  melakukan  reformasi  adalah  dalam  rangka:  (1) merealisasikan  pendekatan  baru  untuk  menjalankan fungsi  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  ke  arah manajerial  daripada  sekedar  administratif,  (2)  sebagai
respon    terhadap  skala  penanganan  dan  cakupan  tugas pemerintah,  (3)  perubahan  dalam  teori  dan  masalah ekonomi, dan (4) perubahan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  (Widaningrum, 2009: 355).
Dari  konsep  paparan  terhadap  tipe  ideal birokrasi Weber tersebut di atas, sampai saat ini belum sepenuhnya  dapat  diimplementasikan  di  Indonesia sebagaimana  yang  diharapkan  pencetusnya.  Bahkan Weber  mempertegas  dalam  teorinya  bahwa  satu- satunya cara bagi masyarakat modern untuk mengoperasikan secara efektif konsep ideal tersebut di atas ialah dengan mengorganisasikan spesialis-spesialis birokrasi  yang  fungsional  dan  terlatih.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  dikemukakan  oleh  LeMay  (2006:65), bahwa  sebagai  organisasi  yang  cenderung  semakin besar, membutuhkan pembagian kerja yang lebih kecil atau bersifat khusus.
Bennis  secara  pesimistis  menyampaikan bahwa  yang  menggambarkan  kondisi-kondisi  sebagai penyebab  matinya  birokrasi  dibantah  oleh  Robert Miewald (Robbins, 1994:349-352) dengan mengajukan  argumentasi  tandingan,  bahwa  birokrasi dapat  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  yang berubah  dan  dinamis.  Miewald  menegaskan  bahwa Weber  tidak  pernah  mengatakan  bahwa  karakteristik- karakteristik  birokrasi  akan  berlaku  untuk  selama- lamanya. Sasaran utama dari Weber adalah menciptakan  sebuah  bentuk  rasional  dan  efisien.
Bentuk apapun yang diperlukan untuk mempertahankan  rasionalitas  seperti  efisiensi  akan menghasilkan  birokrasi.  Perkembangan  birokrasi professional  adalah  contoh  yang  sempurna  mengenai karakteristik birokrasi yang dimodifikasi.
Salah  satu  pengkritisi  terhadap  birokrasi Weber  adalah  datang  dari  Fried  W.  Riggs.  Dalam penelitiannya  di  beberapa  negara  berkembang,  ia menemukan  model  birokrasi  yang  disebutnya  sebagai “model sala” atau  biasa  disebut  dengan  “model prismatic ”.  Kata sala diambil  dari  bahasa  Spanyol yang  sering  menunjuk  arti  kantor  pemerintah  di negara-negara  Amerika  Latin.  Arti sala secara  umum ialah  “ruangan”,  bahasa  Perancis  menyebutnya “Salle” yang  pada  dasarnya  masih  serumpun.  dalam penggunaan  sehari-hari,  kata  sala  mengandung  arti ruangan  pribadi  dalam  suatu  rumah—keagamaan— ruangan  pertemuan  umum,  tetapi  juga  dan  bahkan terutama  mengandung  arti  kantor  pemerintah  (Riggs, 1988:316).
Disisi  lain,  pandangan  khususnya  terhadap agenda  utama  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka peningkatan  kualitas  pelayanan  birokrasi  pemerintah terhadap  masyarakatnya,  adalah  perubahan  perilaku aparatur birokrasi dalam memberikan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Paradigma  perilaku  birokrasi  harus  diubah  dari  yang lebih  kecenderungan  menjadi  abdi  negara  ketimbang abdi  masyarakat  diubah  menjadi  lebih  mengutamakan peranan  sebagai  abdi  masyarakat  ketimbang  abdi negara.  Hakekatnya,  jika  aparatur  birokrasi  sudah melaksanakan  tugasnya  dengan  sepenuh  hati  maka sesungguhnya  mereka  telah  melaksanakan  tugasnya dengan baik sebagai abdi  masyarakat  maupun sebagai abdi  negara.  Dengan  perilaku  aparatur  birokrasi  yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, maka diharapkan  melahirkan  dan  meningkatkan  partisipasi
masyarakat  kepada  birokrasi  pemerintah  dalam menyelenggarakan  tugas  pemerintahan,  pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian maka  keberadaan  birokrasi  pemerintah  bukan  hanya karena  adanya  dukungan  legalitas  formal,  tetapi keberadaannya didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Birokrasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya  adalah  fungsi  pengaturan.  Fungsi  ini mutlak  terselenggara  dengan  efektif,  karena  suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang  ditentukan  oleh  lembaga  legislatif  melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaannya. Persoalan  yang  sering  kali  muncul  dalam  praktiknya, yaitu acapkali terjadi kekakuan pada saat implementasi aturan.  Kekakuan  ini  dapat  terlihat  pada  interpretasi secara  harfiah,  padahal  yang  lebih  diperlukan  adalah menegakkan  hukum  dan  peraturan  itu  dilihat  dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  situasional  (Siagian, 2000: 147).
Beberapa  jenis  penyakit  birokrasi  dapat diidentifikasi  dan  sudah  sangat  dikenal  dan  dirasakan oleh  masyarakat  yaitu  ketika  setiap  mengurus  sesuatu apapun  yang  berkatian  dengan  kantor  pemerintah, pengurusannya  sangat  berbelit-belit,  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  dan  biaya  yang  besar, pelayanannya kurang ramah, terjadinya praktek kolusi, korupsi  dan  nepotisme  dan  lainnya.  Sedangkan penyakit birokrasi yang lebih sistemik dengan sebutan yang  diberikan  diantaranya;  politisasi  birokrasi, otoritarian  birokrasi,  birokrasi  katabelece  (Istianto,
2011:143).
Belum  optimalnya  perubahan  pada  tubuh birokrasi  sampai  dengan  saat  ini,  dikarenakan  secara internal  masih  menghadapi  beberapa  kendala  antara lain; Pertama, dalam sudut pandang aparatur birokrasi, terutama  pola  karier  tidak  berjalan  dengan  semestinya yaitu  masih  banyak  penempatan  pejabat  tidak menggunakan prinsip “ knowledge and basic competention” ,  tetapi  lebih  kental  dengan    orientasi kedekatan  atau  nepotisme.  Kedua,  perkembangan dewasa  ini  cenderung  semakin  marak  praktek “politisasi  birokrasi”,  yang  menyebabkan  terjadinya disorientasi terhadap professionalisme dan kompetensi. Ketiga, desain organisasi pemerintahan masih cenderung  berbadan  gemuk  dan  tidak  efisien  dan praktis,  sehingga  hal  ini  sudah  pasti  menyebabkan pemerintahan  tidak  efisien  dan  efektif.  Keempat, struktur  organisasi  pemerintahan  yang  kecil  dan ramping,  berbentuk “flat” yang  lebih  mengandalkan keahlian  dan  kompetensi  sebagai  tenaga  fungsional, sampai  saat  ini  belum  juga  dilaksanakan  sebagai kebijakan  nasional  dalam  reformasi  birokrasi  bidang kelembagaan.  Kelima,  seiring  dengan  arah  kebijakan perbaikan  renumerasi  pegawai,  belum  menunjukkan keseriusan pemerintah menetapkan perubahan renumerasi di setiap unit instansi pemerintah. Keenam, penataan  alokasi  fasilitas  kerja  pada  semua  jabatan negeri secara adil dan merata, belum menjadi landasan kebijakan yang komprehensif dalam mengelola sumber daya  aparatur  yang  profesional  dan  kompeten (Istianto,2011:143).
Disamping  itu,  sebagai  suatu  gambaran terhadap  birokrasi  dan  citra  pemerintahan  kita  yaitu
perihal  citra  buruk  birokrasi  terlihat  dari  hasil penelitian yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy  (PERC) yang  berbasis  di  Hongkong. Hasil  penelitian  lembaga  ini  menilai  birokrasi Indonesia  termasuk  terburuk  dan  belum  mengalami perbaikan  berarti  (Soebhan,  2000).  Demikian  juga penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan UGM tentang kinerja pelayanan publik dengan menggunakan sejumlah variabel, yaitu keadilan ( equity ), responsivitas,  efisiensi  pelayanan,  suap  dan  rente birokrasi  (Dwiyanto,  dkk,  2003).  Hasil Good Governance  Survey 2002  yang  dilakukan  oleh  UGM tersebut  dapat  digunakan  untuk  menggambarkan kondisi  pelayanan  publik  di  Indonesia  yang    masih sarat  dengan  kepentingan  birokrasi.  Birokrasi  kita masih cenderung dilayani daripada melayani.
Kini, apakah model birokrasi seperti sebagaimana  yang  diungkapkan  di  atas  masih  tetap melekat  dalam  birokrasi  di  Indonesia?  Seharusnya secara  teoritis  sudah  berubah  yang  tidak  lagi  seperti itu,  tetapi  harus  menuju  pada  birokrasi  ala  Weber  di mana  birokrasi  benar-benar  menekankan  pada  aspek efisiensi,  efektivitas,  profesionalisme, merit  system , dan pelayan masyarakat. Karena pada saat zaman yang telah  berubah  seperti  sekarang  ini,  dengan  terjadinya era  reformasi  dan  penekanan  pada  otonomi  daerah, maka  sudah  seharusnya  birokrasi  harus  mengalami perubahan  paradigma  dimana  birokrasi  harus  dapat memposisikan  dirinya  sebagai  abdi  masyarakat, efisien,  efektif,  dan  lebih  memberi  penekanan  pada kinerja yang lebih profesionalisme.

## PENUTUP
Permasalahan birokrasi dan reformasi birokrasi itu sendiri sudah begitu banyan dibincangkan oleh  para  ahli,  praktisi  dan  pemerintahan  sendiri. Tidaklah begitu mudah untuk menjadikan pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan  mengutamakan kepentingan  masyarakat  luas  sebagaimana  yang tertuang  dalam  konsep  di  atas.  Dalam  hal  ini masyarakat  menaruh  harapan  dan  menuntut  kepada Pemerintah untuk dapat mewujudkan dan
melaksanakan  apa  yang  disebut  dengan good governance . Sudah pasti masyarakat sangat menginginkan  agar  paradigma  lama  atau  pola-pola lama  dalam  penyelenggaraan    Pemerintahan    yaitu “ bad  governance” harus    sertamerta  untuk ditinggalkan    dan  selanjutnya  diganti  dengan pendekatan  baru  atau  pola-pola  baru  penyelenggaraan Pemerintahan    berdasarkan    pada  penekanan  terhadap prinsip-prinsip good governance .
Selanjutnya,  agar  dapat  terlaksana  dengan sepenuhnya  untuk  mewujudkan good  governance diperlukan suatu  upaya  yang besar  yaitu  dalam bentuk reformasi    kelembagaan  ( institusional  reform )  dan reformasi  manajemen  publik  ( public    management reform ).  Agar  dapat  tercapainya  pelayanan  yang memadai dan prima sebagaimana konsep Weber, maka perlu  dilakukan  pembenahan  atau  yang  lebih  dikenal dengan istilah Reformasi kelembagaan. Dalam Reformasi kelembagaan ini dilakukan dengan beberapa yang menyangkut dengan pembenahan seluruh alat-alat Pemerintahan,  baik  struktur    maupun  infrastrukturnya.
Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan    masing-masing    elemen,  yaitu masyarakat  umum  sebagai stakeholders ,  Pemerintah
sebagai  eksekutif  dan  lembaga  perwakilan  sebagai shareholder .  Dari  Reformasi  ini,  tentunya  diharapkan Pemerintah  pada  akhirnya  melalui  aparatur  sebagai pelaksana  pelayanan  kepada  masyarakat  akan  dapat melakukan  pekerjaan  yang  lebih  menekankan  kepada efisiensi,  efektifitas  dan  profesionalisme  dan  lebih mementingkan  kepada  kepentingan  masyarakat  luas dibandingkan terhadap birokrasi itu sendiri.
Pada  akhirnya    pelaksanaan  reformasi manajemen  pada  sektor  publik,  yaitu  yang  berkaitan dengan  perubahan  dan  penggunaan  suatu  model manajemen  Pemerintahan    yang    baru    yang    sesuai dengan    tuntutan    perkembangan    jaman,  lebih  luwes dan  tidak  kaku,  karena    perubahan    bukanlah  hanya sekedar  pada  perubahan    paradigma    baru  dan  tidak menyentuh  pada  substansinya  yaitu  yang  menyangkut pada  perubahan    manajemen.    Salah  satu  pendekatan model  manajemen  yang  lebih  dikenal  dengan  baik yaitu  manajemen  yang    diperkenalkan  oleh    Osborne dan Gaebler dengan konsep Reinventing Government nya. Mereka menyampaikan bahwa: Pemerintahan  Katalis,  Pemerintah  milik masyarakat, Pemerintah    yang    kompetitif,  Pemerintah    yang digerakkan    oleh    misi,  Pemerintah  yang  berorientasi pada hasil, Pemerintah  berorientasi  pada  pelanggan, Pemerintahan    wirausaha,    Pemerintah  antisipatif, Pemerintah    desentralisasi,  Pemerintah  berorientasi pada pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Afadlal (Ed.), Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah , Jakarta: P2P LIPI, 2003.
Albrow, Martin,1989. Birokrasi.Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Crouch, Harold, “ Patrimonialism and Military Rule in Indonesia,”  dalam World Politics, Vol. 31,
1989.
Dwiyanto Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Yogyakarta:  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Hans-Dieter    Evers    dan    Tilman    Schiel, Kelompok-
Kelompok  Strategis:  Studi  Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan
Pembentukan  Kelas  di  Dunia  Ketiga , Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  1990, hal, 228.
Istianto,  Bambang.2011.  Demokratisasi  Birokrasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Lili  Romli,  “Otonomi  Daerah  dan  Birokrasi  Lokal: Kasus    Kabupaten  Pandeglang”  dalam Syamsuddin    Haris,    “Sentralisasri    Baru Dalam  Birokrasi  Lokal:  Kasus Kabupaten Bima”,    dalam,    Afadlal  (Ed.), Dinamika Birokrasi  Lokal  Era Otonomi  Daerah , Jakarta: P2P LIPI, 2003, hal. 64.
Fauziah    Rasad,    “Reformasi    Birokrasi  Dalam Perspektif    Pemberantasan  Korupsi”,
dikutip dari http://www.transparansi.or.id/?pilih=li hatpopulerkolom&id=18.
Menpan:    RUU    Adiministerasi  Pemerintahan Pryasyarat Reformasi Birokrasi”,  dikutip dari http://www.gtzsfgg.or.id/index.php? page=menpan-ruu-administrasi- Pemerintahan-prasyarat-reformasi- birokrasi&hl=en_EN
Jackson,  Karl  D.,  Bureaucratic  Polity  A  Theoritical framework For The Analysis of Power and Communication  in  Indonesia,  Berkeley: University of California, 1988.
LeMay,  C.  Michael,  2006. Public  Administration  : Clashing  Values  in  the  Administration    of Public Policy .Thomson Wadsworth.
Prof.  Dr.  Mustopa  dijaya,  Guru  Besar  Kebijakan Publik,  Mantan  Ketua  LAN  periode  1998-
2003,berjudul
„Reformasi Birokrasi Sebagai  Syarat  Pem-berantasan  KKN‟, yang  disampaikandalam  Seminar  dan
Lokakarya  Pembangunan  Hukum  oleh Badan.
Robbins,  P.Stephen,  1994. Teori  Organisasi:  Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta: Arcan.
---------------, 2003. Perilaku Organisasi, (Jilid 1 dan 2). Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
Siagian, P. Sondang, 2000. Administrasi Penbangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
Thoha,  Miftah.  2002.  Dimensi-dimensi  Prima  Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT,
RajaGrafindo Persada.
----------------.2002.  Perspektif  Perilaku  Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara,  Jilid  II.  Jakarta:    PT  Rajagrafindo persada.
Weber,  Max,  (terjmh),  2009.  Sosilogi.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.