## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: April 11, 2020; Reviewed April 16, Accepted June 18, 2020.
To cite this article: Kamim, ABM dan Abrar, MI 2020, ‘Bagaimana sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan gagal mencegah perusahaan anggota RSPO dan ISPO merampas tanah adat di Indonesia?’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , Vol.6, no.2, hlm. 145-157.
Copyright: ©2020 Anggalih Bayu Muh. Kamim, M. Irsyad Abrar. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## BAGAIMANA SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN GAGAL MENCEGAH PERUSAHAAN ANGGOTA RSPO DAN ISPO MERAMPAS TANAH
ADAT DI INDONESIA?

## HOW SUSTAINABLE PALM OIL CERTIFICATION FAIL TO PREVENT GRABBING
CUSTOMARY LAND?
Anggalih Bayu Muh. Kamim 1 , M. Irsyad Abrar 2
1 Alumnus Departemen Politik & Pemerintahan, Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UGM
2 Mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fak. Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UGM. Koresponden e-mail: anggalih.bayu@yahoo.co.id
Abstract: The principle of sustainability on commodity certif ication such as RSPO and ISPO include acknowledge- ment and protection of indigenous people’s right. Membership in these schemes however didn’t prevent some members companies from grabbing indigenous people’s land. This study then try to understand the limitation of RSPO and ISPO to prevent its members involvement in land grabbing act. The paper use the method of literature review. Due to time restriction and research focus, the review is being limited on literature that can explain how far those certif ication could prevented land grabbing. The result of the study divided to three section: institutional, the provision implementation in RSPO depend on voluntary act of its members companies and provision in ISPO limited on the issues of conflict resolution and compensation but not the involvement of indigenous people, agency, RSPO faced with the domination of multinational companies that made indigenous people, NGO who represented their interest, and local producers as minority while ISPO faced with the problems of sectoral ego and overlap between government agencies; and political economy, where consideration must be given to the power and interest of actors such as state, elites, companies, and even auditor on certif ication process and plantation expansion. Key words: RSPO, ISPO, land grabbing
Intisari: Prinsip keberlanjutan dalam sertif ikasi komoditas seperti RSPO dan ISPO mencakup pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Keanggotaan dalam skema tersebut tetapi tidak mencegah beberapa perusahaan anggota dari merampas lahan masyarakat adat. Kajian ini berusaha untuk memahami batasan kemampuan RSPO dan ISPO dalam mencegah keterlibatan anggotanya dalam aktivitas perampasan lahan. Makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur. Keterbatasan waktu dan fokus penelitian membatasi kajian pada literatur yang dapat menjelaskan batasan sertif ikasi yang ada dan keberlanjutan perampasan lahan. Hasil kajian dari penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian untuk menjelaskan keberlanjutan perampasan lahan masyarakat adat: dari institusional, penegakan ketentuan dalam RSPO cukup bergantung pada kesukarelaan dari perusahaan anggotanya dan ketentuan ISPO terbatas pada isu resolusi konflik dan kompensasi, tetapi tidak pelibatan; agensi, RSPO dihadapkan dengan dominasi perusahaan multinasional yang menjadikan masyarakat adat, LSM yang mewakili kepentingan mereka, dan produsen lokal menjadi minoritas sedangkan ISPO dihadapkan dengan masalah egosektoral dan tumpang tindih peraturan antar lembaga pemerintah; dan politik ekonomi, di mana pertimbangan perlu diberikan pada kuasa dan kepentingan aktor seperti negara, elit, perusahaan, dan bahkan auditor dalam proses sertif ikasi dan perluasan perkebunan.
Kata kunci: RSPO, ISPO, perampasan lahan

## 146
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020

## A. Pendahuluan
Makalah ini akan mendalami terkait pene- rapan prinsip berkelanjutan sertif ikasi kelapa sawit di Indonesia melalui RSPO ( Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ( Indonesia Sustainable Palm Oil) pada pelibatan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahan pembangunan perke- bunan kelapa sawit. Kajian dilakukan untuk menggambarkan kontestasi dan permasalahan yang muncul dalam penggunaan prinsip sertif i- kasi kelapa sawit berkelanjutan pada proses pem- bebasan lahan yang berdampak pada pelepasan hak atas tanah. Hal tersebut penting untuk me- mastikan bahwa prinsip sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan mampu mencegah pembebasan lahan beralih menjadi perampasan tanah.
Studi Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia (2017) sendiri melaporkan masalah pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan perkebunan sawit berujung pada perampasan tanah masyarakat adat. Kertas Posisi Kelompok Masyarakat Sipil In- donesia (2017) menunjukkan bahwa dari sisi lega- litas, masih banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi tanpa status perizinan yang clear and clean , seperti di Kalimantan Tengah, 300 unit usa- ha perkebunan yang sudah beroperasi dan men- cakup luasan lahan 1,7 juta hektar, hanya sekitar 85 unit yang perizinannya memenuhi criteria clean and clear .
Kertas posisi aliansi lembaga swadaya masya- rakat (LSM) tersebut mensinyalir bahwa tingginya penerbitan  sertif ikasi  ISPO  ( Indonesia Sustain- able Palm Oil) yang tidak diikuti oleh perbaikan tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan menegaskan rendahnya kredibilitas dan akunta- bilitas sistem ISPO (Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia 2017, 2-4). Human Right Watch (2019) melaporkan bahwa pengoperasian perkebunan sawit milik dua perusahaan, yakni PT Ledo Lestari di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, dan PT Sari Aditya Loka 1 di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi membawa dampak buruk bagi komunitas Dayak Iban dan Suku Anak Dalam (Human Right Watch & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2019, 41-65).
Berbagai masalah yang berada dalam pembe-
basan lahan peruntukkan pembangunan perke- bunan kelapa sawit berkelanjutan telah mendo- rong upaya dari berbagai pihak untuk memasti- kan proses investasi tidak merugikan bagi ling- kungan dan masyarakat sekitar. Usaha untuk mewujudkan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia muncul melalui dorongan untuk mela- kukan proses sertif ikasi lingkungan. Sertif ikasi lingkungan kelapa sawit di Indonesia muncul da- lam bentuk dua rejim yang berbeda, yakni RSPO ( Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO ( In- donesia Sustainable Palm Oil). RSPO dan ISPO menjadi mekanisme untuk turut melibatkan komunitas lokal/masyarakat adat yang terdampak pembangunan perkebunan sawit dalam proses pembebasan lahan sampai operasional kebun dilakukan.
RSPO muncul pada tahun 2004 didirikan oleh perusahaan Unilever, Golden Hope, Mpoa  Malay- sia,  Migros,  Sainsbury dan  difasilitasi  oleh WWF (World Wide Fund) (rspo.org, 2016). RSPO ber- diri dengan dilatarbelakangi beberapa keresahan. Pertama, pengalihan fungsi hutan alam yang bernilai konservasi tinggi berakibat pada ancaman keanekaragaman hayati dan konversi lahan gambut. Kedua, pembangunan perkebunan sawit tidak memperhatikan hak-hak adat, ulayat, masyarakat asli tanpa izin mereka, sehingga menimbulkan konflik sosial (rspo.org 2016).
Ketiga, kampanye menentang pembangunan perkebunan sawit terhadap dampak negatif dari pengelolaan kebun yang tidak berkelanjutan. Terakhir, kampanye tersebut mendorong kon- sumen sawit di Eropa dan Amerika Serikat me- nuntut bahwa setiap barang yang mengandung sawit harus berasal dari perkebunan sawit lestari (rspo.org 2016). RSPO menjadi wadah sukarela dari petani/penanam kelapa sawit, pengolah/ pedagang, konsumen dari olahan sawit, pengecer, perbankan/investor, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lingkungan/konservasi dan LSM pembangunan masyarakat.
Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mela- lui Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan
Anggalih Bayu MK & M. Irsyad A, ‘ Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit ... 145-157
sertif ikasi lingkungan sawit sendiri, yakni ISPO (Jafari et al. 2017, 8-10). ISPO dibuat dengan ke- tentuan wajib dan mengikat untuk semua perke- bunan sawit di Indonesia dan melibatkan denda serta sanksi. ISPO hadir sebagai bentuk perla- wanan pengusaha sawit nasional dan pemerintah Indonesia terhadap rezim RSPO. ISPO telah meli- batkan lembaga sertif ikasi independen dalam audit lingkungan perkebunan sawit (Jafari et al. 2017, 8-10).
Pertanyaan mendasar yang dapat dimuncul- kan untuk melihat efektivitas sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses pembebasan lahannya adalah Bagaimana mekanisme RSPO dan ISPO dalam pembebasan lahan masyarakat adat dalam pembangunan perkebunan sawit di Indonesia? Pertanyaan kunci dalam makalah ini dapat ditu- runkan menjadi beberapa pertanyaan lain yang dapat membantu menggambarkan penerapan prinsip berkelanjutan dalam ISPO dan RSPO, yakni: 1) Bagaimana penerapan standar berke- lanjutan RSPO dan ISPO dilakukan di Indone- sia?; 2) Bagaimana institusi sertif ikasi memastikan prinsip berkelanjutan mereka dilaksanakan perusahaan kelapa sawit dalam pembebasan lahan?; 3) Bagaimana jalinan aktor dalam proses penerapan prinsip berkelanjutan RSPO dan ISPO di Indonesia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut berusaha dijawab dalam makalah ini melalui kajian pustaka seperti yang dilakukan oleh Novenanto (2018, 124-125), di mana tulisan ini melalui beberapa stu- di yang sudah dilakukan terkait proses efektivitas penerapan sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan. Makalah ini tidak bermaksud mengklaim seluruh literatur yang tersedia disebabkan keterbatasan waktu dan dipilih berdasarkan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tulisan kami (Novenanto 2018). Studi-studi terdahulu yang relevan dipilih sebagai bahan refleksi untuk membahas penerapan prinsip berkelanjutan dalam RSPO dan ISPO dalam melibatkan masya- rakat adat dalam pembebasan lahan.
Penggunaan metodologi semacam itu menye- babkan bahwa makalah ini menjadi gambaran
awal untuk pendalaman argumen lebih lanjut mengenai sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan dan masyarakat adat dalam pembebasan lahan peruntukan perkebunan. Makalah ini sebagai gambaran awal tentunya memiliki beberapa batasan yang harus dilihat, yakni: Pertama, data yang diambil dari studi terdahulu bisa jadi berbeda pada praktik di lokasi lain disebabkan faktor kon- teks sosial-politik, budaya dan ekonomi yang mengikutinya; Kedua, sebagai sebuah telaah awal, makalah ini bermaksud memberikan gambaran umum berdasar studi-studi sebelumnya menge- nai penerapan sertif ikasi kelapa sawit berkelan- jutan dalam pelibatan masyarakat adat dalam pembebasan lahan, sehingga mungkin saja ku- rang mengambarkan permasalahan lingkup lokal secara detail; Ketiga, kasus-kasus yang dielaborasi disesuaikan dengan konteks yang telah diberikan dalam kajian-kajian terdahulu yang didapatkan.

## B. Institusi RSPO dan ISPO dalam Pembebasan Lahan Masyarakat Adat
Dalam prinsip dan kriteria (P&C) sertif ikasi RSPO terdapat prinsip Persetujuan Bebas, di Awal, dan dengan Pemberitahuan (FPIC) yang perlu dipenuhi produsen kelapa sawit ketika membuka dan memperluas perkebunan. Ketentuan yang muncul pada 2005, sebagai respons terhadap keberadaan dan keberlangsungan konflik agraria antara produsen dan masyarakat adat/lokal, men- dorong perusahaan untuk memberikan informasi mengenai proyek perkebunan sawit yang akan dibuat/diperluas dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat.
Kriteria dari institusi RSPO telah menetapkan prinsip FPIC ( Free, Prior and Infomed Consent) dalam upaya melibatkan masyarakat adat dalam pembebasan lahan miliknya. Perusahaan sawit anggota RSPO didorong untuk memberikan ak- ses informasi dan bernegosiasi dengan masyarakat adat untuk memenuhi hak-haknya dalam proses pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan tersebut terjadi melalui beberapa tahapan. Studi dari Syahputra dan Indrayono (2017) menggu- nakan social assesment mengidentif ikasi tahapan- tahapan yang dilakukan oleh PT. CNG di Kabu-

## 148
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
paten Ketapang, Kalimantan Barat dalam mela- kukan pembebasan lahan komunitas lokal sesuai dengan prinsip RSPO. Pertama, proses sosialisasi yang dilakukan untuk menjelaskan rencana pe- mbangunan perkebunan sekaligus upaya pem- bentukan koperasi primer beserta calon petani plasma yang akan bergabung (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12).
Kedua, dilakukan kesepakatan untuk menjalin kemitraan di antara perusahaan dengan warga untuk menentukan calon petani plasma dan calon lahan yang akan direvitalisasi (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12). Perusahaan menggunakan pengukuran tanah dengan GPS ( Global Position- ing system ) yang disaksikan oleh pemilik, saksi dan aparat desa untuk mencegah adanya klaim lahan yang telah dibebaskan dan dibayarkan. Hasil pengukuran kemudian dibuat dalam surat perjanjian pelepasan hak, berita acara pengukuran lahan, dan berita acara verif ikasi tanam tumbuh (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12).
Perusahaan menggunakan strategi pertemuan secara personal dan musyawarah dengan perwa- kilan warga, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menghindari kemungkinan konflik. Pem- bebasan lahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana Tata Ruang Kebun yang telah disusun oleh PT. CNG (Syahputra & Indrayono 2017, 7-12). Studi yang dilakukan oleh Syahputra dan Indrayono (2017) menunjukan bahwa insti- tusi RSPO hanya membuat ketentuan FPIC, sedangkan pelaksanaan prinsip tersebut tergan- tung dari kepatuhan perusahaan sawit yang menjadi anggotanya untuk mengikuti ketentuan berita acara pengukuran lahan, dan berita acara verif ikasi tanam tumbuh. Hal tersebut mengingat institusi RSPO yang bersifat sukarela dalam ke- anggotaannya. Sifat dari institusi memang harus dicermati untuk melihat keefektifannya dalam mencegah perampasan tanah masyarakat adat, begitu pula dalam memahami institusi ISPO yang bersifat wajib sebagai mandat dari regulasi na- sional.
Permasalahan institusional dalam perolehan hak atas tanah perusahaan sawit memang menjadi fokus penting untuk mendapatkan sertif ikat
ISPO. Sertif ikat ISPO sendiri berlaku wajib bagi perusahaan perkebunan yang melakukan budi daya dan pengolahan, perusahaan perkebunan yang melakukan budi daya, dan perusahaan per- kebunan yang melakukan pengolahan hasil perkebunan. Studi yang dilakukan oleh Fuadah dan Ernah (2018) mencermati bagaimana masalah perolehan hak atas tanah menjadi acuan penting bagi perkebunan besar termasuk milik perusahaan negara, agar bisa mendapatkan serti- f ikat ISPO dan diakui sebagai perkebunan berke- lanjutan. Dengan berangkat dari tiga prinsip ISPO yang diambil, yakni legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan, menjelaskan mengapa PTPN (PT. Perkebunan) VIII Cikasungka yang melakukan persiapan sertif ikasi sejak tahun 2014 sampai 2017 belum mendapat sertif ikat ISPO (Fuadah & Ernah 2018, 191-194).
Dari sisi legalitas lahan, menemukan bahwa dua dari surat HGU sudah kedaluwarsa pada ta- hun 2013, padahal PTPN VIII Cikasungka sudah mengajukan surat pengajuan perpanjangan HGU sejak tahun 2011 (Fuadah & Ernah 2018, 191-194). Dari sisi manajemen perkebunan, PTPN VIII Cika- sungka tidak memenuhi kriteria pemanfaatan limbah. Dan kriteria terakhir, dari segi peman- tauan dan pengelolaan lingkungan, perusahaan negara tersebut masih memiliki masalah terkait dengan pengelolaan limbah. Dengan demikian, kriteria institusional dari ISPO dalam kasus PTPN VIII Cikasungka telah mampu mencegah pero- lehan hak atas tanah bagi perusahaan dan melin- dungi komunitas setempat disebabkan belum diakuinya sebagai perkebunan yang berkelanjutan (Fuadah & Ernah 2018, 191-194).
Namun studi yang dilakukan Agustina, Hari- yadi, dan Saharuddin (2014) justru menunjukan masalah yang sebaliknya, di mana meskipun pengakuan institusi melalui ISPO terhadap peru- sahaan telah diberikan bukan berarti telah mam- pu menyelesaikan masalah perolehan hak atas tanah dari masyarakat terdampak. Studi yang dilakukan oleh Agustina, Hariyadi, & Saharuddin (2014) terhadap proses perolehan hak atas tanah menunjukan bagaimana tahapan-tahapan peru-
Anggalih Bayu MK & M. Irsyad A, ‘ Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit ... 145-157
sahaan PT. Tapian Nadenggan yang bersertif ikat ISPO melakukan pembebasan lahan milik masya- rakat adat. Pertama, perusahaan melakukan pro- ses sosialisasi dan negosiasi dengan komunitas dengan fasilitasi kepala desa, camat dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kedua, perusahaan mengadakan penyuluhan mengenai rencana pem- bangunan perkebunan sawit beserta dampak yang ditimbulkannya. Ketiga, setelah muncul kesepa- katan antara masyarakat dan perusahaan mem- berikan ganti rugi terhadap tanah yang memiliki bukti kepemilikan (Agustina, Hariyadi, & Saha- ruddin 2014, 44-45).
Namun, masyarakat adat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah ulayat mereka, sehingga mengacu pada UU 18/2004 pemberian hak atas tanah pada perusahaan mengacu pada kesepa- katan dalam musyawarah. Studi Agustina, Hari- yadi, & Saharuddin (2014) telah menemukan masalah institusional berupa tidak diberikannya dokumentasi proses mediasi oleh perusahaan, meskipun konsultasi publik telah dilakukan sesuai panduan ISPO. Padahal, dokumentasi proses mediasi menjadi alat advokasi penting bagi masyarakat adat terdampak perkebunan untuk memperjuangkan hak-haknya di kemudian hari. Keluar dari kerangka pemahaman institusional menjadi penting bahwa kriteria-kriteria yang terdapat dalam sertif ikasi kelapa sawit berkelan- jutan belum tentu dapat menyelesaikan persoalan pembebasan lahan masyarakat adat untuk perun- tukan perkebunan.
Studi yang dilakukan oleh Rival, Montet, & Pioch (2016) terhadap pelaksanaan sertif ikasi lingkungan kelapa sawit termasuk di dalamnya RSPO dan ISPO tidak memiliki harmonisasi kri- teria satu sama lain. Di antara sertif ikasi justru terkesan saling “bersaing” dengan tujuan lembaga masing-masing. RSPO sendiri dikritik disebabkan dalam penentuan standar dalam pengambilan keputusan di internal organisasinya kurang meli- batkan pemerintah negara penghasil sawit dan organisasi produsen kelapa sawit.
Partisipasi negara penghasil kelapa sawit pada forum internal RSPO untuk mempengaruhi pengambilan keputusan sangat kecil (Rival,
Montet, & Pioch 2016, 4-8). RSPO juga dianggap memiliki biaya sertif ikasi yang terlalu mahal bagi petani kelapa sawit skala kecil di negara penghasil. Petani kelapa sawit skala kecil kurang menda- patkan informasi yang memadai dari organisasi RSPO terkait tuntutan sertif ikasi. Para ilmuwan telah memetakan ada beberapa hambatan seperti sertif ikat tanah, sertif ikasi bibit, pupuk dan pesti- sida, sehingga mereka dapat dimasukkan dalam skema sertif ikasi RSPO (Rival, Montet, & Pioch 2016, 4-8).
Studi yang dilakukan oleh Rival, Montet, & Pioch (2016) menunjukkan bahwa RSPO tidak dapat melindungi hak-hak masyarakat adat dalam soal hak atas tanah, kompensasi atas perampasan tanah dan penghormatan atas hukum adat dise- babkan inisiatif sertif ikasi yang bersifat sukarela dan tidak memiliki sanksi yang cukup keras. RSPO sangat tergantung oleh konsensus para anggota organisasinya. Kesadaran dari otoritas lokal untuk menerapkan ketentuan dalam RSPO menjadi kunci utama bagi perlindungan hak-hak masya- rakat adat dalam pembebasan lahan. Proses nego- siasi tidak seimbang antara perusahaan dan oto- ritas lokal anggota RSPO dengan komunitas menyebabkan masyarakat adat sering dikorban- kan (Rival, Montet, & Pioch 2016, 4-8). Kunci dari pelaksanaan terletak dari upaya otoritas di negara penghasil kelapa sawit untuk menerjemahkan ketentuan dalam dokumen RSPO ke dalam undang-undang yang terkait tata kelola perke- bunan sawit. Namun, akibat dari minimnya kemauan untuk menerjemahkannya, pelaksa- naan RSPO menjadi jalan di tempat.
Pemerintah Indonesia justru membentuk standar sertif ikasinya melalui ISPO berikut pengaturan kewajiban bagi perkebunan sawit untuk menerapkannya dan apabila melanggar akan ada sanksi yang diberikan. ISPO sendiri muncul sebagai bentuk kritik terhadap RSPO dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit skala kecil, meningkatkan ma- ta pencaharian sekaligus melindungi lingkungan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca (Rival et al. 2016, 8). ISPO tidak membuat ketentuan secara eksplisit untuk melibatkan masyarakat adat

## 150
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit, meskipun ada ketentuan terkait dengan penyelesaian konflik dan kompensasi. Kredibilitas ISPO sendiri dipertanyakan sebab pemerintah dianggap memiliki kepentingan dalam industri kelapa sawit. Rival, Montet, & Pioch (2016) men- dorong adanya harmonisasi di antara standar- standar sertif ikasi dibandingkan harus bersaing satu sama lain untuk memastikan kriteria serti- f ikasi yang sesuai dengan realitas di lapangan.
Pacheco et.al., (2018) juga menemukan per- masalahan antagonisme dan tidak terhubungnya rezim sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan, baik antara RSPO dengan ISPO dan MSPO. Ketidak- sinkronan antara standar dalam sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan muncul dalam setidaknya tiga bidang, yakni keuangan, perdagangan dan kebi- jakan f iskal. Pertama, dari segi keuangan ada keterputusan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan internasional dan CPO Fund untuk mendukung akses pinjaman pada petani kelapa sawit skala kecil (Pacheco, Schoneveld, Dermawan, Komarudin, & Djama 2018, 6-14).
Kedua, di bidang perdagangan adopsi standar kebijakan impor negara konsumen tidak selaras dengan kriteria yang dikembangkan oleh negara produsen (ISPO dan MSPO) maupun standar internasional. Ketiga, dari kebijakan f iskal adanya pendapatan nasional dari kelapa sawit berupa pa- jak penghasilan, retribusi ekspor dan sumbangsih produksi tidak digunakan oleh daerah penghasil kelapa sawit dalam melaksanakan praktik berke- lanjutan (Pacheco et al. 2018, 6-14). Keempat, tidak adanya harmonisasi standar di bawah sertif ikasi RSPO dan di bawah ISPO dan MSPO terkait kebijakan nol deforestasi.
Terakhir, adalah tidak adanya kesepakatan mengenai prinsip keberlanjutan antara rezim transnasional dengan pemerintah nasional. Peme- rintah pusat menentang penggunaan prinsip Nilai Konservasi Tinggi sebagai metode di bawah RSPO untuk memetakan daerah konservasi, namun pemerintah daerah tetap berusaha men- jalankan ketentuan itu (Pacheco et al. 2018, 6- 14). Hal tersebut menunjukan bahwa pendekatan
institusional untuk menggunakan ketentuan dalam kriteria sertif ikasi kelapa sawit lewat RSPO dan ISPO sendiri tidak cukup untuk melibatkan masyarakat adat terdampak dalam proses pem- bangunan perkebunan disebabkan rezim serti- f ikasi sendiri masih saling tumpang tindih.
Di luar pemahaman institusional, perlu dipa- hami bahwa forum di internal organisasi RSPO sendiri tidak cukup untuk menampung dan memproses masukan dari LSM anggotanya yang mengadvokasi konflik lahan di tingkat lokal. Dari perspektif agensi, Köhne (2014) telah menunjukkan adanya ketidaksetaraan antara aktor yang bertikai di dalam forum RSPO dalam menyelesaikan per- kara. Ketidaksetaraan tersebut membuat tiap aktor tidak memiliki akses yang sama untuk mem- pengaruhi pengambilan keputusan dalam inter- nal RSPO sebagai sumber daya untuk mencapai tujuan mereka (Köhne 2014, 474-477). Dalam studi Köhne (2014) menunjukan bahwa masya- rakat terdampak sedang berjuang bersama dengan LSM melawan aktor yang lebih kuat yakni perusahaan sawit anggota RSPO. Perusahaan telah menggunakan pengaruhnya dalam forum internal dan instrumen RSPO untuk meyakinkan bahwa perkebunan sawit yang dikelolanya telah menjalankan standar keberlanjutan sesuai kriteria sertif ikasi yang disepakati organisasi (Köhne 2014, 474-477).
John McCarthy (2012) juga melihat tentang dominasi peran perusahaan transnasional dalam dewan komite RSPO, sehingga mempengaruhi proses sengketa yang diajukan. John McCarthy (2012) melihat dari sisi agensi mengenai kurang- nya kredibilitas dari forum internal RSPO untuk melakukan proses terhadap keluhan yang disam- paikan oleh masyarakat adat terdampak perke- bunan sawit dan LSM yang mendampinginya (McCarthy, 2012: 1878-1881). Keterbatasan ang- garan membuat RSPO kurang memiliki kapasitas memadai untuk memantau perusahaan-perusa- haan anggotanya, meskipun telah mendapat serti- f ikat kelapa sawit berkelanjutan. RSPO juga tidak dapat menjelaskan bagaimana organisasi mene- gakkan standar yang telah mereka buat untuk menindak perusahaan anggotanya. LSM yang
Anggalih Bayu MK & M. Irsyad A, ‘ Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit ... 145-157
mengadvokasi masyarakat terdampak perke- bunan sawit pun lebih memilih forum inter- nasional lain untuk memaksa perusahaan yang terbukti melanggar prinsip FPIC mau memberikan hak-hak komunitas (McCarthy 2012, 1878-1881).
Bagi Hospes (2014) kemunculan ISPO sendiri menjadi wujud dari kritik terhadap tidak parti- sipatif nya pengambilan keputusan di internal RSPO. Dari sudut pandang agensi, Hospes (2014) mencermati dominasi aktor-aktor dari Eropa da- lam pengambilan keputusan di internal RSPO. RSPO dianggap tidak mendengar masukan dari organisasi negara produsen dalam pengambilan keputusan khususnya dalam beberapa kebijakan yang diambilnya, padahal para produsen lah yang menanggung beban sertif ikasi (Hospes 2014, 431- 432).
Pertama, dewan RSPO menolak masukan dari anggota GAPKI (Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) mengenai kelonggaran dalam penerapan prinsip sertif ikasi. Kedua, RSPO mengeluarkan kebijakan untuk mendorong petani kelapa sawit menerapkan prinsip FPIC minimal 3-5 tahun setelah penanaman baru. Masalah terakhir yang dianggap memberatkan Indonesia adalah proposal RSPO mengenai ke- lompok kerja pengurangan emisi gas rumah kaca (Hospes 2014, 431-432). RSPO ingin memper- lakukan lahan gambut sebagai kawasan lindung. Proposal baru tersebut melarang pembukaan lahan gambut untuk peruntukan perkebunan sawit dan dianggap memberatkan bagi petani skala kecil. GAPKI akhirnya memutuskan keluar dari RSPO pada tahun 2011 dan bergabung dengan ISPO dengan mengklaim mewakili ke- pentingan perusahaan perkebunan untuk memungkinkan produksi di lahan gambut asal- kan petani memperhatikan karakteristik tanah (Hospes 2014, 431-432).
Namun, forum dalam internal ISPO pun juga rapuh dan tidak serta merta membantu meli- batkan masyarakat adat dalam proses pembe- basan lahan. Dibandingkan RSPO yang bersifat sukarela, ISPO merupakan bagian dari regulasi lintas kelembagaan yang memberikan sanksi kuat untuk mendorong perkebunan sawit berkelan-
jutan (Hidayat, Offermans, & Glasbergen 2018, 227-234). Namun, komite ISPO yang bertanggung jawab atas implementasi standar sertif ikasi kelapa sawit berkelanjutan tidak memiliki wewenang untuk menegakkan standar.
Kenyataannya tiap kementerian/lembaga yang terkait dengan ISPO justru bertahan dengan peraturan masing-masing dalam menegakkan sanksi. Hal tersebut tidak hanya mengacu pada tumpang tindih peraturan, melainkan justru menjadi jalan buntu bagi penerapan sanksi sesuai kriteria ISPO. Studi Hidayat, Offermans, & Glasbergen (2018) menunjukkan koordinasi hori- zontal ISPO yang lemah di tingkat nasional dan dalam koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah dalam kebijakan pertanian mereka. Di tingkat global, penerimaan para pelaku usaha sa- wit terhadap kredibilitas ISPO juga dipertanyakan. Keraguan tersebut sebagai hasil dari keengganan pemerintah untuk mengatur secara ketat terkait kebijakan nol deforestasi dan kerusakan keane- karagaman hayati (Hidayat et al. 2018, 227-234).
Keberadaan RSPO dan P&C-nya tidak serta- merta mengatasi permasalahan yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi beberapa pihak berpendapat bahwa sistem sertif ikasi ini lebih baik daripada peraturan nasional dan skema sertif ikasi serupa untuk komoditas minyak kelapa sawit ataupun komoditas lain. Regulasi nasional di Indonesia dan penegakannya di lapangan sering kali dianggap lemah dan tidak mampu untuk memberikan perlindungan lingkungan dan sosial yang memadai. Hal tersebut dapat diatribusikan, salah satunya, pada keterlibatan negara dan elit di dalamnya dalam ekspansi per- kebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan lingkungan dan dalam prosesnya mengambil alih lahan milik masyarakat adat dan komunitas lokal secara paksa. Dalam prosesnya kemudian timbul keraguan di masyarakat, domestik dan interna- sional, akan kemampuan rezim tata kelola negara untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial industri minyak kelapa sawit. Lebih lanjut, spesif ik masyarakat adat, RSPO memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk membela dan mendapat- kan haknya alih-alih regulasi nasional yang abai
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
terhadap mereka (Nesadurai 2013, 523).
Sedangkan relatif terhadap sertif ikasi lain, RSPO dianggap cukup sukses dengan waktu pem- bentukannya yang cukup singkat dan ketersedia- an produk minyak kelapa sawit yang tersertif ikasi di pasar global (Nikoloyuk, Burns, & de Man 2010, 65–66). Meskipun setelah dibentuk sertif ikasi ini berkembang dengan lambat, hal ini memberikan ruang bagi anggota untuk beradaptasi dengan ide yang dipromosikan.
Proses pengembangan yang berbasis konsen- sus dan menghindari konflik ini berkontribusi pada rasa kepemilikan aktor yang ada terhadap prinsip dan kriteria dalam sertif ikasi (Nikoloyuk et al. 2010, 68). Hal ini berbanding dengan sertif i- kasi seperti Forest Stewardship Council yang diha- dapkan pada rendahnya partisipasi pihak produsen karena terlalu bergantung pada sisi permintaan akan produk dengan sertifikasi. Atau dengan Roundtable on Sustainable Soy yang dihadapkan pada perpe- cahan terkait biaya kompensasi dan biaya peluang yang tidak dapat diselesaikan oleh inisiatif indus- tri sendirian (Nikoloyuk et al. 2010, 70).
Berangkat dari masalah tersebut, RSPO diang- gap sebagai alternatif potensial untuk mengem- bangkan sebuah tatanan dan kuasa normatif dengan orientasi keberlanjutan dalam industri minyak kelapa sawit (Nikoloyuk et al., 2010: 70). Meskipun tidak memiliki kekuatan memaksa dan sangat bergantung pada kemauan anggota serti- f ikasi, dengan dukungan kebutuhan untuk men- jaga citra perusahaan dan memenuhi permintaan produk dengan sertif ikasi di pasar global, peru- sahaan diharapkan untuk mengikuti standar yang ada dalam kegiatan operasionalnya. Konflik yang timbul akibat pembukaan dan perluasan perke- bunan kelapa sawit untuk diselesaikan dengan mediasi dan resolusi konflik yang tidak meru- gikan komunitas lokal dan masyarakat adat. Da- lam prosesnya, melalui hal tersebut citra industri minyak kelapa sawit yang selama ini buruk akan mengalami perbaikan (Abram et al. 2017, 42).
Lebih lanjut, alih-alih dianggap sebagai sesuatu yang problematis, kritik yang diberikan pihak luar seperti Greenpeace dan Friends of Earth dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kritik yang diposisi-
kan sebagai pendorong proses perbaikan standar/ ketentuan yang harus dipatuhi perusahaan ang- gota dan perbaikan proses pengaduan dan penye- lesaian konflik antara perusahaan dengan aktor yang terdampak oleh industri minyak kelapa sawit (Nikoloyuk et al. 2010, 68-69).

## C. Ekonomi Politik RSPO dan ISPO dalam Pembebasan Lahan
Studi yang dilakukan oleh Pichler (2010) telah menunjukkan bagaimana mekanisme pasar melalui RSPO belum berhasil mencegah terjadinya perampasan lahan dan kerusakan ekologis akibat ekspansi perkebunan sawit di Indonesia. Masalah marjinalisasi terhadap komunitas lokal terus ter- jadi disebabkan minimnya jaminan terhadap hak- hak atas tanah. Daya tawar yang rendah dari komunitas lokal di hadapan elit-elite menyebakan mereka menjadi korban dari ekspansi perkebunan yang menyebabkan kemiskinan dan risiko hilang- nya sumber pendapatan (Pichler 2010, 180-188).
Organisasi RSPO menjadi pasar yang menjan- jikan bagi komoditas kelapa sawit, tetapi pengam- bilan keputusan di internal lembaga tidak me- mungkinkan untuk menghentikan proses ekspansi yang memiskinkan. Kriteria-kriteria telah disusun oleh RSPO, tetapi akibat tidak adanya sanksi kuat dan sifatnya sukarela tidak dapat diha- dapkan dengan kekuatan undang-undang nasio- nal dan kemauan politik untuk memfasilitasi ekspansi perkebunan (Pichler 2010, 180-188).
Pichler (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa skema sertif ikasi RSPO tidak semata merupakan mekanisme pasar bersifat sukarela, melainkan bentuk transformasi dari pasar global itu sendiri. Hubungan kekuatan dalam negara telah memilili perubagan orientasi dari negara nasional ke arah politik transnasional sejak beberapa dekade ter- akhir. Di Indonesia dan Malaysia perubahan terse- but terjadi sejak tahun 1980-an kala ekspansi perkebunan sawit besar-besaran lewat investasi swasta terjadi dan memprivatisasi petani kecil dalam sistem pertanian kontrak. Masuknya dana investasi global membuat kekuatan pembangunan negara bergeser menuju orientasi pasar bebas (Pichler 2013, 374-384).
Anggalih Bayu MK & M. Irsyad A, ‘ Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit ... 145-157
RSPO menjadi bentuk respon terhadap restrukturisasi neoliberal tersebut dengan mem- bawa isu kepedulian sosial dan kelestarian ling- kungan dengan tetap membawa dorongan untuk peningkatan konsumsi produk sawit. Meskipun terkesan sukarela, RSPO membatasi aturan ketat terutama terkait penggunaan bahan bakar nabati yang sesuai keputusan Uni Eropa akan cenderung mengurangi porsi konsumsinya untuk bahan bakar (Pichler 2013, 374-384). RSPO meminimali- sir peran negara penghasil dalam pengambilan keputusan dengan menonjolkan peran perusa- haan transnasional dan LSM internasional, tetapi dengan komposisi suara dari korporasi yang lebih besar. Akibatnya, peran besar dari korporasi trans- nasional membuat pemenuhan hak-hak atas masyarakat adat dalam pembebasan lahan ter- pinggirkan begitu pula nasib petani kecil dan buruh sawit (Pichler 2013, 374-384).
Meskipun, RSPO memakai prinsip FPIC dalam proses pembebasan tanah, tanpa adanya du- kungan dari pemerintah terhadap eksistensi masyarakat adat proses konsultasi berjalan satu arah. Pemerintah pusat sampai pemda sendiri mendukung ekspansi perkebunan sawit dan mempromosikan investasi pertanian monokultur skala luas (Urano 2019, 4-5). Berdasarkan studi- nya di Kalimantan Timur Urano (2019) menun- jukan pengabaian pemerintah telah membuat komunitas lokal terpaksa menerima proses trans- fer tanah kepada perusahaan.
Sama seperti Pichler (2010), Urano (2019) menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk berpihak pada masyarakat adat dalam pro- ses konsultasi, sehingga mekanisme RSPO dapat berjalan dengan baik. Ketentuan RSPO tidak diadopsi secara eksplisit dalam regulasi, tetapi pemerintah mendorong konsultasi publik antara perusahaan dan komunitas. Studi Urano (2019) di Kalimantan Timur menunjukan tanpa keber- pihakan pemerintah konsultasi publik lebih banyak menguntungkan perusahaan. Komunitas yang dijanjikan pembangunan kebun plasma kenyataannya diberikan luasan lahan yang lebih sedikit dari ketentuan regulasi dengan kewajiban pemberian plasma seluas 20% dari HGU, penye-
rapan tenaga kerja dan pemberian kebun plasma pada anggota komunitas juga sedikit. Komunitas juga harus merasakan dampak negatif dari pem- bukaan hutan dan polusi air (Urano 2019, 6-10).
Proses konsultasi publik yang dicantumkan di atas kertas memang harus dibedah secara kritis disebabkan perusahaan sawit seringkali melaku- kan berbagai siasat dalam melakukan pem- bangunan perkebunan sawit. ISPO sendiri secara normatif mengatur beberapa tahapan pem- bangunan perkebunan termasuk di dalamnya konsultasi publik. Pertama, perusahaan menga- jukan permintaan informasi tanah dan izin prinsip kepada pemerintah kabupaten. Jika tanah masih berupa “kawasan hutan”, maka perusahaan harus mendapat izin pembebasan dari Kemen- terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan lahan peruntukan perkebunan sawit (Vos, Köhne, & Roth 2018, 390-391). Apabila pembangunan perkebunan sesuai dengan Ren- cana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah kabupaten akan memberikan izin lokasi. Izin lokasi memungkinkan perusahaan memulai negosiasi dengan komunitas di area konsesi da- lam pembebasan lahan. Meskipun regulasi me- nentukan adanya “konsultasi”, deskripsi terperinci tentang apa yang harus dilakukan dalam nego- siasi dengan masyarakat tidak dijelaskan secara detail (Vos et al. 2018, 390-391).
Studi yang dilakukan oleh Vos, Köhne, & Roth (2018) di Kalimantan Barat menunjukan bahwa proses pembebasan lahan melalui konsultasi dengan komunitas tidak berjalan secara linear. Perusahaan sawit sering bekerjasama dengan aktor-aktor lokal, khususnya pejabat pemerintah yang memainkan peran penting dalam fasilitasi pembebasan lahan. Terdapat aktor yang berbeda dan terfragmentasi dalam waktu dan tempat yang berbeda dalam membantu perusahaan menda- patkan akses dan kontrol atas tanah.
Siasat dilakukan secara bertahap oleh perusa- haan untuk mendapatkan akses dan kontrol ta- nah komunitas (Vos et al. 2018, 392-402). Perta- ma, perusahaan membangun infrastruktur perkebunan dasar sebelum mereka mulai berkon- sultasi dengan masyarakat terdampak. Anggota

## 154
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
komunitas diberi informasi secara selektif melalui pemerintah desa mengenai kegiatan pem- bangunan bahkan bekerjasama di dalamnya tanpa mengetahui rencana pengembangan perkebunan sepenuhnya (Vos et al. 2018, 392-402). Fase persiapan tersebut memungkinkan perusahaan sawit untuk membangun hubungan dengan anggota masyarakat terutama aparat desa.
Kedua, begitu dilakukan kegiatan sosialisasi tidak benar informatif dan tidak diarahkan untuk memfasilitasi proses negosiasi. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah lebih ber- bentuk janji dan ancaman untuk mendorong ada- nya persetujuan anggota komunitas (Vos et al. 2018, 392-402). Perwakilan perusahaan hanya menyampaikan informasi terbatas berkaitan dengan janji dampak positif dari pembangunan perkebunan tanpa memberi akses pengetahuan mengenai ketentuan transfer tanah, lokasi per- kebunan, peluang kerja yang realistis serta ken- dala yang akan dihadapi. Ketiga, persetujuan anggota komunitas seringkali tidak diberikan secara leluasa sebab perusahaan dan pemerintah menggunakan ancaman kekerasan f isik, intimi- dasi, penyuapan dan tipu daya untuk mendapat- kannya (Vos et al. 2018, 392-402). Terakhir, meka- nisme persetujuan cacat disebabkan dokumentasi pertemuan berupa tanda tangan dan foto telah dimanipulasi.
Sertif ikasi RSPO sendiri dihadapkan dengan masalah di mana perusahaan yang menjadi anggotanya terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat adat/ komunitas lokal. Berdasarkan studi yang dilaku- kan Manik, Leahy, dan Halog (2013, 1390–1391) mengenai ekspansi perkebunan kelapa sawit di Jambi, termasuk anggota RSPO di dalamnya, perusahaan kelapa sawit melakukan pelanggaran tidak hanya terhadap prinsip FPIC tetapi juga peraturan pertanahan nasional. Dalam hal ini, perusahaan melakukan pengambil alihan lahan tanpa mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat dan ketika dilakukan menyebabkan kerusakan terhadap makam leluhur komunitas lokal. Dalam proses pengambilan lahan, peru- sahaan melakukan intimidasi dengan bantuan
pihak kepolisian dan tentara untuk memaksa masyarakat melepaskan lahan mereka. Lebih lanjut, perusahaan menerapkan strategi mem- pekerjakan sebagian warga lokal sebagai petugas keamanan yang dampaknya adalah hilangnya kohesi sosial di masyarakat. Ekspansi perkebunan ini juga berdampak lebih lanjut pada tercemarnya sumber air akibat limbah perkebunan dan hilang- nya keberagaman mata pencaharian bagi warga, sehingga terpaksa untuk bekerja di perkebunan.
Permasalahan seperti yang terjadi di Jambi, timbul tidak hanya karena perilaku anggota sertif ikasi yang tidak patuh, tetapi juga karena pihak lain seperti pemerintah dan sertif ikasi RSPO itu sendiri. Hal ini dapat dilihat, secara tidak lang- sung, dari bagaimana sertif ikasi RSPO berdam- pak pada deforestasi dan ketentuan pembukaan/ perluasan perkebunan yang diperbolehkan dalam sertif ikasi ini. Jika mengacu pada data dan simu- lasi counterfactual yang dilakukan Carlson et al. (2018, 124), sertif ikasi RSPO dapat dikatakan ber- dampak positif pada penurunan tingkat defores- tasi di Indonesia. Melalui keberadaan sertif ikasi atas produk minyak kelapa sawit terdapat penu- runan tingkat deforestasi sebesar 33% di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini serupa dengan efek sertif ikasi di sektor lain seperti penebangan kayu, perkebunan kayu, dan perkebunan kopi di mana tingkat deforestasi mengalami penurunan sebesar 2-25% dengan keberadaan sertif ikasi. Akan tetapi Carlson et al . (2018) memberikan ca- tatan di mana jika didalami lebih lanjut sertif ikasi RSPO tidak memiliki dampak pada penurunan deforestasi yang terjadi di areal hutan dengan kategori low cover tree .
Carlson et al. (2018, 124) mengatribusikan hal tersebut pada perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan yang ada. Di satu sisi, RSPO dan auditornya hanya membatasi penga- turan terhadap hutan yang dikategorikan sebagai hutan primer atau HCV. Di lain sisi, pihak seperti Pemerintah Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat mengklasif ikasi area low cover tree sebagai hutan, di mana area tersebut mencakup wilayah yang dijadikan lokasi logging , bekas terbakar, dan menjadi bagian dari agroforestry
Anggalih Bayu MK & M. Irsyad A, ‘ Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit ... 145-157
atau lahan berpindah masyarakat adat atau setem- pat. Masalah ini menjadi semakin problematis karena areal hutan di Sumatra dan Kalimantan dikategorikan sebagai sekunder atau mengalami degradasi sehingga tidak bisa dikategorikan seba- gai HCV. Hal ini kemudian menciptakan celah bagi beberapa perusahaan yang ingin mendapat- kan sertif ikasi untuk melakukan pembukaan lahan terlebih dahulu sebelum implementasi Prosedur Penanaman Baru (NPP) (Carlson et al. 2018, 122). Di dalam sertif ikasi RSPO terdapat celah-celah yang memungkinkan perusahaan anggota untuk melakukan ekspansi perkebunan ke hutan yang masuk ke dalam tanah masyarakat adat. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, hutan dengan kategori low cover tree yang mencakup agroforestry , ladang berpindah, bekas terbakar dan/atau penebangan, serta yang sedang menga- lami pemulihan (hutan sekunder) tidak masuk dalam kategori hutan yang dilindungi dalam P&C RSPO. Beberapa perusahaan kemudian melihat celah untuk mengosongkan lahan sebelum mengajukan NPP untuk sertif ikasi RSPO ketika melakukan ekspansi perkebunan. Pada praktik- nya, seperti kasus yang ada, kemudian lahan masyarakat adat berupa agroforestry , ladang ber- pindah, dan hutan keramat menjadi sasaran dari pengosongan lahan juga.
Selain karena celah yang ada, kemampuan perusahaan untuk mengambil alih lahan milik masyarakat adat juga didukung oleh auditor yang ditunjuk, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Penjelasan mengenai hal ini dapat dibagi ke dalam dua poin. Pertama , posisi “independen” dari lembaga pihak ketiga yang ditunjuk sebagai auditor dalam ketentuan untuk proses verif ikasi operasional perusahaan. Jika melihat struktur tentu auditor yang ditunjuk tidak memiliki af iliasi dengan perusahaan yang diaudit. Akan tetapi, dalam kerjanya lembaga tersebut secara f inansial bergantung pada perusahaan yang diaudit (klien) atau dengan kata lain perusahaan yang diaudit menggunakan jasa auditor. Netralitas dan objek- tivitas auditor tersebut maka dari itu menjadi dipertanyakan karena auditor berpotensi mem- buat laporan positif mengenai operasional sebuah
perusahaan untuk menghindari kliennya mencari lembaga lain untuk melakukan audit. (Silva- Castañeda 2012, 363)
Kedua , dalam proses verif ikasi, auditor mela- kukan audit terhadap dokumentasi perusahaan dan klaim aktor-aktor lain berdasarkan serang- kaian standar penilaian tertentu. Standar penilaian tersebut, di satu sisi dapat dikatakan sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada tetapi di sisi lain berpotensi kaku dan mengeksklusikan klaim, bukti, dan dokumentasi yang tidak sesuai dengan kriteria auditor. Dalam hal ini, sebagai contoh, tidak semua komunitas lokal/ masyarakat adat dapat membuktikan klaim kepemilikan lahan dengan sertif ikat tanah melainkan dengan meto- de seperti informasi oral turun-temurun dan pe- nanda sederhana seperti pohon. Bukti-bukti ini kemudian diabaikan oleh auditor, baik karena tidak sesuai dengan kriteria dokumentasi dalam persepsi auditor atau karena pihak dan klaim yang terlibat dalam sertif ikasi relatif banyak. (Silva- Castañeda 2012, 367–368)
Sehubungan dengan poin kedua, untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan dalam prinsip dan kriteria RSPO, perusahaan mengembangkan sistem ma- najemen atau standar prosedur operasional (SOP) ketika melakukan pembukaan dan perlu- asan lahan. Sistem dan standar tersebut menjadi hal yang dapat dinilai auditor bahwa operasional suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar sertif ikasi atau tidak. Dalam hal ini, auditor sering kali lebih fokus memeriksa sistem manajemen dan SOP alih-alih pergi atau melihat ke lapangan un- tuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Silva-Castañeda 2012, 366). Hal ini dikarenakan auditor dalam beberapa kesempatan merasa su- dah cukup untuk melihat dokumentasi yang dibe- rikan oleh perusahaan, sehingga tidak perlu ber- kunjung langsung ke lapangan.

## D. Kesimpulan
Secara institusional, sebagian pihak meman- dang RSPO dan ISPO sebagai alternatif potensial terhadap regulasi nasional dalam melindungi hak masyarakat adat akan lahan mereka. Lebih spesi-

## 156
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 November 2020
f ik, dari segi konflik lahan, skema sertif ikasi memberikan ruang dan panduan untuk menye- lesaikan permasalahan yang ada. Akan tetapi, keanggotaan dalam dua skema tersebut tidak serta-merta mencegah keberlanjutan perampasan lahan masyarakat adat demi pembukaan per- kebunan kelapa sawit. Dari segi institusional, kritik ditujukan pada isu seperti sifat sertif ikasi dan kejelasan terkait prinsip dan kriteria yang ada. RSPO memiliki ketentuan yang jelas mengenai masyarakat adat tetapi sifat sertif ikasi yang suka- rela menjadikan penegakannya relatif bergantung pada kemauan perusahaan kelapa sawit yang menjadi anggotanya. ISPO yang dibentuk Peme- rintah Indonesia memiliki sifat memaksa, tetapi ketentuan terkait masyarakat hanya terbatas pada penyelesaian konf lik dan kompensasi, tanpa membahas secara jelas terkait pelibatan masyarakat adat dalam pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Kritik lain terhadap dua skema tersebut menyasar segi agensi dan ekonomi politik. Dari segi agensi kritik terhadap RSPO ditujukan pada keanggotaan yang didominasi oleh perusahaan menjadikan suara LSM dan masyarakat adat menjadi minoritas. Dalam klasif ikasi anggota dari perusahaan sendiri, perusahaan dari negara produsen memiliki suara yang lebih kecil daripada perusahaan multinasional. Sedangkan ISPO, sebagai inisiatif negara yang salah satunya meru- pakan respons terhadap masalah suara dalam RSPO, dihadapkan dengan masalah kerumitan birokrasi di mana terjadi tumpang tindih pera- turan antar beberapa lembaga pemerintah.
Kemudian dari segi politik ekonomi, penjelasan mengenai keberlanjutan berfokus pada tiga poin. Pertama, peranan elit dan dalam beberapa kasus negara yang mendukung ekspansi perkebunan kelapa sawit karena mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Kedua, insentif ekonomi yang bisa didapatkan perusahaan akibat celah yang terdapat dalam perbedaan ketentuan dan interpretasi mengenai lahan yang bisa dimasuk- kan dalam rencana ekspansi perkebunan. Ketiga, peranan auditor secara sengaja dan tidak sengaja melalui upaya menjaga hubungan dengan peru- sahaan kelapa sawit sebagai klien yang memakai
jasa audit dan keberadaan standar audit yang mengabaikan bukti dokumentasi yang tidak sesuai dengan standar mereka dan secara bersa- maan berfokus pada SOP perusahaan daripada praktik di lapangan.

## Daftar Pustaka
Abram, N. K., Meijaard, E., Wilson, K. A., Davis,
J. T., Wells, J. A., Ancrenaz, M., … Mengersen, K. (2017). Oil Palm–Community Conflict Mapping in Indonesia: A Case for Better Com- munity Liaison in Planning for Development Initiatives. Applied Geography , 78 , 33–44. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.10.005
Agustina, D., Hariyadi, & Saharuddin. (2014).
Analisis lingkungan sosial ekonomi penge- lolaan perkebunan kelapa sawit berkelan- jutan berdasarkan kriteria ISPO PT. Tapian Nadenggan. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan , 4 (1), 43–48.
Carlson, K. M., Heilmayr, R., Gibbs, H. K., Noojipady, P., Burns, D. N., Morton, D. C., … Kremen, C. (2018). Effect of Oil Palm Sustainability Certif ication on Deforestation and Fire in Indonesia. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 115 (1), 121–126. https://
doi.org/10.1073/pnas.1704728114
Fuadah, D. T., & Ernah. (2018). Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Prinsip ISPO di PTPN VIII Cikasungka, Jawa Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) , 23 (3), 190–195.
Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public re- sponsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). Agric Hum Values , 35 , 223–242. Hospes, O. (2014). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy.
Agric Hum Values , 31 , 425–437.
Human Right Watch, & Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2019). “Kehilangan Hutan Berarti
Anggalih Bayu MK & M. Irsyad A, ‘ Bagaimana Sertifikasi Kelapa Sawit ... 145-157
Kehilangan Segalanya” Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia . Jakarta. Retrieved from https:/
/ w w w. h r w. o r g / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / report_pdf/indonesia0919ind_web.pdf Jafari, Y., Othman, J., Witzke, P., & Jusoh, S. (2017). Risks and opportunities from key importers pushing for sustainability: the case of Indonesian palm oil. Agricultural and Food
Economics , 5 (13), 1–16.
Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia. (2017).
Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelan- jutan Indonesia . Bogor. Retrieved from http:/
/fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/ FINAL_2.pdf Köhne, M. (2014). Multi-stakeholder initiative governance as assemblage: Roundtable on Sustainable Palm Oil as a political resource in land conflicts related to oil palm planta- tions. Agric Hum Values , 31 , 469–480.
Manik, Y., Leahy, J., & Halog, A. (2013). Social Life
Cycle Assessment of Palm Oil Biodiesel: A Case Study in Jambi Province of Indonesia.
International Journal of Life Cycle Assess- ment , 18 (7), 1386–1392. https://doi.org/ 10.1007/s11367-013-0581-5
McCarthy, J. F. (2012). Certifying in Contested Spaces: private regulation in Indonesian for- estry and palm oil. Third World Quarterly ,
33 (10), 1871–1888.
Nesadurai, H. E. S. (2013). Food Security, the Palm Oil-Land Conflict Nexus, and Sustainability: A Governance Role for a Private Multi-Stake- holder Regime Like the RSPO? Pacific Re- view , 26 (5), 505–529. https://doi.org/10.1080/ 09512748.2013.842311
Nikoloyuk, J., Burns, T. R., & de Man, R. (2010). The Promise and Limitations of Partnered Governance: The Case of Sustainable Palm Oil. Corporate Governance , 10 (1), 59–72. https://doi.org/10.1108/14720701011021111
Novenanto, A. (2018). Transjawa, pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi Java toll, economic growth and urbanization. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 4 (2), 123–139.
Pacheco, P., Schoneveld, G., Dermawan, A.,
Komarudin, H., & Djama, M. (2018). Gov- erning sustainable palm oil supply: Discon- nects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private stan- dards. Regulation & Governance , 1–31.
Pichler, M. (2010). Agrofuels in Indonesia: Struc- tures, Confl icts, Consequences, and the Role of the EU. ASEAS - Austrian Journal of South-
East Asian Studies , 3 (2), 175–193.
Pichler, M. (2013). People, Planet & Prof it’’: Con- sumer-Oriented Hegemony and Power Re- lations in Palm Oil and Agrofuel Certif ica- tion. The Journal of Environment & Develop- ment , 22 (4), 370–390.
Rival, A., Montet, D., & Pioch, D. (2016). Certif i- cation, labelling and traceability of palm oil: can we build conf idence from trustworthy standards? OCL-Oilseeds and Fats, Crops and Lipids , 23 (6), 1–11.
rspo.org. (2016). Roundtable Of Sustainable Palm Oil. Retrieved May 15, 2020, from https:// www.rspo.org/acop/2016/koperasi-kredit- keling-kumang/F-Best-Practice-GL.pdf
Silva-Castañeda, L. (2012). A Forest of Evidence: Third-Party Certif ication and Multiple Forms of Proof-a Case Study of Oil Palm Planta- tions in Indonesia. Agriculture and Human Values , 29 (3), 361–370. https://doi.org/
10.1007/s10460-012-9358-x
Syahputra, A., & Indrayono, Y. (2017). Pelaksanaan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) pada perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit kemitraan (Plasma) PT. Cahaya- nusa Gemilang di Kabupaten Ketapang–Pro- vinsi Kalimantan Barat. Jurnal Online Maha- siswa (JOM) Bidang Akuntansi , 2 (2), 1–31.
Urano, M. (2019). Why the principle of informed self-determination does not help local farm- ers facing land loss: a case study from oil palm development in East Kalimantan, In- donesia. Globalizations , 1–15.
Vos, R. de, Köhne, M., & Roth, D. (2018). “We’ll turn your water into Coca Cola”: The atomiz- ing practices of oil palm plantation develop- ment in Indonesia. Journal of Agrarian
Change , 385–405.