## IDENTIFIKASI POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI-TRANSAKSI BISNIS USAHA PERBANKAN SYARIAH

## Taufik Kurachman
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia taufik150396@gmail.com

## Abstract
The principle of sharia is the principle of Islamic law in economic activities based on fatwas issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the field of sharia. Sharia-based  activities  include  sharia  banking,  sharia  insurance,  sharia  bonds  or  bonds (sukuk),  sharia  capital  market  instruments,  sharia  mutual  funds,  and  other  transaction activities that are based on sharia principles. To implement the provisions of article 31D of Law Number 36 Year 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax, the government needs to establish special regulations related to Income Tax on Sharia-Based Business activities. Activities in Sharia-Based Enterprises are carried out through several approaches including; profit sharing transactions in the form of mudharabah and musyarakah, sale and purchase transactions in the form of murabahah, salam, and isthisna, leasing transactions in the form of ijarah and ijarah muntahiya bittamlik; and  lending  and  borrowing  transactions  in  the  form  of  qardh.  The  strengths  of  Islamic banking are the strong emotional emotional ties between share managers, banks and their customers, the existence of financing facilities that do not burden the customer from the start, the sharing system, and the application of profit sharing without interest. The disadvantages are  too  good  assumptions  that  all  customers  are  good,  the  revenue  sharing  system requirescomplex  calculations,  and  mistakes  in  assessing  projects  to  be  financed  by  the bank with profit sharing.  Provisions regarding  income,  expenses,  and  withholding tax  or  tax collection  on  sharia-based  businesses  based  on  PP  25  of  2009  apply  mutatis  mutandis provisions  in  the  Income  Tax  Act.  This  means  that  in  determining  the  taxation  aspects  of sharia-based business transactions, the provisions of the Taxation Law also apply, but with the necessary changes.
Keywords : Sharia Commercial Bank, Sharia Business Unit, Mutatis Mutandis, Income Tax

## I. PENDAHULUAN
Transaksi kegiatan usaha dari tahun ke tahun semakin mengalami perkembangan jenis dan  prosesnya.  Salah  satu  perkembangannya  adalah  munculnya  transaksi  kegiatan  usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerapan transaksi berdasarkan prinsip syariah, terdapat perbedaan  antara  transaksi  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  transaksi  yang  dilakukan berdasarkan  sistem  konvensional.  Perbedaan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  prinsip
tertentu yang harus diperhatikan oleh Usaha Berbasis Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu: kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi, dan riba. Terkait  dengan  prinsip  menghindari  riba,  kegiatan  pemberian  pinjaman  yang  dilakukan  oleh jasa keuangan dengan mengenakan tingkat bunga tertentu tidak dapat dilakukan oleh usaha berbasis syariah.
Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem  konvensional  tersebut  akan  mengakibatkan  beberapa  implikasi.  Implikasi  terkait perpajakan  mengakibatkan  terjadinya  perlakuan  pajak  yang  berbeda  dalam  suatu  industri yang sama, yang satu berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha yang lain berdasarkan sistem  konvensional.  Perlakuan  perpajakan  yang  berbeda  tersebut  mengakibatkan  kesan pajak  menjadi  tidak  netral  bagi  para  pihak  yang  terlibat  untuk  menentukan  pilihan  apakah menggunakan  transaksi  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  berdasarkan  sistem  konvensional. Implikasi  berikutnya  terkait  dengan  kesulitan-  kesulitan  dalam  pelaksanaan  bagi  kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tertentu, apabila ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku umum  diterapkan  atas  transaksi  syariah  yang  mendasari  kegiatan  usaha  tersebut.  Dengan menyediakan  beragam  produk  serta  layanan  jasa  perbankan  yang  beragam  dengan  skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Perbankan  syariah  dalam  peristilahan  internasional  dikenal  sebagai Islamic  Banking atau  juga  disebut  dengan interest-free  banking.  Peristilahan  dengan  menggunakan  kata Islamic  tidak  dapat  dilepaskan  dari  asal-usul  sistem  perbankan  syariah  itu  sendiri.  Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan  Muslim  yang  berupaya  mengakomodasi  desakan  dari  berbagai  pihak  yang menginginkan  agar  tersedia  jasa  transaksi  keuangan  yang  dilaksanakan  sejalan  dengan nilaimoral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhammad, 2005). Kegiatan Perbankan Syariah mempunyai  tujuan  untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  yang teraktualisasi dalam beberapa fungsi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, serta pengelolaan wakaf. Hal ini  sesuai  dengan  Undang-  undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Pasal  1  dan ayat  2  menjelaskan  bahwa  Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  rakyat,  sedangkan  untuk  Unit  Usaha  Syariah  dijelaskan  dalam  pasal  10  mengenai pengertian  Unit  Usaha  Syariah  dalam  undang-  undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan,  yaitu  Unit  Usaha  Syariah,  yang  selanjutnya  disebut  UUS,  adalah  unit  kerja  dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor
cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara  konvensional yang  berfungsi  sebagai kantor induk  dari kantor  Indonesia  KCP  syariah dan/atau unit syariah.
Berikut merupakan statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan bulan Desember tahun 2020.;

## Tabel 1

## Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun 2019-2020)
Kelompok Bank 2020 2019 2018 KC KCP KK KC KCP KK KC KCP  KK BUS 488  1.351  195 480  1.243  196 478 1.199  198 UUS 162 169 61 160 159 62 153 146 55 Jumlah 650 1.520  256 640  1.394  258 631 1.345  253 BPRS 627 0 0 617 0 0 495 0 0 Total 1.277  1.520  256  1.257  1.394  258  1.126  1.345  253
Sumber : diolah dari Statistik Perbankan Syariah s.d November 2019,
Otoritas Jasa Keuangan
Keterangan:
▪ BUS  : Bank Umum Syariah
▪ UUS  : Unit Usaha Syariah
▪ BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
▪ KC : Kantor Cabang
▪ CP : Kantor Cabang Pembantu
▪ KK : Kantor Kas
Berdasarkan  tabel  tersebut,  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  Bank  Umum  Syariah, Unit Usaha Bisnis Syariah, maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah mengalami peningkatan dari  tahun  ke  tahun.  Artinya,  sistem  perbankan  syariah  dapat  diterima  dengan  baik  oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam disamping itu dari keterangan  tersebut  diatas  sangat  tampak  bahwa  perkembangan  Bisnis  Usaha  Perbangkan Syariah  mengalami  kemajuan  yang  sangat  menggembirakan,  tentu  saja  hal  ini  berdampak positif  dari  sisi  pemerintah  karena  secara  otomatis  akan  meningkatkan  penerimaan  Negara dari sector  perpajakan. Untuk  itu perlu  diidentifikasi sampai  sejauh  mana  transaksi-transakti
Bisnis  Usaha  tersebut  dapat  memberikan  informasi  terkait  potensi  penerimaan  khususnya yang dikenakan Pajak Penghasilan

## II. KAJIAN PUSTAKA
Pemahaman  tentang  perbankan  syariah  secara  definisi  perlu  diketahui  untuk memudahkan  perbedaan  antara  perbankan  konvensional  dan  perbankan  syariah.  Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Istilah perbankan dapat diartikan segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup  tentang  kelembagaan,  kegiatan usaha  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Kata  syariah  dalam versi  bank  syariah  di  Indonesia  adalah  aturan  perjanjian  berdasarkan  yang  dilakukan  oleh pihak  bank  dan  pihak  lain  untuk  penyimpanan  dana  atau  pembiayaan  kegiatan  usaha  dan kegiatan lainnya sesusai dengan hukum Islam (Ali, 2008). Sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2008  mengenai  Perbankan  Syariah,  bank  syariah  selain  menjadi  lembaga/perusahaan  yang bersifat  komersial  yang  dalam  hal  ini  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dengan  tujuan memperoleh  laba,  bank  syariah  juga  bertindak  sebagai  lembaga  sosial/baitul  mal  atau lembaga  yang  menghimpun  dana  berupa  zakat,  infak  dan  sedekah  untuk  kemudian menyalurkannya  kepada  yang  berhak.  Perbedaan  bank  konvensional  dengan  syariah  yang terletak pada asas dan sistem tidak menghalangi peran bank syariah untuk menjadi penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran sebagaimana wajarnya perbankan.
Perbedaan antara transaksi berdasarkan prinsip syariah dengan transaksi berdasarkan sistem  konvensional  tersebut  akan  mengakibatkan  beberapa  implikasi.  Perbedaan  tersebut menyebabkan  perlakuan  perpajakan  yang  berbeda  dalam  suatu  industri  yang  sama,  yaitu untuk  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  kegiatan  usaha  berdasarkan  sistem konvensional. Dengan perlakuan yang berbeda tersebut, maka perlakuan perpajakan menjadi tidak  netral  bagi  para  pihak  yang  terlibat  untuk  menentukan  pilihan  apakah  menggunakan transaksi  berdasarkan  prinsip  syariah  atau  berdasarkan  sistem  konvensional.  Implikasi berikutnya  terkait  dengan  kesulitan-kesulitan  dalam  pelaksanaan  bagi  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  syariah  tertentu,  apabila  ketentuan  Pajak  Penghasilan  yang  berlaku umum  diterapkan  atas  transaksi  syariah  yang  mendasari  kegiatan  usaha  tersebut.  Yang terpenting  tidak  ada  unsur  yang  dilarang syari‘at dalam  praktiknya.  Misal  tidak  ada  bunga yang  memberatkan  di  bidang  utang-piutang.  Sehingga  pengusaha-pengusaha  tidak  perlu takut  lagi  menyimpan  ataupun  meminjam  uangnya  di  perbankan  Indonesia  karena  bunga yang identik dengan riba.
Peran  Bank  Syariah  dalam  dalam  bidang  kesejahteraan  dan  keadilan  ekonomi  terlihat saat  laba  yang  diambil  oleh  lembaga  keuangan  konvensional  banyak  yang  mendiskreditkan pihak dengan ekonomi lemah. Contoh kecilnya seorang berpendapatan rendah menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional. Dia akan harus rela uang tabungannya yang kecil dipotong untuk jasa ini itu yang kemungkinan tidak dikenakan oleh bank syariah karena memang  tidak  sesuai  syariah.  Pada  kasus  tersebut  perbankan  syariah  mengambil  peran
sebagai  perbankan  yang  mengedepankan  keadilan,  kesejahteraan  dan  kesetaraan  ekonomi. Pemerintah  telah  menyadari  banyaknya  kebijakan  perbankan  konvensional  yang  kurang membela  rakyat  kecil.  Karena  itulah  pemerintah  juga  berupaya  mengembangkan  unit-unit perbankan syariah di daerah-daerah (Fatani & Wibisono, 2020).
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pajak Penghasilan Kegiatan  Usaha  Berbasis  Syariah,  kegiatan  usaha  berbasis  syariah  memiliki  landasan  filosofi yang  berbeda  dengan  kegiatan  usaha  yang  bersifat  konvensional.  Dibandingkan  dengan transaksi  berdasarkan  sistem  konvensional  yang  telah  dikenal,  terdapat  perbedaan  antara transaksi  berdasarkan  prinsip  syariah  dengan  transaksi  yang  dilakukan  berdasarkan  sistem konvensional  tersebut.  Perbedaan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  prinsip  tertentu  yang harus  diperhatikan  oleh  Usaha  Berbasis  Syariah  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya, yaitu:  kehalalan  produk,  kemaslahatan  bersama,  menghindari  spekulasi,  dan  menghindari riba.  Terkait dengan  prinsip  menghindari riba, kegiatan  pemberian  pinjaman  yang dilakukan oleh  jasa  keuangan  dengan  mengenakan  tingkat  bunga  tertentu  tidak  dapat  dilakukan  oleh usaha berbasis syariah.
Kegiatan tersebut, dalam Usaha Berbasis Syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain (OJK, Desember 2020):
• Akad  Wadiah,  perjanjian  penitipan  dana  atau  barang  dari  pemilik  kepada penyimpandana  atau  barang  dengan  kewajiban  bagi  pihak  yang  menyimpan  untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
• Akad  Mudharabah,  perjanjian  pembiayaan/  penanaman  dana  dari  pemilik  dana (shahibulmaal)  kepada  pengelola  dana  (mudharib)  untuk  melakukan  kegiatan  usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
• Akad Musyarakah, perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana  dan/atau  barang  untuk  menjalankan  usaha  tertentu  sesuai  syariah  dengan pembagian  hasil  usaha antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan  nisbah  yang  disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
• Akad  Murabahah,  perjanjian  pembiayaan  berupa  transaksi  jual  beli  suatu  barang sebesar  harga  perolehan  barang  ditambah  dengan  margin  yang  disepakati  oleh  para pihak,  dimana  penjual  menginformasikan  terlebih  dahulu  harga  perolehan  kepada pembeli.
• Akad  Salam,  Perjanjian  pembiayaan  berupa  transaksi  jual  beli  barang  dengan  cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
• Akad  Istishna‘,  Perjanjian  pembiayaan  berupa transaksi  jual beli barang  dalam  bentuk pemesanan  pembuatan  barang  dengan  criteria  dan  persyaratan  tertentu  yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
• Akad Ijarah, Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau  jasa  antara  pemilik  obyek  sewa  termasuk  kepemilikan  hak  pakai  atas  obyek
sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
• Akad  Qardh,  Perjanjian  pembiayaan  berupa  transaksi  pinjam  meminjam  dana  tanpa imbalan  dengan  kewajiban  pihak  peminjam  mengembalikan  pokok  pinjaman  secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
Dari beberapa akad tersebut diatas, secara umum produk bank Syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
• Produk  Pendanaan,  meliputi:  pendanaan  dengan  prinsip wadi‘ah (giro  wadi‘ah dan tabungan wadi‘ah), pendanaan  dengan  prinsip  qardh,  pendanaan  dengan  prinsip mudharabah  (tabungan  mudharabah,  deposito/investasi  umum  (tidak  terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan sukuk al-mudharabah), dan pendanaan dengan prinsip ijarah (sukuk al-ijarah).
• Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan  istishna‘),  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi hasil  (mudharabah  dan  musyarakah), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan IMBT).
• Produk  Jasa  Perbankan,  meliputi:  jasa  keuangan,  antara  lain  qardh  (dana  talangan), hiwalah (anjak piutang), wakalah (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), sharf (jual beli valuta asing), rahn (gadai), ujr/wakalah (payroll), kafalah (bank garansi), jasa nonkeuangan yaitu wadiah yad amanah/ujr (safe deposit box), jasa keagenan yaitu mudharabah  muqayyadah  (investasi  terikat  (channeling)),  jasa  kegiatan  sosial  yaitu qardhul hasan (pinjaman sosial) (Ascarya, 2008).

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualiatif  dengan  metode  penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  sejenis  yang  berguna  untuk  mendapatkan  landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sementara itu menurut Sugiyono (2012)  Penelitian  kepustakaan  merupakan  kajian  teoritis,  referensi  serta  literatur  ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.
Adapun  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  kepustakaan  sebagaimana disampaikan  oleh  Mestika  Zed  dalam  buku  Metode  Penelitian  Kepustakaan  yaitu;  yang pertama,  menyiapkan  alat  perlengkapan,  alat  perlengkapan  dalam  penelitian  kepustakaan hanya  pensil  atau  pulpen  dan  kertas  catatan.  Kedua,  menyusun  bibliografi  kerja,  bibliografi kerja  ialah  catatan  mengenai  bahan  sumber  utama  yang  akan  dipergunakan  untuk kepentingan  penelitian.  Sebagain  besar  sumber  binliografi  berasal  dari  koleksi  perpustakaan yang di pajang atau yang tidak dipajang. Ketiga, mengatur waktu, dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam  satu  hari,  satu  bulan,  terserah  bagi  personal  yang  bersangkutan  memanfaatkan waktunya.  Keempat,  membaca  dan  membuat  catatan  penelitian,  artinya  apa  yang  dibutuh
dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya (Zed, Metode Penelitian kepustakaan, 2008).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan hukum Syariah dan konvensional harus dapat seiring berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing, yang seharusnya dapat memperjelas kedudukan hukum itu sendiri sehingga  identifikasi  potensi  pajak  penghasilan  sudah  sesuai  dari  sudut  pandang  hukum Syariah dan konvensional. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah,  karena  hakikinya  bank  syariah  adalah  bank  yang  menawarkan  produk  yang  sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank Syariah.
Tabel 1.
Perbedaan Secara Umum Bank Syariah dan Bank Konvensional
No.  Bank Konvensional Bank Syariah 1. Bebas nilai Berinvestasi pada usaha yang halal 2. Sistem bunga Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee
3. Besaran bunga tetap Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha dan sesuai dengan kesepakatan 4. Profit oriented (kebahagiaan dunia saja) Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia dan akhirat) 5. Hubungan debitur-kreditur Pola hubungan: 1. Kemitraan ( musyarakah dan mudharabah) 2. Penjual – pembeli ( murabahah, salam dan istishna) 3. Sewa menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder (qard) 6. Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Sumber : (OJK, Tentang Syariah, 2017)
Tabel 2. Perbedaan antara system bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank Syariah No. Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 1. Asumsi selalu untung Ada kemungkinan untung/rugi 2. Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan 3. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentusecarasepihakoleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang.
Pembayaranbunga yang sewaktu- waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
4. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik Jumlah pembagian bagi hasil berubah- ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil) 5. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil 6. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak
Sumber : (OJK, Tentang Syariah, 2017)

## Dasar Hukum Perbankan Syariah
Sumber-sumber  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  yuridis  perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek, yaitu hukum normatif dan hukum positif (Annisa, Desember 2016). Hukum normatif yaitu sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan ―individu‖ dalam menjalankan agamanya. Individu yang  dimaksud  di  sini  dapat  berarti  personal  (pribadi  orang  per-  orang)  atau  institusional (lembaga).  Dikarenakan  dalam  hal  ini  adalah  perbankan  ,  berarti  yang  dimaksud  hukum normatif di sini adalah yang berlaku bagi institusional bank. Hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan brand ― syariah ‖.
Konsekuensi  yang  harus  dijalankan  oleh  setiap  bank  maupun  unit  usaha  yang menggunakan  syariah,  maka  prinsip  operasional  yang  dikembangkan  harus  merujuk  pada norma-norma  syariah  (Islam).  Hukum  normatif  secara  umum  dapat  dirujuk  oleh  institusi perbankan  syariah  adalah:  Sumber  hukum  Islam  yaitu  AlQur‘an,  Sunnah,  Fiqh  dan  Fatwa - fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI).  Penggunaan  sumber hukum  normatif  dalam  perbankan  syariah  merupakan  bagian  fundamental  tanggungjawab yuridis, akuntabilitas dan validitas hukum perikatan (akad) yang dipraktekkan di bank syariah yang  bersifat  institusional  tidak  berbeda  dengan  hukum  perikatan  yang  dilakukan  oleh individual (mukallaf/muslim). Oleh karenanya fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi hal yang sangat operasional dalam mencipta-kan perbedaan sistem antara yang syariah dan konvensional.
Hukum  positif  berarti  landasan  hukum  yang  bersumber  pada  undang-undang  tentang perbankan,  undang-undang  Bank  Indonesia,  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) atau  landasan hukum  lainnya  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  hukum  positif.  Terdapat  tiga  undang-
undang  yang  menjadi  landasan  hukum  perbankan  syariah  di  Indonesia,  yaitu:  1)  Undang Undang  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan;  2)  Undang  Undang  No.  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  sebagai  amandemen  dari  UU  No.  7/1992  tentang  Perbankan;  dan  3) Undang  Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Selain  ketiga  undang- undang  yang  menjadi  dasar  perbankan  di  atas,  juga  terbit  undang-undang  tentang  Bank Indonesia,  yaitu  UU  No.  3  Tahun  2004  sebagai  amandemen  dari  UU  No.  23  Tahun  1999. Landasan  pendukung  perundang-undangan,  juga  terdapat  peraturan  lainnya  seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Dahlan, 2012).

## Perlakuan Pajak Penghasilan kegiatan Usaha Berbasis Syariah
Ketentuan  mengenai  penghasilan,  biaya,  dan  pemotongan  pajak  atau  pemungutan pajak atas usaha berbasis syariah berdasarkan PP 25 Tahun 2009 berlaku mutatis mutandis ketentuan  dalam  UU  Pajak  Penghasilan.  Artinya  dalam  menentukan  aspek  perpajakan  dari transaksi  usaha  berbasis  syariah  berlaku  pula  ketentuan  UU  Perpajakan  namun  dengan perubahan-perubahan  yang  diperlukan.  Dengan  menggunakan  dasar  hukum-dasar  hukum yang telah disebutkan, selanjutnya akan dianalisis aspek pemotongan dan/atau pemungutan pajak  dari  transaksi-transaksi  usaha  berbasis  syariah.  Pasal  2  ayat  (1)  PP  25  Tahun  2009 menyatakan  bahwa  perlakuan  Pajak  Penghasilan  dari  kegiatan  Usaha  Berbasis  Syariah meliputi;
✓ Penghasilan;
Perlakuan  Pajak  Penghasilan  atas  transaksi  kegiatan  Usaha  Berbasis  Syariah dipersamakan dengan atau sebagaimana yang berlaku atas transaksi sepadan yang dilakukan oleh  pelaku  usaha  dalam  industri  yang  sama  berdasarkan  sistem  konvensional.  Dengan demikian,  perlakuan  Pajak  Penghasilan  tidak  bersifat  distortif  serta  akan  memberikan perlakuan yang sama (level playing field) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama. Pemberlakuan  secara  mutatis  mutandis  dimaksudkan  bahwa  ketentuan  perpajakan  yang berlaku  umum  berlaku  pula  untuk  kegiatan  Usaha  Berbasis  Syariah.  Contoh,  perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga
✓ Biaya dari kegiatan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah;
Hak  pihak  ketiga  atas  bagi  hasil  yang  dibayarkan  merupakan  biaya  yang  dapat dikurangkan. Bagi hasil ini berbeda denga dividen yang dibagikan, terkait dengan status dana yang  digunakan.  Dividen  diberikan  atas  modal  yang  ditanamkan  pada  usaha  yang menunjukkan  kepemilikan  usaha.  Sedangkan  bagi  hasil  dibayarkan  atas  dana  pihak  ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha.
Kerugian  dari  transaksi  bagi  hasil  merupakan  biaya  yang  dapat  dikurangkan.  Kerugian yang  timbul  harus diteliti lebih  lanjut  apabila  kerugian  tersebut  timbul  akibat  kelalaian  atau kesalahan  pengelola  dana.  Sedangkan  apabila  setelah  diteliti  diketahu  bahwa  kerugian tesebut  timbul  dan  terjadi  bukan  karena  kelalaian  atau  kesalahan  pengelola  dana,  maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.
✓ Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang terkait dengan kepemilikan usaha, contoh; Deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan  pada  bank  syariah.  Contoh  lainnya  adalah  Giro  pada  bank  syariah  menggunakan akad  wadiah  (titipan),  karena  dana  yang  disimpan  dapat  ditarik  setiap  saat.  Terhadap pemegang  giro,  bank  syariah  tidak  menjanjikan  hasil  yang  diberikan,  tetapi  dapat memberikan  bonus  yang  tidak  ditentukan  besarnya.  Sedangkan  untuk  pembiayaan murabahah  menggunakan  prinsip  jual beli  sehingga  memunculkan  margin  yang  merupakan selisih antara dana yang diberikan dengan total dana yang harus dikembalikan oleh penerima dana.  Karena  terkait  dengan  pembiayaan,  bukan  semata-mata  transaksi  jual  beli,  maka terhadap  margin  tersebut  diperlakukan  sebagai  penghasilan  yang  merupakan  objek pemotongan Pajak Penghasilan.

## Potensi Pajak Penghasilan
Setelah  mengetahui  bagaimana  perlakukan  Pajak  Penghasilan  atas  kegiatan  Usaha Berbasis  Syariah,  selanjutnya  bagaimana  ketentuan  tersebut  bisa  menjadi  sebuah  potensi penerimaan Pajak Penghasilan bisa digambarkan dengan mengambil salah satu contoh Bank Syariah  yaitu  itu  PT  Bank  Muamalat  Indonesia,  Tbk  (BMI)  di  tahun  2019  mengingat  BMI sebagai salah Bank yang bersifat terbuka sehingga bisa mendapatkan laporan keuangannya.
✓ Pajak Penghasilan Badan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP bahwa bahwa pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak. Wajib Pajak Badan sebagai subjek pajak dalam negeri, akan memiliki  kewajiban  membayar  pajak  sejak  didirikan  atau  berkedudukan  di  Indonesia. Kewajiban  membayar  pajak  berakhir  ketika  badan  tersebut  dibubarkan  atau  tidak  lagi berkedudukan  di  Indonesia.  Indonesia  menganut  prinsip world  wide income  dalam  konsep pemahaman penghasilannya. Maksud konsep ini adalah bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak baik berasal dari dalam maupun luar Indonesia, secara keseluruhan diperhitungkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Prabandaru, 2019).
Pajak  Penghasilan  Badan  dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  yang  diperoleh  Wajib Pajak  Badan  selama  tahun  pajak  berjalan  tanpa  pengecualian,  baik  itu  Wajib  Pajak  Badan skala mikro, kecil, menengah maupun besar. Adapun besarnya tarif yang dikenakan adalah; PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b, tarif PPh ini diterapkan kepada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif sebesar 25% dari penghasilan neto. Artinya wajib pajak masih diberikan kelonggaran-kelonggaran dengan cara membiayakan biaya yang boleh
menjadi pengurang. Jadi meskipun wajib pajak memiliki peredaran usaha yang besar belum tentu wajib pajak tersebut membayar pajak dengan jumlah yang besar.
Selanjutnya  terdapat  juga  tarif  PPh  Pasal  17  ayat  2b  berupa  pengurangan  tarif  sebesar 5% lebih  rendah dari tarif  normal yang diterapkan  kepada  wajib  pajak badan  dalam  negeri (WPDN)  berbentuk  perseroan  terbuka.  Wajib  pajak  harus  memenuhi  syarat  berikut;  paling sedikit  sebesar  40%  dari  jumlah  keseluruhan  saham  yang  disetor  dicatat  untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), saham sebagaimana dimaksud harus dimiliki paling  sedikit  oleh  300  pihak  dimana  masing-masing  pihak  hanya  boleh  memiliki  saham kurang dari 5% dan keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan ketentuan dari  poin-poin  di  atas  harus  dipenuhi  dalam  waktu  paling  singkat  183  hari  kalender  dalam jangka waktu 1 tahun pajak.
Tabel 3. Laporan Laba/Rugi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Per 31 Desember2019
Sumber : (Bank Muamalat, 2020)
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  terlihat  bahwa  Laba  sebelum  pajak  tahun  2019  sebesar Rp.26.166.398.000,00  rupiah  diasumsikan  bahwa  penghasilan  yang  diperoleh  PT  Bank Muamalat  tersebut  telah  sesuai  dengan  rekonsiliasi  fiskal  yang  dilakukan  oleh  DJP.  Maka Penganaan pajak atas laba bersih tersebut sebesar:
▪ Tarif Pasal 17 : 25% x Rp.26.166.398.000,00 =  Rp.6.541.599.500,00
Sedangkan  di  Laporan  keuangan  tersebut  beban  pajaknya  sebesar  Rp.6.443.221.000,00, timbul selisih Rp.98.378.500,00, yang bisa jadi disebabkan adanya pembulatan atau koreski fiskal yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
✓ Pemotongan PPh atas penghasilan bagi hasil kepada pihak ketiga Bagi hasil disebut juga dengan istilah profit sharing yang berarti pembagian laba. Secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.  Bentuk-bentuk  distribusi  ini  dapat  berupa  pembagian  laba  akhir  tahun,  bonus prestasi dan lain-lain. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana ( funding) dan pelemparan dana/pembiayaan (financing). Di  dalam  pengembangan  produknya,  dikenal  dengan  adanya  deposito  mudharabah  dimana shohibul  maal  merupakan  pemilik  dana  yang  mempercayakan  dananya  pada  lembaga keuangan  syariah  untuk  dikelola  sesuai  dengan  perjanjian  dan  mudhorib  merupakan kelompok  orang  atau  badan  yang  memperoleh  dana  untuk  dijadikan  modal  usaha  atau investasi (Ridwan, 2004).
Penghasilan bagi hasil kepada pihak ketiga merupakan pendapatan yang diperoleh bank yang dibagihasilkan antara bank dan deposan atau pemilik dana pihak ketiga, yang besarnya nisbah  telah  ditetapkan  di  awal  akad  kerja  sama.  Pada  perbankan  konvesional  berapapun pendapatan  yang  diterima  oleh  bank,  bank  akan  secara  tetap  memberikan  bunga  atas simpanan  nasabahnya  berdasarkan  tingkat  suku  bunga  yang  berlaku.  Sedangkan  pada perbankan  syariah,  pendapatan  yang  diterima  oleh  bank  berpengaruh  terhadap  besarnya bagi  hasil  yang  akan  diperoleh  masing-masing  nasabah,  sebab  pendapatan  yang  diperoleh bank  akan  dibagikan  secara  proposional  sesuai  dengan  besarnya  dana  yang  disimpan  oleh nasabah.  Jadi  semakin  besar  pendapatan  bank  maka  semakin  besar  pula  bagi  hasil  yang diterima  oleh  nasabah.  Untuk  memperjelas  perbedaan  antara  bunga  pada  perbankan konvesional dan bagi hasil pada perbankan syariah (Oktaviana, 2007).
Sebagaimana  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2009  tentang Pajak  Penghasilan  Kegiatan  Usaha  berbasis  Syariah  dimana  Penghasilan yang diterima  atau  diperoleh Nasabah  Penyimpan  atau  Nasabah  Investor dari Perbankan  Syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya atas dana yang dipercayakan atau ditempatkan serta dana yang ditempatkan di luar negeri melalui  Bank  Syariah  atau  unit  usaha  syariah  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di Indonesia  atau  cabang  Bank  Syariah  luar  negeri  yang  berkedudukan  di  Indonesia,  dikenai
Pajak  Penghasilan  sesuai  ketentuan  pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas  bunga.  Dengan demikian,  bagi  hasil  atau  penghasilan  lain  dari  kegiatan  tersebut  dipotong  PPh  seperti  PPh final  pasal  4  ayat  (2)  Pajak  Penghasilan  atas bunga  deposito,  giro,  serta  tabungan  sebesar 20%  dari  jumlah  bruto  terhadap  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap,  dan dipotong  sebesar  20%  dari  jumlah  bruto  atau  sesuai  dengan  tarif  Perjanjian  Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri.
Tabel 2.
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Sumber : (Bank Muamalat, 2020)
Berdasarkan Tabel 2 diatas Nampak bahwa jumlah laba operasional yang tersedia untuk bagi  hasil  sebesar  Rp.2.833.094.532  (dalam  ribuan)  yang  terbagi  menjadi  bagi  hasil  milik Bank  Syariah  sebesar  Rp.436.373.722  (dalam  ribuan)  dan  bagi  hasil  yang  menjadi  hak pemilik  dana  sebesar  Rp.2.396.720.810  (dalam  ribuan).  Sehingga  potensi  pengenaan  PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar : 20% x Rp2.396.720.810 (dalam ribuan).
✓ Pemotongan  PPh  atas  penghasilan  sewa-menyewa  ijarah  dan  ijarah muntahiyah bittamlik .
Pasal 2 PMK No.137/PMK.03/2011 menyebutkan kegiatan sewa guna usaha berdasarkan prinsip  ijarah  diperlakukan  sama  dengan  kegiatan  sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi, sedangkan  kegiatan  sewa  guna  usaha  berdasarkan  prinsip  ijarah  muntahiyah  bittamlik diperlakukan sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya dalam pasal 3 PMK  yang  sama,  dijelaskan  bahwa  ketentuan  mengenai  penghasilan,  biaya,  dan pemotongan  atau  pemungutan  pajak  dari  kegiatan  usaha  pada  pasal  2  (ijarah  dan  ijarah muntahiyah  bittamlik)  berlaku  mutatis  mutandis  ketentuan  dalam  UU  PPh.  Artinya,  untuk menganalisis  aspek  perpajakan  untuk  ijarah  dan  ijarah  muntahiyah  bittamlik  harus  dilihat aturan pelaksanaan untuk perlakuan pajak untuk sewa guna usaha, yaitu diatur dalam KMK No. 1169/KMK.01/1991.
Untuk ijarah, penghasilan yang diterima ataupun yang diperoleh oleh lessor (bank) dari ijarah  atau  sewa  guna  usaha  konvensional  tanpa  hak  opsi  adalah  sama,  yaitu  berupa pembayaran  sewa  dari  lessee  (nasabah).  Oleh  karena  itu,  seluruh  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  bank  syariah  dari  lessee  merupakan  objek  PPh  dan  bank  dapat membebankan biaya penyusutan atas barang tersebut. Normalnya, lesee harus melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas pembayaran yang dibayarkan atau terutang kepada lessor , akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23.
Sementara  itu,  untuk  ijarah  muntahiyah  bittamlik  perlakuan  pajaknya  sama  dengan sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi,  yaitu  penghasilan  bank  syariah  yang  dikenakan  PPh adalah  sebagian  dari  pembayaran  sewa  (seluruh  pembayaran  sewa  dikurangi  dengan angsuran pokok), dan bank syarah tidak boleh menyusutkan barang modal yang disewakan. Pembayaran  yang  diterima  oleh  bank  syariah dari lessee  tidak  dilakukan  pemotongan  PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (4) huruf b UU PPh.
Baik dalam ijarah maupaun ijarah muntahiyah bittamlik, apabila objek yang disewakan oleh  bank  syariah  adalah  berupa tanah  dan/atau  bangunan,  maka atas  pembayaran  sewa oleh lessee kepada bank syariah akan dilakukan pemotongan PPh Final sebesar 10%, bukan PPh pasal 23 sebesar 2%.
✓ Pemotongan PPh atas transaksi jual beli murabahah
Bank syariah memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil, jual-beli, dan  sewa-menyewa.  Dalam  transaksi  murabahah,  bank  syariah  memperoleh  penghasilan berupa  margin  berupa  selisih  antara  harga  barang  yang  dijual  oleh  bank  dengan  harga pokok  pembelian  barang.  Sesuai  dengan  pasal  3  angka  (3)  PMK  N0.137/PMK.03/2011 margin  keuntungan  yang  diterima  atau  diperoleh  perbankan  syariah  ini  merupakan  objek pajak  penghasilan  yang  dikenai  pajak  penghasilan  sesuai  ketentuan  pengenaan  pajak penghasilan atas bunga. Artinya, margin tersebut merupakan objek pemotongan PPh pasal 23  namun  karena  murabahah  ini dilakukan  oleh  bank  syariah,  maka  atas  margin  tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23.
Selain itu, apabila ditinjau dari prosesnya, dalam murabahah terjadi dua kali proses jual- beli aset, yaitu dari nasabah ke bank syariah dan dari bank syariah ke nasabah. Sehingga, apabila aset yang dimaksud berupa tanah dan/atau bangunan normalnya akan terutang PPh pasal  4  ayat  (2)  atas  penghasilan  dari  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan sebanyak dua kali, yaitu oleh pihak ketiga dan bank syariah. Tetapi diatur di pasal 7 PMK No.137/PMK.03/2011  bahwa  transaksi  pengalihan  harta  dari  pihak  ketiga  yang  dilakukan semata-mata untuk  memenuhi prinsip  syariah  dalam  rangka  pembiayaan  oleh  perusahaan tidak  termasuk  dalam  pengertian  pengalihan  harta  dalam  UU  PPh,  namum  pengalihannya dianggap  langsung  dari  pihak  ketiga  kepada  nasabah.  Sehingga  dalam  murabahah  yang akan  dipotong  PPh  pasal  4  ayat  (2)  hanyalah  pihak  ketiga,  sedangkan  bank  syariah  tidak dilakukan pemotongan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Bank  pada  dasarnya  adalah  entitas  yang  melakukan  penghimpunan  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  atau  dengan  kata  lain  melaksanakan  fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Bank  Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  atau  prinsip  hukum  islam  yang  diatur  dalam  fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  seperti  prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  ('adl  wa  tawazun), kemaslahatan  (maslahah),  universalisme  (alamiyah),  serta  tidak  mengandung  gharar, maysir,  riba,  zalim  dan  obyek  yang  haram.  Selain  itu,  UU  Perbankan  Syariah  juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah,  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).
Potensi  perpajakan  di  perbankan  Syariah  tidak  hanya  terkait  dari  pengahasilan  bersih dari  pendapatan  badan  usaha  perbankan  tersebut,  namun  juga  meliputi  penghasilan  PPh dari  Pemotongan  PPh  atas  penghasilan  bagi  hasil  kepada  pihak  ketiga,  Pemotongan  PPh atas penghasilan sewa-menyewa ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik serta Pemotongan PPh atas transaksi jual beli murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2008). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta : Sinar Grafika.
Annisa,  N.  (Desember  2016). Implementasi  Sistem  Withholding  Tax  Terhadap  Pajak Penghasilan (PPh) Pada Bank Muamalat Indonesia Kcp Tulungagung Dan Bank Jatim Cabang  Syariah  Kediri.  Tulungagung:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  -  IAIN Tulungagung.
Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bank Muamalat, I. (2020). Laporan Tahunan 2019 : Transformasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia .
Dahlan, A. (2012). Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras.
Fatani, I. A., & Wibisono, A. (2020, Juli 23). Lembaga Keuangan Syariah. Diambil kembali dari
Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor: https://hes.unida.gontor.ac.id/lembaga-keuangan-syariah/
Kementrian  Hukum  dan  Ham,  R.  I.  (2008). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
Kementrian Hukum dan Ham, R. I. (2009). Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
Kementrian Hukum dan Ham, R. I. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham.
Kementrian Hukum, d. H. (2008). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretarian Negara RI.
Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
OJK,  O.  J.  (2017). Tentang  Syariah.  Diambil  kembali  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan- Kelembagaan.aspx
OJK, O. J. (Desember 2020). Statistik Perbankan Syariah (Sharia Banking Statistics). Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.
Oktaviana, V. (2007). Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Bagi Hasil  Tabungan  Pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Jember.  Jember:  FISIP, Universitas Jember.
Prabandaru, A. (2019, Juli 17). Perhitungan PPh Badan : Tarif Pajak dan Ketentuan Hukumnya. Diambil  kembali  dari  KlikPajak:  https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pph-badan-tarif- pajak-dan-ketentuan-hukumnya/
Ridwan, M. (2004). Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil. Yogyakarta: UII Press.
Sarwono,  J.  (2006). Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.