## URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTOR DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Nurfajrin Ramadhan 1 , Nila Sastrawati 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ramaprasetya475@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  menyoal  penguatan  konsep  terhadap  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara yang amar putusannya seharusnya dapat di eksekusi oleh setiap badan/pejabat Tata Usaha Negara dan  batasan  kewenangan  presiden  sebagai  lembaga  yang  diberikan  wewenang  dalam  mengeksekusi  setiap putusan Pengadilan Tata Usaha  Negara sesuai  dengan ketentuan Pasal  116 ayat  (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Secara  komprehensif  penulis  berupaya  mengkaji  dan menganalisis  beberapa  putusan  dalam  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  masih  belum  sepenuhnya dilaksanakan  serta  menganalisis  mekanisme  kewenangan  presiden  dalam  mengeksekusi  suatu  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  seyogyanya  masih  ada  badan/pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  acuh terhadap  putusan  tersebut  dan  membandingkannya  secara  yuridis-filosofis  terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  serta  Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  yang  diderivasikan  melalui  beberapa  pokok  persoalan:  1)  Bagaimanakah seharusnya  pelaksanaan  putusan  pengadilan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara?,  2)  Bagaimanakah  batasan kewenangan  lembaga  eksekutor  dalam  melakukan  upaya  eksekusi  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara?  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pustaka  ( library  research )  yang  berbasis normatif. Perundang-undangan sebagai sumber primer dan berbagai literatur yang bersumber dari buku, jurnal, makalah,  skripsi,  maupun  artikel  sebagai  sumber  sekunder  dengan  metode  pendekatan Conceptual  approach . Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Tidak  adanya  lembaga  eksekutor  dalam  mengeksekusi  setiap putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  mengakibatkan  banyak  pejabat/badan  yang  tidak  melaksanakan  putusan tersebut. 2) Diberikannya presiden wewenang dalam mengeksekusi setiap putusan pengadilan tata usaha negara juga  tidak  memberikan  efek  positif  terhadap  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara.  Adapun implikasi  yang  penulis  peroleh  adalah:  1)  Perlunya  dibentuk  lembaga  eksekutor  dalam  mengeksekusi  putusan pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkewajiban  untuk  memaksakan  dan  mengawasi  apakah  putusan  tersebut diindahkan  oleh  pejabat/badan  tata  usaha  negara  atau  tidak.  2)  Perlunya  putusan  tersebut  dilaksanakan  oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan telah dibacakan oleh hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum itu terwujud.

## Kata Kunci: Lembaga Eksekutor; Putusan Pengadilan; Peradilan Tata Usaha Negara

## Abstract
The subject  of this research reinforces the concept  of the governance of the state by wich the verdict should  be  executed  by  any  state  governance  body  and  the  limitation  of  presidential  authority  as  authorized  in executing  every  judicial  decision  of  state  governance  in  accordance  with  the  statement  of  116  verse  5  (5)  the 1986  article  no.  5  The  comprehensive  author  seeks  to  review  and  analyze  several  decisions  in  the  state governance courts that are not  yet  fully impelemented and analyze the presidential  commission  mechanism  in executing a state ordinance ruling that should be indifferent to the ruling and a juxo philosophical comparison of the 1986 no. 5 act on the judicial system of state, The 2004 act no. 9 on the first change to act no. 5 in 1986 on the second change to act 5 in 1986 on the state administrative judicial being derivated throught several points: 1) How  should  a  judicial  decision  in  a  state  governance  court  be  carried  out?,  2)  What  are  the  limits  of  the authority  of  the  executioners  in  the  execution  of  the  state  ordinance  judicial  decisions?.  The  type  of  research used in this study is the normative-based library (library research). Legislation as a primary source and various literature derived from books, journals, papers, scripts, as well as articles secondary to the conceptual approach. The  study  suggest  that:  1)  The  absence  of  executioners  in  executing  individual  state  governance  judicial decisions leaves many officials who have not carried out the ruling. 2) The president’s authorization to execute each  judicial  decision  of  state  enterprises  also  does  not  have  a  positive  effect  on  the  administration  of  state governance.  As  for  the  implications  the  author  gets:  1)  The  need  for  an  executive  body  to  be  formed  in
executing  judgement  rulings  of  state  enterprises  that  are  obliged  to  impose  and  oversee  whether  the  ruling  is ignored by state adminisitrators or not. 2) The need for the ruling to be carried out by the official/administration of the state after amar verdict has been read by the judge to make sure that the certainly of the law as the goal of the law is realized.
Keywords: Executive department; Judicial decisions; State administrative judicial.

## PENDAHULUAN
Dari  penjelasan  tersebut  diatas,  hukum  adalah  sistem  yang  terpenting  dalam kehidupan  umat  manusia,  yang  didalamnya  terdapat  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang mengatur  tingkah  laku  manusia,  olehnya  itu  ia  juga  merupakan  suatau  tatanan,  merupakan suatu  kesatuan  yang  utuh  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  saling berkaitan  erat  satu  sama  lain.  Dengan  kata  lain  sistem  hukum  ialah  suatu  kesatuan  yang terdiri  dari  unsur-unsur  yang  mempunyai  interaksi  satu  sama  lain  dan  bekerja  sama  untuk mencapai  tujuan  kesatuan  tersebut. 1 Menurut  filsuf  plato,  hukum  merupakan  sebuah peraturan  yang  teratur  dan  tersusun  dengan  baik,  serta  dapat  mengikat  masyarakat  ataupun pemerintah. Olehnya itu setiap manusia harus tunduk dan patuh pada hukum tersebut. Utrecht juga dalam bukunya yang berjudul pengantar dalam hukum Indonesia (1953) telah mencoba membuat  suatu  batasan,  yang  maksudnya  sebagai  pegangan  bagi  orang-orang  yang  sedang mempelajari  ilmu  hukum,  batasan  hukum  tersebut  yakni:  “Hukum  itu  ialah  himpunan peraturan-peraturan  (perintah-perintah  dan  larangan-larangan)  yang  mengurus  tata  tertib suatu  masyarakat  dan  karena  itu  harus  ditaati  oleh  masyarakat  itu”. 2 Adapun  pendapat  dari Lawrence  M.  Friedman  yang  mengatakan  bahwa  suatu  sistem  hukum  dalam  operasi aktualnya  merupakan  sebuah  organisme  kompleks  dimana  struktur,  substansi,    dan  kultur berinteraksi.  Dimana  struktur  adalah  suatu  dasar  dan  elemen  nyata  dari  sistem  hukum, sedangkan Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. 3 Oleh karena itu eksistensi hukum  sangatlah  penting  bagi  suatu  negara,  karena  hukum  menjadi  fondasi  utama terbentuknya suatu sistem pemerintahan pada suatu negara.
Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang menganut  sistem  hukum  mix law,  akan tetapi hampir setiap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia ini lahir dari rahim sistem civil law,  olehnya  itu,  sistem  ini  cukup  mendominasi  di  Indonesia.  Dengan  adanya  sistem
1 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.3.
2 C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (Cet.I; Jakarta, PT Rineka Cipta, 2014), h.33.
3 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia (Cet.I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.3.
peradilan  inilah  yang  kemudian  menjadikan  suatu  pelanggaran  serta  kejahatan  yang dilakukan oleh manusia dapat di pertanggung jawabkan olehnya. Alasan terbentuknya sistem peradilan  tersebut  juga  ialah  karena  salah  satu  asas  hukum  menghendaki  itu  yakni  asas praduga  tak  bersalah,  artinya  seseorang  dianggap  tidak  bersalah  hingga  pengadilan menyatakan  seseorang  itu  bersalah.  Oleh  karena  itu,  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat entahkah itu bersalah atau tidak, itu harus di buktikan dalam putusan pengadilan.
Putusan pengadilan atau lazim juga disebut putusan hakim merupakan suatu hasil (out put) dari sebuah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Kehadirannya sangatlah dinanti- nantikan  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara  di  pengadilan,  karena  dengan  putusan  tersebut para  pihak  berharap  akan  memperoleh  kepastian  dan  juga  keadilan  atas  perkara  yang diajukan 4 .  Secara  umum  putusan  pengadilan/hakim  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Rubini dan Chaidir Ali merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara. Putusan hakim itu disebut pula vonis yang merupakan simpulan akhir tentang hukum dari hakim tentang sesuatu hal  serta  memuat  akibat-akibatnya 5 .  Ridwan  Syahrani,  pun  juga  memberi  definisi  putusan pengadilan  yakni  adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  pada  sidang  pengadilan  yang terbuka  untuk  umum  untuk  menyelesaikan  dan  mengakhiri  suatu  sengketa  atau  masalah. 6 Dalam  hal  eksekusi  putusan  PTUN,  beberapa  ketentuan  peraturan  telah  diterapkan  dalam upaya  pemaksaan  putusan  untuk  dilaksanakan  yakni  pada  Undang-Undang  PTUN  pasal  97 ayat (8) dan (9) yang mengatur tentang putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pada  pasal  3  Undang-Undang  PTUN  yang  dimana  pasal  tersebut  mengatur  tentang pengaharusan  pejabat  TUN  menerbitkan  KTUN  baru  setelah  putusan  menyatakan  bahwa KTUN  sebelumnya  atau  yang  disengketakan  batal  demi  hukum,  serta  mengatur  tentang keputusan  fiktif  negatif.  Nah?  Jikalau  putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  masih tidak  dijalankan  juga  oleh  badan/pejabat  TUN,  maka  UU  PTUN  menyediakan  mekanisme lain  sebagai  upaya  pemaksaan  putusan  tersebut  dilaksanakan  contohnya  berupa  sanksi administratif  dari  atasan  badan/pejabat  TUN  yang  bersangkutan.  Lewat  ancaman sanksi  itu, atasan  pejabat  yang  mengeluarkan  KTUN  pada  dasarnya  sedang  melakukan  upaya  paksa. Mekanisme  lain  yang  disebutkan  dalam  UU  PTUN  adalah  pengenaan  uang  paksa
4 M. Syamsudin, Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum , (Cet. I, Jakarta, Pranadamedia Group, 2018), h. 26
5 M. Syamsudin, Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum , (Cet. I, Jakarta, Pranadamedia Group, 2018), h. 27
6 Ridwan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum , (Cet.I, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988), h. 83
(dwangsom) dan pengumuman lewat media massa. Pasal 116 ayat (5) UU PTUN menyatakan bahwa:
“Pejabat  yang  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  diumumkan  pada  media  massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja”.
Artinya  begitu  batas  waktu  yang  ditentukan  lewat,  maka  penggugat  diberikan wewenang  untuk  mengajukan  permohonan  kepada  ketua  pengadilan  agar  tergugat melaksanakan  putusan.Pasal  116  ayat  (6)  UU  PTUN  menegaskan  lebih  lanjut,  ketua pengadilan  mengajukan  ketidakpatuhan  ini  kepada  presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan pemerintahan  tertinggi  dan  kepada  DPR  untuk  menjalankan  fungsi  pengawasan.  Dari rumusan  tersebut,  jelas  bahwa  presiden  punya  kewenangan  memaksa  pejabat  TUN  untuk melaksanakan putusan..
Dengan  demikian,  KTUN  yang  dikeluaran  oleh  pejabat/badan  TUN  haruslah berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  tidak  bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apabila KTUN tersebut bersengketa, maka KTUN  tersebut  tidak  sah  sampai  tiba  masanya  pengadilan  memutuskan  menerima  tidaknya gugatan  yang  diajukan  penggugat  terkait  dengan  KTUN  tersebut.  Pada  dasarnya  tergugat harus  melaksanakan  putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  secara  sukarela.  Jika dalam  waktu  60  hari  setelah  amar  putusan  tersebut  dikeluarkan,  tergugat  tak  kunjung melaksanakan  kewajibannya,  maka  keputusan  tata  usaha  Negara  (KTUN)  yang disengketakan secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Estimasi waktu yang ditetapkan  selama  60  hari  setelah  amar  putusan  dikeluarkan  tersebut  bisa  saja  memberikan dampak  yang  besar  terhadap  hak-hak  hukum  si  penggugat  yang  notabenenya  seharusnya setelah  amar  putusan  tersebut  dikeluarkan  oleh  pengadilan,  maka  si  tergugat  wajib mengindahkan putusan tersebut. Sebab putusan pengadilan tersebut bersifat memaksa, maka harus  ada  badan  yang  mampu  memaksakan  putusan  itu  dilaksanakan.  Dengan  diberikannya kewenangan  presiden  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  memaksakan  setiap  putusan yang dikeluarkan oleh PTUN sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (6) perubahan pertama pada  undang-undang  nomor  9  tahun  2004  tentang  perubahan  atas  undang-undang  nomor  5 tahun  1986  tentang  peradilan  tata  usaha  Negara.  Hal  ini  sangatlah  jelas  melihat  presiden sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan menjadi sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata  usaha  Negara  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van  gewijsde ).  Melihat  dari kewenangan  tersebut,  maka  sangat  perlu  dilakukan  suatu  pendalaman  wewenang  dari
presiden  itu  sendiri,  sebab  sekalipun  presiden  diberikan  kewajiban  memaksakan  setiap putusan  dari  PTUN,  akan  tetapi  masih  banyak  kasus-kasus  yang  terjadi  pada  PTUN  yang kemudian masih belum dilaksanakan oleh pejabat/badan TUN.
Hal  inilah  yang  menjadi  masalah  dari  sistem  peradilan  kita  khususnya  pada  sistem peradilan tata usaha Negara, dimana keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara itu sangat bergantung pada wibawa pengadilan dan kesadaran hukum pejabat 7 . Untuk itu  dalam  menjawabnya,  penulis  mempersembahkan  sebuah  judul;  “Urgensi  Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

## METODE PENELITIAN
Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka ( library research ) yang berbasis penelitian normatif. 8 Yakni menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan urgensi pembentukan lembaga eksekutor  dalam eksekusi putusan pengadilan tata  usaha  negara.  Didukung  oleh  berbagai  macam  literatur  seperti  skripsi,  tesis,  disertasi, maupun jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan oleh  peneliti  adalah  pendekatan  konsep  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  ini  adalah  jenis pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak pada aturan yang ada. 9 Artinya ketika  isu  tersebut  belum  mempunyai  aturan  atau  tidak  ada  perundang-undangan  yang mengaturnya. Oleh karena itu, peneliti memerlukan bangunan suatu konsep untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan putusan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Menganalisis  secara  filosofis  eksekusi atau  pelaksanaan  putusan  pengadilan  didalam undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam  Bab  X pelaksanaan putusan pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut: 10
Pada Pasal 54 menyatakan bahwa:
“a) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh jaksa; b) Pelaksanaan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata  dilakukan  oleh  panitera  dan
7 https://m.hukumonline.com/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/
8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 163.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , h. 177.
10 Asmuni, Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh pengadilan tata usaha negara) , (Malang, Setara Press, 2017), h. 165
juru  sita  dipimpin  oleh  ketua  pengadilan;  c)  Putusan  pengadilan  dilaksanakan  dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.”
Pada Pasal 55 menyatakan bahwa:
“a)  Ketua  pengadilan  wajib  mengawasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap;  b)  Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”
Berdasarkan  ketentuan  pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  kekuasaan  kehakiman  diatas  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  eksekusi  atau pelaksanaan  putusan  pengadilan  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk putusan pengadilan tata usaha Negara secara expressis  verbis tercantum  dalam  pasal  115  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  seperti berikut:
“ Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan ”.
Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  kekuasaan  kehakiman ternyata  tidak  menentukan  siapa  yang  menjalankan  putusan  pengadilan  tata  usaha  Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diatur hanyalah pelaksana dari putusan dalam  perkara  pidana  dan  perkara  perdata  di  pengadilan  negeri  (umum).  Demikian  pula didalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara tidak diatur sama  sekali  secara expressis  verbis .  Jika  diperhatikan  isi  ketentuan  pasal  116  ayat  (1),  (2), dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  peradilan  tata  usaha  Negara,  tidak  semua  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memerlukan  pelaksanaan  atau  eksekusi,  putusan  pengadilan tata usaha Negara yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi adalah putusan yang memuat suatu  kewajiban  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  97  ayat  (9)  huruf  b  dan  huruf  c sebagai berikut:
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:
“a) Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau b) Pencabutan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan  Keputusan  Tata Usaha Negara yang baru; atau c) Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3.”
Ketentuan yang dimaksud pada pasal 97 pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
“a)  Apabila  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  tidak  mengeluarkan  keputusan, sedangkan  hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  hal  tersebut  disamakan  dengan keputusan tata usaha negara. b) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan  keputusan,  sedangkan  jangka  waktu  sebagaimana  ditentukan  dala peraturan  perundang-undangan  dimaksud  telah  lewat,  maka  badan  atau  pejabat  tata usaha negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan yang dimaksud. c) Dalam hal  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  tidak  menentukan  jangka  waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2),  maka  setelah  lewat  jangka  waktu  empat  bulan sejak  diterimanya  permohonan,  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”
Putusan pengadilan tata usaha negara yang memuat suatu kewajiban untuk mencabut dan  disertai  untuk  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  inilah  yang  dapat  disamakan dengan  putusan  yang  bersifat comdemnatoir menghukum  untuk  berbuat  sesuatu  yang memerlukan pelaksanaan atau eksekusi. Berbeda dengan terhadap putusan tata usaha negara yang  hanya  memuat  kewajiban  untuk  mencabut  saja  keputusan  tata  usaha  negara  tanpa dibebani  kewajiban  untuk  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  tidak  memerlukan pelaksanaan  atau  eksekusi.  Dengan  memperhatikan  pelaksanaan  putusan  sebagaimana diuraikan diatas, maka secara de jure putusan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara  tidak  memerlukan  pelaksanaan  atau  eksekusi  oleh  karena  tidak  diatur  di  dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Tetapi secara de facto di dasarkan atas kebutuhan dalam  praktek  memerlukan  pelaksanaan  atau  eksekusi  oleh  karena  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  tidak  seluruhnya  mematuhi  secara  sukarela  berdasarkan  suatu  kewajiban hukum untuk melaksanakan putusan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara.
Menganalisis secara sosiologis, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dikatakan  lagi  sebagai  hukum,  apabila  hukum  tidak  pernah  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. 11 Hukum  tidak  dapat  tegak  dengan  sendirinya,  artinya  hukum  tidak  mampu mewujudkan  sendiri  janji-janji,  larangan,  perintah  yang  terkandung  dalam  peraturan, keputusan dan putusan pengadilan ( vonnis ). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum  kedalam  kenyataan  dibutuhkan  lah  yang  namanya  penegakan  hukum.  Penegakan hukum merupakan titik sentral dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari
11 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis , (Cet II, Yogyakarta Genta Publishing, 2009). hal. 1
perencanaan  hukum,  pembentukan  hukum,  penegakan  hukum  dan  evaluasi  hukum. Penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  interaksi  antara  berbagai  perilaku  manusia yang  mewakili  kepentingan-kepentingan  yang  berbeda  dalam  bingkai  aturan  yang  telah disepakati  bersama.  Oleh  karena  itu,  penegakan  hukum  tidak  dapat  semata-mata  dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik-formalis. Keadaan penegakan  hukum  di  Indonesia  sulit  dilihat  secara  sederhana,  berbagai  aspek  sosial  politik yang  sifatnya  saling  mempengaruhi  ikut  menambah  kompleksitas  pengamatan  efektifitas penegakan  hukum.  Faktor-faktor  lain  yang  tak  bisa  dipisahkan  dalam  memahami  efektiftas hukum di masyarakat khususnya di Indonesia adalah seperti kondisi demografi yakni jumlah penduduk  yang  kian  memadai  dan  menempati  posisi  terbesar  keempat  di  dunia,  bentang geografis yang luas dan beragam, heterogenitas suku dan budaya, transisi masyarakat agraris menuju  masyarakat  industri  Modern,  sehingga  dalam  proses  pergulatan  Bangsa  Indonesia untuk  menegakan  hukum  dan  demokrasi,  akibatnya  tantangan  dan  kendala  yang  dihadapi memang  tidaklah  selalu  sederhana.  Kondisi  terkini  penegakan  hukum  Indonesia  tidak  bisa juga  dipisahkan  dari  akumulasi  persoalan  yang  selama  ini  kait  mengkait  satu  sama  lain, namun  perlahan  tapi  pasti  terus  diperjuangkan  agar  ditemukan  jalan  keluarnya.  Upaya penegakan  hukum  memberikan  arti  adanya  upaya  untuk  menjaga  agar  keberadaan  hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus  menjamin  agar  setiap  warga  negara  mematuhi  hukum  yang  berlaku  di  dalam masyarakat  yang  bersangkutan.  Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Yang  disebut  sebagai  keinginan-keinginan hukum  di  sini  tidak  lain  adalah  pikiran-pikiran  badan  pembuat  Undang-Undang  yang dirumuskan  dalam  peraturan-peraturan  hukum,  jadi  tidak  bisa  dipisahkan  begitu  saja  antara penegakan  hukum  dan  pembuatan  hukum,  sebab  keberhasilan  penegakan  hukum  sangat dipengaruhi oleh produk hukum yang dibuat. 12
Sedangkan  menganalisis  secara  Historis,  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman).  Berkaitan  dengan  Kekuasaan  Kehakiman,  dalam  Pasal  24  Undang-Undang Dasar  1945  (Perubahan)  Jo.  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004,  ditegaskan  bahwa Kekuasaan  Kehakiman  dilaksanakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
12 Lubna, Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat , (Jurnal; Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2015), h.160
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PERATUN)  merupakan  lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1986  pada  tanggal  29  Desember  1986,  adapun  tujuan  dibentuknya  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (PERATUN)  adalah untuk  mewujudkan  tata  kehidupan  negara  dan  bangsa yang  sejahtera,  aman,  tenteram  serta  tertib  yang  dapat  menjamin  kedudukan  warga masyarakat  dalam  hukum  dan  menjamin  terpeliharanya  hubungan  yang  serasi,  seimbang, serta  selaras  antara  aparatur  di  bidang  tata  usaha  negara  dengan  para  warga masyarakat. Dengan  terbentuknya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PERATUN) menjadi  bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991  pada  tanggal  14  Januari  1991,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (PERATUN)  resmi beroperasi, salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. 13 B. Batasan  kewenangan  lembaga  eksekutor  dalam  melakukan  upaya  eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?
Hambatan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  diuraikan  sebagai berikut: 14 Tidak  adanya  lembaga  eksekutorial  khusus  atau  lembaga  sanksi  yang  berfungsi untuk  melaksanakan  putusan  PTUN.  Berbeda  dengan  peradilan  umum  yang  memiliki lembaga  paksa,  yakni  eksekusi  real  yang  dilakukan  oleh  kepaniteraan  di  bawah  pimpinan ketua  pengadilan  untuk  perkara  perdata  (pasal  195  s.d.  Pasal  208  HIR  dan  Pasal  1033  Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan pidana (pasal 270 KUHAP); peradilan militer yang mempunyai  oditur  militer  yang  berkewajiban  untuk  mengeksekusi  putusan  hakim  militer; serta peradilan agama, menurut ketentuan pasal 95, 98, dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 sudah dapat  melaksanakan  secara  paksa  (eksekusi)  atas  penetapan  dan  putusannya  termasuk melaksanakan  segala  macam  bentuk  sita  ( beslag ).  Sedangkan  pada  peradilan  tata  usaha negara, tidak ada lembaga paksa secara khusus yang dimiliki sebagai lembaga eksekutorial. Untuk itu, tidak heran jika banyak putusan yang tidak dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.
Minimnya  tingkat  kesadaran  pejabat  TUN  dalam  menaati  putusan  pengadilan  TUN. Adanya kepentingan / interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya
13 https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14
14 Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , (Cet.1; Bandung, CV Pustaka Setia, 2018), h. 286
dan  lemahnya  tingkat  kesadaran  hukum  Badan  atau  Pejabat  TUN  adalah  sangat  besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi  putusan  Hakim  Peratun  lebih  menyandarkan  pada  kerelaan  Pejabat  yang bersangkutan  untuk  melaksanakannya  ( floating  execution ).  Dengan  hanya  menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih  untuk  tidak  mematuhi  putusan.  Serta Tidak  adanya  pengaturan yang  lebih  tegas mengenai  pelaksanaan  putusan  PTUN . Seperti  yang  kita  ketahui,  ketentuan  mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 UU No. 5 th 1986 jo UU No. 9 th 2004 jo  UU  No.  51  th  2009,  yang menyebutkan  bahwa  pengadilan  dapat  meminta atasan  pejabat TUN  yang  bersangkutan  atau  bahkan  presiden  untuk  ‘memaksa’  tergugat  melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini tentu saja tidak dibolehkan terjadi sering  – sering karena apabila presiden terlalu sering campur tangan dalam urusan pemaksaan pelaksanaan putusan PTUN maka  dikhawatirkan  presiden  akan  kehilangan  wibawa  sebagai  kepala  Pemerintahan. Oleh karena  itu  diperlukan  sebuah  revisi  terhadap  UU  atau  peraturan  pelaksana  yang  mengatur secara  detail  pelaksanaan  putusan  PTUN  dan  akibatnya  bila  tidak  dipatuhi  sehingga  di kemudian hari putusan PTUN dengan mudah dapat dilaksanakan.
Seperti  yang  kita  lihat,  bahwa  masih  banyak  dari  pejabat  TUN  yang  masih  acuh terhadap  putusan  dari  PTUN  itu  sendiri. Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi  problem  dalam sistem  peradilan  kita.  Sebab  keberhasilan  dari  putusan  PTUN  itu  sendiri  bergantung  pada wibawa  hakim  dan  kesadaran  hukum  para  pejabat  TUN, 15 seperti  yang  dikatakan  rozali Abdullah  dalam  bukunya  hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara.  Dalam  data  yang  dirilis oleh  media  mainstream  Jatim  Times.com  pada  tanggal  28  Februari  2020,  ratusan  putusan PTUN yang terbengkalai 6 tahun tak dilaksanakan. Oleh karena itu, mengacu pada data dan fakta  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  pejabat  terhadap  hukum  masih rendah,  khususnya  pada  kepatuhan  terhadap  keputusan  pengadilan  tata  usaha  negara  itu sendiri. Akibatnya kepatuhan pejabat di Indonesia terhadap putusan PTUN ternyata memiliki rekam jejak tak baik. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka sepatutnya penegakan hukum itu kemudian berjalan dengan baik serta masyarakatnya patuh  terhadap  hukum  itu.  Kembali  pada  data  yang  dirilis  oleh  media  tersebut,  tercatat banyak perkara dalam periode 2008-2013 lalu hingga 2019 terkait dengan putusan PTUN tak dilaksanakan.  Begitu  pula  dengan  perkara  Oesman  Sapta  Odang  tertanggal  22  Maret  2019,
15 Rozali Abdullah,  “ Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ”, (Cet.1; Jakarta,  Raja Grafindo Persada, 2005). h. 99
para  pejabat  juga  tak  melaksanakannya. Sekiranya  sekitar  6  tahun,  berbagai  putusan  PTUN dengan  jumlah  276  kasus,  hanya  15  putusan  yang  dilaksanakan.  Sisanya,  setara  95  persen atau 261 putusan PTUN tak dilaksanakan. Hal ini dilansir dari hasil penelitian yang dilakukan oleh  Istiwibowo  (pernah  menjabat  sebagai  hakim  TUN)  di  PTUN  Jakarta. 16 Kondisi  itu tentunya  menjadi  catatan  buruk  atas  kepatuhan  pejabat  dan  eksektorialnya  di  negara  kita. Padahal  ada  beberapa  ketentuan  yang  telah  di  tuangkan  terkait  dengan  mekanisme  sanksi yang diberikan sebagai upaya paksa bagi pejabat yang tak melaksanakan putusan PTUN itu sama  sekali  tidak  memberikan  efek  positif  terhadap  sistem  peradilan  kita  khususnya  pada peradilan TUN yang sangat mengharapkan preseden baik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum yang dicita-citakan bersama.

## KESIMPULAN
Setelah  pendeskripsian  mengenai  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara, serta  batasan  kewenangan  lembaga  eksekutor  dalam  melakukan  upaya  eksekusi  terhadap putusan pengadilan tata usaha negara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Seharusnya pelaksanaan dari putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum  tetap  (in  kracht  van  gewijsde)  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  115  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986  itu dilaksanakan oleh badan/pejabat tata usaha negara akan  tetapi  sama  sekali  badan/pejabat  tata  usaha  negara  tersebut  masih  acuh  untuk melaksanakan putusan tersebut. Presiden selaku kepala pemerintahan yang diberikan wewenang  untuk  mengeksekusi  setiap  putusan  dari  PTUN  sesuai  dengan  ketentuan pasal  116  ayat  (5)  itu  masih  belum  cukup  efektif  dalam  mengeksekusi  serta melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tata  usaha  negara sehingga  sangatlah  logis  bahwa  ada  kekosongan  hukum  dalam  proses  pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut. Olehnya itu, penulis memberikan suatu tawaran  untuk  membentuk  suatu  lembaga  eksekutor  dalam  mengeksekusi  setiap putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  berkewajiban  untuk  memkasakan  serta mengawasi pelaksanaan setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang ada di Indonesia.
2. Batasan  kewenangan  dari  lembaga  eksekutor  ini  ialah  untuk  memenuhi  suatu kewajiban  dalam  memaksakan  serta  mengawasi  setiap  putusan  dari  pengadilan  tata usaha negara yang ada di Indonesia. Dan tujuan dari lembaga eksekutor ini dibentuk
16 https://www.jatimnews.com
agar  meningkatkan  daya  guna  terhadap  upaya  pemaksaan  dan  pengawasan  dari pelaksanaan setiap putusan dari pengadilan tata usaha negara yang berpedoman pada asas kepastian hukum dan proporsionalitas.
3. Perlunya  dibentuk  lembaga  eksekutor  dalam  mengeksekusi  setiap  putusan  dari pengadilan tata usaha negara yang berkewajiban untuk memaksakan serta mengawasi setiap  putusan  tersebut  apakah  putusan  itu  diindahkan  oleh  pejabat/badan  tata  usaha negara atau tidak.
4. Perlunya putusan dari setiap pengadilan tata usaha negara tersebut dilaksanakan oleh pejabat/badan tata usaha negara setelah amar putusan itu telah dibacakan oleh hakim agar kepastian hukum sebagai cita-cita dari tujuan hukum itu terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Cet.1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Syamsuddin,  Rahman  dan  Ismail  Aris. Merajut  Hukum  Di  Indonesia .  Cet.  I;  Jakarta:  Mitra Wacana Media, 2014.
Kansil  C.S.T,  Christine  S.T  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia .  Cet.  I;  Jakarta:  PT Rineka Cipta, 2014.
Syamsudin,  M  dan  Salman  Luthan, Mahir  Menulis  Studi  Kasus  Hukum .  Cet.  I;  Jakarta: Pranadamedia Group, 2018.
Syahrani,  Ridwan Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Umum .  Cet.I;  Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum .Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum . Cet, XIII; Jakarta: Kencana, 2017.
Asmuni, Konsep  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (penundaan  pelaksanaan keputusan  tata  usaha  negara  oleh  pengadilan  tata  usaha  negara) .  Malang:  Setara Press, 2017.
Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis , (Cet. II; Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
Zulkarnaen  dan  Dewi  Mayaningsih. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di Indoonesia . Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2018.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .
Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986.
Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2004.
Republik Indonesia. Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009.
Lubna, Upaya  Paksa  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam Memberikan  Perlindungan  Hukum  Kepada  Masyarakat ,  (Jurnal;  Magister  Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2015).
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
https://m.hukumonline.com/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/ https://ptun-jakarta.go.id/ https://www.jatimnews.com.