## MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG ANTI KORUPSI DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN MEDAN

## Dahris Siregar
Universitas Tjut Nyak Dhien, Fakultas Hukum Jl. Dermawan No. 15 Medan Indonesia 20217 E-mail: dahrissiregar1977@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  di  Indonesia  telah  menjadi  masalah  kronis  yang  sangat  memprihatinkan.  Undang- undang  memberlakukan  hukuman  pidana  bagi  orang  yang  melanggar  hukum  tentang  korupsi. Ancaman ringan dengan hukuman terberat hukuman mati. Tindak korupsi dapat menjadi akibat dari  banyak  hal,  salah  satunya  adalah;  penyalahgunaan  otoritas  dan  posisi  yang  dimiliki  untuk kepentingan pribadi atau keluarga, teman dan keluarga, tidak hanya kejahatan hukum tetapi juga kejahatan  manusia,  warisan,  perampasan,  ketidakadilan,  kesenjangan,  upah  yang  buruk,  dan kesalahpahaman,  hukum  yang  tidak  jelas  dan  tidak  jelas,  perumusan  hukum  yang  buruk, administrasi  yang  tidak  efisien,  mahal,  dan  tidak  dapat  diandalkan.  Tradisi  meningkatkan pendapatan,  persepsi  bahwa  korupsi  adalah  hal  yang  umum  dan  jika  diperlukan,  itu  baik-baik saja  selama  tidak  berlebihan.,  serta  budaya  di  mana  korupsi  tidak  penting,  dan  tidak menghormati  hukum  resmi  negara.  Dari  hasil  kegiatan  sosialisasi  yang  di  laksanakan  di Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  Medan,  fakultas  hukum  dengan  sasaran  mahasiswa  sebagai generasi  masa  depan  dan  mahasiswa  fakultas  hukum  mendengarkan  dengan  penuh  semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemahaman tindak pidana korupsi  dan  perlindungan  hukum.  Meningkatnya  kesadaran  mahasiswa  dan  masyarakat  adalah hasil  dari  kegiatan  ini.  Dengan  pengabdian  ini,  akan  meningkat  kesadaran  tentang  pentingnya kesadaran hukum terhadap tindak pidana korupsi sehingga dalam kehidupan selanjutnya tercipta generasi-generasi muda yang bersih dan mampu bertindak secara hukum yang baik dan benar
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Jabatan, Undang-Undang, Generasi Muda

## Abstract
Corruption  in  Indonesia  has  become  a  chronic  problem  of  great  concern.  The  law  imposes criminal sanctions for perpetrators of corruption. The lightest threat with the heaviest penalty is the  death  penalty.  The  causes  of  corruption  are  numerous,  including;  abuse  of  authority  and position/power  for  the  sake  of  and  on  behalf  of  personal  or  family,  relatives  and  friends,  bad laws,  but  also  bad  people,  inheritance,  poverty,  inequality,  inequality,  low  salaries, misperceptions, long-winded regulations/laws, and insufficient knowledge in the field, imperfect formulation  of  laws,  slow,  expensive  and  inflexible  administration.  The  tradition  of  increasing income, the perception that corruption is normal and if it is urgent then it is okay and as long as it is not excessive it is fine, and there is no appreciation for official rules from the state, and a culture where corruption is not a problem. From the socialization's outcomes activities carried out  at  the  Faculty  of  Law,  Tjut  Nyak  Dhien  University  Medan  with  the  target  students  as  the future  generation  and  law  faculty  students  are  extremely  engaged  listening  to  increase comprehension and level of consciousness is increasing about the importance of understanding corruption and legal protection. The output of this activity is the increased awareness of students and the community. With this service, there will be a higher awareness of the importance of legal awareness  of  criminal  acts  of  corruption  so  that  in  the  next  life  young  generations  will  be created who are clean and able to act legally good and right.
Keywords : Criminal Sanctions, Position, Law, Young Generation

## 1. PENDAHULUAN
Semua pihak kini prihatin dengan korupsi. Praktik korupsi  memiliki lebih banyak bentuk dan manifestasi daripada yang bisa disebutkan. Kondisi yang dihasilkan oleh korupsi mendorong perkembangan berbagai jenis kejahatan.  Korupsi juga adalah masalah yang sangat penting bagi negara  ini.  Kasus  korupsi  terus  meningkat.  Berkembang  dengan  cepat,  tersebar  di  mana-mana, dan terjadi secara terorganisir menggunakan teknologi canggih. Kasus korupsi meningkat setiap hari. Hampir setiap hari, korupsi menjadi topik berita di banyak sumber media. Korupsi bahkan dianggap  umum  dan  diketahui  oleh  banyak  orang,  sehingga  sulit  bagi  masyarakat  untuk membedakan antara perbuatan yang tidak bermoral dan yang bermoral. Negeri ini adalah negara terkorup  di  dunia,  meskipun  ada  lembaga  anti  korupsi  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).
Selain  itu,  korupsi  dapat  didefinisikan  sebagai  perilaku  yang  merugikan  atau  memiliki konsep  penyalahgunaan  atau  penyimpangan.  Banyak  jenis  dan  metode  yang  digunakan  oleh individu  atau  kelompok  yang  melakukan  perilaku  korupsi,  sebagai  contoh.  Perilaku  korupsi dapat  berupa  yang  mudah  hingga  yang  kompleks.  Kelompok  individu  yang  melakukan  hal  ini berasal  dari berbagai  macam  pekerjaan dan tentang strata sosial  ekonomi  yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi dalam hal kelas sosial.
Siapa pun yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang yang menguntungkan diri sendiri, individu lain, atau bisnis dan berpotensi merugikan ekonomi atau keuangan negara. Setiap  tindakan  yang  dapat  membahayakan  ekonomi  atau  keuangan  negara  dianggap  sebagai korupsi  dan  dapat  dicapai  oleh  setiap  individu  yang  memiliki  kemampuan,  kesempatan,  atau sarana untuk melakukannya karena kedudukan atau statusnya. Konsep anti korupsi dapat dibuat dengan  membaca  dan  mempertimbangkan  dua  definisi  korupsi  yang  telah  disebutkan  di atas.(Putra et al., 2002).
Setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri  dan  merugikan  orang  lain,  atau  bisnis  yang  mengancam  keuangan  publik  atau perekonomian negara, menurut Pasal  2 Ayat  1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun  2001,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  seumur  hidup  atau  hukuman  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 20 juta rupiah.
Selain  itu,  Pasal  3  UU  No.  20/2001  menurut  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi, setiap  orang  yang  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  dia  duduki karena  posisinya  yang  dapat  membahayakan  ekonomi  negara  atau  keuangan  negara  untuk kepentingan  dirinya  sendiri,  orang  lain,  atau  perusahaan,  dihukum  dengan  hukuman  penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda tidak kurang dari 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 5 (lima milyar rupiah).
Dadang  Sundawa  dalam  publikasi  pendidikan  kewarganegaraan  (pengajaran  dan pembelajaran  kontekstual)  mengatakan.  Korupsi  adalah  tindakan  yang  diambil  oleh  siapa  saja yang  memiliki  kekuasaan,  kesempatan,  atau  sumber  daya  karena  posisinya  untuk  merugikan keuangan atau perekonomian negara.(Sofyan & Sundawa, 2016).
Sementara  penuntutan  korupsi  adalah  satu-satunya  cara  untuk  memerangi  korupsi,  yang lebih penting saat ini adalah kesadaran publik untuk mematuhi undang-undang korupsi. Saat ini, Indonesia membutuhkan penerus yang berakhlak mulia, yang berarti memiliki sikap dan perilaku yang  baik.  Karena  kesadaran  ini,  pemerintah  bingung  tentang  cara  membuatnya  lebih  spesifik untuk menanamkan prinsip anti korupsi pada setiap warga negara. Namun, membentuknya tidak semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Korupsi  masih  dialami  oleh  generasi  saat  ini,  tetapi kejahatan  korupsi,  kemiskinan,  dan  ketimpangan  sosial  hanya  akan  dilihat  oleh  generasi mendatang, yang diberkati oleh Tuhan, semoga melalui kerja keras semua orang. Semua orang di
negara ini berharap korupsi tidak lagi terjadi di generasi berikutnya. Di sisi lain, penindakan atas tindakan  korupsi  saat  ini  tidak  cukup  dan  tidak  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu,  korupsi dihapus harus dikombinasikan termasuk inisiatif untuk pencegahan dan pendidikan.
Untuk  mencegah  budaya  korupsi  dimulai  di  masyarakat,  pendidikan  dapat  membantu menghindari  pola  pikir  yang  korup  berkembang  pada  anak-anak  Indonesia.  Karena  pendidikan merupakan  proses  pembudayaan,  semangat  anti  korupsi  harus  dikaji  karena  menanamkan perilaku,  sikap,  dan  cara  berpikir  anti  korupsi  melalui  sistem  pendidikan.  Tidak  banyak  upaya yang  dilakukan  untuk  mencegah  korupsi,  seperti  memberikan  pendidikan  anti  korupsi  dan menerapkan  undang-undang  anti  korupsi  di  setiap  jenjang  pendidikan.  Akibatnya,  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tersebut  pada  pengabdian  masyarakat  tentang  undang- undang  anti  korupsi  yang  berjudul  “Mengimplementasikan  Undang-Undang  Anti  Korupsi  di Fakultas Hukum UNTD”.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Kegiatan yang menunjukkan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Universitas Tjut Nyak  Dhien  Medan,  Fakultas  Hukum,  pada  tanggal  5  Juli  2023,  yang  diikuti  oleh  mahasiswa fakultas  hukum  dan  beberapa  dosen  tetap.  Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  tipe penelitian  hukum  normative  empiris  adalah  jenis  penelitian  hukum  yang  menggunakan  studi kasus  hukum  normative  empiris  sebagai  hasil  dari  tindakan  hukum  yang  dilakukan.  Penelitian hukum  normative  empiris,  juga  dikenal  sebagai  penelitian  hukum  aplikasi,  menggabungkan elemen  hukum  normative  dan  kemudian  didukung  dengan  data  atau  elemen  empiris.(Mukhti Fajar & Achmad, 2015).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  pada  aturan  perundang-undangan  tindak  pidana anti  korupsi  dan  juga  pendekatan  implementasi  undang-undang  anti  korupsi  di  fakultas  hukum Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  dengan  mengamati  gejala-gejala  yang  objeknya  dapat  ditangkap panca  indra  serta  praktek  hukum  yang  terjadi  di  fakultas  hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien. Kegiatan  dilakukan  melalui  ceramah  dan  diskusi  yang  dipandu  oleh  pemateri  mengenai  tindak pidana korupsi  dan diikuti oleh mahasiswa sebagai pesertanya.
Gambar . Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberantasan  korupsi,  nepotisme,  dan  kolusi  adalah  program  politik  yang  efektif. Menurut Klitgoard, monopoli, kekuasaan, dan kebebasan yang luar biasa menyebabkan korupsi. Korupsi mungkin terjadi sepanjang kekuasaan masih tersentralisasi, aturan tidak jelas, dan tidak
ada pertanggungjawaban publik.(Hartanto & Adlhiyati, 2017).  Di Indonesia, kita dapat melihat tingkat  korupsi  yang  tinggi,  birokrasi  yang  panjang,  gaji  yang  rendah  untuk  pegawai  negeri, kurangnya sistem komplain publik, serta hampir setiap partai politik menghabiskan uang untuk membangun partainya.
Jika ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka korupsi dapat terjadi:
1.  Seseorang  mempunya  otoritas  untuk  menetapkan  kebijakan  publik  dan  mengelola  aturan tersebut,
2.  adanya  keuntungan  ekonomi,  yaitu  keuntungan  ekonomi  yang  dihasilkan  dari  kebijakan umum ini,
3.  Peluang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik yang bertanggung jawab meningkat sebagai  akibat  dari  sistem  yang  ada.  Tidak  mungkin  tindakan  ini  dikategorikan  sebagai korupsi  jika  salah  satu  dari  ketiga  kriteria  ini  tidak  memenuhi  syarat.  Hanya  jika  dua  hal terjadi pada saat yang sama, korupsi akan terjadi, yaitu:
a.  Meskipun faktor eksternal mungkin memiliki dampak, keinginan untuk melakukan korupsi adalah elemen internal.
b.  Faktor  yang  berasal  dari  sumber  luar  adalah  kesempatan  untuk  korupsi.  Korupsi  dapat terjadi  di  mana  saja,  seperti  pejabat  menerima  suap  atau  meminta  atau  bahkan  menuntut pembayaran.  Orang  menyuap  karena  mereka  merasa  bahwa  pejabat  tersebut  tidak  akan memberikan  apa  yang  menjadi  hak  mereka  secara  sah  tanpa  menerima  imbalan,  atau karena  mereka  menginginkan  sesuatu  yang  sebenarnya  tidak  berhak  mereka  dapatkan secara  hukum  dan  memaksa  pejabat  tersebut  untuk  mengabaikan  peraturan.(Widyastono, 2013).
Banyak undang-undang tentang korupsi yang berlangsung sejak tahun 1957 menunjukkan betapa  gigihnya  pemerintah  Indonesia  dalam  memerangi  korupsi  sampai  sekarang,  baik  dalam hal  hukum  pidana  material  maupun  formal  (hukum  acara  pidana).  Namun  demikian,  ada kelemahan yang mungkin dimanfaatkan oleh tersangka untuk menghindari hukuman.
Dalam  penanganan  korupsi,  ada  empat  hambatan  besar  yang  dihadapi.  Pertama,  ada menghalangi struktural. Ini berasal dari kebiasaan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang mencegah  tindak  pidana  korupsi  diproses.  Mereka  dimasukkan  ke  dalam  kumpulan  ini  karena egoisme sektoral dan institusional yang berfokus pada pengajuan dana sebanyak mungkin untuk bidang dan lembaganya tanpa mempertimbangkan mencoba untuk menutupi ketidakkonsistenan di  sektor-sektor  dan  lembaga-lembaga  tersebut  dengan  memenuhi  tuntutan  nasional  secara keseluruhan. Selain itu, tugas  pengawasan  yang tidak efektif, ketidakkolaborasian antara aparat pengawasan  dan  penegak  hukum,  dan  kurangnya  koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  dan pengawasan.  Kedua,  hambatan  kultural.  Ini  adalah  hambatan  yang  disebabkan  oleh  kebiasaan buruk  yang  telah  berkembang  di  masyarakat.  Faktor-faktor  yang  termasuk  dalam  kategori  ini, tetapi  tidak terbatas pada, intervensi  dari eksekutif, legislatif, dan  yudikatif dalam penyelidikan tindak  pidana  korupsi,  keraguan  dan  intoleransi  dari  pegawai  pemerintah  yang  dapat menghambat  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi,  dan  ketidaktahuan  masyarakat.  Ketiga, hambatan instrumental berasal dari kurangnya peraturan perundang-undangan  yang mendukung penanganan  pelanggaran  korupsi.  Keempat,  masalah  manajemen.  Ini  adalah  masalah  yang berasal  dari  manajemen  yang  buruk  yang  memungkinkan  tindak  pidana  korupsi  untuk  tidak terselesaikan.(Fauzan et al., 2012)
Pelajaran  atau  mata  kuliah  anti  korupsi  telah    lama  digunakan  secara  resmi  di  semua institusi  pendidikan  di  Indonesia.  Sejak  awal,  kurikulum  anti  korupsi  telah  diterapkan,  yang merupakan terobosan besar di tengah kenyataan bahwa perilaku korupsi masih sering terjadi di masyarakat.  Kursi  anti korupsi telah diterapkan secara mandiri  oleh banyak sekolah, madrasah, pesantren,  dan  lembaga  pendidikan  tinggi.  Materi  pelajaran  diambil  dari  buku  dan  modul  yang dibuat oleh Komisi Korupsi.
Sejak  2018,  Komisi  Korupsi  terus  berusaha  untuk  memasukkan  kelas  anti  korupsi  ke dalam  kurikulum  sekolah  dan  seluruh  perguruan  tinggi.  Pelajaran  antikorupsi  ini  dapat dimasukkan dalam tiga cara. Pertama, harus ada topik atau mata kuliah. Kedua, mata kuliah atau disiplin ilmu pilihan. Ketiga, topik atau mata kuliah yang sudah ada sebelumnya memiliki materi anti korupsi.
Budaya  anti  korupsi  dibangun  melalui  pendidikan  anti  korupsi  di  sekolah  dan  perguruan tinggi. KPK cukup optimis bahwa pendidikan anti korupsi akan memberikan dua dampak positif, yaitu  melahirkan  generasi  yang  jujur  dan  bermoral,  dan  sekolah  atau  perguruan  tinggi  yang mengajarkan anti korupsi akan memiliki tata kelola institusi yang lebih baik.
Sejak 2010, KPK bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menerapkan pendidikan untuk mencegah  korupsi.  Pendidikan  anti  korupsi  dimulai  pada  tahun  2011  menjadi  bagian  dari kurikulum  sekolah  dan  universitas.  Namun,  perjanjian  kerja  sama  antara  Kementerian  Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Riset, Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  (Kemenristekdikti)  untuk  memberlakukan  kurikulum  anti korupsi  secara  resmi  akan  meningkatkan  kekuatan  model  pengajaran  anti  korupsi  di  Indonesia. Pada  saat  penerapan  Standar  Isi  2006  (yang  kemudian  disebut  sebagai  era  implementasi Kurikulum  2006),  Kursus  anti  korupsi  dimulai  diterapkan  di  sekolah-sekolah  pada  tahun  2010. Hal  ini  diperkuat  pada  tahun  2012  melalui  Instruksi  Presiden  No.  17/2011  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk  mengimplementasikan  langkah-langkah  seperti  pengajaran antikorupsi  sebagai  bagian  dari  kurikulum  karakter  nasional  di  sekolah  dasar  dan  menengah, dengan tujuan memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam kurikulum tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di sekolah dasar dan menengah. (Arsanti, 2018)
Pelaksanaan rangkuman dari program pembelajaran anti korupsi adalah sebagai berikut: a). Pendidikan Anti Korupsi
Lokasi  program  pendidikan  anti  korupsi  di  fakultas  hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien Medan.    Aksi  ini  dilakukan  dengan  merencanakan  kegiatan  seminar  atau  lokakarya  tentang pendidikan  anti  korupsi  bagi  mahasiswa.  Seluruh  komponen  civitas  akademika  baik  dosen, pegawai  administrasi,  dan  mahasiswa  turut  serta  dalam  kegiatan  seminar  ini.  Para  pemateri dalam seminar ini merupakan para ahli di bidang pendidikan anti korupsi, termasuk beberapa dosen  yang  berperan  sebagai  advokat.  Mereka  akan  menjelaskan  apa  itu  korupsi  dan bagaimana cara mencegahnya, serta menekankan perlunya bekerja sama dengan pihak-pihak profesional lainnya.
b). Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) RPS dan Alat Kontrolnya Nilai-nilai anti korupsi ditanamkan dalam budaya melalui standar operasional prosedur (SOP) ini.  Tujuan  SOP  RPS  sendiri  adalah  untuk  menetapkan  dan  menetapkan  standar penyelenggaraan pendidikan.
c). Kegiatan Kreatif,
Kegiatan  kreatif  bertujuan  untuk  menumbuhkan  kreativitas,  sikap  dan  prinsip  anti  korupsi pada mahasiswa. Misalnya, ada kompetisi pidato anti korupsi, perlombaan cerdas cermat anti korupsi, perlombaan video parodi, dan stiker yang dibagikan. (Kristiono et al., 2020)
Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghalangi Program Pendidikan Anti Korupsi :
a. Faktor Pendukung
Fakultas  Hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  memiliki  banyak  faktor  yang  memengaruhi pelaksanaan  program  pendidikan  anti  korupsi.  Faktor-faktor  ini  dibagi  menjadi  faktor pendukung dan penghambat. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi ialah:
1. Hingga  saat  ini,  ada  fasilitas  dan  alat  yang  memberikan  dukungan  untuk  program pendidikan  anti  korupsi.  Adanya  kantin  kejujuran  dan  buku  referensi  tentang  tindak pidana korupsi di perpustakaan yang tersedia secara lengkap merupakan metode yang dimaksud sebagai metode pembelajaran konvensional selain fasilitas kampus.
2. Salah  satu  faktor  yang  mendukung  implementasi  pendidikan  anti  korupsi  adalah partisipasi aktif seluruh siswa dalam aktivitas inovatif seperti pertandingan video anti korupsi, pertandingan pidato anti korupsi, dan pertandingan cerdas cermat. Selain itu, stiker,  yang  merupakan  kumpulan  kegiatan  yang  dibuat  oleh  program  pencegahan korupsi  di  sekolah,  disebarluaskan  kepada  siswa,  membuat  mereka  lebih  termotivasi untuk berpartisipasi dalam perlombaan.
3. Universitas memberikan dana bantuan sosial  untuk program anti korupsi pendidikan. Mahasiswa  fakultas  hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  sejak  2017  hingga  saat  ini, dengan  bantuan  berbagai  pihak,  program  pendidikan  antikorupsi  telah  dipraktikkan secara  efektif.  Dalam  kapasitasnya  sebagai  Dekan  Fakultas  Hukum  Program  Studi Ilmu Hukum di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Ibu Elyani. SH. M. Hum adalah pengacara  yang  juga  bertanggung  jawab  atas  Susunan  Tim  Pengelola  Program Pendidikan Anti Korupsi.
b.  Faktor Penghambat
Program  pendidikan  anti  korupsi  fakultas  hukum  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  Medan memiliki  faktor  pendukung  lainnya  menghadapi  kendala.  Hal  ini  terutama  disebabkan  oleh perbedaan  jumlah  mahasiswa  di  setiap  program  studi  dan  fakultas  yang  berbeda  di  kampus, yang menghambat pelaksanaan kurikulum.
Dalam  rangka  melaksanakan  pendidikan  antikorupsi,  hal  ini  bertujuan  agar  mahasiswa hukum  di  Universitas  Tjut  Nyak  Dhien  Medan  dapat  menerapkan  aturan  tersebut  dalam kehidupan sehari-hari.Temuan penelitian pengabdian masyarakat memberikan gambaran empiris mengenai  pengetahuan  korupsi  di  masyarakat  yang  dimiliki  oleh  seluruh  mahasiswa  fakultas hukum  (100%).  Mayoritas  dari  mereka  (sekitar  70%)  mengetahui  ciri-ciri  korupsi  dan penyebabnya. Korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi melibatkan  penyesatan  publik  dan  pemerintah  dengan  mengabaikan  kepentingan  masyarakat. Korupsi  dapat  dilakukan  oleh  satu  individu  maupun  sekelompok  orang.  Interpretasi  mereka terhadap  konsep  yang  sama  tetap  berbeda;  contohnya  termasuk  mencuri  uang  lingkungan, mencuri kekayaan negara, dan mencuri dari individu lain.
Mahasiswa  menunjukkan  sikap  positif  terhadap  peningkatan  tindak  korupsi.  Dengan  kata lain, mereka cenderung tidak setuju (kurang dari 60%) terhadap sanksi hukum yang ringan bagi mereka  yang  korup,  menolak  sumbangan  sosial  yang  berasal  dari  perbuatan  korupsi,  menolak membayar  untuk  menjadi  pegawai  negeri  (untuk  anak-anak),  memberikan  amplop  untuk perawatan khusus, dll.
Korupsi  umumnya  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah,  perusahaan  swasta,  dan  bahkan sebagian kecil warga masyarakat, dan tingkat kesadaran masyarakat cukup tinggi tentang hal itu (kurang dari 60%). Korupsi akan meningkat dan menghancurkan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat jika tidak diberantas secara sistemik.
Tanggapan mahasiswa terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga cukup signifikan.  Lebih  dari  65%  tanggapan  mahasiswa  menunjukkan  hal  tersebut.  Respon  terhadap upaya  pemerintah  dalam  memberantas  korupsi  disampaikan  dalam  bentuk  dukungan  dan partisipasi  aktif,  namun  demikian,  mereka  membutuhkan  janji  perlindungan  keamanan  dari pemerintah.
Test  korelasi  antara  variabel  pengetahuan,  sikap,  dan  kesadaran  dengan  reaksi  mereka terhadap  upaya  pemerintah  dan  organisasi  masyarakat  yang  bekerja  untuk  memerangi  korupsi; koefisien  korelasi  ini  sangat  signifikan.  Dengan  kata  lain,  semakin  banyak  pengetahuan  yang dimiliki  seseorang  dalam  masyarakat,  semakin  positif  dan  tegas  sikapnya,  dan  semakin  besar kesadaran  yang  dimilikinya,  semakin  besar  respons  yang  positif  terhadap  penanggulangan korupsi.
Ada kemungkinan bahwa analisis dan diskusi hasil penelitian pengabdian pada masyarakat ini menunjukkan bahwa temuan studi yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan
tanggapan masyarakat terhadap korupsi dianalisis dan didiskusikan dengan menggunakan teori- teori perilaku (proporsi stimulus, nilai, kejenuhan-kehilangan, dan persetujuan- penentangan).(Soemanto et al., 2014)
Reaksi seorang individu terhadap dorongan (pengetahuan, informasi)  yang berasal di luar topik,  dalam  konteks  tanggapan  masyarakat  terhadap  lingkungannya.  Perilaku  (respon)  adalah aktivitas yang terjadi karena adanya rangsangan (pengetahuan, informasi) yang diperlukan untuk memberikan tanggapan. Sikap dan perilaku tertentu dipengaruhi oleh rangsangan (pengetahuan, informasi). Perilaku (respon) seseorang adalah aktivitas yang disebabkan oleh rangsangan  yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati...
Ketika  masyarakat  mengetahui  tentang  tindakan  korupsi  yang  berkembang  cepat,  mereka menunjukkan  penolakan  karena  merugikan  kepentingan  bersama  dan  meningkatkan  kesadaran akan  upaya  untuk  menanggulanginya.  Responden  mahasiswa  berkomitmen  untuk  mendukung dan mendukung upaya pemerintah yang berkaitan dengan program dan kegiatan penanggulangan korupsi.  Jika  mereka  diberi  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  oleh  pemerintah,  mereka  akan lebih positif.

## 4. KESIMPULAN
Meningkatnya  pengetahuan  mahasiswa  tentang  tindakan  korupsi  meningkatkan  perhatian dan  keyakinan  anti  korupsi.  Karena  itu,  kesadaran  masyarakat  meningkat  bahwa  peningkatan jumlah  dan  kualitas  korupsi  menyebabkan  kesengsaraan  yang  lebih  besar  bagi  negara  dan masyarakat,  melemahkan  hubungan  dan  kekuatan  nasional,  negara,  dan  masyarakat.  Mereka memiliki  pengetahuan,  perspektif,  dan  kesadaran  yang  tinggi  tentang  konsekuensi  yang ditimbulkannya,  yang  mendorong  respons  yang  positif  dan  besar  terhadap  upaya  pemerintah untuk  memerangi  korupsi.  Mahasiswa  akan  dengan  senang  hati  mendukung  dan  berpartisipasi dalam  upaya  pemerintah,  terutama  jika  mereka  memiliki  perlindungan  hukum  yang meningkatkan rasa aman mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsanti, M. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Penulisan Kreatif Bermuatan Nilai-
Nilai  Pendidikan  Karakter  Religius  Bagi  Mahasiswa  Prodi  Pbsi,  Fkip,  Unissula. KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra, 1(2), 71–90. https://doi.org/10.24176/kredo.v1i2.2107
Fauzan,  M.,  Bahtaruddin,  B.,  &  Nuraini,  H.  (2012).  Implementasi  Pemerintahan  Yang  Bersih Dalam  Kerangka  Rencana  Aksi  Daerah  Pemberantasan  Korupsi  (RAD-PK)  (Studi  Di Kabupaten Pemalang). Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 448–464.
https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.119
Hartanto, H., & Adlhiyati, Z. (2017). Pencegahan korupsi dengan menerapkan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan. Peran Perguruan Tinggi Dalam Upaya Penanggulangan Korupsi, 269–276. http://hdl.handle.net/11617/9546
Kristiono, N., Astuti, I., & Uddin, H. R. (2020). Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMK Texmaco Pemalang. Integralistik, 31(1), 13–21.
Mukhti  Fajar,  &  Achmad,  Y.  (2015).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.  8(1), 15–35.
Putra,  A.  S.,  Dedi,  A.,  Galuh,  U.,  &  Governance,  G.  (2002).  Tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di. 30, 150–158.
Soemanto,  R.-,  ,  S.,  &  ,  S.  (2014).  Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Korupsi.  Yustisia  Jurnal Hukum, 3(1), 80–88. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10124
Sofyan,  F.  S.,  &  Sundawa,  D.  (2016).  Hubungan  Mata  Kuliah  Pendidikan  Kewarganegaraan Dengan  Peningkatan  Wawasan  Kebangsaan  Dan  Semangat  Nasionalisme  Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 24(2), 185. https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455
Widyastono,  H.  (2013).  Strategi  Implementasi  Pendidikan  Anti  Korupsi  Di  Sekolah Implementation  Strategy  of  Anti-Corruption  Education  in  Schools.  Jurnal  Teknodik, 17(1), 194–208.