## Jurnal Ilmu Administrasi

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CLEAN GOVERNANCE DI PROVINSI GORONTALO

## Fitroy Ishak
Widyaiswara Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Gorontalo Email: fitroy.ishak@gmail.com

## Abstract
Realizing good governance is not only a public expectations but also the demands of contemporary governance. This  study  aims  to  determine  the  public  perception  of  "clean  governance"  in  the  province  of  Gorontalo.  This study  uses  a  qualitative  method.  Making  informant  is  purposive  and  snowball.  Data  were  collected  through observation,  interview,  and  review  documents.  Data  analysis  using  data  reduction,  data  presentation,  and conclusion  and  verification.  The  results  showed  that  the  overall  governance  in  Gorontalo  province  is  not  in accordance  with  the  paradigm  of  “clean  governance".  Specifically,  the  citizens  consider  matters  related  to information,  public  services,  social  assistance,  and  recruitment  is  still  decorated  with  the  practice  of  "bad governance" that leads to corruption, collusion and nepotism
Keyword s: People perception, clean governance, Gorontalo Province

## PENDAHULUAN
Pemerintah yang ideal adalah pemerintah  yang  mampu  mengatur,  melayani, membangun,  dan  memberdayakan;  sementara masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang adil  dan  mamur,  atau  sederhanya  sejahtera, “ gemah  ripah  loh  jinawi ”.  Pernyataan  di  atas tidak lain merupakan kebutuhan, tuntutan, dan harapan  yang  termanifestasi  secara  inheren ketika  kita  sebagai  bangsa  mengukuhkan  diri ke  dalam  suatu  negara,  Republik  Indonesia. Namun,  sebagaimana  “ ideals  can  never  be more  than  partially  realized ”,  pernyataan kehendak  tersebut  tidak  lain  merupakan bayangan semu/ironi ditengah fakta penyelenggaraan  pemerintahan  kontemporer. Observasi di berbagai media massa, elektronik, dan  online;  baik  nasional  maupun  lokal; hampir  tidak  pernah  sehari  pun  absen  dari praktik bad governance atau sederhanya KKN. Belum lagi bila kita menilik berbagai hasil rilis data  kontemporer,  seperti  rilis  Bank  Dunia (Dalam  antaranews.com,  28  November  2011), yakni  menurut  hasil  survei  dari  183  negara, Indonesia  berada  pada  peringkat  129,  setelah sebelumnya  pada  tahun  2010  berada  pada peringkat 122 dari 183 negara, dan pada tahun 2007 peringkat 135 dari 150 negara dalam hal pelayanan  publik.  Tidak  jauh  berbeda  dengan hasil yang dirilis Organization Fund for Peace (dalam  VivaNews:  2012),  Indonesia  berada pada posisi 63 dalam Failed State Index 2012,
setelah  pada  2011  berada  pada  posisi  64. Polemik pungutan liar dalam term korupsi juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan; melalui  rilis transparency  international (TI), Indonesia  pada tahun  2013  berada  pada  posisi 64  dari  177  negara  terkorup  di  dunia (antaranews.com,  11  Desember  2013);  bahkan yang  terbaru,  IndoneISA  hanya  mampu menempati urutan ke 88 dari 168 negara yang diukur  indeks  persepsi  korupsinya.  Jadi berdasarkan  observasi  serta  telaah  data  dan fakta yang dilakukan, Indonesia belum terbukti berhasil  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan  kontemprorer  yang  diharapkan, yakni good governance .
Term good governance secara konseptual  bervariasi  bagi scholars .  Ada  yang menyatakan sebagai bentuk manajemen pembangunan/administrasi  pembangunan;  tata pemerintahan yang baik; pengelolaan pemerintahan yang baik
dan bertanggungjawab; kepentingan/pengurusan pemerintahan  yang  baik;  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik;  penyelenggaraan pemerintahan  yang  berintegritas;  serta  ada yang  menyatakannya  sebagai  pemerintahan yang  bersih  atau clean  government/clean governance (Effendi,  2005).  Dalam  penelitian ini,  pengertian  yang  terakhir  inilah  yang dipakai.
Lebih  lanjut.  Secara  konseptual, clean governance pemerintahan  yang  bersih  adalah

## Jurnal Ilmu Administrasi
pemerintah  yang  diisi  oleh  aparat  yang  jujur, dan  bekerja  sesuai  dengan  tugas  yang diembannya,  tidak  melakukan  praktek  KKN (korupsi  kolusi  nepotisme),  bisa  bertindak objektif, netral dan tidak diskriminatif
(Bappenas, 2008). Prinsip-prinsip penyelenggaraan  pemerintah  yang  bersih, tercermin  dalam  Undang-Undang  No.  28 Tahun  1999  yang  mengatur  tentang  Asas-asas Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme. Adapun  asas  umum  dalam  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih  adalah  sebagai berikut:  (a)  Asas  kepastian  hukum,  (b)  Asas tertib  penyelenggaraan  negara,  (c)  Asas kepentingan  umum,  (d)  Asas  keterbukaan,  (e) Asas  proposionalitas,  (f)  Asas  profesionalitas, (g)  Asas  akuntabilitas. Clean  Governance erat kaitannya  dengan Good  Governance karena keduanya  memiliki  fungsi  yang  sama  yaitu untuk pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari KKN.
Dalam konteks Indonesia, clean government cenderung  dipahami  sebagai pemerintahan yang bebas KKN (dan pemahaman  inilah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini).  Sejak  era  reformasi,  Indonesia telah berupaya sedemikian rupa untuk mewujudkan  cita-cita  ini.  Namun  mencermati data dan fakta yang dikemukakan sebelumnya, maka hal yang dicita-citakan tersebut tentunya masih jauh dari apa yang diharapkan. Terlebih menyimak  rilis  hasil  penelitian  salah  satu lembaga riset korupsi, bahwa korupsi berkorelasi  sifnifikan  dengan  pertumbuhan ekonomi  suatu  wilayah/daerah,  dalam  hal  ini semakin  bersih  suatu  daerah,  maka  semakin tinggi  pertumbuhan  ekonominya.Sekalipun demikian, dari hasil riset tersebut terdapat satu fenomena  menarik,  yakni  dari  10  daerah  yang dianggap  memiliki  kontribusi  besar  terhadap perekonomian  Indonesia,  adalah  Provinsi Gorontalo  yang  ternyata  berkorelasi  negatif, artinya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  di Provinsi  Gorontalo  turut  didorong  oleh  angka korupsi  yang  tinggi  pula.  Mencermati  hal  ini, maka  tidaklah  mengherankan  jika  salah  satu daerah  di  Provinsi  ini,  yakni  Kota  Gorontalo pernah  dinobatkan  sebagai  daerah  dengan korupsi tertinggi ke tiga di republik ini.
Mencermati  data,  fakta,  dan  opini  di atas,  maka  menarik  untuk  menelaah  terkait clean  governance di  Provinsi  Gorontalo berdasarkan  persepsi  masyarakat,  dikarenakan hal ini signifikan bagi perkembangan penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya  di
Provinsi Gorontalo. Selain itu dalam perkembangan  pemerintahan  kontemporer,
masyarakat  ( civil  society dan privat  sector ) tidak lagi dianggap sebagai obyek pemerintahan,  melainkan  dianggap  sebagai aktor krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan,  sehingga  partisipasinya  dalam perencanaan,  implementasi,  pengawasan,  dan evaluasi kinerja pemerintahan memiliki kontribusi yang signifikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari enam Kabupaten/Kota, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten  Gorontalo,  Kabupaten  Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone
Bolango,  dan  Kabupaten  Gorontalo  Utara.
Penelitian  ini  dilakukan  selama  3  bulan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif,  yang  merupakan  suatu paradigma  penelitian  untuk  mendeskripsikan peristiwa,  perilaku  orang  atau  suatu  keadaan pada  tempat  tertentu  secara  rinci  dan mendalam  dalam  bentuk  narasi  (Brannen, 2005; Creswell et al ., 2007; Satori et al ., 2010; Sugiyono, 2011). Penelitian ini bersifat terbuka artinya  masalah  penelitian  sebagaimana  telah disajikan didepan bersifat fleksibel dan subject to  change sesuai  dengan  proses  kerja  yang terjadi dilapangan.
Sehingga fokus penelitiannya pun berubah guna menyesuaikan dengan  masalah  penelitian  yang  berubah (Moleong,  2012).  Dalam  penelitian  ini informan  ditelusuri  secara  purposif  dan snowball .  Adanya  penarikan  informan  dengan teknik ini, selain disesuaikan dengan pendekatan  dan  kebutuhan  penelitian,  juga agar  penelitian  yang  dilakukan  benar-benar mampu menyelami permasalahan secara mendalam  hingga  kejenuhan  opini.  Dengan demikian,  data  yang  dikumpulkan  jauh  lebih obyektif  dan  komprehensif.  Data  penelitian dikumpulkan  dengan  memadukan  sejumlah teknik, yakni observasi, wawancara mendalam, dan  telaah  dokumen  terkait.  Data  yang  telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan  model  analisis  Miles  dan Huberman  (1992),  yang  terdiri  dari data reduction,  data  display ,  serta conclusion drawing/verification .  Teknik  ini  digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat tentang clean governance di Provinsi
Gorontalo,  yang  difokuskan  pada  empat

## Jurnal Ilmu Administrasi
bidang  utama,  yakni  informasi,  pelayanan publik, bantuan sosial, dan rekrutmen aparatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  dikemukakan deskripsi  hasil  penelitian  terkait  persepsi masyarakat  terhadap clean  governance di Provinsi  Gorontalo,  yang  difokuskan  pada aspek  informasi,  pelayanan  publik,  bantuan sosial, dan rekrutmen aparatur. Adapun terkait hal  tersebut  dapat  dikemukakan  sebagai berikut.
Pertama,  terkait  aspek  informasi.  Dari hasil  penelusuran  data  penelitian  lewat instrumen wawancara terungkap bahwa kecenderungan  informan  menilai  informasi yang berkaitan dengan seluk beluk penyelenggaraan  pemerintahan  relatif  sulit diakses  secara  langsung.  Bagi  kalangan  yang berlatarbelakang sipil, informasi yang berkaitan  dengan  kepentingan  publik  hanya dapat  diakses  apabila  yang  bersangkutan secara  pribadi  memiliki  relasi  dengan  aktor- aktor  yang  memiliki  akses  langsung  atas informasi  yang  dibutuhkan.  Jika  masyarakat sipil  ingin  mengakses  data  secara  prosedural, maka proses yang harus dilalui pun cenderung rumit  dengan  persyaratan  yang  kompleks, sehingga  informan  cenderung  menempuh  cara yang  simple  sekalipun  terpaksa  mengeluarkan biaya  ekstra.  Begitupun  halnya  dengan kalangan  yang  berlatarbelakang  aktor  di  setor privat,  maka  yang  bersangkutan  terkadang harus  mengeluarkan  biaya  ekstra  hanya  untuk mendapatkan akses informasi. Dalam lingkungan usaha, informan cenderung mengakui  bahwa  dalam  banyak  kasus  mereka terpaksa  mengeluarkan  banyak  biaya  ekstra hanya  demi  menjaga  relasi  dengan  pemegang informasi  usaha,  yang  notabene  merupakan pejabat publik. Hal ini ternyata sejalan dengan hasil observasi dan telaah dokumen, dalam hal ini data-data terkait informasi publik seringkali sulit  didapatkan  secara  transparan.  Situs-situs instansi  pemerintahan  Provinsi  Gorontalo relatif  sepi  informasi  dan  bahkan  untuk mengaksesnya  secara  langsung  harus  terlebih dahulu  mengikuti  serangkaian  prosedur  yang relatif rumit.
Kedua,  terkait  pelayanan  publik.  Dari hasil  penelusuran  data  penelitian  lewat instrument wawancara terungkap bahwa praktik pelayanan publik di Provinsi Gorontalo masih  seringkali  dihiasi  praktik  percaloan,
kerumitan prosedur/persyaratan, ketidakjelasan waktu  pelayanan,  tidak  transparannya  biaya, dan  tidak  jarang  ditemukan  pungutan  liar menurut  pengakuan  informan  pada  umumnya. Secara spesifik, mata rantai birokrasi pelayanan  publik  di  Provinsi  Gorontalo  masih relatif  panjang,  yakni  kebanyakan  harus melalui  RT/RW,  desa/kelurahan,  kecamatan, hingga instansi terkait, dan bahkan tidak jarang melibatkan  aktor  lain,  seperti  keluarga, tetangga,  dan  sebagainya  bergantung  pada jenis  layanan  yang  diakses.  Hal  ini  ternyata mengakibatkan  kecenderungan  informan  lebih memilih mengikuti prosedur ilegal/jalan pintas yang  tentunya  memakan  biaya  ekstra  agar layanannya cepat diproses dan produk layanan cepat didapatkan.
Ketiga,  terkait  dengan  bantuan  sosial. Dari  hasil  penelusuran  data  penelitian  lewat instrument wawancara terungkap bahwa kecenderungan  informan  penelitian  menilai bahwa  praktik/penyelenggaraan bantuan sosial di Provinsi Gorontalo masih belum transparan, seringkali  tidak  tepat  sasaran,  seringkali terdapat pemotongan dengan alasan pajak/retribusi,  dalam  kasus  barang  kebutuhan pokok  kebanyakan  kualitasnya  rendah,  dan masih dihiasi tindak diskriminatif. Kebanyakan informan mengakui, bahwa mereka mengetahui  adanya  bantuan  sosial  yang digulirkan  pemerintah  justru  setelah  melihat lingkungan sekitarnya (tetangga) mendapatkan bantuan sosiao tertentu, yang menurut penilaian  informan  tersebut  secara  sosial  dan ekonomi tidak termasuk kategori yang berhak. Tidak  sedikit  pula  informan  yang  menilai bahwa penentuan layak/tidaknya seseorang/rumah  tangga  mendapatkan  bantuan sosial  bergantung  pada  kedekatan  dengan pihak  penyalur/berwenang.  Selain  itu,  bagi informan yang seringkali mendapatkan bantuan  sosial,  kebanyakan  mereka  mengakui bahwa  bila  bantuan  dalam  bentuk  uang,  maka seringkali  mendapatkan  pemotongan  dengan jumlah  tertentu  dari  petugas  dengan  alasan pajak/retribusi;  sementara  bila  dalam  bentuk barang,  seringkali  kualitas  yang  didapatkan tidak sesuai dengan harapan.
Keempat,  terkait  dengan  rekrutmen aparatur. Dari hasil penelusuran data penelitian lewat  instrumen  wawancara  terungkap  bahwa kecenderungan  informan  ternyata  meragukan transparansi  dan  akuntabilitas  rekrutmen  baik secara politik (pemilihan), maupun penunjukan/seleksi  (karir).  Khusus  untuk rekrutmen  politik,  kecenderungan  informan

## Jurnal Ilmu Administrasi
menilai bahwa rekrutmen politik yang dilakukan  di  Provinsi  Gorontalo  masih  dihiasi dengan fenomena KKN, sehingga hanya aktor- aktor  yang  secara  finansial  dan  relasi  kuat  lah yang  akan  terjaring  rekrutmen.  Bahkan  dalam praktik  pemilihan  politik,  informan  mengakui bahwa  praktik money  politik masih  menjadi andalan  semua  calon/kandidat.  Begitupun halnya  dengan  rekrutmen  melalui  jalur seleksi/karir.  Terkait  hal  ini,  kebanyakan informan  menilai  bahwa  penyelenggaraan rekrutmen dengan model demikian di Provinsi Gorontalo belum didasarkan pada kualitas/kapabilitas aktor/aparatur yang bersangkutan,  melainkan  masih  didasarkan atas  relasi,  pengorbanan  politik,  dan  bahkan pengorbanan  materiil,  yang  kesemuanya  itu tidak  lepas  dari  unsure  KKN.  Mencermati  hal ini, maka kebanyakan informan tidak kaget/heran  mencermati  banyaknya  kalangan birorkasi dan aktor politik yang terjaring kasus KKN  di  Provinsi  Gorontalo.  Bahkan,  hasil penelusuran  lebih  mendalam  menemukan banyaknya  dugaan  kasus  yang  menurut informan  mungkin  untuk  terungkap  dalam waktu dekat, dengan catatan supremasi hukum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Deskripsi  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  kecenderungan  informan  (masyarakat) menilai  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan di  Provinsi  Gorontalo,  khususnya  yang berkaitan  dengan  aspek  informasi,  pelayanan publik,  bantuan  sosial,  dan  rekrutmen  masih belum sesuai dengan prinsip clean governance , dalam  hal  ini  penyelenggaraannya  masih dihiasi praktik bad governance yang mengarah pada  KKN.  Terkait  sejumlah  hal  ini  dapat dielaborasi sebagai berikut.
Pertama  terkait  aspek  informasi.  Hasil deskripsi  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa informasi
terkait
penyelenggaraan pemerintahan  di  Provinsi  Gorontalo  yang relatif  sulit  diakses  menunjukkan  bahwa prinsip clean  governance belum  mampu termanifestasikan  dengan  baik  dalam  berbagai lini pemerintahan. Menurut kebanyakan scholars ,  salah  satu  tolak  ukur  kehidupan demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan yang  baik  ( good  governance )  adalah  akses informasi  yang  transparan  (Ndraha,  2003; Jeddawi,  2008;  JICA,  2008;  Suaedi et  al . 2010).  Dalam  era good  governance yang melibatkan/menuntuk  keterpaduan  stakeholder dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  maka masyarakat  ( civil  society dan privat  sector ) harus  di- enabling dan  di- empowering agar
berdaya  guna  melalui  partisipasinya  yang secara inheren mendukung
upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Bila masyarakat dibiarkan dalam kondisi yang tidak melek  informasi,  maka  tentu  saja  masyarakat cenderung  tidak  tertarik  untuk  berpartisipasi dalam menyukseskan program/kebijakan pemerintahan karena kemungkinan besar tidak memahami
bahwa program/kebijakan
pemerintah  yang  dibuat/dijalankan  berkaitan dengan  kepentingannya;  serta  jika  hal  ini dibiarkan  secara  terus  menerus,  maka  hampir dapat
dipastikan kecenderungan
program/kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah relatif  tidak  tepat  sasaran  dan  tidak  berhasil, mengingat salah satu syarat agar kebijakan/program pemerintah berhasil diimplementasikan  adalah  kesesuaian  antara pemerintah  (implementor),  masyarakat,  dan kebijakan/program, termasuk informasi mengenai  hal  itu  (Korten  dan  Sjahrir,  1988; Albrecht dan Zemke dalam JICA, 2008).
Kedua  terkait  aspek  pelayanan  publik. Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa pelayanan  publik  di  Provinsi  Gorontalo  yang masih  dihiasi  praktik bad  governance yang mengarah  pada  KKN  menunjukkan  bahwa paradigma penyelenggaraan pemerintahan khususnya  pelayanan  di  Provinsi  Gorontalo belum  memposisikan  masyarakat  sebagai warga  negara  pemegang  kedaulatan  dan  pihak pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Padahal,  dalam  era  kontemporer,  pelayanan publik  merupakan  satu-satunya  fungsi  hakiki pemerintahan, yang penyelenggaraannya sangat  menentukan  penilaian  publik  atas keberhasilan  dan  kualitas  pemerintahan  itu sendiri (Ndraha, 2003; Denhardt dan Denhardt, 2007). Selain itu, sekalipun Provinsi Gorontalo secara  umum  telah  menerapkan  sistem pelayanan  terpadu  satu  pintu  untuk  beberapa jenis  layanan,  namun  mencermati  argumentasi dan  kenyataan  yang  dihadapi  informan  pada umumnya  secara  tidak  langsung  menunjukkan bahwa  strategi  tersebut  masih  jauh  dari  apa yang  diharapkan.  Hal  ini  turut  dijustifikasi penelitian  terkait  PTSP  di  salah  satu  wilayah Provinsi  Gorontalo,  yakni  Umar  (2014),  yang mengungkatpan  bahwa  implementasi  PTSP  di Kabupaten  Gorontalo  belum  berhasil  dan belum berkualitas.
Ketiga,  terkait  bantuan  sosial.  Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan  bantuan  sosial  di  Provinsi Gorontalo  yang  penuh  dengan  praktik bad governance pada  dasarnya  juga  dialami  oleh

## Jurnal Ilmu Administrasi
sejumlah  daerah  lainnya,  khususnya  terkait layanan/jaminan  sosial  Bahkan,  sejumlah kasus kontemporer menunjukkan bahwa bansos  menjadi  salah  satu  lahan  korupsi  yang menggiurkan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab.  Selain  itu,  kasus  KKN terkait  bansos  (salah  satunya  di  Gorontalo berupa  kasus  korupsi  Al-Qur’an)  secara inheren  menunjukkan  dekadensi  moralitas bangsa yang mengagungkan kehidupan materiil  dan  mengabaikan  aspek  moriil  dan spiritual. Mencermati hal ini, maka masyarakat perlu diberdayakan dan dilibatkan partisipasinya terutama dalam aspek pengawasan, agar praktik-praktik serupa dapat diminimalisir.
Keempat terkait rekrutmen. Hasil penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  pola rekrutmen  di  Provinsi  Gorontalo  yang  masih dihiasi  praktik  KKN  menunjukkan  kegagalan dalam  memanajemen  sumber  daya  manusial, khususnya  dalam  era  persaingan  kompetitif. Sebagaimana  yang  dipahami,  bahwa  era kontemporer  mensyaratkan  kesiapan  SDM dalam  persaingan  regional,  nasional,  dan bahkan  global,  yang  kesemuanya  itu  hanya dapat dimenangkan/dioptimalisasi dengan kualitas  dan  kapabilitas  SDM  yang  memadai. Hal  ini  sebagaimana  dikemukakan  Benardin dan  Russell  (1988),  bahwa  di  era  persaingan kompetitif,  maka  salah  satu  keunggulan  yang perlu  dioptimalkan  oleh  suatu  organisasi (termasuk pemerintahan) adalah terkait sumber daya manusia. Selain itu, adanya praktik KKN yang  menghiasi  pola  rekrutmen  di  Provinsi Gorontalo  menunjukkan  bahwa  rekrutmen yang ada masih dilakukan secara spoils system dan  belum  menggunakan merit  system , sebagaimana  yang  saat  ini  diadopsi  oleh banyak  organisasi  modern  yang  maju  dan berhasil.
Padahal, pola rekrutmen pegawai/aparatur secara merit
system merupakan salah satu basis kekuatan organisasi  untuk  mendapatkan  personil  yang berkualitas dan berkapabilitas, atau sederhananya,  “ the  right  man  in  the  right place ” (Gibson et al ., 1973).
Dari  serangkaian  uraian  di  atas  dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan  di  Provinsi  Gorontalo  belum sesuai  dengan  pradigma clean  governance sebagaimana  yang  diharapkan  masyarakat sekaligus  menjadi  tuntutan  penyelenggaraan pemerintahan  kontemporer.  Hal-hal  terkait informasi,  pelayanan  publik,  bantuan  sosial,
dan  rekrutment  masih  dihiasi  praktik  bad governance yang mengarah pada praktik KKN.

## KESIMPULAN
Dari  serangkaian  uraian  pada  hasil penelitian  dan  pembahasan  dapat  dirumuskan kesimpulan bahwa secara umum penyelenggaraan  pemerintahan  di  Provinsi Gorontalo  belum  sesuai  dengan  paradigma clean governance . Secara spesifik, masyarakat menilai  hal-hal  terkait  informasi,  pelayanan publik,  bantuan  soISAl,  dan  rekrutmen  masih dihiasi praktik bad governance yang mengarah pada KKN.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka disarankan pelunya pemerintah Provinsi Gorontalo  mengevaluasi  kinerja  internalnya terkait
transparansi informasi, penyelenggaraan  layanan  publik,  penyaluran bantuan  sosial,  dan  pola  rekrutmen  yang dilakukan  guna  memenuhi  ekspektasi  publik sekaligus guna mencapai tuntutan prinsip clean governance dalam penyelenggaraan pemerintahan  kontemporer.  Selain  itu,  bagi masyarakat  perlu  adanya  upaya  partisipasi aktif  dalam  mengawal  aktivitas  pemerintahan, sehingga penyelenggaraannya senantiasa berada  pada  rel  yang  telah  ditetapkan  dan disepakati secara bersama guna meminimalisir praktik KKN.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.  2008.  Integrasi  E-Government:
Tantangan, Kebijakan, dan Implementasi.  Makalah  disampaikan Ahmad Djunaedi dalam Seminar
Pelayanan  Publik  dan  E-Government. Jakarta.
Bernardin  J  H  dan  Joyce  E  A.  Russell.  1998. “Human  Resources  Management”:  An Experiential  Approach.  New  York:
Irwin/ McGraw-Hill.
Brannen  J.  2005.  Memadu  Metode  Penelitian Kualitatif  dan  Kuantitatif.    Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell J W. Dan Vicki L. Plano Clark. 2007.
Designing and Conducting Mixed Methods  Research.  California:  Sage Publication, Inc.
Denhardt  J  V  and  Robert  B  D.  2007.  New Public  Service:  Serving,  not  Steering,
Expanded Edition. London: M.E. Sharpe.
Djam’an,  S  dan  Aan  K.  2010.  Metodologi
Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabeta.
Effendi S. 2005. Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama. Makalah  disampaikan dalam orasi Rektor UGM, Yogyakarta, 26 Desember 2005. Gibson et  al .  1973.  Organizations:  Structure, Process,  Behavior.  USA:  Business Publications, INC. [JICA] Japan
International Cooperation
Agency.  2008.  Mewujudkan  Good
Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.
Agus Dwiyanto (ed). Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Jeddawi  M.  2008.  Reformasi  Birokrasi, Kelembagaan,  dan  Pembinaan  PNS. Yogyakarta: Total Media. Korten  D  C  dan  Syahrir.  1988.  Pembangunan
Berdimensi Kerakyatan.
Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Miles M B dan Huberman A M. 1992. Analisis
Data  Kualitatif  :Buku  Sumber  Tentang
Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
Ndraha  T.  2003.  Kybernology  Jilid  1  dan  2. Jakarta : Rineka Cipta. Suaedi  F  dan  Bintoro  W  (ed).  2010. Revitalisasi
Administrasi
Negara:
Reformasi  Birokrasi  dan  e-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiono.  2011.  Metode  Penelitian  Kombinasi, Mixed Methods. Bandung: CV Alfabeta.