## KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KEEROM
Oleh Wilhelmus Renyaan willyrenyaan@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Baharudin Saleh Ingratubun Ingratubunbahar27@yahoo.co.id Dosen STIH Umel Mandiri
Suheriyono
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Pemberian  perlindungan  terhadap  setiap  warga  negara  memang  sudah  dilakukan melalui  berbagai  mengeluarkan  regulasi  yang  memberikan  perlakuan  khusus  kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Kejahatan seksual ini  tidak  hanya  menimpa  anak  perempuan,  tetapi  juga  anak  laki-laki  yang  rata-rata umurnya  masih  sangat  belia  bahkan  yang  lebih  miris  lagi  adalah  adanya  anak  balita yang menjadi korban kejahatan seksual ini. Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena  sudah  seharusnya  kejahatan  seperti  ini  tidak  hanya  dikaji  dan  dianalisa  dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat  tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya  kejahatan  pedofilia  dari  aspek  kriminologi  guna  menemukan  secara  utuh tentang  kejahatan,  penjahat  maupun  reaksi  masyarakat  terhadap  pelaku  maupun kejahatannya.  Upaya  dalam  menanggulangi  perilaku  kejahatan  Pedofilia  maka  perlu melakukan  pendampingan  serta  memberikan  pelayanan  koseling  kepada  orang  tua agar  upaya-upaya  preventif  ditindak  lanjut  dalam  tataran  pencegahan  sebelum terjadinya  kejahatan.  Perlu  dilakukan  patroli  sambang  khusus  di  daerah  yang rawan/pelosok  atau  pedalaman  selain  itu  dibutuhkan  kerjasama  masyarakat  yaitu dengan  langsung  melaporkan  kepada  pihak  kepolisian  apabila  terjadi  kasus  kejahatan seksual,  sekain  itu  juga  dubutuhkan  peran  aktif  dari  tokoh  agama  untuk  memberikan pemahaman  mengenai  dampak  kejahatan  seksual  dari  sudut  pandang  agama  dan moral.
Kata Kunci: Pedofilia, Perlindungan, Preventif

## A.  Pendahuluan
Melindungi segenap bangsa indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  merupakan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa negara  haruslah  melakukan  berbagai upaya  untuk  memberikan  perlindungan kepada  setiap  warga  negaranya  dari berbagai macam ancaman, baik ancaman  fisik  maupun    psikis  demi keberlangsungan  negara  itu  sendiri. Pemberian perlindungan terhadap setiap  warga  negara  memang  sudah dilakukan melalui berbagai cara mengeluarkan regulasi yang memberikan  perlakuan  khusus  kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak  dan  kaum  usia  lanjut.  Namun demikian  jika  kita  menyimak  berbagai pemberitaan  media  massa  baik  media cetak maupun elektronik, sering kali kita disuguhi  pemberitaan  tentang  tingginya angka kejahatan di negara Indonesia ini, terlebih bahwa kejahatan tersebut terjadi kepada  kelompok  yang  nota  bena adalah  generasi  penerus  bangsa  yaitu kelompok  anak-anak,  dan  yang  lebih disayangkan  adalah  bahwa  kejahatan yang  menimpa  kelompok  anak-anak
adalah kejahatan yang berkaitan dengan ahlak dan moral yaitu kejahatan seksual.
Sebagai  upaya  untuk  memberikan perlindungan  lebih  kepada  anak-anak, maka  negara  Indonesia  menjadi  salah satu  negara  yang  telah  meratifikasi konvensi  hak  anak  atau Convention  on the  Right  of  Child dengan  Keputusan Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  yang berarti  bahwa  Indonesia  telah  terikat secara  yuridis  maupun  politis  untuk mengimplementasikan  isi  dari  konvensi kedalam peraturan perundang- undangan  Indonesia  dalam  rangka pemberian  perlindungan  secara  optimal kepada  anak  baik  yang  menjadi  korban kejahatan, pelaku maupun saksi. Didalam  Pasal  19  konvensi  Hak  Anak menyebutkan  bahwa:  Anak  berhak mendapatkan  perlindungan  dari  segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi dari  kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh orang tua atas orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.
Bahkan tindak lanjut atau implementasi  dari  ratifikasi  konvensi tersebut  telah  dilakukan  sejak  1997
dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan  Anak  yang  meski  terdapat beberapa  kekurangan.  Yang  kemudian diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  namun  upaya tersebut  patutlah  diapresiasi  sebagai perhatian  negara  terhadap  masa  depan bangsa  itu  sendiri  dengan  memberi perlindungan kepada anak-anak.
Hak Asasi Manusia (HAM)
merupakan  hak-hak  yang  melekat  pada manusia yang mencerminkan martabatnya,  yang  harus  memperoleh jaminan  hukum,  sebab  hak-hak  hanya dapat  efektif  apabila  hak-hak  itu  dapat dilindungi  hukum.  Berkaitan  dengan kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak, bahwa tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatinkan bagi dunia anak
Indonesia.
Pasalnya Komisi
Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) menemukan  ratusan  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku,  data  KPAI  menunjukkan  bahwa ditemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016,
KPAI  mencatat  terdapat  120  kasus
kekerasan  seksual terhadap anak-anak. Kemudian  di  2017,  tercatat  sebanyak 116 kasus. 1
Dari  data  ini  menunjukan  bahwa masih  begitu  banyak  anak  yang  belum mendapatkan  perlindungan  oleh  negara dan  atau  masih  demikian  banyak penjahat  anak  berkeliaran  dinegara  ini yang  setiap  saat  dapat  mengancam masa  depan  anak-anak  yang  juga berarti mengancam masa depan bangsa.  Perilaku  seksual  yang  lebih terarah pada gagasan kekerasan hanya berlaku  kepada  segala  bentuk  cedera fisik. Namun, menurut Vigarello pelecehan  dan  kekerasan  seksual  pada anak atau pedofilia merupakan: Governed  by  Divine  Law,  the  so  called crimes  of  lust,  such  as  sodomy, fornication  and  adultery,  were  seen  as acts  of  desecration  and  contagious degradation  that  merged  criminal  and victim in the same indignity . 2
Penggunaan  hukum  pidana  pada dasarnya  memang  harus  diposisikan sebagai ultimum  remidium. Namun
1 http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai- temukan-116-kasus-kekerasan-seksual- terhadap-anak/ diakses 20 Januari 2022.
2 N.Katz.  1981. Child  Snatching,  The  Legal Response to the Abduction Of childern , Sanford. page 45
untuk masalah kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan  hukum  pidana  sebagai
primium remidium dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan pedofilia. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan/pemberatan yang
diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan  anak  (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016),seperti hukuman kebiri  kimiawi  dirasa  dapat  memberikan general deterrent effect bagi pedofil dan masyarakat  yang  potensial  terjerumus perilaku pedofilia. 3
Dari  latar  belakang  tersebut  diatas bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau  yang  lebih  spesifiknya  Pedofilia  ini merupakan  sesuatu  yang  unik,  karena sudah  seharusnya  kejahatan  seperti  ini tidak  hanya  dikaji  dan  dianalisa  dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis  sangat  tertarik  untuk  melakukan penelitian  guna  melihat  dan  mengkaji tentang  potensi  terjadinya  kejahatan pedofilia  dari  aspek  kriminologi  guna
3 AAA  Ngr  Tini  rusmini  Gorda.  2017. Hukum Perlindungan  Anak  Korban  Pedofilia .  Setara Pres, Malang. hlm 50
menemukan secara utuh tentang kejahatan,  penjahat  maupun  reaksi masyarakat  terhadap  pelaku  maupun kejahatannya.

## B.  Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan oleh  peneliti  dalam  penulisan  penelitian ini  ialah  tipe  penelitian  Sosio  Yuridis yang  artinya  ilmu  pengetahuan  yang secara  empiris  dan  normatif  yang menganalisa atau mempelajari hubungan  timbal  balik  antara  hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  yang akan diteliti.
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian  ini,  penulis  memilih  lokasi penelitian yaitu:
1. Kepolisian  Resor  Keerom  karena lembaga  tersebut  yang  memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan  kejahatan  pada umumnya  dan  kejahatan  seksual atau Pedofil pada khususnya. Penulis  memilih  lokasi  tersebut karna  penulis  menganggap  lokasi tersebut  dapat  memberikan  hasil penelitian  yang  ada  hubungannya dengan  penulisan  ilmiah,  untuk mengkaji  dan  ada  timbal  balik
dalam  memilih  lokasi  penelitian tersebut.
2. Dinas  Sosial  Kabupaten  Keerom adalah 2 orang.
3. Masyarakat  sekitar  rumah  pelaku dan korban 3 orang.
Berdasarkan  metode  penelitian yang digunakan, maka untuk memperoleh  populasi  dan  sampel  yang tepat,  maka  perlu  dijalin  hubungan dengan  para  informan  (narasumber) sehingga mereka dapat menjadi semacam Co-researcher (pendamping peneliti) .

## 1. Populasi
Adapun  yang  menjadi  populasi dalam  penelitian  ini  adalah  pihak-pihak yang  terkait  dengan  objek  penelitian yang diteliti.
2. Sampel
Sampel yang ditarik dalam penelitian purposif sampling, yaitu sampel  ditentukan  sendiri  oleh  penulis. Dengan  demikian  maka  sampel  dalam penelitian ini adalah:
a. Penyidik pada satuan Reserse Kriminal yang berkompoten menangani kejahatan  pedofilia  khusus Unit PPA sebanyak 4 orang b.
Pelaku  atau  orang  yang pernah menjadi pelaku kejahatan  pedofil  sebanyak  1 orang
c. Anak sebagai kejahatan pedofil sebanyak 4 orang
d. Masyarakat yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara kejahatan pedofil sebanyak 4 orang
Data  yang  dibutuhkan  dan  akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.
a. Data Primer
Yaitu  data  yang  diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan kejahatan pedofil dan terlibat langsung dalam kejahatan tersebut lokasi penelitian yaitu:
1. Kepolisian Resort Keerom.
2. Dinas Sosial Kabupaten Keerom.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari hasil menelaah  studi  kepustakaan,  dokumen- dokumen, peraturan perundang- undangan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.
Setelah  data-data  terkumpul,  data tersebut  diolah  dan  dianalisis  secara
kualitatif  dan  kuantitatif  serta  diuraikan dengan  kata-kata  yang  menjadi  kalimat dan  dihubungkan  dengan  teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.
C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  tentang kejahatan,  istilah  Kriminologi  ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis,  Kriminologi  berasal  dari  kata “crimen”  yang  berarti  kejahatan  atau penjahat  dan  logos  yang  berarti  ilmu, jadi  Kriminologi  adalah  Ilmu  tentang Kejahatan/Penjahat.
Sebelum mengkaji lebih jauh tentang  kejahatan  pedofilia,  kiranya sangat  perlu  dan  layak  jika  kita  lihat terlebih  dahulu  tentang  beberapa  hal yang  berkaitan  dengan  teori  kriminologi dan  kejahatan.  Bila  kejahatan  dikaitkan dengan Hukum Pidana, maka kejahatan ( misdrijven )  merupakan  satu-satu  dari dua bentuk delik (tindak pidana), bentuk lainnya adalah pelanggaran ( overtredingen ). Kejahatan sebagaimana  diatur  dalam  Buku  Kedua Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  (Pasal  104-Pasal  488  KUHP), sedangkan  pelanggaran  diatur  dalam
Buku  Ketiga  KUHP  (Pasal  489 –569 KUHP).
Kejahatan dalam lingkup Kriminologi,  sebetulnya  tidak  terbatas pada  pengertian  (kerangka)  hukum pidana  saja,  meskipun  sudah  menjadi pandangan  umum  bahwa  kejahatan diartikan  sebagai  perbuatan  melanggar aturan  pidana,  dan  pelakunya  diancam dipidana.  Akan  tetapi  dalam  Kriminologi kejahatan  juga  mencakup  perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan anti-sosial ( anti social behaviour,  deviant  behaviour,  abberant behaviour), atau  perbuatan  yang  tidak patut, meskipun perbuatan itu sebelumnya  tidak  terumuskan  dalam Hukum Pidana.
Kebanyakan  pakar  berpendapat bahwa  kejahatan  terjadi  disebabkan oleh  tekanan  ekonomi,  akan  tetapi Baharuddin  Lopa  berpendapat  bahwa bukan  karena  tekanan  ekonomi  orang melakukan kejahatan, tetapi juga karena emosi,  harga  diri  dan  martabat  orang dapat melakukan kejahatan. 4
Selanjutnya  pengertian  kejahatan menurut W.A. Bonger, bahwa kejahatan merupakan  perbuatan  anti  sosial  yang
4 Baharuddin  Lopa.    2001. Kejahatan  Korupsi dan  Penegakan  Hukum ,  Cv.  Mandar  maju, Jakarta. hlm 25
secara  sadar  mendapatkan  reaksi  dari negara  berupa  pemberian  derita  dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum ( Legal definition) mengenai kejahatan. 5
Kekerasan  dan  pelecehan  seksual kepada  anak  juga  disebut  dengan pedophilia.  Istilah  pedofilia  pertama  kali disebutkan  pada  abad  ke-19  merujuk kepada  kondisi  psikologis  dan  tindakan pemerkosaan  yang  rentan  terhadap anak-anak,  pelecehan  seksual  dan bentuk-bentuk  lain  dari  eksploitasi  anak di  bawah  umur.  Dalam  buku  karangan Evy  Rachmawati  pedofilia  digambarkan sebagai  manusia  dewasa  yang  memiliki perilaku  seksual  menyimpang  dengan anak-anak. 6 Kata pedofilia sendiri berasal  dari  bahasa  Yunani,  paedo (anak)  dan  philia  (cinta)  kelainan  yang dialami tersebut merupakan suatu dorongan  seksual  yang  intens  dan berulang-uang  terhadap  fantasi  anak- anak pra-remaja sebagai suatu penyimpangan seks dan juga pelanggaran hukum yang sangat fatal.
5 Yesmil  Anwar,  Adang,  2010. Kriminologi , Refika Aditama, Bandung. hlm 45
6 http://www.kompas.com/kompas- cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm Rachmawati, Evi, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata.
Pedofilia  sebagai  gangguan  atau kelainan  jiwa  pada  seseorang  untuk bertindak  dengan  menjadikan  anak- anak  sebagai  instrumen  atau  sasaran dari  tindakan  itu.  Umumnya  bentuk tindakan  itu  berupa  pelampiasan  nafsu seksual.
Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi  korban  adalah  anak-anak. Pelecehan  seksual  ini  menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan  dalam  waktu  singkat. Pasal-pasal  KUHP  mengenai  tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau misdrijven selalu  mengandung unsur  kesalahan,  dari  pihak  pelaku tindak  pidana,  yaitu  kesengajaan  atau culpa . 7
Penulis  menggolongkan  bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan  delik  aduan  relatif,  karena yang  dituntut  di  sini  adalah  orang  yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut.     Dengan demikian untuk dapat di tuntut dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak
7 Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-Asas Hukum Pidana  Di  Indonesia ,  PT  Eresco,  Bandung . hlm 30
pidana  pelecehan  seksual,  maka  syarat utama  adalah  adanya  pengaduan  dari pihak yang dirugikan.
Apabila  tidak  ada  pengaduan  dari pihak  yang  dirugikan  maka  pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut  atau  dijatuhi  pidana  kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian  sesuai  dengan  pasal  287 KUHP.  Pemidanaan  bagi  pelaku  tindak pidana  pelecehan  seksual  terhadap anak di bawah umur baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi  seperti  adanya  pengaduan dan  di  pengadilan  perbuatan  tersebut terbukti.
Berlakukannya Undang-Undang Perlindungan  Anak  merupakan  salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap  anak.  Sebagaimana  halnya KUHP, bahwa Undang-undang perlindungan  anak  tidak  secara  jelas menyebutkan mengenai
kejahatan
Pedofil, namun demikian unsur perbuatan yang pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak memenuhi  unsur  sebagai  perbuatan yang didefinisikan sebagai Pedofilia.
Faktor  penyebab  kejahatan dalam  kriminologi  dijawab  melalui berbagai pendekatan, yakni:
1. pendekatan deteminisme dari
Polak ,
2. pendekatan indeterminisme dari Binding dan Behling ,
3. pendekatan subyektif, dan
4. pendekatan obyektif. 8 Sat Reskrim Polres Keerom, Rahmita  Duwila  menyatakan  bahwa faktor  yang  menjadi  pendorong  perilaku kejahatan  Pedofilia  adalah  Pengalaman masa  kecil  akibat  kekerasan  seksual dari  orang  dewasa.  Sebagian  besar pedofil  pernah  mengalami  pelecehan seksual  dimasa  kecilnya,  atau  hal  lain yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial, selama tidak ditangani dengan baik oleh Psikolog  dan  Psikiater,  seorang  korban pelecehan  seksual  dimasa  kecil  atau anak-anak yang terbiasa dengan pornografi anak misalnya:
a.  Anak nonton pornografi;
b.  Pengalaman  masa  kecil  mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa; dan
8 B.  Simandjuntak.  1981. Pengantar  Kriminologi dan Patalogi Sosial . Tarsito, Bandung. hlm 10
c.  Lingkungan yang memengaruhi Anak terhadap seksual.
Dari  hasil  wawancara  tersebut sehingga  penulis  menganalisa  bahwa anak  bisa  berpotensi  menjadi  Pedofil ketika  tidak  didukung  oleh  orang-orang terdekat seperti keluarga yaitu orang tua dan  lingkungan  sekitar.  Untuk  faktor sosial  seperti  tersebut  diatas,  orang  tua dan  orang  terdekat  lain  memang  harus selalu  menjaga  supaya  anak  tidak terkena pelecehan seksual atau terpengaruhi  konten-konten  yang  tidak seharusnya dikonsumsi anak-anak. Perlu diingat bahwa otak anak itu belum berkembang.
Sumber  data:  Sat  Reskrim  Polres Keerom  diolah  oleh  penulis  pada  tahun 2018.
Hasil  wawancara  pada  tanggal  9 Mei  2018  dengan  Asiatun  selaku  Staf
Dinas Sosial Kabupaten Keerom menyatakan bahwa rendahnya pendidikan  formal  dalam  diri  seseorang dapat  menimbulkan  dampak  terhadap masyarakat  dan  yang  bersangkutan mudah  melakukan  suatu  kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa dikategorikan  faktor  utama  penyebab
kejahatan.  Karena  pendidikan  yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi  yang  rendah  juga,  dimana ekonomi  juga  merupakan  salah  satu penyebab  seseorang  melanggar  norma hukum.  Dengan  rendahnya  pendidikan dan  ekonomi  sangat  mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku seseorang.
Analisis dari Asiatun juga menyatakan  kejahatan  yang  terjadi dalam  lingkungan  merupakan  tindak manusia terhadap manusia lainnya. Dari hasil  penelitian  penulis  menyatakan bahwa  bukan  hanya  faktor  lingkungan yang  ikut  berperan  akan  timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggalpun  ikut  juga  mempengaruhi kejahatan.  Dicontohkan  pada  keluarga yang broken home membawa pengaruh yang sangat  besar terhadap anak-anak, kesibukan  orang  tua  akan  pekerjaan dengan  menjadikan  anak  terlantar  dan tidak  mendapat  asuhan  serta  didikan secara  maksimal,  maka  banyak  anak- anak  yang  rentan  menjadi  korban kejahatan. Kurangnya pemahaman terhadap  hukum  berkaitan  dengan rendahnya  pendidikan  seseorang,  jika seseorang tersebut kurang mendapatkan  pendidkan  formal  sejak
dini, tentunya pengetahuannya terhadap hukum norma-norma, aturan-aturan dan perundang-undangan  pun  berkurang. Seseorang  melakukan  kejahatan  atas kemauannya  sendiri  yang  terpenting segala  keinginannya  dapat  terpenuhi dan  tidak  peduli  akan  akibat  yang ditimbulkannya.
Berdasarkan  data  tabel  diatas tersebut  dalam  melakukan  rehabilitasi pihak Dinas Sosial melakukan koordinasi  dengan  pihak  Kepolisian Resort  Keerom  Unit  PPA  terhadap korban  kasus  kekerasan  seksual  yang terjadi  dimana  korban  masih  anak-anak sehingga  rehabilitasi  hanya  dilakukan satu kali.

## D.  Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dipaparkan  sebelumnya  maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Upaya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku karena adanya pengalaman
masa  kecil  mendapat  kekerasan seksual dari orang dewasa,
rendahnya pendidikan dan
pendapatan ekonomi yang rendah, lingkungan  dan  tempat  tinggal
serta kurangnya pemahaman hukum  dan  agama  dari  faktor itulah  yang  membuat  sehingga adanya niat dan kesempatan maka pelaku  dapat  melakukan  aksi bejatnya kepada anak.
2. Upaya dalam menanggulangi perilaku  kejahatan  Pedofilia  maka perlu  melakukan  pendampingan serta memberikan pelayanan koseling  kepada  orang  tua  agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut  dalam  tataran  pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang diantaranya  individu,  masyarakat, Dinas Sosial dan Kepolisian. Serta tindakan  refresif  dilakukan  pada saat  sudah  terjadi  kejahatan  agar tindakannya  berupa  penjatuhan hukuman  yang  dilakukan  oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
Untuk  saran  penulis  yaitu  sebagai berikut:
1. Perlu  dilakukan  patroli  sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok  atau  pedalaman selain  itu  dibutuhkan  kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung
melaporkan kepada
pihak kepolisian  apabila  terjadi  kasus kejahatan  seksual,  sekain  itu  juga dubutuhkan  peran  aktif  dari  tokoh agama untuk memberikan pemahaman  mengenai  dampak kejahatan seksual dari sudut
pandang agama dan moral.
2. Perlunya  sarana  dan  prasana
terkait  rumah  singgah  bagi  tempat penampungan  rehabilitasi  anak, korban  kejahatan  pedofilia  atau kejahatan  seksual  lainnya  serta memberikan  pelayanan  konseling untuk  pendampingan  korban  dan orang  tua  serta  koordinasi  antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan pedofilia agar meningkatkan
langkah  personal  untuk  mencegah terjadinya kejahatan pedofilia sehingga  pemerintah  perlu  terus melakukan sosialisasi bahaya
pedofilia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
AAA  Ngr  Tini  rusmini  Gorda.  2017.
Hukum Perlindungan Anak Korban
Pedofilia . Setara Pres, Malang.
Baharuddin  Lopa.    2001. Kejahatan Korupsi  dan  Penegakan  Hukum , Cv. Mandar maju, Jakarta.
B. Simandjuntak.  1981. Pengantar Kriminologi  dan  Patalogi  Sosial .
Tarsito, Bandung. Yesmil Anwar, Adang, 2010. Kriminologi , Refika
Aditama,
Bandung.
Wirjono  Prodjodikoro,  1989. Asas-Asas
Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  PT
Eresco, Bandung.

## Artikel:
N.Katz.  1981. Child  Snatching,  The Legal  Response  to  the  Abduction Of childern , Sanford.
http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017- kpai-temukan-116-kasus- kekerasan-seksual-terhadap-anak/ diakses 20 Januari 2022 .
http://www.kompas.com/kompas- cetak/0509/28/humaniora/2083218 .htm Rachmawati,  Evi,  Sisi  Kelam Pariwisata di Pulau Dewata.