Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lombok Barat)
1 Amil, 2 Asbur Hidayat, 3 Nurul Hidayati Indra Ningsih
123 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram Email: amil796@yahoo.co.id , asburhidayat@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini Bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat. Teori yang digunakan untuk mencapai target yang di inginkan yaitu teori Freddy Rangkuti tentang analisis SWOT  dimana  untuk  mengetahuin  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman  dalam  melihat faktor  internal  dan  eksternal  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  memalui  sektor  pajak  bumi  dan bangunan  dan  kemudian  membuat  strategi  berdasarkan  analisis  litmust  dari  Bryson  dalam  rangka menentukan strategi terbaik dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Lombok Barat.  Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dengan hasil penelitian bahwa Faktor Internal yang mempengaruhi PBB anatara lain: Sumber Daya Manusia, Anggaran,  Sarana  Prasarana  dan  Budaya  Organisasi  sedangkan  Faktor  Eksternal  antara  lain: Landasan  Hukum,  Sosialisasi  dan  Penguasaan  Internet  (Pajak  Online).  Strategi  yang  cocok  untuk meningkatkan PBB di Kabupaten  Lombok Barat diantaranya  Pemanfaatan  Banyaknya SDM dapat mempermudah sosialisasi dan meningkatkan informasi, Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,Meningkatkan komitmen  pemerintah dalam memberikan dukungan pelatihan pada SDM yang ada, Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dalam menggali obyek pajak secara optimal.
Kata Kunci: Strategi, PAD, Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi daerah
sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  memberikan  konsekuensi  kepada pemerintah  daerah  untuk  dapat  menggali sumber-sumber  pendapatannya  sendiri  bagi pembiayaan  kegiatan  pemerintahan.  Daerah harus mampu merubah tantangan yang muncul dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut menjadi sebuah peluang yang nantinya mampu mensejahterahkan masyarakatnya.
Dalam percepatan
pelaksanaan otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  harus segera
mengidentifikasi sektor-sektor potensial  yang  dimilikinya,  terutama  melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  meliputi  pajak  dan retribusi  daerah.  Siap  atau  tidaknya  daerah dalam  menghadapi  otonomi  daerah  ini  dapat dilihat  dari  besarnya  proporsi/kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap
Anggaran  Pendapatan    dan  Belanja  Daerah (APBD) yang dimilikinya.
Berdasarkan  UU  No.  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, terdapat  11  jenis  pajak  kabupaten/kota  yang meliputi :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
11. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) Perubahan peraturan inilah yang kemudian mengharuskan daerah untuk sesegera mungkin menyesuaikan dan memperbaharui  tata  cara  pemungutan  pajak daerahnya  yang dituangkan melalui peraturan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
daerah  dan  peraturan  pelaksana  lainnya  di lapangan.
Peraturan Kabupaten Lombok Barat yang mengatur  pungutan  pajak  khususnya  pajak bumi  dan  bangunan  adalah  Peraturan  Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa:
1. Objek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  adalah Bumi  dan/atau  Bangunan  yang  dimiliki, dikuasai,  dan/atau  dimanfaatkan  oleh orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
a. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
b. jalan  lingkungan  yang  terletak  dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,  dan  emplasemennya,  yang merupakan  suatu  kesatuan  dengan kompleks Bangunan tersebut;
c. jalan tol;
d. kolam renang;
e. pagar mewah;
f. tempat olahraga;
g. galangan kapal, dermaga;
h. taman mewah;
i. tempat  penampungan/kilang  minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
j. menara.
Dari Jenis pungutan pajak diatas dapat dilihat  realisasi  penerimaan  pajak  2  tahun terakhir pada tabel dibawah ini: Perkembangan  Penerimaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Kabupaten  Lombok  Barat Tahun 2018-2019

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2020
Melihat  fenomena  diatas,  Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus optimal dalam pengelolaan  pajak  bumi  dan  bangunan. Terdapat  lokasi-lokasi  Kredit  Pemilik  Rumah (KPR)/BTN  baru  ,  villa  baru    yang    belum terdata  oleh  petugas  pajak.  Hal  ini  sangat mempengaruhi  penemimaan  pajak  daerah  di sektor  pajak  bumi  dan  bangunan.  Dengan adanya  pembangunan-pembangunan  rumah baru ataupun villa, jika pengelolanya
mengikuti  aturan  yang  berlaku  ditambah dengan pengawsan petugas, maka seharusnya akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi PAD Kabupaten Lombok Barat khusunya sektor pajak bumi dan bangunan.
Selain  potensi  pajak  bumi  dan banguanan  sebagai  salah  satu  penunjang pendapatan  asli  daerah  dibutuhkan  strategi  – strategi  dalam  pengelolaan  kebijakan  Pajak Daerah, agar dapat secara optimal pelasanaan kebijakan  tentang  Pajak  Daerah.  Oleh  sebab itu,  perlu  menjadi  bahan  pemikiran  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk merumuskan strategi baru dalam upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dari sektor pajak daerah khusunya pajak bumi dan bangunan.  Strategi  yang  dimaksud  dapat rumuskan dalam bentuk manajemen strategi.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  rumusan    masalah sebagai  berikut :
1. Faktor-Faktor  Internal  Apakah  Yang Menentukan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah  Dari  Sektor  Bumi  dan  Bangunan di Kabupaten Lombok Barat ?
2. Faktor-Faktor  Eksternal  Apakah  Yang Menentukan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah  Dari  Sektor  Bumi  dan  Bangunan di Kabupaten Lombok Barat ?
3. Bagaimana
Stategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Bumi dan  Bangunan  di  Kabupaten  Lombok Barat?

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini antara lain untuk :
1. Untuk  menganalisa  proses  Faktor-Faktor
Internal Apa Yang Menentukan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dari
Sektor Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat. 2. Untuk Menganalisa Faktor-Faktor Eksternal Apa Yang Menentukan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat.
3. Untuk  Menentukan  Stategi  Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Bumi Tahun Penerimaan Target (Rp) Realisasi (Rp)
Realisasi (%) 2018 13,000,000,000.00 9,562,771,218.00 73,56 2019 16,000,000,000.00 12,357,316,162.00,49 77,23
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan  Bangunan  di  Kabupaten  Lombok Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Aries  Djaenuri  (2012:88), pendapatan asli daerah adalah :
“Penerimaan  yang  diperoleh  daerah  dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah  memegang  peranan  yang  sangat penting,  karena  melalui  sektor  ini  dapat dilihat  sejauh  mana  suatu  daerah  dapat membiayai  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan daerah”.
Dalam  Pasal  285  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dijelaskan,  sumber  pendapatan  asli daerah terdiri atas:
1. Hasil pajak daerah
Pajak  Daerah  adalah  kontibusi  wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran  rakyat  (Pasal  1  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2. Hasil retribusi daerah Retribusi  Daerah  adalah  pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan  dan/atau  oleh  Pemerintah Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi atau  badan  (Pasal  1  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Bagi  daerah  yang  memiliki  BUMD seperti  perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM),  Bank  Pembangunan  Daerah
(BPD),  badan  kredit  kecamatan,  pasar, tempat hiburan/rekreasi,
vila,
pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya  merupakan  penghasilan bagi  daerah  yang  bersangkutan  (Hanif Nurcholis,  2007  :  184).  Menurut  Yani
(2004  :  40)  hasil  pengolahan  kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. 4.     Lain-Lain PAD yang Sah. Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi :
1.  Hasil  penjualan  kekayaan  daerah yang tidak dipisahkan.
2.  Jasa Giro.
3.  Pendapatan Bunga.
4.  Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5.  Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk lain  sebagai  akibat  dari  penjualan dan/atau  pengadaan  barang  dan/atau jasa oleh daerah.

## Pajak
Secara  umum  pajak  diartikan  sebagai pungutan  dari  masyarakat  kepada  negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat di paksakan dan terhutang oleh  wajib  membayarnya  dengan  tidak mendapatkan prestasi kembali(kontra prestasi/ balas  jasa)  secara  langsung  yaitu  hasilnya digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan
Menurut  Marihot  Siahaan  (2005:7), mengemukakan bahwa :
“Pajak  adalah  pungutan  dari  masyarakat oleh  negara  (pemerintah)  berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan  dan  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  dengan  tidak  mendapat prestasi kembali (kontra/prestasi/blas jasa)  secara  langsung,  yang  hasilnya digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan”. Berdasarkan  pengertian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  unsur-unsur  pajak  terdiri atas :
1. Pungutan dari masyarakat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
3. Bersifat  wajib  dan  memaksa  serta  tanpa imbalan atau jasa
4. Untuk membiayai pengeluaran negara.

## Pajak Bumi dan Bangunan
Darwin (2010;151) mengemukakan:
“Pemungutan  pajak  merupakan  suatu rangkian kegiatan mulai dari penghimpunan data  objek  dansubjek  pajak.  Penentuan besarnya  pajak  yang  terhutang  sampai dengan  kegiatan  penagihan  pajak  kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetoranya”
Menurut  Undang-Undang  No  28  tahun 2009 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan  atas  tanah  dan  bangunan  yang muncul  karena  adanya  keuntungan  dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan  yang  memiliki  suatu  hak  atasnya,  atau memperoleh manfaat dari padanya.
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009 tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  , mengamanatkan  bahwa  kewenangan  dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2)  telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan  Perda  Lombok  Barat  No  03 tahun 2012 pasal tiga bahwa  (1) Objek Pajak Bumi  dan  Bangunan  adalah  Bumi  dan/atau Bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai,  dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  Badan, kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan. (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
a. jalan lingkungan  yang terletak dalam satu kompleks  bangunan  seperti  hotel,  pabrik, dan  emplasemennya,  yang  merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. galangan kapal, dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat  penampungan/kilang  minyak,  air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara.

## Strategi
Bryson  (2002  :190)  mengungkapkan “Strategi  bisa  jangka  panjang  atau  jangka pendek. Strategi berbeda dengan taktik. Taktik adalah tindakan dan reaksi jangka pendek dan adaftif yang digunakan untuk menyempurnakan  sasaran  terbatas”.  Suatu strategi  yang telah ditetapkan harus dinyakini akan  berhasil.  Hatten  (dalam  Salusu,  2005: 108-109)  memberikan  beberapa  petunjuk bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses yaitu:
1. Strategi harus konsisten dengan lingkungannya;
2. Setiap  organisasi  tidak  membuat  satu strategi;
3. Strategi yang efektif hendaknya mefokuskan dan menyatukan semua sumber  daya  dan  tidak  mencerai  beraikan satu dengan yang lain;
4. Strategi  hendaknya  memusatkan  perhatian pada  apa  yang  merupak  kekuatanya  dan titik-titik yang justru adalah kelemahanya;
5. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis
6. Strategi  hendaknya  menghitungkan  resiko yang tidak terlalu besar;
7. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang tealh dicapai
8. Tanda-tanda  dari  kesuksesanya  strategi ditampakakan  dengan  adanya  dukungan dari  pihak-pihak  yang  terkai  dangan terutamadari  para  eksekutif,  dari  pada semua unit kerja dalam organisasi Berdasarkan matriks SWOT dalam Rangkuti  (2014:83)  dapat  diketahui  bahwa analisis SWOT membagi dua jenis lingkungan organisasi  dalam  menentukan  strategi,  yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam melakukan analisa eksternal, organisasi harus mengidentifikasi semua peluang ( opportunities) yang berkembang menjadi tren pada  saat  itu,  serta  memperhatikan  berbagai ancaman  ( threats )  yang  mungkin  timbul  dari lingkungan sekitar organisasi tersebut. Sedangkan analisa yang bersifat internal lebih memfokuskan pada berbagai kekuatan ( strenghts )  dan  kelemahan  (weakness)  yang ada  pada  organisasi  tersebut.  Matriks  SWOT dapat dilihat pada tabel berikut :
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Matriks SWOT

## Sumber : Rangkuti (2014:83)
Dalam Rangkuti (2014:84) matriks SWOT dapat disusun 4 (empat) strategi utama yaitu :
a. Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan  pikiran  perusahaan,  yaitu  dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.
b. Strategi  ST,  strategi  ini  menggunakan kekuatan  yang  dimiliki  perusahaan  untuk mengatasi ancaman.
c. Strategi  WO,  strategi  ini  diterapkan berdasarkan  pemanfaatan  peluang  yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
d. Strategi  WT,  strategi  ini  ditetapkan  pada kegiatan  yang  bersifat  defensif  dan berusaha  meminimalkan  kelemahan  yang ada dan menghindari ancaman.

## Identifikasi Isu-lsu Strategis
Bryson  (2002  210)  mendefenisikan strategi  sebagai  pola  tujuan  kebijakan, program,  tindakan,  keputusan  atau  alokasi sumber daya yang mendefenisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan  mengapa  organisasi  mengenjakan  hal tersebut  Salusu  (2005  101)  mengemukakan satu defenisi yang menyatakan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan daya  suatu  organisasi  untuk  mencapai sasarannya melalu hubunganmya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

## Kerangka Pemikiran Operasionalisasi Konsep
Sumber: Diolah peneliti, 2019

## METODE PENELITIAN
Menurut Effendy (2010:117) bahwa
“penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia  secara  individual  dan  kelompok prinsip  atau  kepercayaan,  pemahaman  atau pemikiran,  dan  persepsi  atau  tanggapan. Selanjutnya menurut Creswell (2014:4) dijelaskan penelitian kualitatif adalah:
Metode-metode  yang  digunakan  untuk mengoksplorasi  dan  memahami  makna  yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara  induktif  mulai  dari  tema-tema  yang khusus  ke  tema-tema  umum  dan menafsirkan makna data.

## Operasionalisasi Konsep
Operasional  konsep  dijelaskan  oleh Zuriah (2009:6) adalah langkah yang digunakan untuk menentukan kondisi empiris yang  kiranya  berguna  untuk  menguji  setiap hipotesis. Dalam hal ini perlu diperhatikan tiga hal penting yang berhubungan dengan masalah yaitu:
a. Jenis  kesatuan  ( unit  of  analysis )  beserta universum ( universe of discourse )
b. Variabel  ( variable )  beserta  nilai-nilainya
( values )
Faktor Internal Faktor Eksternal STRENGHTS (S) Daftar Kekuatan Internal
WEAKNESS (W)
Daftar Kelemahan Internal

## OPPORTUNITIES (O)
Daftar peluang eksternal

## Startegi SO
Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

## Strategi WO
Meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang THREATHS (T) Daftar ancaman eksternal Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Strategi WT Meminimalkan  kelemahan  dan menghindari ancaman Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Peraturan Daerah No 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat Faktor-faktor Internal dan Ekternal dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Pajak Bumi dan Bangunan) 1. Strength (Kekuatan) 2. Weakness (Kelemahan) 3. Opportunities (Peluang) 4. Threaths (Ancaman Analisis SWOT (Rangkuti, 2014) Litmust Test (Bryson)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
c. Hubungan  antara  variabel  ( relations ) beserta nilainya.
Penelitian  menjadi  lebih  fokus  dan terarah,  maka  peneliti  menetapkan  variabel penelitian kedalam suatu konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci serta tepat sasaran  dengan  menyusun  operasionalisasi konsep penelitian. Adapun operasional konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Sumber: Hasil olahan peneliti mengacu teori para ahli
Sumber Data Memperoleh sumber data dapat dibedakan menjadi 2 (dua) menurut Sugiyono (2010:137), yaitu: 1. Data primer
Sumber  data  primer  adalah  sumber  yang langsung memberikan data kepada pengumpul  data.  Data  primer  dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
2. Data sekunder Sumber  data  sekunder  yaitu  sumber  data yang  memberikan  data  secara  tidak langsung  kepada  pengumpul  data.  Hal  ini karena  data  sebelumnya  telah  diolah  dan disajikan oleh orang lain.
Data  sekunder  dalam  penelitian  ini diperoleh dari penelaahan bahan-bahan bacaan dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan fokus penelitian berupa buku-buku, peraturan, laporan, serta dokumen yang berkaitan dengan PAD  dan  Pajak  Daerah  Kabupaten  Lombok Barat

## Informan
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini, penulis  menggunakan  informan  sebagai sumber  informasi,  sehingga  informan  harus mempunyai  banyak  pengalaman  tentang
permaslahan dalam penelitian yang dilakukan. Menurut  Arikunto  (2010:13)  menyatakan bahwa
“Penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel.  Dengan  kata  lain,  dalam  penelitian kualitatif  tidak  dikenal  istilah  populasi  dan sampel. Istilah yang digunakan adalah setting”. Irawan (2007:78) menguatkan dengan menyatakan bahwa :
Penelitian kualitatif tidak mengenal populasi dan tidak pula sampel. Kalaupun kata sampel muncul  dalam  metode  kualitatif,  maka sampel itu tidak bersifat mewakili (representatif) populasi, tapi lebih diperlakukan sebagai kasus yang mempunyai ciri  khas  tersendiri,  yang  tidak  harus  sama dengan ciri populasi yang diwakilinya.
Penelitian ini hanya menggunakan informan,  karena  penelitian  ini  menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2009:77) menyatakan bahwa “cara  memperoleh  informan  penelitian  dapat dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  melalui snowballing  sampling dan key  person ”.  Cara snowballing  sampling digunakan  apabila peneliti  tidak  tahu  siapa  yang  memahami informasi  objek  penelitian,  sedangkan  cara memperoleh informan dengan cara key person digunakan  apabila  peneliti  telah  memahami informasi  awal  tentang  objek  penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan  key  person  untuk  memulai melakukan  wawancara  atau  observasi. Key person adalah tokoh formal atau informal.
Infroman Penelitian

## Sumber : hasil olahan peneliti
Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Penelitian
memerlukan teknik pengumpulan  data  yang  merupakan  langkah paling  penting  karena  teknik  yang  tepat  akan membuat  data  yang  diperoleh  tersebut  benar dan  semua  data  yang  diperlukan  akan terpenuhi. Menurut Gulo (2010:110)
mengemukakan  bahwa  pengumpulan  data
Judul Konsep Definisi konseptual Definisi operasional
Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi dan Bangunan) Strategi
Peningkatan Analisis SWOT (Rangkuti, 2014) 1. Strength (Kekuatan) 2. Weakness (Kelemahan) 3. Opportunities (Peluang) 4. Threaths (Ancaman
Litmus Test (Bryson, 2008)
Faktor- faktor Internal dan Ekternal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Internal 1. Sumber Daya Manusia 2. Anggaran/Sumber dana 3. Sarana Prasarana 4. Budaya organisasi
Eksternal 1. Hukum 2. Sosialisasi 3. Teknologi No Informan Jumlah
(Orang) 1 2 3 2 Kepala/sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat 1 3 Kepala Bidang Penagihan/SubBid 2 4 Kepala Bidang Pendataan/SubBid 2 5 Kepala Bidang Penetapan/SubBid 2 6 Kepala Sub Bid Evaluasi dan Pelaporan/SubBid 2 7 Kepala Sub Bid Pengolahan Data dan Informasi/SubBid 2 8 Petugas Lapangan/SubBid 4
Jumlah
15
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan penelitian.
Creswell  (2014:267)  menjelaskan bahwa  teknik  pengumpulan  data  dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1) Wawancara Peneliti  melakukan  dengan  berhadapan dengan informan. Wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan secara  umum  yang  bersifat  terbuka  yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini informan.
2) Observasi
Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu  di  lokasi  penelitian untuk mendapat gambaran secara menyeluruh  tentang  penyaksian  terhadap seluruh  peristiwa-peristiwa  kemudian dilanjutkan  dengan  membuat  pemetaan sehingga  dapat  menggambarkan  sasaran yang diteliti.
3) Dokumentasi Dokumentasi  berupa  dokumen  publik, seperti  laporan  kantor,  foto,  termasuk didalamnya  berbagai  peraturan  yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian, teknik  ini  merupakan  pelengkap  dari penggunaan  metode  wawancara  dan observasi dalam penelitian kualitatif.

## Teknik Analisa Data
Melakukan  analisis  data  adalah  upaya untuk  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh.  Adapun  langkah-langkah  dalam analisis  data  yang  dilakukan  peneliti  secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013:92), adalah
1. Data Reduction (Data Reduksi)
Merangkum,  memilih  hal-hal  pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,  dicari  tema  dan  polanya  dan membuang  yang  tidak  perlu.  Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan  mempermudah  penelitian  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Data Display (Penyajian Data) Langkah selanjutnya adalah mendisplay data, dalam penelitian kualitatif penyajian  data  dilakukan  dalam  bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah teks  yang  bersifat  naratif.  Dengan mendisplay data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,  merencanakan  kerja  selanjutnya berdasarkan  apa  yang  telah  dipahami tersebut.  Di  dalam  melakukan  display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat  berupa  grafik,  matrik, network (jejaring kerja) dan chart .
3. Conclusion Drawing/ Verification
Langkah  ketiga  dalam  analisis  data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara, dan  akan  berubah  bila  tidak  ditemukan bukti-bukti  yang  kuat  yang  mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya,  tetapi  apabila  kesimpulan yang  dikemukakan  pada  tahap  awal, didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan  mengumpulkan  data,  maka kesimpulan yang kredibel.
Langkah  selanjutnya  dilakukan  analisis SWOT  terhadap  data  yang  diperoleh.  SWOT merupakan  akronim  dari  kata-kata  “ strength ” (kekuatan),
“ weakness ” (kelemahan), “ opportunities ” (peluang), “ threats ” (ancaman).
Setelah  diidentifikasi,  kemudian  isu strategis  tersebut  disusun  secara  berurutan diurutkan  berdasarkan  pada  prioritas,  urutan logika  atau  urutan  waktu  agar  memudahkan proses merumuskan strategi. Untuk menentukan  strategisnya  sebuah  isu  dapat menggunakan  teknik  “ Litmus  Test ”. Litmus Test merupakan  suatu  teknik  yang  digunakan untuk menentukan bagaimana strategisnya isu tersebut. Dijelaskan dalam Bryson (2008:184) pada teknik ini setiap isu strategis yang sudah teridentifikasi diberikanpertanyaan yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kemudian  akan  diberikan  penilaiannya.  Isu yang  memiliki  skor  tertinggi  merupakan  isu yang  benar-benar  strategis  dan  isu  yang memiliki  skor  terendah  merupakan  isu operasional.
Penilaian ditentukan dengan range penilaian Litmus  Test untuk  masing-masing indikator  dan  pada  tiap-tiap  pertanyaan sehingga menghasilkan skor/ nilai hasil Litmus Test per  isu  strategis.  Skor  penilaian  Litmus Test adalah sebagai berikut :
a) Skor 1  : Isu bersifat operasional
b) Skor 2  : Isu cukup strategis
c) Skor 3  : Isu sangat strategis
Nilai tertinggi penilaian per isu : 13 x 3  = 39 Nilai terendah penilaian per isu : 13 x 1  = 13
Memperhatikan  skor  serta  nilai  tertinggi dan  nilai  terendah,  maka  diperoleh range penilaian  untuk  seluruh  jawaban  informan terhadap    pertanyaan  pada  tiap-tiap  isu strategis sebagai berikut :
a) Nilai 13 – 21  :isu bersifat operasional
b) Nilai 22 – 30 : isu cukup strategis
c) Nilai 31 – 39   : isu sangat strategis

## PEMBAHASAN
FAKTOR-FAKTOR  INTERNAL  YANG

## MEMEPENGARUHI PADA BADAN PENDAPATAN  DAERAH  KAUPATEN LOMBOK BARAT
Faktor-faktor  internal  yang  menjadi fokus analisis adalah :
1. Sumber Daya Manusia,
2. Sumber Dana/ Anggaran,
3. Sarana dan Prasarana,dan
4. Budaya Organisasi
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya lainnya  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya dalam rangka aktivitas kerja organisasi, karena pada  hakikatnya  manusia  itu  sendiri  adalah mengantar organisasi untuk mencapai tujuannya.  Sumber  daya  manusia  merupakan kunci  dari  organisasi  karena  sistem  dan mekanisme  dalam  organisasi  akan  bermuara pada sumber daya manusia.
Untuk  menjalankan  tugas  pokok  dan fungsinya BAPENDA Lombok
Barat didukung  oleh  sumberdaya  manusia  aparatur serta  sarana  dan  prasarana  kerja  berupa  aset
bergerak maupun aset tak bergerak. Sumberdaya manusia aparatur BAPENDA per 31  Desember  2019  tercatat  sebanyak  127 (seratus dua puluh tujuh) orang PNS.
Komposisi  PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional per 31 Desember 2019

## Sumber: Bapenda Lombok Barat 2020
Kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia  terdapat  kekuatan  dan  kelemahan, mengenai  kondisi  sumber  daya  manusia  di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat dari jumlah pegawai memiliki 127 orang yang  terdiri  dari  PNS  dengan  latar  belakang pendidikan yang berjenjang.
Hal  ini  apabila  di  manfaatkan  dengan baik  akan  memberikan  dampak  yang  positif terhadap  penunjang  kinerja  dilingkup  OPD Bapenda  dalam  peningkatan  PAD.  Hasil pengamatan  peneliti  bahwa  PNS  daerah yang berkerja  di  Bapenda  sudah  terdistribusi  ke masing-masing bidang, hal ini sangat membantu tugas yang ada.
Dalam rangka peningkatan kualitas pegawai  Bapenda  telah  ada  yang  mengikuti Diklat PIM III sebanyak 2 orang, Diklat PIM IV 5 orang, serta Diklat-diklan lainya sebagai penungjang kopetensi pegawai baik di daerah maupun tingkat pusat. Akan tetapi dari jumlah pegawai  yang  mengikuti  Diklat  Struktural maupun  Fungsional  dilihat  tugas  pokok  dan fungsi  di  Bapenda,  Hal  ini  masih  sangat kurang.
Dari pantauan peneliti di lihat dari sumber daya  manusianya  OPD  ditemukan  beberapa kelemahan  yang  dapat  menghambat  kinerja serta  peningkatan  PAD  terutama  yang berkaitan  dengan  pajak    Bumi  dan  Bangunan antara lain:
1. Kurangnya  Pelatihan  Pegawai.  Seperti diklat  PIM  II,  PIM  3  Maupun  PIM  IV maupun pelatihan-pelatihan lainnya.
Pendidikan Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat  Struktural dan Fungsional Jumlah
I  II III  IV Struktural :
SD 5  - - - 5 a.      Ess.  II 2 SLTP 2  - - - 2 b.     Ess. III 4 SLTA -  68  6 - 74 c.      Ess. IV 41 Diploma -   1 6 - 7 d.     Ess. V 30 Strata 1 -  - 35  3 38 e.     Non Ess. 42 Strata 2 -  - - 1 1 Fungsional 7 Total 7 69  47  4 127 Total 127
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. Petugas lapangan masih melakukan penagihan  pajak  dengan  cara  kolektif  dan belum berbasis online.
3. Penagihan  piutang  pajak  yang  belum maksimal
4. Masih kurangnya pegawai dilapangan.
2. Sumber Dana/Anggaran
Sumber dana (anggaran) merupakan salah satu hal terpenting dalam menunjang kesuksesan kinerja di suatu organiasi. Sumber
dana dibutuhkan untuk mendukung tersedianya  sumber  daya  yang  lain,  seperti infrastruktur,  sarana  prasarana  dan  sumber daya manusia.
Secara  umum  untuk  Anggaran  Badan Pendapatan Daerah Kab.Lombok Barat dalam rincian  APBD  Kab.Lombok  Barat  sangat fluktuatif,  serta  persentase  dari  APBD  sudah baik antara 1% sampai 2%  Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Persentase APBD terhadap Alokasi Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Darerah  Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 s/d 2019

## Sumber:  Bagian  Tata  Usaha  Dispenda Kabupaten Lombok Barat 2020
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat  merupakan  OPD  yang  bertanggung jawab  terhadap    Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), yaitu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah  Kabupaten  Lombok  Barat  serta mengurus sumber pendapatan lainnya. Dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Dalam rangka  mencapai  target  PAD  yang  telah ditetapkan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Lombok  Barat  pada  tahun  2018 memperoleh  alokasi  anggaran  belanja  daerah dalam APBD Kabupaten Lombok Barat untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat setelah perubahan tahun anggaran 2018 adalah  sebesar    Rp.  21.661.441.000,00  yang terdiri  dari  Belanja  Langsung  dan  Belanja Tidak Langsung.
3. Sarana dan Prasarana Besarnya Tufoksi BAPENDA
Kab.Lombok  Barat  ini  harus  di  dukung  oleh sarana  dan  prasarana  yang  maksimal  agar dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya dengan optimal. Namun dalam implementasinya  sarana  prasarana  yang  ada masih  dirasa  kurang  optimal  sehingga
mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tupoksi tersebut
Dari  pengamatan  peneliti  kendala  sarana prasarana  karena    Badan  Pendapatan  Daerah sebagai berikut:
1. Kendaraan  oprasional  untuk  petugas lapangan yang kurang sehingga mengunakan kendaraan pribadi
2. Sarana  Prasarana  jaringan  internet  di daerah  sangat  buruk  sehingga  masih menggunakan setoran manual.
3. Kantor  Kas  daerah  hanya  ada  di  kantor UPT dan BAPENDA sehingga mengalami kesulitan dalam penyetoran.
4. Sistem  yang  belum  online  menyebabkan terhambatnya pendistribusian surat setoran
4. Budaya Organisasi
Selama  lebih  kurang  4  (empat)  bulan dalam melaksanakan penelitian di BAPENDA Lombok  Barat,  belum  terbentunya  budaya kerja  yang  baik,  hasil  pengamatan  peneliti dapat  dikemukakan  bahwa  inisiatif  pegawai dalam bekerja sudah baik. Para pegawai sudah dapat  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya walaupun masih ada masih ada pegawai yang kurang  disiplin,  dimana  sering  meninggalkan ruangan    kerjanya  dan  belum  memahami  apa tugas  pokok  dan  fungsinya.  Disamping  itu hubungan  antar  bidang  juga  belum  terjalin komunikasi  yang  baik  cendrung  ada  kesan tertutup  antar  bidang  di  dalam  organisasi BAPENDA,  dan  tidak  terdapat  data  yang terintegritas  menjadi  satu  sehingga  mudah untuk diakses..
No Tahun
Anggaran APBD (Rp)
Alokasi Anggaran (Rp) Persentase  (%) terhadap
APBD 1 2018 1.747.302.315.012 21.661.441.000,00 1,5 2 2019 1.927.240.309.550 22.479.379.850,00 1,7
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUAPTEN LOMBOK BARAT
Dalam mewujudkan suatu tujuan lingkungan  eksternal  merupakan  lingkungan yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh  organisasi  perangkat  daerah  namun demikian lingkungan ini dapat mempengaruhi dalam  capaian  target  PAD  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung  terutama  dari pajak Bumi dan Bangunan. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasikan  sebagai  peluang  dan ancaman  yang  mempengaruhi  perkembangan pajak    Bumi  dan  Bangunan  di  kabupaten Lombok  Barat.  Peluang-peluang  itu  perlu dimanfaatkan  dan  berbagai  ancaman  perlu diatasi atau diminimalisir oleh OPD BAPENDA.  Untuk  mengetahui  peluang  dan ancaman dapat dilihati dari:
1. Bidang Hukum
Dalam bidang hukum yang dapat diidentifikasikan  pada  lingkungan  eksternal dalam  upaya  peningkatan  PAD  dilihat  dari kebijkan-kebijakan  yang  diterbitkan  yang berhubungan dengan pajak daerah yaitu Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Kebijakan-kebijakan pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang berpengaruh  terhadap  peingkatan  PAD  dari sektor  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Kabupaten Lombok Barat antara lain yaitu: 1. Berlakunya  undang-undang  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan warna baru dalam pengelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pemberlakuan  Undang-Undang  No  28 Tahun  2009  Tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah  telah  memberikan  keleluasaan kepada daerah untuk memungut objek pajak dan  retrebusi  daerah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat sejak adanya peraturan daerah No 03 tahun 2012  tentang  pajak  Bumi  dan  Bangunan menadikan kontribusi positif bagi peningkatan  PAD  khususnya  dari  pajak bumi dan bangunan.
4. Adanya peraturan bupati  Nomor 32 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan dan perkotaan
Dari  beberapa  peratuaran  diatas,  semua merupakan pedoman bagi BAPENDA Kab.Lombok Barat untuk melakukan pendataan,  penagihan  dan  penetapan  pajak daerah.

## 2. Sosialisasi
Sosialisasi  tentang  pajak  khusunya Pajak Bumi dan Bangunan akan memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar  pajak,  seperti  pelaksanaan  Gebyar PBB yang dilakukan oleh Bapenda merupakan salah  satu  bentuk  sosialisasi  untuk  menarik minat  masyarakat  dalam  membayar  pajak dengan menggratiskan biaya denda tunggakan namun fakta dilapangan kesadaran masyarakat akan pajak sangat kecil hal ini memang terjadi dimana-mana.  Ini  menjadi  salah  satu  kendala bagi  bapenda  untuk  meningkatkan  PAD. Kesadaran  masyarakat  wajib  pajak  daerah untuk membayar kewajiban akan berpengaruh terhadap  kinerja  pengelolaan  PAD.  Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di  Kabupaten  Lombok  Barat  masih terbilang  rendah.  Hal  ini  terlihat  dari pencapaian  terhadap  target  PBB  setiap tahunnya  masih  jauh  dari  target  yang ditentukan . kepatuhan wajib pajak memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi penggalian  potensi  PBB  sehingga  hasilnya menjadi    optimal  dan  meningkatkan  PAD. Optimalisasi  penerimaan  PAD  tidak  akan tercapai  jika  tidak  didukung  oleh  kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

## 3. Bidang Teknologi
Perubahan  teknologi  yang  revolusioner dan  penemuan  memiliki  pengaruh  dramatis terhadap  suatu  daerah.  Kemajuan  dalam superkonduktivitas  saja,  yang  meningkatkan tenaga produk eloktronik dengan menurunkan penyimpangan ke kondisi saat ini, merupakan operasi  bisnis  yang  revolusioner,  khususnya dalam  industry  tranfortasi,  fasilitas  umum, elektrikal dan komputerisasi.
Intenet  berperan  sebagai  mesin  ekomoni nasional  dan  bahkan  global  yang  mendorong produktivitas,  suatu  factor  penting  dalam kempauan  suatu  Negara  dalam  meningkatkan standar hidup.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Penggunaan teknologi pada Badan
Pendapatan  Daerah Kabupaten Lombok Barat saat  ini  masih  penggunaan  komputer,  untuk menunjang  kinerja  yang  baik  tidak  lepas dari pembaharuan teknologi secara berkala. Namun akan diberlakukan kedepannya untuk pembayaran  pajak  dilakukan  secaran  online untuk  memudahkan  wajib  pajak  khususnay untuk  pajak  bumi  dan  bangunan.    Dalam pengoperasian sistem-sistem diatas diopersikan  oleh  operator-operator  yang ditunjuk  oleh  BAPENDA  dalam  mengelola system  pajak  daerah  yang  diberi  pembekalan pengoperasian system tersebut.

## IDENTIFIKASI STRATEGI
Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan  menyusun  strategi  adalah  dengan menggunakan teknis analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan sebagai alat untuk menganalisis  permasalahan  yang  terdapat dalam  rumusan  masalah  yang  berhubungan dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal dalam menyusun  strategi  yang  digunakan  untuk keberhasilan  peningkatan    PAD  dari  sektor Pajak    Bumi  dan  Bangunan  di  Kabupaten Lombok  Barat,  yang  kemudian  peneliti tentukan isu-isu strategis menggunakan litmus test.
Analisis  SWOT  dapat  diterapkan  dengan cara  menganalisis  dan  memilih  berbagai  hal yang  mempengaruhi  variabel  yakni  kekuatan ( strengths ),  kelemahan  ( weakness ),  peluang ( opportunities )  dan  ancaman  ( threats )  yang kemudian  diterapkan  dalam  matriks  SWOT. Matriks  SWOT  ini  dapat  disusun  empat strategi utama, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Berdasarkan hasil penelitian,  maka  diperoleh  faktor-faktor kekuatan,  peluang,  kelemahan  dan  ancaman dari peningkatan PAD dari sektor pajak  Bumi dan  Bangunan  di  Kabupaten  Lombok  Barat  , yaitu sebagai berikut:
Peluang dan Ancaman Analisis terhadap peluang dan ancaman  difokuskan  pada  dimensi  eksternal yang  meliputi  kecenderungan  Dasar  Hukum, sosialisasi dan teknologi. Analisis ini dilakukan  untuk  menilai  faktor-faktor  yang
berasal dari luar organisasi Badan pendapatan Daerah  yang  mempengaruhi  perkembangan PAD  di  Kabupaten  Lombok  Barat.  Faktor- faktor  tersebut  dapat  menjadi  peluang  dan sebaliknya dapat menjadi ancaman
Peluang dan Ancaman Eksternal Pengelolaan PAD di Kabupaten Lombok Barat
Sumber:Diolah Peneliti 2020 Kekuatan dan Kelemahan Dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan difokuskan  pada  dimensi  internal  yang mencakup aspek input yang terdiri dari sumber daya  manusia,  sumber  dana/anggaran,  sarana dan  prasarana,    dan  budaya  organisasi,  aspek strategi  saat  ini,  serta  aspek  out  put/kinerja yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, elastisitas,  dan  kontribusi  PAD.  Analisis  ini dilakukan  untuk  menilai  faktor-faktor  yang bersumber  dari  dalam  Badan  Pendapatan Daerah yang berpengaruh terhadap perkembangan  PAD  di  Kabupaten  Lombok Barat,  Tujuan  dari  penilaian  faktor-faktor  ini adalah untuk dapat mengklasifikasikan sebagai kekuatan  atau  sebaliknya  sebagai  faktor kelemahan
Kekuatan dan Kelemahan Internal Pengelolaan PAD di KabupatenLombok Barat
No Faktor Strategis Eksternal Komentar 1 2 3
1 Peluang 1.1 Kewenangan  yang lebih luas menurut UU 23 Tahun 2014 dan Perda No 3 Tahun 2012 Tentang PBB dan Perbup 32 tahun 2015 tentang tata cara pemungutan PBB P2 menjadi landasan yang jelas dalam pemungutan PBB
Peluang  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah    dari  sektor pajak    Bumi  dan  Bangunan  lebih besar,  dan  keleluasaan  dalam mengelola  potensi  daerah  juga lebih luas 1.2 Sosialisasi seperti Gebyar PBB menjadi ajang yang  cukup  menarik  dimasyarakat  karena mempermudah Wajib Pajak. Meningkatkan  Kesadara  Wajib Pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. 33. Kemajuan  teknologi  informasi  membawa kemudahan dalam mendata sumber PAD Lebih mudah dan akurat dalam mendata subyek/obyek pajak 2 Ancaman 2.1 Kurang  pahamnya  pegawai  akan  Peraturan yang  telah  dibuat  sebagai  petunjuk  pemungutan PBB. Mengakibatkan kesewenang- wenangan  di  lapangan  dalam pemungutan PBB 2.2 Sosialisasi  yang  kurang  inten  dan  jangka pembayaran yang panjang. Mengakibatkan  masyarakat  lalai dalam membayar pajak. 2.3 Akses  ke  internet  yang  masih  belum  merata dan optimal
Menghambat  pembayaran  dan
pemungutan pajak
No Faktor Strategis Internal Komentar 1 2 3 1 Kekuatan 1.1 SDM yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mempunyai kekuatan dalam mencapai tujuan. Mencukupi sesuai dengan kebutuhan organisasi 1.2 OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah Mendukung dalam peningkatan PAD 1.3 Kejelasan struktur organisasi yang ada sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
Terpenuhinya kebutuhan organisasi dalam setiap bidang tugas 1.4 Dukungan dana yang memadai merupakan kekuatan utama dalam pengelolaan PAD Dukungan dana harus besar 1.5 Kedisiplinan Pegawai yang baik
Tingkat kehadiran yang cukup tinggi 2 Kelemahan
2.1 Masih rendahnya kualitas SDM yang ada, menyebabkan tugas pokok dan fungsi tidak berjalan optimal
Kualitas SDM sangat menentukan. 2.2 Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengeloaan PAD menyebabkan target tidak tercapai
Sarana dan prasarana harus memadai 2.3 Prilaku dan budaya organisasi yang kontraproduktif berakibat tidak optimalnya kinerja yang dihasilkan
Perubahan terhadap prilaku dan budaya organisasi
2.4 Ego masing-masing bidang
Tidak terciptanya Susana kerja yang baik 2.5 Kurangnya pengawasan yang dilakukan menyembabkan terjadinya penyimpangan pengelolaan PAD
Pengawasan dibutuhkan untuk menghindari penyimpangan 2.6 Kurangnya diklat perpajakan Rendahnya kompetensi pegawai
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Proses perumusan isu strategis diawali dengan melakukan penelusuran terhadap Visi, Misi  dan  Mandat  organisasi.  Selanjutnya dilakukan  pemetaan  faktor  kekuatan  dan kelemahan internal dengan faktor peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal.
Bagi  organisasi  Badan  Pendapatan Daerah,  isu-isu  strategis  nya  terkait  dengan upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan  pemanfaatan  kekuatan  yang dimiliki  serta  mereduksi  dan  memperbaiki kelemahan  internal  untuk  dapat  menangkap peluang  dan  sekaligus  menghindari  ancaman yang dihadapi lingkungan eksternal organisasi, sehingga
pada
akhirnya dapat menyelenggarakan mandatnya dalam mencapai misinya secara optimal.
Matriks SWOT Penerapan Staregi Peingkatan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lombok Barat
Sumber: Pengolahan Data Penelitian 2020 Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal  dan  eksternal  di  atas,  maka  dapat diketahui 9 (sembilan) isu srategis yang dapat digunakan  untuk  keberhasilan  peningkatan PAD dari sektor pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.  Strategi  tersebut  antara  lain  sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi masing-masing.
2. Memaksimalkan  sarana  prasarana  yang ada  dalam  menggali  obyek  pajak  secara optimal.
3. Meningkatkan  komitmen    pemerintah dalam  memberikan  dukungan  pelatihan pada SDM yang ada
4. Banyaknya  SDM  dapat  mempermudah sosialisasi dan meningkatkan informasi.
5. Meningkatkan  pengawasan  mengurangi terjadinya penyimpangan dalam Pungutan Pajak.
6. Meningkatkan Pemahaman terhadap peraturan  yanga  ada  dalam  menunjang pemungutan PBB
7. mengintensifkan pemungutan Pajak dengan dukungan financial yang ada
8. Meningkatkan saran prasarana pendukung dalam  mengoptimalkan  pemenerimaan pendapatan
9. merubah  prilaku  dan  budaya  organisasi yang  kontraproduktif,  sehingga  tercipta suasana kerja yang nyaman
Berdasarkan  beberapa  isu  yang  telah diidentifikasi di atas, maka langkah selanjutnya adalah menguji dan menilai isu-isu strategis  yang  sudah  teridentifikasi  tersebut dengan  menggunakan litmus  test untuk mengukur  tingkat  kestrategisan  dari  masing- masing  isu.  Berikut  adalah  identifikasi  isu strategis  sesuai  matriks  SWOT  dengan menggunakan litmus test:
Rekapitulasi Hasil Test Litmus Terhadap Strategi
Sumber: Hasil Penelitian 2020
Berdasarkan  hasil  akumulasi  perhitungan dengan menggunakan uji litmus seperti tabel di
INTERNAL FAKTORS SUMMERY STRENGTHS (S) WEAKNESS (W) EKSTERNAL FACTORS SUMMARY 1. SDM dilihat dari kuantitas 2. OPD yang Bertanggung jawab dalam pelaksanaan PAD 3. Struktur Org. Yang jelas 4. Dukungan anggaran 5. Kedisplinan pegawai yang baik
1. SDM dilihat dari kualitas 2. Sarana dan prasarana yang terbatas 3. Prilaku dan budaya organisasi yang kontraproduktif 4. Ego masing-masing bidang 5. Kurangnyapengawasan internal
6. Kurangnya pelaksanan diklat tentang perpajakan OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO 1. UU 23 Tahun 2014 dan UU 28 Tahun 2009, perda 03 tahun 2012 2. Dukungan dankomitmen meingkatkan PAD 3. Potensi sumber PAD khusunya Pajak  Bumi dan Bangunan yang belum digali secara optimal
4. Sosialisasi seperti Gebyar
PBB 5. Kemajuan teknologi
dalam mengakses imformasi dan komunukasi. 1. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dalam menggali obyek pajak secara optimal. 3. Banyaknya SDM dapat mempermudh sosialisasi dan Informasi
1. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan pelatihan pada SDM yang ada 2. Meningkatkan pengawasan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam Pungutan Pajak. THREATS (T) STRATEGI ST
STRATEGI WT
1. Kurangnya Pemahaman atas peraturan yang ada. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mebayar pajak
3. Akses internet yang belum merata dan optimal (Sistem Online).
1. Meningkatkan Pemahaman terhadap peraturan yanga ada dalam menunjang pemungutan PBB 2. mengintensifkan pemungutan Pajak dengan dukungan financial yang ada. 1. Meningkatkan saran prasarana pendukung dalam mengoptimalkan pemenerimaan pendapatan 2. merubah prilaku dan budaya organisasi yang kontraproduktif, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman
No Isu Strategis Skor 1 Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. 36
2 Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dalam menggali obyek pajak secara optimal. 32 3 Meningkatkan komitmen  pemerintah dalam memberikan dukungan pelatihan pada SDM yang ada 36 4 Banyaknya SDM dapat mempermudah sosialisasi dan meningkatkan informasi. 37 5 Meningkatkan pengawasan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam Pungutan Pajak. 26 6 Meningkatkan Pemahaman terhadap peraturan yanga ada dalam menunjang pemungutan PBB 26 7 mengintensifkan pemungutan Pajak dengan dukungan financial yang ada 29 8. Meningkatkan saran prasarana pendukung dalam mengoptimalkan pemenerimaan pendapatan
30 9. merubah prilaku dan budaya organisasi yang kontraproduktif, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman
26
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
atas, maka dapat diketahui strategi yang dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah  dari  sektor  pajak  Bumi  dan  Bangunan pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
1. Isu sangat strategis, meliputi: a. Banyaknya SDM dapat mempermudah sosialisasi dan
meningkatkan informasi.
b. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang  ada  untuk  melaksanakan  tugas dan fungsi masing-masing.
c. Meningkatkan komitmen  pemerintah dalam memberikan dukungan pelatihan pada SDM yang ada
d. Memaksimalkan  sarana  prasarana yang ada dalam menggali obyek pajak secara optimal.
2. Isu cukup strategis, meliputi:
a. Meningkatkan saran prasarana pendukung  dalam  mengoptimalkan pemenerimaan pendapatan
b. mengintensifkan  pemungutan  Pajak dengan dukungan financial yang ada
c. merubah prilaku dan budaya organisasi yang kontraproduktif, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman
d. Meningkatkan  Pemahaman  terhadap peraturan yanga ada dalam menunjang pemungutan PBB
e. Merubah Prilaaku dan budaya organisasi  antar  bidang,  sehingga terciptasuasana kerja yang harmonis

## KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian dalam penelitian  ini,  ada  beberapa  kesimpulan  yang dapat ditarik sebagai berikut:
Faktor  Internal  Yang  mempengaruhi  PBB Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kab. Lombok Barat Kekuatan (Strengths)
1. SDM  yang  memadai  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi  mempunyai kekuatan dalam mencapai tujuan.
2. OPD  yang  bertanggung  jawab  dalam pengelolaan pajak daerah
3. Kejelasan  struktur  organisasi  yang  ada sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 4. Dukungan dana yang memadai
merupakan kekuatan utama dalam pengelolaan PAD
5. Kedisiplinan Pegawai yang baik

## Kelemahan (Weakness)
1. Masih rendahnya kualitas SDM yang ada, menyebabkan  tugas  pokok  dan  fungsi tidak berjalan optimal
2. Masih  minimnya  sarana  dan  prasarana yang mendukung dalam pengeloaan PAD menyebabkan target tidak tercapai
3. Prilaku  dan  budaya  organisasi  yang kontraproduktif berakibat tidak optimalnya kinerja yang dihasilkan
4. Ego masing-masing bidang
5. Kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan menyembabkan terjadinya penyimpangan pengelolaan PAD
6. Kurangnya diklat perpajakan
Analisi Ekternal Yang mempengaruhi PBB Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retrebusi Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peluang (Opportunities)
1. Kewenangan yang lebih luas menurut UU 23  Tahun  2014  dan  Perda  No  3  Tahun 2012  Tentang  PBB  dan  Perbup  32  tahun 2015  tentang  tata  cara  pemungutan  PBB P2  menjadi  landasan  yang  jelas  dalam pemungutan PBB
2. Sosialisasi  seperti  Gebyar  PBB  menjadi ajang  yang  cukup  menarik  dimasyarakat karena mempermudah Wajib Pajak.
3. Kemajuan teknologi informasi membawa kemudahan dalam mendata sumber PAD
Ancaman (Threats)
1. Kurang pahamnya pegawai akan Peraturan  yang  telah  dibuat  sebagai petunjuk pemungutan PBB.
2. Sosialisasi  yang  kurang  inten  dan  jangka pembayaran yang panjang.
3. Akses  ke  internet  yang  masih  belum merata dan optimal

## Analisis  Strategi  Berdasarkan  SWOT  dan
Test  Litmus  Badan  Pendapatan    Daerah

## Kab. Lombok Barat
Berdasarkan  hasil  analisa  SWOT  dan akumulasi  perhitungan  dengan  menggunakan uji  litmus  seperti  tabel  di  atas,  maka  dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diketahui strategi yang dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak  Bumi  dan  Bangunan  pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:
A. Isu sangat strategis, meliputi:
1. Banyaknya  SDM  dapat  mempermudah sosialisasi dan meningkatkan informasi.
2. Mengoptimalkan  fungsi  pegawai  yang ada  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi masing-masing.
3. Meningkatkan  komitmen    pemerintah dalam  memberikan  dukungan  pelatihan pada SDM yang ada
4. Memaksimalkan  sarana  prasarana  yang ada dalam menggali obyek pajak secara optimal.
B. Isu cukup strategis, meliputi:
1. Meningkatkan
saran prasarana pendukung dalam mengoptimalkan pemenerimaan pendapatan.
2. Mengintensifkan  pemungutan  Pajak dengan dukungan financial yang ada
3. Merubah  prilaku  dan  budaya  organisasi yang  kontraproduktif,  sehingga  tercipta suasana kerja yang nyaman.
4. Meningkatkan  Pemahaman  terhadap peraturan  yanga  ada  dalam  menunjang pemungutan PBB.
5. Merubah Prilaaku dan budaya organisasi antar  bidang,  sehingga  terciptasuasana kerja yang harmonis

## SARAN
Rekomendasi  isu-isu  strategis  yang  telah dipilih menjadi prioritas dalam meningkatkan PAD  setelah  mempertimbangkan  tingkat kestrategisan  dan  keterbatasan  sumber  daya yang  dimiliki  dihasilkan  strategi  peningkatan PAD di Kabupaten Lombok Barat yaitu:
1. Meningkatkan Sosialisasi dengan memaksimalkan pegawai yang ada.
2. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi masing-masing.
3. Meningkatkan  komitmen    pemerintah dalam  memberikan  dukungan  pelatihan pada SDM yang ada
4. Memaksimalkan  sarana  prasarana  yang ada  dalam  menggali  obyek  pajak  secara optimal.  Langkah-langkah  yang  dapat
dilakukan  adalah:  Menambah  kendaraan dinas,  baik  roda  2  (dua)  maupun  roda  4 (empat); membangun prasarana khususnya  untuk  teknologi  informasi, seperti jaringan LAN ( local area network ) sehingga  lebih  memudahkan  bagi  OPD pengelola  PAD  dalam  mengakses  data yang dibutuhkan; dan perlunya penambahan kantor  KAS Daerah di UPT Kecamatan  agar  lebih  mengefektif  dan aman dalam penyetoran pajak.
5. Strategi  pendataan  potensi  PAD  dengan fokus utama untuk mewujudkan penerimaan  PAD  yang  sesungguhnya melalui:  pendataan  obyek  dan  subyek PAD;  penghitungan  potensi  PAD;  dan penetapan target PAD berdasarkan potensi yang ada secara akurat.

## DAFTAR PUSTAKA A.Buku-Buku
Amirin, Tatang M. 2000. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta.  Raja  Grafindo Persada.
Arikunto,  S.  2010. Prosedur  penelitian  : Suatu  Pendekatan  Praktik. (Edisi Revisi).  Jakarta  : Rieneka Cipta; Backhaus,  dkk.  2004. Hand  Book  of  Public
Finance. Kluwe Academic Publisher. Boston
Bryson,  M  Jhon,  2008.  Perencana  Strategis
Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
Burhan  Bungin.  2007. Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Kencana Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta. Indeks Darlington,  Yvonne  and  Scott,  Dorothy. 2002. Qualitative  Research In Pratice  Stories  From  The Field .
Allen & Unwin. Australia
David,  Fred  R.  2012.  Strategic  Management
Manajemen  Strategis  konsep  (Buku 1,edisi  12). Jakarta. Salemba Empat Deddy, Mulyana. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Dirgantoro, Crown. 2007. Manajemen Strategi. Jakarta.grasindo
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Effendy,  Khasan.  2010. Memadukan  Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung:  CV.Indra Prahasta.
Gulo,  W.  2010. Metodologi  Penelitian . Jakarta: Grasindo. Hamidi.    2004. Metode    Penelitian Kualitatif    Pendekatan    Praktis Penulisan    Proposal    dan Laporan Penelitian . Malang: UMM Pres Haris,  Syamsudin,  2007.  Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah.  Jakarta:  Lippi Press Hasibuan,   Malayu   S.P.   2001. Manajemen Dasar,    Pengertian   dan   Masalah . Jakarta:  Bumi Aksara. Heene,Aime  dkk.2003.Manajemen  Startegis.
Yogyakarta. ANDIIkbar,
Yanuar.2012. Metode  Penelitian Sosial  Kualitatif. Bandung.  Refika Aditama. Mardiasmo, 2006. PERPAJAKAN. Yogyakarta.ANDI
Hunger, J David. 2003. Manajemen Strategis . Yogyakarta: Andi. Mahmudi,  2010. Manajemen  Keuangan
Daerah . Yogyakarta. Erlangga
Miles,  B.B.,  dan  A.M.  Huberman,  1992,
Analisa  Data  Kualitatif, UI  Press Jakarta Moleong,  Lexy  J.2013 Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya Nawawi,    H.Hadari,    2012.    Manajemen Strategik    organisasi    non    profit bidang    pemerintahan.  Yogyakarta. Gadjah  Mada  University  Indoensia Press. PakhiPamungkas, 1997 Ensiklopedi Indonesia,  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta
Siagian,  Sondang  P.  2008. Manajemen
Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:
Bumi Aksara.
Silalahi  Ulber.  2010. Metodologi  Penelitian
Sosial . Bandung: Refika Aditama. Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian  Pemerintahan .  Bandung: Alfabeta.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No  28  Tahun  2009  Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Peraturan  Bupati  No.33  Tahun  2015  Tentang Petunjuk Pemungutan PBB P2