NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702

## Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pembayaran Berbasis Teknologi di Indonesia

## Ivan Rifqi Anindita, Aminah, Budi Ispriyarso
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : ivan.rifqi10@gmail.com

## Abstract
In this modern world, technological developments that have penetrated into the world of economics in the financial sector have given birth to new innovations in terms of payment services. Financial technology is not really limited to payment services, more generally it also includes other services related to economic activities. The development of the e-commerce business model also encourages the  birth  of  technology-based  payment  services  created  by  businesses.  Now  many  of  us  have  met technology-based  payment  services  such  as  Go-Pay,  OVO,  DANA,  Link  Aja,  and  other  payment services.  This  makes  payment  service  providers  not  only  banks,  but  institutions  other  than  banks. As  is  the  case  with  other  business  concepts,  what  must  be  considered  besides  business  actors  is protection for their consumers. The purpose of this study is to determine the extent of protection for consumers  of  technology-based  payment  services  in  Indonesia.  The  results  of  this  study  note  that Bank Indonesia imposed a mechanism that must be carried out by the payment service provider to be  able  to  carry  out  the  activities  of  conducting  payment  transactions  with  a  technology-based payment system. In the activity of providing payment system services, the organizer is required to apply the principle of consumer protection in accordance with applicable laws and regulations.

## Key words : payment;  financial technology; consumer protection

## Abstrak
Di dunia modern ini perkembangan teknologi yang telah merambah masuk ke dunia perekonomian pada  bidang  finansial  telah  melahirkan  inovasi  baru  dalam  hal  layanan  pembayaran.  Teknologi Finansial  sebetulnya  tidak  terbatas  pada  layanan  pembayaran,  lebih  umum  dari  itu  juga  termasuk layanan  –  layanan  lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  perekonomian.  Berkembangnya  model bisnis e-commerce juga  mendorong  lahirnya  layanan  pembayaran  berbasis  teknologi  yang  dibuat oleh pelaku usaha. Kini banyak kita jumpai layanan pembayaran berbasis teknologi seperti Go-Pay, OVO,  DANA,  Link  Aja,  dan  layanan  pembayaran  lainnya.  Hal  ini  membuat  penyelenggara  jasa pembayaran kini tidak hanya Bank, melainkan lembaga selain Bank.  Seperti halnya dalam konsep bisnis lainnya, yang harus diperhatikan selain pelaku usaha adalah perlindungan bagi konsumennya. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  perlindungan  bagi  konsumen layanan  pembayaran  berbasis  teknologi  tersebut  di  Indonesia.  Hasil  dari  penelitian  ini  diketahui bahwa  Bank  Indonesia  memberlakukan mekanisme  yang harus dilakukan oleh penyelenggara jasa pembayaran  untuk  dapat  melaksanakan  kegaiatan  penyelenggaraan  transaksi  pembayaran  dengan sistem  pembayaran  berbasis  teknologi.  Dalam  kegiatan  penyelenggaraan  jasa  sistem  pembayaran, penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip  perlindungan  konsumen  sesuai  dengan  peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## Kata kunci : pembayaran; teknologi finansial; perlindungan konsumen
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  era  modern  saat  ini,  selalu mempengaruhi  kehidupan  manusia  dalam  segala  aktivitasnya.  Perkembangan  tersebut memberikan dampak perubahan  yang sangat cepat di berbagai bidang  yang ada dikehidupan manusia,  tidak  terkecuali  adalah  bidang  perekonomian.  Teknologi  yang  mempengaruhi bidang ekonomi memunculkan inovasi dan keterlibatan pihak baru. Salah satu inovasi dalam dunia  perekonomian  tersebut  adalah  bidang  finansial  dengan  melahirkan  inovasi  baru  pada sektor keuangan yang disebut Financial Technology.
Financial Technology atau yang sering disebut Fintech muncul memberikan kemudahan keperluan  yang  berkaitan  dengan  berbagai  aspek  dari  layanan  keuangan,  mulai  dari  metode pembayaran,  transfer  dana,  dan  metode  lainnya.  Bisnis Fintech merupakan  inovasi  finansial dengan  sentuhan  teknologi  modern,  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  informasi untuk  menciptakan  inovasi  baru  di  sektor  jasa  keuangan,  yang  lebih  cepat  dan  mudah digunakan.(Benuf,  Mahmudah,  and  Priyono  2019) Financial  Technology sebagai  inovasi dalam  layanan  keuangan  menghadirkan  keterlibatan  pihak  baru  didalam  penyelenggaraan pemrosesan  transaksi  pembayaran,  seperti  Penyelenggara Payment  Gateway dan Penyelenggara  Dompet  Elektronik,  serta  Penyelenggara  Penunjang  seperti  perusahaan penyedia  teknologi  pendukung  transaksi  nirkontak.Keberadaan  pihak  baru  dalam penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi  pembayaran  berdampak  pula  pada  perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran.
Untuk  memastikan  bahwa  perkembangan  tersebut  tetap  memenuhi  prinsip penyelenggaraan  sistem  pembayaran  yang  aman,  efisien,  lancar,  dan  andal  dengan memperhatikan  aspek  perlindungan  konsumen,  Bank  Indonesia  memberlakukan  kewajiban izin  atau  persetujuan  atas  penyelenggaraan  jasa  sistem  pembayaran  oleh  pihak  yang  akan menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran.
Fintech dengan  layanan  keuangan  seperti crowdfunding,  mobile  payments, dan  jasa transfer  uang  menyebabkan  revolusi  dalam  bisnis startup. (Rizal,  Maulima,  and  Kostini 2018)Layanan  pada Financial  Technology di  Indonesia  yang  paling  dikenal  adalah  kategori Payment atau  Sistem  Pembayaran  dengan  produk  Uang  Elektronik,  baik  uang  elektronik berbasis  server  maupun  uang  elektronik  berbasis chip atau  biasa  disebut  Kartu  Uang Elektronik. Financial  Technology juga  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  bisnis e-
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 commerce .  Banyaknya  penyedia  jasa  pembayaran  berbasis  teknologi  di  Indonesia  telah melahirkan  gaya  hidup  yang  baru  karena  banyaknya  masyarakat  yang  lebih  memilih  mode pembayaran secara non tunai atau cashless. Penawaran promo  yang diberikan oleh penyedia jasa tersebut juga menjadi alasan banyak orang untuk menggunakan mode pembayaran secara non  tunai  dengan  memanfaatkan  sistem  pembayaran  berbasis  teknologi.  Terdapat  banyak layanan  pembayaran  non  tunai  berbasis  teknologi  yang  ada  di  Indonesia,  seperti  Go-Pay, OVO, DANA, Link Aja, dan layanan pembayaran lainnya.
Untuk  menggunakan  layanan  pembayaran  tersebut,  konsumen  harus  memiliki  aplikasi khusus dapat didapatkan melalui App Store . Di App Store , konsumen dapat mencari aplikasi yang akan digunakan dan kemudian diunduh  melalui ponsel  konsumen.  Kepraktisan dengan hanya  menggunakan  ponsel  yang  setiap  saat  dibawa  oleh  orang  untuk  beraktivitas  dan mobilisasi ini juga dianggap sebagai suatu kemudahan dalam melakukan pembayaran. Setelah aplikasi ter- install di ponsel, konsumen harus mendaftar melalui aplikasi tersebut. Pendaftaran tersebut  biasanya  terkait  dengan  data  diri  konsumen  yang  diperlukan  untuk  menunjang keperluan dalam penggunaan aplikasi pembayaran. Setelah mengisi hal – hal untuk keperluan pendaftaran,  maka  konsumen  sudah  dapat  menggunakan  layanan  yang  tersedia.  Mulai  dari pembayaran  barang,  pulsa,  listrik,  bahkan  dapat  juga  melakukan  pemindahan  dana. Konsumen  dapat  langsung  memilih  layanan  mana  yang  dibutuhkan.  Disini  konsumen mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan) (Sidabalok 2014).  Setelah  mendapatkan  haknya,  konsumen  juga  harus  melaksanakan  kewajibannya. Pembayaran sebagai wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan perjanjian, pada umumnya membebani pihak debitur (Hernoko 2011).
Sebelum  menggunakan  aplikasi,  terdapat  persyaratan  yang  harus  disetujui  oleh konsumen  terlebih  dahulu.  Persyaratan  tersebut  lebih  berkaitan  dengan  perjanjian  antara konsumen  dengan  pihak  penyedia  jasa  layanan  pembayaran.  Perjanjian  tersebut  telah  dibuat oleh  pihak  penyedia  layanan  jasa  pembayaran  sehingga  perjanjian  dapat  dikatakan  sebagai perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  yang  disetujui  oleh  konsumen  ketika  akan  menggunakan aplikasi,  menimbulkan  hubungan  hukum  antara  penyedia  layanan  dengan  konsumen. Hubungan  hukum  yang  terjadi  dan  adanya  transaksi  terhadap  penggunaan  jasa  layanan  oleh konsumen memberikan akibat hukum kepada para pihak. Transaksi yang sudah dibuat antara pelaku  usaha  dan  konsumen  tentunya  masih  harus  direalisasikan,  yaitu  diikuti  dengan pemenuhan  hak  dan  kewajiban  diantara  mereka  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  dibuat  itu (Hernoko  2011).  Setelah  konsumen  memenuhi  kebutuhannya  melakukan  pembelian  barang
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 atau  layanan  lainnya,  konsumen  diwajibkan  melakukan  pembayaran  tersebut.  Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan sistem pembayaran yang dipilih oleh konsumen. Kewajiban pembayaran jasa tersebut berkaitan dengan salah satu kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf c yaitu membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  disepakati,  dan  merupakan  hak  pelaku  usaha sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  6  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen huruf a  yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan. Kemudahan dalam melakukan transaksi bagi konsumen membuat konsumen sangat meminati sistem pembayaran berbasis teknologi.
Namun dibalik kelebihannya tersebut, masih terdapat permasalahan yang sering terjadi berkaitan  dengan  pembayaran  berbasis  teknologi.  Muncul  kasus  –  kasus  yang  berkaitan dengan kerugian konsumen. Seperti halnya saldo yang terpotong tanpa adanya transaksi yang dilakukan, penipuan untuk mencuri saldo konsumen, bahkan hingga kasus kriminalitas berupa pembobolan account milik konsumen.
Hal – hal tersebut sangat merugikan bagi konsumen. Terlebih didalam Peraturan Bank Indonesia  No.18/40/PBI/2016tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran dibagian menimbang salah satunya berbunyi :
“bahwa  inovasi  dalam  penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi  pembayaran  perlu  tetap mendukung  terciptanya  sistem  pembayaran  yang  lancar,  aman,  efisien,  dan  andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi  ketentuan  yang  sudah  ada  dengan  mengedepankan  pemenuhan  prinsip kehati – hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan  akses,  kepentingan  nasional  dan  perlindungan  konsumen,  termasuk  standar dan praktik internasional”.
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana mekanisme bagi penyelenggara Teknologi Finansial untuk  dapat  melaksanakan  kegiatan  penyelenggaraan  transaksi  pembayaran  di  Indonesia  ? Bagaimana  perlindungan  hukum  dan  tanggung  jawab  penyelenggara  Teknologi  Finansial terhadap konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian ?
Penelitian dalam jurnal ini merupakan karya sendiri yang dilakukan berdasarkan sudut pandang  hukum  perlindungan  konsumen  pada  era  Tekonologi  Finansial  yang  berkembang dewasa  ini.  Sumber  yang  didapatkan  peneliti  dari  studi  kepustakaan  yang  menjadi  rujukan, acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan  yang  dapat  dinyatakan  kebenarannya.  Peneliti
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702 melakukan  perbandingan  terhadap  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya  yang  termuat  dan dirumuskan sebagai berikut:
1. Judul: Perlindungan  Hukum  Terhadap  Keamanan  Data  Konsumen  Fintech  (Benuf,
Mahmudah,  and  Priyono  2019).  Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  bagaimana hubungan  hukum  para  pihak  dalam  bisnis Fintech di  Indonesia  dan  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  keamanan  data  konusmen  dalam  bisnis Fintech di Indonesia. Hasil  Penelitian  : Perlindungan  hukum  terhadap  data  pribadi  konsumen Fintech diatur oleh Kemkominfo RI melalui Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016, oleh OJK melalui POJK No. 77 Tahun 2016, POJK No. 13 Tahun 2018 serta peraturan pelaksananya,  yaitu  Surat  Edaran  OJK.  Perlindungan  data  pribadi merupakan  salah salah  satu  bentuk  hak  privasi  yang  merupakan  hak  individu  sehingga  harus  dijamin negara. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan berbagi data pribadinya atau tidak. Hak privasi melalui perlindungan data  pribadi  sangat  penting  dan  bahkan  merupakan  elemen  kunci  bagi  kebebasan  dan harga  diri  individu.  Perlindungan  data  pribadi  merupakan  pendorong  kuat  bagi terwujudnya  kebebasan  politik,  spiritual,  keaga-  maan,  bahkan  kegiatan  seksual.  Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan bisnis Fintech , data pribadi konsumen Fintech inilah yang harus dilindungi. Apabila terjadi pembocoran atas  data  pribadi  konsumen  ini  maka  sanksi  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan Menkominfo  RI  dan  POJK  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bisa  dikena-  kan  kepada pihak yang membocorkan data pribadi konsumen tersebut.
2. Judul: Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin (Hariyani and Serfiyani 2017). Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu apa peran OJK dalam pengembangan  bisnis  PM-Tekfin,  apa  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  PM- Tekfin, dan apa bentuk penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin. Hasil Penelitian : OJK berperan  dalam  pengembangan  bisnis  PM-Tekfin  karena  OJK  adalah  lembaga  negara independen  yang  berwenang  mengatur  dan  mengawasi  lembaga  jasa  keuangan. Perlindungan  hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara  PM-Tekfin  diatur  dalam  UU Otoritas  Jasa  Keuangan,  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  UU  Perlindungan Konsumen,  UU  Perdagangan,  KUH  Perdata,  UU  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  UU Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  PP  Nomor  82  tahun  2012  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan  OJK  nomor  77/
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan  peraturan  terkait  lainnya.  pengadilan)  dapat  ditempuh  menggunakan  APS  dengan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. OJK sebaiknya  membuat  Lembaga  APS  khusus  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  PM- Tekfin yang bersifat online atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau Online Dispute Resolution (ODR). PSD atau ODR sudah biasa diterapkan di negara- negara maju di bidang TIK dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah.
3. Judul:  Fintech  Sebagai  Salah  Satu  Solusi  Pembiayaan  UMKM  (Rizal,  Maulima,  and Kostini  2018).  Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  bagaimana  Fintech  dapat berperan  dalam  pembiayaan  UMKM  dan  bagaimana  keberadaan  Fintech  bagi  pelakuk UMKM. Hasil Penelitian : Masalah sumber pembiayaan merupakan masalah klasik yang menjadi  penghambat  pertumbuhan  UMKM  yang  tidak  mendapat  fasilitas  pembiayaan dari  sektor  perbankan.  Kurangnya  sumber  dana  menjadikan  UMKM  tidak  dapat mengembangkan  inovasi  untuk  meningkatkan  produksinya.  Namun  demikian  pesatnya pertumbuhan  bisnis  pembiayaan  FinTech  seperti  peer-to-peer  lending sekarang  ini  bisa menjadi alternatif lain bagi para pencari dana pinjaman. peer-to-peer lending merupakan bisnis pembiayaan yang menyasar sektor  pasar menengah ke bawah.

## B. Metode Penelitian
Dalam  pembuatan  penulisan  hukum  yang  baik  diperlukan  adanya  suatu  penelitian.  Hal tersebut dikatakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan  konstruksi,  yang  dilakukan  secara  metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah  berdasarkan  suatu  sistem,  dan  konsisten  adalah  tidak  adanya  hal-hal  yang  bertentangan dalam  suatu  kerangka  tertentu  (Soekanto  1986).  Setiap  ilmu  pengetahuan  mempunyai  identitas sendiri – sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan  dalam  setiap  ilmu  disesuaikan  dengan  ilmu  pengetahuan  yang  menjadi  induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum (Soemitro 1990).
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisinya  (Soekanto  1986).  Metodologi  penelitian  hukum mempunyai  ciri  –  ciri  tertentu  yang  merupakan  identitasnya,  karena  ilmu  hukum  dapat
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 dibedakan dari ilmu – ilmu pengetahuan lain. Ada kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu – ilmu pengetahuan tertentu diluar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu  penelitian  yang  bersifat  ilmiah  (Soemitro  1990).  Dengan  demikian,  dalam  pelaksanaan penelitian  hukum  dan  untuk  menyusun  penulisan  hukum    ini  perlu  didukung  oleh  metodologi yang  baik  agar  dapat  diperoleh  hasil  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis empiris  adalah  pendekatan  dengan  melihat  sesuatu  kenyataan  hukum  didalam  masyarakat  (Ali 2009).

## C. Hasil Dan Pembahasan
Perkembangan  model  bisnis e-commerce di  Indonesia  turut  mendorong  lahirnya  layanan pembayaran  berbasis  teknologi  yang  biasanya  dibuat  oleh  perusahaan  teknologi  atau  pelaku bisnis e-commerce untuk  memberikan  kemudahan  dan  metode  lain  dalam  pembayaran  barang dan/atau  jasa  oleh  konsumen.  Bagi  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran  berbasis  teknologi, baik Bank maupun lembaga selain Bank, terdapat mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan  kegiatan  penyelenggaraan  transaksi  pembayaran  dengan  sistem  pembayaran berbasis teknologi yang diatur oleh Bank Indonesia.
Sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  penyelenggara  Teknologi  Finansial  wajib melakukan  pendaftaran.  Tata  cara  pendaftaran  bagi  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  diatur sebagai berikut :
1. Penyelenggara Teknologi Finansial harus merupakan badan usaha;
2. Untuk  penyelenggara  Teknologi  Finansial  berupa  lembaga  selain  Bank  yang  memenuhi kategori sebagai  penyelenggara jasa sistem pembayaran, Penyelenggara Teknologi  Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
3. Penyelenggara  Teknologi  Finansial  menyampaikan  permohonan  pendaftaran  secara  tertulis dalam  Bahasa  Indonesia  dan  ditandatangani  oleh  pihak  yang  berwenang  mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial;
4. Permohonan pendaftaran disertai dengan :
a. Pengisian dan pengiriman formulir pendaftaran; dan
b. Penyampaian dokumen pendukung.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 5. Penyelenggara Teknologi Finansial harus memastikan kebenaran atas seluruh dokumen yang dituangkan  dalam  surat  pernyataan  bermaterai  cukup  sesuai  dengan  format  yang  telah ditentukan  oleh  Bank  Indonesia  dan  ditandatangani  oleh  pihak  yang  berwenang  mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial;
6. Pengisian  formulir  serta  penyampaian  permohonan  dan  dokumen  pendukung  dilakukan melalui  sarana  pendaftaran  secara online melalui website resmi  Bank  Indonesia  yaitu www.bi.go.id.
7. Apabila sarana pendaftaran secara online belum tersedia, maka pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan  melalui e-mail ke  alamat  BIFintechOffice@bi.go.id  atau  dalam  bentuk  surat kepada  Departemen  Kebijakan  Sistem  Pembayaran  c.q.  Bank  Indonesia  FinTech  Office Komplek  Perkantoran  Bank  Indonesia,  Gedung  Thamrin  Lantai  4,  Jalan  M.H.  Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
Pendaftaran  yang  telah  dilakukan  oleh  penyelenggara  Teknologi  Finansial  selanjutnya akan  diproses  oleh  Bank  Indonesia.  Adapun  tahapan  pemrosesan  pendaftaran  yang  dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu sebagai berikut :
1. Setelah  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  menyampaikan  surat  permohonan  pendaftaran dan dokumen, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dokumen;
2. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen, dalam hal :
a. Dokumen yang disampaikan tidak lengkap, maka :
1) Bank  Indonesia  memberitahukan  kepada  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui e-mail ;
2) Penyelenggara  Teknologi  Finansial  melengkapi  kekurangan  dokumen  dalam  jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan; dan
3) Jika Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas  waktu,  maka  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  dinyatakan  membatalkan permohonan pendaftaran; atau
b. Dokumen  yang  disampaikan  telah  lengkap,  maka  Bank  Indonesia  melakukan  penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.
3. Berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian apabila ditemukan bahwa:
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
1) Dokumen  yang  disampaikan  oleh  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  tidak  benar dan/atau  tidak  sesuai  (  termasuk  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  – undangan ), maka Bank Indonesia menolak permohonan pendaftaran; atau
2) Dokumen  telah  dinyatakan  benar  dan  sesuai,  maka  Bank  Indonesia  mencantumkan Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.
4. Bank  Indonesia  menyampaikan  hasil  penelitian  kebenaran  dan  kesesuaian  kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.
5. Bank  Indonesia  mempublikasikan  daftar  penyelenggara  teknologi  finansial  dan  melakukan pembaharuan  terhadap  daftar  penyelenggara  teknologi  finansial  dalam  laman  resmi  Bank Indonesia.
Penyelenggara  Teknologi  Finansial  yang  telah  terdaftar  di  Bank  Indonesia  wajib menyampaikan  surat  pernyataan  kepatuhan  atas  kewajiban  bagi  Penyelenggara  Teknologi Finansial  dalam  jangka  waktu  paling  lama  3  (tiga)  bulan  sejak  Penyelenggara  Teknologi Finansial terdaftar di Bank Indonesia. Kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Menerapkan  prinsip  perlindungan  konsumen  sesuai  dengan  produk,  layanan,  teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
2. Menjaga  kerahasiaan  data  dan/atau  informasi  konsumen  termasuk  data  dan/atau  informasi transaksi;
3. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati – hatian;
4. Menggunakan  rupiah  dalam  setiap  transaksi  yang  dilakukan  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
5. Menerapkan  prinsip  anti  pencucian  uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  anti  pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
6. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.
Tahapan selanjutnya adalah Regulatory Sandbox. Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas  yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi  Finansial beserta produk, layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnisnya.  Tujuan  dari  adanya Regulatory  Sandbox adalah guna  memberi  ruang  bagi  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  untuk  memastikan  lebih  lanjut
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial.  Bank  Indonesia  menetapkan  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  beserta  produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox adalah Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia.
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi  Pembayaran,  penyelenggara  Teknologi  Finansial  yang termasuk  kategori  sebagai  Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran  harus  memperoleh  izin  dari Bank  Indonesia.  Permohonan  izin  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  atas penetapan status hasil uji coba dalam Regulatory Sandbox. Apabila uji coba dinayatakan berhasil dan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya termasuk Teknologi Finansial kategori sistem  pembayaran,  maka  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  dilarang  memasarkan  produk, layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnis  yang  diujicobakan  tersebut  sebelum  terlebih  dahulu mengajukan  permohonan  izin  dan/atau  persetujuan  kepada  Bank  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  Bank  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  penyelenggaraan  pemrosesan  transaksi pembayaran.  Permohonan  izin  dan/atau  persetujuan  yang  diajukan  kepada  Bank  Indonesia tersebut  juga  dapat  disampaikan  kepada  Bank  Indonesia  sebelum  Bank  Indonesia  menetapkan status hasil uji coba dalam Regulatory Sandbox. Apabila permohonan izin dan/atau persetujuan tersebut  telah  diterima  oleh  Bank  Indonesia,  Penyelenggara  Teknologi  Finansial  dapat memasarkan  produk,  layanan,  teknologi,  dan/atau  model  bisnisnya  sesuai  dengan  skenario  uji coba  dalam Regulatory  Sandbox yang  telah  dilaksanakan  sampai  dengan  Bank  Indonesia memberikan keputusan atas permohonan izin dan/atau persetujuan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.
Prinsip  perlindungan  konsumen  terhadap  kegiatan  jual  beli  barang  dan/atau  jasa  menjadi perhatian  khusus  dimana  masih  sering  konsumen  berada  pada  pihak  yang  lemah.  Pengertian konsumen  menurut  Mariam  Darus  Badrulzaman,  yaitu  pemakai  terakhir  dari  benda  dan  jasa yang  diserahkan  kepada  mereka  oleh  pengusaha  (Badrulzaman  1986).  Sedangkan  menurut N.H.T  Siahaan,  konsumen  secara  harfiah  adalah  orang  yang  memerlukan,  membelanjakan  atau menggunakan,  pemakai  atau  pembutuh  (Siahaan  2005).  Bank  Indonesia  juga  mewajibkan diterapkannya  prinsip  perlindungan  konsumen  oleh  penyelenggara  jasa  pembayaran.  Bank Indonesia  juga  turut  melakukan  pengawasan  terhadap  penerapan  ketentuan  perlindungan konsumen oleh penyelenggara. Sebagai bentuk upaya penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam  penyelenggaraan  jasa  pembayaran,  Bank  Indonesia  secara  khusus  mengatur  dalam peraturan  mengenai  perlindungan  konsumen  dalam  kegiatan  jasa  pembayaran  yaitu  Peraturan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 Bank  Indonesia No. 16/1/PBI/2014  Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem  Pembayaran. Selain pengaturan secara khusus, Indonesia juga memiliki aturan perlindungan konsumen secara umum.  Adanya  Undang  –  Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  juga merupakan  salah  satu  cara  untuk  melindungi  konsumen  dari  kemungkinan  kerugian  yang didapatkan atas perlakuan pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh konsumen bisa terjadi tidak sebatas  pada  kegiatan  transaksi  jual  beli  produk,  melainkan  juga  jasa,  termasuk  pada penyelenggaraan jasa pembayaran.
Konsumen  seringkali  berada  pada  pihak  yang  lemah  dalam  hubungannya  dengan penyelenggara  jasa  pembayaran.  Hal  ini  diakibatkan  pada  ketidakseimbangan  hubungan  antara penyelenggara  dengan  konsumen  yang  disebabkan  karena  terdapatnya asymmetric  information dan power  imbalances, rendahnya  kualitas  pelayanan  kepada  konsumen,  penyalahgunaan  data pribadi  konsumen,  dan  kurang  efektifnya  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara penyelenggara  dengan  konsumen.  Selain  itu,  kesadaran  konsumen  yang  masih  kurang  akan pentingnya  membaca  sebuah  perjanjian  atau  kontrak  dalam  penyelenggaraan  Teknologi Finansial juga menempatkan konsumen semakin berada pada pihak yang lemah, terlebih kontrak tersebut  adalah  kontrak  baku.  Seringkali  konsumen  tidak  membaca  isi  kontrak  tersebut  dan hanya  melakukan  persetujuan  tanpa  mengetahui  isi  kontrak.  Perjanjian  atau  kontrak  yang  telah dibuat oleh penyelenggara juga seringkali memuat klausula baku yang semestinya dilarang.Asas Kebebasan  Berkontrak  dapat  dianalisis  dari  ketentuan  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata  yang berbunyi  :  ”semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya”.  Asas  Kebebasan  Berkontrak  memberi-kan  kebebasan  kepada  para pihak untuk : (Hariyani and Serfiyani 2017).
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
Pengaturan  pencatuman  klausula  baku  yang  dilarang  dalam  perjanjian  antara penyelenggara  dengan  konsumen  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  1  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang berbunyi :
“Dalam  membuat  perjanjian  dengan  konsumen,  Penyelenggara  dilarang  membuat  atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat :
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
a. Menyatakan pelepasan/pengalihan tanggung jawab Penyelenggara kepada konsumen;
b. Mengatur  perihal  pembuktian  atas  hilangnya  pemanfaatan  jasa  Sistem  Pembayaran  yang digunakan oleh Konsumen;
c. Memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa Sistem Pembayaran yang digunakan  atau  mengurangi  harta  kekayaan  Konsumen  yang  menjadi  objek  jual  beli menggunakan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
Menyatakan  tunduknya  Konsumen  kepada  peraturan  Penyelenggara  yang  berupa  aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh  Penyelenggara  dalam  masa  Konsumen  memanfaatkan  jasa  Sistem  Pembayaran  dari Penyelenggara.”
Untuk  keperluan  proses  pemberian  layanan  kepada  konsumen,  layanan  pembayaran berbasis  teknologi  akan  membutuhkan  data  dan/atau  informasi  pribadi  untuk  mendukung kegiatan layanan jasa. Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan informasi (berupa data diri)  maka  perlu  adanya  jaminan  dari  produsen  bahwa  data/identitas  konsumen  tidak  akan dipergunakan  secara  menyimpang  diluar  peruntukannya  tanpa  seijin  konsumen  (Mansyur  and Gultom  2005).  Pada  Pasal  14  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  16/1/PBI/2014  Tentang Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran  disebutkan  bahwa  penyelenggara  wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen serta dalam rangka menjaga kerahasiaan data  dan/atau  informasi  konsumen  tersebut,  penyelenggara  wajib  memiliki  dan  melaksanakan kebijakan  perlindungan  data  dan/atau  informasi  konsumen.  Hal  ini  menandakan  bahwa penyelenggara  Teknologi  Finansial  wajib  untuk  menjaga  kerahasiaan  data  dan/atau  informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi. Penyelenggara juga dilarang memberikan data dan/atau informasi konsumen kepada pihak lain kecuali konsumen memberikan persetujuan secara  tertulis  dan/atau  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  15  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
Penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran  wajib  memiliki  dan  melaksanakan  mekanisme penanganan  pengaduan  bagi  konsumen  secara  cepat  dan  efisien.  Sedangkan  kepentingan konsumen  dalamkaitan  dengan  penggunaan  barangdan/ataujasa  adalah  agar  barang/jasa konsumen  yang mereka  peroleh,  bermanfaat bagi kesehatan/keselamatan  tubuh, keamanan  jiwa dan  harta  benda,  diri,  keluarga  dan/atau  rumah  tangganya.  Jadi  yang  menonjol  dalam perlindungan  kepentingan  konsumen  ini  adalah  perlindungan  pada  jiwa,  kesehatan,  harta
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 dan/atau  kepentingan  keluarga  konsumen.(Nasution  1995)Mekanisme  penanganan  pengaduan wajib diberitahukan kepada konsumen. Penyelenggara wajib menindaklajuti dan menyelesaikan pengaduan  yang  disampaikan  oleh  konsumen.  Asas  pokok  dari  ganti  rugi  sebagai  akibat pelanggaran atau wanprestasi adalah bahwa penggugat seharusnya diberi ganti rugi, tetapi tidak lebih  daripada  ganti  rugi  untuk  setiap  kerugian  yang  ia  derita  sebagai  akibat  dari  pelanggaran yang dilakukan tergugat.(Muhammad 2004) Dengan adanya ketentuan tentang pembatasan ganti rugi  dalam  Pasal  1247  dan  Pasal  1248  KUH  Perdata,  telah  memberikan  perlindungan  kepada pihak  yang  melakukan  wanprestasi.  Jadi,  kita  melihat,  bahwa  ganti  rugi  itu  dibatasi,  hanya meliputi  kerugian  yang  dapat  diduga  dan  yang  merupakan  akibat  langsung  dari wanprestasi.(Subekti  2004)Sedang  untuk  pengganti  kerugian  untuk  kerugian  yang  disebabkan oleh wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang karena uang adalah bentuk penggantian kerugian yang paling sedikit menimbulkan perselisihan (Patrik 1994).
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  dunia  bisnis,  merupakan  masalah  tersendiri, karena  apabila  para  pelaku  bisnis  menghadapi  sengketa  tertentu,  maka  dia  akan  berhadapan dengan  proses  peradilan  yang  berlangsung  lama  dan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit, sedangkan  dalam  dunia  bisnis,  penyelesaian  sengketa  yang  dikehendaki  adalah  yang  dapat berlangsung  cepat  dan  murah  (Miru  2011).  A.Z  Nasution  membedakan  dan  memberi  batasan antara  Hukum  Konsumen  dengan  Hukum  Perlindungan  Konsumen.  Hukum  perlindungan konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum  konsumen  yang  memuat  asas  –  asas  atau  kaidah  – kaidah  bersifat  mengatur,  dan  juga  mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen. Sedangkan  hukum  konsumen  terdiri  dari  rangkaian  peraturan  perundang  –  undangan  yang mengatur  tentang  perilaku  orang  dalam  pergaulan  hidup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup mereka (Nasution 1995).
Bank  Indonesia  juga  memberikan  fasilitas  untuk  mewujudkan  penerapan  prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Konsumen dapat juga menyampaikan  pengaduan  kepada  Bank  Indonesia,  namun  tidak  semua  pengaduan  dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia. Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia memiliki syarat sebagai berikut :
a. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh  penyelenggara,  namun  tidak  terdapat  kesepakatan  antara  konsumen  dengan penyelenggara;
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
b. Masalah  yang  diadukan  merupakan  masalah  perdata  yang  tidak  sedang  dalam  proses  atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi;
c. Konsumen  mengalami  potensi  kerugian  finansial  yang  ditimbulkan  oleh  penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
Pengaduan  oleh  konsumen  kepada  Bank  Indonesia  dapat  dilakukan  melalui  telepon  ke nomor  131,  dengan  surat,  atau  datang  langsung  ke  Departemen  Kebijakan  dan  Pengawasan Sistem  Pembayaran  JL.  MH  Thamrin  No.  2,  Gedung  D  lantai  8,  Jakarta  atau  ke  Kantor Perwakilan  Dalam  Negeri  Bank  Indonesia  setempat  dimana  konsumen  berada.  Bank  Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme yang ada.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Badrulzaman, Mariam Darus. 1986. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Pandang  Perjanjian  Baku  (Standar),  Dalam  BPHN,  Simposium  Aspek  -  Aspek  Hukum Perlindungan Konsumen . Bandung: Binacipta.
Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” 3.
Hariyani,  Iswi,  and  Cita  Yustisia  Serfiyani.  2017.  “Perlindungan  Hukum  Dan  Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin.”
Hernoko, Agus Yudha. 2011. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial . Jakarta: Kencana.
Mansyur,  Didik  M.  Arief,  and  Elisatris  Gultom.  2005. Cyberlaw  Aspek  Hukum  Teknologi Informasi . Bandung: PT Refika Aditama.
Miru, Ahmadi. 2011. Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum Perjanjian . Bandung: Penerbit Alumni.
Nasution, A.Z. 1995. Konsumen Dan Hukum . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Patrik, Purwahid. 1994. Dasar - Dasar Hukum Perikatan . Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Rizal,  Muhamad,  Erna  Maulima,  and  Nenden  Kostini.  2018.  “Fintech  Sebagai  Salah  Satu  Solusi Pembiayaan UMKM.” 2.
Siahaan, N.H.T. 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk . Jakarta: Panta Rei.
Sidabalok, Janus. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                   E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Bakti.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI - Press.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subekti. 2004. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermassa.

## Artikel  Jurnal
Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” 3.
Hariyani, Iswi, and Cita Yustisia Serfiyani. 2017. “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian
Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin.”
Rizal, Muhamad, Erna Maulima, and Nenden Kostini. 2018. “Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan UMKM.” 2.

## Undang-undang dan Peraturan
Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  16/1/PBI/2014  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Sistem Pembayaran.Peraturan  Bank  Indonesia  No.  18/40/PBI/2016  Tentang  Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  19/14/PADG/2017  Tentang  Ruang  Uji  Coba  Terbatas ( Regulatory Sandbox ) Teknologi Finansial.
Peraturan  Anggota  Dewan  Gubernur  No.  19/15/PADG/2017  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial