## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Analisis Hukum Pemberian Kredit kepada Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara
Abi Jumroh Harahap *
*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Abstrak
Dalam  rangka  pemberdayaan  ekonomi  kerakyatan  (usaha  kecil),  pemerintah  telah  menetapkan  beberapa  peraturan  yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran antara lain Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah.  Penelitian  ini  merupakan metode  penelitian hukum normatif  dengan  pendekatan  empirikal  berdasarkan  kenyataan  yang  ada  di  lapangan,  kemudian  semua  data  disajikan  secara sistematis untuk dianalisis dengan metode deduktif. Populasi terdiri dari 32 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, namun sampel secara purposive ditentukan 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. Jangka waktu penelitian ini berdurasi 2  (dua)  tahun    dengan  target  penelitian  berorientasi  pada:  kajian  untuk  memperbaiki  kebijakan  institusi  pemerintah  perihal pemberdayaan usaha  kecil  di Indonesia  pada umumnya  dan  di  Sumatera  Utara  pada  khususnya,    publikasi  ilmiah  dalam  jurnal lokal  yang  mempunyai  ISSN  atau  jurnal  nasional  terakreditasi  dan  buku  teks  dan  buku  ajar.  Keterbatasan  pembiayaan  bagi pengembangan UMKM, merupakan persoalan klasik yang banyak dijumpai di negara sedang berkembang.  Hal itu mempengaruhi tingkat  produksi  dan  pertumbuhannya.   Dana-dana  publik  yang  disediakan  negara  untuk  pengembangan  UMKM  disalurkan melalui  lembaga-lembaga  finansial khusus,  seperti  misalnya  bank  pembangunan industri  dan agrobisnis.   Bank-bank  komersial diharapkan  mampu  mendorong  partisipasinya  di  sektor  ini  melalui  kuota  peminjaman,  subsidi,  pemasukan  pajak,  dan penjaminan terhadap kegagalan.
Kata Kunci : Kredit; Pemberdayaan; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## Abstract
For  empowering  economic  of  the  people  (small  enterprises),  the  government  has  enacted  some  regulations  to  provide  facilities including  credit  for  enterpreneur  even  resolving  the marketing  problem  such  as Law No.  20  of  2008  on  Micro,  Small,  and  Medium Enterprises. This is a legal research of normative with the empirical approach based on the phenomenon in social field, then all of data is displayed systematically to be analyzed deductively. The population consists of 32 regency/city located in the North Sumatra Province, but sample is selected purposively namely five regency/city of them. Duration of the research is 2 years which is oriented on:  to  improve  the  policy  of  government  considering  small  enterprises  empowerment  in  Indonesia  spesifically  in  North  Sumatra, scientific  publication  in  a  local  journal  having  international  serial  number  (ISSN)  or  national  acredited  journal  and  textbook  or handbook.  Financial  limitedness  for  developing  micro,  small  and  medium  enterprises  (UMKM)  is  the  clasical  problem  found frequently  in  the  developing  countries.  This  effects  to  level  of  production  and  its  development.  The  public  grants  provided  by government for developing UMKM is distributed through the special financial agencies such as the bank for industrial development and agribusiness. The commercial banks are hoped to be able to participate in the sector by quota of credit, subsidy, tax income, and guarantee for failure.
Keyword: Credit; Empowerment; Micro, Small, and Medium Enterprises.
*Corresponding author: E-mail: abijumrohharahap@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang merdeka,  bersatu,  dan  berkedaulatan  rakyat dalam  suasana  perikehidupan  bangsa  yang aman,  tertib,  dan  dinamis  dalam  lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.
Masyarakat adil dan makmur berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi  dan  sesuai  dengan  amanat  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  XVI/MPR-RI/1998  tentang Politik  Ekonomi  dalam  rangka  Demokrasi Ekonomi,  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah perlu  diberdayakan  sebagai  bagian  integral ekonomi  rakyat  yang  mempunyai  kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur  perekonomian  nasional  yang  makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  diselenggarakan  secara  menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan  pengembangan  usaha  seluas-luasnya, sehingga  mampu  meningkatkan  kedudukan, peran,  dan  potensi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  dalam  mewujudkan  pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan  rakyat,  penciptaan  lapangan  kerja, dan pengentasan kemiskinan
Pemberdayaan usaha kecil
dan
menengah  merupakan  langkah  strategis  dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar  rakyat  Indonesia,  khususnya  melalui penyediaan  lapangan  kerja  dan  mengurangi kesenjangan  dan  tingkat  kemiskinan.  Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan  usaha  kecil  telah  dijalankan. Pemerintah  juga  telah  mengeluarkan  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)    yang disahkan pada tanggal 4 Juli 2008
Salah  satu  implementasi  dari  Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2008  adalah pemberdayaan sektor UMKM melalui
pemberian kredit. Namun kredit pada umumnya  termasuk  kredit  usaha  kecil  yang diberikan  oleh  bank  tentu  saja  mengandung risiko,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan yang sehat.
Permasalahn  yang  ingin  dibahas  adalah (1)  bagaimana  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam aspek pendanaan untuk  pemberdayaan  usaha  kecil  di  Sumatera Utara, (2) Apa saja hambatan atau kendala yang timbul  dalam  implementasi  skim  kredit  untuk usaha  kecil  di  Sumatera  Utara,  (3)  Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan  pemberian  kredit  kepada  usaha kecil  dan  bagaimana  upaya  yang  dilakukan dalam mengatasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi struktur dan kebijakan perekonomian nasional yang belum menempatkan  UMKM  dalam  posisi  yang  kuat tidak akan mendukung keberhasilan pembangunan  perekonomian  nasional,  serta sulit  untuk  terhindarkan  dari  goncangan perekonomian dunia. Demikian juga keterbatasan  sumberdaya  yang  dimiliki  UMKM khususnya  modal  dan  teknologi  merupakan kendala klasik yang selama  ini dihadapi UMKM dalam memperluas kegiatan
bisnisnya/usahanya.
Sementara
peran perbankan/lembaga  keuangan  formal  lainnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM masih sangat  terbatas  dan  terlalu  hati-hati.  Idealnya semua kendala tersebut sejak lama sudah dapat diatasi  melalui  regulasi  perbankan  terutama Undang-Undang perbankan yang menjadi dasar kebijakan pemerataan pemilikan modal (capital reform). Namun  Ironisnya  Undang-Undang Perbankan  Nomor  14  Tahun  1967  yang diperbaharui
dengan
Undang-Undang
Perbankan  Nomor  29  Tahun  1992  cenderung
dalam  pemberian  kredit  masih  mengutamakan unsur Capital dan Colateral (berbau  Liberal) dengan  konsep The  five  C  of  Credit- nya  yang sangat memberatkan UMKM .
Perkuatan  UMKM  merupakan  salah  satu alternatif untuk memperkokoh basis perekonomian nasional, namun disadari bahwa agar  perkuatan  tersebut  dapat  dilaksanakan dengan  baik,  diperlukan  perencanaan  yang komprehensif, serta kesiapan penyediaan sumberdaya dan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa  kelemahan  UMKM  masih  sangat  banyak antara  lain  ditandai  dengan:  a)  Ketidakpastian ketersedian  bahan  baku  utama  dan  bahan tambahan,  b)  Peralatan  dan  teknologi  produksi yang  digunakan  sangat  sederhana  sampai dengan setengah
modern, sehingga produktifitas  UMKM  relatif  rendah;    c) Keahlian/keterampilan SDM belum berkembang sesuai
dengan tuntutan perkembangan  teknologi  dan  produktifitas usaha,  d)  rata-rata  pemilikan  modal  sangat terbatas,  d)  Sebagian  besar  pasar  produk UMKM  bersifat  oligopoli  bahkan  ada  yang cenderung  monopoli,    f)  Kebijakan  fiskal  dan moneter belum sepenuhnya mendukung pengembangan  produksi,  keahlian,  teknologi dan  pasar  KUKM,  g)  Prasarana  tidak  selalu tersedia  atau  tidak  sesuai  dengan  yang diperlukan dalam rangka pengembangan produksi  dan  pasar  KUKM,    g)  kebijakan pemerintah  dalam  upaya  perkuatan  UMKM terlihat  kurang  komprehensif  dan  sering  tidak konsisten seperti peraturan perbankan (banyak dipengaruhi  unsur  politis),  demikian  juga kebijakan di bidang perdaganggan dan perindutrian.
Dengan kondisi awal UMKM serta kondisi lingkungan ekonomi baik mikro maupun makro yang belum sepenuhnya kondusif bagi pemgembangan  peran  UMKM,  maka  adalah wajar jika program perkuatan yang dilaksanakan  sekarang  ini  pada  dasarnya adalah  ditujukan  untuk  memperbaiki  kondisi internal UMKM (ekternalnya belum  dilakukan). Namun  dalam  banyak  hal  baik  dari  aspek  jenis dan jumlah bantuan perkuatan yang diprogramkan,  maupun  kebijaksanaan  dasar
(pendekatan  dan  petunjuk  pelaksanaannya) masih memperlihatkan adanya celah-celah yang dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat keberhasilan  program  tersebut,  maka  kondisi inilah  seharusnya  menadapat  perhatian  lebih banyak untuk dikaji.
Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan  bahwa  tujuan  pemberdayaan usaha  kecil  itu  adalah:  a.  menumbuhkan  dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha  yang  tangguh  dan  mandiri  serta  dapat berkembang  menjadi  usaha  menengah;  b. meningkatkan  peranan  usaha  kecil  dalam pembentukan  produk nasional,  perluasan kesempatan  kerja  dan  berusaha,  peningkatan ekspor,  serta  peningkatan  dan  pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang  punggung  serta  memperkokoh  struktur perekonomian  nasional.  Tentang  batasan  dari pemberdayaan,  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  menyebutkan  Pemberdayaan adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, dunia  usaha  dan  masyarakat  dalam  bentuk penumbuhan  iklim  usaha,  pembinaan  dan pengembangan  sehingga  usaha  kecil  mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi  usaha  yang  tangguh  dan  mandiri. Selanjutnya undang-undang tersebut menjelaskan  bahwa  iklim  usaha  adalah  kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan berbagai  peraturan  perundang-undangan  dan kebijaksanaan  diberbagai  aspek  kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga  berkembang  menjadi  usaha  yang tangguh  dan  mandiri,  yang  meliputi  aspek pendanaan,  persaingan,  prasarana,  informasi, kemitraan,  perizinan  usaha  dan  perlindungan. Dalam  aspek pendanaan,  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa pemerintah  menumbuhkan  iklim  usaha  dalam aspek pendanaan dengan
menetapkan peraturan
perundang-undangan dan
kebijaksanaan  untuk:  a.  memperluas  sumber pendanaan,  b.  meningkatkan  akses  terhadap
sumber  pendanaan, c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.
Dalam penjelasan undang-undang tersebut  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  memperluas sumber pendanaan adalah berbagai  upaya  memperbanyak  jenis  dan meningkatkan  alokasi  pendanaan  yang  dapat dimanfaatkan  usaha  kecil.  Selanjutnya  yang dimaksud  dengan  peningkatan  akses  terhadap sumber  pendanaan  mencakup  berbagai  upaya penyerderhanaan  tata  cara  dalam  memperoleh dana.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan memberikan  kemudahan  dalam  pendanaan mencakup berbagai
upaya
pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan.
Berdasarkan data-data penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Undang- Undang-Nomor    20  Tahun  2008  dalam  aspek pendanaan  belum  berjalan  sepenuhnya.  Dari sisi  sumber  pendanaan  memang  sudah  cukup memadai,  namun  dari  sisi  akses  terhadap sumber  pendanaan  dan  persyaratan  dalam pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.
Setiap  kegiatan  usaha  pasti  adanya hambatan  dalam  mengembangkan  kegiatan usahanya.  Hambatan  mengembangkan  usaha setiap  perusahaan  akan  berbeda  antara  satu usaha  dengan  usaha  yang  lain,  namun  secara umum  hambatan  yang  sering  terjadi  pada UMKM  antara  lain  kurangnya  kemampuan manajemen,  kurangnya  kemampuan  untuk melakukan  pengendalian  penggunaan  dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana, serta kurangnya modal untuk pengembangan. Ada beberapa
faktor
penghambat  berkembangnya  UMKM  (Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah)  antara  lain kurangnya modal, minimnya ketrampilan manajemen  serta  masalah  mental.  Kendala- kendala  inilah  yang  diharapkan  dapat  diatasi melaui  sinergi  kompak  berbagai  pihak,  baik pemerintah maupun kalangan swasta.
Keluhan yang sering  disampaikan pelaku usaha  mikro  dan  kecil  kepada  Tim  Peneliti  di lapangan  adalah  kurangnya  modal  untuk mengembangkan usahanya, meskipun permintaan  atas  usaha  mereka  meningkat
karena  terkendala  dana  maka  sering  kali  tidak bisa  untuk  memenuhi  permintaan.  Hal  ini disebabkan karena kemampuan untuk mendapatkan  informasi  tentang  tata  cara mendapatkan  dana  tidak  banyak  tahu  dan keterbasan kemampuan dalam membuat usulan untuk  mendapatkan  dana.  Kebanyakan  usaha skala  kecil  dalam  menjalankan  usaha  tanpa adanya  perencanaan,  pengendalian  maupun juga  evalusi    kegiatan  usaha.  Kegiatan  usaha yang tanpa membuat rencana seperti menjalankan  usaha  yang  penting  bisa  jalan, tanpa  mengantisipasi  hambatan  dan  ancaman tentu usaha tersebut tidak dapat bertahan lama.
Adanya keterbatasan modal dalam dunia usaha kecil mengakibatkan terbatasnya pendapatan, sehingga kemampuan untuk memupuk  modal  sulit  berkembang.  Oleh karenanya,  pengembangan  usaha  kecil  sedikit banyak  tergantung  pada  tersedianya  bantuan pembiayaan.  Dalam  aspek  pembiayaan,  Pasal  1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah menumbuhkan  iklim  usaha  dalam  aspek pendanaan  dengan  menetapkan  peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: a. memperluas sumber pendanaan; b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;  c.  memberikan  kemudahan  dalam pendanaan.  Pendanaan  (kredit)  yang  diberikan oleh  suatu  lembaga  kredit  didasarkan  atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan.  ini  berarti  bahwa  suatu  lembaga kredit  baru  akan  memberikan  kredit  kalau  ia betul-betul  yakin  bahwa  si  penerima  kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya  sesuai  dengan  jangka  waktu  dan syarat-syarat  yang  telah  disetujui  oleh  kedua belah  pihak.  Tanpa  keyakinan  tersebut,  suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.
Hambatan/Kendala  dalam  implementasi skim  kredit  untuk  Usaha  Kecil  di  Provinsi Sumatera  Utara,  meskipun  tersedia  fasilitas pemerintah  berupa  skim-skim  kredit  kecil  dan menengah  relatif  cukup,  namun  masih  banyak pengusaha kecil yang tidak dapat
memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ditemukan  beberapa  persoalan  baik  yang bersifat  internal  maupun  eksternal,  yang menjadi  hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi pengusaha  kecil  untuk  dapat  mengakses  atau menjangkau  skim  kredit  tersebut.  Dari  hasil wawancara  baik  langsung  maupun  tidak langsung (kuesioner) ,  pengamatan  dan  studi yang  mendalam  dari  berbagai  sumber,  dapat disimpulkan  bahwa  persoalan-persoalan  yang menjadi hambatan atau kendala tersebut adalah menyangkut  pelayanan  birokrasi,  keterbatasan penyaluran  kredit  dan  kondisi-kondisi  lainnya yang berpengaruh seperti sumber daya manusia.
Beberapa  persoalan  yang  muncul  dalam kaitannya dengan persoalan pelayanan birokrasi yang muncul saat ini telah diidentifikasikan,  yaitu: Pertama ,  perolehan fasilitas  pengembangan  usaha,  kredit,  promosi, pelatihan  atau  teknologi  masih  rendah. Kedua, kualitas  sumber  daya  manusia  dilingkungan birokrasi  yang  cenderung  tidak  memadai  dan tidak mencerminkan komitmen untuk mendukung usaha kecil.
Dalam perkembangannya saat ini, khususnya penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah memperlihatkan kecenderungan  kurang  signifikan  dan  kurang memberikan  kontribusi  bagi  pertumbuhan penyaluran  kredit  usaha  mikro,  kecil  dan menengah.  Hal  ini  karena  dalam  lingkungan perbankan  biasa  terjadi  dalam  pembuatan perjanjian  dilakukan  secara  sepihak  tanpa melibatkan  pihak  nasabah.  Perjanjian  itu biasanya  dalam  bentuk  formulir  yang  telah disiapkan  oleh  bank  kemudian  diserahkan kepada pihak nasabah dengan prinsip take it or leave  it  contract. Perjanjian  semacam  ini  telah lazim  digunakan  dalam  perjanjian  baku  atau perjanjian standart atau disebut juga perjanjian adhesi.  Dalam  perjanjian  seperti  ini,  pihak kedua sama sekali tidak dapat mengajukan usul ataupun  masukan  dan  keberatan  terhadap format  perjanjian  dan  klausula-klausula  yang ada  di  dalamnya.    Klausula-klausula  yang menjadi  permasalahan,  apalagi  memberatkan
nasabah dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain:
Kewenangan  bank  untuk  sewaktu-waktu tanpa  alasan  apapun  dan  tanpa  pemberitahuan sebelumnya  kepada  nasabah,  secara  sepihak menghentikan  izin  tarik  atas  kredit  yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank.
Bank berwenang secara sepihak menentukan  harga  jual  atas  barang  agunan yang  dieksekusi  karena  kredit  dari  nasabah mengalami masalah.
Kewajiban  debitur  untuk  tunduk  kepada segala  petunjuk  dan  peraturan  bank  yang  telah ada  dan  yang  baru  akan  ditetapkan  kemudian oleh bank.
Pencantuman klausula eksemsi mengenai pembebasan  bank  dari  tuntutan  ganti  kerugian oleh  nasabah  debitur  atas  terjadinya  kerugian yang  diderita  olehnya  sebagai  akibat  dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank.
Pencantuman klausula eksemsi mengenai tidak  adanya  hak  nasabah  debitur  untuk  dapat menyatakan  atas  pembebanan  bank  terhadap rekeningnya  sehubungan  dengan  biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.
Pencantuman klausula-klausula yang telah  dibuat  sepihak  oleh  pihak  bank  dalam bentuk  perjanjian  standart  akan  memberikan bank  kewenangan  yang  tidak  seimbang  jika dibandingan  dengan  nasabah  debitur.  Hal  ini dapat  terjadi  karena  pihak  bank  merupakan pihak  yang  lebih  unggul  secara  ekonomis  dari pada  nasabah  yang  membutuhkan  dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuanyang diatur  oleh  bank  dalam  perjanjian  kredit,  mau tidak  mau  harus  diterima  pihak  nasabah debitur  agar  dapat  memperoleh  kredit  dari bank yang bersangkutan.
Dalam  interaksi  yang  demikian  intensif antara  bank  dengan  nasabah,  bukan  suatu  hal yang  tidak  mungkin  apabila  terjadi  friksi  yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari  berbagai  pengalaman  yang  ada,  timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal  yaitu  (i)  informasi  yang  kurang  memadai mengenai  karakteristik  produk  atau  jasa  yang
ditawarkan oleh marketing bank, (ii) pemahaman  nasabah  terhadap  aktivitas  dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang, (iii)  ketimpangan  hubungan  antara  nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam  dana,  dan  (iv)  tidak  adanya  saluran yang memadai
untuk
memfasilitasi penyelesaian  awal  friksi  yang  terjadi  antara nasabah dengan bank.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  dalam  aspek  pendanaan  belum berjalan sepenuhnya. Dari sisi sumber pendanaan  memang  sudah  cukup  memadai, namun  dari  sisi  akses  terhadap  sumber pendanaan  dan  persyaratan  dalam  pendanaan belum terwujud sebagaimana mestinya.
Hambatan  atau  kendala  yang  dihadapi pengusaha  mikro,  kecil  dan  Menengah  terkait dengan  beberapa  persoalan  baik  yang  bersifat internal  maupun  eksternal  untuk  mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut.
Persoalan-persoalan  yang  menjadi  hambatan atau  kendala  tersebut  adalah  menyangkut, pelayanan  birokrasi,  keterbatasan  penyaluran kredit  dan  kondisi-kondisi  lainnya  yang berpengaruh seperti sumber daya.
Ketidakseimbangan  hak  dan  kewajiban dalam  perjanjian  kredit  bank  merupakan perjanjian  baku  dimana  isi  atau  klausula- klausula  perjanjian  tersebut  telah  dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Namun demikian belum ada solusinya karena perjanjian kredit memang dipergunakan dan  berlaku  dalam  dunia  perbankan  dan  lalu lintas perdagangan.
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2008  dalam  aspek  pendanaan  belum berjalan  sepenuhnya,  untuk  itu  diharapkan kepada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan  Daerah  yang  bertugas  mengelola dan  menyalurkan  bantuan  dana  dengan  sistem pinjaman  lunak  kepada  pelaku  usaha  mikro, kecil  dan  menengah,  agar  pengembangan UMKM lebih fokus, terarah dan terpadu.
Pemerintah diharapkan mampu mengeleminir  berbagai  hambatan  atau  kendala yang  dihadapi  pengusaha  mikro,  kecil  dan menengah  terkait  dengan  beberapa  persoalan baik  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal untuk mengakses atau menjangkau skim kredit tersebut.
Pemerintah  diharapkan  bersama-sama dengan  perbankan  memberikan  penyuluhan, pencerahan  dan  sosialisasi  peraturan  dan ketentuan  tata  cara  memperoleh  kredit  serta pengembalian kredit dan konsekuensi hukumnya,  agar  para  pelaku  UMKM  mengerti apa hak dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir,  M.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Adiningsih, S. 2008. Regulasi dalam Revitalisasi Usaha
Kecil dan Menengah di Indonesia. http://www.sme-center.com Ashari. Potensi  Lembaga  Keuangan  Mikro  dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. (http://pse.litbang.deptan.go.id)
Badan  Pusat  Statistik.  2010. Indonesia  Dalam  Angka
Statitik 2010 , Medan. Dede, H. 1999. Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha , Yayasan Bakti Kencana. Jakarta. Djoko,  R. Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),  Harapan  dan Tantangan. (http://www.bni.co.id) Elsas,  R  and  Krahnen.  2000. Collateral,  Deflaut  risk and  Relationship  Lending .  Journal  of  Banking and Finance. (http://www.springerlink.com) Fuady, M. 1996. Hukum Perkreditan Kontemporer , PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Gallati.  2003.  dalam  Ferry  N.  Idroes.  2006.
Manajemen Risiko Perbankan . Gunarto,  S.  2007. Usaha  Perbankan  dalam  Perspektif Hukum . Yogyakarta: Kanisius. Soetopo.  H.B.    2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Dalam  Teori  Terapannya  dalam  Penelitian. Surakarta: UNS Press Hermansyah.  2008. Hukum  Perbankan  Nasional Indonesia. Jakarta:  Prenada  Media  Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009.
Ibrahim,  J.  2004. Bank  Sebagai  Intermediasi  Dalamm Hukum Positif. Bandung: CV. Utomo. Kantor  Wilayah  Departemen  Koperasi,  Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Utara.
2013. Skim  Kredit  Program  untuk  Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah . Medan. Liong, K.H. 1997. Mencari Alternatif Model Pembiayaan  Usaha  Kecil,  dalam Chotim.  E.E. dan  Thamrin.,  J. Pemberdayaan  &  Replikasi
Aspek  Finansial  Usaha  Kecil  di  Indonesia :
Diskusi Ahli, AKATIGA, Bandung.
NN. Akselerasi Pembiayaan UMKM. (http://www.kompas.com) ____________. Kesimpulan Fokus Group Discussion Kredit Usaha Rakyat
Firdaus,  R,  dan  Maya  Ariyanti.  2003. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta.
Wulandari,  R.2003. Pelaksanaan  Pemberian  Kredit dengan  Jaminan  Hak  Tanggungan  Pada  Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta(Skripsi). UII Kiryanto, R . 2007 Langkah Terobosan Ekspansi Kredit. Jurnal Hukum Bisnis Sumodiningrat,  G.  1998. Membangun  Perekonomian Rakyat ,  Pustaka  Pelajar  bekerjasama  dengan IDEA, Yogyakarta.
Sharif,  T.  2009.  Prospek  Bisnis  UMKM  menghadapi Pelaksanaan  Kesepakatan  ACFTA  Tahun
2010. Bahan  Diskusi  Rutin  Peneliti  di Lingkungan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya  UKMK .  Kementerian  Koperasi
dan UKM. Jakarta.
Sopanah. Peran dan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM) .  (http://www.siap- bos.blogspot.com)
Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Bandung : Alfabeta Sutrisno,  H.  2001. Metodologi  Research .  Jilid  II. Yogyakarta : Andi.
Suyatno,  T,  dkk.  2003. Dasar-dasar  Perkreditan . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Wijono,  W.  W.  2005.  “ Pemberdayaan  Lembaga Keuangan  Mikro  sebagai  salah  satu  Pilar Sistem  Keuangan  Nasional”. Kajian  Ekonomi dan Keuangan Edisi Khusus.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia junto Undang-Undang  Nomor  3
Tahun 2004.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1998 tentang  Pembiayaan  dan  Pengembangan Usaha Kecil.
Keputusan  Presiden,  Nomor  99  Tahun  1998  tentang Usaha  Terbuka  Untuk  Usaha  Menengah  atau
Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan. Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjamin KUR.

## Internet
www.waspada.co.id.  2012. Pengaduan  Nasabah  di  BI Meningkat. Diakses pada 12 Januari 2012. www.grameen-info.org/muhammad  yunus,  diakses tanggal 20 Mei 2013.