## PARAGMATISME HUKUM ISLAM

## Oleh Ahmatnijar
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: ahamatnijar@gmail.com

## Abstract
Axiological  values  of  Islamic  law  in  practical-empirical  level  are key  to  measure  the  degree  of  benefit  obtained.  For  that pragmatism  Islamic  law  must  always  be  given  serious  attention amid  turnaround  time  and  legal  issues  are  increasing  in  quality and  quantity.  The  theological  foundation  for  this  can  be  found  in the passage and practices and the mujtahid mutaqaddimin friend.

## Kata Kunci : Pragmatisme, Hukum Islam

## A. Pengantar
Statemen    Al-Qur‟an  dalam  surah
al-Anbiya‟: 107 bahwa kehadiran Islam/hukum  Islam  merupakan  rahmat pembawa  kemaslahatan  bagi  segenap alam.  Kemaslahatan  ini  jelas  dapat dimaknai  bagi  orang  yang  menggunakan akal dan nilai-nilai rasionalitasnya. 1
Ungkapan kemaslahatan akan muncul  setelah  hukum  diterapkan  dan merupakan  hasil  tindakan  praktis  dari sebuah  aturan.  Aturan  yang  tidak merupakan suatu jaminan akan memberikan akibat praktis yang berkemaslahatan.Kemaslahatan hukum juga  akan  dapat  berubah  seiring  locus- tempus-nya.  Al-Qur‟an  sendiri  telah
1 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-„Araby, tt), hal. 277
membuktikan  bahwa  akibat  hukum praktis  merupakan  pertimbangan  dalam penerapan  hukum.  Jika  ternyata  akibat hukum praktisnya kurang berkemaslahatan,  maka  aturan  tersebut diganti.  Inilah  yang  dikenal  dengan istilah nasakh-mansukh. Nasakh- mansukh  juga  upaya  mengukur  nilai pragmatis  hukum  Islam  dalam  tataran empiris.
Demikian juga ketika Nabi memusyawarahkan tentang tawanan perang  Badr  diantara  para  sahabat. Pertimbangan kemaslahatan sebagai akibat  praktis  dari  hukum  jadi  hal penting. Beberapa tawanan yang dibebaskan tentu saja dengan mempertimbangkan  kemampuan mereka dalam  mengajarkan  baca  tulis  yang  akan
memberikan  akibat  praktis  yang  baik. Tradisi  pertimbangan  nilai  praktis  dari hukum itu diikuti oleh sahabat. Umar bin Khattab mempertimbangkan dengan serius  atas  pembatalan  –sementara-- zakat  kepada  muallaf,  meski  dalilnya sudah  jelas.  Demiian  juga  dengan hukuman  potong  tangan  bagi  pencuri  – yang kebetulan saat itu paceklik. Sahabat Ali malah menambah hukuman dera bagi peminum  keras  menjadi  80  kali.  Demi pertimbangan  kemaslahatan  atau  akibat praktis  dari  suatu  aturan  hukum.  Hal-hal seperti  inilah  yang  penulis  maksudkan dengan pragmatisme.

## B. Pragmatisme
Pragmatisme  adalah  suatu  aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. 2
Mengukur  manfaat  secara  praktis  akan menemui  keberagaman  ukuran  nilai sesuai  kebutuhan  praktis,  disini  ada relativitas  nilai  dan  ukuran.  Kebenaran hukum  Islam  hendak  diukur  dari  aspek kemanfaatannya secara praktis.
Kita lihat ungkapan Shahrur bahwa
“cermin  awal  yang  benar  (al-mir‟ah  al- sadiqah  al-ula)”  merupakan  peran  yang
2 Juhaya  S.  Praja, Aliran-Aliran Filsafat  dan Etika, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 171
dimainkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW sebagai  orang  pertama  yang  telah membumikan  “me-relatif-kan”  hukum- hukum  ilahi  yang  absolutsebagai  hasil interaksi  antara  wahyu  Tuhan  dengan dunia  objektif  ssat  itu.Perlu  ditrgaskan bahwa  ini  bukan  merupakan  bentuk terakhir  aplikasi  hukum-hukum  ilahi. Dengan demikian relativitas hermeneutik penafsiran  kitab  suci  membawa  arti kebebassan  kepada  setiap  generasi  untuk menafsirkan  kitab  sucinya  sesuai  dengan tuntutan  zaman  dan  tempat,  serta  sesuai dengan  struktur  ilmu  pengetahuian  yang tersedia. Ketepatan atau kebenaran penafsiran  diukur  oleh  apakah  telah sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada saat penafsiran itu dilakukan. 3 Penafsiran dimaksud tentunya  sudah  termasuk hukum-hukum  Islam  di  dalamnya.Oleh karena itu ijtihad harus tetap dimaksimalkan  setiap  saat  untuk  melihat pragmatisme  hukum  Islam  di  lapangan. Karena pesan-pesan moral agama, seagung  apapun,  jika  tidak  relevan dengan kebutuhan objektif masyarakatnya,  niscaya  Islam  hanya hadir  sebagai  dogma  dan  dongeng. 4
3 Muhammad Shahrur, Nahw Ushul Jadidah li al-fiqh  al-Islami, diterjemahkan    oleh  Sahoron Simbolon, Metodologi  Fiqh  Islam  Kontemporer , (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 5
4 Komaruddin  dalam  kata  pengantar Islam  Sosial sebuah  Tafsir  Atas  Realitas karya  Ahmad  Supardi, (Jakarta: Penamadani, 2013) hal. xx
Pesan-pesan  moral  agama  dan  juga tuntutan  penafsiran  yang  berkelanjutan secara  kontinuitas  mencakup  hukum- hukum Islam di dalamnya.
Pragmatisme  memberikan  dasar atau  pemahaman  bahwa  apapun  yang yang  membawa  akibat  praktis  yang bermanfaat  apakah  pengalaman  pribadi, kebenaran  mistis  dapat  diakui  sebagai kebenaran dan dasar tindakan. 5
Kebenaran sebagai dasar tindakan tidaklah  tunggal  dan  mutlak,  berlaku umum  dan  tetap,  tetapi  berlapis  atau majemuk karena bersumber dari pengalaman manusia yang selalu mengalami perkembangan. Nilai pengalaman ini tergantung pada
akibatnya. Nilai agama dapat memberikan  kepercayaan  penghiburan ruhani,  penguatan  keberanian  hidup, perasaan  damai,  keamanan  dan  kasih pada  sesama. 6 Dalam  The  Meaning  of The Truth(1909), William James mengartikan kebenaran itu harus mengandung tiga aspek. Pertama , kebenaran  itu  merupakan  suatu  postulat, yakni  semua  hal  yang  di  satu  sisi  dapat ditentukan  dan  ditemukan  berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain, siap diuji dengan  perdebatan. Kedua ,  kebenaran
5 Juhaya  S.  Praja, Aliran-Aliran Filsafat  dan Etika, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 171 6 Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 173
merupakan suatu pernyataan fakta, artinya  ada  sangkut  pautnya  dengan pengalaman. Ketiga , kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumum (digeneralisasikan) dari pernyataan  fakta.  Yang  lebih  menarik lagi  adalah  pragmatisme  menjadikan konsekuensi-konsekuensi  praktis  sebagai standar  untuk  menentukan  nilai  dan kebenaran.
Bagi kaum pragmatis, yang penting  bukan  keindahan  suatu  konsepsi melainkan hubungan nyata pada pendekatan masalah yang dihadapi masyarakat,  suatu  teori  dapat  dikatakan benar apabila teori itu bekerja.
Menurutnya kebenaran adalah sesuatu  yang  tidak  statis  dan  tidak mutlak.  Dengan  demikian  kebenaran adalah  sesuatu  yang  bersifat  relatif. According  to  the  pragmatic  theory  of truth, a proposition is true in so far as it works  or  satisfies,  working  or  satisfying being  described  variously  by  different exponent  on  the  view (Menurut  teori pragmatis  tentang  kebenaran,  suatu proposisi  dapat  disebut  benar  sepanjang proposisi  itu  berlaku  (works)  atau memuaskan  (satisfies),  berlaku  dan memuaskannya  itu  diuraikan  dengan berbagai ragam oleh para pengamat teori tersebut).
James
menominalisasikan pragmatisme  sebagai  teori cash  value. True  ideas  are  those  that  we  can assimilate,  validate,  corrobrate,  and verify. False ideas are those that we can not"  ( Ide-ide  yang  benar  menurut  James adalah  ide-ide  yang  dapat  kita  serasikan, kita  umumkan  berlakunya,  kita  kuatkan dan  kita  periksa.  Sebaliknya  ide  yang salah adalah ide yang tidak demikian).
Dewey menamakan  pragmatisme sebagai instrumentalisme.
Instrumentalisme    sebenarnya  sebutan lain  dari  filsafat  pragmatisme,  selain eksperimentalisme. James
memandangnya  sebagai  sebuah  filsafat yang dapat memecahkan masalah- masalah  metafisik  dan  agama.  Bahkan lebih jauh, James menganggapnya sebagai theory  of  meaning dan theory  of truth . Dewey merumuskan esensi instrumentalisme  pragmatis  sebagai to conceive of both  knowledge and practice as means of making good excellencies of all  kind  secure  in  experienced  existenc, karena  menurut  aliran  ini  bahwa  ide, gagasan, pikiran, dan inteligent merupakan  alat  atau  instrumen  untuk mengatasi  kesulitan  atau  persoalan  yang dihadapi manusia. Di dalam filsafat John Dewey  disebutkan  adanya  experimental continumatau rangkaian kesatuan
pengalaman,  yaitu  proses  pendidikan yang semula dari pengalaman menuju ide tentang  kebiasaan  ( habit )  dan  diri  ( self ) kepada hubungan antara pengetahuan dan kesadaran, dan kembali lagi ke pendidikan sebagai proses sosial.Kesatuan  rangkaian  pengalaman tersebut  memiliki  dua  aspek  penting untuk pendidikan, yaitu hubungan kelanjutan  individu  dan masyarakat  serta hubungan kelanjutan pikiran dan benda.
Jika James
mengembangkan
Pragmatisme untuk memecahkan masalah-masalah  individu,  maka  Dewey mengembangkan  Pragmatisme  dalam rangka  mengarahkan  kegiatan  intelektual untuk  mengatasi  masalah  sosial  yang timbul  di  awal  abad  ini.  pragmatisme menganut garis kebenaran suatu ide harus dibuktikan dengan pengalaman, mempengaruhi hidup manusia serta  yang berguna dalam praktik dan dapat memenuhi  kebutuhan  manusia.  Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan  bahwa  suatu  gagasan  atau strategi  terbukti  benar  apabila  berhasil memecahkan masalah yang ada, mengubah  situasi  yang  penuh  keraguan dan keresahan sedemikian rupa, sehingga keraguan dan keresahan tersebut hilang.
Bagi  kaum  pragmatis,  tindakan tersebut  tidak  dapat  diambil  lepas  dari
tujuan  tertentu.  Dan  tujuan  itutidak  lain adalah  hasil  yang  akan  diperoleh  dari tindakan  itu  sendiri,  atau  konsekwensi praktis dari adanya tindakan itu.

## Sejarah Singkat Pragmatisme
Dari  latar  belakang  munculnya pragmatisme,  abad  ke-19  di  tandai dengan  skeptisismeyang  di  tiupkan  oleh teori  evolusi  Darwin.  Nilai  religius danspiritual menjadi, dipertanyakan. Filsafat Unitarian, suatu aliran pemikiran yang  hanya  menerimake  Esaan,  Tuhan yang  bergantung  pada  argumen-argumen tentang  teologi  kodrati  dan  perwahyuan, lemah  dalam  membela  diri  terhadap evolusi  onisme.  Karena  kaum  ilmuan menerimateori  evolusi  Darwin,  filosof- filosof  Unitarian  menjadi  tenggelam. Lebih  lagi  karena  keyakinan  bahwa pemikiran  mengenai  proses  seleksi  dan evolusi alamiah berakhir dengan atheismedan  bahwamanusia  hanya  bisa membenarkan eksistensinya dengan agama, mereka tidak dapat
mengintegrasikan  hipotesis  evolusi  ke dalamkeyakinan mereka.
Pada  saat  yang  sama,  suatu kelompok pemikir dari Harvard
menemukan suatu jalan untuk
menghadapi  krisis  teologi  ini  tanpa mengorbankan ajaran agama yang
essensial.  Kelompok  ini  melihat  bahwa suatu interpretasi yang mekanistis tentang teori Darwin dapat menghancurkan agama dan dapat
mengarah  ke aliran  ateisme yang fatalistis.Mereka khawatir bahwa
interpretasi  ini  dapat  berakhir  dengan sikap  yang  pasif,  apatis,  bunuh  diri  dan semacamnya. Karena itu mereka menganjurkan  agar  evolusi Darwin dipahamisecara  lain.  Dan  karena  filsafat Unitarian  sendiri  hampir  mati,  kelompok ini  yang  dikenal  dengan  "Perkumpulan Metafisika",  menyusun  prinsip-prinsip pragmatismebaik secara bersama maupun secara individualdalammenghadapi evolusi Darwin (Kuck-lick, 1979: xix).
Dengan  sistemnya  yang  tertutup tentang  kebenaran  yang  absolut,  filsafat tradisional  lebih  menutup  jalan  untuk diadakan  penyelidikan  dan  bukannya membawa  kemajuan  bagi  filsafat  dan ilmu  pengetahuan.  Pemikiran  filosofis yangbaru ini diberinamaPragmatisme.
Menurut Peirce kebenaran itu ada bermacam-macam. la sendiri membedakan  kemajemukan  kebenaran itu sebagai berikut :
Pertama, transcendental  truth yang diartikan sebagai letak kebenaran suatu hal itu
bermukimpada kedudukan
benda  itu  sebagai  benda  itu sendiri. Singkatnya letak
kebenaran suatu hal adalah pada "things as things ".
Kedua, complex  truth yang  berarti kebenaran dari pernyataan-
pernyataan.
Kebenaran kompleks  ini  dibagi  dalamdua hal  yaitu  kebenaran  etis  disatu pihak dan kebenaran logis dilain pihak.  Kebenaran  etis  adalah seluruhnya  pernyataan  dengan siapa yang diimanioleh sipembicara. Sedangkan kebenaran logis adalah selarasnyasuatu pernyataan dengan realitas yang didefinisikan. Patokan kebenaran proporsi atau pernyataan  itu  dilandaskan  pada pengalaman. Artinya;suatu proposisi itu benar bila pengalamanmembuktikan kebenarannya. Proposisi itu keliru apabila bertentangan
dengan realitas yang diucapkannya, bertentangan dengan pengalaman realitas. Pragmatismeadalah  suatu  teori untuk  dapat  memastikanmakna dari suatuide intelektual.
Caranya  adalah  orang  harus
mempertimbangkan konsekwensi-konsekwensi praktis dari teori tersebut.  Inilah yang menentukan arti ide tersebut, inilah kekhasan pragmatismePeirce. Karena
perumusan  tadi  masih  terlalu abstrak,  ia  memberi  contoh. Coba  bayangkan  bila  seseorang mengatakan kepada anda, bahwa suatu  benda  itu  keras,  tetapi anggaplah  diri  anda  belumtahu arti keras itu yang bagaimana.Setelah  itu,  orang  itu akan menjelaskan kepada bahwa suatu benda itu keras bilakonsekwensi-konsekwensi praktisnya  adalah  bila  benda  itu disentuh tidak akan memberikan rasa  lembut  pada  tangan  anda bila  orang  duduk  di  atasnya tidak akan tenggelam di dalamnya,  begitu  seterusnya. Dari  pengumpulan  akibat-akibat praktis tadi, dapatlah kini dirumuskan  bahwa  benda  itu keras.  Dengan  perkataan  lain, konsekwensi-konsekwensi praktis  tadi  memberi  arti  penuh mengenai benda-benda tadi. Karena itulah, bisa kita mengerti kalau ditempat lain Peirce
menegaskan  bahwa  teori  arti
pragmatismeitu menolak nominalismedan menerimarealisme. Inilah kekhasan Peirce dalam pragmatismenya.  Pendapat  ini terdapat  dalam  bukunya, The Meaning Of Truth, 1909. Di sana ia mengartikan kebenaran
pertama-tamakebenaran itu merupakan  suatu  postulat,  yaitu semua  hal  yang  disatu  pihak bisaditentukan  dan  ditemukan berdasarkan  pengalaman.  Dilain pihak  siap  untuk  diuji  denga diskusi. Kedua arti kebenaran itu merupakan  suatu  pernyataan fakta.  Artinya  segala  hal  yang ada sangkut-pautnya dengan pengalaman.
Ketiga kebenaran itu merupakan
kesimpulan yang telah diperumum  (digeneralisasikan) dari pernyataan fakta. perumusan kesimpulan ini sifatnya  sudah  kompleks.  Inilah penegasan James mengenai kebenaran.  Karena  itu,  bagi James, pragmatismehanyalah merupakan  suatu metode. Suatu metode  untuk  memastikan  atau menyelesaikan pertentangan
antara  teori  A  dan  B.  Dengan demikian pragmatismeJames adalah  metode  untuk  mencapai kejelasan pengertian kita tentang suatu obyek dengan cara menimbang dan menguji akibat- akibatpraktis  yang  dikandung obyek tersebut.
Dalam buku Pragmatism, 1907, ia menulis:  "ajaran  Peircetetap  tinggal tertutup  sampai  saat  saya  membukanya kepada  umum  dalam  tahun  1898  It. James menerapkannya dalambidang agama, hal ini nyata kelihatan dalambuku the  Will  to  Believe  maupun  Varieties  of Religious experience, 1902, 98.
Kekhususan  filsafatnya  terutama berdasarkan  pada  prinsip  "naturalisme empiris atau empirisme naturalis". Istilah "naturalisme" ia terangkan sebagai pertama-tamabagi  John  Dewey  (1859- 1952)  akal  budi  bukanlah  satu-satunya pemerosesan istimewa dari realitas obyektip  secara  metafisis.  Pokoknya Dewey  menolak  untuk  merumuskan realitas berdasar
padapangkalan perbedaan antara subyek yang memandang obyek.
Dewey  lebih  mau  memandang proses  intelektual  manusia  sebagaimana berkembang  dari  alam.  Menurut  Dewey, akal  budi  adalah  perwujudan  proses
tanggap antara rangsangan dengan tanggapan  panca  indera  pada  tingkat biologis.  Rangsangan  tersebut  aslinya dari  alam,  manusia  mula-mula  bertindak menurut  kebiasaan-kebiasaan  yang  telah ada. Setelah refleksinya bekerja, ia mulai berhenti  dan  tidakmau  hanya  asalberaksi sajaterhadap  lingkungan.  Mulailah  ia mempertanyakan  lingkungan  alamitu. Selamaitu  pulalah  proses  tanggapan berlangsung  terus.  Berkat  prosesini, terwujud adanya perubahan dalam lingkungan.  Dewey  menyebut  situasi tempat  manusia  hidup  sebagai  situasi problematis.  Cara  manusia  bertindak dalamsituasi  problematis  ini  tidak  hanya fisik  belaka  tetapi  juga  kultural.  Maka bila  seseorang  dalam  menghadapi  situasi problematis  dan terdorong untuk berpikir dan mengatasi soal di dalamnya, pertimbangan  moral  ia  buat  sebagai rencana untuk memungkinkan tindakannya,  walaupun  akal  budi  sudah mengarah  ke  tindakan,  tindakan  itu sendiri belummuncul. Baru setelah orang bertindak  dalamsituasi  problematisnya, tindakannya benar-benar mewujud.
Dari  dasar  di  atas,  Dewey mempunyai gagasan tentang sifat naturalistis sebagai “perkembangan terus- menerus hubungan organismedengan
lingkungannya". 7 Dari pandangan tersebut  bisalah  kita  menggolongkan Dewey sebagai seorang empiris karena ia bertitik  tolak  dari  pengalaman  dan kembali kepengalaman. Si subyek bergumul  dengan  situasi  problematika yang  real  empiris  dan  memecahkannya sedapat  mungkin  sehingga  menghasilkan perubahan-perubahan.
Pengalaman sendiri boleh dikatakan sebagai transaksi proses “doing dan  undergoing",  suatu  hubungan  aktif antara  organisme  dengan  lingkungannya. Dewey tidak membedakan antara subyek dengan  obyek,  antara  tindak  dengan benda  material.  Meskipun  demikian didalampengalaman keduahal tadi tercakup dalam ketotalan yang mampat.Dalammemberi  patokan  tentang kebenaran, Dewey mencantumkan ukuran yang sama dengan Peirce, yaitu bahwa  suatu  hipotesisitu  benar  bila  bisa diterapkan  dan  dilaksanakan  menurut tujuan kita. Dengan hati-hati dan teliti, ia menekankan  bahwasesuatu  itu  benar  bila berguna.  Kegunaan  di  sini  harus  ditafsir dalamkonteks Dewey yaitu proses transformasi  situasi  problematisseperti telah  diterangkan  di  atas  (sutrisno,  1977: 99). Seperti apayang telah dijelaskandiatas,  tentang  gagasan  atau
7 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Yogyakarta: Kanisuis, 2002), hal. 135
ajaran
Peirceterhadap pragmatisme.
Horton  dan  Edwards  di  dalamsebuah buku  yang  berjudul Background  of
American Literary Thought , 1974, menjelaskan bahwa Peirce memformulasikan  tiga  prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatismeantara lain sebagai berikut :
1. Bahwa  kebenaran  ilmu  pengetahuan sebenarnya  tidak  lebih  dari  pada kemurnian opini manusia.
2. Bahwa  apa  yang  kita  namakan "universal"  adalah  opini-opini  yang pada  akhirnya  setuju  dan  menerima keyakinan  dari: “Community  of
knowers"
3. Bahwa  filsafat  dan  matematika  harus di buat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem- problem  dan  kesimpulan-kesimpulan yang  terdapat  dalam  filsafat  dan matematika  merupakan  hal  yang nyata bagi masyarakat (komunitas).
Walaupun penggunaan
istilah "universal" memperlihatkan bahwa Peirce  masih  memikirkan  sehubungan dengan  "Pre-existing  truths"  dimana semua  opini  manusia  harus  dipertegas pada akhirnya, konsepnya atas kebenaran berangkat secara induktip oleh kumpulan akal  (pikiran)  memberikan  William James  dengan  titik  awal  bagi  versinya
sendiri atas pragmatisme.  Di samping itu pula,William  James  mengajukan  prinsip- prinsipdasar terhadap pragmatisme, sebagai berikut :
1. Bahwa  dunia  tidak  hanya  terlihat menjadi  spontan,  berhenti  dan  tak dapat  diprediksitetapi  dunia  benar adanya.
2. Bahwa  kebenaran  tidaklah  melekat dalam  ide-ide,  tetapi  sesuatu  yang terjadi  pada  ide-ide  dalam  proses yang dipakai dalam situasi kehidupan nyata.
3. Bahwa manusia betas untuk meyakini apa yang menjadi keinginannya  untuk  percaya  akan dunia, sepanjang keyakinannya tidak berlawanan dengan pengalaman praktisnya maupun penguasaan ilmu pengetahuannya.
4. Bahwa  nilai  akhir  kebenaran  tidak merupakan  satu  titik  ketententuan yang absolut,tetapi semata-mata terletak dalam kekuasaannya mengarahkan kita kepada
kebenaran-kebenaran yang lain tentang  dunia  dimana  kita  tinggal  di dalamnya.

## C.  Formulasi  Keilmuan  menyahuti Pragmatisme
Bagi  pragmatisme,  akal  berperan sebagai  pemberi  informasi,  pemberi pertimbangan,  membuka  jalan  baru  bagi tindakan.  Dalam  hukum  Islam  dikenal Ushul  Fiqh  sebagai  langkah  persiapan bagi  tindakan.  Tindakanlah  yang  yang akan  diuji  kemanfaatannya,  bermanfaat bagi  pelakunya, memperkaya hidup  serta kemungkinan-kemungkinan hidupnya. Akal  akan  mendapat  tujuannya  dalam perbuatan/tindakan. Tindakan akan menghasilkan pengalaman manusia.
Pengalaman  manusia  menuntut  akal untuk  mengadakan  kajian  dan  perbaikan tindakan, sehingga pemikiran merupakan arus  yang  terus  mengalir,  demikian  juga tindakan.  Maka  dunia  bukanlah  sesuatu yang  telah  selesai. 8 Cf  UF  dan  Hukum Islam  tidaklah  dapat  disebutkan  telah selesai,  masih  perlu  membuat  prediksi hukum sebagaimana telah pernah dilakukan para mujtahid abad petengahan dengan  memperkenalkan  fiqh  iftirady. 9
Dunia  juga  terdiri  dari  banyak  hal beraneka  ragam.  Dunia  dalah  tempat pemenatasan  kekuatan-kekuatan  yang saling  bertentangan.  Oleh  karena  itu hukum  Islam  harus  tampil  dengan
8 Harun  Hadiwijono, Sari  Sejarah  Filsafat Barat 2, (Yogyakarta: Kanisuis, 2002), hal. 132 9 Mun’im A. Sirry, Sejarah Hukum Islam, hal.
kekuatannya  yang  memberikan  manfaat praktis. Perhatikanlah kaedah Ushul Fiqh yang menegaskan dar’ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
1. Istihsan Imam Abu Hanifah
2. Maslahat Mursalah Imam Malik
Menurut  bahasa,  kata  maslahah berasal  dari  Bahasa  Arab  dan  telah dibakukan  ke  dalam  Bahasa  Indonesia menjadi  kata  maslahah,  yang  berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa  kemanfaatan  dan  menolak kerusakan.
Menurut bahasa aslinya kata maslahah  berasal  dari  kata  salahu, yasluhu, salahan,احلاص, حلصي , حلص artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang  kata  mursalah  artinya  terlepas bebas,  tidak  terikat  dengan  dalil  agama (al-Qur‟an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.
Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf, maslahah mursalahadalah maslahah dimana  syari‟  tidak  mensyari‟atkan hukum  untuk  mewujudkan  maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan  atas  pengakuannya  atau pembatalannya.
Sedangkan  menurut  Muhammad Abu  Zahra,  definisi  maslahah  mursalah adalah  segala  kemaslahatan  yang  sejalan dengan  tujuan-tujuan  syari‟I    (dalam
mensyari‟atkan  hukum  Islam)  dan kepadanya  tidak  ada  dalil  khusus  yang menunjukkan  tentang  diakuinya  atau tidaknya. Dengan defenisi tentang maslahah  mursalahdi  atas,  jika  dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya  ada  satu  kesamaan  yang mendasar,  yaitu  menetapkan  hukum dalam  hal-hal  yang  sama  sekali  tidak disebutkan  dalam  al-Qur‟an  maupun  al- Sunnah,  dengan  pertimbangan  untuk kemaslahatan  atau  kepentingan  hidup manusia  yang  bersendikan  pada  asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## Syarat-syarat Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah sebagai metode  hukum  yang  mempertimbangkan adanya  kemanfaatan  yang  mempunyai akses  secara  umum  dan  kepentingan tidak  terbatas,  tidak  terikat.  Dengan  kata lain  maslahah  mursalah  merupakan kepentingan  yang  diputuskan  bebas, namun tetap terikat pada konsep syari‟ah yang  mendasar.  Karena  syari‟ah  sendiri ditunjuk  untuk  memberikan  kemanfaatan kepada  masyarakat  secara  umum  dan
berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah
kemazdaratan  (kerusakan).  Kemudian
mengenai  ruang  lingkup  berlakunya maslahah  mursalah  dibagi  atas  tiga bagian yaitu:
Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalahsebagai landasan  hukum  Islam,  maka  harus mempunyai  dua  dimensi  penting,  yaitu sisi  pertama  harus  tunduk  dan  sesuai dengan  apa  yang  terkandung  dalam  nash (al-Qur‟an  dan  al-Hadits)  baik  secara tekstual  atau  kontekstual.  Sisi  kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang  sesuai  zamannya.    Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak  berlaku  secara  seimbang,  maka dalam  hasil  istinbath  hukumnya  akan menjadi  sangat  kaku  disatu  sisi  dan terlalu  mengikuti  hawa  nafsu  disisi  lain. Sehingga  dalam  hal  ini  perlu  adanya syarat  dan  standar  yang  benar  dalam menggunakan  maslahah  mursalah  baik secara metodologi atau aplikasinya.
Adapun syarat maslahah mursalah sebagai  dasar  legislasi  hukum  Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:
1. Menurut Al-Syatibi
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
a. Kemaslahatan  sesuai  dengan  prinsip- prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari‟ yang secara ushul dan furu‟nya tidak bertentangan dengan nash. b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan  dan  diaplikasikan  dalam bidang-bidang  sosial  (mu‟amalah)  di mana  dalam  bidang  ini  menerima terhadap  rasionalitas  dibandingkan dengan  bidang  ibadah.  Karena  dalam mu‟amalah  tidak  diatur  secara  rinci dalam nash.
c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan  terhadap  aspek-aspek Daruriyyah, Hajiyah, dan Tahsiniyyah.
2. Menurut Abdul Wahab Khallaf
Maslahah mursalah dapat dijadikan  sebagai  legislasi  hukum  Islam bila  memenuhi  syarat  yang  diantaranya adalah:
a. Berupa  maslahah  yang  sebenarnya
(secara  haqiqi)  bukan  maslahah  yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan  penelitian,  kehati-hatian dan  pembahasan  mendalam  serta benar-benar  menarik  manfa‟at  dan menolak kerusakan.
3. Qaul Qadim- Qaul Jadid Imam al-Syafi‟i
Tindakan  Imam  Syafi‟i  tatkala pindah  dari  Bahgdad  ke  Mesir.  Ia  telah merubah sejumlah besar pendapatnya dan membangun  mazhabnya  yang  baru  (qaul jadid)  dan  berbeda  daripada  mazhabnya yang  lama  pada  waktu  di  Irak  (qaul qodim).  Padahal  ahli  fiqhnya  adalah  ia sendiri  dan  sumbernya  adalah  al-Qur‟an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, tetapi  yang  berubah  adalah  lingkungan baru  dalam  masyarakat  Mesir  yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam  pendirian  dan  ijtihadnya  Iman Syafi‟i.  Kenyataan  di  atas,  yakni  adanya perbedaan  antara  qaul  qodim  dan  qaul jadid  nya  Iman  Syafi‟i,  maka  jika dianalisa  secara  mendalam,  ternyata Imam Syafi‟i telah menggunakan metode selain  qiyas  juga  menggunakan  istihsan dan maslahah mursalah.
Sebagi contoh
adanya pendapatnya  yang  membolehkan  orang safih  (dungu)  berwasiat  untuk  kebaikan, padahal  dalam  kaedah  umum  telah ditegaskan bahwa ”tidak sah suatu wasiat kebaikan  oleh  orang-orang  yang  berada di  bawah  pengampuan”.    Dalam fatwanya  ini  tampak  pada  kita  hukum maslahah  sehingga  kaedah  umum  itu diabaikan.    Dan  dalam  masalah  lain
Imam  Syafi‟i  mengikuti  pendapatnya
Imam Malik yang membolehkan hukuman qishasdijatuhkan kepada sekelompok  orang  yang  rsekongkol membunuh  seorang  atas  pertimbangan mencegah  terjadinya  pertumpahan  darah secara semena-mena di bawah perlindungan  kelompok.  Padahal  pada hakekatnya  qishas  itu  berlaku  secara seimbang, tetapi untuk menjamin kemaslahatan  umum  dan  perlindungan jiwa manusia maka qishah itu dapat juga kepada  kelompok  yang  bersekongkol membunuh satu orang.
Perubahan-perubahan yang dilakukan  oleh  Imam  Syafi‟i  di  atas, tidak  lain  adalah  disesuaikan  dengan kondisi  dan  kemaslahatan  umat.  Dengan demikian, jika syari‟at Islam ini difahami dengan  mendalam,  maka  terlihatlah bagaimana  prinsip  kepentingan  umum (al-maslahah al-mursalah) itu menduduki tempat  menonjol  dalam  syari‟at.  Semua hukum  dalam  al-Qur‟an  dan  al-Hadits, kecuali  hukum peribadatan  (ibadah mahdloh)  mesti  didasarkan  atas  sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki  Allah.  Dan  ahli  fiqh  harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya  serta  dalam  menetapkan hukum.    Syari‟at  itu  adalah  keadilan  dan seluruhnya merupakan rahmat, dan
kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan  semuanya.  Maka  setiap maslahah  yang keluar dari garis keadilan kepada  keaniayaan  dari  rahmat  kepada lawannya  dan  dari  kemaslahatan  kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan,  semuanya  tidaklah  termasuk dalam  syari‟at  walaupun  dimasukkan  ke dalamnya  segala  macam  dalil.  Sehingga dapatlah  dikatakan  bahwa  penggunaan kepentingan  umum  ini  adalah  sebagai salah  satu  sumber  yurisprudensi  hukum Islam  dan  merupakan  suatu  hal  yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.  Eklektisisme  merupakan  upaya untuk mendapatkan pragmatisme hukum

## D. Penutup
Bagi  pragmatisme,  filsafat  itu adalah  alat  untuk  menolong  manusia dalamhidup sehari-hari dan dalammengembangkan ilmu pengetahuan dan  mewujudkan  dunia  eknik  (praktis). Dalamsegalanya  itu, pelaksanaanatau praktek  hiduplah  yang  penting  bukan pendapat  atau  teori  rang  hipotesis  atau sepihak.  Untuk  menilai  bermanfaat  atau tidaknyailmu pengetahuan, anggapan hidup,  malahan  filsafat  sendiripun  perlu diperhatikan segala hasil den kesimpulan
atau  akibat  yang  terjadi  atas  dasar hipotesis-hipotesis itu.
Komaruddin  dalam  kata  pengantar Islam  Sosial  sebuah  Tafsir  Atas  Realitas karya  Drs.H.  Ahmad  Supardi  Hasibuan, MA:  pesan-pesan  moral  agama,  seagung apapun,  jika  tidak  relevan  dengan kebutuhan objektif masyarakatnya, niscaya Islam hanya hadir sebagai dogma dan  dongeng  dalam  Ahmad  Supardi, Islam Sosial,  Jakarta:  Penamadani,  2013, hlm. xx
Kemudian,  kesalahan  terbesar  yang dilakukan manusia adalah ketika manusia terpenjara  oleh  persepsi  teks  agama  dan kurang  mengeksplorasi  konteks  agama. Seharusnya agama hadir untuk
membantu mengembangkan potensi kreatif  yang  terkandung  dalam  pribadi pemeluknya,  bukan  untuk  melakukan perampasan  martabat  dan  pemenjaraan krativitas individual. Hlm. xxiii
Orangyang selalu ingin berkelompok secara  fanatik  bisa  jadi  karena  tidak cukup  modal,  baik  secara  sosial  maupun intelektual  sehingga    cenderung  mencari tumpangan hidup melaui cara-cara diluar common  sense. Jika  ini  benar,  duduk persoalannya menjadi jelas bahwa mereka  yang  masuk  dalam  kelompok fundamentalis maupun radikalis Islam itu hanyalah  ikhtiar  mencari    “kenyamanan hidup  palsu”  di  tengah  persaingan  hidup yang semakin sulit.

## Daftar Kepustakaan

## A History of Philosophy,Vol. VIII, London, 1966, Part IV
Abdul  Wahab  Khallaf, Mashadir  al-Tasyri’  al-Islamy  Fima  lLa  nashsh  Fih, Kuwait: Dar al-Qalam, 1392/1972
Ahmad  al-Rasyuni, Imam  al-Syatibi’s  Theory  of  Higher  Objectives  and  Intents  of Islamic Law, London-Washington, IIIT, 2005
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Beirut: Dar Fikr al-„Araby
Negara Moderen” Justitia, vol. 7 No. 1/ Januari – Juni, 2010
April Carter, Authority and Democraty, diterjemahklan oleh Sahat Simamora, (Jakarta: Rajawali, 1985
Daniel W. Brown, Rethinking Traditionin Modern Islamic Thought, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996
Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Sadr, 1990
Jasser Audah, Maqasid  al-Syariah in  Philosophy of  Islamic Law: A System Approach. (London-Washington, IIIT, 2007

## Kamus Besar Bahasa Indonesia
Komaruddin  Hidayat,  dalam  kata  pengantar Islam  Sosial  sebuah  Tafsir  Atas  Realitas karya Drs.H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA, h.xxv
Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
M.  Amin  Abdullah  dalam  Ahmad  Norma  Permata,  (ed), Metode  Studi  Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
Masdar  Hilmy,  Akar-Akar  Transnasionalisme  dalam  Hizbut  Tahrir  Indonesia”  dalam Islamica: Jurnal Studi Keislaman¸ Vol. 6, No. 1, September 2011
Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta: Kanisuis, 2002
Juhaya S. Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, Bogor: Kencana, 2003
Komaruddin  dalam  kata  pengantar Islam  Sosial  sebuah  Tafsir  Atas  Realitas karya Ahmad Supardi,  (Jakarta: Penamadani, 2013
Muhammad  Shahrur, Nahw  Ushul  Jadidah  li  al-fiqh  al-Islami, diterjemahkan    oleh Sahoron  Simbolon, Metodologi  Fiqh  Islam  Kontemporer ,  Yogyakarta: Kalimedia, 2015
Mun‟im A. Sirry, Sejarah Hukum Islam, India