Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index

## ANALISIS TINDAKAN SOSIAL DALAM PERISTIWA PENOLAKAN VAKSIN
Paulus Bagus Sugiyono Universitas Indonesia e-mail korespondensi: paulus.bagus@ui.ac.id
Abstrak : Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peristiwa penolakan vaksin Covid- 19  yang  pernah  terjadi  di  pertengahan  pandemi  Covid-19.  Bagaimanapun,  pemerintah  telah  membuat program  untuk  memberikan  vaksin  Covid-19  demi  mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Akan  tetapi, program  ini tidak begitu saja dapat  berjalan dengan lancar oleh karena berbagai  penolakan yang terjadi dalam masyarakat kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data sekunder yang ada terkait peristiwa penolakan vaksin Covid-19. Konsep yang digunakan adalah konsep tindakan  sosial  yang  direfleksikan  oleh  seorang  sosiolog  klasik  bernama  Max  Weber.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  ada  beragam  alasan  yang  muncul  di  balik  peristiwa  penolakan  vaksin  Covid-19. Alasan-alasan  ini  mencerminkan  keberagaman  makna  yang  dilatarbelakangi  oleh  keberagaman  konteks historis kultural. Secara umum, alasan penolakan berada di dalam kategori kepercayaan dan rasionalitas. Untuk itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi peristiwa ini. Sebagai contoh, sosialisasi mengenai kegunaan vaksin, upaya mencegah hoaks, dan pemberian teladan dari elite atau figur publik  untuk  menerima  vaksin  Covid-19.  Dengan  demikian,  harapannya  tujuan  dari  promosi  vaksin Covid-19 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Kata kunci: tindakan sosial, Max Weber, pandemi Covid-19, penolakan, vaksin.
Abstract : The purpose of this article is to analyze the phenomenon of Covid-19 vaccine rejection among Indonesia  society  which  occurred  in  the  midst  of  Covid-19  pandemic.  Anyhow,  the  government  has planned to give Covid-19 vaccine so that the spread of Covid-19 virus could be reduced well. However, this  program  could  not  run  well  due  to  various  rejections  among  the  society.  This  research  uses qualitative  approach  by  employing  secondary  data  related  to  the  phenomenon  of  Covid-19  vaccine rejection. This article itself brings the concept of social action offered by a classical sociologist namely Max  Weber  as  a  conceptual  framework.  The  main  finding  of  this  research  is  that  there  are  various reasons behind the phenomenon of Covid-19 vaccine rejection. Those reasons portray the rich variety of meanings which also mean that there are many socio-cultural contexts behind it. Generally, these reasons of vaccine rejection  related with the belief and rationality. Therefore, we need the appropriate strategy dan policy to face such phenomenon. For instance, socialization of the usage of the vaccine, attempts to avoid  hoaxes, and examples from the elite or public figure to accept  Covid-19 vaccine.  Thus, hopefully the goals of Covid-19 vaccine promotion could be reached well.
Keywords: social action, Max Weber, Covid-19 pandemic, rejection, vaccine.
. SUBMIT : 17 April 2022   REVIEW: 25 April 2022   ACCEPTED: 16 Mei 2022

## PENDAHULUAN
Per tanggal 8 Januari 2021, situs Satgas
Penanganan Covid-19 di Indonesia ( https://covid19.go.id/ ) mencatat bahwa terdapat  808.340  penduduk  Indonesia  yang positif  terkena  Covid-19  semenjak  kasus Covid-19 ditemukan pertama kali di Indonesia pada  pertengahan  Maret  2020.  Sementara  itu, 23.753 penduduk dinyatakan meninggal dunia dan  666.883  penduduk  telah  dinyatakan sembuh.  Covid-19  sebagai  pandemi  secara nyata  telah  memengaruhi  pelbagai  kehidupan masyarakat  Indonesia  dalam  setiap  aspeknya mulai  dari  pelayanan  publik  yang  diberikan oleh  pemerintah  kota  (Oktaviani,  Aryani,  & Azijah,  2022),  pengelolaan  ruang  publik (Sugiyono  &  Dwianto,  2021),  pendidikan tinggi  (Zulika  Hapsari,  Ulfah,  &  Barella, 2022),  pendidikan  menengah  (Nurfitka, Asriati,  &  Harjanti,  2022)  (Sari  &  Haryono, 2021),  hingga  kehidupan  masyarakat  adat (Robiah & Hayat, 2021).
Pemerintah  Indonesia,  baik  pusat maupun  daerah,  bersama  dengan  Satgas Penanganan  Covid-19  terus  berupaya  untuk menekan  angka  korban  jiwa  ini.  Segala  daya dan  upaya  dilakukan  untuk  menahan  laju penyebaran  pandemi  Covid-19  di  tanah  air. Salah  satu  solusi  yang  dilakukan  oleh pemerintah adalah dengan mengadakan vaksin Covid-19  (Harapan, 2020). Sejak  pertengahan tahun  2020,  wacana  vaksinasi  ini  terus- menerus  didiskusikan  dan  dimatangkan. Segenap pihak dilibatkan, mulai dari kalangan pemerintah  hingga  masyarakat  akar  rumput. Pemerintah bersikeras bahwa vaksin Covid-19 dapat menjadi jalan keluar yang efektif dalam menghadapi  pandemi  Covid-19.  Sementara itu,  tanggapan  masyarakat  beragam.  Sejumlah masyarakat dengan mudah menerima kebijakan  terkait  vaksin  Covid-19  ini. Sebagian  lain,  dalam  jumlah  yang  tidak sedikit,  melakukan  penolakan  atau  setidaknya meragukan  keefektifan  penggunaan  vaksin Covid-19 sebagaimana telah diwacanakan oleh pemerintah  (Rahayuwati,  2021).  Hal  ini bertambah  semakin  kompleks  dengan  adanya peran  dari  media  sosial  sebagai  medium perantara  informasi  (Rachman  &  Pramana, 2020)  (Lestari,  Putri,  Anggraeny,  &  Tutiasri, 2021).
Dalam  sebuah  survei  yang  berjudul “ Covid-19  Vaccine  Acceptance  Survey  in
Indonesia”,
K ementerian Kesehatan
(Kemenkes)  bekerja  sama  dengan  WHO Indonesia  dan  UNICEF  melaporkan  bahwa tingkat penerimaan vaksin Covid-19 berada di angka  64,8%  (Kemenkes,  2020).  Angka  ini berada  di  bawah  angka  penerimaan  vaksin Covid-19  masyarakat  Amerika  Serikat,  yakni 67%,  berdasarkan  survei  yang  dilakukan  oleh The Lancet (Zen, 2020).
Hingga  saat  ini,  pemerintah  telah mengambil dua kebijakan besar terkait dengan pengadaan  dan  sosialisasi  vaksin  Covid-19. Kebijakan  pertama  adalah  menggratiskan vaksin  Covid-19  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia  (Nur  &  Rahman,  2021).  Kebijakan kedua  adalah  memberikan  hukuman  tertentu pada  masyarakat  yang  melakukan  penolakan terhadap  vaksin  Covid-19  (Octafia,  2021). Kedua  langkah  inilah  yang  telah  diambil  oleh pemerintah  untuk  menanggapi  pelbagai polemik  terkait  vaksin  Covid-19  yang berkelindan dalam masyarakat.
Bagaimanapun,  polemik  terkait  penerimaan vaksin  Covid-19  adalah  salah  satu  fenomena sosial yang mesti ditelaah lebih lanjut. Dengan mengetahui  secara  lebih  komprehensif  terkait alasan  penolakan  masyarakat,  pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih tepat dan efisien  demi  melaksanakan  program  vaksin Covid-19.
Untuk menganalisis fenomena penolakan vaksin Covid-19 yang terjadi dalam masyarakat  Indonesia,  di  dalam  artikel  ini penulis  mengambil  kerangka  konsep  yang ditawarkan  oleh  seorang  sosiolog  klasik Jerman  bernama  Max  Weber  (1864-1920). Secara  khusus,  penulis  mengambil  konsep mengenai  tindakan  sosial.  Konsep  ini digunakan  untuk  melihat  keberagaman  motif, makna,  dan  alasan  di  balik  tindakan  sosial berupa  penolakan  vaksin  Covid-19  yang dilakukan oleh masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  berada  dalam  pendekatan kualitatif  dengan  menggunakan  studi  kasus peristiwa  penolakan  vaksin  Covid-19.  Metode penelitian  yang  dipakai  adalah  analisis  data sekunder dalam  rupa pustaka  atau berita  yang terkait  (Herry-Priyono,  2022).  Konsep  yang digunakan  adalah  konsep  tindakan  sosial  dari Max  Weber.  Di  dalam  penelitian  ini,  terlebih dulu  penulis  membahas  mengenai  konsep
Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
tindakan sosial sejauh pembacaan atas literatur dan  komentar  terhadap  tulisan-tulisan  Weber. Simpul-simpul  konsep  tersebutlah  yang kemudian  menjadi  teropong  analisis  dalam melihat  fenomena  penolakan  vaksin  Covid-19 yang  sempat  terjadi  di  Indonesia.  Di  bagian akhir  tulisan,  penulis  juga  menyampaikan pertimbangan atas beberapa kekuatan dan titik rapuh dari konsep tindakan sosial Max Weber yang digunakan di dalam artikel tulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Memahami Konsep Tindakan Sosial ( Social Action ) Dalam  hidupnya,  manusia  melakukan berbagai tindakan yang begitu beragam. Meski demikian,  tidak  semua  tindakan  yang dilakukan  manusia  itu  dapat  dikategorikan  ke dalam tindakan sosial sebagaimana direfleksikan oleh Weber.
Weber mengungkapkan  bahwa  tindakan  seseorang dapat  digolongkan  ke  dalam  tindakan  sosial hanya apabila tindakan tersebut terarah kepada orang  lain  ( so  far  as  they  are  oriented  to  the behavior  of  others )  (Calhoun,  2007,  p.  225). Selain  itu,  tindakan  seseorang  juga  dapat dikelompokkan  menjadi  tindakan  sosial  bila tindakan  tersebut  memiliki  makna  atau  motif tertentu.  Tindakan  atau  aktivitas  yang dilakukan  bukan  sekadar  hanya  aksi-reaksi saja  ( merely  a  result  of  the  effect  on  the individual of the existence of a crowd as such ) (Calhoun, 2007, p. 225).
Lebih lanjut, Weber mengatakan bahwa ragam  makna  dari  pelbagai  tindakan  manusia itu  dapat  ditelaah  dengan  metode  yang ditawarkannya sendiri, yakni metode Verstehen (Kurniawan,  2020).  Sama  seperti arti  harfiahnya  dalam  bahasa  Jerman,  metode Verstehen bermaksud  memahami  secara interpretif  dan  mengerti  makna  dari  tindakan sosial  yang  dilakukan  oleh  individu.  Dengan demikian, Weber tampak ingin memberi ruang pada  “kebebasan” atau  “otonomi”  individu untuk  mengungkapkan  diri  melalui  tindakan- tindakannya.
Weber  membagi  tindakan  sosialnya  ke dalam  4  kelompok.  Pembagian  ini  tampaknya didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  menjadi penyebab yang mendeterminasi individu untuk melakukan  tindakan  sosial  (Calhoun,  2007, p. 226). Keempat kelompok tersebut adalah yang
dipengaruhi  tradisi  atau  kebiasaan  ( strictly traditional behavior ), yang dipengaruhi afeksi ( purely  affectual  behavior ),  yang  dipengaruhi nilai-nilai  rasional  ( orientation  of  value- rational  action ) , dan  yang  dipengaruhi rasionalitas instrumental ( instrumentally rational ).
Tindakan  sosial  yang  dipengaruhi  oleh tradisi atau kebiasaan tampak sebagai tindakan sosial  dengan  kesadaran  diri  ( degree  of consciousness ) yang  relatif  rendah.  Hal  ini terjadi, karena individu melakukan tindakannya  sebagai  buah  dari  habituasi,  di mana tindakan tersebut tampak berjalan secara otomatis  atau  berulang  saja.  Tindakan  sosial yang  dipengaruhi  afeksi  lebih  “bermain”  di wilayah  rasa-perasaan  individu.  Tindakan tersebut  menjadi  buah  pelepasan  hasrat emosional ( release of emotional tension ) yang dialami oleh individu (Calhoun, 2007, p. 226).
Tindakan  sosial  yang  dipengaruhi  oleh nilai-nilai rasional mengacu kepada kesadaran rasional  ( conscious  belief )  di  mana  individu memegang  nilai-nilai  tertentu  yang  ia percayai. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam  melakukan  tindakan  sosial.  Beberapa contoh nilai-nilai tersebut, misalnya panggilan religius ( religious call ) dan kesetiaan personal ( personal  loyalty ).  Tindakan  sosial  yang terakhir dipengaruhi oleh rasionalitas instrumental  ( zweckrational ).  Kurang  lebih, hal  yang  mempengaruhi  tindakan  individu hampir  sama  dengan  nilai-nilai  rasional. Hanya,  tekanan  pada  rasionalitas  instrumental mengacu  kepada  objektivitas  rasionalitas manusia. Rasionalitas ini akan mempertimbangkan  alur  tindakan  (awal, tengah,  akhir)  secara  sungguh-sungguh (Calhoun, 2007, p. 227).

## Metode  Weber  dalam  Mengembangkan Konsep sebagai Kajian Sosiologis
Objektivitas (Objectivity) di dalam Ilmu Sosial Konsep  tindakan  sosial  yang diajukan Weber  bukannya  tanpa  mula.  Konsep  Weber ini  bertitik  pangkal  pada  usahanya  untuk mengembangkan dan mempromosikan sosiologi  sebagai  ilmu  yang  saintifik.  Dalam hal  ini,  Weber  berdiri  tegak  bersama  dengan Durkheim  di  waktu  yang  kurang  lebih bersamaan. Meski demikian,
Weber
mengambil metode dan orientasi yang berbeda dengan Durkheim. Pendekatan metodis Weber
Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
lebih  bersifat  individualis  dan  orientasi pemikirannya  lebih  menitikberatkan  pada tekanan budaya (Calhoun, 2007, p. 205).
Dalam  mengembangkan  konsep  dan metode  ilmu  sosial,  secara  khusus  ilmu sosiologi, kala itu Weber sendiri dilatarbelakangi  oleh  sebuah  perdebatan intelektual  Jerman  mengenai “masa  depan” ilmu  sosial,  secara  khusus  perdebatan mengenai  metode  ( methodenstreit ).  Ada  dua kubu  yang  terlibat  untuk  memperdebatkan pandangannya  masing-masing.  Kubu  yang pertama  berpandangan  bahwa  ilmu  sosial mestinya  mengikuti  ( emulate ) ilmu  alam dengan  cara  mencari  hukum-hukum  umum dan  pasti  yang  membentuk  dan  mengatur perilaku  manusia.  Sedangkan,  kubu  yang kedua  mengatakan  bahwa  apa  yang  diajukan oleh kubu pertama tadi tidak dapat dilakukan. Alasannya,  tindakan  sosial  manusia  tidak berakar  pada  hukum  umum  dan  pasti, melainkan  pada  konteks  historis  yang membentuknya  (Calhoun,  2007, p.  206).  Fritz Ringer  (Ringer,  2004,  p.  77)  menyebut  kubu yang  pertama  berada  dalam  kelompok  yang berakar  pada  tradisi  penjelasan  ( explanatory ) dan  kubu  yang  kedua  berada  dalam  tradisi interpretif ( interpretive ).
Terhadap perdebatan ini, Weber mencoba  mencari  jalan  tengah,  meskipun menurut  Calhoun  et  al.  (Calhoun,  2007,  p. 206),  ia  sendiri  cenderung  untuk  mengikuti pola  pikir  kubu  kedua  yang  mengetengahkan konteks  historis.  Weber  menjelaskan  bahwa, menurutnya,  metode  ilmu  sosial  itu  memiliki kedua  sifat  sebagaimana  diajukan  oleh masing-masing  kubu.  Metode  ilmu  sosial melihat  keberagaman  konteks  historis  yang menimbulkan  variasi  makna  dan  signifikansi dalam tindakan sosial yang dilakukan manusia (Ringer,  2004,  p.  78).  Meski  demikian, mengikuti  ilmu  alam,  ilmu  sosial  juga memiliki  “hukum”  sendiri  yang  mengangkat sisi objektivitas keilmuan. Weber berpendapat bahwa  dalam  metode  yang  diajukannya,  sisi objektivitas ini didapatkan melalui konsep tipe ideal  ( ideal  type ).  Tipe  ideal  akan  selalu menjadi  referensi  atau  acuan  dalam  sebuah fenomena  tertentu  yang  sedang  diteliti  oleh peneliti (Calhoun, 2007, p. 211).
Tipe  ideal  ini  sendiri  merupakan konstruksi  analitis  ( Gedankenbild )  yang ditarik dari beragam sumber yang
membentuknya,  entah  itu  melalui  pengamatan atau observasi atas fenomena tertentu, melalui proses Verstehen ,  dan/atau  juga  melalui konteks  historis  di  sekitar.  Dengan  demikian, kita tentu dapat beranggapan bahwa  tipe ideal bukanlah hanya merupakan sebuah karakteristik  dari  fenomena  konkret  individu saja (Calhoun, 2007, p. 211).
Secara  lebih  lanjut,  Weber  mengatakan bahwa  yang  dimaksud  dengan  tipe  ideal adalah  bukan  pertama-tama  mengacu  kepada imperatif  etis  ( ethical  imperative )  yang menunjukkan  apa  yang  “seharusnya” ( ought ) atau  apa  yang  menjadi  “model”,  melainkan pada konstruksi analitis ( analytical construction ) yang bersifat objektif. Konstruksi analitis ini memberikan presuposisi umum  tertentu  yang  mampu  diakses  oleh semua  individu  dan  secara  nomologis  bersifat adekuat (Calhoun, 2007, p. 212).
Tipe  ideal,  dengan  demikian,  tidak harus  mengambil  peran  dominan,  sebab  ia pertama-tama bukanlah yang ideal sebagaimana  dilihat  dari  sudut  pandang imperatif  etis.  Tipe  ideal  diperlukan  sebab dapat  secara  objektif  melihat  beragam  posisi dari  makna  dan  signifikansi  yang  ditimbulkan oleh  tindakan  sosial  yang  terjadi.  Tipe  ideal membantu  peneliti  untuk  mampu  memetakan pelbagai keragaman makna tersebut.

## Metode Verstehen
Sebagaimana  telah  dijelaskan  oleh penulis  dalam  bagian  mengenai  “tindakan sosial”  dan  “perdebatan  dua  kubu  intelektual Jerman”, selalu  ada  keragaman  makna  yang terjadi  dalam  tindakan  sosial  manusia. Keragaman ini muncul dari keunikan manusia sendiri  yang  tidak  dapat  disamakan  satu individu  dengan  lainnya.  Akan  tetapi,  lebih daripada  itu,  keragaman  makna  ini  juga  hadir sebagai  akibat  dari  konteks  historis  manusia. Setiap manusia hidup, tinggal, dan berdinamika  di  dalam  sebuah  konteks  historis tertentu (Ringer, 2004, p. 94).
Untuk mampu
mengungkap keberagaman  makna  dari  tindakan  sosial, Weber  menawarkan  metode Verstehen . Metode  ini  dibentuk  untuk  mengembangkan konsep  mengenai  tindakan  sosial.  Melalui metode Verstehen , sebagaimana arti harfiahnya,  peneliti  dimampukan  untuk mengungkap  makna-makna  di  balik  tindakan
sosial  individu.  Persis  di  sinilah  Weber  ingin menunjukkan  ilmu  sosiologi  sebagai  sebuah ilmu  yang  menawarkan  sebuah  metode interpretif.
Lewis  Coser  (Coser,  1977)  mencatat bahwa terkait konsep mengenai Verstehen ini, Weber merasa berhutang budi pada dua sosok kawannya,  yakni  Wilhelm  Dilthey  (1833- 1911),  seorang  sejarawan  dan  filsuf,  dan  Karl Jaspers (1883-1969), seorang psikiater sekaligus filsuf (Coser, 1977, p. 246). Dilthey memberikan  pengaruh  pada  Weber  melalui konsepnya  tentang  pengetahuan.  Dilthey berpendapat bahwa pengetahuan manusia akan dunia  hanya  bisa  didapatkan  melalui  sebuah proses internal, yakni mengalami ( experience/erleben ) dan memahami ( understanding/verstehen ) alih-alih merupakan pemberian  pengetahuan  dari  luar  diri manusia/eksternal.  Hal  itu  disebabkan  karena individu  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam konteks  historis  tertentu.  Untuk  itu,  seorang peneliti  sosial  harus  mampu  mengungkap makna  ( meaning )  dari  tindakan  yang dilakukan  oleh  individu  yang  unik  tersebut (Coser, 1977, p. 245).
Sementara  itu,  melalui  Jaspers,  Weber belajar  untuk  membedakan  apa  yang dinamakan  dengan  penjelasan  ( explanation ) dan  pemahaman  ( understanding ).  Terkait  hal ini,  Jaspers  sendiri  memberikan  analoginya. Kita  mungkin  dapat  menjelaskan  proses jatuhnya  batu  besar  dari  atas  bukit  karena pengaruh  gravitasi  bumi.  Akan  tetapi,  untuk mengungkap  dan  menjelaskan  adanya  relasi antara  pengalaman  masa  kecil  dan  gejala neurosis  yang  dialami  oleh  individu, dibutuhkan  pemahaman  empati  atas  jiwa individu (Coser, 1977, p. 247).

## Perubahan Sosial Masyarakat
Dalam  mengajukan  ilmu  sosiologi sebagai  sebuah  “ilmu  baru”, penulis  melihat bahwa  ada  tiga  hal  yang  ingin  ditekankan Weber mengenai perubahan sosial masyarakat. Pertama,  dalam  sudut  pandang  umum,  Weber menekankan  pentingnya  kontribusi  ilmu pengetahuan terhadap perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak  seekstrem  Karl  Marx  (1818-1883)  yang bermaksud  menjadikan  ilmu  pengetahuan sebagai  “alat”  yang  membawa  perubahan masyarakat,  secara  khusus untuk  menciptakan
masyarakat  tanpa  kelas,  Weber  menekankan pentingnya kontribusi ini.
Sebagai  seorang  peneliti  sosial,  Weber mengatakan  bahwa  peneliti  sosial  mesti sungguh  berpijak  pada  konteks  sosial masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Disposisi  ini  menjadi  titik  pijak  bagi  peneliti untuk tidak sekadar “mencari tahu”, melainkan turut  berperan  serta  dalam  menyusun  strategi kebijakan sosial ( social policy ) dan mengembangkan  masyarakat  ke  arah  yang lebih  baik.  Peneliti  sosial  tidak  boleh  hanya menyajikan  data  begitu  saja,  tetapi  harus mampu “membongkar” dan menganalisis data - data yang ditemukannya.
Dalam  karya On  Methodology  of  the Social  Sciences (1949),  Weber  sempat merefleksikan  judul  jurnal  yang  diasuh olehnya,  yakni Archiv  f ü r  Sozialwissenschaft . Yang  dimaksud  dengan  “sosial”  dalam  ilmu sosial  ( Sozialwissenschaft )  bukan  hanya mengenai  penelusuran  historis  dan  teoretis mengenai  suatu  fenomena  sosial  tertentu dalam  masyarakat,  tetapi  juga  pemberian rekomendasi ( practical solution ) yang termaktub  dalam  kebijakan  sosial  ( social policy )  demi  transformasi  masyarakat  ke  arah yang lebih baik (Weber, 1949, p. 67). Kedua,  pendapat  mengenai  perubahan sosial  masyarakat  ini  dikatakan  oleh  Weber untuk  sedikit  banyak  menanggapi  pemikiran Marx.  Marx  mengatakan  bahwa  perubahan sosial masyarakat dipengaruhi kuat oleh unsur ekonomi.  Ekonomi  menjadi  basis  bagi  aspek- aspek kehidupan lainnya/suprastruktur. Terkait pandangan  Marx  ini,  Weber  mengatakan bahwa kultur atau budayalah ( general cultural significance ),  misalnya  dalam  bentuk  ide  dan pemikiran,  yang  tidak  boleh  dilupakan mengambil  peran  penting  dalam  perubahan sosial masyarakat (Weber, 1949, p. 67). Weber mengangkat aspek budaya dan menyejajarkannya  dengan  aspek  ekonomi dalam  membawa  perubahan  sosial  bagi masyarakat.
Ketiga,  Weber  juga  berpendapat  bahwa perubahan  sosial  masyarakat  juga  ditandai dengan  adanya  karakter  rasionalitas.  Karakter ini  ditemukan  olehnya  ketika  ia  mencoba merefleksikan  masyarakat  kapital  yang  terjadi di  zamannya  (Robet,  2016).  Masyarakat  yang semakin  “maju”  ditandai  dengan  bagaimana mereka  menggunakan  rasionalitas  dalam
menentukan  tindakan-tindakan  yang  mereka ambil. Hal ini dapat kita lihat dalam salah satu klasifikasi  tindakan  sosial  yang  disampaikan oleh  Weber  di  mana  rasionalitas  instrumental berperan  dalam  melihat  proses  yang  terjadi  di awal-tengah-akhir  dalam  sebuah  tindakan sosial.
Karakter  rasional  ini  sebenarnya  nanti akan  terlihat  lebih  tampak  dalam  penjelasan mengenai beberapa konsep lainnya. Misalnya, ketika  Weber  berbicara  mengenai  birokrasi. Weber  berpendapat  bahwa  semakin  kapitalis suatu masyarakat, maka semakin rasional pula cara  berpikirnya.  Kapitalisme  cenderung mendorong rasionalisasi untuk terjadi di mana- mana, di setiap aspek kehidupan bermasyarakat.  Bahkan,  termasuk  juga  dalam segi  otoritas  atau  legitimasi  kepemimpinan. Legitimasi  kepemimpinan  dengan  dasar rasional  ditandai  dengan  berlakunya  otoritas legal,  bukan  kepercayaan/aturan  tradisional atau  kharisma  pemimpin  (Calhoun,  2007,  p. 257)..

## Fenomena Penolakan Vaksin Covid-19
Sudah  lebih  dari  dua  tahun,  pandemi Covid-19  melanda  Indonesia.  Berbagai  upaya telah dilakukan untuk menekan laju penyebaran  virus  dan  menurunkan  angka penambahan kasus positif Covid-19. Mulanya, protokol kesehatan (prokes) dibentuk, disosialisasikan,  dan  coba  diintegrasikan dengan setiap lapis kegiatan hidup bermasyarakat.  Adat  Kebiasaan  Baru  (AKB) terus-menerus  didengungkan.  Barangsiapa melanggar  prokes,  hukuman  denda  dan  jeruji besi  telah  menanti.  Salah  satu  kasus  yang paling  menghebohkan  negeri  ini  adalah terjadinya  pelanggaran  prokes  di  Petamburan dan  Megamendung  ketika  Rizieq  Shihab menggelar  pernikahan  putrinya  dan  sekaligus peringatan  Maulid  Nabi  di  rumah  dan pesantren yang dikelola olehnya ( https://megapolitan.kompas.com/read/2020/1 1/18/15131191/kasus-pelanggaran-prokes-di- acara-rizieq-shihab-polisi-akan-panggil-saksi ). Ribuan  simpatisannya  hadir  dan  mengikuti acara-acara  tersebut.  Pemberitaan  selanjutnya menyebutkan  bahwa  akhirnya  Rizieq  Shihab ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  dengan demikian  mesti  menerima  hukuman  yang diberikan pihak kepolisian ( https://www.kompas.tv/article/132855/direktu
r-bareskrim-sebut-rizieq-shihab-tersangka- tunggal-kasus-kerumunan-megamendung ). Upaya  terkini  yang  coba  dilakukan oleh  pemerintah  adalah  dengan  pengadaan vaksin  Covid-19.  Rencana  dan  wacana  telah dibentuk  sejak  pertengahan  tahun  2020. Diskusi  dan  penelitian  dilakukan  untuk mendalami  kesiapan  pemerintah  dan  terutama masyarakat  untuk  menerima  vaksin  ini. Pemerintah  dengan  gencar  berusaha  menjalin komunikasi dengan pelbagai pihak agar vaksin Covid-19 bisa segera diterima oleh masyarakat Indonesia.  Komunikasi  dengan  produsen vaksin  dilakukan,  seperti  Bio  Farma  dan Sinovac. Hal ini dijalankan beriringan dengan upaya  untuk  mendapatkan  perizinan  dari BPOM  dan  MUI.  Terkait  hal  ini  harian Kompas ,  9  Januari  2021  memasang headline besar  yang  bertuliskan  “MUI:  Vaksin  Covid -
19 Buatan Sinovac Halal”.
Upaya  pengadaan  dan  sosialisasi vaksin  Covid-19  ini  tampaknya  tidak  berjalan berdampingan  dengan  reaksi  penerimaan masyarakat.  Survei  Kemenkes  pada  bulan September  2020  mencatat  bahwa  ada  7,6% masyarakat  yang  menolak  vaksin  Covid-19 dan  27,6%  menyatakan  belum  mengetahui keputusan yang akan mereka ambil.  Di antara tindakan  penolakan  vaksin  Covid-19  itu,  ada berbagai macam alasan yang mereka nyatakan. Survei  Kemenkes  tersebut  mencatat  6 kelompok  alasan  terkuat  terkait  dengan penolakan  vaksin  Covid-19.  Keenam  alasan tersebut  berturut-turut  adalah  ketidakyakinan dengan  keamanan  (30%),  ketidakyakinan dengan  efektivitas  (22%),  ketidakpercayaan pada  vaksin  (13%),  ketakutan  akan  efek samping (12%), terkait kepercayaan/penghayatan beragama (8%), dan lain-lain (15%).
Berita  teraktual  terkait  penolakan vaksin Covid-19 dilaporkan oleh media daring tempo.co.  Tempo.co  memberitakan  bahwa politikus  PDIP,  Ribka  Tjiptaning,  menolak vaksinasi  Covid-19.  Alasan  penolakannya adalah  bahwa  banyak  kasus  vaksin  yang ternyata  berdampak  buruk  bagi  kesehatan. Bahkan, Ribka menyatakan bahwa pemerintah tidak  boleh  memaksakan  vaksin  Covid-19 kepada  mereka  yang  menolak,  sebab menurutnya,  hal  itu  melanggar  HAM ( https://nasional.tempo.co/read/1422506/politi kus-pdip-ribka-tjiptaning-tolak-vaksinasi-
covid-19-kenapa/full&view=ok ). Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria,  mengatakan  bahwa  warga  yang menolak  vaksin  Covid-19  akan  terkena  denda sebesar
5 juta rupiah ( https://metro.tempo.co/read/1420127/wagub- dki-ingatkan-sanksi-rp-5-juta-bagi-warga- yang-tolak-vaksinasi-covid-19/full&view=ok ).

## Analisis Kasus
Penulis
menggunakan kerangka konseptual yang ditawarkan Weber sebagaimana dijelaskan dalam bagian deskripsi konsep untuk menganalisis fenomena penolakan vaksin Covid-19 sebagaimana telah diilustrasikan dalam bagian uraian kasus. Secara khusus, kerangka konsep yang  digunakan  adalah  mengenai  tindakan sosial.  Berdasarkan  pendekatan  konsep tindakan  sosial  Weber  tersebut,  penulis menarik  lima  analisis  atas  fenomena penolakan vaksin Covid-19.
Pertama,  penulis  berpendapat  bahwa penolakan  vaksin  Covid-19  adalah  termasuk tindakan  sosial.  Tindakan  ini  bukan  pertama- tama  hanya  merupakan  tindakan  yang dilakukan  sebagai  aksi-reaksi  saja,  tetapi tindakan yang melibatkan penyampaian makna tertentu kepada orang lain. Keterlibatan orang lain  di  sini  berarti  bahwa  tindakan  tersebut “mengandung”  makna  “sosial”  sebagaimana dijelaskan oleh Weber. Ada banyak pihak lain yang terlibat dengan aktor-aktor yang menolak vaksin  Covid-19.  Misalnya  saja,  pemerintah sebagai  pengada  perizinan,  aktor  atau kelompok  tertentu  yang  berperan  sebagai pemberi  sosialisasi,  pihak  medis  yang  terlibat dalam pemberian vaksin, dan lain sebagainya. Dengan  demikian,  individu  yang  menolak Covid-19  tidak  terkungkung  dengan  dirinya sendiri  dalam  melakukan  tindakan  sosial, tetapi terhubung dengan orang lain.
Kedua,  seturut  konsep  tindakan  sosial yang  diungkapkan  Weber,  kita  dapat  melihat bahwa  ada  beragam  makna  yang  terkandung dalam  tindakan  sosial  tersebut.  Begitu  pula halnya dengan penolakan vaksin Covid-19 ini. Penolakan  ini  tidak  terjadi  karena  satu penyebab  saja,  melainkan  ada  beragam penyebab  yang  bervariasi  satu  sama  lain bergantung  kepada  konteks  historis  masing- masing individu. Survei Kemenkes menunjukkan  bahwa  setidaknya  ada  lima
alasan  besar  yang  muncul  dalam  penolakan vaksin Covid-19 ini. Kelima alasan itu adalah ketidakyakinan
dengan keamanan,
ketidakyakinan dengan efektivitas, ketidakpercayaan pada vaksin, ketakutan akan efek samping, dan terkait kepercayaan/penghayatan beragama. Tindakan penolakan  yang  dilakukan  oleh  Ribka Tjiptaning  sebagaimana  diberitakan  oleh Tempo.co, menurut penulis, dapat dikategorikan  ke  dalam  salah  satu  kelompok ini,  yakni  penolakan  dengan  alasan  ketakutan akan efek samping.
Di  luar  kelima  alasan  tersebut,  hasil survei  masih  memberikan  ruang  bagi  alasan keenam,  yakni  “lain - lain”.  Alasan  “lain - lain” ini sendiri bila ditelusuri lebih lanjut pasti akan memberikan  informasi  yang  lebih  beragam lagi.  Hal  inilah  yang  menurut  penulis membuktikan  bahwa  fenomena  penolakan vaksin  Covid-19  sebagai  sebuah  tindakan sosial  mengandung  beragam  makna  yang bervariasi. Karena keberagaman inilah akh irnya  mesti  dibentuk  kelompok  “lain - lain” yang mengakomodasi semua alasan yang tidak dapat  dikategorikan  ke  dalam  lima  kelompok alasan yang ada.
Ketiga,  bila  berbagai  alasan  penolakan yang  muncul  dalam  survei  Kemenkes  dibaca dengan  skema  makna  tindakan  sosial,  penulis berpendapat  bahwa  alasan-alasan  tersebut berada  di  dalam  ranah  tindakan  sosial  yang dipengaruhi  oleh  nilai-nilai  rasional  yang mengacu  kepada  kepercayaan  yang  diyakini ( orientation  of  value-rational  action ).  Dalam ranah  tersebut,  individu  melakukan  tindakan sosial  berdasarkan  “kepercayaan”  yang diyakini  dan  dijadikan  pegangan.  Sebagai contoh,  individu  menolak  vaksin  Covid-19, sebab  mereka  percaya  dan  meyakini  bahwa vaksin  tersebut  tidak  aman  dan  tidak  efektif. Selain  itu,  ada  pula  alasan  ketidakpercayaan pada vaksin.
Meski  demikian,  penulis  menegaskan bahwa  pengelompokkan  ini  tidak  bersifat “ hitam-putih ”.  Ada  kelindan  yang  “bermain” di  antara  alasan  tindakan  sosial  ini.  Sebagai contoh, alasan ketidakyakinan dengan keamanan dan ketidakyakinan dengan efektivitas  vaksin  Covid-19  serta  ketakutan akan  efek  samping  jelas  menggambarkan adanya kelindan antara ranah kepercayaan dan rasionalitas  instrumental.  Efektivitas  dan
Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
keamanan,  serta  penjelasan  mengenai  efek samping  hanya  dapat  ditunjukkan  dari  sisi medis  yang  jelas  mengusung  pendekatan positivistik  ilmu  alam.  Sementara  itu,  alasan terkait  kepercayaan/agama,  menurut  penulis, jelas  berada  di  ranah  alasan  kepercayaan ( belief ) yang  diyakini sebagai  penyebab tindakan.
Keempat, mengenai rekomendasi terhadap  permasalahan  penolakan  vaksin Covid-19.  Pertanyaan  besar  yang  kemudian muncul  dari  permasalah  tersebut  adalah bagaimana fenomena penolakan mesti dihadapi  dan  terutama  diatasi.  Terkait pandangan Weber mengenai sumbangsih ilmu sosial  bagi  kebijakan  sosial  ( social  policy ) demi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, rekomendasi kebijakan yang sesuai tentu perlu  diberikan.  Pemerintah  DKI  Jakarta sendiri telah mengingatkan kebijakan mengenai  adanya  sanksi  denda  uang  untuk mengatasi  penolakan  vaksin  Covid-19  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Kebijakan  ini tentu diambil dengan mempertimbangkan hal- hal tertentu secara matang.
Bila melihat hasil survei yang dilakukan Kemenkes, penulis sendiri berpendapat bahwa kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah pertama-tama  semestinya  bukanlah  yang terkait  dengan  denda  atau  hukuman.  Meski demikian,  hal  ini  tidak  ingin  mengatakan bahwa  denda  atau  hukuman  itu  tidak  perlu. Akan tetapi, dari pendekatan terhadap pelbagai jenis  makna/alasan  penolakan  vaksin  Covid- 19,  kiranya  kebijakan  mengenai  denda  adalah kebijakan kesekian yang mestinya dijalankan.
Seperti  yang  telah  penulis  sampaikan sebelumnya,  tindakan  penolakan  Covid-19 banyak bermain dalam ranah kepercayaan dan rasionalitas. Untuk itu, kebijakan yang diambil mestinya  dapat  menjawab  penolakan  ini. Terkait  ketidakyakinan  akan  keamanan  dan efektivitas,  serta  ketakutan  terhadap  efek samping,  penulis  berpendapat  bahwa  yang perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah sosialisasi  terus-menerus  mengenai  kegunaan atau  manfaat  vaksin  Covid-19  dalam  setiap aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat.  Sosialisasi  ini  berarti  pemberian informasi yang benar dan perlawanan terhadap hoaks-hoaks  terkait  vaksin  Covid-19.  Bisa juga,  untuk  membangun  rasa  kepercayaan, tokoh  publik  dapat  memberikan  teladan  tanpa
perlu  membesar-besarkan  seolah  tindakan menerima vaksin adalah tindakan yang heroik. Kesan  heroisme  ini  tentu  perlu  dikikis,  selain karena  secara  etis  tidak  terlihat  apik  karena melambangkan keangkuhan, penulis berpendapat  bahwa  sikap  tersebut  malah  akan membawa  dampak  kontraproduktif  bagi masyarakat.  Alih-alih  terinspirasi,  masyarakat malah  bisa  menolak  vaksin  Covid-19  sebagai bentuk  resistensi  terhadap  keangkuhan  elite tertentu.
Kelima,  masih  terkait  dengan  analisis sebelumnya,  terlihat  bahwa  di  dalam fenomena  penolakan  vaksin  Covid-19,  yang lebih  banya k  “bermain”  adalah  informasi - informasi  yang  mencerminkan  budaya  atau kultur.  Weber  sendiri  memberi  tekanan  akan hal  ini.  Alih-alih  melihat  ekonomi  sebagai basis  yang  memegang  peran  penting,  budaya ternyata yang, disadari atau tidak, menggenggam  kendali  dalam  fenomena  yang terjadi  di  masyarakat.  Kebijakan  penggratisan vaksin  tentu  adalah  kebijakan  yang  ditunggu oleh  masyarakat.  Akan  tetapi,  tidak  berhenti sampai  di  sana,  pemerintah  juga  perlu memegang  kendali  atas  informasi  vaksin Covid-19  yang  beredar  di  tengah  masyarakat. Sebab,  bila  tidak  demikian,  penolakan  akan tetap  akan  terjadi,  sebab  pemerintah  tidak “menghantam”  persis  apa  yang  menjadi penyebabnya.
Dari  sinilah  kita  dapat  melihat  bahwa Weber mengelaborasi pemikiran Marx dengan mengatakan  bahwa  ada  aspek  kehidupan  lain yang  juga  turut  memegang  kendali  dalam hidup  bermasyarakat  selain  ekonomi,  yakni budaya.  Untuk  itu,  kebijakan  penggratisan vaksin  Covid-19  perlu  dielaborasi  dan diseimbangkan  dengan  kebijakan  lain  yang terkait  dengan  pemberian  informasi  dan sosialisasi  yang  mudah  diterima  oleh masyarakat.

## Menimbang Teori dan Kasus

## Kontekstualisasi Konsep untuk Saat Ini
Pendekatan  interpretif  dalam  metode Verstehen sebagaimana  ditawarkan  Weber dalam  metodologi  ilmu  sosialnya  merupakan pendekatan  yang  berguna  untuk  mengungkap makna  tindakan  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Penulis  berpendapat  bahwa pendekatan  ini  sangatlah  relevan  untuk digunakan  dalam  konteks  fenomena  sosial
Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
yang  terjadi  dalam  masyarakat  kita  sekarang ini.
Tekanan  ranah  analisisnya  adalah  sudut pandang  mikro  dalam  melihat  masyarakat. Penulis  melihat  bahwa konsep  tindakan  sosial Weber  paling  tajam  digunakan  untuk membedah fenomena sosial yang terjadi dalam level  individu.  Hal  ini  sangat  relevan mengingat  makna  tindakan  individu  menjadi kajian  studi  atau  objek  penelitian  dari pendekatan interpretif.
Tekanan  individu  dalam  konsep-konsep Weber  ini  dibaca  oleh  W.G.  Runciman  dan disetujui oleh Ferrarotti. Ferrarotti
mengungkapkan  bahwa  kekhasan  pemikiran Weber  terletak  pada  penekanan  pada  individu ( Weber’s  indi vidualism ).  Hal  ini  ingin menyatakan  presuposisi  bahwa  segala  konsep kolektif  hanya  dapat  diterima  dan  diverifikasi dalam  rujukannya  pada  tindakan  individu ( propositions which employ collective concepts  can  be  verified  only  by  reference  to individual behavior ) (Ferrarotti, 2003, p. 58).

## Kekuatan atau Efektivitas
Terkait  dengan  pendekatan  Weberian, secara  khusus  konsep  tindakan  sosialnya, penulis  menemukan  setidaknya  ada  tiga signifikansi yang dapat ditarik. Signifikansi ini menjadi  kekuatan  atau  efektivitas  teori  dalam “membongkar”  fenomena  yang  terjadi dalam masyarakat.
Pertama,  konsep  tindakan  sosial  Weber mampu  menganalisis  keberagaman  makna yang  terungkap  melalui  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  individu.  Keberagaman makna  inilah  yang  dapat  “diterjemahkan” melalui  metode  interpretif  untuk  selanjutnya dipilah-pilah  ke  dalam  kelompok-kelompok berdasarkan  kesamaan  motif  tertentu.  Selain itu, metode interpretif juga mampu menawarkan  analisis  kausal  atas  terjadinya sebuah  tindakan  sosial.  Stephen  Kalberg dalam  Ritzer  et  al.  (Ritzer,  2003)  menuliskan demikian, “It  (Weber’s  sociology)  seeks  to offer  causal  analyses  of  unique  cases  and proceeds  by  reference  to  ideal  types,  societal domains,  social  contexts,  and  the  exploration of subjective meaning.” (Ritzer, 2003, p. 182). Kedua,  pendekatan  Weberian  ini mampu menganalisis kedinamisan masyarakat. Weber  sendiri  melihat  masyarakat  bukan  dari sudut  pandang  struktur,  melainkan  individu
sebagai agensi. Seperti dijelaskan sebelumnya, tindakan  sosial  yang  dilakukan  oleh  individu memiliki  beragam  makna.  Makna  ini  akan berubah  dan  semakin  bertambah  banyak seiring  keunikan  masing-masing  individu  dan konteks  sosialnya.  Persis  di  sinilah  kekuatan pendekatan Weberian yang mencoba mengungkap  akar  konteks  historis  individu berada. Dengan  demikian,  tidak  ada  “hukum” atau “makna” yang berlaku tunggal. Pendekatan  seperti  inilah  yang  nantinya berkembang  menjadi  analisis  post-modern yang  melihat  dunia  sebagai  wadah  yang  tidak digerakkan  oleh  satu  “hukum”  tunggal, melainkan keberagaman makna.
Ketiga,  penulis  melihat  bahwa  selain tekanan pada individu, tekanan lain yang juga diberikan  oleh  Weber  adalah  terkait  dengan rasionalitas.  Landasan  rasionalitas  saat  ini menjadi  kerangka  berpikir  yang  efektif  dalam menelaah  seberapa  signifikan  kemajuan masyarakat  telah  terjadi.  Bila  sedikit  kembali ke  pemikiran-pemikiran  sebelum  Weber, kerangka rasionalitas ini kiranya mirip dengan teorema  perkembangan  masyarakat  yang diajukan  oleh  Auguste  Comte  (1798-1857) yang  melihat  bahwa  masyarakat  berkembang dari  tahapan  mistis,  filosofis,  kemudian positivis.  Meskipun,  kemiripan  ini  tidak  sama persis,  sebab  Weber  tidak  setuju  akan  adanya “hukum  tunggal”  sebagaimana  berlaku  dalam ilmu alam.
Landasan  rasionalitas  dapat  menjadi parameter bagaimana masyarakat telah berkembang  dan  berdinamika.  Masyarakat tidak  lagi  dipengaruhi  oleh  hal-hal  yang berbau  mistis,  tetapi  sungguh  berpegang  pada kemampuan  nalar  dalam  rasionalitasnya  yang terukur,  serta  bersifat  objektif.  Dengan demikian, bias-bias irasionalitas dapat disaring melalui implementasi konsep-konsep pemikiran Weber.

## Kelemahan
Penulis  melihat  bahwa  selain  memiliki signifikansi,  konsep-konsep  yang  ditawarkan oleh  Weber  ini  juga  memiliki  beberapa  titik problematisnya  tersendiri.  Setidaknya,  ada empat  hal  problematis  yang  dapat  penulis sampaikan.
Pertama,  ada  beberapa  pemikir  yang mengkritik  bahwa  posisi  Weber  dalam perdebatan  dua  kubu  terkait  metodologi  ilmu
Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
sosial,  yakni  antara  mereka  yang  mengusung adopsi  hukum  yang  mengatur  tindakan manusia  yang  diturunkan  dari  ilmu  alam  dan mereka  yang  memberikan  tekanan  pada konteks  historis  yang  beragam,  sebenarnya tidak  begitu  jelas.  Weber  disebutkan  tidak menginginkan  adanya  hukum  yang  universal ( universal  laws )  bagi  tindakan  indidvidu, tetapi  di  saat  yang  sama  menuntut  adanya objektivitas (Turner, 2012, p. 195). Terkait hal ini,  Calhoun  et  al.  (Calhoun,  2007)  memberi pendapat  bahwa  sebenarnya  Weber  lebih cenderung  berpihak  pada  mereka  yang memberi tekanan pada konteks historis. Meski, sekali  lagi,  Weber  tetap  tidak  ingin meninggalkan  pijak  kakinya  begitu  saja  dari objektivitas  mengingat  obsesinya  yang  ingin mempromosikan  ilmu  sosial  untuk  “berdiri sejajar”  dengan  ilmu  alam (Calhoun,  2007, p. 206).
Kedua,  terkait  dengan  keberagaman makna.  Konsep-konsep  yang diajukan  Weber, secara  khusus  dalam  tindakan  sosial,  selalu menekankan  upaya  untuk  mengungkap keberagaman  makna.  Dan,  dengan  demikian, ti dak adanya “hukum tunggal” yang mendominasi  pemaknaan  atas  fenomena. Lantas,  bagaimana  dengan  konsep-konsep yang  diajukan  oleh  Weber  itu  sendiri? Bukankah  dengan  mengajukan  konsep- konsepnya, secara tidak langsung Weber ingin mengatakan  bahwa  konsep-konsep  tersebut mesti  menjadi  “hukum”  tersendiri  dalam menelaah  fenomena  sosial  yang  terjadi  dalam masyarakat?  Kalau  demikian  adanya,  ini berarti  bahwa  Weber  tidak  konsisten  dalam mengajukan  pendapatnya.  Terkait  hal  ini, Turner et al (2012) mengajukan pertanyaannya demikian, “Are some of these relationships so generic  and  basic  that  they  might  constitute sociological laws?” (Turner, 2012, p. 196). Ketiga,  terkait  dengan “tipologi” tindakan  sosial  yang  diajukan  oleh  Weber. Penulis  berpendapat  bahwa  tindakan  sosial yang dilakukan oleh individu itu tidak bersifat “hitam - putih”  atau  dualistis/biner. Seringkali, seperti  penulis  sampaikan  juga  dalam  bagian analisis kasus, makna yang ada dalam tindakan sosial  itu  saling  berkelindan  satu  sama  lain. Untuk  itu,  penulis  merasa  bahwa  perlu ketajaman dan kejelian, serta kesabaran untuk mengungkap  kerumitan  makna  dari  tindakan sosial  manusia  dan  dengan  demikian  tidak
menyederhanakan  makna  tindakan  tersebut. Weber sendiri telah menyadari dan mengingatkan hal ini. Ia menuliskan demikian, “It  would  be  very  unusual  to  find  concrete cases  of  action,  especially  of  social  action, which were oriented only in one or another of these ways.” (Calhoun, 2007, p. 227).
Lebih  dari  itu,  ragam  makna  tindakan individu tidak dapat hanya dibatasai ke dalam empat  tipe  tindakan  sosial  saja  (kebiasaan, afeksi,  kepercayaan,  dan  rasionalitas).  Ada posibilitas  makna  lain  yang  mungkin terungkap  di  luar  keempat  ragam  makna tindakan  tersebut.  Ritzer  menyebut  hal problematis  ini  sebagai  sesuatu  yang  tidak presisi  ( imprecise ) dan  tidak  mencukupi ( insufficient )  (Ritzer,  2003,  p.  183) untuk dapat menelaah suatu tindakan sosial.
Keempat,  tekanan  besar  yang  diberikan oleh  Weber  pada  individu  tampak  tidak memberi  ruang  bagi  penjelasan  mengenai struktur/masyarakat.  Di  dalam  konsepnya, tidak  banyak  ruang  yang  diberikan  bagi konsep  besar  yang  menjelaskan  apa  itu masyarakat  ( society )  atau  apa  itu  institusi ( institution ).  Juga,  tidak  ada  ruang  pula  yang disediakan oleh Weber untuk menjelaskan apa yang  dimaksud  dengan  keteraturan  sosial (Ritzer, 2003, p. 183).

## SIMPULAN
Fenomena  penolakan  vaksin  Covid-19 merupakan  fenomena  menarik  yang  dapat dianalisis  di  tengah  pandemi  Covid-19. Fenomena  ini  muncul  dan  terjadi  beriringan dengan  upaya  pengadaan  dan  sosialisasi vaksin Covid-19 yang terus-menerus dilakukan  oleh  pemerintah.  Menurut  penulis, fenomena  ini  mesti  ditanggapi  dengan  baik. Sebab,  bila  tidak  ditanggapi  dengan  baik, fenomena  ini  dapat  mengganggu  jalannya program  vaksinasi  Covid-19  yang  selama  ini telah diwacanakan, didiskusikan, dan dipersiapkan dengan matang. Di dalam tulisan ini, penulis mencoba membaca dan menganalisis  fenomena  penolakan  vaksin Covid-19 dengan konsep tindakan sosial yang diajukan  oleh  Max  Weber.  Ada  tiga  simpul yang  dapat  penulis  berikan  di  bagian  penutup tulisan ini.
Pertama,  penulis  melihat  bahwa  ada beragam  alasan  yang  muncul  di  balik fenomena  penolakan  vaksin  Covid-19  ini.
Page 327-338/ E-ISSN: 2715-1247 dan P-ISSN: 2087-84xx https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/index
Alasan-alasan  ini  mencerminkan  adanya keberagaman  makna.  Sebagaimana  dikatakan oleh Weber, tindakan sosial selalu mengandung  makna  tertentu,  sebab  individu sebagai aktornya berakar pada konteks historis kultural  tertentu  pula.  Bila  ditelusuri  lebih lanjut,  alasan-alasan  yang  muncul  dalam fenomena  penolakan  vaksin  Covid-19  lebih banyak  berada  dalam  kategori  kepercayaan dan  rasionalitas.  Masyarakat  menolak  vaksin Covid-19,  karena  mereka  tidak  percaya  akan keefektifan  dan  keamanan  vaksin  tersebut, serta  ketakutan  akan  efek  samping  yang mungkin ditimbulkannya.
Kedua, analisis terhadap makna tindakan  penolakan  vaksin  Covid-19  ini menjadi  penting,  terutama  dalam  rangka memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang relevan  dan  efektif  bagi  pemerintah.  Oleh karena  tindakan  penolakan  banyak  terjadi dalam  ranah  kepercayaan  dan  rasionalitas, maka  penulis  berpendapat  bahwa  kebijakan paling  efektif  yang  dapat  dilakukan  adalah yang  terkait  dengan  ranah-ranah  tersebut. Sebagai contoh, sosialisasi mengenai kegunaan  vaksin,  upaya  menyaring  hoaks terkait vaksin, dan juga pemberian teladan dari elite  atau  figur  publik untuk  menerima  vaksin Covid-19.  Hal  ini  tidak  ingin  mengatakan bahwa  kebijakan  denda  yang  diberikan pemerintah,  sebagaimana  dikatakan  Wakil Gubernur  Jakarta,  tidak  perlu  dilakukan. Kebijakan  itu  perlu  diimbangi  dengan kebijakan  lain  yang  berada  dalam  ranah kepercayaan dan rasionalitas masyarakat.
Ketiga,  konsep  tindakan  sosial  Weber juga  mengungkapkan  bahwa  aspek  penting yang  juga  berpengaruh  dalam  kehidupan bermasyarakat  adalah  kultur  atau  budaya. Dalam hal ini, Weber berupaya mengelaborasi pemikiran  Marx  yang  mengatakan  bahwa aspek  yang  menjadi  basis  kehidupan bermasyarakat  adalah  ekonomi.  Untuk  itu kebijakan  untuk menggratiskan  vaksin  Covid- 19  yang  mencerminkan  aspek  ekonomi  saja, menurut  penulis,  tidaklah  cukup.  Perlu  ada kebijakan  yang  mencerminkan  aspek  kultur atau  budaya  seperti  yang  telah  penulis sampaikan  pada  simpul  sebelumnya.  Dengan demikian,  penanganan  terhadap  fenomena penolakan  vaksin  Covid-19  dapat  berjalan lebih seimbang.

## DAFTAR RUJUKAN
Calhoun.  (2007). Classical  Sociological Theory:  Second  Edition. Oxford: Blackwell Publishing. Coser,  L.  (1977). Masters  of  Sociological Thought:  Second  Edition. New  York: Harcourt Brave Jovanovich Inc. Ferrarotti, F. (2003). An Invitation to Classical Sociology: Meditations on Some Great Social  Thinkers. Maryland:  Lexington Books.
Harapan.  (2020).  Acceptance  of  a  COVID-19 vaccine  in  Southeast  Asia:  A  cross sectional  study  in  Indonesia. Front Public Health, 8 (381). Herry-Priyono,  B.  (2022). Ilmu  Sosial  Dasar: Asal-usul,  Metode,  Teori,  plus  Dialog dengan  Filsafat  &  Teologi. Jakarta:
Penerbit Buku Kompas. Kemenkes. (2020). Covid-19 Vaccine
Acceptance  Survey  in  Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan. Kurniawan,  K.  N.  (2020). Kisah  Sosiologi: Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi  Manusia. Jakarta:  Penerbit Obor.
Lestari, R. D., Putri, D. S., Anggraeny, D. N., &  Tutiasri,  R.  P.  (2021).  Persepsi
Mahasiswa Surabaya
terhadap Pemberitaan  Vaksinasi  COVID-19 pada  Sosial  Media  Instagram  (Studi pada  Akun  Instagram  @dr.  Tirta). JIKE:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi  Efek, 5 (1), 1-12.
Nur,  F.  F.,  &  Rahman,  V.  N.  (2021). Penyuluhan Program Vaksinasi Covid- 19  pada  Masyarakat  Desa  Pakistaji.
Budimas: Jurnal Pengabdian
Masyarakat, 3 (2), 491-497.
Nurfitka,  D.,  Asriati,  N.,  &  Harjanti,  D.  T. (2022).  Analisis  Kompetensi  Sosial Guru  dalam  Pembelajaran  Geografi pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora,
13 (1), 155-163.
Octafia,  L.  A.  (2021).  Vaksin  Covid-19: Perdebatan,  Persepsi  dan  Pilihan. Jurnal Emik, 4 (2), 160-174.
Oktaviani,  R.  S., Aryani,  L.,  &  Azijah,  D.  N. (2022).  Analisis  Model  Perubahan Birokrasi  dalam  Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Bekasi di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Sosiologi  dan  Humaniora,  13 (1),  80- 90.
Rachman,  F.  F.,  &  Pramana,  S.  (2020). Analisis  Sentimen  Pro  dan  Kontra Masyarakat  Indonesia  tentang  Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. Indonesian  of  Health  Information Management Journal, 8 (2), 100-109. Rahayuwati.  (2021).  Penolakan  Vaksinasi: Imajinasi  Moral  dan  Peran  Media Sosial. Humanika, 28 (2), 128-145. Ringer, F. (2004). Max Weber: An Intellectual Biography. Chicago:  The  Chicago University Press. Ritzer,  G.  (2003). The  Blackwell  Companion to  Major  Classical  Social  Theorists. Oxford: Blackwell Publishing. Robet,  R.  (2016).  Modernitas  dan  tragedi: Kritik  dalam  sosiologi  humanistis Zygmunt  Bauman. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi , 139-157. Robiah,  R.,  &  Hayat,  N.  (2021).  Strategi Penanganan  Covid  19  di  Masyarakat Adat  Baduy  Panamping  (Studi  Kasus di  Kampung  Kadu  Ketug  II  dan Kampung Gazebo). Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 12 (2), 101- 107. Sari,  S.  N.,  &  Haryono,  H.  (2021).  Dampak Pembelajaran  Online  pada  Mata Pelajaran  Sosiologi  di  Masa  Pandemi Covid-19  di  SMA  4  Pandeglang. Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  dan Humaniora, 12 (1), 51-58. Sugiyono,  P.  B.,  &  Dwianto,  R.  D.  (2021). Dinamika  Pengelolaan  Ruang  Publik Terpadu Ramah Anak: Sebuah Proyek
Perkotaan Berkelanjutan? Jurnal
Sosiologi  Pendidikan  Humanis,  6 (2), 233-248. Turner,  J.  H.  (2012). The  Emergence  of Sociological  Theory. London:  SAGE Publications. Weber,  M.  (1949). On  Methodology  of  the Social  Sciences. Illinois:  The  Free Press.
Zen, F. (2020, September 25). Why the Covid- 19  vaccine  should  be  mandatory. The Jakarta Post .
Zulika  Hapsari,  F.  M.,  Ulfah,  M.,  &  Barella, Y.  (2022).  Persepsi  Mahasiswa tentang  Pembelajaran  Online  di  Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 13 (1), 121- 129