## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 30, Nomor 3, Oktober - Desember 2017
Halaman 253 - 380

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 253 - 260
MEMPERKENALKAN  KEMBALI  PENDIDIKAN  HARMONI  BERBASIS  KEARIFAN
LOKAL ( PIIL PESENGGIRI ) PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG Ahmad Muzakki  ------------------------------------------------------------------ 261 - 280

## NAHDLATUL  ULAMA  DAN  INTERAKSI  ANTAR  KELOMPOK  KEAGAMAAN  DI
KOTA GORONTALO Muhammad Dachlan  ------------------------------------------------------------- 281 - 298 MAKNA  PUASA  SEBAGAI  KOMUNIKASI  TERAPEUTIK  ISLAM  DALAM PENGEMBANGAN KESEHATAN FISIK DAN MENTAL Ditha Prasanti --------------------------------------------------------------------- 299 - 312

## EVALUASI DAMPAK PROGRAM DIKLAT GURU MUDA MADRASAH TERHADAP KINERJA MADRASAH
Yasri  ------------------------------------------------------------------------------- 313 - 326 THE  IMPLEMENTATION  OF  TEACHERS’  PROFESSIONAL  EDUCATION  (PPG) PROGRAM FOR ISLAMIC EDUCATION AT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Jejen Musfah ---------------------------------------------------------------------- 327 - 338

## TRANSFORMASI  SOSIAL  MADRASAH  IBTIDAIYAH  MENJADI  MADRASAH TRENDSETTER DI PEKALONGAN
Sopiah, Dwi Istiyani, Musfirotun Yusuf, dan Ahmad Baihak --------------------- 339 - 358 HUBUNGAN  PRAKTIK  TEOLOGI  JABARIYAH  DENGAN  KEMISKINAN  PADA NELAYAN DI KUALA LANGSA ACEH Ismail Fahmi Arrauf Nasution  ---------------------------------------------------- 359 - 372 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 373 - 376 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 377 - 380

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  7  (tujuh)  artikel,  yang  terbagi  ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem  pengelolaan  menjadi  OJS  ini  ternyata  menjadi  penyebab  penerbitan  mengalami keterlambatan.  Seperti  pada  nomor  pertama  dan  kedua,  perubahan  pengelolaan  jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online . Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Seluruh naskah baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Januari 2018, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor ketiga ini sebenarnya adalah Oktober-Desember. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Pada  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa  Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur
dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia  Depok),  Prof.  Dr.  Oman  Fathurahman,  M.Hum  (PPIM-UIN  Syarif  Hidayatullah Jakarta),  Prof.  Arskal  Salim  GP.,  MA.,  Ph.D  (LP2M-UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta),  Prof.  Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri  Jakarta)  yang  telah  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan  untuk  artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2017. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Januari 2018

## Dewan Redaksi

## NAHDLATUL ULAMA DAN INTERAKSI ANTAR KELOMPOK KEAGAMAAN DI KOTA GORONTALO

## NAHDLATUL ULAMA AND INTER-RELIGIOUS INTERACTION IN GORONTALO CITY

## MUHAMMAD DACHLAN

## Abstract
This paper focuses on the case of NU in Gorontalo City with the reason that NU  in  this  city  is  a  majority  group  and  is  needed  to  assist  the  government in building internal harmony of religious society. This study uses a qualitative method. The results of this study showed that 1) NU structurally has constraints. The  organization  does  not  work  in  accordance  with  good  organizational mechanisms; 2) NU is more understood as a symbol of moderate identity of aswaja group; 3) The relation between NU and Muhammadiyah in the 1960- 1990s were tough and tense; 4) The appearance of Salafi and Syiah groups is a new trigger for internal religious conflict. This requires the active role of the NU as an organization that promotes moderatism.
Keywords :  Nahdlatul Ulama, Religious Group, moderate, internal conflict

## Abstrak
Tulisan ini fokus pada hasil penelitian tentang NU di Kota Gorontalo, dengan alasan bahwa NU di kota ini merupakan kelompok mayoritas dan dibutuhkan untuk  membantu  pemerintah  dalam  membangun  harmoni  internal  umat beragama.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) NU secara struktural mengalami kendala. Roda organisasi  tidak  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme  keorganisasian  yang baik; 2) NU lebih dipahami sebagai simbol identitas kelompok Aswaja yang moderat; 3) relasi NU dan Muhammadiyah pada tahun 1960-1990-an berjalan alot  dan  tegang;  4)  Kehadiran  kelompok  Salafi  dan  Syiah  menjadi  pemicu baru konflik internal umat beragama. Hal ini membutuhkan peran aktif dari NU sebagai organisasi yang mengusung moderatisme.
Kata Kunci :  Nahdlatul  Ulama,  Kelompok  Keagamaan,  moderat,  konflik internal

## Muhammad Dachlan
Balai Litbang Agama Makassar Jl. AP. Pettarani No. 72,
Makassar muh.dachlan1970@gmail.com Naskah Diterima: Tanggal 29 September 2017, Revisi 4 Januari 2018, Disetujui 15 Januari 2018.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  memfokuskan  kajian  pada dinamika  NU  di  Kota  Gorontalo  dan interaksinya  dengan  kelompok  keagamaan lain,  yang  berkembang  di  Kota  Gorontalo. Kehadiran NU  sejak  tahun 1938  membawa pengaruh  yang  sangat  penting  dalam menjaga  tradisi  keagamaan  masyarakat Gorontalo,  sekaligus  menjadi  pilar  penting bagi  terciptanya  hubungan  internal kelompok  keagamaan  di  Kota  Gorontalo yang dinamis.
Nahdlatul  Ulama  (selanjutnya  disebut NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di  Surabaya.  Kehadiran  NU  meramaikan pentas  keorganisasian  berbasis  agama. Sebelumnya,  telah  terbentuk  SI  (Sarekat Islam)  pada  tahun  1911,  yang  merupakan transformasi  dari  SDI  (Sarekat  Dagang Islam), yang kemudian berubah menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada tahun 1930.  SI  tampaknya  menjadi  cikal  bakal bagi  organisasi  modern  Islam  selanjutnya. Pada  tahun  1912,  Muhammadiyah  lahir di  Yogyakarta.  Al-Irsyad  pada  tahun  1914 dideklarasikan  di  Jakarta,  dan  Persis (Persatuan  Islam)  di  Bandung  pada  tahun 1923 (Jamil 2008, 277-278).
Hadirnya  ormas-ormas  Islam  ini menunjukkan  transisi  gerakan  keagamaan di Indonesia secara umum di awal abad 20. Transisi  yang  dimaksud  adalah  perubahan gerakan  masyarakat  Islam  di  Nusantara, dari  kelompok-kelompok  sosial,  pesantren, menjadi  organisasi  modern.  Di  antara organisasi  ini,  NU  yang  paling  terlihat mengalami proses transisi itu. NU dilahirkan sebagai  representasi  modern  dari  gerakan tradisional.  Artinya,  kelompok  tradisional sudah  memiliki  wadah  pergerakan  melalui pesantren. Tetapi trend kelompok Islam saat
itu menyebabkan kelompok-kelompok yang dipimpin  oleh  para  Kyai  dari  Jawa  Timur memprakarsai berdirinya NU. Pada titik ini, NU  pun  terseret  dalam  arus  modernitas gerakan Islam, meski basis pemihakan pada gerakan tradisionalis Islam.
Cita-cita pendirian NU dapat dilihat dari statuta sebagai berikut:
“Mengadakan  perhoeboengan  di  antara para  oelama-oelama  yang  bermadzhab; memeriksa  kitab-kitab  sebeloem  dipakai oentoek  mengadjar,  soepaja  diketahoei apakah  itoe  dari  kitab-kitab  ahli  soenah wal  djamaah  atau  kitab-kitab  ahli  bid’ah; menjiarkan  agama  Islam  berazaskan pada  madzhab  empat  dengan  djalan  apa sadja  yang  baik;  berikhtiar  memperbanjak madrasah-madrasah yang berdasar agama  Islam;  memperhatikan  hal-hal yang  berhoeboengan  dengan  masdjid- masdjid,  soeraoe-soeraoe  dan  pondok- pondok, begitoe joega dengan hal ihwalnya anak-anak  jatim  dan  orang-orang  fakir miskin,  serta  mendirikan  badan-badan oentoek  mamadjoekan  oeroesan  pertanian, perniagaan  jang  tiada  dilarang  oleh  sjara’ agama Islam (Jamil 2008, 281)”.
Rumusan statuta NU di atas menunjukkan bahwa organisasi NU didirikan untuk membangun konsolidasi antar ulama dalam  rangka  melakukan  pengecekan terhadap  kitab-kitab  yang  berkembang, agar  berkesesuaian  dengan  paradigma Ahlusunnah wal Jamaah (baca: Aswaja). Hal yang menarik, meski NU selama ini dituduh sebagai  biang  bid'ah  karena  praktik- praktik  keagamaannya,  justru  statuta  NU memisahkan  antara  “Aswaja”  dan aḥlul bid'ah .  Siapa aḥlul  bid'ah yang  dimaksud? Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang  hal  ini  dalam  dokumen-dokumen NU. Pun dalam perkembangan selanjutnya, NU  lebih  akrab  dengan  tudingan  sebagai aḥlul bid'ah .
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan)
NU jelas sekali berada di garis kultural dan sosial. Umat yang ingin dibela oleh NU (selain  atribut  teologisnya)  adalah  mereka yang berada pada garis sosial, yang disebut sebagai kaum mustaḍʻafīn . Dalam statuta di atas disebutkan sebagai anak yatim dan fakir miskin.  Basis  gerakan  untuk  mendukung semua  itu  adalah  pertanian  dan  usaha dagang  yang  sesuai  syariat.  Sayang  sekali, NU belakangan hanya berfokus pada usaha keagamaan  dan  kurang  memperhatikan aspek pertanian dan perdagangan.
Perjalanan  NU  mengalami  fluktuasi ketika  pada  tahun  1955  ikut  aktif  sebagai partai politik. Efek positif dari keikutsertaan di bidang politik adalah semakin meluasnya pengaruh  NU  di  seluruh  Indonesia.  Di Sulawesi, NU mulai ramai berkembang pada era ini. Namun, seiring dengan melemahnya peran politik NU secara nasional di era orde baru,eksistensi  organisasi  juga  mengalami penurunan  (Balitbang  Agama  Makassar 2010, 72).

## TINJAUAN PUSTAKA
Kajian  tentang  NU  di  Gorontalo  bisa dikategorikan  sangat  kurang.  Tidak  ada penelitian  yang  secara  spesifik  membahas tentang  gerakan  NU  di  Gorontalo.  Tulisan Isman  Jusuf  (2011)  yang  diterbitkan dalam  media online  Kompasiana hanya sedikit  menyinggung  tentang  sejarah  awal kehadiran  NU  di  Gorontalo  pada  tahun 1938,  yang  dibawa  oleh  Salim  bin  Jindan. Kajian  terbaru  tentang  NU  di  Gorontalo bisa  ditemukan  dalam  laporan  penelitan Saprillah  (2017)  tentang  peta  keagamaan di Kota Gorontalo. Dalam laporan tersebut, NU  menjadi  salah  satu  subjek  penelitian bersama  ormas  keagamaan  lainnya.
Saprillah  menggunakan  istilah  kelompok keagamaan sebagai upaya untuk menyasar semua  kelompok  keagamaan  yang  ada  di Kota Gorontalo. Kelompok keagamaan yang dikaji,  selain  NU  adalah  Muhammadiyah, Sarekat  Islam  (SI),  Persatuan  Islam  (Persis), Wahdah  Islamiyah  (WI),  Al-Irsyad,  dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini dikategorikan sebagai organisasi masyarakat berbasis  agama.  Dikaji  pula  kelompok keagamaan  Syiah,  Ahmadiyah,  Salafi  Ibnu Qayyim, dan kelompok tarekat.
Salah  satu  penelitian  tentang  NU  di kawasan  Sulawesi  Utara  adalah  penelitian Kawu  (2009).  Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  NU  mulai  berkembang  di  Manado pada  tahun  1950-an  sebagai  respon terhadap  munculnya  kebutuhan  politik  NU dalam  skala  nasional  untuk  mendapatkan suara. Kesimpulan serupa dapat ditemukan dalam  penelitian  Saprillah  tentang  NU di  Kendari  (2008)  dan  tentang  NU  di Kalimantan  Timur  (2010),  Sunar  (2009) tentang pergerakan NU di Sulawesi Selatan. Penelitian  tentang  NU  di  luar  pulau  Jawa mengindikasikan  bahwa  pergerakan  NU secara  massif  mulai  terjadi  setelah  tahun 1952  untuk  merespons  kebutuhan  SDM (sumber  daya  manusia)  politik  NU  secara nasional.  Meski  demikian,  kehadiran  NU  di luar  Jawa  sudah  terjadi  setelah  NU  berdiri tahun  1926.  NU  di  Sulawesi  Selatan  sudah ada sejak tahun 1930-an. Tokoh-tokoh NU, seperti  A.  Mappanyukki,  Andi  Djemma, Puang Ramma, dan para alim ulama alumni Pulau Salemo yang turut berjuang melawan Belanda  adalah  pembawa  NU  di  Sulawesi Selatan (Sunar 2009, 33).
Pada masa sekarang, kajian tentang NU secara nasional menarik minat peneliti, baik dari  dalam  negeri  maupun  dalam  negeri.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
Misalnya, sarjana Australia (Fealydan Barton 1997,  266)  menulis  tentang  radikalisme tradisional  disematkan  pada  NU.  Kajian kedua  peneliti  ini  menegaskan  bahwa  NU adalah organisasi keagamaan yang berjuang keras untuk melindungi dan merawat tradisi- tradisi masyarakat Islam di Nusantara yang sudah berlangsung selama berabad-abad.
Kajian  (Jamil  et.al.  2008,  341) menempatkan  NU  sebagai  bagian  dari gerakan  Islam  di  Nusantara  bersama Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Kajian ini  berupaya  untuk  "merekonstruksi  model tradisi  studi  keIslaman  dari  ormas-ormas Islam  di  Indonesia”.  Karena  itu,  Jamil  dkk. mengklaim  bahwa  kajiannya  adalah  masuk dalam  kajian  sejarah  kontemporer  dengan fokus  utama  mengenai  studi  keIslaman, khususnya  empat  ormas  keagamaan  Islam nasional, yaitu: NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irsyad. Cukup mengherankan ketika penulis  tidak  memasukkan  Sarekat  Islam (SI)  dalam  kajiannya,  mengingat  SI  sendiri bisa  dikategorikan  sebagai  peletak  dasar organisasi Islam kontemporer di Indonesia.
Baso  (2006,  60)  yang  dikenal  sebagai penulis NU yang produktif, menulis sebuah buku  dengan  judul  yang  menggelitik, Agama  NU  untuk  NKRI.  Kajian  ini  secara khusus mempromosikan model keagamaan NU  sebagai  basis  tradisional,  kultural,  dan sekaligus  historis  untuk  dijadikan  sebagai bagian  dari  gerakan  kebangsaan  untuk merawat  keindonesiaan  dari  serangan kelompok neo-puritanis, yang mulai gencar memasuki  alam  pemikiran  dan  gerakan keagamaan di Indonesia, khususnya setelah era  media  sosial  menjadi  basis  komunikasi massa masyarakat Islam Indonesia.
Dua kajian di atas merupakan sebagian kecil  dari  kajian  tentang  NU  di  Indonesia. Berbagai kajian di atas menunjukkan betapa NU  menjadi  bahan  kajian  yang  menarik perhatian para peneliti. Kajian yang penulis lakukan merupakan salah satu kajian dengan NU Gorontalo sebagai lokus. Meski lokusnya sangat lokal, tetapi kajian ini bisa dipahami dalam dua cara pandang: Pertama , kehadiran NU di tahun 1938 melengkapi kehadiran SI tahun 1928 dan Muhammadiyah tahun 1929. Bisa dibayangkan bahwa Islam di Gorontalo pada  era  awal  kemerdekaan  sudah  cukup aktif  dan  bergeliat.  Ini  bisa  dimaklumi mengingat  pergerakan  keagamaan  di Gorontalo  memang  sangat  aktif  sejak  era kesultanan. Kedua , tulisan ini bisa dikatakan sebagai tulisan pertama tentang NU secara spesifik di Kota Gorontalo.

## Kerangka Konsep
NU  dan  organisasi  kemasyarakatan  lainnya adalah  bentuk  nyata  dari  kelompok  yang disebut  sebagai civil  society (Abdalla  2004, 56);  (Laode  Ida  2002,  213).  Kajian  tentang civil society sejauh ini diarahkan kepada relasi antara negara dan masyarakat, bukan pada relasi antar negara (Effendi 1998, 172; Hikam 1996,  43).  Ini  dipengaruhi  teori  Gramsci yang  membedah  dua  model  tubuh,  yaitu tubuh  politik  dan  tubuh  sosial  (Said  2010, 77).  Tubuh  sosial  adalah  representasi  dari masyarakat sipil yang tidak mungkin bersatu dengan tubuh politik yang direpresentasikan oleh negara.
Indonesia adalah negara yang
demokratis akomodatif. Posisi negara tidak benar-benar vis a vis dengan rakyat. Ormas seperti NU memainkan peran ganda, sebagai perwakilan masyarakat sipil di satu sisi dan
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan) sekaligus sebagai perwakilan negara di sisi lain  (Fealy  dan  Barton  1997,  217).  Berbeda dengan  posisi  MUI  dan  ICMI  (di  era  Orde Baru)  yang  secara  total  digunakan  sebagai “penyambung lidah” negara.
NU  bisa  menjadi  representasi  negara sekaligus  menjadi  representasi  sosial (Binhad  (ed.)  2010,  74).  Sebagai  contoh, ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017, NU seolah menjadi juru bicara negara dan alat legitimasi untuk menjelaskan  ke  publik  posisi  politik  dari dikeluarkannya  Perppu  tersebut.  Di  sisi lain,  ketika  pemerintah  merencanakan  PP tentang  FDS  ( Full  Day  School ),  NU  berada di  garda  terdepan  untuk  menolak  sebagai representasi kepentingan madrasah diniyah yang terancam eksistensinya.
NU  dihuni  oleh  para  ulama  yang berpikiran  rasional.  Cara  berpikir  NU  yang tawazun,  tawasuṭ ,  dan tasamuh adalah modal yang sangat baik untuk membangun kerukunan  antar  umat  beragama.  Oleh karena itu, dalam kasus relasi internal antar umat  beragama  di  Gorontalo,  Kyai-Kyai NU  biasanya  berada  di  posisi  terdepan untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut. Termasuk  peran  NU  dalam  membendung arus radikalisme yang mengancam integrasi bangsa  sangat  besar  dalam  Republik  ini (Baso 2006, 103).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  wawancara dan  observasi  sebagai  alat  utama  dalam mencari  data.  Data  kemudian  dianalisis dengan  pendekatan  kritik.  Pendekatan kritik yang dimaksud adalah menempatkan hasil  wawancara  dengan  narasumber dalam  situasi  sosial  yang  lebih  kontekstual
dan  historis.  Wawancara  dilakukan  kepada para  informan;  pengurus  inti  NU,  aktivis NU,  Ketua  MUI,  tokoh  agama,  pengurus Muhammadiyah, dan kelompok Salafi. Dua kategori informan terakhir digunakan untuk mengabsahkan  data  yang  ditemukan  yang berkaitan  dengan  mereka,  seperti  kasus friksi antar NU-Muhammadiyah pada tahun 1960-1990-an di Kota Gorontalo.
Observasi  dilakukan  dengan  melihat kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh NU  dan  kelompok  Salafi.  Observasi  yang berhasil  dilakukan  adalah  ketika  kelompok anak  Muda  NU  melakukan  diskusi  tentang pemikiran-pemikiran  kritis  di  Gorontalo. Sedangkan observasi pada pengajian Salafi dimaksudkan  untuk  melihat  langsung jumlah jamaah dan tema-tema kajian yang mereka lakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Historis Ormas Keagamaan di Gorontalo
Gorontalo  merupakan  salah  satu  wilayah di  pulau  Sulawesi,  yang  memiliki  sejarah pergerakan  organisasi  keagamaan  Islam yang  panjang  dan  dinamis,  sejak  pra kemerdekaan hingga terbentuknya Provinsi Gorontalo.  Ormas  nasional,  baik  yang bercorak nasionalis maupun agama (Islam), sudah  ada  sejak  awal  abad  20,  sebagai bagian  dari  gerakan  perjuangan  rakyat Gorontalo melawan penjajah Belanda yang menguasai Kerajaan Gorontalo.
Organisasi  Sinar  Budi  boleh  dikatakan sebagai  organisasi  kemasyarakatan  yang paling  pertama  tumbuh  dan  berkembang di Gorontalo. Sinar Budi berdiri tahun 1912

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
oleh pemuda Gorontalo di antaranya: Husian Katili,  Saleh  Mina,  dan  Patihedu  Monoarfa (Depdikbud 1997, 73; Jusuf 2011, 106; Amin dan  Hasanuddin  2012,  86;  Saprillah  2017, 88).  Organisasi  sosial  ini  didirikan  sebagai apresiasi  terhadap  munculnya  organisasi Budi  Utomo  di  Jakarta  pada  tahun  1908. Bisa dikatakan, Sinar Budi sebagai “jaringan intelektual”  dari  Budi  Utomo.  Disebut demikian,  karena  organisasi  Sinar  Budi adalah organisasi lokal di Gorontalo, tetapi mendapat  inspirasi  dari  gerakan  Budi Utomo.  Tujuannya  pun  relatif  sama,  yaitu membangun  kesadaran  kebangsaan,  salah satunya melalui bahasa Melayu (Depdikbud 1978, 100).
Kecemerlangan gerakan Sarekat Islam di pulau Jawa berpengaruh pula di Gorontalo. H.O.S.Cokroaminoto  melakukan  lawatan kerja  ke  Gorontalo  pada  tahun  1923  dan peristiwa ini menjadi titik awal kehadiran SI di Gorontalo. Tahun 1928 (lima tahun setelah kunjungan  H.O.S.  Cokroaminoto,  SI  secara resmi berdiri di Gorontalo (Kimura 2013). SI bisa  dikatakan  sebagai  ormas  keagamaan Islam  pertama  yang  berkembang  di Gorontalo.  Seperti  juga  di  pulau  Jawa, fokus  gerakan  SI  di  Gorontalo  adalah untuk  membangun  semangat  perjuangan masyarakat Gorontalo yang 100% beragama Islam  (Depdikbud  1997,  215)  melawan Belanda.
Di  belakang  SI,  muncul  ormas Muhammadiyah pada tahun 1929. Muhammadiyah diperkenalkan oleh seorang aktivis  asal  Gorontalo  yang  menempuh pendidikan  di  sekolah  guru  Kweekschool
GunungSari,
Yogyakarta.
Tanggal 8 September  1929,  pengurus  organisasi
Muhammadiyah Cabang Gorontalo dilantik oleh  Mohammad  Yunus  selaku  Sekretaris
Muhammadiyah  dari  Yogyakarta.  Pengurus pertama Muhammadiyah Cabang Gorontalo itu dipimpin  olehTom Olil  (Polantalo 1989و 69).  Seperti  gerakan  Muhammadiyah secara  nasional,  Muhammadiyah  di Gorontalo  pun  aktif  mendirikan  sekolah, baik  dalam  konteks  organisasi  maupun individu  Muhammadiyah,  seperti  Nani Wartabone  yang  juga  mendirikan  sekolah Muhammadiyah  (Jusuf  2011,  271;  Saprillah 2017, 66).
Organisasi  kemasyarakatan  nasional lainnya  yang  sudah  ada  di  Gorontalo sebelum kemerdekaan adalah Persis. Tahun 1940-an,  Persis  sudah  ada  dan  menjadi cabang ke-42 di seluruh kawasan Nusantara. Sayangnya, jejak Persis sempat hilang karena pada  tahun  1968,  Persis  Gorontalo  secara resmi  ditutup  karena  dianggap  tidak  aktif dan  dikhawatirkan  akan  disusupi  oleh  PKI yang  sudah  dibubarkan  pada  tahun  1965. Namun  pada  tahun  1996,  Persis  didirikan kembali  oleh  mantan  aktivis  mahasiswa Persis di Gorontalo (Saprillah 2017, 43).
Setelah  era  kemerdekaan,  dinamika pergerakan  ormas  Islam  di  Gorontalo bergeser  ke  bidang  politik.  Hingga penyederhanaan  partai  oleh  Presiden Soeharto  pada  tahun  1973,  PSII  (Partai Sarekat  Islam  Indonesia)  mendominasi pemilihan  suara  dan  kursi  di  DPRD Kabupaten  dan  Kota  Gorontalo,  kecuali pada pemilu tahun 1955 yang dimenangkan oleh Partai Masyumi di Gorontalo. Termasuk NU  yang  juga  memainkan  peran  penting dalam  kancah  politik  lokal  dan  nasional  di Gorontalo (Madjowa 2015, 104).
Pergerakan  ormas  Islam  mengalami penurunan  pada  era  tahun  1973  hingga pasca  reformasi.  Penyatuan  partai  Islam  ke
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan)
PPP  berpengaruh  pada  hilangnya  gairah ormas  Islam  untuk  melakukan  kegiatan- kegiatan.  Dalam  situasi  itu,  muncullah organisasi  sosial  kemasyarakatan,  seperti Al-Khaerat (1978), Al-Irsyad (1982), Jamaah Tabligh (1993), LDII (1995), dan Hidayatullah (1996).  Bahkan  orang  Ahmadiyah  dari Kotamobagu  juga  sudah  ada  di  Gorontalo pada tahun 1980-an (Saprillah 2017, 56).
Era  selanjutnya  adalah  era  reformasi, keistimewaan  situasi  reformasi  bagi  warga Gorontalo  adalah  berdirinya  Provinsi Gorontalo  pada  tahun  2000.  Sebagai  ibu kota  provinsi,  Gorontalo  tentu  menjadi sasaran  bagi  orang  luar  daerah  untuk mengembangkan  diri  di  Gorontalo,  baik dalam  bidang  ekonomi,  pendidikan, maupun  keagamaan.  Dalam  konteks keagamaan  pasca  reformasi,  kelompok Salafi,  seperti  Wahdah  Islamiyah  mulai berkembang.  Sementara  itu,  pada  tahun 2013,  Ahmadiyah  membentuk  cabang  di Kota  Gorontalo.  ABI  (Ahlul  Bait  Indonesia) juga masuk ke Gorontalo pada tahun 2015. Beberapa kelompok tarekat nasional, seperti Muhyinnufus,  Tarekat  Naqsyabandiyah Khalidiyah, dan beberapa kelompok tarekat lokal lainnya pun berkembang.

## Pandangan Keagamaan NU
Gagasan  dasar  keagamaan  NU  secara umum  adalah  Ahlussunnah  wal  Jamaah. NU  mengklaim  diri  sebagai  pelanjut ajaran  Ahlussunnah  wal  Jamaah,  dengan ciri  khas  tertentu.  Dalam  bidang  fiqih,  NU meletakkan dasar pemikiran kepada empat imam  mazhab,  yaitu  Syafi'iyah  (Imam Syafi'i),  Malikiyah  (Imam  Malik),  Hanafiyah (Imam  Hanafi),  dan  Hanbaliyah  (Imam Ahmad  bin  Hanbal).  Di  bidang  teologi,
NU  menyandarkan  diri  pada  pemikiran teologi  Imam  Asy’ari,  sehingga  NU  bisa dikategorikan  sebagai  pelanjut  Asy’ariyah. Di  bidang  tasawuf,  NU  berorientasi  pada tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi (Jamil 2008, 361).
Berdasarkan basis pemikiran para ulama di atas, NU memiliki paradigma keagamaan yang lentur. Ada empat kerangka pemikiran NU  yang  penting,  yaitu tawāzun,  tawassuṭ, tasāmuh ,  dan iʻtidāl (Siradj  1996,  312). Dengan empat cara pandang ini, NU dikenal sebagai  organisasi  yang  adaptif  terhadap realitas  sosial,  moderat  dalam  relasi  antar umat beragama, dan menerima tradisi lokal, serta menerima model kebangsaan NKRI.
Cara pandang NU inilah yang menjadi titik penting  dalam  relasinya  dengan  kelompok lain  di  Gorontalo.  Penerimaan  NU  secara terbuka  terhadap  tradisi  lokal  yang  dalam perspektif  Muhammadiyah  adalah  bid'ah menjadi titik singgung yang panjang dalam hubungan antara NU-Muhammadiyah, baik dalam skala nasional maupun lokal, seperti yang  terjadi  di  Gorontalo  dan  sekitarnya pada tahun 1960-1990-an. Muhammadiyah merupakan  organisasi  modernis  yang mengusung  kampanye  puritanisme  atau pembersihan  akidah  dari  segala  bentuk takhayul,  bid'ah,  dan  khurafat  (Jamil  2008, 89). Pola yang sama terjadi ketika kelompok Salafi  yang  datang  belakangan,  juga mengkampanyekan pemurnian akidah Islam dari segala bentuk kelokalan yang dianggap merusak akidah Islam (Jamhari dan Jahroni 2004, 117).
Agenda kaum Salafi adalah penegakan nalar  keIslaman  yang  sesuai  dengan praktik kenabian, sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in,  yang  disebut  sebagai  Salafus  Saleh

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
(orang-orang  terdahulu  yang  saleh).Praktik keagamaan  yang  tidak  ditemukan  dalam tradisi  salaf  adalah  bid'ah,  yang  harus dijauhi.  Berbanding  terbalik  dengan  NU, yang  justru  memelihara  tradisi  Islam  yang berkembang pasca generasi salaf. Misalnya, tradisi maulidan .  Tradisi  ini  berkembang  di era Daulah Fatimiyah atau tiga abad setelah kematian  Nabi  Muhammad  SAW.  Bagi kaum  Salafi,  tradisi  maulid  wajib  dijauhi dan  dikategorikan  bid'ah,  karena  tidak ditemukan  praktiknya  pada  masa  Salafus Saleh. Bagi NU, tradisi maulid adalah wadah kultural  yang  menarik  untuk  digunakan sebagai  syiar  Islam  bukan  sebagai  bagian yang  inheren  dengan  syariat  Islam.  Maulid berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW.  dan  bagian  dari  bentuk  kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,  upacara  maulid  tidak  masalah  untuk dilakukan sebagai bagian dari syiar Islam.
Perbedaan  cara  pandang  inilah  yang menjadi  medan  interaksi  antara  NU  dan kelompok keagamaan lainnya. Di Gorontalo, menguatnya kelompok Salafi menjadi refleksi yang  penting  bagi  NU  untuk  merumuskan kembali strategi dakwah mereka, mengingat kelompok  Salafi  memiliki  pergerakan yang  cukup  kuat,  dinamis,  dan  terorganisir dengan baik.
Cara  pandang  kebangsaan  NU  yang direpresentasikan  melalui  jargon  “NKRI harga  mati”  pun  berpotensi  memunculkan perbedaan  paradigma  dengan  kelompok keagamaan  yang  berorientasi  politik, seperti  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (disingkat: HTI).  Pandangan  politik  keagamaan  HTI yang  universalis  menjadi  lawan  NU  yang partikularis.  HTI  yang  mengkampanyekan negara Islam, sedangkan NU menginginkan NKRI.  Bagi  NU,  negara  Indonesia  sudah
cukup  sebagai  payung  bagi  umat  Islam  di Indonesia  (Elyasa  1994).  Dalam  konteks keindonesiaan,  kehadiran  NU  sebagai patriot  kebangsaan  menjadi  penting dalam  membentengi  kehadiran  kelompok transnasional.  Isu  Islam  Nusantara  yang muncul di Muktamar NU di Jombang tahun 2015 menjadi penegasan bahwa NU menjadi pengawal  penting  wacana  kebangsaan di  Indonesia.  Islam  Nusantara  setidaknya memuat gagasan tentang pribumisasi Islam dan wacana kebangsaan. Bahkan lebih jauh bisa menjadi gerakan politik, ekonomi, dan sosial (Baso 2015, 16).

## Potret Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Gorontalo
Di Gorontalo, NU bisa dikategorikan dalam tiga  kelompok,  yaitu:  NU  Struktural,  NU Kultural,  dan  NU  sebagai  personal  yang melampaui  organisasi.  Kelompok  NU Struktural  adalah  mereka  yang  berada di  tubuh  organisasi  dan  menjalankan roda  organisasi  berdasarkan  struktur  dan program  kerja  organisasi.  Warga  NU  yang terlibat dalam struktur NU disebut sebagai pengurus NU. Di Provinsi Gorontalo, struktur NU  sudah  terbentuk  di  enam  kabupaten/ kota.  Namun,  untuk  tingkat  MWC  (Majelis Wakil  Cabang)  belum  ada  yang  terbentuk. Struktur organisasi NU dikenal pula sebagai jam’iyah NU (Elyasa 1994, 234).
Kelompok NU Kultural adalah kelompok nahdliyyin  yang  bergerak  di  luar  struktur. Mereka  biasanya  merupakan  kelompok- kelompok muda yang melakukan gerakan-gerakan  intelektual  atau  gerakan sosial.  Di  Gorontalo,  kelompok  kultural direpresentasikan  oleh  kaum  nahdliyyin yang tergabung dalam komunitas
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan)
Gusdurian Gorontalo. Sedangkan kelompok NU personal adalah mereka yang berada di luar struktur, tetapi juga tidak terlibat dalam gerakan kultural. Mereka mewarisi NU secara personal  dan  menjadikan  cara  pandang keagamaan  NU  sebagai  cara  pandang  dan praktik keagamaannya.
NU  hadir  di  Gorontalo  sepuluh  tahun setelah  kehadiran  SI  dan  Muhammadiyah. NU  diduga  mulai  ada  tahun  1938,  dibawa oleh  seorang  aktivis  Islam  berketurunan Arab bernama Salim bin Jindan (Jusuf 2011, 57).  Tidak  seperti  SI  dan  Muhammadiyah, kehadiran NU masih diperdebatkan apakah tahun 1938 itu sebagai kehadiran organisasi atau  orang  NU  yang  mengembangkan pengajian di Gorontalo. Ini karena informasi tentang  Salim  bin  Jindan  yang  dianggap sebagai tokoh pembawa NU sangat sedikit. Bahkan,  Salim  bin  Jindan  lebih  banyak dikaitkan dengan Partai Nahdlatus Syafiyah yang berdiri di Sangir pada tahun 1934 dan berkembang ke Gorontalo.Partai Nahdlatus Syafiyah  mengalami  kemandekan  karena hadirnya  PAI  (Partai  Arab  Indonesia), kelompok keagamaan berbasis orang Arab yang  berskala  nasional.  Sedangkan  Partai Nahdlatus  Syafiah  adalah  kelompok  lokal yang  hanya  bergerak  di  kawasan  Sulawesi bagian  Utara  dan  Tengah.  Di  Sulawesi Selatan, kelompok ini tidak banyak dikenal.
Secara nasional, NU berkembang di luar pulau Jawa pada pertengahan tahun 1950- an. Ini berkaitan dengan kepentingan politik NU  yang  saat  itu  memiliki  gerbong  partai politik  PNU  (Partai  Nahdlatul  Ulama).  Di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,  dan  Sulawesi  Tenggara,  NU  mulai berkembang  pada  tahun  1950-1960  dan mengalami  penurunan  pada  tahun  1980- an  hingga  munculnya  Partai  Kebangkitan
Bangsa  (PKB)  sebagai  gerbong  politik  NU (Balai  Litbang  Agama  Makassar  2010).  NU Gorontalo pun berada pada pola yang sama. NU secara keorganisasian mulai berkembang untuk menunjang kepentingan politik PNU.
Hasil kerja politik NU di Gorontalo boleh dikatakan  signifikan,  karena  suara  yang diperoleh juga cukup signifikan. Perhatikan suara perolehan NU atau kursi yang diduduki PNU pada era 1955-1971 berikut ini.

## Tabel 1. Perolehan Suara Pemilu
Tahun 1955-1971 di Gorontalo
Pemilu/Periode Suara/Kursi Suara/Kursi Terbanyak 1955 11,27% Masyumi 37,35%) 1961-1966 4 kursi DPRD GR PSII 1966-1967 4 kursi DPRD PSII 1967-1969 8 Kursi DPRD PSII 1969-1971 4 Kursi DPRD Perwakilan Organisasi Profesi 1971-1976 4 Kursi DPRD Golongan Karya
Diolah dari Madjowa, 2015
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa suara  PNU  di  Kabupaten  Gorontalo  relatif signifikan mulai dari pemilu raya 1955 hingga 1971.Bahkan pada periode DPRD Kabupaten Gorontalo  1967-1969,  PNU  mendapatkan 8  kursi  dan  menempatkan  H.  Mile  (kader PNU) sebagai Ketua DPRD (Madjowa 2015, 84). Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan politik NU pada era Orde Lama hingga awal Orde  Baru  berlangsung  aktif  dan  dinamis. Pada tahun 1971, ketika Kota (administratif) Gorontalo terbentuk, Walikota pertama Edy Bakari adalah seorang kader NU militan.
Kebijakan pemerintah Soeharto yang menyederhanakan partai dan menggabungkan partai-partai Islam ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpengaruh pada menurunnya dinamika organisasi NU. Jalur  politik  tidak  lagi  mewakili  NU  secara organisasi.  Para  politisi  NU  yang  ingin

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
berkarir  politik,  ada  yang  menggunakan jalur PPP, ada pula yang menggunakan jalur Golongan Karya. Bahkan ketika pemilu 1999, PKB tidak bisa menjadi representasi tunggal orang NU di Kota Gorontalo.
NU  secara  organisasi  mengalami kelesuan.  Walaupun  setiap  5  tahun  ada suksesi  kepengurusan,  tetapi  program organisasi  tidak  berjalan  sebagaimana layaknya sebuah organisasi. Ketika pemekaran  Provinsi  Gorontalo  terjadi,  NU secara  organisasi  memang  melakukan penyesuian  dengan  membentuk  Pengurus Wilayah  dan  Pengurus  Cabang  di  enam kabupaten/kota. Namun, dinamisasi kepengurusan  ini  tidak  berimplikasi  pada akselerasi organisasi. Dibandingkan dengan Muhammadiyah,  Persis,  Al-Irsyad,  dan bahkan pendatang baru Wahdah Islamiyah, organisasi  NU  tampak  tertinggal.  PWNU Provinsi  Gorontalo  bahkan  sampai  hari ini  tidak  memiliki  sekretariat  permanen. Rencana pembangunan Universitas Nahdlatul  Ulama  yang  sudah  diresmikan oleh  KH.  Said  Aqil  Siradj  pada  tahun  2016 hingga saat ini belum bisa diwujudkan.
Dalam  hal  pendidikan  formal,  peran organisasi NU pun bisa dikatakan lemah. NU di  Kota  Gorontalo  tidak  memiliki  lembaga pendidikan, kecuali Raudatul Atfal. Padahal organisasi  lain,  seperti  Muhammadiyah yang memang concern di bidang pendidikan memiliki puluhan lembaga pendidikan. Persis yang baru berkembang tahun 1996 memiliki dua  lembaga  pendidikan  setingkat  MI  dn MTs.  Al-Irsyad  memiliki  sekolah  unggulan, TK dan SD Sains yang merupakan salah satu sekolah  favorit  di  Gorontalo.Hidayatullah memiliki satu sekolah dengan tiga tingkatan, TK-SD-MTs.  Bahkan  Wahdah  Islamiyah yang  baru  berkembang  belakangan  bisa
mendirikan  pesantren  yang  berkedudukan di Bonebolango. Lembaga pendidikan yang dianggap  sebagai  pesantren  NU  adalah pesantren yang didirikan oleh KH. Ghofir di Kabupaten Pohuwato (Nuruddin 2017, 108).

## NU sebagai Identitas Keagamaan Melampaui Organisasi
Secara  organisasi,  NU  memang  dianggap memiliki  kelemahan,  namun  eksistensi NU  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Gorontalo sangat  kuat.  Kekuatan  NU  bukan  pada struktur  organisasinya,  tetapi  jamaahnya. NU di Gorontalo tidak bisa didekati dengan pendekatan formal organisasi, tetapi dengan pendekatan  kultural.  Orang  NU  relatif banyak di Kota Gorontalo, bahkan dianggap sebagai  kelompok  mayoritas  di  Gorontalo. NU di Kota Gorontalo adalah campuran dari kyai  karismatik,  pejabat,  jamaah  tarekat, dan  organisasi  Al-Khaerat.  Para  kali  (tokoh agama)  yang  menjadi  salah  satu  unsur penting  dalam  struktur  keagamaan  di Gorontalo adalah representasi orang NU. KH. Abbas  Rauf,  KH.  Adam  Zakaria  hingga  KH. Abd. Rasyid Kamaru adalah ulama karismatik di  Gorontalo  yang  juga  merupakan  tokoh- tokoh  NU.  KH.  Sarmada  Inaku,  KH.  Abd. Muid  (Ketua  MUI  Kota  Gorontalo)  yang merupakan  tokoh  Al-Khaerat.  juga  dikenal sebagai tokoh NU (meski berbeda organisasi, namun tokoh-tokoh Al-Khaerat di Gorontalo dikenal juga sebagai tokoh NU). Kesamaan perspektif  keagamaan  tampaknya  menjadi faktor  yang  menyebabkan  kedekatan  NU dan Al-Khaerat).
Sebagai  komunitas  Ahlussunnah  wal Jamaah,  NU  adalah  yang  terbesar  dan yang  terkuat  di  Gorontalo.  Warisan  agama bersendi  kebudayaan  yang  disusun  oleh
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan) para pembawa Islam dan para sultan, seperti Sultan  Amai,  Sultan  Butotihe,  dan  Sultan Eyato adalah milik NU. NU muncul sebagai kekuatan atau sebagai katup pengaman bagi warga Gorontalo yang telah terbiasa dengan tata cara keIslaman yang sudah dipraktikkan turun  temurun,  seperti  dikili  (acara  zikir bersama),  miraji  (isra’  mi’raj),  pemasangan lampu pada hari ke 27, memasang gambar ulama di rumah, dan praktik keIslaman yang khas lainnya.
NU  telah  menjadi  semacam  pelindung dan  tameng  bagi  masyarakat  Gorontalo, dan bahkan telah menjadi identitas. Apabila kita  menemukan  masjid  yang  bernuansa tradisional,  ada  beduk,  dan  mimbar  khatib memiliki  tangga,  orang  Gorontalo  dengan mudah  menyebutnya  sebagai  masjid  NU. Padahal, para takmir dan jamaah masjid tidak pernah dikader sebagai warga NU. Masjid- masjid  ini  dengan  mudah  disebut  sebagai masjid  NU,  sebagai  pembeda  dari  masjid Muhammadiyah,  Al-Irsyad,  Hidayatullah, dan  Wahdah  Islamiyah  yang  memiliki suasana masjid yang berbeda dengan masjid warga  Gorontalo  secara  umum.  Apa  yang dapat  dipahami  dari  kenyataan  ini  bahwa NU  menjadi  simbol  kelompok  kultural. Kehadiran  NU  secara  nasional  menjadi garansi  untuk  membangun  pembeda dan  sekaligus  pertahanan  atas  praktik keberagamaan masyarakat Gorontalo.

## Relasi NU dan Muhammadiyah; Konflik dan Integrasi
Tahun 1960 hingga 1990-an merupakan era buruk  bagi  relasi  NU-Muhammadiyah  di Kota Gorontalo. Berbagai friksi terjadi, baik dalam  level  kelompok  maupun  personal. Friksi  kelompok  NU  dan  Muhammadiyah
tidak hanya terjadi dalam ruang perdebatan, tetapi juga melibatkan fisik dengan frekuensi yang cukup sering, seperti: saling melempar batu,  intimidasi  fisik,  hingga  terbunuhnya seorang  warga  (Abdurrahman  B,  5 Agustus  2017).  Friksi  ini  pun  terasa  dalam lingkungan  keluarga  yang  berbeda  afiliasi, seperti  pengalaman  dalam  keluarga  FK. Dua kakeknya yang berbeda kelompok (NU dan  Muhammadiyah)  menjadikan  dirinya sebagai arena konflik kepentingan (Fadil K, 7 Agustus 2017). Demikian juga pengalaman keluarga  AM,  pihak  keluarga  ibu  menolak lamaran  ayahnya  karena  persoalan  afiliasi identitas tersebut. Namun lamaran akhirnya bisa  diterima  karena  adanya  kedekatan keluarga besar (Ahmad M, 6 Agustus 2017).
Masjid  Baiturrahim  menjadi  pusat interaksi warga Muhammadiyah dan warga NU  di  Kota  Gorontalo  pada  era  1970- an.  Kedatangan  para  intelektual  muda Muhammadiyah Gorontalo dari pulau Jawa membawa semangat baru dalam berdakwah. Mereka  membuat  kajian-kajian  dengan pendekatan modernis khas Muhammadiyah. Beberapa tradisi keagamaan yang dijalankan oleh  tokoh-tokoh  NU,  seperti  tahlilan, tarawih  20  rakaat,  maulidan,  dan  tradisi lainnya menjadi sasaran kajian. Penggemar dakwah Muhammadiyah semakin banyak.
Hal  ini  menyebabkan  kegelisahan  para tokoh NU. Kehadiran tokoh Muhammadiyah di  Masjid  Baiturrahim  yang  progresif  bisa berimplikasi  pada  pengaruh  tokoh-tokoh NU  yang  selama  ini  menjadi  imam  masjid. “Proyek  pembid'ahan”  yang  dilakukan oleh  Muhammadiyah  juga  dirasakan  bisa membawa dampak negatif pada masyarakat Islam Gorontalo yang secara umum sangat tradisionalis.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
Akhirnya,  kedua  kubu  menyepakati untuk  melakukan  debat  ilmiah.  KH.  Abbas Rauf sebagai tokoh NU dan Kali Gorontalo melawan
Yusuf
Polapa, intelektual Muhammadiyah.  Debat  berlangsung  seru. Kedua  tokoh  ini  memiliki  kemampuan argumentasi  yang  kuat.  Segala  dalil  yang dimiliki dikeluarkan untuk saling mendukung argumentasi.  Debat  ini  berlangsung  tiga hari.  Pada  hari  ketiga  terjadi chaos ,  karena para  pendukung  dari  kalangan  generasi muda  tidak  bisa  menahan  diri.  Debat dihentikan.  Pihak  Muhammadiyah  memilih untuk  mengalah  dan  “keluar”  dari  Masjid Baiturrahim. Mereka berinisiatif membangun masjid  sendiri,  yang  sekarang  dikenal sebagai Masjid Darul Arqam.
Tahun  1990-an,  friksi  NU  dengan Muhammadiyah sudah jarang terjadi. Inisiasi untuk  melakukan  kegiatan  bersama  antara NU  dan  Muhammadiyah  di  pertengahan tahun 1990-an menjadi titik balik relasi NU dan Muhammadiyah di Gorontalo. KH. Adam Zakaria  dan  Yusuf  Polapa  tampil  bersama membawakan  ceramah  agama  pada acara  halal  bi  halal.  Peristiwa  ini  menandai berakhirnya  friksi  antara  NU  sebagai simbol  dari  masyarakat  tradisional  dan Muhammadiyah sebagai simbol masyarakat Islam  modern.  Perdebatan khilafiyah tidak  pernah  lagi  terdengar.  Masyarakat Islam  tradisional  sudah  memahami  arah pandangan  keagamaan  Muhammadiyah dan  masyarakat  Muhammadiyah  juga sudah  mengerti  cara  pandang  keagamaan NU  dan  masyarakat  tradisional.  Saat ini,  tidaklah  mengherankan  apabila  ada warga  Muhammadiyah  yang  ikut  dalam acara-acara  tradisional  keagamaan.  Orang Muhammadiyah  Gorontalo  tampaknya menerapkan  strategi  adaptasi  yang  tepat.
Mereka berhasil menemukan posisi sosial di tengah  masyarakat  Gorontalo  yang  kental dengan  nuansa  adat.  Bahkan  beberapa tokoh Muhammadiyah adalah juga menjadi penggiat  kebudayaan  Gorontalo,  seperti Ibrahim  Polantalo.  Di  tingkat  adat,  orang Muhammadiyah  pun  berperan  secara  aktif tanpa  kehilangan  identitas  keagamaannya. Sebagai  contoh  seorang  tokoh  adat  di Kampung  Bugis.  Dia  adalah  salah  seorang pemangku adat dan pada subuh hari beliau akan salat subuh di masjid yang tidak qunut.
Hal yang sama pun terjadi di kubu NU. Mereka  sudah  tidak  mempedulikan  lagi stigma bid'ah yang dilontarkan oleh orang terhadap  praktik  keberagamaan  mereka. Mereka meyakini bahwa apa yang dijalankan memiliki  standar-standar  yang  sudah ditetapkan  oleh  para  kyai-kyai  sebelumnya (Rasyid K, 9 Agustus 2017).
Dengan  pola  saling  memahami  dan saling  membangun  teritori  seperti  ini, hubungan NU dan Muhammadiyah menjadi lebih  terbuka  dan  mencair.  Tidak  ada  lagi perdebatan panjang yang berujung friksi atau konflik yang bisa merusak hubungan antar dua kelompok keagamaan. Kedua kelompok sudah  saling  menghargai  batasan-batasan teologis  dan  saling  memahami.  Misalnya, perbedaan  1  Ramadhan.  Tidak  pernah  ada lagi  keributan  yang  terjadi  seperti  pada masa  lalu.  Muhammadiyah  tetap  dengan keyakinannya dan NU pun begitu (Rasyid K, tanggal, bulan, tahun).

## NU dan Tantangan Kontemporer
Transisi  kehidupan  sosial  pasca  pemekaran membawa  dampak  bagi  kehidupan keagamaan di Kota Gorontalo. Sebagai ibu
kota  provinsi,  Gorontalo  mulai  didatangi kelompok  keagamaan  yang  berbeda-beda pandangan.  Hal  tersebut  tidak  bisa  ditolak karena semua orang memiliki hak hidup, baik sebagai manusia ekonomi maupun sebagai manusia  beragama.  Dalam  pandangan peneliti,  Kota  Gorontalo  akan  berkembang sebagai kota metropolitan dengan berbagai tantangan,  baik  dalam  konteks  kehidupan sosial maupun ekonomi.
Sebagai  organisasi  yang  mengusung ideologi  Ahlussunnah  wal  Jamaah  an- Nahdliyyah,  NU  di  Gorontalo  dihadapkan dengan  munculnya  kelompok  keagamaan yang  juga  mengaku  sebagai  pengusung Ahlussunnah  wal  Jamaah  tetapi  dengan pendekatan  lain.  Mereka  biasa  disebut sebagai  kelompok  Salafi.  Di  Gorontalo, kelompok Salafi terutama direpresentasikan oleh  Wahdah  Islamiyah  dan  Salafi  Ibnu Qayyim (yang kedua disematkan pada nama masjid  tempat  mereka  melakukan  kajian- kajian keagamaan).
Kelompok Salafi memiliki gairah dakwah yang  sangat  tinggi.  Berkat  usaha  mereka yang  gigih,  tidak  membutuhkan  waktu lama  untuk  mendapatkan  simpati  publik Gorontalo.  Wahdah  Islamiyah  misalnya, mulai  masuk  di  awal  tahun  2000  dibawa oleh aktivis Wahdah Islamiyah dari Makassar. Tidak lebih dari dua dekade, mereka sudah berhasil  membangun  masjid,  membangun pesantren,  dan  melaksanakan  pengajian rutin.  Bahkan  tokoh  Wahdah  Islamiyah sudah  masuk  dalam  jajaran  kepengurusan inti lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo.
Kehadiran  kelompok  Salafi  ini  memiliki potensi  beririsan  dengan  masyarakat Gorontalo secara umum. Setidaknya sudah
terjadi  dua  kasus  yang  melibatkan  warga masyarakat  dan  da'i  dari  kelompok  Salafi. Kasusnya  adalah  persoalan khilafiyah yang sebenarnya sudah pernah terjadi antara NU dan  Muhammadiyah  sebagaimana  disebut di  atas.  Kasus  di  Talumolo  dan  Kota  Baru terjadi karena para da'i Salafi menyinggung perasaan teologis masyarakat Gorontalo.
NU  memiliki  tantangan  untuk  kembali menguatkan nalar masyarakat Islam di Kota Gorontalo. Serangan pembid'ahan terhadap tradisi  keagamaan  yang  dilakukan  oleh kelompok Salafi tidak akan berhenti karena agenda utama mereka adalah pembersihan akidah versi mereka. Warga Kota Gorontalo harus diyakinkan bahwa praktik keagamaan yang sudah dilakukan sejak era Sultan Amai (abad  XV),  Sultan  Butotihe  (abad  XVII), dan  Sultan  Eyato  (abad  XVIII)  adalahjuga memiliki landasan dalam teks primer Islam.
Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh NU adalah melakukan pengajian keagamaan rutin. Ini penting dilakukan karena NU tidak memiliki  pesantren  (kecuali  Pesantren  Kyai Gofir  di  Pohuwato).  Ketiadaan  pesantren menyebabkan  NU  praktis  mengandalkan masjid  sebagai  tempat  penyemaian  dan pelanggengan nalar Aswaja. Sayangnya, NU tidak memiliki kajian rutin. Hal yang punya malah  kelompok  Salafi.  Wahdah  Islamiyah saat  ini  memiliki  tiga  titik  pengajian  yang dihadiri ratusan orang yang sebagian besar dari kalangan generasi muda. Tiga titik yang dimaksud  adalah  Masjid  Al-Markas  (milik Wahdah  Islamiyah),  Masjid  Al-Irsyad  (milik organisasi  Al-Irsyad),  dan  Masjid  Kampus Universitas  Negeri  Gorontalo  (yang  sudah berubah  menjadi  Universitas  Negeri  BJ. Habibie).  Kehadiran  ratusan  orang  dalam setiap  kajian  menunjukkan  bahwa  mereka memiliki generasi muda yang akan menjadi
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan)

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
bagian penting dalam pergerakan kelompok Salafi di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan.
Sementara  NU  sebagai  organisasi tidak  memiliki  proses  pengkaderan  yang mumpuni. Harapan NU satu-satunya untuk mendapatkan kader adalah PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan GP. Ansor. Dua  organisasi underbow NU  ini  menjadi instrumen  penting  dalam  merekrut  kader. Namun  itu  kurang  memadai.  NU  perlu membuat  dan  menggairahkan  wacana keIslaman  Aswaja  versi  Nahdliyyin  melalui sistem pengajian rutin. Kyai Rasyid Kamaru sebagai kali Masjid Baiturrahim adalah tokoh NU yang menjadi pilar penting di Gorontalo, bersama  beberapa  kyai  lainnya,  seperti Kyai  Sarmada,  Kyai  Abdul  Muid.  Ilmu  yang mereka  miliki  cukup  untuk  bisa  meredam agresifitas  kelompok  Salafi  yang  terbilang masih muda.
Tantangan lain adalah kehadiran Syiah. Menurut  pandangan  beberapa  kelompok NU,  Syiah  bisa  mengancam  cara  pandang mereka  dan  juga  bisa  menjadi  sumber konflik baru di Gorontalo. Setidaknya kasus yang  terjadi  di  salah  satu  kelurahan  di Gorontalo  menjadi  contohnya.  Beberapa orang warga melaporkan ke pihak kelurahan tentang  pergerakan  komunitas  Syiah  yang dianggap  meresahkan  warga.  Pihak  Syiah dianggap  sudah  mulai show  up dengan melakukan  kegiatan  dan  mengajak  warga untuk ikut serta. Ada tiga hal yang menjadi alasannya:  1)  Orang  Syiah  dianggap melebihkan  Ali  dibanding  Rasulullah  SAW.; 2)  Tidak  membaca  takbiratul  ihram  ketika salat;  3)  Tidak  membaca  syahadat  ketika duduk tasyahud akhir. Berdasarkan laporan warga  ini,  pihak  yang  dilaporkan  diminta untuk  menjelaskan  posisi  teologisnya
yang  difasilitasi  oleh  pihak  pemerintah setempat.  Setelah  berdebat  beberapa lama, pihak kelurahan meminta agar kedua pihak  membuat  surat  pernyataan.  Butir surat pernyataan yang ditandatangani oleh dua  pihak  yang  bertikai,  pihak  keamanan (Babinsa  dan  Babinkamtibmas)  dan  kepala kelurahan, yaitu:
1.  Dari  kedua  belah  pihak  telah menyelesaikan secara kekeluargaan.
2.  Kami selaku pihak pertama (pihak warga yang  melapor)  tidak  menginginkan ada  lagi  kajian-kajian  yang  mengajak masyarakat Donggala.
3.  Kami  selaku  pihak  kedua  tidak  akan lagi  melakukan  kajian-kajian  di  masjid maupun di rumah-rumah.
4.  Kedua  belah  pihak  sudah  saling memaafkan, apabila kedua belah pihak melanggar akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Ada  dua  hal  yang  memengaruhi persoalan  Syiah  muncul  menjadi  “isu publik” di Kelurahan Donggala ini. Pertama , pihak  Syiah  tampaknya  cukup  percaya  diri dengan  menampilkan  diri  secara  terang- terangan  di  publik.  AMJ,  tokoh  Syiah  di wilayah itu pernah melakukan salat dengan gaya  tangan  tidak  bersedekap,  dan  ketika AMJ  meninggal  dunia,  pihak  keluarga bersikukuh untuk meluruskan posisi tangan, tidak  bersedekap  sebagaimana  publik Muslim  pada  umumnya. Kedua ,  kurangnya pengetahuan warga tentang Syiah menyebabkan  stigma  terhadap  mereka berlangsung  begitu  cepat.  Padahal,  Syiah melalui  ABI  (Ahlulbait  Indonesia)  dan  IJABI (Ikatan  Jamaah  Ahlulbait  Indonesia)  adalah organisasi  legal  dan  berbadan  hukum  di Indonesia (meski di Gorontalo masih dalam
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan) proses). Para pelapor sangat meyakini kalau Syiah adalah gerombolan orang sesat yang keberadaannya  patut  diwaspadai  (Saprillah 2017, 36).

## KESIMPULAN
Kehadiran  NU  di  Gorontalo  menjadi sangat  penting  karena  watak  keagamaan masyarakat  Islam  Gorontalo  adalah masyarakat tradisional. Masyarakat Gorontalo  terkenal  sebagai  masyarakat dengan  adat  yang  sangat  kental.  Watak keberagamaan  seperti  ini  sangat  rentan benturan  dengan  kelompok  puritan.  Kasus antara  dai  kelompok  Salafi  dengan  warga setempat  soal  paradigma  keberagamaan adalah  contoh  yang  baik.  Eksistensi  para tokoh NU diharapkan menjadi pilar penting untuk  menjaga  kedamaian.  NU  di  Provinsi Gorontalo  memegang  peranan  penting dalam  merespon  kehadiran  kelompok- kelompok  keagamaan  yang  berorientasi puritanis.  NU  menjadi  perwakilan  kultural bagi  masyarakat  Gorontalo  yang  memang bercorak tradisionalis.
Menghadapi kehadiran kelompok Salafi dan Syiah di Kota Gorontalo menjadi tugas NUkarena  dua  hal; Pertama ,  kaum  Salafi akan  mengulangi  perdebatan  masa  lalu tentang khilafiyah. Kedua ,  kehadiran  Syiah
bisa  memicu  konflik  internal  antar  umat beragama.  Sebagai  organisasi  keagamaan yang  berorientasi  damai,  NU  sudah  dan akan  terus  berperan  untuk  menjadi  juru damai yang baik.
Kekuatan  NU  di  Gorontalo  selama  ini adalah  gerakan  kultural  dan  personalnya, bukan  strukturalnya.  Adanya  tokoh  agama seperti Kyai Rasyid Kamaru, Kyai Abd.Muin, Kyai Sarmada Inaku dan munculnya gerakan Gusdurian  merupakan  jangkar  NU  di  Kota Gorontalo.  Kehadiran  mereka,  tidak  hanya untuk  merepresentasikan  eksistensi  NU  di Gorontalo,  tetapi  gerakan  merekalah  yang menjadi  modal  NU  untuk  menjaga  tradisi keagamaan  masyarakat  Gorontalo  secara umum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Allah  SWT.  yang  telah memberikan nikmat kesehatan untuk penulis dalam  menyelesaikan  penelitian  dan  artikel ini.  Selain  itu,  penulis  juga  menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai  Litbang  Agama  Makassar  yang  telah mempercayakan  penulis  untuk  melakukan penelitian  dan  sepenuhnya  membiayai penelitian ini hingga akhirnya dapat ditulis sebagai artikel ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abshar, Ulil et. al. 2004. NU: Identitas Islam Indonesia . Jakarta: Elsas.
Al-Amri, Umar. 2006. Sekelumit Al-Khairat Tilamuta dari Masa ke Masa, Sebuah Otobiografi .
Azis, Abdul et.al. 2004. Dinamika Pendidikan Nahdlatul Ulama . Jakarta:  LP Ma’arif NU.
Baso, Ahmad. 2011. Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma’ Ulama Indonesia . Jakarta: Pustaka Afid.
Baso,  Ahmad.  2006.  NU Studies:  Pergolakan  Pemikiran  antara  Fundamentalisme  Islam  dan Fundamentalisme Neo Liberal . Jakarta: Erlangga.
Ecip, S. Sinansari (Editor). 1994. NU Khittah dan Godaan Politik . Bandung: Mizan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298
Efendy, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina.
Elyasa, KH. Dharwis. 1994. Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil . Jogjakarta: LKiS.
Fealy,  Greg  dan  Greg  Barton  (ed).  1997. Tradisionalisme  Radikal:  Persinggungan  Nahdlatul  Ulama- Negara . Yogyakarta: LKiS.
Haidar, M. Ali. 1998. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik . Jakarta: Gramedia.
Hikam, Muhammad AS. 1996. Demokrasi dan Civil Society . Jakarta: LP3ES.
Ida, La Ode. 2002. "Gerakan Sosial Kelompok Nahdlatul Ulama Progresif"Dalam, Ringkasan Disertasi . Tidak diterbitkan: Program Studi Sosiologi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.
Ismail, Arifuddin, dkk. 2006. Varian Gerakan Keagamaan dan Lektur pada Masyarakat Islam . Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
Ismail, Faisal. 2004. Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik . Jakarta: Balitbang Diklat Keagamaan Depag RI.
Jamhari & Jajang Jamhori. 2004. Gerakan Salafi Radikal di Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo.
Jamil, M. Mukhsin dkk. 2008. Nalar Islam Nusantara, Studi Islam ala Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU . Semarang: Fahmina Institute.
Kawu,  Shadiq.  2008. Potensi  Organisasi  Keagamaan  NU  di  Sulawesi  Utara .  Makassar:  Balai  Litbang Agama.
Kimura, Ehito.  2013. Political Change and Territoriality in Indonesia . London: Routledge.
Maarif, Samsul. 2007. Potret Gerakan Dakwah NU . Jakarta: PP. LDNU.
Madjowa, Verrianto. 2005. Pemilu Gorontalo 1955-2014 . Jakarta: Banana Perludem.
Maskub, Masykur. 2004. Forum Warga: Demokrasi Deliberatif Versus Demokrasi Representatif . Jakarta: PP Lakpesdam NU.
Nurrohmat, Binhad (ed). 2010. Dari Kyai Kampung Ke NU Miring; Aneka Suara Nahdliyyin dari Beragam Penjuru . Jogjakarta: Arruz Media.
Nuruddin, Sabara. 2017. Pemetaan Aliran Keagamaan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo . Makassar: Balai Litbang Agama.
Saprillah  dkk.  2017. Laporan  Penelitian  Pemetaan  Kelompok  Keagamaan  di  Provinsi  Gorontalo . Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
Saprillah.  2008. Potensi  Organisasi  Keagamaan  NU  di  Sulawesi  Tenggara .  Makassar:  Balai  Litbang Agama.
Sunar, Subair. 2008. Potensi Organisasi Keagamaan NU di Sulawesi Selatan . Makassar: Balai Litbang Agama.
Tim  Peneliti  Depdikbud.  1978. Sejarah  Nasional  Kebangkitan  Daerah  Sulawesi  Utara .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Nahdlatul Ulama dan Interaksi antar Kelompok Keagamaan ...    (Muhammad Dachlan)
Tim Peneliti. 2010. Peran Organisasi NU di Kawasan Timur Indonesia . Makassar: Balai Litbang Agama Makassar.
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, Halaman 281 - 298