## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hlm. (26-34) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
Mafita Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jl. Raya Cilegon KM. 3 Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang Email : itata273@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8560
Info Artikel
|Submitted : 27 Juni 2020
|Revised : 15 Agustus 2020 |Accepted : 15 Agustus 2020
How  to  cite:  Mafita, “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet  Terhadap  Aset  Barang  Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (Desember, 2019)”, hlm. 26-34.

## ABSTRACT
This research entitled "Implementation of Auction Through Internet Against State Property Assets at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) Serang Based on the Principle of Legal Certainty. The  background  of  this  writing  is  that  the  implementation  of  an  auction  through  the  internet  specifically regulated  in  PMK  Number  90  /  PMK.06  /  2016  concerning  Guidelines  for  Implementing  Auctions  with Written Offers without Attendance of Bidders Through the Internet, has not fully accommodated internet auction transactions especially for auction of Property Country. The purpose of this paper is to find out and analyze  the  principle  of  legal  certainty  and  the  form  of  legal  protection  for  auction  buyers  in  the implementation of an auction through the internet on assets of State Property in the Serang KPKNL. This research is normative legal research, so the approach used is the approach to legislation. Data obtained from literature  is  accompanied  by  field  studies,  namely  interviews,  and  analyzed  qualitatively  descriptive.  The results of this study indicate that the implementation of the auction through the internet still does not meet the principle of legal certainty, because the legal certainty of the implementation of the auction through the internet is only found in auction procedures while the certainty of the truth of the auction object is not fully regulated in the regulation. Legal protection for auction buyers in the implementation of an auction through the internet on BMN assets at Serang KPKNL has not been fully provided, there are still rights from several auction  buyers  that  are  not  fully  fulfilled,  namely  receiving  all  auctioned  goods  /  object  purchased  in accordance with the existing auction announcement.
Keywords: Auctions , Auctions Through the Internet, State Property, Legal Certainty
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. Latar belakang penulisan ini adalah pelaksanaan lelang melalui internet yang diatur secara khusus dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan  Penawaran  Secara  Tertulis  Tanpa  Kehadiran  Peserta  Lelang  Melalui  Internet,  belum sepenuhnya mengakomodir transaksi lelang melalui internet khususnya untuk lelang Barang Milik Negara.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  asas  kepastian hukum  dan  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pembeli lelang  dalam  pelaksanaan  lelang melalui internet terhadap aset Barang Milik Negara pada KPKNL Serang. Penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif,  maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang- undangan.  Data  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka  disertai  dengan  studi  lapangan  yaitu wawancara,  dan  dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa pelaksanaan  lelang  melalui  internet  masih  belum  memenuhi  asas  kepastian  hukum,  karena kepastian  hukum  pelaksanaan  lelang  melalui  internet  hanya  terdapat  dalam  prosedur  lelang sedangkan  adanya  kepastian  kebenaran  objek  lelang  belum  sepenuhnya  diatur  dalam  peraturan tersebut.  Perlindungan  hukum  bagi  pembeli  lelang  dalam  pelaksanaan  lelang  melalui  internet terhadap  aset  BMN  pada  KPKNL  Serang  belum  sepenuhnya  diberikan,  masih  terdapat  hak  dari beberapa pembeli lelang yang tidak seluruhnya terpenuhi, yaitu menerima seluruh barang/objek lelang yang dibelinya sesuai dengan pengumuman lelang yang ada.
Kata kunci : Lelang, Lelang Melalui Internet, Barang Milik Negara, Kepastian Hukum
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

## A. PENDAHULUAN
Peranan  informasi  dalam  bisnis maupun teknologi yang semakin meningkat,  akses  terhadap  sumber  dan jaringan  informasi  menjadi  semakin penting  bagi  para  profesional.  Internet adalah jaringan informasi melalui media komputer  yang  tersambung  melalui kabel-kabel  dan  saling  terhubung  satu sama  lain.  Internet  saat  ini  merupakan jaringan  yang  berkembang  sangat  pesat dan  merupakan  jaringan  informasi terbesar  di  dunia.  Perkembangan teknologi  informasi  melalui  internet telah  menambah  sistem  jual  beli  di masyarakat  yang  selama  ini  hanya mengenal  sistem  jual  beli  konvensional dimana  penjual  dan  pembeli  saling bertemu langsung dengan objek jual beli yang  nyata  serta  melalui  pembayaran cash /  secara  tunai.  Semakin  mudah  dan murahnya akses internet serta didukung banyaknya situs jual beli online sehingga transaksi  elektronik  semakin  diminati oleh masyarakat dengan segala kemudahannya.  Pemanfaatan  internet dalam  dunia  perdagangan  membawa dampak  pada  masyarakat  internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat  Indonesia  hal  ini  terkait masalah hukum yang sangat penting.Pentingnya permasalahan
hukum  di  bidang  transaksi  elektronik adalah  terutama  dalam  memberikan perlindungan  terhadap  para  pihak yang melakukan transaksi melalui internet. 1 Lelang  sesuai  dengan  Pasal  1 Ayat  (1)  PMK  Nomor  27/PMK.06/2016 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang adalah  penjualan  barang  yang  terbuka untuk  umum,  dengan  penawaran  harga secara  tertulis  dan/atau  lisan  yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului  dengan  pengumuman  lelang.
1 Ahmad  M.  Ramli, “ Perlindungan Hukum  Dalam  Transaksi  E-Commerce” ,  Jurnal Hukum Bisnis , 2000, hlm. 14.
Lelang  pada  umumnya  adalah  suatu sarana  untuk  mempertemukan  penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang. 2 Konsep tentang lelang mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi.  Lelang  yang  dulunya  hanya bisa  dilakukan  secara  lisan  dimuka umum,  dalam  perkembangannya  yang diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan  Lelang  Dengan  Penawaran
Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang  Melalui  Internet,  lelang  dapat dilakukan melalui media internet.
Pengertian lelang melalui internet berdasarkan Pasal 1 PMK
No.90/PMK.06/2016 tentang  Pedoman Pelaksanaan  Lelang  dengan  Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet adalah penjualan barang  yang  terbuka  untuk  umum dengan  penawaran  harga  secara  tertulis tanpa  kehadiran  peserta  lelang  untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan  melalui  aplikasi  lelang berbasis internet. Lelang melalui internet ini  merupakan  hal  yang  baru  dalam sistem lelang di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 2 PMK No.90/PMK.06/2016 tentang  Pedoman Pelaksanaan  Lelang  dengan  Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang  Melalui  Internet ,  lelang  melalui internet dapat digunakan untuk:
1. Lelang Eksekusi
Lelang  eksekusi  merupakan  lelang untuk  melaksanakan  putusan  atau penetapan
pengadilan, dokumen- dokumen  lain  yang  dipersamakan dengan  itu  dan/atau  melaksanakan ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan;
2. Lelang Non Eksekusi Wajib Lelang  non  eksekusi  wajib  yaitu lelang  untuk  melaksanakan  penjualan
2 Rochmat  Soemitro, Peraturan  dan Instruksi Lelang , Eresco, Bandung: 1987, hlm 1.
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
barang  yang  oleh  peraturan  perundang- undangan  diharuskan  dijual  secara lelang;
3. Lelang Non Eksekusi Sukarela Lelang  non  ekse  kusi  sukarela yaitu  lelang  atas  barang  milik  swasta, orang  atau  badan  hukum  dan  badan usaha yang dilelang secara sukarela. Barang  Milik  Negara/Daerah
yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan  tugas  pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan.  Pemindahtanganan Barang  Milik  Negara/Daerah  dilakukan dengan  cara  penjualan;  tukar  menukar; hibah; atau Penyertaan Modal Pemerintah  Pusat/Daerah.  Penjualan Barang  Milik  Negara/Daerah  sesuai dengan  Pasal  60  Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun  2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,  dilaksanakan  dengan pertimbangan untuk optimalisasi Barang
Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak  digunakan/dimanfaatkan,  secara ekonomis  lebih  menguntungkan  bagi negara/  daerah  apabila  dijual,  dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjualan  BMN  pada  prinsipnya dilakukan  dengan  cara  lelang  kecuali dalam hal-hal tertentu yang
pengaturannya lebih lanjut diatur dalam peraturan  pemerintah  sesuai  dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara/Daerah.  Penjualan  aset Barang  Milik  Negara/Daerah  yang dilakukan  oleh  Instansi  Pemerintah merupakan  salah  satu  jenis  dari  Lelang Non Eksekusi Wajib. Dalam pelaksanaannya hampir semua permintaan  lelang  atas  aset  BMN  yang dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menggunakan lelang melalui internet. Tujuan  dari  adanya  lelang melalui  internet  antara  lain  lebih meningkatkan  kualitas  pelayanan  lelang kepada  pengguna  jasa  lelang  dengan
memanfaatkan sarana teknologi informasi  dan  komunikasi  berupa internet. Apabila dilihat dari biaya yang dikeluarkan  oleh  peserta  lelang,  biaya untuk  mengikuti  lelang  internet  lebih murah  dibandingkan  dengan  biaya untuk  mengikuti  lelang  konvensional. Lebih  murahnya  biaya  lelang  internet karena peserta lelang internet tidak perlu hadir  ke  tempat  pelaksanaan  lelang sedangkan  untuk  lelang  konvensional peserta  lelang  harus  hadir  ke  tempat lelang. Dengan mengikuti lelang internet peserta  lelang  akan  lebih  menghemat biaya  perjalanan  dan  waktu  karena peserta  lelang  dapat  mengikuti  lelang dimanapun dan kapanpun berada.
Pelaksaan  lelang  melalui  internet memiliki  kelebihan  dan  kekurangan. Kelebihan  dalam  pelaksanaan  lelang melalui  internet  ini  adalah  dapat dilakukan  dimana  saja  bagi  para pesertanya  dan  tidak  perlu  dilakukan secara face to face pada satu hari, tempat dan  pelaksanaannya  sehingga  dinilai praktis.  Selain  dampak  positif,  lelang melalui  internet  ini  juga  memiliki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya  seperti  perihal  peserta lelang melihat barang dan wujud barang melalui foto atau gambar yang tertera di web penyelenggara, adanya kemungkinan  kesalahan  pada  saat menjelaskan  barang  yang  ditawarkan, penjual  bisa  saja  memberikan  informasi yang  salah  tentang  barang  yang ditawarkan  dalam  pengumuman  lelang, sehingga terdapat aduan dimana jumlah barang  maupun  bentuk  barang  tidak sesuai  dengan  foto,  serta  lelang  melalui internet  sepi  peminat  (lelang  tidak  ada penawaran).  Terutama  untuk  lelang Barang  Milik  Negara  berupa  paket inventaris  kantor  yang  dilelang  dalam bentuk 1 paket barang inventaris.
Lelang  melalui  internet  agar dapat  dilaksanakan  secara  efektif, transparan, akuntabel, adil dan menjamin  kepastian  hukum,  diatur secara  khusus  dalam  PMK  Nomor
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
90/PMK.06/2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Lelang  dengan  Penawaran Secara  Tertulis  tanpa  Kehadiran  Peserta Lelang  Melalui  Internet.  Walaupun demikian  untuk  ketentuan  pelaksanaan lelang yang tidak diatur dalam peraturan tersebut  masih  mengikuti  peraturan perundang-undangan  lain  yang  terkait dengan lelang dimana peraturan tersebut  lebih  mengatur  pelaksanaan lelang secara konvensional.
Kepastian hukum  dalam  hal  ini berkaitan  erat  dengan  perlindungan hukum  yang  diberikan  kepada  para pihak.  Perlindungan  hukum  bagi pemohon  dan  pembeli  lelang  dalam lelang melalui internet dapat dilihat dari proses  lelang  itu  sendiri.  Sedangkan aturan  lelang  melalui  internet  saat  ini belum sepenuhnya mengakomodir transaksi lelang melalui internet. Berdasarkan uraian dan
permasalahan-permasalahan    yang  telah diuraikan  di  atas,  maka  peneliti melakukan  penelitian  ini  dengan  judul “Pelaksanaan  Lelang  Melalui  Internet Terhadap  Aset  Barang  Milik  Negara Pada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum”.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Asas  Kepastian  Hukum  Pelaksanaan Lelang  Melalui  Internet  terhadap  Aset Barang  Milik  Negara  Pada  KPKNL Serang
Pelaksanaan  lelang  terhadap BMN  merupakan  hal  yang  sah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah, dimana penjualan BMN dalam  rangka  pemindahtanganan  BMN harus  dilakukan  secara  lelang,  kecuali dalam hal tertentu. Hasil penjualan BMN tersebut  wajib  disetorkan  seluruhnya  ke kas  negara  sebagai  penerimaan  negara bukan pajak.
Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pada Pasal 1  angka  1  menjelaskan  bahwa  lelang adalah  penjualan  barang  yang  terbuka untuk  umum  dengan  penawaran  harga secara  tertulis  dan/  atau  lisan  yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Konsep  tentang  lelang  mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya  waktu  dan  kemajuan teknologi. Pelaksanaan lelang melalui internet  dapat  dilakukan  dengan  dua cara penawaran yaitu: 1. Penawaran tertutup ( closed bidding ),  dimana  penawaran  yang disampaikan  oleh  peserta  lelang yang  hanya  dapat  diketahui  oleh peserta  lelang  lainnya  setelah daftar  penawaran  dibuka  oleh
Pejabat Lelang
2. Penawaran terbuka ( opened bidding ), penawaran yang disampaikan  oleh  peserta  lelang yang  dapat  diketahui  oleh  peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran.
Pejabat Lelang dapat menetapkan pemenang  lelang  setelah  lelang  selesai dan  terdapat penawaran,  dengan disaksikan  oleh  Penjual,  1  (satu)  orang saksi  dari  penyelenggara  lelang  melalui internet,  dan  1  (satu)  orang  saksi  dari penjual. Sistem secara otomatis mengurutkan  penawaran  yang  masuk berdasarkan nilai penawaran dan waktu masuknya penawaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, KPKNL Serang mulai melaksanakan  proses  lelang  melalui internet pada awal tahun 2015, terutama untuk  pelaksanaan  lelang  non  eksekusi pada  penjualan  Barang  Milik  Negara (BMN)  dalam  rangka  penghapusan. Prosedur  pelaksanaan  lelang  melalui internet lebih mudah dan praktis apabila dibandingkan dengan kehadiran peserta lelang (konvensional). Dalam pelaksanaan  lelang  BMN  ini,  pemohon
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
lelang  adalah  instansi  yang  menguasi BMN tersebut.
Terdapat beberapa aduan
pemenang  lelang  setelah  pelaksanaan lelang, mengenai tidak sesuainya barang yang dibeli dengan pengumuman lelang biasanya  diterima  saat  pemenang  lelang akan  mengambil  atau  menguasai  objek lelang  tersebut.  Pihak  KPKNL  (Pejabat Lelang)  hanya  bertanggung  jawab terhadap  proses  pelaksanaan  lelang, sedangkan  objek  lelang  merupakan tanggung  jawab  penjual.  Apabila  pihak pemenang  lelang  bersedia  menerima objek lelang tersebut dengan kondisi apa adanya (tidak sesuai dengan
pengumuman)  maka  pemenang  lelang mendapatkan  objek  lelang  tersebut setelah  proses  pelunasan  harga  lelang dan  bea  lelang.  Akan  berbeda  apabila pihak  pemenang  lelang  tidak  bersedia menerima  kondisi  objek  lelang  tersebut dan  pemenang  lelang  tidak  melunasi kewajibannya,  maka  dalam  hal  pembeli tidak  melunasi  kewajiban  pembayaran lelang sesuai dengan ketentuan
(Wanprestasi), uang jaminan penawaran lelang  pemenang  lelang  tersebut  akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 3
Kepastian  hukum  merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan  cara  yang  baik,  serta  adanya upaya  pengaturan  hukum  dalam aturan perundang-undangan  yang  lengkap sehingga  dapat  memberikan  kepastian hukum  yang  berujung  pada  keadilan, penulis  berpendapat  pelaksanaan  lelang melalui  internet  terhadap  aset  BMN pada KPKNL Serang belum sepenuhnya terpenuhi.
Kepastian hukum
pelaksanaan  lelang  melalui  internet hanya  terdapat  dalam  prosedur  lelang yang  diatur  dalam  PMK  Nomor 90/PMK.06/2016,  sedangkan  adanya kepastian  kebenaran  objek  lelang  belum sepenuhnya  diatur  dalam  peraturan
3 Pasal  51  Ayat  (1)  Peraturan  Direktur Jenderal  Kekayaan  Negara  Nomor  2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.
tersebut.  Kepastian  objek  lelang  melalui internet  dengan  lelang  konvensional diperlakukan  sama,  yaitu  calon  pembeli dianggap  telah  melihat  langsung  objek lelang  dan  mengetahui  kondisi  dari objek  lelang  tersebut.  Pengumuman lelang yang di- upload oleh Pejabat Lelang merupakan  data  yang  diberikan  oleh Penjual  dan  kebenaran  data  tersebut merupakan  tanggung  jawab  Penjual. Sehingga,  aduan  yang  selama  ini diterima  oleh  KPKNL  dari  pemenang lelang terkait dengan objek lelang, pihak KPKNL  dalam  hal  ini  Pejabat  Lelang hanya  memberikan  2  (dua)  pilihan terhadap  pemenang  lelang  yaitu  yang pertama  pemenang  lelang  menerima kondisi  apa  adanya  dari  objek  lelang tersebut dan melakukan pelunasan harga lelang serta bea lelang, atau yang kedua tidak  menerima  kondisi  objek  lelang dengan  tidak  melunasi  kewajibannya dan  menerima  konsekuensi  Uang Jaminan  Penawaran  Lelang  pemenang lelang  akan  disetorkan  seluruhnya  ke Kas Negara.
Terkait  lelang  BMN  yang  tidak lengkap,  harus  ada  unsur  keterbukaan (transparansi)  terhadap  barang  yang akan  dilelang.  Penyebutan  kata  “paket” dalam  lelang  BMN  terutama  untuk inventaris  kantor,  tetap  saja  perlu disebutkan  rincian  barang-barang  yang akan  dilelang.  Hal  ini  lah  yang  dapat dilakukan  untuk  lebih  memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat  dalam  pelaksanaan  lelang. Kepastian  hukum  untuk  pemohon lelang,  dimana  mendapatkan  kepastian barang  yang  dilelang  terjual  sesuai dengan prosedur lelang dari pemohonan lelang  sampai  dengan  pelunasan  harga lelang oleh pemenang lelang dan barang diserahkan.  Kepastian  hukum  untuk pemenang  lelang,  dimana  dari  dia menjadi  calon  pembeli  lelang  yang memperoleh  informasi  objek  lelang  dari pengumuman lelang, sampai dengan dia ditetapkan  menjadi  pemenang  lelang, melakukan  pelunasan  dan  kemudian
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
menerima  barang  sesuai  dengan  daftar uraian  barang  yang  disebutkan  dalam pengumuman  lelang,  walaupun  ditulis dengan penggunaan istilah 1 (satu) paket tetapi  tetap  disebutkan  daftar  uraian barang.  Kemudian  kepastian  hukum untuk  KPKNL  dalam  hal  ini  Pejabat Lelang,  untuk  dapat  melaksanakan lelang sesuai dengan prosedur yang ada dalam  peraturan  lelang,  dari  dia menerima  permohonan  lelang  sampai dengan  menetapkan  pemenang  lelang dan  menerima  pelunasan  harga  lelang. Semua  harus  dilaksanakan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan lelang, sedangkan peraturan perundang- undangan  lelang  khususnya  lelang melalui  internet  belum  sepenuhnya terakomodir  oleh  peraturan  yang  ada pada saat ini.
Perlindungan    Hukum  Bagi  Pembeli Lelang  dalam  Pelaksanaan  Lelang Melalui  Internet  terhadap  Aset  Barang Milik Negara Pada KPKNL Serang
Pembeli  lelang  menurut  Pasal  1 Angka 22 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang adalah  orang  atau  badan  hukum  atau badan usaha yang mengajukan
penawaran  tertinggi  dan  disahkan sebagai  pemenang  lelang  oleh  Pejabat Lelang.
Perlindungan  hukum  pembeli adalah  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  pembeli  dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan pembeli itu sendiri. Perlindungan pembeli
mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan  terhadap  barang  dan  jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan  barang  dan  jasa  hingga sampai  akibat-akibat  dari  pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan
perlindungan pembeli itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 4 1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan  kepada  pembeli  tidak sesuai  dengan  apa  yang  telah disepakati; 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada pembeli. Perlindungan hukum berati hukum memberikan perlindungan kepada  siapa  saja  yang  terkait  dalam pelaksanaan  lelang  dan  memberikan jaminan  kepada  setiap  pihak  untuk dapat  bertransaksi  dengan  aman. Perlindungan  hukum  dalam  lelang melalui  internet,  meliputi  perlindungan hukum  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  lelang  melalui internet.  Dalam  penelitian  ini,  penulis khususnya meneliti mengenai perlindungan  kepada  pembeli  lelang.
Perlindungan  pembeli  lelang  dalam pelaksanaan lelang dari dia sebagai calon pembeli lelang sampai dengan ditetapkan  sebagai  pemenang  lelang. Perlindungan  hukum  pembeli  lelang bukan  hanya  sekedar  fisik,  tetapi  juga hak-hak  dari  pembeli  lelang  selama proses  pelaksanaan  lelang  tersebut. Setiap objek lelang harus disertai dengan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  kondisi  objek  lelang  dalam pengumuman  lelang,  pembeli  lelang berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan pengumuman dari penjual.
Perlindungan  hukum  pembeli lelang  berarti  adanya  kepastian  hukum hak  pemenang  lelang  atas  objek  yang dibelinya  melalui  lelang.  Proses  lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat  hukum yaitu  peralihan  hak  objek lelang  dari  penjual  kepada  pemenang
4 Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen . Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21-22.
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
lelang.  Permasalahan  dalam  pelelangan terjadi  ketika  pemenang  lelang  melalui internet sebelum melaksanakan
kewajibannya  terkait  pelunasan  harga lelang,  terlebih  dahulu  melihat  objek lelang  yang  dibelinya  dan  objek  lelang tersebut  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi maupun  foto/  gambar  yang  ada  pada pengumuman lelang seperti yang terjadi pada pelaksanaan lelang melalui internet di KPKNL Serang. Terhadap permasalahan tersebut, pemenang lelang membuat aduan kepada pihak penyelenggara lelang melalui internet.
Perlindungan hukum merupakan upaya  perlindungan  yang  diberikan dengan  tujuan  memberikan  rasa  aman kepada  manusia  sebagai  subjek  hukum, dalam melaksanakan hak dan kewajiban untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum,  penulis  berpendapat  bahwa perlindungan  hukum  bagi  pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet  aset  BMN  pada  KPKNL  Serang belum  sepenuhnya  diberikan.  Hal  ini dikarenakan  masih  terdapat  hak  dari beberapa  pembeli  lelang  yang  tidak seluruhnya  terpenuhi.  Hak  pembeli lelang  tersebut  adalah  pembeli  lelang berhak  untuk  menerima  barang/objek lelang  yang  dibelinya  sesuai  dengan pengumuman lelang yang ada.
Peraturan  perundang-undangan lelang, baik lelang konvensional maupun lelang  melalui  internet,  diberikan perlakuan  yang  sama  atas  objek  lelang. Pembeli lelang dianggap telah mengetahui  sepenuhnya  tentang  objek lelang  yang  ditawarkan.  Pada  lelang konvensional dimungkinkan untuk peserta  lelang  terlebih  dahulu  melihat objek  lelang,  sedangkan  pada  lelang melalui  internet,  peserta  lelang  lebih banyak  berda  sarkan  rasa  percaya  atas spesifikasi  barang  yang  dicantumkan dalam  pengumuman  lelang  yang di upload oleh Pejabat Lelang berdasarkan data  dari  Penjual.  Dalam  hal  ini, kebenaran  atas  spesifikasi  objek  lelang, foto/gambar  objek  lelang  yang  terbaru
merupakan  menjadi  tanggung  jawab penjual,  dan  tidak  ada  peraturan  yang menjelaskan  bagaimana  perlakuannya untuk  penjual  yang  memberikan  data yang  tidak  valid  atas  objek  yang  akan dilelang.  Tentu  saja  hal  ini  merugikan pembeli  lelang  terutama  apabila  terjadi ketidak  sesuaian  objek  lelang  dengan kondisi yang sebenarnya.
Permasalahan  inilah  yang  sering terjadi  pada  KPKNL  Serang,  sehingga masih  ada  pembeli  lelang  yang wanprestasi  yaitu  memilih  untuk  tidak menyelesaikan  kewajibannya  karena  hal tersebut. Tujuan dari adanya pelaksanaan  lelang  melalui  internet, dimana transaksi elektronik memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan  pembeli  lelang  akan  kurang maksimal  dalam  pencapaiannya  karena rasa  kurang  percaya  dari  calon  peserta lelang  atas  objek  lelang  terutama  untuk lelang aset BMN.
Perlindungan bagi pembeli lelang melalui  internet  berarti  pembeli  lelang diberikan  perlindungan  dimana  dia dapat  mengikuti  lelang  sesuai  dengan tata  cara  dan  prosedur  pelaksanaan lelang,  sampai  dengan  dia  ditetapkan sebagai pemenang lelang dan menerima barang dengan kondisi yang baik sesuai dengan  yang  ada  dalam  pengumuman lelang, setelah dia melakukan kewajibannya  yaitu  pelunasan  harga lelang.  Sedangkan  selama  ini,  sesuai dengan  hasil  penelitian,  masih  terdapat beberapa  pembeli  lelang  yang  tidak menerima  barang  dengan  kondisi  yang baik/  sesuai  dengan  pengumuman lelang.  Terdapat  beberapa  lelang  BMN berupa  inventaris  kantor  dijual  dengan menggunakan  istilah  “paket”,  tidak diuraikan  dalam  daftar  barang-barang lelang,  sehingga  setelah  pembeli  akan melakukan kewajiban pelunasan, melihat  kondisi  barang  yang  tidak lengkap  atau  tidak  sesuai  dengan pengumuman  lelang.  Hal  ini  lah  yang menjadi alasan dimana beberapa pembeli  tersebut  memilih  untuk  tidak
Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum
melunasi  harga  lelang  yang  telah ditetapkan atau disebut dengan pembeli wanprestasi. Adanya penggunaan istilah pembeli wanprestasi yang tidak menyelesaikan  kewajibannya  tersebut, pembeli  lelang  menerima  dua  kerugian.
Yang pertama, kerugian karena hilangnya  uang  jaminan  yang  dia setorkan dan kedua, dia disebut sebagai salah  satu  dari  pembeli  wanprestasi, walaupun dengan alasan dia melakukan hal  tersebut  karena  barang  yang dibelinya  tidak  sesuai/  tidak  dalam kondisi yang baik sebagaimana dijelaskan  dalam  pengumuman  lelang. Sehingga,  bentuk  perlindungan  bagi pembeli lelang, masih belum sepenuhnya  ada  dalam  peraturan perundang-undangan maupun
pelaksanaan lelang melalui internet.

## C. KESIMPULAN
Pelaksanaan lelang melalui internet  masih  belum  memenuhi  asas kepastian  hukum.  Kepastian  hukum pelaksanaan  lelang  melalui  internet hanya  terdapat  dalam  prosedur  lelang yang  diatur  dalam  PMK  Nomor
90/PMK.06/2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Lelang  dengan  Penawaran
Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang  Melalui  Internet,  sedangkan adanya kepastian kebenaran objek lelang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan  tersebut.  Terkait  lelang  BMN yang  tidak  lengkap,  harus  ada  unsur keterbukaan  (transparansi)  terhadap barang  yang  akan  dilelang.  Penyebutan kata  “paket”  dalam  lelang  BMN terutama  untuk  inventaris  kantor,  tetap saja  perlu  disebutkan  rincian  barang- barang  yang  akan  dilelang.  Hal  ini  lah yang  dapat  dilakukan  untuk  lebih memberikan  kepastian  hukum  bagi semua  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan lelang.
Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui  internet  terhadap  aset  BMN
pada KPKNL Serang belum sepenuhnya diberikan.  Perlindungan  bagi  pembeli lelang  melalui  internet  berarti  pembeli lelang  diberikan  perlindungan  dimana dia  dapat  mengikuti  lelang  sesuai dengan  tata  cara  dan  prosedur pelaksanaan  lelang,  sampai  dengan  dia ditetapkan sebagai pemenang lelang dan menerima  barang  dengan  kondisi  yang baik  sesuai  dengan  yang  ada  dalam pengumuman lelang, setelah dia melakukan kewajibannya yaitu
pelunasan  harga  lelang.  Sedangkan selama  ini,  sesuai  dengan  hasil penelitian,  masih  terdapat  beberapa pembeli  lelang  yang  tidak  menerima barang  dengan  kondisi  yang  baik/ sesuai  dengan  pengumuman  lelang. Terdapat  beberapa  lelang  BMN  berupa inventaris kantor dijual dengan menggunakan  istilah  “paket”,  tidak diuraikan  dalam  daftar  barang-barang lelang,  sehingga  setelah  pembeli  akan melakukan kewajiban pelunasan, melihat  kondisi  barang  yang  tidak lengkap  atau  tidak  sesuai  dengan pengumuman lelang.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara.
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017  tentang  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. (n.d.).
Ramli,  Ahmad  M.  “Perlindungan Hukum  Dalam  Transaksi  E- Commerce.” Jurnal  Hukum  Bisnis 14 (2000).
Soemitro,  Rochmat. Peraturan  Dan
Instruksi Lelang . Bandung: Eresco, 1987.
Zulham. Hukum  Perlindungan  Konsumen . Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2013.