## ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN SECARA PAKSA
KENDARAAN  DEBITUR  YANG  WANPRESTASI OLEH  PERUSAHAAN  LEASING  PASCA  PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU- XVII/2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PERSPECTIVE OF EMPLOYMENT DISPUTE RESOLUTION  THROUGH  INDUSTRIAL  RELATIONS COURT  IN  THE  FACE  OF  ASEAN  ECONOMIC

## COMMUNITY
Rina Perwitasari; a Sigid Suseno; b I. Tajudin c

## ABSTRAK
Pengambilan  paksa  kendaraan  bermotor  oleh  perusahaan leasing merupakan  hal  yang  merugikan  konsumen  terlebih adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PPU-XVII/2019  yang  menyatakan adanya  pelarangan  tindakan  tersebut.  Namun  dilain  sisi,  penarikan tersebut dilakukan karena konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak  membayarnya  cicilan  bulanan  kendaraan  bermotor.  Pada dasarnya  meskipun  tindakan  konsumen  merupakan  perbuatan wanprestasi,  namun  tindakan  paksa  yang  dilakukan  perusahaan leasing tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  spesifikasi penelitian  menggunakan  deskriptif  analitis.  Metode  pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data  adalah  normatif  kualitatif.  Berdasarkan  analisis  yang  penulis lakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  pengambilan secara  paksa  kendaraan  debitur  yang  wanprestasi  oleh  perusahaan leasing pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PPU- XVII/2019  dapat  dikualifikasi  sebagai  tindak  pidana  adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN  bisa  dilakukan  jika  debitur  mengakui  adanya  wanprestasi  atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika  tidak  diajukan  kepada  PN  dan  tidak  adanya  sukarela  dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan leasing atas  tindakan  pengambilan  paksa  kendaraan  konsumen  oleh Debt collectror yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  perusahaan leasing . Pertanggungjawaban  pidana  tindakan  pengambilan  secara paksa  kendaraan  debitur  yang  wanprestasi  oleh  perusahaan  leasing pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PPU-XVII/2019 adalah  perbuatan  paksaan  dan  kekerasan  dari  orang  yang  mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: rinacyien@gmail.com.
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: sigid.suseno@unpad.ac.id.
c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: tajudin@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterbitkan:
31 Mei 2021
DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.378 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
yang  dilakukan  oleh  penerima  fidusia  (kreditur).  Hal  tersebut  jelas  merupakan  bukti  adanya persoalan  inkonstitusionalitas  dalam  norma  yang  diatur  dalam  UUJF  dan  pelekatan  hukum pidana pun dapat dilakukan.
Kata kunci: pengambilan paksa; debitur; hukum pidana.

## ABSTRACT
Forcible taking of motorized vehicles by leasing companies is detrimental to consumers, especially with the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 which states that this action is prohibited. But on the other hand, the withdrawal was made because the consumer defaulted by not paying the monthly installment of the vehicle. Basically, even though the consumer's  actions are acts  of default, the forced actions carried out by the leasing company tend to be classified as criminal acts. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. Based on the analysis that the author carried out, it can be concluded that the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 can be qualified as a crime is basically the direct execution of the creditor without going through the District Court. done if the debtor admits a default or breach of contract in his agreement with the creditor. However, when it is not submitted to the PN and the debtor is not voluntary, the punishment can be attached to the leasing company for the act of forcibly taking consumer vehicles by the debt collector which is an extension of the leasing company. Criminal liability for the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court's Decision Number 18/PPU-XVII/2019 is an act of coercion and violence from a person who claims to be the party who has the power to collect the debtor's debt loan, it can even give birth to acts of violence. arbitrarily committed by the fiduciary recipient (creditor). This is clearly evidence of the existence of unconstitutional issues in the norms regulated in UUJF and the attachment of criminal law can also be done.
Keywords: forced retrieval; debtor; criminal law.

## PENDAHULUAN
Salah satu penyikapan hukum pidana Indonesia adalah yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan dengan bentuk leasing . Pembiayaan adalah alternatif pembiayaan yang memberikan keuntungan cukup besar dengan risiko yang relatif kecil mengingat adanya lembaga jaminan yang merupakan salah satu syaratnya yang berupa jaminan benda-benda  yang  tetap  ataupun  benda  bergerak.  Perlindungan  hukum  dalam menjamin pengembalian pembiayaan seperti halnya Hak Tanggungan yang diatur di dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotik atas tanah dan Credietverband .
Pelaksanaan pemberian pembiayaan, debitur tidak perlu memberikan benda milik jaminan kepada lembaga pembiayaan, contohnya dalam pemebelian mobil, maka bukan mobilnya  yang  dijaminkan  melainkan  Buku  Pemilikan  Kendaraan  Bermotor  (BPKB) yang  dijaminkan  kepada  lembaga  pembiayaan.  Lembaga  pembiayaan  konsumen
menitik  beratkan  kegiatan  usahanya  pada  fungsi  pembiayaan,  yaitu  membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkanya. 1
Atas dasar itika baik dari debitur maka BPKB lah yang dijadikan jaminan sebagai kontribusi  perusahaan  leasing  atas  fungsi  mobil  atau  kendaraan  yang  tertera  dalam BPKN tersebut, apabila dilunasi maka debitur akan menjadi pemilik sepenuhnya atas mobil tersebut dengan konsekuensi BPKB nya diberikan kepada debitur. Hal tersebut terwujud  atas  keberadaan  mekanisme  fidusia 2 .  Pemberian  jaminan  fidusia  bersifat accessoir dari perjanjian pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6-huruf b Undang- undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.
Dalam  pendaftaran  jaminan  fidusia  diharuskan  adanya  pencantuman  objek jaminan fidusia, apabila dikaitkan dengan contoh diatas maka objek jaminan tersebut adalah mobil. Namun demikian bukan berarti mobil tersebut yang dijadikan jaminan namun hanya sekedar dokumen legal atas mobil tersebut dalam hal ini adalah BPKB
Perjalanan  perkembangan  lembaga  pembiayaan  tentu  saja  tidak  semulus  yang dibayangkan.  Banyak  sekali  kendala  yang  dihadapi  dalam  melakukan  pembiayaan terhadap nasabah, diantaranya menghadapi nasabah yang melakukan tindak pidana. Keadaan  apabila  nasabah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  maka  langkah  yang dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan  adalah  dengan  melakukan  penyitaan  terhadap barang jaminan, akan tetapi tindakan tersebut tetap saja merugikan perusahaan karena barang  jaminan  tersebut  dapat  saja  sudah  dimanipulasi  oleh  nasabah  sehingga  nilai ekonomi dari barang tersebut menjadi turun.
Salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah leasing yang merupakan perjanjian penyediaan  barang  oleh  pemberi  sewa  untuk  dipergunakan  oleh lessee dalam  jangka waktu  tertentu  dengan  adanya  skema  pembayaran  yang  dicicil.  Hakikatnya leasing merupakan perjanjian sewa menyewa yang lazim disebut perjanjian sewa guna usaha atau  sewa  pakai 3 .  Umunya  perjanjian  tersebut  dilakukan  atara  perusahaan  dengan perusahaan  damun  seiring  waktu  berkembang,  maka  perjanjian  tersebut  dapat
1 Made  Warka,  (2014),  Pengambilan  Paksa  Kendaraan  Bermotor  Dan  Upaya  Hukum  Konsumen, Jurnal  Ilmu  Hukum Mimbar Leadilan , edisi Mei – Nopember, hlm. 94, Accessed online from:
https://media.neliti.com/media/publications/240079-pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-135eb4ce.pdf, [Acessed Mei, 30, 2021].
2 Purwahid  Patrik  dan  Kashadi,  (2008), Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  UUHT ,  Semarang:  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 35.
3 R. Subekti, (1979), Pokok-Pokok Perdata , Jakarta: Intermasa, hlm. 55.
dilakukan antara perusahaan dengan pribadi dengan objeknya berupa barang bergerak seperti  kendaraan  bermotor,  maupun  barang  tidak  bergerak  seperti  mesin  pabrik, rumah, dan lain-lain.
Dalam operating  lease barang  yang  diserahkan  oleh  lessor  kepada  lessee merupakan barang jadi. Sebaliknya dalam financial lease barang yang akan digunakan oleh lessee justru  dipesan  terlebih  dahulu  oleh lessee atas  pembiayaan lessor .  Namun demikian,  dalam operating  lease maupun financial  lease disertai  dengan  hak  opsi  bagi penyewa untuk membeli setelah berakhirnya masa perjanjian dengan harga murah atau dengan  kondisi  yang  ringan 4 .  hal tersebut tentunya  berkaitan  dengan  sifat  perjanjian fidusia yaitu pada masa dijaminkan maka pada dasarnya perusahaan leasinglah yang menguasai legalitas jaminan yang dijaminkan, dilain sisi pemilik kendaraan memiliki nilai atau kegunaan ekonomis dari benda jaminan tersebut 5 .
Pada saat ini terjadi pergesaran pandangan atas skema perjanjian tersebut, dimana barang jaminan yang didasarkan pada perjanjian sewa beli dipandang sebagai financial lease 6 ,  yaitu  cicilan  beres  maka  terjadi  perpindahan  pemilikan  kepada  pemilik kendaraan.  Hal  ini  lah  yang  menjadikan  pergesaran  pandangan  tersebut,  yaitu pandangan terjadinya sewa beli antara perusahaan leasing dengan debiturnya 7 .
Dalam  perjanjian  fidusia,  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  terjadi  atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda 8 . Kemudian pengalihan jaminan fidusia terikat pada Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Permasalahan  terjadi  ketika  masyarakat  yang  merupakan  debitur  memaksakan untuk  melakukan  perjanjian  fidusia  dengan  perusahaan  leasing  atau  dalam  kondisi tertentu  masyarakat  sebagai  debitur  tidak  sanggup  bayar.  Hal  ini  lah  yang menimbulkan  lahirnya  peran  serta debt  collector sebagai  perpanjangan  tangan  dari perusahaan leasing untuk menagih atau bahkan menarik paksa masyarakat yang tidak
4 Ibid , hlm. 56.
5 Idem.
6 Kurnia , “Hukum Seputar Leasing”, accessed online from: http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/ hukum leasing/, [Acessed 6/10/2020].
7 Idem.
8 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
melakukan pembayaran kepada perusahaan leasing. Keberadan debt collector merupakan wujud kerjasama antara perusahaan leasing dengan perusahaan jasa debt collector 9 .
Pada  dasarnya  permasalahan  seringkali  timbul  ketika  konsumen  tidak  mampu membayar  pembiayaan  kendaran.  Peristiwa  tidak  mampunya  konsumen  membayar pembiayaan kendaraan, dapat terjadi dalam dua keadaan yang berbeda, yaitu:
1. Direncanakan, bisanya hal ini di- back up oleh penyandang modal, skema ini dapat terjadi  pem- back  up menyuruh  masyarakat  untuk  membeli  motor  dengan  cara pembiayaan dengan down payment dibayar oleh orang yang mem- back up , selain itu pula  masyarakat  tersebut  diberi  upah  atas  tindakannya  itu,  biasanya  kisaran  Rp.
1.000.000,0 sampai Rp.2.000.000, 00.
Pem- back up ini biasanya bertanggung jawab penuh terhadap tindakan masyarakat tersebut, termasuk ketika berhubungan dengan lembaga pembiayaan.
Selain dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai pem- back up , tindakan ini pula dapat dilakuakan oleh orang-perorangan.
2. Konsumen tidak sanggup membayar dikarenakan tidak mempunyai uang. Pada  dasarnya  tindakan debt  collector tersebut  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  atau  secara  khusus  bertentangan  dengan  konsep-konsep hukum pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan:
“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial  sebagaimana  dimakasud  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  oleh  Penerima Fidusia.”
Selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia itu sendiri menyebutkan:
Pasal 15 ayat (2)
Sertifikat  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  mempunyai kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9 Imaculata Sherly Mayasari, (2020), Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector  Lembaga  Pembiayaan , Jurnal  Rechtens, Vol.  9,  No.  2,  Desember,  hlm.  142  Accessed  online  from: http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/788, [Acessed Mei, 30, 2021].
Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia diatur mengenai cidera janji:
Apabila  debitur  cidera  janji  Penerima  Fidusia  mempunyai  hak  untuk  menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Disamping itu dalam dokumen perjanjian fidusia juga tersurat status kepemilikan atas  objek  jaminan  fidusia  yang  berada  pada  kreditur  (penerima  fidusia)  sampai pelunasan cicilan yang harus dibayar oleh debitur (pemberi fidusia).
Berkaitan dengan maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor  yang  menjadi  objek  fidusia  oleh  kreditur  yang  didasarkan  pada  ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan dipandang  tindakan  dari  kreditur  tersebut  bertentangan  dengan  konstitusi  maka ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Fidusia, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji  konstitusionalitas  ketentuan  tersebut. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  18/PPU-XVII/2019  tertanggal  6 Januari 2020 Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia  tetapi  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan  eksekusi  sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal 10 .
Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan leasing tersebut tidak dapat dipungkiri dilakukan  karena  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  debitur  yang  telah  diperjanjikan sebelumnya yang menyebabkan tindakan nasabah tersebut tentu saja akan merugikan lembaga  pembiayaan  dalam  hal  ini  perusahaan  leasing  selaku  pembiaya  atas  suatu barang  yang  diinginkan  oleh  nasabah.  Namun  demikian  dengan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  18/PPU-XVII/2019  tertanggal  6  Januari  2020  maka  tidak serta  merta  perusahaan  lesing  dapat  mengambil  paksa  kendaraan  nasabahnya meskipun menunggak cicilan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Namun demikian
10 Novia Dwi Khariati, (2020), Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, Jurnal  Perspektif  Hukum, Vol.20  No.2  Nov  hlm.  184,  Accessed  online  from:  http://perspektif- hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/download/278/200, [Acessed Mei, 30, 2021].
apakah  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  kepentingan  hukum perusahaan  leasing  atau  Penerima  Fidusia  cukup  terlindungi  sehingga  tetap  dapat mendukung pembiayaan untuk masyarakat dalam transaksi bisnis dengan mudah.
Dilain sisi, ketika pengambilan paksa dilakukan oleh perusahaan leasing dalam hal ini dengan menunjuk debt collector dapat saja perusahaan leasing yang dirugikan. Kerugian  leasing  dalam  pengambilan  paksa  oleh  debt  collector  adalah  dengan kemungkinan adanya pemidanaan karena penyitaan yang dilakukan oleh debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan dari debitur merupakan perbuatan melanggar hukum 11 .  Pemidanaan  yang  dimaksud  adalah  pengambilan  yang  dilakukan  dengan kekerasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  itu  atau  orang  lain,  atau  supaya  membuat  hutang  maupun  menghapuskan piutang,  diancam  karena  pemerasan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan tahun.”
Berdasarkan  pada  ketentuan  pasal  di  atas,  maka  pada  dasarnya  perusahaan leasing dilarang untuk melakukan pengambilan paksa. Namun disisi lain yang harus menjadi perhatian adalah perusahaan leasing sendiri dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan  nasabahnya.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti tindakan  pengambilan  secara  paksa  kendaraan  debitur  yang  wanprestasi  oleh perusahaan leasing dari perspektif hukum pidana, perusahaan leasing sebagai kreditur dalam pembiayaan jamina fidusia tersebut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019. Hal tersebut dilatarbelakangi dari risiko bahaya yang ditimbulkan pengambilan  paksa  kendaraan  bermotor  yang  dapat  mengakibatkan  kecelakaan  atau bahkan tindakan kekerasan antara pemilik motor dan debt collector. Pemidanaan dari tindakan yang dilakukan oleh debt collector tersebut pada dasarnya sangat merugikan perusahaan leasing mengingat, pemidanaan atas tindakan paksa yang dilakukan debt collector menjadi permasalahan serieu yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana
11 Reymond, Kalesaran, Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP , Jurnal Lex Crimen, Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm. 26, Accessed online from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21459, [Acessed Mei, 24, 2021].
sehingga timbulkah keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasikan masalah:
1. Apakah  tindakan  pengambilan  secara  paksa  kendaraan  debitur  yang  wanprestasi oleh  perusahaan  leasing  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PPU- XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  tindakan  pengambilan  secara  paksa kendaraan  debitur  yang  wanprestasi  oleh  perusahaan  leasing  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  deskriptif.  Sifat  Deskriptif  terlihat  dari permasalahan yang akan dibahas mengenai apakah tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  18/PPU-XVII/2019.  Data  yang  penulis  gunakan  adalah  data  primer  berupa peraturan perundangan dan data sekunder berupa data bahan-bahan yang memberikan informasi seperti buku dan wawancara.

## PEMBAHASAN
Tindakan  Pengambilan  Secara  Paksa  Kendaraan  Debitur  yang  Wanprestasi  oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019

## Dapat Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana
Pengambilan  paksa  oleh  perusahaan leasing pada  dasarnya  dilakukan  oleh debt collector , sehingga apabila dalam penulisan ini membahas mengenai pengambilan paksa oleh perusahaan leasing maka pada dasarnya membahas pula mengenai tindakan paksa debt  collector yang  meruapakan  perpanjangan  tangan  dari  perusahaan leasing yang melakukan  tindakan  pengambilan  paksa  kepada  konsumen.  Sebagaimana  diketahui, perilaku debt collector pada dasarnya merupakan tindakan pidana berupa tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang baik sebagain maupun seluruhnya. Oleh karena itu debitur  dapat  melakukan  tindakan  hukum  berupa  pelaporan  kepolisian.  Namun

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
demikian  hal  yang  harus  disikapi  adalah  tindakan debt  collector tersebut  merupakan tindakan yang pada dasarnya tindakan perusahaan leasing dengan dasar perusahaan leasing yang memberikan kewenangan kepada debt collector untuk melakukan penarikan paksa
Perbuatan debt  collector dapat  dikenakan  ketentuan  Pasal  362  Kitab UndangUndang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang  didalamnya  terkadung  sanksi  hukum  (pidana)  yang  dapat  dilekatkan.  Yang dimaksud  dengan  sanksi  adalah  seluruh  akibat  hukum  yang  harus  ditanggung oleh subyek  yang  didakwa  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  atau  menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajiankajian  sosiologi  hukum.  Pertama,  sanksi  restitutif  yakni  sanksi  untuk mengupayakan  pemulihan.  Kedua,  sanksi  retributif  yakni  sanksi  untuk  melakukan pembalasan. 12
Bentuk  sanksi  pidana debt  collector dapat  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  368 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Adanya pemerasan, dengan ketentuan:
a. Yang dinamakan pemerasan:
1) Pemaksaaan terhadap subjek hukum;
2) Pengambilan barang baik sebagaian maupun seluruhnya;
3) Adanya unsure menguntungkan diri sendiri.
b. Pemaksaan dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan:
1) Memaksa yaitu adanya tindakan ancaman untuk melakukan sesuatu;
2) Adanya unsure melawan hak.
2. Adanya kata-kata kasar yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang memiliki unsur-unsur:
a. Adanya kesengajaan
b. Penyerangan atas kehormatan;
c. Penuduhan atas suatu perbuatan
d. Penyiaran atas tuduhan supaya diketahui oleh orang lain.
12 Soetandyo  Wignjosoebroto,  (2008), Hukum  dalam  Masyarakat  Perkembangan  dan  Masalah,  Sebuah  Pengantar  ke  Arah Sosiologi Hukum , Malang: Penerbit Bayu Publishing, hlm. 138.
3. Adanya  penyitaan  paksa  dapat  dikenakan  ketentuan  Pasal  362  ayat  (1)  KUHP tentang perbuatan pencurian.
Pada dasarnya tindakan penyitaan hanya dapat  dilakukan oleh aparat penegak hukum.  Dengan  demikian  penyitaan  yang  dilakukan  oleh debt  collector merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pemidanaan
Mengenai  tujuan  pemidanaan  pencurian  maka  mendasarkan  Pasal  54  ayat  (1) RUU KUHP dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah: 13
1. Pencegahan tindak pidana;
2. Terpidana menjadi orang yang bermanfaat;
3. Konflik yang timbul oleh suatu tindak pidana dapat diantisipasi;
4. Menghilangkan rasa bersalah dari terpidana.
Keberadaan debt collector yang merupakan perpanjangan tanagn dari perusahaan leasing  ini  diantisipasi  dengan  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan permohonan  Permohonan  uji materi UU  42/1999  diajukan oleh  pasangan  suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami  kerugian  langsung  akibat  penarikan  kreditor  atas  objek  jaminan  fidusia berupa mobil.
Mendasarkan  pada  putusan  Mahkamah  Agungtersebut  maka  pada  dasarnya perusahaan  leasing  dapat  mengeksekusi  sendiri  namun  atas  adanya  sukarela  dari debitur, namun apabila tidak ada unsure sukarela tersebut maka eksekusi harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal ini lah yang harus dipahami oleh debt collector untuk tidak  melakuakn  tindakan  paksa  pengambilan  kendaraan  debitur  karena  dapat dikenakan pemidanaan.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Tindakan  Pengambilan  Secara  Paksa  Kendaraan Debitur  yang  Wanprestasi  oleh  Perusahaan  Leasing  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019
Pertangungjawaban  pidana  merupakan  suatu  aspek  realistis  parktis  yang ditanggung  oleh  pelaku  pidana.  Tidak  dapat  disangkal  bahwa  pertanggungjawaban
13 Dwi Hananta, (2017), Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan , Bandung: Mandar Maju, hlm. 14- 15.
pidana ini sulit untuk diterapkan mengingat pasti ada pembelaan dari pembuat pidana supaya terhindar dari pertanggungjawaban pidana.
Menyikapi penarikan paksa oleh perusahaan leasing dengan perpanjangan tangan oleh  debt  collector  maka  pada  dasarnya  pertanggungjawaban  tersebut  melekat  pada perusahaan leasing mengingat  adanya  kerjasama  antara  perusahaan  leasing  dengan perusahaan  jasa debt  collector .  Hal  ini  lah  yang  harus  menjadi  tendensi  penerapan pemidanaan  atas  penarikan  paksa  kendaraan  debitur  oleh debt  collector .  Meskipun demikian tidak dapat dihindari pula pemidanaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh debt  collector juga,  mengingat debt  collector juga  harus  mengerti  hukum  atas konsekuensi hukum atas apa yang dilakukannya
Pada  dasarnya  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  merupakan  eksekusi  atas  tidak membayarnya  debitur  kepada  perusahaan  leasig  diantisipasi  oleh  Peraturan  Kapolri No.  8  tahun  2011  yang  berlaku  sejak  22  Juni  2011  yang  memiliki  tujuan  kemananan, kelancaran  atas  eksekusi  jaminan  fidusia.  Persyaratan  yang  terdapat  dalam  aturan tersebut adalah
1. permohonan;
2. adanya akta fidusia;
3. pendaftaran fidusia;
4. adanya sertifikat fidusia;
5. Berada di wilayah Indonesia.
Menyikapi keberadaan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  negeri.  Menyikapi  tata  cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji”. Hal ini sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang  mengaku  sebagai  pihak  yang  mendapat  kuasa  untuk  menagih  pinjaman  utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF.
Dengan demikian ketika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana maka penyikapannya akan merujuk pada asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  menyatakan  bahwa  seseorang  baru  dapat  dikatakan melakukan  perbuatan  pidana  apabila  perbuatannya  tersebut  telah  sesuai  dengan
rumusan dalam undangundang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat  dijatuhi  hukum  pidana,  karena  masih  harus  dibuktikan  kesalahannya  apakah dapat  dipertanggungjawabkan  pertanggungjawaban  tersebut.  Agar  seseorang  dapat dijatuhi  pidana,  harus  memenuhi  unsur-unsur  perbuatan  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana.  Konsep  tersebut  ketika  dihubungkan  dengan  keadaan ketika  perusahaan leasing dengan  perpanjangan  tangannya melakukan tindak  pidana pengambilan Paksa, maka pada dasarnya pertanggungjawaban perusahaan leasing atas tindakan debt collectornya muncul dan harus dipertanggungjawabkan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  penulis  lakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tindakan  pengambilan  secara  paksa  kendaraan  debitur  yang wanprestasi  oleh  perusahaan leasing pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah Sebelumnya, UU Fidusia  membolehkan  kreditor  mengeksekusi  sendiri  objek  jaminan  fidusia,  namun sejak  ada  putusan  MK  tersebut,  untuk  melaksanakan  eksekusi,  kreditur  harus mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  Negeri  (PN).  Namun  pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya  wanprestasi  atau  cedera  janji  dalam  perjanjiannya  dengan  kreditur.  Dengan demikian, ketika tidak diajukan kep PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan  dapat  dilekatkan  pada  perusahaan leasing. Pertanggungjawaban  pidana tindakan  pengambilan  secara  paksa  kendaraan  debitur  yang  wanprestasi  oleh perusahaan  leasing  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  penerima  fidusia  (kreditur).  Hal tersebut  jelas  merupakan  bukti  adanya  persoalan  inkonstitusionalitas  dalam  norma yang diatur dalam UUJF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.

## Saran
Saran  yang  penulis  sampaikan  yang  didasarkan  pada  simpulan  di  atas  adalah perusahaan leasing yang melakukan tindakan pengambilan paksa melalui debt collector sebagai  perpanjangan  tangannya  harus  ditindak  tegas  oleh  aparat  penegak  hukum karena  telah  meresahkan  masyarakat.  Perusahaan  leasing  harus  melakukan  eksekusi sesuai prosedur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dwi  Hananta,  (2017), Menggapai  Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Perkara  Pencurian  Ringan ,
Bandung: Mandar Maju.
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi,  (2008), Hukum  Jaminan  Edisi  Revisi  dengan  UUHT , Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
R. Subekti, (1979), Pokok-Pokok Perdata , Jakarta: Intermasa.
Roeslan saleh, (1985), Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana , Jakarta: Aksara Baru. Soetandyo Wignjosoebroto, (2008), Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah,
Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum , Malang: Penerbit Bayu Publishing.

## Jurnal
Imaculata  Sherly  Mayasari,  (2020),  Kedudukan  Hukum  Pidana  Atas  Pengambilan Kendaraan  Paksa  Debitur  Oleh  Debt  Collector  Lembaga  Pembiayaan, Jurnal Rechtens , Vol. 9, No. 2, Desember 2020.
Made Warka, (2014), Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen ,
Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Leadilan , edisi Mei – Nopember.
Novia  Dwi  Khariati,  (2020),  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Bagi  Penarikan  Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, Jurnal Perspektif Hukum , Vol. 20 No. 2 Nov 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

## Sumber Lain
Kurnia , “Hukum Seputar Leasing”, accessed online from: http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/ hukum leasing/, [[Acessed 6/10/2020].