INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10614-10625 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan
Gustilawati Sahali 1 ✉ , Fenty U. Puluhulawa 2 , Avelia Rahmh Y. Mantali 3
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Email: gustilawatisahali@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Banyaknya kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak memerlukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan penerapan hukum  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  dalam  hukum  pidana.  Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun hasil penelitian,  pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penggunaan  bahan  peledak  dalam penangkapan ikan  diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan penggunaan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Adapun Penerapan Hukum Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014    Pasal  59  Ayat  (3)  Tentang  Kelautan  yang menyatakan  bahwa  “Dalam  rangka  penegakan  hukum  di  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana; Bahan Peledak
The number of fishing cases using explosives requires strict law enforcement for the perpetrators. This study aims to determine the legal regulation and legal application of the use of explosives in fishing in criminal law. The approach method used in this research is empirical juridical approach. As for the results of the research, the legal regulation of the criminal act of using explosives in fishing is regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and the use of explosives is regulated in the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, The Application of Law Based on Law Number 32 of 2014 Article 59 Paragraph (3) concerning Maritime  Affairs  which  states  that  "In  the  context  of  law  enforcement  in  territorial  waters  and jurisdictional  areas,  especially  in  carrying  out  security  and  safety  patrols  in  territorial  waters  and Indonesian jurisdictional areas, a Marine Security Agency is formed.

## Keyword: Law Enforcement, Crime; Explosives

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan di lestarikan agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun Indonesia yang berada pada letak geografis negara Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Fasifik yang telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan  dengan  kekayaan  laut  terbesar  di  dunia.  Namun  posisi  strategis  ini  selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik  masalah  yang  berkaitan  dengan  keamanan,  hukum,  ekonomi  maupun  pertahanan Negara (Yanto, 2014).
Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, yang terdiri dari perikanan tangkap dan perairan umum seluas 53 juta hektar, menghasilkan produksi sekitar 0,9 juta ton per tahun. Budidaya laut juga dilakukan di Indonesia, meliputi budidaya ikan, moluska, dan rumput laut, serta budidaya air payau dengan potensi pengembangan sekitar 913.000 hektar. Selain itu, budidaya air tawar dilakukan dengan menggunakan danau waduk, sungai, rawa, kolam, dan mina sawah. Industri bioteknologi kelautan juga memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, khususnya untuk produksi bahan baku pangan, dengan potensi nilai hasil kelautan dan perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 3000 triliun per tahun, baru 7,5% atau sekitar 225 triliun yang telah termanfaatkan (Bachtiar, 2018).
Pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  wilayah  pesisir  yang  tidak  terkendali  dapat menyebabkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Ada berapa aktivitas manusia yang diketahui sangat berpotensi menyebabkan kerusakan dilingkungan wilayah pesisir dan laut. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pemukiman,  pertanian,  perikanan,  industry,  pariwisata  (bahari),  pengrusakan,  transfortasi laut (termasuk pelabuhan), pertambangan dan energy. Aktivitas-aktivitas ini ada yang berifat langsung, yaitu langsung merusak ekosistem sumberdaya alam diwilayah pesisir ,misalnya penagkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, pengerukan dasar alur pelayaran, pembuangan sauh (jangkar) perahu-perahu di daerah-daerah karang pengambilan karang untuk bahan bangunan dan atau hiasan akuarium (aquariumtrade),dan tidak langsung, yaitu melalui limbah bahan sisa produksi yang dibuang diwilayah pesisir. Limbah bahan tersebut dapat mencemari lingkungan sumberdaya alam,khususnya hayati, diwilayah pesisir.
Secara  yuridis  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomer 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pemerintahan indonesia, 2009). Dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 84 sampai 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik pencemaran, pengerusakan  sumberdaya  ikan  serta  penangkapan  ikan  menggunakan  bahan  terlarang (Pemerintahan indonesia, n.d.-a).
Berdasarkan ketentuan pengelolaan wilayah laut oleh provinsi adalah 12 mil, maka provinsi gorontalo memiliki luas perairan 50.500 km 2 , dibagi menjadi 3 luas wilawayah yaitu luas wilayah laut teluk tomini 7.400 km 2 , Luas wilayah sulawesi 3.100 km 2 dan luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut sulawesi 40.000 km 2 . Selain itu, panjang garis pantai total 655,8  km 2 yang  di  bagi  dalam  2  bagian  pamtai  yaitu  pantai  selatan  sisi  teluk  tomini sepanjang 438,1 km dan pantai utara sisi laut sulawesi sepanjang 217,7 km.
Berikut adalah data awal yang peneliti peroleh di Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Gorontalo, data penanganan perkara penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2019 sampai tahun 2022) di Provinsi Gorontalo yang akan disajikan melalui tabel  berikut ini.
Provinsi Gorontalo NO TAHUN JUMLAH KASUS 1 2019 1 2 2020 0 3 2021 3 4 2022 4

## Sumber Data : Dit Polair Polda Gorontalo
Data  diatas  diperoleh  dari  BAMIN  GAKKUM  Direktorat  Kepolisian  Perairan  dan Udara Polda Gorontalo, pada hari Rabu 5 Juli 2023. Dapat lihat yakni dalam kurun waktu 4 tahun pihak Polair hanya menemukan kasus 8  yakni tertera di tahun 2019 ada 1 kasus, lalu pada tahun 2020 tidak ada temuan,  pada tahun 2021 ditemukan kasus denggan jumlah kasus 3, kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah kasus 4.
Salah  satu  tindakan  yang  sangat  merusak  kelestarian  sumber  daya  perikanan maupun  kelestarian  alam  laut  adalah  penggunaan  bahan  peledak  menangkap  ikan, Penggunaan  bom  dalam  penangkapan  ikan,  adalah  merupakan  salah  satu  cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di Indonesia (Halim, 2019). Penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kehidupan di laut rusak. Ikan-ikan kecil dan telur ikan yang seharusnya tidak ditangkap dan dibiarkan sebagai sumber daya ikan di masa depan malah ikut mati dan musnah terkena ledakan dari bahan peledak. Selain itu, penggunaan bahan peledak ini mengakibatkan kerusakan pada kehidupan bawah laut berupa terumbu karang. Dalam  perkembangan  selanjutya,  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan akan  mengakibatkan  merosotnya  populasi  ikan  di  laut  yang  mengakibatkan  menurunya tingkat pendapatan para nelayan. Selain itu, penggunaan bahan peledak dalam pencarian ikan juga memiliki resiko yang sangat tinggi yang dapat berakibat fatal bagi penggunanya (Lase, 2022).
Penggunaan  bahan  peledak  yang  disebut  juga  dengan  “bom  ikan”  dalam penangkapan ikan yang merusak pada dasarnya merupakan tindak pidana yang melanggar “Pasal  84 -85  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  atas  perubahan  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan” (Somun, 2014). Untuk melestarikan sumber daya laut, khususnya terumbu karang dan biota laut, penggunaan praktik penangkapan ikan yang tidak  berkelanjutan  harus  dilarang  di  seluruh  WPPNRI  (  wilayah  pengolahan  untuk penangkapan ikan dan pembudiyaan ikan). Untuk menciptakan efek jera, sanksi pidana yang tegas harus dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.
Mengenai  bahan  peledak  sudah  di  atur  dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak yang berbunyi :
“Barang  siapa,  yang  tanpa  hak memasukkan  ke  Indonesia  membuat,  menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan,  atau  mengeluarkan  dari  Indonesia senjata  api,  amunisi  atau  sesuatu  bahan  peledak.  Dihukum  dengan  hukuman  mati  atau hukuman penjara sementara setinggi- tingginya dua puluh tahun”.
Walaupun sudah ada pengaturan mengenai hal tersebut tidak sedikit juga nelayan yang  terus  menangkap  ikan  secara  tak  legal.  Seperti  kasus  yang  terjadi  disekitar  muara sungai yang berada di Desa Motilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.  Dimana  seorang  nelayan  yang  bernama  Sulaeman  Abdjul  alias  Sule  yang melakukan penangkapan ikan dengan membuat bom ikan dengan menggunakan bahan kimia  peledak  dengan  pidana  10  bulan  penjara  dalam  putusan  Nomor  : 79/Pid.Sus/2021/Pn.Mar.
Sule dipidana karena memenuhi unsur-unsur dipidananya perbuatan itu tanpak hak memasukan  ke  Indonesia,  membuat,  menerima,  mencoba,  menyerahkan,  menguasai, membawa,  menyimpan,  mengakut,  menyembunyikan,  menggunakan  senjata  api,  atau bahan  peledak  dari  indonesia.  Yang  tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  (  1)  Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 senjata api bahan peledak.
Berdasarkan  kasus  tersebut,  penulis  merasa  sangat  tertarik  untuk  melakukan penelitian mengenai penggunan bahan peledak dalam penangkapan ikan dikonsep dalam beberapa rumusan masalah yaitu:
1. Bagaimana  pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penggunaan  bahan  peledak dalam penangkapan ikan?
2. Bagaimana  penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penggunaan  bahan  peledak dalam penangkapan ikan

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktek yang berjalan di masyarakat  atau  dengan  kata  ain  penelitian  ini  mengkaji  dan  menganalisis  bekerjanya hukum di dalam masyarakat(Bachtiar, 2018)
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan
Aturan  mengenai  penggunaan  bahan  peledak  yang  berlaku  pada  Indonesia  masih digunakan  peraturan  Nomor  12  Tahun  1951  mengenai  senjata  api  yang  berlaku  hingga sekarang, aturan hukum yang tegas bagi orang  yang  menggunakan bahan  peledak  dan memasukan ke daerah Indonesia. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 mengenai senjata  api  menyatakan  bahwa  barang  siapa,  yang  tanpa  hak  memasukan  ke  Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh,menyerahkan atau mencoba  menyerahkan, menguasai,  membawa,  memlki  persediaan  padanya  atau  memiliki  pada    miliknya, menyimpan,  mengangkut,  memyembunyikan,  mempergunakan,  atau  mengeluarkan menurut indonesia senjata api, amunis atau sesuatu bahan peledak. Dihukum menggunakan saksi penjara setingggi-tingginya 20 (dua puluh tahun penjara) (Pemerintahan indonesia, n.d.-b).
Aturan  mengenai  penggunakan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, karena tindak pidananya bisa menyebabkan kerusakan dalam  mengolah  bidang  perikanan  yang  menimbulkan  efek  yang  merugikan  bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri. Tindak pidana di lingkup perikanan yang sudah diatur  pada  UU  No.31  Tahun  2004  UU  No.45  tahun  2009  hanya  terdapat  2  (dua)  jenis pelanggaran hukum yaitu Misdrijven dan Overtredingen (Andika, Dkk, 2021).

## Kasus posisi
• Pada tanggal 8 juni 2021 sekitar 05.30 wita dari rumah menuju lokasi tanjung panjang untuk mencari ikan (nike) dengan membawa bom ikan sejumlah satu yang di buat oleh terdakwa  dengan  cara  terdakwa  menyiapkan  bahan  berupa  botol  coca  cola,  pupuk cantik,  macis  kayu,  sendal  bekas,  potongan  kayu  yang  runcing,  sumbu,  tas  lastik, benang, besi kecil, dan anti nyamuk bakar setelah itu terdakwa mengambil 1 Kg pupuk cantik,  lalu  disangarai  kemudian  pupuk  tersebut  terdakwa  haluskan  dengan  cara  di tumbuk, setelah sudah halus pupuk tersebut terdakwa masukan kedalam botol coca cola sampai di leher botol, setelah itu terdakwa masukan serbuk macis yang sudah halus, setelah itu terdakwa membuat penutup botol dari sandal, lalu terdakwa menutup botol tersebut, setelah botol sudah tertutup terdakwa membuat sumbu dari macis yang sudah dihaluskan dengan cara terdakwa menggulung tampak depan dari pembungkus macis ke  sepotong  besi,  lalu  terdakwa  lilit  dengan  benang  sehingga  gulungan  tersebut terdapat  rongga  yang  kemudian  rongga  tersebut  terdakwa  isi  dengan  serbuk  macis yang sudah  di haluskan  sampaipadat,  kemudian terdakwa melubangi penutup botol
yang  terbuat  dari  sandal  tersebut  dengan  kayu  yang  sudah  diruncing  ujungnya, sedangkan obat nyamuk digunakan untuk membakar bom ikan yang sudah di siapkan.
• Setelah dilakukan pemeriksaan forensik atas barang bukti berdasarkan surat permintaan bantuan tenaga ahli dari Polres Pohuwato Nomor :B /206 /VI / 2021 /Res – Phwt Tanggal 17  Juni  2021;  bahwa  dari  hasil  pengujian  ada  beberapa  macam  barang  bukti  yang termaksud bahan peledak yaitu serbuk macis kayu, serbuk putih yang berbau minyak tanah dan bensin.dari  barang bukti yang diuji yaitu serbuk  berwarna coklat  ( serbuk macis kayu ) dan serbuk putih yang berbau minyak tanag atau bensin, bahan tersebut biasa digunakan para nelayan untuk membuat bom rakitan atau bom ikan.
• Bahwa sekitar jam 08.00 wita terdakwa sampai ketanjung panjang dan mencari ikan kecil (nike), karena tidak mendapatkan ikan nike tersebut terdakwa kemudian tidur di perahu, keesokan  harinya  yaitu  pada  hari  rabu  tanggal  09  juni  2021  terdakwa  melanjutkan mencari ikan nike tersebut, hingga jam 10.00 wita terdakwa tetap tidak mendapatkan ikan nike tersebut, kemudian terdakwa memutuskan menuju kembali kerumahnya dan singgah di muara pada jam 11.30 wita dan kemudian terdakwa menggunakan bom ikan tersebut diatas terdakwa menyelam dan mendapatkan ikan sejumlah 10 kilo yang sudah mati,  kemudian  terdakwa  mengumpulkan  hasil  bom  ikan  dan  kemudian  terdakwa simpan di box ikan, kemudian kembali kerumahnya.

## Dakwaan
Menimbang,  bahwa  terdawa  telah  terdakwa  oleh  penutut  umum  dengan  dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia nomoe 12 tahun 1951 tentang senjata api. Menimbang bahwa terhadap terdakwa didakwa oleh penuntup umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, perbuatan mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
Unsur “barang siapa” : bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa pelaku  ( dader)  perbuatan  pidana  baik  individu  (person)  maupun  badan  hukum  (  recht persoon).
Unsur “dengan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai dalam  miliknya  memyimpan,  mengangkut,  menyembunyikan,  mempergunakan,  atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.
Menjatuhkan pidana terhadap Suleman Abdul alias Sule pidana penjara selama 1 (satu) tahun  dikurangi  masa  penahanan  dengan  perintah  terdakwa  tetap  ditahan.  Menyatakan
barang  bukti  berupa:  1  (Satu)  zag  pupuk  cantik,  1  (satu)  botol  bening  berisikan  serbuk brwarna coklat, 1 (satu) botol plastik kecil berisikan serbuk putih, 1 (satu) botol plastik besar berisikan serbuk putih, 3 (tiga) buah anti nyamuk bakar, 3 (tiga) botol bekas bir guinness, 2 (dua) kotak macis kayu, 1 (satu) buah gulungan benang warna kuning dan Menetapkan agar terdakwa,dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 -( lima ribu rupiah).

## Putusan
Berdasarkan  putusan  hakim  dalam  perkara  Putusan  No.79/Pid.Sus/2021/Pengadilan Marisa,  hakim  menyatakan  terdakwa  Suleman  Abdul  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggunaan bahan peledak sebagaimana diatur  dalam  dakwaan  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951 Tentang Senjata Api. Dalam hal ini hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan menuntut terdakwa hukuman  penjara 1 tahun, denda Rp. 5.000, tetapi hakim menjatuhkan pidana  lebih  ringan  dari  jaksa yaitu 10 bulan  penjara dan denda Rp. 5.000 putusan  yang  diberikan  hakim  tergolong  sangat  meringankan  dimana  putusan  yang dijatuhkan  oleh  hakim  tidak  memeberikan  efek  jera  dan  ditakutkan  akan  menimbulkan pengulangan (residivisi).
Analisis Penulis Mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Putusan No : 79/pid.sus/2021/Pn.Mar
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  pemeriksaan  persidangan  dikaitkan unsur dakwaan, maka menurut jaksa penuntut umum dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dengan unsur sebagai berikut :

## Unsur “barang siapa”
Menurut kitab undang-udang hukum  pidana indonesia yang  dapat menjadi subjek hukum ialah natuurlijke person atau “ Hal itu dapat di lihat dalam tiap -tiap pasal KUHP buku II dan Buku III, sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana yang KUHP dimulai dengan kata “barang  siapa”  sebagai  terjemahan  bahasa  belanda  hij” (Zainal  Abidin  Farid,  2007:395). Seseorang yang melakukan suatu perbuatan apabila telah memenuhi unsur-unsur diatas maka  orang  tersebut  dapat  dinyatakan  melakukan  kesalahan.  Kesalahan  yang  dilakukan adalam melakukan perbuatan pidana yang melnggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan bisa dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan  tidak  terdaat  alasan  pemaaf  atas  perbuatan  yang  dilakukan.  Terhadap  perbuatan tersebut, orang yang melakukan memiliki kemampuan bertanggungjawab.
Dari  uraian  diatas  dapat  diatraik  kesimpulan  bahwa  unsur  “barang  siapa”  dalam perkara  ini  mengacu  kepada  subjek  hukum  yaitu  orang  atau  disebut  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan bersifat melawan hukum karena melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951.
1. Unsur  ‘tanpa  hak  memasukan  ke  Indonesia  membuat,  menerima,  mencoba, memperoleh,  menyerahkan  atau  mencoba  menyerahkan,  menguasai,  membawa, mempunyai  persediaan  padanya  atau  mempunyai  dalam  miliknya,  menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak”.
Dalam rumusan delik yang kedua ini terdapat beberapa unsur, perbuatan yang dilarang  bersifat  alternatif  artinya  perbuatan  pelaku  atau  terdakwa  tidak  harus memenuhi  semua  perbuatan  yang  dilarang  melaikan  cukup  salah  satu  atau  lebih perbuatan yang dilarang saja yang terpenuhi maka keseluruhan unsur yang terdapat dalam unsur kedua ini adalah dipenuhi oleh pelaku atau terdakwa. Yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan  alat  bukti  surat  maupun  petunjuk  diperoleh  suatu  fakta  hukum  terdakwa memiliki alat penangkapan ikan berupa 1 (Satu) zag pupuk cantik, 1 (satu) botol bening berisikan serbuk brwarna coklat, 1 (satu) botol plastik kecil berisikan serbuk putih, 1 (satu) botol plastik besar berisikan serbuk putih, (tiga) buah anti nyamuk bakar, (tiga) botol bekas bir guinness, (dua) kotak macis kayu, 1 (satu) buah gulungan benang warna kuning yang kesemuaanya milik terdakwa. Barang yang disimpan oleh  Suleman Abdul Alias Sule termasuk dalam bentuk bahan peledak, kepemilikan bahan peledak tersebut tidak ada  surat  izin  dari  pihak  yang  berwenang.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Suleman Abdul Alias Sule dikenakan unsur tanpa hak. Tanpa hak membuat, menyimpan, memiliki, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak.
Dikenakan  unsur  tanpa  hak  dalam  rumusan  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  1951 sudah sesuai karena tindak pidana yang dilakukan dengan tanpa hak atau tanpa izin membuat, menyimpan, memiliki, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak.
Dapat  dilihat  bahwa  terdakwa  Suleman  Abdul  alia  Sule  berkemampuan  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatanya  dan  secara  sadar  melakukan  kejahatan  dan pantas  untuk  menerima  hukuman.  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Marisa  No 79/pid.sus/2021/Pn.Mar. Hakim yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut  dengan terdakwa Suleman Abdul  alias Sule, menggunakan  salah  satu pasal
yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Yaitu Pasal 1 Ayat (1). Penerapan pasal tersebut sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur  yang  ada  dalam  rumusan  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republk Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951,  terhadap  perbuatan  terdakwa  Hakim  dalam putusannya telah mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dalam persidangan dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang- Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
Putusan hakim pengadilan Negeri Marisa terhadap terdakwa suleman abdul alias sule telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam penerapan pasalnyapun juga  sudah sesuai yaitu  pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  Darurat Republik Indonesia Nomor  12  Tahun  1951  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  tanpa  hak  membuat, memiliki  dan  mempergunakan  suatu  bahan  peledak.  Hakim  menjatuhkan  pidana penjara  selama  10  (sepuluh  )  bulan,  pidana  yang  dijahtukan  tersebut  berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan oleh para hakim dalam musyawarah hakim.
Penulis  berpendapat  bahwa  hukuman  yang  diberikan  hakim  kepada  terdakwa sudah tepat dikarenakan jaksa penuntut umum hanya menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta denda sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Hakim dalam menjatuhkan putusannya bermuara pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum di persidangan, karena sesuai dengan fungsinya, bagi Hakim surat dakwaan menjadi pedoman dalam pemeriksaan sidang dan sekaligus menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan
2. Penerapan Hukum Terhadap Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan ikan. Penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penggunaan  bahan  peledak  dalam penangkapan  ikan  Undang-undang  perikanan  mengatur  ketentuan  pidana  sebagai salah satu instrumen penegakan hukumnnya, termaksud didalamnya meliputi ketentuan pelaksanaan sanksi pidana, pengaturan sanski pidana dalam undang-undang perikanan, sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Pidana  penjara  di  alternatifkan  dengan pidana  denda.  Selain  Undang-Undang  No  45  Tahun  2009  Tentang  Perikanan, penerapan  hukum  terhadap  penggunaan  bahan  peledak  diataur  dalam  Undang- Undang  Darurat  No  12  Tahun  1951  Tentang  Senjata  Api,  yaitu  dengan  menerapkan sanksi pidana berupa hukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.
Adapun penerapan hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang  Kelautan,  mengamanatkan  pembentukan  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla)
sesuai Pasal 59 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Dalam rangka peneg akan hukum di wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi,  khususnya  dalam  melaksanakan  patroli keamanan  dan  keselamatan  di  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia, dibentuk  Badan  Keamanan  Laut  (Pemerintahan  indonesia,  2014).  Penegakan  hukum melalui kegiatan tugas dan fungsi serta kewenangan Bakamla, akan berlanjut ke sidang pengadilan  sebagai  wujud  penerapan  hukumnya  sesuai  dengan  jenis  tindak  pidana yang terjadi.

## SIMPULAN
1. Pengaturan  hukum  tentang  penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan, penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  sebenarnya  tindak  pidana  ini sudah  diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara lumrah menjadi akibat asal daya ikan  dan  lingkup  tetap  sehat,  terlindungi  serta  terjaga  kelestariannya.  Di  Indonesia Sendiri memiliki pengaturan penggunaan bahan peledak dalam anggaran yang berlaku dalam indonesia yang terdiri atas UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 45 Tahun 2009. Pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan  bahan  peledak  dalam  penangkapan  ikan  berdasarkan  putusan  Nomor 79/pid.Sus/2021/PN Mar. Berdasarkan surat dakwaan,tuntutan dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suleman Abdul, terbukti bersalah secara sah dan  menyakinkan  bersalah  telah  tindak  pidana  “tanpa  hak  membuat,menyimapn, memiliki, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak” pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12  Tahun  1951.  Berdasarkan  Putusan  hakim  Nomor  79/pid.Sus/2021/PN  Mar,  yaitu dengan  menggunakan  pertimbangan  yuridis  berupa  suaray  dakwaan,keterangan terdakwa, keterangan saksi maupun ahli dan alat bukti ahli sebagai terungkap fakta- fakta  dalam  persidangan  yang  membuktikan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) uu no 12 tahun 1951 tentang senjata api, serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberikan dan meringankan terdakwa.
2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal merupakan upaya untuk  menegakan  hukum,  kedaulatan  dan  yuridiksi  negara  hukum  yang  berdaulat. Penerapan  hukum  terhadap  pelanggaran  pengggunaan  bahan  peledak  dalam penangkapan  ikan  di  wilayah  perairan  torosiaje  bulum  terasa  mafaatnya  dan  belum maksimal,  seperti  belum  adanya  penanganan  yang  tegas  oleh  pihak  yang
berwewenang,  sanksi  yang  diberikan  pada  para  pelaku  penggunaan  bahan  peledak dalam penangkapan ikan belum ada efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika, I. W. A., & Dkk. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak. Universitasa Warmadewa.
Arimoto.  T.,  S.J.  Choi.,  Dan  Y.G.  Choi.  “Trends  And  Perspectives  For  Fishing  Technology Research  Towards  The  Sustainable  Development”.  Proceeding  Of  5th  International Symposium On Efficient Application And Preservation Of Marine Biological Resourse. (Osu National University 1999). https://e-journal .Unair.ac.id/JIPK/articel/view/11389/0. Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2023
Bachtiar. (2018). Metode penelitian hukum. In UNPAM PRESS (p. 62).
Halim, I. daeng. (2019). efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di taman nasioan watobi. Al-Ishlah, 21(2).
Ismail Saputra,Hamsir,2019. Analisis putusan hakim terhadap tindakan pidana penangkapan ikan menggunkan bahan peledak (PUTUSAN NO.12/PID.B/LH/2019/PN.SNJ), Alauddin Law Development Journal (ALDEV) │Volu me 3 Nomor 3 November 2021
Kadek intan rahayu, dkk, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara  Illegal  (Illegal  Fishing)  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No  45  Tahun  2009 Tentang Perikanan”. (singaraja : universitas pendidikan ganesha). 2019.
Lase, H. cristian. (2022). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan. universitas medan area.
Pemerintahan indonesia. (n.d.-a). Pasal 86 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
Pemerintahan indonesia. (n.d.-b). Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Senjata Api.
Pemerintahan  indonesia.  (2009). Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang perubahan ata Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang perikanan.
Pemerintahan indonesia. (2014). UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Pasal 59 Ayat (3). Somun, H. (2014). Tinjauan Kriminologis Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Kalupapi Kecamatan Bangkurung Kabupaten Bangkep. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2.
Yanto, N. (2014). Memahami Hukum Laut Indonesia. Mitra Wacana Media.