JURNAL AL-IJTIMAIYYAH ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e) Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2022: 320-341 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2
Email Address: mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id Received: November 14, 2022; Accepted: December 23, 2022; Published: December 31, 2022 Copyright © 2022 Mirza Fanzikri DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.15622

## PENDAMPINGAN  PEMERINTAHAN  GAMPONG DALAM  MENINGKATKAN  TATA  KELOLA ADMINISTRASI  DESA  ( BEST  PRACTICE DI GAMPONG TEUNGOH BARO)
Mirza Fanzikri* 
*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia E-mail: mirza.fanzikri@ar-raniry.ac.id

## Abstract
Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie is a locus that requires strengthening and improving village administration governance by the mandate of the Minister of  Home  Affairs  regulation  on  Number  47  of  2016  concerning  Village  Government Administration.  This  study  explains  efforts  to  assist  village  administration  in  Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. This research was carried out in conjunction  with  community  service  using  the  Participatory  Learning  and  Action  (PLA) method, a participatory learning and practice process which positions the target of coaching and  the  subject  of  implementing  village  administration.  This  activity  is  designed  in  two dimensions.  The  research  dimension  uses  data  collection  techniques  through  observation, interviews, document review, and the coaching dimension, which consists of several activities. Participants who were targeted and informants in this community service consisted of elements of Keuchik, Gampong Apparatus, TPG, and village cadres. Data analysis in this study uses data collection techniques, reduction, simplification, and conclusion. The results of the study describe  the  stages  of  assistance  in  four  functions.  Namely,  the  function  of;  empowering, protecting,  supporting  and  facilitating.  Assistance  activities  for  village  administration governance were held in the form; of socialisation for the regulation of Minister of Home Affairs Number 47 of 2016, workshops for filling out village administration register books, supervision and consultation on village administration.
Keywords:  Village Administrations; Village Assistance; Community Service.

## Abstrak
Gampong  Teungoh  Baroh  Kecamatan  Peukan  Baro  Kabupaten  Pidie  merupakan lokus  yang  membutuhkan  penguatan  dan  peningkatan  tata  kelola  administrasi pemerintahan  desa.  Di  sana  ditemukan  bahwa  belum  tersedianya  buku  register administrasi desa sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi  Pemerintahan  Desa.  Penelitian  ini  memberikan  penjelasan  terkait upaya  pendampingan  tata  kelola  administrasi  desa  di  Gampong  Teungoh  Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan pengabdian masyarakat  ini menggunakan  metode Participatory learning and Action (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif, yang memposisikan sasaran  pembinaan  juga  sebagai  subjek  pelaksana  administrasi  desa.  Kegiatan  ini didesain dalam dua dimensi. Dimensi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan telaah dokumen serta dimensi pembinaan yang terdiri dari beberapa kegiatan. Peserta yang menjadi sasaran merangkap informan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari unsur Keuchik, Aparatur Gampong, TPG, dan para kader LKD Gampong Teungoh Baroh. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  reduksi,  penyederhanaan,  dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menguraikan tahapan pendampingan dalam empat  fungsi,  yaitu  fungsi  penguatan  ( empowering ),  perlindungan  ( protecting ), pendukungan  ( supporting ),  dan  fasilitasi  ( facilitation ).  Kegiatan  pendampingan  tata kelola administrasi desa diselenggarakan berupa sosialisasi Permendagri Nomor 47 tahun  2016,  lokakarya  ( workshop )  pengisian  buku  register  administrasi  desa,  serta supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
Kata Kunci: Administrasi  Desa; Pendampingan Desa; Pengabdian Masyarakat.

## PENDAHULUAN
Kewenangan  pemerintah  desa  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  dan  pengelola pembangunan di tingkat lokal desa sangat strategis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Salah  satu  tuntutan  sebagai penanggung  jawab  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yaitu  menjalankan  administrasi desa secara tertib. Fungsinya sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat. 1
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.
Dalam  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  Tentang  Administrasi  Pemerintahan Desa,  dijelaskan  bahwa  administrasi  pemerintahan  desa  merupakan  keseluruhan  proses kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai  pemerintahan  desa  yang  meliputi administrasi  umum,  administrasi  penduduk,  administrasi  keuangan,  administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. 2
Setelah 7 tahun berlalu, sejak berlakunya regulasi yang memberikan mandat kepada desa  sebagai  subjek  pembangunan,  praktik  pengelolaan  administrasi  desa  masih  perlu upaya pembinaan. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya.  Pada  tahun  2021,  kegiatan  pembinaan  pernah  dilakukan  sebagai  bentuk pengabdian kepada masyarakat, seperti yang digambarkan oleh Erna dkk. dalam jurnalnya yang  berjudul  Pembinaan  Administrasi  Desa  dalam  Mewujudkan  Desa  Tertib Administrasi. 3 Pada tahun 2019, kajian lain yang ditulis Onsardi, dkk. juga membahas hasil pengabdian  masyarakat  pada  kegiatan  Tata  Kelola  Administrasi  Keuangan  dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara. 4 Isu yang sama juga dibahas Abdul  Akhfar  dalam  jurnal  yang  berjudul  Analisis  Penerapan  Tata  Kelola  Administrasi Pemerintahan  Desa  di  Desa  Kampung  Panjang  Kecamatan  Kampar  Utara  Kabupaten Kampar. 5
Beberapa jurnal yang menjadi rujukan mengungkapkan persoalan yang sama terjadi di  berbagai  daerah.  Namun,  penulis  belum  menemukan  penelitian  yang  membahas permasalahan  dan  kegiatan  pembinaan  administrasi  desa  dalam  wilayah  Provinsi  Aceh, khususnya Kabupaten Pidie. Padahal di beberapa wilayah dalam Provinsi Aceh tata kelola administrasi desa juga belum menunjukkan indikator tertib. Hal tersebut sesuai dengan beberapa temuan penulis ketika berkerja di Kementerian Desa sebagai pendamping desa sejak tahun 2016 dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir penulis juga melakukan kunjungan ke desa-desa dalam rangka pengabdian
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa.
3 Erna, dkk. “Pembinaan  Administrasi Desa dalam Mewujudkan Desa Tertib Administrasi di Desa Welado  Kecamatan  Ajangale  Kabupeten  Bone”. Jurnal  Pengabdian  kepada  Masyarakat  Sosiosaintifik (JurdDikMas), Volume 3; Issue 1; Februari 2021:  162-170.
4 Onsardi, dkk. “Tata kelola administrasi keuangan dan pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara”. BUMI RAFLESIA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2 No. 2; Tahun 2019: 169- 176.
5 Abdul Akhfar. Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Skripsi Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
masyarakat, di antaranya ke Kabupaten Aceh Besar 6 , Kabupaten Bireuen 7 , Kabupaten Aceh Barat, 8 Kabupaten Pidie, 9 dan Kota Sabang. 10 Hasil temuan di lapangan menunjukkan hal yang sama, pengelolaan administrasi desa masih belum tertib dan tidak ditemukan adanya buku  registrasi  desa  yang  berisi  cacatan  data  dan  informasi  administrasi  desa. 11 Artinya administrasi  desa  masih  dibutuhkan  perbaikan,  penguatan,  dan  peningkatan  melalui pembinaan khusus.
Secara  lebih  rinci,  kondisi  di  lapangan  dapat  disampaikan  bahwa  beberapa administrasi  desa,  di  Provinsi  Aceh  termasuk  di  Gampong  Teungoh  Baroh  Kecamatan Peukan  Baro  Kabupaten  Pidie  dan  di  Indonesia  secara  umum,  seperti  administrasi keuangan  dan  sebagian  administrasi  pembangunan  telah  dikelola  secara  tertib  dan terintegrasi  dengan  sistem  digital.  Pengelolaan  dua  bidang  administrasi  tersebut merupakan konsekuensi pemerintah desa sebagai pengelola dana desa yang bersumber dari APBN  yang  mensyaratkan  pemerintah  desa  mengintegrasikan  pengelolaan  administrasi keuangan dan pembangunan berbasis digital. Namun, hal yang berbeda terjadi terhadap tata  kelola  administrasi  umum,  administrasi  penduduk,  dan  administrasi  desa  lainnya. Beberapa administrasi desa yang tidak menjadi syarat untuk pencairan dana desa terkesan dinomorduakan. Padahal, semua administrasi desa tersebut sama pentingnya dan sama- sama  memiliki  keterkaitan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan desa. Misalnya, pentingnya angka jumlah penduduk miskin, yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan, terhadap rencana pembangunan desa, yang tercatat sebagai administrasi pembangunan. Begitu juga, pentingnya jumlah aset desa, yang tercatat dalam adminstrasi  umum,  yang  merupakan output dari  pelaksanaan  pembangunan  desa,  yang terdokumentasi sebagai administrasi pembangunan.
6 Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  di  Aceh  Besar;  Gampong  Tumbo  Baro  pada  tanggal  18  Desember  2018  dan  Gampong  Nusa  pada tanggal 14 Agustus 2022.
7 Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Gampong Pinueng Siribee Kecamatan Samalangan Kabupaten Bireuen pada tanggal 8 November 2021.
8 Kegiatan Observasi Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat pada Oktober-Desember 2021.
9 Kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Beberapa Gampong dalam Kabupaten Pidie pada Tanggal 23-24 Oktober 2019.
10 Kegiatan Observasi dan Temu Warga Tim Konsultan Penataan Kawasan Danau Aneuk Laot dan Bendungan Paya Seunara Kota Sabang pada Februari-Maret 2020.
11 Observasi  penulis  selama  7  tahun  terhadap  kondisi  tata  kelola  administrasi  desa  di  berbagai Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Aceh.
Kelalaian  administrasi  desa  yang  dibiarkan  secara  terus  menerus  tentu  akan berpotensi merugikan negara dan masyarakat desa. Tidak tertutup kemungkinan, beberapa aset  yang  tidak  dicatat  dalam  buku  administrasi  umum  tiba-tiba  akan  hilang  dengan sendirinya. Selain amanat konstitusi, penertiban administrasi desa sangat penting sebagai rangkaian  yang  mendukung  tujuan  pembangunan.  Seperti  pentingnya  data  kategorisasi penduduk sebagai data awal untuk mengukur keberhasilan impact dari pembangunan desa. Mengingat  urgensitas  administrasi  desa  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan desa dan pembangunan desa, maka salah satu solusinya yaitu dengan upaya pembinaan tata kelola  administrasi  desa  bagi  pemerintahan  desa.  Pada  kajian  ini  penulis  akan mendeskripsikan proses pembinaan tata kelola administrasi desa yang telah dilaksanakan di salah  satu Gampong (sebutan  lain  untuk  Desa),  yaitu  di  Gampong  Teungoh  Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.
Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie secara geografis terletak di 110 º 48 ΄ 55,12 ″ BT dan terletak di 7 º 02 ΄ 27,52 ″ LS. Secara topografis, desa ini termasuk  dalam  kategori  daerah  dataran  rendah  dengan  ketinggian ± 20  meter  dari permukaan  laut  (mdpl).  Secara  administrasi  kewilayahan,  wilayah  Gampong  Teungoh Baroh terbagi ke dalam lima wilayah Dusun, yang masing-masing terdiri dari Dusun Asan Payong, Dusun Tungoh, Dusun Teungoh, Dusun Baroh, dan Dusun Panglima Meugoe. Jumlah  total  penduduk  pada  tahun  2018  di  Gampong  yang  termasuk  dalam  wilayah kemukiman Bambi ini sebanyak 1.030 jiwa, terdiri dari 510 laki-laki dan 520 perempuan. Sedangkan  mata  pencaharian  penduduk  setempat  didominasi  dalam  bidang  pertanian, dengan  angka  persentasi  86,77  %.  Sedangkan  yang  lainnya  bekerja  di  berbagai  sektor seperti PNS, TNI, POLRI, perdagangan, dan lain-lain. 12
Keberadaan  penulis  di  Gampong  Teungoh  Baroh  dalam  rangka  melaksanakan pengabdian masyarakat telah mendapatkan berbagai input informasi primer dan sekunder.
Kajian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa, apakah sudah sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Selanjutnya, penulis juga menguraikan  upaya-upaya  pendampingan  tata  kelola  administrasi  desa  di  Gampong Teungoh  Baroh  Kecamatan  Peukan  Baro  Kabupaten  Pidie  sebagai  solusi  penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
12 Dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM)  Gampong  Teungoh  Baroh  Tahun 2018-2023.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilaksanakan  bersamaan  dengan  pengabdian  masyarakat  ini menggunakan metode Participatory learning and Action (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif, yang memposisikan sasaran pembinaan juga sebagai subjek pelaksana administrasi  desa.  Metode  pemberdayaan  ini  terdiri  dari  proses  pembelajaran  melalui ceramah, brainstorming , diskusi, workshop , dan sebaginya. 13
Secara umum, kegiatan ini didesain dalam dua dimensi. Pertama , dimensi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Kedua , dimensi pembinaan yang terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya:
1. Kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  materi  terkait  implementasi  Permendagri Nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing aparatur desa;
2. Kegiatan lokakarya ( workshop ) pengisian buku-buku register desa yang disediakan oleh pengabdi dalam bentuk formulir;
3. Kegiatan pendampingan  pengisian  buku-buku register desa yang terdiri  dari buku administrasi umum, administrasi kependudukan, dan buku administrasi lainnya.
Peserta yang menjadi sasaran merangkap informan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri  dari  unsur  Keuchik,  Aparatur  Gampong,  TPG,  dan  para  kader  LKD  Gampong Teungoh  Baroh.  Proses  analisis  data  dalam  kajian  ini  mengadopsi  teknik  analisis  yang dipopulerkan oleh Lincon dan Guba dalam Moeleong, yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyederhanaan data, dan penarikan kesimpulan. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Potret Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh
Tata kelola administrasi desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengelolaan dan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintah  desa  dan  kelembagaan  desa  lainnya  yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pencatatan data dan informasi dalam dokumen, baik berupa buku secara manual maupun digital. Pada Pasal 3 dalam Peraturan Menteri Dalam
13 Dadan Darmawan, dkk. “ Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life pada Kelompok  Keluarga  Harapan  di  Kota  Serang”.  Journal  of  Nonformal  Education  and  Community Empowerment; Volume 4 (2): 160-169, Desember 2020.
14 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif . (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 167.
Negeri  (Permendagri)  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintah  Desa disebutkan  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  desa  dilakukan  melalui  tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa dan pengembangan buku register  desa  yang  diperlukan  serta  menyelenggarakan  pelaporan  sesuai  ketentuan perundang-undangan.
Potret tata kelola administrasi desa di Gampong Teugoh Baroh Kecamatan Peukan Baro  Kabupaten  Pidie  dapat  diukur  melalui  dua  kegiatan  yang  disebutkan  dalam Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa sebagaimana disebutkan di atas. Berikut gambaran terkait Potret tata kelola administrasi desa di Gampong Teugoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.
1. Tertib Pencatatan Data dan Informasi Dalam Buku-buku Register Desa
Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa mengamanatkan kepada pemerintah desa agar menyediakan data dan informasi desa dalam buku-buku  register  desa  yang  meliputi  buku  administrasi  umum,  buku  administrasi penduduk,  buku  administrasi  keuangan,  buku  administrasi  pembangunan  dan  buku administrasi lainnya. Sebagai turunannya, pada setiap buku (bidang) administrasi tersebut terdapat  beberapa  buku  register  yang  dirincikan  dalam  Permendagri  yang  sama  dan diuraikan secara teknis pada lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri tersebut.

## Tabel 1
Buku Register Administrasi Desa Sesuai Bidang Administrasi No Bidang Administrasi Buku Register Rujukan dalam Permendagri 47/2016 1 Administrasi Umum a) Buku Peraturan di Desa;
b) Buku Keputusan Kepala Desa;
c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
d) Buku Aparat Pemerintah Desa; e) Buku Tanah Kas Desa; f) Buku Tanah di Desa; g) Buku Agenda;
h) Buku Ekspedisi; i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Pasal 5 2 Administrasi Penduduk a) Buku Induk Penduduk; b) Buku Mutasi Penduduk Desa; Pasal 6
c) Buku Rekapitulasi Jumlah
Penduduk; d) Buku Penduduk Sementara;
e) Buku kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. 3 Administrasi Keuangan a) Buku APBG;
b) Buku Rencana Anggaran Biaya;
c) Buku Kas Pembantu Kegiatan;
d) Buku Kas Umum; e) Buku Kas Pembantu; f) Buku Bank Desa. Pasal 7 4 Administrasi Pembangunan a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD); b) Buku Kegiatan Pembangunan;
c) Buku Inventarisasi Hasil-Hasil
Pembangunan; d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 8 5 Administrasi Lainnya a) Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa; b) Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan c) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat. Pasal 9
Sumber: Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 (Dioleh Penulis)
Pasal  5  ayat  (2)  merincikan  terdapat  sembilan  buku  yang  tergolong  dalam administrasi umum, di antaranya: (a) Buku Peraturan di Desa; (b) Buku Keputusan Kepala Desa; (c) Buku Inventaris dan Kekeayaan Desa; (d) Buku Aparat Pemerintah Desa; (e) Buku Tanah Kas Desa; (f) Buku Tanah di Desa; (g) Buku Agenda; (h) Buku Ekspedisi; dan (i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Keuchik  Teungoh  Baroh,  Saiful  Umar menyatakan  bahwa  dari  beberapa  buku  register  desa  yang  dikelompokkan  dalam  buku administrasi umum di Gampong Teungoh Baroh hanya terdapat 2 (dua) jenis data yang diketik dan disimpan sebagai bentuk file ( soft copy ) di komputer desa, yaitu data inventaris dan kekayaan desa dan data aparat pemerintah desa. Selain itu, ada satu jenis lagi data yang dicatat secara manual di buku tulis desa, yaitu buku agenda surat. Dia mengakui “ secara
umum kami belum memiliki buku regestrasi desa seperti yang terdapat dalam lampiran Permendagri ”, ujarnya. 15
Pada  bidang  administrasi  penduduk,  Pasal  6  ayat  (2)  menjelaskan,  terdapat  lima rincian yang dikelompokkan sebagai buku administrasi penduduk, di antaranya: (a) Buku Induk  Penduduk;  (b)  Buku  Mutasi  Penduduk  Desa;  (c)  Buku  Rekapitulasi  Jumlah Penduduk; (d) Buku Penduduk Sementara; dan (e) Buku kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga. Dari hasil wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Syaiful Umar, di antara  buku-buku  yang  dikelompokkan  dalam  buku  administrasi  penduduk,  dia menjelaskan  bahwa  di  Gampong  Teungoh  Baroh  telah  memiliki  data  kependudukan, namun tidak dalam format sebagaimana lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. “ Secara umum sudah ada data rekapitulasi penduduk Gampong di komputer ”, ujarnya. Namun lebih  lanjut  dia  menjelaskan  bahwa  data  penduduk  yang  dimilikinya  tidak  lengkap sebagaimana anjuran dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. “ Seperti data penduduk sementara kita belum punya ”, tambahnya. 16
Sedangkan buku-buku yang dikelompokkan dalam administrasi keuangan, Gampong Teungoh  Baroh  telah  memiliki  data  dan  informasi  pengelolaan  keuangan  yang  lengkap serta telah terintegrasi dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis digital. Hal  tersebut  sebagaimana  diungkapkan  Pendamping  Lokal  Desa  (PLD)  dari  Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Lely Al Qadry “ administrasi keuangan di Gampong Teungoh Baroh sama seperti di desa-desa lainnya yaitu dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES .” Menurutnya, setiap desa wajib menggunakan aplikasi tersebut dalam pengelolaan  keuangan  desa,  mulai  tahap  perencanaan,  penatausahaan,  sampai pertanggungjawaban. 17 Hal tersebut juga diakui oleh Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar “ aplikasi SISKEUDES sangat membantu kami dalam pengelolaan keuangan gampong ”, ujarnya. 18
Adapun buku register yang dikelompokkan dalam administrasi keuangan antara lain: (a) Buku APBG; (b) Buku Rencana Anggaran Biaya; (c) Buku Kas Pembantu Kegiatan; (d)
15 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
16 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
17 Hasil Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa P3MD, Lely Al Qadry, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
18 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
Buku Kas Umum; (e) Buku Kas Pembantu; dan (f) Buku Bank Desa. 19 Berdasarkan hasil observasi, semua jenis buku register tersebut telah terintegrasi dalam aplikasi SISKEUDES yang dikelola oleh Bendahara, Zaki Fuadi. Selain itu, terdapat juga buku bank desa dalam bentuk buku rekening bank milik Gampong Teungoh Baroh. 20
Selanjutnya,  adapun  buku-buku  yang  dikelompokkan  dalam  buku  administrasi pembangunan antara lain: (a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD); (b) Buku Kegiatan Pembangunan; (c) Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan; dan (d) Buku Kader  Pendampingan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Kepala Urusan Pembangunan Gampong Teungoh Baroh, Riswandi, buku RKPD sudah ada dan telah terintegarasi dengan SISKEUDES sama halnya dengan data keuangan gampong. 21 Hal tersebut dibenarkan oleh PLD P3MD, Lely Al Qadry bahwa RKPD setiap tahun  selalu  disiapkan  karena  menjadi  syarat  untuk  pencairan  anggaran  pembangunan gampong. “ Setiap gampong wajib punya RKPD dan semua gampong punya, karena menjadi syarat pencairan dana desa ”, jelasnya. 22
Selain  itu,  Buku  Kegiatan  Pembangunan  dan  Buku  Inventarisasi  Hasil-Hasil Pembangunan diakui Keuchik Teungoh Baroh “ kami sudah memilikinya dan bahwa setiap rapat pertanggungjawaban dengan masyarakat juga kami sampaikan kegiatan pembangunan dan inventarisasi aset-aset gampong .” Namun, dia juga mengakui bahwa data yang mereka miliki belum merujuk sebagaimana format dalam lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. 23
Sementara  itu,  untuk  buku-buku  register  desa  yang  dikategorikan  dalam  buku administrasi  lainnya  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  desa  masing-masing.  Dalam Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa menyebutkan buku administrasi lainnya meliputi:
a. Kegiatan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  buku  administrasi  Badan
19 Pasal 7 ayat (2) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
20 Hasil observasi pengabdi terhadap kelengkapan dokumen buku administrasi desa pada tanggal 14 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
21 Hasil Wawancara dengan Kaur Pembangunan Gampong Teungoh Baroh, Riswandi, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
22 Hasil Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa P3MD, Lely Al Qadry, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
23 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
Permusyawaratan Desa;
b. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
c. Kegiatan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa/Lembaga  Adat  dalam  buku  Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat. 24
Badan  Permusyawaratan  Desa  di  Gampong  Teungoh  disebut  sebagai Tuha  Peut Gampong  (TPG).  Menurut  pengakuan  salah  satu  anggota  TPG,  Abdalli,  di  Gampong Teungoh Baroh tidak ada buku terkait kegiatan TPG. “ Kalau kegiatan musyawarah desa sering dilaksanakan ”, ujarnya. 25 Menurut keterangan PLD P3MD, Lely Al Qadry yang mengaku selalu  mendampingi  kegiatan-kegiatan  di  Gampong  Teungoh  Baroh  sejak  tahun  2016 sampai  dengan  sekarang,  setiap  kegiatan  musyawarah  desa  selalu  disiapkan  berita  acara yang juga dilengkapi absensi. Namun secara format yang dirujuknya belum sama seperti yang  terdapat  dalam  lampiran  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016.  “ Secara  pencatatan dalam berita acara sudah ada, absensi juga ada, foto dan dokumentasi juga ada ”, katanya. 26
Sedangkan  untuk  kegiatan  lembaga  kemasyarakatan  desa  di  Gampong  Teungoh Baroh,  diakui  Keuchiknya,  Saiful  Umar  mengatakan  terdapat  beberapa  lembaga kemasyarakat  desa  di  sana  di  antaranya  ada  Karang  Taruna  atau  organisasi  pemuda gampong,  Pos  Pelayanan  Terpadu  (Posyandu),  Kelompok  Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta ada Rumah Desa Sehat (RDS) yang dibentuk untuk pencegahan dan penanganan  stunting  di  desa.  Sedangkan  lembaga  adat,  diakuinya  belum  ada  secara kelembagaan yang terdaftar di Gampong Teungoh Baroh. Terkait dengan kegiatan lembaga kemasyarakatan  desa,  Keuchik  Teungoh  Baroh,  Saiful  Umar  mengakui  “ mereka  banyak melakukan kegiatan, seperti di Posyandu dan PKK hampir setiap bulan ada kegiatan. Mereka punya buku catatan kegiatannya masing-masing .” Namun, kegiatannya belum tercatat secara resmi dalam buku registrasi desa sebagaimana dalam Lampiran Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 yang terpusat di desa. 27
24 Pasal 9 ayat (2) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
25 Hasil Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Teungoh Baroh, Abdalli, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
26 Hasil Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa P3MD, Lely Al Qadry, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
27 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  potret  tata  kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh, baik di lingkungan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, maupun di lembaga kemasyarakatan desa belum termasuk dalam kategori Tertib Pencatatan Data dan Informasi Dalam Buku-buku Register Desa. Hal ini dibuktikan Gampong Teungoh Baroh belum memiliki buku registrasi desa sebagaimana format  yang  sesuai  dengan  Lampiran  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Hal ini diakui Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, mereka  belum  pernah  mendapatkan  sosialisasi  aturan  tersebut  serta  tidak  pernah mendapatkan bimbingan teknis terkait pengisiaan buku-buku registrasi desa sesuai dengan bidang administrasi masing-masing. 28
2. Pengembangan  Buku  Register  Desa  yang  Diperlukan  serta  Menyelenggarakan Pelaporan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan
Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa memberi ruang dalam pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang dinamis. Regulasi ini mengakomodir  fleksibelitas  tata  kelola  administrasi  desa  dalam  penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Artinya peraturan ini membuka ruang bagi pemerintah kabupaten/kota  dan  pemerintah  desa  untuk  mengembangkan  administrasi  desa  sesuai dengan  kebutuhan,  tingkat  perkembangan  pemerintah  desa  dan  kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan di desa. 29
Berdasarkan informasi yang disampaikan Keuchik Teungoh Baroh, selain beberapa buku register administrasi desa yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa  secara  umum  Pemerintah  Gampong Teungoh Baroh telah melakukan pencatatan administrasi dengan inisiatif sendiri, seperti melakukan  inventarisasi  aset  dengan  cara  menempel  label  kepemilikan  desa  dan mencatatnya di buku tulis dan pendataan secara digital. “ Semua belanja modal seperti lemari, komputer, printer, dan lain-lain kami tempelkan semua striker milik gampong ”, jelas Saiful Umar
28 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
29 Pasal 4 ayat (2) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
sambil  menunjukkan  contoh  striker  yang  telah  ditempelkan  di  lemari  kantor  Keuchik Teungoh Baroh. 30
Selain  itu,  pihak  kader  PKK  dan  Posyandu  juga  mengakui  setiap  kegiatan  yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan desa tersebut juga tercatat dan terdokumentasikan di buku catatan yang formatnya dibuat oleh para kader. Misalnya di Posyandu ada kegiatan pelayanan kesehatan balita dan ibu hamil setiap bulan, para kader Posyandu juga mencatat hal-hal yang perlu dalam buku agenda dan buku catatan. 31 Bagitu juga para kader PKK, misalnya pada saat melaksanakan kegiatan peminjaman atau penyewaan peralatan pesta atau  acara  hajatan  lainnya.  “ Kami  mencatat  apa  saja  yang  dipinjam  oleh masyarakat,  seperti piring, gelas, tenda, dan lain-lain semuanya tercatat di buku catatan kami ”, ujar Nasriah, kader PKK. 32
Terkait  dengan  pelakasanaan  peloporan  administrasi  desa,  pada  bab  pelaporan dalam  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa menghimbau  agar  pemerintah  desa  yang  telah  selesai  melakukan  pencatatan  buku administrasi  pemerintahan  desa,  yang  meliputi  buku  administrasi  umum,  buku administrasi  penduduk,  buku  administrasi  keuangan,  buku  administrasi  pembangunan dan  buku  administrasi  lainnya  melaporkan  kepada  Bupati/Walikota  sesuai  ketentuan perundang-undangan. 33 Dari  lima  kelompok  buku  administrasi  pemerintahan  desa  yang disebutkan  di  atas,  peraturan  menteri  tersebut  menyebutkan  hanya  satu  jenis  buku registrasi yang wajib dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, yaitu buku rekapitulasi jumlah penduduk. Laporan yang dimaksud wajib dilaporkan setiap akhir bulan dalam bentuk formulir rekapitulasi jumlah penduduk. 34
Berdasarkan informasi yang disampaikan Keuchik Teungoh Baroh dan dikonfirmasi oleh  PLD  P3MD,  Lely  Al  Qadry,  selama  ini  proses  pelaporan  administrasi  desa  di Gampong Teungoh Baroh belum berjalan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tersebut. Artinya pelaporan yang diwajibkan seperti buku rekapitulasi jumlah
30 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh, Saiful Umar, pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
31 Hasil Wawancara dengan Kader Posyandu Gampong Teungoh Baroh, Junidar  Wati, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
32 Hasil Wawancara dengan Kader PKK Gampong Teungoh Baroh, Nasriah, pada tanggal 13 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
33 Pasal 10 Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
34 Pasal 6 ayat (3) Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
penduduk  yang  seharusnya  dilaporkan  setiap  akhir  bulan  selama  ini  belum  terlaksana. Begitu juga dengan pelaporan dalam bentuk buku register desa lainnya. Selain Gampong Teungoh Baroh yang belum memiliki buku register administrasi desa, pihak Kantor Camat Peukan Baro juga tidak meminta pelaporan terkait administrasi dalam bentuk buku-buku register  administrasi  desa.  Pelaporan  yang  rutin  diselenggarakan  selama  ini  adalah pelaporan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk RPKG, APBG, dan laporan realisasi keuangan gampong. 35
Berdasarkan  dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  selama  ini Gampong Teungoh Baroh telah melakukan pengembangan buku register desa berdasarkan inisiatif  sendiri  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  kelembagaan  desa,  tanpa  merujuk  pada ketentuan  Permendagri  Nomor  47  Tahun  2016.  Namun  dalam  secara  pelaporan, Gampong Teungoh Baroh belum melakukan pelaporan administrasi pemerintahan desa dikarenakan  belum  memiliki  buku  register  administrasi  desa,  di  samping  pihak  Kantor Camat Peukan Baro juga tidak meminta laporan terkait administrasi dalam bentuk buku- buku register administrasi desa. Selama ini Pemerintah Gampong Teungoh Baroh hanya menyampaikan laporan administrasi pembangunan dan keuangan dalam bentuk RPKG, APBG, dan laporan realisasi keuangan gampong setiap tahun anggaran.

## Upaya Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Konsep  pembinaan  administrasi  desa  secara  regulasi  dapat  ditemukan  dalam Permendagri  Nomor  47  tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintah  Desa.  Pada  Bab Pembinaan dan Pengawasan Pasal 11 kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi desa diamanatkan secara berjenjang. Berikut kutipan lengkap Pasal 11 dari ayat  (1)  sampai  (3):  “Menteri  melalui  Direktur  Jenderal  Bina  Pemerintahan  Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa  secara  nasional;  Gubernur  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  Desa  di  Kabupaten/Kota;  Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya”. 36
35 Hasil Wawancara dengan Keuchik Teungoh Baroh (Saiful Umar) dan PLD P3MD (Lely Al Qadry), pada tanggal 7 Agustus 2022 di kantor Keuchik Teungoh Baroh.
36 Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Lebih  lanjut,  regulasi  tersebut  juga  mengatur  pendelegasian  kewenangan Bupati/Walikota  kepada  camat  dalam  melaksanakan  pembinaan  administrasi pemerintahan  desa  yang  meliputi:  (1)  fasilitasi  (2)  pengawasan  dan  (3)  memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. 37
Namun  demikian,  regulasi  yang  mengatur  secara  khusus  terkait  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan  desa  tersebut  tidak  menguraikan  konsep  pendampingan terhadap tata kelola administrasi desa. Padahal, pendampingan merupakan suatu strategi yang  sangat  menentukan  keberhasilan  pemberdayaan  terhadap  institusi  publik  berbasis masyarakat  seperti  pemerintahan  desa.  Suharto  menguraikan  proses  pendampingan masyarakat dalam empat peranan dan fungsi pendamping, yaitu:
1. Penguatan ( empowering ), merupakan peran pendamping dalam mendidik dan melatih masyarakat guna memperkuat kapasitas ( capacity building ).
2. Perlindungan ( protecting ), fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan  lembagalembaga  eksternal  atas  nama  dan  demi  kepentingan  masyarakat dampingannya.
3. Pendukungan  ( supporting ),  pendamping  dituntut  tidak  hanya  mampu  menjadi manajer  perubahan  yang  mengorganisasi  kelompok,  melainkan  pula  mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan  analisis  sosial,  mengelola  dinamika  kelompok,  menjalin  relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.
4. Fasilitasi  ( facilitation ),  merupakan  peran  pendamping  dalam  memberikan  motivasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. 38
Pendampingan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  strategi pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian  masyarakat yang juga notabene sebagai agenda pemberdayaan masyarakat ini juga mereplikasi konsep pendampingan sebagai salah satu tahapan dalam pembinaan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Untuk menguraikan proses pendampingan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis mengadopsi konsep
37 Permendagri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
38 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Membangun  Rakyat.  Kajian  Strategis  Pembangunan  Sosial  dan Pekerja Sosial , (Bandung: Rafika Aditama, 2006).
Suharto (2006) yang menguraikan tahapan pendampingan itu dalam empat fungsi, yaitu fungsi  penguatan  ( empowering ),  perlindungan  ( protecting ),  pendukungan  ( supporting ),  dan fasilitasi ( facilitation ). 39
1. Penguatan ( empowering )
Fungsi  penguatan  berfokus  pada  peningkatan  kapasitas  dan  kualitas  sasaran pengabdian  masyarakat,  dalam  hal  ini  adalah  aparatur  gampong  Teungoh  Baroh Kecamatan  Peukan  Baro  Kabupaten  Pidie.  Fungsi  ini  telah  diselenggarakan  oleh pengabdi  melalui  kegiatan  sosialisasi  Permendagri  Nomor  47  tahun  2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dan Lokakarya/ Workshop pengisian buku register administrasi desa.
Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Regulasi tentang Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Pada Tanggal 7 Agustus 2022.
Dalam  kegiatan  tersebut  pengabdi  berperan  aktif  sebagai  agen  yang menyampaikan  informasi  berkenaan  dengan  tata  kelola  administrasi  desa  yang merujuk  pada  aturan  perundang-undangan  serta  berdasarkan  pengetahuan  dan pengalaman  pengabdi  dalam  mendampingi  masyarakat.  Selain  itu,  pengabdi  juga berperan  sebagai  pelaksana  sekaligus  penanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan tahapan-tahapan  kegiatan  pembinaan  tata  kelola  administrasi  desa  di  gampong tersebut.
2. Perlindungan ( protecting )
Fungsi  perlindungan  dilaksanakan  dengan  membangun  konektifitas  antara desa  dampingan  pengabdian  masyarakat  dengan  lembaga-lembaga  eksternal  yang
39 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Membangun  Rakyat.  Kajian  Strategis  Pembangunan  Sosial  dan Pekerja Sosial , (Bandung: Rafika Aditama, 2006).
memiliki  kewenangan  dalam  pelayanan  pembinaan  terhadap  penyelenggaraan administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Instansi yang paling berkaitan langsung kewenangannya dengan pemerintah desa  adalah  kecamatan.  Hal  tersebut  sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal  12 Permendagri  Nomor  47  tahun  2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa. Camat merupakan penerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota dalam melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  administrasi  pemerinatah  desa  yang meliputi:
a. Menfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa;
b. Melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
c. Memberikan  bimbingan,  supervisi  dan  konsultasi  penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
Karena itu, pengabdi membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan  Peukan  Baro  dalam  rangka  pembinaan,  supervisi  dan  konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Gampong Teungoh Baroh. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan kunjungan pengabdi pada saat sebelum dan setelah  melaksanakan  pengabdian  masyarakat  di  Gampong  Teungoh  Baroh. Mengingat pentingnya fungsi perlindungan, maka setiap kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Gampong Teungoh Baroh, pengabdi melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Peukan Baro.
Gambar 2. Membangun koordinasi dengan Kasie PMG Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dalam Rangka Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh Pada Tanggal 5 Agustus 2022 dan 19 Agustus 2022.
Berdasarkan  jalinan  komunikasi  dan  koordinasi  yang  dibangun  pengabdi, pihak Kecamatan Peukan Baro melalui Kasie PMG, Laila Fauziah, mengungkapkan terima  kasih  atas  penyelenggaraan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  terkait pembinaan  tata  kelola  administrasi  desa.  Menurutnya,  “ kegiatan  ini  sangat  penting, karena di sini banyak gampong yang belum tertib administrasi ”, ujarnya. Mereka berharap, kegiatan  ini  tidak  hanya  dilaksanakan  di  satu  gampong  saja,  namun  juga  dapat diselenggarakan kepada semua gampong dalam wilayah kecamatan Peukan Baro. 40
Merespon harapan dan permintaan tersebut, pengabdi menyampaikan terima kasih yang sama kepada pihak kecamatan yang telah mengapresiasi dan mendukung upaya pengabdi dalam menyelenggarakan pembinaan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh. Pengabdi juga menyampaikan kesediaan jika suatu saat diundang  untuk  memberikan  pejelasan  terkait  tata  kelola  administrasi  desa  serta bimbingan  teknis  pengisian  buku  register  administrasi  desa  sesuai  dengan Permendagri Nomor 47 tahun 2016 kepada desa-desa yang lain. Dalam kesempatan itu, pengabdi juga menyampaikan dokumen formulir buku register administrasi desa kepada pihak kecamatan Peukan Baro dengan harapan dapat direplikasi di seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.
3. Pendukungan ( supporting )
Fungsi pendukung dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pengisian buku register administrasi desa bagi aparatur desa. Artinya, pada  kegiatan  pembinaan  tata  kelola  administrasi  desa  ini,  pengabdi  tidak  hanya menyampaikan penjelasan materi dan tata cara pengisian buku administrasi desa.
40 Hasil  Wawancara  dengan  Kasie  PMG  Kecamatan  Peukan  Baro,  Laila  Fauziah,  pada  tanggal  19 Agustus 2022 di kantor Camat Peukan Baro.
Gambar 3. Pengabdi sedang memantau simulasi pengisian formulir buku register administrasi desa pada kegiatan Workshop Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada Tanggal 13-14 Agustus 2022.
Lebih  lanjut,  pengabdi  juga  ikut  mendampingi  langsung  pengisian  buku admnistrasi  desa  secara  teknis  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  pemerintahan gampong dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Fasilitasi ( facilitation )
Fungsi  fasilitasi  atau  pemungkinan  dalam  kegiatan  pembinaan  tata  kelola administrasi  desa  ini  dilakukan  dengan  memberikan  motivasi  dan  membangun komitmen  terhadap  pencapaian outcome dan impact. Dalam  kunjungan  supervisi, secara  khusus  pengabdi  menyampaikan  pesan  kepada  Keuchik  dan  aparatur gampong agar segera menyempurnakan pengisian buku registrasi administrasi desa mengingat  pentingnya  pencatatan  data  dan  informasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa.  Pengabdi  juga  menyampaikan  bahwa Gampong  Teungoh  Baroh  memiliki  potensi  sumberdaya  aparatur  yang  mampu menyelenggarakan administrasi desa, apalagi setelah mendapatkan pembekalan lewat kegiatan  sosialisasi  dan workshop .  Lebih  lanjut,  pengabdi  berharap  Gampong Teungoh Baroh akan menjadi desa percontohan tata kelola administrasi desa bagi desa-desa lainnya di Kecamatan Peukan Baro dan Kabupaten Pidie.
Gambar 4. Kunjungan dalam rangka supervisi dan konsultasi pengisian buku register administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada Tanggal 21 Agustus 2022.
Sebagai  bentuk  komitmen,  pengabdi  menyampaikan  kesediaan  kepada Pemerintahan  Gampong  Teungoh  Baroh  untuk  melayani  konsultasi  terkait  tata kelola administrasi desa, baik secara langsung maupun melalui telepon. Pernyataan tersebut merupakan bentuk kesan dari keseriusan pengabdi dalam mendampingi tata kelola administrasi desa sekaligus artikulasi dari pentingnya administrasi desa bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## SIMPULAN
Pelaksanaan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di lingkungan pemerintah gampong, tuha peut gampong, dan di lembaga kemasyarakatan lainnya belum termasuk dalam kategori tertib pencatatan dan pelaporan buku-buku register desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
Proses pendampingan tata kelola administrasi desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan  Peukan  Baro  Kabupaten  Pidie  dilaksanakan  dengan  beberapa  kegiatan,  di antaranya:  sosialisasi  Permendagri  Nomor  47  tahun  2016  tentang  Administrasi Pemerintahan  Desa;  lokakarya/w orkshop pengisian  buku  register  administrasi  desa; membangun konektifitas antara desa dampingan dengan pemerintah Kecamatan Peukan Baro; konsultasi langsung proses pengisian buku register administrasi desa bagi aparatur desa;  dan  memberikan  motivasi  serta  membangun  komitmen  terhadap  pencapaian outcome dan impact terhadap  penyelenggaraan  administrasi  desa.  Kegiatan  tersebut dilaksanakan  dalam  rangka  mencapai  empat  fungsi  pendampingan,  yaitu  fungsi penguatan ( empowering ), perlindungan ( protecting ), pendukungan ( supporting ), dan fasilitasi ( facilitation ).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Akhfar. 2019. Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Skripsi Thesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Asmanang, La Ode, dkk. 2020. Pembinaan Administrasi Desa di Desa Wajajaya. Situbondo: INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 4, Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN 2615-0794.
Berlianantiya,  Maretha,  dkk.  2021. Pendampingan  Penulisan  Proposal  pada  Kelompok  Batik Lestari  di  Desa  Sidomulyo  Kabupaten  Madiun. Madiun: D'edukasi:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat; Vol 1, No 2 (2021); 58-66 ; 2798-3846.
Dadan  Darmawan,  dkk.  2020. Participatory  Learning  and  Action untuk  Menumbuhkan Quality  of  Life pada  Kelompok  Keluarga  Harapan  Di  Kota  Serang.  Journal  of Nonformal  Education  and  Community  Empowerment;  Volume  4  (2):  160-169, Desember 2020.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Teungoh Baroh Tahun 2018 - 2023.
Eprillianto,  Deby  Febriyan,  dkk.  2021. Pendampingan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Era New Normal. Community  Development  Journal:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat;  Vol.  2 No. 3, November 2021; 767-776; 2721-5008; 2721-4990.
Erna, Aris M. Asmanurhidayani. 2021. Pembinaan Administrasi Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi di Desa Waledo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JurDikMas) Sosiosaintifik; Vol 3 No 1 (2021): Jurdikmas Sosiosaintifik Volume 3 No. 1 Februari 2021; 162-170; 2686-164X.
Hatu,  Rauf  A.  2010. Pemberdayaan  dan  Pendampingan  dalam  Masyarakat  (Suatu  Kajian Teoritis) . Gorontalo: INOVASI, Volume 7, Nomor 4, Desember 2010 ISSN 1693- 9034.
Jopang, Tarifu, La, dkk. 2022. Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan  Desa. Jurnal  Pengabdian  NUSANTARA;  Vol  2,  No  1,  January-Juny 2022; 34-41; 2776-3218.
Khotimah, Tutik. 2019. Pelatihan Pembuatan Surat Massal Bagi Perangkat Desa Bantengmati Kecamatan  Mijen  Kabupaten  Demak. IKRAITH-ABDIMAS  vol  2  Nomor  1  Bulan Maret 2019; 16-18; 2654-7546; 2654-5721.
Makelo, Ayu Panti Dg, dkk. 2019. Pendampingan Penyusunan Buku Administrasi Umum di Desa Balombong. MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat; Vol 2, No 2 (2019): Oktober; 2615-5737; 2620-4347.
J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya; Bandung.
Onsardi,  dkk.  2019. Tata  kelola  administrasi  keuangan  dan  pembangunan  Desa  Tepi  Laut Kabupaten  Bengkulu  Utara .  BUMI  RAFLESIA:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat, Volume 2 No. 2; Tahun 2019: 169-176.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Nomor  47  Tahun  2016  Tentang  Administrasi Pemerintah Desa.
Reinalda, Baiq, dkk. 2021. Pendampingan Administrasi Desa Gelangsar Melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa. JOBS: Journal of Business Society; Vol 1, No 1, Mei 2021.
Septiana. 2021. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Melalui Pendampingan Pembenahan Administrasi di Kawasan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah. MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan; Vol. 1 No. 2 (2021); 107-114; 2797- 5606; 2797-5592; 10.51878.
Suharto,  Edi.  2006. Membangun  Masyarakat  Membangun  Rakyat.  Kajian  Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial. Bandung: Rafika Aditama.
Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Yuliastina,  Roos,  dkk.  2021. Pelatihan  dan  Pendampingan  Tatakelola  Arsip  Berbasis Komputerisasi di Masa Pandemi Covid-19 . Sumenep: Prosiding SNAPP; 2021: Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 476-482.