## Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia
Andrew Shandy Utama Afiliasi: Universitas Lancang Kuning E-mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

## Abstract
Technological  developments  make  the  world  borderless.  The  development  of  information  and communication technology has touched the banking sector. Based on the operational system, the types of banks can be divided into conventional banks and Islamic banks. This study aims to explain the digitalization of conventional bank products and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The development of information and communication technology has  touched  the  banking  sector.  As  one  of  the  efforts  to  increase  bank  capability,  more  optimal utilization  of  information  technology  development  is  a  prerequisite  in  supporting  bank  service innovation.  Therefore,  digital  banking  is  a  very  potential  business  opportunity  and  an  inevitable necessity  in  the  banking  sector  in  the  digital  era.  In  addition  to  increasing  the  efficiency  of  bank operational  activities,  digital  banking  can  improve  the  service  quality  of  conventional  banks  and Islamic  banks  to  customers  in  transactions.  The  Financial  Services  Authority  of  the  Republic  of Indonesia  then  issued  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks. There are forms of  e-Banking  services  that  can  be  used  at  conventional  banks  and  Islamic  banks,  namely  ATM (Automated  Teller  Machine),  EDC  (Electronic  Data  Capture),  internet  banking,  SMS  banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, and video. banking.
Keywords : Conventional Banks; Islamic Bank; Digitization;

## Abstrak
Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  menyentuh  sektor  perbankan.  Berdasarkan  sistem operasionalnya,  jenis  bank  dapat  dibedakan  atas  bank  konvensional  dan  bank  syariah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  digitalisasi  produk  bank  konvensional  dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  normatif.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menyentuh sektor perbankan. Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan  teknologi  informasi  secara  lebih  optimal  merupakan  prasyarat  dalam mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena itu, digital banking menjadi peluang bisnis yang  sangat  potensial  serta  sebuah  keniscayaan  yang  tidak  terelakkan  pada  sektor perbankan di era digital. Selain dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional bank, digital  banking  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  bank  konvensional  dan  bank syariah kepada nasabah dalam bertransaksi. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Adaun bentuk- bentuk  layanan  e-Banking  yang  dapat  digunakan  pada  bank  konvensional  dan  bank syariah yaitu ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, dan video banking.
Kata Kunci : Bank Konvensional; Bank Syariah; Digitalisasi;

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tujuan  pembangunan  nasional  adalah  terciptanya masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan mengembangkan  sistem  ekonomi  yang  berkeadilan.  Dalam  rangka  menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib  dimobilisasikan  dan  dikembangkan  sepenuhnya  dalam  batas-batas  yang  tidak merugikan  kepentingan  umum,  sehingga  dengan  demikian,  segala  kekuatan  ekonomi potensial  dapat  dikerahkan  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang  nyata  bagi  kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus  lebih  memperhatikan  keselarasan,  keserasian,  dan  keseimbangan  unsur-unsur pemerataan  pembangunan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas  nasional.  Salah  satu lembaga  yang  mempunyai  peran  strategis  dalam  menyerasikan,  menyelaraskan,  dan menyeimbangkan  masing-masing  unsur  pembangunan  tersebut  adalah  perbankan. 1 Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya. 2
Bagi  masyarakat  yang  hidup  di  negara  maju,  seperti  negara-negara  di  Eropa  dan Amerika  Serikat,  bank  bukanlah  sesuatu  asing.  Bank  menjadi  mitra  bagi  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  keuangannya.  Bank  dijadikan  sebagai  tempat  untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti menyimpan uang, mengirim uang, dan melakukan pembayaran. Lain halnya dengan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Pemahaman masyarakat tentang bank justru masih sedikit. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat untuk menyimpan uang saja. Bahkan, masih  ada masyarakat yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan bank. 3
Sebenarnya, lembaga keuangan bank sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Kegiatan perbankan mulai diperkenalkan sejak zaman Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menjajah Indonesia. VOC mengadopsi sistem keuangan dan mekanisme pembayaran dari Belanda dalam kegiatan perdagangannya di Nusantara. Oleh karena itu,
1 Andrew Shandy Utama. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. UNES Law Review , Volume 2, Issue 3, 2020. Hal. 290-298.
2 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
3 Andrew Shandy Utama. “Independensi Pengawasa n terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”. Jurnal Soumatera Law Review , Volume 1, Nomor 1, 2018. Hal. 1-21.
pada tahun 1746, VOC mendirikan De Bank van Leening , yang kemudian diubah menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada tahun 1752. Bank ini adalah bank pertama yang lahir  di  Indonesia.  Setelah  itu,  berdirilah Nederlandsche  Handel  Maatschappij pada  tahun 1824, De  Javasche  Bank pada  tahun  1828, NV  Escompto  Bank pada  tahun  1857, Post Spaarbank pada tahun 1898, dan De Algemeene Volkscredit Bank pada tahun 1934.
Menurut Kasmir (2012), bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 4
Perkembangan  teknologi  telah  mengubah  peradaban  manusia  secara  global. Perkembangan  teknologi  membuat  dunia  menjadi  tanpa  batas  ( borderless )  sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Selain itu,  perkembangan  teknologi  juga  memberikan  banyak  manfaat  dalam  berbagai  aspek kehidupan  manusia.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dapat memudahkan  seseorang  yang  sedang  berada  di  Indonesia  mengetahui  peristiwa  yang sedang terjadi di Amerika Serikat, sedangkan perkembangan teknologi komunikasi dapat memudahkan  seseorang  yang  sedang  berada  di  Indonesia  berbicara  langsung  dengan keluarganya  yang  sedang  berada  di  Arab  Saudi.  Bahkan,  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan.
Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya. 5 Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk
4 Kasmir. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
5 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2007.
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. 6 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal  ilmiah,  dan  literatur  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan,  sedangkan  teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  sistem  operasionalnya,  jenis  bank  dapat  dibedakan  atas  bank konvensional  dan  bank  syariah.  Bank  konvensional  adalah  bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  secara  konvensional,  sedangkan  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia.
Kegiatan usaha bank konvensional maupun bank syariah secara umum adalah sama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa keuangan.

## A. Produk Penghimpunan Dana
Produk penghimpunan dana pada bank konvensional maupun bank syariah adalah sama.  Bank  konvensional  dan  bank  syariah  sama-sama  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  tabungan,  deposito,  dan  giro.  Akan  tetapi,  perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang mendasari semua kegiatan usaha bank syariah.
Tabungan  adalah  simpanan  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan pada bank syariah diatur di dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Produk deposito pada bank syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,  sarana  perintah  pembayaran  lainnya,  atau  dengan  pemindahbukuan.  Produk  giro
6 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
pada  bank  syariah  diatur  di  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. 7

## B. Produk Penyaluran Dana
Produk penyaluran dana pada bank konvensional disebut dengan kredit, sedangkan produk penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan.
Ka ta kredit berasal dari bahasa Latin yaitu ‘credere’, yang artinya percaya. Undang - Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  menjelaskan  bahwa  kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain,  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga.
Berbeda dengan produk penyaluran dana pada bank konvensional yang memperoleh keuntungan dengan membungakan uang, produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah terdiri atas pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil, dan pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam yang bersifat sosial.
Pembiayaan berdasarkan akad jual beli ada tiga jenis, yaitu pembiayaan murabahah , pembiayaan salam , dan pembiayaan istishna’ . Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
2. Pembiayaan salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
3. Pembiayaan istishna’ adalah  akad  pembiayaan  barang  dalam  bentuk  pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
Pembiayaan  berdasarkan  akad  sewa-menyewa  ada  dua  jenis,  yaitu  pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik . Penjelasannya adalah sebagai berikut:
7 Hasnati,  Sandra Dewi,  dan Andrew  Shandy Utama.  “Perbandingan  Prinsip  Good  Corporate Governance pada B ank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Jurnal Mizan , Volume 3, Nomor 2, 2019. Hal. 197-207.
1. Pembiayaan ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri.  Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Kewajiban bank syariah adalah menyediakan aset yang disewakan dan menanggung biaya pemeliharaan aset. Kewajiban nasabah adalah membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
2. Pembiayaan  ijarah  muntahiya  bittamlik  adalah  akad  penyediaan  dana  dalam rangka  memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau  jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih  dahulu.  Akad  pemindahan  kepemilikan,  baik  dengan  jual  beli  atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.
Pembiayaan  berdasarkan  akad  bagi  hasil  ada  dua  jenis,  yaitu  pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah . Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara bank syariah yang  menyediakan  seluruh  modal  dan  nasabah  yang  bertindak  selaku  pengelola dana  dengan  membagi  keuntungan  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  ditanggung  sepenuhnya  oleh  bank syariah,  kecuali  jika  nasabah  melakukan  kesalahan  yang  disengaja,  lalai,  atau menyalahi  perjanjian.  Jangka  waktu  usaha,  tata  cara  pengembalian  dana,  dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pembiayaan musyarakah adalah  akad  kerja  sama  di  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  suatu  usaha  tertentu  yang  masing-masing  pihak  memberikan  porsi  dana dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  akan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan, sedangkan  kerugian  ditanggung  sesuai  dengan  porsi  dana  masing-masing. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah .
Produk  pembiayaan  yang  terakhir  adalah  pembiayaan  berdasarkan  akad  pinjam- meminjam  yang  bersifat  sosial.  Islam  sebagai  agama  yang rahmatan  lil  ‘alamin menganjurkan  pemeluknya,  di  samping  melakukan  usaha  produktif  untuk  mencari karunia Allah, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan,
yang  di  samping  mengemban  misi  bisnis,  juga  mengemban  misi  sosial  sebagaimana terlihat dalam produk yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial adalah pembiayaan qardh . Pembiayaan qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  yang  memerlukan.  Dana pembiayaan qardh bersumber dari bagian modal bank syariah, keuntungan bank syariah yang  disisihkan,  dan  lembaga  lain  atau  individu  yang  mempercayakan  penyaluran sedekahnya kepada bank syariah. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah jika dipandang perlu. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan  karena  ketidakmampuannya,  bank  syariah  dapat  menjatuhkan  sanksi  kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap  harus  memenuhi  kewajibannya  secara  penuh.  Jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan  di  antara  para  pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

## C. Produk Pelayanan Jasa Keuangan
Produk  pelayanan  jasa  keuangan  pada  bank  konvensional  maupun  bank  syariah adalah sama. Bank konvensional dan bank syariah sama-sama memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada prinsip syariah yang mendasari  semua  kegiatan  usaha  bank  syariah.  Secara  umum,  bentuk-bentuk  produk pelayanan jasa keuangan yang yang disediakan oleh bank konvensional dan bank syariah yaitu:
1. Transfer uang, merupakan jasa pengiriman uang melalui bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berbeda.
2. Kliring, merupakan penagihan surat berharga, seperti cek, yang berasal dari dalam kota.
3. Inkaso, merupakan penagihan surat  berharga, seperti cek, yang berasal dari luar kota atau luar negeri.
4. Safe  deposit  box, merupakan  layanan  jasa  penyewaan  kotak  tempat  menyimpan surat-surat berharga milik nasabah.
5. Kartu kredit, merupakan layanan pembayaran yang memudahkan nasabah untuk tidak perlu membawa uang tunai pada saat bepergian.
6. Bank notes, merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank notes , bank menggunakan kurs.
7. Bank  garansi,  merupakan  jaminan  bank  yang  diberikan  kepada  nasabah  dalam rangka membiayai suatu usaha.
8. Bank draft, merupakan wesel yang dapat diperjualbelikan.
9. Letter of Credit (L/C), suatu kredit yang diberikan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor.
10. Cek wisata ( travellers cheque ), merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh wisatawan.
Selain produk-produk pelayanan jasa keuangan di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa produk pelayanan  jasa  keuangan  pada  bank  syariah  yaitu hawalah , kafalah , wakalah , rahn ,  dan sharf . 8
Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib  menanggungnya.  Dalam  mengaplikasikan  akad hawalah pada  produk  perbankan syariah terdapat tiga pihak yang diikat dengan perjanjian, yaitu bank syariah, nasabah, dan pihak yang mempunyai utang kepada nasabah. Rukun hawalah yaitu:
1. Muhil , yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang.
2. Muhal atau muhtal , yakni orang berpiutang kepada muhil .
3. muhal ‘alaih , yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar utang kepada muhtal .
4. muhal bih , yakni utang muhil kepada muhtal .
5. sighat ( ijab dan qabul ).
Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana  pemberi  jaminan  bertanggung  jawab  atas  pembayaran  kembali  utang  yang menjadi  hak  penerima  jaminan.  Pernyataan ijab dan qabul harus  dinyatakan  oleh  para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad  kafalah,  penjamin  dapat  menerima  imbalan  ( fee )  sepanjang  tidak  memberatkan.
Kafalah  dengan  imbalan  bersifat  mengikat  dan  tidak  boleh  dibatalkan  secara  sepihak. Secara fikih, terdapat tiga macam kafalah yang dapat diimplementasikan dalam produk bank syariah, yaitu:
1. Kafalah bi nafs , yaitu jaminan dari diri si peminjam ( personal guarantee ).
8 Andrew  Shandy  Utama.  “History  and  Development  of  Islamic  Banking  Regulations  in  the National Legal System of Indonesia”. Jurnal Al- ‘A dalah , Volume 15, Nomor 1, 2018. Hal. 37-50.
2. Kafalah  bil  maal ,  yaitu  jaminan  pembayaran  utang  atau  pelunasan  utang. Aplikasinya  dalam  perbankan  dapat  berbentuk  jaminan  uang  muka  ( advance payment ) atau jaminan pembayaran ( payment bond ).
3. Kafalah  muallaqah ,  yaitu  jaminan  mutlak  yang  dibatasi  oleh  waktu  tertentu  dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini dapat diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek ( performance bonds ) atau jaminan penawaran ( bid bonds ).
Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Wakalah ada tiga macam, yaitu:
1. Wakalah  al  mutlaqah ,  yaitu  mewakilkan  secara  mutlak  tanpa  batasan  waktu  dan untuk segala urusan.
2. Wakalah  al  muqayyadah ,  yaitu  penunjukan  wakil  untuk  bertindak  atas  namanya dalam urusan-urusan tertentu.
3. Wakalah al ammah , yaitu perwakilan yang lebih luas dari al muqayyadah , tetapi lebih sederhana dari al mutlaqah .
Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah  sebagai  jaminan  utang,  sehingga  orang  yang  bersangkutan  boleh  mengambil utangnya  semuanya  atau  sebagian.  Dengan  kata  lain, rahn adalah  akad  berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain dengan utang sebagai gantinya. Bank  syariah  tidak  boleh  menarik  manfaat  apapun  kecuali  biaya  pemeliharaan  atau keamanan barang yang digadaikan tersebut. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin . Pada prinsipnya, marhun tidak boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali  seizin rahin ,  dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun dan  pemanfaatan  tersebut  sekadar  pengganti  biaya  pemeliharaan  dan perawatannya.  Besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman.  Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi utangnya,  maka marhun dijual  paksa/dieksekusi  melalui  lelang  sesuai  syariah.  Hasil penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan  yang  belum  dibayar,  serta  biaya  penjualan.  Kelebihan  hasil  penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin . 9
9 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking . Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Secara  harfiah, sharf diartikan  sebagai  penambahan,  penukaran,  penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Secara istilah, sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila  berlainan  jenis,  maka  harus  dilakukan  dengan  nilai  tukar  ( kurs )  yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Akad sharf dipraktikkan oleh bank syariah dalam produk jasa berupa tukar-menukar mata uang asing dengan mendasarkan pada kurs jual dan kurs beli suatu mata uang. Pihak bank akan mendapatkan imbalan berupa selisih antara kurs jual dan kurs beli yang ada, ditambah  dengan  biaya-biaya  administrasi.  Transaksi spot ,  hukumnya  ‘ boleh ’  karena dianggap  tunai,  sedangkan  transaksi forward ,  transaksi swap ,  dan  transaksi option hukumnya haram.

## D. Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah
Perkembangan  teknologi  telah  mengubah  peradaban  manusia  secara  global. Perkembangan  teknologi  membuat  dunia  menjadi  tanpa  batas  ( borderless )  sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Selain itu,  perkembangan  teknologi  juga  memberikan  banyak  manfaat  dalam  berbagai  aspek kehidupan  manusia.  Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  informasi  dapat memudahkan  seseorang  yang  sedang  berada  di  Indonesia  mengetahui  peristiwa  yang sedang terjadi di Amerika Serikat, sedangkan perkembangan teknologi komunikasi dapat memudahkan  seseorang  yang  sedang  berada  di  Indonesia  berbicara  langsung  dengan keluarganya  yang  sedang  berada  di  Arab  Saudi.  Bahkan,  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan.
Dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang sustainable , perbankan  di  Indonesia  telah  menunjukkan  perkembangan  yang  pesat  seiring  dengan peningkatan  kebutuhan  masyarakat  akan  jasa  perbankan  yang modern .  Dengan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  jasa  perbankan  yang modern ,  maka  regulasi mengenai perbankan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan perbankan yang berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 10
10 Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi dalam buku Edupreneurship. Bank Syariah dan Halal Entrepreneurship di Indonesia . Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021. Hal. 1-18.
Di  era  globalisasi,  pelayanan  yang  diberikan  oleh  bank  konvensional  dan  bank syariah tidak hanya dilakukan melalui cara-cara konvensional dengan model face to face dan menggunakan paper document , tetapi bank konvensional dan bank syariah juga mulai beralih  pada  pemanfaatan  teknologi  dengan  model non-face  to  face menggunakan digital document yang dikenal dengan istilah digital banking .
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sekaligus  menjadi  salah  satu  negara  yang  penduduknya  paling  banyak  menggunakan layanan  internet.  Oleh  karena  itu, digital  banking menjadi  peluang  bisnis  yang  sangat potensial serta sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada sektor perbankan di era digital.  Selain  dapat  meningkatkan  efisiensi  kegiatan  operasional  bank, digital  banking dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  bank  konvensional  dan  bank  syariah  kepada nasabah  dalam  bertransaksi.  Sejalan  dengan  itu,  Budi  Agus  Riswandi  mengemukakan bahwa hadirnya konsep digital banking sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan bank kepada nasabah, serta menjadi kunci untuk memenangkan persaingan bisnis di era digital.
Selain  menyebabkan  pergeseran  kehidupan  sosial  dalam  bermasyarakat, perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  sektor  perbankan mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, belum ada undang-undang yang dibuat secara khusus  untuk  mengatur  mengenai digital  banking . Dasar  hukum  yang  berkaitan  dengan bank tentu saja tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah.  Pada  dasarnya  hukum  bersifat  dinamis  dan  menyesuaikan dengan  perkembangan  masyarakat,  khususnya  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  berbasis  internet  pada  sektor  perbankan.  Oleh  karena  itu,  ketiga  undang- undang tersebut seharusnya direvisi guna mengakomodir lahirnya konsep digital banking . Pada  awalnya,  nasabah  harus  datang  langsung  ke  bank  konvensional  dan  bank syariah untuk melakukan transaksi keuangan seperti menabung dan menarik uang, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan,  nasabah  tidak  perlu  lagi  datang  ke  bank  hanya  untuk  melakukan  transaksi keuangan. Nasabah cukup hanya membawa sebuah kartu dan mendatangi sebuah mesin yang dikenal dengan nama Automatic Teller Machine (ATM) yang diletakkan pihak bank konvensional dan bank syariah di tempat-tempat umum. Bahkan, dengan lahirnya digital
banking ,  nasabah  tidak  perlu  lagi  keluar  rumah  untuk  melakukan  transaksi  keuangan. Berbagai macam transaksi keuangan dapat dilakukan dari dalam rumah hanya dengan menggunakan handphone yang  dimiliki  oleh  nasabah.  Itulah  transaksi  elektronik mobile banking .
Dasar hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Dari  pengertian tersebut dapat ditarik dua hal penting dalam transaksi elektronik, yaitu adanya perbuatan hukum  dan  adanya  penggunaan  media  elektronik.  Jadi,  secara  sederhana  dapat disimpulkan  bahwa  transaksi  elektronik digital  banking yang  dilakukan  oleh  nasabah merupakan  salah  satu  perbuatan  hukum,  sedangkan  penggunaan  media  elektronik menunjukkan bahwa dalam transaksi elektronik digital banking segala sesuatunya tidak lagi menggunakan  dokumen-dokumen  konvensional,  seperti  kertas  dan  pena,  tetapi  sudah beralih menggunakan dokumen elektronik.
Dalam buku yang berjudul ‘e - Banking’, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa bentuk-bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu:
1. ATM (Automated Teller Machine)
2. EDC (Electronic Data Capture)
3. Internet banking
4. SMS banking
5. Mobile banking
6. e-Commerce
7. Phone banking
8. Video banking.
Sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank, pemanfaatan perkembangan teknologi informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan  bank.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  6  Agustus  2018,  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  mengesahkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 12/POJK.03/2018  tentang  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  oleh  Bank Umum.
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  sektor  perbankan memberikan dan menawarkan kemudahan bagi nasabah melalui layanan operasional yang
sangat beragam, termasuk layanan e-Banking ( electronic banking ). Layanan e-banking telah digunakan oleh semua bank umum, baik bank konvensional maupun bank syariah. Hal tersebut  sejalan  dengan  kecenderungan  perkembangan  media  sosial  maupun  kebijakan untuk mewujudkan atau mengarahkan transaksi masyarakat yang dilakukan tidak dengan uang tunai ( less cash society ), sehingga telah banyak pelaku ekonomi atau masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan yang modern melalui e-Banking .

## KESIMPULAN
Perkembangan  teknologi  membuat  dunia  menjadi  tanpa  batas.  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyentuh sektor perbankan. Sebagai salah satu upaya  peningkatan  kapabilitas  bank,  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  informasi secara lebih optimal merupakan prasyarat dalam mendukung inovasi layanan bank. Oleh karena  itu, digital  banking menjadi  peluang  bisnis  yang  sangat  potensial  serta  sebuah keniscayaan  yang  tidak  terelakkan  pada  sektor  perbankan  di  era  digital.  Selain  dapat meningkatkan  efisiensi  kegiatan  operasional  bank, digital  banking dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  bank  konvensional  dan  bank  syariah  kepada  nasabah  dalam bertransaksi.  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  kemudian  mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Adaun bentuk-bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan pada bank konvensional dan bank syariah yaitu ATM (Automated Teller Machine), EDC (Electronic Data Capture), internet banking, SMS banking, mobile banking, e-Commerce, phone banking, dan video banking.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori. Perbankan  Syariah  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2009.
Andrew Shandy Utama. “Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara  (BUMN)  dalam  Sistem  Hu kum  Nasional  di  Indonesia”. Jurnal Soumatera Law Review , Volume 1, Nomor 1, 2018
Andrew Shandy Utama. “History and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia”. Jurnal Al- ‘Adalah , Volume 15, Nomor 1, 2018
Andrew  Shandy  Utama.  “Sejarah  dan  Perkembangan  Regulasi  Mengenai  Perbankan Syariah  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di  Indonesia”. Jurnal  Wawasan Yuridika , Volume 2, Nomor 2, 2018
Andrew Shandy Utama. “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. UNES Law Review , Volume 2, Issue 3, 2020
Andrew  Shandy  Utama,  Rizana,  dan  Ade  Pratiwi  Susanty  dalam  buku  Transformasi Digital dari Berbagai Aspek. Transformasi Hukum pada Digital Banking . Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021
Andrew Shandy Utama dan Sandra Dewi dalam buku Edupreneurship. Bank Syariah dan Halal Entrepreneurship di Indonesia . Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021
Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung  Romadhoni,  dan  Mochammad  Fahlevi.  “Empirical  Study  of Indonesian  SMEs  Sales  Performance  in  Digital  Era;  The  Role  of  Quality Service and Digital Marketing”. International Journal of Data and Network Science , Volume 5, Nomor 3, 2021
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Hasnati,  Sandra  Dewi,  dan  Andrew  Shandy  Utama.  “Perbandingan  Prinsip  Good Corporate  Governance  pada  Bank  Konvensional  dan  Bank  Syariah  dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Jurnal Mizan , Volume 3, Nomor 2, 2019
Kasmir. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. Rachmadi Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Selamet  Ratijo.  “Perlindungan  Hukum  bagi  Nasabah  Bank  Pengguna  Mobile  Banking terhadap Kejatahan ITE”. Jurnal Fatwa Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2018. Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. Islamic Banking . Jakarta: Bumi Aksara, 2010.