## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2020

## DAFTAR ISI
MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP)

## BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,
Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo .................................................................... 1-14 KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI Ardhie Raditya .............................................................................................................................................. 15-33

## DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, & Bakti Utama ............................................... 34-48

## MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA
Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah ............................................................................................... 49-64 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA:

## STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar ........................................................................................ 65-79

## PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Budiana Setiawan .......................................................................................................................................... 80-92

## RINGKASAN DISERTASI
DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA Irsyad Zamjani............................................................................................................................................. 93-108

## TINJAUAN BUKU
MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG:

## MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG  BERASAL DARI KELUARGA MISKIN
Anggi Afriansyah ....................................................................................................................................... 109-116 TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN Dini Rahmiati ............................................................................................................................................. 117-123

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46 ISSN 0125-9989
E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## MEMAHAMI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ORANG ASLI PAPUA (OAP) BERDASARKAN PENDEKATAN PEOPLE-CENTERED
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRAK
Kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP) saat ini belum banyak dibahas. Pengukuran yang digunakan selama ini hanya bersumber pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Papua Barat dan Papua merupakan dua provinsi dengan nilai IPM terendah di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ukuran tersebut sudah menggambarkan secara utuh kondisi OAP yang memiliki karakter geografis, sosial, dan budaya berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Kelemahan pengukuran menggunakan IPM adalah sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, aspek kognitif dari penduduk juga penting untuk menilai kualitas penduduk. IPM masih mengabaikan aspek subyektif terkait dengan cara pandang penduduk terhadap kehidupan dan lingkungannya. Pada tahun 2016, United Nations for Development Program (UNDP) memperkenalkan ukuran alternatif dengan menekankan pada indikator yang bersifat subyektif seperti penilaian atas kepuasan hidup. Penilaian tersebut digunakan untuk menghargai pilihan-pilihan tertentu atas kebiasaan dan perilaku sehari-sehari yang mengacu pada akar budaya setempat. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pembangunan kualitas sumber daya manusia menurut OAP. Pendekatan yang digunakan dalam analisis adalah people-centered untuk menganalisis cara pandang, persepsi diri, dan kepuasan serta kenyamanan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terpumpun, dan observasi lapangan di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: kualitas sumber daya manusia, Orang Asli Papua (OAP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, people-centered

## DDC: 302.4

## KARAKTER ORANG MADURA, NASIONALISME, DAN GLOBALISASI

## Ardhie Raditya

## ABSTRAK
Tulisan ini adalah bagian penting bagi peminat studi-studi Madura yang selama ini sebagian besar ditulis dari sudut pandang orang luar Madura, terutama kelompok peneliti dari Barat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan memproduksi wacana tandingan terhadap tulisan orang luar Madura yang cenderung memposisikan orang Madura sebagai etnis yang keras sekaligus destruktif. Dengan memakai metode imajinasi etnografis terungkap bahwa karakter terhormat orang Madura tidak seperti yang dibayangkan dalam berbagai literatur orang-orang barat atau kolonial. Orang Madura memiliki kontribusi vital bagi pergerakan nasionalisme anti kolonial hingga pembangunan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Spirit nilai-nilai Islami dan kultur menghormati martabat manusia sebagai lokomotif pembangunan karakater luhur orang Madura. Pasca rezim Orde Baru karakter luhur orang Madura mulai terserak. Kelompok Islam intoleran di Madura berusaha memanfaatkan momentum demokrasi di
Indonesia. Mereka menentang segala bentuk produk globalisasi dan kelompok minoritas Cina yang dianggap tidak sesuai dengan agenda politiknya. Kehadiran mereka berpotensi mengancam tidak hanya pembangunan karakter terhormat orang Madura, termasuk juga, keutuhan bangsa Indonesia.
Kata Kunci : karakter Orang Madura, nasionalisme, dan globalisasi

## DDC: 306.43 DARURAT LITERASI MEMBACA DI KELAS AWAL: TANTANGAN MEMBANGUN SDM BERKUALITAS

## Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRAK
Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, Indonesia menghadapi masalah rendahnya mutu pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, khususnya kemampuan literasi membaca di kelas awal sekolah dasar. Padahal siswa yang tidak mampu membaca akan mengalami “efek Matthew” berupa menurunnya motivasi belajar, rendahnya kemampuan menangkap informasi, berpotensi mengulang kelas, bahkan tidak melanjutkan pendidikan (drop out). Artikel ini berusaha mengkaji persoalan tersebut dan mendiskusikan solusinya. Kami menggunakan data lapangan dari beberapa daerah mitra program INOVASI, antara lain Kabupaten Bulungan, Lombok Utara, dan Sumba Timur. Tiga daerah itu tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kondisi Indonesia secara keseluruhan, melainkan sebagai daerah pinggiran dengan problem yang kompleks mulai dari kualitas dan kompetensi guru hingga minimnya sarana dan prasarana belajar. Data dikumpulkan pada pertengahan 2019 melalui wawancara dan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, serta fasilitator daerah pada program INOVASI. Analisis yang kami lakukan menunjukkan terdapat tiga persoalan utama, yaitu rendahnya kompetensi guru, kurikulum yang mengabaikan pelajaran membaca permulaan, dan minimnya sumber daya bacaan. Tiga persoalan ini perlu dipecahkan apabila kita berharap masa depan SDM Indonesia akan lebih berkualitas dan berdaya saing.
Kata kunci: literasi membaca, kelas awal, kompetensi guru, Kurikulum 2013, buku bacaan anak

## DDC: 306.43 MEMAHAMI GENERASI PASCAMILENIAL: SEBUAH TINJAUAN PRAKTIK PEMBELAJARAN SISWA

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRAK
Selepas era generasi milenial berakhir, generasi baru mulai bersiap untuk berperan penuh dalam berbagai urusan dalam kehidupan masa depan. Mereka adalah Generasi Z dan Alpha atau Generasi Pasca-Milenial. Generasi ini mulai menyerbu dunia kerja, tetapi tidak banyak pihak yang paham secara utuh bagaimana memperlakukan mereka nantinya dengan didasarkan pada bagaimana mereka nanti bekerja, berinteraksi, dan membangun komunikasi dalam dunianya. Umumnya, generasi pasca-milenial saat ini masih duduk di bangku sekolah, mempersiapkan diri memasuki era masa depan dengan segala tantangannya. Pendidikan sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam pembangunan, belum sepenuhnya dijalankan dengan mengakomodir kebutuhan generasi tersebut karena tidak selalu dipraktikkan melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan karakteristik generasi tersebut. Pemahaman lebih mendalam tentang karakteristik generasi ini perlu menjadi perhatian banyak pihak agar praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas mampu benar-benar menjawab kebutuhan  mereka akan belajar. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter generasi tersebut, yaitu identitas yang sulit didefinisikan karena sering berubah-ubah ( Undefined ID), menyenangi kehidupan bersama dengan komunitasnya ( Communalholic ), dan bersifat realistis memandang kehidupan ( Realistic ). Kemajuan teknologi dan informasi menjadi salah satu sebab mengapa karakteristik Generasi Pasca-Milenial sangat jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, serta bagaimana mereka menjalankan kehidupannya kelak. Studi kepustakaan terhadap literatur dan publikasi tentang apa dan bagaimana Generasi Pasca-Milenial dipahami menjadi dasar melakukan analisis, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda tentang bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi masa depan melalui instrumen pendidikan. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan gagasan konseptual tentang praktik-praktik pembelajaran di dalam kelas yang didasarkan pada pemahaman tentang karakteristik Generasi Pasca-Milenial.
Kata kunci: Generasi Pasca-milenial, karakteristik, pembelajaran

## DDC: 320.5 IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MINAT WIRAUSAHA: STUDI KASUS KNPI KOTA SEMARANG
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRAK
Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, yakni sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Keberadaan kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman akan nilai- nilai Pancasila dapat mempengaruhi minat wirausaha di kalangan pemuda, yang diwakili oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 91 pengurus KNPI dan melakukan oleh data menggunakan software Smart PLS3 diperoleh temuan bahwa Perceived Implementation of Pancasila mempengaruhi Attitude, Attitude mempengaruhi Entrepreneurial Intention, dan Entrepreneurial Intentionmempengaruhi Entrepreneurial Action. Di samping itu, variabel Access juga mempengaruhi Entrepreneurial Action .
Kata kunci: Pancasila, kewirausahaan Pancasila, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4 PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN

## Budiana Setiawan

## ABSTRAK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finasial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRAK
Desentralisasi telah menjadi norma global yang mengubah wajah tata kelola pendidikan di banyak negara sejak akhir 1970-an. Indonesia tersapu oleh gelombang ini pada tahun 2001 setelah krisis legitimasi yang parah mengakhiri rezim sentralistik Orde Baru yang berkuasa selama tiga dekade. Menggunakan pisau analisis dari
teori neo-institusionalisme dan mengambil data dari dokumen dan wawancara dengan informan strategis, tesis ini menyelidiki bagaimana legitimasi kelembagaan dari desentralisasi pendidikan dihimpun, dimanipulasi, dan kemudian diperebutkan. Narasi desentralisasi pendidikan di Indonesia pada awalnya dibuat oleh para aktor multilateral dengan semangat supremasi pasar neoliberal. Namun, berlawanan dengan argumen liberal dan kritis yang mengisyaratkan melemahnya negara dan bangkitnya institusi pasar sebagai dampak dari desentralisasi pendidikan, temuan tersebut menunjukkan kenyataan yang agak kontras. Desentralisasi telah memfasilitasi bertumbuhnya negara-negara
Weberian di tingkat lokal, yang sama-sama mengklaim legitimasi kelembagaan untuk mengatur pendidikan di daerah dengan caranya masing-masing. Dari studi banding dua pemerintahan kota, Kupang dan Surabaya, tesis ini menunjukkan bagaimana legitimasi otoritas pemerintah pusat terus dipertanyakan di daerah. Terlepas dari tekanan pemerintah pusat melalui penerapan standar nasional, tata kelola pendidikan daerah tetap bertahan dengan model dan praktik yang beragam dan berbeda dari ketentuan pusat. Jadi, alih-alih menjadi basis yang dapat memperkuat legitimasi desentralisasi pendidikan sebagai institusi global, praktik-praktik yang berbeda di ranah lokal tersebut mungkin menjadi dasar bagi adanya suatu delegitimasi. Beberapa negara-bangsa akan memikirkan kembali sikap mereka untuk menyesuaikan diri dengan tekanan global mengenai kebijakan desentralisasi ini jika mereka sadar bahwa kebijakan tersebut berpotensi membawa mereka ke dalam krisis legitimasi yang lain.
Kata kunci : desentralisasi pendidikan, legitimasi, neo-institusionalisme, tekanan global

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANG: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 46
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2020

## DDC: 331.11

## UNDERSTANDING THE QUALITY OF INDIGENOUS PAPUAN’S HUMAN RESOURCES BASED ON PEOPLE CENTERED APPROACH
Gusti Ayu Ketut Surtiari, Haning Romdiati, Luh Kitty Katherina,

## Dwiyanti Kusumaningrum, & Ari Purwanto Sarwo Prasojo

## ABSTRACT
The human development of the Indigenous Papuans (OAP) is still under research. The current measurement is merely using the Human Development Index (HDI). Papua and West Papua are the two provinces with the lowest HDI scores in Indonesia. The question is whether the grade of HDI has represented the actual condition of OAP by considering the local context of geographic, social, and culture. The shortcoming of HDI is the domination of economic growth, whereas the cognitive aspect of the people can also reflect the quality of well-being. HDI remains neglecting subjective aspects related to the inhabitants’ perspectives about their life and neighbourhood. In 2016, the United Nations for Development Program (UNDP) published a report on capability aspects of human development, highlighting the need to consider subjective indicators such as an assessment of life satisfaction. The assessment is used to respect particular choices of behaviours and practices that are rooted in the local culture. This paper aims to have a deeper understanding regarding human development from the perspective of OAP. This study utilizes a people-centered approach to analyze the perception of OAP on their self-evaluation and perception of well-being development. The data collection was undertaken through in-depth interviews, focus group discussions, and field observations in Tambrauw Regency and Sorong Regency, West Papua Province.
Keywords: human development, the Indigenous Papuans (OAP), Tambrauw Regency, Sorong Regency, people- centered

## DDC: 302.4

## THE CHARACTERS OF MADURESE, NATIONALISM, AND GLOBALIZATION

## Ardhie Raditya

## ABSTRACT
This paper is an essential part for those who are interested in Madurese Studies, which have been mostly written from outsiders’ point of views, mainly Western researchers. This paper aims to produce a counter-discourse to the writings of outsiders who tend to position the Madurese as a violent and destructive ethnicity. By utilizing the method of ethnographic imagination, it is shown that the honourable character of the Madurese is unlike what has been imagined in various Western or Colonial literature. The Madurese have a vital contribution to the nationalism of anti-colonial for the development of Indonesian culture after the independence period. The spirit of Islamic values and culture respects human dignity as the locomotive of the development of the noble character of the Madurese. After the New Order regime, the true character of the Madurese begins to scatter. Intolerant Islamic groups in Madura tried to use the momentum of democracy in Indonesia to oppose all forms of globalization products and Chinese minority groups that were considerably not aligned with their political agenda. Their presence
could potentially threaten not only the development of the noble character of the Madurese, but also the integrity of the Indonesian nation.
Keywords : Characters of Madurese, nationalism, and globalization

## DDC: 306.43

## THE EXIGENCY OF READING-LITERACY IN EARLY GRADE: THE CHALLENGES OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL QUALITY
Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Genardi Atmadiredja, &Bakti Utama

## ABSTRACT
To build human capital quality, Indonesia is facing a problem of low learning quality in various levels of education, particularly reading-literacy in early grades of elementary school. This condition will lead to a severe problem because some students who fail at early learning reading may suffer “Matthew effect” which explains the circumstances where they have a lack of learning motivation, low ability to understand information, potential case of repeating classes, and drop out. This article attempts to study the issue and to discuss probable solutions. We use the field data from several regions, which are partnered with the INOVASI Program, such as Bulungan Regency, North Lombok, and East Sumba. These three regions do not represent Indonesia as a whole but as peripheral areas which have complex problems ranging from teachers’ qualities and competencies to learning infrastructure challenges. Data were collected in the mid-2019 throughout interviews and discussions with teachers, headmasters, supervisors, and regional facilitators joint in the INOVASI Program. Our conducted analysis shows that there are three main problems, which are low competency of teachers, the curriculum that neglects preliminary reading subjects, and lack of reading resources. These problems need to be solved if we aspire to realize a more qualified and competitive human capital for the better future of Indonesia.
Keywords: reading-literacy, elementary school, teachers’ competencies, Curriculum K-13, Children’s reading books

## DDC: 306.43

## UNDERSTANDING POST-MILLENIAL GENERATION: A REVIEW OF STUDENT LEARNING PRACTICES

## Diyan Nur Rakhmah W. & Siti Nur Azizah

## ABSTRACT
After the Millennial Generation era ends, the new generation begins to prepare to play a full role in various things in the future. They are Generation Z and Alpha or so-called Post-Millennial Generation. This generation is starting to invade the working world, but not many people understand how to treat them based on how they will work, interact, and build communication in their future. Generally, the Post-Millennial Generation is still at school. They are students who prepare to enter the future era with all its challenges. Education, as an inseparable part of development, has not fully been implemented to accommodate the needs of this generation because it is not always practised through approaches related to characteristics of the generation. A more in-depth understanding of the characteristics of this generation needs attention so that the practices of learning in the classroom can fully answer their learning needs. Learning can be adapted with the characters of this generation, namely, the identity that is difficult to define their self-identity (Undefined ID), enjoys life together with a community (Communalholic), and realistic with their life (Realistic). The advancement of technology and information is the main reason why the characteristics of the Post-Millennial Generation are so much different from previous generations, and how they will live their lives later. A literature study regarding what and how the Post-Millennial Generation is understood becomes the basis for conducting the analysis. It is expected to provide a different perspective on how to prepare their future through educational instruments. This paper aims to offer conceptual ideas about learning practices in the classroom based on the characteristics of the Post-Millennial Generation.
Keywords: Post-Millennial Generation, characteristics, learning practices

## DDC: 320.5 THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES ON ENTREPRENEURS’ INTEREST: CASE STUDY ON THE KNPI OF SEMARANG CITY
Ahmad Zaenal Arifin & Deden Dinar Iskandar

## ABSTRACT
Pancasila is the foundational philosophy of the Indonesian nation. The implementation of Pancasila values in entrepreneurship will encourage new entrepreneurs to grow up aligned with Indonesian culture which embeds a populist economy characteristic. The existence of Pancasila entrepreneurship in the form of a populist economy can encourage the creation of new jobs, and therefore, it could be a solution to reduce unemployment. This study aims to see the extent to which the understanding of Pancasila’s values can affect entrepreneurial interest among young people, represented by Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). This research uses a quantitative method with Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS) analysis. After distributing questionnaires to 91 KNPI administrators and conducting data using Smart PLS3, it is found that the Perceived Implementation of Pancasila influences Attitude, Attitude influences Entrepreneurial Intention, and Entrepreneurial Intention influences Entrepreneurial Action. Besides, the Access variable also influences Entrepreneurial Action .
Keywords: Pancasila, Pancasila entrepreneurship, Theory Planned Behavior

## DDC: 306.4

## THE DEVELOPMENT OF TEACHING SUBJECTS TO STRENGTHEN CULTURAL AND CIVIC LITERACY

## Budiana Setiawan

## ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## DDC: 320.6
RINGKASAN DISERTASI

## DANCING WITH LEGITIMACY:  GLOBALIZATION, EDUCATIONAL DECENTRALIZATION, AND THE STATE IN INDONESIA

## Irsyad Zamjani

## ABSTRACT
Decentralization has become a global norm that has changed the face of education governance in many countries since the late 1970s. This movement utterly swept up Indonesia in 2001 after the severe legitimacy crisis ended the three-decade-reigning centralist regime of the New Order. Using the analytical concepts of the new institutional theory and drawing upon data from documents and interviews with strategic informants, the thesis
investigates how the institutional legitimacy of educational decentralization was garnered, manipulated, and then contested. The narrative of educational decentralization in Indonesia was initially scripted by multilateral actors with the neoliberal spirit of market supremacy. However, against the liberal and critical arguments that suggest the weakening of the central state or the rise of market institutions as the follow-up of educational decentralization, the findings show a somewhat contrasting reality. Decentralization has facilitated the proliferation of Weberian states in the local district arenas, which equally claim institutional legitimacy for governing the local educational system in their respective ways. From the comparative studies of two local district governments, Kupang and Surabaya, the thesis shows how the legitimacy of the central government authority continues to be challenged in the localities. Despite the central government’s pressures for national standards and their enforcement measures, local educational governance survives with different, illegitimate models and practices. Thus, rather than becoming a local basis for reinforcing the legitimating capacity of educational decentralization as a global institution, the different practices might become the local source of delegitimation. Some nation-states would rethink their conformity to the international pressure of decentralization if they were aware that the policy would potentially lead them to another crisis of legitimacy.
Keywords: educational decentralization, global pressure, legitimacy, new institutionalism

## DDC: 306.43
TINJAUAN BUKU MEMBANGUN KESETARAAN, MENGIKIS KESENJANGAN DAN MEMBUKA PELUANGH: MENGUBAH CARA PANDANG GURU DALAM MENDIDIK SISWA YANG BERASAL DARI KELUARGA MISKIN

## Anggi Afriansyah
Judul Buku: Reaching and Teaching Students in Poverty: Strategies for Erasing the Opportunity Gap (Multicultural Education Series). Penulis: Paul Gorski (2018). Penerbit: Teachers College Press, New York, 234 Pages; ISBN 978-0-8077-5879-3.

## TINJAUAN BUKU DESENTRALISASI RADIKAL: IKHTIAR PENGEMBANGAN WILAYAH IMEKKO SORONG SELATAN

## Dini Rahmiati
Judul Buku: Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan . Penulis: Bambang Purwoko, dkk.  (2017).  Penerbit: Ifada Publishing dan Pusat Pengembangan  Kapasitas dan Kerjasama –FISI- POL UGM, Yogyakarta, 170 hlm.

## DDC: 306.4

## PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN UNTUK MEMPERKUAT LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Budiana Setiawan
Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan E-mail: budianasetiawan@gmail.com

## ABSTRACT
The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian’s arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia’s citizens.
Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students

## ABSTRAK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2016 telah mencanangkan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. GLN juga mengusulkan enam literasi dasar, yakni: bahasa, numerasi, sains, digital, finasial, dan budaya dan kewargaan. Dalam hal ini literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian karena dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dalam menghadapi persaingan global abad ke-21. Padahal literasi budaya dan kewargaan menjadi landasan bagi terbentuknya lima karakter dasar, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong. Permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di SMP/ sederajat dalam mendukung literasi budaya dan kewargaan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dari mata pelajaran tersebut? Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian desk research (kajian literatur). Hasil kajian memperlihatkan bahwa mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. Mata pelajaran IPS mendorong peserta didik memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Seni dan Budaya sebagai pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia yang beragam dalam menghadap era modernitas. PPKn mendorong peserta didik memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
Kata Kunci: literasi budaya dan kewargaan, lima karakter dasar, mata pelajaran, peserta didik

## PENDAHULUAN
Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju bukanlah bangsa yang hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah, melainkan bangsa yang memiliki bu- daya literasi tinggi. Bangsa yang memiliki budaya literasi yang tinggi akan menjadi bangsa yang
memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia. Dengan literasi yang tinggi, masyarakat dari bangsa tersebut akan memiliki kecakapan hidup sehingga mampu bersaing dan bersanding dengan negara lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi berbanding lurus
dengan kemampuan bangsa tersebut berkola- borasi dan memenangi persaingan global.
Salah satu permasalahan yang digagas oleh World Economic Forum (WEF) pada tahun 2015 1 adalah masalah pendidikan. Sebagaimana dicetuskan oleh WEF pada tahun 2015 maupun Gerakan Literasi Nasional (GLN) pada tahun 2017 yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah bersama masyarakat tengah menggalakan enam literasi dasar, terma- suk di antaranya literasi budaya dan kewargaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri telah mengeluarkan konsep materi pendukung untuk penerapan literasi budaya dan kewargaan di lingkungan pendidikan. Literasi budaya dan kewargaan ini dikatakan teramat penting untuk dimiliki oleh segenap warga negara Indonesia, terutama dihadapkan dengan kondisi dan situasi masyarakat yang majemuk/ beragam, baik dari segi suku bangsa, bahasa, adat, maupun agama dan kepercayaan. Kemampuan untuk memahami keberagaman dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai bagian dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan unsur pokok untuk menja- min kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global.
Sehubungan dengan hal tersebut, jika bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju, maka harus mampu menyiapkan generasi mudanya meraih tingkat literasi yang tinggi agar dapat memajukan kehidupan di kancah internasional, serta melanggengkan nilai luhur kebudayaan yang menjadi identitas dan jati diri masyarakat Indonesia. Literasi budaya dan kewargaan dapat menjadi pintu masuk dalam mewujudkan keunggulan tersebut, sekaligus menguatkan kepribadian, jati diri, dan karakter bangsa yang unik dan beradab. Melalui literasi budaya dapat memunculkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang kuat dan bangga terhadap kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Adapun melalui literasi kewargaan memunculkan kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hak dan kewajiban yang perlu dijalankan sebagai warga negara, bangsa, dan negara Indonesia.
1 World Economic Forum (WEF) adalah sebuah yayasan organisasi non-profit yang mendiskusikan masalah-ma - salah penting yang dihadapi dunia, seperti: pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain (Pigman, 2006).
Hal yang menjadi permasalahan adalah, dalam upaya menggalakan Gerakan Literasi Nasional, tampaknya literasi budaya dan kewargaan kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan jenis-jenis literasi dasar lainnya. Hal ini dise- babkan literasi budaya dan kewargaan dianggap kurang memberikan nilai kompetitif dan kurang mem berikan kecakapan hidup dalam mengha- dapi persaingan global pada abad ke-21. Padahal pengua saan terhadap kelima jenis literasi lainnya tersebut tidak akan banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia apabila tidak dilandas- kan pada terbentuknya lima karakter dasar yang kuat, yang meliputi: religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong-royong. Kelima karakter dasar tersebut akan tertanam dengan kuat pada masing-masing warga negara apabila memiliki pemahaman yang baik. Hal demikian hanya dapat dipelajari melalui literasi budaya dan kewargaan.
Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang diangkat adalah mata pelajaran apa sajakah yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, akan pentingnya literasi budaya dan kewarganan? Aspek-aspek apa saja yang dapat disumbangkan dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang dapat meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya literasi budaya dan kewargaan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat kualitatif dan merupakan jenis penelitian desk research (kajian literatur). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur. Studi literatur difokuskan pada definisi-definisi mengenai literasi budaya dan kewargaan, serta ruang lingkup mata pela- jaran-mata pelajaran yang memuat aspek-aspek yang mendukung peningkatan literasi budaya dan kewargaan. Dalam hal ini, diperlukan berbagai sumber pustaka, terutama definisi para ahli terha - dap mata pelajaran yang memuat pemahaman dan implementasi dari literasi budaya dan kewargaan. Adapun ruang lingkup mata pelajaran yang di- pelajari adalah pada tingkat peserta didik SMP. Hal ini dikarenakan usia peserta didik tingkat SMP adalah usia pra-remaja yang merupakan saat tepat untuk menanamkan nilai-nilai sebagai
bangsa Indonesia yang menghargai budayanya sendiri, serta mengikuti peraturan sebagai warga negara Indonesia.

## LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Apakah yang dimaksud dengan literasi? Education Development Center mendefinisikan literasi sebagai “kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam hidupnya”. Adapun menurut UNESCO yang dimaksud dengan literasi adalah “rangkaian kesatuan dari kemampuan menggu- nakan kecakapan membaca, menulis, dan berhi- tung sesuai dengan konteks yang diperoleh dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan penerapan di sekolah, keluarga, masyarakat, dan situasi lainnya yang relevan” (Gerakan Literasi Nasional, 2017a).
Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia harus mampu mengem- bangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. WEF pada tahun 2015 menetapkan enam literasi dasar yang harus dikuasai masyarakat suatu bangsa dalam rangka mewujudkan budaya literasi yang tinggi. Enam literasi dasar tersebut mencakup: literasi bahasa dan sastra, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. 2 Literasi bahasa dan sastra adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan menggunakan bahasa tertulis. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan angka- angka dan simbol-simbol lain dalam rangka memahami dan mengekspresikan hubungan- hubungan kuantitatif. Literasi sains adalah ke- mampuan untuk menggunakan pengetahuan dan prinsip-prinsip saintifik untuk memahami ling - kungan dan menguji hipotesis. Literasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan untuk menggunakan dan menciptakan konten berbasis teknologi, termasuk menemukan dan membagikan informasi, menjawab pertanyaan, berinteraksi dengan orang-orang lain, dan
2 Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”. 2017. dalam Gerakan Literasi Nasional, 2017a: v-vi.
pemrograman komputer. Literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami dan mengaplikasi- kan aspek-aspek konseptual dan numerikal dari dunia keuangan. Terakhir, literasi kebudayaan dan kewargaan adalah kemampuan untuk mema- hami, mengapresiasi, menganalisis, dan meng- aplikasikan pengetahuan mengenai kemanusiaan ( World Economic Forum , 2015; Gerakan Literasi Nasional, 2017a; 14).
Dalam rangka meningkatkan indeks capaian literasi bangsa Indonesia, Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 2016 telah mencanangkan sebuah gerakan besar, yakni Gerakan Literasi Nasional (GLN). Gerakan ini mencakup gerakan literasi yang dilakukan di sekolah, keluarga, maupun masyara- kat. GLN ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 3
Sebagaimana yang disampaikan oleh WEF tentang literasi dasar, GLN juga mengusulkan definisi yang sedikit berbeda tentang enam literasi dasar, yakni: literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finasial, dan literasi budaya dan kewargaan. Literasi bahasa, yakni pengetahuan dan kemampuan membaca dan menulis, mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis serta kemampuan menganalisis, menanggapi dan menggunakan bahasa. Literasi numerasi adalah pengetahuan tentang dan kemampuan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol- simbol yang terkait dengan angka-angka serta operasi matematika dasar (tambah, kurang, kali, bagi) serta kemampuan menggunakan makna an- gka dan simbol untuk menganalisis informasi dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari- hari. Literasi sains diartikan sebagai pengetahuan tentang dasar-dasar berbagai cabang sains dan kemampuan untuk mengaplikasikan sains dasar dalam kehidupan sehari-hari dengan cara meng- identifikasi  pertanyaan,  menginterpretasi  data dan bukti sains, serta menarik kesimpulan yang berkenaan dengan alam dan pemeliharaannya. Literasi digital, yakni pengetahuan tentang
3 “Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”, 2017. dalam Gerakan Literasi Nasional, 2017a: ii-iii
dasar-dasar teknologi informasi dan komuni- kasi dan kemampuan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan untuk mene mukan, mengevaluasi, menggunakan, mem- buat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidup an sehari-hari. Literasi finansial adalah pengetahuan tentang rumusan konsep dan tujuan finansial serta praktik kewirausahaan dan kemampuan dalam mengatur untuk meng- hasilkan, mengelola, menginvestasikan, dan me- nyumbangkan uang. Terakhir, literasi budaya dan kewargaan adalah pengetahuan tentang berbagai sejarah, kesenian, tradisi dan nilai-nilai yang ter- kandung di dalamnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan kemampuan mengenal, memahami, menghargai berpartisipasi secara aktif dalam budaya dan nilai-nilai kebangsaan dan kewargaan, serta bertingkah laku sesuai de- ngan nilai-nilai budaya dan regulasi formal yang berlaku di Indonesia (Gerakan Literasi Nasional, 2017a: 17-18).
Literasi budaya dan kewargaan terdiri dari dua frase yang menjadi satu kesatuan, yakni “budaya” dan “kewargaan”. Meskipun demikian, baik frase budaya maupun kewargaan sebenarnya mempunyai pengertian sendiri. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia se- bagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam mema- hami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.
Literasi budaya merupakan hal yang pen- ting untuk dikuasai karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat- istiadat, kepercayaan, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Keberagaman tersebut muncul karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari tujuh belas ribu pulau besar dan kecil. Secara geografis, pulau-pulau di Indonesia terse - bar dan dipisahkan oleh lautan dan selat. Letak pulau yang tersebar tersebut menjadikan bangsa
Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang juga menghasilkan beragam bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, kearifan lokal, penge- tahuan tradisional, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Namun keberagaman tersebut disatu- kan dengan satu semboyan yang telah diyakini bersama oleh bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu (Gerakan Literasi Nasional, 2017b: 3).
Apabila warga negara Indonesia kurang dalam pemahaman literasi budaya, maka mereka tidak akan memiliki kesadaran akan keberagaman bangsanya. Mereka akan tumbuh sebagai warga negara yang tidak berwawasan luas mengenai ke- beragaman bangsa Indonesia, serta memaksakan bangsa Indonesia menjadi homogen dan seragam sesuai dengan pemahamannya sendiri yang dianggapnya paling benar. Akibatnya, stabilitas nasional yang telah lama terbangun pun akan rusak. Tanpa adanya kesadaran akan keberaga- man, tanpa adanya sikap saling menghormati dan menghargai terhadap individu dan kelompok yang berbeda  akan  menyebabkan  terjadinya  konflik antarindividu dan antarkelompok. Masyarakat akan mudah dipecah belah dengan kebencian dan prasangka hanya karena tidak mengenal dan memahami keberagaman yang dimiliki oleh bangsanya.
Literasi kewargaan juga merupakan hal yang penting untuk dikuasai karena sebagai warga negara Indonesia harus patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah mau- pun yang telah disepakati masyarakat umum. Sebagai warga negara yang memahami literasi kewargaan, juga harus menjalankan kewajiban- kewajiban yang telah diatur oleh pemerintah mau- pun masyarakat umum. Rendahnya pemahaman terhadap literasi kewargaan menyebabkan warga negara tersebut tidak memiliki kesadaran untuk mengikuti peraturan-peraturan dan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah dan disepakati oleh masyarakat umum. Mereka hanya menuntut agar hak-haknya dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat, tanpa memikirkan konsekuensi untuk menjalankan kewajiban yang melekat pada identitas diri mereka sebagai warga negera Indonesia.
Pemahaman terhadap literasi budaya dan kewargaan dapat diberikan melalui media pem- belajaran dan pendidikan, baik yang diterima melalui sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Meskipun demikian, bila ditilik dari materi pembelajaran di sekolah, materi-materi untuk meningkatkan pemahaman terhadap literasi budaya dan kewargaan di Indonesia relatif masih sangat terbatas.
Dalam materi pembelajaran di sekolah, kon- sep dasarnya adalah literasi budaya dan kewargaan sebagai alat untuk memberi pemaham an kepada warga negara agar mengenali dan melestarikan budaya Indonesia serta memahami hak dan ke- wajibannya sebagai warga negara. Adapun materi dasar yang digunakan meliputi: bahasa (aksara), sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, kesenian, penanaman nilai nasionalisme, pengenalan bela negara, dan pengenalan terhadap keberagaman (Gerakan Literasi Nasional. 2017b).
Kurangnya pemahaman terhadap literasi bu- daya dan kewargaan dapat terlihat pada perilaku- perilaku yang belum sesuai dengan harapan pada lima karakter dasar, yakni: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima karakter dasar ini dapat dibentuk melalui pening- katan pemahaman terhadap literasi budaya dan kewargaan.
Adapun penjelasan dari lima karakter dasar tersebut adalah sebagai berikut (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, 2017: 8-9).

## 1. Religius
Religus adalah karakter yang mencerminkan keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghar- gai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu de- ngan sesama manusia, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan-Nya.

## 2. Nasionalis
Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap baha- sa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

## 3. Mandiri
Mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasi- kan harapan, mimpi dan cita-cita.

## 4. Gotong Royong
Gotong royong merupakan karakter yang meng- hargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin ko- munikasi dan persahabatan, dan memberi bantuan pertolongan pada orang-orang yang membutuh- kan.

## 5. Integritas
Integritas merupakan karakter yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai- nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara untuk aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

## PRINSIP DASAR LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Buku Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan Gerakan Literasi Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 telah memberikan pan- duan materi-materi pelajaran kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya literasi budaya dan kewargaan. Disampaikan bahwa Indonesia memi- liki keberagaman dalam hal suku bangsa, bahasa, budaya, adat dan kebiasaan, bahkan agama dan
kepercayaan. Selain itu, sebagai bagian dari dunia global, Indonesia juga mendapat pengaruh budaya dari berbagai negara sebagai dampak dari hubungan kerja sama yang dibangun. Akibatnya, keberagaman yang sudah ada, yang dibawa oleh tiap-tiap suku bangsa di Indonesia menjadi sema- kin kompleks dengan masuknya pengaruh global. Kemampuan untuk memahami keberagaman dan tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari suatu bangsa merupakan kecakapan yang patut dimiliki oleh setiap individu di abad ke-21 ini. Oleh karena itu, literasi budaya dan kewargaan penting diberikan di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Literasi budaya dan kewargaan tidak hanya menyelamatkan dan mengembangkan budaya nasional, tetapi juga membangun identitas bangsa Indonesia di tengah masyarakat global (Gerakan Literasi Nasional, 2017b: 3-4).
Buku tersebut juga memuat tentang prinsip dasar literasi budaya dan kewargan, yakni (Gerakan Literasi Nasional, 2017b: 3-4):

## 1.  Budaya sebagai Alam Pikir Melalui Bahasa dan Perilaku
Bahasa daerah dan tindak laku yang beragam menjadi kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Budaya sebagai alam pikir me- lalui bahasa dan perilaku berarti budaya menjadi jiwa dalam bahasa dan perilaku yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Bahasa daerah dan tindak laku yang beragam menjadi kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya, melalui ungkapan dalam bahasa Jawa memayu hayuning bawono kita mengenal falsafah hidup bahwa manusia harus mampu menjaga lingkung- an hidupnya. Ungkapan tersebut tidak hanya memiliki arti filosofis, tetapi juga menyiratkan bahwa perilaku manusianya merupakan bagian dari suatu budaya.

## 2.  Kesenian sebagai Produk Budaya
Kesenian merupakan salah satu bentuk kebu- dayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar tentunya menghasilkan berbagai bentuk kesenian dari berbagai daerah dengan membawa ciri khas kebudayaan dari daerahnya masing-masing.
Berbagai macam bentuk kesenian yang dihasilkan oleh setiap daerah di Indonesia harus dikenalkan kepada masyarakat terutama generasi muda agar mereka tidak tercerabut dari akar budayanya dan kehilangan identitas kebangsaannya.

## 3.  Kewargaan Multikultural dan Partisipatif
Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaaan, adat-istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Dengan kondisi seperti ini, dibutuhkan suatu masyarakat yang mampu berempati, bertoleransi, dan bekerja sama dalam keberagaman. Semua warga masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, dan latar belakang budaya memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk turut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

## 4. Nasionalisme
Kesadaraan akan kebangsaan adalah hal pen- ting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya, setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya.

## 5. Inklusivitas
Di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, pandangan dan perayaan inklusivitas sangat berperan untuk membangun kesetaraan warga. Terbangunnya sikap inklusif akan men- dorong setiap anggota masyarakat untuk mencari keuniversalan dari budaya baru yang dikenalnya untuk menyempurnakan kehidupan mereka.

## MATERI PELAJARAN PENDUKUNG LITERASI BUDAYA DAN KEWARGAAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik di tingkat SMP/
sederajat, sesuai dengan Kurikulum 2013, terdiri dari 10 mata pelajaran, yakni: Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni dan Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, dan Prakarya/ Informatika, dengan beban jam pelajaran mencapai 38 jam per minggu (Kemendikbud, 2018). Adapun kesepuluh mata pelajaran dengan alokasi jam pelajaran per ming- gu tersebut adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Mata Pelajaran Jenjang SMP/ Sederajat Ber- dasarkan Kurikulum 2013 No. Mata Pelajaran Alokasi Jam per Minggu 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 3 3. Bahasa Indonesia 6 4. Matematika 5 5. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 5 6. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 4 7. Bahasa Inggris 4 8. Seni dan Budaya 3 9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 10. Prakarya/ Informatika 2 Jumlah 38 Sumber: Kemendikbud, 2018
Dari 10 mata pelajaran tersebut, yang berkaitan langsung dengan peningkatan literasi budaya dan kewargaan, antara lain: IPS, Seni dan Budaya, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara umum materi literasi budaya secara garis besar dapat diper- oleh mata pelajaran IPS dan Seni dan Budaya, sedangkan materi literasi kewargaan secara garis besar dapat diperoleh dari mata pelajaran PPKn. Meskipun demikian, konsep-konsep tentang budaya dan kewargaan sebenarnya tertuang pula dalam mata pelajaran-mata pelajaran lainnya.
Alasan bahwa mata pelajaran IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan literasi budaya dan kewargaan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam pendidikan di tingkat dasar maupun menengah di Indonesia. Di dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dituliskan bahwa “Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan”.
Gambar 1. Skema Literasi Budaya dan Kewargaan Sebagai Media Penguatan Pendidikan Karakter
Berdasar pengertian tersebut, IPS merupakan mata pelajaran yang terintegrasi atau terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan menjadi warga negara yang baik. IPS di sekolah merupakan mata pelajaran yang memadukan secara sistematis disiplin-disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi. 4
Menurut Etin Solihatin dan Raharjo, mata pelajaran IPS merupakan hasil kombinasi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran, seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama, sehingga dipadukan menjadi satu bidang studi, yaitu IPS. Mata pelajaran IPS dikembangkan secara terpadu berpotensi untuk mewujudkan manusia yang memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Kesadaran sosial akan terwujud apabila siswa memiliki pemaha- man konsep-konsep dalam pembelajaran IPS yang meliputi interaksi, saling ketergantungan, kesinambungan, dan perubahan (continuity and change) , keragaman atau kesamaan atau perbe- daan, konflik dan konsesus, pola (patern), tempat (lokasi), kekuasaan ( power ), nilai kepercayaan, keadilan dan pemerataan kelangkaan ( scariety ), kekhususan (specialitation ), budaya (culture ) dan nasionalisme (Solihatin & Raharjo, 2007: 15-21).
Tujuan pemberian mata pelajaran IPS sangat bervariasi. Menurut Diah Harianti, tujuan utama mata pelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Dari rumusan tujuan tersebut, dari mata pelajaran IPS dapat dirinci beberapa manfaat sebagai berikut. Pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian
4 Pengertian dan Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). (2019). Diakses dari https://www.silabus. web. id/pembelajaran-ips/.
terhadap masyarakat atau lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan yang tepat. Terakhir, mampu mengembangkan berbagai potensi, sehingga mampu membangun diri sendiri agar survive , kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat (Harianti, 2006).
Menurut Supardi, ada beberapa tujuan dari mata pelajaran IPS. Pertama, memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa, bersifat demokratis, ke  banggaan nasional dan tanggung jawab, serta memiliki identitas dan kebanggaan nasional. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inkuiri untuk dapat memahami, mengidentifikasikan, menganilisis, dan memiliki ketrampilan sosial untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Ketiga, selain melatih belajar mandiri, IPS pun untuk berlatih membangun kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif inovatif. Keempat, mengembangkan kecerdasan, kebiasaan, dan ketrampilan sosial. Kelima, me- latih siswa untuk menghayati nilai-nilai hidup yang baik dan terpuji termasuk moral, kejujuran, keadilan, dan lain-lain, sehingga memiliki akhlaq mulia. Keenam, mengembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (Supardi, 2011:186-187).
Menurut Zainal, tujuan utama pembelajaran IPS di sekolah dasar maupun sekolah menengah adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) , sikap dan nilai ( attitudes
and values) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik. Kedua, mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memilki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa masyarakat. Ketiga, melakukan sistematisasi bahan, informasi, dan/ atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Keempat, menjadikan lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Kelima, mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antar manusia (Zainal, 2010: 114).
Menurut Etty Ratnawati, mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran terpadu dari berbagai ilmu sosial, seperti: sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Tujuan dari pendidikan IPS adalah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. IPS sangat erat kaitannya dengan persiapan anak didik untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan terlibat dalam pergaulan masyarakat dunia ( global society ). IPS memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan membim bing anak didik pada nilai-nilai dan perilaku yang demokratis, memahami dirinya dalam konteks kehidupan masa kini, dan memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat global yang interdependen (Ratnawati, 2016)
Mata pelajaran IPS merupakan pelajaran yang sangat penting karena dengan belajar IPS dapat membimbing siswa beradaptasi dalam lingkungan sosialnya, dan dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah social yang terjadi di masyarakat dengan lebih bijaksana (Ratnawati, 2016)
Di kehidupan sosial ini manusia saling ber- hubungan, saling bekerjasama, saling bertukar pendapat dan sebagainya. Berawal dari sinilah
manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalin hubungan tersebut, manusia dituntut untuk mengetahui nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai kontrol diri untuk berperilaku yang baik dengan sesama manusia. Selain itu, kita juga harus mengetahui bahwa, di dalam masyarakat itu terdiri dari beraneka ragam budaya, suku, agama, bahasa, ras dan sebagainya. Tentunya dalam setiap ke- lompok masyarakat itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Untuk dapat hidup yang rukun, maka setiap kelompok masyarakat harus memupuk sikap saling toleransi, simpati, dan empati dalam menghadapi keanekaragaman budaya tersebut (Ratnawati, 2016).

## b. Seni dan Budaya
Menurut Sofyan Hadi, kata seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan, karena pada setiap seni pasti mempunyai kebudayaan yang khas. Begitu juga sebaliknya, pada setiap kebudayaan pasti mempunyai nilai seni yang begitu indah dan tidak ternilai harganya. 5 Hal ini yang menyebabkan mata pelajaran tersebut dinamakan dengan Seni dan Budaya. Meskipun demikian, kata “seni” dan “budaya” masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri. Pengertian “seni” secara umum adalah segala sesuatu yang dibuat manusia yang memiliki unsur keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain. Adapun pengertian “budaya” adalah suatu cara hidup yang dapat berkembang secara bersama pada suatu kelompok orang dengan cara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit dengan meliputi sistem politik dan agama, adat istiadat, pakaian, bahasa, perkakas, karya seni, dan bangunan. 6 Dalam mata pelajaran Seni dan Budaya, pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek seni. Aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi ter- integrasi dengan seni, karena itu mata pelajaran Seni dan Budaya pada dasarnya merupakan
5 Sofyan Hadi. (2017, November 17). Pengertian Seni Budaya Secara Umum dan Menurut Para Ahli . Diakses dari https://satujam.com/pengertian-seni-budaya/.
6 Sofyan Hadi. (2017, November 17). Pengertian Seni Budaya Secara Umum dan Menurut Para Ahli . Diakses dari https://satujam.com/pengertian-seni-budaya/.
pendidikan seni yang berbasis budaya. Mata pela- jaran seni dan budaya diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik (Widaningsih, 2012). Mata pelajaran seni dan bu- daya adalah pondasi untuk menyelamatkan seni dan budaya warisan Indonesia dari modernitas zaman melalui peserta didik. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak keragaman suku, etnis, dan budayanya yang bisa dipelajari serta direalisasikan dalam mata pelajaran tersebut.
Menurut Cut Kamaril Surono, mata pelajaran Seni dan Budaya memiliki tiga sifat, yakni multi- lingual, multidimensional, dan multikultur. Sifat multilingual bermakna pengembangan kemam- puan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna perkembangan bera- gam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multikultur mengandung makna pendidikan seni menumbuh-kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang me- mungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang maje- muk. Oleh karena itu, pembelajaran seni budaya perlu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam, sehingga dengan memperkenalkan keanekaragaman budaya dalam pembelajaran seni menjadi strategi dalam mendu- kung pelestarian budaya tradisi (Kamaril, 2001).
Menurut Djelantik, pendidikan seni dan bu- daya merupakan pendidikan estetika yang sangat bermanfaat bagi peserta didik. Adapun manfaat dari pendidikan seni dan budaya bila dirinci, cukup banyak. Pertama, memperdalam pemahaman ten- tang rasa indah pada umumnya dan pada kesenian itu sendiri pada khususnya. Kedua, memperluas pengetahuan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia dan faktor-faktor yang ber- pengaruh pada pembangkitan rasa indah. Ketiga, memperluas pengetahuan dan penyempurnaan
pengertian tentang unsur-unsur subyektif yang berpengaruh atas kemampuan manusia menik- mati keindahan. Keempat, memperoleh rasa cinta terhadap kesenian dan kebudayaan bangsa pada umumnya, serta mempertajam kemampuan untuk mengapresiasi kesenian dan kebudayaan bangsa lain yang dapat mempererat hubungan antar bangsa. Kelima, memupuk kehalusan rasa dalam manusia pada umumnya. Keenam, memperdalam pengertian keterkaitan wujud kesenian dengan tata kehidupan, kebudayaan dan perekonomian masyarakat. Ketujuh, memantapkan kemampuan penilaian karya seni dan dengan jalan itu secara tidak langsung mengembangkan apresiasi seni dalam masyarakat. Kedelapan, memantapkan kedewasaan atas pengaruh-pengaruh yang negatif yang dapat merusak mutu kesenian dan berbahaya terhadap kelestarian aspek-aspek dan nilai-nilai tertentu dari kebudayaan kita. Kesembilan, secara tidak langsung dengan bobot yang baik yang di bawa kesenian, dapat memperkokoh masyarakat dalam keyakinan akan kesusilaan, moralitas, perikemanusiaan, dan ketuhanan. Kesepuluh, melatih diri disiplin dalam cara berpikir dan mengatur pemikiran secara sistematis, mem- bangkitkan potensi untuk berfalsafah yang akan memberi kemudahan dalam menghadapi segala permasalahan, memberi wawasan yang luas, dan bekal bagi kehidupan spiritual dan psikologi kita (Djelantik, 1999).

## c.  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarak- ter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NKRI 1945 (Depdiknas, 2006: 49).
Menurut Lickona, PPKn diharapkan dapat membentuk kepribadian utama warga negara muda yang cerdas, baik dan dapat diandalkan. Untuk bisa membentuk warga negara global
yang cerdas, baik dan dapat diandalkan maka harus memiliki dua sifat yakni sikap yang peduli terhadap kondisi masyarakat dan sikap untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik. Sikap peduli yang dimaksud ini adalah bagaimana bisa mengembangkan kemampuan kepedulian tidak hanya pada lingkungan masyarakat, akan tetapi lebih ditekankan pada konteks masyarakat global. Sementara itu, sikap untuk bisa melakukan pe- rubahan ini merupakan hal yang harus dilakukan dalam menuju kebaikan baik di dalam lingkungan masyarkaat bagsa maupun masyarakat secara global karena melalui perubahan ini akan meja- dikan tolak ukur majunya perkembangan bangsa dan negara di dunia (Lickona, 2002).
Menurut Azyumardi Azra, pelajaran PPKn juga mempelajari, mengkaji, serta membahas se- gala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga demokrasi, konstitusi, rule of law , hak dan kewajiban warga negara, serta demokrasi. Secara substantif, pendidikan ke- warganegaraan memiliki tujuan guna memban- gun karakter bangsa dalam perkembangan di era globalisasi. 7
Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Djahiri terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam ini adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jas- mani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Adapun tujuan secara khusus adalah untuk membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyara- kat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas
7 Henney. (2016, November 12). 10 Pengertian Pen- didikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli. Diakses dari https://guruppkn.com/pengertian- pendidikan-kewarganegaraan-menurut-para- ahli .
kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepen- tingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewu- judkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia (Djahiri, 2006: 10). 8
Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan utama dari PPKn adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan na- sional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuaan dan teknologi serta seni. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berke- pribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani (Muchi, dkk. 2007).
Berdasarkan pemaparan dari para ahli terse- but di atas, dapat diketahui bahwa mata pelajaran IPS, Seni dan Budaya, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengandung materi-materi yang dapat mendukung pencapaian literasi budaya dan kewargaan. Mata pelajaran IPS dapat mendorong peserta didik menjadi manusia yang memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Mata pelajaran Seni dan Budaya mem- perkenalkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan latar belakang budaya dan keseniannya yang beraneka ragam. Adapun mata pelajaran PPKn mendorong peserta didik agar menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya se- bagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, upaya meningkatkan pencapaian literasi budaya dan kewargaan dapat dilakukan melalui ketiga mata pelajaran tersebut, sehingga penguasaan terhadap enam literasi dasar secara menyeluruh dapat berjalan secara seimbang.
8 Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Anak Bangs a. (2016, Maret 22). Diakses dari https://www. kompasiana.com/war/56f14c1b4b7a61c109035ce0/ pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan-pkn-untuk- anak-bangsa?page=all#sectionall .

## PENUTUP
Mengikuti amanat yang disampaikan WEF pada tahun 2015 dan GLN pada tahun 2017, peme- rintah bersama masyarakat tengah menggalakan enam literasi dasar. Upaya tersebut didasari de- ngan semangat bahwa jika bangsa Indonesia ingin maju, maka harus menyiapkan generasi mudanya meraih tingkat literasi yang tinggi agar dapat bersaing secara kompetitif di kancah internasi- onal, sekaligus juga melanggengkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang menjadi identitas, jati diri, dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, literasi budaya dan kewargaan menjadi pintu masuk dalam mewujudkan penguatan identitas, jati diri, dan karakter bangsa, sekaligus juga untuk memunculkan kesadaran sikap dan perilaku sebagai warga negara Indonesia.
Pada pemaparan di atas, berdasarkan Kurikulum 2013, pada peserta didik di jenjang SMP/ sederajat terdapat 10 mata pelajaran wajib yang harus diikuti. Dalam hal ini mata pelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran literasi budaya dan kewargaan pada peserta didik di jenjang SMP atau sederajat, antara lain IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn. IPS merupakan mata pelajaran terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan/ humaniora, sehingga dapat mendorong peserta didik menjadi manusia yang memiliki kesadaran sosial dan mampu hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk.
Mata pelajaran Seni dan Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis pada budaya bangsa Indonesia. Mata pelajaran ini dianggap sebagai pondasi untuk me- nyelamatkan seni dan budaya bangsa Indonesia dalam menghadap era modernitas karena bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman suku, etnis, dan budaya yang hanya dapat dipelajari melalui mata pelajaran ini. Oleh karena itu, pembelajaran seni budaya perlu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam, se- hingga dengan memperkenalkan keanekaragaman budaya dalam pembelajaran seni menjadi strategi dalam mendukung pelestarian budaya tradisi.
Adapun PPKn adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada upaya pendidikan kepada peserta didik agar menjadi warga negara yang
memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana diamanaktan dalam Pancasila dan UUD NKRI 1945. Secara substantif, mata pelajar an PPKn juga bertujuan untuk mem- bangun karakter bangsa dalam menghadapi era globalisasi.
Oleh karena itu, ketiga mata pelajaran (IPS, Seni dan Budaya, dan PPKn) tidak boleh dikesampingkan dan mempunyai nilai penting yang sama dengan mata pelajaran-mata pelajaran lainnya. Tanpa adanya ketiga mata pelajaran tersebut, upaya untuk meningkatkan pencapai- an literasi budaya dan kewargaan tidak akan terwujud. Dengan penguasaan literasi budaya dan kewargaan yang baik, maka penguasaan terhadap enam literasi dasar secara menyeluruh dapat berjalan secara seimbang.

## PUSTAKA ACUAN
Depdiknas. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Djahiri, K. (2006). Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi . Bandung: LPPP-IPS IKIP Bandung.
Djelantik, A.A.M. (1999). Estetika: Sebuah Pengantar . Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
Gerakan Literasi Nasional. (2017a). Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ________. (2017b). Materi Pendukung Literasi Budaya dan Kewargaan Gerakan Literasi
Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hadi, S. (2017, November 17). Pengertian Seni Budaya Secara Umum dan Menurut Para Ahli . Diakses dari https://satujam.com/ pengertian-seni-budaya/.
Harianti, D. (2006). Model Pembelajaran Terpadu IPS SMP/MTS/SMPLB. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan,
Departemen Pendidikan Nasional.
Henney. (2016, November 12). 10 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Para Ahli. Diakses dari  https:// guruppkn. com/pengertian-pendidikan-kewarganegaraan- menurut-para-ahli.
Kemendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Lickona, T. (2002). Pendidikan untuk Membentuk
Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung
Jawab. Jakarta: Bumi Aksara. Muchi, A., dkk. (2007). Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta: Universitas Gunadarma.
Pengertian dan Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). (2019) Diakses dari https://www.silabus.web. id/pembelajaran-ips/.
Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Anak Bangsa . (2016, Maret 22).
Diakses dari https://www.kompasiana.com/ war/ 56f14c1b4b7a61c109035ce0/pentingnya- pendidikan-kewarganegaraan-pkn-untuk- Anak-bangsa?page=all#sectionall.
Pigman, G.A. (2006, January). The World Economic Forum: A Multistakeholder Approach to Global Governance . DOI: 10.4324/9780203962756 Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. (2017).
Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan
Karakter . Cetakan kedua. Jakarta: Sekretariat
Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ratnawati, E. (2016). Pentingnya Pembelajaran IPS
Terpadu. Edueksos, Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi . Cirebon: Tadris IPS, IAIN Syekh
Nurjati Cirebon. Solihatin, E. & Raharjo. (2007). Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS . Jakarta:
Bumi Aksara.
Supardi. (2011). Dasar-dasar Ilmu Sosial . Yogyakarta: Ombak.
Surono, C. K. (2001). Konsep Pendidikan Seni Tingkat SD-SLTP-SMU. Makalah Semiloka Pendidikan Seni, Jakarta: 18-20 April 2001.
Widaningsih, E. (2012, Juli). Pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan Menumbuhkan Kecerdasan Moral Secara Kompetitif.
Eduhumaniora, Jurnal Pendidikan Dasar , 4 (2). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
World Economic Forum. (2015). New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology. Jenewa: WEF Publishing.
Zainal. (2010). Efektifitas Pendekatan Terpadu dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Ilmu Sosial , 2.