Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 9 September 2021

## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENCEGAHAN  DAN  PENANGGULANGAN
HUMAN  IMMUNO  DEFICIENCY  VIRUS  ACQUIRED  IMMUNE  DEFICIENCY SYNDROME (HIV & AIDS) DI KOTA TASIKMALAYA.
Anton Charliyan STISIP Tasikmalaya Email: antoncharliyan21@gmail.com

## Abstrak
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human
Immunodeficiency Virus – Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) Di  Kota  Tasikmalaya  masih  memiliki  permasalahan  dimana  Kota  Tasikmalaya adalah  salsatu  yang  memiliki  kasus  infeksi  HIV  &  AIDS  tinggi  di  provinsi  Jawa Barat.  Hasil  observasi  awal  yang  dilakukan  penulis  Perda  tersebut  belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik, dapat dilihat dari (1) Kurangnya sosialisasi  peraturan  daerah  tersebut  kepada  masyarakat,  (2)  Minimnya  sumber daya  manusia  di  KPA  Kota  Tasikmalaya,  dimana  belum  seluruh  anggota  KPA mengetahui  secara  detail    pelaksanaan  Perda  tersebut.  (3)  Belum  seluruh  kegiatan pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS  dilakukan.  Serta  (4)  belum terdapatnya  sarana  prasarana  yang  memadai  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan  HIV  &  AIDS.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimanakah  implementasi  kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota  Tasikmalaya.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik Purposive  sampling . Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  berupa  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.teknik analisis data dengan, reduksi data, display data, seta penarikan kesimpulan, teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Perda  belum  tersosialisasi  dengan  baik  karena masing-masing  pihak  merasa  mempunyai  tugasnya  sendiri,  Dinas  Kesehatan maupun  KPA  belum  merata  dalam  mensosialisasikan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  HIV  &  AIDS  dan  belum  mampu  melaksanakannya.  (2)  Sumber daya  manusia  serta  anggaran  yang  ada  masih  jauh  dari  cukup  untuk mengimplementasikan  Perda  ini.  (3)  Struktur  birokrasi  dalam  upaya  pencegahan dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS  di  kota  Tasikmalaya  sudah  cukup  baik,  hanya tinggal memaksimalkan kinerja masing-masing aktor dan kesadaran akan tanggung jawabnya tersebut. (4) Sikap para pelaksana atau implementor kebijakan ini masih terhambat  oleh  kesadaran  dan  aturan  akan  tugas  dan  fungsi  masing-masing  pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan  HIV & AIDS di  Kota Tasikmalaya ini. Hal ini disebakan belum adanya Peraturan yang spesifik menggambarkan tugas masing-masing aktor. Kesimpulannya implementasinya belum efektf.
Kata kunci : implementasi kebijakan; pencegahan; penanggulangan; HIV & AIDS

## Abstract :
Implementation  of  the  Policy  on  Prevention  and  Control  of  Human Immunodeficiency  Virus  –  Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome  (HIV  &  AIDS) In the City of Tasikmalaya still has problems where the City of Tasikmalaya is the only one that has high cases of HIV & AIDS infection in the province of West Java. The  results  of  the  initial  observations  made  by  the  author  of  the  Regional Regulation  have not  been fully implemented properly, it can be seen from (1) The lack  of  socialization  of  the  regional  regulation  to  the  community,  (2)  The  lack  of human resources in the Tasikmalaya City KPA, where not all KPA members know in detail the implementation the regulation. (3) Not all HIV & AIDS prevention and control activities have been carried out. And (4) there is no adequate infrastructure for  the  prevention  and  control  of  HIV  &  AIDS.  The  purpose  of  this  study  was  to determine  how  the  implementation  of  the  policy  of  Prevention  and  Control  of Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome  (HIV  & AIDS) in Tasikmalaya City. The type of research used is descriptive research with a qualitative  approach  using  purposive  sampling  technique.  Data  collection techniques  were  carried  out  in  the  form  of  observation,  interviews  and documentation.  Data  analysis  techniques  were  used,  data  reduction,  data  display, and  conclusion  drawing,  data  validity  techniques  using  source  triangulation.  The results of the study show that (1) Perda has not been well socialized because each party  feels  that  it  has  its  own  task,  the  Health  Service  and  KPA  have  not  been evenly  distributed  in  socializing  HIV  &  AIDS  prevention  and  control  efforts  and have  not  been  able  to  implement  it.  (2)  The  existing  human  resources  and  budget are  far  from  sufficient  to  implement  this  Perda.  (3)  The  bureaucratic  structure  in the efforts to  prevent  and control  HIV  &  AIDS in the city of  Tasikmalaya is  quite good,  it  is  just  a  matter  of  maximizing  the  performance  of  each  actor  and  their awareness  of  their  responsibilities.  (4)  The  attitude  of  the  implementers  or implementers of this policy is still hampered by awareness and rules regarding the duties and functions of each party in the efforts to prevent and control HIV & AIDS in  the  City  of  Tasikmalaya.  This  is  due  to  the  absence  of  regulations  that specifically describe the duties of each actor. In conclusion, the implementation has not been effective.

## Keyword : policy implementation; prevention; countermeasures; HIV & AIDS

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  aspek  dari  hak  penting  asasi  manusia  (HAM), sebagaimana  disebutkan  dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  tertanggal  10 November  1948.  Dalam  deklarasi  HAM  pasal  25  ayat  1 dinyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang  memadai  untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  sendiri  dan  keluarganya”.  Di  Indonesia  sendiri kesehatan  merupakan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan  sesuai dengan  cita-cita  bangsa  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pancasila  dan  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Untuk  mewujudkan cita-cita  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  menyelenggarakan  pembangunan  kesehatan yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009
tentang  Kesehatan,  pasal  3  menyatakan  bahwa  “Pembangunan  kesehatan  bertujuan untuk  meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan  kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  sebagai investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan secara ekonomis”. Masih tingginya angka pengidap HIV & AIDS di Indonesia menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut, maka dari itu perlu dilakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  supaya  angka  pengidap  tersebut  dapat ditekan semaksimal mungkin ( Sagala, Suwitri, & Santoso , 2013).
Menurut  data  Kementrian  Kesehatan  pada  laporan  perkembangan  HIV-AIDS, sampai  tahun  2005  jumlah  kasus  HIV  yang  dipalorkan  sebanyak  859,  tahun  2006 (7.195),  tahun  2007  (6.048),  tahun  2008  (10.362),  tahun  2009  (9.793),  tahun  2010 (21.591),  tahun  2011  (21.031),  tahun  2012  (21.511),  tahun  2013  (29.037),  tahun  2014 (32.711), tahun 2015 (30.935), Tahun 2016 (41.250), dan tahun 2017 (10.376). Jumlah kumulatif  yang  dilaporkan  sampai  dengan  bulan  Maret  2017  sebanyak  242.699  orang. Jumlah infeksi HIV tertinggi yaitu di DKI (46.758), diikuti Jawa Timur (33.043), Papua (25.585), Jawa Barat (24.650), dan Jawa Tengah (18.038).
Untuk kasus AIDS sampai dengan tahun 2005 yang dilaporkan adalah sebanyak 5.239, tahun 2006 (3.680), tahun 2007 (4.828), tahun 2008 (5.298), tahun 2009 (6.744), tahun  2010  (7.470),  tahun  2011  (8.279),  tahun  2012  (10.862),  tahun  2013  (11.741), tahun  2014  (7.963),  tahun  2015  (7.185),  tahun  2016  (7.491),  dan  tahun  2017  (673). Jumlah  kumulatif  yang  dilaporkan  sampai  dengan  bulan  Maret  2017  sebanyak  87.453 orang.  Jumlah  kasus  AIDS  terbanyak  dilaporkan  dari  Jawa  Timur  (17.041),  Papua (13.398), DKI Jakarta (8.769), Bali (6.824), Jawa Tengah (6.531), Jawa Barat  (5.289), Sumatra  Utara  (3.897),  Sulawesi  Selatan  (2.812),  Kalimantan  Barat  (2.597),  dan  NTT (1.959).
Setiap  tahun  pengidap  HIV  &  AIDS  mengalami  peningkatan,  hal  ini  perlu diwaspadai  oleh  pemerintah  karena  apabila  tidak  dilakukan  pencegahan  dan penanggulangan akan terus mengalami peningkatan karena sifat dari penyakit ini adalah menular.
Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih  intensif,  menyeluruh,  terpadu,  dan  terkoordinasi,  pemerintah  membentuk  Komisi Penanggulangan  AIDS  Nasional  yang  diatur  sejak  diterbitkannya  Keputusan  Presiden No.  36  Tahun  1994  tentang  Komisi  Penanggulangan  AIDS  yang  diperbarui  melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ( Wahyuningsih, Novianto, & Purwadi , 2017).
Tugas  dari  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Nasional  adalah  menetapkan kebijakan  dan  rencana  strategis  nasional  serta  pedoman  umum  pencegahan, pengendalian  dan  penanggulangan  AIDS,  Menetapkan  langkah-langkah  strategis  yang diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan,  Mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan penyuluhan,  pencegahan,  pelayanan,  pemantauan,  pengendalian,  dan  penanggulangan AIDS,  melakukan  penyebarluasan  informal  mengenai  AIDS  kepada  berbagai  media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan
0 20 6 16 11 10 3 4 2 3 1 5
masyarakat, melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan  penanggulangan  AIDS,  Mengkoordinasikan  pengelolaan  data  dan  informasi  yang terkait  dengan  masalah  AIDS,  Mengendalikan,  memantau,  dan  mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS, memberikan arahan kepada  Komisi  Penanggulangan  AIDS  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  dalam  rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS ( Meluwu , 2016).
Jawa  Barat  termasuk  salah  satu  Provinsi  dengan  kasus  infeksi  HIV  &  AIDS tertinggi di Indonesia yang menempati posisi ke-4 kasus HIV dengan jumlah sebanyak 24.650  orang  dan  menempati  posisi  ke-6  kasus  AIDS  dengan  jumlah  5.289  orang. Kasus  tersebut  tersebar  di  beberapa  daerah  Kota/Kabupaten  di  Jawa  Barat.  Salah  satu daerah di Jawa Barat dengan banyak kasus adalah di Kota Tasikmalaya.
Komisi  Penanggulangan  Aids  (KPA)  dan  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya mencatat  penemuan  kasus  baru  HIV  &  AIDS  sejak  2004.  Sampai  saat  ini  penemuan kasus  baru  HIV  &  AIDS  terus  bertambah  setiap  tahunnya.  Sejak  2012  sampai  2016 berdasarkan  catatan  KPA  dan  Dinas  Kesehatan  Kota  Tasikmalaya,  pada  2012 ditemukan 12 kasus baru, 2013 ditemukan 28 kasus baru dan pada 2014 ditemukan 35 kasus  baru . Sepanjang  2004  sampai  Juni  2016  sudah  ditemukan  386  pengidap  HIV  & AIDS di Kota Tasikmalaya. Sebanyak 41 kasus baru di 2016 ditemukan pada beberapa kelompok. Pada kelompok laki-laki suka laki-laki (LSL) ditemukan 21 orang, kelompok heterosex  15  orang  dan  kelompok  pengguna  jarum  suntik  (narkoba)  2  orang.  Dari penemuan 41 kasus baru tersebut, sebanyak 51 % didominasi kelompok homosex. 37 % kelompok heterosex, 7 % penularan dari ibu ke anak dan 5 % akibat penggunaan jarum suntik (narkoba). Berikut ini adalah data KPA tahun 2016 mengenai kasus HIV & AIDS tertinggi per kecamatan di kota Tasikmalaya.

## Gambar 1. Grafik Data Kasus HIV & AIDS Perkecamatan Pada Tahun 2020
Sumber: Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA) Kota  Tasikmalaya.
Untuk  mengatasi  masalah  tingginya  jumlah  kasus  penyakit  HIV  &  AIDS  yang terjadi  di  Kota  Tasikmalaya,  maka  pemerintah  Kota  menetapkan  sebuah  peraturan dalam  upaya  melakukan  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS,  yakni  Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS).
Sejak ditetapkan nya peraturan tersebut beberapa tahun yang lalu dari semenjak peraturan  ini  dibuat  pada  tahun  2008  masih  dirasa  kurang  efektif,  karena  terdapat adanya permasalahan-pemasalahan dalam pelaksanaannya.
Dari  hasil  observasi  awal  yang  dilakukan  penulis  di  Komisi  Penanggulangan Aids  (KPA)  Kota  Tasikmalaya,  terdapat  beberapa  permaslahan  yang  menyebabkan Perda  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada masyarakat
2. Minimnya  sumber  daya  manusia  di  KPA  Kota  Tasikmalaya,  dimana  belum seluruh anggota KPA mengetahui secara detail  pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  2  tahun  2008  tentang  Pencegahan  Dan Penanggulangan HIV & AIDS.
3. Belum  seluruh  kegiatan  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor  2  tahun  2008  tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV & AIDS pasal 7, dilakukan.
4. Belum terdapatnya sarana prasarana yang memadai dalam rangka pencegahan dan penularan  HIV  &  AIDS  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV & AIDS pasal 17
Membahas tentang Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya  selesai  setelah  dianggap  permanen.  Implementasi  ini  tidak  hanya  aktivitas, tetapi  suatu  kegiatan  yang  direncanakan  dan  dilaksanakan  dengan  serius  dengan mengacu  pada  norma-norma  tertentu  mencapai  tujuan  kegiatan.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  dipengaruhi  oleh  objek  berikutnya  ( Febrian , 2017).  Selain  itu,  Implementasi  merupakan  penyediaansarana  untuk  melaksanakan sesuatu  yang  menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu.  Sesuatu  tersebut dilakukan  untuk  menimbulkan  dampak  atau  akibat  itu  dapat  berupa  undang-undang, peraturan  pemerintah,  keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  lembaga- lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.
( Edward  dalam  Agustino ,  2017)  menjelaskan  pengertian  implementasi  kebijakan adalah sebagai berikut:
“ Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”
Dari  pengertian  diatas  menekankan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga- lembaga  pemerintah  dalam  kehidupan  bernegara  dan  prinsipnya  merupakan  cara  agar sebuah  kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya,  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran
program/kebijakan.Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan  sangat  mempengaruhi  variabel  yang  lain.  Dari  setiap  variable  tersebut  akan dijelaskan dibawah ini:

## a. Communication (Komunikasi)
Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan  adalah komunikasi.( Edward III dalam Agustino ,2017) menjelaskan:
”The  first  requirement  for  effective  policy  implementation  is  that  those who  are implement  a decision must  know what they are  supposed to  do. Policy decisions and  implementation  orders  must  be  transmitted  to  appropriate  personal  before they can be followed. Naturally, these communications need to  be accurate, and they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path of transmission of implementation communications”
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi  yang  akan  terjadi  apabila  para  pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan  pun  harus  tepat,  akurat  dan  konsisten  agar  para  pembuat  keputusan dan  para  implementor  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang akan diterapkan dalam masyarakat.

## b. Resources (Sumber Daya)
Faktor ke-dua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. ( Edward III dalam Agustino ,2017) menjelaskan:
“No  matter  how  clear  and  consistent  implementation  orders  are  and  no  matter how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack the  resources  to  do  an  affective  job,  implementation  will  not  be  effective. important  resources  include  staff  of  the  proper  size  and  with  the  necessary expertise;  relevant  and  adequate  information  on  how  to  implement  policies  and on  the  compliance  of  others  involved  in  implementation:  the  authority  to  ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed ” Konsistensinya  ketentuan-ketentuan  dan  aturan-aturan  serta  bagaimanapun akuratnya  penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau  aturan-aturan  tersebut,  jika  para pelaksana  kebijakan  yang  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang mempunyai  sumber-sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif  maka implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  efektif.  Sumber  daya  di  sini  berkaitan dengan  segala  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  ini  mencakup  sumber  daya  manusia,  anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.
c. Dispositions (Disposisi)
Faktor ke-tiga  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Disposisi. Dikutip dari ( Edward III dalam Agustino ,2017) menjelaskan:
“The dispositions or attiudes of implementation is the third critical factor in our approach  to  the  study  of  public  policy  implementation.  if  implementation  is  to proceed  effectively,  not  only  must  implementors  know  what  to  do  and  have  the capability  to  do  it,  but  they  must  also  desire  to  carry  out  a  policy.  most implementors  can  exercise  considerable  discretion  in  the  implementation  of policies.  one  of  the  reasons  for  this  is  their  independence  from  their  nominal superiors  who  formulate  the  policies.  another  reason  is  the  complexity  of  the policies  themselves.  the  way  in  which  implementors  exercise  their  direction, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests”
Mengenai  disposisi  atau  sikap  para  pelaksana  adalah  faktor  penting  dalam pendekatan  mengenai  pelaksanaan  ( Suharsimi ,  2016).  Jika  pelaksanaan  ingin  efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana  kualitas  dari  suatu  kebijakan  dipengaruhi  oleh  kualitas  atau  karakter  dari  para penyelanggara  kebijakan.Sikap  dari  pelaksana  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia  akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh pembuat  kebijakan,  sebaliknya  apabila  sikapnya  tidak  mendukung  maka  implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

## d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)
Faktor  ke-empat  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan adalah struktur birokrasi. ( Edward III dalam Agustino , 2017) menjelaskan:
“Policy  implementors  may  know  what  to  do  and  have  sufficient  desire  and resources  to  do  it,  but  they  may  still  be  hampered  in  implementation  by  the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the former  develop  as  internal  respons  to  the  limited  time  and  resources  of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”
Struktur  organisasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan.  Aspek  struktur  organisasi  ini  melingkupi  dua  hal  yaitu  mekanisme  dan struktur  birokrasi  itu  sendiri.  Aspek  pertama  adalah  mekanisme,  dalam  implementasi kebijakan  biasanya  sudah  dibuat standart  operation  procedure (SOP).  SOP  menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak  melenceng  dari  tujuan  dan  sasaran  kebijakan.  Aspek  kedua  adalah  struktur birokrasi,  struktur  birokrasi  yang  terlalu  panjang  dan  terfragmentasi  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menyebabkan  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks  yang  selanjutnya  akan  menyebabkan  aktivitas  organisasi  menjadi  tidak fleksibel .
Berkaitan  dengan  pembahasan  masalah  penelitian  tentang  implementasi kebijakan  maka  terdapat  penelitian  terdahulu  yang  di  lakukan  oleh  Yayat  (2020)
Implementasi  Kebijakan  Pengalokasian  Dana  Desa  di  Desa  Wanasigra  Kecamatan Sindangkasih  Kabupaten  Ciamis,  Berdasarkan  hasil  observasi    penulis  ditemukan  hal- hal  antara  lain  Tidak  adanya  publikasi  seperti  papan  pengumuman  atau  banner mengenai  pengelolaan  atau  penggunaan  Dana  Desa  kepada  masyarakat  di  lingkungan Kantor  Desa  Wanasigra  Kecamatan  Sindangkasih  Kabupaten  Ciamis  dan  kurangnya prioritas  permodalan  dan  pengelolaan  usaha  ekonomi  produktif  yang  dikelola  oleh BUMDesa.  Dari  permasalahan  yang  ditemukan  selanjutnya  penulis  memiliki  tujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa di Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
Teori  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  Implementasi  Kebijakan  ( Agustino , 2019) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh informasi  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Pengalokasian  Dana  Desa  di  Desa Wanasigra  Kecamatan  Sindangkasih  Kabupaten  Ciamis  secara  mendalam  dan komprehensif.  Selain  itu,  dengan  pendekatan  kualitatif  diharapkan  dapat  diungkapkan situasi  dan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  kegiatan  pelaksanaannya.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  serta  studi dokumentasi.  Wawancara  dilakukan  terhadap  informan  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Ketua LPM dan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi  Kebijakan  Pengalokasian  Dana  Desa  di  Desa  Wanasigra  Kecamatan Sindangkasih  Kabupaten  Ciamis  sudah  dilaksanakan  berdasarkan  pada  faktor-faktor kebijakan tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Dari empat faktor kebijakan yang dilaksanakan  ternyata  ada  faktor  kebijakan  yang  belum  dilaksanakan  yaitu  faktor komunikasi,  sedangkan  tiga  faktor  lainnya  yaitu  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Kesamaan  penelitian  terdahulu  dengan penulis adalah terletak pada, variabel tentang kebijakan, metode dan teori.
Perbedaan penelitian dengan penulis sebagai novelty atau kebaharuan penelitian yaitu  pada  Fokus  dan  lokus  yang  berbeda,  masalah  dan  tema  yang  berbeda  kemudian pada  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  hasil  yang  berbeda,  serta  kesimpulan  dan rekomendasi yang berbeda.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana implementasi  kebijakan  pencegahan  dan  penanggulangan Human  Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  untuk  memecahkan  suatu permasalahan.  Metode  penelitian  diperlukan  agar  diharapkan  tujuan  dan  kegunaan penelitian dapat dicapai dan dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan harus tepat sehingga dapat memperoleh hasil yang baik ( Sugiyono , 2012). “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian  didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan,  seperti
rasional,  empiris,  dan  sistematis.  Rasional  merupakan  kegiatan  penelitian  dilakukan dengan  cara-cara  yang  masuk  akal  sehingga  terjangkau  oleh  penalaran  manusia. Empiris  merupakan  cara  yang  dilakukan  dan  dapat  diamati  oleh  indera  manusia sehingga  orang  lain  dapat  mengetahui  dan  mengamati  cara-cara  yang  digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah- langkah tertentu yang bersifat logis”
Teknik  Pengumpulan  Data,  Untuk  mendapatkan  data  dan  informasi  yang digunakan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang  ada  diperlukan  sejumlah  data  baik data primer maupun data sekunder. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data  dan  informasi  adalah  1).  Pengamatan  ( Observation )  2).  Wawancara  3). Dokumentasi 4). Triangulasi, analisis data dengan menggunakan, Reduksi data, display data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.
( Moleong ,  2012).  Menyampaikan  bahwa  informan  adalah  orang  yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, ( Sugiyono , 2016) penentuan sumber data  pada  orang  yang  diwawancarai  dilakukan  secara purposive ,  yaitu  dipilih  dengan pertimbangan  dan  tujuan  tertentu.  Misalnya  orang  tersebut  dianggap  paling  tahu tentang apa yang kita teliti.
Adapun  informan  dalam  penelitian  adalah:  Pengelola  Program  KPA  Kota Tasikmlaya,  Anggota  KPA  Kota  Tasikmalaya,  LSM  yang  bergerak  di  bidang pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS, Perwakilan Dinkes Kota Tasikmalaya, Penderita ODHA.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  maka  denagn  ini peneliti  sajikan  pembahasan  mengenai  implementasi  kebijakan  pencegahan  dan penanggulangan  HIV  &  AIDS  di  Kota  Tasikmalaya  secara  gamblang  dengan menyajikan  pembahasan  berdasarkan  dimensi  dan  parameter  yang  sudah  di  tentukan oleh  peneliti  sebagaimana  yang  di  sampaikan  oleh  informan  kepada  peneliti  berikut pembahasannya:
1. Komunikasi
Perda  Kota  Tasikmalaya  No.  2  Tahun  2008  Tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired  Immune  Deficiency Syndrome (HIV  &  AIDS)  ini  belum  tersosialisasi  dengan  baik  karena  masing-masing pihak  merasa  mempunyai  tugasnya  sendiri,  dan  Dinas  Kesehatan  maupun  KPA  belum mensosialisasikan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS  secara menyeluruh  dan  belum  mampu  melaksanakannya  dengan  baik.  Karena  mereka  tidak tahu dengan adanya Perda ini, mereka bahkan cenderung tidak ingin berurusan dengan hal-hal terkait HIV & AIDS. Padahal KPA sudah mengupayakan di setiap wilayah ada komunitas warga peduli aids.
2. Sumber daya
Bila melihat dari program yang ada, sumber daya manusia yang ada pada tubuh KPA  itu  belumlah  cukup,  namun  disiasati  dengan  bermitra  dan  berjejaring  dengan instansi  dan  institusi  terkait  atau  LSM  dan  ORMAS  yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya. Selain itu KPA mendorong di masyarakat ada warga peduli aids (WPA), sehingga WPA itu  bisa  ikut  berkontribusi  dalam  penanganan  HIV  &  AIDS.  Namun  memang  jumlah orang  yang  ada  di  kelompok  kerja  itu  tidak  sebanding  dengan  tugas  yang  yang  harus dilakukan,  karena  pada  dasarnya  tetap  harus  KPA  sendiri  yang  turun  tangan  ke masyarakat  atau  penderita  ODHA.  Kemudian  dana  yang  dibutuhkan  untuk  upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS ini sebenarnya cukup besar. Misal untuk kelompok  khusus  ibu  hamil,  jumlah  ibu  hamil  di  Kota  Tasikmalaya  ini  sekitar  13.000 orang, belum yang siap dihamili. Untuk dapat melakukan tes HIV & AIDS itu harus ada dana yang besar serta fasilitas yang memadai.
3. Struktur Birokrasi
Pengimplementasian  Perda  Kota  Tasikmalaya  No.  2  Tahun  2008  Tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired  Immune Deficiency  Syndrome (HIV  &  AIDS).    KPA  adalah  sebagai  lembaga  koordinatif. Dimana  KPA  adalah  koordinator  dan  fasilitator  setiap  kegiatan  pencegahan  dan penanggulangan HIV & AIDS. Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired Immune  Deficiency  Syndrome (HIV  &  AIDS)  Pasal  30  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada walikota. Anggota KPA terdiri dari  unsur-unsur  instansi  vertikal,  SKPD,  LSM,  ODHA  dan  perwakilan  pecandu  serta unsur  lainnya  sesuai  kebutuhan  dan  ketentuan  perundang-undangan.  Saat  ini  KPA mendampingi  penderita  dalam  pengambilan  obat.  Dinas  Sosial  dalam  pemberdayaan ODHA  dan  Dinas  Kesehatan  dalam  pelayanan  HIV  &  AIDS  walaupun  belum sepenuhnya rencana atau program kerja yang ada dijalankan serta belum adanya upaya rehabilitasi  yang  menyeluruh  dari  pemerintah  untuk  ODHA  agar  mampu  bergaul kembali  di  masyarakat.  Selain itu hambatannya  memang dari penderita sendiri dimana penderita  masih  tertutup  dan  enggan  di blow  up sehingga  menyulitkan  KPA,  Dinas Kesehatan  maupun  LSM  sendiri  untuk  memberi  pelayanan  dan  pengobatan  pada mereka.  Disini  terlihat  sebenarnya  struktur  birokrasi  dalam  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  HIV  &  AIDS  di  Kota  Tasikmalaya  sudah  cukup  baik,  hanya  tinggal memaksimalkan  kinerja  masing-masing  aktor  dan  kesadaran  akan  tanggung  jawabnya tersebut.
4. Disposisi
Pengimplementasian  Perda  Kota  Tasikmalaya  No.  2  Tahun  2008  Tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired  Immune Deficiency  Syndrome (HIV  &  AIDS)  ini  baik  KPA,  Dinas  Kesehatan  maupun Puskesmas  Kecamatan  Cihideung  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  cukup  baik meskipun belum optimal. KPA dengan sifatnya  yang netral, adalah sebagai pendorong dinas-dinas  untuk  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS  di  Kota
Tasikmalaya.  KPA  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS mempunyai  tugas  mengkoordinasi  semua  kegiatan  yang  ada  di  Kota  Tasikmalaya sekecil  apapun.  Sehingga  semua  kegiatan  terkait  upaya  pencegahan  dan penanggulangan HIV & AIDS yang dilakukan oleh OPD ataupun LSM harus tercatat di KPA. Tetapi  Disini terlihat bahwa sikap para pelaksana atau implementor kebijakan ini masih terhambat oleh kesadaran dan aturan akan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya ini.
Berkaitan  dengan  hasilpenelitian  ini  maka  terdapat  perbedaan  yang  sangat  jauh dengan  penelitian  terdahulu  walaupun  sama-  sama  membahas  tentang  implementasi kebijakan  tetapi  berbeda  dalam  masalah  fokus  dan  lokus  penelitian  berdasarkan  hasil pengkajian, tetapi relevan dengan pengkajian ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  Implementasi Kebijakan  Tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Human  Immunodeficiency  Virus- Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome (HIV  &  AIDS)  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  telah  dijalankan  dengan  baik,  dengan  dukungan kondisi  lingkungan  yang  kondusif,  komitmen  yang  tinggi  baik  eksekutif, legislatif,  dan  masyarakat  yang  dibuktikan  dengan  ditetapkannya  kebijakan dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  No.  2  Tahun  2008  Tentang Pencegahan  dan  Penanggulangan Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired Immune  Deficiency  Syndrome (HIV  &  AIDS.  Untuk  mengimplementasikan Perda ini dilakukan upaya kerjasama antara KPA dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga LSM peduli HIV & AIDS. Namun Perda belum tersosialisasi dengan baik  karena masing-masing pihak merasa mempunyai  tugasnya sendiri, dan  instansi  yang  diberikan  mandat  baik  dari  Dinas  Kesehatan  maupun  KPA untuk mensosialisasikan. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS belum mampu melaksanakannya.
2. Sumber  daya  manusia  serta  anggaran  yang  ada  masih  jauh  dari  cukup  untuk mengimplementasikan  Perda  ini.  Perlu  kesiapan  dan  kesadaran  tugas  masing- masing  pihak  terkait  untuk  memaksimalkan  anggaran  yang  ada  untuk  upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya.
3. Struktur  birokrasi  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  HIV  &  AIDS di  kota  Tasikmalaya  sudah  cukup  baik,  hanya  tinggal  memaksimalkan  kinerja masing-masing aktor dan kesadaran akan tanggung jawabnya tersebut.
4. Sikap  para  pelaksana  atau  implementor  kebijakan  ini  masih  terhambat  oleh kesadaran dan aturan akan tugas dan fungsi  masing-masing pihak dalam  upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya ini. Hal ini disebakan belum adanya Peraturan yang spesifik menggambarkan tugas masing- masing aktor.

## Bibliografi
Agustino, Leo. (2019). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Bandung.
EDWARD III, George C. (1980). Implementing public policy . Congressional Quarterly Press.
Febrian,  Yasser.  (2017). IMPLEMENTASI  PERATURAN  DAERAH  KOTA  TARAKAN NOMOR 06 TAHUN 2007

## TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA TARAKAN .
Meluwu,  Daniel  Silinggawe.  (2016). Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Dalam Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Di Kota Palu. Katalogis , 1 (1) .
Moleong,  Lexy  J.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung. Pariwisata Pedesaan  Sebagai  Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta .
Sagala, Afriani Hanna, Suwitri, Sri, & Santoso, Slamet. (2013). Implementasi Kebijakan Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Jawa  Tengah  (Kajian  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  5  Tahun  2009) .  Diponegoro  University. https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i4.3590
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  & D.Bandung:Alfabeta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D (PT  Alfabet). Bandung.
Suharsimi,  Arikunto.  (2010). Prosedur  penelitian:  suatu  pendekatan  praktik (edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta , 1 .
Wahyuningsih,  Siti,  Novianto,  Widodo  T.,  &  Purwadi,  Hari.  (2017).  Implementasi Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Human  Immunodeficiency/Aquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kota Surakarta. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 5 (2). https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18298
Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tertanggal 10 November  (1948). setiap  orang  berhak  atas  taraf  kehidupan  yang  memadai untuk kesehatan .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945) .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun (2009) tentang Kesehatan
Keputusan Presiden No. 36 Tahun (1994) tentang Komisi Penanggulangan AIDS

## Peraturan  Presiden  No.  75  Tahun  (2006)  tentang  Komisi  Penanggulangan  AIDS Nasional
Perda  Kota  Tasikmalaya  No.  2  Tahun  (2008) Tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan  Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired  Immune  Deficiency Syndrome (HIV & AIDS).
Agustino, Leo (2017) Dasar Dasar Kebijakan Publik , Alfabeta: Bandung