## Pelaksanaan Program  Bantuan Beras Miskin Bagi Masyarakat Miskin Di  Desa Rato Kecematan Lambu Kabupaten Bima
M.Tahir 1 , Syaifullah 2 , Tasrif 3 , Syukurman 4 , Irmansah 5
1 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP Bima.
2,3,4,5 Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP Bima Jalan Piere Tendean Kel. Mande Tel. Fax (0374) 42801, Bima 84191, Indonesia.
Email coresponden: tasrifaziz@gmail.com

## Abstrak
Penggunaan  data  Rumah  Tangga  Sasaran  (RTS)  hasil  pendataan  Program  Perlindungan  Sosial tahun  2016  (PPLS–‘08)  dari  BPS  diberlakukan  sejak  tahun  2008  yang  juga  berlaku  untuk  semua program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  mengurangi  beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras. Didalam masyrakat yang  sederhana  sejumlah  kecil  orang  dapat  memutuskan  segala  urusan  dan  mengetahui  semua  yang terjadi.  Akan  tetapi,  didalan  masyrakat  yang  lebih  kompleks  suatu  keputusan  diambil  berdasarkan konsultasi  bersama  delegasi  dan  dilembagakan.  Proses  kebijakan  publik  adalah  berhubungan  dengan lembaga  elit  dan  pengikutnya  yang  mempunyai  ketidak  samaan  satu  sama  lain.    Penelitian  ini menggunakan  deskripsi  Analisis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Informan  penelitian  sebanyak  10  orang informan  yang  ditentukan  secara  purposive  sampling.  Tenik  pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis dengan resuksi data, display data dan keabsahan data dan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa bantuan beras miskin belum tepat sasaran dan masih sistim kekeluargaan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
Kata Kunci : Pelaksanaan, Bantuan Raskin, Masyarakat Miskin

## PENDAHULUAN
Penyaluran Raskin (bantuan beras bersubsidi  bagi  masyarakat  miskin)  sudah dimulai  sejak  tahun  1998.  Sebelumnya  pada tahun  1997  telah  terjadi  kemarau  panjang, serangan  hama  wereng  dan  belalang,  harga pupuk  dan  pestisida  naik,  kemudian  disusul dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi serta  Instabilitas  politik  di  negeri  ini.  Baru pada  tahun  1998  terjadilah  yang  namanya Krisis  Pangan  yakni  dengan  naiknya  harga- harga  kebutuhan  pangan  sehingga  daya  beli masyarakat  turun.  Kebijakan  Program  Raskin ini  bertujuan  untuk  memperkuat  ketahanan pangan  rumah  tangga  terutama  rumah  tangga miskin  atau  dengan  kata  lain  bertujuan  untuk Penentuan  kriteria  penerima  manfaat  Beras
Miskin  seringkali  menjadi  persoalan  yang rumit  (Anwar  dkk,  2020).  Dinamika  data kemiskinan  memerlukan  adanya  kebijakan lokal melalui musyawarah Desa atau Kelurahan.  Musyawarah  ini  menjadi  kekuatan utama  program  untuk  memberikan  keadilan bagi  sesama  rumah  tangga  miskin  (RTM). Sampai  dengan  tahun  2017  data  penerima manfaat Beras Miskin Raskin masih menggunakan  data  dari  Badan  Koordinasi Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN) yakni:  data  keluarga  pra-sejahtera  alasan ekonomi  dan  keluarga  sejahtera  I  alasan ekonomi.  Belum  seluruh  Kepala  Keluarga Miskin  dapat  dijangkau  oleh  Program  Beras Raskin.  Hal  inilah  yang  menjadikan  Beras Raskin  sering  dianggap  tidak  tepat  sasaran
oleh  karena  ada  sebagian  para  rumah  tangga sasaran  RTS  berbagi  dengan  KK  Miskin  lain yang  belum  terdaftar  sebagai  rumah  tangga sasaran  penerima  manfaat  Beras  Raskin (Gultom dkk, 2021).
Mulai  tahun  2017  digunakan  data Rumah  Tangga  Miskin  sebagai  data  dasar dalam pelaksanaan Kebijakan  Program  Beras Miskin.  Dari jumlah RTM yang tercatat pada saat  itu  sebanyak  19,1  juta  RTS,  Raskin  baru dapat  diberikan  kepada  15,8  juta  RTS (82,72%).  Kemudian  Raskin  baru  dapat diberikan  kepada  seluruh  RTM  (100%)  pada tahun  2016.  Dengan  jumlah  RTS  sebanyak 19,1  juta  pada  tahun  2016,  berarti  telah mencakup  semua  rumah  tangga  miskin  yang tercatat dalam Survei BPS tahun 2016. Jumlah sasaran  ini  juga  merupakan  sasaran  tertinggi selama  Raskin  disalurkan.  Penggunaan  data Rumah  Tangga  Sasaran  hasil  pendataan Program  Perlindungan  Sosial  tahun  2016 (PPLS–‘08) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008  yang juga berlaku  untuk  semua program kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah  mengurangi  beban  pengeluaran rumah  tangga  miskin  dalam  mengakses kebutuhan  pangan  pokok  beras  (Hasimi, 2020).  Didalam  masyrakat  yang  sederhana sejumlah kecil orang dapat memutuskan segala urusan  dan  mengetahui  semua  yang  terjadi. Akan  tetapi,  didalan  masyrakat  yang  lebih kompleks suatu keputusan diambil
berdasarkan  konsultasi  bersama  delegasi  dan dilembagakan. Proses kebijakan publik adalah berhubungan dengan lembaga elit dan pengikutnya  yang mempunyai  ketidak samaan satu sama lain .
Pertengahan  tahun  2017  pembangian Program  Beras Raskin  kini mengunakan kartu E- voucher. Bagi masyarakat yang mendapatkan  Bantuan  dapat  mengambilnya dengan kartu E- voucher. Dibandingkan tahun kemarin  beras  miskin  di  ambil  dengan  uang tunai.    588  KK  yang  mendapatkan  bantuan sosial tersebar di Desa Rato Kecematan lambu Kabupaten  Bima  dengan  jumlah  penduduk  1. 777  KK  dari  7  lingkungan  yang  tergabung dalam Desa Rato Kecematan lambu Kabupaten  Bima.  Dari  tahap  observasi  Di Lingkungan  Desa  Rato  kecamatan  lambu Kabupaten  Bima,  peneliti  menemukan  bahwa pembagian    Beras  miskin  yang  tidak  merata. Beras  Miskin  yang  bernilai  Rp.  2000.,00  /kg yang  berkualitas  standar    yang  diperuntukan untuk  masyarakat  yang  kurang  mampu  atau miskin  dengan  pembagian  sesuai  dengan kebutuhan  namun  tidak  terelealisasikan  sesuai dengan  pelaksanaan  dan  mekanisme  program bantuan  beras  miskin  atau  raskin  dari  badan pemerintahan.  Dan  kini  beras  miskin  dapat  di ambil  dengan  menggunakan  kartu  E-  vaucher yang  dikeluarkan  oleh  pemerintahan  yang bertujuan  agar  bantuan  sosial  tepat  sasaran. Jika pelanggaran ini benar- benar terjadi maka
pihak-  pihak  tertentu  harus  bertangung  jawab karena  telah  menyalahgunakaan  kekuasaan jabatan  dengan  memanfaatkan  bantuan  sosial berupa    Beras  Miskin  untuk  keperluan  lain bukan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat  miskin.  Oleh  sebab  itu  peneliti ingin  meneliti tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan serta mekanisme program bantuan beras  miskin  di  Desa  Rato  Kecematan  Lambu Kabupaten Bima sehingga pembagian Program Bantuan  sosial  khususnya  bantuan  Beras Raskin tidak Merata atau tidak tepat sasaran.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  riset.  Jenis  teknik  yang dipilih  dan  digunakan  dalam  pengumpulan data tentunya harus sesuai dengan karakteristik penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  penelitian ini  teknik  yang  digunakan  adalah  teknik metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  Analisis  data  adalah  dianalisis dalam analisis data menggunakan statistik atau non  statistik.  Menggunakan  analisis  statistik bila  data  yang  telah  dikumpulkan  berupa angka-angka atau biasa disebut data kuantitatif. Menggunakan analisis non statistik bila  data  dikumpulkan  berupa  kata-kata, deskriptif uraian, penjelasan perbal, atau biasa disebut  dengan  kualitatif.    Sesuai  dengan karakteristik  data  yang  dikumpulkan  peneliti akan menggunakan pendekatan analisis
kualitatif. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh  dalam  metode  analisis  kualitatif adalah (1) Reduksi data (2) Display data., dan (3) Verivikasi data
1. Reduksi Data
Reduksi data diawali dengan menerangkan,  memilih  hal-hal  yang  pokok, memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting terhadap  isi  dari  suatu  data  yang  berasal  dari lapangan,  sehingga  data  yang  telah  direduksi dapat memberikan gambaran  yang lebih tajam tentang  hasil  pengamatan  tentang  Bantuan Beras  Miskin  terhadap  masyarakat  di  Desa Rato Kecematan Lambu Kabupaten Bima.
2. Display Data
Display data merupakan proses menampilkan  data  cara  sederhana  dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan  dikuasai  oleh  peneliti  sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Setelah  data  di  dapatkan  dan  di  kumpul peneliti melakukan penyaringan dalam pengambilan data yang telah ada.
3. Verifikasi Data
Mengambil kesimpulan merupakan proses  penarikan  intisari  dari  data-data  yang terkumpul ke dalam bentuk pernyataan kalimat yang  tepat  dan  memiliki  data  yang  jelas. Penarikan kesimpulan bisa jadi diawali dengan kesimpulan  yang  belum  sempurna.  Setelah data  yang  masuk  terus  menerus  dianalisis  dan
diverifikasi  tentang  kebenarannya  akhirnya  di dapat  kesimpulan  akhir  lebih  bermakna  dan lebih  jelas.  Kesimpulan  adalah  intisari  dari temuan  penelitian  yang  menggambarkan pendapat-pendapat  terakhir  yang  berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusannya  yang  diperoleh  berdasarkan metode  berfikir  indukatif  atau  dedukatif. Simpulan  yang  dibuat  harus  relevan  dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian  yang  sudah  dilakukan  interpretasi dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Permasalahan  kemiskinan  yang  cukup kompleks membutuhkan  intervensi  semua pihak  secara  bersama  dan  terkoordinasi. Namun  penangananya  selama  ini  cenderung persial  dan  tidak  berkelanjutan.  Peran  duania usaha  dan  masyarakat  pada  umumnya  juga belum  optimal.  Kemiskinan  sebagai  suatu standar  tingkat  hidup  yang  rendah,  yaitu adanya sutu tingkat kekurangan pada sejumlah atausegolongan  orang  dibandingkan  dengan standar  kehidupan  yang  rendah  ini  secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat  keadaan  kesehatan,  kehidupan  moral dan  rasa  harga  diri  mereka  yang  tergolong sebagai orang miskin (Julianto, 2020). Kondisi kehidupan  yang  serba  kekurangan  yang dialami  seorang  atau  rumah  tangga  sehingga tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  minimal atau yang layak bagi kehiduapannya (Kusudur
dan  Prabawati,  2020).  Kebutuhan  dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan  oleh  penduduk  hidupnya  secara layak (Kogoya dkk, 2020).
Masyarakat  miskin  adalah  suatu  kondisi dimana  fisik  masyarakat  yang  tidak  memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan  yang  memadai,  dengan  kualitas perumahan  dan  pemukiman  yang  jauh  di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik,  dimensi  social,  dimensi  lingkungan, dimensi  ekonomi  dan  dimensi  asset  (Maun, 2020).  Berdasarkan  kriteria  ini  maka  dikenal kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif. Kemiskinan absolut  adalah  mereka  yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk  dalam  kemiskinan  relatif  adalah mereka  yang  memiliki  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  minimum  tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Apabila mendapatkan masalah ekonomi, telah pasti akan mengalami kesulitan kemudian  berbicara  tentang  ketidakberdayaan yakni  orang  yang  miskin  tidak  mempunyai daya  atau  kempuan  yang  cukup  (Senduk, 2020). Dan kemudian adapun ketidak
berdayaan  secra  ekonomi  ,pendidikan,  politik, sosial  hingga  maupun  kekuakasaan  adalah kondisi  yang  kompleks  yang  selalu  dialami oleh  orang  miskin.  Program  penanggulangan adalah  salah  satu  jawaban  dan  solusi  untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan.
Banyak  program  yang  telah  dibuat  oelh pemerintah seperti halnya Bantuan sosial salah satunya  beras  Miskin,  dengan  harga  beras dipasaran  yang  melonjak  naik  sehingga membuat  masyarakat  miskin  tidak  mampu membeli  dengan  harganya  (Wiwit,  2020). Dengan  adanya  program  Bantuan  Beras Miskin  setidaknya  mengurangi  kecemasan warga  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok dengan  harga  beras  yg  terjangkau  serta kualitas yang standar. Bantuan sosial diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang  dari  pemerintah  daerah  kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat  yang  sifatnya  tidak  secara  terus menerus  dan  selektif  yang  bertujuan  untuk melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya resiko sosial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai bantuan  sosial  di  Desa  Rato  Kecematan Lambu  Kabupaten  Bima    dapat  di  tarik kesimpulannya :
1. Pelaksanaan  pendataan  program  bantuan sosial  khususnya  raskin  harus  dilakukan dengan  semaksimal  mungkin,  dan  dilihat
dari berbagai aspek serta kriteria yang telah ditentukan  seperti  yang  kita  tahu  bahwa keadaan  geografis  kota  bima  dengan  kota lain  itu  berbeda.  Oleh  sebab  itu  instansi  – instansi  lain  harus  memerhatikan  dalam pelaksanaan pendataan.
2. Hambatan  Dalam  pelaksanaan  program bantuan sosial dalam bentuk apapun yaitu pendataan yang kurang optimal selain dari itu  kurangnya  sosialisasi  antara  instansi terkait  dengan  masyarakat  lain  agar  tidak menimbulkan  rasa  kecemburuan  sosial terhadap  yang  berkaitan  nama  –  nama yang telah diverifikasi baru.
3. Solusi  dalam  mengatasi  permasalahan dalam program ini adalah pertama menegur secara langsung oleh piha Dinas sosial jika ada  terjadinya  penyalah  gunaan,  kemudian melakukan pendataan ulang dengan selektif dan  cermat,  bila  masih  terjadi  maka pemberhentian jatah program bantuan sosial diwilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  D.  P.,  Ati,  N.  U.,  &  Pindahanto,  R.
(2020). Implementasi Program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir
Kecamatan  Batu  Kota  Batu.  Respon Publik, 14(3), 1-7.
Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021).  Analisis  Pengaruh  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) DAN  Program  Keluarga  Harapan
(PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Jurnal
Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
Daerah, 21(1), 39-53.
Hasimi,  D.  M.  (2020).  Analisis  Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat  dalam  perspektif  ekonomi Islam.  REVENUE:  Jurnal  Manajemen Bisnis Islam, 1(1), 81-94.
Julianto,  P.  (2020).  Implementasi  Program Bantuan  Pangan  non  Tunai  (BPNT)  di Kecamatan  Sitinjau  Laut  Kabupaten
Kerinci. Qawwam: The Leader's
Writing, 1(1), 38-43. Kusudur, A., & Prabawati, I. (2020). Evaluasi Program Bantuan Beras miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E- VOUCHER di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Publika, 8(1). Kogoya, O., Ogotan, M., & Londa, V. (2020). Implementasi Program Beras
Sejahteradi  Desa  Guburini  Kecamatan
Makki  Kabupaten  Lanny-Jaya.  Jurnal Administrasi Publik, 6(88).
Maun,  C.  E.  (2020).  efektivitas  bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat  miskin  terkena  dampak covid-19  di  Desa  Talaitad  Kecamatan Suluun  Tareran  Kabupaten  Minahasa Selatan.  Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik,
9(2).
Senduk,  N.  V.,  Kiyai,  B.,  &  Plangiten,  N.
(2021).  Dampak  Pelaksanaan  Program
Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan  Wenang  Kota  Manado. Jurnal Administrasi Publik, 7(101). Wiwit,  W.  (2020).  Monitoring  dan  Evaluasi Kebijakan  Program  Bantuan  Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota Batu (Doctoral dissertation, Universitas
Muhammadiyah Malang).