## KURANGNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  DI KABUPATEN WAKATOBI
L.M. Azhar Sa’ban 1 , Andy Arya Maulana Wijaya 2
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton Email: izharsky@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  faktor  yang  mempengaruhi  kurangnya  partisipasi  politik  masyarakat  pada Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Wakatobi  pada  tahun  2015,  dan  upaya  KPUD  Kabupaten  Wakatobi  untuk meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Data  dikumpulkan  dengan  analisis dokumen,  pengamatan,  wawancara,  dan  dianalisis  dengan  tehnik  deskriptif  kualitatif  dan  Kuantitatif.  Hasil  dari penelitian ini adalah:  (1) faktor  yang mempengaruhi  kurangnya partisipasi  politik masyarakat  pada Pemilihan  Kepala Daerah di  Kabupaten  Wakatobi  adalah a)  Faktor  Teknis,  b) Faktor  Administrasi,  c)  Sosialisasi, d)  Faktor  Politik.  (2) Tingkat partispasi masyarakat masih tergolong rendah terlihat dari angka masyarakat yang tidak memilih atau golput. Pemilih yang menggunakan  hak pilihnya yaitu  57.463 orang dan  sisanya tidak menggunakan  hak pilih 21.141  orang. (3)  Upaya  yang  dilakuan  KPUD  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah adalah  (a)  sosialisasi  pemilihan  kepala  daerah  (b)  melaksanakan  pendidikan  pemilih  (c)  peran  media  massa  (d) membentuk Relawan Demokrasi.
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Golput

## LACK OF COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN THE SELECTION OF THE REGIONAL HEAD IN THE WAKATOBI DISTRICT

## ABSTRACT
The purpose of this study was to explain the factors that influence the lack of political participation of the community in  the  Election  of  Regional  Heads  in  Wakatobi  in  2015,  and  the  efforts  of  the  Wakatobi  Regency  Electoral Commission to increase the political participation of the community. in the Election of Regional Chiefs. The data was collected  through  document  analysis,  observation,  interviews  and  analyzed  with  qualitative  and  quantitative descriptive  techniques.  The  results  of  this  study  are:  (1)  the  factors  that  influence  the  lack  of  public  political participation in the Election of Regional Chiefs in the Wakatobi Regency are a) Technical Factors, b) Administrative Factors, c) Socialization, d) Factors Politicians. (2) The level of community participation remains relatively low, as seen in the number of people who do not vote or abstain. The voters who use their right to vote are 57,463 people and the  rest  do  not  use  the  right  to  vote  21,141  people.  (3)  The  efforts  made  by  the  Electoral  Commission  to  increase public political participation in the Election of Regional Chiefs are (a) the socialization of the main regional elections (b) the implementation of voter education (c) the role of the mass media (d) the formation of Democratic Volunteers.
Keywords: Political Participation, Election of Regional Heads, Abstaining
Korespondensi: L.M.  Azhar  Sa’ban.  SH.,  M.I.P.  Universitas  Muhammadiyah  Buton.  Universitas  Muhammadiyah Buton.  Alamat:  Jl.  Betoambari  No.  36  Kota  Baubau  Sulawesi  Tenggara  Kode  Pos.  93717 No.  HP,  WhatsApp: 085255534991 Email izharsky@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala  daerah  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah,  Kepala  Daerah  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat  melalui  Pemilihan  Kepala Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  atau  disingkat Pilkada.  Pilkada  pertama  kali  diselenggarakan pada  bulan  Juni  2005.  Sejak  berlakunya  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi  bernama  Pemilihan  umum  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  atau  disingkat Pemilukada.  Pemilihan  kepala  daerah  pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini  adalah  Pilkada  DKI  Jakarta  2007  (Nike  K. Rumokoy, 2016).
Pilkada  langsung  adalah  wujud  nyata  dari pembentukan  demokratisasi  di  daerah.  Kepala Daerah  dan  wakil  Kepala  Daerah  dipilih  dalam satu  pasangan  calon  yang  dilaksanakan  secara demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengajuan pasangan calon  Kepala  Daerah  bisa  dilakukan  oleh  partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi  di  DPRD  dengan  persyaratan  tertentu dan/atau dari calon perseorangan dengan persyaratan  tertentu  pula.  Dibutuhkan  suatu pilihan  yang  tepat  oleh  rakyat  terhadap  pasangan Kepala Daerah sehingga dapat dihasilkan pasangan  Kepala  Daerah  yang  memiliki  visi
meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah (Wahyu Widodo, 2015).
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  di atas,  maka  pada  hakikatnya  pilkada  merupakan sebuah  peristiwa  luar  biasa  yang  dapat  membuat perubahan  berarti  bagi  daerah.  Ini  merupakan suatu  cara  dari  kedaulatan  rakyat  yang  menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi  yang  melekat  pada  pilkada  hendaknya disambut  masyarakat  secara  sadar  dan  cerdas dalam  menggunakan  hak  politiknya.  Partisipasi, aktif,  cermat,  dan  jeli  hendaknya  menjadi  bentuk kesadaran  politik  yang  harus  dimiliki  oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.
Harapan  besar  mengenai  implikasi  Pilkada langsung  ini,  rakyat  berharap  dapat  mengetahui dan  memahami  isi  yang  terkandung  dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan  pengetahuan  serta  wawasan  politik atau  pendidikan  politik  yang  lebih  dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan  antar pemerintah  daerah.  Implikasi  lebih  lanjut  melalui pemahaman undang–undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun  tingkat  kesadaran  dalam  berpolitik, serta  masyarakat  lebih  kreatif  dalam  memilih calon  kepala  daerah  yang  mempunyai  pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera  serta  pelayanan  publik  yang  lebih  baik (Arther Muhaling, 2014).
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak di Indonesia
diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum Daerah  (KPUD)  dan  diawasi  oleh  Badan Pengawas  Pemilu  untuk  tingkat  provinsi  dan Panitia  Pengawas  Pemilihan  Kabupaten/Kota untuk  tingkat  Kabupaten/Kota  (Budi  Evantri Sianturi & Fifiana Wisnaeni, 2016).
Berdasarkan  proses  pendaftaran  calon  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan,  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  Wakatobi,  nomor  urut  1  pasangan  calon Haliana – Syawal ST, dan nomor urut 2 pasangan calon  Arhawi  Ruda  –  Ilmiati  Daud  (KPUD Kabupaten  Wakatobi).  Setelah  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  nomor  117/PHP.BUP- XIV/2016  tertanggal  25  Januari  2016,  Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  Kabupaten  Wakatobi menggelar  rapat  pleno  penetapan  pasangan  H. Arhawi  Ruda  dan  Ilmiati  Daut  (Hati)  sebagai pemenang  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang berlangsung 9 Desember
2015 lalu (Sultrakini.com).
Salah  satu  faktor  pendukung  Pemilukada adalah  tingkat  partispasi  masyarakat,  jumlah partisipasi  yang  banyak  akan  menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan  hasil  Pemilukada,  namun  hal  ini dapat  menunjukkan  kesadaran  politik  masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah.
Partisipasi yang lemah berakibat pada sebuah realitas politik yang kini menggejala di permukaan dan  terkait  dengan  era  otonomi  daerah  yaitu
terjadinya  kesenjangan  politik  antara  masyarakat sipil  dengan  lembaga  kekuasaan  lokal,  dimana faktor pelaksana kekuasaan lokal sering melakukan langkah pengambilan dan pelaksanaan kebijakan  politik  yang  tidak  selaras  dengan aspirasi kolektif masyarakat sipil.
Masyarakat  sebagai  aktor  utama  dalam pemilihan ini dituntut agar lebih partisipatif dalam segala bentuk tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Jumlah pemilih Kabupaten Wakatobi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi data pemilih
No Kecamat an Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih Jumlah Pemilih Yang Tidak menggunakan Hak Pilih 1 Binongko 4.752 2.343 2 Togo Binongko 2.732 1.084 3 Kaledupa 6.394 2.127 4 Kaledupa Selatan 4.519 1.637 5 Tomia 4.377 998 6 Tomia Timur 4.920 2.953 7 Wangi- Wangi Selatan 15.304 5.669 8 Wangi- Wangi 14.465 4.330 Jumlah 57.463 21.141
Sumber:https://pilkada2015.kpu.go.id/wakatobikab
Dari  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa  masih belum  maksimal  partisipasi  politik  masyarakat dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kabupaten Wakatobi,  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, dengan  berbagai  alasan  dan  penyebab  yang berbeda-beda.

## Partisipasi Politik
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan bentuk  perwujudan  negara  demkorasi.  Negara tanpa  partisipasi  politik  masyarakat  cenderung
otoriter  dan  sentralistik.  Pengalaman  politik  pada saat  orde  baru  memperlihatkan  kesewenangan para  pengambil  keputusan  politik  dalam  setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan  kerap  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan  bentuk  pemberian  diri  baik  dalam bentuk  keikutsertaan,  kehadiran,    gagasan, keterlibatan  dalam  perumusan  kebijakan  dan pemberian  diri  dalam  pengawasan  manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan (Daud M. Liando, 2016).
Partisipasi  politik  masyarakat  merupakan bentuk  perwujudan  negara  demokrasi,  dimana masyarakat  dilibatkan  langsung  dalam  Pemilihan Umum.  Dalam  hal  ini,  warga  negara  berperan penting  dalam  menseleksi  pejabat-pejabat  negara yang  nantinya  akan  mengatur  pemerintahan maupun  tindakan-tindakan  yang  akan  mereka ambil nantinya (Suryadi, 2007).
partisipasi  politik  adalah  hasrat  seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif  untuk  menggunakan  hak  bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan  berbagai  persoalan  politik  dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan,  bergabung  dengan  partai-partai  atau organisasi-organisasi  independent,  ikut  serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran,  memberikan  pelayanan  terhadap lingkungan  dengan  kemampuanya  sendiri  (Arther Muhaling, 2014).
Partisipasi politik dapat bermanfaat untuk: (1) memberikan  dukungan  kepada  penguasa  dan pemerintah  dalam  bentuk  pengiriman  wakil  atau pendukung,  pembuatan  pernyataan  yang  isinya memberikan  dukungan  terhadap  pemerintah,  dan pemilihan  calon  yang  diusulkan  oleh  organisasi politik; (2) menunjukan kelemahan dan kekurangan  pemerintah  dengan  harapan  agar pemerintah  meninjau  kembali,  memperbaiki,  atau mengubah  kelemahan  tersebut;  (3)  partisipasi sebagai  tantangan  terhadap  penguasa  supaya terjadi  perubahan  struktural  dalam  pemerintahan dan  dalam  sistem  politik  (Syamsudin  Haris, 2014).
Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan  kesempatan  yang  sama  dalam  mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi  politik,  dalam  hal  ini  keikutsertaan warga negara dalam PILKADA, menjadi penting. Pada  sisi  yang  sama,  pemahaman  yang  baik terhadap  peran-peran  strategis  warga  negara  juga akan mendorong kualitas demokrasi (Liando dkk, 2015).

## Pemilihan Kepala Daerah
Manakala Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang  diakui  secara  global,  sebagai  sebuah arena  untuk  membentuk  demokrasi  perwakilan serta  menggelar  pergantian  pemerintahan  secara berkala (Rahmatunnisa, 2017).
Tujuan  utama  PILKADA  adalah  rakyat daerah  bisa  menentukan  sendiri  orang  tertentu yang  dianggap  atau  dinilai  mampu  membawa kebaikan  bagi  seluruh  rakyat  di  daerah  tersebut. Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  dinilai sebagai  sarana  dan  cermin  atas  hak  dasar
kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan  pimpinan  daerah  untuk  mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, PILKADA merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi  atau  kontestasi  antara  aktor  politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk  menentukan  pilihan;  serta  liberalisasi  hak- hak sipil dan politik warga negara ( cf Dahl, 2001; Harahap,  2010;  Mitchell,  2015;  dan  Liando, 2016).
Demokrasi juga menggariskan bahwa PILKADA  adalah  kesempatan  bagi  partai  oposisi dan  rakyat  untuk  menjalankan  mekanisme check and  balances terhadap  partai  yang  berkuasa  atau ruling  party (Asrinaldi,  2013).  Meski  banyak kalangan  menilai  konsepsi  demokrasi  seperti  ini cenderung  minimalis,  namun  praktek  demokrasi yang  minimalis  tersebut  telah  membentuk  sebuah sistem  penentuan/  pengisian  jabatan-jabatan publik  di  semua  negara  demokratis.  Artinya bahwa  PILKADA  telah  terlembaga  secara institusional  dan  menjadi  mekanisme  universal dalam  sistem  politik  di  negara-negara  demokratis (Liando, 2016).
Dalam konteks PILKADA, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi  beberapa  parameter,  yakni:  adanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil; rotasi kekuasaan yang damai; rekrutmen secara terbuka; dan  akuntabilitas  publik  (Dahl,  2001;  dan Nopyandri,  2012).  Merujuk  pada  pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi  menuntut  ruang  partisipasi  yang  luas
dan  telah  mengkonstruksi  sistem  demokrasi  kita pada  demokrasi  langsung,  dimana  rakyat  secara langsung  berpartisipasi  untuk  menentukan  pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

## Golput
Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu  pertama  zaman  Orde  Baru  tahun  1971. Pemakarsa  sikap  untuk  tidak  memilih  itu,  antara lain  Arief  Budiman,  Julius  Usman  dan  almarhum Imam  Malujo  Sumali.  Langkah  mereka  didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak (Fadillah Putra, 2003 ).
Di  Indonesia  terdapat  dua  kelompok  golput Pertama,  adalah  kelompok  golput  awam.  Yaitu mereka  yang  tidak  mempergunakan  hak  pilihnya bukan  karena  alasan  politik,  tetapi  karena  alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik  kelompok  ini  tidak  sampai  ke  tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif  saja.  Kedua,  adalah  kelompok  golput pilihan.  Yaitu  mereka  yang  tidak  bersedia menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu  benar- benar  karena  alasan  politik.  Misalnya  tidak  puas dengan  kualitas  partai  politik  yang  ada.  Atau karena  mereka  menginginkan  adanya  satu organisasi  politik  lain  yang  sekarang  belum  ada (Novel Ali, 1999).
Jadi  berdasarkan  hal  di  atas,  golput  adalah mereka  yang  dengan  sengaja  dan  dengan  suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.

## METODE PENELITIAN
Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research), dengan
menggunakan  pendekatan  deskriptif  dan  metode kualitatif  (Creswell,  2010).  Teknik  pengumpulan datanya  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan kepustakaan  dan  penelusuran  data  online,  serta wawancara mendalam pada masyarakat dan tokoh masyarakat  di  Kabupaten  Wakatobi, yang kompeten menjawab masalah politik (Bushman & Wells, 2001).
Data  penelitian  kemudian  dianalisis  dengan teknik  analisis  data  kualitatif,  yang  tahapannya terdiri  dari  reduksi  data  atau data  reduction; penyajian  data  atau data  display; dan  penarikan kesimpulan  atau conclusion  drawing (Bloor, 1997).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor  yang Mempengaruhi Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat
Dari  hasil  temuan  penelitian  faktor  yang mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat menggunakan  hak  pilihnya  pada  Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 adalah:
1. Faktor Teknis
Kendala  yang  serta  merta  membuat  pemilih tidak  bisa  hadir  ke  tempat  pelihan  suara  (TPS) seperti  sakit  yang  membuat  pemilih  tidak  bisa keluar  rumah,  sedang  berada  di  luar  kota  dan sedang bekerja, Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, dan petani.
Faktor  pekerjaan  cukup  signiifikan  membuat pemilih tidak hadir memberikan suaranya. Pemilih dalam  kondisi  seperti  ini  dihadapkan  pada  dua pilihan  mendatangi  TPS  untuk  menggunakan  hak pilihnya  yang  akan  mengancam  berkurangnya penghasilan atau pergi bekerja dan tidak memilih.
2. Faktor Administrasi
Faktor  adminisistrasi  adalah  faktor  yang berkaitan  dengan  aspek  adminstrasi  atau  berkas yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan  hak  pilihnya.  Diantaranya  tidak terdata  sebagai  pemilih,  tidak  mendapatkan  kartu pemilihan, tidak memiliki kartu identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti  inilah  yang  membuat  pemilih  tidak  bisa ikut  dalam  pemilihan.  Pemilih  tidak  akan  bisa menggunakan  hak  pilihnya  jika  tidak  terdaftar sebagai  pemilih.  Jika  kondisi  yang  seperti  ini terjadi  maka  secara  otomatis  masyarakat  akan tergabung kedalam kategori golput.
3. Sosialisasi
Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan Pilkada  sangat  penting  dilakukan  dalam  rangka memenimalisir  golput.  Hal  ini  di  sebabkan intensitas  pemilu  di  Indonesia  cukup tinggi  mulai dari memilih Bupati/Walikota, memilih Gubernur, memilih  DPRD  Kabupaten/Kota,  DRD  Privinsi, DPR RI dan pemilhan Presiden.
Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi politik  masyarakat  adalah  dalam  setiap  pemilu selalu terjadi perubahan dalam konteks memilih.
Dimana  pada  proses  dalam  pemilihan  terjadi perubahan yang signifikan, dimana kita tidak lagi mencontreng  dalam  memilih  tetapi  dengan  cara mencoblos.  Kondisi  inilah  yang  menuntun pentingnya sosialisasi dalam rangka mengsukseskan pelaksanaan Pilkada dan memenimalisir  angka golput  dalam  setiap pemilihan.
4. Faktor Politik
Faktor  politik  adalah  alasan  atau  penyebab yang  ditimbulkan  oleh  aspek  politik  sehingga masyarakat  tidak  mau  memilih.  Seperti  tidak adanya  kepercayaan  masyarakat  dengan  partai politik,  tidak  punya  pilihan  dari  kandidat  yang tersedia oleh parpol atau tidak adanya kepercayaan  bahwa  pilkada  atau  pemilihan legialatif akan membawa perubahan dan perbaikan disuatu daerah.

## Upaya KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Dari  temuan  penelitian,  tentang  faktor  yang mempengaruhi  kurangnya  partisipasi  politik masyarakat di Kabupaten Wakatobi, upaya KPUD Kabupaten Wakatobi untuk meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  dalam  Pemilihan Kepala  Daerah  mengguinakan  beberapa  strategi yaitu:
1) Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya  Pemilu  dalam  sebuah  Negara  yang demokratis,  bukan  hanya  sosialisasi  teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan  undang-undang  menyatakan  bahwa sosialisasi  dilakukan  terkait  dengan  teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan.
2) Memberikan pendidikan bagi pemilih Pendidikan  bagi  pemilih  perlu  mendapatkan fokus  yang  jelas.  Ini  terkait  dengan  proses segmentasi  pendidikan  pemilih.  Pemilih  pemula merupakan  segmentasi  penting  dalam  upaya
melakukan  pendidikan  bagi  pemilih  dan  tentunya pendidikan  bagi  pemilih  pemula  ini  tidak  hanya dilakukan ketika masuk usia pilih.
Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya  dilakukan  sedini  mungkin,  sehingga pemahaman  tersebut  terbangun  dan  ketika  sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.
3) Peran Media Massa
Menciptakan  masyarakat  untuk  mengikuti perkembangan  proses  Pemilu  melalui  media massa,  ini  telah  menjadi  salah  satu  bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehinnga masyarakat  tahu  dengan  pasti  tentang  proses Pilkada.
Terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara  Pemilu,  bukan  hanya  terkait dengan  kinerja  teknis  penyelenggaraan,  namun juga  dalam  hal  penumbuhan  kesadaran  tentang pentingnya partisipasi masayarakat dalam penyelenggaraan  Pemilu,  sehingga  masyarakat bisa  memahami  partisipasi  apa  saja  yang  dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.
4) Membentuk Relawan Demokrasi Program  relawan  demokrasi  adalah  gerakan sosial  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan  hak  pilih.  Program  ini  melibatkan peran  serta  masyarakat  yang  seluas-luasnya dimana  mereka  ditempatkan  sebagai  pelopor ( pioneer ) demokrasi bagi komunitasnya.  Relawan demokrasi menjadi mitra KPUD dalam menjalankan  agenda  sosialisasi  dan  pendidikan pemilih  di  kabupaten/kota.  Bentuk  peran  serta masyarakat  ini  diharapkan  mampu  mendorong
tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh  masyarakat  untuk  menggunakan  haknya dalam pemilu secara optimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yaitu yang pertama masyarakat Kabupaten  Wakatobi  telah  berpartisipasi  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah,  dalam  rangka  memilih Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan  berdasarkan  data- data yang ada tingkat partisipasi politik masyarakat  Kabupaten  Wakatobi  masih  rendah terlihat dari angka masyarakat yang tidak memilih atau  golput.  Pemilih  yang  menggunakan  hak pilihnya  yaitu  57.463  orang  dan  sisanya  tidak menggunakan  hak  pilih  21.141  orang.  Temuan penelitian  kedua  yaitu  dibalik  kurangnya  tingkat partisipasi politik masyarakat tentu saja ada faktor yang mempengaruhi Kurangnya tingkat partisipasi politik  masyarakat  Kabupaten  Wakatobi  yaitu  1) Faktor  Teknis,  2)  Faktor  Administratif,  3) Sosialisasi, 4) Faktor Politik.
Hasil  penelitian  ketiga  yaitu,  di  balik suksesnya  Pemilihan  Kepala  Daerah  ada  KPUD yang  merupakan  badan  penyelenggara  Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu KPUD juga mempunyai tugas  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik masyarakat  dengan  cara  gencar  melakukan sosialisasi  dan  pendidikan  bagi  pemilih  terkait Pemilukada  baik  kepada  masyarakat  yang didalamnya  ada  pemilih  pemula.  Dimana  pemilih pemula  membutuhkan  pendidikan  politik  agar mampu menjadi pemilih cerdas di kemudian hari. Membentuk  Relawan  Demokrasi  dimaksudkan untuk  meningkatkan  partisipasi  dan  kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.
Menciptakan  masyarakat  untuk  mengikuti  dan mengawal  perkembangan  proses  Pemilu  melalui media massa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Book
Ali,  Novel.  1999.  Peradaban  Komunikasi  Politik,

## Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Bloor,  M.  1997.  Techniques  of  Validation  in Qualitative  Research:  A  Critical  Commentary. London: Sage.
Creswell, John W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif,  Kuantitaif,  dan  Mixed.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
Dahl, Robert A. 2001. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori  dan  Praktek  Demokrasi  secara  Singkat. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  terjemahan  A. Rahman Zainuddin.
Haris, Syamsudin. 2014. Partai, Pemilu, dan Parlemen di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka  Obor Indonesia.
Suryadi,  Budi.  2007.  Sosiologi  Politik:  Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep.
Yogyakarta: IRCiSoD

## Jurnal online
Arther Muhaling. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam  Pemilukada  Di  Kecamatan  Siau  Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Jurnal Politico. Volume 1. No. 5.
Asrinaldi,  A.  2013.  Koalisi  Model  Parlementer  dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial  di  Indonesia  dalam  Jurnal  Penelitian Politik, Vol.10, No.2.
Budi  Evantri  Sianturi  &  Fifiana  Wisnaeni.  2016. Penguatan Kelembagaan Panwas Pemilihan
Dalam  Menyelesaikan  Pelanggaran  Pemilihan Kepala  Daerah  (Studi  Kasus  Penyelesaian Pelanggaran Administrasi, Pidana, Dan Kode Etik Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang  Tahun  2015).  Jurnal  Law  Reform Volume 12, No. 2.
Bushman, B. & G. Wells. 2001. Narrative Impressions of  Literature:  The  Availability  Bias  and  the Corrective Properties of Meta-Analytic Approaches in Personality and Social Psychology Bulletin, Volume 27, pp.1123–1130.
Harahap,  Husnul  Isa.  2010.  Robert  A.  Dahl  dan  Studi tentang  Fenomena  Demokrasi  di  India  dalam Jurnal POLITEIA, Vol.2, No.1.
Liando,  Daud  Ferry  &  Winsi  Kuhu.  2015.  Partisipasi Politik Masyarakat Terkait Pemberian Suara pada Pemilihan  Anggota  Legislatif  dan  Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa  Tahun  2014.  Laporan  Hasil  Penelitian. Minahasa:  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum) Kabupaten Minahasa.
Liando,  Daud  M.  2016.  Pemilu  dan  Partisipasi  Politik Masyarakat:  Studi  pada  Pemilihan  Anggota Legislatif  dan  Pemilihan  Presiden  dan  Calon
Wakil  Presiden  di  Kabupaten  Minahasa  Tahun 2014 dalam Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.3, No.2.
Mitchell,  Bruce.  2015.  Participatory  Partnerships:
Engaging and Empowering to Enhance
Environmental Management and Qualityof Life in Social  Indicators  Research,  Volume  71,  pp.123- 144.
Nike  K.  Rumokoy.  2016.  Pelaksanaan  Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Setelah Berlakunya UU No 9 Tahun 2015. Jurnal Hukum Unsrat. Volume
22. Nomor 6.
Nopyandri.  2012.  Pemilihan  Kepala  Daerah  yang Demokratis  dalam  Perspektif  UUD  1945  dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2.
Putra,  Fadillah.  2003.  Partai  Politik  dan  Agenda
Transisi Demokrasi, Yogyakarta, Pustaka:Pelajar,
Rahmatunnisa,  Mudiyati.  2017.  Mengapa  Integritas Pemilu Penting. Jurnal BAWASLU, Vol.3, No.1.
Wahyu Widodo. 2015. Pelaksanaan Pilkada
Berdasarkan  Asas  Demokrasi  Dan  Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1.

## Surat Kabar Online
https://sultrakini.com/berita/kpud-wakatobi-sahkan- pasangan-hati.

## Undang-Undang
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.