PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 50-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3

## PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA
Prima Pratama Tanjung 1 ; Anggun lestari suryamizon 2 ; Mahlil Adriaman 3 .
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jl.Pasia Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Kota Padang Sumatera Barat 25586 E-mail: primapratama206@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com,
Anggunmizon31@gmail.com
Naskah diterima : 09/02/2023, revisi : 05/07/2023, disetujui 04/08/2023

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perlindungan  debitur  pengguna  jasa dalam  perjanjian  kredit  Undang-undang  Fidusia  antara  PT.  BCA  Finance  Kota Bukittinggi  dengan  debitur  dalam  persidangan  di  pengadilan  negeri  Bukittinggi  yang menyatakan  bahwa  debitur  telah  melangggar  Undang-undang  Fidusia.  selanjutnya debitur  mengajukan  tuntutan  kepada  Pengadilan  bahwasannya  debitur  tidak melakukan  pelanggaran  Fidusia  dan  hanya  lalai  dalam  melakukan  pembayaran cicilan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep UU Fidusia yang menjelaskan pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik benda. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan  deskriptif-analisis.Peneliti  menemukan  bahwa  pelanggaran  yang  di lakukan  oleh  debitur  bukan  sepenuhnya  menjadi  kronologi  hukum  yang  dapat memberatkan  debitur,  justru  meningkatkan  perlindungan  debitur  dalam  jaminan perlindungan  konsumen  di  pengadilan  tinggi  dan  tidak  adanya  pelanggaran  Fidusia yang  dilakukan  oleh  debitur  disebabkan  debitur  hanya  melakukan  kelalaian  dalam pembayaran  bukan  dalam  pemindahan  alih  kendaraan.  Sehingga,  keputusan persidangan tersebut  yaitu debitur hanya membayar tagihan tanpa denda.

## Kata Kunci: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia

## Abstract
This research aims to explain the protection of service user debtors in the Fiduciary Law credit agreement between PT. BCA Finance City of Bukittinggi with the debtor in a trial at the Bukittinggi district court stating that the debtor had violated the Fiduciary Law.  then  the  debtor  submits  a  claim  to  the  Court  that  the  debtor  did  not  commit  a Fiduciary violation and was only negligent in making installment payments. ownership of the object. Data collection and analysis  were carried out using qualitative methods and a descriptive-analytic approach.The researcher found that the violations committed by debtors were not entirely a legal chronology that could incriminate debtors, instead they increased debtor protection in consumer protection guarantees in high courts and
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
there were no Fiduciary violations that carried out by the debtor because the debtor only made a negligence in payment, not in transferring the vehicle. Thus, the decision of the trial is that the debtor only pays bills without fines.
Keyboard: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia.

## A. Pendahuluan
Debitur  adalah  pihak  yang  menerima  kredit  atau  pinjaman.  Debitur  memiliki kewajiban  membayar  lunas  utangnya.  Selain  itu,  debitur  mempunyai  kewajiban berupa  memberikan  jaminan  kepada  debitur.  Perlindungan  hukum  terhadap  pihak debitur juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya  preventif  yaitu  tindakan  untuk  mengantisipasi  munculnya  kredit  macet, early warning ,  dan  upaya  negosiasi.  Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Pada Pasal 33 UUD  NKRI  1945  merupakan  ketentuan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar perekonomian di Indonesia.
Dalam  ketentuan  tersebut  terdapat  prinsip  paham  kebersamaan  dan  asas kekeluargaan.  Tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang  menyebabkan  konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah. 1 Perbankan  adalah  salah  satu  sumber  dana bagimasyarakat  perorangan  atau  badan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsinya  seperti  kebutuhan  untuk  membeli  rumah,  mobil  atau  motorataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yangdimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya.
UU  42  tahun  1999  tentang  jaminan  Fidusia  salah  satu  fungsinya  adalah  untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk  menjamin  kepastian  hukum  serta  mampu  memberikan  perlindungan  hukum bagi  pihak  yang  berkepentingan,  maka  perlu  di  bentuk  ketentuan  yang  lengkap mengenai  jaminan  Fidusia  dan  jaminan  tersebut.  Jaminan  dapat  dikatakan  sebagai pengaman  bagi  debitur  dalam  proses  pinjam  meminjam,  yang  mana  memberikan kepastian akan pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian kreditnya, sehingga jaminan  juga  harus  didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  Fidusia. 2 Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara  material maupun formal makin terasa sangat penting,  mengingat  makin lajunya  ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha.
1 Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia Raja Grafindo Persada. Jakarta 2011. Hal 1.
2 http://ekobudiono.lawyer/2020/01/17perlindungan-konsumen-terhadap-eksekusi-jaminan-fidusia,di akses pada hari sabtu, 02 feb 2023, jam 22:12
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya.  Dengan demikian,  upaya-upaya  untuk  memberikan  perlindungan  yang  memadai  terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari  solusinya,  terutama  di  Indonesia  mengingat  sedemikian  kompleksnya permasalahan  yang  menyangkut  perlindungan  konsumen,  lebih-lebih  menyongsong eraperdagangan bebas yang akan dating. 3
Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen  tersebut  dapat  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan  hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  produsen.   Perjanjian-perjanjian   yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing- masing pihak puas,  karena  terkadang  para  pihak  penerima  tidak  menerima  barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah  melakukan wanprestasi,  sehingga  konsumen  mengalami  kerugian.  Uupk  bertujuan  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  melalui  berbagai  upaya,  antara  lain meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan,  kepedulian,  dan  kemandirian  konsumen terutama dalam memilih, samping itu, undang-undang ini bertujuan  untuk  menciptakan sistem  perlindungan  konsumen  yang      mengandung  unsur  kepastian  hukum  serta keterbukaan  informasi  sekaligus  menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai pentingnya perlindungan konsumen. 4
Wanprestasi  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  merupakan  kelalaian  untuk memenuhi syarat  yang  tercantum  dalam  perjanjian.  Hal  ini  biasanya  lebihbanyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang  lemah.  Hal  ini  disebabkan  karena  persyaratan-persyaratan  tersebut  telah dituangkan  kedalam  suatu  perjanjian  baku.  Perjanjian  yang  demikian  sudah  lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efesiensi 5 . Untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu  meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi  dirinya  serta  menumbuh  kembangkan  sikap  perilaku  usaha  yang bertanggung jawab; bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di  Indonesia  belum memadai  diperlukan  perangkat  peraturan  perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan  perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. 6
3 Celina Tri Siwi  Krisyati, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 1-5
4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
5 https://www.google.com/search? q=pengertian +wanprestasi +dalam+pihak+perjanjian,di akses pada hari minggu 02 feb. 2023 pukul 08:37 WIB.
6 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagian Menimbang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Dengan  diberikannya  jaminan  Hak  Tanggungan  dapat  memberikan  hak    dan kekuasaan  debitur  untuk  mendapat  pelunasan  dengan  menjual  atau  melelang barangbarang tersebut jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah  disepakati  atau  dengan  kata  lain  debitur  wanprestasi.  Apabila  debitur wanprestasi, maka jaminan hak tanggungan yang diberikan kepada debitur dapat di eksekusi. Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal  20 Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Perlindungan  atas  kepentingan  konsumen  tersebut  diperlukan  karena  pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap  konsumen  itu  sendiri  dilaksanakan  berdasarkan  asas-asas  perlindungan konsumen  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,yang  dirumuskan  sebagai  berikut “Perlindungan  konsumen  berasaskan  manfaat,  kepastian,  keadilan,  keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta k epastian hukum”.
Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan  maupun  dalam  berbagai  kegiatan  yang  berhubungan  dengan perlindungan  terhadap  konsumen.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  18  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa nasabah debitur  adalah  nasabah  yang  mmemperoleh  fasilitas  kredit  atau  pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan perjanjian  bank  dengan  nasabah  yang  bersangkutan.  Di  Indonesia  kehadiran e- commerce di mulai sejak munculnya situs www.sanur.com pada tahun 1996.
Oleh  karena  itu,  debitur  harus  mendapat  penggantian  atas  kerugian  karena mengkonsumsi produk yang diedarkan. Pada penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap  kasus  perlindungan  hukum  debitur  sebagai  pengguna  jasa  pembiayaan terhadap resiko dalam perjanjian kredit berdasarkan uu jamianan Fidusia (studi kasus PT. BCA Finance Kota Bukittinggi). Sehingga memunculkan pertanyaan  bagi peneliti untuk  mengetahui  Bagaimanakah  perlindungan  debitur  sebagai  pengguna  jasa pembiayaan  terhadap  resiko  dalam  perjanjian  kredit  berdasarkan  undang-undang jaminan  fidusia  dan  bagaimana  cara  menyelesaikan  perjanjian  kredit  jika  debitur wanprestasi?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan  secara  bertahap  di  mulai  dengan  penentuan  topik,  pengumpulan  data  dan menganalisis data sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik,  gejala  atau  isu  tertentu.  maka  metode  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: Kegiatan  penelitian  akan  meneliti  tentang  perlindungan  hukum  nasabah  debitur sebagai konsumen pengguna jasa pembiayaan terhadap resiko dalam perjanjian kredit berdasarkan uu jaminan Fidusia,(studi kasus PT.BCA Finance Kota Bukitinggi) UU no 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
kualitatif  ini  berusaha  untuk  membangun  realitas  dan  memahami  realitas  tersebut dengan  memperhatikan  proses  peristiwa  dan  itensitas 7 .    Hal  ini  bertujuan  untuk mendapatkan analisa yang lebih tajam dengan didasari fakta-fakta dan dinamika yang telah  dipublikasikan.  Metode  penelitian  kualitatif  menggunakan  bahasa-bahasa penelitian yang berbentuk deskriptif serta bersifat formal dan impersonal melalui angka dan atau data statistic.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Bagaimanakah  perlindungan  debitur  sebagai  pengguna  jasa  pembiayaan terhadap  resiko  dalam  perjanjian  kredit  berdasarkan  undang-undang  jaminan fidusia.
Adanya  perjanjian  baku  antara  debitur  dan  kreditur  sangat  diperlukan  guna menjaga  kepercayaan  pihak  kreditur  kepada  debitur  sehingga  tidak  akan  terjadi wanprestasi  dikemudian  hari.  Akan  tetapi  dalam  melakukan  suatu  perjanjian  tidak seterusnya  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  terkadang  pihak  kreditur memberikan  suatu  klasula  yang  merugikan  pihak  debitur.  Pada  umumnya  dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak debitur harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur dapat dikatakan pihak kreditur sebagai pihak yang kuat dalam perjanjian tersebut sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak  debitur.  Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
sebagaimana  tertuang  dalam  UUPK  maka  terdapat  beberapa  jenis pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  pertanggungjawaban  kontraktual  ( Contractual Liability ),  pertanggungjawaban  produk  ( Produk  Liability )  pertanggungjawaban Profesional  (Professional  Liability),  dan  dalam  hal  tertentu  menggunakan Pertanggungjawaban Langsung (Strict Liability). Apabila barang/jasa yang di produksi dan/atau  diperdagangkan  menimbulkan  kerugian  bagi  debitur,  maka  pihak  yang dibebankan  untuk  memberikan  ganti  kerugian  kepada  debitur  dalam  semua  jenis pertanggungjawaban  hukum  tersebut  adalah  pelaku  usaha.  Mengingat  bank  sebagai lembaga  keuangan  yang  bergerak  dibidang  jasa  pembiayaan,  maka  bentuk pertanggungjawaban  dalam  hukum  perlindungan  debitur  adalah  melalui Pertanggungjawaban Profesional dan/atau Pertanggungjawaban Kontraktual. Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUPK,  pelaku  usaha  yang mencantumkan klausula baku dengan isi, letak, bentuk, atau pengungkapannya seperti diuraikan di atas dalam dokumen atau perjanjian baku yang dibuatnya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.Sanksi Perdata
7 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, pustaka LP3S. J akarta. 1994
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
1.  Klausula  baku  tersebut  jika  digugat  di  pengadilan  oleh  konsumen,  akan menyebabkan hakim harus membuat putusan declaratoir bahwa klausula tersebut batal demi hukum (void) (Pasal 18 ayat (3) UUPK);
2. Pelaku usaha yang pada saat ini mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau  perjanjian  baku  yang  digunakannya,  wajib  merevisi  klausula  baku  yang digunakannya itu agar sesuai dengan UUPK dengan batas waktu sampai tanggal 20 April 2000 (Pasal 18 ayat (4) UUPK). 8
Jadi  bagi  pihak  kreditur  jika  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  terhadap  pihak debitur harus sesuai dengan uu jaminan fidusia di  Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal  Kitab Undang undang Hukum Perdata. Dan bagi pihak kreditur dalam melakukan tahap eksekusi jaminan fidusia telah melakukan kordinasi  dengan  baik  dengan  pihak  debitur  terhadap  pelangganran  yang  telah  di lakukan  nya  tanpa  ada  pihak  yang  di rugikan antara  pihak  kreditur  khususnya  pihak debitur.
2. Bagaimana cara menyelesaikan perjanjian kredit jika debitur wanprestasi. Upaya penyelesaian wanprestasi yang wanprestasi dilakukan oleh PT.BCA Finance dalam menyikapi debitur  yang wanprestasi yaitu dengan musyawarah secara baik-baik antara  pihak  PT.BCA  Finance  dengan  anggota  yang  melakukan  wanprestasi.  PT.BCA Finance melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan yang cara tahapan-tahapan yang di lakukan oleh pihak PT.BCA Finance kepada debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:
a. Tingkat pertama
Pihak kreditur akan mengeluarkan SP1 (surat peringatan satu) peringatan tertulis sebanyak 2 kali berturut- turut dalam jangka waktu selang dua bulan antara peringatan I dan II.
b. Tingkat kedua pihak kreditur melakukan survei ke lokasi alamat pihak debitur dan memberikan SP2 (surat peringatan dua) dan langsung memberikan teguran secara lisan kepada pihak debitur.
c. Tingkat ketiga pihak kreditur akan mengeluarkan SP3 (surat peringatan tiga) dan di dalam tahap ini pihak kreditur akan membuatkan SKT (surat keterangan tarik) dan akan di berikan kepada pihak 3 yaitu debb collebtor dan akan melakukan penarikan unit kendaraan roda empat milik pihak debitur yang melakukan wanprestasi.
Tetapi bagaimana pun pelanggaran yang telah di lakukan oleh pihak debitur yang pihak kreditur tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan undang- undang yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan  pula,  bahwa  undang-undang  ini  menganut  larangan  milik  beding,  yang berarti  setiap  janji  yang  memberikan  kewenangan  kepada  penerima  fidusia  untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal  demi  hukum.  Sehingga  penjelasan  diatas  dapat  kita  lihat  bahwasannya  Fidusia
8 Undang-undang Perlindungan Konsumen  No 8 tahun 1999
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
menjadi  hal  penting  bagi  debitur dan  kreditur  dalam  perjanjian  kerjasama  pinjaman. Jaminan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  ketika  bank dan  perusahaan  hipotek ingin menawarkan fasilitas kredit . Dengan adanya bank dan organisasi Pembiayaan , akan  mudah  untuk  memberikan  nasihat  penting  kepada  pemohon  kredit  yang  ingin menggunakan kredit mereka pada hari berikutnya.
Menurut Dr. A. Hamzah dan Senjung Manulang seperti yang dikutip oleh Salim HS mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utangpiutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise levering dan hanya dimiliki oleh  kreditur  secara  kepercayaan  saja  (sebagai  jaminan  utang  debitur),  sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur 9 .
Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana para pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa itulah timbul  hubugan  antara  pihak  tersebut  dinamakan  perikatan  dalam  bentuknya, perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji  atau kesanggupan,  baik  yang  diucapkan  maupun  yang  ditulis,  sehingga  perjanjian  dapat dibaca dandidengar, sedangkan perikatan tidak dapat dilihat wujudnya karena hak dan kewajiban terhadap para pihak untukmemenuhi isi perjanjian, itulah yang merupakan perikatan. 10
Fidusia bisa diartikan dimana salah satu pihak yang telah mengikatkan dirinya dan memberikan  hak  milik  atas  benda  bergerak  kepunyaannya  kepada  pihak  yang bersangkutan yang akan diberikan hak tersebut. Adapun pengertian dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kep ercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap dalam penguasaan pemilik benda. 11
Jaminan fidusia dapat dirusak tanpa membahayakan hukum dari jaminan tersebut .Program penyempurnaan hanya untuk mengalami kesulitan dan kesalahan pada para pemohon /notaristi yang ingin menggunakan Aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia. 12 Namunapabila  jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan  maka  ketentuan  dalam  pasal  27 dan  28  UU  No.42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fdusia  tidak  berlaku  sehingga  dapat dinyatakan,  bahwa  jikabenda  yang  dibebani  jaminan  fidusia  tidak  didaftarkan  maka penerima  fidusia  tidaktergolong  dalam  kelompok  kreditor  separatis  atau  bukan termasuk  kreditur  preferentmelainkan  kreditur  konkuren  (dipersamakan
9 Jatmiko  Winarno,  2013,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia, Jurnal Independent, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013 , Universitas  Islam Lamongan, Februari 2023
10 Mahlil Adriaman,Implementasi Asas Perjanjian dalam Perjanjian,CV.Pena Persada,Jakarta,2022 Hal 31
11 Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Kertha Semaya . Denpasar, Vol.11, No 3, Februari 2023
12 Ni Wayan Erna Sar, 2017. Pendaftaran Fidusia Onlinepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali . Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No 4, Februari 2023
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3

## kedudukannya dengan kreditur lain). 13
Pada jaminan fidusia asas ini haruslah terlebih dahulu dipenuhi karena merupakan acuan yang bersifat absolut dalam melakukan suatu perjanjian pada perjanjian fidusia guna  memberikan  perlindungan  pada  kedua  belah  pihak  atau  pihak  yang berkepentingan. Perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia hanya sebatas pada Pasal 20 UUJF yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun  benda  tersebut  berada,  pasal  tersebut mengandung asas droit de suite. 14
Terdapat aturan tentang pengaturan mengenai nasabah yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pengalihan, penggadaikan dan/atau melakukan penyewaan yang ada didalam  Pasal  23  ayat  2Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia 15
Sebaliknya  penerimaan  fidusia  percaya  bahwa  pemberi  fidusia  tidak  akan menyalahgunakan  barang  jaminan  yang  berada  dalam  kekuasaanya. 16 Berdasar ketentuan-ketentuan yang disebutkan sebelumnya semakin menegaskan bahwa debitur sebagai pemberi fidusia dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang telah menjadi jaminan  fidusia,  jika  Perampasan  benda  jaminan  fidusia  oleh  negara  menyebabkan beralihnya penguasaan benda fidusia. Dalam UU  Jaminan Fidusia tidak mengatur secara rinci mengenai kewajiban debitur dalam hal obyek jaminan fidusia dirampas Negara. 17
Kronologi Kejadian Perkara Antara Kreditur dan Debitur 18
13 Muhammad Hilmi, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak  Didaftarkan  Menurut  UU  Nomor  42 Tahun 1999, Vol.4 No.3, Februari 2023
14 A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, Februari 2023 15 Luh Gede Pebby Gitasari. 2018. Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, No 3, Februari 2023
16 Gunawan widjaya dan  ahmad yani, jaminan fidusia, raja grfindo persada, jakarta, 2000,hal. 119
17 I  Wayan  Kharismawan.  2019.  Kewajiban  Pemberi  Fidusia  Dalam  Hal  Obyek  Jaminan  Fidusia Dirampas. Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, no 3
18 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kota Bukttinggi hal 1
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Pada tabel di atas dapat kita lihat kronologi yang terjadi antara kreditur dan debitur berawal  dari  penyampaian  teguran  atas  keterlambatan  pembayaran    angsuran  debitur. Pada kronologi ini dijelaskan bahwa adanya teguran dan tagihan yang harus dibayarkan ke salah  satu  kolektor  dari  BCA  Finance  Bukittinggi.  Tergugat  tersebut  Penggugat  disuruh membayarkan uang sejumlah Rp800.000,- ke rekening atas nama Angga Septiawan yang disuruh  oleh  Ilham  karyawan  Tergugat  sebanyak  satu  kali  transfer  melalui  bank  BCA Cabang  Payakumbuh,  kemudian  Rp1.800.000  dan  memberikan  ke  dua  sebesar Rp1.700.000 ke tangan Faisal  yang juga pegawai suruhan Terguggat untuk pembayaran angsuran bulan Juni supaya objek sengketa tidak dilakukan pengamanan atau ditarik.
Selanjutnya,  Ada  staf pegawai  dari  Tergugat  mendatangi  kediaman  Penggugat  dan memberikan  surat  peringatan  untuk  melunasi  tagihan  dan  disuruh  untuk  mendatangi kantor  BCA  Finance  Bukittinggi  untuk  menandatangani  beberapa  berkas  prjanjian termasuk untuk memerikas beberapa dokumen dan memeriksa nomor fisik Selanjutnya, Ada staf pegawai dari Tergugat mendatangi kediaman Penggugat dan memberikan surat peringatan  untuk  melunasi  tagihan  dan  disuruh  untuk  mendatangi  kantor  BCA  Finance Bukittinggi untuk menandatangani beberapa berkas prjanjian termasuk untuk memerikas beberapa dokumen dan memeriksa nomor fisik kendaraan. Dan  akhirnya adanya i’tikad baik dari debitur untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mendatangi kantor BCA Finance Bukittinggi.
Keesokan  harinya,  barulah  Tergugat  ketahui  ternyata  disistem  data  pembayaran Penggugat  pada  sistem  milik  Tergugat,  Penggugat  diketahui  belum  membayarkan angsuran untuk bulan Juni, sehingga total tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
adalah  sebanyak  tiga  kali  angsuran.  Sedangkan  Tergugat  telah  membayarkan  angsuran bulan  Juni  kepada  karyawan  yang  bekerja  pada  perusahaan  Tergugat  untuk menyampaikan  teguran  atas  keterlambatan  pembayaran  angsuran  dan  dengan kesepakatan bersama dengan karyawan Tergugat Penggugat disuruh membayarkan uang sejumlah Rp 800.000,- ke rekening atas nama Angga Septiawan yang disuruh oleh Ilham karyawan  Tergugat  sebanyak  satu  kali  transfer  melalui  bank BCA  Cabang  Payakumbuh, kemudian  Rp1.800.000  dan  memberikan  ke  dua  sebesar  Rp1.700.000  ke  tangan  Faisal yang  juga  pegawai  suruhan  Terguggat  untuk  pembayaran  angsuran  bulan  Juni  supaya objek perkara tidak dilakukan pengamanan atau ditarik, tetapi Tergugat membantah dan tidak memasukkan pembayaran Penggugat tersebut kedalam sistem sehingga Penggugat menderita  kerugian  dan  kehilangan  uang  sejumlah  Rp4.300.000,-(empat  juta  tiga  ratus ribu  rupiah)  Pada  hari  Selasa  tanggal  2  Juli  2019  Penggugat  langsung  mendatangi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi dan berkonsultasi. Karena alamat domisili Penggugat berada di Kotamadya Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Penggugat tidak bisa melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi.  Akhirnya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  pihak  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bukittinggi menyarankan Penggugat harus melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat;
Pada hari Selasa tanggal 2 Juli Penggugat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsu1men (BPSK) Kota Payakumbuh, Provi1nsi Sumatera Barat. Dengan nomor formulir aduan konsumen nomor 01/BPSK – PYK /PKR/VII/2019 untuk di mediasi dengan PT.BCA Finance;Pada  tanggal  5  Juli,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)    Kota Payakumbuh  melakukan  pemanggilan  terhadap  Penggugat  dan  pihak    PT.   BCA  Finance Cabang  Bukittinggi  (Tergugat),  sehingga  pada  tanggal  30  Juli  2019  pihak  BCA  Finance Bukittinggi menerbitkan surat Tanggapan Permohonan surat 005/BCAF- BKTI/VII/2019 yang pada intinya tidak bertemunya kesepakatan dimana pada pokoknya pihak Tergugat tetap pada pendiriannya dan Penggugat tetap pada pendiriannya;
Bahwa karena penyelesaian sengketa pada BPSK Kota Payakumbuh tidak menemui titik  musyawarah  yang  menguntungkan  kepada  kedua  belah  pihak  maka  Penggugat mendaftarkan  gugatan  ini  kepada  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi,  karena  Penggugat menderita kerugian yang amat besar dan Penggugat kehilangan harga dirinya akibat tidak dapat  mempertahankan  hak-hak  Tergugat  sebagai  pemilik  objek  sengketa  yang  diakui secara fisik dan yuridis yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang;
Karena tidak menemukan titik terang dari mediasi dengan BPSK, maka dilanjutkan sidang di Pengadilan Tinggi Bukittinggi, dengan menciptakan beberapa putusan seperti:
a. Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat tidak sama sekali mendapat surat teguran (somasi) baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat hingga pada tanggal  28  Juni  2019 debt  collector yang  di  kantor  Tergugat  tanpa  menunjukkan surat-surat  yang  sah  dan  tanpa  menunjukan  sertifikat  fidusia.  Maka  demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
b. Bahwa  dikarenakan  tidak  adanya  bukti  pendaftaran/sertifikat  fidusia  yang diperlihatkan  Tergugat  kepada  konsumen  sewaktu  Tergugat    melalui  utusannya melakukan  eksekusi  pada  tanggal  28  Juni  2019  terhadap  barang  jaminan  oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat de facto merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata  sebagai  lex  generali,  karenanya  berlaku  pula  Pasal  1266  KUHPerdata yakni  eksekusi  harus  atas  dasar  putusan  pengadilan.  Dengan  demikian  eksekusi barang  jaminan  yang  tidak  dilengkapi  dengan  surat-surat  yang  sah  selain  dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige  daad) .  Karenanya  eksekusi  obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan sudah seharusnya batal demi hokum.
c. Bahwa  perjanjian  pembiayaan  dibuat  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  dibuat  tanpa dihadapan  notaris  atau  pejabat  yang  berwenang,  maka  dalam  hukum  perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide Pasal 1874  KUHPerdata)  sehingga  sebelum  malakukan  eksekusi  harus  terlebih  dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.
1. Analisa  Perlindungan  Debitur  Pengguna  Jasa  dalam  Perjanjian  Kredit berdasarkan Undang-Undang Fidusia.
Dalam menganalisa perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit peneliti  mengupas  dengan  menggunakan  konsep  Fidusia  sebagai  landasan  hukum dalam berpikir serta sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Alasan peneliti  menggunakan  konsep  Fidusia  yaitu  dapat  menggambarkan  fenomena  yang terjadi dengan komprehensif dan dapat membantu peneliti dalam menganalisa kasus tersebut.
Dalam penelitian tersebut  ada hal penting yang  peneliti temukan yaitu  dalam putusan sidang tidak menggunakan  undang-undang  Fidusia  hal  tersebut dipengaruhi oleh beberapa Faktor berikut:
a. Eksekusi Objek Sengketa Tanpa Menunjukan Sertifikat Fidusia
Pada persidangan di pengadilan tinggi Bukittinggi ditemukan Bahwa   selama masa  keterlambatan  angsuran,  Penggugat  tidak  sama  sekali  mendapat  surat teguran  (somasi)  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  dari  Tergugat  hingga  pada tanggal   28 Juni 2019 debt collector yang di kantor Tergugat tanpa menunjukkan surat-surat  yang  sah  dan  tanpa  menunjukan  sertifikat  fidusia.  Maka  demikian tindakan  eksekusi  yang  dilakukan  Tergugat  dapat  dikualifikasi  sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum
Selain  itu  ditambah  dengann  tidak  adanya  bukti  pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya  melakukan  eksekusi  pada  tanggal  28  Juni  2019  terhadap  barang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan  Tergugat de  facto merupakan  perjanjian  dibawah  tangan  sehingga  berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata  sebagai lex generali, karenanya berlaku pula Pasal  1266  KUHPerdata  yakni  eksekusi  harus  atas  dasar  putusan  pengadilan. Dengan  demikian  eksekusi  barang  jaminan  yang  tidak  dilengkapi  dengan  surat- surat  yang  sah  selain  dapat  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  perampasan (Pasal 368 KUHP) juga sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) . Karenanya  eksekusi  obyek  sengketa  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  adalah  tidak sah dan sudah seharusnya batal demi hokum.
Sehingga  perjanjian  dinyatakan  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum  karena mengandung  cacat  hukum,  maka  sudah  sepatutnya  memulihkan  kedudu1kan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun serta memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dikurangi uang yang telah disetorkan kepada Tergugat
b. Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan Notaris
Pada  kasus  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau  pejabat  yang  berwenang,  maka  dalam  hukum  perikatan  perjanjian pembiayaan  tersebut  masuk  kualifikasi  akta  dibawah  tangan  (vide  Pasal  1874 KUHPerdata)  sehingga  sebelum  malakukan  eksekusi  harus  terlebih  dahulu mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  putusan  pengadilan  yang  kekuatan hukum tetap.26
Selanjutnya merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “pembebanan ben da dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta   notaris dalam  bahasa  indonesia  dan  merupakan      akta      jaminan      fidusia.      maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjianotentik yang artinya akta  yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-  undang  yang  dibuat  atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya  dibuat  (Pasal  1868  KUHPerdata).  Perjanjian  pembiayaan  yang  dibuat antara  Penggugat  dan  Tergugat  bukanlah  akta  notariil  karena  proses pembuatannya  tidak  dihadapan  notaris  sehingga  menurut  hukum  telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia.
Analisa Undang-undang Fidusia BCA Finance Bukittinggi dengan Debitur
No Indikator Analisis Kreditur  Debitur Data Kasus Potensi Konfik
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
1 Hipotek Ya Ya Debitur memberikan sebuah jaminan BPKB sebuah mobil kepada pihak BCA Finance Bukittinggi yang tidak sedang dalam masa tanggungan Tidak 2 Constitutumpossessorium Ya Ya Debitur memberikan sebuah jaminan serah kepemilikan BPKB sebuah mobil kepada pihak BCA Finance Bukittinggi dan tidak menyerahkan mobil kepada pihak BCA Finance Bukittinggi Tidak 3 Pelunasan Ya Tidak Kreditur tidak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari debitur yang menjadi objek jaminan Ya 4 Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia Tidak Tidak Tidak beralaskan hukum dan ditolak oleh Pengadilan Tidak 5 Pelepasan hak atas jaminan fidusia Tidak Tidak Tidak beralaskan hukum dan ditolak oleh Pengadilan Tidak 6 Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia Tidak Tidak Tidak beralaskan hukum dan ditolak oleh Pengadilan Tidak D. Kesimpulan dan Rekomendasi
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Analisa  Undang-undang  Fidusia  dapat  menjadi  acuan  terkini  dalam  melihat  proses kredit kendaraan sebagai pengguna yang pintar dan sebagai acuan awal dalam melakukan transaksi kredit kendaraan. Undang-undang Fidusia berguna untuk sebagai jaminan kredit atas kredit yang telah kita gunakan pada salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.
Dalam  kasus  diatas  peneliti  menemukan  bahwa  Undang-undang  Fidusia  tidak  dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam persidangan karena ditinjau dari beberapa hal yaitu eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan sertifikat Fidusia. Hal ini sangat penting untuk ditinjau kembali bahwa pentingnya Sertifikat Fidusia untuk menjamin pelaksanaan pembiayaan kendaraan karena dapat menjadi acuan hukum yang menunjang value kita di persidangan.
Selain  itu  peneliti  menemukan  bahwa  perjanjian  kredit  tidak  dihadapan  notaris sehingga  memunculkan  perjanjian  palsu  antara  kreditur  dan  debitur.  Hal  ini  dapat menyebabkan  status  bukti  serta  tuntutan  kita  di  depan  pengadilan  sebaga  tuntutan  yang tidak sah. Oleh sebab itu diperlukan kejelian hukum dalam menampilkan bukti hukum di depa  pengadilan  sehingga  buki-bukti  tersebut  dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  di peradilan.

## Daftar Pustaka

## A. Undang-undang
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagian Menimbang

## B. Buku
Ahmad Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia Raja Grafindo Persada. Jakarta 2011.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 03, July-September 2023, Halaman 33-49 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i3
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Sinar Grafika, 2008 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia , raja grfindo persada, jakarta,
2000,
Mahlil  Adriaman, Implementasi  Asas  Perjanjian  dalam  Pinjaman ,  CV.  Pena  Persada, Jakarta, 2022 Mochtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, pustaka LP3S. Jakarta. 1994

## C. Jurnal
A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, Februari 2023
Jatmiko Winarno, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013 , Universitas Islam Lamongan, Februari 2023
Luh Gede Pebby Gitasari. 2018. Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Jurna Kertha Semaya. Denpasar . vol, 9, No 3, Februari 2023
Muhammad Hilmi, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol.4 No.3, Jurnal Akta, Semarang No 3 Februari 2023 Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jurnal Kertha Semaya . Denpasar, Vol.11, No 3, Februari 2023
Ni Wayan Erna Sar, 2017. Pendaftaran Fidusia Onlinepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali . Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No 4, Februari 2023

## D. Website
https://ekobudiono.lawyer/2020/01/17/perlindungan-konsumen-terhadap- eksekusi- jaminan-Fidusia https://www.google.com/search?q=pengertian+wanpretasi+dalam+pihak+perjanjian https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1496.