Upaya  Peningkatan  Resiliensi  Dan  Literasi  Umk  Melalui  Fasilitasi  Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar
Efforts  To  Increase  The  Resilience  and  Literacy  Of  Mses  Through  Facilitation  Of Producing Halal Certificates In Karangbanjar Village
Widadatul Ulya 1 , Arinda Sekar Kinasih 2 , Yanuar Fatma Rizkiyani 2 , Anggun Lintang Sedya Cahyani 1 , Nofalia Widiyanti 1 1 Prodi Manajemen, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia
2 Prodi Agribisnis, Universitas Perwira Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia

## Vol. 5 No. 1, Juni 2024
DOI :
10.35311/jmpm.v5i1.400
Informasi artikel: Submitted: 2024-03-07 Accepted: 2024-05-09
*Penulis Korespondensi : Widadatul Ulya Universitas Perwira Purbalingga E-mail : Widadatululya03@gmail.com No. Hp : 085225773677
Cara Sitasi: Ulya, W., Kinasih, A. S., Rizkiyani, Y. F., Cahyani, A. L. S., Widiyanti, N. (2024). Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi Umk Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar. Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat, 5(1),162-169. https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1 .400
ABSTRAK
Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  focus  utama pemerintah agar mampu bertahan dalam segala tantangan global mendatang, sehingga UMKM menjadi salah satu pembahasan pokok dalam UU Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengatur  kewajiban  pemenuhan  legalitas  usaha  UMKM.  Desa  Karangbanjar  memiliki  sejumlah kelompok  UMK  yang  perlu  didukung  dalam  hal  peningkatan  literasi,  legalitas  usaha  dan kemampuan resiliensinya, karena dari hasil penelitian diketahui masih belum memiliki literasi yang cukup  dan  legalitas  usaha  yang  belum  lengkap.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  menganggap  penting dilakukan upaya peningkatan resiliensi dan literasi UMK melalui fasilitasi pembuatan sertifikat halal produk  UMK  Desa  Karangbanjar.  Hal  ini  dilakukan  melalui  program  pengabdian  kepada Masyarakat. Dari hasil program pengabdian kepada Masyarakat telah diperoleh tiga sertifikat halal yang  diajukan  melalui  program self declare tahun 2023 dengan fasiltator Pendamping PPH Ibu Widadatul  Ulya.  Metode  pendampingan  sertifikasi  halal  ini  memanfaatkan  program  Sehati  dari BPJPH. Adapun tiga Sertifikat Halal yang diperoleh antara lain untuk produk Produk Keripik Jiwel “Bu Jariyah”, Produk Gula Merah “Bu Tarwati” , serta Produk Rengginang “Bu Sairoh” .
Kata Kunci: Resiliensi UMK, Literasi UMK, Sertifikasi Halal, Legalitas Usaha

## ABSTRACT
The  development  of  Micro,  Small,  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  is  one  of the government's main focuses so that they can survive all future global challenges MSMEs are one of  the  main  discussions  in  the  Job  Creation  Law.  Through  the  Job  Creation  Law, the Government regulates the obligation to fulfill the legality of MSME businesses. Karangbanjar Village has several MSE groups that need to be supported in terms of increasing literacy, business legality,  and  resilience  capabilities  because  research  results  show  that  they  still  do  not  have sufficient  literacy,  and  business  legality  is  incomplete.  Therefore,  researchers  consider it important to  make  efforts to  increase  the  resilience  and  literacy  of  MSEs  by  facilitating  the production  of  halal  certificates  for  Karangbanjar  Village  MSE  products. This is  done through  a community  service  program.  From  the  results  of  the  community  service  program,  three  halal certificates have been obtained which were submitted through the self-declare program in 2023 with the PPH assistant facilitator Mrs. Widadatul Ulya. This halal certification assistance method utilizes the Sehati program from BPJPH. The three Halal Certificates obtained include the Jiwel Chips product  "Bu  Jariyah", the  Brown  Sugar  Product  "Bu  Tarwati", and  the  Rengginang  Product  "Bu Sairoh".
Keywords: MSE Resilience, MSE Literacy; Halal Certification, Business Legality

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) menjadi  esensi  penting  yang  dibahas  dalam Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), sebagai upaya  peningkatan  lapangan  kerja(Rohendi,  2023). Dibeberapa negara, UMKM
menyumbang  serapan  tenaga  kerja  hingga mencapai 45% dari total tanaga kerja, dan 33% PDB (Produk Domestic Bruto) ditopang oleh
UMKM(Pedraza,  2021).  Berbeda  dengan  Indonesia, UMKM  di  Indonesia  menyumbang  serapan  tenaga kerja hingga 117 juta orang atau 97% dari daya serap tenaga  kerja  Indonesia,  serta  UMKM  berkontribusi 61,1%  terhadap  PDB  dan  pelaku  usaha  lainnya menyumbang sebesar 38,9%
Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
terhadap  PDB  (Kementerian  Keuangan  RI,  2020). Oleh  sebab  itu,  pengembangan  UMKM  menjadi salah  satu  focus  utama  Pemerintah  agar  mampu bertahan dalam segala kondisi global.
Perkembangan UMKM sedang terus ditingkatkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  seiring dengan  peningkatan  jumlah  pelaku  usaha.  Disisi lain,  peningkatan  kualitas  UMKM  perlu  diimbangi dengan  pengetahuan  legalitas  usaha.  Melalui  UU Cipta  Kerja,  Pemerintah  mengatur  kewajiban pemenuhan  legalitas  usaha  UMKM  sebagai  upaya peningkatan  kualitas  UMKM  dan  peningkatan potensi  nilai  investasi  dalam  negeri.  Sebagai  salah satu  upaya  mewujudkan  hal  tersebut,  Pemerintah melalui  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah  berupaya  melakukan  pendampingan pelaku  UMKM  dalam  rangka  peningkatan  literasi pelaku usaha untuk  meningkatkan kualitas produk dan legalitas usahanya.
Pemenuhan  legalitas  usaha  menjadi  hal penting dalam peningkatan kualitas produk UMKM. Karena, dengan adanya pemenuhan legalitas usaha, UMKM telah masuk dalam standar minimum usaha berskala  mikro  dan  kecil,  serta  memungkinkan untuk menjadi sasaran pengawasan secara berkala dan  terstruktur  oleh  pemerintah.  Terpenuhinya legalitas  produk  oleh  pelaku  usaha  menjadi  salah satu  indikator  pelaku  usaha  dimaksud  telah memenuhi  unsur  kepatuhan  berusaha(Ulya  et  al., 2023).  Dalam  rangka  memenuhin  legalitas  usaha, UMKM  perlu  dukungan  dari  Lembaga  pemerintah terkait  agar  tercipta  kemudahan  pengurusan legalitas  usaha(Ulya  et  al.,  2023),  karena  proses perizinan yang panjang menghambat investasi dan memperlambat laju Bisnis(Rohendi, 2023). Selain itu, legalitas  usaha  merupakan  factor  pendukung terselenggaranya  perlindungan  hukum  bagi konsumen(Ulya  et  al.,  2023),  dimana  konsumen kerap kali berada dipihak yang lemah, kurang bisa menyuarakan  haknya(Ulya,  2022).  Produk  dengan kualitas  terbaik  jika  tidak  diimbangi  dengan pemenuhan  legalitas  usaha,  maka  tidak  dapat menjangkau pasar yang luas.
Pada  saat  pandemi  covid-19,  dunia  bisnis terpukul  sehingga  tidak  sedikit  yang  tutup  usaha, berhenti sementara(Widia & Octafia, 2022) atau PHK karyawan(Kusuma Dewi et al., 2023). Hal ini menjadi gambaran adanya problematika pada kualitas usaha mikro  dan  kecil  di  Indonesia.  Disaat  bersamaan, teknologi digital tumbuh dengan pesat mempengaruhi iklim persaingan usaha dan metode pengembangan  bisnis.  UMKM  harus  menjadi  lebih siap dalam aspek digital dan memiliki tenaga kerja
yang
lebih berkemampuan dan kompeten(Puspitarini & Setiawina, 2022).
Harapannya agar UMKM dapat kembali menopang perekonomian  nasional,  memiliki  kemampuan resiliensi yang baik, sehingga meningkatkan jumlah serapan tenaga kerja.
Resiliensi  UMKM  dalam  hal  peningkatan kualitas  UMKM  perlu  di  dorong  dengan terselenggaranya kegiatan workshop atau pelatihan.  Pelatihan  dimaksud  dapat  berupa pelatihan  tenaga  kerja,  pelatihan  manajemen produksi,  pelatihan  pemasaran  berbasis  digital, sosialisasi  dan  pendampingan  legalitas  usaha,  dan lain  sebagainya.  Dalam  rangka  mendukung peningkatan  kemampuan  resiliensi  dan  literasi UMKM,  kami  telah  melakukan  sosialisasi  legalitas usaha  berupa  sertifikat  halal  dan  pendampingan pembuatan  sertifikat  halal  bagi  UMK  Desa Karangbanjar,  Kecamatan  Bojongsari,  Kabupaten Purbalingga.
Desa  Karangbanjar  menjadi  salah  satu  desa yang masih dalam tahap pengembangan khususnya pada  bidang  ekonomi  local.  Selain  itu,  Desa Karangbanjar  merupakan  salah  satu  laboratorium Universitas
Perwira Purbalingga
dalam melaksanakan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakt,  termasuk  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata. Oleh  sebab  itu,  Sosialisasi  legalitas  usaha  berupa sertifikat  halal  dan  pendampingan  pembuatan sertifikat  halal  dilaksanakan  bagi  UMK  Desa Karangbanjar.  Sosialisasi  dan  pendampingan  ini semata  bertujuan  untuk  meningkatkan  resiliensi dan  legalitas  usaha  UMK  Desa  Karangbanjar, Kabupaten  Purbalingga.  Adapun  output  dari kegiatan ini dibuat laporan pengabdian masyarakat dan  artikel  untuk  menambah  kazanah  keilmuan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pendamping UMK lainnya dalam rangka mendukung peningkatan jumlah pemenuhan legalitas usaha di Indonesia.

## METODE
Artikel ini ditulis didasarkan pada data primer dan sekunder yang diolah dengan metode kualitatif selama  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh  secara langsung dari objek atau sumber penelitian(Hardani et al., 2020). Penelitian ini menggunakan data primer yang  diambil  melalui  metode  observasi  dan wawancara.  Wawancara  terstruktur  dilakukan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh data yang lengkap, sedangkan observasi dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya untuk
mendapatkan data yang sebenarnya.
Data  sekunder  merupakan  data  yang diperoleh dari sumber tidak langsung, dapat berupa artikel, jurnal, peraturan pemerintah. Data sekunder berupa  artikel,  jurnal  dan  peraturan  pemerintah digunakan  dalam  penelitian  ini  dalam  rangka mendukung  penyelesaian  luaran  kegiatan  berupa sertifikat halal produk UMKM.
Pelaksanaan  pengabdian  kepada  Masyarakat dengan  capaian luaran  sertifikat  halal  bagi  produk UMKM Desa Karangbanjar Kabupaten Purbalingga, dilakukan  dengan  melalui  beberapa  tahapan. Adapun metode dimaksud antara lain;
1) Observasi terstruktur Pertama, tim pengabdian kepada Masyarakat melakukan  observasi  secara  terstruktur  terhadap masyarkat  Desa  Karangbanjar  dalam  rangka memperoleh  catatan  awal  kegiatan  wirausaha  dan legalitas  usaha  Masyarakat  Karangbanjar,  Kab. Purbalingga
2) Sosialisasi Legalitas Usaha Kedua, tim pengabdian
Masyarakat mengundang Masyarakat yang telah memiliki usaha untuk mengikuti sosialisasi legalitas usaha, sehingga mengetahui  pentingnya  legalitas  usaha  dalam kegiatan berwirausaha.
3) Wawancara
Ketiga, tim
pengabdian
Masyarakat
melakukan  wawancara  kepada  para  pelaku  usaha untuk  mengetahui  lebih  lanjut  terkait  produk  dan kepemilikan  legalitas  usaha.  Selain  itu,  tim  juga melakukan  pendataan  bagi  pelaku  usaha  yang bersedia  didampingi  untuk  memperoleh  legalitas usaha berupa sertifikat halal.
4) Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal Terakhir, tim pengabdian Masyarakat melakukan  pendampingan  pembuatan  sertifikat halal. Berdasarkan proses ke dua dan ketiga timtelah memiliki  data  pelaku  usaha  yang  bersedia  untuk didampingi  dalam  pembuatan  sertifikat  halal produk.  Selanjutnya,  tim  pengabdian  Masyarakat yang  di  pimpin  oleh  Ibu  Widadatul  Ulya  yang  juga berwenang  melakukan  pendampingan  Sertifikasi Halal  melalui  program self  declare  melakukan tahapan pendampingan sertifikat halal program self declare. Berikut tahapan yang dimaksud:
a. Pendaftaran akun si halal Pendaftaran  akun  menggunakan  NIK  pelaku usaha, sehingga terkoneksi dengan NIB dan NPWP b. Pengisian data pelaku usaha Data  yang  diisikan  pelaku  usaha  merupakan data  pokok  proses  pembuatan  produk,  mecakup bahan,  alat  dan  tahapan  pembuatan  produk. Ketiganya  penting  dijelaskan  sebagai  bentuk
penyataan  mandiri  pelaku  usaha  atas  kehalalan proses produksi.
c. Verifikasi kehalalan produk Tahapan  ini,  Pendamping  PPH  melakukan verifikasi  secara  langsung  melihat  bahan,  alat  dan tahapan pembuatan produk.
d. Submit  permohonan  sertifikat  halal  oleh  pelaku usaha
Pelaku usaha mengirimkan permohonan melalui akun Sihalal untuk di varifikasi kehalalan produknya. e. Persetujuan pendamping PPH Dalam  permohonan  yang  diajukan  harus melalui proses  persetujuan melalui akun pendamping  PPH  sebagai  bentuk  fasilitasi permohonan  melalui  metode self  declare. Pendamping  PPH  melakukan  verifikasi  langsung pada lokasi usaha dan secara daring melalui akun si Halal.
f. Proses sidang komisi fatwa MUI
Pada tahap inilah permohonan yang diajukan pelaku usaha dinilai kebenarannya oleh komisi fatwa MUI.  Jika  komisi  fatwa  menyetujui  permohonan maka akan masuk proses penerbitan sertifikat halal oleh  BPJPH,  sedangkan  untuk  permohonan  yang membutuhkan  perbaikan  akan  dikembalikan  ke pelaku usaha.
g. Penerbitan sertifikat halal
Pada  tahap  akhir  ini,  BPJPH  melakuk  proses pencetakan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang telah  mendapatkan  persetujuan  dari  komisi  Fatwa MUI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UMKM  merupakan  bentuk  usaha  kecil  yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi(Subali Patma et al., 2021). Desa Karangbanjar Kabupaten
Purbalingga menjadi salah satu desa yang memiliki UMK produktif, terutama untuk produk gula kelapa dan keripik. Jumlah pelaku UMK yang terdaftar pada kelompok  UMK  yang  dipimpin  oleh  Bu  Jariyah sejumlah  15  pelaku  usaha.  Kelompok  UMK  ini memiliki  produk  yang  cukup  variatif;  dari  keripik, gula kelapa, hingga kue satu. Diluar kelompok UMK Bu  Jariyah,  masih  terdapat  beberapa  UMK  lainnya, dengan jenis produk yang bervariasi pula.
Di Desa Karangbanjar, usaha yang dijalankan masyarakatnya  hampir  seluruhnya  masuk  dalam kategori mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 tahun 2008, “ Usaha  mikro  merupakan  usaha  produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro ” , sedangkan “ Usaha kecil merupakan usaha ekonomi
produktif  yang  berdiri  sendiri,  dilakukan  oleh perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar ” (Handini et al., 2019). Dengan  demikian,  pembandingnya  antara  usaha kecil dan mikro adalah dari aset yang dimiliki usaha tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya, UMK perlu di dukung dengan adanya legalitas usaha.
UMK  di  Desa  Karangbanjar  sebagian  besar belum  memiliki  legalitas  usaha.  Tercatat  pernah dilakukan  sosialisasi  legalitas  usaha  yakni pembuatan  NIB  oleh  Lembaga  lain,  namun  masih belum seluruhnya dapat terfasilitasi. Masih terdapat UMK  yang  belum  memiliki  legalitas  usaha  berupa NIB  dan/  atau  sertifikat  halal.  Adapun  yang  belum memiliki NIB atau sertifikat halal adalah UMK baru pasca  sosialisasi  atau  UMK  yang  belum  mengikuti sosialisasi.  Dengan  demikian,  kegiatan  sosialisasi bagi  UMK  tentang  legalitas  usaha  penting dilaksanakan, dan dapat dilaksanakan berulang.
Pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  bagi  UMK merupakan  bentuk  upaya  peningkatan  literasi  dan resiliensi UMK. Peningkatan literasi bagi pelaku UMK sangat  penting  dilaksanakan  agar  pelaku  usaha memiliki  pengetahuan  yang  cukup  untuk meningkatkan kualitas
produk
dan mempertahankan  usahanya  dalam  persaingan usaha  yang  semakin  ketat.  kunci  perkembangan UMK  adalah  mengembangakan  orang  yang menjalankan  UMK  tersebut(Adiwitya  Sanjaya  & Nuratama,  2021).  Legalitas  usaha  ini  merupakan persyaratan  yang  wajib  penuhi  untuk  memastikan kegiatan dan proses berusaha yang dilakukan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Kegiatan  usaha  yang  dilakukan  dengan legalitas akan membantu memperluas akses pasar dan  memberikan  kepercayaan  kepada  konsumen, mitra bisnis, dan investor. Pelaku UMK yang memiliki legalitas  usaha  akan  lebih  mudah  mengakses pembiayaan, memiliki kemudahan dalam mengurus legalitas  usaha, dan akan  lebih  mudah bersaing  di pasar  global.  Sebagai  contoh,  pada  tahun  2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah  No  6  Tahun  2021  tentang  Perizinan Berusaha di daerah sebagai Turunan dari UU Cipta Kerja  dalam  rangka  mendukung  dan  membantu mempermudah  pelaku  UMK  untuk  mendapatkan legalitas usaha secara murah, mudah, dan efektif. Manfaat Legalitas Usaha
Terpenuhinya  legalitas  usaha  memiliki beberapa  manfaat,  diantaranya  adalah  Legalitas
usaha penting bagi pelaku UMKM karena beberapa alasan:
1) Promosi  Produk:  Legalitas  Usaha  suatu  produk dapat  digunakan  sebagai  sarana  promosi,  agar meningkatkan  kepercayaan  konsumen,  karena produk  tersebut  telah  memenuhi  standar minimum keamanan produk.
2) Bentuk  Perlindungan  Konsumen:  dengan terpenuhinya  legalitas  usaha,  perlindungan hukum  bagi  konsumen  dapat  terwujud  karena pelaku usaha telah meiliki literasi yang cukup.
3) Aman  dan  Terlindungi:  Legalitas  usaha  menjadi sarana  perlindungan  hukum,  melindungi  usaha dari  tindakan  penertiban  dan  kejahatan lainnya(DPMPTSP, 2022).
4) Sarana  Pengembangan  Usaha:  Legalitas  usaha harus  diperoleh  sebelum  memulai  usaha, yangmana  merupakan  syarat  penunjang  dalam pengembangan  usaha(DPMPTSP,  2022).  Tanpa adanya  legalitas  usaha  yang  mencukupi  sulit dikatakan  usaha  dapat  berkembang,  karena legalitas usaha berpengaruh terhadap peningkatan kuantitas penjualan.
5) Meningkatkan  penerimaan  Investasi:  Legalitas usaha  menjadi  syarat  bagi  para  investor  untuk melakukan  investasi,  membuat  usaha  lebih kredibel dan dipercaya.
6) Mengikuti  Tender  dan  Lelang:  Legalitas  usaha harus dimiliki pelaku usaha ketika akan mengikuti tender dan lelang, tanpa adanya legalitas usaha tidak dapat mengikuti tender dan lelang(DPMPTSP, 2022).
7) Pengembangan  Usaha  Internasional:  Pasar Internasional tidak dapat dijangkau pelaku usaha yang  tidak  memenuhi  legalitas  usaha,  karena kegiatan  ekspor  impor  harus  didukung  dengan adanya legalitas usaha(DPMPTSP, 2022).
8) Mempromosikan Usaha: Legalitas usaha menjadi sarana  untuk  melakukan  promosi  (DPMPTSP, 2022).  Dengan  adanya  legalitas  usaha,  pelaku usaha  dapat  menyakinkan  Masyarakat  atas kualitas dan keamanan produk.
Peningkatan Literasi UMK
Teknologi  digital  tumbuh  dengan  pesat mempengaruhi iklim persaingan usaha dan metode pengembangan bisnis. Kondisi pasar yang dinamis, memaksa  pelaku  usaha  untuk  terus  berupaya melakukan  adaptasi  dan  pengembangan  Bisnis. Usaha  Mikro  Kecil  (UMK)  harus  menjadi  lebih  siap secara digital dan memiliki tenaga kerja yang lebih kuat  dan  berkemampuan(Puspitarini  &  Setiawina, 2022).  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  peningkatan literasi para pelaku UMK.
Literasi  legalitas  usaha  membantu  pelaku usaha memenuhi tanggungjawab hukum. Selain itu, pelaku usaha juga akan memiliki akses untuk dapat meningkatkan skill melalui berbagai program yang disediakan pemerintah. Pangsa pasar yang luas juga akan mudah didapatkan oleh pelaku usaha setelah terpenuhinya legalitas usaha. Jika pelaku usaha akan memasarkan  produknya  melalui e-commerce  atau melakukan pemasaran ke pasar internasional, tentu legalitas  usaha  adalah  syarat  utama  yang  harus dipenuhi.
Literasi  pelaku  UMK  di  Desa  Karangbanjar masih  perlu  ditingkatkan.  Sosialisasi  peningkatan literasi  legalitas  usaha  telah  kami  lakukan,  dan hasilnya  memuaskan.  Pelaku  usaha  bersedia melaksanakan  pendaftaran  legalitas  usaha  berupa NIB dan Sertfikat Halal. Dengan adanya NIB pelaku usaha,  artinya  pelaku  usaha  telah  secara  sah mendaftarkan  usahanya  untuk  pada  Pemerintah Indonesia.  NIB  wajib  dimiliki  oleh  setiap  pelaku usaha  sebagai  bentuk  Izin  Usaha  Sektor Perdagangan  (SIUP),  Tanda  Daftar  Perusahaan (TDP),  Angka  Pengenal  Impor  (API),  serta  akses kepabeanan  bagi  pelaku  usaha  yang  melakukan ekspor.  Dengan  demikian,  pelaku  usaha  tidak  lagi perlu  mengurus  TDP,  SIUP  dan  API  ketika  akan menjalankan  usaha(Ulya  &  Pratiwi,  2024). Sedangkan,  jika  produk  UMK  telah  tersertifikasi halal, maka pelaku usaha telah memenuhi amanat UU  Cipta  Kerja,  UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat. Legalitas  Usaha  sebagai  Upaya  Peningkatan Resiliensi UMK
Legalitas  usaha  merupakan  upaya  penting untuk  meningkatkan  resiliensi  Usaha  Mikro  Kecil
(UMK)
dan menjadi pendukung dalam mengembangkan usaha dari skala mikro ke besar. Peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas usaha  juga  merupakan  upaya  administratif  demi mewujudkan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen UMKM.  Implementasi  perlindungan  hukum  bagi konsumen  UMKM  juga  penting  dilakukan  untuk kelangsungan  usaha  para  pelaku  usaha  UMKM. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian  regulasi,  mulai  dari  UU,  Perpres, Peraturan  Pemerintah,  Inpres,  Permen,  dan Peraturan  Lembaga  lainnya,  sebagai  upaya  dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Pemerintah juga mendorong penerbitan UU Pemberdayaan dan mengatur  program  prioritas  pada  RPJMN,  seperti “ Penguatan  Kewirausahaan  dan  UMKM,  dan Koperasi ” . Dalam pemenuhan legalitas usaha, para
pelaku usaha dapat mengacu pada panduan seperti Buku  Pintar  Legalitas  Usaha  yang  diberikan  oleh Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah,  Kementerian  Investasi,  Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan Siberkreasi. Peningkatan legalitas  usaha  UMKM  dapat  menjadi  upaya peningkatan  resiliensi  usaha  di  Indonesia,  yang dapat membantu usaha menghadapi keadaan yang sulit dan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
Proses dan Hasil Pendampingan Sertifikat Halal Proses  pendampingan  pembuatan  sertifikat halal  produk  melalui  metode self  declare  program sehati tahun 2023 berhasil menerbitkan 3 sertifikat halal, antara lain:
1) Produk Keripik Jiwel “Bu Jariyah”
Bu Jariyah memproduksi keripik jiwel dibantu oleh  satu  orang  di  rumahnya  yang  beralamat  di Dusun  Karangbanjar  4,  Desa  Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari. Keripik Jiwel ini merupakan jenis  makanan  ringan  siap  santap,  sehingga  dapat dijual eceran langsung kepada konsumen (Gambar 1).
Keripik  Jiwel  Bu  jariyah  sudah  terverifikasi kehalalan  produknya  (Gambar  1),  dan  jelas menggunakan  bahan  yang  halal  serta  bersih  tidak terkontaminasi  Najis.  Berikut  dilampirkan  foto produk  dan  sertifikat  halal  yang  berhasil  terbit Nomor ID Sertifikat ID33110009641970823 tertanggal 9 Oktober 2023.
A

## B
Gambar 1. A. Produk keripik jiwel; B. sertifikat halal

## 2) Produk Gula Merah “Bu Tarwati”
Bu  Tarwati  memproduksi  gula  merah,  dan telah massif diperjualbelikan sejak Februari 2014. Bu Tarwati dibantu oleh dua orang di  rumahnya yang beralamat  di  Dusun  Karangbanjar  4,  Desa Karangbanjar,  Kecamatan  Bojongsari.  Produk  Gula merah Bu Tarwati sangat diminati oleh masyakarat Desa  Karangbanjar,  karena  produknya  yang  alami tanpa bahan pengawet dan tergolong murah. Gula merah ini menjadi bahan dapur yang harus tersedia di rumah-rumah warga Desa Karangbanjar.
Melihat potensi Bisnis gula merah, Bu Tarwati berupaya  memenuhi  legalitas  usaha  dengan mendaftarkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan Sertifikat  Halal.  Melalui  pendampingan  ini,  Gula Merah  Bu  Tarwati  telah  terverifikasi  kehalalan produknya  (Gambar  2),  dan  jelas  menggunakan bahan yang halal serta bersih tidak terkontaminasi Najis. Berikut dilampirkan foto produk dan sertifikat halal  yang  berhasil  terbit  Nomor  ID  Sertifikat ID33110007979260823 tertanggal 7 September 2023.
A

## B
Gambar 2. A. Produk Gula Merah; B. sertifikat halal

## 3) Produk Rengginang “Bu Sairoh”
Bu  Sairoh  memproduksi  kue  rengginang. Rengginang ini dibuat dari bahan utama Beras Ketan.  Bu  Sairoh  dibantu  oleh  satu  orang  di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangbanjar 4, Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari.  Produk  rengginang  Bu  Sairoh massif di perjual belikan sejak tahun 2012, dan sedang  dalam  proses  pengembangan  untuk penjualan keluar daerah melalui e-commerce. Dalam rangka mendukung pengembangan produk  rengginang  miliknya,  Bu  Sairoh beruoaya memenuhi legalitas usahanya melalui pendaftaran Sertifikat Halal. Melalui
pendampingan Sertifikasi Halal ini, Rengginang Bu  Sairoh  telah  terverifikasi  kehalalan produknya (Gambar 3), dan jelas menggunakan bahan  yang  halal  serta  bersih  tidak terkontaminasi  Najis.  Berikut  dilampirkan  foto produk dan sertifikat halal yang berhasil terbit Nomor  ID  Sertifikat  ID33110013432931023 tertanggal 26 Desember 2023.

## B
Gambar 3. A. Produk Rengginang; B. sertifikat halal

## KESIMPULAN
Desa  Karangbanjar  Kabupaten  Purbalingga menjadi  salah  satu  desa  yang  memiliki  UMK produktif,  terutama  untuk  produk  gula  kelapa  dan keripik.  Jumlah  pelaku  UMK  yang  terdaftar  pada kelompok UMK Bu Jariyah sejumlah 15 pelaku usaha. Kelompok  UMK  ini  memiliki  produk  yang  cukup variatif; dari keripik, gula kelapa, hingga kue satu.
Proses  pendampingan  pembuatan  sertifikat halal  produk  melalui  metode  self  declare  program sehati tahun 2023 berhasil menerbitkan 3 sertifikat halal,  antara  lain  :  (1)  Produk Keripik  Jiwel  “Bu
Jariyah” dengan Nomor ID Sertifikat
ID33110009641970823 tertanggal 9 Oktober 2023, (2) Produk Gula Merah “Bu Tarwati” dengan Nomor IS sertifikat  ID33110007979260823  tertanggal  7 September 2023, (3) Produk Rengginang “Bu Sairoh” dengan  Nomor  ID  Sertifikat  ID33110013432931023 tertanggal  26  Desember  2023.  Pendampingan pembuatan  sertifikat  halal  ini  berupaya  untuk meningkatkan  kepatuhan  berusaha  para  pelaku UMK di Desa Karangbanjar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  ucapkan  terima  kasih  kepada  Halal Centre UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan arahan kepada Pendamping Produk Halal yakni Ibu Widadatul  Ulya,  sehingga  dapat  menyelesaikan proses  pendampingan  hingga  terbitnya  Sertifikat Halal  melalui  metode  Self  Declare  pada  program Sehati tahun 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwitya Sanjaya, P. K., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajeman dan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (M. Yunus, Ed.; I). CV. Cahaya Bintang Cemerlang. DPMPTSP.  (2022,  July  14).  Inilah  Manfaat  Memiliki Izin Usaha. Https://Dpmptsp.Pesisirbaratkab.Go.Id/. https://dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id/publika si/artikel/inilah-manfaat-memiliki-izin-usaha
Handini,  S.,  Sukesi,  &  Kanty,  H.  (2019). Manajemen UMKM dan Koperasi.
Hardani, Andriani, H., Utami, E. F., Istiqomah, R. R.,
Juliana Sukmana, D., Fardani, R. A., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
https://www.researchgate.net/publication/340 021548
Kementerian Keuangan RI. (2020, August 24). UMKM Bangkit,  Ekonomi  Indonesia  Terungkit. Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Ba ca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia- Terungkit.Html. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca /13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia- Terungkit.html
Kusuma Dewi, R. W., Yuliati, Y., & Kustanti, A. (2023). Resiliensi  Pelaku  UMKM  Tahu  dalam Menghadapi  Dampak  Pandemi  Covid-19  di Kabupaten  Kediri  (Studi  Kasus  Pada  Desa Toyoresmi,  Kecamatan  Ngasem,  Kabupaten Kediri). Jurnal  Ekonomi  Pertanian  Dan Agribisnis, 7(2), 769. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2023.007.02.2 9
Pedraza, J. M. (2021). The Micro, Small, and Medium- Sized Enterprises and Its Role in the Economic Development  of  a  Country. Business  and Management Research, 10(1), 33. https://doi.org/10.5430/bmr.v10n1p33
Puspitarini,  I.  A.  M.  D.,  &  Setiawina,  N.  D.  (2022).
Resilience  of  micro,  small  and  medium enterprises  (MSMEs)  through  the  COVID-19 pandemic. International  Journal  of  Business, Economics  &  Management,  5(2),  86 – 91. https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n2.1886
Rohendi,  A.  (2023).  DAMPAK  UU  CIPTA  KERJA
TERHADAP  KAIDAH  HUKUM  BISNIS. Selisik : Jurnal Hukum Bisnis, 9(2), 3 – 26. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisi
k.v9i2
Subali  Patma,  T.,  Muslim,  S.,  &  Fauziah.  (2021).
PEMBERDAYAAN  UMKM  MELALUI  LEGALITAS
USAHA. Prosiding  Seminar  Nasional,  Fakultas Ekonomi  Universitas  Tidar,  Geliat  Investasi Dalam  Pusaran  Pandemi:  Membaca  Celah Pemulihan  Ekonomi  Nasional  Di  Era  New Normal.
Ulya,  W.  (2022).  PERLINDUNGAN  KONSUMEN DALAM PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY  DI  INDONESIA. Perwira  Journal
of Economics and Business (PJEB), 2(1), 31 – 45. https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb. v2i1.80
Ulya, W., & Pratiwi, A. R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM) (R. R.
Hasibuan, Ed.; I). CV. Malik Rizki Amanah.
Ulya,  W.,  Riyan  Pratiwi,  A.,  &  Utami,  N.  (2023). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui  Literasi  Pemasaran  Digital  dan Legalitas  Produk  UMKM  di  Kabupaten Purbalingga. JHES :  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah, 07(02), 128 – 144.
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/ article/view/12183
Widia, E., & Octafia, S. M. (2022). EKSISTENSI UMKM PEREMPUAN  DI  MASA  KRISIS:  KAJIAN TANTANGAN DAN PELUANG DI KOTO TANGAH
KOTA PADANG. Journal of Applied Business and Economic (JABE), 9(2), 111 – 126.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30998/jab e.v9i2.14622