## Wajah Hukum

## Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Medik Secara Mediasi
Supeno 1
Universitas Batanghari
1 Correspondence email: supeno@unbari.ac.id
Abstrak. Di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diatur bahwa salah satu tugas Badan Pengawas  Rumah Sakit adalah  menerima pengaduan dan  menyelesaikan sengketa secara  mediasi sedangkan keanggotaan BPRS Propinsi  adalah  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi  profesi,  asosiasi  perumahsakitan,  dan  tokoh  masyarakat.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk menilai unsur organisasi profesi sebagai anggota BPRS, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian  menunjukkan Struktur keanggotaan BPRS dari unsur organisasi profesi bukanlah pihak netral,  independen dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip  mediasi bahwa seorang  mediator  disyaratkan  harus  dapat  bertindak  netral,  independen  dan  tidak  memihak,  dengan  demikian  organisasi  profesi sebagai salah satu unsut BPRS untuk menyelesaikan sengketa medic secara mediasi perlu ditinjau ulang.

## Kata kunci : Sengketa medik, BPRS, mediasi
Abstract.  In  Article  60  of  Law  Number  44  of  2009  concerning  Hospitals  it  is  regulated  that  one  of  the  duties  of  the  Hospital Supervisory Board is to receive complaints and resolve disputes through mediation  while the membership of a Provincial BPRS consists of elements of the government, professional organizations, hospital associations, and community leaders. . The purpose of  this  study  was  to  assess  the  elements  of  professional  organizations  as  members  of  the  BPRS,  the  type  of  research  used  was normative juridical using a statutory approach, the results showed that the membership structure of the BPRS from the elements of professional organizations was not neutral, independent and impartial, the principle of mediation that a mediator is required to be  able  to  act  neutrally,  independently  and  impartially,  thus  professional  organizations  as  one  of  the  elements  of  a  BPRS  to resolve medical disputes through mediation need to be reviewed.

## Keywords: medical dispute, BPRS, mediation

## PENDAHULUAN
Dalam  hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  tidak  jarang  terjadinya  sengketa  antara  dokter  dan  pasien terutama gugatan yang diajukan oleh pasien terhadap dokter dan rumah sakit. Menurut M.C. Inge Hartini sebagaimana yang dikutip oleh Muladi:
Dalam majalah Tempo edisi Maret 2004 serangkaian gugatan pasien terhadap dokter maupun rumah sakit muncul ke  permukaan.  Tampak  fenomena  ini  akan  semakin  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  pendidikan  dan kesadaran masyarakat akan hak-haknya. 1
Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  akan  hak-haknya  maka  semakin  tinggi  pula gugatan pasien terhadap dokter maupun rumah sakit, dokter dan rumah sakit dalam melihat fenomena ini harus benar- benar  menggunakan  prinsip  kehati-hatian  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat  karena  objek perjanjian  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  adalah  mencari  upaya  yang  tepat  untuk  kesembuhan  pasien (inspanningverbentenis). “ Inspanningsverbentenis, yakni  perjanjian  upaya,  artinya  kedua  belah  pihak  yang  berjanji berdaya  upaya  secara  maksimal  untuk  mewujudkan  apa  yang  diperjanjikan”. 2 Dengan  demikian  dalam  konteks  ini bukan  hasil  yang  menjadi  objek  perjanjian  tetapi  adalah  kesepakatan  untuk  untuk  mencari  upaya  yang  tepat  dan maksimal untuk kesembuhan pasien tersebut.
Kelalaian  dalam  melakukan  upaya  kesehatan  terhadap  pasien  dapat  mengakibatkan  kerugian  pada  diri  pasien, dalam ilmu kesehatan disebut dengan malpraktik . Menurut Subekti unsur-unsur malpraktik adalah :
1. Dokter melakukan wanprestasi, yaitu :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
b. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
1 Muladi, Hak Asasi Manusia , (Bandung : Refika Aditama, 2009), hal.186.
2 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hal. 13.
2. Dokter melakukan perbuatan melanggar hukum. 3
Berdasarkan  pendapat  Subekti  tersebut  maka  dikatakan  malpraktik  jika  dokter  melakukan  wanprestasi  atau tidak  melakukan  apa  yang  sudah  disepakati  dalam  perjanjian  karena  perjanjian/persetujuan  adalah  undang-undang bagi  kedua  belah  pihak  berdasarkan  Pasal  1338  KUHPerdata  atau  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yaitu  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  dan  membawa kerugian bagi pihak lain harus mngganti kerugian tersebut dan dalam pasal 1366 KUHPerdata diatur bahwa kerugian yang  diakibatkan  oleh  kelalaian  atau  kesemberonoan  harus  mengganti  kerugian.  Sering  terjadi  malpraktik  yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dan intensitas gugatan yang semakin meningkat maka perlu adanya pengaturan tentang penyelesaian sengketa antara pasien dengan rumah sakit.
Ni  Made  Mira  Junita  menggariskan  bahwa  secara  garis  besar  malpraktik  dibagi  menjadi  dua  golongan  besar yaitu pertama malpraktik etika yaitu seorang dokter yang melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran  yang berlaku, yang merupakan seperangkat standar etis, prinsip dan juga aturan dan norma  yang berlaku dalam dunia kedokteran.kedua malpraktik yuridis. 4 Soedjatmiko membedakan malpraktik yuridis menjadi tiga bentuk yaitu  malpraktik  perdata  (c ivil  malpractice ),  malpraktik  pidana  ( criminal  malpractice )  dan  malpraktik  adminsitratif (administrative malpractice). 5
Penyelesaian  melalui  jalur  non-ligitasi  dinilai  lebih  tepat  dalam  menghadapi  dugaan  malpraktik  karena penyelesaian melalui jalur ligitasi akan merugikan kedua belah pihak. Apalagi cukup untuk memenuhi empat kriteria malpraktik  medis  yaitu  adanya  duty  yaitu  kewajiban  yang  harus  dilakasanakan,  adanya  direlection  of  that  duty (penyimpangan  kewajiban),  terjadinya  damage,  terbuktinya  direct  causal  relationship  antara  pelanggaran  kewajiban dengan kerugian. 6
Dalam  upaya  untuk  menyelesaikan  sengketa  tidak  harus  melalui  jalur  pengadilan  (ligitasi)  tetapi  dapat dilakukan  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  (nonligitasi).  Untuk  itu  pemerintah  telah  menetapkan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli.
Khusus  penyelesaian  sengketa  medik  juga  telah  diatur  secara  limitatif  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara mediasi, hal tersebut diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu: Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  diatur  bahwa  salah  satu  tugas  dari Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  (BPRS)  adalah  menerima  pengaduan  dan  melakukan  upaya  penyelesaian  sengketa dengan  cara  mediasi  (pasal  60  huruf  f).  Dengan  demikian  menunjukkan  bahwa  undang-undang  ini  mengamanatkan bahwa  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  secara  mediasi  akan  dilaksanakan  oleh Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  (BPRS),  jika  dibaca  ketentuan  Pasal  59  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009  Tentang  Rumah  Sakit  diatur  bahwa  keanggotaan  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  Provinsi  terdiri  dari  unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat, jadi sudah ditentukan secara limitatif siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi, sedangkan menurut Ketetapan Ketua Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Tentang  Pedoman  Perilaku  Mediator  dalam  Mukadimahnya  ditegaskan  bahwa  mediasi adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan  antara  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  bantuan  pihak  ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut mediator. Yang menjadi permasalahan adalah apakah Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dapat disebut sebagai pihak yang netral untuk menyelesaikan sengketa medik secara mediasi. Untuk menganalisis masalah  ini maka akan digunakan teori mediasi. Setelah dilakukan analisis akan diupayakan adanya peninjauan ulang terhadap 60 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit.

## METODE Tipe Penelitian
Sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  yang  objeknya  adalah  permasalahan hukum  tentang  tugas  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  sebagai  mediator  penyelesaian  sengketa  medik,  maka  tipe
3 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta : Intermasa, 1987, hal. 45.
4 Ni  Made  Mira  Junita,  I  Dewa  Gede  Dana  Sugama,  Upaya  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Malpraktik  Medis, hal.4
5 Riska Andi Fitriono dkk, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 2016,Hal.90.
6 Dedi Afandi, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik, Maj Kedokt Indon, Volum 59, Nomor 5 Mei 2009, hal.5
penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  juridis  normatif,  yakni  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif.

## Pendekatan Yang digunakan
Dikarenakan  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  maka  pendekatan  yang  akan  digunakan  adalah pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach) yaitu  dengan  cara  meneliti  teori-teori  dan  asas-asas  hukum  yang berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  medis.  Dan  pendekatan  perundang-undangan (normative  approach) dengan cara  meneliti  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  sebagai  mediator  penyelesaian sengketa medis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

## Pengumpulan Bahan Hukum
Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan diinventarisir dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan menganalisis  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Identifikasi  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tertier dilakukan  secara  kritis,  logis  dan  sistematis,  dikumpulkan  berdasarkan  sistem  kartu  ( card  system), hal  ini  dilakukan untuk  mempermudah  proses  pengolahan  bahan  hukum  tersebut,  dengan  demikian  bahan  hukum  akan  disusun  dan dikelompokkan  menurut  bentuk,  jenis  dan  tingkatannya.  Adapun  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  berasal  dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata).
b. Bahan  hukum  sekunder,  adalah  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan  pendukung  yang  menjelaskan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari buku-buku dan literatur ilmiah lainnya yang ada relevansi dengan penulisan ini.
c. Bahan  hukum  tertier  adalah  bahan  yang  dapat  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  dan  sekunder  seperti  Black  Law  Dictionary,  Kamus  Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  dan sebagainya.

## Analisis bahan hukum
Semua  bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  baik  itu  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder yang  berhubungan  dengan  penyelesaian  sengketa  medis  serta  bahan  hukum  tertier  diseleksi  dan  dinilai  dari  aspek hukum,  apakah  bahan  hukum  tersebut  ada  hubungan  dan  memperkuat  serta  mendukung  jawaban  atas  permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Bahan  hukum  yang  telah  diseleksi  dan  ada  hubungan  dengan  permasalahan tersebut diklasifikasi sesuai dengan tingkat relevansinya.
Bahan hukum kemudian dianalisis dan dikaji dan menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang dibahas, kajian  dilakukan  sedemikian  rupa  sehingga  menggambarkan  permasalahan  dan  pemecahannya  secara  jelas  dan komprehensif.

## HASIL Tugas Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)
Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  pada  dasarnya  adalah  untuk  meningkatkan  mutu  dan jangkauan  pelayanan  rumah  sakit  serta  pengaturan  hak  dan  kewajiban  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan kesehatan.  Salah  satu  badan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban  pasien  dan  rumah sakit adalah Badan Pengawas Rumah Sakit.
Menurut  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  tugas  dari  Badan  Pengawas Rumah Sakit Propinsi adalah sebagai berikut :
a. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya.
b. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya.
c. Mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
d. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.
e. Melakukan  analisis  hasil  pengawasan  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  digunakan sebagai bahan pembinaan dan
f. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.
Tugas  pertama  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  adalah  mengawasi  dan  menjaga  hak  dan  kewajiban  pasien  di wilayahnya,  badan  pengawas  akan  mengawasi  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  pasien  selama menjalankan  pengobatan  di  suatu  rumah  sakit,  hak  pasien  diatur  dalam  pasal  31,  kewajiban  pasien  diatur  dalam pasal 32.
Hak-hak pasien tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
j. Mendapat  informasi  yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,  tujuan  tindakan  medis,  alternatif tindakan,  risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin  terjadi,  dan  prognosis  terhadap  tindakan  yang  dilakukan  serta perkiraan biaya pengobatan.
k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
m. Menjalankan  ibadah  sesuai  agama  atau  kepercayaan  yang  dianutnya  selama  hal  itu  tidak  mengganggu  pasien lainnya.
n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana dan
r. Mengeluhkan  pelayanan  Rumah  Sakit  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  pelayanan  melalui  mediacetak  dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
Badan pengawas akan mengawasi apakah hak pasien sudah dilaksanakan oleh rumah sakit atau tidak, demikian juga apakah pasien melaksanakan  kewajibannya terhadap rumah  sakit.  Tugas  kedua adalah mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit apakah rumah sakit dapat menggunakan haknya dengan baik dan apakah rumah sakit dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap pasien.
Konsentrasi  tugas  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  selanjutnya  adalah  melakukan  pengawasan  pelaksanaan kewajiban  rumah  sakit  contohnya  mengawasi  pelaksanaan  etika  rumah  sakit,  apakah  rumah  sakit  menindak  tenaga kesehatan yang melanggar kode etik atau tidak, dalam hal ini apakah rumah sakit dapat menerapkan hospital by laws dengan  baik  yaitu  melaksanakan  peraturan  internal  rumah  sakit,  menjadikan  rumah  sakit  kawasan  tanpa  rokok, melaksanakan program pemerintah, melaksanakan fungsi sosial dan sebginya . Jika dalam melaksanakan pengawasan ditemukan  berbagai  masalah  di  rumah  sakit  maka  badan  pengawas  melaporkan  hasil  tersebut  ke  badan  pengawas rumah sakit Indonesia untuk dijadikan bahan pembinaan.
Menurut  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2013  Tentang  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPRS mempunyai kewenangan untuk:
a. Menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi oleh BPRS Propinsi;
b. Menyusun  pedoman,  sistempelaporan,  dan  system  informasi  jejaring  dari  BPRS  Provinsi  untuk  ditetapkan  oleh Menteri;
c. Meminta  laporan  dari  BPRS  Provinsi  dan  melakukan  klarifikasi  mengenai  pengaduan  masyarakat  dan  upaya penyelesaian sengketa;
d. Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Propinsi;
e. Meminta  informasi  dan  melakukan  koordinasi  dengan  BPRS  Provinsi,  instansi  pemerintah  dan  lembaga  terkait dalam  menyusun  pedoman  tentang  pengawasan  rumah  sakit  dan  membentuk  system  pelaporan  dan  system informasi.

## Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai lembaga penyelesaian sengketa medik di rumah sakit
Di dalam Pasal 60 huruf f Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  Sakit diatur bahwa Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi bertugas menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara  mediasi.  Ketentuan  ini  berhubungan  langsung  dengan  hak  pasien  yang  diatur  dalam  pasal  32  huruf  f  bahwa pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
Setelah  keluarnya  undang-undang  ini  setiap  pengaduan  ditujukan  ke  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  Propinsi dan badan pengawas harus melakukan penelitian terhadap kasus yang diadukan pasien, apakah tepat badan pengawas ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa medik.
Menurut  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  diatur  bahwa Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan  pada  itikad  baik  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di  Pengadilan  Negeri.  Undang- undang  ini  memberikan  ruang  yang  luas  permasalahan  yang  dapat  diselesaikan  yaitu  masalah  perdata.  “Cara penyelesaian  alternatif  akhir-akhir  ini  mendapat  perhatian  dari  berbagai  kalangan  (terutama  dalam  dunia  bisnis) sebagai  cara  penyelesaian  perselisihan  yang  perlu  dikembangkan  untuk  mengatasi  kemacetan  melalui  pengadilan”. 7 Dalam hal ini alternatif penyelesaian sengketa menjadi salah satu jalan untuk menyelesaian sengketa terutama bisnis dan tidak  harus selalu diselesaikan melalui  jalur ligitasi, mengapa karena proses penyelesaian sengketa relatif cepat, biaya  murah,  bersifat  rahasia,  penyelesaian  bersifat  fair,  hubungan  kooperatif,  sama-sama  menang  dan  tidak emosional. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam konteks ini mediasi diarahkan untuk melakukan proses perundingan antara  kedua  belah  pihak  untuk  memperoleh  kesepakatan  bersama,  dalam  proses  perundingan  tersebut  kedua  belah pihak  dibantu  oleh  mediator.  Menurut  Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani  dari  pengertian  yang  diberikan,  jelas melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral  dan  tidak  memihak,  yang  akan  berfungsi  sebagai  mediator.  Sebagai  pihak  ketiga  yang  netral,  independen  dan tidak  memihak  dan  ditunjuk  oleh  para  pihak  (secara  langsung  maupun  melalui  lembaga  mediasi),  mediator  ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. 8 Pendapat  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  mediator  baik  sebagai  perorangan  ataupun  sebagai  lembaga  adalah pihak  ketiga  yang  bersifat  netral,  independen  dan  tidak  memihak  dan  ditunjuk  oleh  para  pihak.  Pihak  ketiga  berarti bukan  sebagai  pihak  yang  sedang  bersengketa,  netral  berarti  tidak  memiliki  hubungan  baik  itu  dari  segi  keluarga, profesi maupun memiliki kedekatan secara emosional, independen berarti tidak dapat diintervensi oleh pihak lain tidak memihak artinya sebagai mediator tidak mempunyai kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu pihak, ditunjuk oleh para pihak berarti kedua belah pihak menyetujui seseorang atau suatu badan menjadi mediator.
Di  dalam  Pasal  59  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  diatur  bahwa keanggotaan  Badan  Pengawas  Rumah  Sakit  Provinsi  terdiri  dari  unsur  pemerintah,  organisasi  profesi,  asosiasi perumahsakitan,  dan  tokoh  masyarakat.  Organisasi  profesi  berarti  organisasi  yang  terkait  dengan  kesehatan  seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), asosiasi perumahsakitan seperti Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi).
Jika Badan Pengawas Rumah Sakit diberi tugas untuk menjadi lembaga yang bertindak sebagai mediator dalam sengketa medik, akan sulit bersifat netral dan independen karena sengketa medik pada umumnya terjadi antara pasien dan rumah sakit dan akan dikawatirkan badan ini akan memihak kepada salah satu pihak yaitu terhadap rumah sakit, dari  sudut  profesi  mereka  sama-sama  sebagai  tenaga  kesehatan,  dari  sudut  emosional  mereka  memiliki  ikatan  yang lebih kuat  karena terikat dalam ikatan profesi dan asosiasi perumahsakitan. Jika dilihat dari keberadaan mediatorpun bahwa mediator harus atas pilihan dan persetujuan kedua belah pihak dan  tidak boleh dipaksakan oleh pihak  lain di luar pihak yang sedang bersengketa. Perlu disimak pernyataan Syahrizal Abbas :
Dalam membantu pihak yang sedang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak memihak. Kedudukan mediator  seperti  ini  amat  penting,  karena  akan  menumbuhkan  kepercayaan  yang  memudahkan  mediator  melakukan kegiatan  mediasi.  Kedudukan  mediator  yang  tidak  netral  ,  tidak  hanya  menyulitkan  kegiatan  mediasi  tetapi  dapat membawa kegagalan. 9
Mediator haruslah pihak yang netral dan tidak memihak, jika dipaksakan mediator bukan dari pihak yang netral selain  menimbulkan  ketidakpercayaan  dari  salah  satu  pihak  juga  akan  menyulitkan  proses  mediasi  dan  dapat mengakibatkan upaya mediasi akan mengalami kegagalan.
Menurut Edi Junaidi dalam bukunya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik menyatakan bahwa: Penulis  membahas  beberapa  hal  tentang  pedoman  perilaku  mediator  paling  penting  yang  harus  diketahui  baik oleh para pihak maupun mediator itu sendiri, yaitu:
1. Ketidakberpihakan kepada salah satu pihak
2. Dilarang  mempengaruhi  atau  mengarahkan  para  pihak  untuk  menghasilkan  syarat-syarat  dalam  penyelesaian sengketa
3. Mediator tidak mempunyai kepentingan pribadi kepada salah satu pihak
7 Lihat  H. Sudiarto,  Zaeni  Asyhadie, Mengenal  Arbitrase  Salah  Satu  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis, (Jakarta  : Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 11.
8 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 36.
9 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan  Hukum Nasional, Jakarta  :  Kencana, 2009, hal. 6.
4. Mediator mempunyai kewajiban dalam menjaga dan memelihara kerahasiaan yang terungkap dalam proses mediasi
5. Mediator  dilarang  menjadi  mediator  dalam  sebuah  sengketa  yang  diketahui  bahwa  keterlibatannya  menimbulkan benturan kepentingan” 10
Jika dibaca  komposisi dari Badan Pengawas  Rumah Sakit (BPRS) bahwa salah  satu  unsur dari badan tersebut adalah  organisasi  profesi,  organisasi  profesi  merupakan  suatu  wadah  yang  dibentuk  oleh  sekumpulan  orang  yang berprofesi  yang  sama  dimana  salah  satu  tujuan  dibentuknya  organisasi  profesi  adalah  untuk  melindungi  anggotanya dari  permasalahan  hukum,  oleh  karena  itu  jika  seorang  anggota  suatu  organisasi  profesi  terjerat  kasus  hukum  maka melalui salah satu organ yang ada dalam organisasi tersebut akan melakukan perlindungan dan pembelaan. Salah satu organ  IDI  Bekasi  adalah  BHP2A  (Bidang  Hukum  Pembelaan  dan  Pembinaan  Anggota)  IDI  dimana  BHP2A  ini berfungsi untuk memberikan pembelaan dan pendampingan kepada anggota IDI yang bermasalah dalam menjalankan praktek  kedokteran  dengan  pasien,  RS/institusi  layanan  kesehatan,  teman  sejawat  untuk  pendampingan,  mediasi  dan pembelaan. 11 Selain  itu  organisasi  profesi  memiliki  mekanisme  penyelesaian  tersendiri  yang  cenderung  menghindari anggota  profesinya  sampai  diselesaikan  secara  hukum  yaitu  pelanggaran  dan  sanksi  diselesaikan  melalui  dewan ahli/majelis  kehormatan. 12 Kondisi  demikian  akan  menimbulkan  benturan  kepentingan  dalam  organ  BPRS  dalam menjalankan  tugasnya  sehingga  akan  mengakibatkan  buntunya  penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  yang  akan dilaksanakan oleh BPRS.
Melihat  mediasi  sebagai  salah  satu  alternative  penyelesaian  sengketa  yang  mengedepankan  independensi  dan netralitas  dari  seorang  mediator  maka  tidak  semestinya  anggota  suatu  organisasi  profesi  menjadi  anggota  BPRS, selayaknya  organisasi  profesi  kesehatan  tetap  menjalankan  proses  tindakan  etik  kepada  anggotanya  yang  dinilai melanggar kode etik profesi tenaga kesehatan, di dalam setiap profesi termasuk profesi dokter berlaku norma etika dan norma  hukum.  Oleh  sebab  itu  apabila  terdapat  dugaan  malpraktik  kedokteran  dapat  diukur  atau  dilihat  dari  sudut pandang  kedua  norma  tersebut.  Kesalahan  dari  susut  pandang  etika  disebut Ethical  malpractice dan  dari  sudut pandang hukum disebut juridical malpractice . 13 BPRS lebih cenderung menangani juridical malpractice oleh karena itu  selayaknya  diisi  dari  unsur  pemerintah,  masyarakat  dan  akademisi  khususnya  akademisi  berlatar  belakang  ilmu hukum.
Akhirnya ketentuan yang menetapkan organisasi profesi sebagai salah satu unsur Badan Pengawas Rumah Sakit yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi perlu ditinjau ulang karena mediator harus, bersifat netral, independen dan tidak memihak.

## SIMPULAN
1. Badan Pengawas Rumah Sakit memiliki tugas penting untuk melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dalam menjaga keseimbangan pelaksanaan kewajiban dan hak antara pasien dengan rumah sakit
2. Organisasi profesi kesehatan yang dijadikan sebagai salah satu unsur Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) perlu ditinjau  ulang  karena  yang  menjadi  anggota  BPRS  selayaknya  dari  pihak  yang  netral,  independen,  dan  tidak memihak agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter , Jakarta : Rineka Cipta, 2005 Edi Junaidi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik , Jakarta : Rajawali, 2011 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003 H. Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004 IDI Kota Bekasi.org, BHP2A (Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota) IDI Legiono  dan  Nurul  Qomariah, Etika  Profesi ,  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  Pusat  Pendidikan  Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017 Muladi, Hak Asasi Manusia , Bandung : Refika Aditama, 2009 Subekti, Hukum Perjanjian , Jakarta : Intermasa, 1987
10 Edi Junaidi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik , (Jakarta : Rajawali, 2011), hl. 59.
11 IDI Kota Bekasi.org, BHP2A (Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan  Anggota) IDI, Diakses  tanggal 1 September 2022.
12 Legiono dan Nurul Qomariah, Etika Profesi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017, hal.8
13 Gunawan  Widjaja,  M.  Hafisz  Aini,  Mediasi  Dalam  Kasus  Malpraktik  Medis  (Kedokteran),  Jurnal  cakrawala  Ilmiah Volume 1 Nomor 6 Februari 2022, Hal.1395
Syahrizal  Abbas, Mediasi Dalam Perspektif  Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Jakarta : Kencana, 2009

## Jurnal Ilmiah
Dedi Afandi, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik, Maj Kedokt Indon, Volume 59, Nomor 5 Mei 2009 Gunawan  Widjaja,  M.  Hafisz  Aini,  Mediasi  Dalam  Kasus  Malpraktik  Medis  (Kedokteran),  Jurnal  cakrawala  Ilmiah Volume 1 Nomor 6 Februari 2022
Ni Made Mira Junita,  I Dewa Gede Dana Sugama, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian  Sengketa Malpraktik Medis, hal.4
Riska Andi Fitriono dkk, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 2016, Hal.90.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138) Republik  Indonesia, UU  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun 2009 Nomor 144) Republik  Indonesia, UU  Nomor  44  Tahun 2009  Tentang Rumah Sakit (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun 2009 Nomor 153)
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 N0omor 111)
Republik  Indonesia, Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan Ketetapan Ketua Mahkamah Agung Tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pedoman Perilaku Mediator