## IMPLENTASI KEBIJAKAN SD-SMP NEGERI 4 SATU ATAP DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN
Sawirdi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun e-mail: sawirdi@yahoo.co.id

## ABTRACT
The study aims to describe and analyze the implementation of ‘two schools under one- roof’policy which integrate primary and secondary schools in Pongkar Village, Tebing, Karimun District. The research informants consists the principals, teachers, administrative staff, school committees, and students at the Under One roof schools at Pongkar Village, and of  the officials of the Karimun District Education Office. Methods of data collection are interview, observation and documentation study. The results showed that the policy of one- roof SD-SMPN 4 in Pongkar Village has been run in accordance with the objectives of its establishment, indicated from the standard and the policy objectives that have been achieved, the inter-organization communications went smoothly, and the activities to ensure the implementation of the policy went well. Conducive socio-economic and political conditions support the implementation of the under-one-roof school policy. Inhibiting factors that occur are insufficient facilities and infrastructure, the insufficient number of teachers, low motivation of some communities to send their children to this school, and geographical conditions. Attempts to overcome obstacles in implementing the policy includes obtaining special funding assistance from the Karimun District Education Office, empowering teachers to make learning more effective, better arranging school schedules, and socializing the policy and the school to the community.
Keywords: education policy, two-schools under one roof

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) pelaksanaan kebijakan SD-SMP satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing. Informan penelitian adalah pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, komite sekolah, dan siswa. Lokasi penelitian di sekolah satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan SD-SMPN 4 satu atap di Desa Pongkar telah berjalan sesuai dengan tujuan pendiriannya, terlihat dari standar dan tujuan kebijakan yang telah tercapai, komunikasi interorganisasi berjalan dengan lancar, dan aktifitas pengukuhan berjalan dengan baik. Kondisi sosial ekonomi dan politik yang kondusif mendukung pelaksanaan sekolah satu atap. Faktor-faktor penghambat yang terjadi adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan belum cukup, motivasi sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, serta kondisi geografis. Usaha untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di antaranya adalah memperoleh bantuan dana khusus dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, memberdayakan guru-
guru agar pembelajaran lebih efektif, pengaturan jadwal sekolah yang lebih baik, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Kata kunci: kebijakan pendidikan, kebijakan sekolah satu atap
Program pemerataan pendidikan di Indonesia telah dicanangkan oleh pemerintah melalui program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 Tahun). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun Pasal 2 menerangkan bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program wajib belajar sembilan tahun sangat perlu direalisasikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.
Pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun yang diharapkan mampu untuk mengatasi masalah pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia khususnya daerah terpencil. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun untuk daerah terpencil adalah program pendidikan terpadu SD-SMP (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) Satu Atap atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan sekolah satu atap. Sekolah satu atap merupakan model pendidikan berbeda jenjang pendidikan SD dan SMP yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya berlangsung pada satu tempat. Model ini dimaksudkan untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dengan harapan tidak akan ada lagi peserta didik yang tidak bersekolah karena masalah lokasi sekolah yang jauh.
Program ini merupakan program yang diselenggarakan untuk daerah yang masuk ke dalam kriteria daerah 3T (terpencil, terdepan, terisolir). Program pendidikan dasar terpadu SD-SMP Satu Atap ini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu. Keterpaduan yang dimaksud dapat secara fisik dan atau pengelolaannya. Keterpaduan secara fisik berarti bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD (Dedi Koswara, 2012: 2).
Pendirian sekolah satu atap ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil, selain itu penyelenggaraan sekolah satu atap juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) di daerah terpencil. Hal ini dikarenakan kebanyakan daerah yang menyelenggarakan sekolah satu atap pada awalnya belum terdapat SMP terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat. Daerah penyelenggara sekolah satu atap tersebut tingkat ekonomi masyarakat masih rendah sehingga tidak memungkinkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SMP terdekat karena jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh sehingga apabila masyarakat ingin bersekolah harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Kabupaten Karimun merupakan salah satu penyelenggara sekolah satu atap. Terdapat empat belas sekolah yang menyelenggarakan sekolah satu atap di 7 Kecamatan, yaitu enam sekolah
berada di Kecamatan Moro, dua sekolah berada di Kecamatan Durai,dua sekolah di Kecamatan Belat,satu sekolah di Kecamatan Kundur, satu sekolah di kecamatan Tebing dan satu sekolah di Kecamatan Ungar. Secara geografis ketujuh daerah ini berada di pulau yang terpisah, yang mana daerah tersebut merupakan daerah dengan kondisi alam yang tidak mendukung masyarakatnya untuk memperoleh akses pendidikan dengan mudah. Desa Pongkar dipilih sebagai salah satu daerah penyelenggara sekolah satu atap. Hal ini dikarenakan secara geografis Desa Pongkar merupakan desa yang terjauh di Kecamatan Tebing. Desa Pongkar terletak di pinggiran pulau Karimun jumlah penduduk usia pendidikan dasar di Desa ini relatif besar, akan tetapi tingkat pendidikan masyarakat di daerah tersebut masih rendah perkerjaan sebagian besar masyarakat Desa Pongkar yang berkerja sebagai buruh dan Nelayan, dengan penghasilan yang minim berakibat pada masih ketidakmampuan orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya ke SMP yang berada di Ibu Kota Kecamatan Tebing yang berjarak sekitar 8 Km dari Desa Pongkar. Dengan jarak yang cukup jauh tersebut hanya dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya transportasi juga tidaklah sedikit.
Pendirian sekolah satu atap ini merupakan alternatif dari pemerintah untuk menuntaskan angka putus sekolah di Desa Pongkar dan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, program sekolah satu atap ini masih mengalami kendala terutama terlebih pada substansi manajemen peserta didik. Peserta didik kurang mendapatkan layanan-layanan khusus yang maksimal dari sekolah dikarenakan sekolahpun juga kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah , masih adanya lulusan SD yangtidak melanjutkan ke SMP. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi program sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar dengan melihat pelaksanaan sekolah satu atap dilihat dari standar dan tujuan sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivtas pengukuhan,karakteristik agen pelaksana, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam proses implementasi kebijakan tentunya muncul hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi sehingga dibutuhkan strategi-strategi untuk mengatasi hambatan tersebut.
Kebijakan pendidikan satu atap ini telah dilaksanakan di desa Pongkar sejak tahun 2007. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap dan menemukan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan SD-SMP Negeri 4 satu atap di Desa Pongkar Kecamatan Tebing.
Implementasi berhubungan dengan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan program yang telah disusun untuk mencapaitujuan yang sudah direncanakan, karena pada dasarnya sebuah program memiliki tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan ole hindividu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Arif Rohman 2009: 134). Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Sedangkan Charles O. Jones (dalam Arif Rohman, 2009: 135)  menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Terdapat  tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan programnya itu pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan
yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; dan aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
Berbagai tahapan dalam implementasi suatu program serta berbagai isu manajemen dalam implementasi kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Manajemen Implementasi Kebijakan
TAHAPAN ISU PENTING Implementasi strategi (Pra Implementasi) Menyusun struktur dengan strategi, melembagakan strategi, mengoperasionalkan strategi, menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi. Pengorganisasian ( Organizing ) Desain organisasi dan struktur organisasi; pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan; integrasi dan koordinasi; perekrutan dan penempatan sumber daya manusia ( recruiting and staffing ); hak, kewenangan dan kewajiban; pendelegasian (Sentralistik dan desentralistik); pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia; budaya organisasi Penggerakan dan Kepemimpinan Efektifitas kepemimpinan; motivasi; Etika; mutu; kerjasama tim; komunikasi organisasi; negosiasi. Pengendalian Desain pengendalian; sistem informasi manajemen; pengendalian anggaran/keuangan; audit
Sumber : H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, (2008: 526)
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk merealisasikan sebuah program. Steward dan Lester (Alifuddin, 2011: 14) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan secara sederhana yaitu:1) pendekatan top-down yaitu pendekatan yang dilakukan secara sentralisasi. Pendekatan itu dimulai dan diputuskan oleh para aktor yang berada di pemerintahan tingkat pusat. Kebijakan ini ditetapkan oleh pembuat kebijakan yang berada ditingkat pusat dan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat  pada level di bawahnya. 2) pendekatan bottom- up yaitu pendekatan yang menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dan inisiasi warga masyarakat setempat melalui argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat.
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan adalah pelaksanaan dari suatu kebijakan pendidikan yang sudah direncanakan dan dipertimbangkan secara rinci serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk melihat ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan yaitu dapat bersifat top-down maupaun bottom-up . Peneliti menggunakan teori implementasi yang telah dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam mencermati pelaksanaan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar. Teori implementasi ini melihat pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap dari berbagai aspek yang diteliti, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik.

## METODE
Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini yang berfokus pada proses pelaksanaan sekolah satu atap, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau sebagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan Bungin, 2009: 68). Dengan menggunakan metode ini maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan implementasi kebijakan sekolah satu atap di SD-SMP Negeri 4 Satu Atap di Desa Pongkar dilihat dari pelaksanaan program sekolah satu atap, kendala dalam pelaksanaan sekolah satu atap dan cara mengatasi kendala tersebut.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan. Lexy J. Meloeng (2005:135) menjelaskan bahwa wawancara merupakan percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Teknik wawancara digunakan untuk menggali data tentang implementasi kebijakan sekolah satu atap. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan beberapa kali dan dengan informan yang berbeda-beda. Pengumpulan data melalui teknik wawancara ini dilakukan dengan narasumber Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Desa Pongkar, Wakil Kepala Sekolah SMP ,kepala sekolah SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Pongkar, 6 Guru, 1 Komite Sekolah, 1 pegawai Tata Usaha, 10 siswa sekolah dasar dan 10 siswa sekolah menengah pertama. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Di samping itu dilakukan observasi atau pengamatan untuk melihat secara langsung keadaan sekolah di SD-SMP Negeri Satu Atap 4 Pongkar. Adapun aspek-aspek yang diobservasi adalah lingkungan fisik sekolah, yang meliputi unit kantor/ruang kerja, ruang kelas, dan sarana belajar lainya serta suasana/iklim sehari-hari baik secara akademik berupa proses pembelajaran maupun non akademik berupa interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya atau interaksi peserta didik dengan guru, karyawan dan lain sebagainya di luar kegiatan pembelajaran. Untuk memperkuat data dilakukan pengumpulan dan analisis dokumen sekolah berupa surat-surat, data-data informasi, gambar (foto-foto kegiatan), dan berkas-berkas laporan seperti data administrasi siswa, guru, dan profil sekolah di sekolah satu atap.

## Temuan dan pembahasan
Berdasarkan temuan data lapangan di atas, peneliti mencoba melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu meliputi 1) pelaksanaan kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar, 2) hambatan dalam pelaksanaan sekolah satu atap di Desa Pongkar dan 3) strategi untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijkan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Berikut  akan dikemukakan pembahasan penelitian implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar.
Tujuan umum dari penyelenggaraan sekolah satu atap ini adalah mempercepat penuntasan wajib belajar sembilan tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencar, terpencil dan terisolir. Penyelenggaraan SMP Satu Atap di daerah ini dapat dikatakan memenuhi tujuan tersebut. Terselenggaranya SMP di daerah ini adalah suatu keputusan yang tepat karena dengan
adanya sekolah satu atap dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses pendidikan. Saat ini menginjak tahun kesembilan pelaksanaan terbukti bahwa sekolah satu atap di Desa Pongkar dapat membantu pemerintah dalam penuntasan wajib belajar sembilan tahun di daerah tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah siswa yang mendaftar di SMP Satu Atap yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun pertama penerimaan siswa baru yang berjumlah satu  kelas dan sekarang sudah membuka 3 kelas dengan lima rombel. Siswa yang bersekolah di SMP satu Atap Pongkar tidak hanya berasal dari Desa Pongkar saja, namun juga berasal dari desa di sekitarnya.
Sekolah satu atap di Desa Pongkar ini mulai beroperasi pada tahun 2007. Dalam implementasi kebijakan hampir pasti akan muncul hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses implementasi. Hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut juga muncul dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar, sebagai berikut:
a. Proses pendirian sekolah
Hambatan muncul pada proses awal pembebasan tanah untuk lahan sekolah. Hambatan lain juga muncul adalah fondasi bangunan yang sudah jadi dan siap bangun runtuh terbawa air karena pada waktu terjadi hujan yang cukup lebat sehingga menyebabkan amblesnya fondasi yang sudah dibangun dikarenakan fondasi yang belum kering dan kondisi tanah pegunungan yang labil. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam pelaksanaan sekolah satu atap baik dari segi waktu, dana dan tenaga. Adanya keadaan tersebut proses pembangunan menjadi tersendat yang berakibat pada semakin lamanya waktu untuk proses pendirian sekolah.
b.   Sarana dan Prasarana
Kurangnya sarana prasarana yang tersedia diSD-SMP Satu Atap Pongkar juga menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dari sarana prasarana sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan suatu kegiatan belajar mengajar. Dalam buku panduan pelaksanaan sekolah satu atap dijelaskan bahwa standar kebutuhan minimal sarana prasarana adalah adanya ruang perpustakaan dengan jumlah buku minimal 150 buku di dalamnya akan tetapi perpustakaan di SMP belum sebagaimana mestinya karena belum tersedia bangunan yang memang diperuntukkan untuk perpustakaan dan buku. Ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat karena siswa tidak bisa memanfaatkan perpustakaan untuk mendukung kegiatan belajarnya. Belum tersedianya ruang laboratorium baik untuk SD maupun SMP juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sekolah satu atap, seperti yang diketahui laboratorium baik untuk SD dan SMP berfungsi sebagai prasarana pendidikan untuk proses pembelajaran. Adanya laboratorium dapat mempermudah siswa dalam memahami dan mendorong siswa untuk mengembangkan teori yang didapatkan. Belum tersediannya laboratorium akan berakibat pada proses kegiatan pembelajaran terutama untuk pelajaran IPA yang membutuhkan praktek langsung. Selain itu juga ruang kelas untuk kelas masih kurang untuk kelas IX.
c.   Tenaga pendidik dan Kependidikan
Tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar yang masih belum mencukupi kebutuhan. Jumlah tenaga pengajar yang sudah PNS hanya 5 orang, 3 orang masih guru bantu sedangkanTU nya hanya satu. Sehingga guru terpaksa dibebani dengan tugas administrasi. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar dikarenakan di lain pihak guru ingin fokus mengajar tapi tugas tata usaha menumpuk sehingga guru yang seharusnya hanya bertugas untuk mengajar siswa juga mengerjakan tugas Tata Usaha. Selain itu juga masih adanya beberapa guru yang merangkap mata pelajaran dikarenakan belum ada guru yang mengajar mata pelajaran
tersebut. Misalnya saja untuk pelajaran TIK masih diampu oleh guru mata pelajaran IPS. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SD-SMP Negeri Satu Atap Pongkar karena guru yang bersangkutan belum tentu menguasai mata pelajaran yang bukan bidangnya sendiri.
d.   Kesadaran masyarakat
Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sekolah satu atap sangat membutuhkan adanya dukungan dan keinginan yang kuat dari masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut sehingga pelaksanaan sekolah satu atap dapat berjalan efektif sehingga tujuan dari sekolah satu atap dapat tercapai. Sampai saat ini menginjak sembilan tahun pelaksanaan, masih adanya siswa putus sekolah di SD-SMP Satu Atap Pongkar. Pola pikir kebanyakan masyarakat setempat yang menganggap bahwa anak yang mendapatkan pendidikan di SD dan yang mendapat pendidikan di SMP tidak ada bedanya dalam membantu pekerjaan orang tua sebagai nelayan, sehingga menyebabkan orang tua enggan dalam menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal Ini menjadi suatu hambatan karena rendahnya kesadaran masyarakat ini akan berdampak pada jumlah siswa yang masuk dan meneruskan di SD-SMP Satu Atap. Sehingga menyebabkan masih banyaknya siswa yang tidak mengenyam pendidikan di SMP dan wajib belajar sembilan tahun tidak dapat tercapai sepenuhnya. e.   Hambatan dari segi lokasi
Hambatan dari segi lokasi juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan sekolah satu atap di Desa Pongkar yaitu terkait dengan lokasi sekolah yang cukup jauh dari jangkauan guru-guru dan sebagian siswa yang berasal dari desa lain. Tidak adanya transportasi umum yang beroperasi juga mengakibatkan siswa yang tidak memiliki kendaraan sendiri harus berjalan kaki untuk dapat sampai di sekolah. Dengan kondisi tersebut tentunya tidak memungkinkan guru dan siswa untuk masuk sekolah pada pukul 07.00WIB seperti sekolah-sekolah reguler lainya.

## Upaya mengatasi hambatan
Strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut sebagai berikut:
a.   Mengatasi hambatan pada awal proses pendirian sekolah
Dalam mengatasi hambatan tentang pembebasan tanah untuk pendirian sekolah. Strategi yang dilkukan adalah dengan negosiasi dan mengumpulkan dana dari wali murid untuk pembebasan tanah. yang pada akhirnya terjadi kesepakatan bahwa pihak sekolah dan wali murid dan masyarakat bersedia mengumpulkan dana untuk pembebasan lahan. Sedangkan untuk mengatasi hambatan terkait runtuhnya fondasi bangunan yang sudah jadi dan siap bangun terbawa air yaitu tersebut diatasi dengan kerjasama gotongroyong antara pihak sekolah dan masyarakat Desa Pongkar  untuk membangun fondasi sekolah baru di lokasi fondasi yang lama. Mengatasi hambatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung cukup efektif. Cara tersebut dapat membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap sekolah.
b.   Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia Upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi keterbatasan sarana pra-sarana dilakukan bertahap melalui dana BOS, serta mengajukan proposal permohonan ke Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk mengatasi kekurangan ruang kelas untuk kelas IX sampai saat ini proses masih berjalan.
c.  Untuk mengatasi kekurangan guru strategi yang dilakukan sekolah adalah menugaskan beberapa guru merangkap dua mata pelajaran, meskipun hal ini memberikan beban ganda bagi guru-guru tersebut.
d.  Terkait dengan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang masih rendah, strategi yang dilakukan sekolah adalah dengan memberikan motivasi dan pengertian kepada masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan misalnya pada saat rapat wali murid, kepala sekolah memberikan sosialisasi yang bersifat persuasi sehingga masyarakat menjadi tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi pada pendidikan dan diharapkan orang tua dapat menerangkanya dan dapat lebih memotivasi anak-anaknya sehingga minat belajar dari siswa akan lebih meningkat.
e.   Jarak antara rumah guru dan siswa yang cukup jauh dari sekolah dan tidak adanya transportasi umum yang beroperasi mengakibatkan siswayang tidak memiliki kendaraan sendiri harus berjalan kaki dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Strategi mengatasi hambatan jarak tempuh menuju sekolah yang cukup jauh yaitu diatasi melalui pengaturan ulang jadwal sekolah dengan memundurkan jam masuk sekolah.

## SIMPULAN
Kebijakan SD-SMP satu atap sangat tepat untuk mengatasi kendala penyelenggaraan Pendidikan di sekolah dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Pendirian sekolah satu atap di Desa Pongkar telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Implementasi kebijakan ini masih mengalami beberapa hambatan. Meskipun demikian usaha ini perlu diteruskan dan ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah yang secara geografis penduduknya tersebar.

## REFERENSI
Alifuddin. (2011). ……………… Arif Rohman. (2009). Politik Ideologi Pendidikan . Yogyakarta: Laksbang Mediatama. __________. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan . Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Burhan Bungin. (2009). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Dedi Koswara. (2012). Program Pendidikan SD-SMP Satu Atap di Provinsi Banten . Diakses dari http://www.file.upi.edu . Pada tanggal 01 Oktober 2013 pada pukul 19.03 WIB. Depdiknas. (2008). Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP SatuAtap . Jakarta: Depdiknas. H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. (2008). Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lexy J. Moleong. (2005). Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Moh Alifuddin. (2011). Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi dan Implikasi . Jakarta: Magna Script Publishing.