## KONSEP GADAI DALAM HUKUM ISLAM (Studi Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai

## Syarî’ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah
Pamekasan)
Ah. Kusairi
(Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya, email: ahkusairi@yahoo.co.id)

## Abstract:
Hadirnya pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal  yang  bergerak  menyalurkan  pembiayaan  dalam bentuk meminjamkan uang kepada orang yang
membutuhkan  sesuai  hukum  yang  ada.  Program  ini membantu  masyarakat  untuk  tidak  terjebak  dalam  praktek riba  dan  lain-lain.  Di  samping  itu,  munculnya  pegadaian syari'ah  menjamin  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  ketika  menghadapi  kebutuhan  mendadak  yang telah  enggan  menggunakan  pegadaian  konvensional.  Maka dari  itu,  keberadaan  pegadaian  syarî'ah  dapat  digunakan sebagai  alternatif  oleh  masyarakat  yang  ingin  berinteraksi dalam gadai yang bebas riba dan sah menurut hukum Islam. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  peneliti,  maka dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut.  Pertama,  penerapan rahn pada Perusahaan Umum Pegadaian Syarî’ah Pamekasan mulai  dari  prosedur  pengajuan  pembiayaan  sampai  dengan pelunasan secara umum sudah bisa dikatakan tidak ada yang menyimpang  dari  huku-hukum  Islam.  Kedua,  Perusahaan Umum  Pegadaian  Syarî’ah  Jokotole  Pamekasan  tidak menekankan  pada  pengambilan  bunga  dari  barang  yang digadaikan.  Akan  tetapi  bunga  yang  diberlakukan  di pegadaian  konvensional  diganti  dengan  istilah  ijârah.    Selain itu, dalam perkembangannya, Pegadaian Syarî’ah
mengeluarkan  produk  dengan  nama  MULIA  (Murâbahah Logam  Mulia  untuk  Investasi  Abadi).  Hal  ini  merupakan penjualan logam emas yang disediakan di pegadaian syarî’ah. Ketiga, sisitem ijârah yang diberlakukan di Perusahaan Umum Pegadaian Syarî’ah Pamekasan ada yang tidak sesuai dengan aturan  hukum  Islam,  karena  keuntungan  yang  didapat dengan pemberlakuan ijârah dari nilai barang, tidak diketahui
Ah. Kusairi
oleh  nasabah  yang  hanya  membutuhkan  sebagian  pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Ini disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu, pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk  bay  al-‘înah  yang  dilarang  dalam  Islam  karena  ada unsur ribâ di dalamnya.

## Abstract:
The  presence  of  pawnshops  in  Indonesia  as  a  formal financial institution in charge of channeling financing to this form  of  lending  money  to  the  people  in  need  by  law,  it  is helping  the  people  to  be  trapped  in  the  practices  of  usury and  others.  Morever,  the  emergenceof  syarî’ah  pledge  to serve  the  people  faced  a  sudden  financial  need  who  have been  reluctant  to  utilize  a  coventional  mortgage  therefore, the  existence  of  Islamic  mortgage  could  be  used  as  an alternative by the people who want to interact free usury in mortgage  or  valid  to  syarî’ah.  Based  on  the  results  of research  coundneted  by  the  researcher,  then  could  be described as  follows; the  first,  the application of  rahn to  the general  lien mortgage company Syari’ah  Jokotole
Pamekasan Madura from the procedure up to the settlement of  filing  financing  in  general  can  be  said  that  there  is  no deviating  from  the  Islamic  law.  The  second,  the  general mortgage  company  Syari’ah  Jokotole  Pamekasan  Madura does not stress on the uptake rate of the pawned goods, but the  interest  is  imposed  on  a  conventional  mortgage  is replaced  with  the  term  of  ijârah.  The  third,  the  system  of ijârah that  is  imposed  on  general  mortgage  company Syarî’ah  Jokotole  Pamekasan  Madura  is  not  in  accordance with  the  rule of  Islamic  law,  because  the profits  earned  by the imposition of ijârah value of the goods is not known by the customers who only need a partial loan from the value of the  pawned  goods  this  is  called  a  fraud,  in  addition  the implementation  of  selling  gold  metals  also  include  the  Bay al-inah that is forbidden in Islam, because there are elements of usury in it.
Kata-kata Kunci: Rahn, ijârah, syarî’ah, dan hukum Islam
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
117

## Pendahuluan
Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong  menolong  antarsesama.  Orang  kaya  harus  memberikan pertolongan  terhadap  orang  miskin,  yang  mampu  harus  bisa menolong  yang  tidak  mampu.  Sedangkan  bentuk  tolong  menolong sangat beragam adanya, di antaranya berupa pemberian dan bisa juga berbentuk  pinjaman.  Dalam  bentuk  pinjaman  ini,  hukum  Islam menjaga  kepentingan  kreditur  agar  tidak  mengalami  kerugian.  Oleh sebab  itu,  ia  diperbolehkan  meminta  barang  dari  debitur  sebagai jaminan  utangnya.  Sehingga  apabila  debitur  itu  tidak  mampu melunasi  pinjamannya,  maka  barang  jaminan  boleh  dijual  oleh kreditur.  Konsep  tersebut  dalam  fiqh  Islam  dikenal  dengan  istilah rahn atau gadai. 1
Gadai pada dasarnya tidak lepas dan tidak berlebihan apabila dikatakan  identik  dengan  masyarakat  golongan ekonomi menengah. Hal  ini  disebabkan sebagian  besar  yang  memanfaatkan  jasa  tersebut adalah  masyarakat  ekonomi  menengah  ke  bawah  dengan  alasan bahwa perum pegadaian memberikan kemudahan dalam
memberikan  pinjaman  untuk  memperoleh  dana,  dibandingkan dengan  sektor  perbankan.  Kemudahan  yang  diberikan  oleh pegadaian  bisa  dilihat  dari  prosedur  pengajuan  untuk  memperoleh dana  dengan  cepat  tanpa  harus  melalui  proses  yang  panjang  dan berbelit-belit.
Pegadaian  yang  memakai  prinsip  syarî’ah  bisa  dimanfaatkan oleh  semua  sektor  yang  ada  di  Jawa  Timur,  baik  sektor  usaha  yang ingin  memperoleh  sumber  pendanaan  untuk  usahanya,  maupun sektor  rumah  tangga  yang  digunakan  untuk  keperluan  konsumsi. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan merupakan salah satu  dari  empat  kabupaten  yang  ada  di  Madura  adalah  kabupaten
Pamekasan. Saat ini, kabupaten Pamekasan mencoba untuk
mengembangkan  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syarî’ah,  dengan berdirinya  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syarî’ah  Cabang  Jokotole Pamekasan  pada  tahun  2003.  Hal  ini  menjadi  sangat  cocok  karena penduduk  kabupaten  Pamekasan  mayoritas  beragama  Islam.  Di
1 Chuzaimah  T.  Yanggo,  Problematika  Islam  Kontemporer,  (Jakarta:  LSIK,  1997),  hlm. hlm. 59
Ah. Kusairi
samping  itu,  Pamekasan  juga  tengah  melaksanakan  program “Gerbang Salam” atau Gerakan Pembangunan Syari’at Islam menjadi terealisasi dengan berdirinya dan berkembangnya lembaga keuangan syarî’ah ,  seperti  Bank  Syari’ah  Mandiri,  Pegadaian  Syari’ah,  dan lainnya.
Namun  demikian,  seiring  berjalannya  waktu  dan  untuk mengakomodasi   kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang ditawarkan  oleh  Pegadaian  Syari’ah  Jokotole  Pamekasan,  seperti  al- rahn ,  al-rum  (al-rahn  untuk  Usaha  Mikro  atau  Kecil).  Al-rahn merupakan  skim  pinjaman  untuk  memenuhi  kebutuhan  dana  bagi masyarakat  dengan  sistem  gadai  sesuai  syarî’ah.  Agunan  al-rahn berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Sementara al-rum adalah  skim  pembiayaan  bagi  pengusaha  mikro  dan  kecil untuk keperluan pengembangan usaha.
Dalam  praktiknya,  ada  beberapa  perbedaan  mendasar  antara al-rahn dan  al-rum.  Agunan  dalam  al-rahn  adalah  barangnya,  seperti kendaraan  bermotor,  emas,  dan  elektronik.  Sementara  agunan  yang diberikan  dalam  praktek  al-rum  adalah  berupa  surat-surat,  seperti BPKB,  surat  keterangan  pembelian  emas,  dan  elektronik.  Namun demikian, walaupun agunan antara al-rahn dan al-rum berbeda, akan tetapi biaya pemeliharaan barang gadai yang diminta oleh pegadaian antara keduanya tidak dibedakan. Selain itu, barang yang ditahan di pegadaian boleh ditebus kapanpun dalam konteks al-rahn. Sedangkan dalam konteks  al-rum,  surat-surat barang yang  ditahan di  pegadaian tersebut harus diangsur pembeyarannya seperti yang berlaku di bank.
Produk terbaru, yaitu MULIA (Murâbahah Logam Mulia untuk Investasi  Abadi)  merupakan bentuk  investasi  (bukan  gadai). MULIA memfasilitasi masyarakat  dalam kepemilikan emas  batangan melalui penjualan  logam  mulia  secara  tunai  atau  angsuran  dengan  proses cepat dan jangka waktu fleksibel dengan pilihan logam mulia 5 gram, 10  gram,  25  gram,  50  gram,  100  gram,  250  gram,  dan  1000  gram. Walaupun pada dasarnya logam MULIA sudah dibeli oleh seseorang dan sudan menjadi miliknya, akan tetapi logam tersebut tetap ditahan di  pegadaian  dan  masih  saja  dikenakan  biaya  dan  ongkos penyimpanan barang gadai.
Selain  proses  gadai  dan  jual  beli  logam  emas  di  atas, pegadaian syarî’ah di Jalan Jokotole Pamekasan memakai sistem ijârah
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
119
sebagai  bentuk  ganti  dari  pemberlakuan  bunga  yang  berlaku  di pegadaian konvensional.
Namun  demikian,  dalam  praktiknya,  ternyata  pemberlakuan ijârah tersebut  mendapat  keuntungan  melebihi  bunga  yang  ada  di pegadaian  konvensional,  mengingat  kebutuhan  nasabah  berbeda- beda dalam pengambilan pinjaman. Karena ijârah yang diberlakukan di  pegadaian  syarî’ah  diambil  dari  nilai  barang  yang  telah  ditaksir oleh penaksir.
Karenanya, masalah yang dikaji dalam tulisan ini dirumuskan dalam  tiga  pertanyaan  berikut:  Pertama,  bagaimanakah  mekanisme operasional  gadai  syarî’ah  di  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Jokotole,  Pamekasan,  Madura?  Kedua,  bagaimana  pemberlakuan ijârah  dan  proses  jual  beli  logam  emas  di  Perusahan  Umum Pegadaian Syari’ah Jokotole, Pamekasan, Madura? Ketiga , bagaimanakah tinjauan hukum  Islam terhadap  mekanisme
operasional  gadai  syarî’ah  di  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Jokotole, Pamekasan, Madura?
Kajian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan mekanisme  operasional  gadai  syarî’ah  di  Perusahaan  Umum Pegadaian  Syari’ah  di  Jalan  Jokotole,  Pamekasan,  Madura, menganalisis pemberlakuan ijârah dan proses jual beli logam emas di Perusahan Umum  Pegadaian Syari’ah  Jokotole,  Pamekasan,  Madura, serta  mengkaji  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  mekanisme operasional  gadai syarî’ah   di  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Jokotole, Pamekasan, Madura.

## Kajian Terdahulu
Sejauh  penelusuran  penulis,  dapat  ditemukan  beberapa penelitian  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya,  antara  lain:  Pertama, tesis  yang  ditulis  oleh  Muhammad  Haidar  Dardiri  dengan  judul “Pelaksanaan  Jual  Gadin  Tana  di  Kecamatan  Pademawu  Kabupaten Pamekasan  menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam” .  Permasalahan  yang dikaji dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan kebolehan benda tidak  bergerak  dijadikan  sebagai  jaminan  atas  utang  piutang sebagaimana  dalam  jual  gadin  Tana;  kebolehan  pengambilan pinjaman  dengan  memakai  standar  atau  ukuran  harga  dari  barang jaminan  itu  sendiri;  dan  kebolehan  pembeli  gadin  Tana  mengambil manfaat  dari  barang  yang  digadaikan.  Adapun  hasil  dari  penelitian
Ah. Kusairi
ini  menyimpulkan  bahwa  Tanah  sawah,  kebun  atau  tambak  yang dijadikan  jaminan  dalam  jual  gadin  tana  yang  tergolong  dalam barang  tetap  adalah  boleh.  Adapun  standar  atau  ukuran  yang memakai  ukuran  harga  barang  yang  dijual  gadinkan  adalah memberatkan pihak penjual gadin, karena harga tanah sawah, kebun, atau  tambak  semakin  hari  tidak  semakin  rendah,  tapi  sebaliknya. Maka  jual  gadin  yang  memakai  ukuran  harga  tanah  sawah  dalam pengembalian  pinjaman  tidak  diperbolehkan  dalam  hukum  islam karena  merugikan  salah  satu  pihak.  Sementara  pengembalian  hasil dari tanah sawah, kebun, atau tambak yang dijadikan jaminan secara mutlak  oleh  pihak  pembeli  gadin  hukumnya  tidak  boleh,  walaupun ada ijin dan kerelaan dari penjualan gadin. 2
Kedua , penelitian yang dilakukan oleh Hamdani dengan judul “Preferensi  Nasabah  terhadap  Pegadaian  Syariah  Cabang  Jokotole Pamekasan Madura”. Ada satu rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apa alasan nasabah cenderung memilih menggunakan transaksi pinjaman  pegadaian  syari’ah?  Kesimpulan  dalam  penelitian  tesis tersebut  adalah,  tiga  komponen  variabel  yakni:  (a)  emosional  yang meliputi  keyakinan  dan  keagamaan  (b)  rasional  meliputi  variabel biaya,  taksiran  dana,  akses,  dan  pelayanan  (c)  demografi  meliputi variabel  usia,  jenis  kelamin,  jarak,  pendidikan,  pendapatan,  dan pekerjaan.  Ketiga  aspek  mempengaruhi  kecenderungan  nasabah terhadap  pegadaian  syarî’ah.  Nasabah  memberikan  alasan  cukup rasional dengan membandingkan biaya pada pegadaian syarî’ah dan konvensional. 3
Dari  penelitian  di  atas,  tampak  belum  ada  penelitian  secara khusus  terkait  dengan  mekanisme  operasional  gadai  syarî’ah, khususnya  di  Perum  Pegadaian  Syariah  Jokotole  Pamekasan. Muhammad  Haidar  Dardiri  menitiktekankan  penelitiannya  pada persoalan  jual  gadin  tana  dan  area  penelitiannya  di  sebuah kecamatan.  Sedangkan  Hamdani  memfokuskan  penelitiannya  pada persoalan  apa  alasan  nasabah  memilih  menggunakan  transaksi
2 Muhammad  Haidar  Dardiri,  Pelaksanaan  Jual  Gadin  Tana  di  Kec.Pademawu  Kab. Pamekasan  menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam ,  (Tesis,  IAIN,  Sunan  Ampel,  Surabaya, 2008). 3 Hamdani,  Preferensi  Nasabah  terhadap  Pegadaian  Syariah  Cabang  Jokotolo  Pamekasan Madura (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
121
pinjaman  pegadaian  syarî’ah.  Kendati demikian, penelitian  terdahulu dapat membantu dalam proses penelitian yang akan penulis lakukan.

## Metode Kajian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah,  yaitu  melalui wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi. 4
Pendekatan kualitatif   ini  dipilih  karena  perumusan  fokus  penelitian ini masih bisa dilakukan sewaktu peneliti sedang berada di lapangan.
Pada  dasarnya,  orientasi  teoritis  dari  penelitian  kualitatif bertumpu  secara  mendasar  pada  fenomenologi. 5 Karena  itu, penelitian ini dimulai dengan diam, artinya peneliti tidak melakukan apa yang dilakukan subjek penelitian. Karena dengan cara ini peniliti bisa  menangkap  pengertian  sesuatu  ayng  sedang  diteliti.  Peneliti tidak  merasa  lebih  tahu  dari  subjek  peneliti  tentang  hal  yang berhubungan  dengan  gadai  syariah,  tetapi  peneliti  tetap  berusaha kritis dengan tidak menyalahkan konsep yang ditawarkan oleh subjek yang diteliti.
Adapun  lokasi  yang  dipilih oleh peneliti adalah Perusahaan Umum  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Pegadaian  Syari’ah    Jokotole, Pamekasan,  Madura.  Penetapan  lokasi  ini  didasarkan  pada pertimbangan bahwa Perusahaan Umum Pegadaian Syari’ah tersebut berkaitan dengan fokus penelitian.
Salah  satu  cara  pengumpulan  data  yang  alamiah  dan dipandang  efektif  adalah  observasi.  Secara  umum  observasi  adalah pengelihatan. 6 Pengamatan  dilakukan  peneliti  dalam  rangka memahami,  mencari  jawab,  mencari  bukti  terhadap  fenomena  yang ada  di  lapangan  selama  beberapa  waktu  guna  menemukan  data analisis.  Selain  itu,  prosedur pengumpulan  data yang dipakai  dalam penelitian  ini  adalah  melalui  wawancara,  dokumentasi,  dan  telaah pustaka.
4 Lexy  J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif    (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.
5 Ibid., hlm. 14.
6 Ibid., 167.
Ah. Kusairi
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan kepada orang atau ditulis sebagai laporan penelitian.
Konsep Rahn dan Jual Beli dalam Perspektif Fiqh
Secara  etimologi  rahn  berarti  tetap.  Sedangkan  secara terminologi,  rahn  adalah  menjadikan  barang  yang  mempunyai  nilai harta  sebagai  jaminan  hutang,  dan  orang  yang  bersangkutan  boleh mengambil hutang itu atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. 7
Dalam Musnad al-Syâfi’î dijelaskan bahwa rahn merupakan akad yang  bersifat  derma,  artinya  apa  yang  diberikan  oleh  râhin  (orang yang menerima gadai) adalah hutang bukan semata-mata penukaran uang  atau  barang.  Barang  yang  dijadikan  jaminan  ini  semata-mata hanya  sebagai  ikatan  kepercayaan.  Dengan  kata  lain,  rahn  dalam Islam  lebih  dititik  tekankan  pada  konsep  ta’âwun. 8 Lebih  dari  itu, dalam  pandangan  syara’,  rahn  memiliki  arti  mengambil  sejumlah harta  râhin  yang  diserahkan  secara  hak,  tapi  dapat  diambil  kembali oleh murtahin sebagai tebusan.
Sedangkan  madhhab  Hanafî  mendefinisikan  rahn  dengan menjadikan  barang  sebagai  jaminan  hutang  yang  akan  dijadikan pembayaran  hak  piutang  tersebut  baik  seluruh  atau  sebagiannya. 9 Gadai  juga  merupakan  perjanjian  pinjam-meminjam  dengan menyerahkan  barang  sebagai  tanggungan  hutang. 10 Perjanjian  gadai ini  dalam  syarî’at  Islam  hukumnya  diperbolehkan  baik  menurut  al- Qur’ân  dan  Hadîts. 11 Dari  beberapa  definisi  di  atas,  penulis berkesimpulan bahwa akad rahn bermakna pegadaian menahan harta untuk peminjaman sebagai jaminan atas utang nasabah.
7 Ibrâhim al-Bayjuri, al-Bâjûrî  ‘A’lâ Ibn Qâsim al-Ghizzy, Juz I,  (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 360.
8 Muhammad  Abid  al-Jindî,  Musnad  al-  Syâfi’î,  (Bandung:  Sinar  Baru  Al-Gesindo, 2000), hlm. 1342.
9 Nasrun Haroen, Fiqh Mu’âmalah  (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252.
10 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah,  (Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997), hlm.  123.
11 Chairuman  Pasaribu,  Hukum  Perjanjian  dalam  Islam,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2004), hlm. 141.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
123
Landasan  konsep  rahn  (gadai  syarî’ah)  bersumber  dari  surat  al- Baqarah ayat 283 :
                                                                                              
                                                                                                       
                                                     
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis,  maka hendaklah ada barang jaminan  yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia  bertakwa  kepada  Allâh  Tuhannya.  Dan  janganlah  kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa
menyembunyikannya,  sungguh  hatinya  kotor  (berdosa).  Allâh  Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 12 Dan hadîts-hadîts Rasûlullah SAW, antara lain:
ﻪﻨﻫﺮﻓ ﻱﺩﻮﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻌﻃ ﻯﺮﺘﺷﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﺸﺋ ﺎﻋ ﻦﻋ ﻪﻋﺭﺩ
. ١٣
Dari  Aisyah  RA,  bahwasanya  Nabi  Muhammad  SAW  membeli makanan  dari  seorang  Yahudi  dengan  memakai  baju  besi  sebagai jaminannya.
ﻱﺩﻮﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻣﺎﻌﻃ ﻯﺮﺘﺷﺍ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻬﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺔﺸﺋ ﺎﻋ ﻦﻋ
ﻞﺟﺃ ﱃﺇ ﻪﻟ ﺎﻨﻨﻫﺭ ﺎﻋﺭﺩ ﻪﻠﻌﺟﺮﻓ . ١٤
Dari  Aisyah  RA,  bahwasanya  Rasulûllah  SAW,  membeli makanan  kepada  seorang  Yahudi  dengan  pembayaran  yang ditangguhkan,  maka  Rasulullah  memberikan  baju  besinya  sebagai jaminan.
12 Khâdim al-Haramayn al-Syarîfayn, Al-Qur’ân dan Terjemahnya,  (Riyadh: Maktabah al-Riyâdh al-Hadîtsah, tt.), hlm. 71. 13 Abû  Abdillâh  Muhammad  Ibn  Ismâ’îl  al-Bukhârî,  Matn  al-Bukhâri,  Juz  II,  (Riyâd: Maktabah al-Riyâd al-Hadîtsah,tt), hlm. 78.
14 Abû  al-Husayn  Muslim  al-Hajjâj  Ibn  Muslim  al-Qusyayry  al-Naysâbûri,  Shahîh Muslim, Juz  I , (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 701.
Ah. Kusairi
Sedangkan  jual  beli  secara  terminologi  ialah  menukar  suatu barang  dengan  barang  lain,  dan  dilakukan  dengan  cara  tertentu. 15 Rumusan  ini  mengandung  unsur pegertian  menukar barang  dengan barang  lain  dan  dilakukan  dengan  cara  tertentu.  Sehingga  ada beberapa  proses  jual  beli  yang  dilarang  karena  adanya  beberapa unsur, diantaranya adalah karena adanya penipuan di dalamnya atau dikenal  dengan  istilah  bay’  al-gharar.  Ulama’  fiqh  sepakat  bahwa penipuan  yang  dilarang  adalah  penipuan  yang  yang  bersifat  berat, bukan yang terbilang ringan. Di antara para ulama’ tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penipuan berat itu.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  penipuan  ringan  adalah penipuan  yang  keberadaannya  dalam akad  tidak  bisa  dihindari, dan orang-orang  sudah menganggap  bahwa  hal  itu  merupakan  hal  yang biasa. Maka para ulama’ sepakat bahwa yang termasuk pada kategori penipuan ringan adalah menjual baju besi yang tidak kelihatan kadar besinya  atau  bahannya,  dan  menjual  rumah  yang  tidak  kelihatan pondasinya.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penipuan  berat adalah penipuan yang biasa terjadi pada akad sehingga akad tersebut disifati  sebagai  akad  yang  di  dalamnya  terdapat  penipuan.  Seperti menjual  mutiara  yang  masih  di  ambil  oleh  seorang  penyelam  yang berada  di  dasar  laut,  dan  menangguhkan  harga  atau  barang  yang dijual pada batas waktu yang tidak diketahui. 16
Selain itu, jual beli juga diharamkan apabila tergolong pada bay’ al-înah (jual beli sebagai hîlah atau rekayasa untuk menghindari riba), yaitu  menjual  dengan  harga  tempo,  kemudian  membelinya  kembali dengan  harga  kontan  tapi  dengan  harga  yang  lebih  murah.  Fuqahâ’ sependapat bahwa hal itu tidak sah. Cara lain dengan menggunakan pihak  ketiga,  yang  membeli  dari  yang  berutang  kemudian menjualnya kembali dari yang berpiutang.
Menurut  Abû  Hanîfah,  bay’  seperti  itu  sah.  Sedangkan Syâfi’iyyah  menganggapnya  makruh  namun  sah,  sebab  syarat  dan rukunnya  terpenuhi.  Berbeda  dengan  Mâlikiyyah  dan  Hanâbilah yang berpendapat  bahwa  hukumnya batal,  berdasar  prinsip  Sadd  al-
15 Abdul Jamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 146.
16 Rafîq  Yûnus  al-Mishrî,  Fiqh  al-Mu’âmalât  al-Mâliyah  (Damasykus,  Dâr  al-Qalam, 2007), hlm. 140.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
125
Dzarî’ah (menutup  terjadinya  sesuatu  yang  haram). 17 Contoh  bay’  al-
‘înah adalah seseorang menjual  barangnya senilai  Rp 100.000 dengan pembayaran  yang  ditunda  selama  satu  bulan,  misalnya.  Setelah penyerahan  barang  kepada  pembeli,  pemilik  barang  pertama membeli  kembali  barang  tersebut  dengan  harga  yang  rendah, misalnya  Rp  75.000,  sehingga  pembeli  pertama  tetap  berhutang sebesar   Rp 25.000. Jual beli seperti dilarang karena menyerupai dan menjurus pada riba. 18
Ada  beberapa  dasar  jual  beli  yang  bisa  dijadikan  pijakan hukum, sebagai berikut:
1. Al-Qur’ân
Surat al-Baqarah (2): 275
ﺎﳕﺇ ﺍﻮﻟﺎﻗ ﻢﺄﺑ ﻚﻟﺫ ﺲﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﺎﻄﻴﺸﻟﺍ ﻪﻄﺒﺨﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ ﺎﻤﻛ ﻻﺇ ﻥﻮﻣﻮﻘﻳ ﻻ ﺎﺑﺮﻟﺍ ﻥﻮﻠﻛﺄﻳ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺮﻟﺍ ﻞﺜﻣ ﻊﻴﺒﻟﺍ
ﱃﺇ ﻩﺮﻣﺃﻭ ﻒﻠﺳ ﺎﻣ ﻪﻠﻓ ﻰﻬﺘﻧﺎﻓ ﻪﺑﺭ ﻦﻣ ﺔﻈﻋﻮﻣ ﻩﺀﺎﺟ ﻦﻤﻓ ﺎﺑﺮﻟﺍ ﻡﺮﺣﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﻞﺣﺃﻭ ﺎﺑ ﻥﻭﺪﻟﺎﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﻫ ﺭﺎﻨﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻚﺌﻟﻭﺄﻓ ﺩﺎﻋ ﻦﻣﻭ ﷲﺍ .
Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  Sesungguhnya  jual  beli  itu sama  dengan  riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  di dalamnya. 19
Surat al-Nisâ’ (4): 29
ﺍﻮﻠﺘﻘﺗ ﻻﻭ ﻢﻜﻨﻣ ﺽﺍﺮﺗ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﲡ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻞﻃﺎﺒﻟﺎﺑ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻢﻜﻟﺍﻮﻣﺃ ﺍﻮﻠﻛﺄﺗ ﻻ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ ﺎﻤﻴﺣﺭ ﻢﻜﺑ ﻥﺎﻛ ﷲﺍ ﻥﺇ ﻢﻜﺴﻔﻧﺃ
17 Al-Wazîr Abu  al-Muzhaffar Yahyâ Ibn Muhammad al-Syîbânî,  Ikhtilâf Aimmati al- ‘Ulamâ’ (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah,  2002),  hlm.  404.  Lihat  juga  Abd  al- Wahhâb, Mîzân al-Kubrâ.
18 Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, hlm. 131.
19 al-Syarîfayn, al-Qur’ân dan terjemahnya, hlm. 69.
Ah. Kusairi
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 20
2. Al-Hadîts ﰊﺃ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﺛﺪﺣ , ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻨﺛﺪﺣ , ﻨﺛﺪﺣ ، ﻦﺑ ﻊﻓﺍﺭ ﻦﺑ ﺔﻳﺎﺒﻋ ﻦﻋ ﺮﻜﺑ ﰊﺃ ﻞﺋﺍﻭ ﻦﻋ ﻱﺩﻮﻌﺴﳌﺍ ﺎ ﻝﺎﻗ ﺞﻳﺪﺧ ﻦﺑ ﻊﻓﺍﺭ ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﺞﻳﺪﺧ : ﻞﻴﻗ : ﻝﺎﻗ ؟ﺐﻴﻃﺃ ﺐﺴﻜﻟﺍ ﻱﺃ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭﺎﻳ " : ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻞﻨﻤﻋ ﺭﻭﱪﻣ ﻊﻴﺑ ﻞﻛﻭ ﻩﺪﻴﺑ ." ٢١
Rifa’ah  Ibn Rafi’  menceritakan, bahwa  Nabi  SAW  pernah ditanya orang.  Apakah  usaha  yang  paling  baik?  Beliau  menjawab  “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”
Dari  hadîts  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  jual  beli  yang diperbolehkan adalah  jual  beli  yang  tidak  ada  unsur  penipuan  di dalamnya.
ﰊﺍ ﻦﺑ ﺪﻳﺰﻳ ﻦﻋ ﺚﻴﻠﻟﺍ ﺎﻨﺛﺪﺣ ﺔﺒﻴﺘﻗ ﺎﻨﺛﺪﺣ
ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ ﺡﺎﺑﺭ ﰊﺍ ﻦﺑ ﺀﺎﻄﻋ ﻦﻋ ﺐﻴﺒﺣ ﺢﺘﻔﻟﺍ ﻡﺎﻋ ﺔﻜﲟ ﻮﻫﻭ ﻝﻮﻘﻳ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻊﲰ ﻪﻧﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ
" : ﺮﻤﳊﺍ ﻊﻴﺑ ﻡﺮﺣ ﻪﻟﻮﺳﺭﻭ ﷲﺍ ﻥﺇ ﻡﺎﻨﺻﻷﺍﻭ ﺮﻳﺰﻨﳋﺍﻭ ﺔﺘﻴﳌﺍﻭ ." ﻞﻴﻘﻓ : ﺎ ﻦﻫﺪﻳﻭ ﻦﻔﺴﻟﺍ ﺎ ﻰﻠﻄﻳ ﻪﻧﺈﻓ ﺔﺘﻴﳌﺍ ﻡﻮﺤﺷ ﺖﻳﺃﺭﺍ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﺎﺑ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺎ ﺢﺒﺼﺘﺴﻳﻭ ﺩﻮﻠﳉﺍ ." ﻝﺎﻘﻓ " : ﻻ , ﻡﺍﺮﺣ ﻮﻫ . ﻚﻟﺫ ﺪﻨﻋ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﰒ ": ﺩﻮﻬﻴﻟﺍ ﷲﺍ ﻞﺗﺎﻗ , ﻪﻨﲦ ﺍﻮﻠﻛﺄﻓ ﻩﻮﻋﺎﺑ ﰒ ﻩﻮﻠﲨ ﺎﻬﻣﻮﺤﺷ ﻡﺮﺣ ﺎﳌ ﷲﺍ ﻥﺇ ." ٢٢
Jabir  Ibn  Abdillah  menceritakan,  bahwa  ia  mendengar  Rasulullah SAW bersabda pada saat pembebasan kota Mekah, “sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Ada  orang  bertanya:  “Wahai  Rasulullah,  bagaimana  hukum mempergunakan  lemak  mayat  untuk  mengecat  perahu,  meminyaki  kulit hewan, dan penerangan lampu?”. Beliau  menjawab:  “tidak boleh karena itu haram”. Kemudian Rasulullah bersabda lagi: “Allah melaknat orang- orang  Yahudi,  karena  stelah  diharamkan  atas  mereka  lemak  mayat  itu,
20 Ibid., hlm. 122.
21 Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, juz 6  (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 112.
22 Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalânî,  Fath al-Bâri Bi Syarh al-Bukhârî , juz 5, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), hlm. 167.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
127
mereka tetap mencairkan dan memperjual belikannya serta mereka makan harta dari hasil penjualan itu.
Dari  hadîts  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa diharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan berhala. Begitu juga mengecat perahu dengan mempergunakan lemak mayat.
ﻝﺎﻗ ﺮﻤﻋ ﻦﺑﺍ ﻊﲰ ﻪﻧﺍ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻦﺑﺍ ﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﺮﺠﺣ ﻦﺑﺇ ﻲﻠﻋﻭ ﻲﳛ ﻦﺑﺃ ﲕﳛ ﺎﻨﺛﺪﺣ
: ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻗ ﻳ ﻼﻓ ﺎﻣﺎﻌﻃ ﻉﺎﺘﺑﺍ ﻦﻣ ﻪﻀﺒﻘﻳ ﱴﺣ ﻪﻌﺒ . ٢٣
Ibnu  Mas’ud  menceritakan,  barang  siapa  yang  menjual  makanan maka ia tidak boleh menjualnya sampai makanan itu dia terima.
Hadîts  di  atas  mengandung  arti  bahwa  tidak  boleh  menjual barang yang belum ada atau tidak diterima.

## ﻫﺯ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺐﻴﻌﺷ ﻦﺑﺍﻭﺮﻤﻋ ﻲﹺﻨﹶﺛﺪﺣ ﺏﻮﻳﹶﺍ ﻦﻋ ﹸﻞﻴﻌﻤﺳﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺏﺮﺣ ﻦﺑﺍ ﺮﻴ
ﹶﻝﺎﹶﻗ :
ﻦﻤﻀﺗ ﻢﹶﻟ ﺎﻣ ﹺﺢﺑﹺﺭ ﺎﹶﻟﻭ ﹴﻊﻴﺑ ﻲﻓ ﹲﻥﺎﹶﻃﺮﺷ ﺎﹶﻟﻭ ﻊﻴﺑﻭ ﻒﹶﻠﺳ ﱡﻞﺤﻳ ﺎﹶﻟ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ ٢٤
Amar  ibn  Syu’ayb  dari  bapak dan  neneknya,  menceritakan  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda:  “tidak  halal  melakukan  pinjaman  dan sekaligus  penjualan,  dua  syarat  dalam  satu  jual  beli,  dapat  keuntungan dari tidak ada jaminannya”
ﻨﹶﺛﺪﺣ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻲﹺﻨﱠﺛﺪﺣ ِﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ٍﺀﺎﹶﻄﻋ ﻦﻋ ﹴﺮﻴﺜﹶﻛ ﻲﹺﺑﹶﺍ ﹺﻦﺑﺍ ﻰﻴﺤﻳ ﻦﻋ ﹶﺔﺒﺘﻋ ﻦﺑﺍ ﺏﻮﻳﹶﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﺩﻮﺳﹶﺃ ﺎ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﻦﻋ : ﹺﺭﺮﻐﹾﻟﺍ ﹺﻊﻴﺑ ﻦﻋ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﻰﻬﻧ . ٢٥
Dari  Abû  Hurayrah,  ia  berkata:  ‘Nabi  Muhammad  SAW  telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya”.
ﺪﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﹺﺰﻳﹺﺰﻌﹾﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺡﺎﺒﺻ ﻦﺑﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻡﺎﺸﻫ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻢﻴﻫﺍﺮﺑﺍ ﻦﺑﺍ ﻢﻠﺴﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﺎﹶﻟﺎﹶﻗ ﺪﻤﺼﻟﺍ
ﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹴﺐﻴﻌﺷ ﹺﻦﺑﺍﻭﹴﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﻕﺍﺭﻮﹾﻟﺍ ﺮﹶﻄﻣ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﻩ : ﻚﻠﻤﺗ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻕﺎﹶﻠﹶﻃ ﺎﹶﻟ ﻚﻠﻤﺗ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﱠﻟﹺﺇ ﻊﻴﺑ ﺎﹶﻟﻭ ﻚﻠﻤﺗ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﱠﻟﺍ ﻖﺘﻋ ﺎﹶﻟﻭ . ٢٦ 23 Abî al-Husayn Muslim al-Hajjâj, Shahîh Muslim, juz III (Beirut: Dâr ‘Alam al-Kutub, tt), hlm. 1161.
24 Abî Dâwud Sulaymân Ibn al-Asy’ath al-Sijistânî, Sunan Abû Dâwud, juz III  (Dâr al- Fikr, tt), hlm. 268.
25 Ahmad ibn Hanbal,  Al-Musnad, juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 648.
26 Abî  Dâwud  Sulaymân  ibn al-Asy’ath al-Sijistânî, Sunan  Abû  Dâwud,  juz  II  (Dâr al- Fikr, tt), hlm.  230.
Ah. Kusairi
Amar  ibn  Syu’aib  dari  bapak  dan  neneknya,  menceritakan  bahwa Rasulullah  SAW  bersabda:  “tidak  halal  melakukan  talak  kecuali  pada sesuatu  yang  engkau  miliki,  dan  tidak  boleh  memerdekakan budak  yang tidak  kamu  miliki,  dan  tidak  boleh  melakukan  jual  beli  kecuali  pada barang yang engkau miliki”
Hadîts di atas mempunyai makna bahwa barang yang dijual belikan harus kepunyaan si penjual itu sendiri.

## Ijârah dalam Pandangan Fiqh
Salah satu bentuk kegiatan manusia  dalam  lapangan  mu’âmalah adalah  ijârah.  Menurut  bahasa,  ijârah  berarti  upah,  ganti  atau imbalan. 27 Karena  itu,  lafazh  ijârah  mempunyai  pengertian  umum yang  meliputi  upah  atas  pemanfaatan  benda  atau  imbalan  suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.
Menurut istilah, ijârah adalah akad  terhadap sesuatu  yang  telah diketahui mempunyai manfat dengan memberikan tukaran yang juga diketahui  berdasarkan  syarat  tertentu. 28 Dalam  arti  luas,  ijârah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu.  Contoh,  rumah milik A dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu.
Adapun dasar hukum  ijârah adalah sebagai berikut:
1. Al-Qurân Surat Al-Zukhrûf (43): 32
ﺾﻌﺑ ﻕﻮﻓ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺎﻨﻌﻓﺭﻭ ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﰲ ﻢﻬﺘﺸﻴﻌﻣ ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺎﻨﻤﺴﻗ ﻦﳓ ﻚﺑﺭ ﺔﲪﺭ ﻥﻮﻤﺴﻘﻳ ﻢﻫﺃ ﻥﻮﻌﻤﳚ ﺎﳑ ﲑﺧ ﻚﺑﺭ ﺖﲪﺭﻭ ﺎﻳﺮﺨﺳ ﺎﻀﻌﺑ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﺬﺨﺘﻴﻟ ﺕﺎﺟﺭﺩ
Apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu?  Kami telah  menentukan  antara  mereka  penghidupan  mereka  dalam  kehidupan dunia,  dan  Kami  telah  meninggikan  sebahagian  mereka  atas  sebagian yang lain beberapa derajat,  agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 29
27 al-Khâtib Muhammad Syarbînî, Al-Iqnâ’ Fî  Hilli  Alfazh  Abî  Syujâ’,  juz II,  (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 70. 28 Syams al-Dîn Muhammad Ibn Abî al-‘Abbâs, Nihâyat  al-Muhtâj  Ilâ Syarh  al-Minhâj, juz 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 261. 29 Al-Syarîfayn, al-Qur’ân, hlm. 798.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
129
Surat al-Qashash (28): 26-27
ﲔﻣﻷﺍ ﻱﻮﻘﻟﺍ ﺕﺮﺟﺄﺘﺳﺍ ﻦﻣ ﲑﺧ ﻥﺇ ﻩﺮﺟﺄﺘﺳﺍ ﺖﺑﺃ ﺎﻳ ﺎﳘﺍﺪﺣﺇ ﺖﻟﺎﻗ
.
ﻚﺤﻜﻧﺃ ﻥﺃ ﺪﻳﺭﺃ ﱐﺇ ﻝﺎﻗ ﻖﺷﺃ ﻥﺃ ﺪﻳﺭﺃ ﺎﻣﻭ ﻙﺪﻨﻋ ﻦﻤﻓ ﺍﺮﺸﻋ ﺖﻤﲤﺃ ﻥﺈﻓ ﺞﺠﺣ ﱐﺎﲦ ﱐﺮﺟﺄﺗ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﲔﺗﺎﻫ ﱵﻨﺑﺍ ﻯﺪﺣﺇ ﲔﳊﺎﺼﻟﺍ ﻦﻣ ﷲﺍ ﺀﺎﺷ ﻥﺇ ﱐﺪﺠﺘﺳ ﻚﻴﻠﻋ
Salah  seorang  dari  kedua  wanita  itu  berkata:  "Ya  bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang  yang  kuat  lagi  dapat  dipercaya".  Berkatalah  dia  (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan  salah  seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun  dan  jika  kamu  cukupkan  sepuluh  tahun  Maka  itu  adalah  (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". 30
Surat al-Baqarah (2): 233
ﻦﻬﻗﺯﺭ  ﻪﻟ ﺩﻮﻟﻮﳌﺍ  ﻰﻠﻋﻭ  ﺔﻋﺎﺿﺮﻟﺍ ﻢﺘﻳ  ﻥﺃ  ﺩﺍﺭﺃ ﻦﳌ  ﲔﻠﻣﺎﻛ  ﲔﻟﻮﺣ  ﻦﻫﺩﻻﻭﺃ ﻦﻌﺿﺮﻳ  ﺕﺍﺪﻟﺍﻮﻟﺍﻭ ﻰﻠﻋﻭ ﻩﺪﻟﻮﺑ ﻪﻟ ﺩﻮﻟﻮﻣ ﻻﻭ ﺎﻫﺪﻟﻮﺑ ﺓﺪﻟﺍﻭ ﺭﺂﻀﺗ ﻻ ﺎﻬﻌﺳﻭ ﻻﺇ ﺲﻔﻧ ﻒﻠﻜﺗ ﻻ ﻑﻭﺮﻌﳌﺎﺑ ﻦﻮﺴﻛﻭ ﻦﻋ ﻻﺎﺼﻓ ﺍﺩﺍﺭﺃ ﻥﺈﻓ ﻚﻟﺫ ﻞﺜﻣ ﺙﺭﺍﻮﻟﺍ
ﻥﺃ ﰎﺩﺭﺃ ﻥﺇﻭ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﺡﺎﻨﺟ ﻼﻓ ﺭﻭﺎﺸﺗﻭ  ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺽﺍﺮﺗ ﺎﲟ ﷲﺍ ﻥﺃ ﺍﻮﻤﻠﻋﺍﻭ ﷲﺍ ﺍﻮﻘﺗﺍﻭ ﻑﻭﺮﻌﳌﺎﺑ ﻢﺘﻴﺗﺁ ﺎﻣ ﻢﺘﻤﻠﺳ ﺍﺫﺇ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺡﺎﻨﺟ ﻼﻓ ﻢﻛﺩﻻﻭﺃ ﺍﻮﻌﺿﺮﺘﺴﺗ ﲑﺼﺑ ﻥﻮﻠﻤﻌﺗ
Dan  para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  Yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.  seseorang  tidak  dibebani  melainkan menurut kadar kesanggupannya.  janganlah  seorang  ibu  menderita  kesengsaraan  karena anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun  berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  Maka  tidak  ada  dosa  atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak  ada  dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut
Ah. Kusairi
yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 31
Surat al-Thalâq (65): 6
ﻞﲪ ﺕﻻﻭﺃ ﻦﻛ ﻥﺇﻭ ﻦﻬﻴﻠﻋ ﺍﻮﻘﻴﻀﺘﻟ ﻦﻫﻭﺭﺎﻀﺗ ﻻﻭ ﻢﻛﺪﺟﻭ  ﻦﻣ ﻢﺘﻨﻜﺳ ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻦﻫﻮﻨﻜﺳﺃ ﱴﺣ ﻦﻬﻴﻠﻋ ﺍﻮﻘﻔﻧﺄﻓ
ﻥﺇﻭ ﻑﻭﺮﻌﲟ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﺍﻭﺮﲤﺃﻭ ﻦﻫﺭﻮﺟﺃ ﻦﻫﻮﺗﺂﻓ ﻢﻜﻟ ﻦﻌﺿﺭﺃ ﻥﺈﻓ ﻦﻬﻠﲪ ﻦﻌﻀﻳ

## ﻯﺮﺧﺃ ﻪﻟ ﻊﺿﺮﺘﺴﻓ ﰎﺮﺳﺎﻌﺗ
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut  kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka untuk  menyempitkan  (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil,  Maka  berikanlah  kepada  mereka nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka  menyusukan (anak-anak)mu  untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya,  dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 32
2. Al-Hadîts Hadîts riwayat Bukhâri dari ‘Aisyah
ﺟﹾﺄﺘﺳﺍﻭ ﺖﹶﻟﺎﹶﻗ ﺎﻬﻨﻋ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﹶﺔﺸﺋﺎﻋ ﱠﻥﹶﺃ ﹴﻞﻴﹶﻘﻋ ﻦﻋ ﹸﺚﻴﻠﱠﻟﺍ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﹴﺮﻴﹶﻜﺑ ﻦﺑﺍ ﻰﻴﺤﻳ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ
ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺮ
ﺎﻌﹶﻓﺪﹶﻓ ﹴﺶﻳﺮﹸﻗ ﹺﺭﺎﱠﻔﹸﻛ ﹺﻦﻳﺩ ﻰﹶﻠﻋ ﻮﻫﻭ ﺎﺘﻳﺮﺧ ﺎﻳﺩﺎﻫ ﹺﻞﻳﺪﻟﺍ ﻲﹺﻨﺑ ﻦﻣ ﺎﹰﻠﺟﺭ ﹴﺮﹾﻜﺑ ﻮﺑﹶﺍﻭ ﻩﺍﺪﻋﺍﻭﻭ ﺎﻤﹺﻬﻴﺘﹶﻠﺣﺍﺭ ﻪﻴﹶﻟﺍ
ﺙﺎﹶﻠﹶﺛ ﺢﺒﺻ ﺎﻤﹺﻬﻴﺘﹶﻠﺣﺍﺮﹺﺑ ﺎﻤﻫﺎﺗﹶﺄﹶﻓ ﹴﻝﺎﻴﹶﻟ ﺙﺎﹶﻠﹶﺛ ﺪﻌﺑ ﹴﺭﻮﹶﺛ ﺭﹶﺎﻏ
. ٣٣
Rasulullah dan Abû  Bakar pernah menyewa seorang dari Bani al- dîl  sebagai penunjuk  jalan yang ahli, dan orang tersebut  beragama yang dianut  oleh  orang-orang  kafir  Quraysy.  Mereka  berdua  memberikan kepada  orang  tersebut  kendaraannya  dan  menjanjikan  kepada  orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsûr.
Hadîts  di atas  menggambarkan adanya  pemberian sesuatu terhadap orang  yang dipekerjakan.
Hadîts Rasûlullah yang diriwayatkan Ibn Mâjah
31 Ibid., hlm. 57.
32 Ibid., hlm.  946.
33 Al-‘Asqalânî, Fath al-Bârî, juz 5,  hlm. 201.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
ﻨﱠﺛﺪﺣ ﻲﻤﹶﻠﺴﻟﺍ ﹶﺔﻴﻄﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑﺍ ﺐﻫﻭ ﺎﻨﹶﺛﺪﺣ ﻲﻘﺸﻣﺪﻟﺍ ﺪﻴﻟﻮﹾﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﺱﺎﺒﻌﹾﻟﺍ ﺎﻨﱠﺛﺪﺣ
ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﺎ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺮﻤﻋ ﹺﻦﺑﺍ ِﷲﺍ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﻢﹶﻠﺳﹶﺍ ﹺﻦﺑﺍ ﺪﻳﺯ ﹺﻦﺑﺍ : ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ " ﹸﻄﻋﹸﺃ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻞﺒﹶﻗ ﻩﺮﺟﹶﺍﺮﻴﹺﺟﹶﺄﹾﻟﺍ ﺍﻮ ﻪﹸﻗﺮﻋ ﻒﹺﺠﻳ ." ٣٤
Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering .
Hadîts riwayat Bukhâri dan Muslim dari Ibn ‘Abbâs
ﻨﱠﺛﺪﺣ ﺐﻴﻫﻭ ﺎﻨﱠﺛﺪﺣ ﹶﻞﻴﻌﻤﺳﺍ ﻦﺑﺍ ﻰﺳﻮﻣ ﺎﻨﱠﺛﺪﺣ ُﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﹴﺱﺎﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻋ ﻪﻴﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹺﺱﻭﻭﺎﱠﻄﻟﺍ ﻦﺑﺍ ﺎ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ : ﻩﺮﺟﹶﺃ ﻡﺎﺠﺤﹾﻟﺍ ﻰﹶﻄﻋﹶﺃﻭ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﻢﺠﺘﺣﹺﺇ . ٣٥
Nabi  Muhammad berbekam  dan  memberikan  upah  kepada  tukang bekam itu.
Hadîts riwayat Ahmad, Abû Dawud, dan Nasâ’î dari Sa’ad Ibn Abî Waqâsh
ﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﹶﺔﻣﹺﺮﹾﻜﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﻋ ﹶﻥﻭﺭﺎﻫ ﻦﺑﺍ ﺪﻳﹺﺰﻳ ﺎﻨﱠﺛﺪﺣ ﹸﺔﺒﻴﺷ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﻦﺑﺍ ﹸﻥﺎﻤﹾﺜﻋ ﺎﻨﱠﺛﺪﺣ
ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟ
ﹶﺔﺒﻴﹺﺒﹶﻟ ﻲﹺﺑﹶﺃ ﹺﻦﺑﺍ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ ﹺﻦﺑﺍ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﻋ ﹴﻡﺎﺸﻫ ﹺﻦﺑﺍ ﺙﹺﺭﺎﺤﹾﻟﺍ
ﹶﻝﺎﹶﻗ ﺪﻌﺳ ﻦﻋ ﹺﺐﻴﺴﻤﹾﻟﺍ ﹺﻦﺑﺍ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﻋ
:
ﻦﻋ ِﷲﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﺎﻧﺎﻬﻨﹶﻓ ﺎﻬﻨﻣ ِﺀﺎﻤﹾﻟﺎﹺﺑ ﺪﻌﺳ ﺎﻣﻭ ﹺﻉﺭﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻗﺍﻮﺴﻟﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﺎﻤﹺﺑ ﺽﺭﹶﺄﹾﻟﺍ ﻱﹺﺮﹾﻜﻧ ﺎﻨﹸﻛ ﻚﻟﹶﺫ ﺔﻀﻓ ﻭﹶﺍ ﹴﺐﻫﹶﺬﹺﺑ ﺎﻬﻳﹺﺮﹾﻜﻧ ﹾﻥﹶﺃ ﺎﻧﺮﻣﹶﺃﻭ . ٣٦
Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah melarang yang demikian dan memerintahkan kami segera membayarnya dengan uang mas atau perak.
Hadith-hadîts  di  atas  mengajarkan  kita  untuk  membayar seseorang yang telah kita pakai tenaganya.

## Konsepsi Pegadaian Syari’ah
Banyak  pihak berpendapat  bahwa operasionalisasi  pegadaian pra  fatwa  MUI  tanggal  16  Desember 2003  tentang  bunga  bank  telah sesuai dengan konsep syarî’ah meskipun harus diakui bahwa terdapat
34 Abû ‘Abdillâh Muhammad ibn Yâzid al-Qazwainî, Sunan Ibnu Majah, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hlm.  817. 35 Al-‘Asqalânî, Fath al-Bâri,  juz V, hlm.  221.
36 Al-Sijistâni, Sunan Abû Dâud, juz III, hlm. 229.
Ah. Kusairi
beberapa  aspek  yang  menepis  anggapan  itu.  Setelah  melalui  kajian panjang  akhirnya  disusunlah  suatu  konsep  pendirian  unit  layanan gadai syarî’ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syarî’ah. 37
Konsep  operasi  pegadaian  syarî’ah  mengacu  pada  sistem modern  yaitu  azaz  rasionalitas,  efisiensi  dan  efektifitas  yang diselaraskan dengan nilai Islâm. Fungsi operasi pegadaian syarî’ah itu sendiri  dijalankan  oleh  kantor-kantor  cabang  pegadaian  syarî’ah sebagai  satu  unit  organisasi  di  bawah  binaan  devisi  usaha  lain perusahaan  umum  pegadaian.  Unit  ini  merupakan  unit  bisnis mandiri  yang  secara  struktural  terpisah  pengelolaannya  dari  usaha gadai konvensional. 38
Dalam  struktur  perusahaan  umum  pegadaian  unit  layanan syarî’ah dikepalai  oleh  general  manager  syarî’ah  di  bawah  direktur operasional  perusahaan  umum  pegadaian.  Akan  tetapi  dalam pengelolaannya  perusahaan  umum  pegadaian  memisahkan  antara pegadaian  syarî’ah  dan  pegadaian  konvensional.  Baik  mengenai laporan keuangan, kebijakan pengelolaan dan kegiatan
operasionalnya. 39
Dalam menjalankan usahanya pegadaian syarî’ah berpedoman pada  fatwa  dari  Dewan  Syari’ah  Nasional  yang  merupakan  badan pengawas  lembaga  keuangan  syarî’ah  bank  dan  non  bank  yang dibentuk oleh Majelis Ulama’ Indonesia. Tidak berbeda dengan bank yang  menyelenggarakan  unit  usaha  syarî’ah  di  kantor  pusat perusahaan  umum  pegadaian  ada  Dewan  Pengawas  Syari’ah  (DPS) yang  berfungsi  sebagai  pengawas  jalannya  operasionalisasi  sehari- hari  agar  sesuai  dengan  ketentuan  syarî’ah,  membuat  pernyataan secara berkala yang berisi bahwa ban dan non bank yang diawasinya telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  syarî’ah  dan  meneliti  dan membuat rekomendasi produk baru berdasarkan fatwa dari DSN. 40 Pendirian  pegadaian  syarî’ah  oleh  Bank  Muamalat  Indonesia dan  perusahaan  umum  pegadaian  melalui  perjanjian  musyâra’ah menetapkan  visi  dan  misi  dari  pegadaian  syarî’ah  yang  akan
37 Abdul Ghafur Anshari, Gadai Syarî’ah di Indonesia,  (Djogjakarta: UGM Press, 2006), hlm.  116.
38 Ibid. 39 Ibid. 40 Ibid.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
133
didirikan.  Keduanya  mensiratkan  tujuan  didirikannya  pegadaian syarî’ah .  Adapun  visinya  adalah  menjadi  lembaga  keuangan  syarî’ah terkemuka di Indonesia. Sedangkan misinya adalah memberikan dan memudahkan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan transaksi yang halal memberikan superior return bagi investor dan memberikan ketenangan kerja bagi karyawan. 41
Dalam  pegadaian  syari’ah,  terdapat  hak  dan  kewajiban beberapa  pihak,  yaitu  râhin  dan  murtahin,  yang  harus  dipenuhi. Adapun  hak  murtahin  adalah:  Pertama,  murtahin  berhak    menjual marhûn apabila  pemberi  gadai  pada  saat  jatuh  tempo  tidak  dapat memenuhi  kewajibannya  sebagai  orang  yang  berhutang.  Sedangkan hasil  penjualan  marhûn  diambil  sebagian  untuk  melunasi  hutang râhin.  Kedua,  murtahin berhak  mendapatkan  pergantian  biaya  yang telah  dieluarkan  untuk  menjaga  keselamatan  barang  jaminan.  Ketiga selama  hutangnya  belum  dilunasi  maka  murtahin  berhak  untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh râhin. 42
Sedangkan  kewajiban  murtahin  adalah:  Pertama,  bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan karena  sebuah  kelalaian.  Kedua,  murtahin  tidak  diperbolehkan menggunakan  atau  memanfaatkan  marhûn  untuk  kepentingan sendiri.  Ketiga,    berkewajiban  untuk  memberitahu  kepada  râhin sebelum diadakan pelelangan barang gadai. 43
Adapun  hak  râhin  adalah:  Pertama,    mendapatkan  kembali barang miliknya setelah râhin melunasi hutangnya. Kedua,  menuntut ganti rugi atas  rusak atau hilangnya marhûn apabila disebabkan oleh kelalaian  murtahin.  Ketiga,    mendapatkan  sisa  dari  penjualan  marhûn setelah dikurangi biaya pelunasan hutang. Keempat, meminta kembali marhûn apabila murtahin  telah jelas menyalah gunakan barangnya. Sedangkan  kewajiban  râhin  adalah:  Pertama,  berkewajiban untuk  melunasi  hutang  yang  telah  diterimanya  dari  murtahin  dalam tenggang  waktu  yang  telah  ditentukan.  Kedua,  berkewajiban merelakan  penjualan  atas  barang  gadai  miliknya  apabila  dalam
41 Ibid., hlm.  118
42 Hadi,  Pegadaian Syari’ah, hlm.  23.
43 Ibid.
Ah. Kusairi
jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  ia  tidak  dapat  melunasi hutangnya kepada murtahin. 44
Dalam  pegadaian  syari’ah  juga  terdapat  waktu  berakhirnya hak  gadai.  Perjanjian  hutang  piutang  pada  dasrnya  tidak  ada  yang bersifat  abadi  tanpa  batas,  perjanjian  itu  suatu  saat  akan  dapat berakhir atau batal. Demikian pula yang terjadi pada perjanjian gadai walaupun  pada  prinsipnya  batalnya  hak  gadai  berbeda  dengan perjanjian  yang  lain.  Adapun  hak  gadai  dapat  dikatakan  berakhir atau batal apabila: Pertama hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi. Kedua,  marhûn keluar dari kekuasaan râhin, yaitu tidak lagi  menjadi  milik  râhin.  Ketiga,    para  pihak  tidak  melasanakan  hak dan  kewajiban  masing-masing.  Keempat,    marhûn  tetap  dibiarkan dalam  kekuasaan  râhin  atau  yang  kembalinya  atas  kemauan  yang berpiutang. 45

## Pegadaian Syari’ah Jokotole Pamekasan
Cabang  pegadaian  syarî’ah Pamekasan  berdiri  pada  tanggal  1 Mei  2003.  Ia  merupakan  unit  operasional  terbawah  dari  unit organisasi  Perum  Pegadaian  yang  mempunyai  tugas  khusus mengoprasikan  skim  pemberian  pinjaman  berbasis  sistem  syarî’ah, baik  dengan  konstruksi  pinjaman  secara  gadai  maupun  fudisia. Pengoprasian  produk  pinjaman  secara  gadai  maupun  fudisia didasarkan  pada  ketentuan  PP  103/2000.  Sedang  untuk  operasional gadai  syarî’ah  didasarkan  pada  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI),  dimana  secara  jelas  berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syari’ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 pada tanggal 26 Juni 2002.
Pegadaian  yang  memakai  prinsip  syarî’ah  bisa  dimanfaatkan oleh  semua  sektor  yang  ada  di  Jawa  Timur,  baik  sektor  usaha  yang ingin  memperoleh  sumber  pendanaan  untuk  usahanya,  maupun sektor  rumah  tangga  yang  digunakan  untuk  keperluan  konsumsi. Salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, dan merupakan salah satu  dari  empat  kabupaten  yang  ada  di  Madura  adalah  kabupaten
Pamekasan. Saat ini, kabupaten Pamekasan
mencoba untuk
mengembangkan  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syarî’ah,  dengan
44 Ibid. 45 Ibid.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
135
berdirinya  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Jokotole Pamekasan  pada  tahun  2003.  Hal  ini  menjadi  sangat  cocok  karena penduduk  kabupaten    Pamekasan  mayoritas  beragama  Islam.  Di samping  juga  maskot  “GERBANG  SALAM”  atau  Gerakan Pembangunan  Syari’at  Islam  menjadi  terealisasi  dengan  berdirinya dan berkembangnya lembaga keuangan syarî’ah, seperti Bank Syarî’ah Mandiri, Pegadaian Syarî’ah, dan lainnya.
Kepribadian  perusahaan  tercermin  pada  misi  dan  budaya perusahaan, dimana pegadaian tetap berjuang untuk ikut membantu pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui  kegiatan  utama  berupa  penyaluran  kredit  gadai  dan  usaha lain yang menguntungkan.
Dalam  melaksanakan  misi  tersebut,  dicanangkan  budaya perusahaan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Sedangkan visinya adalah,  pada  tahun  2010  menjadi  perusahaan  modern,  dinamis, inovatif dengan usaha utama gadai.
Struktur  organisasi  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Jokotole  Pamekasan  terdiri  atas:  Pertama,  pemimpin  cabang  yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan  kegiatan  operasional,  administrasi  dan  keuangan usaha rahn dan non rahn Kantor Cabang Pegadaian Syarî’ah serta Unit Pelayanan  Cabang  (UPC)  syarî’ah.  Kedua,  manajer  opersional  yang berfungsi  merencanakan,  mengkoordinasikan,  melaksanakan  dan mengawasi  penetapan  harga  taksiran,  penetapan  kelayakan  kredit, penetapan  besaran  uang  pinjaman,  administrasi,  keuangan  serta pembuatan  laporan  kegiatan  operasional  usaha  rahn  dan  non  rahn pada kantor cabang pegadaian syarî’ah.
Ketiga ,  pengelola  UPC  yang  berfungsi  mengkoordinasikan, melaksanakan,  dan  mengawasi  kegiatan  opesional,  mengawasi administrasi,  keuangan,  keamanan,  ketertiban,  dan  kebersihan  serta pembuatan  laporan  kegiatan  UPC  syarî’ah.  Keempat,  penaksir  yang berfungsi  melaksanakan  penaksiran  terhadap  barang  jaminan  untuk menentukan  mutu  dan  nilai  barang  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  dalam  rangka  mewujudkan  penetapan  taksiran  dan  uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
Kelima ,  penyimpan  barang  yang  berfungsi  mengurus  gudang barang  jaminan  emas  dan  dokumen  kredit  dengan  cara  menerima, menyimpan,  merawat  dan mengeluarkan serta mengadministrasikan
Ah. Kusairi
barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam  rangka  ketertiban  dan  keamanan  serta  keutuhan  barang jaminan  dan  dokumen  kredit.  Keenam,  kasir  yang  berfungsi melakukan  tugas  penerimaan,  penyimpanan  dan  pembayaran  uang sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  untuk  kelancaran pelaksanan opersional  kantor  cabang  pegadaian  syarî’ah  dan  UPC  syarî’ah. Ketujuh ,  satpam  yang  berfungsi  menjaga  keamanan  baik  di  dalam maupun di luar serta membuat laporan keamana harian.
Mekanisme  Operasional  Gadai Syarî’ah  di  Perusahaan  Umum

## Pegadaian Syari’ah Jokotole,Pamekasan
Ketentuan  rahn  di  perusahaan  umum  pegadaian  syarî’ah Jokotole Pamekasan sedikit berbeda dengan konsep rahn dalam Islam. Karena  rahn  dalam  Islam  hanya  terkait  perseorangan  dan  dilakukan secara suka rela dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak  terlembagakan  seperti  pegadaian  syarî’ah  saat  ini.  Dengan demikian,  pihak  murtahin  dalam  hal  ini  pegadaian  syarî’ah mempunyai  beberapa  prosedur  yang  harus  dilewati  oleh  râhin dimana hal ini dibenarkan dalam Islam apabila syarat tersebut dapat mendukung  kelancaran  akad.  Seperti  membawa  kelengkapan identitas  yang  akan  mempermudah  pihak  pegadaian  terutama apabila  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan,  pegadaian  bisa  dengan mudah menghubungi râhin.
Lebih  dari  itu,  akad  yang  dilakukan  secara  suka  rela  dengan dasar  kepercayaan  antara  kedua  belah  pihak,  sudah  sesuai  dengan terminologi  yang coba diformulasikan  oleh  beberapa ulama’ fiqh.  Di antaranya,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Musnad  al-Syâfi’î dijelaskan bahwa rahn  merupakan akad  yang bersifat derma, artinya apa  yang  diberikan  oleh  râhin  (orang  yang  menerima  gadai)  adalah hutang  bukan  semata-mata  penukaran  uang  atau  barang.  Barang yang  dijadikan  jaminan  ini  semata-mata  hanya  sebagai  ikatan kepercayaan.  Dengan  kata  lain,  rahn  dalam  Islam  lebih  dititik tekankan pada konsep Ta’âwun.
Pegadaian  Syarî’ah  Jokotole  Pamekasan  menerima  barang jaminan  berupa  emas  dan  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  tergambar dalam syarat  marhûn yang  disebutkan  oleh  ulama’  fiqh,  yaitu    harta yang dijadikan agunan adalah semua benda yang bisa  dijual. Hal  ini senada  dengan  pendapat  Madzhab  Mâliki  bahwa  gadai  bisa
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
137
dilakukan untuk semua barang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali  jual  beli  mata  uang  (syarf),  dan  modal  usaha  pesanan  yang terikat dengan tanggungan.
Dalam  hal  pemanfaatan  barang  gadai,  pegadaian  syarî’ah Pamekasan  yang  kapsitasnya  sebagai  murtahin  tidak  memanfaatkan marhûn dengan  alasan  apabila  dimanfaatkan  dikhawatirkan  akan adanya  resiko  pada  penurunan  nilai  marhûn   yang  ditahan atau bisa juga marhûn akan  mengalami  kerusakan. Demikian  itu  dinilai sesuai dengan  fatwa  DSN  tentang  rahn  yang  menyebutkan  bahwa  marhûn dan  manfaatnya  tetap  sudah  menjadi  milik  râhin.  Pada  prinsipnya, marhûn tidak boleh dimanfaatkan okleh murtahin kecuali seizin râhin. Tindakan yang diambil pegadaian syarî’ah  Jokotole Pamekasan dengan  alasan  di  atas  tidak  selamanya  dapat  dibenarkan,  karena menurut  jumhûr  ulama’  penerima  gadai  tidak  boleh  mengambil manfaat  dari  barang  yang  digadaikan  apabila  tidak  ada  izin  dari masing-masing  râhin  dan  murtahin.  Sedangkan  pihak  pegadaian syarî’ah Jokotole  Pamekasan  belum  melakukan  usaha  untuk  minta izin atau kesepakatan untuk menggunakan marhûn tersebut.
Di  pegadaian  syarî’ah  Jokotole  Pamekasan,  pinjaman  tidak dikenakan  biaya.  Akan  tetapi    râhin  dibebankan  biaya  administrasi dan biaya penyimpanan pemeliharaan. Penentuan biaya administrasi ini  didasarkan  pada  besarnya  pinjaman,  sedangkan  biaya pemeliharaan penyimpanan atau yang dikenal dengan ijârah dihitung berdasarkan nilai barang.
Namun  demikian,  sistem  tersebut  dirasa  memberatkan  bagi râhin karena  pemungutan  ijârah  tersebut  dilakukan  setiap  10  hari. Padahal  salah  satu  syarat  melakukan  ijârah  adalah  para  pihak  yang melakukan  akad  ijârah  harus  berbuat  atas  kemauan  sendiri  dengan dasar  suka  rela. Dalam konteks ini, ijârah tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datang dari pihak-pihak yang melakukan akad atau dating dari pihak lain. Selain itu, ketidak jelasan yang dilakukan pegadaian syarî’ah juga terletak  pada  objek  manfaat  ijârah  itu  sendiri.  Apakah  tempat penyimpanan  tersebut  digunakan  untuk  satu  barang  atau  almari misalnya yang diguanakan untuk beberapa barang, maupun manfaat apa yang bisa diambil oleh râhin.
Lebih dari itu, keuntungan yang didapat dengan pemberlakuan ijârah dari  nilai  barang,  tidak  diketahui  oleh  nasabah  yang  hanya
Ah. Kusairi
membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Karena terkait dengan perusahaan yang menginginkan eksisitensinya tetap terjaga. Karena apabila kelebihan yang melebihi praktek bunga di  pegadaian  konvensional  itu  dijelaskan,  maka  nasabah  akan keberatan dan tidak akan datang lagi.
Menurut  penulis,  berdasarkan  hukum  Islam  yang  berlaku bahwa  di  dalam  melakukan  akad  tidak  boleh  ada  unsur  penipuan, baik  yang  dilakukan  oleh  penyewa  atau  orang  yang  menyewakan. Dalam  kerangka  ini,  kedua  pihak  yang  melakukan  akad  ijârah dituntut  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  obyek  yang mereka  jadikan  sasaran  dalam  ber-ijârah,  sehingga  antara  keduanya tidak  merasa  dirugikan,  dan  tidak  mendatangkan  peselisihan  di kemudian hari.
Pengenaan  biaya  pemeliharaan  juga  kurang  sesuai  karena dalam  Islam,  biaya pemeliharaan  dikenakan  pada râhin  apabila  jenis barang yang digadaikan adalah binatang ternak yang dituntut untuk memberi  makan  dan  merawatnya.  Sementara  barang  yang digadaikan di pegadaian syarî’ah banyak yang merupakan emas yang tidak dituntut untuk memberi makan dan merawatnya.
Dengan  demikian,  menurut  hemat  penulis  penggunaan  nama ijârah kurang  tepat.  Karena  dalam  ketentuan  ijârah  manfaat  yang menjadi  objek  harus  jelas  dan  diketahui  secara  sempurna.  Kejelasan yang dimaksud adalah menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berupa  lama  manfaat  ditangan  penyewa.  Pegadaian  syarî’ah memberikan  jasa  sewa  penyimpanan  pemeliharaan  dengan penghitungan  biaya  per  10  hari  dengan  batas  waktu  maksimal  120 hari.  Menurut  al-Syâfi’î  akad  ijârah  seperti  ini  batal,  karena  dalam akad  seperti  ini  diperlukan  pengulangan  akad  baru  setiap  10  hari dengan biaya sewa yang baru pula.
Praktik  jual beli emas yang  diberlakukan  di pegadaian syari’ah Jokotole  Pamekasan  termasuk  pada  kategori  ribâ  al-qard  atau  ribâ  al- nasî’ah ,  yaitu  tingkat  kelebihan  tertentu  yang  disyaratkan  terhadap yang  berhutang.  Hal  ini  dilarang  dalam  Islam.  Selain  itu,  transaksi jual  beli  yang  terjadi  di  pegadaian  syarî’ah  Jokotole  Pamekasan termasuk  kategori  bay’  al-’înah  (jual  beli  sebagai  hîlah  atau  rekayasa untuk  menghindari  riba),  yaitu  menjual  dengan  harga  tempo, kemudian  membelinya  kembali  dengan  harga  kontan  tapi  dengan harga yang lebih murah. Fuqahâ’ sependapat bahwa hal itu tidak sah.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
139
Cara  lain  dengan  menggunakan  pihak  ketiga,  yang  membeli  dari yang berutang kemudian menjualnya kembali dari yang berpiutang.

## Penutup
Dari  pembahasan  yang  telah  penulis  paparkan,  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  mekanisme  operasional  gadai  syarî’ah  di perusahaan  umum  pegadaian  syarî’ah  Pamekasan  mulai  dari prosedur  pengajuan  pembiayaan  sampai  dengan  pelunasan  secara umum  sudah  bisa  dikatakan  tidak  ada  yang  menyimpang  dari hukum-hukum syarî’ah atau sudah memenuhi aturan-aturan yang ada dalam  sistem  gadai  syarî’ah  mulai  dari  syarat  dan  rukun  serta ketentuan-ketentuan lainnya.
Pemberlakuan  ijârah  di  Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Jokotole Pamekasan tidak menekankan pada pengambilan bunga dari barang  yang  digadaikan.  Akan  tetapi  bunga  yang  diberlakukan  di pegadaian  konvensional  diganti  dengan  istilah  ijârah.  Akan  tetapi pagadaian  syarî’ah  Pamekasan  tetap  mendapatkan  keuntungan  dari sistem ijârah yang diberlakukan itu, bahkan pendapatannya boleh jadi lebih  besar  dari  sistem  bunga  yang  diberlakukan  di  pegadaian konvensional.  Selain  itu,  dalam  perkembangannya,  Pegadaian Syarî’ah mengeluarkan  produk  dengan  nama  MULIA  (Murâbahah Logam  mulia  Untuk  Investasi  Abadi).  Hal  ini  merupakan  penjualan logam  emas  yang  disediakan  di  pegadaian  syarî’ah.  Nasabah  datang ke pegadaian, kemudian membeli logam emas yang telah disediakan sesuai  harga  yang  ditetapkan. Akan  tetapi pihak pegadaian  membeli kembali logam emas itu dengan pemberian pinjaman kepada nasabah di bawah harga emas tersebut dengan cara pembayaran yang dicicil.
Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  gadai  syarî’ah  ada  yang  sesuai dengan huku Islam seperti akad yang dilakukan dalam praktek gadai syarî’ah di  perusahaan  umum  pegadaian  syarî’ah  Pamekasan.  Akan tetapi  sistem  ijârah  yang  diberlakukan  di  pegadaian  syarî’ah Pamekasan  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  Islam, karena  keuntungan  yang  didapat  dengan  pemberlakuan  ijârah  dari nilai barang, tidak diketahui oleh nasabah yang hanya membutuhkan sebagian  pinjaman  dari  nilai  barang  yang  digadaikan.  Ini  disebut dengan sebuah penipuan. Selain itu, pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan dengan alasan khawatir barang gadai tersebut akan rusak. Padahal  menurut  jumhur  ulama’  mengambil  manfaat  barang  yang
Ah. Kusairi
140
digadaikan diperbolehkan dengan izin dari masing-masing râhin dan murtahin. Begitu  juga  pemberlakuan  jual  beli  logam  emas  juga termasuk  bay’  al-‘înah  yang  dilarang  dalam  Islam  karena  ada  unsur riba di dalamnya. Wallâh a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka
‘Abbâs,  Syams  al-Dîn  Muhammad  Ibn  Abî  al-.  Nihâyat  al-Muhtâj  Ilâ Syarh al-Minhâj juz III,  Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
---------. Nihâyat al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj  juz III. Beirut: Dâr al-Fikr tt.
’Asqalânî, Ahmad ibn ‘Alî Ibn Hajar al-. Fath al-Bâri Bisarh al-Bukhâri, juz V. Beirut: Dâr al-Fikr,  tt.
Abî  Dâwud,  Sulayman  Ibn  al-Asy’ath  al-Sijistânî.  Sunan  Abu Dâwud, juz II. Beirut: Dâr al-Fikr,  tt.
---------. Sunan Abu Dâud, juz III. Beirut: Dâr al-Fikr,  tt.
Al-Mishri, Rafîq Yûnus. Fiqh al-Mu’âmalât al-Mâliyah. Damasykus, Dâr al-Qalam, 2007.
Anshari, Abdul Ghafur. Gadai Syari’ah di Indonesia. Djogjakarta: UGM Press 2006.
Bayjûri,  Ibrâhim  al-.  Al-Bâjûrî  ‘A’lâ  Ibn  Qâsim  al-Ghizzy,  Juz  I. Surabaya: al-Hidâyah, tt.
Bukhâri.  Abû  Abdillâh  Muhammad  Ibn  Ismâ’îl  al-.  Matn  al-Bukhâri, Juz II . Riyâd: Maktabah Al-Riyâd Al-Hadîtsah, tt.
Hadi,  M. Solikhul. Pegadaian Syari’ah. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
Haroen, Nasrun.  Fiqh Mu’amalah. Jakarta: Gaya  Media Pratama, 2000. Ibn Hanbal, Ahmad. al-Musnad, juz 1.  Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
Ibn Hanbal. al-Musnad, juz 6. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
Jamali, Abdul. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju, 1997.
Jindî  ,  Muhammad Abid al-.  Musnad al-  Syâfi’î.  Bandung:  Sinar  Baru Al-Gesindo, 2000.
Konsep Gadai dalam Hukum Islam
Khâtib,  Muhammad al-Syarbîni al-. Al-Iqnâ’  Fî Hilli  Alfâzh  Abî Syujâ’,
Juz II . Surabaya: Maktabah Al-Hidâyah, tt.
M.  Hasan,  Ali.  Berbagai  Transaksi  dalam  Islam.  Jakarta:  Raja  Grafindo Press, 2003.
Naysâbûry,  al-,  Abu  Al-Husain  Muslim  Al-Hajjâj  Ibn  Muslim  Al- Qusyairy. Shahîh Muslim, Juz  I. Bandung: Dahlan, tt.
Pasaribu,  Chairuman.  Hukum  Perjanjian  dalam  Islam.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Qazwainî,  al-.  Abû  ‘Abdillah  Muhammad  ibn  Yâzid.  Sunan  Ibnu
Mâjah, juz II. Bandung: Dahlan, tt.
Syarîfayn,  Khâdim  al-Haramain  al-.  Al-Qur’ân  dan  terjemahnya. Riyadh: Maktabah Al-Riyâdh Al-Hadîtsah, tt.
Wahhâb Abd al-. Mîzân al-Kubrâ.  Semarang: Toha Putera, tt.
Wazîr, Abû al-Muzhaffar Yahyâ Ibn Muhammad al-Syîbânî al-. Ikhtilâf A`immati al-‘Ulamâ’. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
Yanggo, Chuzaimah T.  Problematika Islam Kontemporer. Jakarta: LSIK,
1997.
Zuhdi, Masjfuk.  Masâil Fiqhiyyah. Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997.