## ANALISIS PEMBENTUKAN

## ASEAN CROSS BORDER INSOLVENCY REGULATION

## SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN

## KEPAILITAN LINTAS BATAS DI ASEAN
Respati Damardjati E-mail: respatidamarjati@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Emmy Latifah E-mail: emmy.latifah@yahoo.com Al. Sentot Sudarwanto E-mail: alsentotsudarwanto@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Abstract
Keywords:

## Abstrak
Artikel hukum ini bertujuan untuk menganalisis gagasan pembentukan ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di ASEAN. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan di kawasan ASEAN menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian  dalam  perkara  kepailitan  lintas  batas.  ASEAN  Cross  Border  Insolvency  Regulation berupa model law merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.
Kata Kunci: ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Kepailitan Lintas Batas

## A.  Pendahuluan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan  salah  satu  pilar  dari  kesepakatan pembentukan  Komunitas  ASEAN.  Sebagai entitas  ekonomi  terpadu  Asia  Tenggara,  MEA bertujuan  menciptakan  pasar  tunggal  dan  basis produksi  yang  ditandai  dengan  bebasnya  aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan  barang  modal  secara  lebih  bebas (Siswandri,  2011:  58).  Konsekuensinya, segala
hal  yang  berkaitan  dengan  a lur  perdagangan, modal,  dan  sumber  daya  manusia  lebih  mudah beredar di kawasan ASEAN.
Sebagai  dampak  dari  semakin  bebasnya kegiatan  perniagaan  di  kawasan  ASEAN, aktivitas bisnis seperti perdagangan atau jual beli barang  dan/atau  jasa  atau  bahkan  penanaman modal seringkali dilakukan secara lintas negara. Kegiatan  perniagaan  telah  meniadakan  batas- batas  negara,  bahkan  satu  pelaku  usaha  dari
suatu  negara  kerap  melakukan  investasi  di beberapa  negara  (Syamsudin  M.  Sinaga, 2012:  171). Transaksi  antar  pelaku  usaha  yang bersifat  lintas  batas  negara  dalam  berbagai literatur  hukum  dikenal  sebagai  transaksi bisnis  internasional
(Hikmahanto  Juwana,  2002:  76). Pelaku  usaha  yang  melakukan  transaksi  bisnis internasional  tidak  lagi  terhalang  permasalahan batas-batas negara.
Adanya  transaksi  bisnis  internasional yang  memudahkan  para  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usahanya  baik  di  dalam  negeri hingga  ke  luar  negeri,  tentunya  tidak  terlepas dari  adanya  permasalahan  yang  kemungkinan akan  dihadapi.  Salah  satu  permasalahan  di bidang  hukum  terkait  dengan  transaksi  bisnis internasional  yang  mungkin  timbul  adalah kepailitan . Pada umumnya, permasalahan mengenai kepailitan berkaitan erat dengan bidang hukum perdata, namun kepailitan juga dapat berkaitan dengan hukum internasional manakala kepailitan melintasi batas-batas suatu negara. Aspek internasional dari kepailitan akan tampak  dari  adanya  harta  kekayaan  debitor yang terletak atau berada di dua atau lebih dari dua  negara  (Jono,  2008:  188).  Kepailitan  yang bersifat lintas batas negara dalam bidang hukum dikenal dengan istilah cross border insolvency .
Kepailitan  lintas  batas  dapat  terjadi manakala permasalahan kepailitan mengandung unsur asing didalamnya. Pergerakan bisnis yang semakin maju memungkinkan para pelaku usaha untuk  tidak  hanya  beroperasi  di  sektor  dalam negeri,  bahkan  para  pelaku  usaha  berlomba untuk  memasuki  pasar  bersama  di  kancah ASEAN . Tidak  menutup  kemungkinan  ketika terdapat perusahaan yang melakukan investasi di banyak negara yang disebut sebagai perusahaan multinasional
memiliki anak  perusahaan  di  beberapa  negara  yang menghasilkan  komponen-komponen  tertentu untuk dirakit di negara yang berbeda (Hikmahanto Juwana,  2002:  76)  dinyatakan  pailit  di  suatu negara  yang  berbeda  dengan  negara  tempat anak  perusahaan  tersebut  didirikan  dan  tunduk dengan  hukum  setempat.  Perusahaan  yang dinyatakan pailit yang memiliki aset di lebih dari satu negara tentunya mengalami  permasalahan dalam  hukum  kepailitan  yang  berbenturan dengan yurisdiksi negara lain.
Hingga  saat  ini  kepailitan  lintas  batas masih  menjadi  permasalahan  dikarenakan belum  adanya  keseragaman  atau  harmonisasi (peraturan  perundang-undangan)  di  bidang kepailitan  di  kawasan  ASEAN.  Permasalahan utama yang timbul dari tidak adanya keseragaman atau  harmonisasi  hukum  kepailitan  berkaitan dengan  prosedur  pengakuan  dan  pelaksanaan putusan  kepailitan  asing.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  kehadiran  sebuah  pengaturan hukum  sebagai  solusi  dari  permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan  untuk  dapat  menjadi  fasilitator dalam  menyelesaikan  permasalahan  dan  dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional.
Sebuah  pengaturan  hukum  kepailitan lintas  batas  di  kawasan  ASEAN  sangat diperlukan  mengingat  fenomena  yang  sering terjadi  pada  kepailitan  lintas  batas  adalah kesulitan  dalam  eksekusi  putusan  hakim  yang keberlakuannya  tidak  dapat  melintasi  yurisdiksi negara, sedangkan di sisi lain eksekusi terhadap boedel pailit  sangatlah  penting  untuk  dilakukan karena  menyangkut  kepentingan  para  kreditor yang  dirugikan.  Penolakan  eksekusi  terhadap putusan  pengadilan  asing  ini  terkait  dengan konsep  kedaulatan  negara  (Syamsudin  M. Sinaga,  2012:180).  ASEAN  terdiri  dari  sepuluh negara  anggota  berdaulat  yang  tidak  dapat saling mengakui putusan pengadilan asing untuk dieksekusi  di  wilayah  negaranya.  Hal  ini  yang menjadikan kepailitan lintas batas masih menjadi suatu  permasalahan  yang  perlu  untuk  dibentuk solusinya.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan di  atas,  penulis  ingin membahas  lebih  dalam lagi    mengenai ASEAN cross  border  insolvency regulation sebagai  solusi  dalam  menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif atau  doktrinal,  yang  juga  disebut  sebagai penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen. Disebut  penelitian  hukum  doktrinal  karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-
bahan hukum yang lain, sedangkan yang disebut sebagai  penelitian  perpustakaan  ataupun  studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan  terhadap  data yang  bersifat sekunder yang  ada  di  perpustakaan  (Soerjono  Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 27).
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  sifat penulisan hukum secara deskriptif dimaksudkan untuk  memberikan  data  yang  diteliti  mungkin tentang  keadaan  manusia,  atau  gejala-gejala lainnya  dalam  kerangka  menyusun  teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Terintegrasinya perekonomian ASEAN berdampak  pada  peningkatan  kegiatan  bisnis, yang  mana  kegiatannya  tidak  hanya  terbatas pada jual beli barang atau jasa, melainkan lebih luas lagi di mana tercakup kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas batas. Kegiatan bisnis yang  semakin  maju  menyebabkan  para  pelaku usaha  dan  investor  memiliki  aset  yang  tersebar di luar wilayah negara tempat para pelaku usaha dan  investor  menetap  (Curtis  Wheaton,  2015: 770). Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN yang membuka  akses  bidang  perekonomian  ASEAN yang seluas-luasnya dengan meniadakan batas-batas  negara  yang  melibatkan  kesepuluh negara anggota ASEAN tentunya mempengaruhi berbagai bidang lain, salah satunya pada bidang hukum.  Khususnya  pada  hukum  kepailitan, keterbukaan  ekonomi  ASEAN  menimbulkan permasalahan  manakala  para  pelaku  usaha, para  pelaku  bisnis,  serta  para  investor  yang berlomba  menguasai  pasar  ASEAN  memiliki harta dan aset tidak hanya di wilayah negaranya semata tetapi tersebar di wilayah negara anggota ASEAN  lainnya,  mengalami  kegagalan  usaha atau  kegagalan  dalam  menjalankan  kewajiban pembayaran  utang  akibat  konsekuensi  dari aktivitas transaksi bisnis internasional. Kegagalan yang mengakibatkan harus dipailitkannya pelaku usaha,  pelaku  bisnis,  ataupun  investor  tersebut menyebabkan  timbulnya  hubungan  hukum antara  negara  tempat  dimana  pelaku  usaha dinyatakan  pailit  dengan  negara  dimana  aset debitor  pailit  berada.  Hubungan  antara  dua negara atau lebih ini memaksa adanya benturan yurisdiksi  masing-masing  negara,  dimana  suatu negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi berupa kewenangan pengadilan negara untuk mengadili
dan  memberikan  putusan  hukum  (Sefriani, 2012: 234). Adanya yurisdiksi yang dimiliki suatu negara  menyebabkan  antar  negara  saling  tidak memungkinkan  untuk  menjalankan  putusan pengadilan dari negara asing.
Kegagalan  dalam  kegiatan  bisnis  yang bersifat  lintas  batas  sebagai  akibat  dari pertumbuhan  aktivitas  bisnis  lintas  batas  yang semakin  meningkat  di  kawasan  ASEAN  seiring berjalannya Masyarakat Ekonomi  ASEAN, semakin  memaksa  untuk  segera  dilakukannya pengaturan hukum kepailitan yang bersifat lintas batas  pula.  Urgensi  pembentukan  pengaturan kepailitan  lintas  batas  di  kawasan  ASEAN  ini sejalan dengan  pemikiran  Ricardo  Simanjuntak, bahwa  integrasi  perekonomian  ASEAN  melalui konsep  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  tidak akan  dapat  dipisahkan  dari  kebutuhan  akan kehadiran  hukum  kepailitan  yang  bersifat  lintas batas  di  ASEAN  (Ricardo  Simanjuntak,  2012: 15). Pembentukan  pengaturan  kepailitan  lintas batas  di  kawasan ASEAN  merupakan  hal  yang diharapkan untuk diwujudkan guna memfasilitasi kerjasama  dan  koordinasi    antar  negara  dalam hal  kepailitan  lintas  batas,  mengingat  hukum kepailitan nasional suatu negara sudah tidak lagi mampu mengakomodir.
Pembentukan  pengaturan  kepailitan  lintas batas  di  kawasan  ASEAN  tidak  dapat  semata- mata hanya  dengan melakukan penandatangan perjanjian  antar  negara  anggota ASEAN.  Untuk membentuk  suatu  pengaturan  kepailitan  lintas batas di kawasan regional, ASEAN harus melalui persiapan-persiapan  matang  agar  pengaturan yang  dibentuk  nantinya  dapat  dengan  mudah diterapkan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Persiapan yang dilakukan dapat di mulai dengan memahami  dan  menghargai  segala  perbedaan yang  dimiliki  oleh  negara  anggota  ASEAN, pembangunan sikap saling mempercayai melalui semangat  ASEAN  bersatu,  lalu  dikembangkan dengan  upaya  saling  mengenal  hukum  dari masing-masing  negara,  khususnya  hukum kepailitan  dari  negara  masing-masing  dan  juga hukum-hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan  hukum  kepailitan  tersebut,  juga melalui pembangunan kerjasama antar peradilan dari  masing-masing  negara  anggota  ASEAN untuk saling menemukan tata cara pelaksanaan putusan  dari  negara  masing-masing  di  seluruh wilayah negara-negara anggota ASEAN, membangun  suatu  ketentuan  tentang  hukum
kepailitan  yang  dapat  secara  mudah  disetujui oleh  negara-negara  anggota  ASEAN  sebagai dasar panutan (Ricardo Simanjuntak, 2012: 85), misalnya  dengan  membentuk  ASEAN Cross
Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency  Regulation sebagai  suatu  ketentuan hukum  kepailitan  di  tingkat  regional  ASEAN yang  sangat  diharapkan  dapat  menjadi  sebuah solusi  yang  memungkinkan  setiap  negara untuk  mengakui  dan  melaksanakan  putusan pengadilan  dari  negara  asing  sesama  anggota ASEAN, bertujuan sebagai berikut:
1. Kerjasama diantara pengadilan-pengadilan dan para pemangku jabatan yang berwenang  di  negara-negara  anggota ASEAN  yang  terlibat  dalam  kasus-kasus kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN;
2. Kepastian  hukum  yang  lebih  besar  bagi aktivitas  perdagangan  dan  investasi  di kawasan ASEAN;
3. Langkah  pengurusan  dari  kepailitan  lintas melindungi  seluruh  kepentingan  kreditor- kreditor dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan  dengan  harta  pailit  termasuk juga melindungi kepentingan kreditor;
4. Perlindungan dan langkah untuk memaksimalisasi nilai dari aset debitor;
5. Fasilitas  untuk  melakukan  penyelamatan pada  aktivitas  bisnis  yang  mengalami
ASEAN Cross Border Insolvency Regulation diharapkan  memuat  ketentuan-ketentuan  pokok untuk  dijadikan  rumusan  substansi  dalam menyelesaikan  permasalahan  kepailitan  lintas batas  di  kawasan ASEAN,  yang  meliputi akses bagi  perwakilan  asing  dalam  proses  kepailitan terhadap  pengadilan  setempat,  pengakuan terhadap  suatu  putusan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan  asing,  pemberian  bantuan  dalam pelaksanaan  proses  kepailitan  asing,  fasilitas kerjasama antar pengadilan untuk berkoordinasi terhadap  negara  tempat  dimana  aset  debitor berlokasi (www.ibanet.org/Document/Default. aspx%3F DocumentUid%3D13D29894-5EF4- 4 F 3 2 - A 4 D 7 3 3 C A 4 7 A A 9 F C 1 + & c d = 1 & h l = en&ct=clnk&gl  =id, diakses  pada  25  Juni  2016, Pukul  23.52  WIB),  dasar  menentukan  yurisdiksi suatu  negara  untuk  memutus  perkara,  serta
pengelompokan tingkatan kreditor dalam memperoleh  pembayaran  atas  harta  debitor. Keseluruhan ketentuan pokok tersebut berkaitan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.
Agar  dapat  diterapkan  secara  maksimal dalam  menyelesaikan  permasalahan  kepailitan lintas  batas  di  kawasan ASEAN, ASEAN Cross Border  Insolvency  Regulation dapat  dibentuk dalam  sebuah  model  berupa yang merupakan  kumpulan  prinsip-prinsip  umum yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam menangani permasalahan kepailitan  lintas batas  oleh  seluruh  negara  anggota  ASEAN. Ketentuan  ini  bersifat  teknis,  tidak  melakukan perubahan-perubahan  dari  ketentuan-ketentuan hukum  kepailitan  nasional  dari  suatu  negara, dan  dirancang  untuk  melengkapi  kekurangan- kekurangan  dalam  pengaturan  kepailitan  yang bersifat  lintas  batas  pada  negara  anggota ASEAN.
Sebagai sebuah , ASEAN Cross Border  Insolvency  Regulation dibentuk  dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan di negara anggota ASEAN, sehingga ketentuan ini dapat diterapkan secara  efektif  oleh  masing-masing  negara anggota  ASEAN  ke  dalam  instrumen  hukum nasional  masing-masing  melaui  pengadopsian. ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation memiliki  peranan  sebagai  hukum  prosedural (hukum  acara)  permasalahan  kepailitan  lintas batas,  yang  mana  memberikan  langkah- langkah  penyelesaian  bagi  seluruh  pihak-pihak dalam  kepailitan  lintas  batas,  baik  bagi  kreditor asing  dengan  tetap  memperhatikan  hak-hak dari  kreditor  lokal  dan  pihak  lain  yang  memiliki kepentingan, termasuk terhadap debitor, di mana upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  sejalan dengan  prosedur-prosedur  yang  berlaku  di negara  dimana  ketentuan  ini  diadopsi.  ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation tidak menutup  kemungkinan  dapat  diadakannya pengecualian ataupun pembatasan sehubungan dengan  pelaksanaan  di  suatu  negara  yang mengadopsi,  yang  didasarkan  pada  alasan bertentangan dengan kepentingan publik
(Ricardo Simanjuntak, 2012: 123). ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai  sebuah lebih
mengarah kepada bentuk perjanjian
, di
mana menurut Kenneth W. Abbott sebagaimana dikutip  oleh  Fuat  Albayumi  ukuran  dalam penggolongan  perjanjian  ke  dalam  bentuk hard atau didasarkan  pada  Kepatuhan ( obligation ),  Ketepatan  ( precision )  dan  Delegasi ( delegation ) (Fuat Albayumi, 2012: 4). Kepatuhan ( obligation )  dapat  diartikan  sebagai  keterikatan suatu  negara  untuk  memenuhi  kewajiban  atau komitmen yang tertera dalam sebuah perjanjian. Ketetapan  ( precision kondisi dimana aturan-aturan yang tertera dalam perjanjian tersebut harus jelas mengatur perilaku para  peserta  perjanjian.  Delegasi  ( delegation ) ditafsirkan  sebagai  adanya pendelegasian otoritas  kepada  pihak  ketiga  untuk  menafsirkan aturan,  menyelesaikan  sengketa,  atau  bahkan membuat  ketentuan  lebih  lanjut  atas  instrumen tersebut.  Berdasarkan  pada  ketiga  ukuran tersebut,  maka  sebuah  perjanjian  secara  tepat dapat  dinilai  apakah  sebagai atau soft (Fuat Albayumi, 2012: 4-6).
Berkaitan dengan aspek kepatuhan, ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation ini diharapkan  sebagai  solusi  yang  memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara anggota ASEAN dalam  perkara  kepailitan.  Sasarannya  adalah dapat  di  digunakan  sebagai  acuan  dalam menangani permasalahan kepailitan  lintas batas  oleh  seluruh  negara  anggota  ASEAN dan  bersifat  wajib  bagi  negara  yang  telah melakukan pengadopsian, namun tidak menutup kemungkinan  dapat  diadakannya  pengecualian ataupun  pembatasan  sehubungan  dengan pelaksanaan di suatu negara yang mengadopsi. Berdasarkan pada adanya kemampuan mengikat secara penuh hanya terhadap negara yang telah mengadopsi,  serta  adanya  kemungkinan  dapat dilakukannya  pengecualian  atau  pembatasan dari ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang  dapat  diajukan  oleh  suatu  negara pengadopsi,  maka  dalam  aspek  kepatuhan ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation dapat  digolongkan  memiliki  kekuatan  mengikat yang tidak kuat.
Aspek ketepatan dari ASEAN Cross Border Insolvency Regulation tergolong dalam tingkatan yang cenderung rendah, karena didasarkan pada ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation yang hanya berisi prinsip-prinsip umum berkaitan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan
kepailitan  lintas  batas.  ASEAN Cross  Border Insolvency Regulation tidak mengatur mengenai standar yang bersifat regional berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi untuk  dapat  mengajukan  permohonan  pailit, sebagaimana yang diatur dalam hukum kepailitan nasional  masing-masing  negara  yang  tentunya memiliki syarat-syarat yang berbeda.
Pihak-pihak dalam permasalahan kepailitan  lintas  batas  dapat  dibagi  ke  dalam beberapa  golongan, yaitu  debitor  sebagai  pihak pertama,  kreditor  sebagai  pihak  kedua,  dan pengadilan  yang  berwenang  sebagai  pihak ketiga.  Aspek  delegasi  ditafsirkan  sebagai adanya  pendelegasian  otoritas  kepada  pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa,  atau  membuat  ketentuan  lebih  lanjut atas  instrumen  tersebut.  Berkaitan  dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam aspek ini adalah pendelegasian otoritas kepada pengadilan suatu negara.
Terkait  dengan  indikator  penyelesaian sengketa,  ASEAN Cross  Border  Insolvency Regulation memuat aturan mengenai penyelesaian  permasalahan  kepailitan  lintas batas  diselesaikan  dengan  melalui  pengadilan suatu  negara, di  mana putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian permasalahan  kepailitan  lintas  batas  melalui pengadilan jauh lebih memiliki  kekuatan apabila  dibandingkan  dengan  penyelesaian permasalahan  melalui  mekanisme  arbitrase, negosiasi, jasa baik, konsiliasi, ataupun mediasi. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  indikator penyelesaian  sengketa  dalam  ASEAN Cross Border  Insolvency  Regulation yang  otoritasnya didelegasikan kepada pihak ketiga terpenuhi.
Indikator  adanya  ketentuan  lebih  lanjut terkait  dengan  instrumen  yang  bersangkutan, dapat  diketahui  bahwa  ASEAN Cross  Border Insolvency  Regulation yang  merupakan  suatu yang memuat kumpulan prinsip-prinsip umum  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam menyelesaikan permasalahan memiliki kekuatan mengikat  yang  tidak  kuat,  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  dalam  aspek  kepatuhan.  Hal ini menjadikan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation memberikan kesempatan yang besar bagi  pengadilan  suatu  negara  untuk  membuat ketentuan  lebih  lanjut  atas  instrumen  ASEAN
Suatu
pengadilan dapat membuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas ASEAN Cross Border Insolvency Regulation dengan  menyesuaikan  instrumen nasional  negaranya  yang  didukung  dengan adanya kemungkinan dapat dilakukannya pengecualian atau pembatasan oleh suatu negara yang mengadopsi. Berdasarkan pada penjabaran tersebut,  maka  indikator  pendelegasian  otoritas dalam pembuatan ketentuan lebih lanjut terhadap suatu instrumen kepada pihak ketiga terpenuhi.
Penjabaran  ukuran  yang  didasarkan  pada Kepatuhan  ( obligation ),  Ketepatan  ( precision ) dan  Delegasi  ( delegation )  untuk  menentukan ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation ke  dalam  golongan ataupun sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Kenneth W.  Abbott,  menunjukkan  bahwa  terkait  dengan aspek kepatuhan,  ASEAN Cross Border Insolvency  Regulation berada  pada  tingkatan yang  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat.  Aspek ketepatan  menunjukkan  bahwa  ASEAN Cross Border Insolvency Regulation memiliki kekuatan yang cenderung rendah. Berbeda dengan aspek delegasi  yang  terdiri  atas  beberapa  indikator, ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation dapat  disimpulkan  bahwa  memiliki  tingkat kekuatan  yang  tinggi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari terpenuhinya  dua  dari  tiga  indikator  dalam menentukan kekuatan aspek delegasi.
Berdasarkan penjabaran aspek-aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menggolongkan suatu  perjanjian  kedalam  bentuk ataupun menunjukkan  bahwa  ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation lebih mengarah  kepada  bentuk  perjanjian Keuntungan  yang  dalam  menerapkan  bentuk sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Kenneth  W. Abbott,  sebagaimana  dikutip  dalam Fuat  Albayumi,  dapat  berupa  tetap  tegaknya kedaulatan  negara,  mudah  dan  lebih  murahnya
menghadapi  perbedaan  dan  perubahan,  serta lebih  mudah  beradaptasi  dalam  perubahan norma (Fuat Albayumi, 2012: 9).
ASEAN  terdiri  atas  negara-negara  yang sangat  menjunjung  tinggi  kedaulatan  masing- masing negara, serta menganut prinsip teritorialitas.  Hal  ini  dapat  dilihat  sejak  awal pembentukan ASEAN Charter yang  yang  mana prinsip  dasar  pertamanya  menegaskan  bahwa ASEAN  menghargai  kedaulatan,  kemerdekaan,
integritas  wilayah,  identitas  nasional,  dan persamaan  hak  yang  dimiliki  oleh  semua anggotanya (Fuat Albayumi, 2012: 9). Hal ini pula yang menjadikan pembentukan pengaturan yang bersifat  lintas  batas  di  kawasan  ASEAN  masih mengalami  kendala. sebagai  model yang  dapat  diterapkan  dalam  ASEAN Cross Border  Insolvency  Regulation yang  merupakan model  yang  tepat  apabila  dikaitkan  dengan masalah  kedaulatan  negara-negara  anggota ASEAN.  ASEAN Cross  Border  Insolvency Regulation yang  dirancang  untuk  melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan  lintas  batas  dalam  instrumen  hukum nasional  suatu negara tanpa  melakukan perubahan  hukum  negara  yang  bersangkutan, serta  memberikan  kesempatan  bagi  negara pengadopsi  untuk  melakukan  penyesuaian terhadap  prinsip-prinsip  umum  yang  dijadikan acuan,  menjadikan  ASEAN Cross  Border Insolvency Regulation sebagai dapat menjamin  tetap  tegaknya  kedaulatan  masing- masing negara anggota ASEAN.

## D.  Simpulan
Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency  Regulation sebagai  suatu  ketentuan hukum kepailitan  lintas  batas  di  kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi sebuah  solusi  dari  permasalahan  yang  tidak memungkinkan  setiap  negara  untuk  mengakui dan  melaksanakan  putusan  pengadilan  dari negara  asing  sesama  anggota ASEAN. ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation berupa yang  merupakan kumpulan  prinsip- prinsip  umum  sebagai  acuan  dalam  menangani permasalahan  kepailitan  lintas  batas  oleh seluruh  negara  anggota  ASEAN,  dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam  pengaturan  kepailitan  lintas  batas  dalam instrumen  hukum  nasional  suatu  negara  tanpa melakukan  perubahan  hukum  negara  yang bersangkutan.  Kehadiran  sebuah  pengaturan hukum  sebagai  solusi  dari  permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan  untuk  dapat  menjadi  fasilitator dalam  menyelesaikan  permasalahan  dan  dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis  internasional.  Ketentuan  ini  memberikan kesempatan  bagi  negara  pengadopsi  untuk
melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan, menjadikan ASEAN Cross  Border  Insolvency  Regulation sebagai dapat menjamin  tetap  tegaknya kedaulatan  masing-masing  negara  anggota ASEAN.

## E. Saran
Negara-negara anggota ASEAN perlu untuk segera mewujudkan pembentukan ASEAN Cross Border  Insolvency  Regulation sebagai  solusi
yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN,  mengingat  keberadaan  pengaturan kepailitan lintas batas yang semakin dibutuhkan di tingkat regional ASEAN.
Daftar Pustaka
Clift,  Jenny.
. www.
ibanet.org/Document/Default.aspx%3FDocumentUid%3D13D29894-5EF4-4F32-A4D7- CA47AA9FC1+&cd=1&hl=en&ct= clnk&gl=id , diakses tanggal 25 Juni 2016
Fuat  Albayumi.  2012.  “ sebagai  Sebuah  Strategi:  Studi  Kasus  Piagam  ASEAN  (ASEAN Charter )”. . Vol. 12, No. 2, Juli 2012 Jono. 2008. Sefriani. 2012. . Jakarta: Rajawali Pres.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985.
Soerjono Soekanto. 2010. . Jakarta: Universitas Indonesia Press
Syamsudin M. Sinaga. 2012.
. Jakarta: Tatanusa.
Ricardo  Simanjuntak.  2012.  “Aspek-Aspek  Transnasional  Hukum  Kepailitan  Indonesia  Dihubungkan dengan Kewenangan Kurator untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Rangka Pengembangan  Perekonomian  Indonesia”.
Bandung:  Program  Studi
Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
Siswandri. 2011. “Peran ASEAN Economic Community (AEC) terhadap Kebijakan Liberalisasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia)”.
. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
a Supplement to the Bankruptcy Code”.
. Vol. 2, No. 3, July 2015.
California: Santa Clara University.