## DEMOKRASI TO-MANURUNG FALSAFAH POLITIK DARI BANTAENG, SULAWESI SELATAN 1)
Heddy Shri Ahimsa-Putra
Guru Besar Jurusan Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: ahimsa_putra@yahoo.com Diterima: 20-12-2013 Direvisi: 30-1-2014 Disetujui: 3-2-2014

## ABSTRACT
This article presents the cultural values comprising a philosophical basis of a certain type of democracy in Bantaeng traditional society in South Sulawesi, based on an analysis of a political myth from the area: To-manurung myth. The analysis was focused on the mythemes and the ce-rithemes containing facts about political values and political system. The results show that the To-manurung myth –– which describes To-manurung relations with local leaders, and the local political systems –– reflects certain democratic values and practices. On the other hand, the myth also shows some other values and practices. The values and practices in this To-manurung myth reflect a particular style of democracy which is called To-manurung democracy.
Keywords: Myth, To-manurung, mytheme, ceritheme, political values, political system, political philosophy, democracy.

## ABSTRAK
Tulisan ini memaparkan nilai-nilai budaya yang membentuk falsafah dan corak demokrasi masyarakat tradisio- nal Bantaeng, di Sulawesi Selatan, berdasarkan atas hasil analisis dan interpretasi sebuah mitos politik mereka: mitos To-manurung . Analisis difokuskan pada miteme dan ceriteme yang dianggap mengandung informasi menge- nai nilai-nilai politik dan sistem politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mitos tersebut––yang menceritakan tentang tokoh To-manurung dan hubungannya dengan pemuka-pemuka masyarakat––mengandung nilai-nilai dan praktik demokrasi. Di sisi lain, mitos tersebut juga menunjukkan adanya nilai-nilai dan praktik politik yang lain di Bantaeng. Sistem nilai dan praktik seperti ini mencerminkan sebuah corak demokrasi tertentu, yang di sini disebut demokrasi To-manurung.
Kata Kunci: Mitos, To-manurung, miteme, ceriteme, nilai-nilai politik, sistem politik, filsafat politik, demokrasi.

## PENDAHULUAN
Salah satu fenomena sosial-budaya di Sulawesi Selatan––dan juga Indonesia pada umumnya–– yang  banyak  menjadi  bahan  pembicaraan  di tingkat  regional  dan  nasional  secara  berkala adalah fenomena politik pilkada (pemilihan kepala daerah) dan pemekaran provinsi dan kabupaten. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang telah melakukan pilkada secara rutin dan telah dimekarkan dari satu menjadi dua provinsi. Be- berapa kabupaten di dalamnya juga dimekarkan. Hal ini telah membuat wajah sosial, politik, dan budaya di provinsi ini sekarang sangat berbeda dengan wajahnya di masa Orde Baru. Sehubungan dengan dua fenomena politik tersebut, pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Seperti apa nilai-
nilai budaya politik masyarakat Sulawesi Selatan, terutama Bugis dan Makassar?”
Tulisan ini menampilkan nilai-nilai budaya dan  filsafat  politik  lokal  di  Sulawesi  Selatan berdasarkan atas analisis dan tafsir sebuah mitos politik ( political myth ) yang sangat populer di Sulawesi Selatan di masa lampau, yakni mitos To-manurung . Versi mitos ini begitu banyak dan persebarannya juga hampir merata di kawasan Sulawesi  Selatan  (lihat Ahimsa-Putra  2007b). Oleh karena itu, dapat diasumsikan di sini bahwa nilai-nilai budaya politik yang tersurat maupun tersirat di dalamnya merupakan nilai-nilai yang dipandang penting dalam kehidupan masyarakat di kawasan tersebut, yakni masyarakat Bugis dan Makassar.
Pola kajian mitos untuk mengungkap nilai- nilai budaya tertentu, sebagaimana dilakukan di sini, merupakan pola kajian yang telah cukup banyak dilakukan di Indonesia (lihat Christomy dan Widiana 1992; Darsa 1992; Karlina 1992; Marzuki 1992; Sedyawati 1993; Soimun 1991). Meskipun demikian, kajian-kajian ini umumnya tidak  berlanjut  pada  upaya  merumuskan  atau menentukan corak falsafah atau pandangan hidup masyarakat  pemilik  mitos.  Upaya  inilah  yang dilakukan dalam tulisan ini.

## MITOS, NILAI BUDAYA, DAN FALSAFAH POLITIK
Pemilihan mitos ( myth ) sebagai pintu masuk un- tuk memahami nilai budaya dan struktur politik di sini didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama , mitos  merupakan  sebuah  teks  yang  terbangun dari satuan-satuan bahasa sehingga mitos adalah suatu sistem kebahasaan dengan unit terkecil yang disebut miteme ( mytheme ) (Lévi-Strauss 1963). Masing-masing unit ini mungkin sekali mencer- minkan  suatu  nilai  budaya  tertentu.  Analisis tafsiriah atas mitos di sini dimulai dari unit-unit terkecil ini karena hanya melalui strategi inilah dapat dihindari kemungkinan untuk terlewatkan- nya  berbagai  unsur  yang  membentuk  sebuah mitos. Strategi ini juga memungkinkan peneliti menemukan lebih banyak nilai-nilai dalam mitos dibandingkan  dengan  cara  analisis  yang  lain karena satuan-satuan yang dapat ditemukan lebih banyak.
Kedua , mitos merupakan suatu unsur budaya yang  hadir  dalam  masyarakat  tanpa  diketahui siapa pembuat atau pemulanya. Mitos merupakan sebuah kisah yang bersifat kolektif. Jika dium- pamakan sebagai permadani maka mitos adalah sebuah permadani yang dirajut oleh banyak orang, bersama-sama.  Dia  adalah  karya  sosial.  Oleh karena itu, mitos mencerminkan karakter, sifat, dan  ciri-ciri  budaya  masyarakat  pembuatnya. Mitos  juga  mencerminkan  nilai-nilai  budaya masyarakat tersebut.
Ketiga , mitos juga memuat falsafah politik tertentu, yaitu berbagai pandangan pokok yang dianggap benar, yang menjadi dasar dari aktivitas politik,  pembentukan  struktur,  dan  organisasi
politik serta proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Falsa- fah politik lebih luas maknanya daripada nilai budaya  politik  karena  dalam  falsafah  politik selain pandangan-pandangan tentang hal-hal yang baik dan buruk berkenaan dengan politik, juga terdapat pandangan tentang organisasi politik dan unsurnya seperti struktur politik, pembagian kerja, dan  sebagainya.  Untuk  memahami  penerapan dan perwujudan nilai-nilai budaya dalam sebuah sistem politik diperlukan pengetahuan tentang falsafah politik ini.
Politik dalam arti di sini adalah keseluruhan proses  membuat  atau  merumuskan  kebijakan umum (publik) dengan cara memengaruhi atau menguasai sumber-sumber kekuasaan dan we- wenang (Theodorson dan Theodorson 1969: 303). Kebijakan publik di sini adalah berbagai keputus- an yang menyangkut pembagian atau distribusi penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber-sumber daya  yang  menyangkut  kepentingan  banyak orang, sedangkan sumber-sumber kekuasaan dan wewenang di sini tidak lain adalah individu atau kelompok yang mempunyai kemampuan untuk membuat individu atau kelompok lain melakukan apa yang dia atau mereka kehendaki.
Dalam kehidupan sehari-hari proses membuat kebijakan umum ini antara lain berupa diskusi, rapat atau musyawarah untuk menentukan aturan- aturan (termasuk pendistribusian dan pengaloka- sian penguasaan dan pemanfaatan sumber daya) yang menyangkut kepentingan orang banyak (cf. Spradley 1975). Proses membuat kebijakan umum ini tidak mudah dan tidak selalu berjalan lancar. Di dalamnya terlibat individu dan kelompok dengan berbagai macam kepentingan sehingga persaing- an dan konflik tidak pernah absen dari proses semacam  itu.  Meskipun  demikian,  persaing an dan konflik ini bukanlah aktivitas-aktivitas yang tanpa aturan. Di situ selalu ada aturan-aturan dan nilai-nilai budaya yang telah disepakati bersama, baik  secara  formal  tertulis  maupun  tidak  (cf. Bailey 1977).
Nilai-nilai budaya di sini didefinisikan seba- gai pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang digunakan oleh warga suatu komunitas atau masyarakat  untuk  menilai,  untuk  menentukan baik-buruknya,  bermanfaat-tidaknya,  berbagai
macam hal atau peristiwa yang ada dalam ke- hidupan mereka (Ahimsa-Putra 2007c). D engan kata lain, nilai-nilai ini merupakan semacam alat ukur,  alat  penilai.  Perangkat  penilaian  ini  ada dalam sistem pengetahuan kolektif yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan bersama atau proses sosialisasi. Sebagai alat ukur, nilai bu- daya menduduki posisi yang sangat penting––jika bukan yang terpenting––dalam suatu kebudayaan. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya biasanya juga merupakan unsur kebudayaan yang relatif paling sulit berubah.
Berkenaan dengan politik, nilai-nilai budaya di sini dimaknai sebagai pandangan, pendapat atau  keyakinan  yang  menjadi  alat  untuk  me- nentukan baik-buruknya, benar-tidaknya siasat, aktivitas,  sistem,  dan  struktur  yang  ditujukan untuk  membuat  atau  menyusun  aturan-aturan serta  pengalokasian  penguasaan  dan  peman- faatan sumber-sumber daya, yang menyangkut kehidupan  orang  banyak.  Sebagai  pandangan atau pendapat, nilai budaya merupakan hal yang abstrak. Oleh karena itu, biasanya juga bersifat tidak disadari.

## MITOS TO-MANURUNG : MITOS

## POLITIK DI SULAWESI SELATAN
Dari beberapa mitos To-manurung yang berhasil diperoleh di Sulawesi Selatan, mitos To-manurung dari Bantaeng dapat dikatakan merupakan mitos yang paling panjang, dan juga paling lengkap. Oleh karena itu pula, saya beranggapan bahwa mitos  ini  menyimpan  lebih  banyak  nilai-nilai budaya Bugis dan Makassar dibandingkan dengan mitos-mitos To-manurung lainnya.  Lebih  dari itu, beberapa informan di Sulawesi Selatan––di antaranya adalah almarhum Mattulada, guru besar antropologi dari Sulawesi Selatan––mengatakan bahwa walaupun kerajaan Bantaeng tidak besar, tetapi dia adalah yang tertua. Jika demikian maka mitos To-manurung dari  Bantaeng  tentunya menyimpan informasi yang sangat awal––jika bukan yang paling awal––tentang sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan.
Mitos To-manurung dari Bantaeng di sini diambil dan diterjemahkan dari laporan seorang pegawai  pemerintah  kolonial  Belanda,  O.M.
Goedhart, yang berjudul De Inland-sche rechtsge - meenschappen  in  de  onderafdeeling  Bonthain (komunitas  adat  pribumi  di onderafdeeling Bantaeng). Catatan ini dapat ditemukan dalam Adatrechbundels Vol. XXXVII.
Mitos To-manurung : Versi Bantaeng Versi lengkap mitos To-manurung dari Bantaeng tersebut adalah sebagai berikut.
“… Ceriteranya dimulai pada beberapa abad yang lalu, ketika orang Sulawesi Selatan masih belum memeluk agama Islam, ada seorang pria turun dari langit, yang kemudian disebut To-manurung . Ini terjadi di daerah Bantaeng yang pada waktu itu masih terdiri atau meliputi daerah Onto saja. Dari  tempat  dia  turun  ini To-manurung  pergi mengembara dan tempat yang dia kunjungi atau lewati, yang semula berupa laut berubah menjadi daratan . Berturut-turut dia mengunjungi Mange - pong, Karatuwang, Bontosung-gu dan LindulaE, yang ketiga-tiganya kemudian masuk ke dalam wilayah Bisampole, sampai akhirnya dia memilih Bisampole  sebagai  tempat  tinggal . Penduduk membangun sebuah rumah besar untuknya, yang dia tinggali bersama Pole , seorang laki-laki dari Karatuwang  yang  telah  mengikutinya  hingga ke  Bisampole.  Dengan  didampingi  oleh  Pole To-manurung ini setiap hari menerima laporan dari  12  orang  yang  merupakan  orang-orang terpilih dari penduduk, dan mereka ini disebut To-mangada.
Pada  suatu  hari To-manurung berkata  kepada mereka. “Kelihatannya terlalu repot buat kalian untuk menghadap saya setiap hari karena itu saya mengusulkan untuk memilih seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil kalian ”.
Setelah 12 To-mangada ini menentukan pilihan mereka atas seseorang dari Karatuwang, me- re  ka  mengajukan  pilihan  tersebut  kepada  To- manurung, yang kemudian menguatkan pilihan tersebut dan memberinya gelar To-ni-gallaraka . Semenjak saat itu To-mangada ini hanya kadang- kadang saja menghadap pada To-manurung , yang selalu duduk didampingi oleh Pole di sebelah kiri dan To-ni-gallaraka di sebelah kanan.
Suatu ketika mereka berkumpul bersama, dan To-manurung berkata: “Sayang sekali saya tidak dapat memberikan sesuatu pada kalian karena saya sendiri tidak memiliki apa-apa”. Mereka yang  diajak  bicara  menjawab  bahwa  mereka sudah tahu hal itu, dan karenanya mereka telah
memutuskan  untuk  membuka  sawah-sawah bagi  To-manurung.  Kemudian  Pole  bersama To-mangada memanggil penduduk, dan dengan bantuan mereka mulailah dibuka sawah-sawah baru . Selesai mengerjakan ini mereka memberi- tahukannya  pada To-manurung . Tiap-tiap To-mangada kemudian menunjuk empat orang dari kalangan penduduk yang ditugaskan untuk mengerjakan sawah tersebut dan mereka disebut baku atau to-ni-pabaku-eroki.
Setelah  diadakan  pembicaraan  dengan  To- manurung,  Pole  dan  To-ni-gallaraka,  mereka menentukan bahwa hasil dari sawah-sawah terse - but sebagian akan disediakan untuk keperluan To-manurung, sebagian untuk Pole, untuk To-ni- gallaraka, sebagian untuk 12 orang To-mangada, dan sisanya untuk 48 to-ni-pabaku-eroki.
Tidak lama setelah itu menghilanglah To-manu- rung dengan diam-diam. Pole dan To-ni-gallaraka tetap  tinggal  di  rumah To-manurung tersebut di Bisampole, dan mulailah mereka berselisih karena masing-masing ingin berkuasa. Sementara itu, 12 orang To-mangada beserta anak-buahnya atau rakyatnya telah mendirikan tempat-tempat tinggal yang baru.
Setelah 40 hari To-manurung menghilang Pole dan To-ni-gallaraka mendengar To-manurung berkata kepada mereka: “Saya tidak dapat lagi kembali ke bumi. Kamu Pole, jadilang jannang di Bisampole dan To-ni-gallaraka menjadi galarang Bantaeng , dan juga menjadi ketua dari 12 To-mangada, yang akan memerintah daerah-daerah baru yang telah mereka dirikan, dengan gelar jannang . Untuk penggantiku sebagai karaeng Bantaeng adalah orang  yang  kalian  pilih  dari  sembilan  orang bersaudara yang tinggal di Karatuwang ”. Pole dan To-ni-gallaraka kemudian menyuruh seorang tua, bernama towa untuk mengundang 12 orang To-mangada  agar  berkumpul  di  Bisampole. Mereka menjawab permintaan ini dengan usul agar  dua  hari  kemudian  mereka  bertemu  di Bon-tosunggu.  Pada  hari  berkumpul  tersebut Pole dan To-ni-gallaraka menyampaikan pesan To-manurung . Para To-mangada ini kemudian meminta agar Pole dan To-ni-gallaraka menunjuk seseorang  yang  sesuai  sebagai  pengganti To- manurung menjadi Karaeng Bantaeng, namun mereka berdua merasa bahwa akan lebih baik jika To-mangada yang menjatuhkan pilihan saja, dan mereka menguatkannya. Untuk itu, mereka sepakat guna bertemu lagi dua hari kemudian di Bisampole dan sembilan orang bersaudara, yang salah satu di antaranya akan mereka pilih menjadi karaeng akan diundang juga. Towa dan empat
orang To-mangada kemudian pergi ke Karatu- wang guna menyampaikan undangan tersebut.
Pada hari yang ditentukan, Pole, To-ni-gallaraka bersama 12 To-mangada berkumpul di Bisam- pole.  Sembilan  bersaudara  dari  Karatuwang juga  muncul  dalam  rapat  tersebut,  di  mana diputuskan orang yang tertua dari mereka, yaitu Masanigaya , diangkat sebagai Karaeng Bantaeng. Selesai pertemuan ini sembilan bersaudara balik ke  Karatuwang  dan  Masanigaya  meminta  ijin pada ayahnya––yang bernama Macangea, dan telah turun dari langit bersama sembilan anak laki-lakinya di Karatuwang ––untuk menerima jabatan tersebut, dan ayahnya mengijinkan. Dua hari setelah itu Pole, To-ni-gallaraka serta 12 To- mangada datang ke Karatuwang untuk membawa Masanigaya ke tempat tinggal To-manurung di Bisampole. Di sana mereka juga berjanji untuk memberikan semua yang telah mereka buat dan sediakan bagi To-manurung pada Masanigaya.
Tidak  lama  setelah  peristiwa  ini,  Pole―yang sementara  itu  telah  mendapat  gelar  jannang Bisampole―bermimpi. Dalam mimpi tersebut To-manurung telah berpesan kepadanya bahwa dia akan turun ke bumi lagi tidak dalam wujud manusia  melainkan  dalam  wujud  sebuah patung  emas.  Pole  harus  mencari  patung  ini di  Bantaeng  dan  dengan  mengenakan  sebuah topi serta sarung putih, dan dalam sarung ini dia  harus  menyembunyikan  atau  membawa sebuah  birang,  yaitu  secarik  kain  putih  yang dilipat. “Dalam birang itu” kata To-manurung “saya akan datang. Kemudian bawalah saya ke rumah saya di Bisampole lagi, dan sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng  Bantaeng” . Pole segera memberitahukan mimpinya ini kepada 12 To-mangada dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bantaeng (Onto). Sampai di sana Pole–– yang  telah  mengenakan  pakaian  seperti  yang diminta oleh To-manurung ––berkata: “Karaeng Manurung,  kami  semua  sekarang  berkumpul di sini, datanglah seperti yang dijanjikan”. Be- gitu selesai dia mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan sesuatu dalam birangnya, yang telah dibawanya. Dia tidak berani membuka lipatan birang tersebut, namun dia berkata kepada orang lain, bahwa benda yang mereka tunggu telah ada dalam birang tersebut. Tiba-tiba muncullah di hadapan mereka poki banrange , sebuah klewang (atau sonri yang kemudian dinamakan ana loloa ), sebuah poke pangka (sebuah tombak bermata dua, yang kemudian disebut lowo ), sebuah badik kecil (sekarang dikenal dengan nama tajina lompowa ) serta  sebuah  bendera  hitam  (yang  selanjutnya
disebut balonga ). Benda-benda ini menurut Pole termasuk  milik To-manurung .  Bersama-sama dengan patung emas yang telah masuk dalam bi- rang tadi, mereka kembali ke rumah To-manurung di  Bisampole,  di  mana  Masanigaya,  Karaeng Bantaeng yang pertama tinggal.
Galarang  dari  Bantaeng  dan  jannang  12  di bawahnya kemudian membentuk Hadat Bantaeng, dan 12 jannang tersebut dinamakan ada sampulu ruwa, nama ini tetap dipertahan kan, walaupun kemudian ditambah dengan karaeng dari Kaili. Kaili ini pada mulanya adalah kekaraengan yang berdiri sendiri, namun dengan sukarela kemudian menjadi palili dari Bantaeng (Goedhart 1920a: 2–9)”.

## NILAI-NILAI BUDAYA POLITIK DALAM MITOS TO-MANURUNG
Mengikuti prosedur yang ditawarkan oleh Lévi- Strauss, mitos dapat dianalisis dengan menentu- kan terlebih dulu unit terkecilnya, yaitu miteme ( mytheme ). Miteme adalah kalimat-kalimat dalam mitos yang memperlihatkan suatu relasi tertentu (Lévi-Strauss 1963). Namun, seringkali miteme ini  sulit  diketahui  maknanya  sehingga  makna ini harus dicari pada unit yang lebih besar, yang saya sebut ceriteme , yakni kumpulan kalimat atau alinea  yang  menunjukkan  suatu  gagasan  (ide) tertentu (Ahimsa-Putra 2006). Oleh karena itu, unit-unit mitos yang perlu dianalisis di sini adalah miteme dan ceriteme. Berikut adalah miteme dan ceriteme yang dianalisis serta nilai-nilai budaya yang tersirat di dalamnya.

## Nilai Budaya “Resiprositas”
Resiprositas ( reciprocity ) sebagai perangkat nilai di sini mengatakan bahwa suatu pemberian yang diterima harus dibalas kembali dengan pemberian, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, dalam  waktu  yang  bersamaan  ataupun  tidak. Dalam kehidupan sehari-hari nilai resiprositas ini terwujud dalam bentuk interaksi tukar-menukar, terutama yang bersifat tidak langsung, yaitu suatu pemberian tidak harus dibalas dengan pemberian yang sama dalam waktu yang sama pula. Hal ter- penting adalah bahwa apa yang diberikan adalah yang dianggap berharga oleh pihak lain, atau tidak dimilikinya (cf. Foster 1963; Gouldner 1977). Mitos-mitos berikut mencerminkan hal tersebut.
(1) “... Dari tempat dia turun ini To-manurung pergi mengembara dan tempat yang dia kunjungi atau lewati, yang semula berupa laut berubah menjadi daratan. Berturut-turut dia mengunjungi Mangepong,  Karatuwang,  Bontosunggu  dan Lindu-laE, yang ketiga-tiganya kemudian masuk ke dalam wilayah Bisampole, sampai akhirnya dia memilih Bisampole sebagai tempat tinggal . ..”
Ceriteme ini dapat ditafsirkan sebagai kisah tentang perbuatan To-manurung yang bermanfaat bagi  manusia,  yaitu  mengubah  tempat-tempat yang dia kunjungi atau lewati, yang semula berupa laut, menjadi daratan. Di sini To-manurung telah membuat daerah-daerah yang semula tidak dapat ditinggali manusia menjadi daerah yang bisa di- tempati atau dapat diolah untuk bercocok-tanam. Hal ini dapat juga diartikan bahwa To-manurung telah membuka lahan-lahan baru untuk tempat tinggal dan bercocok-tanam. Ceriteme ini me- maparkan jasa To-manurung bagi orang Bantaeng.
Dari sudut pandang yang lain, ceriteme ini juga menampilkan sosok To-manurung sebagai tokoh yang menyiapkan lahan untuk mengawali kehidupan sosial di Bantaeng, dan kemudian me- nentukan lokasi pusat kehidupan sosial tersebut, yakni di Bisampole. Lebih dari itu, ceriteme ini juga  menyiratkan  adanya  wilayah  kekuasaan To-manurung ,    meliputi  daerah-daerah  yang telah dikunjunginya, yang kemudian termasuk dalam wilayah Bisampole. Awal kehidupan sosial Bantaeng sebagai sebuah sistem politik terlihat pada ceriteme ini.
(2)  “ ...  Penduduk  membangun  sebuah  rumah besar untuknya, yang dia tinggali bersama Pole ... ”.
Miteme ini  memaparkan  balas  jasa  orang Bantaeng kepada To-manurung serta awal diletak- kannya infrastruktur untuk sistem politik yang akan dibangun, yakni tempat tinggal bagi seorang pemimpin atau kepala daerah, yang di kemudian hari dikenal di daerah ini dengan sebutan “rumah jabatan”. To-manurung kemudian tidak mengem- bara lagi. Dia tinggal di rumah tersebut dan mudah ditemui oleh warga masyarakat Bantaeng
Dua miteme di atas menggambarkan suatu bentuk pertukaran antara To-manurung dengan masyarakat  Bantaeng. To-manurung dianggap telah  berjasa  memberikan  lahan  baru  kepada
penduduk Bantaeng untuk hidup menetap dan ber- cocok tanam sehingga penduduk membuatkannya sebuah rumah besar serta menganggapnya sebagai pimpinan mereka. Pertukaran yang terjadi di sini memang  tidak  seimbang  karena To-manurung tampak memberikan jauh lebih banyak kepada penduduk, daripada sebaliknya. Oleh karena itu, dalam hubungan pertukaran tersebut To-manurung kemudian berada dalam posisi yang lebih tinggi, yaitu  sebagai  seorang patron (pelindung)  (cf. Foster 1963; Scott 1972), sedangkan penduduk Bantaeng  menjadi  “klien”nya. To-manurung menjadi pemimpin mereka.
Dari miteme dan ceriteme tersebut diketahui bahwa dalam sistem politik tradisional di Ban- taeng,  hubungan  timbal-balik  antara  seorang pemimpin dengan mereka yang dipimpin meru- pakan  hal  yang  dianggap  baik.  Hubungan  ini bersifat sukarela. Pemimpin maupun pinimpin (yang  dipimpin)  tidak  merasa  terpaksa  dalam menjalin hubungan tersebut. Meskipun demikian sang pemimpin diharapkan dapat memberikan lebih banyak kepada pinimpin , daripada seba- liknya. 1 Seorang  pemimpin  juga  diharapkan tidak membebani atau menyulitkan mereka yang dipimpinnya, bahkan kalau bisa selalu berusaha meringankan beban mereka, atau dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, seorang pemimpin dituntut memiliki sumber daya yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan para pinimpin- nya.
Selanjutnya,  dalam  mitos  di  atas  juga  di- katakan,
(3) “... [ To-manurung ] setiap hari menerima lapo - ran dari 12 orang yang merupakan orang-orang terpilih dari penduduk, dan mereka ini disebut To-mangada …”
Miteme ini menunjukkan bahwa To-manu- rung telah menjadi orang yang sangat dihormati, dan  diberi  kepercayaan  untuk  menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk Bantaeng. To-manurung secara tidak langsung telah diakui sebagai pemimpin atau kepala dae-
1 pinimpin : istilah ini berasal dari kata “pimpin” yang mendapat  sisipan  “-in-“,  menjadi  “p-in-impin”  yang artinya “yang dipimpin”; “orang yang dipimpin”. Kata ini saya pakai untuk menyingkat frasa “orang/pihak yang dipimpin”.
rah. Miteme itu juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat Bantaeng terdapat paling tidak 12 ke- lompok, yang masing-masing memiliki wakilnya untuk memberikan laporan secara berkala kepada To-manurung . Dua belas orang wakil penduduk ini disebut to-mang-ada. Di sini tecermin sistem politik yang akan berlaku di daerah Bantaeng di  kemudian  hari,  yakni  sistem  perwakilan. Kelompok-kelompok yang ada––yang mungkin merupakan kelompok-kelompok kekerabatan–– menunjuk  salah  seorang  dari  mereka  untuk mewakili kelompok.

## Nilai Budaya “Kebersamaan”
Adanya  resiprositas  antara  pemimpin  dan pinimpin (yang  dipimpin)  akan  memudahkan tercapainya kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai  macam  masalah  karena  resiprositas berawal  dari  dan  memungkinkan  tumbuhnya rasa saling percaya yang lebih kuat (Gouldner 1977). Kebersamaan atau kesediaan untuk hidup berdampingan dan siap memberikan apa yang diperlukan  oleh  orang  lain  memang  terlihat penting dalam konteks sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan. Nilai kebersamaan di sini menyatakan bahwa selalu bersedia dan siap untuk hidup bersama atau melakukan kerja sama dengan orang lain merupakan sikap atau tindakan yang baik. Kerja sama merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Di  Bantaeng  nilai  kebersamaan  itu  juga diarah kan pada satu tujuan utama bersama, yakni To-manurung . Sosok To-manurung merupa kan tokoh  utama  dalam  kegiatan  kerja  sama  itu. Dengan  kata  lain,  pola  kerja  sama  di  antara mereka yang setara akan dapat berlangsung jika di daerah tersebut terdapat seseorang yang diakui bersama  sebagai  pemimpin.  Pemimpin  di  sini tidak selalu dan tidak harus bertindak sebagai pengatur kegiatan bersama. Namun, kehadiran- nya diperlukan karena kerja sama tersebut harus diarahkan atau ditujukan kepadanya atau untuk kepentingannya. Tanpa adanya sosok pimpinan yang diakui bersama seperti To-manurung , akan sulit dilaksanakan suatu kerja sama.
Dalam nilai kebersamaan ini tidak ada pan- dangan bahwa individu yang satu lebih penting daripada yang lain. Semua individu yang terlibat
dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan tertentu be- rada dalam kedudukan yang sama. Setiap individu memberikan sumbangan yang berbeda, namun sa- ling mengisi dan saling mendukung. Hal ini akan berjalan dengan baik jika ada pembagian kerja. Pembagian kerja didasarkan pada nilai efektivitas dan efisiensi untuk mencapai berbagai tujuan, sebagaimana tecermin pada miteme berikut.
(4) “ ... mereka telah memutuskan untuk membuka sawah-sawah bagi To-manurung. Kemudian Pole bersama To-mangada memanggil penduduk dan dengan bantuan mereka mulailah dibuka sawah- sawah baru ...”
Miteme ini mencerminkan dua nilai budaya, yaitu nilai membalas jasa pemimpin dan nilai kebersamaan.  Nilai  membalas  jasa  pemimpin terlihat pada kesepakatan wakil-wakil masyarakat (To-mangada) untuk membuka sawah bagi To- manurung dan nilai kedua terlihat pada kebersa- maan mereka mengerjakan hal itu serta kesediaan penduduk  untuk  membantu  para To-mangada. Dengan demikian, di sini juga terlihat adanya kesadaran  para  to-mangada  dan  masyarakat Bantaeng akan perlunya sistem politik berbasis ekonomi  karena  mereka  memerlukan  sumber daya tertentu untuk mendukung kegiatan-kegiatan mereka, yaitu sawah. Pembukaan sawah dilaku- kan secara gotong-royong, dengan Pole––wakil To-manurung ––sebagai pengaturnya. Tahap ini merupakan tahap penyiapan sumber daya eko- nomi yang dibutuhkan untuk mendukung sistem politik yang tengah dibangun.
(5) “... hasil dari sawah-sawah tersebut sebagian akan disediakan untuk keperluan To-manurung, sebagian untuk Pole, untuk To-ni-gallaraka, se- bagian untuk 12 orang To-mangada, dan sisanya untuk 48 to-ni-pabaku-eroki …”
Nilai-nilai kebersamaan dan nilai keadilan terlihat pada miteme ini. Hasil dari sawah yang disediakan  untuk To-manurung ternyata  tidak hanya untuk To-manurung saja, tetapi juga un- tuk pejabat lain dan mereka yang terlibat dalam pengerjaan  sawah  tersebut.  Setelah  kewajiban mereka ditetapkan, mereka kemudian mendapat- kan hak atas sebagian hasil sawah yang mereka olah. Aturan ini ditentukan melalui kesepakatan bersama.  Di  sini  juga  mulai  terlihat  adanya
pembagian kerja––yang memunculkan sejumlah status sosial baru––serta kesadaran masyarakat Bantaeng bahwa mereka yang menjadi pengatur kehidupan sosial atau yang menduduki jabatan politik perlu mendapatkan imbalan yang mema- dai. Bibit-bibit sebuah sistem birokrasi dengan pejabat yang digaji terlihat di sini.
(6) “... Pole segera memberitahukan mimpinya ini kepada 12 To-mangada dan kemudian mereka bersama-sama pergi ke Bantaeng (Onto) …”
Miteme pendek ini juga mencerminkan nilai kebersamaan.  Walaupun  mimpi  yang  dialami Jannang Bisampole adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan To-manurung juga tidak berpesan agar pesannya disampaikan kepada Galarang Bantaeng dan para to-mangada, namun Jannang Bisampole tidak  bersedia  merahasiakan  mimpinya  atau menyimpannya  untuk  diri-sendiri.  Dia  justru menceritakan mimpi tersebut kepada yang lain. Mimpi sebagai sebuah peristiwa pribadi di sini dipandang dan dijadikan sebagai sebuah peristiwa yang bersifat kolektif. Bahwa apa yang terjadi dalam mimpi seseorang pada dasarnya merupakan sebuah pesan yang dianggap ditujukan pada suatu kolektivitas. Nilai kebersamaan merupakan dasar dari pandangan semacam ini.

## Nilai Budaya “Kesepakatan”
Nilai budaya ini mengatakan bahwa pencapaian kesepakatan atau kesamaan pendapat merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan jika orang ingin menyelesaikan  suatu  masalah  atau  pekerjaan secara bersama-sama atau jika seseorang ingin mencapai  suatu  tujuan  bersama.  Kesepakatan akan  menimbulkan  rasa  saling  percaya  antara pihak yang satu dengan yang lainnya atau setiap orang  akan  bersedia  melakukan  tugas  yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nilai kesepakatan tersebut dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi dengan relatif mudah dan cepat.
Nilai kesepakatan tecermin dalam miteme berikut.
(7)  “... Para  To-mangada  ini  kemudian  me - minta agar Pole dan To-ni-gallaraka menunjuk seseorang  yang  sesuai  sebagai  pengganti  To- manurung menjadi Karaeng Bantaeng, namun
mereka berdua merasa bahwa akan lebih baik jika To-mangada yang menjatuhkan pilihan saja, dan mereka menguatkannya ..”
Miteme ini  menunjukkan  bahwa  ketika para To-mangada meminta Jannang Bisampole dan Galarang Bantaeng untuk memilih Karaeng Bantaeng, keduanya menolak, dan meminta para To-mangada yang melakukan pemilihan tersebut. Pengutamaan kesepakatan oleh mayoritas terlihat jelas di sini karena yang disarankan untuk me- milih adalah para To-mangada, yang merupakan wakil-wakil dari penduduk Bantaeng. Jannang Bisampole dan Galarang Bantaeng tampaknya menyadari bahwa mereka bukanlah wakil-wakil dari keseluruhan penduduk Bantaeng sehingga pilihan mereka tidak akan bisa betul-betul me- wakili pilihan masyarakat. Dengan menyarankan agar yang memilih Karaeng Bantaeng adalah para To-mangada  atau  para jannang maka  praktik demokrasi sebenarnya telah berjalan di Bantaeng.
(8) “... Setelah 12 To-mangada ini menentukan pilihan mereka atas seseorang dari Ka-ratuwang, mereka mengajukan pilihan tersebut kepada To- manurung, yang kemudian menguatkan pilihan tersebut dan memberinya gelar To-ni-gallaraka …”
Di sini kita menemukan aktivitas pemilihan wakil pemuka masyarakat, yang akan menjadi penghubung antara pemimpin Bantaeng dan para pemuka masyarakat atau ketua-ketua kelompok di  Bantaeng.  Sebagai  pimpinan  dia  kemudian menguatkan atau meresmikan hasil pilihan para To-mangada. Di sinilah terlihat sebuah proses yang demokratis dalam sistem politik tradisional di Bantaeng.
Pada miteme ini terlihat bahwa wakil To- mangada dipilih sendiri oleh para To-mangada berdasarkan atas kesepakatan di antara mereka. Pemilihan itu tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain sehingga To-manurung pun sama sekali tidak campur-tangan. Sebagai pimpinan, To-manurung tinggal menyepakati hasil pemilihan tersebut dan meresmikannya melalui pemberian gelar To-ni- gallaraka .  Nilai  kesepakatan  terwujud  antara To-manurung dengan  para  To-mangada  untuk mengangkat seorang wakil yang tidak ditunjuk oleh To-manurung , tetapi mereka pilih sendiri.
Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bantaeng––dan mungkin juga masya- rakat Sulawesi Selatan pada umumnya––merupa- kan  masyarakat  yang  terbiasa  menyelesaikan aneka-ragam  persoalan  secara  bersama-sama. Pengambilan keputusan didasarkan pada kepen- tingan bersama dan dicapai melalui proses musya- warah yang menghasilkan kesepakatan. Ketika musyawarah menjadi cukup sulit dilakukan karena melibatkan banyak orang maka diperlukan cara baru yang lebih sesuai. Nilai budaya baru pun diperlukan  sebagai  pedoman  untuk  bertindak. Nilai budaya perwakilan adalah jawabnya.

## Nilai Budaya “Perwakilan”
Nilai  budaya  perwakilan  di  sini  mengatakan bahwa mewakilkan suatu tugas kepada orang lain berdasarkan atas kesepakatan bersama merupakan hal yang sebaiknya dilakukan. Bahkan, dalam situasi dan kondisi tertentu perwakilan tersebut bukan hanya baik, tetapi juga harus dilaksanakan. Nilai budaya perwakilan memungkinkan muncul- nya pranata Hadat di Bantaeng, yaitu semacam dewan perwakilan rakyat Bantaeng. Melalui per- wakilan ini kesepakatan bersama menjadi lebih mudah dicapai.
Nilai  budaya  perwakilan  tecermin  pada miteme berikut,
(9) “... Pada suatu hari To-manurung berkata kepada mereka. Kelihatannya terlalu repot buat kalian untuk menghadap saya setiap hari karena itu saya mengusulkan untuk memilih seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil kalian . ..”
Miteme ini  menyajikan  peristiwa  diletak- kannya  dasar-dasar  sistem  politik  tradisional Bantaeng. Wakil-wakil kelompok (To-mangada) sebenarnya merupakan suatu kesatuan, namun belum  memiliki  ketua.  Dengan  anjuran  agar mereka menunjuk seorang wakil, To-manurung sebenarnya memerintahkan mereka untuk me- milih seorang ketua yang akan mewakili mereka saat berhubungan dengan To-manurung . Dengan begitu para To-mangada sebagai suatu kesatuan, sebagai sebuah dewan yang kemudian disebut Ha- dat , akan lebih terlihat dan lebih berperan. Hadat inilah yang kemudian menjadi badan tertinggi dalam masyarakat Bantaeng karena paling berhak
menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  kepala daerah di Bantaeng. Nilai budaya perwakilan juga tecermin pada miteme berikut.
(10) “... Galarang dari Bantaeng dan jannang 12  di  bawahnya  kemudian  membentuk  Hadat Bantaeng, dan 12 jannang tersebut dinamakan ada’ sampulu ruwa …”
Miteme ini  memperlihatkan  peristiwa lahirnya Hadat Bantaeng dan Ada’ Sampulong Ruwa ( Hadat Dua Belas ), yang mencerminkan ditetapkannya sistem perwakilan dalam sistem politik tradisional di Bantaeng. Dari miteme ini terlihat sebuah sistem pemerintahan di Bantaeng, yang  sudah  memperlihatkan  ciri-ciri  sistem pemerintahan  modern  sebagaimana  yang  kita kenal sekarang.
Sistem perwakilan yang diusulkan oleh To- manurung kepada para To-mangada merupakan upaya  untuk  memudahkan  kehidupan  mereka sendiri. Dengan adanya wakil ini mereka tidak lagi perlu menghadap To-manurung setiap hari. Jadi, nilai perwakilan di atas didasarkan pada sebuah nilai yang lain, yakni kepraktisan atau kemudahan, yang mengatakan bahwa memilih suatu tindakan yang lebih mudah dikerjakan dan tidak menyulitkan banyak orang merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. Hal ini tecermin pada miteme berikut.
(11) “... Tiap-tiap To-mangada kemudian menun - juk empat orang dari kalangan penduduk yang ditugaskan untuk mengerjakan sawah tersebut dan mereka disebut baku atau to-ni-pabaku-eroki
… ”
Miteme ini menampilkan aktualisasi nilai- nilai perwakilan dan kebersamaan. Pengerjaan sawah untuk To-manurung perlu dilakukan secara bersama, namun supaya lebih praktis kebersamaan ini dijalankan lewat sistem perwakilan. Para wakil ini mendapat gelar to-ni-paba-ku-eroki . Mereka merupakan  petugas  tetap  untuk  mengerjakan sawah yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat sistem politik yang tengah dibangun. Kemampuan masyarakat tradisional Bantaeng  untuk  membangun  dan  melakukan pembagian kerja terlihat jelas di sini.

## Nilai Budaya “Restu Nenek-moyang”
Selanjutnya,  mitos To-manurung di  atas  juga menunjukkan bahwa berbagai kesepakatan dalam suatu sistem politik tidak hanya harus dicapai oleh seorang pemimpin dengan yang dipimpin, tetapi juga  dengan  mereka  yang  pernah  memimpin, namun  telah  meninggal.  Kesepakatan  dengan mereka  yang  telah  meninggal  ini  dikatakan s ebagai “restu nenek moyang”. Nilai budaya restu nenek-moyang di sini mengatakan bahwa selalu mendapat restu dari nenek-moyang dalam segala hal yang dikerjakan merupakan hal yang baik dan penting. Dengan adanya restu ini seseorang atau suatu kolektivitas akan memperoleh kehidupan yang sejahtera, aman, dan tenteram.
Nilai  restu  nenek-moyang  berawal  dari anggapan  bahwa  mereka  yang  sudah  mening- gal  (nenek-moyang)  sebenarnya  masih  selalu mengawasi kehidupan anak-cucu mereka, dan bahkan masih dapat memberikan pertolongan jika diminta. Tanpa restu nenek-moyang ini, berbagai kegiatan yang dilakukan dianggap kurang sah atau kurang baik. Restu nenek-moyang pada masyara- kat tradisional Sulawesi Selatan dianggap sebagai salah  satu  dasar  legitimasi  bagi  aktivitas  dan sistem politik yang ada, sebagaimana tecermin pada miteme berikut.
(12) Setelah 40 hari To-manurung menghilang Pole  dan  To-ni-gallaraka  mendengar  To- manurung berkata kepada mereka: “ Saya tidak dapat lagi kembali ke bumi. Kamu Pole, jadilah jannang di Bisampole dan To-ni-gallaraka men - jadi galarang Bantaeng, dan juga menjadi ketua dari  12  To-mangada,  yang  akan  memerintah daerah-daerah baru yang telah mereka dirikan, dengan  gelar  jannang.  Untuk  penggantiku sebagai Karaeng Bantaeng adalah orang yang kalian pilih dari sembilan orang bersaudara yang tinggal di Karatuwang ...”
Perintah To-manurung ––yang telah meng- hilang––dalam ceriteme ini  berisi  petunjuk- petunjuk  untuk  membangun  sebuah  sistem pemerintahan. Pengganti To-manurung sebagai pemimpin  adalah  Karaeng  Bantaeng,  dengan pendamping seorang ketua dewan ( Hadat ) yang bergelar Galarang Bantaeng dan seorang pem- bantu dekat Karaeng Bantaeng, yang juga seorang kepala kelompok, tetapi dengan posisi khusus,
yakni  Jannang  Bisampole. To-manurung juga menyarankan agar jabatan Karaeng Bantaeng di kemudian hari diberikan kepada seseorang yang dipilih dari kalangan keluarga tertentu yang disa- rankan. Pada ceriteme itu juga tecermin salah satu norma politik tertentu, yakni penentuan kepala (Karaeng Bantaeng) disarankan untuk dilakukan melalui pemilihan. Dengan mengikuti saran dan petunjuk To-manurung sistem politik yang berlaku dianggap telah mendapat restu atau persetujuan dari nenek-moyang

## Nilai Budaya “Benda Pusaka adalah Penting”
Restu  nenek-moyang  dapat  diperoleh  dengan menaati perintah atau saran mereka. Selain itu, juga dengan menghormati benda-benda yang dulu disayangi atau dimiliki oleh nenek-moyang terse- but, yaitu dengan cara menyimpan benda-benda tersebut di tempat khusus dan memperlakukannya secara khusus pula. Di masa lalu, hal semacam ini sangat biasa dilakukan oleh komunitas-komunitas adat  di  Sulawesi  Selatan  (lihat Ahimsa-Putra 2007b; Hasselt 1865; Matthes 1885 ).
Nilai mengenai pentingnya restu dari penda- hulu atau nenek-moyang juga terlihat jelas pada ceriteme ini.
(13)  “... Dalam  mimpi  tersebut  To-manurung telah  berpesan  kepadanya  bahwa  dia  akan turun ke bumi lagi tidak dalam wujud manusia melainkan dalam wujud sebuah patung emas. Kata To-manurung, “Saya akan datang. Kemu - dian bawalah saya ke rumah saya di Bisampole lagi, dan sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng Bantaeng ...”
Keberadaan  patung  emas―yang  meru - pakan  representasi  dari To-manurung yang sudah “pergi”―dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pendampingan oleh To-manurung pada setiap Karaeng Bantaeng yang terpilih. Kata-kata To-manurung ,  “Sejak  saat  itu  saya  akan  tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng Bantaeng”, jelas memperlihatkan hal itu. Pendampingan ini dapat diartikan sebagai pem- berian restu oleh nenek-moyang pada seseorang dalam menjalankan pemerintahan di Bantaeng serta pada sistem pemerintahan yang berlaku.
Selanjutnya dalam mitos juga disebutkan,
(14) “... Tiba-tiba muncullah di hadapan mereka poki banrange, sebuah klewang (atau sonri yang kemudian dinamakan ana loloa), sebuah poke pangka  (sebuah  tombak  ber-mata  dua,  yang kemudian  disebut  lowo),  sebuah  badik  kecil (sekarang dikenal dengan nama tajina lompowa) serta sebuah bendera hitam (yang selanjutnya disebut balonga). Benda-benda ini menurut Pole termasuk milik To-manurung …”
Pada ceriteme ini kita lihat pewujudan nilai tentang pentingnya benda-benda pusaka dalam sistem politik tradisional di Bantaeng dan juga di Sulawesi Selatan pada umumnya. Benda-benda pusaka ini umumnya berasal dari penguasa sebe- lumnya, atau penguasa yang pertama. Penting- nya orang menyimpan benda-benda pusaka ini menunjukkan adanya nilai-nilai penghormatan kepada nenek-moyang.
Dalam  konteks  sistem  politik  tradisional Bantaeng, nilai budaya mengenai benda pusaka itu mengatakan bahwa memiliki benda pusaka merupakan hal yang baik dan perlu karena pusaka tersebut dapat memberikan kekuatan kepada pe- milik atau orang yang menguasainya, atau dapat menjadi  bukti  keabsahan  dan  kebenaran  dari realitas politik tertentu. Pemilikan benda-benda pusaka  warisan  nenek-moyang  menunjukkan kedekatan  atau  kekhususan  hubungan  antara nenek-moyang dengan pemilik pusaka tersebut, dan ini menjadi salah satu unsur pendukung pen- ting pada keabsahan kedudukan politiknya serta sistem politik yang berlaku.
Pentingnya benda pusaka itu terlihat dalam berbagai peristiwa politik di Sulawesi Selatan di abad yang lalu. “Penduduk Sulawesi Selatan sendiri berpendapat bahwa kepala-kepala daerah yang  mereka  sebut akaraeng atau aru adalah mereka  yang  memiliki  ornamen  atau  pusaka ....” Pusaka ini dikenal dengan beberapa istilah, seperti kalompowang , gaukang ,  atau arajang (Ahimsa-Putra  2007b:  116–117).  Pusaka  ini tidak dapat dilepaskan dari kedudukan seorang karaeng atau kepala daerah. Di mata orang Bugis dan Makassar tradisional keduanya merupakan suatu kesatuan. Jika gaukang disimpan di suatu tempat  maka  di  situ  pula  aru  atau karaeng bertempat tinggal. Menurut orang-orang tua di Sulawesi Selatan, baik pusaka, gaukang maupun
kalompowang ini adalah karaeng atau aru yang sebenarnya. Gaukang inilah yang memiliki tanah, sedangkan karaeng atau aru sebenarnya tidak lain hanya pengganti atau penjaga gaukang tersebut sehingga berhak memanfaatkan apa yang dimi- liki oleh gaukang , seperti tanah, kebun, sawah, kolam ikan, dan hutan (Kooreman 1883: 186). Pemilikan pusaka ini juga menjadi dasar legiti- masi kekuasa an seorang pemimpin, sebagaimana terlihat pada berbagai kasus perebutan kekuasaan di masa lampau, di Sulawesi Selatan. Di masa itu, seseorang yang ingin merebut kekuasaan dapat melakukannya dengan merebut atau menguasai benda-benda pusaka yang dimiliki oleh penguasa (lihat Ahimsa-Putra 2007b).
Dalam kerangka berpikir seperti itu setiap penguasa  di  Bantaeng  berada  dalam  posisi  di tengah,  yaitu  di  antara  penguasa  lama––yang pengaruhnya tetap dianggap ada karena adanya benda yang mewakilinya––dan para wakil rakyat. Dengan posisi seperti itu seorang penguasa sulit untuk  bertindak  sewenang-wenang  terhadap rakyatnya. Dia selalu diawasi dari atas dan bawah. Kekuasaannya hanya akan dapat mewujud apabila ada persetujuan dari pihak yang ada di atas dan di bawahnya.

## Nilai Budaya “Mimpi adalah Penting”
Selain melalui benda pusaka, restu dari nenek- moyang juga dapat diketahui melalui mimpi-mim- pi yang dialami. Nilai budaya mengenai mimpi di sini mengatakan bahwa mimpi-mimpi tertentu merupakan tanda-tanda yang perlu diketahui arti atau pesan yang tersirat. Apalagi jika mimpi terse- but berupa peristiwa pertemuan dengan nenek- moyang,  dengan  tokoh-tokoh  penting,  dengan orang-orang  suci,  dengan  mahkluk-mahkluk tertentu,  atau  berupa  pengalaman-pengalaman yang aneh. Mimpi juga dipercaya sebagai tanda mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang bertujuan mengingatkan orang untuk mem- persiapkan diri guna menghadapi apa yang akan terjadi.  Pengawasan  oleh  nenek-moyang  juga berlangsung lewat mimpi-mimpi. Oleh karena itu, mimpi merupakan hal yang penting dalam sistem politik  tradisional  di  Bantaeng,  dan  Sulawesi Selatan pada umumnya.
(13)  “… Dalam  mimpi  tersebut  To-manurung telah  berpesan  kepadanya  bahwa  dia  akan turun ke bumi lagi tidak dalam wujud manusia melainkan dalam wujud sebuah patung emas. Kata To-manurung “saya akan datang. Kemu - dian bawalah saya ke rumah saya di Bisampole lagi, dan sejak saat itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng Bantaeng ...”
Miteme ini menunjukkan arti penting mimpi dalam kaitannya dengan kedudukan seseorang sebagai  pemimpin  karena  berisi  petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh mereka yang  masih  hidup.  Mimpi  yang  dialami  oleh pejabat  politik  di  situ  dianggap  memiliki  arti penting  bagi  kelanggengan  kekuasaan  mereka dan bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Ketika  mimpi  yang  dialami,  misalnya  berupa perjumpaan dengan nenek-moyang, hal itu sering ditafsirkan  sebagai  suatu  wujud  persetujuan, dukungan atau restu nenek-moyang atas apa yang sedang atau telah dikerjakan. Tidak mengherankan jika  mimpi  bertemu  dengan  mereka,  dengan orang suci atau tokoh berpengaruh yang sangat dihormati merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan juga dicari, agar dapat dijadikan sarana untuk  melegitimasi  apa  yang  telah  atau  akan dilakukan.

## DEMOKRASI TO-MANURUNG: FALSAFAH POLITIK TRADISIONAL BANTAENG
Apa falsafah politik yang ada di balik nilai-nilai budaya masyarakat Bantaeng tradisional tersebut? Dapatkah kita menyebutnya falsafah demokrasi? Demokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah “ political system based upon rule by the consent of the governed, i.e. government based directly or indirectly upon the will of the majority of the members of a community or society ” (sistem poli- tik yang didasarkan pada aturan yang merupakan hasil kesepakatan orang yang diatur/diperintah, yaitu pemerintahan yang berdasarkan––langsung atau tidak langsung––pada kemauan mayoritas warga  dari  suatu  komunitas  atau  masyarakat” (Theodorson and Theodorson 1969: 107).
Demokrasi sebagai sebuah corak sistem poli- tik sudah dikenal oleh masyarakat Yunani Kuna, seperti yang pernah ada di kota Athena. Demokrasi
masyarakat Athena Kuna ketika itu merupakan demokrasi langsung. Warga kota Athena memilih langsung undang-undang yang akan diberlakukan di kalangan mereka. Demokrasi pada masyarakat Athena ini merupakan bentuk demokrasi yang paling dekat dengan makna demokrasi. Dalam sistem ini masyarakat kota Athena berkumpul, menyelenggarakan rapat kota ( town-meeting ), un- tuk menyatakan kesetujuan atau penolakan mere- k a terhadap sesuatu (Sartori 1968). Demokrasi ala Athena tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada masyarakat masa kini karena kondisinya sudah berbeda. “ Modern political societies are large societies, and the greater the number of the people involved, the less their pariticipation can be effecttive and meaningful. Furthermore, the modern nationwide state confronts us with spatial or  extensional  impossibility,  for  the  real  self- government cannot occur among the absentees; it requires a demos to be present in person on the spot ” (Sartori 1968: 115). Dalam situasi seperti inilah, demokrasi tidak langsung, yang disebut demokrasi perwakilan ( representative democracy ) merupakan sistem yang dipandang lebih cocok daripada demokrasi langsung.
Kalau demokrasi masyarakat Athena adalah “pemerintahan oleh rakyat, atas rakyat” ( govern- ment of the people over the people ), demokrasi masyarakat  modern  bukanlah  demokrasi  yang seperti itu karena “ the people who are governed are  not  the  same  people  who  govern ”  (Sar- tori  1968:  115).  Dalam  demokrasi  perwakilan ini warga masyarakat mengangkat atau memilih wakil-wakil yang kemudian menyusun dan me- nentukan  undang-undang  untuk  mengatur  ke- hidupan mereka. Demokrasi perwakilan adalah pendelegasian kekuasaan. Demokrasi perwakilan ( representation ) ini “ presupposes not direct ex - ercise of power but delegation of power ”, “ it is not... a system of self-government, but a system of control and limitation of government ”.
Keterwakilan warga masyarakat di sini disa- lur kan melalui partai-partai politik, yang dalam hal ini diasumsikan dapat mewakili pandangan- pandangan  serta  kepentingan-kepentingan golong an, lapisan atau kelompok warga masyara- kat tertentu. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan politik  mendefinisikan  demokrasi  sebagai  “ a
system based on competitive parties, in which the governing majority respects the rights of mi - norities ” (Sartori 1968: 112). Dengan demikian, dalam  sebuah  sistem  politik  yang  demokratis harus ada proses pemilihan yang (i) bebas ( free elections ) dan (ii) rahasia ( secret ballot ). Dalam sistem demokrasi ini golongan yang lebih banyak jumlahnya (mayoritas) akan menjadi golongan yang berkuasa. Namun, hal itu tidak berarti bahwa berbagai pandangan dan kepentingan golongan minoritas tidak dilindungi karena perlindungan atas hak-hak golongan minoritas “ has always been regarded as an essential aspect of the democratic system ” (Theodorson and Theodorson 1969: 107).
Perkembangan wacana tentang demokrasi kemudian  juga  meluas  pada  hal-hal  lain  yang diperlukan  agar  sistem  politik  tersebut  dapat berjalan.  Misalnya  “ equality  before  the  law ”; bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila setiap warga masyarakat mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ada lagi yang menambahkan ciri “kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat” ( free - dom of speech, press, and assembly ), bahwa suatu sistem politik dapat dikatakan bersifat demokratis jika warga masyarakat memiliki kebebasan untuk berbicara atau berpendapat; yang kemudian juga tecermin  pada  kebebasan  persnya.  Selain  itu, warga masyarakat juga bebas melakukan kegiatan rapat-rapat, berkumpul atau berserikat. Peneliti yang lain menambahkan lagi ciri “perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang” ( protection from arbitrary arrest ); bahwa dalam masyarakat yang demokratis, penguasa tidak memiliki hak untuk  semena-mena  melakukan  penangkapan atas warga masyarakat, kecuali dengan alasan yang sangat penting, seperti misalnya keamanan negara atau masyarakat luas (Sartori 1969). Lebih lanjut, sebagian ahli politik berpendapat bahwa berbagai kebebasan tersebut akan terwujud apa- bila di daerah tersebut terdapat kebebasan dalam ber saing  dan  berbagai  kelompok  kepentingan berada dalam hubungan yang kurang lebih seim- bang. Oleh karena itu, suatu masyarakat dapat dikatakan betul-betul demokratis jika di daerah tersebut terdapat “ free competition and balanc - ing of interest groups ” sehingga kesepakatan dan kompromi dengan kelompok-kelompok oposisi
dapat dicapai dengan konflik atau pertentangan sekecil mungkin (Sartori 1969).
Ahli politik yang lain berpendapat bahwa demokratis tidaknya sebuah sistem politik juga tecermin  pada  sepak-terjang  dan  kebijakan pemimpinnya. Suatu kepemimpinan dikatakan demokratis apabila pemimpin atau “ a body of leaders believes in and acts in accordance with a social role that supports certain democratic attitudes,  beliefs  and  values.  The  democratic leader or leaders accept and value the right of all members of the group to participate in decision making that has an effect upon them ” (Theodorson and Theodorson 1969: 107). Jadi, dalam sistem politik yang demokratis seorang atau sejumlah pemimpin bertindak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang mendukung sistem demokratis, yaitu meyakini “ the inherent equality, worth, and human rights of every individual ” (Theodorson and  Theodorson  1969:  107)  dan  pandangan bahwa “ all members of the group have an essen- tial dignity ” dan “ cooperation, discussion, and consensus ”  merupakan  hal-hal  yang  bernilai, yang perlu dihargai, dijunjung tinggi (Theodorson and  Theodorson  1969:  228).  Oleh  karena  itu, mereka  dapat  menerima  dan  menghargai  hak semua kelompok untuk turut-serta dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak terhadap kelompok-kelompok tersebut.
Sangat  jelas,  bahwa  tidak  semua  ciri  dari sistem politik dan masyarakat yang demokratis dapat  ditemukan  dalam  masyarakat  Bantaeng tradisional. Bahkan, akan sangat mengejutkan tentunya, seandainya semua ciri tersebut dapat ditemukan.  Tidak  ditemukannya  ciri-ciri  itu disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (i) kurang lengkapnya  data  etnografi  tentang  masyarakat Bantaeng;  (ii)  kurang  lengkapnya  mitos To- manurung yang diperoleh, atau (iii) situasi dan kondisi  masyarakat  Bantaeng  yang  memang berbeda dengan situasi dan kondisi masyarakat yang demokratis.
Sehubungan dengan itu, kita dapat menduga bahwa dalam masyarakat Bantaeng tradisional memang belum ada partai-partai politik. Selain itu, karena data mengenai partai politik ini tidak ada dalam mitos, kita juga mengerti bahwa situasi dan  kondisi  masyarakat  Bantaeng  di  masa  itu
memang belum membutuhkan kehadiran partai- partai politik. Oleh karena itu, beberapa indikator sistem politik yang demokratis tidak semuanya dapat diterapkan di sini, seperti misalnya, kebe- basan pers, partai politik yang bebas bersaing, dan pemilihan yang bebas dan rahasia. Jalan yang masih terbuka untuk dapat menjawab pertanyaan- pertanyaan  di  atas  adalah  menelaah  kembali secara  seksama  mitos To-manurung Bantaeng dan menentukan ciri-ciri demokrasi mana yang sudah ada dalam mitos tersebut.
Salah satu ciri masyarakat demokratis yang segera terlihat di situ adalah adanya sistem per- wakilan yang terwujud dalam sebuah unit politik yang disebut Hadat . Anggota Hadat adalah orang- orang yang mewakili warga masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan keinginan mereka kepada To-manurung atau Karaeng Bantaeng. Warga masyarakat ini tinggal di daerah tertentu membentuk sebuah komunitas, dengan hubungan kekerabatan yang masih diketahui dan diaktifkan dalam kehidupan sehari-hari (Kooreman 1883; Chabot 1950; Eck 1881). Oleh karena itu, dapat diduga bahwa para anggota Hadat tersebut pada umumnya adalah wakil dari kelompok-kelompok kekerabatan di daerah tersebut.
Kita tidak mengetahui apakah para anggota Hadat ini––yaitu  para  To-mangada––adalah orang-orang yang telah betul-betul dipilih oleh warga masyarakat dan bukan orang yang mengaju- kan dirinya tanpa dukungan warga. Seandainya mereka telah dipilih, kita juga tidak mengetahui apakah proses pemilihan di situ telah berjalan secara bebas dan rahasia. Mitos To-manurung di atas tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal itu. Namun, kita tetap dapat mengatakan bahwa ciri-ciri tertentu dari sistem politik yang demokratis  sudah  ada  dalam  sistem  politik tradisional di Bantaeng. Adanya pranata Hadat setidak-tidaknya menunjukkan bahwa demokrasi dalam masyarakat Bantaeng tradisional adalah demokrasi perwakilan.
Ciri masyarakat demokratis lainnya adalah adanya proses pemilihan yang dapat dikatakan bersifat  bebas.  Mengenai  kerahasiaannya  kita tidak dapat mengetahuinya dengan persis. Pemili- han ini dilakukan untuk menentukan orang yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam
sistem politik yang berlaku. Mitos To-manurung Bantaeng menampilkan pemilihan yang dilaku- kan  oleh  para To-mangada  untuk  menetapkan seseorang  yang  akan  mewakili  mereka  dalam berhubungan dengan To-manurung setiap hari. Wakil terpilih ini kemudian direstui dan diakui oleh To-manurung melalui pemberian gelar To-ni- gallaraka. Selanjutnya, pejabat ini dikenal dengan nama Galarang Bantaeng.
Proses pemilihan yang lain terjadi setelah To- manurung menghilang. Mitos di atas menyebutkan bahwa To-manurung berpesan kepada Pole dan Galarang Bantaeng agar memilih seseorang dari Karatuwang untuk menggantikan To-manurung . Pesan  ini  kemudian  disampaikan  kepada  para To-mangada. Usul para To-mangada agar Pole dan Galarang yang melakukan pemilihan ternyata ditolak oleh keduanya sehingga pemilihan atas pengganti To-manurung kemudian  dilakukan bersama-sama. Fakta ini menunjukkan dengan jelas adanya ”semangat demokrasi” atau nilai- nilai demokrasi pada mereka yang menduduki jabatan-jabatan dalam sistem politik yang ber- laku. Jannang Bisampole ( Pole ) dan Galarang Bantaeng  mengajak  para  To-mangada  untuk berpartisipasi dalam penentuan pemimpin yang akan menggantikan To-manurung . Hal ini dapat ditafsirkan sebagai wujud dari penghargaan pada hak semua anggota kelompok untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap mereka (Theodorson and Theodorson 1969: 228).
Ciri lain dari sistem politik yang demokratis adalah kepemimpinan yang menghargai penca- paian kesepakatan ( consensus ), melalui proses kerja sama ( cooperation ) dan musyawarah ( dis - cussion ). Ini terlihat, baik pada kepemimpinan To-manurung maupun kepemimpinan bersama Jannang Bisampole  dan Galarang Bantaeng. Anjuran To-manurung agar  para  To-mangada memilih wakil mereka merupakan ajakan untuk bekerja  sama  mencapai  kesepakatan  tentang siapa  yang  sebaiknya  diangkat  sebagai  wakil. Melalui musyawarah para To-mangada memilih, selanjutnya To-manurung kemudian mensahkan pilihan tersebut melalui pemberian gelar.
Selain fakta-fakta mitologis yang memperli- hatkan kedemokratisan sistem politik di Bantaeng di  atas,  ada  sejumlah  fakta  lain  dalam  mitos
yang tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai dan  praktik  demokrasi.  Fakta  lain  tersebut,  di antaranya  adalah  fakta  mengenai  kepercayaan terhadap  pusaka  sebagai  wakil  nenek-moyang dari  orang  yang  memiliki  pusaka  tersebut. Kepercayaan seperti ini masih bertahan dalam masyarakat Sulawesi Selatan sampai masa pen- jajahan Belanda (Ahimsa-Putra 1993).
Dalam  pandangan  masyarakat  Sulawesi Selatan tradisional, “penguasa” yang sebenarnya adalah  pusaka-pusaka  ini,  sedangkan karaeng atau  orang  yang  dianggap  sebagai  kepala  di situ hanyalah orang yang meminjam kekuasaan dari pusaka-pusaka tersebut (Kooreman 1883). Pusaka-pusaka ini diwarisi dari nenek-moyang dan diyakini menjadi tempat tinggal roh nenek- moyang tersebut. Oleh karena itu, pusaka-pusaka ini sangat dihormati dan selalu disimpan di tempat khusus. Seorang penguasa tradisional di Sulawesi Selatan  tidak  pernah  dipisahkan  dari  pusaka- pusaka ini. Dengan adanya pusaka ini, penguasa tersebut dianggap selalu didampingi oleh para nenek-moyang dan itu berarti mendapat restu dari mereka. Tanpa adanya pusaka, seorang penguasa tidak akan dianggap sebagai penguasa yang sah oleh  masyarakat.  Pada  banyak  komunitas  dan kekaraengan (kerajaan)  di  Sulawesi  Selatan, nenek-moyang  yang  sangat  penting  tersebut adalah To-manurung (Ahimsa-Putra  1993). Selain melalui pusaka, restu nenek-moyang juga dapat  diketahui  antara  lain  dari  mimpi-mimpi pertemuan  dengan  mereka.  Oleh  karena  itu, mimpi dapat menjadi salah satu basis keabsahan kepemimpinan dan sistem politik yang berlaku.
Paparan di atas membawa kita pada kesimpu- lan bahwa basis kekuasaan seorang pemimpin di Sulawesi Selatan pada masa lampau tidak hanya datang dari bawah––yaitu dukungan para wakil masyarakat yang memilihnya––tetapi juga datang dari atas, yakni restu para nenek-moyang, yang dibuktikan  dengan  kepemilikan  benda-benda pusaka dari mereka. Basis kepemimpinan seperti ini tidak terdapat dalam sistem politik yang de- mokratis di Barat atau di masa kini. Oleh karena itu, sistem politik tradisional masyarakat Sulawesi Selatan, sebagaimana tecermin pada mitos To- manurung di atas bukanlah sebuah sistem politik yang demokratis seperti di Barat. Sistem politik yang demokratis di Sulawesi Selatan tidak pernah
terlepas dari kehadiran dan restu tokoh mitologis yang dianggap sebagai nenek-moyang dari pe- nguasa, yaitu To-manurung . Sistem politik seperti ini serta falsafah politik yang mendasarinya dapat kita sebut sistem demokrasi To-manurung . Inilah sistem  politik  tradisional  Sulawesi  Selatan  di masa lalu, ketika pemerintah kolonial Belanda belum  merenggut  kemerdekaan kekaraengan- kekaraengan di daerah tersebut.

## PENUTUP
Dari analisis dan tafsir atas mitos To-manurung dari  Bantaeng  di  atas  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan. Pertama , mitos tersebut menunjuk- kan dengan jelas kandungan nilai-nilai budaya politik di dalamnya . Nilai politik yang terkandung di antaranya adalah (i) nilai resiprositas; (ii) nilai kebersamaan; (iii) nilai kesepakatan; (iv) nilai perwakilan; (v) nilai restu nenek-moyang dan (vi) nilai mengenai benda pusaka dan mimpi.
Kedua , sebagian nilai-nilai budaya politik ini merupakan nilai-nilai budaya dalam sistem politik yang demokratis seperti misalnya nilai budaya perwakilan, kesepakatan, dan kerja sama. Nilai budaya kepemimpinan di Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah yang menghargai proses pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan semua pihak dan hasil yang dicapai dapat disepakati bersama serta dilaksanakan bersama pula. Ciri sistem poli- tik tradisional Bantaeng ini sangat mirip dengan ciri sistem politik demokrasi di masa kini, yaitu demokrasi  perwakilan  dengan  kepemimpinan yang demokratis.
Ketiga , sebagian nilai budaya politik dalam mitos To-manurung dari  Bantaeng  merupakan nilai budaya yang tidak terdapat dalam sistem politik demokrasi di masa kini dan ini membuat sistem politik tersebut tidak sepenuhnya terlihat modern. Nilai budaya tersebut adalah nilai budaya restu dari nenek moyang, nilai budaya pemilikan pusaka serta nilai budaya mimpi.
Keempat , kombinasi nilai-nilai budaya yang demokratis dengan nilai-nilai budaya yang lain tersebut membentuk sebuah sistem budaya dan falsafah politik yang dapat disebut sebagai sistem politik dan falsafah Demokrasi To-manurung .
Hasil analisis di sini tentu tidak dapat diang gap telah mencakup keseluruhan nilai-nilai budaya politik yang penting atau dominan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam atas mitos-mitos To-manurung lainnya, yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan serta mitos-mitos lain yang juga populer di Sulawesi Selatan––seperti misalnya Sawerigading––untuk dapat menentu- kan nilai-nilai budaya dan falsafah politik lainnya di Sulawesi Selatan. Penelitian lapangan yang lebih mendalam juga perlu dilakukan guna me- nentukan tingkat keterwujudan sistem demokrasi tersebut dalam praktik politik sehari-hari, baik di Bantaeng maupun di kawasan Sulawesi Selatan pada umumnya serta ketepatannya sebagai sebuah kerangka pemikiran untuk memahami dan menye- lesaikan berbagai macam masalah sosial, politik, dan budaya di Sulawesi Selatan di masa kini.

## PUSTAKA ACUAN
Buku Ahimsa-Putra, H.S. 1993. The Politics of Agrarian Change and Clientelism in Indonesia Bantaeng, South  Sulawesi,  1883–1990 . Dissertation. Depart ment of Anthropology, Columbia Uni- versity, New York City.
_____. 2006. “Dari Mytheme ke Ceriteme: Pengemban- gan Konsep dan Metode Analisis Struktural”. H.S.Ahimsa-Putra (Ed.). Esei-Esei Antro  pologi: Teori, Metodologi dan Etnografi . Yogyakarta.
_____. 2007a. Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra . Yogyakarta:     Kepel Press. Edisi Baru. _____. 2007b. Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural . Yogyakarta: Kepel Press.
_____. 2011. “Kearifan Lokal dalam Sastra: Metode untuk Menemukannya”. A. Salam, H. Cham- bert-Loir, M.H. Saleh (Eds.). Jejak Sastra dan Budaya . Yogyakarta: Elmatera. Bailey, F.G. 1977. Stratagems and Spoils: A Social Anthropology  of  Politics .  London:  Basil Blackwell.
Chabot, H.T. 1950. Verwantschap, stand and sexe in Zuid Celebes . Groningen–Jakarta. Christomy, T. dan E. Widiana, 1992. Wawacam Barja h . Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan, Depdikbud.
Darsa, U.A. dkk. 1992. Wawacan Gandasari . Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dep- dikbud.
Goedhart, O.M. 1920a. De Inlandsche Rechtsgemeen - schappen in de Onderafdeeling Bonthain . Den Haag: ARA.
_____. 1920b. De Inlandsche Rechtsgemeenschappen in de Onderafdeeling Bonthainen Boeloeco - emba . Leiden: KITLV.
Gouldner, A. 1977. “The Norm of Reciprocity: A Pre- liminary Statement”. S.W. Schmidt et al. (Eds.). Friends, Followers and Factions . Berkeley: University of California Press.
Hasselt,  J.C.  van.  1865.  “Het  Bijgeloof  Onder  de Makassaren”. Jaarboekje Celebes , K.     Suther- land. Makassar.
Karlina, N. dkk. 1992. Serat Siksa Kanda Karesian . Ja- karta: Direktorat Sejarah dan Nilai  Tradisional, Depdikbud.
Lévi-Strauss, C. 1963. Structural Anthropology . New York: Basic Books.
Marzuki, S. dkk. 1992. Wawacan Perbu Kean Santang . Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisio- nal, Depdikbud.
Sartori, G. 1968. “Democracy”. International Encyclo - pedia of the Social Sciences Vol. 3 .: 112–121. Sedyawati, E. dkk.1993. Pengungkapan Nilai Budaya dari Naskah-naskah Surakarta (Mustikaning Kidung) . Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional, Depdikbud.
Soimun  dkk.  1991. Serat  Wredha  Mudha.  Serat Ngelmu Sepiritisme . Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud.
Spradley,  J.P.  1975. Anthropology:  The  Cultural Perspective . New York: John Wiley and Sons. Theodorson,  G.A.  dan  A.G.Theodorson.  1969. A Modern Dictionary of Sociology . New York: Barnes and Noble Books.

## Makalah
Ahimsa-Putra, H.S. 2007c. Peran dan Fungsi Nilai Budaya dalam Kehidupan Manusia . Makalah “Dialog Budaya”.

## Jurnal
Eck, R. van. 1881. “Mangkasaren and Boegineezen” . Indische Gids 3 (2) : 824–843; 1020–1040; 4 (1 ): 60–77. Foster, G. 1963. “The Dyadic Contract in Tzintzuntzan II:  Patron-Client  Relationship”. American Anthropologist 63 (6) : 1.173–1.192.
Kooreman, P.J. 1883. “De Feitelijke Toestand in het
Gouvernementsgebied van Celebes en Onder- hoorigheden”. Indische Gids 5 (1) : 167–200; 308–384; 482–498; 637–655; (2): 135–169; 348–358.
Matthes, B.F. 1885. “Over de Ada’s of Gewoonten der Makassaren en Boegineezen”. Verslagen en  Mededelingen  der  Koninklijke Akademie van Wetenschappen 3(2): 137–189.
Noteboom, C. 1948. “Aantekeningen over de Cultuur der Boeginezen en Makassaren” Indonesie II :
244–255.
Scott, J.C. 1972. “Patron-Client Politics and Political
Change  in  Southeast  Asia”. The  American Political Science Review 66 (1) : 92–113.