## MULTI AKAD ( HYBRID CONTRACT ) INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Shofy Liza Nurul Arafah 1 , Muhamad Yogi Hamdani 2
1 Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan gunung Djati Bandung
2 Dosen Prodi Perbankan Syariah STIES Indonesia Purwakarta
1 sofy_lizana@gmail.com
2 yogirahmadin@gmail.com
Intisari— Salah  satu  parameter  untuk  menilai  suatu  produk  apakah  telah  memenuhi  prinsip  syariah  atau  tidak  adalah  dengan memperhatikan  akad-akad  dan  berbagai  ketentuannya  yang  digunakan  dalam  produk  tersebut.  Produk-produk  dalam  kegiatan keuangan  syariah,  jika  terhadapnya  dilakukan  al-takyif  al-fiqhi,  beberapa  atau  bahkan  sebagian  terbesar  ternyata  mengandung beberapa  akad.  Sebagai  contoh,  dalam  transaksi  kartu  kredit  syariah  terdapat  akad  ijarah,  qardh,  dan  kafalah,  obligasi  syariah mengandung sekurang-kurangnya akad mudharabah (atau ijarah) dan wakalah, serta terkadang disertai kafalah atau wa’d, Islamic Swap mengandung beberapa kali akad tawarruq, bai’, wakalah, sharf dan terkadang atau selalu disertai wa’ad. Dalam setiap transaksi, akad-akad  tersebut  dilakukan  secara  bersamaan  atau  setidak-tidaknya  setiap  akad  yang  terdapat  dalam  suatu  produk  tidak  bisa ditinggalkan,  karena  kesemuanya  merupakan  satu  kesatuan.  Transaksi  seperti  itulah  yang  diistilahkan  dengan  multi  akad  (hybrid contract) yang kini dalam peristilahan fiqh muamalat kontemporer (fiqh al-mu’amalat al-maliyah al-mu’ashirah) disebut dengan al- ’uqud al-murakkabah.
Kata kunci — hybrid contract, lembaga keuangan syariah, multi akad.
Abstract — One of the parameters to assess whether a product meets sharia principles or not is to pay attention to the contracts and the various conditions used in the product. Products in Islamic finance activities, if against them are carried out by al-takyif al-fiqhi, some or even the  majority of them  contain several contracts. For example, in sharia credit card transactions there are ijarah, qardh  and kafalah  contracts,  Islamic  bonds  contain  at  least  mudharabah  (or  ijarah)  and  wakalah  agreements,  and  sometimes  with  kafalah  or wa'd, Islamic Swap contains several times the bargruq contract, bai ', wakalah, sharf and sometimes or always accompanied wa'ad. In every transaction, the contracts are carried out simultaneously or at least every contract contained in a product cannot be abandoned, because all of them are one entity. Such transactions are termed the multi contract (hybrid contract) which is now in the terminology of contemporary muamalat fiqh (fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah) called al-'uqud al-murakkabah.
Keywords — hybrid contract, Islamic financial institution, multi-contract.

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat  dan  menghadapi  tantangan  yang makin  kompleks.  Perbankan  dan  lembaga  keuangan  syariah harus  bisa  memenuhi  kebutuhan  bisnis  modern  dengan menyajikan  produk-produk  inovatif  dan  lebih  variatif  serta pelayanan  yang  memuaskan.  Tantangan  ini  menuntut  para praktisi,  regulator,  konsultan,  dewan  syariah  dan  akademisi bidang  keuangan  syariah  untuk  senantiasa  aktif  dan  kreatif dalam  memberikan  respon  terhadap  perkembangan  tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk, regulator  membuat  regulasi  yang  mengatur  dan  mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara  aktif  dan  kreatif  mengeluarkan  fatwa-fatwa  yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut  memberikan  pencerahan  ilmiah  dan  tuntunan  agar produk  maupun  regulasi  mendukung  kebutuhan  modern  dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.
Menurut  Agustianto,  fakta  menunjukkan,  bahwa  inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih kurang dan masih jauh tertinggal. Produknya masih monoton dan bahkan terkesan kaku,  tidak  dinamis.  Terdapat  hubungan  yang  kuat  antara inovasi  produk  dengan  pengembangan  pasar  bank  syariah. Artinya,  semakin  inovatif  bank  syariah  membuat  produk,
1 Agustianto,  “Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  Dari  Aspek Pengembangan
Fikih
Muamalah”, https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/inovasi-produk-
semakin  cepat  pula  pasar  berkembang  dan  lemahnya  inovasi produk bank syariah, bagaimanapun berimbas secara signifikan kepada  lambatnya  pengembangan  pasar  (market  expansion). Lemahnya  inovasi  produk  dan  pengembangan  pasar  (market expansion) bank syariah harus segera di atasi, agar akselerasi pengembangan  bank  syariah  lebih  cepat.  Inovasi  produk diperlukan  agar  bank  syariah  bisa  lebih  optimal  dalam memanfaatkan  fenomena  global.  Karena  itu  harus  melakukan inisiatif  akselerasi  luar  biasa  dalam  pengembangan  pasar  dan pengembangan produk. 1
Salah  satu  pilar  penting  untuk  menciptakan  produk perbankan  dan  keuangan  syariah  dalam  menjawab  tuntutan kebutuhan  masyarakat  modern  adalah  pengembangan  multi akad  (hybrid  contract/al-‘uqud  al-murakkabah).  Bentuk  akad tunggal  sudah  tidak  mampu  meresponi  transaksi  keuangan kontemporer.  Sehingga  metode  hybrid  contract  seharusnya menjadi  unggulan  dalam  pengembangan  produk.  Multi  akad (hybrid  contract)  adalah  kesepakatan  dua  pihak  untuk melaksanakan  suatu  muamalah  yang  meliputi  dua  akad  atau lebih,  misalnya  satu  transaksi  yang  terdiri  dari  akad  jual  beli dan  ijarah,  akad  jual  beli  dan  hibah  dan  seterusnya,  sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya,  dianggap  satu kesatuan  yang  tak  dapat  dipisah-pisahkan,  yang  sama
perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/ , diakses tanggal 29 Mei 2016.
kedudukannya  dengan  akibat-akibat  hukum  dari  satu  akad. Kombinasi  produk  pembiayaan  ini  dilakukan  sebagai  proses kreativitas  dari  bank  syariah  dalam  mengembangkan  produk perbankan syariah dengan skema akad IMBT, MMQ, Qardh wa al-Ijarah, Wakalah wa al-Murabahah, Wakalah bi al-Ujrah, dll.
Hybrid  contract  sebenarnya  bukanlah  teori  baru  dalam khazanah Fiqh Muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan  topik  ini  berdasarkan  dalil-dalil  syara’  dan ijtihad  yang  shahih.  Namun,  dalam  kajian  Fiqh  Muamalah  di Pesantren  bahkan  di  Perguruan  Tinggi  Islam,  isu  ini  kurang banyak  dibahas,  karena  belum  banyak  bersentuhan  dengan realita  bisnis  di  masyarakat.  Pada  masa  kemajuan  lembaga keuangan dan perbankan di  masa  sekarang, konsep dan  topik hybrid  contract  kembali  mengemuka  dan  menjadi  teori  dan konsep  yang  tak  terelakkan  karena  dalam  beberapa transaksinya perbankan syariah menerapkannya.
Tanpa  memahami  konsep  dan  teori  hybrid  contract,  maka seluruh  stake  holders  ekonomi  syariah  akan  mengalami kesalahan  dan  kefatalan,  sehingga  dapat  menimbulkan kemudhratan,  kesulitan  dan  kemunduran  bagi  industri keuangan  dan  perbankan  syariah.  Semua  pihak  yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan  OJK),  bankers/praktisi  LKS,  dosen  (akademisi),  Dewan Pengawas Syariah, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dan sebagainya. Jadi semua pihak yang terkait dengan ekonomi dan  keuangan  syariah  wajib  memahami  teori  dan  praktik  ini dengan tepat dan dengan baik.
Hybrid contract sangat terkait dengan inovasi produk. Bank syariah  yang ingin  mengembangkan dan  menginovasi produk harus  memahami teori hybrid contract agar bank syariah bisa unggul  dan  dapat  bersaing  dengan  konvensional.  Dengan demikian, peranan hybrid contract sangat penting bagi insdustri perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi bankir syarî‟ah menolak  peluang  yang  halal  karena  kedangkalan  keilmuan tentang teori-teori pengembangan akad-akad syariah. Untuk itu teori hybrid contract harus digunakan dan difahami dengan baik agar  bank  syariah  bisa  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam mengembangkan produk-produknya. Selain itu hybrid contract terkait  dengan  manajemen  risiko,  termasuk  risiko  hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak harus memahami teori dan praktiknya..

## II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Hybrid Contact.
Hybrid  contract atau  dalam  bahasa  Indonesia  disebut dengan  multi  akad.  Multi  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  (1) banyak;  lebih  dari  satu;  lebih  dari  dua; (2)  berlipat ganda. 2 Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan  menurut  istilah  Fiqh,  kata  multi  akad  merupakan terjemahan  dari  bahasa  Arab  yaitu al-’uqud  al-murakkabah yang  berarti  akad  ganda  (rangkap). Al-’uqud  al-murakkabah terdiri dari dua kata al-’uqud (bentuk jamak dari ‘aqd ) dan al- murakkabah. Kata ‘aqd secara  etimologi  artinya  mengokoh- kan, meratifikasi dan mengadakan perjanjia. 3 Sedangkan secara
2 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 671.
3 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab  –  Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953.
4 Muhsin  Haryanto,  “Multi  Akad  (( Al-‘Uqûd  Al-Murakkabah / Hybrid Contracts) ) Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer  Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan ( Dhawabith ) Dalam Perspektif
terminologi ‘aqd berarti  mengadakan  perjanjian  atau  ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.
Menurut  Wahbah  az-Zuhaili, ‘aqd adalah: “Pertalian  atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.” 4 Kata al-murakkabah ( murakkab )  secara  etimologi  berarti al- jam’u (mashdar), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan. 5 Kata murakkab sendiri  berasal  dari  kata “ rakkaba  yurakkibu  tarkiban ”  yang  mengandung  arti meletakkan  sesuatu  pada  sesuatu  yang  lain  sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.
Sedangkan murakkab menurut pengertian para ulama Fiqh adalah sebagai berikut:
1. Himpunan  beberapa  hal,  sehingga  disebut  dengan  satu nama.  Seseorang  menjadikan  beberapa  hal  menjadi  satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan ( tarkib )
2. Sesuatu  yang  dibuat  dari  dua  atau  beberapa  bagian, sebagai  kebalikan  dari  sesuatu  yang  sederhana  (tunggal/ basîth ) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya
Ketiga  pengertian  ini  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan masing-masing  untuk  menjelaskan  makna  persis  dari istilah murakkab .  Pengertian  pertama  lebih  tepat  untuk digunakan  karena  mengandung  dua  hal  sekaligus,  yaitu terhimpunnya  beberapa  hal  dan  bersatunya  beberapa  hal  itu yang  kemudian  menjadi  satu  pengertian  tertentu.  Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Meski pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat  kepada  pengertian  etimologis,  tidak  menjelaskan pengertian  untuk  suatu  istilah  tertentu.  Dengan  demikian pengertian  pertama  lebih  dekat  dan  pas  untuk  menjelaskan maksud al-’uqud al-murakkabah dalam konteks fikih muamalah.  Karena  itu,  akad murakkab menurut  Nazih Hammad adalah: 6 “Kesepakatan dua  pihak  untuk melaksanakan  suatu  akad  yang  mengandung  dua  akad  atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh,  muzara’ah,  sahraf  (penukaran  mata  uang),  syirkah, mudharabah,  dst.  sehingga  semua  akibat  hukum  akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak dapat  dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu akad.” Sedangkan menurut Al-‘Imrani, akad murakkab adalah “Himpunan  beberapa  akad  kebendaan  yang  dikandung  oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga  seluruh  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.”
Kedua definisi di atas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan.  Hybrid contract itu  dipandang  sebagai  satu kesatuan  akad  dan  semua  akibat  hukum  akad-akad  yang tergabung  tersebut,  serta  semua  hak  dan  kewajiban  yang ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak dapat  dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat  hukum  dari  satu akad.
Fiqh”, http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al-uqud-al- murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah-kontemporer-pada- lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/ , diakses tanggal 29 Mei 2017.
5 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, 209.
6 Hasanudin, Multi  Akad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia , (Ciputat : UIN Syahid, 2009), 3.
Menurut  asy-Syatibi,  penelitian  terhadap  hukum  Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari hybrid contract tidak sama  seperti  saat  akad  itu  berdiri  sendiri-sendiri.  Akan  tetapi harus  dicatat,  meskipun  sudah  menjadi  satu  kesatuan,  dalam pembuatan  draft  kontrak,  akad-akad  yang  tergolong hybrid tersebut ada yang dapat digabungkan dalam satu title kontrak dan  ada  pula  yang  dipisahkan.  Untuk  musyarakah mutanaqishah, akad syirkah milk, dibuat terpisah dengan akad ijarah,  demikian  pula  akad  pembiayaan  take  over,  masing- masing  akadnya  dipisahkan,  namun  dipandang  sebagai  satu kesatuan.

## B. Landasan Fiqh dan Pendapat Ulama
Persoalan hybrid  contract berkembang  dari  teori  bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW  yang terkait larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadits itu berisi  tiga  larangan,  pertama  larangan bai’  dan  salaf, kedua, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan ketiga larangan shafaqataini fi shafqatin.
“Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi karena  di  dalamnya  terdapat  suatu  kesamaran,  tipuan, kelaliman, aib, kerancuan pada ungkapan penawaran dan besar kemungkinan  terjadinya  kecurangan.”  Diriwayatkan  Ahmad dalam  kitabnya  Musnad,  dari  Abdullah  bin  Mas’ud  bahwa Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi.
Rasulullah  SAW  bersabda,  “ Tidak  halal  dua  syarat  yang ada  dalam  jual  beli ”. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi). Imam Ahmad  dalam  kitabnya  Al-Mughni  berkata,  “ Dilarang  dua syarat dalam satu akad jual beli ”.
Imam  Malik  dalam  kitabnya  Al-Muwaththa’  berkata, “ Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar  bahwa  Rasulullah  SAW  melarang  dua  jual  beli  dalam satu transaksi .
Kasus pertama yang dilarang, adalah menggabungkan akad qardh dengan jual beli sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW  tentang  hal  tersebut.  “Dari  Abu  Hurairah,  Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjaman”. (HR. Ahmad).
Kasus  Kedua, bai’  al-‘inah ,  pendapat  ini  dikutip  dari pandangan  Ibnu  Qayyim  yang  menyatakan,  bahwa  dari  14 penafsiran terhadap hadits bai’atain fi bai’atin (dua akad dalam satu  transaksi),  penafsiran  yang  paling  shahih  adalah bai’ al- ‘inah tersebut.
Kasus  ketiga  yang  dilarang,  adalah  penjual  menawarkan dua harga atau beberapa harga kepada pembeli, misalnya, harga barang  jika  kontan  Rp.  10  juta,  jika  cicilan  Rp.  12  juta, kemudian  pembeli  menerima  (mengucapkan  qabul),  tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini  dilarang  karena  tidak  jelas  harganya  (gharar).  Itulah  tiga kasus hybrid  contract yang  dilarang  berdasarkan  hadits  Nabi SAW.
Aliudin Za’tary dalam buku Fiqh Muamalah Al-Maliyah al- Muqaran  mengatakan  “Tidak  ada  larangan  dalam  syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabarru’. Hal ini berdasarkan keumuman  dalil-dalil  yang  memerintahkan  untuk  memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad”. Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.
7 Agustianto,  “Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  Dari  Aspek
Pengembangan Fiqh Muamalah”, https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/ .
Mayoritas  ulama  Hanafiyah,  sebagian  pendapat  ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat  Islam.  Ulama  yang  membolehkan  beralasan  bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan  dibatalkan  selama  tidak  ada  dalil  hukum  yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan  dua  akad  yang  menimbulkan  riba  atau menyerupai  riba,  seperti  menggabungkan  qardh  dengan  akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan qardh. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi. 7
Nazih Hammad dalam buku al-’Uqud al-Murakkabah fi al- Fiqh al-Islâmy menuliskan, ”Hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya  melakukan  transaksi hybrid  contract ,  selama  setiap akad  yang  membangunnya  ketika  dilakukan  sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada  dalil  yang  melarang,  maka  dalil  itu  tidak  diberlakukan secara  umum,  tetapi  mengecualikan  pada  kasus  yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai  pengecualian  atas  kaidah  umum  yang  berlaku  yaitu mengenai  kebebasan  melakukan  akad  dan  menjalankan perjanjian yang telah disepakati.
Pendapat-pendapat  di  atas  didasarkan  pada  beberapa  nash yang menunjukkan kebolehan multi akad atau hybrid contract dan akad  secara umum. Misalnya sebagaimana  yang tertuang dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad itu”.
Dengan demikian baik itu para dosen, ahli ekonomi syariah dan para banker syariah serta para konsultan harus mempelajari kembali  secara  mendalam  pandangan-pandangan  ulama tentang akad two in one ,  multiakad atau hybrid contract agar pemahaman  terhadap  desain  kontrak  syariah,  bisa  lebih konfrehensif, dinamis dan tidak kaku.
C. Macam-Macam Hybrid Contract Abdullah  al-‘Imrani  dalam  buku al-Uqud  al-Maliyah  al- Murakkabah membagi hybrid  contract menjadi  sebagai berikut: 8
1. Hybrid  contract yang mukhtaliyah (bercampur)  yang memunculkan  nama  baru  seperti bai’  istighlal,  bai’ tawarruq, musyarakah mutanaqishah dan bai’ wafa’ . Jual beli istighlal merupakan percampuran 3 (tiga) akad, yakni 2 (dua) akad jual beli dan ijarah , sehingga bercampur 3 (tiga) akad. Akad ini disebut juga three in one . Jual beli tawarruq percampuran 2 (dua) akad jual beli. Jual beli 1 (pertama) dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak  ketiga.  Sementara musyarakah  mutanaqishah merupakan akad akad campuran antara akad syirkah milik dengan ijarah yang mutanaqishah atau  jual  beli  yang disifati dengan mutanaqishah ( decreasing ). Percampuran akad-akad ini  melahirkan  nama baru,  yakni musyarakah mutanaqishah .  Sementara  itu  substansi  akad  ini  sama dengan ijarah muntahia bit tamlik (IMBT), karena pada akhir  periode,  barang  menjadi  milik  nasabah,  namun bentuk  ijarahnya  berbeda,  karena transfer  of  title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of title yang mutanaqishah , karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.
8
Hermansyah,
“Inovasi Produk Perbankan Syariah”, https://www.academia.edu/9446205/Inovasi_Produk_Perbankan_Syariah , diakses tanggal 29 Mei 2017.
2. Hybrid  contract yang mujtami’ah atau mukhtalitah dengan  nama  akad  baru,  namun  menyebut  nama  akad yang  lama,  seperti  sewa  beli  ( bai’  at-takjiry ) lease  and purchase .  Contoh  lain  yakni mudharabah  musyarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. Contoh lain yang  cukup  menarik  adalah  menggabungkan  akad wadi’ah dengan  akad mudharabah pada  produk  giro, yang biasa disebut tabungan dan giro automatic transfer mudharabah dan wadi’ah .  Dalam  hal  ini,  nasabah memiliki dua rekening yakni tabungan dan giro sekaligus (dua rekening dalam satu produk). Setiap rekening dapat pindah  secara  otomatis  jika  salah  satu  rekening membutuhkan.
Contoh  lain  lagi  adalah  sewa  beli  ( lease  and  purchase ). Menurut  Usman  Tsabir  dalam  buku Fiqh  Muamalah  al- Mu’ashirah , sewa beli hukumnya boleh, tidak terdapat gharar padanya. Menurut Tsabir, para ulama berbeda pendapat tentang hukum  menggabungkan  dua  akad  yakni  antara  akad  jual  beli dan ijarah .  Sebagian  ulama  mengatakan  boleh,  yakni  ulama Malikiyah dan Imam Syafi’iyah dalam salah satu pendapatnya, juga  Qadhi  (Hakim  Agama)  dari  ulama  Hanabilah  sebagian ulama  mengatakan  tidak  boleh,  yakni  Hanafiyah,  Zhahiriyah, Mazhab Syafi’iy dan al-Kharqy dari Hanabilah.
Selanjutnya  Dr.  Usman  Tsabir  mentarjih  sebagai  berikut: “tetapi  pendapat  yang  paling  kuat  adalah  pandangan  yang membolehkan.  Inilah  pendapat  yang  paling  nyata  (realistis), karena  barang  (obyek)  yang  dibeli  dan  jasa  yang  dilakukan, keduanya  membutuhkan iwadh ’, bisa  berlaku  masing-masing dan  bisa  pula  digabung  sekaligus”.Perbedaan  sewa  dan  beli tidak  merusak  sahnya  akad.  Karena  perbedaan  hukum (ketentuan)  dua  akad  tidak  mencegah  sahnya  akad.  Diantara dalil  yang  menguatkan  pandapat  yang  membolehkan penggabungan  akad  jual  beli  dan ijarah ( two  in  one )  adalah kaidah  dasar  dalam  pertukaran,  tidak  ada  dalil  yang mengharamkannya. Hukumnya boleh karena dasar istishab.
1. Hybrid contract yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak  melahirkan  nama  akad  baru.  Tetapi  nama  akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan ke dalam suatu transaksi, misalnya:
a. Kontrak akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No.31 tahun 2002.
b. Kafalah  wal  ijarah serta qardh dan ijarah pada kartu kredit.
c. Wa’ad untuk wakalah  murabahah,  ijarah, musyarakah dan  lainnya  pada  pembiayaan rekening koran atau line facility .
d. Murabahah  wal  wakalah pada  pembiayaan murabahah basithah .
e. Wakalah  bil  ujrah pada  L/C,  RTGS, genaral insurance , dan factoring .
f. Kafalah  wal  ijarah pada  L/C,  bank  garansi, pembiayaan  multijasa  atau  multiguna  dan  kartu kredit.
g. Mudharabah  wal  murabahah atau ijarah atau istisna’ pada  pembiayaan  terhadap  karyawan koperasi instansi.
h. Hiwalah dan syirkah pada factoring .
i. Rahn  wal  ijarah pada  REPO,  SBI,  dan  SPN  dan SBSN.
j. Qardh, rahn dan ijarah pada produk gadai emas di bank syariah
Dalam  transaksi  pasar  uang  antar  bank  syariah  yang menggunakan bursa komuditas dibutuhkan 5 (lima) akad yakni: (1)  akad bai’ antara  bank  surplus  (peserta  komersial)  dengan pedagang komoditas; (2) akad murabahah antara bank surplus
dengan  bank  defisit  (konsumen  komoditas);  (3)  akad bai’ antara  bank  defisit  dengan  pedagang  komoditas;  (4) wakalah antara  bank  defisit  kepada  agen  atau  bursa  berjangka  Jakarta (BBJ);  (5)  akad bai’  muqayyadhah antara  sesama  pedagang komoditas.
2. Hybrid  contract yang mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Misalnya menggabungkan  jual  beli  dan  pinjaman  ( bay  wa  salaf ).
Contoh lain, menggabungkan qardh wal ijarah dalam satu akad.  Kedua  contoh  tersebut  dilarang  oleh  nash  (dalil) syariah,  yakni  hadis  Rasulullah SAW.  Contoh  yang lain lagi  adalah  menggabungkan  antara qardh dengan  janji hadiah.
3. Hybrid  contract yang mustatir (tersembunyi).  Misalnya tabungan  mudharabah  di  bank  syariah.  akad  yang digunakan  pada  saat  transaksi  hanyalah  satu  akad  yakni mudharabahah . Namun sebenarnya, dalam akad tersebut tidak cukup hanya satu akad, harus ada akad lain sebagai tambahan, yakni kafalah , karena ketika nasabah menarik dana di automatic teller mechine (ATM) bersama, bukan ATM bank bersangkutan, dipelukan akad kafalah . Namun akad  tersebut  tidak  disebutkan,  melainkan  tersembunyi ( mustatir ) karena sudah menjadi ‘urf perbankan, dimana setiap tabungan, dapat ditarik di ATM tertentu (termasuk ATM bersama).
Dalam  sukuk ijarah ,  sebenarnya  terdapat  tiga  akad  yakni akad bai’ ( bai’  al-manfa’ah ),  akad ijarah dan  akad bai’ kembali.  Namun  dalam  penamaan  biasanya  disebut  sukuk ijarah saja.
Dalam praktek legal (hukum) di lembaga keuangan syariah (LKS),  ada hybrid  contract yang  akad-akadnya  harus dipisahkan  dan  ada  pula  yang  boleh  disatukan  dalam  satu dokumen  (satu  materai).  Akad syirkah  muntanaqishah harus dipisahkan  akad-akadnya,  akad  pertama  ialah syirkah milik, dan  akad  kedua  ialah ijarah yang  husus.  Semua  ulama mengharuskan terpisahnya kedua akad tersebut.
Dalam gadai syariah terdapat tiga akad, yakni rahn, qardh ( dayn )  dan ijarah .  Akad rahn dan dayn (janji  hutang)  boleh disatukan,  karena  memang  harus  bersatu  dalam  satu  kertas. Sedangkan akad ijarah sebaiknya dipisahkan untuk menghindari  kesan  penafsiran ijarah itu  atas  dasar  hutang ( qardh ). Ijarah tidak  terkait  dengan qardh ,  melainkan  terkait dengan  penyewaan  tempat,  keamanan  barang  gadai  dan sebagainya.
Demikian  halnya  dalam  kartu  kredit  terdapat  tiga  akad, yakni kafalah dan ijarah saat  pembelian  barang  di merchant , dan kedua akad qardh dan ijarah , ketika penarikan uang. Dalam pembiayaan take over banyak sekali alternatif hybrid contract di  dalamnya  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  No.  31 tahun 2002. Antara lain, gabungan akad qardh , bai’ dan ijarah muntahia  bit  tamlik (IMBT)  atau murabahah .  Jika menggunakan  akad murabahah ,  mirip  dengan bai’  al-inah , maka seharusnya dihindari. Akad bai’ dalam pembiayaan take over dapat dilakukan di bawah tangan (secara fiqih saja, tanpa notaris),  karena  hanya  sebagai bridging  of  financing .  Peran notaris hanyalah ketika akad murabahah berlangsung.
Demikian pula dalam praktik hedging ( tahawwut ) melalui islamic  swap ,  akadnya  juga hybrid ,  pertama  dapat
menggunakan double  qardh ,  kedua sharf biasa  dan wa’ad , ketiga tawarruq timbal  balik  ( double  tawarruq ).  Semuanya adalah hybrid contract .

## III. KESIMPULAN
Di  lembaga  keuangan  syariah,  sebuah  produk  yang ditawarkan  akan  senantiasa  melekat  dengan  akad  yang menyertaianya.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  posisi  akad  dalam produk  perbankan  syariah  menjadi  penentu  keabsahan transaksi. Dengan kata lain, sah tidaknya sebuah transaksi akan sangat ditentukan oleh akad yang menyertainya.
Hybrid  Contract sebenarnya  bukanlah  teori  baru  dalam khazanah fiqh muamalah. Para ulama klasik Islam sudah lama mendiskusikan  topik  ini  berdasarkan  dalil-dalil  syara’  dan ijtihad  yang  shahih.  Pada  masa  kemajuan  lembaga  keuangan dan  perbankan  di  masa  sekarang,  konsep  dan  topic  hybrid contracts  kembali  mengemuka  dan  menjadi  teori  dan  konsep yang  tak  terelakkan.  Sejumlah  buku  dan  karya  ilmiah  pun bermunculan  membahas  dan  merumuskan  teori  al-‘uqud  al- murakkabah ( hybrid contract ) ini.
Tanpa  memahami  konsep  dan  teori  hybrid  contract,  maka seluruh  stake  holders    ekonomi  syariah  akan  mengalami kesalahan  dan  kefatalan,  sehingga  dapat  menimbulkan kemudhratan,  kesulitan  dan  kemunduran  bagi  industri keuangan  dan  perbankan  syariah.  Semua  pihak  yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari Dirjen Pajak, regulator (BI
dan OJK), bankers/praktisi LKS, DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara,  hakim,  dosen  (akademisi),  dsb.   Jadi  semua  pihak yang  terkait  dengan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  wajib memahami teori dan praktek ini dengan tepat dan dengan baik.

## REFERENSI
[1] Agustianto.  “Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah  Dari  Aspek Pengembangan Fikih Muamalah”.
https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/10/13/inovasi-produk- perbankan-syariah-dari-aspek-pengembangan-fikih-muamalah/. (diakses 29 Mei 2017).
[2] Haryanto,  Muhsin.  “Multi  Akad  (Al-‘Uqud  Al-Murakkabah/Hybrid Contracts)  Dalam  Transaksi  Syari’ah  Kontemporer    Pada  Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh”. http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/multi-akad-al- uqud-al-murakkabahhybrid-contracts-dalam-transaksi-syariah- kontemporer-pada-lembaga-keuangan-syariah-di-indonesia/. (diakses 29 Mei 2017).
[3] Hasanudin.  Multi  Akad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Ciputat: UIN Syahid, 2009.
[4] Hermansyah. “Inovasi Produk Perbankan Syariah”. https://www.academia.edu/9446205/Inovasi_Produk_Perbankan_Syari ah. (diakses 29 Mei 2017).
[5] Munawwir,  Ahmad  Warson.  Kamus  Al-Munawwir  Arab  –  Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
[6] Penyusun, Tim. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.