## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3141/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi Dalam Praktik Penggandaan Buku Di Surabaya Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta
Benedick Adi Christian
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 16 Maret 2022 Publish: 23 Maret 2022 Protection towards publisher or copyright owner related to the limitation of duplicating and/or  commercial  use  towards  original  work  of  authorship  as  stipulated  in  article  9 paragraph  (3)  of  Law  Number  28  of  2014  regarding  copyrights  are  not  properly implemented  in  Indonesia.  It  is  proven  by  the  fact  that  there  are  several  photocopy services  provider  in  Surabaya  that  conduct  illegal  practices  such  as  duplicate  the content  of  the  book  through  photocopy  machine,  distribute  e-book  through  digital platforms  such  as  Google  Drive  without  asking  permission  from  the  publisher  or copyright  owner  for  commercial  purposes.  This  study  explains  the  position  of photocopy services provider and the  implementation  of the Copyright  Law relating to duplicating  book  contents,  the  lack  of  knowledge  about  Copyright,  the  role  of  the government  or  related  parties  in  socializing  Copyright,  and  the  absence  of  strict supervision from related parties. The research method used is juridical empirical. Direct interviews  obtain primary  data through photocopy  owners and students who  use these services  through  the  Zoom  Meetings  application.  The  results  showed  that  the  three photocopying services in Surabaya had committed copyright infringement, and several university  students  were  users  of  these  services.  Several  efforts  must  be  made  by related  parties,  both  agencies,  publishers,  owners  of  copyrighted  works,  and  the government  in  combating  illegal  acts.  In  addition,  it  is  also  recommended  for Indonesian  people  who  are  engaged  in  education  not  to  buy  copies  of  books  that  can violate Copyright.
Keywords:
Copyright Infringement,
Reproduction of Book Content, Photocopy Services Provider
Info Artikel Abstrak Article history: Received : 16 Maret 2022 Publish: 23 Maret 2022 Perlindungan  kepada  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  terkait  batasan  penggandaan dan/atau  penggunaan  secara  komersial  terhadap  hasil  karya  pencipta  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak Cipta  tidak  di  implementasikan  dengan  baik  di  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya pelaku usaha fotokopi di Kota Surabaya  yang melakukan praktik ilegal seperti penggandaan  isi  buku  melalui  fotokopi  kemudian  mendistribusikan  e-book  melalui platform digital seperti Google Drive, tanpa meminta izin dari pihak penerbit maupun pemegang  hak  cipta  untuk  kepentingan  komersial.  Penelitian  ini  menjelaskan kedudukan  penyedia  jasa  fotokopi  dan  pelaksanaan  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang berkaitan  dengan  penggandaan  isi  buku,  kurangnya  pengetahuan  tentang  Hak  Cipta, peran pemerintah atau pihak terkait dalam melakukan sosialisasi Hak Cipta, serta tidak adanya pengawasan  secara  ketat dari pihak terkait. Metode penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  empiris.  Data  primer  diperoleh  dengan  wawancara  langsung  melalui pemilik  fotokopi  maupun  mahasiswa  pengguna  jasa  tersebut  melalui  aplikasi  zoom meetings.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  ketiga jasa fotokopi di Surabaya telah melakukan pelanggaran Hak Cipta, dan beberapa mahasiswa di perguruan tinggi adalah pengguna  dari  jasa  tersebut.  Beberapa  upaya  harus  dilakukan  oleh  pihak  terkait,  baik instansi,  penerbit,  dan  pemilik  karya  cipta  maupun  pemerintah  dalam  memerangi tindakan ilegal. Selain itu, disarankan juga kepada masyarakat Indonesia yang bergelut dibidang pendidikan agar tidak membeli buku hasil penggandaan yang dapat melanggar hak cipta.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author
Benedick Adi Christian Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia benedick.adi@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Mesin  fotokopi  merupakan  salah  satu  media  yang  digunakan  untuk  membuat penggandaan atau salinan kertas dari dokumen dan gambar visual lainnya dengan cepat, mudah, serta  berbiaya  rendah.  Sebagian  besar  mesin  fotokopi  menggunakan  teknologi  yang  disebut
xerografi,  atau  yang  disebut  sebagai  Xerox.  Mesin  fotokopi  Xerox  memiliki  kemampuan multifungsi seperti copy, print dan scan . Dengan kecepatan copy, print dan scan dalam hitungan menit dapat membuat performa mesin fotokopi mampu mencetak hingga ribuan lembar per hari, sehingga  mesin  fotokopi  sangat  cocok  digunakan  untuk  keperluan  mahasiswa  di  perguruan tinggi.
Tingginya  keperluan  akan copy,  print, dan scan membuat  mesin  fotokopi  sangat mendramatisasi  terhadap  fitur-fitur  kekayaan  intelektual  yang  memiliki  dampak  positif  dan negatif  terhadap  sosial  dan  teknologi  di  era  revolusi  industri  4.0.  Dampak  positif  dari  mesin fotokopi adalah sebagai alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam membuat salinan dokumen  yang  tepat,  dan  sering  kali  memfasilitasi  kreativitas  transformatif  dari  penulis, seniman,  dan  mahasiswa,  atau  musisi  yang  tak  terhitung  jumlahnya.  Sementara  itu,  dampak negatif  pada  sosial  ini  meliputi  peran  kekayaan  intelektual  yang  melindungi  mesin  fotokopi untuk  melarang  penyalinan,  namun  mesin  fotokopi  digunakan  sebagai  pencipta  salinan.  Kisah mesin  Xerox  adalah  mikrokosmos  perdebatan  seputar  tujuan  dan  ruang  lingkup  kekayaan intelektual  yang  tepat  dan  pelajaran  tentang  bagaimana  dualitas  yang  tidak  dapat  didamaikan, menginformasikan praktik kekayaan intelektual sehari-hari.
Pada  negara  berkembang  seperti  Indonesia,  terdapat  beberapa  peraturan  hukum  yang mengatur tentang praktik kekayaan intelektual. Peraturan hukum tersebut membahas mengenai perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  yang  masih  dijunjung  tinggi  oleh  negara Indonesia.  Hal ini terbukti  dengan terciptanya beberapa peraturan mengenai perlindungan  Hak Kekayaan industri yaitu Hak Kekayaan Intelektual (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014),  Hak  Paten  (Undang-undang  Nomor  14  Tahun  2001),  Hak  Merek  (Undang-undang Nomor  20  Tahun  2016),  Perlindungan  Varietas  Tanaman  (Undang-undang  Nomor  29  Tahun 2000),  Rahasia  Dagang  (Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2000),  Desain  Industri  (Undang- undang  Nomor  31  Tahun  2000),  dan  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000).
Hak  Cipta  memiliki  dimensi  yang  cukup  luas,  dalam  pengertian  sistem,  meliputi  ilmu pengetahuan,  seni, dan bahasa yang diperlukan  sebagai pemahaman umum didalam kehidupan masyarakat.  Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta (“Undang-Undang  Hak  Cipta”),  Hak  Cipta  adalah  hak  istimewa  yang  melekat  pada  seorang pencipta  atau  penerima  hak  cipta  itu  sendiri  untuk  dapat  menampilkan  suatu  ciptaan  atau memberikan  izin  kepadanya  tanpa  mengurangi  pembatasan  itu  sendiri  berdasarkan  ketentuan yang  berlaku.  Hak  Cipta  terdiri  dari moral  rights (hak  moral)  yang  membahas  mengenai  hak atas  pencipta atau  penulis  dan  tidak  mampu  dihilangkan  dengan  berbagai  cara,  meskipun  Hak Cipta  tersebut  sudah  dilakukan  penggantian.  Selain  itu,  Hak  Cipta  juga  terdiri  dari economic rights (hak  ekonomi)  yang  membahas  mengenai  kegiatan  ekonomi  atau  manfaatnya  atas penciptaan dan produk-produk yang terkait.
Tentunya  dengan  adanya  penemuan  mesin  fotokopi  melengkapi  kebutuhan  mahasiswa, terkhususnya di Indonesia. Banyak mahasiswa di Indonesia yang tidak memiliki mesin fotokopi, sehingga  kebutuhan  akan copy,  print dan scan terhadap  jasa  fotokopi  semakin  marak  dan menjamur di area perguruan tinggi. Harga yang ditawarkan oleh jasa fotokopi sangat bervariatif, sehingga  jika  dikalkulasikan  ketika  mereka  menyalin  satu  buku  saja,  harganya  akan  menjadi lebih murah daripada harus membeli satu buku tersebut melalui toko-toko buku. Kecepatan dan harga  yang  terjangkau  serta  kepraktisan  yang  ditawarkan  oleh  masing-masing  jasa  fotokopi dapat menarik minat mahasiswa penganut gaya hidup hemat.
Materi  buku  yang  disalin,  baik  secara  cetak  maupun digital ,  masih menjadi  primadona bagi  mahasiswa  sebagai  media  komunikasi  dan  penyebaran  pengetahuan  yang  paling  mudah, murah, dan paling serbaguna. Hak cipta di Indonesia sangat membatasi hak istimewa pengguna untuk  menggunakan  buku,  informasi,  atau  kekayaan  intelektual  lainnya  di  luar  izin  tertentu. Selain itu, di Indonesia (khususnya pada mahasiswa), kegiatan menyalin melalui fotokopi sudah menjadi  hal  biasa.  Ada  kelangkaan  buku  dan  juga  harga  buku,  jurnal,  serta  bahan  lain  yang sangat  tinggi.  Oleh  sebab  itu,  penyedia  jasa  fotokopi  dapat  tersebar  secara  luas  tanpa
mempertimbangkan  aturan  hak  cipta  dan  penggunaan  secara  wajar,  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Hal  ini  sangat  bertentangan  pada  tujuan akademik, perpustakaan, dan dunia pendidikan.
Pencipta  buku  memiliki  hak  ekonomi  seperti  mengumumkan  karya  tulis  mereka ( performing  rights ),  serta  hak  untuk  memperbanyak  karya  tulisan mereka  ( mechanical  rights ). Adapun  hak  moral  yang  didapatkan  oleh  pencipta  buku,  khususnya  bagi  para  pembaca  yaitu peneliti  wajib  mencantumkan  nama  pencipta  ketika  akan  mengutip  buku  tersebut,  serta melarang  keras  bagi  para  pembaca  untuk  mengubah  isi  ciptaannya  termasuk  pada  judul  atau keseluruhan  bagian  dari  isi  buku.  Sebelum  ditemukannya  mesin  cetak  seperti  pada  fotokopi, banyak pembaca atau peneliti dimasa lalu yang melakukan plagiasi dengan menyalin karya tulis dari  pencipta  buku  melalui  tulisan  tangan.  Pada  tahun  1939  setelah  ditemukannya  mesin fotokopi  Xerox  oleh Chester  Carlson ,  maka  timbul  permasalahan  baru  yang  menyangkut dengan economic value yaitu banyak pembaca yang melakukan tindakan melanggar Hak Cipta seperti  menyalin  atau  memperbanyak  isi  buku  tersebut  melalui  jasa  fotokopi.  Peluang  bisnis baru seperti ini dapat dibaca dengan baik oleh pihak jasa fotokopi yang mampu bermitra dengan beberapa  universitas,  dan  berbagi  keuntungan  dengan  memperbanyak  isi  buku  serta  menjual salinan buku secara cetak atau digital .
Buku-buku hasil fotokopi Xerox ini cenderung lebih laris daripada buku asli yang dijual bebas  melalui  toko  penjual  buku.  Kedudukan  dari  jasa  fotokopi  seperti  ini  dapat  merugikan pihak  Pencipta  dan  pihak  penerbit  buku  karena  telah  melanggar  hak  ekonomi,  karena  seluruh hasil keuntungan dari penjualan buku tersebut hanya mengalir kepada jasa fotokopi atau oknum lain  yang  telah  melakukan  praktik  penggandaan  buku  secara  ilegal.  Kecanggihan  dari  sebuah teknologi  di  era  revolusi  industri  4.0  selain  dapat  memudahkan  pekerjaan  manusia  juga  dapat merugikan banyak aspek dan beberapa pihak.
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  atau pembaca  terhadap penghormatan karya cipta  dari penulis buku memang bukan pekerjaan yang mudah.  Upaya  ini  harus  didukung  dari  berbagai  pihak,  baik  dari  pihak  universitas  dalam mengedukasi  mahasiswa  atau  mahasiswinya,  akademisi,  aparat  penegak  hukum,  masyarakat awam, serta  sarana dan prasarana  lain yang memerlukan tindakan khusus terhadap pentingnya hak cipta.
Di Indonesia, upaya-upaya seperti ini akan menjadi sebuah tantangan baru  terlepas dari pandangan positif dan negatif dari masyarakat, serta dari segi peraturan perundang-undangan  hukum,  komitmen  pemerintah  yang  dapat  membantu  dunia  pendidikan dengan  memberikan  dana  khusus  seperti  memberikan  buku-buku  gratis,  serta  dapat mengedukasi masyarakat secara luas yang berkecimpung dalam dunia pendidikan baik itu pihak dosen  maupun  pengajar  (guru)  disekolah  lain.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk mengkaji tentang “Kedudukan Penyedia Jasa Fotokopi dalam Praktik Penggandaan Buku di Surabaya dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  dimana penelitian ini melakukan analisa terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dan mengacu kepada norma dan kaidah hukum yang terkandung dalam  peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan mengambil beberapa orang untuk menjadi responden. Dalam penelitian ini, pihak yang ditunjuk  untuk  menjadi  responden  adalah  penyedia  jasa  foto  kopi  dan  mahasiswa  perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Surabaya.
Data  dalam  penelitian  ini  akan  meliputi  dua  macam  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara secara daring kepada responden dengan  terlebih  dahulu  mempersiapkan  pokok  pertanyaan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan wawancara. Kemudian, penulis akan mengumpulkan data sekunder  melalui cara studi pustaka,
yang  meliputi  buku,  jurnal,  hasil  penelitian,  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang relevan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan,  penulis  menggunakan  metode  deskriptif untuk menyusun hasil penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata dengan yang terjadi  di  lapangan  dan  juga  menguraikan  dasar  hukum  yang  berlaku  agar  dapat  ditarik  suatu kesimpulan dan saran.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Praktik Penggandaan Buku Ilmu Pengetahuan di Surabaya
Kedudukan  penyedia  jasa  fotokopi  di  Indonesia  semakin  dipermudah  dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, terutama saat era revolusi industri 4.0 saat ini. Beberapa  jasa  fotokopi  terus  berkembang  dari  tahun  ke  tahun  dan  melakukan  tindakan ilegal dengan menggandakan atau menyalin isi buku dari karya cipta orang lain.
Penulis  merujuk  kepada  tiga  (3)  tempat  penyedia  jasa  fotokopi  di  Kota  Surabaya antara  lain  Hilda Digital  Print  &  Xerox  Fotocopy  Centre ,  Bintang  Sakti,  dan  Surya Fotocopy Tenggilis.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  ketiga  jasa  fotokopi  tersebut  telah melakukan  penggandaan  buku  karya  orang  lain  dan  menyatakan  bahwa  kegiatan  tersebut tidak termasuk kedalam tindakan pelanggaran Hak Cipta.
Lebih lanjut, pihak jasa Hilda Digital Print & Xerox Fotocopy Centre menyatakan bahwa  mereka  telah  melakukan  penggandaan  buku  atau  memperbanyak  isi  buku  milik karya  orang  lain,  demi  mempermudah  pelayanan  jasa  fotokopi  agar  lebih  cepat  daripada pesaingnya.  Persaingan  bisnis  ini  membuat  kedudukan  jasa  fotokopi  Xerox  di  sekitar perguruan tinggi Indonesia menjadi hal yang sangat lazim dilakukan. Hilda Digital Print & Xerox Fotocopy  Centre menjelaskan bahwa mereka melakukan  penyalinan (penggandaan) isi buku dengan cara  fotokopi dan mencetaknya, serta melakukan scan isi buku kemudian menjualnya melalui platform aplikasi yang kemudian mereka share melalui Google Drive . Mahalnya harga buku yang dijual, serta kelangkaan dari buku tersebut membuat kedudukan jasa fotokopi semakin  diminati  oleh para mahasiswa dan masyarakat setempat. Selain itu, minimnya knowledge tentang  Undang-Undang  yang  mengatur  Hak  Cipta  membuat  pihak Hilda Digital Print & Xerox Fotocopy Centre terus melancarkan aksinya hingga saat ini. Selain itu, jasa fotokopi Bintang Sakti juga pernah melakukan hal yang sama seperti pada  Hilda Digital  Print  &  Xerox  Fotocopy  Centre , yaitu  pernah  menggandakan  buku dimana  buku-buku  tersebut  dapat  dijumpai  dengan  mudah  melalui  toko  buku.  Hal  ini dilakukan oleh pihak Bintang Sakti, untuk menambah pendapatan mereka dimasa pandemi. Minimnya pendapatan dan pengetahuan mereka mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan alasan yang digunakan untuk melegalkan praktik-praktik yang dapat melanggar Hak  Cipta.  Banyak  mahasiswa  atau  masyarakat  yang  melakukan  pemesanan  kepada  jasa fotokopi  Bintang  Sakti,  karena  harganya  yang  lebih  murah  dibandingkan  harus  membeli dan datang secara langsung ke beberapa toko.
Adapun  pada  jasa  Surya Fotocopy Tenggilis,  penulis  berkomunikasi  melalui  salah satu karyawan  mereka yang mengatakan pernah  menyalin isi buku melalui fotokopi  tanpa menyertakan cover (halaman  depan  buku)  dari  identitas  asli  penulis  dan  pihak  penerbit. Setelah  isi  buku  di  fotokopi,  kemudian  pihak  karyawan  akan  meletakkan  hasil  fotokopi tersebut  secara  langsung  pada  rak-rak  buku  agar  mudah  dijangkau  dan  dilihat  oleh  para mahasiswa.  Aktivitas  penggandaan  buku  tersebut  dilakukan  tanpa  menyertakan  izin  dari penerbit dan penulis buku aslinya. Karyawan dari Surya Fotocopy Tenggilis sebagian besar tidak  tahu  bahaya  dari  menggandakan  isi  buku,  sesuai  pada  aturan  Undang-Undang  Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
Pengguna  dari  ketiga  jasa  fotokopi  tersebut  sebagian  besar  berasal  dari  para mahasiswa  atau  mahasiswi  disalah  satu  perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta  yang berada  di  sekitar  jasa  fotokopi.  Beberapa  mahasiswa  mengaku  sering  melakukan
penggandaan  isi  buku  melalui  jasa scan atau  fotokopi  buku  dikarenakan  beberapa  faktor sebagai berikut:
a. Mahasiswa  enggan  untuk  membeli  buku  yang  asli  dikarenakan  banyaknya  tugas  dari masing-masing mata kuliah yang membuat mereka harus membeli banyak buku untuk dijadikan referensi sehingga mahasiswa kerap menekan pengeluaran dikarenakan harga buku asli cenderung lebih mahal.
b. Buku yang asli sudah tidak terbit lagi, sehingga mahasiswa mengalami kesulitan untuk mencari buku yang asli.
Penyebab  terjadinya  pelanggaran  Hak  Cipta  oleh  Hilda Digital  Print  &  Xerox Fotocopy Centre , Bintang  Sakti, dan Surya Fotocopy Tenggilis disebabkan oleh  beberapa hal sebagai berikut:
i) Adanya Tujuan Komersial dari Pihak Jasa Fotokopi
Berdasarkan  keterangan  ketiga  penyedia  jasa  fotokopi  memiliki  persamaan  dalam tujuan dari penggandaan buku yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
ii) Kurangnya Pengetahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Ketiga  jasa  fotokopi  yang  dijadikan  sebagai  subjek  penelitian,  juga  tidak  memiliki pengetahuan  tentang  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  yang  tentang  Hak  Cipta, terkhususnya terkait penggandaan suatu karya.
iii) Tidak  Pernah  Ada  Pengenalan  atau  Sosialisasi  Secara  Langsung  mengenai  Hak  Cipta kepada Jasa Fotokopi di Indonesia Berdasarkan keterangan dari ketiga subyek penelitian mereka mengatakan bahwa tidak pernah  ada  instansi  atau  lembaga  terkait  yang  datang  untuk  mengenalkan  atau mensosialisasikan  secara  khusus  tentang  bahayanya  dalam  menggandakan  buku  tanpa izin dari pihak penulis asli atau penerbit yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.  Beberapa  karyawan  dari  ketiga  jasa  tersebut  juga  mengatakan  tidak  pernah ada surat  peringatan  atau  brosur-brosur  yang  diberikan  kepada  para  jasa  fotokopi  terkait pelanggaran Hak Cipta.
2. Ketentuan Penggandaan dan Pendistribusian Buku Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2.1. Ketentuan Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta  menegaskan  bahwa  hak  cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  akan  timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi pembatasan  yang  muncul  karena  peraturan  perundang-undangan.  Ciptaan  yang dimaksud dalam hal ini dapat meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diekspresikan dalam bentuk nyata baik dalam bentuk buku, pamflet, lagu, karya seni terapan, dan lain-lain.
Hak eksklusif sendiri berarti hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, dan tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa  seizin dari pencipta. Hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  pencipta  meliputi  hak  moral  dan  hak  ekonomi. Pemegang  hak  cipta  juga  memiliki  sebagian  dari  hak  ekslusif  yang  berupa  hak ekonomi.  Hak moral dan hak ekonomi diatur secara khusus dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.
Salah satu bentuk hak moral yang diberikan kepada pencipta adalah termasuk namun tidak terbatas kepada hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya,  mengubah  ciptaannya,  maupun  mengubah  judul  dan  anak  judul  ciptaan. Sedangkan untuk hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta  termasuk  namun  tidak  terbatas  kepada  hak  untuk  melakukan  penerbitan, penggandaan, penerjemahan, maupun pengadaptasian ciptaan.
Untuk  melindungi  hak  ekonomi  pencipta  dan/atau  juga  pemegang  hak  cipta, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta secara tegas melarang setiap orang untuk
melakukan  penggandaan  dan/atau  penggunaan  secara  komersial  suatu  ciptaan  tanpa izin  dari  pencipta  ataupun  pemegang  hak  cipta.  Penggandaan  sendiri  diartikan  oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu  atau  lebih  salinan  hasil  karya  dan/atau  fonogram  dengan  cara  dan  dalam  bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
Alasan  dibalik  pelarangan  tersebut  adalah  hak  ekonomi  atas  suatu  ciptaan merupakan hak pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk melakukan komersialisasi dan  mengelola  karyanya,  sehingga  setiap  orang  yang  akan  melakukan  pemanfaatan harus  mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Seperti  halnya penerjemahan  suatu  buku  atau  pengadaptasian  suatu  buku  untuk  menjadi  film  harus dengan  seizin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  karena  kegiatan  tersebut  dapat beririsan dengan kepentingan komersialisasi pencipta ataupun pemegang hak cipta.
Undang-Undang  Hak  Cipta  memberikan  pengecualian  terkait  larangan penggandaan suatu ciptaan yang dilakukan selain dari penerbit maupun pemegang hak cipta.  Mengacu  kepada  Pasal  44  ayat  (1)  Undang-Undang  Hak  Cipta,    penggandaan secara  seluruh  atau  sebagian  suatu  ciptaan  tidak  akan  dianggap  sebagai  pelanggaran hak cipta selama dipergunakan untuk salah satunya adalah untuk keperluan pendidikan, sumbernya  disebutkan  atau  dicantumkan  secara  lengkap,  serta    tidak  merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
Kepentingan  untuk  pendidikan  berdasarkan  sifat  dan  karakter  penggunaannya dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  kepentingan  pendidikan  komersial  dan  kepentingan pendidikan  non-komersial.  Terkait  dengan  kepentingan  pendidikan  komersial, penggandaan dilakukan agar  pihak yang melakukan penggandaan  dapat mendapatkan keuntungan.  Sedangkan  penggandaan  untuk  kepentingan  pendidikan  non-komersial dilakukan semata-mata agar dapat menjalankan pendidikannya.
Mengacu  kepada  permasalahan  yang  teradapat  pada  butir  3.1.  penelitian  ini, Penyediaan  jasa  penggandaan  buku  melalui  mesin  fotokopi  oleh  penyedia  jasa fotokopi tidak mengandung kepentingan pendidikan, melainkan sebagai badan usaha, penyedia  jasa  fotokopi  murni  menghendaki  atau  mengharapkan  keuntungan  bisnis dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya.  Pihak  yang  dapat  menggandakan  buku  untuk kepentingan  pendidikan  adalah  lembaga  pendidikan  atau  pengajaran,  lembaga  arsip, atau  perpustakaan.  Salah  satu  cara  untuk  menilai  apakah  suatu  lembaga  pendidikan atau pengajaran bersifat komersil atau
non-komersil adalah dengan melihat akta pendirian dari lembaga tersebut.
Penyedia  jasa  fotokopi  dalam  hal  ini  telah  merampas  hak  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  untuk  dapat  melakukan  penggadaan  Ciptaan  dalam  segala bentuknya  ataupun  pendistribusian  ciptaan  dan  salinannya  yang  sudah  dijamin  dalam Pasal 9 huruf (1) huruf (b) Undang-Undang Hak Cipta.
Kegiatan  penggandaan  karya  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  secara  illegal berdasarkan  Pasal  113  ayat  (3)  berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta  dapat dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2.2. Ketentuan  Pendistribusian  Buku  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Setiap salinan isi buku yang dilakukan dengan cara scan dokumen melalui jasa fotokopi,  kemudian  disebarkan  secara  luas  melalui  dunia digital ,  merupakan  bagian dari tindakan pelanggaran Hak Cipta. Dunia digital menjadi ruang lingkup yang bebas bagi  para  pelaku  jasa  fotokopi  atau  oknum  tertentu  untuk  mendistribusikan  setiap salinan buku ( e-book ) dan mengabaikan Hak Cipta penulis. Hal ini sangat berbeda jika pembaca  mengunduh  dokumen  buku  yang  memiliki  jenis  lisensi open  source maka tindakan tersebut tidak termasuk kedalam tindak pelanggaran Hak Cipta.
Undang-Undang  Hak  Cipta  telah  mengatur  secara  komprehensif  tentang perlindungan  Hak  Cipta  ketika  Indonesia  memasuki  revolusi  industri  4.0  melalui Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014.  Di  era digital saat  ini,  banyak  perubahan kegiatan  atau  aktivitas  tertentu  dari  konvensional  ke  arah  era  disrupsi digital . Kemajuan  teknologi,  membuat  beberapa  jasa  fotokopi  di  Indonesia  melakukan penyebaran e-book atau  salinan  isi  buku  melalui platform  digital tertentu  yang  erat kaitannya dengan hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta tidak secara khusus mengatur aplikasi platform  digital, seperti Google  Drive yang  kerap  digunakan  untuk membagikan atau menyimpan hasil salinan buku untuk dapat dijual kembali, sehingga banyak perselisihan tentang penggunaan teknologi di era digital ,
Tentunya banyak pihak  yang dirugikan dengan hal ini, termasuk pencipta dan pemegang hak cipta. Dimana pencipta dan pemegang hak cipta sebagai pemegang hak ekonomi  untuk  melakukan  pendistribusian  ciptaan  atau  salinannya.  Lingkup pendistribusian  dalam  hal  ini  mencakup  untuk  melakukan  penjualan,  pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaannya.
Dengan  adanya  penyediaan  dan  penjualan  isi  buku  dalam platform  digital seperti Google  Drive yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa  fotokopi  tanpa  izin  dari pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta  telah  mengambil  hak  ekonomi  pencipta  untuk melakukan  pendistribusian  yang  telah  dilindungi  oleh  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  (e) Undang-Undang Hak Cipta.
Tindakan  penyediaan  dan  penjualan  isi  buku  dalam platform  digital seperti Google  Drive tanpa  seizin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tidak  memenuhi ketentuan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dimana  setiap  orang yang  melaksanakan  hak  ekonomi  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  harus mendapatkan  izin  dari  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta.  Kegiatan  tersebut  pun melanggar  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Hak  Cipta,  dimana  pasal  tersebut melanggar  kegiatan  penjualan  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  di  tempat perdagangan yang dikelolanya.
Apabila  terdapat  pelanggaran  terhadap  Pasal  10  Undang-Undang  Hak  Cipta, maka  berdasarkan  Pasal  114  Undang-Undang  Hak  Cipta,  pengelola  tempat perdangangan  yang  dengan  sengaja  dan  mengetahui  membiarkan  penjualan  tersebut terlaksana,  maka  dapat  dikenakan  pidana  denda  paling  banyak  Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah).
2.3. Kehadiran  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  Mengelola  Hak  Ekonomi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta di Bidang Buku
Undang-Undang  Hak  Cipta  melahirkan  lembaga  manajemen  kolektif, lembaga ini dapat dikonsiderasikan sebagai suatu fasilitator yang sangat penting baik bagi  pencipta  maupun  pengguna  karya  atau  pengguna  Hak  Cipta.  Lembaga  ini menjembatani hubungan antara Pemegang Hak Cipta dan Pengguna Hak Cipta serta memastikan  bahwa  Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pencipta  menerima  pembayaran  atas Penggunaan karyanya.
Dengan  lahirnya  lembaga  ini,  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  tidak  perlu menghabiskan  banyak  tenaga  untuk  menjaga  karya  mereka  karena  lembaga manajemen  kolektif  akan  membantu  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dalam mengumpulkan royalti dari penggunaan secara komersial ciptaan mereka.
Berdasarkan pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta, pemanfaatan ciptaan  secara  komersial  oleh  pengguna  hak  cipta  tidak  akan  dikonsiderasikan sebagai  pelanggaran  Undang-Undang  Hak  Cipta  selama  pengguna  sudah  memiliki perjanjian  dan  memenuhi  kewajiban  untuk  membayar  royalti  kepada  pencipta  atau pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.
Pasal  87  ayat  (1)  memungkinkan  kehadiran  lembaga  manajemen  kolektif untuk  pecipta  ataupun  pemegang  hak  cipta  buku  selama  memenuhi  ketentuan  yang
terdapat  dalam  Pasal  88  ayat  (2)  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dimana  salah  satu persyaratan  untuk  hadirnya  suatu  Lembaga  Manajemen  Kolektif  adalah  dengan memiliki pemberi kuasa  paling sedikit 50 Pencipta untuk menjadi anggota lembaga manajemen  kolektif.  Namun  sayangnya,  lembaga  manajemen  kolektif  yang  akan mewakilkan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  buku  tidak  sebanyak  lembaga manajemen kolektif yang mewakili di bidang lagu dan/atau musik.

## 2. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  banyak  masyarakat  di  negara  Indonesia khususnya penyedia jasa fotokopi yang tidak mengerti atau belum paham sepenuhnya mengenai aktivitas  yang  dapat  melanggar  Undang-Undang  Hak  Cipta,  contohnya  adalah  menggandakan salinan  buku  dengan  menggunakan  jasa  fotokopi,  menyalin  isi  buku  tanpa  mencantumkan sumbernya,  dan  mengubah  isi  buku,  serta  memperjualbelikan  hasil  penggandaan  melalui platform digital seperti Google Drive juga termasuk kedalam bentuk pelanggaran hak cipta. Kemudian,  berdasarkan  wawancara  dengan  penyedia  jasa  fotokopi  di  Surabaya  yaitu Hilda Digital  Print  &  Xerox  Fotocopy  Centre ,  Bintang  Sakti,  dan  Surya Fotocopy Tenggilis dapat  disimuplkan  bahwa  ketiga  penyedia  jasa  fotokopi  tersebut  telah  melakukan pelanggaran terhadap  pasal  9  ayat  (3)  Undang-Undang  Hak  Cipta  dengan  menggandakan  buku  baik  secara cetak  maupun  secara digital dengan  bantuan  teknologi  informasi  untuk  kepentingan  komersial dan  tanpa  izin  dari  pencipta  ataupun  pemegang  hak  cipta,  penggandaan  yang  dilakukan  oleh penyedia jasa fotokopi juga tidak termasuk ke dalam kategori penggandaan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang  Hak Cipta  karena dilakukan murni untuk kepentingan bisnis.
Kegiatan yang memanfaatkan platform digital, seperti Google Drive untuk membagikan atau menyimpan hasil salinan buku untuk dapat dijual kembali oleh penyedia jasa fotokopi juga bertentangan  dengan  hak  ekonomi  pencipta  untuk  melakukan  pendistribusian  ciptaan  atau salinannya. Kegiatan tersebut melanggar Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang sudah secara tegas  melarang  kegiatan  penjualan  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  di  tempat  perdagangan yang dikelolanya.
Berdasarkan  dari  permasalahan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Hak Cipta  tidak  dikenal  secara  luas  sehingga  beberapa  penyedia  jasa  fotokopi  tidak mengimplementasikan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  dalam  menjalankan usahanya  terkhususnya  terkait  dengan  penggandaan  suatu  karya  cipta.  Salah  satu  upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  menurunkan  tingkat  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  dengan  aktifnya peran  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  mensosialisasikan  kepada masyarakat baik kepada mahasiswa di perguruan tinggi serta penyedia jasa fotokopi. Sehingga, masyarakat  di  Indonesia  menjadi  sadar  akan  pentingnya  Undang-Undang  yang  mengatur  Hak Cipta,  dan  tidak  akan  melakukan  penggandaan  buku  baik  secara  cetak  maupun  secara digital untuk keuntungan pribadi.

## SARAN
Terdapat  upaya-upaya  khusus  yang  dapat  diimplementasikan  untuk  mencegah pelanggaran  hak  cipta  terkhususnya  terkait  penggandaan  buku  yaitu  dengan  cara  melakukan pendekatan  secara  langsung  (sosialisasi)  kepada  pemegang  hak  cipta,  dan  kepada  masyarakat terkhususnya  penyedia  jasa  fotokopi  untuk  memberantas  dan mencegah  pelanggaran  hak cipta salah satunya dengan memberikan gambaran kepada penyedia jasa fotokopi dalam hal terdapat kegiatan  penggandaan  buku  tanpa  izin  dari  pecipta  ataupun  pemegang  hak  cipta  dan  menjual hasil fotokopi atau scan isi buku baik secara cetak maupun digital maka berdasarkan Pasal 113 ayat (4) dan Pasal 114 Undang-Undang tentang Hak Cipta, penyedia jasa fotokopi  maka dapat dikenakan pidana denda dan/atau pidana penjara.
Sosialisasi  juga  dapat  diberikan  kepada  penerbit  ataupun  pemegang  hak  cipta  dimana penerbit,  pemegang  hak  cipta, atau ahli warisnya  dapat  melaporkan  adanya  tindak  pidana atas ciptaannya. untuk mempermudah penerbit, pemegang hak cipta, maupun ahli warisnya, laporan
tersebut  dapat  disampaikan  melalui  situs  web www.pengaduan.dgip.go.id .  Namun  tentunya masih  terdapat  beberapa  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dijalankan  seperti penyelesaian  sengketa  secara  damai  (jalur  mediasi,  negosiasi,  ataupun  konsiliasi),  melalui arbitrase, ataupun melalui pengadilan.
Terlebih,  kehadiran  lembaga  manajemen  kolektif  yang  akan  mengelola  hak  ekonomi pencipta ataupun  pemegang  hak  cipta  di bidang  buku  diharapkan  dapat  menyeimbangi  jumlah lembaga  manajemen  kolektif  di  bidang  musik  untuk  mempermudah  pencipta  atau  pemegang hak cipta dalam mengelola hak ekonominya.

## 3. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa  atas rahmat-Nya  Penulis  dapat  menyelesaikan  tulisan  ini.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada  civitas  akademika  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  orang  tua  penulis,  dan saudara  penulis  atas  dukungannya  selama  ini.  Penulis  berharap  tulisan  ini  dapat  memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

## 4. DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Agustian,  Syailendra.,  Susilowati,  Indri  F.  (2019).  Pelanggaran  Hak  Cipta  Buku  Untuk Kepentingan Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Novum: Jurnal Hukum , (6)3. 29. Chosyali,  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Buku  Pengetahuan  Tentang  Hak  Cipta.
Jurnal Refleksi Hukum , 3 (28), 49–66.
Clinton, V. (2018). Savings without sacrifice: a case report on open-source textbook adoption. International Journal of Open Learning , 33 (3), 177–189.
Dionísio, P., Leal, C., Pereira, H., & Salgueiro, M. F. (2013). Piracy Among Undergraduate and Graduate  Students:  Influences  on  Unauthorized  Book  Copies. International  Journal  of Marketing Education , 35 (2), 191–200.
Essel, H. B. (2019). Awareness of Law Students of Kwame Nkrumah University of Science and Technology  (KNUST)  on  Copyright  Law:  Emphasis  on  Photocopying  and  Fair  Use. International Journal of Applied Thought (UNUJAT) , 6 (2), 71–87.
Hakim,  G.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Pencipta  yang  Dirugikan  Haknya  atas  Tindakan Plagiarisme. Jurnal Halu Oleo Law Review , 2 (1), 416–428.
Hemphill,  C.  S.  (2018).  Intellectual  Property  and  Competition  Law. SSRN  Electronic  Journal , 1–34.
Manoppo,  C.  T.  M.  (2019).  Kelompok  Usaha  Fotocopy  Dan  Komputer  Di  Kampus  Unsrat Manado. Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 11 (3), 247–254. Manuaba,  I.  A.  L.  N.  (2020).  Perlindungan  Hak  Cipta  Pada  Buku  Elektronik  (E-Book)  di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya , 8 (10), 1589–1597.
Mashdurohatun,  A.,  Haq,  H.,  &  Zulhuda,  S.  (2017).  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Intelectual Property Rights). International Journal of Law Reconstruction , I (1), 1–20. Mike,  E.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik melalui Media Online. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam , 2 (2), 135–144.
Murbiantoro,  A.  O.,  Safa’at,  R.,  Yuliati,  Y.,  &  Sukarmi,  S.  (2020).  A  legal  protection  for domestic  well-known  mark  on  impersonation  of  different  kind  of  goods  under Indonesia’s  trademark  law. International  Journal  of  Research  in  Business  and  Social Science (2147- 4478) , 9 (4), 444–450.
Nugroho, B., & Rahardian, M. (2020). Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China. International Journal of Law and Legal Reform , 1 (4), 671–680.
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  Barkatullah,  A.  H.,  &  Said,  M.  Y.  (2019).  The  Issue  of  Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case. Jurnal Media Hukum , 26 (2),
122–130.
Pakpahan, A., Sagala, J., Yesputra, R., Lubis, A., Saputra,  H.,  Husain, & Sihotang,  H. (2019). Implementation  of  Certainty  Factor  Method  for  Diagnoses  of  Photocopy  Machine Damage. International Journal of Physics , 1255 (1), 1–9.
Permana,  I.  G.  A.  K.,  Windari,  E.  A.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Implementasi  Undang- Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program  Komputer  (Software). Jurnal  Komunitas  Yustitia  Universitas  Pendidikan Ganesha , 1 (1), 55–65.
Ramli,  T.  S.,  Ramli,  A.,  Budhijanto,  D.,  &  Permata,  R.  R.  (2019).  Commercialization  Of Copyright  Content  Through  Digital  Platforms  in  Indonesia. Jurnal  Progressive  Law Review , 1 (1), 1–10.
Rivina, P., & Mustakim. (2019). Pelanggaran Hak Cipta oleh Penyedia Jasa Usaha Fotocopy di Banda  Aceh  terhadap  Undang-Undang  Hak  Cipta. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Keperdataan , 3 (3), 463–474. Savelyev,  A. (2018). Copyright in the blockchain era : Promises and challenges. International Journal of Computer Law & Security Review , 34 (3), 550–561. Varian, H. R. (2005). Copying and copyright. International Journal of Economic Perspectives , 19 (2), 121–138.
Buku
Purwanto, E. (2020). Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0 . (p. 16-17). Banyumas: Sasanti Institute.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Reoublik Indonesia No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## Website
Xerox  (n.d.),  Retrieved  March  2,  2022,  from  Reliable  Office  Technology  Website: https://www.rotcsolutions.com/wp-content/uploads/The-Story-of-Xerography.pdf

## Dokumen Pemerintah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta . Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

## Wawancara
Iqbal, ‘Karyawan Dari Bintang Sakti’, Wawancara pada hari  minggu tanggal 16 Januari 2022, Pukul 10.00.
Julianto, ‘Karyawan Dari Surya Fotocopy Tenggilis’, Wawancara pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022, Pukul 13.30.
Pradika  Fersandi,  Marina  Milasari,  and  Filzah  Apritasari,  ‘Mahasiswa  Dari  Salah  Satu Perguruan  Tinggi  Negeri  Dan  Swasta’,  Wawancara  pada  hari  kamis  tanggal  02 Desember 2021, Pukul 14.00.
Regy, Karyawan Dari Hilda Digital Print , Wawancara pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022, Pukul 12.30 WIB.