## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DANPENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI)
Riyan Sufiyanto 1) , Alean Kistiani H.S. 2) , Nur Asih Triatmaja 3) , Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi 4) , Amy Wulandari 5)
1),2),3),4),5) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi, Universitas Boyolali Jl. Pandanaran No.405, Boyolali
E-mail: caspierid@gmail.com 1 ) , alean.kistiani@gmail.com 2) , nurasihtriatmaja@gmail.com 3) , iblock.semarang@gmail.com 3 ) , amywulandari19@gmail.com 5)

## ABSTRAK
Pajak  merupakan  faktor  penting  bagi  pembiayaan  suatu  negara.  Direktorat  Jenderal  Pajak mengupayakan  berbagai  pendekatan  dalam  rangka  memperbaiki  kepatuhan  masyarakat  membayar pajak. Penelitian ini akan menguji peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi pelaksanaan sosialisasi pajak, penerapan sanksi pajak, dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penelitian ini  dilakukan  pada  masyarakat  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Boyolali.  Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus slovin, sehingga diperoleh 100 responden yang ditemui secara  kebetulan.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  sosialisasi  perpajakan,  sanksi  pajak  dan  pengetahuan wajib  pajak  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Uji simultan  diperoleh  hasil  yang  serupa  bahwa  variabel-variabel  independen  memiliki  hubungan  yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak.

## ABSTRACT
Taxes are an important factor in state financing. The Directorate General of Taxes explores various approaches to increasing public compliance with tax obligations. This study examines how taxpayer compliance  increases  through  the  implementation  of  tax  socialization,  application  of  tax  sanctions, and taxpayer knowledge. This research was conducted on people who were registered as taxpayers at the Pratama Boyolali checkpoint. The Slovin formula was used to determine the number of samples to obtain  100  respondents  who  were  met  by  chance.  The  analysis  used  is  multiple  linear  regression analysis.  The  test  results  show  that  each  variable  of  tax  socialization,  tax  sanctions,  and  taxpayer knowledge partially has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneous tests produce  similar  results,  namely  the  independent  variables  are  positively  related  to  taxpayer compliance.
Keywords : taxpayer compliance, tax socialization, tax sanctions, and taxpayer knowledge.

## 1 Pendahuluan
Dalam  hal  pertumbuhan  negara,  pajak  penting  sebab  memberikan  pendapatan  sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Ada dua jenis pendapatan pajak: langsung dan tidak langsung. Pajak tidak  langsung  termasuk  pajak  pertambahan  nilai,  materai,  dan  biaya  transfer  sedangkan  pajak langsung  mencakup  hal-hal  seperti  pajak  penghasilan  (Mariani,  Mahaputra  &Sudiartana, 2020)[1]. Penerimaan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membangun negara di bidang pendidikan,  kesehatan,  industri  dan  sektor  lainnya  untuk  membangun  perekonomian  Indonesia (Yulianti, 2022)[2].
Direktorat  Jenderal  Pajak  pemerintah  Indonesia  telah  merencanakan  kan  sejumlah  inisiatif untuk  menggenjot  pungutan  pajak.  Namun  terdapat  permasalahan  pada  kepatuhan  masyarakat untuk  membayar  pajak.  Kepatuhan  KPP  Pratama  Boyolali  terhadap  WPOP  ditunjukkan  pada Tabel 1.1, yang membandingkan proyeksi pendapatan WPOP perusahaan dengan aktual.
1.1. Tabel  Kepatuhan Wajib Pajak. Tahun Jumlah WPOP Target Penerimaan Pajak (RP) Realisasi Penerimaan Pajak (RP) Jumlah Tunggakan Pajak (Rp) 2018 100.478 10.066.559.000 4.046.588.213 5.497.082.545 2019 109.393 4.972.144.000 4.612.722.905 5.064.107.762 2020 187.337 3.342.178.000 5.050.540.437 1.985.794.706 2021 195.589 4.222.020.000 6.103.378.799 831.759.065 2022 205.827 6.773.993.000 6.314.207.375 1.142.986.608

## Sumber : KPP Pratama Boyolali
Pada  tabel  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  tidak  disertai dengan target penerimaan pajak. Pada tahun 2020-2022 justru ada penurunan jumlah penerimaan pajak.  Ada  kesenjangan  antara  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak,  dimana  setiap  tahunnya tidak  selalu  dapat  memenuhi  jumlah  penerimaan  yang  telah  ditentukan.  Pajak  yang  tidak terealisasi menimbulkan adanya tunggakan pajak.
Kepatuhan  seseorang  dalam  membayarkan  pajaknya  berhubungan  dengan  persepsinya terhadap perhitungan pajak itu sendiri. Persepsi seseorang terhadap ketetapan pajak dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut (Heliani, Yulianti, & Sunandar, 2019) [3]. Salah satu  pengaruh  dari  luar  yang  membuat  masyarakat  membayar  pajak  adalah  sosialisasi  pajak (Yulianti,  2022)  [2].  Upaya  Dirjen  Pajak  untuk  mensosialisasikan  masalah  perpajakan  melalui interaksi dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat adalah strategi yang baik untuk mendidik dan mengarahkan Wajib Pajak dengan lebih baik (Heliani, Yulianti dan Sundar, 2019) [3]. Sosialisasi yang  diberikan  secara  terus  menerus  dapat  meningkatkan  tingkat  pengetahuan  wajib  pajak  dan berpotensi meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
Kegiatan sosialisasi tidak hanya dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat membayar pajak,  tetapi  sekaligus  memberikan  pengetahuan  tentang  sanksi  yang  mungkin  dikenakan  wajib pajak ketika tidak membayar pajak. Penerapan sanksi digunakan untuk memastikan wajib pajak memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak.  Semakin  berat  sanksi  yang  akan  ditanggung  akibat melanggar  peraturan  pajak,  maka  dapat  mencegah  pelanggaraan  dan  akan  bertindak  patuh terhadap  pajak  (Maxuel  &  Primastiwi,  2021)  [4].  Sanksi  perpajakan  terpisah  dari  sanksi administrasi  dan  pidana;  meskipun  demikian,  mereka  harus  dikenakan  secara  seragam  kepada semua  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  membayar  pajaknya  sebagaimana  diwajibkan  (Muhamad, 2019) [5].
Pengetahuan  perpajakan  merupakan  pengetahuan  perpajakan  yang  dapat  dijadikan  sebagai landasan tindakan atau pilihan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, seperti  yang  didefinisikan  oleh  Mardiasmo  dalam  Pratama  (2020)  [6].  Kesediaan  wajib  pajak untuk  mematuhi  hukum  dapat  dipengaruhi  oleh  informasi  yang  telah  mereka  ketahui  (Zaikin,
Pagalung,  &  Rasyid,  2023)  [7].  Dalam  konteks  ini,  pengetahuan  perpajakan  mengacu  pada pengetahuan tentang hukum dan praktik perpajakan secara umum.
Kajian  terdahulu  telah  banyak  dilakukan  mengenai  variabel-variabel  yang  mempunyai hubungan  dengan  kepatuhan  membayarkan  pajak.  Sabet,  et  al  (2020),  dari  hasil  penelitiannya menyatakan  bahwa  “Sosialisasi  perpajakan,  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  kualitas  pelayanan  dan  pengetahuan  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak”  [8].  Penelitian  lain  oleh  Amri  &  Syafitri  (2019) mengemukakan  bahwa  “Pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  sosialisasi  perpajakan  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” [9]. kontradiktif dari Maxuel & Primastiwi (2021) berkesimpulan bahwa “Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap  kewajibannya,  sedangkan  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak”[4].  Perbedaan  atau  ketidakserasian  penelitian,  memberikan  motivasi  peneliti mempunyai  tujuan  melakukan  uji  pada  “Pengaruh  sosialisasi  perpajakan,  sanksi  pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”.
Penelitian  ini  dilaksanakan  bertujuan  untuk  dalam  pengetahuan  bagaimana  setiap  variabel bebas seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak,pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak  jika  dilakukan  secara  kebersamaan  (simultan)  apakah  juga  bisa  berdampak  atau menghsailkan pengaruh.

## 2 Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1 Kepatuhan Wajib Pajak
Peraturan  tertulis  dalam  perundang-undangan  yang  membahas  mengenai  pajak  dapat dilihat  sebagai  jumlah  uang  yang  siap  dikeluarkan  seseorang  sebagai  imbalan  atas  keamanan pemerintah  yang  didanai  dengan  baik  (Zaikin,  Pagalung,  &  Rasyid,  2023)  [7].  Kepatuhan adalah  aturan  yang  bertujuan  untuk  memahami  pentingnya  pajak  di  suatu  negara  bagi  wajib pajak  (Yulianti,  2022)  [2].  Tingkat  kepatuhan  seseorang  dalam  membayar  pajak  dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Ainul dan Susanti (2021) mengemukakan bahwa
“Kepatuhan  terhadap  undang-undang  perpajakan  juga  dipengaruhi  oleh  keadaan  internal pribadi  yang  unik  untuk  setiap  wajib  pajak.  Pengetahuan  tentang  pajak,  fiskus,  sosialisasi perpajakan,  wawasan  korupsi,  dan  sanksi  perpajakan  merupakan  unsur  eksternal  yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak”.
Sabet et al. (2020) mencantumkan hal-hal berikut sebagai contoh dari apa yang merupakan kepatuhan  wajib  pajak  yang  substansial  yaitu  kewajiban  pajak  dalam  pendaftaran,  kepatuhan menyampaikan pemberitahuan pajak, menghitung jumlah yang dibayarkan dan membayar pajak [8].

## 2.2 Sosialisasi Perpajakan
Mensosialisasikan  pajak  mengandung  arti  mendidik  dan  membimbing  wajib  pajak  agar mereka  terinformasi  sepenuhnya  (Maxuel  &  Primastiwi,  2021)[4].  Sosialisasi  perpajakan, menurut Savitri dan Musfialdy (Muhamad, 2019), merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak untuk  mengedukasi  masyarakat  dan  wajib  pajak  khususnya  tentang  peraturan  dan  ketentuan perpajakan  [5].  Menurut  Maxuel  &  Primastiwi  (2021),  indikator  sosialiasasi  pajak  adalah sebagai  berikut:  Penyelenggaraan  sosialisasi  perpajakan,  Media  sosialisasi  perpajakan  yang digunakan, Manfaat kegiatan sosialisasi perpajakan [4].

## 2.3 Sanksi Pajak
Sanksi  untuk  ketidakpatuhan  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan diberlakukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  orang  mematuhi  aturan  (Agun,  Datrini,  & Amlayasa,  2022)    [10].  Mereka  yang  melanggar  peraturan  dikenakan  sanksi  (Muhamad, 2019)[5].  Aturan  dan  batasan  ini menunjukkan  bahwa  seseorang  berusaha membatasi  perilaku ilegal.  Sanksi  harus  ada  untuk  memastikan  bahwa  hukum  selalu  diikuti.  Hukuman  bagi pelanggar  hukum  pajak  dikenal  dengan  istilah  sanksi  (Firmansyah,  Harryanto,  &  Trisnawati,
2022)  [11].  Denda  atas  ketidakpatuhan  terhadap  aturan  perpajakan  berfungsi  sebagai  insentif untuk melakukan hal yang benar (Agun, Datrini, & Amlayasa, 2022) [10]. Menurut Firmansyah, Harryanto & Trisnawati, (2022), indikator sanksi pajak meliputi: a) sanksi sebagai konsekuensi, b)  sanksi  tegas  diberlakukan,  c)  sanksi  dalam  tindakan  disipliner,  d)  sanksi  sebagai  sarana mendidik wajib pajak, dan e) sanksi yang ketat dan proporsional [11].

## 2.4 Pengetahuan Wajib Pajak
Literasi pajak, sebagaimana didefinisikan oleh Wijayanti dalam Yulia (2020) [12] , adalah “Kepatuhan  wajib  pajak  meliputi  pemahaman,  kesadaran,  dan  penerapan  peraturan,  undang- undang,  dan  prosedur  perpajakan,  memungkinkan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya,  termasuk  pembayaran  pajak  dan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Pajak (SPT), di antara kegiatan terkait lainnya.” Termasuk dalam pengetahuan ini adalah kemampuan untuk  melakukan  perhitungan  pajak  dan  tugas  teknis  lainnya  (Agun,  Datrini,  &  Amlayasa, 2022)[10].  Semakin  banyak  seseorang mengetahui  tentang  pajak,  semakin  besar  kemungkinan mereka  untuk  mengajukan  dengan  benar  (Ainul  &  Susanti,  2021)  [13]  .Sabet,  dkk.  (2020) mengemukakan  bahwa  indikator  pengetahuan  wajib  pajak  adalah  sebagai  berikut:  a) pengetahuan  tentang  fungsi  pajak,  b)  pengetahuan  sistem  perpajakan  dan  c)  pengetahuan mengenai prosedur atau tata cara pengisian SPT [8].

## 2.5 Kerangka Pemikiran
Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran
H 1 H 2 H 3 H 4

## 2.6 Hipotesis
H1 : “Sosialisasi  pajak  (X 1 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Perseorangan Pribadi (Y).”
H2 : “Sanksi  pajak  (X2)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Perseorangan Pribadi”
H3 : “Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X 3 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pribadi”
H4 : “Sosialisasi  Perpajakan  (X 1 )  Sanksi  Pajak  (X 2 )  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X 3 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  (Y)  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Perseorangan Pribadi”

## 3 Metode Penelitian
Metodologi  survey  yang  digunakan  disini  adalah  kuantitatif.Besaran  populasi  berdasarkan data  KKP    Pratama  Boyolali  tahun  2022  menunjukkan  jumlah  sebanyak  205.287  orang  wajib pajak.  Atas  jumlah  tersebut  di  dapatkan  sebagai  sampel  100  orang  berdasarkan  rumus  slovin. Wajib  pajak  yang  akan  menjadi  dalam  sampel,  ditentukan  dengan  teknik  pengambilan  sampel secara kebetulan (accidental smapling). Responden yang akan menjadi sampel ditentukan dengan menemui  secara  langsung  saat  sedang  berada  di  kantor  pajak.  Data  dikumpulkan  dengan kuesioner.  Kuesioner  dibagikan  kepada  responden  untuk  mengisi  serangkaian  pertanyaan.
Sosialisasi Perpajakan (X 1 )
Sanksi pajak (X 2 ) Pengetahuan Wajib Pajak (X 3 )
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pertanyaan tertulis ini memiliki jawaban tertutup yang harus dipilih jawabannya. Untuk menilai jawaban responden digunakan skala likert dengan lima tingkatan penilaian yaitu dari skala 1-5.
Kuesioner sebelum digunakan dalam penelitian diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas.  Responden  yang  digunakan  pada  uji berjumlah  30  responden  diluar sampel.  Setelah dilakukan uji instrumen tahap berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan uji determinasi. Model analisis pada penelitian ini nerupakan regresi linear berganda.
4 Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Deskripsi Data
Tabel 4.1. Deskripsi responden Karakteristik Responden Jumlah Responden Persentase Jenis Kelamin Laki-laki 58 58% Perempuan 41 41% Usia < 26 4 4% 26 - 35 54 54% 36 - 45 28 28% 46 – 55 14 14% > 55 0 0 Pekerjaan PNS 32 32% Karyawan Swasta 36 36% Wiraswasta 27 27% Pekerjaan Lainnya 5 5%
Hasil  yang  diperoleh  dari  mengumpulkan  kuesioner  diperoleh  data  responden  yang dikategorikan  berdasarkan  jenis  kelamin,  usia  dan  pekerjaan.  Dari  100  responden  diketahui banyak  responden  yang  berjenis  kelamin  laki-laki  yaitu  sebanyak  58%.  Responden  dengan jumlah paling banyak yaitu 54% berasal dari usia 26-35 tahun dan responden dengan pekerjaan karyawan sebesar 36% merupakan yang terbayak dari kategori pekerjaan.

## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

## 4.2.1 Uji Normalitas

## Tabel 4.2.1 Data Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 2,31537099 Most Extreme Differences Absolute ,064 Positive ,064 Negative -,052 Kolmogorov-Smirnov Z ,637 Asymp. Sig. (2-tailed) ,812
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26
Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,812 > 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa bahan penelitian memenuhi distribusi normal.

## 4.2.2 Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.2.2 Data Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 2,494 1,479 1,686 ,095 X1 ,004 ,031 ,013 ,127 ,899 X2 ,005 ,036 -,014 -,133 ,894 X3 -,024 ,030 ,083 -,808 ,421
a. DependentVariable: Y
Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26
Karena  tingkat  signifikansi  seluruh  variabel  independen  pada  tabel  sebelumnya  lebih besar  dari  0,05,  maka  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa  model  regresi  tidak  mengalami heteroskedastisitas.

## 4.2.3 Uji Multikolinearitas
Tabel 4.2.3 Data Hasil Uji Multikonearitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 9,963 2,567 3,882 ,000 X1 ,216 ,054 ,300 4,044 ,000 ,999 1,001 X2 ,412 ,062 ,496 6,612 ,000 ,978 1,023 X3 ,199 ,052 ,286 3,816 ,000 ,978 1,022
a. DependentVariable: Y
Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26
Pada  Tabel  di  atas  menunjukkan  hasil  Uji  multikolinearitas  yaitu  nilai  tolerance  dan VIF  sebesar  0,999  dan  1,001  untuk  variabel  sosialisasi  kontrol.  Variabel  sanksi  pajak memiliki  toleransi  0,978  dan  VIF  1,023,  sedangkan  variabel  pengetahuan  wajib  pajak memiliki 0,978 dan 1,022. Karena variabel independen tidak berhubungan, model regresi ini bebas multikolinearitas dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## 4.2.4 Uji Autokorelasi
Tabel 4.2.4 Data Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,687 a ,472 ,455 2,35127 2,018 a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 b. DependentVariable: Y Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26
Dari  tabel  di  atas  terlihat  Durbin  Watson  memiliki  skor  2,018.  Pada  pengujian  ini digunakan  taraf  signifikansi  5%  untuk  perbandingan,  jumlah  sampel  100  (n),  dan  jumlah variabel bebas 3 (k = 3). Dari tabel Durbin-Watson terlihat bahwa selang bebas autokorelasi adalah antara (dua) 1,736 dan 2,264 (4-dua). Karena nilai DW adalah 2,018 yang lebih besar dari 1,736 dan lebih kecil dari 2,264 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

## 4.3 Hasil Uji Hipotesis

## 4.3.1 Regresi Linear Berganda
Hasil uji regresi linear pada tabel 4.3.1 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta sebesar 9,963, merupakan nilai variabel dependen kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi semua variabel independen konstan.
b. Kepatuhan  wajib  pajak  mengalami  peningkatan  0,216,  apabila  ada  kenaikan  sosialisasi dan lainnya tetap.
c. Apabilan  faktor-faktor  lainnya  konstan,  dan tax  sanctions naik,  maka  ada  penambahan kepatuhan pajak sebesar 0,412.
d. Pengetahuan wajib pajak memiliki nilai t = 0,199, artinya dengan hal lain dianggap sama, kepatuhan meningkat sebesar 0,199 untuk setiap satuan pengetahuan wajib pajak.
Tabel 4.3.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,963 2,567 3,882 ,000 X1 ,216 ,054 ,300 4,044 ,000 X2 ,412 ,062 ,496 6,612 ,000 X3 ,199 ,052 ,286 3,816 ,421 a. DependentVariable: RES2 Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26

## 4.3.2 Uji t
Tabel 4.3.2 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Menurut tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: a. Pengujian Hipotesis Satu (H1)
Tabel  3  menampilkan  hasil  uji  statistik  dengan  thitung  4,044  dan  p-value  0,000. Sosialisasi pajak dan tanggung jawab pajak berkorelasi positif karena nilai signifikansi < 0,05, sehingga kegiatan sosialisasi mendorong adanya kepatuhan untuk membayar pajak (H1).
b. Pengujian Hipotesis Dua (H2)
Dilihat dari tabel 3, nilai thitung sebesar 6,612 dan nilai signifikansinya tidak lebih besar dari  0,05,  berarti  wajib  pajak  akan  patuh  dalam  pembayaran  pajaknya  karena  terdapat sanksi  bagi  yang  melanggar.  Hipotesis  kedua  (H2)  diterima  dikarenakan  sanksi  (X 2 ) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
c. Pengujian Hipotesis Tiga (H3)
Diperoleh perhitungan t yaitu 3,816 dan nilai p-value yang lebih rendah dari 0,05. Maka memiliki arti bahwa wajib pajak yang mempunyai pengetahuan lebih tentang pajak akan memberikan dorongan kepada mereka untuk membayar kewajiban pajaknya, dengan kata lain bahwa H3 diterima.
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,963 2,567 3,882 ,000 X1 ,216 ,054 ,300 4,044 ,000 X2 ,412 ,062 ,496 6,612 ,000 X3 ,199 ,052 ,286 3,816 ,000
a. DependentVariable: Y
Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26

## 4.3.3 Uji signifikansi simultan (Uji F)
Tabel 4.3.3 Hasil Uji F
ANOVA a
a.Dependent Variable: Y b.Predictors: (Constant), X3, X1, X2
Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26
F  hitung  adalah  28,598  dan  nilai  p  (signifikansi)  adalah  0,000.  Kedua  nilai  tersebut berada di bawah 0,05 seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji F pada tabel di atas. Hasil ini menunjukkan kegunaan model regresi dalam memprediksi variabel dependen atau dengan kata  lain  secara  (simultan)  sosialisasi,  pengenaan  sanksi  yang  melanggar  pajak  dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## 4.3.4 Uji Determinasi (R 2 )

## Tabel 4.3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Sumarry Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,087 a ,472 ,455 2,35127 a.Predictors: (Constans), X3, X1, 2
Sumber data: Output SPSS Windows Versi 26
Hasil uji determinasi dapat diketahui pengaruh variabel X 1 , X 2 , X 3 memiliki pengaruh terhadap variabel Y sebesar 45,5%. Hasil pengaruh tersebut masuk diantara nilai 0,400  - 0,599  sehingga  variabel  -  variabel  bebas  memiliki  pengaruh  yang  sedang  pada  variabel terikat. Pengaruh sebesar 54,5% dipengaruhi oleh variabel bebas diluar penelitian ini.

## 4.4 Pembahasan
Pengujian hipotesis satu dapat dilihat pada hasil uji t yang memperjelaskan nilai p-value < 0,05.  Hasil  tersebut  bisa  diartikan  bahwa  sosialisasi  pajak  (X 1 )  yang  telah  dilaksanakan memiliki  pengaruh  yang  baik  atau  positif  pada  kepatuhan  membayar  pajak.  Sabet  (2020) mengutarakan  pendapatnya  bahwa  “sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi”[8]. Dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan membayar  pajak,  penting  untuk  dilakukan  kegiatan  sosialisasi  untuk  memperluas  informasi perpajakan  kepada  masyarakat  (Yulianti,  2022)  [2].  Informasi  tersebut  terkait  dengan  aturan perpajakan yang baru, konsekuensi tidak membayar pajak, dan pertugas pajak juga handal untuk membantu  masyarakat  yang  kesulitan  dalam  menjalankan  kewajiban  pajaknya.  Lebih  lanjut, beberapa responden mengatakan bahwa masyarakat dapat terdorong untuk taat membayar pajak dengan  sosialisasi  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak.  Kegiatan  penyuluhan  yang  dilakukan secara  masif,  menunjukkan  hasil  yang  menguntungkan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Boyolali.
Hasil  uji  hipotesis  dua,  yang  ditunjukkan  pada  tabel,  nilai  p  (tingkat  signifikan)  adalah 0,000,  jauh  di  bawah  kriteria  0,05.  Temuan  pada  uji  t  sanksi  pajak  diperoleh  hasil  yang  sama seperti  yang  ditemukan  oleh  Sabet  (2020)[8],  Amri  &  Syahfitri  (2020)  bahwa  sanksi  pajak meningkatkan  wajib  pajak.  Ketika  hukuman  untuk  ketidakpatuhan  terhadap  undang-undang perpajakan  jelas  dan  berat,  pembayar  pajak  akan  mengikuti  aturan  tersebut[9].  Denda  pajak yang  tegas  dan  eksplisit  yang  diterapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  akan  meningkatkan disiplin wajib pajak dan mencegah penghindaran pajak. Semakin besar utang pajak dan denda
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 474,307 3 158,102 28,598 ,000 b 1    Residual 530,733 96 5,528 Total 1005,040 99
yang terkait, semakin sulit bagi pembayar pajak untuk bangkit. Ketika penalti dipertimbangkan, wajib pajak akan memilih untuk membayar pajak mereka tepat waktu.
Hipotesis ketiga diujikan dan diperoleh hasil yang menunjukan bahwa nilai p-value berada tidak  diatas  dari  0,05.  Orang  semakin  mengakui  bahwa  pajak  membayar  negara.  Artinya  ada kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui hak dan  kewajibannya  sebagai  orang  yang  harus  membayar  pajak  penghasilan  untuk  mendanai anggaran  pemerintah.  Temuan  studi  ini  menunjukkan  bahwa  pembayar  pajak  memiliki pemahaman  yang  kuat  tentang  dasar-dasar  perpajakan,  termasuk  perbedaan  antara  pendapatan kena  pajak  dan  tidak  kena  pajak,  serta  tarif  yang  berlaku  untuk  masing-masing.  Wajib  Pajak dapat  melengkapi  SPT  dengan  baik,  menyusun  laporan  keuangan,  membayar  pajak,  dan menentukan total kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang lebih banyak mengetahui tentang perpajakan lebih mungkin untuk mengajukan dan membayar pajak yang jatuh tempo. Temuan ini  menguatkan  temuan  Amri  dan  Syahfitri  (2020),  yang  menemukan  bahwa  “Pengetahuan pajak secara signifikan meningkatkan kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi hukum”[9].
Hasil  pengujian  terhadap  hipotesis  empat  merujuk  pada  hasil  uji  F,  dimana  signifikansi bernilai  0,000  yang  merupakan  nilai  dibawah  0,05.  Artinya  secara  simultan  dapat  dikatakan bahwa  penyuluhan  tentang  pajak,  konsekuensi  yang  diterima  bagi  yang  melanggar  pajak  dan pengetahuan  akan  perpajakan  meninggikan  kepatuhan  pajak.  Sosialisasi  pajak  yang  luas  dari KPP  Pratama  Boyolali  akan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Ketika  individu  memahami  dasar- dasar  pengajuan  dan  pembayaran  pajak  mereka,  mereka  akan  cenderung  melakukannya. Peningkatan  pelaporan,  penyampaian  SPT,  pembayaran  pajak,  dan  pengurangan  tunggakan pajak serta sanksi administrasi dan pidana merupakan indikator meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diberlakukan untuk memastikan  kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak.  Wajib  Pajak  akan  memilih  untuk  mematuhi  undang-undang  karena  sanksi  yang  lebih berat daripada pajak itu sendiri.

## 5 Kesimpulan dan Sara

## 5.1. Kesimpulan
Berdasaran  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  diperoleh  kesimpulan  antara  lain:  1) kepatuhan wajib pajak meningkat secara nyata dan menguntungkan sebagai hasil dari sosialisasi pajak, 2) wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak justru menimbulkan kerugian bagi wajib pajak,  sehingga  mendorong  mereka  untuk  patuh  membayar  pajaknya,  3)  pengetahuan  wajib pajak yang mengenai perpajakan seperti menyampaikan SPT, menghitung pajak, dan membayar pajak  memotivasi  untuk  membayar  kewajiban  perpajakannya,  4)  Komunikasi  yang  dilakukan kantor  pajak,  sekaligus  hukuman atas  ketidakpatuhan  terhadap aturan  pajak,  serta  pemahaman wajib pajak dapat memperkuat kepatuhan pajak.

## 5.2. Keterbatasan
Pada  penelitian  ini,  ada  beberapa  keterbatasan  yang  dapat  dijelaskan  seperti:  1)  untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak tidak dapat digunakan hanya 100 responden, sehingga perlu dilakukan  penelitian  yang lebih  luas  agar  dapat  menjelaskan  kepatuhan  secara  menyeluruh,  2) faktor-faktor lain perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan orang  membayar  pajak,  sedangkan  pada  penelitian  ini  variabel  bebas  pada  penelitian  hanya memiliki  pengaruh  yang  sedang  serta  pertanyaan-pertanyaan  yang  ada  pada  angket  belum mencakup keseluruhan permasalahan yang dihadapi responden.

## 5.3. Saran
Penelitian  berikutnya  yang  akan  datang  dengan  harapan  wajib  pajak  orang  pribadi  perlu memahami  dan  melaksanakan  dalam  tindakan  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  merupakan kontribusi  pajak  mereka  bagi  kemajuan  bangsa.  Kantor  Pelayanan  Pajak  sudah  seharusnya mensosialisasikan  pajak  kepada  masyarakat  luas,  termasuk  melalui  media  sosial.  Bahasa  yang ramah  masyarakat  harus  digunakan  untuk  bersosialisasi.  Faktor-faktor  lain  selain  sosialisasi pajak, hukuman pajak, dan pemahaman wajib pajak dipertimbangkan untuk studi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Marianti,  N.  L.P,  Mahaputra,  I.N.K.A,  Sudiartana,  I.  M.  (2020). Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Sanksi  Pajak  dan Implementasi  PP  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). Jurnal Kharisma, 2(1), 89–100.
[2] Lita  Novia  Yulianti.  (2022). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan Pemahaman  Insentif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 . Manajemen, 2(1), 46–53. https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127
[3] Heliani, & Yulianti, R. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel  Moderasi.  Jurnal  Aktiva : Riset  Akuntansi  Dan  Keuangan,  1(2),  49–61. https://doi.org/10.52005/aktiva.v1i2.28
[4] Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Umkm  E-Commerce. Jurnal  Riset  Manajemen  Dan  Bisnis, 16(1), 21. https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369
[5] Muhamad,  M.,  S.  (2019). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 14(1), 69-86 .
[6] Pratama,  A.  P.,  &  Riduwan,  A.  (2020). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(9), 1–14.
[7] Zaikin,  M.,  Pagalung,  G.,  &  Rasyid,  S.  (2022). Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  dan Sosialisasi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak  sebagai Variabel Intervening. Owner, 7(1), 57–76. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346
[8] Eli  Sabet,  Victor  Pattiasina,  Yaya  Sondjaya,  K.  (2020). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pengetahuan  Perpajakan,  Tingkat  Pendidikan,  Sanksi  Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan  Fiskus Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Accounting Jurnal  Universitas  Yapis  Papua, 1(11150331000034), 38–47.
[9] Amri,  H.,  &  Syahfitri,  D.  I.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  ,  Sosialisasi Perpajakan  Kesadaran  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa . Jurnal of Accounting, Finance and Auditing , 2(2), 108–118.
[10] Agun,  W.,A.,N.,U.,  Datrini,  L.,K.,  &  Amlayassa,  A.,A.,B.  2022. Kepatuhan  Wajib  Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Jurnal Lingkungan & Pembangunan . Vol. 6 No. 1. 23-31.
[11] Firmansyah,  A.,  Harryanto,  &  Trisnawati,  E.  (2022). Peran  Mediasi  Sistem  Informasi  Dalam Hubungan  Sosialisasi  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Pajak  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 130–142. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1622/850
[12] Yulia,  Y.,  Wijaya,  R.,A.,  Desi,  P.,A.,  M.Adawi.  (2020). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan, Kesadaran Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan dan  Sosialisasi  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang . Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi, 1(4), 305-310.
[13] Ainul,  N.  K.  I.  K.,  &  Susanti.  (2021). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan,  dan  Penerapan  Sistem  Efilling  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Jurnal Pendidikan