## PERBANDINGAN KONTRAK JUAL BELI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Dimas Dwi Arso*, Edytiawarman**, Slamet Muljono***
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

## Abstract
The purpose of this research is to find out and analyze the provisions of Islamic Law in buying and selling transactions in electronic contracts as well as legal protection of the parties in buying and selling transactions via electronic. Normative legal research is used in this study, because this research will examine and analyze various laws and regulations concerning sale and purchase agreements made via electronic based on positive law and Islamic law. The results of the research, namely agreements or transactions electronically in Indonesia, have generally been regulated by positive law, in particular the provisions regarding the engagement set out in Book III of the Civil Code and the Agreement in general, and are regulated in the electronic information and transaction regulation. Whereas in the applicable Islamic law in Indonesia, although this electronic transaction is not specifically regulated, the rules contained in Islamic law can be accommodated in terms of electronic transactions. However, in practice in the field there may be deficiencies related to electronic transaction activities, for example regarding legal protection for consumers / buyers. For this reason, it is necessary to make more specific regulations related to legal protection in terms of electronic transactions, considering that the electronic trading system is always increasing its transaction activities and it is necessary to establish an association of merchants / sellers electronically, especially sellers who use social networking media, so that parties merchand is more detectable.
Keywords :  Agreement; Buying and Selling; Online; Positive Law; Islamic Law.

## Intisari
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang ketentuan hukum Islam dalam transaksi jual beli dalam kontrak elektronik serta perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli melalui secara elektronik. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perjanjian  jual  beli  yang dilakukan melalui elektronik berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Adapun hasil penelitian yaitu perjanjian atau transaksi secara elektronik di Indonesia, secara umum  telah diatur oleh hukum positif, khususnya ketentuan mengenai perikatan yang diatur pada Buku III KUHPerdata dan Perjanjian pada umumnya, serta diatur dalam UUITE. Sedangkan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, transaksi secara elektronik ini meskipun tidak diatur secara khusus, akan tetapi aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Islam dapat diakomodir dalam hal transaksi secara elektronik. Meskipun demikian, dalam praktik di lapangan
∗ Alamat korespondensi: ddarso@unib.ac.id
∗∗ Alamat korespondensi: edytia1963@gmail.com
*** Alamat korespondensi: muljonoslamet@gmail.com
dimungkinkan adanya kekurangan-kekurangan berkaitan dengan kegiatan transaksi secara elektronik misalnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen/pembeli. Untuk itu, perlu dibuat peraturan yang lebih khusus berkaitan dengan perlindungan hukum dalam hal transaksi elektronik, mengingat system jual beli melalui elektronik ini selalu meningkat  kegiatan transaksinya dan perlu dibentuk asosiasi para merchant / penjual secara elektronik, khususnya penjual yang menggunakan media jejaring sosial, agar pihak merchand lebih bisa dideteksi.
Kata Kunci: Perjanjian; Jual beli; Kontrak Elektronik; Hukum Positif; Hukum Islam.

## A. Latar Belakang Masalah
Perjanjian jual beli mengalami perkembangan dari transaksi melalui tatap muka kemudian berkembang secara online. Perkembangan ini tidak terlepas dari diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam transaksi melalui online maka semua mekanisme yang sering dilakukan para pihak dalam transaksi konvensional diminimalisir, dan konsumen pun memiliki upaya untuk mencari informasi mengenai barang dan jasa secara lebih bebas dan tidak harus dibatasi oleh batas wilayah ( borderless ). 1 Pada dasarnya, perjanjian jual beli melalui elektronik ( e-commerce) adalah “perjanjian yang dilakukan menggunakan media internet, yang dimana antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara tatap muka”. Jual beli secara elektronik merupakan salah satu transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik adalah perbuatan hu kum yang di la ku kan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Namun, secara umum perjanjian
1 Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005,  Cyber Law Aspek Hukum Teknologi
Informasi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 144.
jual beli melalui elektronik ini tetap dibatasi oleh peraturan dalam hukum positif, yaitu KUHPerdata ( Burgelijk Wetboek ) sebagai ketentuan yang mengatur syarat sahnya perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak.
Pengaturan hukum Perikatan terdapat pada KUHPerdata buku III. Buku III ini mempunyai sistem pengaturan yang bersifat terbuka yang memiliki arti bahwa masing-masing pihak dapat membuat suatu perjanjian meskipun belum ada pengaturannya, namun dibatasi oleh kausa yang halal yang berarti tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Karena buku III KUHPerdata mengatur mengenai asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan bahwa orang bisa membuat perjanjian apapun dengan siapapun dan tentang apapun. Selain itu buku III KUHPerdata mengatur mengenai asas konsensus yang memungkinkan para pihak membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan tanpa harus adanya bentuk tertentu. Penjelasan diatas sangat berbeda bila perjanjian online dikaji dari perspektif hukum Islam.
Suatu transaksi baik itu transaksi barang maupun transaksi jasa yang dilakukan melalui media online bila ditinjau dari hukum Islam maka termasuk jenis muamalah dibidang bisnis atau perniagaan yang menggambarkan suatu transaksi yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau beberapa orang untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminologi diartikan sebagai hukum- hukum yang mengatur mengenai perbuatan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama dagang, persekutuan. 2
Dalam Islam, prosedur akad harus bersifat fisik, yang berarti benda harus dihadirkan pada saat transaksi, atau tidak dihadirkan akan tetapi dengan syarat benda tersebut dinyatakan secara konkret, baik ketika penyerahan langsung maupun penyerahan pada waktu yang menjadi kesepakatan bersama. Sama seperti syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, dalam hukum Islam pun juga ada syarat seperti itu yang disebut Al- aqidaian yang berarti para pihak dalam perjanjian harus tunduk pada syarat seperti aqil baligh (dewasa), berakal (cakap), sehat, dewasa/bukan mumayyiz dan tidak dibawah pengampuan . Selain itu juga maudhu’ul ’aqd yang berarti bahwa dilaksanakannya perjanjian jual beli adalah ketika penjual menyerahkan barang atau melakukan jasa sedangkan
2 Abdul Manan, 2006,  Hukum Ekonomi Syariah, Kencana, Depok, hlm. 31.

## pembeli memiliki sejumlah uang untuk diserahkan 3
Dalam transaksi melalui online semua formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa. Masyarakat Islam juga memiliki ketentuan tersendiri dalam perdagangan yang dikenal dengan Muamalat (Hukum Perdagangan Menurut Islam). Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. 4
Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang ( al-hadits ). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu- pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dalam Qur’an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: “...Allah menghalalkan jual beli
3 Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I” , Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Volume 20, Nomor 02, 2018, hlm. 3.
4 Fatimah Alkaff, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan Kuh Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, Jurnal Universitas Mataram Repository, 2018, hlm. 33.
dan mengharamkan riba...”. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline (transaksi secara langsung). 5 Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi maka dalil diatas dapat diterapkan juga pada transaksi secara elektronik.
Kemudian permasalahan lain yang timbul mengenai pengaturan perlindungan hukum kepada para pihak. Misalnya, barang terlambat datang, masih adanya keluhan dari para pihak terhadap barang yang dipesan seringkali tidak sesuai dengan barang yang sudah dipesan, kekhawatiran mengenai sistem pembayaran dan sebagainya.
Dalam penelitian ini akan dikaji t e nt a n g   p e r s o a l a n   hu ku m   d a n perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli melalui elektronik dari perspektif hukum positif yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui elektronik serta perlindungan hukumnya, yang meliputi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian jual beli secara online dalam hukum positif dan hukum Islam serta perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli secara online .
5 Ibid.

## B.  Metode Penelitian
Pe n e l it i a n   hu ku m   n or m at i f digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui elektronik berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian hukum. 6 Selain itu penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perjanjian jual beli secara online berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, selain itu menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan rujukan fiqh terbaru dan perbandingan hukum.
Untuk kepentingan penelitian ini digunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan literatur (library reseach), yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang
6 Soerjono Soekanto, 1991, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, hlm. 95.
Undang Hukum Perdata, Undang- Undang tentang ITE, hukum Islam, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi atau penelitian, dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, bahan-bahan atau literatur, pendapat para sarjana dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 7
Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan

## 1.  Perjanjian Jual Beli Secara Online Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia
Kontrak sangat berfungsi bagi para pihak, baik itu kontrak yang dibuat melalui elektronik dan kontrak yang dibuat melalui tatap muka. Adapun Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan
7 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.
fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. 8
Kontrak elektronik timbul karena adanya jual beli yang dilakukan melalui elektronik antara penjual dengan pembeli. Terlebih lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah memberikan legalitas transaksi melalui elektronik di Indonesia. Kontrak elektronik lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan PP ini, penyelenggara sistem elektronik harus menjamin tersedianya perjanjian tingkat layahan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan teknologi informasi yang digunakan dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan. Selain itu penyelenggara sistem elektronik harus menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan manajemen risiko terhadap kemsakan atau kerugian yang ditimbulkan.
8 Salim HS, 2019, Hukum Kontrak (Teori dan Penyusunan Kontrak) , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.
45.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka secara konseptual, hal- hal yang berkaitan dengan regulasi perjanjian tetap tunduk pada peraturan hukum perjanjian yang masih berlaku di Indonesia, yaitu KUHPerdata khususnya Buku III yang mengatur tentang Perikatan, dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Akad, sebagai hukum yang mengatur perjanjian, termasuk perjanjian (transaksi) jual beli secara elektronik. Demikian pula diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
Dalam transaksi elektronik, para pihak yang melakukan hubungan hukum dituangkan melalui bentuk kontrak elektronik dan sesuai dengan kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi e-commerce antara penjual dan pembeli dalam media elektronik. Berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dimuat dalam sistem elektronik dan kontak tersebut mengikat para pihak sebagaimana asas konsensual dalam hukum perjanjian.
Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis akan membagi menjadi 2 (dua) kategori tentang pengaturan perjanjian jual beli secara online , yaitu yang pertama akan menyajikan berdasarkan hukum
positif yang berlaku untuk perjanjian di Indonesia, yaitu KUHPerdata, dan yang kedua akan menyajikan tinjauan perjanjian jual beli berdasarkan Hukum Islam Indonesia. Kemudian berdasarkan pendekatan normatif dari kedua sistem hukum tersebut akan dilakukan analisis/ pembahasan tentang praktik perjanjian jual beli melalui elektronik yang terjadi dalam praktik di Indonesia.
Pada saat ini sudah merupakan sesuatu hal yang biasa masyarakat melakukan transaksi jual beli melalui online , yang biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Kehadiran layanan digital ini telah menjadikan setiap kegiatan transaksi baik itu promosi, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk atau jasa dapat dilakukan secara elektronik. Dengan adanya sistem e-commerce produsen bisa menawarkan produk atau jasanya tanpa harus bertemu secara langsung dengan konsumen. Begitupun konsumen bisa memilih dan membeli barang tanoa harus melihatnya secara langsung.
Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian dapat melahirkan suatu perikatan atau perutangan.
Adapun pengertian hukum kontrak atau hukum perjanjian adalah “rangkaian norma-norma hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan
antara warga-warga hukum. 9 Definisi hukum kontrak yang terdapat dalam Ensiklopedia Indonesia mengkaji dari aspek ruang lingkup regulasinya, yaitu ”persetujuan dan ikatan warga hukum”. Tampaknya, pengertian ini membuat sama definisi antara kontrak dengan persetujuan, padahal antara kontrak dengan persetujuan memiliki perbedaan. Perikatan merupakan salah satu sumber dari kontrak, sedangkan persetujuan merupakan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata. Setiap perjanjian yang disepakati oleh masing-masing pihak akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dari adanya perjanjian yaitu lahirnya kewajiban dan hak diantara para pihak.
Telah disampaikan di atas bahwa pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut banyak dikritik oleh para sarjana yang menganggap bahwa definisi tersebut tidak lengkap, sehingga memunculkan berbagai definisi tentang perjanjian dari para sarjana hukum, diantaranya Sri Soedewi Maschoen Sofwan yang memberi tanggapan terhadap rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut, yaitu:
“Bahwa definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, akan tetapi definisi yang disebutkan sangat kurang lengkap dan terlalu luas”. Yang 9 Salim HS, Op.Cit., hlm. 4.
disebutkan hanyalah mengenai perjanjian sepihak saja dan yang termasuk kata “perbuatan” (handeling) juga tindakan- tindakan seperti onrechtmatigedaad, zaakwarneming, dan sebagainya yang itu melahirkan perutangan karena undang-undang, kecuali jikalau kata tadi diartikan sebagai perbuatan hukum (rechtshandeling). 10
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah “suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di janjikan”. Dari pasal tersebut, bahwa perjanjian jual beli memberikan dua kewajiban sekaligus yaitu: kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual dan kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijual Menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensus, setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak dengan pihak lain, dan bebas menentukan isi serta bentuk perjanjian yang mereka kehendaki dan inginkan, asalkan telah disepakati oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan berdasarkan asas konsesnsus, untuk mengadakan perjanjian yang mereka inginkan, cukup dengan kesepakatan yang mereka lakukan tanpa harus dengan bentuk tertentu misalnya tertulis, melainkan cukup dengan kesepakatan lisan. Namun untuk
10 Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1980, Hukum Perutangan Bagian B, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.
kepentingan pembuktian manakala ada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian, seyogyanya dibuat dengan tertulis. Jadi hal ini semata-mata untuk kepentingan pembuktian saja bukan unuk kepentingan perjanjian itu sendiri.
Apabila klausul dalam perjanjian menjadi kesepakatan bersama oleh para pihak, maka kesepakatan mereka itu akan mengikat selayaknya undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya mereka yang sudah menuangkan kesepakatan dalam suatu perjanjian, pihaknya mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban yang dilahirkan dari suatu perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Apabila para pihak tidak mau melaksanakan kewajiban yang sudah dibebankan kepadanya, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dipaksakan melalui upaya hukum baik secara litigasi ataupun non litigasi. Hal inilah yang dinamakan asas pacta sunt servanda.
Selain mengikuti asas-asas perjanjian, para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk membuat perjanjian harus memenuhi syarat: (1) adanya kata sepakat oleh para pihak yang membuat perjanjian; (2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian dari para pihak; (3) ada hal tertentu yang diperjanjikan; dan (4) adanya causa yang khalal. Syarat pertama dan syarat kedua dinamakan sebagai syarat subyektif,
karena berkaitan dengan orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat dinamakan sebagai syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan.
Prestasi merupakan sesuatu yang diadakan dalam perjanjian. Prestasi merupakan sesuatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh pihak berutang/ debitur, dan merupakan hak dari pihak berpiutang/kreditur. Dalam perjanjian jual beli, sebagai perjanjian timbal balik, baik pembeli maupun penjual sama- sama mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban si penjual adalah menyerahkan barang dan berhak untuk menerima uang harga penjualan, sedangkan kewajiban pembeli yaitu membayar sejumlah harga barang dan memiliki hak untuk mendapatkan barang yang dibelinya.
Hu ku m   k ont r a k   m e n g a l a m i perkembangan yang menarik, karena hukum kontrak tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi di m a s y a r a k at .   Na mu n   d e m i k i a n perkembangan hukum kontrak melalui putusan pengadilan di Indonesia masih menganut ajaran hukum kontrak yang klasik, karena masih tetap berpegang pada ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 11
Transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia sebenarnya termasuk perjanjian pada umumnya yang menggunakan sarana internet. Oleh karena itu,  secara umum sudah mendapat pengaturan
11 S i g i t   I r i a n t o ,   “ H u k u m   K o n t r a k   d a n Perkembangannya”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 10, No 1 2013, hlm. 21.
di dalam KUHPerdata Buku III yang mengatur mengenai Perikatan. Karena secara prinsip, ketentuan hukum yang dimuat Buku III KUHPerdata tersebut mengatur perikatan dan perjanjian pada umumnya termasuk perjanjian secara online . Ketentuan-ketentuan umum yang dimaksud meliputi: asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, maupun unsur- unsur perjanjian. Baik asas, syarat, maupun unsur perjanjian yang telah mendapat pengaturan dalam Buku III KUHPerdata juga berlaku dalam perjanjian yang menggunakan sarana internet. Artinya, apabila perjanjian atau transaksi secara elektronik tidak tunduk pada syarat sahnya perjanjian, maka dapat melanggar asas perjanjian, atau tidak memenuhi unsur perjanjian seperti yang diatur Buku III KUHPerdata, akan mengakibatkan cacatnya perjanjian online tersebut, yang juga sudah diatur dalam KUHPerdata Buku III.
Tetapi karena transaksi secara elektronik memiliki kekhususan, maka selain diatur dalam KUHPerdata yang bersifat umum, juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu UU ITE. UU ITE merupakan lex specialis atas pengaturan transaksi secara online yang berlaku di Indonesia, khususnya mengatur hal-hal yang sifatnya teknis. Dalam kontrak elektronik, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik maka setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem
elektronik sebagaimana mestinya, penyelenggara sistem elektronik b e r t a n g g u n g   j a w a b   t e r h a d a p penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/ atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.
a.  Per janjian Jual-B eli Online
Berdasarkan Hukum Islam Secara teori dalam hukum perdata, suatu perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Dalam hukum Islam kontemporer untuk mengatakan perikatan ( verbintenis) digunakan istilah “ iltizam” dan istilah “akad” digunakan bila menyebut perjanjian (overeenkomst) dan kontrak (contract) . 12
Secara umum pengertian hukum yaitu “keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi atau dituntut oleh pihak yang berkepentingan”. 13 Sedangkan pengertian hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang sumbernya dari dan menjadi bagian agama Islam. 14 Perspektif hukum dalam Islam disebut juga syariah dan fiqh . Menurut Yusuf Musa syari’ah itu aturan agama Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia: akhlak, hukum,
12 Syamsul Anwar, 2010, Hukum Perjanjian Syariah, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47-48.
13 Umar Said, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, hlm. 8.
14 Mohammad Daud Ali, 1998, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.
kepercayaan dan sikap batin. 15 Fiqh menurut bahasa artinya “memahami” dan “mengerti”. Istilah fiqh dimaksudkan sebagai hasil memahami dan mengetahui agama. 16
Kata hukum berasal dari kata Arab “ hukm ” (jamaknya ahkam ) yang lazim di dalam bahasa Indonesia dinamakan ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. 17 Hukum di Indonesia bisa berbentuk tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan bisa berbentuk tidak tertulis karena merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Namun apabila hukum dilanggar dalam masyarakat, maka akan diberikan sanksi.
Pada mulanya dalam hukum Islam pra modern, istilah iltizam hanya dipakai untuk memperlihatkan perikatan yang lahir dari kehendak sepihak saja, namun terkadang digunakan dalam arti perikatan yang lahir dari perjanjian. Kemudian pada zaman modern, istilah iltizam ditujukan untuk menyebut perikatan seluruhnya. 18
Para fukaha manakala berbicara tentang ikatan perutangan antara dua pihak atau lebih sering memakai ungkapan “terisinya dzimmah dengan suatu hak atau suatu kewajiban”. Dzimmah, secara literal berarti tanggungan, sedangkan secara istilah berarti tempat dalam diri setiap orang yang mewadahi kewajiban dan hak. Manakala pada diri seseorang
15 Muh Zuhri, 1996, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.
1.
16 Ibid, hlm. 2.
17 Donald Albert Rumokoy, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.
1.
18 Syamsul Anwar, Op.Cit.
terdapat hak orang lain yang wajib ia tunaikan kepada orang tersebut, maka disebutlah bahwa dzimmah- nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Maknanya terdapat hak orang lain dalam kewajiban baginya dan harus dilaksanakan. Semisal telah dilaksanakan kewajibannya, maka dikatakan dzimmah - nya sudah kosong atau bebas.
Fukaha mengungkapkan bahwa terisinya dzimmah seseorang dengan hak atau kewajiban itu dapat dipakai guna mendefinisikan perikatan berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perikatan (iltizam) berdasarkan hukum Islam adalah terisinya dzimmah suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada pihak lain. Kemudian, Mustafa az-Zarqa’ memberikan definisi iltizam yaitu “keadaan di mana seseorang diwajibkan berdasarkan hukum syarak guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain”. 19 Istilah “perjanjian” disebut “akad” dalam hukum Islam. Akad adalah “suatu perikatan antara ijab dan kabul berdasarkan kaidah yang sesuai dengan syarak yang menentukan adanya akibat akibat hukum pada objeknya”. Ijab adalah “pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang dikehendaki, sedangkan kabul yaitu pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”. Pernyataan pihak pertama dinamakan ijab dan pernyataan pihak kedua dinamakan kabul. 20
19 Ibid, hlm. 48-49.
20 Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta, hlm. 65.
Maksud ijab dan kabul yaitu untuk memperlihatkan kesukarelaan terhadap perikatan yang dilaksanakan masing- masing pihak. Akad dilaksanakan antara para pihak berdasarkan kesukarelaan, dan melahirkan kewajiban masing- masing secara timbal balik. 21
Jual beli berdasarkan perspektif hukum Islam, secara istilah fiqih jual beli dinamakan al-ba’I yang memiliki definisi mengganti, menjual dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba’i dalam istilah fiqih kadangkala dipakai untuk definisi lawannya, yaitu lafal al-syira yang memiliki arti membeli. Dengan demikian, al-ba’i mengandung makna menjual sekaligus membeli atau jual-beli.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini sudah dilakukan masyarakat primitif manakala uang belum dipakai dengan tujuan untuk tukar-menukar barang, yaitu dengan cara barter yang disebut dengan ba’i al- muqayyadah dalam istilah fiqh . 22 Landasan hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa: 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.
Selanjutnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman yang artinya:
21 Ibid, hlm. 66.
22 Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm. 168.
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 198 artinya: “Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. Selain dalam Al Qur’an, juga disebutkan dalam Hadist Nabi, yang mengatakan: “Suatu ketika Nabi Muhammad SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa’a Ibn Rafi’). Selanjutnya ada Hadist Nabi Muhamad SAW yang menyatakan sebagai berikut: 23 “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (HR. Bukhari). “Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad” (HR. Bukhari dan Muslim).

## 1)  Syarat dan rukun jual-beli menurut Hukum Islam
Syarat dan rukun jual -beli, menurut jumhur ulama (mayoritas para ulama), rukun jual beli ada 4, yaitu: (1) penjual dan pembeli, (2) ijab kabul, (3) barang yang dijual, dan (4) nilai tukar barang. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan atau menjadi batal dan tidak sah.
Mengenai penjual dan pembeli ada beberapa syarat mutlak untuk dipenuhi di antaranya: 24
23 Iksan Al Fajri, “Hukum Islam tentang Muamalah”, diakses dari https://www.scribd. com/doc/47590391/Hukum-Islam-Tentang- Muamalah, pada tanggal 4 Juli 2019.
24 Mardani, Op.Cit., hlm. 174
a) Mukallaf (cakap hukum). Karena itu orang yang tidak sehat akal jiwanya dan orang yang belum mumayyiz tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli suatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dll.
b)  Jujur. Sesuai dengan hadits Nabi SAW: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat (rusak), kecuali ia menjelaskan kerusakannya.” (HR. al-Quzwaini); dan “Siapa yang menipu kami, ia bukan kelompok kami.” (HR. Muslim at-Turmudzi dan Abu Daud).
c)  Keramahtamahan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW: “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli, dan menawar.” Dalam hal menawar, nabi mengajarkan untuk jujur dan bertele: “Rasulullah melarang al-Najsy (mengajak orang lain untuk menawar padahal yang bersangkutan tidak bermaksud membeli), hanya agar orang lain mengikutinya dalam tawarannya.” (HR. Bukhari)
Nabi SAW juga menasihati seorang pedagang wanita dengan sabda beliau 25 : “Wahai Ummu Qilat, jika engkau ingin membeli sesuatu, tawarlah dengan harga yang engkau inginkan, diberikan atau tidak. Dan bila engkau ingin menjual, tawarlah dengan harga yang engkau
inginkan diterima atau ditolak.” (HR. al-Quzwaini). Kecuali itu, Rasulullah SAW menggarisbawahi agar penjual tidak memaksa pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual. Meskipun ini meningkatkan pemasaran, tetapi berkahnya akan berkurang.
Adapun terhadap barang (objek), para fuqaha menyatakan beberapa syarat, diantaranya, barang tersebut suci. Karena itu jual-beli babi, khamar, bangkai dan darah diharamkan karena termasuk benda najis. Kecuali suci, barang tersebut diketahui jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga dan tidak rusak. Pengetahuan terhadap barang tersebut dimaksud untuk menghindari unsur penipuan ( al-qarar) . Barang yang menjadi objek jual beli dapat diserahterimakan dan tentu kepunyaan yang menguasai. 26
Selain syarat tersebut di atas, ada syarat-syarat khusus akad jual beli yang harus dipenuhi antara lain: 27
a)  Ada penjual dan pembeli ( al- muta’aqidain)
b) Shighat ( lafal ijab dan qabul )
c)  Ada barang yang menjadi objek untuk dibeli
d)  Adanya nilai pada alat tukar pengganti
e)  Dilakukan oleh orang yang berbeda.
Seseorang tidak bisa melakukan perbuatan pada saat yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
26 Ibid.
27 Muhammad Nizarul Alim, 2011, Muhasabah Keuangan Syariah, Aqwam, Solo, hlm. 23.
Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang bukan kepunyaan seseorang.
Jual beli melalui elektronik sebenarnya termasuk juga jual beli melalui sms, telepon, dan alat telekomunikasi lainnya, maka yang menjadi perhatian adalah Adanya barang yang diperjualbelikan, halal, dan jelas pemikirannya, sesuai dengan hadis Nabi yang artinya: “Tidak sah jual beli kecuali yang dimiliki seseorang” (HR. at-Tarmidzi dan Abu Dawud). 28 Di dalam perjanjian jual-beli, selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur, juga harus memenuhi rukun jual-beli.
Jual beli memiliki rukun. Adapun rukunnya yaitu: 29
a)  Adanya penjual dan pembeli, b)  Adanya uang dan benda,
c) Adanya lafaz.
Dalam jual beli, ketiga rukun tersebut harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhinya salah satu rukun, maka perbuatan itu bukanlah sebagai perbuatan jual beli. Agar jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli sah, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu: 30
a)  Tentang subjeknya b)  Tentang objeknya c) Tentang lafaz.
Para pihak dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli haruslah: 31
28 Ahmad Zahro, 2018, Fiqih Kontemporer, PT Qaf Media Kreativa, Jombang, hlm. 26.
29 Ibid, hlm. 34.
30 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, 2004,  Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.
a)  Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang tidak sehat akal jiwanya maka tidak sah jual belinya
b)  Dengan kemauan sendiri (tidak ada unsur paksaan)
c)  Keduanya tidak mubadzir

## d) Balig
Para pihak harus menyatakan kehendak sendiri dalam melakukan jual beli, inilah yang menjadi landasan utama dalam melakukan transaksi yang dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....”. 32 Objek dalam jual beli yaitu benda yang menjadi sebab dalam perjanjian jual beli dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat benda yang menjadi objek dalam jual beli yaitu: 33
a)  Bersih barangnya,
b)  Dapat dimanfaatkan,
c)  Milik pihak yang berbuat akad,
d)  Mampu menyerahkannya,
e) Mengetahui,
f)  Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).
32 H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Loc.Cit.
33 Ibid.
2) Prinsip-prinsip J ual Beli dalam
Hukum Islam Dalam melakukan akad jual beli, dikenal adanya prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam, yaitu: 34
a)  Prinsip Halal
M. Nadratuzzaman Husein berpandangan bahwa mencari rezeki dengan cara halal yaitu dengan alasan:
(1) k a r e n a   A l l a h   y a n g memberikan perintah untuk mencari rezeki dengan cara yang halal;
(2) dalam harta yang halal memiliki keberkahan;
(3) dalam harta yang halal memiliki maslahah yang agung bagi manusia;
(4) dalam harta yang halal akan memberikan dampak yang positif bagi tingkah laku manusia;
(5) dalam harta yang halal dapat menjadikan insan y ang i stiq amah , y a k n i yang senantiasa mendapat k e s a l e h a n ,   k e b a i k a n , keikhlasan, ketakwaan, dan keadilan;
(6) dalam harta yang halal menjadikan pribadi yang zahid, wira’i, qana’ah, santun, suci, dalam segala tindakan;
(7) dalam harta yang halal m e n j a d i k a n   i n s a n y a n g t a s a mu h , b e r a n i
memperjuangkan keadilan, dan melakukan pembelaan terhadap yang benar.
Investasi yang dilaksanakan secara tidak halal hasilnya akan: (1) melahirkan pribadi yang bersifat pendusta, penakut, pemarah, menyebarkan kejahatan dalam kehidupan masyarakat;
(2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, suka berjudi, koruptor, dan pemabuk;
(3) menghilangnya  keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh sebab itu, umat Islam diharapkan untuk mencari rezeki (berinvestasi) yang halal dan menjauhi hal- hal yang haram.
b) Prinsip Maslahah
Maslahah adalah segala sesuatu yang dilihatkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala perbuatan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Maslahah dalam kerangka investasi yang diperbuat oleh seseorang selayaknya memiliki kegunaan untuk pihak yang terlibat dalam transaksi dan dirasakan oleh masyarakat. Prinsip maslahah merupakan hal yang paling elementer dalam bermuamalah. Oleh sebab itu,
investasi yang dilaksanakan dapat berguna dan memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.
c.  Prinsip Ibadah (Boleh) Pada dasarnya berbagai jenis muamalah , hukumnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun, p a t o k a n - p a t o k a n   u m u m yang bersinggungan dengan muamalah harus diperhatikan. Patokan umum yang ditetapkan syara’ dimaksud diantaranya:
(1) Muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus bertujuan mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa perbuatan selalu diawasi oleh Allah SWT.
(2)  S e l u r u h   p e r b u a t a n muamalah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan dan selalu mengutamakan akhlak terpuji, sebagaimana posisi manusia yang menjadi khalifah Allah di bumi.
(3)  P e r b u a t a n   y a n g d i l a k u k a n   d e n g a n m e m p e r t i m b a n g k a n manfaat bagi pribadi masyarakat.

## 3)  Akad yang Digunakan dalam Jual Beli Dropship
Permasalahan lainnya yang timbul dalam transaksi elektronik yaitu mengenai Dropship. Berbisnis online memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Dengan sistem dropshipping, seseorang dapat menjual berbagai produk barang kepada konsumen, tanpa membutuhkan modal tetapi cukup dengan foto-foto yang berasalkan dari supplier. 35
M e n j a l a n k a n   b i s n i s o n l i n e memungkinkan terjadinya transaksi penjual dengan pembeli meski tidak bertatap muka secara langsung. K o n s u m e n   s a a t   b e r t r a n s a k s i membutuhkan informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesanannya akan diterima sesuai permintaan. Dropship mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut sebagai dropshiper ( reseller dropship ) bekerjasama dengan supplier yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak dropshiper . Pihak suplier nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli. 36
35 Andi Triyawan dan Suthorik Erik Nugroho, “Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Human Falah, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 229.
36 Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, “Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm. 5.
Secara subtansial Islam tidak setuju terhadap semua praktik jual beli yang mempunyai potensi mendatangkan bahaya dan ketidakadilan. Baik secara implisit maupun eksplisit yang menimbulkan bahaya dan ketidakadilan pada publik secara umum. 37 Untuk itu, perlu dijelaskan akad jual beli Dropship yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.
Dalam jual beli Dropship, ada beberapa macam akad yang bisa dipakai yaitu akad salam, wakalah ataupun samsarah . 38
a) Akad Salam Menurut Muflihatul Bariroh, 39 jual beli salam adalah “transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan pada saat akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan pada saat akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan kesepakatan oleh penjual dan pembeli”. Salam memiliki rukun yang mutlak dipenuhi, yaitu: 40
(1) Ada si penjual dan si pembeli (2) Ada barang dan ada uang (3) Ada shighot ( lafadz akad)
37 Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, hlm. 111.
38 Muflihatul Bariroh, “ Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, Ahkam, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 206-207.
39 Ibid.
40 Dzikrulloh, “Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 12-13.
Sedangkan syarat-syarat salam adalah: 41 (1) Te r l e b i h   d a h u l u   d i l a k u k a n pembayaran.
(2) Barangnya menjadi utang bagi penjual. (3) Barangnya dapat diserahkan sesuai waktu yang dijanjikan.
(4) Barang tersebut ukurannya harus jelas, baik timbangan, takaran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan bagaimana menjual barang tersebut.
(5) Sifat barangnya diketahui dan disebutkan. Dengan adanya sifat tersebut dan harga yang jelas maka orang yang berkeinginan untuk membeli barang tersebut jelas. Dengan adanya sifat dan karakteristik yang jelas, maka tidak akan menimbulkan sengketa pada saat akhir transaksi.
b) Akad wakalah
Secara bahasa kata wakalah bermakna menyerahkan. Wakalah atau wikalah memiliki makna juga tafwidh (pemberian mandar, pendelegasian dan penyerahan). Sedangkan secara istilah wakalah memiliki arti “menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain yang mana orang lain dapat menggantikan untuk menjaga dan mengelola semasa ia hidup”. Dalam definisi ini wakalah memiliki pengertian sebuah transaksi yang mana seseorang menunjuk pihak lain guna menggantikan melakukan pekerjannya atau suatu penyerahan wewenang atau kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain mengenai suatu hal yang bisa dengan suatu akad tertentu. 42
42 Muflihatul Bariroh, Op.Cit., hlm. 210.
Dasar wakalah tersebut berdasarkan salah satu ayat Al- Qur’an dalam surat Yusuf ayat 55 yang artinya “Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. 43
Ayat tersebut memperlihatkan bahwa Nabi Yusuf menyatakan siap menjadi pemangku dan mengemban amanah untuk mengurus berkaitan dengan kegiatan ekonomi negeri Mesir.
D e ng an   m e m a k ai   a k a d jual beli dan wakalah , maka melakukan akad jual beli suatu barang tetapi masih terdapat kekurangan yaitu beberapa syarat dan rukun yang belum terpenuhi, untuk menyempurnakan syarat dan rukun tersebut maka menggunakan akad wakalah . Adapun syarat dan rukun yang tidak dipenuhi dalam sistem dropship adalah: 44
(1) Barang yang menjadi objek dalam jual beli ada ketika akad
(2) O b j e k   j u a l   b e l i   h a r u s merupakan hak milik.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tolok ukur pelaku dalam akad adalah bahwa ia harus memenuhi ahliyah , wilayah dan fudhuli , fudhuli yaitu pihak yang bertransaksi atas perkara pihak lain tidak memiliki
43 Ibid, hlm. 210.
44 Dzikrulloh, Op.Cit., hlm. 11-12.
wilayah (kekuasaan dalam kepemilikan barang) atas perkara pihak lain. Berdasarkan mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, fudhuli sah, akan tetapi berdasarkan adanya ijin yang memiliki barang dan pihak yang melaksanakannya p u n y a   k e a h l i a n   d a l a m pengoperasiannya. 45
S olusinya yaitu bahwa dropshipper bis a menjadi wakil pemilik barang guna m e n j u a l k a n   b a r a n g n y a , dengan begitu dropshipper bisa memiliki keuntungan dengan mendapatkan ujroh dari apa yang dilakukan pemilik barang.
c) Akad Samsarah
Samsarah secara bahasa ialah perantara di antara penjual dan pembeli guna menyempurnakan jual beli. Secara terminologi samsarah adalah “perantara perdagangan baik sebagai pihak yang menjualkan barang maupun mencarikan pembeli, atau perantara penjual dan pembeli untuk membuat jual beli lebih mudah”.
Akad simsar adalah “seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar imbalan dari yang memiliki barang tersebut dengan upaya yang telah dilakukannya”. Pihak yang menjadi perantara dalam sistem perdagangan dinamakan dengan makelar, pilang, dan agen. Pekerjaan
samsarah/simsar berupa agen, makelar, makelar, dan sebagainya. Dalam fiqih Islam termasuk akad ijarah , yaitu transaksi yang menggunakan jasa orang lain dengan adanya imbalan. Landasan yang diperbolehkan akad simsar ini menuju pada fenomena pada masa sahabat, Imam Bukhari berkata: “Ibnu Sirin, Artha, Ibrahim dan Hasan memandang bahwa simsar itu boleh” . Ibnu Abbas berkata dalam sebuah hadist dinyatakan: 46 “Dari Ibnu Abbas. r.a, dalam perkara kepentingan simsar, ia berkata “Tidak mengapa kalau seseorang berkata “Jualah kain ini dengan harga sekian, berapapun lebihnya (dari penjualan itu) adalah untuk engkau” (HR. Bukhari).
Ketiga akad di atas diterapkan dalam praktik jual beli sistem dropship di Kota Bengkulu akan tetapi yang paling banyak diterapkan dalam proses jual beli sistem dropship online di Kota Bengkulu adalah akad salam, dapat dikatakan menggunakan akad salam dilihat dari praktik jual beli sistem dropship di Kota Bengkulu di mana transaksi dilakukan diawal dan menjadi terutang bagi penjual, barang tersebut jelas ukuran dan bentuknya,penjual memastikan barang sesuai dengan apa yang dijelaskan sehingga tidak ada unsur penipuan, adanya
46 Ibid, hlm. 11.
kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta barang tersebut diserahkan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, contohnya pembeli memastikan bahwa barang akan dikirim pada saat setelah transaksi dilakukan dan akan tiba dalam waktu dua atau tiga hari sesuai dengan ongkos kirim yang pembeli pilih.

## 2.  Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online
Berdasarkan peraturan dalam hukum positif yang ada di Indonesia, perlindungan hukum terhadap kegiatan transaksi secara elektronik ini di Indonesia ini dapat dilakukan dengan berbagai hal, yaitu:
a.  Dengan perjanjiannya sendiri.
Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah: 47
1)  P e r l i n d u n g a n   h u k u m untuk merchant terutama d i t e k a n k a n   d a l a m   h a l p emb ayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian mel a ku k an   kon f i r mas i pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
2)  Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau
47 Lia Catur Musliatuti, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 91.
penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3) P r i v a c y. D at a   p r i b a d i pengguna media elektronik harus dilindungi secara h u k u m .   P e m b e r i a n informasinya harus disertai o l e h   p e r s e t u j u a n   d a r i pemilik data pribadi. Hal i n i   me r up a k an   b e ntu k perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi e-commerce , yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi  karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual b erdasarkan ketentuan p e r atu r a n   p e r u n d a n g - undangan”.
b.  Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama domain y ang   d i m i l i k i ny a   s e p e r t i terdapat dalam Pasal 23 UU ITE. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta
atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang HAKI. 48
c.  Dengan UU Perlindungan Konsumen.
Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang- undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menega k kan ha k-ha k nya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak. Dalam penjelasan U U PK   d is ebut k an   b a hw a piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas. 49 Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas
wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan. 50
d.  Dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan.
Berdasarkan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi si pembuatnya. Artinya para pihak yang telah sepakat terhadap suatu perjanjian, maka ada kewajiban kepadanya untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana layaknya m e l a k s a n a k a n   u n d a n g - undang. Apabila pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Dalam mengajukan gugatan ini pihak yang mengajukan hak memiliki kewajiban melakukan pembuktian.
Menurut Pasal 283 RBg/163 H I R   m e n y a t a k a n   b a h w a b a r a n g s i ap a   m e n g at a k a n mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan
50 Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika , PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 314.
adanya perbuatan itu. Alat bukti yang diperlukan dalam persidangan perdata tentu berbeda urutan hierakinya dengan persidangan pidana. Pada persidangan perdata yang dicari adalah kebenaran for mi l, s e d ang kan d a l am persidangan pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Alat bukti yang digunakan dalam persidangan perdata adalah:
1)  Alat bukti tertulis
2) Saksi-saksi
3) Pengakuan
4) Sumpah
5) Persangkaan
6)  Saksi Ahli 7)  Pemeriksaan ditempat Dalam mengajukan gugatan tersebut tergantung obyek perkaranya. Apabila obyeknya adalah perjanjian konvensional, pengajuannya pada Peradilan Umum, sedangkan jika obyeknya berkaitan dengan ekonomi syariah, pengajuannya ke Pengadilan Agama.
e.  Melalui lembaga non litigasi.
Selain penyelesaian secara litigasi melalui lembaga peradilan, sengketa dalam bidang ekonomi juga bisa dislesaikan melalui cara penyelesaian secara non litigasi, misalnya melalui Badan Arbitrase, melalui musyawarah para pihak, mlalui mediasi, dan lain-lain.
Transaksi online ini bilamana dikaji dari hukum Islam, juga sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah diatur berdasarkan Al Qur’an dan Hadits, sebagai sumber utama dalam hal muamalah seperti hubungan hukum jual beli tersebut. Namun, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ketentuan dalam Alquran dan Hadits maka perjanjian dianggap tidak sah.
Mengenai perlindungan hukum terhadap transaksi online , pemerintah sudah membentuk berbagai regulasi yang dapat digunakan sebagai sarana perlindungan hukum dalam bertransaksi secara elektronik, meskipun masih ada kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli melalui online melalui weblog dan media sosial seperti instagram, fecebook , yang kurang memberikan kepastian hukum atas keberadaan pihak penjual.
Selain hal tersebut di atas masih terdapat beberapa kelemahan dalam bertransaksi secara online seperti:
a.  Status subjek hukum dari si p el a ku us a ha t id a k j el as. misalnya, penjual sebagai pelaku usaha tidak memberikan jaminan kepastian kepada konsumen agar tidak merasa dirugikan.
b.  Keamanan bertransaksi dan privasi tidak terjamin, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang dipakai dalam pembayaran melalui elektronik, baik dengan credit card dan electronic cash .
Misalnya keamanan dari para hacker tidak terjamin pada saat konsumen melakukan transaksi pembayaran melalui electronic cash .
c.  Resiko yang dibebankan tidak berimbang, karena jual-beli melalui elektronik, pembayaran secara lunas dilakukan diawal oleh konsumen, sedangkan barang belum diterima atau menyusul karena hanya ada jaminan pengiriman. Misalnya, konsumen melakukan transfer uang terlebih dahulu kepada penjual saat membeli suatu barang, dan barang tersebut baru akan dikirim kepada konsumen setelah konsumen mentransfer uangnya kepada penjual.

## D. Kesimpulan
Pengaturan perjanjian jual beli secara elektronik dalam hukum positif yaitu secara umum tunduk pada syarat dan asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, namun secara khusus tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Hukum Islam. Syarat-syarat khusus akad jual beli yang harus dipenuhi antara lain: ada penjual dan pembeli ( al- muta’aqidain) , Shighat ( lafal ijab dan qabul ), ada barang yang menjadi objek untuk dibeli, adanya nilai pada alat tukar pengganti, dan
dilakukan oleh orang yang berbeda. Perlindungan hukum para pihak dalam transaksi jual beli secara online dapat dilakukan dengan membuat klausul pada kontrak itu sendiri. Selain itu perlindungan hukum para pihak dapat melalui sarana hukum formal berupa gugatan ke lembaga peradilan dan melalui sarana non litigasi.
Selain itu, perlu dibuat peraturan yang  lebih khusus berkaitan dengan perlindungan hukum dalam hal transaksi elektronik, mengingat perkembangan sistem jual beli secara elektronik ini selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian dibentuknya asosiasi para merchant/ penjual online , khususnya penjual yang menggunakan media jejaring sosial, agar pihak merchant lebih bisa dideteksi.

## Daftar Pustaka
Buku Ali, Mohammad Daud, 1998, Hukum Islam, Rajawali Pers, Jakarta. Alim, Muhammad Nizarul, 2011, Muhasabah Keuangan Syariah ,
Aqwam, Solo.
Anwar, Syamsul, 2010, Hukum Perjanjian Syariah, Rajawali Pers, Jakarta. Arief, Mansyur Dikdik M dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi , Refika Aditama, Bandung. Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Press, Yogyakarta. Donald, Albert Rumokoy, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
HS, Salim, 2019, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.
Makarim, Edmon, 2004, Kompilasi Hukum Telematika , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Manan, Abdul, 2006, Hukum Ekonomi Syariah , Kencana, Depok. Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta. Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian dalam Islam , Sinar Grafika, Jakarta. Said, Umar, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press, Malang. Soekanto, Soerjono, 1991, Pengantar Penelitian Hukum , UI Pers, Jakarta. Sofwan, Sri Soedewi Maschoen, 1980, Hukum Perutangan Bagian B, Liberty, Yogyakarta.
Zahro, Ahmad, 2018, Fiqih Kontemporer, PT Qaf Media Kreativa, Jombang. Zuhri, Muhammad, 1996, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal
Alkaff, Fatimah, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Online (Studi Perbandingan Kuh Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”, Jurnal Universitas Mataram Repository , 2018.
Bariroh, Muflihatul, “Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh
Muamalah”, Ahkam, Vol. 4, No. 2, November 2016.
Dzikrulloh, “Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 1, No. 2, Agustus 2014.
Irianto, Sigit Irianto, “Hukum Kontrak dan Perkembangannya”, Jurnal Spektrum Hukum , Vol. 10, No. 1, 2013.
Khulwah, Juhrotul, “Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam STAI Al- Hidayah Bogor , Vol. 07, No. 1, Agustus 2019. Pekerti, Retno Dyah, dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’I”, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Universitas Jenderal Soedirman , Volume 20, Nomor 02, 2018. Prabowo, Bima, Ery Agus Priyono,
Dewi Hendrawati, “Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang P e r l i n d u n g a n   K o n s u m e n”, Diponegoro Law Journal , Volume 5, Nomor 3, 2016. Triyawan, Andi dan Suthorik Erik Nugroho, “Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Human Falah , Vol. 5, No. 2, 2018.

## Hasil Penelitian
Musliatuti, Lia Catur, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

## Internet
Fajri, Iksan Al, “ Hukum Islam tentang Muamalah”, https://www.scribd. com/doc/47590391/Hukum-Islam- Tentang-Muamalah, diakses tanggal 4 Juli 2019.