## ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGOPLIMALKAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
(Studi Pada PT. POS INDONESIA (Persero))
Oleh:

## Elly Halimatusadiah
(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung)
Bangun Gunwan
(Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Bandung)

## Abstract
This  research  purpose  to  determine  the  application  of  Good  Corporate Governance at PT. POS INDONESIA (Persero), to determine the implementation of  Accounting  Information  Systems  at  PT.  POS  Indones  (Persero),  and  to determine the application of good corporate governance in order to optimize the implementation  of  Accounting  Information  Systems  at  PT.  POS  Indonesia (Persero). This research uses descriptive method of analysis which aims to get a fairly  clear  picture  of  the  object  examined.  Moreover,  the  authors  use  a  case study, because the authors only discuss the case and retrieval of data on just one company . This research was conducted at PT. POS INDONESIA (Persero) which is  located  on  Jl.  Cilaki  No.  73  Bandung.  The  result  showed  that  the implementation of good corporate governance has been adequate, because it has been  supported  by  the  elements  of  Good  Corporate  Governance  consisting  of transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness, and is supported by the stages full of Good Corporate Governance consists of the implementation  phase,  implementation  phase  and  the  evaluation  phase,  then Implementation  of  Accounting  Information  Systems  has  been  adequate,  because the input data has been performed with a high level of accuracy, timely, complete, concise,  relevant,  reliable  and  comparable.  Data  processing  has  also  been carried out in accordance with Financial Accounting Standards.
Keyword:  Good  Corporate  Governance,  Accounting  Information  Systems,  PT. POS INDONESIA (Persero)

## Pendahuluan
Pada  era  globalisasi  ini  persaingan  dunia  bisnis  semakin  ketat.  Banyak muncul  perusahaan-perusahaan  baru  yang  memenuhi  pasar.  Dengan  semakin banyaknya penyedia produk dan  jasa dalam pasar, maka konsumen lebih leluasa untuk menentukan pilihannya. Semua konsumen pasti menginginkan produk yang berkualitas,  mendapatkan  pelayanan  yang  cepat  dan  baik,  memilih  perusahaan dengan manajemen yang baik dan sebagainya. Hal di atas menuntut pelaku bisnis untuk memberikan yang terbaik kepada konsumennya.
Untuk  dapat  memenangkan  persaingan  bisnis,  perusahaan  harus menciptakan iklim manajemen perusahaan yang kompetif dan terorganisir. Setiap aspek  yang  mendukung  hal  tersebut  harus  didukung  dengan  pengendalian  dan
pengelolaan  perusahaan  yang  baik.  Sehingga  konsumen  memperoleh  informasi yang  dengan  benar  dan  tepat  waktu,  serta  meminimalkan  terjadinya  kecurangan dalam  mengungkapkan  informasi.  Salah  satu  pengendalian  yang  dipakai  untuk menunjang hal tersebut adalah Good Corporate Governance . Good  corporate  governance (GCG)  secara  definitif  merupakan  sistem yang  mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan  yang  menciptakan  nilai  tambah ( value  added )  untuk  semua stakeholder (Monks,2003).  Ada  dua  hal  yang ditekankan  dalam  konsep  ini,  pertama,  pentingnya  hak  pemegang  saham  untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktu dan, kedua, kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan  ( disclosure )  secara  akurat,  tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Ada  empat  komponen  utama  yang  diperlukan  dalam  konsep Good Corporate  Governance ,  (Kaen,2003;  Shaw,  2003)  yaitu fairness,  transparency, accountability, dan responsibility .  Keempat  komponen  tersebut  penting  karena penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance secara  konsisten  terbukti  dapat meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan  juga  dapat  menjadi  penghambat aktivitas  rekayasa  kinerja  yang  mengakibatkan  laporan  keuangan  tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.
Sebagai  salah  satu  BUMN,  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN.  Perusahaan  menyadari  bahwa  penerapan  GCG  saat  ini  tidak  hanya sebagai  pemenuhan  kewajiban  saja,  namun  telah  menjadi  kebutuhan  dalam menjalankan  kegiatan  bisnis  Perusahaan  dalam  rangka  menjaga  pertumbuhan usaha  secara  berkelanjutan,  meningkatkan  nilai  perusahaan  dan  sebagai  upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.
Kemampuan  yang  tinggi  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  telah diwujudkan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  diantaranya  dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG dibawah Sekretaris PT. POS INDONESIA (Persero)  yang  secara  khusus  menangani  dan  memantau  efektivitas  penerapan GCG di PT. POS INDONESIA (Persero). PT. POS INDONESIA (Persero) secara berkesinambungan  melakukan  langkah-langkah  perbaikan  baik  dari  sisi  soft structure  maupun  dari  sisi  infrastructure  GCG  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  penerapan  GCG.  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  menerbitkan dokumen-dokumen  pendukung  dalam  penerapan  GCG  seperti  Pedoman  GCG,
Board Manual , dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dewan komisaris juga telah  memiliki  organ  pendukung  yaitu  Komite-komite  Dewan  Komisaris  yang berperan  dalam  membantu  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola  perusahaan  dengan  tujuan  menaikkan  nilai  pemegang  saham  serta mengkomodasi  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan (stakeholder) seperti kreditur, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah serta masyarakat luas.
Dengan terciptanya tata kelola yang baik ( Good Corporate Gvovernance ), diharapkan  dapat  menunjang  kegiatan  perusahaan  salah  satunya  yaitu  sistem informasi akuntansi.
Sistem  Informasi Akuntansi  adalah  sebuah  sistem  yang  memproses  data dan  transaksi  guna  menghasilkan  informasi  yang  bermanfaat  untuk merencanakan,  mengendalikan,  dan  mengoperasikan  bisnis.  Sistem  Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi.
Dengan  terciptanya  sistem  peraturan  dan  pengendalian  yang  baik  ( Good Corporate  Governance ),  maka  diharapkan  dapat  terciptanya  suatu  sistem informasi akuntansi yang baik dalam perusahaan BUMN tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal ini dituangkan dalam skripsi yang  berjudul  “Analisis  Penerapan Good  Corporate  Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  di  identifikasi  beberapa masalah  yaitu  :  (1)  Bagaimana  penerapan Good  Corporate  Governance di  PT. POS  INDONESIA  (Persero)?  (2)  Bagaimana  pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi  di  PT.  POS  INDONEISA  (Persero)?  (3)  Bagaimana  penerapan Good Corporate  Governance dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi?

## Kajian Pustaka
Tim  GCG  BPKP  mendefinisikan Good  Corporate  Governance sebagai suatu  komitmen,  aturan  main  serta  praktik  penyelenggaraan  bisnis  secara  sehat dan beretika. Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep- 117/M-Mbu/2002  tentang  penerapan  praktek Good  Corporate  Governance pada Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  dijelaskan  bahwa, Corporate  Governance adalah  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  organ  BUMN  untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka penjang dengan memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan,perundangan dan etika.
Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur  dan  mengendalikan  perusahaan  yang  menciptakan  nilai  tambah  ( value added )  untuk  semua  stakeholder  (Monks,2003).  Ada  dua  hal  yang  ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi  dengan  benar  dan  tepat  pada  waktunya  dan,  kedua,  kewajiban perusahaan  untuk  melakukan  pengungkapan (disclosure )  secara  akurat,  tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder .
Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  kumpulan  sumber  daya,  seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya  ke  dalam  informasi.  Informasi  tersebut  dikomunikasikan  kepada  para pembuat  keputusan.  Sistem  informasi  akuntans  ini  dilakukan  dengan    sistem manual  atau  melalui  sistem  terkomputerisasi.    (Terjemahan,  George  H.  Bodnar dan William S. Hopwood. SIA edisi 9, hal 3).
Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  informasi  akuntansi adalah  kumpulan  sumberdaya  atau  komponen  yang  dirancang  untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkombinasikan informasi keuangan, yang mempunyai fungsi utama  yaitu menghasilkan berbagai informasi  yang berkualitas seperti kecermatan, tepat waktu, lengkap dan  ringkas
sehingga  dapat  membantu  pihak  intern  dan  pihak  ekstern  dalam  pengambilan keputusan.
Sistem  informasi  akuntansi  yang  baik  harus  memenuhi  karakteristik- karakteristik  tertentu.  Hal  ini  berguna,  agar  informasi  akuntansi  yang  dihasilkan dapat  dipergunakan  untuk  kepentingan  para  pengguna  baik  pihak  intern perusahaan  maupun  pihak  ekstern  perusahaan  yang  mempunyai  kepentingan masing-masing.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan studi  kasus. Alasan  penulis  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yaitu  untuk mendapatkan gambaran secara mendetail mengenai Good Corporate Governance dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang berdasarkan fakta-fakta yang nampak pada PT. POS INDONESIA (Persero). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah:
1. Kuesioner.
Pertanyaan  terstruktur  dimana  alternatif  jawaban  telah  ditentukan,  sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban.
2. Wawancara. Melakukan tanya jawab atau wawancara langsung
3. Dokumentasi. Pengumpulan data yang melalui dokumen yang ada dengan masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  PT.  POS  INDONESIA  (Persero) yang beralokasi di Jalan Cilaki No. 73 Bandung, merupakan hasil pengamatan dan pengumpulan  data  secara  berkesinambungan  terhadap  semua  kegiatan  yang menyangkut  penerapan  Good  Corporate  Governance  dan  pelaksanaan  Sistem Informasi Akuntansi.    Penerapan  Good  Corporate  Governance  dan  pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi ini mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan mewujudkan visi dan misi perusahaan.
Memenuhi  amanat  keputusan  Menteri  BUMN  No:  Per01/MBU/2011  tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik  ( Good Corporate Governance ) pada Badan  Usaha  Milik  Negara.  Perseroan  telah  melakukan  berbagai  langkah  dalam menerapkan  dan  mengembangkan  pedoman  dengan  sistem  yang  lebih  fleksibel dan teruji agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan  didahului  pemanggilan  kepada  pemegang  saham,  untuk  melakukan persetujuan/keputusan seperti pengesahan RKAP yang disampaikan oleh direksi, pengesahan  laporan  dan  penghitungan  tahunan  serta  pengesahan  laba  perseroan, menetapkan auditor eksternal, serta menetapkan gaji direksi dan komisaris, yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Selain  menerapkan  pemanggilan  terlebih  dahulu  kepada  pemegang  saham  untuk melakukan  persetujuan/keputusan,  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  juga melakukan  penerapan  kejelasan  fungsi  yang  ada  pada  perusahaan,  seperti  di bawah ini:
Komite dilengkapi dengan kerangka acuan pelaksanaan tugas berupa Job Description yang berupa pengangkatan anggota Komite Audit yang sesuai dengan
ketentuan,  dan  diketahui  oleh  salah  satu  anggota  Dewan  Komisaris  untuk membuat laporan kepada Komisaris.
Direksi  dilengkapi  dengan  kejelasan  fungsi  seperti  pembagian  tugas, tanggung  jawab  dan  otoritas  melalui  Struktur  Organisasi  yang  sesuai  dan dilengkapi  dengan  uraian  tugas,  serta  menempatkan  pejabat  yang  sesuai  dengan kuaifikasi.  Tindakan  Direksi  terhadap  (potensi)  benturan  kepentingan  yaitu dengan  menerapkan  kebijakan  penanganan  benturan  kepentingan,  seperti membuat  surat  pernyataan  tidak  memiliki  benturan  kepentingan,  dan  menyusun mekanisme  bagi  Direksi  dan  senior  manajer,  melakukan  keterbukaan  informasi dengan  memberikan  informasi  yang  relevan  kepada  pemegang  saham,  serta perlakuan  yang  sama  dalam  pemberian  informasi  dan  melakukan  pertemuan antara  pemegang  saham,  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  secara  rutin  dengan tingkat kehadiran 90%, menyusun tata tertib Rapat Direksi, membuat risalah rapat dan  menyimpannya  serta  memberikan  salinan  risalah  Rapat  Direksi  kepada seluruh Direksi dan membuat mekanisme validasi risalah rapat.
Untuk mengetahui informasi mengenai perusahaan serta informasi praktek dan  penerapan Good  Corporate  Governance kepada stakeholders ,  PT.  POS INDONESIA  (Persero)  telah  menyediakan  akses  melalui  media  internet  yaitu www.posindonesia.co.id.
Sebagai  wujud  komitmen  perusahaan  dalam  penerapan Good  Corporate Governance dan sejalan dengan harapan dari para stakeholders , serta berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  maka  perusahaan  telah  membangun  pemahaman dan  sistem  tata  kelola  perusahaan  secara  berkelanjutan  sebagai  kerangka  kerja yang diatur dalam kebijakan penerapan Good Corporate Governance .
Selain  kebijakan  tata  kelola  perusahaan,  beberapa  manual Good  Corporate Governance yang  telah  disusun  dan  dimiliki  PT.  POS  INDONESIA  (Persero) antara  lain Board  Manual, Pedoman  Etika  Bisnis  dan  Tata  Perilaku  ( Code  of Conduct ), Charter Komite Komisaris, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara  (LHKPN),  kebijakan  Media  komunikasi,  Kebijakan  Manajemen  Risiko serta Kebijakan Tata kelola Teknologi Informasi.
Praktek  terbaik  implementasi  GCG  dilakukan  secara  terus  menerus  dengan mengupayakan  peningkatan  yang  signifikan.  Salah  satu  kegiatan  mendukung pelaksanaan  implementasi  GCG  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  adalah dengan melaksanakan kegiatan Assessment Penerapan GCG dan pelaksanaan Self Assessment Penerapan  GCG  serta  senantiasa  menindaklanjuti  rekomendasi  hasil penilaian  GCG.  Untuk  memperoleh  gambaran  yang  faktual  mengenai  kondisi penerapan  GCG  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  sekaligus  mengupayakan perbaikan  implementasi  GCG  yang  terus  menerus,  pada  triwulan  pertama  tahun 2013  dilaksanakan  kegiatan  assessment  penerapan  GCG  2012.  Bekerjasama dengan  Tim  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  asesor  external, kegiatan assessment penerapan GCG telah dilakukan dengan sosialisasi parameter baru  yang  sesuai  dengan  Salinan  Sekretaris  Kementrian  BUMN  nomor:  SK- 16/S.MBU/2012  tentang  indikator/parameter  penilaian  dan  evaluasi  atas penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Setelah assessment dilakukan  oleh  Tim  Independent  dari  kantor  BPKP  Kantor Perwakilan jawa  Barat,  maka PT. POS  INDONESIA (Persero) berinisiatif untuk melakukan program review yang meliputi evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang  dihasilkan assessment sebelumnya  dan  evaluasi self  assessment penerapan
GCG  dengan  didampingi  oleh  tim  dari  BPKP  dari  Kantor  Perwakilan  Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi tindak lanjut atas assessment yaitu 86% telah ditindak lanjuti.  Selanjutnya  pada self  assessment penerapan  GCG  yang  dilaksanakan berdasarkan  metode  dan  prosedur  evaluasi  yang  dikembangan  oleh  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  bersama  Kementrian  BUMN memperoleh predikat cukup baik.
Dalam pelaksanaan system informasi akuntansi ini tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai transaksi atau kejadian ekonomi yang merupakan input bagi suatu  system  informasi.  Dalam  melakukan  berbagai  aktivitas  tersebut,  tentunya setiap  perusahaan  mempunyai  struktur  organisasi  serta  deskripsi  tugas  dan tanggung  jawab  sebagai  pegawai,  seksi,  bagian,  divisi,  atau  direksi.  Berbagai transaksi  dan  kejadian  ekonomi  tersebut  akan  diproses  sehingga  akan menghasilkan  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  manajemen  maupun  oleh pihak eksternal.
Dalam  pelaksanaan  system  informasi  akuntansi  pada  PT.  POS INDONESIA (Persero) yang beralokasi di Jalan Cilaki No. 73 Bandung tentunya terdapat  beberapa  kriteria  input  data  yang  digunakan,  kriteria  pemrosesan  data, serta kriteria kualitas output yang dijalankan.
PT. POS INDONESIA (Persero) sudah memiliki sistem input online yang terkomputerisasi,  yang  memudahkan  konsumen  untuk  mengetahui  berapa  tarif pengiriman paket barang sebelum barang itu dikirim. Seperti gambar dibawah ini:
Gambar 4.1 Hasil Input Pengiriman Barang
Penginput data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal pengiriman barang dapat  dilihat  sebagai  berikut:  petugas  melakukan  penginputan  data  pengiriman barang sesuai dengan data-data yang telah di tulis oleh pengirim di secarik kertas, setelah  itu  petugas  membuat  bukti  terima  kiriman  untuk  pengirim.  Penginputan data dilakukan oleh petugas ketika pengirim telah menyerahkan data barang yang akan  dikirim  beserta  barangnya,  setelah  itu  petugas  menyerahkan  barang  yang akan di kirim ke kantor pusat pelayanan pengiriman barang. Dilihat dari deskripsi diatas data yang digunakan untuk system informasi akuntansi telah sesuai dengan kejadian ekonomi yang sebenarnya dan telah memenuhi kriteria data diantaranya kecermatan  sumber  daya  manusia  dalam  membuat  faktur  bukti  penerimaan  kas, kuitansi  dan  sebagainya,  tepat  waktu,  kelengkapan  data  yang  diproses  seperti penomoran,  tanggal  transaksi,  tanda  tangan  petugas,  keringkasan,  relevan  yakni memberi nilai tambah bagi pembuat keputusan, dapat dipercaya yakni bukti-bukti transaksi yang diakui keasliannya dan dapat diperbandingkan antara periode yang satu dengan yang lainnya.
PT. POS INDONESIA (Persero) sudah memiliki sistem proses data  yang terkomputerisasi.  Setelah  pengirim  menulis  tanggal  pengiriman  barang,  Id pengirim  barang,  menulis  kota  asal,  kota  tujuan,  Id  penerima  barang,  kode  pos kota tujuan, nama barang, dan tanda tangan pengirim di secarik kertas, kemudian
akan  diserahkan  kepada  petugas  kantor  pos  beserta  barang  yang  akan  dikirim. Selanjutnya petugas memproses data barang yang akan dikirim melalui komputer dengan  mengentri  Nama  Produk,  Tujuan  (Kodepos/Kd  Negara),  Berat  Barang, Nilai Barang, Isi Kiriman, Pembayaran, Id Penerima Barang, Id Pengirim Barang, seperti pada gambar dibawah ini:
Gambar 4.3 Proses Input Data
Setelah petugas mengentri data seperti pada gambar 4.3 di atas dan data yang di masukkan  sesuai  dengan  yang  ditulis  oleh  konsumen  Id  konsumen,  kemudian petugas  melakukan  melakukan  perhitungan    barang  yang  akan  dikirim  sesuai dengan volumetrik barang tersebut.
Pemrosesan  data  pada  system  informasi  akuntansi  yang  diterapkan  telah lengkap  yaitu  berupa  pencatatan  ke  dalam  jurnal,  dilakukan  dengan  menulis tanggal transaksi, dengan menyebut rekening  yang di debit dan di kredit berikut nilai  rupiahnya.  Setelah  di  catat  dalam  jurnal  transaksi  tersebut,  selanjutnya diposting  atau  dibukukan  ke  rekening-rekening  buku  besar.  Selanjutnya  angka- angka  saldo  rekening  akan  diikhtisarkan  ke  dalam  berbagai  macam  laporan. Dengan  dilaksanakannya  pemrosesan  yang  teratur  dan  tersimpan  dengan  baik maka akan menghasilkan informasi terstruktur sehingga mudah untuk dimengerti dan dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah pihak Good Corporate Governance.

## Gambar Bukti Terima Kiriman
Bukti  terima  kiriman  yang  diberikan  oleh  petugas  untuk  konsumen pengirim  barang  adalah  salinan  yang  berwarna  kuning.  Dan  bukti  kiriman  yang asli disimpan untuk dijadikan arsip.
Output  yang  dihasilkan  system  informasi  akuntasi  berupa  laporan keuangan, laporan manajemen dan laporan cost accounting yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dan pihak luar yang berkepentingan, biaya dan waktu yang dikeluarkan  perusahaan  lebih  sedikit  dibandingkan  pendapatan  yang  diterima, semua  transaksi  diperiksa  dengan  teliti  sehingga  laporan  yang  dihasilkan  dapat diandalkan,  laporan  yang  disajikan  mudah  dipahami,  fleksibel  terhadap perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  perusahaan.  Informasi  akuntansi  yang dihasilkan  dapat  dipahami,  berkaitan  dengan  tujuan  dilaksanakannya  system informasi akuntansi yaitu memberikan informasi akuntansi yang dapat menunjang keputusan manajemen.
Untuk mengetahui bagaimana hasil tanggapan responden terhadap unsur- unsur Good Corporate Governance di PT. POS INDONESIA (Persero), dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengolahan  kuesioner  mengenai tanggapan  responden  terhadap  unsur-unsur Good  Corpoate Governance,  maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Transparansi (Keterbukaan)
Melalui  wadah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Direksi,  Komisaris  dan Pemegang  Saham  telah  mengadakan  pertemuan  dan  pengambilan  keputusan- keputusan  perseroan  yang  bersifat  strategis,  seperti  keterbukaan  dalam pelaksanaan  proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam mengemukakan  informasi  yang  materiil  dan  relevan  mengenai  perusahaan  telah dilakukan sesaui  dengan keputusan  yang di  ambil  pada Rapat  Umum  Pemegang Saham.untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel  Good  Corporate  Governance  dengan  indikator  transparansi (keterbukaan).
2. Accountability (akuntabilitas)
Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,  yang menyatakan bahwa organ utama  perusahaan terdiri dari Pemegang  Saham  melalui  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Dewan  Komisaris, serta  Direksi  yang  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  sesuai dengan  fungsinya  masing-masing,  pernyataan  dalam  undang-undang  ini  telah dilakukan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) di dalam organ utama perusahaan.
3. Responsibility (pertanggungjawaban)
Di  setiap  pengolahan  perusahaan  di  PT.  POS  INONESIA  (Persero)  telah disesuaikan  dengan  prinsip  korporasi  yang  sehat  dan  perundang  yang  berlaku, seperti  pelaksanaan  pengoperasian  perusahaan  dilakukan  sesuai  dengan  fungsi kinerja  masing-masing  personalia  sehingga  hasil  dari  penoperasian  perusahaan
dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  kinerja  dari  masing-masing personalia.
4. Independency (Kemandirian)
PT. POS INDONESIA (Persero) telah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanandari  pihak  manajemen  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  dan  perundangan  yang  berlakudan  prinsip-prinsip  yang  sehat, seperti  setiap  pengambilan  keputusan  dilakukan  dalam  Rapat  Umum  Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Kewajaran  di  dalam  hasil  laporan  keuangan  yang  ada  telah  dilakukan  oleh akuntan yang profesional dan mempunyai hasil Unqualified (wajar tanpa syarat), selain itu juga PT. POS INDONESIA (Persero) telah dikelola secara dinamis dan profesional  sehingga  peraturan  dan  hukum  yang  berlaku  dapat  ditegakkan. Pemeriksaan  laporan  keuangan  dilakukan  oleh  akuntan  publik  yang  profesional dan independen dan pemeriksaan laporan keuangan disesuaikan dengan peraturan- peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  serta  pengolahan  kuesioner maka dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
a. Awareness building
Dengan  didasari  oleh  harapan  para  pemegang  saham  dan  atas  peraturan perundangan  yang  mewajibkan  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  untuk menerapkan  Good  Corporate  Governance  di  dalam  setiap  kegiatan  perusahaan, maka PT. POS INDONESIA (Persero) melakukan penyususunan pedoman untuk menerapkan  Good  Corporate  Governance  dengan  dibantu  oleh  tenaga  ahli independen dari luar perusahaan.
b. GCG Assessment
PT. POS INDONESIA (Persero) melakukan pengukuran dan pengujian penerapan Good Corporate Governance dengan berpedoman pada KEPMEN BUMN No. 117 Tahun 2002 tentang praktek penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
c. GCG Building Manual
Upaya  untuk  mengidentifikasi  prioritas  penerapan  good  Corporate  Governance telah  diterapkan  seperti,  penyusunan  manual  atau  pedoman  Good  Corporate Governance dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari BPKP kantor perwakilan Provinsi Jawa BaraT.
2. Tahap Implementasi
a. Sosialisasi
PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  memperkenalkan  dengan  baik  kepada seluruh  perusahaan  berbagai  aspek  yang  terkait  dengan  pelaksanaan/penerapan Good  Corporate  Governance,  seperti  pedoman  untuk  komisaris  dan  direksi, piagam komite investasi dan risiko usaha, piagam SPI, kebijakan tekhnologi dan informasi,  kebijakan  mengenai  hak  konsumen,  kebijakan  menganai  hak-hak  dan kewajiban  perseroan  kepada  kreditur,  serta  kebijakan  mengenai  tanggung  jawab sosial perseroan.
b. Implementasi
Kegiatan operasional di PT. POS INDONESIA (Persero) telah dilakuakan secara terus  menerus  dengan  berdasarkan  pedoman  Good  Corporate  Governance  yang ada dan berdasarkan roadmap yang telah disusun.
c. Internalisasi
Upaya  untuk  memperkenalkan  Good  Corporate  Governance  di  dalam  setiap proses  bisnis  telah  dilakukan  dengan  baik,  seperti  pelaksanaan  seluruh  kegiatan kerja  dilakukan  berdasarkan  pada  pedoman  Good  Corporate  GovernanceTahap Evaluasi
PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  melakukan  evaluasi  dengan  baik,  seperti sejauhmana keefektifan penerapan Good Corporate Governance dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik Good Corporate Governance.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  serta  pengolahan  kuesioner mengenai  tanggapan  responden  terhadap  input  data  yang  digunakan  maka  dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Kecermatan (Accuracy)
Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal kecermatan telah memadai, mulai dari sumber daya manusia, pembuat faktur bukti penerimaan kas, kuitansi dan sebagainya.
2. Tepat waktu (Timeliness)
Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal tepat waktu telah memadai, seperti penginputan data dilakukan pada saat transaksi dimulai, barang yang  dikirimkan  dapat  diterima  secara  tepat  waktu,  dan  sebagainyanuhi  dengan adanya data dan bukti yang tepat waktu.
3. Lengkap (Completeness)
Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal kelengkapan data telah  memadai,  seperti  nama  id  pengirim  barang,  kota  pengirim  dan  tujuan  kota pengiriman  barang,  id  penerima  barang,  tanggal  pengiriman,  jenis  barang,  dan sebagainya.
4. Ringkas
Penginputan  data  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  dalam  hal  ringkas  telah memadai,  seperti  data  pengiriman  barang  dapat  memudahkan  petugas  pengirim barang  saat  pengiriman  barang  dilakukan.  Untuk  membuktikan  hasil  penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut, variabel sistem informasi akuntansi dengan dimensi  Input  dan  indicator  ringkas  (no.  6)  data  diperoleh  skor  41  atau  sebesar 74,54%.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pelaksanaan  Sistem  Informasi  Akuntansi yang diterapkan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) dalam penerapan data input telah terpenuhi dengan adanya data dan bukti yang ringkas dan mudah dimengerti.
5. Relevan
Penginputan  data  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  dalam  hal  relevan  telah memadai,  dalam  penyajian  informasi  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna informasi, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan.
6. Dapat Dipercaya
Penginputan data di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam hal tepat waktu telah memadai, penginputan data telah sesuai dengan bukti dan di otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
7. Dapat bandingkan
Penginputan  data  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  dalam  hal  dapat dibandingkan  telah  memadai,  data  yang  di  input  menghasilkan  informasi  dapat dijadikan  sebagai  perbandingan  antara  periode  yang  satu  dengan  periode  yang lain.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  serta  pengolahan  kuesioner mengenai  tanggapan  responden  terhadap  pemrosesan  data  maka  dapat  diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Ketepatan metode yang digunakan
Metode  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data  di  PT.  POS  INDONESIA (Persero)  telah  memadai,  hal  ini  dilihat  dari  perangkat  lunak  yang  digunakan dalam  pengolahan  data  dan  kegiatan  tata  usaha  yang  dilakukan  sesuai  dengan kebijakan  perusahaan.  pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi  yang  diterapkan oleh PT. POS INDONESIA dalam pemrosesan data input telah terpenuhi dengan adanya ketepatan metode yang digunakan.
2. Ketepatan prosedur yang digunakan
Prosedur  yang  digunakan  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  dalam  pengolahan data  telah  memadai,  yaitu  data  akuntansi  setelah  disortir  dan  diklasikfikasikan telah  dilakukan  secara  tepat  dan  sesuai  dengan  kode  rekening.  Sistem  Informasi Akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  dalam  pemrosesan  data input telah terpenuhi  dengan adanya ketepatan prosedur  yang digunakan  dengan tepat.
3. Pengendalian dan pengamanan terhadap data akuntansi
Dalam pengendalian dan pengamanan di PT. POS INDONESIA (Persero) dalam pengolahan  data  dapat  diandalkan,  yaitu  dengan  adanya  studi  terlebih  dahulu terhadap  penetapan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang  akan  digunakan, serta pengolahan data dan pengamanan data telah dilakukan oleh personalia yang telah  profesional.  pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi  yang  diterapkan  oleh PT.  POS  INDONESIA  dalam  pemrosesan  data  input  telah  terpenuhi  dengan adanya pengendalian dan pengamanan terhadap data akuntansi.
4. Tepat waktu dan pengalokasian
Pengolahan data di PT. POS INDONESIA (Persero) telah dilakukan dengan tepat waktu,  pengolahan  data  dilakukan  saat  terjadinya  transaksi  sehingga  informasi yang dihasilkan disampaikan pada waktu yang tepat dan alokasi yang tepat. Untuk membuktikan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  berikut,  variable sistem  informasi  akuntansi  dengan  indikator  ketepatan  metode  yang  digunakan (no. 17) data diperoleh skor 38 atau sebesar 69.09. Hal  ini membuktikan bahwa pelaksanaan  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT.  POS INDONESIA  dalam  pemrosesan  data  input  telah  terpenuhi  dengan  adanya ketepatan waktu data dan pengalokasian data yang baik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  serta  pengolahan  kuesioner mengenai  tanggapan  responden  terhadap  informasi  yang  dihasilkan  maka  dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:
1. Kegunaan
Sistem  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  menghasilkan  informasi  yang tepat  waktu  dan  relevan,  sehingga  informasi  yang  dihasilkan  dapat  dijadikan sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  bagi  manajemen  dan  personil  operasi  di dalam organisasi.  Pelaksanaan Sistem  Informasi Akuntansi  yang diterapkan oleh
PT. POS INDONESIA dalam data ouput  yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya kegunaan yang memadai.
2. Ekonomis
Seluruh  komponen  dari  suatu  sistem  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah memberikan sumbangan yang lebih besar dari biaya  yang dikeluarkan, termasuk dalam  semua  laporan,  pengendalian  intern,  dan  sebagainya  yang  termasuk kedalam suatu sistem. Untuk membuktikan hasil penelitian tersebut dapat dilihat sebagai  berikut,  variabel  sistem  informasi  akuntansi  dengan  indikator  ekonomis (no. 19) data diperoleh skor 41 atau sebesar 74,54%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT.  POS INDONESIA  dalam  data  ouput  yang  dihasilkan  telah  terpenuhi  dengan  adanya nilai yang ekonomis yang tepat.
3. Keandalan
Sistem yang digunakan oleh PT. POS INDONESIA (Persero) telah menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, yaitu laporan yang disajikan telah sesuai dengan kenyataan  dan  andal.  Untuk  membuktikan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dilihat sebagai  berikut,  variabel  sistem  informasi  akuntansi  dengan  indikator  keandalan (no. 20) data diperoleh skor 36 atau sebesar 65,54%. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan  Sistem  Informasi  Akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT.  POS INDONESIA  dalam  data  ouput  yang  dihasilkan  telah  terpenuhi  dengan  adanya keandalan yang sesuai.
4. Pelayanan langganan
Sistem  yang  digunakan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  memberikan pelayanan  yang  baik  kepada  para  pengguna  sistem  tersebut,  yaitu  dengan memberikan  kemudahan  kepada  personalia  saat  pengoperasian  perusahaan sehingga informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan tepat waktu. Untuk membuktikan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  berikut,  variabel sistem  informasi  akuntansi  dengan  indikator  pelayanan  langganan  (no.  21)  data diperoleh  skor  44  atau  sebesar  80%.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pelaksanaan Sistem  Informasi Akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  dalam data  ouput  yang  dihasilkan  telah  terpenuhi  dengan  adanya  pelayanan  langganan yang baik.
5. Kapasitas
Sistem  yang  digunakan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  mempunyai kapasitas yang memadai untuk menangani periode-periode puncak seperti halnya periode aktivitas normal. PT. POS INDONESIA dalam data ouput yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya kapasitas yang memadai.
6. Kesederhanaan
Sistem  yang  digunakan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah disederhanakan,  sehingga  semua  struktur  dan  operasinya  dapat  dimengerti  serta seluruh  prosedurnya  telah  dapat  diikuti  dengan  mudah.  Sistem  Informasi Akuntansi  yang  diterapkan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  dalam  data  ouput  yang dihasilkan telah terpenuhi dengan adanya kesederhanaan yang tepat.
7. Fleksibel
Sistem  yang  digunakan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  dapat mengikuti  setiap  perubahan  yang  tejadi  dalam  perusahaan  maupun  di  luar perusahaan,  hal  ini  dilakukan  agar  sistem  dapat  menghasilkan  informasi  yang akurat.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaukan  mengenai  tanggapan  responden terhadap sistem informasi akuntansi, dapat di lihat bahwa jumlah skor total yang dicapai  dari  11  responden  mengenai  system  informasi  akuntansi  adalah  sebesar 987    atau  74,77%  atas  perhitungan  (Total  Skor  Yang  Dicapai÷Total  Skor Maksimal).  Melihat  dari  kelas  interval,  maka  tanggapan  responden  mengenai system  informasi  akuntansi  terletak  pada  kelas  interval  898-1108,  yang  berada pada  kriteria  “memadai”.  Penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  menurut tanggapan  responden  terhadap  pelaksanaan  system  informasi  akuntansi  di  PT. POS  INDONESIA  termasuk  dalam  kriteria  memadai,  dengan  kata  lain  bahwa pelaksanaan  system  informasi  akuntansi  di  PT.  POS  INDONESIA  di  tinjau  dari kualitas input, proses, dan output memiliki kualitas yang memadai.
Berdasarkan penelitian terhadap system informasi akuntansi pada PT. POS INDONESIA  (Persero)  dapat  diketahui  bahwa  Penerapan Good  Corporate Governance telah diterapkan secara memadai  dan pelaksanaan Sistem  Informasi Akuntansi  telah  dilaksanakan  secara  memadai  pula.  Dalam  hal  Input  data,  data yang  digunakan  untuk  system  informasi  akuntansi  telah  sesuai  dengan  kejadian ekonomi  yang  sebenarnya  dan  telah  memenuhi  kriteria  data  diantaranya kecermatan  sumber  daya  manusia  dalam  membuat  faktur  bukti  penerimaan  kas, kuitansi  dan  sebagainya,  tepat  waktu,  kelengkapan  data  yang  diproses  seperti penomoran,  tanggal  transaksi,  tanda  tangan  petugas,  keringkasan,  relevan  yakni memberi nilai tambah bagi pembuat keputusan, dapat dipercaya yakni bukti-bukti transaksi yang diakui keasliannya dan dapat diperbandingkan antara periode yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pemenuhan kriteria terhadap data yang menjadi  input  system  informasi  akuntansi  maka  akan  memudahkan  untuk pemrosesannya pula.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. POS INDONESIA (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa dimensi sebagai berikut:
a. Unsur-unsur Good Corporate Governance PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  memiliki  unsur-unsur Good  Corporate Governance yang  memadai,  karena  telah  mampu  melaksanakan transparansi berupa laporan keuangan yang diterbitkan khususnya di media internet.  Telah  akuntanbilitas  setelah  di  audit  oleh  audit  internal  setiap triwulan  dan  oleh  auditor  profesional  diakhir  tahun  atau  di  akhir  bulan desember, dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemegang saham yang  telah  menyimpan  modal-modalnya  di  PT.  POS  INDONESIA (Persero).  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  terbukti  mandiri  tanpa campurtangan dari pihak manapun. Dan kewajaran laporan keuangan yang dibuat  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero) unqualified (wajar  tanpa syarat).
b. Tahap-tahap penerapan Good Corporate Governance PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  telah  melaksanakan  tahap-tahap  dalam penerapan Good  Corporate  Governance secara  memadai,  yaitu  telah mampu  melaksanakan  tahap  persiapan  seperti  Awareness  Building  yang
merupakan  langkah  awal  untuk  membangun  kesadaran  mengenai  arti penting Good Corporat Governance yang didasari oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Telah dilakukan Good Corporate Governance Assessment dengan berpedoman kepada KEPMEN BUMN No. 117 Tahun 2002. Good  Corporate  Governance  Building  Manual yang  merupakan kegiatan  penyusunan  manual  atau  pedoman  implementasi  GCG  yang dibantu oleh tenaga ahli independen dari luar. Telah melaksanankan tahap implementasi  dengan  baik  seperti  sosialisasi,  implementasi,  dan internalisasi. Dan terakhir yaitu tahap evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)  guna  mengukur  sejauhmana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta kepada pihak independen untuk melakukan audit implementasi.
2. Pelaksanaan  Sistem  Informasi Akuntansi  di  PT.  POS  INDONESIA  (Persero) telah diterapkan secara memadai, hal ini ditinjau dari beberapa kriteria sistem informasi akuntansi sebagai berikut:
a. Input Data Penginputan  data  yang  digunakan  oleh  PT.  POS  INDONESIA  (Persero)
telah  mempunyai  tingkat  kecermatan  yang  baik,  tepat  waktu,  data akuntansi  yang  lengkap,  ringkas,  relevan,  dapat  dipercaya,  dan  dapat bandingkan,  maka  input  yang  dijalankan  oleh  PT.  POS  INDONESIA (Persero)  telah  memadai  atau  telah  memenuhi  kriteria-kriteria  dari  input sistem informasi akuntansi
b. Proses Pengolahan data
Proses pengolahan data telah memadai, karena pencatatan keuangan telah dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  keuangan  dan  sistem informasi  akuntansi  yaitu  pencatatan  ke  dalam  jurnal,  diposting  atau dibukukan  ke  rekening-rekening  buku  besar.  Selanjutnya  angka-angka saldo rekening akan diikhtisarkan ke dalam berbagai macam laporan.
c. Output yang Dihasilkan Ouput yang dihasilkan diantaranya laporan keuangan perusahaan, laporan konsolidasi,  dan  laporan  kinerja  keuangan  perusahaan  yang  dapat diandalkan,  berguna  bagi  pihak  pemakai,  ekonomis,  sederhana,  fleksibel, memiliki  kapasitas  yang  memadai  untuk  menangani  periode  puncak  dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

## Daftar Pustaka
Baridwan, Zaki. (1993). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 2 . Yogyakarta Bodnar, Goerge H. (2006). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 9 . Yogyakarta Cushing,  Barry  E.  (1995). Sistem  Informasi  Akuntansi  dan  Organisasi diterjemahkan oleh Ruchyat Kosasih, Jakarta : Erlangga.
Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  nomor:  Kep-117/M-Mbu/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance . Mulyadi. (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat. Widjayanto, Nugroho (2001). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.