## Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

## Yusriwarti 1
1 Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Indragiri, yusriwarti9@gmail.com
* Corresponding Author: yusriwarti9@gmail.com

## Info Artikel

## Abstrak
Diterima, 04-09- 2021 Penelitian  Ini  Bertujuan  Untuk  Mengetahui  Dan  Menguji  Secara  Empiris Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan
Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Indragiri Hilir. Sampel Dalam Penelitian Ini Sebanyak 48 Responden Yaitu Kepala Sub Bagian  Keuangan  Dan  Bendahara.  Teknik  Pengumpulan  Data  Menggunakan Data  Primer  Yaitu  Dengan  Menyebarkan  Kuesioner  Secara  Langsung  Kepada Responden. Penelitian Ini Menggunakan Metode Analisis Data Regresi Linear Berganda  Dengan  Menggunakan  SPSS  Versi  26.  Hasil  Uji  Hipotesa  Secara Parsial  Menunjukan  Bahwa  Penyajian  Laporan  Keuangan  Berpengaruh Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Berpengaruh  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Hasil  Uji  Hipotesa Secara Simultan Yaitu Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan  Berpengaruh  Secara  Simultan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Nilai  Koefisien  Determinasi Sebesar  59.5%  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Indragiri  Hilir  Dipengaruhi  Oleh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sedangkan Sisanya 40.5% Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Yang Tidak Diteliti Dalam Penelitian Ini.
Direvisi, 10-09- 2021
Dipublikasi, 29-10-2021

## Kata Kunci:
Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

## Keywords:
Presentation of Financial Statements,
Accessibility of Financial Report, Accountability of Regional Financial Management

## Abstract
This  Research  Aims  To  Know  And  Empirically  Test  The  Effect  Of  Financial Statement  Presentation  And  Accessibility  Of  Financial  Statements  To Accountability  Of  Regional  Financial  Management  Indragiri  Hilir  Regency. The  sample  in  this  study  was  48  respondents,  namely  the  head  of  the  sub- division  of  finance  and  the  treasurer.  Data  Collection  Techniques  Using Primary Data That Is By Distributing Questionnaires Directly To Respondents. This  Research  Uses  Multiple  Linear  Regression  Data  Analysis  Method  Using SPSS  Version  26.  Partial  Hypothesis  Testing  Results  Show  That  Financial Statement  Presentation  Affects  Regional  Management  Accountability  in Indragiri Hilir Regency and Accessibility of Financial Reports Affects Regional Financial  Management  Accountability  in  Indragiri  Hilir  Regency.  Results  of Simultaneous Hypothesis Testing, namely Presentation of Financial Statements and  Accessibility  of  Financial  Statements  Simultaneously  Affect  the Accountability of  Regional Financial Management  in  Indragiri Hilir Regency. The  Coefficient  of  Determination  Value  of  59.5%  Regional  Financial Management  Accountability  of  Indragiri  Hilir  Regency  is  Influenced  by  the Presentation of Financial Statements and Accessibility of Financial Statements, while the remaining 40.5% is Influenced by Other Variables Not Examined In This Research.

## PENDAHULUAN
Di zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintah  mampu  mengelola  otonomi  daerah  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik. Perkembangan  teknologi  saat  ini  juga  menuntut  pemerintah  dalam  memberikan  informasi kepada publik, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut. Masyarakat sebagai pihak pemberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.
Akuntabilitas  merupakan  suatu  pertanggung  jawaban  yang  dilakukan  di  dalam  suatu instansi dimana  pihak  yang berkepentingan harus  mempertanggung  jawabkan  apa  yang telah dia  lakukan  dan  dia  kerjakan,  sedangkan  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,    pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggung    jawaban,  dan  pengawasan  keuangan  daerah  (PP  nomor  12  Tahun  2019). Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai  integritas  keuangan, pengungkapan,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sasaran  pertanggung jawaban  ini  adalah  laporan  keuangan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku mencakup  penerimaan,  penyimpanan,  dan  pengeluaran  uang  oleh  instansi  pemerintah  (LAN dan  BPKP,  2000).  Pemerintah  diminta  untuk  melaporkan  hasil  dari  program  yang  telah dilaksanakan  sehingga  masyarakat  dapat  menilai  pemerintah  telah  bekerja  dengan  ekonomis, efisien dan efektif atau belum.  Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan  disclosure  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  dengan  laporan    tersebut.  Transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  daerah adalah  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  berkenaan  dengan  pengelolaan  keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa  laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui  informasi  tersebut.  Organisasi  sektor  publik  merupakan  organisasi  yang menggunakan  sumber  dana  publik  sehingga  harus  memberikan  pertanggungjawaban  melalui laporan  keuangan  sebagai  wujud  akuntabilitas.  Pemerintah  daerah  harus  bisa  menyusun laporan  keuangan  sesuai  standar  akuntansi  yang  diterima  umum  dan  memenuhi  karakteristik dari laporan keuangan (Nurlaili, 2016)
Penyajian  laporan  keuangan  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  pengungkapan  atas informasi  ini  merupakan  suatu  elemen  dasar  dari  transparansi  fiskal  dan  akuntabilitas. Penyajian  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  merupakan  tanggung  jawab  Kepala Daerah,  yang  paling  bertanggungjawab  atas  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD)  adalah  Gubernur/Bupati/Walikota.  Namun,  perlu  untuk  dipahami  bahwa  LKPD merupakan  output  dari  suatu  sistem  akuntansi  yang  tidak  terlepas  dari  siklus  pengelolaan keuangan  daerah,  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran  (penyusunan  Anggatan  Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan sampai kepada pertanggungjawaban APBD, sehingga untuk menguraikan secara komprehensif penyebab dari dihasilkannya  suatu  opini  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  LKPD. (Dewi,2018)
Sejalan  dengan  prinsip  transparansi,  akuntabel,  dan  partisipatif  yang  merupakan  ciri
dasar  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance),  maka  pertanggungjawaban tidak  hanya  disampaikan  kepada  pemerintah  yang  berwenang,  tetapi  juga  harus  disampaikan kepada  masyarakat  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Akuntabilitas  yang  efektif  juga tergantung  kepada  akses  publik  terhadap  laporan  keuangan  yang  dapat  dibaca  dan  dipahami. Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini  yang  dapat    dilakukan  oleh  pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziyah, 2018).
Fenomena  di  sektor  public  meningkatkan  perhatian  masyarakat  terhadap  masalah transparansi  dan  aksesibilitas  pengelolaaan  keuangan.  Dimana  masyarakat  berharap  adanya pelaksanaan  pemerintah  yang  baik,  sehingga  setiap  kebijakan  pemerintah  di  tuntut  untuk transparan agar pemerintah yang bersih dapat di wujudkan demi tercapainya kehidupan yang adil dan sejahtera merata bagi masyarakat.
Pentingnya  penerapan  akuntansi  keuangan  yang  baik  dan  mudahnya  masyarakat mendapatkan  informasi  tersebut  sangat  menentukan  tingkat  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan  dearah.  Pernyataan  pemerintah  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  No.33  Tahun 2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  Pemerintah,  pasal  103  dinyatakan  bahwa  data terbuka  yang  dapat  diketahui,  informasi  yang  diakses  dan  diperoleh  oleh  masyarakat  dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56 tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah (SIKD)  adalah  suatu  sistem  yang  mendokumentasikan,  mengadministrasikan  serta  mengolah data  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  data  terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang  disajikan kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan  pengambilan  keputusan  dalam  rangka  perencanaan, Pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Dewi  (2018),  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Hasil  penelitian  ini  adalah penyajian  laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah,  sedangkan  Aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Penyajian  laporan  keuangan  yang  kurang  baik akan mendorong penurunan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan semakin tingginya tingkat aksesibilitas laporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dari fenomena yang  ada,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian. Alasan penulis memilih  judul  ini  karena  adanya  inkonsistensi  terhadap  hasil  penelitian  yang  dilakukan sebelumnya. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui seberapa baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  yang  ada  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dalam  menyajikan  laporan  keuangan,  peneliti juga  ingin  mengetahui  seberapa  mudahnya  akses  laporan  keuangan  daerah  bagi  masyarakat umum dan juga untuk mengetahui seakuntabel apa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri  Hilir  sehingga  mendapat  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau selama 4 tahun berturut- turut sejak 2016.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  uraikan  diatas  maka  di  rumuskan  masalah sebagai  berikut  :  Apakah  penyajian  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitasi pengelolaan keuangan daerah ?. dan tujuan  yang hendak di  capai  dari  penelitian ini adalah  sebagai berikut: Menguji  dan membuktikan secara  empiris bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Sedangkan  manfaat    yang  di  harapkan  dari penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Manfaat  Teoritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai  penyajian   laporan   keuangan,   aksesibilitas laporan   keuangan   dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah, serta juga diharapkan sebagai  sarana  pengembangan  ilmu  pengetahuan  secara  teoritis.  (2)  Manfaat  Praktis  dalam penelitian  ini  yaitu,  diharapkan  mampu  memberikan  gambaran  pada  Organisasi  Perangkat Daerah  bagaimana  penyajian  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dan  pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## TINJAUAN PUSTAKA Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori  agensi  telah  dipraktekan  secara  luas  baik  dalam  sektor  privat  maupun  sektor publik. Teori agensi muncul karena keberadaan hubungan antara agen (pihak yang menerima wewenang) dan prinsipal (pihak yang memberi wewenang). Agen dikontrak untuk melakukan tugas  tertentu  bagi  prinsipal  serta  mempunyai  tanggung  jawab  atas  tugas  yang  diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang  menyebabkan  masalah  terjadinya  ketidakseimbangan  informasi (asymmetrical information) karena  agen  berada  pada  posisi  yang  memiliki  informasi  yang  lebih  banyak tentang  perusahaan  dibanding  dengan  prinsipal.  Dalam  kondisi  yang  asimetri  tersebut,  agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Dengan  adanya corporate  governance masalah  kontrak  dan  membatasi  perilaku opportunistic  manajemen  dapat  dimonitor  dengan  memperhatikan  praktik  good  corporate governance  adalah  transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility). Dilihat dari sudut pandang pemerintah, masalah keagenan  muncul  ketika  eksekutif  cenderung  memaksimalkan  kepentingan  pribadinya (self interst) yang  dimulai  dari  proses  penganggaran,  pembuatan  keputusan  sampai  dengan menyajikan  laporan  keuangan  yang  sewajar-wajarnya  untuk  memperlihatkan  bahwa  kinerja mereka selama ini telah baik,  selain  itu  juga untuk  mengamankan  posisinya  dimata  legislatif dan  rakyat.  Tanggung  jawab  pemerintah  daerah  sebagai  pihak  eksekutif  tidak  hanya  berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga kemampuan untuk membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (Dewi, 2018).

## Penyajian Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  adalah  produk  akhir  dari  proses  akuntansi  yang  telah  dilakukan. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari  akuntabilitas. Berdasarkan PP Nomor 71  Tahun 2010 tentang  standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan merupakan  Laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang
dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Penyajian  laporan  keuangan  daerah  merupakan penyajian  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  yang  memenuhi  empat  karakteristik kualitatif  laporan keuangan  yaitu  : (1)  relevan (2)  Andal (3)  Dpat dibandinkan dan  (4)  dapat dipaham.

## Aksesibilitas Laporan Keuangan
Mulyana (2006), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan  seseorang  untuk  memperoleh  informasi  laporan  keuangan.  Disisi  lain,  Rochman (2009),  mengemukakan  bahwa  aksesibilitas  dalam  perspektif  tata  ruang  adalah  keadaan  atau ketersediaan  hubungan  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya  atau  kemudahan  seseorang  atau kendaraan  untuk  bergerak  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  dengan  aman,  nyaman,  serta kecepatan yang wajar.
Mardiasmo  (2002),  laporan  keuangan  pemerintah  merupakan  hak  publik  yang  harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga dari kesimpulan diatas selain menyajikan  laporan  keuangan,  hal  lain  yang  perlu  dilakukan    pemerintah    daerah    adalah memberikan      kemudahan      akses    laporan  keuangan  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan. Agar  informasi  yang  disampaikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat memenuhi  prinsip  akuntabilitas,  sehingga  perlu diselenggarakan  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah (SIKD).

## Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD)  adalah  sistem  informasi  terbuka  yang dapat  diketahui,  diakses  dan  diperoleh  oleh  masyarakat  (UU  No.  33  Tahun  2004).  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD)  secara  nasional  diperlukan  dalam  penyediaan  informasi keuangan  daerah  yang  komprehensif  kepada  masyarakat  luas  serta  dasar  bagi  para  pejabat pembuat  kebijakan  fiskal  dalam  membuat  keputusan.  Ini  berarti  bahwa  pemerintah  daerah harus  membuka  akses  kepada  stakeholder  secara  luas  atas  laporan  keuangan  daerah  melalui surat  kabar,  internet  atau  cara  lainnya  (Permendagri  No.  13  Tahun  2006).  Hal  ini  sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil pembangunan.
SIKD sebagai sebuah sistem juga pemerintah daerah harus memenuhi:
1. Keterbukaan  yaitu  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  pemerintah  daerah  dipublikasikan secara terbuak melalui media massa.
2. Kemudahan  yaitu  pemerintah  daerah  harus  memberikan  kemudahan  kepada stakeholder dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah
3. Accesible yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Dalam  dunia  birokrasi,  akuntabilitas  suatu  instansi  pemerintah  itu  merupakan perwujudan  kewajiban  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggung  jawabkan  keberhasilan atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  pemerintah.  Asas  akuntabilitas  menetapkan  bahwa  setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam  suatu negara.
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggung  jawaban  integritas  keuangan, pengungkapan,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  menurut  keputusan Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN),  akuntabilitas  diartikan  sebagai  bentuk  pertanggung
jawaban kepada pihak yang berhak untuk meminta keterangan terhadap pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah,  keuangan  daerah  adalah    semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  bentuk kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah  berhubung  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.  Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  atas  aktivitas  yang dilakukannya  dalam  mengelola  keuangan  daerah,  dengan  mengeluarkan  output  LAKIP. Pemberian  informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  akan  disalurkan kepada  masyarakat.  Baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah,  harus  dapat  menjadi  subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik  yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi  informasi,  dan  hak  untuk  didengar  aspirasinya.  Ciri-ciri  pengelolaan  keuangan  yang akuntabel: (1) Transparansi, (2) Efisien, (3) Efektivitas, (4) Partisipasi.

## METODE PENELITIAN
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    Organisasi    Perangkat    Daerah (OPD)  di  Kabupaten Indragiri  Hilir  pada tahun 2021 sejumlah 33 OPD (BPS Kab. Inhil). Pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik  pengambilan  sampel  dengan  kriteria-kriteria  tertentu.  Dalam  penelitian  ini pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  yaitu  dengan  menyebarkan  kuesioner  secara langsung kepada responden. Skala penelitian yang digunakan adalah  skala likert. Model skala likert memudahkan responden menjawab salah satu pada masing-masing pertanyaan.
Terdapat  lima  alternative  jawaban  yang  mengacu  pada  teknik  skala  likert:  1:  STS ( Sangat Tidak Setuju ), 2 : TS ( Tidak Setuju ), 3 : KS (Kurang Setuju), 4 : S (Setuju), 5 : SS (  Sangat  Setuju  ).  Selain  itu,  pengumpulan  data  dilakukan  pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Indragiri  Hilir  untuk  melihat  berapa  jumlah  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Teknik  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Uji  Kualitas  Data  yang pengukurannya  menggunakan  Uji  Validitas  dan  Uji  Realibilitas,  metode  Uji  Asumsi  Klasik yang  pengukurannya  menggunakan  Uji  Normalitas,  uji  Multikoliieritas  dan  metode  Analisis Regresi Linear Berganda dengan persamaan Regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
Pengambilan  keputusan  dalam  uji  validitas  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, jika nilai r hitung > r tabel , maka item pertanyaan tersebut  dinyatakan  valid.  Hasil  uji  validitas  dari    masing-masing    variabel    dengan tingkat  signifikansi  0.05  dari Degree  of Freedom (df) = n-2, tersaji dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 1 0.793 0.284 Valid 2 0.594 0.284 Valid 3 0.705 0.284 Valid 4 0.670 0.284 Valid 5 0.704 0.284 Valid 6 0.738 0.284 Valid 7 0.658 0.284 Valid 8 0.617 0.284 Valid 9 0.626 0.284 Valid Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021 Tabel 2 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 1 0.937 0.284 Valid 2 0.562 0.284 Valid 3 0.924 0.284 Valid Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021
Tabel 3 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Item Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 1 0.338 0.284 Valid 2 0.553 0.284 Valid 3 0.478 0.284 Valid 4 0.475 0.284 Valid 5 0.656 0.284 Valid 6 0.777 0.284 Valid 7 0.777 0.284 Valid 8 0.449 0.284 Valid
Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  pada  tabel  1,  tabel  2  dan  tabel  3,  seluruh  item pertanyaan  pada    variabel  penyajian  laporan  keuangan,  aksesibilitas  laporan  keuangan maupun  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  menunjukkan  bahwa  nilai  rhitung pada  setiap  pertanyaan  lebih  besar  dibandingkan  dengan  r tabel yaitu  0.284.  Dengan  ini dapat dikatakan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk pengukuran pada setiap variabel adalah valid.
b. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  terhadap  seluruh  item pertanyaan  dalam  kuesioner  penelitian  (Sujarweni,  2014).  Dasar  pengambilan  keputusan dalam uji reliabilitas adalah jika nilai Cronbach’s alpha > 0.70 maka kuesioner dinyatakan reliabel  atau  konsisten.  Adapun  hasil  dari  pengujian  kuesioner  pada  masing-masing
variabel ditampilkan pada tabel berikut ini :
Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach Alpha  Keterangan Penyajian laporan keuangan 0.839 Reliabel Aksesibilitas laporan keuangan 0.760 Reliabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 0.711 Reliabel
Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021
Berdasarkan  tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  seluruh  variabel  memiliki  nilai cronbach’s alpha lebih  besar  dari  0.70,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item pertanyaan yang pada kuesioner  penelitian  ini memiliki tingkat  keandalan yang baik  dan dapat diterima.

## Pengujian Hipotesa Uji Regresi Linear Berganda
Dalam penelitian ini, hasil uji regresi linear berganda ditunjukan pada tabel berikut ini:
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.610 3.282 3.232 .002 Penyajian Laporan Keuangan .373 .080 .447 4.662 .000 Aksesibilitas Laporan Keuangan .758 .135 .539 5.614 .000
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 5, maka diperoleh persamaan sebagai berikut :
Y = 10.610 + 0.373X 1 + 0.758X 2 + 𝛆
Dari persamaan diatas diketahui :
1. Konstanta sebesar 10.610 menyatakan bahwa apabila penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas  laporan  keuangan  bernilai  sama  dengan  nol,  maka  nilai  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesae 10.610.
2. Koefisien  variabel  penyajian  laporan  keuangan  sebesar  0.373  berarti  bahwa  setiap terjadi  peningkatan  nilai  penyajian  laporan  keuangan  maka  akan  meningkatkan  nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0.373.
3. Koefisien  variabel  aksesibilitas  laporan  keuangan  sebesar  0.758  berarti  bahwa  setiap terjadi  kenaikan  nilai  aksesibilitas  laporan  keuangan  maka  akan  menaikkan  nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  sebesar 0.758.

## Uji Parsial (Uji t)
Hasil uji parsial pada penelitian ini sebagaimana tersaji pada tabel 6 berikut :

## Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji T)
Model Unstandardized Coefficients Standardi ed Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.610 3.282 3.232 .002 Penyajian Laporan Keuangan .373 .080 .447 4.662 .000 Aksesibilitas Laporan Keuangan .758 .135 .539 5.614 .000
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021
Berdasarkan hasil uji pada tabel 6, variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai thitung  sebesar  4.662  sedangkan  t tabel sebesar  1.679  sehingga  t hitung >  t tabel .  Sedangkan  nilai signifikansi  yaitu  0.00  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  sebesar  0.05.  Maka  H1  diterima sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara  pasial  penyajian  laporan  keuangan berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Indragiri Hilir.
Variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai thitung sebesar 5.614 sedangkan t tabel sebesar  1.679  sehingga  t hitung >  t tabel .  Sedangkan  nilai  signifikansi  yaitu  0.00  lebih  kecil dari  taraf  signifikansi  sebesar  0.05.  Maka  H2  diterima  sehingga  dapat  disimpukan  bahwa secara  pasial  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## Uji Simultan (Uji f)
Uji simultan atau uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama  berperngaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Dalam  penelitian ini  uji  simultan  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  f hitung dengan  f tabel ,  sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :
Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression  241.118 2 120.559 35.505 .000 b Residual 152.799 45 3.396 Total 393.917 47
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021.
Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 7, menunjukkan hasil uji anova (Analisys of Variance) dengan  nilai  f hitung sebesar  35.505  dan  f tabel sebesar  3.20,  sehingga  f hitung >  f tabel dengan nilai signifikansi 0.00 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05. Hal tersebut mengindikasikan  bahwa  variabel  penyajian  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan keuangan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga H 3 diterima.
Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini tersaji pada tabel sebagai berikut : Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .782 a .612 .595 1.843
a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Data Olahan SPSS (versi 26), 2021.
Berdasarkan tabel 8, besarnya nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.595  atau  sebesar  59.5%.  Hal  ini  berarti  59.5%  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah Kabupaten  Indragiri  Hilir  dipengaruhi  oleh  penyajian  laporan  keuangan  dan  aksesibilitas laporan keuangan. Sedangkan sisanya 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan
a. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesa  secara parsial, variabel penyajian laporan keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H 1 diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai thitung sebesar 4..662  dan  nilai  ttabel  sebesar  1.679,  yang  artinya  t hitung >  t tabel dengan  signifikansi  0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H 1 diterima. Akuntabilitas merupakan pertanggung  jawaban  dari  daerah  atas  wewenang  yang  diberikan  kepadanya,  apabila proses penyajian laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima  umum  dan  memenuhi  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  maka  semakin meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dari  hasil  pengujian  tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Nurlaili  (2016),  yaitu  penyajian  laporan  keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  hasil  pengujian  yang  menemukan  hasil signifikan  dikarenakan  semakin  baik  penyajian  laporan  keuangan  daerah  tentu  akan semakin  memperjelas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  karena  semua  transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
b. Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara parsial, variabel  aksesibilitas laporan keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H 1 diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai thitung sebesar 5.614  dan  nilai  ttabel  sebesar  1.679,  yang  artinya  t hitung >  t tabel dengan  signifikansi  0.00 lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  sebesar  0.05  maka  H1  diterima.  Hasil  pengujian menemukan  hasil  signifikan  dikarenakan  dengan  terciptanya  aksesibilitas  laporan
keuangan  berdampak  baik  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,  karena pemerintah dapat mewujudkan transparansi terhadap laporan keuangan kepada masyarakat (pengguna).  Sehingga  pemerintah  telah  menciptakan  akuntabilitas  pengelolaan  laporan keuangan  dengan  baik.  Aksesibilitas  laporan  keuangan  daerah  merupakan  penyebab  dari akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  karena  kemudahan  aksesibilitas  menjadikan akuntabilitas  terhadap  laporan  keuangan  daerah  tersebut.  Selain  menyajikan  laporan keuangan,  hal  lain  yang  perlu  dilakukan  pemerintah  daerah  adalah  memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Lily (2015),  yang  menyatakan  bahwa  hasil  yang  diperoleh  dari  pengujian  hipotesis membuktikan  bahwa  dengan  memberikan  kemudahan  akses  terhadap  laporan  keuangan daerah  bagi  para  pengguna  ternyata  akan  mampu  meningkatkan  transparasi  dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses  publik  terhadap  laporan  pertanggungjawaban  maupun  laporan  temuan  yang  dapat dibaca  dan  dipahami.  Dalam  demokrasi  yang  terbuka,  akses  ini  diberikan  oleh  media seperti  surat  kabar,  majalah,  radio,  stasiun  televisi,  website  (internet),  dan  forum  yang memberikan  perhatian  langsung  atau  peranan  yang  mendorong  akuntabilitas  pemerintah terhadap masyarakat.
c. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesa  secara  simultan,  variabel  penyajian  laporan keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  sehingga  H 3 diterima.  Hal  ini dapat dilihat  berdasarkan nilai fhitung  sebesar 35.505  dan nilai  ftabel sebesar 3.20,  yang artinya f hitung > f tabel dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H 3 diterima.
Hal  ini  berarti  bila  laporan  keuangan  yang  disajikan  sesuai  dan  aksesibilitas laporan  keuangan  secara  lengkap  mudah  didapat  dan  diterapkan  secara  bersama-sama maka  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  semakin  baik  serta  terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Adanya laporan keuangan lengkap dan akses laporan  keuangan  yang  baik  dibuat  pemerintah  maka  informasi  akan  laporan  keuangan semakin mudah didapat, sehingga akuntabilitas laporan keuangan semakin baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  yang  telah  diuraikan  dalam  bab-bab  sebelumnya  yang didukung oleh telaah pustaka dan data yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  mengetahui  secara  empiris  apakah  penyajian laporan  keuangan  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari hasil  uji  koefisien  determinasi  dengan  nilai  Adjust  R  Square  sebesar  0.595  atau  sebesar 59.5%.  Artinya,  sebesar  59.5%  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  Daerah  Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipengaruhi oleh variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas
laporan  keuangan.  Sedangkan  sisanya  sebesar  40.5%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Hasil uji Parsial (Uji t)
a. Variabel  penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  terhadap  variabel  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  sehingga  H 1 diterima.  Hal  ini dapat dilihat berdasarkan nilai thitung sebesar 4.662 dan nilai ttabel sebesar 1.679, yang artinya t hitung > t tabel dengan signifikasi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H 1 diterima.
b. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan  daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  sehingga  H 2 diterima.  Hal  ini  dapat  dilihat berdasarkan nilai thitung sebesar 5.614 dan nilai ttabel sebesar 1.679, yang artinya t hitung > t tabel dengan signifikansi 0.00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H 2 diterima.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  diatas  maka  peneliti  menyarankan agar:
1. Agar  dapat  memastikan  bahwa  kuesioner  yang  dikirim  benar-benar  diisi  oleh  objek  yang diinginkan  peneliti  maka  penelitian  selanjutnya  seharusnya  memperkuat  dengan  metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian  yang  akan  datang  diharapkan  dapat  memperluas  objek  penelitian,  misalnya mengambil  sampel  pada  SKPD  yang  ada  di  beberapa  kabupaten.  Sehingga  hasil  yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas.
3. Peneliti  selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel  lain  yang  memungkinkan  dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arumanti,  Nur  Rahma.  2018. Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Akuntabilitas  Pengeloaan  Keuangan Daerah  dengan  Internal  Control  sebagai  Variabel  Moderating. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi Vol.6 No.1.
Dewi, Amalia Citra. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.7 No.4.
Fauziyah,  Miftahul  Reza.  2017. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas Laporan  keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(6): 1-16.
Ghozali ,  Imam. 2018 . Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Lily,  2015 Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  dan  Aksesibilitas  Keuangan  Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah  Kota  Payakumbuh). Jurnal  online  mahasiswa Akuntansi Universitas Riau. Vol. 2 No. 2.
Mardiasmo 2009 . Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Mulyanto  DKK.  2020. Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Penyajian  Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan  Sistem  Pengendalian
Internal  Pemerintah  sebagai  variabel  Moderating  (Studi  empiris  pada  Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus). JBE Vol.6 No.1.
Nurlaili, 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  pada  SKPD  Kabupaten Bengkalis) JOM Fekon Vol.3 No.1. Sastra,  Yuni.  2013 Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  Terhadap  Transparansi  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah . Skripsi, Universitas Negeri Medan. Sugiyono. 2016. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. . Alfabeta: Bandung. Sumiyati.  2015. Pengaruh  Penyajian  Laporan  keuangan  daerah  dan  Aksesibilitas  Laporan Keungan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). Jom Fekon, .2(2): 1-15 Superdi.  2017. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan,  Aksesibilitas  Dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Siunjung). JOM Fekom, 4(1): 2016-2029. Wahdina,  2015. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Dan  Aksesibilitas  Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No. 1
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir.

## Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Ikatan Akuntansi Indonesia (2015)
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah. https://www.riauin.com/read-15467-2020-07-02-empat-kali-berturutturut-pemkab-inhil- sukses-raih-opini-wtp.html