JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING Vol. 1, No. 2, 2017, 134-140 ISSN: 2548-9917 (online version)

## DETEKSI KECURANGAN (FRAUD) DI SEKTOR PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA SKPD DI KABUPATEN JEMBER)
Taufik Kurrohman 1 , Ekaning Pratiwi 2 , Andriana 3
123 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: taufik.fe@unej.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai di instansi pemerintahan mengenai pengaruh keefektifan  sistem  pengendalian  internal,  kepuasan  kompensasi,  kultur  organisasi,  perilaku  tidak  etis,  gaya kepemimpinandan  penegakan  hukum  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan.  Penelitian  ini termasuk  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  survei.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang dikumpulkan  melalui  penyebaran  kuesioner.  Sampel  penelitian  ini  sejumlah  223  pegawai  instansi pemerintahan  di  Kabupaten  Jember.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara keefektifan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan,  terdapat pengaruh  negatif  antara  kepuasan  kompensasi  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan,  tidak terdapat  pengaruh  negatif  antara  kultur  organisasi  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan, terdapat  pengaruh  positif  antara  perilaku  tidak  etis  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan, terdapat  pengaruh  negatif  antara  gaya  kepemimpinan  terhadap  kecurangan  ( fraud )  di  sektor pemerintahan,tidak terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.
Kata Kunci: Persepsi Pegawai, Kecurangan (Fraud), Sektor Pemerintahan.

## Abstract
This study aims to explore the perceptions of employees in government  agencies regarding the effect of the effectiveness of internal control systems, compensation satisfaction, organizational culture, unethical behavior, leadership style, and law enforcement against fraud in the government sector. This study included a quantitive research with survey  method. The data used is primary data collected through questionaires. The research sample of 223 employees a number of government agencies in Jember. The results of this study indicate that there is a negative influence between the effectiveness of the internal control system to fraud in government sector,  there  is  a  negative  effect  between  satisfaction  and  compensation  to  fraud  in  the  government  sector, there are no negative effects between the culture of the organization to fraud in the government sector, there are  positive  influence  between  behavior  ethical  against  fraud  in  the  government  sector, there  is  a  negative influence  of  leadership  style  to  fraud  in  the  government  sector,there  are no  negative  effects  of  enforcement against fraud in the government sector.
Key words: Perceptions of Employees, Fraud, Government Sector.

## Pendahuluan
Fraud adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk  menggunakan  sumber  daya  perusahaan secara  tidak  wajar  dan  salah  menyajikan  fakta untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi. Fraud dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum ( ilegal acts ).
Menurut Sukanto (2009), fraud merupakan  penipuan  yang  sengaja  dilakukan yang  menimbulkan  kerugian  pihak  lain  dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan  atau  kelompoknya.  Penelitian  kali  ini menggunakan  teori Fraud  Triangle yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa fraud disebabkan  oleh  tiga  faktor,  yang terdiri dari tekanan ( pressure ), peluang ( opportunity ), dan rasionalitas ( rationalization ). Tekanan  ( pressure )  adalah  keinginan karyawan  untuk  bertindak fraud karena  adanya tekanan  dari  pihak  internal  maupun  eksternal. Pada penelitian ini, peneliti memproksikan suatu tekanan  karena gaya  kepemimpinan  dan kepuasan kompensasi.
Peluang  ( opportunity )  adalah  peluang yang  memungkinkan  terjadinya fraud .  Biasanya disebabkan karena pengawasan internal ( internal control )  suatuorganisasi  yang  lemah,  kurangnya pengawasan, dan/ataupenyalahgunaan wewenang.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  keefektifan  sistem  pengendalian internal sebagai suatu peluang bagi pemerintahan atas terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
Rasionalisasi  ( rationalization )  adalah pertimbangan  perilaku  kecurangan  sebagai konsekuensi  dari  kesenjangan  integritas  pribadi karyawan  atau  penalaran  moral  yang  lain.  Pada penelitian ini, peneliti memproksikan rasionalisasi  dengan variabel  perilaku tidak etis, sistem  pengendalian  internal,  kultur  organisasi dan penegakan hukum.
Pemerintahan sebagai pengemban kepercayaan dari masyarakat mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  tugasnya  secara efektif  dan  efisien,  salah  satunya  adalah memastikan  bahwa  keuangan  negara  terkelola dengan  baik  dan  akuntabel.  Namun  pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik fraud
yang  secara  langsung  dapat  merugikan  negara dan  secara  tidak  langsung  dapat  merugikan masyarakat.
Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan  untuk  mengetahui  kecenderungan terjadinya fraud di  sektor  pemerintahan  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Faktor- faktor  ini  terdiri  dari  keefektifan  sistem pengendalian  internal,  kepuasan  kompensasi, kultur  organisasi,  perilaku  tidak  etis,  gaya kepemimpinandan penegakan hukum.

## Pengembangan Hipotesis

## Keefektifan Sistem Pengendalian Internal
Dalam penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan fraud di sektor pemerintahan. Artinya semakin efektif sistem pengendalian internal perusahaan,    semakin  rendah   kecenderungan kecurangan     akuntansi.      Sedangkan dalam penelitian lain Wilopo (2008) menunjukkan bahwa   secara   partial      pengendalian   intern birokrasi tidak secara signifikan mempengaruhi fraud. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali tentang pengaruh keefektifansistem pengendalian    internal     terhadap    kecurangan ( fraud ), dengan didukung pernyataan bahwa semakin baik pengendalian internal organisasi maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor  pemerintahan,    dan  semakin   tinggi kepatuhan   pengendalian     intern  maka    akan semakin rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan.
H1:  Keefektifan  sistem  pengendalian  internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.

## Kepuasan Kompensasi
Pada  penelitian  yang  dilakukan  Meliana  (2009), bahwa  kesesuaian  kompensasi  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  kecenderungan kecurangan  akuntansi.  Artinya  semakin  tinggi jumlah kompensasi yang diberikan oleh prinsipal, maka  semakin  kecil  kemungkinan  terjadinya kecenderungan  kecurangan  akuntansi.  Menurut Teori Wexley dan Yuki (2003:133) dalam
Pramudita  (2013),  mengatakan  bahwa  suatu kompensasi  yang  tidak  adil  atau  tidak  memadai serta  pekerjaan yang  menjemukan  dapat mendukung  insiden-insiden  pencurian  oleh  para pekerja,  dalam  hal  ini  adalah  pencurian  aset perusahaan atau organisasi tersebut.
H2:  Kepuasan  kompensasi  berpengaruh  negatif terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.

## Kultur Organisasi
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Sulistyowati (2007),  mengatakan  bahwa  kultur  organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi.  Hasil analisis ini mendukung pernyataan Arifin (2000) bahwa  kultur  organisasi  yang  baik  tidak  akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan  korupsi,  karena  kultur  organisasi yang  baik  akan  membentuk  para pelaku organisasi  mempunyai sense  of  belonging (rasa ikut memiliki) dan sense of identity (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).
H3:  Kultur  organisasi  berpengaruh  negatif terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.

## Perilaku Tidak Etis
Menurut  Tang et  al .  (2003)  menjelaskan indikator  dari  perilaku  yang  menyimpang  atau tidak etis dalam perusahaan terdiri  dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi ( abuse position ),  perilaku  yang  menyalahgunakan kekuasaan  ( abuse  power ),  perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi ( abuse resources ),  serta  perilaku  yang  tidak  berbuat apa-apa  ( no  action ).  Pada  penelitian  Mustika, Hastuti  dan  Heriningsih  (2016)  menyatakan bahwa  perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kata lain, semakin tinggi  perilaku  tidak  etis,  semakin  tinggi kemungkinan  terjadinya  kecurangan.  Artinya dengan  adanya  perilaku  tidak  etis  akan meningkatkan  peluang  terjadinya  kecurangan ( fraud ).
H4:  Perilaku  tidak  etis  berpengaruh  positif terhadap kecurangan
( fraud ) sektor pemerintahan.

## Gaya Kepemimpinan
Menurut COSO (2004) dalam Pramudita (2013), mengatakan  lingkungan  yang  etis  dari  suatu organisasi  meliputi  aspek  dari  gaya top manajemen.  Pada  penelitian  Zulkarnain  (2013) menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif antara  gaya  kepemimpinan  terhadap fraud di sektor  pemerintahan  Kota  Surakarta  termasuk dalam  kategori  baik,  kecuali  indikator  relasi pemimpin  dan  etika  pemimpin.  Artinya  dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik maka akan mengurangi  terjadinya  kecurangan  di  sektor pemerintah.
H5:  Gaya  kepemimpinan  berpengaruh  negatif terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.

## Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  yang  baik  diharapkan  dapat mengurangi fraud di  sektor  pemerintahan. Penegakan  hukum  yang  kurang  efektif  akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan  pelanggaran  berupa  kecurangan tersebut.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  semakin  tegak  penegakan  hukum  dalam suatu organisasi atau instansi, maka kecenderungan kecurangan ( fraud ) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah. Pada penelitian  Pramudita  (2013)  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  negatif  antara  penegakan hukum  terhadap fraud di  sektor  pemerintahan. Hal  tersebut  berarti  semakin  baik  penegakan hukum di daerah tersebut maka akan mengurangi terjadinya kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintah.
H6:  Penegakan  hukum  berpengaruh  negatif terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif. Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan pengambilan data tersebut menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan ke pegawai tetap atau  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  pada  Dinas  se- Kabupaten  Jember  yang  bekerja  di  bagian keuangan di setiap SKPD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang terkumpul diolah menggunakan alat analisis berupa software SPSS
versi  22 untuk  menemukan  hasil  dari  masing- masing hipotesis yang telah ditetapkan.

## Metode
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh pegawai  tetap  atau  pegawai  negeri  sipil  (PNS) yang bekerja di Dinas se-Kabupaten
Jember.Pertimbangan
peneliti dalam pengambilan sampel adalah sampel minimumnya 30  subjek.  Pertimbangan  tersebut  berdasarkan jenis  penelitian  yang  diambil  oleh  peneliti  yaitu penelitian korelasional. Sehingga jumlah sampel adalah  lebih  dari  30  pegawai.  Kuesioner  yang akan  diolah  adalah  kuesioner  yang  kembali dalam keadaan tidak rusak.

## Variabel Penelitian
Variabel Dependen (Variabel Endogen) Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen  adalah  kecenderungan   kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan. Kecenderungan kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan adalah persepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintahan.

## Variabel Independen (Variabel Eksogen)
Keefektifan sistem pengendalian internal adalah persepsi karyawan mengenai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai    tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan  keuangan,  efektivitas  dan  efisiensi operasi,    kepatuhan    terhadap   hukum dan peraturan yang berlaku.
Kepuasan  kompensasi  adalah  persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan  kompensasi  yang  diberikan  pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka.
Kultur  organisasi  merupakan  nilai-nilai atau  norma-norma  yang  mengarahkan  perilaku anggota organisasi dan akan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.
Perilaku  tidak  etis  terdiri  dari  perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi ( abuse position ), perilaku yang menyalahgunakan
kekuasaan ( abuse power ), perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi ( abuse resources ),  serta  perilaku  yang  tidak  berbuat apa-apa  ( no  action )  (Tang,  et  all  2003  dalam Wilopo 2006).
Gaya  kepemimpinan  adalah  persepsi karyawan  mengenai  seorang  pemimpin  dalam proses  mempengaruhi  orang  atau  bawahan sehingga mereka akan berusaha, rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan kelompok.
Penegakan  hukum  adalah  proses  yang dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  survei, yaitu  dengan  pengiriman  atau  penyebaran kuesioner.  Kuesioner  ini  terdiri  dari  sejumlah pertanyaan  dengan  tanda  ceklis  pada  jawaban yang disediakan. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Penelitian ini akan  menggunakan  skala  Likert  1-5  dengan rincian  sebagai  berikut:  (1)  sangat  tidak  setuju (STS) sampai (5) sangat setuju (SS).

## Teknik Penyajian dan Analisis Data
Metode Statistik Deskriptif Dalam  penelitian  ini  dilakukan  uji  kualitas  data antara lain:
Uji Validitas.
Uji  validitas  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan melakukan  korelasi bivariate antara  masing- masing  skor  indikator  dengan  total  skor konstruk.  Konstruk  dikatakan  valid  jika  nilai Pearson  Correlation >  0,5  dan  signifikansi  < 0,05.
Uji Reliabilitas
Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah Cronbach’s Alpha . Kriteria pengujian adalah jika koefisien  alpha  (  )  >  0,6  maka  instrumen  yang digunakan dikatakan reliabel.
Uji Asumsi Klasik Untuk memenuhi kualifikasi best linear unbiased estimator maka  dalam  penelitian  ini  dilakukan beberapa uji untuk kualitas data yaitu:  Uji
Normalitas  Data,  Uji  Multikolinearitas,  Uji Heterokedastisitas
Berdasarkan  model  penelitian  di  atas  maka persamaan  regresi  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
Y=
Keterangan: Y = Fraud
= Konstanta
= Koefisien Regresi
X1 =Keefektifan Sistem Pengendalian Internal
Tabel 1 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation X1 223 5 25 20,00 3,66 X2 223 5 25 19,05 4,24 X3 223 5 25 18,75 3,50 X4 223 5 25 9,99 4,32 X5 223 5 25 19,25 3,73 X6 223 5 25 18,67 2,94 Y 223 9 45 17,71 8,24 Valid  N (listwise) 223
Tabel 2 Analisis Regresi Linier Berganda Fraud di sektor pemerintahan di Kabupaten
semua  variabel  berada  pada  nilai  rata-rata  yang berbeda-beda, ini menunjukkan bahwa responden  banyak  yang  setuju  dari  item-item pertanyaan  yang  peneliti  ajukan.  Dapat  dilihat dari  salah  satu  variabel  yaitu  variabel  X1 (Keefektifan Sistem Pengendalian Internal) yang merupakan  hasil  olahan  variabel  akuntabilitas dari 5 pertanyaan yang valid dari 223 responden yang  menghasilkan  total  jawaban  minimum responden  sebesar  5,  total  jawaban  maksimum sebesar  25  dan  rata-rata  jawaban  responden sebesar 20. Rata-rata jawaban responden sebesar 20,  hasil  tersebut  termasuk  dalam  kategori efektif.
Hasil  analisis  pada  tabel  regresi  di  atas menunjukkan  bahwa  variabel  Kultur  Organisasi (X3)  dan  Penegakan  Hukum  (X6)  dengan  nilai koefisien 0,434 dan 0,022 dan nilai signifikansinya masing-masing adalah 0,071 dan 0,914 lebih besar dari 0,05. Secara statistik dapat dinyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.
Dengan  demikian  kedua  hipotesis  tersebut ditolak. Sedangkan hipotesis lainnya diterima.

## Pembahasan
Terdapat  pengaruh  negatif  antara  keefektifan sistem  pengendalian  internal  (X1)  terhadap kecurangan  ( fraud )  di  sektor  pemerintahan dengan nilai koefisien yang diperoleh sebesar
X2 = Kepuasan Kompensasi
X3 = Kultur Organisasi Jember X4  = Perilaku Tidak Etis Unstandardized  Stand T Sig. X5  = Gaya Kepemimpinan Model Coefficients Coeff X6  = Penegakan Hukum B Std. Beta e = Kesalahan regresi ( error Error Sementara untuk uji analisis data akan dilakukan: (Constant)  26.860 4.026 6.671 .000 dilakukan Uji Regresi Linier Berganda, Uji X1 -.749 .241 -.334 -3.105 .002 Model, Koefisien Determinasi (R 2 ), Uji t X2 -.165 .214 -.085 -.769 .443 X3 .434 .240 .185 1.813 .071 Hasil Penelitian X4 .688 .118 .361 5.856 .000 Analisis data didasarkan dari jawaban responden X5 -.336 .204 -.152 -1.645 .101 yang  terkumpul  sebanyak  223 responden.  Dari X6 .022 .205 .008 .109 .914
statistik deskriptif tersebut dapat dilihat bahwa
-0,334  dan  nilai  signifikan  (Sig.)  sebesar  0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 dapat diterima.  Hal  tersebut  dikarenakan  instansi pemerintahan  di  Kabupaten  jember  memiliki lingkungan  pengendalian,  kepatuhan  dalam manajemen  risiko,  kepatuhan  dalam  informasi dan komunikasi serta kepatuhan dalam pemantauan dan monitoring.
Terdapat pengaruh negatif antara kepuasan kompensasi (X2) terhadap kecurangan ( fraud )  di  sektor  pemerintahan  dengan  nilai koefisien yang diperoleh sebesar -0,085 dan nilai signifikan  (Sig.)  sebesar  0,443  lebih  besar  dari 0,05.  Dengan  demikian  H2  dapat  diterima.  Hal tersebut  dikarenakan  kompensasi  keuangan pegawai  di  instansi  Kabupaten  Jember  sudah sesuai  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2013  tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang dalam lampirannya memuat Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan masa kerja.
Tidak  terdapat  pengaruh  negatif  antara kultur  organisasi  (X3)  terhadap  kecurangan ( fraud )  di  sektor  pemerintahan  dengan  nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,185 dan nilai signifikan  sebesar  0,071  lebih  besar  dari  0,05. Dengan  demikian  H3  ditolak.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa pada penelitian ini pegawai di  instansi  pemerintahan  Kabupaten  Jember kurang  memiliki sense  of  belonging (rasa  ikut memiliki)  dan sense  of  identity (rasa  bangga sebagai bagian dari suatu organisasi).
Terdapat pengaruh positif antara perilaku  tidak  etis  (X4)  terhadap  kecurangan ( fraud )  di  sektor  pemerintahan  dengan  nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,361 dan nilai signifikan  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  0,05. Dengan  demikian  H4  diterima.  Hal  tersebut berarti  para  pegawai  di  instansi  pemerintahan Kabupaten  Jember  telah  dapat  menghindari perilaku-perilaku tidak etis seperti menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan sumber  daya  organisasi,  menyalahgunakan kekuasaan, tidak berbuat apa-apa serta mengabaikan peraturan.
Terdapat  pengaruh  negatif  antara  gaya kepemimpinan (X5) terhadap kecurangan ( fraud ) di  sektor  pemerintahan  dengan  nilai  koefisien yang diperoleh sebesar -0,152 dan nilai
signifikan  sebesar  0,101  lebih  besar  dari  0,05. Dengan  demikian  H5  diterima.  Keberhasilan penerapan  gaya  kepemimpinan  di  instansi pemerintahan  dikarenakan  oleh  hubungan  yang baik  antara  atasan  dengan  bawahan,  di  mana atasan  menempatkan  bawahan  sesuai  latar belakang pendidikannya, sehingga dalam menjalankan  tugasnya  dapat  berjalan  dengan baik.
Tidak  terdapat  pengaruh  negatif  antara penegakan  hukum  (X6)  terhadap  kecurangan ( fraud )  di  sektor  pemerintahan  dengan  nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,008 dan nilai signifikan  sebesar  0,914  lebih  besar  dari  0,05. Dengan  demikian  H6  ditolak.  Artinya  bahwa semakin  tinggi  persepsi  penegakan  hukum  di pemerintahan  atau  semakin  baik  penegakan hukum di pemerintahan maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya kecurangan ( fraud ) di sektor pemerintahan.

## Penutup
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini adalah  bahwa  para  pegawai  di  instansi pemerintahan kabupaten Jember mempersepsikan  terdapat  pengaruh  negatif antara  keefektifan  sistem  pengendalian  internal terhadap fraud , terdapat  pengaruh negatif antara kepuasan  kompensasi  terhadap fraud ,  terdapat pengaruh  positif  antara  perilaku  tidak  etis terhadap fraud , terdapat  pengaruh negatif antara gaya  kepemimpinan  terhadap fraud dan  tidak terdapat pengaruh negatif antara kultur organisasi terhadap fraud ,  tidak  terdapat  pengaruh  negatif antara  penegakan  hukum  terhadap fraud .  Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang lebih  akurat  atau  seperti  wawancara  langsung kepada  responden,  sehingga  responden  dapat memahami pertanyaan yang diajukan.

## Daftar Pustaka
Afsari, Siti Fitriani. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor
Pemerintahan  Berdasarkan  Teori  Fraud Triangle:  Persepsi  Pegawai  Pemerintahan (Studi  pada  SKPD  di  Kabupaten  Jember) . Jember: Universitas Jember. Arifin, Johan. 2000. Korupsi dan  Upaya
Pemberantasannya  Melalui  Strategi  di Bidang  Auditing .  Media  Akuntansi  No. 13/Th.VII/September.
Arikunto,  Suharsimi.  2002. Prosedur  Penelitian (Suatu  Pendakatan  Praktek). Jakarta: Rineka Cipta.
Cressey, Donald R. 1973. Other People’s Money .
Montclair: Patterson Smith. Meliana, 2009. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Asimetri Informasi, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi . Makassar: Universitas Atma Jaya Makassar.
Mustika, Dian, dkk. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Kecenderungan Kecurangan  (Fraud):  Persepsi  Pegawai
Dinas  Kabupaten  Way  Kanan  Lampung . Yogyakarta:  Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran”.
Pramudita,  Aditya.  2013. Analisis  Fraud  di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga .
Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Sukanto,  E.  2009. Perbandingan  Persepsi Auditor  Internal,  Akuntan  Publik  dan
Auditor  Pemerintah  Terhadap  Penugasan Fraud  Audit  dan  Profil  Fraud  Auditor.
Fokus Ekonomi Vol.4 No.1, 13-26. Sulistyowati,  Firma.  2007. Pengaruh  Kepuasan Gaji  dan  Kultur  Organisasi  Terhadap Persepsi  Aparatur  Pemerintah  Daerah tentang  Tindak  Korupsi .  Yogyakarta:
Universitas Sanata Dharma.
Wilopo.  2008. Pengaruh  Pengendalian  Internal
Birokrasi  Pemerintah  dan  Pelaku  Tidak Etis  Birokrasi  terhadap  Kecurangan
Akuntansi  di  Pemerintah Persepsi  Auditor
Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal
Ventura Volume 11 no. 1 April 2008. Zulkarnain,  Rifqi  Mirza.  2013. Analisis  Faktor yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Fraud pada  Dinas  Kota  Surakarta. Semarang: Universitas Negeri Semarang.