## KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

## Sastro M Wantu, Sukarman Kamuli, Asmun Wantu, Ikra Paulus
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
sastrown@gmail.com sukarmank@gmail.com asmunw2@gmail.com ikrap21@gmail.com Info Artikel ____________________
Sejarah Artikel: Diterima (Mei) (2022) Disetujui ( Mei) (2022) Dipublikasikan (Mei) (2022) ____________________
Keywords
Kualitas, Pelayanan Publik .

## Abstrak
_____________________________________
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan untuk mengetahui sejauh mana kulitas dalam setiap pelaksanaan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan  mendeskripsikan data penelitian ini  dalam bentuk penjelasan atau  kalimat  yang  menerangkan  beberapa  pernyataan  dari  informan berdasarkan realita yang terjadi dilapangan melalui proses observasi,wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukan bagaimana  dengan  kualitas  pelayanan  publik  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara.  Kualitas  pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  berusaha  untuk  memaksimalkan  pelayanan  publiknya.  Sebagaimana kewajiban  Instansi  pemerintahan  untuk  bisa  mewujudkan  suatu  Pelayanan Publik  yang  baik  sesuai  dengan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  seperti  yang diharapkan  oleh  penerima  pelayanan  Publik  serta  sesuai  dengan  asas-asas pelayanan publik. Sehingga dengan demikian kualitas pelayanan yang belum maksimal  dapat  menjadi  perbaikan  guna  kepentingan  bersama  dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## PENDAHULUAN
Dalam  sebuah  kehidupan  bermasyarakat,  bernegara  serta  mempunyai  tatanan pemerintahan  tentunya  Perihal  sebuah  Pelayanan  Publik  adalah  sesuatu  hal  yang berkaitan  dengan  segala  beberapa  sector  pemerintahan.  Memiliki  ruang  lingkup  hal terkait dengan regulasi dalam bernegara, dengan demikian  pemerintah dianggap perlu memiliki  kemampuan  dalam  memberikan  bentuk  sebuah  pelayan  publik  yang diharapkan  masyarakat  dari  berbagai  segi  aspek  pelayanan,  diawali  dari  pengaturan ataupun  sebuah  pelayan  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION
http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249
proses pemerintahan  pada bidang bidang sosial, ekonomi, kesehatan  dan sector lain termasuk dalam bidang pendidikan.
Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sebagai regulasi berlaku bahwa Negara memiliki sebuah kewajban untuk pelaksanaan dalam Pelayanan publik melayani seluruh warga  negara  dan  penduduknya  dalam  rangka  berjalanan  proses  pemerintahan  dan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penyelenggaraan atau pemberi sebuah pelayanan publik  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  terkait  di  segala  sector  saling  memiliki keterkaitan dalam bidang pelayanan terkhsuus pelayanan publik.
Dengan demikian, terdapat keterkaitan dan korelasi antar sektor kehidupan yang mencakup  berbagai  linih.  Dalam  kultur  kehidupan  berbangsa,  pemerintah  dapat melaksanakan atau memberi sebuah bentuk pelayanan yang senantiasa diinginkan dari semua  sasaran  pelayanan  publik,seperti  berawal  bermula  berupa  peraturan  dan pelayanan lainnya seperti pemberi sebuah pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pendidikan serta kesehatan. menyediakan. , Layanan, dan lain lain.
Kualitas pelayanan publik belum sesuai pada porsi pelaksanaannya dengan acuan regulasi dalam pelaksanaanya , sering kita menemukan bahwa masih banyak hal yang berkaitan  dengan  proses  pelayanan  publik  dimana    pemerintah  terasa  kurang  bisa dengan  maksimal memberikan kepuasan dan masih dapat melakukan sebuah kilas balik atau serta evaluasi . kurang bagusnya sebuah Kualitas pelayanan publik ini antara lain dikaibatkan oleh  belum diaplikasikannya point-point yang dianggap sebagai tolak ukur dalam proses pelayanan publik.
Di Indonesia, sebenarnya, upaya telah lama direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan  bentuk  pelayanan,  antara  lain  Perpres  No.  5  Tahun  1984  membahas perihal acuan penyederhanaan dan pengelolaan perizinan pada bidang usaha. Menyusul rencana  selaras,  peraturan  Menteri  Negara  tentang  penggunaan  peralatan  nasional diundangkan. 81 Tahun 1993 perihal acuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dengan mengacu pada Pasal 1 Ayat 1 tentang UU Pelayanan Publik No 25 pada tahun 2009, pelayanan publik dilaksanakan untuk mencukupi sebuah harapan pelayanan sesuai dengan regulasi pelaksanaan dan undan-undang yang diberlakukan kepada semua penerima  atau  sasaran  pelayanan  publik  baik  dalam  bentuk  sebuah  barang  atau  jasa. dinyatakan  sebagai  seperangkat  implementasi.  Layanan  umum  yang  diberikan  oleh pemerintah selaku pelaksana atau pemberi pelayanan.
Menurut  undang-undang  Kementerian  Pendayagunaan  Otoritas  Peralatan Kewarganegaraan Nasional Reformasi Birokrasi Republik Indonesia MENPAN 2004 No. 63,  agar  dapat  terciptanya  sebuah  pelayanan  public  yang  baik  dan  sesuai  harapan penerima pelayaan  baik segi barang atau jasa. Maka pada proses pelaksanaan pelayanan dianggap perlu sesuai dengan kualitas serta asas atau standar pada proses pelayanannya: (1) Transparansi, yaitu point  keterbukaan dalam rangka proses pelayanan public , selain memberikan  kemudahan,  informasi  yang  diberikan  pun  tidak ada  yang  ditutup-tutupi sehingga dalam proses pelayaan perlu adanya keterbukaan antara Pelaksana pelayanan public  dan  penerima  pelayanan  public  ;  (2)  Akuntabilitas,  adalah  proses  pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan pelaksanaan atau standar operasional serta  regulasi  dan  pedoman  dalam  proses  dan  progress  pelayanan  public;  (3) Kondisional,  dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan  adalah  memiliki  korelasi  situasi  atau keadaan  dan  antara  sebuah  kesesuian  kondisi  pelaksana  pelayanan  publik  dan  pihak yang menerima pelayanan dengan konsisten pada prinsip mengutamakan kepentingan umum  dan  asas  pelayanan  publik.  Sehingga  mempertimbangkan  antara  kondisi  dan keadaan serta situasi dalam proses pelaksanaan Pelayanan Publik ; (4) Partisipatif, yaitu memberikan  ruang dan  keterlibatan  masyarakat  dalam pelaksanaan  pelayanan  publik sesuai  dengan  keinginan,  sebuah  kritik,  saran,  aspirasi,  ataupun  sebuah  keinginan masyarakat,  dalam  kata  lain  dapat  memberi  kritik  dan  saran  demi  sebuah  perbaikan aktivitas pelayanan publik; (5) Kesamaan Hak, merupakan point yang mengedepankan kesamaan  posisi  antar  sesame  penerima  pelayanan  public.  Dengan  kata  lain  tidak mengeistimewakan atau nepotisme, tidak pilih kasih atau deskriminatif, nepotisme yang dimaksud  adalah  adanya  keseimbangan  tanpa  melihat  penerima  pelayanan  dari  latar belakang tiap individu. (6) Keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya,  pada pelaksanaan kedua peran yaitu penerima dan pemberi pelayanan publik harus mampu menjalankan hak dan kewajibannya pada kehidupan bermasyarakat.
Standarisasi  berdasarkan  UU  Pelayanan  Publik  No  25  pada  tahun 2009  pasal  20,  sebagai  berikut  :    1).Pelaksana  memiliki    berkewajiban  menyusun  dan menetapkan  standar  pelayanan  dengan  melihat  beberapa  kemampuan  pemeberi pelayanan publik, kondisi masyarakat , dan keadaan atau situasi . 2) dalam membuat dan mencanangkan  sebuah  standar  pelayanan  sseperti  dimaksud  pada  ayat  1,  pemberi pelayanan publik wajib memberikan kesemapatan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk berpartisipasi . 3) Pemberi pelayanan publik memiliki kewajiban melaksanakan
sebuah standar pelayanan sseperti yang disebutkan pada ayat 1. 4) Partisipasi langsung penerima  pelayanan  atau  masyarakat  dan  segala  aspek  terkait  seperti  pada  ayat  2 dilaksanakan  dengan  point-point  kesamaan  hak,  berkaitan  dengan  jenis    pelayanan publik,  memiliki  standar pelaksnaan dan  mengutamakan  kepentingan  umum  dan juga hidup dalam keadaan masyarakat majemuk.
Pelayanan Publik yang diselenggarakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten  Bolmong    Utara  untuk  bisa  memenuhi  Kualitas  pelayanan  khususnya  pada bidang  pendidikan  Kualitas  tentunya  merupakan  pelayanan  publik  yang  berkualitas karena  merupakan  keseluruhan  bentuk  khas  (barang  atau  jasa)  yang  mendukung kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan,  yaitu  kualitas  segala  sesuatu  yang memberikan  kepuasan  masyarakat.    Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  guna  memiliki tujuan  sehingga  dapat  mendapatkan  informasi  perihal  kualitas  pelayann  secara  nyata yang rasakan oleh masyarakat terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolmong  Utara .
Dikabupaten  Bolmong    Utara  terdapat  beberapa  problematika  yang  dianggap kurang  sesuai  dengan  standar  kualitas  pelayanan  Publik  khusunya  pada  pelayanan Publik yang menyangkut dengan bidang pendidikan. Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan  peneliti  yaitu  tentang  beasiswa  akhir  studi  ,  dimana    orang  yang  masih menyandang status sebagai mahasiswa tidak termasuk dalam penerima  beasiswa akhir studi  sedangkan    yang  sudah  berstatus  sarjana  serta  kerja  pada  satu  instansi  justru menjadi  penerima  dalam  beasiswa  akhir  studi.  Disini  membuktikan  bahwa  adanya ketidak sesuaian antara kriteria yang diberlakukan dan fakta yang ada dilapangan.  Selain itu,  namun pada sebuah realta atau fakta nyata bisa ditarik sebuah pernyataan bahwa bentuk  pelayanan  belum  dilaksanakan  secara  maksimal.  Pelayanan  publik  di  Dinas Pendidikan dan Kebudyaan Kabupaten Bolmong  Utara masih belum terlaksana secara maksimal  seperti  pemerataan  pembangunan  sekolah  yang  masih  terpusat  pada pembangunan  di  area  pusat  kabupaten.  Kita  ketahui  bersama  bahwa    apabila  sebuah sector  atau  salah  satu  sector  memiliki  kualitas  rendah  makan  akan  memiliki  relasi dengan  sector  lainnya  juga.  Hal  ini  membuktikan  Kualitas  Pelayanan  Publik    di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolmong  Utara belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana  harapan  atau  sesuai  dengan  tujuan  yang  di  inginkan.  Karena  masih banyaknya  berbagai  probelmatika  yang  terjadi  ditengah  berlangsungnya  proses Pelayanan Publik .
Berdasarkan  uraian  diatas,  serta  melihat  keadaan  mengenai  Kualitas    pelayan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di kabupaten Bolmong  Utara dan dipandang perlu melakukan penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bolmong  Utara.

## METODE PENELITIAN
Pada  kali  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  serta menggunakan pendekatan kualitatif. Guna untuk mengetahui bagaimana implementasi serta  proses  pelaksanaan  Pelayanan  Publik  dilokasi  penelitian. Penelitian  ini  memiliki focus kepada :

## 1. Kualitas Pelayanan Publik
Pelaksanaan proses pelayanan publik yang selaras berdasarkan prosedur atau  regulasi  yang  sedang  menjadi  pedoman.  Baik  pada  perencanaan  maupun proses pelaksaanaan
2. Proses Pelayanan
Proses  pelayanan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan informasi perihal bagaimana kesesuaian antara point kualitas pelayanan publik dengan kenyataan pelaksanaan dilapangan.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  penelitian  ini  memiliki  output  untuk mendapatkan  informasi  perihal    kuualitas  Pelayanan  Publik  di  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan kabupaten BolmongUtara. terdapat 2 fokus penelitian yaitu : Point Kualitas Pelayanan Publik dan Proses Pelaksanaaan Pelayannan Publik.
Dari uraian diatas maka dapat diketahui mengenai kualitas pelayanan publik di Diinas  Pendiidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Bolaang Mongondow  Utara,  mengenai point kualitas pelayanan publik, di nilai kurang optimal dan belum sesuai dengan point- point  kualitas  pelayaan  publik  yang  sebagaimana  acuan  dalam  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Adapun  point-point  kualitas  pelayanan  publik  adalah  : Transparansi i ,Akuntabilitas s , Kondisional l , Partisipatif f , Kesamaan Hak k , Kesimbangan Hak & Kewajiban n .
Dilihat  dari  segi  pelaksanaannya  dalam  penelitian  ini  merupakan  respon  yang yang  konsisten  dalam  proses  penelitian.  Antara  prosedur  pelaksanaan  dan  kenyataan
proses pelayanan publik yang terjadi dilapangan terdapat beberapa yang terjadi diluar prosedur  atau  standar  pelaksanaan.  Sehingga  dipandang  belum  maksimal  proses pelaksanaan pelayanan  publik ini.  kondisi  ini tentunya  sangat  mempengaruhi  kualitas dari sebuah proses pelayanan publik. Antara pelaksana pelayanan publik serta penerima Pelayanan  Publik  komunikasi  serta  penempatanan  sasaran  pelayanan  publik  yang dianggap kurang tepat.
Hasil penelitian ini menunjukkan terkait pelayanan Publik di Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dianggap kurang maksimal dari segi kualitas dan proses pelaksanaan pelayanan publiknya.

## KESIMPULAN
1. beberapa  point  penting  sebagai  tolak  ukur  kualitas  Pelayanan  Publik  di  Dinas pendidikan  kabupaten  Bolmong    Utara  dilaksanakan  dengan  baik,  namun  ada point-point  tertentu  yang  masih  sangat  jauh  dari  apa  yang  diharapakan  untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang baik.
2. Pejabat  dilingkungan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  kurang  mengetahui prosedur pelaksanaan program pelayanan publik kepada masyarakat.
3. pelaksanaan proses pelayanan public tentunya dilaksanakan oleh beberapa pihak yang  diberi  tanggungjawab  serta  jabatan  untuk  melaksanakannya.  Namun  saja ada  beberapa  oknum  yang  kurang  tepat  dalam  pelaksanaan  tugas  dan tanggungjawab sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan publik.

## SARAN
1. Diharapkan  kepada  Pejabat  dilingkungan  Dinas  pendidikan  dan  Kebudayaan kabupaten Bolmong  Utara agar Bisa lebih teliti dengan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pelayanan publik, agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan selaras mengenai hal yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan publik .
2. Kepada  pihak-pihak  terkait  terkhsus  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten  Bolmong    Utara  agar  bisa  memerikan  dukungan  moral  dan  matrial terhadap  penelitian  tentang  Pelayanan  publik  guna  peningkatan  kualitas pelayanan dan proses belajar dimasa akan datang
3. Diharapkan kepada Peneliti lain Bisa melaksankan penelitian deskriptif kualitatif yang serupa untuk pokok pembahasan guna perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian.
4. Kepada kita sekalian untuk bisa menjalankan tugas sebagai pelaksana pelayanan publik  selaras  dengan  regulasi  yang  berlaku  dan  juga  menaati  segala  prosedur demi terciptanya sebuah kualitas pelayanan publik yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, Agus, 2005. “Mengapa Pelayanan Publik” dalam Agus Dwiyanto (Editor),
2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: JICA bekerjasama dengan UGM Press.
Haris, Syamsuddin Dkk (Editor), 2004. Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Jakarta: LIPI Press Juliantara, Dadang (Editor), 2005 . Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik , Yogyakarta: Pembaruan
Sinambela. Dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara
Piliang, Indra J. dkk (editor), 2003. Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta:
Yayasan Harkat Bangsa
Suryabrata, Sumadi, 1994, Metodologi Penelitian, Jakarta : CV Rajawali
Tangkilisan , Nogi Hessel. 2005 . Manajemen Publik . PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia : Jakarta.
Sugiyono (2013) Model Penelitian Pendekatan Kualitatif R&D. Bandung ALFABETA.
Paulus Sugiono,  2018, Metodologi penelitian Sosial suatu pendekatan teori dan Praktis, AFABETA
Nurdin , Ismail and Hartati , Sri (2019) Metodologi Penelitian Sosial . Media Sahabat Surabaya, Surabaya.
Muri Yusuf . 2017 . Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan. Penelitian Gabungan . Jakarta: Kencana
Silalahi Uber, dkk. Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel. IPDN Press : Bandung
Website :
https://mongondow.co/2020/10/bantuan-akhir-studi-pemkab-bolmut-siapkan-874- juta-untuk-336-mahasiswa/
https://ehibah.bolmutkab.go/id/login/bantuanakhirstudifix Undang-undang  : Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.