## PIJAKAN FILSAFAT PILKADA BERMARTABAT BERBASIS TEORI HUKUM BERINTEGRITAS

## Oleh
Dalinama Telaumbanua Universitas Nias Raya dalitelaumbanua@gmail.com

## Abstrak
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh  partai  politik,  gabungan  partai  politik,  atau  perseorangan  yang  didaftarkan  atau  mendaftar  di  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi.  Sedangkan  calon  Bupati  dan  calon  Wakil  Bupati,  calon  Walikota  dan  calon  Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang  didaftarkan  atau  mendaftar  di  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota.  Calon  Gubernur  dan  calon  Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota diusulkan salah satunya oleh  partai  politik.  Pilkada  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil. Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Pilkada diselenggarakan  melalui  2  (dua)  tahapan  yaitu  tahapan  persiapan  dan  tahapan  penyelenggaraan.  Tahapan persiapan  antara  lain  perencanaan  program  dan  anggaran,  penyusunan  peraturan  penyelenggaraan  pemilihan, perencanaan  penyelenggaraan  yang  meliputi  penetapan.  Sedangkan  Tahapan  penyelenggaraan  antara  lain pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil  Bupati,  serta  pasangan  calon  Walikota  dan  calon  Wakil  Walikota.  Pilkada  diharapkan  diselenggarakan secara  bermartabat.  Jenis  penelitian  hukum  merupakan  suatu  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan penelitian di bidang hukum. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam artikel ini yaitu jenis penelitian.  Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  maka  pijakan  filsafat  pilkada  bermartabat  berbasis  teori  hukum berintegritas yaitu penyelenggara Pilkada, pengawas Pilkada, kontestan atau calon Pilkada, pemilih (memiliki hak suara  atau  masyarakat),  pemerintah  (penguasa).  Kelima  unsur  ini  yang  menjadikan  suatu  Pilkada  bermartabat berbasis teori hukum berintegritas.
Kata Kunci : Filsafat, Integritas

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan  dilaksanakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  secara  serentak  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota  yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi  dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada atau Pemilukada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang  diusulkan  oleh  partai  politik,  gabungan  partai  politik,  atau  perseorangan  yang  didaftarkan  atau  mendaftar  di Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi.  Sedangkan  calon  Bupati  dan  calon  Wakil  Bupati,  calon  Walikota  dan  calon Wakil  Walikota  adalah  peserta  pemilihan  yang  diusulkan  oleh  partai  politik,  gabungan  partai  politik,  atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Calon  Gubernur  dan  calon  Wakil  Gubernur,  calon  Bupati  dan  calon  Wakil  Bupati,  calon  Walikota  dan calon  Wakil  Walikota  diusulkan  salah  satunya  oleh  partai  politik.  Partai  Politik  adalah  organisasi  yang  bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik  anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang  menyelenggarakan  Pilkada  adalah  KPU  dan  Bawaslu.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  KPU  Provinsi  adalah  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  penyelenggara  pemilihan  umum  yang diberikan  tugas  menyelenggarakan  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  ini.  Kemudian  KPU  Kabupaten/Kota  adalah  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  penyelenggara  pemilihan  umum  yang diberikan  tugas  menyelenggarakan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  seluruh  wilayah  NKRI  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diberikan  tugas  dan wewenang  dalam  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang ini. Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilihan  umum  dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi penyelenggaraan  pemilihan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  mengatur  mengenai penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang  dalam  menangani  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  Pemilihan  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  ini.  Selain  beberapa penyelenggara tersebut, ada juga penyelenggara yang lain seperti PPK, PPS, KPPS, dan sebagainya.
Pemilihan  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan adil. Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. Pemilihan baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan  tahapan  penyelenggaraan.  Tahapan  persiapan  antara  lain  perencanaan  program  dan  anggaran,  penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan. Sedangkan Tahapan penyelenggaraan  antara  lain  pengumuman  pendaftaran  pasangan  calon  Gubernur  dan  calon  Wakil  Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Pilkada diharapkan diselenggarakan secara bermartabat. Sehingga Pilkada dapat memiliki manfaat dan dilaksanakan secara demokratis  berdasarkan  teori  hukum  berintegritas.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penulis  tertarik  membahas persoalan tentang Pijakan Filsafat Pilkada Bermartabat Berbasis Teori Hukum Berintegritas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  pemeriksaan  yang  teliti.  Kegiatan  penelitian  merupakan  kegiatan  pengumpulan, pengolahan,  analisis,  dan  penyajian  data  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  objektif  untuk  memecahkan  suatu persoalan  atau  menguji  suatu  hipotesis  untuk  mengembangkan  prinsip  umum.  Penelitian  ini  ada  banyak,  ada penelitian  kedokteran,  ada  penelitian  pendidikan,  ada  penelitian  teologi,  ada  penelitian  hukum,  dan  sebagainya. Jenis  penelitian  hukum  merupakan  suatu  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  di  bidang hukum. Jenis penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam artikel ini yaitu jenis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Adapun  pembahasan  dalam  rangka  menjawab  rumusan  masalah  mengenai  pijakan  filsafat  pilkada bermartabat  berbasis  teori  hukum  berintegritas.  Martabat  merupakan  tingkat  harkat  kemanusiaan  atau  harga  diri. Bermartabat  itu  adalah  bicara  harkat  dan  harga  diri  makhluk  hidup  dalam  hal  ini  manusia.  Manusia  merupakan orang. Orang merupakan makhluk hidup yang suka bersosial. Bersosial artinya bergaul dengan manusia atau orang lain.  Dalam  bergaul  dengan  orang  lain  ada  yang  baik  dan  ada  juga  yang  tidak  baik  atau  buruk.  Kalau  pergaulan manusia  itu  baik,  maka  kemungkinan  tidak  ada  persoalan  karena  tidak  ada  gesekan  atau  rebutan  hak.  Berbeda halnya kalau pergaulan itu tidak baik ada buruk, tentu saja ada persoalan. Persoalan ini lebih banyak berbicara hak. Kalau  hak  nya  tidak  direbut  atau  diremehkan  atau  dihina,  maka  tidak  ada  persoalan.  Namun  ketika  direbut  atau diremehkan, maka akan menjadi persoalan, salah satunya persoalan hukum.
Kembali ke persoalan utama mengenai pijakan filsafat untuk pilkada bermartabat. Ketika Pilkada berjalan dengan baik dan dilakukan secara demokrasi, maka tidak ada permasalahan. Namun ketika Pilkada tidak dijalankan sebagaimana  mestinya  dan  demokrasi  tidak  ada  bahkan  terkesan  menjadi  milik  atau  kepunyaan  orang  yang  anti demokrasi, maka itu yang akan menjadi persoalan negeri ini.
Berbicara  bermartabat  sama  artinya  berbicara  tingkat  harkat  kemanusiaan  atau  harga  diri.  Tingkat  harkat kemanusiaan  artinya  makhluk  hidup  yang  berbeda  dengan  makhluk  hidup  lain.  Integritas  adalah  mutu,  sifat,  atau keadaan  yang  menunjukkan  kesatuan  yang  utuh  sehingga  memiliki  potensi  dan  kemampuan  yang  memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sedangkan berintegritas adalah memiliki integritas. Oleh sebab itu, ada beberapa item yang membuat Pilkada itu menjadi bermartabat yang berintegritas yaitu:
a. Penyelenggara  Pilkada  dalam  hal  ini  ada  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  dan  PPS. Penyelenggara dianggap kapabel atau berintegritas
1) Memiliki  kemampuan  untuk  menyelenggarakan  atau  melaksanakan  tugas  sebagai  penyelenggara Pilkada.
2) Bukan karena membayar sejumlah uang.
3) Bukan titipan pihak yang berkepentingan.
Penyelenggara  Pilkada  yang  terpilih  atau  dipilih  adalah  penyelenggara  yang  memiliki  kemampuan  untuk menyelenggarakan  atau  melaksanakan  tugas  sebagai  penyelenggara  Pilkada.  Penyelenggara  Pilkada  dianggap bermartabat ketika penyelenggara Pilkada memiliki kemampuan, profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Ketika penyelenggara Pilkada yang terpilih bukan karena membayar sejumlah uang kepada yang memilih. Bukan pula karena titipan pihak yang berkepentingan. Sebaliknya ketika penyelenggara Pilkada seperti KPU, KPU Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  dan  PPS  terpilh  karena  dia  membayar  sejumlah  uang  dan/atau  titipan  dari pihak  yang  berkepentingan,  maka  itu  kemungkinan  Pilkada  yang  akan  diselenggarakan  akan  amburadul,  tidak demokrasi dan tidak bermartabat.
b. Pengawas Pilkada dalam hal ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penyelenggara dianggap kapabel atau berintegritas, jika penyelenggara:
1) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggara Pilkada.
2) Bukan karena membayar sejumlah uang.
3) Bukan titipan pihak yang berkepentingan.
Hendaknya pengawas Pilkada yang dipilih atau terpilih adalah pengawas yang memiliki kemampuan untuk melakukan  pengawasan  terkait  penyelenggara  Pilkada.  Ketika  yang  bersangkutan  memiliki  kemampuan  di  bidang pengawasan, pastinya akan bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya ketika pengawas Pilkada terpilih atau  dipilih  menjadi  pengawas  Pilkada  karena  membayar  sejumlah  uang  tentu  saja  yang  bersangkutan  fokus mengganti uang yang telah dikeluarkan. Entah yang bersangkutan memungut uang dari yang dipilih (kontestan) atau dari  yang  diawasi  dalam  hal  ini  penyelenggara  Pilkada  semisal  KPU.  Jangan  pula  dipilih  pengawas  Pilkada  dari titipan  pihak  yang  berkepentingan.  Kalau  langkah  terakhir  ini  yang  dilakukan,  maka  dipastikan  pengawas  Pilkada bekerja secara tidak profesional dalam mengawasi Pilkada.
c. Yang Dipilih (Calon/kontestan)
Calon Pilkada yang dimaksud Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,  serta  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota.  Calon  yang  akan  dipilih  dalam  Pilkada,  itu diusulkan  dan  didukung  oleh  Partai  Politik  (Parpol).  Biasanya  partai  politik  mengusulkan  sosok  sebagai calon dari partainya berdasarkan:
1) Karena kinerja (wajib ada rekam jejak)
2) Karena popular (survei)
3) Karena alasan ekstrim (membayar)
Calon  yang  dipilih  oleh  partai  politik  hendaknya  karena  kinerjanya,  karena  programnya,  dan  juga  tidak bermasalah. Kalau rekam jejak dan program sebelumnya baik, tentu saja calon yang bersangkutan meneruskannya. Kalau  calonnya  bermasalah  sebelumnya,  maka  calonnya  tersebut  dipastikan  akan  menjadi  bumerang  dan  menjadi bantu sandungan dalam menjalankan program-programnya kedepan.
d. Pemilih (Memiliki hak suara atau masyarakat)
Pemilih yang memiliki hak suara atau masyarakat biasanya memilih calon nya di Pilkada:
1) Karena programnya
2) Karena simpatisan
3) Karena keluarganya atau kerabatnya
4) Karena satu partai
5) Karena organisasi, perkumpulan, atau tempat kerja.
6) Karena dibayar
Pemilih  sangat  menentukan  dalam  Pilkada  oleh  sebab  itu,  dari  keenam  yang  telah  dimuat  tersebut hendaknya pemilih yang bermartabat memilih calonnya karena program. Kalau programnya baik, tentu saja hasilnya juga baik. Sebaliknya jika programnya tidak baik, maka programnya hasilnya tidak memuaskan atau tidak baik.
e. Pemerintah (Penguasa)
Yang  berperan  dalam  Pilkada  ini  yaitu  pemerintah.  Ada  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  provinsi, pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  dan  yang  terakhir  pemerintah  desa.  Pemerintah  yang  adil  dan  demokrasi  serta kinerjanya  baik,  maka  kemungkinan  menghasilkan  Pilkada  yang  baik  pula.  Ketika  pemerintah  tidak  adil,  tidak demokrasi dan juga bekerja amburadul, maka dipastikan menghasilkan Pilkada yang tidak jujur.
Oleh  sebab  itu,  sebagai  pemerintah  atau  penguasa  hendaknya  bertindak  tanpa  pilih  bulu  dalam melaksanakan dan menyukseskan hingga terpilihnya Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Calon yang akan dipilih dalam Pilkada sesuai dengan kehendak pemilih atau masyarakat. Menurut Dalinama Telaumbanua bahwa dalam teori hukum berintegritas ini  dipahami  sebagai  ketentuan  yang  memuat  norma  hukum  yang  memiliki  integritas.  Ketentuan  ini  idealnya berdasarkan  mutu  yang  memiliki  ketentuan  yang  utuh  sehingga  memiliki  potensi  dan  kemampuan  yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.
Biasanya ketika calon yang dipilihnya pemenang, maka sebagian besar yang memilih (masyarakat) senantiasa  mengikuti  apa  yang  disampaikan  dan  dikehendaki  oleh  yang  dipilih.  Sebaliknya  ketika  yang terpilih  adalah orang yang tidak sesuai  dengan pilihan pemilih, maka pemilih  senantiasa menolak bahkan berusaha menjelek-jelekan program dari si terpilih.
Sesuai  dengan asas pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah yaitu langsung, umum, bebas  dan  rahasia.  Dalam  rangka  merasakan  keadilan  dan  tentu  saja  tujuannya  untuk  membangun pemerintahan  yang  bermartabat  dan  kehidupan  masyarakat  yang  bermartabat,  maka  dilakukan  dalam  3 (tiga) hal:
1) Pertama lembaga Pilkada itu sendiri baik dalam konteks peraturan perundang-undangannya.
2) Kedua mereka yang melaksanakan Pilkada itu secara kelembagaan dalam arti aturan-aturannya.
3) Ketiga oknum-oknum di lapangan apakah mulai dari KPPS dan PPS dan sebagainya. Perlunya  kualitas  manusia  yang  lebih  kredibel  dari  dari  segi  keyakinan  bertuhan  bahwa  setiap pekerjaan  manusia  itu  dilihat  Tuhan  dan  manusia  mesti  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan,  baik  sekarang maupun nanti setelah  manusia  berhadapan  dan  bertemu  dengan Tuhan. Oleh karena itu, dari para  sarjana hukum mestinya memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menyeleksi penyelenggara dan pengawas Pilkada yang akan ditugaskan sebagai pelaksana daripada Pilkada itu sendiri supaya lebih amanah.

## 2. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  maka  pijakan  filsafat  pilkada  bermartabat  berbasis  teori  hukum berintegritas yaitu:
a. Penyelenggara  Pilkada  dalam  hal  ini  ada  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  PPK,  dan  PPS  dianggap kapabel  atau  berintegritas  memiliki  kemampuan  untuk  menyelenggarakan  atau  melaksanakan  tugas sebagai  penyelenggara  Pilkada,  bukan  karena  membayar  sejumlah  uang  an  bukan  titipan  pihak  yang berkepentingan.
b. Pengawas  Pilkada  dalam  hal  ini  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  dianggap kapabel atau berintegritas, jika penyelenggara memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggara  Pilkada,  bukan  karena  membayar  sejumlah  uang,  dan  bukan  titipan  pihak  yang berkepentingan.
c. Kontestan atau calon Pilkada yang dimaksud calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota harusnya calon yang memiliki kinerja baik  (wajib ada rekam  jejak). Bukan karena popular (hasil  survei) dan bukan pula karena alasan  ekstrim (membayar sejumlah uang).
d. Pemilih  (memiliki  hak  suara  atau  masyarakat)  hendaknya  memilih  calon  nya  di  Pilkada  karena programnya baik. Bukan karena alasan keluarganya atau kerabatnya, karena satu partai, karena organisasi, perkumpulan, atau tempat kerja, dan karena dibayar
e. Pemerintah (Penguasa) yang adil dan demokrasi serta kinerjanya baik, maka kemungkinan menghasilkan Pilkada yang baik pula. Ketika pemerintah tidak adil, tidak demokrasi dan juga bekerja amburadul, maka dipastikan menghasilkan Pilkada yang tidak jujur.

## 3. REFERENSI
Prasetyo, Teguh. 2013. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila . Yogyakarta: Media Perkasa. Prasetyo, Teguh. 2015. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum , Cetakan Kedua. Bandung: Nusa Media. Prasetyo, Teguh. 2018. DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat . Depok: Rajawali Pers.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barakatullah.  2011. Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum,  Studi  Pemikiran  Ahli Hukum Sepanjang Zaman , Cetakan Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Telaumbanua,  Dalinama.  2015.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Di  Bidang  Lingkungan  Hidup.”  Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. vol. 9, no. 1
Telaumbanua, Dalinama. 2020. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK.” EKSEKUSI. vol. 2, no. 1
Telaumbanua,  Dalinama.  2020.  “Tinjauan  Yuridis  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Akibat  COVID- 19.” Jurnal Education and Development. vol. 8, no. 2
Telaumbanua,  Dalinama.  2021.  “Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Yang  Dilakukan  Di  Luar Pengadilan.” Jurnal Panah Keadilan. vol. 1, no. 1
Telaumbanua,  Dalinama,  et  al.  2022.  “Peran  Pemilih  Muda  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Penyelenggaraan Pemilu.” Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, no. 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2oi4  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berintegritas