IMPLEMENTASI PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGAWASAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH (STUDY DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MALANG)
-Rommy Hardyansah-

## ABSTRAK
Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea IV  Adalah Tujuan Bernegara NRI.  Dalam rangka  mewujudkan  amanat konstitusi  tersebut  maka  diperlukan  sistem  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  berdasarkan  prinsip Good governance dengan  melibatkan berbagai pihak, baik  administrasi  negara  maupun rakyat.  Pendaftaran Tanah  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997.  Pendaftaran  tanah  memiliki  berbagai masalah  antara  lain  sertifikat  ganda;  sertifikat  palsu;  konversi  hak  yang  cacat  hukum.  Tim  Saber  Pungli melakukan menangkap Pegawai di kantor Badan Pertanahan Nasional  Kota Malang. Permasalahan tersebut menunjukan  bahwa  BPN  sebagai  lembaga  negara  tidak  memberikan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan prinsip Good governance .
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Pengawasan, Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance )

## ABSTRACT
The  Opening  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Paragraph  IV  is  the  NRI's  State  of Interest. In order to realize the mandate of the constitution, a system of state and government administration is  needed  based  on  the  principle  of  good  governance  by  involving  various  parties,  both  the  state administration and the people. Land Registration regulated in Government Regulation No. 24 of 1997. Land registration has various problems including double certificates; fake certificate; conversion of rights that are legally  flawed.  The  Saber  Pungli  Team  did  arrest  employees  in  the  office  of  Malang  City  National  Land Agency.  These  problems  indicate  that  BPN  as  a  state  institution  does  not  provide  public  services  in accordance with the principles of Good governance..
Keywords : Good Governance , Land Registration, Supervision, Implementation of Good Governance.

## PENDAHULUAN
Pendaftaran Tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran ini menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. 1 Di lihat dari substansinya, sengketa  pertanahan  meliputi  pokok  persoalan yang berkaitan dengan 2 : 1. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah; 2. Keabsahan  suatu  hak  atas  tanah;  3.  Prosedur pemberian  hak  atas  tanah;  dan    4.  Pendaftaran hak  atas  tanah  termasuk  peralihan  dan penerbitan  tanda  bukti  haknya.  Sedangkan tipologi  masalah  tentang  pendaftaran  hak, antara  lain:  sertifikat  ganda;  sertifikat  palsu; konversi  hak  yang  cacat  hukum;  peralihan  hak
1 Urip  Santoso, Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak Atas Tanah , (Jakarta, 2010), hlm. 2.
2 Loc.cit. hlm. 35.
yang  cacat  hukum  dan  cacat  administrasi; permohonan pemblokiran/skorsing.
Berdasarkan
berita dari SURYAMALANG.COM,  Tim  Saber  Pungli melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang  pada  hari  Kamis  tanggal  2  November 2017,  Dua  orang  pegawai  BPN  ditangkap dalam OTT tersebut. 3
Untuk  mendukung  terciptanya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ) terdapat  tiga  aspek  utama  yaiu  pengawasan, pengendalian  dan  pemeriksaan.  Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar  eksekutif,  yaitu  masyarakat,  Mahkamah Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  dan  Lembaga
3 Gunadi, “ OTT di Kantor BPN Kota Malang” ,dalam  suryamalang  tribunnews,  November 2017.
lain baik di Pusat dan daerah untuk mengawasi kinerja  pemerintahan. 4 Berkaitan  dengan  BPN sebagai  lembaga  pemerintah  dalam  Pasal  24 Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  2006 dijelaskan  bahwa  “ Inspektorat  Utama  adalah unsur  pengawasan  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  Kepala ”.  Yang dimaksud  Kepala  dalam  pasal  tersebut  adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam Pasal  25  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun 2006  “ Inspektorat  Utama  mempunyai  tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan Badan Pertanahan Nasional ”.
Konsekuensi  dari  pengawasan  tersebut menimbulkan  ( Conflict  of  Interest )  konflik kepentingan  antara  Inspektorat  Utama  sebagai pengawas  dan  BPN  sebagai  pihak  yang diawasi.  Selain  itu  dengan  tidak  adanya pengawasan  secara  tepat  dan  menyeluruh cenderung untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, korupsi, kolusi dan nepotisme hal ini sesuai dinyatakan Lord Acton bahwa “power  attends  to  corrupt,  absolute power  corrupt  absolutely .”  Secara  garis  besar tugas  dan  wewenang  Inspektorat  Utama melakukan  pengawasan  BPN  secara  Internal. Oleh karena itu, pengawasan dalam pendaftaran hak  atas  tanah  merupakan  upaya  yang  perlu ditempuh  adalah  terwujudnya  pemerintahan yang  baik  ( good  and  clean  governance )  yang sasaran pokoknya adalah terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang professional,  kepastian  hukum,  transparan, partisipatif, akuntabel, dan kredibel.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka,  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Pelaksanaan Tata  Pemerintahan  Yang  Baik  Dalam  Proses Pengawasan Badan Pertanahan Nasional
Terhadap  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  di Badan  Pertanahan  Nasional  Kota  Malang.  Dan
Bagaimanakah Model Alternatif dalam Pengawasan  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah Badan  Pertanahan  Nasional  Yang  Didasarkan
4 Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah , (Yogyakarta, 2004), hlm 334.
Pada  Prinsip-Prinsip  Tata  Pemerintahan  Yang Baik,  Sebagai  Upaya  Penguatan  Pengawasan Badan Pertanahan Nasional.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian hukum    normatif-empiris    (applied    law research).Penelitian  ini  merupakan  penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan
Pendekatan
Perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan pendekatan konseptual  ( conceptual  approach). Penelitian ini  akan  dilakukan  di  Kota  Malang,  Provinsi Jawa  Timur,  yaitu  Badan  Pertanahan  Kota Malang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prinsip-Prinsip  Tata  Pemerintahan  Yang Baik  ( Good  Governance) Dalam  Perundang- Undangan  Yang  Mengatur  Pengawasan Pendaftaran Hak Atas Tanah
1. Dasar  Penguasaan  Tanah  Berdasarkan Undang-Undang  Pokok  Agraria  Nomor 5 Tahun 1960
Beberapa  pandangan  mengenai  Negara Hukum  pada  pokoknya  bertujuan  untuk menciptakan  kesejahteraan  dan  kemakmuran masyarakat  secara  merata.  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945 (selanjutnya  disebut  UUD  NRI 1945)  dinyatakan  bahwa  “Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Penguasaan  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA).
2. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Melaksanakan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.165
Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja dalam struktur lembaga eksekutif,  terdapat  perubahan  nomenklatur penamaan  Badan  Pertanahan  Nasional  menjadi Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Presiden Nomor  17  Tahun  2015  Tentang  Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang  ada  pembeda  antara
Kementerian  Agraria  dan  Tara  Ruang  dengan Badan  Pertanahan  Nasional  yang  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) bahwa  Badan  Pertanahan  Nasional  yang selanjutnya  disebut  BPN  adalah  Lembaga Pemerintah  Non  Kementerian  yang  berada  di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 3.   Pelaksanaan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik
Dalam Proses Pengawasan Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pendaftaran
Hak  Atas  Tanah  Di  Badan  Pertanahan Nasional Kota Malang
a) Proses  Pengawasan  Pendafataran  Hak Atas Tanah di BPN Kota Malang
Inpektorat  Jendral  yang  bertanggung jawab  pada  menteri  ATR/BPN  memiliki tugas yang penting  yaitu pengawasan intern terhadap Kinerja dan keuangan (pengawasan utama) di dalam lingkungan ATR/BPN serta untuk  tujuan  tertentu.  Pengawasan  ini dilakukan dengan cara audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan dan kegiatan pengawasan lainnya. 5
4. Pengawasan Pendaftaran Hak Atas Tanah di BPN Kota Malang Oleh Ombudsman Peran  Ombudsman  RI  dalam  pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia sesuai  dengan  UU  No.  37  tahun  2008  tentang Ombudsman  RI  dan  UU  No.  25  tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik.  Yang  dimaksud dengan  Ombudsman  adalah  lembaga  negara yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
B. Model  Alternatif  dalam  Pengawasan Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Yang Didasarkan  Pada  Prinsip-Prinsip  Tata
Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance)
Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan  publik  yang  melayani  sepenuhnya bagi  masyarakat  yang  berdasarkan  prinsip- prinsip good  governance. salah  satu  bentuk penyelenggaran  pemerintah  yakni  pendaftaran tanah,  hal  ini  sesuai  amanah  UUPA  dan
5 Ibid .

## Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997
Tentang Pendaftaran Tanah.
Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi  tugas  penyelenggaraan  negara untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan  pelayanan  kepada  masyarakat. 6 Pembentukan  Ombudsman  khususnya  yang berhubungan  dengan  pendaftaran  tanah. Tim  khusus  yang  dimasuk  dalam  hal  ini yakni :
a. Pemeriksa  atau  penyidik  khusus  bidang maladministrasi
b. Unsur perwakilan masyarakat
Mekanisme pengawasan Ombudsman adalah  diawali  dengan  adanya  laporan,  untuk selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh  Ombudsman. Investigasi  lapangan  dilakukan  dengan  cara meminta keterangan lisan atau dokumen tertulis baik  dari  pelapor  maupun  terlapor  ataupun pihak  lain  yang  terkait  langsung  maupun  tidak langsung dengan permasalahan yang dilaporkan.  Undang-Undang  No.  37  Tahun 2008  tentang  Ombudsman  mengatur  tentang pemberian  sanksi  administratif  dan  pidana. Sanksi  administrastif  dikenakan  bagi  Terlapor dan  atasan  Terlapor  yang  tidak  melaksanakan Rekomendasi  Ombudsman,  sedangkan  sanksi pidana  diberlakukan  bagi  setiap  orang  yang menghalangi  Ombudsman  dalam  melakukan pemeriksaan. 7 Di  berbagai  negara,  rekomendasi Ombudsman  hanya  bersifat  mengikat  secara moral  ( morally  binding ),  di  Indonesia  bersifat mengikat secara hukum ( legally binding ). 8 Sehingga,  dasar  berlakunya  sanksi Ombudsman  harus  semakin  dipertegas, demi  mewujudkan  lembaga  pengawas  yang kuat dalam menegakan tindakan maladministrasi  pada  pendaftaran  hak  atas tanah .  Mekanisme  pemberian  sanksi  diberikan melalui pejabat atau organ di dalam  BPN yang kedudukannya  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu prinsip good  governance diterapkan  pada pengawasan BPN yakni :
6 Ibid.
7  Ayu  Desiana, Analisis  Konsep  Pengawasan Ombudsman Terhadap PenyelenggaraanPelayanan Publik ( JurnalJambi, Universitas Jambi, 2013), hlm. 184
8 Ibid.

## 1.  Prinsip  Partisipasi  dalam  Pengawasan Badan Pertanahan Nasional
Aspirasi  masyarakat  dalam  setiap penyelenggaraan  institusi  pemerintah  harus diakomodir  dengan  memperhatikan  tujuan pembangunan  hukum  yang  berdasarkan  UUD 1945.  Penyerapan  aspirasi  masyarakat  untuk mewujudkan  pengawasan  pada  BPN  dapat dilakukan  dengan  jalan  membuka  ruang partisipasi  seluruh  komponen  masyarakat sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. Pengawasan oleh masyarakat bertujuan agar dapat mencegah instabilitas, dari penyalahgunaan  wewenang.  Dalam  konsep participatory  governance ,  masyarakat  tidak semestinya  acuh  dan  tidak  peduli  pada  BPN akibat  dari  tidak  berjalan  suatu  pelayanan, rakyat  mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk menyampaikan  pesan  pada  BPN  tentang kebutuhannya.  Selanjutnya,  BPN  seharusnya memenuhi  kebutuhan  mereka  tersebut,  dengan menyusun  kebijakan  sesuai  kebutuhan  rakyat. Sehingga  dengan  adanya  timbal  balik  antara masyarakat  dan  BPN  akan  tercapai check  and balances. Oleh  karena  itu  model  yang  dapat dikembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengawasan badan pertanahan nasional adalah :
a. mengikutsertakan  anggota  masyarakat yang  ahli  dan  independen  khususnya ditingkat wilayah Kabupaten/ Kota.
b. melakukan penyerapan aspirasi
masyarakat melalui musyawarah dengan  mengundang  pihak-pihak  yang berkepentingan dalam pengawasan Badan Pertanahan Nasional.
c. mempublikasikan  hasil  pengawasan Badan  Pertanahan  Nasional  secara berlajut  dan  terus  menerus  agar mendapat tanggapan dari masyarakat.
2.  Prinsip Rule  Of  Law dalam  Pengawasan Badan Pertanahan Nasional
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum
dan bukan Negara yang berdasarkan Kekuasaan.  Pada  dasarnya  terdapat  3  (tiga) prinsip  yang  harus  dilaksanakan  dalam  suatu negara  hukum,  yaitu:  supremasi  hukum ( supremacy of law ), kesetaraan didepan hukum ( equality before the law ) dan penegakan hukum
dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan dengan  hukum  ( due  process  of  law ).  Unsur supremacy of law mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang ( arbritrary power ), baik rakyat (yang diperintah)  maupun  raja  (yang  memerintah). Kedua-duanya  tunduk  pada  hukum  ( regular law). Dalam pelaksanaannya ketiga hal tersebut dijabarkan dalam bentuk: (1) jaminan perlindungan  hak-hak  asasi  manusia;  (2) kekuasaan  kehakiman  atau  peradilan  yang merdeka; dan (3) legalitas hukum dalam segala bentuknya  (setiap  tindakan  negara/pemerintah dan masyarakat harus berdasar atas dan melalui hukum).  Asas  legalitas  hukum  dalam  segala bentuknya,  menjadi  dasar  bahwa  setiap tindakan  pemerintah  harus  didasarkan  pada peraturan  perundang-undangan.  Pada  satu  sisi asas  legalitas  merupakan  bentuk  pembatasan terhadap  kewenangan  penguasa,  dan  disisi  lain merupakan  bentuk  perlindungan  masyarakat dari kemungkinan abuse of power . 9
Agar terhindar dari segala bentuk kekuasaan  yang  bersifat  absolut  dalam  hal  ini adalah  tindakan  BPN  dalam  menerbitkan sertifikat  yang  memunculkan  kerugian  pemilik sertifikat yang seharusnya mendapatkan jaminan  atas  kepemilikan  tanah.  Bentuk perlindungan  hukum  yang  dilakukan  yakni melalui  Pengaturan  sanksi  yang  tepat  berupa sanksi  administrasi,  perdata  dan  sanksi  pidana pada   alat-alat  perlengkapan  negara  yakni Badan  Pertanahan  Nasional.  Hal  ini  dapat terjadi karena BPN dalam melakukan pendaftaran  tanah  dan  menerbitkan  sertifikat sebagai  suatu  perbuatan  hukum  menimbulkan keadaan  hukum  baru  dan  melahirkan  hak-hak serta  kewajiban-kewajiban  hukum  baru dan dengan terbitnya sertifikat tersebut memunculkan  kerugian  bagi  pihak  pemilik sertifikat yang lain.
3.  Transparansi  dalam  Pengawasan  Badan Pertanahan Nasional
Transparansi adalah prinsip yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap
9 Didi  Nazmi  Yunus, Konsepsi  Negara  Hukum , (Padang, 1992). Hlm. 22
orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang  kebijakan  proses  pembuatan  dan pelaksanaanya  serta  hasil-hasil  yang  dicapai. BPN  wajib  menjalankan  prinsip  transparansi pada  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan  untuk memperkuat serta membentuk tranparansi perlu adanya  pengawasan  pada  BPN.  Makna  dari transparansi dalam penyelenggaraan BPN dapat dilihat  dalam  dua  hal  yaitu  salah  satu  wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Agar prinsip transparansi dalam pendaftaran hak atas tanah  berjalan  sebagaimana  yakni  dengan membentuk  peraturan  yang  terkait  pendaftaran tanah yakni :
1. Memberikan informasi secara aktif kepada masyarakat  mengenai  proses  atau  tahapan dalam pendaftaran hak atas tanah.
2. Menyederhanakan  prosedur  pendaftaran tanah bagi pemohon dengan memperhatikan jaminan kepastian hukum.
3. Mempublikasikan hasil pengawasan Lembaga  Pengawasan  Internal  terhadap kinerja  BPN  laporan  pengawasan  kepada masyarakat.
4. Responsiveness dalam Pengawasan

## Badan Pertanahan Nasional
Setiap  lembaga-lembaga  publik  harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder . Responsivitas  adalah  kemampuan  Lembaga untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun  agenda,  dan  prioritas  pelayanan, serta  mengembangkan  pelayanan  publik  sesuai dengan  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat. BPN  dalam  merespon  masyarakat  dalam pendaftaran  hak  atas  tanah  ditujukan  untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  tanggap. Oleh Karena itu dalam setiap proses pendaftaran  hak  atas  tanah  harus  memberikan kepastian  hukum  dengan  mengatur  kembali Peraturan  Presiden  No  24  Tahun  1997  terkait dengan  waktu  pada  pendaftaran  tanah.  Dari keseluruhan  proses  pendaftaran  tanah  tersebut pada  setiap  tahapan  yakni  harus  ditetapkan batasan waktu yang jelas mulai dari proses awal hingga pembukuan sertifikat yakni :
1. Untuk  masa  pengajuan  atau  pendaftaran hingga  penetapan  batas  bidang  tanah diberikan batas waktu tertentu
2. Untuk  masa  pengukuran  dan  pemetaan bidang tanah hingga pembuatan surat ukur diberikan batas waktu tertentu
3. Untuk masa Pengumuman Hasil Penelitian Yuridis,  Hasil  Pengukuran  Pengesahan hingga  Hasil  Pembukuan  Hak  diberikan batas waktu tertentu.
Sehingga terdapat standar waktu yang jelas mengenai  pendaftaran  tanah  dan  dari  standar tersebut  dibentuk  dengan  memasukan  standar waktu  secara  rinci  dan  jelas  dalam  Peraturan Presiden No 24 Tahun 1997. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah agar tidak keterlambatan dalam  proses  pendaftaran  dan  memberikan jaminan kepastian terkait waktu pendaftaran.
5.
Consensus orientation dalam Pengawasan Badan Pertanahan Nasional
Pemerintah  yang  baik  ( good  governance ) akan  bertindak  sebagai  penengah  (mediator) bagi  berbagai  kepentingan  yang  berbeda  untuk mencapai  kesepakatan  dalam  hal  sengketa pertanahan  bagi  para  pihak  dan  BPN.  Untuk penyelesaian sengketa pertanahan pada dasarnya BPN memiliki lembaga internal yakni Bidang  Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa dan  Konflik  Pertanahan  untuk  penyelesaian konflik  pertanahan.  Namun  yang  menjadi permasalahan  utama  yakni  tidak  adanya indepensi  dari  lembaga  tersebut  Karena  masih berada  di  dalam  lingkup  BPN  sehingga memungkinan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan  wewenang,  tidak  menjalankan wewenang, keberpihakan pada salah satu pihak. Oleh  karena  itu  unsur  pengawasan  dari  luar lembaga  BPN  yang  melakukan  penilaian terhadap suatu sengketa pertanahan.
6. Equity dalam Pengawasan Badan Pertanahan Nasional Setiap individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Keadilan  dalam  hal  ini  mengacu  pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang
dengan  kedudukannya  dalam  masyarakat,  dan perlakuan  yang  sama  dan  sederajat.  prinsip keadilan  dalam  pendaftaran  hak  atas  tanah bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh sertifikat  tanah  sebagai  jaminan  kepastian hukum  yakni  dengan  memberikan  kedudukan yang sama terhadap kepemilikan tanah. Dengan pendaftaran  tanah  akan  dapat diketahui  dengan pasti  siapa  pemegang  hak,  letak  tanah,  batas tanah,  dan  luas  tanah.  Berkaitan  dengan distribusi  kepemilikan  tanah,  UUPA  mengatur dalam  pasal  7  dan  pasal  17  mengenai  batas maksimal  kepemilikan  hak  atas  tanah.  Hal tersebut bertujuan agar kepemilikan tanah tidak bertumpu pada satu pihak dan dapat terdistribusi  secara  merata.  Oleh  karena  itu perlu  dibentuk  regulasi  pengawasan  batasan kepemilikan  hak  atas  tanah  agar  tidak  terjadi pelanggaran  kepemilikan  tanah  yang  melebihi batas yang telah ditetapkan.
7. Efficiency and effectiveness dalam Pengawasan Badan Pertanahan

## Nasional
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).  Penyelenggaraan  urusan  di  bidang pertanahan  dan  penataan  ruang,  selama  ini merupakan urusan yang berbeda, walaupun satu sama  lain  terdapat  keterkaitan.  secara  regulasi terdapat  dua  sumber  peraturan  yakni  Peraturan Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015. BPN  sejatinya  ada  untuk  memperkuat  status dan  fungsi  hubungan  antar  bidang,  kawasan atau  ruang.  Konsep  ‘agraria’  dalam  UUPA adalah  sama  dengan  pengertian  ‘ruang’  yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi peraturan agar kewenangan  yang  dimiliki  tidak  melebihi dengan  Undang-Undang  Pemerintah  Daerah yang  mana  sebenarnya  daerah  memiliki kewenangan  dalam  hal  penataan  ruang. Sehingga  dilakukan  koordinasi  antar  lembaga dengan  mengatur  pembagian  wewenang  baik Pemerintah  Daerah  dan  Badan  Pertanahan Nasional.  Dari  sisi  kedudukan  pengawas  yakni Inspektorat  Jenderal  seharusnya  diberikan kedudukan  yang  sejajar  dengan  kepala  hal  ini
untuk  menguatkan  sistem  pengawasan check and balances.

## 8. Strategic  vision dalam  Pengawasan Badan Pertanahan Nasional
Setiap  penyelenggara  pemerintahan  dan masyarakat  harus  memiliki  visi  jauh  ke depan.Para  pemimpin  dan  warga  negara memiliki  perspektif  yang  luasdan  jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik( good governance ) dalam hal pembangunan  manusia,  bersamaan  dengan dirasakannya  kebutuhan  untuk  pembangunan tersebut.  Mereka  juga  memahami  aspek-aspek historis,  kultur,  dan  kompleksitas  sosial  yang mendasari  perspektif  mereka.Para  pemimpin dan  publik  harus  mempunyai  perspektif good governance dan  pengembangan  manusia  yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang penulis jabarkan di bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa  Perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  pengawasan  pendaftaran  hak  atas tanah  tidak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Good Governance yakni :
a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5  Tahun  1960  tidak  memenuhi  prinsip rule of law dan prinsip equality b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  tidak memenuhi prinsip Transparency, Responsiveness, dan Consensus orientation.
c. Peraturan  Presiden  Nomor  17  Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata  Ruang  tidak  memenuhi  prinsip
Participation dan Efficiency and effectiveness.
d. Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan
Nasional tidak memenuhi prinsip
Accountability dan Strategic vision.
Pendaftaran hak atas tanah
dilaksanakan  oleh  BPN  sebagai  bentuk pelaksanaan  dari  Peraturan  Pemerintah  No.
24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah. BPN  merupakan  bagian  dari  Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Setiap penyelenggaraan Pemerintah di suatu Negara  harus  berdasarkan  prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari Participation,  Rule  of  law , Transparency , Responsiveness , Consensus orientation , Equity, Efficiency and effectiveness , Accountability , Strategic  vision .  Dalam pengawasan  pendaftaran  tanah  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  tidak  berdasarkan Prinsip-prinsip good  governance karena dalam  peraturan  perudang-undangan  terkait pengawasan pendaftaran tanah secara
keseluruhan belum terbentuk peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip good governance. Peraturan pengawasan pendaftaran yang  tidak  sesuai  dengan  Prinsip-prinsip good  governance tersebut  berdampak  pada Pelaksanaan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik Dalam  Proses  Pengawasan  BPN  Terhadap Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Di  BPN  Kota Malang.
Pengawas  Pendafataran  Hak  Atas
Tanah di BPN Kota Malang terbagi menjadi beberapa  bagian  yaitu  Pengawasan  Oleh Internal yaitu Inspektorat Jenderal, Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan BPN  Kota  Malang  serta  atasan  masing- masing  unit  di  BPN  Kota  Malang  dan pengawasan  oleh  pihak  eksternal  yaitu masyarakat dan Ombudsman RI.
2. Model Alternatif Dalam Pengawasan
Pendaftaran Hak Atas Tanah Yang Didasarkan Pada Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik (Good
Governance) adalah :
a. Melibatkan  pihak  eksternal  yakni Masyarakat  dan  Ombudsman  dalam pengawasan pendaftaran hak atas tanah.
b. Mengubah kedudukan Inspektorat Jenderal menjadi sejajar dalam struktur
Kementerian ATR/BPN
Pengawasan pendaftaran hak atas tanah dilakukan oleh Inspektorat jenderal  sebagai lembaga  internal  di  dalam  Kementerian ATR/BPN.  Pengawasan  lembaga  yang dilakukan  secara  internal  memunculkan permasalahan  yakni  tindakan  sewenang- wenang,  penyalahgunaan  wewenang,  dan maladministrasi  dalam  pendaftaran  hak  atas tanah.  Oleh  karena  itu,  model  alternatif pengawasan  pendaftaran  hak  atas  tanah harus  melibatkan  pihak  eksternal  yakni Ombudsman dalam pengawasan pendaftaran hak  atas  tanah.  Keberadaan  Ombudsman dalam  pengawasan  pendaftaran  hak  atas tanah  dilakukan  agar  pendaftaran  hak  atas tanah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

## SARAN
Saran berkenaan dengan pengawasan pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  didasarkan pada prinsip good governance yaitu:
1. Pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  paling penting  yakni  berdasarkan  prinsip good governance. Seyogyanya Dewan Perwakilan Rakyat memasukkan Kedudukan  BPN  dalam  UUPA  Nomor  5 Tahun  1960.  Adanya  perubahan  Undang-
Undang dengan dimasukannya BPN sebagai lembaga pelaksana pendaftaran hak atas tanah dan untuk memperkuat kedudukan BPN sebagai lembaga yang sah.
2. Pengawasan  pendaftaran  hak  atas  tanah oleh Ombudsman seyogyanya dapat menjadi  masukan  bagi  Pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  dapat diimplementasikan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan agar pengawasan dapat  terwujud good  governance. Sinergi antara  lembaga  pengawas  internal  yakni Inspektorat  Jenderal  dan  Ombudsman dalam  pengawasan  pendaftaran  hak  atas tanah dilakukan secara aktif dan berkelanjutan agar suatu pengawasan pendaftaran  hak  atas  tanah  secara check and balances.

## REFRENSI BUKU
Aristoteles,  dikutip  dari  W.  Friedmann,  Legal
Theory¸New  York:  Columbia  University dalam  Khudzaifah  Dimyati, Teorisasi Hukum-Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 , Penerbit Universitas Muhammadiyah. Surakarta. 2004.
Bachtiar  Effendi, Pendaftaran  Tanah  Di
Indonesia  Dan  Peraturan  Pelaksananya ,
Alumni, Bandung, 1993.
Bagir  Manan, Good  Governance,  dalam
Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah , Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2004.
Didi  Nazmi  Yunus, Konsepsi  Negara  Hukum ,
Angkasa Raya, Padang, 1992.
Florianus  SP  Sangsun, Tata  Cara  Pengurusan Sertifikat Tanah , Visimedia, Jakarta,
2009.
Hafifah  Sj.  Sumarto, Inovasi,  Partisipasi  Dan
Good Governance , Yayasan Obor Indonesia,  Jakarta, 2003. Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan  Daerah ,  Andi,  Yogyakarta,
2004.
Jimly Asshiddiqie ,  “Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi”, Konstitusi  Press,  Jakarta,
2006.
Tjandra, Riawan W,Dkk, Peningkatan Kapasitas Pemda Dalam Pelayanan Publik , Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
Urip  Santoso, Hukum  agraria  &  hak-hak  atas tanah , Kencana, Jakarta, 2007.

## TESIS
Anja, Tanggung  Jawab  Badan  Pertanahan Nasional  Terhadap  Pendaftaran  Akta Yang  Dibuat  PPAT ,  Tesis  Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Makassar, 2013. Mohammad  Frans  Yoga  Sugama, Evaluasi Implementasi  Sistem  Pendaftaran  Tanah
Di Indonesia Berdasarkan UUPA
Nomor  5  Tahun  1960  Dan  PP  Nomor  24 Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah Dalam  Hal  Jaminan  Kepastian  Hukum , Tesis  Program  Pascasarjana  Universitas Indonesia Depok, 2012.
Ni  Wayan  Dewi  Kunci, Kepastian  Hukum Pendaftaran Tanah Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah , Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

## JURNAL
Ayu  Desiana, Analisis  Konsep  Pengawasan
Ombudsman  Terhadap  Penyelenggaraan
Pelayanan  Publik (Jurnal), Jambi,
Universitas Jambi,  2013.
Billah Dalam Pendahuluan Kumpulan Makalah “ Workshop  And  Seminar  On  Good Governance ”, Kerjasama
Utrecht
University  Dan  Airlangga  University, Surabaya,  4-6,  October  2001.  Dalam Sudjijono, “ Seri Hukum Kepolisian  POLRI Dan Good Governance ”,  Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Ketatanegaraan  Pasca  Perubahan  UUD 1945 Dan  Tantangan  Pembaharuan Pendidikan  Hukum  Indonesia ,  Makalah Disampaikan  Dalam  Seminar  Nasional
“Perkembangan Ketatanegaraan   Pasca
Perubahan UUD Dan Lokakarya Pembaharuan Kurikulum   Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia”, Diselenggarakan  Oleh  Asosiasi  Pengajar HTN  Dan  HAN,  Di  Jakarta,  7  September
2004.

## KAMUS
Bryan A. Garner (Ed) , Black’s Law Dictionary Seventh Edition , St. Paul Minn, New York,
1999.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Lihat  H.A.S. Natabaya,  Dkk  (Editor  Refly  Harun  Dkk), Menjaga Denyut Nadi Konstitusi , Refleksi
Satu  Tahun  Mahkamah  Konstitusi  Press,
Jakarta,2004.
Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet.
Keempat,  Perum  Dan  Percetakan  Balai Pustaka, Jakarta, 1955.