Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Tubuh  Sales  Promotion  Girl; Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif

## Abd. Jalil Tanjung, Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar abduljalil0145@gmail.com

## Abstrak
Pokok pembahasan dalam jurnal  ini ialah Perlindungan Hukum terhadap eksploitasi  Tubuh Sales Promotion  Girl (SPG)  dibahas  dalam  tatanan  Hukum  di  Indonesia. Sales  Promotion  Girl (SPG) kemudian  mendapat  berbagai  bentuk  eksploitasi  fisik  maupun  non  fisik  yang  mengacu  kepada Undang-undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sales Promotion  Girl (SPG)  merupakan  suatu  profesi  untuk  wanita  yang  aktif  dalam  pemasaran  atau promosi  suatu  produk  oleh  perusahaan. Sales  Promotion  Girl (SPG)  dalam  menjalankan pekerjaannya tak jarang pekerja harus turun ke lapangan ditengah-tengah keramaian untuk menjual atau mempromosikan produk dari perusahaan yang sebagian besar konsumennya adalah laki-laki. Tubuh Sales Promotion Girl (SPG) seakan-akan menjadi peran penting dalam memasarkan produk dari perusahaan karena penampilan menarik menjadi kriteria utama dalam pekerjaan ini, tak jarang juga  pekerja  mengalami  bentuk-bentuk  eksploitasi  dan  pelecehan  pada  saat  bekerja.  penulis mengambil pemahaman bahwa terdapat eksploitasi tubuh perempuan sebagai Sales Promotion Girl (SPG)  dan  bagaimana  Undang-undang  memberikan  Perlindungan  Hukum  terhadap  bentuk eksploitasi yang dialami pekerja Sales Promotion Girl (SPG) dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum positif terhadap Ekspoitasi Tubuh perempuan sebagai Sales Promotion Girl (SPG). Kata  Kunci: Perlindungan  Hukum;  Sales  Promotion  Girl  (SPG);  Hukum  Islam;  Hukum Positif

## Abstract
The  topic  of  discussion  in  this  journal  is  the  legal  protection  against  exploitation  of  the  sales promotion girl (SPG) body which is discussed in the legal order in Indonesia. Sales Promotion Girl (SPG) then received various forms of physical and non-physical exploitation which referred to Law no. 13 Regarding Manpower and the Criminal Code. Sales Promotion Girl (SPG) is a profession for women who are active in marketing or promoting a product by the company. Sales Promotion Girl (SPG) in carrying out their work not infrequently workers have to go to the field in the midst of a crowd to  sell or promote products from companies where most  of  the consumers are men. The Sales  Promotion  Girl  (SPG)  body  seems  to  play  an  important  role  in  marketing  the  company's products because attractive appearance is the main criterion in this job, workers often experience other  forms  of  exploitation  and  abuse  at  work.  the  author  takes  the  understanding  that  there  is exploitation  of  women's  bodies  as  Sales  Promotion  Girl  (SPG)  and  how  the  law  provides  legal protection against forms of exploitation experienced by Sales Promotion Girl (SPG) workers and how  the  analysis  of  Islamic  law  and  positive  law  on  the  exploitation  of  women's  bodies  as  sales promotion Girls (SPG).
Keywords: Legal Protection; Sales Promotion Girl (SPG); Islamic Law; Positive Law

## Pendahuluan
Perempuan  kini  tidak  lagi  memegang  peran  tunggal,  namun  mengembangkan  peran ganda. Hal ini terjadi karena perubahan peran perempuan yang semula hanya bekerja di sektor domestik mulai merambah juga ke sektor publik sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial yang memberi bentuk baru pada peranan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Pekerjaan  perempuan  di  sektor  publik  pun  tersedia  dalam  berbagai  bidang. 1 Walaupun demikian sebagian besar profesi yang tersedia untuk perempuan masih berkisar pada pekerjaan yang  kurang  memiliki  prestise  dan  tuntutan  keterampilan  khusus.  Namun  perjuangan
1 Radatilla and Siti Aisyah, “Islamic Law and Positive Law in Indonesia ’ s Transgender Behavior ِ,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24252/mh.v.
perempuan tidak sampai di titik itu bisa dilihat melalui catatan sejarah salah satunya di negara kita Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini pahlawan perempuan asal jepara ini dikenal sebagai sosok  perempuan  yang  gigih  dalam  memperjuangkan  emansipasi  wanita.  Selain  itu  sosok perempuan  yang  berasal  dari  Aceh  yaitu  Cut  Nyak  Dhien  yang  berjuang  dalam  melawan penjajah  belanda,  dan  juga  ada  perempuan  berdarah  nglundo  bersama  Marsinah  ia  adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa orde baru. Di dalam dunia Islam juga ada beberapa perempuan yang berpengaruh seperti Rabiah al-Adawiyya perempuan berdarah irak menjadi salah satu ulama dan penyair Muslim sufí dan juga Nusaibah binti kaab anggota dari suku Banu Najjar di Madinah, yang terkenal karena keberaniannya di medan perang. Hal ini perempuan membuktikan  bahwa  tidak  selamanya  tidak  memiliki  kompetensi  yang  mempuni.  Masih banyak perempuan yang memiliki kesadaran bahwa dirinya mampu bersaing dengan laki-laki.
Sales  Romotion  Girl (SPG)  merupakan  perempuan  yang  bertugas  sebagai  agen  dan pemasaran  dan  penjualan.  Pada  saat  memasarkan  produknya  biasanya  perusahaan  meminta bantuan  kepada agency sebagai  pihak  yang  menghubungkan  perusahaan  dengan Sales Romotion  Girl (SPG).  Bentuk  perjanjian  kerja  yang  dibuat  denganoleh  pihak agensy dalam hubungan kerja dengan pihak Sales Romotion Girl (SPG) ada yang berbentuk tertulis maupun lisan.  Namun  kenyataannya  dilapangan  sering  dibuat  dalam  bentuk  lisan,  sehingga  isinya sering  tidak  dipenuhi  oleh  kedua  belah  piahak.  Hal  ini  yang  menjadi  persoaan  bagaimana perlindungan hukum yang diberikan perusaan kepada Sales Romotion Girl (SPG)
Dalam  pasal  4  UU  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa,  salah  satu  tujuan ketenagakerjaan  adalah  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan.
Indonesia sebagai Negara yang  berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitan dengan hak asasi manusia. 2 Mengenai hal perlindungan hukum pemerintah wajib melindungi  hak  asasi  warganya  berdasarkan  prinsip  anti  deskriminasi,  demokrasi  keadilan sosial serta persamaan hak. 3 Sedangkan demokrasi disini berarti bahwa dalam pembentukan organisasi,  pemilihan  pengurus,  memperjuanglan  dan  melaksanakan  hak  dan  kewajiban organisasi sesuai dengan prinsip demokrasi. 4 Dengan demikian, maka Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap SPG dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar Sales Promotion Girl (SPG) serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi. Selain itu juga terdapat dalam pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan:
1. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan agama.
3. Kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Tubuh Sales Promotion Girl (SPG) yang indah memiliki nilai jual yang tinggi, maka ia akan  sangat  di  hargai.  Hal  ini  merupakan  mekanisme  kapitalisme  yang  memandang  tubuh perempuan  seperti  barang  seperti  halnya  sebuah  barang.  Bersama  patriarki,  kapitalisme membangun  sinergi  untuk  mengeksploitasi  tubuh sales  promotion  girl (SPG).  Perempuan dipandang  memiliki  keindahan  dalam  bentuk  fisik  yang  kemudian  memanfaatkan  keadaan tubuh perempuan dalam kepentingan penjualan.
2 Desak Made Pratiwi Dharayanti, Pemberian BantuanHukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, ( Jurnal Kertha Patrika 2018), https://ojs.unud.ac.id/indeks.php/kerthapatrika/article/view/18064/11731 diakses Pada Tanggal 12 January 2021
3 Made  Udiana, Kedudukan  Dan  Kewenangan  Pengadilan  Industrial, (Dendapsar:  Udayana  University  Pres, 2016), h. 58.
4 Made  Udiana, Industrialisasi    dan  Tanggung  Jawab  Pengusaha  Terhadap  Tenaga  Kerja  Terlibat  Hukum, Dendapsar: Udayana University Pres, 2016), h. 72.
Bentuk kekuasaan mengharuskan suatu pendekatan fisik dan permainan perasaan yang intens. Karena terikat dalam tubuh dan menjadi ciri dasar pada individu. Kekuasaan berfungsi seperti  sebuah  mekanisme  panggilan  yang  mampu  menarik  dan  menapis.  Kenikmatan menerapkan  kekuasaan  yang  mempertanyakan,  mengawasi,  mengintip,  merapa  dan membeberkan  namun  dipihak  lain,  kenikmatan  menyala  karena  harus  mengelak  dan menghindari  kekuasaan  itu.  Kekuasaan  membiarkan  dirinya  diramba  oleh  kenikmatan  yang diusirnya.  Dalam  hal  ini,  tubuh Sales  Promotion  Girl (SPG)  dibiarkan  untuk  dipegang  oleh customer laki-laki. Para pekerja harus menerima perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut karena dilarang beradu secara emosiaonal dengan customer .
Islam sebagai agama universal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi pedoman dan pengarang hidup bagi ummat manusia secara umum dan ummat Islam secara  khusus.  Eksistensi  Islam  ditopang  oleh  dua  dasar  dan  landasan  yang  mutlak  diikuti dalam  menjalani  kehidupan  yaitu  Al-Qur’an  dan  Hadi. 5 Dalam  Agama  tidak  ada  satu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada alasan untuk mencari karunia Allah SWT yang sebanyak-banyaknya.  Asal  jelas  penyalurannya,  sebagaimana  firman  allah  SWT:  (QS.  Al- Baqarah: 168)
ُدَع ْم ُ ك َ ل ٗهَّنما ِۗمن ٰطْي َّشلا  متٰو ُط ُخ اْو ُعمبَّتَت ا َ ل َّوۖ اًبم ي َط ا ًلٰل َح  مض ْرَاْلا ىمف اَّممِ اْو ُ ل ُ ك  ُساَّنلا اَهُّي َ ا
نْيمبُّم  ٌّو Terjemahannya:
“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”
Sebaliknya Allah SWT secara langsung atau tidak langsung, memerintahkan hamba- hambanya  ini  menjadi  orang  yang  berada  (kaya). 6 Sebab  bagaimana  mungkin  membangun masjid,  sekolah,  mushollah,  dan  sarana-sarana  Qur’an  terdapat  82  ayat  yang  mengkaitkan shalat (hubungan vertikal dengan Allah swt). Semua ayat itu mengisyaratkan suapaya orang menjadi kaya, sehingga manusia dapat mengeluarkan zakat dan kewajiban- kewajiban lainnya. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  ilmu  teknologi  telah  melahirkan  sejumlah  permasalahan- permasalahan yang tidak pernah terjadi pada masa nabi, sahabat, tabiin.  Sehingga perubahan hukum  mutlak  terjadi.  Permasalahan-permasalahan  tersebut  perlu  direspon  dan  diberikan solusi. Ibnu Qayyim hadir dengan menawarkan bangunan epistimologinya yaitu bahwa setiap permasalahan hukum harus dibicarakan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Maksudnya bahwa  perbedaan  hukum  dan  perubahan  hukum  Islam  adalah  masalah  yang  logis  dan  tidak perlu diperdebatkan. 7
Dalam hukum positif wanita yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl (SPG) tentu saja memperoleh perlindungan hukum sebagaiman tenaga kerja pada umumnya. Perlindungan terhadap Sales  Promotion  Girl (SPG)  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar Sales Promotion  Girl (SPG)  serta  menjamin  kesamaan  perlakuan  tanpa  kriminalisasi.  Undang- undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan sangat berarti dalam mengatur hak dan proses metode  penelitian  hukum  empiris  .perlidungan  hukum  yang  diberikan  oleh  perusahaan terhadap pekerja dalam hal in adalah Sales Promotion Girl ( SPG) adalah dengan menerbitkan surat  perjanjian  kerjasama.  Surat  perjanjian  kerjasama tersebut  dibuat  antara  direktur  utama
5 Abdi  Wijaya, Nepotisme  Dalam  Perspektif  Hadist  Maudhu  ‘,  Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketenagakerjaan, Volume 1, No 1, http://scholar.google.co.id/. 18 Januari 2021
6 Supardin  and  Abdul  Syatar,  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law:  Alternatives  in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 913–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
7 Abdi  Wijaya, Perubahan  Hukum  Dalam  Pandanagn  Ibnu  Qayyum,  Al  Daulah:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan Ketenagakerjaan, Volume 6, No21, http://scholar.google.co.id/. 18 Januari 2021
yng kemudian disebut dengan pihak pertama dengan seorang putri Sales Promotion Girl (SPG) yang  dalam  perjanjian  disebut  sebagai  pihak  kedua.  Tanggung  jawab  perusahaan  terhadap Sales  Promotion  Gril (SPG)  apabila  terjadi  kecelakaan  kerja  dalam  perjanjian  yang  dibuat antara  pihak  perusahaan  dengan Sales  Promotion  Gir  l (SPG)  mencantumkan  jaminan keselamatan  kerja  apabila  pada  saat  melakukan  pekerjaan Sales  Promotion  Girl (SPG) mengalami  kecelakaan  kerja  dimana  pihak  perusahaan  memberikan  ganti  kerugian/fasilitas yang biasa merupakan biaya pertanggungan pengobatan yang dikeluarkan selama perawatan, dimana  besar  tanggungan  yang  diberikan  kepada Sales  Promotion  Girl (SPG)  adalah  pihak perusahaan  akan  menaggung  semua  biaya  pengobatan Sales  Promotion  Girl (SPG)  yang mengalami kecelakaan disaat jam kerja. 8

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian pustaka  ( Library  Research), yakni  suatu peneltian  dengan  cara  menuliskan,  mengklarifikasi dan  menjadikan  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  tertulis.  Adapun  metode pengumpulan  data  yakni  mengguakan  tehnik  dokumen  (studi  pustaka),  mengutip  dan menganalisis  data  dengan  tehnik  dokumen  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

## Hasil Dan Pembahasan Bentuk Eksploitasi Tubuh Sales promotion Girl (SPG)
Dalam dunia pekerjaan yang di jalani oleh seorang perempuan, SPG banyak dipakai oleh  perusahan-perusahaan  rokok  terkenal  seperti  Marlboro,  Sampoerna,  Dunhil,  Djarum, Gudang garam, selain memperkenalkan sebuah brand rokok dengan penjelasan tentang rasa, kualitas,  harga  dan  lain-lain,  seorang  SPG  juga  membawa  produk  rokok  dan  menawarkan secara  langsung  kepada  konsumen.  Oleh  karena  itu,  SPG  yang  dipilih  adalah  seorang perempuan  karena  segmentasi  dari  produk  rokok  itu  sendiri  adalah  pria  dewasa.  Dengan harapan SPG merupakan salah satu cara yang tepat untuk menyebarkan informasi karena dapat menarik  perhatian  dan  memberi  informasi  sekaligus  memperkenalkan  suatu  produk  rokok secara langsung bertatap muka dengan konsumen.
Bentuk eksploitasi yang dialami oleh Sales Promotion Girl (SPG ) diantaranya pertama, secara fisik maupun nonfisik. Pekerja menawarkan produk kepada customer yang mayoritas adalah  laki-laki  sehingga  tak  jarang  mereka  mendapatkan  perlakuan  tidak  menyenagkan. Berbagai  eksploitasi  tubuh  pada Sales  Promotion  Girl  (SPG )  diantaranya pertama, pola eksploitasi berupa fisik yang dialami perkerja seperti perlakuan customer memegang pantat, memegang  paha,  dan  lain  sebagainya.  Peraturan-peraturan  seperti  ini  menyudutkan Sales Promotion Girl (SPG ) ketika menerima pelecehan seksual sehingga kedudukannya semakin lemah. Customer yang sudah biasa melakukan tindakan tersebut karena tidak ada sanksi yang diberikan. Sanksi ringan tersebut hanya sebatas teguran dari pekerja. Hal ini sangat merugikan Sales Promotion Girl (SPG ) yang mengalami ekploitasi tubuh. Pekerja sangat tidak nyaman dan  tidak  suka  ketika  anggota  tubuhnya  dipegang  oleh customer .  Sehingga  perempuan disudutkan sebagai objek seks dan menjadi objek pasar dari produk kapitalisme.
Kedua, pola eksploitasi berupa lisan sering dialami para Sales Promotion Girl (SPG ). Salah satunya bentuk pelayanan yang dituntut untuk bersikap ramah pada semua customer saat menawarkan  produk.  Pada  saat  proses  interaksi  inilah  sering  kali  menimbulkan  pelecehan seksual pada Sales Promotion Girl (SPG ). Hal tersebut dipicu karena customer mayoritas laki-
8 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50294#:~:text=perlindungan%20terhadap%20sales %20Promotion%20girl,para%20tenaga%20kerja%20maupun%20para (diakses 07 januari 2021)
laki.  Tak  jarang cutomer secara  terang-terangan  mengungkapkan  pernyataan  secara  lisan mengenai pelecehan seksual.
Ketiga, pola eksploitasi tatapan mata dari costumer kepada Sales Promotion Girl (SPG ) yang  berjalan  menelusuri  keramaian.  Seragam  produk  yang  seksi  menarik  perhatian  banyak orang. Sehingga tidak sedikit costumer yang melihat Sales Promotion Girl (SPG ) dengan mata yang  jelalatan.  Para  pekerja  memilih  untuk  menggunakan  celana  pendek  dan stocking yang akan mengurangi tindakan seksual. Stocking yang berwarna gelap memeberikan efek buram secara penglihatan. Selain itu costumer tidak bisa menyentuh permukaan kulit pekerja secara langsung karena terhalang oleh stocking. 9
Sales Promotion Girl (SPG ) juga harus memenuhi tuntutan pekerjaan yaitu hal yang dirasa wajib untuk dilaksanakan, perpektif ini menjadi hal yang sudah mendarah daging bagi para  pekerja  seperti  halnya  bagi  para Sales  Promotion  Girl  (SPG ).  “penampilan  menarik” menjadi hal yang wajib, hal ini menjadi ketentuan penggunaan jasa ataupun  dimaknai sendiri bagi  para Sales  Promotion  Girl  (SPG )  sebagai  “tuntutan  pekerjaan”.  Produk  yang  dijual sebagian besar adalah produk yang dikonsumsi oleh laki-laki, sehingga penampilan menarik menjadi senjata untuk menarik laki-laki mengkonsumsi barang yang dijual Sales Promotion Girl  (SPG ),  penampilan  menarik  sendiri  diantaranya  dimaknai  perempuan  yang  tinggi, langsing,  berambut  panjang,  memakai  hak  tinggi,  dan  ber make  up, sehingga  hal  tersebut menjadi  bagian  dari  tuntutan  pekerjaan  yang  wajib  di  taati.  Hal  ini  membuktikan  bahwa kecantikan  dan  citra  diri  perempuan  dieksploitasi  kaum  kapitalis  untuk  mendapatkan konsumen  yang  lebih.  Sayangnya  hal  tersebut  dimaknai  sebagai  bagian  dari  “tuntutan pekerjaan”  bagi Sales  Promotion  Girl  (SPG ),  bukan  sebagai  nilai  lebih  yang  dibayar  oleh kapitalis.
Kondisi  yang  di  alami Sales  Promotion  Girl  (SPG )  diatas  dapat  dikatakan  sebagai tindakan yang melanggar garis-garis Islam dalam memahami doktrin penutupan aurat tubuh baginya.  Apabila  sesuai  dengan  tuntutan  syara’  yang  menyuruh  para  perempuan  untuk membungkus tubuhnya dari kepala hingga kaki dan hanya menampakkan muka dan telapak tangan niscaya akan terbebas dari masalah pelecehan seksual terhadap mereka. 10 Seharusnya bagi  orang-orang  disekitar  perempuan  ada  baiknya  untuk  membantu  dan  mendukung perempuan  untuk  berpenampilan  tetap  sopan  bahkan  didunia  kerja  sesuai  dengan  anjuran islam.

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Tubuh Sales Promotion Girl (SPG). 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  kewarganegaraan  ini  menggantikan Undang-undang  Nomor  62  Tahun  1958  tentang  kewarganegaraan.  Undang-undang  no.62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi  dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, UU 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila, antara lain,  karena  bersifat  diskriminatif,  kursng  menjamin  pemenuhan  hak  asasi  dan  persamaan antarwarga  negara,  serta  kurang  memberikan  perlindungan  terhadsp  perempuan  dan  anak- anak.
Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS  1950  yang  sudah  tidak  berlaku  sejak  dekrit  Presiden  5  Juni  1959  yang  menyatakan kembali ke UU 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih  menjamin  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  dan  hak  warga  negara.  Secsra sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat
9 Nicke Virawati Samsudin, Eksploitasi Tubuh SPG Rokok, Jurnal Paradigma Volume 01 Nomor 01, 2013
10 Annastasia Melliana S, Menjelajah Tubuh Perempuan Dan Mitos Kecantikan ( Yogyakarta: LKIS, 2006) h, 134
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internacional  dalam  pergaulan  global,  yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta  adanya  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Diantara  asas  khususnya  yang  menjadi  dasar berlakunya  UU  kewarganegaraan  adalah  asas  non  diskriminatif,  yaitu  berupa  tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar  suku,  ras,  agama,  golongan,  jenis  kelamin,  dan  gender.  Asas  lainnya  adalah  asas pengkuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  dalam  segala  hal  ikhwal  yang berhubungan  dengan  warga  negara  harus  menjami,  melindungi,  dan  memuliakan  hak  asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. 11

## 2. Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  31  UU  Nomor13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  kesehajteraan  pekerja/buruh  adalah  suatu  pemenuhan  kebutuhan  dan/  atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang  secara  langsung  dan  tidak  langsungdapat  mepertinggi  produktivitas  kerja  dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Seorang yang bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari dengan baik dan tidak pernah absen apabila kondisi kesehatan pekerja/buruh dalam keadaan sehat.  Hal  ini  dapat  tercapai  manakala  kesejahteraan  yang  diberikan  pengusaha  dapat terpenuhi. 12
Pencegahan  dan  perlindungan  pekerja  dari  perbuatan  pelecehan  seksual  terdapat beberapa  peraturan  yang  mengaturnya.  Peraturan  tersebut  diantaranya    UUD  NRI  1945, UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  No.  2  tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang- Undang  No.  80  Tahun  1957  tentang  Ratiûkasi  Konvensi  ILO  No.  100  tahun  1951  tentang Pengupahan  yang  Sama  bagi  Pekerja  Laki-laki  dan  Wanita  untuk  Pekerjaan  yang  Sama Nilainya, Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958  tentang  Diskriminasi  dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan,  Konvensi  mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on The Elimination of All Forms of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW),  Surat  Edaran  No.SE.60/MEN/SJHK/II/2006 tentang Panduan Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan di Indonesia.

## 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-undang  ini  mengartikan  HAM  sebagai “seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerahnya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hokum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia” (Pasal 1 ayat 1).
Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. ”Diskriminiasi adalah setiap pembtasan, pelecehan, atau pengucilan    yang  langsung  ataupun  tak  langsung  didasarkan  pada  pembedaan  manusia  atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,  keyakinan  politik  yang  berakibat  pengurangan,  penyimpangan  atau  penghapusan pengakuan,  pelaksanaan  atau  penggunaan  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan  baik  individual  maupun  kolektif  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  hukum  sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa, setiap rang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 13
Pembukaan  UUD  NRI  1945  alinea  ke  empat  menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan negara  Indonesia  adalah  memajukan  kesejahteraan  umum.  Upaya  untuk  memajukan
11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian Umum
12 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Raja Grafindo, 2002) h. 96
13 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
kesejahteraan  umum  diwujudkan  dengan  memberikan  jaminan  kepada  warga  negara  untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat  2  UUD  NRI  1945.  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  diatur  dalam  UU  No.13  Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, terutama dalam Pasal 86 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap buruh  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan  kerja,  moral  dan kesusilaan,  dan  perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai agama. Apabila pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama buruh, maka penyelesaian dapat didasarkan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  151,  158,  dan  159.  Pada  intinya  dalam pengaturan ini buruh yang melakukan pelecehan seksual dapat diberhentikan dari pekerjaannya atau dengan kata lain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Perbuatan-perbuatan yang termasuk kesalahan berat menurut Pasal 158 Ayat 1 adalah melakukan  penipuan,  pencurian,  atau  penggelapan  barang  dan/atau  uang  milik  perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, meminum  minuman  keras  yang  memabukkan,  memakai  dan/atau  mengedarkan  narkotika, psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  di  lingkungan  kerja,  melakukan  perbuatan  asusila  atau perjudian  di  lingkungan  kerja,  menyerang,  menganiaya,  mengancam,  atau  mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ceroboh  atau  sengaja  merusak  atau  membiarkan  dalam  keadaan  bahaya  barang  milik perusahaan  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  perusahaan,  dengan  ceroboh  atau  sengaja membiarkan  teman  sekerja  atau  pengusaha  dalam  keadaan  bahaya  di  tempat  kerja, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya.
Alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam  kasus  pidana  berdasarkan  UU  No.8  Tahun 1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Pasal  184  adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang paling kuat dalam kasus perkosaan atau tindakan tindakan fisik lainnya adalah dengan surat keterangan dari dokter yang berisi tentang hasil visum pemeriksaannya (visum et repertum). Selain itu saksi juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang cukup kuat, utamanya saksi yang  bukan  korban.  Untuk  menjerat  pelaku  pelecehan  seksual  sebelumnya  juga  sering menggunakan  Pasal  335  KUHP  yang  menyatakan  “Barang  siapa  secara  melawan  hokum memaksa orang lain supaya 46 melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai  ancaman  kekerasan,  sesuatu  perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”
Perbuatan pelecehan seksual sebagaimana sebelumnya dijelaskan dapat dijerat dengan pasal ini yaitu sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi frasa kata “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” pada tahun 2013 diuji materi oleh Mahkamah  Konstitusi  (MK).  MK  menyatakan  bahwa  frasa  perbuatan  tidak  menyenangkan memiliki  makna  kabur  sehingga  tidak  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat. Akibatnya pasal tersebut dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari penegak hukum atau seseorang dapat dengan mudah menuntut seseorang dengan dasar pasal 335 tersebut. Akhirnya MK  mengabulkan  gugatan  dengan  membatalkan  frasa  tersebut,  jadi  bukan  pasalnya,  tetapi hanya  sebagian  kata.  Keputusan  ini  dituangkan  dalam  Putusan  No.1/PUU-XI/2013  (Ash, 2014). Dengan demikian cukup sulit untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan pelecehan  seksual.  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  sebagaimana  diatur  dalam  UU ketenagakerjaan akan lebih dapat diterapkan untuk kasus pelecehan seksual yang sulit untuk menunjukkan  buktinya  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP.  Sedangkan  untuk  kasus  yang
disertai  dengan  kekerasan  pada  fisik  yang  meninggalkan  bekas  maka  dapat  diselesaikan melalui jalur hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. 14
Analisis  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Bentuk  Eksploitasi  Dan  Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tubuh Sales Promotion Girl (SPG)
Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau Fiqh secara umum yang merupakan  disiplin  ilmu  tentang  Islam  atau  syariah, 15 dimana  dalam  ajaran  agama  Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; atau aqidah, dan akhlak. 16 Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang imana tau aqidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ikhsan atau akhlak disebut sengan ilmu tasawwuf. 17
Didalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzhur mengatakan al-hijab (sekat/penghalang) berarti as-satr (sekat pembatasan). Sebuah benda betul-betul menjadi sekat dan penghalang benda lain. Jadi, sebuah benda dikatakan tertutup atau terhalang pandangannya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain. Hijab al-jawf misalnya, antara sekat rongga dada dan perut. Al-azhari mengatakan  bahwa  hijab  sendiri  artinya  adalah  sesuatu  yang  dipakai  untuk  menyekat.  Dan segala sesuatu yang berada di antara dua benda adalah hujab. 18 Allah SWT berfirman: QS. Fushshilat: 5
ْق َو اَنمنا َذ ٰ ا ْٓ ْيمف َو مهْي َ ل ما ْٓاَن ْو ُع ْدَت اَّم مِ ٍةَّنمك َ ا ْٓ ْيمف ا َنُبْوُلُق اْوُلاَقَو َن ْو ُ ل مم ٰع اَنَّنما  ْلَم ْعاَف   با َج مح  َكمنْيَبَو اَنمنْيَب ْۢ ْنممَّو   ر Terjemahannya:
“Mereka berkata: “Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru  kami  kepadanya  dan  telingakami  ada  sumbatan  dan  antara  kami  dan  kamu  ada dinding,  Maka  Bekerjalah  kamu;  Sesunguhnya  kami  bekerja  (pula).”  (QS. Fushshilat:5)” 19
Sales  Promotion  Girl  (SPG )  yang  berjalan  menelusuri  keramaian.  Seragam  produk yang  seksi  menarik  perhatian  banyak  orang.  Sehingga  tidak  sedikit costumer yang  melihat Sales Promotion Girl (SPG ) dengan mata yang jelalatan. Karena Sales Promotion Girl (SPG ) dituntut  menggunakan  pakaian  sexy  untuk  menarik  konsumen.  Sedangkan  dalam  Islam mengajarkan untuk menutup aurat sebagaimana dalam surah Al-A’raf ayat 26:
ِۗ رْي َخ  َكمل ٰذ ى ٰو ْقَّتلا  ُساَبملَو ِۗا ًشْي مر َو ْم ُ كمتٰء ْو َس  ْي مراَوُّي ا ًساَبمل ْم ُ كْي َ لَع اَن ْ ل َزْن َ ا  ْد َق  َم َد ٰ ا ْٓ ْي منَبٰي ملٰذ َن ْو ُر َّ ك َّ ذَي ْم ُه َّ ل َع َ ل م ه للّٰا  متٰي ٰ ا  ْن مم َك
Terjemahanya:
“Wahai  anak  Adam,  Sesungguhnya  kami  telah  menurunkan  pakaian  untuk  menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S al-A’raf: 26) 20
14 Siti  Awaliyah,  Aspek  Hukum  Dalam  Pelecehan  Seksual  Di  Tempat  Kerja,  Jurnal  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, Februari 2014
15 Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic  Jurisdiction,” International  Journal  of  Criminology  and  Sociology 10  (2021):  1267–1276, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.
16 Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
17 M. Nurul Irfan, Hukum Pidan Islam, (Jakarta: Amzah, 2006), h.1-2
18 Abdul-Rasul, Abdul Hassan, dan Al-Ghaffar, Wanta Islam dan Gaya Hidup Modern, ( Jakarta: Pustaka Hidayah, 2011), h, 35
19 Kementrian Agama RI, Al-quran Dan Terjemahannya, h. 773.
20 Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemmahan, h. 89
Dalam Islam perempuan adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang patut di syukuri. Seorang anak harus dijaga karena didalan dirinya melekat harkat, martabat dan  hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Islam  memandang  bahwa  anak memiliki  kedudukan  dan  fungsi  yang  sangat  penting,  baik  untuk  orangtuanya  sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan
Hubungan  seksual  merupakan  puncak  perbuatan  zina  yang  dialarang  itu. 21 Sebelum sampai  kepuncak,  seseorang  pasti  telah  melalui  tahpan  perbuatan  yang  ia  lakukan,  seperti marayu,  melihat  aura,  mencium,  meraba,  memegang  dan  sebagainya.  Dengan  demikian, larangan  berzina  dalam  ayat  diatas  sangat  luas  cakupannya.  Zina  bukan  hanya  dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan biasa juga menggunakan mata, telinga,  mulut,  hidung,  tangan,  suara,  tulisan,  dan  anggota  tubuh  lainnya.  Semua  alat  indra manusia  dan  kemampuan  yang  ada  pada  diri  manusia  dapat  digunakan  untuk  melakukan perbuatan zina dalam arti luas oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina  tangan,  zina  mulut,  zina  mulut  dan  sebagainya.  Kata  ( lataqrabu) “ Jangan  kamu mendekati” mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan pada zina mata, zina tangan dan lain- lain itu juga sesungguhnya menjadi larangan ayat di atas karena kesemuanya itu menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya ialah hubungan kelamin antara pria dan wanita.
Dalam Hukum Islam jenis tindak pidana ekploitasi memang belum dikenal sebelumnya dalam  literatur  pidana  Islam,  baik  itu  jenis  pidananya  maupun  sanksinya. 22 Namun  pada dasarnya  Islam  melarang  segala  bentuk  kejahatan  apapun,  artinya  semua  perbuatan  yang menimbulkan  mudharat  bari  orang  lain,  seperti  pedagang  orang  untuk  eksploitasi  seksual merupakan  kejahatan  sangat  mengancam  eksistensi  keturunan  atau  generasi  didalam  Islam sangat dijunjung tinggi salah satu Maqhasidu al umurudh-dharuriyat yaitu agama, jiwa, akal, harta,  keturunan,  dan  kehormatan.  Perlindungan  yang  diberikan  agama  Islam  adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkan atau menganiayanya. 23 Istilah Hukum dalam bahasa indonesia berasal dari perkataan huk’mum dalam bahasa Arab, yang artinya adalah “menetapkan”. 24 Jadi secara etimologis yang sederhana bahwa kita bisa mengatakan bahwa ‘Hukum’ itu adalah kurang lebih urusan ‘menetapkan sesuatu menjadi lurus dan benar’. Tetapi dari sejarahnya yang sudah setua usia rasi manusia, hukum ternyata tidak  sesederhana  itu,  dan  perkembangan  di  seluruh  duniamemperlihatkan  bahwa  makna hukum  untuk  kebanyakan  orang  menjadi  semakin  tidak  sederhana  saja.  Sebelum  bisa menetapkan  sesuatu  menjadi  lurus  dan  benar,  sering  kali  hukum  itu  diselenggarakan melaluibanyak  belokan  prosedur  dan  apa  yang  kebanyakan  orang  adalah  ‘silat  bahasa’.dan tetap  saja  tugas  utamanya adalah  menegakkan  perdamaian  dan  ketertiban  dan jika  mungkin malahan juga keadilan dalam kehidupan bersama. Tentang keadilan sebagai cita-cita hukum yang  utama,  Magnis-Suseno  misalnya  mengutip  kata-kata  dari  Gustav  Radbruch  (Jerman, 1878-1949)  yang  mengatakan  bahwa  “Hukum  bisa  saja  tidak  adil,  tetapi  hukum  hanyalah hukum  karena  maunya  adil. 25 Terlebih  lagi  bagi  pekerja  perempuan  sering  mendapatkan diskriminasis dan pelecehan ketika bekerja khususnya perempuan yang bekerja menjadi Sales Promotion Girl (SPG ).
21 Wahyuddin  Naro  et  al.,  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of  Cybercrime  in  Indonesia,” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–86, https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
22 Islamul Haq et al., “Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis,” Al-’Adl 14, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925.
23 Nurhayati,  Tindak  Pidana  Eksploitasi  Seks  Komersial  Anak  Dalam  Pandangan  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam, Skripsi, ( Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015), h. 10-13.
24 Nur  Zaman, Kamus  Umum  Bahasa  Arab,  Indonesia-Inggris-Arab,  Arab-Inggris-Indonesia,  ( Bandung:  M2S, 2001), h. 78
25 Magnis-Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 82.
Pasal 4 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan  adalah  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. 26 Mengenai hal perlindungan hukum pemerintah wajib  melindungi  hak  asasi  warganya  berdasarkan  prinsip  anti  diskriminasi,  demokrasi keadilan sosial setara persamaan hak. 27 Dengan demikian, maka Sales Promotion Girl (SPG ) dimaksudkan  untuk  menjamin  Hak-hak  dasar Sales  Promotion  Girl  (SPG )  serta  menjamin keamanan perlakuan tanpa diskriminasi.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  perlindungan  HAM  seperti  diatur  dalam  UU  ini. Diantaranya  penghapusan  diskriminasi  berdasarkan  agama,  suku,  ras,  etnik,  kelompok, golongan,  status  sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin,  bahasa,  dan  keyakinan  politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu  ditujukan  kepada  setiap  orang,  ini berarti  semua  hal  yang  diatur  dalam  UU  HAM  ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun. 28

## Kesimpulan
Dalam  bagian  terakhir  ini  penulis  mencoba  untuk  bagaimana  bisa  menyimpulkan beberapa  uraian  diatas,  eksploitasi  yang  sering  dialami Sales  Promotion  Girl  ( SPG)  berupa eksploitasi  fisik  maupun  nonfisik,  dimana  eksploitasi  fisik  berupa  sentuhan  fisik  ke  bagian tubuh, sedangkan nonfisik dapat berupa siulan dan tatapan ke bagian tubuh tertentu yang tidak ditutupi  oleh  pakaian  yang  digunakan  oleh Sales  Promotion  Girl  ( SPG)  yang  menyebabkan tindakan  pelecehan  terjadi  kepada Sales  Promotion  Girl  ( SPG).  Perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada Sales  Promotion  Girl  ( SPG)  diatur  dalam  berbagai  peraturan  yang  ada, diantaranya yang secara langsung memberikan perlindungan adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU. No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia.  Dalam  Islam  kita  diajarkan  untuk  saling  berkelakuan  baik  sesama manusia, Islam juga mengajarkan agar tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kejadian yang menyebabkan kerugian kepada manusia itu sendiri. Terutama kepada kaum perempuan agar selalu menjaga dan menutup aurat sesuai dengan syariat islam. Eksploitasi yang di alami Sales  Promotion  Girl  (SPG )  dapat  dikatakan  sebagai  tindakan  yang  melanggar  garis-garis Islam  dalam  memahami  doktrin  penutupan  aurat  tubuh  baginya.  Apabila  sesuai  dengan tuntutan  syara’  yang  menyuruh  para  perempuan  untuk  membungkus  tubuhnya  dari  kepala hingga  kaki  dan  hanya  menampakkan  muka  dan  telapak  tangan  niscaya  akan  terbebas  dari masalah pelecehan seksual terhadap mereka.
26 Dsak Made Pratiwi Dharayanti, Pemberian bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perpwktif Hak Asasi Manusia , Jurnal Kertha Patrika 40, No. 3 (2018). h. 8
27 Made  Udiana, Kedudukan  Dan  Kewenangan  Pengadilan  Industrial  ( Udayana  University  Press,  Denpasar, 2018). h. 58
28 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia

## Daftar Pustaka
Abdi Wijaya, Perubahan Hukum Dalam Pandanagn Ibnu Qayyum, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketenagakerjaan, Volume 6, No21, http://scholar.google.co.id/. 18 Januari 2021
Abdul-Rasul, Abdul Hassan, dan Al-Ghaffar, Wanta Islam dan Gaya Hidup Modern, ( Jakarta: Pustaka Hidayah, 2011).
Asikin, Zainal. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Raja Grafindo, 2002).
Awaliyah, Siti. Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 1, Februari 2014
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Chaerul  Risal,  Ahmad  Ahmad,  and Muhammad Majdy Amiruddin. “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction.” International Journal of Criminology and  Sociology 10  (2021):  1267–1276.  https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929- 4409.2021.10.146.
Dharayanti,  Desak  Made  Pratiwi. Pemberian  BantuanHukum  Dalam  Perkara  Pidana  Oleh Advokat  Dilihat  Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  ( Jurnal  Kertha  Patrika  2018), https://ojs.unud.ac.id/indeks.php/kerthapatrika/article/view/18064/11731  diakses  Pada Tanggal 12 January 2021
Dharayanti,  Dsak  Made  Pratiwi,  Pemberian  bantuan  Hukum  Dalam  Perkara  Pidana  Oleh Advokat  Dilihat  Dari  Perpwktif  Hak  Asasi  Manusia , Jurnal  Kertha  Patrika  40,  No.  3 (2018).
Haq,  Islamul,  M  Ali  Rusdi  Bedong,  Abdul  Syatar,  and  Muhammad  Majdy  Amiruddin. “Paraphilia Exhibitionism between Sharia and Law: A Comparative Analysis.” Al-’Adl 14, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.31332/aladl.v14i1.1925.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50294#:~:text=perlindungan%20t erhadap%20sales%20Promotion%20girl,para%20tenaga%20kerja%20maupun%20para (diakses 07 januari 2021)
Irfan, M. Nurul. Hukum Pidan Islam, (Jakarta: Amzah, 2006).
Kementrian Agama RI, Al-quran Dan Terjemahannya.
Magnis-Suseno, Etika  Politik,  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern (Jakarta: Gramedia, 1987).
Melliana S, Annastasia. Menjelajah Tubuh Perempuan Dan Mitos Kecantikan ( Yogyakarta: LKIS, 2006).
Naro,  Wahyuddin,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Islamul  Haq,  Achmad Abubakar,  and  Chaerul  Risal.  “Shariah  Assessment  Toward  the  Prosecution  of Cybercrime in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 572–86. https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5.
Nurhayati, Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial Anak Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi, ( Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).
Radatilla,  and  Siti  Aisyah.  “Islamic  Law  and  Positive  Law  in  Indonesia  ’  s  Transgender Behavior ِ.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  2  (2021). https://doi.org/10.24252/mh.v.
Samsudin,  Nicke  Virawati. Eksploitasi  Tubuh  SPG  Rokok, Jurnal  Paradigma  Volume  01 Nomor 01, 2013
Supardin,  and  Abdul  Syatar.  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law: Alternatives  in  Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform.” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga Dan Hukum
Islam
5, no. 2 (2021): 913–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al- ’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
Udiana,  Made. Kedudukan  Dan  Kewenangan  Pengadilan  Industrial  ( Udayana  University Press, Denpasar, 2018).
Udiana,  Made. Kedudukan  Dan  Kewenangan  Pengadilan  Industrial, (Dendapsar:  Udayana University Pres, 2016).
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian Umum
Wijaya,  Abdi. Nepotisme  Dalam  Perspektif  Hadist  Maudhu  ‘,  Al  Daulah:  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketenagakerjaan, Volume 1, No 1, http://scholar.google.co.id/. 18 Januari 2021
Zaman,  Nur. Kamus  Umum  Bahasa  Arab,  Indonesia-Inggris-Arab,  Arab-Inggris-Indonesia, ( Bandung: M2S, 2001).