PERKAWINAN ANAK DI  BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif di Indonesia)
Mohammad
(Fakultas Hukum Universitas Madura Jl. Raya Panglegur km. 3,5 Pamekasan, email: madmoh7436@yahoo.com)

## Abstrak:
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  melahirkan keluarga  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  yang  diatur  oleh  aturan hukum,  baik  hukum  Islâm  maupun  hukum  positif (negara) . Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan, hukum  negara,  yakni  Undang-undang  Nomor  1  Tahun
1974 menentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan,  yakni usia  19  tahun untuk pria  dan  usia  16  tahun  bagi  wanita.  Sedangkan  hukum Islâm  tidak  menentukan  secara  kongkrit  batas  minimal usia  perkawinan.  Meghadapi  dualisme  hukum  ini, negara  seharusnya  mengambil  langkah  tegas.  Jika nega ra   su dah  melara ng  perkawinan   di  ba wah umur,    maka  konsekuensinya  segala  hukum yang bertentangan  dengannya  harus  ditiadakan,  sehingga terjadi kepastian hukum.

## Kata Kunci:
Hukum Islâm, perkawinan di bawah umur, hukum negara, dan negara.

## Abstract:
Marriage  is  the  bond  of  family  that  becomes  one  of  the elements  of  social  and  state  life.  It  is  regulated  in  both Islamic  and  state  laws.  To  concretize  the  marriage purpose,  state  law  apllies  the  constitution  of  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974 that  decides  minimal  age limit  of marriage---19 years old for  male  citizens and 16 years  old  for  the  female  ones.  On  the  other  hand,  the Islamic law do not explicitly declare this. State must take a firm action to face this dualism, it must forbid non-state
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 275
regulation  that  is  in  contradiction  against  state  law including  the  law  that  allows  the  marriage  beyond  the age  limit.  It  is  about  to  guarantee  the  legal  security  or rule of law.

## Key Words:
Islamic law, the marriage beyond the age limit, state law, and country.

## Pendahuluan
Sejak  dilahirkan  ke  dunia  manusia  sudah  mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu  pergaulan  hidup.  Di  dalam  bentuknya  yang  terkecil,  hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga. Dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama antara seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan yang  telah  memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  melahirkan keluarga  sebagai  salah  satu  unsur  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara,  yang  diatur  oleh  aturan  hukum,  baik  hukum  Islâm maupun  hukum  positif  (negara).  Hukum  negara  yang  mengatur mengenai  masalah  perkawinan  adalah  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  salah  satu syaratnya  adalah  bahwa  para  pihak  yang  akan  melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditentukan  batas  umur minimal  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Ketentuan  mengenai batas  umur  minimal  tersebut  terdapat  di  dalam  Pasal  7  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  yang  mengatakan  bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  usia  16  tahun”.  Dari adanya batasan  usia  ini  dapat  ditafsirkan  bahwa  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tidak  mengehendaki  pelaksanaan  perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 276
Meskipun  demikian  dalam  hal  perkawinan  di  bawah  umur terpaksa  dilakukan,  maka  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 masih  memberikan  kemungkinan  penyimpangannya.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974,  yaitu dengan  adanya  dispensasi  dari  Pengadilan  bagi  yang  belum mencapai batas umur minimal tersebut.
Jika ditinjau dari KUHP, orang yang mengawini perempuan di bawah  umur  bisa  diancam  penjara  4  tahun  karena  melanggar  Pasal 288  KUHP  tentang  larangan  menikahi  anak  di  bawah  umur  karena belum dewasa. Dalam Pasal 288 KUHP ditegaskan bahwa: (1) Barang siapa  dalam  perkawinan  bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduga  bahwa yang bersangkutan  belum  waktunya  untuk  dikawin,  apabila  perbuatan mengakibatkan  luka-luka  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama empat tahun; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  delapan  tahun;  (3)  Jika mengakibatkan  mati,  dijatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  dua belas tahun.
Untuk  itu  jika  ditanjau  dari  segi  hukum  positif  di  Indonesia hal ini sebetulnya terjadi pelanggaran hak anak. Melanggar hak anak untuk  tumbuh  dan  berkembang,  bersosialisasi,  belajar,  menikmati masa  anak-anaknya.  Ini  tidak  tepat  karena  secara  psikologis waktunya  untuk  bermain. 1 Pernikahan  anak-anak  itu  lebih menonjolkan  kepentingan  orang  tua  dibanding  kepentingan  sendiri. Hal ini bisa merupakan bentuk perdagangan anak dan bisa mengarah kepada  eksploitasi  dan  kekerasan ekonomi.  Jika benar  anak  tersebut mengalami  kekerasan  seksual  dan  ekonomi,  maka  pelakunya  bisa dijerat dengan pasal pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dalam  Pasal  77  ditegaskan  bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindakan:  (a) diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami kerugian,  baik  materiil  maupun  moril  sehingga  menghambat  fungsi sosialnya; atau  (b)  penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan anak  mengalami  sakit  atau  penderitaan,  baik  fisik,  mental,  maupun sosial, (c) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta
1 Suara Merdeka, Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, 30 Oktober 2008, hlm. 3
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 277
rupiah).
Sedangkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang mengetahui  dan sengaja  membiarkan anak  dalam situasi darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60,  anak  yang berhadapan  dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya  (napza), anak korban  penculikan, anak  korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 59, padahal  anak  tersebut  memerlukan  pertolongan  dan  harus  dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Di  lain  pihak,  hukum  Islâm  tidak  menentukan  batasan  umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum Islâm membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak  masih  berusia  kanak-kanak,  sebagaimana  perkawinan  Nabi Muhammad dengan ‘Aisyah yang kala itu masih berusia 6 tahun.
Kasus  yang  cukup  mendapatkan  perhatian  dari  masyarakat Indonesia  tentang  perkawinan  di  bawah  umur  adalah  kasus perkawinan  Syekh  Puji  (DR.  HM.  Pujiono  Cahyo  Widianto,  MBA) yang berusia 43 tahun, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah, Bodono,  Jambu,  Kabupaten  Semarang,  dengan  anak  yang  berusia 12 (dua belas) tahun, Lutfiana Ulfa   (lahir 3 Desember 1995). Syekh Puji menikahi  Ulfa  pada  tanggal  8  Agustus  2007  yang  dilakukan  secara siri. 2
Kasus perkawinan Syekh Puji sesungguhnya menggambarkan dualisme  hukum  yang  menjadi  pedoman  masyarakat,  yakni  hukum Negara dan hukum Islâm (fiqh). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah  dianggap  sah  kalau  memenuhi  syarat  dan  rukun  agama, sehingga  tidak  perlu  menaati  hukum  Negara.  Dalam  kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun
2 Khamami Zada, “Menimbang  Perkawinan  Syekh  Puji”, Harian  Suara Karya, Kamis, 30 Oktober 2008, hlm. 7

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 278
agama,  sedangkan  persoalan  umur  tidak  menjadi  hambatan  baginya untuk menikahi Ulfa yang baru berumur 12 tahun. 3
Terdapatnya  pandangan  yang  berbeda  terhadap  batas  umur untuk kawin menurut hukum Islâm dan hukum positif di Indonesia, terutama,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  membuat  tertarri untuk  mengkaji  lebih  lanjut  tentang  pelaksanaan  perkawinan  di bawah  umur  menurut  Hukum  Islâm  vis-a-vis  hukum  positif  di Indonesia.  Lebih  dari  itu,  tulisan  ini  mengkaji  hukum  yang  mana yang  diberlakukan  ketika  terdapat  perbedaan  pandangan  secara diametrikal di antara keduanya.

## Pengertian Anak Di bawah Umur
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan  Yang  Maha Esa,  yang  senantiasa  harus  dijaga  karena  dalam  dirinya  melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.  Untuk  itu  orang  tua,  keluarga,  dan  masyarakat  bertanggung jawab  untuk  menjaga  dan  memelihara  hak  asasi  tersebut  sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
Secara  sekilas, terutama  bagi  orang yang  hidup berkecukupan,  anak-anak  adalah  mereka  yang  jauh  dari  masalah. Dunia  mereka  adalah  dunia  bermain  dan  bersukacita  dan  belum perlu  memikirkan  tanggung  jawab  seperti  manusia  dewasa.  Namun jika  mau  melihat  sedikit lebih dalam saja,  maka dalam “dunia kecil” mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh  eksploitasi,  peperangan,  kelaparan  dan  kekerasan,  baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.
Keterbatasan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat tentang  ‘anak’  ini  seringkali  mengakibatkan  kesalahpahaman  yang salah  satunya  dikarenakan  oleh  kurang  efektifnya  diseminasi (penyebarluasan) pengetahuan.
Untuk itulah  perlu dijabarkan secara umum perihal definisi beserta  prinsip-prinsip  umum  yang  kiranya  mampu  menghantar pada  pemahaman  dasar  akan  ‘anak’,  yang  berlaku  pada  lingkup nasional,  secara  khusus  mengacu  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Terlebih  dahulu  perlu  dipahami  bahwa Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  pada  1990.
3 Ibid.
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 279
Konsekuensinya,  Indonesia  harus  memajukan  serta  melindungi kepentingan  dan  hak  anak  sebagai  manusia,  seperti  tertera  dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan mendiseminasikan definisi ‘anak’ kepada  masyarakat  luas,  seperti  tercakup  dalam  Pasal  1  Konvensi Hak  Anak,  yang  mendefinisikan  ‘anak’  sebagai:  “…setiap  manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak  ditentukan bahwa usia  dewasa dicapai  lebih awal”.  Meski  begitu,  kecenderungan  timbulnya  kebingungan  akan masa pemberlakuan  definisi tersebut membutuhkan  penjelasan  lebih lanjut.
Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  4  tahun  1979 tentang  Kesejahteraan  Anak,  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan bahwa  anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.” Ini berarti anak yang misalnya berumur 17 tahun  dan  sudah  kawin,  akan  berubah  status  secara  hukum. Akibatnya  ia  kehilangan  haknya  untuk  dilindungi  sebagai  anak. Dalam penjelasan  Pasal  1  ayat  (2)  tersebut menegaskan bahwa  batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan  kepentingan  usaha  kesejahteraan  sosial,  tahap kematangan  sosial,  kematangan  pribadi,  dan  kematangan  mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi
kemungkinan  anak  melakukan  perbuatan  sejauh  ia  mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.
Sementara  itu  didalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan,  dalam  Pasal  1  angka  8  menegaskan bahwa  anak  didik  pemasyarakatan  adalah:  (a)  Anak  Pidana  yaitu anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan  menjalani  pidana  di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b)  Anak  Negara  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan  pengadilan diserahkan  pada  negara  untuk  dididik  dan  ditempatkan  di  LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya memperoleh  penetapan  pengadilan  untuk  dididik  di  Lapas  Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 280
Dalam  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1997  menentukan bahwa  umur  anak  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Anak  adalah antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun, kecuali yang sudah menikah. Jadi Undang-Undang Pengadilan Anak masih menggunakan variabel sudah  menikah  sebagai  kriteria  untuk  bisa  dibawa  ke  sidang  anak. Sedangkan  untuk  anak  yang  berumur  di  bawah  8  tahun,  Undang- Undang  Pengadilan  Anak  hanya  menentukan  bahwa  terhadap  anak tersebut  dapat  dilakukan  penyidikan  tanpa  menyebutkan  tindakan hukum  lainnya.  Terhadap  mereka,  hakim  bisa  mengembalikan kepada  orangtua  atau  menjadikan  anak  negara  atau  menyerahkan kepada  pemerintah,  dalam  hal  ini  departemen  sosial.  Namun  fakta menunjukkan bahwa hakim justru lebih banyak menjatuhkan pidana dalam kasus-kasus anak yang ada.
Sedangkan  dalam  Pasal  1  huruf  a  Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.”  Kemudian  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  setiap  orang  yang  berumur  di bawah 18 (delapan belas) tahun.
Selanjutnya  dalam  hukum  pidana,  batasan  anak  dapat dijumpai,  seperti  pada  pasal-pasal  berikut  ini:  (1)  Pasal  40  KUHP, bahwa  jika  anak  di  bawah  umur  enam  belas  tahun  melakukan pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  tentang  pendapatan  dan  gadai negara  maka  ia  dikembalikan  kepada  orang  tuanya  dengan  tidak dipidana sekalipun; (2) Pasal 45 KUHP, dalam hal penuntutan pidana terhadap  orang  yang  belum  dewasa  karena  melakukan  suatu perbuatan  sebelum  umur  enam  belas  tahun;  (3)  Pasal  46  KUHP, hakim akan memerintahkan orang yang bersalah untuk ditempatkan dalam  rumah  negara  tempat  mendidik  anak-anak,  selama-lamanya sampai cukup umurnya 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pasal 47 KUHP,  jika  hakim  memidana  anak  yang  bersalah  itu,  maka maksimum  pidana  pokok  bagi  tindak  pidana  itu,  dikurangi sepertiganya.
Sedangkan  dalam  hukum  perdata,  batasan  anak  ini  dapat dijumpai  pada  Pasal  330  KUHPerdata  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum mencapai  umur  genap  21  (duapuluh  satu)  tahun,  dan  tidak  lebih
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 281
dahulu telah kawin. Tapi bagi seseorang yang belum genap berumur 21  (duapuluh  satu)  tahun  tetapi  sudah  kawin,  meskipun  telah bercerai,  maka  dianggap  sudah  dewasa  dan  bukan  dalam  kategori anak-anak  lagi.  Menurut  KUHPerdata,  bagi  mereka  yang  belum dewasa  dan  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua,  maka berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 358 KUHPerdata.
Sedangkan penentuan istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terhadap  bangsa Indonesia.  Dalam  Ordonansi  tanggal  31  Januari  1931  Lembaran Negara  Nomor  54  Tahun  1931,  disebutkan  bahwa  untuk menghilangkan segala  keragu-raguan yang  timbul  karena  Ordonansi tanggal 21 Desember 1917 Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1917, maka dengan mencabut Ordonansi ini ditentukan sebagai berikut: (1) Apabila  peraturan  perundang-undangan  memakai  istilah  “belum dewasa”,  maka  sekadar  mengenai  bangsa  Indonesia,  dengan  istilah itu  yang  dimaksudkan  adalah  segala  orang  yang  belum  mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin; (2) Apabila perkawinan  itu  dibubarkan  sebelum  mulai  umur  21  tahun,  maka tidaklah  mereka  kembali  lagi  dalam  istilah  “belum  dewasa”;  (3) Dalam  paham  perkawinan  tidaklah  termasuk  perkawinan  anak- anak. 4
Kemudian dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-undang Hukum Perdata,  disebutkan  bahwa  sahnya  suatu  perjanjian  memerlukan empat  syarat,  di  antaranya  adalah  cakap  untuk  membuat  suatu perjanjian.  Pengertian  cakap  disini  adalah  setiap  orang  yang  sudah dewasa  atau  akil  baligh  dan  sehat  pikirannya.  Orang  seperti  inilah yang  dapat  membuat  suatu  perjanjian.  Menurut  Pasal  1330 KUHPerdata orang-orang yang tidak cakap atau tidak bisa membuat suatu  perjanjian  adalah:  (1)  Orang  yang  belum  dewasa;  (2)  Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; (3) Wanita dalam hal-hal yang ditetapkan  oleh  undang-undang  dan  semua  orang  kepada  siapa undang-undang  telah  melarang  membuat  perjanjian-perjanjian tertentu.
4 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992), hlm. 77

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 282
Dalam  uraian  di  atas,  dapat  pula  disimpulkan  bahwa kebebasan  orang  untuk  membuat  perjanjian  dibatasi  oleh kecakapannya.  untuk  membuat  perjanjian.  Bagi  seseorang  yang menurut  ketentuan  undang-undang  tidak  cakap  untuk  membuat perjanjian sama sekali  tidak mempunyai kebebasan,  untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. 5
Sementara  itu  menyangkut  kedudukan  anak  di  depan hukum,  maka  dapat  disimak  bahwa  subyek  hukum  adalah pendukung  hak  dan  kewajiban.  Pendukung  hak  dan  kewajiban  itu disebut  orang.  Sedangkan  orang  dalam  arti  hukum  terdiri  dari manusia pribadi  dan badan hukum.  Manusia  pribadi, adalah subyek hukum  dalam  arti  biologis,  sebagai  gejala  alam,  sebagai  mahkluk budaya  yang  berakal,  berperasaan  dan  berkehendak.  Anak berdasarkan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  memiliki  hak untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  dan  disisi lain  negara,  pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  orang  tua berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan perlindungan anak.

## Pengertian  Perkawinan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan
Seperti  yang  ditegaskan  dalam  pasal  1  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
Dari pengertian tersebut, maka terdapat tujuan adanya suatu perkawinan  baik  tujuan  berdasarkan  perundangan  yaitu membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal
5 R.Z.  Asikin  Kesuma  Atmadja,  “Pembatasan  Rentenir  Sebagai  Perwujudan Pemerataan Keadilan”, Varia Peradilan, Tahun II, No. 27, (Februari 1987)
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 283
berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  tujuan berdasarkan hukum adat  yaitu  untuk  mempertahankan  kekerabatan  dan  meneruskan keturunan,  maupun  adanya  tujuan  berdasarkan  agama  yaitu  untuk memperoleh  keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat  menurut perintah Tuhan Yang Maha Esa.
Suatu  penentuan  di  mana  perkawinan  itu  mulai  dapat  dan harus  dikatakan  suatu  kejadian  hukum  dengan  segala  akibat hukumnya, merupakan suatu hal yang sangat penting, baik terhadap suami  istri  maupun  terhadap  masyarakat  pada  umumnya,  kejadian hukum  dalam  suatu  perkawinan  tersebut  pada  umumnya diistilahkan dengan “pernikahan”.
Suatu  pernikahan,  atau  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974,  menggunakan  istilah  perkawinan,  maka  di  dalamnya terdapat  suatu  syarat  adanya  pelaksanaan  perkawinan  tersebut. Bahwa  rukun  dan  syarat  pelaksanaan  perkawinan,  diatur  dalam Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  12  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974,  dan  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  19  Kompilasi  Hukum Islâm,  Buku  I  yang  mengatur  tentang  Perkawinan,  yang  dapat dikelompokkan  sebagai  berikut:  Pertama,  untuk  melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, yang telah mencapai umur 19 (sembilan  belas)  tahun;  (2)  calon  istri,  yang  sudah  mencapai  usia  16 (enam belas) tahun; (3) wali nikah, dalam perkawinan merupakan rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  untuk  menikahkannya;  (4)  dua  orang  saksi,  yang merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; (5) adanya ijab dan kabul, antara  wali  dan  calon  mempelai  pria  harus  diucapkan  dengan  jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.
Kedua ,  perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  calon mempelai,  ya ng  da pa t  dinyatakan dalam suatu pernyataan yang tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa  diam  dalam  arti  selama  tidak  ada  penolakan  yang  tegas. Ketiga ,  sebelum  dilaksanakannya  perkawinan  Pegawai  Pencatat Nikah  menanyakan  lebih  dahulu  persetujuan  calon  mempelai dihadapan  dua orang  saksi  nikah.  Untuk  calon  mempelai  yang  tuna wicara atau tuna  rungu,  persetujuan  dapat  diberikan  dengan  tulisan atau  isyarat  yang  dimengerti.  Apabila  tidak  ada  suatu  persetujuan dari  salah  satu  calon  mempelai  maka  perkawinan  itu  tidak  dapat

## Mohammad
dilaksanakan.
Keempat, bahwa  perkawinan  itu  dapat  dilaksanakan  bila tidak  terdapat  halangan  atau  larangan  perkawinan  bagi  dirinya. Dalam  pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah  dalan  garis  keturunan  lurus  ke  bawah  atau  ke  atas;  (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang  dengan  saudara neneknya;  (3)  berhubungan  semenda,  yaitu mertua,  anak  tiri,  menantu  dan  ibu/bapak  tiri;  (4)  berhubungan susuan,  anak  susuan,  saudara  dan  bibi/paman  susuan;  (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari  isteri,  dalam  hal  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  seorang;  (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin. 6
Dari uraian  mengenai syarat  dan  rukun  dalam  pelaksanaan perkawinan  tersebut  di  atas,  pada  hakikatnya  mengenai  syarat pelaksanaan  perkawinan  ini  ada  perbedaan  dalam  hal  cara melaksanakannya,  yaitu  terbagi  ke  dalam  antar  empat  golongan, dengan  perincian  sebagai  berikut:  Pertama,  golongan  orang-orang Islâm  Indonesia  asli  dan  Arab.  Suatu  pelaksanaan  perkawinan  bagi golongan  orang-orang  Islâm  (Indonesia  asli  dan  Arab)  ialah  suatu perjanjian  dengan  suatu  ijab  yang  dilakukan  antara  pihak  mempelai laki-laki dan  pihak wali  dari mempelai perempuan. Selanjutnya oleh wali  calon  isteri  dan  diikuti  suatu  qabul  dari  calon  suami  dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. 7 Kedua ,  golongan  Indonesia  Asli  Kristen.  Peraturan  bagi golongan  agama  Kristen,  yang  nampak  sekali  perbedaannya  dengan golongan  Islâm  adalah,  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan  apabila hanya  dilakukan  dihadapan  Pegawai  Pencatatan  Jiwa  atau  kepada seorang  Pendeta  agama  Kristen  yang  ditentukan  menurut  undang- undang. 8 Dalam  Pasal  31  Stbld.  1933-74  dinyatakan,  bahwa  calon suami  dan  calon  isteri  diwajibkan  untuk  dapat  sendiri  menghadap
6 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi  Hukum Islam  Di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 79-82 7 Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika,  Asas-Asas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm. 74
8 Ibid., hlm.  77
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 285
Pegawai  Catatan  Sipil  atau  Penuntut  Agama  Kristen  guna pengukuhan perkawinan. Dan apabila salah seorang dari calon suami isteri  tidak  dapat  hadir  karena  suatu  halangan  dan  sebab  yang penting,  maka  dapat  mengusahakan  kepada  orang  lain  untuk menghadap  dihadapan  Pegawai  Pencatatan  Sipil  atau  Penuntut Agama Kristen waktu pengukuhan, dengan menyerahkan surat kuasa otentik  atau  di  bawah  tangan    dengan  disertai  keterangan  yang ditandatangani  oleh  Kepala  Daerah  yang  terdapat  di  daerah  tempat tinggal  orang  yang  memberi  kuasa  itu,  di  mana keterangan  tersebut menyebutkan  “karena  sebab-sebab  penting  orang  yang  memberi kuasa itu tidak dapat datang”. 9
Ketiga ,  golongan  Tionghoa.  Untuk  golongan  Tionghoa  ini mengenai  peraturannya  adalah  sama  dengan  yang  berlaku  untuk golongan Indonesia asli yang beragama Kristen, tetapi hanya termuat dalam  bagian  Keempat  tentang  melangsungkan  perkawinan, khususnya Pasal   71 sampai dengan 82 KUHPerdata. Bagi golongan
Tionghoa ini tidak terdapat peraturan-peraturan tentang pemberitahuan  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  akan melaksanakan  perkawinan  kepada  Pegawai  Pencatatan  Jiwa  dan pengumumannya adalah selaku pendahuluan dari perkawinan. Oleh karena  itu  bagi  orang  golongan  Tionghoa  tidak  berlaku  Pasal  50 sampai  dengan  70  KUHPerdata  yaitu  tentang  acara  yang  harus mendahului perkawinan. 10 Keempat ,  golongan  Hindu,  dan  golongan  lain  yang  tidak beragama  Islâm,  Hindu  dan  Kristen.  Golongan-golongan  ini  tidak dapat  ditunjuk  suatu  kejadian  atau  suatu  perbuatan  tertentu  untuk melaksanakan  perkawianan,  di  mana  suatu  perkawinan  itu  dapat dikatakan  terjadi  dengan  sah.  Perkawinan  menurut  Hukum  Adat yang  lepas  dari  Hukum  Agama  Islâm  atau  dari  Hukum  Agama Kristen, bahwa suatu rentetan perbuatan atau kejadian yang bersama- sama  dianggap  merupakan  suatu  perkawinan  yang  sah,  seperti  di Sulawesi misalnya penyerahan hibah-hibah perkawinan tertentu yang diserahkan  oleh  suatu  pihak  terhadap  pihak  yang  lain,  suatu  pawai yang  dilakukan  oleh  calon  suami  beserta  pengikut-pengikutnya  ke
9 Ibid., hlm. 78
10 Sihotang,  Ikhtisar Kitab  UU Hukum Perdata  Indonesia, (Jakarta: Kudamas  Intra Asia, 1989), hlm. 42

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 286
rumah  calon  isteri  dan  disertai  pula  barang-barang  sebagai pelengkap,  perjumpaan secara resmi antara kedua mempelai,  makan bersama antara keluarga pihak calon suami dan keluarga pihak calon isteri, pembayaran mas kawin, mulai bersama-sama calon suami isteri tidur atau bersetubuh. 11
Dari  beberapa  rukun,  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan perkawinan tersebut, maka  tidak  boleh ada, orang  lain yang hendak mencegah  adanya  pelaksanaan  perkwainan  itu,  namun  apabila terdapat orang-orang yang mencegah perkawinan tersebut, maka hal ini  hendaknya  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  di  tempat kedudukan Pegawai Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Sehubungan  adanya  keraguan  terhadap  pelaksanaan  perkawinan tersebut  apakah  tetap  dicegah  atau  tidak,  maka  pegawai  tersebut tidak diperbolehkan melakukan pernikahan, kecuali telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. 12
Syarat  Sahnya  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kontroversi  tentang  sah  dan  pencatatan  telah  menjadi sangat  memprihatinkan,  karena  makin  menjadi  melebar,  sehingga kepastian  hukum  menjadi  taruhannya.  Perbedaan  pendapat  yang terjadi yang menjadi korban adalah masyarakat umum.
Undang-Undang  secara  eksplisit  melalui  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menentukan  “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan  kepercayaannya  itu.”  Ketentuan  yang  sudah  jelas  ini  bahkan diperjelas  dengan  ketentuan    di  dalam  Penjelasan  Pasal  demi  Pasal yang bunyinya   "dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  termasuk, ketentuan  perundang-undangan  yang  berla ku  bagi  golongan a gamanya dan  keperca yaannya itu  sepanja ng tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".
11 Prakoso dan Murtika, Asas-asas Hukum, hlm. 83
12 Ibid.
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 287
Kemudian Ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  menetukan  "tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  perundang- undangan  yang  berlaku'",  namun  di  dalam  penjelasan  Pasal  demi Pasal tidak dijelaskan lebih lanjut tentang perdaftaran ini. Selanjutnva setahun  kemudian  yaitu  pada  tahun  1975,  diun  dangkan  peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1075  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Dalam  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975, menentukan  tentang  lembaga  Pencatatan  Perkawinan  yang  berbeda bagi  yang beragama  Islâm  dan  non-Islâm.  Bagi  yang beragam  Islâm pencatatan  perkawinannya  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat Perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk, yaitu  Ka nto r  Urusan  Agama .  Sedangkan  bagi  mereka  yang melangsungkan perkawinannya mennurut agama dan
kepercayaannya  itu  selain  agama  Islâm,  dilakukan  oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
Mereka yang  melangsungkan  perkawinan menurut tatacara Agama Islâm. hampir semuanya dilakukan oleh Pegawai dari Kantor Urusan  Agama  (KUA),  yang  kemudian  akan  mencatatkan perkawinan  yang  dilangsungkannya  di  Buku  Daftar  Pencatatan Perkawinan  dan  selanjutnya  dikeluarkanlah  buku  nikah  dan tercantum hari, tanggal dan tahun waktu perkawinan dilangsungkan, dalam  arti  tidak  ada  perbedaan  antara  waktu  pelangsungan perkawinan dan waktu pencatatan.
Sementara  itu,  sahnya  perkawinan  menurut  perundangan diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan,  perkawinan  adalah  sa h   a pa b i la   d i la k u ka n me n u ru t h u k um ma s i ng -ma s in g a ga ma n y a da n
kepercayaannya  itu“.  Jadi  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata  tertib  aturan  hukum  yang  berlaku  dalam  agama  Islâm,  Kristen, Katolik,  Hindu  maupun  Budha  atau  “hukum  masing-masing agamanya”, berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 288
yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.
Jadi  perkawinan  yang  sah  jika  terjadi  perkawinan  antar agama,  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  tata  tertib  aturan salah  satu agama, agama  calon  istri,  atau agama calon  suami,  bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon  suami  isteri  dan  atau  keluarganya.  Jika  perkawinan  telah dltaksanakan  menurut  hukum  Islâm,  kemudian  dilakukan  lagi perkawinan  menurut  Hukum Kristen  dan atau Hukum  Hindu atau Budha, maka perkawinan menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.
Tetapi  bila  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  hanya  di hadapan pegawai pencatatan sipil saja, maka perkawinan tersebut sah menurut  perundangan  sebelum    berlakunya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  artinya  sah  menurut  KUHPerdata  yang hanya  berlaku  bagi  golongan  Timur  Asing  Cina,  yang  diatur dalam pasal 50 jo 81 KUHPerdata. Namun sejak berlakunya Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku. Oleh karena tidak dilaksanakan menurut tata  tertib  hukum  agama.  Andai  kata  dilakukan  juga  dalam perkawinan  campuran  antar  agama,  perkawinan  itu  tidak  sah  dan keturunannya dapat disebut dengan istilah anak “haram jadah”. 13 Kemudian  menyangkut  adanya  perkawinan  dilihat  dari pencatatan  perkawinan,maka  bagi  mereka  yang  bukan  pemeluk agama  Islâm,  tentunya  dapat  saja  terjadi  perbedaan  waktu  antara pelangsungan  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan,  karena dilakukan  oleh  dua  lembaga  yang  berbeda,  meskipun  banyak  yang dilakukan  berbarengan,  tetapi  tidak  kurang  banyaknya  yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Justru karena dilakukan didua lembaga  yang berbeda,  cenderung  terdapat  perbedaan  waktu  antara pelangsungan  perkawinan  di  lembaga  agama  dan  kepercayaan dengan lembaga pencatatan perkawinan.
Apabila  perbedaan  waktu  antara  pelangsungan  dan pencatatan  hanya  beberapa  hari  saja,  tentunya  pun  tidak menimbulkan  perbedaan  yang  besar,  namun  jika  perbedaannya sangat  besar,  bahkan  ada  yang  bertahun-tahun,  maka  akan menimbulkan masalah.
Terhadap  anak-anak  yang  lahir  dari  pasangan  yang  telah
13 Ibid., hlm. 26-27
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 289
melangsungkan  perkawinan  secara  sah  menurut  masing-masing hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  tetapi  belum  dicatatkan, tidak menjadi masalah, sebab begitu bapak dan ibu dari anak-anak itu mencatatkan  perkawinan,  maka  anak-anak  yang  dilahirkan  menjadi anak yang disahkan  dan mempunyai kedudukan  yang sama dengan anak sah.
Akan timbul masalah apabila didalam perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah itu tetapi belum dicatatkan, telah terbentuk harta  bersama,  ketentuan  dari  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  menentukan  harta  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi harta bersama. Kalau perkawinan itu diakui sah pada waktu pencatatan, maka perkawinan yang belum dicatat itu dianggap tidak sah  secara  hukum.  Sebab  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Pasal  2  ayat  (1)  telah  menegaskan  bahwa  sahnya perkawinan  pada  waktu  dilakukan  menurut  agama  masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
Ketentuan  ini  membawa  implikasi  bahwa  adanya perkawinan  pada  waktu  dilangsungkan  menurut  tatacara  masing- masing  hukum  agama  dan  kepercayaannya  itu.  Memang  ayat  (2) Pasal  2  Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 menentukan  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Jika  dilihat  pada  penjelasan  umum  dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poin 4 (b) ayat (2) dijelaskan bahwa “pencatatan tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”
Sementara  itu  perkawinan  terhadap  salah  satu  pasangannya belum  cukup  umur,  seperti  mempelai  wanitanya  belum  berusia  16 tahun maka sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  maka  pegawai  pencatat  perkawinan  tidak  diperbolehkan melangsungkan  atau  membantu  melangsungkan  perkawinan  bila  ia mengetahui  adanya  pelanggaran  dari  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat (1), bahwa perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19  (sembilan  belas) tahun  dan pihak wanita  sudah mencapai  usia 16 (enam belas) tahun.
Jika  menafsirkan  ketentuan  diatas,  maka  perkawinan  adalah

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 290
suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan  kematian,  dalam  arti  waktu  perkawinan  yang  sah  itulah  waktu yang  penting  untuk  dicatatkan,  bukan  waktu  kapan  dicatatkan  itu menjadi  penting  untuk  diakui  sebagai  waktu  dilangsungkannya perkawinan.  Sebab  waktu  pencatatan  adalah  hanya  bersifat administratif.  Penafsiran  di  atas  adalah  analog  dengan  pencatatan kelahiran  dan  kematian,  bukan  waktu  pencatatan  kelahiran  dan kematian  yang  dipakai  sebagai  waktu  terjadinya  kelahiran  dan kematian, tetapi waktu kapan dilahirkan dan waktu kapan kematian terjadi, yang dipakai sebagai “waktu lahir”dan “waktu mati”.
Jadi  berdsarkan  dengan  persamaan  dengan  kelahiran  dan kematian  demikian  pula  dengan  perkawinan,  kapan  waktu  sahnya perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing hukum
agamanya  dan  kepercayaannya  itulah  yang  harus  diakui  sebagai “waktu  kawin”  bukan  kapan  waktu  perkawinan  yang  sah  itu dicatatkan.
Perkawinan  di  Bawah  Umur:  Kasus  Perkawinan  Syekh  Puji  dan Lutfiana
Kontroversi  pernikahan  dini  secara  siri  antara  gadis  cilik Lutfiana  Ulfa  (12)  dengan  pengusaha  kaya  raya  yang  juga  pemilik pondok pesantren  di Ambara, Jawa Tengah, Pujiono Cahyo Widianto alias  Syekh  Puji  menyedot  perhatian  publik.  Apalagi  Polwiltabes Semarang  pada  tanggal  16  Maret  2009  telah  menetapkan  Syekh  Puji sebagai  tersangka  atas  perbuatannya melakukan  pernikahan  dengan gadis di bawah umur. Perbuatan tersangka dianggap melanggar Pasal 82  dan  88  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak dan terbukti tidak mempunyat izin menikahi. 14
Penyidikan  kasus  nikah  kontroversial  Syekh  Puji  dengan anak  di  bawah  umur,  Lutfiana  Ulfa  (12)  oleh  Unit  Reskrim Polwiltabes  Semarang  terus  bergulir.  Setelah  memeriksa  Syekh  Puji, sebagai  saksi. Polisi  berharap, Syekh  Puji  kooperatif  terhadap proses hukum  yang  sedang  berjalan  Syekh  Puji  dipanggil  polisi  untuk diperiksa,  bersamaan  dengan  ayah  Lutfiana  Ulfa,  Suroso  dengan surat panggilan bernomor 0.2S.PGL/431/II/2009/Reskrim tertanggal 28  Februari  2009.  Namun  hanya  Suroso  yang  memenuhi  panggilan
14 Kompas, KPAI Siap Jadi Saksi Kasus Syekh Puji, 19 Maret 2009
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 291
penyidik  PPA  Polwiltabes  Semarang.  Syekh  Puji  sendiri  saat  itu mangkir dari pemeriksaan. 15
Sebetulnya Syekh Puji  dipanggil  untuk dimintai keterangan sebagai  saksi.  Namun  yang  bersangkutan  tidak  datang  dan mengajukan  surat  permohonan  penundaan  yang  ditandatangani langsung  oleh  Syekh  Puji.  Pemanggilan  Syekh  Puji  untuk  dimintai keterangan  sebagai  Saksi  dalam  kasus  eksploitasi  anak  dan pernikahan  siri  sebagaimana  Pasal  82  dan  atau  Pasal  88  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  jo  Pasal 290 huruf (2) KUHP.
Dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 ditegaskan  bahwa:  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa,  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perbuatan  cabul,  dipidana dengan pidana  penjara paling lama 15  (lima belas)  tahun dan  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  300,000,000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  sedikit  Rp  60.000.000,00  (enam puluh juta rupiah).”
Kemudian  dalam  pasal  88  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 menegaskan bahwa: “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi  atau  seksual  anak;  dengan  maksud  untuk  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."
Sedangkan  pasal  290  huruf  (2)  KUHP  menyatakan  bahwa  ; “diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun:  barang siapa  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seorang  padahal diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umurnya belum  lima  belas  tahun  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas,  yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
Sedangkan  Suroso,  ayah  Lutfiana,  tidak  kooperatif  saat diperiksa,  penyidik.  Pasalnya  Suroso  lebih  banyak  diam,  dan  tidak memberikan  keterangan.  Dalihnya  Suroso  mengacu  pasal  168 KUHAP,  karena  mengaku  masih  ada  hubungan  saudara  dengan
15 Surya, Kasus Syekh Puji, Ayah Ulfa Jadi Tersangka, Rabu, 18 Maret 2009

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 292
Syekh  Puji.  Dalam  Pasal  168  KUHAP  tersebut  menyatakan  bahwa: Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah  sebagai  berikut:  (a)  keluarga  sedarah  atau  semanda  dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, (b) saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka  yang  mempunyai  hubungan  karena  parkawinan dan  anak-anak  saudara  terdakwa  sampai  derajat  ketiga;  (c)  suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
Padahal  Pasal  tersebut  tidak  berlaku  dalam  penyidikan. Pasal itu pada saat di Pengadilan. Prinsipnya, kepolisian tidak pernah rnemaksa saksi untuk memberi keterangan. Tapi kalau saksi menolak memberi  keterangan,  justru  akan  mempersulit  dan  menghalangi penyidikan.  Jika  hal  ini  tetap  dilakukan  maka  bisa  diancam  telah melanggar  Pasal  216  KUHP  dan  Pasal  221  KUHP.  Pasal  216  KUHP menyebutkan bahwa: (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau  permintaan  yang  dilakukan  menurut  Undang-Undang oleh  pejabat  yang  tugasnya  mengawasi  sesuatu,  atau  oleh  pejabat berdasarkan  tugasnya,  demikian  pula  yang  diberi  kuasa  untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan  sengaja  mencegah,  menghalang-halangi  atau  menggagalkan tindakan  guna  menjalankan  ketentuan  Undang-  Undang  yang dilakukan  oleh  salah  seorang  pejabat  tersebut,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  empat  bulan  dua  minggu  atau  pidana denda  paling  banyak  sembilan  ribu  rupiah;  (2)  Disamakan  dengan pejahat  tersebut  di  atas,  setiap  orang  yang  menurut  ketentuan Undang-Undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
Sedangkan  dalam  Pasal  221  KUHP  disebutkan  bahwa:  (1) Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  bulan  atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (a) barang siapa  dengan  sengaja  menyembunyikan  orang  yang  melakukan kejahatan  atau  yang  dituntut  karena  kejahatan,  atau  barang  siapa memberi  pertolongan  kepadanya  untuk  menghindari  penyidikan atau  penahanan  oleh  penjahat  kehakiman  atau  kepolisian,  atau  oleh orang  lain  yang  menurut  ketentuan  Undang-Undang  terus-menerus
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 293
atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian; (b)  barang  siapa  setelah  dilakukan  suatu  kejahatan  dan  dengan maksud  untuk  menutupinya,  atau  untuk  menghalang-halangi  atau mempersukar  penyidikan  atau  penuntutannya,  menghancurkan, menghilangkan,  menyembunyikan  benda-benda terhadap mana atau dengan  mana  kejahatan  dilakukan  atau  bekas-bekas  kejahatan lainnya,  atau  menariknya  dari  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh pejabat  kehakiman  atau  kepolisian  maupun  oleh  orang  lain,  yang menurut  ketentuan  undang-undang  terus-  menerus  atau  untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. (2) Aturan di  atas tidak  berlaku bagi orang yang melakukan  perbuatan  tersebut dengan  maksud  untuk  menghindarkan  atau  menghalaukan  bahaya penuntutan  terhadap  seorang  keluarga  sedarah  atau  semenda  garis lurus  atau  dalam  garis  menyimpang  derajat  kedua atau  ketiga,  atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.
Perkembangan  selanjutnya  dari  kasus  teersebut,  akhirnya Syekh Puji ditetapkan sebagai tersangka, setelah pengusaha kerajinan kuningan  tersebut  menjalani  pemeriksaan.  Dalam  pemeriksaan, Syekh Puji mengaku menikahi Ulfa alias saran Kyai dan pemahaman dari buku. Namun dia tidak bisa membuktikan kedua hal itu. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang, jika menikahi anak di bawah usia 16  tahun  orang  tersebut  harus  mempunyai  izin  dari  orangtua  sang anak.  Dalam  kasus  ini,  menurut  penyidik  Polwiltabes  Semarang  ijin tersangka telah ditolak di Pengadilan Agama. 16
Mertua Syeh Puji, Suroso (36) juga kena getahnya. Giliran ia dijemput paksa di rumahnya, Desa Randugunting, Bergas, Kabupaten Semarang, karena dianggap telah terlibat dalam kasus pernikahan di bawah  umur  (dini)  antara  anaknya  dengan  Syekh  Puji.  Ayah  yang telah  memiliki  tiga  orang  anak  itu  langsung  ditetapkan  sebagai tersangka  menyusul  Syekh  Puji  yang  telah  mempunyai  dua  istri. Sebagai  orang  tua,  seharusnya  Suroso  melakukan  tindakan menghalang-halangi  atau  setidak-tidaknya  melarang  anaknya  akan dinikai oleh Syekh Puji karena masih di bawah umur. 17
Kasus  ini  sebenarnya berpangkal  dari  keinginan  Syekh Puji karena  adanya  niatan  dan  telah  dilakukan  suatu  perkawinan  serta
16 Ibid. 17 Ibid.

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 294
dilakukan  secara  siri  dimana  pasangan  perempuannya  (Ulfa),  masih belum  cukup  dewasa  atau  masih  di  bawah  umur  yang  tentunya  ini dilarang  oleh  Undang-undang  Perlindungan  Anak  maupun  oleh Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Keduanya  merupakan  bagian  dari  problem  sosial  yang  selama  ini sering mendapat sorotan masyarakat, selain kasus perkawinan paksa, poligami  dan  talak  sewenang-wenang.  Kasus-kasus  tersebut sebenarnya tidak akan terjadi bila kita mau memperhatikan ketentuan yang  sudah  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
Sejarah  lahirnya  Undang-Undang  tersebut  merupakan perjuangan  panjang  umur  mengatasi  munculnya  problem  sosial tersebut.  Tujuan  pokok  lahirnya,  Undang-Undang  Perkawinan tersebut  adalah  sebagai  alat  rekayasa  sosial  untuk  menekankan pentingnya  pencatatan  perkawinan.  Yakni,  di  samping  agar perkawinan mempunyai kekuatan hukum disamping itu juga sebagai media  untuk  meneliti  apakah  seluruh  persyaratan  yang  berkaitan dengan perkawinan sudah terpenuhi atau belum.
Pengusutan  perkara  Syekh  Puji  sampai  ke meja pengadilan adalah  salah  satu  di  antara  usaha  untuk  menempatkan  Undang- Undang  Perkawinan  sebagai  hukum  Islâm  sekaligus  hukum  agama. Usaha  semacam  ini  harus  terus  ditingkatkan  agar  pada  waktunya nanti  memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  dan  calon  pelaku. Dengan semakin banyaknya perkara perlakuan semena-mena dibawa ke  meja  hijau,  diharapkan  akan  semakin  mempercepat  proses perubahan social ke arah yang lebih baik dan lebih bermartabat.
Jadi  hikmah yang  nantinya  bisa diambil  dari perkara Syekh Puji  manakala  para  hakim  yang  tegas  mematuhi  Undang-Undang adalah efek jera kepada para pelaku dan calon pelaku. Dengan begitu diharapkan orang tidak sewenang-wenang melakukan nikah siri.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai Syekh Puji telah memenuhi syarat untuk dijerat dengan Pasal melakukan  tipu  muslihat  dan  bujuk  rayu.  Atas  dasar  itu,  KPAI mendorong  polisi  untuk  menjerat  Syekh  Puji  dengan  Pasal  81 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal  itu  dinilai  paling  kuat  menjerat  Syekh  Puji  yang  identik memakai  jubah  putih  tersebut.  Ancamannya,  maksimal  penjara selama  15  tahun  dan  denda  maksimal  Rp  300  juta.  KPAI  juga
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 295
memberikan  apresiasi  dan  dukungun  terhadap  langkah  Polwiltabes. Semarang  yang  telah  menetapkan  Syekh  Puji  sebagai  tersangka  dan menahannya.  Sikap  tegas  Polwitabes  Semarang  akan  berpengaruh terhadap  upaya  perlindungan  diri  anak  dari  berbagai  eksploitasi dengan alat pembenar berupa kawin siri. 18
Setelah  Syekh  Puji  ditetapkan  sebagai  tersangka  kemudian ditahan  di  Polwiltabes  Semarang,  akhirnya  dilakukan  penangguhan penahanan  terhadap  Pujiono  Cahyo  Widianto  alias  Syekh  Puji  oleh Polwiltabes  Semarang,  meskipun    hal    ini    menuai  protes  dari berbagai pihak karena dianggap tidak mempunyai alasan yang cukup kuat.  Alasan  yang  dikemukakan    oleh  Kapolda  Jawa  Tengah  Irjen. Pol.    Alex    Bambang    Riatmodjo  sangat  kontradiktif  dengan  Pasal yang  dijeratkan  pada  Syekh  Puji,  yang  memiliki  ancaman  hukuman diatas  lima  tahun.  Sebelum  proses  pengadilan  selesai,  intensitas untuk  berhubungan  dengan  anak-anak  harus  dibatasi,  apalagi Lutfiana Ulfa tidak di bawah pengawasan lembaga Negara dan untuk menciptakan  mekanisme  pengawasan  terhadap  korban  dan  saksi- saksi yang selama ini terlibat dalam proses penyidikan.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku  puas  dengan  perkembangan  penyidikan  kasus Syekh  Puji, karena  Pasal  yang  dijeratkan  pada  yang  bersangkutan  tidak  satu Pasal  melainkan  Pasal  berlapis.  Ternyata  ada  tiga  Pasal  yang dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan, yakni Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi KPAI hal tersebut sudah cukup.
Mengenai  penangguhan  penahanan  Syekh  Puji,  polisi sebagai  aparat  penegak  hukum  mempunyai  dasar  hukum  untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Pihak kepolisian
menggunakan  Pasal  31  KUHAP  sebagai  dasar  hukum.  Dalam  pasal tersebut  menegaskan  bahwa:  (1)  Atas  permintaan  tersangka  atau terdakwa, penyidik atau penuntut  umum atau hakim,  sesuai dengan kewenangan  masing-masing,  dapat  mengadakan  penangguhan penahanan  dengan  atau  tanpa  jaminan  uang  atau  jaminan  orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;  (2)  Karena jabatannya  penyidik atau  penuntut  umum  atau  hakim  sewaktu-waktu  dapat  mencabut
18 Kompas, KPAI Siap.

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 296
penangguhan  penahanan  dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Dari Pasal tersebut, akhirnya polisi memberikan
penangguhan  penahanan,  di  samping  itu,  dengan  adanya  alasan- alasan yang bersangkutan sudah  memenuhi syarat-syarat  yang  telah ditentukan,  antara  lain  tidak  menghilangkan  barang  bukti - bersikap kooperatif,  dan  ada  jaminan  dari  istrinya.  Pihak  KPAI  sendiri  akan terus  mengawal  dan  meminta  pada  seluruh  masyarakat  untuk mengikuti dan mengamati kasus ini sampai ke  sidang pengadilan. Setelah  kasus  ini  selesai  disidangkan,  diharapkan  dapat menjadi  payung  hukum  yang  dipakai  di  kemudian  hari sehingga tidak ada lagi kasus yang serupa.

## Bentuk  Perlindungan  Anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Selama  tiga  dasawarsa,  masalah  anak,  baik  sebagai  pelaku maupun  korban  kejahatan  (kekerasan)  dapat  dikatakan  kurang mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Sebagai  pelaku  kejahatan (kekerasan),  melalui  berbagai  kegiatan  ilmiah,    sudah  se ring diusu lka n  aga r  pe me rin ta h  me nyusun  kebija kan  ya ng me mbe rikan  perlindungan  anak.  Adanya  Undang-Undang Nomor  3   Tahun  1997  Tentang  pengadilan  Anak.  Di  samping perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  anak  sebagai  pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi  anak  korban  kejahatan.  Dengan  adanya  Undang-Undang Nomor  23  Tabun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  dan  dua  tahun kemudian lahir juga  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan  Kekerasan  Dalam  rumah  Tangga  (Undang-Undang KDRT).
Bentuk kekerasan  terhadap  anak  tentunya  tidak  hanya  berupa kekerasan  fisik  saja,  seperti  penganiayaan,  pembunuhan,  maupun perkosaan,  melainkan  juga  kekerasan  non  fisik,  seperti  kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Perlindungan Anak  dan  Undang-Undang  Pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT),  meskipun  tidak  menyebutkan  secara  khusus  ruang lingkup kekerasan terhadap anak telah menetapkan beberapa bentuk
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 297
kekerasan  terhadap  anak  sebagai  tindak  pidana,  yaitu  mencakup kekerasan  fisik,  psikis,  dan  kekerasan  seksual,  seperti  pelecehan seksual, sodomi dan tindakan kekerasan seksual lainnya.
Beberapa bentuk kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  KDRT  sebenarnya merupakan  adopsi - ,  kompilasi  atau  reformulasi  dari  beberapa bentuk  kekerasan  yang  sudah  diatur  dalam  berbagai perundang-undangan  sebelumnya,  seperti  KUHP,  Undang- Undang  Narkotika,  maupun  Undang-Undang  Ketenagakerjaan yang  terkait  dengan  ketentuan  mengenai  memperkerjakan  wanita dan anak-anak.
Sementara  khusus  dalam  Undang-Undang  KDRT,  dalam penjelasan umumnya disebutkan antara lain pembaruan hukum yang berpihak  pada  kelompok  rentan  atau  tersubordinasi,  khususnya perempuan,  menjadi  sangat  diperlukan  sehubungan  dengan banyaknya  kasus  kekerasan,  terutama  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Pembaruan  hukum  tersebut  diperlukan  karena  Undang- Undang  yang  ada  belum  memadai  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengaturan  tentang  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga secara  tersendiri  karena  mempunyai  kekhasan,  walaupun  secara umum  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah  diatur mengenai  penganiayaan  dan  kesusilaan  serta  penelantaran  orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
Berikut  hendak  dikemukakan  beberapa  bentuk  perbuatan tindak  pidana  ke kerasa n  te rhadap  anak  ya ng  ditetapkan da la m KUHP, Unda ng-Undang  Perlindungan Anak dan Undang- Undang . KDRT.  Dalam  KUHP  ada  beberapa  tindak  pidana,  bahkan ada  yang secara eksplisit disebutkan sebagai  kekerasan terhadap anak, yaitu: Pertama, tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan  yaitu  melakukan  pengakuan  terhadap  anak  palsu, sebagaimana    diatur  dalam  Pasal  278  KUHP  bahwa  “barang  siapa mengakui  seorang  anak  sebagai  anaknya  menurut  peraturan  Kitab Undang-  undang  Hukum  Perdata,  padahal  diketahuinya  bahwa  dia bukan  ayah  dari  anak  tersebut,  diancam  karena  melakukan pengakuan  anak  palsu  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga tahun.”

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 298
Kedua ,  kejahatan  yang  melanggar  kesusilaan,  seperti  diatur dalam:  (1)  Pasal  283  KUHP:  menawarkan,  memberikan  untuk  terus menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah  atau  menggugurkan  kehamilan  kepada  seseorang  yang belum dewasa; (2) Pasal 287 KUHP, bersetubuh dengan wanita yang diketahui belum berumur lima belas tahun di luar perkawinan; (3) Pasal  290  KUHP,  melakukan  perbuatan  atau  membiarkan dilakukan  perbuatan  cabul  terhadap  orang  yang  belmn  berumur lima  belas  tahun;  (4)  Pasal  294  KUHP,  melakukan  perbuatan cabul  terhadap  anak  kandung.  anak  tiri,  anak  angkat,  anak  di bawah  pengawasan,  pemeliharaan,  pendidikan,  atau  penjagaannya yang  belum  dewasa;  (5)  Pasal  295  KUHP,  menyebabkan  atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak kandung, anak tiri,  anak  angkat,  anak  di  bawah  pengawasan,  pemeliharaan, pendidikan,  atau  penjagaannya,  yang  belum  dewasa  dengan  orang lain; (6) Pasal 297 KUHP, melakukan perdagangan anak; (7) Pasal 300 KUHP,  membikin  mabuk  terhadap  anak;  (8)  Pasal  301  KUHP, memberi  atau  menyerahkan  seorang  anak  yang  ada  di  bawah kekuasaannya kepada  orang  lain  untuk  melakukan  pengemisan  atau pekerjaan  yang  berbahaya  atau  pekerjaan  yang  dapat  merusak kesehatannya.
Ketiga ,  kejahatan  terhadap  kemerdekaan  orang,  seperti diatur  dalam:  (1)  Pasal  330  KUHP,  menarik  orang  yang  belum cukup  umur  dan  kekuasaan  yang  menurut  Undang-Undang ditentukan  atas  dirinya,  atau  dari  pengawasan  orang  lain;  (2)  Pasal 331  KUHP,  menyembunyikan  orang  yang  belum  dewasa;  (3)  Pasal 332 KUHP, melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu.
Keempat ,  kejahatan  terhadap  nyawa,  seperti  merampas nyawa  (pembunuhan)  anak  sendiri  yang  baru  lahir  (Pasal  341  dan Pasal 342  KUHP).  Kelima,  kejahatan penganiayaan terhadap anaknya sendiri (pasal 351-pasal 356 KUHP)
Berbagai bentuk kejahatan (kekerasan) terhadap anak dalam KUHP  tersebut  merupakan  bentuk  khusus  dari  kejahatan  dalam KUHP  yang  mempunyai  konsekuensi  khusus  pula.  Sementara kejahatan  lainnya  yang  tidak  disebutkan  secara  tegas  ba hwa korbannya   anak,  konsekuensinya   sama   dengan  keja hatan
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 299
yang  korbannya  bukan  anak.  Jadi,  selain  yang  disebutkan  di  atas, masih  dimungkinkan  adanya  kejahatan-kejahatan  (kekerasan terhadap anak. Misalnya, pembunuhan terhadap anak dan lain-lain)
Dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  kebijakan penanggulangan  kekerasan  pada  anak,  dapat  diidentifikasi  pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup: (1) Diwajibkannya ijin  penelitian  kesehatan  yang  menggunakan  anak  sebagai  objek penelitian  kepada  orang  tua  dan  harus  mengutamakan  kepentingan yang  terbaik  bagi  anak  (Pasal  47);  (2)  Diwajibkannya  bagi  pihak sekolah  (lembaga  pendidikan)  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak  didalam  dan  di  lingkungan  sekolah  dari  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  guru,  pengelola  sekolah  atau teman-temannya  didalam  sekolah  yang  bersangkutan,  atau lembaga  pendidikan  lainnya  (Pasal  54);  (3)  Diwajibkannya  bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan
perawatan  anak  terlantar,  baik  dalam  lembaga  maupun  diluar lembaga  (Pasal  55);  (4)  Penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan  anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual  dan  pelibatan  berbagai  instansi  pemerintah,  perusahaan, serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat dalam  penghapusan  eksploitasi  terhadap  anak  secara  ekonomis dan/atau  seksual  (Pasal  66);  (5)  Penyebarluasan  dan  sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69).
Sementara  itu  upaya  pencegahan  kekerasan  pada  anak, dalam  Undang-Undang  KDRT,  pasal  11  disebutkan  bahwa: pemerintah  bertanggung  jawab  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Upaya  pencegahan  tersebut  adalah:  (1) merumuskan  kebijakan  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga;  (2)  menyelenggarakan  komunikasi,  informasi,  dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (3)
menyelenggarakan  sosialisasi  dan  advokasi  tentang  kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 12).
Kemudia n  perlindungan  ko rba n,  termasuk  anak terhadap  kejahata n  (kekerasan)  dapat  mencakup  bentuk pe rlindungan  yang  be rsifat  abstrak  (tidak  langsung) maupun

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 300
yang  konkret  (langsung).  Perlin dungan  yang  abstrak  pada dasarnya   merupakan  bentuk  perlindungan  yang  hanya  bisa dinikmati  atau  dirasakan  secara  emo sional  (psikis ' ),  sepe rti rasa   puas  (kepua san).  Sementa ra  itu  perlindungan  yang kongkret  pa da  dasa rnya   merupakan  bentuk  yang  dapa t  di nikmati  secara  nyata,  seperti  pemberian  yang  be rupa   a tau be rs ifa t  ma te ri  maupun   no n  mate ri.  Pe mbe ria n  yang be rs ifa t  mate ri  dapa t  be rupa   pe mbe ria n  ko mpe nsa si  a tau restitusi,  pe mbeba sa n  bia ya   hidup  atau  pen didika n . Pe mbe ria n  pe rlindungan  ya ng  be rs ifa t  non -ma te ri  da pa t be rupa   pe mbeba sa n  da ri  a nca ma n,  da ri  pembe ritaa n  yang me re nda hkan  ma rtaba t ke ma nusiaa n.
Da la m Bab IX te nta ng Pe nye leng gara a n Pe rlindunga n   d ite ta pkan   bebe rapa   bentuk  pe rlidun gan a nak  ya ng  mencakup  pe rlind ungan   agama ,  ke seha ta n , so sia l  da n  pe ndidika n.  Da la m  pe rlin dunga n  te rsebu t  tida k dise butkan  se ca ra   kh usus   te ntang  pe rlindungan  ba gi  a na k ko rba n  keke rasa n.  Ba ru  da la m  ba gia n  ke lima  (Pasa l  59 -71 ) dia tur  te ntang  pe rlindungan  khusus ,  na mun  sa yangnya da la m  ke ten tua n  ini  juga   dite ga ska n  te n tan g  be ntuk pe rlind unga n   khu sus  bag i  a nak  ko rban  keke ra san.  Da lam ke te ntua n in i ha nya dite ta pka n tenta ng be ntuk pe rlind unga n  a nak  ko rban  ke ke rasan.  Da lam  ke te ntua n  in i ha nya dite ta pka n  te ntang  prose s  da n  p iha k  ya ng be rta nggung  ja wa b  a ta s  pe rlin dunga n  ana k  ko rba n ke ke rasa n.
Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat  3)  hanya  ditentukan  prosesnya  yaitu  meliputi:  (1)  upaya rehabilitasi,  baik  dalam  lembaga maupun  di luar  lembaga; (2)  upaya perlindungan  dari  pemberitaan  identitas  melalui  media  massa  dan menghindari  labelisasi;  (3)  pemberian  jaminan  keselamatan  bagi  saksi korban  dan  saksi  ahli,    baik  fisik  mental  ma upun  sosia l;  dan  (4 ) pe mberia n  aksesibilitas  untuk  mendapatkan  info rmasi mengena i perkembanga n perkara .
Kemudia n  dalam  hal  terjadi  kekerasan  yang  berupa eksploita si    anak  secara  ekonomi    dan/atau  seksual  (Pasa l 66),  perlindungan  dilakukan  me la lui:  (1)  penyeba rluasan dan/atau sosia lisasi ketentua n pe raturan perundang -
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 301
undangan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anak  yang dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual;  (2)  pemantauan, pelaporan,  dan  pemberian  sanksi,  dan  (3)  pelibatan  pemerintah  dan masyarakat  dalam  penghapusan  eksploitasi  anak  secara  ekonomi dan/atau seksual.

## Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan– hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara. Ditinjau  darui  sudut  subyeknya,  penegakan  hukum  itu  dapat dilakukan  oleh  subyek  yang  luas  dan  dapat  pula  diartikan  sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan normatif  atau  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,  dari  segi  subyeknya  itu,  penegakan  hukum  itu  hanya diartikan  sebagai  upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk menjamin dan memastikan  tegaknya hukum itu,  apabila diperlukan, aparatur  penegak  hukum  itu  diperkenankan  untuk  menggunakan daya paksa.
Berkaitan  penegakan  hukum  tersebut,  maka  dalam  kaitan dengan  hukum  perkawinan  bahwa  perkawinan  merupakan  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  demikian  bunyi Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Dari  pengertian tersebut, maka terdapat tujuan adanya suatu perkawinan baik tujuan berdasarkan perundangan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, tujuan  berdasarkan  hukum  adat  yaitu  untuk  mempertahankan kekerabatan  dan  meneruskan  keturunan,  maupun  adanya  tujuan berdasarkan  agama  yaitu  untuk  memperoleh  keturunan  yang  sah, dalam masyarakat menurut perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini maka  diperlukan adanya proses  pelaksanaan  perkawinan  yang  baik,

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 302
dalam  arti  bahwa  perkawinan  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suatu  penentuan  di  mana  perkawinan  itu  mulai  dapat  dan harus  dikatakan  suatu  kejadian  hukum  dengan  segala  akibat hukumnya, merupakan suatu hal yang sangat penting, baik terhadap suami  istri  maupun  terhadap  masyarakat  pada  umumnya,  kejadian hukum  dalam  suatu  perkawinan  tersebut  pada  umumnya diistilahkan dengan “pernikahan” .
Suatu perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974,    maka  di  dalamnya  terdapat  suatu  syarat  adanya pelaksanaan  perkawinan  tersebut.  Bahwa  rukun  dan  syarat pelaksanaan  perkawinan,  diatur  dalam  Pasal  6  sampai  dengan  Pasal 12  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dan  Pasal  14  sampai dengan  Pasal  18  Kompilasi  Hukum  Islam,  Buku  I  yang  mengatur tentang  Perkawinan,  yang  dapat  dikelompokkan  sebagai  berikut: Pertama , untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, yang  telah  mencapai  umur  19  (sembilan belas)  tahun;  (2)  calon  istri, yang sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun; (3) adanya ijab dan kabul, antara wali dan calon mempelai pria harus diucapkan dengan jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.
Kedua , perkawinan harus  didasarkan atas  persetujuan calon mempelai, yang dapat dinyatakan dalam suatu pernyataan yang tegas dan  nyata  dengan  tulisan,  lisan  atau  isyarat  tapi  dapat  juga  berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
Ketiga ,  sebelum  dilaksanakannya  perkawinan,  Pegawai Pencatat  Nikah  menanyakan  lebih  dahulu  persetujuan  calon mempelai  dihadapan  dua  saksi  nikah.  Untuk  calon  mempelai  yang tuna  wicara  atau  tuna  rungu,  persetujuan  dapat  diberikan  dengan tulisan  atau  isyarat  yang  dimengerti.  Apabila  tidak  ada  suatu persetujuan  dari  salah  satu  calon  mempelai  maka  perkawinan  itu tidak dapat dilaksanakan.
Keempat ,  bahwa  perkawinan  itu  dapat  dilaksanakan  bila tidak  terdapat  halangan  atau  larangan  perkawinan  bagi  dirinya, dalam  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah  dalan  garis  keturunan  lurus  ke  bawah  atau  ke  atas; menyamping  yaitu  antara  saudara,  antara  seorang  dengan  seorang saudara orang  tua  dan antara seorang  dengan saudara  neneknya;  (2)
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 303
berhubungan  semenda,  yaitu  mertua,  anak  tiri,  menantu  dan ibu/bapak  tiri;  (3)  berhubungan  susuan,  anak  susuan,  saudara  dan bibi/paman  susuan;  (4)  berhubungan  saudara  dengan  isteri  atau sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari  isteri,  dalam  hal  seorang  suami beristeri lebih dari seorang; (5) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin. 19 Dari  beberapa  rukun,  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan perkawinan tersebut, maka  tidak  boleh ada, orang  lain yang hendak mencegah  adanya  pelaksanaan  perkwainan  itu,  namun  apabila terdapat orang-orang yang mencegah perkawinan tersebut, maka hal ini  hendaknya  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  di  tempat kedudukan Pegawai Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Sehubungan  adanya  keraguan  terhadap  pelaksanaan  perkawinan tersebut  apakah  tetap  dicegah  atau  tidak,  maka  pegawai  tersebut tidak diperbolehkan melakukan pernikahan, kecuali telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. 20
Selanjutnya  menyangkut  perkawinan  yang  dikatakan  sah, bahwa “sah” berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu  dilaksanakan  tidak  menurut  tata  tertib  hukum  yang  telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  berarti  tidak  sah menurut  perundangan,  kalau  tidak  menurut  aturan  hukum  agama berarti  tidak  sah  menurut  agama,  begitu  pula  kalau  tidak  menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat. 21
Sementara itu perkawinan terhadap salah satu pasangannya belum  cukup  umur,  seperti  mempelai  wanitanya  belum  berusia  16 tahun maka sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  maka  pegawai  pencatat  perkawinan  tidak  diperbolehkan melangsungkan  atau  membantu  melangsungkan  perkawinan  bila  ia mengetahui  adanya  pelanggaran  dari  ketentuan  dalam  Pasal  7  ayat (1),  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  bila  pihak  pria  mencapai umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
19 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,
(Surabaya: Arkola, Surabaya, 1997), hlm. 79-82
20 Sihotang, Ikhtisar, hlm. 42
21 Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 56

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 304
Kemudian  perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan  di bawah umur sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  bahwa  dalam  hal  penyimpangan  dalam  Pasal  7 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti adanya perkawinan di bawah  umur,  maka  dapat  minta  dispensasi  kepada  Pengadilan  atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita  yang  dianggap  belum  cukup  umur  tersebut.  Namun  dalam hal  seorang  dari  kedua  orang  tua  meninggal  dunia  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  atau dispensasi  atas  pelaksanaan  perkawinan  di  bawah  umur  ini  cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Tetapi jika dalam hal kedua orang tua  telah  meninggal  dunia atau  dalam  keadaan  tidak mampu  untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau  keluarga  yang mempunyai  hubungan  darah  dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan  menyatakan  kehendaknya.  Selanjutnya  jika  ijin  telah diperoleh  maka  perkawinan  tetap  diberlangsungkan  namun mempelai  wanita  dititipkan  terlebih  dahulu  kepada  orang  tuanya sambil  menunggu  dia  dianggap  cukup  dewasa,  sehingga  mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri.
Di  samping  itu  bentuk  perlindungan  hukum  atas perkawinan  di  bawah  umur  menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002,  dalam  Bab  IX  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan dalam  Undang-Undang  tersebut  ditetapkan  beberapa  bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama,  kesehatan, sosial,  dan  pendidikan.  Jadi  menyangkut  perkawinan  terhadap  anak di  bawah  umur  maka  orang  tua,  masyarakat,  pemerintah  harus memberikan  perlindungan  terhadap  yang  bersangkutan  dari  agama menyangkut kesahan perkawinan, kesehatan menyangkut reproduksi anak, sosial menyangkut pada interkasi anak dengan masyarakat dan pendidikan  anak  harus  terjaga  dengan  baik.  Maka  dari  itu pelaksanaan  perkawinan  terhadap  anak  di  bawah  umur  harus memperoleh  dispensasi  yang  diajukan  oleh  orang  tuanya  demi kebaikan anaknya tersebut.
Perkawinan di Bawah Umur: Hukum Islâm vis-a-vis Hukum Positif
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 305
Hukum negara, baik Undang-undang Perkawinan No. 1 1974, maupun  KUHP    tidak  membenarkan  perkawinan  di  bawah  umur. Bahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menilainya telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
Di  sisi  lain,  hukum  Islâm  (fiqh)  tidak  menentukan  batas  usia minimal  pernikahan  dalam  Islâm.  Justru,  dalil-dalil  menunjukkan tentang  bolehnya  pernikahan  pada  usia  dini.  Dalam  al-Qur’ân  surat al-Thalâq (65): 4, Allâh berfirman:
ﻢﺘﺒﺗﺭﺍ  ﻥﹺﺇ ﻢﹸﻜﺋﺎﺴﹺﻧ  ﻦﻣ  ﹺﺾﻴﺤﻤﹾﻟﺍ  ﻦﻣ ﻦﺴﺌﻳ  ﻲﺋﻼﻟﺍﻭ
ﻦﻀﺤﻳ  ﻢﹶﻟ  ﻲﺋﻼﻟﺍﻭ ﹴﺮﻬﺷﹶﺃ ﹸﺔﹶﺛﻼﹶﺛ ّﻦﻬﺗّﺪﻌﹶﻓ ﹺﻝﺎﻤﺣﻷﺍ ﺕﻻﻭﹸﺃﻭ ّﻦﻬﹸﻠﺟﹶﺃ
ﻦﻣ ﻪﹶﻟ ﹾﻞﻌﺠﻳ ﻪّﹶﻠﻟﺍ ﹺﻖّﺘﻳ ﻦﻣﻭ ّﻦﻬﹶﻠﻤﺣ ﻦﻌﻀﻳ ﹾﻥﹶﺃ

## ﺍﺮﺴﻳ ﻩﹺﺮﻣﹶﺃ
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya)  maka  iddah  mereka  adalah  tiga  bulan;  dan  begitu  (pula) perempuan-perempuan  yang  tidak  haid.  Dan  perempuan-perempuan yang  hamil,  waktu  idah  mereka  itu  ialah  sampai  mereka  melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. 22
Dalam ayat di atas, ﻦﻀﺤﻳ ﻢﹶﻟ ﻲﺋﻼﻟﺍﻭ (perempuan yang belum haidl) diberikan masa ‘iddah selama 3 bulan. ‘Iddah itu sendiri terjadi karena kasus  perceraian  baik  karena  talak  maupun  ditinggal  mati  oleh suaminya. Jadi, ‘iddah ada karena pernikahan. Indikasi logis dari ayat ini  adalah  wanita  yang  belum  haidl  boleh  menikah.  Sehingga  para ulama  tidak  memberi  batasan  maksimal  maupun  minimal  untuk menikah. 23
Dalam al-Qur’ân surat al-Nisâ’ (4): 127 juga disebutkan:
ﻢﹸﻜﻴﺘﹾﻔﻳ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻞﹸﻗ ِﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﻧﻮﺘﹾﻔﺘﺴﻳﻭ
ﻦﹺﻬﻴﻓ
ﻲﺗﻼﻟﺍ ِﺀﺎﺴﻨﻟﺍ ﻰﻣﺎﺘﻳ ﻲﻓ ﹺﺏﺎﺘﻜﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﻢﹸﻜﻴﹶﻠﻋ ﻰﹶﻠﺘﻳ ﺎﻣﻭ ﻦﻫﻮﺤﻜﻨﺗ ﹾﻥﹶﺃ ﹶﻥﻮﺒﹶﻏﺮﺗﻭ ﻦﻬﹶﻟ ﺐﺘﹸﻛ ﺎﻣ ﻦﻬﻧﻮﺗﺆﺗ ﻻ
22 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978), hlm. 946.
23 Lihat tafsir wallâ`î lam yahidlna, misalnya dalam Abd al-Rahmân bin Nashr al-Sa’di, Tafsîr Taysir al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalam al-Manan, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995).

## Mohammad
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 1 306
Artinya: “Dan mereka  minta fatwa kepadamu  tentang para  wanita. Katakanlah: “Allah  memberi fatwa kepadamu  tentang mereka, dan  apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur’an, (juga difatwakan) tentang para  wanita  yatim  yang  kamu  tidak  memberikan  kepada  mereka  apa yang ditetapkan untuk mereka,  sedang kamu  ingin mengawini  mereka dan  tentang  anak-anak  yang  masih  dipandang  lemah.  Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”. 24
Berdasarkan Hadîts Muttafaq ‘Alayh, Umm al-Mukminîn Aisyah ra  dalam  menafsirkan ayat  ini ketika ditanyakan  oleh keponakannya Urwah  bin  Zubayr  berkata:  “Wahai  anak  saudariku,  perempuan  (yang dimaksud ayat itu) adalah anak perempuan yatim yang tinggal dalam rumah walinya (laki-laki), yang hartanya digabung dengan harta walinya, walinya pun tertarik pada harta dan kecantikan gadis itu. Diapun ingin menikahinya tanpa  bersikap  adil  dalam  pemberian  (mahar  dan  nafkahnya).  Pemberian Laki-laki  itu padanya sama dengan yang lain.  Maka  terlarang bagi wali  itu untuk menikahi perempuan yatim kecuali mampu bersikap adil pada mereka dengan  memberikan  melebihkan  pemberian  pada  mereka” (HR  Muttafaq ‘alayh)
Perkataan  Aisyah  ra:  “Dia  pun  ingin  menikahinya….  maka terlarang  bagi  wali  itu  untuk  menikahi  perempuan  yatim  kecuali  mampu bersikap adil pada mereka….” menunjukkan bolehnya  pernikahan pada usia  dini  bagi  gadis  yang  belum  baligh,  karena  pengertian  yatim  itu diberikan  bagi  yang  belum  baligh.  Ini  didasarkan  pada  sabda  Nabi saw: ﻢﻠﺣ ﺪﻌﺑ ﻢﺘﻳ ﻻ , yakni  “tidak  disebut  yatim  bila  telah  bermimpi  (tanda baligh)” . 25 Dalam Hadîts Rasûlullâh juga disebutkan: ﹶﺔﺸﺋﺎﻋ ﻦﻋ : ﻢﱠﻠﺳﻭ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠﺻ ﻲﹺﺒﻨﻟﺍ ﱠﻥﹶﺃ ﻪﻴﹶﻠﻋ ﺖﹶﻠﺧﺩﹸﺃﻭ ، ﲔﹺﻨﺳ ﺖﺳ ﺖﻨﹺﺑ ﻲﻫﻭ ﺎﻬﺟﻭﺰﺗ ﺖﻨﹺﺑ ﻲﻫﻭ ﺎﻌﺴﺗ ﻩﺪﻨﻋ ﺖﹶﺜﹶﻜﻣﻭ ﲔﹺﻨﺳ ﹺﻊﺴﺗ ) ﻪﻴﹶﻠﻋ ﻖﹶﻔﺘﻣ (
Artinya:  “Dari  ‘Aisyah  ra  (menceritakan)  bahwasannya  Nabi  saw menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW
24 Departemen Agama RI., Al-Qur’an, hlm. 143.
25 HR. al-Daruquthni dari Anas ra dan seluruh perawinya tsiqah.
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 307
menggaulinya  sebagai  istri pada  umur 9  tahun  dan  beliau  tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (HR. Muttafaq ‘alayhi). 26
Dijelaskan  bahwa  Aisyah  dinikahi  Rasûlullâh  pada  umur  6 tahun,   yaitu  3  tahun  sebelum  Hijrah.  Rasûlullâh  memulai  hidup berumahtangga  dengan  Aisyah  pada  bulan  Syawwal  pada  saat ‘Aisyah  berumur  9  tahun.  Rasulullah  meninggal  pada  saat  ‘Aisyah berumur  18  tahun.  Berdasarkan  Hadîts  tersebut  para  ulamâ`,  di antaranya  Imâm  al-Syawkanî, 27 menyatakan  bahwa  boleh  bagi seorang  bapak  menikahkan  anak  gadisnya  yang  masih  kecil  (belum baligh) .
Yang menjadi persoalan adalah ketika hukum negara  tidak menganulir  hukum Islâm yang  terkait  dengan persoalan yang sudah diundangkan, masyarakat merasa bahwa fiqh  yang masih berserakan di  dalam  kitab-kitab  klasik  masih  digunakan  sebagai  pedoman hukum.  Meskipun  usia  menikah  tegas  dinyatakan  dalam  undang- undang  minimal  16  tahun,  tetapi  pelaku  perkawinan  di  bawah umur, seperti Syekh Puji, lebih memilih hukum Islâm.
Karenanya,  peran  negara  untuk  mengambil  jalan  tegas mengenai  penerapan  hukum  negara  yang  sudah  diundangkan ketika  bertabrakan  dengan  hukum  agama.  Tidak  boleh  ada  lagi dualisme  agama  yang  menjadi  pedoman  masyarakat.  Jika ne gara  suda h  melarang  perkawinan  di  bawa h  umur,    maka konse kuensinya  segala   hukum  yang  bertentangan  dengannya harus  ditiadakan,  sehingga  terjadi  kepastian  hukum.  Dalam konteks  ini,  muslim  yang  berwarga  negara  Indonesia  terikat  dengan dua  hukum. Se baga i M uslim dia  te rika t pada  hukum a gama se lama   tida k  bertentangan  dengan  hukum  negara.  Di  sisi  lain, sebagai  warga  negara  terikat  pada  hukum  negara.  Dualisme  hukum ini dapat dipahami karena keduanya tidak bertentangan. Namun, jika bertentangan, maka yang harus digunakan adalah hukum negara. 28
26 Abî  Abd  Allâh  Muhammad  Ibn  Ismâ’îl  al-  Bukhârî,  Matn  al-Bukhârî,  Juz  III. (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 840. 27 Imam al-Syawkany, Nayl al-Awthâr, Juz 6, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, t.t.), hlm. 252 28 Leden  Marpaung,  Menggapai  Tertib  Hukum  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 1999), hlm. 56

## Mohammad

## Penutup
Berkaitan dengan otoritas Undang-Undang sebagai salah satu produk  pemikiran  hukum  Islâm,  semestinya  para  hakim  sebagai corong dari undang-undang, tokoh masyarakat, ustâdz, kyai dan para alim ulamâ’ lainnya seharusnya mampu meletakkan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum  Islâm (fiqh) Indonesia. Sehingga undang- undang  inilah  sebagal  fiqh  Islâm  yang  diberlakukan  di  Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum  Islâm (fiqh) konvensional yang  dikonsepkan  para  imam  madzhab  di  zamannya.  Sehingga  tidak ada  lagi  istilah  sah  menurut  agama  (siri),  tetapi  belum  menurut Negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang itulah hukum Islam (agama) sekaligus sebagai hukum negara. Wallâh a’lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka:
Atmadja,  R.  Z.  Asikin  Kesuma.  “Pembatasan  Rentenir  sebagai Perwujudan  Pemerataan  Keadilan”,  Varia  Peradilan,  Tahun  II, No. 27, (Februari 1987)
Bukhârî, Abî  Abd  Allâh  Muhammad Ibn Ismâ’îl  al-.  Matn  al-Bukhârî, Juz III. Semarang: Toha Putra, tt.
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: PT. Bumi Restu, 1978.
Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Bandung:  Mandar  Maju, 1990.
Marpaung, Leden. Menggapai Tertib Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
Prakoso, Djoko dan Murtika,  I  Ketut. Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Bina Aksara, 1997.
Sa’di, Abd al-Rahmân bin Nashr al-. Tafsîr Taysir al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalam al-Manan , (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995).
Saekan dan Effendi, Erniati. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Surabaya: Arkola, 1997.
Sihotang, Ikhtisar Kitab UU Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kudamas Intra Asia, 1989.
Perkawinan Anak di Bawah Umur
a l-Ihkâm , V o l . 6   N o . 2   J u n i   2 0 1 1 309
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  UI  Press, Jakarta, 1984.
Soemitro  dan  Roni  Hanitojo,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan
Jurumetri . Jakarta: Ghalia, 1990.
Soemitro, Metode Penelitian  Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1988.
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1992.
Syawkanî, Imâm al-. Nayl al-Awthâr, Juz 6, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-Arabi, t.t.
Zada, Khamami. “Menimbang Perkawinan Syekh Puji”, Harian Suara Karya , Kamis, 30 Oktober 2008.

## Media Cetak:
Kompas, KPAI Siap Jadi Saksi Kasus Syekh Puji, 19 Maret 2009
Suara Merdeka, Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, 30 Oktober
2008.
Suara Merdeka, Kiai  Nikahi  ABG,  Secara  Medis  Membahayakan,  Jum’at,
24 Oktober 2008.
Surya, Kasus Syekh Puji, Ayah Ulfa Jadi Tersangka, Rabu, 18 Maret 2009