## Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Ashabul Kahpi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ashabul.kahfi@gmail.com

## Abstrack
Environment  including  human  being  and  its  behaviour  as  part  of environment,  in  the  reality  have  placed  the  strategic  human  being  on  course. logically,is  human being in  one side is  environmental part of  itself, on the other side  human  being  is  environmental  organizer.  Here  in  after,  coverage  strive  the environmental management return to give the important position to human being ( society) to be involved, till bear the term (rights and obligations) participate the / society  participation.  Arrangement  and  its  execution  see  at  section  formula  of found  on  environmental  law  and  also  other  sectoral  law,  concerning  rights  and obligations  including  for  example  rights  get  the  border  on  information  of obligation  give  the  information,  and  also  various  form  participate  like  for example;  social  observation,  suggestion  gift,  opinion,  propose  the,  objection, denunciating, protection and others.
Keywords: Participate, environmental management, rights and obligations

## Abstrak
Pengertian  lingkungan  yang  memasukkan  manusia  dan  tingkah  lakunya sebagai bagian dari lingkungan, ternyata telah menempatkan manusia pada  posisi strategis. Secara logis manusia di satu sisi adalah (bagian) lingkungan itu sendiri, di  sisi  lain  manusia  adalah  pengelola  lingkungan.  Selanjutnya,    cakupan  upaya pengelolaan  lingkungan  kembali  memberikan  posisi  penting  kepada  manusia (masyarakat)  untuk  terlibat,  hingga  melahirkan  istilah  (hak  dan  kewajiban) peranserta/partisipasi  masyarakat.  Pengaturan  dan  pelaksanaannya  tampak  pada rumusan  pasal-pasal  yang  terdapat  pada  undang-undang  lingkungan  maupun undang-undang  sektoral  lainnya,  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  mencakup antara lain hak mendapatkan informasi berdampingan dengan kewajiban memberi informasi,  serta  berbagai  bentuk  peranserta  seperti  misalnya;  pengawasan  sosial, pemberian  saran,  pendapat,  usul,  keberatan,  pengaduan,  perlindungan  dan  lain- lain.
Kata Kunci : Peran serta, pengelolaan lingkungan, hak dan kewajiban

## PENDAHULUAN
erdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH)  dijelaskan  bahwa  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan penegakan hukum. 1
Pada  asasnya  penyelenggaraan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di Indonesia didasarkan pada asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas  manfaat  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan yang  berwawasan  lingkungan  hidup  dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2 Asas-asas ini kemudian berubah menjadi 14 asas pada UUPPLH yang meliputi tanggung jawab negara; kelestarian  dan  keberlanjutan;  keserasian  dan  keseimbangan;  keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan  yang baik; dan otonomi daerah
Persoalan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  (hak  dan  kewajiban)  bukan semata-mata  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Keterlibatan  (peran  serta) pihak swasta dan masyarakat  juga sangat penting artinya dalam melaksanakan kebijaksanaan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Sebab  setiap  orang  d a l a m h a l   i n i   mempunyai  hak  dan  kewajiban  berperan  serta  yang  sama  dalam rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Berbagai  instrumen  peraturan memberikan  jaminan  terhadap  hak  dan  kewajiban  untuk  turut  berperanserta 3 dalam  pengelolaan  lingkungan  tersebut.  Terutama  dalam  hal  ini  adalah, meletakkan  peran  serta  masyarakat  (partisipasi)  sabagai  bagian  dari  hak  atas lingkungan  (turunan  dari  HAM),  yang  dengan  demikian  seharusnya berimplikasi pada adanya jaminan-jaminan hukum terhadap pelaksanaannya.
Secara  umum  pengelolaan  lingkungan  yang  meliputi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan hukum,  lebih  menonjolkan    negara/pemerintah  sebagai  pemegang  hak
1 Lihat Pasal 1 angka 2. UUPPLH
2 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3 Hak ini seringkali distilahkan dengan participatory rights atau hak untuk berpartisipasi.  Lihat, Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), h. 66
B
(wewenang),  pelaksana  sekaligus  penanggung  jawab,  akan  tetapi  dalam tataran  pelaksanaannya,  keberadaan  masyarakat  tak  dapat  dipinggirkan. Sangat jelas, bahwa resiko-resiko  yang muncul akibat tata kelola lingkungan hidup,  justru  lebih  dirasakan  oleh  masyarakat  (kecil) 4 .  Dalam  istilah  lain adalah  dampak  negatif  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup  hanya  dirasakan oleh  masyarakat,  dalam  berbagai  aspek  dan  bentuknya.  Sehingga  menjadi satu  permakluman kiranya jika  para pemerhati lingkungan mengenal kalimat “dari menjadi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi korban hukum” – bahkan korban nyawa-. 5
Masyarakat  merupakan  salah  salah  bagian  penting  yang  akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh karena  itu,  dalam  diri  masyarakat  harus  tumbuh  suatu  kesadaran  akan keberadaannya  sehingga  timbul  hasrat  untuk  turut  serta  bersama  pemerintah dalam  membangun  negara . Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh seorang  warga  masyarakat  adalah  dengan  berpartisipasi  secara  aktif  dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya.
Kenyataan  tersebut  secara  sederhana  dapatlah  dijadikan  pegangan bahwa,  keterlibatan  masyarakat  secara  umum  dalam  kerangka  pengelolaan lingkungan  hidup  justru  menjadi  kunci  sentral,  dan  tidak  dapat dikesampingkan  begitu  saja,  terlebih  mengingat  aspek-aspek  dasar pengelolaan (asas, hak dan tujuan) menghendaki hadirnya kesejahteraan/kemakmuran  bagi  segenap  masyarakat.   Oleh  sebab  itu, berangkat  dari  uraian  di  atas  permasalahan  yang  coba  dibahas  dalam penulisan ini adalah “ sejauh mana peran serta masyarakat diatur bedasarkan perundang-undangan lingkungan hidup ”?

## PEMBAHASAN
A. Peran Serta Masyarakat Secara Umum
Peran serta masyarakat memiliki makna yang amat luas, dalam bahasan ini  peran  serta  masyarakat  selalu  dikaitkan  dengan  partisipasi,  yang  oleh
4 Kasus  terbaru  yang  menyita  perhatian  dalam  kurun  waktu  4  bulan  belakangan  ini (meski  telah  menjadi  masalah  lingkungan    Indonesia  sejak  tahun  1960-an),  adalah  bagaimana menderitanya masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, yang nyaris melumpuhkan semua aktifitas.  Kerugian  yang  ditimbulkan  cukup  memiriskan,  semua  aspek  (sosial,  ekonomi, kesehatan)  menjadi terganggu. Belum lagi kerugian  ekologis yang pemulihannya  membutuhkan waktu ratusan tahun. Suatu yang ironi (hasil) dari peristiwa ini adalah, masyarakat diperkenalkan dengan satu istilah lingkungan baru yaitu KARHUTLA (kebakaran hutan dan lahan)
5 Terbunuhnya Salim Kancil dapat  mewakilkan dan menjadi gambaran fakta dalam hal ini.
beberapa  kalangan  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  pada  hakekatnya  bertitik tolak  dari  sikap  dan  perilaku  meski  batasannya  tidak  jelas,  akan  tetapi  mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.
Peran  Serta  masyarakat  atau  partisipasi  dapat  diartikan  sebagai keterlibatan  seseorang  secara  sadar  ke  dalam  interaksi  sosial  dalam  situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya  dengan  atau  dalam  kelompok,  melalui  berbagai  proses  berbagi  dengan orang  lain  dalam  hal  nilai,  tradisi,  perasaan,  kesetiaan,  kepatuhan  dan tanggungjawab bersama 6 .
Partisipasi  masyarakat  dapat  pula  diartikan  sebagai  keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada  di masyarakat,  pemilihan  dan  pengambilan  keputusan  tentang  alternatif  solusi untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 7
Secara  sederhana  partisipasi  masyarakat  dapat  pula  diartikan  sebagai upaya  terencana  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pembuatan kebijakan  dan  pengambilan  keputusan.  Partisipasi  juga  dapat  diartikan  sebagai suatu  proses  dimana  pihak  yang  akan    memperoleh  dampak  (positif  dan/atau negatif)  ikut  mempengaruhi  arah  dan  pelaksanaan  kegiatan,  dan  tidak  hanya menerima hasilnya. Dengan demikian partisipasi merupakan suatu aktifitas yang melibatkan  semua  aspek,  proses  aktif  dan  inisiatif  yang  diwujudkan  sebagai kegiatan  nyata  meliputi  kemauan,  kemampuan  dan  adanya  kesempatan  untuk turut serta (berpartisipasi).
Dalam  hal  tersebut  di  atas  peran  serta/partisipasi  sebagai  sebuah  upaya sesungguhnya  menunjukkan  adanya  dua  pihak.  Pihak  pertama  adalah  warga atau  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  kemauan  dan  kemampuan  (terkait hak dan kewajiban) berhadapan dengan adanya pihak luar (negara/pemerintah) yang  membuka  dan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat,  baik  sebagai kelompok maupun sebagai orang perseorangan.
Peran  serta/partisipasi  di  satu  sisi  tidak  akan  terjadi  jika  hanya  sekedar mengandalkan  kemauan  tanpa  adanya  kesempatan  yang  diberikan  oleh penyelenggara negara/pemerintah (berikut perlindungannya), sebab hal ini akan membawa (sedikit banyaknya) konsekuensi hukum terkait legal tidaknya upaya-
6 Ach. Wazir Ws., et al ., ed. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat . (Jakarta: Indonesia HIV/AIDS, 1999), h. 29
7 Isbandi  Rukminto  Adi. Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset  Komunitas:  dari Pemikiran Menuju Penerapan . (Jakarta;FISIP UI Press,2007), h. 27
upaya  tersebut 8 .  Sementara  di  sisi  lain,  kebijakan-kebijakan  pemerintah  akan sulit  berjalan  maksimal  (jika  tidak  ingin  dikatakan  mustahil)  jika  tidak  ada kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian hal-hal yang  disebutkan  sebagai  peran  serta/partisipasi  masyarakat  tidak  akan  pernah terjadi.  Bahwa  tujuan  akhir  dari  proses  pembangunan  telah  menempatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai indikator utamanya, maka adalah suatu kewajiban logis bagi pemerintah untuk membuka kesempatan/melibatkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan tersebut, sebab  dalam  hal  ini  tidak  ada  yang  lebih  memahami  makna  kesejahteraan masyarakat terkecuali masyarakat itu sendiri.
Sebegitu  pentingnya  melibatkan  segenap  unsur  termasuk  keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan, dapat disimak dari pandangan Conyers 9 sebagai berikut:
a. partisipasi  masyarakat  merupakan  suatu  alat  guna  memperoleh  informasi mengenai  kondisi,  kebutuhan, dan sikap masyarakat  setempat,   yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
b. bahwa  masyarakat  akan  lebih  mempercayai  proyek  atau  program pembangunan  jika  merasa  dilibatkan  dalam  proses  persiapan  dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
c. bahwa  merupakan  suatu  hak  demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan  dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.
Terkait  pada  hal  tersebut  di  atas,  maka  partisipasi  meliputi  6  (enam) pengertian, yaitu : 10
a. Partisipasi  adalah  kontribusi  sukarela  dari  masyarakat  kepada  proyek  tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
b. Partisipasi  adalah  “pemekaan”  (membuat  peka)  pihak  masyarakat  untuk meningkatkan  kemauan  menerima  dan  kemampuan  untuk  menanggapi proyek-proyek pembangunan;
c. Partisipasi  adalah  keterlibatan  sukarela  oleh  masyarakat  dalam  perubahan yang ditentukannya sendiri;
8 Sebagai contoh, beberapa kasus lingkungan seringkali  menempatkan masyarakat atau kelompok  lingkungan  hidup  (pelapor/penggugat)    justru  menjadi  “korban  hukum”  berdalih pencemaran nama baik.
9 Diana Conyers, Perencanaan Sosial di Dunia ketiga . (Yogyakarta: UGM Press 1991), h. 154-155
10 Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999), h. 64
d. Partisipasi  adalah  suatu  proses  yang  aktif,  yang  mengandung  arti  bahwa orang  atau  kelompok  yang  terkait,  mengambil  inisiatif  dan  menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
e. Partisipasi  adalah  pemantapan  dialog  antara  masyarakat  setempat  dengan para  staf  yang  melakukan  persiapan,  pelaksanaan,  monitoring  proyek,  agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
f. Partisipasi  adalah  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas    ,  dapat  dibuat  kesimpulan  bahwa  partisipasi adalah  keterlibatan  aktif  dari  seseorang,  atau  sekelompok  orang  (masyarakat) secara  sadar  untuk  berkontribusi  secara  sukarela  dalam  program  pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

## B. Peran Serta Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup
Pada  hakikatnya,  keseriusan  dalam  memahami  permasalahan  lingkungan menuntut  adanya komitmen  yang kuat  dari berbagai  pihak, termasuk masyarakat dalam  mematuhi  dan  mentaati  berbagai  instrumen  kebijakan  dan  ketentuan formal. Penyelenggara negara dalam hal ini, mempunyai integritas dan kredibilitas yang  menjadi  dasar  tindakan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  untuk tercapainya  tujuan  dan  sasaran  pengelolaan  lingkungan.  Sementara,  keterlibatan (peran  serta)  masyarakat    justru  menjadi  penting  untuk  meminimalisir kemungkinan  terjadinya  permasalahan  lingkungan,  dalam  artian  terjaganya moralitas  dan  kesadaran  masyarakat  terkait  pengelolaan  lingkungan,  menjadi penting agar aturan tersebut tidak terlanggar.
Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir  dalam  berbagai  kebijakan  publik  di  negeri  ini.  Sejak  pengakuan partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  kebijakan  publik  diakomodir  dalam Pasal  53  UU  No.  10/2004  tentang  Penyusunan  Peraturan  Perundang-Undangan, maka  banyak  UU  yang  lahir  setelah  itu  yang  memuat  klausul  khusus  yang mengatur  ihwal  partisipasi  masyarakat,  termasuk  UU  No.  32/2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Secara  umum  bentuk  partisipasi  masyarakat  dapat  dibedakan  menjadi  empat macam, yaitu partisipasi dalam:
a. Tahap  pembuatan  keputusan.  Dalam  hal  ini,  sejak  awal  masyarakat  telah dilibatkan  dalam  proses  perencanaan  dan  perancangan  kegiatan  serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan.
b. tahap  implementasi.  Keterlibatan  masyarakat  juga  diupayakan  pada  tahap pelaksanaan  kegiatan.  Dengan  demikian,  masyarakat  dapat  mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan.
c. Tahap  evaluasi.  Evaluasi  secara  periodik  umumnya  dilaksanakan  pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.
d. Partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan.
Sementara  itu,  berdasarkan  sifatnya  peran  serta  masyarakat  dalam  proses pengambilan  keputusan  berkaitan  dengan  lingkungan  dibedakan  menjadi  dua yaitu :
a. Konsultatif.
Pola  partisipati  yang  bersifat  konsultatif  ini  biasanya  dimanfaatkan  oleh pengambilan  kebijakan  sebagai  suatu  strategi  untuk  mendapatkan dukungan  masyarakat  ( public  support ).  Dalam  pendekatan  yang  bersifat konsultatif  ini  meskipun  anggota  masyarakat  yang  berkepentingan mempunyai  hak  untuk  didengar  pendapatnya  dan  hak  untuk  diberitahu, tetapi  keputusan  akhir  tetap  ada  ditangan  kelompok  pembuat  keputusan tersebut  (pemrakarsa).  Pendapat  masyarakat  di  sini  bukanlah  merupakan faktor  penentu  dalam  pengambilan  keputusan.  Selain  sebagai  strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik.
b. Kemitraan.
Pendekatan  partisipatif  yang  bersifat  kemitraan  lebih  menghargai masyarakat  lokal  dengan  memberikan  kedudukan  atau  posisi  yang  sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua  kelompok  yang  berbeda  kepentingan  tersebut  membahas  masalah, mencari  alternatif  pemecahan  masalah  dan  membuat  keputusan  secara bersama-sama.  Dengan  demikian  keputusan  bukan  lagi  menjadi monompoli  pihak  pemerintah  dan  pengusaha,  tetapi  ada  bersama  dengan masyarakat.
Lothar Gundling mengemukakan dasar-dasar bagi  peran serta masyarakat sebagai berikut 11 :
a. memberi informasi kepada pemerintah.
Hal  ini  akan  menambah  dan  memberikan  pengetahuan  khusus  mengenai masalah lingkungan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat mengetahui adanya
11 Sebagai  dikutip  dari  Supriadi, Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  Sebuah  Pengantar , (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), h. 187-188
berbagai  kepentingan  yang  terkait  dengan  rencana  suatu  kegiatan  , sehingga outputnya lebih bermutu.
b. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. setiap  warga  masyarakat  yang  memperoleh  kesempatan  berperan  serta dalam  pengambilan  keputusan  akan  cendrung  untuk  memperlihatkan kesediaannya  untuk  menerima  dan  menyesuaikan  diri  dengan  keputusan tersebut, dan akan mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan.
c. membantu perlindungan hukum.
d. Jika  keputusan  diambil  dengan  memperhatikan  berbagai  keberatan  yang timbul, maka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu perkara lingkungan ke pengadilan menjadi berkurang.
e. mendemokratisasikan pengambilan keputusan.
satu  pendapat  menyatakan  bahwa,  peran  serta  masyarakat  dalam  hal  ini terkait dengan sistem perwakilan. oleh sebab itu hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.
f. wewenang pengelolaan lingkungan hidup.
dalam  negara  kesejahteraan,  maka  pemerintah  turut  campur  tangan  pada segenap kegiatan masyarakat, oleh sebab itu wajar jika SDA dikuasai oleh negara dan pengaturannya ditentukan oleh negara.
Pemberian  dan  penyampaian  informasi  tersebut  di  atas  (huruf  a),  terkait pada  pemberian  informasi  dua  arah  yaitu  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Berdasar  pada  Pasal  5  ayat  (2)  yang  menyatakan  hak  atas  informasi lingkungan  hidup  berdampingan  dengan  ketentuan  Pasal  6  (ayat  2)  yang meletakkan  kewajiban  pada  masyarakat  untuk  memberikan  informasi  yang benar dan akurat terkait pengelolaan lingkungan.
Koesnadi  Hardjasoemantri 12 merumuskan  syarat-syarat  agar  partisipasi masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut:
a. Pemastian  penerimaan  informasi  dengan  mewajibkan  pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya;
b. Informasi  lintas  batas  ( transfrontier  information );  mengingat  masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia;
c. Informasi  tepat  waktu  ( timely  information );  suatu  proses  peran  serta masyarakat  yang  efektif  memerlukan  informasi  sedini  dan  seteliti mungkin,  sebelum  keputusan  terakhir  diambil  sehingga  masih  ada kesempatan  untuk  mempertimbangkan  dan  mengusulkan  alternatif- alternatif pilihan;
12 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkunga, Ed ketujuh (Jokjakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), h. 97-102
d. Informasi yang lengkap dan menyeluruh ( comprehensive information ); dan
e. Informasi yang dapat dipahami ( comprehensible information ).
3. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan UU PPLH 2009
Sebelumnya, pengaturan mengenai  partisipasi/ peran serta  masyarakat di  atur  berdasarkan  UUPLH  No.  23  tahun  1997,  baik  yang  secara  jelas menyebutkan  “peran”  maupun  dengan  kalimat  lain  yang  terkait  dan  dapat difahami  sebagai  sebuah  bentuk  peran  serta,  misalnya  dengan  kalimat “memberikan informasi, menyampaikan pendapat dll”.
Berperan  serta ( public  participation ) dalam  UUPLH  merupakan rangkaian  hak  dan  kewajiban  warga  masyarakat  yang  sekaligus merupakan bentuk penghormatan  terhadap  masyar akat.  Secara tegas  P a s a l  5  ayat  (3) yang dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang di maksud dengan peran meliputi  peran  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  maupun  dengar pendapat yang dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Juga pada P a s a l 6 ayat (2)  yang  mengatur  tentang  peran  masyarakat  dalam  memberikan  informasi yang benar dan akurat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selanjutnya Psl 7 (1 dan 2), memberikan kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam pengelolaan LH, yang dilakukan dengan cara :
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
c. Menumbuhkan  ketanggap  segeraan  masyarakat  untuk  melaksanakan pengawasan sosial;
d. Memberikan saran pendapat;
e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. 13
Pengaturan hak dan kewajiban berperan serta tersebut di atas oleh Sundari dianggap masih  memerlukan penjabaran lebih lanjut, melalui saluran-saluran dan sarana  hukum,  khususnya  mengenai  tata  laksana  peran  serta  masyarakat  yang dikenal  dengan  istilah  ” public  participation ”.  Alasan  yang  coba  diketengahkan adalah,  adanya  kekhawatiran  terhadap  asas  keterbukaan  dan  peran  serta masyarakat, terkait keadaan masyarakat yang belum cukup “dewasa” untuk diberi keleluasaan  menyampaikan  pendapat,  disamping  bentuk  peran  serta  yang  paling cocok bagi masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan masih memerlukan
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
pengkajian yang lebih mendalam terkait beberapa aspek 14
Oleh  sebab  itu  melihat banyaknya  permasalahan  disekitar  pemenuhan hak  atas  lingkungan (termasuk  hak  berperan  serta) ,  yang  salah  satunya  adalah kurangnya  jelasnya  bentuk  bentuk  hak  atas  lingkungan  tersebut,  maka  pada UU PPLH No.  32/2009  ditambahkanlah  beberapa  hak  dasar  manusia  yang dikaitkan dengan lingkungan hidup yaitu :

## Pasal 65
(1) Setiap  orang  berhak  mendapatkan  pendidikan  lingkunga  hidup,  akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha  dan/atau  kegiatan  yang  diperkirakan  dapat  menimbulkan  dampak terhadap lingkungan hidup.
(3) Setiap  orang  berhak  untuk  berperan  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap  orang  berhak  melakukan  pengaduan  akibat  dugaan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Lebih  jauh  lagi,  pada  UU  No.  32/2009,  peran  masyarakat  dalam perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diatur  secara  khusus  pada  Bab XI,  Pasal  70.  Dalam  ayat  (1)  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa   masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk peran serta tersebut  diatur  dalam  ayat  (2)  berupa  pengawasan  sosial;  pemberian  saran, pendapat,  usul,  keberatan,  pengaduan;  dan/atau  penyampaian  informasi  dan/atau laporan.  Sementara  tujuan  peran  masyarakat  itu  sesuai  ayat  (3)  untuk: meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan  ketanggap-segeraan  masyarakat  untuk  melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Selain Pasal  70  yang mengatur perihal  partisipasi  masyarakat,  pada  Pasal 18  juga  mengakui  pelibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  Kajian  Lingkungan Hidup  Strategis  (KLHS).  Tata  cara  penyelenggaraan  KLHS  yang  melibatkan partisipasi  masyarakat  kemudian  akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP). Penegasan Pasal 18 kemudian disebutkan dalam bagian penjelasan terhadap Pasal
14 Siti Sundari Rangkuti Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, ed. Kedua (Surabaya;Airlangga University Press, 2000), h. 278-279
70  huruf  (b)  tentang  pemberian  saran  dan  pendapat  masyarakat  dalam  ketentuan UU No. 32/2009  termasuk dalam penyusunan KLHS  (Kajian  Lingkungan Hidup Strategis) dan amdal.
Penyusunan dokumen Amdal yang melibatkan partisipasi masyarakat juga disebutkan  dalam  Pasal  26.  Dalam  pasal  yang  terbagi  atas  4  ayat  tersebut menyebutkan  bahwa   dokumen  amdal  disusun  oleh  pemrakarsa  dengan melibatkan  masyarakat  (ayat  1).  Pelibatan  masyarakat  harus  dilakukan berdasarkan  prinsip  pemberian  informasi  yang  transparan  dan  lengkap  serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  meliputi:  masyarakat  yang  terkena  dampak;  pemerhati  lingkungan hidup;  dan/atau  yang  terpengaruh  atas  segala  bentuk  keputusan  dalam  proses amdal.  Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

## PENUTUP
Sesuai  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dijabarkan  bahwa  penggunaan sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi  lingkungan hidup.  Sebagai  konsekuensinya,  kebijakan,  rencana,  dan  /  atau  program pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban  melakukan  pelestarian  lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan, penanggulangan  kerusakan  dan  pencemaran  serta  pemulihan  kualitas  lingkungan berimplikasi  pada  perlunya    dikembangkan  berbagai  perangkat  kebijakan  dan program  serta  kegiatan  yang  didukung  oleh  sistem  pendukung  pengelolaan lingkungan  lainnya.  Sifat  keterkaitan  (interdependensi)  tersebut  memberi  makna bahwa  pengelolaan  lingkungan,  termasuk  sistem  pendukungnya  tidak  dapat berdiri sendiri.
Masyarakat  (manusia)  dengan  segala  tingkah  lakunya,  selain  sebagai bagian  dari  lingkungan  juga  merupakan  penyandang  hak  dan  kewajiban  dalam pengelolaan  lingkungan.  Pada  posisi  yang  strategis  ini,  harapan  terwujudnya kelestarian  (fungsi)  lingkungan  dapat  disematkan  pada  masyarakat--  bermitra dengan  pemerintah.  Usaha  kearah  tersebut  terwujud  dalam  bentuk  hak  dan kewajiban  berperan  serta  yang  secara  nyata  menghendaki  adanya  perangkat hukum. Perangkat aturan termaksud, termuat baik di dalam UUPLH No. 23 tahun 1997  yang  selanjutnya  coba  dipertegas  pada  UUPPLH  No.  32  tahun  2009, disamping undang-undang sektoral lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ach.  Wazir  Ws., et  al .,  ed.  1999. Panduan  Penguatan  Menejemen  Lembaga Swadaya Masyarakat . Jakarta: Indonesia HIV/AIDS
Britha  Mikkelsen,  1999. Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya-upaya Pemberdayaan:  sebuah  buku  pegangan  bagi  para  praktisi  lapangan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Diana  Conyers,    1991. Perencanaan  Sosial  di  Dunia  ketiga .  Yogyakarta:  UGM
Press
Isbandi  Rukminto  Adi,  2007. Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis  Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan . Jakarta:FISIP UI Press
Koesnadi  Hardjasoemantri,  2002.  Hukum  Tata  Lingkungan,  Ed  ketujuh Jokjakarta, Gadjah Mada University Press
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Siti Sundari Rangkuti, 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, ed. Kedua Surabaya; Airlangga University Press
Supriadi,  2005. Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  Sebuah  Pengantar ,  Jakarta;
Sinar Grafika
Takdir  Rahmadi,  2011. Hukum  Lingkungan  di  Indonesia, Jakarta,  Raja  Grafindo Persada