## MANAJEMEN PENGETAHUAN PADA SEKTOR PUBLIK:
SEBUAH TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS 2010-2021

## Dwi Aryanti, Eko Prasojo
Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia dwi.aryanti@ui.ac.id

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  fenomena  manajemen  pengetahuan  pada  organisasi  sektor publik.  Manajemen  pengetahuan  sektor  publik  merupakan  area  penelitian  yang penting karena memiliki manfaat  tidak hanya untuk organisasi  itu sendiri namun juga kepentingan publik. Manajemen sektor publik di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi sejak tahun 2010. Namun berdasarkan Knowledge Global Index, peringkat  Indonesia  masih  berada  dibawah  rata-rata  dunia.  Kajian  ini didasarkan  pada  tinjauan  literatur  sistematis  dengan  menggunakan  database  dari Scopus. Kumpulan dari 44 sumber jurnal dianalisis dengan menyajikan gambaran komprehensif  manajemen  pengetahuan  sektor  publik  selama  10  tahun  terakhir yakni  dari  tahun  2010  hingga  Februari  2021.  Makalah  ini  menjelaskan  analisis deskriptif dan analisis konten. Pada analisis deskriptif digambarkan berupa lokasi, disiplin  penelitian,  metodologi,  karakteristik,  ukuran  sampel  dan  tematik.  Hasil analisis deksriptif penelitian menemukan bahwa terdapat tema dan area yang terlalu banyak dianalisis, sementara yang lain kurang diteliti. Selain itu, perlu melakukan pendekatan  metodologis  yang  lebih  dalam  untuk  memperkaya  literatur.  Pada analisis  konten  dijabarkan  tentang  urgensi  manajemen  pengetahuan  pada  sektor publik di Indonesia dan strategi yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia dalam penerapannya.
Kata kunci: administrasi publik, manajemen pengetahuan, sektor publik, tinjauan literatur sistematis.

## Abstract
This paper examines the phenomenon of knowledge management in public sector. Public sector knowledge management is an important area of research because it has  benefits  not  only  for  the  organization  itself  but  also  for  the  public  interest. Public sector knowledge management in Indonesia is part of bureaucratic reform since 2010. However, based on the Knowledge Global Index, Indonesia's ranking is  still  below  the  world  average.  This  review  is  based  on  a  systematic  literature review using the Scopus database. A collection of 44 journal sources is analyzed providing a comprehensive overview of public sector knowledge management over the past 10 years  from 2010 to  February 2021. This  paper describes descriptive analysis  and  content  analysis.  Descriptive  analysis  is  described  in  the  form  of location, research background, methodology, characteristics sample and research thematic. The results of the study found that there were themes and areas that were
over-analyzed,  while  others  were  under-investigated.  In  addition,  future researchers  should  also  take  a  deeper  methodological  approach  to  enrich  the literature. The content analysis describes the urgency of knowledge management in the public sector in Indonesia and the strategies the Indonesian government needs in implementing public sector knowledge management.
Keywords:  knowledge  management,  public  administration,  public  sector, systematic review of the literature

## PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi yang diprakarsai dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun  2010  tentang  Grand  Design  Reformasi  Birokrasi,  menjelaskan  terdapat  8 (delapan)  bidang  yang  saling  terkait  satu  sama  lain.  Selanjutnya  pada PermenpanRB  Nomor  14  Tahun  2011,  turut  mendorong  perlunya  manajemen pengetahuan. Pada reformasi birokrasi, manajemen pengetahuan dapat menjadikan birokrasi  mencapai  kondisi  yang  diinginkan  organisasi  (Gambar  1).  Menurut Prasojo  (2020), knowledge-based  bureaucracy sebagai  agenda  birokrasi  pada reformasi  yang  mendasarkan  pelaksanaan  kerja  berdasarkan  pengetahuan,  data, informasi dan bukti yang ada. Pemerintahan berbasis manajemen pengetahuan dari yang semula berdasarkan otoritas menjadi pembangunan berdasarkan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik.
Gambar 1. Kerangka Manajemen Pengetahuan dalam Reformasi Birokrasi
Sumber: KemenpanRB (2011)
Penerapan  manajemen  pengetahuan  di  Indonesia  belum  optimal.  Pada laporan  Bappenas  (2016)  dijelaskan  bahwa  penerapan  di  Indonesia  belum  masif karena  masih  difokuskan  kepada  Unit  Pengelola  Reformasi  Birokrasi  Nasional. Selain itu, United Nations Development Programme (UNDP) telah meneliti Global
Knowledge Index yang dibuat untuk melihat kinerja pengetahuan suatu negara yang mencakup  7  (tujuh)  bidang.  Hasilnya  pada  tahun  2020,  Indonesia  menempati peringkat  81  dari  138  negara  dengan  skor  indeks  sebesar  43,3  sehingga  masih dibawah rata-rata dunia dengan skor indeks 46,7. Pada wilayah ASEAN, Indonesia menempati urutan ke 7 (tujuh) sehingga berada dibawah 6 (enam) negara lainnya. Area  perbaikan  yang  masih  tertinggal  terutama  pada  bidang  penelitian, pengembangan dan inovasi dengan skor indeks sebesar 15,4 sehingga menduduki peringkat ke 102 dunia.
Tabel 1. Nilai GKI Negara ASEAN Negara Global Knowledge Index 2021 Peringkat Nilai Singapura 7 69,2 Malaysia 33 55,6 Brunei 51 48,5 Thailand 53 48,3 Filipina 60 46,4 Vietnam 66 46,6 Indonesia 81 43,3 Kamboja 90 41,7 Laos 105 37,4 Myanmar 138 40,6
Sumber: UNDP (2020)
Dana  riset  pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  Indonesia  memang  telah mengalami  kenaikan  namun  baru  mencapai  0,25%  dari  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  (Kemenkeu,  2019).  Pada  negara  lain,  tingkat  ideal  yakni  sebesar  1%  dari PDB per tahun, di Filipina anggaran riset telah mencapai 0,82%, di Jepang sebesar 1,3% dan di Amerika Serikat telah mencapai 4%. Selain kuantitas yang belum ideal, kualitas penelitian juga masih rendah. Hal ini diperkuat pada laporan dari Centre for Innovation Policy and Governance & The Global Development Network yang menjelaskan rendahnya kualitas kinerja riset ilmu sosial di Indonesia  (Rakhmani, Sakhiyya, Ramadhan, & Agahari, 2020).
Hasil  penelitian  Mafabi,  Munene,  and  Ntayi  (2012)  menemukan  bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan yang kuat antara manajemen pengetahuan dan  inovasi  organisasi.  Ketika  suatu  organisasi  meningkatkan  pengetahuan  yang dimilikinya,  sehingga  kemungkinan  mengarah  pada  inovasi  tertentu  misalnya pembangunan infrastruktur, proses atau kompetensi. Manajemen pengetahuan juga
berpotensi dalam mempengaruhi proses pembaruan sektor publik (Edge, 2005) dan bukan lagi hanya sebagai pilihan tetapi keharusan jika ekonomi ingin bertahan pada era  liberalisasi  dan  globalisasi  (De  Angelis,  2013).  Selain  itu,  manajemen pengetahuan  sebagai  fasilitator  yang  kuat  untuk  meningkatkan  efisiensi  pada pemerintah daerah (McAdam, Hazlett, & Casey, 2005).
Meskipun  telah  terbukti  memiliki  banyak  manfaat  pada  sektor  publik, namun  terdapat  tantangan.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  dari  Titi  Amayah (2013) yang menjelaskan bahwa tujuan organisasi sektor publik lebih sulit diukur dibandingkan  sektor  swasta  dan  dipengaruhi  politik.  Sulitnya  penerapan manajemen pengetahuan juga dapat disebabkan karena organisasi publik umumnya bersifat  birokrasi  berlebihan, formalitas dan hirarki  yang tradisional  (Farazmand, 2017). Liebowitz (2003) menjelaskan bahwa karakteristik organisasi publik dapat membatasi pertukaran dan berbagi informasi dan pengetahuan. Berdasarkan uraian tersebut,  kesulitan  implementasi  manajemen  pengetahuan  terjadi  bukan  hanya  di Indonesia tetapi juga masalah dunia yang telah diteliti oleh banyak orang. Sehingga, makalah ini ditulis karena fenonema permasalahan manajemen pengetahuan sektor publik yang ada, baik yang terjadi di dunia maupun di Indonesia dengan melakukan tinjauan literatur sistematik di bidang ini. Makalah ini memiliki kebaruan dengan menggunakan  metode  tinjauan  literatur  sistematis  pada  riset  10  tahun  terakhir (2010-2021).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  berupaya  menjawab  pertanyaan penelitian:  bagaimana  analisis  tinjauan  literatur  sistematis  atas  penelitian  dan publikasi terhadap manajemen pengetahuan di Indonesia dilihat dari sisi deskriptif dan konten penelitian?
Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur sistematis yang memungkinan peneliti untuk mengevaluasi literatur tertentu dan mengidentifikasi kontribusi untuk suatu  bidang penelitian  (Jesson,  Matheson, &  Lacey, 2011). Penulis mengadopsi tinjauan literatur sistematis dari pendekatan Tranfield, Denyer, and Smart (2003) karena dapat direplikasi dan memberikan struktur yang jelas untuk proses seleksi literatur.  Ruang  lingkup  tinjauan  dibatasi  untuk  jurnal  penelitian  empiris manajemen pengetahuan pada sektor publik yang ditulis dalam bahasa Inggris pada tahun 2010 hingga Februari 2021.
Proses  pemilihan  literatur  melibatkan  beberapa  tahapan,  seperti  yang digambarkan  pada  Gambar  2.  Setiap  tahapan  bertujuan  untuk  menambah  atau mengurangi  jumlah  artikel  yang  relevan  menurut  kriteria  yang  telah  ditentukan sebelumnya. Tahap pertama, pencarian terkomputerisasi yang dilakukan pada bulan Maret  2021.  Database  abstrak  dan  kutipan  Scopus  adalah  alat  pilihan  untuk melakukan  pencarian  karena  akurasi  dan  cakupan  yang  sangat  baik  dari  literatur akademis  (Falagas  et  al.  2008).  Pada  tahap  selanjutnya,  artikel  diseleksi berdasarkan judul (tahap 2), abstrak (tahap 3) dan teks lengkap (tahap 4). Pada tahap kelima, dari daftar referensi artikel yang terseleksi ditemukan artikel lain yang tidak ditemukan selama tahap awal dalam proses pemilihan literatur.
Gambar 2. Proses Seleksi Literatur
Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021
Tahap  terakhir  dalam  tinjauan  literatur  sistematis  dengan  menambahkan tingkat  ketelitian  pada  proses  metodologis.  Pilihan  akhir  dari  44  artikel  dibaca dengan cermat untuk melihat apakah cocok dengan pertanyaan penelitian. Langkah ini disebutkan oleh Tranfield et al. (2003) untuk membantu dalam mengurangi bias. Mengingat  jumlah  jurnal  yang  terbatas,  tidak  diperlukan  software  khusus  untuk mendukung penandaan dan pelabelan jurnal.

## PEMBAHASAN
Pada pembahasan, penulis akan membahas analisis deskriptif dan analisis konten.  Penulis  menyajikan  beberapa  statistik  deskriptif  tentang  perkembangan publikasi  berupa  jumlah  publikasi,  negara  tempat  penelitian  dilakukan,  latar belakang disiplin ilmu,  jenis  penelitian, metodologi  yang  diterapkan, sampel dan tematik.  Selanjutnya  yakni  pembahasan  pada  analisis  konten.  Pada  dasarnya tinjauan literatur sistematis adalah suatu bentuk analisis konten dimana unit analisis adalah artikel (Krippendorff, 2013). Untuk analisis konten, penulis mensintesis isi dari  jurnal  terpilih  yang  selanjutnya  akan  dikaitkan  dengan  kondisi  manajemen pengetahuan  sektor  publik  di  Indonesia.  Analisis  konten  dipilih  karena  dapat digunakan untuk menganalisis data kualitatif secara kuantitatif atau kualitatif dari data sekunder.

## A. Analisis Statistik Deskriptif

## Publikasi Pertahun
Jurnal  yang  diterbitkan  pada  tahun  2010  sebanyak  2  (dua)  jurnal.  Antara tahun  2011  dan  2015  terdapat  10  jurnal.  Meningkatnya  jumlah  publikasi  selama tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa telah menarik peneliti terhadap topik manajemen pengetahuan sektor publik (26 dari 44), dengan puncaknya pada tahun 2016 sebanyak 10 penelitian. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga Februari 2021, jumlah jurnal yang diterbitkan sebanyak 6 (enam) jurnal.
Gambar 3. Jumlah publikasi pertahun (n=44)
Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021 2 5 1 2 1 1 10 4 4 8 3 3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

## Latar Belakang Disiplin Penelitian
Mayoritas  makalah  (15  dari  44)  diterbitkan  pada  jurnal  manajemen pengetahuan  dan  diikuti  oleh  12  makalah  dari  disiplin  manajemen  dan  ekonomi. Selanjutnya diikuti oleh jurnal sistem informasi dengan 6 (enam) makalah. Lima jurnal  muncul  pada  jurnal  pemerintah  dan  administrasi  publik,  2  (dua)  dari  ilmu sosial  dan  lainnya  berasal  dari  multidisiplin  seperti  perpustakaan,  ekologi, governansi dan organisasi.
Gambar 4. Area subjek penelitian
Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021

## Distribusi Regional
Hasil  lokasi  penelitian  menunjukkan  bahwa  Asia  adalah  wilayah  yang paling banyak dipelajari  (29 dari 44 penelitian)  mewakili  66 persen. Hal ini bisa terjadi karena semakin penting Asia dalam hal ekonomi global. Uni Emirat Arab dan  India  merupakan  negara  yang  mayoritas  dianalisis  dengan  5  (lima)  jurnal. Malaysia  sebagai  negara  ketiga  yang  paling  banyak  dianalisis  dengan  4  (empat) jurnal. Wilayah Eropa dengan 6 (enam) jurnal,  wilayah lain seperti Amerika dan Afrika sebanyak 4 (empat) jurnal dan wilayah Australia dengan 1 (satu) jurnal.
5 6 2 4 15 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Lainnya Sistem Informasi Ilmu Sosial Pemerintahan/Administrasi Publik Manajemen Pengetahuan Manajemen/Ekonomi

## Tabel 2. Distribusi regional penelitian
Regional Negara Eropa 6 Inggris 1 Slovenia 1 Serbia 1 Finlandia 2 Portugis 1 Asia 29 Pakistan 3 Malaysia 4 Arab Saudi 2 India 5 Kuwait 1 Palestina 1 Singapura 1 Iran 2 Hongkong 1 Dubai 1 Uni Emirat Arab 5 Indonesia 1 Iraq 1 Taiwan 1 Amerika 4 Kanada 1 Brasil 2 New York 1 Afrika 4 Afrika Selatan 1 Uganda 1 Mauritius 1 Ghana 1 Australia 1

## Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021

## Metode Penelitian
Berkenaan  dengan  metode  penelitian  yang  digunakan,  dapat  dilihat dominasi yang jelas dari penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei (28 dari 44  jurnal)  sebanyak  64%.  Empat  makalah  menggabungkan  setidaknya  2  (dua) metode  seperti  survei  dan  wawancara.  Satu  studi  penelitian  dengan  gabungan diskusi grup dan wawancara, sementara studi lainnya menggunakan metode Delphi sebagai metode peramalan. Mafabi et al. (2012) mengadopsi desain cross-sectional untuk mengumpulkan data yang biasa digunakan untuk melakukan analisis mediasi. Enam  penelitian  menerapkan  pendalaman  studi  kasus,  misalnya  Laihonen  and Kokko  (2020)  mendasarkan  analisa  mendalam  tentang  proyek  di  Finlandia sehingga bisa mendapatkan detail informasi tentang kondisi, peristiwa dan proses terkait kejadian.
Gambar 5. Metode Penelitian

## Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021

## Karakteristik Sampel dan Ukuran Sampel
Studi dalam sampel penelitian ini terutama melibatkan karyawan yakni 20 penelitian. Selanjutnya penelitian yang melibatkan sampel manajer dan pimpinan sebanyak 12 penelitian, diikuti oleh sampel akademisi sebanyak 5 (lima) penelitian dan  1  (satu)  jurnal  memiliki  sampel  pelajar,  sedangkan  6  (enam)  lainnya  tidak disebutkan secara detail. Untuk ukuran sampel penelitian, mayoritas dengan data kurang dari 100 sampel sebanyak 18 studi atau 40,9%. Hanya 1 (satu) penelitian melibatkan populasi lebih dari 500 peserta. Ukuran rata-rata sampel dari 44 studi (diluar dari 6 studi yang tidak menyebutkan secara spesifik) adalah 166 sampel.
Tabel 3. Ukuran Sampel Penelitian Ukuran Sampel Jumlah Penelitian (%) Akumulasi (%) < 100 18 40,9 40,9 100 – 199 3 6,8 47,7 200 – 299 8 18,2 65,9 300 < 400 7 15,9 81,8 400 < 500 1 2,3 84,1 >500 1 2,3 86,4 Tidak disebutkan 6 13,6 100 44
Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021

## Tematik
Analisis  tematik  diakui  sebagai  metode  untuk  mengidentifikasi  tema  dan pola  dalam  data  penelitian  tertentu  (Ward,  House,  &  Hamer,  2009).  Peneliti mengelompokkan 44 jurnal terpilih menjadi 7 (tujuh) kategori tematik. Kapabilitas manajemen  pengetahuan  menjadi  kategori  terbesar  yakni  14  jurnal  (31,8%  dari
Delphi method, 1 Case Study, 6 Survei, 28 FGD, 1 Cross Sectional, 1 Wawancar a, 3 Mix Method, 4
sampel).  Tema  kedua  yang  paling  banyak  dianalisis  yakni  praktik  manajemen pengetahuan  dengan  9  (sembilan)  artikel  yang  mewakili  20,5%  dari  sampel. Selanjutnya  6  (enam)  artikel  terkait  analisis  faktor  pendukung  dan  hambatan manajemen  pengetahuan.  Kategori  selanjutnya  yakni  strategi  manajemen pengetahuan  dan  kepemimpinan  dengan  3  (tiga)  artikel  masing-masing,  berbagi pengetahuan sebanyak 2 (dua) artikel dan lainnya yakni terkait inovasi, digitalisasi pemerintah dan keberlanjutan dengan 7 (tujuh) artikel.
Gambar 6. Kategorisasi Jurnal Terpilih
Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2021

## B. Analisis Konten
Dalam artikel terpilih, ditemukan bahwa 3 (tiga) negara yakni Uni Emirat Arab, India dan Malaysia adalah negara yang mayoritas dipelajari pada manajemen sektor publik. Hal ini mungkin sebagai hasil kebijakan pada negara-negara tersebut untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Pada Uni Emirat Arab, perhatian yang tumbuh dari pemerintah  yang mendukung  manajemen pengetahuan sebagai bagian dari visi 2021 menuju transisi ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi berbasis  pengetahuan  setelah  terjadi  penurunan  harga  minyak  (Al  Yami,  Ajmal, Balasubramanian, & Systems, 2021). Pada India, bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang cepat, sehingga sektor publik perlu berpartisipasi sehingga dapat  terus  kompetitif  (Pandey  &  Dutta,  2015).  Manajemen  pengetahuan  juga dianggap penting bagi Pemerintah Malaysia karena pemerintah berpendapat bahwa penerapan  manajemen  pengetahuan  pada  sektor  publik  dapat  membawa  dampak yang  lebih  besar  pada  warganya  dibandingkan  dengan  perusahaan  swasta  (Choy
Berbagi Pengetahuan… Kapabilitas MP 32% Praktik MP 20% Faktor Pendukung dan Hambatan 14% Strategi 7% Kepemimpinan 7% Lainnya
(Inovasi, Personal Network, e-Gov) 16%
Chong,  Salleh,  Noh  Syed  Ahmad,  &  Syed  Omar  Sharifuddin,  2011).  Besarnya perhatian  yang  tumbuh  dari  pemerintah  memicu  perkembangan  studi  yang difokuskan pada negara-negara ini. Efek sampingnya yakni makin banyaknya studi yang berfokus  pada area  yang sama, sementara area lain  yang hampir diabaikan, misalnya hanya terdapat 1 (satu) sampel penelitian di Indonesia.
Penemuan tinjauan literatur juga menunjukkan konsentrasi studi yang tinggi pada satu kelompok topik yakni terkait kapabilitas manajemen pengetahuan yang dapat  mencakup  faktor-faktor  pendukung  serta  prosesnya.  Pada  saat  yang  sama, penelitian sebaiknya juga meneliti pada tema-tema yang belum diteliti. Selain itu, peneliti  manajemen  pengetahuan  harus  berpikir  ulang  dalam  melakukan pendekatan metodologis karena hampir sebagian besar penelitian melakukan teknik survei melalui kuesioner untuk mendapatkan data, sehingga perlu ada pendekatan lain yang dikembangkan secara kritis sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti pada literatur untuk lebih mengembangkan pendekatan kritis.
Urgensi  Manajemen  Pengetahuan  Sektor  Publik  Sehingga  Perlu diterapkan di Indonesia
Banyak literatur yang menjelaskan manfaat manajemen pengetahuan pada sektor publik. Pada sampel penelitian, beberapa studi menemukan korelasi positif dan  signifikan  dari  manajemen  pengetahuan  sektor  publik  terhadap  kinerja organisasi (Al Ahbabi, Singh, Balasubramanian, & Gaur, 2019; Siddiqui, Rasheed, Nawaz,  &  Abbas,  2019).  Manajemen  pengetahuan  juga  sebagai  prediktor  yang kuat,  positif  dan  signifikan  untuk  terbentuknya smart  government (Albreiki  & Bhaumik, 2019). Pada smart government , manajemen pengetahuan menyediakan strategi  keseluruhan  untuk  mengelola  konten  pemerintahan  elektronik  dengan menyediakan  alat  dan  teknik  organisasi  pengetahuan,  memantau  kemutakhiran konten  pengetahuan  dan  menyediakan  semua  informasi  yang  diperlukan  untuk warga negara sehingga pengetahuan lebih dapat digunakan, diakses serta disimpan. Menurut hasil penelitian Alvarenga, Matos, Godina, and C. O. Matias (2020) bahwa keberhasilan pemerintahan digital terkait dengan kualitas manajemen pengetahuan.
Pada  Table  4  berisikan  nilai E–Government  Development  Index (EDGI) pada  negara  ASEAN  selama  10  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2020,  Indonesia
mendapatkan  peringkat  ke  86,  naik  19  peringkat  dari  tahun  2018.  Indonesia menempati peringkat ke 7 (tujuh) di ASEAN setelah Vietnam, peringkat ini masih jauh  dibawah  negara  ASEAN  lainnya  seperti  Singapura  (peringkat  ke  11)  dan Malaysia  (peringkat  ke  47).  Nilai  rata-rata  EDGI  Indonesia  yakni  0,6612  berada sedikit diatas rata-rata Asia Tenggara dengan nilai 0,6321.

## Tabel 4. Nilai EGDI Negara ASEAN
Peringkat Negara di ASEAN E-Government Development Index 2020 2018 2016 2014 2012 2010 Indonesia 88 107 116 106 97 10 Malaysia 47 48 60 52 40 32 Singapura 11 7 4 3 10 11 Viet Nam 86 88 89 99 83 90 Thailand 57 73 77 102 92 76 Filipina 77 75 71 95 88 78 Laos 167 162 148 152 153 156 Myanmar 146 157 169 175 160 141 Brunei Darussalam 60 59 83 86 54 87 Kamboja 124 145 158 139 155 140
Sumber:(United Nations 2021), diakses pada 1 Maret 2021
Nilai  EDGI  yang  rendah,  salah  satunya  dapat  disebabkan  karena  belum optimalnya  manajemen  pengetahuan  di  Indonesia . Hal  ini  dikuatkan  dengan penelitian Rachmawati and Sensuse (2010), dimana Indonesia belum menerapkan kerangka  manajemen  pengetahuan  dalam e-government karena  saat  ini e- government di Indonesia baru bersifat situs layanan saja.
Sejumlah  organisasi  publik  telah  menerapkan  praktik  manajemen pengetahuan  dengan  upaya  untuk  menciptakan  sistem  yang  lebih  inovatif  untuk menghubungan  orang  dengan  informasi  dan  pengetahuan.  Ada  berbagai  contoh dalam  literatur  yang  menyoroti  keberhasilan  penggunaan  kebijakan  dan  solusi manajemen pengetahuan di berbagai tingkat pemerintah. Penelitian dari Magnier- Watanabe,  Benton,  Senoo,  and  practice  (2011)  menjelaskan  tentang  penerapans manajemen pengetahuan yang kuat dari Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mulai menerapkan manajemen pengetahuan secara sistematis pada tahun 1998 dan mengembangkan  standar  sistem  manajemen  pengetahuan  dari  berbagai  instansi melalui Government  Knowledge  Management  Center (GKMC).  Pembentukan GKMC diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan dalam organisasi pemerintah. Korea Selatan menjadikan inovasi pemerintah sebagai agenda prioritas
untuk mengubah pemerintah dengan cara yang adaptif dengan masyarakat berbasis pengetahuan sehingga terbentuk pilar efisiensi dan transparansi.
Manajemen  pengetahuan  sektor  publik  pada  negara  berkembang  masih perlu  ditingkatkan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  negara-negara  Arab tertinggal  jauh  dibandingkan  dengan  negara  maju  dan  perlu  belajar  banyak  dari keberhasilan  manajemen  pengetahuan  sektor  publik  di  negara  maju  (Alatawi, Dwivedi, Williams, & Rana, 2012). Penelitian dari Joshi, Farooquie, and Chawla (2016)  menemukan bahwa manajemen pengetahuan sektor publik di  India masih dalam tahap awal dan perlu perjalanan panjang untuk mengimbangi sektor swasta. Hal  ini  disebabkan  karena  sektor  swasta  telah  mengembangkan  pendekatan tersruktur untuk membangun manajemen pengetahuan secara sosial (diskusi) dan infrastruktur teknis (teknologi) serta telah menyelaraskan manajemen pengetahuan dengan tujuan dan sasaran organisasi.
Inisiatif  manajemen  pengetahuan  yang  berhasil  dari  negara  maju  telah berhasil  mendapatkan  keunggulan  kompetitif.  Pada  Indeks  Pengetahuan  Global tahun  2020,  peringkat  pertama  yakni  negara  Switzerland  dengan  kekuatannya berupa  efektivitas  pemerintah,  ketersediaan  layanan  penelitian  dan  pelatihan, kualitas lembaga penelitian serta pelatihan staf. Pada wilayah ASEAN, Singapura sebagai  peringkat  ke  7  (tujuh)  memiliki  kekuatan  pada  keberhasilan  dalam mempromosikan informasi teknologi.
Manajemen  pengetahuan  memanfaatkan  pengetahuan  yang  tertanam  pada orang-orang pada organisasi  yang tertanam dalam pengalaman, keterampilan dan kebijaksanaan.  Penerapan  manajemen  pengetahuan  membantu  aliran  informasi dalam  organisasi  sehingga  meningkatkan  pengetahuan  penggunaan  organisasi melalui  pembelajaran  organisasi  dengan  tujuan  memberikan  nilai  kepada organisasi.  Perlunya  keseriusan  dari  pemerintah  Indonesia  dalam  menggarap manajemen pengetahuan pada sektor publik. Seperti yang dikemukakan oleh Wiig (2002) bahwa manajemen pengetahuan dapat membangun modal intelektual suatu bangsa dan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan publik.  Zhou, Gao, and Security (2007) mengemukakan bahwa manajemen pengetahuan sektor publik dapat meningkatkan kompetensi pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan.

## Strategi untuk Meningkatkan Manajemen Pengetahuan di Indonesia
Dalam  mengelola  pengetahuan  organisasi,  sangat  penting  untuk  memiliki strategi  manajemen  pengetahuan  yang  dipahami  karyawan.  Memiliki  strategi manajemen  pengetahuan  yang  terencana  dengan  baik  juga  akan  bermanfaat  bagi organisasi, karena memungkinkan organisasi untuk mengakses dan menyimpan file informasi dan pengetahuan. Namun, menurut temuan dari Rowley and Seba (2010) bahwa pada badan polisi di Inggris tidak ada organisasi yang memiliki strategi atau kebijakan  manajemen  pengetahuan.  Temuan  ini  konsisten  dengan  temuan  Cong, Li‐Hua,  and  Stonehouse  (2007)  bahwa  terdapat  kekurangan  strategi  yang  jelas untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan.
Tanpa  strategi  yang  jelas  dan  jelas  tujuannya,  kegiatan  manajemen pengetahuan  cenderung  lebih  sulit  dalam  organisasi  publik.  Sebagian  besar karyawan  di  sektor  publik  melihat  pengetahuan  mereka  sebagai  kekuatan  dan menjaga pengetahuan mereka untuk melindungi posisi (Al-Athari & Zairi, 2001). Salleh,  Ahmad,  Ikhsan,  and  Chong  (2011)  menemukan  bahwa  kesulitan  dalam mengubah perilaku dan sikap karyawan sebagai kendala terbesar, hambatan lainnya termasuk kurangnya kepercayaan.
Kurangnya  kesadaran  dan  kurangnya  strategi  yang  jelas,  bersama  dengan hambatan  yang  ada  dalam  organisasi  publik  ditemukan  menghambat  efektifitas manajemen  pengetahuan  (Cong  et  al.,  2007).  Sebagai  langkah  awal, mengembangkan  strategi  manajemen  pengetahuan  memerlukan  analisis  yang cermat  terhadap  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi.  Penelitian  Al  Yami  and  Ajmal (2019) menjelaskan bahwa Uni Emirat Arab telah menduduki peringkat pertama di dunia Arab dan peringkat ke-42 dunia karena sebagai salah satu negara yang telah mendukung  program  manajemen  pengetahuan  nasional  sebagai  bagian  dari  visi 2021 yakni menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Salah satu strateginya dengan mendirikan Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Foundation dengan dana sebesar $10 miliar. Penelitian dari Abass, Hayat, Shahzad, and Riaz (2011) pada pemerintah Pakistan menemukan implikasi bahwa organisasi harus secara eksplisit mengakui
pengetahuan sebagai elemen kunci dalam perencanaan strategis dan harus memiliki prosedur internal yang efektif untuk mentransfer seluruh praktik terbaik organisasi.
Pada  Indonesia,  manajemen  pengetahuan  sektor  publik  masuk  kedalam program  reformasi  birokrasi  pada  tingkat  meso  yakni  menjalankan  fungsi manajerial yang dijalankan oleh unit khusus. Hasil penelitian Mitrović, Obradović, and Suknović (2018) menunjukkan meskipun manajemen pengetahuan dianggap penting  dan  prioritas  namun  tanpa  adanya  kebijakan  formal  dan  tanggung  jawab sehingga  karyawan  belum  siap  untuk  melaksanakan  secara  informal.  Sehingga pemerintah  Indonesia  perlu  membuat  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  dimulai dengan  membuat  penilaian  tentang  tahap  pengembangan  maturitas  manajemen pengetahuan  sektor  publik  di  Indonesia  yang  dimulai  dengan  pembentukan knowledge management system sehingga terdapat standarisasi mutu.
Mengingat urgensi manajemen pengetahuan sektor publik, maka perlunya peningkatan ke dalam tingkat pelaksana makro sehingga sebagai regulasi nasional yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan karakteristik organisasi. Karena setiap organisasi memiliki memiliki perbedaan dalam sumber daya manusia, proses dan fungsi maka strategi manajemen pengetahuan bersifat unik. Implementasi strategi manajemen pengetahuan dapat dicapai melalui langkah-langkah berikut:

## 1. Menganalisis Infrastruktur Pengetahuan
Dengan  mengidentifikasi  infrastruktur,  sehingga  dapat  melihat  komponen yang  dapat  membantu  dalam  membangun  strategi  manajemen  pengetahuan  dan memanfaatkan apa yang telah ada. Selain itu, penting bagi organisasi sektor publik untuk  menganalis  kebijakan  yang  ada  karena  implementasi  manajemen pengetahuan  bergantung  pada  intervensi  kebijakan  dan  infrastruktur.  Banyak penelitian  yang  menanganalisis  infrastruktur  yang  harus  ada  dalam  mendukung manajemen  pengetahuan.  Penelitan  Mitrović  et  al.  (2018)  pada  pemerintah  lokal Serbia  menyebutkan  infrastruktur  berupa  teknologi,  budaya  dan  sumber  daya manusia  sebagai  pendukung  manajemen  pengetahuan.  Penelitian  Salleh  (2013) pada  salah  satu  departemen  Pemerintah  Federal  di  Malaysia  menjelaskan  bahwa evaluasi  kinerja  dan  insentif  memiliki  dampak  yang  tinggi  pada  kinerja  berbagi pengetahuan.
Pada salah satu  infrastruktur  yakni  budaya organisasi,  penelitian  Sensuse,
Cahyaningsih,  and  Wibowo  (2015)  menjelaskan  budaya  Pemerintah  Indonesia lebih mirip sebagai budaya hierarki dan budaya marga dibandingkan budaya pasar, sehingga  perlu  adanya  adaptasi  organisasi  baru  sehingga  tujuan  budaya  untuk mendefinisikan pengetahuan dapat relevan.

## 2. Dukungan Pemimpin
Kepemimpinan  diakui  sebagai  faktor  penting  dalam  keberhasilan manajemen  pengetahuan.  Penelitian  Chu  (2016)  ditemukan  bahwa  manajemen pengetahuan tidak dapat dilaksanakan tanpa kepemimpinan yang efektif, khususnya dari awal proses manajemen pengetahuan karena perannya sebagai pemimpin visi, panutan, fasilitator dan memelihara budaya berbagi. Namun peran pemimpin yang bersifat  eksploitatif  memiliki  dampak  negatif  terhadap  manajemen  pengetahuan (Abdulmuhsin,  Zaker,  &  Asad,  2021).  Penelitian  Karim  and  Valaei  (2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformatif secara positif dapat mempengaruhi proses manajemen pengetahuan.
Menurut  penelitian  Irawanto  (2009)  bahwa  memimpin  karyawan  di Indonesia tidak sama dengan memimpin pada dunia barat atau Asia lainnya karena orang  Indonesia  menekankan  kesejahteraan  kolektif  dan  orientasi  kemanusiaan yang  kuat  dalam  masyarakat  sehngga  pemimpin  yang  efektif  adalah  yang menunjukkan  rasa  belas  kasih  yangtidak  hanya  menjadi  manajer,  tetapi  juga menjadi  pelindung  dan  mentor.  Pentingnya  dukungan  pemimpin  karena  menurut Prasojo  (2020),  dari  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia,  berbagai  agenda  reformasi birokrasi dapat berjalan karena kuatnya komitmen pemimpin instansi pemerintah.

## 3. Merancang Tim Manajemen Pengetahuan.
Pada  persiapan  manajemen  pengetahuan  perlu  ada  pembentukan  tim manajemen pengetahuan yang akan merancang, membangun, mengimplementasikan dan menyebarkan sistem manajemen pengetahuan. Chiu and Chen  (2016)  melakukan  penelitan  pada  organisasi  publik  di  Taiwan  dan menemukan  jika  pemerintah  ingin  menerapkan  strategi  manajemen  pengetahuan maka  membutuhkan  kelompok  atau  individu  yang  berbagi  pengetahuan  untuk kepentingan  bersama.  Tim  manajemen  yang  efektif  adalah  campuran  dari
pemangku  kepentingan  utama  dan  perlunya  identifikasi  sumber  keahlian  yang mampu  menjaga  keseimbangan  persyaratan  teknis  dan  manajerial  sehingga membangun tim yang tepat.

## 4. Mengembangkan Sistem Manajemen Pengetahuan
Penelitian Colnar and Dimovski (2017) menjelaskan bahwa pada beberapa badan  sektor  publik  di  Slovania  dan  kasus  negara  lain  seperti  Singapura  bahwa kesemuanya memiliki kesamaan yakni supaya berhasil dalam inisiatif manajemen pengetahuan  maka  perlu  adanya  teknologi  yang  bisa  menjadi  alat  untuk  berbagi pengetahuan seperti portal internet yang terseda untuk semua orang di organisasi. Selain  itu,  penelitian  Alvarenga  et  al.  (2020)  menemukan  pada  Kementerian Lingkungan  Portugis  bahwa  penggunaan  teknologi  dikombinasikan  dengan penggunaan pengetahuan secara sistematis akan meningkatkan efisensi dan inovasi dalam  organisasi  publik  serta  memanfaatkan  keterampilan  dan  pengetahuan karyawan dalam dukungan teknologi.
Penelitian  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Cahyaningsih,  Sensuse,
Wibowo,  Latifah,  and  Sari  (2016)  meneliti  pelaksanaan  sistem  manajemen pengetahuan pada tiga instansi pemerintah yang mengurus Aparatur Sipil Negara yakni Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan & RB melalui platform Nusantara. Namun belum ditemukan objek penelitian yang lebih besar pada objek lainnya di  pemerintahan terkait aplikasi  yang mendukung proses  manajemen  pengetahuan  secara  nasional,  karena  setiap  organisasi  di pemerintah membangun sistem manajemen pengetahuan secara mandiri. Selain itu, tantangan pada pemerintah  Indonesia  yang memiliki  kemampuan teknologi  yang berbeda-beda pada masing-masing instansi, seperti penelitian Praditya (2012) yang membandingkan  kesiapan  teknologi  manajemen  pengetahuan  pada  pemerintah daerah  Tangerang  dan  Palembang  yang  memiliki  perbedaan  hasil  bahwa pemerintah  daerah  Tangerang  telah  memiliki  infrastruktur  teknologi  yang  cukup namun  pemerintah  daerah  Palembang  belum  didukung  sistem  manajemen pengetahuan yang optimal.

## 5. Membuat Struktur Penghargaan
Kegagalan  proyek  seperti  implementasi  manajemen  pengetahuan  dapat terjadi karena kurangnya dukungan karyawan. Mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan  umumnya  menjadi  upaya  sukarela  sehingga  diperlukan  struktur penghargaan  yang  memotivasi  karyawan  untuk  menggunakan  sistem.  Menurut Liebowitz  (2003),  terdapat  budaya  penimbunan  pengetahuan  pada  pemerintahan karena karyawan enggan berbagi pengetahuan karena sebagai kekuatan karyawan itu sendiri dalam hal peningkatan pangkat. Hal ini dapat diatasi dengan memberi karyawan penghargaan bagi karyawan yang berbagi pengetahuan. Penelitan Salleh et  al.  (2011)  pada  pemerintah  Malaysia  menyebutkan  bahwa  organisasi  sektor publik memiliki sumber daya yang terbatas sehingga jika tidak dapat memberikan insentif  keuangan  namun  organisasi  dapat  mempertimbangkan  jenis  insentif  lain seperti promosi dan peluang pengembangan karir, peluang pelatihan, penghargaan staf atau tim terbaik dan lainnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Susanty, Yuningsih, and Anggadwita (2019) menemukan  hasil  yang  menarik  yang  berbeda  dengan  penelitian  pada  negara lainnya, bahwa ditemukan kompensasi berbasis pengetahuan memiliki nilai negatif terhadap  inovasi  kinerja  organisasi  pada  Pusat  Penelitian  dan  Pelatihan  Aparatur Pemerintah di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena pegawai pemerintah di pada objek tersebut tidak mengharapkan kompensasi finansial terkait inovasi yang dihasilkan. Dengan demikian, kompensasi yang diberikan oleh pusat penelitian dan pelatihan  bagi  karyawannya  adalah  non  finansial,  berupa  pemberian  kesempatan pengembangan  kompetensi  melalui  kursus,  beasiswa  pendidikan,  pelatihan  dan sebagainya.  Namun  berdasarkan  wawancara  dengan  beberapa  karyawan, ditemukan  sistem  kompensasi  non-finansial  masih  kurang  memadai  karena pegawai masih menganggapnya sebagai tugas tambahan di luar tugas dasar.

## 6. Melakukan Penilaian Dampak Manajemen Pengetahuan
Penilaian merupakan langkah  yang diperhitungkan  yang digunakan untuk mengukur  dampak  manajemen  pengetahuan  baik  dampak  finansial  maupun  non- finansial. Girard and McIntyre (2010) menjelaskan tentang model Inukshuk yang berisi 5 (lima) faktor pendukung yakni teknologi, kepemimpinan, budaya, proses,
dan  pengukuran.  Pengukuran  adalah  satu-satunya  elemen  yang  memungkinkan pemangku  kepentingan  untuk  menentukan  apakah  kegiatan  manajemen pengetahuan telah berkontribusi pada tujuan strategis organisasi.
Pada  pemerintahan  Indonesia,  karena  manajemen  pengetahuan  masuk dalam  program  reformasi  birokrasi  maka  monitoring  dan  evaluasi  berada  pada Inspektorat Jenderal (Purwasih, 2014). Evaluasi dilakukan bila terdapat pelaksanan yang menyimpang dalam reformasi birokrasi. Namun berdasarkan hasil wawancara penelitian, belum terdapat evaluasi pada Kementerian Perindustrian terhadap sistem aplikasi. Karena tugas evaluasi masuk dalam Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Daerah  dimana  jumlah  auditor  bersertifikat  masih  sangat  kurang  di  Indonesia (BPKP, 2014), sehingga evaluasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

## KESIMPULAN
Studi  ini  melakukan  tinjauan  literatur  secara  sistematis  untuk  memahami manajemen  pengetahuan  sektor  publik  dalam  teori  dan  praktik.  Pada  analisis deskriptif, penulis menemukan berbagai macam proyek penelitian yang mencakup banyak  hal  pada  negara  yang  berbeda.  Penulis  menemukan  bahwa  literatur manajemen  pengetahuan  didominasi  penelitian  dari  Uni  Emirat  Arab,  India  dan Malaysia.  Hal  ini  didukung  karena  kebijakan  pemerintah  sehingga  mendukung penelitian  dalam  fokus  ini.  Selain  itu,  penulis  menemukan  bahwa  literatur manajemen pengetahuan sektor publik didukung oleh metodologi penelitian yang umumnya dilakukan dengan survei dan hanya sedikit menjelaskan tema penelitian seperti  inovasi, sustainability dan  lainnya . Hal  ini  memiliki  konsekuensi  penting untuk penelitian selanjutnya, karena jika terus menerbitkan tema yang umum, maka hasil  penelitian  terkait  manajemen  sektor  publik  dapat  menjadi  kurang  menarik. Perlu ada eksplorasi tema penelitian lainnya dan menjelajahi batas-batas organisasi sektor publik lainnya serta metodologi yang beragam.
Pada analisis konten, dijelaskan urgensi manajemen pengetahuan diterapkan di  Indonesia  karena  inisiatif  manajemen  pengetahuan  yang  berhasil  dari  negara maju telah berhasil mendapatkan keunggulan kompetitif. Manajemen pengetahuan dapat  menjadi  salah  satu  penggerak  dalam  meningkatkan  bidang  yang  tertinggal
dan  banyak  manfaat  yang  akan  dapat  dicapai  jika  menerapkan  manajemen pengetahuan  sektor  publik.  Selanjutnya  dijelaskan  beberapa  strategi  dalam penerapannya  yang  diambil  dari  jurnal  terpilih  yang  dikaitkan  dengan  kondisi penerapan manajemen pengetahuan pada pemerintah Indonesia.
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Hanya artikel jurnal di database Scopus  yang  digunakan  pada  tinjauan  literatur  sistematis  sehingga  berpotensi mengabaikan  dengan  tanpa  sengaja  beberapa  artikel  yang  relevan  tentang manajemen  pengetahuan  sektor  publik.  Namun  demikian,  seleksi  bersifat komprehensif.  Selain  itu,  penelitian  ini  didasarkan  pada  analisis  dan  hasil interpretasi yang terkadang subjektif. Meski dengan keterbatasan, penulis berharap kontribusi ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Para peneliti dari Indonesia  dapat  mengambil  kesempatan  ini  untuk  mulai  menyelidiki  manajemen pengetahuan  yang  belum  tersentuh  kedalam  isu-isu  spesifik  seperti  sistem manajemen  pengetahuan.  Selain  itu,  penelitian  selanjutnya  dapat  melaksanakan penelitian pada organisasi sektor publik lain yang belum diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Abass, F., Hayat, M., Shahzad, A., & Riaz, A. J. E. J. o. S. S. (2011). Analysis of knowledge management in the public sector of Pakistan . 19 (4), 471-478.
Abdulmuhsin,  A.  A.,  Zaker,  R.  A.,  &  Asad,  M.  M.  (2021). How  exploitative leadership influences on knowledge management processes: the moderating role  of  organisational  citizenship  behaviour . International  journal  of organizational analysis (2005), ahead-of-print (ahead-of-print). doi:10.1108/IJOA-09-2020-2424
Al-Athari,  A.,  &  Zairi,  M.  (2001). Building  benchmarking  competence  through knowledge  management  capability  -  An  empirical  study  of  the  Kuwaiti context . Benchmarking  :  an  international  journal,  8 (1),  70-80. doi:10.1108/14635770110383489
Al  Ahbabi,  S.  A.,  Singh,  S.  K.,  Balasubramanian,  S.,  &  Gaur,  S.  S.  (2019). Employee  perception  of  impact  of  knowledge  management  processes  on public sector performance . Journal of knowledge management, 23 (2), 351- 373. doi:10.1108/JKM-08-2017-0348
Al  Yami,  M.,  &  Ajmal,  M.  M.  (2019). Pursuing  sustainable  development  with knowledge management in public sector. VINE journal of information and
knowledge management systems, 49 (4), 568-593. doi:10.1108/VJIKMS-05- 2019-0068
Al Yami, M., Ajmal, M. M., Balasubramanian, S. J. V. J. o. I., & Systems, K. M. (2021). Does size matter? The effects of public sector organizational size’on knowledge management processes and operational efficien cy.
Alatawi, F. M. H., Dwivedi, Y. K., Williams, M. D., & Rana, N. P. (2012). A review of  knowledge  management  in  the  public  sector  across  Arab  countries: Lessons learnt from developed and developing world. Paper presented at the European,  Mediterranean  &  Middle  Eastern  Conference  on  Information Systems.
Albreiki,  S.,  &  Bhaumik,  A.  A.  A.  J.  d.  (2019).  T he  Influence  of  Knowledge Mana gement on the Smart Government Effectiveness: An Empirical Study in UAE. 11 , 12.
Alvarenga,  A.,  Matos,  F.,  Godina,  R.,  &  C.  O.  Matias,  J.  (2020). Digital Transformation  and  Knowledge  Management  in  the  Public  Sect or. Sustainability (Basel, Switzerland), 12 (14), 5824. doi:10.3390/su12145824
Bappenas.  (2016). Kajian  Internalisasi  Manajemen  Pengetahuan  dalam
Penyusunan Kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan . Jakarta
BPKP.  (2014).  Meningkatan  Kompetensi  APIP  dengan  Diklat  Auditor  Ahli.
Retrieved from http://www.bpkp.go.id/bali/berita/read/11845/0/meningkatan-kompetensi- apip-dengan-diklat-auditor-
Cahyaningsih, E., Sensuse, D. I., Wibowo, W. C., Latifah, R., & Sari, W. P. (2016).
NUSANTARA:  A  new  design  of  knowledge  management  system  in Indonesia. Paper  presented  at  the  2016  International  Conference  on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI).
Chiu, C.-N., & Chen, H.-H. (2016). T he study of knowledge management capability and organizational effectiveness in Taiwanese public utility: the mediator role  of  organizational  commitment . SpringerPlus,  5 (1),  1520-1520. doi:10.1186/s40064-016-3173-6
Choy Chong, S., Salleh, K., Noh Syed Ahmad, S., & Syed Omar Sharifuddin, S.-I. (2011). KM implementation in a public sector accounting organization: an empirical  investigation. Journal  of  knowledge  management,  15 (3),  497- 512. doi:10.1108/13673271111137457
Chu, K.-w. (2016). Leading knowledge management in a secondary school. Journal of knowledge management, 20 (5), 1104-1147. doi:10.1108/JKM-10-2015- 0390
Colnar, S., & Dimovski,  V. J. M. J. o. C. M.  I. (2017). Knowledge management initiatives benefits for the Slovenian public sector . 22 (Special Issue), 145- 161.
Cong,  X.,  Li ‐ Hua,  R.,  &  Stonehouse,  G.  (2007). Knowledge  management  in  the Chinese  public  sector:  empirical  investigation.  Journal  of  technology management in China, 2 (3), 250-263. doi:10.1108/17468770710825188
De  Angelis,  C.  T.  (2013). A  knowledge  management  and  organizational intelligence  model  for  public  administration. International  Journal  of
Public Administration:
Knowledge Management and Public Administration: Good Bedfellows or Potential Sparring Partners, 36 (11), 807-819.
Edge, K. (2005). Powerful public sector knowledge management: a school district example. Journal of knowledge management .
Farazmand, A. (2017). Governance reforms: The good, the bad, and the ugly; and the  sound:  Examining  the  past  and  exploring  the  future  of  public organizations. Public Organization Review, 17 (4), 595-617.
Girard, J. P., & McIntyre, S. (2010). Knowledge management modeling in public sector organizations: a case study . International Journal of Public Sector Management, 23 (1), 71-77. doi:10.1108/09513551011012330
Irawanto, D. W. J. J. o. D. M. (2009). A n analysis of national culture and leadership practices in Indonesia . 4 (2), 41-48.
Jesson,  J.,  Matheson,  L.,  &  Lacey,  F.  M.  (2011).  D oing  your  literature  review:
Traditional and systematic techniques .
Joshi,  H.,  Farooquie,  J.  A.,  &  Chawla,  D.  (2016).  K nowledge  Management Practices  in  Indian  Organizations—A  Sectoral  Comparison. Vision  (New Delhi, India), 20 (3), 211-223. doi:10.1177/0972262916651534
Karim,  N.  S.  A.,  &  Valaei,  N.  J.  I.  J.  o.  K.  M. S.  (2020). Does  ambidexterity  in leadership  strategies  influence  public  sectors'  KM  readiness  in  terms  of SECI processes? , 11 (1), 20-40.
Kemenkeu.  (2019).  In i  Sederet  Tantangan  Dana  Riset .  Retrieved  from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-tantangan-dana- riset/
KemenpanRB.  (2011). Permenpan  RB  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge
Management) .
Krippendorff,  K.  (2013). Content  analysis:  An  introduction  to  its  methodology : Sage publications.
Laihonen,  H.,  &  Kokko,  P.  (2020). Knowledge  management  and  hybridity  of institutional  logics  in  public  sector. Knowledge  management  research practice , 1-15.
Liebowitz,  J.  (2003). Addressing  the  Human  Capital  Crisis  in  the  Federal Government: A Knowledge Management Perspective . Burlington: Taylor & Francis Group.
Mafabi,  S.,  Munene,  J.,  &  Ntayi,  J.  (2012). Knowledge  management  and organisational  resilience:  Organisational  innovation  as  a  mediator  in Uganda  parastatals.  Journal  of  Strategy  Management  Accounting Research .
Magnier-Watanabe,  R.,  Benton,  C.,  Senoo,  D.  J.  K.  m.  r.,  &  practice.  (2011).  A study of knowledge management enablers across countr ies. 9 (1), 17-28.
McAdam, R., Hazlett, S. A., & Casey, C. (2005). Performance management in the UK  public  sector:  Addressing  multiple  stakeholder  complexity . The International  journal  of  public  sector  management,  18 (3),  256-273. doi:10.1108/09513550510591542
Mitrović,  Z.,  Obradović,  V.,  &  Suknović,  M.  J.  S.  J.  o.  M.  (2018). Knowledge management  in  the  public  sector:  The  case  of  Serbian  local  government . 13 (2), 293-309.
Pandey,  S.  C.,  &  Dutta,  A.  J.  I.  J.  o.  K.-B.  D.  (2015).  K nowledge  infrastructure capabilities and knowledge management:  case of an Indian public sector undertaking . 6 (1), 50-64.
Praditya, D. (2012). Knowledge Management dalam Pemerintahan Dae rah. Jurnal Penelitian Komunikas i, 15 (2).
Prasojo, E. (2020). Memimpin  Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia : Prenada Media.
Purwasih, N. (2014). Strategi Manajemen Pengetahuan dala Mendukung Program Reformasi Birokrasi: Studi Kasus Kementerian Perindustrian . Universitas Indonesia.
Rachmawati, U. A., & Sensuse, D. I. (2010). Perspektif Knowledge Management pada E-Government di Indonesia. Paper presented at the Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI).
Rakhmani, I., Sakhiyya, Z., Ramadhan, A., & Agahari, W. (2020). Melakukan Riset di Indonesia .
Rowley, J., & Seba, I. (2010). Knowledge management in UK police force s. Journal of knowledge management, 14 (4), 611-626. doi:10.1108/13673271011059554
Salleh,  K.  (2013). Knowledge  sharing  and  knowledge  management  modelling  in public  sector  accounting  organisation:  case  evidence  from  Malaysia.
International Journal of Knowledge-Based Development, 4 (4), 363-381.
Salleh,  K.,  Ahmad,  S.  N.  S.,  Ikhsan,  S.  O.  S.  S.,  &  Chong,  S.  C.  J.  E.  G.,  An International  Journal.  (2011).  Perceived  KM  benefits  and  obstacles:  a survey on government institutions . 8 (4), 327-342.
Sensuse, D. I., Cahyaningsih, E., & Wibowo, W. C. J. P. C. S. (2015). Knowledge management:  organizational  culture  in  Indonesian  government  human capital management . 72 , 485-494.
Siddiqui, S. H., Rasheed, R., Nawaz, M. S., & Abbas, M. (2019). Knowledge Sharing and  Innovation  Capabilities:  The  Moderating  Role  of  Organizational Learning . Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13 (2), 455- 486.
Susanty, A. I., Yuningsih, Y., & Anggadwita, G. (2019). Knowledge management practices and innovation performance . Journal of Science and Technology Policy Management, 10 (2), 301-318. doi:10.1108/JSTPM-03-2018-0030
Titi  Amayah,  A.  (2013). Determinants  of  knowledge  sharing  in  a  public  sector organization.  Journal  of  knowledge  management,  17 (3),  454-471. doi:10.1108/JKM-11-2012-0369
Tranfield,  D.,  Denyer,  D.,  &  Smart,  P.  (2003). Towards  a  Methodology  for Developing  Evidence-Informed  Management  Knowledge  by  Means  of Systematic  Review. British  journal  of  management,  14 (3),  207-222. doi:10.1111/1467-8551.00375
UNDP. (2020). Global Knowledge Index . Retrieved from Dubai:
Ward,  V.,  House,  A.,  &  Hamer,  S.  (2009). Developing  a  Framework  for Transferring Knowledge Into Action: A Thematic Analysis of the Literatur e.
Journal  of  health  services  research  &  policy,  14 ,  156-164. doi:10.1258/jhsrp.2009.008120
Wiig, K. M. (2002). K nowledge management in public administration. Journal of knowledge management, 6 (3), 224-239. doi:10.1108/13673270210434331
Zhou,  Z.,  Gao,  F.  J.  I.  J.  o.  C.  S.,  &  Security,  N.  (2007). E-government  and Knowledge Management. 7 (6), 285-289.