## Jurnal Ekonomika
Manajemen, Akuntansi dan Perbankan Syari’ah Vol. 11 No. 2, September 2022 e-ISSN: 25808117; p-ISSN: 25276379
===========================================================================

## PENERAPAN AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT
(STUDI KASIS DI LAZ DPU KALTIM)
Sugiarto 1 , Karmila 2
Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda 1

## Muhammadsugi17@gmail.com

## Abstract
Management of zakat optimally as a resource that is very potential and can help the welfare of social life.  This  requires  zakat  management  institutions  to  continue  to  grow  and  improve  their  services  to a higher  level  of  society.  So  that  the  institution  runs  better,  according  to  sharia  and  free  from  money laundering and other criminal practices. It is necessary to carry out a sharia inspection or audit. The research  was conducted at LAZ DPU Kaltim using a qualitative descriptive method. The findings are that the scope of sharia audit on zakat amil includes management and amil, collection and delivery of zakat, infaq, alms and other religious social funds and sharia compliance. This aims to protect the amil zakat  institution  from  money  laundering  and  other  criminal  proceeds  including  corruption  and violations,  violations  and  violations  of  sharia  provisions  and  increase  stakeholder  confidence  in  the accountability and sharia compliance of the amil zakat institutions.
Keywords: Sharia Audit, the amil zakat institutions

## Abstrak
Pengelolaan  zakat  secara  maksimal  sebagai  sumber  daya  yang  sangat  potensial  dan  dapat membantu  kesejahteraan  kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  menuntut  lembaga  pengelolaan zakat  untuk  terus  tumbuh  dan  meningkatkan  pelayanannya  untuk  tingkat  kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Agar lembaga berjalan lebih baik, sesuai syariah dan bebas dari praktik pencucian uang dan criminal lainnya. Perlu dilakukan pemeriksaan atau audit syariah. Penelitian  dilakukan  di  LAZ  DPU  Kaltim  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Adapun temuan  penelitian  yakni  ruang  lingkup  audit  syariah  pada  lembaga  amil  zakat  meliputi manajemen dan keamilan, pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya serta kepatuhan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga lembaga amil zakat terhindar dari praktik pencucian uang dan hasil criminal lainnya termasuk korupsi dan terorisme,  mencegah  penyimpangan  dan  pelanggaran  ketentuan  syariah  dan  meningkatkan kepercayaan  pemangku  kepentingan  terhadap  akuntabilitas  dan  kepatuhan  syariah  pada lembaga amil zakat
Kata Kunci: audit syariah, lembaga amil zakat

## PENDAHULUAN
Zakat merupakan salah satu Rukun Islam. Kewajiban untuk membayar zakat bukan hanya untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT semata akan tetapi juga dapat menjadi solusi untuk  masalah  sosial  ekonomi  seperti  mengurangi  kemiskinan.  Dalam  laman  Kemenko  PMK, Muhadjir  Effendy  menyebutkan  bahwa  zakat  dapat  turut  berperan  dalam  mengentaskan kemiskinan  di  Indonesia.  Berdasarkan  outlook  data  zakat  2021  Badan  Amil  Zakat  Nasional (Baznas),  Total  potensi  zakat  di  Indonesia,  sebesar  Rp  327,6  triliun,  Karena  itu,  zakat  sangat
berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong miskin. (KemenkoPKM, 2021)
Pengelolaan zakat secara maksimal sebagai sumber daya yang sangat potensial dan dapat membantu  kesejahteraan  kehidupan  bermasyarakat.  Untuk  itu  perlu  adanya  tata  kelola  dan akuntabilitas  yang  baik.  Dalam  perkembangannya  pemerintah  menetapkan  peraturan perundangundangan yang baru yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti UU nomor 23 tahun 1999. Undang-undang terbaru mewajibkan jika lembaga pengelola zakat  agar  laporan  keuangannya  dilaksanakan  audit.  Audit  yang  dijalankan  adalah  audit  atas laporan keuangan secara syariah. Hal tersebut pula tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan auditor syariah berpedoman pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2020  tentang  Pedoman  Audit  Syariah  atas  Laporan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat,  Infak, Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Pelaksanaan audit merupakan proses penyampaian informasi kepada pihak yang ada di luar lembaga agar mengahasilkan informasi yang lebih transparan. Tujuan dari transaparansi agar para donatur dan masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi atas dana yang disumbangkan ke Lembaga Zakat. (Rochamantika & Pravitasari, 2021). Namun dalam penerapanya audit syariah mempunyai  tantangan  tersendiri.  Menurut  pendapat  Ibrahim  menjelaskan  bahwa:“adanya  gap antara ekspektasi dan audit syariah yang telah berjalan selama ini. Terdapat faktor-faktor sebagai kendala  ketika  menerapkan  audit  yang  sesuai  dengan  syariat-  syariat  Islam  diantaranya  adalah ruang  lingkup,  kerangka  kerja.  Kualifikasi,  serta  isu-isu  terkait  dengan  tingkat  kemandirian. (Kasim,  M.,  &  Sulaiman,  2012)  Luasnya  ruang  lingkup  audit  syariah  mengakibatkan  auditor syariah  tidak  hanya  memiliki  kewajiban  untuk  memeriksa  kewajaran  dalam  laporan  keuangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), melainkan juga harus memeriksa kesesuaian LKS terhadap prinsip syariah yang berlaku. (Dewi & Tjiptohadi, 2019)
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  audit syariah  pada  lembaga  amil  zakat  di  LAZ  DPU  Kaltim.  Diharapkan  dalam  penelitian  ini  dapat menjadi referensi dan kebijakan pada lembaga amil zakat terkait audit syariah

## METODE PENELITIAN
Penelitian    di  LAZ  DPU  Kaltim  Jl  Siradj  Salman  Ruko  Grand  Mutiara  Blok  C  No.  3 Samarinda,  Kaltim.  (https://lazdpukaltim.or.id/kantor-pelayanan/  diakses  pada  tanggal  7  maret 2022)
Teknik  analisis  menggunakan  observasi  dengan  melakukan  pengamatan  di  lokasi penelitian,  wawancara  dengan  bagian  akuntansi,  pimpinan  dan  auditor  internal  di  LAZ  DPU Kaltin,  dokumen  yang  berkaitan  dengan  audit  laporan  keuangan.  Teknik  analisis  yang dipergunakan adalah analisis kualitatif . Digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Analisis interaktif Mile dan Hubbermen
Gambar diatas menjelaskan analisis interaktif. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan reduksi data

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  audit  syariah  pada  LAZ  DPU  Kaltim  berfokus  pada  empat  (4)  jenis  audit meliputi  manajemen  dan  keamilan,  pengumpulan  Zakat,  Infaq,  dan  Shadaqah  (ZIS)  dan  Dana Sosial dan Keagamaan Lainnya (DSKL), penyaluran ZIS dan DSKL dan kepatuhan syariah.

## MANAJEMEN DAN KEAMILAN
Pada lembaga amil zakat ruang lingkup audit tidak hanya terbatas pada laporan keuangan melainkan  pula  pada  hal-hal  diluar  laporan  keuangan  meliputi  laporan  keuangan,  legalitas lembaga,  rencana  strategis,  RKAT,  manajemen  amil  atau  SDM,  penggunaan  hak  amil,  aturan- aturan lembaga, SOP, Juklak/juknis, dan aturan terkait lainnya. Termasuk juga hasil monitoring dan pengendalian internal, hasil audit satuan audit internal, rekomendasi dewan pengawas syariah, laporan semester, laporan tahunan, tindak lanjut atas evaluasi internal, dan hasil audit ankuntan
publik,  dan  hasil  pengawasan  lainnya.  Tujuan  tesebut  tidak  lain  untuk  memastikan  bahwa manajemen telah melakukan tugasnya dengan hukum dan prinsip Islam.

## PENGUMPULAN ZIS DAN DSKL
Adapun  ruang  lingkup  pada  pengumpulan  ZIS  dan  DSKL  meliputi  perencanaan pengumpulan,  pelaksanaan  pengumpulan,  bukti  pengumpulan,  data  muzakki  (kriteria  dan kesesuaian syariah), kerjasama UPZ, kegiatan pengumpulan, dan laporan pengumpulan. Hal ini bertujuan  untuk  memastikan  ZIS  dan  DSKL  yang  diterima  dan  dihimpun  bukan  berasal  dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya. Kemudian nominal dana ZIS dan DSKL  yang  diterima  harus  sesuai  dengan  bukti  setor  zakat  serta  adanya  pemisahan  antara pencatatan  dan  pembukuan  penerimaan  zakat,  penerimaan  infak,  sedekah  dan  dana  sosial keagamaan lainnya. Amil juga harus melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan hisab dan harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

## PENYALURAN ZIS DAN DSKL
Dalam  pelaksanaan  audit  syariah  terhadap  pendistribusian  dan  pendayagunaan  ZIS  dan DSKL berdasarkan ruang lingkup audit yakni perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan, data  mustahik  (kriteria  dan  kesesuaian  syariah)  laporan  pertanggungjawaban  penyaluran, pengadaan  barang  dan  jasa,  dan  kegiatan  terkait  penyaluran  ZIS  dan  DSKL.  Hal  ini  bertujuan untuk memastikan zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu: fakir, miskin,  amil,  muallaf,  riqab,  gharimin,  fisabilillah,  dan  ibnu  sabil.  Pendistribusian  dan pendayagunaan  zakat  tidak  boleh  ada  pengembalian  kepada  lembaga  pengelola  zakat,  harus mendahulukan  kebutuhan  dasar  mustahik,  bebas  dari  konflik  kepentingan,  memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan, tidak terjadi pengambilan hak amil ganda

## KEPATUHAN SYARIAH
Ruang  lingkup  dalam  pelaksanaan  audit  syariah  terhadap  kepatuhan  syariah  meliputi kebijakan syariah yang dimiliki lembaga seperti DPS, SOP syariah, laporan pengawasan syariah, kode  etik  amil,  organ  lembaga  yang  bertanggunggjawab  atas  pelaksanaan  kode  etik,  kebijakan syariah dalam pengelolaan ZIS dan DSKL, perhitungan dan penentuan ZIS dan DSKL, penentuan kriteria mustahik dan muzakki, dan regulasi kesyariatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pengelolaan ZIS dan DSKL berjalan sesuai dengan standart kepatuhan syariah.

## DOKUMEN YANG DIPERIKSA
Adapun dokumen yang diperiksa dalam pelaksanaan audit syariah pada lembaga amil zakat DPU Kaltim adalah
1. Akta pendirian badan hokum dan surat izin pendirian lembaga zakat,
2. Rekomendasi BAZNAS dan izin pendirian dari kemenag,
3. Rencana jangka panjang dan menengah (Renstra),
4. RKAT 2020 dan 2021 yang telah disahkan,
5. Daftar donator/muzzaki tetap (MPZ dan Non MPZ) dan daftar mustahik,
6. Daftar mustahik yang sudah menjadi munfiq dan/atau muzakki,
7. Daftar sarana dan prasarana atau asset yang dimiki,
8. Dokumen struktur kepengurusan, daftar gaji, daftar honor, data Amil. SK Amil, dan data Amil bersertifikat,
9. SOP  dan SK  (manajemen  kepegawaian/amil,  pengumpulan,  pendistribusian, pendayagunaan,  dukungan  manajemen  lembaga,  pengadaan  barang  dan  jasa, Kebencanaan)
10. Laporan keuangan yang telah diaudit KAP 3 tahun terakhir,
11. Laporan keuangan tahun 2020 (laporan arus kas berjalan),
12. Buku kas dan operasional Amil dan Fisabilillah,
13. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat semester dan tahunan,
14. Bukti-bukti pengumpulan ZIS dan DSKL,
15. Bukti-bukti penyaluran ZIS dan DSKL (bukti pencairan keuangan dan bukti penerimaan ke mustahik)
16. Laporan  penyaliran  ZIS  dan  DSKL  (laporan  keuangan,  laporan  kegiatan,  dan  laporan evaluasi),
17. Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa dan pengadaan lainnya,
18. Catatan/laporan Hasil Audit Internal,
19. Laporan monitoring dan pengendalian,
20. Rekening ZIS dan DSKL Syariah dan Konvensional,
21. Dokumen lainnya yang dibutuhkan saat audit syariah

## SIMPULAN
Dalam pelaksanaan audit syariah pada lembaga amil zakat DPU Kaltim terdapat 4 (empat) lokus  audit  diantaranya  adalah  manajemen  dan  keamilan,  pengumpulan  ZIS  dan  DSKL, penyaluran ZIS dan DSKL, dan kepatuhan syariah hal ini bertujuan untuk menjaga lembaga amil zakat  terhindar  dari  praktik  pencucian  uang  dan  hasil  criminal  lainnya  termasuk  korupsi  dan terorisme,  mencegah  penyimpangan  dan  pelanggaran  ketentuan  syariah  dan  meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah pada lembaga amil zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, S., & Tjiptohadi, S. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah hanya dengan Sertifikasi
Akuntansi Syariah? Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 17-28.
Kasim,  N.,  M.,  H.,  &  Sulaiman,  S.  (2012).  Shariah  auditing  in  Islamic  Financial  Institution:
Exploring The Gap Between The desirable and The Acutual. Jornal Global Economy and Financial, 127-137
Kemenko PKM. (2021, May 1). Retrieved from https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakatbisa- pulihkan-ekonomi-nasional diakses pada tanggal 7 maret 2022
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  (2020).  Keputusan  Mentri  Agama  tentang  Pedoman Audit  Syariah  Atas  Laporan  Pelaksanaan  Pengelolaan  Zakat,  Infak,  Sedekah  Dan  Dana Sosial  Keagamaan  Lainnya  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasinal  Dan  Lembaga  Amil  Zakat (KMA  606  Nomor  606  Tahun  2020).  Jakarta,  DKI:  Penulis.  Diakses  dari https://simbi.kemenag.go.id/simzat/files/...BCF.pdf
Mardiyah,  Q.,  &  Mardian,  S.  (2015).  Praktik  Audit  Syariah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, 1-17.
Nuha,  G.  (2017).  Review  Audit  Dengan  Perspektif  Syariah.  JIAI:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi Indonesia, 1-14.
Ramadhita.  (2012).  Optimalisasi  Peran  Lembaga  Amil  Zakat.  Jurisdictie,  Jurnal  Hukum  dan Syariah, 24-34.
Rochamantika,  R.,  &  Pravitasari,  D.  (2021).  Penerapan  Audit  Syariah  Dalam  Peningkatan Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Zakat,  Infaq  Dan  Sedekah  Pada  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, 3.
Wardayati,  S.,  &  Abdul  Muis,  A.  (2016).  Pandangan  Institusi  Keuangan  Islam  Terhadap  Audit Syariah. Fenomena: Jurnal Penelitian, 111-126.
Yaacob, H. (2012). Issues and Challenges of Shari‟ah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary  View.  Proceedings  of  3rd  International  Conference  on  Business  and Economic Research, 2669-2679