(Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Oktober 2022, 6 (3): 212-232
DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.212-232

## Kajian Daya Dukung Lahan Perkotaan dalam Rangka Optimalisasi Penataan Ruang Kota Bandung
Study of Urban Land Carrying Capacity in the Context of Optimizing

## Bandung City Spatial Planning
Afrizal Ramadhan 1* & Khairunnisa Zulfa Mazhi 2
1 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung, Gedung Labtek IXA Soegijanto Sugijoko Lantai 2, Jalan Ganesha 10, Bandung 40132, Indonesia; 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung, Jalan Ganesha Nomor 10,
Bandung, Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail : ramadhan.afrizal@yahoo.com (Diterima: 17 September 2021; Disetujui: 13 Februari 2022)

## ABSTRACT
In  the  context  of  urban  development,  it  is  important  to  pay  attention  to  the  environmental carrying  capacity  aspect  considering  that  the  growth  of  the  urban  population  with  its  various activities has led to an increase in the need for space, which is often marked by an increase in the built-up area. If not controlled, this growth can result in an imbalance of urban space requirements with land suitability, indicated by the deficit of urban carrying capacity. This paper aims to describe the condition of land carrying capacity by presenting a series of analyzes related to the urban land suitability  and  the  need  for  urban  space,  as  well  as  identification  of  the  status  of  land  carrying capacity  in  Bandung  City.  Using  a  descriptive-quantitative  approach  accompanied  by  a  spatial analysis at the district level, this study reveals the fact that in 2019 as many as 25 out of 30 urban villages (about 83%) in Bandung City already have a deficit in urban carrying capacity status which indicates that space requirements have exceeded the land suitable for urban areas. The estimates of urban space requirements based on population projections in 2031 produce information that only 2 out of 30 districts have surplus land carrying capacity status. The findings in this study indicate that the Bandung City government  needs to immediately  reorganize  the spatial planning regulation in order to balance the development of the built area with the suitability of urban space.
Keywords: land suitability, urban carrying capacity, urban space

## ABSTRAK
Dalam  konteks  perkembangan  perkotaan,  aspek  daya  dukung  lingkungan  penting  untuk menjadi  perhatian  mengingat  pertumbuhan  penduduk  kota  dengan  beragam  aktivitasnya menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang yang seringkali ditandai dengan pertambahan kawasan terbangun.  Apabila  tidak  dikendalikan,  pertumbuhan  tersebut  dapat  mengakibatkan  tidak seimbangnya kebutuhan ruang dengan kemampuan lahan yang ditandai dengan defisitnya status daya dukung lahan perkotaan. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi daya dukung lahan dengan  menyajikan  serangkaian  analisis  mengenai  kemampuan  lahan  dan  kebutuhan  ruang  serta identifikasi status daya dukung lahan di wilayah studi, yaitu Kota Bandung. Kajian ini ditulis melalui pendekatan  deskriptif-kuantitatif  dengan  menyajikan  berbagai  temuan  disertai  dengan  analisis spasial  terkait  perkembangan  ruang  Kota  Bandung.  Melalui  analisis  pada  tingkat  kecamatan, penelitian  ini  mengungkap  fakta  bahwa  pada  tahun  2019  sebanyak  25  dari  30  kecamatan  (sekitar
83%) di Kota Bandung sudah memiliki status daya dukung lahan defisit yang menandakan bahwa kebutuhan  ruang  sudah  melampaui  kemampuan  lahan  untuk  pengembangan  perkotaan.  Perkiraan kebutuhan ruang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2031 menghasilkan informasi bahwa hanya terdapat  2  dari  30  kecamatan  saja  yang  memiliki  status  daya  dukung  lahan  surplus.  Hasil  temuan pada  kajian  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  Kota  Bandung  perlu  melakukan  pengaturan kembali rencana tata ruang dalam rangka menyeimbangkan perkembangan kawasan terbangun dan ketersediaan ruang perkotaan.
Kata kunci: daya dukung lingkungan perkotaan, kemampuan lahan, ruang perkotaan

## PENDAHULUAN
Kota  Bandung  merupakan  kota  terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dan  Medan.  Sebagai  ibukota  Provinsi  Jawa Barat,  Bandung  memiliki  lokasi  yang  strategis sebagai  pusat  pelayanan  kegiatan  regional, penghubung  berbagai  kabupaten  (wilayah hinterland )  di  sekitarnya  dan  memiliki  jarak relatif  dekat  dengan  ibukota  negara  (Jakarta) sehingga  membentuk  konurbasi  Metropolitan Jakarta  dan  Metropolitan  Bandung  Raya (Murtadho et  al. ,  2018).  Selain  akibat  letak geografis  yang  strategis,  perkembangan  ruang Kota  Bandung  terus  meningkat  seiring  dengan
pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan mulai dari era kolonial hingga saat ini (Kustiwan &  Ladimananda,  2016).  Berdasarkan  hasil pengolahan  data  spasial  [Gambar  1],  Kota Bandung  mempunyai kawasan terbangun sebesar  11,647  Ha  atau  sekitar  70%  dari  luas wilayah administrasi Kota Bandung [Gambar 2]. Kawasan  terbangun  tersebut  didominasi  oleh kawasan  perumahan  (Kustiwan  &  Ramadhan, 2019)  disertai  dengan  ciri  khas  perkotaan lainnya  seperti  kawasan  perdagangan  dan  jasa, kawasan  industri,  dan  kawasan  perkantoran. Perkembangan  kawasan  terbangun  di  Kota Bandung secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Perkembangan Kawasan Terbangun Kota Bandung, 1885 hingga 2019
Sumber: Budiharjo & Sujarto, 2009; dilengkapi dengan hasil analisis penulis, 2021.
Di  samping  tingginya  proporsi  lahan terbangun,  Kota  Bandung  memiliki  berbagai persoalan  di  antaranya  alih  fungsi  lahan (Prihatin,  2015),  kepadatan  penduduk  tinggi (Zulkarnaen,  2014),  namun  dengan  persebaran yang belum merata, terjadinya fenomena urban sprawl (Fuadina et al. , 2021), hingga tingginya volume  kendaraan  penyebab  kemacetan  lalu
lintas  (Susanto et  al. ,  2016).  Secara  lebih spesifik, kajian terdahulu yang dilakukan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (2012)
menyebutkan  berbagai  masalah  perkotaan  lain seperti rendahnya kualitas air sungai, rendahnya kualitas  air  tanah,  masalah  pencemaran  udara yang terkait dengan emisi gas buang dan kualitas udara  ambien,  persoalan  persampahan  limbah
Oktober 2022, 6 (3): 212-232
padat dan limbah B3 hingga persoalan mengenai ruang  terbuka  hijau  (Kustiwan  &  Ramadhan, 2012).  Berbagai  persoalan  tersebut  pada dasarnya  berkaitan  erat  dengan  pertumbuhan penduduk  (Irza  &  Syabri,  2016;  Fahmi et  al. , 2016), keterbatasan lahan (Kivell, 1993; Aryany
& Pradoto, 2014), eksploitasi sumber daya alam (Afni, 2016) sekaligus mencerminkan terjadinya penurunan  kualitas lingkungan perkotaan (Kusumastuti & Pamungkas, 2018) dan indikasi terlampauinya  daya  dukung  ekologis  suatu lingkungan (Wirosoedarmo et al. , 2014).
Gambar 2. Perbandingan Persentase Kawasan Terbangun dan Kawasan Tidak Terbangun  Kota Bandung Tahun 1994, Tahun 2010 dan Tahun 2019
Sumber: Hasil pengolahan data penulis, 2021.
Peningkatan kebutuhan ruang dan penggunaan sumberdaya lingkungan perkotaan, apabila  tidak  disertai  dengan  intervensi kebijakan  yang  tepat,  dapat  mengakibatkan ketidakseimbangan pembangunan kota (Putra & Rudiarto,  2018;  Samodro et  al. ,  2020), inkonsistensi  rencana  tata  ruang  (Pravitasari et al. , 2020), serta alih fungsi lahan (Hidayati et al. , 2017)  yang  tidak  sesuai  dengan  daya dukungnya, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan  kualitas  lingkungan  (Clark,  1992; Cahyani, 2019). Dalam rangka melihat indikasi penurunan  kualitas lingkungan perkotaan tersebut,  konsepsi  perhitungan  daya  dukung lingkungan menjadi salah satu alat penting yang digunakan  untuk  mengkaji,  menghitung,  dan menganalisa  apakah  tingkat  urbanisasi  suatu kota telah melampaui batas (daya tampung) atau tidak (Wei et al., 2016; Daily & Ehrlich, 1996).
Terlampauinya  ambang  batas  daya  tampung penduduk  atau  daya  dukung  lingkungan perkotaan  dapat  berdampak  negatif  terhadap berbagai  fungsi,  produktivitas,  dan  ketahanan sistem pendukung sosial, ekonomi, dan ekologi suatu wilayah (Graymore et al. , 2010).
Daya  dukung  lingkungan  (selanjutnya disebut DDL) yang dinyatakan dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  pada  dasarnya merupakan kemampuan maksimal suatu wilayah  untuk  mendukung  kehidupan  beserta kegiatan  yang  ada  di  dalamnya.  DDL  juga dikenal dengan istilah Urban Carrying Capacity (UCC)  yang  merupakan  nilai  maksimal  suatu lingkungan  untuk  mampu  menahan  berbagai faktor  tekanan  (Su et  al. ,  2019),  juga  sebagai panduan  penghitungan  beban  layanan  wilayah yang  harus  dipertahankan  di  atas  standar tertentu.  Terdapat  batas  bawaan  tertentu  yang dimiliki  suatu  kota,  yang  apabila  terlampaui akan menyebabkan perubahan yang tidak dapat dipulihkan kembali akibat terjadinya kerusakan lingkungan (Liu  & Borthwick, 2011; Nowar et al. , 2015; Fahimuddin et al. , 2016; Widyajatnika et al. , 2017).
DDL  atau  UCC  ini  kemudian  menjadi perangkat  untuk  mengidentifikasi  berbagai permasalahan perkotaan (Oh et al. , 2005) serta memberikan dasar-dasar konseptual bagi pemerintah atau perencana untuk meningkatkan keberlanjutan  kota  (Wei et  al. ,  2015)  dan menghindari  ketidakstabilan,  degradasi,  atau
59.14% 65.11%
69.82% 40.86% 34.89% 30.18% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 1994 2010 2019 %Kawasan Terbangun
%Kawasan Tidak Terbangun
kerusakan  permanen  lingkungan  perkotaan (Tian & Sun, 2018).
Analisis  DDL  secara  umum  dapat meliputi  perhitungan  daya  dukung  lahan,  daya dukung air, daya dukung udara dan daya dukung jalan  (Lukman,  2013;  Suharto et  al. ,  2017).
Dalam  penelitian  ini,  kajian  difokuskan  pada aspek  perhitungan  daya  dukung  lahan  yang menjadi  isu  utama  dalam  konteks  penataan ruang  di  Kota  Bandung.  Dengan  demikian, makalah  ini  bertujuan  untuk  menghitung  daya dukung lahan Kota Bandung.
Dalam  perspektif  bidang  keilmuan perencanaan  kota,  hasil  dari  kajian  ini diharapkan dapat menyajikan fakta empiris yang memperkuat  argumen  bahwa  Kota  Bandung menghadapi tantangan serius dalam melakukan optimalisasi  penataan  ruang.  Kajian  ini  juga diharapkan  memperkaya  literatur  studi  kasus terkait  aspek  tata  guna  lahan  perkotaan  (kaitan dengan urgensi pembangunan vertikal) sekaligus mengindikasikan perlunya  penegasan fungsi  atau  reformulasi  peran  kota  kecil  di sekitar  kota  besar  agar  mampu  mengurangi beban  kota  induk  dalam  konstelasi  suatu  area metropolitan (Sutriadi et al. , 2015).
Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan  mampu  menyajikan  temuan  dan informasi baru terkait status daya dukung lahan Kota  Bandung  serta  dapat  menjadi  salah  satu pertimbangan  dalam  proses  penyusunan  atau perbaikan rencana tata ruang Kota Bandung. Hal ini  selaras  dengan  beberapa  hasil  kajian terdahulu yang menyatakan bahwa pengukuran daya  dukung  lahan  dapat  menjadi  acuan  bagi perumusan  rencana  pola  ruang  kota  dalam rangka  optimalisasi  penataan  ruang  (Ridha et al. ,  2016;  Sadesmesli et  al. ,  2017;  Muhajir, 2017; Maria et al. , 2018; Mulya et al. , 2019).

## METODOLOGI
Untuk menghitung daya dukung perkotaan  secara  komprehensif,  langkah  utama adalah  mengeksplorasi  dan  menentukan  set indikator  yang  terkait  dengan  daya  dukung lingkungan perkotaan ( Su et al. , 2019), terutama
berkaitan keragaman fungsional (kawasan) dan heterogenitas  spasial  sistem  perkotaan  ( Shi et al. , 2019), yang dalam kajian ini seperti variabel penggunaan  lahan  dan  berbagai  karakteristik fisik kota lainnya.
Analisis  daya  dukung  lahan  pada  kajian ini  dilakukan  dengan  cara  mengidentifikasi kemampuan  lahan  dan  kebutuhan  ruang  untuk pengembangan  berbagai  kegiatan  perkotaan. Untuk  dapat  menghitung  daya  dukung  lahan, terdapat tahapan yang perlu dilakukan [Gambar 3], yaitu:
a. Menghitung  ketersediaan  ( supply )  lahan potensial  untuk  pengembangan  kawasan perkotaan berdasarkan kemampuan lahan.
b. Menghitung  kebutuhan  lahan  ( demand ) untuk  pengembangan  berbagai  fungsi ruang perkotaan.
c. Mengidentifikasi status daya dukung lahan Kota  Bandung  berdasarkan  rasio  antara kebutuhan ruang dan kemampuan lahan.
a. Perhitungan Kemampuan Lahan Kemampuan lahan yang dimaksud dalam
kajian ini dihitung melalui pendekatan distribusi satuan  kemampuan  lahan  pada  suatu  wilayah untuk  menampung  beban  penggunaan  ruang untuk  berbagai  kawasan  fungsional  perkotaan. Satuan kemampuan lahan tersebut diperoleh dari hasil  analisis  terhadap  faktor-faktor  fisik  dasar (Ridha et  al .,  2016;  Fitriansyah  &  Ibrahim, 2020)  seperti  kondisi  klimatologi,  topografi, geologi,  hidrologi,  penggunaan  lahan  eksisting serta kawasan rawan bencana alam [Gambar 4]. Berbagai  data  spasial  tersebut  kemudian dianalisis  dengan  teknik overlay peta  sesuai dengan  kriteria  dan  ketentuan  analisis  dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun  2007  (Kementerian  Pekerjaan  Umum, 2007). Model ini juga sudah memperhitungkan karakteristik penggunaan lahan eksisting sehingga  mampu  merepresentasikan  gambaran ketersediaan lahan berdasarkan kelas kemampuan lahan untuk pengembangan fungsi kawasan perkotaan. Rincian mengenai komponen  analisis  kemampuan  lahan  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Kerangka Analisis Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Kawasan Perkotaan
Sumber: Kajian penulis, 2021
Gambar 4. Komponen Analisis Kemampuan Lahan yang Potensial Untuk Pengembangan Perkotaan
Sumber: Permen PU No. 20 Tahun 2007
b. Perhitungan Kebutuhan Ruang
Kebutuhan  lahan  untuk  pengembangan Kota  Bandung  terdiri  dari  4  komponen  utama meliputi  kebutuhan  hunian,  kebutuhan  sarana penunjang  permukiman  perkotaan,  kebutuhan ruang terbuka hijau dan kebutuhan ruang untuk pemanfaatan  jalan  yang  dihitung  berdasarkan jumlah penduduk. Kebutuhan ruang ideal untuk pengembangan  perumahan  dihitung  dengan
pendekatan  konsep  hunian  berimbang,  yaitu rasio 1:2:3 (1 rumah mewah : 2 rumah sedang : 3  rumah  sederhana)    dengan  standar  luas kaveling  minimal  untuk  rumah  mewah  adalah 180  m 2 ,  rumah  menengah  (rumah  sedang)  120 m 2 , dan rumah sederhana 60 m 2 . Standar luasan tersebut  diperoleh  dengan  mempertimbangkan rata-rata luas kaveling perumahan serta melihat arahan pengembangan perumahan dalam dokumen  rencana  tata  ruang  (RTRW)  Kota
Bandung. Selanjutnya, kebutuhan sarana perkotaan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan,  perdagangan  dan  jasa,  dan  lain sebagainya  mengacu  pada  SNI  03-1733-2004 tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan Perumahan Perkotaan [Tabel 1 hingga Tabel 4]. Standar  SNI  sarana  perkotaan  tersebut  masih memiliki keterbatasan mengingat belum adanya
perhitungan standar kegiatan fungsional perkotaan lainnya seperti industri dan pariwisata.  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam kajian  ini  untuk  menghitung  kebutuhan  ruang kawasan  fungsional  yang  belum  memiliki standar  adalah  dengan  menggunakan  data penggunaan  lahan  eksisting  dan  data  rencana pola ruang RTRW.
Tabel 1. Standar Kebutuhan Ruang Hunian Menurut Luas Kaveling Jenis Rumah Luas Kaveling (m 2 per KK) Rasio dalam Hunian Berimbang Rumah Mewah 180 1/6 Rumah Sedang 120 2/6 Rumah Kecil 60 3/6 Sumber: Kajian penulis, 2021

## Tabel 2. Standar Kebutuhan Per kapita Sarana Perkotaan
Kebutuhan Sarana Perkotaan Standar (m 2 /jiwa) Kawasan pendidikan 6.10 Kawasan peribadatan 0.63 Fasilitas Kesehatan 0.30 Kawasan perdagangan 1.53 Kawasan pemerintahan dan Pelayanan umum 0.16 Balai dan Gedung Serbaguna 0.18 Total Kebutuhan 8.90 Sumber: SNI 03-1733-2004 Tabel 3. Standar Kebutuhan Per kapita Ruang Terbuka Hijau Kota No Unit Lingkungan Tipe RTH Luas minimal/  unit Luas minimal/ kapita 1 250 jiwa Taman RT 250 m 2 1 m 2 2 2,500 jiwa Taman RW 1,250 m 2 0.5 m 2 3 30,000 jiwa Taman Kelurahan 9,000 m 2 0.3 m 2 4 120,000 jiwa Taman Kecamatan 24,000 m 2 0.2 m 2 Pemakaman disesuaikan 1.2 m 2 5 480,000 jiwa Taman Kota* 144,000 m 2 0.3 m 2 Hutan Kota* Tidak dihitung - Fungsi Tertentu* Tidak dihitung - Standar kebutuhan RTH per kapita 3.5 m 2 /jiwa
Sumber: Permen PU No. 5/2008 *kebutuhan hutan kota dan RTH fungsi tertentu tidak dipertimbangkan dalam perhitungan kajian ini

## Tabel 4. Standar Kebutuhan Ruang Jalan Menurut Hierarki dan Lebar Jalan
Hierarki Jalan Lebar Jalan (m 2 ) Panjang Jalan (m) Arteri Primer 11 Sesuai data eksisting/rencana Arteri Sekunder 11 Sesuai data eksisting/rencana Kolektor Primer 9 Sesuai data eksisting/rencana Kolektor Sekunder 9 Sesuai data eksisting/rencana Lokal 7.5 Sesuai data eksisting/rencana
Sumber: PP No. 34/2006 tentang Jalan (dengan penyesuaian, 2021)
c. Perhitungan Status Daya Dukung Lahan
Metode  perhitungan  status  DDL  yang digunakan  pada  kajian  ini  dilakukan  dengan
menghitung rasio antara total kemampuan lahan dan  total  kebutuhan  ruang  perkotaan.  Melalui pendekatan tersebut, dapat diketahui status daya
Oktober 2022, 6 (3): 212-232
dukung lahan berada pada kategori surplus atau defisit  sebagai  indikator  keseimbangan  antara kebutuhan ruang dan kemampuan lahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  berisi  pembahasan  setiap sasaran  penelitian  yang  dilakukan,  mulai  dari analisis potensi lahan pengembangan perkotaan, analisis  kebutuhan  ruang  hingga  penentuan status daya dukung lahan di Kota Bandung.
a. Kemampuan Lahan
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, analisis kemampuan lahan bertujuan mengidentifikasi lahan potensial yang dapat digunakan untuk pengembangan berbagai fungsi kawasan perkotaan berdasarkan karakteristik  fisik.  Karakteristik  fisik  tersebut kemudian  diolah  melalui  analisis  superimpose ( overlay )  hingga  menghasilkan  sembilan  jenis peta satuan kemampuan lahan (SKL) sebagaimana  tertera  pada  Gambar  5,  dengan keterangan sebagai berikut.
• Gambar 5a menunjukkan peta SKL Morfologi.  Peta  ini  menjelaskan  bentuk bentang  alam  pada  wilayah  perencanaan yang  mampu  untuk  dikembangkan  sesuai dengan fungsinya. Kota Bandung didominasi oleh morfologi rendah (67.47%) terutama di bagian  selatan  Kota  Bandung.  Hal  ini mengindikasikan  wilayah  dengan  kondisi bentang  alam  dataran  dan  tidak  kompleks sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman perkotaan.
• Gambar 5b menunjukkan peta SKL Kemudahan Dikerjakan. Peta ini
menjelaskan  tingkat  kemudahan  lahan  di wilayah  atau  kawasan  untuk  digali  atau dimatangkan  dalam  proses  pembangunan kawasan.  Kota  Bandung  didominasi  oleh kemampuan  lahan  kemudahan  dikerjakan tinggi (44.12%) terutama di bagian timur dan selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa secara fisik (juga secara faktual) pengembangan  permukiman  diarahkan  ke bagian timur dan selatan Kota Bandung.
• Gambar 5c menunjukkan peta SKL Kestabilan  Lereng.  Peta  ini  menjelaskan
kemantapan lereng di wilayah pengembangan  dalam  menerima  beban kawasan terbangun. Kota Bandung
didominasi  oleh  kestabilan  lereng  tinggi (85.90%)  terutama  di  bagian  tengah  dan selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  kondisi wilayah  Kota  Bandung  stabil  atau  tidak mudah bergerak dan longsor.
• Gambar 5d menunjukkan peta SKL
Kestabilan  Pondasi.  Peta  ini  menjelaskan tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan,  serta  jenis  pondasi  yang  sesuai untuk masing-masing tingkatan. Kota Bandung didominasi oleh kestabilan pondasi tinggi  (85.90%)  terutama  di  bagian  tengah dan  selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  Kota Bandung akan stabil untuk pondasi bangunan dengan jenis apapun.
• Gambar 5e menunjukkan peta SKL Drainase. Peta  ini  menjelaskan  tingkat  kemampuan lahan  dalam  proses  pematusan  air  hujan secara  alami,  sehingga  dapat  menghindari kemungkinan  munculnya  genangan  bersifat lokal  maupun  meluas.  Kota  Bandung didominasi oleh kemampuan drainase kurang (95.16%)  terutama  di  bagian  tengah  dan selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  Kota Bandung kurang mampu mengalirkan air dan memiliki potensi kecenderungan munculnya genangan ketika hujan.
• Gambar 5f menunjukkan peta SKL
Ketersediaan  Air.  Peta  ini  menjelaskan tingkat  ketersediaan  air  dan  kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan,  guna  pengembangan  kawasan. Kota Bandung didominasi oleh ketersediaan air sedang (56.26%) terutama di bagian timur dan  selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  Kota Bandung  memiliki  air  tanah  dangkal  tak cukup  banyak,  tapi  air  tanah  dalamnya banyak.
• Gambar  5g  menunjukkan  peta  SKL  Erosi. Peta  ini  menjelaskan  fungsi  untuk  daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga  dapat  diketahui  pula  tingkat ketahanan  lahan  terhadap  erosi  serta antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih
hilir.  Kota  Bandung  didominasi  oleh  tidak ada  erosi  (67.50%)  terutama  di  bagian selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  Kota
Bandung  memiliki  kemampuan  terhadap erosi  yang  baik  dan  tidak  ada  pengelupasan lapisan tanah.
Tabel 5. Luas Area Potensial Pengembangan Perkotaan Menurut Analisis Kemampuan Lahan
N o Kecamatan Luas kec. (Ha) Luas Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan (Ha) Lahan (Ha) yang Potensial Dikembang kan % Terhada p Luas Kecamat an Total Luas Area Terbang un Eksisting % Terhada p Luas Kecamat an Kelas E Kelas D Kelas C Kelas B Kelas A 1 Andir 455.11 407.89 47.22 309.13 67.92% 379.77 83.45% 2 Antapani 423.07 423.06 0.02 296.15 70.00% 344.33 81.39% 3 Arcamanik 733.53 723.17 10.36 511.40 69.72% 488.17 66.55% 4 Astanaanyar 264.21 264.21 184.95 70.00% 234.90 88.91% 5 Babakan Ciparay 699.54 698.03 1.52 489.38 69.96% 547.61 78.28% 6 Bandung Kidul 510.28 508.96 1.33 356.93 69.95% 349.72 68.53% 7 Bandung Kulon 688.56 687.45 1.11 481.77 69.97% 526.69 76.49% 8 Bandung Wetan 340.99 37.13 295.11 8.75 175.30 51.41% 302.77 88.79% 9 Batununggal 479.14 479.14 335.40 70.00% 375.25 78.32% 10 Bojongloa Kaler 307.24 307.24 215.07 70.00% 277.74 90.40% 11 Bojongloa Kidul 482.47 482.40 0.06 337.71 70.00% 378.49 78.45% 12 Buahbatu 734.11 734.11 513.88 70.00% 538.95 73.42% 13 Cibeunying Kaler 459.64 0.05 120.51 290.57 48.52 118.40 25.76% 332.89 72.42% 14 Cibeunying Kidul 410.37 274.83 64.22 71.33 238.75 58.18% 357.02 87.00% 15 Cibiru 666.56 233.23 306.24 123.73 3.37 177.86 26.68% 286.99 43.05% 16 Cicendo 723.59 370.17 353.41 435.83 60.23% 610.60 84.39% 17 Cidadap 768.28 31.02 426.62 305.25 5.39 100.84 13.12% 369.35 48.07% 18 Cinambo 429.98 429.98 0.00 300.99 70.00% 228.12 53.05% 19 Coblong 719.22 248.01 423.02 48.19 208.61 29.01% 570.98 79.39% 20 Gedebage 978.29 978.09 0.06 0.14 684.72 69.99% 280.77 28.70% 21 Kiaracondong 568.28 567.41 0.87 397.62 69.97% 424.92 74.77% 22 Lengkong 579.56 579.56 405.69 70.00% 528.41 91.17% 23 Mandalajati 472.66 0.09 159.72 272.13 40.73 134.35 28.42% 272.04 57.55% 24 Panyileukan 520.45 505.90 14.55 361.40 69.44% 278.26 53.46% 25 Rancasari 684.33 684.26 0.06 479.02 70.00% 435.55 63.65% 26 Regol 475.85 475.85 333.09 70.00% 383.79 80.65% 27 Sukajadi 520.72 27.64 490.55 0.55 1.98 264.73 50.84% 453.75 87.14% 28 Sukasari 626.69 10.13 562.06 42.52 11.97 296.63 47.33% 470.69 75.11% 29 Sumur Bandung 344.50 224.64 119.86 217.18 63.04% 300.42 87.20% 30 Ujung Berung 613.72 0.00 157.09 390.21 66.42 156.59 25.51% 318.60 51.91% Luas Total (Ha) 16,680.94 10,881. 37 2,911. 97 2,232. 07 646.7 8 8.75 9,519.36 - 11,647.5 4 - % terhadap luas kota 100% 65.23% 17.46 % 13.38 % 3.88 % 0.05 % 57.07% - 69.83% -
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Gambar 5. Hasil Analisis Superimpose ( Overlay ) Peta Kemampuan Lahan Kota Bandung Sumber: Hasil Pengolahan Data Spasial, 2021 (berdasarkan data spasial peta tematik pada dokumen Materi Teknis RTRW Kota Bandung, 2011).
5a. Peta SKL Morfologi 5b. Peta SKL Kemudahan Dikerjakan
5c. Peta SKL Kestabilan
Lereng
5d. Peta SKL Kestabilan
Pondasi 5e. Peta SKL untuk Drainase 5f. Peta SKL Ketersediaan Air 5g. Peta SKL Terhadap Erosi
5h. Peta SKL Pembuangan Limbah
5i. Peta SKL Rawan Bencana Alam
5j. Peta Kelas Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Fungsi Kawasan
Perkotaan
• Gambar 5h menunjukkan peta SKL Pembuangan  Limbah.  Peta  ini  menjelaskan daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai  lokasi  penampungan  akhir  dan pengelolaan  limbah,  baik  limbah  padat maupun cair. Kota Bandung didominasi oleh kemampuan  pembuangan  limbah  rendah (68.35%).  Hal  ini  mengindikasikan  Kota Bandung  tidak  mampu  untuk  ditempati sebagai  lokasi  penampungan  akhir  dan pengelolaan limbah.
• Gambar  5i  menunjukkan  peta  SKL  Rawan Bencana.  Peta  ini  menjelaskan  tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam  khususnya  dari  sisi  geologi,  untuk menghindari  atau  mengurangi  kerugian  dan korban  akibat  bencana  tersebut.  Kota Bandung  didominasi  oleh  rawan  bencana kurang  (77.32%)  terutama  di  tengah  dan selatan.  Hal  ini  mengindikasikan  Kota Bandung  memiliki  potensi  bencana  alam sangat kecil.
Peta  SKL  tersebut  kemudian  di overlay kembali sehingga menghasilkan peta klasifikasi kelas  kemampuan  lahan,  dengan  kategori sebagai berikut.
Tabel 6. Klasifikasi Kelas Kemampuan Lahan dan
Arahan Rasio Tutupan Lahan Kelas Lahan Kemampuan Pengembangan Lahan Tutupan Lahan Maksimum Kelas A Sangat Rendah 0% Kelas B Rendah 0% Kelas C Sedang 20% Kelas D Tinggi 50% Kelas E Sangat Tinggi 70%
Sumber:  Permen.  PU  No.  20  Tahun  2007  dan  Permen.
Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2008.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  [Tabel  5] diketahui  bahwa  secara  fisik  Kota  Bandung memiliki  kemampuan  lahan  potensial  yang cukup besar untuk pengembangan berbagai jenis fungsi  kawasan  perkotaan.  Secara  spasial,  pola sebaran kemampuan lahan untuk pengembangan perkotaan  dapat  dilihat  pada  Gambar  5j.  Pada gambar  tersebut,  dapat  diamati  bahwa  Kota
Bandung  memiliki  kelas  kemampuan  lahan sangat tinggi (Kelas E) mencapai 65% dari total luas wilayah administrasi. Area tersebut ditandai dengan  area  berwarna  hijau  pada  peta  dan tersebar di Kota Bandung bagian tengah hingga bagian selatan. Selain kemampuan lahan dengan Kelas E, terdapat area dengan kelas kemampuan tinggi sebesar 17.5%, kemampuan
pengembangan sedang 13.4%, hingga kemampuan  pengembangan  rendah  dan  sangat rendah tidak lebih dari 4% [Gambar 5j].
Kondisi  demikian  menunjukkan  bahwa Kota  Bandung  relatif  tidak  memiliki  hambatan fisik  dalam  pengembangan  ruang  perkotaan, khususnya kawasan terbangun. Meski demikian, tidak  seluruh  kelas  kemampuan  lahan  tersebut dapat  seluruhnya  dibangun.  Terdapat  arahan rasio tutupan lahan maksimum untuk dikembangakan  sebagai  kawasan  terbangun yaitu  70%  untuk  kelas  E,  50%  untuk  Kelas  D, 20% untuk kelas C serta 0% untuk Kelas B dan Kelas A.
Atas  dasar  arahan  rasio  tutupan  lahan, Kota  Bandung  memiliki  lahan  potensial pengembangan  kawasan  perkotaan  sebesar 9,519  hektar  atau  sekitar  57%  dari  total  luas wilayah administrasi. Apabila disandingkan dan diamati dengan seksama, terlihat adanya selisih antara  total  luas  kawasan  potensial  terbangun (berdasarkan  hasil  analisis  fisik)  dengan  total kawasan terbangun berdasarkan luas penggunaan  lahan  eksisting.  Penggunaan  lahan eksisting  kawasan  terbangun  sudah  melampaui perhitungan luas lahan potensial terbangun yang dapat menjadi indikasi awal adanya ketidakseimbangan  pemanfaatan  ruang  dengan kapasitas daya dukung lahan.
Proporsi kawasan dengan kelas kemampuan  lahan  tinggi  yang  cukup  besar  di Kota Bandung menjadi salah satu potensi dalam melakukan  pengembangan  kawasan  perkotaan. Meski  demikian,  pengembangan  potensi  lahan tersebut perlu didasarkan pada beberapa regulasi terkait  rencana  pembangunan  dan  rencana  tata ruang  seperti  RPJPD,  RPJMD,  RTRW  dan RDTR  Kota  Bandung.  Selain  itu,  sejumlah kawasan  di  bagian  utara  Kota  Bandung  juga
Oktober 2022, 6 (3): 212-232
termasuk  ke  dalam  wilayah  perlindungan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang
ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan  diarahkan  sebagai  kawasan  yang  perlu dikendalikan pembangunannya.
b. Kebutuhan Ruang
Komponen ruang perkotaan dalam kajian ini  meliputi  perumahan  [Tabel  1],  prasarana perkotaan [Tabel 2], ruang terbuka hijau [Tabel 3],  dan  kebutuhan  ruang  jalan  [Tabel  4]  yang dihitung  berdasarkan  satuan  jumlah  penduduk kemudian  dikalikan  dengan  masing  masing standar.
Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa  kebutuhan  ruang  perkotaan  meningkat sebesar hampir 4,000 hektar dalam kurun waktu 12  tahun  (dari  kebutuhan  tahun  2019  seluas 12,414  Ha  menjadi  sebesar  16,188  Ha  pada tahun  2031  sebagai  periode  akhir  perencanaan RTRW). Secara lebih rinci [Tabel 6], kebutuhan ruang  perkotaan  di  Kota  Bandung  pada  tahun 2031  meliputi  57%  kawasan  perumahan,  18% sarana perkotaan, RTH 6% dan kebutuhan ruang untuk  jalan  sebesar  15.7%.  Sebagai  catatan, kebutuhan  ruang  RTH  didasarkan  pada kebutuhan  per  kapita  tanpa  memperhitungkan RTH fungsi khusus (seperti hutan kota) dan juga bukan  menggunakan  pendekatan  20%  RTH publik.
Perkiraan  kebutuhan  ruang  perkotaan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan penduduk tahun 2031 tersebut hampir mencapai 97% luas wilayah  administratif  Kota  Bandung  sehingga diperlukan  adanya  upaya  atau  intervensi  untuk menjaga  keseimbangan  antara  kebutuhan  dan kemampuan lahan.
c. Status Daya Dukung Lahan Pendekatan analisis yang digunakan pada bagian  ini  mengadaptasi  konsep  perhitungan ruang  berbasis  neraca  lahan,  yang  dilakukan dengan membandingkan hasil analisis kemampuan  lahan  dan  kebutuhan  ruang
perkotaan berdasarkan jumlah penduduk di Kota Bandung,  baik  jumlah  penduduk  saat  ini ( baseline data  tahun  2019)  maupun  proyeksi penduduk  di  masa  yang  akan  datang  (tahun 2031).  Melalui  pendekatan  ini,  dapat  diketahui informasi atau gambaran mengenai apakah daya dukung  lahan  suatu  wilayah  sudah  defisit  atau masih  surplus  dengan  kategorisasi  sebagai berikut:
1. Status daya dukung lahan surplus :
kemampuan lahan di wilayah Kota Bandung (satuan unit yang dianalisis adalah
kecamatan) masih dapat mencukupi
kebutuhan pengembangan kota bagi pemukiman  penduduk  serta  kegiatan  sosial ekonomi yang menyertainya; pengembangan kota  dapat  dikatakan  berkelanjutan.  Hal  ini diindikasikan dengan rasio kebutuhan ruang dan kemampuan lahan dan lebih kecil dari 1.
2. Status daya dukung lahan defisit: kemampuan lahan di wilayah Kota Bandung (satuan unit yang dianalisis adalah kecamatan)  sudah  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan pengembangan kota; perkembangan kota mengarah ketidakberlanjutan.  Hal  ini  diindikasikan dengan rasio kebutuhan ruang dan kemampuan lahan dan lebih besar dari 1.
Berdasarkan hasil perhitungan  [Tabel 7], pada  tahun  2019  diketahui  bahwa  status  daya dukung  lahan  di  Kota  Bandung  secara  agregat sudah menunjukkan kondisi defisit (skor 1.30). Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  kebutuhan ruang untuk pengembangan aktivitas perkotaan sudah  melampaui  kemampuan  lahan  yang potensial  dikembangkan  sebagai  kawasan perkotaan  berdasarkan  analisis  kondisi  fisik kawasan  (kemampuan  lahan).  Dengan  tren pertumbuhan  yang  terus  meningkat  sekitar  1% per  tahun,  pada  tahun  2031  rasio  kebutuhan ruang  dan  kemampuan  lahan  semakin  timpang dengan skor defisit 1.70 [Gambar 6].

## Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan Ruang Perkotaan di Kota Bandung Tahun 2031
No Keca- matan Luas (Ha) Jumlah Pendud uk 2019 (BPS) Jumlah Rumah (unit) Kebutu han Peruma han (Ha) Keb. Sarana Perkota an (Ha) Keb. Ruang Terbuk a Hijau (Ha) Keb. Ruang Untuk Jalan (Ha) Luas Kawasan Fungsional Lain dalam RTRW (Ha) Total Keb.
Ruang 2019 (Ha) Kaw . Indus- tri Kaw. Mili- ter Kaw . Banda- ra 1 Bandung Kulon 688.56 146,654 48,885 488.85 130.52 51.33 42.85 42 0 0 755.97 2 Babakan Ciparay 699.54 153,254 51,085 510.85 136.40 53.64 39.61 65 0 0 805.60 3 Bojongloa Kidul 482.47 136,336 45,445 454.45 121.34 47.72 28.27 0 0 0 651.78 4 Bojongloa Kaler 307.24 94,565 31,522 315.22 84.16 33.10 18.47 0 0 0 450.95 5 Astana Anyar 264.21 81,799 27,266 272.66 72.80 28.63 28.30 0 0 0 402.39 6 Bandung Kidul 510.28 88,494 29,498 294.98 78.76 30.97 32.83 3 0 0 440.76 7 Regol 475.85 78,726 26,242 262.42 70.07 27.55 54.87 0 0 0 414.92 8 Lengkong 579.56 65,921 21,974 219.74 58.67 23.07 85.47 0 79 0 466.44 9 Buah Batu 734.11 111,552 37,184 371.84 99.28 39.04 69.35 4 0 0 583.83 10 Rancasari 684.33 92,124 30,708 307.08 81.99 32.24 32.86 0 0 0 454.18 11 Gedebage 978.30 44,303 14,768 147.68 39.43 15.51 61.04 21 18 0 302.99 12 Cibiru 666.56 80,378 26,793 267.93 71.54 28.13 119.05 2 0 0 488.94 13 Panyileuka n 520.45 43,371 14,457 144.57 38.60 15.18 127.50 183 0 0 508.71 14 Ujung Berung 613.72 95,213 31,738 317.38 84.74 33.32 134.68 0 2 0 571.91 15 Cinambo 429.98 27,717 9,239 92.39 24.67 9.70 96.61 161 37 0 421.81 16 Arcamanik 733.54 84,186 28,062 280.62 74.93 29.46 259.39 28 2 0 674.27 17 Antapani 423.07 86,753 28,918 289.18 77.21 30.36 184.08 21 0 0 601.84 18 Mandalajat i 472.66 78,354 26,118 261.18 69.74 27.42 149.94 12 0 0 520.39 19 Kiaracond ong 568.28 143,633 47,878 478.78 127.83 50.27 65.12 125 7 0 853.43 20 Batunungg al 479.14 133,502 44,501 445.01 118.82 46.73 66.71 0 0 0 677.41 21 Sumur Bandung 344.50 40,924 13,641 136.41 36.42 14.32 56.02 0 106 0 349.37 22 Andir 455.11 109,465 36,488 364.88 97.42 38.31 53.84 0 0 0 554.63 23 Cicendo 723.59 106,015 35,338 353.38 94.35 37.11 70.03 69 0 41 665.75 24 Bandung wetan 341.00 31,931 10,644 106.44 28.42 11.18 60.20 0 15 0 221.41 25 Cibeunyin g Kidul 410.37 124,671 41,557 415.57 110.96 43.63 92.42 0 36 0 698.37 26 Cibeunyin g Kaler 459.64 77,057 25,686 256.86 68.58 26.97 86.03 0 0 0 438.47 27 Coblong 719.22 126,063 42,021 420.21 112.20 44.12 147.24 0 0 0 723.77 28 Sukasari 626.73 111,875 37,292 372.92 99.57 39.16 110.13 0 0 0 621.77 29 Sukajadi 520.72 84,962 28,321 283.21 75.62 29.74 70.59 0 0 0 459.15 30 Cidadap 768.28 59,211 19,737 197.37 52.70 20.72 113.69 0 23 0 407.23 Kota Bandung 16,681 2,739,013 913,004 9,130.04 2,437.72 958.65 2,557.17 738.37 325.02 41.45 16,188.42
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Oktober 2022, 6 (3): 212-232

## Tabel 8. Rasio Kemampuan Lahan dan Kebutuhan Ruang Kota Bandung Tahun 2019 dan 2031
No Kecamatan Luas Kecamatan (Ha) Kemampuan Lahan (Analisis SKL) Kebutuhan Ruang Daya Dukung Lahan 2019 2031 2019 2031 Luas (Ha) % Terhadap Luas Wilayah (Ha) (Ha) Rasio Status Rasio Status 1 Bandung Kulon 688.56 481.77 69.97% 577.71 755.97 1.20 Defisit 1.57 Defisit 2 Babakan Ciparay 699.54 489.38 69.96% 632.05 805.60 1.29 Defisit 1.65 Defisit 3 Bojongloa Kidul 482.47 337.71 70.00% 347.84 651.78 1.03 Defisit 1.93 Defisit 4 Bojongloa Kaler 307.24 215.07 70.00% 407.06 450.95 1.89 Defisit 2.10 Defisit 5 Astana Anyar 264.21 184.95 70.00% 248.93 402.39 1.35 Defisit 2.18 Defisit 6 Bandung Kidul 510.28 356.93 69.95% 255.55 440.76 0.72 Surplus 1.23 Defisit 7 Regol 475.85 333.09 70.00% 358.19 414.92 1.08 Defisit 1.25 Defisit 8 Lengkong 579.56 405.69 70.00% 393.57 466.44 0.97 Surplus 1.15 Defisit 9 Buah Batu 734.11 513.88 70.00% 407.81 583.83 0.79 Surplus 1.14 Defisit 10 Rancasari 684.33 479.02 70.00% 311.32 454.18 0.65 Surplus 0.95 Surplus 11 Gedebage 978.30 684.72 69.99% 232.68 302.99 0.34 Surplus 0.44 Surplus 12 Cibiru 666.56 177.86 26.68% 356.63 488.94 2.01 Defisit 2.75 Defisit 13 Panyileukan 520.45 361.40 69.44% 455.44 508.71 1.26 Defisit 1.41 Defisit 14 Ujung Berung 613.72 156.59 25.51% 388.04 571.91 2.48 Defisit 3.65 Defisit 15 Cinambo 429.98 300.99 70.00% 386.43 421.81 1.28 Defisit 1.40 Defisit 16 Arcamanik 733.54 511.40 69.72% 541.35 674.27 1.06 Defisit 1.32 Defisit 17 Antapani 423.07 296.15 70.00% 480.77 601.84 1.62 Defisit 2.03 Defisit 18 Mandalajati 472.66 134.35 28.42% 395.34 520.39 2.94 Defisit 3.87 Defisit 19 Kiaracondong 568.28 397.62 69.97% 685.13 853.43 1.72 Defisit 2.15 Defisit 20 Batununggal 479.14 335.40 70.00% 497.67 677.41 1.48 Defisit 2.02 Defisit 21 Sumur Bandung 344.50 217.18 63.04% 276.73 349.37 1.27 Defisit 1.61 Defisit 22 Andir 455.11 309.13 67.92% 415.25 554.63 1.34 Defisit 1.79 Defisit 23 Cicendo 723.59 435.83 60.23% 499.49 665.75 1.15 Defisit 1.53 Defisit 24 Bandung wetan 341.00 175.30 51.41% 193.19 221.41 1.10 Defisit 1.26 Defisit 25 Cibeunying Kidul 410.37 238.75 58.18% 508.78 698.37 2.13 Defisit 2.93 Defisit 26 Cibeunying Kaler 459.64 118.40 25.76% 327.93 438.47 2.77 Defisit 3.70 Defisit 27 Coblong 719.22 208.61 29.01% 610.46 723.77 2.93 Defisit 3.47 Defisit 28 Sukasari 626.73 296.63 47.33% 399.08 621.77 1.35 Defisit 2.10 Defisit 29 Sukajadi 520.72 264.73 50.84% 471.82 459.15 1.78 Defisit 1.73 Defisit 30 Cidadap 768.28 100.84 13.12% 352.35 407.23 3.49 Defisit 4.04 Defisit Kota Bandung 16,681.01 9,519.36 57.07% 12,414.58 16,188.42 1.30 Defisit 1.70 Defisit
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Gambar 6. Status Daya Dukung Lahan Kota Bandung Tahun 2019 dan 2031 Menurut Kecamatan
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Gambar 7. Peta Distribusi Status Daya Dukung Lahan Tahun 2019 (kiri) dan Tahun 2031 (kanan)
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Proyeksi kebutuhan ruang perkotaan pada tahun 2031 sebesar 16,188 hektar atau 97% dari luas  wilayah  administrasi  dapat  diterjemahkan sebagai  peringatan  bahwa  Kota  Bandung  perlu melakukan  berbagai  intervensi  ruang  untuk menyeimbangkan  kebutuhan  dan  kemampuan lahan,  diantaranya  dengan  upaya  intensifikasi penggunaan lahan, vertikalisasi beberapa kawasan  fungsional  serta  melalui  optimalisasi atau  revitalisasi  kawasan  perkotaan  yang mengalami  penurunan  fungsi  atau  vitalitasnya [Tabel 8 & Tabel 9].
Pada  level  mikro,  dengan  unit  data berbasis  kecamatan  terdapat  beberapa  temuan menarik  yang  diperoleh.  Pada  tahun  2019, sebanyak 83% (25 dari total 30 kelurahan) sudah berada  pada  status  daya  dukung  lahan  defisit.
Kemudian  pada  tahun  2031,  diprediksi  bahwa jumlah yang dikategorikan ke dalam status daya dukung  defisit  semakin  bertambah  menjadi  28 dari  30  kelurahan  (93%).  Dengan  demikian, pada  akhir  tahun  2031  diperkirakan  hanya Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari di  bagian  selatan  Kota  Bandung  [Gambar  7] yang  masih  memiliki  daya  dukung  lahan surplus. Kondisi tersebut disebabkan karena saat ini kedua kecamatan tersebut jumlah penduduknya  masih  relatif  kecil  dan  tidak sepadat  kecamatan  lain  dan  masih  didominasi oleh  kawasan  pertanian.  Selain  itu,  dengan kondisi topografi paling landai, bagian tenggara Kota  Bandung  ini  termasuk  dalam  kawasan rawan  banjir  (Anwar,  2017)  dan  terbatasnya
Oktober 2022, 6 (3): 212-232
ketersediaan air bersih sehingga menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat untuk bermukim disini Meski demikian, terdapat adanya dugaan atau  kemungkinan  perkembangan  ruang  yang signifikan di luar tren yang berkembang saat ini mengingat
Kecamatan Gedebage
dan Kecamatan  Rancasari  kini  sudah  menjadi kawasan  cepat  tumbuh  dan  mulai  terjadi pembangunan  perumahan  skala  besar  oleh beberapa  pengembang  ternama  sebagai  salah satu  wujud  implementasi  rencana  pusat pelayanan  primer  kedua  Kota  Bandung  yang tertuang  dalam  rencana  struktur  ruang  RTRW Kota Bandung, yaitu di wilayah Gedebage. Hal ini  penting  menjadi  catatan  bahwa  proyeksi kebutuhan  ruang  pada  kawasan  cepat  tumbuh seperti  itu  tidak  dapat  dilakukan  oleh  metode proyeksi yang linear atau konvensional, namun harus memperhatikan beberapa komponen yang berpotensi menjadi katalis pertumbuhan kebutuhan ruang secara eksponensial.
Tabel  9.  Perbandingan  Kebutuhan  Ruang  dan Rencana Pola Ruang RTRW Komponen Ruang Luas (Ha) % Luas Administrasi Kota Bandung 16,681 100% Luas Kawasan Terbangun Eksisting (2019) 11,647 70% Luas Kebutuhan Ruang Perkotaan (2019) 12,414 74% Luas Kebutuhan Ruang Perkotaan (2031) 16,118 97% Luas Rencana Pola Ruang Kaw. Budidaya (2031) 14,572 87%

## Sumber: Hasil analisis, 2021
Tabel  9  menunjukkan  perbandingan antara  kebutuhan  ruang  dengan  luas  kawasan terbangun  eksisting  serta  luas  alokasi  rencana pola  ruang  kawasan  budidaya  yang  dimuat dalam  dokumen  RTRW  Kota  Bandung  2011 hingga  2031.  Beberapa  temuan  yang  dapat dijadikan catatan adalah sebagai berikut:
1. Luas  kawasan  terbangun  eksisting  (2019) lebih kecil dari luas kebutuhan ruang 2019.
Hal  ini  mengindikasikan  adanya  beberapa komponen  ruang  (sarana)  perkotaan  yang belum sesuai standar dari segi ketersediaan
(jumlah)  unit  atau  belum  sesuai  standar luasan minimum.
2. Luas rencana pola ruang kawasan budidaya yang  dialokasikan  dalam  RTRW  Kota Bandung  pada  akhir  tahun  perencanaan (2031)  lebih  kecil  dari  hasil  perhitungan kebutuhan ruang tahun 2031 yang dihasilkan  berdasarkan  kajian  ini.  Hal  ini mengindikasikan adanya perbedaan standar atau acuan yang digunakan dalam melakukan penghitungan demand kebutuhan ruang serta perbedaan
pendekatan analisis proyeksi penduduk.
3. Perkiraan kebutuhan ruang perkotaan tahun
2031  mencapai  97%  dari  total  luas  Kota Bandung. Hal ini mengindikasikan perlunya  upaya  pembangunan  vertikal terutama pada kawasan yang mendominasi ruang  Kota  Bandung  seperti  perumahan, perkantoran,  serta  perdagangan  dan  jasa. Dengan  catatan,  kebutuhan  97%  tersebut sudah  termasuk  alokasi  20%  RTH  publik dan ruang aksesibilitas (jalan) kota.
Atas dasar temuan tersebut, Kota Bandung sebaiknya  perlu  segera  melakukan  berbagai upaya  pembuatan  kebijakan  dan  strategi pembangunan  yang  mengarah  kepada  prinsip prinsip  kota  kompak  dan  upaya  pembangunan vertikal.  Konsep  pembangunan  vertikal  pada dasarnya  berkaitan  erat  dengan  prinsip  prinsip dan  strategi  kompaksi  perkotaan  [Tabel  9] diantaranya:
• Densifikasi kawasan perumahan, yaitu upaya untuk  melakukan  optimalisasi  ruang  ruang hunian  (pemadatan)  baik  secara  horizontal melalui konsep konsep pemugaran, revitalisasi  atau  peremajaan  pada  kawasan kawasan yang sudah ada (missal pada hunian berkepadatan tinggi atau kampung kota yang berada  di  area  kumuh)  sehingga  bisa  lebih tertata dengan baik dan teratur.
• Diversifikasi  penggunaan  lahan  berupa optimalisasi ruang perkotaan melalui pengembangan  konsep mixed-use atau penggunaan lahan campuran (hunian dengan area komersial, perkantoran dengan
komersial, pendidikan dengan
perkantoran/komersial, dan sebagainya)
• Intensifikasi  penggunaan  lahan.  Mengingat terbatasnya  lahan  dan  tingginya  kebutuhan rumah,  perlu  ada  upaya  untuk  melakukan vertikalisasi khususnya pada kawasan hunian di Kota Bandung. Sebagai informasi, saat ini Kota  Bandung  telah  merencanakan  adanya pembangunan  sejumlah  apartemen  rakyat (hunian/rumah susun dengan harga terjangkau) namun belum sampai pada tahap pembangunan.  Selain  itu,  perlu  adanya pemanfaatan/  pengembangan  kawasan  pada tanah  milik  pemerintah  untuk  dikembangan menjadi  peruntukan  yang  optimal  sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota
Bandung.
• Peningkatan  dan  pemerataan  aksesibilitas kawasan, serta aktualisasi rencana pembangunan  pusat  primer  kedua  Kota Bandung  di  Kecamatan  Gedebage  dan Rancasari  yang  berdasarkan  penelitian  ini masih  memiliki  rasio  daya  dukung  lahan paling  baik  dengan  status  ‘surplus’  hingga tahun 2031. Pemerataan pembangunan pada bagian barat dan bagian timur Kota Bandung ini  juga  diharapkan  dapat  menyeimbangan beban pusat pelayanan kota serta mengurangi mobilitas penduduk dari bagian timur ke arah barat kota dimana semua kegiatan perkantoran serta perdagangan jasa terkonsentrasi di sana. Tabel 10. Arahan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Beberapa Literatur Studi Terdahulu Peningkatan Kepadatan (densification) Penggunaan Lahan Campuran (diversity; mixed use) Intensifikasi, Sentralisasi Pemerataan akses, infrastruktur dan transportasi Dantzig & Saaty (1973) v v - v Burton, et al. (2004) v v v v Neuman  (2005) v v v v Tsai (2005) v - v - Rochyansyah et al. (2005) v v v v Jabarenn (2006) v v v v Ewing & Cervero (2010) v v v v
Sumber: Dantzig & Saaty (1973), Burton, et al . (2004), Neuman (2005), Tsai (2005), Roychansyah et al . (2005), Jabareen (2006), Ewing & Cervero (2010).
Rincian tinjauan terhadap berbagai literatur terkait  prinsip  optimalisasi  pemanfaatan  ruang perkotaan dapat dilihat pada Tabel 10, terutama yang  berkaitan  dengan  konsep  struktur  ruang perkotaan  yang  kompak  sebagai  salah  satu bentuk ruang yang dipandang paling berkelanjutan  (De  Roo  &  Porter,  2007)  dan dipandang mampu mengatasi masalah kepadatan perkotaan maupun urban sprawl .
Kota  Bandung  sudah  memiliki  beberapa karakteristik  dasar  yang  berkesesuaian  dengan karakteristik kota kompak menurut  Dantzig & Saaty  (1973),  Burton, et  al. (2004),  Neuman
(2005), Tsai (2005), Roychansyah et al. (2005), Jabareen (2006), Ewing & Cervero (2010), yaitu kepadatan  penduduk  tinggi  (dengan  jumlah penduduk kelima terbesar di Indonesia) disertai kepadatan  bangunan  tinggi  Dalam  perspektif penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang, Kota Bandung  juga  sudah  memiliki  sejumlah  area yang  memiliki  variasi  penggunaan  lahan campuran ( mixed-use ) dan pemusatan konsentrasi  kegiatan  perkotaan  pada  beberapa titik.  Beberapa  hal  yang  dapat  ditingkatkan adalah  intensifikasi,  pembangunan  hunian vertikal dan pemanfaatan tanah terlantar.
Oktober 2022, 6 (3): 212-232
Tabel  11.  Karakteristik  Pemanfaatan  Ruang  Perkotaan  yang  Optimal  Berdasarkan  Prinsip-prinsip  Kota Kompak
Variabel Dantzig & Saaty (197 3 ) Burton, et al. (200 4 ) Neuman (2005) Tsai (2005) Rochyansyah et al. (2005) Jabaren (2006) Ewing dan Cervero (2010) Karakteristik Kepadatan (Density) • Pemukiman kepadatan tinggi • Memiliki batas area yang jelas • Tingkat kepadatan penduduk kota yang tinggi • Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi • Kepadatan perumahan (residensial) dan pekerjaan (employment) yang tinggi • Populasi tinggi • Tingkat kepadatan tinggi (konsumsi lahan perkapita) • Kepadatan Penduduk tinggi (kepadatan per luas area terbangun dan kepadatan per luas area perumahan) • Kepadatan penduduk dan bangunan tinggi Kepadatan tinggi: • Kepadatan rumah tangga/pend uduk • Kepadatan pekerjaan • Rasio luas lantai komersial Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan (Diversity) • Penggunaan lahan campuran • Keanekaraga man kegiatan fungsional • Terdapat variasi penggunaa n kawasan antara perumahan perdagang an dan industri ( mixed use ) • Campuran berbagai penggunaan lahan dalam persil/bidang tanah yang kecil/ terbatas - • Pemusatan/ konsentrasi kegiatan dan ruang hunian , bekerja, dan rekreasi dalam satu area • Pengguna an lahan campuran • Keragama n kegiatan fungsional ( live-work- play ) • Campuran penggunaan lahan ( indeks entropi )
• Keseimbang an ruang bekerja dan ruang hunian Intensifikasi, kedekatan fungsional, jarak antar bangunan (degree of centralization
continuity and connectivity) - • Peningkata n kepadatan hunian • Penambah an kepadatan bangunan
• Pembanguna n / penataan
kembali area area yang berdekatan terutama pada bidang tanah atau bangunan yang terlantar ( contiguous
development )
• Tingginya derajat sentralisasi (koefisien morans) • Tingginya derajat kontinuitas (jarak antar bangunan / kawasan fungsional terhadap pusat kegiatan/ kota) • Keseimba ngan rasio kawasan terbangun dengan kawasan non- terbangun
• Tingginy a derajat kompaksi perkotaan (konekti vitas dan kontinui- tas per -
kotaan)
• Menerap kan desain ekologis (penghi- jauan) • Tingkat aksesibilitas tinggi
• Tingginya
Rasio ketersediaan ruang bekerja (kantor) dalam satu mil
• Kedekatan jarak antara hunian/ tempat kerja ke tempat belanja Infrastruktur dan transportasi • Mengurangi ketergantung an terhadap penggunaan kendaraan bermotor • Transpor- tasi umum yang efisien • Akses yang lebih baik ke fasilitas • Penyedia- an sarana- prasarana bersepeda • Transpor- tasi multi moda
• Tingkat aksesibilitas yang tinggi
• Konektivi- tas jalan tinggi (pedestrian dan jalur bersepeda) - • Tingginya pengguna transporta- si umum • Tingkat aktivitas pejalan kaki dan pengguna sepeda ( trip per person) Transportasi berkelanju- tan (menye- diakan transportasi umum; mendorong kegiatan berjalan kaki & bersepeda) • Kepadatan persimpa- ngan jalan, jumlah (%)
persimpa- ngan jalan 4 arah ( 4-way intersection ) • Pendeknya jarak ke pemberhenti an transit terdekat
Sumber: Dantzig & Saaty (1973), Burton, et al . (2004), Neuman (2005), Tsai (2005), Roychansyah et al.
(2005), Jabareen (2006), Ewing & Cervero (2010)

## KESIMPULAN
Tren pertumbuhan penduduk Kota Bandung yang linear berimplikasi pada semakin meningkatnya  kebutuhan  ruang  untuk  sarana hunian  maupun  pengembangan  sarana  dan infrastruktur  perkotaan.  Hasil  studi  ini  telah menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2019,  Kota Bandung  sudah  memiliki  status  rasio  daya dukung  lahan  defisit  yang  menandakan  bahwa kebutuhan ruang ideal pada tahun tersebut sudah melampaui  kapasitas  atau supply lahan  yang mampu  dikembangkan  untuk  ruang  perkotaan. Kondisi demikian menjadi salah satu penyebab timbulnya  berbagai  persoalan  perkotaan  mulai dari  tingginya  kepadatan  penduduk,  persoalan lingkungan,  hingga  persoalan  spesifik  seperti kemacetan  lalu  lintas  dan  alih  fungsi  lahan. Kemudian  pada  tahun  2031,  diperkirakan kondisi  demikian  akan  semakin  memburuk apabila  pemerintah  tidak  segera  melakukan intervensi  atau  optimalisasi  pemanfaatan  ruang dengan baik guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan ruang, kemampuan dan ketersediaan lahan serta fungsi ekologis perkotaan.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, diperlukan adanya penerapan pengembangan  dan  pemanfaatan  ruang  secara vertikal,  mengingat  pengembangan  kota  secara horizontal  sudah  hampir  tidak  mungkin dilakukan.  Hal  ini  didukung  dengan  temuan bahwa pada tahun 2031, kebutuhan ruang Kota Bandung untuk menampung aktivitas penduduk perkotaan mencapai 97% dari total luas wilayah administrasi  Kota  Bandung.  Dengan  mengacu pada  beberapa  literatur  terdapat  beberapa alternatif  strategi  yang  dapat  diusulkan  dalam rangka  melakukan  optimalisasi  pemanfaatan ruang  guna  mewujudkan  Kota  Bandung  yang lebih  kompak  dan  berkelanjutan,  diantaranya densifikasi  kawasan  perumahan,  diversifikasi penggunaan lahan (penerapan mixed-use area ), intensifikasi  penggunaan  lahan  (vertikalisasi), dan  pemerataan  aksesibilitas  kawasan  untuk membagi  beban  pusat  pelayanan  kegiatan perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  H.  (2017).  Kajian  Perancangan  Kawasan Perumahan  Pada  Lokasi  Rawan  Banjir Dengan  Pendekatan  Water  Sensitive  Urban Design  Dengan  Studi  Kasus  Kawasan Gedebage Bandung . Universitas Muhammadiyah Palembang: Arsir , 1 (2), 110- 120.
Afni,  N.  (2016).  Daya  Dukung  Lingkungan Kecamatan  Pattalassang  Kabupaten  Takalar . Plano Madani , 5 (1), 74-85.
Aryany,  P.  A.,  &  Pradoto,  W.  (2014).  Perubahan
Penggunaan Lahan di Kawasan Sekitar Bukit Semarang Baru. E-journal Teknik PWK , 3(1), 96-105.
Budiharjo,  E.,  &  Sujarto,  D.  (2009). Kota Berkelanjutan . Bandung: PT Alumni.
Burton,  E.,  Jenks,  M.,  &  Williams,  K.  (2004). The Compact  City:  A  Sustainable  Urban  Form?, 1-360 . Oxford: Taylor & Francis Group. Cahyani,  F.A.  (2019).  Upaya  Peningkatan  Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Intrumen Pencegahan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Jurnal  Ilmu Hukum , 2 (1), 53-60. Clark,  J.  R.  (1992). Integrated  Management  of Coastal  Zones. Rome:  United  Nations  FAO Fisheries Technical Paper.
Daily, G. C., & Ehrlich, P. R. (1996 ). Socioeconomic equity,  sustainability,  and  Earth's  carrying capacity . Ecological  Applications , 6 (4),  991-
1001.
Dantzig, G.B., & Saaty, T.L. (1973). Compact City . San Francisco: Freeman & Co. Publisher.
De  Roo,  G.,  &  Porter,  G.  (2007). Fuzzy  Planning: The  Role  Actors  In  A  Fuzzy  Governance Environment . Farnham: Ashgate Publishing. Dinas  Penataan  Ruang  Kota  Bandung.  (2012).
Laporan Akhir Studi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Bandung. Bandung: Dinas Penataan Ruang.
Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the Built Environment:  A  Meta-Analysis. Journal  of The  American  Planning  Association ,  76(3), 265-294.
Fahmi,  F.,  Sitorus,  S.R.P,  &  Fauzi,  A.  (2016).
Evaluasi  pemanfaatan  penggunaan  lahan berbasis  rencana  pola  ruang  Kota  Baubau, Provinsi  Sulawesi  Tenggara. TATALOKA ,
Oktober 2022, 6 (3): 212-232
Fitriansyah, H. & Ibrahim, M.F. (2020). Pengembangan Kawasan Teknopolis Gedebage Kota Bandung Berdasarkan Analisis Daya Dukung Lahan . Plano Madani , 9 (2), 57-67.
Fuadina,  L.  N.,  Rustiadi,  E.,  &  Pravitasari,  A.  E.
(2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Urban  Sprawl  di  Kawasan
Cekungan Bandung. TATALOKA, 23 (1), 105- 114. https://doi.org/10.14710/tataloka.23.1.1 05-114
Graymore,  M.L.M,  Sipe,  N.G.,  &  Rickson,  R.E. (2010 ). Sustaining Human Carrying Capacity:
A tool for regional sustainability assessment. Ecological Economics , 69 (3), 459-468.
Hidayati, O., Siregar, H., & Falatehan, A. F. (2017).
Konversi  Lahan  Sawah  di  Kota  Bogor  dan Strategi Anggaran dalam Mengendalikannya. Journal  of  Regional  and
Rural  Development  Planning , 1 (2),  217-230. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.217- 230
Irza,  H.  &  Syabri,  I.  (2016).  Faktor  Penyebab Perubahan Guna Lahan di Jalan Lingkar Utara
Kota  Padang  Panjang .  Jurnal  Pembangunan Nagari , 1 (2), 53-70.
Jabareen, Y. (2006). Sustainable urban forms: Their typologies, models, and concepts. Journal of Planning Education and Research, 26 (1), 38- 52.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2007).  Peraturan
Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  20  Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan,  Aspek  Ekonomi,  Aspek Sosial  dan  Budaya  dalam  Penyusunan Rencana Tata Ruang.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  (2008).  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  5  Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan,  Aspek  Ekonomi,  Aspek
Sosial  dan  Budaya  dalam  Penyusunan Rencana Tata Ruang.
Kementerian  Perumahan  Rakyat.  (2008).  Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman  Keserasian  Kawasan Perumahan dan Permukiman .
Kivell,  P.  (1993). Land  and  the  City:  Patterns  and Processes  of  Urban  Change. New  York: Routledge.
Kustiwan,  I.  &  Ramadhan,  A.  (2012).    Evaluasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Tipologi Ukuran dan Posisi Kota dalam Ekoregion. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK , 1 (2), 379-389. Kustiwan,  I.  &  Ramadhan,  A.  (2019).    Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung- Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus  Kota  Bandung. Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning , 3 (1).  64-
84.
Kustiwan, I., & Ladimananda, A. (2016). Pemodelan
Dinamika Perkembangan Perkotaan dan Daya Dukung  Lahan  di  Kawasan  Cekungan Bandung. TATALOKA, 14 (2), 98- 112. https://doi.org/10.14710/tataloka.14.2.9
8-112
Kusumastuti,  A.H.  &  Pamungkas,  A.  (2018).
Identifiaksi  Potensi  dan  Permasalahan  Daya Dukung  Lingkungan  berdasarkan  Aspek Daya Dukung Fisik, Daya Dukung Ekologis, dan Daya Dukung Sosial pada Pantai Baron, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta . Jurnal Teknik ITS , 1 (7), 55-59.
Liu, R. Z., & Borthwick, A. G. (2011). Measurement and  assessment  of  carrying  capacity  of  the environment  in  Ningbo,  China. Journal  of Environmental  Management , 92 (8),  2047- 2053.
Lukman, H.G. (2013). Kajian Daya Dukung Wilayah di  Daerah  Pinggiran  Kota  Semarang . Jurnal Bumi Indonesia , 2 (4), 1-13.
Maria,  R.P.,  Sangkertadi,  &  Supardjo,  S.    (2018).
Analisis  Daya  Dukung  Dan  Daya  Tampung Lahan  di  Kecamatan  Malalayang  Kota Manado . Media Matrasain , 15 (2), 36-49.
Muhajir,  A.  (2017).  Kebijakan  Pengendalian Pemanfaatan  Ruang  Dalam  Pelaksanaan
Ketentuan  Penataan  Ruang  di  Kota  Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Renaissance , 2 (2), 184-193.
Mulya,  S.  P.,  Suherlan,  D.,  &  Pravitasari,  A.  E.
(2019). Dinamika Penggunaan/Tutupan Lahan  dan  Keselarasannya  dengan  Pola Ruang dan Daya Dukung Lahan; Studi Kasus di  Kecamatan  Ciater,  Kabupaten  Subang, Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal  Ilmu  Tanah  dan Lingkungan , 21 (2), 87-100. https://doi.org/10.29244/jitl.21.2.87-100
Murtadho, A., Wulandari, S., Wahid, M., & Rustiadi,
E.  (2018).  Perkembangan  Wilayah  dan
Perubahan  Tutupan  Lahan  di  Kabupaten
Purwakarta  sebagai  Dampak  dari  Proses Konurbasi Jakarta-Bandung. Journal of Regional and Rural Development Planning , 2 (2), 195-208.
https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.2.195- 208
Neuman,  M.  (2005).  The  Compact  City  Fallacy.
Journal of Planning Education and Research,
25(1), 11-26.
Nowar, W., Baskoro, D. P. T., & Tjahjono, B. (2015).
Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan  dan  Arahan  Pengembangannya  di
Wilayah  Kabupaten  Cianjur. TATALOKA, 17 (2),
87-
98. https://doi.org/10.14710/tataloka.17.2.87- 98
Oh,  K.,  Jeong,  Y.,  Lee,  D.,  Lee,  W.,  &  Choi,  J.
(2005).  Determining  Development  Density Using The Urban Carrying Capacity Assessment  System. Landscape  and  Urban Planning , 73 (1), 1-15.
Pravitasari,  A.  E.,  Rustiadi,  E.,  Adiwibowo,  S.,
Wardani, I. K., Kurniawan, I., & Murtadho, A. (2020).  Dinamika  dan  Proyeksi  Perubahan
Tutupan  Lahan  serta  Inkonsistensi  Tata Ruang di Wilayah Pegunungan Kendeng. Journal  of  Regional  and  Rural Development Planning , 4 (2), 99-112.
https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.99-
112
Prihatin,  R.B.  (2015).  Alih  Fungsi  Lahan  Di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). Aspirasi, 6 (2), 105-118.
Putra,  M.R.R.,  &  Rudiarto,  I.  (2018).    Simulasi
Perubahan Penggunaan Lahan Dengan
Konsep Celluler Automata Di Kota Mataram . Jurnal Pengembangan Kota , 6(2), 175-185.
Ridha,  R.,  Vipriyanti,  N.  U.,  &  Wiswasta,  I.  A. (2016). Analisis Daya Dukung Lahan sebagai
Pengembangan Fasilitas Perkotaan Kecamatan Mpunda Kota Bima Tahun 2015 –
2035. Jurnal  Wilayah  dan  Lingkungan,  4 (1), 65-80. https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.65-80 Roychansyah, M.S., Ishizaka, K., & Omi, T. (2005). Considerations of regional characteristics for delivering  city  compactness:  Case  of  studies of cities in the greater Tokyo area and Tohoku region,  Japan. Journal  of  Asian  Architecture and Building Engineering , 4 (2), 339-346.
Sadesmesli, I., Baskoro, D. P. T., & Pravitasari, A. E.
(2017). Daya Dukung Lahan dalam Perencanaan  Tata  Ruang  Wilayah  (Studi Kasus Kabupaten Blitar, Jawa Timur). TATALOKA, 19 (4), 266- 279. https://doi.org/10.14710/tataloka.19.4.2 66-279
Samodro,  P.,  Rahmatunnisa,  M.,  &  Endyana,  C.
(2020).  Kajian  Daya  Dukung  Lingkungan dalam  Pemanfaatan  Ruang  di  Kawasan Bandung Utara. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 8 (3), 214- 229. https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.214- 229
Shi, Y., Shi, S., & Wang, H.  (2019). Reconsideration of  the  methodology  for  estimation  of  land population  carrying  capacity  in  Shanghai metropolis . Science of the Total Environment,
6 52 , 367-381.
Su, Y., Xue, H., & Liang, H. (2019). An Evaluation Model  for  Urban  Comprehensive  Carrying Capacity:  An  Empirical  Case  from  Harbin City. International Journal of Environmental Research  and  Public  Health , 16 (3),  367. https://doi.org/10.3390/ijerph16030367
Suharto,  B.,  Rahadi,  B.,  &  Sofiansyah,  A.  (2017). Evaluasi  Daya  Dukung  dan  Daya  Tampung Ruang  Permukiman  di  Kota  Kediri. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 4 (3), 27 - 33.
doi: http://dx.doi.org/10.21776/ub.jsal.2017.0 04.03.4
Sutriadi, R., Safrianty A.A., & Ramadhan, A. (2015).
Discussing cities and regencies in the context of regional rating system. Promoting communication, reaching sustainable growth . Procedia  Environmental  Sciences , 28 ,  166- 175.
Susanto,  I.,  Studyana,  M.  D.,  &  Astor,  Y.  (2016).
Analisis  Kapasitas  Jalan  Menggunakan Pendekatan  Geospasial  (Wilayah  Studi: Bandung  Tengah). Potensi:  Jurnal  Sipil Politeknik , 18 (1),
31-44.
https://doi.org/10.35313/potensi.v18i1.524
Tian, Y., & Sun, C. (2018). Comprehensive carrying capacity,  economic  growth  and  sustainable development of urban areas: A case study of the Yangtze River Economic Belt . Journal of cleaner production , 195 , 486-496.
Tsai,  Y.H.  (2005).  Quantifying  Urban  Form: Compactness  versus  Sprawl. Urban  Studies ,
42 (1), 141-161.
Wei,  Y.,  Huang,  C.,  Li,  J.,  &  Xie,  L.  (2016).  An evaluation model for urban carrying capacity: A case study of China’s mega cities. Habitat International , 53 , 87-96. Wei, Y., Huang, C., Lam, P.T.I., & Yuan, Z. (2015). Sustainable urban development: A review on urban  carrying  capacity  assessment. Habitat International , 46 , 64-71.
Widjayatnika, B., Baskoro, D. P. T., & Pravitasari, A.
E.  (2018).  Analisis  Perubahan  Penggunaan
Lahan dan Arahan Pemanfaatan Ruang untuk Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi  Kalimantan  Timur. Journal  of Regional and Rural Development Planning , 1 (3),
243-257.
https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.3.243- 257 Wirosoedarmo,  R.,  Widiatmono,  J.,  &  Widyoseno, Y.  (2015).  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah
(RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. agriTECH, 34 (4), 463-472.
Zulkarnaen, D. (2014). Proyeksi Populasi Penduduk
Kota Bandung
Menggunakan Model Pertumbuhan  Populasi  Verhulst  Dengan Memvariasikan Interval Pengambilan
Sampel. Jurnal ISTEK, 8 (1), 128-141.
_______________.  (2004).  SNI  Nomor  03-1733- 2004  tentang Tata  Cara  Perencanaan
Lingkungan Perumahan Perkotaan.