## PENGARUH PENGAJUAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI DAN KEBERATAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Studi Kasus di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)
Dwi Fatmawati 1 , Ary Yunita Anggraeni 2 1,2 Program Studi D3 Akuntansi Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  pengajuan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  dan  pengajuan  keberatan  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jawa  Timur  III.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III berupa  jumlah  pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi,  jumlah pengajuan  keberatan,  dan    penerimaan  pajak  selama  tahun  2014-2016  dengan keputusan akhir ditolak atau diterima seluruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  dan  pengajuan keberatan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Ketika  pengajuan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  dan  pengajuan  keberatan  diterima seluruhnya  maka  penerimaan  pajak  berkurang  sebesar  nilai  pengajuan.  Namun apabila  pengajuan  ditolak,  untuk  pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan sanksi  maka  penerimaan  pajak  tetap  dan  untuk  pengajuan  keberatan  maka penerimaan  pajak  sebesar  nilai  pengajuan  ditambah  50%  dari  hasil  rekonsiliasi fiskal.
Kata  kunci: Pengajuan  Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi,  Pengajuan Keberatan, Penerimaan Pajak

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sektor  penyumbang  terbesar  penerimaan negara  dalam  beberapa  tahun  belakangan.  Lebih  dari  70%  pos  penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Hal tersebut  dapat  dibuktikan  hinga  akhir  bulan  Januari  2019,  pendapatan  negara dan  hibah  yang  terealisasi  mencapai  Rp108,08  triliun  termasuk  didalamnya

## JURNAL ILIMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN
Journal homepage: www.jurnal . unmer.ac.id
sebesar  Rp  89,76  triliun  berasal  dari  realisasi  penerimaan  pajak (www.kemenkeu.go.id).
Semua  pencapaian  itu  tidak  lepas  dari  sistem  pemungutan  pajak  yang diberlakukan  oleh  pemerintah.  Sistem  tersebut  antara  lain: Official  Assessment System, Self Assessment System serta With Holding System . Dalam pembayaran pajak penghasilan, saat ini pemerintah memberlakukan sistem pemungutan yang disebut  dengan Self  Assesment dilandasi  kepercayaan  dan  tanggungjawab kepada  Wajib  Pajak  (WP)  itu  sendiri  untuk  menghitung,  membayar  dan melaporkan  pajak  terutangnya  yang  disebut  dengan Self  Assessment  System.
Akan  tetapi  dengan  diberlakukannya Self  Assessment  System ,  disinyalir    terjadi ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban Wajib Pajak baik secara sengaja maupun tidak  sengaja.  Oleh  sebab  itu,  selain  memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib Pajak,  otoritas  pajak  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  sistem tersebut.  Salah  satu  upaya  dalam  melakukan  pengawasan  perpajakan  adalah melakukan  pemeriksaan  pajak  yang  nantinya  menghasilkan  ketetapan  pajak. Proses  penetapan  ini  tidak  jarang  terjadi  sengketa  pajak  antara  Wajib  Pajak dengan  otoritas  pajak.  Sengketa  yang  terjadi  biasanya  dikarenakan  perbedaan dalam  menafsirkan  ketentuan  perpajakan,  sudut  pandang  yang  berbeda  dalam menilai  suatu  fakta,  dan  bisa  juga  karena  ketidaksepakatan  dalam  hal  proses pembuktian.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  memberikan  ruang  kepada  Wajib Pajak untuk mengajukan proses pengurangan atau penghapusan sanksi maupun keberatan.,  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia  Nomor  8/PMK.03/2013  serta  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  202/PMK.03/2015  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  dan Penyelesaian  Keberatan.  Dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut,  wajib  pajak dapat  mengajukan  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi perpajakan  serta  pengajuan  keberatan  terhadap  ketetapan  yang  diterbitkan Direktorat Jendral Pajak.
Terjadinya  sengketa  pajak  yang  dapat  menimbulkan  pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi serta pengajuan keberatan menyebabkan penerimaan  pajak  negara  tidak  konsisten  setiap  tahunnya.  Setiap  WP mengajukan  permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi,  maka  akan berdampak  dari  bertambah  atau  tidaknya  penerimaan  pajak.  Dan  setiap  wajib pajak  mengajukan  permohonan  keberatan,  maka  akan  berdampak  bertambah atau berkurangnya penerimaan pajak negara. Fluktuasi tersebut mempengaruhi penerimaan  negara  menjadi  tidak  konsisten  dan  dapat  menghambat perekonomian negara nantinya.

## TINJAUAN PUSTAKA
a. Pajak
Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
Pajak  merupakan  sumbangan  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh wajib  pajak  baik  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berlandaskan
undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## b. Penerimaan pajak
Menurut  Hutagaol  (2007:325)  menjelaskan  bahwa  ”penerimaan  pajak ialah penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikelola secara  optimal  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pemerintah  serta  kondisi masyarakat”.
c. Pengurangan atau penghapusan sanksi
Menurut  Mardiasmo  (2016:62)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma perpajakan)  akan  dipatuhi.  Sanksi  diterapkan  sebagai  konsekuensi  dari  tidak terlaksananya  kewajiban  perpajakan  oleh  WP  sebagaimana  yang  telah  diatur oleh undang-undang perpajakan.
d. Keberatan
Keberatan adalah upaya hukum biasa yang diperuntukkan bagi WP untuk mendapatkan  keadilan  dan  kebenaran  terhadap  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  pejabat  pajak  dalam  melakukan  penagihan  pajak  sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP (Saidi, 2010). Direktur Jendral Pajak wajib  memberikan  keterangan  secara  tertulis  hal-hal  yang  menjadi  dasar pengenaan  pajak,  perhitungan  rugi,  pemotongan  atau  pemungutan  pajak, apabila  diminta  oleh  WP  untuk  keperluan  pengajuan  keberatan  (Pudyatmoko, 2009).

## 2. METODE, DATA, dan ANALISIS
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, Pengajuan keberatan, penerimaan pajak .
Penerimaan  pajak  yang  diterima  dari  surat  keputusan  pengajuan  pengurangan atau  penghapusan  sanksi  dan  pengajuan  keberatan  selama  tahun  2014-2016 yang masuk ke Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III. Variabel ini diukur dengan nilai rupiah yang dikelompokkan menjadi setiap bulan sehingga terdapat 36 bulan selama 3 tahun.
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak dari pengajuan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  dan  pengajuan  keberatan  di  Kantor Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak  Jawa  Timur  III  selama  tahun  2014-2016 berdasarkan  Surat  Keputusan  yang  diterbitkan.  Sampel  penelitian  ini  adalah 20.631 berkas pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan 335 berkas pengajuan  keberatan  dengan  keputusan  akhir  ditolak  dan  diterima  seluruhnya yang masuk ke Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive  sampling .  Kriteria  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini adalah jumlah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi yang termasuk dalam pasal 36 ayat (1) a,b,c dan d KUP dan jumlah pengajuan keberatan pasal 26 KUP.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini  diperoleh dari Kantor Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak  Jawa  Timur  III.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  metode  studi  dokumen.  Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk
menguji  hipotesis  ini  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  bantuan program komputer SPSS 16.0.
Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + E
Katerangan :
Y = penerimaan pajak ß0 = konstanta ß1, ß2, ß3 = koefisien regresi X1 = pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi X2 = pengajuan keberatan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data pada penelitian ini diperoleh dari sekretaris bidang keberatan, banding dan pengurangan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III. Data tersebut berupa data kuantitatif mulai tahun 2014-2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi (X1) berasal dari jumlah nominal pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, pengajuan keberatan (X2) berasal dari jumlah nominal pengajuan keberatan, yang masing-masing dengan surat keputusan ditolak/diterima seluruhnya, dan variabel penerimaan pajak (Y) berasal dari penerimaan pajak pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi dan pengajuan keberatan berdasarkan surat keputusan. Seluruh data yang diperoleh dikelompokkan menjadi per bulan selama 3 tahun sehingga menjadi 36 data.
Sumber: Data diolah, 2019
Tabel 1 menggambarkan statistik deskripsi untuk masing-masing variabel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa Variabel  penerimaan  pajak  (Y)  memiliki  nilai  minimum  =  1,38E7  yaitu  Rp 13.800.000,-  (dalam  scientific  notation).  Nilai  maximum  =  6,36E10  yaitu  Rp 63.600.000.000,-  (dalam  scientific  notation).  Nilai  mean  =  1,055E10  yaitu  Rp 10.550.000.000,- (dalam scientific notation). Standar deviasi = 1,36520E10 yaitu 13.652.000.000,-  (dalam  scientific  notation).  Variabel  pengurangan  atau penghapusan sanksi (X1) memiliki nilai minimum = 1,58E7 yaitu Rp 15.800.000,- (dalam  scientific  notation).  Nilai  maximum  = 7,44E10 yaitu  Rp  74.400.000.000,- (dalam scientific notation). Nilai mean = 8,361E9 yaitu Rp 8.361.000.000,- (dalam scientific notation). Standar deviasi = 1,34590E10 yaitu 13.459.000.000,- (dalam scientific notation). Variabel keberatan (X2) memiliki nilai minimum = 0,00 yaitu Rp  0,-  (dalam  scientific  notation).  Nilai  maximum  =  6,01E10  yaitu  Rp 60.100.000.000,-  (dalam  scientific  notation).  Nilai  mean  =  4,4796E9  yaitu  Rp 4.479.600.000,-  (dalam  scientific  notation).  Standar  deviasi  =  1,05989E10  yaitu 10.598.900.000,- (dalam scientific notation).
Penelitian ini memenuhi  uji asumsi klasik sebagai syarat masuk kedalam tahap  analisis  regresi  berganda.  Uji  asumsi  klasik  yang  telah  diuji  meliputi  uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.
Gambar 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan  gambar  1  diatas,  dapat  diketahui  jika  data  mengikuti  garis diagonal, sehingga menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.
Tabel 2 Coefficients
Sumber : Data diolah, 2019
Dapat diketahui bahwa nilai tolerance >0,991 dan VIF<1,009 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.
Tabel 3 Model Summary

## Sumber : Data diolah, 2019

## Tabel 4 Durbin Watson
Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai dl = 1,3537 dan nilai du = 1,5872 terjadi atau tidaknya autokolerasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Nilai DW hitung sebesar 1,663 lebih besar dari 1,5872 dan lebih kecil dari 2,4128 dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokolerasi.
Gambar  2 Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data diolah, 2019
Hasil uji diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Sumber : Data sekunder yang diolah 2019
Berturut-turut konstanta X1=0,638 dan X2=1,025, sehingga apabila dapat dituliskan persamaan regresi linear-nya sebagai berikut:
Y = 625.300.000 + 0,638X1 + 1,025X2
Hasil pengujian uji T dapat dilihat pada tabel 5 Coefficients sebelumnya. Nilai  prob  t  hitung  dari  variabel  bebas  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi sebesar  0,00  yang  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  variabel  ini  berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  terikat  penerimaan  pajak.  Nilai  prob  t  hitung  dari variabel  bebas  keberatan  sebesar  0,00  yang  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

## Tabel 6 Anova
Sumber : Data diolah peneliti, 2019
Nilai  prob  F  hitung  (sig)  pada  tabel  diatas  nilainya  0,000  lebih  kecil  dari tingkat  signifikansi  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  linier yang  diestimasi  layak  digunakan.  Jika  dilihat  dari  tersebut  nilai  R-Square  yang besarnya  0,937  menunjukkan  bahwa  proporsi  pengaruh  variabel  pengurangan
atau  penghapusan  sanksi  dan  keberatan  terhadap  variabel  penerimaan  pajak sebesar 93%.
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dalam  penelitian,  Hipotesis  1  ( ) menyatakan  bahwa  jumlah  pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada hasil uji statistik t terlihat bahwa nilai signifikansi untuk pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi sebesar 0,000  yang  berarti  kurang  dari  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  dari  hasil  uji statistik  t  terdapat  pengaruh  positif  pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan sanksi  terhadap  penerimaan  pajak.  Ini  berarti  ketika  ada  wajib  pajak  di  Kanwil DJP  Jatim  III  mengajukan  pengurangan/penghapusan  sanksi  akan  menambah atau  tidak  mempengaruhi  penerimaan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  jika  surat keputusan  yang  diterbitkan  mengabulkan  seluruh  nilai  pengajuan  wajib  pajak maka penerimaan pajak tidak bertambah maupun berkurang, namun sebaliknya jika  pengajuan  wajib  pajak  ditolak  maka  penerimaan  pajak  akan  bertambah sebesar  nilai  perhitungan  fiskus  ditambah  sanksi  adminitrasi  yang  dikenakan. Hipotesis  2  ( )  menyatakan  bahwa  jumlah  pengajuan  keberatan  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak.  Pada  hasil  uji  statistik  t  terlihat  bahwa  nilai signifikansi  untuk  pengajuan  keberatan  sebesar  0,000  yang  berarti  kurang  dari 0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  dari  hasil  uji  statistik  t  terdapat  pengaruh positif  pengajuan  keberatan  terhadap  penerimaan  pajak.  Ini  berarti  ketika  ada wajib pajak di Kanwil DJP Jatim III mengajukan keberatan akan menambah atau tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika surat keputusan yang  diterbitkan  mengabulkan  seluruh  nilai  pengajuan  wajib  pajak  maka
penerimaan  pajak  tidak  bertambah  maupun  berkurang,  namun  sebaliknya  jika pengajuan wajib pajak ditolak maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar nilai perhitungan fiskus ditambah sanksi adminitrasi serta dikenakan denda 50%.
Berdasarkan kedua hipotesis tersebut, hal ini terjadi dikarenakan selama 3  tahun  mulai  tahun  2014-2016  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak  Jawa Timur  III  dalam  menerima  dan  pengerjaan  pengajuan  permohonan  dari  wajib pajak  secara  konsisten.  Seperti  data  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini,  kasus pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  dan  pengajuan  keberatan selalu  diterima  setiap  tahunnya  oleh  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak Jawa  Timur  III.  dengan  begitu,  negara  dapat  menerima  penambahan/tetapnya penerimaan pajak dari pengajuan yang dilakukan oleh wajib pajak.
Selain itu, nilai pengajuan yang besar dari wajib pajak dengan keputusan akhir  ditolak  menyebabkan  penerimaan  pajak  naik  berkali  lipat  dikarenakan sanksi  dan  denda  yang  dikenakan.  Sehingga  Hal  ini  juga  dapat  mempengaruhi penerimaan  pajak.  Inilah  salah  satu  penyebab  yang  sangat  mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan sanksi/denda didasarkan peraturan maupun nilai pengajuan wajib pajak sesuai dengan rekonsiliasi fiskal.

## 4. SIMPULAN
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah: (1) Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (2) Pengajuan keberatan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. (3) Pengajuan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  dan  keberatan  berpengaruh  terhadap penerimaan pajak.
Saran  yang  dapat  peneliti  berikan  adalah  Direktorat  Jendral  Pajak  agar dapat  melakukan  sosialisasi  lebih  mengenai  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  sehingga  mampu  meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak  agar nantinya  tidak  terjadi  pelanggaran.  Direktorat  Jendral  Pajak  agar  dapat melakukan  penyelesaian  berkas  pemohonan  wajib  pajak  secara  konstan  agar penenerimaan  pajak  setiap  bulannya  tidak  berfluktuasi.  Wajib  pajak  agar  dapat mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  sehingga  tidak  ada  lagi pelanggaran maupun tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini:  (1)  Data  penerimaan  pajak  yang digunakan berdasarkan surat keputusan dari permohonan wajib pajak, sehingga tidak  mencerminkan  penerimaan  pajak  yang  sebenarnya.  (2)  Penelitian  ini memfokuskan  pada  pengajuan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  pasal  36 ayat (a,b,c, dan d) KUP dan pengajuan keberatan pasal 26 KUP dengan keputusan akhir  ditolak  atau  diterima  seluruhnya,  sehingga  tidak  mencakup  keseluruhan dari pengajuan yang diterima oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.01/2017 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jendral Pajak
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2012  tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Republik,  Indonesia,  2014. Surat  Edaran  Direktorat  Jendral  Pajak  SE- 17/PJ/2014  Perihal  Tata  Cara  Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi Administrasi  dan  Pengurangan  atau  Pembatalan  Surat  Ketetapan  Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Jakarta
Republik,  Indonesia  2014. Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Pajak  SE- 11/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan/atau  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah. Jakarta
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analitis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 . Edisi ke 5. Universitas Diponegoro Semarang.
Gujarati, Damodar N. 2006. Essentials of Econometrics. Third Edition. McGraw- Hill International Edition.
Hutagaol, John. 2007. Perpajakan: Isu-isu Kontemporer . Graha Ilmu Yogyakarta. Ismail,  Fajri.  2018. STATISTIKA  Untuk  Penelitian  Pendidikan  dan  Ilmu-ilmu Sosial . Prenadamedia Group Jakarta.
Mardiasmo, 2016. Perpajakan . Edisi terbaru 2016. Andi Yogyakarta.
Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Pengantar Hukum Pajak . Andi Yogyakarta.
Saidi,  Muhammad  Djafar.  2010. Pembaharuan  Hukum  Pajak .  Rajawali  Pers Jakarta.
Suryadi,  2006. Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak . Jurnal Keuangan Publik.
Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia . Salemba Empat Jakarta.