ISSN-p : 1410-590x ISSN-e : 2614-0063 Analisis  Distribusi  Apotek  Berdasar  Kinerja  Standar Pelayanan Kefarmasian Melalui Sistem Informasi

## Geografis
Analysis  of  Basic  Pharmacy  Distribution  Performance  of  Pharmaceutical Services Standards Through Geographic Information Systems
Nura Ali Dahbul * , Nanang Munif Yasin, Lutfan Lazuardi Magister Manajemen Farmasi, Universitas Gadjah Mada Corresponding author: Nura Ali Dahbul: Email: nuradahbul123@gmail.com
Submitted: 24-12-2019 Revised: 20-02-2020 Accepted: 02-07-2020

## ABSTRAK
Apotek  sebagai  fasilitas  kesehatan  primer  yang  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat. Faktor lokasi apotek berperan dalam kualitas pelayanan dan keberlangsungan bisnis apotek. Tujuan penelitian  memberikan  gambaran  mengenai  profil  distribusi  apotek  melalui sistem  informasi geografis dari  segi  aksesibilitas  masyarakat  dalam  pelayanan  apotek  berdasar  standar  WHO  dan Kemenkes, mengevaluasi pelayanan kefarmasian apotek wilayah Pekalongan sesuai permenkes no 73 tahun 2016 serta evaluasi faktor pertimbangan lokasi dalam proses perijinan apotek. Penelitian berupa cross-sectional menggunakan  analisis  deskriptif  non  eksperimental  secara  kuantitatif. Pengumpulan  sampel  sejumlah  111  apotek  terdiri  55  apotek  Kota  Pekalongan  dan  56  apotek Kabupaten  Pekalongan.  Analisis  distribusi  apotek  melalui  sistem  informasi  geografis  diperoleh melalui  visualisasi  terhadap  peta  persebaran  apotek  Kota  dan  Kabupaten  Pekalongan.  Analisis aksesibilitas  pelayanan  apotek  dengan  perhitungan  rasio  antara  jumlah  apotek  dengan  jumlah penduduk di setiap kecamatan Kota dan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan standar WHO yaitu 1:2000 apoteker dan standar Kemenkes yaitu 1: 8.333 apoteker. Evaluasi tentang prosedur pelayanan kefarmasian terdiri dari pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis sesuai standar Permenkes no 73 tahun 2016. Analisis data dibagi tiga kategori yaitu baik (81-100%), cukup (61-80%),  dan  kurang  (20-60%).  Evaluasi  faktor  pertimbangan  melalui  wawancara  gambaran proses  perijinan  apotek  oleh  Dinas  Kesehatan  dan  IAI.  Hasil  distribusi  apotek  belum  merata  di seluruh wilayah Pekalongan. Empat kecamatan di Kabupaten Pekalongan belum berdiri apotek dan banyak apotek terkonsentrasi pada titik tertentu di pusat kota, dekat rumah sakit dan dekat pasar. Hasil aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan apotek, diperoleh lima kecamatan yaitu 47 apotek Kabupaten  Pekalongan  memenuhi  syarat  Kemenkes.  Hasil  pengelolaan  obat  apotek  wilayah Pekalongan kategori cukup yaitu 75,04 % apotek Kota dan 70,06% apotek Kabupaten Pekalongan. Hasil  pelayanan  farmasi  klinis  di  wilayah  Pekalongan  kategori  cukup  yaitu  55,32%  apotek  Kota Pekalongan dan 57,45% apotek Kabupaten Pekalongan. Hasil pengelolaan SDM kategori cukup yaitu 82,36%  apotek  Kota  Pekalongan  dan  78,57%  wilayah  Kabupaten  Pekalongan.  Hasil  Sarana  dan Prasarana kategori cukup yaitu 67,66% di apotek Kota Pekalongan dan 66,51% apotek Kabupaten Pekalongan. Evaluasi oleh Dinas kesehatan dan IAI yaitu faktor lokasi sangat berperan penting dalam proses perijinan apotek.
Kata kunci: Apotek; Sig; Distribusi apotek; Pelayanan kefarmasian; Pekalongan

## ABSTRACT
Pharmacy  as  a  primary  health  facility  that  reaches  all  levels  of  society.  Pharmacy  location factors play a role in the quality of service and business continuity of the pharmacy. The purpose of this study  was to provide an overview of the pharmacy distribution profile through geographical information systems in terms of community accessibility in pharmacy services based on WHO and Ministry of Health standards, evaluating pharmacy services in the Pekalongan region according to Permenkes No. 73 of 2016 as well as evaluating location considerations in the pharmacy licensing process. This research was a cross-sectional study using quantitative non-experimental descriptive analysis. Sample collection was 111 pharmacies consisting of 55 pharmacies in Pekalongan City and 56  pharmacies  in  Pekalongan  Regency.  Analysis  of  pharmacy  distribution  through  geographic
information systems is obtained through visualization of the distribution map of the City and Regency Pekalongan pharmacies. Analysis of pharmacy service accessibility by calculated the ratio between the  number  of  pharmacies  and  the  population  in  each  sub-district  of  the  City  and  Regency  of Pekalongan compared with WHO standards of 1: 2000 pharmacists and Ministry of Health's standard of  1:  8.333  pharmacists.  Evaluation  of  pharmaceutical  service  procedures  consists  of  managing pharmaceutical preparations and clinical pharmacy services according to Permenkes standard 73 of 2016. Data analysis was divided into three categories: good (81-100%), sufficient (61-80%), and less (20-60 %). Evaluation of consideration factors through interviews describing the pharmacy licensing process by the Health Office and IAI. Pharmacy distribution results have not been evenly distributed throughout Pekalongan. Four sub-districts in Pekalongan Regency were not yet have pharmacies and many pharmacies were concentrated at a certain point in the city center, near hospitals and near markets.  The  results  of  public  accessibility  to  pharmacy  services,  obtained  five  districts,  47 pharmacies Pekalongan Regency meets the requirements of the Ministry of Health. The results of pharmacy drug management in the Pekalongan region are adequate, namely 75.04% City pharmacies and  70.06%  Pekalongan  Regency  pharmacies.  The  results  of  clinical  pharmacy  services  in  the Pekalongan region are sufficient categories, namely 55.32% Pekalongan City pharmacies and 57.45% Pekalongan  Regency  pharmacies.  The  result  of  adequate  HR  management  was  82.36%  in  the pharmacy  in  Pekalongan  City  and  78.57%  in  the  Pekalongan  Regency  area.  The  results  of  the Facilities and Infrastructure category are sufficient, namely 67.66% in the pharmacy of Pekalongan City and 66.51% of pharmacies in Pekalongan Regency. Evaluation by the Department of Health and IAI, which is the location factor plays an important role in the pharmacy licensing process.
Keywords : pharmacy; sig; pharmacy distribution; pharmacy services; pekalongan

## PENDAHULUAN
Pada  era  revolusi  industri  4.0,  ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi.  Sistem  informasi  yang  lengkap  dan valid  sangat  diperlukan  bagi  peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sistem informasi geografis digunakan sebagai pembuat kebijakan untuk  menilai  faktor  resiko  dan  mencegah penyakit,  dalam  rangka  menganalisa  lokasi geografis sarana kesehatan (Musa, et al ., 2013). Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi meningkatkan pemahaman masyarakat  akan  kualitas  hidup  sehat. Peningkatan  taraf  hidup  sehat  sebagai  modal utama  bagi  seseorang  dalam  menjalankan aktifitasnya.  Hal  ini  mendorong  ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan.  Penyelenggaraan  sarana  kesehatan dilakukan oleh pemerintah  dan swasta. Sarana kesehatan  tersebut  antara  lain  adalah  apotek, rumah  sakit,  puskesmas,  klinik  kesehatan, praktek pelayanan kesehatan, dan lain-lain.
Dalam  hal  keterjangkauan  pelayanan apotek, melalui sistem informasi geografis profil distribusi lokasi apotek dapat mudah diketahui. Profil  distribusi  pelayanan  kesehatan  sangat diperlukan.  Sesuai  penelitian  sebelumnya mengenai  jarak  antara  fasilitas  pelayanan kesehatan dengan rumah penduduk
mempengaruhi  kualitas  penanganan  pasien tersebut (Yamashita dan Kunkel, 2010).
Pada  era  Jaminan  Kesehatan  Nasional saat  ini  menjadikan  Apotek  sebagai  salah  satu fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih sering dikunjungi oleh masyarakat pada saat ini namun lokasi apotek kurang merata lebih terkonsentrasi  di  pusat  kota  sehingga  perlu sistem  untuk  menganalisa  distribusi  apotek dilihat dari penyebaran apotek serta aksesibilitas  penduduk  sekitar  terhadap pelayanan apotek khususnya di Pekalongan.
Perencanaan  spasial  fasilitas  kesehatan seperti apotek dapat menjadi salah  satu  solusi bagi penyebaran fasilitas kesehatan yang tidak merata.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  mendorong  perlunya  suatu  sistem komputerisasi  untuk  menangani  masalah tersebut. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu  menyajikan  data  spasial  lokasi distribusi apotek (Zaini, 2014).
Apotek  merupakan  tempat  untuk menjalankan  pekerjaan  kefarmasian  bagi apoteker, namun disisi lain apotek juga sebagai ladang  bisnis  yang  memerlukan  teknik manajemen  untuk  dapat  menjadikan  apotek sebagai  tempat  yang  dapat  menghasilkan keuntungan  dan  tetap  berprinsip  dengan standar  pelayanan  kefarmasian.  Faktor  lokasi sebagai    salah     satu      aspek     penting      bagi
keberhasilan  suatu  apotek,  sehingga  hal  ini berkaitan  dengan  distribusi  jumlah  dan pemerataan  lokasi  apotek.  Masyarakat  sekitar yang menjadi konsumen apotek dalam memilih layanan sebagai salah satu penentu keberlangsungan  suatu  apotek  selain  faktor pengaruh lainnya dalam manajemen pemasaran suatu  fasilitas  layanan  apotek.  Keterjangkauan masyarakat  dengan  apotek,  pelayanan  baik apotek,  kelengkapan  obat,  harga  obat  yang relatif  murah,  serta  adanya  kerjasama  dengan dokter,  serta  terutama  apotek  yang  telah menerapkan  standar  pelayanan  kefarmasian dengan  total  akan  menjadi  keunggulan tersendiri bagi apotek tersebut.
Pemenuhan  standar  merupakan  suatu cara  untuk  penjaminan  mutu.  Menteri kesehatan  mengeluarkan  Permenkes  No.  73 tahun  2016  tentang  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  sebagai  pedoman praktik  apoteker  dalam  menjalankan  tugas profesi,  untuk  melindungi  masyarakat  dari pelayanan  yang  tidak  profesional,  dan melindungi profesi dalam menjalankan praktik kefarmasian.  Berdasarkan  hasil  beberapa penelitian  sebelumnya  mengenai  pelaksanaan standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek menunjukkan fakta apotek di Indonesia banyak yang  belum  menerapkan  standar  pelayanan kefarmasian  dengan  baik.  Seperti  penelitian mengenai  pelaksanaan  standar  pelayanan kefarmasian  di  apotek  Kota  Yogyakarta menunjukkan  hanya  21%  apoteker  yang melaksanakan  standar  pelayanan  kefarmasian dengan baik (Atmini dkk, 2011).

## METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  ini  berupa  analisa deskriptif non eksperimental. Metode penelitian
yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan secara  kuantitatif.  Data  diperoleh  dengan teknik,  yaitu  kuesioner,  observasi  lapangan, wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi lapangan  dilakukan  untuk  memperoleh  titik koordinat  apotek  yang  akan  diolah  bersama dengan  data  sekunder  (hasil  dokumentasi) menggunakan  sistem  informasi  geografis sehingga  diperoleh  gambaran  profil  distribusi apotek.  Aksesibilitas  penduduk  diperoleh dengan  membandingkan  tingkat  kepadatan penduduk  di  setiap  kecamatan  dengan  jumlah apotek yang ada dibandingkan dengan standar WHO  dan  Kemenkes.  Penerapan  standar pelayanan  kefarmasian  di  apotek  melalui metode  kuesioner  ke  apotek.  Wawancara mendalam  dilakukan  terhadap  Kepala  Dinas kesehatan  kota  dan  kabupaten  Pekalongan melalui  kepala  seksi  Pelayanan  Kefarmasian, Ketua  IAI  Kota  dan  Kabupaten  Pekalongan untuk  melihat  faktor  pertimbangan  dalam pemilihan lokasi apotek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggambarkan  profil persebaran  apotek  di  Kota  dan  Kabupaten Pekalongan  berdasarkan  pemetaan  lokasi apotek  melalui  Sistem  Informasi  Geografis. Wilayah Pekalongan memiliki 134 apotek yang tersebar 62 apotek di Kota Pekalongan dan 72 apotek  di  Kabupaten  Pekalongan.  Gambaran tentang  distribusi  apotek  menggunakan  data lokasi koordinat tiap apotek yang diperoleh dari GPS (Gambar 1).
Dari  gambar  diatas  dapat  disimpulkan persebaran apotek terutama di jalan utama yang menghubungkan
Kota dan Kabupaten
Pekalongan  terdapat  sekitar  35  titik  lokasi apotek     yang     terletak    dari      arah     selatan

## Gambar 1. Peta Persebaran Apotek di wilayah Pekalongan
dikabupaten  Pekalongan  kecamatan  doro hingga  arah  utara  di  Kota  Pekalongan kecamatan Pekalongan utara. Serta mengelompok  pada  suatu  pusat  fasilitas pelayanan seperti pasar dan rumah sakit Dari  tabel  I  jumlah  apotek  di  wilayah Pekalongan  tidak  tersebar  secara  merata terutama  di  kabupaten  Pekalongan  pada  4 kecamatan  belum  terdapat  apotek  yaitu Lebakbarang,  Kandangserang,  Petungkriyono dan Talun.
Hal ini disebabkan oleh lokasi kecamatan yang lebih jauh dari pusat kota dan infrastruktur masih  belum  sempurna.  Para  warga  lebih cenderung berobat ke puskesmas atau ke dukun pijat dan mungkin mencari apotek di kecamatan tetangga.  Hal  ini  menjadi  peluang  lebih  lanjut untuk  mendirikan  apotek  di  lokasi  tersebut. Apotek  terbanyak  berada  di  kecamatan kedungwuni berjumlah 16 apotek.
Di beberapa negara maju seperti Inggris, Finlandia,  Perancis,  Norwegia  dan  Australia, pengaturan  lokasi  apotek  dilakukan  oleh pemerintah  supaya  distribusi  dan  jumlah apotek  lebih  merata  demi  meningkatkan pelayanan kesehatan (Consumers Health Forum of Australia , 2010). Untuk  wilayah  Kota  Pekalongan  lebih merata  namun  lebih  banyak  mengelompok  di
kecamatan  Pekalongan  Utara  dijelaskan  dalam tabel II.
Kepadatan  penduduk  tertinggi  berada pada  kecamatan  Pekalongan  Barat  dan kecamatan  dengan  kepadatan  penduduk terendah  adalah  kecamatan  Pekalongan  Utara. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kecamatan  Pekalongan  Utara  dengan  jumlah apotek  terbanyak  belum  berarti  merupakan wilayah  dengan  penduduk  yang  paling  padat. Wilayah  Kota  Pekalongan  cenderung  merata walaupun  lebih  banyak  mengelompok  di Pekalongan
Utara, dikarenakan pusat perekonomian  di  Kota  Pekalongan  lebih condong  di  daerah  Pekalongan  Utara  namun kondisi geografisnya tidak sejalan dikarenakan kondisi air laut yang sering naik menyebabkan sering terjadinya banjir.
Aksesibilitas Pelayanan apotek World Health Organization (WHO) menjelaskan mengenai standar jumlah apoteker yang  dapat  memberikan  pelayanan  kepada penduduk  di  suatu  wilayah.  Pencapaian pelayanan  kefarmasian  disuatu  wilayah  dinilai dari  rasio  jumlah  apoteker  terhadap  jumlah penduduk  yaitu  50  :100.000  penduduk  (Azhar et al. , 2009 ; Ghani et al ., 2010). Indonesia telah menerapkan aturan yang dikeluarkan  Kementrian  Kesehatan  yang
Tabel I. Rasio Jumlah Apotek dengan Jumlah Penduduk Kab. Pekalongan
Kecamatan Jumlah Apotek Jumlah penduduk Luas wilayah(km²) Kepadatan Penduduk  % Bojong 4 5,55 62.460 40,06 1,56 Buaran 6 8,33 42.495 09,54 4,45 Doro 1 1,39 37.071 68,45 0,54 Kajen 10 13,89 58.048 75,15 0,77 Karanganyar 3 4,17 35.698 63,43 0,56 Karangdadap 2 2,78 33.413 20,99 1,59 Kedungwuni 16 22,22 90.774 22,94 3,95 Kesesi 2 2,78 61.228 68,51 0,89 Paninggaran 2 2,78 34.221 92,99 0,37 Sragi 3 4,17 60.665 32,40 1,87 Tirto 4 5,55 65.002 17,39 3,74 Wiradesa 10 13,89 56.065 12,71 4,41 Wonokerto 5 6,94 43.735 15,90 2,75 Wonopringgo 3 4,17 41.186 17,00 2,42 Siwalan 1 1,39 37.573 28,91 1,29 Talun 0 0 25.412 58,57 0,43 Petungkriyono 0 0 11.882 73,58 0,16 Lebak barang 0 0 9.885 58,20 0,17 Kandangserang 0 0 31.808 60,68 0,52 Jumlah 72 934.929 836.13 1,11
mengatur  mengenai  rasio  apoteker  terhadap jumlah  penduduk  yaitu  dikatakan  memenuhi jika  nilainya  12  :  100.000  penduduk  (BKKBN, 2012).  Rasio  jumlah  apoteker  dengan  jumlah penduduk
dapat diasumsikan untuk menentukan ketercapaian
pelayanan kefarmasian apotek berbanding jumlah penduduk  berdasarkan  aturan  WHO  dan Kementrian Kesehatan tersebut, mengingat satu apotek  setidaknya  memiliki  satu  apoteker (Zaini, 2014).
Seluruh  Kecamatan  di  Kabupaten Pekalongan  tidak  terpenuhi  oleh  standar  dari
WHO, hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis  wilayah  dan  administrasi  penduduk serta  kondisi  perekonomian  yang  berbeda antara  standar  WHO  yang  lebih  condong  di Negara Maju.
Hasil  yang  diperoleh  dari  tabel  III, terdapat lima Kecamatan yang telah  terpenuhi standar  oleh  Kemenkes  yaitu  minimal  satu apotek  per  8.333  jumlah  penduduk  di  suatu Kecamatan.  Rasio  apotek  yang  paling  kecil  di wilayah kedungwuni yaitu 1 apotek dibandingkan
5.673 jumlah penduduk disebabkan  dengan  jumlah  penduduk  yang Tabel II. Rasio jumlah Apotek Kota Pekalongan terhadap JumlahPenduduk Kecamatan Jumlah Apotek Jumlah penduduk Luas wilayah Kepadatan penduduk  % Pekalongan Barat 14 22,58 94.881 10,05 9.441 Pekalongan Timur 13 20,97 65.563 9,52 6.887 Pekalongan Selatan 14 22,58 62.186 10,8 5.758 Pekalongan Utara 21 33,87 81.847 14,88 5.500 62 304.477 4,52 6.729
Tabel III. Standar Aksebilitas Pelayanan Apotek di Kabupaten Pekalongan
Kecamatan RasiojmlPenduduk: Standar WHO (1:2000) Hasil RasiojmlPenduduk: Standar Kemkes (1:8.333) Hasil Bojong 32: 62.460 TT 7: 62.460 TT Buaran 21: 42.495 TT 5: 42.495 T Doro 18: 37.071 TT 4:37.071 TT Kajen 29: 58.048 TT 7: 58.048 T Karanganyar 18: 35.698 TT 4: 35.698 TT Karangdadap 17: 33.413 TT 4: 33.413 TT Kedungwuni 45: 90.774 TT 11:90.774 T Kesesi 31: 61.228 TT 7: 61.228 TT Paninggaran 17: 34.221 TT 4: 34.221 TT Sragi 30: 60.665 TT 7: 60.665 TT Tirto 32: 65.002 TT 8:65.002 TT Wiradesa 28: 56.065 TT 7: 56.065 T Wonokerto 22:43.735 TT 5:45.733 T Wonopringgo 20: 41.186 TT 5: 41.186 TT Siwalan 19: 37.573 TT 4:37.573 TT Talun 13:25.412 TT 3:25.412 TT Petungkriyono 6:11.882 TT 1:11.882 TT Lebak barang 5:9.885 TT 1:9.885 TT Kandangserang 16:31.808 TT 4: 31.808 TT Jumlah 419: 934.929 72 98: 934.929 72
paling  banyak  di  Kabupaten  Pekalongan  yaitu sebesar  90.774  jumlah  penduduk  dengan jumlah  apotek  yang  paling  banyak  yaitu  16 apotek.  Kecamatan  Kedungwuni  sudah  sejak dahulu  menjadi  pusat  perekonomian  di Kabupaten Pekalongan, namun tidak menjadikan alasan sebagai Kabupaten
Pekalongan, letak Kecamatan Kedungwuni yang mudah  diakses  dari  seluruh  kecamatan  di Kabupaten  Pekalongan.  Kaitannya  dengan standar  WHO,  data  di  Kabupaten  Pekalongan masih jauh dibawah standar. Hal ini dijelaskan lebih  lanjut  pada  tabel  IV  sebagai  pembanding antara standar dari WHO dan Kemenkes.
Standar  WHO  dan  Kemenkes  dalam jumlah  apotek  dibanding  dengan  jumlah penduduk  Kota  Pekalongan  dijelaskan  lebih lanjut pada tabel IV.
Setiap  Kecamatan  di  Kota  Pekalongan telah  memnuhi  standar  dari  Kemenkes  dilihat dari  jumlah  apotek  di  setiap  kecamatan  yang cukup  banyak  dibandingkan  jumlah  penduduk yang  hanya  kurang  lebih  sepertiga  jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan. Terutama di Pekalongan  Selatan  hanya  memenuhi  standar Kemenkes sejumlah 7 apotek namun kenyataannya ada 14 apotek berada di wilayah Pekalongan  Selatan.  Hal  ini  dapat  menjadi gambaran  bagaimana  menjaga  kelangsungan bisnis  masing-masing  apotek  serta  menjaga hubungan antar teman sejawat apoteker. Hal ini juga  terjadi  Pekalongan  Utara  yang  hanya memenuhi standar Kemenkes yaitu sejumlah 10
apotek  namun  ada  21  apotek  yang  berdiri  di wilayah Pekalongan Utara.
Evaluasi  Pelaksanaan  Standar  Pelayanan Kefarmasian di apotek Pelayanan  kefarmasian  di  apotek dikerjakan  oleh  apoteker  penanggung  jawab apotek  dengan  bantuan  apoteker  pendamping atau TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) jika APA tidak  bekerja fulltime di  apotek  (Pemerintah Republik Indonesia, 2016). Pada penelitian ini, ada  beberapa  apotek  yang  telah  memiliki apoteker  pendamping  namun  kebanyakan apotek  masih  menggunakan  tenaga  non  teknis lulusan SMK Farmasi yang seharusnya menurut PMK  standar  pelayanan  no  73  tahun  2016 bahwa TTK minimal lulusan D3 Farmasi.Hal ini diakibatkan  kurangnya  minat  lulusan  D3 Farmasi  untuk  bekerja  di  apotek  diakibatkan oleh  penurunan  omset  apotek  di  beberapa wilayah berkenaan dengan era JKN saat ini yang hampir  seluruh  pelayanan  kesehatan  berupa pencegahan  dan  pengobatan  masyarakat dieksklusifkan ke dalam fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS. Dari total data kuesioner yang diperoleh dihitung berdasarkan standar  pelayanan  kefarmasian  dijelaskan dalam tabel V.
Untuk evaluasi penerapan Permenkes no 73  tahun  2016  tentang  prosedur  pelayanan kefarmasian  terdiri  dari  pengelolaan  sediaan farmasi  dan  pelayanan  farmasi  klinis.  Analisis data   kuantitatif  dilakukan  menggunakan  skala
Tabel IV. Standar Aksebilitas Pelayanan Apotek di Kota Pekalongan
Kecamatan RasiojmlPenduduk: Standar WHO (1:2000) Hasil RasiojmlPenduduk: StandarKemkes (1:8.333) Hasil Pekalongan Barat 47: 94.881 TT 11: 94.881 T Pekalongan Timur 33:65.563 TT 8: 65.563 T Pekalongan Selatan 31:62.186 TT 7:62.186 T Pekalongan Utara 41: 81.847 TT 10: 81.847 T Total 152: 304.477 Tabel V. Total Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek Standar Apotek Kota Apotek Kabupaten pengelolaan 75,05 70,06 farmasi klinis 55,32 57,45 sdm 82,36 78,57 sarana dan prasarana 67,66 66,51 TOTAL 70,09 68,15
Guttman. Kemudian  dibagi  tiga  kategori  yaitu baik  (81-100%),  cukup  (61-80%),  dan  kurang (20-60%).  Hasil  penelitian  diperoleh  rerata tingkat pengelolaan obat 75,05 %  pada apotek kota  dan  70,06  pada  apotek  di  kabupaten Pekalongan,  pelayanan  farmasi  klinis  55,32% apotek kota Pekalongan dan 57,45% di wilayah kabupaten  Pekalongan,  pengelolaan  SDM 82,36%  wilayah  kota  Pekalongan  dan  78,57% wilayah  kabupaten  Pekalongan.  Sarana  dan prasarana kota Pekalongan 67,66% dan 66,51% di  kabupaten  Pekalongan.  Dapat  disimpulkan bahwa  tingkat  penerapan  standar  pelayanan kefarmasian di apotek termasuk dalam kategori cukup.  Pelayanan  farmasi  klinis  di  wilayah Pekalongan termasuk dalam kategori kurang.

## KESIMPULAN
Persebaran  di  apotek  wilayah  Kota  dan Kabupaten  Pekalongan  belum  terdistribusi merata. Dilihat dari peta distribusi apotek lebih mengelompok di suatu titik pemukiman didekat perkotaan dan titik tertentu saja seperti Rumah sakit,  pasar,  dan  titik  pusat  keramaian lainnya.aksesibiltasapotek
di
wilayah Pekalongan  belum  memenuhi  standar  WHO.
Lima kecamatan di kabupaten Pekalongan telah memenuhi  standar  Kemkes  dan  semua
Kecamatan di Kota Pekalongan telah memenuhi standar Kemkes. Gambaran pelayanan kefarmasiaan  di  apotek  wilayah  Pekalongan belum  sepenuhnya  berjalan  sempurna  dan termasuk  dalam  kategori  cukup  dalam  analisa guttman bernilai  70,09  %  untuk  apotek  Kota Pekalongan  dan  68,15%  apotek  Kabupaten Pekalongan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kepada  Dr.  Nanang  Munif  Yasin, M.Pharm, Apt, dr. Lutfan Lazuardi, M.kes, PhD., Dr. Satibi, M.Si, Apt, Dr. Susi Ari Kristina., M.Kes, Apt.  Serta  kepada  semua  pihak  yang  terlibat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmini, K. D., Gandjar, I. G., Purnomo, A., 2011, Analisis  Aplikasi  Standar  Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Yogyakarta, Jurnal  Manajemen  dan Pelayanan Farmasi, Volume  1 Nomor 1, Yogyakarta. Azhar, S., Hassali, M.A.,Ibrahim, M.IM.,Ahmad, M,
Massod,  I.,and  Shafie,  A.A.  2009, Review  :  The  Role  og  Pharmacist  in Developing  Countries  :  The  Current Senario  in  Pakistan. Human  Resource for Health , 7:54
BKKBN,  2012, Kebijakan  dan  Strategi
Pengembangan  dan  Pemberdayaan  SDM Kesehatan, http://www.bkkbn.go.id/mat eri/Documents/Materi%20Rakernas%2 0                  2012/PPSDM%20BKKBN.pdf, diakses tanggal 28 Agustus 2019.
Ghani,  K.,Gillani,  W.,  and  Ghani,  M.  2010, Pharmacy Teaching and Practices Problems  in  Developing  Countries  :  Review.
International Journal of Pharmacy Teaching and Practice , 1(1):11-17.
Musa,  G.J.,  Chiang,  P.H.,  Sylk,  T.,  Bavley,  R.,
Keating, W., Lakew, B., Tsou, H.C., Hoven,
C.W., 2013, Use of GIS Mapping as a Public Health  Tool-From  Cholera  to  Cancer,
Health Services Insight, pp  111-116, New York City, USA.
Permenkes  RI  9,  2017,  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun  2016  tentang  Apotek,  Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
Yamashita  T,  and  Kunkel  SR,  2010. The Association  Between  Heart  Disease Mortality  and  Geographic  Access  to Hospital:  Country  Level  Comparisons  in Ohio  USA ,  Social  Science  &  Medicine 70:1211-1218.
Zaini, M., 2014, Analisis Niat Konsumen Dalam Pemanfaatan  Pelayanan  Apotek, Tesis , M.sc., Universitas Gadjah Mada.