## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3356/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Keabsahan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Commanditaire
Vennootschap) Oleh Pasangan Suami-Istri Tanpa Perjanjian Pisah Harta
1 Raysha Anggarani Sitompul, 2 Mohamad Fajri Mekka Putra
12 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 28 Juni 2022 Publish : 7 July 2022 A notarial deed is a conclusive evidence for its authenticity, therefore it must be made carefully and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. This  study  aims  to  analyze  the  validity  of  the  deed  of  establishment  of  a  limited partnership (Commanditaire Vennootschap or CV) which was established by a married couple  without  a  prenuptial  agreement.  This  study  uses  a  research  with  a  normative juridical approach which is carried out with literature studies or secondary data. In this case, the establishment of a CV by a husband and wife who do not have  a prenuptial agreement creates confusion in their respective positions as active partners and passive partners in the CV, where the active partner is the person in charge of running the CV and is responsible with their personal assets, while the passive partner is the person who puts money into the CV and their responsible limited to the amount of money they put into the CV. Such deed is legally flawed, resulting in the degradation of power of proof from an authentic deed to a private deed. Therefore, the husband and wife who establish a CV must have a prenuptial agreement. If not, then the joint assets between them will result in legal flaws and create obstacles in the future if the CV is held accountable for an action taken by an active partner. In addition, notaries in carrying out their positions must also act carefully and honestly as mandated by Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as amended by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary.
Keywords: CV, Pendirian, Keabsahan Akta
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 28 Juni 2022 Publis : 7 July 2022 Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena autentisitasnya, sehingga harus dibuat  dengan  seksama  sesuai  denge  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.
Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan akta pendirian Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennootschap atau CV) yang didirikan oleh pasangan suami-istri tanpa adanya perjanjian pisah harta. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  studi  pustaka  atau  data  sekunder.  Dalam permasalahan ini, pendirian CV oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki perjanjian pisah harta menimbulkan kerancuan dalam kedudukannya masing-masing selaku sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan mana sekutu aktif adalah sekutu bertugas menjalankan CV dan bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya, sedangkan sekutu aktif adalah sekutu yang memasukkan uang untuk modal CV dan bertanggung jawab sebatas jumlah yang  dimasukannya  ke  dalam  CV.  Akta  yang  demikian  cacat  hukum  sehingga mengakibatkan kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Oleh sebab itu pasangan suami-istri yang mendirikan CV harus memiliki perjanjian pisah harta. Bilamana tidak, maka percampuran harta di antara mereka justru mengakibatkan  cacat  hukum  dan  menimbulkan  kendala  di  kemudian  hari  apabila  CV dimintai  pertanggung  jawaban  mengenai  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  sekutu aktif.  Selain  itu  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  juga  harus  bertindak  dengan seksama  dan  jujur  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Raysha Anggarani Sitompul Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: rayshaanggarani@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Berbisnis  dengan  pasangan  suami/istri  sudah  sejak  lama  menjadi  pilihan  di  tengah masyarakat.  Keputusan  tersebut  terasa  ideal  karena  dalam  ikatan  suami-istri  biasanya  telah terbangun  kenyamanan,  rasa  percaya  dan  rasa  saling  dukung,  dengan  mana  merupakan  kunci
utama dalam menjalankan bisnis, terutama apabila akan dilangsungkan untuk jangka waktu yang lama.  Namun demikian, dalam menjalankan bisnis dengan pasangan suami/istri tentu diperlukan pertimbangan dan persiapan yang matang dari aspek hukumnya.
Saat  ini  salah  satu  bentuk  badan  usaha  yang  seringkali  dijadikan  alternatif  oleh  para pengusaha adalah CV, karena dalam mendirikan CV juga tidak ditentukan jumlah minimum modal dasar dan kepemilikan saham dalam akta pendiriannya. Dahulu pendirian CV cukup didaftarkan ke  Kantor  Pengadilan  Negeri  sesuai  tempat  dan  kedudukan  di  mana  CV  berada  dan  dalam penamaan  CV  tidak  diperlukan  adanya  pengecekan  terhadap  nama-nama  CV  yang  telah  ada sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan  Komanditer, Persekutuan  Firma,  dan  Persekutuan  Perdata,  saat  ini  permohonan  pendaftaran  pendirian  CV diajukan  oleh  pemohon  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  Sistem Administrasi  Badan  Usaha  (SABU).  Namun  permohonan  tersebut  harus  didahului  dengan pengajuan  nama  CV.  Selanjutnya  Menteri  dapat  memberikan  persetujuan  atau  penolakan  atas pemakaian  nama  CV  tersebut  secara  elektronik.  Jika  mendapatkan  persetujuan  Menteri  maka pemakaian  nama  CV  berlaku  untuk  jangka  waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari.  Setelah mendapatkan  persetujuan  pemakaian  nama  CV,  maka  dapat  diajukan  permohonan  pendaftaran pendirian  CV  melalui  SABU  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  akta pendirian CV ditandatangani.
Dalam  struktur  CV  dikenal  2  (dua)  jenis  sekutu,  yaitu  sekutu  komplementer  dan  sekutu komanditer.  Sekutu  komplementer,  atau  yang  dikenal  juga  sebagai  sekutu  aktif,  adalah  sekutu yang  menjalankan  perusahaan  serta  mengadakan  hubungan  hukum  dengan  pihak  ketiga. Sedangkan  sekutu  komanditer,  atau  yang  dikenal  juga  sebagai  sekutu  diam,  merupakan  sekutu yang  tidak  berwenang  menjalankan  perusahaan,  tetapi  hanya  mempunyai  kewajiban  memberi pemasukan modal ( inbreng ) kepada perusahaan. Inbreng tersebut dapat berupa uang, barang, atau selain barang atau barang ( zijne nejverheid ).  Dasar hubungan hukum di antara sekutu dalam CV pada dasarnya adalah hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan dengan cara memasukkan kekayaan pribadi untuk menjalankan kegiatan usahanya.  Hal ini tercermin pula pada kata “ maatschap ” atau “vennootschap” yang merupakan sebutan untuk persekutuan dalam bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.
Mengenai pertanggungjawabannya, sekutu komplementer berhak bertindak untuk dan atas nama  bersama  semua  sekutu  dan  karenanya  bertanggung  gugat  terhadap  pihak  ketiga  secara tanggung renteng sampai harta pribadi ( unlimited liability ), sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung gugat sampai harta yang dimasukan ke dalam CV saja ( beperkte aansprakelijkheid, limited  liability ).    Dari  sini  terlihat  bahwa  CV  merupakan  bentuk  kombinasi  antara  perseroan terbatas  dengan  perusahaan  firma,  dengan  mana  suatu  CV  memiliki  karakteristik  perseroan terbatas  dan  firma  sekaligus.    Selain  itu  dapat  dilihat  juga  bahwa  CV  harus  didirikan  oleh  dua individu yang dipisahkan harta kekayaannya, karena salah satu sekutu bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaannya, sedangkan sekutu lainnya bertanggung jawab secara terbatas.
Ketika pasangan  suami-istri memutuskan untuk membentuk  CV, maka perlu diperhatikan hal-hal  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU Perkawinan). UU Perkawinan menyatakan:
“Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”
Atas  adanya  ikatan  lahir  dan  ikatan  batin  dalam  perkawinan,  UU  Perkawinan  mengatur  pula mengenai  harta  benda  antara  suami  dan  istri.  Harta  benda  itu  sendiri  merupakan  salah  satu  hal yang menjadi dasar materiil kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga.
Berdasarkan  Pasal  35  UU  Perkawinan,  suatu  perkawinan  mengakibatkan timbulnya  harta bersama. Oleh karenanya orang yang telah melangsungkan perkawinan memiliki 2 (dua) macam
harta,  yaitu  harta  bawan  dan  harta  bersama.  Harta  bawaan  adalah  harta  yang  diperoleh  oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, atau diperoleh sebagai hadiah atau  warisan.  Harta  bawaan  sepenuhnya  berada  di  bawah  penguasaan  masing-masing  pihak sepanjang tidak ditentukan lain.  Masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya  tanpa  perlu  memperoleh  persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.    Artinya,  suami  istri  hanya  dapat  bertindak  terhadap  harta  tersebut  hanya  dengan persetujuan kedua belah pihak.
Dengan dilangsungkannya perkawinan, maka secara otomatis telah terjadi suatu ikatan yang membawa  akibat  bagi  suami-istri,  yaitu  terjadinya  percampuran  harta  sebagai  harta  bersama. Harta  bersama  mengakibatkan  pasangan  suami-istri  dianggap  sebagai  1  (satu)  subjek  hukum, kecuali terdapat perjanjian pisah harta. Dalam hubungannya dengan harta bersama, apabila suami dan  istri  bertindak  sebagai  sekutu  komplementer  dan  sekutu  komanditer  dalam  CV,  maka pasangan  suami-istri  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  berdirinya  sebuah  CV  karena  mereka dihitung sebagai 1 (satu) subjek hukum. Namun yang seringkali terjadi dalam praktiknya adalah suami dan istri mendirikan CV tanpa ada pihak lain yang ikut serta menjadi sekutu. Alasan yang muncul  beragam,  baik  karena  mereka  ingin  menggunakan  CV  tersebut  sebagai  perusahaan keluarga, maupun karena alasan kepercayaan. Untuk di wilayah kabupaten misalnya, untuk dapat melaksanakan proyek dari pemerintah, seseorang harus memiliki atau mendirikan badan usaha. Karena sulitnya mencari orang  yang dapat dipercaya untuk dijadikan sekutu, maka menjadikan suami/istri  sebagai  sekutu  komanditer  dipilih  sebagai  jalan  pintas.  Selain  karena  sudah terbangunnya kepercayaan di antara mereka, ikatan perkawinan justru dianggap memungkinkan mereka untuk saling mengawasi satu sama lain, kecuali apabila terjadi perceraian atau kematian. Keadaan ini semakin dipersulit pula dengan kenyataan bahwa belum banyak masyarakat Indonesia yang mau mengadakan perjanjian pisah harta. Umumnya bagi pasangan suami istri, harta mereka menjadi satu kesatuan hingga berakhirnya pernikahan, baik karena kematian maupun perceraian. Padahal jika dilihat dari segi manfaat, perjanjian pisah harta diperlukan untuk membatasi tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkawinan terkait harta kekayaannya, khususnya bagi mereka yang mempunyai usaha bersama.
Dalam hal sekutu komplementer melakukan suatu kesalahan dalam bertindak untuk dan atas nama CV, atau CV dalam keadaan terancam bangkrut, maka akan timbul kendala ketika sekutu komanditer atau pihak ketiga hendak meminta pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan sekutu komplementer atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Sebab harta sekutu komplementer dan sekutu komanditer dalam hal ini menjadi satu kesatuan dalam harta bersama, sementara sekutu komanditer  ini  tidak  boleh  melakukan  tindakan  pengurusan  atau  bekerja  dalam  CV  tersebut, meskipun ada pemberian kuasa sekalipun, yang implikasinya adalah sekutu pasif tidak perlu ikut memikul beban kerugian yang jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke CV.  Hal ini  menyebabkan  sekutu  pasif  ikut  bertanggunng  jawab  atas  kerugian  CV  sampai dengan  harta pribadinya, dengan mana hal ini mengakibatkan hilangnya esensi pertanggung-jawaban terpisah dalam CV.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah Keabsahan  Akta  Pendirian  CV  Oleh  Pasangan  Suami-Istri  Tanpa  Perjanjian  Pisah  Harta,  serta peran notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penyusunan  jurnal  ini  adalah  dengan  metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma-norma dan kaidah-kaidah hukum. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau  penelitian  yang  sumber  datanya  berdasarkan  dokumen-dokumen  tertulis,  antara  lain  data sekunder, bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Dalam metode ini akan digunakan ilmu hukum dan informasi yang berkaitan dengan tesis ini.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Keabsahan  Akta  Pendirian  CV  yang  Didirikan  oleh  Pasangan  Suami-Istri  Tanpa Perjanjian Pisah Harta
Secara  umum,  pembagian  badan  usaha  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.  CV merupakan salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tidak seperti Perseroan Terbatas yang diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  sampai  saat  ini  CV  di  Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang- Undang  Hukum Dagang (KUHD) dalam hal pengaturan pendirian, pengurusan, tanggung jawab, serta tata cara pembubarannya.
KUHD  sendiri  tidak  mendefinisikan  secara  tegas  mengenai  apa  yang  dimaksud dengan CV. Namun, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018  Tentang  Pendaftaran  Persekutuan  Komanditer,  Firma,  dan  Persekutuan  Perdata (Permenkumham 17/2018) mendefinisikan CV sebagai persekutuan yang didirikan oleh satu atau  lebih  sekutu  komanditer  dengan  satu  atau  lebih  sekutu  komplementer  untuk menjalankan usaha secara terus menerus.  Selain itu, untuk memahaminya kita dapat juga melihat pada ketentuan Pasal 19 KUHD yang berbunyi:
“Perseroan  secara  melepas  uang  yang  juga  dinamakan  perseroan  komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung  jawab  untuk  seluruhnya  pada  pihak  satu,  dan  satu  orang  atau  lebih sebagai  pelepas  uang  pada  pihak  lain.  Dengan  demikian  bisalah  terjadi,  suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan perupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang.”
Pasal-pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  CV  merupakan  suatu  perkumpulan  atau persekutuan  yang  dibentuk  dengan  cara  meminjamkan  uang,  yang  didirikan  oleh  paling sedikit  2  (dua)  orang  sekutu,  yang  terdiri  dari  sekutu  aktif  dan  sekutu  pasif.  Sekutu  aktif merupakan sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu  aktif  merupakan  sekutu  yang  bertindak  sebagai  pemberi  modal  bagi  CV  dengan pertanggung jawaban sebatas modal yang dimasukkannya ke dalam CV.  CV sebagai badan hukum juga memiliki kekayaannya sendiri, yang terpisah dari aset pribadi para sekutu. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  bentuk  usaha  CV  merupakan  kombinasi  antara  PT  dengan firma karena memiliki karakteristik PT dan CV sekaligus. [1]
Secara  umum,  CV  merupakan  bentuk  khusus  dari  firma,  karena  CV  lahir  dan merupakan pengembangan yang lebuh sempurna dari firma. CV secara khusus diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD, serta diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,  dan  Persekutuan  Perdata  (Permenkumham  17/2018).  Beberapa  ketentuan  dalam KUHPerdata  juga  berlaku  bagi  CV  karena  dalam  KUHPerdata  mengatur  tentang persekutuan perdata yang merupakan induk atau bentuk awal dari persekutuan komanditer dan firma.
Suatu CV dapat didirikan secara lisan maupun secara tertulis. Bilamana pendiriannya dituangkan  dalam  suatu  tulisan,  maka  tulisan  tersebut  dapat  dalam  bentuk  akta  di  bawah tangan  maupun  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris. Berdasarkan  Pasal  15  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) , notaris berwenang membuat akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan akta grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak dapat ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang .
Dalam  praktiknya,  kebanyakan  pendirian  CV  dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik meskipun  tidak  ada  ketentuan  yang  mengharuskannya.  Bahkan  KUHD  juga  tidak menentukan  secara  khusus  adanya  keharusan  pendirian  CV  diumumkan  dalam  Berita Negara Republik Indonesia. [2] Akan tetapi CV merupakan suatu bentuk khusus dari firma, dan  oleh  karenanya  pendirian  CV  juga  harus  memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  22 KUHD, di mana ditentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta autentik. Kemudian Pasal  23  KUHD  menentukan  bahwa  pendirian  firma  harus  didaftarkan  dan  diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan yang sama berlaku pula bagi CV.
CV memiliki beberapa bentuk, antara lain:[3]
1. CV murni, dengan mana hanya terdapat satu sekutu aktif, sedangkan yang lainnya adalah sekutu pasif.
2. CV campuran, yang umumnya berasal dari bentuk firma bilamana firma membutukan tambahan  modal.  Sekutu  firma  menjadi  sekutu  aktif,  sedangkan  sekutu  tambahan menjadi sekutu pasif.
3. CV  bersaham,  merupakan  bentuk  CV  yang  mengeluarkan  saham  yang  tidak  dapat diperjualbelikan. Sekutu aktif maupun sekutu pasif mengambil satu saham atau lebih, dengan  tujuan  untuk  menghindari  modal  beku,  sebab  dalam  CV  tidak  mudah  untuk menarik Kembali modal yang telah disetorkan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, CV memiliki 2 (dua) jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif, dengan mana keduanya memiliki perbedaan dalam hal pertanggung jawaban dalam CV. Sekutu aktif sebagai sekutu  yang bertindak keluar, sedangkan sekutu pasif sebagai pelepas uang atau orang yang mempercayakan uangnya [4] tanpa melakukan tindakan pengurusan sehingga tidak ikut memikul kerugian lebih dari pada jumlah yang telah dimasukkannya.[5] Konsekuensi yuridisnya adalah CV harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang,[6] dengan mana sekutu aktif dan sekutu aktif harus merupakan 2 (dua) orang yang berbeda dengan kekayaan yang masing-masing terpisah. Dalam praktiknya seringkali terjadi pasangan suami-istri tanpa perjanjian pisah harta mendirikan CV secara bersama-sama tanpa ada  pihak  lain  yang  ikut  serta  menjadi  sekutu,  sehingga  salah  satu  dari  mereka  menjadi sekutu aktif dan yang satu lainnya menjadi sekutu pasif. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam  perkawinan  antara  suami-istri  timbul  yang  dinamakan  harta  bersama.  Segala  harta yang  timbul  setelah  perkawinan  bercampur  menjadi  satu  kesatuan  di  antara  suami-istri, sehingga dihitung sebagai “satu” harta.
Pendirian  CV  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  para  sekutunya  sesuai  dengan kedudukan masing-masing sekutu sehubungan dengan pertanggung jawabannya dalam CV tersebut. Ketika suami dan istri mendirikan suatu CV dengan mana masing-masing bertindak sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif, maka hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat  berdirinya  sebuah  CV,  yaitu  terdiri  dari  2  (dua)  orang  atau  lebih  untuk  bertindak sebagai sekutu aktif atau sekutu pasif, sebab mereka dihitung sebagai 1 (satu) subjek hukum. Dalam  hal  sekutu  aktif melakukan  suatu kesalahan  dalam  bertindak  untuk  dan atas  nama CV, atau  CV dalam keadaan terancam bangkrut, maka akan timbul  kendala ketika sekutu pasif atau pihak ketiga hendak meminta pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan sekutu aktif atas perikatan-perikatan yang dibuatnya.
Dengan adanya perkawinan yang menyebabkan percampuran harta, harta sekutu aktif dan  sekutu  pasif  dalam  hal  ini  menjadi  satu  kesatuan  dalam  harta  bersama,  sedangkan menurut  kedudukannya,  sekutu  pasif  tidak  boleh  melakukan  tindakan  pengurusan  atau bekerja  dalam  perusahaan  perseroan  tersebut,  sekalipun  ada  pemberian  kuasa,  yang implikasinya  adalah  sekutu  komanditer  tidak  perlu  ikut  memikul  beban  kerugian  yang
jumlahnya lebih besar dari modal yang disetorkannya ke dalam CV. Atas dasar itu, CV harus didirikan  oleh  dua  subjek  hukum  yang  berbeda  dengan  harta  kekayaan  yang  dipisahkan, yaitu sekutu aktif selaku sekutu yang bertanggung jawab secara terbatas ( limited liability ), dan sekutu lainnya yang bertanggung jawab secara tidak terbatas ( unlimited liability ). Dalam hubungan  suami  istri,  pemisahan  harta  kekayaan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan mengadakan perjanjian pisah harta di antara pasangan suami dan istri tersebut, agar masing- masing dari mereka dapat bertindak terhadap harta kekayaannya sebagai subjek hukum yang mandiri.
Tidak  terpenuhinya  syarat  berdirinya  sebuah  CV  sehubungan  dengan  sekutu  aktif dan sekutu pasif akibat harta bersama merupakan suatu cacat hukum, sehingga dengan ini dapat  kita  kaji  pula  permasalahan  dari  segi  keabsahan  aktanya  serta  akibat  yang  timbul. Menurut  Subekti,  akta  adalah  suatu  tulisan  yang  memang  dengan  sengaja  dibuat  untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. [7] Dari definisi tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur agar suatu tulisan dapat dikatakan sebagai akta, yaitu:[8]
1. sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti; dan
2. ditandatangani.
Sebuah  akta,  baik  akta  autentik  maupun  akta  di  bawah  tangan,  dibuat  untuk menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi, misalnya seperti hibah, jual beli, perdamaian, dan lain sebagainya. Selain itu akta juga berfungsi sebagai alat  pembuktian, dengan mana tidak adanya atau tidak dibuatnya akta mengartikan suatu perbuatan hukum tidak  dapat  dibuktikan  adanya.[9]  Baik  akta  autentik  dan  akta  di  bawah tangan  memiliki fungsi yang sama. Perbedaan diantara keduanya adalah sehubungan dengan cara pembuatan, bentuk, dan kekuatannya sebagai suatu alat bukti. [8]
Pasal 1868 KUHPerdata mendifiniskan akta autentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta tersebut dibuat. Dari definisi tersebut dapat kita uraikan unsur-unsur dari akta autentik, yaitu:
1. akta dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
2. akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang; dan
3. pejabat umum yang bersangkutan harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut di tempat di mana akta itu dibuat.
Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materil. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata  yang berbunyi “suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang- orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat  di  dalamnya ” .  Apabila  salah  satu  dari  unsur-unsur  di  atas  tidak  terpenuhi,  maka mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  akta  di bawah  tangan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1896  KUHPerdata.  Mengenai  bentuknya, sebuah  akta  notaris  harus  memiliki  anatomi  akta  yang  sesuai  dengan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 38 UUJN, yaitu sebagai berikut:
1. Setiap akta notaris terdiri atas:
a. awal akta atau kepala akta;
b. badan akta; dan
c. akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
a. judul akta;
b. nomor akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
3. Badan akta memuat:
a. nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan akta;
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata, akta di bawah tangan adalah tulisan-tulisan yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan- tulisan lainnya yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Kekuatan akta di bawah tangan tidak sesempurna akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum,[10] sebab tidak ada ketentuan mengenai pembuatan akta di bawah tangan, begitu pula dengan bentuk dan oleh siapa akta di bawah tangan harus dibuat. Hal ini menjadikan kekuatan dari  akta di bawah tangan  baru mempunyai  nilai  pembuktian  sepanjang  akta tersebut  diakui  oleh  para  pihak yang membuatnya serta tidak ada penyangkalan dari pihak lain.[11] Apabila salah satu pihak tidak mengakui akta di bawah tangan tersebut, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal, sedangkan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.[10]
Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan hal-hal yang disampaikan  oleh  para  pihak  kepada  notaris.  Namun  demikian,  notaris  tetap  wajib memastikan  bahwa  apa  yang  termuat  dalam  akta  autentik  yang  dibuatnya  adalah  sesuai dengan kehendak dan sungguh-sungguh telah dimengerti oleh para pihak, yaitu dengan cara membacakannya kepada para pihak, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak yang menandatangani akta. Dengan melakukan pembacaan, para pihak dapat memahami dan menentukan dengan bebas  untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  isi  akta  notaris  yang  akan ditandatanganinya.[11]
Akta  notaris  sebagai  akta  autentik  dapat  diancam  dengan  sanksi  kebatalan  apabila ditemukan adanya kecacatan atau pelanggaran di dalam aka tersebut. Menurut Habib Adjie istilah kebatalan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan  memiliki  kekuatan  pembuktian  di  bawah  tangan,  yang  dapat  kita  uraikan  sebagai berikut: [12]
1. Batal atau batal demi hukum;
Teori tentang batal demi hukum ( van rechtswege nietig ) merupakan teori kebatalan yang diakibatkan  oleh  kecacatan  yuridis  terhadap  suatu  perjanjian  yang  disebabkan  oleh pelanggaran  syarat  objektif  sahnya  suatu  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata,  antara  lain  mengenai  objek  perjanjian  dan  sebab  yang  halal  untuk mengadakan  perjanjian.  Ketika  suatu  akta  dinyatakan  batal  demi  hukum,  maka  akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun, dan keadaan  kembali  menjadi  sebagaimana  akta  itu  belum  dibuat.  Perjanjian  yang  batal demi  hukum  juga  dapat  terjadi  apabila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  tidak  memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum, tanpa adanya tindakan hukum dari pihak yang berkepentingan atau bersifat pasif. [13]
2. Dapat dibatalkan;
Teori  dapat  dibatalkan  ( vernietigbaar )  merupakan  teori  kebatalan  yang  merupakan akibat dari adanya kecacatan atau pelanggaran dari syarat subjektif sahnya  perjanjian
yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu mengenai sepakatnya para pihak dan mengenai kecakapan pihak dalam mengadakan suatu perjanjian. Syarat subjektif yang pertama  adalah  adanya  kata  sepakat  antara  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian. Faktor-faktor  yang  dapat  mengakibatkan suatu  akta atau  perjanjian  melanggar  syarat subjektif  antara  lain  karena  adanya  unsur  paksaan,  kekhilafan  dan  penipuan.  Syarat subjektif  yang  kedua  adalah  mengenai  kecakapan  pihak  dalam  perjanjian  tersebut. Untuk  dapat  melakukan  perbuatan  hukum,  pihak  tersebut  harus  berwenang  untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Kebatalan ini juga harus dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang timbul adalah isi dari akta tersebut menjadi batal, sedangkan akta notaris tersebut tetap merupakan akta autentik karena telah memenuhi syarat-syarat otentisitas suatu akta. Jadi pembatalan atas suatu perjanjian dapat dimintakan jika:[13]
a. tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang mengadakan perjanjian, baik akibat kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata);
b. salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk mengadakan perjanjian (Pasal 1330 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata), dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut.
Dalam  hal  tidak  terjadi  kesepakatan  secara  bebas,  maka  atas  permintaan  pihak  yang berkepentingan, yaitu pihak yang telah khilaf, dipaksa, atau ditipu tersebut berhak untuk meminta  pembatalan  perjanjian  ketika  ia  mengetahui  telah  terjadinya  kekhilafan, paksaan,  atau  penipuan  pada  dirinya.  Sedangkan  dalam  hal  terdapat  ketidakcakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian, maka pihak yang tidak cakap (setelah ia cakap),  dan/atau  wakilnya  yang  sah  berhak  untuk  memintakan  pembatalan perjanjian.[14] Ketika suatu akta dapat dibatalkan, artinya yaitu perbuatan dan akibat dari akta tersebut dianggap ada sampai saat dilakukannya pembatalan oleh pihak yang bersangkutan. Dalam hal para pihak menghendaki perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi mereka, maka para pihak dapat melakukan penegasan atas akta tersebut. Oleh karena itu, kebatalan ini disebut juga dengan kebatalan relatif atau nisbi.
3. Mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.
Akta notaris merupakan suatu alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Apabila ada prosedur yang terbukti tidak dipenuhi, maka  kekuatan pembuktiannya di muka  pengadilan  dapat  terdegradasi  menjadi  akta  di  bawah  tangan  dan  apabila demikian, maka penilaiannya diserahkan kepada hakim.
Berdasarkan  Pasal  1869  KUHPerdata,  suatu  akta  notaris  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  dapat  terjadi  apabila  akta  tersebut  tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:
1. Tidak dibuat oleh pejabat umum;
2. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
3. Cacat dalam bentuknya.
Akta  yang  tidak  memenuhi  ketentuan-ketentuan  tersebut  tetap  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.
Akta digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu akta yang dibuat “di hadapan” notaris atau disebut akta partij /akta pihak ( partij akten ), dan akta yang dibuat “oleh” notaris atau akta  relaas/akta  pejabat  ( ambttelijke  akten ).[9]  Akta partij merupakan  akta  yang berisikan  mengenai  suatu  kejadian  berdasarkan  keterangan  yang  diberikan  para penghadap  kepada  notaris,  yang  mana  para  penghadap  tersebut  menerangkan  dan menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan untuk dinyatakan oleh notaris ke dalam suatu akta autentik, dan kemudian akta itu ditandatangani oleh penghadap tersebut. Pada
akta partij ,  membuat  akta  ( verlijden )  terdiri  atas  penyusunan,  pembacaan,  dan penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi-sakis, dan notaris.[15] Akta relaas adalah bentuk akta yang dibuat berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.[15]  Pada  akta relaas ,  “membuat”  diartikan sebagai pengamatan notaris terhadap suatu peristiwa atau fakta hukum, menyusun berita acara,  membacakan  dan  menandatangani  akta  tersebut  bersama  para  saksi,  termasuk keterangan alasan apabila para penghadap tidak menandatangani aktanya.[15]
Salah  satu  perbedaan  mendasar  antara  akta partij dan  akta  relaas  terletak  pada “adanya tanda tangan”. Dalam akta partij , tanda tangan para penghadap bersifat mutlak. Apabila ada penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya karena suatu  hal,  sedangkan  ia  ingin  menandatangani  akta  tersebut,  maka  akan  dilakukan “ surrogaat ” tanda tangan,  yaitu keterangan pada bagian akhir akta yang menyatakan bahwa penghadap yang bersangkutan ingin menandatangani akta tersebut namun tidak bisa  karena  alasan  tertentu.[8]  Keterangan  tersebut  menggantikan  tanda  tangan penghadap yang bersangkutan. Sedangkan dalam akta pejabat, adanya tanda tangan para penghadap bukan merupakan suatu syarat yang mutlak. Apabila ada pihak yang tidak menandatangani  akta,  baik  karena  berhalangan  maupun  karena  menolak  untuk menandatangani akta tersebut, maka hal tersebut cukup diterangkan pada bagian akhir akta dengan oleh notaris dengan menyebutkan alasannya.[8]
Baik  akta partij maupun  akta  relaas  harus  dapat  memberikan  kepastian  bahwa kejadian  dan  fakta  yang  dituangkan  dalam  akta  adalah  betul-betul  dilakukan  oleh notaris, atau benar diterangkan oleh penghadap pada waktu yang disebutkan dalam akta sesuai dengan prosedur pembuatan akta secara formal, yaitu dengan membuktikan hari, tanggal,  bulan,  tahun,  waktu  menghadap dan  para  pihak  yang  menghadap,  paraf  dan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris, serta pembuktian mengenai apa yang dilihat, disaksikan  dan  didengar  oleh  notaris  (pada  akta relaas ),  maupun  mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap (pada akta partij ).[16]
Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dilihat bahwa akta pendirian CV yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik, yang dalam hal ini merupakan akta partij. Apabila dikaitkan dengan kebatalan akta, akta pendirian CV yang dibuat oleh pasangan suami- istri  tanpa  perjanjian  pisah  harta  tidak  memiliki  kekuatan  autentik  atau  terdegradasi menjadi  akta  di  bawah  tangan.  Alasannya,  CV  tersebut didirikan  dengan  tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum. Pasal 20 KUHD telah mengatur bahwa sekutu pasif tidak memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus  dimasukkan  olehnya  ke  dalam  CV,  serta  tidak  wajib  mengembalikan  segala keuntungan  yang telah  dinikmatinya.  Kemudian Pasal 21 KUHD menyatakan bahwa sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai dengan kepada harta pribadinya apabila timbul kerugian akibat tindakan sekutu aktif dalam menjalankan CV. Tanggung  jawab  masing-masing  sekutu  telah  diatur  secara  jelas  dalam  KUHD  dan merupakan esensi dari pendiran CV. Dengan tidak adanya pemisahan harta, ketentuan- ketentuan tersebut menjadi tidak terpenuhi dan menimbulkan cacat hukum. Akibatnya, akta pendirian CV tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik. Mengenai status hukumnya, CV tersebut tidak serta-merta bubar, akan tetapi kedudukan  CV  tersebut  hanya  dianggap  sebagai  perusahaan  perserorangan  dalam kaitannya  dengan  pertanggung  jawaban  terhadap  pihak  ketiga. Untuk  menyatakan bahwa suatu akta notaris kehilangan autentisitasnya harus melalui putusan pengadilan. Apabila tidak sahnya aspek lahiriah, materiil, dan formil tidak dapat dibuktikan, maka akta notaris tersebut tetap mengikat para pihak yang terkait
3.2. Peran Notaris dalam Pendirian CV
Peran notaris selaku pembuat akta autentik sangat penting. UUJN menentukan bahwa notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan
umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik,  menjamin  kepastian  tanggalnya,  menyimpan  aktanya  dan  memberikan grosse, Salinan  dan  kutipannya,  semuanya  sepanjang  akta  itu  tidak  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain berdasarkan suatu peraturan.[14] Dibutuhkan kecermatan serta ketelitian dari seorang notaris demi mencegah terjadinya cacat hukum. Telah menjadi kewajiban notaris untuk menentukan apakah para penghadap cakap secara hukum atau layak untuk  mendirikan  suatu  CV.  Sebuah  CV  harus  didirikan  dengan  memenuhi  syarat-syarat pendirian  CV  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  UUJN mengamanatkan:
“Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  bertindak  amanah,  jujur,  saksama, mandiri, tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan hukum.”
Sudah  menjadi  kewajiban  Notaris  untuk  menjalankan  tugasnya  secara  jujur  dan seksama serta memastikan akibat hukum yang timbul dari akta-akta autentik yang dibuatnya. Hal  ini  merupakan  tuntutan  profesi  sebagai  pihak  yang  diberi  mandat  oleh  negara  untuk menciptakan  dan  memastikan  terjaganya  kepastian  hukum  melalui  setiap  akta  yang dibuatnya.  Notaris  wajib  memberikan  nasihat  hukum  dan  penjelasan  mengenai  ketentuan hukum  yang  berlaku  kepada  para  penghadapnya.    Selain  itu,  Notaris  juga  wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris akan dituntut pertanggungjawabannya selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik  tersebut.  Pertanggungjawaban  tersebut  dapat  berupa  pertanggungjawaban  secara pidana, perdata, maupun administratif.
Isi  dari  akta  autentik  dalam  hal  ini  berupa  permintaan  dari  para  sekutu  yang menerangkan  maksud  mereka  untuk  mendirikan  CV  dan  dituangkan  dalam  pasal-pasal anggaran dasar CV. Dalam hal CV tidak dibuat dalam bentuk akta autentik, melainkan hanya dengan perjanjian tertulis di bawah tangan antara para pihak, Notaris tetap berperan karena Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menerapkan tanggal surat di bawah tangan (legalisasi) serta membukukan surat-surat tersebut ( waarmeking ) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN.

## 4. KESIMPULAN
Akta  pendirian  CV  yang  dibuat  oleh  pasangan  suami-istri  tanpa  perjanjian  pisah harta hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  di  bawah  tangan,  karena  pendirian  CV  tersebut mengandung cacat hukum . Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 KUHD, sekutu pasif tidak memikul kerugian lebih dari pada jumlah uang  yang telah atau harus dimasukkan olehnya  ke dalam  CV,  serta  tidak  wajib  mengembalikan  segala  keuntungan  yang  telah  dinikmatinya, sedangkan Pasal 21 KUHD menyatakan bahwa sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai dengan kepada harta pribadinya apabila timbul kerugian akibat tindakan sekutu aktif dalam menjalankan CV. Tanpa perjanjian pisah harta, ketentuan-ketentuan dalam KUHD tersebut  menjadi  tidak  terpenuhi  dan  menimbulkan  cacat  hukum,  serta  menghilangkan  sifat tanggung  jawab  CV.  Konsekuensinya,  akta  pendirian  CV  tersebut  tidak  memiliki  nilai pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik. Mengenai status hukumnya, CV tersebut tidak serta-merta  bubar,  akan  tetapi  kedudukan  CV  tersebut  hanya  dianggap  sebagai  perusahaan perserorangan dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga. Akan tetapi untuk  menyatakan  bahwa  suatu  akta  notaris  kehilangan  autentisitasnya  harus  melalui  putusan pengadilan.  Apabila  tidak  sahnya  aspek  lahiriah,  materiil,  dan  formil  tidak  dapat  dibuktikan, maka akta notaris tersebut tetap mengikat para pihak yang terkait.
Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  diberikan  mandat  oleh  negara  berkewajiban menjalankan jabatannya dengan jujur dan seksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) a UUJN demi  mencegah  terjadinya  cacat  hukum.  Notaris  juga  dapat  memberikan  penyuluhan hukum  kepada  para  pihak  dalam  pembuatan  akta,  sehingga  akta  yang  dibuat  sesuai  dengan
maksud  para  pihak  yang  membuatnya  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  demikian  akta  notaris  yang  dibuat  terjaga  autentisitasnya  serta  sah  dan mengikat pihak-pihak yang berkepentingan dan kepastian hukum tetap terjaga.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  saya  sampaikan  kepada  Bapak  Mohamad  Fajri Mekka Putra M.Kn, yang sudah memberikan waktu serta masukan dan arahan dalam penulisan jurnal  ini.  Terima  kasih  juga  saya  ucapkan  kepada  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[1] Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang . Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
[2] Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
[3] Demi  Damay, 501  Pertanyaan  Terpenting  Tentang  CV,  Firma,  Matschaap,  &  Koperasi , cet. 1. Yogyakarta: Araska Publisher, 2013.
[4] Juniarty  Baryadi,  “Perubahan  Bentuk  Persekutuan  Komanditer  (CV)  menjadi  Perseroan Terbatas,” Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
[5] Daniel  Duha,  “Kepastian  Hukum  Akta  Pendirian  Perseroan  Komanditer  ( Commanditaire Vennootschap ) Yang Tidak Diumumkan Dalam Berita Negara Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Dagang,” Available: 14146-ID-kepastian-hukum-akta-pendirian- perseroan-komanditer-commanditaire-vennootschap-y.pdf (neliti.com)
[6] Mulyoto, Kesalahan  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  CV . Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010.
[7] R.Subekti, Hukum Pembuktian , cet. 16. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
[8] Alwesius, Dasar-Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris ,  cet.  1.  Depok:  Badan  penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
[9] Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata . Jakarta: Alumni, 1992.
[10] Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan,” Lex Privatum , vol. 3, no. 2, April – Juni 2015.
[11] M.  Ali  Budiarto, Kompilasi  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung,  Hukum  Acara Perdata Setengah Abad . Jakarta: Swa Justitia, 2004.
[12] Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan  Bagian Kesatu , cet. 4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
[13] Habib Adjie, Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris .Bandung: Refika Aditama,2017.
[14] Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi (c), Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan, cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
[15] Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
[16] Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” Lex Privatum , vol. 3, no. 1, Januari – Maret 2015.