Jayapangus Press Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Terakreditasi

## Dinamika Upaya Inventarisasi Aset Desa di Desa Bungkal Kabupaten Ponorogo
Yusuf Adam Hilman * , Khoirurrosyidin, Robby Darwis Nasution, Aldy Sony Ramadhan, Ahsana Taufiqi Robby, Tirta Nyssa Salsabila Universitas Muhamamdiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
* 545471adamongis@gmail.com

## Abstract
Village  asset  management  is  an  alternative  that  can  be  carried  out  by  the  village government,  to  maximize  the  creation  of  prosperity  for  village  communities,  good  asset management,  can  open  business  opportunities  for  village  communities,  so  as  to  create economically productive activities. This study aims to reveal the extent of the efforts made by the village administration to carry out an inventory of assets. This research uses descriptive qualitative  type,  using  primary  and  secondary  data  sources,  in  the  form  of  interviews  and documentation. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary and also Village Officials, with a purposive sampling model on the basis that these informants were directly involved actors so that they provided a lot of important information. The results of this study show that the process of inventorying assets does not come from the initiation of the village government,  but from  the local  government and is  top down in  nature,  in  carrying  out the process it only reaches the reporting process and is only administrative in nature. Apart from that, there are obstacles related to government human resources in charge of asset inventory, so that it has not had much effect on people's welfare.

## Keywords: Inventory; Assets; Village Governance

## Abstrak
Pengelolaan aset desa merupakan alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa,  untuk  memaksimalkan  terciptanya  kesejahteraaan  bagi  masyarakat  desa, pengelolaan  aset  yang  baik,  dapat  membuka  peluang  usaha  bagi  masyarakat  desa, sehingga dapat menciptakan aktifitas yang produktif secara ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk  mengungkapkan  sejauhmana  upaya  yang  dilakukan  pemerintahan  desa  untuk melakukan  inventarisasi  aset.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif  deskriptif, dengan  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder,  berupa  wawancara  serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa dan juga Perangkat  Desa,  dengan  model  penentuan purposive  sampling dengan  dasar  bahwa informan  ini  merupakan  aktor  langsung  yang  terlibat  sehingga  banyak  memberikan informasi penting. Hasil Penelitian ini memperlihatkan proses inventarisasi  aset  bukan berasal dari inisiasi pemerintah desa, melainkan dari pemerintah daerah dan bersifat top down , dalam pelaksanaan proses tersebut hanya sampai pada proses pelaporan dan hanya bersifat administratif, selain itu ada kendalam terkait SDM Pemerintahan yang bertugas dalam  inventarisasi  aset,  sehingga  belum  banyak  memunculkan  efek  terhadap kesejahteraan masyarakat.

## Kata Kunci: Inventarisasi; Aset; Pemerintahan Desa

## Pendahuluan
Aset  desa  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  pembangunan  di wilayah pedesaan, kenapa demikian, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
aset itu sendiri yang menjadi salah satu hal yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pendapatan  desa  secara  sah,  selain  itu  juga  dapat  digunakan  untuk  memaksimalkan kegiatan  atau  program  yang  diusung  oleh  pemerintahan  desa,  untuk  mencapai kesejahteraan.  Aset  desa  sendiri  dalam  undang-undang  sudah  dijelaskan  sebagai kekayaan  asli  desa  yang  diperoleh  dari  beban APBDes  atau  perolehan  lain  yang  sah dimata hukum (Dewi, Saputra, & Prayudi, 2017), (Firmansyah, 2018). Aset kemudian dimaknai  sebagai  kekayaan  walaupun  tidak  hanya  diukur  secara  fisik,  namun  ada beberapa asumsi yang berkembang terkait aset yang dinilai sebagai berikut: 1). Berbentuk sumber daya alam, 2). Sumber daya manusia, dan 3). Infrastruktur (Risnawati, 2017).
Posisi atau keberadaan yang strategis dari aset desa kemudian dapat dikembangkan melalui  pemetaan  aset  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  desa  dalam upaya  meningkatkan  kehidupan  ekonomi  masyarakat  desa,  dimanfaatkan  untuk pengembangan  serta  perluasaan  sumber-sumber  ekonomi  baru  bagi  masyarakat  desa, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan  (Anwar & Angga, 2017).
Model  pengembangan  aset  bisa  menjadi  alternatif  untuk  membuka  peluang pekerjaan bagi masyarakat desa, selain itu juga dapat menambah pendapatan bagi desa, hal ini menjadi salah satu hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, sebagai wujud tata kelola pemerintahan desa (Khairul, Mulyati, & Darrini, 2018).
Pengelolaan aset menjadi hal penting, tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan anggaran desa, tetapi juga bisa menjadi solusi terhadap kemiskinan yang dialami, melalui berbagai  program  dan pembukaan peluang kegiatan masyarakat  yang dapat menambah pengahsilan keluarga  (Kushartono, Rohayatin, Kurnia, Wulandari, & Munawaroh, 2022).
Pengelolaan aset desa yang baik dan profesional pada akhirnya dapat menjadi salah satu  alternatif  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  guna  meningkatkan penghasilan  masyarakat  serta  mengatasi  kemiskinan,  hal  ini  menjadi  sangat  menarik untuk  dikaji  secara  mendalam,  karena  praktik  tersebut  nantinya  dapat  memperkuat perekonomian desa dan juga menciptakan kesejahteraan sesuai dengan amanat konstitusi. Praktik tata kelola aset des ajika merujuk pada undang-undang akan melewati beberapa tahap yakni: tahapan tersebut antara lain: 1). Perencanaan, 2) Penggadaan, 3). Penggunaan, 4). Pemanfaatan, 5). Pengamanan, 6). Pemeliharaan, 7). Penghapusan, 8). Pemindahtanganan, 9). Penatausahaan,  10).  Pelaporan,  11).  Penilaian,  12).  Pembinaan,  13)  Pengawasan,  dan  14). Pengendalian aset (Putra & Hapsari, 2020).
Hasil kajian terdahulu memperlihatkan kondisi pengelolaan aset desa yang beragam di wilayah masing-masing, pengelolaan aset belum dilaksanakan secara maksimal, karena proses penatausahaan  aset, mulai dari  pembukuan, inventarisasi,  hingga  pelaporan  belum berjalan secara baik (Yonnawati & Male, 2017). Melalui aplikasi inventarisasi aset akan menjadi lebih efektif karena meminimalisir kesalahan dalam pencatatan baran yang menjadi aset desa (Juaini &  Ashari,  2018).  Pengelolaan  aset  bisa  dilakukan  secara  mudah  menggunakan  aplikasi SIPADES 2.0 dengan melakukan pencatatan administrasi dari mulai merencanakan pembelian aset, kodifikasi, hingga labelisasi aset yang dimiliki (Cahyono, Bayu, Qotrunnada, & Lestari, 2023). Ada hambatan dalam proses penataan aset yakni perlu adanya upaya pendampingan dalam penggunaan aplikasi SIPADES 2.0 supaya dapat memperlancar kegiatan aset hingga ke tahap pemanfaatan atau penatausahaan aset yang dimiliki (Ediyanto & indrianie, 2023). Selain hambatan  ada  juga  faktor  pendukung  yang  menjadikan  kebijakan  inventarisasi  aset  dapat berjalan dengan baik, antara lain: faktor individu, faktor struktur dan faktor budaya yang memiliki hubungan terhadap kapasitas Pemerintah Desa dalam implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) (Nugroho, 2020). Komitmen pemerintah juga menjadi hal penting untuk meningkatkan potensi keberhasilan dalam upaya inventarisasi aset yang dilakukan oleh pemerintah desa (Hamzah, 2019). Pendampingan dalam proses
inventarisasi  aset  sangat  penting  supaya  tujuanya  dapat  tercapai,  dan  meminimalisir kesalahan dan kecurangan yang terjadi (Nasution, SupriHartono, & Pratiwi, 2021).
Praktik inventarisasi aset yang dilakukan di Indonesia memiliki 2 (dua) model, yang pertama dilakukan secara manual, kemudian yang kedua memanfaatkan teknologi informasi atau aplikasi, selain itu kelembagaan desa juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam  melakukan  proses  tersebut.  Variasi  dalam  praktik  inventarisasi  tidak  berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh, namun yang perlu di tekankan, bagaimana level inventarisasi itu dapat  dilakukan  secara  optimal  oleh  pemerintah  desa,  apakah  dapat  mencapai  tahap pengendalian  aset  atau  pemanfaatan  aset  untuk  kepentingan  bersama?  Selain  itu  terdapat catatan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas SDM Pemerintahan yang bertugas dalam menginventarisasi  aset. Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  maka  kami  tim  peneliti  hendak mengangkat judul upaya inventarisasi aset oleh pemerintah desa, dalam kajian berada di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo sehingga menarik untuk diteliti.

## Metode
Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintahan Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten  Ponorogo  dalam  upaya  melakukan  inventarisasi  aset  desa,  penelitian  ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode studi kasus. Peelitian ini berupaya untuk mengungkap apa yang ada di desa Bungkal, terkait upaya inventarisasi aset desa. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang berupa hasil wawancara, dan  juga  sumber  hasil  sekunder  berupa  dokumen-dokumen  yang  di  kumpulkan,  untuk Informan dalam peneltiian ini ditentukan menggunakan purposive sampling , yang didasarkan pada asumsi bahwa informan ini memiliki pengetahuan tentang informasi yang di butuhkan dalam penelitian. Sumber data dalam kajian ini adalah sumber data primer, yang berasal dari hasil wawancara, sedangkan teknik penentuan informanya dengan teknik purposive sampling , dengan  memilih  informan,  sebagai  berikut:  1).  Kepala  Desa  Bungkal,  2).  Sekertaris  Desa Bungkal,  3).  Perangkat  Desa  Bungkal.  sebelum  dilakukan  analisis  maka  data  akan  di  uji keabsahanya melalui beberapa cara, yakni: pengamatan dan juga trianggulasi. Dalam proses analisis  data  digunakan  beberapa  tahapan,  yakni:  1)  Reduksi  Data,  2).  Display  Data,  3) Penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pemetaan Aset Desa
Melakukan maping atau pemetaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemeirntah desa merupakan  langkah  utama  yang  harus  dilakukan,  tujuannya  agar  nanti  memudahkan dalam melakukan input data di sistem, selain melakukan pencatatan, nanti akan dilakukan pemilahan jenis aset desa, jenis aset desa sendiri adau 2 (dua) yaitu: a). aset desa strategis, meliputi: tanah kas desa, tanah ulayat/pecatu, tanah desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan kekayaan lain, b). aset lainnya milik desa, meliputi: kekayaan  asli  desa,  kekayaan  desa  yang  dibeli  atau  diperolah  atas  beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau sejenisnya, kekayaan desa yang  diperoleh  atas  kontrak  atau  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, hasil kerjasama desa, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah, hal ini senada dengan pernyataan bapak kepala desa bapak priyono, dan bapak sekertaris desa bapak Budiman.
Desa Bungkal memiliki beberapa aset antara lain Gedung serbaguna yang biasanya disewakan, kemudian ada juga tanah yang saat ini ditempati sebagai kantor pos dan juga  ruko  –  ruko  disebelah  kantor  yang  disewakan,  sehingga  menghasilkan pendapatan untuk desa, kesemuanya itu merupakan aset desa (Priyono, 2023).
Aset  Desa  Bungkal,  yang  selama  ini  produktif  dan  menghasilkan  pendapatan, antara lain: Gedung serbaguna, tanah bengkok, Pasar Desa, Gedung kantor pos, bisa digunakan  oleh  masyarakat  desa  dan  juga  di  sewakan  untuk  masyarakat  umum (Budiman, 2023).
Beberapa aset desa yang dimiliki diantara nya: gedung serbaguna, pasar desa, tanah yang ditempati oleh kantor pos, yang kemudian secara masih menghasilkan pendapatan bagi pemerintah desa. Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Bungkal, memiliki aset desa, dengan jenisnya, yakni: tanah kas desa, pasar desa, tanah bengkok, bangunan desa.
Gambar 1. Ruko Desa yang Disewakan Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023
Gambar 1 ini memperlihatkan salah satu  jenis aset  Desa Bungkal,  yang berjenis ruko, dari aset ini pemerintah desa mendapatkan pemasukan secara berkala, yang dapat digunakan  untuk  membiayai  keperluan  desa  khususnya  dalam  nelakukan  aktifitas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat.
Gambar 2. Gedung Serba Guna dan Kantor Pos yang Disewakan Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023
Gambar  2  adalah  aset  desa  berupa  Gedung  serbaguna  dan  juga  kantor  pos  yang berdiri  diatas  tanah  milik  desa,  aset  pertama  merupakan  Gedung  serba  guna  yang biasnaya  disewakan  untuk  kegiatan  pernikahan,  maupun  kegiatan  –  kegiatan  sosial kemasyarakatan,  sedangkan  kantor  pos  merupakan  tanah  desa  yang  disewa,  dari  sini kemudian desa dapat penghasilan.
Gambar 3. Pasar Desa Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023
Gambar 3 adalah merupakan aset desa yang berupa pasar, disini desa mengelola pasar secara langsung yang kemudian dari pihak desa memperoleh penghasilan dari uang sewa lapak, sumber pendapatan tersebut yang kemudian dikelola oleh desa untukberbagai keperluan desa.
Pemetaan  aset  desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa bungkal,  tidak hanya mengidentifikasi aset - aset yang telah di sebutkan diatas, namun ada beberapa aset lain, yang berupa bangunan perkantoran, pemakaman, lapangan sepak bola dan volley, yang tidak menghasilkan uang, namun dapat bermanfaat untuk menunjang aktifitas masyarakat yang ada di desa bungkal.
Pengelolaan  terhadap  aset  desa  seharusnya  tidak  sekedar  aktifitas  yang  bersifat administratif,  namun  harus  dapat  menciptakan  nilai  tambah  dalam  pengelolaan  aset, sebagai  upaya  untuk  mencapai  transparansi  dan  akuntabilitas,  alangkah  baiknya pemerintah desa melakukan serangkaian pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 tahun  2016,  mulai  dari:  perencanaan  kebutuhan  serta  penganggaran,  pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,  penatausahaan,  pelaporan,  penilaian,  pembinaan,  pengawasan,  dan pengendalian  (Heriningsih,  Rusherlistyani,  &  Sudaryati, 2017).  (Irawan  &  Bayagkara, 2023). (Efendi, 2018).
Pemetaan aset yang dilakukan oleh pemerintah desa bungkal, kemudian dilanjutkan pada  tahap  penggunaan,  pemanfaatan,  dan  juga  pemeliharaan,  serta  penatausahaan, sehingga sudah cukup baik dalam proses inventarisasi aset. Hal ini terlihat dari hasil usaha yang diperoleh dari aset-aset yang produktif tersebut.

## 2. Proses Inventarisasi Aset Desa
Pendataan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bungkal, merupakan langkah awal yang telah dilakukan oleh pihak desa, melalui proses pendataan manual pemerintah desa  berharap  semua  aset  yang  dimiliki  dapat  di  identifikasi,  tahapan  selanjutnya kemudian  pemerintah  desa  berupaya  untuk  mengamankan  aset  tersebut,  melalui pembuatan  payung  hukumnya,  supaya  berkekuatan  hukum  tetap,  maka  dibuatlah peraturan desa atau perdes.
Penyusunan  peraturan  desa  atau  paying  hukum  terkait  aset  yang  dimiliki  desa Bungkal, sebenarnya tidak 100% di inisiasi oleh pemerintah desa, melainkan datang dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dimana draff perdesnya sudah di kirim dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tinggal disesuaikan oleh pemerintah desa untuk mencermati serta menambahkan hal-hal penting lainnya yang disesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Bungkal (Priyono, 2023).
Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  telah  mengirimkan  draff-nya  kepada Pemerintahan  Desa  Bungkal,  kemudian  pemerintah  desa  melakukan  proses penyusunan  perdes  tentang  inventarisasi  aset  dengan  melakukan  penyesuaian terhadap  aset-aset  yang  dimiliki  desa,  supaya  lebih  terlindungi  secara  hukum (Budiman, 2023).
Penyusunan  peraturan  desa  tentang  inventarisasi  aset,  dilakukan  melalui mekanisme musyarah desa, yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa Bungkal beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga melibatkan kepala LPMD dan hasil dari musyawarah akan disepakati Bersama perdes no 12 tahun 2020 tentang pengelolaan aset (Fatimah, 2023).
Gambar 4. Peraturan Desa Bungkal No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa Sumber: diolah dari hasil penelitian
Gambar 4 ini merupakan tampilan dari peraturan Desa Bungkal yang berhasil di buat,  peraturan  ini  bertujuan  untuk  melindungi  pengelolaan  aset  desa  yang  dimiliki supaya dapat dilakukan secara baik dan benar, mengingat aset desa merupakan hal yang sensitive sehingga  memerlukan  payung  hukum  bagi  aparat  desa  untuk  mengelola  dan memanfaatkannya.
Inisiatif penyusunan peraturan desa tentang aset  ternyata datang dari pemerintah daerah  Kabupaten  Ponorogo,  yang  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Pemerintahan  Desa Bungkal, yang melakukan mekanisme musyawarah dalam membuat peraturan tersebut, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (LPMD).  Aspek  kepastian  hukum  dalam  proses  inventarisasi  aset menjadi salah satu hal penting, untuk memberikan kepastian hukum terhadap status aset yang dimiliki desa (Cahyana, 2019) (Irwandi & Noviades, 2019).
Tahapan  inventarisasi  aset  tidak  berhenti  pada  pembuatan  peraturan  desa  tetapi masih ada tahapan-tahapan lain, sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 1 tahun 2016, dimana kementerian berharap aset-aset desa yang sudah di data secara manual bisa diidentifikasikan untuk dimasukan kedalam sistem yang telah dibuat.

## 3. Penggunaan Aplikasi Sipedes
Proses Inventarisasi aset yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bungkal, jika dirunut secara detail, dimulai dari : tahap pemetaan aset, tahap inventarisasi aset, hingga tahap input data  aset  di  sistem,  hal  ini  merupakan  proses  secara  keseluruhan  untuk  memaksimalkan potensi aset yang dimiliki, sehingga bisa memberikan manfaat pada pemerintahan desa untuk mencapai kesejahteraan.
Data  aset  yang  sudah  dicatat  secara  manual,  kemudian  akan  di  input  pada  sistem pengelolaan aset desa SIPADES 2.0, proses ini menjadi penting guna memaksimalkan proses digitalisasi  yang  dapat  mengurangi  potensi  inefisiensi  serta  inefektifitas,  menjadi  lebih optimal dan profesional.
Pemindahan  atau  penginputan  data  aset  dari  manual  kedalam  aplikasi membutuhkan waktu, data yang sudah ada dan menumpuk perlu pemilahan secara detail,  data  terbaru  dari  kumpulan  data  manual  yang  ada  perlu  dilakukan pengecekan,  supaya  data  sebenarnya  atau  yang real bisa  terinput,  untuk memasukkan  ke  aplikasi  juga  membutuhkan  waktu  yang  lama  karena  terbentur dengan  operator,  karena  disini  operator  mengurusi  banyak  sekali  aplikasi (Budiman, 2023).
setiap tahun kita mendata serta menulis aset desa yang kita miliki, kita perbaharui terus,  dengan  membuat  catatan  terbaru,  setelai  menggunakan  SIPADES  2.0  data aset desa lebih detail lagi, tapi aset kita masih sebagian masuk kesana, di dalam aplikasi sudah lengkap termasuk juga kode barangnya, yang rusak juga difoto, jadi pada waktu pemeriksaan dari daerah harus ada barangnya Bungkal (Priyono, 2023). Banyak ditemukan kendala dalam proses entri data dari manual ke Sipades, mulai dari  data  manual  yang  terkumpul  sangat  banyak,  kemudian  SDM  Pemerintahan  yang kurang  maksimal, karena mengurusi banyak sekali sistem di kantor desa, menjadi sangat terbatas kinerjanya
Gambar 5. Aplikasi Sipades 2.0 Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023
Gambar 5 merupakan tampilan dari aplikasi SIPADES 2.0, aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri yang digunakan untuk menginventarisasi Desa oleh pemerintah Desa, jadi semua set desa bisa di record pada aplikasi ini.
Proses  dan  tahapan  dalam  upaya  inventarisasi  aset  yang  dilakukan  oleh Pemerintahan  Desa  Bungkal  bisa  dilihat  dari  tahap-tahapan  berikut:  mulai  dari:  tahap pemetaan aset, kemudian dilanjut dengan inventarisasi aset dan penguatan paying hukum kebijakan inventarisasi aset desa, dan yang terakhir proses input data aset desa kedalam sistem SIPADES 2.0. proses tersebut bisa dilihat melalui diagram alur yang kami buat sebagai berikut.
Gambar 6. Diagram alir proses inventarisasi aset Sumber: diolah dari hasil penelitian 2023
Gambaran  diatas  memperlihatkan  urutan  atau  alur  proses  inventarisasi  aset  desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, dalam tahapan tersebut jelas terlihat alur proses dan juga feedback perbaikan supaya data dan sistem dapat berjalan dengan baik, akan tetapi persoalan yang terjadi adalah kapasitas sumberdaya manusia yang terbatas menjadi proses tersebut terhambat.

## Kesimpulan
Praktik  inventarisasi  aset  di  Desa  Bungkal,  Kecamatan  Bungkal,  Kabupaten Ponorogo,  memang  belum  dilakukan  secara  maksimal,  disitu  terlihat  dari  minimnya inisiatif pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa untuk memperkuat posisi aset yang dimiliki, hal ini terlihat dari munculnya inisiatif yang hadir dari pemerintahan daerah, tahapan data aset desa di dalam SIPADES 2.0 terkadang banyak menimbulkan permasalahan, karena data yang terlalu banyak, selain itu SDM Pemerintahan desa yang dimiliki sudah terlalu banyak mendapatkan tugas lainya bersifat asministratif, sehingga kewalahan dalam proses tersebut, sehingga memelukan waktu yang lebih panjang, selain itu aset yang dimiliki belum mampu dimanfaatkan secara baik, untuk membuka peluang usaha  bagi  warga  setempat,  sehingga  bisa  membuka  kesempatan  kerja  yang  luas  dan menambah penghasilan.

## Daftar Pustaka
Anwar, M. Z., & Angga, R. D. (2017). Perempuan, Aset Desa, dan Sumber Penghidupan
: Studi Kasus Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur. Musãwa , 81 - 96.
Budiman. (2023, 3 3). Aset Desa. (T. Peneliti, Interviewer)
Cahyana,  I.  N.  (2019).  Kebijakan  Pemanfataan  Tanah  Kas  Desa  (TKD)  Dan  Upaya Perlindungan  Hukumnya  Bagi  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Desa  Sukasari Kabupaten Pandeglang Yang Memberi Keadilan, Kesejahteraan, Kemanfataan Dan Kepastian Hukum. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum , 1 - 10.
Cahyono,  D.,  Bayu,  M.,  Qotrunnada,  N.,  &  Lestari,  D.  E.  (2023).  Implementasi  pada aplikasi  Simonting  dan  Sipades  dalam  bentuk  BKP  Proyek  Desa  Universitas Muhammadiyah Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage , 77-82.
Proses Pemetaan Aset
Proses Inventarisasi aset Input di SIPADES 2.0 Alur Proses Alur Evaluasi
Dewi,  P.  E.,  Saputra,  K. A.,  &  Prayudi,  M. A.  (2017).  Optimalisasi  Pemanfaatan  dan Profesionalisme  Pengelolaan  Aset  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 129-147.
Ediyanto,  &  indrianie,  M.  (2023). Analisis  Penerapan  Sistem  Pengelolaan Aset  Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang. JURNAL JASS , 165-171.
Efendi,  S.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Jurnal EMpirika , 67 - 78. Fatimah. (2023, 3 3). Aset Desa. (T. Peneliti, Interviewer)
Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 001- 008. Hamzah, A. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur - Saebu Kecamatan Sapeken. Sumenep: Univeristas Wiraraja .
Heriningsih, S., Rusherlistyani, & Sudaryati, D. (2017). Best Practice Pengelolaan Aset Desa di Desa Jagalan Kabupaten Bantul. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 21 - 31. Irawan, H. W., & Bayagkara, I. K. (2023). Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) , 124-133. Irwandi, & Noviades, D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Sains Sosio Huaniora , 93 - 103. Juaini,  &  Ashari,  M.  (2018).  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Data  Inventaris  dan Pengadaan  Barang  pada  kantor  desa  lenting  berbasis  web. Jurnal  Manajemen Informatika & Sistem Informasi , 49 - 54.
Khairul, Mulyati, & Darrini. (2018). Pemebrdayaan berbasis aset desa : upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa (studi di desa mandalamekar dan desa cikadut, Kecamatan  Cimenyan,  Kabupaten  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis , 162-171.
Kushartono,  T.,  Rohayatin,  T.,  Kurnia,  D.,  Wulandari,  W.,  &  Munawaroh,  S.  (2022). Peningkatan  Kapasitas  Pemerintah  Desa  Melalui  Tata  Kelola  Aset  Desa. Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 451 – 458. Nasution, U. C., SupriHartono, & Pratiwi, N. M. (2021). Pendampingan Pengelolaan Aset Desa  di  Desa Talun  dan  Desa  Jintel,  Kecamatan  Rejoso  Nganjuk  Provinsi  Jawa Timur. ABDIMASSA: Jurnal Pengabdian Nasional , 12 - 16. Nugroho, H. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)  Pemerintah  Desa  Wukirsari  di  Kabupaten  Sleman. Transparansi  : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol , 119 - 124. Priyono. (2023, 3 3). Aset Desa. (t. peneliti, Interviewer)
Putra,  M.  E.,  &  Hapsari,  A.  N.  (2020).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Pengelolaan Aset Desa Kata Kunci: Aset Desa, BPD, Dana Desa, dan Pengawasan. Jurnal Akuntansi , 109-122.
Risnawati, D. (2017). Pengelolaan aset dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Krayan  Bahagia  Kecamatan  Long  ikis  Kabupaten  Paser. eJournal  Ilmu Pemerintahan , 199-212.
Sudaryati, S. H., Rusherlistyani, & Dwi. (2017). Best Practices pengelolaan aset desa di desa Jagalan Kabupaten Bantul. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 21-31. Yonnawati,  &  Male,  M.  (2017).  Impelmentasi  Pengelolaan  Aset  Desa  berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum , 76 - 94.