## DAMPAK HUTAN KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN RUMAHTANGGA SEKITAR HUTAN DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

## IMPACT OF COMMUNITY FOREST ON  POVERTY ALLEVIATION OF NEAR FOREST HOUSEHOLD IN SUB-DISTRICT OF NORTH BATUKLIANG OF CENTRAL LOMBOK
Addinul Yakin, L. Sukardi, M. Yusuf, Syarif Husni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNRAM

## ABSTRAK
Kawasan pegunungan Rinjani, khususnya resort Setiling Batukliang Utara Kabupaten Lombok  Tengah  memiliki  fungsi biologi, ekologis, dan estetika serta sosial-ekonomi  bagi masyarakat sekitar hutan. Deforestrasi sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar  hutan,  sehingga  dengan  diberikannya  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  di  wilayah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan  kemiskinan. Penelitian ini telah dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif-eksploratif-partisipatif  dengan mengkombinasikan  studi  dokumen, wawancara  terstruktur,  indepth  interview,  serta  diskusi kelompok  terarah  (FGD) terbatas. Penelitian dilakukan desa  Aik  Berik  dan  Desa  Setiling dengan  jumlah  responden  sebanyak  40  orang,  dengan  juga  melibatkan  tokoh  masyarakat  di wilayah tersebut. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif analisis pendapatan rumahtangga dan pendapatan per kapita yang kemudian digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tiga standar  yang  berbeda,  yaitu  Sajogyo,  BPS,  dan Bank  Dunia. Hasil  studi  menunjukkan  bahwa: 1) rata-rata  total  pendapatan  rumahtangga masyarakat sekitar hutan mencapai Rp. 20.057.950 yang terdiri dari Rp. 13.597.950 (67,79%) dari  sektor  pertanian    dan Rp. 6.460.000 (32,21%) dari sektor  non  pertanian dengan pendapatan  per  kapita  sebesar  Rp.  4.667.549,- per  tahun;  2)  berdasarkan  kriteria  BPS, masyarakat sekitar  hutan  di  kecamatan  Batukliang  Utara  masuk  kategori  tidak  miskin, selanjutnya  berdasarkan  kriteria  Sayogyo  menghasilkan  kategori  hampir  miskin,  dan  Kriteria bank  Dunia  manghasilkan  kategori  miskin, sehingga  ketiganya memberikan  tingkat kesejahteraan yang relatif berbeda; 3) Adanya Hkm telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sebesar  22,18  persen  dan  telah  mampu  mengentaskan  kemiskinan  7,5  sampai  22,5 persen. Oleh  karena itu disarankan  agar perbaikan  ekonomi  masyarakat  sekitar  hutan  harus dipercepat  melalui  pola  pembinaan  dan  pengembangan  pada  bidang-bidang  usaha  yang menjadi  kekuatan  utama  mereka  yaitu  kehutanan,  peternakan,  dan  perkebunan  serta  juga mendorong peningkatan kegiatan perdagangan dan ekonomi produktif skala rumahtangga.
Kata kunci: kemiskinan, masyarakat sekitar hutan, tingkat kesejahteraan

## ABSTRACT
The  Rinjani  mountain  region,  especially  the  North  Batukliang  Setiling  resort  of Central Lombok district  holds functions biological,  ecological,  and  aesthetical and socio-economic functions for the community near the forest. Deforestation is often associated with the level of poverty  of  the  community near the  forest,  so  that introduction  of the  Community  Forest (HKm) in the region may increase people's income and reduce poverty. This research has been carried  out  using  a  descriptive-exploratory-participatory  method  by  combining  document
studies,  structured  interviews,  in-depth  interviews,  and  limited  focus  group  discussions.  The research was conducted at the villages of Aik Berik and Setiling with 40 respondents, as well as community leaders in the area. The collected data was analyzed descriptively by analysis of household  income  and per  capita  income  which  was  then used  to  analyze  the  level  of community welfare based on three different standards, namely Sajogyo, BPS, and the World Bank.  The  results  of  the  study  show  that:  1)  the  average  total  household  income  of  the community near the forest  reaches  Rp.  20,057,950 consisting  of  Rp.  13,597,950  (67.79%) from the agricultural sector and Rp. 6,460,000 (32.21%) from the non-agricultural sector with a  per  capita  income  of  Rp.  4,667,549, - per  year;  2)  based  on  BPS  criteria,  the  community around the forest in the North Batukliang sub-district is categorized as not poor, then based on the Sayogyo criteria produces an almost poor category, and the World Bank Criteria produce a poor  category,  so  the  three  provide  relatively  different  levels  of  welfare;  3)  The  presence  of Hkm has been able to improve the welfare of the community near the forest because it is able to  increase  the  per  capita  income  of  the  community  by  22.18  percent  and  has  been  able  to alleviate poverty 7.5 to 22.5 percent. Therefore, it is suggested that the economic improvement of  the  community near the  forest  should  be  accelerated  through policy  interventions in business sectors which are on their main strengths, namely forestry, livestock, and plantations, as well as in non agricutural sector such as trade and other economic activities (such as  home agroindustry).
Keywords: poverty, community near the forest, level of welfare

## PENDAHULUAN
Kawasan pegunungan Rinjani memiliki fungsi sebagai kawasan yang harus dilindungi (protected  areas)  sehingga  memiliki  posisi  yang  strategis  baik  secara  nasional  maupun regional yang  dapat memberikan  benefit  yang  luar  biasa  bagi  masyarakat  (WWF,  2002; Yakin,2002;  2005). Kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  (TNGR),  khususnyaRresort Stiling  merupakan kawasan penyuplai sumber daya air dan lingkungan utama bagi Kabupaten Lombok Tengah.Di kawasan ini juga terdapat potensi wisata yang sangat indah dan luar biasa untuk bisa dikembangkan seperti Benang Stokel, Benang Kelambu, Aik Bukak, Nyeredet (Air terjun dan mata air), Aik Bune, dan lain-lain (WWF, 2013).Sumberdaya hutan dan lingkungan seperti itu bisa merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat miskin di dalam dan sekitar hutan (Wollenberg,  dkk.,  2004, Yakin  dan  Othman,  2003, Yakin,  2011,  2015).Namun demikian,  pemanfaatan  sumberdaya hutan  yang  berlebihan dan  tidak  terkendali  dapat mengakibatkan  kerusakan  hutan  dan  mengurangi  keberlanjutan fungsinya  sebagai  penyangga sistem  kehidupan sehingga pemerintah mengeluarkan  regulasi  untuk  mencegah  hal  tersebut selain memberikan  akses  yang lebih  baik  kepada  masyarakat  dengan  mengelola  lahan hutan (Dephut, 2009).
Kawasan dan sumberdaya hutan merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat di Kabupaten Lomboki Tengah, terutama di Kecamatan Batukliang Utara. Luas kawasan hutan secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Lombok  Tengah  adalah  36.789,86  hektar  yang  terdiri  dari 7830,10 hektar hutang lindung atau sekitar 21,28 persen, 9982,88 hektar hutan suaka alam dan pelestarian  alam  atau  sekitar  27,13  persen,  selanjutnya  hutan  produksi  terbatas  sebanyak 11489,10 hektar atau sekitar 31,23 persen, selanjutnya untuk hutan produksi permanen seluas 2149,29  hektar  atau  hanya  sekitar  5,84  persen,  serta  hutan  produksi  yang  bisa  dikonversi seluas 5338,49 hektar atau sekitar 14,51 persen. Kalau dilihat dari komposisi hutan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengahnya (51,58 %) merupakan hutan produksi.
Ini berarti bahwa sebagian besar dari fungsi di kawasan kecamatan Batukliang Utara ini adalah untuk  keperluan  ekonomi,  ditambah  lagi  beberapa  kawasan hutan  lindung  yang  berfungsi sebagai  obyek  pariwisata  termasuk  untuk  sumber  air  domestik,  yang  juga  berkontribusi terhadap  perekonomian  masyarakat  sekitar  dan  juga  daerah.  Kecamatan  Batukliang  Utara memiliki  luas  hutan  yang  paling  besar,  yaitu  8859,  05  hektar  diikuti  oleh  kecamatan  Praya Barat,  Kecamatan  Pujut,  kecamatan  Kopang,  sedangkan  kecamatan-kecamatan  lainnya memiliki  luas  hutan  kurang  dari  1000  hektar  (KLTDA, 2016).  Selanjutnya,  khususnya kecamatan Batukliang Utara terdiri dari 8(delapan) desa yang sebagian besar wilayahnya (73, 65 %) adalah merupakan hutan negara, dan sisanya (26,35 %) merupakan daratan pemukiman dan  lainnya.  Hutan  Negara  yang  luas  tersebut  tersebut  tersebar  merata  di  4  desa,  yaitu  Desa Setiling dengan luas 3,201 hektar (85,09 %), desa Aik Berik dengan luas 3.483 hektar (83,19 %), desa Lantan dengan luas 3.343 hektar (80,21 %), dan desa Karang Sidemen dengan luas 3.342 hektar (86,62 %) (KBUDA, 2016). Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang  memanfaatkan  dan  mengusahakan  hasil  hutan  kayu  dengan  tidak  merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan pada  areal  hutan  yang  memiliki  potensi  untuk  dilakukan  kegiatan  pemanfaatan  hasil  hutan kayu dan  dapat  dilaksanakan  setelah diperoleh  izin  usaha,  misalnya  dalam  bentuk  Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Terjadinya eforia era reformasi Indonesia pada tahun 1997-1999 juga berdampak pada fenomena perambahan hutan-hutan negara oleh masyarakat sekitar hutan sehingga mengalami degradasi  hutan  yang  luar  biasa, seperti  juga  yang  terjadi di  kecamatan  Batukliang  Utara. Banyak  ahli (antara  lain Fisher  dan  Hirsh,  2008 )  yang mengkaitkan deforestasi ini  dengan kemiskinan masyarakat  sekitar  hutan.dan  telah  banyak  kajian  yang  telah  dilakukan  tentang masyarakat miskin  dan  hutan baik  di tingkat maupun global. Kasus  Perambahan  hutan tersebut  selanjutnya  diikuti  dengan  demonstrasi  yang  berkelanjutan agar  hutan  yang  sudah dijarah  tersebut  diberikan hak pengelolaannya  kepada  masyarakat  sekitar  hutan. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan tanpa hak milik melalui badan hukum yang sah yaitu Yayasan Darussadiqien  pada  tahun  2000 seluas 1800  hektar,  yang dimulai oleh dengan  menanam kembali tanaman kayu dan non kayu dengan konsep agroforestri yang saat ini pengelolaannya ditangani  oleh  Gabungan  Kelompok  Tani  (GAPOKTAN)  hutan. Pemberian  hak  HKm diprioritaskan  pada masyarakat  yang bertempat  tinggal dan berbatasan  langsung  dengan kawasan  hutan  dan  kehidupannya  tergantung  pada  hasil  hutan serta  tidak  memiliki  lahan sawah atau yang memiliki lahan sempit , sehingga kebijakan ini selain untuk upaya pelestarian hutan tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
HKm tersebut terletak di bagian dalam dari Hutan Lindung yang sudah ditanam sejak tahun 1983, sehingga petani hutan yang  menuju ke lahan HKm mereka haruss melalui hutan lindung  ini.  Pada tahun  2016, hutan  lindung  ini  telah  berumur  33  tahun  dan HKm telah 16 tahun sehingga telah mulai menghasilkan kayu, serta hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti Durian,  Kopi,  Pisang,  Sayuran,  dan  lain-lain. Kawasan  Hkm  ini  dikembangkan Agroforestri dianggap  sebagai  salah  satu  strategi  utama  untuk  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  serta pengurangan kemiskinan (Rahman et. al., 2010). Dengan demikian, keberadaan program HKm tersebut  menambah  alternatif  sumber  penghasilan  masyarakat  sekitar  hutan  baik dari produk kayu maupun produk hasil hutan bukan kayu sehingga yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kehadiran program hutan kemasyarakatan ini berdampak terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga petani di kawasan tersebut. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak hanya  diukur  dari  pendapatan  per  kapita  semata  tetapi  perlu juga  dilihat  dari  distribusi pendapatan  di  antara  para  penduduknya  (Aji,  dkk.,  2015). Analisis kemiskinan  telah memperjelas  pentingnya  aset  atau  modal  termasuk  modal  sosial  dalam  menentukan kesejahteraan  (Scoones,  1998;  Ashley  and  Canrey,  1999). Penggunaan  dan  pengelolaan sumberdaya dan ekosistem yang adalah hal yang mendasar bagi penghidupan masyarakat yang berkelanjutan.  Dalam  hal  ini,  dibutuhkan  suatu  keseimbangan  antara  peluang-peluang
penghidupan  untuk  kesejahteraan  ekonomi  dengan  tetap  mempertahankan integritas  ekologis dari ekosistem (IUCN, 2004).
Hasil kajian pada kasus Taman Nasional Ujung Kulon misalnya, salah satu  penyebab kemiskinan  struktural adalah sebagai  konsekwensi  logis  dari  model  pengelolaan Taman Nasional  yang  didominasi  pandangan dasar  ekonomi-politik  yang  mengabaikan  hak hidup manusia disekitar hutan, sehingga seluruh orientasi kegiatan pemberdayaan masyarakat justru menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang menyangkut hutan dan kehutanan (Cahyono, 2012). Kenyataan juga menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi telah memarginalkan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan (Qodriyatun,  2013). Sumber  daya  yang  dipanen,  ditambang  atau  dimanfaatkan  dari kawasan hutan bernilai sangat besar, akan tetapi masyarakat lokal hanya memperoleh sedikit  keuntungan  dari  sumber  daya yang  bernilai  begitu  besar.  Hampir  tidak  ada usaha di tingkat kebijakan sekalipun  yang mengalokasi sebagian keuntungan tersebut untuk  penanggulangan  kemiskinan  atau  untuk  investasi  jangka  panjang  dalam  aset manusia, keuangan, fisik ataupun aset alami. Dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial  akibat  perkembangan  lalu  ditanggung  oleh  masyarakat  setempat.  Pembuat kebijakan  cenderung  memprioritaskan  keuntungan  ekonomi  jangka  pendek  dengan mengorbankan hutan alam (Wollenberg, dkk., 2004).
Melihat  kompleksitas  hubungan  antara  pembangunan  hutan  berkelanjutan  dengan kondisi  sosial  ekonomi  rumahtangga  atau  masyarakat sekitar  hutan  di  Kawasan  Gunung Rinjani,  khusus  di  Sektor Stiling Kecamatan  Batukliang  Utara maka yang  menjadi permasalahan  adalah sejauhmana  kehadiran  Hkm  di  kawasan  hutan  Batukliang  Utara Kabupaten  Lombok  Tengah  ini  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dan menekan kemiskinan  masyarakat  sekitarnya.  Oleh  karena  itu penelitian  ini telah menganalisis tingkat kesejahteraan  rumahtangga sekitar  hutan  dan  bagaimana  dampaknya  terhadap pengentasan  kemiskinan  masyarakat  sekitar  hutan  dengan  hadirnya  program HKm di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Studi  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode deskriptif-eksploratif-partisipatif, dimana untuk mendapatkan data dan informasi objektif sesuai dengan kebutuhan studi, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai pendekatan/teknik (Masri Singarimbun  dan Sofyan Efendi, 1989; Burhan Bungin, 2008) yaitu: (1) Penelusuran dokumen terkait, (2) observasi langsung ke lapangan (direct observation); (3) wawancara semi struktur  dan  wawancara mendalam  (in-depth interview), serta  (4) Diskusi  Kelompok  Terarah (Focus Group Discussion).

## Penetapan Lokasi Penelitian dan Petani Responden
Penelitian  ini telah dilakukan  di  Kecamatan Batukliang  Utara  sebagai  salah  satu Kecamatan  di  Kabupaten Lombok  Tengah  yang  berbatasan langsung  dengan  Kawasan hutan Gunung  Rinjani sehingga masyarakatnya  mempunyai  interaksi  langsung  dengan  kawasan hutan dalam membangun penghidupan mereka.Wilayah ini juga memiliki potensi yang bagus untuk  pengembangan  pariwisata  (Benang  Kelambu/Benang  Stokel)  serta  potensi  energi terbarukan  berupa  pembangkit  tenaga  listrik  mikro  Hidro  (PLTMH),  sehingga  mempunyai potensi sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan di Desa  Aik  Berik  dan  Desa  Setiling yang  ditentukan  secara  purposif sampling,  dengan pertimbangan bahwa kedua desa tersebut berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan Gunung Rinjani  di  Kabupaten  Lombok Tengah,  sekaligus  dengan  konsentrasi  pemilik  HKm  yang
besar..Jumlah responden ditentukan secara kuota sebanyak 40 orang yang terdistribusi masing- masing 20  orang pada  tiap  desa  tersebut.  Tokoh  masyarakat  dan  informan  kunci  di  wilayah tersebut dilibatkan dalam kelompok diskusi terarah (FGD).

## Variabel dan Cara Pengukurannya
Kesejahteraan ekonomi masyarakat  sekitar hutan ditunjukkan oleh tingkat pendapatan mereka,  sehingga  yang  menjadi  variabel  utama  dari  penelitian  ini  adalah  sumber  pendapatan mereka  baik  dari  kehutanan  (HKm)  maupun  non  HKm. Dengan  demikian,  variable-variabel yang telah diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)Karakteristik Responden dan Rumahtangga Masyarakat Sekitar hutan yang meliputi: umur pendidikan, jumlah tanggungan, pendidikan  formal  dan  informal, dan sumber  penghasilan,    (2) Ragam  sumber  pendapatan rumahtangga petani sekitar hutan.

## Analisis Data
Data  dan  informasi  yang  diperoleh  dilakukan  dengan  analisis  diskriprif,  dengan menggunakan  analisis  pendapatan  pada  berbagai mata  pencaharian  atau  kegiatan  ekonomi rumahtangga  atau masyarakat  sekitar hutan serta analisis  pendapatan  per  kapita yang selanjutnya  digunakan  untuk  menganalisis tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga  masyarakat sekitar  hutan  dengan  mengkaitkannya  dengan  standar kesejahteraan  dan/atau  kemiskinan diberikan oleh Sajogyo (1982), Kriteria Bank Dunia, serta Kriteria pendekatan kebutuha dasar (basic  needs  approach) oleh Biro Pusat Statistik  (BPS). Selanjutnya  analisis  dampak  Hkm terhadap  pengentasan  kemiskinan  diukur  dengan  membandingkan  pendapatan  per  kapita masyarakat  sekitar  hutan  dengan  dimasukkan  pendapatan  dari  Hkm  dan  tanpa  pendapatan Hkm  yang  kemudian  dianalisis  pergeseran  status  tingkat  kesejahteraan  dan  komposisi masyarakat miskin berdasarkan ketiga kriteria tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  mencerminkan  profil  masyarakat  sekitar hutan  yang  menjadi sumber  utama  dari  data  yang  dianalisis  dalam  studi  ini. Responden  masyarakat  sekitar  hutan memiliki karakteristik yang kompleks di mana kalau dilihat dari aspek umur, semua responden termasuk  umur  produktif  (mengacu  kepada  BPS  di  mana  15  tahun  ke  atas  adalah  masuk kategori  tenaga  kerja  produktif)  dengan  umur  rata-rata  masih  relatif  muda  yaitu  46 tahun dengan  kisaran  antara  26  dan  65  tahun.  Selanjutnya  kalau  dilihat  dari  usia  berumahtangga, hasil  penelitian  menunjukkan  jangka  waktu  yang  bervariasi  dengan  kisaran 3 – 38 tahun dengan  rata-rata  usia  berumahtangga 20 tahun.  Kemudian  dilihat  dari  jumlah  tanggungan keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran jumlah tanggungan keluarga bervariasi dari keluarga kecil sampai keluarga besar (1 - 11 orang) dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga  sebanyak  4  orang,  dan  termasuk  kategori  sedang. Selanjutnya  tingkat  pendidikan yang  diperoleh responden di  mana  sebagian  besar (80 persen)  memiliki pendidikan  SLTP  ke bawah, dan hanya sekitar 20 persen yang memiliki pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus terus dilakukan melalui upaya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan praktek sehingga bisa menyerap pengetahuan  dan  ketrampilan mereka yang  disertai  dengan  pembinaan  dan  pendampingan yang berkelanjutan.

## Ragam Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan Masyarakat  Sekitar Hutan
Mengukur  tingkat  kesejahteraan  tidaklah  mudah  karena  banyak  indikator  yang menentukan  seseorang  atau  sebuah  rumahtangga  itu  sejahtera  atau  tidak,  misalnya  terkait
dengan  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  rohaniah,  budaya,  kenyamanan,  keamanan,  dan sebagainya, tetapi dalam kajian ini hanya terbatas dilihat dari aspek ekonomi, khususnya total pendapatan  serta  pendapatan  per  kapita. Aji,  dkk. (2015) mengatakan  bahwa  walaupun pendekatan dengan menggunakan pendapatan ini terkesan ekonomi, namun pada kenyataanya pendapatan  masih  merupakan  komponen  paling  penting dalam  ekonomi  rumah-tangga  petani hutan. Selain itu, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antara  lain  total  pendapatan  atau  pendapatan  per  kapita.  Pendapatan  per kapita  hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan penduduk
Sumber  dari  total  pendapatan  rumahtangga  masyarakat  sekitar  sangat  beragam,  dan komposisi  pendapatan  rumahtangga  petani  berdasarkan  sumber  perolehannya  disajikan  pada Tabel 1. Pada Tabel 1 tersebut dapat  dilihat  bahwa rata-rata  total  pendapatan  rumahtangga masyarakat sekitar hutan mencapai Rp. 20.057.950 dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 4.667.549,-.  Strategi  penghidupan  melalui  diversifikasi  usaha antara  lain  dengan  hadirnya program HKm mampu  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sekitar hutan. Secara keseluruhan kalau dilihat dari komposisi pendapatan dari sektor pertanian dan sektor pertanian, data pada tabel 1 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan dari sektor pertanian dalam arti luas  masih  sangat  dominan  yaitu  sebesar  67,79  persen terhadap  total pendapatan  per  kapita rumahtangga  atau  masyarakat  sekitar  hutan  dan  hanya  32,21  persen  yang  bersumber  dari sektor  non  pertanian. Kontribusi  pendapatan  dari  sumber  penghasilan  baru  seperti HKm, peternakan, serta perkebunan yang menjadi daya dukung utama dari masyarakat sekitar hutan ini  kalau diakumulasi  hampir  mencapai  40  persen  dari  total  pendapatan rumahtangga.Ini berarti  pembinaan  dan  pengembangan  ketiga  sumber  penghasilan  ini  ke  depan  mutlak diperlukan  karena  kekuatan  utama  masyarakat sekitar  hutan  adalah  terkait  dengan  ketiga bidang  usaha  tersebut  karena  sesuai  dengan  kondisi  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  di sekitar mereka.
Selanjutnya bidang usaha lain yang menonjol adalah yang diharapkan ke depan adalah bidang  usaha  perdagangan  dan kegiatan  ekonomi  produktif.  Usaha  perdagangan  telah memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  total  pendapatan  rumahtangga  sementara dari  usaha produktif  masih  sangat terbatas.  Seiring  dengan  potensi pengembangan  pariwisata di  wilayah  ini  maka  prospek kedua  bidang  usaha  tersebut  menjadi  sangat  terbuka  dan berkembang,  sehingga  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  tidak  hanya  bertumpu pada  pembinaan  di  sektor-sektor  tradisionil  seperti  kehutanan,  perkebunan,  dan  peternakan, tetapi juga  pada  sektor  perdagangan  serta  kegiatan produktif,  misalnya  di  bidang  pengolahan hasil (agroindustri)  hutan, kebun, dan ternak.
Tabel 1. Komposisi pendapatan rumahtangga petani berdasarkan Sumber Perolehannya di Kecamatan Batukliang Utara, 2016
No Sumber Pendapatan Rata-rata Pendapatan Per tahun (Rp) % pendapatan terhadap total pendapatan Sektor Pertanian 1 Kehutanan (HKm dan lainnya) 3.630.525 18,10 2 Perkebunan/pekarangan 2.568.325 12,80 3 Sawah irigasi/tadah hujan 275.000 1,37 4 Peternakan 1.373.500 8,62 5 Buruh tani dan buruh lainnya 5.750.600 28,67 Sub-Total 13.597.950 67,79

## Sektor Non Pertanian
6 Penghasilan tetap (pegawai negeri swasta) 3.765.000 18,77 7 Perdagangan 2.168.000 10,81 8 Usaha/industri rumahtangga 527.000 2,63 Sub- Total 6.460.000 32,21 Rata-rata total Pendapatan rumah Tangga Per tahun (termasuk Kehutanan) 20.057.950 100
Sumber: Data primer diolah

## Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan
Dalam penelitian ini juga dikaji sejauhmana strategi penghidupan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan memberikan hasil (outcome) terhadap perbaikan kehidupan dan/atau kesejahteraan  hidup  mereka  maka  dinilai  dengan  melihat tingkat  kesejahteraan  masyarakat dengantingkat perdapatan  per kapita per  tahun mereka dengan  mengacu  pada tiga  kriteria kesejahteraan  atau  kemiskinan yaitu Sayogyo,  Bank  Dunia,  dan  BPS.  Hasil  analisis  tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Estimasi Tingkat Pendapatan Per Kapita Per Tahun untuk Mengukur Tingkat Kesejahteraan  Masyarakat  Sekitar  Hutan  berdasarkan  Kriteria    Sayogyo, Bank Dunia, dan BPS tahun 2016
No Kriteria Kisaran Pendapatan (Rp. per kapita per tahun) Keterangan 1 Bank Dunia (1 US $ per hari) 1 US $ = Rp. 13.500 per hari atau Rp 4.927.500 per kapita/ tahun Miskin < Rp 4.927.500 Tidak miskin: ≥ Rp 4.927.500 2 Biro Pusat Statistik (BPS) Garis kemiskinan NTB untuk semester 1 Maret 2016 untuk pedesaan adalah Rp. 326.656 per kapita/bulan atau Rp. 3.919.872 /kapita/tahun Miskin < Rp 3.919.872 Tidak miskin: ≥ Rp 3.919.872
3 Sayogyo
Asumsi Harga beras: Rp. 10.000,- per kg Miskin sekali < 240 kg beras per kapita/tahun atau Rp 2.400.000 /kapita/tahun Miskin 240 – 320 kg beras: Rp 2.400.000 – Rp 3.200.000/ kapita/tahun Hampir miskin 320 – 480 kg beras: Rp 3.200.000 - Rp 4.800.000/kapita/tahun Tidak miskin > 480 kg beras: > Rp 4.800.000/ kapita/tahun.
Sumber: Data primer diolah
Hasil estimasi ada Tabel 2 kemudian dikaitkan dengan tingkat pendapatan per kapita maka diketahui status tingkat kesejahteraan atau tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan, seperti  yang disajikan  pada  Tabel 3. Data tersebut menunjukkan  bahwa  setelah  tingkat pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan di kecamatan Batukliang Utara dibandingkan dengan  tingkat  pendapatan  menurut  ketiga  standar  di  atas  ditemukan  bahwa  ketiga  standar
kesejahteraan  memberikan  hasil  yang  agak  berbeda.  Berdasarkan  kriteria  BPS,  masyarakat sekitar  hutan  wilayah  dimaksud  masuk  kategori  tidak  miskin.  Walaupun  secara  umum kategorinya  seperti  itu  setelah  kaji  lebih  jauh  tentang  distribusi  petani  berdasarkan  kategori ditemukan  bahwa  50  persen  responden  masuk  kategori  miskin  dan  sisanya  masuk  kategori tidak miskin. Demikian juga dengan kategori dari Bank Dunia yang disimpulkan miskin, tetapi sesungguhnya  ada  diantara  responden  yang  masuk  kategori  tidak  miskin  sebanyak  37,50 persen, sedangkan yang miskin sebanyak 62,50 persen.
Selanjutnya  berdasarkan  kriteria  Sayogyo  menghasilkan  kategori  yang  tengah-tengah yaitu  hampir  miskin.  Kriteria  Sayogyo  yang  membagi  empat  kelompok  bisa  memberikan gambaran  yang  lebih  kaya  tentang  distribusi  kondisi  tingkat  kesejahteraan  atau  kemiskinan dimana yang masuk kategori tidak miskin hanya 40 persen, dan hampir miskin sebesar 27,50 persen, dan juga yang masuk kategori miskin sebesar 12,50 persen serta yang masuk kategori yang  miskin sekali sebanyak 20 persen. Hal ini dimungkinkan karena ada gap yang lumayan tinggi antara yang pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah, yang dalam penelitian ini pendapatan per kapita tertinggi mencapai Rp. 10.500.000,- dan pendidikan per kapita terendah hanya mencapai Rp. 1.340.000.
Tabel 3. TingkatPendapatan Rumahtangga per  Kapita Masyarakat  Sekitar  Hutan  dikaitkan dengan  Tingkat  Kesejahteraan menurut  Kriteria  Sayogyo,  Bank  Dunia  dan  BPS di Kecamatan Batukliang Utara, 2016
No Uraian Standar Kesejahteraan Sayogyo BPS Bank Dunia Perdapatan per kapita per tahun dengan Program HKm: Rp. 4.667.549,- 1 Kategori umum berdasarkan kriteria Hampir Miskin (PP masuk kategori ini) Tidak Miskin (PP > Standar BPS Miskin PP <  Standar Bank Dunia 2 Komposisi (Jumlah dan %) Miskin sekali 8 (20 %) Miskin 5 (12,50 %) 20 (50 %) 25 (62,50 %) Hampir miskin 11 (27,50 %) Tidak miskin 16 (40 %) 20 (50 %) 15 (37,50 %) Pendapatan per kapita per tahun ( tanpa Hkm): Rp. 3.820.331,- Kenaikan pendapatan per kapita dgn adanya Hkm: Rp. 847.209,- ( + 22,18%) 3 Kategori umum berdasarkan kriteria Miskin (PP masuk kategori ini) Miskin (PP > Standar BPS Miskin PP <  Standar Bank Dunia 4 Komposisi (Jumlah dan %) Miskin sekali 11(28 %) Miskin 12 (30 %) 24 (60 %) 28 (70 %) Hampir miskin 4 (10 %) Tidak miskin 13 ( 32,5 %) 16(40 %) 12 (30%) 5 Perubahan Kemiskinan setelah ada HKm (%) Miskin sekali -8 % Miskin -17,5% -10% -7,5 % Hampir miskin +17,5% Tidak miskin +7,5% +10% +7,5% Sumber: Data primer diolah
Dengan  demikian,  ketiga  pendekatan  dalam  mengestimasi  tingkat  kesejahteraan dan/atau  tingkat  kemiskinan  memberikan  hasil  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu  tingkat
kemiskinan  dari  suatu  wilayah tergantung  dari  standar  yang  digunakan,  sehingga  sehingga kalau  standar  kemiskinan  dinaikkan  maka  jumlah  orang  miskin  akan  meningkat,  sebaliknya kalau standar kemiskinan diturunkan maka jumlah orang yang miskin menjadi lebih kecil.
Selain  mengukur  tingkat kesejahteraan  tersebut  di  atas,  responden  juga  ditanyakan persepsi  mereka  tentang  kondisi  kehidupan  mereka  saat  ini  dibandingkan  dengan  ketika mereka  baru memulai berumahtangga.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  persepsi responden  terhadap  perkembangan  kondisi  kehidupan  mereka  setelah  berumahtangga menunjukkan keadaan yang  meningkat yang ditunjukkan oleh sebanyak 33 responden (82,50 %) merasa  lebih  baik  dibandingkan  dengan  saat  awal  mereka  berumatangga,  sedangakan sebanyak hanya 7 orang (17,50 %) yang menyatakan sama saja bahkan tidak ada yang merasa lebih  jelek  dari keadaan sebelumnya. Hasil  ini  sejalan  penelitian Yakin  (2002)  menunjukkan bahwa kawasan Kawasan Gunung Rinjani Pulau Lombok memberikan dampak ekonomi yang memadai bagi masyarakat sekitar hutan.

## Dampak HKm terhadap Pengentasan Kemiskinan.
Salah  satu  masalah  serius  di  pedesaan  khususnya  masyarakat  sekitar  hutan adalah  kemiskinan  akibat  dari  terbatasnya  sumberdaya  yang  dikuasai  dan  dimiliki. Keberadaan  HKm  memberikan  peluang  bekerja  dan  berusaha  bagi  masyarakat  sekitar hutan serta berdampak pada berkembangnya usaha-usaha lain seperti pengolahan hasil hutan  terutama  yang  bukan kayu  (HHBK). Dampak  HKm  terhadap  pengentasan kemiskinan  ini dilihat  dari  sejauh  mana  berkurangnya  rumahtangga  miskin  dengan hadirnya  program  HKm  ini  yaitu  dengan membandingkan  pendapatan  rumahtangga an pendapatan  per  kapita tanpa  HKm (pendapatan  Hkm  dikeluarkan) dan dengan  adanya  HKm, serta  bagaimana  pergeseran  status kesejahteraan masyarakat  berdasarkan  ketiga  kriteria  yang digunakan serta perubahan komposisi tingkat kesejahteraan yang terjadi.
Hasil  analisis  pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  secara  umum  keberadaan program  Hkm telah  mampu  meningkatkan  pendapatan  per kapita  masyarakat sebesar 22,18  persen  dan telah  mampu  mengentaskan  kemiskinan  pada  masyarakat  sekitar hutan  di  mana  dengan  adanya HKm kondisi umum kemiskinan  masyarakat menurun berdasarkan  tiga kriteria  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat tanpa Hkm memiliki tingkat kesejahteraan miskin menjadi hampir miskin pada  kriteria  Sayogyo,  berubah  dari  miskin  menjadi  tidak  miskin  untuk  kriteria  BPS dan  kondisi  umum  sama  yaitu  miskin  pada  kategori  Bank  Dunia  dengan  tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Dilihat dari komposisi pendapatan masyarakat berdasarkan kategori kesejahteraan yang dinilai, secara umum bahwa adanya program HKm  telah  menurunkan  angka  kemiskinan  antara 7,5  sampai  22,5  persen.  Dengan demikian, kehadiran  Hkm  bagi masyarakat  miskin sekitar  hutan  bisa  meningkatkan kesejahteraan  mereka. Hasil  penelitian  ini  memperkuat  temuan  Rahman  et.al  (2010) bahwa p engelolaan hutan yang berfokus pada masyarakat melalui agroforestri adalah strategi dan mekanisme yang layak untuk pengurangan kemiskinan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Rata-rata  total  pendapatan  rumahtangga masyarakat  sekitar  hutan  mencapai  Rp. 20.057.950  yang  bersumber  dari berbagai  sumber  pendapatan  dengan  pendapatan  per kapita  sebesar  Rp.  4.667.549,-.Strategi  diversifikasi mata  pencaharian  dengan  hadirnya HKm mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Kontribusi pendapatan dari  sektor  pertanian  dalam  arti luas  masih  sangat  dominan  yaitu  sebesar  67,79  persen
terhadap  total  pendapatan  per  kapita  rumahtangga atau  masyarakat  sekitar  hutan  dan hanya 32,21 persen yang bersumber dari sektor non pertanian.
2. Setelah tingkat pendapatan per kapita masyarakat sekitar hutan di kecamatan Batukliang Utara  dibandingkan  dengan distribusi pendapatan berdasarkan  kategori  tingkat kesejahteraan  dan/atau  tingkat  kemiskinan  menurut kriteria  Sayogyo,  Bank  Dunia,  dan BPS ditemukan bahwa ketiga standar kesejahteraan memberikan hasil yang agak berbeda. Berdasarkan kriteria BPS, masyarakat sekitar hutan di kecamatan Batukliang Utara masuk kategori tidak  miskin,  tetapi  kalau  dirinci ditemukan  bahwa  50  persen  responden  masuk kategori miskin dan sisanya (50 persen) masuk kategori tidak miskin. Berdasarkan kriteria Bank  Dunia, rata-rata tingkat  pendapatan  per  kapita  masyarakat  sekitar  hutan tergolong miskin,  tetapi  sesungguhnya  ada  yang  masuk  kategori  tidak  miskin  sebanyak  37,50 persen,  sedangkan  yang  miskin  sebanyak  62,50  persen.  Selanjutnya berdasarkan  kriteria Sayogyo  menghasilkan  kategori  yang  tengah-tengah  yaitu  hampir  miskin.  Kriteria Sayogyo  yang  membagi  empat  kelompok  bisa  memberikan  gambaran  yang  lebih  kaya tentang  distribusi  kondisi  tingkat  kesejahteraan  atau  kemiskinan  dimana  yang  masuk kategori tidak miskin hanya 40 persen, dan hampir miskin sebesar 27,50 persen, dan juga yang masuk kategori miskin sebesar 12,50 persen serta yang masuk kategori yang miskin sekali  sebanyak  20  persen.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  ada  gap  yang  lumayan  tinggi antara yang pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah, yang dalam penelitian ini pendapatan per  kapita  tertinggi  mencapai  Rp.  10.500.000,- dan  pendidikan  per  kapita terendah hanya mencapai Rp. 1.340.000,-
3. Adanya Hkm telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan karena keberadaannya program  Hkm  telah  mampu  meningkatkan  pendapatan  per  kapita masyarakat  sebesar  22,18  persen  dan  telah  mampu  mengentaskan  kemiskinan pada  masyarakat  sekitar  hutan  di  mana  dengan  adanya  HKm  kondisi  umum kemiskinan masyarakat  menurun berdasarkan tiga kriteria yang digunakan dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  tanpa  Hkm  memiliki  tingkat kesejahteraan miskin menjadi hampir miskin pada kriteria Sayogyo, berubah dari miskin  menjadi  tidak  miskin  untuk  kriteria  BPS  dan  kondisi  umum  sama  yaitu miskin pada kategori Bank Dunia dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik.  Dilihat  dari  komposisi  pendapatan  masyarakat  berdasarkan kategori kesejahteraan  yang  dinilai,  secara  umum  bahwa  adanya  program  HKm  telah menurunkan angka kemiskinan antara 7,5 sampai 22,5 persen.

## Saran
1. Perbaikan  ekonomi masyarakat  sekitar  hutan  harus  dipercepat  melalui  pola pembinaan dan pengembangan pada bidang-bidang usaha yang menjadi kekuatan utama mereka yaitu kehutanan,  peternakan,  dan  perkebunan  serta  juga  mendorong  peningkatan  kegiatan perdagangan dan ekonomi produktif skala rumahtangga.
2. Karena  masyarakat  berpandangan  bahwa  sangat  penting  untuk  menjaga  kelestarian fungsi-fungsi  hutan,  pemerintah  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  upaya konservasi  kawasan  hutan  setiap  ada  kegiatan  yang  menyangkut  konservasi  kawasan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar hutan ini.
3. Keberadaan program-program dan bantuan baik dalam rangka pelestarian kawasan hutan termasuk pengembangan HKm  maupun untuk pemberdayaan ekonomi  masyarakat harus terus dilanjutkan agar kapasitas dan potensi masyarakat sekitar hutan bisa dikembangkan lebih jauh agar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Gutomo  Bayu;  Rusida  Yuliyanti,  Joko  Suryanto,  Andini  Desita  Ekaputra Tanjung Saptono,  Hasriani  Muis,  2015. Sumbangan  Hutan Kemasyarakatan  dan  Hutan  Desa terhadap Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Kasus. Kerjasama penelitian antara:  Pusat  Penelitian  Kependudukan  LIPI  dengan  Kemitraan.  The  Partnership  for Governance Reform. Jakarta.
Ashley,  Caroline and  Diana  Carney, 1999). Sustainable  livelihoods:  Lessons  from  early experience. DFID: Department for International Development, London
Burhan  Bungin,  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif:  Komunikasi,  Ekonomi,  dan  Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Cetakan ke 3. Prenada Media Group, Jakarta
Cahyono, Eko, 2012. Konflik Kawasan Konservasi dan Kemiskinan Struktural Jurnal Politika Vol. 8 No. 1 Tahun 2012 Politik Sumberdaya Alam
Departemen  Kehutanan,  2009. PANGAN  DARI  HUTAN1  (Kontribusi  Sektor  Kehutanan Dalam Mendukung  Ketahanan  Pangan  Nasional),  Makalah  pada  Seminar  Seminar Nasional  dalam  rangka  “Hari  Pangan  Sedunia,  12  Oktober  2009”,  Jakarta,  1  O tober 2009. http://www.dephut.go.id/uploads/files/DEPHUT_Makalah_HPS.pdf
Fisher, Robert and Hirsch, Philip, 2008. Poverty and Agrarian-Forest Interactions in Thailand Geographical Research, March 2008. 46(1):74 – 84 doi: 10.1111/j.1745-5871.2007.00493.x
Masri Singarimbun, dan Sofyan Efendi, 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
Qodriyatun,  Sri  Nurhayati,  2013. Pengentasan  Kemiskinan  Masyarakat  Sekitar  Hutan Konservasi: Studi  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Model  Desa  Konservasi Diterbitkan  oleh:  P3DI  Setjen  DPR  Republik  Indonesia dan Azza  Grafika  2013. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_individu/buku-individu-7.pdf
Rahman,  S.A.; K.M.  Farhana,  A.  Imtiaj,  S.W.  Wachira,  M.A.  Rahman  and  S. Saha,  2010, Sustainable Forest Management for Poverty Reduction Through Agroforestry Options: Lesson from the Remote Uplands of Eastern Bangladesh. Libyan Agriculture Research Center Journal Internation 1 (3): 134-141, 2010.
UNEP, 2011. Climate Change, Conflict and Migration in the Sahel. Châtelaine, Geneva: The United Nations Environment Programme (UNEP)
Wollenberg, Eva; Brian Belcher, Douglas Sheil, Sonya Dewi, Moira Moeliono, 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? Governance Brief: Forests and Governance Programme. Desember 2004 Nomor 4 (i). Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0404I.pdf
WWF, 2002. Penilaian Ekonomi Sumberdaya Kawasan Rinjani. Mataram, NTB
WWF, 2012. Laporan Studi  Model  dan  Mekanisme  Pengelolaan  Jasa  Lingkungan  di Kabupaten Lombok Tengah. Mataram, NTB.
Vol. 20 No. 1: April 2019 30
Yakin, Addinul, 2002. The Impact of Development of Rinjani Mountain National Park toward the Farmer's Economy in the Surrounding Area: A case study at the Village of Senaru, District of West Lombok. Majalah Ilmiah Agroteksos, Vol. 12 (2), Oktober  2002.
Yakin, Addinul dan Jamal Othman, 2003. “ Forest Resource and Policy at the Age of Regional Autonomy  in  Indonesia” ,  Paper  yang  dipresentasikan  pada  the  2-day  International Seminar  on  “Sustainable  Economic,  Business,  and  Social  Dev elopment  in an  Era  of Globalization”,  13/10/2003 -14/10/2003  at Equatorial  Hotel,  Bangi, Selangor, Malaysia.
Yakin,  Addinul, 2005. Community  Involvement  and  Environmental  Management  of  Rinjani National  Park,  Lombok  Island in Mitsuda  and  Sayuti  (editors),  Sustainable  Lombok: The Rich Nature and Rich People in the 21st Century. Mataram: Universitas Mataram Press: 93-120.
Yakin,  Addinul  (2006). Implementation  and  Enforcement  of  Environmental  Policies  in Promoting  Sustainable  Development  in  Asia:  Learning  from Malaysia  and  Japan in Power, Purpose, Process, and Practice in Asia: The Work of API Fellows 2003/2004. Asian  Public  Intellectuals  Program.  Kuala  Lumpur,  Malaysia:  Sasyaz  Holdings  Sdn. Bhd. Pages: 1-18.
Yakin,  Addinul  (2006).  Kebijakan  Pengelolaan  Sumber daya  Hutan dan  Tata  Pamong Lingkungan di Era Otonomi Daerah. Paper yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kehutanan yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, Lombok: 9-11 Juni 2006.
Yakin, Addinul (2009). Analisis Sumberdaya Alam dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Propinsi  NTB.  Paper  disampaikan  pada  Semiloka LECE – SUEZ  oleh  WWW  Nusa Tenggara dan Pemda Tk. I NTB, Hotel Lombok Raya 21 Juli 2009.
Yakin, Addinul (2011),Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. Paper disampaikan pada Se minar  Nasional  “Optimalisasi  Integrasi  Menuju  Komunitas  ASEAN  2015”, Kerjasama  Ditjen  Kerja  Sama  ASEAN,  Kemenlu  RI  dan  Universitas  Mataram  di Grand Legi, Mataram, Sabtu 10 Desember 2011
Yakin, Addinul (2015), Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi  bagi  Pembangunan  Berkelanjutan.  Edisi  Baru  Cetakan Ketiga.  Akademika Pressindo Jakarta.