## PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR TENTANG AGAMA DAN NEGARA

## Ainul Badri
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Email: Badriainul5@gmail.com

## Abstract
Natsir's view of the relationship between Islam and the state is that religion is not merely a ritual of worship in everyday terms such as prayer or fasting, but religion includes all principles, boundaries in muamalah and social relations. Therefore, in order to ensure that these  rules  and  standards  can  apply  and  run  as  they  should,  it  is  necessary  and  not necessary, there must be strength in social life in the form of power in the state, as warned by the Prophet Muhammad to Muslims that Allah is Allah. holder of the ruling power. It seems that Natsir wants to emphasize that Islam and the state are integrally related, even symbiotic, that is, they are reciprocally related and need each other. In this case, religion needs a state, because with religion and the state it can develop in the field of ethics and morals. This is because in Natsir's understanding that Islam is a complete teaching. Islamic teachings do not contain other aspects such as the field of law regarding statehood, so the establishment of a state is a necessity as argued by H.A.R. Gibb, For Natsir Islam is not just a religion, but also a complete civilization. For that in Islam it is irrelevant to separate Religion from the State because universal Islamic values cannot be separated from the idea of forming a state.
Keywords: Mohammad Natsir, Thought, Relations, State, Religion.

## Abstrak
Pandangan  Natsir  tentang  hubungan  Islam  dan  negara  adalah  bahwa  agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti sholat atau puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa  kekuasaan  dalam  negara,  sebagaimana  telah  diperingatkan  oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim bahwa sesungguhnya Allah lah pemegang kekuasaan  penguasa.  Nampaknya  Natsir  Ingin  menegaskan  bahwa  Islam  dan Negara  itu  berhubungan  secara  Integral,  bahkan  simbiosa,  yaitu  berhubungan secara  resiprokal  dan  saling  memerlukan.  Dalam  hal  ini  agama  memerlukan negara, karenadengan agama dan negara dapat berkembang dalam bidang etika dan  moral,  Hal  ini  karena  dalam  pemahaman  Natsir  bahwa  Islam  merupakan ajaran yang lengkap. Ajaran Islam tidak mengandung aspek lain seperti bidang hukum  tentang  kenegaraan,  maka  pendirian  sebuah  Negara  adalah  suatu kemestian  sebagaimana  pendapat  H.A.R.  Gibb,  Bagi  Natsir  Islam  itu  bukan sekedar agama, tetapi juga merupakan peradaban yang komplit. Untuk itu dalam Islam  tidak  relevan  pemisahan  agama  dari  negara  karena  nilai-nilai  universal Islam itu tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan sebuah negara.
Kata Kunci: Mohammad Natsir, Pemikiran, Relasi, Negara, Agama.

## A. Pendahuluan
Secara historis dan paradigmatis, di zaman Aufklarung hubungan agama dan  negara  hampir  sama  sebagaimana  digambarkan  oleh  Ian  Barbour  (tentang hubungan agama dan ilmu), yakni berupa konflik. Ketegangan antara agama dan negara berakibat pada peminggiran pada ruang privat. Agama berada pada ruang tersebut, dipojokkan dan dikebiri perannya hanya pada wilayah pribadi dan ritual semata.  Pemisahan  antara  agama  dan  negara  akhirnya  melahirkan  paham sekulerisme, yakni sebuah paham yang memisahkan secara jelas antara wilayah agama dengan Negara. Menurut Cak Nur sekulerisasi dipahami sebagai sebuah pandangan  yang  memandang  bahwa  urusan  dunia  harus  dipahami  sebagai sebuah  urusan  secara  ke-duniawiaan,  begitu  pula  urusan  Ukhrawi  harus  pula dipahami  secara  Eskatologi  (ke-ukhrowiaan)  Dalam  Konteks  Islam,  Paham  ini dikembangkan oleh ‘Ali Abdur Raziq yang berpandangan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem kekhalifahan, tidak ada dalam Islam diperintahkan membangun  negara,  membentuk  system  pemerintahan  yang  sesuai  dengan kondisi intelektual, social budaya dan bahkan kondisi zaman.
Dalam  praksis  sosial,  para  analisis  kontemporer  melihat  Radikalisme agama (yang merupakan gejala akhir-akhir ini) merupakan akibat peminggiran agama pada ruang privat, sehingga ekspresi spiritual personal terputus dari ruang publik. Akibat  dari  hal  ini  muncullah  kritikan  akan  privatisasi  agama  tersebut, sehingga  dalam  kenyataannya  tak  ada  negara  di  dunia  ini  yang secara  ekstrim memisahkan hubungan agama dan  negara. Dalam bahasa sederhana, sesekuler negara  eropa  pun  (misalnya  dernmark,  swedia,  bahkan  perancis)  memilih ‘bersahabat’ dengan agama.
Pada sisi lain, terdapat pandangan yang mengintegrasikan agama di dalam negara  berdasarkan  pada  sebuah  keyakinan  bahwa  negara  berfungsi  sebagai kendaraan  politik  untuk  menerapkan  hukum-hukum  tuhan  dalam  statusnya sebagai wakil tuhan. Pandangan ini menjadi acuan kelompok fundamentalis Islam yang  cenderung  beranggapan  bahwa  Islam  adalah  agama  total  (kaffah),  yang meliputi aspek kehidupan, takter kecuali politik. Al-Maududi Berpendapat bahwa tidak  dikenal  pemisahan  agama  dan  Negara sebab  syari’ah  adalah  skema kehidupan dan meliputi tata semua aspek kehidupan.
Gambaran  tersebut  setidaknya  menjadi  pijakan  awal  untuk  memahami gagasan Natsir tentang Islam, Negara dan pancasila. Gagasan natsir mengenai hal ini cukup kontroversial, sebab pada suatu kondisi dalam suatu momen terlontar kritikannya  atas  pancasila,  meskipun  para  pemerhati  Natsir  memandang  hal tersebut adalah kritik  Natsir terhadap Interprestasi sila pertama Pancasila Oleh Soekarno, jadi bukan mengkritik atas pancasila itu sendiri.
Sementara  pada  momenlain,  terlihat  Natsir  begitu  membela  pancasila dengan mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara pancasila dan Islam.

## B. Pembahasan
1. Biografi  Muhammad Natsir
Ranah minang pada awal abad ke-20 dikenal sebagai salah satudi daerah yang  menjadi  tempat  kelahiran  tokoh-tokoh  Islam  ternama.  Mereka  menjadi tokoh-tokoh  besar  dalam  bidang  politik,  intelektual,  pendidikan,  maupun keagamaan. Nama-nama seperti imam bonjol, haji Agussalim, Mohammad hatta, Sutan syahrir, Hamka, M. natsir, dan lain-lain, semua berasal dari Minang Kabau Sumatra Barat.
M. Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang, terlahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera  Barat  Pada hari Jumat tanggal 17 Akhir 1326 H, bertepatan dengan tanggal 17 juli 1908 dari seorang wanita bernama Khadijah. Ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Sari pado, seorang pengawai rendah yang pernah menjadi juru Tulis pada kantor Kontroler di Maninjau, Pada tahun  1918,  iadi  pindahkan  dari  alahan  panjang  keujung  pandang  (Sulawesi Selatan)  sebagai  sipir  (penjaga  tahanan).  M.  Natsir  mempunyai  tiga  saudara kandung,  yaitu  Yukina,  Rubiah,  Dan  Yohanusun.    Di  tempat  Kelahiran  itu  dia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya  yang pertama. Ia menempuh  pendidikan  dasar  disekolah  belanda  dan  mempelajari  agama dengantengkuatau alim ulama. Pada umur yang kedelapan belas tahun (1926), ia bekeinginan  masuk  sekolah  rendah  belanda  (HIS).  Keinginan  tersebut  tidak terlaksana karena dia anak pengawai rendahan. Lalu ia masuk sekolah partikelir HIS adabiah di Padang.
Selama 5 bulan pertama di padang, ia melewati hidup dengan perjuangan berat. Ia memasak nasi, mencuci pakai sendiri dan mencari kayu bakar dipantai. Kehidupan yang berat ini  dilalui  dengan senang hati.  Keadaan ini  menurut M. Natsir menimbulkan kesadaran akan dirinya, bahwakebahagiatidakterletak pada kemewahan dan keadaan serba cukup. Rasa bahagia lebih banyak timbul dari rasa kepuasan hati yang tidak tertekan dan bebas, tidak putus asa, dan percaya pada kekuatan  yang  ada  pada  diri  sendiri.  Kemudian  dia  dipindahkan  ke  HIS Pemerintah di solok oleh ayahnya setelah beberapa bulan sekolah dipadang. Ia langsung dapat duduk di OI atas pertimbangan kepintarannya. Di Solok inilah ia pertama  kali  belajar  bahasa  arab  dan  mempelajari  hukum  fikih  kepada  Tuaku Mudo Amin yang dilakukannya pada sore hari di Madrasah Diniyah dan mengaji Al-quran pada malam harinya.
Selulus dari HIS M. Natsir masuk MULO di Padang dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan  Ekstrakurikuler,  ia  masuk  anggota  pandu  Nationale  Islami etische  Pavin  derij,  sejenis  pramuka  Sekarang,  Menurut  M.  Natsir  Organisasi merupakan  pendidikan  pelengkap  selain  yang  didapatkan  disekolah  kegiatan organisasi  memiliki    arti  yang    besar  bagi  kesadaran  hidupmasyarakat.  Dari sinilahakan  muncul  generasi  kedepan  sebagai  pemimpinbangsa.  M.  Natsir meneruskan pendidikannya ke Algeme Memidelbare School (AMS) Afdelling A di Bandung.
Di  kota  Bandung  Natsir  mulai  sejarah  panjang  perjuangannya.  Beliau belajar agama Islam secara mendalam dan berkecimpung dalam gerakan politik, dakwah dan pendidikan. M. Natsir bertemu dengan tokoh Radikal Ahmad Hasan pendiri Persis, yang diakui sangat berpengaruh dalam alam pemikirannya Sejak belajar  di  AMS  Bandung,  M.  Natsir  mulai  tertarik  pada  pergerakan  Islam  dan belajar  politik  di  perkumpulan  Jong  Islami  eten  Bond  (JIB),  sebuah  Organisasi pemuda yang anggotanya adalah pelajar bumi putra, yang bersekolah disekolah balanda. Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual dari Haji Agus Salim. M. Natsir sangat beruntung dalam usianya yang ke 20 beliau dapat bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Hatta, Prawoto Mangun Sasmito, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto, dan Moh. Reom.
Akibat ketekunan dan  kemampuannya Natsir di percaya menjadi ketua JIB Bandung pada tahun 1928 sampai tahun 1932, Kegiatan M. Natsir waktu itu telah  Mempengarui  jiwanya  untuk  meraih  gelar  Meester  in  de  Rechten  (MR)  . Setelah lulus di AMS, M. Natsir mengajar disalah satu MULO di Bandung. Pilih ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajar agama. Karena  pada saat itu Sekolah  Umum  tidak  ajarkan  ilmu  agama.  Kemudian  M.  Natsir  mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (PENDIS) yaitu pendidikan yang Mengintegrasikan pendidikan  umum  dengan  pendidikan  pesantren.  M.  Natsir  menjabat  sebagai Derektur  PENDIS  selama  10  tahun.  Lembaga  pendidikan  tersebut  kemudian berkembang  di Jawa Barat dan Jakarta.
Pada  tahun  1938  M.  Natsir  mulai  aktif  dibidang  politik  dengan mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang bandung. Lalu M. Natsir menjadi ketua PII Bandung  pada tahun 1940 sampai tahun 1942 dan  berkerja  dipemerintahan  sebagai  kepada  Biro  Pendidikan  Kodya  Bandung sampai  1945  dan  merangkap  sekretaris  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI)  di  Jakarta. kemudian Pada  masa awal  kemerdekaan  Republik  Indonesia,  M.  Natsir  tampil menjadi politisi dan pemimpin Negara, sebagaimana diungkapkan Herbert Feith,
“Natsir  adalah  seorang  Menteri  dan  perdana  Menteri yang  terkenal  sebagai Administrator yang berbakat yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka. ” Sesudah  Indonesia  merdeka,  ia  dipercaya  menjadi  anggota  Komite Nasional  Indonesia  Pusat  (KNPI).  Sewaktu  perdana  menteri  Sutan  Syarir memerlukan  dukungan  Islam,  ia  meminta  Natsir  untuk  menjadi  menteri penerangan. Bung Karno yang pernah menjadi lawan politiknya pada tahun 1930 tidak  keberatan  dengan  gagasan  syahrir.  Tampilnya  M.  Natsir  dalam pemerintahan  tidak  terlepas  dari  langkah  strategisnya  dalam  mengemukakan mosi pada siding parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 3 april 1950, yang lebih dikenal dengan sebutan “Mosi Integral M. Natsir”. Mosi tersebut yang  telah  menyatukan  Republik  Indonesia  yang  sebelumnya  telah  berpecah belah  disebabkan  hasil  dari  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  menjadi  17  negara bagian, kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada  masa  Demokrasi  terpimpin  pada  tahun  1958,  Mohammad  Natsir mengambil sikap untuk menentang politik pemerintah. Hal ini membuat dirinya tergabung dengan penentang lain sebagian besar kelompok dari partai masyumi, lalu  membentuk  Pemerintah  Revolusioner  Republik  Indonesia  (PRRI),  suatu pemerintahan tandingan di pedalaman Sumatera. Para tokoh PRRI menyatakan pemerintahan  dibawah  Seokarno  secara  garis  besar  telah  keluar  dari  haluan Undang-Undang  Dasar (UUD 1945). Akibat dari tindakan M. Natsir dan tokoh PRRI lainnya mereka ditangkap kemudian dimasukan dalam penjara. M. Natsir dikirim ke Batu Malang (1962-1964), Syafruddin Prawira Negara dikirim ke Jawa Tengah,  Burhanudin  Harahap  dikirim  ke  Pati  Jawa  Tengah,  dan  Sumitro  Djojo hadi kusumo dapat lari keluar negeri, partai Masyumi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960. M. Natsir dibebaskan pada bulan Juli 1966 setelah pemerintahan Orde Lama digantikan oleh pemerintahan Orde baru.
Awal  pemerintahan  Order  Baru  M.  Natsir  tidak  mendapatkan  tempat dalam pemerintahan, M. Natsir tidak diajak oleh memerintahan Orde  Baru untuk bersama menjalankan Negara yang baru saja muncul, dilihat dari kredibilitas dan kemampuannya  sebagai  seorang  birokrat  atau  negara  wanyang    tidak  bias diragukan lagi. Namun M. Natsir tidak pantang menyerah Melalui yayasan yang dibentuknya  bersama  Ulama  Jakarta  yaitu  Yayasan  Dewan  Dakwah  Islamiyah Indonesia  (DDII),  M.  Natsir  memulai  aktivitas  perjuangannya  dengan  cara memakai format dakwah mengeluarkan Kritikan yang tajam dan kritis terhadap persoalan-persoalan yang mendasar kepada Orde Baru hal ini menjadi aktivitas rutinnya. Keberaniannya mengoreksi pemerintahan Orde Baru, menyebabkan M. Natsir dicekal keluar Negeri tanpa melalui proses Pengadilan. Pencekalan ini terus terjadi  tanpa  ada  proses  Hukum  dari  Pemerintahan    Orde  Baru,    Pencekalan berlansung sampai M. Natsir dipanggil kehadirat Allah SWT.
DI dunia Internasional, M. Natsir dikenal karena dukungannya  yang  tegas atas  kemerdekaan  Bangsa-Bangsa  Islam  di  Asia  dan  Afrika  dan  usaha  untuk menghimpun kerja antara   Negara-negara muslim yang baru merdeka. Sebagai penghormatan terhadap pengabdian M. Natsir kepada dunia Islam, ia menerima penghargaan  Internasional  berupa  bintang  penghargaan  dari  Tunisia  dan  dari Yayasan Raja Faisal Arab Saudi (1980). Di Dunia Akademik, ia menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Libano (1967) dalam bidang Sastra, dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Saint Teknologi Malaysia (1991) dalam bidang Pemikiran Islam.
Perjalanan  panjang  M.  Natsir  yang  penuh  resiko  ini,  tidak  pernah melunturkan  semangatnya  dalam  perjuangan  terhadap  Islam  melalui  gerakan Dakwah.  M.  Natsir  wafat  pada  tanggal  6    Februari    1993,  bertepatan  dengan tanggal  14 Sya’ban 1413 H, di Rumah Sakit Cipto Mangun kusumo Jakart a, dalam usia  85 tahun.  Berita wafatnya menjadi berita utama di berbagai media cetak dan elekronik.  Mantan  Perdana    Menteri    Jepang  yang  diwakili    oleh  Naka  Jidma, Menyampaikan  Ucapan  belasungkawa  atas  kepergian    M.  Natsir  dengan
u ngkapan,  “berita  wafatn ya  M.  Natsir  terasa  lebih  dahsyat  dari  jatuhnya  bom atom di Hirosima dan Nagasaki.” Rasa duka dating dari berbagai pihak, termasuk dari  Pemerintah  Indonesia  sendiri,  yang    mengatakan  “Indonesia  kehilangan Seorang  tokoh  penting’’  menghiasi  berbagai  media  ma ssa  cetak  dan  elekronik Mengiringi kepergiannya untuk selama-lamanya.

## 2. Pemikiran Mohammad Natsir Tentang  Agama dan Negara
Negara  menurut  Mohammad  Natsir  adalah  suatu  Institusi  yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Pengertian institusi ini menurut mohammad Natsir adalah sebagai suatu badan dan Organisasi yang mempunyai tujuan  khusus  serta  dilengkapi  oleh  alat-alat  material  dan  peraturan-peraturan tersendiri  dan diakui  oleh umum. Menurutnya syarat berdiri  suatu badan atau organisasi  memiliki  tujuan  untuk  mencukupi  kebutuhan  masyarakat  dibidang jasmani  maupun  rohani,  mempunyai  alat-alat  untuk  melaksanakan  tujuan, mempunyai  peraturan-peraturan,  norma  dan  nilai-nilai  tertentu,  berdasarkan faham  hidup,  mempunyai  kedaulatan  atas  anggotanya,  memberikan  hukuman setiap  pelanggaran  atas  peraturan-peraturan,  oleh  karena  itu  berdirinya  suatu negara sebagai  sebuah Institusi haruslah memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, Undang-Undang Dasar, sumber hukum dan aturan-aturan lainya. Dengan  kedudukan  tersebut,  maka  menurut  Mohammad  Natsir  negara memiliki  cakupan  sebagai  berikut:  1)  meliputi  seluruh  masyarakat  dan  segala Institusi yang terdapat didalamnya, 2) mengikat atau mempersatukan Institusi- institusi tersebut dalam suatu peraturan hukum, 3) menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat, 4) memiliki hak untuk memaksa anggota  guna  mengikuti  peraturan-peraturan  dan  hukum  yang  ditentukan olehnya,  5)  mempunyai  tujuan  untuk  memimpin,  memberikan  bimbingan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
Berdirinya  Negara  tersebut  menurut  Mohammad  Natsir  bukan  sebagai tujuan  utamanya,  tetapi  alat  untuk  menjamin  supaya  aturan-aturan  yang terdapatdalam Al Qur’an dan sunah nabi Muhammad SAW. Dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya. Semua perintah Islam ini tidak akan berarti bila tidak disertai oleh alat, sebagaimana dinyatakan Nabi Muhammad, Jadi menurut Natsir tujuan utama dari berdirinya Negara adalah kesempurnaan berlakunya Undang- Undang Ilahi baik yang  berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai individu atau  sebagai  anggota  masyarakat,  atau  yang  berhubungan  dengan  kehidupan kelak di alam baka.
Pandangan Mohammad Natsir berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung didalam Al- Qu’ran dan Al -Hadis, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam peradaban  umat  manusia  didasarkan  pada  keyakinan  akan  tauhid  yang menurutnya  mengandung  dua  sisi,  yaitu  habl  min  allah  (perhubungan  antara manusia dan tuhan). Islam habl min annas (hubungan manusia dengan manusia).
Islam menurut Natsir tidaklah memisahkan urusan rohanian malah akan menjadi dasar  bagi  kehidupan  dunia.  Hal  Ini  bermakna  bahwa  etika  keagamaan  yang bercorak Universal, akan ditekankan dalam ajaran Islam meskipun menjadi dasar dalam  kehidupan  politik.  Jadi  politik  bukan  sesuatu  yang  Nampak  netral. Kekotoran atau pun kesucian politik tergantung pada sejauh mana manusia yang terlibat  dalam  politik  itu  mampu  menjadikan  asas-asas  kerohanian  sebagai pedoman dalam berprilaku politik mereka.
Mohammad  Natsir  Mengatakan  tidak  melihat  Islam  sebagai Ad-din  Wa- daulah (agama dan Negara) secara sekaligus, menurutnya Negara sebagai sesuatu yang  perlu  untuk  menegakan  perintah-perintah  agama,  namun  eksistensinya adalah sebagai alat belaka dan bukan sebagai lembaga keagamaan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tujuan  negara  sebagai  sebuah  institusi yang  paling  penting  menurut  Natsir  adalah  dalam  rangka  penegakan  syariah, keyakinan  Natsir  ini  tampaknya  didasarkan  pada  rumusan  Konseptual  bahwa Undang-Undang hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan  hokum  yakni  melalui  institusi  negara.  Sedangkan  proses  berdirinya negara  tersebut  menurut  Natsir  adalah  karena  adanya  keinginan  dari  kaum Muslimin untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan berdirinya sebuah Negara  tersebut  yang  bercorak  Islam  dalamsuatu  wilayah  dapat  memaksakan kekuasaannya  secara  sah  terhadap  semua  golongan  kekuasaan  yang  dapat menerapkan tujuan dari kehidupan bersama. Jadi kehidupan bernegara menurut Natsir  adalah  merupakan  suatu  keharusan  dalam  kehidupan  manusia  yang bermasyarakat  guna  mewujudkan  keteraturan  dan  agar  mampu  mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat, karena dengan adanya  negara beserta alat-alat kenegaraan mereka dapat memaksakan suatu keinginan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.

## 3. Mempertahankan  Islamdari  Pemahaman  Pemisahan  Agama  dan  Negara (Soekarno vs Natsir)
Sewaktu Soekarno menjalani hukuman di penjara Ende di Flores, dia mulai tertarik  kepada  soal-soal  agama  dan  menulis  surat  kepada  Ahmad  Hassan Pemimpin Persatuan Islam (Persis) yang meminta untuk dikirimi sejumlah buku terbitan  persatuhan  Islam.  Setelah  dipindahkan  di  tempat  pembuangan  dari Endeke Bengkulu Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah dan mulai menulis artikel  untuk  Panji  Islam  yang  terbit  di  Medan.  Rangkaian  artikel  pertama  di berikan  judul  “Mem udahkan  Pengertian  Islam ”  kemudian  disambung dengan“Apa  sebabnya  turki  memisahkan  agama  dari Negara ”  lalu  menulis “masyarakat  onta  dan  masyarakat  kapal  terbang”.  Artikel -Artikel  Soekarno tersebut  berisi  tentang  pandangan  terhadap  situasi  social  politik  luar  negeri modernisasi Islam yang dilakukan Mustafa Kemal Pasha di Turki yang dianggap Telah  melakukan  pemisahan  antara  negara  dan  agama  tanpa  meninggalkan
agama Islam, sehingga negerinya mencapai kemajuan. Pada dasar artikel tersebut berusaha menolak ke ikut serta agama dalam urusan kenegaraan.
Menanggapi  tulisan  Soekarno  samaran  A.  Moeshlis  dengan  menulis Sejumlah artikel yang dimuat dalam majalah panji Islam dan Al-Manar. Di antara tulisan  Natsir  tersebut  antara  adalah  “sikap Islam  terhadap  kemerdekaan ber pikir”,  “persatuan  agama  dengan negara  artinya  agama  dan  negara ”, “mungkinkah Al - Qur’an Mengatur negara, Islam Demokrasi ?”,“Mengasih Islam bersinggasana dalam kalbu, kemal pasya dan vrijmt selarij”, “syeikh yang maha hebat dan berhakim kepada sejarah”, semua artikel tersebut dapat dibaca dalam buku Capita Selecta yang berisi kumpulan tulisan Mohammad Natsir.
Pokok pikiran Natsir tentang Islam dan Negara yang dimuat dalam sejarah panji  Islam  merupakan  tanggapan  tarhadap  tulisan-tulisan  Soekarno  tentang Islam  yang  berjudul:  apa  sebab  turki  memisahkan  agama  dari  negara.  Pada dasarnya  tulisan  Soekarno  dalam  sejarah  Panji  Islam  tersebut  mengagumi sekulerisme  Mustafa Kemal Pasya di Rebublik Turki dengan mengambil system pemerintahan  baratyang  memisahkan  antara  agama  dengan  Negara  sebagai model  pemerintahan,  menurutnya  Muhammad  hanyalah  seorang  nabi  semata, bukan kepala negara dan misinya tidak untuk membentuknya negara. Kemudian Natsir menanggapi tulisan Soekarno tersebut dengan menyatakan bahwa  Islam berbeda  dari  agama  lain,  karena  Islam  mengandung  peraturan  dan  hokum kenegaraan,  masuk  di  dalamnya  hukum  perdata  dan  pidana.  Untuk melaksanakan hukum tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat  menjamin  berlakunya  hukum.  Oleh  karena  itu  adanya  penguasa  atau pemerintah merupakan suatu keharusan.
Natsir menjamin bahwa dalam suatu negara yang berdasarkan Islam, umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dan mereka tidak akan keberatan  kalau  di  negara  mereka  berlaku  hokum  Islam,  karena  hukum  Islam tidak bertentangan dengan agama mereka, mengigat dalam agama lain tidak ada yang  bersangkutan  dengan  hal-hal  semacam  itu,  dengan  berlakunya  Undang- Undang agama Islam mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan  kurang  suatu  apa  pun.  Dari  rangkaian  karangan  Natsir  yang  untuk membantah  rangkaian  karangan  soekarno  tersebut,  disini  Natsir  Ingin Menunjukan  kepada  umat  pada  dasarnya  Islam  memiliki  aturan  yang berhubungan dengan hokum kenegaraan ataupun hokum pidana serta muamalah yang semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam.
Secara garis besar apabila dikatakan bahwa terjadi perubahan sikap Natsir terhadap Pancasila dapat dilihat dari dua pidato Natsir pada tahun 1952 di depan Pakistan  Institute  Of  World  Affairs  lalu  pidato  Natsir  di  dalam  siding  pleno Konstituante  pada  tanggal  12  Nopember    1957,  menurut  penulis  tidak  ada perubahan  sikap  Natsir  terhadap  Pancasila,  Menerimanya  pada  tahun  1952 kemudian  menolak  pada    tahun  1955,  hal  ini  terjadi  karena  sebagai  seorang Muslim  yang  amat  meyakini  ajaran  agama,  Natsir  cemas  jika  dasar  negara
Republik Indonesia adalah filsafat yang netral agama. Dalam nada retorik Natsir berkata“ ini  lah  satu  tragic  (tragis)  yang  dihadapi  oleh  pancasila  yang  sekuler (iadiniyah) dan netral” lebih lanjutnya ia menyimpulkan “dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat Melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa atau vacuum tak berhawa. ”

## C. Simpulan
Perumusan  konsep  negara  merupakan  satu  isu  sentral  dalam  sejarah pemikiran kenegaraan, termasuk dalam pemikiran Islam di Indonesia, pemikiran kenegaraan Islam sebenarnya merefleksikan upaya pencairan pondasi Intelektual bagi  fungsi  dan  peran  negara  atau  pemerintahan  sebagai  faktor  Instrumental untuk  merealisasikan  ajaran  Islam.  Pemikiran  kenegaraan  Islam  dalam  hal  ini, merupakan  Ijtihad  politik  dalam  rangka  menemukan  nilai-nilai  Islam  dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung di Indonesia. Diskusi panjang tentang hubungan Islam dan Negara di Indonesia muncul seiring dengan timbulnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu pada awal abad ke-20, pada masa perjuangan kemerdekaan tersebut, sejumlah Intelektual Muslim, takter kecuali  Natsir  sekitar  tahun    (1908-1993),  dari  berbagai  Organisasi  social keagamaan dan politik seperti sarekat Islam, Persatuan Muslim Indonesia (Permi), Persatuan  Islam  (Persis),  dan  lainnya,  telah  mulai  melontarkan  pemikiran- pemikiran  politik  berkenaan  dengan  hubungan  antara  Islam  dan    Negara. Pandangan  tentang  negara  dari  sejumlah  Intelektual  Muslim  tersebut  akhirnya meningkat  pada  persoalan  negara  dan  agama.  Hal  ini  karena  telah  muncul kesadaran  dari  kalangan  Intelektual  Muslim  di  mana  tujuan  utama  dari pergerakan kemerdekaan ialah mendirikan negara yang merdeka dari penjajahan. Pandangan  Natsir  tentang  hubungan  Islam  dan  negara  adalah  bahwa  agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti sholat atau puasa, akan tetapi agama meliputi semua kaidah-kaidah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagai mestinya, perlu dan tidak boleh tidak, harus ada kekuatan dalam pergaulan hidup berupa  kekuasaan  dalam  negara,  sebagaimana  telah  diperingatkan  oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslim bahwa sesungguhnya Allah lah pemegang kekuasaan  penguasa.  Dari  pernyataan  di  atas,  nampaknya  Natsir  Ingin menegaskan bahwa Islam dan Negara itu berhubungan secara Integral, bahkan simbiosa, yaitu berhubungan secara Resiprokal dan  saling memerlukan. Dalam hal  ini  agama  memerlukan  negara,  karena  dengan  agama  dan  negara  dapat berkembang  dalam  bidang  etika  dan  moral,  Hal  ini  karena  dalam  pemahaman Natsir  bahwa  Islam  merupakan  ajaran  yang  lengkap.  Ajaran  Islam  tidak mengandung  aspek  lain  seperti  bidang  hukum  tentang  kenegaraan,  maka pendirian sebuah negara adalah suatu kemestian sebagaimana pendapat H.A.R. Gibb,  Bagi  Natsir  Islam  itu  bukan  sekedar  agama,  tetapi  juga  merupakan
peradaban yang komplit. Untuk itu dalam Islam tidak relevan pemisahan agama dari negara karena nilai-nilai universal Islam itu tidak dapat dipisah kandari ide pembentukan sebuah Negara.
Referensi:
Hamka,  Buya, Natsir  Pahlawan  Nasional  Dalam  Membincangkan  Tokoh  Bangsa, Bandung: Mizan, 2001.
Luth, thohir, M. Natsir Dakwah Dan pemikirannya , Jakarta: Gema Insane Press, 1999. Mohammad, Natsir, Capita Selecta, Jakarta: Bulan Bintang, 1954. Mohammad, Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara, Bandung: Sega Arsy, 2004. Noer, Deliar, Gerakan Modernisme Islam Di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1994. Noer, Deliar, Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional, Jakarta: Grafiti Pers, 1987. Percakapan  Antara  Generasi: Pesan  Perjuangan  Seorang  Bapak, Jakarta:  Media Dakwah, 1989.
Sadjali, H. Munawir, Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Jakarta: UI pres, 1990.
Salam, Solihin, Wajah Nasional , Jakarta: pusat studi dan penelitian Islam, 1990. Suhelmi, Ahmad, Polemik Negara Islam, Jakarta: Penerbit Teraju, 2002.
Supardi, Konsep Negara Menurut Muhammad Natsir dan Upaya Mewujudkan di Indonesia (1928-195), Skripsi Strata 1 Universitas Negeri Semarang ,  2006. Syafaa  Maarif,  Ahmad, Islam  Indonesia  Dalam  Prespektif  Sejarah  Kontenporer, Yogyakarta: Dua Demensi, 1985.
Syamsuddin, M. Din, Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, Jurnal Ulumul Quran, Vol.4, No. 2, tahun 1993.
Yamin, Moh, Naskah persiapan UUD 1945, Jakarta: Jayasan Prapanca, 1959.