## KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA: KEINGINAN DAN KENISCAYAAN PENDEKATAN PRAGMATIS (STUDI TERHADAP UKM CIREBON HOME MADE )

## Erna Ermawati Chotim
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia Email: erna.chotim@civitas.unas.ac.id

## Abstrak
Mempromosikan  kesetaraan  gender  telah  menjadi  kenyataan  yang  diakui  secara  global  dan dapat  diterima.  Masalah  gender  juga  telah  diidentifikasi  sebagai  hal  yang  penting  untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional. Bahkan, pencapaian kesetaraan gender tidak hanya dilihat  sebagai  tujuan  itu  sendiri,  tetapi  juga  sebagai  katalisator,  dan  sine-qua-non  bagi pencapaian  pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian  ini  mencoba  menilai  tingkat  pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan tiga indikator penting yaitu:  partisipasi  dalam  pendidikan  di  tingkat  dasar,  menengah  dan  tinggi,  pekerjaan  dan pengambilan keputusan politik, memanfaatkan sumber data sekunder yang berharga. Studi ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  dianalisis  dengan  pendekatan  deksriptif.  Narasumber adalah  pemilik Cirebon  Home  Made .  Inti  masalah  ketimpangan  gender  di  Indonesia  adalah dilema  pemerintah  Indonesia  untuk  mengambil  keputusan  untuk  mengurangi  masalah perluasan  tingkat  kapasitas  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  kesempatan  untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda dari keduanya. Para juga berpendapat bahwa pencapaian  kesetaraan  gender  di  Indonesia  yang  sudah  dibatasi  waktu,  akan  menjadi fatamorgana  karena  faktor  penghambat  multidimensi.  Penelitian  ini  bertumpu  pada aktualisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada keinginan dan keniscayaan pendekatan pragmatis.
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pendekatan Pragmatis, UKM.

## Abstract
Promoting  gender  equality  has  become  a  globally  recognized  and  accepted  reality.  Gender issues  have  also  been  identified  as  essential  for  the  achievement  of  national  development goals. In fact, the achievement of gender equality is seen not only as an end in itself, but also as  a  catalyst  and  sine  qua  non  for  the  achievement  of  sustainable  development.  This  study tries to assess the level of achievement of gender equality and women's empowerment using three important indicators, namely: participation in education at the primary, secondary and tertiary levels, employment and political  decision-making, utilizing valuable secondary data sources. This study uses a qualitative method which is analyzed with a descriptive approach. The  resource  person  is  the  owner  of  Cirebon  Home  Made.  At  the  heart  of  the  problem  of gender  inequality  in  Indonesia  is  the  dilemma  of  the  Indonesian  government  to  take  a decision  to  reduce  the  problem  of  expanding  the  level  of  capacity  needed  to  increase  the opportunity  to  accommodate  the  different  needs  of  the  two.  Para  also  argues  that  the achievement  of  gender  equality  in  Indonesia,  which  has  been  limited  by  time,  will  be  a mirage due to multidimensional inhibiting factors. This research rests on the actualization of gender  equality  and  women's  empowerment  on  the  desires  and  necessities  of  a  pragmatic approach.
Keywords : Gender Equality, Women Empowerment, Pragmatic Approach, UKM.

## A. PENDAHULUAN
Secara  global,  semakin  pentingnya  kesetaraan  gender  telah  diakui  dan  diterima. Kerangka  normatif  untuk  pembangunan  manusia.  Hal  ini  tercermin  dalam  visi  luas  yang dianut  dalam  Tujuan  Pembangunan  Milenium,  serangkaian  tujuan  yang  ditargetkan  dengan batas  waktu  yang  disepakati  secara  internasional  untuk  memastikan  kesetaraan  gender  dan memajukan  peluang  di  berbagai  sektor  ekonomi  global.  Konvensi  tentang  penghapusan  au bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  (CEDAW)  yang  diadopsi  pada  1979  oleh  Majelis Umum  PBB  dan  diterima  oleh  180  negara  menguraikan  hak  dan  kesetaraan  perempuan, kebebasan mereka dari diskriminasi, dan persamaan di bawah hokum (Hubeis, 2011).
Secara  historis,  perempuan  secara  komparatif  mengalami  marginalisasi,  penindasan dan  ketidakadilan  baik  dalam  kehidupan  publik  maupun  pribadi.  Meskipun  Deklarasi Milenium  menggarisbawahi  pentingnya  penghapusan  segala  bentuk  dan  corak  diskriminasi, eksploitasi,  pelecehan  social,  dan  bias  gender  serta  semua  situasi  yang  mendorong pelanggaran hak-hak perempuan melalui kebijakan dan keputusan pemerintah (Saugi, 2015). Praktik  tradisional  dan  adat,  prasangka  budaya,  dan  ekstremisme  agama,  lebih  banyak komitmen  dan  pendekatan  pragmatis  yang  akan  diterjemahkan  ke  dalam  tindakan  nyata diinginkan  di  seluruh  dunia,  khususnya  di  Asia  &  Afrika  (Marwanti,  2012).  Keseimbangan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pendaftaran sekolah dasar, misalnya, telah dicapai di  sebagian  besar  wilayah  dunia,  kecuali  Afrika  sub-Sahara  dan  Asia  Selatan.  Kesenjangan gender dalam pendidikan tinggi juga masih berpihak pada laki-laki dan akses perempuan ke pekerjaan berbayar yang dijamin dalam hal pendapatan dan kepentingan sosial masih sangat rendah bila disandingkan dengan laki-laki di semua sektor termasuk pertanian. Namun, akses perempuan  ke  pengambilan  keputusan  politik,  terutama  dalam  hal  bagian  kursi  mereka  di parlemen secara bertahap dan mantap meningkat secara global (Wardanty, 2020).
Pada  dasarnya  juga,  negara-negara  Asia  telah  menunjukkan  beberapa  ukuran kepedulian  tentang  masalah  pembangunan  manusia  dengan  memulai  tujuan  dan  strategi pembangunan tertentu dan menerima peran penting dari kesetaraan atau paritas gender dalam proses  pembangunan.  Piagam  Asia  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Rakyat  (ACHPR) diadopsi  pada  tahun  1981;  Protokol  Hak  Perempuan  2003;  Protokol  ECOWAS  tentang Demokrasi  dan  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Kemitraan  Baru  untuk  Pembangunan  Asia (NEPAD)  yang  diadopsi  pada  tahun  2001  adalah  beberapa  inisiatif  yang  terkait  dengan Tujuan  Pembangunan  Milenium  dan  pada  saat  yang  sama,  sebuah  kesaksian  atas  tanggapan yang terpuji di benua Asia (Mulyana, 2017).
Aktualisasi  tujuan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  di  Indonesia adalah tugas yang sangat berat (Faqih, 2020). Aktualisasinya bagaimanapun bergantung atau didasarkan pada sejumlah kondisi,  yang tidak dapat  dihindari. Kebenaran dari pernyataan di atas  juga  terbukti  dalam  kenyataan  bahwa  kondisi  tidak  hanya  preseden  untuk  pencapaian tujuan  Pembangunan  Milenium  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  tetapi  pendekatan pragmatis  pada  dasarnya  adalah  desideratum.  Saat  ini,  penting  untuk  dicatat  bahwa  karena realisasi  kesenjangan  yang  diciptakan  oleh  marjinalisasi  dan  ketidakadilan  sosial  terhadap perempuan dan hilangnya mata rantai dalam agenda pembangunan oleh terbatasnya akses ke peluang  yang  ada  di  hampir  semua  sektor  sosial-politik  dan  ekonomi.  Pengaturan,  wanita secara  bertahap  datang  ke  depan  publik.  Penjelasan  yang  masuk  akal  untuk  tren  dan perkembangan ini adalah pemikiran bahwa salah satu indikator kemajuan dan perkembangan
suatu bangsa adalah posisi perempuan dalam masyarakat itu (Butarbutar, 2020). Oleh karena itu, perempuan dipandang sebagai alat untuk perubahan positif, tujuan yang bergantung pada tingkat akses ke peluang untuk mengaktualisasikan potensi dan bakat mereka.
Selain  itu,  mempromosikan  kesetaraan  gender  untuk  aktualisasi  perlindungan  hak asasi  manusia  sangat  penting  bagi  seluruh  kepedulian  terhadap  pembangunan  manusia  yang berpusat  pada  memungkinkan  orang  untuk  menjalani  kehidupan  yang  mereka  hargai  dan memungkinkan  mereka  untuk  mewujudkannya  (Sugiarti,  2020).  Potensi  sebagai  manusia. Menyadari  meningkatnya  kebutuhan  akan  kesetaraan  gender  juga  terkait  dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak dan pembangunan komunitas, masyarakat dan  bangsa  yang  sehat.  Kesenjangan  antara  Tujuan  Pembangunan  Milenium  untuk mempromosikan  kesetaraan  Gender  dan  aktualisasinya  di  Indonesia  (Widiastuti,  2017). Bagaimanapun, adalah dilema tindakan oleh pemerintah  Indonesia  yang dicirikan oleh salah pemerintahan,  kurangnya  kemauan  politik,  budaya  patriarki  yang  berlaku,  investasi  publik yang salah dan ketiadaan kapasitas produktif yang memadai akan menciptakan peluang bagi pemberdayaan  dan  pembangunan  perempuan  (Ganiem,  2017).  Masalah  ini  menjelaskan keniscayaan  dan  keharusan  dari  pendekatan  pragmatis  berbasis  tindakan  yang  akan menerjemahkan  program  kesetaraan  gender  menjadi  kenyataan  konkret.  Hal  ini  terutama karena tugas  pencapaian target  kesetaraan gender  di  Indonesia  pada  tahun 2019  tidak  hanya memerlukan  kebijakan  pasif  yang  terpisah  dan  berbeda  dari  pelaksanaan,  tetapi  proses  aktif yang mencakup analisis yang tepat, definisi tujuan, program tindakan, dan hasil pemantauan.

## B. METODE
Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mencari data dasar teori dari faktor-faktor yang  menjadi  fondasi  UKM  industri  kreatif  yang  dapat  meningkatkan  pemberdayaan perempuan  di  Indonesia.  Untuk  melakukan  tinjauan  pustaka  diidentifikasi  beberapa  kata kunci  yang  terdiri  dari  pemberdayaan  perempuan,  faktor  bisnis,  indikator  usaha, pemberdayaan perempuan di negara berkembang
Tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  survey  lapangan  pada  salah  satu  kawasan industri  kreatif  UKM  yaitu Cirebon  Home  Made yang  berlokasi  di Jalan  Cipto Mangunkusumo Kota  Cirebon Jawa  Barat  sebagai  objek  penelitian.  Lihat  cara  kerja  sistem dari  awal  proses  hingga  akhir  proses.  Artinya  sampai  produk  terjual  ke  pelanggan.  Tidak hanya  proses  bisnis  tetapi  juga  manajemen  bisnis.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  bertujuan untuk  mencari  informasi  data  kualitas,  rencana  tata  letak,  pencatatan  kepegawaian  dan berbagai laporan lainnya yang diperiksa.
Tahapan terakhir adalah pendalaman eksplorasi untuk dijadikan perbandingan dengan faktor-faktor  yang  telah  dikemukakan  adalah  melakukan  wawancara  langsung  pada  pemilik Cirebon  Home  Made .  Selain  pemilik  bisnis,  wawancara  juga  dilakukan  terhadap  karyawan. Kekurangan  dari  wawancara  tersebut  yang  dilakukan  oleh  kurangnya  pendidikan  karyawan UKM menyebabkan kurang tersampaikannya maksud dan tujuan, sehingga sebagian jawaban dari pertanyaan wawancara dianggap kurang memuaskan. Namun hasil yang diperoleh cukup mewakili  tujuan  penelitian  ini  yang  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  bagi  perempuan pengusaha lainnya untuk dapat melaksanakan atau mengembangkan usahanya.
Literature Review Field Survey Observasi Gambar 1 Alur Metodologi Penelitian

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Cirebon Home Made
Cirebon Home Made merupakan salah satu UKM di  Kota Cirebon yang berlokasi di Jalan Mangunkusumo. Pemilik usaha ini adalah keluarga Bapak Didi dan Ibu Farida Prayudi yang mempunyai bakat seni sulam pita. Sejarah terbentuknya usaha ini tepatnya pada tahun 1997,  seorang  teman  dari  pasangan  yang  meminta  bantuannya  membuat  silabus  untuk mengajarkan keterampilan  membordir  pita  untuk  diajarkan  kepada  ibu-ibu  rumah  tangga  di Provinsi Riau. Pemicuan silabus yang diajarkan kepada mereka tentang kerajinan sulam pita di  daerah  Cirebon  bagi  ibu  rumah  tangga  yang  ingin  belajar  tentang  kerajinan  tangan  dan akhirnya  menjadi  guru  di  sebuah  perusahaan  kerajinan  tangan.  Pada  tahun  2004, Cirebon Home  Made fokus  memproduksi  barang  jadi  dari  kerajinan  sulam  pita,  dan  memiliki showroom untuk memajang barangnya ke pasaran.
Cirebon Home Made fokus pada pekerjaannya, diajarkan bukan lagi hal utama dalam mengembangkan usahanya, mereka melakukan produksi besar-besaran untuk mengembangkan usaha. Salah satu pemilik Cirebon Home Made telah meninggal dunia dan kini hanya dipimpin oleh Ibu Farida Prayudi. Pada awalnya karyawan Cirebon Home Made berjumlah  30-40  orang,  namun  saat  ini  hanya  memiliki  karyawan  setia  secara  keseluruhan sebanyak  10  orang  yang  berasal  dari  kalangan  ibu  rumah  tangga  yang  tidak  mempunyai pekerjaan lain dan menjadikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama mereka.
Pendapatan  produk  yang  ditawarkan  adalah  produk  tas  koleksi  sulam  pita, cover kotak,  dan  pelindung  kap  lampu  atau  vas  bunga.  Sistem  kerja  dalam  usaha  ini  adalah mengajarkan dasar-dasar pembuatan sulaman pita pada karyawan terlebih dahulu kemudian pemilik  membuat  beberapa  pola  pada  kain  atau  kotak  tersebut.  Pola  tersebut  kemudian dibagikan  pada  karyawan  untuk  dijadikan  barang  jadi  di  rumah  sendiri  milik  karyawan dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  sesuai  tingkat  kesulitan  polanya.  Sebagai  satu-satunya pengurus dalam bisnis, Ibu Farida Prayudi menjadi orang yang membuat sistem pembayaran untuk  mengelola  karyawannya  dan  juga  sistem  pelatihannya,  namun  tidak  secara  terbuka merekrut untuk menjadi.  Ibu Farida  akan mengajarkan sulaman pita rajut dasar  yang sesuai dengan  kemampuan  untuk  menyamai.,  namun  tetap  mempertahankan  orisinalitas  karyanya dengan  membuat  pola  yang  berbeda  setiap  kali  produk  baru  yang  muncul  itu  berasal  dari
Eksplorasi Secara Mendalam Wawancara dengan
Pemilik dan Karyawan
idenya sendiri.  Dia juga  tidak khawatir dengan karyawannya  yang berhenti dan mendirikan bisnis serupa dengannya.
Sedangkan  sistem  penggajian  karyawan  dihitung  berdasarkan  jumlah  produk  yang dihasilkan  dari  masing-masing  karyawan,  dilihat  juga  dari  tingkat  kesulitan  produk  yang mereka  buat.  Setiap  produk  harus  dibuat  oleh  karyawan  dan  kemudian  5%  dari  penjualan menjadi  upah  karyawan.  Sedangkan  sisanya  menjadi  pendapatan Cirebon  Home  Made , sebagian  besar  untuk  biaya  bahan  baku  produk.  Pemasaran  produk Cirebon  Home  Made pernah  mencapai  Amerika  Serikat  pada  tahun  2010  silam,  namun  adanya  permasalahan dalam bisnis ini yaitu para karyawan menduplikasi karya yang dijual ke luar negeri. Selama ini Cirebon Home Made melakukan pemasaran di Indonesia hanya menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut, sesekali karya seni hasil produksi Cirebon Home Made juga mengikuti bazar yang diselenggarakan oleh INACRAFT (salah satu komunitas pengrajin). Produk yang dijual sampai saat ini hanyalah produk yang sesuai dengan pesanan saja.
Setelah  dilakukan  kajian  pustaka,  ditemukan  teori-teori  yang  dapat  menunjukkan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pemberdayaan  perempuan.  Setelah  survei  lapangan, observasi  dan  eksplorasi  mendalam Cirebon  Home  Made ,  peneliti  mendapat  gambaran tentang  implementasi  pemberdayaan  perempuan  di  daerah  tersebut.  Tinjauan  ini  kemudian dibandingkan dengan studi teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Ada beberapa faktor yang  akan  dibahas  yaitu  gaya  kepemimpinan,  pelatihan  dan  pembelajaran,  latar  belakang pendidikan, sumber daya, prestasi, pengalaman, kebutuhan otonomi, panutan dan komitmen manajemen.
Berdasarkan  penjelasan  kriteria-kriteria  yang  terdapat  pada  factor  gaya kepemimpinan, Cirebon  Home  Made memiliki  implementasi  yang  sangat  tinggi  dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu berbagi kekuasaan dan informasi, memotivasi orang lain,  mendorong  minat  pada  tujuan  kelompok,  dan  partisipatif  (Ganiem,  2017).  Berbagi kekuatan  dan  informasi  dijadikan  nilai  dari  pemimpin  dalam  bisnis  tersebut  karena  bisnis lebih  ditekankan  untuk  menyebarkan  ilmu  agar  lebih  banyak  wanita  yang  bisa  berkarya  di Indonesia  untuk  seni  sulam  pita.  Ibu  Farida  adalah  orang  yang  paling  berjasa  dalam memotivasi para pekerjanya agar lebih baik dalam menghasilkan karya, dan juga melakukan dorongan minat dari kelompok pengusaha wanita yang memiliki tujuan awal ingin berjualan di  kota  Cirebon  dengan  permintaan  yang  tinggi  untuk  mencoba  merambah  dunia internasional yang bisa berjualan ke Amerika Serikat. Melakukan berbagai partisipasi dalam pameran-pameran  nasional  dan  internasional  untuk  mengembangkan  bisnis.  Pada kepemimpinannya,  dirasakan  kurangnya  kerjasama  yang  dilakukan  pihak  lain  di  luar perusahaan pemasok bahan baku kerajinan. Selain itu juga memiliki kecepatan belajar yang lamban  tentang  masalah  organisasi  sehingga  perkembangan  bisnis  menjadi  sangat  lambat. Berdasarkan  faktor  lainnya,  gaya  kepemimpinan  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi jalannya usaha ini.
Pembelajaran  dan  pelatihan  berkelanjutan  adalah  poin  sentral  untuk  pemberdayaan. Cirebon  Home  Made melaksanakan  pelatihan  berkelanjutan  dalam  melakukan  produksi sulam  pita  secara  terus  menerus  dengan  pola  yang  semakin  kompleks.  Dalam  hal  ini,  para pekerja terus mengasah kemampuannya untuk menghasilkan produk tersebut dengan kualitas yang  baik  dan  waktu  pengerjaan  yang  lebih  cepat.  Sehingga  semakin  lama  kemampuan karyawan meningkat. Sedangkan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Farida banyak sekali
cara untuk menyebarkan ilmunya kepada komunitas wanita lain di kota Cirebon . Dikerjakan tanpa  upah  yang  begitu  tinggi,  namun  member  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa untuk  dapat  bekerja  di  perusahaannya.  Faktor  ini  juga  menjadi  faktor  yang  sangat berpengaruh  dalam  perkembangan  bisnis Cirebon  Home  Made selain  dari  faktor  gaya kepemimpinan.
Pendidikan  merupakan  aspek  kunci  dalam  pengentasan  kemiskinan.  Dilihat  dari penyelenggaraan Cirebon  Home  Made ,  pemilik  usaha  ini  yaitu  Ibu  Farida  memiliki  jenjang pendidikan yang lebih tinggi sampai dengan jenjang S1. Dengan hal ini kemampuan menata dan  berfikir  untuk  manajemen  bisnis  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Berbeda  sekali  dengan karyawan  bisnis Cirebon  Home  Made yang  umumnya  tidak  berpendidikan  tinggi,  rata-rata tamat  SMP  atau  SMA.  Kemiskinan  memang  menjadi  masalah  utama  dalam  hidup  mereka, namun  dengan  mempelajari  kerajinan  yang  dibuat  setidaknya  mereka  memiliki  bekal  untuk mengembangkan keterampilannya untuk dapat menambah income .
Untuk usaha kecil menengah seperti Cirebon Home Made , 10 orang karyawan dirasa kurang sesuai dengan kapasitas  pekerjaan yang ada di  bisnis ini. Ada saat  dimana bisnis  ini memiliki  permintaan  yang  tinggi  dari  pelanggan  sehingga  mereka  membutuhkan  lebih banyak  karyawan  untuk  menyelesaikan  semua  pesanan.  Sedangkan  pada  saat  permintaan rendah,  terjadi  kesulitan  pembiayaan  pembelian  bahan  baku  karena  minimnya  pendapatan. Eksekusi produk terus dilakukan tanpa henti meski permintaan produk dari pelanggan kecil. Teknik alokasi pekerjaan telah diterapkan pada bisnis manajemen kinerja. Bagi pekerja yang baru  dan  kurang  ahli,  akan  diberikan  sulaman  pita  dengan  pola  yang  mudah  dibuat, sedangkan jika karyawan memiliki skill tinggi  dan kecepatan pengerjaan produk yang tinggi maka akan diberikan tugas yang lebih dari pada karyawan lainnya.
Cirebon Home Made telah meraih prestasi terbaiknya yaitu mampu memperluas pasar dan  produknya  hingga  ke  tingkat  Internasional  yaitu  negara  bagian  Amerika  Serikat. Pencapaian  tersebut  dapat  meningkatkan  nama  bisnis  dan  banyaknya  permintaan  dari pelanggan  yang  nantinya  dapat  mengembangkan  skala  bisnis.  Dengan  pencapaian  tersebut maka akan meningkatkan kinerja karyawannya menjadi lebih ketat dari segi kuantitas, waktu, dan  kualitas  produk.  Untuk  mencapai  pencapaian  yang  diinginkan,  faktor-faktor  lain  yang memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pencapaiannya.  Sehingga  perlu  adanya  peningkatan kualitas  dari  berbagai  faktor  untuk  mendukung  pencapaian  yang  dilakukan.  Atas  prestasi Cirebon  Home  Made yang  mereka  peroleh  beberapa  tahun  kemudian  justru  membawa  hal buruk  bagi  mereka,  akibat  pencurian  karya  yang  dipasarkan  di  luar  negeri  oleh  karyawan, proyek  tersebut  dihentikan.  Dari  hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kemauan  maksimal  yang ingin  dicapai  oleh  perempuan  pengusaha  jika  tidak  didukung  oleh  lingkungan  belum  tentu berhasil.
Jika pengalaman merupakan faktor penting lain dalam mengembangkan bisnis, bisnis sulam pita Cirebon Home Made diikuti oleh istri dari pemilik asli usaha ini yang sebenarnya dia yang memiliki pengalaman dalam kerajinan sulam pita. Istrinya Ibu Farida tidak memiliki pengalaman  sama  sekali  dalam  membuat  produk,  mendesain  pola  sulam  pita  dan menjalankan  usaha.  Dia  belajar  sejak  suaminya  meninggal.  Dengan  niat  yang  sangat  kuat untuk membiayai  keluarga,  Ibu Farida mulai  percaya diri dalam menjalankan bisnisnya. Dia belajar mengelola karyawan, mencari bahan mentah, menemukan pasar dari pengalaman nol. Namun,  hingga  saat  ini  usahanya  berjalan  cukup  lancar  dan  ia  sudah  berani  mendidik
anaknya dalam menjalankan usahanya tersebut.
Otonomi merupakan salah satu faktor UKM yang dipimpin oleh perempuan. Otonomi diberikan oleh pimpinan bisnis kepada karyawan di bidang pembuatan sulam pita. Tidak ada otonomi yang diberikan oleh Ibu Farida untuk pola yang akan dibentuk dan juga batas waktu penyelesaian  produk,  sedangkan  tempat  kerja  dan  sistem  kerja  juga  diserahkan  sepenuhnya kepada  pekerja.  Mereka  mudah  untuk  memimpin  diri  sendiri,  tidak  memandang  kinerja karyawan  lain  dan  peraturan  serta  kebebasan  yang  mereka  peroleh  untuk  mengambil keputusan untuk pekerjaannya masing-masing. Dari segi manajemen, Ibu Farida memberikan otonomi pada kinerjanya dengan tidak melihat trend yang ada di masyarakat. Dia melakukan otonomi untuk merancang pembuatan pola sendiri dan kebebasan untuk memproduksi barang baru tanpa permintaan pelanggannya. Pelanggan memiliki sedikit otoritas dalam menentukan jenis produk yang ingin  mereka pesan. Dari uraian tersebut dapat  disimpulkan bahwa setiap pegawai pada usaha ini memiliki kemandirian masing-masing.
Role  Model sangat  diperlukan  dalam  meningkatkan  motivasi  wirausaha.  Faktor  ini Memicu  semangat  karyawan  untuk  terus  berkarya  menjalankan  bisnis.  Ibu  Farida  selaku pemilik Cirebon  Home  Made mendapatkan  motivasi  yang  besar  dari  panutannya  yaitu suaminya  sendiri  Pak  Didi.  Dia  memberikan  kepadanya  motivasi  terbaik  untuk  bekerja  dan terus  menjalankan  bisnis  keluarga  untuk  kehidupan  finansial  keluarga  mereka.  Sejak suaminya meninggal, Ibu Farida semakin terpacu mengembangkan usahanya pasca suaminya meninggal. Kini, Ibu Farida menjadi role model bagi para pekerja wanita di bidang kerajinan sulam  pita.  Dia  mendorong  para  wanita  untuk  tetap  semangat,  dia  menjadi  guru  bagi  para pekerja  dan  mempengaruhi  mereka  untuk  membuat  perbedaan  dan  menjadi  sosok  yang menginspirasi bagi para pekerja.
Komitmen  dijaga  dengan  baik  dalam  bisnis  ini  sementara  pemimpinnya  selalu menjaga  nilai  dari  bisnis  ini,  yaitu  pemberdayaan  perempuan  perempuan  di  sekitar  daerah agar mampu dan memiliki keahlian membuat kerajinan sulam pita. Sifat saling percaya antar karyawan  terjaga  dengan  baik  dan  setiap  karyawan  memegang  teguh  tanggung  jawab  atas pekerjaannya  masing-masing.  Dari  penjelasan  tersebut,  sikap  telah  menyebabkan  jalannya suatu bisnis dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini.

## 2. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia
Kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  telah  menjadi  salah  satu  tema sentral  dalam  perjanjian,  kovenan  dan  deklarasi  global  terutama  karena  pemahaman  bahwa ini  adalah  katalisator  untuk  strategi  pembangunan  yang  jelas  yang  ditargetkan  pada pengurangan  kemiskinan,  peningkatan  standar  hidup,  tata  kelola  yang  baik  dan  investasi produktif  yang  menguntungkan  yang  sangat  penting  untuk  penciptaan  kapasitas  yang  lebih besar  yang  memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  laki-laki  dan  perempuan  dan  akses  tak terbatas  ke  lembaga  dan  proses  pengambilan  keputusan  dan  implementasi  kebijakan (Tjiptaningsih, 2018).
Di  Indonesia,  beberapa  upaya  terpuji  telah  dilakukan  untuk  menerapkan  mekanisme yang  diperlukan  untuk  penghapusan  diskriminasi  gender  untuk  memastikan  kesetaraan gender  dan  martabat  manusia.  Kebijakan  Gender  Nasional,  yang  menggantikan  dan memperkuat  Kebijakan  Nasional  Perempuan  sebelumnya,  secara  khusus  ditujukan  pada masalah  ketidaksetaraan  gender  di  Indonesia.  Menghadapi  hal-hal  di  atas,  sejarah  kebijakan
pembangunan di Indonesia agaknya adalah sikap lesu terhadap variabel gender (Tini, 2019). Dua dekade pertama perencanaan pembangunan di Indonesia dari tahun 1963 ketika menjadi Republik, misalnya, sebagian besar dicirikan oleh kebijakan pembangunan yang buta gender dan  tidak  sensitif  gender.  Dalam  nada  yang  sama,  Indonesia,  terutama  sejak  kebangkitan tahun  1980-an,  menganut  kebijakan  ekonomi  bias  gender  di  mana  kepentingan  perempuan dimasukkan dalam kepentingan nasional dan sensitivitas gender hampir tidak penting, sangat kecil dan tidak menjadi masalah (Imaniar, 2017).
Dengan  diadopsinya  Tujuan  Pembangunan  Milenium  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa pada bulan September 2000, lebih banyak minat telah dihasilkan dan perhatian yang lebih baik diberikan pada pengejaran kebijakan sensitif gender di tingkat global dan nasional. Secara  khusus,  tujuan  ketiga,  yang  ditujukan  untuk  mencapai  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan,  keduanya  memiliki  nilai  intrinsik  dan  sekaligus  inti  dari pencapaian  semua  tujuan  lainnya  (Syarif,  2018).  Ini  pada  dasarnya  karena  Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa jika wanita diberikan kebanggaan atas  tempat  mereka  dalam  sejarah,  gerakan  dan  perkembangan  membantu  proses  secara efektif  memerangi  kemiskinan,  kelaparan,  penyakit  dan  merangsang  pembangunan berkelanjutan.  Setidaknya,  sampai  jumlah  anak  perempuan  dan  laki-laki  yang  sama bersekolah  di  semua  tingkat  pendidikan,  tidak  mungkin  membangun  pengetahuan  yang diperlukan  untuk  memberantas  kemiskinan  dan  kelaparan,  memerangi  penyakit,  dan memastikan kelestarian lingkungan. Tolok ukur untuk menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan  mencakup  partisipasi  dalam  pendidikan  di  tingkat dasar, menengah dan tinggi, pekerjaan serta pengambilan keputusan politik.
Indikator kedua untuk menentukan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium dalam hal  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  adalah  lapangan  kerja.  Data  yang  ada menunjukkan  bahwa  terdapat  kesenjangan  yang  lebar  antara  penghasilan  dan  kesempatan kerja  perempuan  dan  laki-laki  di  hampir  semua  sektor  masyarakat  Indonesia  (Bakar,  2017). Keterlibatan perempuan di sektor industri diperkirakan 11% dibandingkan dengan 30% untuk laki-laki,  sementara  partisipasi  perempuan  dalam  kegiatan  yang  menghasilkan  pendapatan yang  sebagian  besar  ditandai  dengan  kerja  manual  yang  intens  seperti  pertambangan  dan penggalian  hampir  tidak  ada  terutama  karena  jenis  kelamin.  Persepsi  terkait  tentang konstruksi  sosial  tenaga  kerja  dan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  produksi.  Sebanyak 76%  pegawai  negeri  adalah  laki-laki  dan  24%  adalah  perempuan.  Sedangkan  perempuan menempati  posisi  kurang  dari  14%  dari  total  jabatan  tingkat  manajemen,  sedangkan  17,5% yang  bergerak  di  bidang  kesehatan  adalah  perempuan  dibandingkan  dengan  82,5%  laki-laki (Tamba, 2020).
Selain  itu,  indikasi  lain  dari  disparitas  gender  menunjukkan  bahwa  laki-laki  yang terlibat di sektor formal adalah sekitar 87% dibandingkan dengan 11% perempuan, sementara industri  ekstraktif  dengan  volume  bisnis  tahunan  lebih  dari  US  $  42  juta  hampir  tidak memiliki  tingkat  keterlibatan  perempuan  (Sugiarti,  2020).  Norma  dan  nilai  yang  diinduksi oleh  gender  sama-sama  menugaskan  perempuan  untuk  tugas  rumah  atau  manajemen  rumah tangga  dan  ini  berpotensi  menghalangi  perempuan  untuk  mengejar  karir  mereka  ke  posisi manajemen puncak dan kader pengambilan keputusan pada tingkat, frekuensi, dan gaya yang sama  seperti  rekan  laki-laki  mereka  pada  dasarnya  di  semua  sektor  masyarakat  Indonesia (Widianto,  2018).  Tidak  heran,  di  antara  70%  populasi  yang  diperkirakan  hidup  di  bawah
garis  kemiskinan  di  Indonesia,  lebih  dari  65%  diperkirakan  adalah  wanita,  terutama  karena pendapatan dan daya beli wanita diperkirakan sebesar US $ 1.495 dibandingkan dengan US $ 614.
Untuk laki-laki yang juga memiliki akses ke pekerjaan bergaji tinggi, aman dan stabil. Faktanya,  meskipun  perempuan  telah  diangkat  menjadi  kader  sekretaris  tetap  mulai  tahun 2017 seiring dengan inisiatif aksi afirmatif, tingkat disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam  hal  pekerjaan  di  Indonesia  berdampak  signifikan  pada  kapasitas  perempuan  untuk bekerja.  Berkontribusi  pada  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi.  Ada  beberapa  faktor yang  berpotensi  menghambat  efektivitas  kebijakan  dan  program  kesetaraan  gender  dan sensitif  gender,  dan  sebagai  konsekuensinya  adalah  aktualisasi  Kesetaraan  Gender  dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi:
a. Budaya Patriarkal
Budaya  sentral  yang  meresap  ke  dalam  masyarakat  Indonesia  bersifat  patriarkal. Budaya  yang  didominasi  laki-laki  ini  menempatkan  perempuan  pada  posisi  inferior dan sekunder dalam masyarakat. Budaya patriarki dari supremasi laki-laki masih tetap tertanam,  dikaburkan,  dan  dilindungi  dalam  institusi  dan  struktur  tradisional  yang dijaga  ketat  dan  relatif  paling  sakral.  Tantangan  utama  untuk  tugas  melaksanakan kebijakan  sensitif  gender  dan  paritas  gender  di  Indonesia,  oleh  karena  itu,  adalah norma, sikap, dan praktik budaya patriarki, yang telah diterima sebagai tatanan alam. Budaya  ini  masih  melekat  pada  laki-laki  dan  itu  ditunjukkan  baik  secara  sadar maupun  tidak  sadar,  terlepas  dari  dorongan  umum  untuk  perubahan  yang  berarti dalam  hubungan  gender  melalui  inisiatif  dan  tindakan  kebijakan  serta  berbagai konvensi dan kesepakatan internasional yang ditandatangani Indonesia (Kurniawanto, 2019).
b. Kapasitas Tidak Memadai
Pengembangan  kapasitas  dan  pemanfaatan  telah  dengan  tegas  diperdebatkan  sebagai mata  rantai  yang  hilang  dalam  pembangunan  Indonesia.  Tingkat  pembangunan kapasitas dalam masyarakat mana pun dapat diukur atau dinilai menggunakan kriteria atau  indikator  keuangan,  manusia,  kelembagaan  dan  infrastruktur  (Haramain,  2019). Terlepas  dari  sumber  daya  keuangan  yang  besar  di  Indonesia,  kualitas  sumber  daya manusia, kelembagaan dan infrastruktur dinilai sangat tidak memadai. Kapasitas yang tidak memadai telah sangat mempengaruhi sumber daya publik; program, proyek dan kegiatan  dikelola  dan  dikoordinasikan  di  Indonesia.  Akibatnya  kemampuan merumuskan,  menganalisis  dan  melaksanakan  kebijakan  dan  program  untuk pencapaian tujuan dan aspirasi pembangunan nasional sangat terkendala. Oleh karena itu,  kapasitas  yang  buruk  untuk  menangani  program-program  sosio-ekonomi  di Indonesia  disebabkan  oleh  investasi  publik  yang  salah  dalam  lembaga  dan  proses untuk  pembangunan  kapasitas  dan  pembongkaran  lingkungan  pendukung  secara bertahap  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  kapasitas  yang  ada.  Inti  dari  masalah pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Milenium  tentang  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan  perempuan  di  Indonesia  bisa  dibilang  adalah  kapasitas  yang  tidak memadai (Fakih, 2020).
c. Keinginan Politik dan Komitmen Menciptakan  masyarakat  yang  ramah  gender,  responsif,  adil,  dan  egaliter  menuntut
dukungan  penuh  dari  semua  tingkatan  atau  tingkatan  pemerintahan,  terutama Pemerintah Federal  yang merumuskan kebijakan umum atau makro yang diharapkan dapat memberikan arahan bagi kebijakan dan kegiatan mikro di tingkat pemerintahan yang  lebih  rendah  (Indriani,  2019).  Untuk  tujuan  ini,  eksekutif,  legislative,  dan Yudikatif  harus  menerima,  merangkul  dan  menunjukkan  komitmen  melalui  prinsip dan  praktik  paritas  gender  yang  jelas.  Komitmen  tersebut  tercermin  pada  tingkat partisipasi,  iklim  yang  mendukung  dan  investasi  produktif  dalam  hal  sumber  daya keuangan  dan  waktu.  Setelah  semua  hal  di  atas  ada,  komitmen  tidak  hanya  dilihat oleh  pemangku  kepentingan  lain  seperti  organisasi  swasta  dan  masyarakat  sipil  dan individu,  tetapi  juga  memberikan  dukungan  dan  kerja  sama  yang  erat  untuk mewujudkan  tujuan  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  di  Indonesia (Diwanti,  2019).  Untuk  tujuan  ini,  kebijakan,  kemitraan,  dan  reformasi  program melalui  komitmen  terhadap  kepedulian  gender  di  semua  tingkatan  merupakan  suatu desideratum. Meskipun pemerintah Indonesia telah banyak menyatakan komitmennya terhadap  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan,  lingkungan  kebijakan yang  ada  lintas  sektor,  kerjasama  antar  sektor,  dan  prioritas  program  mempercayai komitmen  ini  yang  lebih  teoretis  daripada  pragmatis  (Ibrahim,  2019).  Pada kenyataannya, lingkungan kebijakan yang relatif toleran saat ini didahului oleh rezim perlawanan  terhadap  kesetaraan  gender.  Penjelasan  yang  mungkin  untuk  suasana sikap lesu sebelumnya terhadap kesetaraan gender di Indonesia adalah konsepsi lemah paten  tentang  implikasi  penyeimbangan  gender  untuk  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan. Hal yang benar dari penalaran di atas terbukti dalam kenyataan bahwa dalam  dua  puluh  sembilan  tahun  terakhir,  telah  terjadi  pergeseran  dari  melihat ketidaksetaraan  gender  sebagai  sebuah  isu  yang  hanya  mempengaruhi  perempuan (Indrawati, 2017).

## 3. Partisipasi  dan  Kemitraan  oleh  Pemerintah  dan  Pemangku  Kepentingan  Non- Pemerintah
Mencapai  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan  di  Indonesia  menuntut partisipasi dan kemitraan oleh pemerintah Indonesia di semua tingkatan dan organisasi  non- pemerintah  serta  kelompok  masyarakat  sipil  (Sujarwo,  2017).  Meskipun  mitra  pemerintah terutama  bertanggung  jawab,  terutama  karena  mereka  diharapkan  menyediakan  lingkungan kebijakan  serta  tindakan  yang  diperlukan  untuk  mendorong  dan  mengoordinasikan  upaya berbagai pemangku kepentingan, semua mitra harus memainkan peran penting mereka dalam aktualisasi kemitraan yang terdefinisi dengan baik.
Pengaturan,  program  dan  mekanisme  penyampaian  layanan.  Pemerintah  juga  harus memenuhi  tantangan  dalam  mendefinisikan  kebijakan  gender  yang  sejalan  dan  berdampak positif pada tujuan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini akan melampaui konseptualisasi hukum tentang kesetaraan gender ke dalam konteks pembangunan yang lebih luas yang akan membutuhkan  peralatan  ulang  kerangka  kerja  pembangunan  yang  akan  disesuaikan  dengan kesetaraan  gender  dan  penggabungan  perspektif  gender  ke  dalam  semua  aspek  perumusan kebijakan,  arahan  dan  aktualisasi.  Selain  itu,  kegiatan  berbagai  kementerian,  lembaga,  dan lembaga  non-pemerintah  harus  diperkuat,  disintesis,  terintegrasi,  dan  terfokus  dengan  baik sehingga dapat memfasilitasi proses partisipasi dan kemitraan semua pemangku kepentingan

## ARTIKEL
(Rachmawati, 2018).
Efek  yang  menyertainya  adalah  terpeliharanya  masalah  gender  di  seluruh  sektor  dan di semua tingkatan. Singkatnya, kebutuhan untuk membangun kemitraan yang efektif antara sektor  pemerintah  dan  non-pemerintah  dan  kelompok  masyarakat  sipil  untuk  tujuan mempromosikan  prinsip  dan  praktik  kesetaraan  gender  untuk  pencapaian  tujuan  tidak  dapat terlalu ditekankan.
Tren  sosio-budaya  yang  mendukung  dan  mendorong  ketidaksetaraan  atau  disparitas gender  di  Indonesia  telah  menciptakan  iklim  konservatisme  dan  perlawanan  terhadap sentralitas  peran  kesetaraan  gender  dalam  mencapai  pembangunan  nasional  secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan re-orientasi oleh individu, kelompok, lembaga dan lembaga  (baik  pemerintah  maupun  non-pemerintah)  pada  isu-isu  kesetaraan  gender  yang diterjemahkan ke dalam perubahan sikap dan respon, yang erat untuk kemanjuran kesetaraan gender  dan  perempuan.  Pemberdayaan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  budaya  penghormatan terhadap hak asasi manusia dan gender di Indonesia perlu dilembagakan.
Untuk mencapai tujuan Deklarasi Milenium tentang kesetaraan gender membutuhkan penciptaan,  peningkatan  dan  penguatan  kapasitas  manusia,  kelembagaan  dan  infrastruktur yang berkelanjutan  (Supriyanti, 2017). Kapasitas yang memadai seperti itu perlu  melibatkan pembangunan  struktur  dan  penyediaan  keterampilan  teknis,  lembaga,  dan  proses  yang diperlukan  untuk  memfasilitasi  dan  mengoordinasikan  rencana  dan  tindakan  strategis  untuk melahirkan  dan  mempertahankan  perubahan  yang  diinginkan  yang  merupakan  inti  dari penghapusan  disparitas  dan  ketidaksetaraan  gender  di  Indonesia.  Setidaknya,  keharusan untuk  menutup  kesenjangan  gender  dan  meningkatkan  keadilan  sosial,  khususnya  di  tingkat kebijakan  di  Indonesia  tidak  lagi  menjadi  kontroversi.  Namun  sayangnya,  keahlian  teknis gender  yang  tidak  memadai,  kapasitas  manusia  dan  kelembagaan  telah  sangat  mengganggu dan  menghambat  aktualisasi  tujuan  gender  multi-sektoral  dengan  implikasi  negatif  bagi pembangunan nasional secara keseluruhan di Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Cirebon Home Made telah memberikan contoh pembangunan atmosfer ramah Gender karena perusahaan telah sukses dan dipimpin oleh seorang wanita. Namun budaya ini belum didukung oleh pemerintah dengan menjalin kemitraan serta pengembangan pada level UKM, karena  masih  banyaknya  faktor  yang  menghambat  aktualisasi  kesetaraan  Gender  dan pemberdayaan  perempuan  di  Indonesia.  Membangun  masyarakat  yang  ramah  gender  yang bebas dari semua sisa diskriminasi dan ketidaksetaraan sehingga dapat memanfaatkan potensi penuh  dari  semua  kelompok  sosial  dan  mempromosikan  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia yang  fundamental  adalah  tujuan  dari  Tujuan  Pembangunan  Milenium  tentang  Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
Mencapai  tujuan  di  atas  tidak  hanya  diperlukan  untuk  upaya  pembangunan berkelanjutan  di  Indonesia;  hal  ini  juga  menuntut  pendekatan  pragmatis  untuk  perumusan kebijakan  yang  tepat,  desain  program,  implementasi  yang  terfokus  dan  pemantauan  dan evaluasi  yang  efektif  dalam  iklim  kemauan  politik  yang  ramah,  komitmen  yang  tulus  dan pemulihan  nasional  orientasi.  Namun  pada  kenyataannya,  meskipun  terdapat  tantangan statistik  yang  akurat,  andal  dan  kredibel  tentang  kemajuan  yang  dicapai  dalam  tujuan kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan,  statistik  dan  bukti  yang  tersedia
menunjukkan bahwa target tahun 2020 sudah sangat buruk. Namun demikian, pemerintah di semua  tingkatan  dalam  kemitraan  kerja  sama  dengan  pemangku  kepentingan  lainnya  di Indonesia  harus  meningkatkan  upaya  agar  kemajuan  yang  berarti  dapat  dicapai  dengan  cara yang  berkembang.  Dalam  arah  ini,  berbagai  organ,  lembaga,  dan  lembaga  pemerintah  harus diperkuat untuk efisiensi kebijakan dan kinerja sektoral yang dipercepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakar,  H.  A.  (2017).  Pemetaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Provinsi  Sumatera  Barat. Kafaah:  Journal  of  Gender  Studies , 7 (1), 107-122.
Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat  Pesisir  Melalui  Pemberdayaan  Perempuan. Journal  of  Environment  and Management , 1 (1), 31-39.
Diwanti, D. P., Andriyani, E., & Herawati, R. S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Melalui Bina  Usaha  Ekonomi  Keluarga  „Aisyiyah  (BUEKA). NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 6 (2), 194-207.
Faqih,  A.  (2020).  Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Pemanfaatan  Dan  Penataan Pekarangan. Abdimas Galuh , 2 (1), 1-11.
Faqih,  A.  (2020).  Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Pemanfaatan  Dan  Penataan Pekarangan. Abdimas Galuh , 2 (1), 1-11.
Ganiem,  L.  M.  (2017).  Pemberdayaan  Perempuan  Miskin  Kota  Melalui  Pendidikan. Jurnal Aspikom , 3 (2), 239-255.
Haramain,  M.  (2019).  Dakwah  Pemberdayaan  Perempuan:  Telaah  Pemikiran  Qasim  Amin Tentang Kesetaraan Gender. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam , 5 (2), 218-235.
Hubeis, A. V. S. (2011). Pemberdayaan perempuan dari masa ke masa . Bogor: IPB Press. Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Pratidina, G. G. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  di  Kota  Bogor. Jurnal Governansi , 5 (1), 89-97.
Imaniar,  D.  (2017).  Pemberdayaan  masyarakat  pesisir  (Perempuan  nelayan)  melalui pemanfaatan pengolahan limbah laut dan cangkang kerang. Jurnal Humaniora , 14 (2), 62-66.
Indarwati,  R.  (2017).  Strategi  Pelaksanaan  Tim  Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga (PKK)  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Perempuan  di  Kecamatan  Samarinda Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (2), 861-872.
Indriani,  M.  N.  (2019).  Pemberdayaan  perempuan  Bali  dalam  membuat  upakara  di  Banjar Gemeh. Jurnal Sewaka Bhakti , 3 (2), 10-24.
Kurniawanto,  H.,  &  Anggraini,  Y.  (2019).  Pemberdayaan  perempuan  dalam  pengembangan badan usaha milik desa (Bumdes) melalui pemanfaatan potensi sektor pertanian (Studi kasus  di  Desa  Kadu  Ela  Kecamatan  Cadasari  Kabupaten  Pandeglang). Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah , 3 (2), 127-137.
Marwanti,  S.,  &  Astuti,  I.  D.  (2012).  Model  pemberdayaan  perempuan  miskin  melalui pengembangan  kewirausahaan  keluarga  menuju  ekonomi  kreatif  di  Kabupaten Karanganyar. Sepa , 9 (1), 134-144.
Mulyana, N., & Asiah, D. H. S. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui program Keluarga Berencana. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat , 4 (1), 93-103.
Rachmawati,  E.,  Mujanah,  S.,  &  Retnaningsih,  W.  (2018).  Pengaruh  Self  Leadership, Kecerdasan  Sosial,  Employee  Ability  Terhadap  Komitmen  Organisasional  dan Kinerja  Karyawan  Dinas  Pengendalian  Penduduk,  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak Kota Surabaya. JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen , 5 (2), 113-135.
Saugi,  W.,  &  Sumarno,  S.  (2015).  Pemberdayaan  perempuan  melalui  pelatihan  pengolahan bahan pangan lokal. JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat) , 2 (2), 226-238.
Sugiarti, Y., & Sutrisni, S. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha Pengolahan Buah  Siwalan  Di  Desa  Banuaju  Timur  Kecamatan  Batang-Batang. Jurnal ABDIRAJA , 3 (2), 15-17.
Sugiarti, Y., & Sutrisni, S. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Wirausaha Pengolahan Buah  Siwalan  Di  Desa  Banuaju  Timur  Kecamatan  Batang-Batang. Jurnal ABDIRAJA , 3 (2), 15-17.
Sujarwo,  S.,  Tristanti,  T.,  &  Santi,  F.  U.  (2017).  Pengembangan  model  pemberdayaan perempuan  desa  wisata  melalui  pendidikan  berbasis  komunitas. Jurnal  Penelitian Ilmu Pendidikan , 10 (1), 75-85. Supriyanti,  M.  (2017). Pemberdayaan  Perempuan  Pedesaan  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Keluarga  Perspektif  Ekonomi  Islam (Doctoral  dissertation,  IAIN Purwokerto).
Syarif,  A.  (2018).  Pemberdayaan  perempuan  menghadapi  modernisasi  pertanian  melalui kelompok  wanita  tani  (KWT)  pada  usahatani  sayuran  di  Kecamatan  Bissapu Kabupaten Bantaeng. Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian , 43 (1), 77-84.
Tamba,  W.,  Rizka,  M.  A.,  &  Andriani,  I.  (2020).  Implementasi  Pendidikan  Masyarakat Melalui Pemberdayaan Perempuan Berbasis Life Skill Education. Jurnal Paedagogy , 7 (3), 237-243.
Tini,  D.  L.  R.  (2019).  Pengembangan  Program  Usaha  Ekonomis  Produktif  dalam Pemberdayaan  Perempuan  di  Kabupaten  Sumenep. Jurnal  Inovasi  Ilmu  Sosial  Dan Politik (JISoP) , 1 (2), 148-156.
Tjiptaningsih,  W.  (2018).  Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Upaya  Peningkatan  Ekonomi Keluarga  (Studi  Kasus  Pada  Kelompok  Usaha  Perempuan  di  Desa  Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon). REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi , 2 (1), 45-67.
Wardany, K., Sari, R. P.,  & Mariana, E. (2020).  Sosialisasi  Pendirian “Bank Sampah”  Bagi Peningkatan  Pendapatan  Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Di  Margasari. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 364-372.
Widianto,  A.  A.  (2018).  Aktivisme,  Filantropi  Sosial  Dan  Pemberdayaan  Perempuan  Di Yogyakarta:  Studi  terhadap  Dinamika  Aktivisme  Yayasan  Sahabat  Ibu  dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. Jurnal Sosiologi Reflektif , 12 (2), 193-212. Widiastuti,  N.,  &  Kartika,  P.  (2017).  Penerapan  Model  Kelompok  Usaha  Kreatif  Islami (Kukis) Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pondok Pesantren. Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah , 6 (2), 20-29.