Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018

## KONTROVERSI IKLAN POLITIK DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017

## Ervan Ismail
Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor ervanismail.ei@gmail.com

## Abstrak
Pilkada DKI 2017 yang bagi sebagian kalangan dianggap setingat dengan Pilpres menyiratkan perlunya kemampuan tinggi  dalam  pelaksanaannya  oleh  seluruh  stakeholder  terkait.  Utamanya  lembaga  penyelenggara  dan  pengawas Pilkada  beserta  seluruh  perangkat  regulasinya.  Apakah  sudah  cukup  sesuai  ataupun  kalau  masih  memerlukan penyempurnaan  perlu  dicarikan  segera  alternatif  penyelesaiannya.  Penelitian  yang  dilakukan  menggunakan  tipe deskriptif,  di  mana  peneliti  menempatkan  diri  murni  sebagai  pengamat  yang  memaparkan  segala  gejala  sosial tertentu  Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  semiotika  dimana  didalamnya mempelajari tanda – tanda di dalam iklan khususnya pada penelitian ini, dapat di interpretasikan secara mendalam serta  dikaji  melalui  perspektif  komunikasi  politik,  komunikasi  pembangunan,  dan  regulasi  sehingga  didapatkan penjelasan terperinci mengenai makna dibalik tanda – tanda yang ada, dan selanjutnya mengungkapkan maksud dan tujuan  iklan  dan  pengiklan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  berusaha  mendeskripsikan  fenomena  kontroversi  iklan  PPP versi  Djan  Faridz  yang  memasang  iklan  kontrak  politiknya  mendukung  program  pembangunan  mesjid  raya pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017. Sementara PPP Romahurmuziy mendukung pasangan Agus Sylvi mengadukan  pelanggaran  Pilkada  pemasangan  iklan  tersebut.  Iklan  dianalisis  melalui  konsep  iklan  politik,  serta unsur-unsur  yang  terkandung  didalamnya  melalui  tafsiran  dalam  regulasi  Pilkada.  Kontroversinya  dilihat  melalui berita-berita  di  media  online    dimana  para  stakeholder  yang  terkait  Pilkada  seperti  kontestan  dan  tim  suksesnya, lembaga  pelaksana,    lembaga  pengawas,  sampai  dengan  media  televisi.  Hasil  penelitian  mendeskripsikan  iklan Partai  Persatuan  Pembangunan  versi  Djan  Faridz  berdasarkan  konsep  komunikasi  merupakan  bentuk  komunikasi pembangunan  yang  juga  merupakan    merupakan  iklan  politik  yang  berfungsi  menginformasikan  komitmen  nyata pasangan  Ahok-Djarot  dalam  membangun  masjid  raya  serta  memberikan  arti  bagi  warga  Jakarta  tentang  program pemimpin yang pro umat muslim. Sedangkan berdasarkan kajian regulasi jelas merupakan bentuk kampanye karena ditemukan memenuhi unsur penyampaian program pasangan Ahok-Djarot tentang pembangunan masjid dan adanya tanda  gambar  partai  politik  PPP.  Iklan  tersebut  juga  dipasang  tidak  melalui  KPU  DKI  dan  diluar  waktu yangdiperbolehkan  untuk  melakukan  Kampanye  melalui  media  massa.  Bawaslu  DKI  sebagai  lembaga  pengawas kesulitan  menentukan  unsur  pelanggaran  dalam  iklan  PPP versi  Djan  Faridz  sebagai  iklan  kampanye  karena  tidak dipasang oleh tim resmi dan tidak diakui sebagai kegiatan resmi dari tim sukses pasangan Ahok-Djarot.  KPID DKI melakukan pemanggilan TV One dan Kompas TV untuk  mengklarifikasi penayangan iklan PPP versi Djan Faridz sekaligus  menghentikan  penayangan  iklan  yang  oleh  kedua  stasiun  televisi  tersebut  dianggap  sebagai  iklan komersial biasa.
Kata Kunci : Iklan Partai, Iklan Politik, Kampanye, Pilkada DKI Jakarta
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018

## THE CONTROVERSY OF POLITICAL ADVERTISING IN 2017 DKI JAKARTA REGIONAL ELECTION

## Abstract
The 2017 DKI regional election which was considered to be on the same level as the Presidential Election implies a need for high capability in its implementation by all relevant stakeholders. The issue of the political contract adver- tisement from the contestants Ahok-Djarot with Djan Faridz’s version of PPP which appeared on television before the campaign period had heated the competition between political parties, the success teams and the 2017 DKI re- gional  election  contestants.  As  there  was  a  complaint  from  Romahurmuziy’s  version  of  PPP  which  supported  the contestants Agus-Sylvi to DKI’s Bawaslu and KPID, this case became a controversy that had been discussed contin- uously in mass media. Thus, it required a solution and regulations’ review on whether the advertisement contained violations on its airing  time, its content and  messages  which can  lead to the cancellation of the contestants  Ahok- Djarot in the 2017 DKI Regional Election. This study tries to find out the content of the advertising messages from the Djan Faridz’ version of PPP that advertise their political contract to support the contestants Ahok-Djarot in the 2017 DKI DKI Regional Election. The study also aims to find out whether there is a violation and how to handle it. The study type is qualitative descriptive with content analysis method. The elements of that advertisement were in- terpreted  and  analyzed  through  the  perspective  of  political  communication  and  development  communication.  Fur- thermore, it is analyzed based on the regulatory reviews of  KPU and KPI whether there is a violation. The contro- versy was presented through the news from online media, as well as a literature analysis of why the advertising ap- peared  on  television.  The  results  of  the  study  show  that  the  advertisement  from  Djan  Faridz’  version  of  PPP  is  a form of development communication and also a political advertising which serves to inform the real commitment of the contestants Ahok-Djarot in building a mosque and show them as pro-Muslim leaders. The study concluded that based on the advertising regulation, there is a campaign violation as it contains the elements of program information from the contestants Ahok-Djarot regarding the construction of the mosque and there is also a sign of PPP political party. The advertisement is not placed through KPUD DKI and not in the allowed period time of campaigns through mass media. Bawaslu DKI find it difficult in determining the elements of violation as the campaign advertisement is not placed by the official team and is  not recognized as an official activity by the  success team of the contestants Ahok-Djarot. KPID DKI then ask TV One and Kompas TV to clarify the advertisement of Djan Faridz's version of PPP while at the same time stopping the advertisement although those two television stations claim that the adver- tisement is an ordinary one. Keywords: Political Advertising, Party Ads, Campaigns, DKI Jakarta Election
Keywords : Advocacy, Communication, Social Mobilization

## PENDAHULUAN
Perhelatan  Pilkada  DKI  2017  sudah  usai,  dan menghasilkan  pemimpin  baru  periode  2017- 2022,    Gubernur  Anies  Rasyid  Baswedan  dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno. Per- tarungan  politik  yang  cukup  keras  dan  menyita perhatian  tidak  hanya  warga  Jakarta,  tapi  juga meyedot  perhatian  masyarakat  seluruh  Indone- sia,  bahkan  mancanegara.  Segala  langkah, strategi,  taktik  yang  dilakukan  masing-masing kontestan dalam dua tahapan diikuti dan diamati kalangan  luas  karena  juga  menjadi  tema  yang seksi  untuk  terus  diolah  dan  dimunculkan  se- luruh lini media. Baik media massa ataupun me-
dia  sosial  riuh  rendah  gegap  gempita  menyam- paikan  perkembangan  terkini  soal  Pilkada  DKI Jakarta  ini.  Pilkada  yang  melibatkan  aspek afektif, kognitif, dan behavioral masyarakat ber- pacu dengan kesigapan aparat keamanan, kema- tangan  penyelenggara  Pilkada,  dan  keahlian tim sukses masing-masing kontestan.
Melihat  gemerlapnya  pemberitaan  dan penyiaran  Pilkada  DKI  Jakarta  kiranya  patut untuk  dijadikan  bahan  kajian  untuk  menjadi pelajaran  ketika  Pilkada-Pilkada  selanjutnya akan digelar, terutama dalam tahun politik 2018 dan 2019. Level Pilkada DKI yang bagi sebagi-
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol.1 No.3 Juni 2018
an  kalangan  dianggap  selevel  dengan  Pilpres menyiratkan  perlunya  kemampuan  tinggi  dalam pelaksanaannya oleh seluruh stakeholder terkait. Utamanya lembaga penyelenggara dan pengawas  Pilkada  beserta  seluruh  perangkat regulasinya. Apakah sudah cukup sesuai ataupun kalau  masih  memerlukan  penyempurnaan  perlu dicarikan segera alternatif penyelesaiannya.
Media  penyiaran  utamanya  televisi memang  masih  menjadi  aktor  penting  dalam menjangkau khalayak pemilih dan mempengaruhi  persepsi  dan  perilaku  pemilih dalam  kontestasi  Pilkada.  M edia  televisi  yang memiliki  pengaruh  paling  kuat  dimasyarakat, dengan  tingkat  penetrasi  mencapai  96%  (data survei  Nielsen  Consumer  Media  View  2017), diikuti  dengan  media  luar  ruang  53%,  internet 44%, radio 37%, koran 7%, tabloid dan majalah 3%.  Demikian  kuatnya  pengaruh  televisi  maka tidak  heran  jika  para  kontestan  beserta  tim suksesnya  menganggap  “muncul”  di  televisi akan memberi dampak signifikan terhadap para pemilih  potensialnya.  Perlombaan  memasuki layar kaca ini seringkali melampaui garis-garis regulasi,  baik  dalam  bentuk  teks  dalam ketentuan  peraturan  maupun  “spirit”  yang melahirkan  ketentuan  tersebut.  Keahlian  para perencana  media  maupun  pelaksana  strategi media diperlukan untuk memenangkan pertarungan  udara  ini.  Semakin  sering  tingkat kemunculan,  semakin  kreatif  konten  kontestan yang  mereka  tampilkan,  dan  semakin  lihai mereka  bisa  menyiasati  regulasi,    akan membuka kesempatan memenangkan pertarungan  udara  ini.  Tidak  heran  jika seringkali tim  sukses  harus  berhadapan  dengan pengawas  Pilkada  seperti  Bawaslu,  pengawas media  penyiaran  KPI  dan  laporan  atau pengaduan  masyarakat.  Fenomena  ini  menarik untuk  diteliti  untuk  kemudian  dijadikan  bahan kajian dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan    pelanggaran  dan  penyimpangan akibat  adanya  celah  hukum  atau  kurangnya pemahaman kontestan tentang ketentuan- ketentuan  dalam  Pilkada  serentak  yang  akan segera  diselenggarakan  di  171  daerah  selama tahun 2018.
Tujuan Penelitian:
1. Mengetahui  deskripsi  isi,  pesan,  dan fungsi  iklan  partai  politik  PPP  versi Djan  Faridz  di  televisi  yang  menjadi kontroversi di Pilkada DKI Jakarta 2017
2. Mengetahui apakah melanggar peraturan dan ketentuan kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017
3. Mengetahui bagaimana penanganan lembaga-lembaga  pengawas  kampanye politik di Pilkada di DKI Jakarta.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Media Massa
Media massa saat ini telah berkembang menjadi sebuah institusi penting bagi masyarakat. Asum- si ini dikemukakan berdasarkan:
1. Media massa merupakan sumber kekuatan,  yakni  sebagai  alat  kontrol manajemen dan inovasi dalam masyara- kat  yang  dapat  diperdayagunakan  se- bagai  pengganti  kekuatan  atau  sumber daya lainnya.
2. Media  merupakan  lokasi  atau  forum yang  semakin  berperan  untuk  menam- pilkan  peristiwa-peristiwa  kehidupan masyarakat,  baik  yang  bertaraf  nasional maupun internasional
3. Media  telah  menjadi  sumber  dominan bukan  saja  bagi  individu  untuk  mem- peroleh  gambaran  dan  citra  realitas  so- sial, tetapi juga bagi masyarakat dan ke- lompok  secara  kolektif.  Media  me- nyuguhkan  nilai-nilai  dan  penilaian normatif  yang  dibaurkan  dengan  berita dan hiburan. (McQuail, 2010:24).
Untuk  mengetahui  mengapa  televisi  saling berkompetisi  dalam  mendapatkan  iklan  pada industri penyiaran di Jakarta menggunakan pen- dekatan  Ekologi  Media  mengenai  hubungan timbal  balik  antara  makhluk  hidup  (media) dengan  lingkungan  di  sekitarnya  yang  menun- jang  keberlangsungan  hidupnya.  Menurut  John Dimmick dan Eric Rothenbuhler (1985) terdapat tiga  sumber  utama  yang  menjadi  penunjang  ke-
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
hidupan  industri  media  yakni  capital  (meliputi modal),  types  of  content  (isi  media),  dan  types of  audience  (jenis  audiens).  Sehingga  mana- jemen  televisi  berjuang  dalam  membuat  suatu program (content) yang dibutuhkan dan menarik bagi audiens dan pengiklan.
Menurut  Dan  Nimmo  (2001)  surat  kabar, majalah,  radio,  dan  televisi  mempunyai  kepent- ingan  yang  permanen  dalam  mempublikasikan konflik-konflik  pribadi  dan  mengubahnya  men- jadi  isu  untuk  perdebatan  publik.  Sebagai  sum- ber  kepentingan,  media  membantu  proses penyusunan  opini  publik  sebagai  kebutuhan  un- tuk merangsang perhatian umum untuk membina dan mempertahankan khalayak yang besar. Pan- dangan  ini  berguna  untuk  menjelaskan  alasan penayangan iklan PPP versi Djan Faridz.

## Komunikasi Politik
Kampanye politik adalah penciptaan, penciptaan ulang, dan pengalihan lambang signifikan secara sinambung melalui komunikasi. Yang melakukan  kampanye  –  kandidat,  penasehat, konsultan,  dan  lainnya  –  berusaha  mengatur kesan  pemberi  suara  tentang  mereka  dengan mengungkapkan  lambang-lambang  yang  oleh mereka  diharapkan  akan  mengimbau  para  pem- ilih (Dan Nimmo (2001) hal.173)

## Iklan Politik
Dengan demikian iklan politik, dalam pengertian yang  ketat,  mengacu  pada  pembelanjaan  dan penggunaan  ruang  iklan,  dibayar  dengan  harga komersial,  dengan  tujuan  untuk  mengirimkan pesan  politik  pada  audien  luas  (Brian  McNair, (2003) p.97).
Seperti  semua  iklan,  suatu  iklan  politik adalah  suatu  bagian  dari  komunikasi  yang  sen- gaja  ditempatkan,  menggunakan  serangkaian media,  didesain  untuk  mengumpulkan  perasaan positif  terhadap  sponsor  (Garren  G  Lilleker (2006) h.147).
Arthur  Sanders  (2004)  berargumentasi bahwa  iklan  politik  yang  sukses  harus  menun- jukkan empat fitur, mereka harus:
1. Memiliki  dampak  dramatis,  untuk  men- jamin  minat  dan  bantuan  mengingat kembali
2. Menggambarkan tema-tema, cerita- cerita  dan  aliran  lazim  yang  tampaknya relevan;
3. Berfokus  pada  orang,  seringkali  orang- orang biasa dan bukan para politisi atau para aktor, dibandingkan kebijakan;
4. Sederhana,  sehingga  pesannya  mudah dipahami
Faktor-faktor ini, jika dikombinasikan dan disesuaikan terhadap konteks  kampanye dimana mereka digunakan, seharusnya menjamin bahwa iklan  tersebut  menawarkan  kualitas  yang  paling penting: kredibilitas. Jika pesan iklan, atau pem- bawa  pesannya  kurang  kredibilitasnya,  maka para  pemilih  akan  melewatkan  iklan  tersebut, dan  menganggapnya  seperti  iklan  dagang  yang licik  dan  sering  dihadapi  oleh  audiens  media  di masa modern.

## Fungsi Iklan Politik
Iklan  memiliki  dua  fungsi  dalam  proses  per- tukaran  antara  seorang  produsen  (barang, layanan  jasa  atau  program  politik)  dan  kon- sumen.  Pertama,  iklan memberikan  informasi . Proses  politik  diharapkan  melibatkan  pilihan rasional  para  pemilih,  yang  harus  didasarkan atas  informasi.  Jurnalisme  mewakili  suatu  sum- ber  penting  seperti  informasi,  iklan  yang  lain. Iklan  politik  dapat  dilihat  sebagai  suatu  alat penting  untuk  memberikan  informasi  kepada warga negara tentang siapa yang berdiri dan apa yang mereka tawarkan pada rakyat dalam termi- nologi kebijakan.
Kedua,  dengan  demikian  fungsi  iklan, dengan  membuat  komoditas memiliki  arti bagi pembelanja  prospektif  mereka;  dengan  mem- bedakan satu produk dari yang lain, yang secara fungsional sama, dan dengan melakukan ini da- lam  suatu  cara  yang  menghubungkan  keinginan konsumen (McNair).

## Tahapan Iklan Politik
Diamond  dan  Bates  (1992)  mengidentifikasi empat fase dari kampanye tipikal iklan politik :
 Pertama, identitas dasar di luar kandidat harus  ditetapkan  sebagai  dasar  untuk membangun  informasi.  Dalam  fase  ini, detil  biografis  positif  disorot  seperti
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta
Vol.1 No.3 Juni 2018
catatan pernah terjun dalam peperangan, atau kesuksesan dalam bisnis.
 Kedua,  kebijakan  kandidat  ditetapkan dalam  terminologi  yang  luas  dengan detil  asing  sesedikit  mungkin  dan dengan  muatan  emosional  (sebagai  slo- gan).
 Ketiga,  pihak  lawan  harus  diserang, menggunakan unsur-unsur negatif.
 Dan  akhirnya,  kandidat  harus  diberikan makna  positif  dalam  konteks  nilai  dan aspirasi ajang pemilihan. Dalam fase ini kampanye  akan  mencari  sintesa  dan mengintegrasikan  fitur-fitur  positif  kan- didat,  membuatnya  mendapatkan  reso- nansi dalam benak para pemilih.

## Komunikasi Pembangunan
Komunikasi  pembangunan  ini  digunakan  agar masyarakat  dapat  mengerti  serta  menerima rencana  pembangunan  yang  akan  dilakukan pihak  yang  ingin  melaksanakan  pembangunan. Pembangunan  yang  dimaksud  tidak  selalu mengenai  pembangunan  infrastruktur,  namun juga  pembangunan  sumber  daya  manusia  atau biasa  disingkat  dengan  SDM.  Dalam  rumusan dari  Gomez  (dalam  Nasution,  1996:128) “komunikasi  pembangunan  merupakan  disiplin ilmu  dan  praktikum  komunikasi  dalam  konteks negara-negara  sedang  berkembang,  terutama kegiatan  komunikasi  untuk  perubahan  sosial yang berencana”.

## Lembaga Pengawas dalam Pilkada
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang  bertugas  mengawasi  penyelenggaraan pemilihan  umum  di  wilayah  provinsi  se- bagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemili- han  umum  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang dalam  pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  berdasarkan  ke- tentuan yang diatur dalam undang-undang Pem- ilihan.
Sementara dalam UU 32 Tahun 2002 ten- tang  Penyiaran  disebutkan  Komisi  Penyiaran Indonesia  Pusat  dan  Daerah    sebagai  wujud peran  serta  masyarakat  berfungsi  mewadahi  as-
pirasi  serta  mewakili  kepentingan  masyarakat akan  penyiaran.  KPID  mempunyai  tugas  dan kewajiban di antaranya; ikut membantu pengaturan  infrastruktur  bidang  penyiaran;  ikut membangun  iklim  persaingan  yang  sehat  antar lembaga  penyiaran  dan  industri  terkait;  serta menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan  apresiasi masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  peny- iaran.  Termasuk  yang  berkaitan  dengan  peny- iaran  politik  Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  telah menandatangani  Memorandum  of  Understand- ing   (MoU)  di  Hotel  Ibis,  Jalan  Hayam  Wuruk, Jakarta  Selatan,  Jumat  (11/11/2016)  yang menghasilkan  nota  kesepahaman  tentang  pem- bentukan  gugus  tugas  pengawasan  dan  peman- tauan  pemberitaan  atau  penyiaran,  dan  iklan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  Serentak 2017  melalui  lembaga  penyiaran,  televisi  dan radio.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah menggunakan  tipe  deskriptif,  di  mana  peneliti menempatkan  diri  murni  sebagai  pengamat yang  memaparkan  segala  gejala  sosial  tertentu. Penelitian  deskriptif  pada  umumnya  dilakukan karena  suatu  peristiwa  yang  menarik  perhatian peneliti,  tetapi  belum  ada  kerangka  teoritis  un- tuk menjelaskan., Rahmad (2004:25).
Metode  penelitian  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  adalah  metode  semiotika. “Metode semiotika pada dasarnya bersifat kuali- tatif  interpretatif  ( interpretation ),  yakni  sebuah metode  yang  memfokuskan  dirinya  pada “tanda”  dan  “teks”  sebagai  obyek  kajian,  serta bagaimana  peneliti  “menafsirkan”  dan  “me- mahami  kode”  ( decoding )  di  balik  tanda  dan teks tersebut.
Melalui  pendekatan  semiotika,  dimana didalamnya mempelajari tanda – tanda di dalam iklan  khususnya  pada  penelitian  ini,  dapat  di interpretasikan  secara  mendalam  serta  dikaji melalui  perspektif  komunikasi  politik,  komu- nikasi  pembangunan,  dan  regulasi  sehingga
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
didapatkan  penjelasan  terperinci  mengenai makna  dibalik  tanda  –  tanda  yang  ada,  dan  se- lanjutnya  mengungkapkan  maksud  dan  tujuan iklan dan pengiklan yang diteliti.

## Unit Analisis
Unit  analis  dalam  penelitian  ini  adalah  tanda  – tanda  satuan  terkecil  yang  ada  pada  iklan  PPP versi  Djan  Faridz  di  TV  One.  Iklan  tersebut mempunyai  alur  cerita  yang  mengangkat  pem- bangunan  masjid  pada  pemerintahan  Ahok- Djarot  dan  janji  pembangunan  empat  mesjid raya  lainnya  di  DKI  Jakarta.  Iklan  tersebut  di analisis  secara  terpisah,  berdasarkan  konsep iklan  politik  dan  berdasarkan  konsep  regulasi. Selanjutnya  hasil  analisis  dikaji  secara  kese- luruhan  untuk  melihat  maksud  pengiklan  dan kesesuaiannya  dengan  ketentuan-ketentuan  da- lam regulasi.

## Analisis Data
Keseluruhan data yang ada selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk melihat dan memaparkan makna  yang  dibentuk  atau  terbentuk  oleh struktur  didalam  iklan.  Dalam  proses  analisis akan  ditampilkan  beberapa  gambar/scene  dari story line yang menggunakan tanda – tanda yang berkaitan  dengan  pesan  pembangunan  dan  poli- tik  dalam  iklan,  selanjutnya  analisis  dibuat dengan  menggunakan  pemikiran  –  pemikiran Arthur Sanders serta Diamond dan Bates.

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHA- SAN

## Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  berupa  hasil  rekaman  peman- tauan  KPID  DKI  Jakarta  yaitu;  tayangan  iklan niaga/komersil  Partai  Persatuan  Pembangunan (versi  Djan  Faridz)  di  TV One,  durasi  30  detik, tanggal  3  Nopember  2016  dengan  time  code 21:21:  00  -  21:21:27  WIB,  sebagaimana  pen- gaduan yang dilakukan oleh Abdul Aziz sebagai Ketua  DPW  PPP  DKI  Jakarta  versi  Romahur- muziy berdasarkan surat nomor 021/PPP/DKI/XI/2016 pada 4 November 2016.
Kemudian  setelah  disaksikan  iklan  tersebut dapat  dideskripsikan  sebagai  berikut  :  Iklan
Partai Persatuan Pembangunan adalah tayangan iklan komersial di stasiun televisi TV One pada program Apa Kabar Indonesia Malam tanggal 3 Nopember  pukul  21:21:00-21:21:27  yang me- nyiarkan  siaran  iklan  Partai  Persatuan  Pem- bangunan  dimana  muatan  isi  iklan  tersebut mengkomunikasikan  hasil  nota  kesepahaman antara  Partai  Persatuan  Pembangunan  versi Djan  Faridz  dengan  pasangan  petahana Gubernur DKI Ahok-Djarot.
Tampilan  iklan  berdurasi  +/-  30  detik  secara anatomi  iklan,  yaitu  visualisasi  MOU  yang ditanda  tangani,  narasi  membangun  Masjid Raya  di  setiap  kota  di  Provinsi  DKI  Jakarta, pembangunan  masjid  raya,  dan  penyebutan Ahok  Jarot  dalam  narasinya  (bahasa  ucapan), serta menampilkan visualisasi testimoni masyarakat tentang pembangunan Masjid Raya.
Deskripsi  Iklan  PPP  versi  Djan  Faridz  yang ditayangkan TV One adalah sebagai berikut :
Gambar Pembuka Nota Kesepahaman yang ditandatangani diatas materai
Kalimat Narator (suara):
“Nota  Kesepahaman  antara  Partai  Persatuan Pembangunan dengan Ahok-Djarot salah satunya  berisi  kesediaaan  pasangan  Ahok- Djarot  membangun  masjid  raya  di  5  wilayah Jakarta.
Kalimat  dalam  Gambar  : Masjid  Raya  Jakarta Barat,  luas  bangunan  2  Ha,  Diatas  lahan  17,8 Ha, Biaya 170 M Rupiah, Selesai akhir 2016

## Kalimat Narator (suara):
Saat ini pemerintahan Ahok Jarot  sedang mem- bangun  Masjid  Raya  di  wilayah  Jakarta  Barat. Bila  terpilih  nanti,  Ahok    Jarok    berjanji  akan membangun  4  Masjid  Raya  lainnya  di  tiap  ko- tamadya…..” .
Gambar dan Suara Nana – Ketua RT Duri Kosambi
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
“Para ustadz-ustadz di wilayah kami nanti bisa di karyakan !”.
Gambar dan Suara Saryono – Pengurus Masjid “Yaa.mudah-mudahan  dengan  bertambahnya masjid yaa bertambah pula silaturohmi kita !”.

## Gambar Penutup
Logo  Partai  Persatuan  Pembangunan  beserta slogan  berupa  ajakan  “Dukung  pemimpin  yang pro umat Islam”.
Gambar 1
Cuplikan Visualisasi Tayangan Iklan Partai Persatuan Pembangunan Edisi 3 November 2016
Sumber: Dok. KPID Jakarta

## PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis tentang isi atau pesan yang ingin  disampaikan  oleh  Iklan  PPP  versi  Djan Faridz  tersebut  terkategori  sebagai  komunikasi pembangunan  sebagaimana  dalam  tinjauan pustaka  disebutkan,  komunikasi  pembangunan digunakan agar masyarakat dapat mengerti serta menerima rencana pembangunan yang akan dil- akukan  pihak  yang  ingin  melaksanakan  pem- bangunan.  Dalam  hal  ini  tentu  saja  pem- bangunan  masjid  raya  di  wilyah  DKI  Jakarta sebagai  wujud  komitmen  pembangunan  pasan-
gan Ahok-Djarot yang didukung oleh PPP versi Djan Faridz. Pembangunan yang dimaksud tidak selalu  mengenai  pembangunan  infrastruktur, namun juga pembangunan sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM berupa kesak- sian  dan  harapan  Nana  selaku  Ketua  RT  Duri Kosambi  (Jakarta  Barat)  dan  Saryono  sebagai pengurus masjid.
Sementara  dalam  analisis  fungsi  iklan politik  menurut  McNair  iklan  politik  PPP  ini terkait  dengan  pilihan  rasional  yang  seharusnya dilibatkan  dalam  proses  politik  warga  Jakarta berdasarkan  informasi-informasi  yang  disam-
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
paikan.  Ahok-Djarot  menawarkan  kebijakan- kebijakan nyata yang berpihak pada umat Islam berupa  pembangunan  mesjid  raya  di  seluruh wilayah  DKI  Jakarta.    Iklan  ini  juga  berfungsi membuat pasangan Ahok-Djarot diartikan merupakan  saluran  penghubung  yang  sesuai dengan  keinginan  warga  Jakarta  dan  prospek Jakarta ke depannya yang berbeda (lebih baik).
Dianalisis  dalam  pandangan  Sanders iklan  politik  ini  diharapkan  memiliki  dramatic impact  berupa  jawaban  keraguan  sebagian  ka- langan tentang komitmen pasangan Ahok-Djarot terhadap  warga  muslim  DKI  yang  selama  ini dikesankan  kurang  dipedulikan  dalam  pem- bangunan  Jakarta  oleh  pasangan  Ahok-Djarot. Iklan  ini  juga  meyakinkan  dan  mengingatkan kembali  bahwa  komitmen  Ahok-Djarot  terlihat buktinya berupa alokasi anggaran pembangunan masjid raya seluruh wilayah DKI Jakarta. Tema yang  diangkat  tentang  pembangunan  infra- struktur berupa masjid, dan relevansinya dengan pemberdayaan  ustadz  dan  nilai-nilai  religius bagi kebersamaan warga. Iklan ini memperlihat- kan fokus pada orang biasa sebagaimana pilihan aktornya berupa Ketua RT dan Pengurus Masjid, serta  membawa  pesan  yang  mudah  dimengerti berupa bukti nyata dan harapan di masa menda- tang.
Berdasarkan  istilah  kampanye  dari  Dan Nimmo,  penciptaan,  penciptaan  ulang,  dan  pen- galihan  lambang,  signifikan  secara  sinambung melalui komunikasi salah satunya terlihat dalam bentuk  iklan  yang  menawarkan  pesan-pesan yang diciptakan tim sukses (pen- asehat/konsultan) seperti visi,misi, program, foto kandidat,  atau  lambang  partai  yang  ditujukan mengenalkan  atau  meyakinkan  para  pemilih  se- bagaimana  tercantum  dalam  definisi  kampanye pada regulasi.
Kemudian  jika  menggnnakan  analisis berdasarkan  penafsiran  dalam  regulasi.    Dalam Pasal  15  Ketentuan  Umum  PKPU  No.7  tahun 2015  dinyatakan  bahwa  Kampanye  Pemilihan, selanjutnya  disebut  Kampanye,  adalah  kegiatan menawarkan  visi,  misi,  dan  program  Pasangan Calon  dan/atau  informasi  lainnya,  yang  ber- tujuan  mengenalkan  atau  meyakinkan  Pemilih. Iklan PPP versi Djan Faridz ini mengindikasikan adanya  pelanggaran  berupa  kegiatan  mena-
warkan  program  Pasangan  Calon  Ahok-Djarot berupa  pembangunan  masjid  raya  yang  ber- tujuan  meyakinkan  pemilih,  utamanya  pemilih muslim  di  DKI  Jakarta.  Selanjutnya  masih  da- lam  regulasi  yang  sama  pada  pasal  22  disebut- kan, Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye  melalui  media  cetak  dan  elektronik berbentuk  tulisan,  gambar,  animasi,  promosi, suara,  peragaan,  sandiwara,  debat,  dan  bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk  memperkenal- kan  Pasangan  Calon  atau  meyakinkan  Pemilih memberi  dukungan  kepada  Pasangan  Calon, yang  difasilitasi  oleh  KPU  Provinsi/KIP  Aceh dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  yang  didanai Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD).  Indikasi  pelanggarannya  yang  terjadi adalah  iklan  kampanye  tersebut  tidak  didanai oleh  APBD,  melainkan  oleh  pemasang  iklan komersial  biasa  sebagaimana  yang  disampaikan oleh pihak TV One.
Sementara  itu,  PKPU  Nomor  7  Tahun 2015  Pasal  33 menjelaskan  bahwa  Materi  Iklan Kampanye  sebagaimana  dimaksud;  Ayat  (1) memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto  Pasangan  Calon,  tanda  gambar  Partai  Poli- tik  atau  Gabungan  Partai  Politik  dan/atau  foto pengurus  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai Politik;  Ayat  (2) Iklan  Kampanye  memuat  in- formasi  mengenai  visi  -  misi,  program,  tanda gambar/foto  atau  audio  visual  pasangan  calon, Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai  Politik  atau pengurus  Partai  Politik  atau  Gabungan  Partai Politik.  Iklan  dapat  berisi  pesan  ajakan  atau meyakinkan  calon  pemilih  untuk  memilih pasangan  calon  tertentu.  Kembali  lagi  terrdapat indikasi pelanggaran berupa informasi mengenai program  dan  ditambah  dengan  adanya  tanda gambar partai politik Partai Persatuan Pembangunan di bagian akhir iklan tersebut.
Sedangkan  pada  Pasal  34  disebutkan  Pe- nayangan  Iklan  Kampanye  dilaksanakan  selama 14  hari  sebelum  masa  tenang.  Jumlah  penayan- gan  Iklan  Kampanye  di  televisi  untuk  setiap Pasangan  Calon,  paling  banyak  kumulatif  10 spot,  berdurasi  paling  lama  30  detik,  untuk  se- tiap stasiun televisi, setiap hari selama masa pe- nayangan  Iklan  Kampanye.  Untuk  penentuan alokasi,  frekuensi  penayangan  serta  jadwal (placement)  ditentukan  dengan  memenuhi  prin-
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
sip keterbukaan dan keberimbangan bagi pasan- gan  calon.  Sementara  itu,  pengaturannya  media massa  cetak,  media  massa  elektronik  dan  lem- baga  penyiaran  dilarang  menayangkan  Iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU  Provinsi  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota. Indikasi  pelanggaran  tentunya  adalah  penayan- gan iklan diluar masa penayangan iklan kampa- nye,  tidak  memenuhi  prinsip  keberimbangan bagi  pasangan  lain  karena  memang  belum  beri- klan.  Sementara  bagi  TV  One  sebagai  lembaga penyiaran  melanggar  ketentuan  penayangan iklan  kampanye  komersial  selain  yang  difasili- tasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
Sementara  itu  dalam  regulasi  lainnya yang diatur melalui ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia  yang  ditujukan  kepada  Lembaga Penyiaran  Televisi  dan  Radio  berupa  aturan iklan  kampanye  berdasarkan  Pedoman  Perilaku Penyiaran dan  Standar  Program  Siaran  (P3SPS) Tahun  2012  menjelaskan  tentang  siaran  Pemilu dan Pilkada diantaranya terdapat pada;
Pedoman Perilaku Penyiaran, Pasal 50 (Ayat 3), lembaga penyiaran tidak boleh bersikap par- tisasn  terhadap  salah  satu  peserta  Pemilu dan/atau  Pilkada.  Selanjutnya  Ayat  (5)  bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan Perundang-  Undangan  serta  Peraturan  dan  Ke- bijakan  Teknis  tentang  Pemilihan  Umum  dan /atau  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
Standar  Program  Siaran,  Pasal  71  (Ayat  5) lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan Perundang-Undangan  serta  Peraturan  dan  Ke- bijakan  Teknis  tentang  Pemilihan  Umum  dan /atau  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  yang ditetapkan  oleh lembaga  yang  berwenang. Ayat (6) Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undang, serta peraturan dan kebijakan  teknis  tentang  kampanye  yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
Tentunya  pelanggaran  ketentuan  ini diberlakukan  kepada  TV  One  yang  terindikasi- kan  melakukan  pelanggaran  sesuai  dengan  ke- tentuan  dalam  Keputusan  KPU  RI  Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun  2016  pada  Bab  IV. Larangan dan Sanksi bagian A. Larangan dalam Kampanye  poin  7  yang  berbunyi,  Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran Dalam hal ter-
dapat  bukti  pelanggaran  atas  pemberitaan  dan penyiaran,  Dewan  Pers  atau  Komisi  Penyiaran Indonesia  dapat  menjatuhkan  sanksi  sesuai dengan  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Komisi Penyiaran  Indonesia  atau  Dewan  Pers  se- bagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan tentang penyiaran atau pers. Sementa- ra  sanksi  yang  diberikan  oleh  KPU  jika  terjadi pelanggaran  atas  larangan  ketentuan  Pemasan- gan  Iklan  Kampanye  itu,  menurut  Kepuutusan KPU dapat dikenai sanksi: 1. Peringatan tertulis; dan  2.  Perintah  penghentian  penayangan  Iklan Kampanye  di  media  massa. Setelah  dilakukan pemanggilan  TV  One  oleh  KPID  dan  Bawaslu segera  menghentikan  tayangan  iklan  PPP  versi Djan Faridz tersebut .

## Langkah Penanganan Lembaga Pengawas
Dari  hasil  analisa  pada  pemberitaan  media online  yang  dianggap  memiliki  kredibilitas  sep- erti  detik.com,  kompas.com,  tempo.co,  lipu- tan6.com,  antaranews.com,  republika.co.id,  vi- va.co.id, cnnindonesia.com, beritasatu.com, tribunnews.com, metrotv- news.com, merdeka.com, rmoljakarta.com, pos- kotanews.com  dapat  dilihat  kronologis  peristi- wa,  analisis  teks  percakapan  para  stakeholder terkait  Pilkada  DKI,  dan  bagaimana  hasil  akhir penyelesaiannya.
Kontroversi  soal  Iklan  Partai  Persatuan Pembangunan  versi  Djan  Faridz  di  TV  One  ini cukup ramai diberitakan di  media online. Mulai dari  adanya  pengaduan  dari  Abdul  Aziz  Ketua DPW PPP DKI Jakarta versi Romahurmuziy  ke Bawaslu  DKI  Jakarta  dalam  surat  surat  nomor 021/PPP/DKI/XI/2016  pada  4  November  2016, berselang  satu  hari  setelah  penayangan  di  TV One  dilakukan.  Abdul  Aziz  mempermasalahkan pelanggaran  iklan  sebelum  waktu  kampanye, pemuatan  visi-misi  dan  program  pasangan Ahok-Djarot  dan  penggunaan  lambang  partai PPP  yang  tidak  sah.  Ketika  itu  memang  terjadi konflik  kepengurusan  antara  dua  kubu  di  PPP, yaitu antara kubu Djan Faridz yang  mendukung Ahok-Djarot  dan  kubu  Romahurmuziy  yang mendukung pasangan Agus-Sylvi.
Kubu  PPP  Djan  Faridz  menggunakan media  televisi  untuk  membantu  membentuk opini  publik  bahwa  calon  yang  mereka  dukung
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
adalah pemimpin yang pro umat Islam dan bah- wa  mereka  adalah  kepengurusan  PPP  yang  sah dengan  mendukung  pasangan  petahana  yang juga disokong partai-partai pro pemerintah. Dan seperti  dikatakan  Lilleker,  semua  iklan,  terma- suk iklan politik adalah suatu bagian dari komu- nikasi  yang  sengaja  ditempatkan,  menggunakan serangkaian  media  (beberapa  TV  format  news), didesain  untuk  mengumpulkan  perasaan  positif terhadap  pemasang  iklan.  Dari  hasil  temuan peneliti  ternyata  iklan  komersial  PPP  Djan  Fa- ridz  dengan  tema  nota  kesepahaman  tentang  Is- lamic  Center  Jakarta  Utara  juga  ditayangkan  di Kompas  TV,  tapi  dengan  muatan  dan  kemasan pesan  yang  lebih  “halus”,  namun  tetap  menun- jukkan  dukungan  terhadap  pemerintah  provinsi DKI Jakarta. Sehingga tidak memicu kontroversi dan pengaduan pihak lain. Kompas TV juga su- dah  menghentikan  tayangannya  setelah  di- panggil untuk klarifikasi oleh KPID DKI Jakar- ta.
Hampir  semua  media  online  pada  tang- gal 8 November 2016 memuat berita pernyataan Ahok dan Djarot yang isinya bantahan iklan ter- sebut  bukan  secara  resmi  berasal  dari  tim suksesnya.  Ia  bahkan  mempermasalahkan  dan menegur  PPP  Djan  Faridz  untuk  segera menghentikan penayangannya. Ahok mensinyalir  hal  ini  sengaja  dilakukan  untuk membatalkan pencalonannya.
Besoknya  tanggal  9  November  2016 diberitakan  Bawaslu  DKI  Jakarta  telah  me- meriksa  terlapor,  pelapor,  saksi  dan  media  TV One  dalam  proses  pengusutan  dugaan  pelang- garan  pemasangan  iklan  di  media  massa  pada kampanye  Pilkada  Jakarta  2017.  Menurut Sumarno  Ketua  KPU  DKI  Jakarta,  sanksi  pem- batalan pencalonan bisa diberikan jika mendapatkan  rekomendasi  dari  Bawaslu  setelah melalui  beberapa  tahapan.  Sementara  menurut Juru Bicara tim sukses Ahok-Djarot Bestari Ba- rus menyatakan tidak bertanggungjawab dengan penayangan  iklan  PPP  kubu  Djan  Faridz  terse- but.
Berdasarkan  media  online  pada  tanggal 10  November  2016  KPI  DKI  Jakarta  melalui Koordinator Isi Siaran Leanika Tanjung menya- takan itu dugaan iklan kampanye, dan harus ber- hati-hati  menyikapinya.  Karena  tidak  bisa
memutuskan secara sepihak  karena terkait pera- turan KPU dan Pilkada serta melalui rapat pleno dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI. Sementara berdasarkan  data  yang  diperoleh  peneliti  pada hari  Kamis,  10  November  pihak  KPID  DKI  te- lah  memanggil  TV  One  dan  Kompas  TV  untuk melakukan  klarifikasi.  Pihak  TV  One  menya- takan  tidak  mengetahui  ketentuan  tentang  iklan kampanye dalam Pilkada, dan menganggap iklan tersebut sebagai iklan komersial biasa. Sementa- ra  pihak  Kompas  TV  menyatakan  iklan  PPP Djan  Faridz  sudah  melalui  proses  editing  dan revisi  beberapa  kali,  sehingga  menghindari  un- sur-unsur  yang  tergolong  menjadi  kampanye. Iklan  itu  juga  sudah  dihentikan  penayangannya. Jadi sepertinya pihak Kompas TV sudah menge- tahui  ketentuan tentang  iklan  kampanye,  namun dengan  melakukan  revisi  muatan  iklan  tersebut Kompas  TV  berharap  iklan  tersebut  tetap  bisa ditayangkan  sebagai  iklan  komersial.  Dari  sini terlihat  bagaimana  media  televisi  berkompetisi dalam mendapatkan capital berupa iklan komer- sial  sebagaimana  konsep  dalam  Ekologi  Media, meskipun mengandung resiko pelanggaran.
Pada  tanggal  11  November  2016 Bawaslu  belum  bisa  menentukan  apakah  dalam materi  iklan  tersebut  terdapat  unsur  visi,  misi, dan  program  pasangan  Ahok-Djarot.  Dan apakah  unsur-unsur  tersebut  terlihat  secara  ku- mulatif. Sehingga diperlukan pendapat saksi ahli dan pengawasannya ada pada Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta. Bawaslu akan menelusu- ri  pihak  pemasang  iklan  tersebut.  Jika  terbukti pemasang iklan dari tim kampanye Ahok-Djarot maka pencalonannya bisa dibatalkan.
Setelah  lama  beritanya  menghilang muncul pernyataan dari Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno tentang ketentuan pemasangan iklan di media  massa  hanya  difasilitasi  oleh  KPU.  Dan terkait iklan PPP versi Djan Faridz yang menun- jukkan  dukungannya  kepada  pasangan  Ahok- Djarot  telah  ditegur  langsung  oleh  KPU  DKI Jakarta  dan  dihentikan.  Tim  Ahok-Djarot  juga berkeberatan dengan iklan tersebut.
Kemudian  pada  tanggal  2  Januari  2017 diberitakan pendapat ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti yang  menyampaikan pernyataan terkait  kasus  yang  berbeda  soal  pelanggaran iklan kampanye.  Iklan kampanye di media mas-
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
sa baru dinyatakan sebagai pelanggaran dan bisa membatalkan  pencalonan  apabila  dipasang  oleh pasangan  calon  atau  tim  kampanye,  sebagaima- na  auran  KPU.  Dengan  demikian  jika  dikaitkan dengan  kasus  pemasangan  iklan  kampanye  PPP versi Djan Faridz yang berisi dukungan terhadap pasangan  Ahok-Djarot  telah  selesai  walaupun tidak  dinyatakan  secara  resmi.  Dan  faktanya pasangan  Ahok-Djarot  tetap  mengikuti  Pilkada DKI  2017  sampai  selesai  hasilnya  ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## KESIMPULAN
1. Hasil analisis iklan Partai Persatuan Pem- bangunan  versi  Djan  Faridz  berdasarkan konsep  komunikasi  merupakan  bentuk komunikasi  pembangunan  yang  juga merupakan  merupakan iklan politik yang berfungsi  menginformasikan  komitmen nyata pasangan Ahok-Djarot dalam mem- bangun masjid raya serta memberikan arti bagi warga Jakarta tentang program pem- impin  yang  pro  umat  muslim.  Pemasan- gan  iklan  oleh  PPP  Djan  Faridz  lebih  ka- rena kepentingan politik untuk mempengaruhi opini publik akibat konflik kepengurusan  dengan  kubu  PPP  Roma- hurmuziy.
2. Hasil analisis iklan PPP versi Djan Faridz berdasarkan  kajian  regulasi  jelas  merupa- kan  bentuk  kampanye  karena  ditemukan memenuhi  unsur  penyampaian  program pasangan  Ahok-Djarot  tentang  pem- bangunan  masjid  dan  adanya  tanda  gam- bar partai politik PPP.  Iklan tersebut juga dipasang  tidak  melalui  KPU  DKI  dan diluar  waktu  yangdiperbolehkan  untuk melakukan  Kampanye  melalui  media massa.
3. Hasil  analisis  langkah  penanganan  ber- dasarkan  data  yang  diperoleh  dari  KPID
DKI  dan  analisa  pemberitaan  media online  menunjukkan  kesulitan  Bawaslu DKI  sebagai  lembaga  pengawas  menen- tukan unsur pelanggaran dalam iklan PPP versi Djan Faridz sebagai iklan kampanye karena  tidak  dipasang  oleh  tim  resmi  dan
tidak  diakui  sebagai  kegiatan  resmi  dari tim sukses pasangan Ahok-Djarot.
4. Hasil  analisis  data  di  lembaga  pengawas penyiaran KPID DKI menunjukkan langkah  pemanggilan  lembaga  penyiaran TV One dan Kompas TV untuk mengklar- ifikasi  penayangan  iklan  PPP  versi  Djan Faridz  sekaligus  menghentikan  penayan- gan iklan yang oleh kedua stasiun televisi tersebut dianggap sebagai iklan komersial biasa.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa hal  ini  terjadi  karena  kompetisi  diantara stasiun televisi untuk mendapatkan iklan.

## SARAN
1. Dalam  penyelenggaraan  Pilkada  perlu dilakukan  sosialisasi  tentang  semua  regu- lasi yang berkaitan dengan kegiatan kam- panye  kepada  lembaga  penyiaran,  partai politik,  kontestan  beserta  tim  suksesnya agar  mendapatkan  kesamaan  pandangan, kesamaan  tafsiran,  dan  komitmen  untuk mematuhi  segala  ketentuan  yang  berlaku untuk kepentingan bersama.
2. Perlu ditingkatkan kualitas sensor internal di  media  massa  terutama  lembaga  peny- iaran agar menghindari tekanan kompetisi media  untuk  memperoleh  iklan  yang memiliki  resiko  pelanggaran  aturan  yang terkait dengan Pilkada.
3. Perlu  mekanisme  koordinasi  yang  lebih baik  antar  lembaga  penyelenggara  dan pengawas  Pilkada  tentang  langkah  pe- nanganan  kasus-kasus  kontroversial  da- lam  Pilkada  termasuk  pengaturan  waktu atau lama penyelesaiannya sehingga tidak menjadi berlarut-larut dan saling menunggu antar lembaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
McNair,  Brian  (2003).,  AN  INTRODUCTION TO  POLITICAL  COMMUNICATION (3-Ed), London, Routledge.
McQuail,  Denis.  (2010). Mass  Communication Theory. 6 th Edition . London: Sage Publi- cations.
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018 Nasution, Z. (1996)., Komunikasi Pem- bangunan:  Pengenalan  Teori  dan  Pen- erapannya. Raja Grafika Persada, Jakar- ta.
Nimmo,  Dan  (2001)., Komunikasi  Politik,  Ban- dung, Remaja Rosdakarya Lilleker, Darren G (2006)., Key Concepts in Po- litical  Communication,  London,  Sage Publications Ltd.
Dimmick, John, J. Dobos, dan Lin C. 1985. The Niche  and  Media  Industries:  A  Uses  & Gratification  Approach  to  Measuring Competitive  Superiority.  Ohio:  The Ohio State University Press.

## Jurnal:
Boer,  Kheyene  Molekandella,  Iklan  Partai  Poli- tik  dan  Politik  Media,  Jurnal  Visi  Komu- nikasi  Universitas  Mercu  Buana,  Vol  13 No.2, November 2014 Ismail,  Ervan,  Siti  Dewi  Sri  Ratna  Sari,  Apre- siasi  Masyarakat  Terhadap  TV  Lokal  di Jakarta,  Jurnal  Visi  Komunikasi  Fikom Universitas  Mercu  Buana, Vol XII  No.01 Mei 2013
Ismail,  Ervan,  Hiperpornografi  Perempuan  da-
lam  Iklan,  Jurnal  Visi  komunikasi  Fikom Universitas  Mercu  Buana,  Vol  14  No.01 Mei 2015.
Kertayasa,  I  Putu  Agus  Nanda,  Ni  Made  Ras Amanda Gelgel, Ade Devia Pradipta, An- alisis Terpaan Iklan Partai Politik Di Tel- evisi  Pada  Pemilih  Pemula  di  Kota Denpasar  pada  Pemilu  Legislatif  2014, Jurnal  Medium  Prodi  Ilmu  Komunikasi, FISIP  Universitas  Udayana,  Vol  1  No  1 2017 Morissan, The influence of advertisers on televi- sion  content  in  post-authoritarian  Indone- sia,  International  Journal  of  Humanities and Social Science Invention, Impact Fac- tor AQCJI.756, www.ijhssi.org, Volume 5 Issue 11, November 2016 Prihantoro,  Edy,  Analisis  Wacana  Pemberitaan Selebriti  Pada  Media  Online,  Proceeding PESAT Vol 5 Oktober 2013 Purworini, Dian, Serbuan Rayuan Iklan Politik :
Antara  Harapan  dan  Kenyataan,  Jurnal
Komuniti,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, Volume 1 No 1 Januari 2010 Riesardhy,  Anastasia  Winanti  dan  F.  Anita Herawati,  Kompetisi  Stasiun  Televisi Swasta  Nasional  Berdasarkan  Superiority Direction  dan  Superiority  Magnitude, Jurnal  Ilmu  Komunikasi,  Prodi  Komu- nikasi  FISIP  Universitas  Atmajaya  Yog- yakarta Vol 9 No.1 Tahun 2012
Septiani,  Redyta,  Analisis  Wacana  Isi  Pesan Iklan  Politik  Pemilihan  Kepala  Daerah DKI Jakarta Di Media Internet, Jurnal The Messenger,  Universitas  Semarang,  Vol- ume  VI Nomor 1 Edisi Januari 2014 Yunus, Ulani, Konstruksi Pesan Politik di Tele- visi  Komersial  Menjelang  Pemilihan Umum  2014  :  Studi  Kasus  Iklan  Partai Hanura,  PAN,  dan  Gerindra,  Jurnal  Hu- maniora  Universitas  BINUS,  Vol  5  No.2 Oktober 2014

## Regulasi:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .
Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012.
Peraturan  KPU  (PKPU)  Nomor  7  Tahun  2015 tentang  Kampanye  dan  PKPU  Nomor  12 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas PKPU  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Kampanye
Keputusan  KPU  RI  No.123/Kpts/KPU/Tahun 2016  Tentang  Pedoman  Teknis  Pelaksa- naan  Kampanye  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bu- pati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali- kota Tahun 2017.
Media Internet: http://www.nielsen.com/id/en/press- room/2017/TREN-BARU-DI- KALANGAN-PENGGUNA-INTERNET- DI-INDONESIA.html
Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Vol.1 No.3 Juni 2018
https://news.detik.com/berita/d- 3345463/bawaslu-dki-laporan-iklan- kampanye-ahok-di-tv-sudah-diteruskan- ke-kpi http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/08 /07001081/soal.iklan.kampanye.ahok- djarot.yang.dilaporkan.ke.bawaslu. http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/08 /13040891/ahok.tegur.ppp.kubu.djan.farid z.karena.kecewa.soal.iklan.kampanye http://pilkada.metrotvnews.com/news- pilkada/VNxJJGdk-ahok-tegur-iklan- kampanye-ppp-djan-faridz https://pilkada.tempo.co/read/818686/ahok- tegur-ppp-djan-faridz-setelah-tayang- iklan-kampanye-di-tv http://pilkada.liputan6.com/read/2645430/ppp- kubu-romy-laporkan-iklan-kampanye- ahok-djarot-ke-bawaslu http://pilkada.liputan6.com/read/2647303/kpu- dki-iklan-ppp-pelanggaran-berat-ahok- djarot-bisa-dibatalkan https://www.viva.co.id/berita/metro/845287- ahok-khawatir-dengan-iklan-kampanye- ppp-kubu-djan-faridz http://www.beritasatu.com/aktual/397955- ahokdjarot-tak-tahu-iklan-kampanye-ppp- djan-faridz.html https://news.detik.com/berita/d- 3340345/ditegur-ahok-soal-iklan-ppp- djan-mungkin-ada-simpatisan-yang- semangat https://www.merdeka.com/politik/kpu-dki- sebut-iklan-ppp-dukung-ahok-di-tv- masuk-pelanggaran-berat.html www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/201611 09171023-516-171518/bawaslu- pengusutan-iklan-djan-faridz-dukung- ahok-selesai/ http://www.republika.co.id/berita/koran/urbana/ 16/11/09/ogdacb21-penolakan- ahokdjarot-fenomena-baru-di-pilkada http://poskotanews.com/2016/11/09/timses- ahok-djarot-tak-tanggungjawab-soal- iklan-ppp-djan-faridz/ http://www.rmoljakarta.com/read/2016/11/05/35 819/Langgar-PKPU,-PPP-DKI-Laporkan- Iklan-Kontrak-Politik-Ahok-Djarot- dengan-Djan-Faridz-ke-Bawaslu-
http://pilkada.liputan6.com/read/2648760/bahas- iklan-ppp-kpi-akan-rapat-dengan-kpu- bawaslu https://news.detik.com/berita/3345463/bawaslu- dki-laporan-iklan-kampanye-ahok-di-tv- sudah-diteruskan-ke-kpi http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/02 /16202971/bawaslu.dki.nyatakan.ahok- djarot.tak.melanggar.aturan.iklan.kampan ye