## Status Aset Harta Debitor Pailit yang Dibeli Secara Angsuran Melalui Sewa Guna Usaha dan Belum Lunas

## Sylvana Aninditha Maharany
Sylvana.aninditha@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy is a legal procedure when a debtors that can’t pay their debts and seeks to have the debts discharged or reorganized by the curator. To recover from that kind of situation, curator allowed to use the debtor’s property to pay all the debts. According to the Law number 37/2004 the properties that can be liquidated by curator are explained in article 21. However, the objects need to be more classified and how they get the object to be classified as the debtors property. This article aim to explain the readers about the debtors properties and the strives that curator can do to protect the creditors and debtor. Keywords: Bankruptcy Proceedings; Debtors; Creditors; Leasing.

## Abstrak
Kepailitan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh debitor yang mengalami keadaan tidak mampu lagi membayar utang- utangnya kepada pihak kreditor, penyelesaian keadaan tersebut debitor dibantu oleh kurator membayar utang-utang tersebut menggunakan harta-harta milik debitor pailit. Harta-harta milik debitor pailit yang termasuk ke dalam harta pailit diuraikan dalam Pasal 21 Undang-
Undang  No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun perlu adanya klasifikasi secara rinci terkait harta debitor pailit beserta perolehannya yang termasuk harta pailit Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan mengenai klasifikasi harta pailit serta upaya hukum yang dapat dilakukan kurator terhadap harta dengan sewa guna usaha secara lebih rinci.
Kata Kunci: Kepailitan; Debitor; Kreditor; Sewa guna usaha.

## Pendahuluan
Dalam dunia bisnis tentu diperlukan pengeluaran dana untuk modal usaha, dana yang tidak sedikit juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas guna menunjang keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Sehingga tidak sedikit dari para pengusaha melakukan  perjanjian utang piutang dengan pihak kreditor demi memenuhi kebutuhan perusahaan yang saat itu diyakini memiliki kemampuan dan prospek usaha yang baik sehingga lahir perjanjian utang piutang antara para pihak. Dari perjanjian utang piutang antar para pihak yang meminjamkan dananya yang

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022
Jurist-Diction. 2022; 2327-2340
How to cite: Sylvana Aninditha Maharany, ‘Status Aset Harta Debitor Pailit yang Dibeli Secara Angsuran Melalui Sewa Guna Usaha dan Belum Lunas’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40131 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297 Copyright © 2022 Sylvana Aninditha Maharany

## 2328 Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
disebut kreditor dengan peminjam dana yang disebut debitor melahirkan akibat hukum yaitu terjadi suatu perikatan diantara pihak kreditor dan debitor maka dengan adanya perikatan tersebut lahir pula hak dan kewajiban. Salah satunya debitor memiliki kewajiban untuk mengembalikan/membayar utangnya. 1 Dalam hal melakukan perjanjian utang piutang pengusaha dapat melakukannya bersama Lembaga peminjaman dana. Lembaga tersebut terdiri dari bank yang sudah sejak lama kita ketahui bank melayani fasilitas kredit dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, selain bank terdapat Lembaga pemberi layanan keuangan yang juga memberikan fasilitas pinjaman antara lain lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. 2
Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus untuk melakukan sewa guna usaha (leasing), anjak piutang dan usaha kartu kredit. kemudian  perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang menyediakan pembiayaan. sedangkan pembiayaan infrastruktur merupakan Lembaga pembiayaan yang menyediakan dana pada proyek infrastruktur. Apabila sebuah perusahaan melakukan perjanjian utang piutang dengan salah satu perusahaan pembiayaan maka perusahaan tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai konsumen dalam membayar cicilan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dengan perusahaan pembiayaan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. 3
Pailit berasal dari kata Failite yang diartikan sebagai kemogokan atau kemacetan pembayaran. 4 Pailit diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut
1 S. Sastrawidjaja, H. Man, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alumni Bandung 2014).[1].
2 Edison Sutan Kayo, ‘Pengertian Lembaga Pembiayaan’ <www.sahamok.com,> diakses pada 26 Agustus 2020.
3 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip,Norma, dan Praktik di Pengadilan (Kencana 2014).[1]. 4 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2004).[11].
UUK-PKPU yang mana berdasarkan pasal 1 angka 1 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.
Setelah dapat dikategorikan perusahaan tersebut dapat dipailitkan yang kemudian berakibat sita umum atas seluruh harta debitor pailit atas dasar putusan pengadilan. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proposional  sesuai dengan struktur kreditor. 5
Konsep Kepemilikan Benda Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW)
Burgerlijk Wetboek atau yang biasa kita sebut dengan BW mengatur mengenai kebendaan yang tertuang dalam Buku II BW yang dikhususkan mengatur tentang hal hal kebendaan. Secara yuridis pengertian kebendaan yang tertuang dalam pasal 499 BW mengartikan “… kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Dalam arti sempit benda diartikan sebagai barang yang terlihat atau bisa juga sebagai bentuk dari kekayaan milik seseorang. Dapat kita simpulkan benda dapat diartikan sebagai barang juga sebagai hak. Dalam BW benda dibedakan menjadi beberapa macam benda yaitu benda yaitu benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda yang dapat diperdagangkan dan bend yang tidak dapat diperdagangkan. Selain itu BW juga membagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dinyatakan dalam pasal 503 BW serta barang bergerak dan tidak bergerak yang dinyatakan dalam pasal berikutnya yaitu 504 BW.
Dalam hal membedakan benda bergerak dan tidak bergerak dapat kita lihat dari sisi:
1.  kekuasaan (bezit) yang mana pada benda bergerak berdasarkan pasal 1977 BW
5 ibid.

## Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
dikuasai oleh si pembawa yang menguasainya.
2.  Penyerahan (levering) dalam benda bergerak  dilakukan dengan penyerahan secara nyata sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan cara balik nama. . Levering menurut pasal 1475 BW diartikan sebagai suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.
3.  Daluwarsa (verjaring) dalam benda bergerak tidak mengenal adanya daluwarsa sedangkan benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa
4.  Pembebanan ( bezwaring) dalam benda bergerak dibebani dengan gadai sedangkan benda tidak bergerak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. 6
Kebendaan juga melahirkan hak kebendaan ( zakelijk recht) yaitu ha yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda , yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 7 Hak kebendaan sendiri memiliki sifat yang absolut atau mutlak yang dilawan artikan dengan hak nisibi atau perorangan yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan yang hanya dapat dipertahankan untuk sementara orang-orang tertentu saja.
Dalam hal penguasaan benda ( bezit) , menurut Subekti merupakan sebuah keadaan lahir di mana seorang menguasai sebuah benda seolah-olah kepunyaan sendiri yang dilindungi oleh hukum dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. 8 Pasal 529 BW menyebutkan “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”.
Hak milik diartikan dalam pasal 570 BW bahwa:
hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan ssuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal saja tidak bersa;ahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak-hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.
Untuk memperoleh kekuasaan ( bezit) atas benda dibagi menjadi dua yaitu dengan cara occupatio atau menduduki bendanya dan dengan cara tradition atau
6 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan (Sinar Grafika).[108].
7 R. Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata (2010).[62].
8 ibid. [63].
dengan penyerahan bendanya dari orang yang berkuasa terlebih dahulu. Dalam hal penguasaan juga dapat dilakukan pertukaran misalnya orang yang memiliki kekuasaan atas benda tersebut menyewakan benda miliknya kepada seseorang ( detentie) yang kemudian membeli benda tersebut sehingga detentie akan menjadi bezitter atas benda tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut selain pertukaran bezit terdapat beberapa cara untuk memperoleh hak milik yang diatur dalam pasal 584 BW sebagai berikut:
1.  Pengambilan (pendakuan atau toeeigening) hak milik yang diakui atas benda yang tidak ada pemiliknya khususnya pada benda bergerak;
2.  Perlekatan yaitu perolehan karena benda tersebut mengikuti benda yang lain (pasal 588 BW-606 BW);
3.  Lewat waktu atau daluwarsa;
4.  Pewarisan yaitu dengan meninggalnya seseorang maka harta benda miliknya menjadi hak milik para ahli waris;
5.  Penyerahan (levering) sehingga cara memperoleh hak milik ini melalui perbuatan hukum berdasarkan sebuah perjanjian. Sehingga hak milik berpindah.
Dapat kita lihat  cara diatas bahwa pendapatan hak milik salah satunya juga dapat dilakukan dengan cara penyerahan secara peristiwa perdata yang kemudian dapat menimbulkan peristiwa levering .

## Ruang Lingkup Harta Pailit
Harta  kekayaan  merupakan  ruang  lingkup  keperdataan.  Definisi  dari  harta kekayaan adalah segala benda yang memiliki nilai ekonomis baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.
Dalam penyelesaian masalah debitor pailit, harta kekayaan milik debitor merupakan jaminan terhadap utang dari para kreditor. Para kreditor sangat mengharapkan kembalinya uang-uang mereka yang dipinjamkan mereka dapat segera cair dan dikembalikan melalui penjualan harta-harta yang dimiliki oleh debitor pailit. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan

## Kewajiban Pembayaran Utang mendefiniskan utang
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatahakn dalam jumlah uang bain dalam mata uang Indonesia, maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen,

## 2332 Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor
Dalam kepailitan utang debitor dibedakan menjadi utang pailit, utang yang tidak dapat diverifikasi, dan utang harta/ boedel pailit. Utang harta/ boedel pailit merupakan utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta akan dilunasi dari harta pailit tanpa perlu verifikasi dan mempunyai kedudukan didahuluan atas utang pailit. 9 Berkaitan dengan utang, hukum kepailitan mengenal prinsip debt collection , prinsip ini merupakan bentuk tindakan kreditor terhadap debitor pailit dalam hal penagihan klaim utangnya terhadap harta kekayaan debitor dan dilakukan dengan cara melikuidasi asset asset yang dimiliki oleh debitor.
Sejak dikeluarkannya keputusan pailit terhadap debitor, kekayaan debitor akan dikenai sita umum. Dalam pernyataan pailit debitor perlu melalui “ due process” , maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa diartikan juga sebagai sitaan umum atau seluruh harta debitor. 10 Debitor yang dinyatakan pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta kekayaannya lagi.
Penyelesaian terkait pembayaran utang untuk para kreditor diatur dalam undang-undang, BW mengatur mengenai cakupan harta pailit yang dituangkan dalam pasal 1331 BW yang berisi “Segala kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannnya”. Selanjutnya diatur dan dituangkan dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 1131 BW diatas menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun ada saat pernyataan pailit.
9 Marjan E. Pane, Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dan Pelaksanaanya (Pusat Pengkajian Hukum Jakarta 2005).[280].
10 Anton Suyatno R, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan (Prenada Media Group 2012).[77].

## Harta milik debitor pailit yang termasuk harta pailit
Harta-harta yang termasuk dalam harta milik debitor pailit yang memiliki fungsi guna memenuhi kewajiban debitor dalam hal memenuhi hak kreditor yaitu membayar utang-utang milik kreditor. Maka perlu di jelaskan mengenai harta debitor yang termasuk kedalam harta pailit oleh pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Sehingga seluruh harta kekayaan yang dimiliki dengan atas nama debitor pailit dan segala harta yang berada dalam kekuasaan ( bezit) debitor pailit akan masuk kedalam harta pailit milik debitor. Seperti yang telah disebutkan diatas tadi bahwa pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan sebuah pelaksanaan dari pasal 1131 BW yang menntukan mengenai harta kekayaan yang berupa barang-barang tetap seperti tanah juga barang bergerak seperti mobil, mesin-mesin, dan lain-lain. Termasuk juga didalamnya barang yang berwujud maupun tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Serta harta debitor yang dalam penguasaan orang lain yang merupakan hak dari debitor misalnya barang-barang yang disewa oleh orang lain. 11

## Harta milik debitor pailit yang tidak termasuk harta pailit
Untuk  klasifikasi  harta  debitor  yang  tidak  termasuk  ke  dalam  harta  pailit kemudian diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa harta yang dikecualikan adalah:
a.  Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
b.  Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai
11 Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Kencana 2015).[284].

## 2334 Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh ditentukan oleh hakim pengawas; atau c.  Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Pengecualian lain dalam Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan
Kewajiban Pembayaran Utang yang dituangkan dalam pasal 184 ayat (3) “Debitor pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas”. Hal ini merupakan bentuk asas kemanusiaan dalam kepailitan terhadap debitor pailit yang berbentuk perusahaan. Diharapkan dengan tidak masuknya barang-barang tersebut ke dalam sita umum, maka debitor dapat tetap menjalankan usahanya setelah diputus pailit.
Harta kekayaan yang bukan merupakan bagian dari harta pailit adalah harta- harta yang dikuasai oleh debitor tetapi hak milik atas hartanya tersebut bukan berada pada debitor pailit. Yang dimaksud dalam klasifikasi pengecualian ini adalah: 12
1.  Harta dalam kontrak pinjam pakai;
2.  Harta dengan kontrak titipan;
3.  Harta dengan kontrak sewa menyewa, termasuk sewa beli;
4.  Harta kontrak leasing (sewa guna usaha);
5. Harta dengan kontrak jaminan fidusia;
6.  Harta yang memiliki hak retensi;
7.  Harta dengan hak penahanan kepemilikan.
Maka dengan demikian dapat terbagi secara jelas mengenai klasifikasi harta apa saja yang dapat dilikuidasi dan tidak dapat dilikuidasi oleh kurator dalam hal pemberesan pembayaran utang-utangnya terhadap pihak kreditor.

## Akibat Hukum Dari Putusan Pailit Terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha
Konsep sewa guna usaha bergerak pada equipment funding yaitu dengan menyediakan peralatan atau barang yang pada akhir transaksi dengan hak opsi, lessee berhak untuk membeli barang yang menjadi objek sewa guna usaha dari
12 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik Edisi Revisi (Disesuaikan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) (PT. Citra Aditya Bakti 2019).[58].
lessor dengan ketentuan harga yang sudah disepakati dalam perjanjian sewa guna usaha. Apabila pada transaksi sewa guna usaha terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh lessee maka lessor sebagai pemegang hak milik dapat langsung menarik dan menguasai kembali objek dari transaksi sewa guna usahanya. Maka dengan demikian, sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai harta debitor pailit yang tidak termasuk kedalam harta pailit ( boedel pailit ) salah satunya adalah harta dengan kontrak sewa guna usaha. Sehingga kurator perlu memisahkan harta tersebut dari harta kekayaan milik debitor pailit karena didasarkan dengan konsep kepemilikan barang yang dikuasai akibat sewa guna usaha yang secara yuridis barang tersebut merupakan barang milik lessor . Karena adanya hak opsi, lessee memiliki hak untuk membeli barang modal pada akhir masa sewa guna usaha tetapi juga bisa tidak membeli barang modal tersebut tergantung dengan perjanjian yang dibuat para pihak pada awal perjanjian. dengan demikian sepanjang barang tersebut belum pada akhir masa sewa guna usahanya maka kepemilikan barang tersebut masih berada pada pihak lessor bukan pada pihak lessee .

## Upaya Hukum Kurator Dalam Hal Pemberesan Harta Pailit Yang Belum Lunas Melaui Sewa Guna Usaha
Kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang  adala balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang- Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sejak diputus pailit terhadap debitor pailit, kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit yang menjadi kewenangan kurator dibawah pengawasan hakim pengawas yang sudah ditunjuk oleh pengadilan niaga ketentuan tersebut didasari oleh pasal 16 Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini merupakan bentuk dari akibat kepailitan atas hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai harta kekayaan miliknya.
Pemberesan merupakan salah satu tugas dari kurator dalam kegiatan pengurusan

## 2336 Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
harta debitor pailit, yang dapat dilakukan ketika kurator berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya ( insolvency ) keadaan insolvency merupakan keadaan dimana harta debitor pailit lebih kecil dari jumlah utang milik debitor sehingga dapat dikatakan pihak debitor tidak mampu lagi membayar utang- utangnya kepada kreditornya. Tindakan ini dapat dilakukan ketika dalam rapat pencocokan piutang tidak disepakati perdamaian anatara para pihak.
Kurator memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya yang didasari oleh pasal 26 ayat (1) “Seluruh gugatan yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kurator” sehingga kurator merupakan pihak yang berhak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit debitor. Kewenangan kurator terbagi menjadi 3 jenis wewenang:
a.  Kewenangan administratif
Kewenangan yang berkaitan dengan formalitas yang tindakannya diambil oleh kurator agar sah dan mengikat harta pailit.
b.  Kewenangan representative
Kewenangan yang mendasari seluruh tindakan kurator dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit dan berkaitan dengan kewenangan administrative kurator. 13 Fungsi representative yang juga merupakan bagian dari fungsi administrative dilihat dari dua sisi yaitu untuk mewakili kepentingan kreditor atas keselamatan dari harta pailit terkait pemenuhan pembayaran piutang mereka dan juga sebagai pihak yang berwenang untuk bertindak mengurus harta pailit dan berwenang mewakili kreditor dan debitor untuk melakukan tindakan hukum di depan pengadilan maupun di luar pengadilan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.
c.  Kewenangan autoritatif teknis praktis
Kewenangan penuh kurator yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari pihak debitor maupun panitia kreditor. Setiap kebijakan kurator harus
memerhatikan peraturan lain yang memiliki relevansi dengan suatu perbuatan yang dilakukan.
Berdasarkan tugas dan wewenang kurator yang telah diberikan oleh Undang- Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait dengan debitor yang terikat dengan perjanjian sewa guna usaha adalah  kurator dapat melakukan beberapa cara terhadap harta tersebut yaitu karena berdasarkan ketentuannya kurator merupakan pengampu debitor yang mana dalam pernjanjian sewa guna usaha disebut sebagai lessee dan pihak penyewa sebagai lessor . Kurator dan pihak lessor dapat melakukan kesepakatan tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha ( leasing ) yang dilakukan lessor bersama dengan debitor pailit. Dalam perjanjian ini terdapat beberapa kemungkinan yang diputuskan oleh  kurator untuk dilakukan diantaranya adalah perjanjian sewa guna usaha dapat dihentikan sementara oleh kurator selaku pengampu dari debitor pailit dengan jangka waktu yang telah disepakati apabila jangka waktu yang ditawarkan tidak disepakati maka berdasarkan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang hakim pengawas yang akan menetapkan jangka waktu penghentian perjanjiannya.
Apabila kurator sebagai pihak yang mengampu menyatakan tidak dapat menyanggupi untuk melanjutkan perjanjian sewa guna usaha maka perjanjian tersebut akan berakhir dengan pihak kurator membayarkan ganti atas kerugian objek tersebut kepada pihak lessor . Kemudian berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang atas berakhirnya perjanjian sewa guna usaha karena debitor pailit maka pihak lessor diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Sedangkan apabila kurator sebagai pengampu menyanggupi perjanjian sewa guna usaha yang dinilai dapat menguntungkan harta pailit maka kurator harus memenuhi kewajiban berdasarkan isi dari perjanjian sewa guna usaha yang dilakukan oleh lessor dan debitor pailit disertai dengan jaminan atas kesanggupan melaksanakan perjanjian tersebut sesuai yang tertera dalam Pasal 36 ayat (4).
Kurator dapat melakukan tindakan pembebasan obyek perjanjian sewa guna usaha tersebut bisa dengan cara membayar kepada lessor dengan jumlah kecil antara harga pasar barang benda tersebut dan jumlah hutang yang dijamin dengan

## 2338 Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
barang tersebut. Tindakan lainnya yang dapat dilakukan oleh kurator dengan cara menebus benda tersebut apabila setelah dihitung dapat menguntungkan harta pailit dan kemudian barang tersebut masuk ke dalam harta pailit.
Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan  Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan salah satu kewenangan dari kurator yaitu berbunyi “Dalam hal debitor yang telah menyewa suatu benda, maka baik kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.” Sehingga kurator berwenang dalam mengakhiri perjanjian sewa guna usaha apabila dirasa tidak mencapai esensi dari pemberesan yaitu apabila harta tersebut tidak menguntungkan harta pailit justru perjanjian tersebut dinilai mengurangi harta pailit debitor karena objek atau barang dari perjanjia sewa guna usaha biasanya dapat mengalami penyusutan maka dari itu perlu diperhitungkan kembali apakah objek tersebut dapat mencapai esensi atau tidak. Hal ini didukung dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kurator  untuk melakukan penilaian atas objek sewa guna usaha. Maka sudah menjadi kewenangan milik kurator untuk melakukan tindakan melanjutkan atau menghentikan perjanjian tersebut.
Dalam perjanjian sewa guna usaha, kurator dalam melakukan penghitungan terhadap banyaknya sisa nilai yang dikeluarkan, apabila termin yang sudah dibayarkan oleh debitor tersisa pembayaran residu maka kurator dimungkinkan untuk melanjutkan perjanjian tersebut karena perlu memertahankan nilai yang sudah dikeluarkan oleh debitor sebelumnya sehingga dapat meningkatkan harta pailit. Sehingga upaya kurator dalam meningkatkan harta pailit tidak menjadi sebuah tindakan yang merugikan.

## Daftar Bacaan

## Buku
Anton Suyatno R, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan (Prenada Media Group 2012).
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan (Sinar Grafika).
Marjan E. Pane, Inventarisasi  dan  Verifikasi  dalam  Rangka  Pemberesan  Harta Pailit dan Pelaksanaany (Pusat Pengkajian Hukum 2005).
Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek Edisi Revisi (PT CITRA ADITYA BAKTI 2018).
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip,Norma, dan Praktik di Pengadilan (Kencana 2014).
Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama 2004).
R. Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata (2010).
Sutan Remy, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Kencana 2015).

## Sylvana Aninditha: Status Aset Harta...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--