## Wajah Hukum
Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur

## Nuraini*, Olivia Nindy Kartika
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi *Correspondence: gadis.nuraini@gmail.com
Abstrak. Perbuatan  pidana  yang  diperbuat  sangat  berkaitan  erat  dengan  alat  bukti  atau barang  adapun barang bukti  akan  dipakai  guna  pembuktian  tindak  pidana  yang  diperbuat  di  hadapan  pengadilan  oleh  jaksa.  Suatu barang  bukti  akan  dihadirkan  dalam  sidang  pembuktian  di  persidangan.  Tentang  barang  bukti  jika  pada  vonis persidangan disebutkan  bahwa  barang  bukti  akan dikembalikan  pada  pihak  yang  memiliki  hak  maka  tindakan tersebut  dijalankan  oleh  jaksa  sesuai  dengan  kewenangannya  dalam  pelaksanaan  vonis  hakim  yang  sudah memiliki kekuatan hukum tetap serta dasar pelaksanaan ini berpedoman pada kutipan putusan hakim. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mempelajari  peraturan  hukum  pada  pelaksanaan  putusan  hakim  tentang  pengembalian barang  bukti  dan  mengkaji  hambatan  pengembalian  barang  bukti  pada  pemiliknya  yang  dilakukan  oleh  jaksa. Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang  menggunakan  data  primer  melalui  wawancara dengan pihak kejaksaan negeri Tanjung Jabung timur, serta data sekunder yang diperoleh melalui analisis bahan hukum sekunder, primer, tersier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwasanya peraturan hukum tentang proses barang bukti yang dikembalikan pada tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri Tanjung Jabung timur telah melalui proses yang melibatkan penetapan kekuatan hukum putusan serta pembuatan surat petikan putusan hakim.  Umumnya  surat  petikan  putusan  dikeluarkan  dalam  waktu  kurang  lebih  satu  pekan  sesudah  putusan inkracht. Jaksa akan menerima petikan putusan tersebut untuk menyusun BAP penetapan hakim serta menyusun BA  pengembalian  barang  bukti.  Kemudian  barang  bukti  akan  diserahkan  pada  individu  yang  namanya  tertera dalam  isi  petikan  putusan  yang  sudah  dibuat oleh hakim.  Tidak  ada  ketentuan  waktu  yang  mengatur pengambilan  barang  bukti  oleh  pemilik  yang  namanya  sudah  disebutkan  dalam  isi  petikan  putusan,  sehingga jaksa harus segera mengambalikan barang bukti, hal ini disebabkan ada kekhawatiran bahwa barang bukti dapat menumpuk di Kejaksaan.
Kata kunci : Peranan, Jaksa Penuntut Umum, Barang Bukti
Abstract. The criminal act committed is very closely related to the evidence or goods, while the evidence will be used  to  prove  the  criminal  act  committed  before  the  court  by  the  prosecutor.  An  item  of  evidence  will  be presented at the evidentiary hearing at trial. Regarding evidence, if the trial verdict states that the evidence will be returned to the party who has the rights, then this action is carried out by the prosecutor in accordance with his authority in implementing the judge's verdict which already has permanent legal force and the basis for this implementation  is  guided  by  the  quote  from  the  judge's  decision.  This  research  aims  to  study  the  legal regulations  on  the  implementation  of  the  judge's  decision  regarding  the  return  of  evidence  and  examine  the obstacles to returning evidence to its owner by prosecutors. This type of research is empirical juridical research that  uses  primary  data  through  interviews  with  the  East  Tanjung  Jabung  state  prosecutor's  office,  as  well  as secondary data obtained through analysis of secondary, primary and tertiary legal materials. From the results of  the  research,  it  was  concluded  that  the  legal  regulations  regarding  the  process  of  returning  evidence  for criminal  acts  in  the  jurisdiction  of  the  East  Tanjung  Jabung  district  court  have  gone  through  a  process  that involves  determining  the  legal  force  of  the  decision  and  making  a  letter  extracting  the  judge's  decision. Generally, an extract of the decision is issued within approximately one week after the inkracht decision. The prosecutor will receive an excerpt from the decision to prepare a BAP for the judge's decision and prepare a BA for the return of evidence. Then the evidence will be handed over to the individual whose name is listed in the text of the decision made by the judge. There are no time provisions governing the collection of evidence by the owner whose name has been mentioned in the contents of the verdict, so the prosecutor must immediately return the evidence, this is due to concerns that the evidence could pile up at the Prosecutor's Office.

## Keywords: Role, Public Prosecutor, Evidence

## PENDAHULUAN
Kejaksaan  merupakan  satu-satunya  institusi  pemerintah  yang  mempunyai  kewenangan  untuk menyerahkan  perkara  pidana,  mengajukan  tuntutan  kepada  pelaku  kejahatan  di  pengadilan,  dan
menegakkan  serta  menjalankan  penetapan  serta  vonis  hakim  dalam  ranah  pidana.  Kewenangan  ini menjadi keunikan Kejaksaan yang membedakannya dari instansi atau aparat penegak hukum lainnya. Dalam  pelaksanaan  putusan  Hakim,  Jaksa  berwenang  melakukan  eksekusi  barang  bukti  dengan pilihan  memusnahkan  atau  merampas  barang  bukti.  Sesuai  ketetapan  yang  telah  diputuskan  oleh Majelis  Hakim,  barang  bukti  akan  dikembalikan  kepada  pemilik  yang  sah..  Dalam  konteks perampasan  barang  bukti  untuk  kepentingan  negara,  Lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia memegang peran untuk mengelola barang bukti. Kejaksaan menerapkan beberapa prosedur atau cara mengelola barang bukti, yang sangat krusial terutama dalam hal pemanfaatan dan pendapatan untuk kas  negara.  Hasil  penelitian  menunjukkan    pengelolaan  barang  bukti  yang  diperoleh  oleh  penyidik tidak langsung bisa dilakukan pengelolaan oleh Kejaksaan,  namun melalui tahapan tertentu sebelum bisa  diambil  untuk  kepentingan  negara  serta  dilakukan  pengelolaan  oleh  Kejaksaan.  Tahapan  ini adalah bagian penting dari birokrasi internal Kejaksaan bahkan menyangkut efisiensi dan transparansi kerja Lembaga Kejaksaan.
Penuntut  Umum  menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Pasal  1  butir  3 menjelaskan  Jaksa  yang  memiliki  kewenangan,  sesuai  dengan  peraturan  perundangan,  untuk melaksanakan  penuntutan  serta  melakukan  penetapan  hakim  serta  wewenang  lainnya.  Sebagai lembaga  negara  yang  menjalankan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan,  Kejaksaan  Republik Indonesia  harus  bersifat  independen,  tidak  terpengaruh  oleh  kekuasaan  pihak  manapun,  termasuk pemerintah  atau  kekuatan  lain.  Kejaksaan  sebagai  bagian  dari  aparat  penegak  hukum,  diharapkan lebih  aktif  dalam  menerapkan  supremasi  hukum,  mengupayakan  perlindungan  HAM,  menjaga kepentingan umum, serta memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pelaksanaan  dakwaan  dan  tuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  sekadar  mencakup tuntutan terhadap badan terdakwa maupun denda, namun juga mencakup tuntutan pada barang bukti. Jaksa  Penuntut  Umum  memiliki  wewenang  untuk  menuntut  barang  bukti  sesuai  keputusan  Hakim yang  berkekuatan  hukum  tetap,  yang  dapat  mencakup  permintaan  untuk  memusnahkannya, merampasnya demi kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah.
Dalam menjalankan putusan Hakim, Jaksa mempunyai kewenangan untuk menjalankan barang bukti dengan opsi menghilangkannya, merampasnya untuk kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemilik yang sah sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Dalam urusan perampasan barang bukti demi kepentingan negara, tanggung jawab pengelolaan barang bukti berada di  bawah  Lembaga  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Ada  beberapa  metode  atau  prosedur  yang diterapkan oleh kejaksaan dalam mengurus barang bukti tersebut. Praktiknya, hal ini sangatlah krusial terutama dalam aspek pemanfaatan dan pendapatan bagi kas negara.
Bagi  sebagian  masyarakat,  hukum  dianggap  sebagai  sebuah  aturan  yang  harus  diikuti.  Jika seseorang  memahami  hukum  dengan  benar,  mereka  akan  menghormati  hukum  dan  berusaha membangun sistem hukum yang optimal dan efisien. 1
Pada  realita  sehari-hari,  tiap  warga  negara  diharapkan  menghormati  hukum.  Tetapi,  terdapat kasus  di  mana  sebagian  dari  mereka  sengaja  atau  tidak  sengaja  melalaikan  kewajiban  mereka,  yang dapat  merugikan  masyarakat  dan  kemudian  dianggap  melanggar  hukum  oleh  pengadilan.  Sebelum diadili,  seseorang  memiliki  hak  untuk  dinilai  tidak  bersalah  atau  dikenal  dengan  prinsip  asumsi  tak bersalah  ( presumption  of  innocence )  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP. 2 Jika  hakim  menerima minimal dua bukti yang sah dan diperoleh dari persidangan, seseorang dapat dihukum pidana. Kasus yang  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  hanya  dapat  diproses  jika  Penuntut  Umum  telah  memenuhi syarat, yakni bahwa tuduhan terhadap terdakwa didukung oleh bukti yang cukup.
Menurut Djoko Prakoso, barang bukti, entah itu dalam bentuk berwujud atau tidak, merupakan benda  yang  dipergunakan  sebagai  alat  bukti.  Penggunaannya  adalah  untuk  disajikan  di  hadapan
1 Widia Edorita, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif , Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I , (2010), halaman 115
2 Leden  Marpaung, Proses  Penaganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  Penyidikan) ,  (Jakarta  :  Sinar Grafika, 2008), halaman 22
terdakwa  serta  saksi  dalam  sidang  guna  memperkuat  keyakinan  Hakim  dan  menetapkan  kejahatan terdakwa. 3
Bukti-bukti  yang  dimanfaatkan  oleh  penegak  hukum  dalam  penuntutan  kasus  pidana dimaksudkan  untuk  menjadi  panduan  dalam  mencari  kebenaran  yang  sejati.  Selain  itu,  tindakan tersebut  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  terdakwa/tersangka  tidak  disalahgunakan  dan tetap berdasarkan asas Hak Asasi Manusia yang mereka miliki.
Sesuai  dengan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER- 006/A/JA/07/2017  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Pasal  979, bagian yang bertanggung jawab atas pengurusan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak  pidana  umum  maupun  pidana  khusus  adalah  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang diuraikan dalam Pasal 979 dari Peraturan Jaksa Agung  Republik  Indonesia  Nomor  PER-006/A/JA/07/2017,  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan Barang Rampasan bertugas melakukan fungsi:
1. Menyiapkan materi untuk menyusun rencana dan program kerja;
2. Menganalisis  dan menyiapkan  pertimbangan  hukum terkait pengelolaan  barang bukti  dan barang rampasan;
3. Mengelola  barang  bukti  dan  barang  rampasan,  termasuk  mencatat,  meneliti  barang  bukti, menyimpan  dan  mengklasifikasikan  barang  bukti,  menitipkan,  merawat,  mengamankan, menyediakan  dan  mengembalikan  barang  bukti  sebelum  dan  setelah  persidangan,  serta menyelesaikan barang rampasan;
4. Menyiapkan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
5. Mengelola dan menyajikan data dan informasi;
6. Melakukan  pemantauan,  evaluasi,  dan  menyusun  laporan  tentang  pengelolaan  barang  bukti  dan barang rampasan.
Rusli  Muhammad  menyebutkan  Barang  Bukti  merupakan  benda  yang  bisa  disita  dan pengajuannya  oleh  Penuntut  Umum  di  hadapan  persidangan.  Oleh  karena  itu,  barang  bukti  tidak termasuk dalam kategori alat bukti. Menurut Undang-Undang, hanya ada lima jenis alat bukti, yakni Keterangan  Saksi,  Ahli,  Surat,  Terdakwa,  serta  Keterangan  Petunjuk.  Barang  bukti  sangat  penting bagi Penuntut Umum, maka disebutkan dalam surat dakwaannya dan dipersembahkan kepada Hakim. Oleh karena itu, barang bukti harus dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri melalui dampingan keterangan yang relevan dari terdakwa dan juga saksi. 4
Penerimaan  barang  bukti  oleh  pemilik  adalah  tanggung  jawab  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai pelaksana  putusan  Hakim  dan  memiliki  wewenang  sebagai  pelaksana  penyitaan  selama  proses penuntutan. Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab dalam pengembalian barang bukti  pada  pemiliknya  berdasarkan  Surat  Ketetapan  Pengadilan.  Tidak  ada  jangka  waktu  yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan dalam pengembalian barang bukti. Jika barang bukti tidak diperlukan lagi, Jaksa Penuntut Umum dapat segera mengembalikannya.
Tetapi  dalam  pelaksanaannya,  Kejaksaan  sering  menghadapi  tantangan  atau  kesulitan  dalam pengembalian  barang  bukti.  Sebagai  akibatnya,  barang  bukti  dalam  kasus  pidana  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  masih  belum  dikembalikan  karena  beberapa  alasan  yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan proses pengembalian barang bukti tersebut.
Surat  Keputusan Jaksa  Agung  No. :  KEP-132/J.A/l  1/1994  tanggal  7  November  1994  tentang Perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung  No.:  KEP.120/J.A/12/1992  tanggal  31  Desember  1992  tentang Adminstrasi  Perkara  Tindak  Pidana.  Menurut  Keputusan  Jaksa  Agung  menyebutkan  dengan administrasi perkara tindak pidana adalah bagian umum dari administrasi Kejaksaan yang mencakup berbagai  subbagian  yang  bertanggung  jawab  atas  segala  kegiatan  administratif  terkait  dengan penanganan  perkara  pidana  umum  dan  khusus,  serta  aspek-aspek  seperti  tahanan,  benda  rampasan, perkara, barang temuan, barang sitaan, hasil penyidikan, dan barang bukti. Administrasi ini meliputi segala  aspek,  baik  secara  teknis  hukum  maupun  hanya  pencatatan  proses  penanganan.  Dari  segi hukum,  administrasi  ini  adalah  elemen  penting  dalam  dokumen  kasus,  sementara  pencatatan  proses
3 Djoko  Prakso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  dalam  Proses  Pidana ,  (Yogyakarta  :  Liberty, 2008), halaman 148
4 Rusli  Muhammad, Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer ,  (Bandung  :  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  2007), halaman 215
penanganannya  hanya  melibatkan  pembuatan  surat-surat,  register,  dan  laporan  sesuai  dengan  kode dan format yang telah ditentukan.
Pembahasan  tentang  pengembalian  barang  bukti  dalam  penelitian  ini  mencakup  langkah- langkah  Jaksa  Penuntut  Umum  setelah  proses  pembuktian  selesai  dan  putusan  perkara  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Sebagai  pelaksana  eksekusi,  Jaksa  Penuntut  Umum  memiliki  tanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi barang bukti serta mengurus pengembalian barang bukti kepada pemilik yang berhak. Untuk itu, penelitian ini dikhususkan untuk meneliti :
1. Bagaimana  peranan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  proses  pengembalian  barang  bukti  kepada korban tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah  kendala  yang  dihadapi  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  proses  pengembalian  barang  bukti kepada korban tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala yang di hadapi?

## METODE

## 1. Tipe Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yang fokus  pada  penerapan  atau  praktik  langsung  dari  ketetapan  hukum  normatif  pada  situasi  hukum konkret yang terjadi di dalam masyarakat. 5 Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji Pelaksanaan Peran  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Pengembalian  Barang  Bukti  Kepada  Pihak  Korban  Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.

## 2. Pendekatan Penelitian
Metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  kombinasi  antara  pendekatan  hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (Socio Legal Research). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris,  pada  awalnya  berorientasi  pada  data  sekunder, sebelum kemudian melakukan penelitian langsung terhadap data primer yang melibatkan lapangan atau masyarakat. 6

## 3. Sumber data
Sumber  data  merujuk  pada  seluruh  hal  yang  menyediakan  informasi  tentang  data. Klasifikasi  data  digolongkan  menjadi  dua  berdasarkan  sumbernya,  yakni  data  primer  dan  data sekunder.
a. Field research (Penelitian Lapangan)
Merupakan  penelitian  secara  langsung  di  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang dilaksanakan menggunakan partisipasi responden. 7
b. Library research (Penelitian Keperpustakaan)
Penelitian keperpustakaan untuk memperoleh data sekunder seperti : 8
1) Bahan hukum primer adalah kumpulan ketentuan undang-undnag yang relevan dengan topik penelitian.
2) Bahan  hukum  sekunder  mencakup  referensi  ilmiah  seperti  literatur  atau  bacaan  yang relevan.
3) Bahan  hukum  tersier  meliputi  sumber  referensi  seperti  Kamus  Hukum  dan  Kamus  Umum Bahasa Indonesia yang mendukung penelitian ini.
4. Teknik Penarikan Sampel (data dulu baru sample)
Metode  pengambilan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  Sampel  ( Purposive Sampling ). Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan. 9 Dalam  penelitian  ini,  sampel  dipilih  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Pemilihan  sampel  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  responden  yang  dipilih
5 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,  2004), halaman 134
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : UI Pers, 1986), halaman 52
7 Ibid , halaman 98
8 Soerjono  Soekanto, Tata  Cara  Penulisan  Karya  Ilmiah  Bidang  Hukum ,  (Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 1986), halaman 13
9 Y  Wiratna  Sujarwenu, Metode  Penelitian  Hukum ,  (Yogyakarta  :  Pustaka  Baru  Press,  2019), halaman 72
memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan antara lain sebagai berikut :
a. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
b. Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan  Kejaksaan  Negeri  Tanjung Jabung Timur
c. 1 Staff pada Seksi Tindak Pidana Khusus dan 1 Staff pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui dua cara, berikut ini:
a. Studi dokumen
Pelaksanaan  pada  data  sekunder  supaya  memperoleh  landasan  teoritis  seperti  tulisan  dan pendapat  para  ahli  berupa  informasi  berbentuk  formal  maupun  informal,  hal  ini  dengan mengkaji berbagai data yang didapatkan dari penelitian lapangan.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  tahapan  tanya  jawab  lisan  secara  langsung  antar  dua  orang  atau  lebih mengenai  keterangan  dan  informasi.  Wawancara  dilakukan  dalam  bentuk  wawancara  tidak terpimpin,  yang  merupakan  proses  dialog  bebas  antara  pewawancara  dan  responden. Wawancara tidak terpimpin tanpa menggunakan panduan wawancara terperinci; pewawancara hanya  mengikuti  garis  besar  topik  pembahasan.  Pewawancara  mengacu  tujuan  penelitian sebagai panduan, sehingga tetap memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Metode wawancara langsung dilakukan dengan narasumber, yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus  dan  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  di  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung Timur, yang bertujuan mendapatkan informasi yang relevan sesuai judul penelitian.

## 6. Analisis Data
Analisis  data  merupakan  proses  mengarahkan,  mengabstraksi,  dan  mengorganisir  data secara teratur dan logis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Data yang dikumpulkan dari penelitian,  baik  itu  dengan  studi  pustaka  atau  studi  lapangan,  akan  dilakukan    analisis  dan pengelolaan  secara  kualitatif,  yang  berarti  melakukan  analisis  dengan  menggunakan  standar kualitatif.  Adapun  data  yang  didapatkan  dari  sejumlah  sumber,  baik  itu  dari  literatur  maupun interaksi langsung, akan dievaluasi, dibahas, dan dijelaskan sesuai ketentuan.

## HASIL

## Peranan  Jaksa  Penuntut  Umum  Dalam  Pengembalian  Barang  Bukti  Kepada  Pihak  Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
Pengembalian  barang  bukti  kepada  pemiliknya  dalam  kasus  tindak  pidana  dilaksanakan berdasarkan  prosedur  yang  dijelaskan  dalam  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya diserahkan kepada Jaksa berdasarkan peraturan yang tercantum  dalam  Pasal 27  Ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2004 dan  Pasal 270  KUHAP,  Pasal  33  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004.  Prosedur  tersebut  meliputi penerbitan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), pembuatan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), dan penjelasan terperinci di butir 14.
Proses  pengembalian  barang  bukti  oleh  Bapak  Reynold,  S.H.,  M.H.,  selaku  Kepala  Seksi Tindak  Pidana  Khusus  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  menyatakan  bahwa  Jaksa  yang bertanggung  jawab  pada  konteks  ini  yaitu  Jaksa  yang  menyelesaikan  perkara  di  pengadilan,  baik dalam  bidang  Tindak  Pidana  Khusus  maupun  Tindak  Pidana  Umum.  Tahapan  pelaksanaannya adalah: 10
1. Suatu  perkara  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim,  dan  kemudian  putusan  tersebut  menjadi berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
2. Surat  perintah  pelaksanaan  putusan  pengadilan  (P-48)  dikirimkan  oleh  Panitera  kepada  Jaksa Penuntut Umum.
3. Panitera  juga  mengirimkan  surat  pengantar  yang  berisikan  pengiriman  salinan  potongan  putusan dalam kasus pidana, dilengkapi dengan nomor perkara.
10 Dalam wawancara dengan Bapak Reynold, S.H., M.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023
4. Salinan putusan yang mencakup daftar barang bukti yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, beserta identitas pemilik barang bukti tersebut, dikirimkan oleh Panitera.
5. Berita  acara  pelaksanaan  penetapan  Hakim  (BA-6)  dan  berita  acara  pengembalian  barang  bukti yang dikenal sebagai (BA-20) disusun oleh Jaksa Penuntut Umum.
6. Barang  bukti  yang  telah  ditetapkan  dalam  salinan  putusan  disimpan  oleh  Kejaksaan  Negeri Tanjung  Jabung  Timur  di  ruang  penyimpanan  khusus  barang  bukti  di  kantor  kejaksaan  atau mungkin di Rupbasan.
Bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  Bapak  Reynold,  S.H.,  M.H.,  selaku  Kepala  Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah disesuaikan dengan Pasal 46 Ayat  (2)  KUHAP  dan  Pasal  17  Ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Kejaksaan  No.  7  Tahun  2020  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-027/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman Pemulihan  Aset  yaitu  “pengembalian  aset  kepada  korban  dan/atau  kepada  yang  berhak  dilakukan berdasarkan putusan pengadilan oleh Jaksa pada satuan kerja dan/atau Jaksa pada PPA sesuai dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku  dan  pengembalian  aset  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1) dibuatkan berita acara dan pelaporannya terintegrasi pada sistem data base pemulihan asset”.
Sebelum mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya, Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat perintah pengambilan barang bukti kepada pemilik yang telah mendapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap  (inkracht).  Setelah  pengambilan  dilakukan, terpidana atau  pemilik barang  diminta menunjukkan  kartu  identitas  dan  bukti  kepemilikan.  Kemudian,  Jaksa  Penuntut  Umum  meminta pemilik  barang  untuk  menandatangani  berita  acara  pengembalian  barang  bukti sebagai  tanda  bahwa barang tersebut telah dikembalikan, serta menandatangani berita acara pengembalian (BA-20).
Terkait  pelaksanaan  putusan  Hakim,  proses  ini  dimulai  ketika  panitera  mengirimkan  salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri  akan  meminta  satu  atau  beberapa  Jaksa  untuk  melakukan  eksekusi.  Umumnya, penyelenggaraan  eksekusi  diserahkan  kepada  Kepala  Seksi  yang  sesuai  dengan  bidangnya.  Kepala Seksi  kemudian  akan meninjau isi  putusan  yang  akan  dieksekusi  dan mempersiapkan  surat  perintah penyelenggaraan putusan Hakim. Surat tersebut disertai dengan laporan putusan Hakim serta putusan yang terkait, serta bukti penyelenggaraan putusan Hakim yang berkaitan dengan barang bukti, pidana, dan biaya perkara.
Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M-14.PW.07.03  Tahun  1983  dan  surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994, jika pengadilan memerintahkan  barang  bukti  disita  untuk  Negara,  kecuali  pengecualian  dalam  Pasal  46,  Jaksa  akan mengambil  alih  kepemilikan  barang  tersebut  dan  menyerahkannya  kepada  kantor  lelang  Negara. Barang tersebut kemudian dijual atau dilelang dalam waktu tiga bulan, dengan hasilnya disetor ke kas Negara atas nama Jaksa. Masa waktu tersebut dapat diperpanjang hingga satu bulan sesuai Pasal 273 KUHAP.
Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut,  putusan  Hakim  terkait  barang  bukti  bisa  diketegorikan berikut ini :
1. Pengembalian ke pemilik yang paling berhak
Undang-undang  menetapkan  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  melakukan pengembalian  barang  bukti.  Maka  agar  pengembalian  barang  bukti  bisa  dilakukan  dengan pertanggungjawaban  yang  tepat,  maka  pengembalian  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  tujuan- tujuan di bawah ini. 11
a. Barang bukti tidak dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian Persyaratan  khusus  adalah  bahwa  penyidik  harus  beropini  bahwasanya  barang  bukti  tidak relevan, yang berarti barang bukti tidak memiliki nilai sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Terkait  dengan  proses  pengembalian  barang  bukti  karena  tidak  dibutuhkn  untuk  pembuktian, ini dapat diklasifikasikan menjadi dua hal sebagai berikut:
1) Pengembalian yang bersifat mutlak
Jika  pengembalian  barang  bukti  bersifat  mutlak,  itu  berarti  barang  tersebut  tidak  memiliki keterkaitan  dengan  kasus  yang  sedang  diselidiki.  Sebagai  contoh,  ketika  penyidik  menyita barang dengan dugaan bahwa barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Namun,
11 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  (Jakarta  :  Sinar  Grafika), halaman 302
setelah  penyidikan  dilakukan,  nyatanya  tidak  ada  keterkaitan  dengan  kasus  yang  tengah diselidiki. Pada situasi seperti ini, pengembalian barang bukti menjadi suatu keharusan. Jika tidak,  akan  memberikan  ruang  bagi  pelaku  untuk  mengajukan  tuntutan  kompensasi  sesuai dengan Pasal 95 KUHAP dengan alasan penyitaan yang tidak sah, sebab merampas barang yang tidak terkait dengan kasus pidana.
2) Pengembalian bersifat fakultatif
Jika  barang  yang  dirampas  terkait  dengan  kasus  yang  tengah  berjalan  sebab  digunakan menjadi  alat  dalam  tindak  pidana,  namun  tidak  lagi  diperlukan  untuk  penyelidikan  atau sebab  barang  tersebut  bisa  diminta  kembali  di  masa  depan  saat  diperlukan  dalam  proses penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, maka penyidik berhak untuk mengembalikannya.
b. Penghentian pemeriksaan perkara dalam penyelidikan
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  109  Ayat  (2)  KUHAP  menyebutkan  “penyidik  berwenang menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  cukup  bukti  atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”.
c. Meminjam barang bukti
Penyidik  memiliki  wewenang  tambahan  lain,  yaitu  memberikan  pinjaman  barang  bukti  pada orang  yang  memiliki  barang  rampasan  tersebut.  Panduan  ini  tidak  memerlukan  izin  dari Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  seperti  yang  diatur  dalam  dua  lampiran  dari Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.14-PW.07/03/1983.  Orang  yang  berhak  menerima barang bukti termasuk:
1) Individu atau pihak dari mana barang disita adalah orang atau kelompok yang memiliki atau berwenang  atas  barang  saat  penyidik  menyelengaraan  proses  penyitaan.  Mereka  ini  yang dalam persidangan memang memiliki hak atas barang tersebut.
2) Pada  saat  barang  disita  untuk  digunakan  sebagai  barang  bukti,  pemilik  sebenarnya  tidak berada di tempat. Tetapi, dalam proses pemeriksaan, nyatanya barang itu ialah miliknya dan dalam  konteks  kasus  tersebut,  ia  menjadi  saksi  korban.  Seringkali,  situasi  semacam  ini terjadi dalam kasus kasus terhadap harta benda.
3) Jika  ahli  waris  yang  berhak  atas  barang  bukti  tersebut  telah  meninggal  dunia  sebelum putusan  dijatuhkan,  maka  putusan  hakim  akan  menetapkan  untuk  mengembalikannya kepada ahli waris atau keluarganya.
d. Barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik terakhirnya jika dapat dibuktikan bahwa dia memiliki hak atas barang tersebut.
2. Perampasan demi kepentingan Negara
Prosedur  pengamanan  barang  bukti  mencakup  definisi  disita  untuk  kepentingan  negara, termasuk opsi untuk dimusnahkan. Kewenangan untuk mengamankan atau memusnahkan barang bukti oleh penuntut umum, baik pada tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, memiliki prosedur  serta  persyaratan  yang  sama  dengan  pelelangan.  Maka  apabila  jaksa  penuntut  umum bermaksud  menghacurkan  barang  bukti  sebab  dinilai  mengancam  kesehatan  masyarakat  dan lingkungan,  langkah  tersebut  harus  disetujui  terlebih  dahulu  oleh  ketua  pengadilan  negeri  jika dilaksanakan  dalam  tahap  penuntutan,  dan  memerlukan  persetujuan  hakim  yang  memimpin persidangan apabila dilakukan pada tahap pemeriksaan pengadilan.
Pemusnahan  barang  bukti  tidak  hanya  dipegang  oleh  penuntut  umum,  tetapi  juga  pada semua tahapan pengadilan, termasuk pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Persyaratan dari penuntut umum dalam tindakan pemusnahan  yaitu sebagai berikut :
a. Barang bukti tersebut berpotensi menimbulkan bahaya.
b. Dalam upaya yang memungkinkan, dengan kesepakatan dari terdakwa atau pendampingnya.
c. Terdakwa atau kuasanya menyaksikan penyelenggaraan pemusnahan.
d. petugas Rupbasan menyaksiakn penyelenggaraan pemusnahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) huruf c dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-UM.01.06/1983.
Putusan  hakim  menyebutkan  “barang  bukti  dirampas  untuk  kepentingan  negara  biasanya ditemui  dalam  perkara  tindak  pidana  ekonomi,  penyelundupan  senjata  api,  bahan  peledak, narkotika.  Barang  tesebut  dijual  lelang  kemudian  hasil  lelang  menjadi  milik  negara.  Akan  tetapi ada  pula  barang  rampasan  negara  yang  tidak  dapat  dijual  lelang  yaitu  barang  yang  bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena barang tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum”.
Untuk memastikan bahwa tindakan penjualan lelang barang bukti mematuhi ketentuan yang ditetapkan  oleh  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berlaku,  Penuntut  Umum  perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:
a. Barang bukti yang meliputi barang-barang yang rentan rusak.
b. Kerusakan barang tersebut diuji berdasarkan pendapat dari lembaga ahli.
c. Dalam  upaya  yang  diperbolehkan,  persetujuan  dari  terdakwa  atau  kuasanya  sebaiknya diperoleh.
d. Penjualan lelang dilakukan dengan kehadiran terdakwa atau kuasanya.
e. Penyelenggaraan  lelang  disaksikan  oleh  petugas  Rupbasan,  sesuai  dengan  ketentuan  yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-UM.01.06/1983.
f. Penyelenggaraan lelang dilakukan oleh kantor lelang Negara.
g. Sebagian kecil dari hasil penjualan lelang disisihkan untuk kepentingan pembuktian.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  adapun data pengelolaan pengembalian barang bukti sebagaimana tabel dibawah ini.

## Tabel 1 Data Pengembalian Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
No Tahun Jumlah BB Di kembalikan Sisa Kendala Solusi 1 2021 80 60 20 Kurang luasnya tempat penyimpanan barang bukti, hilangnya  barang bukti  dan  orang yang berhak menerima  barang bukti telah disebutkan atau dijelaskan  dalam putusan  tidak  mau mengambil barang bukti Memberi  himbauan  mengenai waktu pengembalian barang bukti  kepada  orang  yang  berhak menerima  barang  bukti  tersebut untuk segera mengambil.
Jika  lebih  dari  2  tahun  barang bukti  tersebut  tidak  diambil, maka  Jaksa  akan  membuat  surat keterangan  barang  bukti  tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan  dan  orang  yang disebutkan  dalam  isi  petikan putusan harus menandatangani. 2 2022 90 + 20 100 10 3 2023 130 + 10 120 20
Sumber : Data diolah, 2023
Berdasarkan  data  pengembalian  barang  bukti  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur diatas,  pada  tahun  2021  jumlah  barang  bukti  sebanyak  80  yang  dikembalikan  60  dengan  sisa barang bukti sebanyak 20 kemudian pada tahun 2022 jumlah barang bukti sebanyak 90 ditambah sisa 20 pada tahun 2021 yang dikembalikan 100 dengan sisa barang bukti 10 dan pada tahun 2023 jumlah  barang  bukti  sebanyak  130  ditambah  10  sisa  pada  tahun  2022  yang  dikembalikan berjumlah 120 dengan sisa barang bukti berjumlah 20.
Jaksa mengalami kesulitan ketika harus mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang sah.  Hal  ini  karena  pemilik  yang  disebut  dalam  putusan  tidak  muncul  untuk  mengambil  barang bukti,  atau  barang  bukti  tersebut  tidak  dapat  ditemukan  lagi,  atau  alamat  yang  tertera  dalam putusan  tidak  ditemukan.  Kendala  ini  memberatkan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Selain  itu,  ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan yang terbatas membuat kapasitasnya penuh.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.  selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung  Timur  juga  mengatakan  terdapat  beberapa  persyaratan,  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur serta waktu penyelesaian pengambilan barang bukti.
Dalam hal mengenai  sistem, mekanisme dan prosedur antara lain sebagai berikut : 12
a. Penerimaan  oleh  PTSP  dengan  melakukan  klarifikasi  tujuan  kedatangan  dan  memeriksa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
12 Dalam  Wawancara  dengan  Bapak  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan  (PB3R)  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  Tanggal  23  Agustus 2023
b. JPU menerima berkas yang diterima oleh PTSP
c. JPU melakukan verifikasi terhadap kesesuaian administrasi.
d. JPU menyusun Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA-20) yang ditandatangani dengan melampirkan  salinan  putusan  serta  dokumen-dokumen  pendukung  lainnya  yang  sudah dianggap sesuai untuk berikan pada pemohon.
e. Petugas PB3R melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian dokumen.
f. Pelimpahan  barang  bukti  kepada  pemohon  setelah  dilaksanakan  dokumentasi,  yang  kemudian pemohon dapat kembali membawa barang bukti yang sudah diberikan lagi.
Selanjutnya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan berfungsi untuk : 13 a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja;
b. Persiapan  hukum  untuk  pengelolaan  barang  bukti  dan  barang rampasan termasuk  analisis  dan pertimbangan.
c. Tindakan  pengelolaan  barang  bukti  dan  barang  rampasan  mencakup  pencatatan,  pemeriksaan barang bukti, penyimpanan, klasifikasi, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, serta penyediaan dan  pengembalian  barang  bukti  sebelum  dan  setelah  sidang,  juga  penyelesaian  barang rampasan.
d. Penyiapan kerjasama dan koordinasi untuk pengelolaan barang rampasan dan barang bukti.
e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang relevan.
f. Pemantauan,  evaluasi,  dan  penyusunan  laporan  terkait  pengelolaan  barang  bukti  dan  barang rampasan.
Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab sebagai penuntut umum, namun memiliki peran sebagai  pelaksana,  baik  dalam  mengeksekusi  putusan  hakim  terhadap  badan  atau  barang  bukti. Selain  menegakkan  hukum,  Kejaksaan  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengembalikan hilangnya aset negara dan memperkaya negara yang dapat terjadi dengan penanganan kasus-kasus seperti pencurian, korupsi, dan lainnya, termasuk melalui pengelolaan barang bukti.
Dalam pandangan penulis, pengelolaan barang bukti merupakan tahap penting dalam proses pemulihan aset dari tindak pidana. Cara pengelolaan barang bukti yang optimal dapat berdampak pada hasil akhir dari upaya pengembalian aset yang sudah diselenggarakan. Pencapaian tujuan ini maka  penting  bagi  pengelolaan  barang  bukti  untuk  memperhatikan  dua  aspek  utama:  penegakan hukum  dan  manajemen  aset.  Aspek  penegakan  hukum  merupakan  bagian  integral  dari  tahapan hukum  yang  diterapkan  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana.  Kegiatan  pengembalian  barang bukti  yang  dilaksanakan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur  dianggap  optimal  karena adalah  layanan  gratis  yang  diberikan  kepada  masyarakat  melalui  program  JAKSA  NGARTIS (JAKSA  NGantar  bARang  bukTI  gratis),  sehingga  tidak  ada  biaya  yang  dibebankan  kepada masyarakat.
Hambatan  yang  ditemui  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Proses  Pengembalian  Barang  Bukti Kepada Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
Setiap  jaksa  di  setiap  kejaksaan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  eksekusi terhadap  putusan  Hakim  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  (inkrah),  dengan  dasar  pada  petikan langsung dari putusan Hakim. Berdasarkan teori peran dimana seorang Jaksa menjalankan perannya sesuai  dengan  kedudukannya  sebagai  Penuntut  Umum  yang  mempunyai  tugas  melaksanakan penetapan  hakim.  Kasus  ini  telah  memperoleh  putusan inkracht maka  Jaksa  sesegara  mungkin mengembalikan barang bukti pada orang yang namanya tertera dalam petikan putusan tersebut.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  bersama  Bapak  Anggi Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.  yang  merupakan  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, mengungkapkan bahwa hambatan yang ditemui oleh Jaksa ketika mengembalikan barang bukti adalah: 14
13 Dalam  Wawancara  dengan  Bapak  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan  (PB3R)  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  Tanggal  23  Agustus 2023
14 Dalam  Wawancara  dengan  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023
“Saat  pengembalian  barang  bukti  sesuai  dengan  isi  petikan  putusan  terkadang  orang  yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak datang mengambil barang bukti ada 84 putusan, orang  yang  sudah  disebutkan  dalam  isi  petikan  putusan  tidak  dapat  ditemukan  lagi  atau  alamat tempat  tinggal  yang  dijelaskan  dalam  petikan  putusan  tersebut  tidak  ditemukan  pemilik  barang bukti  atau  dapat  dikatakan  berpindah  tempat  tinggal  sehingga  kendala  yang  sangat  berat  untuk Jaksa  Penuntut  Umum  saat  pelaksanan  pengembalian  barang  bukti  bukan  hanya  itu  ruang penyimpanan  barang  bukti  di  Kejaksaan  pun  menjadi  penuh  atau  padat  dikarenakan  hal  yang sudah diuraikan di atas ada sekitar 100 putusan. Apalagi jangka waktu pengambilan barang bukti atau  pengembaliannya  tidak  ditentukan  oleh  Undang-Undang  sehingga  dikhawatirkan  pada barang bukti yang bersifat rapuh atau pun cepat rusak”.
Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H., yang merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti  dan  Barang  Rampasan  (PB3R)  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  menjelaskan  bahwa kendala  dalam  pengembalian  barang  bukti  dalam  konteks  batasan  waktu  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: semakin panjang proses penyelesaian perkara di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht),  semakin  lama  juga  tenggang  waktu  yang  diperlukan  untuk penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
Jaksa  penuntut  umum  yang  terlibat  kemudian  melaporkan  penyelesaian  tugasnya  kepada Kepala  Kejaksaan  Negeri  setelah itu.  Laporan  tersebut  dilengkapi  dengan  ringkasan  acara,  biasanya dalam kasus atau peristiwa yang singkat. Barang bukti kemudian dikembalikan secara langsung oleh jaksa  penuntut  umum  kepada  pihak  yang  berhak  atasnya  setelah  sidang  selesai.  Prosedur  ini  sesuai dengan  apa  yang  disebutkan  dalam  putusan  pengadilan.  Jika  pihak  yang  berhak  atas  barang  bukti tersebut  hadir  dalam  persidangan, pengembalian  barang  bukti akan didokumentasikan dalam  sebuah berita acara.
Jaksa  memiliki  batas  waktu  untuk  menyimpan  barang  bukti  setelah  keputusan  pengadilan berkekuatan  hukum  tetap.  Setelah  itu,  mereka  secara  langsung  bertindak  untuk  mengembalikan barang  bukti  kepada  pihak  yang  ditetapkan  dalam  isi  kutipan  putusan.  Jaksa  menerima  salinan putusan  untuk  menyusun  berita  acara  pelaksanaan  penetapan  hakim  (BA-6)  dan  berita  acara pengambilan barang bukti (BA-20). 15
Kendala  pengembalian  barang  bukti  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan pendapatnya  tentang  “pengertian  dengan  perkataan  paling  berhak”,  dia  menyatakan  bahwa  dalam proses  penanganan  kasus  pidana,  hakim  pada  dasarnya  hanya  bertugas  menegakkan  hukum  pidana dan  tidak  diwajibkan  untuk  membuat  keputusan  terkait  hukum  perdata.  Selain  itu,  dia  juga mengingatkan  bahwa  penyitaan  barang  bukti  oleh  jaksa  atau  polisi  sebenarnya  bertujuan  untuk menyediakan bukti bagi hakim guna membantu mencari kebenaran dalam kasus pidana. Oleh karena itu, tidak menjadi  kewajiban  bagi  hakim  pidana untuk  mengembalikan  barang bukti kepada  pemilik atau pihak yang menguasainya pada saat penyitaan oleh jaksa atau polisi setelah hakim memberikan putusan dalam pokok kasus pidana.
Kendala  lainnya  yang  terdapat  dalam  pengembalian  barang  bukti  berdasarkan  keterangan Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu : 16
“Orang yang berhak menerima barang bukti tersebut menolak menerima barang bukti maka Jaksa akan membuat surat panggilan terhadap orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk  mengambil  barang  bukti  yang  sudah  disebutkan  dalam  isi  petikan  putusan.  Jangka  waktu pengambilan  barang  bukti  yang  dilangsungkan  di  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur kurang lebih 2 (dua) tahun apabila tetap tidak diambil barang bukti tersebut akan dibuang atau dimusnahkan  dan  orang  yang  disebutkan  dalam  isi  petikan  putusan  harus  menandatangani, sebagai bukti kalau barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan. Dengan catatan Jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil”.
15 Dalam  Wawancara  dengan  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023
16 Dalam  Wawancara  dengan  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023
Senada  dengan  ungkapan  diatas,  Martiman  Prodjohamidjojo,  mengungkapkan  “Hakim  pidana yang  dalam  putusannya  mengembalikan  barang  bukti  kepada  yang  paling  berhak,  sebenarnya  telah melakukan tindakan yang bersifat keperdataan”. 17
Siapa  yang  dianggap  paling  berhak  atas  barang  tertentu  harus  dipertimbangkan  secara individual  untuk  setiap  kasus,  karena  setiap  kasus  memiliki  kejadian  yang  berbeda.  Dalam  situasi tindak  pidana  pencurian  (sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  362  KUHP)  atau  penipuan  (sebagaimana diatur  dalam  Pasal  378  KUHP),  barang  yang  dicuri  atau  dipalsukan  akan  dikembalikan  oleh  hakim pidana  kepada  pemiliknya  yang  sesungguhnya  (eigenaar),  karena  umumnya  pemilik  barang  yang terkena  dampak  tindakan  tersebut  tidak  akan  menyetujui  untuk  melepas  kepemilikan  atas  barang tersebut.  Namun,  dalam  konteks  penggelapan  (sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  372  KUHP),  barang yang  digelapkan  akan  dikembalikan  kepada  individu  yang  terakhir  memiliki  barang  tersebut,  sebab pemilik  asli  barang  telah  secara  sukarela  melepaskan  haknya  atas  barang  tersebut,  yang  kemudian disalahgunakan dengan cara dijual atau tindakan lainnya.
Hal yang terpenting yaitu apakah pemilik barang tersebut melepaskan kepemilikannya dengan sukarela atau tidak, atau dengan kata lain, apakah tindakan tersebut sesuai dengan kehendaknya atau tidak.  Lebih  lanjut,  dia  menyatakan  bahwa  dalam  kasus-kasus  seperti  yang  disebutkan  sebelumnya, Pihak  yang  dirugikan  dapat  mempertimbangkan  untuk  mengajukan  gugatan  dan  tuntutan  hukum perdata terhadap kepemilikan barang yang telah dikembalikan oleh keputusan pidana, memperhatikan bahwa kemungkinan tersebut tidak tertutup.
P.A.  Lamintang  sebelumnya  menduga  bahwa  permasalahan  pengembalian  barang  bukti tersebut  sudah  terjadi,  dan  dalam  konteks  ini  ia  menyatakan  bahwa  “ketentuan  yang  dirumuskan dalam  Pasal  46  Ayat  2  KUHAP  itu  juga  dapat  menimbulkan  kesalahpahaman  dan  dapat mendatangkan  kesalahan  yang  fatal  dalam  penerapan  hukum  di  Indonesia,  apabila  ketentuan mengenai pengembalian barang yang dikenai penyitaan atau barang bukti kepada orang atau mereka yang  disebut  dalam  putusan  hakim  itu  tidak  disertai  dengan  syarat  yaitu  dalam  hal  putusan  hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah mempunyai kracht van gewijsde”. 18
Pengembalian  barang  bukti  yang  sebelumnya  disita  hanya  dapat  dilakukan  setelah  putusan hakim  yang  bersangkutan  memiliki  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada tingkat  banding  atau  kasasi,  putusan  hakim  tersebut  dapat  mengalami  perubahan,  yang  kemudian dapat  menyulitkan  jaksa  dalam  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  sudah  memiliki  kekuatan hukum  tetap.  Misalnya,  jika  barang  tersebut  sudah  diserahkan  kepada  pihak  lain  selain  orang  yang dianggap paling berhak sesuai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.
Mahkamah  Agung  menyebutkan  berdasarkan  prinsip  yurisprudensi,  barang  bukti  akan dikembalikan kepada pihak yang terakhir menguasainya dengan itikad baik ( bezitter te goeder trow ). Jika ada pihak lainnya yang merasa memiliki hak yang lebih kuat, mereka harus mengajukan tuntutan melalui proses gugatan perdata.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  mengembalikan  barang  bukti  juga terjadi  pada  kendaraan  bermotor  yang  terikat  oleh  kredit  atau  tidak  sepenuhnya  dimiliki  oleh terdakwa,  atau  bahkan  barang  yang  dipinjam  oleh  terdakwa  atau  dicuri  selama  pelanggaran  hukum terjadi.  Dalam  kasus  semacam  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  menghadapi  kesulitan  dalam mengembalikan barang bukti karena status kendaraan tersebut masih dalam proses pembayaran kredit. Akibatnya, pihak kejaksaan mengalami kesulitan dalam mengembalikan kendaraan bermotor tersebut karena  masyarakat  yang  mengajukan  permintaan  untuk  mengambil  kendaraan  tersebut  seringkali tidak  dapat  menyediakan  salinan  fotokopi  Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB).  Di  sisi  lain, jika kreditur ingin mengambil kendaraan tersebut, terdakwa mungkin enggan untuk memberikan surat kuasa yang diperlukan.
Di  dalam  proses pengambilan  barang  bukti di  kejaksaan,  seringkali  terdapat hambatan  karena beberapa individu yang datang untuk mengambil barang bukti tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan  oleh  pengadilan.  Terlebih  lagi,  terkadang  persyaratan-persyaratan  tersebut  sudah  tidak berlaku  lagi  atau  hilang,  yang  menyebabkan  pemilik  barang  bukti  enggan  untuk  melakukan  proses pengambilan  kembali  di  kejaksaan.  Ketika  melibatkan  pengembalian  barang  yang  masih  dalam
17 Hamrat Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana , (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), halaman 301
18 Ibid
pembayaran kredit, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak leasing. Mereka harus dapat memperlihatkan bukti pembayaran kredit oleh terdakwa atau masyarakat, serta harus memiliki surat kuasa yang diberikan oleh terdakwa atau perusahaan tempat pihak leasing tersebut bekerja.
Tujuannya adalah pengembalian barang bukti kepada pihak yang memiliki hak paling kuat atas barang  tersebut  atau  yang  terakhir  memiliki  kontrol  atas  barang  tersebut.  Khususnya  dalam  kasus kendaraan  bermotor,  karena  memiliki  nilai  ekonomis  yang  signifikan,  kejaksaan  sangat  khawatir bahwa pengembalian yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik sebenarnya. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, kejaksaan seharusnya melakukan upaya menambah jumlah personil terutama di bagian administrasi barang bukti. Hal ini bertujuan agar proses pengelolaan data dapat dilakukan secara efisien tanpa mengalami kelambatan karena kekurangan personel.
Yang  menjadi  kendala  selanjutnya yang sering  dihadapi  oleh  Jaksa saat  pengembalian  barang bukti  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  Bapak  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H., M.H.  selaku  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan  (PB3R)  Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur juga menyatakan bahwa: 19
“Apabila barang bukti yang disimpan di dalam kejaksaan tersebut hilang maka pihak kejaksaan mencari  dulu  pelaku  yang  mencuri  atau  merupakan  kelalaian  bagi  pihak  penjaga  barang  bukti lalu apabila pelaku pencurian atau pelaku yang membuat hilang barang tersebut ditemukan maka, jaksa  menuntut  dan  membuat  surat  keterangan  hilang  kepada  pemilk  barang  bukti  lalu  pemilik barang bukti akan meminta ganti rugi kepada pelaku pencurian atau pelaku yang menghilangkan barang  bukti  atas  Barang  tersebut  karena  pelaku  tersebut  akan  diadili  sehingga  bukan  pihak kejaksaan yang mengganti rugi”.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  penulis  berkesimpulan  bahwa  kendala  yang  ditemui  ketika mengembalikan barang bukti atas dasar hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait, antara lain barang bukti hilang di kejaksaan, kerusakan barang bukti ketika disimpan di ruang penyimpanan kejaksaan, tenggang waktu ketika mengembalikan barang bukti di kejaksaan serta status kepemilikan barang  bukti  berupa  kendaraan  bermotor  dengan  status  kredit.  Berdasarkan  dari  hambatan  tersebut, pelaksanaan pengembalian barang bukti belum optimal.

## Upaya yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengatasi Kendala yang di Hadapi
Mengenai upaya Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi kendala yang di hadapi dalam proses pengembalian  barang  bukti  kepada  korban  tindak  pidana  di  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri Tanjung  Jabung  Timur,  penulis  memperoleh  informasi  yang  diberikan  oleh  Bapak  Anggi  Anggala Triwira,  S.H.,  M.H.  selaku  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan  (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa :
“Langkah  yang  diambil  jika  ada  kendala  dalam  pengembalian  barang  bukti  oleh  Jaksa  dalam perkara pidana yaitu Jaksa membuat surat panggilan kepada pihak yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan”.
Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur  mengoptimalkan  sarana  dan  fasilitas  serta  sudah mengusulkan  pengadaan  alat  transportasi  yang  dimiliki  oleh  kejaksaan  untuk  mendukung  proses pengembalian  barang  bukti  supaya  tidak  mengalami  kesulitan  dalam  pengangkutan  barang  tersebut serta  mengganti  komputer  dalam  ruang  administrasi.  Upaya  menangani  situasi  di  mana  barang bermotor terlibat adalah dengan mendorong pihak terkait atau individu yang ingin mengambil barang bukti  untuk  memenuhi  persyaratan  administrasi  yang  telah  ditetapkan  kejaksaan.  Jika  masyarakat tidak  bisa  menunjukkan  BPKB  barang  bermotor  atau  bukti  kepemilikan,  mereka  diharapkan  untuk mengurusnya terlebih dahulu untuk menghindari kebingungan antara kejaksaan dan masyarakat yang berkeinginan untuk mengambil barang tersebut. Khususnya, karena hampir setiap kasus di kejaksaan melibatkan  barang  bermotor,  hal  ini  berdampak  pada  kepadatan  penyimpanan  barang  bukti  di kejaksaan.
Pernyataan dari Bapak Anggi Anggala Triwira, S.H., M.H. sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang  Bukti  dan  Barang  Rampasan  (PB3R)  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Jabung  Timur,  yang menjelaskan  cara  penanganan  barang  bukti  yang  rentan  rapuh,  rusak  bahkan  sulit  untuk  dipelihara, telah sesuai Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa “penyimpanan barang bukti
19 Dalam  Wawancara  dengan  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023
harus  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  dan  tanggung  jawab  atasnya  ada  pada  pejabat  yang berwenang  sesuai  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan”.  Selain  itu,  barang  tersebut  dilarang digunakan  oleh  pihak  manapun.  Selain  itu,  sesuai  dengan  Pasal  45  Ayat  (l)  KUHAP,  ketika  barang bukti  terdiri  atas  barang  yang  rentan  rusak  atau  membahayakan,  sehingga  tidak  mungkin  untuk disimpan  hingga  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  atau  apabila  biaya penyimpanan barang sangat tinggi, maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, tindakan yang diambil adalah: 20
1. Jika tersangka masih berada di bawah pengawasan penyidik atau penuntut umum, barang tersebut bisa  dilelang  dan  diamankan  oleh  mereka,  dengan  kehadiran  tersangka  atau  wakilnya  sebagai saksi;
2. Jika  perkara  sudah  masuk  ke  pengadilan,  barang  tersebut  bisa  diamankan  atau  dilelang  oleh penuntut  umum  dengan  izin  dari  hakim  yang  menangani  kasus  tersebut,  dengan  kehadiran terdakwa atau wakilnya sebagai saksi.

## SIMPULAN
Sesuai dengan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini:
1. Setelah perkara diputuskan, barang yang disita akan dikembalikan kepada pihak yang disebutkan dalam  keputusan  tersebut,  kecuali  jika  dalam  keputusan  pengadilan,  barang  tersebut  disita  untuk kepentingan  negara,  untuk dirusak dan  dimusnahkan agar  tidak  bisa  digunakan  kembali.  Apabila barang  masih  dibutuhkan  untuk  bukti  dalam  perkara  yang  lain,  maka  barang  tersebut  tetap  akan disimpan.
2. Di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, proses pengembalian barang bukti dilakukan setelah memperoleh  keputusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Selanjutnya,  pengadilan  mengirim salinan  keputusan  kepada  kejaksaan.  Sesudah  menerima  salinan  keputusan  tersebut,  jaksa membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan berita acara pengambilan barang bukti  (BA-20).  Dokumen  BA-6  dan  BA-20  kemudian  diberikan  kepada  pihak  yang  telah disebutkan  atau  dijelaskan  dalam  salinan  keputusan  yang  ditetapkan  hakim.  Tanda  tangan  dari pihak terkait diperlukan dalam BA-6 dan BA-20 untuk pengambilan barang bukti yang disebutkan dalam salinan keputusan di Kejaksaan.
3. Kendala dalam proses pengembalian barang bukti tersebut termasuk situasi di mana individu yang telah disebutkan dengan jelas namanya dalam salinan keputusan tidak mengambil barangnya, atau orang yang datang untuk mengambil barang bukti tidak membawa dokumen-dokumen yang telah ditetapkan  oleh  kejaksaan.  Selain  itu,  mungkin  juga  terjadi  kasus  di  mana  pemilik  barang  bukti tersebut  tidak  dapat  ditemukan  atau  alamat  yang  telah  dijelaskan  dalam  salinan  keputusan  tidak dapat dihubungi.
Banyaknya kelalaian dalam pengambilan barang bukti disebabkan oleh ketiadaan  ketetapan batas waktu  oleh undang-undang  dan  peraturan.  Hal  ini menyebabkan  barang  bukti  ketika  disimpan  di kejaksaan  terlalu  lama,  mengakibatkan  barang  bukti  menumpuk  dan  biaya  perawatan  yang dikeluarkan.  Supaya  terhindar  dari  masalah  tersebut,  telah  ditetapkan  jangka  waktu  pengambilan barang bukti sekitar dua tahun. Jika barang bukti tetap tidak diambil setelah periode tersebut, jaksa akan  mengeluarkan  surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  barang  bukti  akan  dibuang  dan dimusnahkan.  Orang  yang  disebutkan  dalam  salinan  keputusan  harus  menandatangani  surat tersebut  sebagai  bukti  bahwa  mereka  mengetahui  barang  bukti  tersebut  akan  dimusnahkan  atau dibuang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana , Yogyakarta : Liberty, 2008.
Eddy O.S. Hiarie, Teori Hukum Pembuktian , Jakarta : Erlangga, 2012.
20 Dalam  Wawancara  dengan  Anggi  Anggala  Triwira,  S.H.,  M.H.,  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 23 Agustus 2023
Hamrat Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana , Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana , Bandun : Mandar Maju, 2003.
Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat  Hukum , Jakarta : Pustaka Yustisia, 2017.
Koesparmono Irsan, Hukum Acara Pidana , Jakarta : Erlangga, 2017. Leden  Marpaung, Proses  Penaganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  Penyidikan) ,  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2008.
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Kejaksaan  dan  Pengadilan  Negeri  upaya hukum dan eksekusi ), Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan  Penjelasan  Resmi dan Komentar , Bogor : Politeia, 1988.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika. Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana , Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007. Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial , Jakarta : Rajawali Pers, 2015. Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial , Jakarta : Rajawali Pers, 1987.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Pers, 1986. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta : Rajawali Press, 2002.
Soerjono  Soekanto, Tata  Cara  Penulisan  Karya  Ilmiah  Bidang  Hukum ,  Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 1986.
Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta : Rineka Cipta, 2017. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , Jakarta : PT. Gramedia, 2012.
Y Wiratna Sujarwenu, Metode Penelitian Hukum , Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019. Yudi  Kristiana, Independensi  Kejaksaan  dalam  Penyidikan  Korupsi ,  Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti, 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## Jurnal
Hermayanti,  “Peran  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam  Penerapan  Sanksi  Administrasi Denda  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  Sampah” , Jurnal Universitas Batanghari Jambi , 2020.
Widia  Edorita,  “Menciptakan  Sebuah  Sistem  Hukum  yang  Efektif”, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi I, No I, 2010.