## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 106 – 114
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i2.3814 p-ISSN p- 2477-5088 e-ISSN e- 2716-2621

## Dampak Digitalisasi Administrasi Pedesaan di Negara Berkembang

## The Impact of Digitalization of Rural Administration in Developing Countries
Aris Sarjito
Program Studi Manajemen Pertahanan/Fakultas Manajemen Pertahanan/Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
Email: arissarjito@gmail.com
(Diterima: 25-08-2023; Ditelaah: 15-12-2023; Disetujui: 19-12-2023)

## ABSTRAK
Digitalisasi  mengubah  proses  administrasi  di  wilayah  pedesaan  di  negara-negara berkembang, menghadirkan peluang dan tantangan. Penelitian kualitatif ini mengeksplorasi dampak  digitalisasi  terhadap  administrasi  pedesaan,  dengan  fokus  pada  tantangan  dan hambatan  yang  dihadapi  dalam  adopsi  teknologi  dan  layanan  digital  di  masyarakat pedesaan. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan mengenai dinamika transformasi digital  di  pedesaan  dan  menawarkan  rekomendasi  untuk  mendorong  digitalisasi  yang efektif  dalam  administrasi  pedesaan.  Metode  penelitian  kualitatif,  termasuk  wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen, digunakan untuk mengumpulkan data dari  beragam  pemangku  kepentingan  di  daerah  pedesaan.  Temuan-temuan  yang  ada menunjukkan  bahwa  meskipun  digitalisasi  mempunyai  potensi  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  penyediaan  layanan  dalam  pemerintahan  pedesaan,  tantangan-tantangan seperti terbatasnya akses terhadap teknologi, kesenjangan literasi digital, dan infrastruktur yang  tidak  memadai  menghambat  penerapan  digitalisasi  secara  luas.  Kesimpulannya, menjembatani  kesenjangan  digital  dalam  pemerintahan  pedesaan  memerlukan  intervensi yang  ditargetkan  untuk  mengatasi  kesenjangan  teknologi,  pendidikan,  dan  infrastruktur. Penelitian  ini  merekomendasikan  strategi  untuk  mendorong  digitalisasi  dalam pemerintahan  pedesaan,  termasuk  program  pelatihan  yang  disesuaikan,  pembangunan infrastruktur, dan inisiatif keterlibatan masyarakat.
Kata  Kunci: administrasi  pedesaan,  adopsi  teknologi,  digitalisasi,  kesenjangan  digital, negara berkembang.

## A. PENDAHULUAN
Digitalisasi  telah  mengubah  berbagai  aspek  masyarakat,  termasuk  administrasi pedesaan  di  negara-negara  berkembang.  Dampak  digitalisasi  terhadap  administrasi pedesaan  merupakan  topik  penelitian  yang  penting,  karena  berpotensi  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil.  Daerah  pedesaan  di  negara- negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengakses teknologi dan layanan
digital  karena  faktor-faktor  seperti  infrastruktur  yang  buruk,  kecepatan  internet  yang rendah, dan buta huruf digital (Vassilakopoulou & Hustad, 2023). Kesenjangan digital ini dapat mengakibatkan pembangunan tidak merata dan memperburuk kesenjangan yang ada antara  perkotaan  dan  pedesaan  (Sovetova,  2021).  Namun,  digitalisasi  berpotensi memberdayakan  masyarakat  pedesaan  dengan  meningkatkan  akses  terhadap  informasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan penting lainnya (Meyn, 2020).
Digitalisasi  administrasi  pedesaan  mengacu  pada  adopsi  dan  integrasi  teknologi digital  untuk  menyederhanakan  proses  administrasi  di  pedesaan.  Hal  ini  melibatkan digitalisasi sistem berbasis kertas tradisional, memanfaatkan alat digital untuk pengelolaan data, komunikasi, dan penyampaian layanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan administrasi secara keseluruhan di masyarakat pedesaan. Hal ini dapat mencakup penerapan sistem pencatatan digital, platform layanan online, dan saluran komunikasi berbasis teknologi (Mukhtar, 2022; Sovetova, 2021). Meskipun  digitalisasi  merupakan  komponen  penting  dalam  transformasi  digital, digitalisasi  mencakup  pendekatan  yang  lebih  luas  dan  holistik  terhadap  perubahan organisasi.  Transformasi  digital  lebih  dari  sekadar  integrasi  alat-alat  digital;  hal  ini melibatkan  pemikiran  ulang  mendasar  dan  restrukturisasi  proses,  budaya,  dan  strategi organisasi  untuk  memanfaatkan  potensi  penuh  teknologi  digital.  Dalam  konteks administrasi  pedesaan,  transformasi  digital  tidak  hanya  memerlukan  penerapan  alat-alat digital tetapi juga desain ulang alur kerja administrasi yang komprehensif, pengembangan keterampilan,  dan  pergeseran  menuju  budaya  organisasi  yang  mendukung  digital  (FAO, 2023).
Digitalisasi  dan  transformasi  digital  adalah  dua  pendekatan  berbeda  dalam transformasi organisasi. Digitalisasi melibatkan penggunaan alat-alat digital dalam proses yang ada, sementara transformasi digital melibatkan perombakan struktur organisasi untuk memanfaatkan  teknologi  digital  demi  inovasi,  efisiensi,  dan  ketangkasan.  Keduanya membutuhkan perubahan budaya (Vrana & Singh, 2021).
Digitalisasi  dapat  memberikan  beberapa  dampak  positif  terhadap  pemerintahan pedesaan di daerah terpencil. Beberapa manfaat tersebut antara lain:
1. Peningkatan  akses  terhadap  layanan  publik:  Teknologi  digital  dapat  membantu menjembatani  kesenjangan  antara  masyarakat  pedesaan  dan  layanan  penting  seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerintahan (Mukhtar, 2022).
2. Peningkatan komunikasi dan konektivitas: Digitalisasi dapat meningkatkan komunikasi antara  warga  pedesaan,  dunia  usaha,  dan  otoritas  publik,  mendorong  kolaborasi  dan pengambilan keputusan yang lebih baik (Shahid et al., 2023).
3. Pembangunan  ekonomi:  Teknologi  digital  dapat  mendukung  pertumbuhan  bisnis pedesaan  dan  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  sehingga  berkontribusi  terhadap pembangunan ekonomi daerah pedesaan secara keseluruhan (Prause & Boevsky, 2015).
4. Kelestarian lingkungan: Digitalisasi dapat membantu masyarakat pedesaan mengelola sumber  daya  alam  mereka  dengan  lebih  baik  dan  mendorong  praktik  berkelanjutan, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan (Sept, 2020).
Terlepas dari potensi manfaatnya, ada beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan digitalisasi di daerah pedesaan:
1. Infrastruktur:  Infrastruktur  yang  buruk,  seperti  terbatasnya  akses  terhadap  internet berkecepatan  tinggi,  dapat  menghambat  adopsi  teknologi  digital  di  daerah  pedesaan
(Adam & Dzang Alhassan, 2021).
2. Literasi  digital:  Rendahnya  tingkat  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  pedesaan dapat  membatasi  kemampuan  mereka  untuk  menggunakan  teknologi  dan  layanan digital secara efektif (Cortelyou-Ward et al., 2020).
3. Kendala keuangan: Keterbatasan sumber daya keuangan dapat mempersulit masyarakat pedesaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan digital (Scholz et al., 2021).
4. Dukungan kebijakan: Kurangnya kerangka kebijakan yang holistik dan dukungan yang tepat  sasaran  terhadap  digitalisasi  pedesaan  dapat  menghambat  keberhasilan implementasi inisiatif digital di daerah pedesaan (Choi et al., 2022).
Dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan di wilayah terpencil di negara- negara berkembang merupakan permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Meskipun  teknologi  digital  mempunyai  potensi  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat pedesaan secara signifikan, terdapat beberapa  tantangan dan hambatan  yang perlu  diatasi  untuk  memastikan  bahwa  manfaat-manfaat  ini  sepenuhnya  terwujud. Penelitian  di  masa  depan  harus  fokus  pada  pemahaman  kebutuhan  dan  konteks  spesifik masyarakat  pedesaan  di  negara-negara  berkembang  dan  mengidentifikasi  strategi  efektif untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan digitalisasi di bidang-bidang tersebut.
Tabel 1.

## Contoh digitalisasi administrasi pedesaan di negara berkembang
No. Negara Sektor Digitalisasi Keterangan 1. Afganistan E-government Penerapan e-Government di Afganistan menghadapi tantangan, namun berpotensi memfasilitasi layanan pemerintah yang efisien, responsif, transparan, dan akuntabel (Akseer et al., 2019). 2. Cina Ekonomi digital dan revitalisasi pedesaan Ekonomi digital telah memainkan peran penting dalam mendorong revitalisasi pedesaan di Tiongkok dengan meningkatkan efisiensi pembangunan ramah lingkungan, akumulasi sumber daya manusia, dan transformasi struktur industri (Xia, 2010). 3. Kosovo Program broadband pedesaan Dengan dukungan Bank Dunia, Kosovo telah menerapkan program broadband pedesaan yang telah meningkatkan langganan internet berkecepatan tinggi per rumah tangga, memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan digital bagi masyarakat pedesaan
(Schneir & Xiong, 2016) . 4. Negara- negara OECD Layanan digital di masyarakat pedesaan Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan secara digital telah membantu mengatasi tantangan di daerah pedesaan, sekaligus mengatasi hambatan teknologi dan digital seperti kesenjangan konektivitas broadband dan kebutuhan akan keterampilan digital (Gonzalez Fanfalone, 2019). 5. Indonesia Inovasi sosial di pedesaan Indonesia Digitalisasi telah merangsang inovasi sosial di daerah pedesaan di Indonesia, membuka peluang baru untuk pembangunan dan pertumbuhan (Aminah & Saksono, 2021).
Untuk  memaksimalkan  manfaat  digitalisasi  dalam  pemerintahan  pedesaan, pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  harus  berinvestasi  pada  infrastruktur  digital, mendorong  literasi  digital,  dan  mendukung  pengembangan  teknologi  digital  di  industri pedesaan.
Digitalisasi  berpotensi  mengubah  administrasi  pedesaan  di  negara-negara berkembang,  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil. Penelitian  ini  akan  membahas  faktor  pendorong  digitalisasi  di  pedesaan,  dampak  positif digitalisasi  terhadap  administrasi  pedesaan,  hambatan  digitalisasi  di  pedesaan,  tantangan yang  dihadapi  negara-negara  berkembang  dalam  digitalisasi,  dan  studi  kasus  mengenai digitalisasi di pedesaan. Beberapa faktor yang mendorong digitalisasi di pedesaan, antara lain:
1. Perlunya menjembatani kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, yang dapat
memperburuk kesenjangan yang ada (Willis, 2019).
2. Potensi  teknologi  digital  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  layanan  penting  seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan tata kelola (Timotheou et al., 2023).
3. Peluang untuk meningkatkan komunikasi dan konektivitas antara warga pedesaan, dunia usaha, dan otoritas publik (Acunzo & Vertiz, 2014).
4. Potensi  teknologi  digital  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan (Wang et al., 2023).
5. Peran digitalisasi dalam mendorong kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik (Sági et al., 2022).
Digitalisasi  dapat  memberikan  beberapa  dampak  positif  terhadap  administrasi pedesaan di negara-negara berkembang, antara lain:
1. Peningkatan  akses  terhadap  layanan  publik,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan pemerintahan (Brown et al., 2014).
2. Peningkatan  komunikasi  dan  konektivitas  antara  warga  pedesaan,  dunia  usaha,  dan otoritas publik (Ghosh, 2011).
3. Pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan usaha pedesaan dan penciptaan lapangan kerja baru (Sun & Kuang, 2023).
4. Kelestarian  lingkungan  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  lebih  baik  dan peningkatan praktik berkelanjutan (Sarjito, 2023).
Meskipun  ada  potensi  manfaatnya,  ada  beberapa  hambatan  terhadap  digitalisasi  di daerah pedesaan:
1. Buruknya infrastruktur, seperti terbatasnya akses internet berkecepatan tinggi, yang dapat menghambat adopsi teknologi digital (Resta et al., 2018).
2. Rendahnya  tingkat  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  pedesaan,  yang  dapat membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi dan layanan digital secara efektif (Nedungadi et al., 2018).
3. Kendala  finansial  yang  menyulitkan  masyarakat  pedesaan  untuk  berinvestasi  pada infrastruktur dan layanan digital (Linthicum, 2023).
4. Kurangnya kerangka kebijakan yang holistik dan dukungan yang tepat sasaran terhadap digitalisasi pedesaan, yang dapat menghambat keberhasilan implementasi inisiatif digital di pedesaan (Mukhtar, 2022).
Negara-negara  berkembang  menghadapi  beberapa  tantangan  dalam  menerapkan digitalisasi di daerah pedesaan:
1. Infrastruktur  yang  belum  memadai,  termasuk  terbatasnya  akses  terhadap  internet berkecepatan tinggi dan pasokan listrik yang andal (Kharchenko & Vasant, 2019).
2. Kesenjangan  keterampilan,  dengan  terbatasnya  jumlah  pekerja  terampil  yang  dapat menerapkan teknologi baru secara efektif (Laboissiere & Mourshed, 2017).
3. Keterbatasan  pendanaan,  dengan  terbatasnya  sumber  daya  yang  tersedia  untuk berinvestasi pada teknologi baru dan infrastruktur digital (LaRose et al., 2014).
4. Hambatan  politik,  seperti  kurangnya  koordinasi  tata  kelola  dan  dukungan  kebijakan untuk inisiatif digitalisasi (Pisu et al., 2021).
Studi ini  mengeksplorasi  dampak digitalisasi terhadap  tata  kelola  pedesaan  dengan menggunakan berbagai teori, termasuk Difusi Inovasi Rogers (Rogers et al., 2014), Pandangan Berbasis  Sumber  Daya  (Wernerfelt,  1984),  dan  Isomorfisme  Kelembagaan  (DiMaggio  & Powell, 2004). Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dalam adopsi teknologi digital di pedesaan, mengidentifikasi faktor-faktor sosio-ekonomi, dan merekomendasikan intervensi kebijakan  menggunakan  Teori  Kebijakan  Inovasi  (Mowery  &  Rosenberg,  1999)  dan  Teori Modal Sosial (Putnam, 1995).
Mempelajari digitalisasi administrasi pedesaan di negara-negara berkembang sangat penting  untuk  memahami  potensi  manfaat  dan  tantangan  yang  terkait  dengan  proses transformatif ini. Dengan mengkaji faktor pendorong, dampak, hambatan, dan studi kasus, peneliti  dapat  mengidentifikasi  strategi  efektif  untuk  mengatasi  tantangan  dan
memanfaatkan potensi digitalisasi secara maksimal di daerah pedesaan. Tujuan dan pertanyaan penelitian
Topik penelitian tentang dampak digitalisasi pada administrasi pedesaan di wilayah terpencil di negara-negara berkembang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi manfaat dan tantangan  yang  terkait  dengan  adopsi  teknologi  digital  di  wilayah  tersebut.  Penelitian  ini akan menguraikan tujuan penelitian dan pertanyaan yang memandu topik penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  dampak  positif  digitalisasi  terhadap pemerintahan pedesaan, termasuk akses terhadap layanan penting, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. Berdasarkan tujuan tujuan penelitian ini maka pertanyaan penelitiannya adalah:
1. Bagaimana  dampak  digitalisasi  terhadap  pemerintahan  pedesaan  dalam  hal  akses terhadap layanan penting, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan?
2. Tantangan  dan  hambatan  apa  yang  dihadapi  masyarakat  pedesaan  dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital?
3. Rekomendasi apa  yang  dapat  diberikan  kepada  pembuat  kebijakan  dan  pemangku kepentingan untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan?
Dengan  menjawab  tujuan  dan  pertanyaan  ini,  para  peneliti  dapat  menyumbangkan wawasan berharga mengenai potensi manfaat dan tantangan yang terkait dengan digitalisasi di  daerah  pedesaan,  dan  memberikan  masukan  bagi  pengembangan  strategi  yang  efektif untuk mendorong digitalisasi dalam administrasi pedesaan.

## B. METODE
Dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan di daerah terpencil di negara- negara  berkembang  merupakan  topik  penelitian  yang  signifikan.  Untuk  mengeksplorasi topik  ini,  metodologi  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  dapat digunakan. Data sekunder mengacu pada data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau untuk pertanyaan penelitian yang berbeda.
Menurut  (Creswell  &  Creswell,  2017),  data  sekunder  adalah  informasi  yang  tidak dikumpulkan  sendiri  oleh  peneliti,  seperti  artikel,  pendukung,  dan  data  geografis.  Dapat digunakan  dalam  penelitian  untuk  mengidentifikasi  masalah,  mengembangkan  strategi, menyusun  rencana  pengambilan  sampel,  merumuskan  desain  penelitian,  menemukan jawaban,  menafsirkan  data  primer,  memvalidasi  hasil  penelitian  kualitatif,  dan mengidentifikasi potensi masalah. Analisis data sekunder merupakan latihan empiris yang menerapkan prinsip penelitian yang sama dengan analisis data primer. Ini adalah pilihan yang layak bagi peneliti dengan sumber daya terbatas, namun terdapat pertimbangan dan keterbatasan metodologis yang unik, seperti data yang dikumpulkan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat validitas dan reliabilitas data sekunder.

## C. HASIL DAN DISKUSI

## Hasil
Digitalisasi  berpotensi  membantu  dampak  signifikan  terhadap  pedesaan, meningkatkan akses terhadap layanan, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, dan membantu kebijakan yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan keterampilan literasi digital.
Istilah  “ekonomi  digital”  mengacu  pada  berbagai  aktivitas,  termasuk  penjualan barang  dan  jasa  secara  online  dan  penggunaan  platform  digital  untuk  menghubungkan
penawaran  dan  permintaan.  Bisa  juga  merujuk  pada  proses  penerapan  digitalisasi  dan teknologi digital di Industri 4.0 dan bidang terkait otomasi. Namun, secara umum diakui bahwa ada dua definisi ekonomi digital — luas dan sempit — dan terdapat dua skala berbeda yang digunakan untuk menghitung kontribusi terhadap PDB.
Berikut adalah contoh jika menerapkan definisi yang ketat dari tiga negara teratas dengan kontribusi PDB terbesar dari ekonomi digitalnya yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Irlandia. Negara-negara Eropa, termasuk Irlandia, Swiss, Inggris, Hongaria, Denmark, dan Jerman, telah menyumbang 5 – 10% PDB terhadap ekonomi digital. Jika menerapkan definisi yang  lebih  umum,  Tiongkok  berada  di  peringkat  empat  negara  teratas  dengan  ekonomi digital  yang  berkontribusi  antara  30  dan  60  persen  terhadap  PDB  mereka,  diikuti  oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang (Kemenlu RI, 2020) .
Grafik 1. Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap PDB (Kemenlu RI, 2020) Ekonomi Digital/PDB – Definisi Sempit

## Ekonomi Digital/PDB – Definisi Luas
Tantangan  yang  dihadapi  komunitas  bisnis  dalam  mengadopsi  teknologi  dan layanan digital, seperti terbatasnya akses internet, infrastruktur yang tidak memadai, dan literasi  digital.  Isu-isu  ini  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  pembangunan  sosial, belanja  online,  dan  sumber  daya  pendidikan.  Intervensi  yang  ditargetkan,  mekanisme
dukungan keuangan, serta isolasi geografis dan populasi dapat membantu meningkatkan infrastruktur dan literasi digital.
Kolaborasi  antara  pemerintah,  industri,  dan  organisasi  masyarakat  dapat menghasilkan  inovasi  dan  solusi  inovatif.  Mengatasi  tantangan  seperti  kekurangan  guru, tingginya biaya sekolah, dan sumber daya keuangan juga penting. Pendidikan komprehensif harus menjawab kebutuhan spesifik dan menyediakan lingkungan yang ditargetkan untuk digitalisasi.

## Diskusi
Penelitian ini mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap administrasi pedesaan di negara-negara  berkembang,  dengan  fokus  pada  studi  kasus.  Hal  ini  bertujuan  untuk memahami tantangan dan peluang digitalisasi di daerah terpencil, pengaruhnya terhadap struktur pemerintahan, pemberian layanan, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini akan memberikan  informasi  kepada  para  pembuat  kebijakan  dan  praktisi  untuk  memastikan pembangunan inklusif di daerah-daerah terpencil.
1. Dampak Digitalisasi terhadap Administrasi Pedesaan Berdasarkan  tinjauan  literatur,  digitalisasi  berpotensi  memberikan  dampak signifikan  terhadap  pemerintahan  pedesaan  dalam  hal  akses  terhadap  layanan  penting, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Namun, terdapat juga tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi digitalisasi di daerah pedesaan.
Salah satu tantangannya adalah kurangnya infrastruktur dan konektivitas internet di daerah  pedesaan  terpencil,  yang  menghambat  penerapan  teknologi  digital.  Selain  itu, mungkin terdapat penolakan terhadap perubahan dan kurangnya literasi digital di kalangan penduduk  pedesaan,  sehingga  menyulitkan  mereka  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam ekonomi  digital.  Selain  itu,  memastikan  privasi  data  dan  keamanan  siber  di  wilayah pedesaan  sangat  penting  untuk  melindungi  informasi  sensitif  dan  menjaga  kepercayaan terhadap  sistem  digital.  Untuk  mengatasi  tantangan-tantangan  ini  diperlukan  upaya kolaboratif  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  lokal  untuk  menjembatani kesenjangan digital dan membuka manfaat digitalisasi bagi administrasi pedesaan.
a. Akses ke Layanan Penting Digitalisasi dapat meningkatkan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan, kesehatan,  dan  pemerintahan  di  daerah  pedesaan.  Namun,  isolasi  geografis,  populasi menua,  dan  kurangnya  generasi  muda  sebagai  agen  sosialisasi  teknologi  merupakan hambatan  signifikan  terhadap  adopsi  digital  di  daerah  pedesaan.  Untuk  mengatasi hambatan-hambatan ini, kebijakan-kebijakan yang ditargetkan dan mekanisme-mekanisme dukungan  harus  dikembangkan  untuk  mendorong  digitalisasi  di  daerah  pedesaan  dan menjembatani kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan (Salemink et al., 2017).
Salah  satu  pendekatan  kebijakan  yang  potensial  adalah  berinvestasi  dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas internet di daerah pedesaan. Hal ini dapat mencakup perluasan jaringan broadband dan memastikan akses internet yang andal  dan  terjangkau  bagi  seluruh  penduduk.  Selain  itu,  upaya  harus  dilakukan  untuk mendidik  dan  melatih  penduduk  pedesaan  tentang  keterampilan  literasi  digital, memberdayakan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan layanan dan teknologi digital.
Hal ini dapat mencakup penyediaan program pelatihan dan lokakarya tentang keterampilan dasar komputer, keamanan online, dan komunikasi digital. Selain itu, organisasi pemerintah dan  non-pemerintah  dapat  berkolaborasi  untuk  mendirikan  pusat  komunitas  yang dilengkapi  dengan  komputer  dan  akses  internet,  di  mana  penduduk  pedesaan  dapat mengakses layanan digital dan menerima bantuan jika diperlukan.
Inisiatif  yang  dipimpin  pemerintah  di  India  bermitra  dengan  LSM  lokal  untuk menciptakan  program  pelatihan  literasi  digital  di  pedesaan.  Program  ini  menyediakan lokakarya tentang keterampilan komputer, keamanan online, dan komunikasi digital, yang memungkinkan warga menavigasi internet dengan percaya diri. Pusat komunitas dibangun dengan komputer dan akses internet, memungkinkan penduduk desa mengakses layanan online seperti perbankan dan layanan kesehatan. Namun, sebagian besar penduduk desa tidak dapat memperoleh manfaat penuh dari program ini karena kurangnya pasokan listrik yang dapat diandalkan, sehingga inisiatif ini tidak efektif bagi sebagian besar penduduk.
b. Pertumbuhan ekonomi
Digitalisasi  dapat  berkontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  di  pedesaan dengan mendukung pertumbuhan usaha pedesaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Penelitian telah menunjukkan bahwa ekonomi digital mempunyai dampak positif terhadap revitalisasi  pedesaan  melalui  efek  mediasi  peningkatan  industri.  Namun,  kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat memperburuk kesenjangan yang ada, dan diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dibagi secara adil di antara masyarakat pedesaan (Luo et al., 2023; Siew Hoong Lee et al., 2022). Salah satu pendekatan untuk menjembatani kesenjangan digital di daerah pedesaan adalah dengan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini mencakup perluasan akses  internet  broadband  dan  peningkatan  konektivitas  di  wilayah  terpencil.  Dengan memastikan  masyarakat  pedesaan  memiliki  akses  terhadap  internet  yang  andal  dan berkecepatan  tinggi,  mereka  dapat  berpartisipasi  penuh  dalam  ekonomi  digital  dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu, kebijakan yang ditargetkan dapat diterapkan untuk memberikan pelatihan dan dukungan bagi penduduk pedesaan, membantu mereka mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang semakin digital.
Akses internet broadband dapat meningkatkan komunitas petani pedesaan dengan menyediakan  informasi  pasar  secara  real-time,  informasi  cuaca  terkini,  dan  pasar  online untuk  penjualan  langsung  produk.  Hal  ini  menghilangkan  perantara  dan  meningkatkan margin  keuntungan.  Teknik  pertanian  presisi,  berdasarkan  data  sensor  dan  drone,  dapat mengoptimalkan hasil panen dan mengurangi biaya. Namun, di daerah terpencil dengan infrastruktur  internet  yang  buruk,  petani  mungkin  kesulitan  mengakses  manfaat  ini, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menjual hasil panen secara langsung dan memanfaatkan teknik pertanian presisi secara efektif.
c. Ketahanan lingkungan
Digitalisasi dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan di daerah pedesaan dengan mendorong praktik berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Penelitian telah menunjukkan bahwa transformasi digital dapat memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan melalui pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan  produksi  berkelanjutan.  Namun,  potensi  dampak  negatif  digitalisasi  terhadap
lingkungan  juga  harus  dipertimbangkan,  dan  strategi  harus  dikembangkan  untuk meminimalkan  dampak  tersebut  sekaligus  memaksimalkan  manfaat  digitalisasi  bagi kelestarian lingkungan (Haq & Huo, 2023; Sági et al., 2022).
Digitalisasi menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap lingkungan, khususnya dalam  hal  peningkatan  komunikasi  elektronik.  Komunikasi  yang  tidak  memadai  dapat menyebabkan pembuangan limbah dan polusi, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia  dan  lingkungan.  Strategi  seperti  menyediakan  sumber  daya  dan  program  yang memadai, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan produk elektronik yang lebih hemat energi sangat penting untuk meminimalkan digitalisasi. Selain itu, peningkatan konsumsi energi dari teknologi digital dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan  perubahan  iklim.  Untuk  memitigasi  hal  ini,  efisiensi  energi  dalam  desain  dan pengoperasian  digital  dapat  dicapai  melalui  sumber  energi  terbarukan  dan  solusi  hemat energi.  Meningkatkan  literasi  digital  dan  partisipasi  aktif  dapat  membantu  mengurangi konsumsi energi dan meminimalkan kerusakan lingkungan.
Sebuah  perusahaan  dapat  mengurangi  jejak  karbonnya  dengan  merancang  pusat data  yang  menggunakan  sumber  energi  terbarukan,  menerapkan  server  dan  sistem pendingin hemat energi, dan mendidik karyawan tentang konservasi energi. Pendekatan ini tidak  hanya mengurangi  jejak  karbon  perusahaan  namun  juga  menginspirasi  perusahaan lain  untuk  mengadopsi  praktik  keberlanjutan  serupa.  Dengan  memimpin  operasi  digital berkelanjutan,  perusahaan  dapat  menjadi  teladan  bagi  bisnis  lain,  menunjukkan  bahwa tanggung  jawab  terhadap  lingkungan  dapat  diprioritaskan  tanpa  mengorbankan produktivitas  atau  profitabilitas.  Namun,  menerapkan  operasi  digital  yang  berkelanjutan saja  mungkin  tidak  cukup  untuk  memerangi  perubahan  iklim,  karena  sektor  lain  seperti transportasi dan pertanian juga memberikan kontribusi yang signifikan.
d. Tantangan dan Hambatan Meskipun  digitalisasi  mempunyai  potensi  manfaat  bagi  administrasi  pedesaan, terdapat  beberapa  tantangan  dan  hambatan  yang  perlu  diatasi.  Hal  ini  mencakup infrastruktur yang buruk, rendahnya tingkat literasi digital, dan kendala keuangan. Untuk mengatasi  tantangan-tantangan  ini,  diperlukan  dukungan  kebijakan  yang  terarah  dan kolaborasi  antar  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah,  lembaga    pembangunan, dan  pelaku  sektor  swasta  untuk  bersama-sama  mengatasi  tantangan  dan  memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh digitalisasi di daerah pedesaan (Mukhtar, 2022).
Selain  itu,  diperlukan  program  peningkatan  kapasitas  untuk  meningkatkan keterampilan  dan  literasi  digital  di  kalangan  masyarakat  pedesaan.  Banyak  wilayah pedesaan yang kekurangan akses terhadap konektivitas internet dan listrik, sehingga sulit bagi mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital. Tanpa infrastruktur yang memadai,  potensi  manfaat  digitalisasi,  seperti  peningkatan  akses  terhadap  layanan  dan informasi,  akan  sulit  dijangkau  oleh  masyarakat  pedesaan.  Selain  itu,  kendala  keuangan sering  kali  menghalangi  pemerintah  pedesaan  untuk  berinvestasi  pada  teknologi  dan peralatan  yang  diperlukan  untuk  digitalisasi.  Tanpa  pendanaan  yang  memadai, implementasi dan keberlanjutan inisiatif digital di daerah pedesaan akan menjadi tantangan. Desa-desa terpencil seringkali kekurangan internet atau listrik, sehingga membatasi akses terhadap platform pendidikan online dan layanan telemedis. Kerugian ini berdampak pada  kemampuan  warga  untuk  belajar  dan  menerima  layanan  kesehatan  dari  jarak  jauh, dibandingkan  di  perkotaan.  Pemerintah  daerah  mungkin  kesulitan  untuk  menyediakan
sistem digital untuk layanan publik, sehingga menghambat kemajuan dan efisiensi. Namun, beberapa  komunitas  pedesaan  memiliki  akses  terhadap  infrastruktur  internet  yang  dapat diandalkan,  seperti  pusat  komunitas  atau  perpustakaan  dengan  internet  berkecepatan tinggi.  Solusi  inovatif  seperti  klinik  keliling  atau  van  telehealth  telah  diterapkan  untuk memberikan layanan kesehatan langsung kepada penduduk, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Kemajuan teknologi ini telah merevolusi pemberian pendidikan dan layanan  kesehatan  di  daerah  terpencil,  sehingga  meningkatkan  kualitas  hidup  banyak individu dan komunitas.
2. Tantangan  dan  Hambatan  dalam  Penerapan  Teknologi  dan  Layanan  Digital  di Masyarakat Pedesaan
Berdasarkan  tinjauan  literatur,  masyarakat  pedesaan  menghadapi  beberapa tantangan dan hambatan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. Tantangan dan hambatan  ini  dapat  menghambat  potensi  digitalisasi  sepenuhnya  dalam  pemerintahan pedesaan.  Diskusi  ini  akan  menganalisis  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital (Vogels, 2021).
Beberapa  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  masyarakat  pedesaan  dalam mengadopsi  teknologi  dan  layanan  digital  antara  lain  terbatasnya  akses  terhadap konektivitas internet berkecepatan tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya literasi  digital  di  kalangan  masyarakat.  Ketiadaan  konektivitas  internet  yang  andal menyulitkan masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi dan layanan digital.  Selain  itu,  kurangnya  infrastruktur  yang  memadai,  seperti  pasokan  listrik  dan jaringan telekomunikasi, semakin membatasi penerapan solusi digital di daerah pedesaan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat menimbulkan hambatan yang  signifikan  karena  menghambat  kemampuan  mereka  untuk  memanfaatkan  dan memanfaatkan teknologi dan layanan digital secara efektif.
a. Infrastruktur Buruk Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi  dan  layanan  digital  adalah  infrastruktur  yang  buruk.  Hal  ini  mencakup terbatasnya akses terhadap internet berkecepatan tinggi, pasokan listrik yang tidak dapat diandalkan, dan jaringan transportasi yang tidak memadai. Infrastruktur yang buruk dapat menghambat  adopsi  teknologi  digital  di  daerah  pedesaan,  sehingga  menyulitkan masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan penting dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh digitalisasi (Brunetti et al., 2020).
Akses  internet  di  perkotaan seringkali menyebabkan  terbatasnya  konektivitas  dan terbatasnya  akses  bagi  penduduknya.  Keterbatasan  akses  internet  dapat  menghambat kemampuan  masyarakat  dalam  mengakses  layanan  online,  menjalankan  bisnis,  atau berpartisipasi  dalam  pembelajaran  online  atau  telemedis.  Selain  itu,  terbatasnya  akses terhadap transportasi umum dapat menghambat penggunaan teknologi digital di perkotaan. Kurangnya  infrastruktur  transportasi  dapat  meningkatkan  tantangan  dalam  penerapan infrastruktur  digital  di  perkotaan,  tidak  hanya  membatasi  kemampuan  mereka  untuk melakukan aktivitas online tetapi juga berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial. Tanpa  infrastruktur  transportasi  yang  memadai,  kota-kota  mungkin  akan  kesulitan beradaptasi dengan digitalisasi dan mencapai inklusi digital.
Komunitas petani pedesaan sering menghadapi tantangan dalam mengakses pasar online dan mengakses sumber daya pendidikan karena terbatasnya pilihan transportasi. Hal
ini  dapat  menyebabkan  hilangnya  peluang  untuk  meningkatkan  keuntungan  dan memperbaiki praktik pertanian. Siswa di wilayah ini mungkin juga kesulitan dengan tugas online  dan  sumber  daya  pendidikan,  sehingga  menempatkan  mereka  pada  posisi  yang kurang menguntungkan dibandingkan siswa di perkotaan. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya,  terbatasnya  konektivitas  internet  dan  infrastruktur  teknologi  juga  dapat menghambat  kemampuan  petani  untuk  menjual  hasil  panen  atau  mengakses  teknik pertanian baru. Rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan juga mungkin menghadapi tantangan serupa dalam menyelesaikan tugas online atau mengakses sumber daya pendidikan.
b. Rendahnya Tingkat Literasi Digital
Tantangan  lain  yang  dihadapi masyarakat  pedesaan  dalam  mengadopsi  teknologi dan layanan digital adalah rendahnya tingkat literasi digital. Masyarakat pedesaan mungkin kurang  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  menggunakan teknologi dan layanan digital secara efektif, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan  manfaat  dari  digitalisasi.  Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  intervensi  yang ditargetkan  seperti  program  pelatihan  literasi  digital  dan  inisiatif  pendidikan  harus diterapkan untuk meningkatkan tingkat literasi digital di kalangan warga pedesaan (Drobež et al., 2021).
Intervensi  ini  dapat  mencakup  lokakarya,  kursus  online,  dan  program  komunitas yang memberikan pelatihan langsung dan pendidikan tentang keterampilan digital dasar. Dengan  membekali  masyarakat  pedesaan  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperlukan,  mereka  dapat  menjadi  lebih  percaya  diri  dan  mahir  dalam  menggunakan teknologi digital. Selain itu, inisiatif-inisiatif ini dapat membantu menjembatani kesenjangan digital dengan memastikan bahwa setiap orang, di mana pun lokasinya, memiliki akses yang sama terhadap peluang  dan manfaat yang dihasilkan oleh digitalisasi. Selain itu, penting untuk menyesuaikan intervensi ini dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat  pedesaan,  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  terbatasnya konektivitas internet dan akses terhadap teknologi.
Pemerintah  dapat  mendirikan  pusat  literasi  digital  keliling  di  daerah  pedesaan, dilengkapi  dengan  laptop  dan  konektivitas  internet,  untuk  memberikan  pelatihan  dan dukungan  kepada  warga.  Hal  ini  akan  memberdayakan  individu  dengan  keterampilan digital  dan  membuka  peluang  pendidikan  dan  pekerjaan  baru.  Namun,  kurangnya pendanaan  berkelanjutan  dan  terbatasnya  konektivitas  internet  di  daerah  terpencil  dapat menghambat  efektivitas  pusat-pusat  tersebut  dalam  memberdayakan  individu  yang memiliki keterampilan digital.
c. Kendala Finansial
Kendala keuangan juga merupakan hambatan lain dalam penerapan teknologi dan layanan  digital  di  daerah  pedesaan.  Sumber  daya  keuangan  yang  terbatas  dapat mempersulit  masyarakat  pedesaan  untuk  berinvestasi  pada  infrastruktur  dan  layanan digital,  sehingga  menghambat  adopsi  teknologi  digital.  Untuk  mengatasi  hambatan  ini, mekanisme  dukungan  keuangan  yang  ditargetkan,  seperti  subsidi  dan  hibah,  harus dikembangkan untuk membantu masyarakat pedesaan berinvestasi pada infrastruktur dan layanan digital (Ferrari et al., 2022).
Mekanisme  dukungan  ini  dapat  menyediakan  pendanaan  yang  diperlukan  untuk pengembangan  dan  penerapan  teknologi  digital  di  daerah  pedesaan,  sehingga  teknologi
tersebut  lebih  mudah  diakses  dan  terjangkau.  Selain  itu,  kemitraan  antara  lembaga pemerintah,  perusahaan  sektor  swasta,  dan  organisasi  masyarakat  dapat  membantu memanfaatkan  sumber  daya  dan  keahlian  untuk  lebih  meringankan  kendala  keuangan. Dengan mengumpulkan sumber daya dan berbagi biaya, masyarakat pedesaan dapat secara kolektif  berinvestasi  dalam  infrastruktur  dan  layanan  digital,  sehingga  menciptakan ekosistem digital yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Kota pedesaan dapat memperoleh manfaat dari kemitraan antara pemerintah daerah, perusahaan  telekomunikasi,  dan  organisasi  masyarakat  untuk  memasang  infrastruktur internet  berkecepatan  tinggi,  menarik  dunia  usaha  dan  wirausaha,  serta  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kemitraan ini mungkin menghadapi tantangan di wilayah dengan  infrastruktur  terbatas  atau  lokasi  terpencil,  dan  monopoli  oleh  perusahaan telekomunikasi  dapat  menyebabkan  harga  layanan  internet  lebih  tinggi,  sehingga membatasi keterjangkauan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
d. Kurangnya Kerangka Kebijakan Holistik dan Dukungan Tertarget Kurangnya  kerangka  kebijakan  yang  holistik  dan  dukungan  yang  tepat  sasaran terhadap  digitalisasi  pedesaan  dapat  menghambat  keberhasilan  implementasi  inisiatif digital  di  daerah  pedesaan.  Para  pembuat  kebijakan  harus  mengembangkan  kerangka kebijakan  komprehensif  yang  menjawab  kebutuhan  dan  konteks  spesifik  masyarakat pedesaan dan memberikan dukungan yang ditargetkan untuk inisiatif digitalisasi di daerah pedesaan (Lee, 2018).
Hal ini termasuk memberikan insentif keuangan untuk pembangunan infrastruktur, seperti  konektivitas  broadband,  dan  menawarkan  program  pelatihan  dan  peningkatan kapasitas bagi penduduk pedesaan dan dunia usaha. Selain itu, pembuat kebijakan harus memprioritaskan  inklusi  kelompok  marginal,  seperti  perempuan,  masyarakat  adat,  dan penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat diakses oleh semua  orang.  Dengan  menerapkan  kerangka  kebijakan  holistik  dan  langkah-langkah dukungan  yang  ditargetkan,  digitalisasi  pedesaan  dapat  dipromosikan  secara  efektif  dan potensinya  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  sosial  dapat terwujud sepenuhnya.
Kota pedesaan dapat memperoleh manfaat dari kemitraan antara pemerintah daerah, perusahaan  telekomunikasi,  dan  organisasi  masyarakat  untuk  memasang  infrastruktur internet  berkecepatan  tinggi,  menarik  dunia  usaha  dan  wirausaha,  serta  meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kemitraan ini mungkin menghadapi tantangan di wilayah dengan  infrastruktur  terbatas  atau  lokasi  terpencil,  dan  monopoli  oleh  perusahaan telekomunikasi  dapat  menyebabkan  harga  layanan  internet  lebih  tinggi,  sehingga membatasi keterjangkauan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
e. Isolasi Geografis dan Populasi Penuaan Isolasi geografis dan populasi menua di daerah pedesaan juga dapat menimbulkan tantangan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital. Keterisolasian geografis dapat membatasi  akses  terhadap  infrastruktur  dan  layanan  digital,  sementara  populasi  yang menua  mungkin  kurang  tertarik  untuk  mengadopsi  teknologi  baru  karena  kurangnya pengetahuan atau relevansinya. Untuk mengatasi tantangan ini, intervensi yang ditargetkan harus dikembangkan untuk mendorong adopsi digital di kalangan lansia dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan digital di wilayah yang terisolasi secara geografis (Correa & Pavez, 2016).
Salah satu intervensi yang mungkin dilakukan adalah dengan menyediakan program pelatihan literasi digital yang dirancang khusus untuk lansia. Program-program ini dapat mengajarkan  keterampilan  penting  seperti  menggunakan  ponsel  pintar,  menavigasi internet, dan memanfaatkan layanan online. Selain itu, pusat komunitas dan pusat lansia dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan dan dukungan teknologi, menawarkan lokakarya dan bantuan tatap muka untuk membantu lansia mengatasi hambatan mereka dalam adopsi digital.
Program literasi digital dapat membantu masyarakat mengakses layanan telehealth dan layanan kesehatan virtual, memungkinkan konsultasi dengan dokter dan mengurangi biaya  perjalanan.  Bisnis  lokal  juga  dapat  mendukung  layanan  kesehatan  virtual, meningkatkan  kondisi  kehidupan.  Namun,  program-program  ini  kekurangan  koneksi internet, sehingga mempengaruhi layanan kesehatan tradisional dan metode kesehatan.
3. Rekomendasi untuk Mendorong Digitalisasi dalam Administrasi Pedesaan Berdasarkan  tinjauan  literatur  dan  tantangan  serta  hambatan  yang  teridentifikasi dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital di daerah pedesaan, beberapa rekomendasi dapat diberikan kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan.
Pertama,  penting  untuk  berinvestasi  pada  infrastruktur  yang  diperlukan  untuk memastikan konektivitas internet yang andal dan terjangkau di daerah pedesaan. Hal ini termasuk memperluas jaringan broadband dan meningkatkan jangkauan jaringan seluler. Selain  itu,  memberikan  program  pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  bagi  masyarakat pedesaan  akan  membantu  mereka  memperoleh  keterampilan  dan  pengetahuan  yang diperlukan  untuk  memanfaatkan  alat  dan  layanan  digital  secara  efektif.  Selain  itu,  para pembuat  kebijakan  harus  mempertimbangkan  untuk  mengembangkan  kebijakan  dan peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan khusus yang dihadapi daerah pedesaan dalam upaya digitalisasi mereka. Terakhir, mendorong kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dapat mendorong inovasi dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk digitalisasi administrasi pedesaan  (Mukhtar, 2022).
a. Memperbaiki Infrastruktur
Salah satu rekomendasi utama untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan adalah dengan meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan. Hal ini termasuk memperluas akses internet berkecepatan tinggi, memastikan pasokan listrik yang andal, dan meningkatkan jaringan transportasi. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang  secara  khusus  menyasar  daerah  pedesaan  dan  mengatasi  tantangan  unik  yang dihadapi oleh komunitas-komunitas tersebut (Roberts et al., 2017).
Dengan  berinvestasi  pada  internet  berkecepatan  tinggi,  daerah  pedesaan  dapat menjembatani kesenjangan digital dan mendapatkan akses terhadap peluang dan sumber daya yang sama seperti daerah perkotaan. Artinya, penyediaan akses internet tidak hanya diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada sekolah, fasilitas kesehatan, dan kantor pemerintahan  di wilayah  pedesaan.  Selain  itu,  pasokan  listrik yang  andal sangat  penting untuk  berfungsinya  infrastruktur  digital,  karena  memastikan  akses  terhadap  layanan internet  tidak  terputus  dan  mencegah  gangguan  dalam  komunikasi  dan  transfer  data.
Peningkatan  jaringan  transportasi  juga  sama  pentingnya  karena  hal  ini  memfasilitasi pergerakan  barang,  jasa,  dan  manusia,  sehingga  memungkinkan  masyarakat  pedesaan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.
Meningkatkan pasokan listrik dan jaringan transportasi di daerah pedesaan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah-sekolah lokal dengan menyediakan akses yang konsisten terhadap alat dan sumber daya digital, memungkinkan pembelajaran online dan  akses  terhadap  materi  pendidikan.  Namun,  perbaikan  ini  mungkin  tidak  mengatasi tantangan mendasar yang dihadapi sekolah. Misalnya, kurangnya guru yang terlatih atau kurikulum  yang  ketinggalan  jaman  mungkin  tidak  meningkatkan  kualitas  pendidikan secara  signifikan.  Selain  itu,  terbatasnya  sumber  daya  keuangan  untuk  memelihara  dan memperbaiki peralatan  digital atau  menyediakan  tunjangan  transportasi bagi guru  dapat mengganggu  keberlanjutan  perbaikan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  mengatasi  tantangan- tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan sekolah dalam jangka panjang.
b. Meningkatkan Literasi Digital Untuk mendorong digitalisasi dalam pemerintahan pedesaan, sangat penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan. Para pembuat kebijakan dan pemangku  kepentingan  harus  mengembangkan  dan  melaksanakan  program  pelatihan literasi digital yang ditargetkan dan inisiatif pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan  pengetahuan  digital  di  kalangan  penduduk  pedesaan.  Program-program  ini  harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik masyarakat pedesaan dan harus dapat diakses  oleh  semua  warga  negara,  tanpa  memandang  usia  atau  status  sosial  ekonomi (Castilla et al., 2018).
Selain menyediakan program pelatihan dan inisiatif pendidikan, penting juga untuk mengatasi  hambatan  yang  mungkin  menghambat  literasi  digital  di  daerah  pedesaan. Hambatan  ini  dapat  mencakup  terbatasnya  akses  terhadap  teknologi  dan  konektivitas internet,  serta  kurangnya  kesadaran dan  pemahaman tentang  manfaat dan  peluang  yang dapat  dihasilkan  oleh  literasi  digital.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  untuk menjembatani kesenjangan digital dengan meningkatkan infrastruktur dan konektivitas di pedesaan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital.
Mobil  van  berteknologi  seluler  yang  dilengkapi  konektivitas  internet  dapat digunakan  untuk  mengatasi  hambatan  literasi  digital  di  daerah  pedesaan.  Mobil  van  ini dapat  melakukan  perjalanan  ke  desa-desa  terpencil  dan  memberikan  pelatihan  langsung tentang  keterampilan  digital,  serta  berfungsi  sebagai  ruang  kelas  keliling.  Program penjangkauan  masyarakat  dapat  mendidik  warga  tentang  manfaat  literasi  digital  dan menyediakan  sumber  daya  untuk  pembelajaran  lebih  lanjut.  Namun,  kurangnya infrastruktur  dan  sumber  daya  di  daerah  pedesaan  dapat  menghambat  efektivitas  van tersebut. Akses listrik dan internet yang terbatas juga dapat menghambat fungsi van. Selain itu, mungkin tidak ada cukup instruktur atau peralatan terlatih untuk memberikan pelatihan keterampilan digital yang komprehensif.
c. Memberikan Dukungan Finansial
Kendala  keuangan  merupakan  hambatan  besar  dalam  penerapan  teknologi  dan layanan digital di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, pembuat kebijakan dan pemangku  kepentingan  harus  mengembangkan  mekanisme  dukungan  keuangan  yang ditargetkan,  seperti  subsidi,  hibah,  dan  pinjaman  berbunga  rendah,  untuk  membantu masyarakat  pedesaan  berinvestasi  pada  infrastruktur  dan  layanan  digital.  Mekanisme
dukungan  keuangan  ini  harus  dirancang  agar  dapat  diakses  dan  inklusif,  sehingga memastikan bahwa semua masyarakat pedesaan dapat memperoleh manfaat dari inisiatif digitalisasi (Philip & Williams, 2019).
Selain  itu,  pembuat  kebijakan  harus  memprioritaskan  pelatihan  dan  pendidikan penduduk  pedesaan  untuk  membangun  keterampilan  dan  pengetahuan  literasi  digital. Dengan  menyediakan  lokakarya,  kursus  online,  dan  sumber  daya,  individu  di  daerah pedesaan  dapat  memperoleh  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan layanan digital. Selain itu, sangat penting untuk berkolaborasi dengan organisasi lokal dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan tantangan  spesifik  di  setiap  wilayah  pedesaan  diperhitungkan  ketika  merancang  dan melaksanakan inisiatif digitalisasi. Pendekatan kolaboratif ini akan membantu merancang solusi  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  unik  setiap  komunitas,  sehingga  semakin meningkatkan peluang keberhasilan adopsi dan integrasi teknologi digital.
Di  unit  perencanaan  masyarakat  lokal,  kolaborasi  dengan  organisasi  lokal  dan pemimpin lokal dapat membantu mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh dunia usaha. Hal ini termasuk melakukan survei dan mengembangkan aplikasi seluler secara real- time, sehingga memungkinkan bisnis mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan penjualan.
d. Mengembangkan Kerangka Kebijakan Holistik dan Dukungan Tertarget Para pembuat kebijakan harus mengembangkan kerangka kebijakan komprehensif yang  menjawab  kebutuhan  dan  konteks  spesifik  masyarakat  pedesaan  dan  memberikan dukungan  yang  ditargetkan  untuk  inisiatif  digitalisasi  di  daerah  pedesaan.  Kerangka kebijakan  ini  harus  mencakup  strategi  untuk  meningkatkan  infrastruktur,  meningkatkan literasi digital, memberikan dukungan keuangan, dan membina kolaborasi antar pemangku kepentingan.  Selain  itu,  pembuat  kebijakan  harus  memastikan  bahwa  kerangka  kerja  ini diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan (Roberts et al., 2017).
Selain itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mengenali tantangan unik yang dihadapi  masyarakat  pedesaan  terkait  digitalisasi.  Tantangan-tantangan  ini  mungkin mencakup terbatasnya akses terhadap internet berkecepatan tinggi, kurangnya sumber daya teknologi, dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan  ini  secara  efektif,  kerangka  kebijakan  harus  memprioritaskan perbaikan  infrastruktur  dengan  berinvestasi  pada  perluasan  broadband  dan  peningkatan jaringan yang ada di daerah pedesaan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas internet tetapi juga memungkinkan penerapan teknologi baru seperti perangkat Internet of Things (IoT) dan solusi pertanian pintar.
Komunitas  pertanian  pedesaan  berkecepatan  tinggi  kesulitan  dengan  internet berkecepatan  tinggi,  yang  dapat  menghambat  perangkat  IoT  untuk  memantau  tingkat kelembapan  tanah  dan  mengotomatiskan  sistem  irigasi.  Berinvestasi  dalam  perluasan broadband membantu praktik pertanian dan hasil panen.
e. Menumbuhkan Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan Mendorong  digitalisasi  dalam  administrasi  pedesaan  memerlukan  kolaborasi  dan berbagi  pengetahuan  di  antara  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  pemerintah, lembaga pembangunan, pelaku sektor swasta, dan masyarakat pedesaan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan harus membangun platform dan jaringan
yang  memfasilitasi  kolaborasi  dan  berbagi  pengetahuan,  sehingga  memungkinkan  para pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mengatasi  tantangan  dan  memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh digitalisasi di daerah pedesaan (Hogan, 2018).
Platform  dan  jaringan  ini  berfungsi  sebagai  ruang  untuk  praktik  terbaik, pembelajaran,  dan  solusi  inovatif.  Dengan  mempertemukan  perspektif  dan  pengalaman, para  pemangku  kepentingan  dapat  saling  belajar  dan  bersama-sama  mengembangkan strategi  untuk  memastikan  dimulainya  digitalisasi  di  daerah  pedesaan  yang  efektif  dan berkelanjutan.
Sebuah  platform  berisi  berbagai  pengetahuan  dapat  membantu  siswa  belajar  dari proyek  digital,  menawarkan  praktik  dan  panduan  yang  baik  untuk  mengatasi  tantangan dalam solusi digital. Webinar dapat memfasilitasi pembelajaran, namun mungkin menjadi tantangan bagi siswa dan unit komunitas yang tidak paham internet.

## D. KESIMPULAN
Digitalisasi  berpotensi  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  pemerintahan pedesaan  dalam  hal  akses  terhadap  layanan  penting,  pembangunan  ekonomi,  dan kelestarian  lingkungan.  Namun,  untuk  sepenuhnya  memanfaatkan  potensi  digitalisasi  di daerah  pedesaan,  kebijakan  dan  mekanisme  dukungan  yang  ditargetkan  harus dikembangkan  untuk  mengatasi  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  masyarakat pedesaan dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital.
Masyarakat  pedesaan  menghadapi  sejumlah  tantangan  dan  hambatan  dalam mengadopsi teknologi dan layanan digital, termasuk infrastruktur yang buruk, rendahnya tingkat  literasi  digital,  kendala  keuangan,  kurangnya  kerangka  kebijakan  holistik  dan dukungan yang ditargetkan, isolasi geografis, dan populasi yang menua. Untuk sepenuhnya memanfaatkan  potensi  digitalisasi  dalam  pemerintahan  pedesaan,  kebijakan  dan mekanisme dukungan yang ditargetkan harus dikembangkan untuk mengatasi tantangan dan  hambatan  yang  dihadapi  masyarakat  pedesaan  dalam  mengadopsi  teknologi  dan layanan digital.
Untuk  mendorong  digitalisasi  dalam  pemerintahan  pedesaan,  pembuat  kebijakan dan  pemangku  kepentingan  harus  fokus  pada  peningkatan  infrastruktur,  peningkatan literasi digital, penyediaan dukungan keuangan, pengembangan kerangka kebijakan holistik dan  dukungan  yang  ditargetkan,  serta  mendorong  kolaborasi  dan  berbagi  pengetahuan. Dengan menanggapi rekomendasi-rekomendasi ini, digitalisasi dapat dipromosikan secara efektif dalam pemerintahan pedesaan, sehingga mengarah pada peningkatan akses terhadap layanan-layanan  penting,  pembangunan  ekonomi,  dan  kelestarian  lingkungan  di  daerah- daerah terpencil di negara-negara berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Acunzo,  M.,  &  Vertiz,  V.  (2014).  Promoting  communication  in  agricultural  and  rural development: FAO’s priorities and initiatives in 2014. Glocal Times , 20 .
Adam, I. O., & Dzang Alhassan, M. (2021). Bridging the global digital divide through digital inclusion: the role of ICT access and ICT use. Transforming Government: People, Process and Policy , 15 (4), 580 – 596.
Akseer, T., Hayat, K., Keats, E. C., Kazimi, S. R., Maxwell-Jones, C., Shiwan, M. S., Swift, D., Yadgari, M., & Yousufzai, F. A. (2019). A survey of the Afghan people: Afghanistan in 2019 . Aminah, S., & Saksono, H. (2021). Digital transformation of the government: A case study in Indonesia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication , 37 (2), 272 – 288.
Brown, A. W., Fishenden, J., & Thompson, M. (2014). Revolutionising digital public service delivery:  A  UK  government  perspective. Digitizing  Government  Understanding  and Implementing New Digital Business Models , 1 – 13.
Brunetti, F., Matt, D. T., Bonfanti, A., De Longhi, A., Pedrini, G., & Orzes, G. (2020). Digital transformation  challenges:  strategies  emerging  from  a  multi-stakeholder  approach. The TQM Journal , 32 (4), 697 – 724.
Castilla, D., Botella, C., Miralles, I., Bretón-López, J., Dragomir-Davis, A. M., Zaragoza, I., & Garcia-Palacios, A. (2018). Teaching digital literacy skills to the elderly using a social network with linear navigation: A case study in a rural area. International Journal of Human-Computer Studies , 118 , 24 – 37.
Choi, E. Y., Kanthawala, S., Kim, Y. S., & Lee, H. Y. (2022). Urban/rural digital divide exists in older adults: Does it vary by racial/ethnic groups? Journal of Applied Gerontology ,
41 (5), 1348 – 1356.
Correa, T., & Pavez, I. (2016). Digital Inclusion in Rural Areas: A Qualitative Exploration of Challenges Faced by People From Isolated Communities. Journal of Computer-Mediated Communication , 21 , 247 – 263. https://doi.org/10.1111/jcc4.12154 Cortelyou-Ward,  K.,  Atkins,  D.  N.,  Noblin,  A.,  Rotarius,  T.,  White,  P.,  &  Carey,  C.  (2020). Navigating the digital divide: barriers to telehealth in rural areas. Journal of Health Care for the Poor and Underserved , 31 (4), 1546 – 1556. Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and  mixed methods approaches . Sage publications.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2004). The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. The New Economic Sociology , 111 – 134. Drobež, E., Rogelj, V., Bogataj, D., & Bogataj, M. (2021). Planning Digital Transformation of Care in Rural Areas. IFAC-PapersOnLine , 54 (13), 750 – 755. FAO. (2023). Advancing the digital transformation of agriculture and rural areas through national strategies, e-Government systems, and Digital Villages-update for Europe and Central Asia . https://www.fao.org/3/cc2273en/cc2273en.pdf.
Ferrari, A., Bacco, M., Gaber, K., Jedlitschka, A., Hess, S., Kaipainen, J., Koltsida, P., Toli, E., & Brunori, G. (2022). Drivers, barriers and impacts of digitalisation in rural areas from the viewpoint of experts. Information and Software Technology , 145 , 106816.
Ghosh,  A.  (2011).  INITIATIVES  IN  ICT  FOR  RURAL  DEVELOPMENT:  AN  INDIAN PERSPECTIVE. Global Media Journal: Indian Edition , 2 (2). Gonzalez Fanfalone, A. (2019). The road to 5G networks: experience to date and future developments . Haq,  I.  U.,  &  Huo,  C.  (2023). RESEARCH  Open  Access  Digital  strategy  and  environmental performance: the mediating role of digitalization in SMEs . https://doi.org/10.1007/s44265- 023-00010-5
Hogan,  P.  (2018). Smart  Villages-how  to  ensure  that  digital  strategies  benefit  rural  communities Orientations for policy-makers and implementers .
Kemenlu RI. (2020). Asia-EU Connectivity: Potensi Ekonomi Digital .
Kharchenko, V., & Vasant, P. (2019). Renewable Energy and Power Supply Challenges for Rural Regions . IGI Global.
Laboissiere,  M.,  &  Mourshed,  M.  (2017).  Closing  the  skills  gap:  Creating  workforce- development programs that work for everyone. McKinsey & Company , 2 . LaRose,  R.,  Bauer,  J.  M.,  DeMaagd,  K.,  Chew,  H.  E.,  Ma,  W.,  &  Jung,  Y.  (2014).  Public broadband  investment  priorities  in  the  United  States:  an  analysis  of  the  broadband technology opportunities program. Government Information Quarterly , 31 (1), 53 – 64. Lee, N. T. (2018). Closing the digital and economic divides in rural America. Brookings . Linthicum,  D.  (2023,  August  22). The  digital  divide,  rural  businesses,  and  cloud  computing . Infoworld.  https://www.infoworld.com/article/3705053/the-digital-divide-rural- businesses-and-cloud-computing.html
Luo, G., Yang, Y., & Wang, L. (2023). Driving rural industry revitalization in the digital economy era: Exploring strategies and pathways in China . https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292241
Meyn, M. (2020). Digitalization and its impact on life in rural areas: exploring the two sides of the Atlantic: USA and Germany. Smart Village Technology: Concepts and Developments ,
99 – 116.
Mowery, D. C., & Rosenberg, N. (1999). Paths of innovation: Technological change in 20th-century America . Cambridge University Press. Mukhtar, S. (2022, January 28). How Rural Digitalization Will Help Isolated Communities — and Especially  Their  Women .  Builtin. https://builtin.com/diversity-inclusion/rural- digitalization
Nedungadi,  P.  P.,  Menon,  R.,  Gutjahr,  G.,  Erickson,  L.,  &  Raman,  R.  (2018).  Towards  an inclusive digital literacy framework for digital India. Education+ Training , 60 (6), 516 – 528.
Philip, L., & Williams, F. (2019). Remote rural home based businesses and digital inequalities: Understanding needs and expectations in a digitally underserved community. Journal of Rural Studies , 68 , 306 – 318.
Pisu, M., Von Rüden, C., Hwang, H., & Nicoletti, G. (2021). Spurring growth and closing gaps through digitalisation in a post-COVID world: Policies to LIFT all boats . Prause,  G.,  &  Boevsky,  I.  (2015).  Smart  rural  development. Agricultural  Economics  and Management , 60 (4), 63 – 69.
Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy , 6 (1), 65 – 78.
Resta, P., Laferrière, T., McLaughlin, R., & Kouraogo, A. (2018). Issues and challenges related to digital equity: An overview. Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education , 1 – 18.
Roberts, E., Anderson, B. A., Skerratt, S., & Farrington, J. (2017). A review of the rural-digital policy  agenda  from  a  community  resilience  perspective. Journal  of Rural Studies , 54 , 372 – 385. https://doi.org/10.1016/J.JRURSTUD.2016.03.001
Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In An integrated approach to communication theory and research (pp. 432 – 448). Routledge. Sági,  J.,  Mentel,  G.,  Zahid,  R.  M.  A.,  Xu,  J.,  She,  S.,  &  Liu,  W.  (2022). Role  of  digitalization  in environment, social and governance, and sustainability: Review-based study for implications . https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.961057
Salemink,  K.,  Strijker,  D.,  &  Bosworth,  G.  (2017).  Rural  development  in  the  digital  age:  A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. Journal of Rural Studies , 54 , 360 – 371.
Sarjito,  A.  (2023).  INTEGRASI  KEBIJAKAN  PERTAHANAN  DAN  RESPON  BENCANA DIINDONESIA. JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) , 7 (2), 160 – 172.
Schneir, J. R., & Xiong, Y. (2016). A cost study of fixed broadband access networks for rural areas. Telecommunications Policy , 40 (8), 755 – 773.
Scholz, A. H., Lange, M., Habekost, P., Oldham, P., Cancio, I., Cochrane, G., & Freitag, J. (2021).
Myth-busting  the  provider-user  relationship  for  digital  sequence  information. GigaScience , 10 (12), giab085.
Sept,  A.  (2020).  Thinking  together  digitalization  and  social  innovation  in  rural  areas:  An exploration  of  rural  digitalization  projects  in  Germany. European  Countryside , 12 (2),
193 – 208.
Shahid, M. S., Hossain, M., Karami, M., & Anwar, T. (2023). Frugal entrepreneurship: A way to seize  business  opportunities  for  low-income  customers. Asia  Pacific  Journal  of Management , 1 – 31.
Siew Hoong Lee, A., Ching Chan, K., Cen, T., Lin, S., & Wu, Q. (2022). Academic Editors: Ranga How Does Digital Economy Affect Rural Revitalization? The Mediating Effect of Industrial Upgrading . https://doi.org/10.3390/su142416987
Sovetova, N. P. (2021). Rural territories’ digitalization: From theory to practice. Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny , 14 (2), 105 – 124.
Sun, X., & Kuang, X. (2023). Will advances in digital technology reduce the rural-urban income gap? Economic Research- Ekonomska Istraživanja , 36 (3), 2194954.
Timotheou,  S.,  Miliou,  O.,  Dimitriadis,  Y.,  Sara,  ·,  Sobrino,  V.,  Giannoutsou,  N.,  Cachia,  · Romina,  Alejandra,  ·,  Monés,  M.,  &  Ioannou,  ·  Andri.  (2023).  Impacts  of  digital technologies  on  education  and  factors  influencing  schools’  digital  capacity  and transformation: A literature review. Education and Information Technologies , 28 , 6695 – 6726. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11431-8
Vassilakopoulou,  P.,  &  Hustad,  E.  (2023).  Bridging  digital  divides:  A  literature  review  and research agenda for information systems research. Information Systems Frontiers , 25 (3),
955 – 969. Vogels, E. A. (2021). Some digital divides persist between rural, urban and suburban America . Vrana, J., & Singh, R. (2021). Digitization, digitalization, and digital transformation. Handbook of Nondestructive Evaluation 4.0 , 1 – 17.
Wang, M., Hua, Y., Sun, H. L., & Chen, Y. (2023). Bridging the rural digital divide: avoiding the user  churn  of  rural  public  digital  cultural  services. Aslib  Journal  of  Information Management , 75 (4), 730 – 751. Wernerfelt, B. (1984). A resource ‐ based view of the firm. Strategic Management Journal , 5 (2), 171 – 180.
Willis, K. S. (2019). Making a’Place’for ICTs in Rural Communities: The role of village halls in digital  inclusion. Proceedings  of  the  9th  International  Conference  on  Communities  & Technologies-Transforming Communities , 136 – 142.
Xia, J. (2010). Linking ICTs to rural development: China’s rural information policy. Government Information Quarterly , 27 (2), 187 – 195.