## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol 9 No. 3 Agustus  2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.5442/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Kajian Pkn: Selandia Baru dan Indonesia
Nurlatifa 1 , Ronaldo Zai 2 , Samsuri 3
Program Studi Magister PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta
Article Info Abstrak Article history: Accepted: 16 Mei 2023 Publish: 01 Agustus 2023 Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  dan  Indonesia  memiliki  tujuan  yang  sama  untuk membentuk  warga  negara  yang  baik.  Namum  dalam  pengimplementasiannya  baik  dalam  sistem politik kebijakan nasional maupun konten kurikulumnya memiliki perbedaan yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem politik dan kebijakan nasional serta struktur dan  konten  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  dan  di  Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan yaitu kajian literatur atau kajian kepustakaan. Sejarah kurikulum Selandia Baru terdiri dari tiga era yang masing-masing ditandai oleh ketegangan sosial dan politik pada saat itu. Era pertama berjudul “pribumi versus colonial” (pra-kontak Eropa hingga awal 1900-an), era kedua  (1900-1970-an)  bertajuk  “konservatif  tradisional  versus  progresif  liberal”  dan  era  ketiga (1980-an  hingga  sekarang) adalah “kanan  baru  versus  kiri  liberal”.  Negara  Indonesia sendiri  juga memiliki  dekade  yang  cukup  panjang  terkait  dengan  perubahan  sistem  politik  dan  kebijakan pendidikan  nasional  yang  di  dalamnya  juga  memuat  perubahan  kurikulum  pendidikan kewarganegraan  yang  berlangsung  dari  tahun  1947  sampai  dengan  2020  yang  dikenal  dengan kurikulum merdeka. Struktur dan konten kurikulum pendidikan kewargangeraan  di Selandia Baru dimuat  dalam  tiga  kurikulum  yaitu  kurikulum  ilmu  sosial,  kurikulum  kesehatan  dan  pendidikan jasmani,  dan  kurikulum  pendidikan  lingkungan.  Sedangkan  di  Indonesia  pendidikan kewarganegaraan diatur dalam kurikulum formal tersendiri yaitu pada kurikulum merdeka dengan nomenklatur pendidikan Pancasila.
Keywords: Kebijakan Nasional Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan.
Article Info
Abstract Article history: Diterima: 16 Mei 2023 Terbit: 01 Agustus 2023 In both Indonesia and New Zealand, citizenship education aims to educate good citizens. However, there are interesting differences to be investigated in its implementation, both in the national policy political system and the curriculum's content. The political system, national policies, and curriculum for civics education in New Zealand and Indonesia are all examined in this study. A literature review or literature review is the research method used. The three eras that make up the New Zealand history curriculum are each characterized by the social and political tensions of the time. The main period was named "native versus frontier" (pre-contact Europe until the mid-1900s), the subsequent time (1900-1970s)  was  named  "conventional  moderate  versus  moderate  liberal,"  and  the  third  period (1980s to introduce) was "correct new versus liberal left." In addition, Indonesia's political system and education policies have undergone significant shifts over the past ten years, including changes to  the  independent  curriculum,  which  was  used  for  citizenship  education  from  1947  to  2020.  The social sciences curriculum, health, and physical education curriculum, and environmental education curriculum comprise the structure and content of the civics education curriculum in New Zealand. The independent curriculum with the Pancasila educational nomenclature is the formal curriculum that governs citizenship education in Indonesia.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Nurlatifa Universitas Negeri Yogyakarta Email : nurlatifaasril@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Selandia  Baru,  juga  dikenal  sebagai  Aotearoa  dalam  bahasa  Maori,  yang  artinya  "Tanah Awan  Putih  Panjang,"  Inggris:  Latin,  Selandia  Baru:  Nova  Zeelandia)  adalah  sebuah  negara kepulauan  di  barat  daya  Laut  Pasifik;  sekitar  1.500  kilometer  melintasi  Laut  Tasman,  sebelah tenggara  Australia;  dan  sekitar  1.000  kilometer  selatan  Kaledonia  Baru,  Fiji,  dan  Tonga,  tiga negara kepulauan Pasifik. Negara ini terdiri dari dua pulau besar (Pulau Utara dan Pulau Selatan) dan  beberapa  pulau  kecil  lainnya.  Karena  letaknya  yang  jauh,  Selandia  Baru  adalah  sisa  dari pulau-pulau yang ditempati oleh manusia.
Negara Selandia Baru meskipun secara geografis terpencil namun telah mengalami dakade yang  cukup  panjang  mengenai  penentuan  kebijakan  pendidikan  khususnya  pendidikan kewarganegaraan.  Perubahan  terhadap  administrasi  pendidikan  dan  revisi  kurikulum  wajib  di Negara  Selandia  Baru  selama  tahun  1980-1990an  terkait  dengan  pendidikan  kewarganegaraan dijadikan sebagai obat mujarab untuk penyakit sosial dan ekonomi yang terjadi di Selandia Baru (Mutch,  2003).  Namun  yang  menarik  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barr  (1998)  dalam
artikelnya  yang  berjudul  “Kewarganegaraan  Tanpa  Buku  Teks”  bahwa  pendidikan kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  tidak  menjadi  bidang  kurikulum  wajib.  Jadi  pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru tidak berdasarkan pada konten inti yang solid, tidak terdapat buku  teks  untuk  mengajarkan  pendidikan  kewarganegaran  secara  umum,  bahkan  tujuan  dari kurikulum  dari  kewarganegaraan  dinyatakan  dalam  istilah  yang  sangat  umum.  Hal  ini  dapat dibuktikan dengan tidak adanya program pendidikan kewarganegaraan formal di sekolah-sekolah Selandia Baru.
Pengajaran  tentang  pendidikan  kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  dimuat  secara  umum dalam tiga kurikulum yaitu kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, serta  kurikulum  pendidikan  lingkungan  (Mutch  2003;  Milligan,  Taylor,  E.  Wood;  2011).  Jika menurut  Kerr  berbagai  negara  memiliki pendekatan  yang  bervariasi  terkait  dengan  pendidikan kewarganegaraan  yang  meliputi  kewarganegaraan,  ilmu  sosial,  studi  sosial,  studi  dunia,  studi masyarakat,  keterampilan  hidup  dan  pendidikan  moral  maka  dalam  konteks  pendekatan pendidikan  kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  saat  ini  dapat  dikatakan  bahwa  nilai-nilai, pendidikan  lingkungan  dan  kesahatan  dapat  ditambahkan  sebagai  daftar  pendekatakan  dalam pendidikan kewarganegaraan (Mutch, 2003).
Pada Kurikulum studi sosial nasional Selandia Baru, Ilmu Sosial dalam Kurikulum Selandia Baru (Kementerian Pendidikan Selandia Baru, 1997) dikatakan bahwa pendidikan studi sosial di Selandia Baru harus memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat sehingga dapat berubah menajdi “warga negara yang percaya diri, terinformasi dan bertanggung jawab” (Barr 1998; Tavich dan Krieble; 2018). Meskipun demikian, tidak tertuang dalam kurikulum tersebut seperti apa dan bagaimana caranya agar tujuan tersebut dapat tercapai sebagaimana yang terdapat dalam  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan  di  negara-negara  lain  yang  menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan formal di sekolah.
Negara Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan di benua Asia. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sepuluh negara tetangga, termasuk India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini, berbatasan dengan perairan teritorial Indonesia. Mirip dengan Selandia Baru, Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan. Di Selandia Baru, pelatihan kewarganegaraan dikenang untuk ujian sosial, sementara di Indonesia pelatihan kewarganegaraan memiliki rencana pendidikan konvensionalnya sendiri sebagai aturan untuk menunjukkan sekolah kewarganegaraan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Pasal 37 UU No. 2 mengatur wajib belajar kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  20  Tahun  2003,  yang  mengatur  tentang  sistem pendidikan negara. Di Indonesia, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan warga negara  yang  baik.  Anggota  masyarakat  produktif  yang  dimaksud  adalah  warga  yang  dapat menyadari,  memahami,  dan  melaksanakan  keistimewaan  dan  komitmennya  sebagai  warga, berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, negara dan negara, cerdas, berbakat, dan memiliki kepribadian yang hebat. 2021).
Sejak  implementasi  kurikulum  1947  sampai  dengan  kurikulum  mandiri  yang  sekarang digunakan,  Indonesia  telah  mengembangkan  pendidikan  kewarganegaraan  selama  beberapa dekade (Hidayati, 2020). Selama perubahan rencana pendidikan yang terjadi, terjadi perubahan klasifikasi pendidikan PKn, yang antara lain dikenal dengan nama Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pelajaran Kewarganegaraan, Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan dan sampai sekarang. , khususnya Instruksi  Pancasila.  Kurikulum  PKn  telah  mengalami  perubahan  tidak  hanya  dari  segi nomenklatur, tetapi juga dari segi isi kajian, metode, dan sistem penilaian (Raharjo, 2020).
Pada dasarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia secara praktis  sama  untuk  membentuk  anggota  masyarakat  produktif  yang  dapat  mengambil  bagian dalam kegiatan publik. Namun, menariknya bahwa strategi pendidikan kewarganegaraan di New Zealand  terkandung  dalam  ujian  persahabatan,  yaitu  program  pendidikan  sosiologi,  program
pendidikan pelatihan kesejahteraan dan nyata, serta program pendidikan instruksional alami dan tidak  menjadi  pelatihan  konvensional,  sementara  di  Indonesia  pelatihan  kewarganegaraan terkandung dalam pengaturan pelatihan yang tepat yang diperlukan mulai dari tingkat Instruksi Dasar, Sekolah Opsional dan Pendidikan Lanjutan. Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik  untuk  mengkaji  sistem  politik  dan  kebijakan  nasional,  serta  struktur  dan  isi  kurikulum pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia  dan  Selandia  Baru.  Intinya  melalui  kajian  ini cenderung pada komitmen terhadap informasi yang terkait dengan pelatihan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia dari bagian kerangka politik dan strategi publik serta konstruksi dan isi dari program pendidikan sekolah kewarganegaraan yang bersangkutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  studi  literatur  atau  studi kepustakaan.  Menurut  Mardalis  studi  literatur  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai referensi yang terdiri dari penelitian terdahulu berkaitan dengan topik dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan (Hartanto  Dani, 2020). Menurut Kartiningsih metode studi literatur berkenaan  dengan  serangkaian  proses  pengumpulan  data  pustaka,  membaca,  mencatat,  serta mengola  bahan  penelitian  dari  hasil  pengumpulan  data  yang  telah  dilakukan  sehingga memperoleh kesimpulan terkait dengan topik yang sedang diteliti (Rahayu, 2018).
Menurut Kartiningsih (Rahayu, 2018) studi literatur bertujuan untuk mencari landasar atau dasar  pijakan  untuk  memperoleh  dan  membangun  landasar  teori,  kerangka  berfikir,  dan  untuk menentukan  serta  membuktikan  dugaan  sementara  atau  yang  disebut  dengan  hipotesis  dalam penelitian.  Hasil  kompilasi  dari  beberapa  penelitian  terdahulu  dalam  penelitian  ini  digunakan untuk  menyimpulkan:  (1)  aspek  sistem  politik  dan  kebijakan  nasional  pendidikan kewarganegaraan di Selandia baru dan di Indonesia, (2) struktur dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Konteks Nasional (Sistem Politik Dan Kebijakan Pendidikan Nasional)

## Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia
Sejarah  kurikulum  Selandia  Baru  terdiri  dari  tiga  era  yang  masing-masing  ditandai oleh  ketegangan  sosial  dan  politik  pada  saat  itu.  Era  pertama  berjudul  “pribumi  versus colonial”  (pra-kontak  Eropa  hingga  awal  1900-an),  era  kedua  (1900-1970-an)  bertajuk “konservatif tradisional versus progresif liberal” dan era ketiga (1980-an hingga sekarang) adalah “kanan baru versus kiri liberal” (Mutch, 2003). Pada Era pertama terjadi ketegangan antara  pemerintah  kolonial  yang  ingin  membawa  masyarakat  yang  tidak  memiliki pengetahuan tetapi cerdas dan berjiwa tinggi serta penduduk pribumi yang memiliki sistem pendidikan yang kompleks dan efisien sebelum kedatangan pakeha (Eropa) sebagai penjajah. Awalnya  sistem  pendidikan  masyarakat Maori  berbeda  dengan  model  industry  di  Inggris. Tetapi dengan cepat model Inggris dengan cepat diadopsi.
Pada  tahun  1877,  Undang-Undang  terkait  dengan  pendidikan  membentuk  sekolah gratis, wajib, dan kurikuler dan sekuler dengan diadakannya kurikulum nasional. Kurikulum didasarkan  pada  model  Inggris:  membaca,  menulis,  aritmatika,  tata  bahasa  dan  komposisi bahasa Inggris, geografi, sejarah (dimana anak-anak dapat ditarik jika orang tua keberatan), sains dasar dan menggambar, pelajaran benda, dan musik vokal (dengan menjahit, menjahit dan  ekonomi  domestik  untuk  anak  perempuan).  Cita-Cita  kewarganegaraan  diajarkan melalui sejarah, kewarganegaraan geografi dan instruksi moral. McGee (1998) menyatakan tema dominan dari pelatihan karakter dan konten moral yang ditawarkan kepada massa di Inggris  abad  kedelapan  belas  dan  kesembilan  belas  dibawa  ke  Selandia  Baru  oleh  para kolonis  awal.  Bersamaan  dengan  prinsip-prinsip  moral  ini  ada  tema  baru,  yaitu  kesetiaan kepada Kerajaan Inggris. Era ini berumur pendek yang pada akhirnya Maori terpinggirkan secara politik, ekonomi, dan pendidikan.
Era  progresif  tradisional  konservatif  versus  liberal  berfokus  pada  pengembangan sekolah menengah yang tetap mengikuti model Inggris yang mengarahkan siswa ke kursus akademik  atau  jurusan.  Dengan  munculnya  ide-ide  ideologi  liberal-progresif  maka internasionalisme  dan  consensus  demokrasi  diperkenalkan  pada  era  ini.  Seperti  yang dikatakan Archer dan Openshaw (1992): Bersamaan dengan ketatnya etika kewarganegaraan yang lebih tua - kepatuhan, kesetiaan, dan tugas - ditetapkan keharusan baru dari  liberal progresif yaitu persaudaraan manusia, pemahaman  internasional,  penghormatan  terhadap budaya lain.
Pada  Tahun  1942  untuk  pertama  kalinya  kurikulum  wajib  di  sekolah  menengah memasukan studi sosial. Ilmu-ilmu sosial menjadi kursus sejarah dan kewarganegaraan yang terintegrasi, geografi dan beberapa ekonomi deskriptif. Tahun 1970-an menandai era ketiga dalam  sejarah  pendidikan  Selandia  Baru  di  mana  seruan  untuk  keadilan  sosial  bersaing dengan  solusi  ekonomi.  Trowler  (Mutch,  2003)  menjelaskan  bahwa ada  dua  alur ideologi kanan  baru.  Pertama,  nilai-nilai  neo-konservatif  meliputi  pemerintahan  yang  kuat, otoritarianisme sosial, masyarakat yang disiplin, hierarki, dan subordinasi. Kedua, nilai-nilai neo-liberal  yang  berfokus  pada  individu,  kebebasan  memilih,  masyarakat  pasar  dan intervensi pemerintah yang minimal. Dua kekuatan dalam satu sudut pandang ideologis itu mengarah pada beberapa keputusan yang bertentangan dalam kebijakan pendidikan pada saat itu.  Perlawanan  ideologi,  yang  dijuluki  oleh  Barr  (1998)  sebagai  “liberal  kiri”  telah digambarkan  sebagai  “perpaduan  antara  perspektif  progresif  liberal  sebelumnya  dan perspektif kritis sosial yang lebih baru” (Mutch, 2003).
Pada  tahun  1991,  dengan  perubahan  ideologi  pemerintah,  Menteri  Pendidikan membahas tentang kurikulum inti yang didasarkan pada bahasa Inggris, matematika, sains dan teknologi. Kurikulum telah berubah dari dokumen yang terintegrasi dan liberal menjadi dokumen  yang  didasarkan  pada  retorika  neo-konservatif  saat  itu,  tetapi  versi  terakhirnya lebih sentris dan menjadi dokumen kebijakan formal. Kemudian pada tahun 1993 dirancang Kerangka  Kurikulum  Selandia  Baru  untuk  mendukung  semua  pengembangan  kurikulum yang  diikuti  dan  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  penekanan  utama  dalam  kerangka baru khususnya dalam kurikulum ilmu sosial, kurikulum kesehatan dan pendidikan jasmani, serta  kurikulum  pendidikan  lingkungan.  Dengan  adanya  Kurikulum  Selandia  Baru memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi mereka, untuk terus belajar sepanjang hidup,  dan  untuk  berpartisipasi  secara  efektif  dan  produktif  dalam masyarakat  demokratis Selandia  Baru.  Nilai-nilai  masyarakat  demokratis  kemudian  secara  khusus  diuraikan: Kurikulum  sekolah,  melalui  praktik  dan  prosedurnya,  akan  memperkuat  nilai-nilai  umum dari tanggung jawab individu dan kolektif yang menopang masyarakat demokratis Selandia Baru.  Nilai-nilai  tersebut  antara  lain  kejujuran,  dapat  dipercaya,  menghormati  orang  lain, menghormati hukum, toleransi (rangimarie), keadilan, kepedulian atau kasih sayang (aroha), non-seksisme,  dan  non-rasisme.  Kurikulum  sekolah  akan  membantu  siswa  untuk mengembangkan dan mengklarifikasi nilai dan keyakinan mereka sendiri, serta menghormati dan peka terhadap hak individu, keluarga, dan kelompok untuk memiliki sikap dan nilai yang berbeda dari mereka sendiri (Mutch, 2003). Namun bagaimana praktik dan prosedurnya tidak dijabarkan dengan jelas dalam kurikulum tetapi diserahkan kepada pelaksana kurikulu, yaitu sekolah untuk menentukan bagaimana cara menerapkannya.
Yang tak kalah menarik adalah pembahasan kebijakan pendidikan nasional Indonesia.
Hal ini sebagai akibat dari transformasi kurikulum yang sangat cepat di Indonesia. “Setiap berganti  menteri  di  Indonesia,  kurikulumnya  juga  berubah,”  ujar  Alhamuddin  (Raharjo, 2020).  Penegasan  ini  didukung  oleh  pendapat  Wong  (Samsuri,  2011)  yang  menegaskan bahwa politik pendidikan memiliki akar intelektual sebagai bidang keilmuan. Oleh karena
itu, tidak mengherankan jika politik pendidikan juga akan memanfaatkan domain ilmu politik seperti  kekuasaan,  konflik,  pengaruh,  dan  distribusi  nilai-nilai  otoritatif.  Hal  ini  kemudian berdampak pada strategi persekolahan umum di Indonesia sehingga setiap terjadi pergantian imam,  maka  rencana  pendidikan  pelatihan  pun  berubah,  termasuk  program  pendidikan pengajaran kewarganegaraan.
Sementara  pendidikan  kewarganegaraan  diajarkan  bersama  IPS  di  Selandia  Baru, seperti  yang  dinyatakan  sebelumnya,  kurikulum  Indonesia  telah  mengalami  banyak  revisi sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013, dengan yang terbaru adalah Kurikulum Mandiri Tahun 2020. Nomenklatur Kewarganegaraan, yang hanya mencakup  hak  dan  kewajiban  warga  negara  Indonesia  dan  bagaimana  mereka  dapat kehilangan kewarganegaraannya, merupakan bagian pertama dari pendidikan kewarganegaraan  yang  diterbitkan  pada  tahun  1957.  Menteri  PP  dan  K  mengeluarkan  SK No.  10  pada  tanggal  10  Desember  1959,  sebagai  tindak  lanjut  dari  Keputusan  Presiden tanggal  5  Juli  1959.  122274,  yaitu  tentang  pembentukan  panitia  yang  akan  bertanggung jawab  untuk  menulis  buku  pedoman  tentang  tanggung  jawab  dan  hak  warga  negara Indonesia,  serta  sebagai  topik  yang  akan  mendidik  warga  tentang  penyebab  sejarah  dan tujuan  revolusi  Indonesia.  Panel  ini  juga  menang  dalam  hal  memesan  buku  berjudul “Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” pada tahun 1962. Buku ini kemudian digunakan sebagai  pendamping  mata  pelajaran  Kewarganegaraan  yang  muncul  pada  tahun  1961 (Muchson, 2004).
Rencana  pendidikan  1968  lebih  bersifat  politis  yang  dicitrakan  sebagai  hasil  dari Permohonan  Lama.  Pada  tahun  1968,  istilah  “Pendidikan  Kewarganegaraan”  digunakan untuk merujuk pada pendidikan kewarganegaraan. Pokok bahasan pokok mata pelajaran PKn 1968  terkait  dengan  pemaparan  Pancasila  sebagai  falsafah  negara  yang  dianggap menitikberatkan  pada  penyelidikan  penyelenggaraan  negara  dan  latar  belakang  sejarah perjuangan  negara,  sedangkan  pandangan  etisnya  belum  ada.  tampak.  Dalam  rencana pendidikan  tahun  1975,  ajaran  kebajikan  yang  secara  umum  akan  diwibawa  oleh  negara melalui  siklus  instruktif  pada  masa  Permohonan  Baru  secara  resmi  melalui  Cetak  Biru Strategi Negara (GBHN) tahun 1973 menyatakan wajibnya Pembinaan Moral Pancasila pada semua jenjang pendidikan. persekolahan (Samsuri, 2011).
Dari  GBHN  1973  sampai  dengan  GBHN  1998  pada  masa  Permohonan  Baru, bagaimana penjelasan pendidikan untuk membentuk kepribadian anggota masyarakat yang produktif diturunkan ke berbagai nama mata pelajaran, selain metroschooling dalam rincian Diklat Pancasila. Semuanya bermuara pada model pendidikan top-down pada akhirnya. Hal ini  menunjukkan  bahwa  daripada  warga  negara  memilih  kategorinya  sendiri,  interpretasi negara  tentang  apa  yang  merupakan  kewarganegaraan  yang  baik  dan  buruklah  yang menentukan kategori warga negara yang baik. Sebagai anggota struktur politik yang dikenal sebagai negara, warga negara tampaknya tidak sepenuhnya memahami diri mereka sendiri. Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  menggantikan  Pendidikan  Moral Pancasila pada tahun 1994. Mata kuliah ini menyatukan gagasan Pendidikan Moral Pancasila (PMP)  dan  Pendidikan  Kewarganegaraan  Negara  (PKN)  ketika  dihubungkan  dengan kurikulum sebelumnya (Raharjo, 2020).
Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  yang  dikembangkan  pada  tahun  2004 menggantikan Kurikulum 1994. Tiga komponen kualitas kewarganegaraan yang disarankan oleh  Pusat  Pendidikan  Kewarganegaraan  dalam  Standar  Nasional  Kewarganegaraan  dan Pemerintahan  pada  tahun  1999  tampaknya  telah  dibawa  oleh  Kurikulum  Berbasis Kompetensi  Kewarganegaraan.  Ketiga  bagian  tersebut  adalah  informasi  kota  (informasi kewarganegaraan),  kemampuan  perkotaan  (kemampuan  kotamadya),  dan  sikap  kota
(karakter  kewarganegaraan)  (Samsuri,  2011).  Berkenaan  dengan  PPKn,  pada  tahun  2006 program pendidikan berubah dari KBK menjadi program Pendidikan Tingkat Satuan Sekolah (KTSP). Dalam rencana pendidikan ini, mata pelajaran PKn di sekolah dasar pada umumnya tidak  dikoordinir  dengan  mata  pelajaran  IPS,  namun  tetap  berdiri  sendiri  sebagai  mata pelajaran PKn. Begitu pula dengan mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran tersendiri di tingkat SMP dan SMA. Pendidikan Kewarganegaraan berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013. Penyembunyian moralitas Pancasila kalah  jumlah  dengan  muatan  materi  terkait  kewarganegaraan  yang  substansial.  Selain  itu, menurut  Setiawati  (2016),  ada  tiga  aspek  PPKn  yang  harus  dicapai  yaitu  aspek  kognitif, afektif, dan psikomotorik .
3.2. Struktur dan Konten Kurikulum Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Selandia Baru dan di Indonesia
Seperti  yang  dikatakan  oleh  Barr  (1998)  bahwa  tidak  ada  kurikulum  pendidikan kewarganegaraan  formal.  Sebaliknya,  diterapkan  melalui  pendekatan  terpadu  di  seluruh kurikulum  dan  lebih  khusus  lagi  melalui  kurikulum  ilmu  sosial  yang  telah  dipraktekkan selama  bertahun-tahun  (Nelson  dan  Kerr  2006).  Kewarganegaraan  disebut  sebagai  tujuan utama  kurikulum  studi  sosial  Selandia  Baru  sejak  permulaannya  (Archer  dan  Openshaw 1992; Barr 1998). Kurikulum Selandia Baru telah menegaskan kembali peran penting ilmu- ilmu  sosial  dalam  memperluas  konsepsi  peserta  didik  tentang  kewarganegaraan  dan memungkinkan  mereka  untuk  mempertimbangkan  keterlibatan  mereka  dalam  masyarakat. Dalam  kurikulum  juga  dikatakan  bahwa  ruang  lingkup  pembelajaran  pendidikan kewarganegaraan yaitu “bagaimana orang dapat berpartisipasi sebagai warga negara yang kritis, aktif, berpengetahuan dan bertanggung jawab” (Milligan, Taylor, E. Wood; 2011). Meskipun  tidak  ada  kurikulum  formal  pendidikan  kewarganegaraan,  namun  dalam penelitian yang dilaporkan oleh Mutch (2003) penulis telah menentukan seperangkat kriteria pendidikan  kewarganegaraan  menurut  Gilbert  (1996)  yang  digunakan  untuk  menganalisis kurikulum yang diterapkan di Selandia Baru saat ini. Kriteria kewarganegaraan yang diambil dari  Gilbert  menguraikan  empat  pandangan  utama  terkait  dengan  kewarganegaraan: kewarganegaraan  sebagai  status  yang  menyiratkan  hak  dan  kewajiban  formal; kewarganegaraan sebagai identitas dan seperangkat kebajikan moral dan sosial berdasarkan cita-cita demokrasi; kewarganegaraan sebagai praktik publik yang dilakukan melalui proses hukum dan politik; dan kewarganegaraan sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam semua aspek kehidupan. Untuk kriteria yang ditentukan dalam penelitian, kategorinya sedikit  diubah  dengan  pandangan  utama  yang  kedua  dipisahkan  menjadi  dua  sehingga terdapat  lima  pendekatan  kewarganegaraan  yaitu  kewarganegaraan  sebagai  status; kewarganegaraan  sebagai  identitas;  kewarganegaraan  sebagai  cita-cita  demokrasi; kewarganegaraan sebagai praktik publik; dan kewarganegaraan sebagai partisipasi (Mutch, 2003).
Lima  pendekatan  ini  kemudian  dicocokan  dengan  tiga  dokumen  kurikulum pendidikan  yang  memuat  pendidikan  kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  yaitu  kurikulum ilmu  sosial,  kurikulum  kesehatan  dan  pendidikan  jasmani,  dan  kurikulum  pendidikan lingkungan dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Lima pendekatan kewarganegaraan di tiga dokumen kurikulum yang dipilih
Lima pendekatan kewarganegaraan
(Gilbert, 1996) Ilmu Sosial dalam Kurikulum Selandia Baru (1997) Kesehatan dan Pendidikan Jasmani dalam Kurikulum Pendidikan Lingkungan dalam Kurikulum Selandia Baru (1999)
Selandia Baru (1999) Kewarganegraan sebagai status Organisasi sosial Hak, dan proses; Tanggung jawab dan hak Hak, tanggung jawab dan hukum Kewargangeraan sebagai identitas Grup; Warisan; Budaya; Identitas Nasional; Keyakinan dan ide Hubungan; Kemampuan interpesonal Saling Ketergantungan; Keanekaragaman hayati Kewarganegaraan sebagai demokratis yang ideal Nilai; Msyarakat; Kepemimpinan; Pemerintah; Keadilan sosial Kewarganegaraan sebagai praktik publik Aturan dan hukum; Institusi; Organisasi Internasional Hak, tanggung jawab dan hukum; sumber daya masyarakat Keberlanjutan Kewarganegaraan sebagai partisipasi Menyelesaikan perbedaan; Mengelola Sumber Daya Alam; Membuat Keputusan Hubungan; Keterampilan Pribadi; Orang dan lingkungan Bertanggung jawab untuk tindakan pribadi dan sosial
Tiga dokumen yang dipilih mencakup dua bidang kurikulum yang wajib di kelas 1-10 dan  pilihan  di  kelas  11-13  (Ilmu  sosial  dan  kesehatan  dan  pendidikan  jasmani)  dan  satu bidang lintas kurikuler non-wajib (pendidikan lingkungan). Kurikulum ilmu sosial memiliki lima muatan konten kewarganegaraan yaitu organisasi sosial; budaya dan warisan; tempat dan lingkungan; waktu, kontinuitas dan perubahan; dan sumber daya dan kegiatan ekonomi. Dalam  pembelajarannya  memiliki  tiga  proses  keterampilan:  yaitu  inkuiri;  pengambilan keputusan  sosial;  dan  eksplorasi  nilai.  Tujuan  pencapaian  yang  merupakan  contoh  dari muatan  kewarganegaraan  meliputi  bagaimana  dan  mengapa  kelompok  diorganisir, bagaimana  kepemimpinan  dijalankan,  membuat  dan  menerapkan  undang-undang, menanggapi tantangan dan perubahan, menjalankan hak dan tanggung jawab, memelihara keadilan sosial dan hak asasi manusia (Mutch, 2003).
Hal yang nampak tidak biasa yaitu dalam kesehatan dan pendidikan jasmani dan di Selandia Baru harus mengandung unsur pendidikan kewarganegaraan yang kuat.  Kurikulum didasarkan pada empat konsep yaitu kesejahteraan (hauora), promosi kesehatan, perspektif sosio-ekologis, dan pentingnya sikap dan nilai yang mempromosikan kesejahteraan. Empat untaian  konten  yang  mengembangkan  ide-ide  ini  adalah  kesehatan  pribadi  dan perkembangan fisik; konsep gerak dan keterampilan motorik; hubungan dengan orang lain; dan masyarakat serta lingkungan yang sehat (Mutch, 2003). Sedangkan dokumen pendidikan lingkungan mengklasifikasikan tiga jenis pendidikan lingkungan yaitu pendidikan tentang lingkungan, pendidikan di dalam lingkungan, dan pendidikan untuk atau dengan lingkungan. Kaitannya  dengan  ini  sebagai  warga  Selandia  Baru  menghargai  lingkungan  untuk  alasan rekreasi, estetika, ekonomi, budaya, dan spiritual. Masa depan Selandia Baru sebagai bangsa bergantung  pada  pemeliharaan  lingkungan  yang  berkualitas  (Mutch,  2003).  Pedoman tersebut  sengaja  menggunakan  pendekatan  terpadu  dan  menguraikan  bagaimana  setiap aspek kurikulum wajib saling melengkapi. Pandangan kewarganegaraan dalam dokumen ini menekankan tanggung jawab individu dan kolektif serta kesadaran global.
Pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  secara  bertahap  mulai  mengimplementasikan kurikulum  baru  yang  ditetapkan  pada  tahun  2020  yaitu  Kurikulum  Merdeka.  Pendidikan Kewarganegaraan  pada  kurikulum  merdeka  kembali  mengalami  perubahan  nomenklatur menjadi Pendidikan Pancasila dan dihilangkannya nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan.  Dikutip  dari  laman  kemendikbud.go.id,  Nadiem  Makarim,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan setidaknya tiga penjelasan utama tentang konsep belajar mandiri: teknologi untuk akselerasi, esensi keragaman,  dan profil siswa Pancasila. Tentunya,  poin  pertama  berkaitan  dengan  perkembangan  teknologi,  komunikasi,  dan informasi. Namun, ada beberapa poin yang sangat menarik, terutama pada poin 2 dan 3 yang utamanya berkaitan dengan PPKn. Poin-poin tersebut menekankan pentingnya keragaman, dengan pernyataan “keberagaman minat dan kemampuan siswa menjadi alasan terkuat untuk mengukur  kinerja  siswa  agar  tidak  dinilai  dengan  angka-angka  saja”.  prestasi  di  sekolah, disamping  berbagai  kegiatan  lain  atau  ekstrakurikuler.  Pembelajaran  juga  sangat mengandalkan kearifan lokal. Konteks lokal akan membantu setiap siswa memahami materi dengan  lebih  baik.  Setiap  siswa  akan  mengkontekstualisasikan  semua  isi  dan  mata pelajaran.”  Kemudian  terkait  dengan  profil  siswa  di  Pancasila.  Pada  saat  yang  sama, Mendikbud Nadiem menjelaskan bahwa salah satu amanat Presiden adalah menyesuaikan kurikulum  untuk  memenuhi  kebutuhan.  anak  didik  Indonesia,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  telah  menetapkan  enam  hal  sebagai  profil  peserta  didik  Pancasila,  pertama, dasar  berpikir  untuk  mengatasi  masalah,  hal  ini  berkaitan  dengan  keterampilan  berpikir, kedua, kemandirian, atau fakta bahwa siswa adalah mampu mencari ilmu dan termotivasi untuk  meningkatkan  kemampuannya  sendiri  Ketiga,  kreatif,  dimana  siswa  dapat bereksperimen sendiri, memunculkan ide-ide baru, dan mengembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya (Raharjo, 2020).
Keempat,  gotong-royong,  di  mana  siswa  belajar  bagaimana  bekerja  sama  sebagai sebuah  tim,  yang  akan  menjadi  soft  skill  mereka  yang  paling  berharga  di  masa  depan. Kelima,  keragaman  global,  yang  bertujuan  untuk  menginspirasi  siswa  untuk  menghargai keragaman budaya, agama, dan ras negara mereka dan dunia sambil juga menekankan bahwa mereka  juga  warga  dunia.  Mendikbud  menyatakan,  “Pendidikan  karakter  tentunya  akan menjadi  salah  satu  pilar  inti.”  Pembelajaran  berbasis  proyek  adalah  strategi  untuk mempersiapkan  jiwa  kerjasama  bersama  dan  imajinasi  siswa.  “Tidak  hanya  dengan membaca materi dan kemudian dicoba, namun selain membuat karya. Oleh karena itu, saya memiliki  moto:  "Jika  kita  ingin  mengubah  pembelajaran  di  kelas,  kita  harus  banyak bertanya, banyak mencoba, dan banyak bekerja." (Raharjo, 2020).

## 4. KESIMPULAN
Konteks nasional pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Selandia Baru terdiri dari tiga era. Era pertama berjudul “pribumi versus colonial” (pra-kontak Eropa hingga awal 1900- an), era kedua (1900-1970-an) bertajuk “konservatif tradisional versus progresif liberal” dan era ketiga  (1980-an  hingga  sekarang)  adalah  “kanan  baru  versus  kiri  liberal”  yang  pada  akhirnya tahun  1993  dirancang  Kerangka  Kurikulum  Selandia  Baru  untuk  mendukung  semua pengembangan  kurikulum  yang  diikuti  dan  pendidikan  kewarganegaraan  menjadi  penekanan utama. Sedangkan Negara Indonesia juga memiliki dekade yang cukup Panjang terkait dengan perubahan kebijakan pendidikan nasional khususnya pendidikan kewarganegaraan yang dimulai terjadi sejak tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan yang terbaru yaitu 2020 yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Pada setiap era perubahan ini tidak hanya nomenklatur  dari  pendidikan  kewarganegaraan  saja  yang  berubah,  tetapi  juga  terkait  dengan konten  materi,  metode,  penilaian,  dan  kebijakan  lainnya  terkait  dengan  Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan.
Struktur  dan  konten  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan  di  Selandia  Baru  tidak diterapkan  dalam  kurukulum  formal  yang  dibuktikan  dengan  tidak  adanya  program  formal pendidikan  kewarganegaraan  di  sekolah-sekolah  Selandia  Baru.  Pendidikan  kewarganegaraan
diimplementasikan melalui pendekatan terpadu di tiga dokumen kurikulum yaitu kurikulum ilmu sosial,  kurikulum  kesehatan  dan  pendidikan  jasmani,  serta  kurikulum  pendidikan  lingkungan. Sedangkan  konten  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia  memiliki  muatan kurikulum formal tersendiri yang saat ini diatur dalam kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka dengan nomenklatur Pendidikan Pancasila. Hal yang menarik pada kurikum merdeka ini terkait dengan pendidikan Pancasila yaitu adanya P5. P5 adalah projek yang akan menemukan jawaban atas  pertanyaan  mengenai  peserta  didik  dengan  kompetensi  seperti  yang  ingin  dihasilkan  oleh sistem  pendidikan  Indonesia.  Projek  ini  diselenggarakan  melalui  penanaman  karakter  pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Archer, E.  Openshaw, R. (1992) Citizenship as 'official' goals in social studies in New Zealand. In  R.  Openshaw  (ed.)  New  Zealand  Social  Studies:  Past,  Present  and  Future. Palmerston North, New Zealand: Dunmore Press.
Barr,  H.  (1998)  Citizenship  education  without  a  textbook. Children's  Social  and  Economics Education.
Barr, H., Hunter, P.  Keown, P. (1999) The common good in the New Zealand social studies curriculum. A paper presented at the Annual Conference of the National Council for Social Studies, Orlando, Florida, USA, November.
Cogan, J. (1997) Multi-dimensional Citizenship: Education Policy for the Twenty-first Century. Tokyo: Sasakawa Peace Foundation
Gilbert,  R.  (1996)  Studying  Society  and Environment:  A  Handbook  for  Teachers.  Melbourne, Australia: Macmillan Education.
Grossman, D. L., Lee, W. O.,  Kennedy, K. J. (Ed.). (2008). Citizenship curriculum in Asia and the Pacific. Springer.
Hartanto, S. R.,  Dani, H. (2020). Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Software Autocad. Kajian Pendidikan Teknik Bangunan , 6 (1), 1–6.
Hidayat, E. N. (2021). Peningkatan Partisipasi Aktif Dan Hasil Belajar Ppkn Siswa Smp Melalui Pendekatan Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divisions (Stad) Pada Materi Norma  Dan  Keadilan. Jira:  Jurnal  Inovasi  Dan  Riset  Akademik , 2 (3),  312–334. Https://Doi.Org/10.47387/Jira.V2i3.100
Kerr, D. (2000) Citizenship Education: An international comparison across 16 countries. A paper presented  at  the  American  Educational  Research  Association  Conference,  New Orleans, USA, April, 2000.
McGee, J. (1998) Curriculum in conflict: Historical development of citizenship in social studies.
In P. Benson and R. Openshaw (eds.) New Horizons for New Zealand  Social Milligan,  A.,  Taylor,  M.,  Wood,  B.  E.  (2011) . Teachers'  conceptions  of  citizenship  in  New Zealand social studies education . Citizenship Teaching and Learning.
Muchson. (2004). Pendidii(An Kewargaiiegaraan Paradigma Baru Dan Implementasinya Datatii Kurikuluiii Berbasis Kotpetensi. Civic , 1 (1), 29–41.
Mutch,  C.  (2003).  Citizenship  education  in  New  Zealand:  Inside  or  outside  the  curriculum? Citizenship, Social and Economic Education.
Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum Ppkn: Dari Rentjana Pelajaran Sampai Dengan  Merdeka  Belajar  2020. Pkn  Progresif:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Kewarganegaraan , 15 (1), 63.   Https://Doi.Org/10.20961/Pknp.V15i1.44901 Rahayu,  R.  S.  (2018).  Studi  Literatur :  Peranan  Bahasa  Inggris  Untuk  Tujuan  Bisnis  Dan Pemasaran. Jurnal Pemasaran Kompetitif , 1 (4), 149–158.
Samsuri. (2011). Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Era Reformasi Di Indonesia Samsuri. Cakrawala Pendidikan , 30 (2), 267–281.