## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 349 - 358

## BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL
DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG Marzuki  --------------------------------------------------------------------------- 359 - 372
MODERASI  ISLAM  DALAM  KITAB  “ HIDĀYATUL  ‘AWĀM PADA  MENYATAKAN

## PERINTAH AGAMA ISLAM”KARYA MUḤAMMAD ‘ALWĪ IBN ‘ABDULLĀH KHAṬĪB ENDAH AL-KAMFĀRI
Muhammad Tarobin  -------------------------------------------------------------- 373 - 388 NILAI KETUHANAN DAN PESAN MORAL DALAM SYAIR TARI PAJAGA Muh. Subair  ----------------------------------------------------------------------- 389 - 400

## EVALUASI  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  (PAI)  DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Farida Hanun  --------------------------------------------------------------------- 401 - 418

## PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU
DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 419 - 432

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN
Nursalamah Siagian  -------------------------------------------------------------- 433 - 452 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR Nur Alia  --------------------------------------------------------------------------- 453 - 464 SENI RUDAT SURUROL FAQIR: SEJARAH DAN FUNGSINYA PADA MASYARAKAT DESA KILASAH, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN M. Rosadi  ------------------------------------------------------------------------- 465 - 474 POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMBAR Marpuah  -------------------------------------------------------------------------- 475 - 492 PESAN  MULTIKULTURAL  DALAM  SERIAL  FILM  ANIMASI  ANAK  ADIT,  SOPO,

## DAN JARWO
Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 493 - 504 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 505 - 508 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 509 - 512

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam  Tolkhah  (Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama),  Prof.  Dr  Achmad  Fedyani  Syaifuddin  (Universitas  Indonesia  Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2016 Dewan Redaksi

## Marzuki Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Jl. Shaikh Abdurrauf Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Email: marzukiabubakar84@ gmail.com Naskah diterima tanggal 31 Oktober 2016, revisi 1-30 November 2016, dan disetujui 1 Desember 2016.

## BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG

## MOSQUE SEIZURE: ISLAMIC RESISTANCE AND DENIAL OF LOCAL COMMUNITIES AGAINST THE MIGRANTS’ ISLAMIC SECTIN ACEH

## MARZUKI

## Abstract
Since  2015,  there  have  been  some  form  of  rejection  (‘public  transcript’) against the model of Islamic practice in numerous mosques in Aceh by way of seizing the mosque by a local group of Islamic boarding schools ( dayah/ pesantren ). What are the local Islamic community claims in response to the  newcomer  flow  in  terms  of  religious  belief?  What  were  the  reasons underlying seizure of the mosque in Aceh? Those are two questions which will be addressed in this paper. Through interviews and observation, the results show that the local Islamic community, represented by the dayah community  have  assumed  that  the  new-settler’s  religious  activities  is  a cult  that  is  not  in  line  with  the  established  stream  of  religiositythat  has been  preserved  during  the  time.  Among  the  underlying  causes  of  the seizure  of  the  mosquein  Aceh  were;  firstly,  the  mosque  is  held  by  the misguided groups. Secondly, the mosque is used as a place for distributing the misguided religious sect. Thirdly, to restore the ordinances of worship in  accordance  with  what  is  believed  by  the  dayah  community  in  Aceh. Fourthly, the support of the authority, namely the dayah community uses the opportunity from the former leader of the Free Aceh Movement, who is currently the 2017 Governor candidate, promising the establishment of the Ahlussunnah Waljamaah in Aceh.
Keywords: Mosques, public transcript, sect of Islam, Aceh.

## Abstrak
Sejak tahun 2015 telah terjadi beberapa bentuk penolakan ( publictranscript ) terhadap model pengamalan Islam di beberapa masjid di Aceh dengan cara merebut Masjid oleh golongan Dayah (Pesantren). Bagaimana klaim masyarakat Islam lokal terhadap aliran pendatang? Apa saja sebab yang melandasi perebutan masjid di Aceh? Dua hal ini menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini, melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat Islam lokal yang diwakili oleh golongan Dayah beranggapan, bahwa aliran pendatang ini merupakan aliran sesat yang tidak sejalan dengan aliran yang dipegang selama ini. Di  antara  sebab  yang  melandasi  terjadinya  perebutan  masjid  adalah: Pertama ,  masjid  tersebut  dipegang  oleh  golongan  yang  diklaim  sesat. Kedua ,  masjid  telah  dijadikan  sebagai  tempat  penyebaran  aliran  yang diklaim  sesat  tersebut. Ketiga ,  mengembalikan  tata  cara  ibadah  sesuai dengan  yang  diyakini  oleh  golongan  Dayah  di  Aceh. Keempat ,  adanya dukungan penguasa, yaitu menggunakan kesempatan atau peluang bagi golongan Dayah, karena salah satu petinggi dari mantan Gerakan Aceh Merdeka adalah Calon Gubernur tahun 2017 yang menjanjikan tegaknya ajaran Ahlussunnah waljamaah di Aceh apabila dia terpilih.
Kata Kunci: Masjid, public transcript , aliran Islam, Aceh.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372

## PENDAHULUAN
Aceh  dikenal  dengan  serambi  Mekkah, karena  keistimewaannya  dalam  bidang agama. Aceh dikenal sebagai daerah pertama masuknya  Islam  di  Indonesia.  Pada  masa awal  berkembangnya  Islam  di  Indonesia, Aceh  juga  merupakan  tempat  transit  bagi umat Islam yang hendak melakukan ibadah haji  ke  Mekkah,  selain  singggah  untuk hanya  sekadar  melengkapi  kebutuhan perjalanan, kesempatan itu juga digunakan untuk  memperdalam  berbagai  ilmu  agama kepada  para  ulama  di  sana.  Beberapa alasan  tersebut  dapat  dipastikan  adalah latar  belakang  munculnya  julukan  serambi Mekkah  untuk  Aceh.  Islam  tidak  dapat dipisahkan dari Aceh, Islam membaur dalam adat istiadat dan budaya Aceh. Oleh karena itu,  tidak  mengherankan  apabila  kemudian rakyat Aceh beberapa kali pernah menuntut diberlakukannya  syariat  Islam  di  Aceh,  dan akhirnya  pada  tahun  2001  melalui  UU  No. 18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe  Aceh  Darussalam  ditetapkan pada  tanggal  9  Agustus  2001,  pemerintah Indonesia  dengan  resmi  memberikan legalisasi  dan  wewenang  penuh  kepada pemerintah  Aceh  untuk  melaksanakan syariat Islam di Aceh (Alyasa’ 2008, 21-26).
Masyarakat Aceh merupakan penganut Islam  yang  menganut  mazhab  Asy’ariyyah dan  Maturidiyyah  dalam  bidang  ‘Akidah (teologi) dan menganut mazhab Syafi’i dalam bidang fiqih (hukum), serta berbagai aliran penganut  tasawuf  dengan  tarikat  masing- masing. Di antara tarikat yang banyak dianut adalah tarikat Naqsabandiyah al-Khalidiyah. Pengamalan  Islam  masyarakat  Aceh  secara umum  berlandaskan  kepada  mazhab  dan aliran  yang  telah  disebutkan.  Hal  tersebut
berlaku mulai dari masyarakat Islam paling bawah  sampai  masyarakat  Islam  teratas (ulama),  dengan  tingkatan  pemahaman yang  berbeda.  Lembaga  pendidikan  yang sangat populer di Aceh adalah dayah atau di Jawa disebut pesantren (Abubakar 2015, 1). Dayah merupakan jenis lembaga pendidikan tinggi  di  Aceh.  Sebelum  belajar  di  dayah biasanya para murid (santri) terlebih dahulu telah  menempuh  pendidikan  di  tingkat rangkang (Hurgronje  1997,  19)  atau balee dan meunasah (Abdullah  2011,  49-5). Ketiga  jenis  lembaga  pendidikan  ini  ada di hampir seluruh gampong (desa) di Aceh (Sofia 2013, 33). Seiring perubahan zaman, lembaga-lembaga  pendidikan  ini  sebagian telah  berubah  nama  menjadi  TPA  (Taman Pendidikan  Al-Qur'an). Meunasah lebih mengakar  dalam  kehidupan  masyarakat Aceh,  berbeda  dengan  masjid  yang  tidak begitu akrab dengan keseharian masyarakat. Hal  tersebut  dapat  dipahami,  karena masjid  hanya  dibangun  satu  dalam  setiap kemukiman . 1 Oleh  karena  itu,  kegiatan salat  dan  belajar  agama  untuk  tingkatan dasar  banyak  difokuskan  di Meunasah . Sedangkan  masjid  biasanya  lebih  banyak dikunjungi  ketika  salat  Jum'at,  pendidikan Islam  di  masjid  lebih  banyak  difokuskan pada tingkat lanjutan, sehingga kebanyakan masjid  di  sampingnya  didirikan bilék (kamar)  untuk  para  pelajar  (bahasa  Aceh: ureungmeudagang ) (Hurgronje 1985, 27).
Seiring  modernisasi  dan  globalisasi, urbanisasi  dan  imigrasi  meningkat  dan menjadi salah satu penyebab dari perubahan
1 Mukim adalah  satu  wilayah  yang  terdiri  dari beberapa desa yang dipandang layak untuk didirikan sebuah  masjid  untuk  ukuran  populasi  penduduk pada  saat  itu.  Populasi  penduduk  yang  diperkirakan mencukupi  untuk  sahnya  pelaksanaan  salat  Jum'at menurut mazhab Syafi’i.
Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masayarakat Islam Lokal di Aceh     (Marzuki) sosio-kultural  masyarakat  di  mana  pun, termasuk  di  Aceh.  Banyaknya  pendatang sekaligus  membawa  aliran  baru  mampu mengubah tatanan sosio-kultural dan sosio- religi  masyarakat  Aceh.  Dalam  tatanan sosio-kultural masyarakat mengalami berbagai  perubahan,  di  antaranya  dalam adat  perkawinan,  kelahiran,  dan  kematian. Dalam  tatanan  sosio-religi  masyarakat mengalami  berbagai  perubahan  dalam tata  cara  ibadah,  pendidikan,  pergaulan, dan  dakwah.  Perubahan-perubahan  ini terjadi  sangat  halus  dan  hampir  tidak disadari. Ketika masyarakat lokal menyadari, mereka harus berjuang keras melawan dan menjaga tatanan sosio-kultural dan religi di lingkungan mereka.
Inilah  yang  kemudian  menjadi  akar terjadinya konflik internal masyarakat Islam di  Aceh,  ketika  pengamalan  Islam  aliran masyarakat  lokal  telah  digantikan  dengan pengamalan  Islam  model  baru.  Konfik semacam  ini  di  satu  sisi  ini  dipandang sebuah  ketidakpatutan  dalam  pandangan pluralisme  hidup  bermasyarakat,  akan tetapi  di  sisi  lain  mereka  penganut  Islam lokal  memiliki  hak  untuk  mempertahankan dan melawan setiap bentuk ancaman yang merusak  tatanan  sosio-kultural  dan  sosio- religi  masyarakatnya.  Beberapa  kasus tentang konflik keagamaan di Aceh berakar pada  perbedaan-perbedaan  pemahaman pengamalan  ibadah  dalam  masyarakat.  Di antara kelompok yang pernah terlibat dalam konflik  dengan  masyarakat  lokal  di  Aceh adalah  Muhammadiyah,  Jamaah  Tabligh, dan Salafiah Wahabiyah.
Salah  satu  bentuk  pertikaian  yang terjadi  dan  sangat  marak  akhir-akhir  ini adalah  perebutan  dan  penguasaan  masjid. Akar  masalah  terjadinya  perebutan  masjid
adalah,  karena  adanya  perubahan  dan perbedaan  dalam  tata  laksana  ibadah  di masjid-masjid  tersebut.  Di  antara  yang dipermasalahkan  adalah  tata  laksana  salat Jum'at yang berbeda dengan kebiasaan dan dianggap tata laksana Jum'at demikian tidak sah.  Aliran  Islam  pendatang  menyebarkan ajaran  Islamnya  melalui  masjid-masjid  dan mereka sangat gemar memakmurkan masjid. Masyarakat  Islam  lokal  termasuk  tidak gemar  memakmurkan  masjid,  kesempatan ini  digunakan  oleh  para  pendakwah  Islam pendatang  untuk  melakukan  penyebaran ajarannya,  sehingga  beberapa  masjid telah  mengubah  tata  cara  beribadah  dan menghilangkan  ritual-ritual  yang  menjadi kebiasaan masyarakat, yang dianggap tidak benar oleh aliran Islam pendatang.
Masyarakat  Islam  lokal  yang  diwakili oleh  para  santri  dan  alumni  dayah  telah melakukan  berbagai  usaha  dalam  rangka mengembalikan  tata  cara  beribadah  di masjid sesuai dengan mazhab Ahlussunnah Waljamaah  (Aswaja).  Selanjutnya,  usaha tersebut  berakhir  dengan  terjadinya berbagai kudeta masjid di beberapa daerah. Perebutan  masjid  ini  marak  terjadi  pada tahun  2015,  bahkan  sampai  tahun  2016. Namun  demikian,  kasus  perebutan  masjid ini  bukan  hal  baru  di  Aceh,  sudah  pernah terjadi  beberapa  kasus  perebutan  masjid sebelumnya.  Namun,  tahun  2015  menjadi puncak  konflik  yang  sangat  menarik  untuk dikaji.
Kajian  ini  akan  menjelaskan  beberapa kronologis dari bentuk perebutan masjid  yang  terjadi  di  Aceh,  bagaimana pandangan masyarakat Islam lokal terhadap aliran  Islam  pendatang?  Serta  apa  yang melatarbelakangi  perebutan  masjid  ini? Kajian  ini  berusaha  untuk  melihat  bentuk

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372
resistensi  dan  penolakan  dari  masyarakat Islam lokal terhadap aliran Islam pendatang, dengan  merujuk  pada  teori  Scott  tentang perlawanan terbuka ( public transcript ).

## Kerangka Konsep
Perlawanan Tersembunyi (Hidden Transcript) dan Perlawanan Terbuka
(Public Transcript)
Teori  tentang  perlawanan  tersembunyi ( hidden transcript ) dan perlawanan terbuka ( public  transcript )  merupakan  dua  bentuk perlawanan  yang  ditemukan  oleh  James Scott  dari  hasil  penelitiannya  terhadap kehidupan kaum tani di Asia Tenggara (Scott 1993; Scott 1990). Dalam sebuah kekuasaan dipastikan  akan  ada  berbagai  macam bentuk  perlawanan  dari  pihak-pihak  yang tidak  terpuaskan.  Perlawanan  ini  biasanya disebabkan oleh  berbagai bentuk tindakan yang  merugikan  bagi  golongan  bawah, seperti  penindasan  dan  ketidakadilan. Merujuk  kepada  dua  teori  perlawanan  dari Scott,  maka  kedua  perlawanan  tersebut dapat  saja  terjadi,  minimal  dalam  bentuk perlawanan  tersembunyi.  Bahkan  dalam sebuah  tatanan  kekuasaan  yang  terlihat sangat  aman  dan  tentram.  Apabila  kondisi penguasa  yang  sulit  ditembus,  bahkan diprediksikan  akan  sangat  berbahaya berlawanan  dengannya,  maka  pihak-pihak yang  tidak  senang  atau  tidak  terpuaskan dengan  kebijakan  dan  keputusan  dari penguasa  akan  melakukan  perlawanan secara  tersembunyi.  Sebaliknya,  apabila kondisi mendukung dan diprediksikan akan menang,  maka  mereka  akan  menempuh jalur  perlawanan  terbuka.  Hal  ini  tentunya setelah mempertimbangkan kekuatan sendiri dan kekuatan lawan.
Perlawanan tersembunyi adalah perlawanan  yang  dilekatkan  dengan hubungan tertutup antara golongan bawah (rakyat)  dan  golongan  atas  (penguasa). Sedangkan  perlawanan  terbuka  adalah perlawanan yang identik dengan hubungan terbuka  antara  golongan  bawah  dan golongan  atas.  Munculnya  protes  atau demonstrasi  dalam  bentuk  unjuk  rasa, mogok  kerja,  mogok  makan,  dan  lain-lain adalah  bentuk  kongkrit  dari  perlawanan terbuka.  Perlawanan  terbuka  bersifat: (1)  organik,  sistematik,  dan  kooperatif; (2)  tidak  mementingkan  diri  sendiri;  (3) berkonsekuensi untuk revolusioner; dan (4) meniadakan dominasi (Scott 2000).
Perlawanan  tersembunyi  bersifat:  (1) tidak  teratur,  tidak  sistematik,  dan  terjadi secara  individual;  (2)  bersifat  oportunistik dan  mementingkan  diri  sendiri;  (3)  tidak berkonsekuensi untuk revolusioner; (4) lebih akomodatif terhadap sistem dominasi (Scott 2000).
Melihat  lebih  lanjut,  pelaku  kedua teori  ini  dilatarbelakangi  oleh  motif  untuk bertahan  hidup.  Dalam  teori  perlawanan tersembunyi,  pelaku  perlawanan  akan senantiasa mematuhi dan mengerjakan apa saja  yang  diminta  oleh  penguasa.  Mereka akan  senantiasa  patuh  di  hadapan  para penguasa atau “kaki tangan” mereka untuk terus  dapat  bertahan  hidup.  Melakukan perlawanan  terbuka  juga  bertujuan  untuk bertahan hidup setelah mempertimbangkan kekuatan  sendiri  dan  kekuatan  lawan, mereka  yakin  akan  kemenangan  setelah itu,  selamanya  mereka  akan  terbebas  dan dapat  mengatur  hidupnya  sendiri.  Intinya, kedua  bentuk  perlawanan  tersebut  adalah bertujuan untuk bertahan hidup dalam skala
Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masayarakat Islam Lokal di Aceh     (Marzuki) minimal  dan  meraih  kemenangan  dalam skala maksimal.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian fenomenologi, dengan pendekatan sosiologi.  Pengumpulan  data  penelitian ini  menggunakan  wawancara,  observasi, dan  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan dengan  pengurus  masjid  dan  masyarakat yang  mengetahui  prihal  perebutan  masjid. Observasi  dilakukan  dengan  mengunjungi masjid-masjid yang diperebutkan. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui detail  tentang  perihal  dokumen  dan  foto- foto, baik dari internet maupun dari pihak- pihak yang memiliki dokumentasi kejadian- kejadian perebutan masjid.
Analisis penelitian ini dilakukan dengan tahapan  analisis  kualitatif  mengikuti  alur analisis  Miles  dan  Huberman,  dengan menggunakan  teori  perlawanan  terbuka dan perlawanan tertutup.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peristiwa Perebutan
Sebelum menjelaskan bentuk dan penyebab dari perebutan masjid, di sini akan dijelaskan beberapa  kronologis  perebutan  masjid di  Aceh  dengan  mengikuti  alur  waktu terjadinya.  Beberapa  kejadian  perebutan masjid tersebut antara lain: Masjid Baitul A’la (Masjid Abu Daud Beureueh) di Beureuneuen Kabupaten Pidie, Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Masjid Al-Makmur Kota Banda Aceh,  Masjid  Baitul  Izzah,  Krueng  Mane Aceh Utara).

## Masjid Baitul A’la Lil Mujahidin (Masjid Abu Daud Beureuéh)
Masjid  Baitul  A’la  Lil  Mujahidin  atau  lebih dikenal dengan Masjid Abu Daud Beureuéh terletak  di  Kota  Beureuneuen,  Kecamatan Mutiara  Barat,  Kabupaten  Pidie,  120  KM dari Banda  Aceh. Masjid ini adalah masjid kebanggaan  masyarakat  Beureunuen  dan masyarakat  Aceh,  karena  masjid  tersebut dibangun  atas  prakarsa  Muhammad  Daud Beureueh,  Gubernur  Militer  Pertama  Aceh. Muhammad  Daud  Beureueh  juga  dikenal sebagai  tokoh  DI/TII  yang  memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia,  karena  menuntut  kemerdekaan sebagai  Negara  Islam.  Masjid  ini  terletak dipinggir jalan Banda Aceh-Medan, sehingga banyak sekali yang menyempatkan mampir untuk salat dan beristirahat.
Perebutan  atau  penguasaan  masjid  ini pernah  terjadi  dua  kali,  yaitu  tahun  1997 dan tahun 2012. Masjid ini sebelum terjadi perebutan  dikelola  oleh  kelompok  Jamaah Tabligh.  Tidak  mengherankan  apabila Jamaah Tabligh selalu akrab dengan masjid, karena  sebagian  besar  kehidupan  dan kegiatan pengikut Jamaah Tabligh ini adalah di masjid. Kewajiban khurūj menjadi ideologi yang  menggerakkan  para  Jamaah  Tabligh ini  untuk  selalu  tinggal  dan  berdakwah  di masjid-masjid.  Semua  anggota  Jamaah Tabligh  diwajibkan  untuk  mengikuti khurūj ini, baik di masjid-masjid terdekat maupun ke masjid-masjid yang jauh dari tempat tinggal mereka.  Para  Jamaah  Tabligh  ini  sangat gemar memakmurkan masjid dengan selalu mengisi salat lima waktu dengan berjamaah dan  membacakan  hadis-hadis  singkat setelah salat fardu. Sisi negatif dari Jamaah Tabligh  yang  dikeluhkan  oleh  masyarakat adalah  mereka  terkesan  kotor  dan  tidak

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372
bersih, baik pakaian maupuan tempat yang mereka  tempati.  Sehingga  masjid  yang dulunya bersih dan terawat menjadi masjid yang  kumuh  dengan  banyaknya  jemuran dan dapur di belakang masjid, yang kumuh dan  tidak  enak  dipandang  mata.  Banyak masyarakat  yang  mengeluhkan  hal  ini, sehingga sebagian orang enggan ke masjid yang ditempati oleh Jamaah Tabligh ini.
Selain  alasan  di  atas,  perebutan  dan penguasaan  masjid  juga  dilatarbelakangi
oleh perbedaan pemahaman dan pengamalan  agama.  Jamaah  Tabligh  yang cenderung  tekstual  dan  mengaku  “ahli sunnah”  mempraktikkan  semua  apa  yang ada  pada  Nabi  Muhammad  SAW.,  sampai cara  makan  dan  berpakaian.  Masyarakat Bernueun  adalah  masyarakat  yang  hidup dalam  lingkungan  dayah  yang  tersebar  di setiap  kecamatan.  Dayah-dayah  ini  tidak sepakat dengan apa yang telah dipraktikkan oleh  para  Jamaah  Tabligh  ini.  Isu-isu perbedaan  cara  beribadah  dan  masalah tauhid  dijadikan  sebagai  dasar  untuk melakukan perebutan masjid tersebut.
Perebutan  pertama  terjadi  pada  tahun 1997,  masyarakat  Bernuen  melakukan  aksi perebutan  Masjid  Baitul  A’la  Lil  Mujahidin ini, sempat terjadi aksi pukul memukul dan pengusiran secara paksa dalam tragedi ini. Baitul  Qiraḍ  yang  didirikan  oleh  kelompok Jamaah Tabligh juga menjadi sasaran amuk massa  dalam  perebutan  masjid  ini.  Pada saat itu, tokoh yang dikenal yang memimpin Jamaah  Tabligh  pada  saat  itu  adalah Tengku Faisal Sufi, salah satu alumnus dari Arab Saudi. Dia yang mengisi pengajian di masjid  ini.  Setelah  kejadian  tersebut,  dia menghilang  dari  Aceh  dan  menurut  isu yang  berkembang  dia  pindah  ke  Malaysia. Setelah perebutan ini, para pimpinan dayah
dan tokoh masyarakat Bernuen membentuk panitia baru kepengurusan masjid dan tata cara peribadatan di masjid dijalankan sesuai yang berlaku umumnya dalam masyarakat. Namun  hal  tersebut  tidak  berjalan  seperti yang  diharapkan,  karena  inkonsistensi dari  para  pengurus.  Selanjutnya,  masjid ini  kembali  ditempati  oleh  Jamaah  Tabligh untuk  beberapa  tahun.  Jamaah  Tabligh  ini kembali  menjalankan  roda  kepengurusan masjid ini.
Perebutan  kedua  terjadi  pada  tahun 2012,  kali  ini  perebutan  dilakukan  secara diplomatis,  tidak  ada  perseteruan  dan keributan  seperti  sebelumnya.  Masjid diambil alih oleh para Tengku dari golongan dayah  dengan  mengembalikan  tata  cara pelaksanaan  ibadah  seperti  yang  berlaku dalam  masyarakat  di  Bernuen.  Sampai saat  ini,  masjid  ini  aktif  mengadakan  zikir dan  pengajian  umum  yang  disampaikan oleh  ulama-ulama  di  Kabupaten  Pidie  dan dari  luar  kabupaten.  Setiap  malam  Jum'at di  masjid  ini  diadakan  Yasinan  dan  zikir bersama,  yang  sebelumnya  tidak  pernah diadakan.

## Masjid Raya Baiturrrahman Banda Aceh
Hari  Jum'at  tanggal  19  Juni  2015, masyarakat  Kota  Banda  Aceh  digegerkan dengan  adanya  keributan  di  Masjid  Raya Baiturrahman. Keributan ini diketahui karena adanya protes dan tuntutan dari Himpunan Ulama  Dayah  (HUDA)  yang  juga  didukung oleh FPI, yang menuntut pelaksanaan salat Jum'at sesuai dengan mazhab Syafi’i. Setelah hari itu, pelaksanaan ibadah di Masjid Raya Baiturrahman dituntut harus sesuai dengan mazhab As-Syafi’i yang berlaku di Aceh.
Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masayarakat Islam Lokal di Aceh     (Marzuki)
Sebelum  peristiwa  ini,  para  ulama dayah  yang  terhimpun  dalam  HUDA  telah melakukan  pertemuan  dengan  Gubernur dan  telah  disepakati  keinginan  dari  para ulama  dayah.  Akan  tetapi  keputusan  ini tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Gubernur, sehingga mereka melakukan tindakan ambil alih tersebut.
Pada  tanggal  10  September  2015, masyarakat  Aceh  menggelar  aksi  massa sebagai  Parade  Aswaja.  Parade  ini bertujuan untuk mengukuhkan keberadaan Ahlussunnah  Waljamaah  di  Aceh  dan menolak  ajaran  Wahabi.  Ketika  itu  mereka yang  menamakan  diri  Masyarakat  Pecinta
Ahlussunnah Waljamaah
menuntut beberapa hal dengan pernyataan sikap yang ditandatangani  oleh  beberapa  ulama  yang tergabung dalam HUDA (Himpunan Ulama Dayah), di antara tuntutan mereka adalah:
1.  Meminta  pemerintah  Aceh  untuk mengatur seluruh tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh sesuai dengan mazhab Syafi’i  sebagaimana  yang  pernah dilaksanakan oleh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala).
2.  Meminta  kepada  Gubernur  Aceh untuk  menyerahkan  posisi  Imam Besar  dan  Imam  Rawatib  serta  segala yang  menyangkut  dengan  ibadah  dan pengajian  Masjid  Raya  Baiturrahman Banda  Aceh  kepada  ulama  Aceh  yang bermazhab Syafi’i.
3.  Meminta  manajemen  pelaksanaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh di bawah kontrol Wali Nanggroe Aceh.
4.  Meminta  pemerintah  Aceh  untuk menyerahkan muzakarah ulama mengenai  tata  cara  ibadah  di  Masjid
Raya  kepada  MPU  Aceh  dan  menolak dilaksanakan oleh pihak lain.
5.  Meminta  kepada  pemerintah  Aceh untuk  mencabut  izin  operasional dan  tidak  memberikan  izin  pendirian sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya  di  Aceh  yang  bertentangan dengan  Fiqih  Imam  Syafi’i  dan  akidah Ahlussunnah  Waljamaah  (Asy‘ariyah dan Maturidiyah).
6.  Mendesak  pemerintah  Aceh  untuk menghentikan  seluruh  aktifitas  Salafi Wahabi,  Syiah,  Komunis,  dan  aliran- aliran sesat lainnya di seluruh Aceh.
7.  Meminta  kepada  pemerintah  Aceh agar setiap aktivitas keramaian dan  kegiatan  keagamaan  wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama.
8.  Meminta  kepada  pemerintahan  Aceh agar  tidak  menempatkan  Kepala  SKPA dan Ketua Badan di jajaran pemerintahan Aceh yang tidak berpaham Ahlussunnah Waljamaah.
9.  Memerintahkan  pemerintah  pusat untuk  mempercepat  realisasi  turunan butir-butir  MoU  Helsinki  dan  turunan UUPA.
10.  Mendesak  pemerintah  Aceh  dan pemerintah  pusat  untuk  menjalankan Qanun  Nomor  8  Tahun  2012  tentang Lembaga Wali Nanggroe.
11.  Menolak  intervensi  pemerintah  Aceh terhadap MPU serta menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh.
12.  Meminta  kepada  pemerintah  Aceh untuk  menjalankan  Qanun  Jinayat  dan Qanun Acara Jinayat secepatnya.
13.  Apabila  tuntutan  ini  tidak  diindahkan dan tidak dilaksanakan, maka kami akan
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372
datang  kembali  dengan  jumlah  massa yang lebih besar. (Lembaran, “Tuntutan Masyarakat  Aceh  Pecinta  Ahlussunnah Waljamaah, tanggal 2 September 2015).
Parade ini berjalan damai tanpa terjadi kekerasan  dan  hal-hal  yang  menyebabkan kerusuhan. Berbagai pihak menanggapi positif parade  ini,  walaupun  sebagian  masyarakat menganggap  parade  ini  merupakan  hal yang  tidak  penting  dilakukan.  Beberapa item dari tuntutan tersebut dianggap terlalu berlebihan dan sebagian item dari tuntutan memang telah dijalankan oleh pemerintah, seperti  memberikan  kesempatan  kepada para  ulama  dari  Perhimpunan  HUDA untuk  menjadi  penceramah,  khatib,  dan imam  di  Masjid  Raya  Baiturrahman.  Oleh sebagian masyarakat, tuntutan ini dianggap sangat  politis,  terutama  berkaitan  dengan Wali  Nanggroe  dan  Imam  Masjid  Raya Baiturahman.
Saat  ini,  Masjid  Raya  Baiturrahman aktif  mengadakan  acara  zikir  bersama setiap  malam  Jum'at  serta  pengajian tasawuf, tauhid, dan fiqih yang diberi nama TASTAFI.  Pengajian  ini  diisi  oleh  pimpinan Ketua HUDA, Abu Hasanoel Basri, HG atau lebih  dikenal  dengan  sebutan  “Abu  Mudi”, pimpinan  Dayah  MUDI  MESRA  Samalanga Bireun.  Pelaksanaan  salat  Tarawih  juga mengikuti model pelaksanaan salat Tarawih yang  berlaku  dalam  masyarakat  Aceh selama ini, yaitu 20 rakaat dengan diselingi oleh salawat di setiap dua rakaatnya.
Masjid  Agung  Al-Makmur,  sebagai Masjid  Kota  Banda  Aceh  juga  pernah dilakukan  upaya  ambil  alih,  akan  tetapi usaha tersebut gagal, karena telah terlebih dahulu dilakukan pengamanan dari aparat. Pelaksanaan  tata  cara  beribadah  di  masjid
ini memang berbeda dengan yang biasanya terdapat  di  masjid-masjid  lain,  termasuk salat  Tarawih  yang  biasanya  dilaksanakan dua  rakaat  satu  kali  salam  menjadi  empat rakaat satu kali salam. Tata cara pelaksanaan Jum'at  juga  dipermasalahkan,  karena  tidak sesuai dengan mazhab Syafi’i.
Selama  ini,  Masjid  Agung  Al-Makmur sebagai  Masjid  Besar  Kota  banda  Aceh telah menjadi masjid kebanggaan masyarakat.  Masjid  ini  terhitung  sangat aktif  dalam  berbagai  kegiatan,  terutama  di bulan  Ramadan.  Jamaah  masjid  ini  dapat membludak  sampai  keluar  apabila  pada malam  Ramadan,  terutama  ketika  salat malam. Masjid ini menghadirkan para imam salat  dari  Saudi  Arabia,  terutama  pada malam sepuluh terakhir di bulan Ramadan.
Berikutnya  juga  terjadi  keributan  di Masjid  Al-Izzah  Kabupaten  Aceh  Utara, tepatnya  di  Kreung  Mane.  Menurut keterangan  saksi,  kejadian  itu  bermula dari  munculnya  perbedaan  terhadap  tata cara  pelaksanaan  salat  Jum'at,  khatib  pada hari  itu  tidak  mengulang  khutbah  dan dianggap  tidak  sah  karena  tidak muwalat (bersambung), sehingga pelaksanaan salat  Jum'at  dilakukan  dua  kali.  Masjid  Al- Izzah  sebelumnya  melaksanakan  tata  cara ibadah  sesuai  dengan  tata  cara  kelompok Muhammadiyah. Dalam berita yang diangkat oleh GoAceh (20/5/2016), Ketua FPI saat itu mengaku diundang oleh tokoh masyarakat setempat,  dia  mengaku  FPI  bukan  hendak merebut  masjid.  Sumber  dari  GoAceh  juga menyebutkan, bahwa pada hari itu sejumlah tokoh  Aswaja dari 22 kecamatan di Muara Batu  datang  ke  masjid  tersebut  untuk mendengarkan pembacaan SK Bupati Aceh Utara tentang Pergantian Imam Masjid. Hal tersebut  dilakukan  untuk  menindaklanjuti
Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masayarakat Islam Lokal di Aceh     (Marzuki) keputusan  Muzakarah  Ulama  Aceh  yang diadakan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Ulama  (MPU)  Aceh  pada  tanggal  26-27 Oktober 2015 di Banda Aceh (GoAceh 2016).

## Di Balik Perebutan Masjid
Dari  beberapa  kasus  perebutan  masjid  di Aceh di atas tampak, bahwa perbedaan antara masyarakat  aliran  lokal  masih  sangat  kuat dan  mendominasi.  Di  sisi  lain,  perjuangan para  pendukung  aliran  pendatang  pun sangat  kuat  untuk  dapat  mengubah masyarakat  Aceh  yang  telah  memiliki kekhasan  tersendiri  dalam  mazhabnya. Diakui,  bahwa  para  ulama  Aceh  yang terkenal di Aceh dan Nusantara adalah para pejuang  Ahlussunnah  Waljamaah,  seperti Nuruddin  Ar-Raniry,  Shaikh  Abdurrauf  As- Sinkili, Shaikh Abdus Shamad Al-Palimbani, Shaikh Al-Banjari, dan lain-lain (Azra 2008). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sampai saat ini masyarakat Aceh menganut akidah Ahlussunnah Waljamaah.
Dayah  atau  pesantren  yang  banyak tersebar  di  Aceh  telah  ada  sejak  masa Kerajaan  Iskandar  Muda,  mampu  bertahan sampai masa kolonialis dan sekarang. Materi pengajaran  di  dayah-dayah  semuanya mengikuti  mazhab  Syafi’i  dalam  bidang fiqih (hukum) dan Ahlussunnah Waljamaah Asy’ariyah  dan  Maturidiyah  dalam  teologi. Sehingga  tidak  mengherankan  apabila pemahaman masyarakat Aceh sangat kental dengan  mazhab  Syafi’i  dan  Ahlussunnah Waljamaah.  Pemahaman  ini  telah  menjadi living  of  life masyarakat  Aceh  dari  dahulu. Masyarakat  Aceh  telah  memiliki  keyakinan dan  pegangan  tersendiri  dengan  model pendidikan dayah yang dilestarikan. Dalam masyarakat Aceh, mengantarkan anaknya ke
dayah  adalah  sebuah  kewajiban  walaupun untuk  taraf  dayah  di  kampung.  Mereka sangat senang apabila anaknya mau belajar di dayah, karena menurut mereka anak yang sudah belajar di dayah akan lebih memahami agama dan dapat dipercaya menjadi imam dalam  masyarakat.  Walaupun  demikian, tidak  berarti  mereka  tidak  senang  dengan anaknya  yang  melanjutkan  pendidikan ke  sekolah-sekolah  umum.  Munculnya beberapa dayah di Aceh yang memadukan antara  dayah  dan  sekolah,  tampaknya merupakan jawaban atas kegelisahan orang tua  agar  anaknya  menjadi  manusia  yang selamat di dunia dan di akhirat. Di samping itu,  muncul  juga  dayah  yang  membuka kampus  sebagai  pendidikan  lanjutan  dari dayah, seperti Dayah Mudi Mesra Samalanga yang telah membuka kampus Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, pada awalnya hanya setingkat Sekolah Tinggi, kemudian berubah menjadi IAI (Marzuki 2012).
Secara  sosio-kultural  masyarakat  Aceh, masuknya  aliran  baru  dalam  pengamalan dan  pemahaman  agama  merupakan  suatu ancaman  bagi  keutuhan  agama.  Aliran baru secara sosio-kultural masyarakat Aceh sangat  sulit  diterima,  apalagi  berkaitan dengan  pengamalan  agama.  Adapun adanya penerimaan dari beberapa pihak di Aceh  tidak  terlepas  dari  perubahan  sosio- kultural, terutama di perkotaan. Aliran baru umumnya mudah diterima di perkotaan, baik kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga tidak mengherankan apabila beberapa aliran baru berkembang pesat di perkotaan.
Perubahan  dalam  hal  keagamaan  di Aceh mulai berubah sangat signifikan pasca tsunami  di  Aceh.  Pasca  tsunami  hampir semua  aliran  di  dunia,  bahkan  golongan non-Muslim  masuk  ke  Aceh  dengan  misi

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372
masing-masing. Perubahan ini baru tampak setelah  beberapa  tahun  setelah  tsunami, terlihat dari tata cara beribadah masyarakat dan kiblat menuntut ilmu yang beralih dari ulama pesantren ke ulama-ulama baru dari Arab  Saudi  atau  lulusan  Arab  Saudi  dan Timur  Tengah.  Masyarakat  lebih  senang mendengar  ceramah  dari  ustaz-ustaz  dari timur tengah, terutama melalui tontonan TV Rodja,  bagi  Ulama  Dayah  Televisi  tersebut adalah  mengajarkan  hal-hal  baru,  tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dayah.
Masyarakat  Aceh  mengklaim,  bahwa golongan  baru  ini  adalah  sesat  dan tidak  sesuai  dengan  ajaran  Ahlussunnah Waljamaah.  Masyarakat  Aceh  sangat benci  dengan  namanya  Wahabi,  walaupun sebagian belum mengenal secara rinci apa itu Wahabi. Dalam masyarakat Aceh, Wahabi dikenal  hanya  karena  perbedaan  dalam beberapa  hal,  seperti  tidak  mengulangi khutbah,  tidak  azan  dua  kali,  tidak  kenduri maulid,  salat  Tarawih  delapan  rakaat,  dan lain-lain. Tentu hal tersebut berbeda dengan pemahaman yang diketahui oleh para santri yang  mengetahui  apa  perbedaan  prinsipil antara Wahabi dan Ahlussunnah Waljamaah, baik akidah maupun hukum.
Hal  ini  menggerakkan  para  ulama  dari golongan  dayah  yang  terhimpun  dalam HUDA  (Himpunan  Ulama  Dayah)  untuk melakukan reformasi untuk mengembalikan pemahaman  masyarakat  Aceh  untuk beribadah  dan  beramal  sesuai  dengan ajaran Ahlussunnah Waljamaah. Hal pertama yang dilakukan adalah penyelarasan terkait pelaksanaan ibadah salat Jum'at di masjid- masjid  seluruh  Aceh,  karena  menurut mereka telah terjadi banyak penyimpangan dari  ajaran  Ahlussunnah  Waljamaah.
Gerakan ini mendapat sambutan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan diadakannya Muzakarah pada tanggal 26-27 di Banda Aceh. Tampaknya, hasil muzakarah tersebut  kurang  terimplementasikan,  maka terjadilah beberapa kejadian yang memaksa para  ulama  yang  terhimpun  dalam  HUDA untuk melakukan perebutan atau pelurusan terhadap  tata  cara  pelaksanaan  ibadah Jum'at  di  Masjid  Raya  Baiturrahman  dan beberapa masjid lainnya.
Dilihat  dari  kejadian  perebutan  masjid di atas, dapat diketahui beberapa penyebab yang melandasi peristiwa perebutan masjid tersebut.  yaitu: Pertama ,  masjid  tersebut dipegang  oleh  golongan  yang  diklaim sesat.  Menurut  ulama  yang  terhimpun dalam  HUDA,  golongan  yang  baru  ini merupakan pengikut aliran Muhammad bin Abdul  Wahab  atau  lebih  dikenal  dengan Wahabi,  maka  mereka  dianggap  sesat  dan tidak  boleh  diikuti.  Hal  tersebut  diperjelas dengan  sangat  eratnya  hubungan  Masjid Raya  Baiturrahman  dengan  Saudi  Arabia, dengan  mendirikan  Lembaga  Pendidikan Agama  dan  Bahasa  Arab  (LIPIA)  di  Aceh. LIPIA  merupakan  lembaga  pendidikan  dari Arab Saudi yang berbasis ajaran Wahabiyah, mahasiswa  yang  belajar  di  sini  gratis.  Hal ini makin mengokohkan dugaan dari ulama HUDA  akan  bahaya  Wahabi  di  Aceh.  Para ulama HUDA mengklaim, bahwa para imam Masjid  Raya  Baiturahman  telah  bekerja sama  dengan  Wahabiyah,  bahkan  mereka mengkalim,  bahwa  para  imam  ini  adalah termasuk Wahabi.
Dalam  pandangan  masyarakat  Aceh, kata-kata  Wahabi  tidak  hanya  merujuk kepada aliran yang dibawa oleh Muhammad bin  Abdul  Wahab  dari  Saudi  Arabia, akan  tetapi  sebutan  Wahabi  juga  mereka
sematkan kepada orang-orang yang berbeda dalam  pemahaman  dan  pengamalan  fiqih, seperti  orang  yang  tidak qunut dianggap Wahabi,  tidak  membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah (walaupun  sebagian imam  membaca  dengan sirr ).  Akan tetapi,  sebenarnya  ini  bukanlah  kalangan Ahlussunnah  yang  berpendidikan,  mereka hanya mengikuti dan tidak mengetahui apa yang mereka katakan.
Kedua ,  masjid  telah  dijadikan  sebagai tempat  penyebaran  aliran  yang  diklaim sesat tersebut. Dalam prediksi ulama HUDA, para  aktivis  masjid  ini  akan  melakukan penyebaran  aliran  baru  melalui  masjid dan  sedikit  demi  sedikit  akan  mengubah seluruh  tata  cara  beribadah  umat  Islam di  Aceh.  Satu  sisi,  aliran  baru  ini  sangat pandai meluluhkan hati masyarakat dengan menampakkan  kehebatan  para  Shaikh- Shaikh  yang  pandai  menghafal  Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat sangat senang dengan para penghafal Al-Qur'an. Sisi inilah yang  merupakan  kekurangan  ulama  dayah atau santri lulusan dayah. Mereka umumnya sangat  pandai  dalam  memahami  hukum- hukum  fiqih  dan  mampu  membaca  kitab kuning,  akan  tetapi  sangat  sedikit  yang mahir  dalam  bidang  Al-Qur'an,  terutama menghafal  Al-Qur'an,  sehingga  perebutan masjid  ini  juga  mengurangi  upaya  dari golongan baru ini untuk dapat menyebarkan ajarannya di kalangan masyarakat Aceh.
Golongan Jamaah Tabligh juga dikaitkan dengan  aliran  sesat,  walaupun  bagi  yang sudah  paham  tidak  akan  mengatakan mereka aliran sesat. Walaupun mereka tidak mengklaim sesat, minimal para tengku dari dayah  akan  kurang  suka  kepada  Jamaah Tabligh.  Menurut  mereka,  Jamaah  Tabligh
memang  memiliki  gairah  yang  besar dalam beribadah, akan tetapi mereka tidak mengimbanginya dengan ilmu pengetahuan yang benar. Banyak hal-hal sunnah dianggap sebagai sebuah kewajiban, sehingga mereka akan  marah  kepada  orang-orang  yang tidak menjalankan sunnah tersebut, seperti memelihara jenggot dan berpakain gamis.
Ketiga , mengembalikan tata cara ibadah sesuai dengan yang diyakini oleh golongan dayah  di  Aceh.  Tata  cara  beribadah  yang diamalkan  oleh  golongan  dayah  dan masyarakat  Aceh  secara  umum  adalah berdasarkan  mazhab  Syafi’i.  Seperti  yang telah  dijelaskan,  bahwa  pengajaran  hukum Islam  (fiqih)  yang  berlaku  dalam  semua jenjang pendidikan dayah adalah Syafi’iyah, sehingga  mazhab  Syafi’i  adalah  mazhab resmi yang diikuti oleh seluruh masyarakat Aceh  dengan  berpegang  dengan  apa yang  diikuti  oleh  para  ulama  dayah.  Di antara yang diluruskan adalah tata laksana salat  Jum'at,  salat  Tarawih,  zikir  setelah salat,  dan  salawat  serta  kegiatan  zikir  dan Yasinan  malam  Jum'at.  Beberapa  hal  ini telah lazim dilakukan oleh para ulama dari masa  ke  masa,  sehingga  apabila  dilarang dan dikatakan bid’ah mereka sangat marah karena itulah amalan para guru-guru mereka sejak  dahulu.  Salat  Jum'at  dilaksanakan dengan  azan  dua  kali,  kemudian  bilal memegang  tongkat  dan  menyerahkan kepada khatib untuk dibawa naik ke mimbar. Khatib  berkhutbah  sambil  memegang tongkat. Khutbah harus membacakan rukun khutbah  secara muwalat apabila  khutbah disampaikan  dalam  bahasa ‘ajam (selain bahasa Arab). Kebanyakan khatib membaca rukun dua khutbah pada akhir ceramahnya. Pada  setiap  salat  lima  waktu,  khatib  harus membaca  zikir  dan  salawat  setelah  salat.
Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masayarakat Islam Lokal di Aceh     (Marzuki)
Salat Tarawih dilaksanakan dua puluh rakaat dan tiga rakaat witir. Setiap dua rakaat, bilal membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Witir tiga rakaat dilaksanakan dengan dua  kali  salam,  bukan  sekali  salam.  Setiap malam  Jum'at,  diadakan  majelis  zikir dengan membaca surat Yasin dan zikir-zikir muktabar dalam tarikat.
Menurut kepercayaan masyarakat Aceh, Ahlussunnah  Waljamaah  di  Aceh  telah  ada sejak  masa  awal  Islam.  Kerajaan-kerajaan awal Islam di Aceh termasuk kerajaan Aceh Darussalam  di  bawah  Kesultanan  Iskandar Muda  memegang  Islam  Ahlussunnah Waljamaah.  Para  ulama  masa  awal  Islam di  Aceh,  seperti  Shaikh  Nuruddin  Ar- Raniry  dan  Shaikh  Abdurrauf  As-Singgkili (Syiah  Kuala)  juga  bermazhab  Syafi’i  dan Ahlussunnah  Waljamaah  dalam  akidah. Kenyataan  ini  ditambah  dengan  bukti otentik dari penyebaran Islam melalui Dayah Darussalam  Labuhan  Haji  yang  dipelopori oleh  Shaikh  Abuya  Muda  Wali  Al-Khalidi. Melalui dayah inilah, beliau mencetak ulama- ulama  yang  kemudian  tersebar  di  seluruh Aceh dan mendirikan dayah sendiri. Semua dayah yang didirikan bermazhab Syafi’i dan berakidah Ahlussunnah Waljamaah.
Keempat ,  adanya  dukungan  penguasa, yaitu  menggunakan  kesempatan  atau peluang bagi golongan dayah, karena salah satu  petinggi  dari  mantan  Gerakan  Aceh Merdeka  adalah  Calon  Gubernur  tahun 2017,  yang  menjanjikan  tegaknya  ajaran Ahlussunnah Waljamaah di Aceh apabila dia terpilih.  Ajang  pemilihan  Gubernur  tahun 2017 menjadi kesempatan atau peluang bagi golongan  dayah  untuk  melakukan  tawaran politik.  Harus  diakui,  bahwa  pengaruh Ulama Dayah di Aceh sangat besar, sehingga barang siapa di antara calon Gubernur yang
mampu  melakukan  pendekatan  dengan ulama  dayah,  maka  mereka  dipastikan akan  menang.  Kharisma  ulama  dayah mampu  menarik  simpatisan  masyarakat dan  membantu  masyarakat  memutuskan pilihannya  sesuai  dengan  ulama  yang diikutinya.  Kesempatan  ini  digunakan oleh  para  ulama  dayah  dalam  mencari dukungan untuk menegakkan Ahlussunnah Waljamaah  di  Aceh.  Hal  ni  disambut  baik oleh  salah  satu  calon  yang  kebetulan adalah  Wakil  Gubernur  sekarang,  yang ikut  mencalonkan  diri  menjadi  Gubernur tahun  2017.  Dia  menjanjikan,  apabila nanti  terpilih,  Ahlussunnah  Waljamaah akan  ditegakkan  di  Aceh.  Dalam  deklarasi pencalonannya  banyak  para  ulama  yang hadir  dan  memberikan  dukungan  kepada calon  Gubernur  ini.  Walaupun  demikian, momen ini juga digunakan oleh para calon lain  dalam  rangka  memenangkan  kursi Gubernur.  Calon  lain  juga  mengutarakan hal  yang  sama  dalam  setiap  orasinya  di hadapan  masyarakat.  Mereka  berjanji  akan menegakkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah apabila  mereka  terpilih  nantinya.  Sebagian orang  menganggap  ini  adalah  jurus  lama, akan tetapi jurus ini terbukti sangat efektif terutama  apabila  berhadapan  dengan masyarakat awam yang tidak terlalu paham politik.

## Resistensi dan Penolakan Aliran Lokal Terhadap Aliran Pendatang
Fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah resistensi  dan  penolakan  dari  masyarakat lokal  Aceh  yang  telah  memiliki  keyakinan dan  pegangan  tersendiri.  Masyarakat lokal  akan  melakukan  penolakan,  baik secara  terang-terangan  maupun  secara

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372
tersembunyi. Penolakan secara tersembunyi akan  dilakukan  apabila  kekuatan  lawan tidak  seimbang  dan  diprediksikan  akan mengalami kerugian besar apabila dilakukan perlawanan  secara  terbuka.  Perlawanan secara terang-terangan memiliki risiko besar, akan tetapi efek yang ditimbulkan juga besar dan sangat signifikan. Pemilihan jenis mana yang  akan  ditempuh,  biasanya  diputuskan dengan memperhatikan peluang.
Kasus  perebutan  masjid  di  Aceh termasuk  kasus  yang  menggunakan public transcript (perlawanan  terbuka)  dengan melihat  potensi  kemenangan  yang  akan diperoleh  dan  dukungan  yang  didapat. Dengan  melakukan  perlawanan  atau penolakan  terbuka  ini,  para  ulama  HUDA yakin  masyarakat  sangat  mendukungnya serta mereka sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari calon Gubernur yang akan mereka  dukung  untuk  menegakkan  ajaran Ahlussunnah  Waljamaah.  Secara  umum, proses perlawanan dan penolakan ini telah berhasil  dengan  model  perlawaan  terbuka. Perlawanan  ini  dilakukan  dengan  sistemik dan  teratur,  terorganisir  dan  memilik perencanaan yang matang.

## PENUTUP
Penelitian ini berkesimpulan, bahwa “prediksi kemenangan  dan  peluang  menentukan bentuk dari sebuah perlawanan.” Banyaknya aliran  yang  masuk  ke  Aceh  pasca  tsunami membuat masyarakat
Aceh
harus
menghadapai  berbagai  permasalahan, terutama terkait pemahaman dan pengamalan  agama.  Perubahan  terkait pemahaman  dan  pengamalan  agama  di masjid-masjid  merupakan  salah  satu  bukti yang  membuka  mata  para  ulama  lokal. Mereka  melihat  ini  adalah  ancaman  dan perlu dilakukan perlawanan dan penolakan, sehingga  muncullah  beberapa  peristiwa perebutan masjid di Aceh, termasuk Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
Masyarakat  Aceh  mengklaim,  bahwa aliran baru yang dibawa oleh para pendatang ini adalah sesat dan tidak boleh diikuti. Hal tersebut  sesuai  dengan  ajaran  para  ulama dayah  yang  mengatakan,  bahwa  aliran semacam  itu  adalah  sesat  dan  tidak  boleh diikuti.
Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi  munculnya  perebutan masjid di Aceh, antara lain: masjid tersebut dipegang  oleh  golongan  yang  diklaim sesat, masjid telah dijadikan sebagai tempat penyebaran  aliran  yang  diklaim  sesat tersebut,  mengembalikan  tata  cara  ibadah sesuai dengan yang diyakini oleh golongan dayah  di  Aceh,  dan  adanya  dukungan penguasa, yaitu menggunakan kesempatan atau  peluang  bagi  golongan  dayah  karena salah  satu  petinggi  dari  mantan  Gerakan Aceh Merdeka adalah calon Gubernur tahun 2017  yang  menjanjikan  tegaknya  ajaran Ahlussunnah Waljamaah di Aceh apabila dia terpilih.
Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masayarakat Islam Lokal di Aceh     (Marzuki)
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 359 - 372

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Adli. 2011. Membedah Sejarah Aceh . Banda Aceh: Bandar Publishing.
Abubakar,  Marzuki.  2015. Pesantren  di  Aceh:  Perubahan,  Aktualisasi  dan  Perubahan .  Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
Alyasa’, Abubakar. 2008. Syariat Islam di NAD; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
Azra, Azyumardi. 2008. Jaringan Ulama Nusantara Abad ke XVII dan XVIII . Jakarta: Kencana.
GoAceh, Jum'at 20 Mei 2016 diakses pada 27 September 2016.
Hurgronje, Snouck. 1985. Aceh di Mata Kolonialis II . Jakarta: Yayasan Suko Guru.
_____. 1997. Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya , Jilid II (terjemahan). Jakarta: INIS.
Marzuki.  2012.  “Arah  Baru  Pemikiran  Ulama  Pesantren  di  Aceh.” Prosiding  Internasional,  ADIC  Aceh Development International Conference . Malaysia: IIUM Malaysia, Maret 2012.
Scott, James C. 1990. Domination and The Arts of Resistane: Hidden Transcripts . Thailand: Yala University.
_____. 1993. Perlawanan Kaum Tani . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
_____. 2000. Senjatanya Orang-Orang yang Kalah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sofia,  Ana.  2013.  “Sistem  Pendidikan  Agama  Islam  dalam  Masyarakat  Aceh”. FINIQAS:  Jurnal  Ilmu Keislaman dan Humaniora , Vol. 2, No. 1.