Volume 5 Nomor 1 (2024) Pages 45 – 58 Ecobankers : Journal of Economy and Banking
Email Journal : edubankers.bbc@gmail.com Web Journal : http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecobankers

## Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Di Era Kontemporer
Abd Rosid 
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan
Email  : sunanrosyid84@gmail.com
Received: 2024-01-19; Accepted: 2024-01-30; Published: 2024-02-29

## Abstrak
Perbedaan kondisi hidup merupakan keniscayaan di dunia ini dan kemiskinan adalah persoalan serius yang  harus  dicarikan  solusinya.  Kriminalitas  dan  tragedi  pencurian  tidak  lepas  dari  persoalan kemiskinan. Ditengah persoalan ini, zakat adalah langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi ditengah masayrakat. Selain zakat sebagai perintah dari Allah SWTjuga sebagai fungsi “sosial ekonomis” dalam kerangka gotong royong antar sesama manusia. Tulisan ini merupakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded teory bertujuan mendiskripsikan dan mengalisis secara  kritis  zakat  produktif  sebagai  instrumen  pemberdayaan  masyarakat.  Tulisan  ini  selain mendiskripsikan  definisi  zakat  dari  segala  demensinya,  juga  menjelaskan  zakat  sebagai  solusi kemiskinan  dengan  konsep  zakat  produktif  salah  satunya  dengan  menggunakan  akad  qardhul  hasan, lembaga  zakat  melakukan redistribusi  dana  zakat  bertujuan  untuk meminimalisir  bahkan  menghapus kesenjangan kemiskinian melalui konsep zakat produktif. Dan pembahasan terkahir upaya akad qardhul hasan  dalam  zakat  produktif  untuk  mewujudkan  kehidupan  mustahik  yaitu  pelaku  usaha  UMKM menjadi lebih baik, akad qardhul hasan seharunsya bertindak sebagai akad tatawwu’ (tolong menolong) bukan  bertindak  sebagai  akad  komersial  yang  represif  dan  lembaga  zakat  sebagai  redistributor berkewajiban melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM secara intens dan menawarkan manajemen yang edukatif.

## Kata Kunci: Zakat Produktif; Umkm; Era Kontemporer.

## Abstract
Differences in living conditions are inevitable in this world and poverty is a serious problem that must be found for a solution. Crime and the tragedy of theft cannot be separated from the problem of poverty. In the midst of this problem, zakat is a solution to solve the problem of economic inequality in society. Apart from zakat as a command from Allah SWT, it also has a "socio-economic" function within the framework  of  mutual  cooperation  between  human  beings.  This  article  is  a  literature  study  using  a grounded theory approach aimed at describing and critically analyzing productive zakat as an instrument of  community  empowerment.  This  article,  apart  from  describing  the  definition  of  zakat  from  all  its dimensions, also explains zakat as a solution to poverty with the concept of productive zakat, one of which is by using the qardhul hasan contract, zakat institutions carry out redistribution of zakat funds with the aim of minimizing and even eliminating the poverty gap through the concept of productive zakat. And the final discussion is the efforts of the qardhul hasan contract in productive zakat to create a mustahik life, namely micro, small and medium business actors to be better, the qardhul hasan contract should  act  as  a  tatawwu'  (helping)  contract,  not  act  as  a  repressive  commercial  contract  and  zakat institutions  as  redistributors  is  obliged  to  provide  intensive  assistance  to  micro,  small  and  medium enterprises and offer educational management.
Keywords: Productive Zakat; Micro small and Medium Enterprises; Contemporary Era.
Copyright © 2024 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  penghasilan  dan  perbedaan  mata  pencaharian  beserta  perbedaan  sumber pendapatan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Untuk mengurangi problematika “kesenjangan” Allah  memberikan  kewajiban  zakat  dari  orang  yang  mempunyai  kecukupan  harta  untuk dibagikan  kepada  fakir  miskin  sebagai  solusi  pemerataan  perekonomian  agar  harta  tidak menumpuk pada seseorang malainkan berputar dan terus mengalir. Kewajiban zakat harus tidak dianggap  sebagai  opsional  menggugurkan  kewajiban  saja  malaikan  harus  ada  rasa  tanggung jawab  bersama  untuk  menjalankan  roda  dan  perputaran  perekonomian  untuk  memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Zakat  sebagai  instrumen  filantropi  islam  memiliki  potensi  yang  sangat  strategi  dalam mengentaskan  problematikan  ekonomi  masyrakat.  Besarnya  potensi  zakat  secara  tersirat diharapkan  mampu  terealisasi  dengan  baik  meski  yang  tergambar  masih  ada  yang  belum sepenuhnya  beroperasi  karena  beberapa  kendala  yang  dihadapi  seperti  mustahik  mengalih fungsikan  dana  zakat  produktif  menjadi  penemenuhan  keperluan  konsumtif  dan  Kesehatan (Wulansari  dan  Setiawan,  2014).    Hasil  kasjian  terdahulu  menjabarkan  bahwa  beberapa lembaga zakat yang bekerja secara optimal mampu menciptakan siklus perekonomian yang dan memberikan dampak positif (Usman dan Sholikin, 2021).  Zakat secara inplisit dan eksplisit merupakan  instrumen  fiskal  dan  pendapatan  dalam  islam,  selain  itu  fungsi  zakat  merupakan bentuk  redistribusi  pendapatan.  Peran  zakat  yang  optimal  akan  berkontribusi  besar  dalam mengentaskan  kemiskinan  berupa  kesenjangan  ekonomi,  kemiskinan,  pengangguran, penumpukan harta pada orang kaya sehinga berimplikasi pada stagnansi siklus perekonomian hingga  kriminalitas  sosial.  Melalui  instrumen  zakat  terciptalah  perputaran  ekonomi  yang berkeadilan  sebagai  implikasinya  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  ekonomi menengah kebawah dan progresfitas produksi perusahaan (Sisillia, et.al, 2020).
Setidaknya  ada  4  makna  yang  tersirat  dalam  kewajiban  zakat:  pertama,  zakat  dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri. Kedua, zakat merupakan bentuk bantuan humanis kepada  sesama  manusia  agar  terbantu  dan  bekerja  keras  dengan  mandiri  dalam  merubah kehidupannya sendiri dengan layak. Ketiga, zakat dapat menyucikan jiwa muzakki dari sifat inividu yang kotor berupa sifat kikir, rakus dan boros. Keemmpat, zakat merupakan bagian dari rasa syukur yang telah Allah SWT anugerahkan kepada hambanya (Wahbah al- Zuhaiyli, 2006).
Zakat  merupakan  bentuk  retual  Maliyah  Ijtimaiyah  yakni  meterialis  dan  sosialis  yang sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Zakat  mempunyai  manfaar  besar  baik  bagi  Muzakki sebagai  bentuk  penyucian  harta  karena  terdapat  harta  orang  yang  berhak  dalam  harta  orang kaya, juga kepada mustahik untuk kebutuhan dasarnya dan juga bermanfaat kepada masyarakt secara  umum  (Yusuf  Al-Qaradawi,  1993).  Perintah  zakat  mengandung  tiga  hikmah  yaitu diniyah, khuluqiyah dan ijtimaiyah (ritual, moral dan sosial).
Al-ba’ly memaparkan bahwa zakat  adalah salah satu  income yang bisa mempengaruhi terhadap permintaan dan penawaran pada pasar. Di sektor produksi zakat mampu menciptakan produktivitas  lebih  efektif  sehingga  perusahaan  mengalami  progresifitas  bahkan  bisa menciptakan  perusahaan  baru  untuk  memenuhi  permintaan  konsumen.  Disektor  lain  modal yang  tersalurkan  pada  perusahaan  akan  meningkatkan  eksistensi  perusahaan  itu  sendiri  dan modal  yang  tersalurkan  tetap  terjamin.  Adanya  peningkatan  permintaan  itu  bisa  dideteksi dengan adanya harta yang tersalurkan oleh muzakki kepada mustahik. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq bisa beroperasi dengan aktifnya instrumen zakat (Al-ba’ly, 2006).
Zakat  menurut  Asnaini mempunyai  makna yang cakupannya sangat  luas yaitu agamis, moral spritual, ekonomis dan sosial politik. Demensi agamis dan moral spritual adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah dengan melaksankan perintah dan kewajibnya, dan interaksi sosial merupakan nilai dari sosial ekonomis. Sosial merupakan nilai kebaikan dari individu dan masyarakat secara umum dan ekonomis adalah perputaran ekonomi di tengah masyarakat agar harta benda tidak menumpuk  pada beberapa golongan saja (Asnaini, 2008).  Dari makna itu tersimpulkan  menjadi  dua  sisi  yaitu  Hablum  Minallah  hubungan  dengan  pencipta  dengan
bentuk ketakwaan yang dilakukan oleh hambanya dan hablum minannas yaitu bentuk interaksi sosial antar sesama manusia.
Zakat merupakan bagian fundamental dalam islam hal ini dipertegas dengan disebutkan setelah  shalat.    Zakat  dapat  menciptakan  perekonomian  dengan  seimbang,  ketika  persentase zakat  dikeluarkan  oleh  muzakki  akan  mempengaruhi  ekonomi  secara  signifikan  di  tengah masyarakat.  Selain  itu  zakat  bertujuan  untuk  menyucikan  individu  dari  sifat  amoral,  dalam jangka waktu yang panjang zakat bertujuan untuk merubah status mustahik menjadi muzakki (Arifah dan Rifqi, 2021).
Konsep  redistribusi  zakat  mempunya  dua  pola  yaitu  penyaluran  dana  zakat  berbentuk tradisional  dan  penyaluran  dana  modern  (produktif).  Dengan  pola  karitas  menyalurkan  dana zakat kepada mustahiq tanpa adanya target dan kemandirian ekonomi hal ini sekedar konsumsi mustahik  tanpa  pemberdayaan.  Sedangkan  dengan  pola  produktif  menyalurkan  dana  kepada mustahik yang disertai visi untuk mengubah kondisi penerima yang asalnya berstatus mustahiq bisa  berubah  menjadi  muzakki  dengan  bentuk  eksplorasi  skill,  pelatihan  dan  pemberian wawasan lainnya (M. Thoriquddin, 2014).
Dengan demikian, meneliti konsep pengelolaan zakat produktif adalah upaya penting dan sangat relevan terhadap lembaga zakat sebagai sebuah instansi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Prosedur redistribusi dana zakat mencakup berbagai mekanisme penyaluran.  Mekanisme  penyaluran  dana  zakat  meliputi  berbagai  cara  tergantung  kebijakan dari instansi yang bersangkutan seperti mudharabah, murabahah, Qardh al-hasan dll (Afif, et.al, 2018).  Namun peneliti ingin memfokuskan diri pada sistem akad yang ditawarkan berupa akad qardhul  hasan  dimana  sebagian  lembaga  zakat  melakukan  mekanisme  transaksaksi  qordul hasan yang jauh dari persepektif teoritis syariah.
Maka dari itu sangatlah menarik jika dikaji lebih dalam tentang permasalahan yang ada diatas dengan meliputi aspek apa saja sumber pendapatan dana zakat di era kontemporer, dasar hkumnya,  peran  zakat  produktif  dalam  pemberdayaan  UMKM  serta  mekanisme  redistribusi zakat di era kontemporer.

## METODOLOGI PENELITIAN
Peneltian ini merupakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded teory bertujuan  mendiskripsikan  dan  mengalisis  secara  kritis  zakat  produktif  sebagai  instrumen pemberdayaan masyarakat. Adapun jenis penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu Empiris dan  Normatif.  dikarenakan  penelitian  ini  bersifat  Normatif  maka  data-data  yang  digunakan bersumber  dari  kepustakan  (library  research),  yakni  keseluruhan  data  dan  bahan  yang digunakan merupakan berkaitan dengan topik yang dibahas (Rohman, 2023). Dengan demikian dalam  penelitian  ini  bahan  kepustakam  (library  research)  merupakan  data  dasar  dalam  ilmu penelitian  yang  masuk  pada  kategori  data  sekunder  (Soekarno,  2003).  Penelitian  ini  juga menggunakan pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan librar research (Fadli, 2021). Pendekatan Teoritual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, maka tidak akan menemukan pengertian yang di  cari  (Peter,  2010).    Pendekatan  studi  kasus  di  perlukan  agar  lebih  kuat  dalam  sebuah penelitian,  studi  kasus  disa  di  dapatkan  dari  kasus-kasus  yang  ada  di  lapangan  (Prihatsanti, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Ruang lingkup Zakat
Zakat dalam tinjauan etimologis dan terminologis berasal dari kata bahasa arab “Zakka – yuzakky  –  tazkiyatan  –  zakatan”.  Yang  mempunyai  banyak  makna,  yakni  thaharah  (suci), namaa’,  barakah,  atau  amal  soleh  (Yusuf  Al-Qaradawi,  1993).  Thaharah  memiliki  makna membersihkan atau menyucikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. At-Taubah, ayat153: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan”. Namaa’ mempunyai
arti  tumbuh  dan  berkembang  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  (Qs.  Al-Baqarah,  276): “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah.”
Senada  dengan  sabda  Nabi  Muhammad  SAW  bahwa  harta  yang  selalu  disedekahkan tidak  akan  pernah  berkurang  justru  semakin  tumbuh,  berkembang,  bertambah  dan  terus bertambah. Dari Abu Rabsyah Al-An Maary, Sabda Rasulullah SAW: “harta (seseorang tidak akan  berkurang  dengan  disedekahkan)”  HR.  Ahmad  (Hafidhuddin,  2008).  Al-Barokah mempunyai arti kebaikan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam (QS. Saba’, 39) : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan  menyempitkannya.  Segala  sesuatu  yang  kalian  infakkan  pasti  Dia  akan  menggantinya. Dialah sebaik-biaknya pemberi rezeki” (QS. Saba’:39)
Orang  yang  mempunyai  harta  kemudian  hartanya  dibagikan  kepada  orang  lain  yang berhak maka ia telah melakukan penyucian diri (thaharah) dari sifat amoral berupa boros, kikir, rakus dan lain sebagainya. Orang yang mengeluarkan sebagian hartanya di jalan yang baik akan jauh dari sifat tersebut sekaligus memperkuat tali persaudaraan antar sesama (Afif, at.al, 2018). Harta  yang  masih  dimiliki  mengandung  keberkahan,  dapat  menyuburkan  harta  yang  tersisa karena  ada sabda Nabi  bahwa harta yang disedekahkan tidak akan habis  melainkan semakin tumbuh dan berkembang. Zakat dapat menyuburkan dan menyucikan masyarakat secara luas. Oleh  karena  itu  zakat  bisa  dikatakan  sebagai  refresentasi  dari  sifat  gotong  royong,  bahu membahu dan saling membantu antara yang kaya dan miskin serta juga sebagai penyelamatan dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental (Maltuf Fitri, 2017).
Secara  terminologi  zakat  merupakan  harta  spesifik  yang  wajib  dikeluarkan  dengan mekanisme khusus kepada orang-orang tertentu (M. Ali Hasan, 2022).  Spesifikasi orang yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum (QS. At-Taubah, 60) : “Sesungguhnya sedekah hanyalah  untuk  fakir  miskin,  amil  zakat,  muallaf  (orang  baru  masuk  islam),  hamba  sahaya, orang yang punya hutang yang tidak mampu lagi membayarnya, para pejuang di jalan Allah, musafir sebagai kewajiban dari Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijksana”.
Jadi, zakat ialah harta sepesifik yang wajib dibagikan kepada yang berhak, yang dalam al-Qur’an disebut dengan asnaf tsmaniyah (delapan orang yang berhak menerima zakat) sebagai implementasi  dari  rasa  syukur  yang  telah  Allah  anugerahkan  kepadan  hamban-Nya  dan merupakan  bentuk  penghambaan  diri  kepada-Nya  serta  dapat  membersihkan  harta  dan  jiwa pemiliknya dari sifat negatif agar harta yang dimiliki kelak di akhirat tidak memakan daging pemilik hartanya. Dalil hukum tentang zakat banyak disebutkan dalam Al-Qur’an sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Selain Al-Qur’an terdapat juga dalil yang berkenaaan dengan zakat dari hadits-hadits  Nabi  antara  lain:  Dari  Ibnu  Abbas  r.a  :  (bahawasanya  Nabi  Muhammad  SAW mengutus Mu’ad r.a ke Yaman) kemudian ia menceritan yang didalamnya terkandung sabda Nabi: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari  orang-orang  kaya  di  antara  mereka  dan  dibagikan  kepada  orang-orang  fakir  di  antara mereka.” Disepakati ulama’ dan teksnya menurut Bukhari (Musman, 2011).
Dalam demensi ekonomi zakat adalah perpindahan harta benda dari yang berkecukupan kepada fakir miskin (Sartika, 2022).  Menurut undang-undang tahun 1999 menyatakan “setiap warga  negara  Indonesia  yang  muslim  yang  kaya  atau  intansi  yang  dimiliki  orang  muslim berkewajiban mengeluarkan zakat" (Kasim, 2014).  Sedangkan Dalam UUD No. 23 tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat berbunyi, “zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh orang muslim atau intansi untuk dibagikan kepada yang berhak sesuai tuntunan syariah" (Fitri, 2017).  Jadi, zakat merupakan salah satu puzzle yang memberikan kesempatan untuk tumbuh terhadap fakir miskin. Beberapa ulama’ memberikan istilah sedekah dan infak pada zakat.
Zakat produktif adalah harta yang diberikan untuk fakir dan miskin guna diinvestasikan sebagai modal usaha agar mampu meningkatkan taraf hidupnya, modal yang diproduktifkan itu diharapkan untuk merubah yang statusnya berupa mustahik menjadi muzakki dikemudian hari (Hidajat, 2017).  Pengembangan usaha melalui dana zakat produktif diharapkan dapat mampu menjadikan  mustahik  penerima  dana  zakat  untuk  menjalankan,  mengembangkan  dan
meningkatkan  usahanya  secara  konsisten  dan  mampu  memperoleh  penghasilan  tetap  dan selanjutnya diharapkan dapat menyisihkan sebagian penghasilannya (Haidir, 2019).

## 2. Sumber Zakat Di Era Kontemporer
BAZNAS  ataupun  LAZ  memrupakan  sebuah  instansi  yang  beroperasi  dibidang penghimpun dan distribusi zakat, lembaga ini harus berjalan dengan progresif mengingat zakat merupakan  instrumen  keuangan  dan  merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal  guna  untuk meminimalisir orang-orang fakir miskin dan merubah kehidupannya lebih layak. ada banyak sumber  zakat  untuk  mengentaskan  kemiskinan  sejak  era  klasik  sampai  kontemporer  seperti berikut ini.
Zakat fitrah, Kewajiban zakat fitrah didasari karena ifthar (berbuka dibulan puasa). Zakat fitrah dapat diistilahkan dengan sedekah sesuai dengan lafadz yang tercantum dalam al-Qur’an dan hadits. Persamaan ini seolah-olah zakat dan sedekah berasal dari satu peristiwa. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus direalasikan oleh setiap indvidu yang muslim saat menjelang hari raya idul fitri dengan kadar 2.5 kg atu 3.5 liter sesuai dengan komsumsi pokok didaerah yang bersangkutan (Elfadhli, 2022). Dasar kewajiban zakat fitrah mengacu pada QS al-Baqarah, 43: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.
Asbab al-Nuzul dari turunya ayat di atas yaitu setelah mengajak kaum bani Israil untuk memeluk  islam  dan  menjauhi  kekufuan.  Setelah  embargo  perintah  pertama  yang  harus dilaksakan adalah shalat untuk menghambakan diri kepada Allah, dan memerintahkan untuk menunaikan zakat guna menyucikan jiwanya dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat  yang  telah  dianugerhkan.  Kemudian  diperintahkan  untuk  rukuk  dengan  orang-orang yang rukuk, yaitu semua orang yang beriman yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Penambahan perintah rukuk setelah perintah shalat dan zakat mengajak mereka untuk bersama orang-orang baik, beriman dan selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad.
Hadits dari ibnu Umar “Rasullah SAW menwajibkan zakat fitrah saat bulan ramadhan dengan  porsi  1  sha’  (3,5  liter)  kurma  atau  gandum  atas  muslim  baik  merdeka  atau  hamba sahaya,  baik  laki-laki  atau  perempuang”  (HR.  Bukhari  Muslim)  pada  hadits  Bukhari  “zakat fitrah diwajibkan menjelang hari raya idul fitri (Al-Fauzan, 2005). Syarat wajib zakat fitra yaitu muslim,  bayi  yang  lahir  sebelum  terbenamnya  matahari  saat  idul  fitri  dan  mempunyai kecukupan  dalam  memenuhi  kebutuhan  primernya  untuk  dirinya  sendiri  beserta  yang  wajib diberikan nafkah baik manusia ataupun hewan pada malam dan siang hari saat hari raya idul fitri (Al-Ghazi, 1999).
Zakat  Maal  (Harta)  Definisi  etimologi,  maal  adalah  harta  yang  ingin  dimiliki  semua orang, diambil manfaatnya dan disimpan. Berdasarkan definisi termonologi maal adalah harta yang  bisa  dimiliki  dan  dimabil  keuntungannya.  Zakat  maal  menuru  Yusuf  Qardhawi  adalah harta eksklusif yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya kemudian diwajibkan untuk dibagikan kepada yang berhak. Arti harta eksklusif adalah harta yang sudah mencapai kriteria diwajibkan  zakat  semisal,  sampai  satu  nishab,  haul,  dan  kepemilikan  sempurna  dan berkembang  (Sovia,  2020).    Sesuatu  yang  bisa  dianggap  harta  jika  memenuhi  dua  kriteria diantaranya:  pertama,  bisa  dimiliki,  dikuasai,  dihimpun  serta  bisa  disimpan.  Kedua,  bisa diambil manfaatnya sesuai kebiasaan (ghalib) seperti pakaian, makanan, motor, rumah, hewan ternak, dan benda berharga lainnya.
Zakat Harta yang wajib dikeluarkan: Hewan ternak yakni: kambing, domba, kerbau, sapi dan  unta,  Emas  dan  perak,  Makanan  pokok  berupa  gandum,  beras,  jagung,  dan  sebagainya sesuai ghalib (kebiasaan) makanan pokok di daerah tersebut, buah-buahan berupa kurma dan anggur, harta yang digunakan untuk  bisnis  atau  harta perniagaan  (Al-Ghazi,  1999). Masing- masing  dari  harta  diatas  mempunyai  perbedaan  dari  aspek  nishab  yaitu  batas  minimmum kuantitas harta yang harus dikeluarkan zakatnya, haul yaitu lingkaran perputaran waktu selama satu tahun, dan kadar zakat yakni ukuran kuantitas dari harta yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.
Dewasa ini sumber zakat tidak hanya terpaku pada zakat Zuru’ (pertanian), peternakan, emas perak, Tijarah (perniagaan) serta harta rikaz tetapi diera kontemporer ini bertranformasi meliputi zakat profesi, dosen, artis, instansi berbasis profit oriented, surat-surat penting, segala sesuatu yang diperjual belikan dan diperdagangkan, perniagaan mata uang (money changer), madu dan produk hewani serta zakat sector kontemporer lainnya. Sehingga timbul pertanyaan oleh  berbagai  pihak  tentang  perbedaan  antara  zakat  dan  pajak  baik  hukum  ataupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia (Hafidhuddin, 2002).
Ada  dua  pendekatan  yang  dijelaskan  Al-Qur’an  tentang  sumber  pendapatan  zakat. Pertama dengan pendekatan global (Ijmali) yaitu segala bentuk  harta yang mencakup semua syarak maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua dengan pendekatan secara mendetai (Tafsily), yaitu memaparkan kewajiban zakat jika mencakup semua persyaratan berupa nishab, haul dan kadar ukuran zakat. Mengacu pada pendekatan ijmaly ini, maka segala macam jenis harta yang belum  tampak  contoh  kongkritnya  dimasa  Rasulullah  SAW  seiring  perubahan  zaman  dan perkembangan tekhnologi maka semua yang bernilai zakatnya wajib dikeluarkan.
Segala bentuk income yang diperoleh dari kegiatan profesional, jika sudah mencapai satu nishab maka hukumnya wajib zakatnya dikeluarkan. Hal ini mengacu pada teks Al-Qur’an yang Ijmaly.  misalnya  firman  Allah  yang  terdapat  dalam  QS.  adz-Dzariyat  ayat  19:  “Pada  harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”
Berberapa  ulamak  berpendapat  bahwa  teks  ini  mencakup  ruang  lingkup  hasil  usaha manusia yang Allah keluarkan dari dalam mampun dari atas bumi berupa hasil olahan bumi seperti hasil pertanian ataupun berupa hasil tambang seperti emas, emas dan benda berharga linnya, sebab teks Al-Qur’an mencakup segala bentuk macam harta yang baik yang ada di era Rasulullah SAW atau di era setelahnya. Segala olahan hasil bumi seperti kelapa sawit, padi, benda-benda bernilai yang diperdagangkan atau di sektor jasa yang basisnya profesi, semuanya wajib  dikeluarkan  dengan  mekanisme  tertentu  dan  ukuran  sebagaimana  yang  telah didiskripsikan dalam Hadits Nabi baik yang diketahui secara eksplisit ataupun implisit.
Diera modern sekarang ini menurut M. Djakfar bahwa sumber zakat ada 3 sektor, yaitu sektor  pertanian,  sektor  perindustrian,  sektor  jasa.  Beberapa  sumber  zakat  menurut  Djakfar mengutip dari karya Didin Hafiduddin ketika diintegrasikan berupa zakat yang basisnya profesi seperti perusahaan yang memproduksi jasa atau produk, profesi artis, dosen, dewan perwakilan rakyat, perdagangan mata uang, (money excanger) surat-surat berharga, segala macam benda yang diperuntukkan pada bisnis, madu dan produk hewani, investasi proferti, asuransi syariah, dan sejenis sektor mdern lainnya (Djakfar, 2014).
M.  Djakfar  menambahkan  bahwa  tekhnis  dan  mekanisme  dalam  mengukur  nishab, ukuran dan waktu ketika mengeluarkan zakat profesi ini menggunakan hukum analogi (hukum qiyasy)  yang  dapat  dilakukan  sebagai  salah  satu  instrumen  hukum  dan  ilmu  fiqh  berikut  ini (Djakfar, 2014).
a. Jika  di-qiyas-kan  pada  zakat  tijarah  (zakat  perniagaan)  maka  untuk  menentukan  nishab, ukuran,  dan  waktu  diwajibkannya  mengeluarkan  zakat  sama  dengan  emas  perak.  Batas minimalnya setara dengan 85 g emas, 2,5% ukuran wajib mengelurkan zakatnya dan waktu menegeluarkannya satu kali tiap tahun setelah semunya dikurangi kebutuhan dasar.
b. Jika di-qiyas-kan pada sektor pertanian maka batas nishabnya setarai 653 kg gandum atau padi, ukuran yang wajib dikelurakan zakatnya sebanyak 5% dan waktu dikeluarkan zakatnya adalah saat mendapatkan fee atau penadapatan, dikeluarkan setiap masa panen
c. Jika  di-qiyas-kan  pada  zakat  rikaz  (harta  yang  terpendam),  maka  20%  kadar  wajib mengeluarkan zakatnya tanpa nishab dan wajib dikeluarkan saat menerimanya.
Berdasarkan pernyataan ketua BASNAS No. KEP. 016/BP/BASNAS/XII/2015 berkaitan dengan batas minimal diwajibkannya zakat profesi bahwa “ Zakat pendapatan atau zakat profesi adalah harta yang harus dizakati yang bersumber dari penghasilan profesi dan dikeluarkan saat mendapatkan  gaji  (selanjutnya  dikenal  dengan  zakat  pendapatan),  batas  minimal  nishabnya setara  653  kg  atau  524  kg”.  “Zakat  pendapatan  atau  profesi  tahun  2016  yaitu  nilai  nishab pendapatan di pulau Jawa adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
sedangkan  di  luar  pulau  Jawa  didasarkan  pada  harga  makanan  pokok  di  daerah  yang bersangkutan seperti  beras  dan lain sebagainya,  dan cara mengukur zakat  penadapatan yaitu dengan porsi 2,5% dari penghasilan bruto” (PMA 2014).

## 3 . Mekanisme Redistribusi Zakat Di Era Kontemporer
Isu  ekonomi  ditengah-tengah  masyarakat  dalam  tekhnis  dan  mekanisme  manajemen zakat  sudah  menjadi  pembahasan  tersendiri  oleh  bebagai  pihak.  Hal  ini  dalam  aspek kontemporer  dikenal  dengan  istilah  zakat  konsumtif  dan  zakat  produktif  (Anwar,  2018). Manajemen zakat berbasis kelembagaan mulai mengimplementasikan tata cara ini, deferensiasi dari kedua istilah ini dilihat dari implementasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
Pendistribusian dana zakat dapat diaplikasikan secara langsung “konsumtif” dan secara tidak  langsung  “produktif”  (Wartono,  2019).    Zakat  konsumtif  diintegrasikan  menjadi konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif. Zakat produktif diintegrasikan menjadi produktif tradisional dan produktif kereatif. Penjelasanya berikut ini:
a. Model Zakat Konsumtif tradisional
Implementasi  redistribusi  zakat  yang  berbentuk  konsumtif  tradisional  yaitu  zakat didistribusikan  pada  golongan  yang  berhak  secara  langsung  guna  memenuhi  kebutuhan dasar  sehari-hari,  berupa  pendistribusian  zakat  fitrah  seperti  beras,  gandum  dan  makanan pokok lainnya kepada fakir miskin sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan puasa. Pendistribusian zakat fitrah secara langsung oleh muzakki pada mustahik untuk memenuhi kebutuhan  dasarnya,  dibagikan  pada  orang  yang  sangat  membutuhkan  karena  faktor ketiadaan  pangan.  Pola  distribusi  ini  merupakan  program  yang  berbasis  jangka  pendek dalam  rangka  mengentaskan  problematika  ditengah-tengah  masyarakat  (Fitri  dan  Maltuf, 2017 ).
b. Model Konsumtif Kreatif.
Implementasi  redistribusi  zakat  yang  berbentuk  konsumtif  kreatif  adalah  program zakat yang diaplikasikan dalam bentuk barang konsumsi sehari-hari namun lebih berkereasi daripada model konsumtif tradisional. Umunya pola distribusi ini tidak terpaku pada waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan mustahik karena adanya faktor musibah atau bencana alam lainnya hal  ini diimplementasikan guna membantu fakir miskin dalam mengentaskan kondisi sosial ekonomi yang dialaminya. Ada beberapa  cara  dalam  pendistribusian  zakat  konsumtif  kereatif  yang  dibagikan  untuk masyarakat diantaranya berikut ini (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013):
1) Bantuan kebutuhan primer seperti sandang, papan dan pangan.
2) Bantuan berbasis pendidikan seperti;
a) Menciptakan  tempat  pendidikan  yang  layak,  nyaman  dan  asri  agar  para  pelajar termotivasi untuk mencari ilmu.
b) Membangun perpustakaan.
c) Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu.
3) Bantua berbasis Kesehatan
a) Membangun klinik bagi masyarakat fakir miskin.
b) Mendirikan tempat bersalin gratis.
4) Sarana Sosial
a) Wakaf tempat ibadah dan bantuan sarana ibadah berupa sajadah dan mukena dll.
b) Bantuan peralatan pertanian.
c) Bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima
d) Membangun rumah bagi disabilitas.
c. Model Produktif Konvensional
Pola  redistribusi  zakat  produktif  konvensional  merupakan  zakat  yang  dibagikan kepada mustahik berbentuk barang produktif, pola redistribusi zakat produktif konvensional hampir sama dengan model konsumtif kreatif hanya saja lebih bernilai setingkat diatasnya.
Pola pembagian ini menggunakan barang-barang yang sesuai dengan kemampuan mustahik, para mustahik diharapkan mampu menciptakan usaha yang sustainabke (kontinuitas), seperti bantuan sapi perahan ternak hewan, mesin pembajak sawah, mesin jahit, alat pertukangan (Fitri dan Maltuf, 2017).
d. Model Zakat Produktif kreatif
Pola  redistribusi  zakat  secara  produktif  kreatif  adalah  zakat  yang  dibentuk  dengan investasi  modal  bergulir,  baik  berupa  pemodalan  proyek  sosial,  seperti  sarana  kesehatan, pendirian  gedung  sekolah,  pembangunan  sosial,  tempat  ibadah  maupun  sebagai  investasi modal usaha bergulir usaha untuk membantu yang mempunyai kemampuan dalam bidang entrepreneurship atau sebagai produktivitas usaha para pedagang atau UMKM.
UMKM  merupakan  aktivitas  perekonomian  yang  dijalankan  oleh  perorangan  atau badan  usaha  yang  ruang  lingkupnya  kecil,  mikro  atau  menengah  dan  memenuhi  kriteria usaha  (Aris  et  al,  2021).    Dari  definisi  tersebut  dapat  diklasifikasikan  bahwa  UMKM berkagori usaha kecil yang dilakukan masyarakat menengah kebawah. Dari klasifikasi ini pemerintah  diharapakan  untuk  berpartisipasi  dalam  menumbuh  kembangkan  ekonomi nasional dimulai dengan menciptakan desa tematik dan orientasi terhadap pasar.
Menurut UUD No. 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 bahwa usaha mikro adalah bisnis individu atau berbentuk badan usaha yeng mempunyai kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang mampu berdiri  sendiri  bukan  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  cabang  dari  perusahaan  baik  langsung maupun  secara  tidak  langsung  yang  memenuhi  kriteria  usaha  menengah  atau  usaha  besar (Nazariyah, 2022).
Konsep  zakat  produktif  kreatif  merupakan  zakat  yang  dibagikan  kepada  mustahik sebagai media  produktivitas mustahik dengan  tujuan  pemberdayaan  kondisi perekonomiannya,  atau  dana  zakat  diinvestasikan  pada  sektor  ekonomi  yang  mempunyai nilai  ekonomis  (Furqon,  2015).    Zakat  produktif  secara  umum  mempunyai  visi  yaitu merubah  status  mustahik  menjadi  muzakki  dengan  beberapa  langkah-langkah  seperti pembagian modal usaha bagi mereka yang mempunyai skill dibidang entrepreneurship dan mereka  mampu  mengembangkan  usaha  sendiri  dengan  baik  tentunya  diimbangi  dengan pendampingan optimalisasi managemen dari pihak lembaga terkait.
UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 menjelaskan tentang Pendayagunaan dana zakat: ayat 1  menjelaskan  bahwa  zakat  dapat  memberdayakan  usaha  produktif  dalam  rangka mengentaskan  fakir  miskin  dan  untuk  peningkatan  kualita  umat,  sedangkan  dalam  ayat  2 menjelaskan bahwa sebagaimana dimaksud ayat 1 pemberdayaan zakat produktif dilakukan apabila  telah  memenuhi  kebutuhan  dasar  mustahik  (Undang-undang  RI,  2011).  Dalam pendistribuisan dana zakat yang harus didahulukan adalah kebutuhan dasar mustahik karena berkaitan  dengan  persoalan  kebutuhan  primer  mustahik,  jika  semuanya  sudah  terpenuhi dipersilakan beralih pada pembagian dana zakat yang berbasis produktif.
Beberapa contoh program yang dapat diaplikasikan oleh lembaga dalam pembagian dana  zakat  produktif  diantaranya  dengan  berbentuk  investasi  modal  usaha  pada  pelaku UMKM untuk  kemajuan usaha mustahik,  menciptakan lapangan pekerjaan bagi  mustahik yang  memiliki  keterampilan  dalam  wirausahawan,  support  kepada  mitra  binaan  agar berpartisipasi  dalam  beberapa  pameran  atau  event,  dalam  membentuk  lembaga  keuangan mikro syariah seperti BMT atau LEB (Lembaga Bagi Hasil). ketika mendirikan perusahaan seyogianya  melibatkan  mustahik  dalam  managemen,  karyawan  atau  pada  aktivitas  yang sesuai dengan kemampuan mustahik (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
Dalam manajemen zakat produktif harus visioner guna untuk merubah kondisi mustahik menjadi Muzakki, dalam hal ini perlu adanya etos kerja yang tinggi dari pihak lembaga zakat dan efisiensi kerja sama dari berbagai pihak terutama mustahik itu sendiri untuk mencapai visi misi yang sudah direncanakan.
Salah  satu  contoh  implementasi  zakat  produktif  yaitu  aktivitas  ekonomi  yang  sudah dilakukan oleh KH. Sahal Mahfud Mahfudz , beliau mendampingi dan membina msayarakat
penerima  zakat  yang  notabeni  ‘kurang  mampu’  untuk  mendayagunakan  dana  zakat  yang diperoleh sebagai modal dalam berbisnis guna meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum menerima modal dari dana zakat (Thoharul Anwar, 2018).
Thoriquddin  dalam  karyanya  menjelaskan  bahwa  dewasa  ini  lembaga  zakat  yang mengaplikasikan secara produktif mulai berkembang pesat. salah satunya yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudz, beliau mendirikan BPMP (Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren) dengan pendekatan konsumtif kereatif yaitu jika masyarakt memiliki skill menjahit diberikan mesin  penjahit,  jika  mampu  dalam  mengemudi  becak  diberi  becak  yang  pada  dasarnya masyarakat diharapkan mampu berusahan secara mandiri tanpa mengaharapkan uluran tangan dari orang kaya. Di sisi lain KH. Sahal Mahfudz membentuk lembaga zakat sebagai koperasi yakni dana yang sudah terkumpul tidak langsung diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang malainkan  ditarik  kembali  sebagai  bentuk  tabungan  mustahik.  Dengan  cara  ini  secara  tidak langsung  mustahik  telah  menciptakan  lapangan  pekeerjaan  melalui  kapital  yang  sudah dikumpulkan berasaskan harta zakat (Thoharul Anwar, 2018).
Thariquddin  menambahkan,  sudah  banyak  program  yang  direalisasikan  oleh  lembaga zakat El Zawa  antara lain (el- Zawa): pembinaan terhadap pelaku UMKM, besiswa berprestasi bagi mahasiswa tidak mampu di Uin Maulana Malik Ibrahim, santunan fakir miskin, santunan ibnu  sabil,  santunan  anak  yatim,  santunan  pada  karyawan  atau  dosen  Uin  Malang  yang keluarganya  meninggal  dunia,  pembiayaan  murabahah,  Qard  al-Hasan  dan  lain-lainnya (Thoharul  Anwar,  2018).    Berikut  adalah  dokumentasi  tabel  prosedur  pelaksanaan  zakat produktif hasil penelitian oleh Thoriquddin di lembaga zakat el-Zawa:

## Tabel 1.1 Pola Redistribusi Dana Zakat Di El-Zawa
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dicerna  bahwa  siklus  dana  zakat  berasal  dari  Muzakki yang menyalurkan sebagian hartanya pada lembaga zakat berupa el-Zawa kemudian oleh el- Zawa dalam programnya dana itu dikelola dengan bentuk penyaluran dana produktif kepada mustahik  atau  bisa  disebut  dengan  Qardh  al-hasan  UMKM  (Rahman,  2021).    Mustahik mengelolanya dalam kerangka proyek usaha untuk merubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik. el-Zawa melakukan pemantauan dam pendampingan terhadap usaha mustahik agar sesuai dengan managemen yang sudah disusun. Tentunya dalam usaha pasti mengalami untung dan rugi,  apabila  usaha  mustahik  untung  maka  dananya  dikembalikan  kepada  el-Zawa  untuk gulirkan  kepada  mustahik  lainnya,  apabila  usahanya  rugi  meski  sudah  menjalankan  usaha secara  intensif  maka  mustahik  tidak  harus  mengembalikan  kepada  el-Zawa  dan  dianggap sebagai dana hibah saja (Thoharul Anwar, 2018).
Dalam  Islamic  low  tidak  ditemukan  hukum  yang  menganjurkan  umatnya  untuk melakukan hutang, namun dewasa ini hutang sudah tren, karena hutang selalu berhubungan erat dengan enterpreneurship bahkan ada yang menggambarkan bahwa ekonom yang berani hutang ialah  yang  mempunyai  peluang.  Sedangkan  pembiayaan  di  Bank  secara  umum  melakukan pinjaman berbentuk kredit, qard dan hutang yang harus dibayar dengan tambahan bunga yang besar. Dan aplikasi perbankan yang sering digunakan:
1) Akad jual beli seperti salam, istisna dan murabahah.
2) Akad sewa menyewa seperti ijarah atau IMBT (ijarah mumtahiya bittamlik).
3) Akad pinjaman seperti qard.
4) Akad bagi hasil dalam bentuk investasi musyarakah dan, mudharabah.
5) Akad sewa menyewa atau jasa ijarah untuk akad multi jasa (K ementrian agama RI, ).
Di Indonesia  terdapat beberapa  lembaga zakat yangg mengaplikasikan zakat  produktif, diantaranya:  Baitulmaal  Muamalat  (BMM),  DPU  Daarut  Tauhid,  Pos  Kemanusiaan  Peduli Ummat (PKPU), Dompet Dhuafa (DD), Yayasan Dana, Rumah Zakat (RZ), dan Sosial al-Falah “YDSF” (Reni et al, 2018).
Qardh  al-hasan  Menurut  istilah  mempunyai  arti  memberikan  pinjaman  harta  kepada orang lain tanpa adanya margin manfaat dari pinjamannya itu, pinjaman tanpa adanya manfaat apapun  waktu  dikembalikan  atau  bisa diungkapkan dengan  pinjaman  suka rela  (Muh. Awal, 2021).  Implementasi  Qardh al-hasan  tidak hanya berfungsi sebagai  bentuk  pembiayaan  saja malainkan  harus  diberengi  dengan  model  manjemen  yang  masif  seperti  dalam  mekanisme pendampingan dan pembinaan agar tujuan mulia ini bisa terwujud dengan baik (Hanik, 2021). Qordhul hasan dapat  dikategorikan sebagai  akad tathawwu’ atau akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.
Dana  qardh  al-hasan  berasal  dari  zakat,  infaq,  sedekah  (ZIS)  dan  wakaf  yang  dikelola secara  terpisah untuk produktifitas  usaha fakir miskin yang mempunyai skill untuk berusaha namun tidak mempunyai modal. Dengan skema qardh al-hasan mustahik penerima modal dana zakat ini harus mempunyai etos kerja dan kesemangatan yang tinggi agar kehidupan berubahah menjadi lebih baik daripada sebelum menerima dana zakat. Qardh al-hasan yang mengharuskan ada  tambahan  saat  pengemabalian  itu  tidak  diperbolehkan  oleh  syari’ah  (Purwadi,  2014).
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sri Apriliayni dkk memaparkan bahwa transaksi qardhul hasan yang dilakukan di lembaga tersebut masih tidak seiring dengan konsep Qardhul hasan dalam ekonomi islam (Apriliyani, 2021).  Pada dasarnya transaksi qardh dan qardh al- hasan itu sama hanya saja defrensiasi dari keduanya ialah sumber dana. Sumber dana dari qardh al-hasan  dari  ZIS  sedangkan  qardh  sumber  dananya  berasal  dari  dana  kapital  BMT  atau keuntungan yang disisihkan.
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Rosidah dkk tentang distribusi zakat  produktif.  Penelitian  itu  dilakukan  di  LAZIZNU  Jombang  yang  bekerja  sama  dengan BMT-NU Jombang. Ia menjelaskan bahwa BMT NU melakukan survei kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi berpotensi untuk mengembangkan usahanya, kemudia BMT NU memvasilitasi dengan memberikan pinjman modal dengan skema Qardh al-hasan. Maksud dari  dana  dari  qard  al-hasan  untuk  produtifitas  usaha  UKMM  adalah  mustahik  tidak  harus membayar melebihi pokok pinjmann saja seperti biaya admin atau biaya bagi lainnya, mustahik hanya perlu mebayar pinjaman pokoknya saja (Rosyidah et al, 2021).
Berikut Tabel 1.2 dokumentasi sistem transaksi Qardh al-hasan di BMT NU
BMT-NU  diistilahkan  sebagai  Muqridh  (pemberi  pinjaman),  ia  berposisi  sebagai mediator yang memberikan pinjaman dana kepada Muqtaridh (penerima pinjaman). Muqtarid merupakan  mustahik  zakat  produktif  atau  pelaku  usaha  UMKM.  Muqtarid  mengajukan  diri untuk  mendapatkan  dana  zakat  produktif  kemudian  LAZIZNU  Jombang  menyutujui  setelah
melalui berbagai  tahap.  BMT-NU menyeleksi berkas-berkas berupa  foto  kopi  KTP dan KK. Setelah kedua balah pihak sepakat maka pencairan dana zakat produktif menggunakan skema qardh al-hasan (Rosyidah et al, 2021).
Telah terjadi banyak kasus yang mengharuskan pelaku usaha kecil ketika memperoleh dana  dari  transaksi  qardh-  al-hasan  ini  mewajibkan  untuk  dikembalikan  pada  waktu  tertentu dengan ada tambahan, alasannya agar mustahik itu tidak lalai dalam menjalankan usahanya dan bagaimanpun  caranya  mereka  harus  mengembangkan  usahanya  dengan  optimal.  Sedangkan menurut  peneliti,  SDM  yang  harus  di  sorot  adalah  dari  pihak  lembaga  zakat  yang  telah melakukan program zakat produktif.
Agar  produktifitas  lembaga  zakat  tetap  berjalan  maka  pelaksana  zakat  produktif  dan pelaku  usaha  kecil  harus  berjalan  searah  dan  progres  hal  ini  diperlukan  adanya  managemen yang baik dari lembaga zakat seperti penelitian yang di lakukan Rahmat Hidajat berupa;
1) Planing  yaitu  lembaga  Amil  Zakat  PKPU  melakukan  assesment  terhadap  kelayakan mustahik.
2) Organizing yaitu, PKPU melakukan pembagian job discription guna optimalisas tugasnya masing-masing.
3) Actuating  yaitu,  untuk  menghimpun  dana  zakat  PKPU  melakukan  dakwah  dan  sosialiasi kepada masyarakat tentang zakat dengan detail. Actuating ini merupakan wujud pelaksanaan dari managemen organizing.
4) Controllig    yaitu,  pihak  LAZ  PKPU  melakukan  pengawasan  secara  langsung  dan  tertulis yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali terhadap mitra binaan dan silaturrahmi ke masing-masing rumah mustahik (Rachmat, 2017).
Pemberian  modal  yang  dilakukan  oleh  LAZ  PKPU  dibidang  pendayagunaan  dan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  menggunakan  skema  dana  bergulir  atau  Qardh  al-hasan yakni meminjamkan modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangan usahanya dan berdikari dengan caranya sendiri kemudia modal itu dikembalikan tanpa tambahan pinjaman. Setelah  mustahiq  diberi  dana  bergulir  selanjutnya  mereka  diberikan  motivasi  dan  pelatihan manajemen seperti pemasaran, keuangan dan lain-lainnya (Rachmat, 2017).
Seyogyanya lembaga zakat hendaknya konsisten melakukan redistribusi dana zakat agar lembaga zakat yang bersangkutan eksistensinya tetap terjaga salah satunya dengan Qardh al- hasan, dimana konsepnya yaitu akad pinjaman dengan suka rela tanpa isyarat mengembalikan dana lebih dari pokok pinjaman. Dana dibagikan kepada mustahik berupa bentuk benda  atau modal  yang  sesuai  dengan  skill  dan  kemampuan  mustahik  untuk  berusaha  kemudian  ketika taraf  kehidupannya  berubah  menjadi  lebih  baik  dana  zakat  itu  dikembalikan  oleh  mustahik kepada lembaga zakat guna untuk digulirkan kepada mustahik lainnya dan saat pengembalian sesuai dengan pinjaman awal tanpa ada dana tambahan.
Lembaga zakat sebagai sebuah institusi boleh mengambil dana melebihi pokok pinjaman dari  mustahik  jika  usahanya  betul-betul  berjalan  dengan  baik  tetapi  bukan  merupakan persyaratan diawal akad karena akad qardhul hasan berposisi sebagai akad tatawwu’ (tolong menolong)  bukan  sebagai  akad  komersial  yang  represif  dan  pelaku  usaha  yang  memperoleh dana zakat dan telah mampu mengembangkan usahanya dengan baik sangat dianjurkan untuk menyisihkan  sebagian  harta  hasil  usahanya  untuk  di-infaq-kan  ke  lembaga  zakat  yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Zakat  merupakan  kewajiban  dari  Allah  SWT  yang  tidak  hanya  berbentuk  opsional sekedar  menggugurkan  kewajiban  saja  tetapi  lebih  pada  tanggung  jawab  bersama  untuk mengurangi  kesenjangan  yang  terjadi  ditengah  masyarakat.  Zakat  mempunyai  arti  thaharah, namaa. Al-barokah. Zakat ialah harta spesifik yang Allah SWT wajibkan terhadap orang islam untuk dibagikan kepada asnaf tsmaniyah, sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada hambanya dan sebagai cara mendekatkan diri kepadaNya, serta untuk
membersihkan diri  dari  sifat  kikir, rakus, boros  dan menjaga hartanya dari ketidakberkahan. Redistribusi zakat bisa dilakukan secara langsung (konsumtif) maupun secara tidak langsung (produktif).  Redistribusi  zakat  yang  berbasis  konsumtif  bisa  dirasakan  dalam  jangka  waktu yang pendek sedangkan redistribusi yang berbasis produktif akan bisa dirasakan dalam jangka panjang karena diinvestasikan pada modal usaha mustahik, eksplorasi skill dan pengembangan kemampuan diri  mustahik  dalam berusaha. Transaksi  yang relatif digunakan dalam lembaga zakat adalah akad qordh al-hasan. Qardh al-hasan merupakan akad pinjaman suka rela, dana yang melalui transaksi Qardh al-hasan berasal dari ZIZ (zakat, infak, sedekah) dan wakaf yang dikelola  secara  terpisah  untuk  produktifitas  usaha  mustahik.  Mustahik  dituntut  untuk bertanggung jawab terhadap dana yang sudah diterima dan harus mempunyai semangat tinggi dan  etos  kerja  yang  baik  untuk  meningkatkan  taraf  hidupnya  menjadi  lebih  baik  daripada sebelum  yang  bersangkutan  menerima  dana  zakat  produktif.  Qardh  al-hasan  tidak diperkenankan  mengambil  manfaat  apapun  dari  harta  yang  dipinjamkan  atau  melakukan persyaratan  saat  transaksi,  transaksi  Qardh  dan  Qardh  al-hasan  pada  dasarnya  sama  tetapi diferensiasi dari keduanya adalah sumber dana. Sumber dana Qardh al-hasan berasal dari ZIZ (Sedekah, infaq, zakat) sedangka sumber dana dari Qardh berasal dari kapital BMT atau laba yang  disisihkan.  Lembaga  zakat  jika  ingin  mendapatkan  income  dari  dana  zakat  produktif melalui  skema  Qardh  al-hasan  harus  melakukan  managemen  yang  baik  berupa  motivasi, pelatihan, pendapingan dan manajemen lainnya secara intensif karena bagiamanapun juga aktor utama  kesuksesan  dari  usaha  mustahiq  adalah  dari  mangemen  lembaga  terkait  kemudian mustahik jika usahanya sudah membaik sangat dianjurkan untuk meyisihkan sebagian hartanya sebagai infaq tetapi bukan termasuk dalam skema Qard al-hasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Al-Hamid. Mahmud, Al-Ba’ly, (2006). “ Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan  Syariah.    Terj.  Muhammad  Abqary  Abdullah  Karim ”,  Jakarta:  Pt.  Raja Grafindo Persada.
Afif, Mufti, Sapta Oktiadi (2018), Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang, Islamic Economics Journal , Vol. 4, No.
2.
Ahmad Thoharul Anwar (2018), Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Ziswaf , Vol. 5. Al-Ghazi, Muhammad Ibnu Qasim, (1999). Al-Bajuri , Jus 1, Surabaya: Makatabah Bidayah. Al-Ghazi, Muhammad Bin Qosim, (1999), Fathul Qorib Al-Mujib , Surabaya: Nurul Huda. Annisa Suci, Sisillia, Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra (2020), Optimalisasi Pengelolaan Zakat:  Implementasi  Dan  Implikasinya  Dalam  Perekonomiantle, Jurnal  Of  Islamic Ekonomc And Finance Studies , Vol. 1, No. 1.
Arifah And Rifqi Muhammad (2021), Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat,
Jurnal Akademi Akuntansi, Volume 4, No. 1, June 26. Aris Ariyanto et al. (2021), Strategi Pemasaran UMKM Di Masa Pandemi, ed. Hadion Wijoyo, Denok Sunarsi, and Irjus Indrawan , Cet.1. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri,
2021.
Asnaini,  (2008). “Zakat  Produktif  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Didin  Hafidhuddin,  (2008).  “ Agar  Harta  Berkah  Dan  Bertambah” ,  ed.  Budi  Hardianto, Cetakan ke. 2 Jakarta: Gema Insani.
Didin Hafidhuddin, (2002). “ Zakat Dalam Perekonomian Modern ”, Gema Insani. Direktorat  Pemberdayaan Zakat, (2013). “ Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat ”, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
Elfadhli,  (2022).  Zakat  Produktif  Sebagai  Salah  Satu  Solusi  Pengentasan  Kemiskinan  Dan
Pengangguran Di Indonesia, Jurnal JURIS , Vol. 14, No. 1. Furqon, Ahmad, (2015). “ Zakat Dalam Perekonomian Modern” , Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
Hanik,  Fitriani,  (2021).  Kontribusi  Zakat  Sebagai  Solusi  Menghadapi  Krisis  Ekonomi  Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19, Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD) , Vol. 1, No. 1.
M Ali Hasan, “ Zakat,  Pajak  Ansuransi  Dan  Lembaga  Keuangan:  Masail  Fiqhiyah ” (1996), accessed March 24, 2022,
https://books.google.com/books/about/Masail_fiqhiyah.html?hl=id&id=yrWFAQAAC AAJ .
M  Arif  Budiman  Kasim,  (2014).Analisis  Efektivitas  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Pada Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Wilayah  Sukabumi  (Studi  Kasus:  Kampoeng Ternak Dompet Dhuafa), Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 1.
M  Samsul  Haidir,  (2019).  Revitalisasi  Pendistribusian  Zakat  Produktif  Sebagai  Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern, Jurnal Muqtasid , Vol. 10, No. 1.
M  Usman  and  Nur  Sholikin,  (2021).  Efektifitas  Zakat  Produktif  Dalam  Memberdayakan UMKM  (Studi  Kasus  Pelaku  UMKM  Di  Pedan,  Klaten,  Jawa  Tengah), Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , Vol. 7, No. 1. M. Thoriquddin, (2014). “ Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Ibnu Asyur ”. Malang: Uin Press.
Maltuf  Fitri,  (2017).  Pengelolaan  Zakat  Produktif  Sebagai  Instrumen  Peningkatan Kesejahteraan Umat, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No. 1 May 31.
Mila  Sartika,  Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Terhadap  Pemberdayaan  Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, accessed April 8, 2022, https://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/163/128 .
Muh  Awal,  Satrio,  (2021).  Qardhul  Hasan  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Csr  Dan  Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha , Vol. 23, No. 2.
Muhammad Djakfar, (2014). “ Agama Etika. Dan Ekonomi ,” Edisi Revisi, Malang:Uin Press. Musman, (2011). “ BAPERLUZAM : Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Sebagai Sistem  Pendidikan  Sadar  Zakat ”,  ed.  Hery  Setiana,  2nd  ed.  Surakarta:  CDAQ  Stain Surakarta.
Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, and Ova Novi Irama, (2022). Analisis Dana Zakat Produktif  Sebagai  Modal  Usaha  Mikro  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas) Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.1, No. 10. Peraturan mentri agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang syarat serta konsep perhitungan zakat maal, zakat fitrah dan pendayagunaan untuk usaha produktif  (diakses 21 Januari 2024. 09.36 wib).
Pratama,  G.,  &  Novita,  N.  (2022).  Strategi  Dalam  Menghimpun  Dana  Zakat,  Infaq  Dan Shodaqoh. Ecobankers: Journal of Economy and Banking , 3 (1), 50-57.
Pratama, G. (2022). Comparative Study of The Empowerment of Zakat BAZNAS Indonesia and PPZ Malaysia. ICOBBA_2021 , 212-216.
Purwadi,  Muhammad  Imam,  (2014).  Al-Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 1.
Rachmat,  Hidajat,  (2017).  Penerapan  Manajemen  Zakat  Produktif  dalam  Meningkatkan Ekonomi  Umat  di  PKPU  (Pos  Keadilan  Peduli  Umat)  Kota  Makassar, Millah:  Jurnal Studi Agama , Vol. XVII, No. 1.
Rahman,  Idrus  Andy,  (2021).  Peran  Zakat  Produktif  dalam  Meningkatkan  Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah , Vol. 1, No. 2.
Rahman  Moh.  Holilur,  (2023), Dampak  religiusitas,  pengetahuan  produk  halal  dan perlindungan  konsumen  terhadap  minat  pembelian  produk  e  Ccommerce  dengan
informasi  legalitas  dan  labelisasi  halal  sebagai  variabel  intervening  pada  mahasiswa UIN di Jawa Timur , Ethesis UIN Malang: Januari. http://etheses.uin- malang.ac.id/view/creators/Rohman=3AMoh=2E_Holilur=3A=3A.default.html Reni Oktaviani and Efri Syamsul Bahri, (2018). Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro, Perisai, Journal Homepage , Vol. 2, No. 2 October.
http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai.
Ridwan, M., Pratama, G., & Nurdin, M. A. (2023, August). Zakat Transformation: Study of Zakat  Management  in  the  Digital  Era.  In International  Conference  of  Bunga Bangsa (Vol. 1, No. 2, pp. 14-33).
Rosyidah  et  al.,  (2021).  Analisis  Pengelolaan  Dana  Zakat  Produktif  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan  Umkm  (Studi  Kasus  LAZISNU  Jombang), JIES  :  Journal  of    Islamic Economics Studies , Vol. 2, No. 2. Saleh  al-Fauzan,  (2005).  “ Fiqih  Sehari-Hari.  Alih  Bahasa  Abdul  Hayyie  Al-Kattani,  Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa” , Jakarta : Gema Insani Press.
Sintha  Dwi  Wulansari  and  Achma  Hendra  Setiawan,  (2014).  Analisis  Peranan  Dana  Zakat Produktif  Terhadap  Perkembangan  Usaha  Mikro  Mustahik  (Penerima  Zakat)  (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), Diponegoro Journal of Economics , Vol. 3, No. 1. Sovia,  Annida  Karima  dkk,  (2022).  Digitalisasi  Pemberdayaan  Ekonomi  Mustahiq  Berbasis Zakat Produktif, Jurnal JISFIM , Vol. 1, No. 1.
Sri  Apriliyani  ,  Zaini  Abdul  Malik,  Maman  Surahman,  (2021).  Peran  Lembaga  Amil  Zakat,
Infaq  dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (Lazismu)  Banjarnegara  dalam  Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa, Journal Riset Ekonomi Syariah , Volume 1, No. 1.
UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (diakses 13 Januari 2022. 15.50 wib). Wahbah al- Zuhaiyli, (2006). Nal-Fiqh Al- Islāmiy Wa Adilatuh , Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr. Wartoyo  and Nila Ernila, (2019). Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga  Zakat  Center  Kota  Cirebon, At-tijaroh:  Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Bisnis Islam , Vol. 5, No. 1. Yusuf Al-Qaradawi,  (1993). “Fiqh Az-Zakat ”. Beirut: Muassasah al-Risālah.
Zulfikar,  (2021).  Pengenalan  Zakat  Produktif  Untuk  Pemberdayaan  UMKM  Di  Desa Gondangmanis, Jurnal Pengabdian Masyaraka , Vol. 2, No. 1.