## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Pemenuhan Hak Kunjungan Terhadap Terpidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19
Sumantri Aji Saputra 1 , Mitro Subroto 2
Program Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : sumantriajisaputra@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## Abstrak
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang berdasarkan peraturan yang ada dan dapat dipertanggung  jawabkan.  Hak  manusia  juga  dimiliki  oleh  warga  binaan  pemasyarakatan  karena  pada dasarnya  WBP  sebagai  subjek  pemasyarakatan.  Pemasyarakatan  memiliki  narapidana  yang  segala perilakunya  diatur  secara  jelas  dalam  undang-undang.  Ada  banyak  hak  yang  harus  dipenuhi pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan salah satunya hak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu. Hak tersebut diperoleh oleh narapidana baik pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan namun dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi.  Sementara  metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  masuk dalam kategori penelitian kepustakaan ( library research). Informasi riset bersumber pendekatan  undang- undang  dan pendekatan  konseptual,  bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum sekunder. Sedangkan Tinjauan pustaka tidak hanya literatur yang bermakna namun dengan evaluasi dan kritis yang mendalam dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Berdasarkan penelitian    ditemukan  bahwa  pemenuhan  hak  kunjungan  pada  terpidana  seumur  hidup  sangat  vital karena berpengaruh pada psikis narapidana. Sehingga adanya wabah Covid-19 menghambat pelaksanaan layanan kunjungan secara tatap muka. Langkah pemerintah untuk mengubah layanan kunjungan tatap muka menjadi virtual (video call) merupakan langkah yang baik selain untuk menghambat penyebaran Covid-19 namun pelayanan kunjungan tetap dapat berjalan.
Kata Kunci : Hak Narapidana, Pidana Seumur Hidup, Kunjungan

## Abstract
Rights  are  everything  that  must  be  obtained  by  everyone  based  on  existing  regulations  and  can  be accounted for. Human rights are also owned by correctional inmates because basically inmates is the subject of correctional. Corrections have prisoners whose behavior is clearly regulated by law. There are many rights that must be fulfilled  by correctional  inmates,  one  of  which  is  the  right  to  get  visits  from family, legal counsel or certain people. These rights are obtained by inmates, both capital punishment, imprisonment,  confinement,  fines,  criminal  closures,  but  provided  that  the  conditions  are  met. Meanwhile, the research method uses a qualitative descriptive approach which is included in the category of library research. The research information comes from a legal approach and a conceptual approach, the  legal  materials  used  consist  of  primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials.  Meanwhile, literature  review  is  not  only  meaningful  literature  but  also  with  an  in-depth  evaluation  and  critical  of previous research on a topic. Based on the research, it was found that the fulfillment of the right to visit the convict for life is very vital because it affects the psyche of the prisoner. So that the Covid-19 outbreak
has hampered the implementation of face-to-face visit services. The government's move to change face- to-face visit services to virtual (video calls) is a good step in addition to inhibiting the spread of Covid-19, but visiting services can still run.
Keywords: Prisoners' Rights, Life imprisonment, Visits

## PENDAHULUAN
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang berdasarkan peraturan yang ada dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Hak  merupakan  suatu  aspek  dari  teori  deontologi(kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping uang logam  yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai harkat dan semua  manusia  mempunyai  martabat  yang  sama  (Bertens,  2000).  Hak  manusia  juga  dimiliki  oleh warga  binaan  pemasyarakatan  karena  pada  dasarnya  WBP  sebagai  subjek  pemasyarakatan.  Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana warga binaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan yang telah terakomodasi didalam  sistem  pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  berhak  membuat  buruk  WBP sebelum masuk LAPAS.
Termasuk segala perilaku warga binaan  diatur secara jelas dalam undang-undang tidak  hanya berperilaku namun ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan warga binaan pemasyarakatan. Ada 13  hak  dasar  yang  harus  dipenuhi  pemasyarakatan  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  salah satunya hak mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu.
Berdasarkan UU no 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) bahwa narapidana berhak
a. Melakukan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaannya
b. Mendapat Perawatan, Baik Rohani Maupun Jasmani
c. Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran
d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak
e. Menyampaikan Keluhan
f. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang
g. Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan
h. Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat, Hukum, Atau Orang Tertentu Lainnya
i. Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
j. Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga
k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
l. Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas Dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Hak tersebut diperoleh oleh narapidana baik pidana biasa, seumur hidup, pidana mati, teroris, korupsi  namun  dengan  catatan  syarat-syaratnya  terpenuhi.  Dalam  jurnal  ini  membahas  terkait narapidana dengan vonis seumur hidup yang termasuk warga binaan pemasyarakatan dimana haknya
mendapat  perlakuan  yang  sama  yaitu  kunjungan  keluarga  karena  hal  tersebut  dapat  berpengaruh terhadap  kondisi  psikis  narapidana.  Pada  dasarnya  sama  bahwa  lama  pidana  tidak  membedakan perlakuan yang diberikan pemasyarakatan kepada warga binaan pemasyarakatan baik mengenai hak dan  kewajiban.  Salah  satunya  hak  mendapatkan  kunjungan  dari  keluarga  atau  penasihat  hukum. Narapidana  seumur  hidup  dapat  saja  menjadi  pidana  penjara  sementara  namun  dengan  berbagai syarat salah satunya berkelakuan baik selama 5 tahun. Selama 5 tahun terpidana juga akan mengalami berbagai perubahan baik fisik dan mental. Oleh karena itu pelayanan kunjungan sangat membantu narapidana  untuk  menjaga  agar  tidak  melanggar  tata  tertib  lembaga  pemasyarakatan.  Psikologis narapidana  terutama  yang  sering  terpengaruh  dari  tekanan  atau  kondisi  yang  dijalani  selama  di penjara karena kemampuan adaptasi narapidana berbeda beda. Diharapkan dengan adanya layanan kunjungan  narapidana seumur hidup dapat  menjalani  pidana  dengan  baik  secara  fisik  dan  jasmani serta berkelakuan baik selama 5 tahun dengan dukungan keluarga. Namun dimasa pandemi Covid-19 (corona virus disease ) yang melanda indonesia sejak desember 2019 menyebabkan penyelenggaraan pelayanan kunjungan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak terlaksana dengan maksimal.
Pemerintah  tidak  diam  dengan  keadaan  yang  memaksa  untuk  memberhentikan  layanan kunjungan  secara  langsung.  Pemerintah  berupaya  untuk  menanggulangi  tidak  terpenuhinya  hak narapidana  terkait  kunjungan  dengan  Surat  Edaran  yang  diterbitkan  Direktorat  Jendral Pemasyarkatan  Nomor:  PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020  tentang  Langkah  Progresif  dalam Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  pada  Unit  Pelakasana  Teknis  Pemasyarkatan.  Salah  satu  isi Surat Edaran tersebut adalah perubahan prosedur layanan kunjungan dengan adanya pandemi Covid- 19 untuk sementara layanan kunjungan tidak dilaksanakan secara tatap muka namun dialihkan secara virtual (online) .

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Peneliti mencatat berbagai temuan tentang permasalahan yang dihadapi warga  binaan  di  masa  pandemi  Covid-19  dengan  berbagai  sumber  dan  memadukan  hasil  tersebut dengan  teori  dan  menganalisis  masing-masing  hubungan  dengan  dasar  hukum  yang  ada.  Setelah dianalisis peneliti berupaya mengkritisi hasil temuan dari berbagai sumber. Informasi riset bersumber pendekatan  undang-undang  dan pendekatan  konseptual,  bahan  hukum  yang  digunakan  terdiri  dari bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder. Sedangkan Tinjauan pustaka tidak hanya literatur yang bermakna namun dengan evaluasi dan kritis yang mendalam dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Dasar literatur yang diambil berdasarkan artikel jurnal ilmiah, artikel konferensi, tesis dan disertasi, laporan organisasi, serta berita yang aktual bersubstansi dasar hukum yang diakui negara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Pengertian narapidana menurut kamus besar bahasa indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Menurut Dirjosworo narapidana adalah
manusia biasa lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Sedangkan menurut Harsono bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Maka dari itu pengertian narapidana  adalah  seseorang  yang  melakukan  tindak  kejahatan  melanggar  peraturan  dan  telah menerima vonis dari hakim dan ditempatkan dalam bangunan yang disebut penjara. Dalam penjara orang  yang  menjalani  masa  hukumannya  disebut  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  mencakup narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
Lembaga  Pemasyarkatan  dibawah  naungan  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementrian Hukum dan HAM merupakan tempat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan hukuman kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada didalamnya. Konsep  Pemasyarakatan  digagas  oleh  Sahardjo  pada  tahun  1962  saat  menjabat  sebagai  menteri kehakiman  yang menyatakan  bahwa kepenjaraan  tidak  hanya  melaksanakan  hukuman,  tetapi  juga tugas yang lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi hukuman atau pidana dapat kembali  diterima  di  lingkungan  masyarakat  dalam  proses  pemasyarakatan  di  lingkungan  masing- masing  (irwan  &  Widiarty,  2008).  Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  12  Tahun  1995  bahwa pemasyarakatan  memiliki  kegiatan  untuk  melakukan  pembinaan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang    merupakan  bagian  akhir  sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Di dalam pemasyarakatan dalam penempatan narapidana memiliki beberapa kategori dengan tujuan pembinaan  dapat  terlakasana  dengan  baik  dan  tercipta  lembaga  pemasyarakatan  yang  kondusif. Peraturan yang mendasari kategori dalam penempatan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 12  bahwa penggolongan atas dasar :
a) Umur
b) Jenis Kelamin
c) Lama pidana yang dijatuhkan
d) Jenis kejahatan
e) Kriteria lain yang sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan
Berdasarkan poin C penempatan narapidana berdasarkan vonis yang di dapatkan dari hakim. Tentunya penjatuhan vonis berdasarkan tindak kejahatan yang telah dilakukan terpidana. Berdasarkan pasal 10 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwa pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok :  Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
b. Pidana Tambahan  : Pecabutan  hak  tertentu,  Perampasan  barang-barang  tertentu,  pengumuman putusan hakim.
Di dalam pidana pokok terdapat pidana kurungan dan pidana penjara. Perbedaan keduanya adalah maksimum  lamanya  pemidanaan  karena  didalam  pidana  kurungan  paling  lama  pemidanaan  hanya  1 tahun dan apabila ada pemberatan pidana paling lama menjadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan untuk pidana penjara lamanya pemindaan yaitu seumur hidup. Presepsi masyarakat menyebutkan bahwa hukuman seumur  hidup  yaitu  narapidana  akan  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  sampai  narapidana tersebut  meninggal.  Ada  juga  presepsi  bahwa  hukuman  seumur  hidup  akan  menjalani  masa  pidana sesuai umur mereka masuk di lembaga pemasyarakatan kemudian di komulatifkan. Berdasarkan sudut pandang  penjatuhan  pidana  bahwa  pidana  seumur  hidup  bersifat  pasti  karena  terpidana  dikenakan
jangka waktu yang pasti yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, meskipun setiap orang tidak tahu berapa lama masa hidupnya.
Pada  Pasal  12  Ayat  (1)  KUHP  bahwa  pidana  penjara  adalah  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu  tidak  boleh  melebihi  20  tahun.  Pengertian  pidana  seumur  hidup  adalah  selama  terpidana menjalani pidana masih hidup hingga meninggal.
Pidana seumur hidup bukan pidana sementara, karena batas waktu yang belum jelas. Namun pidana itu dapat  diubah  menjadi  pidana  sementara  apabila  dilihat  dari  kententuan  pasal  7  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1987  bahwa  kemungkinan  bagi  narapidana  seumur  hidup mendapatkan remisi apabila syarat terpenuhi dan diubah menjadi pidana penjara selama waktu tertentu dengan catatan perubahan tersebut dilakukan presiden atau disebut grasi.
Komutasi pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu dapat dilakukan berdasarkan pasal 9 Keputusan presiden republik indonesia nomor 174 tahun 1999 tentang remisi bahwa:
1. Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 tahun berturut turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara dengan sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 tahun.
2. Perubahan  pidana  penjara  seumur  hidup  menjadi  pidana  sementara  sebagaimana  yang dimaksud dalam ayat (1)
3. Permohonan  perubahan  pidana  seumur  hidup  menjadi  pidana  penjara  sementara  diajukan narapidana  yang  bersangkutan  kepada  presiden  melalui  menteri  hukum  dan  perundang- undangan ( Menteri Hukum dan HAM)
Dapat dipahami dasar hukum diatas mengapa pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang narapidana  masih  hidup  dan  hukumannya  akan  berakhir  setelah  kematiannya.  Di  dalam  peraturan undang-undang atau peraturan lainnya yang berkenaan pemberian hak  terhadap narapidana seumur hidup  tidak  ada  perlakuan  kusus  dengan  narapidana  waktu  tertentu  karena  pada  dasarnya pelaksanannya pemasyarakatan hanya boleh menghilangkan kebebasannya sehingga hak warga binaan sebagai manusia tetap harus diberikan.Peraturan mengenai hak yang dimiliki narapidana terdapat pada Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 ayat (1) bahwa narapidana berhak
a) Melakukan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaannya
b) Mendapat Perawatan, Baik Rohani Maupun Jasmani
c) Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran
d) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak
e) Menyampaikan Keluhan
f) Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang
g) Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan
h) Menerima Kunjungan Keluarga, Penasihat, Hukum, Atau Orang Tertentu Lainnya
i) Mendapatkan Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
j) Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi Termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga
k) Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
l) Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas Dan
m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  peraturan  diatas  pada  poin  h  menyebutkan  bahwa  narapidana  berhak  menerima kunjungan  keluarga,  penasihat,  hukum,  atau  orang  tertentu  lainnya.  Pemenuhan  hak  narapidana sama pada dasarnya karena semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dibeda- bedakan. Namun pemenuhan hak tersebut sebelum 2020 berjalan dengan lancar namun sejak adanya virus Corona yang berasal dari Wuhan menyebabkan pemenuhan hak narapidana terhambat. Wabah ini  pertama  ditemukan  pada  Desember  2019  di  provinsi  Hubei,  Cina.  Pada  negara  Indonesia terkonfirmasi penduduk Indonesia terjangkit Covid-19 7.775 dengan jumlah kesembuhan 960 orang dan  kematian  647  orang  berdasarkan  data  tanggal  23  April  2020.  Berdasarkan  pernyataan  dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization(WHO) virus ini dapat menyebar melalui percikan  saluran  pernapasan  seperti  hidung  dan  mulut  dari  orang  terjangkit.  Oleh  karena  itu penyebarannya sangat mudah.
Langkah pemerintah indonesia dalam menanggulangi penyebaran di lingkungan pemasyarakatan dalam hal ini Direktorat Jendral Pemasyarakatan yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PAS- 20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 pada unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan.  Salah  satu  isi  surat  edaran  tersebut  adalah  perubahan prosedur layanan kunjungan dengan adanya pandemi Covid-19 untuk sementara layanan kunjungan tidak dilaksanakan secara tatap muka namun dialihkan secara virtual(online).
Adanya  kebijakan  tersebut  memudahkan  narapidana  untuk  berhubungan  dengan  keluarga. Tentunya untuk terpidana seumur hidup karena dengan adanya layanan kunjungan berpengaruh pada psikis  narapidana.  Layanan  kunjungan  termasuk  upaya  integrasi  sosial  antara  narapidana  dengan masyarakat. Walaupun terpidana seumur hidup tidak menutup kemungkinan dapat menjadi pidana penjara dengan waktu sementara apabila memenuhi syarat seperti berbuat baik selama di lembaga pemasyarakatan tentunya dari diri sendiri dan faktor pelayanan kunjungan keluarga, penasihat hukum yang merupakan hak dari narapidana. Karena hubungan yang baik dengan pihak luar salah satu upaya mewujudkan  tujuan  pemasyarakatan  yaitu  pemulihan  hubungan  antara  narapidana  dengan masyarakat agar lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak terpidana seumur hidup  selama pandemi covid-19  dilaksanakan  dengan  baik  dengan  langkah  pemerintah  yang menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor:  PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020  tentang  Langkah  Progresif  dalam penanggulangan  penyebaran  Covid-19  pada  unit  pelaksana  teknis  pemasyarakatan  yang  mengubah layanan  kunjungan  narpidana  menjadi  layanan  kunjungan  secara  virtual (video  call). Upaya  tersebut sangat efektif karena selain untuk mencegah penyebaran Covid-19 disisi lain pelayanan kunjungan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu pelayananan prima kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik  oleh  pemasyarakatan  karena  walaupun  di  masa  pandemi  seperti  ini  hak  narapidana  dapat terpenuhi.
Untuk unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia masih ada beberapa yang terkendala terkait jumlah unit sarana yang digunakan untuk pelayanan kunjungan secara online maka dari itu harus ada pemerataan sarana pendukung pelayanan kunjungan di setiap lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfa, (2019). Pola Pembinaan Terhadap  Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya (Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019)
Fikry Hendra, (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun
Hikmawati  Puteri,  (2020). Peniadaan  Pidana  Penjara  Bagi  Pelaku  Lansia  Dalam  Pembaruan  Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai?
Https://Www.Coursehero.Com/File/P26sm3dv/Teori-Hak-Menurut-Teori-Hak-Suatu-Tindakan-Atau- Perbuatan-Dianggap-Baik-Bila/
Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Lt4c16084b884be/Pidana-Seumur-Hidup
Pinasthika  Daud,  (2013). Pemenuhan  Hak-Hak  Narapidana  Selama  Menjalani  Pidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Yogyakarta
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pemasyarakatan,  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995, Lnri Tahun 1995 Nomor 77, Tlnri Nomor 3641
Republik  Indonesia,  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan,  Surat  Edaran  Nomor:  Pas-20.Pr.01.01  Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  174  Tahun  1999  Pasal  9  Tentang Remisi
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, Jenis Pidana terdiri, pidana pokok, Pidana Mati, Pidana kurungan
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Yuliana,  (2020). Corona  Virs  Diseases  (Covid-19);  Sebuah  Tinjauan  Literatur.  Wellness  And  Healthy Magazine , (187-192)