Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 8 No. 1 Juni 2022 E-ISSN: 2580-5234 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## PERTANGGUNG JAWABAN PENGEMUDI DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN MENURUT PASAL 359 DAN PASAL 360 KUHP

## JUNUS
Universitas Mayjen Sungkono Email: junus.the.lawyer@gmail.com

## ANA INDRAWATI
Universitas Mayjen Sungkono Email: anaindrawati37@gmail.com

## LUCIUS ANDIK RAHMANTO
Universitas Mayjen Sungkono Email: andik.mojokerto2022@gmail.com

## Abstract
This study aims to examine how 359 and 360 of the Criminal Code apply to drivers  who  cause  someone  to  die  in  a  traffic  accident.  This  search  is  a  regular search with descriptive search results. The method used in this search is the legal process for an emerging court, and the data required includes the first data and the  second  data.  The  quality  assessment  system  is  a  systematic  review  system designed to  provide a clear  picture of  the application of  articles 359 and 360 of the  Criminal  Code  in  cases  of  motor  vehicle  accidents.  From  the  results  of  the investigation and discussion, it can be  concluded that in  the case of  an  accident that causes the death of the victim, legal experts use Articles 359 and 360 of the Criminal  Code.  The  note  on  negligence  applies  to  the  application  of  the provisions  of  the  criminal  law  against  the  negligence  of  the  driver  causing  the accident.  Article  359  of  the  Criminal  Code,  "Anyone  who  causes  the  death  of another  due  to  his  own  fault  (negligence)  is  threatened  with  a  maximum imprisonment of five years or one year in prison, namely the indictment  was not intentional but negligence and the defendant is the backbone of family life.
Keywords: Article 359 of the Criminal Code, Article 360 of the Criminal Code, Traffic Accidents.

## A. PENDAHULUAN
Manusia  itu  dinamis  dan  kita  tidak bisa  berdiam  diri  terlalu  lama.  Navigasi adalah  cara  mendukung  acara  sosial  yang
memfasilitasi pergerakan  orang  dalam kehidupan  sehari-hari.  Dengan  transportasi, masyarakat  dapat  menghemat  waktu  dan merasa  lebih  nyaman.  Selain  itu,  dengan
munculnya transportasi, orang menjadi lebih efisien  dan  efektif  dalam  melakukan  bisnis atau  karir  mereka.  Mengingat  pentingnya pekerjaan  transportasi  khususnya  tanah  di negara  kita,  maka diperlukan  sistem pengendalian agar lebih aman, efisien, lebih efisien dan efisien untuk menjamin kelancaran  berbagai  acara  yang  bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Tindakan/praktik legislatif seringkali memiliki  implikasi  lain  ketika  berhubungan dengan  tindakan  pihak  lain.  Pandangan terhadap suatu hukum atau praktik dianggap relevan  jika  perilaku/perilaku  seseorang mengarah  pada  tujuan  yang  diinginkan, yaitu  jika  pihak  lain  mematuhi  hukum. Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  untuk merumuskan  undang-undang  yang  efektif. Penegakan  hukum  dapat  terjadi  dalam lingkungan yang normal karena setiap orang patuh,  mengetahui  bahwa  yang  diwajibkan oleh  hukum  adalah  yang  diwajibkan  atau tidak.  Dan  penggunaan  itu  juga  dapat dikenakan pelanggaran hukum, yaitu eksploitasi  untuk  kepentingan  ekonomi negara. Dalam menegakkan dan menegakkan  hukum  harus  memperhatikan kepentingan/kepentingan umum. Oleh karena  itu,  kepatuhan  dan  kepatuhan  harus membawa manfaat bagi masyarakat.
Peningkatan jumlah pengguna jalan,
khususnya  mobil  untuk  berbagai  keperluan rahasia  atau  umum  ,  secara  tidak  langsung dapat  meningkatkan  angka  kecelakaan  di jalan  raya.  Menurut  Mabes  Polri,  angka kecelakaan  darat  di  lingkungan  Departemen Perhubungan menyebutkan angka kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia masih tinggi. Tahun lalu saja ada peningkatan  dari  100.028  menjadi  103.645 dari  tahun  2020.  Dengan  jumlah  tersebut, jumlah kecelakaan dan kematian orang yang dicintai mencapai 25.266 orang dan kerusakan  harta  benda  sebesar  246  miliar. Sedangkan  korban  jiwa  akibat  kecelakaan tahun  lalu  sebanyak  155.000  jiwa,  dan jumlah  korban  jiwa  sebanyak  111  jiwa. Demikian  data  Departemen  Perhubungan dan dipublikasikan Korlantas Polri. 1 Meningkatnya kecelakaan lalu lintas mengakibatkan semakin banyaknya kecelakaan  lalu  lintas,  luka  ringan,  luka berat  dan  kematian,  serta  luka  akibat kecelakaan  kendaraan  bermotor  akibat kecelakaan  lalu  lintas.  Korban  kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan perlindungan hukum  dari  cedera  dan  penderitaan  akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, hanya sedikit korban  dan  masyarakat  umum  yang  tahu
1 Kompas.com ,  "Angka  Kecelakaan  Lalu Lintas  di  Indonesia  Tahun  2021  Masih  Tinggi" , https://otomotif.kompas.com/read/2022/03/25/17410 0615/angka-kecelakaan-lalu-Lintas-di-indonesia  -at  - 2021 -masih tinggi . 29 Desember 2021
bagaimana  mendapatkan  perlindungan  jika terjadi kecelakaan lalu lintas darat .
Ternyata,  ketertiban  dan  arus  jalan tidak  seperti  yang  diharapkan,  terutama  di kota-kota besar. Kecelakaan yang disebabkan  oleh  cara  mengemudi  yang kurang baik, dapat disebabkan oleh kepadatan penduduk atau perilaku pengguna jalan  yang  salah  dan  kebiasaan  pengemudi untuk menghentikan kendaraan yang melaju kencang  di  tempat  yang  tidak  diizinkan tanpa  mengindahkan  rambu-rambu.  Objek yang  dapat  diabaikan  memainkan  peran penting di sini. ketidakseimbangan pertumbuhan Jumlah penduduk dan peningkatan  kegiatan  sosial  dan  ekonomi  di kotamadya  dan  sulitnya  peningkatan  jalan akan  meningkat,  yang  akan  menyebabkan peningkatan infrastruktur jalan. Peningkatan ruas  jalan  di  wilayah  Mojokerto  yang  tidak sesuai dengan daya tampung prasarana jalan mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  lalu lintas,  kepadatan  penduduk  dan  kecelakaan lalu lintas serta kematian. Kecelakaan mobil di  Polres  Mojokerto  tahun  2021  meningkat. Jumlahnya  mencapai  357  kasus  di  mana  53 orang  meninggal,  para  siswa  menilai  kasus- kasus  itu sangat  serius.  Dalam kasus  ini, 53 orang  meninggal  dunia,  satu  orang  luka berat  dan  395  orang  luka  ringan.  Kerugian aset  dari  semua  kasus  diperkirakan  Rs
586.150.000. 2 Salah  satu  upaya  pemerintah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecacatan atau kematian  secara  hukum  .  Hukuman  lalu lintas  yang  berat  sering  kali  mendorong pengemudi untuk sangat berhati-hati.
kemacetan  lalu  lintas  di  wilayah Mojokerto  meningkat  ,  jika  pengemudi mengikuti  aturan  dan  mematuhi  rambu  lalu lintas  dan  mengemudikan  kendaraannya lebih  efisien,  kecelakaan  mobil  biasanya berkurang  .  Secara  bahasa,  sukses  berasal dari istilah “success” yang berarti suatu hasil (outcome, influence, asumsi) dapat menghasilkan  suatu  hasil,  yang  bekerja (something  to  do).  Sukses  diartikan  sebagai tahap  di  mana  suatu  kelompok  mencapai tujuannya  menurut  Soerjono  Soekanto, sekali  lagi  menyatakan  bahwa  hukum berlaku  jika  ada  hasil  hukum  yang  positif. Dengan cara ini hukum memenuhi tujuannya  untuk  membimbing  perilaku manusia ke dalam praktik hukum. 3
Soerjono  Soekanto  dalam  sambutan pertamanya  sebagai  guru  besar  di  FH  UI pada  tahun  1977  menyatakan  bahwa  ada
2 Jatim hari ini.co.id Kecelakaan  Lalu  Lintas di Mojokerto Meningkat Sepanjang 2021”
Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Mojokerto  Meningkat Sepanjang  2021  -  Jatim  Hari  Ini .  Pada  29  Desember 2021
3 Soerjono  Soekanto,Beberapa  aspek  sosio- yuridis masyarakat,1985
lima  hal  sekaligus  yang  menentukan berlakunya hukum, yaitu: 4
1. Secara  hukum,  sosial,  dan  filosofis  itu wajib
2. Lembaga penegak hukum, tidak melalaikan dan telah memenuhi tanggung  jawab  dan  kewajibannya berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Bangunan seperti sarana dimana mendukung sistem penegakan hukum
4. Gagasan keadilan di masyarakat, misalnya jika ada warga yang laka lantas di  wilayah  Cirebon,  keadilan  tidak ditanggapi  main  keroyokan  sendiri dalam mengadili pelaku.
5. Etika  hukum,  misalnya,  membutuhkan konteks  yang  jelas,  yakni  pandangan Ruth  Bederic  tentang  adanya  budaya malu  ( shame  culture )  dan  budaya bersalah  ketika  seseorang  melanggar hukum.
Hans  Kelsen  memberikan  teori sukses yang disebut “Principle of effectiveness”  yang  menyatakan  bahwa “orang  harus  berperilaku/bertindak  sesuai dengan hukum”. 5
4 Soerjono  Soekanto,Penegakan  hkum  lalu lintas  dan  kepatuhan  terhadapnya  dalam  masalah hukum dan pembangunan,1978, hal 524
5 Soleman    B.  Taneko,Pokok-pokok  studi hukum dalam masayarakat,2009
KUHP tidak mendefinisikan kelalaian  atau  kelalaian  .  Dengan  catatan  , kelalaian  atau  kelalaian  dalam  arti  biasa berarti mengabaikan, mengabaikan, mengabaikan  (tugas,  kewajiban).  Menurut pengertian hukum, 6 ketidakpedulian diartikan  sebagai  pengabaian,  pengabaian, pembangkangan. 7
Menurut Zamhari Abidin:
Seseorang  dianggap  acuh  tak  acuh terhadap  luka  fisik  pelaku  dan  perbuatan yang  mengakibatkan  keadaan  sedemikian rupa sehingga dia bersalah (dapat dipersalahkan)  berdasarkan  kondisi  fisik pelaku. dari penulis. 8
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan sebagai orang yang bertindak lalai  atau  sembrono  jika  telah  melakukan perbuatan yang tidak patut dalam perbandingan  fisik  antara  pelaku  dengan perbuatannya atau yang tidak memperhatikan atau mengawasi tugas/tugasnya. Hasilnya bisa
dipertimbangkan.  di  akun.  Yang  dimaksud dengan  kelalaian  dalam  pembahasan  ini adalah kelalaian dalam hubungannya dengan
6 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
7 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kamus  Hukum , Pradnya Paramita , Jakarta, 1992, hlm.70.
8 Bambang  Poernomo,  Asas-Asas  Hukum Pidana,: Ghalia Indonesia , Jakarta, 2002
rasa  bersalah.  Dengan  demikian,  kelalaian atau  kealpaan  dalam  melakukan  suatu  delik adalah  apabila  larangan  tersebut  tidak dirasakan dengan cara yang bukan merupakan tindakan kehati-hatian, ketidakpedulian,  kesalahan  atau  perbuatan tercela  yang  mengakibatkan  keadaan  yang dilarang.  Seseorang  yang  menyebabkan kerugian  atau  kematian  karena  kelalaian dapat  dituntut  sesuai  dengan  Bagian  359 KUHP,  sebagai  berikut:  "Setiap  orang  yang bertanggung jawab atas kematian orang lain dan  kelalaiannya  dipidana  dengan  pidana penjara  yang  lama,  Sedangkan  Pasal  360 KUHP berbunyi:
1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan  orang  lain  mendapatkan luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau kurungan paling lama satu tahun.
2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit  atau  halangan  menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  Sembilan bulan  atau  kurungan  paling  lama  enam bulan  atau  denda  paling  tinggi  tiga  ratus rupiah.
Menurut Wirjono Kode proyek ke :
Pasal  359  dan  pasal  360 KUHP  seolah-olah  siap  menyertai pasal  338  terkait  pembunuhan  dan pasal  351  dst.  menurut  tuduhan dalam  arti  yang  dikejar  itu  tidak benar, kematian itu sengaja disebabkan oleh orang lain. seseorang, tetapi juga karena kesalahan  dan  ketidaktahuan  atau kesalahan. . Akan tetapi, tidak semua luka  fisik  itu  menular,  yaitu  hanya jika  seseorang  terluka  parah,  artinya luka  dalam  pengertian  Pasal  90 KUHP, atau luka. kerja. 9
Menurut pengertian di atas, seseorang  dapat  diadili  bukan  hanya  karena kesengsaraannya tetapi juga karena kelalaiannya . Namun, tidak semua kelalaian yang  melibatkan  cedera  pribadi  dapat dituntut. Kerugian  yang  terabaikan terhadap seseorang  hanya  dapat  dipidana  jika kerugian terhadap seseorang tersebut termuat  dalam  ketentuan  Pasal  90  KUHP. Dalam  Pasal  90  KUHP  berbunyi  sebagai berikut:
Luka berat berarti
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi  harapan  akan  sembuh  sama sekali, atau yang menimbulkan kematian;
9 Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana  Tertentu  di  Indonesia ,  Eresco,  Bandung, 2008, hlm.78.
2. Tidak mampu untuk terus menerus dalam menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat (Yerminking) ;
a) Menderita kelumpuhan;
b) Terganggunya  daya  pikir  selama empat minggu lebih;
c) Gugurnya  atau  matinya  kandungan seorang perempuan.
Hal  yang  sama  berlaku  untuk kelalaian  pengemudi  yang  mengakibatkan cedera  atau  kematian  orang  lain.  Dapat diasumsikan bahwa pengemudi telah melakukan  atau  bersalah  karena  kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan  bermotor  yang  menyebabkan kematian  atau  cedera  pada  orang  lain menurut pengertian Pasal 90 KUHP.
Pasal  63  UULLAJ  yang  bunyinya “barang  siapa  terlibat  peristiwa  kecelakaan lalu  lintas  pada  waktu  mengemudikan kendaraan  bermotor  di  jalan  dan  tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong  orang  yang  menjadi  korban kecelakaan, dan tidak melaporkan kecelakaan  tersebut  kepada  pejabat  Polisi Negara  Repiblik  Indonesia,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  6
(enam)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh hukum , kelalaian didasarkan  pada  tindakan  satu  orang. Kelalaian menurut hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1.  Ketidaktahuan,  jika  melakukan  suatu perbuatan  sudah  merupakan  perbuatan  yang dapat  dipidana,  maka  akibat  dari  suatu perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 205 KUHP tidak akan diperhatikan ; 2.  Kelalaian  sebab  akibat  adalah  suatu tindak  pidana  atau  akibat  kelalaiannya  itu sendirilah  yang  bisa  menimbulkan  akibat yang  dilarang  oleh  hukum  pidana,  seperti membuat  cacat  atau  kematian  orang  lain dalam  pengertian  Pasal  359,  360,  361 KUHP.  Sedangkan  penelantaran  memiliki tiga unsur, yaitu:
sebuah.
a. Pelaku melakukan sesuatu  yang berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum  tertulis  atau  tidak  tertulis  karena dia  benar-benar  melakukan  perbuatan melawan hukum (termasuk tidak melakukan);
b. Para  pelaku  telah  bertindak  tidak rasional, diam-diam dan sembrono; dan
c. Perbuatan pelaku dapat dipersalahkan, sehingga pelaku harus dimintai
pertanggungjawaban atas akibat perbuatannya.
Adapun  item  tujuan  yang  dapat  diterapkan pada  sanksi  kecelakaan  lalu  lintas  dan  item hukuman  yang  dapat  diterapkan  pada kecelakaan  di  jalan  yang  menyebabkan kematian  yang  telah  diatur  sebelumnya. 10 Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tema penelitian ini adalah “Pertanggung Jawaban Pengemudi Dalam Hal Terjadinya
Kecelakaan  Menurut  Pasal  359  Dan  Pasal 360 KUHP ”.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  yang digunakan didalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum empiris,  yaitu  suatu  metode  yang  dapat digunakan  untuk  memecahkan  masalah pencarian dengan terlebih dahulu menganalisis data sekunder kemudian dilanjutkan  dengan  melakukan  penelitian pada  tahap  pertama  di  lapangan.  Survei dilakukan  oleh  Polres  Mojokerto  karena kecelakaan  lalu  lintas  sering  terjadi  di Kabupaten Mojokerto. Dalam pencarian ini, penulis  menggunakan  metode  analisis  data dengan  tipe  interaksi  .  Metode  pencarian digunakan  dalam  artikel  ini  .  “Tujuan
10 Yuliadi , 2020, Penerapan 359 StGB pada kecelakaan  kendaraan  bermotor,  tesis  diploma  , Universitas Muhammadiyah Magelang .
pengumpulan  data  dalam  penelitian  ilmiah adalah  untuk  menemukan  informasi  yang berharga,  akurat,  dan  dapat  diandalkan.” Sumber 11 data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data,  yaitu  makna  bagian-bagian tertentu  dari  objek  yang  diteliti,  serta  data yang  diperoleh  dari  lokasi  atau  lokasi penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  data diperoleh  dari  kepolisian  Mojokerto  dan buku  teks  sekunder,  data  dari  buku  teks, peraturan  perundang-undangan,  naskah  dan dokumen  lain  yang  mendukung  penelitian ini,  seperti  UU  Nomor  14  Tahun  1992 tentang  Lalu  Lintas  dan  Jalan  Raya, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  /  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  berbagai  Literatur  hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian dan Artikel.
11 Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Penelitian II , Penghargaan dari Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2009,
hal.147

## C. PEMBAHASAN
1. Efektifitas  Pasal  359-360  KUHP Terkait Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu

## Lintas
Secara  bahasa,  sukses  didasarkan pada  istilah  “sukses”,  yaitu  ada  suatu  hasil (outcome,  influence,  asumsi)  yang  dapat menghasilkan  suatu  hasil,  yang  bekerja (something  to  do).  Sukses  diartikan  sebagai tahap  di  mana  suatu  kelompok  mencapai tujuannya  menurut  Soerjono  Soekanto, sekali  lagi  menyatakan  bahwa  hukum berlaku  jika  ada  hasil  hukum  yang  positif. Dengan cara ini hukum memenuhi tujuannya  untuk  membimbing  perilaku manusia ke dalam praktik hukum. 12
Penegakan hukum terkait erat dengan upaya untuk  memastikan  bahwa  hukum  yang berlaku hidup di masyarakat. Artinya hukum diterapkan  sepenuhnya  dalam  norma-norma sosial, penerapan hukum ini sangat tergantung pada upaya penegakan supremasi hukum,  perilaku  masyarakat  dan  kerangka waktu  penegakan  hukum.  Penuntutan  yang berhasil tidak mungkin terjadi tanpa bantuan yang efektif dari warga setempat.
Tindakan/praktik  hukum  biasanya memiliki  implikasi  lain  ketika  berhubungan
12 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial-Hukum  Masyarakat,  1985  ,  Balai  Pustaka, Jakarta
dengan  tindakan  pihak  lain.  Pendapat tentang  suatu  perbuatan  atau  praktik  hukum diartikan  sebagai  perubahan  atau  sikap orang  lain  terhadap  suatu  tindakan/praktik yang  mengarah  pada  suatu  tujuan  yang diinginkan,  yaitu  jika  pihak  lain  mentaati hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting  untuk  merumuskan  undang-undang yang efektif. Penegakan hukum dapat terjadi dalam  lingkungan  yang  normal  karena semua  orang  patuh,  mengetahui  bahwa  apa yang  dikatakan  hukum  adalah  apa  yang diharuskan  atau  tidak.  Dan  penggunaan  itu juga  dapat  dikenakan  pelanggaran  hukum, yaitu eksploitasi untuk kepentingan ekonomi negara. Dalam menegakkan dan menegakkan  hukum  harus  diperhatikan kemaslahatan/manfaat bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  kepatuhan  terhadap  hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat.
Hans  Kelsen  memberikan  teori sukses  yang  disebut  “  principle  of effectiveness”  yang  menyatakan  bahwa “orang  harus  berperilaku/bertindak  sesuai dengan hukum”. 13 KUHP tidak mendefinisikan  kelalaian  atau  kelalaian  . Dengan  catatan  ,  kelalaian  atau  kelalaian dalam  arti  biasa  berarti  mengabaikan, mengabaikan, mengabaikan (tugas,
13 Soleman    B.  Taneko,Pokok-pokok  studi hukum dalam masayarakat,2009
kewajiban).  Menurut  pengertian  hukum 14 , ketidakpedulian diartikan sebagai pengabaian, pengabaian, pembangkangan. 15
Menurut Zamhari Abidin: Seseorang  dianggap  acuh  tak  acuh terhadap  luka  fisik  pelaku  dan  perbuatan yang  mengakibatkan  keadaan  sedemikian rupa sehingga dia bersalah (dapat dipersalahkan)  berdasarkan  kondisi  fisik pelaku. dari penulis. 16
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diartikan sebagai orang yang bertindak lalai  atau  sembrono  jika  telah  melakukan perbuatan yang tidak patut dalam perbandingan  fisik  antara  pelaku  dengan perbuatannya
atau yang tidak memperhatikan atau mengawasi
tugas/tugasnya. Hasilnya bisa dipertimbangkan.  di  akun.  Yang  dimaksud dengan  kelalaian  dalam  pembahasan  ini adalah kelalaian dalam hubungannya dengan rasa bersalah.
Tindak  pidana  Moeljatno  adalah “perbuatan yang dilarang dan hukuman bagi
14 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan dan  Pengembangan  Bahasa  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1988. 15 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kamus  Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.70.
16 Zamhari  Abidin, Pengertian  dan  Azas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan  Singkat) ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1986, hlm.40.
yang  melanggar  larangan”. 17 Pelanggaran dapat  dihukum  menurut  aturan  hukum  yang berlaku  dengan  mengancam  pelaku  karena dibuat  sengaja  melakukan  nya  itu (  dolus  ) atau  kelalaian  (negligence/ culpa ). Artinya orang  dapat  dituntut  walaupun  tidak disengaja,  tetapi  kejahatan  itu  disebabkan karena melalaikan atau melalaikan pekerjaan yang oleh masyarakat dianggap kewajibannya untuk dilakukan karena kesalahannya. hukuman atau penuntutan.
Dengan  demikian,  kelalaian  atau kealpaan  dalam  melakukan  suatu  delik adalah  apabila  larangan  tersebut  tidak dirasakan dengan cara yang bukan merupakan tindakan kehati-hatian, ketidakpedulian,  kesalahan  atau  perbuatan tercela  yang  mengakibatkan  keadaan  yang dilarang.  Seseorang  yang  menyebabkan kerugian  atau  kematian  karena  kelalaian dapat  dituntut  sesuai  dengan  Pasal  359 KUHP,  berbunyi  “barang  siapa  karena kealpaannya  menyebabkan  matinya  orang lain  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  lima  tahun  atau  pidana  kurungan paling  lama  satu  tahun,  Sedangkan  Pasal 360 KUHP berbunyi:
17 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawab  dalam  Hukum  Pidana, Seksi Kepidanaan  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.8-9.
1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan  orang  lain  mendapatkan luka-luka  berat,  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau kurungan paling lama satu tahun.
2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan  orang  lain  luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit  atau  halangan  menjalankan pekerjaan  jabatan  atau  pencaharian selama  waktu  tertentu,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  Sembilan bulan  atau  kurungan  paling  lama  enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.
Dari  pengertian  di  atas  dapat dikemukakan bahwa menurut kebenarannya, pidana mati diancam dengan pidana penjara paling  lama  lima  tahun  atau  pidana  penjara paling  lama  satu  tahun,  sedangkan  tindak pidana  yang  lebih  ringan  diancam  dengan pidana  lima  tahun.  .  tahun  Hukumannya adalah  penjara  lebih  dari  sembilan  bulan atau penjara lebih dari sembilan bulan. enam bulan atau denda sampai tiga ratus dolar.
Menurut Virjono Projodikoro yang : Pasal  359 dan pasal  360 KUHP  seolah-olah siap menyertai pasal 338 terkait pembunuhan  dan  pasal  351  dst.  menurut tuduhan  dalam  arti  yang  dikejar  itu  tidak benar, kematian itu sengaja disebabkan oleh
orang  lain.  seseorang,  tetapi  juga  karena kesalahan dan ketidaktahuan atau kesalahan. Akan  tetapi,  tidak  semua  luka  fisik  itu menular,  yaitu  hanya  jika  seseorang  luka parah,  artinya  luka  dalam  pengertian  Pasal 90 KUHP, atau luka . kerja. 18
Menurut pengertian di atas, seseorang dapat diadili bukan hanya karena kesengsaraannya tetapi  juga  karena  kelalaiannya  .  Namun, tidak  semua  kelalaian  yang  melibatkan cedera pribadi dapat dituntut. Kerugian yang terabaikan  pada  seseorang  hanya  dapat dihukum  jika  cedera  pada  seseorang terkandung  dalam  ketentuan  pasal  90 KUHP.    Norma-norma  yang  terkandung dipasal teruraikan sebagai berikut 1. Jatuh sakit atau mendapatkan bekas luka yang  tidak  memberi  harapan  akan sembuh  sama  sekali,  dan  mengancam nyawa yang menimbulkan maut;
2. Tidak  mampu  untuk  menjalankan  tugas jabatan  atau  pekerjaan  pencaharian secara berkelanjutan;
3. Mendapat cacat permanen (Yerminking) , seperti  Mengalami  sebuah  kejadian kelumpuhan total atau sebagian; Hilangnya  daya  ingat  selama  empat minggu  lebih  atau  hilangnya  memo; Gugurnya  atau  matinya  kandungan
18 Wirjono Prodjodikoro , Kejahatan Lain di Indonesia , Eresco , Bandung, 2008 , hlm.78.
seorang  perempuan  yang  hamil  dan Kehilangan  satu  dari  beberapa  panca indra manusia normal lainya; Hal  yang  sama  berlaku  untuk  kelalaian pengemudi yang mengakibatkan cedera atau kematian  orang  lain.  Dapat  diasumsikan bahwa  pengemudi  telah  melakukan  atau bersalah  akibat  kelalaian  atau  kealpaan dalam  mengemudikan  kendaraan  bermotor yang  menyebabkan  kematian  atau  cedera pada orang lain menurut pengertian Pasal 90 KUHP.
Di dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memuat ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  yang tinggi,  diantaranya  pasal  yang  berhubungan dengan  kecelakaan  lalu  lintas  ialah  yaitu Pasal  63  UULLAJ  yang  bunyinya  “barang siapa terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas pada  waktu  mengemudikan  kendaraan bermotor  di  jalan  dan  tidak  menghentikan kendaraannya,  tidak  menolong  orang  yang menjadi  korban  kecelakaan,  dan  tidak melaporkan  kecelakaan  tersebut  kepada pejabat  Polisi  Negara  Repiblik  Indonesia, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
Sesuai dengan pengertian UU No. 14 Tahun
1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Jalan  Raya dan  beberapa  delik  culpa  dalam  Pasal  359 dan  Pasal  360  KUHP  salah  satu  sasaran Undang-Undang tersebut adalah agar pengendara  yang  menggunakan  jalan  raya sering  kali  melaju  kencang  dan  bengis  di jalan  raya.  Dengan  demikian,  Indonesia adalah  negara  dengan  konstitusi  yang menganut  konstitusi  atau  undang-undang. hukum ,  yaitu  hukum  memiliki  kekuasaan yang  besar  dalam  negara,  sehingga  konsep asa  praduga  tak  bersalah  harus  selalu ditegaskan.
2. Tanggung Jawab Pengemudi
Terhadap  Kecelakaan  Lalu  Lintas Terkait Ketentuan Pasal 359 Dan Pasal 360 Kuhp
Melalui UU no. 1 Tahun 1960,  yang telah  di  amandemen  KUHP,  mengubah hukuman  maksimum  untuk  kedua  tindakan ini,  diperpanjang  hingga  lima  tahun  penjara atau  satu  tahun  penjara  untuk  pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 359 KUHP dan menjadi  lima  tahun  atau  satu  tahun  penjara. untuk  suatu  kejahatan  menurut  pengertian Pasal  360  KUHP. 19 Selalu  dianggap  tepat untuk  mengatasi  kelalaian  orang  yang menyebabkan  kematian  atau  cedera  serius,
19 UU No.1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 8 No. 1 Juni 2022
terutama  pengendara  sepeda  motor  yang, karena kelalaian atau mengabaikan keselamatan jiwa orang lain, telah menyebabkan  kecelakaan  di  jalan  dalam tabrakan beruntun, terjerumusnya kendaraan masuk  di  lembah  atau  sungai,  atau kendaraan terbalik karena beban barang atau orang,  atau  karena  frustrasi  atau  kebakaran karena  kurangnya  perawatan  atau  penelitian sebelum  mengendarai  mobil.  Semua  ini membutuhkan  komitmen  pribadi.  Jelas, hukuman  satu  tahun  atau  sembilan  bulan penjara  berdasarkan  Bagian  359  dan  360 KUHP  tidak  cukup  sebagai  pengekangan, tetapi  jika  hukuman  tidak  sesuai  dengan pelanggaran yang dilakukan, ancaman harus ditingkatkan.
Berat  ringannya  hukuman  untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menangani masalah  ini  dengan  sangat  serius,  dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kelalaian ini. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa masalah  359  dan  360  KUHP  bukanlah masalah  yang  mudah.  Hukum  pidana berusaha  untuk  mengacu  pada  objek kecerdasan  dan  ingatan  manusia  dan mengklasifikasikan tuduhan kelalaian menjadi dua kelompok, katakanlah, kelalaian  serius.  ( culpa  lata )  dan  sedikit
kecerobohan ( culpa Levis ). Kelalaian yang kasar  ( groove  schuld ),  diharuskan  oleh hukum  umum  untuk  mengadili  orang  yang tidak  bertanggung  jawab  atas  kejahatan tersebut.  Namun,  penggunaan  sistem  ini juga  harus  diklarifikasi,  karena  tidak  semua dapat  diharapkan  untuk  bertindak  dengan metode  yang  sama  didalam  situasi  yang bersamaan dengan pelaku pada saat kejadian.
Oleh  karena  itu,  untuk  mendapatkan kesimpulan  apakah  seseorang  akan  bersalah karena  kelalaian  atau  tidak,  hakim  harus mempertimbangkan  sepenuhnya  fakta-fakta yang dihadapi terdakwa dan fakta bahwa ada perbedaan dalam hubungan yang sepenuhnya  mengimbangi  informasi.  .  , pendidikan  dan  status  sosial  ,  lingkungan dan  alasan  penelantaran  berkaitan  dengan status  terdakwa  secara  real  time  . 20
Diketahui  dari  sejarah  KUHP  bahwa Menteri  Kehakiman  pada  waktu  itu  sangat berhati-hati  dalam  membahas  ketentuan Pasal  359  dan  360  KUHP  karena  implikasi penafsiran  yang  diberikan  KUHP  sangat serius.  Kesalahpahaman  dalam  hukum  atau salah  tafsir  terhadap  hukum  modern  dapat mengakibatkan  hukuman  bagi  mereka  yang tidak  berbuat  salah.  Jadi  peringatan  untuk
20 Hasil Wawancara dengan Bripka SATLANTAS POLRES KOTA MALANG, ISWAHYUDI NRP 83020482
menegaskan  bahwa  seseorang  memiliki sesuatu  kelalaian  yang  layak  dihukum dibandingkan  dengan  orang  lain  dengan tingkat  kecerdasan  dan  pengetahuan  dan pengalaman  yang  sama,  tampaknya  orang- orang ini dapat membayangkan konsekuensinya dapat dicegah. . itu, tapi dia gagal.
Filosofi  yang  ada  mengakui  bahwa sangat  sulit  untuk  memprediksi  apakah seseorang akan mampu memprediksi penyebab  cedera  serius  atau  kematian karena  kelalaian  .  Bukti  yang  jelas menunjukkan  bahwa  dalam  kebanyakan kasus hakim mengambilnya dari fakta- fakta yang diungkapkan dalam persidangan melalui  bukti-bukti  yang  ada.  Ini  dapat diilustrasikan  oleh  salah  satu  artikel  dari pilihan Hoge Raed berikut :
Fakta bahwa mobil itu melindas pejalan kaki biasa  di  jalan  sulit  untuk  dikatakan,  kecuali pengemudi  kendaraan  itu  bertindak  secara tidak sengaja dan sembrono, kecuali jika ada keadaan  yang  menghilangkan  pelanggaran tersebut.
hubungannya  dengan  pengemudi  bus  dalam profesinya,  pengemudi  bus  juga  tergabung dengan  kelompok yang  membutuhkan kehati-hatian.  Untuk  mengadili  seorang sopir bus yang diduga mengalami kecelakaan  karena  lalai  dalam  menjalankan
tugasnya,  yang  mengakibatkan  satu  orang luka  berat  atau  meninggal  dunia,  perlu dilakukan klarifikasi fakta sebelum terjadinya  kecelakaan  tersebut.  Hakim  juga harus  bisa  membandingkan  sopir  bus  yang bersangkutan  dengan  sopir  bus  lain  yang memiliki  keahlian  yang  sama  dengannya  , dengan  mempertimbangkan  antara  lain ukuran, pengalaman, dan pengalaman pendidikan.  Perbandingan  analitis  ini  akan membantu hakim untuk menentukan apakah pengemudi  bus  mempertimbangkan  potensi risiko  yang  dilarang  oleh  hukum.  Atau  kah juga  bisa  untuk  meringankan  hukum tersebut. Pekerjaan mengemudi bus membutuhkan perhatian tingkat tinggi untuk tugas-tugas tertentu. Komitmen ini tercermin  dalam  standar  operating  system (SOP)  yang  berlaku  pada  seluruh  rangkaian sistem  operasi  bus  atau  manajemen  kantor bus  tersebut.  Penggunaan  SOP  dalam organisasi  bertujuan  untuk  memastikan bahwa organisasi beroperasi secara konsisten,  efektif,  efisien,  sistematis  dan efisien  untuk  menghasilkan  produk  dengan kualitas  yang  konsisten  sesuai  dengan standar  yang  ditetapkan.  Penerapan  SOP dalam  organisasi  harus  bekerja  untuk memungkinkan organisasi memenuhi tantangan berikut:
a. Tingkat  kesulitan  kinerja  organisasi tinggi,  sehingga  risiko  kesalahan  atau penyimpangan  juga  tinggi  serta  merta mundur.
b. Ada  banyak  persyaratan  dan  aturan  dan regulasi  yang  harus  dipatuhi  oleh organisasi.
c. Mereka  lebih  jauh  mengkritik  pelanggan yang  memiliki  persyaratan  produk  yang setara atau lebih baik dari perusahaan.
Penerapan  SOP,  tidak  hanya  bagi pengemudi bus, tetapi juga bagi pengemudi  yang  membantu  kelancaran perjalanan bus seperti kondektur. Seringkali,  dugaan  kesalahan  sopir  bus dalam kecelakaan lalu lintas ini disebabkan  oleh  kelalaian  sopir  bus, yang  mengarah  pada  aturan  SOP pengoperasian.
Untuk  penyelesaian  korban  yang meninggal di tempat dalam kecelakaan yang disebabkan  lalai  maka  ada  tindak  pidana yang  dilakukan  bila  menuntut.  yurisdiksi adalah kekuasaan nasional yurisdiksi peradilan  untuk  menegakkan  supremasi hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dengan  tujuan menyelenggarakan  negara  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Istilah  ini adalah istilah hukum, yang juga ditunjukkan
dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009. Pengadilan  adalah  tempat  di  mana  warga negara  dapat  melihat  dan  memecahkan masalah  dengan  cara  yang  tepat.  Untuk kepentingan keadilan, terserah kepada hakim untuk memutuskan kasus di pengadilan. Peran hakim sangat berat karena keputusan  yang  telah  diambil  adalah  urusan Tuhan Yang Maha Esa.
Proses  pengadilan  untuk  mengadili perkara  dimulai  setelah  pengadilan  negeri menerima  surat  pengajuan  dan  menetapkan bahwa  perkara  tersebut  berada  dalam wilayah hukumnya, hakim ketua mengangkat seorang hakim untuk mengadili perkara dan hakim yang ditunjuk menetapkan  tanggalnya.  dari  masalah  ini. audisi. Hakim mengumumkan tanggal persidangan dan memerintahkan jaksa untuk membawa  saksi  terdakwa  ke  pengadilan. Ketentuan  ini  tertuang  dalam  Pasal  152 KUHAP.  semua  yang  terdakwa  katakan  di pengadilan  telah  didengar  dan  dilihat. Hakim kemudian meminta jaksa membacakan dakwaan. Ketua sidang menanyakan kepada kuasa hukum apakah ia benar-benar  mengerti,  dan  dalam  hal  kuasa hukum tidak  mengerti,  sidang  wajib memberikan  keterangan  yang  diperlukan atas permintaan ketua sidang.
Jika ada bukti dalam kasus ini, ketua akan  menunjukkan  bukti  kepada  terdakwa dan menanyakan apakah dia mengetahui hal itu, dan ketua akan menunjukkannya kepada saksi  jika  dia  tahu.  Jika  ia  menganggapnya tepat  untuk  keperluan  pembuktian,  hakim ketua akan memperbacakan dan mempertunjukkan seluruh surat atau dokumen-dokumen  kepada  terdakwa/saksi dan  meminta  penjelasan  yang  layak  tentang masalah itu. Hal  sesuai  Pasal  181 ayat  satu, dua  ,dan  tiga  KUHAP.  Di  akhir  sidang, ketua  mengumumkan  bahwa  pemeriksaan telah  ditutup  jika  dapat  dibuka  atau  atas perintah  ketua  berdasarkan  jabatannya  atau atas permintaan jaksa, jaksa atau pengacara, dengan menyebutkan penjelasannya. Setelah itu,  hakim  mengadakan  sidang  tuk  terakhir kalinya  sebelum  memutuskan  (vonnis) apabila  perlu,  sidang  diadakan  setelah terdakwa,  saksi,  jaksa,  dan  pengadilan mengundurkan diri dari pengadilan.
Pembicaraan  harus  didasarkan  pada tuduhan  dan  pada  apa  yang  diperbolehkan dalam  persidangan  di  persidangan.  Putusan yang  ditujukan  dari  hakim  kepada  yang bersangkutan,  dimana  hakim  menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan  itu  atas  suatu  tindakan  pidana, jika  hakim  memberikan  putusan,  dalam bagian  pasal    193,  ayat  satu  KUHAP.
Keputusan  hakim  didasarkan  pada  hasil negosiasi dan persetujuan hakim berdasarkan  pada  manfaat  keputusan  serta semua fakta yang ditetapkan dalam putusan. Pemidanaan  dalam  sidang  pengadilan  harus didasarkan  pada  catatan  pidana.  Atas  dasar ini,  ketua  ketua  memimpin  dan  memimpin seluruh  jalannya  ujian,  baik  dalam  hal mengikuti  ujian  maupun  ujian.  Dari  sudut pandang  terdakwa,  hakim  yang  memeriksa kasus,  penyidikan  harus  dalam  batas-batas yang  ditetapkan  dalam  kasus  tersebut. Peninjauan  kembali  merupakan  bagian penting  dari  KUHAP,  karena  peninjauan kembali  merupakan  dasar  yurisdiksi  juri dalam mengambil keputusan.

## D. PENUTUP
Pada  hasil  survei,  penulis  dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Pertama  Pelanggaran  lalu  lintas,  seperti mengemudi  sembrono  yang  mengakibatkan kematian  atau  cedera  serius,  dituntut berdasarkan  Pasal  359  atau  Pasal  360  (1) KUHP.
Kedua  Hal-hal  yang  harus  dipenuhi dengan  tanggung  jawab  yang  sebenarnya adalah Pasal 359 atau Pasal 360.1 KUHP.
Ketiga  Subyek  hukum  adalah  siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang
dilakukannya, serta tiada alasan pemaaf atau alasan pembenaran.
Keempat kesalahan maksudnya adalah  karena  kealpaanmya  atau  ke  kurang hati-hatinya  seseorang  dinyatakan  alpa apabila dipenuhi tiga syarat : 1. Kelalaian
2. Konsekuensi  dari  tindakannya  akan diramalkan.
3. Membuat  terbunuhnya  orang  lain  atau orang lain mengalami luka-luka berat..

## REFERENSI
Yuliadi,  2020,  Penerapan  Pasal  359  Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Pidana Dalam  Kasus  Kecelakaan  Lalu
Lintas,
Skripsi,Universitas
Muhammadiyaj Magelang.
R.  Lembong.,  Sumilat,  “Penegakan  Hukum
Pidana Karena Kelalaian  Pengemudi Kendaraan  Yang  Mengakibatkan Kecelakaan  Lalu  Lintas”,  Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/2021
Heaven  Tewu,  “Penerapan  Pasal  359  Kuhp
Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dan  Angkutan  Jalan”,  Lex  Crimen Vol. VIII/No. 8/Ags/2019 Heaven Tewu, “UrgensiPerlindungan Hukum Bagi Korban KecelakaanMenurut UUNo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan”,  Doktrina:  Journal of Law, 3 (1)April2020: 77-86 Buku Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Reseacrh  II, Rerebut  Fakultas  Psikologi  UGM, Yogyakarta, 2009,hal.147
Soleman    B.  Taneko,Pokok-pokok  studi hukum dalam masayarakat,2009
Subekti  dan  Tjitrosudibio,  Kamus  Hukum, Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1992,
hlm.70. Wirjono Prodjodikoro. Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Idonesia. Refika Aditama. Bandung. 2008
Wirjono  Prodjodikoro.  Asas-asas  Hukum
Pidana  di  Indonesia.  PT.  Eresco.
JakartaBandung. 1979
Soerjono  Soekanto.  Pengantar  Penelitian
Hukum. UI Press. Jakarta. 1982
Soerjono  Soekanto,Penegakan  hkum  lalu lintas  dan  kepatuhan  terhadapnya dalam masalah hukum dan pembangunan,1978, hal 524
Samidjo.  Ringkasan  Dan  Tanya  Jawab
Hukum Pidana. CV Armico. Bandung. 1985
Bambang  Poernomo,  Asas-Asas  Hukum
Pidana,:  Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 2002 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab  dalam  Hukum Pidana,  Seksi  Kepidanaan  Fakultas
Hukum  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta, 2006, hlm.8-9.

## Internet
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa  Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1988.
Artikel Kompas.com ,  "Angka  Kecelakaan Lalu  Lintas  di  Indonesia  pada  2021 Masih Tinggi", https://otomotif.kompas.co m/read/2022/03/25/174100615/angk a-kecelakaan-lalu-lintas-di- indonesia-pada-2021-masih-tinggi . Pada 29 Desember 2021
Jatim  hari  ini.co.id  Kecelakaan  Lalu  Lintas di  Mojokerto  Meningkat  Sepanjang 2021”  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di Mojokerto  Meningkat  Sepanjang 2021  -  Jatim  Hari  Ini.  Pada  29 Desember 2021

## Undang-Undangan
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana UU  Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu Lintas dan Jalan Raya,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 UU  No.1  Tahun  1960  Tentang  Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana