keuangan  pusat  dan  daerah  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya Undang-undang  tentang  pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh pasal  18,  18A  dan  18B  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dituangkan dalam  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
3. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor III/MPR/2000  tentang  Sumber  hukum
dan  tata  urutan  peraturan  perundang- undangan  yang  dituangkan  dalam Undang-undang  Nomor  10  Tahun
2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai  terbentuknya  undang-undang yang  terkait  yang  dituangkan  dalam Undang-Undang  Nomor  34  Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berkaitan dengan Pasal 4
Ketetapan  MPR  No.  1  Tahun  2003, terdapat 11 (sebelas) Ketetapan MPR yang merupakan  pekerjaan  rumah  bagi  DPR, meskipun  ada  beberapa  diantaranya  sudah dirubah menjadi undang-undang. Terdapat 7 Ketetapan MPR lagi yang menjadi tugas dari  DPR  untuk  segera  dijadikan  sebagai undang-undang.  Permasalahannya  adalah, ketersediaan  waktu  DPR  untuk  segera merealisasikan 7 Ketetapan MPR.
Banyaknya  tugas  dan  pekerjaan  yang diemban  oleh  DPR  menjadi  penghalang. Meskipun  demikian,  optimisme  untuk segera diselesaikannya tugas DPR tersebut masih  tetap  terbuka  lebar.  Hal  ini tergantung  dari  keinginan  DPR  dalam menyikapi  dan  melaksanakannya  sebagai bentuk tanggungjawabnya.
Perubahan terhadap ketetapan MPR  membawa  konsekuensi  yuridis terhadap  pemberlakuan  ketetapan  MPR yang  sekiranya  masih  diberlakukan  dan belum  mengalami  perubahan.  Ketetapan MPR  ini  masih  saja  mengikat  sebelum diadakan  yang  baru.  Dengan  demikian dapat berimplikasi pada peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Aturan  Peralihan  Pasal  1  yang berbunyi :
“Segala  peraturan  perundang- undangan  yang  ada  masih  tetap berlaku  selama  belum  diadakan yang  baru  menurut  Undang- Undang Dasar ini.
Kemudian dalam Aturan Peralihan Pasal II yang berbunyi :
“Semua lembaga Negara yang ada masih  tetap  berfungsi  sepanjang untuk  melaksanakan  ketentuan Undang-Undang  Dasar  dan  belum diadakan  yang  baru  menurut Undang-Undang Dasar ini”.
Dengan  demikian  ketetapan MPR tersebut masih mengikat meskipun  berdasarkan  pada  undang- undang  Nomor  10  Tahun  2004, kedudukan  Ketatapan  MPR  tidak  lagi terdapat  dalam  tata  urutan  peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan  arti  bahwa  Tap  MPR tersebut  tidak  lagi  dapat  dijadikan sebagai dasar. Dengan adanya perubahan  keberadaan  produk  hukum ketetapan MPR ini maka sifat mempengaruhi ke bawah bagi peraturan  perundang-undangan  tidak berlaku lagi.
Dalam  pada  itu,  beberapa konsideran  yang  terdapat  UU  sebagai pelaksanaan ketetapan
MPR, menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan  karena  ketetapan  MPR
merupakan  sumber  hukum  secara formal  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  di  bawahnya.
Terhadap peraturan perundang-
undangan  sebelum  adanya  perubahan terhadap  ketetapan  MPR  No.  1  Tahun 2003.  Sebuah  peraturan  perundang- undangan yang kehadirannya
mengikat  secara  publik,  berasal  atau bersumber  dari  peraturan  perundang-- undangan  yang  lebih  tinggi.  Dengan adanya  perubahan  terhadap  ketetapan MPR  ini  berakibat  terhadap  cacatnya produk peraturan perundang-undangan yang  mendasarkan  pada  ketetapan MPR.
Apabila  hal  ini  menimbulkan perubahan  terhadap  legitimasi  dari berlakunya peraturan perundang-
undangan  yang  ada  maka  perlu dilakukan perubahan terhadapnya.
Secara prosedur ketatatanegaraan
perubahan terhadapnya memakan waktu  yang  sangat  panjang  sekali. Besar dan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang harus dirubah  baik  pada  tingkat  pusat maupun  pada  tingkat  daerah,  maka kekuatan  mengikat  yang  dimiliki  oleh peraturan  perundang-undangan  yang dibuat  dengan  mendasarkan  pada peraturan  perundang-undangan  secara langsung berubah.

## 4. Produk  hukum  yang  dikeluarkan oleh MPR setelah Amandemen UUD
1945 Kalau  dikaji  lebih  jauh,  produk
hukum  dapat  dikeluarkan  oleh  MPR
adalah  berupa  keputusan  dan  bukan berupa  ketetapan  tidak  terlepas  dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan struktur kelembagaan Negara berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengakibatkan  terjadinya  perubahan kedudukan, fungsi, tugas dan
wewenang lembaga Negara dan
lembaga  pemerintahan  yang  ada.
Perubahan tersebut telah
mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku. Salah satu perubahan tersebut menyangkut  produk  hukum  yang dihasilkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Kedudukan  MPR  pada  waktu sebelum  perubahan  UUD  1945  lebih dilihat  sebagai  bentuk  pendaulatan terhadap keberadaan MPR yang superior.  Produk-produk  hukum  yang dikeluarkan  oleh  MPR  dalam  bentuk „Ketetapan‟  seakan-akan  menyamai kedudukan  dari  pengaturan  UUD sehingga  perlu untuk  diturunkan desajat  pemaknaannya  supaya  tidak menimbulkan  tumpang  tindih  dan interpretasi  yuridis yang menimbulkan kekeliruan  dalam  penggunaan  dan penerapannya. Dengan demikian, bentuk  produk  hukum  MPR  berupa keputusan ini sesuai dengan kedudukan  MPR  yang  tidak  lagi memegang kedaulatan rakyat. Sifatnya untuk  menjadikan  produk  hukum dalam  skala  lebih  besar  seperti ketetapan dan sebagai dasar penjiwaan dari  penyusunan  produk  hukum  yang berada  di  bawahnya  sudah  dapat diwakili  dengan  keberadaan  Undang- undang.
Produk  hukum  MPR  setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengakibatkan terjadinya perombakan  struktural  pada  tingkatan tata  hirarki  peraturan  perundang- undangan di Indonesia. Dalam ketentuan  UU  No.  10  Tahun  2004 yang  menggantikan  kedudukan  dari Tap  MPR  No.  III  Tahun  2000  tidak menempatkan produk MPR dalam tata hirarki.  Produk  MPR  tidak  lagi menjadi  bagian  dan  acuan  dalam  tata hirarki pembuatan peraturan
perundang-undangan. Kewenangan MPR mengeluarkan produk hukum
berkaitan  dengan  kedudukan  MPR sebagai  Lembaga  Tinggi  Negara  yang terdiri  dari  DPR  dan  DPD,  MPR seakan-akan  tidak  memiliki  organ. Keanggotaan  MPR  ini  disebut  sebagai joint  session .  Namun  apakah  MPR  ini serta  merta  dapat  disebut  sebagai sebuah  lembaga  joint  session?  Hal  ini tentu tidak dapat dikatakan begitu saja, karena  sebagai  sebuah  lembaga joint session , produk hukum yang
dihasilkan oleh MPR tentu tidak dapat disebut Ketetapan (TAP) MPR. Secara struktur  terbentuknya  oleh  DPR  dan DPD  ( joint  session )  hal  ini  sangatlah rancu.  Sebagaimana  diketahui  bahwa DPD  tidak  memiliki  kewenangan legislasi  sebagaimana  yang  dimiliki oleh  DPR  pada  tataran  lembaga perwakilan,  namun  pada  tingkatan lembaga permusyawaratan DPD justru diberikan  hak  legislasi  yang  setara dengan  DPR.  Terjadinya  kesalahan kompetensi ( dis-competention ), di mana  salah  satu  lembaga  perwakilan tidak  memiliki  kewenangan  untuk mengeluarkan hak legislasinya. 97
Keberadaan produk hukum MPR  yang  berupa  ketetapan  yang diubah  menjadi  keputusan  MPR  telah menimbulkan  suatu  persoalan  baru dalam  perihal  pengujian  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang berada di bawah produk hukum MPR. Meskipun  setelah  adanya  Mahkamah Konstitusi maka hal-hal yang berkaitan  dengan  judicial  terhadap perundang-undangan  dilakukan  oleh lembaga  hukum  tersebut.  Sedangkan terhadap peraturan perundang- undangan  di  bawah  undang-undang
97 Dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 junto Pasal 41,  42,  dan  43  UU  No.  22  Tahun  2003  tentang Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD  dan DPRD,  DPD  hanya  diberikan  fungsi  dalam mengajukan,  membahas  Rancangan  Undang- undang.  Ketentuan  tersebut  tidak  menyebutkan tentang kewenangan yang dimiliki oleh DPD dalam bidang pembuatan Undang-undang.
dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung. Apakah  dengan  adanya  perubahan terhadap  keberadaan  produk  hukum yang  dikeluarkan  oleh  MPR  berupa keputusan dapat berakibat pada terjadinya  peluang  bagi  pemanfaatan celah-celah  kekosongan  lembaga  yang berhak untuk menguji setiap peraturan perundang-undangan  yang  berada  di bawah  MPR  seperti  pada  pengaturan dalam Ketetapan
MPR
No.
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan.
Ni‟matul Huda menjelaskan, bahwa untuk  mengisi  kekosongan  pengaturan tentang  kewenangan  menguji  terhadap undang-undang,  MPR  dalam  sidang tahunan  7-18  Agustus  2000  telah menghasilkan sejumlah ketetapan yang  salah  satunya  adalah  Ketetapan MPR  Nomor  III/MPR/2000  Tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan  Perundang-undangan.  Tap ini  antara  lain  mengatur  tentang Pertama , sumber hukum dasar nasional  Pancasila  dan  tats  urutan peraturan perundangan republik indonesia; kedua ,  kewenangan  MPR menguji undang-undang terhadap
UUD  1945  dan  Tap  MPR  serta kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan Perundang-
undangan  di  bawah  Undang-undang;
ketiga ,  pencabutan  dan  pernyataan tidak  berlakunya  lagi  Tap.  MPRS  No.
XX/MPRS/1966 Tentang
Memorandum DPR-GR mengenai
Sumber  Tertib  Hukum  RI  dan  Tata Urutan peraturan Perundang-undangan RI dan Tap MPR No IX / MPR / 1978 tentang Perlunya Penyempurnaan yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) TAP MPR RI No V/MPR/1973. 98
98 Ni’matul  Huda,  Politik  Ketatanegaran  Indonesia Kajian  Terhadap  Dinamika  Perubahan  UUD  1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 208
Pemberian  kewenangan  kepada MPR  untuk  menguji  undang-undang, melalui  TAP  MPR  No.  III/MPR/2000 didasari  oleh  pertimbangan; Pertama , perlu  adanya  lembaga  kewenangan untuk menguji undang-undang
terhadap UUD dan TAP MPR. Kedua ,
MPR  yang  menetapkan  UUD  dan mengeluarkan produk hukum ketetapan  MPR,  sehingga  lembaga  ini dipandang lebih mengerti dan memahami  makna  maupun  hakikat dari  materi  yang  dikandung  dalam
UUD  dan TAP MPR daripada
lembaga lain yang tidak menetapkannya.  Perlunya  lembaga yang  diberi  wewenang  untuk  menguji undang-undang sudah lama disampaikan  oleh  berbagai  kalangan masyarakat, karena tidak semua undang-undang  yang  dihasilkan  oleh DPR  dan  Presiden  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  atau  bahkan ada  yang  bertentangan  dengan  aturan yang lebih tinggi. 99 Sejalan dengan itu, keberadaan  produk  hukum  MPR berupa  “Ketetapan”  yang  menjadi dasar  bagi judicial  review undang- undang terhadap Undang-Undang
Dasar oleh MPR, memang perlu untuk digantikan  karena  telah  ada  lembaga hukum yang bertugas untuk melakukan judicial  review undang- undang terhadap UUD yaitu Mahkamah Konstitusi. Menjadi semakin  penting  kiranya  alasan  untuk menghilangkan  produk  MPR  yang berupa ketetapan.
Menurut Moh  Mahfud  MD , hukum  merupakan  produk  politik, maka ia harus diuji apakah substansinya tidak bertantangan
dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat maupun peraturan  yang  lebih  tinggi.  Akan tetapi,  pemberian  wewenang  kepada MPR  untuk  menguji  undang-undang
dipandang  tidak  tepat  dan  justru  akan
99 Ibid , hal. 209
menimbulkan masalah yuridis. Pertama , MPR adalah lembaga politik tempat aspirasi masyarakat diaktualisasikan  secara  politis  dalam rangka pengawasan terhadap kekuasaan  pemerintah. Kedua ,  dari segi keanggotaan anggota MPR adalah juga  anggota  DPR. Ketiga ,  pengujian terhadap  materil  UU  lebih  mengarah kepada  pengujian  yuridis  daripada pengujian  secara politis.  Secara politis UU  sudah  diuji  oleh  DPR. keempat , kalau  suatu  peraturan  yang  lebih rendah  bertantangan  dengan  peraturan yang lebih tinggi, berarti ada perselisihan antara dua  hukum.  Secara hakiki  hal  ini  adalah  sengketa  hukum ( legal  case ). 100 Dari  penjelasan  ini dapat  dikatakan  bahwa  MPR  tidak memiliki kapasitas
untuk
menyelesaikan  persoalan  hukum  yang berkenaan  dengan judicial  review undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.
Namun  demikian,  dilihat  dari kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MPR menimbulkan  persoalan.  Salah  satu persoalan  yang  kemungkinan  timbul dari  kewenangan  MPR  yang  hanya membuat “Keputusan” berkaitan dengan  kewenangan  yang  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar  terkait dengan  perubahan  dan  penetapan terhadap  UIJD  1945.  Dalam  hal  ini MPR  telah  melakukan  kesalahan  dan penyimpangan.  Kekuatan  keputusan MPR dalam menuangkan dan melegitimasi dari penetapan dan perubahan  UUD  yang  merupakan kewenangannya  sangat  sempit  sekali. Konstitusi bersifat “ normative closed ”, artinya  perubahan  konstitusi  tertutup dengan  cara-cara  di  luar  peraturan amandemen.  Perubahan  UUD  1945 dalam bentuk putusan Perubahan UUD adalah  menjadikan  konstitusi,  bersifat
100 Ni’matul Huda. Politik Ketatanegaran Indonesia Kajian  Terhadap  Dinamika  Perubahan  UUD  1945 ,
normative  closed sehingga  perubahan tidak lagi dilakukan oleh MPR dengan ketetapan MPR.
Adapun  produk  hukum  berupa keputusan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  pasca  amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor 5/MPR/2003  tentang  Penugasan kepada pimpinan majelis permusyawaratan  rakyat  republik indonesia  untuk  menyampaikan saran  atas  laporan  pelaksanaan putusan  majelis  permusyawaratan rakyat  republik  indonesia  oleh
Presiden,  DPR,  BPK,  MA  pada sidang tahunan Majelis 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor 5/MPR/2002 tentang Perubahan  jadwal  acara  sidang tahunan  majelis  permusyawaratan rakyat  republik  indonesia  tahun 2002 3. Keputusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor 4/MPR/2002    tentang  Perubahan jadwal acara sidang tahunan majelis  permusyawaratan  rakyat republik indonesia tahun 2002 4. Keputusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor 3/MPR/2002  tentang  Komposisi keanggotaan  komisi  A,  B,  dan  C Majelis  Permusyawaratan  rakyat
Republik  Indonesia  pada  sidang tahunan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  Republik  Indonesia  tahun 2002 5. keputusan majelis permusyawaratan  rakyat  nomor 1/mpr/2002  tentang  jadwal  acara sidang tahunan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia tahun 2002 D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Kedudukan  TAP  MPR  dalam Urutan
Perundang-undangan
merupakan  sumber  hukum  dan
memiliki tata hirarki dalam
peraturan perundang-undangan yang  berlaku,  karena  Undang Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan telah menempatkan  kembali  Ketetapan MPR  dalaam  tata  urutan  peraturan perundang undangan.
2. Produk hukum yang dapat dikeluarkan MPR setelah Amandemen  UUD  1945  adalah berupa Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Keputusan  MPR,  karena  adanya perubahan terhadap kedudukan dan fungsi,  tugas  dan  wewenang  MPR. MPR  sudah  tidak  lagi  sebagai lembaga  tertinggi  negara  namun MPR  merupakan  lembaga  Negara gabungan  (joint  session)  antara Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) dan  dewan  Perwakilaan  Daerah (DPD).
2. Saran
a. Perlu  segera  dilakukan  realisasi terhadap beberapa Ketetapan MPR yang sekiranya akan dijadikan sebagai Undang-undang agar  instruksi  yang  diberikan kepada DPR dapat diwujudkan b. Perlu adanya keseimbangan dalam  kewenangan  yang  dimiliki oleh  DPD  sehingga  keutuhan terhadap  produk  hukum  yang dikeluarkan oleh MPR merupakan satu kesatuan lembaga
perwakilan.
c. Perlu adanya peran serta dari masyarakat  untuk  memberikan  kajian dan  masukan  terhadap  kedudukan Ketetapan MPR setelah adanya perubahan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. LITERATUR
Azhary, Negara  Hukum  Indonesia,  Analisa Yuridis  Normatif  tentang  unsur-unsurnya ,  UI Press, Jakarta, 1995 Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metode  Penelitian Hukum  Normatif, Banyumedia  Publishing, Malang 2006.
Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian  Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya.
Ni‟matul  Huda. Politik Ketatanegaran Indonesia Kajian Terhadap Dinamika
Perubahan  UUD  1945 ,  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2003.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.  T.
Kansil, Hukum  Tata  Negara
Republik  Indonesia  I .  Rineka
Cipta.  Jakarta,  2000.  Cetakan Ketiga.

## B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
Undang Undang Dasar  1945 Undang Undang  Nomor 12 Tahun 2011 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014.

## TINJAUAN YURIDIS ASAS SUBSIDIARITAS YANG DIUBAH MENJADI ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

## ABSTRAK
.  Dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  upaya  pembangunan berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup,  harus  didasarkan  pada  norma  hukum  dengan memperhatikan  tingkat  kesadaran  masyarakat  dan  perkembangan  lingkungan  global  serta  perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan  lingkungan  hidup  telah  berkembang  sedemikian  rupa  sehingga perlu  disempurnakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan  hidup.  Penelitian  ini  bertujuan  memahami  dan  menganalisis  secara  yuridis  asas subsidiaritas  yang  di  ubah  menjadi  asas  ultimum  remedium  dalam  penegakan  hokum  pidana lingkungan.. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder dan metode pengumpulan serta  pengolahan data dengan studi kepustakaan.
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di  luar pengadilan.  Di  pengadilan  melalui  hukum  administrasi,  hukum  perdata  dan  hukum  pidana.  Di  luar pengadilan melalui mediasi, litigasi dan arbitrasi.
Asas  subsidiaritas  yang  diatur  dalam  UU  no  23  Tahun1997  (UUPLH)  telah  diubah  menjadi asas ultimum remedium seperti yang ditegaskan dalam UU No 32 Tahun 2009.  Pada dasarnya kedua asas  tersebut  sama  yaitu  tidak  langsung  menerapkan  sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum lingkungan.  Perbedaannya  asas  subsidiaritas  merupakan  preventif  dalam  penegakan  hukum  pidana lingkungan, tetapi asas ultimum remedium dapat langsung diterapkan apabila pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
Asas   ultimum  remedium  mempunyai  kelemahan  yaitu dalam penafsiran penegakan  hukum administrasi  dianggap  tidak  berhasil  karena  sanksi  administrasi  terdiri  dari  teguran  tertulis,  paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.
Akhirnya  penegakan  hukum  lingkungan  hendaknya  dilakukan  secara  optimal  baik  melalui pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  ,sehingga  kasus  penecenaran  dan  atau  perusakan  lingkungan dapat ditekan. Disamping itu asas subsidiaritas dan asas ultimum remedium diperjelas pengertiannya sehingga tidak salah tafsir.
Kata Kunci : Asas Subsidiaritas, Asas Ultimum Remedium, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

## 1.PENDAHULUAN
Hakikat pembangunan nasional sesungguhnya  tertuju  pada  manusia,  yaitu membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya yang bercirikan keselarasan hubungan manusia dengan  Tuhan, keselarasan  hubungan  individu dengan  masyarakat  dan  keselarasan  hubungan manusia  dengan  lingkungan  alam.  Bertolak dari  pemikiran  tersebut  di  atas,  maka pembangunan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia tidak memisahkan antara pembangunan
material  dengan  pengembangan  lingkungan hidup.  Lingkungan  hidup  sebagai  karunia  dan rahmat  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi  kehidupan  dalam  segala  aspek  dan matranya sesuai dengan wawasan nusantara.
Dalam rangka mendayagunakan sumber daya  alam  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  seperti  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  untuk  mencapai  kebahagiaan
hidup  berdasarkan  Pancasila,  maka  perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan  kebijaksanaan  nasional  yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan  kebutuhan  generasi  masa kini  dan  generasi  masa  mendatang.  Untuk  itu dipandang  perlu  melaksanakan  pengelolaan lingkungan  hidup  yang  serasi,  selaras,  dan seimbang  guna  menunjang  terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  hidup.  Dalam  penyelenggaraan pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan  hidup,  harus  didasarkan  pada norma  hukum  dengan  memperhatikan  tingkat kesadaran  masyarakat  dan  perkembangan lingkungan  global  serta  perangkat  hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan  hidup.  Kesadaran  dan  kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang  sedemikian  rupa  sehingga  perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Beberapa  dekade  terakhir  ini,  masalah lingkungan  hidup  semakin  marak  menjadi  isu sosial  ekonomi  dan  bahkan  juga  politik. Masalah  lingkungan  hidup  apabila  dikaitkan dengan  masalah  hak-hak  asasi  manusia  tidak saja  merupakan  persoalan  negara  per  negara tetapi juga menjadi persoalan dunia internasional. Hal tersebut tidaklah berlebihan, sebab  hak  untuk  memperoleh  lingkungan hidup  yang  sehat  merupakan  salah  satu  hal asasi  yang  diatur  di  dalam  Universal Declaration of Human Right 1948.
Atas  dasar  hal  tersebut  di  atas, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menerbitkan  peraturan  perundang-undangan yang  khusus  mengatur  tentang  pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UULH)  yang  berlaku kurang  lebih  selama  15  tahun,  kemudian disempurnakan  melalui  penerbitan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH). Selanjutnya  pada  3  Oktober  2009  UUPLH telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH). UUPPLH tersebut berlaku sebagai paying atau umbrella  act atau umbrella  provision atau dalam  ilmu  hukum  disebut kaderwet atau raamwet, sebab  hanya  diatur  ketentuan pokoknya  saja.Lingkungan  hidup  menurut Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  adalah  kesatuan  ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan  dan  makhluk hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Sesuai dengan  hakikat Negara Republik Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup  di  Indonesia  haruslah  diberi  dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin  kepastian  hukum  bagi  usaha pengelolaan  tersebut.  Dasar  hukum  tersebut dilandasi  oleh  prinsip  hukum  lingkungan  dan pentaatan  setiap  orang  akan  prinsip  tersebut yang  keseluruhannya  berlandaskan  wawasan nusantara.
Dengan demikian, dalam rangka pelestarian  lingkungan  hidup,  pemerintah menyediakan  sarana-sarana  hukum  yang bertujuan  untuk  mengatur  dan  mengelola lingkungan  hidup  tersebut  yang  selanjutnya disebut hukum lingkungan. Hukum lingkungan perlu ditegakkan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggarnya. Penegakan hukum lingkungan dapat dilaksanakan  dengan  3  (tiga)  cara,  yaitu melalui  hukum  administrasi,  hukum  perdata dan  hukum  pidana  dimana  masing-masing dengan  sanksi  berupa  sanksi  adminitratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam  hal  penegakan  hukum  lingkungan dengan sarana hukum pidana atau pertanggungjawaban  hukum  pidana,  patut kiranya  dikemukakan  bahwa  penggunaan sanksi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan  delik-delik  lingkungan  lebih bersifat  subsidiar,  bukan  sebagai  sarana  yang primair.
Dengan perkataan lain, sebagai penunjang  hukum  administrasi,  berlakunya ketentuan  pidana  tetap  memperhatikan  asas subsidiaritas, bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan  apabila  sanksi  bidang  hukum lain,  seperti  sanksi  administrasi  dan  sanksi perdata  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  tidak  efektif,  atau  tingkat kesalahan pelaku relatif berat, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
Keberadaan  asas  subsidiaritas  pidana  dalam penegakan  tindak  pidana  lingkungan  sejak awal  telah  mengandung  kelemahan  dalam penerapannya. Sistem perumusan pada penjelasan  tidak  jelas  sehingga  menyulitkan dalam  praktik.  Untuk  memperbaikinya  maka berdasarkan UUPPLH asas subsidiaritas diubah  menjadi  asas  ultimum  remedium. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan pengkajian secara mendalam baik  mengenai  asas  subsidiaritas  maupun  asas ultimum  remedium  dan  pengaruhnya  terhadap penegakan hukum pidana lingkungan.

## 2. LANDASAN TEORI

## A. Asas-asas hukum Lingkungan
Dalam  hukum  lingkungan  dikenal beberapa  asas  yaitu asas  subsidiaritas,  asas ultimum  remedium,  asas  precautionary , asas subsosialitas dan asas in dubio pro reo .
1. Asas Subsidiaritas
Kata  subsidiaritas  dalam  kamus  Inggris Indonesia  Jhohn  Echols  dan  Hassan  Shadily ditemukan kata “subsidiary” yang mengandung makna cabang, tambahan.
Demikian  pula  dalam  kamus  hukum  di dapatkan  kata subsidair yang  bermakna sebagai  pengganti,  tambahan,  jika  hal  pokok tidak  terjadi  atau  dapat  dilakukan,  maka sebagai  penggantinya.  Dalam  kamus  umum Belanda  Indonesia  ditemukan  kata subsidiair mengandung arti sebagai ganti, atau. Sedangkan  pada  Black‟s  Law  Dictionary subsidiary berarti subordínate, under another‟s control.
Asas  subsidiaritas  tercantum  dalam penjelasan  umum  pada  angka  7  dari  Undang- undang    Nomor  23  tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup :
“bahwa sebagai penunjang hukum administrasi,  maka  berlakunya  ketentuan hukum  pidana  tetap  memperhatikan  asas subsidiaritas,  yaitu  bahwa  hukum  pidana hendaknya  didayagunakan  apabila  sanksi hukum  lain,  seperti  sanksi  administrasi  dan sanksi  perdata,  dan  alternatif  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  sudah  dinyatakan tidak efektif, dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif  berat,  dan/atau  perbuatannya  relatif besar  dan/atau  perbuatannya  menimbulkan keresahan masyarakat”.
Penegakan hukum pidana bersifat subsidiaritas  berarti  penegakan  hukum  pidana semata-mata  guna  menunjang  penegakan hukum administrasi dan/atau penegakan hukum  perdata  baik  yang  diselesaikan  di Pengadilan  maupun  melalui  mediasi  atau konsiliasi. Manakala penegakan hukum administrasi  maupun  hukum  perdata  tadi sudah  tidak  efektif  pelaksanaannya  barulah dioperasionalkan penegakan hukum pidana.
Inilah yang dimaksudkan dengan penerapan hukum pidana tetap memperhatikan asas  subsidiaritas  karena  dalam  hal-hal  yang telah  disebutkan  di  atas,  fungsi  hukum  pidana hanya  sebagai  penunjang  hukum  administrasi, hukum  perdata  di  Pengadilan  dan  di  luar Pengadilan  melalui  Mekanisme  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (MAPS).  Dengan  asas subsidiaritas  pendayagunaan  instrumen  pidana adalah  sebagai  cabang    (bukan  pokok)  atau berupa  tambahan  atau  pengganti  apabila pendayagunaan  instrumen  hukum  administrasi dan hukum perdata serta penyelesaian sengketa tidak efektif.
2. Asas Precautionary (Precautionary Principle)
Dari  asas  subsidiaritas  ini  dalam penerapannya  terkandung  asas precautionary (Precautionary Principle) . Precautionary dalam  kamus  Inggris  Indonesia  tersebut bermakna, yang berhubungan dengan pencegahan atau tindakan pencegahan. Dengan demikian pencegahan lebih
didahulukan  dan  diutamakan  dari  penindakan. Sedangkan apabila akan dilakukan penindakan harus  dilakukan  secara  bertahap  dari  tindakan yang  teringan,  tindakan  sedang  dan  terakhir dengan tindakan berat.
Prinsip  precautionary  ini  dapat  kita jumpai  pada  prinsip  nomor  15  deklarasi  rio (Rio Declaration on Environment and Development,  1992),  yang  memuat  21  prinsip untuk membangun kerjasama global yang baru dan seimbang melalui  kerjasama  antar  negara. Deklarasi  rio  ini  telah  mengadopsi  beberapa prinsip  yang  sebelumnya  terdapat  dalam deklarasi Stockholm 1972 (Stockholm
Declaration  on  The  Human  Environment) yang  mengamanatkan  pembangunan  yang berkelanjutan (sustainable development) sebagai basis aksi global, regional dan lokal.
Asas  atau  prinsip  ini  mengandung pengertian  bahwa  tindakan  pencegahan  atau perlindungan  lebih  baik  daripada  tindakan pemulihan, serta kekurangan ilmu pengetahuan  bukanlah  suatu  alasan  untuk melakukan  pencegahan  terhadap  perbuatan- perbuatan yang potensial merugikan lingkungan.  Prinsip  ini  mendorong  untuk bertindak  cepat  dan  tepat  (tidak  menunda) sebagai  upaya  pencegahan  walaupun  terdapat kelangkaan  dan  kurangnya  pembuktian  atau ketersediaan  data  ilmiah  yang  memadai.  Asas atau  prinsip  15  dari  Deklarasi  Rio  ini  lebih tepat  digunakan  dalam  hukum  perdata,  karena pertanggung jawaban tanpa pembuktian adanya unsur kesalahan.
Sedangkan  untuk  hukum  pidana  maka asas  precautionary  ini  mengandung  makna bahwa  pencegahan  lebih  didahulukan  dan diutamakan dari penindakan. Kalau penindakan yang dilakukan, maka penerapannya  dilakukan  secara  bertahap, tidak  langsung  dikenakan  penindakan  yang terberat,  yaitu  dilakukan  secara  bertahap  dan berjenjang, dari penindakan yang teringan, dan bila  pelanggaran  tetap  dilakukan  maka  akan dikenakan  sanksi  yang  lebih  berat,  demikian selanjutnya. Prinsip precautionary menghendaki tindakan pencegahan atau pengawasan  dari  instansi  terkait  harus  lebih dikedepankan (hukum administrasi)
dibandingkan  dengan  penindakan  hukum pidana.  Akan  tetapi  menurut  Daud  Silalahi prinsip ini tidak jelas posisinya dalam Undang- undang No 23 tahun 1997.
3. Asas Ultimum Remedium
Kesulitan atau hambatan asas subsidiaritas  pada  praktik  penegakan  hukum pada  UUPLH  telah  diperbaiki  pada  UUPPLH dengan  mengubah  asas  subsidiaritas  menjadi asas ultimum remedium yang dinyatakan pada penjelasan  umum  UUPPLH  angka  6  sebagai berikut : “Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan  hukum  pidana  sebagai  upaya terakhir  setelah  penerapan  penegakan  hukum administrasi dianggap tidak berhasil.
Penerapan  asas  ultimum  remedium  ini  hanya berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu, yaitu  pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”.
Ultimum  mengandung  makna  paling akhir  atau  terakhir,  sedangkan  kata  remedium ditemukan  berasal  dari  kata remedy yang mengandung  makna  obat  atau  memperbaiki. Apabila  ultimum  remedium  dikaitkan  dengan penegakan  hukum  pidana  lingkungan,  maka harus  dimaknai  bahwa  hukum  administrasi dinyatakan  tidak  berhasil  barulah  hukum pidana  didayagunakan  sebagai  upaya  terakhir dalam  memperbaiki  lingkungan.  Dengan demikian  dalam  kerangka  operasionalisasi hukum  pidana  dikaitkan  dengan  asas  ultimum remedium  jauh  lebih  tegas  dibandingkan operasionalisasi asas subsidiaritas pada UUPLH. Hanya saja UUPPLH sangat membatasi dengan delik formil (yang berkaitan dengan hukum administrasi) tertentu saja,  padahal  masih  banyak  delik  formil  yang lain namun justru hukum pidana didayagunakan secara primum remedium.
4. Asas Subsosialitas
Makna asas subsosialitas (subsocialiteit) adalah  hakim dapat tidak menjatuhkan pidana walaupun terdakwa telah terbukti dan dinyatakan  bersalah,  jika  delik  itu  terlalu ringan  atau  melihat  keadaan  pada  waktu perbuatan  dilakukan  atau  sesudah  perbuatan
dilakukan.  Asas  subsosialitas  ini  berkaitan langsung dengan asas ultimum remedium.
Menurut  Syahrul  Machmud  dalam hukum  pidana  modern,  terhadap  terdakwa tidak  selalu  dijatuhi  pidana  penjara,  karena banyak  hukuman  alternatif    lain  yang  dapat diterapkan  pada  terdakwa,  hal  ini  telah tercantum dalam RUU-KUHP. Meski demikian  di  Indonesi  belum  diterapka  hukum pidana  modern,  terbukti  dari  UUPPLH  yang baru,  selalu  menerapka  pidana  penjara  pada terdakwa,  bahkan  kepada  pejabat  yang  tidak melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dapat dipidana  penjara  pula.  Sehingga  akibatnya seluruh  lembaga  pemasyarakatan  kelebihan penghuni  (over  capacity).  Keadaan  semacam ini sesungguhnya kurang menguntungkan bagi perkembangan hukum pidana itu sendiri.

## 5. Asas In Dubio Pro Reo
Sejak  UUPPLH  diundangkan  pada  3 oktober  2009,  maka  telah  terjadi  perubahan undang-undang  pada  hukum  lingkungan. Apakah  penggantian  asas  subsidiaritas  oleh asas  ultimum  remedium  dapat  mempengaruhi penerapan  delik  formal  pada  penegakan hukum pidana lingkungan. Bagaimana perlakuan  hukum  pidana  terhadap  perubahan undang-undang tersebut.
Sanksi  pidana  pada  UUPPLH  lebih berat  bila  dibandingkan  dengan  UUPLH, karena  pada  UUPPLH dikenal  sanksi  minimal dan  denda  minimal  serta  sanksi  pidana  yang jauh  lebih  berat  bila  dibandingkan  dengan UUPLH.  Demikian  pula  perlakuan  terhadap delik  formal  kecuali  pada  pelanggaran  baku mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi,  dan  baku mutu gangguan, semuanya diterapkan langsung  hukum  pidana  atau  hukum  pidana difungsikan  primum  remedium.  Sedangkan pada UUPLH pada delik formal hukum pidana difungsikan secara ultimum remedium.
Dengan  demikian  bila  pelanggaran hukum  lingkungan  dilakukan    sebelum UUPPLH  diundangkan,  maka  pelanggarnya tetap  dikenakan  UUPLH  karena  lebih  ringan, hal  ini  dikenal  dengan asas  in  dubio  pro  reo atau dikenakan hal yang menguntungkan/meringankan terdakwa.

## B.Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan (environmental enforcement)
Makna  penegakan  hukum  atau law enforcement atau rechthandhaving khususnya terhadap penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Seminar Hukum Nasional 1980 dinyatakan :
“Penegakan  hukum  pidana  diarahkan  kepada perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan  serta keseimbangan  dan  keselarasan  hidup  dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan  masyarakat/  negara, korban dan pelaku”.
Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwa hakekat  dari  penegakan  hukum  adalah  suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan  atau  ide-ide  hukum  menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran  badan  pembentuk  UU  yang berupa  ide  atau  konsep-konsep  tentang keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan sosial  yang  dirumuskan  dalam  peraturan hukum  itu.  Dengan  kata  lain  penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.
Pengertian penegakan hukum lingkungan menurut Tim Penyusun Kebijaksanaan  Strategi  dan  Rencana  Aksi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kantor Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup,  bahwa penegakan  hukum  lingkungan  hidup  adalah tindakan  untuk  menerapkan  perangkat  hukum melalui  upaya  pemaksaan  sanksi  hukum  guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat  dalam  peraturan  perundang-undangan lingkungan hidup.
Menurut  Soerjono  Soekanto  agar  upaya penegakan  hukum  berjalan  dengan  baik  dan sempurna,  maka  paling  sedikit  harus  ada empat faktor yang harus dipenuhi :
1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan.
3. Fasilitas  yang  diharapkan  akan  dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
4. Warga  masyarakat  yang  terkena  ruang lingkup peraturan tersebut.
Agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka keempat elemen  tersebut  harus  berjalan  seiring  dan serasi.  Karena  masing-masing  elemen  saling menunjang  dan  melengkapi,  sehingga  bila salah  satu  elemen  kurang  serasi  maka  akan sangat  mempengaruhi  elemen  lainnya,  dan terjadilah ketimpangan dalam upaya penegakan hukum tersebut.
Terhadap elemen ketiga tentang fasilitas yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, ternyata pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah belum  mengganggarkan  dana  khusus  untuk melakukan uji klinis atas limbah yang dibuang oleh  pihak  industri  secara  teratur.  Karena penanggulangan masalah lingkungan memerlukan  dana  yang  cukup  besar,  selain penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi lingkungan  serta  managemen  lingkungan,  dan oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Perlu disadari bahwa  penegakan  hukum  lingkungan  lebih spesifik  dan  rumit,  maka  agar  penegakan hukum lingkungan ini dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung oleh laboratorium  yang  memadai  dengan  tenaga yang  profesional,  serta  dukungan  dana  yang tidak  kecil.  Dengan  demikian  aparat  penegak hukum  administrasi  dapat  melakukan  tugas dan  fungsinya  secara  teratur  sehingga  dapat dicegah kerusakan lingkungan sebelum semakin menjadi rusak/parah. Kenyataan yang terjadi selama ini adalah, manakala masyarakat telah  resah  akibat  alam  tercemar,  barulah aparat pemerintah tururn tangan.
Kelemahan dari keempat faktor tersebut terhadap  masalah  lingkungan  jelas  sangat besar pengaruhnya, kelemahan tersebut
menjadikan penegakan hukum lingkungan kita semakin tidak berdaya.
Sedangkan Satjipto Rahardjo
menyatakan, bahwa penegakan hukum mengandung  pilihan  dan  kemungkinan,  oleh karenanya  dihadapkan  pada  masalah  yang kompleks,  baik  pada  tahap  aplikasinya maupun pada tahap formulasi. Karena kondisinya  tidak  steril  maka  dalam  proses penegakannya  juga  dapat  dihinggapi  berbagai
permasalahan  baik  yang  positif  maupun negatif, dipengaruhi oleh berbagai kepentingan baik  kepentingan  pembuat  Undang-undang, kepentingan  pelaksana  Undang-undang,  dan kepentingan  dari  unsur-unsur  yang  terdapat  di dalam  proses  penegakan  hukum  tampaknya memegang peran dominan.
Istilah  pidana  dalam  tulisan  ini  terfokus pada  penegakan  hukum  pidana  berkaitan dengan  asas  susidiaritas  atau  asas  ultimum remedium yang berkaitan dengan asas precautionary  yang  memiliki  sifat  khas, berbeda  dengan  penerapan  hukum  pidana biasa.
Penegakan  hukum  pidana  lingkungan merupakan  serangkaian  kegiatan  dalam  upaya tetap  mempertahankan  lingkungan  hidup dalam  keadaan  lestari  yang  memberi  manfaat bagi  generasi  masa  kini  dan  juga  generasi masa  depan.  Upaya  tersebut  sangat  komplek dan  banyak  sekali  kendala  dalam  tataran aplikatif.
Penerapan  hukum  pidana  dikaitkan dengan  asas  subsidiaritas  yang  diganti  asas ultimum remedium dengan delik formil, maka hukum  administrasi  harus  didayagunakan terlebih  dahulu.  Apabila  penegakan  hukum administrasi  tidak  efektif  barulah  penegakan hukum pidana didayagunakan.
Khusus  untuk  UUPPLH  pengaturan tentang  penyidik  lingkungan  diatur  dalam pasal 94 dan pasal 95.
Pasal 94 UUPPLH menyebutkan :
Ayat  (1)  :Selain  Penyidik  Pejabat  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan  instansi  pemerintah yang  lingkup  tugas  dan  tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  diberi wewenang sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.
Ayat (4) : Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri  sipil  melakukan  yaitu  bahwa
hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi hukum lain,  seperti  sanksi  administrasi  dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian  sengketa  lingkungan hidup sudah dinyatakan tidak efektif,
dan/atau  tingkat  kesalahan  pelaku relatif  berat,  dan/atau  perbuatannya relatif  besar  dan/atau  perbuatannya menimbulkan keresahan
masyarakat”.  penyidikan,  penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan  kepada  penyidik pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
Ayat  (5)  :  Penyidik  pejabat  pegawai  negeri
sipil meberitahukan dimulainya penyidikan  kepada  penuntut  umum dengan  tembusan  kepada  penyidik pejabat  polisi  Negara  Republik Indonesia
Ayat  (6)  :  Hasil  penyidikan  yang  telah dilakukan  oleh  penyidik  pegawai negeri  sipil  disampaikan  kepada penuntut umum.
Pasal 95 UUPPLH menyebutkan :
Ayat  (1)  :  Dalam  rangka  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan  hidup,  dapat  dilakukan penegakan  hukum  terpadu  antara penyidik pegawai negeri sipil,
kepolisian,  dan  kejaksaan  di  bawah koordinasi Menteri.
Oleh  karena  itu  penegakan  hukum pidana lingkungan pada dasarnya dapat dibagi menjadi  beberapa  tahapan  yaitu  tahapan pre- emtive, tahapan preventif dan tahapan represif.
Tahapan  pre-emtive  adalah  suatu  proses antisipatif  di  mana  upaya  deteksi  lebih  awal berbagai  faktor  pencetus  pencemarandan/atau perusak  lingkungan.  Tahapan  preventif  adalah serangkaian  tindakan  nyata  dengan  tujuan pencegahan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan. Tahapan represif adalah penindakan dari aparat penegak hukum pidana
terhadap  pelaku  atas  pelanggaran  hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
.

## 3. METODOLOGI
Penelitian hukum  ini  menggunakan tipe   penelitian   hukum   normatif. "Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan, yaitu  dengan  meneliti  bahan  pustaka  sebagai data sekunder. Tipe penelitian hukum normatif didasari  oleh  kerangka  konsepsional  dan kerangka  teoritis,  juga  terdiri  dari  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum dan  taraf  sinkronisasi  vertikal  maupun horisontal."

## 4. PEMBAHASAN
Asas  subsidiaritas  dalam  UU  No.  23 Tahun  1997  yang  lalu  telah  dihapus  pada  UU No.  32  Tahun  2009,  diganti  dengan  asas ultimum remedium.
Asas  subsidiaritas  yaitu  bahwa  hukum pidana  hendaknya  didayagunakan  apabila sanksi  hukum  lain,  seperti  sanksi  administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  sudah  dinyatakan tidak efektif, dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif  berat,  dan/atau  perbuatannya  relatif besar  dan/atau  perbuatannya  menimbulkan keresahan masyarakat”.
Dalam  pasal  30  UU  No  23  Tahun  1997 di sebutkan bahwa :
1.    Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2.    Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak berlaku  terhadap  tindak  pidana  lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undangundang ini.
3.      Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan
hanya  dapat  ditempuh  apabila  upaya tersebut  dinyatakan  tidak  berhasil  oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Sedangkan  dalam  pasal  84  UU  No.  32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Asas  ultimum  remedium    mewajibkan penerapan  penegakan  hukum  pidana  sebagai upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakan hukum  administrasi  dianggap  tidak  berhasil. Penerapan  asas  ultimum  remedium  ini  hanya berlaku  bagi  tindak  pidana  formil  tertentu, yaitu  pemidanaan  terhadap  pelanggaran  baku mutu air limbah, emisi dan gangguan”.
Asas ini lebih dipertegas pemaknaannya  dalam  pasal  100  ayat  (2) UUPPLH  yaitu,  setiap  orang  yang  melanggar baku  mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi,  atau baku mutu gangguan baru dapat dipidana, jika sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu  kali  mengapa  tidak  dilakukan  tindakan penegakan  hukum  administrasi  sebagai  upaya preventif,  tetapi  langsung  diterapkan  hukum pidana.  Kelemahan  mendasar  ini  dapat dipastikan pada penegakan hukum pidana pada UUPPLH  akan  mengalami  hambatan  seperti pada UUPLH yang lalu.
Namun bila dicermati penjelasan  umum UUPPLH  pada  angka  6  tentang  asas  ultimum remedium  tetap  mengandung  kelemahan mendasar.  Karena  penjelasan  umum  dalam UUPPLH  sangat  tidak  memadai  untuk dijadikan  pedoman  dalam  tataran  aplikatif. Karena dalam tataran aplikatif sangat diperlukan aturan pelaksana
yang  sangat  jelas  dan  detail  dan  harus dihindarkan  multi  tafsir  atau  debattable  dalam memaknai  suatu  ketentuan.  Kelemahan  dalam tataran formulatif tersebut jelas akan menimbulkan  banyak  masalah  pada  tataran aplikatif, seperti tidak adanya kepastian hukum dan  akan  banyak  menimbulkan  masalah  pada bidang  koordinasi  antar  institusi  terkait  dalam penanganan  masalah  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan.
UUPPLH mewajibkan penerapan penegakan  hukum  pidana  terhadap  delik formil  tertentu  sebagai  upaya  terakhir,  setelah hukum  administrasi  dianggap  gagal  atau pelanggaran  telah  dilakukan  lebih  dari  satu kali.  Konsekuensi  yuridis  dari  kata  wajib  ini adalah  batal  demi  hukum  bila  tidak  ditaati. Konkritisasi dari hukum administrasi dianggap gagal  tersebut,  tidak  ada  penjelasan  lebih lanjut.

## 5. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  di luar  pengadilan.  Di  pengadilan  melalui hukum  administrasi,  hukum  perdata  dan hukum  pidana.  Di  luar  pengadilan  melalui mediasi, litigasi dan arbitrasi.
2. Asas subsidiaritas yang diatur dalam UU no 23  Tahun1997  (UUPLH)  telah  diubah menjadi  asas  ultimum  remedium  seperti yang  ditegaskan  dalam  UU  No  32  Tahun 2009.    Pada  dasarnya  kedua  asas  tersebut sama  yaitu  tidak  langsung  menerapkan sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum lingkungan. Perbedaannya asas subsidiaritas  merupakan  preventif  dalam penegakan  hukum  pidana  lingkungan, tetapi  asas  ultimum  remedium  dapat langsung  diterapkan  apabila  pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali terhadap baku mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi,  atau baku mutu gangguan.
3. Asas    ultimum  remedium    mempunyai kelemahan yaitu dalam penafsiran penegakan  hukum  administrasi  dianggap tidak  berhasil  karena  sanksi  administrasi terdiri  dari  teguran  tertulis,  paksaan
pemerintah,  pembekuan  izin  lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan.

## Saran
1. Penegakan  hukum  lingkungan  hendaknya dilakukan  secara  optimal  baik  melalui pengadilan maupun di luar pengadilan,sehingga kasus penecenaran dan atau perusakan lingkungan dapat ditekan.
2. Asas  subsidiaritas  dan  asas  ultimum remedium masih perlu disosialisasikan agar lebih dapat di pahami penerapannya
3. Harus ada kejelasan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum administrasi  sehingga  ada  kepastian  berapa kali  dan  berapa  lama  tindakan  administrasi baru dapat dikatakan tidak berhasil. Apakah setelah  mendapat  teguran  tertulis  sebagai sanksi administrasi yang paling rendah dan tidak  dipatuhi  sudah  dinyatakan  dianggap tidak  berhasil  ?  Bagaimana  pula  makna pelanggaran  dilakukan  lebih  dari  satu  kali, apakah  cukup  dua  kali  saja  ataukah  tiga kali atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan , Sinar Grafika , Jakarta, 2005
Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Joni Emirzon , Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum ,  Kencana Prenada Media Grup, 2005
Philipus  M.  Hadjon,  (Koordinator  Tim),
Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta, 2005
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum , Suatu Tinjauan Sosiologis , Sinar Baru, Bandung.
Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

## B. PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN.
Undang-Undang  No  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup