## Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah
Eko Warsiyanto Nugrahadi 1 , Basuki 2
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 1 Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 2

## Abstract
The application of SAK EMKM which took effect on January 1, 2018 has not been carried out by the SMEs. The development of 4% every year makes MSME the wheels of the Indonesian economy and accounts for half of Indonesia's GDP.  SAK EMKM require SMEs to carry out financial accountability by preparing financial  reports  as  a  whole  as  a  form  of  modern  business  management.    The  form  of  financial accountability possessed by SMEs is still simple and not yet standardized.  The inability of SMEs to carry out forms of financial accountability in accordance with SAK EMKM is a problem in this study.  By using a qualitative case study form of research aimed at formulating an ideal form of financial accountability carried out by SMEs.  Case studies were conducted at the top five SMEs based on total sales, which is a research limitation.  The ideal form of financial accountability for SMEs to fulfill tax obligations is single entry accounting.
Keywords.  Accountability;  Lamongan;  Financial statements;  Micro, Small and Medium Enterprises.

## Abstrak
Penerapan  SAK  EMKM  yang  berlaku  pada  1  Januari  2018  belum  dilakukan  oleh  para  pelaku  UMKM. Perkembangan  4%  tiap  tahun  menjadikan  UMKM  sebagai  roda  perekonomian  Indonesia  serta menyumbang  setengah  dari  PDB  Indonesia.  Standar  EMKM  mengharuskan  pelaku  UMKM  untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dengan menyiapkan laporan keuangan secara keseluruhan sebagai bentuk pengelolaan usaha yang modern. Bentuk akuntabilitas keuangan yang dimiliki oleh UMKM masih sederhana dan belum terstandarisasi. Ketidakmampuan UMKM melakukan bentuk akuntabilitas keuangan sesuai SAK EMKM merupakan masalah dalam penelitian ini. Dengan menggunakan bentuk penelelitian kualitatif  studi  kasus  yang  bertujuan  untuk  merumuskan  bentuk  ideal  akuntabilitas  keuangan  yang dilaksanakan  UMKM.  Studi  kasus  dilakukan  pada  lima  besar  UMKM  berdasarkan  total penjualan  yang merupakan  keterbatasan  penelitian.  Bentuk  akuntabilitas  keuangan  yang  ideal  bagi  UMKM  untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu single entry accounting . Kata kunci. Akuntabilitas; Lamongan; Laporan Keuangan; Usaha Mikro Kecil Menengah.
Corresponding author. ekowarsiyanto.n@gmail.com 1 , basuki@feb.unair.ac.id 2
How to cite this article. Nugrahadi, E. W. (2020). Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan. Jurnal Pendidikan Akuntansi  &  Keuangan, 8 (1), 33–44. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17915
History of article. Received: Agustus 2019, Revision: November 2019, Published: Januari 2020
Eko Warsiyanto Nugrahadi 1 Basuki 2 / Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan

## PENDAHULUAN
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) efektif  berlaku  di  Indonesia  per  tanggal  1 Januari 2018. Standar ini mengharuskan para pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) untuk membuat laporan keuangan yang  terdiri  dari  Neraca,  Laporan  laba/rugi dan Catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat  Statistik UMKM  di  Indonesia  tiap  tahun  rata-rata memiliki  pertumbuhan  jumlah  sebesar  4%, yang  dapat  menciptakan  potensi  yang  besar dalam perekonomian indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations (KTT ASEAN), UMKM  merupakan  kunci  pertumbuhan ekonomi ASEAN (Azzura, 2017).
Laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh entitas  merupakan  salah  satu  bentuk akuntabilitas. Menurut Ulum (2010) akuntabilitas  dibagi  menjadi  dua  jenis  yaitu akuntabilitas  keuangan  dan  akuntabilitas kinerja.  Akuntabilitas  keuangan  berisi tentang pertanggungjawaban mengenai Integritas  keuangan,  pengungkapan  dan ketaatan  terhadap  peraturan  Perundangan- undangan. Akuntabilitas keuangan merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Para  pelaku  UMKM  belum  melaksanakan apa  yang  telah  diatur  dalam  SAK  EMKM. Akuntabilitas yang dilaksanakan oleh entitas sangatlah  penting,  seperti  yang  dijelaskan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap  jumlah  kredit  yang  diterima UMKM  karena  laporan  keuangan  yang dimiliki belum mencerminkan relevansi dan keandalan.  Bagaimanapun  juga,  perusahaan atau  entitas  yang  ingin  mendapatkan  modal kerja  dari  bank  juga  harus  melaksanakan akuntabilitas sosial yang merupakan tanggung  jawab  sosial  bagi  perusahaan tersebut karena dana modal kerja merupakan dana  yang  dihimpun  dari  masyarakat  oleh bank  dan  kemudian  disalurkan  pada perusahaan  yang  membutuhkan  kredit
(O’Sullivan dan O’Dwyer, 2015). Manajemen  profesional  dapat  terbentuk dengan  penerapan  standar  akuntansi  bagi para pelaku usaha (Narsa dkk, 2012).
UMKM  belum  mampu  meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha yang masih memiliki  risiko  kebangkrutan  yang  tinggi, karena  belum  memiliki  literasi  keuangan yang  cukup  (Aribawa,  2016).  Akuntabilitas merupakan  elemen  yang  penting  bagi non governmental  organization (NGO)  atau organisasi  nirlaba,  karena  dapat  digunakan oleh  manajemen  organisasi  tersebut  dalam pengambilan  keputusan  yang  lebih  baik (Randa dkk, 2011). Akuntabilitas digunakan NGO sebagai bahan pengambilan keputusan, dan seharusnya UMKM yang berfokus pada laba  lebih  mengutamakan  akuntabilitas dalam menjalankan usahanya karena memiliki  manfaat  yang  banyak  bagi pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan melakukan  akuntabilitas  bagi  kepentingan entitas tersebut, maka sebuah entitas tersebut dianggap  tidak  memiliki  moral  sebagai sebuah  entitas  (Shearer,  2002).  Dalam melaksanakan  akuntabilitas  bagi  suatu entitas harus dengan motif ingin melakukan pertanggungjawaban bagi lingkungan ekonomi,  sebab  entitas  ekonomi  dapat bekerja  secara  bersama  untuk  memberikan pendapatan pemasukan bagi organisasi yang menaungi badan tersebut.
UMKM  di  Lamongan  memiliki  tingkat pertumbuhan  yang  sama  dengan  angka pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Serta ada  beberapa  UMKM  di  Lamongan  yang berprestasi dalam lomba yang diselenggarang  ditingkat  pusat  maupun daerah,  hal  ini  menunjukkan  geliat  UMKM yang  tinggi  di  Lamongan.  Namun  terdapat masalah  perbedaan  tentang  aturan  dan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai apa  yang  seharusnya  dan  apa  yang senyatanya.  Seperti  hal  yang  disampaikan oleh  Utsman  (2014), das  sollen merupakan fakta hukum yang sifatnya normatif dan das sein apa yang menjadi kenyataan atas aturan yang  telah  ditetapkan  secara  normatif.
Dewan Standar Akuntansi  Keuangan  Ikatan Akuntan  Indonesia  (DSAK  IAI)  telah menerapkan hukum normatif dengan memberlakukan  SAK  EMKM  bagi  para pelaku  UMKM,  namun  kenyataan  yang terjadi  berdasarkan  survei  awal  para  pelaku UMKM  tidak  memiliki  ikhtisar  keuangan atau literasi keuangan yang telah di terapkan oleh  peraturan  tersebut.  Tidak  mungkin peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Dalam penelitian  ini  mencari  tahu  bagaimana bentuk  akuntabilitas  keuangan  yang  ideal bagi  UMKM.  Ditemukan  bahwa  UMKM telah  memiliki  pencatatan  akan  kinerja keuangan  atas  usaha  yang  mereka  jalankan namun  tidak  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.  Kontribusi  penelitian  ini  untuk memberikan evaluasi atas penerapan standar akuntansi untuk entitas mikro kecil menengah.  Hasilnya  bentuk  akuntabilitas yang  ideal  dijalankan  oleh  UMKM  adalah kepemilikan NPWP, laporan penerimaan dan pengeluaran  serta  laporan  harga  pokok penjualan.

## KAJIAN PUSTAKA
Pina dkk (2010) mengungkapkan bahwa teori  keagenan  dan  teori  institusional merupakan teori yang bersifat komplementer dalam kaitannya dengan praktek akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan. DiMaggio  dan  Powell  (1983)  menyatakan bahwa  teori  institusional  merupakan  respon dari  organisasi  atas  tekanan-tekanan  dari konteks inttitusional itu sendiri. Respon yang timbul  atas  tekanan  tersebut  dapat  berupa adopsi  praktek-praktek  serta  struktur  dalam yang  dapat  diterima  secara  sosial  sebagai pilihan  organisasional  yang  tepat  dalam memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka.
Penelitian ini menggunakan teori institusional  coersive  karena  pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan  Indonesia  mengesahkan  peraturan yang  mengharuskan  serta  memaksa  para pelaku UMKM  untuk  melaksanakan bentuk akuntabilitas  keuangan  yang  diinginkan. Hukuman  akan  diberikan  pada  para  pelaku
UMKM yang tidak mematuhi peraturan yang telah diterapkan tersebut. Bentuk pemaksaan ini  nayatanya  tidak  mendapatkan  perhatian yang  lebih  dari  para  pelaku  UMKM, dibuktikan dengan banyaknya UMKM yang tidak  melaksanakan  akuntabilitas  keuangan dalam bentuk apapun.
Atribusi merupakan proses
menyimpulkan motif, maksud, dan karakterisik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak (Baron dkk, 2001). Buku  tersebut  menjelaskan  bagaimana  ilmu psikologi menjelaskan interaksi antar individu  maupun  antar  kelompok.  Secara garis  besar  ada  dua  macam  atribusi,  yaitu atribusi  kausalitas  dan  atribusi  kejujuran. Fritz  (1958)  mengemukakan  bahwa  apabila kita  mengamati  perilaku  sosial,  maka  yang pertama  kali  harus  kita  lakukan  adalah menentukan  terlebih  dahulu  apa  yang menyebabkannya,  yakni  faktor  situasional atau  personal.  Dalam  kasus  penelitian  yang saya lakukan ialah mengamati perilaku sosial yang  terjadi  akibat  faktor  situasional  dan mungkin  juga  akan  ditemukan  faktor personal.  Ditetapkannya  SAK  EMKM merupakan faktor situasional yang menyebabkan para perilaku UMKM memiliki  berbagai  macam  perilaku  atas ditetapkannya standar tersebut. Seperti yang dijelaskan  oleh  Fritz  (1958);Weiner  (1972) bahwa  teori  atribusi  dapat  digunakan  untuk mengetahui  sifat  seorang  melalui  kegiatan yang  dilakukan,  maka  dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  tersebut  untuk  mencari bentuk  akuntabilitas  keuangan  yang  ideal dilakukan  oleh  para  pelaku  UMKM  atas situasi diterapkannya SAK EMKM.
Akuntabilitas yang terjadi dipemerintahan  sering  diartikan  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  atas  kinerja pemerintah  kepada  publik  (Behn,  2001);( (Behn, 2001);(Wong dan Welch, 2004);(Bovens  dkk,  2008).  Pemerintah melaksanakan akuntabilitas untuk transparansi  atas  penggunaan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Perusahaan yang melakukan akuntabilitas sosial cenderung  akan  patuh  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  karena
Eko Warsiyanto Nugrahadi 1 Basuki 2 / Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan
kekauratan laporan keuangan yang dilaporkan telah mengalami beberapa review dari berbagai pihak dalam internal perusahaan (Laufer, 2003). Pemberian akses informasi kepada pihak yang berkepentingan dan berkewajiban melaporkan segala kegiatan  mengenai  administrasi  keuangan kepada pihak diatas instansi yang bersangkutan.  Ciri  tersebut  merupakan bentuk  menyelenggarakan  perusahaan  yang baik dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan usaha.  Berdasarkan  kerangka  konseptual International  Financial  Reporting  Standars pada level  kedua terdapat  salah satu  prinsip yang  harus  dipenuh  dalam  akuntabilitas (IFRS) pelaporan keuangan yaitu pengungkapan  penuh.  Pengungkapan  penuh merupakan  bagian  dari  transparansi  dan akuntabilitas  yang  harus  dilakukan  oleh setiap  entitas  yang  berdiri  untuk  memenuhi tujuan penyajian kepada pemerintah mengenai  potensi  tiap  entitas  yang  berdiri tersebut. Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban oleh UMKM untuk menyediakan pertanggungjawaban  berupa  akuntabilitas keuangan  kepada  pemerintah  agar  sesuai dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Model Umum Akuntabilitas.
Model  akuntabilitas  secara  umum Adams  dkk  (2003)  menunjukkan  adanya bentuk  akuntabilitas  yang  didasari  oleh peraturan  yang  diberlakukan.  Peraturan  ini membentuk kerangka hierarki pertanggungjawaban  dari  agent  kepada principal    atas  kontrak  yang  terjadi  dalam hierarki  sosial  yang  terjadi.  Agent  tidak selalu  mematuhi  aturan  yang  dibuat  oleh principal.  Hal  tersebut  dipengaruhi  oleh informasi-informasi  yang  diterima  oleh agent  dari  principal.  Faktor-faktor  sosial diluar  informasi  ialah  faktor  sosial  yang berada dalam hierarki tersebut.
Mardiasmo (2009) mengemukakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk
memberikan pertanggungjawaban,
menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan  tanggung  jawabanya  kepada  pihak pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki hak  dan  meminta  pertanggung  jawaban tersebut.  Akuntabilitas  yang  diungkapkan merupakan bentuk akuntabilitas atas keuangan dan kinerja. Akuntabilitas bersandar  pada  aspek  pertanggungjawaban sosial  dan  politik  (Widyatama  dan  Yanida, 2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  studi  kasus  dan  jenis ekploratoris.  Peneitian  ini  bertujuan  untuk mencari tahu bentuk yang ideal bagi UMKM melaksanakan  akuntabilitas  keuangannya. Sehingga, metode ini tepat digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilaksanakan  dengan  tiga  metode,  yaitu observasi,  dokumentasi  dan  wawancara. Observasi dilakukan di Dinas Koperasi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten  Lamongan  untuk  mengetahui hierarki  akuntabilitas  publik  UMKM  yang ada  di  Lamongan.  Wawancara  dilakukan pada pelaku UMKM 5 besar yang berada di Lamongan  yaitu  CV.  Lembah  Hijau,  UD. AAS,  CV.  MN  Paradila,  UD.  R&D Handicraft, dan UD. SBY Corporation. Serta dokumentasi tentang bentuk pencatatan awal yang  dimiliki  oleh  pelaku  UMKM.  Data yang  telah  terkumpul  kemudian  dianalisa menggunakan  model  umum  akuntabilitas Adams  dkk  (2003)  untuk  mencari  tahu bentuk  akuntabilitas  yang  ideal  yang  dapat dijalankan  oleh  pelaku  UMKM  untuk pemenuhan kewajiban perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  adalah  pembahasan  mengenai model akuntabilitas umum yang dikemukakan  oleh  Adams  dkk  (2003) mengenai bagaimana akuntabilitas dilaksanakan berdasarkan pemenuhan kebijakan berdasarkan kontrak yang berlaku antara  principle  dan  agent.  Hubungan  yang
terjadi  tersebut  dapat  digambarkan  dengan gambar di bawah ini:
Model Umum Akuntabilitas Gray UMKM di Lamongan
Bahasan pertama tentang principal yang berada  dalam  model  tersebut  merupakan pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan  contract  yang  dikeluarkan  oleh para pemangku kepentingan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia  mengeluarkan  standar  tentang pelaporan  keuangan  untuk  para  pelaku UMKM dengan SAK EMKM(contract) yang mulai  diberlakukan  pada  tanggal  1  januari 2018.  Standar  ini  dimaksudkan  untuk digunakan  oleh  entitas  mikro,  kecil  dan menengah  didasarkan  pada  bab  1  tentang ruang  lingkup  standar  tersebut.  Kemudian, pihak  principal  kedua  yaitu  Direktorat Jendral Perpajakan, melaui Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2018  (Contract)  tentang  pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang memiliki  peredaran  bruto  tertentu  pada tanggal  8  Juni  2018.  Peraturan  ini diperuntukkan  bagi  wajib  pajak  badan  dan atau  wajib  pajak  orang  pribadi  yang menerima  atau  memperoleh  penghasilan dengan  predaran  bruto  tidak  melebihi  Rp. 4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Peraturan tersebut ditujukan bagi para pelaku UMKM  jika  kategori  usaha  didasarkan Undang-undang  nomor  20  tahun  2008 tentang  Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah. Hubungan  seperti  ini  juga  dijelaskan  oleh (Niska  dan  Vesala,  2013)  bahwa  ada  dua
aktor yang mewakili hubungan ini. Hubungan  antara  pengusaha  dan  pelaksana kebijakan  untuk  menyelesaikan  masalah relasional akibat penerapan suatu kebijakan.
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah merupakan  agent  yang  harus  melaksanakan peraturan  yang  dibuat  oleh  principal berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh Eisenhardt  (1989).  Kepatuhan  agent  pada Principal  didasarkan  pada  kontrak  yang mendasari  hubungan  tersebut.  Pelaksanaan kepatuhan  atas  kontrak  tersebut  merupakan bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan oleh para  pelaku  UMKM,  bentuk  ini  merupakan objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  yang akan diteliti lebih lanjut. Dalam pelaksanaan akuntabilitas  yang  diatur,  para  pelaksana belum  melaksanakan  peraturan  yang  telah ditetapkan  tersebut  seperti  yang  dijelaskan oleh  Widyatama  dan  Yanida  (2016)  bahwa UMKM masih melakukan pembukuan yang sederhana  dan  belum  sesuai  dengan  standar yang  berlaku.  Hal  serupa  juga  didudkung berdasarkan . Banyak spekulasi bahwa para pelaku  UMKM  tidak  mengetahui  tentang konsep akuntabilitas keuangan dalam hal ini adalah  pembuatan  laporan  keuangan  yang sesuai  dengan  standar  (Narsa  dkk,  2012). Bentuk  analisa  yang  selanjutnya  berupa bentuk akuntabilitas yang dilaksanakan serta pemahaman tentang akuntabilitas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terdapat satu  UMKM  yang  belum  mengerti  tentang akuntabilitas dan tidak melakukan pencatatan  tentang  akuntansi  sama  sekali. Namun,  UMKM  tersebut  tetap  menyadari bahwa kedepannya akuntabilitas itu penting dilaksanakan. Serta alasan belum dilaksanakannya akuntabilitas adalah karena sistem  yang  digunakan  masih  manual  dan segala  sesuatunya  masih  tradisional.  Untuk CV. Lembah Hijau berdasarkan dokumntasi dan  observasi  yang  dilalukan  dilapangan, peneliti  menemukan  bentuk  akuntabilitas keuangan  yang  sudah  matang  dijalankan. Laporan yang telah dimiliki oleh UMKM ini adalah laporan laba/rugi serta cash flow(laporan  pemasukan  dan  pengeluaran kas),  seluruh  bentuk  laporan  tersebut  masih belum  sesuai  dengan  standar  akuntansi
Eko Warsiyanto Nugrahadi 1 Basuki 2 / Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan
EMKM  yang  dipersyaratkan  oleh  IAI. UMKM  ini  juga  telah  memenangi  berbagai macam  lomba  UMKM  yang  dilaksanakan oleh berbagai instansi, sehingga kinerja yang dilaksanakan  menjadi  lebih  baik  dari  aspek manajemen dan pelaporan kepada pemerintah termasuk dalam urusan perpajakan.
Ada juga UMKM yang memiliki format laporan laba/rugi, namun hanya keluarganya saja  yang  mengerti  format  dan  bentuk  serta cara  membacanya.  Salah  satu  pemilik UMKM menyadari bahwa pelaporan keuangan  dalam  bentuuk  sederhana  sangat mungkin  dilakukan,  namun  jika  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan  akan menjadi  sulit  untuk  dilaksanakan  oleh UMKM. Bahkan ada yang menyadari bahwa akuntabilitas ini penting dalam menjaga aset yang dimiliki UMKM karena dapat membangun  kepercayaan  antara  karyawan dan pemilik. Menurut pemilik UMKM hal itu termasuk  dalam  salah  satu  akuntabilitas bentuk kualitas. Berdasarkan temuan  hanya ada  satu  UMKM  yang  tidak  melaksanakan akuntabilitas keuangan menurut pengetahuan yang  para  pemilik  UMKM  miliki.  UMKM tersebut  benar-benar  tidak  mengetahui bagaimana  akuntabilitas  dan  pencatatan sama  sekali,  setelah  peneliti  menjelaskan tentang  apa  akuntabilitas  keuangan  dan pencatatan.  Pemilik  UMKM  tersebut  sadar bahwa akan pentingnya akuntabilitas keuangan  harus  dilakukan  oleh  UMKM. Kesimpulannya  adalah  sebagian  besar UMKM  telah  mengetahui  konsep  tentang akuntabilitas  keuangan,  namun  bentuk akuntabilitas  tersebut  masih  sederhana  dan tidak  berdasarkan  standar  yang  diwajibkan. Ada beberapa penyebab tidak dilaksanakannya  akuntabilitas  berdasarkan standar,  yaitu  kurangnya  sumberdaya  yang dimiliki  dan  kemampuan  UMKM  tersebut. sebagian besar para pelaku UMKM mengerti tentang akuntabilitas dan dapat menjelaskan bagaimana akuntabilitas tersebut dilaksanakan  dalam  UMKM  yang  sedang dijalankannya.  Namun,  dari  ketiga  UMKM
yang mengerti akuntabilitas dua diantaranya mengetahui  akuntabilitas  karena  pernah menjadi pegawai bank dan mempunyai gelar sarjana  administrasi  bisnis.  Hanya  satu pemilik UMKM yang mengetahui akuntabilitas  berdasarkan  membaca  dan mengikuti  pelatihan  yang  telah  dijadwalkan oleh dinas terkait. Hal ini juga membuktikan bahwa  kurang  adanya  sosialisasi  dari  dinas terkait tentang pentingnya akuntabilitas bagi UMKM.  Diketahui  bahwa  4  dari  5  UMKM yang dijadikan subjek penelitian menganggap bahwa akuntabilitas itu merupakan  sebuah  kewajiban,  bahkan pemilik UMKM yang tidak mengetahui apa itu akuntabilitas setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti sadar akan pentingnya  dan  kewajiban  melaksanakan akuntabilitas usahanya kepada negara. Serta pemilik  UMKM  juga  dapat  menjelaskan keuntungan  yang  akan  diperoleh  setelah melaksanakan akuntabilitas, seperti mendapatkan  informasi  mengenai  jalannya usaha  dan  mendapatkan  informasi  tentang stok  barang  persediaan  serta  penjualan sehingga  dapat  dijadikan  acuan  untuk menentukan langkah selanjutnya. Akutabilitas  merupakan  suatu  kewajiban bagu  sebagian  besar  UMKM  namun  faktor situasional  yang  menjadi  halangan  bagi UMKM  untuk  melaksanakan  akuntabilitas yang  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan. Anggapan mengenai akuntabilitas sunnah/boleh dilaksanakan atau tidak  dilaksanakan  ini  seharusnya  harus dihilangkan,  karena  dalam  jangka  panjang jika  kita  tidak  mengerti  usaha  yang  kita jalankan  bisa  jadi  usaha  tersebut  akan terganggu keberlansungannya. Kinerja  yang dilaksanakan tidak tercatat hanya berdasarkan  insting  serta  pengalamannya, hal ini dapat menjadi bumerang bagi UMKM tersebut.  para  pelaku  UMKM  juga  telah melaksanakan  kewajiban  perpajakanya  tiap bulan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah nomor 23 tahun 2018.
Faktor lain yang timbul antara hubungan principal  dan  agent  terdapat  faktor  yang
mendukung  dan  faktor  penghambat.  Faktor pendukung  dalam  penelitian  ini  sesuai dengan gambar yaitu sosialisasi, fasilitas dan pemberdayaan. Pembahasan sosialisasi tentang kontrak dapat dilihat dari bagaimana para  principal  melakukan  sosialisasi  atas penerapan  kebijakan.  Direktorat  Jendral Pajak  mempunyai  produk  peraturan  berupa peraturan pemerintah yang mempunyai sifat sebagai undang-undang dan tidak memerlukan  sosialisasi  karena  merupakan kewajiban  sebagai  warga  negara  untuk mengetahui bentuk undang-undang tersebut. sedangkan principal yang kedua ialah dewan standar  akuntansi  keuangan  dari  ikatan akuntan  indonesia  dan  bentuk  hukumnya adalah  berupa  standar  atau  acuan.  Hal  ini dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  sosialisasi karena  sejalan  dengan  yang  dijelaskan  oleh Chung  dkk  (2012)  bahwa  dalam  penerapan kebijakan  harus  mengidentifikasi  persepsi tentang  penerimaan  atas  peraturan  yang diberlakukan  tersebut.  Dalam  Prakteknya sosialisasi  ini  tidak  dijalankan  pada  subjek penelitian  dalam  penelitian  ini.  Tahapan yang dilakukan untuk standar akuntansi telah dilakukan  berupa  ekposur  ke  publik  dan meminta tanggapan dari para praktisi tentang standar yang akan diterapkan.
Berdasarkan  model  dapat  dianalisa dengan  menentukan  bentuk  akuntabilitas yang  ideal  untuk  memenuhi  kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemberian makna  ini    didasarkan  pada  akuntabilitas yang  dilaksanakan,  pemahaman  tentang akuntabilitas, pemahaman akuntabilitas merupakan  sebuah  kewajiban.  Bentuk akuntabilitas  keuangan  yang  dilaksanakan saat  ini  oleh  para  pelaku  UMKM  masih sederhana dan menganut prinsip single entry accounting,  telah  sesuai  dengan  peraturan pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas  keuangan  ke  perpajakan. Karena akuntabilitas keuangan ke perpajakan  hanya  membutuhkan  penjualan bruto dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan.
Bentuk ideal akuntabilitas kedua berupa penyusunan laporan harga pokok penjualan, yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan  yang  dilakukan  oleh  UMKM. Pengelolaan  manajemen  yang  profesional harus didukung dengan jumlah data pendukung yang dibutuhkan. Laporan harga pokok  penjualan  ini  digunakan  juga  dalam pemenuhan  akuntabilitas  pada  perpajakan jika dalam UMKM telah mendapatkan surat ketetapan pajak sebagai pemungut pajak dari para konsumen.

## Simpulan
Akuntabilitas  yang  dilaksanakan  oleh sebagian besar UMKM masih sederhana dan mengikuti  kaidah  single  entry  accounting namun dengan penyesuaian yang didasarkan pada  kemampuan  masing-masing  UMKM. UMKM  belum  mampu  mengikuti  Standar yang  ditetapkan  oleh  IAI  melalui  SAK EMKM,  sehingga  perlu  diadakan  evaluasi tentang  kebijakan  pemberlakukan  standar tersebut. Bentuk ideal akuntabilitas keuangan  yang  sesuai  dengan  UMKM  saat ini  antara  lain  yaitu  Pencatatan  pemasukan dan pengeluaran usaha/single entry accounting,  serta  Pencatatan  atas  Harga Pokok Penjualan dari produk yang dihasilkan oleh UMKM.
Penelitian  ini  untuk  mencari  tahu sebagian kecil akuntabilitas yang dilaksanakan  oleh  UMKM  berdasarkan penerapan  SAK  EMKM,  namun  standar tersebut tidak diterapkan dan tidak diketahui oleh para pelaku  UMKM. Sehingga standar tersebut harus dievaluasi agar sesuai dengan kemampuan  yang  dimiliki  oleh  para  pelaku usaha.
Penelitian selanjutnya bisa memberikan sudut  pandang  yang  berfokus  pada  dinas yang terkait dengan UMKM dalam akuntabilitas kinerja. Karena peneliti menilai bahwa  akuntabilitas  kinerja  yang  dilakukan tidak  seusai  dengan  tugas  pokok  yang  telah ditetapkan dan kinerja yang tidak memberikan  manfaat  yang  lebih  pada UMKM yang dibina.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  C.  A.,  Owen,  D.,  &  Gray,  R.  2003. Accounting and accountability: changes and  challenges  in  corporate  social  and environmental reporting.
Eko Warsiyanto Nugrahadi 1 Basuki 2 / Studi Akuntabilitas Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan
Aribawa,  D.  2016.  Pengaruh  literasi  keuangan terhadap  kinerja  dan  keberlangsungan UMKM  di  Jawa  Tengah. Jurnal  Siasat Bisnis, 20 (1), 1-13.
Azzura,  S.  N.  (2017,  13  November  2017).
Presiden  Jokowi  sebut  UMKM  kunci pertumbuhan
ekonomi ASEAN. Merdeka .
Baron,  R.  A.,  Byrne,  D.,  &  Watson,  G.  2001. Exploring  social  psychology :  Allyn  & Bacon.
Behn,  R.  D.  2001. Rethinking  democratic accountability :  Brookings  Institution
Press.
Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. t. 2008. Does  public  accountability  work?  An assessment  tool. Public  Administration,
86 (1), 225-242.
Chung,  Y.,  Song,  T.,  &  Park,  J. 2012.  Freeway booking  policy:  Public  discourse  and acceptability analysis. Transport Policy,
24 , 223-231.
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. 1983. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in
organizational fields. American sociological review , 147-160.
Fritz, H. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations. The Journal of Marketing, 56 , 322.
Laufer,  W.  S.  2003.  Social  accountability  and corporate  greenwashing. Journal  of business ethics, 43 (3), 253-261.
Mardiasmo,  I.  2009. Perpajakan .  Yogyakarta:
Andi.
Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. 2012.
Mengungkap  kesiapan  UMKM  dalam implementasi standar akuntansi keuangan  entitas  tanpa  akuntabilitas publik (PSAK-ETAP) untuk
meningkatkan  akses  modal  perbankan. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Airlangga (JEBA)|  Journal  of  Economics  and Business Airlangga, 22 (3).
O’Sullivan,  N.,  &  O’Dwyer,  B.  2015.  The structuration of issue-based fields: Social accountability,  social  movements  and the Equator Principles issue-based field. Accounting,  Organizations  and  Society, 43 , 33-55.
Pina,  V.,  Torres,  L.,  &  Royo,  S.  2010.  Is  e- government  promoting  convergence towards more accountable local
governments? International Public Management Journal, 13 (4), 350-380.
Randa,  F.,  Triyuwono,  I.,  Ludigdo,  U.,  & Sukoharsono,  E.  G.  2011.  Studi
Etnografi  Akuntabilitas  Spiritual  pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi  Budaya  Lokal. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2 (1), 35-51. Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. 2012. Kualitas laporan  keuangan  umkm  serta  prospek implementasi SAK ETAP. Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia, 9 (1), 1-21.
Shearer, T. 2002. Ethics and accountability: from the  for-itself  to  the  for-the-other. Accounting,  Organizations  and  Society, 27 (6), 541-573.
Ulum,  I.  2010.  Analisis  Hubungan  Peringkat Daya Tarik Investasi dengan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten/Kota  di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik (JAKSP), 7 (1). Utsman, S. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta . Weiner, B. 1972. Attribution theory, achievement motivation, and the educational process.
Review of educational research, 42 (2), 203-215. Widyatama, A., & Yanida, M. 2016. Akuntabilitas Keuangan UMKM:
Bagaimana  Perspektif  dari  Sebuah UMKM  Bidang  Perdagangan? Jurnal Riset  Dan  Aplikasi:  Akuntansi  Dan Manajemen, 1 (3), 202-210.
Wong,  W.,  &  Welch,  E.  2004.  Does  e‐ government  promote  accountability?  A comparative analysis of website openness
and government accountability. Governance, 17 (2), 275- 297.