## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Terhadap
Pencemaran  Lingkungan  (Suatu  Perbandingan  UU  PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)
Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Udayana, E-mail : agung_santosa@unud.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk:  14 November 2020 Diterima: 15 Desember 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords:
Environmental Pollution,
Corporation, Accountability.
This  research  was  made  to  determine  and  analyze  the criminal  responsibility  of  corporations  related  to environmental pollution according to the PPLH Law and its comparison with the Environmental Cluster Omnibus Law and the implications of the enactment of the Environmental Cluster  Omnibus  Law  Law  on  environmental  pollution committed  by  corporations.  This  type  of  normative  legal research is used in this study so that the approach taken is a statutory  approach  with  primary,  secondary,  and  tertiary legal  materials  as  legal  materials  and  a  comparative approach, namely by using a micro comparison, namely by comparing  one  law  with  another.  The  document  study technique  is  used  as  a  technique  for  collecting  legal materials,  and  then  the  assessment,  review,  and argumentation will be discussed descriptively. The results of the study conclude that (1) is asking for accountability for the  proportion  of  environmental  pollution  which  is  very difficult  to  prove,  the  principle  of  vicarious  liability  and identification theory is used, in comparison, some provisions of  the  Article  are  amended  and  deleted  and  the implementation  of  the  Omnibus  Law  will  provide opportunities  for  corporations  to  do  so.  environmental pollution, by setting aside the principle of strict liability.

## Abstrak
Kata kunci:
Pencemaran Lingkungan, Korporasi, Pertanggungjawaban.
Corresponding Author: Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, e-mail :
agung_santosa@unud.ac.id
Penelitian  ini  dibuat  guna  mengetahui  serta  menganalisa pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  terkait  dengan pencemaran  lingkungan  hidup  menurut  UU  PPLH  dan Perbandingannya  dengan  UU Omnibus  Law kluster lingkungan  hidup  dan  Implikasi  dari  berlakunya  UU Omnibus  Law Kluster  lingkungan  hidup  terhadap pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan  dengan  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier sebagai bahan hukum dan pendekatan perbandingan yakni dengan cara menggunakan perbandingan mickro yaitu dengan membandingkan antara undang-undang  satu  dengan  yang  lainnya.  Teknik  studi dokumen  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  bahan hukum,  dan  kemudian  penilaian,  peninjauan  ulang,  dan argumentasi akan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam meminta pertanggungjawaban  korporasi  terhadap  pencemaran lingkungan  yang  dalam  pembuktiannya  sangat  sulit  maka asas vicarious  liability dan  teori  identifikasi  digunakan, dalam  perbandingannya  beberapa  ketentuan  Pasal  dirubah dan  di  hapus  dan  implementasi  dari  diberlakukannya Omnibus Law akan memberikan peluang terhadap korporasi untuk  melakukan  pencemaran  lingkungan,  dengan dikesampingkannya asas strict liability .
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup  sering  terjadi  di  Indonesia.  Pencemaran terhadap  lingkungan  mengakibatkan  perubahan  fisik  dari  suatu  lingkungan,  misalnya hutan,  tanah  dan  alam  sekitarnya,  selain  itu  akibat  dari  adanya  pencemaran  terhadap lingkungan  akan  menyebabkan  hilangnya  biota-biota  yang  bermanfaat,  hewan-hewan akan  berkurang,  populasi  tumbuhan  akan  mengalami  kemusnahan.  Di  era  sekarang keberlangsungan  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat  semakin  berkurang,  hal  ini diakibatkan  oleh  beberapa  faktor,  faktor  pertama  disebabkan  karena  bumi  saat  ini semakin  tua  dan  faktor  yang  lainnya  disebabkan  oleh  aktivitas  yang  dilakukan  oleh manusia. Dalam kelestarian lingkungan hidup salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah  manusia,  karena  manusia  memiliki  peran  dan  tanggungjawab  untuk memberdayakan lingkungan untuk menjaga ekosistem. Namun kenyataannya untuk dapat memenuhi  kepuasan  hidup,  seringkali  menusia  mengabaikan  kelestarian  lingkungan dengan  menjadi  pemicu  terjadinya  kerusakan  lingkungan  untuk  memenuhi  kepuasan pribadi, rusaknya lingkungan juga diakibatkan dari kegiatan usaha.
Dalam  memberikan  jaminan  yang  tegas  terhadap  kehidupan  yang  layak  bagi rakyatnya,  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  harus  merepresentasikan  hal  tersebut. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945)  memberikan  jaminan  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  bagi  setiap  warga  negaranya  (Fajri,  2016:  1).  Walaupun  sudah
mendapatkan  jaminan  secara  konstitusional,  pada  kenyataannya  banyak  kasus pencemaran  lingkungan  yang  terjadi,  baik  dari  orang-perorangan  maupun  badan usaha/korporasi.
Sepanjang  tahun  2015  hingga  tahun  2019  yang  tercatat  dalam Greenpeace Asia Tenggara terdapat banyak kasus yang mengakibatkan lahan di Indonesia terbakar, tercatat sebanyak  4,  4  juta  hektar  untuk  lahan  terbakar,  sebanyak  18%  (persen)  dari  789,  600 hektar  kawasan  yang  terbakar  merupakan  kawasan  yang  telah  beberapa  kali  terbakar. Selain itu sebanyak 30% (persen) dari 1,3 juta hektar antara tahun 2015 hingga tahun 2019 dari area yang terbakar yang dipetakkan berada dalam konsesi bubur kertas (PULP) dan  kelapa  sawit.  Kebakaran  hutan  dan  lahan  terjadi  paling  buruk  sejak  tahun  2015 kurang lebih membakar hutan dan lahan sekitar 1,6 juta hektar atau setara dengan luas wilayah DKI Jakarta. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang lebih sekitar 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar paling besar dalam konsesi mereka belum menerima sanksi, walapun kebakaran yang melanda dalam beberapa tahun terakhir berada dalam konsesi mereka ( Greenpeace Indonesia, 2020: 1).
Dengan banyaknya kasus terhadap lingkungan hidup tentunya perlu regulasi yang secara  khusus  dan  tegas  dalam  menangani  masalah  tersebut.  Mengingat  Indonesia merupakan negara hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan  “Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Negara  hukum  yang  dimaksud  ialah negara dalam segala penyelenggaraannya harus berdasarkan kepada hukum (Rifai, 2011: 1).
Indonesia  sendiri  menganut Civil  Law  System atau  yang  sering  disebut  dengan Eropa  Kontinental  yang  berimplikasi  pada  dominan  negara  dalam  artian  tingkat  yang tertinggi  adalah  peraturan  perundang-undangan,  kemudian  peraturan  pemerintah, peraturan  menteri  dan  yang  paling  bawah  adalah  pada  level  peraturan  daerah.  Untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di suatu negara berbagai bentuk regulasi tersebut  dibentuk  sebagai  upaya  agar  bisa  dijadikan  landasan  dalam  menjalankan penyelenggaraan suatu negara, masyarakat, badan hukum/suatu usaha, sehingga memiliki landasan atau payung hukumnya (Rimbawan, 2020: 1). Hukum sendiri mempunyai tujuan supaya  dapat  tercapai,  agar  dapat  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib, keseimbangan  dan  berkeadilan.  Ketertiban  dalam  masyarakat  yang  tercapai  menurut Mochtar  Kusumaatmadja,  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terlindungi  (Rifai, 2011: 2).
Dalam  kurun  waktu  belakangan  ini,  politik  pembangunan  hukum  nasional diarahkan  pada  panutan  edeologi  sentralisme  hukum  ( legal  centralism ).  Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja/ Omnibus Law (UU Ciptaker) mengakibatkan  terjadi  pergeseran  kebijakan  di  sektor  agraria  dan  lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jika di cermati dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait dengan pencemaran terhadap lingkungan hidup baik yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  maupun  badan  usaha/korporasi  sudah  memberikan sanksi yang cukup tegas baik berupa sanksi adminisratif maupun sanksi pidana.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  Korporasi  terkait  dengan  pencemaran lingkungan  hidup  menurut  UU  PPLH  dan  Perbandingannya  dengan  UU Omnibus Law kluster lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah  Implikasi  dari  pengaturan  pidana  korporasi  dalam Omnibus  Law kluster lingkungan hidup?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan oleh penulis lewat penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang- undangan ( statute approach ) yang dicapai melalui cara menelaah undang-undang serta regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dialami  dan  pendekatan perbandingan  ( comparative  approach )  yakni  dengan  cara  menggunakan  perbandingan mickro  ( microcomparative approach)  yaitu  dengan  membandingkan  antara  undang- undang-undang satu dengan yang lainnya dalam 1 negara (Arief, 2004: 4). Metode studi ke pustakaan merupakan metode yang diambil untuk mengumpulkan data hukum serta informasi lainnya yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data yang  tersusun  sistematis  dengan  mengadopsi  metode  deskriptif  juga  digunakan  guna mendapatkan penjelasan yang akurat dan terstruktur.

## PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terkait  dengan  pencemaran  lingkungan hidup menurut UUPPLH dan Perbandingannya dengan UU Omnibus Law kluster lingkungan hidup

## a. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terkait  Dengan  Pencemaran Lingkungan Hidup
Upaya  hukum  dalam  penegakan  terhadap  pelaku  pencemaran  dan  perusakan lingkungan,  hukum  pidana  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting,  walaupun demikian,  dalam  penerapannya  hukum  pidana  juga  tidak  melebihi  kapasitas  yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara in heren seperti asas legalitas dan  asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  (Yusyanti,  2019:  60).  Dalam  mengatasi permasalahan  pencemaran  lingkungan,  fungsionalitas  hukum  pidana  diwujudkan dengan  adanya  rumusan  sanksi  pemidanaan  dalam  undang-undang  yang  berlaku. Diberlakukannya  sanksi  pidana  mempunyai  dua  alasan  yaitu  (Yusyanti,  2019:  61): “Sanksi  pidana  selain  dimaksudkan  untuk  melindungi  kepentingan  manusia,  juga melindungi  kepentingan  lingkungan  karena  manusia  tidak  dapat  menikmati  harta benda  dan  kesehatannya  dengan  baik  jika  persyaratan  dasar  tentang  kualitas lingkungan  hidup  tidak  terpenuhi,  dan  Pendayagunaan  sanksi  pidana  juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial.  Sanksi  pidana  dapat  berupa  pidana  penjara,  denda,  perintah  untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan”.
Agar dapat dijatuhi pidana, suatu subjek hukum harus memenuhi sifat melawan hukum dari perbuatannya, selain itu dalam pemidanaan haruslah ada unsur kesalahan. Unsur  kesalahan  sendiri  merupakan  unsur  yang  sangat  fundamental  dalam pemidanaan,  meskipun  dalam  pertanggungjawaban  pidana  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan  ( green  straf  zonder  schuld )  merupakan  asas  yang  sangat  fundamental namun asas ini tidak tertulis dalam KUHP (Moeljatno, 1993: 153).
Asas  tiada  pidana  tanpa  kesalahan  meletakkan  kesalahan  sebagai  dasar pemidanaan. Asas ini diimplementasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat  dijatuhi  pidana  kecuali  apabila  pengadilan,  karena  alat  pembuktian  yang  sah
menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang  didakwakan  atas  dirinya”. (Sudarto, 1983: 85). Dilihat dari pengertiannya asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila seseorang tersebut tidak mempunyai kesalahan, baik yang disengaja maupun kealpaan.
Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya dengan keadaan jiwa dari si pembuat merupakan kesalahan. Seseorang yang dalam perbuatannya secara sadar akan  tindakannya  mempunyai  kemampuan  bertanggungjawab,  hal  demikian dikarenakan  keadaan  jiwa  dari  si  pembuat,  sedangkan  antara  pembuat  dengan perbuatannya  merupakan  kesengajaan  karena  adanya  hubungan  batin  antara  si pembuat dan perbuatannya, kealpaan dan alasan pemaaf. Sehingga untuk itu dalam menentukan  adanya  kesalahan  harus  dipenuhi  beberapa  unsur  oleh  subjek  hukum, yaitu (Wirajaya & Martana, 2013: 3):
1. Si pembuat ada kemampuan untuk bertanggungjawab;
2. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  memiliki  kesengajaan  ( dolus )  atau  kealpaan ( culpa ) dengan perbuatannya.
3. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan. Inilah yang merupakan unsur-unsur sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan (Wirajaya & Martana, 2013: 3). Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi asas kesalahan dapat dijadikan dasar, karena asas kesalahan adalah asas yang mutlak dalam hukum pidana. Korporasi yang dijadikan sebagai subjek hukum dalam suatu tindak pidana tidak dapat disamakan dengan manusia. Karena perasaan yang dimiliki oleh manusia  tidak  dimiliki  oleh  korporasi  sehingga,  korporasi  tidak  memiliki  hak  dan kewajiban layaknya manusia sehingga untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi sangatlah sulit. Dengan demikian untuk dapat memidanakan suatu korporasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
(1) Pegawai yang melakukan kejahatan maka tanggungjawabnya dapat dilimpahkan ke korporasi berdasarkan asas vicarious liability , dan
(2) Berdasarkan teori identifikasi Korporasi dapat dikenakan pidana. Asas Vicarious liability dikenal dalam hukum perdata atau Common Law System , yaitu “ doctrine of respondeat superior” artinya bahwa antara karyawan dengan atasan atau penerima kuasa dengan pemberi kuasa memiliki hubungan yang berlaku “ adigium qui facit per alium facit per se” yang berarti jika dalam perbuatannya melalui orang lain maka orang yang menyuruh atau memberi kuasa dianggap melakukan perbuatan oleh  orang  itu  sendiri  (Harahap,  2014:  13).    “ Doctrine  vicarious  liability” sendiri adalah  pengecualian  dari  asas  umum  yang  berlaku  dalam  hukum  pidana,  bilamana pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  karyawannya  tidak  bisa  dimintai pertanggungjawaban.  Asas vicarious  liability didasarkan employment  principle . Employment  Principal yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  majikan/korporasi ( employer )  merupakan  penanggungjawab  utama  dari  perbuatan  para  buruh  atau karyawannya.  Sehingga  apabila  pelaku  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam kepentingannya  bertindak  untuk  majikan/korporasi,  maka  korporasi  menggantikan tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dikarenakan antara pelaku dengan majikan/korporasi memiliki hubungan antara atasan dengan bawahan dan dari perbuatan pelaku tersebut tidak serta merta untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan suatu korporasi. Sedangkan
Dalam  hukum  pidana  teori  identifikasi  digunakan  untuk  menjustifikasi  dalam pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam teori ini menyatakan “ the act and state of ind  of  the  person  are  the  act  and  state  of  mind  of  the  corporation ”  (tindakan  dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (Suartha  &  Martha,  2018:  08).  Penentuan  kesalahan  korporasi  dapat  ditinjau berdasarkan tindakan dari pengurus yang umumnya memiliki tanggungjawab untuk bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.  Apabila pengurus terbukti bertindak untuk  dan/atau  atas  nama  korporasi,  maka  kesalahan  tersebut  juga  melibatkan korporasi. Namun, kesalahan tersebut menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tidak sama  dengan  kesalahan  pada  subjek  manusia.  Kondisi  tidak  terpenuhinya  fungsi kemasyarakatan  yang  dimiliki  korporasi  dapat  menjadi  dasar  penetapan dipersalahkannya suatu korporasi.
b. Perbandingan  UUPPLH  dan  UU Omnibus  Law terkait  dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berkaitan  dengan pencemaran  lingkungan  hidup  dalam  Undang-Undang Omnibus  Law ada  beberapa ketentuan yang diubah dan disederhanakan dalam UUPPLH yaitu:
Pasal  40  UUPPLH  terkait  dengan  izin  lingkungan  yang  menyatakan:  “(1)  Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (3) Dalam  hal  usaha  dan/atau  kegiatan  mengalami  perubahan,  penanggungjawab  usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan”.
Sedangkan dalam Omnibus Law ketentuan Pasal 40 dihapuskan, sehingga secara tidak langsung kontrol terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya menjadi  hilang.  Sehingga  berpotensi  dalam  pembatalan  terhadap  persetujuan lingkungan  tidak  secara  serta  merta  membatalkan  perizinan  berusaha.  Persetujuan lingkungan  dapat  dinilai  tidak  urgent  lagi  bagi  pelaku  usaha,  hal  tersebut  akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.
Pasal  76  ayat  (1)  UUPPLH  terkait  dengan  pengawasan  yang  menyatakan: “ Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  menerapkan  sanksi  administratif  kepada penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam  pengawasan  ditentukan pelanggaran terhadap izin lingkungan ”. Sedangkan dalam Omnibus Law Pasal 76 ayat (1)  menyatakan:  “ Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah  menerapkan  sanksi administratif  kepada  penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah ”.  Perubahan  terhadap  subjek  yang  tertuang  dalam Omnibus  Law menjadikan  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah  bisa  berpotensi  adanya kerancuan  terhadap  subjek  yang  diberikan  kewenangan  oleh  Undang-Undang. Bilamana dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai kewenangan ini, maka dalam mengemban otoritas subjek bisa lebih mudah untuk diubah dikarenakan kewenangan eksekutif  berwenang  sepenuhnya.  Dalam  menjatuhkan  sanksi  administrasi  akan muncul otoritas-otoritas yang mengkalim mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. Hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak jelas pada birokrasi.
Pasal 88 UUPPLH terkait dengan pembuktian menyatakan: “ Setiap orang yang tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan dan/atau  mengelola  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu
pembuktian unsur kesalahan ”, sedangkan pada Pasal 88 Omnibus Law menyatakan “ Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius  terhadap  lingkungan  hidup  bertanggungjawab  mutlak  atas  kerugian  yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya ” . Konsep strit liability atau asas tanggungjawab mutlak tertuang dalam UUPPLH, asas tanggungjawab mutlak merupakan dalam menjalankan suatu kegiatan seseorang bisa dikategorikan sebagai ultrahazardous (sangat berbahaya) sehingga orang tersebut memiliki kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang timbul, meskipun dalam tindakannya orang tersebut telah berhati-hati agar tidak terjadi bahaya atau kerugian, walaupun dalam tindakannya tersebut tidak ada unsur kesengajaan.
Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Doktrin  pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggunjawaban berdasarkan kesalahan ( liability based on fault ) tidak  mampu  mengantisipasi  kegiatankegiatan  yang  beresiko  besar.  Dalam  gugatan pencemaran  seringkali  keterkaitan  antara  zat  kimia  dengan  kerugian  yang  diderita penggugat  menjadi  perdebatan  sebab  kemungkinan  adanya  penyebab  ganda,  bukan hanya dari zat pencemar. Karena masalah tersebut konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan ( strict liability ).
Penghilangan  frasa  “tanpa  perlu  pembuktian  unsur  kesalahan”  dalam Omnibus Law merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi  kendala  gugatan  lingkungan.  Mengenai  ketentuan  pidana  terkait  dengan pencemaran  lingkungan  hidup  dalam  UUPPLH  maupun  UU Omnibus  Law masih sama tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99.
Implikasi Dari Berlakunya UU Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi
Berdasarkan pemaparan diatas menggambarkan bahwa dalam ketentuan yang ada dalam  UU Omnibus  Law telah  terjadi  pergeseran,  sehingga  dalam  undang-undang  ini lebih  memberikan  kesempatan  terhadap  korporasi  untuk  melakukan  tindakan  pidana pencemaran  lingkungan,  hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  sektor  perizinan  yang  awalnya dalam Pasal 40 UUPPLH telah mengatur secara tegas dalam suatu korporasi harus adanya bebarapa  izin  yang  harus  dipenuhi  namun  dalm  UU Omnibus  Law hal  tersebut  telah dihapus  sehingga  kontrol  langsung  terhadap  pengelolaan  lingkungan  terhadap  suatu usaha dan/atau menjadi hilang. Hal ini tentu saja dapat menjadi alasan bagi pelaku usaha atau  korporasi  untuk  melakukan  kecurangan  dan  pelanggaran  pada  aturan  yang  telah ditetapkan.  Padahal  jika  ditelaah  lebih  mendalam,  adanya  kontrol  langsung  pada korporasi  terhadap  pengelolaan  lingkungan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjaga kelestarian lingkungan.
Dari  segi  pengawasan  terhadap  juga  akan  berdampak  besar,  kerancuan  dalam penentuan  subjek  dalam  penentuan  kewenangan,  sehingga  dengan  adanya  kerancuan terhadap subyek maka akan berdampak terhadap otoritas-otoritas yang akan mengklaim lebih  berwenang  dalam  pengawasan  lingkungan.  Selain  itu  akibat  dari  adanya  subjek yang  rancu  akan  mengakibatkan  adanya  tumpang  tindih  yang  menyebabkan  terjadi benturan antara subjek yang satu dengan subjek yang lainnya.
Dari  segi  pembuktian  yang  terdapat  dalam  Pasal  88  dijelaskan  menganai pertanggungjawaban mutlak. Konsep “ Strict Liability” ini juga dikenal sebagai suatu asas
dalam  Hukum  Pidana.  Jika  dilihat  dari  penjelasan  mengenai  arti  konsep pertanggungjawaban mutlak/ strict liability tersebut, tentu saja dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai cara yang ampuh untuk meminta pertanggungjawaban bagi korporasi atau pelaku usaha jika telah terbukti meLakukan perusakan lingkungan atau  membuat  lingkungan  disekitarnya  terancam  dan  merugi.  Namun,  konsep  yang menjadi  cara  ampuh  tersebut  tidak  di  implementasikan  pada Omnimbus  Law .  Karena konsep strict  liability itu  tidak  diterapkan,  hal  ini  memicu  masyarakat  untuk  berpikir bahwa pemerintah lebih mementingkan korporasi daripada lingkungan hidup yang yang penting bagi masyarakatnya.
Seperti  yang  kita  ketahui,  dalam  menjerat  para  pelaku  kejahatan  terhadap lingkungan  hidup  pemerintah  menggunakan  Pasal  88  UUPPLH.  Walaupun  dalam putusannya  belum  semua  dieksekusi,  setidaknya  telah  memberikan  angin  segar  dalam penegakan  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup.  Maka  apabila  ketentuan  ini diubah  seperti  pada  Pasal  88  Undang-undang Omnimbus  Law ,  hal  demikian  dapat menyebabkan  tanggungjawab  mutlak  dari  korporasi  terhadap  pencemaran  lingkungan hidup  akan  berkurang  dan  lama-kelamaan  akan  hilang.  Artinya  pemerintah  dalam pembentukan  dan  penerapan  UU Omnibus  Law ini  terkesan  lebih  melindungi keberlangsungan  dari  suatu  korporasi,  artinya  kepentingan  dalam  melindungi  dan mencegah  kerusakan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  pemerintah  terkesan lebih melindungi korporasi ketimbang dengan kepentingan masyarakat luas.
Implikasi dari diberlakukannya UU Omnibus Law yang dirasa sangat tergesa-gesa dalam  pengesahannya  akan  menjadi  ancaman  bagi  lingkungan.  Banyak  dampak  yang akan  terjadi  dikarenakan  mudahnya  mendapat  izin  dalam  pendirian  suatu  badan hukum/korporasi  ditambah  lagi  susahnya  pembuktian  dalam  tindak  pidana  korporasi seharusnya diciptakan suatu undang-undang yang bisa mengikat dan bisa lebih menjerat korporasi untuk lebih bisa menjaga lingkungan dalam melakukan produksi.

## PENUTUP Simpulan
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana pencemaran lingkungan hidup sangatlah sulit karena korporasi berbeda dengan manusia, korporasi merupakan badan hukum yang didalam korporasi tersebut ada pimpinan dan karyawan,  sehingga  antara  hak  dan  kewajiban  korporasi  dengan  manusia  itu  berbeda. Namun untuk meminta pertanggungjawaban suatu korporasi dapat mengacu kepada asas vicarious liability dan teori identifikasi, yang dimana dalam asas vicarious liability antara direksi dan karyawan memiliki hubungan artinya jika karyawan yang melakukan tindak pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  bertindak  dan  atas  nama  suatu  korporasi  maka direksilah yang wajib bertanggungjawab secara pribadi dan bersama-sama dengan direksi lainnya,  sedangkan  teori  identifikasi  merupakan  tindakan  dan  kehendak  dari  direktur adalah  juga  merupakan  tindakan  dan  kehendak  dari  korporasi  dan  dalam perbandingannya  dalam  UUPPLH  lebih  menjerat  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana dibuktikan dengan ketatnya izin dan dalam pertanggungjawabannya lebih bersifat mutlak.
Implikasi  dari  diterapkannya  UU Omnibus  Law di  Indonesia  akan  sangat berdampak terhadap lingkungan dikarenakan izin dalam Pasal 40 UUPPLH dihapuskan secara  tidak  langsung  izin-izin  yang  semulanya  harus  dipenuhi  oleh  suatu  korporasi. Selain itu dalam Omnibus Law juga akan memberikan peluang kepada korporasi untuk melakukan pencemaran lingkungan dikarenakan tanggungjawab mutlak yang dibebankan
kepada korporasi dikurangkan, sehingga konsep yang menjadi cara ampuh tersebut tidak di  implementasikan  pada Omnimbus  Law .  Karena  konsep strict  liability itu  tidak diterapkan,  hal  ini  memicu  masyarakat  untuk  berpikir  bahwa  pemerintah  lebih mementingkan  korporasi  daripada  lingkungan  hidup  yang  yang  penting  bagi masyarakatnya.

## Rekomendasi
1. Dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  sebelumnya  belum  mengatur secara  tegas  terkait  dengan  pertanggungjawaban  korporasi  haruslah  dibuat  dalam suatu  peraturan  yang  lebih  khusus  terkait  dengan  tindak  pidana  pencemaran lingkungan.
2. Dengan  adanya Omnibus  Law seharusnya  lebih  bisa  mempertegas pertanggungjawaban  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  namun  hal tersebut  justru  berbanding  terbalik  dengan  dirubahnya  ketentuan  Pasal  88  yang mengenyampingkan asas strict liability .

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta Artikel/jurnal Harahap,  Elly  Syahfitri, Asas  Strict  Liability  dan  Asas  Vicarious  Liability  Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Departemen Hukum Pidana, 2016.
Martha, I. Dewa Agung Gede Mahardika, and I. Dewa Made Suartha. " Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia ." Kertha  Wicaksana:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa,
Volume 1 Nomor 1, 2018.
Wirajaya, AA Ngurah, and Nyoman A. Martana. " Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas  Kesalahan)  Dalam  Hubungannya  Dengan  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi ." Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum , volume 01 Nomor 03, 2013. Yusyanti, Diana. “ Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan (The Crime of Forest and Land Slash and Burn by Corporation  to  Clear  Land  for  Estate  Purpose) ”. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure Volume 19 Nomor 4, 2019.
Internet/Website Greenpeace Indonesia, Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir, 22 Oktober 2020, URL: https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima- tahun-terakhir/