Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 543-547| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3998.543-547

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PANDEMI COVID-19
Eggy Septyadi Silaban, Desak Gede Dwi Arini, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia eggymaster12345678910@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  dibelahan  bumi  manapun  sedang  menghadapi  suatu  virus  yang  disebut  dengan  Covid-19.  Sejak munculnya  kasus  ini,  segala  akses  menjadi  terhambat  khususnya  dibidang  ekonomi.  Meningkatnya pengangguran  menjadi  salah  satu  permasalahan  saat  ini,  untuk  itu  diperlukannya  suatu  perlindungan  hukum untuk  menjamin  kehidupan  bagi  para  para  pekerja  pada  masa  pandemi  ini.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisa  pengaturan  pemutusan  hubungan  kerja  bagi  pekerja  akibat  pandemi  covid-19  serta  perlindungan hukum  terhadap  pekerja  karena  pemutusan  hubungan  kerja  akibat  pandemi  covid-19.  Penelitian  ini merupakan jenis penulisan hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber data  yang  digunakan  berupa  sumber  data  sekunder  dan  primer.  Teknik  pengumpulan  data  dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder sebagai penunjang penelitian. Adapun analisis  bahan  hukum  diperoleh  dengan  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemutusan Hubungan  Kerja  berdampak  buruk  bagi  para  perkerja  karena  kehilangan  pekerjaan  sehingga berdampak  juga  pada  meningkatnya  tingkat  kemiskinan  masyarakat  Indonesia.  Karena  munculnya aturan  PSBB  dari  pemerintah  tentunya  membuat  ruang  gerak  untuk  bekerja  semakin  sempit  dan PHK semakin marak terjadi, maka dari itu pengaturan Undang-undang No.  13  Tahun 2003  Tentang Ketenagakerjaan dan juga peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatasi terjadinya PHK yang tidak  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-Undangan.  Adapun  perlindungan  hukumnya  dibagi menjadi 2 hal yakni perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Kata Kunci : Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

## Abstract
Currently, any part of the world is facing a virus called Covid-19. Since the emergence of this case, all access has been hampered, especially in the economic field. Increasing unemployment is one of the current problems, for that we need a legal protection to ensure life for workers during this pandemic. The purpose of this study to analyze. Arrangements for termination of employment for workers due to the COVID-19 pandemic as well as legal protection for workers due to termination of employment due to the COVID-19 pandemic. This research is  a  type  of  normative legal  writing  with  a  conceptual  approach  and  legislation.  Sources  of  data used  in  the form of secondary and primary data sources. Data collection techniques by classifying primary legal materials with  secondary  legal  materials  as  research  support.  The  analysis  of  legal  materials  obtained  by  qualitative analysis. The results of the study indicate that Termination of Employment  has a negative impact on  workers because  they  lose  their  jobs  so  that  it  also  has  an  impact  on  increasing  the  poverty  level  of  the  Indonesian people. Because the emergence of PSBB regulations from the government of course makes the space for work narrower  and  layoffs  are  increasingly  prevalent,  therefore  the  regulation  of  Law  no.  13  of  2003  concerning Manpower and also the role of the government is very important to overcome the occurrence of layoffs that are not  in  accordance  with  the  laws  and  regulations.  The  legal  protection  is  divided  into  2  things,  namely preventive legal protection and repressive legal protection.
Keywords: Covid-19, Legal Protection, Termination of Employment.

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  sebuah  pekerjaan  wajib  hukumnya  untuk  memiliki  suatu  hubungan  kerjasama  antara pekerja  dan  pemberi  kerja  untuk  bisa  meningkatkan  kualitas  dan  juga  mutu  para  pekerja  yang nantinya  akan  berpengaruh  ke  kualitas  perusahaan  dan  tentunya  bisa  membuat  keuntungan  yang besar  bagi  perusahaan  dan  pekerja  itu  sendiri.  Pekerja  adalah  roda  penggerak  perusahaan  yang
menjadi  tulang  punggung  yang  berperan  penting  dalam  alur  usahanya.  Oleh  karenanya  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  pekerja  dibutuhkan  suatu  perlindungan  hukum  untuk  pekerayang  sesuai dengan  hak  serta  kewajiban  masing-masing  pihak (Khakim, 2003) .
Permasalahan  Pandemi  COVID-19  yang  semakin  meningkat  di  negeri  kita  membuat pemerintah memiliki pemikiran untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana  telah  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  penekanan  dan, pembatasan aktivitas pekerja yang memiliki tujuan untuk  bisa  memutuskan dengan  cara  mencegah pergerakan  masyarakat,  memutus  rantai  penyebaran  virus  COVID-19.  Karena  ini  menimbulkan terjadinya  suatu  pemberhentian  sementara  untuk  menjalankan  suatu  proses  kerja  pada  suatu perusahaan,  yang  mana  tentunya  akan  memiliki  dampak  bagi  para  pekerja/buruh,  hal  ini menyebabkan  terjadinya  peningkatan  jumlah  pengurangan  di  Indonesia  dengan  banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Hal  tersebut  merujuk  pada Pasal  163  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Seorang pekerja/buruh yang menerima dampak PHK memiliki kerugian yang besar terlebih bagi pekerja yang telah mengabdikan diri sangat lama untuk perusahaan. Dalam konteks PHK ini pemerintah sebaiknya mengeluarkan  suatu  aturan  baru  untuk  bisa  melindungi  para  pekerja  dari  PHK  sepihak  yang merugikan Pekerja.
International  Labour  Organization (ILO)  mengatakan  bahwa  sudah  ada  sekitar 25 (dua puluh lima) juta pekerja terkena PHK akibat Pandemi. menurut Menteri Keuangan Ibu Ida Fauziah mengira- ngira sudah ada sekitar 2 (dua) juta lebih pekerja yang ter-PHK akibat hal ini. Pada tanggal 24 April 2020  LIPI  (pusat  penelitian)  bersamaan  dengan  (LD-UI)  Lembaga  demograsi  Univ.  Indonesia  telah melakukan  survey  secara  online  mengenai  dampak  Covid-19  pada  pekerja  yakni  terdapat  total respondennya 112 pekerja. Dan pada survey online diperkirakan di Provinsi Bali sejumlah 443 (empat ratus empat puluh tiga) pekerja terdampah pandemic. Selain itu di tanggal 1 (satu) Mei 2020 data dari KEMENAKER  (kementrian  Ketenagakerjaan)  meneliti  bahwa  pada  sektor  informal  375.165  (tiga ratus  tujuh  puluh  lima  ribu  seratus  enam  puluh  lima)  orang  ter-PHK  akibat  Pandemi,  sedangkan  di sektor formal yang terdapat sebesar 1.032.960 pekerja (Ngadi et al., 2008) .
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Pada  dasarnya  negara  wajib memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga  negaranya,  dengan  memberikan  kebijakan- kebijakan  yang  dapat  membantu  masyarakat  untuk  mendongkrak  perekonomian  mereka.  Serta wajibnya negara untuk hadir ditengah-tengah perselisihan industrial dan mengupayakan penyelesaian secara  musyawarah  sebagai  jalan  keluar  bagi  pengusaha  dan  pekerja/buruh  dalam  mencegah  PHK akibat  pandemi  Covid-19  namun  apabila  PHK  tidak  dapat  dihindarkan  maka  pengusaha  wajib memberikan  pesangon  uang  penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  penggantian  hak  sesuai  yang  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  serta  tidak  lupa  bagi  pekerja  dengan  status  tidak  tetap  wajib mendapat  uang  kompensasi (Pamungkas  &  Irawan,  2021) .  Adapun  penelitian  dari Hatane  et  al., (2021) bahwa  pengimplementasian  dari  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  di  PHK  yaitu  sesuai dengan  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  terkait hak-hak  yang  dipenuhi  atas  kesepakatan bersama  walaupun  dalam  konteksnya  ada  juga  hak  pekerja  yang  tidak  sepenuhnya  terpenuhi  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangundangan,  hingga  pada  diterbitkannya  program  kartu  prakerja,  program  padat karya tunai serta jaring pengaman sosial. Maksud dan tujuan perlindungan bagi para pekerja adalah agar pekerja  dapat  dilindungi  dari  perlakuan  pemerasan/ketidakadilan  oleh  pihak  pengusaha.  Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap masalah perlindungan pekerja/buruh karena pada umumnya posisi pekerja  masih  lemah,  sehingga  perlindungan  kerja  dan  keselamatan  kerja  akan  dapat  mewujudkan terpeliharanya  kesejahteraan,  kesehatan,  kedisplinan  pekerja  yang  berada  di  bawah  pimpinan pengusaha (Wibowoa & Sudiro, 2021) .
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pemutusan hubungan  kerja  bagi  pekerja  akibat  pandemi  covid-19  serta  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja karena  pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yang  dimana  meletakkan  hukum  sebagai  suatu sistem  norma  yang  diberlakukan.  Tipe  ini  diterapkan  untuk  penerapan  kaidah  norma  yang  berlaku didalam  hukum  positif  Indonesia.  Penelitian  ini  dibuat  dengan  menganalisis  hukum  yang  sifatnya formal.  Adapun  sumber  bahan  hukum  primer  berupa  Undang-undang,  serta  juga  seluruh  peraturan
secara  hirarki,  dan  sumber  bahan  hukum  primer  yang  berupa  buku-buku  yang  memuat  norma  atau konsep  teoritis  dan  juga  pendapat  dari  para  sarjana.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  yakni pendekatan  konseptual  serta  perundang-undangan,  dimana  pendekatan  konseptual  yakni  seperti pendapat  para  sarjana  secara  teoritis,  sedangkan  pendekatan  perundang-undangan  adalah  aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibentuk secara umum serta di sahkan oleh Negara (Marzuki,  2008) .  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Akibat Pandemi Covid-19
Terjadinya pemutusan hubungan kerja kepada rekan-rekan pekerja akan memiliki dampak yang buruk bagi  pekerja,  karena  pekerja  akan  kehilangan  pekerjaannya  dan  pengangguran  di  Indonesia  Pun tentunya  akan  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  suatu  ketidakseimbangan hidup  bagi  pekerja  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya  dan  juga  keluarganya (Ridwan, 2014) .  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  dimana  kedua  belah  pihak  menjalin  suatu  kerjasama  yakni antara  para  pekerja  dengan  perusahaan  pada  suatu  perjanjian  kerja  dan  peraturan  kerja  yang  sudah diketahui  beserta  disepakati  bersama-sama,  baik  pihak  pekerja  dan  juga  perusahaan  kedua-duanya memiliki  hak  yang  sama  bersifat  mutlak  dan  terikat  satu  sama  lain  dalam  suatu  perjanjian  kerja tersebut,  sehingga  perusahaan  memiliki  hak  yang  kuat  untuk  menugaskan  pekerjanya  untuk  bisa bekerja  sesuai  dengan  kriteria  perusahaan  dan  bisa  memperoleh  suatu  keuntungan  untuk  perusahaan itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh kepada penghasilan para pekerja yang menggerakkan roda perusahaan (Kartasapoetra et al., 1994) .
Putusnya suatu hubungan kerja bisa saja terjadi secara otomatis pada kurun waktu yang telah ditentukan  oleh  para  pihak  baik  pekerja  maupun  pihak  perusahaan.  Pemutusan  hubungan  kerja menurut  Pasal  1  Ayat  25  Nomor  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  berakhirnya  suatu  hubungan pekerjaan  karena  sesuatu  hal  yang  mendesak  (force  majeure)  yang  menyebabkan  putusnya  hak  dan juga  kewajiban  dari  pekerja  dan  perusahaan (Uwiyono,  2014) .  Namun  tertuang  juga  dalam  Pasal  1 Ayat 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja ialah segala  jenis  bentuk  pengakhiran/pemutusan  hubungan  kerja  antara  para  penerima  pekerjaan  dengan pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  disebabkan  karena  terjadinya  suatu  keadaan  tertentu  yang mendesak.  Lain  halnya  dengan  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh  perusahaan disebabkan  oleh  waktu  yang  telah  ditetapkan  pada  suatu  perjanjian  telah  berakhir  karena menimbulkan  permasalahan  antara  pekerja  dan  juga  perusahaan,  berbeda  pula  dengan  PHK  yang terjadi  dikarenakan  oleh  terdapatnya  suatu  perselisihan  yang  akibatnya  dari  suatu  keadaan  yang mendesak  (force  majeure),  dimana  sebab  ini  tentunya  akan  menimbulkan  dampak  yang  signifikan antara  kedua  pihak,  khususnya  pekerja  itu  sendiri  yang  notabenenya  dari  orang  yang  kedudukan perekonomianya sangatlah lemah (Soepomo, 2016) .
Pengaturan pemutusan hubungan kerja diatur dalam beberapa alasan tertentu yakni 1. Pemutusan Hubungan kerja karena majikan Pemutusan hubungan kerja oleh majikan ini biasanya terjadi  dikarenakan  oleh  pekerja  itu  sendiri  yang  melakukan  suatu  kesalahan  atau  pelanggaran hukum yang berat dan tidak bias dimaafkan oleh majikan/ pemberi kerja, hal ini telah diatur dalam Pasal 158 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Pemutusan  hubungan  kerja  oleh  pihak  pekerja  hal  ini  biasanya  karena  pekerja  melakukan pengunduran  diri  tanpa  menyangkut  pautkan  pemberi  kerja  dan  memang  inisiatifnya  untuk berhenti bekerja. Dalam hal ini tentunya pekerja harus memenuhi syarat sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 162 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
3. Pemutusan  hubungan  kerja  demi  hukum  Pemutusan  hubungan  kerja  demi  hukum  adalah pemutusan hubungan kerja dengan sendirinya, sehubung dengan kontrak kerja atau lebih tepatnya jangka  waktu  perjanjian  yang  terjalin  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja/perusahaan  yang  diatur dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Asikin, 2010) . 4. Pemutusan hubungan kerja karena putusan pengadilan Pemutusan hubungan kerja karena putusan pengadilan  adalah  jenis  pemutusan  hubungan  kerja  yang  bisa  juga  terjadi  jika  para  pekerja melakukan  pelanggaran  dari  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  suatu  perjanjian  kerja,  perjanjian kerja  bersama  maupun  peraturan  perusahaan,  lalu  dimana  pekerja  yang  melakukan  pelanggaran telah  dilakukan  suatu  pembinaan  dengan  adanya  pemberian  surat  peringatan  pertama,  kedua,
hingga  ketiga  dimana  jangka  waktu  pemberian  sp  adalah  masing-masing  6  (enam)  bulan,  namun saat berjalannya pekerja tersebut tidak dapat memperlihatkan suatu itikad baik atau tindakan yang lebih  baik  dari  yang  dilanggarnya  serta  tidak  memiliki  perubahan  dalam  kinerja  pada  perusahaan yang  akhirnya  dapat  mengganggu  keberlangsungan  kerja.  Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004.
Pasal  164  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  pada  dasarnya  memberikan  kebebasan  kepada pengusaha untuk melakukan PHK kepada para pekerjanya. Namun UU Ketenagakerjaan tidak secara spesifik  atau  mendasar  mengatur  tentang  kondisi  apa-apa  saja  yang  dimasukkan  pada  kategori  force majeure  dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Adapun  beberapa  Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  bisa  dijadikan  sebagai  rujukan  dikarenakan  perusahaan  telah memutus  mengenai  PHK  karena  alasan  tertentu  yakni  force  majeure.  Yakni  Putusan  MA  No.156 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 29 Desember 2011, Putusan MA No. 350 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 8 Agustus 2012, dan Putusan MA No. 795 K/Pdt.Sus- PHI/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  karena  Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19
Tercantum pada bunyi KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245 bisa ditarik kesimpulan adalah bahwa peraturan-peraturan  yang  dikatakan  diatas  tidak  cukup  untuk  bisa  memberikan  perlindungan  hukum yang  kuat  dan  mutlak  bagi  para  pekerja  yang  terdampak  pemutusan  hubungan  kerja  pada  masa pandemi COVID-19, hal ini disebabkan oleh karena bunyi KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal  1245 tidak  terdapat  bunyi  yang  menyatakan  bahwa  perusahaan  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban. Perusahaan  harus  tetap  dibebankan  dengan  kewajibannya  sesuai  perjanjian  untuk  bisa  memenuhi kewajiban  kepada  pekerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja,  agar  hak  dari  para  pekerja  yang terkena  pemutusan  hubungan  kerja  bisa  diselamatkan  dan  dilindungi  serta  terotomatis  kewajiban perusahaan bisa terlaksana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003  tentang  ketenagakerjaan.  Dimana  dalam  hal  ini  perusahaan  wajib  hukumnya  untuk  bisa melaksanakan  kewajiban  secara  tuntas  terhadap  pemenuhan  hak  para  pekerja  yang  terkena  dampak pemutusan  hubungan  kerja  dengan  memenuhi  pembayaran  upah  atau  gaji  pekerja  dan  juga pesangonnya  hal  ini  sesuai  dengan  bunyi  ketentuan  Pasal  1  Ayat  23  Undang-  Undang  Nomor  13 Tahun 2003.
Adapun  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  seorang  pengusaha  terhadap  karyawan  yang dipekerjakannya yang tentunya terkena pemutusan hubungan kerja untuk membayar upah /gaji diatur dalam  Pasal  164  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  dan  telah  ditegaskan  juga  dalam Pasal  156  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan  pemerintah  terhadap  para  pekerja/buruh  yakni  dengan  membuat  serta  meregulasikan  dan merealisasikan  segala  bentuk  peraturan  yang  mengikat  diantara  kedua  pihak  yaitu  pekerja  dan  juga suatu  perusahaan,  melaksanakan  proses  hubungan  industrial,  serta  mengadakan  pembinaan- pembinaan terhadap pekerja dan perusahaan (Sutedi, 2009) .
Hukum  dibuat  untuk  bisa  melindungi  hak  serta  kewajiban  setiap  individu  yang  ada  didalam suatu Negara, dengan adanya perlindungan hukum yang kuat akan menimbulkan terwujudnya tujuan hukum yakni adanya keamanan, ketentraman, Ketertiban umum, kesejahteraan, kebenaran, kedamaian dan tentunya keadilan bagi seluruh Warga Negara (Marzuki, 2008) . Aturan hukum yang dikemas baik berupa  undang-undang,  PP,  Perpres  ataupun  hukum  yang  tidak  tertulis,  berisi  aturan-aturan  yang bersifat  umum  namun  tentunya  yang  menjadi  pedoman  hidup  bangsa  ataupun  individu  untuk mengatur pola atau cara bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik itu di hubungannya dengan sesama masyarakat ataupun makhluk lainnya. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk bisa menjadi suatu batasan  untuk  masyarakat  dalam  melakukan  suatu  tindakan  terhadap  individu  lainnya.  Timbulnya suatu  aturan  semacam  Undang-undang  dan  pelaksanaan  aturan  itu  menimbulkan  adanya  kepastian hukum.  Dengan  kepastian  hukum  itulah  mengandung  adanya  dua  pengertian,  yakni  kesatu,  terdapat suatu aturan yang bersifat umum yang membuat suatu individu menyadari apa perbuatan yang boleh ataupun tidak boleh untuk dilakukannya dan yang kedua, berupa kenyamanan serta keamanan hukum untuk  suatu  individu  dari  kesewenang-wenangan  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat dikarenakan  adanya  suatu  aturan  yang  bersifat  umum  itu  individu  bisa  untuk  mengetahui  apa  yang dapat  untuk  dibebankan  ataupun  dilakukan  suatu  Negara  terhadap  individu  atau  masyarakatnya. Adapun kepastian hukum tersebut bukan semata-mata berupa pasal didalam suatu aturan tertulis atau
disebut undang- undang, melainkan dengan adanya rasa konsisten dalam suatu putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan hakim lainnya yang (Marzuki, 2008) .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan  hukum  pemutusan  hubungan  kerja  bagi  pekerja  pada  masa  pandemi  COVID-19, sebagaimana  diketahui  merupakan  suatu  keadaan  yang  terduga  ( force  majeure )  dimana  keadaan  ini diatur  dalam  Pasal  156  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  yang  menyatakan  bahwa  suatu perusahaan dapat memberhentikan pekerjanya saat perusahaan tersebut mendapatkan kerugian secara terus menerus dan tidak mendapatkan keuntungan atau saat perusahaan akan tutup, perusahaan dalam force  majeure yang memaksa  untuk  memberhentikan  karyawan  dengan  tetap  memenuhi  kewajiban perusahaan  yaitu  membayar  pesangon  dan  upah  terakhir.  Sebagaimana diketahui bahwa  pengaturan hukum pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan masih terdapat kewajiban perusahaan yang belum terpenuhi  teruma  dalam  pembayaran  upah  atau  gaji  untuk  pekerja.  Adapun  erlindungan  hukum terhadap  pekerja  karena  pemutusan  hubungan  kerja  pada  masa  pandemi  COVID-19  telah  diatur dalam KUH Pasal 1244 KUH Perdata yang  kurang  lebihnya berbunyi jika orang  yg berhutang  tidak membayarkannya  dengan  suatu  alasan  yang  tidak  terduga  dan  tidak  cakap  dalam perjanjian  dengan alasan yang kuat dan tidak diketahuinya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi para pekerja belum memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan wajib untuk direvisi.

## 2. Saran
Kepada  pemerintah  sebaiknya  hukum  yang  mengatur  hak-hak  pekerja  harus  diselesaikan  secara bersama-sama. Sebaiknya membuat pengaturan  hukum yang baru atas hak-hak pekerja yang terkena pemutusan  hubungan  kerja  pada  masa  pandemi  COVID-19.  Untuk  masyarakat,  terutama  perusahaan jika kewajiban perusahaan atas gaji atau upah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja belum terselesaikan,  segeralah  membayar  upah  atau  gaji  pekerja  karena  upah  atau  gaji  tersebut  sangat berharga  demi  kelangsungan  hidup  pekerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  pada  masa pandemi  COVID-19.  Kepada  masyarakat  terutama  yang  memiliki  jabatan  dalam  suatu  perusahaan sebaiknya  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dibuat  peraturan  baru  yang  cukup  kuat  dan  mampu melindungi hak-hak pekerja, karena pada saat ini pemerintah hanya menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020  tentang  kebijakan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang  merupakan  strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, Z. (2010). Dasar Hukum Perburuhan . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hatane,  K.,  Alfons,  S.  S.,  &  Matitaputty,  M.  I.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  di Masa Pandemi Covid-19. TATOHI , 1 (3), 265–275. Kartasapoetra,  G.,  Kartasapoetra,  R.  G.,  &  Kartasapoetra,  A.  G.  (1994). Hukum  perburuhan  di Indonesia berlandaskan Pancasila . Sinar Grafika, Jakarta. Khakim, A. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Kencana, Jakarta.
Ngadi,  Meilianna,  R.,  &  Purba,  Y.  A.  (2008).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  PHK  dan Pendapatan Pekerja di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia , 3 (2), 43–48.
Pamungkas,  F.  A.  S.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dimasa Pandemi Covid-19. Ajudikasi Jurnal Hukum , 5 (1), 99–108. Ridwan, K. (2014). Pokok-Pokok Hukum Dagang . akultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press. Soepomo, I. (2016). Hukum Perburuhan Indonesia Bidang Hubungan Kerja . Djambatan, Jakarta. Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan . Sinar Harapan, Jakarta. Uwiyono, A. (2014). Asas-Asas Hukum Perburuhan . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Wibowoa,  A.  P.,  &  Sudiro,  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Dalam  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan  Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19. Jurnal Hukum To- Ra , 7 (1), 135–152.