## PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)

## YULIANI *)
*) Dosen STKIP PGRI Tulungagung

## ABSTRAK
Human  Development  Index  (HDI)  merupakan  ukuran  ringkasan  untuk  menilai kemajuan  jangka  panjang  dalam  tiga  dimensi  dasar  pembangunan  manusia, antara  lain  harapan  hidup  dan  kesehatan,  akses  terhadap  pengetahuan  atau pendidikan  dan  standar  hidup  yang  layak.  Dengan  informasi  angka  dan peringkat HDI (Human Development Index) dapat diperoleh gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat yang diukur diukur dari beberapa aspek, yaitu: 1) Life expectancy at birth (harapan hidup saat lahir) aspek ini digunakan sebagai tolok ukur kualitas kesehatan; 2) Expected years of schooling (Harapan Lama Sekolah) aspek  ini  sebagai  tolok  ukur  pendidikan;  3)  Mean  years  of  schooling  (Rerata Partisipasi Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pemerataan pendidikan; dan 4) Gross  National  Income  (Pendapatan  Nasional  Bruto)  aspek  ini  jelas  mengukur tentang  taraf  ekonomi  masyarakat.  Human  Development  Index  (HDI)  dapat mencerminkan  bagaimana  posisi  sebuah  negara  dengan  negara  lain  dalam tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan manusianya termasuk di dalamnya pembangunan di bidang pendidikan. Nilai Human Development Index (HDI) Indonesia 2014 adalah 0.684_yang menempatkan pembangunan manusia Indonesia pada posisi 110 dari 188 negara di dunia. Antara tahun 1980 dan 2014, nilai  Human  Development  Index  (HDI)  Indonesia  meningkat  0,474-0,684, meningkat 44,3% atau peningkatan tahunan rata-rata sekitar 1,08%.

## Kata Kunci: Pendidikan, Human Developing Index

## A.  PENDAHULUAN
1.  Latar Belakang Masalah
Pendidikan menduduki posisi sentral dalam  pembangunan  karena  sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia,  pembangunan  dalam  ke- terkaitannya  dengan  pengembangan sumberdaya manusia yang berarti bahwa pembangunan adalah tidak semata-mata pembangunan  material  dan  fisik  tetapi yang  pembangunan  spiritual  yaitu pembangunan  manusia  yang  menjadi tugas utama pendidikan.
Keberhasilan  pembangunan  dapat tercermin dari sisi ekonomi atau material dan juga sisi spiritual yang terlihat bahwa esensi pembangunan  bertumpu  dan
berpangkal  pada  sisi  manusianya, dengan  demikian  yang  menjadi  tujuan akhir  pembangunan  adalah  manusia. Untuk  meningkatkan  kualitas  sumber- daya  manusia  diperlukan  pendidikan karena  pendidikan  merupakan  kegiatan yang  meningkatkan  berubahnya kwalitas sumberdaya  manusia,  dan  manusia merupakan  salah  satu  modal  utama pembangunan.  Jadi  pendidikan  meng- arah  kedalam  diri  manusia  sehingga menghasilkan  sumberdaya  tenaga  atau modal  yang  menunjang  pembangunan dan  hasil  pembangunan  dapat  me- nunjang  pendidikan,  dengan  demikian pendidikan  dan  pembangunan  mem- punyai  keterkaitan  yang  saling  me-
nunjang.
Manusia  sebagai  modal  pem- bangunan  tidak  lepas  dari  pendidikan sehingga  pendidikan  adalah  merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan  dan  jika  pembangunan dipandang  sebagai  sistem  makro  maka pendidikan  merupakan  sebuah  kom- ponen  pembangunan  dan  dapat  men- cerminkan  keberhasilan  pembangunan suatu  bangsa  sehingga  investasi  pen- didikan  diperlukan.  Pembangunan  selalu menimbulkan  pengaruh  atau  dampak dan  pembangunan  merupakan  suatu proses  dan  untuk  mengukurnya  diperlu- kan  indikator  sebagai  tolak  ukur  ter- jadinya  pembangunan  baik  indikator ekonomi maupun indikator non-ekonomi (indikator sosial).
Human  Development  Index  (HDI) merupakan  ukuran  ringkasan  untuk menilai  kemajuan  jangka  panjang  dalam tiga  dimensi  dasar  pembangunan manusia,  antara  lain  harapan  hidup  dan kesehatan,  akses  terhadap  pengetahuan atau pendidikan dan standar hidup yang layak.  Sebuah  harapan  hidup  dan kesehatan  diukur  dengan  umur  panjang serta  berbagai  indikator  kesehatan, tingkat pengetahuan atau pendidikan di- ukur  dengan  tahun  rata-rata  pendidikan yang  merupakan  rata-rata  jumlah  tahun pendidikan  yang  diterima  dalam  ke- hidupan;  akses  pembelajaran  dan pengetahuan  dengan  tahun  yang diharapkan  untuk  anak-anak  usia  masuk sekolah,  yang  merupakan  jumlah  total tahun  sekolah  anak  usia  sekolah;  dan Standar  hidup  diukur  dengan  Pen- dapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Human  Development  Index  (HDI) juga  merupakan  salah  satu  indikator
dalam  pembangunan  yang  dapat digunakan  untuk  menganalisis  per- bandingan  status  pembangunan  sosial ekonomi  suatu  negara  dan  sekaligus menggambarkan pembangunan manusia di  suatu  Negara  (Soubbotina,  Tatyana: 2005).
Dengan  informasi  angka  dan peringkat  HDI  ( Human  Development Index )  dapat  diperoleh  gambaran keadaan kesejahteraan  masyarakat  yang diukur dari harapan hidup masyarakat di suatu negara dengan mengukur kesehatan  dan  nutrisi,  pendidikan  yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rerata  partisipasi  sekolah,  serta  standar hidup  yang  diukur  dengan  PNB  per kapita (Thomas, Vinod et.al: 2008).
Human  Development  Index  (HDI) dapat  mencerminkan  bagaimana  posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yaitu pembangunan  manusianya  termasuk  di dalamnya  pembangunan  di  bidang pendidikan  sehingga  analisis Human Development  Index  (HDI) dapat  di-
gunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan.
Dari  uraian  tersebut  diatas  di- perlukan  analisis Human  Development Index (HDI) Indonesia melalui Pendidikan sebagai upaya dalam daya saing bangsa.
2.  Tujuan Pembahasan
Dalam  artikel  ini  ada  beberapa  hal yang  dibahas  yaitu:  1)  Gambaran  per- masalahan  pendidikan  di  Indonesia;  2) Permasalahan  Pendidikan  Dikaji  dari Sudut  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dan Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS)  di Indonesia;  3) Human  Development  Index
(HDI)  Merupakan  Salah  Satu  Indikator Pembangunan;  4) Human  Development
Index  (HDI) di  Indonesia;  dan  5) Pendidikan  sebagai  Investasi  Pem- bangunan

## B.  PEMBAHASAN

## 1.  Gambaran Permasalahan Pendidikan di Indonesia
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  meng- kembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdas- an, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa dan  Negara  (UU  No.  20  Tahun  2003). Secara  umum,  terdapat  empat  masalah pokok  pendidikan  nasional  yang  perlu diprioritaskan penanggulangannya (Ujiyanti,  Tatak  Prapti;  2009).  Masalah yang  dimaksud  adalah;  1)  Masalah pemerataan  kesempatan  dan  akses pendidikan;  2)  Masalah  peningkatan mutu;  3)  Masalah  relevansi  pendidikan; dan  4)  Masalah  Efisiensi  dan  sistem manajemen  pendidikan.  Secara  lengkap empat  permasalahan  pokok  tersebut dipaparkan sebagai berikut.
2.  Pemerataan Kesempatan dan
Akses Pendidikan
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai  wahana  untuk  memajukan bangsa  dan  kebudayaan  nasional, pendidikan  nasional  diharapkan  dapat menyediakan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  bagi  seluruh  warga  Negara Indonesia  untuk  memperoleh  pendidik- an.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa
“Setiap  warga  negara  mempunyai  hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang  bermutu” ,  dan  pasal  11,  ayat  (1) yang  menyatakan “Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” .
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945 pun  mengamanatkan  bahwa  setiap warga  negara  berhak  mendapatkan pendidikan  guna  meningkatkan  kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa  meyakini  bahwa  peningkatan taraf  pendidikan  merupakan  salah  satu kunci  utama  mencapai  tujuan  negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidup- an  bangsa,  tetapi  juga  menciptakan kesejahteraan  umum  dan  melaksanakan ketertiban dunia.
Pemerataan pendidikan sendiri mencakup dua aspek penting yaitu aspek equality yaitu  persamaan  mengandung arti  persamaan  kesempatan  untuk memperoleh  pendidikan  dan  aspek equity yang  bermakna  keadilan  dalam memperoleh  kesempatan  pendidikan yang  sama  diantara  berbagai  kelompok dalam  masyarakat.  Selain  itu,  Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua  masyarakat  memiliki  hak  untuk memperoleh pendidikan dengan mudah.
Masalah  pemerataan  pendidikan  ini berkenaan dengan rasio atau perbandingan antara  masukan pendidik- an  atau  jumlah  penduduk  yang  ter- tampung dalam satuan-satuan pendidik- an,  dengan  jumlah  penduduk  yang secara  potensial  sudah  siap  memasuki satuan-satuan  pendidikan.    Makin  besar kesenjangan  antara  jumlah  penduduk
yang  menjadi  peserta  didik  dengan penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan,  makin  besar  pula  masalah pemerataan  dan  akses  pendidikan tersebut.  Permasalahan  ini  dapat  di- sebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu:  a) Kondisi  sosial  ekonomi  keluarga;  b) Kondisi  fisik  dan  mental  calon  peserta didik; c) Kondisi tempat pendidikan yang tersedia; d) Tingkatan aspirasi masyarakat tentang peranan dan pentingnya pendidikan  bagi  kehidupan;  dan  e) Daerah jangkauan satuan pendidikan. Hal  ini  kemudian  menghadapkan pemerintah  kepada  tanggung  jawab untuk  memenuhi  hak-hak  masyarakat memperoleh  pendidikan,  dalam  hal  ini melakukan  pemerataan  kesempatan  dan akses  pendidikan,  salah  satunya  adalah kebijakan  pembangunan  pendidikan mengenai  pemerataan  dan  perluasan akses  pendidikan  dengan  peningkatan anggaran  pendidikan  secara  berarti. Selain itu, ada pula kebijakan pemberian beasiswa kepada siswa tidak mampu dan program  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  untuk  pendidikan  dasar.  Tetapi kebijakan-kebijakan  tersebut  dipandang belum  mampu  mengatasi  masalah pemerataan  dan  akses  pendidikan  di Indonesia.
3.  Peningkatan Mutu Sebagai  komitmen  terhadap  mutu pendidikan,  maka  pemerintah  me- rancang   sistem  penjaminan  mutu pendidikan  (SPMP).  SPMP  dituangkan dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009. Dalam Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa “Penjaminan  mutu  adalah serangkaian  proses  dan  sistem  yang terkait  untuk  mengumpulkan,  meng- analisis,  dan  melaporkan  data  mutu
tentang  kinerja  staf,  program,  dan lembaga”. Terdapat  beberapa  penyebab mengapa  mutu pendidikan  di  Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai  rendah.  Penyebab  rendahnya mutu  pendidikan    di  Indonesia  adalah efektifitas,  efisiensi  dan  standardisasi pengajaran.
1) Efektifitas Pendidikan di Indonesia
Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan  dan  dapat  tercapai tujuan  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur,  dan  trainer)  dituntut  untuk dapat  meningkatkan  keefektifan  pem- belajaran  agar  pembelajaran  tersebut dapat  berguna.  Efektifitas  pendidikan  di Indonesia   sangat  rendah,  salah  satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan  yang  jelas  sebelum  kegiatan pembelajaran  dilaksanakan.  Hal  ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak  tahu  apa  yang  akan  dihasilkan sehingga  tidak  mempunyai  gambaran yang jelas dalam proses pendidikan.
2) Efsiensi Pengajaran di Indonesia Efisien  adalah  bagaimana  meng- hasilkan  efektifitas  dari  suatu  tujuan dengan  proses  yang  lebih  ‘murah’. Beberapa  masalah  efisiensi  pengajaran di   indonesia  adalah  mahalnya  biaya pendidikan, lamanya waktu yang digunakan  dalam  proses  pendidikan, mutu  pegajar  dan  banyak  hal  lain  yang menyebabkan  kurang  efisiennya  proses pendidikan  di  Indonesia.  Yang  juga berpengaruh dalam peningkatan sumberdaya  manusia  Indonesia  yang lebih baik.
3) Standarisasi Pendidikan di Indonesia Dunia  pendidikan  terus  berubah, kompetensi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat terus-menerus berubah apalagi  di  dalam  dunia  terbuka  yaitu  di dalam  dunia  modern  dalam  era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus  dimiliki  oleh  seseorang  dalam lembaga pendidikan harus lah memenuhi standar. Kualitas pendidikan di ukur oleh standar  dan  kompetensi  di  dalam berbagai versi sehingga dibentuk badan- badan baru untuk melaksanakan standarisasi  dan  kompetensi  tersebut seperti  Badan  Standarisasi  Nasional Pendidikan  (BSNP).    Tinjauan  terhadap standarisasi  dan  kompetensi  untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya memunculkan  bahaya  yang  tersembunyi yaitu  kemungkinan  adanya  pendidikan yang  terkekan  oleh  standar  kompetensi saja  sehingga  kehilangan  makna  dan tujuan pendidikan tersebut.
4.  Relevansi pendidikan Masalah relevansi pendidikan mencakup  sejauh  mana  sistem  pen- didikan  dapat  menghasilkan output atau sumber  daya  manusia  yang  sesuai dengan  kebutuhan  dan  dapat  secara langsung berguna dalam proses pembangunan.    Luaran  pendidikan  di- harapkan  dapat  mengisi  semua  sektor pembangunan  yang  beraneka  ragam. Jika  sistem  pendidikan  menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan  baik  yang  aktual  (yang tersedia) maupun yang potensial dengan memenuhi  kriteria  yang  dipersyaratkan oleh  lapangan  kerja,  maka  relevansi dianggap tinggi.
Masalah  relevansi  ini  terlihat  dari banyaknya  lulusan  dari  satuan  pen-
didikan  tertentu  yang  tidak  siap  secara kemampuan  kognitif  dan  teknik  untuk melanjutkan  ke  satuan  pendidikan diatasnya.   Masalah  relevansi juga  dapat diketahui  dari  banyaknya  lulusan  dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan  dan  pendidikan  tinggi  yang belum  atau  bahkan  tidak  siap  untuk bekerja.  Permasalahan  relevansi  pen- didikan  di  Indonesia  tersebut  sedikit banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor,  diantaranya:  1)  Perkembangan dan  perubahan  cepat  yang  tidak  dapat diikuti  oleh  lembaga  pendidikan;  dan  2) Mutu  dan  perolehan  tamatan  yang dihasilkan sekolah tidak dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dunia kerja.
5.  Efisiensi  dan  Sistem  Manajemen Pendidikan
Manajemen  pendidikan  merupakan proses  pengembangan  kegiatan  kerja- sama  kelompok  orang  untuk  mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. (Alston,  Philip.  2010).  Masalah  mana- jemen  pendidikan  berkaitan  dengan bagaimana  seharusnya  sistem  pendidik- an  diatur  agar  dapat  menghasilkan output yang  sesuai  dengan  tujuan pendidikan nasional. Sedangkan, Masalah  efisiensi  pendidikan  berkenaan dengan  proses  pengubahan  atau transformasi masukan produk ( raw input ) menjadi  produk  ( output ).  Masalah efisiensi  pendidikan  tidak  lepas  dari masalah  sistem  manajemen  pendidikan, sistem yang tidak sesuai dengan potensi seorang  mahasiswa  tentu  akan  men- jadikan  mahasiswa  tersebut  gagal menjadi  sumber  daya  manusia  yang dapat  diandalkan  dan  pada  akhirnya pendidikan  tersebut  menjadi  tidak efisien.    Masalah  efisiensi  pendidikan
dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor, yaitu:  1)  Tenaga  kependidikan,  terutama mutu  tenaga  pengajar;  2)  Peserta  didik; 3)  Kurikulum;  4)  Program  belajar  dan pembelajaran;  dan  5)  Sarana/prasarana pendidikan.
Dari  permasalahan  pendidikan  yang diatas,  tentu  kita  dapat  melakukan strategi  pemecahan  dengan  adanya partisipasi  dari  semua  pihak,  dalam  hal ini  adanya  komitmen  dari  semua  pihak terkait.  Setelah semua pihak melaksana- kan  perannya  dengan  baik,  solusi  yang kedua  adalah  solusi  yang  menyangkut hal-hal  teknis  yang  berkait  langsung dengan  pendidikan.  Kemudian  yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas  kegiatan  guru  sebagai  tenaga kependidikan.  Dan yang terakhir adalah menerapkan  sistem  pendidikan  berbasis life  skill dan  pengembangan    konsep learn  how  to  learn ,  yang  mencakup  4 (empat)  dimensi,  yaitu learn  to  know , learn to be,  learn to do, dan learn to life together .
6.  Permasalahan  Pendidikan  dikaji dari Sudut Harapan Lama Sekolah (HLS)  dan  Angka  Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia Human  Development  Index  (HDI)
yang  telah  digunakan  oleh United
Nations Development Programme (UNDP) dalam  penyusunan  laporan tahunan pembangunan manusia (Human Development Report) mulai berubah sejak tahun  2010.  Seperti  diketahui, Human Development  Index  (HDI) merupakan indeks komposit hasil agregasi tiga jenis indeks  yang  masing-masing  mewakili dimensi  pembangunan  manusia  (IPM), yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan,  dan  indeks  standar  hidup.
Perubahan mendasar dalam perhitungan Human Development Index (HDI) dengan metode  baru  mencakup  penggunaan indikator  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS) menggantikan  indikator  angka  melek huruf  (AMH)  dalam  perhitungan  indeks pendidikan  dan  penggunaan  indikator Pendapatan  Nasional  Bruto  (PNB)  per kapita  menggantikan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  per  kapita  dalam  per- hitungan  indeks  standar  hidup.  Peng- gunaan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam perhitungan indeks pendidikan, misalnya menjadikan Human Development Index (HDI) dengan metode baru  mampu  memotret  gambaran  yang lebih  relevan  dalam  pendidikan  dan perubahan  yang  terjadi  dibanding Human Development Index (HDI) dengan metode  lama.  Harapan  Lama  Sekolah (HLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan  oleh  penduduk  berusia  15 tahun  ke  atas  untuk  menempuh  semua jenis  pendidikan  formal  yang  pernah dijalani. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)  ini  dihitung  dari  variabel  pen- didikan  tertinggi  yang  ditamatkan  dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.  Standar United  Nations Development  Programme  (UNDP) adalah minimal  0  tahun  dan  maksimal  15 tahun. selain  Harapan  Lama  Sekolah (HLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk  indikator  Indeks  Pem- bangunan  Manusia  (IPM)  atau  Human Development  Index  (HDI)  ada  juga indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dikenal  sebagai  salah  satu  indikator keberhasilan  pembangunan  terhadap akses  layanan  pendidikan  di  suatu wilayah  baik  Provinsi,  Kabupaten  atau Kota  di  Indonesia.  Semakin  tinggi  nilai
APS,  maka  daerah  tersebut  dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses  pendidikan.   APS  yang  tinggi menunjukkan  terbukanya  peluang  yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara  umum.  Pada  kelompok  umur mana  peluang  tersebut  terjadi  dapat dilihat  dari  besarnya  APS  pada  setiap kelompok  umur.   Angka  Partisipasi Sekolah  merupakan  ukuran  daya  serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia  sekolah.  Namun  demikian  me- ningkatnya APS tidak selalu dapat diarti- kan  sebagai  meningkatnya  pemerataan kesempatan  masyarakat  untuk  me- ngenyam pendidikan, sebab belum tentu siswa  yang  berada  di  daerah  tersebut berasal  dari  daerah/wilayah  sendiri, karena bisa saja siswa berasal dari daerah lainnya. Seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel Angka Partisipasi Sekolah 2011-2014

## Sumber: BPS-RI, Susenas 2011-2014

## 7. Human  Development  Index  (HDI)

## Merupakan  Salah  Satu  Indikator Pembangunan
The  United  Nations  Development Program (UNDP)  mendefinisikan pem- bangunan  manusia  sebagai  sebuah proses  memperluas  pilihan  masyarakat. Yang paling penting adalah pilihan untuk berumur  panjang  dan  sehat,  mendapat
pendidikan  yang  cukup,  dan  menikmati standar kehidupan yang layak. The United Nations  Development  Program (UNDP) menyusun  ukuran  alternatif  tingkat kesejahteraan  dengan  HDI  ( Human Development Index ). Human Development Index (HDI) diukur  dari  beberapa  aspek, yaitu: 1) Life expectancy at birth (harapan hidup  saat  lahir)  aspek  ini  digunakan sebagai tolok ukur kualitas kesehatan; 2)
Expected  years  of  schooling (Harapan Lama  Sekolah)  aspek  ini  sebagai  tolok ukur  pendidikan;  3) Mean  years  of schooling (Rerata  Partisipasi  Sekolah) aspek ini sebagai tolok ukur pemerataan pendidikan; dan 4) Gross National Income (Pendapatan  Nasional  Bruto) aspek  ini jelas  mengukur  tentang  taraf  ekonomi masyarakat.
Human  Development  Index (HDI) meringkas  tiga  variabel  kesejahteraan dan  meringkasnya  dalam  sebuah  index dan variabel-variabel tersebut adalah:
1) Umur  panjang  ( longevity ),  sebagai pengukur kesehatan dan nutrisi. Umur panjang  diukur  dengan  rata-rata harapan  hidup  (dalam  tahun)  dari tingkat  kelahiran,  dihitung  dengan mengasumsikan  bahwa  seorang  bayi lahir  dalam  satu  tahun  tertentu  akan mengalami  tingkat  kematian  ketika dari tiap kelompok umur.
2) Pendidikan.  Terdiri  dari  rata-rata terbobot  antara  (a)  tingkat  harapan lama  sekolah  dalam  persentase.  (b) rerata partispasi sekolah.
3) Standar  Hidup.  Indikator  standar kehidupan  adalah  GNI  per  kapita  riil dalam  dolar  PPP  ( Purchasing  Power Parity )

## 8. Human  Development  Index  (HDI) di Indonesia
Human  Development  Index  (HDI) dapat  mencerminkan  bagaimana  posisi sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yaitu pembangunan  manusianya  termasuk  di dalamnya  pembangunan  di  bidang pendidikan  sehingga  analisis Human Development  Index  (HDI) dapat  di- gunakan sebagai  acuan  untuk  me- laksanakan  pembangunan.  Nilai Human Development  Index (HDI) Indonesia 2014 adalah
0.684_yang menempatkan pembangunan  manusia  Indonesia  pada posisi  110  dari  188  negara  di  dunia. Antara tahun 1980 dan 2014, nilai Human Development  Index (HDI)  Indonesia meningkat 0,474-0,684, meningkat 44,3% atau  peningkatan  tahunan  rata-rata sekitar  1,08%.  Seperti  dalam  tabel dibawah ini:
Tabel HDI Indonesia
Sumber: Human Development Report 2015
Berdasarkan  Tabel  diatas  kemajuan Indonesia dalam setiap indikator Human Development  Index  (HDI) ,  antara  tahun 1980  dan  2014,  harapan  hidup  di Indonesia  saat  lahir  meningkat  9,3  per tahun, tahun rata-rata sekolah meningkat 4,5  per  tahun  dan  tahun  persekolahan meningkat  4,3  per  tahun  diharapkan sedangkan  GNI  per  kapita  Indonesia meningkat  sekitar  237,4  persen  antara
tahun 1980 dan 2014.
9.  Pendidikan sebagai Investasi Pembangunan Pendidikan adalah merupakan investasi  pembangunan,  untuk  itu Pemerintah  Indonesia  telah  melakukan berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  sumberdaya  manusia,  melalui berbagai kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk kebijakan tentang wajib belajar, peningkatan  anggaran  pendidikan  mi- nimal  20%  dari  APBN  atau  APBD,  dan kebijakan  lain  yang  hal  tersebut merupakan  merupakan  cerminan  ke- sadaran  pemerintah  tentang  pentingnya pendidikan  sebagai  investasi  jangka panjang.
Pendidikan  adalah  alat  untuk  per- kembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan  ekonomi.  Pada  praktek manajemen  pendidikan  modern,  salah satu  fungsi  pendidikan  adalah  fungsi teknis-ekonomis  baik  pada  tataran individual  hingga  tataran  global.  Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi.  Misalnya  pendidikan  dapat membantu  siswa  untuk  mendapatkan pengetahuan  dan  keterampilan  yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.
Secara  umum  terbukti  bahwa semakin  berpendidikan  seseorang  maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini  dimungkinkan  karena  orang  yang berpendidikan  lebih  produktif  bila dibandingkan  dengan  yang  tidak  ber- pendidikan.  Produktivitas  seseorang tersebut  dikarenakan  dimilikinya  ke- terampilan  teknis  yang  diperoleh  dari pendidikan.  Para  penganut  teori Human Capital berpendapat  bahwa  pendidikan
adalah  sebagai  investasi  sumber  daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun  non-moneter.  Manfaat  non- moneter  dari  pendidikan  adalah  di- perolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan  kerja,  efisiensi  konsumsi, kepuasan  menikmati  masa  pensiun  dan manfaat  hidup  yang  lebih  lama  karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat  moneter  adalah  manfaat ekonomis  yaitu  berupa  tambahan pendapatan  seseorang  yang  telah  me- nyelesaikan  tingkat  pendidikan  tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan  pendidikan  dibawahnya.  (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, 2010). Sumber  daya  manusia  yang  ber- pendidikan  akan  menjadi  modal  utama pembangunan  nasional,  terutama  untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak  orang  yang  berpendidikan  maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun  bangsanya.  Investasi  pen- didikan  memberikan  nilai  balik  ( rate  of return )  yang  lebih  tinggi  dari  pada investasi  fisik  di  bidang  lain.  Nilai  balik pendidikan  adalah  perbandingan  antara total  biaya  yang  dikeluarkan  untuk membiayai  pendidikan  dengan  total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang  lulus  dan  memasuki  dunia kerja.

## C.  PENUTUP
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  1) Pendidikan  menduduki  posisi  sentral dalam  pembangunan  karena  sasarannya adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia;  2)  Permasalahan  pendidikan merupakan  permasalahan  yang  sangat kompleks dan luas sehingga penanganan
masalah pendidikan menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak;
3) Human  Development  Index (HDI)
adalah  merupakan  salah  satu  indikator dalam  pembangunan  yang  dapat  di- gunakan  untuk  menganalisis  per- bandingan  status  pembangunan  sosial ekonomi  suatu  negara  dan  sekaligus menggambarkan pembangunan manusia di  suatu  Negara;  4)  Dengan  informasi angka  dan  peringkat  HDI  ( Human Development  Index )  dapat  diperoleh gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat  yang  diukur  diukur  dari  be- berapa aspek, yaitu: a) Life expectancy at birth (harapan hidup saat lahir) aspek ini digunakan  sebagai  tolok  ukur  kualitas kesehatan; b) Expected years of schooling (Harapan  Lama  Sekolah)  aspek  ini sebagai  tolok  ukur  pendidikan;  c) Mean years  of  schooling (Rerata  Partisipasi Sekolah)  aspek  ini  sebagai  tolok  ukur pemerataan  pendidikan;  dan  d) Gross National  Income (Pendapatan  Nasional Bruto) aspek  ini  jelas  mengukur  tentang taraf  ekonomi  masyarakat;  5) Human Development  Index (HDI) dapat  men- cerminkan  bagaimana  posisi  sebuah negara dengan negara lain dalam tingkat kesejahteraan  masyarakat  yaitu  pem- bangunan  manusianya  termasuk  di dalamnya  pembangunan  di  bidang pendidikan; 6) Nilai Human Development Index (HDI)  Indonesia 2014 adalah 0.684 yang menempatkan pembangunan manusia  Indonesia  pada  posisi  110  dari 188  negara  di  dunia.  Antara  tahun  1980 dan  2014,  nilai Human  Development Index (HDI)  Indonesia  meningkat  0,474-
0,684,  meningkat  44,3%  atau  pe- ningkatan  tahunan  rata-rata  sekitar 1,08%;  dan  7)  Menurut  teori Human
Capital berpendapat  bahwa  pendidikan adalah  sebagai  investasi  sumber  daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter.

## DAFTAR PUSTAKA
____________________________  Pembukaan UUD  Republik  Indonesia  Tahun 1945 ____________________________  Permendiknas No. 63 tahun 2009 ____________________________  UU  No.  20 Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  Indonesia. 2003 Alston,  Philip.  2010, A  Human  Rights Perspective  on  the  Millennium Development  Goals ,  Contributed paper  to  the  work  of  the Millennium  Project  Task  Force  on Poverty  and  Economic  Develop- ment, New York. Soubbotina,  Tatyana  P.  2000. Beyond Economic  Growth:  An  Introduction to  Sustainable  Development .  World Bank Thomas, Vinod et.al. 2008. The Quality of Growth . World Bank. Ujiyanti,  Tatak  Prapti.  2009. Reformasi Pendidikan  Dasar  di  Indonesia. Policy  Assessment,  The  Indonesian Institute.
Walter W. McMahon dan Terry G. Geske,
Financing  Education:  Overcoming Inefficiency  and  Inequity ,  USA: University of Illionis, 2010, h.121

## Laman
Angka  Partisipasi  Sekolah  menurut Golongan  Pendapatan,, http:  // kfm. depsos. go. id/mod. php?mod =userpage&page_id=16 diakses  7 Oktober 2016; 21.45 WIB Angka  Partsisipasi  Sekolah  (APS)  pada Berbagai Jenjang Pendidikan tahun 2011-2014, http://www.bps.go.id/
sector/socwel/ index.html . 10
Oktober 2016; 17.29 WIB BPS:  Badan  Pusat  Statistik.  2015.
SUSENAS. http://www.bps.go.id/ . diakses 7 Oktober 2016; 13.20 WIB UNDP.  United  National  Development Program. Human  Development Report  2015 http://www.undp.org/ . diakses 5 Oktober 2016: 17.05 WIB