SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (18-29) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang

## Alvin Surya Pramana
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok E-mail : alvin24oke@gmail.com

## Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok E-mail : subrotomitro07@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12531
Info Artikel |Submitted : 25 September 2021 |Revised : 30 November 2021 |Accepted : 22 Desember 2021
How to cite: Alvin Surya Pramana, Mitro Subroto, “Pemenuhan  Hak  Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021), hlm. 18-29.

## ABSTRACT
The importance of education for children in life, it needs to be given to all children but what about children in conflict with the law who are serving their criminal period at the Special Children's Institution, education carried out by means of Packages A, B, and C is one solution but is it in the solution? Therefore, sports education is given and how the education is given. In this study, it is explained that sports education has been implemented with its programs in formal, non-formal and informal education. To obtain the results of research on the fulfillment of the right to Sports Education, this research uses qualitative research methods by means of observation and also conducts case studies of applicable laws. This study has a purpose, namely to find out and obtain data about the implementation of the fulfillment of the right to education for children in conflict with the law at the Special Child Development Institute, especially in Sports Education. Children who are in conflict with the law have the right to education. Sports Education is education that focuses on physical and sports which is carried out as part of a regular and continuous educational process and has the aim of obtaining physical fitness, personality, skills, health, and knowledge. Sports Education is one form of an  implementation  of  coaching  at  the  Special  Child  Development  Institute.  The  limited  facilities  and infrastructure  at  the  Child  Special  Guidance  Institute  do  not  become  an  obstacle  to  fulfilling  the  right  to education for children, especially sports education. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of the right to education, especially Sports Education, is carried out well even though in its implementation  it  is  still  not  optimal  in  fulfilling  the  Right  to  Education  for  Children  in  the  Special Guidance for Children Institutions because there are several factors from internal and external factors.
Keyword : Children, Sports Education, Right to Education

## ABSTRAK
Pentingnya  pendidikan  untuk  anak  dalam  kehidupan  maka  perlunya  diberikan  kepada seluruh anak tetapi bagaimana untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa  pidanaya  di  Lembaga  Khusus  Anak,  pendidikan  yang  dilakukan  dengan  cara  Paket  A,  B, dan  C  merupakan  salah  satu  solusi  tetapi  apakah  dalam  solusi  itu  Pendidikan  Keolahragaan  itu diberikan lalu bagaimana pendidikan itu diberikan, dalam penelitian ini menjelaskan pendidikan keolahragaan sudah dilaksanakan dengan program-programnya di pendidikan formal, nonformal dan  informal.  Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  tentang  pemenuhan  hak  Pendidikan Keolahragaan penelitian ini mengunakan  metode penelitian kualitatif dengan cara observasi dan juga  melakukan study kasus terhadap hukum yang  berlaku.  Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui serta memperoleh data tentang pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terkhusus Pendidikan Keolahragaan.  Anak  yang  sedang  berkonflik  dengan  hukum  berhak  mendapatkan  pendidikan, Pendidikan  Keolahragaan  yaitu  pendidikan  yang  berokus  pada  jasmani  dan  olahraga  yang dilaksanakan  sebagai  suatu  bagian  proses  pendidikan  yang  teratur  dan  berkelanjutan  serta memiliki tujuan untuk memperoleh kebugaran jasmani, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan ilmu  pengetahuan.  Pendidikan  Keolahragaan  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  suatu pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Terbatasnya sarana dan prasarana di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  tidak  menjadi  penghambat  untuk  memenuhi  Hak Pendidikan  kepada  anak  terkhusus  Pendidikan  Keolahragaan.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan terkhusus Pendidikan Keolahragaan terlaksana  dengan  baik  walaupun  dalam  pelaksanaanya  masih  belum  maksimal  dalam pemenuhan  Hak  Pendidikan  bagi  Anak  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  dikarenakan  ada beberapa faktor dari faktor internal maupun external.
Kata Kunci : Anak, Pendidikan Olaraga, Hak Pendidikan

## Pendahuluan
Manusia  yang  lahir  kedunia memilki  suatu  peran  dan  tujuan  maka dari itu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban  yang  harus  diemban  serta dijalani  oleh  manusia  yang  pada dasarnya  merupakan  makhluk  sosial,
hidup berkelompok, hidup bermasyarakat,  hidup  berbangsa  serta hidup bernegara. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing- masing  terlebih  hidup  bernegara  yang dimana  mengikuti  norma-norma  yang ada  dinegaranya  seperti  salah  satunya yaitu  norma  hukum  maupun  norma sosial,  di  Negara  Republik  Indonesia telah  diatur  dalam  peraturan  Undang- Undang  Dasar  1945  pada  pasal  28A berisi  tentang  bahwa  setiap  individu manusia memiliki hak hidup dan berhak mempertahankan  kehidupannya.  Setiap manusia  memiliki  hak  mengembangkan dalam  pengembangan  diri  melalui kebutuhan dasarnya yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  pada  pasal  28C ayat  1  yaitu  setiap  manusia  berhak memperoleh pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya,    dengan  tujuan  meningkatkan kualitas  hidup  dan  untuk  kesejahteraan seluruh  manusia  dalam  kehidupan bermasyarakat 1 .  Pentingnya  pendidikan yaitu  suatu    modal  utama  dalam berkehidupan  dimasyarakat  oleh  karena itu negara wajib memberikan pendidikan  untuk  kemajuan  masa depan 2 .
Anak  merupakan  seorang  yang belum  memasuki  uisa  18  tahun,  dan anak  yang  sedang  dalam  kandungan
1 Sartiani  Lubis,  Melani  Hutabarat,  and Muhammad  Rifan  Nasution,  ‘Undang  Undang Dasar 1945’, 4.1 (2019), 1–12 <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
2 Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, “Undang Undang Dasar 1945” 4, no. 1 (2019): 1–12, https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh.
dianggap sebagai anak menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan  anak.  Anak  merupakan suatu  anugerah  yang  diberikan  oleh tuhan  sebagai  generasi  penerus  dan diharapkan  bisa  membawa  ke  generasi yang  lebih  baik  lagi,  sebagai  penerus anak  merupakan  harapan  bangsa  di masa yang akan datang 3 . Selain itu anak merupakan  bibit  penerus  bangsa  yang diharapkan  dapat  mewujudkan  serta meneruskan cita-cita bangsa dan membawa  bangsa  kepada  perubahan yang  lebih  baik  lagi.  Anak  merupakan subyek  hukum  yang  dimana  seorang anak dapat dianggap belum mengetahui serta  membedakan  sepenuhnya  mana yang  baik  dan  mana  yang  buruk  oleh karena  itu  anak  masih  memerlukan bimbingan  dari  pihak  keluarga  maupun lingkungan  sekitar  yang  mendukung. Anak  diumur  yang  kategorinya  masih muda  dan  bisa  disebut  masa  rentan, anak  bisa  melakukan  kejahatan  seperti yang  orang  dewasa  lakukan,  rentannya anak  terdapat  beberapa  faktor  yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan  tindak  pidana  ringan maupun  berat  terutama  faktor  keluarga dan lingkungan terdekatnya.
Anak-anak yang melanggar aturan  atau  sedang  berkonflik  dengan hukum  dan    melakukan  tindak  pidana, telah  diatur  dalam  peraturan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.    Anak  yang  telah  diputus atau  ditetapkan  ditempat  peminaanya yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  merupakan  tanggung  jawab negara  dan  disebut  sebagai  Anak  Didik Pemasyarakatan  (ANDIKPAS),  negara wajib  bertanggung  jawab  atas  Anak tersebut  karena  hak  mendapatkan kebebasannya  telah  disita  sementara
3 DPR  &  Presiden  Republik  Indonesia, ‘Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan Anak’, Cell, 3.4 (2014), 1–15.
oleh  negara  sampai  masa  pidananya habis.  Untuk  itu  perlunya  negara menjaga  kualitas  anak  dari  segi intelektual  maupun  mentalitasnya  atas kebutuhan perlidungan hak dan pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus  Anak  dimana  menjaga  status sosial  yang  dijalaninya.  Anak  yang sedang  melanggar  hukum  dan  sedang menjalani  masa  pidana  diLembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) merupakan  anak-anak  yang  dianggap berkonflik  dengan  hukum  dan  dalam pelaksanannya  telah  diatur  dalam peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada Undang-Undang  No.11  Tahun  2012
berikut  pengertian  anak  menurut Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak :
Pada  Pasal  1  ayat  2  Undang- Undang  No.11  Tahun  2012    pengertian Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum yaitu  seorang  anak  yang  sedang berkonflik  dengan  hukum  karena mealnggar  norma  hukum,  anak  yang menjadi  korban  dalam  tindak  pidana, dan anak yang terkait dan menjadi saksi tindak pidana. Pada ayat 3  menjelaskan juga  pengertian  anak  yang  sedang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya  disebut  sebagai  anak  yaitu anak  yang  berusia 12  (dua  belas) tahun, tetapi  belum  genap  berusia  18  (delapan belas)  tahun  yang  di  duga  melakukan melanggar  hukum  dan  dinyatakan sebagai  tindak  pidana.  Pasal  1  ayat  4 menjelaskan  pengertian  Anak  yang Menjadi  Korban  dari  suatu  Tindak Pidana  yang  dianggap  sebagai  Anak Korban  yaitu  merupakan  seorang  anak yang  belum  masuk  usia  18  (delapan belas)  tahun  yang  mengalami  suatu penderitaan  seperti  fisik,  mental,  dan kerugian  ekonomi  yang  merupakan dampak dari  tindak pidana. Pada pasal 1  ayat  5  menjelaskan  bahwa  Anak  yang bisa dikatakan anak yang dapat menjadi saksi tindak pidana bisa disebut sebagai Anak  Saksi  adalah  anak  yang  belum
masuk  usia  18  (delapan  belas)  tahun yang dapat memberikan suatu keterangan dengan tujuan untuk membantu suatu kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan  didalam  proses  sidang pengadilan  terhadap  suatu  perkara tindak  pidana  yang  didengar,  dilihat, dan  dialaminya  sendiri 4 .  Penjelasan pengertian  anak  sudah  jelas  diatur dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahu 2012  dan  merupakan  suatu  tanggung jawab negara dimana harus mendapatkan perlindungan hukum.
Anak  dapat  dikategorikan  dalam beberapa  golongan  menurut  Maidin Gultom yaitu anak pidana, anak negara, dan  anak  sipil.  Anak  pidana  menurut Maidin  Gultom  yaitu  anak  yang berdasarkan  putusan  pengadilan  sudah diputus  dan  dinyatakan  sebagai  Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) dan sedang  menjalani  masa  pidana  terkait berkonflik  dengan  hukum  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  atau  yang biasa  disebut  LPKA  sampai  anak maksimal  berusia  18  (delapan  belas) tahun.  Bagi  anak  yang  menjalani    masa pidana  dan  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena usiamya  sudah  mencapai  18  (delapan belas)  tahun  diatas  18  (delapan  belas tahun  dan  dibawah  21 (dua  puluh  satu) tahun, seogyanya tempat harus dipisahkan  dari  narapidana  yang  telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 5 . Anak negara merupakan anak yang berdasarkan  putusan  pengadilan  dan telah    diserahkan  sepenuhnya  kepada negara  untuk  mendapatkan  pendidikan dalam  masa  pidanaya  yang  di  sebut Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)  dan  selama  menjalani
4 Peradilan  Pidana  Anak,  ‘Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak’,  Lex  Et  Societatis, 5.9 (2017).
5 Rafik Taufik Ahmad, “Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ),” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2020): 408–20.
masa  pidana  serta  ditempatkan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  usia maksimal atau usia terkahir yaitu sampai berusia  18  (delapan  belas)  tahun.  Anak dapat dinyatakan menjadi sebagai status anak  negara  yaitu  anak  yang  usianya hanya  sampai  berumur  18  (delapan belas) tahun tidak lebih, apabila usianya telah melewati batasan yaitu 18 (delapan belas)  tahun,  Anak  Negara  tidak  di tempatkan  ke  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)  untuk  orang  yang  usianya diatas  18  belas  tahun  dan  menjadi kategori  dewasa,  karena  anak  tersebut tidak  dijatuhi  pidana  penjara  tetapi melainkan  mendapatkan  pembinaan. pengertian anak sipil yaitu seorang anak yang
mendapatkan
penetapan
pengadilan  untuk  dididik  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan  permintaan  orang  tua  atau walinya.  Anak  sipil  yang  ditetapkan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  merupakan  anak  yang  usianya sampai  berumur  18  (delapan  belas) tahun.  Paling  lama  masa  sebagai  anak sipil  yaitu  6  (enam)  bulan  bagi  mereka yang  belum  mencapai  usia  14  (empat belas) tahun dan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun bagi anak yang pada saat penetapan  pengadilan  berumur  14 (empat  belas)  tahun  dan  apabila diperpanjang  1  (satu)  tahun  setiap satukali perpanjangan dengan ketentuan maksimal  berusia  18  (delapan  belas) tahun  sesuai  dengan  peraturan  tentang pemasyarakatan  pada    Pasal  32  ayat  3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 6 . Undang-Undang  Pemasyarkatan No.  12  Tahun  1995  pada  pasal  14  telah menjelaskan tentang hak-hak
Narapidana  yang  dimana  itu  wajib diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik  Pemasyarakatan  (ANDIKPAS) salah  satu  pointnya  yaitu  mendapatkan
6 Republik Indonesia, ‘UU No. 12 Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan’,  Journal  of Geotechnical  and  Geoenvironmental  Engineering ASCE, 120.11 (1995),hlm.4 <www.bphn.go.id>.
hak  pendidikan  dan  pengajaran  , pendidikan merupakan suatu hak setiap manusia yang berarti semua masyarakat Negara Republik Indonesia dan termasuk  Anak  Didik  Pemasyarakatan salah satunya  karena fungsi pendidikan meupakan  suatu  element  yang  sangat penting  bagi  kualitas  hidup  masyarakat dan  sumber  daya  manusia,  oleh  karena itu  wajibnya  negara  untuk  memberikan pendidikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) 7 . Pendidikan  harus  di  jalankan  walupun sedang  menjalani  masa  pidana,  agar tidak  tertinggal  dengan  anak-anak  yang menjalani  kehidupan  di  luar  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  wajib diberikan  terlebih  pendidikan  non akademik seperti Pendidikan
Keolahragaan  dengan  tujuan    untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani  maupun  rohani,  meningkatkan kemampuan  untuk  berprestasi,  dan mengatur  tentnag  keolahragaan  dengan harapan  mampu  menghadapi  tantangan serta  tuntutan  tanggung  jawab  dalam perubahan  kehidupan  nasional  dan global  yang  diatur  dalam  peraturan Undang-Undang  Republik  Indonesia nomor  3  Tahun  2005  Tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional.  Pentingnya Pendidikan  Keolahragaan  terkadang tidak  diperhatikan  dalam  pendidikan anak  dengan  peningkatan  Pendidikan Keolahragan dapat meningkatkan kesehatan  dan  kebugaran  yang  dimana mempengaruhi  perkembangan  anak dalam intelektual dan dapat meningkatkan kecerdasan anak. Pendidikan  Keolahragaan  anak  yang dilaksanakan  diLembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus diperhatikan  sebagai  aspek  pendukung perkembangan anak yang melaksanakan pembinaan didalam Lembaga
7 Republik Indonesia, “UU No. 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan,” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE 120, no. 11 (1995): 259.
Pembinaan  Khusus  Anak,  tidak  hanya berfokus pendidikan yang mengembangkan pendidikan formal saja peningkatan  kecerdasan  anak  pun  bisa ditingkatkan dalam Pendidikan Keolahragaan,  terkadang  Pendidikan Keolahragaan  tidak  terlalu  diperhatikan karena  kurangnya  tenaga  ahli  untuk memberikan pengajaran dalam
Pendidikan  Keolahragaan  tidak  hanya itu sarana prasarana pun menjadi faktor terhambatnya  pemberian  Pendidikan Keolahragaan  secara  maksimal.  Padahal keolahragaan  merupakan  segala  suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis  untuk  membina,  mendorong, serta mengembangkan potensi yang ada pada  anak  seperti  jasmani,  rohani,  dan dalam  berkehidupan  sosial.  Terlebih pada  anak  dimasa  perkembangan perlunya  perkembangan  potensi  dari segi jasmani, rohani.
8 Pentingnya pendidikan
keolahragaan  yang  harus  di  berikan kepada  anak  demi  perkembangan  dan pertumbuhan  anak  dari  segi  akademik dan  motorik  serta  psrikomotorik  karena dapat  mempengaruhi  kecerdasan  anak. walaupun  anak  berkonflik  dengan Hukum dan sedang menjalani
pembinaan  di  Lembaga  Khusus  Anak (LPKA)  harus  diberikan  tetapi  tidak semua  pendidikan  itu  dapat  terlaksana dan  tersampaikan  kepada  anak,  di Lembaga  Khusus  Anak  Tangerang terdapat anak yang memiliki kasus yaitu terorisme dengan ideologinya yang kuat janganpun untuk mendapatkan pendidikan  untuk  melakukan  kegiatan keseharianpun  anak  tersebut  tidak  ada niat  untuk  mengikuti  kegiatan  yang sudah diadakan didalam LPKA.
Kewajiban  pendidikan  yang  di  berikan kepada  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  sebagai  hak-haknya  sesuai dengan  Undang-Undang  No  12  Tahun 1995  tenang  pemasyarkatan  di  pasal  14 yaitu  “narapidana  berhak  mendapatkan
8 (UU No 3 Tahun 2005)
pendidikan  dan  pengajaran”  maka  anak yang  memiliki  kasus  terorisme  tersebut harus  diberikan  pendidikan  sesuai dengan  hak-haknya. 9 Sulitnya  anak tersebut  karena  ideologi  radikal  yang kuat  maka  pihak  LPKA  Tangerang melakukan  upaya  pendekatan  khusus terhadap anak tersebut dan memberikan pembinaan  ideologi  yang  seharusnya didapatkan  seperti  ideologi  pancasila, pembinaan  keagamaan  dan  pembinaan kepribadian,  seperti  pemberian  ideologi pancasila  seperti  mendekatkan  kepada anak  dan  memberikan  motivasi  serta arahan  yang  dapat  membuka  polafikir anak tersebut, untuk pembinaan keagamaan  yaitu  mengarahkan  anak untuk mengikuti kegiatan pengajian dan memberikan pengarahan khusus kepada anak  oleh  ahli  agama  yang  memberikan pembelajaran  diLPKA  Tangerang,  dan pembinaan kepribadiannya seperti pendekatan  persuasif  yang  dilakukan oleh petugas yang ahli psikologi. Dengan  upaya-upaya  tersebut diharapkan anak tersebut dapat mendapatkan pencerahan dan
mengubah  anak  tersebut  agar  memiliki keinginan  untuk  perubahan  sehingga dapat  mengkuti  kegiatan  pendidikan sesuai dengan pemberian hak-haknya di dalam LPKA. 10

## Metode Penelitian
Pada Penelitian kali ini digunakan  suatu  pendekatan  yaitu pendekatan kualitatif. metode Penelitian kualitatif  yaitu  suatu  metode  penelitian yang biasa dipergunakan untuk mengeksplorasi,
mencari, dan memahami  makna  arti  yang  asalnya didapatkan  dari  suatu  permasalahan
9 Lex Administratum et al., “Lex Administratum, Vol. III/No.2/April/2015” III, no. 2 (2015): 57– 62.
10 Jurnal Ilmu Hukum, “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK Tatik Mei Widari” 8, no. 15 (2012).
sosial  atau  kemanusiaan  yang  ada dilingkungan sekitar. Penelitian
kualitatif  merupakan  suatu  penelitian riset  yang  memiliki  sifat  deskriptif  dan lebih  cenderung  banyak  menggunakan suatu  analisis  dengan  suatu  pendekatan yaitu pendekatan induktif. Dalam Proses dan  makna  arti  dalam  perspektif informan  lebih  ditunjukan  dan  di tonjolkan  pada  penelitian  kualitatif. Landasan  yang  berupa  teori-teori dimanfaatkan  sebagai  acuan  atau pegangan  agar  focus  yang  menjadi penelitian  sesuai  dengan  fakta  dan  data yang  ada  dilapangan  sesuai  lokus penelitian tersebut. landasan pada suatu teori  memiliki  suatu  manfaat  untuk memberikan  suatu  gambaran  secara umum tentang latar dilakukannya  suatu penelitian dan merupakan bahan pembahasan  yang  didapat  dari  hasil penelitian. Didalam penelitian kuantitatif, penelitian diawali dari suatu teori  terhadap  data  yang  ada  dan hasilnya yaitu bertujuan pada diterimanya  atau  ditolaknya  data penelitian terhadap teori yang digunakan.  Dalam  penelitian  kualitatif penelitian  sangatlah  bertolak  belakang dari data
yang diteliti, dan memanfaatkan serta menggunakan teori- teori yang ada sebagai penjelasan dalam penelitian, dan hasilnya yaitu pada suatu teori.
Jenis  penelitian  hukum  dan penelitian  studi  kasus,  pada  penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian  kali  ini  yaitu  penelitian hukum  normative 11 ,  yang  dimana Penelitian  hukum  normatif  merupakan suatu  penelitian  yang  dilakukan  dan dilaksanakan serta berfokus pada norma
11 Rani  Sri  Agustina,  “THE  CREDIT RESTRUCTURING
AS A FORM OF PROTECTION AGAINST CUSTOMERS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC,” International Journal
of  Law  Reconstruction 5,  no.  2  (2021):  231, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v 5i2.17528.
atau  aturan  hukum  positif  seperti peraturan perundang-undangan.
Dalam  proses  penelitian  ini dilakukan yaitu dengan cara mengamati dengan  cara  observasi  ke  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang dan juga  melakukan  wawancara  kepada petugas dan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) lalu menyesuaikan  dengan  aturan  atau norma  hukum  yang  berkaitan  dengan penelitian.

## Pembahasan
Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  menjelaskan  bahwa  setiap warga negara indonesia berhak mendapat  pendidikan.  Dalam  Undang- Undang  tersebut  tertulis  bahwa  seluruh warga  Negara  Republik  Indonesia berhak  dan  wajib  mendapatkan  suatu pendidikan.
Anak yang sedang menjalani pembinaan
diLembaga Pembinaan  Khusus  Anak  merupakan warga negara  Indonesia dan seharusnya wajib  diberikan  pendidikan  dan  itu merupakan  hak  yang  diberikan  kepada anak  dari  negara.  Dalam  peraturan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tertulis    pada  pasal  14  point  c  tentang hak-hak  narapidana  menjelaskan  bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan  dan  pengajaran.  Anak  yang sedang  menjalani  masa  pembinaan diLembaga  Pembinaan  Khusus  Anak merupakan anak yang wajib dan berhak mendapatkan
pendidikan dan pengajaran yang layak. Sistem
Pendidikan  Nasional  diatur  dalam peraturan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 menyatakan  dan  menjelaskan  bahwa setiap warga negara yang berarti seluruh warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia memiliki suatu hak yang sama dalam  mendapatkan  pendidikan  yang layak  dan  bermutu.  Dari  peraturan tersebut  dapat  di  simpulkan  bahwa sebagai  masyarakat  yang  tinggal  di
wilayah  teritorial  Indonesia  berhak mendapatkan  suatu  pendidikan  yang dimana pendidikan ini merupakan suatu upaya  dalam  meningkatkan  sumber daya manusia yang ada untuk kemajuan bangsa  dan  Negara  dimasa  yang  akan datag. Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang  menjalani  masa  pidana  dan sedang  dibina  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak mendapatkan pendidikan dan
pengajaran  yang  bermutu,  walapun sedang  menjalani  hukuman  Anak  harus diberikan pendidikan dan latihan sesuai minat  dan  bakatnya.  Anak  yang  sedang dirampas hak kebebasannya pun berhak diberikan  suatu  pendidikan  dan  latihan sebagai  modal  untuk  meningkatkan  diri dengan tujuan setelah mereka menjalani pembinaan  dan  dinyatakan  bebas  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  memiliki  kemampuan  dan memberikan  peluang  untuk  bersaing dimasyarakat demi masa depannya yang masih panjang.
Pembinaan merupakan salah satu tujuan  dari  pemasyarakatan  agar  warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)  ketika  kembali  kedalam kehidupan  masayarakat  diharapkan dapat diterima dimasyarakat sebagaimana masyarakat pada umumnya  serta  diharapkan  dapat menjadi  manusia  yang  berguna  bagi bangsa  dan  negara  kelak.  Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa arti Pembinaan adalah segala bentuk
kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas individu  terhadap  ketaqwaan  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  meningkatkan intelektual, memiliki sikap serta perilaku yang lebih baik lagi,menumbuhkan jiwa profesional, dan meningkatkan kesehatan  jasmani  maupun  rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.  Dalam    pelaksanaan pembinaan  meningkatkan  intelektual,
profesional,  kesehatan  jasmani  dan rohani, dan  sikap dan perilaku individu merupakan  salah  satu  peran  dari Pendidikan  Keolahragaan,  Sebagaimana telah  di  jelaskan  Tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional  pada  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2005  memiliki suatu tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan  dan  kebugaran  individu manusia, meningkatkan prestasi, meningkatkan kualitas manusia, menanamkan  nilai  moral  dan  akhlak mulia  ,  menumbuhkan  jiwa  sportivitas dan  disiplin,  untuk  mempererat  dan membina  persatuan  dan  kesatuan bangsa serta negara, memperkuat dalam ketahanan  nasional,  serta  mengangkat harkat  dam  martabat  untuk  suatu kehormatan  bangsa.  Oleh  karena  itu Pendidikan  Keolahragaan  merupakan salah  satu  point  penting  yang  tidak dapat  terpisahkan  dalam  pembinaan yang dilaksanakan di
Lembaga Pemasayarakatan  khusunya  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 12
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tertulis pada  pasal  1  poin  11  (sebelas)  sampai dengan point 13(tiga belas) ada beberapa jenis  pendidikan  dan  di  bagi  3  jenis sebagai implementasi pendidikan keolahragaan 13 didalamnya  yaitu:
1.  Pendidikan Formal Pendidikan  formal  merupakan suatu  Jalur  pendidikan  yang  sifatnya terstruktur  dan  memiliki  jenjang  yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan  menengah,  dan  pendidikan tinggi. Dalam pendidikan formal biasanya disesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan jenjangnya dan disamakan dengan sekolah-sekolah pada umumnya, yang dimana adanya pembelajaran dan
pendidikan
12 Rafik  Taufik  Ahmad,  ‘Nusantara  ( Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  )’,  Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7.2 (2020), 408–20.
13 B A B Ii, “No Title,” 1945, 23–52.
keolahragaan didalamnya sesuai dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2005  pasal  1  angka  11 sampai dengan 13 dimana ada beberapa unsur  seperti  pendidikan  olahraga, olahraga  rekreasi,  dan  olahraga  untuk bidang  prestasi.  Pada  pasal  1  angka  11 Pendidikan  olahraga  merupakan  suatu pendidikan  jasmani  dan  olahraga  yang pelaksanaannya  dianggap  sebagai  suatu bagian  proses  dalam  pendidikan  yang telah  diatur  dan  sifatnya  berkelanjutan dengan  tujuan    memperoleh  ilmu pengetahuan, meningkatkan kepribadian dan  keterampilan,  kesehatan  serta kebugaran jasmani. tidak hanya mendapatkan  pendidikan  pengetahuan, sekaligus  mendapatkan  pendidikan  dan pembinaan  kepribadian,  pembinaan keterampilan,  dan  peningkatan  dalam kesehatan dan kebugaran jasmani sesuai dengan pengertian pembinaan yang ada di  pemasyarakatan.  Pada  pasal  1  angka 12 Olahraga rekreasi merupakan olahraga  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  dengan  tujuan  kegemaran  atau hobbi dan merupakan suatu kemampuan yang tumbuh serta berkembang  sesuai  dengan  kondisi  dan keadaan  nilai  budaya  yang  ada dimasyarakat bertujuan untuk
meningkatkan  kesehatan,  kebugaran jasmani  maupun  rohani,  dan  menjadi suatu  kegembiraan  dan  kesenangan, demi  perkembangan  anak  rekreasi  pada olahraga  sangatlah  di  butuhkan  agar menghibur  anak  yang  sedang  menjalani masa  pembinaan  dan  pendidikan  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA).  Dijelaskan  pada  pasal  1  angka 13  Olahraga  prestasi  merupakan  suatu olahraga  yang  dimana  bertujuan  untuk membina dan mengembangkan kemampuan olahragawan secara terencana, memiliki jenjang, dan sifatnya berkelanjutan  melalui  kompetisi  atau pertandingan dan perlombaabn tujuannya mendapatkan prestasi dengan dukungan  ilmu  pengetahuan  tentang keolahragaan
dan perkembangan
teknologi  keolahragaan 14 pendidikan keolahragaan  pun  berperan  terhadap mental  anak  dimana  anak  dapat menunjukankeahliannya  dan  membantu anak  mendapatkan  prestasi  dalam meningkatkan kemampuan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya. 2.  Pendidikan Nonformal Pendidikan nonformal yaitu suatu    pendidikan  yang  pelaksanannya diluar  pendidikan  formal  dan  dapat dilaksanakan  secara  terstruktur  dan berjenjang.  Pendidikan  Keolahragaan dalam  pendidikan  Nonformal  seperti pemberian  kegiatan  ekstra  diluar  jam belajar  seperti  sekolah  pada  umumnya yaitu mengadakan kegiatan ekstrakulikuler sesuai dengan minat dan bakatnya,  dengan  demikian  pendidikan nonformalpun  dapat  dilasanakan  dan dikatikan dengan keolahragaan yang ada didalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak seperti permainan-permainan yang ada  dibidang  olahraga  seperti  olaraga gerak  dasar  atletik,  olahraga  sepakbola dan  futsal,  dan  olahraga  pendukung lainnya di bidang pendidikan nonformal sesuai  minat  dan  bakat  anak  yang dipilihnya.
3.  Pendidikan Informal Pendidikan  Informal  merupakan suatu  pendidikan  yang  pelaksananya berhubungan  dengan    keluarga  dan lingkungan sekitar. Biasanya Pendidikan informal  berhubungan  dengan  moral dan  sosial  yang  paling  berpengaruh yaitu  dari  orang-orang  terdekat  apalagi anak  harus  mendapatkan  bimbingan dari  orangtua  dan  keluarga  dimana membentuk sikap, perilaku, dan mentalitas  awal  yaitu  dari  keluarga. Keluarga  juga  dapat  sebagai  pendorong dan  sebagai  motivator  anak,  karena seorang  anak  akan  meniru  apa  yang  di
14 UU  No  3  Tahun  2005,  ‘Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang  Sistem  Keolahragaan  Nasional  Dengan’, Presiden RI, 1, 2005, 1–53.
lihat,  di  dengar  dan  dirasakannya  oleh karenanya  apa  yang  orang  tua  lakukan baik  dari  segi  perkataan,  perbuatan  dan perilaku itu akan ditiru oleh anak. Anak lahir ke-dunia itu dalam keadaan bersih dan  kosong  seperti  kertas  putih  kosong, untuk membentuk dan mengisi kekosongan  yang  paling  dekat  yaitu keluarga  dan  lingkungan.  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  yang  di tempatkan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  pembinaan  sikap dan  perilaku  dapat  dilakukan  oleh petugas seperti wali asuh dari anak yang yang  sedang  menjalani  pembinaan tersebut,  lingkungan  yang  dimana apabila  diisi  dengan  kegiatan  positif seperti  olahraga,  kegiatan  seni,  dan kegiatan  positiv  lainnya  yang  dapat membentuk karakter anak lebih baik itu dapat  dilakukan  didalam  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) walaupun  terkendala  dengan  fasilitas yang  terbatas  itu  bisa  dilaksanakan bagaimana  kreatifitas  dari  petugas pemasyarakatan tersebut.
Pendidikan informal tidak  hanya faktor keluarga dan lingkungan, melatih keterampilan-keterampilan anakpun merupakan salah satu upaya pemberikan pendidikan  informal  kepada  anak, seperti  pelatihan  teknologi,  pelatihan keterampilan  kreatifitas,  keterampilan berolahraga dan keterampilan pendukung lainnya yang dapat dilaksanakan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak 15 .
Berikut  pelatihan-pelatihan  yang telah  di  laksanakan  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  di  Negara Indonesia :
1.  Pelatihan teknologi
15 Theresa Arima
Pangaribuan, ‘Pemenuhan  Hak  Mendapat  Pendidikan  Bagi Anak  Didik  Pemsyarakatan  Yang  Berada  Di
Lembaga  Pemasyarakatan  Yang  Berada  Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak’,  Jurnal Hukum, 1.1 (2017), 1–10 <http://e- journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL HK11298.pdf>. Pelatihan teknologi seperti
memberikan  pelatihan  kepada  anak sekaligus  mengenalkan  kepada  anak perkembangan  teknologi  salah  satunya yaitu  penggunaan  komputer  baik  itu dari  segi  software  dalam  komputer maupun hardwarenya. Pelatihan teknologi  komputer  dalam  bentuk software bisa pelatihan-pelatihan seperti berlatih  menggunakan  mcrosoft  word, excel, power point, desain grafis dan lain sebagainya.  Pelatihan  teknologi  dapat menjadi bekal anak mengasah kemampuan  dan  keterampilan  terhadap perkembangan  teknologi  yang  dari waktu  kewaktu  semakin  maju  dan berkembang.  Dalam  bentuk  hadware anak dikenalkan dengan perangkat keras dari  komputer  seperti  merakit  PC,  dan memperkenalkan  perangkat-perangkat keras  dari  teknologi  komputer  tersebut. Teknologi  bukan  hanya  komputer  alat transportasi  juga  merupakan  teknologi dan  anak  diajarkan  ilmu  pengetahuan teknologi  tentang  trasportasi  seperti perbengkelan sepeda motor. 16
2.  Pelatihan Keterampilan Kreatifitas Pelatihan
Keterampilan
Kreatifitas merupakan salah satu bentuk pemberian  bentuk  pendidikan  informal dimana memberikan bekal keterampilan kreatifitas  seperti  ,  pelatihan  menjahit, pelatihan  kerajinan  tangan  dari  bahan bekas, pelatihan keterampilan pertanian, dan  pelatihan  keterampilan  yang  bisa meningkatkan  skil  individu  kreatifitas anak.
3.  Pelatihan Olahraga
Pelatihan  Olahraga  tidak  hanya membantu pembinaan dalam
meningkatkan  kesehatan  jasmani  dan rohani,  pelatihan  olahraga  juga  dapat melatih  bakat  dari  anak  didalam
16 Pusparini Tunjung Wulan and Ajeng Risnawati Sasmita, “Eksaminasi : Jurnal Hukum Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas I Kutoarjo” 1, no. 1 (2021): 1–11.
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  seperti  pemberian  pelatihan olahrga  futsal,  olahraga  bulutangkis, olahraga  voly  dan  olahraga  lainnya sesuai  dengan  minat  dan  bakat  serta sarana  dan  prasarana  yang  ada  untuk mendukung  pelaksanannya  didalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA).
Pendidikan  Informal  dapat  di artikan sebagai pendidikan yang diberikan  kepada  anak  untuk  melatih diri  individu  dari  seorang  anak  sebagai generasi  penerus  bangsa  anak  di  beri bekal sesuai minat bakat dan keterampilannya  dengan  tujuan  agar mudahnya di terima di masyarakat serta dapat  berguna  dalam  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 17 Untuk  kasus  terorisme  anak tersebut perlahan-lahan ada rasa antusiasme terhadapa kegiatan yang ada diLPKA Tangerang sudah mau
mengikuti  hobbynya  seperti  bermain futsal,  volly  dan  olahraga  lainnya dengan  demikian  dalam  pelaksanaan pemberian  Pendidikan  Keolahragaan kepada  anak  LPKA  Tangerang  sebagai hak-haknya  sudah  terpenuhi  tetapi masih  ada  kekurangan-kekurangannya seperti  fasilitas  dan  tenaga  kerja  secara khusus terhadap
pendidikan keolahragaan  tetapi  bukan  berarti dengan kekurangan tersebut pendidikan keolahragaan tidak dapat terlaksana.

## Penutup
Hak pendidikan merupakan suatu  hak  yang  lahiriah  bagi  manusia untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan manusia  dalam  hidup  bersosial  dan bermasyarakat,
sehingga dapat meningkatkan  mutu  dari  manusia  itu tersendiri.  Anak  yang  bermasalahn  dn
17 Theresa Arima Pangaribuan, “Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemsyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berada Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” Jurnal Hukum 1, no. 1
(2017): 1–10.
berkonflik  dengan  hukum  serta  sedang menjalani  masa  pidananya  serta  sedang dirampas  hak  kebebasannyapun  berhak mendapatkan pendidikan.  Undang- Undang  No.  12  Tahun  1995  telah mengatur bahwa Anak Didik Pemasyarakatan  (ANDIKPAS)  Berhak mendapatkan Pendidikan dan
Pengajaran sesuai dengan pasal 14 point c.  Dalam  Undang-Undang  No.32  Tahun 1999 menjelaskan pengertian pembinaan merupakan suatu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kualitas individu manusia dalam  beribadah  yaitu  meningkatkan ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  meningkatkan  intelektual,  sikap perilaku  dan  profesionalitas,  menjaga dan  meningkatkan  kesehatan  jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan  (ANDIKPAS),  suatu kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas individu secara intelektual, sikap perilaku  dan    profesionalitas,  serta kesehatan  jasmani  dan  rohani  itu  dapat di  gunakan  Pendidikan  Keolahragaan sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsinya telah  di  atur  dalam  peraturan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2005.
Dari  hasil  pemenuhan  hak-hak anak  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  pada  pasal  4 narapidana berhak mendapakan pendidikan  dan  pembelajaran  adanya pendidikan  formal,  nonformal,  dan informal maka dari itu dapat dinyatakan bahwa pemenuhan pendidikan khususnya  pendidikan  Keolahragaan dibidang  formal  seperti  memasukan materi  kurikulum  dalam  kelas  paket  A, B, dan C tentang Pendidikan Keolahragaan, untuk pendidikan nonformal yaitu memberikan kesempatan memilih kepada anak untuk minat  dan  bakatnya  dalam  bidang olahraga  yang  mereka  gemari  dan senangi  maka  adanya  program  itu termasuk  sudah  terpenuhi  haknya,  dan pendidikan  informal  yaitu  kegiatan untuk  mengisi  waktu  luang  dan
sekaligus memberikan Pendidikan Olahraga dengan cara pelatihanolahraga yang  rutin  di  laksanakan  di  LPKA Tangerang  dan  dengan  adanya  sedikit fenomena  yang  terdapat  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  seperti  kasus terorisme dengan upaya yang dilakukan adnya  minat  dari  anak  tersebut  maka pemenuhan hak-hak Pendidikan Keolahragaannya bisa dipenuhi. Dengan  demikian  Pendidikan Keolahragaan  sangatlah  berperan  dalam pemenuhan hak pendidikan, pengajaran dan pembinaan anak. Dalam pelaksanannya tidak lepas dari
kerjasama  dengan  intansi  luar  seperti dinas  pendidikan  untuk  memberikan hak pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang  ada  dan berlaku, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak terhambat  oleh  waktu  dan  sarana prasarana  yang  belum  lengkap  serta memadai, dan  dari  tenaga  kerja  atau sumberdaya  manusia  yang  kurang maksimal, tetapi pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah melakukan  tugasnya  dengan  maksimal memberikan  hak  pendidikan  kepada anak khususnya Pendidikan Keolahragaan walaupun terkadang terbentur  dengan  kekurangan  sarana dan  prasarana  serta  stakhoulder  yang ada.

## Daftar Pustaka
Administratum,  Lex,  Vol  Iii,  No  April, Pemenuhan  Hak,  Pendidikan Anak,  and  Masa  Pemidanaan Anak.  “Lex  Administratum,  Vol. III/No.2/April/2015”  III,  no.  2 (2015): 57–62.
Agustina,  Rani  Sri.  “THE  CREDIT
RESTRUCTURING  AS  A  FORM OF  PROTECTION  AGAINST CUSTOMERS  DURING  THE COVID-19 PANDEMIC.” International  Journal  of  Law
Reconstruction 5, no. 2 (2021): 231.
https://doi.org/http://dx.doi.or g/10.26532/ijlr.v5i2.17528.
Ahmad,  Rafik  Taufik.  “Nusantara  ( Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial ).” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan  Sosial 7,  no.  2  (2020): 408–20. Hukum,  Jurnal  Ilmu.  “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DIDIK  PEMASYARAKATAN  DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
Tatik  Mei  Widari”  8,  no.  15 (2012).
Ii, B A B. “No Title,” 1945, 23–52. Lubis,  Sartiani,  Melani  Hutabarat,  and
Muhammad  Rifan  Nasution.
“Undang  Undang  Dasar  1945”  4,
no. 1 (2019): 1–12. https://doi.org/10.31227/osf.io/ 498dh. Pangaribuan, Theresa Arima. “Pemenuhan  Hak  Mendapat
Pendidikan  Bagi  Anak  Didik Pemsyarakatan  Yang  Berada  Di Lembaga  Pemasyarakatan  Yang Berada  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak.” Jurnal  Hukum 1, no. 1 (2017): 1–10.
Republik  Indonesia.  “UU  No.  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan.”
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE 120, no. 11 (1995): 259. UU No 3 Tahun 2005. “Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2005  Tentang  Sistem Keolahragaan  Nasional  Dengan.” Presiden RI , no. 1 (2005): 1–53. Wulan,  Pusparini  Tunjung,  and  Ajeng
Risnawati  Sasmita.  “Eksaminasi : Jurnal Hukum Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas I Kutoarjo” 1, no. 1 (2021):
1–11.