## Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Daud Munasto Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang daud.munsto@fh.unsika.ac.id/oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

## Abstrak
Korupsi  sebagai  extraordinary  crime  memberikan  pengaturan  mengenai  pidana  mati  bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. P erumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat” sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana mati”,  memberikan  peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan  kesempatan  hidup  yaitu  pidana  penjara  dengan  jangka  waktu  tertentu;  atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan  kualitas  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normative,  spesifikasi  penelitian bersifatdeskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, tinjauan sosiologi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Upaya Penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  baik  bagi  para penegak hukum tindak pidana korupsi harus benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun dengan kajian sosiologi hukum.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.

## Abstract
Corruption  as  an  extraordinary  crime  provides  regulations  regarding  the  death  penalty  for  the  perpetrators. However, the fact is that this provision has never been applied by judges in adjudicating corruption cases. Therefore, corruption continues to occur and has expanded both the mode and the perpetrators. The formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill its elements. The formulation of the  word  "can  be  sentenced  to  death",  provides  an  opportunity  for  judges  to  impose  other  heaviest  criminal alternatives that are not in the form of a crime of loss of life opportunity, namely imprisonment for a certain period of time; or a maximum of 20 years or life imprisonment. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the policy formulation of capital punishment for criminals. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study are first, a review of the sociology of capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption. Efforts to tackle corruption must be carried out thoroughly both for law enforcers of corruption crimes and must be completely free from the intervention of any party with a legal sociology approach.
Keywords: Corruption Crime, Death Penalty Sanctions, Legal Sociology Perspective.

## A. Pendahuluan

## 1.Latar Belakang
Tindak  pidana  korupsi  yang  popular  disebut  sebagai  penyalahgunaan kekuasaan  untuk  keuntungan  pribadi  pada  dasarnya  merupakan  masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa
kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. 1
Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  membahayakan  pembangunan  sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. 2 Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.Korupsi adalah masalah dalam negeri yang terus diupayakan penanggulangannya  dimana  salah  satu  upaya  tersebut  berkaitan  dengan substansi  hukum  khususnya  mengenai  peraturan  perundang-undangan. 3
Korupsi sendiri sangat sulit untuk diobati karena dianggap sebagai penyakit yang  cukup  parah  di  Indonesia.  Berbagai  media  tidak  pernah  lepas  dari adanya  pemberitaan  mengenai  kasus  korupsi  yang  sering  menjadi  bahan konsumsi  masyarakat  Indonesia.  Pemberitaan  mengenai  kasus  korupsi tersebut. Berbagai  upaya  untuk  mencegah  dan  menghilangkan  praktik korupsi sangat umum terjadi. Baik dengan diberlakukannya undang-undang serta  tindak  pidana  korupsi  sering  terjadi    di  lembaga  eksekutif,  serta  di lembaga legislatif dan yudikatif. 4 Apalagi, itu terjadi di beberapa BUMN dan kementerian lembaga non negara. Fenomena korupsi membuat masyarakat tidak percaya terhadap  pemerintah padahal, diIndonesia, kasus korupsi telah diancam dengan hukuman mati sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Korupsi. 5 Jika sudah jelas masalah yang ada dalam kondisi saat ini, korupsi telah mengambil hak rakyat dengan paksa dengan jalan pengkhianatan, namun, penegakan hukum para pelaku tidak berjalan
1 Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. GentaPublishing. Yogyakarta.Hlm 66
2 Chazawi,  Adami,  2016,  Hukum  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Jakarta:PT.Raja  grafindo Persada.Hlm 54
3 Chyntia  Sami  BhayangkaraBagaimana  Aturan  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  di  Indonesia?
Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan-hukuman-mati-bagi-
koruptor-di-indonesia, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
4 Aziz Syamsudin,2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta:Sinar Grafika.Hlm 32
5 Hiariej,  E.  Q.2009.  Asas  Legalitas  &  Penemuan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana. Jakarta:Erlangga.53
baik.  Koruptor  kerap  dihukum  ringan. Pidana  mati  merupakan  salah  satu jenis  pidana  yang  paling  berat  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Pidana  jenis  ini berupa  menghilangkan  nyawa  pelaku  tindak  pidana  sebagai  akibat  dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi  Manusia  (HAM).  Pidana  mati  di  Indonesia  masih  mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. 6 Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan  baik  dalam  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP  maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. 7 Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah  UUTPK  Padahal  hukum  memberikan  hukuman  mati  berupa hukuman mati kepada pelaku. 8 Masyarakat berharap para koruptor dihukum berat, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. maka untuk  mengatasi  masalah  tersebut  dapat  dirumuskan  rumusan  kebijakan undang-undang pidana mati  terhadap pelaku korupsi di Indonesia dimasa mendatang dengan membuat beberapa pengecualian dan mengubah pasal 2 dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Korupsi.  Fenomena  korupsi  ini  membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemerintah. Sebab pelaku korupsi telah  mengambil  hak-hak  rakyat  secara  paksa. 9 Sehingga  ancaman  pidana
6 Agustina Shinta. 2014. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana. Depok: Themis Books.Hlm 61
7 Zaid  Alfauza  Marpaung.  “Kebijakan  Hukuman  Mat i  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam”.Jurnal  Advokasi.Vol  7,  No  1  (2019). DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243
8 Media  Indonesia.  Resolusi  Membunuh  Korupsi.  Retrieved  January  7,  2019,  from http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1574-resolusi-membunuh-korupsi RI, (2019).
9 K.  D.  N.  (2019).  Mendagri:  Korupsi  diIndonesia  Sudah  Akut.  Retrieved  January  11,  2019, fromhttps://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Putra, Indonesia-Sudah-Akut.
mati  terhadap  pelaku  korupsi  dapat  dilakukan. Koruptor  kebanyakan  di hukum  ringan.  Padahal  Undang-undang  memberikan  ancaman  hukuman pidana  mati  kepada  pelakunya.  Masyarakat  berharap  agar  pelaku  korupsi dihukum  dengan  seberat-beratnya,  sehingga  keadilan  dan  kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi.

## B. Telaah Konsep
Konsep Due process of law Negara Indonesia adalah negara hukum. 10 Sebagai negara  hukum  seperti  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  maka  sudah  pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Oleh karena itu supremasi hukum sangat  dijunjung  tinggi  oleh  anak  bangsa  negeri  ini.  Baik  oleh  jajaran pemerintah,  polisi,  jaksa,  hakim,  pengacara,  para  birokrat,  mahasiswa, maupun  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia. 11 Hal  ini  bertujuan  agar kebenaran  dan  keadilan  bisa  ditegakkan  dengan  tanggungjawab.  Sebagai sebuah  negara  hukum,  maka  hukum  harus  dipahami  dan  dikembangkan sebagai  satu  kesatuan  sistem.  Sebagai  sebuah  sistem,  hukum  terdiri  dari elemen-elemen: (1) kelembagaan ( institutional ), (2) kaedah aturan( instrumental ),
(3) perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan  oleh  norma  aturan  itu  (elemen  subjektif  dan cultural ).  Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum ( law making ),  (b)  kegiatan  pelaksanaan  hukum  atau  penerapan  hukum  ( law administrating ),  dan  (c)  kegiatan  peradilan  atas  pelanggaran  hukum  ( law adjudicating )  atau  yang  biasa  disebut  dengan penegakan  hukum  dalam  arti sempit ( law enforcement ). 12 Konsep due process of law yang procedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tent ang “keadilan yang fundamental” ( fundamental fairness ). Perkembangan, due process of law yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan
10 John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta; Referensi,2014), Hlm 74
11 Hamzah Andi .2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.Hlm 33
12 Oksidelfa  Yanto, Penjatuhan  Pidana  Mati  Pelaku  Tindak  Pidanakorupsi  Dalam  Keadaan  Tertentu( Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition ), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01  - Maret 2017 :Hlm  49 – 56
oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan  pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang  layak untuk  membela  diri  termasuk  memakai  tenaga  ahli  seperti  pengacara  bila diperlukan,  menghadirkan  saksi-saksi  yang  cukup,  memberikan  ganti  rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan  manakala  berhadapan  dengan  hal-hal  yang  dapat  mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan ( liberty ), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama ( equal protection ) dan hak-hak fundamental lainnya 13 ,dalam prinsip negara hukum penerapan due process of law mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan  pemerintahan  harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan  yang  sah  dan  tertulis,  dalam  kasus  korupsi, implementasi due  process  of  law sebenarnya  dapat  dilakukan  dengan menerapkan  pidana  mati  kepada  pelaku  korupsi  dalam  keadaan  tertentu. Sebab  penjatuhan  hukuman  tersebut  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  tinggal  saat  ini bagaimana  Undang-Undang  tersebut  diimplementasikan  dalam  proses penegakan  hukumnya.  Selama  Undang-Undang  tidak  kalah  dengan kekuasaan,  maka  prinsip  Indonesia  sebagai  negara  hukum  akan  terwujud dengan baik, karena hukum tidak tunduk kepada kekuasaan. Pelaku korupsi biasanya adalah mereka yang memiliki kekuasaan. Selama ini para koruptor cenderung dihukum sangat ringan.

## C. Metode Penelitian
Penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum doktriner. 14 Pendekatan peraturan perundang-undangan atau bahan-
13 Ibid ,  Oksidelfa  Yanto, Penjatuhan  Pidana  Mati  Pelaku  Tindak  Pidanakorupsi  Dalam  Keadaan Tertentu( Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition ), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0.
01 - Maret 2017 : 49 – 56 14 Ali, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika,Hlm 34
bahan  hukum  tertulis  digunakan  oleh  penulis  untuk  menganalisis  tentang penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dikaji dalam sosiologi hukum. Metode ini dipilih karena obyek yang dikaji berupa norma, yaitu Pasal 2 UUTPK. jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian. 15

## D. Pembahasan
1. Penerapan Kebijakan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Korupsi  Perspektif  Sosiologi  Hukum  Tindak  Pidana

## Korupsi Dikenal
Sebagai kejahatan luar biasa, langkah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa poin penting yang diformulasikan oleh pembentuk undang-undang yang dapat digunakan sebagai alat jerat agar menimbulkan rasa jera bagi para pelaku korupsi yaitu dengan adanya sanksi berat  dan  asas  pembuktian  terbalik  dimana  salah  satunya  adalah  pidana mati. Keinginan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah melatar belakangi pemikiran dari adanya kebijakan formulasi terkait pidana mati tersebut. Lembaga pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar pemidanaan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disingkat UUTPK) Pasal 2 ayat (2) UUTPK mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi  yang  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu.  Keadaan  tertentu merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi . Kriteria untuk pemberatan  yaitu  apabila  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  pada  waktu
15 Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. Raha Grafindo Persada.Hlm 57
negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional;  sebagai  pengulangan  tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Moeljatno  mengatakan  bahwa  “perbuatan pidana adalah  suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 16 tidak terdapatnya hukuman mati dalam vonis hakim meskipun perbuatan para koruptor telah terdapat kesalahan  yang  mesti  harus  dipertanggungjawabkan,  telah  menjadikan Indonesia  sebagai  tempat  paling  indah  bagi  para  koruptor  untuk melakukan  kejahatan  mengambil  uang  rakyat  secara  tidak  sah,  dalam banyak  putusan  pengadilan,  hakim  hanya  menjatuhkan  terdakwa  kasus korupsi  dengan  pidana  rendah.  Sedangkan  ancaman  hukuman  mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjadi  diabaikan  keberadaannya. 17 Sampai  saat  ini  belum  pernah  para koruptor  yang  didakwa  dengan  ancaman  pidana  mati  yang  kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis mati.apabila dikaji dengan  perspektif  sosiologi  hukum  pidana  mati  memberikan  beberapa alasan,  yaitu:  (a)  Menjatuhkan  hukuman  mati  dapat  menimbulkan ketidakadilan, karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana, namun  bersifat  sosiologis  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  politik  dan psikologis; (b) hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup; (c) sistem peradilan pidana bukanlah sistem yang sempurna; (d) hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera; (e) adanya alternative pemidanaan yang tidak mencabut nyawa  terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan; (f) Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi  narapidana) , dalam tujuan  pemidanaan  terdapat  konsep
16 K. D. N. (2019). Mendagri:  Korupsi diIndonesia Sudah Akut. Retrieved January 11, 2019, fromhttps  ://www.kemendagri.go.id/  index.php/  blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Putra, Indonesia-Sudah-Akut.
17 Sudirman,  A.  (2015).  Eksistensi  Pidana  Minimum  Khusus  Sebagai  Sarana  Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah  Hukum, 44(3), 316 – 325.
pencegahan ( deterrence ) yang dilakukan melalui pencegahan umum ( algemen preventie  theorien )  dan  pencegahan  khusus  ( bijzondere  preventive  theorien) . Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan penjeraan kepada orang lain di luar pelaku agar tidak melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan khusus  dimaksudkan  agar  pelaku  menjadi  jera  untuk  tidak  mengulangi tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pada  hakikatnya  hanya  pencegahan  bersifat  umum.  Pencegahan  khusus tidak akan tercapai karena pelaku dipidana mati. Penjatuhan pidana mati bersinggungan dengan hak hidup yang merupakan Hak Asasi Manusia. 18
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menjunjung  tinggi  hak  untuk hidup,  yang  ditempatkan  pada  hak  yang  bersifat  non  derogable  right. Namun kepada pelaku kejahatan masih diterapkan pidana pencabutan hak hidup.
2. Efektivitas  Dari  Perspektif  Sosiologi  Hukum  Yang  Berlaku  Di Indonesia Mengenai Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
Masalah  pidana  mati,  telah  menjadi  perhatian  para  ahli  hukum pidana,  krimonologi,  dan  victimologi,  terutama  berhubungan  dengan falsafah  pemidanaan,  bahwa  pemidanaan  bukan  hanya  bertujuan  agar terpidana menjadi jera, tetapi juga harus memperhatikan korban, sehingga berkembanglah pendekatan teori restrtoaktif justice . Arief Bernard Sidharta,
mengemukakan pandangannya tentang pidana mati yaitu;
a. Pandangan  hidup  Pancasila  berpangkal  pada  kenyataan bahwa  alam  semesta  dengan  segala  hal  yang  ada  di dalamnya yang merupakan suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak  suatu  pun  yang  ada  di  dalam  alam  semesta  yang berdiri sendiri terlepas dari perakitannya dengan isi alam semesta yang lainya;
18 Brian  Rahantoknam,”Pidana  Mati  Bagi  Koruptor”  Jurnal  Lex  Crimen Vol  2,  No  7  (2013) ISSN: 2301-8569
b) Juga  manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  dan  tujuan  akhir kehidupannya adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, yakni Tuhan. Tiap manusia individual dilengkapi dengan akal budi dan nurani yang memungkinkan manusia membedakan yang baik dari yang buruk, yang adil dari yang tidak adil, yang manusiawi dari yang tidak manusiawi, yang perlu dari yang tidak perlu, yang harus dan yang tidak harus dilakukan, yang boleh dan yang dilarang, dan dengan  itu  manusia  individual  memiliki  kebebasan  dan kemampuan  untuk  menentukan  sendiri  pilihan  tindakan  yang (akan)  dilakukannya  serta  kehidupan  yang  ingin  dijalaninnya. Karena  itu,  tiap  manusia  individual  bertanggung  jawab  untuk perbuatan yang telah atau akan dilakukannya. Adanya akal budi dan nurani itu menjadi landasan dari bermartabatan manusia;
c) Telah dikemukakan bahwa eksistensi manusia dikodratkan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Dengan demikian penyelenggaraan kehidupan manusia atau proses Inerealisasikan diri dari setiap manusia berlangsung di dalam kebersamaannya itu, yakni  di  dalam  masyarakat.  Untuk  dapat  Inerealisasikan  dirinya secara  wajar,  manusia  memerlukan  adanya  ketertiban  dan keteraturan  (berehenbaarheid,  prediktabilitas,  hal  yang  dapat diperhitungkan terlebih dahulu) di dalam kebersamaannya itu;
d) Terbawa  oleh  kodrat  kebersamaan  dengan sesamanya  itu  maka hukum harus bersifat kekeluargaan;
e) Penyelenggaraan  ketertiban  itu  adalah  penghormatan  atas martabat  manusia,  maka  rujuan  hukum  berdasarkan  Pancasila adalah pengayoman terhadap manusia dalam arti pasif maupun aktif.  Dalam  arti  pasif  meliputi  upaya  mencegah  tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dalam arti aktif meliputi upaya  menumbuhkan  kondisi  sosial  yang  manusiawi  dan mendorong  manusia  merealisasikan  diri  sepenuh  mungkin. Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan
budi  pekerti  kemanusiaan  dan  cita-cita  moral  yang  luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
f) Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat  tertentu  yang  dapat  (seharusnya)  dikenakan  kepada seseorang  karena  perbuatannya  yang  memenuhi  syarat-syarat yang  ditetapkan  dalam  kaidah  Hukum  Pidana.  Perbuatan  yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu  itu  pada  dasarnya  adalah perbuatan  yang  langsung  menindas  martabat  manusia  dan  atau membahayakan eksistensi masarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana  (biasa  disebut  hukuman)  adalah  merupakan  pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebaga hal yang tidak enak (merugikan)  bagi  yang  dikenai.  Pengenaan  penderitaan  kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban; g) Agar  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  pertama-tama  sanksi pidana  itu  harus  merupakan  pernyataan  secara  konkrit  tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana:  bahwa  perbuatan  itu  buruk,  menindas  martabat sesamanya  dan  membahayakan  eksistensi  masyarakat  manusia yang  sehat.  Kedua,  sanksi  pidana  harus  merupakan  peringatan agar  orang  menjauhi  perbuatan  yang  dapat  membawa  akibat pengenaan pidana itu (perbuatan yang dinilai burukjdst). Ketiga, pengenaan  pidana  itu  harus  diarahkan  untuk  mendorong terpidana  agar  mengaktualisasikan  nilai-nilai  kemanusiaannya sehingga  akan  mampu  mengendalikan  diri  sepenuh  mungkin.
Tujuan hukum itu meliputi juga pemeliharaan dan pengembangan budi  pekerti  kemanusiaan  dan  cita-cita  moral  yang  luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
h) Sanksi Pidana adalah salah satu bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat  tertentu  yang  dapat  (seharusnya)  dikenakan  kepada seseorang  karena  perbuatannya  yang  memenuhi  syarat-syarat yang  ditetapkan  dalam  kaidah  Hukum  Pidana.  Perbuatan  yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu  itu  pada  dasarnya  adalah
perbuatan  yang  langsung  menindas  martabat  manusia  dan  atau membahayakan eksistensi masarakat manusia. Karena itu, sanksi pidana  (biasa  disebut  hukuman)  adalah  merupakan  pengenaan penderitaan atau hal yang dirasakan sebaga hal yang tidak enak
(merugikan)  bagi  yang  dikenai.  Pengenaan  penderitaan  kepada seseorang oleh negara menuntut pertanggungjawaban;
i) Agar  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  pertama-tama  sanksi pidana  itu  harus  merupakan  pernyataan  secara  konkrit  tentang penilaian masyarakat terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terpidana:  bahwa  perbuatan  itu  buruk,  menindas  martabat sesamanya  dan  membahayakan  eksistensi  masyarakat  manusia yang  sehat.  Kedua,  sanksi  pidana  harus  merupakan  peringatan agar  orang  menjauhi  perbuatan  yang  dapat  membawa  akibat pengenaan  pidana  itu  (perbuatan  yang  dinilai  buruk).  Ketiga, pengenaan  pidana  itu  harus  diarahkan  untuk  mendorong terpidana  agar  mengaktualisasikan  nilai-nilai  kemanusiaannya sehingga akan mampu mengendalikan. 19
Dikaji  dalam  perspektif  sosiologi  hukum,  hukuman  mati  bagi terpidana  kasus  korupsi  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru  bagi  masyarakat Indonesia. Tindak pidana khusus lainnya seperti Narkotika dan Terorisme sudah menerapkan hukuman mati sebagai hukuman yang dapat memberikan efek  menakutkan  buat  para  calon  calon  pelaku  tindak  pidana  tersebut. Masyarakat  Indonesia  sudah  jelas  menyatakan  sikap  bahwa  tidak  ada toleransi  bagi  pejabat  negara  yang  merugikan  keuangan  negara  dengan jumlah  yang  tidak  sedikit.  Hukuman  terberat  layak  meraka  dapatkan  agar negara  tidak  lagi  terus  merugi  karena  oknum  yang  menyeleweng  dengan dasar kepentingan pribadi.
Dalam  pelaksanaan  pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan,  seharusnya bukanlah termasuk pelanggaran dibidang hak asasi manusia, mengingat pada
19 Rifai  Ahmad.  2011.  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika Offset.Hlm 41
dasarnya para koruptor telah menyengsarakan rakyat secara perlahan yaitu dengan mengambil hak-hak rakyat secara tidak sah. Akhirnya rakyat menjadi menderita  akibat  kemiskinan,  kelaparan,  kurangnya  biaya  pendidikan  dan kesehatan. Karena uang rakyat diambil oleh para koruptor. Semula banyak pihak  menduga  bahwa  hukuman  mati  hanya  sekedar  gertakan  demi menimbulkan  efek  jera,  dan  tidak  pernah  benar-benar  dilaksanakan.Pada kenyataannya banyak terpidana mati di Indonesia yang tidak semua benar- benar di eksekusi. Ada yang  dirubah hukumannya menjadi seumur hidup, ada yang mendapat grasi dari Presiden, ada pula yang kemudian bebas setelah menjalani  hukuman  penjara  puluhan  tahun.  Sebaliknya  ada  yang  layak dijatuhi hukuman mati, semisal para koruptor kelas berat, namun masih saja bebas berkeliaran bahkan menghilang tidak tentu rimbanya. 20 Dalam kasus korupsi, para pelaku dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya karena pelaku harus  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Dalam  setiap perbuatan yang terkandung unsur kesalahan atau tindak pidana, maka tindak pidana  atau  kesalahan  itulah  yang  menyebabkan  seseorang  itu  dihukum. Dalam hal ini dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan ( Geen straf zonder schuld atau  no  punishment  without  guilt) yang  merupakan  asas  pokok  dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana  tanpa  kesalahan  ini  disimpangi  oleh Strict  Liability dan Vicarious liability . 21 Sehingga  efektivitas  hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi saat ini masih belum berjalan efektif. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUTPK, yang menya takan: “Dalam hal tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaaan tertentu pidana mati dapat dijatuh kan”. Selanjutnya yang dimaksud dengan
20 Helmi  Muammar,  Wawan  Kurniawan,dkk.”Analisa  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi” Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ISSN (Online) 2654-5195- 2686-2417 DOI prefix 10.37631
21 Chyntia Sami  BhayangkaraBagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia?
Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan-hukuman-mati-bagi-
koruptor-di-indonesia, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
“kea daan  terte ntu”  dijelaskan  dalam Penjelasan  Pasal  2  ayat  (2)  UUTPK adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku;  pada  waktu  terjadi bencana  nasional;  sebagai  pengulangan  tindak  pidana  korupsi;  atau  pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dengan demikian secara normatif telah ada pengaturan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk  menjatuhkan  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Artinya  dalam  perspektif  legalitas  tidak  ada  keraguan  lagi  untuk mempersoalkan legalisasi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.UU tindak Pidana Korupsi oleh karena itu hal tersebut menjadi tugas utama  para  penegak  hukum  khususnya  didalam  penegakan  hukum  tindak pidana  korupsi.jika  dikaji  dengan  perspektif  sosiologi  hukum  tentu efektivitas  pidana  mati  terhadap  pelaku  korupsi  tentu  akan  bertentangan dengan nilai nilai hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

## E. Penutup
1. Penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  UUTPK  sulit  diterapkan  terutama  pada unsur “kondisi darurat”. Hal ini karena dalam menjatuhkan pidana unsur “kondisi  darurat”  harus  dapat  dipenuhi  seperti  yang  tercantum  dalam rumusan  undang-undang.  Jika  perbuatan  pelaku  secara  konkrit  tidak dapat memenuhi unsur yang tercantum dalam rumusan undang-undang secara abstrak maka tidak dapat dijatuhi pidana. Rumusan kata “dapat dipidana mati memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif  pidana  terberat  lainnya  yang  bukan  berupa  penghilangan kesempatan hidup.Dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, Hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Tindak pidana khusus lainnya seperti Narkotika dan Terorisme sudah menerapkan hukuman mati sebagai hukuman yang dapat  memberikan  efek  menakutkan  buat  para  calon  pelaku  tindak pidana tersebut.
2. Negara yang telah menerapkan pidana mati pada kasus korupsi adalah China.  China  berhasil  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  kasus
korupsi  tanpa  pandang  bulu  termasuk  menghukum  mati  koruptor. Sedangkan bagi Indonesia hukuman mati bagi koruptor sekedar wacana walaupun telah diatur dalam hukum positif. Masyarakat Indonesia sudah jelas  menyatakan  sikap  bahwa  tidak  ada  toleransi  bagi  pejabat  negara yang  merugikan  keuangan  negara  dengan  jumlah  yang  tidak  sedikit. Hukuman  terberat  layak  meraka  dapatkan  agar  negara  tidak  lagi  terus merugi  karena  oknum  yang  menyeleweng  dengan  dasar  kepentingan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji  Indriyanto  Seno.  2002.  Korupsi  &  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Kantor Pengacara &Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan. Agustina  Shinta.  2014.  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  Dalam Penegakan Hukum Pidana. Depok: Themis Books Amirudin  dan  Zainal  Asikin.  2004.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:PT.  Raha  Grafindo  PersadaAli,  Zainuddin.  2008.  Sosiologi Hukum. Sinar Grafika.
Aziz Syamsudin,2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta:Sinar Grafika.
Hiariej, E. Q.2009. Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta:Erlangga. Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. Genta Publishing. Yogyakarta Chazawi,  Adami,  2016,  Hukum  Pidana  Korupsi  di  Indonesia,  Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
Hamzah Andi .2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
John  Rawl sebagaimana dikutip  dalam  Marwan  Effendy,  2014, Teori  Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi
Rifai Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Soekanto Soerjono.2005. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Sudirman,  A.  (2015).  Eksistensi  Pidana  Minimum  Khusus  Sebagai  Sarana Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jurnal  Masalah-Masalah Hukum, 44(3), 316 – 325.
Brian Rahantoknam,”Pidana Mati Bagi Koruptor” Jurnal Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013) ISSN: 2301-8569 Helmi Muammar, Wawan Ku rniawan,dkk.”Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  kaitanya  dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi” Widya Pranata
Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ISSN (Online) 2654-5195- 2686-2417 DOI prefix 10.37631 by Oksidelfa Yanto, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidanakorupsi Dalam Keadaan Tertentu( Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition ),Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 :Hlm  49 – 56 ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono,”Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana  Korupsi  Dimasa  Pandemi  Covid  19”  Mahkamah  (Jurnal  Kajian Hukum Islam) ISSN: 2355-0546 (print), ISSN: 2502-6593 (online) Utomo, D. S. . ; N. W. . ; S. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam  Perspektif  Upaya  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Indonesia. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, (2), 101 – 116.
Warih  Anjari,”Penerapan  Pidana  Mati  Terhadap  Terpidana  Kasus
Korupsi”Jurnal  Masalah -Masalah  Hukum  Undip.  Vol  49,  No  4  (2020) DOI: 10.14710/mmh.49.4.2020.432-442 Zaid Alfauza Marpaung. “ Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ”.Jurnal Advokasi. Vol 7, No 1 (2019). DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243 Media Indonesia. Resolusi Membunuh Korupsi. Retrieved January 7, 2019, from http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1574-resolusi- membunuh-korupsi RI, (2019).
K. D. N. (2019). Mendagri: Korupsi diIndonesia Sudah Akut. Retrieved January 11,  2019,  fromhttps://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-
Mendagri-Korupsi-di-Putra, Indonesia-Sudah-Akut. S.  Dian  Andryanto,  “Heru  Hidayat  Dituntut  Hukuman  Mati,  ini  Landasan Hukuman Mati bagi Koruptor”, https://nasional.tempo.co/read/1537342/heru-hidayat-dituntut- hukuman-mati-ini-landasan-hukuman-mati-bagi-koruptor.diakses  Kamis, 9 Desember 2021 pukul 07:20 WIB
S.  Dian  Andryanto,”Menakar  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  di  UU  No.
31/1999 tentang Tipikor”.
https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi- koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor.diakses diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
Latuhar  hary,  “Komnas  HAM:  Hukuman  Mati  Bukan  Solusi  Pemberantasan
Korupsi”https://www.komnasham.go.id/index. php/news/2021/3/12/ 1709/k omnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan- korupsi.html, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB
Chyntia Sami BhayangkaraBagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia?  Bagaimana  Aturan  Hukuman  Mati  Bagi  Koruptor  di Indonesia?
https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan- hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia,  diakses Senin  3  Januari  2022 pukul 14:45 WIB Yuli nurhanisah, ”Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi”.https://indonesiabaik.id/infografis/h ukuman-mati-bagi- pelaku-korupsi,diakses Senin 3 Januari 2022