e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA ADAT BULELENG
I Dewa Putu Surya Wardana, I Nengah Suastika, Dewa Bagus Sanjaya, I Wayan Landrawan
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail:{ dewasurya532@gmail.com , nengah.suastika@undiksha.ac.id , bagus.sanjaya@undiksha.ac.id wayan.landrawan@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan adat yang  dilakukan  menurut  hukum  adat  di  Desa  Adat  Buleleng,  dan  untuk  mengetahui (2)  syarat    perkawinan    menurut  Undang-Undang  Nomor      1974  dalam  Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  teknik  studi dokumen  dan  wawancara.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)  Tata cara pelaksanaan perkawinan menurut Hukum  Adat  di  Desa  Adat  Buleleng  adalah  sebagai  berikut:  Pihak  keluarga  laki-laki mengadakan penjantosan  (menyantosin ),  Pihak  laki-laki  melakukan  peminangan, Upacara widhi widana, .Upacara Mejauman / mebebasan juga disebut dengan “ ngabe tipat  bantal ”.  (2)  Mengenai  syarat    perkawinan    menurut  Undang-Undang  Nomor 1974  dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum  Adat  di  Desa  Adat  Buleleng  secara  umum dilakukan  melalui  pelibatan  prajuru  desa  adat,  perangkat  desa  dinas,  dan  pegawai pencatat  perkawinan,  tetapi  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  yang  dilaksanakan belum  menjalankan  proses  pengumuman,  sehingga  pemenuhan  syarat  perkawinan tidak melibatkan masayarakat banyak/umum.
Kata kunci: Perkawinan, Pencatatan, Tata Cara

## Abstract
This study aims to (1) find out the procedures for implementing customary marriages carried out according to customary law in the Buleleng Traditional Village, and to find out  (2)  the  requirements  for  marriage  according  to  Law  Number  1974  in  Marriage according  to  Customary  Law  in  Buleleng  Traditional  Village.  The  type  of  research used  in  this  research  is  empirical  legal  research.  The  location  of  this  research  is  in Buleleng  Traditional  Village.  Data  collection  techniques  using  document  study techniques and interviews. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) The procedure for carrying out marriage according to  customary  law  in  the  Buleleng  Traditional  Village  is  as  follows:  The  male  family holds  a  penjantosan  (menantosin),  the  male  party  proposes,  the  Widhi  Widana ceremony,  .Testauman  Ceremony  /  liberation  as  well  called  "ngabe  tipat  pillow".  (2) Regarding the requirements for marriage according to Law Number 1974 in Marriage
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
according to Customary Law in the Buleleng Traditional Village in general, it is carried out  through  the  involvement  of  customary  village  officers,  village  officials,  and marriage  registrar  employees,  but  the  procedures  for  implementing  marriages  have not  carried  out  the  announcement  process.  ,  so  that  the  fulfillment  of  marriage requirements does not involve the general public.
Keywords: Marriage, Recording, Ordinance
PENDAHULUAN Hukum Perdata di Indonesia beraneka  ragam.  Tidak  ada  satu  undang- undang  yang  berlaku  secara  universal bagi  seluruh  lapisan  masyarakat.  Hukum Perdata  di  Indonesia  terdiri  dari  hukum nasional,  hukum  agama  dan  hukum  adat. Keadaan  ini  didasarkan  pada  sejarah perkembangan  hukum  di  Indonesia  dan sebagai konsekuensi dari komposisi masyarakat  yang  beraneka  ragam,  baik ditinjau  dari  latar  belakang  adat-istiadat dan  kebudayaan  serta  agama.  Di  bidang hukum  perkawinan,  sebelum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1974  Nomor  1, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3019)  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  186,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6401) (selanjutnya dalam
penelitian  ini  disebut  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974),  berlaku  beberapa ketentuan  hukum  bagi  berbagai  golongan penduduk di Indonesia (Wilbert D. Kolkman dkk.,  2016: 129).
Manusia  sebagai  mahluk  sosial ( homo  socius )  tidak  dapat  hidup  dan memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tanpa bantuan  dan  peran  orang  lain,  baik  untuk memenuhi  kebutuhan  materi  maupun  non materi  (psikis/biologis).  Manusia  diberikan kelebihan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa berupa  akal  yang  tidak  dimiliki  oleh mahluk lain, oleh karenanya untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  tersebut diperlukan  aturan  hukum,  sehingga  tidak terjadi  benturan  kepentingan  dan    tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat (Akhmad Munawar, 2016: 21).
Hukum  keluarga  merupakan  hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain,  karena  ketika  berbicara  keluarga maka  yang  perlu  disepakati  bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat,  yang  minimal  terdiri  dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga  terbentuk  melalui  perkawinan, dan  dengan  memaknai  adagium  “ ubi sociates  ibi  ius ” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa  bagian  dari  hukum  keluarga  yang paling  tua  adalah  hukum  perkawinan (Tengku Erwinsyahbana, 2012).
Hukum  keluarga  tidak  terlepas  dari persoalan  hukum  perkawinan,  sebab keluarga  terbentuk  melalui  perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk  hubungan  hukum  antara  isteri dengan  suami,  termasuk  pula  hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan.  Jika  dari  perkawinan  itu  lahir anak,  maka  terbentuk  pula  hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara  sederhana  maka  dapat  dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang  mengatur  hubungan  suami  dengan isteri,  hubungan  antara  orang  tua  dengan anak-anak,  serta  hubungan  yang  terkait dengan  harta  benda  perkawinan,  atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang  terjadi  karena  adanya  hubungan kekeluargaan,  baik  karena  hubungan keluarga  sedarah  (pertalian  keluarga  dari leluhur  yang  sama),  maupun  hubungan keluarga  yang  terbentuk  karena  adanya ikatan  perkawinan  antara  suami  isteri (hubungan semenda)
(Tengku Erwinsyahbana, 2012). Dilihat dari tata cara tersebut proses publikasi  dalam  pelaksanaan  perkawinan sangat penting untuk mencegah terlaksananya  perkawinan  yang  tidak sesuai dengan perundang-undangan, khususnya mengenai
larangan
perkawinan.  Namun  demikian,  terdapat
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
keraguan  tata  cara  tersebut  sepenuhnya dapat dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat di Bali,  antara  lain  berkenaan  dengan mekanisme penelitian syarat-syarat materil  dan  formil  oleh  Catatan  Sipil, termasuk  mekanisme  pengumuman,  agar jika  ada  masyarakat  yang  mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilakukan karena ada persyaratan dan/atau  larangan  yang  akan  dilanggar, dapat menyampaikan kepada petugas.
Kajian mengenai perkawinan, termasuk aspek hukumnya penting dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng  karena berbagai  hal,  salah  satunya  dilihat  dari komposisi  jumlah  usia  penduduknya  yang ada dalam fase hidup mulai
berumahtangga cukup besar, sebagaimana tampak dari tabel berikut: Kelompok Umur Laki- laki Perempuan  Jumlah 1 2 3 4 0-4 29574  28391 57965 5-9 31012  29541 60553 10-14 32817  30748 63565 15-19 33516  31585 65101 20-24 32006  30420 62426 25-29 32633  31129 63762 30-34 32965  31641 64606 35-39 31586  29747 61333 1 2 3 4 40-44 29248  28017 57265 45-49 25378  24132 49510 50-54 22932  24415 47347 55-59 20387  21713 42100 60-64 16642  17941 34583 65-69 12262  13439 25701 70-74 7542 9389 16931 75+ 8635 11394 20029 Jumlah seluruhnya 792785 Sumber:  Kabupaten  Buleleng  Dalam Angka 2021: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Buleleng Jika  diasumsikan    bahwa  usia  siap memasuki  perkawinan  antara  19  sampai 24 tahun, maka dilihat dari komposisi usia penduduk di Kabupaten Buleleng, jumlahnya cukup besar.
Kajian  tentang  perkawinan  menurut hukum  adat  Bali  sudah  banyak  dilakukan, antara  lain  dilakukan  oleh  Kadek  Ayuni Jayanti  Ningrat  tahun  2018,  dengan  judul
“Perawinan  Ngerorod  Dalam  Perspektif Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 (Studi  Kasus  Di  Desa  Julah  Kecamatan Tejakula  Kabupate  Buleleng)”.  Meskipun penelitian  ini  menjadikan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  sebagai  dasar hukum  kajian,  tetapi  secara  khusus dihubungkan dengan perkawinan
ngerorod yang  terjadi  di  Desa  Julah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan lebih pada pemenuhan persyaratan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974, khususnya berkaitan dengan persyaratan  publikasi/pengumuman  pada perkawinan  yang  dilaksanakan  di  Desa Adat Buleleng.
Kajian  mengenai  perkawinan  adat Bali  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  juga  dilakukan  oleh  Ketut Sudantra  dan  I  Gusti  Ngurah  Dharma Laksana  dengan  judul  “Pluralisme  Hukum Yang  Berlaku  Dalam  Perkawinan  Umat Hindu  Di  Bali”  tahun  2017.  Penelitian  ini mengaitkan  keabsahan  perkawinan  yang dilaksanakan  umat  Hindu  di  Bali  dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, yang  sampai  pada  simpulan  bahwa perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu  di  Bali  sesuai  dengan  Pasal  2  ayat (1) yang menentukan bahwa: ”Perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  i tu”.  Dinyatakan    bahwa dari  perspektif  teori-teori  mengenai  relasi antara  hukum  adat  dan  agama,  seperti teori  recepitieo in  complexu dan  teori receptie ),  frasa  “hukum  agama  dan kepercayaannya  itu”  dapat  ditafsirkan sebagai  berlakunya  hukum  adat  Bali dalam  pengesahan  perkawinan.  Banyak pihak  mengakui  bahwa  adat  Bali    tidak dapat  dipisahkan  dengan  agama  Hindu. Dihubungkan  dengan  penelitian  Ketut Sudantra  dan  I  Gusti  Ngurah  Dharma Laksana, penelitian ini tidak hanya menghubungkan  syarat  materiil,  saja tetapi juga syarat formal, seperti kewajiban untuk melakukan pendaftaran, termasuk di dalamnya  kewajiban  untuk  melakukan tahapan penmgumuman/publikasi.
Penelitian mengenai shanya perkawinan  dalam  masayarakat  Hindu  di bali  juga  dilakukan  Pande  Putu  Gita  Yani,
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
dkk. ,  dengan  judul:  “Perkawinan  yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali”. Penelitian ini, meneliti pencatatan perkawinan dihubungkan dengan pentingnya alat bukti jika terjadi perceraian. Jadi berbeda dengan penelitian  mengenai  pemenuhan  syarat perkawinan  secara  umum,  meskipun  juga membahas  mengani  proses  pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat Bali.
Menurut peneliti penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan. sebagaimana  telah  disebutkan  di  depan, ada  perkawinan  yang  mungkin  terjadi  di antara  dua  mempelai  yang  sebenarnya memiliki  larangan  untuk  kawin.  Larangan tersebut  mungkin  tidak  disadari  oleh  para pihak  maupun  keluarganya.  Dalam  hal  ini penting untuk dilakukan tahapan pengumuman  kepada  masyarakat,  agar masyarakat yang memiliki informasi bahwa sebenarnya kedua calon mempelai memiliki  halangan  untuk  kawin  dapat menyampaikannya,  mislanya  di  antara keduanya ada hubungan persusuan (pernah  diberi  susu  oleh  ibu  yang  sama), atau  salah  satu  pihak  masih  terikat perkawinan,  dan  hal-hal  lain-lainnya. Melalui  tahapan  publikasi  perkawinan yang  terlarang  dapat  dicegah.  Menjadi masalah  jika  tahapan  ini  tidak  dilakukan, atau  kalau  dilakukan  justru  setelah perkawinan disahkan.

## METODE
Jenis
penelitian yang
dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  salah  satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat ” (Depri Liber Sonata,  2014: 27).
Sifat penelitian yang digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yaitu  kamus  hokum  (Bachtiar, 2019:52). Dalam  rangka  pengumpulan data  primer  maupun  data  sekunder, maka  penulis  menggunakan  tiga  jenis
pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumentasi,  teknik  observasi  atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik penentuan sampel
penelitiannya menggunakan teknik non probability  sampling dan  bentuknya adalah Purposive  Sampling. Teknik pengolahan  data  adalah  kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga  siap  untuk  dianalisis.  Data yang  diperoleh  untuk  penelitian  ini dianalisis  dan  diolah  secara  kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan  pemikiran  secara  logis dari  hasil  waawancara  yang  dilakukan oleh  peneliti  dengan  informan  serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tata  Cara  Pelaksanaan  Perkawinan Menurut  Hukum  Adat  di  Desa  Adat Buleleng
Desa  bali  aga,  adalah  desa  adat yang  masih  tetap  menganut  tradisi  jaman Bali  asli  (1800-1343  M)  atau  tradisi  pra- Majapahit,  yakni  masa  sebelum  adanya pengaruh  agama  Hindu.  Konsep Bali  Aga sendiri  secara  etimologis  berarti  “bali  asli” yakni penduduk Hindu Bali yang mendiami desa-desa  di  wilayah  pegunungan  tanpa atau  sedikit  sekali  kena  pengaruh  budaya dan  agama  Hindu  Jawa,  khususnya  yang berasal  dari  Majapahit.  Tradisi  kecil  yang menyertainya adalah tradisi yang didominasi  ciri-ciri  kebudayaan  pra-Hindu seperti:  (1)  sistem  ekonomi  terfokus  pada ekonomi  sawah  dengan  irigasi;  (2)  azas musyawarah dengan deferensi dan stratifikasi sosial sederhana; (3) bangunan rumah dengan kamar yang berbentuk kecil dan  terdiri  atas  bahan  kayu  atau  bambu; (4) kerajinan melalui besi, perunggu, celup dan  tenun;  (5)  sistem  pura  berhubungan dengan  keluarga,  desa  dan  wilayah;  (6) pada  pura  terdapat  sistem  ritual  dan upacara yang cukup kompleks; (7) bahasa setempat  dengan  kesusastraan  lisan; serta  (8)  tari  dan  tabuh  dipakai  dalam rangka  upacara  keagamaan  yang  terdiri
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
atas: slonding,  angklung,  tari  sanghyang. Pada  desa-desa  seperti  ini  tidak  dikenal adanya  sistem  kasta,  pendeta  tertinggi tidak  melakukan  upacara padiksan ,  dan kepemimpinan  desa  umumnya  menganut pola  kembar  ataupun  kolektif  (Wayan Gede Suacana, 2011).
Desa  apanage    (Bali  dataran),  yaitu desa pakraman yang sistem kemasyarakatannya  sangat  dipengaruhi oleh  Majapahit,  sebagaimana  disebutkan dalam  kitab Negarakertagama .  Desa  ini mengikuti  tradisi  hukum  Hindu  yang bersumber
dari kitab
Manawadharmasastra . Dalam sejarah Bali tercatat  bahwa  enam  tahun  setelah  Raja Sri  Asta  Sura  Ratna  Bumi  Banten  (1343) berkuasa,  pasukan  kerajaan  Majapahit  di bawah  pimpinan  Mahapatih  Gajah  Mada datang  menyerang  pulau  Bali.  Beberapa kali  terjadi  perlawanan  dari  masyarakat Bali  Aga  yang  kebanyakan  berasal  dari desa-desa  pegunungan Kabupaten  Bangli dan  Karangasem,  seperti  Batur,  Kedisan, Cempaga,  Songan,  Abang,  Pinggan  dan Serai.  Selain  itu  ada  yang  berasal  dari Manikliu,  Bonyoh,  Sukawana,    Margatiga, Ulakan,  Datah  dan  Pasedahan  seperti disebutkan  dalam  Babad  Dalem  Turun  ke Bali.  Setelah  terjadi  pertempuran  yang hebat, orang-orang Bali Aga akhirnya bisa ditundukkan  oleh  bala  tentara  Majapahit. Setelah orang-orang Bali Aga ditundukkan banyak  pengaruh  Majapahit  terhadap  tata cara  keagamaan,  struktur  dan  sistem kemasyarakatan, serta kepemimpinan orang Bali Aga. Beberapa aspek keagamaan Hindu Majapahit akhirnya bisa masuk  dan  berkembang  di  Bali,  berkat upaya  tokoh  agama  dari  Majapahit,  yaitu Danghyang  Nirarta  yang  juga  bernama Mpu Dwijendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawu  Rauh.  Desa-desa  yang  intens terkena  pengaruh  ini  kemudian  lazim disebut  desa  apanage  (bali  dataran) . Ciri- ciri  tradisi  besar  dalam Desa  Apanage sebagai akibat pengaruh Majapahit mencakup unsur-unsur
kehidupan masyarakat Hindu, antara lain: (1) ekonomi sawah dengan irigasi; (2) kekuasaan terpusat, kedudukan raja sebagai keturunan dewa; (3) adanya tokoh pedanda ; (4)
konsep-konsep kesusastraan  dan  agama  tertulis  dalam
lontar;  (5)  adanya  sistem  kasta;  (6) adanya  upacara  pembakaran  mayat  bagi orang-orang  yang  meninggal;  (7)  adanya sistem kalender Hindu-Jawa; (8) pertunjukan  wayang  kulit;  (9)  arsitektur dan  kesenian  bermotif  Hindu  dan  Budha; dan (10)  dikenalnya tarian  topeng”.  Desa- desa ini umumnya terdapat di daerah Bali dataran.  Kepemimpinan  pada  desa  ini umumnya merupakan kepemimpinan tunggal.  Desa  anyar (desa  baru),  yaitu desa  yang  terbentuk  relatif  baru,  sebagai akibat dari adanya perpindahan penduduk (trasmigrasi  lokal)  dengan  tujuan  awal mencari  penghidupan.  Desa-desa  seperti ini  misalnya  dapat  ditemui  di  daerah Jembrana  dan  Buleleng  Barat  (Wayan Gede Suacana, 2011).
Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang masyarakatnya memiliki budaya dan seni beranekaragam. Masyarakat  Bali  dapat  dikelompokkan menjadi  dua  kelompok  utama  yaitu  Bali mula  (Bali  mga)  dan  Bali  daratan  (Bali Majapahit).
Masyarakat Bali mula mendiami daerah pegunungan, sedangkan Bali Majapahit mendiami daerah  dataran.  Perbedaan  lain  antara masyarakat  Bali  mula  dan  Bali  Majapahit adalah  pada  penggunaan  bahasa  dan struktur  masyarakatnya.  Masyarakat  Bali mula  menggunakan  bahasa  yang  disebut omong  negari dan omong  pojol .  Semua desa  Bali  mula  tidak  mengenal  adanya pelapisan  masyarakat  atau  kasta  seperti yang  ada  pada  masyarakat  Bali  daratan. Pada  masyarakat  Bali  daratan  terdapat pelapisan  masyarakat  atau  kasta  yang sekarang  dikenal  sebagai  wangsa,  yaitu wangsa  brahmana , kesatria,  waisya dan sudra .
Penelitian  menunjukkan  bahwa  antara masyarakat  Bali  aga  dengan  masyarakat Bali  dataran,  terdapat  perbedaan  dalam pelibatan masyarakat adat dalam beberapa  aspek  kemasyarakatan.  Pada masyarakat  Bali  aga,  desa  adat  memiliki peranan  sentral,  sementara  itu,  pada masyarakat Bali dataran, umumnya peranan desa adat terbatas pada masalah adat  istiadat  dan  keagamaan.  Adanya perbedaan peranan ini membawa implikasi  pada  sikap  dan  perilaku  individu atau  masyarakat  di  dalam  kehidupannya.
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
Peranan desa adat di Desa Bali aga cukup kuat,  oleh  karena  itu,  sikap  dan  perilaku masyarakatnya  cenderung  bersifat  terikat atau  tertutup.  Sementara  itu  di  desa  Bali Dataran,  peranan  desa  adatnya  terbatas sehingga sikap dan perilaku masyarakatnya  cenderung  agak  longgar atau  terbuka.  Namun  demikian,  pada prinsipnya  tidak  tampak  perbedaan  yang menonjol secara signifikan, yang mempengaruhi implementasi nila-inilai sosial budaya setempat
(Yulianto
Bambang Setyadi , . 2007).
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  secara tipologis desa adat di Kabupaten Buleleng dapat dibedakan antara:
1. Desa  adat  yang  tergolong  sebagai desa  Bali  Aga.  Desa-desa  yang tergolong  desa  ini  antara  lain:  Desa Adat  Cempaga,  Desa  Adat  Sidatapa, Desa  Adat  Pedawa,  Desa  Adat Sembiran,  Desa  Adat  Julah,  dan beberapa desa lainnya.
2.  Desa  pakraman  yang  tergolong sebagai  desa  apanage/desa  Bali dataran, sebagian besar
merupakan  desa  adat  dengan tipologi ini.
3.  Desa  pakraman  yang  tergolong sebagai  desa  anyar/baru,  antara lain  Desa  Adat    Penyabangan, Desa  Adat  Sumber  Klampok,  dan beberapa desa lain, yang umumnya terbentuk karena adanya perpindahan penduduk lokal, dengan memanfaatkan tanah yang  dalam  kenyataannya  tidak terurus/ terlantar.
Desa  Adat  Buleleng,  merupakan  desa adat apanage, yang telah memiliki sejarah panjang.  Merupakan  desa  adat  yang besar  jika  dilihat  dari  luas  wilayah  dan jumlah  masyarakat  adatnya.  Desa  Adat Buleleng terdiri  dari    14  banjar  adat,  yaitu Banjar Liligundi, Banjar Bale  Agung, Banjar Paketan, Banjar Tegal, Banjar Kaliuntu, Banjar Kampung  Anyar, Banjar Kampung  Baru, Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Tengah, Banjar Peguyangan, Banjar Petak, Banjar Penataran,  dan Banjar Delod Peken.
I  Nyoman  Westha,  tokoh  adat  di Buleleng, yang juga merupakan sekretaris Majelis  Desa  Adat  Kabupaten  Buleleng
mengakui hal demikian, namun menurutnya,  masayarakat  Desa  Adat Buleleng,  selain  berorientasi  pada  hukum formal  (hukum  nasional),  sampai  saat  ini masih  sangat  mendukung  dan  mematuhi hukum adat, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaan perkawinan. Dijelaskan bahwa  jenis  (sistem)  perkawinan  secara hukum adat yang umum dilakukan di Desa Adat  Buleleng  ada  3,  yaitu: mepadik, ngrerorod,  dan  nyentana . Mepadik adalah upacara  yang  dilaksanakan  dengan  cara kekeluargaan  dengan  cara  meminang pihak perempuan atau pradana oleh pihak purusa atau  laki-laki.  Jadi  kedua  pihak harus saling memperkenalkan diri, mempelainya harus diperkenalkan, apakah  benar-benar  cinta  sama  cinta, nanti sudah dinyatakan di depan keluarga, cinta sama cinta maka akan ditindaklanjuti dengan  membuat  kesepakatan,  baik  itu kesepakatan  hari,  waktu  upacara  dan sebagainya.
Perkawinan ngerorod ,  istilah ngerorod ini  bersalah  dari  Bahasa  Bali  ialah memaling ,  memaksa  pihak  perempuan untuk  dikawini  oleh  pihak  laki  laki  atau purusa,  dan  setelah  itu  dicuri  tampa sepengetahuan  orang  tua.  Penyebab terjadinya ini mungkin dari pihak orang tua yang  perempuan  tidak  setuju,  karena kasta berbeda, segi ekonomi yang berbeda  dan  masalah  lainya.  Setelah  di- rorod maka  petugas  adat  menindaklanjuti penyelesaian  dengan  memberitahukan informasi  bahwa  kepada  orang  tua  pihak perempuan bahwa anaknya sedang dilarikan oleh pihak laki-laki untuk dikawini. Pemberitahuan ditujukan pertama  kepada  kelihan  lingkungan  atau kepala lingkungan, tidak langsung kepada pihak keluarga perempuan, untuk menghindarkan  terjadinya  pertengkaran dan amarah yang dapat menyulut timbulnya perkelahian. Pada saat pemberitahuan  kepada  pihak  keluarga perempuan  harus  mengajak  petugas kelian lingkungan. Setelah adanya pemberitahuan    maka  dari  pihak  keluarga perempuan  menyatakan  atau  menyuruh untuk mendatangkan anaknya dan pacarnya  atau  dapat  juga  langsung disetujui dan diselesaikan secara adat dan agama.  Jika  nanti  diupacarakan  maka
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
akan ada lagi petugas yang datang dalam bahasa  balinya  bernama  “ ngeluedin ”, penjantos namanya.
Sistem  ngerorod  atau rangkat yang juga disebut cara selarian (sama-sama lari berdasarkan  cinta)  sebagaimana  dijumpai didalam hukum kebiasaan (acara wyawahara ) tradisi perkawinan di Bali, bila dibandingkan  dengan  sistem  perkawinan menurut  Hukum  Hindu  akan  tampak persamaannya dengan sistem perkawinan
Gandharwa Wiwaha .
Sistem ini
mempunyai  azas  kawin  berdasarkan sama-sama  cinta  yang  secara  ilustratif digambarkan  dalam  kitab  Mahabharata  (I Made Rudita, 2015: 67).
PerkawinanNyentana  juga  ada  di Buleleng , yaitu apabila ada keluarga tidak punya  anak  laki-laki  cuma  memilik  anak perempuan  saja  lalu  keluarga  tersebut mempunyai  kekayaan,  tanah  yang  tidak ada  yang mewarisi.  Dalam  adat  Bali  anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Perkawinan  nyentana  ini  yang  dipinang adalah laki-lakinya untuk disentana dijadikan purusa .
I Nyoman Westha menjelaskan bahwa secara  garis  besar  tata  cara  perkawinan yang  dilakukan  dui  desa  Adat  Buleleng adalah seperti berikut:
1. Pihak  keluarga  laki-laki  mengadakan penjantosan  (menyantosin )  berarti menugaskan  seseorang,  biasanya keluarga  pihak  laki-laki,  mengadakan suatu perantara untuk menyampaikan bahwa  pihak  keluarga  laki-laki  akan datang  kepada  keluarga  perempuan lagi tiga hari untuk meminang.
2. Pihak laki-laki
melakukan peminangan,  dihadiri  keluarga  kecil saja  tanpa  melibatkan prajuru adat, dalam  proses  peminangan  pihak perempuan juga mempersilakan kepada  pihak  laki  menyampaikan maksud  kedatangan  pihak  laki-laki. Jika  pinangan  sudah  diterima  maka selanjutnya akan
dilakukan perencanaan  pelaksanaan  upacara pawiwahan  antara  lain  penentuan dewasa (hari  baik).  Pemilihan  hari baik ini bertujuan untuk mendapatkan kelancaran dan keberkahan sehingga pelaksanaan pernikahan dapat menjadikan  kedua  calon  pengantin
menjadi  pasangan  suami  istri  yang bahagia.
3. Upacara widhi  widana. Prosesi widhi widana dipimpin oleh seorang pendeta  atapun  sulinggih,  untuk menyempurnakan upacara pernikahan  dan  membersihkan  diri kedua  mempelai  setelah  upacara- upacara  sebelumnya.  Kedua  calon pengantin akan menuju sanggah atau pura  merajan  di  pekarangan  rumah, memberitahukan akan hadirnya keluarga  baru  kepada  para  leluhur, serta  memohon  ijin  dan  restu  agar kehidupan berkeluarga keduanya dilanggengkan dan memiliki keturunan  yang  baik.  Pada  upacara ini,  kedua  mempelai  akan  memakai pakaian  kebesaran  pengantin  atau bisa  juga  dengan  pakaian  adat  biasa sesuai kemampuan.
4. Upacara Mejauman / mebebasan juga disebut  dengan  “ ngabe  tipat  bantal ” atau  membawa  ketupat  dan  kue bantal. Di beberapa daerah,
masyarakat banyak menyebutnya sebagai upacara  “ meserah ”.  Dalam prosesi  pernikahan  adat  Bali  ini, wanita  yang  mengikuti  sang  suami datang  kembali  ke  keluarga  wanita didampingi  oleh  keluarga  besar, kerabat  dan  tetangga  dari  keluarga pria.  Dengan  melakukan  upacara mepamit di sanggah pekarangan atau pun  merajan,  dan  mepamit  (mohon ijin  meninggalkan)  secara  niskala kepada leluhur keluarga wanita.
Pelibatan  prajuru  desa  adat  atau perangkat  desa  dinas  dapat  dilakukan pada  saat  meminang,  atau  pada  saat meserah ,  berbeda-beda  sesuai  dengan kesepakatan  keluarga.  Pelibatan  petugas desa  adat  dan  desa  dinas  ini  diperlukan antara lain, untuk memenuhi persyarakatn administrasi untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Catatan Sipil.
Selama  ini  secara  adat  di  buleleng pelaksanaan  perkawinan  mengacu  pada UU  No.  1  Tahun  1974,  karena  jika  sudah melakukan perkawinan dengan jenis perkawinan mepadik,  ngrorod maupun nyentana maka  itu  juga  harus  mengikuti sistem  di  UU,  untuk  mendapatkan  akta perkawinan, selain itu perkawinan
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
mepadik,  ngrorod dan nyentana dianggap sah.  Dalam  hukum  adat  di  Desa  adat buleleng  tidak  ada  syarat  khusus  dalam melakukan  perkawinan,  cuma  dalam pelaksanaan nya harus sudah berumur 19 tahun  dan  juga  tidak  dalam  keadaan bermasalah  terkait  gugat  menggugat perceraian.  Selain  hal  ini  semua  sama saja tidak ada syarat yang khusus.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan sehubungan tata cara/tahapan    pelaksanaan  perkawinan  di Desa  Adat  Buleleng  dalam  kaitannya dengan  peraturan  mengenai  perkawinan khususnya  UU  No.  1  Tahun  1974  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975. Hal-hal tersebut antara lain:
1.  Tahap  pemberitahuan.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 bahwa  setiap  orang  yang  akan melangsungkan
perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada  pegawai  pencatat  di  tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian
terhadap jangka waktu tersebut disebabkan  sesuatu  alasan  yang penting,  diberikan  oleh  camat  atas nama bupati. Pemberitahuan
dilakukan  secara  lisan  atau  tertulis oleh  calon  mempelai  atau  orang  tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.
Dari tahapan perakwinan yang dilaksanakan  di  desa  Adat  Buleleng pelibatan  petugas  desa  adat  maupun petugas desa dinas, dilakukan setelah  ada  kesepakatan  di  antara kedua belah pihak, mengenai pelaksanaan perkawinan, bahkan ada prosesi  perkawinan  baru  melibatkan petugas pada saat mejauman / mebebasan , jadi pada saat  perkawinan  telah  secara  sah dilakukan.  Dapat  dinyatakan  bahwa tahap pemberitahuan
kepada pegawai pencatat sering tidak
dipenuhi  dalam  perkawinan  yang dilakukan di Desa Adat Buleleng.
2. Tahap
penelitian syarat-syarat perkawinan.  Tahap  ini  dilakukan setelah  pegawai  pencatat  menerima pemberitahuan,  dilakukan  penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak terdapat halangan perkawinan menurut  undang-undang.  Pegawai pencatat  perkawinan  juga  meneliti: kutipan  akta  kelahiran  atau  surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak  ada  akta  kelahiran  atau  surat kenal  lahir  dapat  dipergunakan  surat keterangan  yang  menyatakan  umur dan  asal-usul  calon  mempelai  yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat  dengan  itu;  keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan,  pekerjaan,  dan  tempat tinggal orang tua calon mempelai; izin tertulis/  izin  pengadilan  sebagaimana dimaksud  Pasal  6  ayat  (2),  (3),  (4), dan (5)  Undang-undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai  atau  keduanya  belum mencapai umur 21 tahun; izin pengadilan  sebagaimana  dimaksud Pasal  4  Undang-undang  Perkawinan dalam  hal  calon  mempelai  adalah seorang suami yang masih mempunyai
istri;
dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud  Pasal  7    Undang-undang Perkawinan;  surat kematian istri atau suami  terdahulu  atau  dalam  hal perceraian surat keterangan perceraian,  bagi  perkawinan  kedua kalinya  atau  lebih;  izin  tertulis  dari pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI,  apabila  salah  seorang  calon mempelai atau kedua-keduanya anggota  Angkata  Bersenjata;  surat kuasa  otentik  atau  di  bawah  tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai  atau  keduanya  tidak  dapat hadir  sendiri  karena  suatu  alasan yang  penting,  sehingga  mewakilkan kepada  orang  lain.  Di  depan  telah disebutkan  bahwa  jika  ternyata  hasil penelitian terdapat halangan
perkawinan sebagai dimaksud undang-undang  dan  atau  belum
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
dipenuhinya semua persyaratan untuk  melangsungkan  perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai  yang  bersangkutan  atau kepada  orang  tua  atau  kepada wakilnya.
Dihat dari proses perkawinan  di  Desa  Adat  Buleleng yang diberitahukan setelah perkawinan dilaksanakan, maka
esensi dari pemberitahuan dan
pengumuman/publikasi  tidak  tercapai karena  hal  itu  baru  memiliki  arti  jika dilakukan sebelum perkawinan dilakukan,  karena  pegawai  pencatat menyelenggarakan pengumuman
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan  perkawinan  tersebut dengan  cara  menempelkan  surat pengumuman  menurut  formulir  yang ditetapkan  pada  kantor  pencatat perkawinan  pada  suatu  tempat  yang sudah  ditentukan  dan  mudah  dibaca oleh umum, setelah tidak ada halangan.    Maksud  diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan
keberatan-keberatan
bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya  bertentangan  dengan hukum agamanya dan kepercayaannya  yang  bersangkutan atau  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Tahap  pengumuman.  Dalam  Pasal  8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setelah  semua  persyaratan  terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman. Pengumuman  dilakukan  setelah  tidak ada  halangan  pegawai  pencatat menyelenggarakan pengumuman
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan  perkawinan  tersebut dengan  cara  menempelkan  surat pengumuman  menurut  formulir  yang ditetapkan  pada  kantor  pencatat perkawinan  pada  suatu  tempat  yang sudah  ditentukan  dan  mudah  dibaca oleh  umum.  Maksud  diadakannya pengumuman adalah untuk
memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya  bertentangan  dengan hukum agamanya dan kepercayaannya  yang  bersangkutan atau  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Oleh karena perkawinan telah dilaksanakan, maka jika ada larangan yang  dilanggar  dalam  perkawinan, maka perkawinan tersebut seharusnya dibatalkan. 4. Tahap pelaksanaan. Seharusnya perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10  (sepuluh)  tidak  ada  yang mengajukan  keberatan  atas  rencana perkawinan  tersebut,  bukan  setelah perkawinan dilakukan.
Pemenuhan    Syarat    Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor   1974 dalam  Perkawinan  Menurut  Hukum Adat di Desa Adat Buleleng
Ketut Sudarmi, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Buleleng  menjelaskan  bahwa Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Buleleng  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  untuk  mencatatkan segala  jenis  permohonan  akta  yang diperlukan, salah satunya akta perkawinan apabila ada pelaporan dari yang bersangkutan.  Diakui  bahwa  tidak  semua perkawinan  terjadi  di  desa  adat  itu  di catatkan.  Pencatatan  dilakukan    kalau memang  para  pihak  melaporkan  kepada Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Jika  tidak  ada laporkan  kepada  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, perkawinan  itu  tidak  catatkan  ke  dalam system.
Ketut  Sudarmi  berpendapat  bahwa sehubungan dengan perkawinan itu ada 2, ada  perkawinan  yang  sah  secara  agama itu  artinya  perkwinan  sesuai  dengan agama  dan  adat.  Kedua  ada  perkawinan dengan  sah  secara  hukum  berarti  dengan sesuai undang-undang jadi kalau perkawinan  yang  sah  secara  agama  itu
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
diselesaikan  di  adat  yang  perkawinan  sah secara  hukum  setelah  selesai  di  adat mereka melaksanakan pelaporan ke diskucapil untuk melakukan perkawinannya  sehingga  terbitlah  akte perkawinan.
Dijelaskan lebih lanjut, Dinas pencatatan  sipil  buleleng  itu  hanya mencatatkan bagi perkawinan yang sudah sah  secara  agama  terjadi,  jadi  kalau memang  belum  terjadi  perkawinan  sah secara  agama  tidak  melaporkan  ke  dinas pencatatan  sipil  seperti  itu jadi  awalnya  di laksanakan  dulu  secara  agama  sesuai dengan  adat  masing-masing.  Penjelasan ini tidak sejalan dengan tahapan pencatatan perkawinan, yang seharusnya. Pelaporan, pemeriksaan persyaratan, maupun pengumuman, merupakan bagian dari proses pencatatan perkawinan.
Menurut  Ketut  Sudarmi,  tahapan pengumuman publikasi tersebut dilaksanakan  di  masing-masing  kantor prebekel atau lurah itu di umumkan dulu di kantor  desa  nanti  setelah  di  umumkan pengumumannya  itu  menjadi  persyaratan dalam  pengajuan  akte  perkawinan  jadi bukan  ke  dinas  pencatatan  sipil  tapi  di kantor desa masing-masing.
Dijelaskan  bahwa  sesuai  dengan aturan  undang-undang  pengumuman  dan publikasi  itu  wajib  di  kantor  desa  itu menjadi persyaratan agar dapat mencatatkan  ke  kantor  dinas  pencatatan sipil  kalau  memang  sudah  dilakukan secara  adat  ya  dipertemukan  langsung  di kantor  desa  karena  di  persyaratan  kami memang mencantumkan dia pengumuman  yang  di  tanda  tangani  oleh prebekel  atau  lurah.  Penjelasan  ini  juga kurang tepat, karena pengumuman seharusnya dilakukan sebelum perkawinan dilakukan.
Selain itu, penerimaan laporan,
pemeriksaan persyaratan,dan  pengumuman  menjadi tugas  dan  fungsi  pegawai  pencatatan perkawinan.
Menurut  Menurut  Ketut  Sudarmi  di dalam  undang-undang  perkawinan  syarat perkawina  sudah  jelas  antara  lain  usia perkawian  bagi  mempelai  wanita  dan  pria itu 19 tahun. Jadi kalau memang misalnya perkawinan  adatnya  sudah  terjadi  pada saat  mempelai  di  bawah  usia  tersebut
perkawinan tersebut tidak bisa di catatkan ke  kantor  dinas  pencatatan  sipil  karena salah  satu  persyaratan  yang  wajib  di penuhi dispensasi dari pengadilan sepanjang  yang  bersangkutan  memenuhi dispensasi  dari  pengadilan  dicatatkan kalau  tidak  hanya  perkawinan  yang berlaku di adat saja.
Jadi  kalau  kami  di  dinas  pencatatan sipil itu terkait dengan presentase perkawinan  yang  di  lakukan  secara  adat itu bukan merupakan two foksi kita ya jadi yang  ada  di  kami  itu  adalah  dari  yang berstatus  kawin  di  kartu  keluarga  sudah berapa  persen  yang  mempunyai  akte perkawinan  itu  baru  ada  tetapi  kalau berapa  persen  yang  sudah  melakukan  di adat itu tidak ada di kami datanya Koordinasi  resmi  antara  desa  adat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  memang  tidak  ada  tapi  pada dasarnya  ada  kerjasama  dengan  desa adat  artinya  pada  saat  dilaksanakan perkawinan  secara  adat  itu  mengarahkan desa adat langsung mengesahkan kepada mempelai  jadi  tidak  2  kali  mereka  begitu pada  saat  mereka  mengundang  adat untuk mendatatangani perkawinannya secara  adat  mungkin  karena  seperti  itu kerja  sama  kami  dengan  masing-masing desa  adat,  tapi  kalau  intinya  mereka apabila melapor bakal ada perkawinan kita endak  ada  seperti  itu  kami  hanya perjanjian sebatas saling membantu supaya perkawinan di adat resmi kemudian secara hukum resmi di sarankan kepada desa adat bagi mempelai  yang  ingin  mencari  hari  baik misalnya  langsung  disarankan  mengisi formulir  sehingga  ketika  upacara  selesai punya akte perkawinan.
Tata  cara  pelaksanaan  perkawinan yang  dilakukan  di  Desa  Adat  Buleleng serta  tata  cara  pencatatan  perkawinan yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Buleleng,  membuka  peluang adanya perkawinan yang
tidak dicatatakan. Hal ini memprihatinkan karena  regulasi  mengenai  pencatatan perkawinan  dibuat  tanpa  alasan,  tetapi untuk memberikan kepastian dan perlindungan  bagi  para  pihak  yang melangsungkan perkawinan, sehingga
e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (Volume 5 No. 2 Agustus Tahun 2022)
memberikan kekuatan bukti autentik tentang  telah  terjadinya  perkawinan  dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan  tersebut  kepada  siapapun  di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya  perkawinan,  maka  perkawinan yang  dilangsungkan  para  pihak  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  dan  bukti sebagai  suatu  perkawinan  (Rachmadi Usman, 2017: 256).
Dari  sisi  regulasi,  memang  ada pendapat  bahwa  terdapat  pemaknaan bersifat  ambiguitas  mengenai  prinsip pencatatan  perkawinan,  yang    dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan  hukum.  Setiap  perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi suami  isteri  beserta  akibat  hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan  suatu  keharusan  yang  harus dipenuhi, selain harus memenuhi ketentuan  dan  syarat-syarat  perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan  kepercayaannya.  Prinsip  pencatatan perkawinan yang dianut dalam UU 1/1974 menjadi tidak bermakna bilamana keabsahan  suatu  perkawinan  tidak  terkait dengan  pencatatan  perkawinan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Namun  hal  ini  tidak  secara tegas  ditentukan  dalam  UU  1/1974, sehingga UU 1/1974 memberikan peluang terjadinya perkawinan yang tidak dicatat.
Pencatatan perkawinan memang tidak  berpengaruh  kepada  sah  atau tidaknya suatu pernikahan, karena pencatatan pernikahan merupakan kegiatan  administratif  agar  pernikahan yang  dilaksanakan  memiliki  kekuatan hukum. Sahnya pernikahan sesuai dengan Pasal  2  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor
T tahun 1974 berdasarkan pada kepercayaannya masing-masing.
Sahnya  perkawinan  menurut  Hukum Hindu  sdalam  masyarakat  Bali  adalah melalui  upacara  perkawinan  ( wiwaha samskara )  yang  menghadirkan  tiga  saksi
( tri  upasaksi ). Tri  upasaksi berarti  tiga saksi  yang  hadir  menyaksikan  proses pelaksanaan  perkawinan,  yaitu dewa saksi,  bhuta  saksi, dan manusa  saksi . Dewa  saksi adalah  Tuhan  yang  secara simbolis  dihadirkan  melalui  upacara  dan
upakara perkawinan. Bhuta  saksi adalah makhluk-makhluk  bawah  yang  secara simbolis dihadirkan dengan upacara mabyakaonan. Sementara  itu, manusa saksi adalah saksi manusia atau masyarakat  yang  menyaksikan  secara nyata  proses  pelaksanaan  perkawinan  (I Putu  Gelgel  dan  Ni  Luh  Gede  Hadriani, 2020: 63).
.Dalam  masyarakat  beragama   Hindu di  Bali  perkawinan  yang  patut  dihindari bahkan dilarang adalah perkawinan Gamya  Gemana yaitu  perkawinan  yang dilarang karena adanya hubungan kekeluargaan baik secara pertikal orisontal dan  pertlian  semenda  yang  terdekat, seperti:  1)  perkawinan  antara  ayah  atau ibu  dengan  anaknya  atau  antara  kakek atau nenek dengan cucunya, 2) perkawinan  antara  saudara  kandungnya atau saudara tirinya, 3) perkawinan antara seorang  anak  laki-laki  dengan  ibu  tirinya, atau  seorang  anak  wanita  dengan  ayah tirinya,  4)  perkawinan  antara  mertua  dan menantu  (I  Putu  Gelgel  dan  Ni  Luh  Gede Hadriani,  2020: 64).

## SIMPULAN
Berdasarkan  uarian  di  depan  dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Tata  cara  pelaksanaan  perkawinan menurut  Hukum  Adat  di  Desa  Adat Buleleng adalah sebagai berikut: a.  Pihak keluarga laki-laki mengadakan penjantosan (menyantosin ) berarti menugaskan seseorang, biasanya keluarga pihak laki-laki,
mengadakan suatu perantara untuk menyampaikan bahwa pihak  keluarga  laki-laki  akan datang kepada keluarga perempuan  lagi  tiga  hari  untuk meminang. b.   Pihak laki-laki melakukan
peminangan, dihadiri keluarga kecil saja tanpa melibatkan prajuru adat. c.  Upacara widhi  widana. Prosesi widhi widana dipimpin oleh seorang
pendeta atapun sulinggih, untuk menyempurnakan upacara pernikahan dan
membersihkan diri kedua mempelai setelah upacara- upacara sebelumnya. d.  Upacara Mejauman / mebebasan juga  dise but  dengan  “ ngabe  tipat bantal ”  atau  membawa  ketupat dan  kue  bantal.  Dalam  prosesi pernikahan  adat  Bali  ini,  wanita yang mengikuti sang suami
datang kembali ke keluarga wanita  didampingi  oleh  keluarga besar,  kerabat  dan  tetangga  dari keluarga pria.
2. Pemenuhan    syarat    perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974  dalam  Perkawinan  Menurut Hukum  Adat  di  Desa  Adat  Buleleng secara umum dilakukan melalui pelibatan prajuru desa adat,
perangkat  desa  dinas,  dan  pegawai pencatat  perkawinan,  tetapi  tata  cara pelaksanaan perkawinan yang
dilaksanakan belum menjalankan proses pengumuman, sehingga pemenuhan  syarat  perkawinan  tidak melibatkan masayarakat banyak

## SARAN
Sehubunagn  dengan  hasil  penelitian ini disampaikan saran berikut:
1. Kepada  prajuru  Desa  Adat  Buleleng disarankan untuk melakukan penyesuaian  pelaksanaan  tata  cara perkawinan  yang  dilakukan  di  Desa Adat  Buleleng  agar  mengakomodir ketentuan  mengenai  pengumuman perkawinan,  yang  dilakukan  sebelum perkawinan disahkan.
2. Disarankan kepada
Dinas kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Buleleng  agar  melakukan sosialisasi mengenai tata cara
pencatatan  perkawinan,  khususnya mengenai  tujuan  dan  manfaat  proses pelaporan,  pemeriksaan  persyaratan, dan pengumuman perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Munawar. 2015.
“Sahnya
Perkawinan  Menurut  Hukum  Positif Yang  Berlaku  Di  Indonesia”. Al  Adil , Volume VII Nomor 13, Juni 2015.
Bachtiar. 2019. Metode Penelitian Hukum. Tanggerang Selatan: UNPAM Press.
Depri  Liber  Sonata.  2014.  “Metode Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris:  Karakteristik  Khas  dari Metode Meneliti Hukum”. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8
No. 1, Januari-Maret 2014.
I Made Rudita. 2015. “Hak Asasi Manusia dan Perkaw inan  Hindu”. Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015.
I  Putu  Gelgel  dan  Ni  Luh  Gede  Hadriani. 2020. Hukum Perkawinan dan Waris Hindu. Denpasar: UNHI Press.
Tengku  Erwinsyahbana.  “Sistem  Hukum Perkawinan  Pada  Negara  Hukum Berdasarkan  Pancasila”. Jurnal  Ilmu Hukum. Volume 3 No. 1 Tahun 2012.
Wayan  Gede  Suacana,  2011.  “Budaya
Demokrasi dalam Kehidupan Ma syarakat  Desa  di  Bali”, Jurnal Kajian  Bali ,  Volume  01,  Nomor  01,
April 2011.
Wilbert  D.  Kolkman  dkk.  2012. Hukum tentang    Orang,  Hukum  Keluarga dan  Hukum  Waris  di  Belanda  dan Indonesia . Denpasar: Pustaka Larasan.
Yulianto  Bambang  Setyadi ,  “ Pariwisata Dan  Perubahan  Nilai-Nilai  Sosial Budayaberdasarkan Lingkungan Tradisi  Pada  Masyarakat  Bali”, Jurnal  Penelitian  Humaniora,  Vol.  8, No. 2, 2007: 97-109.