Cakrawla:  Jurnal Kajian  Manajemen  Pendidikan  Islam  dan Studi  Sosial Vol. 6 No.1. 2022 ISSN:  2580-9385 (P) ISSN:   2581-0197  E ) DOI: https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.607
Kajian Peranan Partai Politik dalam Manajemen Penetapan Anggaran Pendidikan
Agus Salim Chamidi UNINUS Bandung agussalimchamidiok@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  extent  of  the  role  of  political  parties  in  the management  of  budget  determination,  especially  the  budget  in  the  education sector.  This  paper  is  qualitative  by  conducting  a  study  and  analysis  of  related laws  and  regulations,  as  well  as  juxtaposing  them  with  a  number  of  relevant scientific writings. The result shows that the position and role of political parties is very significant in the budget-setting management process.

## Keywords : role, political parties, APBD

## Abstrak
Tulisan  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  peranan  partai  politik  dalam manajemen  penetapan  anggaran,  khususnya  anggaran  pada  bidang  Pendidikan. Tulisan  ini  bersifat  kualitatif  dengan  melakukan  kajian  dan  analisis  peraturan perundangan terkait, sekaligus menyandingkannya dengan sejumlah karya tulisan ilmiah yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa kedudukan dan peranan partai politik sangat signifikan dalam proses manajemen penetapan anggaran.
Katakunci : peranan, partai politik, APBD

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyebutkan  bahwa    Anggaran Perndapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.(Pasal  1(9)).  Dengan  kata lain,  APBD  sebagai  rencana  keuangan  daerah  merupakan  produk  persetujuan
antara  pemerintah  daerah  dengan  DPRD  setempat.  Sedangkan  peraturan  daerah (perda) itu sendiri menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (Pasal 1(7)). Dengan kata lain, pada tahapan penetapan APBD, lembaga legislative DPRD berperanan besar dalam  kebijakan  public  terkait  APBD  tingkat  kabupaten/kota  maupun  tingkat provinsi. Sebagaimana diketahui DPRD kab/kota/provinsi merupakan perwujudan dari sejumlah partai politik (parpol) di suatu daerah tersebut.
Oleh  karenanya  suatu  kajian  tentang  peranan  partai  politik  (parpol) dalam kebijakan public penetapan APBD menjadi sangat urgen. Tulisan ini akan membatasi  fokusnya  dalam  kajian  peranan  parpol  dalam  manajemen  penetapan APBD.  Tujuannya  untuk  mengetahui  sejauh  mana  peranan  yang  dapat  diambil oleh  parpol  melalui  anggota-anggotanya  yang  duduk  di  DPRD  dalam  proses kebijakan  public  penetapan  APBD.  Tulisan  ini  bersifat  kualitatif  dengan  kajian deskriptif ilmiah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metdodologi  penetian  yang  digunakan  penulis  adalah  kualitatif  dengan penggalian  data  melalui  observasi  dan  deskriptif  ilmiah.  Data  diperoleh  dari beberapa sumber guna penyusunan artikel ilmiah.

## PEMBAHASAN

## APBD Bidang Pendidikan
Menurut Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  struktur  APBD  itu  terdiri  dari  pendapatan  daerah,  belanja  daerah,  dan pembiayaan  daerah  (Pasal  22).  Disini  penulis  akan  focus  pada  bagian  belanja daerah dengan alasan melalui bagian belanja daerah inilah focus tentang anggaran pendidikan  dan  peranan  parpol  di  dalamnya  menjadi  lebih  mudah  dibaca  dalam kerangka kebijakan public bidang Pendidikan.Peranan parpol tentunya tidak akan sebatas bidang Pendidikan.
Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah
dalam  satu  tahun  anggaran  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali oleh  daerah  (Pasal  23(2)).    Belanja  daerah  ini  dirinci  menurut  urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian  obyek  belanja  (Pasal  24  (2)).  Selanjutnya  pada  Pasal  32  (2)  disebutkan tentang  klasifikasi  belanja  menurut  urusan  wajib,  yang  mencakup  antara  lain adalah  pendidikan.  Urusan  Pendidikan  ini  menempati  urutan  pertama  dari  25 urusan wajib. Sementara itu pada Pasal 33, urusan Pendidikan juga masuk dalam klasifikasi belanja menurut fungsinya.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  urusan  Pendidikan  dalam APBD  jelas-jelas  termaktub  menjadi  urusan  wajib  dan  fungsional.  Kejelasan urusan Pendidikan ini tentunya menjadi ruang bagi parpol untuk berperanan lebih maksimal dalam proses-proses penyusunan kebijakan public terkait APBD.

## Memahami Penyusunan Rancangan APBD
Setelah  sekilas  memahami  struktur  APBD  dan  kejelasan  bidang Pendidikan dalam APBD, selanjutnya penulis akan mencoba menguraikan  terkait proses  penyusunan  rancangan  APBD.  Proses  ini  sangat  penting  untuk  parpol melalui anggota-anggotanya yang duduk di DPRD mengambil peranan maksimal dalam  mengawal  kebijakan  public  APBD.  Adapun  proses  perencanaan  dan penyusunan APBD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 58/2005 1 , terdiri dari  rangkaian:  (1)penyusunan  rencana  kerja  pemerintah  daerah  (RKPD), (2)penyusunan  rancangan  kebijakan  umum  anggaran  (RKUA),  (3)penetapan prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara  (PPAS),  (4)penyusunan  rencana  kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD),  (5)penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD,  dan (6)penetapan APBD.
Dalam rangkaian di atas anggota DPRD sebagai kepanjangan dari parpol akan  terlibat  dan  mengawal  prosesnya.  Di  bidang  Pendidikan,  DPRD  akan bersinggungan  dengan  satuan  kerja  peranangkat  daerah  (SKPD).  Dalam  bidang Pendidikan, anggota DRPD akan bersinggungan juga dengan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota/provinsi.
1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Meskipun  RKPD  APBD  bersifat  tahunan,  akan  tetapi  landasannya adalah RKPD yang berupa Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan  periode  20  tahun  dan  Rencana  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  merupakan  perencanaan  periode  5  tahun.  Adapun  perencanaan  di SKPD  berupa  Rencana  Strategi  (Renstra)  SKPD  yang   merupakan  rencana  5 tahun dan Rencana  Kerja (Renja) SKPD yang merupakan  rencana kerja tahunan SKPD.
Setelah  RKPD  APBD,  pemerintah  daerah  akan  menyusun  rancangan kebijakan  umum  anggaran  (RKUA)  dan  menetapkan  proritas  dan  plafon anggaran  sementara  (PPAS).  RKUA  akan  ditetapkan  menjadi  kebijakan  umum anggaran  (KUA).  KUA  dan  PPAS  akan  menjadi  pedoman  bagi  pemerintah daerah  dan  SKPD  menyusun  anggarannya  dalam  Rancangan  APBD.  Penetapan RKUA  menjadi  KUA  akan  berkonsultasi  dengan  DPRD,  dan  ini  menjadi  ruang bagi anggota-anggota DPRD memperjuangkan aspirasi-asprirasinya, termasuk di bidang  Pendidikan.  Pembahasan  dan  penetapan  bersama  DPRD  ini  akan melahirkan Kebijakan Umum APBD (KUA).
Terkait  dengan  prirotas  dan  plafon  anggaran  sementara  (PPAS), pemerintah  daerah  akan  bersama  membahas  dengan  DPRD.  Prosesnya  dapat digambarkan sbb.:
1. Berdasarkan  KUA  yang  telah  disepakati,  pemerintah  daerah  dan  DPRD  akan membahas rancangan  PPAS yang  disampaikan  oleh kepala  daerah (bupati/gubernur).
2. Proses pembahasan PPAS bersama pemerintah daerah dan DPRD
3. Pembahasan  PPAS  dilaksanakan  dengan  langkah-langkah:  (a)menentukan  skala prioritas  dalam urusan wajib  dan urusan pilihan, (b)menentukan urutan  program dalam  masing-masing  urusan,  (c)menyusun  plafon  anggaran  sementara  untuk masing-masing program.
4. Selanjutnya  KUA  dan  PPAS  yang  telah  dibahas  dan  disepakati  bersama  kepala daerah  dan  DPRD  akan  dituangkan  dalam  nota  kesepakatan,  dan  nota  ini  akan ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
5. Berdasarkan  nota  kesepakatan  kepala  daerah  menerbitkan  pedoman  penyusunan
rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
Pada proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD di masing-masing SKPD, masing-masing SKPD akan bersinggungan, berkonsultasi dan  berkoordinasi  dengan  DPRD  melalui  anggota-anggotanya  yang  tergabung dalam  fraksi  dan  komisi  DPRD.  Hal  ini  terjadi  juga  pada  SKPD  Pendidikan seperti  Dinas  Pendidikan  dalam  menyusun  RKA-SKPD  Pendidikan.  Proses persinggungan  ini  menjadi  sangat  penting  untuk  mempermulus  langkah berikutnya  berupa  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  (Perda)  APBD  dan penetapan APBD nantinya.

## Peranan Parpol dana Manajemen Penetapan Anggaran
Partai  politik  (parpol)  merupakan  suatu  kelompok  terorganisir  yang anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai,  serta  cita-cita  yang  sama, dan  yang  mempunyai  visi,  misi,  program  dan  tujuan  untuk  memperoleh kekuasaan  politik  dan  melalui  kekuasaan  politik  itu  memperjuangkan kepentingan rakyat. Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh  sekelompok  warga  negara  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan kehendak  dan  citacita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik anggota,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  serta  memelihara  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 2/2011, Pasal 1(1)). 2
Partai  politik  (parpol)  memiliki  peranan  dan  fungsi  strategis  dalam bernegara  demokrasi.  Di  antaranya  adalah  berfungsi  dan  berperanan  sebagai kekuatan  komunikator  kepentingan  konstituen/pemilih  (rakyat),  termasuk  dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan public di bidang Pendidikan. Gabriel Almond  (1960)  mengemukakan  bahwa  ada  dua  elemen  yg  berperanan  penting penting  dalam  sistem  politik  dan  proses  pembuatan  dan  penerapan  kebijakan, yaitu,  partai  politik  dan  kelompok  kepentingan  non-partisan.  Parpol  memiliki peranan  aktikulatif dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  dan  sekaligus peranan
2 Undang-Undang  UU  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2008 Tentang Partai Politik
kontrol-korektif dalam proses penerapan kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah. Menurut  Taufiqulhadi 3 , s alah  satu  fungsi  partai  politik  adalah memperjuangkan  kepentingan  public  melalui  kebijakan  public  untuk kesejahteraan  bersama.  Dalam  proses  politik  ini  ada  2  hal  yang  diperjuangkan partai  politik  yakni, pertama ;  melakukan  dialog  secara  intensif  dengan masyarakat  untuk  mengetahui  public. Kedua, isu  publik  yang  diangkat  dalam perdebatan  parlemen  digarap  hingga  menjadi  keputusan  politik.  Hal  ini  juga disinggung Zaenal Arifin Hoesein dkk. sejurus fungsi parpol dalam wujud fraksi- fraksi di lembaga legislative 4 .
Selanjutnya  menurut  Undang-Undang  32/2004 5 ,  disebutkan  bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  (Pasal  1  (3)).  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat daerah  dan  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah (Pasal  1(4)).  Penyelenggara  pemerintahan  daerah  terdiri  atas  pemerintah  daerah dan  DPRD  (Pasal  19  (2)).  Pemerintahan  daerah  mencakup  (a)pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan  (b)pemerintahan  daerah  kabupaten/kota  yang  terdiri  atas  pemerintah  daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 3 (1)).
Dari  uraian  di  atas  kedudukan  dan  peranan  DPRD  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama bupati/walikota/gubernur. Pimpinan dan anggota DPRD sendiri merupakan sekumpulan orang-orang yang berasal dari parpol  peserta  pemilihan  umum  (Pemilu).  Terkait  dengan  kebijakan  APBD dimana  APBD  merupakan  produk  kebijakan  pemerintahan  daerah,  maka eksistensi dan peranan parpol pun tak dapat disepelekan.
Manajemen  sebagaimana  lazim  diketahui  sebagai  proses  dari perencanaan,  pnegorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengendalian  dan  evaluasi dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  tersebut  juga  lazim  dalam
3 Taufiqul  Hadi  T.,  “Relasi  DPR,  Partai  Politik,  dan  Konstituen”, Jurnal  Transformative, Volumen  1, Nomor 1, Maret 2015, hal. 1-9
4 Zainal  Arifin  Hoesein,  dkk,  “Implikasi  Keberadaan  Fransi  Partai  Politik  dalam  Kelembagaan  DPR”, Jurnal Al-Qisth Law Review, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2021, hal. 44-69
5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
manajemen  anggaran  seperti  dalam  proses  penyusunan  anggaran  dalam  APBD sejak  penyusunan  RKPD  sampai  dengan  penetapan  APBD.    Hal  ini  tentunya berlaku  juga  dalam  manajemen  penetapan  anggaran  pendidikan  dalam  APBD. Dalam  hal  ini,  peranan  parpol  tetap  signifikan  melalui  anggota-anggotanya  di DPRD dalam proses-proses tersebut di atas.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  dipetik  adalah  bahwa  peranan  partai  politik  (parpol) dalam  kebijakan  public  penetapan  APBD  menjadi  sangat  jelas  dan  dilindungi undang-undang.  Peranan  yang  dapat  diambil  oleh  parpol  melalui  anggota- anggotanya  yang  duduk  di  DPRD  dalam  proses  kebijakan  public  penetapan APBD berlangsung sejak penyusunan sampai dengan penetapan APBD. Dengan demikian  peranan  parpol  dalam  hal  ini  sangat  signifikan,  termasuk  dalam persoalan  anggaran  penedidikan.  Karenanya,  sebagai  saran,  seyogyanya  parpol dengan  anggotanya  yang  duduk  di  DPRD  benar-benar  sosok  yang  serius mewakili  dan  memperjuangkan  kesejahteraan  rakyat,  utamanya  di  bidang Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Taufiqul  Hadi  T.,  “Relasi  DPR,  Partai  Politik,  dan  Konstituen”, Jurnal Transformative, Volumen 1, Nomor 1, Maret 2015
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  UU  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Zainal  Arifin  Hoesein,  dkk,  “Implikasi  Keberadaan  Fransi  Partai  Politik  dalam Kelembagaan  DPR”, Jurnal  Al-Qisth  Law  Review, Volume  5,  Nomor  1, Tahun 2021