PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HAK CIPTA MELALUI HIBAH
Wahdaniah 1 , Muh Jamal Jamil 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: wahdaniah.nasrun@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui aspek kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, (2)  mengetahui  kedudukan  hak  ekslusif  pencipta  terhadap  hasil  karya  cipta  yang  telah dihibahkan kepada pihak lain. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong library research , yang mana penulis mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki relevansi  dengan  objek  yang  dibahas  kemudian  disimpulkan.  Setelah  diadakan  pembahasan, maka  penulis  menyimpulkan  1)  Hak  cipta  bukan  hanya  dikenal  dalam  regulasi  yaitu  berupa peraturan  perundang-undangan.  Tetapi,  sejak  lama  para  ulama  dalam  Islam  telah  mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga  membahas  mengenai  hak  cipta  dan menggolongkannya  sebagai  hak  kekayaan  dan  oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak  cipta  hanya  dapat  dikuasai  dan  dimiliki  serta  dimanfaatkan  oleh  pencipta  yang bersangkutan.  (2)  Pengalihan  hak  cipta  yang  dilakukan  melalui  hibah  yang  dilakukan  oleh pencipta  selaku  pemberi  hibah  dan  pihak  lain  sebagai  penerima  hibah  hanya  dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan. Implikasinya yaitu perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya  bahwa  objek  hibah  bukan  hanya  terkait  dengan  benda  yang  berwujud  seperti  rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.
Kata kunci: Hak Cipta, Hibah, Pengalihan.

## Abstract
The purpose of this study are (1) find out the aspects of copyright ownership in Islamic law, (2) find  out  the  position  of  the  creator's  exclusive  rights  to  the  copyrighted  work  that  has  been granted  to  another  party.  In  answering  these  problems,  the  writer  uses  the  syar'i approach, formal  juridical  approach  and  normative  juridical  approach.  This  research  is  classified  as library research, in which the authors collect various kinds of literature that have relevance to the  objects  discussed,  adapt,  quote,  and  analyze  the  literature  that  has  been  obtained  then concluded.  After  holding  a  discussion  of  some  problem  reviews,  the  authors  conclude;  (1) Copyright  is  not  only  known  in  regulations,  namely  in  the  form  of  laws  and  regulations. However, for a long time the scholars in Islam have known the term copyright which is referred
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
to  as  al  ibtikar  rights.  In  addition,  the  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  also  discusses copyright and classifies it as a property right and, therefore, copyright is classified as absolute and perfect property rights because copyright can only be controlled and owned and used by the  creator  in  question.  (2)  Transfer  of  copyright  made  through  a  grant  carried  out  by  the creator as the grantor and other parties as the recipient of the grant can only make use of a part of the exclusive right of a work that is in the form of economic rights of a work. Regarding moral rights, they cannot be granted to the recipient of the grant and will only be attached to the  original  creator  and  cannot  be  transferred  even  if  the  copyright  has  been  granted.  The implications are The need for dissemination of information related to the grant object has been expanded, meaning that the grant object is not only related to tangible objects such as houses or land, but the grant object also includes objects that are immaterial, including copyrights. Keywords: Copyright, Grant, Transfer.

## A. Pendahuluan
Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  timbul  sebagai  hasil  kreatifitas  daya  pikir  manusia merupakan aset intelektual yang telah lama memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban manusia. Berawal dari pemahaman akan pentingnya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan segala hak yang muncul dari karya itu, maka konsep Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights )  berkembang,  hingga  konsep  Hak Kekayaan  Intelektual  ( Intellectual Property Rights )  tersebut,  tidak  lain  merupakan  bentuk  penghargaan  ( reward )  terhadap kemampuan intelektual manusia 1 .
Hak Kekayaan Intelektual bersifat ekslusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan  terhadap  siapapun  dan  yang  mempunyai  hak  tersebut  dapat  menuntut terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  siapapun.  Pemegang  hak  atas  kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang  siapapun  tanpa  persetujuan  pencipta  untuk  membuat  ciptaan/penemuannya atau menggunakannya 2 .
Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta merupakan bidang penting hak kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu
1 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 9.
2 Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual; Sejarah, Pengertian dan Filosofi HKI dari masa ke masa , hlm. 4.
dan film atau sinematografi 3 . Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang disebut sebagai hak ekslusif dalam hal ini adalah hak yang  semata-mata  diperuntukkan  bagi  pemegangnya  ataupun  pencipta  yang bersangkutan  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  boleh  memanfaatkan  hak  tersebut tanpa seizin pencipta 4 .
Dari segi muatan, sebuah hak cipta mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau yang disebut sebagai moral rights. Hak ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau perfoming rights dan hak untuk memperbanyak atau menchanical  rights .  Keduanya  memberi  pencipta  kewenangan  untuk mengeksploitasi  dan  mengawasi  penggunaan  ciptaannya.  Hak  moral  juga  memberi pencipta  hak  untuk  menjaga  dan  mengawasi  eksploitasi  ciptaannya,  terutama  dari dimensi moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan atau right of paternity . Berdasarkan hak moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain mengubah  atau  mengurangi  ataupun  memperlakukan  ciptaannya  secara  tidak  pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah right of integrity 5 .
Hak Cipta sebagai abstraksi dari benda bergerak, tentu mempunyai konsekuensi seperti benda bergerak lainnya, yakni dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain di luar pemegang hak. Pemindahan dan peralihan atas hak cipta tersebut, dapat terjadi melalui  proses  pewarisan,  wasiat,  hibah, dan  perjanjian tertulis,  ataupun  sebab-sebab lain yang telah dibenarkan oleh undang-undang.
Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupn sebagian. Salah satu cara agar hak cipta dapat beralih atau dialihkan adalah melalui hibah. Hibah hak cipta sejauh ini masih sangat minim untuk dilakukan.
3 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 11.
4 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , hlm. 9.
5 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, hlm.13.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
Dalam  pengalihan  hak  cipta  melalui  hiabh  tentu  terjadi  pengalihan  suatu  hak,  oleh karena itu, terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemegang hak cipta, diperlukan  analisis  terkait  mengenai  kedudukan  hak  ekonomi  dan  hak  moral  bagi pencipta  setelah  hak  cipta  dihibahkan  seta  bagaimana  Islam  memandang  hak  cipta. Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  serta  mengkaji  tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat  kajian  pustaka  ( library research ).  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kajian  kepustakaan  dalam penulisannya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan syar’i, pendekatan  yuridis  formal,  dan  pendekatan  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  teridi  atas  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUH-Per)  serta  data  sekunder.  Adapun  metode  pengumpulan  data diperoleh dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang  dikaji.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  yaitu  data  primer maupun  sekunder  yang  telah  terkumpul  selanjutnya  diseleksi  dan  direduksi relevansinya  melalui  analisa  kualitatif,  sehingga  hasilnya  dapat  disajikan  secara deskriptif.

## C. Hasil Penelitian

## 1. Aspek Kepemilikan Hak Cipta dalam Islam
Dalam  Islam,  istilah  hak  cipta  tidak  dikenal.  Namun,  yang  dikenal  ialah  hal  al ibtikar.  Yang  dimaksud  dengan  haq  ialah  sebuah  kewenangan  tersendiri  yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dengan demikian, hak dalam  ruang  lingkup  hak  cipta  bermakna  sebagai  suatu  kepemilikan  atas  suatu ciptaan, yang mana hak tersebut hanya dapat dimiliki oleh penciptanya. Sementara itu,  kata  ibtikar  bermakna  penciptaan,  suatu  perbuatan  untuk  menciptakan, menciptakan sesuatu.
Hak cipta menurut jumhur ulama merupakan hak kebendaan (mal). Hak kebendaan sebagaimana  diketahui  terdiri  atas  dua  yaitu  hak  kebendaan  yang  berwujud  atau yang dapat diindra dan hak kebendaan yang tidak berwujud atau yang tidak dapat diindra.  Dalam  suatu  karya  cipta,  yang  dilindungi ialah  ide  ataupun  gagasan  dari seorang pencipta, bukan benda berwujudnya seperti buku kaset dan lain sebagainya, melainkan ide yang tertuang dalam syatu karya cipta sehingga hak cipta termasuk ke dalam hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud atau bersifat immateril.
Oleh  karena  hak  cipta  termasuk  dalam  suatu  hak  kebendaan  yang  bersifat immateril, maka hak cipta juga tergolong ke dalam hak milik, sebba suatu hak cipta merupakan sebuat benda yang bernilai harta dan hanya akan dimiliki oleh pencipta yang bersangkutan. Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu  yang  dimiliki. 6 Hak  milik  adalah  terhadap  sesuatu  yang  penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’ 7 . Dengan demikian, maka pencipta  berhak  secra  mutlak  untuk  menggunakan  dan  memanfaatkan  hak  cipta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak dan peruntukannya dan pihak lain tidak boleh untuk menggunakan hak tersebut tanpa adanya persetujuan dari pencipta yang bersangkutan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  juga  mendefinisikan  mengenai  hak  milik atas  suatu  benda.  Dalam  KUH  Perdata,  hak  milik  diartikan  sebagai  hak  untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap  kebendaan  tersebut  dengan  kedaulatan  sepenuhnya,  asalkan  tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu  kekuasaan  yang  berhak  untuk menetapkannya,  dan tidak mengganggu  hak- hak  orang  lain,  kesemuanya  dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  akan
6 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 621.
7 Aunur Rohim Faqih, dkk. HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 22.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
pencabutan  hak  itu  demi  kepentingan  umum  berdasar  atas  ketentuan  Undang- Undang dan dengan pembayaran ganti rugi 8 .
Suatu  hak  cipta  dikatakan  dapat  menjadi  hak  milik  sepenuhnya  dari  si  pencipta sebab suatu karya cipta tidaklah muncul degan begitu saja, namun suatu karya cipta dapat  hadir  sebab  adanya  kerja  keras  serta  kesungguhan  seorang  pencipta  dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang 9 . Di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4 :32 disebutkan:
اَّممِ بيمصَن ملاَجم رلمل ضْعَ ب ىَلَع ْمُكَضْعَ ب مهمب َُّللّا َلَّضَف اَم اْوَّ نَمَتَ ت َلَو
ََّللّا َّنمإ مهملْضَف ْنمم ََّللّا اوُلَأْساَو َْبَسَتْكا اَّممِ بيمصَن مءاَسم نل ملَو اوُبَسَتْكا ا  ميملَع ءْيَش م لُكمب َناَك
Terjemahnya:
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu” 10 .
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  bagi  laki-laki  dan  perempuan  masing-masing  akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya baik, maka pahalanya adalah kebaikan dan jika amalnya jelek, maka balasannya adalah kejelekan pula.  Ada  juga  yang  mengatakan  bahwa  yang  di  maksud  di  sini  berkaitan  dengan masalah  warisan,  yakni  masing-masing  mendapat  bagian  yang  telah  ditetapkan. Kemudian Allah SWT. mengarahkan mereka pada sesuatu yang memberikan maslahat (kebaikan)  bagi  mereka  dengan  firman-Nya,  “ Dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian dari karunianya .” Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang telah Kami karuniakan
8 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 166.
9 Agung Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” , Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 3 Nomor 05 , (2017), hlm. 258.
10 Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 122.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
kepada sebagian kalian, karena hal ini merupakan suatu ketetapan. Dalam arti bahwa iri hati tidak mengubah sesuatu apapun. Akan tetapi mohonlah kalian kepada-Ku sebagian dari karunia-Ku, niscaya akan Aku berikan karunia itu kepada kalian. Sesungguhnya Aku Maha Pemurah lagi Maha Pemberi.
Kemudian  Allah  SWT.  berfirman  “ Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu. ”  Maksudnya,  Allah  Maha  Mengetahui  siapa  yang  berhak  memperoleh sebagian dari harta dunia, maka Dia akan memberikannya. Dia pun Maha Mengetahui siapa yang berhak menjadi seorang yang fakir, maka Dia pun akan menjadikannya fakir. Dan Allah pun maha mengetahui siapa yang berhak memperoleh akhirat, maka Dia akan meneguhkannya pada amalnya. Dan terhadap orang yang berhak mendapat kehinaan, maka  Dia  akan  menghinakannya  sehingga  tidak  dapat  mengerjakan  kebaikan  dan sarana-sarananya. Untuk itu Allah berfirman “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 11 .
Ayat  ini  secara  jelas  menunjukkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  hasil  dari pekerjaannya.  Seperti  disebutkan  oleh  Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa’di  yang menyatakan  bahwa  kalimat “Bagi  orang  laki-laki  ada  bahagian  daripada  apa  yang mereka usahakan” berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan “ dan  bagi  para  wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan”
maksudnya bahwa perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.
Sementara itu, terdapat pula peringatan bagi kita agar tidak mengambil hak orang lain sebagaimana yang tertulis dalam QS.al-Syu’ara/26:183 sebagai berikut:
َلَو اوُسَخْبَ ت َساَّنلٱ ْمُهَءٓاَيْشَأ َلَو اْوَ ثْعَ ت مف مضْرَْلْٱ َنيمدمسْفُم 11 Qamaruddin  Shaleh, Asbabun  Nuzul  “Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat-Ayat  al-Quran” , (Bandung: CV. Diponegoro, 1987), hlm. 497.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  merugikan  manusia  pada  hak-haknya  dan  janganlah  kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
Turunnya  ayat  ini  berkaitan  dengan  peristiwa  Nabi  Syu’aib  as.  yang  menasihati kaumnya agar tidak merugikan manusia dengan mengambil hak-hak mereka serta tidak berbuat  kejahatan  dalam  bentuk  apapun sesudah  perbaikannya  yang  dilakukan  Allah atau juga oleh manusia.
Di  Indonesia,  pengaturan  mengenaik  hak  cipta  tidak  hanya  didasarkan  pada  bentuk regulasi yang  telah dibentuk oleh negara  dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun permasalahan mengenai hak cipta juga telah melibatkan institusi-institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa  No. 1 Tahun  2003  tentang  Perlindungan  Hak  Cipta  serta  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005  tentang  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI).
Dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 yang membahas menegnai perlindungan atas suatu ciptaan, di dalam fatwa tersebut terdapat empat poin penting sebagai hasil perundingan dari komisi fatwa majelis ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:
a. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan)  yang  mendapat  perlindungan  hukum  ( mashun )  sebagaimana mal (kekayaan).
b. Hak  Cipta  yang  mendapat  perlindungan  hukum  Islam  adalah  ciptaan  yang  tidak bertentangan dengan hukum Islam.
c. Sebagaimana al-maal , Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad ( al-ma’qud ‘alaih ), baik  akad mu’awadhah (pertukaran,  komersial),  maupun  akad tabarru’at (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwariskan.
d. Setiap  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  cipta,  terutama  pembajakan,  merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram 12 .
Berdasarkan analisa penulis, dalam fatwa tersebut para ulama Indonesia yang terhimpun dalam Komisi Majelis Fatwa menyepakati bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan. Hak kekayaan tentu timbul sebagai akibat bahwa hak cipta merupakan sebuah hak benda yang  bersifat  berharga  sehingga  hak  kekayaan  tersebut  haruslah  dilindungi  sebagai sebuah  harta,  sehingga  berdasar  pendapat  penulis  maka  hak  cipta  dapat  dimiliki, dikuasai,  serta  dialihkan  baik  sebahagian  maupun  sepenuhnya  oleh  pihak  yang bersangkutan dalam hal ini adalah pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara  sah  dari  pencipta.  Perlindungan  hak  cipta  sendiri  diwujudkan  dalam  bentuk regulasi yaitu berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa dalam  hal  terjadi  pelanggaran  ha  katas  suatu  ciptaan,  maka  menjadi  wewenang  dari pengadilan  niaga  sebagai  bagian  dari  peradilan  umum  untuk  menyidangkan  dan menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  penulis berpendapat bahwa hak cipta dalam Islam merupakan hak milik secara sempurna, sebab hak cipta atas suatu ciptaan hanya dapat dimiliki sepenuhnya oleh si pencipta sehingga seluruh hak yang terkait dengan hak cipta tersebut berada di bawah penguasaannya.
2. Kedudukan Hak  Ekslusif  Pencipta  Terhadap  Hasil  Karya  Cipta  yang  Telah Dihibahkan Kepada Pihak Lain
Hibah merupakan suatu perbuatan sukarela seseorang tentang pemberian suatu benda tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki. 13 Dalam bahasa Arab, hibah merupakan bentuk jadian dari fi’l al-madli wahaba-yahibu di mana akar lafalnya terdiri dari huruf wa-ha-ba yang artinya adalah pemberian yang sepi dari imbalan dan tujuan. Oleh karena itu, Allah swt. menggunakan lafal tersebut sebagai salah satu nama-Nya yaitu al-Wahhab (Zat yang Maha Pemberi) 14 .
Pada mulanya kata hibah diambil dari kata hubuuburriih yang artinya perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut digunakan kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun selainnya 15 . Daud Ali menjelaskan bahwa
13 Supardin, Fikih  Mawaris  &  Hukum  Kewarisan,  Studi  Analisis  Perbandingan (Makassar:  Alauddin University Press, 2018), hlm. 109.
14 Abdul  Gaffar,  M.  Th.I, Hibah  Dalam  Perspektif  Hadis  Nabi  (Kajian  Tematik  Terhadap  Alternatif Pembagian Harta) (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 11.
15 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 131.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
hibah  merupakan  pengeluaran  harta  semasa  hidup  atas  dasar  kasih  sayang  untuk kepentingan  seseorang  atau  kepentingan badan  sosial  keagamaan,  juga  kepada  orang yang berhak menjadi ahli warisnya 16 .
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  hak  cipta  dalam  pasal Pasal  1  Angka  (4)  menjelaskan  bahwa  pemegang  hak  cipta  adalah  pencipta  sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain  yang  menerima  lebih  lanjut  hak  dari  pihak  yang  menerima  hak  cipta  yang bersangkutan secara sah 17 . Hak cipta sebagai hak ekslusif  sehingga hak cipta melekat melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.
Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan.  Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan. Dengan  latar  belakang  tersebut  orang  lain  tentu  tidak  boleh  langsung  meniru  atau menjiplak suatu ciptaan karena setiap ciptaan selalu ada penciptanya. Munculnya hak ekslusif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan.  Dengan  hak  ekslusif  seorang  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan  bentuknya  oleh  seorang  pencipta  yang  sekaligus  sebagai  pemegang  hak cipta dapat mengumumkan dengan  cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.
Di lain pihak apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta  diperdagangkan  oleh  orang  lain  maka  berhak  melarangnya  atau  bahkan  berhak untuk  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  niaga.  Selain  itu  sebagai  pihak  korban,
16 Siah  Khosyi’ah, Wakaf  &  Hibah:  Perspektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  di  Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 239.
17 Team Legality, Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek (Yogyakarta: Legality, 2019), hlm. 2.
pencipta berhak pula melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta dapat diproses secara pidana 18 .
Hak cipta yang telah dihibahkan kepada orang lain yang menjadi pemegang hak cipta yang baru hanya akan memiliki sebagian dari hak ekslusif, yaitu berupa hak ekonomi. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Undang-Undang  Hak  Cipta  yang  menjelaskan  dalam pasal 16 Ayat (2) bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, yang salah satu caranya dengan hibah, maka yang dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat abadi pada diri pencipta. Melekat, memiliki makna bahwa hak tersebut tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hal ini menyebabkan hak moral berbeda dengan hak ekonomi.
Jika hak ekonomi mengandung nilai-nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki  nilai-nilai  ekonomis.  Kata  “moral”  menunjukkan  hak  yang  tersembunyi dibalik  nilai  ekonomis  yang  terdapat  dari  sebuah  hak  cipta.  Namun  demikian,  ada kalanya nilai hak moral itu justru dapat memengaruhi nilai ekonomis suatu karya cipta. Misalnya satu karya cipta yang diciptakan oleh pelukis terkenal, nilai ekonomisnya akan tinggi.  Hasil  lukisan  yang  mencantumkan  nama  Affandi,  Abdullah,  akan  jauh  lebih tinggi  nilai  jualnya  jika  dibandingkan  dengan  nama-nama  pelukis  lain  yang  belum terkenal.  Hak  untuk  tetap  mencantumkan  nama  pelukis  dalam  suatu  karya  lukisan tersebut adalah merupakan hak moral yang berpengaruh terhadap hak ekonomis 19 .
Konsekuensi  hak  moral  yang  terus  dilekatkan  secara  abadi  terhadap  diri  pencipta menyebabkan  hak  moral  itu  berlaku tanpa  batas  waktu,  kecuali  perubahan  atas  suatu ciptaan  yang  disesuaikan  kebutuhan  masyarakat.  Terhadap  pelanggaran  hak  moral, sekalipun  hak  cipta  itu  telah  dialihkan  seluruhnya  kepada  pihak  lain  hal  itu  tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  dan  tanpa  persetujuan  pencipta  yang  melanggar  hak  moral pencipta.
Perihal  mengenai  pencantuman  nama  pencipta  meskipun  haknya  sudah  dihibahkan kepada  pihak  lain  atau  telah  berakhir  masa  berlakunya  hak  tersebut,  namun  nama
18 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , hlm. 44-45.
19 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , hlm. 252.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil
pencipta  tetap  harus  dicantumkan  di  dalam  karyanya.  Inilah  yang  membedakan  hak cipta dengan hak kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang  hak  jika  menghibahkan  dengan  pihak  lain,  maka  pihak  yang  terakhir  ini dianggap  sebagai  pemegang  hak  tersebut.  Si  pemilik  pertama  melepaskan  haknya kepada  pemilik  terakhir  tersebut  dan  sekaligus  dalam  akte  hak  milik,  nama  yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini.
Terakhir  saja  pada  karya  cipta  lagu  atau  buku  termasuk  seluruh  karya  cipta  yang dilindungi,  nama  pencipta  itu  mutlak  harus  dicantumkan  pada  karya  cipta  tersebut meskipun  hak  cipta  itu  telah  dihibahkan  kepada  pihak  lain.  Pencantuman  nama  itu, misalnya untuk lagu dicantumkan pada kulit CD lagu, begitu pun dengan pencantuman nama  buku,  dicantumkan  pada  kulit  buku,  pada  halaman  judul,  ataupun  pada  akhir tulisan, sedangkan untuk karya cipta sinematografi, fotografi dan lain-lain dicantumkan nama penciptanya pada bagian tertentu hasil karya cipta tersebut.
Beberapa contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan seperti memperbanyak hasil  ciptaan,  mengumumkan  hasil  ciptaan,  menerjemahkan  hasil  ciptaan  dan  hak ekonomi dari si pencipta. Sedangkan hak yang tidak dapat diserahkan kepemilikannya dan  tetap  berada  dan  melekat  pada  diri  pencipta  seperti  menuntut  pelanggaran  hasil ciptaan,  izin  mengadakan  perubahan,  dan  lain  sebagainya.  Hak-hak  yang  tidak  dapat diserahkan tersebut merupakan hak moral yang akan tetap melekat pada diri pencipta walaupun hak cipta telah dihibahakan kepada pihak lain sebab hak moral merupakan hak yang bersifat khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.
Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kedudukan hak ekslusif pencipta setelah hak cipta dihibahkan kepada pihak lain ialah bahwa hak ekslusif pencipta tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada si penerima hibah sebab yang dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah  hak  cipta  yaitu  hak  ekonominya.  Penerima  hibah  dapat  dengan  leluasa memanfaatkan hak ekonomi tersebut sesuai dengan kehendaknya.
Pengalihan  hak  cipta  melalui  hibah  tentu  akan  memberikan  kemanfaatan  terhadap  si penerima  hibah  sebab  sebagai  ibadah  sosial,  hibah  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk
solidaritas  antarsesama  umat  manusia  yang  saling  membutuhkan  dan  saling melengkapi. Hak yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini tentu hanya hak ekonominya saja, sebab sesuai dengan penjelasan di atas bahwa hak moral yang terdapat dalam suatu karya  cipta  tidak  dapat  dihilangkan  ataupun  dialihkan  dari  diri  si  pencipta  yang bersangkutan.
Hak  ekonomi  dalam  suatu  karya  cipta  terkait  dengan  hak  untuk  pemanfaatan  atau pengeksploitasian hasil ciptaannya sesuai dengan norma hak cipta. Misalnya, seseorang yang  telah  menghibahkan  sebuah  lagu,  maka  hak  ekonomi  dari  lagu  tersebut  akan menjadi amal bagi si penghibah dan hak cipta lagu sebagai harta yang telah dihibahkan dan  akan  dimanfaatkan  oleh  penerima  hibah.  Penerima  hibah  juga  berhak  untuk melakukan  penggandaan,  pendistribusian,  ataupun  memodifikasi  lagu  tersebut  serta penerima hibah juga berhak untuk menjual mapun menghadiahkan lagu tersebut kepada orang lain.
Namun, apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh beberapa orang pencipta secara bersama- sama, maka ketika hak cipta tersebut ingin dihibahkan oleh seorang pemegang hak cipta yang  bersangkutan  sehingga  pemegang  hak  cipta  yang  bersangkutan  tidak  dapat mengambil keputusan sendiri mengingat hak cipta tersebut dimiliki lebih dari seorang. Hibah hak cipta apabila telah dilaksanakan penyerahan suatu hak cipta yang dihibahkan, maka  objek  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  oleh  penghibah.  Walaupun  perbuatan menghibahkan  barang  itu  merupakan  hak  seseorang,  penghibah  mutlak  tidak  dapat menariknya kembali yang telah diperjanjikan sebab hibah merupakan suatu perjanjian yang  didasarkan  atas  kesepakatan.  Meskipun  berupa  perjanjian  namun  hibah  bukan sebagai  perjanjian obligatoir atau  bertimbal-balik  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban para  pihak,  melainkan  sebagai  perjanjian  yang  sepihak.  Sesuai  dengan  pengertian tersebut, maka hibah hak cipta merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kedudukan hak ekslusif pencipta setelah hak  cipta  dihibahkan  kepada  pihak  lain  ialah  bahwa  hak  ekslusif  pencipta  tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada si penerima hibah sebab yang dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah hak cipta yaitu hak ekonominya.
Wahdaniah, Muh Jamal Jamil

## D. Penutup
Hak  cipta  bukan  hanya  dikenal  dalam  regulasi  yaitu  berupa  peraturan  perundang- undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang  disebut  sebagai  hak  al  ibtikar.  Selain  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab  hak  cipta  hanya  dapat  dikuasai  dan  dimiliki  serta  dimanfaatkan  oleh  pencipta yang bersangkutan.
Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi  hibah  dan  pihak  lain  sebagai  penerima  hibah  hanya  dapat  memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat  kepada  pencipta  asli  dan  tidak  dapat  dialihkan  walaupun  hak  ciptanya  telah dihibahkan.
Bagi  masyarakat  perlu  adanya  penyebaran  informasi  terkait  objek  hibah  yang  telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti  rumah  maupun  tanah,  tetapi  objek  hibah  juga  termasuk  benda  yang  bersifat immateriil, termasuk hak cipta.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Qur’an dan Terjemahnya.
Faqih, Aunur Rohim, dkk. HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Gaffar,  Abdul. Hibah  dalam  Perspektif  Hadis  Nabi  (Kajian  Tematik  Terhadap  Alternatif Pembagian Harta) . Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Legality, Team. Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek . Yogyakarta: Legality, 2019.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2017.
Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
Roisah, Kholis. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa) . Malang: Setara Press, 2015.
Saidin,  OK. Aspek  Hak  Kekayan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights) .  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2013.
Shaleh,  Qamaruddin. Azbabun  Nuzul  “Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat-Ayat  al- Quran” . Bandung: CV. Diponegoro, 1987.
Soelistyo, Henry. Hak Cipta Tanpa Hak Moral . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
Supardin, Fikih  Mawaris  &  Hukum  Kewarisan,  Studi  Analisis  Perbandingan. Makassar: Alauddin University Press, 2018.
Supramono, Gatot. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

## Jurnal
Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam ”, Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam , Volume 3, Nomor 05, 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta.
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.