## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## HUKUM UANG PANAI’ (STUDI KOMPARASI ANTARA FIKIH MUNAKAHAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SULAWESI
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022)

## THE LAW OF PANAI’ MONEY (COMPARATION STUDY BETWEEN MUNĀKAḤĀT FIQH AND FATWA OF INDONESIAN ULAMA COUNCIL OF
SOUTH SULAWESI NUMBER 2 OF 2022)

## Muhammad Istiqamah
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhammad.istiqamah@stiba.ac.id

## Muhammad
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhammad.binyusran@stiba.ac.id

## Muhammad Ikhsan
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: muhikhsan@stiba.ac.id

## Ibrahim S.
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: ibrahimlambara@gmail.com Keywords : ABSTRACT Panai’ Money, customs, fatwa, MUI, South Sulawesi This  research  aims  to  determine  the  comparison  of  munākaḥāt jurisprudence and Fatwa MUI Sul-Sel No. 2 of 2022 concerning panai money'.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  (non- statistical) with library research methods (literature review) which are processed through normative and comparative approaches. The results of this research found that Panai’ according to the South Sulawesi MUI
Fatwa  Number  2  of  2022  is  permissible  or  permissible  with  several provisions.  In  the  perspective  of  munākaḥāt  jurisprudence,  panai’  is termed as assets required by the bride's father from the groom, both from the  dowry  and  outside  the  dowry.  From  this  we  can  understand  the difference between the South Sulawesi MUI Fatwa and the perspective of munākaḥāt jurisprudence, namely in terms of legal understanding and results. And this research further strengthens the opinion of munākaḥāt jurisprudence that it is religious or even haram. Kata kunci : ABSTRAK Uang panai’ , adat, fatwa, MUI, Sulawesi selatan Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  fikih munakahat  dan  Fatwa  MUI  Sulsel  No.  2  Tahun  2022  tentang  uang panai’ . Metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif ( non - statistik) dengan metode library research (kajian pustaka) yang diolah melalui  metode  pendekatan  normatif  dan  komparatif.  Hasil  dari penelitian ini menemukan bahwa panai’ menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan  Nomor  2  Tahun  2022  adalah  mubah  atau  boleh-boleh  saja dengan  beberapa  ketentuan.  Adapun  dari  perspektif  fikih  munakahat, panai’ diistilahkan sebagai harta yang dipersyaratkan bapak mempelai perempuan kepada pihak mempelai pria baik dari mahar maupun di luar mahar.  Dari  sini  dapat  dipahami  perbedaan  antara  Fatwa  MUI  Sulsel dengan perspektif fikih munakahat, yaitu dari segi pengertian dan hasil

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukum. Penelitian ini lebih menguatkan pendapat fikih munakahat yang mengatakan tidak boleh atau haram.
Diterima : 30 September 2023; Direvisi : 27 November 2023; Disetujui : 4 Desember 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Muhammad Istiqamah, Muhammad, Muhammad Ikhsan, Ibrahim S., “Hukum Uang Panai’ (Studi Komparasi Antara Fikih Munakahat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 486-505. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1093.

## PENDAHULUAN
Budaya atau ‘urf (adat) masyarakat dalam rangkaian prosesi nikah berbeda-beda antara satu negara dengan yang lainnya, bahkan  antara satu suku dengan suku lainnya. Termasuk yang terjadi di Indonesia yang memiliki suku serta adat yang sangat beragam. Setiap  daerah  ketika  melangsungkan  proses  pernikahan  selalu  dipenuhi  suasana  yang sakral. Hal itu disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai prosesi yang harus dilaksanakan. 1 Salah satu wilayah yang dikenal mempunyai adat yang kuat terkait prosesi pernikahan adalah provinsi Sulawesi Selatan dengan uang panai’ . 2
Sebagian  besar  masyarakat  Sulawesi  Selatan  menjadikan panai’ sebagai  salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan di luar uang mahar. Jika ditelusuri, hal yang sama juga terdapat  dalam  hukum  Islam yang mensyaratkan pemberian  biaya walimah, selain  dari  mahar.  Pernikahan  pada  umumnya  hanya  mengharuskan  pihak  laki-laki memberikan  mahar  atau  maskawin  saja.  Adapun  masyarakat  Sulawesi  (khususnya Sulawesi Selatan), sebelum menyerahkan mahar kepada pihak perempuan, pihak laki-laki harus  terlebih  dahulu  memberikan  uang panai’ .  Dalam  adat  yang  ada,  mahar  bisa diberikan dalam bentuk tunai atau cicil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Prosesi ini sebenarnya sesuai dengan konsep mahar dalam mazhab hanafi, yaitu setiap  harta  yang  memiliki  harga,  yang  diketahui,  dan  yang  mampu  untuk  diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, atau yang berupa uang ataupun perhiasan, baik tunai maupun utang. 3 Sedangkan untuk adat panai’ di masyarakat Sulawesi Selatan harus dalam bentuk uang.
Sebenarnya mahar yang berlaku dalam adat Sulawesi Selatan sama seperti yang ada pada umumnya, yaitu berupa sejumlah uang, perhiasan, perlengkapan alat salat, tanah dan benda material sejenisnya. Sedangkan panai’ , sebagaimana hasil penelitian  Taufik Hasan adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai laki-laki kepada pihak  keluarga  calon  istri  yang  akan  digunakan  sebagai  biaya  resepsi  pernikahan  dan
1 Muhamad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai’ dalam Pernikahan perspektif Maslahah Mursalah At-Tufi ”, Skripsi, (2022), h. 2. 2 Marini,  “Uang  Panai’  dalam  Tradisi  pernikahan  Suku  Bugis  di  Desa  Sumber  Jaya,  Kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan”, Skripsi (Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018).
3 Abū  Bakar  bin  Mas’ūd  al-Kasānī, Badāi’  al-Ṣanāi’  fī  Tartīb  al-Syarāi’ ,  Juz  2  (Cet.  I:  Miṣr: Maṭba’ah Syarakah al-Maṭbū’āt al-‘Ilmiyyah, 1327 H), h. 275.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tidak  termasuk  dalam  mahar. 4 Secara  umum  masyarakat  Sulsel  menganggap  bahwa pemberian uang panai’ dalam adat pernikahan mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa  diabaikan.  Kewajiban  atau  keharusan  memberikan  uang panai’ sama  seperti kewajiban  memberikan  mahar,  keduanya  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan. Sebagaimana istilah yang sering disebutkan, “Tidak ada uang panai’ berarti tidak ada perkawinan”.
Tetapi  dalam  pelaksanaan, panai’ yang  besarannya  ditentukan  oleh  pihak perempuan  terkadang  memberatkan  pihak  laki-laki  karena  jumlah  yang  kadang  relatif banyak,  khususnya  di  daerah  Sulawesi  Selatan.  Hal  itu  terjadi  karena  uang panai’ dijadikan standar acuan masyarakat (pihak perempuan) ketika ingin menilai bagaimana status sosial pihak laki-laki di tengah-tengah komunitasnya.
Melihat panai’ yang sering menjadi kendala dan hambatan bagi seorang laki-laki yang  ingin  meminang  perempuan  di  Sulawesi  Selatan,  maka  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  Sulawesi  Selatan  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  memiliki  otoritas  untuk menjelaskan hukum berkaitan dengan permasalahan agama yang ada di Sulawesi Selatan, pada tahun 2022 menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang panai’ yang isinya  bertujuan  untuk  memberikan  arahan-arahan  agar  masyarakat  bisa  bijak  dalam menentukan standar uang panai’ dengan tidak memberatkan pihak laki-laki yang ingin meminang dan tidak pula berlebihan.
Jika  melihat  beberapa  ketetapan  yang  ada  dalam  Fatwa  MUI  Sulawesi  Selatan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai uang panai’ , ada beberapa poin yang dilihat berbeda dari yang telah dikaji dalam fikih munakahat. Berdasarkan latar belakang tersebut, dipandang perlu melakukan kajian tentang masalah ini, karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul,  “Pandangan  Hukum  Islam  Berkaitan  Uang Panai’ (Studi  Komparasi  Fikih Munakah dan Fatwa MUI Sul-Sel No.2 Tahun 2022)”. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pandangan  MUI  Sulsel  dalam  fatwa  nomor  2  tahun  2022 tentang uang panai’
2. Untuk mengetahui persoalan uang panai’ dalam perspektif fikih munakahat
3. Untuk mengetahui studi komparasi fikih munakahat dan fatwa MUI Sul-Sel no.2 tahun 2022 mengenai uang panai’
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif  ( non -statistik)  dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Pada bagian ini, dilakukan kajian konsep  teori  dengan  literatur  yang  ada,  terutama  dari  berbagai  jurnal  ilmiah.  Kajian pustaka  berfungsi  membangun  konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam penelitian. 5 Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif  dan  komparatif, dengan sumber data primer yang diperoleh dari sumber pertama, baik Al-Qur’an, hadis, maupun kitab-kitab para ulama, juga ditambah dengan data sekunder yang didapat dari literatur-literatur atau penelitian. Setelah didapatkan, data-data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode content analysis . 6
4 Muhammad Taufik Hasan, “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai’ dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah At-Tufi ”, Skripsi , (Malang: Fak. Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 3.
5 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.
6 Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Beberapa penelitian terdahulu yang diketahui membahas persoalan yang sama, di antaranya:
a. Artikel  dengan judul  “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat  Suku Bugis Makassar di Kota Makassar” , yang disusun oleh Asriani Alimuddin. 7 Jurnal ini membahas dan menuliskan makna simbolik yang terkandung dalam uang panai’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yaitu simbol penghargaan atau penghormatan,  simbol  pengikat,  simbol  strata  sosial,  simbol  keikhlasan  dan ketulusan  pihak  laki-laki  sebagai  bentuk  penghargaan  kepada  pihak  perempuan. Dalam artikel jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini pada subjek pembahasan,  yaitu  peneliti  fokus  membahas  makna-makna  simbolik  yang terkandung dalam uang panai’ , sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang panai’ dari sisi hukum syariat  Islam dengan mengkaji pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih munakahat dan fatwa MUI Sulsel no.2 Tahun 2022.
b. Artikel  jurnal  berjudul  “Pergeseran  Makna  pada  Nilai  Sosial  Uang Panai’ dalam Perspektif Budaya Siri’ ”, disusun oleh Mutakhirani dan Irma Syahriani. 8 Hasilnya, bahwa tradisi uang panai’ merupakan bagian dari budaya siri’ na pacce 9 dari suku Bugis  Makassar yang tetap eksis di  era modern saat  ini. Peneliti juga mengatakan bahwa  telah  terjadi  pergeseran  nilai  dalam  tradisi  uang panai’ karena  pada  awal munculnya  uang panai’ diyakini  sebagai  bentuk  penghargaan  dan  penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan bangsawan yang akan dipinangnya. Sedangkan perempuan yang tidak berketurunan bangsawan tidak mendapatkan uang panai’ dari laki-laki  yang  akan  meminangnya  saat  itu.  Karya  tersebut  memiliki  perbedaan dengan  penelitian  ini  pada  pokok  pembahasan,  yang  mana  peneliti  berfokus  pada tradisi uang panai’ yang telah terjadi pergeseran nilai sehingga dalam penerapannya jauh berbeda dengan awal munculnya tradisi tersebut. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang panai’ dari sisi hukum menurut syariat Islam.
c. Artikel jurnal berjudul “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan” disusun oleh Hajra Yansa dkk. 10 Dalam jurnal ini penulis membahas dan menuliskan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui makna uang panai’ adat dalam masyarakat Bugis Makassar  di  Desa  Ara’  Kabupaten  Bulukumba    dan  untuk  mengetahui  nilai  uang panai’ adat  dalam  menentukan  status  sosial  perempuan  Bugis  Makassar  dalam perspektif budaya siri’ . Sedangkan pada penelitian ini akan membahas uang panai’ dari sisi hukum menurut syariat Islam.
d. Artikel  Jurnal berjudul  “Tradisi Uang Panai’ Sebagai  Budaya Bugis  (Studi  Kasus Kota  Bitung  Propinsi  Sulawesi  Utara)”  disusun  oleh  Reski  Daeng  dkk., 11 Dalam
7 Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai ’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, al-Qisthi 10, no. 2 (2020), h. 122.
8 Mutakhirani Mustafa dan Irma Syahriani, Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai’ dalam Perspektif Budaya Siri’, Yaqzhan 6, no. 2 (Desember: 2020), h. 217-231 9 S iri’ na pacce merupakan filosofi hidup masyarakat Sulsel yang berarti menjaga harga diri serta kokoh dalam pendirian, atau kadang juga dimaksudkan sebagai rasa malu.
10 Hajra Yansa dkk, “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Jurnal PENA 3, No. 2 (t.th.), h. 524-535.
11 Reski Daeng dkk, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)”, Holistik 12, no. (April-Juni: 2019), h. 1-15

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
jurnal ini penulis membahas dan menuliskan Tradisi Uang Panai’ menjadi penting untuk dilakukan karena di era serba modern ini sudah banyak tradisi masyarakat adat yang mulai meninggalkan adat istiadat daerah asal mereka. Namun di Kota Bitung masih  terdapat  komunitas  adat  yang  berusaha  mempertahankan  adat  istiadat  uang panai’ yang  berpenduduk  beragam  suku  bangsa  dan  adat  istiadat.  Seperti  di antaranya  etnis  Sanger,  Talaud,  Jawa,  Gorontalo,  dan  Minahasa.  Komitmen  orang Bugis  Makassar  dalam  mempertahankan  identitas  budaya,  norma,  adat  dan  nilai kearifan  daerah  asal  mereka,  walaupun  mereka  telah  lama  berada  di  perantauan. Sedangkan pada peneliatan ini akan membahas uang panai’ dari sisi hukum menurut syariat Islam.

## PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum tentang Uang Panai’
Uang panai’ (antaran)  bermakna  pemberian  pihak  mempelai  laki-laki  kepada calon mertua untuk biaya perkawinan. 12 Uang panai’ adalah salah satu tradisi unik yang dimiliki suku Bugis Makassar yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat sampai hari ini.  Uang panai’ memiliki  nilai-nilai  yang  sangat  penting  bagi  masyarakat  Bugis  yang sulit  terpisahkan  dengan  filosofi  kehidupan  masyarakat  karena  tradisi  ini  sangat  erat kaitannya dengan budaya siri’ na pacce , salah satu budaya suku Bugis yang dijunjung tinggi dan telah tertanam sejak dulu pada masyarakat suku Bugis. Tradisi pernikahan suku Bugis  melalui  sejumlah  tahapan  yang  begitu  panjang  termasuk  untuk  menemukan kesepakatan uang panai’ . Penentuan jumlah uang panai’ dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran proses pernikahan. 13
Uang panai’ bisa  juga  diartikan  sebagai  sejumlah  uang  yang  diberikan  calon mempelai  pria  kepada  calon  mempelai  wanita  yang  digunakan  untuk  keperluan  pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang panai’ ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan  melainkan  sebagai  uang  adat,  namun  terbilang  wajib  dengan  jumlah  yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. 14 Dikatakan bahwa dari uang panai’ bisa dilihat keseriusan seorang laki-laki yang ingin meminang seorang wanita. Uang tersebut akan diberikan kepada keluarga perempuan pada saat prosesi lamaran, karena di antara tujuan  dari panai’ digunakan  untuk  biaya  pernikahan  yang  dilangsungkan  di  rumah mempelai wanita.
Secara sederhana, uang panai’ atau dui’ menre’ adalah uang yang diberikan oleh pihak  mempelai  laki-laki  kepada  pihak  keluarga  mempelai  perempuan  yang  ditujukan untuk  belanja  keperluan  pesta  pernikahan.  Uang panai’ memiliki  peran  yang  sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang panai’ terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak saat pelamaran. Pemberian uang panai’ suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan,
12 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, 2008), h. 1766.
13 Mutakhirani  Mustafa  dan  Irma  Syahriani,  “Pergeseran  Makna  Pada  Nilai  Sosial  Uang Panai ’ Dalam Perspektif Budaya Siri ’”, Yaqzhan 6, Nomor 2 (2020): h. 218.
14 Ehlisa, “Uang Pannai ’ dalam Perspektif Syari’at Islam”, Skripsi (Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 52.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bahkan  ada  istilah  yang  sering  digaungkan  “Tidak  ada  uang panai’ berarti  tidak  ada pernikahan”. 15

## Sejarah Munculnya Uang Panai’
Jika  melihat  pada  filosofi  atau  asal  usul  uang panai’ ,  maka  akan  ditemukan beberapa versi pandangan sejarah yang berbeda antar satu sumber dengan sumber yang lainnya, sebagaimana berikut: 16

## 1. Kerajaan Gowa Tallo
Sejarah  uang panai’ berawal  dari  zaman  kerajaan  Gowa  Tallo.  Uang panai’ merupakan  bentuk  prestise  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  dengan  menguji kesungguhannya  apakah  mampu  memberi  kemakmuran,  kesejahteraan  bagi  calon  istri dan  keturunannya  kelak.  Uang panai’ merupakan  benteng  bagi  perempuan  Bugis  agar pihak laki-laki tidak asal sembarangan ingin menikahi perempuan Bugis.
2. Sejarah uang panai’ dampak dari penjajahan Belanda.
Sejarah  uang panai’ berkaitan  pula  dari  sejarah  yang  terjadi  pada  zaman penjajahan  Belanda.  Orang  Belanda  saat  itu  seenaknya  menikahi  perempuan  Bugis Makassar  yang  diinginkan,  namun  setelah  menikah  kembali  menikahi  perempuan  lain dan meninggalkan istrinya karena melihat perempuan lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti ini membekas pada suku Bugis setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin  bagi  laki-laki  yang  dengan  bebas  menikah  lalu  meninggalkan  istri  yang  telah dinikahinya  seenaknya.  Kondisi  tersebut  seakan-akan  menjadikan  perempuan  Bugis Makassar tidak berarti.
Budaya uang panai’ berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang wanita dari keluarga bangsawan, yang ditolak karena pihak keluarga menganggap laki- laki tersebut  merendahkan  karena  melamar  anak mereka  tanpa  keseriusan sama sekali. Pihak keluarga khawatir nasib anak mereka akan sama dengan wanita lainnya sehingga meminta bukti keseriusan pada laki-laki atas niatnya datang melamar. Saat itu orang tua wanita  yang  akan  dilamar  mengisyaratkan  kepada  laki-laki  yang  ingin  menikahi  anak gadisnya,  harus  menyediakan  mahar  yang  telah  ditentukan.  Mahar  yang  diajukan terkadang sangat berat bagi pihak laki-laki karena harus menyediakan uang panai’ dan mahar dengan jumlah yang tinggi.
Sejarah  uang panai’ bermula  dari  seorang  putri  bangsawan  Bugis  yang  begitu menarik  sehingga  pria  asal  Belanda  jatuh  hati  kepada  putri  raja  tersebut  dan  ingin menikahinya.  Namun  sang  raja  yang  tidak ingin putrinya  disentuh  oleh  laki-laki  mana pun akhirnya memberikan syarat yang saat ini dikenal dengan uang panai’ .
Jika  ditinjau  dari  sejarahnya, uang panai’ menjadi simbol penghormatan pihak laki-laki  kepada  pihak  perempuan  sekaligus  simbol  kehormatan  bagi  pihak  keluarga perempuan yang secara materialistik telah berjuang keras membesarkan anaknya hingga dewasa, bukan hanya mengorbankan uangnya, namun juga perhatian dan segala bentuk perasaan anaknya. Juga sebagai nilai penghargaan terhadap kaum perempuan yang tinggi
15 Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, Al-Qisthi 10, No. 2 (2020): h. 119.
16 Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, Al-Qisthi 10, No. 2 (2020): h. 119-120.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  menjaga siri’ (rasa  malu)  keluarga  menjadi  dasar  sesungguhnya  dari  budaya  uang panai’ .

## Tahapan-tahapan Penyerahan Uang Panai’
Uang panai’ atau uang belanja diberikan dengan jumlah nominal yang bervariasi tergantung  dari  kasta  atau  tingkat  strata  sosial  wanita.  Nominal  uang panai’ terlebih dahulu  melalui  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  yang  mana  uang  tersebut  dapat dibayar dua kali, pada saat leko’ lompo 17 dan sisanya saat akad nikah dilakukan. 18 Bagi masyarakat  Bugis,  uang panai’ diperuntukkan  untuk  kebutuhan  belanja  acara  resepsi nantinya. Adapun prosesi penyerahannya adalah melalui tahapan- tahapan berikut: 19
1. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan.
2. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita,  pihak  keluarga  perempuan  menginstruksikan  kepada  orang  yang dihormati dalam keluarganya untuk bertemu pihak calon mempelai laki-laki dan melakukan diskusi serta proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat tentang jumlah nominal yang disetujui.
3. Setelah  ditemukan  titik  sepakat  antara  keduanya,  tahap  berikutnya  adalah merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
4. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai’ tersebut.
Dui’  menre’ atau dui’  balanca (uang panai’ /uang  belanja)  merupakan  syarat mengikat  yang  menjadi  penentu  berlangsung  atau  tidaknya  suatu  perkawinan.  Uang panai’ digunakan untuk membiayai semua hal yang bersangkutan dengan prosesi pesta perkawinan,  yang  jumlahnya  disepakati  dalam  acara massuro / madduta (pelamaran). Lamaran yang diterima, akan dipersaksikan dalam acara mappettuada’ 20 , dan uang panai’ diserahkan  sebelum  prosesi  akad  nikah  dan  pesta  perkawinan.  Akan  tetapi,    pada dasarnya    penyerahan  uang panai’ atau  uang  belanja  diserahkan  pada  saat  kegiatan mappettuada’ atau mappasiarekeng 21 ,  sehingga  kegiatan  tersebut  sering  juga  disebut mappenre dui’ balanca (menaikkan uang belanja). 22
17 Leko' lompo yang berarti membawa barang hantaran besar, seperti mahar dan uang panai 18 Ibrahim  Kadir,  “Uang  Panai’  dalam  Budaya  Bugis-Makassar  (Sebuah  Studi  Sosiologi  di  KAB. Pangkep)”, Skripsi (Makassar: Fak. Sosial dan Ilmu Politik Univ. Bosowa Makassar, 2019), h. 13. 19 Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama, “Penggelembungan Nilai Uang Panai’ Perspektif Maqāsid Asy-Syari’ah”, Kalosara: Family Law Review 2, No. 2 (2022), h. 213.
20 Mappettuada berasal dari kata Bugis " mappettu " yang berarti memutuskan dan kata " ada " yang berarti  perkataan.  Jadi mappettuada berarti  memutuskan  perkataan  tentang  pernikahan.  Tradisi  ini  akan mempertemukan kedua keluarga dari calon mempelai pria dan mempelai perempuan.
21 Mappasiarekeng dalam  masyarakat  Bugis  memiliki  makna  mengikat  dengan  kuat,  hal  ini dimaksudkan untuk menjadi komitmen yang kuat antara hubungan pihak laki- laki dan pihak perempuan terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
22 Usman dan Kaharuddin, “Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale”, Jurnal khazanah Keagamaan 10, No. 2 (2022), h. 433.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Perbedaan Mahar dan Uang Panai’
Mahar  secara  bahasa  adalah  pemberian. 23 Mahar  diartikan  sebagai  harta  yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan  penentuan  maupun  dengan  akad.  Sebagian  mazhab  Hanafi 24 dan  Maliki 25 mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan  ataupun  persetubuhan.  Mazhab  Syafii  juga  menyebutkan  hal  sama,  tetapi menambah  sebab  mahar  karena  lewatnya  kehormatan  perempuan  dengan  tanpa  daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. 26 Mazhab Hambali mengartikan mahar sebagai pengganti akad pernikahan yang ditentukan saat akad ataupun setelahnya dengan keridaan  kedua  belah  pihak  atau  hakim.  Mahar  juga  sebagai  pengganti  dalam  kondisi pernikahan,  seperti  persetubuhan  yang  memiliki  syubhat  atau  persetubuhan  secara paksa. 27
Hikmah  diwajibkannya  mahar  agar  menunjukkan  pentingnya  posisi  akad,  serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan dengan memberikan niat yang baik dan dengan maksud menggaulinya secara baik. Mahar digunakan seorang perempuan untuk mempersiapkan  semua  perangkat  perkawinan  yang  terdiri  dari  pakaian  dan  nafkah. 28 Sekilas  mahar  sama  seperti  uang panai’, yaitu  sama-sama  merupakan  pemberian  dari pihak  calon  suami  kepada  calon  istri,  namun  dengan  beberapa  perbedaan  seperti penetapan jumlah keduanya, yaitu:
1. Penetapan Jumlah Mahar
Dalam  penetapan  jumlah  mahar,  para  fukaha  sepakat  bahwa  tidak  ada  batasan tertinggi  mahar  karena  tidak  adanya  batasan  yang  ditetapkan  dan  disebutkan  dalam syariat. 29 Hal itu berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4. ْۤيِّرَّم اً ـ ۤ ْيِّنَه ُهْوُلُكَف اًسْفَـن ُهْنِّ م ٍءْيَش ْنَع ْمُكَل َْبِّْط ْنِّاَف ۗ ًةَلِّْنِ َّنِّهِّتٰقُدَص َء ۤا َسِّ نلا اوُتٰاَو اً ـ Terjemahnya :
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu  nikahi)  sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 30
Dalam  ayat  tersebut  Allah  tidak  menyebutkan  batasan  maksimal  jumlah  mahar yang  diberikan  kepada  seorang  wanita  yang  ingin  dinikahi.  Tetapi  besar  atau  kecilnya mahar  harus  disesuaikan  dengan  pantas atau  sewajarnya.  Adapun  untuk  standar  paling
23 Muhammad bin Makrim bin ‘Ali Ibnu Manẓūr, Lisān al-‘Arab , Juz 5 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir,
1414 H), h. 184; Ibrahim Musṭafā , al-Mu’jam al-Wasīt , Juz 2  (Mesir: Dār al-Da’wah, t.th.), h. 889.
24 Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kasānī, Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’ , Juz 2, h. 287.
25 Aḥmad bin Muhammad al-Ṣāwī al-Maliki, al-Syarḥ al-Ṣagīr , (t.t.p.: Maktabah Muṣtafā al-Bābī al- Halbi, 1372 H/1952 M), h. 422.
26 Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi’i, Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj , Juz 4, (Cet. I; Bairūt: Dar al-Kutub al-‘ilmiah, 1415 H/1994 M), h. 366.
27 Manṣūr bin Yūnus  al-Buhūtī, Kassyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqna ̄’, Juz 5, (Riyad: Maktabah al- Naṣar al-hadīṡah, 1388 H/1968 M), h. 128.
28 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Juz 7, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), h. 253.
29 Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi’i, Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj , Juz 4, h. 367.
30 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
rendah  bagi  mahar,  para  fukaha  saling  berbeda  pendapat  mengenai  masalah  ini,  di antaranya mazhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, 31 berdasarkan sebuah hadis Rasulullah saw.:
مِّهارَد ِّةَرَشَع نِّم ُّلَقأ َرْهَم لا . 32
Artinya:
Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham. Mazhab  Maliki  berpendapat,  standar  mahar  paling  rendah  adalah  seperempat dirham atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. 33 Atau dengan sesuatu yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, baik  berupa  barang,  hewan,  atau  bangunan  yang  bermanfaat  menurut  syariat.  Dalilnya yaitu karena  mahar yang diberikan bertujuan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan mahar yang kurang dari standar ini, maka suami harus menyempurnakan mahar tersebut jika ingin menyetubuhi istrinya. Jika tidak ingin menyetubuhi istrinya dan tidak memberikan mahar, maka suami punya dua pilihan, yaitu sempurnakan mahar atau batalkan pernikahan.
Mazhab  Syafi’i 34 dan  Hanbali 35 berpendapat,  tidak  ada  batasan  terendah  bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah pernikahan dengan  harta  yang  sedikit  ataupun  banyak.  Batasannya  adalah  semua  yang  sah  untuk dijual  dan  yang  memiliki  nilai  untuk  menjadi  mahar.  Hal  itu  sebagaimana  disebutkan dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:
ًلالًَح ُهَل ْتَناك اًماعَط ِّهْيَدَي َءْلِّم اًقادَص ًةأَرْما ىطْعأ  ًلًُجَر َّنأ ْوَل 36
Artinya:
Jika  laki-laki  memberikan  seorang  perempuan  mahar  berupa  makanan  yang memenuhi tangannya, maka perempuan tersebut menjadi halal untuknya. Mahar sesungguhnya adalah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri dan posisinya dengan ukuran yang sesuai dengan keridaan kedua pihak.  Karena  mahar  merupakan  pengganti  dalam  menghalalkan  perempuan,  maka ukuran yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya.
2. Penetapan Jumlah Uang Panai’
Standar  jumlah  uang panai’ lebih  banyak  daripada  mahar.  Kisarannya  biasa dimulai  dari  angka  25,  30,  50  sampai  ratusan  juta  rupiah.  Semua  tergantung  proses negosiasi  yang  dilakukan  oleh  utusan  pihak  laki-laki  dan  pihak  perempuan  dalam menentukan kesanggupan membayar sejumlah uang panai’ yang dipatok pihak keluarga perempuan. Terkadang karena tingginya jumlah yang dipatok, membuat banyak pemuda
31 Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kasānī, Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’ , Juz 2, h. 275.
32 Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, Itḥāf al-Maharah bi al-Fawāid al-Mubtakarah min Aṭrāf al-‘Asyarah , Juz 11, Cet. I (Madinah: Mujamma’ al-Malik fahad, 1415 H/1994 M), h. 457.
33 Aḥmad bin Muhammad al-Ṣāwī al-Maliki, al-Syarḥ al-Ṣagīr , h. 423.
34 Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi’i, Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj , Juz 4, h. 368.
35 Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, Kassyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqna ̄’, Juz 5, h. 129.
36 ‘Ali bin Umar bin Aḥmad al-Dāraquṭnī, Sunan al-Dāraquṭnī , Juz 4, (Cet. 1; Beirut, Muassasah al- Risalah, 1424 H/2004 M), h. 354.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang  gagal  menikah  karena  ketidakmampuannya  memenuhi  uang panai’ .  Kondisi  ini kadang menyebabkan terjadinya kawin lari ( silariang ). 37
Jumlah  uang panai’ seorang  wanita  bisa  dilihat  dari  status  sosialnya  yang dikaitkan dengan budaya siri’napacce. Keluarga yang memiliki strata sosial yang lebih tinggi memiliki rasa siri’ yang tinggi. Tinggi rendahnya uang tersebut tergantung kondisi pihak  keluarga  perempuan,  karena  umumnya  seseorang  mau  menerima  pasangan  yang mempunyai  strata  sosial  yang  sama.  Di  antara  status  sosial  yang  mempengaruhi  uang panai’ adalah:
a. Keturunan bangsawan
Perempuan  dari  keluarga  bangsawan  memiliki uang panai’ yang  tinggi.  Dalam masyarakat Desa ‘Ara dikenal bangsawan dengan sebutan Puang, Andi dan Karaeng yang menandakan kebangsawanannya.
b. Pendidikan
Semakin tinggi pendidikan  seorang  perempuan  maka panai’ nya semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian Hajra Yansa dkk. 38 dikatakan bahwa ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa uang panai’ memiliki patokan harga. Tingkat SD harga panai’ nya sekitar 20 juta, tingkat SMP 20-25 juta, tingkat SMA 30 juta, tingkat S1 50 juta ke atas, dan tingkat S2 100 juta ke atas.
c. Status ekonomi
Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Begitu juga jika calon istri hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah ke bawah, maka jumlah uang belanja  yang  dipatok relatif  kecil. Masalah  besarnya  jumlah uang belanja yang dibutuhkan dalam pesta perkawinan.
d. Kondisi fisik
Kondisi  fisik  perempuan  bisa  juga menjadi  tolok ukur penentuan  uang  belanja. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah  nominal  uang panai’ yang  dipatok.  Kondisi  fisik  yang  dimaksud  seperti  paras yang cantik, tinggi dan kulit putih.
e. Pekerjaan
Perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan uang panai’ yang lebih tinggi  dibandingkan  perempuan  yang  tidak  memiliki  pekerjaan.  Laki-laki  menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak.
Selain  karena  status  sosial  dari  perempuan,  ada  juga  faktor  lain  yang  bisa memengaruhi tingginya uang panai’ , seperti: 39
1) Orang tua pihak perempuan mematok harga tinggi dalam penentuan uang panai’ dan mahar karena ingin mengukur seberapa cinta, kasih sayang dan pengorbanan laki-laki yang ingin menikahi anaknya.
37 Andi  Yusri,  “Analisis  Yuridis  Tentang  Uang Panai ’  (Studi  Perbandingan  Menurut  Islam  dan Hukum Adat bugis)”, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017), h. 46.
38 Hajra Yansa dkk, “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Jurnal PENA 3, No. 2 (t.th.), h. 532-533.
39 Ehlisa, “Uang Pannai ’ dalam Perspektif Syari’at Islam”, Skirpsi (Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 62.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
2) Gengsi orang tua perempuan yang terlalu tinggi berimbas tingginya uang panai’ , terutama  jika yang sudah  berhaji atau  dari keluarga  yang tingkat  ekonomi atas. Uang panai’ mengandung  nilai  sosial  yang  sangat  memandang  derajat/strata sosial  seseorang  sebagai  tolok  ukur  yang  bisa  memengaruhi  tinggi  rendahnya panai’ .

## Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’
Fatwa MUI Sulsel no.2 tahun 2022 tentang uang panai’ dikeluarkan karena ada beberapa realita yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu di antaranya: 40
1. Terjadinya  pergeseran  budaya  uang panai’ yang  awalnya  dimaksudkan  untuk memberikan  penghargaan  kepada  keluarga  mempelai  wanita,  berubah  menjadi ajang prestise dan pamer, serta pembohongan publik di tengah masyarakat;
2. Sebagian  masyarakat  menjadikan  anak  perempuan  sebagai  ajang  untuk mendapatkan uang panai’ yang setinggi-tingginya;
3. Menjadikan  uang panai’ yang  awalnya  hanya  sebagai  pelengkap  ( taḥsīniyyāt ) menjadi sesuatu yang paling utama ( ḍarūriyyāt ) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib;
4. Menjadikan uang panai’ sebagai penentu realisasi pernikahan dibanding dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam;
5. Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri, dll) untuk memenuhi uang panai’ ;
6. Tingginya  uang panai’ menyebabkan  banyak  terjadinya  kasus  perzinahan  yang dilakukan  oleh  muda-mudi  karena  tidak  sanggup  untuk  merealisasikan pernikahan.
7. Terjadinya  kawin  lari  ( silariang )  dan  nikah  siri  yang  dilakukan  oleh  kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi uang panai’ .
8. Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan dalam memenuhi uang panai’ .
9. Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga  besar  dari  kedua  belah  pihak  seperti  stres  dan  kecemasan  karena tingginya uang panai’ .
Dari beberapa realitas yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan, diketahui bahwa dampak dari tingginya jumlah uang panai’ bisa menyebabkan banyak hal negatif yang  akan  terjadi,  baik  dari  pihak  laki-laki  ataupun  pihak  wanita.  Kondisi  yang  ada tersebut  membuat  Majelis  Ulama  Indonesia  wilayah  Sulawesi  Selatan  ambil  langkah untuk  memberikan penjelasan kepada  masyarakat dalam tinjauan syariat  Islam  tentang uang panai’ .  Dasar  hukum  yang  diambil  tentu  dari  dalil-dalil  Al-Qur’an,  hadis,  dan beberapa  kaidah  usul  dan  kaidah  fikih.  Dari  dalil-dalil  tersebut  dikeluarkan  beberapa ketentuan hukum uang panai’ sebagai berikut:
1. Pertama: Ketentuan Hukum
a. Uang panai’ adalah  adat  yang  hukumnya  mubah  selama  tidak  menyalahi  prinsip syariat;
40 Ilham Mangenre, “Inilah Fatwa  Uang Panai’ MUI  Sul-Sel,  Majelis  Ulama  Indonesia  Sulawesi Selatan”, Situs Resmi MUI Sulawesi Selatan , https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ (13- juni-2023).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
b. Prinsip syariat dalam uang panai’ adalah:
1) Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki
2) Memuliakan wanita
3) Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif
4) Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
5) Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami
6) Sebagai  bentuk  tolong-menolong  ( ta’āwun )  dalam  rangka  menyambung silaturahmi;
2. Kedua: Rekomendasi
a. Untuk keberkahan uang panai’ , dihimbau mengeluarkan sebagian infaknya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi.
b. Hendaknya uang panai’ tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan.
c. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat tabzīr dan iṣrāf (pemborosan) serta hedonis.
Ketentuan  hukum  yang  disebutkan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  dalam menetapkan jumlah uang panai’ , hendaknya disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan disepakati secara kekeluargaan dengan melihat kondisi calon suami sehingga tidak ada unsur memberatkan dan juga menghindari unsur berlebih-lebihan.

## Studi Komparasi antara Fikih Munākaḥāt dan Fatwa MUI Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Uang Panai’
Istilah uang Panai’ dalam fikih munakahat dikenal sebagai al-Ḥibā’ dan Takālīf al-Zawāj yakni  hadiah  pemberian  selain  mahar  dan  beban  biaya  pernikahan.  Juga diistilahkan sebagai uang atau harta yang dipersyaratkan bapak sebagai wali perempuan kepada calon mempelai pria, baik berasal dari mahar atau di luar mahar. 41
Pensyaratan bapak sebagai wali perempuan terhadap calon mempelai laki-laki ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama empat mazhab kepada tiga pendapat:
Pendapat  Pertama:  Mazhab  Hanafi  dan  Hambali  membolehkannya.  Menurut Imām Aḥmad bin Ḥanbal bahwa kebolehan itu hanya untuk bapak saja, adapun kerabat yang lain seperti kakek atau paman jika mempersyaratkan hal yang sama maka syaratnya menjadi batal, dan harta yang dipersyaratkan menjadi hak calon mempelai wanita. 42 Al-Buhūti  al-Ḥanbali  dalam  kitab Kasyāf  al-Qanā’ mengatakan,  “Dan  bapak calon mempelai wanita yang merdeka boleh mempersyaratkan bagian dari mahar anaknya untuk dirinya, bahkan boleh jika mempersyaratkan semua mahar untuknya, karena Nabi Syuaib as. menikahkan putrinya kepada Nabi Musa as. dengan mahar menggembalakan kambingnya  dan  persyaratkan  itu  untuk  dirinya.  Juga  karena  seorang  bapak  boleh mengambil  harta  anaknya  sebagaimana  sabda  Nabi  saw.,  ‘ Kamu  dan  hartamu  adalah milik bapakmu. ’, dan juga berdasar sabda Nabi saw., ‘ Sesungguhnya sesuatu yang terbaik
41 Muḥammad bin Muḥammad ibn ‘Arafah al-Maliki, al-Mukhtaṣar al-Fiqhī, Juz 1 (Cet. I; Beirūt: Muassasah Khalaf Ahmad al-Khabtur, 1435 H/2014 M), h. 15.
42 Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Qudāmah, Juz 10 (Cet. III; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1998 M), h. 120.; Lihat juga: Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihayah al-Muqtaṣid, Juz 3 (Cet. II; Beirūt: Muassasah al- Rayyān, 2002), h. 53.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang kalian makan adalah yang berasal dari usaha kalian sendiri dan anak-anak kalian adalah  hasil  usaha  kalian .’  Karena  itu,  jika  seorang  bapak  mempersyaratkan  sesuatu untuk dirinya dari mahar putrinya maka ini boleh atau sah.” 43
Kalangan ulama terdahulu ada yang melakukan persyaratan ini, di antaranya yang dilakukan  oleh  Masrūq  yang  menikahkan  putrinya  dengan  syarat  ia  diberikan  sepuluh ribu selain mahar. 44 Diriwayatkan bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh ‘Alī bin Ḥusain bin ‘Alī bin Abī Ṭālib. 45
Pendapat  Kedua: Mazhab  Syafii  mengatakan  bahwa  persyaratan  seperti  itu menjadikan jumlah mahar yang disebutkan menjadi rusak karena ada yang kurang  dari mahar  untuk  calon  mempelai  perempuan  disebabkan  adanya  syarat  yang  rusak  ini, sedangkan mahar tidak wajib diberikan kecuali kepada calon istri, karena mahar sebagai nilai barter untuk bersenang-senang dengannya. 46
Pendapat Ketiga: Mazhab Maliki mengatakan bahwa calon mempelai perempuan berhak mendapatkan seluruh mahar jika dipersyaratkan saat akad, meskipun yang disebut itu bukan untuk dia, adapun jika disebut setelah akad nikah maka itu untuk ayahnya. 47 Pendapat kedua dan ketiga mengatakan bahwa persyaratan tersebut tidak boleh, meskipun implikasi hukumnya berbeda. Pendapat mazhab Syafii mengatakan maharnya menjadi rusak, karena kurangnya nilai mahar yang diterima oleh calon istri. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan nilai mahar yang dipersyaratkan wajib diberikan semuanya kepada calon mempelai perempuan.
Perbedaan  pendapat  ini  bersambung  sampai  pada  para  ulama  kontemporer, lembaga-lembaga dan situs-situs fatwa juga berbeda-beda keputusan hukumnya, ada yang membolehkan dan ada yang mengatakan ini tidak boleh ataupun haram.
Adapun pendapat pertama dibantah oleh para fukaha lainnya bahwa mahar dalam syariat sebelum Islam memang diperuntukkan kepada wali perempuan, adapun di syariat Islam  mahar  sepenuhnya  milik  calon  mempelai  perempuan,  sebagaimana  disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Nisā’/4: 4, Allah menyebut mahar diberikan kepada perempuan dan  ini  menunjukkan  bahwa  mahar  adalah  hak  perempuan  dan  juga  miliknya  secara khusus. 48
Beberapa  ulama  kontemporer  dan  situs  fatwa  menguatkan  pendapat  yang mengatakan bahwa pensyaratan ini tidak boleh, seperti yang disebutkan oleh Muḥammad Jum’ah  al-Ḥalbūsī,  yang  menyebutkan  beberapa  alasan  yang  menguatkan  pendapat tersebut, di antaranya: 49
43 Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, Kassyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqna ̄’, Juz 11, h. 165.
44 Abu Bakar Abdullah bin Muhammad, Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar, Juz 5 (Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989 M/1409 H), h. 500. Hadis nomor 16466, Kitab an-Nikah, Bab Ar-Rajulu Yuzawwiju Ibnatahu wa Yasytarithu li Nafsihi Sya’an.
45 Muḥammad bin Ṣālih al-Munajjid, Isytirāṭ al-Ab Syai’an li Nafsih ma’a al-Mahr ‘Inda ‘Aqd al- Nikāḥ. https://islamqa.info/ar/answers/2491/ (22 September 2023)
46 Muḥammad bin Muhammad al-khatīb al-Syirbīnī al-Syāfi’i, Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj , Juz 3, h. 299.
47 Muhammad  bin  Ali  al-Syaukani, Nail  al-Authar  fi  Asrar  Muntaqa  al-Akhbar, Juz  6  (Cet.  1. Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1427H), h. 206.
48 Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kasānī, Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’ , Juz 2, h. 290.
49 Muhammad Jum’ah Al-Halbusi, Min Masail al-Fiqh al-Islami: Isytirathu al-Ab Syai’an Min al- Mahri ‘Inda Aqd al-Nikah, https://www.alukah.net/sharia/0/141482/ (22 September 2023)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Pensyaratan yang dilakukan bapak dari mahar putrinya tanpa keridaannya adalah akhlak  jahiliyah  yang  dahulu  menganggap  mahar  adalah  harga  wanita  ketika menikah.  Maka  Islam  datang  dan  menetapkan  mahar  sebagai  hadiah  dan pemberian yang khusus untuk istri, bukan untuk walinya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat al-Nisā’/4: 4.
2. Beberapa  orang  bapak  ada  yang  memandang  putrinya  sebagai  barang  yang diperjualbelikan dan ingin mengeruk keuntungan yang besar tanpa melihat aturan- aturan  ajaran  Islam  dan  nilai-nilai  akhlak  yang  akan  menjadi  kebaikan  untuk keluarga dan masyarakat.
3. Banyak para pemuda yang akhirnya lambat atau tidak menikah karena nominial beban  pernikahan  besar  yang  diwajibkan  oleh  para  wali  perempuan  untuk diberikan  kepada  calon  mempelai  perempuan,  bapak,  ibu  dan  selain  mereka. Kondisi  ini  membuat  para  perempuan  juga  banyak  yang  menjadi  perawan  tua. Lalu apa dosa anak muda yang ingin menikah ini? Dan apa dosa perempuan itu yang akan tinggal menjadi perawan tua di rumah bapaknya?
Begitu juga yang diulas  oleh situs fatwa islamqa.info pada jawaban pertanyaan nomor 140036 bahwa yang terkuat dari pendapat ulama adalah wali perempuan (bapak) tidak memiliki hak untuk mempersyaratkan bagian dari mahar untuk dirinya. 50 Dan kajian tersebut  diperkuat  dengan  menukil  jawaban  Muḥammad  bin  Ṣāliḥ  al-‘Uṡaimīn  ketika ditanya apakah bapak mempelai wanita boleh mempersyaratkan uang yang lebih dari nilai mahar,  kemudian  dijawab  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  boleh  atau  tidak  halal  baik dilakukan oleh seorang bapak maupun yang lainnya.
Muḥammad  bin  Ṣāliḥ  al-‘Uṡaimīn  dalam  fatwa  yang  lain  juga  menerangkan bahwa pensyaratan seperti ini tidak boleh, termasuk perbuatan haram, bahkan termasuk memakan  harta  orang  lain  secara  zalim.  Pendapat  itu  disampaikan  dalam  tanya  jawab berikut, 51
Pertanyaan: Di  antara  kemungkaran  acara-acara  pernikahan  yang  kadang  tidak tampak dari sebagian di desa-desa badui berupa pemberian-pemberian dan adat istiadat, yakni seorang suami dibebani lebih dari 100 ribu riyal, bahkan kadang sampai 200 ribu riyal ketika menikah, bapak punya pemberian sendiri, begitupun ibu, anak-anak, saudara- saudara,  saudari-saudari  dan  istri  berlipat-lipat . Ini  kadang  menjadi  bangga-banggaan antara  kabilah  dalam  acara  pernikahannya.  Semua  yang  membantumu  dengan  satu binatang sembelihan atau uang maka harus juga kamu membantunya nanti satu binatang sembelihan khusus untuknya, dan tidak boleh dibikinkan acara bersama orang lain kecuali orang-orang khususnya. Maka apa nasehat Anda, padahal mereka punya kebutuhan lain, hutang juga bertumpuk, apa wejangan Anda untuk mereka yang melakukan seperti ini, apakah boleh mereka lakukan ini?
Jawaban: Kenyataannya  seperti  yang  disebutkan  penanya  melihat  sebagian penduduk desa berlebih-lebihan dalam acara walimah. Berlebih-lebihan pada mahar, dan yang tidak mematok nilai tinggi seakan menjadi sebuah aib, akan dicela dan digibahi. Ini dari sisi undangan. Adapun saat walimah maka setiap orang datang dengan satu binatang
50 Muḥammad bin Ṣālih al-Munajjid, Hal Yajūz Ilzām al-Zauj ‘Inda ‘Aqd al-Nikāḥ bi Daf’i Mablag li Syuyūkh al-Qabīlah?. https://islamqa.info/ar/answers/140036/ (22 September 2023)
51 Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṡaimīn, Hukm al-‘Ādāt allatī fīhā Isrāf fī Takālīf al-Zawāj, Situ Resmi Ibn ‘Uṡaimīn, https://binothaimeen.net/content/396/ (22 September 2023).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sembelihan.  Binatang  sembelihan  ini  akan  menjadi  hutang  nantinya  ketika  yang membawa binatang sembelihan tersebut menikah atau  anaknya, ia harus membalasnya dengan cara yang sama, akhirnya terjadi saling membangga-banggakan.
Adapun  berkaitan  dengan  apa  yang  dipersyaratkan  oleh  bapak,  ibu,  paman, saudara  atas  suami  yang  lebih  dari  mahar  untuk  istrinya  maka  ini  adalah  haram  untuk mereka,  tidak  halal  bagi  mereka,  serta  mereka  memakannya  secara  zalim  dan  haram. Karena sesuatu yang lebih dari mahar tidak ada hak bapak, ibu, tidak pula saudara dan paman. Atas dasar apa mereka mengambilnya?! Apa ganti yang mereka berikan atas harta tersebut?!
Karenanya  para  ulama  mengatakan,  jika  selain  bapak  mempersyaratkan  harta maka semuanya itu untuk istri. Yakni misalnya seseorang menikahkan saudarinya dan ia berkata kepada suami, ’10.000 untuk saya, dan 50.000 untuk istri,’ misalnya, lalu suami menyepakati hal itu, maka 10.000 yang dipersyaratkan saudaranya tadi menjadi hak istri dan  bukan  hak  saudaranya,  istri  bisa  menuntutnya  kepada  hakim,  dan  maharnya semuanya 60.000.
Adapun bapak, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa ia mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya dan bahwa jika dia mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya karna itu  haknya.  Tapi  yang  benar  adalah  bahwa  dia  tidak  berhak  mempersyaratkan  sesuatu untuk dirinya karena hadis dari Nabi saw. menyebutkan semua yang disebutkan sebelum akad  maka  itu  untuk  istri,  adapun  setelahnya  maka  itu  peruntukannya  sesuai  yang disebutkan.  Tapi  seorang  ayah  tidak  boleh  mempersyaratkan  sesuatu  untuk  dirinya, karena kalau pintu ini dibuka anak-anak wanita akan jadi seperti barang yang dijual dan dibeli.
Nasehat saya untuk mereka yang disebutkan oleh penanya agar hendaknya mereka bertaubat  kepada  Allah  Swt.  dan  hendaknya  mereka  jadikan  mahar  itu  ringan  antara mereka agar banyak pernikahan terjadi di antara mereka dan supaya mereka tidak terlilit hutang. Karena betapa banyaknya orang yang dililit hutang datang dan mengatakan, kami punya hutang ini dan itu karena pernikahan.
Dari  pembahasan  perspektif  fikh  munakahat,  kajian  pada  penelitian  ini  lebih condong kepada pendapat bahwa pensyaratan seperti ini tidak boleh atau haram. Karena wali ataupun keluarga perempuan tidak memiliki hak apapun dalam syariat Islam untuk mempersyaratkan harta kepada calon mempelai laki-laki baik itu dari mahar ataupun di luar mahar.
Fatwa  MUI  Sulawesi  Selatan  tentang  uang panai’ menyebutkan  bahwa  hal tersebut  boleh  atau  mubah.  Pendapat  ini  tampaknya  mengambil  pendapat  pendapat Mazhab Hanafi dan Hambali. Kemudian juga merujuk dan berdasar pada kaidah fikih, ةَمَّكَُمُ ُةَداَعْلَا
52
Artinya:
Adat dapat menjadi hukum. Uang panai’ sudah dikenal sebagai salah satu adat dalam acara pernikahan suku Bugis-Makassar,  maka  dari  perspektif  DSN-MUI  Sulawesi  Selatan  memasukan  uang
52 Muhammad  Sidqī  bin  Ahmad  bin  Muhammad  Abū  al-Hāriṡ, al-Wajīz  fi  Īdāh  Qawā’id  al- Fiqhiyyah al-Kulliyah, (Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Ālamiyah, 1416 H/1996 M), h. 270.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
panai’ ke dalam ranah ‘urf . Landasan dalil yang melatarbelakangi kaidah di atas adalah Q.S. al-Nisā/4:19.
ِّفْوُرْعَمْلِّبِ َّنُهُرِّشاَعَو . 53
Terjemahnya:
Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Tentu  tidak  semua  adat  bisa  dijadikan  pijakan  hukum.  Hanya  adat-adat  yang memenuhi syarat-syarat syar’i yang boleh menjadi pijakan hukum. Berikut syarat agar sebuah adat bisa dijadikan pijakan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuha fī al-Mazāhib al-‘Arba’ah : َّنَأ ِّْنِْعَـت ِّةَدِّعاَقْلا َّنِّإ
ٍمْكُح  ِّتاَبْـثِِّّلِ اًمَكَح ُلَعُْتُ َةَّصاَخ ْمَأ ْتَناَك َةَماَع َةَداَعْلا ٍ يِّعْرَش َنُـي َْلَ َّص ِّهَفَلًِّخ ىَلَع صَن ْدُرَـي َْلَ ْوَلَـف ،ِّهِّصْوُصُِّبِ ا َةَداَعْلا َّنِّإَف ،اًماَع ْنِّكَلَو َدَرَو ْوَأ ، ًلًْصَأ اَهُفِّلاَُيُ َْبَتْعُـت 54
Artinya:
Kaidah tersebut menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat umum atau khusus  (tertentu)  bisa  dijadikan  dalil  untuk  menetapkan  hukum  syariat,  dengan syarat kebiasaan tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan sunah dan tidak menyelisihi  keduanya,  atau  disebutkan  namun  bersifat  umum,  maka  kebiasaan tersebut dianggap sebagai dalil.
Berdasarkan  Fatwa  Nomor  2  Tahun  2022,  MUI  Sulawesi  Selatan  memutuskan bahwa  uang panai’ termasuk  adat  yang  telah  menjadi  pijakan  hukum  dalam  masalah pernikahan  suku  Bugis-Makassar  di  Sulawesi  Selatan  dan  hukum  uang panai’ adalah mubah dengan mempertimbangkan syarat-syarat berikut ini:
1. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
2. Memuliakan wanita;
3. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
4. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
5. Sebagai  bentuk  tolong-menolong  ( ta’āwun )  dalam  rangka  menyambung silaturrahim.
Berdasarkan penjelasan tentang uang panai’ dari persepektif fikih munakahat dan fatwa  MUI  Sulawesi  Selatan  Nomor  2  Tahun  2022,  hasilnya  didapati  adanya  banyak kesamaan  antara keduanya, namun  di  sisi  lain juga terdapat  perbedaan. Berikut adalah rinciannya:
a. Pengertian uang panai’
Dari  segi  istilah,  uang panai’ menurut  perspektif  fikih munakahat diartikan sebagai harta yang dipersyaratkan bapak atau keluarga mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh mempelai pria selain mahar. Adapun dari Fatwa MUI Sulawesi Selatan, uang panai’ dimaknai  sebagaimana  perspektif  masyarakat  yakni  uang  acara  yang diberikan  pihak  mempelai  laki-laki  kepada  keluarga  mempelai  perempuan  sebagai persyaratan peminangan.
53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 80.
54 Muhammad Mustafa al-Zuhaili, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqatiha fi Mazāhib al-‘Arba’ah , Juz 1 (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 298.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## b. Hukum uang panai’
Berdasarkan  analisis  hukum  uang panai’ dalam  perspektif  fikih  munakahat, ditemukan perbedaan pandangan para ulama dalam masalah hukum seorang bapak, wali atau keluarga perempuan mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, baik itu berasal dari mahar atau di luar mahar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mahar yang disebutkan menjadi rusak, dan ada juga yang mengatakan tidak boleh bahkan haram. Dan pendapat yang lebih dikuatkan dan lebih condong dari penelitian ini adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh atau haram.
Sedangkan menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan, hukum dari uang panai’ adalah mubah.  Fatwa  MUI  tersebut  mengambil  pendapat  para  ulama  yang  mengatakan pensyaratan  ini  boleh,  sehingga  MUI  Sulsel  memutuskan  bahwa  hukumnya  mubah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan.
Untuk  mempermudah  gambaran  tentang  perbandingan  antara  uang panai’ menurut fatwa MUI nomor 2 tahun 2022 dengan uamg panai’ menurut perspektif fikih munakahat berikut klasifikasi perbandingan tersebut dalam tabel.
Tabel 1. Perbandingan Fikih Munakahat dan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Hukum Uamg Panai’ No Aspek Fikih Munakahat Fatwa MUI Sul-Sel 1 Pengertian uang panai’ Harta yang dipersyaratkan bapak atau keluarga mempelai perempuan yang wajib diberikan oleh mempelai pria selain mahar. Uang acara yang diberikan pihak mempelai laki-laki atas pihak mempelai perempuan sebagai persyaratan peminangan. 2 Hukum uang panai’ Terjadi perbedaan pandangan para ulama dalam masalah hukum seorang bapak, wali atau keluarga perempuan mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mahar yang disebutkan menjadi rusak, dan ada yang mengatakan tidak boleh bahkan haram. Mubah

## KESIMPULAN
Uang panai’ diartikan sebagai sejumlah uang yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang digunakan untuk keperluan pesta pernikahan  atau belanja  pernikahan  lainnya.  Uang panai’ tidak  terhitung  sebagai  mahar  pernikahan melainkan sebagai uang adat, tetapi terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
kedua belah pihak atau keluarga. Panai’ menurut Fatwa MUI Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 adalah mubah atau boleh-boleh saja dengan beberapa ketentuan. Adapun dari perspektif fikih munakahat, panai’ diistilahkan sebagai harta yang dipersyaratkan bapak mempelai perempuan kepada pihak mempelai pria baik dari mahar maupun di luar mahar. Adapun  hukumnya  terjadi  perbedaan  pandangan  para  ulama  dalam  masalah  hukum seorang bapak, wali atau keluarga perempuan mempersyaratkan sesuatu untuk dirinya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan mahar yang disebutkan menjadi rusak, dan ada yang mengatakan tidak boleh bahkan haram. Dari sini dapat dipahami perbedaan antara Fatwa MUI Sulsel dengan perspektif fikih munakahat , yaitu dari segi pengertian dan hasil hukum.
Penelitian  ini  memilih  salah  satu  pendapat  dalam  perspektif  fikih  munakahat, yaitu  yang  mengatakan  bahwa  harta  yang  dipersyaratkan  seorang  bapak,  wali  atau keluarga  perempuan  adalah  tidak  boleh  atau  haram.  Dengan  beberapa  pertimbangan dalam pembahasan di atas, yakni fenomena uang panai’ saat ini cenderung mempersulit pernikahan. Juga diperkuat oleh pendapat Syekh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan beberapa  situs  fatwa  serta  pandangan  ulama  lainnya  tentang  haramnya  hal  tersebut. Kemudian,  uang  panai  bukan  rukun  pernikahan,  karena  ia  merupakan  tambahan  dari mahar.
Implikasinya, penelitian ini merekomendasikan untuk tidak lagi mempersyaratkan uang panai’ sebagai  syarat  pernikahan  karena  tidak  dibolehkan  dalam  salah  satu perspektif  fikih  munakahat.  Sehingga  kesimpulan  penelitian  ini  hanya  menambah khazanah tentang hukum uang panai’ dalam Islam dan penekanan akan keharamannya. Tentunya  pendapat  ini  berbeda  dengan  Fatwa  MUI  Sulsel  tentang  Uang Panai’ yang membolehkannya, apalagi MUI Sulsel sebagai lembaga keagamaan di daerah Sulawesi Selatan yang berhak memberikan penjelasan tentang ketentuan hukum tentang adat yang terjadi  di  masyarakatnya.  Namun  perlu  diingat  bahwa  fatwa  sifatnya  tidak  mengikat. Tidak seperti putusan hakim yang sifatnya mengikat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū al-Hāriṡ, Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad. al-Wajīz fi Īdāh Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah . Cet. 4, Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Ālamiyah, 1416 H/1996 M.
al-‘Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar. Itḥāf al-Maharah bi al-Fawāid al-Mubtakarah min  Aṭrāf  al-‘Asyarah .  Juz  11.  Cet.  I.  Madinah:  Mujamma’  al-Malik  fahad,  1415 H/1994 M.
al-‘Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. “Hukm al-‘Ādāt allatī fīhā Isrāf fī Takālīf al-Zawāj”. Situ  Resmi  Ibn  ‘Uṡaimīn .  https://binothaimeen.net/content/396/  (22  September 2023).
al-Buhūtī,  Manṣūr  bin  Yūnus. Kassyāf  al-Qinā’  ‘an  Matn  al-Iqnā’ .  Juz  5.  Riyad: Maktabah al-Naṣar al-hadīṡah, 1388 H/1968 M.
al-Dāraquṭnī,  ‘Ali  bin  Umar  bin  Aḥmad. Sunan  al-Dāraquṭnī .  Juz  4.  Cet.  1;  Beirut, Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M.
Al-Halbusi,  Muhammad  Jum’ah. Min  Masail  al-Fiqh  al-Islami:  Isytirāṭ  al-Ab  Syai’an Min  al-Mahri  ‘Inda  Aqd  al-Nikah. https://www.alukah.net/sharia/0/141482/  (22 September 2023)

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Alimuddin, Asriani. “Makna Simbolik Uang Panai’ Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”, al-Qisthi 10. no. 2: (2020). al-Kasānī,  Abū  Bakar  bin  Mas’ūd. Badāi’  al-Ṣanāi’  fī  Tartīb  al-Syarāi’ .  Juz  2.  Cet.  I: Miṣr: Maṭba’ah Syarakah al-Maṭbū’āt al-‘Ilmiyyah, 1327 H. al-Munajjid, Muḥammad bin Ṣālih. Hal Yajūz Ilzām al-Zauj ‘Inda ‘Aqd al-Nikāḥ bi Daf’i Mablag  li  Syuyūkh  al-Qabīlah? .  https://islamqa.info/ar/answers/140036/  (22 September 2023)
al-Munajjid, Muḥammad bin Ṣālih. Isytirāṭ al-Ab Syai’an li Nafsih ma’a al-Mahr ‘Inda ‘Aqd al-Nikāḥ . https://islamqa.info/ar/answers/2491/ (22 September 2023) al-Ṣāwī, Aḥmad bin Muhammad al-Maliki. al-Syarḥ al-Ṣagīr . t.t.p.: Maktabah Muṣtafā al-Bābī al-Halbi, 1372 H/1952 M.
Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. Nail al-Authar fi Asrar Muntaqa al-Akhbar . Juz 6. Cet. 1. Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1427 H).
al-Syirbīnī,  Muḥammad  bin  Muhammad  al-khatīb  al-Syāfi’i. Mugnī  al-Muḥtāj  ilā Ma’rifah  Ma’ānī  Alfāz  al-Minhāj .  Juz  4.  Cet.  I;  Bairūt:  Dar  al-Kutub  al-‘ilmiah, 1415 H/1994 M.
al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbiqatiha fi Mazāhib al- ‘Arba’ah . Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M.
al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh . Juz 7. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 M.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahannya .  Jakarta:  Bintang  Indonesia, 2011.
Ehlisa. “Uang Pannai’ dalam Perspektif Syari’at Islam”. Skripsi . Palopo, Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Muhammadiyah Palopo, 2021.
Hasan, Muhamad Taufik. “Komparasi Tradisi Belis dan Uang Panai’ dalam Pernikahan perspektif  Maslahah  Mursalah  At-Tufi”. Skripsi .  Malang:  Fak.  Syari’ah  UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
Ibn ‘Arafah, Muḥammad bin Muḥammad al-Maliki. al-Mukhtaṣar al-Fiqhī . Juz 1. Cet. I; Bairūt: Muassasah Khalaf Ahmad al-Khabtur, 1435 H/2014 M.
Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad. al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar . Juz 5. Cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989 M/1409 H.
Ibn Qudāmah, Abu Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. Juz 10. Cet. III;
Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1998 M.
Ibn Rusyd,  Muḥammad  Ibn Aḥmad  Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihayah al-Muqtaṣid. Juz 3. Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Rayyān, 2002. Ibnu Manẓūr, Muhammad bin Makrim bin ‘Ali. Lisān al-‘Arab . Juz 5. Cet. III; Beirut:
Dār Ṣādir, 1414 H.
Kadir, Ibrahim. “Uang Panai’ dalam Budaya Bugis-Makassar (Sebuah Studi Sosiologi di KAB.  Pangkep)”. Skripsi .  Makassar:  Fak.  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Univ.  Bosowa Makassar, 2019.
Mangenre,  Ilham.  “Inilah  Fatwa  Uang Panai’ MUI  Sul-Sel,  Majelis  Ulama  Indonesia Sulawesi  Selatan”. Situs  Resmi  MUI  Sulawesi  Selatan .  https://muisulsel.or.id/ini- fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ (13-juni-2023).
Marini.  “Uang Panai’ dalam  Tradisi  pernikahan  Suku  Bugis  di  Desa  Sumber  Jaya, Kecamatan  Sumber  Marga  Telang,  Kabupaten  Banyuasin,  Provinsi  Sumatra

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 486-505 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Selatan”. Skripsi . Palembang: Fak. Abad dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2018. Muhammad,  Fahmi  dan  Jaenal  Aripin. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
Musṭafā, Ibrahim. al-Mu’jam al-Wasīt . Juz 2. Mesir: Dār al-Da’wah, t.th. Mustafa,  Mutakhirani  dan Irma Syahriani. “Pergeseran Makna Pada Nilai  Sosial Uang
Panai’ Dalam Perspektif Budaya Siri’”. Yaqzhan 6. Nomor 2: (2020).
Nurlaela, Muhammad Alifuddin dan Finsa Adhi Pratama. “Penggelembungan Nilai Uang Panai’ Perspektif Maqāsid Asy-Syari’ah”. Kalosara: Family Law Review 2, No. 2 (2022).
Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian . Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, 2008.
Usman dan Kaharuddin. “Prosesi Mappasiarekeng dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Ajangale”. Jurnal khazanah Keagamaan 10, No. 2 (2022). Yansa, Hajra dkk. “Uang Panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, Jurnal PENA 3, No. 2 (t.th.).
Yusri, Andi. “Analisis Yuridis Tentang Uang Panai’ (Studi Perbandingan Menurut Islam dan Hukum Adat bugis)”. Skripsi . Makassar: Fak. Hukum Univ. Bosowa, 2017.