## MITRA / KONSULTAN PENDAMPING DANA DESA DI DAERAH PERBATASAN (STUDI KASUS DI DESA SEREN SELIMBAU - KECAMATAN LUMAR , KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT)
Patner / Companion of Village Funds in Cross Border Area (Study Case : Seren Selimbau Village - Lumar Sub-district, Bengkayang Regency West Kalimantan)
Rissa Ayustia
STIM Shanti Bhuana *email: rissa.betege@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  program  kemitraan  masyarakat  ini  adalah  untuk  memberikan pengetahuan  dan  wawasan  bagi  perangkat  desa  Seren  Selimbau  agar  dapat mengelola  dana  desa  dengan  bijak  dan  menghindari  terjadinya  permasalahan penyimpangan  dalam  pengelolaan  maupun  penggunaan  dana  desa  serta memberikan  edukasi  dalam  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Mitra program kemitraan masyarakat ini adalah Kantor Desa  Seren  Selimbau.  Metode  pelaksanaan  pendampingan  dilakukan  dengan cara  melakukan  kunjungan  langsung  ke  Kantor  Desa  Seren  Selimbau  yang berdomisili  di  Desa  Seren  Selimbau,  Kecamatan  Lumar  –  Kabupaten Bengkayang  dan  dilakukan  melalui  pelatihan  dengan  metode  ceramah,  tanya jawab  dan  latihan  (tutorial).  Hasil  pengabdian  menunjukkan  bahwa  program pengabdian  masyarakat  ini  berlangsung  dengan  baik  dan  lancar.  Program  ini mampu  Dengan  adanya  pendampingan  ini  perangkat  desa  dapat  menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes, Kegiatan desa dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan APBDes, Perangkat desa dapat mengelola Dana Desa  dan  membuat  laporan  pengalokasian  Dana  Desa.  Adapun  kendala- kendala  yang  muncul  saat  proses  berlangsungnya pengabdian  ini  dapat  diatasi dengan  metode  pendampingan.  Adapun  saran  yang  dapat  diajukan  dari  hasil program pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan adanya kerjasama antara pihak  STIM  Shanti  Bhuana  dengan  beberapa  pemerintah  Desa  untuk membantu para perangkat desa dalam menyelesaikan tugasnya. Kata Kunci: Pendampingan Dana Desa
Daerah Perbatasan
Keywords : Companion Village Funds Border area

## Abstract
The purpose of this community partnership program is to provide knowledge and  insights  for  the  village  apparatus  of  Seren  Selimbau  in  order  to  manage village  funds  wisely  and  avoid  irregularities  in  the  management  and  use  of village  funds  and  provide  education  in  making  accountability  reports  on  the use of village funds. The partner of the community partnership program is the Seren  Selimbau  Village  Office.  The  method  of  mentoring  is  carried  out  by conducting  direct  visits  to  the  Seren  Selimbau  Village  Office  which  is domiciled in Seren Selimbau Village, Lumar District - Bengkayang Regency and is carried out through training using lecture, question and answer and training methods  (tutorials).  The  results  of  the  community  service  show  that  the community service program is going well and smoothly. This program is able. With this assistance, village officials can prepare RPJMDes, RKPDes, Design & RAB and APBDes, village activities can run on time and in accordance with the APBDes,  village  officials  can  manage  Village  Funds  and  make  village  fund allocation reports. The obstacles that arise during the process of dedication can be overcome by the method of assistance. As for suggestions that can be submitted from the results of this community service program is expected to be  a  collaboration  between  the  STIM  Shanti  Bhuana  with  several  village governments to assist village officials in completing their duties.
©  yearThe  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/anterior.vxix.xxx .

## PENDAHULUAN
Analisis Situasi Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya  mengelola  dana  desa  yang  bersumber  dari APBN.  Selain  mengelola  dana  transfer  Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa  (ADD),  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah, Bantuan  Keungan  Provinsi  serta  pendapatan  asli  desa (PADes).  Secara  regulatif  semua  keuangan  desa  ini akan  terdokumentasi  dalam  bentuk  APBDes.  Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi  sembarangan  mengelola  keuangan  desa.  Sekalipun otoritas  sebagai  kuasa  pengguna  anggaran  dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.
Menurut  ketentuan  umum  pasal  1  ayat  6, Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014,  pengelolaan keuangan  desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut kita pahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah  menjadi  icon  sekaligus  syarat  dasar  bagi pengelolaan  keuangan  desa.  Karena  itu,  sebagai penyelenggara,  pemerintah  desa  wajib  menyediakan dokumen  perencanaan  sebelum  mengelola  keuangan desa.
Ada  tiga  jenis  dokumen  penting  perencanaan yang  mesti  disediakan  oleh  pemerintah  desa.  Ketiga dokumen  tersebut  adalah  RPJMDes,  RKPDes  dan APBDes.  Secara  legalitas  ketiga  dokumen  ini  telah diatur  dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Permendagri Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  serta  peraturan  terkait  lainnya tentang  desa.  Tanpa  dokumen  ini  pemerintah  desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.
Saat  ini  Kantor  Desa  Seren  Selimbau  bersama  STIM Shanti  Bhuana  melakukan  kerjasama  pengabdian masyarakat  di  bidang  pelatihan  dan  edukasi  keuangan sejak  tahun  2018.  Dalam  hal  ini,  perwakilan  STIM Shanti  Bhuana  akan  memberikan  memberikan pengetahuan  dan  wawasan  bagi  perangkat  desa  Seren Selimbau agar dapat mengelola dana desa dengan bijak dan menghindari terjadinya permasalahan penyimpangan  dalam  pengelolaan  maupun  penggunaan dana desa serta memberikan edukasi dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  6  tahun 2014  tentang  desa.  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.
Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari  dana  perimbangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  diterima  oleh Kabupaten/Kota  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.  Dana tersebut kemudian dapat  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Adapun tujuan dari penggunaan dana desa berdasarkan Pasal  25  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  247 Tahun  2015,  yaitu  :  dana  desa  di  prioritaskan  untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  yang  pelaksanaannya  diutamakan  secara swakelola  dengan  menggunakan  sumber  daya/  bahan baku  lokal,  dan  diupayakan  dengan  lebih  banyak menyerap  tenaga  kerja  dari  masyarakat  setempat, untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  di  desa, mengentaskan  kemiskinan,  memajukan  perekonomian desa,  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  antar  desa dan  memperkuat  masyarakat  desa  sebagai  subjek pembangunan.

## Permasalahan Mitra
Mengacu  kepada  butir  analisis  situasi, Permasalahan  yang  dihadapi  mitra  adalah  sebagai berikut :
 Dibutuhkan  orang  yang  mahir  agar membantu  menyusun  RPJMDes,  RKPDes, Design & RAB serta APBDes.
 Keterlambatan  dan  kesulitan  pemerintah desa  dalam  penyusunan  perencanaan kegiatan dan keuangan desa.
 Dibutuhkan pembinaan tentang pengelolaan  keuangan  terkait  Dana  Desa dan  pembuatan  laporan  pengalokasian Dana Desa karena Pegawai atau perangkat desa selama ini kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Selama  ini,  Design  &  RAB  serta  dokumen  lainnya disusun  asal  jadi.  Tata  cara  dan  kaidah  teknis  atau unsur  akademis  selalu  diabaikan.  Yang  diutamakan oleh  pemerintah  desa  adalah  formalitasnya.  Soal kebenaraan  isi,  itu  urusan  kemudian.  Bagi  mereka yang penting target bisa tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan.
Jumlah  paragraf  tidak  dibatasi  namun  isinya  harus mencakup  latar  belakang,  tujuan  penelitian,  posisi penelitian  terhadap  kegiatan  pengabdian  sebelumnya, serta  kebaruan/novelty  dari  kegiatan  Pengabdian  yang dilaksanakan.  Sedikit  landasan  teori  yang  langsung berkaitan  dengan  isi  artikel  dapat  dimasukkan  namun tidak  perlu  dibuat  sub  bab  tersendiri.  Kutipan  lebih
dari  satu  orang  penulis  dinyatakan  dalam et  al bukan dkk.

## METODOLOGI

## Alat dan Bahan
Dalam  kegiatan  ini  tidak  memiliki  alat  dan  bahan khusus  yang  diperlukan,  semua  peralatan  dan  bahan sudah  tersedia  di  kantor  desa  Seren  Selimbau  dan sudah disiapkan oleh pemerintah desa Seren Selimbau sehingga  memudahkan  dalam  tahap  pelaksanaan kegiatannya.

## Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Metode  yang  digunakan  dalam  program pengabdian masyarakat ini berupa metode ceramah, tutorial  dan  diskusi.  Adapun  tahapan  pelaksanaan kegiatan  program  kemitraan  masyarakat  ini  adalah sebagai berikut :
 Langkah 1 (Metode Ceramah)
Mitra  diberikan  wawasan  mengenai mengenai penyusunan RPJMDes, RKPDes, Design & RAB  serta  APBDes,  penyusunan  perencanaan kegiatan  dan  keuangan  desa,  dan  pengelolaan keuangan terkait Dana Desa dan pembuatan laporan pengalokasian  Dana  Desa.  Langkah  pertama  ini diselenggarakan  selama  9  jam  dan  dihadiri  oleh Perangkat Desa.
 Langkah 2 (Metode Diskusi)
Mitra diajak berdiskusi atau tukar pendapat mengenai penyusunan RPJMDes, RKPDes, Design & RAB  serta  APBDes,  penyusunan  perencanaan kegiatan  dan  keuangan  desa,  dan  pengelolaan keuangan terkait Dana Desa dan pembuatan laporan pengalokasian  Dana  Desa.  Langkah  kedua  ini diselenggarakan  selama  6  jam  dan  dihadiri  oleh Perangkat Desa.
 Langkah 3 (Metode Tutorial)
Mitra  diberikan  pelatihan  dan  materi  yang berkaitan  dengan  penyusunan  RPJMDes,  RKPDes, Design  &  RAB  serta  APBDes,  penyusunan perencanaan  kegiatan  dan  keuangan  desa,  dan pengelolaan  keuangan  terkait  Dana  Desa  dan pembuatan  laporan  pengalokasian  Dana  Desa. Materi  ini  disampaikan  dalam  bentuk  tutorial disertai  dengan  penggunaan  data  laporan  alokasi dana  desa  tahun  2017.  Langkah  ketiga  ini diselenggarakan  selama  20  jam  dan  dihadiri  oleh Perangkat Desa.
 Langkah 4 (Pendampingan)
Mitra  diberikan  pendampingan  langsung tentang  cara  penyusunan  RPJMDes,  RKPDes, Design  &  RAB  serta  APBDes,  penyusunan perencanaan  kegiatan  dan  keuangan  desa,  dan pengelolaan  keuangan  terkait  Dana  Desa  dan pembuatan  laporan  pengalokasian  Dana  Desa. Materi  ini  disampaikan  dalam  bentuk  tutorial disertai  dengan  penggunaan  data  laporan  alokasi dana  desa  tahun  2017.  Langkah  ketiga  ini diselenggarakan  selama  15  jam  dan  dihadiri  oleh Perangkat Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berjudul Mitra / Konsultan Pendamping Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan selama 4 bulan menghasilkan :
 Mitra  atau  Pihak  terkait  seperti  Pemerintah Desa sangat mendukung dari awal kegiatan ini karena  sangat  membantu  pemerintah  desa khususnya  perangkat  desa  dalam  menyusun RPJMDes,  RKPDes,  Design  &  RAB  serta APBDes .
 Pengajaran  dalam  penyusunan  perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Proses berlangsungnya pengajaran ada sedikit kendala tetapi  bukan  dari  pemerintah  desa  atau perangkat  desa  melainkan  dari  akses  menuju ke desa Seren Selimbau dimana Jembatan yang menghubungkan  antara  desa  Tiga  Berkat dengan  desa  Seren  Selimbau  runtuh  sehingga pelatihan  atau  pengajaran  yang  direncanakan dilaksanakan  pada  minggu  pertama  dan  kedua bulan  Juni  sempat  diundur  hingga  jembatan selesai diperbaiki dan bisa dilewati.
 Pembinaan  tentang  pengelolaan  Dana  Desa dan  pembuatan  laporan  pengalokasian  Dana Desa karena Pegawai atau perangkat desa yang selama  ini  kesulitan  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawaban.
Gambar 1. Metode Tutorial
Gambar 1I. Metode Diskusi

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  setelah pelaksanaan  PPM  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah sebagai berikut :
 Dengan  adanya  pendampingan  ini perangkat  desa  dapat  menyusun RPJMDes,  RKPDes,  Design  &  RAB serta APBDes.
 Kegiatan  desa  dapat  berjalan  tepat waktu dan sesuai dengan APBDes.
 Perangkat desa dapat mengelola Dana Desa dan membuat
laporan
pengalokasian Dana Desa

## Saran
Diharapkan adanya kerjasama antara pihak STIM Shanti Bhuana  dengan  beberapa  pemerintah  Desa  untuk membantu  para  perangkat  desa  dalam  menyelesaikan tugasnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  serta  penghargaan kepada  pihak-pihak  yang  telah  berpartisipasi  dalam kegiatan  Pengabdian  pada  masyarakat  yang  dilakukan. Bisa  kepada  institusi  penyedia  anggaran  maupun  hibah (mencantumkan  sumber  dan  skema  hibah  yang digunakan), pihak institusi tempat kegiatan Pengabdian dilakukan,  narasumber,  organisasi  dan  unsur masyarakat,  serta  sivitas  akademika  yang  telah membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian.

## REFERENSI
Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  6  tahun 2014