Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Local Wisdom Dalam Kegiatan Pariwisata Di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kabupaten Samosir
Harles Berman Lumbantobing 1) ; Tunggul Sihombing 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) Harlestobing10@gmail.com ; 2) tlumbantoruan@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  fokus  pemerintah  dalam  meningkatkan  perekonomian negara  bahkan  menjadi  sektor  yang  cukup  penting  dalam  keberlangsungan  perekonomian  masyarakat

## ARTICLE HISTORY
Received [115 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [19 Desember 2022

## ABSTRAK
Dalam  kebijakan  publik  tentang  kepariwisataan  disebutkan  bahwa  pariwisata  bukan hanya  membangun  infrastruktur  namun  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia, keragaman  budaya,  kearifan  lokal  dan  memberdayakan  masyarakat  setempat.  Oleh karena  itu  penyelenggarakan  kepariwisataan  harus  berdampak  bagi  kehidupan masyarakat  lokal  dan    penyelenggaraannya  harus  mengikutsertakan  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Untuk  itu  perlu  adanya pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  local  wisdom  dalam  kegiatan pariwisata  agar  tatanan  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  pariwisata  dapat  mandiri dan  sejahtera.  Selanjutnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  local  wisdom  dalam  kegiatan  pariwisata di  desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  kabupaten  Samosir.  Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Penelitian  menggunakan  teori  M.S.  Grindle yang  menyatakan  bahwa  implementasi  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator,  yaitu kepentingan-kepentingan  terkait,  tipe  manfaat,  derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai, letak  pengambilan  keputusan,  pelaksana  program,  sumberdaya  yang  digunakan, kekuasaan,  kepentingan,  dan  aktor  yang  terlibat,  karakter  lembaga  dan  rezim  yang berkuasa,    tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari  pelaksana.  Implementasi kebijakan  pemberdayaan masyarakat berbasis  local wisdom di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan  seperti  kegiatan  martonun  sadari,  Hita  do  Hutaraja  dan  pelatihan  tenun  ulos masih  belum  maksimal  dilaksanakan.  Faktor  utamanya  adalah  kurangnya  sumber  daya yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa,  daerah,  berserta  kelompok  tenun  ulos  sehingga menyebabkan  manfaat  kebijakan  yang  diperoleh  masih  kurang  dirasakan  masyarakat yang diberdayakan.

## ABSTRACT
In  public policy about tourism it is mentioned tourism is  not only building infrastructure but  protect  human  right,  cultural  diversity,  local  wisdom  and  community  local empowerment.  Therefore,  the  implementation  of  tourism  must  have  an  impact  on  the lives  of  local  communities  and  its  implementation  must  involve  the  community  to participate in implementing these policies. For this reason, it is necessary to implement local  wisdom-based  community  empowerment  in  tourism  activities  so  that  the community  structure  that  participates  in  tourism  can  be  independent  and prosperous.The  purpose  of  this  research  was  to  determine  the  implementation  of community  empowerment  based  local  wisdom  policies  in  tourism  activities  at  Lumban Suhi-Suhi  Toruan  village,  Samosir  Regency.  The  method  used  in  this  study  is descriptive qualitative using the theory of  M.S. Grindle stated that implementation can be  seen  from  several  indicators,  namely  related  interests,  type  of  benefits,  degree  of change to be achieved, location of decision making, program implementers, resources used, power, interests and actors involved, character of institutions and regimes those in  power,  and  the  level  of  compliance  and  response  from  the  implementer.The implementation of community empowerment based on local wisdom policies in Lumban Suhi-Suhi  Toruan  village  like  Martonun  Sadari,  Hita  Do  Hutaraja  and  ulos  weaving training  have  not  been  optimally.  The  obstacle  factor  because  the  lack  of  resources owned  by  the  village  and  regional  governments,  along  with  the  weaving  ulos  group, causing  the  benefits  of  the  policies  obtained  to  be  less  felt  by  the  empowered community.
.

## KEYWORDS
Implementation of Local Wisdom-Based Community
Empowerment Policies, Tourism Activities
This is an open access article under the CC –BY-SA license
maupun  pemerintah.  Kunci  keberhasilannya  terletak  pada  pengelolaan  yang  baik  karena  di  dalamnya terdapat smokeless  industry yang  dapat  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  sumber  devisa  negara seperti transportasi, infrastruktur, pelayanan jasa, komunikasi dan akomodasi.
Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata memang diproyeksikan sebagai tumpuan  ekonomi  Indonesia  di  masa  depan.  Hal  ini  terjadi  karena  melihat  potensi  wisata  alam  dan budaya  Indonesia  yang  unik  dan  tersebar  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari penghasilan devisa yang cukup besar bagi negara dan penghasilan bagi masyarakat.
Pada  2018,  Kementerian  Pariwisata  (Kemenpar)  mencatat  devisa  dari  sektor  pariwisata Indonesia  tahun  2018  tembus  US$  19,29  miliar  atau  hampir  mencapai  target  US$  20  miliar  yang dicanangkan  Presiden  Jokowi  tahun  di  2019.  Devisa  sektor  pariwisata  mencapai  Rp229,5  triliun  atau meningkat  15,4  persen  secara  tahunan  sedangkan  pada  penghujung  2019  pariwisata  ditargetkan mencapai devisa 17,6 miliar dollar AS (Rp 246,4 triliun). Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga kian menanjak. Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7  juta  orang  atau  sekitar  10  persen  dari  total  penduduk  Indonesia  yang  bekerja. ( https://money.kompas.com/read/2019/07/28/172200726/sektorpariwisata-ditargetkan-raup-devisa-rp- 246-triliun-di-2019 Diakses pada 8 desember 2020).
Selanjutnya untuk membuat suatu pariwisata  menjadi sebuah sistem dilakukanlah pemberdayaan masyarakat  dalam  upaya  untuk  mengikutsertakan  masyarakat  di  dalam  kepariwisatan.  Implementasi kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis local  wisdom dalam  kegiatan  kepariwisataan  pada akhirnya  akan  memiliki  nilai  jual  sebab  masyarakat  memiliki  budaya  yang  kuat  dan  diwariskan  turun- temurun, disamping itu masyarakat  dapat menggerakkan sektor ekonomi dari kebudayaan yang melekat pada  mereka.  Secara  tidak  langsung  budaya  yang  dipromosikan  dalam  bingkai  pariwisata  akan mempertahankan pengetahuan lokal di dalam masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  berbasis local  wisdom dalam  pariwisata  menjadi  cara  yang  efektif dalam  membangun  kesejahteraan  masyarakat.  Peraturan  Bupati  No  3 Tahun  2020  Kabupaten  Samosir tentang  alokasi  dana  desa  sebagian  diperuntukkan  untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu  di wilayah  Samosir  ada  PERDA  Kabupaten  Samosir  No.  2  Tahun  2006  Tentang  pemberdayaan  dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat.
PERDA Kabupaten Samosir No.2 Tahun 2006 dibuat dengan tujuan pelestarian kearifan lokal yang ada  di  Samosir  sekaligus  menyatakan  adanya  pengakuan  dan  penerimaan  terhadap  kebudayaan masyarakat dan lembaga-lembaga adat yang ada di kabupaten Samosir sendiri. Pengakuan dan adanya pemberdayaan  terhadap  masyarakat  adat  dan  kearifannya  diyakini  akan  menunjang  keberlangsungan pembangunan  Nasional  dan  Daerah  sekaligus  kebudayaan  lokal  yang  perlu  diberdayakan,  dibina  dan dilestarikan.
Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan terletak di Kabupaten Samosir merupakan salah satu desa yang potensial  dalam  menerapkan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis local  wisdom .  Penduduk desa Lumban Suhi-Suhi Toruan umumnya berprofesi petani, nelayan dan pengrajin ulos dimana laki-laki biasanya  bertani  dan  perempuan  membuat ulos untuk  pakaian  dan  keperluan  upacara  adat  Batak. Pengetahuan membuat ulos telah dipelajari sejak dulu dan diwariskan turun-temurun.
Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa dalam  menunjang kegiatan pariwisata dilakukan dengan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis local wisdom yaitu martonun  sadari kegiatan  yang dilaksanakan  dua  hari  dalam  seminggu  yaitu  pada  hari  Selasa  dan  Sabtu  dari  mulai  pukul  09.00-17.00 Wib.  Dalam  acara  yang  diberi  nama Martonun Sadari masyarakat  ikut  serta  memperkenalkan pengetahuan  tradisional  dari  suku  Batak  yaitu martonun ulos (membuat ulos atau  kain  Batak).  Dalam kegiatan  ini  masyarakat  yang  terlibat  adalah  kaum  ibu-ibu  yang  menenun ulos dan  tergabung  dalam kelompok tenun Hutaraja.
Kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis local wisdom dalam  kegiatan  wisata  yang dilaksanakan  di  desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  seperti Martonun  Sadari ,  pemberdayaan ulos dan melalui  kelompok-kelompok  tenun  memang  belum  dilaksanakan  secara  maksimal.  dalam  hal pengimplementasian  kebijakan  masih  sepenuhnya  mengadopsi  model western administration sebagai penggerak  adalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  padahal  untuk  mengimplementasikan  secara maksimal pemerintah seharusnya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yaitu indigeneous public administration yaitu    konsep  untuk  mengisi  kekosongan  yang  ada  dalam western  public administration.
Peran  pemerintah  dalam  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat ( enabling ) belum maksimal. Faktanya, di desa belum tercipta iklim  berkembangnya  potensi  masyarakat  terutama  di  dalam  kelompok  tenun  karena  kegiatan  pelatihan kelompok  tenun  yang  belum  dilakukan  secara  masif  dan  berkesinambungan.  pelatihan  pembuatan ulos
sendiri baru dilakukan dua kali dalam 1 tahun belakangan hal ini tidak sebanding dengan perkembangan kuantitas setiap kelompok yang sangat pesat.
Selanjutnya, dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat ( empowering ) melalui pemberian  masukan  (input)  berupa  bantuan  dana,  pembangunan  prasarana,  pengembangan  lembaga pendanaan,  penelitian  dan  pemasaran  serta  pembukaan  akses  berbagai  peluang  ( opportunities )  yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. pada empowering ini pemerintah Lumban Suhi-Suhi Toruan  bekerja  sama  dengan  Dinas  Pariwisata,  Dinas  Budpora    dan  lembaga  diluar  pemerintah  sudah melakukan  berbagai  program  pelatihan  tenun,  pelatihan manggatip (menciptakan  motif  tenun)  dan pewarnaan alami untuk mewarnai ulos .
Dalam  perlindungan  terhadap  masyarakat  belum  ada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah desa misalnya dalam kondisi masa pandemi yang menyebabkan harga ulos tidak laku dipasaran ataupun harga menurun drastis pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban masyarakat. Dari  berbagai  masalah  umum  tersebut  akar  masalah  menurut  penulis  terletak  pada  sumber  daya manusia  dan  aktor  pelaksana  yang  kurang  memiliki  kompetensi  dalam  melaksanakan  pemberdayaan berbasis local wisdom dalam  kegiatan  pariwisata  di  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan.  Grindle  secara  jelas mengatakan  implementasi  akan  berhasil  apabila  isi  kebijakan  seperti  sumber  daya  dan  lingkungan kebijakan seperti kepatuhan kelompok sasaran dijalankan dengan maksimal.

## LANDASAN TEORI

## Kebijakan Publik
Dye (dalam Abidin : 2012:18) berpendapat bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu, berbeda dengan itu Freedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran atau kehendak ( purpose ). Jadi dapat dikatakan kebijakan publik  adalah  tindakan  pemerintah  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  yang  ada  pada  publik  atau masyarakat.

## Implementasi Kebijakan
Ripley and Franklin (dalam Winarno 2016:134) ) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi  setelah  Undang-undang  ditetapkan  yang  memberikan  otoritas  program,  kebijakan,  keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi tersebut merujuk pada tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.
Selain  itu,  implementasi  kebijakan  menurut  Richard  Rose  (dalam  Winarno  2002:55) mengemukakan  bahwa  kebijakan  hendaknya  dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit banyak  berhubungan  beserta  konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada sebagai  suatu  keputusan  tersendiri.  Kebijakan  dipahami  sebagai  arah  atau  pola  kegiatan  dan  bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Solichin 2002:5).

## Model Implementasi Kebijakan
Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap
suatu fenomena (Indiahono 2009:19). Pada prinsipnya
terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas ke bawah ( topdown ) dan dari bawah ke atas ( bottom-up ), serta pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa ( command and control ) dan pola pasar (Nugroho 2003: 167).
Adapun, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat di tentukan oleh tingkat implementability yang terdiri atas content of policy dan context of policy. 1. Content of policy menurut Grindle adalah: a. Interest affected b. Type benefits c. Extent of change envision d. Site of decision making e. Program Implementor
f. Resources Committed
2. Context of Policy menurut Grindle adalah:
a. Kekuasaan,kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat
b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

## Pemberdayaan Masyarakat
Menurut  Sulistiyani  (2004:77)  secara  etimologis  pemberdayaan  berasal  dari  kata  “daya”  berarti kekuatan  atau  kemampuan.  Bertolak  dari  pengertian  Sulistiyani  tentang  pemberdayaan,  maka pemberdayaan  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  menuju  berdaya,  atau  proses  untuk  memperoleh daya/kekuatan,  dan  atau  proses  pemberian daya/kekuatan  dari  pihak  yang  memiliki  daya  kepada  pihak yang kurang atau belum berdaya.
Pembangunan  pariwisata  berbasis  masyarakat  menurut  Madiun  (2008:  54)  dapat  dilihat  sebagai sebuah  aktivitas  masyarakat  lokal  untuk  mempromosikan  berbagai  nilai  dan  menciptakan  suatu masyarakat yang diisi dengan energi dengan memanfaatkan alam, budaya, sejarah, industri, orang-orang yang  mempunyai  bakat,  dan  sumber-sumber  daya  lainnya  secara  penuh.Pembangunan  pariwisata berbasis  masyarakat  menginginkan  seluruh  komponen  dan  anggota  masyarakat  untuk  berpikir, berdiskusi, dan mengambil tindakan-tindakan nyata.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Dalam  penelitian  yang  akan  dilakukan, peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan pendekatan  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk  menjelaskan  realitas  secara  konsektual, interpresi  terhadap  fenomena  yang  menjadi  perhatian  peneliti  dan  memahami  perspektif  partisipan terhadap masalah yang terjadi. Kemudian, pendekatan deskriptif memusatkan perhatian pada masalah- masalah yang saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan  fakta-fakta  tentang  masalah  yang  diselidiki  sebagaimana  adanya  dan  diiringi  dengan interpresi rasional.
Dalam  memperoleh  data  penelitian  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara  mendalam,  observasi  dan  dan  dokumentasi.  Sementara  untuk  menguji  keabsahan  datanya penulis  menggunakan  triangulasi  data.  Melalui  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  ini,  peneliti menggunakan  teknik  triangulasi  sumber,  triangulasi  metode,  tringulasi  penyelidikan  dan  triangulasi  teori di  mana  data  dikumpulkan  dari  narasumber serta  dikaitkan  juga  dengan  teori-teori  yang digunakan  dan dipahami oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  teori  implementasi  kebijakan  Merilee  S  Grindle  juga  menetapkan  bahwa  isi  kebijakan menjadi  hal  yang  penting  dalam  proses  pengimplementasiannya,  dimana  ia  mengkategorikan  bahwa implementasi  kebijakan  dapat  berjalan  apabila  isi  kebijakannnya  memiliki  enam  kriteria  yang  ia maksudkan,  yaitu  kepentingan-kepentingan  terkait,  jenis  manfaat  yang  diperoleh,  perubahan  yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. selain itu dalam konteks atau lingkungan kebijakan /ada tiga kriteria yaitu Variabel  lingkungan  kebijakan  mencakup:  Seberapa  besar  kekuasaan,  kepentingan,  dan  strategi  yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
Kepentingan Terkait Dalam Kebijakan Pemberdayaan Berbasis Local Wisdom Dalam Pariwisata Teori  dari  Grindle  menyampaikan  proses  kebijakan  dilaksanakan  bertitik  tolak  dari  perspektif bahwa  keputusan-keputusan  politik  (kebijakan)  yang  telah  ditetapkan  oleh  pembuat  kebijakan  harus dilaksanakan  oleh  administrator-administrator  atau  birokrat-birokrat  pada  level  bawahnya.  Karenanya setiap Aktor-aktor penentu kebijakan akan berusaha menempatkan kepentingan mereka pada kebijakan- kebijakan  yang  melibatkan  minat  mereka,  sehingga  kepentingan  mereka  terakomodasi  di  dalam kebijakan.
Kebijakan Pemberdayaan Berbasis Local Wisdom di Lumban Suhi-suhi dalam kegiatan Pariwisata merupakan  implementasi  dari  UU  No.6  tahun  2014  tentang  desa  yang  kemudian  dirumuskan  dalam RPJMDes  dan  visi  misi  desa,    UU  No  10  tahun  2009  tentang  kepariwisaaan  dan  PERDA  Kabupaten
Samosir  No.25  Tahun  2006  tentang  pemberdayaan  dan  pelestarian  serta  pengembangan  adat  istiadat, kebiasaan.kebiasaan masyarakat dan lembaga adat.
Adapun  pihak-pihak  kepentingan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  di  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan yaitu  Kelompok  Tenun  Hutaraja  (Desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan),  Dinas  Pariwisata  sebagai  aktor pelaksana dalam kegiatan pariwisata di Samosir, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kabupaten Samosir,  Pemerintah  Desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  yang  memiliki  keterlibatan  dalam  kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, lembaga swasta seperti Toba Tenun, dan Masyarakat desa Lumban Suhi-Suhi Toruan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam,  dokumentasi  dan  observasi  kepentingan  didalam kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis local  wisdom ,  penulis  menginterpretasikan  setiap kepentingan memiliki hubungan satu sama lain karena pariwisata yang ditawarkan di desa ini merupakan salah  satu  sarana  untuk  melestarikan  budaya  maka  dari  itu  konflik  kepentingan  antar  aktor-aktor pelaksana  minim  dan  dapat  diminimalisir.  Adapun  yang  perlu  dimaksimalkan  adalah  perlu  adanya kolaborasi  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan  yang  sama  mengingat  selama  ini  pelaksanaan pemberdayaan  berbasis local  wisdom masih  sebatas  koordinasi  antara stake  holder belum  adanya kolaborasi dalam  mengadakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Tipe Manfaat Kebijakan Yang Diperoleh
Implementasi  kebijakan  menurut  Richard  Rose  (dalam  Winarno  2002:55)  mengemukakan  bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka  yang  bersangkutan  daripada  sebagai  suatu  keputusan tersendiri.  Hal ini  sama  dengan  teori  Grindle  yang  mempertimbangkan  manfaat  sebagai indikator  untuk menggambarkan keberhasilan suatu kebijkan yang dilaksanakan oleh implementor.
Secara  manfaat  kegiatan Martonun  Sadari memang  masih  minim  dalam  membuat  masyarakat berdaya  dan  mandiri  sebagaimana  tujuan  dari  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Implementor  atau  pemerintah  desa  dalam  proses  memandirikan  masyarakat  sudah melakukan  pembinaan  melalui  interaksi  langsung  dengan  kelompok  tenun ulos terutama  dalam membagikan  pengetahuan  dalam  berinteraksi  dengan  wisatawan  dan  menjelaskan  tentang  cara-cara pembuatan ulos .  adapun  manfaat  yang  belum  dirasakan    disebabkan  oleh  wabah  covid-19  yang berimbas pada berkurangnya wisatawan untuk datang berkunjung ke dusun Hutaraja Lumban Suhi-Suhi Toruan.
Program  pemberdayaan  pengrajin ulos  mangiring bermanfaat  dalam  segi  ilmu  pengetahuan karena  masyarakat  diajarkan  dalam  pewarnaan  alami  untuk ulos namun  secara  ekonomi  kurang berdampak karena para penenun tidak memproduksi ulos yang dilatih dengan pewarnaan alami secara masif  atau continuous  process melainkan  memproduksinya  hanya  untuk  stok  atau  dijual  secara  online karena  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  para  pengrajin ulos di  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  lebih memilih menenun ulos jenis karo (kain yang dipakai masyarakat karo dalam prosesi adatnya).

## Derajat Perubahan
Suatu kebijakan yang dibuat harus memiliki banyak manfaat sekaligus  memberikan perubahan yang  membangun  kesejahteraan  masyarakat.  Adapun  yang ingin dijelaskan dalam  penelitian ini  adalah seberapa  besar  sebuah  kebijakan  dibuat  memberikan  perubahan  yang  hendak  ingin  dicapai  melalui suatu proses implementasinya.
Pelaksanaan  pemberdayaan  berbasis local  wisdom dalam  kegiataan  pariwisata  di  Lumban  Suhi- Suhi Toruan memang dilaksanakan agar masyarakat ikut terlibat sebagai pelaku wisata yang sadar akan budaya  dan  pelestariannya.  Keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  memberikan  keuntungan  kepada wisatawan karena dapat melihat pembuatan ulos dengan memakai alat tenun tradisional gundongan. Perubahan  yang  diinginkan  oleh  Dinas  Budpora  Samosir  belum  sepenuhnya  tercapai  pada masyarakat karena tenun yang diberdayakan pada akhirnya belum dapat diproduksi secara masif karena persoalan  ekonomi  dan  pasar.  Hal  ini  terlihat  dari  Masyarakat  yang  lebih  memilih  menenun ulos jenis Karo karena lebih menguntungkan secara ekonomi dan efisien dalam mengerjakan padahal kebijakan ini bermaksud  agar  masyarakat  melihat  kebijakan  pemberdayaan  ini  sebagai  ajang  untuk  pelestarian  dan memaknai ulos sebagai  tradisi  dan  budaya  yang  harus  dipertahankan  bukan  cuma  dari  sisi  ekonomi (untung  dan  rugi). ulos Karo  memang  dapat  diselesaikan  2-3  lembar  per  minggu  sedangkan  jenis ulos mangiring yang  diberdayakan  1-2  lembar  per  minggu.  Namun  bila  dilihat  dari  pelestariaan  nilai-nilai budaya termasuk pengetahuan tradisional dan alat-alat tradisional dalam pembuatan ulos ini sudah dapat tercapai.
Selain itu, Pihak pemerintahan  desa menginginkan terjadi perubahan di masyarakat dalam aspek kesadaran  sebagai  pelaku-pelaku  pariwisata  sekaligus  menjaga  tradisi  dan  pengetahuan  lokal  dalam menenun ulos .  hal  ini,  sudah  tercapai  karena  masyarakat  sebagai  pelaku  wisata  sudah  ramah  kepada wisatawan yang berkunjung salah satunya dengan menawarkan berbagai jenis ulos Batak dan
Sumber  daya  manusia  dan  aktor  pelaksana  dalam  implemtasi  kebijakan  pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber  daya  yang  ada.  Sumber  daya  dalam  suatu  instansi  akan  berpengaruh  terhadap  kinerja  suatu kebijakan.  Selain  itu,  dalam  menjalankan  suatu  kebijakan  harus  didukung  dengan  adanya  pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sumber  daya  manusia  pelaksana  kebijakan  secara  kuantitas memang tidak cukup dalam  melaksanakan seluruh pemberdayaan yang ada di desa Lumban Suhi-Suhi Toruan  dikarenakan  perbandingan  perangkat  desa  yang  berjumlah  6  orang  ditambah  3  orang  kepala dusun  sangat  sedikit  dibandingkan  banyaknya  kelompok-kelompok  maupun  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan  di  desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  dan  harus  didampingi  namun  strategi  yang  dijalankan oleh  pemerintah  desa adalah    memposisikan  pemuda  dan  mahasiswa  (KKN)  sebagai pelaksana  dalam pelaksanaan pemberdayaan berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata.  Keberadaan mahasiswa dan  pemuda  setempat  yang  sedang  dalam  masa  perkuliahan  akan  menambah  kuantitas  sekaligus kuliatas  pemerintah  desa  dalam  mengadakan  kegiatan-kegiatan  maupun  pemberdayaan  kepada masyarakat  terutama  membantu  dari  segi  teknologi  dan  ide-ide  yang  inovtif  dan  bervariasi  misalnya dalam menyebarkan kegiatan pariwisata dan mendokumentasikan kegiatan yang sedang dilakukan.
Selanjutnya,  secara  kualitas  pemerintah  desa  masih  kurang  maksimal  dalam  melaksakan pemberdayaan  masyarakat  berbasis local  wisdom ini  karena  pemberdayaan  ini  membutuhkan  keahlian khusus  dan  pemaknaan  dalam  tradisi  misalnya  membuat ulos lebih  baik  akan    diwakilkan  oleh masyarakat desa atau pembuat ulos yang berpengalaman dan tahu manfaat dan kegunaan ulos secara tradisi  untuk  menjadi  intruktur  pemberdayaan  pembuatan ulos agar  pelaksanaannya  berkualias  dan masyarakat  dapat  memaknai  kembali  tradisi ulos .  hal  ini  dilakukan  dengan    kolaborasi  dengan  Dinas Kebudayaan di Kabupaten Samosir.
Selain  itu,  penulis  melihat  aktor  pelaksana  sudah  berkomitmen  dalam  melaksanakan  kebijakan ini.  hal  ini  dibuktikan  dengan  kebijakan  ini  dilaksanakan  dengan  fasilitator  dari  pihak  swasta  yang  ahli dibidang pembuatan ulos dan memahami motif-motif ulos dan pewarnaan alami ulos Batak.
Kekuasaan Kepentingan Dan Strategi Dalam Kebijakan Pemberdayaan Berbasis Local Wisdom. Dalam  suatu  kebijakan  perlu  dipertimbangkan  pula  kekuatan  atau  kekuasaan,  kepentingan  serta strategi  yang  digunakan  oleh  para  aktor  yang  terlibat  guna  memperlancar  jalannya  pelaksanaan  suatu implementasi  kebijakan.  Bila  hal  ini  tidak  diperhitungkan  dengan  matang,  sangat  besar  kemungkinan kebijakan yang diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
Dalam  budaya  dan  sosial  masyarakat  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  masih  memegang  budaya- budaya leluhur termasuk dalam penyelenggaraan event - event wisata. Di Desa ini masih ada natua-tua ni huta maka  dalam  setiap  pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan  desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  harus melibatkan natua - tua nihuta karena  pengaruh  adat-istiadat  yang  masih  kental  misalnya  dalam mengadakan Event Hita Do Hutaraja pemerintah desa harus meminta izin kepada natua-tua ni huta agar dusun Hutaraja Pardamean dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan event pemerintah desa Kepentingan  ini  bisa  digunakan  oleh  pemerintah  desa  atau stake  holder dalam  memperkuat kerjasama  diantara  para  pihak  misalnya  dengan  mengajak  kerjasama natua-tua demi  mengembangkan wisata Hutaraja dengan menampilkan upacara-upacara adat. Peran natua-tua dalam kebijakan ini dapat menjadi sumber informasi terutama dalam penghayatan dan pemaknaan kembali nilai-nilai di masyarakat Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  misalnya  dalam  menghayati  upacara-upacara  adat  yang  dilaksanakan, menghayati makna ulos dalam tradisi bangsa Batak.

## Karakteristik rezim pelaksana, Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap.
Pemerintahan  desa  memiliki  karakteristik  terbuka  dalam  menjalankan  pemberdayaan  berbasis local wisdom yang ada di Lumban Suhi-Suhi Toruan. Hal ini terlihat dari proses musrembang desa yang dilakukan  melalui  musyawarah  dusun  dan  musyawarah  kelompok-kelompok  masyarakat  seperti kelompok tenun, nelayan, kelompok tani dan PKK. Proses dalam mengetahui permasalahan desa melalui musyawarah desa  menjadi dasar penulis melihat bahwa pemerintah desa dalam mengambil keputusan atau kebijakan di desa selalu berdasarkan kepada permasalahan yang ada di masyarakat.
Selain  dari  musyawarah  yang  diadakan  oleh  pemerintah  desa  pelibatan  masyarakat  dalam berbagai  kegiatan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  desa  menjadikan  masyarakat  memiliki  kepercayaan terhadap  pemerintah  desa  dalam  memberdayakan  masyarakat  dalam  pariwisata.  Kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  bisa  dilihat  dari  kepatuhan  masyarakat  dalam  keikut  sertaan dalam Martonun  Sadari maupun  dalam  event hita  do  Hutaraja 2  terutama  dalam  melibatkan  seluruh lapisan masyarakat karena hampir keseluruhan acara di isi oleh masyarakat yang merupakan hasil dari latihan dan pembinaan dengan pemerintahan desa.
Tantangan  Kebijakan  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis Local  Wisdom Dalam  Kegiatan Pariwisata
Pada  setiap  implementasi  sebuah  kebijakan  pasti  memiliki  tantangan  dan  Peluang  dalam melaksanakan  dan  menerapkan  sebuah  kebijakan  hal  ini  terjadi  pada  kebijakan  pariwisata, pemberdayaan dan local wisdom . tantangan  dalam  mewujudkan  dan  memaksimalkan  Implementasi  Kebijakan  pemberdayaan masyarakat  berbasis local  wisdom dalam  kegiatan  pariwisata  terletak  pada  pelaksanaan  kebijakan. Kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom dalam kegiatan pariwisata masih diterapkan dan dilaksanakan seperti kebijakan pada umumnya di Indonesia padahal  kebijakan ini adalah kebijakan yang berbeda dengan kebijakan yang umum karena kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh  karakteristik yang cukup unik dan berbeda baik dalam segi sosial masyarakat, suku bangsa, adat istiadat, geografis, dan juga kemajemukan budaya yang ada.
Dalam prakteknya kebijakan pemberdayaan masayarakat berbasis local wisdom di Lumban Suhi- Suhi  Toruan  harus  diterapkan  dengan  konsep  kebijakan Western  public  administration dengan  diiringi konsep Indigeneous  Public  Administration yaitu  suatu  konsep  yang  dikonstruksi  untuk  mengisi  ruang kosong yang tidak ditempati oleh Western Public Administration.
Representasi  indigenous  adalah  indigenization  yaitu  sistem  administrasi  lokal  atau  tradisional namun  bukan  sederhana.  Indigenization  berarti  upaya  untuk  membuat  implementasi  atau  administrasi supaya  sesuai  dengan  kultur  lokal.  Indigenization  dapat  berarti  upaya  untuk  mentrasformasi administration, government, dan governance yang selaras dengan kultur setempat.
Pada  prinsipnya  kekuasaan  diluar  dari  pemerintahan di  Lumban  Suhi-Suhi Toruan  yang  sangat berpengaruh di masyarakat yaitu Tokoh masyarakat atau Natua - tua bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa  maupun  daerah  dalam  memaksimalkan  pelaksanaan  kebijakan  pemberdayaan  berbasis local wisdom di  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan.  peran Natua-tua di  dalam  implementasi  adalah  sebagai  seorang pembimbing dalam pembuatan ulos maupun sebegai orang yang berbagi pemahaman tentang nilai-nilai budaya dari sebuah ulos tradisional.
Indigeneous  Public  administrasion akan  menentukan  kebijakan  pemberdayaan  masyarakat  yang akan  berfokus  kepada  potensi  masyarakat  dan  kekayaan  budaya  di  dalam  masyarakat  Lumban  Suhi - Suhi  Toruan.  Model  administrasi  publik  yang  berbasis  pada  indigenous  dilaksanakan  untuk mengekplorasi  dan  mengembangkan  adminisitrasi  berdasarkan  konteks  yang  berbasis  pada  nilai-nilai budaya,  adat  istiadat  dan  agama.  Dia  lahir  berangkat  dari  suatu  pikiran  adanya multiple  solutions  to problems  of  public  administration. Administrasi  yang  solutif  adalah  administrasi  yang  melibatkan (mempertimbangkan)  tradisi-tradisi  lokal.  Kebijakan  ini  diharapkan  melibatkan  seluruh  lapisan masyarakat termasuk natua-tua ni huta , kelompok-kelompok tenun, dan masyarakat lokal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Berdasarkan  kepentingan  aktor  pelaksana  implementasi  pemberdayaan  masyarakat  berbasis local wisdom mempunyai  kepentingan  yang  berbeda-beda  namun  tidak  ada  konflik  kepentingan  karena kepentingan  yang  ada  masih  terhubung  satu  sama  lain.  Para  pelaksana  perlu  untuk  membuat kolaborasi yang erat agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan maksimal.
2.  Dari segi manfaat kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local wisdom masih belum maksimal karena dampak  pandemi  selain itu  kurannya  manfaat  dalam  segi  pemaknaan  terhadap  tradisi-tradisi local mengakibatkan  para  penerima  manfaat  lebih  mempertimbangkan  manfaat  secara  ekonomi daripada pemaknaan dan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya ulos.
3.  Derajat  perubahan  yang  diakibatkan  oleh  kebijakan  ini  belum  terlihat  masif  karena  ekonomi  kreatif yang menjadi tujuan dari kebijakan belum maksimal selain itu persperktif masyarakat dalam menenun
ulos Batak  belum  mengalami  perubahan  signifikan  terutama  dalam  orientasi  dalam  menenun ulos dimana masih beriorientasi pada hasil ekonomi dari ulos bukan pelestarian budaya.
4.  Sumberdaya dan aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis local  wisdom dalam  kegiatan  pariwisata    secara  kuantitas  dan  kualitas  masih  kurang  namun pemerintah  punya  strategi  yaitu  mengikut  sertakan  mahasiswa  KKN  dan  pemuda  desa  dalam melaksanakan  kebijakannya.  Selain  itu  aktor  pelaksana  dalam  kebijakan  berkomitmen  dalam melaksanakan  kebijakan  meskipun  kapasitas  dalam  memberdayakan  masih  kurang  namun strateginya adalah melibatkan pihak swasta yang berkompeten dan berkapasitas.
5.  Dalam  kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  pelaksana  harus  melibatkan natua-tua  nihuta dalam pelaksanaan  kebijakan  karena  memiliki  pengaruh  yang  luas  dalam  mengatur  kehidupan  sosial masyarakat  desa,  selain  itu  pelibatan  ini  akan  menjadi  strategi  yang  baik  untuk  melaksanakan kebijakan pemberdayaan ini.
6.  Berdasarkan karakteristik rezim pelaksana, tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan kebijakan  pemerintah  sudah  melakukan  tugasnya  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya.  Pemerintah desa juga  melakukan musyarawah dari tingkat dusun sampai tingkat desa untuk mendengarkan dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan.
7.  Tantangan  implementasi  adalah  pemerintah  harus  menerapkan western  public  administration dilengkapi  dengan indegenoous  public  administration. Sangat  penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan melibatkan peran natua-tua ni huta, kelompok tenun ulos dan masyarakat lokal secara penuh.

## Saran
1.  Pihak-pihak  berkepentingan  yang  terkait  dalam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis  local wisdom  di  desa  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan,  terkhususnya  pemerintah  Desa,  Dinas  pariwisata,  Dinas Budpora  dan Kelompok Tenun dan Natua-tua ni huta, saling bersinergi dalam mengembangkan dan mengawasi  tiap-tiap  kelompok-kelompok  sasaran  yang  dibentuk  dalam  mewujudkan  pemberdayaan masyarakat.  Tidak  hanya  memberikan  sarana  melainkan  juga  prasarana  kepada  masyarakat,  agar kelompok yang terbentuk dapat berjalan  berkesinambungan menjadi kelompok mandiri dalam segala aspek.
2.  Pihak-pihak berkepentingan yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan berbasis local wisdom dalam pariwisata  di  Lumban  Suhi-Suhi  Toruan  perlu  menyediakan  ruang  pelatihan  kepada  pelaksana kebijakan,  agar  memiliki  kompetensi  yang  cukup  dalam  mengerjakan  kegiatan  pemberdayaan, khususnya Kelompok Tenun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  Wahab  Solichin.  2008.  Analisis  Kebijaksaan  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik, Jakarta.Penerbit Salemba Humanika Aziz,  Moh  Ali  dkk.  2005.  Dakwah  Pemberdayaan  Masyarakat  :  Paradigma  Aksi  Metodologi.
Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.
https://money.komps.com/read/2019/07/28/172200726/sektor-pariwisata-ditargetkan-raup-devisa-rp- 246-triliun-di-2019 dikses desember 2020
Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yoyakarta: Gava Media.
Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitiatif. Bandung: PT Remaja Roscdakarya Offset. Nugroho, Riant. (2009). Publik Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Peraturan Bupati No 3 Tahun 2020 Kabupaten Samosir. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 2 Tahun 2006 Sulistiyani, A.T. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Jogjakarta :Gava Media Syahputra,  B.,  Suripsto  &  Yulvia  C.  2018.  Indigeneous  Public  Administration:  Melihat  Administrasi Publik  Dari  Perspektif  Kearifan  Lokal  (Local  Wisdom),  Jurnal  Ilmu  Administrasi.  Volume  XV No.2.
Tachjan, Prof. H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Panduan Undang-Undang No 10 tahun 2009 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014