## POLITIK RUANG NKRI: BPUPKI sampai Majelis Konstituante

## Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: lubismymarga@gmail.com

## ABSTRACT
This paper tries to explain the important picture of the space that was wanted to be created by  a  common  desire,  which  previously  Indonesian  people  were  still  locked  by  colonialism. The space to be created is an independent and independent state, but how is it created? there must be a fierce struggle and debate in producing a country that can be picked dynamically. The  author  departs  from  qualitative  research,  where  the  data  is  obtained  from  library research in the form of descriptive analysis. Stages of data analysis in this study include data reduction, data display, and conclusion drawing. The conclusion is that the basic debate and form of the state is the struggle for political space to dominate the country, but the struggle and debate is a necessity because it has already happened before independence Indonesia. So for researchers that the debate and struggle over the political space of the Indonesian State is a  result  of  the  accommodation  of  historical  independence  at  the  same  time  it  is  very reasonable  because  the  space  produced  is  a  democratic  space.  It's  just  that  it  needs  to  be emphasized  that  every  dynamics  should  be  in  accordance  with  the  applicable  constitution, not by means of radicalism.
Keywords: Intrinsic; The Politics Space; State Constitution

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  menjelaskan  gambaran  penting  ruang  yang  ingin  diciptakan  oleh keinginan  bersama-sama,  yang  sebelumnya  masyarakat  Indonesia  masih  terkunci  oleh penjajahan  kolonialisme.  Ruang  yang  ingin  diciptakan  tersebut  berwadah  negara  yang mandiri dan merdeka, namun bagaimana ruang tersebut tercipta ?. pasti ada perebutan dan perdebatan  sengit  dalam  memproduksi  negara  yang  dapat  dipetik  dinamikanya.  penulis berangkat  dari  penelitian  kualitatif,  dimana  data-data  tersebut  diperoleh  dari  studi kepustakaan  (library  ressearch)  dalam  bentuk  analisis  deskriptif.  Tahapan  analisa  data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Hasil kesimpulannya bahwa perdebatan dasar dan bentuk negara adalah perebutan politik ruang untuk  mendominasi  negara,  namun  perebutan  dan  perdebatan  tersebut  sebuah  keniscayaan karena  memang  sudah  terjadi  sebelum  kemerdekaan  Indonesia.  Sehingga  bagi  peneliti bahwa  perdebatan  dan  perebutan  politik  ruang  Negara  Indonesia  ini  merupakan  hal  yang sememangnya hasil dari akomodasi sejarah kemerdekaan, sekaligus ini sangat wajar karena ruang yang diproduksi adalah ruang demokrasi. Hanya saja perlu ditekankan bahwa setiap dinamika  seyogyanya  mesti  sesuai  dengan  konstitusi  yang  berlaku,  bukan  dengan  cara radikalisme.
Kata Kunci: Intrinsik, Politik Ruang, Dasar Negara,

## PENDAHULUAN
Indonesia khususnya terkait
masalah  politik  dan  kenegaraan  telah menjadi  perdebatan  yang  sangat  panjang dan  sengit  dalam  sejarahnya,  dari  rentang masa  pra-kemerdekaan  hingga  pasca- reformasi/amandemen konstitusi. Pemetaan sejarah terbukti dari masa Orde Lama yaitu periode revolusi (1945-1949), liberal (1955-1959), atau dalam rentang sejarahnya biasa disebut dengan demokrasi parlementer,  Periode  despot  (1959-1966) atau biasa disebut dengan sistem demokrasi terpimpin.  Sehingga  perdebatan  panjang dan  sengit  tersebut,  terwariskan  pada  masa Orde  Baru  periode  despot  (1966-1998), serta  reformasi  (1998-sekarang).  Sejarah membuktikan bahwa pergerakan demokratisasi di Indonesia selalu mengalami  fluktuatif  dari  periode  mula- mula  ke  periode  kontemporer,  mengingat bahwa  Indonesia  secara  menyeluruh  masih belum bisa menemukan jati dirinya sebagai negara yang merdeka, dalam artian empiris.
Sejarah  membuktikan  bahwa  cita- cita  demokrasi  sebagai  negara  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  equilibrium dan  kesejahteraan  bangsa  dan  negara (welfarestate) masih  belum  sepenuhnya tercapai.  Fenomena  tersebut  sebenarnya bukan  hanya  dirasakan  di  Indonesia  saja sebagai  negara  demokrasi,  melainkan negara-negara  demokrasi  lainnya  pun merasakan hal yang sama tentang perlakuan kebijakan negara terhadap negaranya,  seperti  halnya  pernyataan  R. William  Liddle  dalam  makalahnya  yang berbicara  tentang  demokrasi  di  Indonesia dan Amerika, antara lain:
“…Demokrasi mengecewakan banyak  orang.  Tiga  tahun  lalu Presiden Barrak Obama menjanjikan sebuha permulaan baru Amerika, negara demokrasi tertua di dunia, namun belum berhasil mengabulkan semua tuntutan masyarakatnya. Usaha presiden langsung  direspon  pemberontakan Tea  Party (Partai Teh)…  Obama  di protes  kembali  oleh Occopy  Wall
Street (Menduduki  Wall  Street)…” (R. William Liddle, 2011: 7)
Indonesia  sebagai  negara  hukum dalam  sejarahnya  hingga  kini,  baik  dalam pembangunan  ideologi  dan  politik  secara penerapannya  sangat  rumit  sekali  untuk dicari  solusi,  seperti  apa  teori  yang seharusnya  diterapkan  -untuk  melihat bangsa  ini  dinilai  sebagai  negara  yang berkualitas dan diakui kemapanan-nya oleh dunia. Mengingat dalam sejarahnya sebelum modus  vivendi, bahwa  Indonesia sebagai  ruang  yang  berpenghuni,  masih meraba-raba  bagaimana  format  filsafat dasar  dalam  membentuk  sebuah  negara baru dan merdeka. Pasca terbitnya Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  bahwa pertarungan  mendominasi  ruang  negara terus berlanjut dengan menyentuh perdebatan legal-formal negara. Perdebatan tersebut  secara  garis  besar  terjadi  antara dua kubu dalam politik antara politik Islam dan  politik  nasionalis.  Bahkan  sampai runtuhnya  Orde  Baru  jati  diri  Indonesia masih belum  tampak mapan dalam penerapan  kebijakan  negara  secara  politik dan hukum.
Permasalahan  diatas  untuk  lebih tergambar maksudnya, maka peneliti mulai mengulas mengenai sejarah dan perkembangan  politik  ruang  di  Indonesia pada  era  merdeka  UUD  1945,  RIS  dan UUDS  1950  sampai  pada  perdebatan  di sidang  Majelis  Konstituante  di  Indonesia (Constuent Assembly Debates in Indonesia) dengan  judul  “Politik  Ruang  NKRI: BPUPKI sampai Majelis Konstituante”
INTRIK  POLITIK  RUANG  BPUPKI (29 MEI – 1 JUNI 1945)
Gerakan kebangkitan nasional muncul  pada  1908,  disusul  dengan  wacana perdebatan  mengenai  seperti  apa  konsep negara  bangsa  harus  diterapkan,  guna mencapai  negara  yang  berdaulat  dan merdeka  (M.  Mahfud  MD,  2010:  234). Setelah  sekian  lama  perdebatan  tersebut mewarnai corak perpolitikan bangsa Indonesia,  akhirnya  mencapai  titik  akhir
melalui dekonfessionalisasi 1 demi terciptanya  sebuah  kesepakatan  luhur (modus  vivendi) untuk  indonesia  yang sejahtera (welfarestate) ,  berbangsa  dan berdaulat.  Walaupun  dalam  perjalannya, Indonesia  sebagai  negara  banyak  melewati berbagai macam rintangan guna memelihara dan menjaga negara itu sendiri agar tetap utuh.
Percaturan  politik  ruang  dalam permusan  dasar  negara  mulai  di  bicarakan (spatial  practice) 2 pada  masa  persidangan pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 29  Mei  sampai  1  Juni  1945  (Yudi  Latif, 2011:  9).  Masalah  inti  yang  dibahas  dalam BPUPKI  tentunya  dalam  kacamata  sejarah politik  ruang  terkait  mengenai  bagaimana sebenarnya  bentuk  negara,  batas  negara, dasar  filsafat  negara  dan  lainnya  yang terkait mengenai pembuatan suatu konstitusi  (Ahmad  Syafii  Ma‟arif,  1985: 102-103).  Walaupun  BPUPKI  didirikan pada  tannggal  29  April  1945  dengan menyusul  pernyataan  perdana  menteri jepang  Kuniaki  Kuiso  yang  mengucapkan janji  historisnya  pada  tanggal  7  September 1944  bahwa  Indonesia  pasti  akan  diberi kemerdekaan  di  masa  depan  (Yudi  Latif,
1 Kata dekonfessionalisasi dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze, sebagaimana teori ini dipinjam untuk mengakomodasi antara kelompok-kelompok  sosio-kultural  dan  politik Belanda  demi  tujuan  merumuskan  suatu  landasan untuk  disepakati  bersama  dan  atas  pertimbangan bersama,  yang  lebih  penting  sejumlah  doktrin tentang  keagamaan  (peribadatan)  lebih  dihindari sebagai  topik  pembicaraan  atas  dasar  pertimbangan kemanusiaan  bersama.  Lebih  lengkapnya  lihat Bahtiar  Effendi, Islam  dan  Negara:  Transformasi Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di  Indonesia, Cet  ke-I,  (Jakarta:  Paramadina,  1998)  hlm  23-24. Lihat juga Nieuwenhuijze, The Indonesian State and „Deconfessionalized‟
Muslim
Concepts,
Nieuwenhuijze, Aspect  of  Islam  in  Post-Colonial Indonesia , The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd,1958, hlm 180-243.
2 Istilah spatial practice dipinjam dari salah satu  dari triad  conceptual yang  digunakan  oleh Hendri Lefebvre. Lihat selengkapnya Henri Lefebre, The  Production  of  Space, Translated  by  Donald Nicholson-Smith  (Oxford  UK  &  Cambridge  USA: Basil Blackwell, 1991), hlm 33.
2011:  9).  Namun  pada  tanggal  28  Mei tahun  1945  kepanitiaan  dalam  BPUPKI  ini dilantik  secara  resmi  (Ali  Akhbar  Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019: 182-183).
Perdebatan  serius  pada  sidang- sidang  BPUPKI  sebenarnya  dimunculkan oleh  kelompok  Islam  dan  kelompok nasionalis  terkait  mengenai  dasar  negara, karena dalam aspek bentuk negara sebenarnya  telah  sepakat  dengan  formasi republik , walaupun  ada  sebagian  kecil kelompok  Islam  menolak  dengan  dalih perlunya  dibuat  negara  Islam  di  bumi Indonesia.  hal  ini  dipertegas  oleh  Ahmad Syafi‟i Ma‟arif dalam retoriknya, bahwa:
“Masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam BPUPKI berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara,  dasar  filsafat  negara  dan hal-hal  lain  yang  bertalian  dengan pembuatan suatu konstitusi.
Perdebatan tentang masalah-
masalah  di  atas,  kecuali  tentang dasar filsafat negara, berjalan lancar. Untuk bentuk negara misalnya,  hampir  seluruh  anggota memilih  bentuk  republik.  Tetapi sekali tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi  sangat  hangat”  (Ahmad Syafii Ma‟arif, 1985: 102-103).
Perdebatan  dalam  sidang  BPUPK ternyata  tidak  melulu  hangat  hanya  pada bentuk  negara,  tetapi  terkait  mengenai konstitusi  negara  dalam  memilih  presiden- pun  menjadi  permasalahan  yang  cukup krusial dalam sejarahnya. Hal ini diperkuat oleh  Bachtiar  Effendy  dalam  retorik, bahwa:
“Hal  ini  mencakup  perdebatan- perdebatan mengenai dasar ideologi dan konstitusi negara; apakah presiden harus seorang muslim atau tidak;  apakah  Islam  harus  menjadi agama  negara  atau  tidak;  apakah negara harus memiliki aparat-aparat dan  badan-badan  yang  relevan untuk  menerapkan  hukum-hukum Islam;  mengenai  kemungkinan  hari jum‟at  dijadikan  sebagai  hari  libur
nasional”  (Bahtiar  Effendi,  1998: 85).
Jumlah  anggota  BPUPK  awalnya 62,  kemudian  ditambah  6  orang  hingga berjumlah  68  orang. 3 Dalam  jumlah keanggotaan  tersebut  ternyata  hanya  15 orang  yang  mewakili  asprasi  umat  Islam dan  sisanya  sebagian  besar  mewakili kelompok nasionalis (Ahmad Syafii Ma‟arif, 1985: 102).
Terlepas  dari  perbedaan  angka tersebut,  penulis  lebih  memperkenalkan nama-nama anggota  BPUPK.  Berikut  tabel di bawah ini:
Tabel 1 Daftar Anggota BPUPK (Tim Penuis

## MPB 1993, 177-178)
No
Tokoh-Tokoh Anggota BPUPK
1 Dr. KRMT Radjiman Wedioningrat
2 R.P. Soeroso
3 Ir. Soekarno
4 Mr. Muhammad Yamin
5 Dr. R. Koesomo Atmadja
6 R. Abdoelrahim Pratalykrama
7 R. Aris
8 K.H. Dewantara
9 K. Bagoes Hadikoesoemo
10 BPH Bintoro
11 AK Moezakkir
12 BPH Poerobojo
13 RAA Wiranatakoesoema
14 Ir. R. Askarsoetedjoe Moenandar
3 Di dalam Karya yudi latif (2011) terdapat perbedaan  jumlah  keanggotaan  BPUPK    dengan penjelasan  jumlah  keanggotan  awalnya  60  orang ditambah satu ketua (Radjiman Wediodiningrat) dan dua orang wakil ketua (itibangase dan R.P Soeroso) sehingga total  berjumlah 63 orang dan  bertambah 6 orang  dengan  keseluruhan  69  orang  dan  di  tambah lagi  7  orang  anggota  istimewa  yang  terdiri  dari orang-orang  jepang  (Tokubetu  lin,  Tokonomi Tokuzi,  Miyano  Syoozoo,  Itagaki  Masamitu, Matuura Mitikiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, Ide Toitiroe).
15 Oey Tjang Tjoei
16 Drs. Mohammad Hatta
17 Oei Tjong Hauw
18 H. Agoes Salim
19 Mr. Soetardjo Kartohadikoesoemo
20 RM. Margono Djojohadikoesoemo
21 KH. Abdul Halim
22 KH. Masjkoer
23 R. Soedirman
24 Prof. Dr. PAH Djajadiningrat
25 Prof. Dr. Soepomo
26 Prof. Ir. R. Rosseno
27 Mr. R. Pandji Singgih
28 Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso
29 Mr. TA Soerjo
30 R. Roeslan Wongsosoesoemo
31 Mr. R. Soesanto Tirtoprojo
32 Ny. RSS Mangoenpoespito
33 Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
34 Liem Koen Hian
35 Mr. J. Latuharhary
36 Mr. R. Hindromartono
37 R. Soekardjo Wirjopranoto
38 H. Ahmad Sanoesi
39 AM Dassad
40 Mr. Tan Eng Hoa
41 Ir. RMP Soerachman
42 RAA Soemitro Kolopaking
43 KRMT Werjoningrat
44 MR. Ahmad Soebardjo
45 Prof. Dr. Djenal Asikin
46 Abikusno Tjokrosoejoso
47 Parada Harahap
48 Mr. RM. Sartono
49 KH. Mansoer
50 Dr. KRMT Sosrodiningrat
51 Mr. R. Soewandi
52 KHA Wachid Hasjim
53 PF Dahler
54 Dr. Soekirman
55 Mr. KRMT Wongsonegoro
56 R. Otto Iskandar Di Nata
57 AR Baswedan
58 Abdul Kadir
59 Dr. Samsi Sastrowidagdo
60 Mr. AA Maramis
61 Mr. R. Samsoedin
62 Mr. R Sastromoedjono
63 Abdul Fatah Hassan
64 Asikin Natanegara
65 Surio Hamidjojo
66 Mohammad Noor 67 Besar 68 Abdul Kaffar
Anggota  yang  disebutkan  di  atas semuanya berasal dari keturunan Indonesia asli,  anggota  dari  perwakilan  golongan Indo-Belanda,  anggota  dari  perwakilan golongan Cina, perwakilan golongan peranakan  Arab  (Tim  Penulis  MPB,  1993: 3).
Sangat wajar jika perdebatan mengenai dasar dan bentuk negara berlangsung  sengit,  mengingat  bahwa komposisi perwakilan dalam sidang BPUPK  terdiri  dari  berbagai  macam  latar belakang.  Menurut  pertimbangan  politik bahwa  dalam  perumusan  sebuah  negara Islam  islam  hanya  mencapai  20  persen. Namun sangat menarik untuk dilihat bahwa selain  rumusan  pancasila  versi  soekarno. Ahmad  Syafi‟i  Ma‟arif  dalam  retoriknya yang  dikutip  dalam  karya  Muhammad
Yamin tentang “Naskah Persiapan Undang- undang Dasar”, antara lain:
“…perlu  dicatat  dalam  Pancasila Sukarno,  sila  Ketuhanan  diletakkan sebagai sila kelima. Dengan demikian  sukarno  tidak  menjadikan sila  ketuhanan  sebagai  sumber moral bagi sila-sila yang lain. Lebih dari  itu  bagi  sukarno,  Pancasila dapat  disarikan  menjadi  Trisila, yakni:  1.  Sosio-nasionalisme;  2. Sosio-Demokrasi;  3.  Ketuhanan. Bahkan  sila  yang  tiga  ini  dapat  di peras menjadi Ekasila dalam bentuk Gotong  Royong.  Dalam  perasan yang  terakhir  ini,  sila  Ketuhanan telah  menghilang”  (Tim  Penulis MPB, 1993: 104).
Sebab  inilah  yang  menjadi  rujukan kelompok politik Islam untuk mendiskusikan kembali (dialectical interaction) 4 , mengenai dasar negara dalam sidang-sidang  BPUPKI  dengan  diwakilkan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai orator pembela  Politik  Islam.  Namun  beberapa perwakilan  dari  kelompok  nasionalis-pun mengajukan betapa pentingnya nilai Ketuhanan  sebagai  dasar  negara. 5 Konsep politik ruang mengenai konten dasar negara (representation of space) 6 , akhirnya konsep
4 Dalam  konsep  triadik  Hendri  bahwa dialektika interaksi (dialectical interaction) merupakan  bagian  daripada  praktik  ruang (spatial practice) yang  didalamnya  ada  relasi,  interaksi  dan praktik sosial.  Lihat selengkapnya Hendri Lefebvre, The Production of Space, hlm 38.
5 Yudi  Latif  menjelaskan  kelima  prinsip dalam pandangan soekarno: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri
kemanusiaan,  3.  Mufakat  atau  Demokrasi,  4.
Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan
yang
Berkebudayaan.  bahwa  sebenarnya  urututan  kelima sila  yang  disebutkan  Soekarno  sebagai  urutan sequential bukan urutan prioritas. Lihat selengkapnya  Yudi  Latif, Negara  Paripurna;
Historitas…, hlm 15-17.
6 Representasi  ruang  merupakan  bagian konsep  triadik  yang digagas oleh Hendri Lefebvre  . Peneliti  menyederhanakan  pengertiannya  bahwa Representasi  ruang  merupakan  ruang  normatif, ruang  konseptual  atau  ruang  paradigm  ideal  yang dirumuskan  oleh  para  ahli  atau  pendiri  bangsa (dalam konteks sejarah berdirinya Negara
yang ditawarkan mencapai puncak pada  22 Juni 1945 dengan naskah Mukaddimah/ Gentlement‟s

## Agreement
UUD  yang  dikenal  dengan  Piagam  Jakarta kemudian  dilaporkan  hasil  kompromi tersebut  pada  sidang  Pleno  II  BPUPKI tanggal  10  Juli  1945, 7 rumusan  Pancasila tentang  sila  Ketuhanan  di  posisikan  pada sila  pertama  dan  lebih lagi  pada  pada  anak kalimat  sila  pertama  ditambah  “dengan kewajiban menjalankan  syari‟at  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya”.  Tetapi  Islam  tetap tidak  dijadikan  sebagai  dasar  negara  atau agama  negara  karena  sila  yang  ditekankan pada  anak  kalimat  sila  pertama  merujuk pada  penjalanan  syari‟at  Islam  bagi pemeluknya  bukan  untuk  semua  pemeluk Agama,  akhirnya  kesepakatan  panitia sembilan  diterima  pada  tanggal  11  Juli 1945  selanjutnya  Panitia  menyampaikan rancangan  UUD  tanggal  13  Juli  1945 (Mohd. Mahfud, 2011: 37). Tanggal 14 Juli 1945  disahkan  dengan  menyepakati  isinya sebagai  dasar  negara,  sampai  tanggal  16 Juli  1945  sidang  Pleno  II  BPUPKI mengesahkan  rancangan  UUD  yang  akan dijadikan  konstitusi  tertulis  Indonesia merdeka,  akhir  sidang  Pleno  II  tanggal  17 Juli  1945  menyepakati  dasar  negara  dan rancangan UUD, dan sidang BPUPKI 1945 resmi  dibubarkan.  Dari  sini,  muncul
Indonesia) sebagai bagian dari ruang abstraksi yang ada  dalam  pemikiran  para  ahli  atau  para  pendiri bangsa.  Bandingkan  dengan  Hendri  Lefebvre, The Production of Space, hlm 38-39.
7 Moh. Mahfudz MD menerangkan bahwa: Pada  sidang  pleno  II  tanggal  10-16  juli  BPUPKI sebenarnya berhasil  disepakati  dan  disetujui mengenai  Piagam  Jakarta  yang  di  dalam  rancangan Mukaddimahnya  mengakui  Islam  sebagai  dasar negara khusus bagi umat Islam yang tertuang dalam sila  pertama  dengan  kalimat  “Ketuhanan  dengan kewajiban  menjalankan  Syari‟at  Islam  bagi Pemeluknya”.Lihat  selengkapnya  Moh.  Mahfud MD, Perdebatan  Hukum  Tata…, hal 240. Bandingkan  juga  dengan  Moh.  Mahfud  MD, Pancasila Sebagai Hasil  Karya Dan  Milik Bersama, makalah  pelengkap  atas  naskah  “keynote  speech”,
(Yogyakarta:  Kongres  Pancasila;  Kerjasama  antara Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  Universitas  Gajah Mada,  30  Mei  2009),    hlm  3.  Lihat  juga  RM  A.B Kusuma, Lahirnya  Undang-Undang  Dasar  1945, (Jakarta: Badan Penerbit UI, 2004), hlm 21.
permasalahan  baru  karena  sila  pertama pada  politik  hukum  dasar  negara  masih belum mampu menampung cita-cita seluruh bangsa yang majemuk (plural).

## REPRESENTASI  RUANG  PADA  PPKI (18 AGUSTUS 1945)
Rumusan  piagam  jakarta  ternyata menuai masalah dan mendapat respon yang kuat  dari  Latuharhary  karena  masih  ada duri dalam daging UUD 1945   yang masih dirasakan  mengganggu,  terutama  dari kelompok agama minoritas. Sehinga respon latuharhary  menyatakan  keberatan  atas pencantuman  “tujuh  kata”  pada  anak kalimat di sila pertama; “...dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya….”.
Perdebatan  mengenai  dasar  negara, syarat  agama  seorang  presiden  dan  lainnya yang berbau unsur dominasi kepada agama tertentu  saja  (baca:  Islam),  akhirnya dituntut untuk segera di dekonfessionalisasi agar  nantinya  tidak  berakibat  besar  dalam perencanaan persiapan kemerdekaan, karena akan berujung pada sikap diskriminatif  atas  agama-agama  lain. 8 Sehingga hasilnya dalam perumusan Piagam Jakarta dengan pencantuman “tujuh kata”  hanya  bertahan  hingga  akhir persidangan  kedua  pada  tanggal  17  juli 1945.  Setelah  proklamasi  kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, masuk  fase  pengesahan (representational spaces) 9 yang  akhirnya  pada  tanggal  18
8 Seperti  tanggapan  Latuhahary  pada  11 juli,  antara  lain: “Akibatnya  akan  sangat  besar sekali, umpamanya terhadap agama lain. Maka dari itu,  saya  harap  supaya  dalam  hukum  dasar, meskipun  ini  berlaku  buat  sementara  waktu,  dalam hal  ini  tidak  boleh  diadakan  benih-benih  atau kemungkinan  yang  dapat  diartikan  dalam  rupa macam-macam. Saya usulkan supaya dalam hokum dasar  diadakan  pasal  1  yang  terang  supaya  tidak ada  kemungkinan  apapun  juga  yang  dapat membawa perasan tidak senang paa golongan yang bersangkutan”. Lihat  selengkapnya  Yudi  Latif, Negara Paripurna; Historitas…, hlm 26.
9 Dalam  konteks  penelitian  ini  dipahami bahwa representational  spaces merupakan  wujud ruang  secara  resmi  dari  perwujudan  simbolis kemerdekaan  Indonesia  dalam  bentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  untuk  di  tempati  dan
Agustus  1945,  wakil-wakil  umat  Islam (kelompok Islam) menyetujui usul
penghapusan  “tujuh  kata”  pada  anak kalimat  sila  pertama  dari  pancasila  dan batang tubuh UUD 1945, dengan perubahan sila pertama menjadi “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  (Ahmad Syafi‟I  Ma‟arif,  11985:109).  Perubahan lainnya  dalam  batang  tubuh  UUD  1945  di sahkan juga pada pasal 6 ayat 1: “Presiden ialah  orang  Indonesia  Asli” ,  dengan  tidak ada tambahan “yang beragama Islam” .
Dasar  negara  yang  sering  disebut- sebut  sebagai  Pancasila  dan  UUD  1945, meskipun  telah  menjadi  bagian  dalam representasional  ruang  secara  konkrit, sampai kini banyak menuai persoalan yang tak  kunjung  henti,  seperti  munculnya kecendrungan mengkramatkan atau meletakkan  Pancasila  sebagai  Ideologi tertinggi  yang  tak  terbantahkan.  Sehingga sangat  jarang  sekali  meletakkan  Pancasila sebagai  Ideologi  sebagai modus  vivendi (kesepakatan  leluhur)  yang  tentu  mesti dihargai  dan  dijalani  (tanpa  harus  perlu mengkramatkan).  Penting  untuk  disikapi masalah  ini,  bahwa  menurut  Kuntowijoyo dalam retoriknya tentang Pancasila:
“selama  ini  kita  menganggap Pancasila  sebagai  mitos,  ia  hanya efektiif  secara  politis,  tetapi  tidak yang  lain.  Pancasila  kita  anggap sebagai  mitos,  ketika  kita  mencoba menjelaskan  melalui  pendekatan Irasional.  …Pancasila  adalah  “nilai luhur  bangsa”  yang  lahirnya  entah kapan,  entah  dimana.  …Mitos kadang-kadang lebih efektif daripada  Ideologi  pada  saat-saat kritis  seperti  tahun  1965.  Sebab mitos  bertumpu  pada  kepercayaan, sedangkan Ideologi pada Intelektualitas.  Tetapi  mitos  akan lumpuh  pada  waktu  normal.  Mitos lebih subjektif, ideologi lebih
ditinggali  oleh  warganya  yang  sebelumnya  dijajah oleh kolonial dan jepang. Ruang representasional ini ialah  hasil  pemaknaan  dari  representasi  ruang  yang telah  disepaki.  Hendri  Lefebvre, The  Production  of Space, hlm 38-39.
objektif  (merujuk  ke  situasi  sejarah konkret).”(Kuntowijoyo, 1997:80).
Melihat  kutipan  diatas  tentang Pancasila,  sangat  tampak  sekali  bahwa sebagai warga negara dan bangsa Indonesia untuk  bersikap  lentur  dalam  memaknai Pancasila.  Dampaknya  jika  tidak  lentur, maka  akan  ada  pihak  yang  mensakralkan Pancasila sampai UUD 1945. Ambil contoh tentang  UUD  1945  yang  sampai  saat  ini masih terkesan sakral/kramat oleh penguasa,  apalagi  dengan  pengaruh  politis sehingga  terkesan  seperti  ideologi  tertutup dan  kurang  merespon  wacana  serta perkembangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan  pernyataan  Solikhul  Hadi  dalam pandangannya, antara lain:
“Selama  ini  UUD  1945  dikesan sakral  oleh  penguasa  sehingga menutup diri terhadap kemungkinan pembukaan  wacana  diskusi  yang mendorong  munculnya  pemikiran baru  yang  kritis  atau  bahkan perubahan-perubahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan.  Pensakralan  UUD  1945 penuh  dengan  nuansa  politis.  Sebab pasal-pasal  didalam  UUD  1945 memberikan  wewenang  yang  amat besar kepada
eksekutif,
memungkinkan munculnya lembaga eksekutif  yang  dominan”.(Solikhul Hadi, 2015: 396).

## REPRESENTATIONAL
SPACES ;

## MAJELIS KONSTITUANTE
Perjuangan  politik  Islam  dalam mempertahankan  legal-formalnya  sebuah negara  tak  kujung  surut  pada  BPUPKI  dan PPKI  awal-awal  kemerdekaan.  Namun terus berlanjut (baca: mereproduksi kembali  bentuk  perjuangan  penegakan Islam  di  Indonesia)  dalam  pentas  politik pada  pemilu  pertama tahun  1955,  berlanjut juga  melalui  sidang-sidang  di  Majelis Konstituante  walaupun  pada  akhirnya  di bubarkan  melalui  dekrit  Presiden  5  juli
1959  untuk  kembali  pada  UUD  1945. 10
Sehingga  dasar  negara  Indonesia  melalui kebijakan
negara berhasil di
dekonfenssionalisasi 11 kembali.
Selama  tahun  pertama  sampai setelah  tahun  1950  Indonesia  berjalan dibawah  UUDS  dan  pada  akhir  1955, majelis  diberikan  sebuah  tanggung  jawab untuk mengganti UUDS yang diberlakukan semenjak  1950  (Fuad  Fachruddin,  2006: 276). Soekarno dalam pidatonya tanggal 18 Agustus 1945 menjelaskan bahwa UUD/UUDS  yang  dibuat  sementara  ini masih  bersifat  temporer,  baru  ketika keadaan  negara  Indonesia  mulai  aman maka  dikumpulkan  kembali  MPR  yang dapat membuat UUD lebih lengkap (Jajang Indra  Fadila,  2014:  134).  Pembentukkan lembaga  melalui  pemilihan  Umum  pada saat  itu  anggotanya  dikenal  sebagai Konstituante  (majelis  konstituente)  atau lembaga  pembuat  UUD,  dengan  tujuan untuk menyusun konstitunsi baru, kewenangan  untuk  menyusun  UUD  baru dilaksanakan  bersama  pemerintah  (T.A. Legowo,  2005:  200).  Namun  demikian, dalam  usulan  pembentukan  UUD  Baru Majelis  Konstuante  mengalami  kesulitan untuk mencapai kesepakatan quorum (Marwati Djoened, 1992: 282).
Majelis
Konstituante akhirnya menjalani pemungutan suara untuk menyepakati diterima atau tidaknya
10 Indonesia  sejak  1950  sampai  1957 dikenal  sebagai  Demokrasi  Konstitusional  yang artinya secara sistem dalam pemerintahanya berjalan di  bawah  UUD  1950.  Lihat  Bahtiar  Effendi, Islam dan Negara… hlm 94. Kegagalan Politik Islam pada pemilihan  umum  pertamanya  29  September  1995 (57  kursi  dari  total  257  kursi).  Lihat  Juga  Ahmad Syafii  Maarif, Islam  dan  Masalah… hlm  122.  dan Majelis  Konstituante  (43,5%  kursi).  Lihat  Bahtiar Effendi, Islam  dan  Negara… hlm  105.  Ali  Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum … hlm 185. 11 Dekonfenssionalisasi adalah  istilah  yang awalnya  digunakan  di  Belanda,  yang  dalam  suatu pertemuan tertentu dihadiri oleh perwakilan berbagai  macam  kelompok  agama  (peribadatan) dalam menyepakati sebuah landasan secara bersama.  Lihat  C.A.O.  Van  Nieuwenhuije,  “Islam and National Self-Realization in Indonesia, Nieuwenhuijze, Cross-Cultural Studies, The Hague, Monton and Co, 1963, hlm 152.
mengembalikan  UUD  1945,  namun  syarat suara  sebanyak  2/3  tidak  mampu  untuk diperoleh, meskipun jumlah suara terbanyak  masih  mengenai  kembalinya UUD  1945  dan  hal  ini  yang  dinilai  oleh presiden  sebagai  ketidak  mampuan  majelis konstitunte  untuk  menjali  tugas  mereka, bahkan  ada  sebagian  anggota  majelis konstituante  yang  menyatakan  tidak  mau mengikuti  sidang-sidang  pleno  selanjutnya (Syafi‟I Inu Kencana, 2002: 26).
Kesepakatan  majelis  konstituante yang  tak  kunjung  akhir  menimbulkan lahirnya  Dekrtit  Presiden  5  Juli  1959, dengan  ditandai  berakhirnya  Demokrasi Liberal
(Parlementer) sekaligus membubarkan  parlementer  terahir  yang dipimpin oleh Djuanda, dengan mendirikan kabinet  kerja  yang  dibangun  oleh  Presiden Soekarno  (Marwati  Djoened  Poesponegoro dan  Nugroho  Notosusanto,  1992:  311). Soekarno-pun coup d‟etat, bahwa perkembangan  daripada  kejadian-kejadian yang berakhir dengan coup ini benar-benar berlangsung  sebagai  yang  telah  diuraikan ini, yaitu pemaksaan kembali kepada UUD 1945 menyebabkan ketidak-sanggupan konstituante  (sebenarnya  ketidaksediaan memenuhi  kehendak  Presiden),  ini  terbukti oleh  alasan  pertama  dalam  Dekrit  tersebut, yaitu Presiden menganjurkan kepada Konstituante untuk kembali ke UUD 1945, akan  tetapi  Konstituante  tidak  memberikan keputusan.  Akibat  daripada  tidak  adanya keputusan  dari  Konstituante  ini,  maka sebagian  besar  daripada  anggotanya,  yang merupakan golongan-golongan yang menyokong keinginan Presiden itu, mengeluarkan pernyataan tidak akan menghadiri  sidang-sidang  lagi,  sehingga dengan  alasan  ini,  Konstituante  dianggap tidak mungkin dapat menyelesaikan tugasnya lagi (S.M. Amin, 1967: 14).

## KESIMPULAN
Kemunculan
Interaksi sosial, Praktik  sosial,  hingga  perdebatan  sosial dalam usaha mendirikan sebuah negara ang mandiri  dan  merdeka  dalam  masyarakat Indonesia adalah awal cerita yang melahirkan  sebuah  negara-bangsa (nation
state) .  Ruang  represional  dalam  bentuk Negara
Kesatuan  Republik  Indonesai
(NKRI) tidak lahir dari ruang yang kosong, melainkan terselaksi dari berbabagi perdebatan  panjang  dan  sengit.  Sehingga perdebatan  dasar  dan  bentuk  negara  saat kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan adalah  perebutan  politik  ruang  untuk mendominasi negara, namun perebutan dan perdebatan  tersebut  sebuah  keniscayaan karena  memang  sudah  terjadi  sebelum kemerdekaan Indonesia.
Tampak  secara  intrinsik  perdebatan dan  perebutan  ruang  tersebut  dilakukan oleh  2  (dua)  kelompok  besar  antara perwakilan kelompok Islam yang memperjuangkan  syariat  Islam  secara penuh dalam bentuk formal negara Islam di Indonesia dan perwakilan kelompok nasionalis  dengan  memperjuangkan  dan mempertahankan  NKRI  sebagai modus vivendi . Sehingga perdebatan tersebut tidak belaku  surut,  justru  berlaku  fluktuatif sampai  mutakhir  ini.  Dinamika  ini  terus terwariskan  untuk  saling  memperebutkan dan  mendominasi  ruang  sosial  (baca: Indonesia).
Sejarah dari Pra-Kemerdekaan hingga Majelis konstituante telah memberikan  gambaran  bahwa  perdebatan dan perebutan ruang NKRI pada kenyataannya merupakan untuk memegang kontrol dominasi kekuasaan politik nasional. Hanya saja yang perlu ditekankan ialah setiap dinamika yang terjadi mutakhir ini,  seyogyanya  perdebatan  dan  perebutan dominasi  kekauasaan  mesti  sesuai  dengan cara-cara  konstitusional  yang  berlaku, bukan dengan cara “radikalisme” 12 .
12 Menurut  BNPT  bahwa  radikalisme merupakan  embrio  lahirnya  terorisme.  Selanjutnya mengikat sebuah pengertian “Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan  secara  total  dan  bersifat  revolusioner dengan  menjungkirbalikkan  nilai-nilai  yang  ada secara  drastic  lewat  kekerasan (violence) dan  aksi- aksi  yang  ekstrem.  Ada  beberapa  ciri  yang  bisa dikenali  dari  sikap  dan  paham  radikal.  1)  intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),  2)  fanatic  (selalu  merasa  benar  sendiri; menganggap  orang  lain  salah),  3)  eksklusif
(membedakan  diri  dari  umat  Islam  umumnya)  dan 4)  revolusioner  (cenderung  menggunakan  cara-cara kekerasan  untuk  mencapai  tujuan).  Di  ambil  dari Badan Nasional Penanggulangan Teorisme, “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Teorisme-ISIS”,  dapat  di  akses  dari  situs  website https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi- Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf.  Tanggal  01-12- 2019 pukul 22:51.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  S.M. Indonesia  di  Bawah  Rezim  “ Demokrasi Terpimpin”, Jakarta:  Bulan  Bintang, 1967.
Effendy,  Bahtiar, Islam  dan  Negara;  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik  Islam  di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998. Fachruddin,  Fuad, Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi;  Pengalaman  Muhammadiyah  dan Nahdhatul Ulama, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
Inu Kencana, Syafi‟I, Sistem Politik Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2002. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, 1997. Kusuma, RM A.B, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Badan Penerbit UI, 2004. Liddle,  R.  William Mark  atau  Machiavelli?  Menuju  Demokrasi  Bermutu  di  Indonesia  dan Amerika, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2011. Maarif,  Ahmad  Syafii, Islam  dan  Masalah  Kenegaraan;  Studi  Tentang  Percaturan  dalam Konstituante, Jakarta: LP3ES, 1985. Mahfud MD, Moh., Pancasila Sebagai Hasil Karya Dan Milik Bersama, makalah pelengkap atas naskah “keynote speech”, Yogyakarta: Kongres Pancasila; Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 30 Mei 2009.
__________, Moh, Perdebatan Hukum Tata Negara; Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Nieuwenhuijze  C.A.O.  Van,  “The  Indonesian  State  and  „Deconfessionalized‟  Muslim Concepts” , Nieuwenhuijze, Aspect of Islam in Post-Colonial Inonesia , The Hague and Bandung: W. Van Hoeve Ltd,1958.
____________,  C.A.O.  Van,  “Islam  and  National  Self-Realization  in  Indonesia, Nieuwenhuijze, Cross-Cultural Studies, The Hague, Monton and Co, 1963. Latif, Yudi Negara Paripurna; Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Cet ke-II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011. Lefebre, Henri, The Production of Space, Translated by Donald Nicholson-Smith Oxford UK & Cambridge USA: Basil Blackwell, 1991.
Lubis,  Ali  Akhbar  Abaib  Mas  Rabbani, Ilmu  Hukum  Dalam  Simpul  Siyasah  Dusturiyah; Refleksi  atas  Teori  dan  Praktek  Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened  dan  Nugroho  Notosusanto, Sejarah  Nasional  Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
Tim  Penulis  MPB.  Manus  dkk,  Tokoh-Tokoh  Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  II,  Proyek  Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Sejarah Nasional, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
T.A Legowo, dkk, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, Jakarta:Formappi, 2005. Yamin,  Muhammad, Naskah  Persiapan  Persiapan  Undang-Undang  Dasar  1945, Jarkarta: Siguntang, 1971.
Fadila,  Jajang  Indra,  “Perkembangan  Kewenangan  Mengubah  Undang-Undang  Dasar  di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum , Vol 1, No 1, Juni 2014.
Hadi, Solikhul, “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum”, Jurnal: ADDIN , Vol 9, No 2, Agustus 2015. https://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghada  pi-Paham- Radikalisme-Terorisme.pdf. Tanggal 01-9-2020 pukul 22:51.