## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TENTANG WANPRESTASI AKAD MURABAHAH (PUTUSAN NOMOR 3353/PDT.G/2018/PA.JS)
Oleh:
Farhan Asyhadi farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id

## ABTRAKSI
Penelitian  ini  mengkaji  “Analisis  Putusan  Hakim  Dalam  Sengketa  Ekonomi Syariah  Di  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  Tentang  Wanprestasi  Akad Murabahah (Putusan  Nomor  3353/PDT.G/2018/PA.JS ) ”. Tujuan  penelitian  ini adalah  bagaimana  kewenangan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  Nomor  3353/Pdt.G/2018/PA.JS.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan yang  bersifat  deskriptif  kualitatif,  dengan  mengambil  lokasi  di  Pengadilan  Agama Jakarta  Selatan.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis,  teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan  dengan  teknik  observasi,  dan  dokumentasi.  Data  yang  dikumpulkan kemudian  diolah  dengan  menggunakan  analisis  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  analisis  putusan  hakim mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan  dimana  Tergugat  telah  melakukan wanprestasi/ingkar  janji  atas  Akad  Perjanjian  Murabahah  No.  Al  Murabahah Nomor. 001/ALIF/MRBH/10/2013 Tanggal 25 Oktober 2013, dan Lampiran Surat Nomor.022/ALIF/SPP/10/13 Tanggal 25 Oktober 2013. (Selanjutnya disebut Akad Murabahah  No.001/2013)  dan  menghukum  terhadapnya  untuk  membayar  sisa kewajiban  hutang  murabahah  yang  harus  dibayar  oleh  Tergugat  sebesar  Rp. 3.499.700.000,-  (tiga  miliar  empat  ratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  tujuh  ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

## Keywords: Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Murabahah

## A. PENDAHULUAN
Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung mengerluarkan PERMA Nomor 02 Tahun 2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah 2 ,  memutuskan  hakim Pengadilan Agama memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lain diantaranya Lembaga Keuangan Mikro syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah,
1 Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendaral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II , 2013, h. 169-170
Reksadana syariah, Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,  Sekuritas  Syariah,  Pembiayaan  syariah,  Pegadaian  Syariah,  Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  Syariah,  dan  Bisnis  Syariah 3 ,  sebagaimana penjelasan  Pasal  49  huruf  I  dampak  perluasan  kewenangan  itu  membawa konsekuensi  sebagai  suatu  tantangan  tersendiri  terutama  bagi  hakim Pengadilan Agama.
Dasar  dari  sebuah  ekonomi  adalah  merupakan  kegiatan  yang  tidak terlepas  dari  harta  dan  benda 4 .  Dikatakan  kegiatan  ekonomi  apabila  ada sebuah  transaksi  ekonomi  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain,  yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  segala  sesuatu  yang  menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan 5 . Oleh karena itu kata lain dari sengketa adalah konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti  suatu  peristiwa  yang  menggambarkan  tentang  adanya  perbedaan  atau benturan  kepentingan  antara  dua  pihak  atau  lebih.  Konflik  adalah  keadaan dimana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang  menjadi  sebuah  sengketa  (wanprestasi)  apabila  pihak  yang merasa  dirugikan  telah  menyatakan  rasa  tidak  puas  atau  keprihatinannya, baik  secara  langsung  kepada  pihak  yang  dianggap  sebagai  penyebab kerugian atau kepada pihak lain.
Adapun  salah  satu  sengketa  wanprestasi  yang  telah  sampai  ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah sengketa yang terjadi antara salah satu  lembaga  keuangan  syariah  dengan  salah  satu  pihak  nasabah  lembaga tersebut.  Sengketa  wanprestasi  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap dengan putusan nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS.
Secara  garis  besar sengketa  yang  terjadi  antara  PT.  Al-Ijarah  Indonesia Finance  yang  berkedudukan  di  Menara  Palma  Lantai  25  Jl.  HR.  Rasunja  Said Blok X2 Kav.6, Kuningan Jakarta Selatan dengan salah satu nasabahnya Abdul Haris  Gani,  S.Sos.,M.Si.  PT.  Al-Ijarah  Indonesia  Finance  (Penggugat)  yang dimaksud menggugat nasabah bank Abdul Haris Gani, S.Sos.,M.Si
3 Jaih Mubarok, Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah (Bandung: fokusmedia, 2013).
4 Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah (Bogor: Pustaka Setia, 2012).
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaam, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
(Tergugat)  atas  gugatan  wanprestasi.  Sebagaimana  terlampir  dalam  putusan Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  nomor  3353/Pdt.G/2018/PA.JS.,  bentuk wanprestasi  yang  dimaksud  adalah  Tergugat  tidak  sanggup  memenuhi kewajiban membayar dan kewajiban-kewajiban lainnya dalam akad pembiayaan Murabahah Nomor : 001/ALIF/MRBH/10/2013 Tanggal 25 Oktober 2013, dan Lampiran  Surat  Nomor.022/ALIF/SPP/10/13  Tanggal  25  Oktober  2013. (Selanjutnya  disebut  Akad  Murabahah  No.001/2013)  Maka  atas  keterangan tersebut,  PT.  Al-Ijarah  Indonesia  Finance  (Penggugat)  yang  telah  dirugikan mengajukan gugatan ke pengadadilan Agama Jakarta Selatan.
Berdasarkan  uraian  permasalahan  yang  terjadi  diatas,  maka  penulis ingin  mengetahui  secara  lebih  jelas  mengenai  penyelesaian  sengketa wanprestasi  melalui  putusan  Pengadilan  Agama  dengan  judul  “Analisis Putusan  Hakim  Dalam  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama Jakarta  Selatan  Tentang  Wanprestasi  Akad Murabahah (Putusan  Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS)”

## B.  PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  permasalahan  yang  penulis  rumuskan  adalah bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah  pada  putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  pada  perkara  Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS ?

## C.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yang  berlokasi  di  Pengadilan  Agama  Karawang.  Adapun  pendekatang  yang digunakan  adalah  pendekatan  yuridis-empiris  yaitu  menganalisis  suatu permasalahan  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang kemudian dielaborasikan dengan data-data empiris di  lapangan. Data yang telah dikumpulkan  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  analisis  reduksi  data, penyajian data adan penarikan kesimpulan.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Peradilan Agama  secara  jelas  memberikan  kompetensi  kepada  peradilan  agama untuk  mengadili  perkara  ekonomi  syari’ah,  termasuk  perbankan  syariah sebagai  suatu  kompetensi  absolut.  Alasan  bahwa  pengadilan  dalam lingkungan peradilan agama belum familiair dalam menyelesaikan perkara perbankan,  bukan  menjadi  suatu  alasan  yang  logis  untuk  mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.
Kewenangan  mengadili  perkara  ekonomi  syariah  menjadi  dualisme penyelesaiaan terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama  dengan  Pengadilan  Agama  ketika  para  pembuat  akad  mengacu pada  proses  peradilan  dalam  lingkup  pengadilan  Agama  dengan  dasar Pasal  55  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  yang menyebutkan  ketika  adanya  sengketa  maka  diselesaikan  sesuai  dengan akad perjanjian syariahnya.
Polemik  tersebut  menuntut  Mahkamah  Agung  untuk  mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaiaan perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung  memutuskan  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  8 Tahun  2008  tentang  eksekusi  Putusan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional terhadap  sengketa  ekonomi  syari’ah.  Berdasarkan  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  No.  8  tahun  2008  tersebut  mempertegas  keberadaan pengadilan  agama  dalam  eksekusi  putusan  Badan  Arbitrase  Syari’ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah.
Sehingga  Kompetensi  pengadilan  Agama  untuk  memutus  perkara ekonomi  syari’ah  menjadi  kompetensi  absolute  karena  didukung  dengan dasar  hukum  Undang-  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari’ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional.
Kompetensi absolut yang masuk di Peradilan Agama Jakarta Selatan, adalah  sebagai  berikut  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriks,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  ditingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang:  Cerai  Talak,  Cerai Gugat, Poligami, Adopsi, Pengesahan Nikah, Ijin Kawin, Dispensasi Nikah, Fasakh,  Rujuk,  Syiqoh,  Kewarisan,  Wasiat,  Hibah,  Wakaf,  Zakat,  Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari’ah.

## 2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan
Pengajuan  gugatan  sengketa  wanprestasi  telah  masuk  di  Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 20 September 2018 dengan duduk perkara sebagai berikut :
1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  membuat  Perjanjian  Pembiayaan Al  Murabahah  Nomor.  001/ALIF/MRBH/10/2013  Tanggal  25  Oktober 2013,  dan  Lampiran  Surat  Nomor.022/ALIF/SPP/10/13  Tanggal  25 Oktober 2013. (Selanjutnya disebut Akad Murabahah No.001/2013), dengan rincian sebagai berikut :
Peruntukan :  Pembelian 601.250 Liter Solar Industri. Plafond Pembiayaan :  Rp2.999.700.000,-(dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Harga Beli Rp2.999.700.000,-(dua miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Margin :  Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) Harga Jual : Rp3.899.700.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) Jangka Waktu :  36 (tiga puluh enam) bulan.
Total kewajiban/hutang murabahah yang  harus dibayar oleh Tergugat adalah  Rp3.899.700.000,-  (tiga  miliar  delapan  ratus  sembilan  puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Bahwa  pada  tanggal  29  Oktober  2013,  Tergugat  juga  telah menandatangani  surat  Tanda  Terima  Pembelian  Barang,  dengan perincian sebagai berikut:
No Nama Barang Jumlah Harga Total 1 Solar  Industri (HSD) + 331,250  Rp 3.899.700.000,- milik PT Pratama  liter (tiga miliar   delapan Putratunggal ratus sembilan  puluh 2 Solar  Industri (HSD) + 270.000 liter sembilan juta tuju ratus milik CV.ARS Pratama ribu rupiah).
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali Fasilitas Pembiayaan yang telah  diterima  oleh  Tergugat,  Pada  Pasal  7  Akad  Murabahah No.001/2013, telah disepakati jaminan-jaminan sebagai berikut :
3.1 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 20116/Tamangapa, berdasar Surat Ukur Nomor. 00109/2002 Tanggal 15 Juli 2002, seluas 800M2, berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Desa Tamanggapa. Tercatat atas nama Abdul Haris Gani.
3.2 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 20147/Tamangapa, berdasar Surat Ukur Nomor. 00108/2002 Tanggal 16 Juli 2002, seluas 450M2, berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Manggala, Desa Tamanggapa. Tercatat atas nama Abdul Haris Gani.
3.3 Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor. 20148/Tamangapa, berdasar Surat Ukur Nomor. 00106/2002 Tanggal 15 Juli 2002, seluas  1.003M 2 ,  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Kota Makassar,  Kecamatan  Manggala,  Desa  Tamanggapa.  Tercatat atas nama Abdul Haris Gani.
3.4 Sebidang tanah dan bangunan rumah batu, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 1148/Antang, berdasar Surat Ukur Nomor.
1823/1988  Tanggal  13  Mei  1988,  seluas  143M 2 ,  berada  di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Ujung Pandang, Kecamatan
Panakkukang, Desa Antang. Tercatat atas nama Andriani Nur Sarjana Sastra.
3.5  Sebidang  tanah  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor.  447/Coppo,  berdasar Surat  Ukur  Nomor.  19/2004  Tanggal  18  Oktober  2004,  seluas 600M 2 , berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru.
4. Bahwa  selain  jaminan  sebagaimana  pada  Pasal  7  Akad  Murabahah No.001/2013, Tergugat juga telah menyerahkan obyek jaminan tambahan sebagai berikut :
4.1 Sebidang  tanah  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor.  01078/Coppo, berdasar  Surat  Ukur  Nomor.  00163/Coppo/2012  Tanggal  24
April 2012, seluas 535M 2 , berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, Kecamatan Barru, Desa Coppo. Tercatat atas nama Hj.Andriani Nur., S.S.
4.2 Sebidang  tanah  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor.  01079/Coppo, berdasar  Surat  Ukur  Nomor.  00161/Coppo/2012  Tanggal  19 April 2012, seluas 980M 2 , berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, Kecamatan Barru, Desa Coppo. Tercatat atas nama Hajjah Andriani Nur., S.S.
5. Bahwa dari Total hutang Murabahah sebesar Rp 3.899.700.000,- (tiga miliar  delapan  ratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  tuju  ratus  ribu rupiah),  akan  tetapi  terhitung  dari  bulan  Nopember  2013  sampai dengan  bulan  Januari  2015  Tergugat  baru  membayar  sebesar  Rp 400.000.000,  (empat  ratus  juta  rupiah).  Sehingga  total  hutang Murabahah  masih  sebesar  Rp.  3.499.700.000,-  (tiga  miliar  empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa  terhadap  tindakan  Tergugat  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya  yang  diatur  pada  Akad  Murabahah  No.001/2013, Penggugat  melalui  Kuasa  Hukum  telah  mengirimkan  surat  teguran kepada Tergugat, sebagai berikut :
1) Surat  Teguran  Nomor.  007/DSP/I/2018,  Perihal  :  Somasi
Perbuatan  Cidera  Janji  (Wanprestasi)  atas  Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor. 001/ALIF/MRBH/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
2) Surat  Teguran  Nomor.13/DSP/I/2018,  Perihal  :  Somasi  II
Perbuatan  Cidera  Janji  (Wanprestasi)  atas  Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor. 001/ALIF/MRBH/10/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
7. Bahwa  pada  Gugatan  a  quo,  Penggugat  menarik  Turut  Tergugat dengan  alasan  bahwa  Turut  Tergugat  telah  turut  menandatangani Surat Nomor.022/ALIF/SPP/10/13 Tanggal 25 Oktober 2013, dimana surat  tersebut  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  (10)  dan  Pasal  8  Ayat  (6) Akad Murabahah No.001/2013 merupakan lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Murabahah No.001/2013.
8. Bahwa  sekalipun  Penggugat  memberikan  Surat  Teguran  kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan teguran dari Penggugat  dan  tetap  tidak  menjalankan  kewajibannya  membayarkan angsuran  atau  melunasi  sisa  kewajiban  kepada  Penggugat.  Oleh karenanya  dengan  sangat  terpaksa  gugatan  a  quo  diajukan  kepada Yang  Mulia  Ketua  Pengadilan  Agama  Jakarta  Selatan  agar mendapatkan  keadilan  dan  kepastian  hukum,  guna  mempertanggung jawabkan dana umat masyarakat yang dikelola oleh Penggugat.
9. Bahwa  selain  Tergugat  tidak  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan isi Akad Murabahah NO.001/2013 , Tergugat juga mempunyai itikad tidak  baik  karena  ternyata  tidak  bersedia  untuk  menandatangani dokumen-dokumen pengikatan Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang  telah  diterima  oleh  Penggugat.  Oleh  karenanya  seluruh  obyek jaminan hingga saat ini belum diikat dengan Hak Tanggungan.
10. Bahwa  berdasarkan  pada  Pasal  36  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI Nomor. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (PERMA No.2/2008  KHES) tindakan  yang dilakukan oleh Tergugat cukup jelas dan berdasar untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi).

## 3. Putusan hukumnya
Dalam  pertimbangan  hukum  yang  ada  dalam  putusan  Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS.  ini  penulis  setuju  dengan  apa  yang  dijadikan landasan  Hakim  dalam  membuat  keputusan  tentang  penyelesaian  sengketa wanprestasi pada Akad Perjanjian Murabahah Al Murabahah Nomor.
001/ALIF/MRBH/10/2013  Tanggal  25  Oktober  2013,  dan  Lampiran  Surat Nomor.022/ALIF/SPP/10/13  Tanggal  25  Oktober  2013.  (Selanjutnya  disebut Akad  Murabahah  No.001/2013) 6 .  Perjanjian  Pembiayaan  yang  dibuat  oleh Penggugat dengan Tergugat diperuntukkan untuk pembelian 601.250 liter solar industri  pada  plafon  pembiayaan  dan  harga  beli  sebesar  Rp.  2.999.700.000,- (dua  milyar  sembilan  ratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  tujuh  ratus  ribu rupiah), dengan  margin sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dimana  penerapan  harga  jual  sebesar  Rp.  3.899.700.000,-  (tiga  milyar  delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan. Akan tetapi terhitung dari Nopember 2013 sampai dengan bulan Januari 2015 Tergugat baru membayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat  ratus  juta  rupiah).  Tergugat  tidak  lagi  membayar  kewajiban  angsuran kepada  Penggugat  setidak-tidaknya  sejak  diberikannya  surat  teguran  pertama tanggal 18 Januari 2018 hingga gugatan a quo diajukan sisa hutang murabahah sebesar Rp.  3.499.700.000,-  (tiga  milyar empat  ratus  sembilan  puluh  sembulan juta tujuh ratus ribu rupiah).
Disini  Hakim  melihat  terlebih  dahulu  fakta-fakta  yang  ada  sebelum membuat  putusan  tersebut.  Hal  yang  menguatkan  keyakinan  Hakim  dalam memutus perkara bahwa Tergugat dianggap melakukan wanprestasi/ingkar janji karena  telah  melalaikan  kewajibannya/tidak  pernah  lagi  melunasi  pokok pembiayaan  dan  margin  keuntungan  kepada  Penggugat,  pembuktiannya  dapat dinilai dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya yang diakui/dibenarkan oleh pihak Tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dan dalam hal ini telah terbukti  bahwa  Tergugat  telah  melakukan  wanprestasi,  oleh  karena  itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembayaran sisa hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang
–Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  jo.  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;
Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang
6 Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, h. 3.
ditandatanganinya  karena  tidak  melaksanakan  sesuai  prosedur  pelaksanaan pembiayaan  murabahah  yaitu  berupa  jangka  waktu  pelunasan  yang  melebihi ketentuan  dalam  akad  dan  jumlah  cicilan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan akad.  Prosedur  pelaksanaan  harus  ditempuh  agar  fasilitas  pembiayaan murabahah  tersebut  sah.  Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  penulis,  karena Tergugat telah  melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1243 KUH Perdata dibebani ganti kerugian berupa, “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak  dipenuhinya  suatu  perikatan  mulai  diwajibkan  apabila  debitur  setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus  diberikan  atau  diperbuatnya  hanya  dapat  diberikan  atau  diperbuat  dalam tenggang waktu yang telah melampaukannya”.
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  atas  putusan  yang  diambil  di persidangan  adalah  sebagai  berikut:  Dalam  putusan  hakim  mengabulkan gugatan Penggugat dengan dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Akad Perjanjian Murabahah No. Al Murabahah Nomor. 001/ALIF/MRBH/10/2013 Tanggal 25 Oktober 2013, dan Lampiran Surat  Nomor.022/ALIF/SPP/10/13  Tanggal  25  Oktober  2013.  (Selanjutnya disebut Akad Murabahah No.001/2013) dan menghukum terhadapnya untuk membayar  sisa  kewajiban  hutang  murabahah  yang  harus  dibayar  oleh Tergugat  sebesar  Rp.  3.499.700.000,-  (tiga  miliar  empat  ratus  sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat. Menyatakan, Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  datang menghadap  di  persidangan,  tidak  hadir,  Mengabulkan  gugatan  Penggugat sebagian  dengan  verstek,  dan  apabila  putusan  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS,
Menghukum  Penggugat,  Tergugat  dan  Turut  Tergugat  untuk membayar biaya perkara secara tanggung  renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

## E.  PENUTUP
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban  dari  permasalahan  yang  menjadi  objek  penelitian  ini,  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Penyelesaian perkara ekonomi syari’ah di lingkungan peradilan agama secara
prosedural  akan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  perdata sebagaimana  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum.  Hal  ini tidak lain merupakan  konsekuensi  dari  ketentuan  Pasal  54  UU  No.  7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  3  Tahun  2006.  Namun  meskipun demikian, secara substansial arah dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah  di  peradilan  agama  jelas  tidak  sama  persis  dengan  penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum.
2. Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  gugatan  ke  Pengadilan  Agama Jakarta Selatan dengan duduk perkara Nomor 3353/Pdt.G/2018/PA.JS, dilakukan dengan  mengajukan pendaftaran  gugatan ekonomi syariah kemudian  memanggil para  pihak  dilanjutkan  dengan  mediasi  setelah  itu  mengajukan  pembuktian  dan berakhir  dengan  putusan  di  persidangan  dengan  dalil  putusan  mengabulkan sebagian  gugatan  Penggugat  sesuai  dengan  kontrak/perjanjian  yang  telah disepakati  oleh  para  pihak  berperkara  yaitu  tentang  pembiayaan  murabahah nomor : 001/ALIF/MRBH/10/2013 pada tanggal 25 Oktober 2013.
3. Perjanjian  Pembiayaan  yang  dibuat  oleh  Penggugat  dengan  Tergugat diperuntukkan  untuk  pembelian  601.250  liter  solar  industri  pada  plafon pembiayaan dan harga beli sebesar Rp. 2.999.700.000,- (dua milyar sembilan ratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah),  dengan  margin sebesar  Rp.  900.000.000,-  (sembilan  ratus  juta  rupiah),  dimana  penerapan harga  jual  sebesar  Rp.  3.899.700.000,-  (tiga  milyar  delapan  ratus  sembilan puluh  sembilan  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah),  dalam  jangka  waktu  36  (tiga puluh enam) bulan.
4. Bahwa  Terhitung  sejak  bulan  Nopember  2013  sampai  dengan  bulan  Januari 2015  Tergugat  baru  membayar  sebesar  Rp.  400.000.000,-  (empat  ratus  juta rupiah).  Tergugat  tidak  lagi  membayar  kewajiban  angsuran  dan  tidak  lagi adanya  iktikad  baik  kepada  Penggugat  setidak-tidaknya  sejak  diberikannya surat  teguran  Perbuatan  Ingkar  Janji  Keterlambatan  Angsuran  (Somasi  I) tanggal  18  Januari  2018  kemudian  surat  teguran  Perbuatan  Ingkar  Janji Keterlambatan  Angsuran  (Somasi  II)  hingga  gugatan a  quo diajukan  sisa hutang  murabahah  sebesar  Rp.  3.499.700.000,-  (tiga  milyar  empat  ratus sembilan puluh sembulan juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  sisa  kewajiban  hutang  murabahah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 3.499.700.000,- (tiga miliar
empat  ratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  tujuh  ratus  ribu  rupiah)  kepada Penggugat  langsung  seketika  setelah  putusan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap;

## Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal- hal sebagai berikut :
1. Bagi  pihak  yang  menangani  perkara  gugatan  wanprestasi  yakni  hakim sebaiknya  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  menyelesaikan  perkara  gugatan wanprestasi di lembaga keuangan.
2. Bagi para pihak yang akan melangsungkan pembiayaan di lembaga keuangan sebaiknya  untuk  lebih  mengenal  dirinya  sendiri  apakah  sanggup  membayar secara  bertahap  atas  keinginan  untuk  mengambil  pembiayaan  tersebut,  serta bagi  pihak  bank  sebaiknya  lebih  untuk  memperhatikan  penerapan  prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.
3. Bagi  pihak  bank  seharusnya  lebih  mengedepankan  penerapan  prinsip kepercayaan ( fiduciary principle ) dalam kegiatan operasional, dan juga harus melaksanakan  prinsip  pengelolaan  yaitu  prinsip  kehati-hatian  ( prudential banking ) terhadap nasabah yang akan melangsungkan perjanjian pembiayaan di bank tersebut.
4. Bagi  Lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang menyelesaikan perkara wanprestasi, harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak  yang  berperkara  merasakan  keadilan  dalampenyelsaian perkaranya.
5. Bagi  Mahkamah  Agung,  diharapkan  kejelasan  dan  penegasan  terkait kewenangan  absolut  Peradilan  Agama  dalam  hal  sengketa  ekonomi  syari’ah antara  lain  sengketa  perbankan  syariah  sebagaimana  pasal  55  UU  No.21 Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah.  Karena  secara  teori,  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  masih  terdapat  peluang  bagi  lembaga  Peradilan yang lain misalnya Peradilan Umum, padahal ini terkait praktek syari’ah
6. Bagi  Mahkamah  Agung,  agar  dilakukan  peningkatan  kapasitas  hakim  peradilan agama terkait pengetahuan ekonomi syariah karena hal tersebut dianggap sangat penting bagi para hakim dalam memutuskan perkara sebagai penegak
keadilan.
7. Senantiasa ditingkatkan sosialisasi UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama  dan  kewenangannya,  agar  tidak  ada  pelaku  Bisnis  Syari’ah  yang belum tahu tentang keberadaannya, bahkan masih terdapat klausul Pengadilan Umum  untuk  menyelesaikan  perkara  Perbankan  Syari’ah,  padahal  sengketa perbankan  syari’ah  serta  ekonomi  syari’ah  yang  lain  adalah  kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006.

## DAFTAR PUSTAKA
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004)
Shihab, M. Quraish.  2001. Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I atas Perbagai Persoalan Umat . Bandung: Penerbit Mizan.
Rawls, John., 1990. A Theory of Justice , London, Oxford, New York: Harvard University Press.
Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an ,
www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm , diakses pada tanggal 28 Mei 2017.
Jaih  Mubarok, Hukum  Ekonomi  Syariah  Akad  Mudharabah (Bandung: fokusmedia, 2013).
Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah (Bogor: Pustaka Setia, 2012).

## A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penradilan Agama Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama   Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang RI
Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Undang-Undang  RI  Nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaam, Kamus Besar Bahasa Indonesia