## IMPLIKASI PENURUNAN TARIF PPH BADAN BERDASARKAN PERPPU 1 TAHUN 2020 TERHADAP AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

## Suharno
Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia suharno7@gmail.com

## Abstract
The income tax rate adjustment in Government Regulation In Lieu of Law (Perppu) 1/2020 has significant implications for the accounting treatment of income tax as described in Paragraph 47 of PSAK 46. As the consequences, a company (a taxpayer) has to adjust its income tax accounting records. The tax accounting treatment affected by the rate reduction policy is (i) current tax, (ii) deferred tax assets/liabilities (iii) income tax payable under Article 25 and (iv) tax calculation at the end of the year.
Keywords: income tax accounting, current tax, deferred tax asset, deferred tax liability
Ada  tanggal  31  Maret  2020,  Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang,  Perppu  1/2020, 12 sebagai  antisipasi  penyelamatan  ekonomi  nasional  dan stabilitas sistem keuangan karena dampak pandemi Covid-2019. Perppu tersebut mengatur dua hal pokok yaitu (i) kebijakan keuangan negara dan (ii) kebijakan stabilitas sistem keuangan. 13
Untuk kebijakan keuangan, ruang lingkup yang diatur meliputi kebijakan di bidang perpajakan, belanja  negara,  dan  pembiayaan. 14 Terkait  bidang  perpajakan,  salah  satu  kebijakan  yang diubah adalah mengenai penurunan tarif PPh Badan, tentu saja hal ini merupakan angin segar bagi dunia usaha yang sedang dalam masa sulit seperti sekarang ini. Sebetulnya isu penurunan tarif  pajak  sudah  muncul  beberapa  tahun  terakhir,  tetapi  karena  saat  yang  tepat  belum  ada, jadinya belum terlaksana sampai pertengahan Maret 2020.
Namun  demikian,  ketika  dampak  Covid  19  ini  menyebabkan  sebagian  besar  dunia  usaha terpapar kesulitan keuangan atau penurunan usaha, maka agar mereka bisa segera recovery, pemerintah  melalui  Perppu  1/2020  memberikan  insentif  penurunan  tarif  PPh  Badan  yang sebelumnya 25%, kemudian berubah menjadi: 15
12 Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
13 Bagian F Menimbang, Perppu 1/2020.
14 Pasal 1 ayat (4) Perppu 1/2020.
15 Pasal 5 ayat (1) Perppu 1/2020.
Tahun Tarif Pajak 2020 - 2021 22% 2022 - dst. 20%
Tidak  hanya  itu,  untuk  WP  Badan  dalam  negeri  yang  berbentuk  Perseroan  Terbuka,  dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling sedikit  40%,  serta  memenuhi  persyaratan  tertentu,  maka  diberikan  tambahan  insentif  berupa pengurangan tarif PPh Badan sebesar 3%, sehingga perubahan menjadi: 16
Tahun Tarif Pajak 2020 - 2021 19% 2022 - dst. 17%
Ketentuan perubahan penurunan tarif PPh Badan tersebut, dari sisi akuntansi akan berpengaruh pada  perlakuan  akuntansi  pajak  penghasilan.  Hal  ini  sebagaimana  ditegaskan  dalam  ISAK  34 bahwa  ―Entitas  menerapkan  persyaratan  dalam  PSAK  46  berdasarkan  peraturan  perpajakan yang  berlaku  di Indonesia.‖ 17 Untuk  tarif  pajak  efektif  (selanjutnya  disebut  komponen perubahan pajak dalam laba) juga memiliki implikasi terhadap persistensi laba (Schmidt, 2006 dalam Sari, Anggraeni, dan Aulia, 2016). 18 Oleh karena itu, dikarenakan adanya hubungan yang erat  antara  peraturan  perpajakan  dan  akuntansi  pajak  penghasilan,  maka  kajian  ini  akan membahas  secara  detail  mengenai  implikasi  perubahan  penurunan  tarif  PPh  Badan  terhadap akuntansi pajak penghasilan.
Agar  kajian  ini  lebih  mudah  dipahami,  maka  akan  disajikan  sistematika  pembahasan  yang terstruktur,  yaitu:  (i)  tujuan,  (ii)  ruang  lingkup,  (iii)  implikasi  kebijakan  penurunan  tarif  PPh Badan,  (iv)  pokok-pokok  akuntansi  pajak  penghasilan  dalam  PSAK  46,  (v)  pembahasan akuntansi pajak penghasilan akibat penurunan tarif PPh Badan, dan (vi) kesimpulan.

## A. Tujuan
Tujuan  dalam  melakukan  kajian  tentang  pengaruh  perubahan  penurunan  tarif  PPh  Badan terhadap akuntansi pajak penghasilan, yaitu agar dapat memberikan acuan/referensi yang jelas sehingga penerapan akuntansi pajak penghasilan akibat adanya kebijakan penurunan tarif PPh Badan  dapat dilakukan secara tepat.
16 Pasal 5 ayat (2) Perppu 1/2020.
17 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 34 tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, hlm. 1.
18 Dewi K Sari, Birawani D Anggraeni, dan Sandra Aulia. Implikasi Komponen Perubahan Pajak Dalam Laba Terhadap Persistensi dan Peramalan, Studi Terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 210-2-13, Jurnal Vokasi Indonesia, Volume 4. Nomor 2 Juli-Desember 2016, hlm. 50.

## B. Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  untuk  kajian  ini  meliputi  pembahasan  perlakuan  akuntansi  pajak  penghasilan akibat adanya penurunan tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2020 s.d. 2021 dan tahun pajak 2022  dan  seterusnya,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Perppu  1/2020.  Untuk penurunan tarif yang berlaku pada perusahaan yang sahamnya disetor dan diperdagangkan di Bursa  Efek  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Perppu  1/2020  tidak  akan dibahas tersendiri karena acuan perlakuan akuntansi pajak penghasilannya akan sama dengan penurunan tarif yang ada di pasal sebelumnya dalam perppu tersebut.

## C. Implikasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan
Penurunan  tarif  PPh  Badan  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Perppu  1/2020  dapat  diklasifikasikan menjadi dua kelompok WP Badan, yaitu:
Periode WP Badan Non-Go Public 19  Pasal 5 ayat (1)  WP Badan Go Public  Pasal 5 ayat (2)  2020 - 2021 22% 19% 2022 – dst. 20% 17%
Sesuai Pasal 29 Perppu 1/2020, perppu ini berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Maret 2020. Dalam kaitannya dengan perpajakan, maka tarif PPh Badan yang baru  Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)  , mulai diterapkan tahun depan yaitu 2021 karena penghitungan PPh Badan tahun 2020  akan  dilakukan  pada  tahun  2021  yang  akan  dibuat  perusahaan  ketika  menyusun  SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020. Sedangkan untuk penghitungan PPh Badan tahun pajak 2019 yang dituangkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2019 yang disampaikan tahun 2020, tarif PPh Badan yang dipakai masih menggunakan tarif yang lama yaitu 25%.
Sebagai  akibat  dari  penurunan  tarif  tersebut,  maka  penghitungan  dan  setoran  angsuran  PPh Badan (Pasal 25 UU PPh) untuk tahun 2020 harus menggunakan tarif PPh sebesar 22% mulai masa  pajak  ketika  SPT  Tahunan  2019  disampaikan  dan  masa  pajak  setelahnya.  Namun demikian,  untuk  wajib  pajak  yang  belum  menyampaikan  SPT  Tahunan  2019  sampai  dengan akhir Maret 2020 penghitungan dan setoran angsuran PPh Pasal 25 adalah:
a. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada tanggal 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.
b. Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada tanggal 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, namun sudah menggunakan tarif baru yaitu 22%. 20
19 WP Badan Non-Go Public maksud WP Badan yang sahamnya tidak perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
20 Direktorat Jenderal Pajak, Siaran Pers Nomor SP-13/2020, Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25. Jakarta, diakses tanggal 29 Desember 2020.

## a. Penurunan tarif PPh
Badan sebesar 3% untuk tahun pajak 2020 s.d. 2021 dan 5% mulai tahun 2022 b. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020
Dari  penjelasan  di  atas,  maka  implikasi  kebijakan  perubahan  tarif  PPh  Badan  tersebut mempunyai dua pengaruh yang signifikan terhadap:

## D. Pokok-Pokok Akuntansi Pajak Penghasilan Dalam PSAK 46
Untuk  mere- refresh  pemahaman  mengenai  penerapan  PSAK  46  tentang  Akuntansi  Pajak Penghasilan, maka akan digambarkan lagi beberapa pedoman pokok di dalamnya. Akan tetapi sebelum  dibahas  lebih  lanjut,  maka  akan  diuraikan  kembali  apa  yang  dimaksud  dengan akuntansi  pajak  penghasilan.  Ruang  lingkup  akuntansi  terdiri  dari  6  bidang  yaitu  akuntansi keuangan,  akuntansi  biaya,  akuntansi  manajemen,  akuntansi  perpajakan,  akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi. Namun demikian, dalam hal ini yang akan dibahas adalah akuntansi  perpajakan.  Pengertian  akuntansi  perpajakan  adalah  akuntansi  yang  kegiatannya berhubungan  dengan  penentuan  objek  pajak  yang  menjadi  beban  perusahaan  serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. 21 Hal ini dapat dikatakan bahwa penekanan  akuntansi  perpajakan  adalah  pada  penyusunan  laporan  keuangan  berdasarkan peraturan perpajakan dan perencanaan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak (perencanaan perpajakan atau tax planning). 22
IAS 12 mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yaitu: 23
IAS 12 prescribes the accounting treatment for income taxes. Income taxes include all domestic and foreign taxes that are based on taxable profits.
Current tax for current and prior periods is, to the extent that it is unpaid, recognised as a liability. Overpayment of current tax is recognised as an asset. Current  tax  liabilities (assets) for the current and prior periods are measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period .
21 Jurnal Entrepreneur, 15 Bidang Akuntansi serta Penjelasannya, .  website  , https://www.jurnal.id/id/blog/bidang-akuntansi-serta-penjelasannya/, diakses tanggal 29 Desember 2020. 22 Komp. Akuntansi Keuangan Menengah.  website  , file:///C:/Users/Adminn/Downloads/AKUNTANSI%20KEUANGAN%20 DAN%20STANDAR%20AKUNTANSI%20KEUANGAN.pdf, diakses tanggal 14 April 2020.
23 IFRS, IAS 12 Income Taxes.  website  , https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-12-income- taxes/, diakses tanggal 29 Desember 2020.
IAS 12 requires an entity to recognise a deferred tax liability or (subject to specified conditions) a deferred tax asset for all temporary differences, with some exceptions . Temporary differences are differences between the tax base of an asset or liability and its carrying amount in the statement of financial position. The tax base of an asset or liability is the amount attributed to that asset or liability for tax purposes.
A deferred tax liability arises if an entity will pay tax if it recovers the carrying amount of another asset or liability. A deferred tax asset arises if an entity: (i) will pay less tax if it recovers the carrying amount of another asset or liability; or (ii) has unused tax losses or unused tax credits.
Disamping  itu,  Deloitte  dalam  IASPlus  menjelaskan  tentang  akuntansi  pajak  penghasilan sebagai berikut:
IAS 12 Income Taxes implements a so-called 'comprehensive balance sheet method' of accounting for income taxes which recognises both the current tax consequences of transactions and events and the future tax consequences  of the  future recovery or settlement of the carrying amount of an entity's assets and liabilities . Differences between the carrying amount and tax base of assets and liabilities, and carried forward tax losses and credits, are recognised, with limited exceptions, as deferred tax liabilities or deferred tax assets, with the latter also being subject to a 'probable profits' test. 24
Pokok-pokok  pengaturan  atau  ikhtisar  ringkas  dari  akuntansi  pajak  penghasilan  sebagaimana yang diatur dalam PSAK 46 adalah: 25
No Perihal Uraian 1  Ruang Lingkup a. Mencakup  seluruh  pajak  domestik  dan  luar  negeri berdasarkan pada laba kena pajak.
b. Tidak  mencakup  metode  akuntansi  untuk  hibah pemerintah atau kredit pajak investasi, tetapi mencakup akuntansi  untuk  perbedaan  temporer  yang  dapat ditimbulkan  dari  hibah  tersebut  atau  kredit  pajak investasi. 2  Definisi aset pajak tangguhan Aset pajak tangguhan diakui akibat dari:
a. Perbedaan temporer yang boleh diakui; b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi;
c. Akumulasi  kredit  pajak  belum  dimanfaatkan,  dalam  hal peraturan perpajakan mengizinkan.
24 Deloitte, IASPlus, IAS 12 — Income Taxes.  website  , https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12, diakses tanggal 29 Desember 2020.
25 IAI, ED PSAK No. 46, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Pajak Penghasilan,  website  , https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-46-revisi-2010-Pajak-Penghasilan.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2020.
3  Pengakuan aset dan liabilitas pajak kini Manfaat  berkaitan  dengan  rugi  pajak  yang  ditarik  kembali untuk  memulihkan  pajak  kini  periode  sebelumnya  diakui sebagai aset. 4  Perbedaan temporer kena pajak Pengecualian pengakuan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak atas pengakuan awal goodwill. 5  Perbedaan temporer kena pajak untuk aset yang diukur pada nilai wajar Perbedaan  antara  jumlah  tercatat  aset  terevaluasi  dengan Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  merupakan  perbedaan temporer yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. 6  Perbedaan temporer kena pajak untuk Goodwill Tidak  memperkenankan  pengakuan  yang  dihasilkan  oleh liabilitas  pajak  tangguhan  karena  goodwill  diukur  sebagai sisa dan pengakuan  liabilitas pajak tangguhan akan meningkatkan jumlah tercatat goodwill. 7  Pengakuan awal aset atau liabilitas Pengaturan perbedaan temporer untuk instrumen keuangan majemuk. 8  Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan Pengaturan  kemungkinan  bahwa  laba  kena  pajak  tersedia terhadap  perbedaan  temporer  dapat  dikurangkan  yang dimanfaatkan  ketika  terdapat  perbedaan  temporer  kena pajak  yang  memadai  dan  tidak  memadai  menurut  otoritas perpajakan dan entitas kena pajak yang sama.
9  Perbedaan temporer dapat dikurangkan untuk Goodwill
Jumlah tercatat goodwill dari transaksi kombinasi bisnis yang  lebih  rendah  dari  DPP-nya  akan  menimbulkan  aset pajak tangguhan. 10  Rugi pajak belum dikom- pensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan Kriteria  pengakuan  aset  pajak  tangguhan  timbul  dari akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum  dimanfaatkan  sama  dengan  pengakuan  aset  pajak tangguhan dari perbedaan temporer dapat dikurangkan. 11  Investasi pada entitas anak, cabang dan asosiasi dan bagian partisipasi dalam ventura bersama Pengakuan  liabilitas  pajak  tangguhan  dan  aset  pajak tangguhan  untuk  semua  perbedaan  temporer  kena  pajak dan yang dapat dikurangkan yang timbul. 12  Pengukuran Mengukur  aset  dan  liabilitas  pajak  tangguhan  dengan  tarif pajak  dan  DPP  secara  konsisten  dengan  ekspektasi  dalam memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas. Dalam hal  perbedaan  perlakuan  pajak  terhadap  pendistribusian laba,  aset  atau  liabilitas  pajak  kini  dan  tangguhan  diukur dengan tarif pajak terhadap laba yang tidak terdistribusi.
13  Pos yang diakui diluar laporan laba rugi (pendapatan komprehensif
Pajak kini dan tangguhan diakui diluar laporan laba rugi jika pajak  terkait  pos-pos  tersebut  diakui  di  luar  laporan  laba rugi pada periode yang sama atau berbeda.
lain dan ekuitas)
Jumlah  transfer  secara  neto  dari  pajak  tangguhan  apabila melakukan transfer surplus revaluasi ke saldo laba dan pelepasan aset tetap. Jumlah pemotongan  pajak  atas  dividen  dibebankan  ke ekuitas sebagai bagian dari dividen. 14  Pajak tangguhan yang berasal dari kombinasi bisnis Sebagai  hasil  dari  kombinasi  bisnis,  kemungkinan  realisasi suatu  praakuisisi  aset  pajak  tangguhan  pihak  pengakuisisi dapat berubah. Pengakuan manfaat  pajak  tangguhan yang diperoleh  yang direalisasikan setelah kombinasi bisnis. 15 Pajak kini dan tangguhan yang berasal dari transaksi pembayaran berbasis saham Dalam hal terdapat pengurangan pajak sehubungan dengan remunerasi,  maka  dapat  menimbulkan perbedaan temporer. 16  Saling Hapus Memberikan syarat untuk aset pajak kini dan liabilitas pajak kini yang boleh saling hapus. Memberikan  syarat  untuk  aset  pajak  tangguhan  dan liabilitas pajak tangguhan yang boleh saling hapus. 17  Beban Pajak Jumlah  agregat  pajak  kini  dan  pajak  tangguhan  yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. 18  Pengungkapan Pengungkapan  terpisah  untuk  komponen  utama  beban (penghasilan) pajak. Pengungkapan lain yang harus disajikan terpisah:
a. Jumlah  pajak  penghasilan  berkaitan  dengan  tiap komponen dalam pendapatan komprehensif lain.
b. Jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan  investasi  pada  entitas  anak,  cabang  dan perusahaan  asosiasi  dan  bagian  partisipasi  dalam ventura bersama.
c. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen.
Jumlah  aset  pajak  tangguhan  dan  sifat  bukti  pendukung atas pengakuannya.
Pengungkapan  atas  sifat  yang  memberikan  potensi konsekuensi  pajak  atas  pembayaran  dividen  dan  fitur  dari sistem pajak penghasilan yang mempengaruhi konsekuensi tersebut.
Pengungkapan  sejumlah  perbedaan  temporer  yang mendasar  tetapi  tidak  mensyaratkan  pengungkapan
liabilitas  pajak  tangguhan,  untuk  investasi  pada  pada entitas  anak,  cabang  dan  perusahaan  asosiasi  dan  bagian partisipasi dalam ventura bersama.
Salanjutnya  dalam  rangka  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam,  maka  perlu dijelaskan  kembali  tentang  beberapa  definisi  yang  relevan  dengan  isu  yang  sedang  dibahas dalam kajian ini, yaitu:
a. Aset  pajak  tangguhan  adalah  jumlah  pajak  penghasilan  yang  dapat  dipulihkan (dimanfaatkan) pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
i. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan;
ii. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
iii. akumulasi  kredit  pajak  belum  dimanfaatkan,  dalam  hal  peraturan  perpajakan mengizinkan.
b. Beban  pajak  (Penghasilan  pajak)  adalah  jumlah  agregat  pajak  kini  dan  pajak  tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode.
c. Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
d. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang (dilunasi).
e. Liabilitas  pajak  tangguhan  adalah  jumlah  pajak  penghasilan  terutang  pada  periode  masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
f. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.
g. Pajak  kini  adalah  jumlah  pajak  penghasilan  yang  terutang  (dilunasi)  atas  laba  kena  pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
Dari  ikhtisar  ringkas  PSAK  46  tersebut  dan  dalam  kaitannya  dengan  adanya  perubahan peraturan perpajakan, maka perihal yang relevan dengan keduanya adalah:

## a. Ruang lingkup
Mencakup seluruh pajak domestik dan luar negeri berdasarkan pada laba kena pajak
b. Definisi aset pajak tangguhan Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan
c. Pengakuan aset dan liabilitas pajak kini
Manfaat  berkaitan  dengan  rugi  pajak  yang  ditarik  kembali  untuk  memulihkan  pajak  kini periode sebelumnya diakui sebagai aset.
d. Pengukuran
Mengukur aset dan liabilitas pajak tangguhan dengan tarif pajak dan DPP secara konsisten dengan  ekspektasi  dalam  memulihkan  atau  menyelesaikan  aset  atau  liabilitas.  Dalam  hal perbedaan perlakuan pajak terhadap pendistribusian laba, aset atau liabilitas pajak kini dan tangguhan diukur dengan tarif pajak terhadap laba yang tidak terdistribusi.
e. Beban Pajak
Penyajian  terpisah  untuk  beban  (penghasilan)  pajak  terkait  laba  rugi  dari  aktivitas  normal jika menggunakan laporan keuangan terpisah.

## E. Pembahasan Akuntansi Pajak Penghasilan Akibat Penurunan Tarif PPh Badan

## 1. Pengakuan Beban Pajak
Menurut  standar  akuntansi  keuangan,  beban  (biaya)  adalah  penurunan  manfaat  ekonomi selama  satu  periode  akuntasi  dalam  bentuk  arus  kas  keluar  atau  berkurangnya  aktiva  atau terjadinya  kewajiban  mengakibatkan  penurunan  ekuitas  yang  tidak  menyangkut  pembagian kepada  penanaman  modal. 26 Sedangkan,  sesuai  dengan  Paragraf  4  PSAK  46,  beban  pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat dibuat  kesimpulan  bahwa  beban  pajak  dapat  terjadi  setiap  saat  pada  periode  akuntansi  dan beban dapat juga merupakan jumlah agregat, sepanjang nantinya akan diperhitungkan dalam rangka  menentukan  laba  (rugi)  dalam  satu  periode.  Dalam  kaitannya  dengan  PPh  Pasal  25, perusahaan  setiap  bulan  harus  mengangsur  pajak  tersebut.  Besarnya  angsuran  ini diperhitungkan dari pajak  tahun  sebelumnya dibagi  dengan  dengan  12. 27 Hal ini diatur dalam Pasal 25 UU PPh yaitu:
Pasal 25 ayat (1)
Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  untuk  setiap  bulan  adalah  sebesar  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  menurut  Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
b) Pajak  Penghasilan  yang  dibayar  atau  terutang  di  luar  negeri  yang  boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan  dalam bagian tahun pajak.
26 Ihsanti, Perbedaan Biaya dan Beban dalam Akuntansi, Akuntansi Lengkap Keuangn dan Bisnis,  website  , https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/perbedaan-biaya-dan-beban-dalam-akuntansi-lengkap/, diakses tanggal 29 Desember 2020.
27 Dwi Martani, Perpajakan: Pengajaran dan Penelirian,  website  , http://www.iaiglobal.or.id/v03/files /file_publikasi/Pengajaran%20dan%20Penelitian%20Pajak%20final%20-%20Dwi%20Martani.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2020.
Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh  Wajib  Pajak  sendiri  dalam  tahun  berjalan.  Contohnya:  Pajak  Penghasilan  yang  terutang berdasarkan  SPT  Tahunan  PPh  Badan  2019  adalah  Rp  50.000.000,00  dikurangi  dengan  kredit pajak sebesar Rp35.000.000,00, sehingga diperoleh kurang bayar sebesar Rp 15.000.000,00. 28 Kemudian,  jumlah  yang  kurang  bayar  tersebut  dibagi  dengan  12,  maka  akan  diperoleh  Rp 1.250.000.000,00  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak  setiap  bulannya  sebagai pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
Pasal 25 ayat (2)
Besarnya  angsuran  pajak  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  untuk  bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  sama  dengan  besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
Mengingat  batas  waktu penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  WP  orang  pribadi  adalah  akhir  bulan ketiga  tahun  pajak  berikutnya  dan bagi  WP  badan  adalah  akhir  bulan  keempat  tahun Pajak  berikutnya ,  besarnya  angsuran  pajak  yang  harus  dibayar  sendiri  oleh  Wajib  Pajak untuk  bulan-bulan  sebelum  SPT  Tahunan  PPh  disampaikan,  belum  dapat  dihitung  sesuai dengan ketentuan pada Pasal 25 ayat (1). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran  pajak  untuk  bulan-bulan  sebelum  SPT  Tahunan  PPh  disampaikan  sebelum  batas waktu  penyampaian  SPT  Tahunan  adalah  sama  dengan  angsuran  pajak  untuk  bulan  terakhir dari  tahun  pajak  yang  lalu.  Misalnya,  apabila  SPT  Tahunan  PPh  disampaikan  oleh  WP  Badan pada  bulan  Februari  2019,  besarnya  angsuran  pajak  yang  harus  dibayar  WP  tersebut  untuk bulan Januari 2020 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2019, misalnya sebesar Rp 1.000.000,00.
Selanjutnya bagaimana pembukuan (pencatatan secara akuntansi) angsuran PPh Pasal 25? Dwi Martani  menjelaskan  bahwa  untuk  mengakui  adanya  angsuran  PPh  Pasal  25  dapat  dilakukan dengan  dengan  dua  jenis  pendekatan  yaitu  pendekatan  langsung  ( direct  method)  dan pendekatan tidak langsung ( indirect method).
Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25
Direct Method Indirect Method Pajak Kini Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 Rp xxxx Pajak Dibayar di muka - Pasal 25 Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 Rp

## xxxx
Kemudian  berkenaan  dengan  adanya  kebijakan  penurunan  tarif  PPh  Badan  yang  dilakukan secara bertahap yaitu tarif PPh Badan turun 3% yang mulai berlaku untuk tahun pajak 2020-
28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2021 dan tarif PPh Badan turun 5% mulai tahun pajak 2022, maka membawa implikasi bahwa angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Badan mulai Masa Pajak April 2020 s.d Maret 2021 29 menjadi lebih  kecil.  Hal  ini  terjadi  karena  untuk  penghitungan  angsuran  PPh  Pasal  25  untuk  masa tersebut, Penghasilan Kena Pajak (laba fiskal) selama satu periode 2019 akan dikalikan dengan menggunakan tarif pajak yang baru yaitu 22% (bukan 25%).
Setelah  dibahas  implikasi  penurunan  tarif  PPh  Badan  terhadap  angsuran  PPh  Pasal  25  untuk masa  pajak  tersebut,  maka  pada  akhir  periode  akuntansi  WP  Badan  harus  menghitung besarnya  PPh  Badan  yang  terutang  selama  satu  tahun  (UU  PPh  menyebutnya  ―Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun.‖ Misalnya:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak 2019 Pajak Penghasilan yang terutang: Rp 200.000.000,00 25% x Rp 200.000.000,00 = Rp  50.000.000,00
Selanjutnya,  dalam  kaitannya  dengan  adanya  penurunan  tarif  PPh  Badan  yang  mulai  berlaku untuk tahun pajak 2020, maka pada tahun 2021 pada saat penyusunan SPT PPh Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020 penghitungan pajak terutangnya harus menggunakan tarif pajak yang baru  yaitu  22%.  Namun  demikian,  untuk  keperluan  penghitungan  laporan  laba  (rugi)  usaha tahun 2020, pada saat tutup buku tanggal 31 Desember 2020, maka untuk penghitungan pajak pada  akhir  tahun,  Wajib  Pajak  tersebut  harus  menggunakan  tarif  pajak  22%  walaupun  SPT Tahunan PPh Badannya baru disiapkan pada tahun 2021.
Seperti diketahui bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi usaha selama satu periode, sehingga  pada  akhir  periode  akuntansi  Wajib  Pajak  bisa  mendapatkan  laba  atau  rugi  usaha, atau alternatif lain mungkin terjadi penurunan kinerja sehingga labanya tidak sebagus periode sebelumnya.  Untuk  mengantisipasi  hal  ini,  maka  secara  perpajakan  telah  diatur  yaitu  adanya kemungkinan  terjadinya lebih  bayar, kurang  bayar atau  bahkan  nihil untuk  perhitungan  pajak penghasilan pada akhir tahun.
Dalam hal SPT Tahunan PPh menyatakan lebih bayar, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 28A UU PPh, yaitu:
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan,  kelebihan  pembayaran  pajak  dikembalikan  setelah  diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.
29 Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender (Januari s.d Desember), maka masa pajak yang terkena implikasi perubahan penurunan tarif PPh Badan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal SPT Tahunan PPh menyatakan kurang, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UU PPh, yaitu:
Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak  yang  terutang  harus  dilunasi  sebelum  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  Pajak Penghasilan disampaikan.

## Penjelasan Pasal 29
Ketentuan ini  mewajibkan  Wajib  Pajak  untuk  melunasi kekurangan  pembayaran  pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan  Pajak  Penghasilan  disampaikan  dan  paling  lambat  pada  batas  akhir penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan.  Apabila tahun  buku  sama  dengan  tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun  Pajak  berakhir ,  sedangkan  apabila  tahun  buku  tidak  sama  dengan  tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.
Selanjutnya terkait dengan pembahasan akuntansi pajak penghasilan untuk penghitungan pajak yang  terutang  pada  akhir  tahun  (31  Desember  2020), 30 maka  dapat  dibedakan  menjadi  tiga kondisi yaitu:
a. Pada akhir periode terjadi lebih bayar PPh Badan
Direct Method Indirect Method Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25 Pajak Kini Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 Rp xxxx Pajak Dibayar di muka - Pasal 25 Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 xxxx Rp Pembukuan PPh Badan Akhir Tahun Piutang Pajak Pajak Rp xxxx Rp xxxx Kini Piutang Pajak Rp xxxx Pajak Dibayar di muka - Pasal 25 Rp xxxx
30 Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender (Januari s.d Desember), maka masa pajak yang terkena implikasi perubahan penurunan tarif PPh Badan harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## b. Pada akhir periode terjadi kurang bayar PPh Badan
Direct Method Indirect Method Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25 Pajak Kini Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 Rp xxxx Pajak Dibayar di muka - Pasal 25 Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 xxxx Rp Pembukuan PPh Badan Akhir Tahun Pajak Kini Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 29 xxxx Rp Pajak dibayar di muka - Pasal 29 Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 29 xxxx Rp c. Pada akhir periode PPh Badannya nihil Direct Method Indirect Method Pembukuan Angsuran PPh Pasal 25 Pajak Kini Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 Rp xxxx Pajak Dibayar di muka - Pasal 25 Rp xxxx Kas/Utang PPh Pasal 25 Rp xxxx Pembukuan PPh Badan Akhir Tahun tidak ada jurnal tidak ada jurnal

## 2. Pengakuan Liabilitas (aset) Pajak Kini
Pedoman untuk pengakuan liabilitas (aset) pajak kini diatur dalam PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yaitu:

## Paragraf 47
Liabilitas  (aset)  pajak  kini  untuk  periode  kini  dan  periode  sebelumnya  diukur  sebesar jumlah  yang  diharapkan  untuk  dibayar  (direstitusi)  kepada  otoritas  perpajakan,  yang dihitung menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

## Paragraf 48
Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan  berlaku  pada  saat  aset  dipulihkan  atau  liabilitas  diselesaikan,  yaitu  dengan  tarif pajak  (dan  peraturan  pajak)  yang  telah  berlaku  atau  yang  telah  secara  substantif berlaku pada periode pelaporan.

## Paragraf 49
Aset dan liabilitas pajak, baik yang bersifat kini maupun tangguhan, diukur dengan tarif pajak  (dan  peraturan  pajak)  yang  telah  berlaku.  Namun,  apabila  tarif  pajak  (dan peraturan pajak) baru telah diumumkan oleh pemerintah, maka dapat dianggap bahwa
tarif (dan peraturan) tersebut telah secara substantif berlaku [walaupun berlakunya tarif (dan  peraturan)  tersebut  secara  efektif  mungkin  saja  masih  beberapa  bulan  sesudah pengumumannya]. Dalam hal tersebut aset dan kewajiban pajak harus dihitung dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah diumumkan berlaku.
Menurut  standar  akuntansi  keuangan  sebagaimana  yang  disampaikan  sebelumnya,  beban (biaya)  adalah  penurunan  manfaat  ekonomi  selama  satu  periode  akuntasi  dalam  bentuk  arus kas  keluar  atau  berkurangnya  aktiva  atau  terjadinya  kewajiban  mengakibatkan  penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. 31 Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pengakuan liabilitas (aset) pajak kini, hal tersebut telah digambarkan secara jelas dalam pembukuan beban pajak yang diuraikan sebelumnya. Pada prinsipnya ketika beban pajak  untuk  angsuran  PPh  Pasal  25  terjadi,  maka  akan  dijurnal  pajak  kini  atau  pajak  dibayar dimuka – PPh Pasal 25 dan lawannya (kredit) adalah Kas/Utang PPh Pasal 25. Sedangkan untuk akhir periode akuntansi (akhir tahun pajak), maka dapat terjadi beberapa skenario, yaitu:
1. Jika terjadi lebih bayar (PPh Pasal 28A UU PPh), maka piutang pajak (aset pajak) di debet dan pajak kini akan di kredit;
2. Jika terjadi kurang bayar (PPh Pasal 29 UU PPh), maka pajak kini bertambah diposisi debet (PPh Pasal 29 dibayar dimuka) dan utang pajak (liabilitas) PPh Pasal 29 bertambah;
3. Jika terjadi nihil di mana pajak yang terutang sama dengan kredit pajak, 32 maka tidak ada jurnal yang dibuat.

## F. Kesimpulan
Kebijakan penurunan Tarif PPh Badan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perppu 1/2020 adalah langkah nyata Pemerintah dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional. Hal ini akan membantu pelaku usaha (wajib pajak) agar dapat recovery dalam waktu yang lebih cepat ditengah  lesunya ekonomi.  Dengan  penurunan  tarif  PPh  Badan  dari  25%  menjadi  22%  untuk tahun pajak 2020-2021 dan 20% mulai tahun 2022, bahkan pemerintah memberikan tambahan insentif  berupa  berupa  penurunan  tarif  PPh  Badan  sebesar  3%  bagi  WP  Go  Publik  (jika memenuhi ketentuan), maka hal ini akan menyebabkan (i) Penurunan tarif PPh Badan sebesar 3%  untuk  tahun  pajak  2020  s.d.  2021  dan  5%  mulai  tahun  2022  dan  (ii)  penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 mulai masa pajak April 2020.
Mengingat bahwa perubahan ketentuan perpajakan mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap  perlakuan  akuntansi  pajak  penghasilan  seperti  yang  diterangkan  dalam  Paragraf  47 PSAK  46,  maka  pelaku  usaha  (wajib  pajak)  harus  menyesuaikan  dalam  pencatatan  akuntansi pajaknya.  Perlakuan  akuntansi  pajak  yang  terpengaruh  dengan  adanya  kebijakan  penurunan
31 Ihsanti, Perbedaan Biaya dan Beban dalam Akuntansi.
32 Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak mengatur mengenai definisi SPT Nihil, akan tetapi terdapat keterangan yang dapat dijadikan acuan dalam Pasal 1 ayat (18) UU KUP, yaitu Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
tarif adalah (i) pajak kini dan (ii) utang pajak PPh Pasal 25 dan (iii) penghitungan pajak pada akhir tahun. Untuk pencatatan beban dan liabilitas pajak kini (misalnya 2020), penghitungannya didasarkan  atas  penghasilan  kena  pajak  tahun 2019  dikalikan dengan  tarif  baru  sebesar 22% (bukan  25%).  Jurnalnya  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu direct  method  dan  indirect method. Pada prinsipnya untuk pencatatan angsuran PPh Pasal 25 maka akan melibatkan dua unsur  yaitu  pajak  kini  (PPh  Pasal  25  dibayar  dimuka)  yang  dicatat  disisi  debit,  sedangkan kreditnya yaitu kas atau utang pajak PPh Pasal 25. Dalam rangka pembukuan pajak pada akhir tahun,  maka  untuk  tahun  pajak  2020,  wajib  pajak  harus  menggunakan  tarif  pajak  yang  baru yaitu 22% (bukan 25%). Untuk pencatatan akuntansi pajak penghasilannya pada akhir periode, pada  prinsipnya  sama  dengan  perlakuan  akuntansi  pajak  untuk  angsuran  PPh  Pasal  25.  Akan tetapi kondisi keuangan di akhir tahun bisa berbeda-beda sehingga akan menyebabkan terjadi lebih bayar, kurang bayar, dan nihil. Jurnal akuntansi pajak penghasilan akan tergantung pada kondisi PPh Badan akhir tahun, yaitu jika terjadi lebih bayar (PPh Pasal 28A UU PPh), jika terjadi kurang bayar (PPh Pasal 29 UU PPh), atau jika terjadi nihil dimana pajak yang terutang sama dengan kredit pajak, maka tidak ada jurnal yang dibuat.

## Daftar Pustaka
Deloitte, IASPlus, IAS 12 — Income Taxes,  website  , https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias12, diakses tanggal 29 Desember 2020.
Dewi  K  Sari,  Birawani  D  Anggraeni,  dan  Sandra  Aulia.  Implikasi  Komponen  Perubahan  Pajak Dalam  Laba  Terhadap  Persistensi  dan  Peramalan,  Studi  Terhadap  Perusahaan  yang Terdaftar di BEI Periode 210-2-13 , Jurnal Vokasi Indonesia, Volume 4. Nomor 2 Juli- Desember 2016, hlm. 50.
Direktorat Jenderal Pajak, Siaran Pers Nomor SP-13/2020, Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan  Badan  Dalam  Penghitungan  PPh  Pasal  29  dan  Angsuran  PPh  Pasal  25.
Jakarta, tanggal 29 Desember 2020. Dwi Martani, Perpajakan: Pengajaran dan Penelitian,  website  , http://www.iaiglobal.or.id/v03/files file_publikasi/Pengajaran%20dan%20Penelitian%20 Pajak%20final%20-%20Dwi%20Martani.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2020.
IAI,  ED  PSAK  No.  46,  Exposure  Draft  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan,  Pajak Penghasilan,  website  ,  https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-46- revisi-2010-Pajak-Penghasilan.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2020.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI),  Interpretasi  Standar  Akuntansi  Keuangan  (ISAK)  34  tentang Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, hlm. 1.
IFRS,  IAS  12  Income  Taxes,  website  ,  https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of- standards/ias-12-income-taxes/, diakses tanggal 14 April 2020.
Ihsanti, Perbedaan Biaya dan Beban dalam Akuntansi, Akuntansi Lengkap Keuangn dan Bisnis,
 website  ,  https://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/perbedaan-biaya-dan-beban- dalam-akuntansi-lengkap/, diakses tanggal 29 Desember 2020.
Jurnal Entrepreneur, 15 Bidang Akuntansi serta Penjelasannya,  website  ,
https://www.jurnal.id/id/blog/bidang-akuntansi-serta-penjelasannya/,  diakses  tanggal 29 Desember 2020. Komp. Akuntansi Keuangan Menengah,  website  ,
file:///C:/Users/Adminn/Downloads/AKUNTANSI%20KEUANGAN%20 DAN%20STANDAR%20AKUNTANSI%20KEUANGAN.pdf,  diakses  tanggal  29  Desember 2020.
Peraturan  Pemerintah  Penggati  Undang-Undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan.
WP Badan Non-Go Public maksud WP Badan yang sahamnya tidak perdagangan di Bursa Efek Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.