## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 108-119
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 dalam  Proses  Pengisian  Pamong  Kelurahan  di Kabupaten Kulon Progo
Siti Zuliyah 1 , Tri Wahyuningsih 2 , Nur Kholik 3 *
1, 3 Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia * Corresponding Author: nur.kholik@staff.uad.ac.id
Histori Artikel Abstrak Masuk: 26 Agu 2023 Review: 6 Des 2023 Diterima: 13 Feb 2024 Terbit: 13 Feb 2024 Guna  mengantisipasi  kekosongan  jabatan  pamong kelurahan,  pemerintah  daerah,  di  wilayah  Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor  10  tahun  2020  tentang  pamong  kelurahan. Berdasarkan  observasi  awal,  dalam  pelaksanaannya masih  ada  beberapa  masalah  maupun  kendala  yang dihadapi.  Seperti  sedikitnya  peserta  yang  terjaring akibat  kurangnya  sosialisasi  dari  panitia  akan  adanya penyelenggaraan  tes  pamong  kelurahan.  Selain  itu kurang terbukanya dalam penjaringan dan penyaringan para  calon  pamong  kelurahan  dan  lain.  Secara  garis besar tujuan penelitian ini, pertama ingin mendeskripsikan  proses  pengisian  pamong  kelurahan di  Kabupaten  Kulon  Progo,  dan  kedua  untuk mengetahui  implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  6
Tahun  2021  dalam  pengisian  pamong  kelurahan  di Kabupaten  Kulon  Progo.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat dalam kaitannya  dengan  hukum.  Metode  pendekatan menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis,  yaitu suatu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  keadaan nyata  masyarakat  dengan  tujuan  untuk  mengetahui penerapan  hukum  dalam  masyarakat.  Metode pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan, wawancara  dan  observasi,  selanjutnya  data  dianalisis dengan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  proses  pengisian  pamong kelurahan di kabupaten Kulon Progo antara lain: lurah membentuk  tim  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan pengisian  pamong  kelurahan.  Selanjutnya  tim melakukan  penjaringan  dan  penyaringan  melalui seleksi persyaratan administrasi dan penyelenggaraan ujian sesuai Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2021 dalam pasal  10.  Disebutkan  bahwa  pelaksanaan  ujian  wajib kerja  sama  dengan  institusi  pendidikan  tinggi  yang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No. 2, 2023 , pp. 108-119
mempunya  kompetensi  terkait  materi  ujian,  koreksi ujian  dan  penilaian.  Kemudian  hasil  seleksi  calon pamong desa paling sedikit 2 (dua) calon berdasarkan peringkat nilai tertinggi yang kemudian dikonsultasikan kepada  panewu  untuk  mendapatkan  rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan, sedangkan implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2021 pada  dasarnya  dapat  diterapkan  sesuai  aturan  seperti pembentukan panitia, seleksi administrasi, materi ujian tim  penguji  dan  sebagainya.  Namun  demikian,  masih ada kelemahannya antara lain antara syarat calon yang dinilai  memberatkan,  kurangnya  sosialisasi,  adanya beberapa  desa  yang  kurang  terbuka  dalam  proses pengisian pamong kelurahan dan sebagainya. Kata  Kunci: Pengisian;  Pamong;  Kalurahan;  Kulon Progo. Article’s History Abstract Received: 26 Agu 2023 Reviewed: 6 Des 2023 Accepted: 13 Feb 2024 Published: 13 Feb 2024 In  order  to  anticipate  vacancies  in  sub-district  civil servant  positions,  regional  government,  in  the  Kulon Progo Regency area, through Regent Regulation Number 6  of  2021  concerning  implementing  regulations  for Regional Regulation Number 10 of 2020 concerning sub- district civil servants. Based on initial observations, in its implementation  there  are  still  several  problems  and obstacles faced. Such as the small number of participants who were selected due to the lack of socialization from the committee  regarding  the  implementation  of  the  sub- district civil service test. Apart from that, there is a lack of openness in the selection and screening of candidates for sub-district officials and others. In general, the aim of this research is, firstly, to describe the process of filling out the sub-district  civil  service  in  Kulon  Progo  Regency,  and secondly  to  find  out  the  implementation  of  Regent Regulation Number 6 of 2021 in filling out the sub-district district civil service in Kulon Progo Regency. This research is  empirical  legal  research,  namely  legal  research  that examines  and  analyzes  people's  behavior  in  relation  to the  law.  The  approach  method  uses  a  sociological juridical  approach,  namely  research  carried  out  on  the real  conditions  of  society  with  the  aim  of  knowing  the application of law in society. The data collection method is  through  literature  study,  interviews  and  observation, then  the  data  is  analyzed  using  qualitative  descriptive methods. The results of the research concluded that the process of filling in the sub-district civil service in Kulon Progo  district  included:  the village  head  formed  a  team tasked with filling in the sub-district civil service. Next, the team  carried  out  screening  and  screening  through

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 108-119
selecting administrative requirements and administering exams  in  accordance  with  Regent  Regulation  No.  6  of 2021 in article 10. It is stated that the implementation of exams  must  collaborate  with  higher  education institutions  that  have  competence  regarding  exam material,  exam  correction  and  assessment.  Then  the results of the selection of village civil servant candidates are at least 2 (two) candidates based on the highest score ranking  which  is  then  consulted  with  the  panewu  to obtain recommendations for appointment as sub-district civil  servants,  while  the  implementation  of  Regent Regulation  Number  6  of  2021  can  basically  be implemented  according  to  regulations  such  as  the formation of committees, selection administration, exam materials  for  the  examining  team  and  so  on.  However, there are still weaknesses, including the requirements for candidates  which  are  considered  burdensome,  lack  of socialization, the existence of several villages that are less open in the process of filling out sub-district officials and so on. Keywords: Charging;  Pamong;  District  Headquarters; Kulon Progo.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD)  negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik  dan  menganut  asas  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dengan  memberikan  kesempatan  dan  keleluasaan  kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18  UUD antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan  kecil  dengan  bentuk  dan  susunan  pemerintahannya  ditetapkan  dengan undang-undang.  Menurut  penjelasan  tersebut,  antara  lain  dikemukakan bahwa oleh karena negara Indonesia itu  suatu eendheidsstaaat yaitu Negara Kesatuan  dan  berdasarkan  sebagai  kesatuan  tunggal  di  mana  Pemerintah pusat  adalah  yang  tertinggi  dan  satuan-satuan  sub  nasionalnya  hanya menjalankan kekuasaan - kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi lagi ke  dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administrasi belaka  semuanya  akan  ditetapkan  dengan  undang-undang  (Haw  Widjaya, 2014:1).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No. 2, 2023 , pp. 108-119
Menurut  Widjaya,  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang istimewa. Gagasan awal pemerintahan desa  adalah  keberagaman,  partisipasi,  otonomi  sejati,  demokratisasi  dan pemberdayaan masyarakat (Haw Widjaya, 2009:3). Pada era otonomi daerah sekarang  ini,  secara  umum  pembangunan  daerah  di  arahkan  agar  daerah mampu  mandiri  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  dan  memiliki  daya saing dengan daerah lainnya (Nawawi, 2018:28-38). Namun, untuk mencari kedua  hal  tersebut  setiap  daerah  mempunyai  kendala  yang  beragam,  baik menyangkut  faktor  yang  internal  maupun  eksternal.  Untuk  mencapai keberhasilan  otonomi  daerah  maka  banyak  daerah  memiliki  kebijakan- kebijakan tertentu. Kebijakan yang diambil dimaksudkan sebagai dasar acuan untuk dapat melaksanakan tindakan tertentu, salah satunya adalah membuat kewenangan susunan organisasi desa (Thahir, 2019:1-12).
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  bahwa  Daerah  Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY merupakan salah satu provinsi di Indonesia  yang  mempunyai  keistimewaan  dalam  penyelenggaraan  urusan pemerintahan. Keistimewaan tersebut merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di  samping  Kabupaten  Sleman,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Gunung  Kidul dan Kota Jogjakarta.
Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon sebagai perangkat Kapanewon yang dimaksud kapanewon merupakan perubahan sebutan kecamatan yang berada di  tingkat  kabupaten  Sleman  Kulon  Progo,  Bantul  dan  Gunung  Kidul. Kelurahan  adalah  sebutan  desa  di  wilayah  DIY  yang  merupakan  kesatuan masyarakat  hukum  yang  terdiri  atas  gabungan  beberapa  padukuhan  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan  sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  disebutkan  bahwa pemerintah  desa  terdiri  atas  kepala  desa  dibantu  perangkat  desa  sebagai unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  dengan  demikian  unsur perangkat  desa  mempunyai  posisi  yang  penting  dalam  struktur  organisasi pemerintah  desa.  Namun  permasalahannya  tidak  semua  desa  di  Indonesia pada  umumnya  dan  khususnya  di  Kabupaten  Kulon  Progo  mempunyai

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 108-119
struktur  organisasi  desa  dengan  perangkat  desa  yang  lengkap,  dalam  arti terjadi  kekosongan  jabatan  pamong  kelurahan  yang  mengakibatkan pemerintah  desa  kurang  stabil.  Guna  mengantisipasi  agar  tidak  terjadi kekosongan posisi jabatan perangkat desa maka pemerintah daerah membuat kebijakan  mengenai  peraturan  perangkat  desa  atau  kelurahan,  yakni  di Kabupaten  Kulon  Progo  melalui  Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2021. Peraturan ini menarik untuk diteliti dalam hal implementasi proses pengisian pamong  kelurahan,  apakah  antara  peraturannya  dengan  pelaksanaannya sudah  sesuai  dan  adakah  kelemahan  dan  kendala  dalam  pelaksanaannya. Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan:  (1)  Bagaimana  proses  pengisian pamong kelurahan  di Kabupaten Kulon Progo; (2) Bagaimana implementasi Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2021  dalam  proses  pengisian  pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo.  Tujuan penelitian ini selain mengetahui proses  pengisian  pamong  kelurahan  di  Kabupaten  Kulon  Progo  juga bermaksud untuk mengetahui antara peraturannya dengan pelaksanaannya apakah sudah sesuai, adakah kendala dan kelemahannya dalam pelaksanaan sehingga  dapat  menjadi  masukkan  dalam  pembuatan  kebijaksanaan  atau perda berikutnya tentang pamong kelurahan.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum sosiologis yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (actual), sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan  hidup  bermasyarakat  (Abdul  Kadir  Muhammad,  2004:  51-54). Penelitian  ini  juga  merupakan  penelitian  hukum doctrinal yaitu  penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan di atas doktrin yang  dianut  pengonsep  atau  pengembangnya  (Soetadyo  Wigyo  Soebroto, 2002:  147-160).  Sumber  data  meliputi  sumber  data  primer  dan  sekunder. Sumber  data  primer  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari penelitian  lapangan  melalui  subyek  penelitian.  Sedangkan,  sumber  data sekunder  adalah  sumber  data  yang  bersifat  kepustakaan  dan  dokumentasi, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam ( depth interview ) terhadap beberapa responden yang dianggap representatif untuk menggali data yang dibutuhkan, yakni camat, kepala desa, panitia dan penguji.  Selanjutnya  data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan wawancara  dan  data  sekunder  yang  telah  dikumpulkan,  disusun  sesuai maksud  dan  tujuan  penelitian,  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  metode  analisis  yang  bertujuan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No. 2, 2023 , pp. 108-119
mendeskripsikan atau memaparkan kenyataan – kenyataan yang ada secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan Proses Pengisian Pamong Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo
Adanya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang  Perubahan  atas  Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengakibatkan perubahan besar dalam  tata  pemerintahan  desa.  Perubahan  yang  dimaksud  antara  lain berkaitan dengan proses pengisian.
Berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun 2015  tentang  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Perangkat  Desa,  telah memberikan kewenangan yang mutlak kepada Kepala Desa atau Lurah Desa, sebagai  pemimpin  desa  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  pamong kelurahan  sesuai  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan. Kewenangan  lurah  desa  tersebut  dapat  dilaksanakan  setelah  berkonsultasi dengan  camat  untuk  mendapatkan  rekomendasi  pengangkatan  dan pemberhentian pamong kelurahan.
Peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2021  memberikan  pedoman  bagi pemerintah desa dalam proses pengangkatan atau proses pengisian pamong kelurahan  dan  pemberhentian  pamong  kelurahan,  serta  peran  panewu (camat) sebagai wakil pemerintah daerah dalam memberikan konsultasi dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian pamong kelurahan. Adapun proses pengisian pamong kelurahan diawali lurah membentuk tim berjumlah paling  banyak  9  (sembilan)  orang  yang  terdiri  dari  1  (satu)  orang  ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota  dan sisanya paling  banyak  7  anggota,  anggota  yang  unsurnya  terdiri  atas  a.  Pamong Kalurahan; b. Lembaga Kemasyarakatan kalurahan; dan c. Tokoh Masyarakat. Tim penyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan yang antara lain meliputi: (a) Sosialisasi akan adanya lowongan jabatan  pamong  kelurahan;  (b)  Pendaftaran  bakal  calon;  (c)  Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon.
Penjaringan dilaksanakan melalui seleksi persyaratan administrasi yang telah diatur pada Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021. Tim menetapkan bakal  calon  yang  memenuhi  persyaratan  administrasi  sebagai  calon  yang berhak mengikuti ujian sesuai Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 108-119
Tim  kerja  sama  dengan  pihak  ke  tiga  dalam  penyusunan  materi  ujian, penilaian  dan  koreksi  hasil  ujian.  Unsur  penilaian  penyaringan    dalam pengisian pamong kelurahan meliputi: (a) Ujian kemampuan dasar; (b) Ujian kemampuan  verbal;  (c)  Pengalaman  bekerja  dilembaga  pemerintahan  atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan; (d) Tingkat pendidikan.
Pengisian perangkat desa diperlukan beberapa aspek yang harus diperhatikan di  antaranya  dari  aspek  kreatif,  ketrampilan  komputer  dan  ketrampilan berbicara. Seseorang yang memiliki aspek kognitif yang tinggi berarti memiliki ilmu  pengetahuan  yang  cukup  luas  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  dasar dalam  bekerja  sebagai  pamong  desa.  Seorang  pamong  desa  tidak  hanya dituntut memiliki pengetahuan yang luas tetapi diperlukan juga ketrampilan berbicara  yang  lebih  baik  karena  pamong  desa  dituntut  untuk  dapat menggantikan  kepala  desa  dalam  memberikan  sambutan  jika  kepala  desa tidak  dapat  hadir  dalam  suatu  acara.  Selain  itu  pamong  desa  juga  dituntut menguasai  teknologi  sebagai  contoh  dalam  pembuatan  surat  menyurat pemberitahuan informasi desa dan lain-lain diperlukan peralatan komputer (Faturahman, 2018).
Penghitungan  nilai  pengalaman  bekerja  dilembaga  pemerintahan  atau pengabdian  di  lembaga  kemasyarakatan  berdasarkan  lama  bekerja  atau pengabdian.  Penghitungan  nilai  pendidikan  berupa  penilaian  berdasarkan ijazah terakhir yang telah diterima tim pada saat pendaftaran bakal calon. Tim melaporkan  hasil  pelaksanaan  penjaringan  dan  penyaringan  pamong kelurahan  kepada  lurah  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  pelaksanaan ujian  dengan  dilampirkan  berita  acara  penetapan  calon  pamong  kelurahan paling kurang 2 (dua) peringkat teratas. Lurah berkonsultasi secara tertulis kepada panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak menerima laporan hasil pelaksanaan  penjaringan  dan  penyaringan  pamong  kelurahan  berupa  calon yang dimintakan rekomendasi untuk mendapat rekomendasi.
Selanjutnya,  panewu  memberikan  rekomendasi  tertulis  paling  lambat  7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. Rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan yang merupakan hasil identifikasi dan mencermati panewu terhadap proses penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Rekomendasi  tertulis  panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi lurah untuk menerbitkan keputusan lurah tentang pengangkatan pamong kelurahan.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No. 2, 2023 , pp. 108-119
Implementasi  peraturan  bupati  nomor  6  Tahun  2021  dalam  Proses Pengisian Pamong Kelurahan di kabupaten Kulon Progo
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Bupati  nomor  6  Tahun  2021  bahwa  lurah membentuk Tim yang dituangkan dalam Keputusan lurah berjumlah Pasal dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari unsur: pamong kelurahan, lembaga  pemasyarakatan  kelurahan,  dan  tokoh  masyarakat.  Menurut beberapa lurah di kabupaten Kulon Progo,  bahwa jumlah Tim di Kabupaten Kulon  Progo  tidak  ada  yang  sampai  berjumlah 11  (sebelas)  tetapi  rata-rata berjumlah  7  sampai  9  orang.  Hal  ini    disampaikan    oleh  tim  penguji  dari Universitas Ahmad Dahlan.
Pada seleksi persyaratan administrasi, sebagian besar desa di wilayah Kulon Progo telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021. Misalnya tingkat pendidikan, usia dan sebagainya, namun untuk syarat tambahan  untuk  calon  dukuh  harus  mendapatkan  dukungan  paling  sedikit 20% dari jumlah warga pedukuhan yang mempunyai hak pilih dan dibuktikan dengan foto  copy KTP  pendukung.  Menurut  narasumber  bahwa  aturan tersebut agak memberatkan, mengingat jumlah warga yang mempunyai hak pilih    di  satu  pedukuhan  begitu  besar  dan  rata-rata  setiap  calon  harus mendapat dukungan kurang lebih 100 (seratus) pendukung adalah hal yang tidak mudah.
Menurut Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021, disebutkan bahwa jumlah bakal calon hasil  pendaftaran paling sedikit 2 (dua) bakal calon untuk setiap  formasi  jabatan  pamong  kelurahan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  camat  (panewu)  bahwa  sebagian  besar  beberapa  kelurahan  di Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan pengisian pamong kelurahan untuk setiap formasi bisa mencapai 10 (sepuluh) orang. Hal ini seperti terjadi di kelurahan Ngorgosari Kecamatan Samigaluh, namun terdapat juga di mana pesertanya  hanya  2  (dua)  orang,  seperti  terjadi  di  kelurahan  Banyuroto Kecamatan Samigaluh. Hal ini bisa terjadi di mana penyebabnya yaitu kurang adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan juga penyebab  lain  yaitu  kurang  terbuka    dalam  penyelenggaraan  pengisian pamong kelurahan. Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan (Siti Zuliyah, 2017) tentang Studi Pengisian Lowongan Pamong Desa di Kabupaten Bantul, menyimpulkan bahwa terdapat beberapa desa yang kurang terbukanya dalam penyelenggaraan pengisian lowongan pamong desa.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 108-119
Hasil  penelitian  (Siti  Zuliyah  dan  Tri  Wahyuni, 2021)  tentang  implementasi Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2019  pada  proses  pengisian  pamong kelurahan  di  kabupaten  Sleman,  menyimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa desa yang kurang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pengisian pamong kelurahan. Hasil penelitian yang dilakukan  (Santoso, 2012) tentang sistem  perekrutan  perangkat  desa dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  desa Karangpatih  Kecamatan  Pulung  kabupaten  Ponorogo  menyimpulkan  bahwa sistem rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh perangkat desa kurang demokratis  sehingga  berdampak  kurang  baik  dalam  berkehidupan bermasyarakat desa yang bersangkutan.
Penelitian  serupa  dilakukan  (Hidayat  dan  Wijayanti  2020:1-12)  tentang sistem  perekrutan  perangkat  desa  di  desa  Poncosari  Kabupaten  Bantul menyimpulkan bahwa sistem rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh desa kurang demokratis dan terbuka. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa aturan belum berfungsi secara optimal. Hal ini seperti hasil penelitian yang dilakukan  (Sri Hartini dan Abdul Azis Nassihudin, 2015) tentang studi kebijakan pengisian Sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas menyimpulkan bahwa  prosedur  pengangkatan  yang  dilakukan  dalam  pengisian  jabatan Sekretaris  Desa  kurang  sesuai  dengan  peraturan  daerah  yang  berlaku sehingga fungsi hukum belum dapat terwujud.
Pasal  19  Peraturan  Bupati    Nomor  6  Tahun  2021  disebutkan  bahwa  unsur penyaringan  meliputi:  (a)  ujian  kemampuan  dasar;  (b)  ujian  kemampuan verbal;  (c)    pengalaman  bekerja  dilembaga  pemerintahan  atau  pengabdian dilembaga kemasyarakatan; dan (d) tingkat pendidikan. Penentuan jenis ujian tersebut berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang diinginkan seperti pada ujian kemampuan dasar dan kemampuan verbal serta tingkat pendidikan apabila  menghendaki  calon  pamong  kelurahan  tersebut  pintar  dan  cerdas, sedangkan  pada  tes  kemampuan  kerja  dilembaga  pemerintahan  atau pengabdian dilembaga kemasyarakatan apabila menghendaki calon pamong kelurahan yang punya dedikasi dan pengalaman dalam bidang pekerjaannya. Menurut ketua tim penguji dari Universitas Ahmad Dahlan, bahwa sebagian desa di Kabupaten Kulon Progo menghendaki calon pamong desa yang cerdas, berdedikasi tinggi dan juga berpengalaman dalam bekerja.
Pasal 10 Peraturan Bupati  Nomor 6 tahun 2021 juga disebutkan bahwa tim bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu institusi pendidikan yang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Menurut beberapa sumber

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No. 2, 2023 , pp. 108-119
bahwa di Kabupaten Kulon Progo biasanya bekerja sama dengan perguruan tinggi  baik  negeri  seperti:  UGM  dan  UNY  maupun  perguruan  tinggi  swasta seperti : APMD, UAD, UMY dan lain lain.
Pasal 25  Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2021 menyebutkan bahwa lurah setelah  menerima  hasil  penyaringan  dan  penjaringan  bakal  calon  pamong kelurahan  berdasarkan  peringkat  teratas,  selanjutnya  lurah  berkonsultasi secara  tertulis  kepada  panewu  paling  lambat  3  (tiga)  hari  kerja  sejak menerima  laporan  hasil  pelaksanaan  penjaringan  dan  penyaringan  pamong kelurahan  berupa calon yang dimintakan rekomendasi untuk mendapatkan rekomendasi.
Selanjutnya  panewu  memberikan  rekomendasi  tertulis  paling  lambat  7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi. Rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan yang merupakan hasil identifikasi dan mencermati panewu terhadap proses penjaringan dan penyaringan sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Rekomendasi  tertulis  panewu berupa persetujuan menjadi dasar bagi lurah untuk menerbitkan keputusan lurah tentang pengangkatan pamong kelurahan.
Pada  prinsipnya,  seleksi  perangkat  desa  merupakan  salah  satu  cara  untuk mewujudkan  Tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  agar  dapat mewujudkan  pencapaian  cita-cita  desa  yang  mandiri,  demokratis  dan sejahtera (Suharto, 2012:153-160). Bagaimanapun cara dan tujuan harus baik dan  benar  mengikuti  peraturan  yang  berlaku  dengan  tujuan  pokok menentukan kemajuan desa atau peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan desa menjadi fokus agenda bangsa Indonesia ke depan, secara khusus di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Kesimpulan
Proses  pengisian  pamong  kelurahan  di  Kabupaten  Kulon  Progo  dimulai dengan  Lurah  membentuk  tim  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan  pengisian pamong  kelurahan,  proses  selanjutnya  tim  melakukan  penjaringan  dan penyaringan  calon  pamong  kelurahan  melalui  seleksi  persyaratan administrasi  dan  melalui  penyelenggaraan  ujian.  Sesuai  Peraturan  Bupati Nomor  6  Tahun  2021,  dalam  Pasal  10  menyatakan  bahwa  tim  kerja  sama dengan pihak ke tiga yaitu institusi pendidikan yang mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang memadai. selanjutnya hasil seleksi calon pamong

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, Issue 2, 2023, pp. 108-119
kelurahan  paling  sedikit  2  (dua)  calon  berdasarkan  peringkat  teratas  yang kemudian  dimohonkan  konsultasi  kepada  panewu  untuk  mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi pamong kelurahan.
Implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor 6  tahun 2021,  pada  dasarnya  dapat diterapkan  seperti:  pembentukan  tim  penjaringan  dan  penyaringan,  seleksi persyaratan  administrasi,  materi  ujian,  seleksi  ujian,  tim  penguji  dan sebagainya,  namun  masih  ada  beberapa  kelemahan  antara  lain:  syarat dukungan  yang  dinilai  memberatkan,  kurangnya  sosialisasi,  tentang  proses pengisian  pamong  kelurahan,  kurang  terbukanya  dalam  proses  pengisian pamong  kelurahan  juga  menjadi  kendala  dalam  penyelenggaraan  pengisian pamong kelurahan di Kabupaten Kulon Progo.

## Referensi
Agus  Santoso.  (2012). Sistem  Perekrutan  Perangkat  Desa  Dalam  Kehidupan Bermasyarakat  di  Desa  karang  patih  Kecamatan  Pulong  Kabupaten Ponorogo .
Burhanuddin  Thahir.  (2019).  Kebijakan  Sosial  dan  Otonomi  Daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintah , Volume 2 N , 1 – 12.
Didik  G.  Suharto.  (2012).  Penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. Jurnal Bina Praja , Volume 4 N , 153 – 160.
Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan  Perangkat  Desa. Jurnal  Sosial  Politik  Fakultas  Hukum Universitas Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 4 No.
HW, W. (2014). Otonomi Daerah . Rajawali Pres.
Nawawi,  M.  (2018).  Pentingnya  Kualitas  Aparat  Pemerintah  Desa  Dalam Pembangunan di Desa BedilanKecamatan Belitang kabupaten Oku Timur,.
Jurnal Aktual STIE Trisna Negara , 16 .
Rahmat Hidayat dan septi Nur Wijayanti. (2020). Mekanisme Perangkat Desa Sebagai  Salah  satu  Alternativ  Mewujudkan  Good  Governance. Media  Of Law and Sharia , 2 , Nomor 1 .
Siti  Zuliyah.  (2017).  Studi  Tentang  Pengisian  Lowongan  Pamong  Desa  di Kabupaten Bantul. LPPM UAD .
Siti Zuliyah dan Tri Wahyuni. (2021). Implementasi Perna No. 10 tahun 2019 Pada  Proses  pengisian  Pamong  kalurahan  di  Kabupaten  sleman. LPPM UAD .

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 3, No. 2, 2023 , pp. 108-119
Sri  Hartini  dan  Abdul  Azis  Nassihudin.  (2015). Tentang  Studi  Kebijakan Pengisian sekretaris Desa di Kabupaten Banyumas .