## CIVICUS | FKIP UMMat
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
ISSN 2339-2932 | Vol. 4 No. 2 September 2016, hal. 102-114
STUDI ANALISIS TENTANG SISTEM PERWALIAN DALAM PERKAWINAN ADA DIDESA MBUJU KECAMATAN KILO KABUPATEN DOMPU TAHUN 2012/2013
WAYAN RESMINI, MH. WAWANKURNIAWAN (Dosen PNS Dpk. Kopertis Wilayah VIII)

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima:  10-09-2016 Disetujui:  30-09-2016 Abstrak : Wali nikah  memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan, dan  tidak  dapat  di  pungkiri  karena  walinikah  merupakan  unsur  yang  sangat  menentukan perkawinan  itu  menjadi  syah  atau  tidak  syahnya  suatu  perkawinan.Di  Desa  Mbuju  dalam melaksanakan perkawinan misalnya, terlihat berbagai gejala yang sangat beragam, padahal ada  perarturan  yang  normatif.  Dengan  demikian  tidaklah  cukup  bila  masalah  beragam  itu ditonton begitu saja melainkan diperlukan adanya keterlibatan dan pengabdian pihak-pihak intelektual  sehingga  terbuka  peluang  sosial  yang  tepat  untuk  menyelamatkan  kehidupan masyarakat.Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  “Bagaimanakah  sistem  perwaliandalam perkawinan  Adat  di  Desa  Mbuju  Kecematan  Kilo  Kabupaten  Dompudan  Kendala  apa  saja yang dihadapi wali nikah dalam perkawinan Adat di Desa Mbuju Kecematan Kilo Kabupaten Dompu“.Dengan  demikian  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empirik  tentang bagaimana  kedudukan  wali  nikah  dalam  perkawinan  Adat  di  Desa  Mbuju  Kecematan  Kilo Kabupaten Dompu.
Penelitian  ini  mengunakan  metode  diskripsi  analisis  kualitatif  yang  mengkaji permasalahan secara analitis, sistimatis, ilmiah dan logis dengan asas berpikir deduktif dan induktif dengan tehnik pengumpulan data dokumentasi,observasi dan wawancara.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  deskripsi  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengenai sistem wali nikah dalam perkawinan adat baik yang di atur menurut hukum adat maupun menurut agama pada prinsipnya sama yakni merujuk pada garis kedekatan kerabat (nasab)  dan  hakim.  Sistem  perwalian  dalam  perkawinan  adat  di  Desa  Mbuju  dilaksanakan berdasarkan pengakuan masyarakat dengan merujuk pada undang-undang perkawinan,(uu no.1 thn 1974), agama, adat kebiasaan sebagai perkawinan yang sah.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  perkawinan adat didesa mbuju hakim sangat sedikit sedangkan perwaliannya dilaksanakan oleh wali nasab yaitu wali yang ditetapkan  berdasarkan  atas  dasar  kedekatan  kerabat  serta  wali  nikah  yang  dilaksanakan dengan wali tunjuk.
Kata Kunci:
Perwalian,  Perkawinan, HukumAdat.

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Perwalian dalam perkawinan tidak mudah karena, jika  pihak  dari  perempuan tidak bersedia  menjadi  wali, maka  perkawinan  akan  menjadi  suatu  persoalan  yang membuat  perkawinan    tersebut  berlarut-larut.  Dalam perkawinan  sendiri  memiliki  syarat-syarat  atau  aturan tertentu  untuk  menjadi  wali.  Apabila  keluarga  dari perempuan  sendiri  tidak  sanggup  memberikan kewaliannya atau yang biasa dikenal dengan bapak  dari perempuan,  jika  wali  yang  pertama  yaitu  bapak meninggal  dunia,  dan  memberikan  kewaliannya kesaudara  sekandung  dari  perempuan  maupun  saudara dari  bapak,  apabila  perempuan  ingin  menikah  harus segera  memiliki  wali  karena  dalam  perkawinan  yang paling  penting harus  ada  wali,  jika tidak  ada  wali  maka perkawinan    tersebut  tidak  sah.  Perempuan  masih memiliki  wali  nikah  tetapi  berada  jauh  wali  nikah  itu tidak  bisa  memberikan  kewaliannya  dengan  tulisan melainkan  dengan  secara  langsung,  saudara  dari
perempuan  tidak  boleh  memberikan  kewaliannya  lewat tulisan  maka  tidak  sah.  Wali  dari  pihak  perempuan harus secara langsung melakukan kewajibannya sebagai wali,  dimana  perkawinan  itu  dilaksanakan  oleh  kedua mempelai pria dan wanita, dan wali nikah tersebut harus mendatangi  secara  langsung  untuk  memberikan kewaliannya  agar  perempuan  tersebut  memiliki  status yang  jelas,    tidak  menimbulkan  fitnah  di  mata masyarakat  pada  umumnya,  Departemen  Agama RI,2001, dalam Maknah,(2004:18).
Adapun  cara  yang  lebih  mudah  untuk mendapatkan  wali  nikah,  keluarga  perempuan  tidak sangggup  memberikan  kewaliannya,  maka  pihak perempuan  dapat  mendatangi  tokoh  adat  agar  segera memberikan  kewaliannya.  Dalam  agama  Islam perkawinan  itu  apabila  tidak  dilaksanakan  maka dikhawatirkan  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  oleh agama yaitu, perbuatan zina.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  wali nikah  itu  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting
dalam  perkawinan,  dan  tidak  dapat  dipungkiri  karena walinikah  merupakan  unsur  yang  sangat  menentukan perkawinan  itu  menjadi  sah  atau  tidak  sah  dan  unsur- unsur  yang  lain.Pentingnya  masalah  seperti  ini  maka penulis  mengangkat  masalah  perkawinan  dengan  fokus kajian  pada  masalah  wali  nikah  dengan  judul  :“Studi Analisis  Tentang  Sistem  Perwalian  Dalam  Perkawinan Adat di Desa MbujuKecamatanKilo Kabupaten Dompu”

## B. METODE PENELITIAN

## 1. METODE YANG DIGUNAKAN
Metode    yang  digunakan  adalah  pendekatan deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  pendekatan  yang dijelaskan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  gejala pada  saat  penelitian  di  lakukan  Sarwono,  (2006:412). Dalam    hal    ini  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dapat dibagi menjadi beberapa jenis pendekatan diantaranya:
a. Fenomenologi/peristiwa  atau  gejala  sosial  yang alamiah dam situasi tertentu,
b. Historis/peristiwa  atau  kejadian  pada  masa lampau dengan menggunakan analisis logis,
c. Studi  kasus/telaah  secara  mendalam  tentang suatu  kasus,  dan  kesimpulannya  hanya  berlaku terbatas pada kasus tertentu saja,
d. Etnografi/grounded theori/menyusun teori dengan  menggunakan  data  lapangan.  (Zainal Arifin, 2001: 58).
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  dengan  menggunakan  metode  pendekatan deskriptif  kualitatif  dimaksudkan  semata-mata  untuk menjelaskan  “Pelaksanaan  tentang  studi  analisis tentangperwalian dalam perkawinan adat di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu”.

## 2. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Seluruh penduduknya  beragama  Islam.  Mata  pencaharian masyarakat Desa Mbuju, sebagian besar adalah nelayan, petani,  dan  berdagang,  adapun  batas-batas  Desanya adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Timur  : Desa Taropo
b. Sebelah Barat  : Desa Pali
c. Sebelah Utara  :Desa Enca
d. Sebelah Selatan : Desa Taloko
Keadaan Penduduk Desa MbujuKecamatan Kilo Kabupaten  Dompu  dapat  dilihat  pada  tabel  I  di  bawah ini.
Keadaan Penduduk Desa Mbuju Tahun 2011/2012
No Nama Dusun JenisKelamin Jumlah orang Laki- Laki Perem puan 1 2 3 4 5 1 Mpolo 100 150 250 2 Kambu 320 470 790 3 Matompo 55 65 120 4 Mbuju 510 605 1115 Jumlah 985 1290 2275
Sumber Data: Data Monografi Desa Mbuju tahun 2012

## 3. METODEPENENTUAN SUBJEK PENELITIAN
Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan populasi,  karena  penelitian  kualitatif  berangkat  dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil  kajiannya  tidak  akan  diberlakukan  ke  populasi, tetapi  ditransferkan  ketempat  lain  pada  situasi  sosial yang  memiliki  kesamaan  dengan  situasi  sosial  pada kasus yang dipelajari. (sugiyono, 2005:2004).
Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  bukan dinamakan  responden,  tetapi  sebagai  narasumber,  atau partisipan, informen. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga  bukan  disebut  sampel  statistik,  tetapi  sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan  teori.  Sampel  dalam  penelitian  kualitatif juga  disebut  sebagai  sampel konstruktif,  karena  dengan sumber  data  dari  sampel  itu  dapat  dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas.
Penelitian  kualitatif  tehnik  sampling  yang  sering digunakan  adalah purposive  sampling ,  dan snowball sampling . Seperti telah dikemukakan bahwa, purposive sampling adalah  tehnik  pengambilan  sampel  sumber data  dengan  pertimbangan  tertentu.Pertimbangan tertentu  ini  misalnya  orang  tersebut  yang  dianggap paling  tahu  tentang  apa  yang  kita  harapkan,  atau mungkin  dia  sebagai  penguasa  sehingga  akan memudahkan  peneliti  menjelajahi  objek  atau  situasi sosial  yang  diteliti. Snowball  sampling adalah  tehnik pengambilan  sampel  sumber  data,  yang  pada  awalnya jumlahnya  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar.  Hal  ini dilakukan  karena  dari  jumlah  sumber  data  yang  sedikit itu tersebut belum memberikan data yang lengkap, maka mencari  orang  lain  lagi  yang  dapat  digunakan  sebagai sumber  data.  Dengan  demikian  jumlah  sampel  sumber data  akan  semakin  besar,  seperti  bola  salju  yang menggelinding lama-lama akan menjadi besar Sanipah,( 2005: 301).
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atastehnik penganbilan  sampeldalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan tehnik purposive sampling dan snowball sampling. Tehnik purposive  sampling ini  merupakan tehnik penganbilan sampel yang memberikan  data yang lebih  lengkap  dan  mereka  tersebut  jugadi  pilih  oleh peneliti  yaitu:  tokoh  adat,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat pada umumnya. Sedangkan tehnik snowball sampling peneliti  menggunakan  sebagai  penambahan data  terhadap  jumlah  informan  sebelum  nya    yang  di rasakan oleh peneliti belum maksimaldalam memberikan  data.Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi subjek penelitian ini,masyarakat Desa mbuju.

## 4. METODEPENGUMPULAN DATA
Kegiatan pengumpulan data merupakan usaha secara  operasional  dalam  pelaksanaan  penelitian  yang dapat  memberikan  pengaruh  positif    bagi  pelaksanaan analisis dan interprestasi data.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka tehnik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  yang relevan dengan permasalahan penelitian ini adalah : a. Observasi Observasi  merupakan  aktifitas merekam  kejadian atau  peristiwa  dan  fenomena  menggunakan  alat  indra, rekaman dalam observasi tidak seperti rekaman dengan kamera, atau alat elektronika, rekaman dalam observatsi
telah  diwarnai  oleh  latar  belakang  pengetahuan  dan pengalaman  orang  yang  melakukan  observasi  sehingga apa  yang  di  rekam  oleh  dua  orang  belum  tentu  sama hasilnya.
Menurut  Narkubo  dan  Achmadi,(2002:70), mengatakan bahwa observasi adalah “alat pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  cara  mengamati  dan mencatat secara sistimatis gejala-gejala yang diselidiki”.
Menurut Arikunto,(2003:132) bahwa observasi adalah  sebagai  kegiatan  pemusatan  perhatian  terhadap suatu  objek  dengan  menggunakan  seluruh  alat  indera Margono,(2003:188)  mengatakan  bahwa  observasi diartikan  sebagai  pengamatan  dan  pencatatan  secara sistematis  terhadap  gejala  yang  nampak  pada  objek penelitian.
Secara umum observasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
1) Observasi Partisipatif.
Observasi  partisipatif  adalah  observasi (pengamatan)  untuk  mengambil  bagian  dalam kegiatan  objeknya  (Observasi)  sebagaimana  yang lain tidak nampak perbedaan dalam sikap.
2) Observasi non partisipatif Observasi non partisipatif adalah observasi  yang  tidak  melibatkan  diri  dalam observasi  hanya  pengamatan  yang  dilakukan secara  sepintas  pada  saat  tertentu  kegiatan observasiSubagyo,( 2004: 64-69).
Dalam  penelitian  ini,  akan  digunakan  tehnik Observasi  non  partipatif,  dimana  peneliti  akan melakukan pengamatan secara langsung didalam proses pelaksanaan  penelitian,  peneliti  hanya  mencatat  data- data  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  fenomena  yang sebenarnya tanpa adanya penambahan atau pengurangan  terhadap  realitas  yang  terjadi,  pada observasi ialah:
1) Bagaimana  sistem  perwaliandalam  perkawinan adat  di  Desa  Mbuju  Kecamatan  Kilo  Kabupaten Dompu.
2) Kendala apa saja yang dihadapi wali nikah dalam perkawinan  adat  di  Desa  Mbuju  Kecamatan  Kilo Kabupaten Dompu.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  bentuk  komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh  informasi  dari  orang  lain  dengan mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  berdasarkan tujuan tertentu Muliyana,(2001: 108)
Adapun  wawancara  yang  digunakan  dalam wawancara  ini  tak  terstruktur.  Dimana  susunan pertanyaan  dan  kata-kata  dalam  setiap  pertanyaan yang  dapat  diubah  saat  wawancara,  sesuaikan dengan  kebutuhan  dan  kondisi  saat  wawancara dilakukan.  Pengumpulan  data  dengan  teknik  ini bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan keterangan  baik  dari  subjek  maupun  informasi tentang  Bagaimana  kedudukan  wali  nikah  dalam perkawinan  adat  di  Desa  Mbuju  dan  Kendala  apa saja  yang  dihadapi  wali  nikah  dalam  perkawinan adat di Desa Mbuju.
c. Dokumen Dokumen  adalah  gambaran  penting  berbentuk tulisan dan kariya- kariya monumental dari seorang. Menurut  Sugiyono,(2000:325)  merupakan  cacatan peristiwa yang sudah berlalu.
1) Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya  monumental  dari  seseorang. Secara  umum  dokumen  dapat  dilakukan dengan  1  (satu)  cara  yaitu:Dokumen  yang berbentuk  tulisan  misalnya  catatan  harian, sejarah  kehidupan  ( life  histories ),  biografi, peraturan, kebijakan.
2) Dokumen  yang  berbentuk  gambar,  misalnya foto,gambar hidup ,sketsa dan lain-lain.
Dalam penelitian ini sebagai
dokumennyaberbentuk tulisan misalnya catatan  harian,  sejarah  kehidupan (life histories  ), biografi,  peraturan,  kebijakanserta yang ada kaitannya dengan penelitian kualitatif.

## 5. ANALISIS DATA
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif  yang di kembangkan oleh  Miles  dan  Huberman  yang  terdiri  dari  3(tiga) komponen analisis, yaitu:
1) Reduksi  data,  yaitu  data  yang  diperoleh  dilokasi penelitian  (data  lapangan)  dituangkan  dalam uraian  atau  laporan  yang  lengkap  dan  terinci. Laporan  lapangan  akan  direduksi,  dirangkum, dipilih  hal-hal  yang  pokok,  difokuskan  pada  hal- hal  yang  penting,  kemudian  di  cari  tema  atau polanya.  Reduksi  data  berlangsung  secara  terus menerus  selama  proses  penelitian  berlangsung. Selama  pengumpulan  data  berlangsung  diadakan tahap  reduksi  data,  selanjutnya  membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gagasan dan menulis memo.
2) Sajian  data  (display  data),  yaitu  untuk memudahkan  bagi  peneliti  untuk  melihat gambaran  secara  keseluruhan  atau  bagian tertentu dari penelitian.
3) Penarikan kesimpulan, yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung,  mulai  sejak  awal  memasuki  lokasi penelitian selama proses pengumpulan data.
Dan  penelitianberusaha  untuk  menganalisis  dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering  timbul,  hipotesis  dan  sebagaianya  yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat relatif. Akan  tetapi  dengan  bertambahnya  data    melalui  proses verifikasi  secara  terus  menerus  maka  akan  diperoleh kesimpulan yang bersifat “Grounded”. Dengan kata lain kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, Miles dan Huberman,(1992: 15- 20).
Dengan  uraian  analisis  di  atas,  maka  dalam penyajian  data  dan  analisa  nantinya  merujuk  kepada poin-poin di atas, sehingga hasil penelitian untuk skripsi ini dapat terarah dalam pembahasan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. DESKRIPSI DATA
a. Demografis
Desa  Mbujumerupakan  salah  satu  Desa  yang ada  di  Kecamatan  Kilo  Kabupaten  Dompu.  Desa Mbujuterbentuk  dalam  status  Desa  persiapan  pada tahun 1960. Kepala Desa yang pertama  H. Amajid Wi’i dan  Sekretarisnya  H.  Usman.Kepemimpinan  Kepala
Desa  dilanjutkan  oleh  Abdullah  S.Pdserta  sekertarisnya Amunir,  yang  pada  awalnya  menjabat  sebagai  Kepala Desa  Taropodan  pada  saat  kepemimpinannya  Desa terdiri dari empat  Dusun yaitu dapat dilihat pada tabelI di bawah ini:
Keadaan Penduduk Desa Mbuju Tahun 2011/2012
No Nama Dusun JenisKelamin Jumlah orang Laki- Laki Perem puan 1 Mpolo 100 150 250 2 Kambu 320 470 790 3 Matompo 55 65 120 4 Mbuju 510 605 1115 Jumlah 985 1290 2275
Sumber Data: data monografi desa mbuju tahun 2012. Adapun  pekerjaan  atau  mata  pencaharian penduduk  Desa  Mbuju  dapat  dilihat  dalam  tabel  II  di bawah ini:
Keadaan Mata Pencaharian
Penduduk Desa Mbuju Tahun 2012 N o Pekerjaan Jumlah(orang) Keterangan 1 2 3 4
1 Pegawai negri 53 2 Pegawai swasta 135 3 Petani 1.210 4 Buruh 50 Jumlah 1448

## Sumber data: data  monografi Desa Mbuju tahun
2012.
Sedangkan  agama  yang  dianut  penduduk  Desa Mbuju dapat dilihat dalam tabel  III bawah ini:
Keadaan Agama Penduduk Desa Mbuju Tahun 2012
No Agama Jumlah (Orang) Keter angan 1 2 3 4 1 Islam 3580 2 Kristen protestan - 3 Hindu - 4 Budha - 5 Kristen Katolik - Jumlah 3580
Sumber Data:Data Monografi Desa Mbuju Tahun 2012.
Dalam  Menunjang  Aktifitas  Kehidupan  Sehari- hari  Masyarakat  Desa  Mbuju  diberbagai  desa  dengan sarana  dan  prasarana  yang  telah  tersedia,  diantaranya dapat dilihat pada tabel IV di bawah ini:
Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Mbuju Tahun 2012 No Sarana dan Prasarana
Jum lah 1 Pendidikan SDN 1
2 Kesehatan
- Posyandu di setiap dusun
- Polindes 3 1 3 prasarana dan perobatan
- Masjid
Sumber Data: Data Monografi Desa Mbuju Tahun 2012 Dari  data  di  atas  sebagaimana  diperoleh  dari kantor  urusan  agama  Kecamatan  kilosebagai  instansi yang  kaitannya  dengan  masalah  penelitian  perkawinan
yang  tercatat  menurut  hukum  dengan  demikian  tabel tersebut  tidak  memuat  data  perkawinan  di  bawah tangan.Berdasarkan  data  diatas  sebagian    besar  wali nikah dalam perkawinan masyarakat Desa MbujuKecamatan  Kilo  dilaksanakan oleh  wali nasabnya dan sebagian kecil wali dilaksanakan oleh hakim.

## b. Sistem Perwalian Dalam Perkawinan Adat DiDesa Mbuju
Dalam hukum adat perwalian dalam perkawinan telah  diatur  tentang  sistem  atau  tatacara  wali  nikah yakni dapat dilihat dari tingkat kedekatan antara kerabat, yaitu wali nasab dan wali hakim adapun beberapa antara lain wali terdiri dari empat kelompok yakni:
1) Kerabatlaki-laki  dalam  garis  lurus  keatas  yakni ayah, kakekdari pihak ayah dan seterusnya.
2) Kelompok  kerabat  laki-laki  sekandung  atau saudara  laki-laki  seayah  dan  keturunan  laki-laki dari meraka.
3) Kelompok  saudara  kerabat  paman,yakni  saudara laki-laki  sekandung  dari  ayah  atau  saudara  laki- laki seayah dari ayah dan keturunan laki-laki dari mereka.
4) Kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  sekandung atau seayah dan dari keturunan laki-laki mereka. Dan  apabila  satu  kelompok  wali  nikah  terdapat beberapa  orang  yang  sama  kedudukannya  sebagai  wali nikah,  maka  yang  paling  berhak  adalah  yang  paling dekat  dengan  pihak  perempuan  yang  hendak  menikah. kemudian  bila  dalam  satu  kelompok  sama  derajatnya yang  paling  berhak  menjadi  wali  nikah  adalah  kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah mereka sama- sama  berhak  sebagai  wali  nikah  dan  dapat  diuraikan dalam sistem perwalian menurut ketentuan hukum adat adalah sebagai berikut:
1) Wali  nikah harus  orang  Islam  yang  berarti  orang yang bukan Islam tidak dapat dijadikan wali nikah
2) Wali  nikah  harus  orang  yang  mencapai  umur baligh  dan  orang  yang  belum  baligh  tidak  dapat dijadikan wali nikah
3) Wali  nikah  harus  sempurna  akal  pikirannya  dan orang yang gila tidak dapat dijadikan wali nikah
4) Wali  nikah  harus  terdiri  dari  orang  laki-laki  dan perempuan tidak dapat dijadikan wali nikah
5) Wali  harus  terdiri  dari  orang  yang  taat  kepada ajaran  agama  serta  orang  tahu  memilih  jodoh pada anaknya
Urutan  tersebut  harus  disesuaikan  dengan urutan-urutan  sesuai  tingkat  dan  kedudukan  sebagai waliadapun  urutan  itu  dilihat  dari  kedekatan  sebagai kerabat  dari  perempuan  yang  diwalikannya,  seperti bapak  lebih  utama  dari  pada  kakek  dan  seterusnya keatas  dan  juga  lebih  utama  pada  paman  baik  paman dari saudara kandung paman.
Kalaupun  ada  perbedaan  terlihat  ketika  dalam perkawinan tersebut dihadapkan kesulitan mendapatkan  wali  nikah  dan  tidak  memenuhi  syarat sebagaimana  diatur  menurut  kententuan  hukum  tidak dapat dilaksanakan menurut hukum adat dalam kondisi seperti  ini  masyarakat  Desa  Mbuju  cendrung  untuk melaksanakan  perkawinan  dibawah  tangan  dengan perkawinan  seperti  ini  perwalian  dapat  dilaksanakan dengan wali hakim tetapi hakim yang ditentukan dalam keadaan  darurat  dan  sering  disebut  wali  tunjuk  wali tunjuk  ini  merupakan  wali  nikah  yang  ditunjuk langsungoleh calon mempelai wanita dengan syarat yang

## 106 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 102-114
ditunjuk tersebut adalah seorang yang memenuhi syarat sebagai wali.
Selain  itu  perbedaan  juga  terlihat  pada  proses untuk  memperoleh  wali  nikah  dimana  pelaksanaanya sangat  khas  sebagai  wajah  Budaya  Desa  Mbujusebelum minang  dilangsungkan  maka  pihak  laki-laki  merembuk terlebih  dahulu  bagaimana  tatacara  dalam  Lao  Kai (minang),  adapun tatacaranya adalah:
1) Lao  Kai  (minang)  pertamamerupakan  kegiatan pertama  yanng  dilaksanakan  oleh  pihak  laki-laki dengan  beberapa  utusan  (minimal  dua  orang) untuk memberitahukan pihak keluarga perempuan  yang  menyatakan,  si  Anu  (calon mempelai perempuan) berkehendak  untuk kawin dengan  si  Anu (calon  mempelai  laki-laki)  dengan menyebutkan  identitas  dari  laki-laki tersebut  dan identitas  keluarga  laki-laki  dan  memberitahukan bahwa calon mempelai perempuan tersebut dalam keadaan  diamankan  oleh  keluarga  pihak  laki-laki pemberitahuan  ini  dilaksanakan  melalui  kepala kampung  sebagai  ketua  adat  setempat  setelah kedua  belah  pihak  bersedia  untuk  menikah  yang dibuktikan  dengan  telah  dibawanya  perempuan oleh pihak  laki-laki  meninggalkan sanak saudaranya  menuju  suatu  tempat  dimana  pihak laki-laki tinggal.
2) Setelah  Lao  Kai  pertama  maka  pihak  laki-laki dapat melanjutkan kegiatan lao kai (minang)kedua dengan utusan minimal dua orang dan  salah  satunnya  tidak  boleh  sebagai  utusan untuk  kedua  kalinya.  Lao  kai  kedua  bertujuan untuk memohon memanggil wali, utusan ini dapat diterima atau ditolak tergantung bagaimana pihak perempuan menilainyaadapun yang dinilai adalah sopan  santun,  tutur  kata,  pakaian,  dan kelengkapannyadan  hal-hal  lain  yang  kaitannya dengan tata krama adat jika utusan ditrima maka utusan  tersebut  dapat  langsung  membicarakan mengenai  wali  nikah  beban  pihak  laki-laki  untuk menyelesaikan  perkawinan  dan  hal-hal  lain  yang dipandang  perlu  seperti  mas  kawin  dan  jumlah hasilnya disampaikan kepada pihak keluarga laki- laki  untuk  kemudian  dilaksanakan  akad  nikah. Dan bila utusan ditolak maka dapat dilaksanakan kembali  esok  hari  atau  waktu  yang  ditetapkan oleh keluarga perempuan.
3) Lao  kai  ketiga  dapat  dilaksanakan  berkali-kali sehingga  kapanlao  kai  (pinang)  terebut  dapat diterima  pihak  keluarga  perempuan.    Dan  dalam hal ini pihak laki-laki dapat melaksanakan lao kai cukup tiga  kali  saja  dan tidak melanjutkan untuk berikutnya bila kejadian seperti ini terjadi berarti pihak  laki-laki  menganggap  pihak  perempuan mempersulit  jalannya  perkawinan  dan  dapat memohon  pergantian  wali  kepengadilan  Agama dan setelah beberapa lama utusan dari pihak laki- laki  tidak  datang  maka  maka  pihak  perempuan jika berkepentingan dapat berkirim salam kepada pihak  laki-laki  agar  utusan  segera  datang  untuk membahas  tentang  berbagai  masalah  mengenai masalah  perkawinan  yang  sedang  dihadapinya dalam  hal  ini  biasanya  pihak  perempuan  siap memberi wali nikah.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa dalam meminang merupakan unsur yang sangat penting untuk  memudahkan  seorang  dalam  melaksanakan
perkawinan dilihat dari bentuk minang umumnya sangat ditentukan  oleh  sikap  dari utusan  pihak mempelai  laki- laki  dan  mampu  memahami  aturan  atau  tatacara bagaimana  melaksanakan  minang  yangbaiksetelah minang diterima maka utusan menyampaikan persyaratan  yang  diinginkan  oleh  pihak  perempuan kepada  kelurga  pihak  dari  laki-laki  apakah  persyaratan yang  diinginkan  oleh  pihak  perempuan  bisa  diterima atau  tidak  jika  kesimpulan  sudah  ada  maka  utusan kembali  kekeluarga  perempuan  dan  menyampaikan persyaratan itu sudah diterima oleh pihak laki-laki.
Wali nikah dalam perkawinan Adat baik yang di atur  menurut    agama  ,maupun  menurut  hukumadat pada  prinsipnya  sama  yakni  merujuk  pada  garis kedekatan  kerabat  (nasab)  dan  hakim.  Hal  ini  adalah untuk  mempermudah  jalannnya  perkawinan  karena agama  Islam  mengajarkan  supaya  tidak  ada  kesulitan dalam melaksanakan perkawinan,karena perkawinan itu merupakan  peristiwa  yang  penting  dalam  kehidupan manusia  dan  merupakan  suatu  kebutuhan  mutlak  baik ditinjau dari segi biologis maupun dari segi agama yaitu untuk  melestarikan  jenisnya  dan  kepentingan  di  dalam melaksanakan perkawinan wali nikah dalam kedudukannya  tidak  selalu  ada  dan  tidak  sepenuhnya syarat-syarat  tertentu  untuk  menjadi  wali  nikah sehingga dapat melaksanakan perwalian seseorang tidak memiliki kesempatan. Dalam hal ini untuk melaksanakan perkawinan wali nikah dapat dilaksanakan  oleh  wali  nikah  tingkat  tingkatan berikutnya  sepanjang  wali  dalam  urutan  itu  memenuhi syarat.  Wali  nikah  setelah  Bapakkakekdan  seterusnya, saudara kandung.  Dan  wali  nikah  saudara  dari  sebapak wali  pada  tingkatan  ini  dapat  bertindak  sebagai  wali nikah setelah saudara sekandung tidak ada atau enggan meberikan  perwaliannya  dan  begitu  seterusnya  hingga tingkat  urutan  terakhir.  Kemudian  jika  ada  wali  dalam tingkatan  yang  sama  maka  salah  satunya  dapat melaksanakan  perwaliannya  dengan  izin  perempuan yang hendak kawin tersebut kalaupun tanpa persetujuan wali  yang  lainnya  jika  wali  nikah  dalam  tingkatnya adalah  calon  suami  maka  yang  berhak  menjadi  wali nikah  pada  perkawinan  itu  adalah  wali  pada  tingkatan berikutnnya.  Kalau  wali  nikah  terdekat  dengan  anak perempuan  itu  bertempat  tinggal  jauh  dari  tempat perempuan  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  itu dan di tempat itu tidak ada wakilnya maka yang menjadi wali nikah pada perkawinan pada itu hakim bukan wali nika  pada  tingkatan  berikutnya  karena  walinikah  pada tingkatan ada tetapi kesulitan memberi perwaliannya.Dalam melaksanakan perwaliannya seseorang  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada perempuan  yang  hendak  dikawinkan  hal  ini  berlaku pada  semua  tingkatan  wali  nikah  kecuali  wali  nikah mujbir.  Mengenai  izin  ini  berlaku  juga  kepada  wali hakim  yaitu  wali  hakim  hanya  dapat  melaksanakan perwalian  atas  seizin  perempuan  yang  berhendak menikah  tersebut  dan  izin  dari  perempuan  itu  sah  bila perempuan itu telah berumur baligh.
Wali  nikah  merupakan  hak  dari  seorang perempuan  terhadap ayahnya dan keluarga dalam garis lurus  keatas  dari  kerabat  laki-laki  dan  sifatnya  sangat asasi asasi yang tidak diperdebatkan tak kala perempuan itu  kawin  melainkan  segera  mungkin  agar  pelaksanaan perkawinan  itu  tidak  dipersulit  karena  mempersulit perkawinan  itu  suatu  perbuatan  yang  bertentangan dengan ajaran Islam.
Wali  nikah  adalah  menempati  kedudukan sebagai syarat sah dan rukun dalam perkawinan dengan demikian tidak ada alasan bagi suatu perkawinan tanpa wali  nikah.    sepanjang    sejarah  di  Desa  Mbuju  tidak pernah  ada  perkawinan  tanpa  wali  nikah  karena penduduk  Desa  Mbuju  adalah  seluruhnya  beragama Islam sehingga dalam melaksanakan perkawinan mutlak merujuk  pada  ajaran  agama  Islamdan  kaitkan  dengan hukum  Adat  karna  perkawinan  berlaku  sebagai peraturan dalam kehidupan masyarakat.
Wali nikah dalam perkawinan adalah mutlaksedangkan  bagi  seseorang  yang  tidak  ada  wali nikahnya  atau  tidak  jelas  wali  nikahnya  dan  hakim sebagai  wali  pengganti  tidak  dapat  mengabulkan  wali pengganti maka dalam perkawinan seperti ini wali nikah dapat dilaksanakan dengan wali tunjuk yaitu wali nikah ini  ditunjuk  oleh  perempuan  yang  akan  menikah tersebut.  Wali  yang  ini  dianggap  sebagai  hakim  dalam keadaan  darurat  dan  harus  memenuhi  syarat sebagaimana syariatkan Islamdalam hal ini wali tersebut harus  sudah  baligh,  Islamlaki  –laki,    taat  beragama jujurdan  adil.  Hal  ini  dilaksanakan  atas  pertimbangan akibat dari penundaan perkawinan karena menurut adat Desa  Mbuju  dalam  hal  pelanggaran  oleh  kedua  belah pihak  karena  penundaan  perkawinan  yang  relatif  lama adalah tanggun jawab moral lingkungan. Oleh karena itu sedapat  mungkin  masalah  perkawinan  dituntut  secara adat untuk segera diselesaikan.
Penundaan  perkawinan  hanya  terjadi  ketika calon  mempelai  tidak  dapat  memenuhi  syarat-syarat yang diatur oleh hukum adat keadaan seperti ini  maka perkawinan  dilaksakan  jika  syarat  dan  rukun perkawinan  seperti  ada  wali  nikah  ada  saksi  ada  calon suami istri dan ijab kabul. Perkawinan seperti ini sudah dapat  diterima  sebagai  pasangan  suami  istri,hanya  saja secara  hukum  tidak  memiliki  bukti  otentik  berupa  akte nikah  dan  tidak  memiliki  akibat  hukum  berupa pengakuan  dan  perlindungan  hukum  positif.Karna perkawinan  seperti  ini  merupakan  hak  dari  seorang perempuan terhadap  ayahnya  dan keluarga  dalam  garis lurus  keatas  dari  kerabat  laki-laki  dan  sifatnya  sangat asasi  yang  tidak  diperdebatkan  takkala  perempuan  itu kawin.  Melainkan  segera  mungkin  agar  pelaksanaan perkawinan  itu  tidak  dipersulit  karena  mempersulit perkawinan  itu  suatu  perbuatan  yang  bertentangan dengan  ajaran  Islam.  Wali  nikah  adalah  menempati kedudukan  sebagai  syarat  sah  dan  rukun  dalam perkawinan  dengan  demikian  tidak  ada  alasan  bagi suatu perkawinan tanpa wali nikah sepanjang  sejarah di Desa  Mbuju  tidak  pernah  ada  perkawinan  tanpa  wali nikah  karena  pendudukDesa  Mbuju  adalah  seluruhnya mayoritas Islamsehingga dalam melaksanakan perkawinan  mutlak  merujuk  pada  ajaranIslam.  Dan hukum  adat  dalam  mengatur  perkawinan  yang  berlaku sebagai  peraturan  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam perkawinan  adalah  mutlak  sedangkan  bagi  seseorang yang  tidak  ada  wali  nikahnya  atau  tidak  jelas  wali nikahnya dan hakim sebagai wali pengganti tidak dapat mengabulkan  wali  pengganti  maka  dalam  perkawinan seperti  ini  wali  nikah  dapat  dilaksanakan  dengan  wali tunjuk  yaitu  wali  nikah  ini  ditunjuk  oleh  perempuan yang  akan  menikah  tersebut.  Wali  yang  ini  dianggap sebagai  hakim  dalam  keadaan  darurat  dan  harus memenuhi  syarat  sebagaimana  syariatkan  Islamdalam hal  ini  wali  tersebut harus  sudah baligh,  Islam  laki-laki
taat  beragama  jujur  dan  adil.  Hal  ini  dilaksanakan  atas pertimbangan  akibat  dari  penundaan  perkawinan. Karena  menurut  adat  Desa  Mbuju  dalam  hal pelanggaran  oleh  kedua  belah  pihak  karena  penundaan perkawinan  yang  relatif  lama  adalah  tanggun  jawab moral  lingkungan.  Oleh  karena  itu  sedapat  mungkin masalah perkawinan dituntut secara adat untuk segerah diselesaikan.
Dalam  pandangan  hukum  adat  tentangwali nikah  dalam  perkawinan    pada  azasnya  merupakan suatu  kajian  agama  dalam  hal  ini  sangatlah  gampang dan  mudah  untuk  diketahuisebagai  umat  Islamtentang wali nikah ini sudah jelas dalam syariat Islam. Dan salah satu    yang  sangat  prinsip  mengenai  wali  nikah  dalam perkawinan  adalah  merupakan  salah  satu  unsur  dalam syarat dan rukun perkawinan tentu  sekali mutlak harus ada. Dalam hal wali nikah tidak ada atau ada tetapi sulit keadaan  seperti  adat  di  Desa  Mbujutidak  akan  sampai mempersulit  jalannnya  perkawinan  melainkan  sudah ada penyelesaian yang sangat bijaksana seperti ada yang disebut  wali  hakim  dan  selanjutnya  ketika  wali  hakim menurut  hukum  adat  itu  tidak  dapat  diperoleh  maka wali  nikah  itu  dapat  ditunjuk  langsung  oleh  pihak perenpuan tersebut kepada orang yang memenuhi syarat hukum  dan  wali  seperti  ini  sering  disebut  wali tunjuk.Wali  tunjuk  ini  sering  juga  digunakan  dalam perkawinan  di  Desa  Mbuju  sebagai  jalang  keluar  ketika masalah  wali  dalam  perkawinan  tidak  ada  dan  wali hakim  menurut  UU  No.  1  tahun  1974  tidak  dapat diperoleh  karena  tidak  lenkapnya  syarat-syarat  yang harus  ditunjuk  oleh  pihak  berkepentingan.Wali  tunjuk itu diangap sebagai wali hakim karena syaratnya mereka yang ditunjuk ituadalahorang yang sudah  baligh, waras akalnya,taat  beragama,jujur  dan adil dan tidak dipaksa.
Wali  nikah  dari  seorang  perempuan  yang hendak  menikah  adalah  ayahnya  dalam  hal  ayah  telah meninggal maka perwalian itu beralih kepada kakeknya kemudian  kepada  pamanya  saudara  laki-laki  dan kesemua  itu  ditetapkan  dalam  garis  keturunan  laki-laki dari  pihak  laki-laki.  Jika  terjadi  perwalian  yang disebutkan  itu  tidak  ada  atau  sulit  dihubungi  maka untuk  mempermudah  pelaksanaan  perkawinan  itu  wali nikah  dapat  dilaksanakan  oleh  wali hakim.  Karena  adat tidak  menghendaki  kesulitan  dalam  perkawinan  ini kaitannya  dengan  kepentingan  hubungan    yang  aman dan bebas  dari  perbuatan tercela.Dan  adanya  persoalan yang sangat rumit dalam hal wali nikah seseorang maka untuk memperoleh kejelasan yang memuaskan menurut adat di Desa Mbuju ini kembali kepada pendapat tokoh agama  sebagai  ahli  agama  Islam,  karena  masyarakat Desa Mbuju adalah seluruhnya mayoritas Islam.
Perwalian  pada  umumnya  hanya  merujuk  pada prinsi-prinsip  Islamkarena  masyarakat  Desa  Mbuju pada  umumnya  mayoritasIslamsehingga  dengan  alasan apapun  kehidupannya  diwarnai  dengan  prinsip-prinsip Islamtermasuk  dalam  hal  perkawinantetapi  kadang- kadang  acara  dalam  pelaksanaan  adat  perkawinan  itu dilaksanakan  secara  khas  dan  dikuatkan  oleh masyarakat.

## 1) Lao kai (lamaran)
Dalam  hal  wali  nikah  disini  ada  proses  yang sangat  khas  dan  sangat  dikuatkan  masyarakat    Desa Mbuju. Adapun proses itu adalah dimulai dari proses lao kai (lamaran)  pertama lao  kai kedua  dan  ketiga  dan kadang-kadang lao kai dilaksanakan sampai tiga kali.

## 108 CIVICUS | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Vol. 4, No. 2, September 2016, hal 102-114
Dari beberapa penjelasan diatas dapat dirumuskan  bahwa  mengenai  wali  nikah  dalam perkawinan adat baik yang diatur menurut hukum adat maupun  menurut  agama  pada  prinsipnya  sama  yakni merujuk  pada  garis  kedekatan  kerabat  (nasab)  dan hakim.  Hal  ini  adalah  untuk  mempermudah  jalannya perkawinan  karena  agama  Islammengajarkan  supaya tidak ada kesulitan dalam melaksanakan perkawinankarena  perkawian  itu  merupakan  peristiwa yang  pentingdalam kehidupan  manusia  dan  merupakan suatu  kebutuhan  mutlak  baik  ditinjau  dari  segi  biologis maupun  dari  segi  agama  yaitu  untuk  menlestarikan jenisnya  dan  kepentingan  di  dalam  melaksanakan perkawinan wali nikah dalam kedudukannya tidak selalu ada  dan  tidak  sepenuhnya  syarat-syarat  tertentu  untuk menjadi  wali  nikah  sehingga  dapat  melaksanakan perwalian seseorang tidak memiliki kesempatan. Dalam hal  ini  untuk  melaksanakan  perkawinan  dapat dilaksanakan  oleh  wali  nikah  tingkat  tingkatan berikutnya  sepanjang  wali  dalam  urutan  itu  memenuhi syarat.  Wali nikah  setelah  Bapak  kakek  dan  seterusnya, saudara  kandung  dan  wali  nikah  saudara  dari  sebapak wali  pada  tingkatan  ini  dapat  bertindak  sebagai  wali nikah setelah saudara sekandung tidak ada atau enggan memberikan perwaliannya dan begitu seterusnya hingga tingkat  urutan  terakhir  Kemudian  jika  ada  wali  dalam tingkatan  yang  sama  maka  salah  satunya  dapat melaksanakan  perwaliannya  dengan  izin  perempuan yang hendak kawin tersebut kalaupun tanpa persetujuan wali  yang  lainnya.  Bila  wali  nikah  dalam  tingkatnya adalah  calon  suami  maka  yang  berhak  menjadi  wali nikah  pada  perkawinan  itu  adalah  wali  pada  tingkatan berikutnya.  Kalau  wali  nikah  terdekat  dengan  anak perempuan  itu  bertempat  tinggal  jauh  dari  tempat perempuan  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  itu dan di tempat itu tidak ada wakilnya maka yang menjadi wali nikah pada perkawinan pada saat itu hakim bukan wali nikah pada tingkatan berikutnya karena wali nikah pada  tingkatan  ada  tetapi  kesulitan  dalam  memberi perwaliannya.  Dalam  melaksanakan  perwaliannya seseorang  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada perempuan  yang  hendak  dikawinkan  hal  ini  berlaku pada  semua  tingkatan  wali  nikah  kecuali  wali  nikah mujbir mengenai izin ini berlaku juga kepada wali hakim yaitu  wali  hakim  hanya  dapat  melaksanakan  perwalian atas seizin perempuan yang berhendak menikah tersebut dan izin dari perempuan itu sah bila perempuan itu telah berumur baligh.
Kegiatan  ini  merupakan  langkah  awal  yang dilakukan oleh orang tua pemuda guna mencari seorang gadis  yang  cocok untuk  dijadikan  “ dou  sodi ”(tunangan) putranya.  Orang  tua  atau  keluarga  dekat  dari  pemuda akan  berkunjung  ke  rumah  orang  tua  gadis  idaman putranya,  pihak  orang  tua  pemuda  akan  meminta keterangan  dari  pihak  orang  tua  gadis  tentang  status putrinya,  apakah  sebelumnya  sudah  menjadi  tunangan dari  pemuda  lain  atau  belum,  seandainya  belum,  maka ada  peluang  bagi  pihak  orang  tua  pemuda  untuk meminang  gadis  tersebut.  Upaya  yang  dilakukan  oleh pihak  orang  tua  untuk  mencari  jodoh  putranya  hanya diketahuai  oleh  keluarga  terdekat  belum  diumumkan kepada  seluruh  keluarga  karna  hal  ini  masih  sifatnya rahasia.
Setelah  mendapat  kepastian  bahwa  gadis tersebut  belum  dilamar  atau  menjadi  tunangan  putra lain  maka  pihak  keluarga  pemuda  akan  melakukan
kunjungan  kedua  kerumah  orang  tua  si  gadis  sebagai tindak  lanjut  dari laokai .  Dalam  kunjungan  ini  pihak orang tua pemuda biasannya akan diwakili oleh seorang tokoh  adat  yang  biasanya  disebut  “ ompu  panati ”, didampingi oleh beberapa orang keluarga terdekat ompu panati adalah  seorang  tokoh  adat  yang  dipandang  ahli dalam  pinang  meminang  gadis  dia  juga  biasanya  ahli dalam berpantun dan bersyair.
Dengan  menjunjung  tinggi  tata  krama  disertai untaian  indah  lagi  nan  sopan ompu  panati menyampaikan  lamaran  orang  tua  pemuda  kepada orang  tua  si  gadis  dengan  kata  lain  ompu  panati mengeluarkan  isi  hati  orang  tua  pemuda  kepada  orang tua  si  gadis  karna  itu  kegiatan  ini  dinamakan  katanda nggahi(mengikrar kata hati).
2) Katanda Nggahi  (Mengikrar Kata Hati)
Selanjutnya  bila  lamaran  diterima,  maka hasilnya  akan  diumumkan  kepada  seluruh  keluarga, kemudian  proses  ini  akan  dilaporkan  kepada  pimpinan sara huku (sara hukum) yaitu lebe tokoh adat setempat. Mulai  saat  itu  pemuda  tersebut  menjadi dou  sodi atau tunangan gadis tersebut, begitupun sebaliknya sejak saat itu  antara  kedua  keluarga  mereka  saling  kunjung mengunjungi  atau  mempererat  tali  silaturahim  guna meningkatkan  hubungan  baik  antara  keluarga  maka keluarga terus meningkatkan tali silaturrahim. Kegiatan yang  dilakukan  oleh  keluarga  tersebut  dinamakan pita nggahi (bersatu dalam ikatan).
3) Pita Nggahi(Bersatu Dalam Ikatan)
Setelah  kedua  keluarga  tersebut  menyepakati antara  hubungan  kedua  anaknya  maka  pemuda  yang menjadi dou  sodi /tunangan  anaknya  diperbolehkan untuk  tinggal  sementara  dirumah  calon  mertuanya tersebut  selama  pelaksanaan  perkawinan  belum dilangsungkan  atau  biasa  disebut  ngge,e  nuru  (tinggal bersama calon mertua).
4) Ngge’e Nuru (Tinggal Bersama Calon Mertua) Selama pemuda tinggal dirumahcalon mertuanya  dan  selama  itu  pula  pemuda  membantu apapun  jenis  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dirumah tersebut,  setelah  melihat    calon  menantunya  sungguh- sungguh  berkerja  dan  ingin  menikah  dengan  anaknya maka  orang  tua  gadis  mengadakan mbolo  weki (bermusyawarah).
5) Mbolo Weki (Bermusyawarah) Dalam acara mbolo weki tersebut pihak keluarga laki-laki  bersama  warga  yang  diundang  dengan menggunakan  undangan  1hari  sebelum  acara mbolo weki dilaksanakan, mboloweki tersebut  guna  untuk memusyawarahkan  dan  menemukan  solusi  tentang kapan  diantarkannya co’i untuk  gadis  tersebut  setelah solusi  didapatkan  dalam  musyawarah  tersebut  maka tindak  lanjut  dari mbolo  weki tersebut  untuk  keesokan harinya adalah wa’a co’i . 6) Wa’a Co’i (antar mahar)
Pihak  keluarga  sebulum  mengantarkan  mahar kekeluarga  perempuan  terlebih  dahulu  mengumumkan kepada  seluruh  warga  dikampung tersebut bahwa nanti akan  diantar  kan  mahar  untuk  calon  menantunya dikampung sebelah, disitu pihak keluarga yang berhajat, meminta partisipasi warga untuk ikut serta meramaikan acara pengantaran mahar anaknya tersebut.
Setelah  diantarkanya co’i (mahar)  disana  pihak keluarga  pemuda  bermusyawarah  lagi  dengan  keluarga perempuan  guna  mendapatkan  solusi  kapan  hari-hari baik yang menurut kedua  keluarga yang berhajat untuk
dilaksanakan  pernikahan.  Setelah  solusi  didapatkan dalam  musyawarah  tersebut  maka  tindak  lanjut  dari pihak  keluarga  akan  mengadakan  acara( kapanca ) pernikahan.
7) Kapanca(Malam Pancar)
Sebagai tindak lanjut dari wa’a co’i , dalam acara kapanca tersebut biasanya  diiringi  dengan  gambus  dan diiringi  dengan  biola,  tarian,  dan  alunan  rebana,  dan zikir  dari  masyarakat  didesa  tersebut  setelah  kapanca dilakukan maka keesokan harinya adalah lafa (aqad).
8) Lafa (Aqad)
Adalah puncak prosesi Adat Dompu pelaksanaan  ijab  harus  dilaksanakan  ditempat  ibadah seperti  dimesjid  dan  dihadapan  para  ulama  cara pelaksanaan lafa /aqad  adalah  calon  mempelai  pria duduk di atas tikar menghadap wali nikah kearah kiblat dan  sebelum  dilakukannya  ijab  kabul  biasanya  wali menasehati  keduamempelaiterlebihdahulusetelah  itu wali  mengucapkan  dua  kalimat  syahadat  dan  isrtigfar sebanyak  3x,  lalu  memanggil  nama  mempelai  pria (Ibrahim)  misalnya,  dan  bersalaman  tangan  kanan ditutupi  dengan  sapu  tangan  warna  putih  yang melambangkan  kesucian  hati  calon  mempelai  dan berkata  dalam  bahasa  Dompunya  “ nahu  ka  nika kunggomi (Ibrahim) la’o ana nahu la (Eti Yuliati Binti H. Arifin) kai  coi  rawa’amu dan  calon  mempelai  pria menjawab  dengan  bahasa  Dompunya mada  ku  tarima nika  na  la (Eti  Yuliati  Binti  H.  Arifin) kai  co’i  bune  ra nggahi .
Apabila  ijab  itu  disetujui  dan  dibenarkan  oleh dua orang saksi lalu wali mengatakan kepada saksi  sah dan  mereka  membalasnya  sah,  sah  maka  selesailah upacara perkawinan itu.
Jadi  dalam  pelaksanaan  upacara  perkawinan adat  boleh  mengadakan  perayaan  dengan  musik-musik kesenian asal saja tidak bercampur aduk dengan prilaku maksiat seperti membiarkan perjudian, minuman keras, berpakaian yang  tidak sopan.
Dari  rangkaian  upacara  dalam-perkawinan  adat tersebut  mengandung  makna  yang  mendalam  untuk diterapkan dan dilestarikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari  seluruh  rangkaian  upacara  tersebut  itu sesungguhnya  sesuai  dengan  ajaran  agamaadat  dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Dalam  tatacara  pelaksanaan  perwalian  dalam perkawinan  adat  di  Desa  Mbuju  yakni  seorang perempuan meminta persetujuan kepada bapaknya agar segera  memberikan  perwaliannya,  karena  yang  berhak menjadi  wali  adalah  bapak  dari  perempuan  jika  wali berada  jauh  atau  meninggal  maka  saudara  laki-laki berhak menjadi wali dari perempuan meskipun walinya belum  baligh  atau  dewasa  maka  anak  tersebut  harus bersedia menjadi wali nikah dari saudara perempuannya.Dan  ada  juga  wali  nikah  dari  seorang perempuan  yang  hendak  menikah  adalah  ayahnya. Dalam  hal  ayah  telah  meninggal  maka  perwalian  itu beralih kepada kakeknya kemudian kepada pamannya,saudara laki-laki dan kesemua itu ditetapkan dalam garis keturunan laki-laki dari pihak laki-laki. Jika terjadi perwalian yang disebutkan itu tidak ada atau sulit dihubungi  maka  untuk  mempermudah  pelaksanaan perkawinan itu wali nikah dapat dilaksanakan oleh wali hakimkarena  adat  tidak  menghendaki  kesulitan  dalam perkawinan ini kaitannya dengan kepentingan hubungan yang aman dan bebas dari perbuatan tercela.Dan adanya
persoalan  yang  sangat  rumit  dalam    hal  wali  nikah seseorang  maka  untuk  memperoleh  kejelasan  yang memuaskanmenurutadatdiDesaMbuju ini kembali kepada  pendapat  pemuka  agama  sebagai  ahli  agama Islamkarena masyarakat Desa Mbuju adalah seluruhnya beragama Islam.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pada  prinsipnya  sistem  wali  nikah  dalam pelaksanaannya  di  Desa  Mbuju  baik  menurut  adat agama  maupun  hukum  positif  adalah  sama  yaitu berdasarkan kedekatannya kerabat dan hakim. Menurut adat  di  Desa  Mbuju  sistem  wali  nikah  yang  dianutnya adalah  sistem  wali  nikah  sebagaimana  diatur  dalam hukum  adathanya  saja  untuk  mendapatkan  wali  nikah tersebut  dilaksanakan  melalui  proses  tertentu  yang sangat  khas.Namun  pada  dasarnya  tidak  bertentangan dengan  yang  diatur  dalam  undang-undang  perkawinan tersebut.

## c. Kendala Yang Dihadapi Perwalian Dalam PerkawinanAdat
Di  dalam  perkawinan  adat  sering  kali dihadapkan dengan kendala-kendala yang bisa menunda bahkan  membatalkan  perkawinan  itu  seperti  tidak adanya seorang wali.
1) Perkawinan  yang  dihadapkan  kesulitan  wali nikah . Perkawinansudahjelastidakdapatdilaksanak ansebagaimanaperkawinanbiasanya,dalamartianper kawinanini  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  wali tidak  ada.  Sebagaimana  sistem  wali  nikah  baik menurut  hukum  adat  maupun,  menurut  agama Islamdi  Desa  Mbuju  maka  perkawinan  ini dilaksanakan  dengan  wali  hakim.  Adapun  untuk mendapatkan  pergantian  wali  sebagaimana  yang diatur  menurut  hukum  adatwali  hakim  itu  akan dikabulkan  jika  memenuhi  syarat-syarat  tertentu, baik  syarat-syarat  sebagaimana  syariat  Islam maupun syarat administrasi.
Contoh:  kasus  perkawinan  dengan  seorang imigran  asal  malasiya  yang  tidak  memenuhi  syarat yang lengkap supaya perkawinan ini dilaksanakan,maka kepala adat mengajukan laporan agar  masalah  ini  dilaporkan  keperwakilan  malasiya di  Tanjung  Pinang  karena  perwakilan  adalah perkawinan campuran antar negara dihadapkan oleh kesulitan  seperti  ini  maka  perkawinan  dilaksanakan tampa pencatatan oleh PPPN (dibawah tangan) yaitu dengan  wali  tunjuk  dimana  kepada  seseorang sebagai wali.
2) Perkawinan yang dilaksanakan tanpa meminta izin dari calon mempelai wanita . Di  antara  dari  kedua  pihak  initerikat hubungan  keluarga  halal  nikah(misan)  dan perkawinan mereka dilaksanakan olehwali nikahnya tanpa  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  calon mempelai  perempuan.  Hal  ini  dilaksanakan  atas dasar  ketentuan  Islam,dan  hukum  adat  yang membenarkan  perkawinan  dengan  tidak  meminta izin  terlebih  dahulu  kepada  pihak  calon  mempelai dengan  syarat  pemohon  tersebut  masih  gadis  dan walinya  dalam  kedudukan  wali  nikah  mujbir  (ayah kandung, ayah dari, kakek dari ayah dan seterusnya).
Dan dalamperkawinan ini yang melaksanakan perwaliannyayaitu ayah kandung dari calon  mempelai  perempuan  dengan  demikian  wali
nikah  tersebut  berkedudukan  sebagai  wali  nikah mujbir. Selain wali nikah dalam kedudukan tersebut tidak  dapat  melaksanakan  perwalianya  tanpa meminta  izin  terlebih  dahulu  dari  pihak  calon mempelai perempuan. Dan perkawinan seperti ini di Desa Mbuju disebut kawin adat ( nika tua ).
Wali  nikah  menurut  adat  di  Desa  Mbuju adalah  seorang  perempuan  yang  dikawin  paksakan oleh  orang  tuanya,  yaitu lao  pata  ulu (silaturahim) ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu menanyakan hukumnya kepada. Haji usman selaku tokoh  agama  dan  dinyatakan  boleh  atau  sahhal  ini dapat dilaksanakan asalkan pihak yang dikawinkan itu  masih  gadis  sedangkan  bila  ia  sudah  pernah kawin  maka  kawin  paksa  baginya  tidak  dapat dilaksanakankarena  orang  yang  sudah  pernah kawin  dianggap  sudah  mampu  menentukan jodohnya  dan  perkawinan  tanpa  izin  (orang  tua) merupakan  perkawinan  yang  dapat  diterima  adat dan  sering  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Desa Mbuju pada umumnya.
3) Perkawinan  yang  dihadapkan  masalah karena terikat perkawinan sebelumnya.
Dalam  hal  ini  calon  suami  masih  terikat perkawinan  dari  istrinya  yang  bernama  nurhayati yang bekerja di luar negeri (Saudi Arabia) sehingga untuk  melaksaanakan  perkawinan  tercatat  sangat sulitoleh karena itu untuk mempercepat pelaksanaan perkawinannya maka walinya bersedia memberikan  perwaliannya  kalaupun  dengan perkawinan  dibawah  tangan  dengan  demikian perkawinan ini dilaksanakan di bawah tangan.
Pada  umumnya  masyarakatDesa  Mbuju kecamatan  Kilo  Kabupaten  Dompumenginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing- masingakan  tetapi  jadwal  pelaksanaan  nikah  tidak dapat  ditepati  secara  disiplin  karena  keterbatasan tenaga  dan  tempat  dalam    melaksanakan perkawinan  tersebut,  adapun  kendala  yang  timbul sebelum dilangsungkan perkawinandi desa tersebut adalah  Hidi  Paruga  (tempat  paruga/tenda)yaitu untuk  berlangsungnya  suatu  acara  resepsi,Jika dibandingkan dengan desa lain di Desa Mbujutidak memiliki  tempat  khusus/lapangan  untuk  tempat resepsi  pernikahan,  warga  didesa  tersebut  hanya menggunakan  lapangan  sekolahitupun  setelah siswa-siswi  pulang  sekolah  dan  biasanya  acara resepsi  dilangsungkan  pada  sore  hari  sekitar  jam 15.00  wita,pada  saat  dibangunnya  paruga/tenda untuk  persiapan  resepsi  pernikahan  masyarakat  di sana  sangat  antusias untuk bergotong  royong  guna membantu membangunkan tenda yang terbuat dari bambu  dan  diatapi  dengan  terpal  untuk  keluarga yang berhajat menengah kebawahdan bagi keluarga yang  menengah  keatas  mereka  tidak  repot-repot menyuruh  warganya  untuk  membangun  paruga dengan  menggunakan  bambu  tetapi  meraka membayar  paruga  jadi  yang  dipesan  khusus  dan tinggal  terima  jadi  saja  hanya  saja  menggunakan tempat yang sama.
Kemudian  kendala  yang  dihadapi  seorang wali dalam melakukan perkawinan yang perwaliannya  dilaksanakan  oleh  hakim  sangat sedikit sedangkan sebagai besar perkawinan di Desa Mbuju  perwaliannya  dilaksanakan  oleh  wali  nasab
yaitu  wali  yang  ditetapkan  atas  dasar  kedekatan kerabat.
Sebagianya  lagi  kendala    yang  muncul ditengah-tengah  masayarakat  Desa  Mbuju  antara lain  adalah  wali  nikah  yang  dilaksanakan  dengan wali tunjuk umumnya dilaksanakan oleh perkawinan  yang  mana  pihak  suami  masih  terikat perkawinan  sebelumnya  sehingga  wali  nasab  tidak bersedia  memberikan  perwaliannya  kemudian untuk memperoleh pergantian wali dari pengadilan akan  membutuhkan    waktu panjang  dalam  kondisi seperti  ini  nikah  dilaksanakanoleh  wali  tunjuk hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  perkawinan    yang dilaksanakan dibawah tangan.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  yang  menjadi  kendala  wali  nikah  dalam pelaksanaannya di Desa Mbuju baik menurut adat serta agama  adalah Hidi  Paruga (tempat  paruga/tenda),  dan hakim  sangat  sedikit  sedangkan  sebagai  besar perkawinan  di  Desa  Mbuju  perwaliannya  dilaksanakan oleh  wali  nasab  yaitu  wali  yang  ditetapkan  atas  dasar kedekatan  kerabat  serta  wali  nikah  yang  dilaksanakan dengan wali tunjuk.

## 4. Analisis Wali Nikah
Analisis adalah  suatu bentuk  penkajian  awal yang dilakukan oleh para peneliti  sehingga kasus atau masalah yang akan diteliti  mudah  untuk di pahamidalammengembankan  proses  penelitian terhadap perwalian dan perkawinan adat .
Data Perkawinan menurut kedudukan wali nikah
N o Nama Suami Nama Istri Wali Nikah Statu s
Wali Nika h 1 2 3 4 5
Albap Iriwan Yakub Ahma d Safrud in
Suhart i Rahmi Rohan a Juhar ni Rosdia na Hakim Abdul Ibrahim H. Hamdi H. isma,il Wali Tunj uk Wali Nasa b
Wali Nasa b Haki m/ KUA Wali Nasa b
Dalam  hal  ini  diadakan  analisis  terhadap perwalian dan perkawinan adat dari beberapa pasangan suami  istri  yang  melaksanakan  perkawinan  di  Desa Mbuju yang dihadapkan persoalan kesulitan dan adanya wali  nikah  yang  melaksanakan  perwaliannya  dengan tidak  meminta  izin  kepada  kedua  orang  tua  dari mempelai perempuan.

## 2. PEMBAHASAN
a. Sistem Wali Nikah
Berdasarkan hasil diskripsi data yang dilakukan oleh  peneliti  tentang  sistem  perwalian  dalam perkawinan  adat  ini  dapat  disimpulkan  bahwa perwaliandalam  perkawinan  adat  di  Desa  Mbuju  itu adalah  secaraIslam  dan  dikuatkan  oleh  hukum  adat akan  tetapi  acara    tertentu  dalam  pelaksanaan  adat perkawinan itu dilaksanakan secara khas dan dikuatkan oleh masyarakat. Dalam hal wali nikah disini ada proses yang  sangat  khas  dan  sangat  dikuatkan  masyarakat Desa Mbuju tersebut.
Wali  nikah  dalam  melaksanakan  perkawinanya dapat  secara  langsung  jika  wali  nikah  ini  tidak berhalangan  dan  dapat  juga  dilaksanakan  dengan berwakil  wakil  di  serahkan  kepada  orang  yang dipandang  mampu  melaksanakan  perwalian  dari perkawinan tersebut untuk pelaksanaan perwalian wakil ini tidak dapat diserahkan kepada wakil lagi dengan lain kata wali hanya dapat dilaksanakan sekali yaitu dari wali yang berbeda dalam kedudukannya adalah hakim.
Mengenai  sistem  wali  nikah  di  Desa  Mbuju adalah  seperti  sistem  yang  diatur  dalam  UU.  No.  1 Tahun 1974dan sebagaimana syariat Islamdan hukumadat.  Sistem  tersebut  dilihat  dari  segi  kedekatan kerabat  dari  pihak  perempuan  yang  hendak  menikah dan  ketika  dari  kerabat  tidak  diperoleh  maka penggantinya  adalah  hakim.Hakim  menurut  hukum adatadalah  hakim  dalam  arti  keadaan  darurat  yang dimaksud  hakim  dalam  keadaan  darurat  yaitu(wali tunjuk).
Wali  tunjuk  adalah  orang  terpilih  sebagai pengganti  wali  nikah    ketika  wali  nikah  berdasarkan kerabat  baik  dapat  diperoleh  dan  perkawinan  tersebut tidak memperoleh pergantian wali nikah dari pengadilan (KUA)  setempat.  Wali  hakim  dalam  keadaan  darurat (wali  tunjuk)  hanya  dapat  dilaksanakan  pada perkawinan  dibawah  tangan  untuk  dapat  dijadikan hakim  dalam  keadaan  darurat  (wali  tunjuk)  haruslah memenuhi syarat yakni:
1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Jujur dan bijaksana
6. Ta’at melaksanakan syariat Islam
7. Laki-laki
8. Dan tidak dalam ihram haji”
b. Kedudukan Wali Nikah
Berdasarkan beberapa pendapat para responden dalam  penelitian  ini  dinyatakan  tidak  ada  perkawinan yang sah tanpa  adanya wali nikah. Hal ini menunjukan bahwa  wali  nikah  dalam  perkawinan  memiliki kedudukan  yang  sangat  kuat.  Adapun  kedudukan  wali nikah  dijelaskan  dalam  ilmu  fiqih  Islam  untuk  dapat melaksanakan  perkawinan  harus  memenuhi  syarat- syarat sah dan rukun perkawinan yaitu harus ada calon suami  dan  istri  harus  ada  minimal  dua  orang  saksi, harus ada wali nikah dan melaksanakan ijab kabul.
Dengan  demikian  berarti  sistem  wali  nikah dalam perkawianan adat masyarakat DesaMbujumerupakan  salah  satu  dari  syarat  sah  dan rukun  perkawinan.  Hal  ini  merupakan  suatu  kebiasaan yang  berlaku  ditengah  kehidupan  masyarakat  Desa Mbuju,  hal  ini  terbukti  dengan  tidak  diperolehnya  data perkawinan  yang  dilaksanakan  tanpa  wali  nikah. Masyarakat Desa Mbuju dalam melaksanakan
perkawinan selalu dengan adanya wali nikah. Sedangkan sistem wali nikah dalam perkawinan Desa Mbuju adalah merujuk  pada  aturan  undang-undang  nomor  1  tahun 1974 hal ini kaitannya dengan fungsi sebagai masyarakat hukum  dan  merujuk  pada  ajaran  agamaIslamsebagai umat  beragama  seratus  persen  masyarakat  beragama Islam. Dengan demikian masyarakat Desa Mbujumemandang  undang-undang  No.  1  tahun  1974 sebagai aturan tertinggi dalam melaksanakan perkawinan  dalam  kedudukannya  sebagai  masyarakat hukum.  Dan  memandang  syariat  Islam  dengan penafsiran  yang  aktif  sebagai  penyelesain  tertinggi dalam  melaksanakan  perkawinan  dalam  fungsi  sebagai masyarakat  beragama.  Dengan  demikian  berarti masyarakat  Desa  Mbuju  didalam  melaksanakan perkawinan  toleran  dan  merujuk  kepada  undang- undang No. 1 tahun 1974 dan syariat Islam.
Tetapi tidak semua perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974  karena  tidak  semua  perkawinan  memenuhi  syarat menurut  UU  tersebut.  Perkawinan  Desa  Mbuju  dapat dilaksanakan  dengan  tidak  menurut  UU  No.  1  tahun 1974  tetapi  dilaksanakan  dibawah  tangan  (kawin  liar) yaitu  perkawinan  hanya  dengan  memenuhi  syari’at Islam,hukum  adat  dan  tidak  tercatat  sebagaimana menurut undang-undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan ini  tidak  dapat  dibuktikan  secara  otentik  dan  tidak mendapat  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  atau dikatakan tidak memiliki akibat hukum.
Perkawinan  yang  tercatat  dapat  dilaksanakan ketika  perkawinan  itu  dapat  menunjukan  syarat  yang lengkap  untuk  melaksanakan  perkawinan  sedangkan untuk  perkawinan  yang  tidak  dapat  menunjukan  syarat yang  lengkap  sebagaimana  diatur  oleh  undang-undang tidak  dapat  dilaksanakan  kalaupun  berdasarkan  syariat Islam  sudah  memenuhi  syarat  untuk  melaksanakan perkawinan  yang  tidak  terpenuhi  oleh  calon  suami  istri dalam undang-undang untuk melaksanakan perkawinan tercatat Desa Mbuju adalah calon suami istri tidak dapat pengakuan  kewarganegaraan  secara  otentik  adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang belum diselesaikan dan keberadaan wali nikahnya.
Wali nikah dalam perkawinan adalah merupakan  syarat  mutlak  untuk  dapat  melaksanakan perkawinan.  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974 mengatur tentang wali nikah yaitu pada pasal 6 ayat (2). Sampai  dengan  ayat  (6).  Yaitu  tentang  syarat-syarat perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(2)  :  Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang belum  berumur  21  (duapuluh  satu)  tahun  harus mendapat izin kedua orang tua.
(3)   :  Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2)    pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup  atau  orang  tua  mampu  melaksanakan kehendaknya.
(4)  :  Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,  orang  yang  memelihara  atau  keluarga  yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas  selama mereka masi  hidup  dan dalam keadaan dapat melaksanakan kehendaknya
(5)  :  Dalam  hal  ini  ada  perbedaan  pendapat  antara orang tua yang disebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan  pendapatnya  maka  pengadilan  dalam daerah  hukum  tempat  tinggal  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah  terlebih dahulu  mendengar  orang  tersebut  dalam  ayat (2),(3)dan (4) pasal ini.
(6)  :  Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai  dengan  (5) pasal  ini  berlaku  sepanjang  hukum  masing-masing agamanya  dan  agamanya  dan  kepercayaan  itu  dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.
Selanjutnya  dalam  pasal  14  ayat  (1),(2),  yaitu mengenai hak dan kewajiban wali terhadap pencegahan perkawinan bunyi serbagai berikut:
(1) Yang  dapat  mencegah  perkawinan  ialah  para keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  keatas  dan kebawah,  saudara  wali  pengampu  dari  salah seorang  calon  mempelai  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan.
(2) Mereka  yang  tersebut  pada  ayat  (1)  pasal  ini berhak juga mencengah berlangsungnya perkawinan  apabila  salah  seorang  dari  calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelaiyang lainnya yang mempunyai hubungan  dengan  orang-orang  seperti  tersebut dalam ayat (1).
Menurut  Islamnikah  merupakan  unsur  dalam perkawinan  dan  sangat  menentukan  akad  perkawinan itu  sah  atau  tidak  sah.  Dan  bahkan  dijelaskan  bahwa tidak  ada  perkawinan  yang  sah  tanpa  ada  wali  nikah. Adapun  yang  dapat  dijelaskan  wali  nikah  dalam perkawinan  adalah  orang  Islam,  baligh  berakal  sehat, laki-laki  dan  bersikap  adil  yang  dilaksanakan  oleh keluarga terdekat dan orang atau pihak lain yang diatur menurut hukum adat.
Di  dalam  melaksanakan  perkawinan  wali  nikah dalam kedudukannya tidak selalu ada dan atau memiliki kesempatan  untuk  melaksanakan  perwaliannya.  Hal  ini dapat  disebabkan  karena  kematian,  penyakit  atau berpergian  dan  atau  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat tertentu  untuk  menjadi  wali  nikah  sehingga  dalam melaksanakan  perwalian  seseorang  tidak  memiliki kesempatan.  Dalam  hal  ini  untuk  melaksanakan perkawinan  wali  nikah  dapat  dilaksanakan  oleh  wali nikah  tingkat  berikutnya  sepanjang  wali  dalam  urutan berikutnya  itu  memenuhi  syarat.  Wali  nikah  setelah bapak,  kakek  dan  seterusnya  adalah  saudara  kandung. Saudara kandung dapat dilaksanakan perwaliannya bila bapak,  kakek  dan  seterusnya  tidak  ada  atau  ada  tetapi jauh  dan  tidak  mau  atau  enggan  memberikan perwaliannya.  Dan  wali  nikah  selanjutnyan  adalah saudara  sebapak,  wali  pada  tingkatan  ini  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  saudara  kandung tidak  ada  atau  enggan  memberikan  perwaliannya  dan begitu  seterusnya  sehingga  tingkat  urutan  terakhir. Kemudian  jika  ada  wali  dalam  tingkatan  yang  sama maka  salah  satunya  dapat  melaksanakan  perwaliannya dengan  izin  perempuan  yang  hendak  kawin  tersebut kalaupun tanpa  ada  persetujuan  wali  yang  lainnya.  Bila wali nikah dalam tingkatannya adalah calon suami maka yang  berhak  menjadi  wali  nikah  pada  perkawinan  itu adalah  wali  nikah  pada tingkatan berikutnya.  Kalaupun
wali  nikah  terdekat  dengan  anak  perempuan  itu bertempat  tinggal  jauh  dari  tempat  tinggal  perempuan yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  ditempat  itu dan  ada  wali  maka  yang  menjadi  wali  nikah  pada perkawinan  itu  adalah  hakim  bukan  wali  nikah  pada tingkatan  berikutnya  karena  wali  nikah  pada tingkatannya  dan  tetapi  ada  kesulitan  memberikan perwaliannya.  Dalam  melaksanakan  perwaliannya seseorang  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada perempuan yang hendak dikawinkannya, hal ini berlaku pada  semua  tingkatan  wali  nikah  kecuali  wali  nikah mujbir.
Mengenai  izin  ini  berlaku  juga  kepada  wali hakim  yaitu  wali  nikah  hanya  dapat  melaksanakan perkawinan  atas  seizin  perempuan  yang  berhendak menikah  tersebut  dan  izin  dari  perempuan  itu  sah  bila perempuan itu telah berumur baligh.
c. Kendala  yang  dihadapi  wali  nikah  dalam perkawinan Adat
Di  dalam  perkawinan  adat  sering  kali dihadapkan  dengan  kendala-  kendala  yang  bisa menunda  bahkan  membatalkan  perkwinan  itu  seperti tidak adanya seorang wali.Perkawinan yang di hadapkan kesulitan  wali  nikah,  perkawinan  ini  sudah  jelas  tidak dapat  dilaksanakan  sebagaimana  perkawinan  biasanya, dalam  artian  perkawinan  ini  tidak  dapat  dilaksanakan karena  wali  nikah  tidak  ada.sebagaimana  sistem  wali nikah  menurut  UU  No.1  1974,agama  Islam  maupun menurut adat di Desa Mbuju maka perkawinan ini akan dilaksanakan  dengan  wali  hakim  adapun  untuk mendapatkan  pergantian  wali  sebagaimana  yang  diatur menurut  UUP  wali  hakim  itu  akan  di  kabulkan  jika memenuhisyarat-syarat tertentu baik syarat- syaratsebagaimana  syariat  Islam  maupun  syarat adminitarasi .  Wali  nikah  menurut  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974
Wali nikah menurut UU N0 thn 1974 adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, danakad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.
Dalam  undang-undang  perkawinan  (UU  No.1 Tahun  1974)  telah  dicamtumkan  suatu  azas  bahwa tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga yang  kekal,  bahagia,  dan  sejahtera.  Sehingga  secepat mungkin  supaya  perkawinan  itu  tidak  dipersulit  dan seballiknya  mempersulit  jalannya  perceraian.  Adapun undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan itu merupakan peraturan yang diberlakukan secara nasional di  Indonesia  dengan  demikian  maka  masyarakat  Desa Mbuju  sebagai  bagian  dari  bangsaIndonesia  tentunya didalamnya  melaksanakan  perkawinan  diatur  oleh undang-undang perkawinan tersebut.
Mengenai perkawinan ini dijelaskan dalam fiqih Islam dan syari’at Islam dengan jelas rinci, hal tersebut tentu untuk kepentingan umat Islamdidalam melaksanakan perkawinan secara menyeluruh termasuk juga  umat  Islam  yang  ada  di  Desa  Mbuju.  Dengan demikian  masyarakat  Desa  Mbuju  juga  merujuk terhadap ajaran Islam didalam melaksanakan perkawinan.
Selanjutnyaperkawinan  menurut  adat  diDesa Mbuju  khususnya  mengenai  hukum,  syarat  dan rukunnya  selalu  merujuk  pada  undang-undang No.1Tahun 1974 dan ajaran Islam. Undang-undang No. 1 tahun  1974  merupakan  rujukan  masyarakat  untuk
mendapat  pengakuan  dan  lindungan  hukum  mengenai perkawinannya.
Sedangkan  syariat  agama  Islamadalah  rujukan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan baik untuk kepentingan  pengakuan  dan  perlindungan  hukum maupun perkawinan yang dilaksanakan dibawah tangan (tanpa  pengakuan  dan  perlindungan  hukum).  Dengan demikian  berarti  perkawinan  yang  dilaksanakan menurut  (UU  No.  1  Tahun  1974)  merupakan  aturan perkawinan yang memenuhi syarat Islam dan sebaliknya tidak  semua  perkawinan  menurut  syariat  Islam memenuhi syarat sebagaimana UU No. 1tahun 1974.
Selanjutnya  adat  perkawinan  di  Desa  Mbuju merujuk  kepada  peraturan    (UU  No.  1  tahun  1974) sebagai  aturan  perkawinan  dalam  hal  ini  kaitannya dengan  kepentingan  peraturan  sebagai  masyarakat  dan merujuk  pada  syariat  Islam  kaitannya  dengan kepentingan  agamanya  dan  dilaksanakan  berdasarkan norma-norma lain dilingkungannya.
Jadi  hubungan  antara  Undang-undang  No.  1 tahun  1974,  syari’at  Islam  dan  adat  dalam  kehidupan masyarakat  Desa  Mbuju  terhadap  pelaksanaan perkawinan  merupakan  suatu  aturan  sebagai  rujukan masyarakat dalam kepentingan melaksanakan perkawinan.  Perkawinan  menurut  undang-undang  No1 tahun  1974  merupakan  perkawinan  yang  memenuhi syarat  sebagaimana  syariat  Islamdan  adat.  Dan  tidak semua  perkawinan  menurut  agama  dan  adat  di  Desa Mbuju  memenuhi  syarat  untuk  perkawinan  tercatat. Dengan  demikian  berartiperkawinan  bisa  saja  terjadi tanpa  memenuhi  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  UU No  .  1  tahun  1974  tetapi  mutlak  perkawinan  tersebut memenuhi  syariat  Islam  dan  diterima  atau  mendapat pengakuan  masyarakat  sebagai  pasangan  suami  istri. Jadi  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  bentuk- bentuk perkawinan di Desa Mbuju yaitu:
1) Perkawinan  menurut  UU  NO.  1  tahun  1974,  yang disebut  dengan  perkawinan  yang  resmi  dan mendapat pengakuan hukum, pengakuan agama dan pengakuan adat yang kemudian mendapat perlindungan  hukum,  agama  dan  adat.  Perkawinan ini  dapat  dibuktikan  secara  otentik  berupa  Akte Nikah.
2) Menurut  ajaran  Islamdijelaskan  bahwa  perkawinan bertujuan  untuk  dapat  memelihara  diri  dari perbuatan  zina  yang  merupakan  perbuatan  yang sangat  dilaknat  oleh  Allah  SWT.  Lebih  dari  itu perkawinan  juga  bertujuan  sebagai  bentuk  ibadah yang  merupakan  sunah  nabi  saw.Menyelesaikan masalah  ketika  dalam  rumah  tangga  keluarga  yang melaksanakan perkawinan liar ini adalah penyelesaian  atas  dasar  sepakat  kedua  pihak  dan bila  sepakat  tidak  dapat  dicapai  maka  upaya menyelesaikan  dapat  diteruskan hingga  pemerintah desa.  Bentuk  perkawinan  ini  jarang  dilakukan masyarakat  tetapi  dilakukan  dalam  keadaan terpaksa  atau  sebagai  penyelesaian  dalam  keadaan darurat  haltersebut  tentu  untuk  kepentingan  umat Islam  didalam  melaksanakan  perkawinan  secara menyeluruh  termasuk  juga  umat  Islam  yang  ada  di Desa  Mbuju  dengan  demikian  masyarakat  Desa Mbuju juga merujuk terhadap ajaran Islam didalam melaksanakan  perkawinan  baik  untuk  kepentingan pengankuan  dan  perlindungan  hukum  maupun
perkawinan  yang  dilaksanakan  dibawah  tangan (tanpa pengakuan dan perlindungan hukum).
3) Perkawinan menurut adat diDesa Mbuju merupakan perkawinan  yang  melandasi,  menurut  hukum  adat dan  menurut  syariat  Islam  karena  kedua  bentuk perkawinan  itu  dapat  diterima  dalam  kehidupan masyarakat  Desa  Mbuju,  dalam  arti  dengan perkawinan  itu  masyarakat  dapat  mengakui  bahwa yang  melaksanakan  perkawinan  bukan  resmi  atau liar  (dibawah  tangan)  itu  sebagai  pasangan  suami istri  dan  mereka  dapat  hidup  tenang  dalam  rumah tangga. Perkawinan yang tidak diterima masyarakat merupakan  perkawinan  yang  diragukan  hubungan sebagai  suami  istri  dan bisa  mendapat  teguran  dari aparat  pemerintah  kadus  sehingga  berkali-kali  dan bila  teguran  tersebut  tidak  direspon  maka masyarakat  bertindak  dengan  tindakanyang  lebih keras berupa pengusiran dan penyerangan.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa : a. Sistem  perwalian  dalam  perkawinan  adat  di  Desa Mbuju dilaksanakan berdasarkan pengakuan masyararkat  dengan  merujuk  pada  undang-undang perkawinan.,(UU  No.  1  Tahun  1974).  Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istridengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang maha esa secara  agama dan adat kebiasaan sebagai perkawinan yang sah.
b. Kendala-kendala  yang  dihadapi  wali  nikah  dalam pelaksanaan  perkawinan  adat  di  Desa  Mbujubaik menurut  adat  serta  agama  adalah  Hidi  paruga (tempat  paruga/tenda),  dan  hakim  sangat  sedikit sedangkan  perwaliannya  dilaksanakan  oleh  wali nasab  yaitu  wali  yang  ditetapkan  atas  dasar kedekatan  kerabat  serta  wali  nikah  yang dilaksanakan dengan wali tunjuk.

## 2. SARAN-SARAN
Untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan  hukumdalam  melaksanakan  perkawinan maka  disarankan  kepada  segenap  pihak  agar  secepat mungkin perkawinanya dilaksanakan dengan pencatatan menurut UU  No.  1  tahun  1974,  kalaupun  adat memberi peluang adanya perkawinan dibawah tangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto,Suharsimi.2006. MetodelogiPenelitianTeoridanPrakt ek. Bandung: Rineka Putra. Arikunto, Suharsimi, 2004 . Prosedur Penelitian . Jakarta: Bina Aksara.
Arifin,  Zainal,  2006. Metodelogi  Penelitian. Jakarta:  PT Gramedia.
Artayasa,I  Nyoman,  2004. PetunjukTeknisPerkawinan  Hindu . Surabaya.
Ahmad  Juntak,  2006. PengantarHukumPerkawinan .  Jakarta: PT Grafindo.
Anonim 2010. Undang-undangRepublikIndonesiaNo.
1Tahun1974TentangPerkawinan .Jakarta.
B.  Matthew  Milles,Michael,  Huberman,  1992. Analisis  Data Kualitatif . Jakarta: UI Press. Depag, RI 1991/1991;49 Departemen Agama RI,2001,dalam Maknah 2004;44. Furchon,  Arif, 2006. MetodelogiPenelitianKualitatif .  Jakarta: BulanBintang. Haar,
BznTer,
2006. Asas-asasdanSusunanHukumAdat (TerjemahanSoebaktiPoesponoto
k.
Ng.)PradnyaParamita: Jakarta Hadikusuma,Hilman .2009.PengantarIlmuHukumAdatIndone sia.Bandung:MandarMaju
Http:/blosgpot  .com  /2009/03/pandangan  –Islam  terhadap- perwalian.html Maknah, 2004.Studi  Analisis  Tentang  Sistim  Perwalian dalam  Perkawinan  Adat  di  Desa  Kawo  Kecamatan
Pujut Kabupaten Lombok Tengah.
Mataram:Jurusan    Pendidikan    Ilmu  Pengetahuan Sosial    Fakultas  Keguruan    Dan    Ilmu  Pendidikan UnisversitasMuhammadyah Mataram . Ramulyono,  Mohd,  Idris 2007.  Hukum  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum:Jakarta Bumi Aksara . Miles,  M.B.  Hubberman,  A.  M.  1992. Analis  Data  Kualitatif . Jakarta : UI Pres Mulyana,  2001 .  MetodelogiPenelitianKualitatif .  Surabaya: Usaha Nasional. H. Hamdi  Wasyi, Pemuka Agama ;(2012) Wire dahat interview, tangal 12/11;Febuari/2012. Ryanto,Yatim , 2001. MetodelogiPenelitians. Jakarta: PT Raja
Grhafindo. Suharsimin, 2001/2000,Metodelogi
Penelitian
Kualitatif:Surabaya Usaha Nasional.
Soekanto,Soerjono.2007. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:PT Grafindo. Surakhmad  Winarno,2004 .Pengantar  Penelitian  Ilmiah. Jakarta: Gahlian Indonesia. Sugiyono,  2005 .  Metode  Penelitian  Kuliatitatif. Bandung:  PT AlfaBeta. Soekanto,  1985. Meninjau  Hukum  Adat  di  Indonesia. Jakarta: PT Rajawali.