## PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
Herry Indiyah Wismani Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 (herryindiyah1955@gmail.com)
Abstrak -  Pungutan  liar  merupakan  bentuk  pungutan  yang  tidak  resmi  dan  tidak mempunyai  landasan  hukum  ,  oleh  karena  itulah  dinamakan  pungutan  liar.  Dalam pungutan  liar  ,  tindak  pidana  yang  dijatuhkan  belum  mempunyai  aturan  yang  jelas. Dengan  tidak  adanya  aturan  yang  jelas  tentang  pungutan  liar  ,  hal  ini  akan menimbulkan permasalahan hukum pidana itu sendiri khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban  pidana.  Pungutan  liar  sebagian  besar  kasus  yang  terjadi  itu terdapat adanya unsur penyalahgunaan wewenang.
Dalam  pelaksanaan  pemberantasan  pungutan  liar  ,  unsur  melawan  hukum  sangat diperlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pemerintah membentuk  Perpres  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih Pungutan Liar untuk memberantas pungutan liar. Namun kenyataannya dalam praktek pungutan  liar  masih  juga  terjadi.  Pungutan  liar  ini  hanya  merupakan  istilah  dalam kehidupan sehari – hari dan harus disamakan dengan suatu tindak pidana pemerasan , penipuan dan korupsi. Tindak pidana pungutan liar ini dirasakan sangat meresahkan masyarakat , karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai apa saja jenis dari  pungutan  liar  itu  serta  apa  yang  menjadi  dasar  hukum  pungutan  liar  serta bagaimana  cara  memberantas  pungutan  liar  dan  dengan  mempergunakan  jalur pendekatan apa saja yang dipakai.
Dalam penelitian ini mempergunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  teoritis  , sedangkan  penelitian  lapangan  dilakukan  guna  memperoleh  data  primer  melalui wawancara  dengan  informan  dan  responden.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar adalah faktor ekonomi yang tujuannya  untuk menambah penghasilan  serta  adanya kesempatan  untuk melakukan pungutan liar dikarenakan lemahnya system pengawasan , kesadaran hukumnya rendah serta kedisiplinan penyelenggara Negara kurang baik dan penyalahgunaan wewenang. Kata kunci : pungutan liar , saber pungli
Abstract - Illegal charges are unofficial charges and have no legal basis, therefore they are called illegal fees.  In illegal levies, the criminal offenses that have been imposed have no clear rules. In the absence of clear rules on illegal levies, this will lead to the problem of criminal law itself, especially regarding the issue of criminal liability. Illegal  charges  of most cases that occur there is  an element  of abuse of authority.
In the implementation of the eradication of illegal levies, elements against the law are  necessary  to  determine  a  person  has  committed  a  crime.  The  government established Presidential Regulation Number 87 of 2016 on the Task Force of Clean Sweep of Illegal Levies to combat illegal levies. But the reality in the practice of illegal levies is still happening. These illegal charges are just a term in everyday life and should be equated with a criminal act of extortion, fraud and corruption. The criminal act of illegal levies is felt very disturbing society, because the impact is directly felt by the community.
The purpose of this study is to provide an explanation of what types of illegal fees are and what the underlying laws of illegal levies are and how to combat illegal fees and by using whatever approaches are used.
In  this  study  used  literature  research  and  field  research.  Library  research  was conducted to obtain theoretical data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with informants and respondents. The result of the research  indicates  that  the  factors  causing  illegal  charges  are  economic  factors whose purpose is to increase income and the opportunity to conduct illegal levies due  to  weak  supervision  system,  low  legal  awareness  as  well  as  poor  state administration discipline and abuse of authority.
Keywords : illegal levies, saber illegal

## PENDAHULUAN
Perkembangan jaman sekarang ini  membawa  pengaruh  besar  pada negara  Indonesia,  hal  ini  berdampak pada  perkembangan  perilaku  dalam masyarakat.Persoalan  ekonomi  dan moral  merupakan  sebagian  contoh masalah yang dihadapi bangsa Indonesia  pada  saat  ini.Kemiskinan dan pengangguran menambah keterpurukan kondisi bangsa ini, yang akhirnya menimbulkan banyak
kejahatan. Faktor ekonomi merupakan masalah  yang  sangat  sentral  saat  ini yang  dapat  menimbulkan  kejahatan, karena banyak orang mengambil jalan pintas  dengan  menghalalkan  segala cara untuk   mendapatkan uang, hal ini menyebabkan terjadinya kejahatan.
Pungutan liar (pungli), merupakan penyakit masyarakat yang telah  membudaya  dari  tingkat  eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat    kecil.  Pemberantasan harus dilakukan secara terpadu
dilakukan  dengan  cara  moralistik (pembinaan mental dan moral manusia), dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala), sebagai tindakan preventif.
Menelusuri  pengertian  pungli, Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina;  “Li” artinya  keuntungan;  “Pung”  artinya persembahan.  Jadi  Pungli  diucapkan Puuungli
Li, artinya adalah mempersembahkan keuntungan. (Soedjono D. SH, 1983: 35)
Proses memberi dan menerima dan  kemudian  mencapai  bentuknya yang mapan, dari sudut hukum disebut sebagai “pungutan liar”. Hal ini sudah lama mewabah di masyarakat Indonesia, di dalam usahanya
mewujudkan  keadaan  pemerintahan yang  diidamkan, yang mencerminkan pelayanan masyarakat bahkan saat ini dibentuk  Satuan  Tugas  (Satgas)  Sapu Bersih  (Saber)  Pungutan  Liar  yang terdiri  dari  sembilan  lembaga/instansi
terdiri  dari  unsur  Kepolisian  RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi Manusia, Pusat Pelaporanedan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman  RI,  Badan  Intelijen Negara,  Tentara  Nasional  Indonesia yang  akan  mewujudkan  kehidupan sebagai  bangsa  yang  bebas  dari Pungutan Liar melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri dan  Keputusan  Menteri  Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016.
Pada  dimensi  sosial,  gejala pungutan  liar  ini  tampaknya  telah menjadi aturan sosial yang diformalkan.  Apalagi  pemahaman terhadap praktik pungutan liar,
pengemis  dan  premanisme  menjadi bercampur  baur.  Masyarakat  semakin sulit membedakan mana yang retribusi,  mana  pungutan  liar,  mana pengemis dan mana yang premanisme. Dengan  kondisi  ini,  pungutan  liar  itu menjadi  semacam organized  crime yang  muncul  dalam  bentuk  pengemis yang  premanistik.  Maka,  dengan melihat  gejala  ini  caranya  tidak  lain adalah  penegakan  hukum  yang  tegas, khususnya  terhadap  pungutan  liar. Kita  selaku  masyarakat  yang  tidak begitu  paham  akan  hak  terhadap pelayanan  publik  yang  secara free
dapat dinikmati sering terkecoh dengan bayaran-bayaran yang
seharusnya tidak perlu untuk dikeluarkan karena sudah ada anggarannya.  Sebagian  lain  dari masyarakat  kita  juga  memandang wajar  pungutan-pungutan  tersebut karena  memang  kita  tidak  punya waktu  banyak  untuk  mempersoalkan hal  yang  biayanya  memang  tidak
seberapa itu. Sering juga kita menghalalkan  pungutan  itu  demi kelancaran urusan di tempat dan tidak berbelit-belit.  Hal  tersebut  sama  saja kita  membiarkan  korupsi  tumbuh menjamur  di  sekitar  kita  dan  pada akhirnya  dampak  akan  kembali  kita rasakan  sebagai  masyarakat  umum. Seharusnya  memang  sebagai  warga negara  pelayanan  publik  itu  kita mendapat kebebasan dalam menikmatinya  sesuai  dengan  aturan yang telah ditetapkan, namun tampaknya  keminiman  pengetahuan masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum  yang  berkepentingan dengan  memungut  biaya-biaya  yang mengatasnamakan instansi tempat dia bernaung. Pemberantasannya tentu didasarkan  pada  asas  hukum  acara pidana,  yang  mengandung  tujuan represif untuk preventif, yang bersasaran terwujudnya
internasionalisasi  hukum  yang  mapan termasuk pematuhan Undang-Undang yang menjauhi pungli.

## METODE
Untuk
memecahkan permasalahan  yang  diajukan  dalam tulisan  ini,  maka  diperlukan  sumber- sumber  penelitian,  penelitian  hukum normatif    tidak  mengenal  adanya  data. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  sumber- sumber  penelitian  yang  berupa  bahan- bahan  hukum  primer  dan  bahan-bahan hukum  sekunder.  (Peter  Mahmud, Marzuki, 2007: 141) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
1. Peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  Sistim
Peradilan Pidana di Indonesia .
2. Peraturan  perundang-undangan yang  ada  kaitannya  dengan Undang Undang Hukum Pidana
Bahan Hukum Sekunder 1. Bahan  atau  pendapat  pakar hukum,  jurnal-jurnal  hukum, mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana di Indonesia. 2. Berbagai hasil pengamatan
ilmiah  baik  di  tingkat  nasional yang  ada  kaitannya  dengan prinsip-prinsip  hubungan  kerja dalam kaitannya dengan Undang-Undang Pidana.
3. Literatur  buku-buku  hukum (text  book),  internet  dengan menyebut situsnya.
Bahan Hukum Tertier Kamus  kamus  hukum,  dan ensiklopedi  hukum  (beberapa  penulis hukum  menggolongkan  kamus  dan ensiklopedi  hukum  ke  dalam  bahan hukum tersier).

## PEMBAHASAN DAN HASIL
Jenis  dan  macam  ragam  pungutan liar  serta    dasar  hukum  pungutan liar?
Pungutan liar adalah perbuatan yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau Pegawai  Negeri  atau  Pejabat  Negara dengan  cara  meminta  pembayaran sejumlah  uang  yang  tidak  sesuai  atau tidak  berdasarkan  peraturan  yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.  Hal  ini  sering  disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat  adanya  prosedur  pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab  dari  semakin  banyaknya masyarakat  yang  menyerah  ketika berhadapan  dengan  pelayanan  publik
yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik.  (Muhammad  Tahir  Azzhzry, 1992: 22) Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai  perbuatan  pungli  sebenarnya merupakan  suatu  gejala  sosial  yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih  dalam  masa  penjajahan  dan bahkan  jauh  sebelum  itu.  Namun penamaan  perbuatan  itu  sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan  pada  bulan  September 1977,  yaitu  saat  Kaskopkamtib  yang bertindak  selaku  Kepala  Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB),  yang  sasaran  utamanya adalah pungli. Pada  masa  Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden  No.  9  tahun  1977  tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban  ini  ditugaskan  kepada Menteri  Negara  Penertiban  Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya  dan  Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga  pelaksanaanya secara operasional (Wijayanto, 2010:672).
Pungutan  liar  juga  termasuk dalam  kategori  kejahatan  jabatan,  di mana dalam konsep kejahatan jabatan di  jabarkan  bahwa  pejabat  demi
menguntungkan diri sendiri atau orang lain,  menyalahgunakan  kekuasaannya untuk  memaksa  seseorang  untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau  menerima  pembayaran  dengan potongan,  atau  untuk  mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Dalam  rumusan  korupsi  pada Pasal  12  huruf  e  UU  No.  20  Tahun 2001  berasal  dari  Pasal  423  KUHP yang  dirujuk  dalam  Pasal  12  UU No.31  Tahun  1999  sebagai  tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan  ulang  pada  UU  No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan  definisi  pungutan  liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai  negeri  atau  penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,  membayar,  atau  menerima pembayaran  dengan  potongan,  atau untuk  mengerjakan  sesuatu  bagi dirinya sendiri.  (Abdul Hakim Garuda Nusantara , 1985: 10)
Istilah lain yang dipergunakan oleh  masyarakat  mengenai  pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang  pelicin,  salam  tempel  dan  lain lain.  Pungutan  liar  pada  hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi Adapun Pengelompokan jenis pungutan liar:
1. Pungli  jenis  tindak  pidana, diantaranya:
a. Korupsi uang negara;
b. Menghindarkan pajak dan bea cukai;
c. Pemerasan;
d. Penyuapan.
2. Pungli  jenis  pidana  yang  sulit dibuktikan, diantaranya:
a. Komisi  dalam  pemberian kredit bank; b. Komisi tender proyek;
c. Imbalan jasa, dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, penggunaan  SKO  dan sebagainya; d. Pungutan gaji pegawai;
e. Pungutan  terhadap  uang perjalanan;
f. Pungutan  oleh  pos-pos pencegatan.
Mungkinkah  pungli  seperti  itu bisa  diberantas.Tentunya  memerlukan operasi pungli yang bersasaran merobah keadaan  dan  sikap  mental,  yang berkaitan  dengan  berbagai  faktor, mutlak  memerlukan  pengertian  dan dukungan masyarakat.
Berbagai pendapat telah dilontarkan  mengapa  terjadi  korupsi dalam jangka  waktu  yang begitu lama, antara lain karena:
1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri
2. Karena berlatar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber  penyebab  meluasnya korupsi
3. Manajemen  yang  kurang  baik dan  pengawasan  yang  kurang efektif dan efisien
4. Penyebab korupsi karena modernisasi.

## Dasar Hukum Pungutan Liar
Adapun  penjelasan  beberapa Pasal  di  dalam  KUHP  yang  dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:
Pasal 368 KUHP “Barang  siapa  dengan  maksud untuk menguntungkan diri
sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan  sesuatu  barang, yang  seluruhnya  atau  sebagian adalah  milik  orang  lain,  atau supaya memberikan hutang maupun  menghapus  piutang, diancam,  karena pemerasan,
dengan  pidana  penjara  paling lama sembilan tahun.”
Pasal 423 KUHP “Pegawai  negeri  yang  dengan maksud  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa  orang  lain  untuk menyerahkan sesuatu, melakukan  suatu  pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi  sendiri,  dipidana  dengan pidana  penjara  selama-lamanya enam tahun.”
Pasal 415 KUHP "Seorang  pegawai  negeri  atau orang  lain  yang  ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara  waktu,  yang  dengan sengaja  menggelapkan  uang atau  surat-surat  berharga  yang disimpan  karena  jabatannya, atau  membiarkan  uang  atau surat  berharga  itu  diambil  atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong  sebagai  pembantu dalam  melakukan  perbuatan tersebut, diancam dengan pidana  penjara  paling  lama tujuh tahun". Pasal 418 KUHP "Seorang  pegawai  negeri  yang menerima  hadiah  atau  janji padahal diketahui atau sepatutnya  harus  diduganya, bahwa  hadiah  atau  janji  itu diberikan  karena  kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,  atau  yang  menurut pikiran  orang  yang  memberi hadiah  atau  janji  itu  ada hubungan  dengan  jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling  lama  enam  bulan  atau pidana  denda  paling  banyak empat ribu lima ratus rupiah".
Menurut  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan  tindak  pidana  korupsi, sehingga  sesuai  dengan  ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e  dari  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau dengan  pidana  penjara  paling  singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.
Tindak  pidana  yang  diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain  secara  melawan  hukum  di  dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan  suatu bijkomend  oogmerk . sehingga oogmerk atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang  pelaku  selesai  melakukan perbuatan-perbuatan  yang  terlarang  di dalam  pasal  ini.  (P.A.F.  Lamintang, 2006: 318)
Dari  rumusan  ketentuan  pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas,  dapat  diketahui  bahwa  yang dilarang  di  dalam  pasal  ini  ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain: 1. untuk menyerahkan sesuatu;
2. untuk melakukan suatu pembayaran; 3. untuk  menerima  pemotongan yang  dilakukan  terhadap  suatu pembayaran;
4. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku. Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima  pemotongan  yang  dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan  suatu  pekerjaan  untuk pribadi  pelaku  itu  merupakan  tindak- tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut,  jika  akibat-akibat  yang  tidak dikehendaki oleh undang-undang karena  perbuatan-perbuatan  itu  telah timbul  atau  telah  terjadi.  Karena  tidak diberikannya  kualifikasi  oleh  undang- undang  mengenai  tindak-tindak  pidana yang  diatur  dalam  Pasal  423  KUHP, maka  timbullah  kesulitan  di  dalam praktik  mengenai  sebutan  apa  yang harus  diberikan  pada  tindak  pidana tersebut.  (P.A.F.  Lamintang,  2009: 390)
Sejak  diperkenalkannya  kata pungutan  liar  oleh  seorang  pejabat negara,  tindak-tindak  pidana  yang dimaksudkan  dalam  Pasal  423  KUHP sehari-hari  disebut  sebagai  pungutan liar.  Pemakaian  kata  pungutan  liar  itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya  merugikan  bagi  penegakan
hukum  di  tanah  air,  karena  orang kemudian  mempunyai  kesan  bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi  mengenai  perbuatan-perbuatan memungut  uang  dari  rakyat  yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat  yang  seolah-olah  tidak  perlu dituntut  menurut  hukum  pidana  yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus  dituntut  menurut  hukum  pidana yang  berlaku,  sedang  yang  dewasa  ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan  ke  pengadilan  untuk  diadili, melainkan  cukup  dengan  diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif  terhadap  mereka,  padahal kita  semua  mengetahui  bahwa  yang disebut  pungutan  liar  itu  sebenarnya merupakan  tindak  pidana  korupsi seperti  yang  antara  lain  diatur  dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kebiasaan  tidak  mengajukan para  pegawai  negeri  yang  melanggar larangan-larangan  yang  diatur  dalam Pasal  423  atau  Pasal  425  KUHP  Jo. Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan  semata-mata  hanya  mengenakan tindakan-tindakan
administratif terhadap  mereka  itu  perlu  segera dihentikan,  karena  kebiasaan  tersebut sebenarnya bertentangan dengan
beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana kita  yang  berlaku,  masing-masing yakni: 1. Asas legalitas, yang menghendaki agar semua
pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa  kecuali  harus  dituntut menurut undang-undang pidana yang  berlaku  dan  diajukan  ke pengadilan untuk diadili;
2. Asas verbod van eigen richting atau  asas  larangan  main  hakim sendiri,  yakni  menyelesaikan akibat  hukum  dari  suatu  tindak pidana  tidak  melalui  proses peradilan. Maksud untuk tidak mengajukan  tersangka  ke  pengadilan untuk  diadili,  maka  maksud  tersebut harus  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan-peraturan  perundangan  yang berlaku.
Menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan  untuk  kepentingan umum,  dan  bukan  untuk  kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka.  Perbuatan  menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun,  karena  menurut  ketentuan  yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  LN Tahun  2004  No.  67,  yang  berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan  kepentingan  umum  itu hanyalah Jaksa Agung saja. Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang  menyerahkan  sesuatu  itu  sehari- hari  dapat  dilihat  dalam  bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos- pos pemeriksaan, di instansi-instansi
pemerintah,  bahkan  yang  lebih  tragis lagi  adalah  bahwa  pungutan-pungutan seperti  itu  juga  dilakukan  oleh  para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun  terhadap  anak-anak  didik mereka.  Akan  tetapi,  tidak  setiap pungutan  seperti  yang  dimaksudkan  di atas itu merupakan pelanggaran terhadap  larangan  yang  diatur  dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika  pungutan  tersebut  ternyata  telah dilakukan  karena  pegawai  negeri  yang memungut pungutan itu telah melakukan  sesuatu  atau  mengalpakan sesuatu  di  dalam  menjalankan  tugas jabatannya  yang  sifatnya  bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang  diatur  dalam  Pasal  419  angka  2 KUHP  jo.  Pasal  12  huruf  e  Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal
423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun  dapat  dipaksa  melakukan  suatu pembayaran  kecuali  jika  pemaksaan untuk  melakukan  pembayaran  seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang. Kejahatan-kejahatan yang diatur
dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan  utang  kepada  dirinya  atau kepada  pegawai  negeri  yang  lain  atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri dalam  menjalankan  tugas  jabatannya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam  pasal  ini,  antara  lain:  (Frans
Magius Suseno , 1991: 75)
1. Pejabat yang di dalam menjalankan  tugas  jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu  pembayaran seolah-olah  merupakan  utang kepada  dirinya  atau  kepada pegawai  negeri  yang  lain  atau kepada  sesuatu  kas  umum, sedang  ia  mengetahui  bahwa
utang  seperti  itu  sebenarnya tidak ada;
− Pejabat  yang  di  dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan  seperti  itu, sedang  ia  mengetahui bahwa  utang  seperti  itu sebenarnya tidak ada; − Pejabat  yang  di  dalam menjalankan tugas jabatannya  menguasai tanah-tanah negara yang di  atasnya  terdapat  hak pakai  bangsa  Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan- peraturan  yang  berlaku, sedang  ia  mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah  bertindak  secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebab-sebab pungli meliputi :
1. Faktor  sosial  budaya  yang berhubungan  dengan  sejarah bangsa;
2. Faktor-faktor yang berhubungan  dengan  kondisi sosial  ekonomi  seperti  masalah pertambahan penduduk, masalah  pendidikan,  lapangan kerja, gajih pegawa yang rendah dan lain-lain;
3. Sikap yang terbentuk oleh faktor historis  sosio  kulturil  seperti loyalitas yang berlebih terhadap keluarga  golongan  daripada loyalitas  terhadap  pemerintah, sikap pasif masyarakat di dalam menuntut  hak-hak  terhadap penguasa.
4. Konstruksi teoritis dengan teori asosiasi yang berbeda-beda dari Sutherland mencerminkan bahwa setelah timbulnya pungli di  dalam  masyarakat  yang disebabkan  terjalinnya  korelasi antar  sikap  mental  anggota masyarakat dihubungkan dengan faktor-faktor sosial ekonomi,  faktor  kesempatan seperti birokrasi, kacaunya administrasi dan lain-lain.
(Soedjono, Ibid: 108-109) Jalur  pendekatan  yang  dipakai untuk menanggulangi pungli yaitu jalur pendekatan normatif dalam arti sempit, yaitu pendekatan yang ditujukan kepada norma hukum dengan beberapa jalur :
1. Jalur hukum perdata, kemungkinan  gugatan  perdata terhadap  para  koruptor  berupa ganti  kerugian  kepada  negara berdasarkan  Ps.  1365  KUH Perdata (BW);
2. Jalur hukum administrasi, berdasarkan Keputusan Presiden No.14 A Tahun 1980, yang mengatur tentang tata cara rekanan  dan  masalah  komisi, diskon  dan  sebagainya,  yang perlu  dikaitkan  dengan  sanksi asdministratif;
3. Perpres  Nomor  87  Tahun 2016 tentang  Satuan  Tugas  Sapu
Bersih  Pungutan  Liar,  yang selanjutnya disebut Satgas Saber  Pungli  dan  Keputusan Menteri  Koordinator  Bidang
Politik,  Hukum  dan  Keamanan Nomor  78  Tahun  2016tentang
Satuan  Tugas  Sapu  Bersih
Pungutan Liar.
4. Jalur  hukum  pidana,  koruptor telah  diatur  dalam  Ps.  32,  33, dan  Ps.  34  UU.  No.31,  Tahun 1999  jo.  UU,  No  20  Tahun
2001.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Pungutan  liar  pada  hakekatnya adalah  interaksi  antara  petugas  dan masyarakat yang didorong oleh pelbagai kepentingan  pribadi.  Beraneka  ragam cara  dalam  proses  pemberi  dan penerima  di  dalam  terjadinya  pungli. Untuk  penerima  (pejabat)  bisa  karena dorongan untuk mempertahankan hidup,  namun  terdapat  pula  karena didorong oleh nafsu untuk memperkaya diri  dengan  memanfaatkan    mumpung jadi  pejabat  untuk  menguntungkan usahanya.Sebaliknya  untuk masyarakat pemberi  karena  terdorong  keadaan terpaksa, demikian pula dengan pejabat sebagai pemberi dan masyarakat sebagai  penerima  karena  pemberian tersebut mempunyai obyek tertentu.tergantung tujuan yang diharapkan oleh para pihak. Pungli dapat dikategorikan dalam beberapa tingkatan yaitu :
1. Pungli kecil-kecilan
2. Pungli sedang
3. Pungli besar – besaran.
Pemberantasan  pungutan  liar dilakukan  secara  terpadu  ,  antara  lain dari masing – masing pribadi berusaha untuk  menghindari  dari  tindakan  yang akan  menjebak  ke  wilayah  pungli sebagai tindakan preventif. Selanjutnya pungutan  liar  harus  ditindak  melalui penjatuhan hukuman bagi setiap
pelanggarnya baik itu pemberi maupun penerima  dimana  keduanya  harus dipidana  sebagai  tindakan  represif. Kehancuran suatu negeri: “Jika Hakim telah  menerima  suap,  pejabat  sudah berdagang,dan  masyarakat  apatis  tidak berbuat apa-apa”.

## Saran
Untuk  menghindari  Pungli  di sektor  pelayanan  publik  yang  dikelola pemerintah,  baik  departemen,  lembaga pemerintah  non  departemen,  maupun pemerintah  daerah,  seperti  pelayanan pajak,  perizinan,  investasi,  pembuatan KTP,  SIM,  STNK,  IMB,    transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon, pos, dan sebagainya  merupakan sektor yang  rentan  terjadinya  pungli,  karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di sektor pelayanan publik terjadi  hubungan  antar  domain,  yakni pemerintah  atau  birokrasi  sebagai penyelenggara  pemerintahan,  sektor usaha,  dan  masyarakat  umum  maka seharusnya  banyak  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  mencegah  korupsi  di sektor pelayanan.
Dalam hal ini kepastian hukum merupakan unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi.  Diharapkan  agar  dalam perumusan berbagai kebijakan pungutan  liar  yang  telah  benar-benar memperoleh  dasar  pemikiran  teoritik dan landasan hukum yang kuat sehingga paradigma  kebijakan  hukum  yang dikembangkan betul-betul telah memperoleh pertimbangan dari berbagai segi sehingga tidak merugikan semua  masyarakat  pada  umumnya  dan terciptanya  orientasi  pemberantasan pada  punglinya,  untuk  siapa  pun  yang memungut secara liar kepada masyarakat  itu  kena.  Apakah  itu  calo, apakah itu preman pasar dan ormas yang malak  rakyat,  semua  diberantas  agar
pungli  jangan  sampai  hidup  di  negeri ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  suami, anak-anak  yang  ibu  sayang  serta ahabat-sahabat  saya  sebagai  pemberi masukan,  arahan,  dan  saran,  serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim Garuda Nusantara , 1985 , Politik Hukum Nasional,Makalah  Pada  Kerja Latihan Bantuan Hukum, Surabaya . Frans  Magius  Suseno  ,  1991  , Etika
Politik  Prinsip  Modal  dasar
Kenegaraan Modern, Gramedia , Jakarta. Muhammad Tahir Azzhzry,1992, Negara  Hukum  Suatu  Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dari  Segi  Hukum  Implimentasi Pada  Negara  Madinah  dan Masa  kini ,  Penerbit  bulan Bintang , Bandung. Padmo  Wahjo  ,  1983  , Sistem  Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila ,  CV  Rajawali  ,
Jakarta. Peter  Mahmud  Marzuki  ,  2007  ,
Penelitian  Hukum  , Kencana Prenada Media Group , Jakarta.
P.A.F. Lamintang,2006, Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Grafika , Jakarta.
Soedjono  Dirdjo  Sisworo    ,  1983  , Pungli  Analisa  Hukum  & Kriminologi  , Sinar  baru  , Bandung.
Soedjono  Dirdjo  Sisworo    ,  2007  , Pengantar  Ilmu  Hukum  , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta .
Titik  Triwulan  Tatik  ,  2008  , Politik
Hukum  Tata  Negara  Indonesia Publisher  , Cerdas  Pustaka  , Jakarta. Wijayanto, dkk. 2010. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan .  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun 2016  tentang  Satuan  Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.