licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## ANALISA TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS

## Sutowijoyo
Fakultas Hukum, Universitas Widya Gama Malang.

## ABSTRACT
The crime of identity fraud in marriage has occurred in Jember Regency. The identity falsification was carried out because the perpetrator wanted to manipulate his gender in order to carry out same-sex marriage. This happens because the law in Indonesia does not provide legality for same-sex people to be able to get married. Thus, in this study, two formulations of problems that should be investigated are related to the causes of the motive  for  committing the  crime  of  identity  fraud  in  marriages  committed  by  same-sex  couples;  as well  as regarding law enforcement against the crime of identity fraud in marriage. From the two formulations of the problem, the results obtained are that the cause of the motive for the criminal act of forging identity in same- sex marriages is the feeling of wanting to live together with same-sex partners and the coercion of will because Indonesia  does  not  provide  space  for  same-sex  marriage.  Second,  law  enforcement  in  cases  of  identity falsification in same-sex marriages is carried out through the Court as law enforcers. The crime of identity fraud can be prosecuted under  Article  263 paragraph (1) (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.
Keywords Crime; Marriage; Identity Falsification; Homosexual
Cite This Paper Sutowijoyo. (2022). Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis. Legal Spirit, 6 (1).

## PENDAHULUAN
Secara  etimologi  kata  nikah  (kawin)  mempunyai  beberapa  arti,  yaitu  berkumpul, bersatu,  bersetubuh,  dan  akad.  Pada  hakikatnya  makna  nikah  adalah  persetubuhan. 1 Pentingnya  arti  dan  tujuan  perkawinan  maka  segala  sesuatu  yang  berkenan  dengan perkawinan di atur oleh negara dengan terperinci dan lengkap.
Dalam kaitannya, setiap manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut  tentunya  diperlukan  suatu  ikatan,  baik  secara  lahir  maupun  batin  yang  disebut dengan  perkawinan.  Suatu  perkawinan  adalah  sah  baik  menurut  agama  maupun  hukum negara  bilamana  dilakukan  dengan  memenuhi  segala  rukun  dan  syaratnya  serta  tidak melanggar  larangan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  amat penting  bagi  kehidupan  manusia,  perseorangan  maupun  kelompok. 2 Tiap-tiap  manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan pernikahan.
1 Mardani, Hukum Keluarga Islam (Jakarta, 2016), hlm. 23
2 Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta, 2008), hlm. 130
Perkawinan  adalah  akad  yang  menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi  hak  dan kewajiban  serta  tolong-menolong  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama. 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 4 Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan disini diisyaratkan bahwa perkawinan harus dan wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau berlawanan jenis.
Berbicara tentang perkawinan maka tidak akan terlepas dengan hubungan privat atau pribadi  antar  individu,  hal  ini  disebabkan  karena  dalam  perkawinan  akan  terdapat perbuatan  hukum  antar  individu  baik  itu  sebelum  dan  sesudah  perkawinan  itu terlaksanakan yang akan menimbulkan akibat hukum. 5 Akibat hukum tersebut dapat berupa kedudukan  dan  tanggung  jawab  antara  suami  atau  istri  dalam  perkawinan  yang  dalam pelaksanaannya  bisasaja  menimbulkan  benturan  atau  kerugian  bagi  setiap  kepentingan secara  pribadi,  sehingga  terhadap  benturan  atau  kerugiantersebut  bagi  sebuah  negara hukum  haruslah  memiliki  tindakan-tindakan  untuk  melindungi  masyarakatnyadengan disediakannya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa. 6
Sumber dari hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 7 Selain  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga aturan lain yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). 8 Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan,  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu.  Perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.
Tujuan  perkawinan  menurut  UU  Perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal,  dapat  diartikan  bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Putusnya hubungan pernikahan  dapat  terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan. 9 Dari ketentuan dalam aturan hukum perkawinan itu sendiri maka dapat dilihat juga bahwa unsur seorang pria dan seorang wanita sebagai pihak yang akan melaksanakan perkawinan merupakansyarat mutlak agar perkawinan yang dilaksanakan  oleh  kedua  pasangan  dikatakan  sah. 10 Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan perkawinan tersebut yang menyatakan perkawinan bertujuan membentuk keluarga dengan adanya  anak  yang  dihasilkan  dalam  perkawinan  dari  seorang  pria  dan  wanita  yang melakukan hubungan biologis antara suami istri. 11
Perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali berita-berita tentang penyimpangan sosial. Salah satu kasus penyimpangan sosial yang sering diberitakan di dunia maya seperti
3 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta, 2001), hlm. 374
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta,1999), hlm. 3
5 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta, 2005), hlm. 271
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta, 2005), hlm. 12
7 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Indonesia (Jakarta, 2006), hlm. 244
8 Ibid . hlm. 245
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta, 2007), hlm. 9
10 Keputusan  Ijtima’,  Masail  Asasiyyah  Wathaniyyah  (MasalahStrategis  Kebangsaan),  Masail FiqhiyyahMu'ashirah(MasalahFiqih  Kontemporer),  Masail  Qanuniyyah  (Hukum  Dan  PerundangUndangan), (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 98
11 Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta, 1996), hlm. 1
media sosial dan sebagainya adalah perilaku seks yang menyimpang yaitu adanya hubungan spesial antara laki-laki dengan laki-laki atau sering disebut dengan istilah homoseksual dan perempuan  dengan  perempuan  atau  yang  sering  disebut  dengan  lesbian.  Tak  jarang sebagian  kelompok  penyimpangan  perilaku  seksual  tersebut  menggunakan  Hak  Asasi Manusia (HAM) sebagai pelindung komunitas mereka, serta menolak penerapan  undang- undang dan kultur serta adat budaya asli Indonesia yang justru melarangnya. Maka tidaklah salah  ketika  ada  suatu  perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  homoseksual  banyak mendapatkan kontroversi di masyarakat karena dianggap menyalahi kodrat, menyimpang dari hukum dan norma-norma agama. Terkait demikian, banyak pihak yang merasa kurang nyaman dan melakukan berbagai cara untuk memisahkan hubungan mereka, salah satunya dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan.
Dengan berjalannya waktu, perkawinan yang didasarkan pada penyatuan dua individu yang berlainan jenis (lawan jenis) untuk mengikat hak dan kewajiban, kini telah bergeser pada gencarnya pelaku homoseksualitas untuk bisa melakukan perkawinan sesama jenis. Dengan  melihat  bahwa  di  negara  ini  perkawinan  sejenis  dilarang,  maka  para  pelaku homoseksual melakukan segala  cara  agar keinginannya untuk menikah dengan pasangan sesama jenisnya dapat tercapai. Segala cara dilakukannya demi keinginan dan nafsu semata, seperti halnya memalsukan identitas dirinya atau pemalsuan jenis kelamin yang mana tidak sesuai dengan identitas yang terdahulu melekat pada dirinya. Kasus tersebut sudah terjadi bahkan  sampai  menginjak  jenjang  perkawinan  sah.  Pemalsuan  identitas  jenis kelamin/bilogis ini dapat terjadi dalam suatu pelangsungan perkawinan. Dimana saat akan melangsungkan  perkawinan  salah  satu  calon  mempelai  membuat  suatu  dokumen  palsu terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materi dari perkawinan yang sah.
Sekarang fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan terkait syarat-syarat perkawinan  ini  di  mana  penyimpangan  tersebut  salah  satunya  mengenai  pemalsuan identitas  jenis  kelamin,  setidaknya  telah  terjadi  beberapa  kasus  yang  terjadi  terkait pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya seperti kasus  di  Kabupaten  Jember,  yakni  pada  Putusan  No.  61/Pid.B/2018/PN.Jmr  menyatakan bahwa terdakwa SB alias Ayu dan MF telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat  secara  bersama-sama,  yang  mana  sebelumnya  telah  dilakukan  pembatalan perkawinan  dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Jember  Nomor:  5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Kronologisnya  bahwa  SB  yang  berkelamin  laki-laki  memalsukan  identitasnya  dengan mengakui bahwa dirinya berkelamin perempuan dengan nama Ayu Puji Astuti. Sedangkan MF  sebagai  pasangan  sejenisnya  ikut  membantu  dan  mengetahui  bahwa  Ayu  yang sebenarnya adalah SB telah memalsukan surat/identitas nya sebagai perempuan. Dengan melihat  hal  tersebut,  pasangan  tersebut  ingin  melegalkan  dirinya  secara  sepihak  agar hubungan  sejenisnya  dapat  diakui  dimata  hukum.  Pasangan  pernikahan  sesama  jenis  di Jember,  Jawa  Timur,  MF  dan  SB  dituntut  hukuman  satu  tahun  penjara.  SB  disebut memalsukan KTP untuk berganti identitas menjadi Ayu Puji Astuti agar bisa menikah dengan MF.  Kedua  terdakwa  terbukti  secara  meyakinkan  melanggar  pasal  263  ayat  (1)  KUHP tentang pemalsuan dokumen.
Kasus lainnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Soppeng. Pernikahan sejenis antara MT dan  MTR  di  Desa  Baringeng,  Kecamatan  Ririlau,  Kabupaten  Soppeng,  Selasa  9  Juni  2020 terungkap setelah tamu undangan curiga akan perawakan mempelai pria yang mirip wanita. Lantaran menjadi buah bibir, komunikasi antara kepala desa pun berjalan dan mengungkap fakta yang mencengangkan di mana MTR adalah seorang wanita alias mempelai pria palsu. Kepala  Dinas  Dukcapil  Kabupaten  Soppeng  Ilham  membantah  telah  mengeluarkan  Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada MTR. MTR (24) merupakan mempelai pria yang belakangan diketahui  seorang  wanita.  Meski  demikian,  pihak  Dukcapil  mengakui  MTR  pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran. Namun, hal tersebut tidak terlaksana dikarenakan MTR tak memenuhi persyaratan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan dari suatu kebijakan hukum terhadap pelaksanaanya. Selanjutnya  diperolehlah  beberapa  perumusan  masalah  yakni:  masalah  apa  yang menyebabkan motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis?; serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan  identitas  pada  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  di Indonesia?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari adanya motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  sesama  jenis  serta  untuk menganalisis penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  identitas  pada  pernikahan  yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia

## METODE
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif.  Dimana  Penelitian  Hukum Normatif adalah Jenis penelitian yang mana mengkaji studi dokumen, yakni mengunakan berbagai  data  sekunder  seperti  Peraturan  Perundang-Undangan,  Keputusan  Pengadilan, Teori Hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 12 Tahapan pertama penelitian Hukum  Normatif  adalah  Penelitian  yang  mana  ditujukan  untuk  mendapatkan  Hukum Obyektif  (Norma  Hukum),  yaitu  dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  permasalah hukum  yang  ada  tersebut.  Kemudian  tahapan  kedua  penelitian  Hukum  Normatif  adalah Penelitian  yang  mana  ditujukan  untuk  mendapatkan  Hukum  Subyektif  (Hak  dan Kewajiban). 13 Penelitian  ini  hanya  ditujukan  pada  asas  hukum,  konsep,  prinsip-prinsip hukum serta peraturan-peraturan tertulis dengan melihat kasus-kasus yang terjadi sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data- data  yang  bersifat  sekunder.  Selanjutnya,  metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  secara  yuridis  normatif.  Pendekatan  secara  yuridis  normatif  adalah  suatu pendekatan dalam pemecahan masalah dengan cara pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi  ( the  statue  approach ). 14 Berdasarkan  Perumuan  Masalah  dan  Tujuan  Penelitian diatas, Jenis Pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada Perundang-Undangan ( Statute Approach ) serta dengan dukungan pada Pendekatan Konsep ( Conceptual Approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Motif penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis
Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin sama atau identitas gender yang sama. Bagi orang yang mempunyai ketertarikan dengan sesama jenis biasa disebut homoseksual, istilah ini muncul pertama kali dalam bhasa inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang menerjemahkan Psychopathia Sexuallis karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Sedangkan  seksual mempunyai dua  pengertian,  pertama: seks sebagai jenis kelamin; kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama. 15
Dalam Islam, homoseksual disebut liwath atau “ amal qauni luthin ”. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis  kelamin  yang  sama.  Kamus  Bahasa  Melayu  Nusantara,  memberikan  dua  pengertian
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, 2009) hlm. 13–14
13 Hardijan  Rusli, “Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Bagaimana?”, Law  Review  Fakultas  Hukum Universitas Pelita Harapan , Volume V  No. 3 Tahun 2006,  hlm. 50
14 Ibid. hal. 97
15 Abdul Aziz Ramadhani, Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Makassar, 2012), hlm. 30
terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalm keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Djalinus, mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. 16
Perkawinan i sejenis dipandang i oleh i masyarakat i sebagai i suatu i kekejian i yang i menyalahi i kodrat i manusia i sebagai i ciptaan i Tuhan, i yang i mana i seharusnya i manusia i melakukan i perkawinan i dengan i lawan i jenis i kelamin i sebagai i tujuan i perkawinan i yakni i untuk i melanjutkan i keturunan. i Namun i berbeda i dengan i perkawinan i sejenis i yang i lebih i menginginkan i hubungan i menyimpang i tersebut i atas i dasar i cinta i kasih i sayang i guna i membentuk i keluarga i melalui i perkawinan i yang i sah. 17 i Pengakuan i hukum i perkawinan i sesama i jenis i kadang-kadang i disebut i sebagai i kesetaraan i perkawinan i atau i pernikahan i setara, i terutama i oleh i para i pendukungnya. Adapun i faktor-faktor i yang i melatarbelakangi i timbulnya i perkawinan i sesama i jenis i sehingga i mereka i memutuskan i untuk i melakukan i pemalsuan i identitas, i yakni i antara i lain i sebagai i berikut:
a. Sikap i mental i buruk i pelaku i yang i pada i dasarnya i ingin i mengeruk i keuntungan i sebanyak- banyaknya i hanya i untuk i kepentingan i diri i sendiri;
b. Ketidakteraturan i dan i kelemahan i sistem i administrasi i kependudukan i pintu i utama i untuk i melakukan i pemalsuan i identitas;
c. Masih i kurangnya i pengetahuan i sebagian i anggota i masyarakat i tentang i perkawinan i berikut i peraturan i pelaksanaannya i dan i peraturan i perundang-undangan i lainnya i yang i berlaku i serta i hukum i munakahat;
d. Modusnya, i tahu i sama i tahu, i komitmen i untuk i merahasiakan i ditambah i dengan i iming- iming i sejumlah i uang, i selembar i kartu i tanda i penduduk i palsu i dapat i diperoleh;
e. Perangkat i aparat i yang i negotiable i atau i modus i konspirasi i (persengkokolan), i masih i tetap i eksis i sampai i sekarang;
f. Kurang i bagusnya i koordinasi i antara i pejabat i atau i petugas i pencatatan i perkawinan i yang i berwenang i menanganinya;
g. Karena i tidak i ada i ruang i hukum i bagi i kaum i sesama i jenis i untuk i menikah i dengan i sesama i jenisnya, i karena i hukum i di i Indonesia i mengakui i perkawinan i bisa i dilakukan i oleh i laki- laki i dengan i perempuan, i bukan i laki-laki i dengan i laki-laki i dan i perempuan i dengan i perempuan;
h. Adanya i dorongan i batin i untuk i bisa i hidup i bersama i dengan i pasangan i sejenisnya, i hal i ini i menunjukkan i bahwasannya i orientasi i seksual i yang i dimiliki i oleh i orang i yang i merasa i dirinya i penyuka i sesama i jenis i tidak i senada i dengan i gender i yang i dimilikinya i saat i ini;
i. Psycosocial , i maksudnya i kaum i gay i dan i lesbian i membentuk i identitas i dirinya i mulai i sejak i usia i dini i melalui i hubungan i dan i interaksi i yang i kompleks i atau i secara i biologis, i psikologis i dan i faktor-faktor i sosial i lainnya j. Diskriminatif, i maksudnya i kaum i gay i dan i lesbian i belum i memiliki i ruang i atau i wilayah i yang i menurutnya i belum i dapat i diterimanya i di i masyarakat i yang i pluralis i dan i multikultural, i sehingga i kaum i gay i dan i lesbian i membentuk i sebuah i kelompok i ataupun i organisasi i yang i menuntut i adanya i legalisasi i hak i asasi i manusia i seperti i halnya i perkawinan i sejenis i tersebut. i Adapun i jenis i dari i diskrimanisi i dalam i hal i ini i disebut i sebagai i diskriminasi i gender.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia
Perbuatan i pemalsuan i merupakan i suatu i jenis i pelanggaran i terhadap i kebenaran i dan i kepercayaan, i dengan i tujuan i memperoleh i keuntungan i bagi i diri i sendiri i atau i orang i lain. 18 i Suatu i pergaulan i hidup i yang i teratur i di i dalam i masyarakat i yang i maju i tidak i dapat
16 Ibid. 17 i Muhammad i Makhfudz, i “ Berbagai i Permasalahan i Perkawianan i Dalam i Masyarakat i Ditinjau i Dari i Ilmu i Sosial i Dan i Persamaan i Kesempatan i (EOC) i Hukum , i Jurnal i Hukum, i UNDIP, i Semarang i 2010, i hlm. i 21 18 i Adami i Ch.azawi, i Op. i Cit .,hlm. i 7
i berlangsung i tanpa i adanya i jaminan i kebenaran i atas i beberapa i bukti i surat i dan i dokumen- dokumen i lainnya, i karenanya i perbuatan i pemalsuan i dapat i merupakan i ancaman i bagi i kelangsungan i hidup i dari i masyarakat i tersebut.  Membuat i surat i palsu i adalah i menyusun i surat i atau i tulisan i pada i keseluruhannya, i adanya i surat i ini i karena i dibuat i secara i palsu. i Surat i ini i mempunyai i tujuan i untuk i menunjukkan i bahwa i surat i seakan-akan i berasal i dari i orang i lain i atau i pelaku, i dan i ini i disebut i sebagai i pemalsuan i materiil, i karena i asal i dari i surat i itu i ialah i palsu. i Kejahatan i yang i serupa i dengan i penipuan i adalah i kejahatan i memperdaya i yang i lain, i termasuk i melalui i penggunaan i benda i yang i diperoleh i melalui i pemalsuan, i menyalin, i penggandaan, i dan i memproduksi i tidak i dianggap i sebagai i pemalsu, i meskipun i mungkin i mereka i nanti i dapat i menjadi i pemalsuan i selama i mengetahui i dan i berkeinginan i untuk i tidak i dipublikasikan. Perihal i tindak i pidana i pemalsuan i dalam i hukum i pidana i diatur i dalam i Bab i XII i KUHP. i Tindak i pidana yang i dirumuskan i sebagai i membuat i surat i palsu i atau i memalsukan i surat i yang i dapat i menerbitkan i suatu i hak i atau i suatu i perikatan i atau i surat i suatu i pembebasan i dari i utang i atau i surat-surat i yang i diajukan i untuk i membuktikan i suatu i kejadian, i dengan i tujuan i dan i maksud i untuk i memakai i surat i itu i asli i dan i tidak i palsu, i dan i pemakaian i itu i dapat i menimbulkan i kerugian. 19 i Sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 263 i Ayat i (1) i KUHP i di i mana i dalam i surat i terkandung i arti i atau i makna i tertentu i dari i sebuah i pikiran, i yang i kebenarannya i harus i dilindungi. i Pasal i 263 i KUHP i berbunyi:
(1) Barang i siapa i membuat i surat i palsu i atau i memalsukan i surat i yang i dapat i menimbulkan i sesuatu i hak, i perikatan i atau i pembebasan i hutang, i atau i yang i diperuntukkan i sebagai i bukti i daripada i sesuatu i hal i dengan i maksud i untuk i memakai i atau i menyuruh i orang i lain i memakai i surat i tersebut i seolah-olah i isinya i benar i dan i tidak i dipalsu, i diancam i jika i pemakaian i tersebut i dapat i menimbulkan i kerugian, i karena i pemalsuan i surat, i dengan i pidana i penjara i paling i lama i enam i tahun.
(2) Diancam i dengan i pidana i yang i sama, i barang i siapa i dengan i sengaja i memakai i surat i palsu i atau i yang i dipalsukan i seolah-olah i sejati, i jika i pemakaian i surat i itu i dapat i menimbulkan i kerugian. Pemalsuan i sangat i beragam i bentuknya, i salah i satunya i adalah i pemalsuan i surat i yang i dalam i hal i ini i adalah i surat i yang menjelaskan i identitas i seseorang. i Dalam i hal i ini i kejahatan i pemalsuan i identitas i yang i dimaksud i penulis i adalah i kejahatan i pemalsuan i identitas i dalam i perkawinan. i Pengaturan i pemalsuan i identitas i dalam i perkawinan i menurut i hukum i pidana i diatur i dalam i Pasal i 266 i KUHP i yang i mengatur i tentang i pemalsuan i identitas, i walaupun i tidak i secara i tegas i dituliskan i bentuk i pemalsuannya i adalah i dalam i hal i identitas i dalam i perkawinan, i namun i demikian i identitas i yang i dimaksud i tersebut i dituliskan i dalam i suatu i akta i otentik i sehingga i menjadi i bagian i dari i pasal i ini. i Dalam i hal i pemalsuan i identitas i dalam i perkawinan i ini, i di i mana i seseorang i yang i mempunyai i tujuan i tertentu i yang i secara i ilegal i akan i menggunakan i segala i macam i cara i atau i membuat i identitas i palsu i di i dalam i suatu i perkawinan. Pasal 266 i KUHP i berbunyi:
(1) Barangsiapa i menyuruh i memasukkan i keterangan i palsu i ke i dalam i suatu i akta i otentik i mengenai i suatu i hal i yang i kebenarannya i harus i dinyatakan i oleh i akta i itu, i dengan i maksud i untuk i memakai i atau i menyuruh i orang i lain i memakai i akta i itu i seolah-olah i keterangan i itu i sesuai i dengan i kebenarannya, i diancam i pidana i bila i pemakaian i itu i dapat i menimbulkan i kerugian, i dengan i pidana i penjara i paling i lama i tujuh i tahun.
(2) Diancam i dengan i pidana i yang i sama, i barang i siapa i dengan i sengaja i memakai i akta i tersebut i seolah-olah i isinya i sesuai i dengan i kebenarannya, i dan i bila i pemakaian i tersebut i dapat i menimbulkan i kerugian.
19 i Adami i Chazawi, i Kejahatan i Terhadap i Pemalsuan i (Jakarta, i 2001), i hlm. i 97
Dalam peristiwa i perkawinan i dengan i adanya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin, i yang i menjadi i titik i penyimpangan i atau i cacat i hukumnya i ialah i seperti i yang i dimaksud i pada i isi i Pasal i 58 i Ayat i (2) i Undang-Undang i Nomor i 24 i Tahun i 2013 i Tentang i Administrasi i Kependudukan i yakni i data i perseorangan i seperti i jenis i kelamin, i yang i mana i umumnya i terdapat i pada i kartu i tanda i penduduk, i kartu i keluarga, i akta i kelahiran, i di i mana i pengertian i dari i jenis i kelamin i itu i sendiri i yakni i suatu i bentuk i gender i yang i membedakan i antara i seoarang i pria i dan i wanita. Pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i atau i biologis i ini i dapat i terjadi i dalam i suatu i pelangsungan i perkawinan, i di i mana i saat i akan i melangsungkan i perkawinan i salah i satu i calon i mempelai i membuat i suatu i dokumen i palsu i terhadap i identitas i jenis i kelamin i aslinya i untuk i menghindari i syarat i materiil i dari i perkawinan i yang i sah. i Sehingga i dapat i ditarik i suatu i pemahaman i dari i dilakukannya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i atau i biologis i dalam i suatu i perkawinan i itu i adalah i kenyataan i dari i salah i satu i mempelai i sebagai i penyandang i jenis i kelamin i yang i berbeda i dengan i jenis i kelamin i sesungguhnya. 20
Peristiwa i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i ini i biasanya i terdapat i pada i saat i memenuhi i persyarat i formil i seperti i melakukan i pendaftaran i pencatatan i kehendak i melangsungkan i perkawinan i berdasarkan i Undang-Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan. i Pada i tahapan i ini, i para i calon i yang i menyatakan i kehendak i akan i melangsungkan i perkawinan i menyerahkan i dokumen i dan i data-data i dirinya i untuk i dilakukan i pemeriksaan i kelengkapannya i dan i pemeriksaan i terhadap i pemenuhan i syarat i perkawianan i yang i sah i baik i syarat i materil i umum i atau i khusus. Dari i peristiwa i pemalsuan i identitas i dapat i dilihat i adanya i penyimpangan i dari i syarat i perkawinan i yang i sah i sehingga i adanya i cacat i hukum i dari i terlaksananya i perkawinan i dari i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin. i Jika i ditinjau i dari i ketentuan i yang i dinyatakan i pada i Pasal i 1 i Undang-Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan, i maka i akan i terdapat i unsur i yang i menyimpang i dari i peristiwa i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i dalam i melangsungkan i perkawinan i yakni i terhadap i unsur i yang i menyatakan i bahwa i adanya i ikatan i perkawinan i itu i dilakukan i oleh i pria i dan i wanita.
Hal  iini  imenandakan  iperkawinan  iitu  ihanya  idapat  idilakukan  ioleh  ijenis  ikelamin iyang i berbeda. i Dalam i hukum i Islam, i terdapat i juga i ketentuan i yang i senada i seperti i itu i di i mana i dapat i dilihat i dalam i Al-Qur’an i Surat i An-Nur i Ayat i 32 i yang i menyatakan i dan i kawinkanlah i orang-orang i yang i sendirian i di i antara i kamu i dan i orang-orang i yang i layak i (kawin) i dari i hamba i sahayamu i yang i lelaki i dan i wanita.Kemudian i perkawinan i yang i mengharuskan i dilakukan i oleh i priadan i wanita i juga i diatur i dalam i ketentuan i syaratsyarat i perkawinan i sah i baikberdasarkan i Pasal i 6Ayat i (1) i Undang-Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan, i mengenai i kehendak i untuk i melangsungkan i perkawinan i hanya i dinyatakan i oleh i calon i mempelai i pria i dan i wanita. 21
Ketentuan ikeharusan ipria idan iwanita iyang imenjadi icalon iyang imengikatkan idiri i dalam i perkawinan i diatur i juga i pada i Pasal i 14, i Pasal i 16 i Kompilasi i Hukum i Islam i yang i menentukan i bahwa i syarat i utama i dari i perkawinan i yang i sah i ialah i adanya i pria i dan i wanita i yang i menjadi i kedua i calon i mempelai i dalam i menyatakan i kehendaknya i melangsungkan i perkawinan. 22 i Sehingga i dari i syarat i ini i menggambarkan i dalam i perkawinan i itu i tidak i diperbolehkan i adanya i pernikahan i yang i sesama i jenis i baik i itu i dari i kehendak i bersama i ataupun i dari i salah i satu i calon i mempelai i tanpa i diketahui i calon i mempelai i lainnya i yang i menggunakan i perbuatan i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i tersebut. Terhadap i tidak i terpenuhinya i syarat i perkawinan i yang i sah i berupa i calon i mempelai i perkawinan i ialah i pria i dan i wanita i dengan i terjadinya i perkawinan i yang i dilangsungkan
20 i Alimin i Mesra, i Artikel i Verifikasi i Identitas i Biologi , i Jurnal i Ilmu i Pendidikan, i Vol. i XII. i Juli i 2012, i hlm. i 25 21 i Wahyono i Darmabrata, i Surini i Ahlan i Sjarif, i Hukum i Perkawinan i Dan i Keluarga i Di i Indonesia i (Jakarta, i 2004), i hlm. i 22 22 i Neng i Djubaedah, i et. i al ., i Hukum i Perkawinan i Islam i Di i Indonesia i (Jakarta, i 2005), i hlm. i 62
i dengan i adanya i salah i satu i calon i yang i memalsukan i identitas i jenis i kelaminnya i mengakibatkan i tujuan i dari i suatu i perkawinan i yang i sah i dan i sakral i itu i tidak i terpenuhi i dan i rusak. i Tujuan i dari i perkawinan i dalam i Pasal i 1 i Undang-Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan i adalah i membentuk i keluarga i atau i rumah i tangga i yang i bahagia i dan i kekal i berdasarkan i Ketuhanan i Yang i Maha i Esa. i Dalam i tujuan i tersebut i maksudnya i ialah i membentuk i kesatuan i masyarakat i kecil i yang i terdiri i dari i suami, i istri, i dan i anak-anak. i Keluarga i yang i dapat i mencapai i kebahagiaan i sangat i erat i hubungannya i dengan i keturunan i yang i merupakan i bagian i dari i tujuan i perkawinan, i pemeliharaan i dan i pendidikan i yang i menjadikan i semua i itu i hak i dan i kewajiban i kedua i orang i tua. 23
Dari i tujuan i perkawinan i tersebut i disimpulkan i salah i satunya i adalah i adanya i keturunan i dalam i perkawinan, i di i mana i keturunan i tersebut i hanya i dapat i dicapai i dengan i perkawinan i sah i yang i dilangsungkan i oleh i pria i dengan i wanita i yang i dapat i melakukan i hubungan i biologis i ataupun i melakukan i persetubuhan. i Sehingga i dengan i terjadinya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i dalam i perkawinan i tersebut i akan i menimbulkan i suatu i akibat i perkawinan i yang i sejenis i yang i mana i dalam i hal i ini i sudah i pastinya i tidak i akan i dapat i memperoleh i suatu i keturunan i dari i perkawinannya.
Jadi i dari i beberapa i penjelasan i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i yang i dikaitkan i dengan i ketentuan i syarat i serta i tujuan i dari i perkawinan i sah i tersebut i dapat i ditarik i sebuah i kesimpulan i bahwa i peyimpangan i yang i terjadi i terhadap i peristiwa i perkawinan i dengan i adanya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i adalah i tidak i terpenuhinya i syarat i utama i dari i perkawinan i yang i sah i yaitu i hanya i seorang i pria i dan i wanita i sajalah i yang i dapat i melakukan i perkawinan. i Sebagai i contoh i salah i satu i calon i mempelai i yang i seharusnya i dalam i data i identitasnya i adalah i jenis i kelamin i wanita i dengan i memalsukan i dokumen i identitas i jenis i kelamin i tersebut i berubah i menjadi i identitas i jenis i kelamin i pria i dapat i menimbulkan i suatu i perkawinan i yang i sejenis i yang i mana i dari i perkawinan i tersebut i tidak i akan i mencapai i suatu i tujuan i perkawinan i yang i mulia i yaitu i memperoleh i keturunan i (anak) i dalam i suatu i perkawinan i tersebut i dan i terhadap i perkawinan i sejenis i yang i terjadi i karena i pemalsuan i identitas i berakibat i perkawinan i tersebut i menjadi i tidak i sah i dan i dapat i dimintakan i pembatalannya i ke i pengadilan.
Mengenai i pembatalan i perkawinan i karena i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i itu i sendiri i menjadi i kewenangan i Pengadilan i Umum i dan i Pengadilan i Agama, i sebagaimana i dimaksud i dalam i Pasal i 63 i Ayat i (2) i Huruf i B i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan. i Menurut i Pasal i 63 i Ayat i (2) i Huruf i B i UndangUndang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan i yang i dimaksud i dengan i pengadilan i dalam i undang-undang i ini i ialah i pengadilan i agama i bagi i agama i islam i dan i pengadilan i negeri i bagi i agama i non-islam Pasal i 22 i Undang-Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang- Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan i menyatakan i bahwa i perkawinan i dapat i dibatalkan, i apabila i para i pihak i tidak i memenuhi i syarat i untuk i melangsungkan i perkawinan. i Pengertian i dapat i pada i pasal i ini i diartikan i bisa i batal i atau i bisa i tidak i batal, i bilamana i menurut i ketentuan i hukum i agamanya i masing-masing i tidak i menentukan i lain. 24 i Pembatalan i perkawinan i adalah i putusan i pengadilan i yang i menyatakan i bahwa i ikatan i perkawinan i yang i telah i dilakukan i itu i tidak i sah, i akibatnya i ialah i perkawinan i itu i tidak i pernah i dianggap. i Pembatalan i itu i sendiri i berasal i dari i kata i batal i yang i artinya i menganggap i tidak i sah, i tidak i pernah i ada, i jadi i pembatalan i perkawinan i menganggap i bahwa i perkawinan i yang i dilakukan i sebagai i peristiwa i yang i tidak i sah, i atau i tidak i pernah i dianggap i ada.
Permohonan ipembatalan iperkawinan  idiajukan ikepada ipengadilan idalam  idaerah i hukum i di i mana i perkawinan i itu i dilangsungkan i atau i di i tempat i tinggal i suamiisteri, i suami i atau i isteri, i jadi i instansi i pemerintah i atau i lembaga i lain i di i luar i pengadilan i atau i siapapun i juga i tidak i berwenang i untuk i menyatakan i batalnya i suatu i perkawinan. 25 i Batalnya i suatu 23 i Djamaan i Nur, i Fiqih i Munakahat i (Bengkulu, i 1993), i hlm. i 4 24 i 8 i Penjelasan i Umum i Pasal i 22 i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan 25 i Penjelasan i Umum i Pasal i 25 i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan
i perkawinan i dimulai i setelah i putusan i pengadilan i yang i mempunyai i kekuatan i hukum i tetap i dan i berlaku i sejak i saat i berlangsungnya i perkawinan. 26 i Selanjutnya i Pasal i 27 i Undang- Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan i menyatakan i bahwa:
a. Seorang i suami i atau i isteri i dapat i mengajukan i permohonan i pembatalan i perkawinan i apabila i perkawinan i dilangsungkan i di i bawah i ancaman i yang i melanggar i hukum;
b. Seorang i suami i atau i isteri i dapat i mengajukan i permohonan i pembatalan i perkawinan i apabila i pada i waktu i berlangsungnya i perkawinan i terjadi i salah i sangka i mengenai i diri i suami i atau i isteri;
c. Apabila i ancaman i telah i berhenti, i atau i yang i bersalah i sangka i itu i menyadari i keadaannya, i dan i dalam i jangka i waktu i 6 i (enam) i bulan i setelah i itu i masih i tetap i hidup i sebagai i suami i isteri, i dan i tidak i mempergunakan i haknya i untuk i mengajukan i permohonan i pembatalan, i maka i haknya i gugur.
Permohonan i perkara i pembatalan i perkawinan i merupakan i masalah i hukum i yang i terjadi i di i kehidupan i masyarakat. i Tidak i semua i permohonan i pembatalan i perkawinan i dikabulkan i oleh i majelis i hakim, i karena i hal i ini i melihat i kepada i akibat i dari i dibatalkannya i perkawinan i yang i akan i merugikan i banyak i pihak i terutama i anak i serta i mencoreng i nama i baik i suami i dan i istri. i Diterima i atau i ditolaknya i perkara i permohonan i pembatalan i perkawinan i ini i membutuhkan i pertimbangan-pertimbangan i yang i matang i dari i pihak i yang i terkait i maupun i negara i karena i putusannya i harus i mengacu i kepada i hukum i yang i berlaku. i Langkah i tersebut i dilakukan i selain i untuk i kemaslahatan i semua i pihak i juga i untuk i menjalankan i sistem i perundang-undangan i sebagai i upaya i mengedepankan i profesionalisme i hakim i yang i bertugas i sebagai i penengah i dalam i setiap i perkara i yang i diajukan i ke i lembaga i peradilan. Berdasarkan i hal i tersebut i dapat i disimpulkan i bahwa i lembaga i peradilan i dalam i hal i ini i Pengadilan i Negeri i dan i Pengadilan i Agama i berperan i penting i dalam i membatalkan i perkawinan i karena i terdapatnya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i dalam i perkawinan i yang i dilakukan i oleh i salah i satu i pasangan i mempelai. i Sebagai i lembaga i peradilan i tentunya i para i pemohon i pembatalan i perkawinan i karena i terdapatnya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i dalam i memerlukan i keadilan i terhadap i perlindungan i hak i asasi i manusianya, i dan i oleh i karena i itu i pengadilan i negeri i dan i pengadilan i agama i harus i melindungi i hak i asasi i dari i salah i satu i pasangan i yang i dirugikan i akibat i adanya i pemalsuan i identitas i jenis i kelamin i dalam i suatu i perkawinan.
Kembali i pada i bahasan i pembatalan i perkawinan i karena i adanya i pemalsuan i identitas, i hal i ini i didasarkan i pada i ketentuan i Pasal i 27 i Ayat i (2) i Undang-Undang i Nomor i 16 i Tahun i 2019 i tentang i Perubahan i Atas i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan i menyatakan i bahwa i seorang i suami i atau i istri i dapat i mengajukan i permohonan i pembatalan i perkawinan i apabila i pada i waktu i berlangsungnya i perkawinan i terjadi i salah i sangka i mengenai i diri i suami i atau i istri. i Salah i sangka i dalam i hal i ini i adalah i seorang i suami i yang i mengira i istrinya i adalah i perempuan i padahal i kenyataannya i adalah i laki-laki i atau i sebaliknya i seorang i istri i yang i menyangka i suaminya i adalah i seorang i laki-laki i tapi i kenyataannya i adalah i perempuan, i sehingga i terhadap i peristiwa i ini i dapat i dimintakan i pembatalan i perkawaninan i ke i pengadilan i sesuai i tempat i dimana i mereka i melangsungkan i pencatatan i pernikahan.

## PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  motif penyebab  timbulnya  tindak  pidana  pemalsuan  identitas  dalam  pernikahan  sesama  jenis adalah 1) Karena tidak ada ruang hukum bagi kaum sesama jenis untuk menikah dengan sesama  jenisnya;  2)  Adanya  dorongan  batin  untuk  bisa  hidup  bersama  dengan  pasangan sejenisnya; dan 3) Diskriminatif, maksudnya kaum gay dan lesbian belum memiliki ruang atau wilayah yang menurutnya belum dapat diterimanya di masyarakat yang pluralis dan
26 i Penjelasan i Umum i Pasal i 28 i Ayat i (1) i Undang-Undang i Nomor i 1 i Tahun i 1974 i Tentang i Perkawinan
multikultural.  Selanjutnya,  perkara  tindak  pidana  pemalsuan  identitas  pada  pernikahan sesama  jenis  dilakukan  melalui  Pengadilan  sebagai  penegak  hukum.  Tindak  pidana pemalsuan identitas dapat dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Chazawi, Adami. 2001. Kejahatan Terhadap Pemalsuan , Jakarta: Raja Grafindo Persada Darmabrata,  Wahyono.  e t.  al .  2004. Hukum  Perkawinan  Dan  Keluarga  Di  Indonesia , Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Djubaedah, Neng. et. al . 2005. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Jakarta: Hecca Pub Hanitijo Soemitro, Ronny. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Bandung Keputusan  Ijtima’.  2009. Masail  Asasiyyah  Wathaniyyah  (MasalahStrategis Kebangsaan),  Masail  FiqhiyyahMu'ashirah  (MasalahFiqih  Kontemporer),  Masail Qanuniyyah (Hukum Dan PerundangUndangan) . Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Mardani. 2016. Hukum Keluarga Islam . Jakarta: Kencana Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum . Jakarta
Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung Nur, Djamaan. 1993. Fiqih Munakahat . Bengkulu: Dina Utama Semarang
Rahman, Abdul. 1996. Perkawinan Dalam Syariat Islam . Jakarta: Rineka Cipta
Ramadhani, Abdul Aziz. 2012. Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam . Makassar
Ramulyo, Mohd Idris. 1999. Hukum Perkawinan Islam . Jakarta: Bumi Aksara
Rasyid, Sulaiman. 2001. Fiqh Islam . Jakarta: Pustaka Ilmu
Sahrani, Sohari. 2008. Fiqh Munakahat . Jakarta: Raja Grafindo
Soekanto,  Soerjono. et.  al .  2009. Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta
Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta
Suratman. 2012. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta
Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Prenata Media
Usman,  Rachmadi.  2006. Aspek-Aspek  Hukum  Perorangan  dan  Keluarga  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.

## Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

## Jurnal Ilmiah:
Makhfudz, Muhammad. “Berbagai Permasalahan Perkawianan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Persamaan Kesempatan (EOC) Hukum . Jurnal Hukum, Semarang: UNDIP Tahun 2010
Mesra, Alimin. Artikel Verifikasi Identitas Biologi . Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. XII. Juli 2012
Rusli,  Hardijan.  “ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Bagaimana?”,  Law  Review  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan , Volume V  No. 3 Tahun 2006