## Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya
Pratiwi Subianto 1 , Irawan 2 1 pratiwi.subianto@upr.ac.id
2 irawan@feb.upr.ac.id *Correspondence author: pratiwi.subianto@upr.ac.id ;Tel.: +628XXXXXXXXXX
Abstract: This  study  uses  statistical  analysis and  trends  to  see  the development  of  the  Degree  of  Fiscal Decentralization, Ratio of Regional Original Income to Total Regional Revenue, Degree of Fiscal Autonomy and Regional Fiscal Capacity of Palangka Raya City during the period 2008 -2017 showing positive developments. Meanwhile, for the degree of Fiscal Decentralization, the Ratio between Tax and Non-Tax Revenue Sharing, the Contribution of Regional Assistance to Total Regional Revenue and Fiscal Needs for the City of Palangka Raya for the period 2008-2017 showed negative results. This situation shows that the regional financial cap acity of Palangka Raya City in supporting development independently tends to be lacking.
Keywords: Regional Financial Capability, Fiscal Decentralization, PAD
Abstrak: Penelitian ini menggunakan analisis statistik dan trend untuk melihat perkembangan Dera jat Desentralisasi Fiskal Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah, Derajat Otonomi Fiskal dan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Palangka Raya selama periode tahun 2008-2017 menunjukkan perkembangan yang positif. Sedangkan untuk Derajat Des entralisasi Fiskal Rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan Bantuan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah dan Kebutuhan Fiskal Daerah Kota Palangka Raya periode tahun 2008-2017 menunjukkan hasil negatif. Keadaan ini memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Rayadalam mendukung pembangunan dengan mandiri cenderung masih kurang. Kata Kunci: Kemampuan Keuangan Daerah, Desensentralisasi Fiskal, PAD

## 1. Pendahuluan
Langkah pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menerapkan otonomi daerah, melalui penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Daerah (Desentralisasi Fiskal).  Desentralisasi fiskal  merupakan sarana yang  dapat digunakan  dalam rangka mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri, Semangat Desentralisasi fiskal  memberikan  ruang  kepada  setiap  daerah  untuk  menggali  dan  mengembangkan  potensi keuangan daerahnya melalui regulasi dan kebijakan terkait dengan strategi peningkatan pendapatan daerah. Khusaini (2006) bahwa desentralisasi fiskal adalah implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah yaitu menyangkut kebutuhan dana yang cukup besar, sehingga perlu diatur  dan  diupayakan  perimbangan  keuangan  secara  vertikal  antara  pusat  dan  daera h  yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pengaturan hubungan antara pusat  dan  daerah  yang semula  bersifat  sentralistik  di masa  Orde  Baru  yang  diterjemahkan melalui Undang-Undang No 5 tahun 1974, kini telah dirubah dalam suatu pola hubungan yang lebih bersifat  desentralisasi,  melalui  dasar  hukum  Undang-Undang  No  22  Tahun  1999  mengenai kewenangan di pemerintah daerah, serta Undang-Undang No 25 Tahun 1999 mengenai Pembagian Keuangan antara  pusat  dan  daerah.  Yang  diubah dengan  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang No 33Tahun 2004.
Di  Indonesia,  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  sebagai  salah  satu  instrumen  kebijakan pemerintah  mempunyai  prinsip  dan  tujuan  antara  lain (Mardiasmo,  2009) :  1)  Mengurangi kesenjangan fiskal  antara pemerintah  pusat dan  pemerintah daerah (vertical fiskal  imbalance) dan antar daerah (horizontal fiskal imbalance) . 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi  kesenjangan  pelayanan  publik  antar  daerah.  3)  Meningkatkan  efisiensi  peningkatkan sumber  daya  nasional.  4)  Tata  kelola,  transparan,  dan  akuntabel  dalam  pelaksanaan  kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan menyatakan: Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan sumber- sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah.  Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara Pusat  dan  Daerah  yang  dimaksudkan  untuk  membiayai  tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Kebijaksanaan  perimbangan  keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  dilakukan  dengan  mengikuti pembagian kewenangan atau money follow function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Sidik, 2002) .
Derajat desentralisasi fiskal atau biasa disebut dengan derajat otonomi fiskal daerah merupakan aspek yang  sangat penting  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  secara keseluruhan.  Menurut  hasil temuan Tim KKPFE UGM (dalam Hanafi dan Mugroho, 2009) untuk menentukan tolak ukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari Tabel berikut.
Tabel 1. Skala Interval Derajat Desentralisas Fiskal PAD/TPD (%) Keterangan 0,00 – 10,00% Sangat Kurang 10,01 – 20,00% Kurang 20,01 – 30,00% Sedang 30,01 – 40,00% Cukup Baik 40,01 – 50,00% Baik > 50% Sangat Baik
Sumber: Hanafi dan Nugroho (2009)

## APBD dan pembangunan daerah
Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
Undang-Undang No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  menyebutkan  bahwa  APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pengertian APBD  juga  terdapat dalam  PP  No. 58  Tahun  2005 Pasal  20  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah yang  menyebutkan bahwa  APBD merupakan satu  kesatuan yang  terdiri dari:  (a) Pendapatan daerah, (b) Belanja daerah, dan (c) Pembiayaan daerah. Secara rinci ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
Pendapatan  daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan bersih  dalam  periode tahun  bersangkutan  (UU  No. 33  Tahun  2004).  Pendapatan daerah  dalam  struktur  APBD  dikelompokkan  atas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
b. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah  yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33 Tahun 2004).
c. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya (UU No. 33 Tahun 2004).
Wamenkeu Suahasil Nazara pada East Java Economic Forum (EJAVEC) tahun 2020 mengatakan
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen yang sangat penting untuk  dijalankan  di  seluruh  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  untuk  mendorong  percepatan perekonomian daerah.
Kota  Palangka  Raya  merupakan  daerah  otonom  yang  diberikan  wewenang  fiskal  dalam mengatur  potensi  sumber  pendapatan  yang  ada  di  daerahnya.  Pengelolaan  sumber  daya  daerah menuntut efisiensi dan efektivitas, serta pertanggungjawaban yang transfaran kepada  masyarakat. Adapun bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Kota Palangkaraya dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja atau kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya,  hal ini dapat tercermin  dari pendapatan asli daerah  (PAD), semakin  tinggi  proporsi  pendapatan  asli  daerah  maka  semakin  baik  kemandirian  daerah  tersebut dalam  membiayai  aktivitas  pemerintahannya. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kusumayanti  dan Triaryati, 2018 bahwa kemandirian pembangunan daerah akan terealisasi apabila pemerintah daerah meningkatkan kemampuan finansialnya dengan menggali sumber  – sumber pendapatan daerah dan mengoptimalkan  PAD  sebagai  sumber  pembiayaan  yang  terbesar  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangkaraya terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Tabel 2. Peraturan Daerah Tentang Pajak di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Pembiayaan  pembangunan  daerah  masih  sangat  tergantung  dari  sumber  pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber- sumber pendapatan yang sah selama ini, selain disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan juga disebabkan oleh regulasi hukum. Pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian  diganti  oleh  UU  No.  33  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah, dimana  daerah  mengalokasikan sebagian  jenis-jenis  pajak yang  potensial  bagi  pemerintah pusat,  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  keterbatasan  kemampuan  daerah  dala m  menggali sumber-sumber  penerimaannya. Oleh karenanya, Pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembangunan disetiap daerah termasuk Kota Palangka Raya melalui kebijakan fiskal dalam bentuk transfer dana pusat ke daerah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal  ini terlihat dari tabel dibawah ini:
NO. NOMOR
PERDA TAHUN TENTANG 1. 029 2002 Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik 2. 004 1998 Pajak Hiburan 3. 006 1998 Pajak Hotel dan Restoran 4. 001 1998 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 5. 005 1998 Pajak Penerangan Jalan 6. 006 2006 Pajak Penerangan Jalan 7. 002 1998 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 8. 003 1998 Pajak Reklame 9. 019 2009 Pajak Reklame
Tabel 3. Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan Kota Palangka Raya tahun 2008-2017 Tahun  Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Total Pendapatan Daerah Total Belanja Daerah 2008 24.599.804.198  400.369.254.512  424.969.058.710  524.734.802.315 2009 22.535.680.868  410.807.859.890  433.343.540.758  533.737.728.525 2010 26.197.906.649  504.419.879.253  530.617.785.902  533.100.739.434 2011 34.973.647.041  466.395.161.314  501.368.808.355  604.674.829.127 2012 50.515.952.309  552.429.551.513  602.945.503.822  701.107.450.180 2013 62.816.270.444  638.529.004.050  701.345.274.494  849.852.315.965 2014 88.001.254.976  689.110.637.755  777.111.892.731  947.894.480.390 2015 122.314.716.629  707.089.412.100  829.404.128.729  1.048.448.764.265 2016 119.961.089.336  786.324.243.634  906.285.332.970  1.183.609.219.568 2017 150.925.083.031  841.752.718.011  992.677.801.042  1.100.179.027.601
Sumber: BPS dan BPKAD Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari  sumber - sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.  Sedangkan menurut Mardiasmo (2004) PAD  adalah penerimaan daerah dari sektor  pajak daerah, retribusi daerah,  hasil perusahaan milik daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah. Pengelolaan  keuangan  daerah  menjadi  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan otonomi  daerah,  utamanya  dalam  rangka  melihat  kinerja  pengelolaannya  dikaitkan  dengan peningkatan  kesejakteraan  rakyat.  Kinerja  tersebut  dapat  dilihat  dari  proses  penyusunan  APBD, pelaksanaan dan penerapannya serta bagaimana pertanggung jawaban penggunaannya. Transparan merupakan  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  daerah.  Bertanggung  jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabnkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan (Yuliastati  K:2016) .  Gambaran  mengenai kualitas  rencana  berbagai  sektor  pembangunan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dalam  Anggaran pendapaian dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat dan mencermati APBD akan terlihat apakah suatu  sektor  pembangunan  mendapatkan  skala  prioritas.  Melihat  APBD  dari  satu  tahun  ke  tahun berikutnya  juga  akan  terlihat  apakah  pertumbuhan  ekonomi  semakin  meningkat  sejalan  dengan pembangunan ekonomi tersebut. ( Frahmawati Blmulo:2009 ) Menurut Musgrave (1991) dalam megukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.  Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat dipergunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah.
Indikator yang digunakan untuk mengukut kemampua keuangan suatu daerah yaitu:
a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
c. Kebutuhan Fiskal
d. Kapasitas Fiskal
Dari data di atas dana perimbangan dari tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya, dengan proporsi dana perimbangan sebesar 84,8% dan PAD hanya sebesar 15,2%. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Kota  Palangka Raya masih rendah, merujuk pada  penelitian Husain Jeddawi, M. (2021) mengatakan Indikator kemandirian fiskal yaitu proporsi dari PAD yang lebih besar daripada transfer dari Pusat, sebaliknya indikator daerah dikategorikan deficit kemandirian fiskal yaitu proporsi dari PAD yang lebih kecil daripada Transfer dari Pusat. Beberapa pemerintah  daerah
yang proporsi PAD nya lebih besar dari  Transfer Pusat diantaranya adalah Kabupaten Bandung  dan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan temuan diatas maka penulis mencoba menganalisis seberapa besar Kemandirian atau  Kemampuan Keuangan  Daerah dalam  Mendukung Pembangunan  Kota  Palangka Raya.
2. Metode
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  pendekatan  deskriptif-kuantitatif  untuk  mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Palangka Raya yang ditinjau dari indikator Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Kebutuhan Fiskal dan mengetahui perkembangan Total Pendapatan Daerah,  Pendapatan Asli Daerah,  Dana Perimbangan dan  Total Belanja  Daerah. Tingkat kemampuan keuangan  daerah Kota  Palangka Raya diukur  dengan menggunakan  beberapa indikator kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari:
a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah digunakan formula sebagai berikut (Sukanto Reksohadiprojo, 2001).
DDF = Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Pendapatan Daerah (TPD) X 100 …………………………. (1)
DDF = BagiHasilPajakBukanPajak (BHPBP) Total Pendapatan Daerah (TPD) X 100 .............................. (2)
DDF = SumbanganBantuanDaerah (SBD)
Total Pendapatan Daerah (TPD) X 100 ............................... (3)
Dimana: TPD          = PAD + BHPBP + SBD………………………………... (4) Tolak ukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari Tabel berikut:
Tabel 4. Skala Interval Derajat Desentralisas Fiskal PAD/TPD (%) Keterangan 0,00 – 10,00% Sangat Kurang 10,01 – 20,00% Kurang 20,01 – 30,00% Sedang 30,01 – 40,00% Cukup Baik 40,01 – 50,00% Baik > 50% Sangat Baik Sumber: Hanafi dan Nugroho (2009)
b. Derajat Otonomi Fiskal, Pengukuran Derajat Otonomi Fiskal menggunakan formula (Adrianus Dwi S, 2008 ).
DOF = Pajak + retribusi daerah Total Belanja Daerah X 100% ……………………….... (5)
Tabel 5. Skala Derajat Otonomi Daerah Presentase Keterangan 0-25% Rendah Sekali 25-50% Rendah 50-75% Sedang 75-100% Tinggi
Sumber: Halim 2002
c. Kebutuhan  Fiskal  ( Fiscal  Need /KbF),  Penghitungan  Kebutuhan  Fiskal  suatu  daerah  dilakukan dengan formula (Sukanto Reksohadiprojo, 2001) .
SKbF Kalteng = Jumlah Pengeluaran Kalteng/Jumlah Penduduk
Jumlah Kab/Kota  (Provinsi) X 100% ……. (6) KbF Palangka Raya =
PPP SKbF Kalteng X 100% …………….. (7)
Dimana:
SkbF Kalteng = Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standart se- Kalimantan Tengah KbF Palangka Raya= Kebutuhan Fiskal Kota Palangka Raya
PPP = Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan masing-masing daerah/pengeluaran aktual perkapita untuk jasa publik.
Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah juga semakin besar. Semakin tinggi kebutuhan fiskal maka pengeluaran juga akan semakin meningkat.
d. Kapasitas  Fiskal  ( Fiscal  Capacity /  KaF),  Kapasitas  fiskal  dapat  dihitung  dengan  cara (Sukanto Reksohadiprojo, 2001) .
SKaF Kalteng = PDRB  Kalteng/ Penduduk Kalteng Jumlah Kab/Kota  (Provinsi) X 100% ……………… (8)
KaF Palangka Raya = PDRB/ Penduduk  Palangka Raya
SKaF Kalteng X 100% …………….. (9)
Dimana:
SKaF Kalteng= Rata-rata Kapasitas Fiskal Standart se-Kalimantan Tengah KaF Palangka Raya   = Kapasitas Fiskal Kota Palangka Raya
Semakin tinggi  hasilnya, maka  kapasitas fiskal  (daya tumbuh  keuangan) suatu  daerah  semakin besar. Apabila kapasitas fiskal lebih besar dari kebutuhan fiskal maka potensi untuk mendapatkan pendapatan asli daerahnya cukup bagus tanpa harus ada bantuan dari pemerintah pusat.
Sedangkan untuk mengetahui perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal menurut Suharyadi dan Purwanto,2012 dengan bentuk model sebagai berikut :
Y = α+ bX……………………………………… (10)
α = ΣY n b = ΣXY ∑X 2 Dimana:
Y = Derajat Desentralisasi Fiskal atau Derajat Otonomi Fiskal atau Kapasitas Fiskal Kebutuhan Fiskal α  = besarnya Y, saat X=0 b  = besarnya Y, jika X mengalami perubahan X  = waktu n  = Jumlah Data
Analisis trend ini digunakan untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah dari tahun ke tahun. Dalam  penelitian ini  digunakan analisis  trend dimana  untuk melihat  perkembangan  Derajat
Desentralisasi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Kebutuhan Fiskal.

## 3. Hasil dan Pembahasan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya tahun 2008-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya terlihat dari Gambar 1. Jumlah perolehan Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh penerimaan seperti pajak daerah dan retribusi daerah.
Gambar 1. PAD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Salah satu tolok ukur kemandirian pemda yang berkaitan dengan dana transfer membandingkan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan dana transfer (tanpa dana desa) yang diterima dari tahun ke tahun.  Semakin besar  peranan PAD  semakin baik.  Perkembangan proporsi  PAD  kabupaten/kota terhadap dana transfer (tanpa dana desa) tahun 2019 dan 2020 telihat dari gambar 2, menggambarkan terjadinya penurunan porsi  PAD Kota Palangka  Raya sebesar  4,99 persen, dari  tahun 2019  sebesar 19,50 turun menjadi 14,51 pada tahun 2020.
Gambar 2. Rasio PAD terhadap Dana Transfer Daerah TA 2019 -2020
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya

## a. Derajat Desentralisasi Fiskal
Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan Derajat Desentralisasi Fiskal antar pemerintah pusat dan daerah. Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilakukan dengan menggunakan 3 rumus, yakni  rasio antara Pendapatan Asli  Daerah (PAD)dengan Total  Pendapatan Daerah (TPD), rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan Totap Pendapatan Daerah (TPD) dan rasio Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD) dengan Totap Pendapatan Daerah (TPD).
24.599.804.198 22.535.680.868 26.197.906.649 34.973.647.041 50.515.952.309 62.816.270.444 88.001.254.976 122.314.716.629 119.961.089.336 150.925.083.031 0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000 160.000.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tabel 6. Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017 DDF (%) Tahun PAD/TPD BHPBP/TPD SBD/TPD 2008 5,7 6,6 87,5 2009 5,2 7,4 87,3 2010 4,9 13,1 69,1 2011 6,9 8,0 84,9 2012 8,3 10,1 81,4 2013 8,9 7,8 83,1 2014 11,3 7,3 81,2 2015 14,7 5,5 79,6 2016 13,2 5,1 81,6 2017 15,2 4,3 71,2 Rata-rata 10,4 7,1 79,9
Sumber: Data Diolah, 2019
Hasil Derajat Desentralisasi Fiskal  pada tabel tersebut menunjukkan  bahwa rasio antara  PAD terhadap TPD dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami penurunan, rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah jika dilihat secara rata-rata rasio dari tahun 2008-2017 hasil rasionya  adalah  10.4%  (kategorinya  sebagai  alat  ukur)  yang  menunjukkan  bahwa  kemampuan keuangan Kota Palangka Raya masih kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Sedangkan Rasio Bagi Hasil Pajak dan  Bukan Pajak (BHPBP) terhadap  Total Pendapatan Daerah (TPD),  menunjukkan secara rata-rata  hasil rasio adalah 7,1%. Adapun perhitungan rasio antara Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara rata-rata rasio dari tahun 2008-2017 hasil rasionya adalah 79,9%. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan Kota Palangka Raya masih tergantung dari bantuan pemerintah pusat.

## b. Derajat Otonomi Fiskal
Derajat Otonomi Fiskal Kota Palangka Raya menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palangka  Raya  dalam  membiayai  sendiri  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan kepada masyarakat cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Tabel 7. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017 Tahun Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%) 2008 3,3 2009 3,4 2010 4,1 2011 5,2 2012 6,3 2013 6,3 2014 8,0 2015 8,5 2016 7,9 2017 9,1 Rata-rata 6,8
Sumber: Data Diolah, 2019
Jika dilihat secara rata-rata besarnya Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Palangka Raya adalah 6.8%. Hal ini kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan dan  pelayanan  kepada masyarakat  adalah  sebesar 6,8% dari pajak dan retribusi daerahnya.

## c. Kebutuhan Fiskal
Kebutuhan  fiskal  mencerminkan  kebutuhan  pendanaan  daerah  untuk  melaksanakan  fungsi pelayanan dasar pemerintah daerah. Kebutuhan fiskal juga menunjukkan besarnya indeks pelayanan publik per kapita.
Tabel 8. Kebutuhan Fiskal Se-Provinsi  Kalimantan Tengah dan Kota Palangk Raya Tahun 2008-2017
Sumber: Data Diolah, 2019 *SKbF Kalteng: Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standart se-Kalimantan Tengah *KbF Palangka Raya: Kebutuhan Fiskal Kota Palangka Raya
Berdasarkan  tabel  di  atas,  pada  tahun  2008-2017  kebutuhan  fiskal  standar  se-Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.75,778.48; sedangkan kebutuhan fiskal Kota Palangka Raya yaitu sebesar 49.75%. Kebutuhan fiskal yang semakin besar mengindikasikan pengeluaran semakin meningkat. Pada dasarnya kebutuhan fiskal adalah kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka  menjalankan  fungsi  dan  kewenangandaerah  menyediakan  pelayanan  publik (expenditure needs) . d. Kapasitas Fiskal
Kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menghimpun  pendapatan  berdasarkan  sumber- sumberyang dimilikinya tercemin dari kapasitas fiskal daerahnya.
Tabel 9. Kapasitas Fiskal Se-Provinsi  Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017 Tahun SKaF Kalteng KaF Palangka Raya (%) 2008 1086,52 13,47 2009 1214,01 12,73 2010 1825,39 14,47 2011 2091,94 14,21 2012 2296,58 14,37 2013 2454,80 14,39 2014 2631,59 14,81 2015 2864,64 15,16 2016 3140,92 15,21 2017 3459,35 15,22 Rata-rata 2353,84 14,90 Sumber: Data Diolah, 2019
*SKaF Kalteng: Rata-rata Kapasitas Fiskal Standart se-Kalimantan Tengah *KaF Palangka Raya: Kapasitas Fiskal Kota Palangka Raya
Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas fiskal se-Kalimantan Tengah dari  tahun 2008-2017  adalah  Rp2,353.84.  Sedangkan  rata-rata  kapasitas  fiskal  Kota  Palangka  Raya  sebesar
Tahun SKbF Kalteng (Rp) KbF Palangka Raya (%) 2008 42751,77 64,25 2009 48135,41 55,16 2010 47703,71 50,57 2011 48410,25 55,59 2012 73544,83 41,52 2013 87722,47 39,62 2014 94730,34 39,69 2015 110002,28 36,67 2016 88920,63 49,71 2017 101083,12 39,48 Rata-rata 75778,48 49,75
14.90%. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara kapasitas fiscal dan kebutuhan fiskalnya, Kota  Palangka  Raya  memiliki  kapasitas  Fiskal  yang  lebih  kecil  yaitu  14.90%  dibandingkan  dengan kebutuhan  fiskalnya  sebesar  49.75%,  dengan  kondisi  tersebut  artinya  Kota  Palangka  Raya membutuhkan sumber fiskal dari luar (bantuan Pemerintah Pusat) untuk dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya.

## e. Analisa Trend
Analisis trend merupakan  suatu  pendekatan dengan  menggunakan  perbandingan  keuangan baik pemerintah maupun perusahaan dari waktu ke waktu (misal dari tahun ke tahun). Jika trend baik maka  dapat  diasumsikan  bahwa  kinerja  pemerintah  atau  perusahaan  relatif  baik  dan  begitu  pula sebaliknya. Analisis ini merupakan analisis statistik dengan membandingkan data antar waktu, untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan data yang sapa pada masa yang akan datang. Data dapat berupa nominal maupun rasio.
Trend Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017
Hasil Trend:
Nilai 𝑎 = ∑Y n Nilai b = ∑YX X2
𝑎 = 94.3 10 b = 59.15 27.5
= 9.43           = 2.15
Jadi persamaan trend Y= 9.43 + 2,15x
Trend Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017
Hasil Trend:
Nilai 𝑎 = ∑Y n Nilai b = ∑YX X2
𝑎 = 75.2 10
b = −26.63 27.5
= 7.52            = -0.96
Jadi persamaan trend Y= 7.52 – 0.96x
Gambar  3. Grafik  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  Rasio  antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Y = 9,43 + 2,15x 0 5 10 15 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 X Y
Merujuk  pada  grafik  disamping Derajat  Desentralisasi  Fiskal  rasio antara  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Total  Pendapatan  Daerah mempunyai  perkembangan  yang positif.
Gambar 4 . Grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio  antara Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak
Terhadap Total  Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Y = 7.52  - 0,96x 0 5 10 15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 X Y
Hasil grafik diatas memperlihatkan kondisi bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Raya ditinjau dari Derajat Desentralisasi Fiskal rasio antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Pendapatan Daerah mempunyai perkembangan yang negatif atau cenderung turun.
Trend Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio antara Sumban gan dan Bantuan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017
Hasil Trend:
Nilai 𝑎 = ∑Y n Nilai b = ∑YX
X2
𝑎 = 806.9 10 b = −39.25 27.5
= 80.69           = -1.42
Jadi persamaan trend Y= 80.69 – 1.42x
Grafik tersebut mengasumsikan bahwa jika terjadi penurunan terhadap sumbangan atau bantuan daerah maka berpengaruh pada keuangan daerahnya dimana transfer dari pemerintah pusat akan berkurang dan ketergantungan pemerintah daerah akan semakin berkurang.

## Trend Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Kota Palangka RayaTahun 2008-2017
Nilai 𝑎 = ∑Y n Nilai b = ∑YX X2
𝑎 = 62.1
10 b = 32.9 27.5
= 6.21    = 1.19
Jadi persamaan trend Y= 6.21 + 1.19x
Gambar 5. Grafik Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio antara Sumbangan dan Bantuan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Y =  80,69 - 1,42x 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 X
Grafik  menunjukkan  perkembangan rasio Sumbangan dan Bantuan Daerah terhadap  Total  Pendapatan  Daerah cenderung menurun
Gambar 6. Grafik Derajat Otonomi Fiskal Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Y = 6,21 + 1,19x 0 2 4 6 8 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 X
Hasil grafik menunjukkan kemampuan keuangan  daerah  Kota Palangka Raya  ditinjau  dari  Derajat Otonomi Fiskal mempunyai
perkembangan yang positif
Trend Perkembangan Kebutuhan Fiskal Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Hasil Trend:
Nilai 𝑎 = ∑Y n Nilai b = ∑YX X2
𝑎 = 472.26 10 b = −113.525 27.5 = 47.226
= -4.128
Jadi persamaan trend Y= 47.226 – 4.128x
Trend Perkembangan Kapasitas Fiskal Kota Palangka RayaTahun 2008-2017
Hasil Trend:
Nilai 𝑎 = ∑Y n Nilai b = ∑YX X2
𝑎 = 144.04 10 b = 10.98 27.5
= 14.404        = 0.39
Jadi persamaan trend Y= 14.404 + 0.39x

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  analisa  di  atas  memperlihatkan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah  Kota Palangka Raya cenderung masih kurang. Oleh karenanya, perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, yakni dengan menggali potensi daerah yang ada, sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah Kota Palangka Raya.
5. Daftar Rujukan
Adrianus  Dwi  Siswanto.  2008.  “Analisis  Dampak  Kebijakan  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Derajat Otonomi Pemerintahan Propinsi di Seluruh Indonesia.”Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 12, No. 1 Maret 2008, 91- 117
Alexandro,  Rinto.  2013.  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  PADA  PERKEMBANGAN  AGRIBISNIS  DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. JISPAR: Jurnal Ilmu Social, Politik dan Pemerintahan. Vol 2 No. 1 hal. 1-13. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/353 . Alexandro, Rinto. 2020. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Gambar 7 . Grafik Perkembangan Kebutuhan Fiskal Kota Palangka Raya Tahun 2008-2017
Y = 47,226  - 4,128x 0 10 20 30 40 50 60 70 2008200920102011201220132014201520162017 X Y
Grafik tersebut menunjukkan perkembangannya kemampuan keuangan  daerah  Kota  Palangka  Raya ditinjau dari Kebutuhan Fiskal mengalami fluktuasi dan ada kecendrungan mengalami penurunan
Gambar 8. Grafik Perkembangan Kapasitas Fiskal Kota
Palangka RayaTahun 2008-2017 Y = 14,404 + 0,39x 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 20082009 2010 2011 2012 2013 20142015 2016 2017 X
Grafik terebut menunjukkan kemampuan keuangan  daerah  Kota  Palangka  Raya ditinjau dari Kebutuhan Fiskal mempunyai perkembangan yang positif
Palangka Raya. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora. Vol 4 No. 2 hal.118- 125 https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/24747 .
Blmulo, Frahmawati. “ Peran APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.”Jurnal Legalitas. Vol 2, No 1, 2009 . Doi: Https://Doi.Org/10.33756/Jelta.V2i01.642
Hanafi,  Imam  Mugroho,  Dan  Tri  Laksono.  2009.  “Desentralisasi  Fiskal:  Kebijakan  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia.” Malang: Ub Press.
Husain Jeddawi, M. 2021. “Alternatif Strategi Menekan Kesenjangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah Di Indonesia.” Jurnal Pallangga Praja (Jpp) . 3, 2 (Nov. 2021), 51-57. Kusumayanti, Ni Putu Ari.,Triaryati, Nyoman. 2018. “ Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Kabupaten Di Bali Di Luar Wilayah Sarbagita .” E-Jurnal Manajemen Unud, Vol.7, No. 8, 2018: 4267-4296 . Diakses Dari Doi:Https://Doi.Org/10.24843/Ejmunud.2018.V7.I08.P9
Mardiasmo. 2004. “ Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah .” Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2009. “ Akuntansi Sektor Publik .” Yogyakarta: Andi Yogyakarta Negara, Danes J dkk. 2020. “Studi Sumber dan Optimasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya.”
Bappedalitbang Kota Palangka Raya dan LPPM Univeritas Palangka Raya.
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. “Ekonomika Publik.” Yogyakarta: BPFE
Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave. 1980. “Public Finance in theory and Practice”.edisi ke-3, McGraw Hill International Book Company. Tokyo.
Sidik, Machfud.  2002.  Kebijakan,  Implementasi  Dan  Pandangan  Ke  Depan  Perimbangan  Keuangan Pusat Dan Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah  Departemen Keuangan  RI  Seminar  Nasional  “Menciptakan  Good  Governance  demi  Mendukung  Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal” Yogyakarta, 20 April 2002.
Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian  Tujuan  Nasional,  Departemen  Keuangan  RI,  Seminar  Nasional  “Public  Sector Scorecard” Jakarta, 17-18 April 2002.
Suharyadi  dan  Purwanto.  2011.  ”Statistika  untuk  Ekonomi  dan  Keuangan  Modern Edisi 2”. Jakarta: Salemba Empat.
Supriyadi Supriyadi, Yanson I Nyalung, Abdul Djalil. 2020. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Efektifitas Sistem, Perpajakan dan  Pendapatan Terhadap Penerimaan  Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi Kasus  Di  Kota  Palangka  Raya).  Edunomics  Journal  Vol  1  No.  1  hal.  23-30. https://e- journal.upr.ac.id/index.php/edu/article/view/1595 .
Kanwil  Ditjen  Pembendaharaan  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  2020.  “Kajian  Fiskal  Regional  Tahun 2020”. Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pembendaharaan.
Yuliastati,  Yuliastati.2016."Urgensi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah." Katalogis , vol. 4, no. 12