## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.913            pp.  135-145
Research Article

## Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
Aulia Azka Maulana 1 , Muthoifin 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; I000200123@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mut122@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 06, 2023 Revised :  November 25, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 04, 2024
How to Cite: Aulia Azka Maulana and Muthoifin (2024) “Analysis of Musyarakah and its Implementation at  BMT  Fadhilah  Sentosa  Bekonang”, al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies ,  7(1),  pp.  135–145.  doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.913.

## Analysis of Musyarakah and its Implementation at BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
Abstract. The mutual cooperation between the customer and the capital owner, namely Baitul Maal Wat Tamwil or BMT, is a partnership allowed by Allah SWT as long as there is no oppression towards either party in the partnership. "Musyarakah" itself is a form of cooperative agreement between two or more parties for a business endeavor in which each party contributes, and profits are shared equally while risks are collectively borne according to the agreements made by the parties involved. In this research,  it  can  be  analyzed  that  the  Musyarakah  practiced  at  BMT  Fadhilah  Santosa  involves  a management system where customers have full control, and BMT only provides motivation and input to advance the customer's business. Regarding profit-sharing calculations, BMT only determines the percentage of profit distribution, while the customers collectively decide the rest. The method used in this research is qualitative descriptive research with an inductive and categorical mindset. Based on the  results  of  the  research  conducted,  it  can  be  analyzed  that  the  Musyarakah  financing  at  BMT

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
Fadhilah Santosa is not fully in line with the fatwa issued by DSN-MUI. This is evident in the issues related to capital and loss-sharing.
Keywords: Implementation, Musyarakah, BMT, Fadhilah Sentosa, Bekonang
Abstrak: Kerjasama kedua belah pihak antara nasabah dengan pemilik modal yakni Baitul Maal Wat Tamwil  atau  BMT  merupakan  kerjasama  yang  diperbolehkan  oleh  Allah  SWT  selama  didalam kerjasama  tersebut  tidak  berbuat  dzalim  kepada  salah  satu  pihak.  Musyarakah  sendiri  merupakan suatu akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan  kontribusi  dan  serta  keuntungannya  dibagi  rata  dan  risikopun  ditanggung  Bersama sesuai  dengan  kesepakatan  pihak-pihak  yang  melakukan  kerja  sama.  Dalam  penelitian  ini  dapat dianalisis bahwa musyarakah yang dipraktekkan di BMT Fadhilah Santosa adalah sistem manajemen sepenuhnya  dilakukan  oleh  nasabah,  pihak  BMT  hanya  memberikan  motivasi  dan  masukan  dalam memajukan usaha nasabah. Mengenai perhitungan bagi hasilnya BMT hanya menentukan prosentase pembagian  keuntungannya  saja  dan  keseluruhannya  pihak  nasabah  yang  menentukan.  Adapun metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif dan kategorisasi. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  pembiayaan  musyarakah  di  BMT  Fadhilah  Sentosa  belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Indikasi tersebut terlihat dalam permasalahan modal dan tanggungan kerugian.
Keywords: Implementasi, Musyarakah, BMT, Fadhilah Sentosa,, Bekonang

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  usaha  dalam  berbagai  sektor  industri  belakangan  ini seakan tidak pernah pupus dengan adanya pergeseran zaman, sama halnya dengan industri  perbankan  yang  tidak  jauh  berbeda  tingkat  perkembangannya. Perkembangan ini ditunjukkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk,  prinsip  sistim  operasionalnya,  serta  pergeseran  paradigma  dan perkembangan    berbasis  syariah  yang  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistim perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip  syariah  mendapatkan  respon  positif  dari  pemerintah  Indonesia. Keberhasilan  sistim  keuangan  yang  menggunakan  prinsip  syariah  hingga  saat  ini tidak  semata-mata  hanya  karena  adanya  dukungan  daripemerintah  tetapi  juga didukung oleh kualitas dan pelayananyang diberikan oleh lembaga tersebut.
Perkembangan  dunia  usaha  dalam  berbagai  sektor  industry  belakangan  ini seakan tidak pernah pupus dengan adanya pergeseran zaman, sama halnya dengan industri  perbankan  yang  tidak  jauh  berbeda  tingkat  perkembangannya. Perkembangan ini ditunjukkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip sistim operasionalnya,serta pergeseran paradigma dan perkembangan    berbasis  syariah  yang  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistim perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip  syariah  mendapatkan  respon  positif  dari  pemerintah  Indonesia. Keberhasilan  sistim  keuangan  yang  menggunakan  prinsip  syariah  hingga  saat  ini tidak  semata-mata  hanya  karena  adanya  dukungan  daripemerintah  tetapi  juga didukung oleh kualitas dan pelayananyang diberikan oleh lembaga tersebut.
Akad  musyarakah  merupakan  akad  kerjasama  antara  kedua  pihak  yang melakukan  usaha  dengan  tujuan  memiliki  usaha  bersama.  Akad  musyarakah  ini

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
memiliki kelebihan yaitu dimana masing–masing investor sama–sama memiliki hak atas suatu asset atau usaha yang telah menjadi bagian dari objek perjanjian.
Al-Musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  dalam menjalankan  suatu  usaha  atau  proyek  tertentu,  dengan  masing-masing  pihak menyetorkan  modal  sesuai  dengan  kesepakatan  dan  diberikan  bagi  hasil  usaha bersama  sebanding  dengan  pembiayaannya,  untuk  kesepakatan  bersama. Musyarakah atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Syirkah  Musyarakah  adalah  kegiatan perkumpulan  untuk  melakukan  upaya  bersama  di  antara  para  pihak  terkait. Di Al Musyarakah, bank tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga sebagai mitra  bisnis  atau  mitra  usaha.  Oleh  karena  itu,  bukan  hubungan  kreditur-debitur seperti bank konvensional. Belakangan, kata musyarakah diambil dari bahasa Arab yang artinya campur aduk. Dengan kata lain, syirkah adalah pencampuran dua bagian atau lebih sehingga yang satu tidak dapat dibedakan dari yang lain. Dalam syirkah atau musyarakah ini, dua atau lebih mitra memberikan dana atau berinvestasi dalam pengoperasian bisnis. Kinerja mitra usaha syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.
Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak ataupun lebih untuk suatu  usaha  dimana  masing–masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan risiko  dan  keuntungan  akan  ditanggung  bersama  sesuai  kesepakatan  kedua  belah pihak.  Didalam  kerjasama  ini  kedua  belah  pihak  diperbolehkan  memberikan kontribusi  baik  berupa  dana,  properti,  barang  dagangan peralatan  maupun barang lainnya  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  Ascarya  (2011)  menjelaskan  tentang pembiayaan  musyarakah  yaitu  kerjasama  yangà  terdapat  dua  orang  ataupun  lebih yang  bekerja  sama  sebagai  mitra  usaha  dalam  bisnis.  Masing–masing  pihak  ikut menyertakan  modalnya  serta  ikut  mengelola  usaha  tersebut.  Keuntungan  maupun kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.
Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah, yaitu:
1. Ijab dan Kabul Ijab dan Kabul merupakan  penerimaan dan persetujuan yang harus dinyatakan sengan jelas dalam kontrak mengingat;
1) Penawaran dan permintaan jelas dari tujuan kontrak
2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dibuat
3) Akad di cantumkan secara tertulis
2. Pihak yang Berserikat
1) Kompeten
2) Pendanaan kontraktual dan operasi atau bisnis
3) Memiliki  hak  untuk  menjalankan  bisnis  yang  didanai  atau  memberi  kuasa kepada mitra untuk menjalankan bisnis tersebut
4) Tidak diperbolehkan menggunakan dana untuk keuntungan pribadi
3. Objek Akad
1) Modal
a) Modal  dapat  berupa  uang  tunai  atau  barang  berharga,  jika  modal  ada namun berupa harta, maka harta tersebut harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing sekutut sebelum mengadakan akad.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
b) Modal ataupun dan tidak boleh dipinjamkan atau dialihkan kepada pihak ketiga
c) Lembaga  keuangan  islam,  dalam  hal  ini  BMT  tidak  diwajibkan  untuk meminta agunan, tetapi BMT dapat meminta agunan dari pelanggan atau mitra bisnisnya untuk menghindari gagal bayar
2) Kerja
a) Pembagian kerja dapat digabungkan dengan pembagian kerja yang tidak harus  sama.  Atau,  satu  mitra  mempekerjakan  mitra  kerja  lain  untuk menjalankan bisnis
b) Kedudukan  masing-masing  mitra  harus  ditentukan  dan  dituang  dalam kontrak
c) Keuntungan atau kerugian
d) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan
e) Bagi hasil harus jelas dan dinyatakan dalam kontrak. Segala kerugian yang timbul  menjadi  tanggungan  masing-masing  mitra  sebanding  dengan modal yang ditanamkan.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  penelitian  ini  membutuhkan  data-data  yang  akurat sebagai bagian dari pemecahan suatu masalah atau menjadi jawaban atas  apa yang akan dibahas. Dalam sebuah penelitian ada kaitannya dengan Analisa yang dilakukan secara  sistematis,  metodelogis,  bahkan  juga  dapat  konsisten.  Dalam  hal  ini  ada berbagai  pengertian  yang  pertama  ialah  sistematis  yaitu  berarti  sesuai  aturan  atau dapat dengan cara tertentu, Metodologis yaitu merupakan Sebagian dari metode atau cara  yang  dilakukan  dalam  sebuah  penelitian,  kemudian  konsisten  berarti  tidak melanggar hal hal yang bertentangan dengan napa yang diteliti atau selalu konsisten dalam  membuat  penelitian  yang  dibahas  dalam  suatu  kerangka  penelitian. Penyusunan Penelitian yang berjudul:
Analisis
Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang. Memerlukan data yang Akurat  dan  terpercaya.Data  Data  tersebut  akan  diperoleh  dari  Langkah  Langkah dibawah ini:

## Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan atau field research,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  atau  pada  responden 25.Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT FADHILAH SENTOSA.

## Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis.  Pengertian  deskriptif  yaitu  metode yang  bertumpu  pada  pencarian  fakta  –  fakta  dengan  interprestasi  yang  tepat, sehingga  pembahasan  dan  gambaran  menjadi  sangat  jelas  dan  detail.  Sedangkan amalisis adalah cara yang digunakan untuk mengurai dan menganalisa data dengan cermat,  tepat  juga  terarah.Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  Analisis  Mengenai Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kurangnya  Minat  Nasabah  Terhadap Pembiayaan Musyarakah.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang

## Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:
1) Data Primer
Data  primer  merupakan  data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian.Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara pada nasabah dan pegawai KSPPS BMT FADHILAH SENTOSA    tentang  analisis  mengenai  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan  musyarakah.
2) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang bukan berasal dari sumber pertama dari  suatu  informasi  untuk  memperoleh  data  ataupun  informasi  dari  masalah yang  diteliti.  Penelitian  ini  dikenal  juga  dengan  penelitian  yang  menggunakan studi  kepustakaan  dan  biasanya  digunakan  oleh  para  peneliti  yang  menganut paham  pendekatan.Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  informasi  lain untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan judul analisis faktor–faktor yang mempengaruhi kurangnya minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah.

## Metode Pengumpulan Data
Untuk meperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara berikut:
- Metode  Interview.  Metode  interview  menurut  Kartini  Kartono  adalah  suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan yaitu berbincang dengan dua orang atau lebih. Jadi teknik interview dapat disimpulkan sebagai alat pengumpul data dengan jawaban secara langsung dengan  sampel  yang  telah  ditentukan  sebagairesponden.  Interview  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interview bebas yang terpimpin atau dapat dikatakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tidak terpimpin. Dalam interview bebas terpimpin yang digunakan pewawancara (peneliti) telah menyiapkan pertanyaan yang berupa garis besarnya suatu permasalahan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai faktor–faktor yang ditentukan sebagai responden.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah struktur BMT Fadhilah Sentosa
Gambar 1. Struktur BMT Fadhilah Sentosa
Tabel 1. Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Fadhilah Sentosa
Tentang  Produk  Simpanan  (Lending)  dan  Pembiayaan  (Funding)  di  KSPPS BMT Fadhilah sentosa, dapat disimpulkan bahwa BMT Fadhilah sentosa mempunyai
No Kategori Produk Nama Produk Keterangan 1. Simpanan Simpanan Waidah Titipan  murni,  individu  atau badan hukum yang harus diajga dan  dikembalikan  pada  pemilik dalam jangka waktu yang disepakati. Simpanan Mudharabah Mutlaqah Kerjasama  dua  pihak  dimana pihak  pertama  menyediakan modal,  sedangkan  pihak  kedua menjadi pengelola, dan keuntungan  dibagi  menurut kesepakaran  yang  dituangkan dalam kontrak. 2. Pinjaman Murabahah Center Pembiayaan dengan skema murabahah  pada  BMT  Fadhilah bertujuan untuk pengadaan barang konsumtif dan produktif lainnya.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
dua produk simpanan (lending) yaitu simpanan wadiah dan mudharabah mutlaqah dengan  menggunakan  akad  wadiah  dan  mudharabah  mutlaqah,  dan  lima  produk pembiayaan  (funding)  dengan  menggunakan  akad  murabahah,musyarakah,  ijarah dan mudarabah.

## Proses Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah
1. Pembiayaan Musyarakah
1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyediakan modal untuk usaha bersama, sebagai berikut:
a. Modal pihak satu sebesar kesepakatan yang telah disetujui dalam akad dari total modal yang dibutuhkan, diberikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan musyarakah.
b. Modal pihak II dengan nominal yang telah disepakati dalam akad atau dari total modal yang dibutuhkan. Total modal yang dibutuhkan sebesar yang telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Untuk  dikelola  pihak  1  sebagai bentuk usaha bersama.
2) Jangka  waktu  kerja  sama  usaha  berdasarkan  akad  ini  terhitung  mulai tanggal/bulan/tahun  sesuai  dengan  akad  yang  disepakati.  Sampai  dengan tanggal/bulan/tahun sesuai dengan akad yang disepakati.
3) Pihak  II  tidak  dapat  melakukan  pengalihan  usaha  dengan  cara  apapun, termasuk  penggabungan,  konsolidasi  dan  atau  akuisisi  dengan  pihak  lain kecuali hanya jika pihak 1 menyetujui pengalihan usaha tersebut.
4) Pihak II wajib melakukan pembukuan usaha serta pengarsipan bukti transaksi bersama sesuai format yang diarsipkan sesuai oleh pihak 1, dan pihak 11 wajib melakukan  pembukuan  tersebut  dengan  penuh  kejujuran,  transparan,  dan bertanggung  jawab  tanpa  ada  manipulasi  data,  penipuan,  penggelapan  atau hal-hal lain yang pokoknya adalah hal yang buruk, melanggar hukum dan atau syariat islam.
5) Pihak  1  berhak  untuk  melakukan  pemeriksaan/audit  pembukuan,  bukti transaksi, serta segala hal yang ada pokoknya dipandang perlu terkait dengan usaha bersama yang dijalankan.
6) Pembukuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (5)  wajib  disampaikan  oleh pihak II kepada pihak 1 manakala dibutuhkan oleh pihak 1, serta pada akhir pelaksanaan pekerjaan/kerja sama musyarakah.
2. Pecairan Dana
Pasal 2 mengenai pencairan dana, sebagai berikut:
1) Pencairan danna pembiayaan dapat dilaksanakan oleh pihak II setelah pihak II  menyerahkan    dokumen-dokumen  yang  diperlukan  oleh  pihak  1  untuk diverifikasi oleh pihak 1.
2) Atas kewajiban penyerahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak 1,  pihak  1  menerbitkan  tanda  bukti  penerimaan  dokumen  untuk  diserahkan kepada pihak II, pada hari yang sama dengan diterbitkannya hasil  verifikasi dokumen  sebagaimana  dokumen  diatur  pada  ayat  (4),  dan  hasil  verifikasi tersebut menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin

## Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
3) Tanda bukti penerimaan dokumen adalah bukti yang sah untuk melakukan pencairan dana.
3. Dalam Hal Usaha Mengalami Impas
1) Impas  dihitung  per  bulan/pada  akhir  masa  pembiayaan,  berdasarkan pembukuan yang disampaikan oleh pihak II kepada pihak 1 berdasarkan akad ini.
2) Selama belum dilakukan pemenuhan kewajiban pihak II, berupa pembayaran hak pihak 1 secara penuh oleh pihak II kepada pihak 1, maka pokok pembiayaan, baik  keseluruhan  maupun  sebagian,  tetap  dianggap  sebagai  piutang  piak  II kepada pihak 1.
4. Dalam Hal Usaha Bersama Mengalami Kerugian
1) Kerugian  dihitung  per  bulan/pada  akhir  masa  pembiayaan,  berdasarkan pembukuan yang disampaikan oleh pihak II kepada pihak 1 berdasarkan akad ini.
2) Pembagian kerugian dilaksanakan sesuai dengan akad ini.
3) Selama belum dilakukan pemenuhan kewajiban pihak II, berupa pembayaran hak pihak 1 secara penuh oleh pihak II kepada pihak 1, maka pokok pembiayaan, baik  keseluruhan  maupun  sebagian, tetap  dianggap  sebagai  piutang  pihak  II kepada pihak 1.
4) Dalam  hal  usaha  pihak  II  mengalami  kerugian,  maka  ditentukan,  sebagai berikut:
a. Pihak II menyampaikan kerugian usahanya dalam laporan kerugian usaha, disertai bukti-bukti transaksi.
b. Kerugian dinyatakan dalam angka, yang ditentukan berdasarkan kegiatan usaha selama 1 (satu) bulan berlaku, berdasarkan periode pelaporan usaha bulanan yang sedang berjalan.
5. Cara Pembayaran Piutang
1) Pihak II wajib membayar kembali piutang di Kantor pihak 1 yang beralamat dalam kesepakatan yang tertulis pada akad selambatlambatnya tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada tiap bulannya.
2) Apabila  tanggal  pembayaran  jatuh  pada  hari  libur,  maka  pembayaran angsuran dibayar pada hari kerja sebelumnya.
3) Apabila karena suatu hal, pihak 1 terpaksa melakukan penagihan ke tempat pihak  kedua,  maka  akan  dikenakan  biaya  tagihan  sebesar  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak setiap kali penagihan.
6. Jaminan/Agunan
1) Untuk  menjamin  keamanan  dan  terpenuhinya  akad  serta  menghindarkan dari moral  hazard yang  dapat  membahayakan  keberlangsungan  usaha bersama,  sebagaimana  tujuan  akad  ini,  serta  agar  pihak  II  tidak  melanggar kesepakatan ini, maka pihak II menyerahkan jaminan berupa jaminan yang telah  disepakati  dimana  lokasi  tersebut  adalah  lokasi  yang  telah  disepakati

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
kedua belah pihak dan tertulis dalam akad kepada pihak 1.
2) Pihak 1 dan pihak II berkewajiban untuk memelihara objek jaminan tersebut serta bukti-bukti kepemilikan atau hak lainnya yang melekat padanya dengan kemampuan terbaiknya, ia akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk  memelihara  dan  memperbaiki  Objek  atas  biaya  dan  tanggung  jawab Pihak II sendiri, dan membayar pajak, dan biaya terkait lainnya.
3) Pihak 1 dan Pihak II tidak berhak untuk mendapatkan Kembali agunan dan tidak  boleh  mengganggu,  mengelola  atau  menjual  agunan  dengan  cara apapun  atau  mengalihkannya  kepada  pihak  lain  tanpa  persetujuan  tertulis sebelumnya dari Pihak 1.
7. Sanksi
1) Setiap  dokumen,  bukti  hak  milik  atau  hak  jaminan  lainnya  atau  barang dan/atau  dokumen  dan/atau  pernyataan  lain  yang  dibuat  oleh  Pihak  II sehubungan  dengan  Perjanjian  ini  tidak  benar  atau  ditemukan  tidak  akurat. Pihak  II  wajib  mengembalikannya,  tidak  ada  pendanaan  tersebut  atau pengembalian dana penuh kepada pihak I.
2) Pengembalian  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (4)  tidak  mengurangi  atau tidak  menghapuskan  hak  pihak  1  untuk  menempuh  proses  hukum  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Keadaan Memaksa
1) Keadaan memaksa adalah:
a. Bencana  alam  gunung  meletus,  gempa  bumi,  dan  tsunami  yang mengakibatkan  tidak  dapatnya  berjalan  usaha  dan  lembaga  para  pihak dalam mengelolanya.
b. Peraturan  perundang-undangan  dan  atau  kebijakan  pemerintah  yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh isi akad ini.
2) Dalam  hal  terjadi  keadaan  memaksa  sebagaimana  diatur  pada  ayat (1), sebagian atau seluruh kewajiban yang menjadi kewajiban salah satu pihak yang  mengalami  keadaan  darurat  dapat  tidak  dilaksanakan  berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
9. Addendum Kedua  belah  pihak  telah  bersepakat  bahwa  segala  sesuatu  yang belum  diatur  dalam  akad  ini  akad  diatur  dalam  adendum  (Akad Tambahan)  yang  akan  dibuat  dan  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan dengan akad ini.
10. Penyelesaian Perselilsihan
1) Dalam  hal  terjadi  perselisihan  atau  sengketa  dalam  pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin

## Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
2) Dalam  hal  musyawarah  yang  dilaksanakan  sebagaimana  ditentukan pada  ayat  (1)  tidak  mencapai  mufakat,  maka  dengan  ini  para  pihak menyepakati  untuk  menyelesaikan  sengketa  pada  Pengadilan  Agama Sukoharjo.
Adapun prosedur peminjaman modal, diantaranya:
1) Mengisi  form  pengajuan  permohonan  pembiayaan  dengan  melengkapi persyaratan,
2) Pengajuan yang sudah diterima oleh CS akan disampaikan kepada marketing untuk  dilengkapi  dengan  form  komite,  dan  akan  dibahas  di  forum  komite marketing untuk penentuan di Acc atau tidaknya pengajuan,
3) Jika  sudah  di  Acc  berkas  diserahkan  di  bagian  akad  pembiayaan  untuk dibuatkan akad dan dijadwalkan pencairannya,
4) Anggota  yang  sudah  dikonfirmasi  pencairan,  datang  ke  BMT  dengan membawa jaminan asli, KTP, dan uang administrasi untuk pencocokan saat proses penandatanganan akad pembiayaan,
5) Uang yang dicairkan bisa diambil di bagian teller.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:  Terkait  proses  pembiayaan  musyarakah,  mengungkapkan  bahwa  calon nasabah harus terlebih dahulu mengajukan pinjaman kepada BMT Fadilah sentosa. Calon  nasabah  harus  datang  langsung  ke  BMT  Fadilah  Sentosa  untuk  mengisi formulir  permohonan  pinjaman  dan  melampirkan  dokumen  persyaratan  pada formulir  permohonan  pembiayaan  musyarakah.  Setelah  itu,  BMT  Fadhilah sentosa akan  mengadakan  diskusi  dengan  manager  dan  staff  pembiayaan  BMT mewawancarai  calon  nasabah  untuk  mengetahui  minatnya  dengan  tujuan  untuk mengetahui  keinginan  anggota  pembiayaan  dan  menilai  kemampuannya  dalam memenuhi  kewajibannya  kepada  BMT  Fadilah  Sentosa  Adapun  terkait  dengan hambatan pembiayaan musyarakah yaitu, pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain, anggota wajib menyerahkan laporan setiap bulan, dan pengikat jaminan yang lemah.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa . PT Gramedia Pustaka Utama.
Irwan Maulana. (2022). Analysis of the Causes of People Not Choosing Islamic Banks: Research  on  Gabuswetan  Village  Communities,  Indramayu  Regency. ORGANIZE:  Journal  of  Economics,  Management  and  Finance , 1 (1),  29–36. https://doi.org/10.58355/organize.v1i1.5
Ismail. (2011). Perbankan Syariah . Prenadamedia Group.
Kasmir. (2001). Manajemen Perbankan . PT Raja Grafindo Persada.
Muhammad.  (n.d.). Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah .  UNIT  PENERBIT  DAN PERCETAKAN AMP YKPN.

## Aulia Azka Maulana, Muthoifin
Analisis Musyarakah Dan Implementasinya Di BMT Fadhilah Sentosa Bekonang
Muhammad.  (2002). Lembaga-Lembaga  Keuangan  Umat  Kontemporer .  UII Press.
Muhammad  Syafi’i  Antonio.  (2001). Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Gema Insani Press.
Rani Mariana and Mohamad Anton Athoillah (2023) “ Tracking the Implementation of Hybrid Contract Transactions in Islamic Banking Products in Indonesia”, al-
Afkar, Journal For Islamic
Studies , 6(3), pp. 592–610. doi:
10.31943/afkarjournal.v6i3.695.
Ridwan  Muhammad.  (2005). Manajemen  Baitul  Maal  Wattamwil  (BMT) .  UII Press.
Salsabila  Apriliah  Koswara,  &  Muhammad  Al  Mighwar.  (2023).  Application  Of Amanah Value To Payment Products At Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Moh. Toha. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal , 1 (1), 9–16. https://doi.org/10.61166/fadilah.v1i1.2
Sharifah. (2023). Strategy Marketing In Increase Amount Customer Financing Bank
Sharia In  Indramayu. Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law , 1 (1), 37–47. https://doi.org/10.61166/arfa.v1i1.5 Widiyanto,  D.  (2016). BMT  dan  praktik  dan  kasus .  Rajawali  Pers. Brosur BMT