## ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GOOD PUBLIC GOVERNANCE AND ORGANIZATIONAL VALUES ON THE PERFORMANCE OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS
ANALISIS PENGARUH GOOD PUBLIC GOVERNANCE DAN NILAI ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Oktavianto Nugraha Pratama 1 , Titik Aryati 2* Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti 1.2 oktaviantonp@gmail.com 1 , titik.aryati@trisakti.ac.id 2

## ABSTRACT
This study discusses the impact of Good Public Governance and Organizational Values on the Performance of Public Sector Organizations. This study aims to test and analyze the relationship between Good Public Governance  and  Organizational  Values  on  the  Performance  of  Public  Sector  Organizations  at  the Directorate General of Customs and Excise. This study is included in quantitative descriptive research using cross-section data obtained through questionnaires. The sample used in this study was 105 employees of the Directorate General of Customs and Excise from various position groups, ages and years of service. Testing the data in this study uses the multiple linear regression analysis method by implementing classical assumption tests and hypothesis testing. The results of this study show that the Good Public Governance variable has a positive effect on the Performance of Public Sector Organizations and the Organizational Values variable has a positive effect on the Performance of Public Sector Organizations.
Keywords: Agency  Theory,  Good  Public  Governance,  Organizational  Values,  Performance  of  Public Sector Organization

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas terkait dengan pengaruh Good Public Governance dan Nilai Organisasi terhadap Kinerja  Organisasi  Sektor  Publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  adanya hubungan antara Good Public Governance dan Nilai Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data cross-section yang diperoleh melalui kuisioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari berbagai kelompok jabatan, usia, dan masa kerja. Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan pelaksanaan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Good Public Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dan variabel Nilai Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik.
Kata  kunci: Teori  Keagenan, Good  Public  Governance ,  Nilai  Organisasi,  Kinerja  Organisasi  Sektor Publik

## PENDAHULUAN
Tercapainya  kesejahteraan  suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar tingkat korupsi yang terjadi pada negara tersebut  (Ghofar  et  al.,  2020). Berdasarkan  data World  Bank melalui Country  Policy  and  Institutional
Assessment (CPIA), transparancy, accountability,  and  corruption  in  the public  sector  rating, menunjukkan adanya  tren  yang  positif  pada  tahun 2017-2021,  dengan  skor  tahun  pada 2017-2019 sebesar 2,8 dan tahun 2020-
2021  sebesar  2,9  (World  Bank  Group, 2021). Kenaikan skor CPIA  tersebut,  menggambarkan bahwa tingkat transparansi, akuntabilitas,  dan  pengendalian  korupsi yang dilakukan oleh berbagai pemerintah  di  dunia,  secara  global mengalami perbaikan. Di  Indonesia,  rendahnya  tingkat pengendalian  korupsi  masih  menjadi permasalahan yang serius hingga saat ini (Wijayanti & Kasim, 2022). Kemampuan pemerintah dalam mengendalikan  korupsi  diukur  melalui
Corruption  Perception  Index (CPI). Berdasarkan data survei CPI tahun 2022, Indonesia  menduduki  peringkat  ke-110 dari  180  negara  dengan  perolehan  skor CPI  sebesar  34  atau  turun  empat    poin dari  tahun  2021  sebesar  38  seseuai dengan  Gambar  1  di  bawah.  Kondisi tersebut  menggambarkan  bahwa  masih rendahnya tingkat pengendalian korupsi di Indonesia (Transparancy International Indonesia, 2023).
Gambar 1. Skor CPI dan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2019, 2020, dan 2022 Sumber: data diolah dari www.ti.or.id dan www.kemenkeu.go.id
Selain  itu,  berdasarkan  data  yang dimuat  oleh Indonesia  Corruption Watch Tahun  2023,  data  kasus  korupsi yang  ditangani  oleh  Aparat  Penegak Hukum di Indonesia cenderung mengalami  kenaikan  pada  5  tahun terakhir, dengan jumlah kasus terbanyak pada tahun 2022 sebanyak 1.396 kasus, sesuai dengan Gambar 2.
Gambar 2. Jumlah Kasus Korupsi di
Indonesia Periode 2018-2022
Sumber: Dicky Anandya, Lalola Easter,
Indonesia Corruption Watch, 2023 Emanuel & Qijun (2019) menjelaskan  bahwa  rendahnya  tingkat pengendalian korupsi pada suatu negara
dapat  berakibat  pada  menurunnya kinerja  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan publik. Gambar 1 menjelaskan bahwa tingkat pengendalian korupsi di Indonesia yang diukur dalam CPI, mengalami penurunan  skor  secara  konsisten  dari tahun  2019-2022.  Sedangkan,  capaian kinerja  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian  Keuangan  mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 memperoleh nilai  sebesar  107,75  persen  (CPI  2019 sebesar  40),  tahun  2020  mengalami penurunan  sebesar  -5,29  persen  dari tahun  sebelumnya  (CPI  2020  sebesar 37),  dan  mengalami  peningkatan kembali  pada  tahun  2022  dengan  nilai sebesar 109,43 persen (CPI 2022 sebesar 34).  Berdasarkan  data  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  naik  dan  turunnya kinerja pemerintah ternyata tidak hanya berdasarkan pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan tingkat  korupsi  yang  terjadi,  namun terdapat faktor lain yang mempengaruhi
(Mardiasmo, 2009).
Talbot (2010) menjelaskan bahwa faktor  lain  yang  berperan  dalam perbaikan  kinerja  suatu  organisasi adalah  budaya  organisasi.  Budaya organisasi  merupakan  nilai-nilai  dan kondisi  yang  dijadikan  sebagai  acuan dalam  menjalankan  organisasi  untuk mencapai tujuan strategisnya (Hoque et al.,  2013).  Peningkatan  pemahaman mengenai  nilai  pada  organisasi  sektor publik dapat bermanfaat dalam mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dari  tujuan  program  reformasi  yang dilakukan  (Bradley  &  Lisa,  2000). Kementerian Keuangan, (2011) menjelaskan  bahwa  nilai  integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan merupakan nilai organisasi yang penting dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi. Nilai  integritas  mencerminkan  sikap aparatur negara yang bertugas senantiasa 40 37
34 107,75 102,46
109,43
0 200 2019
2020 2022 Corruption Perception Index (CPI) dan Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan Corruption Perception Index (CPI) 0 2000 2018 2019 2020 2021 2022 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Periode 2018-2022
Jumlah Kasus Korupsi Jumlah Tersangka
menjunjung  tinggi  kejujuran  dan bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku.  Profesionalisme  merupakan nilai  yang  ditanamkan  bagi  jajaran pemerintah dalam bekerja dan menyelesaikan  tugas  dan  tanggung jawab  sesuai  dengan  kompetensi  yang dimiliki.  Sinergi  adalah  sikap  untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang  efektif  diantara  aparatur  negara dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi dalam  memberikan  layanan  publik kepada  masyarakat.  Pelayanan  adalah nilai  yang  ditanamkan  kepada  aparatur negara  dalam  memberikan  layanan kepada masyarakat dengan mengedepankan layanan yang tepat dan transparan. Kesempurnaan adalah bentuk  perbaikan  terus  menerus  yang dilakukan  oleh  aparatur  negara  dalam memberikan  layanan  publik  yang semakin baik kepada masyarakat dengan mengembangkan inovasi yang berkelanjutan.
Gambar 3. Capaian Nilai Kinerja Unit Eselon I Kementerian Keuangan Tahun 2018-2022 Sumber: data diolah dari
https://www.kemenkeu.go.id/eselon-1 , skala 0-120% Kementerian Keuangan merupakan  salah  satu  organisasi  sektor publik  yang  telah  menerapkan Good Governance (Kementerian  Keuangan, 2019)  dan  nilai  organisasi  (Ikawati, 2013) dalam menyelenggarakan pelayanan  publik.  Gambar  3  di  atas menunjukkan  capaian  kinerja  unit Eselon I di Kementerian Keuangan pada tahun  2018-2022.  Berdasarkan  data tersebut, terdapat kenaikan dan
penurunan  capaian  kinerja  di  masing- masing  unit  Eselon  I  setiap  tahunnya. Namun,  jika  ditinjau  secara  linear, terdapat  tren  yang  positif  terhadap peningkatan  nilai  kinerja  organisasi, salah  satunya  pada  unit  Eselon  I Direktorat  Jenderal  Bea  dan    Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit Eselon I di  Kementerian  Keuangan  yang  telah menerapkan Good  Public  Governance melalui  program  reformasi  birokrasi berdasarkan pada PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman  Umum  Reformasi  Birokrasi yang  relevan  dengan  penerapan Good Governance .  Serta  menerapkan  nilai organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan KMK Nomor 312/KMK.01/2011  tentang  Nilai-Nilai Kementerian  Keuangan.  Meningkatnya kinerja organisasi DJBC dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan hasil dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran
DJBC dengan memperhatikan penerapan prinsip Good  Public  Governance dan nilai organisasi kementerian keuangan.
Beberapa  penelitian  terdahulu menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara Good  Governance dan  nilai organisasi  terhadap  kinerja  organisasi sektor publik. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhanifah dan Setyaningrum (2021) menjelaskan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara penerapan  prinsip Good  Governance terhadap Goverment  Performa  Index (GPI)  pada  birokrasi  kementerian  di Indonesia  pada  tahun  2015-2018. Penelitian  tersebut  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Elmasry &  Bakri  (2019),  yang  menyatakan bahwa  terdapat  pengaruh  positif  antara implementasi Good Governance terhadap  kinerja  sektor  publik  di
110,21% 110% 115% 114% 112% 80,00% 100,00% 120,00% 2018 2019 2020 2021 2022 Capaian Nilai Kinerja Unit Eselon I Kementerian Keuangan SETJEN
DJP DJBC DJA
DJPb Linear (DJBC)
Palestina, terutama pada aspek transformasi  kepemimpinan.  Penelitian lainnya  yang  dilakukan  oleh  Chien  & Thanh  (2022)  menyimpulkan  bahwa penerapan Good Governance di pemerintahan  Vietnam,  berpengaruh positif  terhadap  kinerja  pemerintah Vietnam.  Penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh Wakamatsu et al., (2013) menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah  Brazil  selaku  organisasi sektor  publik  dapat  berkembang  dan berubah  ke  arah  yang  lebih  baik  ketika para  aparatur  pemerintah  memahami nilai  organisasi  yang  tertanam  pada institusi  mereka  (Wakamatsu  et  al., 2013).
Namun  terdapat  perbedaan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jatmiko dan Lestiawan (2016) mengenai pengaruh  prinsip Good  Governance terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa  implementasi  prinsip Good Governance tidak semuanya berpengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  daerah  selaku  pelayan publik. Terdapat lima variabel independen  dalam  penelitian  tersebut, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keadilan, dan responsibilitas dengan variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  menjelaskan bahwa prinsip keadilan dan responsibilitas  saja  yang  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kinerja pemerintah  daerah.  Sedangkan  untuk prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  serta partisipasi publik, masing-masing variabel tersebut tidak memiliki pengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Berdasarkan  latar  belakang  dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nurhanifah & Setyaningrum (2021), Elmasry & Bakri (2019),  Chien  &  Thanh  (2022),  dan
Wakamatsu et.al., (2013), serta Jatmiko &  Lestiawan  (2016)  terkait  dengan pengaruh Good  Governance dan  nilai organisasi  terhadap  kinerja  organisasi sektor  publik  yang  terdapat  perbedaan hasil  penelitian.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  dimaksudkan  untuk menguji efektivitas pengaruh  penerapan prinsip Good  Public  Governance dan nilai organisasi terhadap kinerja organisasi  sektor  publik  di  Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan  yang  transparan  dan berkualitas  dengan  judul  penelitian “Analisis  Pengaruh Good  Public Governance dan  Nilai  Organisasi terhadap  Kinerja  Organisasi  Sektor Publik”.
LANDASAN TEORI Teori Keagenan ( Agency Theory ) Jensen  &  Meckling  (1976) mengembangkan  teori  keagenan  atau dikenal  sebagai agency  theory yang menjelaskan  bahwa  terdapat  hubungan diantara principals (pemilik saham) dan agents (komisaris dan direksi). Teori ini menjelaskan  bahwa principals selaku pemilik  organisasi  membayar agents untuk melakukan tugas dan fungsi dalam mencapai  tujuan  organisasi. Principals memberikan  kuasanya  kepada agents untuk mengoperasikan organisasi hingga tercapainya  tujuan  organisasi  yang diharapkan  oleh principals (Clark, 2004).
Daily  et  al.,  (2003)  menjelaskan terdapat dua faktor yang menggambarkan agency theory yaitu (i) teori  ini  secara  konseptual  sangat sederhana  dimana  hanya  membagi  dua pihak  yang  berkaitan  yaitu principals dan agents dan (ii) adanya potensi para agents baik  komisaris  maupun  direksi untuk berperilaku self-interested.
Gambar 4. Model Agency Theory
Hubungan antara Principles dan

## Agents
Sumber: (Abdullah & Valentine, 2009) Di  Indonesia,  hubungan  antara pemerintah  dan  rakyat  dalam  teori keagenan  pada  sektor  publik  diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  1945,  disebutkan  bahwa “ kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang  Dasar ”  merupakan  dasar hukum pertanggungjawaban pemerintah baik  legislatif  maupun  eksekutif  selaku agents kepada  rakyat  Indonesia  selaku
principals (Nuh, 2012). Komite Nasional Kebijakan Governansi, (2022) menjelaskan  bahwa  rakyat  selaku principals memberikan  wewenangnya kepada  Pemerintah  (Presiden)  dan  para anggota dewan (DPR, DPRD, dan DPD) melalui pemilihan umum untuk mengelola  dan  mengatur  sumber  daya publik  melalui  kekuasaan  negara. Eksekutif sebagai agents akan diimbangi oleh  peran  anggota  dewan  sebagai representasi dari rakyat.
Gambar 5. Hubungan Keagenan dalam Pemerintahan Indonesia Sumber: Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2022

## Teori Budaya Organisasi
Amstrong  (2009)  menjelaskan bahwa  budaya  organisasi  merupakan norma,  nilai,  keyakinan,  asumsi,  dan sikap  yang  menggambarkan  perilaku seseorang  maupun  kelompok  yang berada  dalam  suatu  organisasi.  Chan- Serafin et al., (2013) menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan kunci dari semua pengembangan yang terjadi pada suatu organisasi, yang mengatur mengenai  filosofi  dan  cara  pandang organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Penelitian yang dilakukan oleh Assouad
&  Parboteeth  (2016),  menjelaskan bahwa pemahaman atas budaya organisasi  berdampak  pada  organisasi itu  sendiri  dan  manusia  yang  berada  di dalamnya dalam melakukan inovasi dan perbaikan.
Good Governance Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), (2004) mendefinisikan Good Governance sebagai struktur yang secara spesifik  mendistribusikan  hak  dan kewajiban  dari  berbagai  pihak  pada suatu  organisasi  dan  juga  merupakan acuan  dalam  menentukan  tujuan organisasi  dan  kinerja  pengawasan.
Good Governance
merupakan serangkaian  tahapan,  sistem,  dan seperangkat  peraturan  yang  mengatur hubungan  antara  berbagai  pihak  yang memiliki  kepentingan  ( stakeholder )
serta bertujuan untuk mengatur hubungan semua pihak dalam mencegah terjadinya  kesalahan  yang  signifikan pada  suatu  korporasi  dan  memastikan bahwa  kesalahan  yang  terjadi  dapat diperbaiki  secepat  mungkin  (Arafat, 2008). Mardiasimo, (2009) menyebutkan  bahwa Good  Governance adalah  suatu  konsep  pendekatan  yang bertujuan  pada  pembangunan  sektor publik  oleh  pemerintahan  yang  lebih baik.  Pieris  &  Wiryawan,  (2007)
menjelaskan  bahwa Good  Governance adalah  hukum  dan  aturan,  partisipasi, transparansi,  resposivitas,  keadilan  dan kewajaran, orientasi
konsensus, ,akuntabilitas,  efisiensi  dan  efektivitas, dan visi strategis.
Nilai Organisasi Hofstede  (1990)  dan  Lien  et  al., (2021)  menyampaikan  bahwa  nilai organisasi ( organizational value ) merupakan  nilai  yang  secara  umum diterima, dipegang, dipercayai,
dibagikan, dan dipatuhi bagi setiap pihak ( members )  dalam  suatu  organisasi.
Vveinhardt & Gulbovaitė (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa realisasi nilai individu maupun organisasi  dapat  memberikan  dampak positif  dalam  peningkatan  kepuasan pegawai,  penyesuaian  beban  kerja,  dan peningkatan  kinerja  organisasi.  Wiener (1988) menyampaikan bahwa organisasi yang  memiliki  budaya  dan  nilai organisasi yang kuat, kesadaran pegawai ( members )  terhadap  nilai  organisasi tersebut akan sama, sehingga permasalahan diantara nilai individu dan nilai  organisasi  dapat  diselesaikan. Akdon  (2009)  dan  Murni  (2021) menjelaskan  bahwa  terdapat  lima karakteristik  nilai  organisasi  sebagai berikut (i) merupakan kriteria mengenai kebaikan  dan  kebenaran  yang  diyakini serta  diterapkan  dalam  kehidupan organisasi (ii) merupakan faktor penggerak  perilaku  organisasi  dan mendorong keunggulan karyawan/individu  dalam  organisasi, (iii)  mampu  mengklarifikasi  ekspektasi kinerja mutu, (iv) menghargai pelanggan,  pemasok,  vendor,  dan masyarakat  luas,  dan  (v)  pimpinan organisasi  memberikan  teladan  bagi seluruh  anggota  organisasi.  Sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang  baik,  berkualitas,  bermartabat, terpercaya,  dihormati,  dan  disegani,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  menetapkan  nilai  organisasi Kementerian  Keuangan  sebagai  dasar dan pedoman bagi seluruh organisasi dan pegawai  di  lingkungan  Kementerian Keuangan  dalam  bekerja,  bersikap,  dan melakukan  pengabdian  kepada  negara serta meningkatkan kinerja organisasi.

## Kinerja Organisasi
Ismoyo (2017) menjelaskan bahwa kinerja  adalah  penampilan,  unjuk  kerja atau prestasi. Kinerja dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah  hasil  kerja  perseorangan  dalam suatu  organisasi.  Sedangkan  kinerja organisasi  adalah  totalitas  hasil  kerja yang  dicapai  suatu  organisasi.  Menurut Bastian  (2006)  kinerja  merupakan gambaran  pencapaian  atas  pelaksanaan suatu  kegiatan  dalam  mewujudkan  dan merealisasikan sasaran, tujuan, misi dan visi  organisasi.  Secara  singkat,  kinerja dapat  didefinisikan  sebagai  capaian prestasi  suatu  organisasi  pada  periode tertentu.  Ikatan  Akuntan  Indonesia, (2007)  menjelaskan  bahwa  kinerja merupakan  kemampuan  perusahaan dalam  memanfaatkan  dan  mengelola secara  maksimal  sumber  daya  yang dimiliki.

## Penelitian Terdahulu
Tabel 1. Penelitian Terdahulu
No. Peneliti Tahun Variabel Kesimpulan 1. Setyaningrum et al., 2017 X1 (Good Public Governance),  Y (Tingkat Korupsi) Hasil  penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif antara penerapan Good Public
Governance terhadap korupsi. 2. Wardhani  et al., 2017 X1 (Good Public Governance),  Y (Kinerja Pemerintah Daerah) Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa public governance memiliki pengaruh  positif terhadap  kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi  kualitas penerapan public governance pada pemerintah daerah, maka semakin  tinggi
kualitas  kinerja yang dihasilkan.
3. Nurhanifah dan Setyaningrum 2021 X1 (Good Public Governance),  Y (Good  Performa Index Pemerintah Daerah) Hasil  penelitian ini menunjukkan bahwa public governance memiliki pengaruh  positif terhadap  kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi  kualitas penerapan public governance pada pemerintah daerah, maka semakin  tinggi kualitas  kinerja yang dihasilkan. 4. Chien dan Thanh 2022 X1 (Good Public Governance),  Y
(Good  Performa Index Pemerintah Vietnam) Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Good Governance pada sektor publik  memiliki pengaruh  positif terhadap  kinerja pemerintah yang ditunjukkan dengan  adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan  yang diberikan  oleh pemerintah Vietnam. 5. Maulamin  et al., 2018 X1 (Good Governance),  Y (Kinerja Pemerintah dalam Mengelola Anggaran)
Hasil  penelitian yang  dilakukan oleh  Maulamin et  al. ,  (2018) menjelaskan bahwa  terdapat pengaruh  positif antara implementasi prinsip Good Governance terhadap  kinerja pengelolaan anggaran  pada pemerintah daerah 6. Elmasry  dan Bakri
2019 X1 (Nilai Kepemimpinan), Y (Implementasi Good
Governance ) Hasil  penelitian menyebutkan adanya pengaruh  antara intellectual stimulation, individualised consideration, inspirational motivation ,  dan idealised  influce terhadap implementasi Good Governace pada pemerintah Palestina 7. Jatmiko  dan Lestiawan 2016 X1 (Good Governance),  Y (Kinerja Pemerintah Daerah) Hasil  penelitian menjelaskan bahwa  prinsip keadilan dan responsibilitas saja yang memiliki pengaruh  positif terhadap  kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk prinsip transparansi, akuntabilitas, serta  partisipasi publik,  masing-
masing  variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap  kinerja pemerintah daerah. 8. Wakamatsu et al., 2013 X1 (Nilai Organisasi),  Y (Kinerja
Pegawai Pemerintah Brazil) Hasil  penelitian tersebut menyebutkan bahwa nilai organisasi  yang diwujudkan dalam profesionalisme, kerja  sama  tim, pengetahuan, adaptasi,  serta tantangan memiliki pengaruh  dalam pencapaian kinerja  individu pegawai maupun organisasi  pada sektor publik. 9. Ferina et al., 2021 X1 (Implementasi Teknologi),  X2 (Nilai
Organisasi),  Y (Kinerja Pemerintah)
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  terdapat korelasi yang positif antara pengaruh teknologi dan nilai  organisasi pada implementasi Good Public Governance di rumah sakit daerah. Semakin baik nilai organisasi dijalankan  oleh para  pegawai  di rumah sakit daerah, maka semakin baik pula kinerja yang  dihasilkan, digambarkan melalui  adanya peningkatan kualitas kerja dan  pelayanan yang diberikan. Kerangka Konseptual kerangka konseptual yang menggambarkan  hubungan  variabel independen ( Good Public Governacne & Nilai  Organisasi)  terhadap  variabel dependen  (Kinerja  Organisasi)  adalah sebagai berikut:

## Gambar 6. Kerangka Konseptual
Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Good Public Governance terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Nurhanifah & Setyaningrum (2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Governance  Performa  Index (GPI)  dapat  meningkat  seiring  dengan semakin  tingginya  kualitas  penerapan Public  Governance pada  pemerintah daerah.  Chien  &  Thanh  (2022) menyatakan  bahwa Good  Governance pada  sektor  publik  memiliki  pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Maulamin et al., (2018) menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh positif antara implementasi prinsip Good Governance terhadap kinerja pengelolaan  anggaran  pada  pemerintah daerah.  Implementasi  prinsip Good
Public Governance secara optimal dapat meningkatkan  kinerja  organisasi  sektor publik  dalam  memberikan  layanan kepada  masyarakat.  Berdasarkan  uraian tersebut,  perumusan  hipotesis  pertama dalam penelitian ini yaitu:
𝐇 𝟏 : Good Public Governance berpengaruh  positif  terhadap kinerja organisasi sektor publik. Pengaruh Nilai Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik Wakamatsu et al., (2013) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa nilai organisasi yang diwujudkan dalam profesionalisme,  kerja  sama  tim, pengetahuan,  adaptasi,  serta  tantangan memiliki  pengaruh  dalam  pencapaian kinerja  individu  pegawai  maupun organisasi pada sektor publik. Ferina et al.,  (2021)  menjelaskan  bahwa  korelasi yang  positif  antara  pengaruh  teknologi dan  nilai  organisasi  pada  implementasi Good Public Governance di rumah sakit
daerah.  Implementasi  nilai  organisasi yang  efektif  dapat  berpengaruh  positif terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik.
𝐇 𝟐 : Nilai  organisasi  berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik. METODE PENELITIAN Penelitian  ini  bertujuan  untuk menguji pengaruh Good Public Governance dan  nilai  organisasi terhadap  kinerja  organisasi  sektor publik.  Penelitian  ini  menggunakan pengujian  hipotesis  atau hypothesis testing untuk  menguji  pengaruh  kinerja organisasi sektor publik sebagai variabel dependen dengan Good Public Governance dan nilai organisasi sebagai variabel  independen.  Penelitian  ini menggunakan  data cross-section ,  yaitu penelitian  yang  menganalisis  hubungan antara  faktor-faktor  sebab  dan  akibat dengan  pengumpulan  data  dalam  satu waktu  melalui  kuisioner  (Sujarweni, 2015).  Penetapan  sampel  minimal dilakukan  dengan  menggunakan  rumus Slovin (Sugiyono,  2011)  terhadap  100 pegawai  DJBC  pada  tahun  2023.
Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisioner dengan 60 butir pernyataan  yang  merepresentasikan variabel  dependen  maupun  independen. Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian adalah analisis data kuantitatif, dengan melakukan uji asumsi klasik  dan  uji  regresi  pengaruh  antar variabel. Pengolahan data pada penelitian  ini  menggunakan Program IBM SPSS 25 . HASIL DAN

## PEMBAHASAN
PENELITIAN Hasil Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam kategori penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017) dikarenakan data yang dikumpulkan  dalam  bentuk  angka  dan
dapat  diolah  dan  dianalisis  secara statistik (Sugiyono, 2015). Data penelitian  diperoleh  melalui  kuisioner tertutup  dengan  menggunakan  sekala
Likert sebagai sebagai skala pengukuran dengan  lima  titik  pilihan  jawaban (Sugiyono, 2011). Kuisioner disebarkan kepada pegawai DJBC pada tanggal 14
s.d.  18  Juli  2023  secara online melalui media google form : https://forms.gle/LZ3yNzQPFzvusFFA 9.  Sebanyak  105  pegawai  DJBC  yang memberikan  respon  terhadap  kuisioner yang disebarkan, dimana jumlah tersebut telah  melebihi  batas  minimal  sampel penelitian yaitu 100 responden. Selanjutnya,  data  dari  105  responden yang  diperoleh  kemudian  diolah  secara statistik  menggunakan Program  IBM
SPSS 25 .
Analisis Deskriptif Kelompok
Jabatan Responden Tabel 2 . Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Jabatan No  Jabatan Jumlah 1.  Direktur 1 2.  Kepala Bagian/ Kepala Subdirektorat 1 3.  Pejabat Fungsional Ahli Madya 2 4.  Kepala KPPBC 1 5.  Kepala Seksi 5 6.  Pejabat Fungsional Ahli Muda 2 7.  Pelaksana Umum/ Pelaksana Fungsional Ahli/Mahir/Terampil 93 Total 105 Sumber: data olahan Program IBM SPSS 25 , 2023
Tabel 9 di atas menjelaskan bahwa responden  penelitian  dikategorikan  ke dalam  tujuh  kelompok  jabatan  yaitu Direktur,  Kepala  Bagian/  Kepala Subdirektorat,  Pejabat  Fungsional  Ahli Madya,  Kepala  KPPBC,  Kepala  Seksi, Pejabat  Fungsional  Ahli  Muda,  dan Pelaksana Umum/ Pelaksana Fungsional
Ahli/Mahir/Terampil.  Berdasarkan  data
tersebut,  responden  terbanyak  berasal dari  kelompok  jabatan  Pelaksana Umum/ Pelaksana Fungsional Ahli/Mahir/Terampil sebanyak 93 pegawai  (88,6  persen),  selanjutnya Kepala  Seksi  (Pejabat  Eselon  IV) sebanyak 5 pegawai (4,8 persen), Pejabat Fungsional  Ahli  Madya  dan  Pejabat Fungsional  Ahli  Muda  masing-masing sebanyak  2  pegawai  (1,9  persen),  dan kelompok  jabatan  Direktur,  Kepala Bagian/  Kepala  Subdirektorat,  serta Kepala KPPBC masing-masing sebanyak  1  pegawai  (1  persen). Lampiran 3 menjelaskan bahwa kelompok jabatan yang lebih tinggi diisi oleh pegawai dengan usia yang lebih tua.
Selanjutnya,  kelompok  jabatan  yang lebih  tinggi  diisi  oleh  pegawai  dengan masa kerja yang lebih lama serta tingkat pendidikan  yang  lebih  tinggi,  hal  ini menunjukkan  bahwa  pengalaman  kerja dan  tingkat  pendidikan  merupakan  hal yang penting dalam pengembangan karir dan jabatan di DJBC.

## Analisis Deskriptif Jenis Kelamin
Responden Tabel 3. Deskripsi Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah 1.  Pria 84 2.  Wanita 21 Total 105 Sumber: data olahan Program IBM SPSS 25 , 2023 dan
https://www.beacukai.go.id/statistik.htm l Tabel  10  di  atas  menjelaskan bahwa responden penelitian dikategorikan berdasarkan jenis kelamin,  pria  atau  wanita.  Berdasarkan data  penelitian,  jumlah  responden terbanyak  berasal  dari  responden  pria yaitu sebanyak 84 pegawai (80 persen), sedangkan  untuk  wanita  sebanyak  21 pegawai (20 persen). Besaran persentase sampel  pegawai  pria  dan  wanita  pada penelitian  ini  menggambarkan  hasil
yang  tidak  jauh  berbeda  dengan persentase  populasi  pegawai  DJBC secara  nasional  pada  Bulan  Mei  2023, dimana secara nasional jumlah pegawai pria  sebanyak  13.331  pegawai  (82,80 persen)  dan  pegawai  wanita  sebanyak 2.770 pegawai (17,20 persen). Lampiran 4  menggambarkan  bahwa  pegawai  pria menempati kelompok jabatan yang lebih banyak  dibandingkan  dengan  pegawai wanita, termasuk pada kelompok jabatan pimpinan  (Kepala  Seksi  –  Direktur). Lampiran  IV  menjelaskan  bahwa  masa kerja  pegawai  pria  lebih  lama dibandingkan  dengan  pegawai  wanita, kondisi  ini  mengindikasikan  adanya kemungkinan  pegawai  wanita  untuk mengajukan pensiun dini sebelum masa kerja  pegawai  tersebut  mencapai  batas maksimum.

## Analisis Deskriptif Masa Kerja
Responden
Tabel 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja No Masa Kerja Jumlah 1.  ≤ 5 Tahun 11 2.  5-15 Tahun 72 3.  15-30 Tahun 19 4.  > 30 Tahun 3 Total 105 Sumber: data olahan Program IBM SPSS 25 , 2023 Tabel  11  di  atas  menjelaskan bahwa responden penelitian dikategorikan  berdasarkan  lamanya masa  kerja  pegawai.  Berdasarkan  data penelitian, Responden terbanyak berasal dari  kelompok  masa  kerja  5-15  tahun yaitu  sebanyak  72  pegawai  (68,6 persen).  Selanjutnya  diikuti  oleh responden  dengan  masa  kerja  15-30 tahun  sebanyak  19  pegawai  (18,1 persen),  masa kerja ≤ 5 Tahun sebanyak 11  pegawai  (10,5  persen),  dan  masa kerja  >  30  Tahun  sebanyak  3  pegawai (2,9 persen). Lampiran V menunjukkan bahwa  masa  kerja  pegawai  didominasi
oleh  pegawai  dengan  usia  20-35  tahun, hal ini sejalan dengan penataan sumber daya manusia di DJBC yaitu memberikan  ruang  bagi  pegawai  muda dengan usia produktif untuk berkontribusi  aktif  dalam  bekerja  serta menjalankan organisasi ini. Selanjutnya, lamanya masa kerja juga sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan pegawai,  hal  tersebut  diperlihatkan bahwa mayoritas pegawai yang melanjutkan  pendidikan  pada  jenjang magister  serta  doktor  adalah  pegawai dengan masa kerja lebih dari 15 tahun.
Analisis Deskriptif Usia Responden Tabel 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia No Usia Jumlah 1.  20-35 Tahun 79 2.  35-50 Tahun 22 3.  > 50 Tahun 4 Total 105 Sumber: data olahan Program IBM SPSS 25 , 2023 Tabel  12  di  atas  menjelaskan bahwa responden penelitian dikategorikan berdasarkan usia. Berdasarkan  data  penelitian,  jumlah responden  terbanyak  berada  pada rentang usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 79  pegawai  (75,2  persen),  selanjutnya diikuti  oleh  rentang  usia  35-40  tahun sebanyak  22  pegawai  (21  persen)  dan rentang  usia  >  50  tahun  sebanyak  4 pegawai (3,8 persen). Besaran persentase  tingkat  pendidikan  pada sampel  penelitian  tidak  jauh  berbeda dengan  persentase  tingkat  pendidikan pegawai  DJBC  secara  nasional  pada Bulan Mei 2023, dimana secara nasional jumlah  pegawai  pria  sebanyak  13.331 pegawai  (82,80  persen)  dan  pegawai wanita  sebanyak  2.770  pegawai  (17,20 persen).

## Analisis Deskriptif Pendidikan Responden
Tabel 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir No Usia Jumlah 1.  Diploma I (D-I) 9 2.  Diploma III (D- III) 22 3.  Sarjana (Strata 1/S1) / Diploma IV (D-IV) 58 4.  Magister (Strata 2/S2) 15 5.  Program Doktoral (Strata 3/S3) 1 6.  Diploma I (D-I) 9 Total 105 Sumber: data olahan Program IBM SPSS 25 , 2023 dan
https://www.beacukai.go.id/statistik.htm l Tabel  13  di  atas  menjelaskan bahwa responden penelitian dikategorikan  berdasarkan  pendidikan terakhir  yang  diperoleh.  Berdasarkan data  penelitian,  responden  terbanyak berasal  dari  tingkat  pendidikan  Sarjana (Strata 1/S1) / Diploma IV (D-IV) yaitu sebanyak  58  pegawai  (55,2  persen), selanjutnya diikuti oleh Diploma III (D- III)  sebanyak  22  pegawai  (21  persen), Magister  (Strata  2/S2)  sebanyak  15 pegawai (14,3 persen), Diploma I (D-I) sebanyak  9  pegawai  (8,6  persen)  dan Program Doktoral (Strata 3/S3) sebanyak 1 pegawai (1 persen). Besaran persentase  tingkat  pendidikan  pegawai pada penelitian ini menggambarkan hasil yang  tidak  jauh  berbeda  dengan persentase  tingkat  pendidikan  pegawai DJBC  secara  nasional  pada  Bulan  Mei 2023,  dimana  secara  nasional  jumlah Tingkat pendidikan Sarjana (Strata 1/S1) / Diploma IV (D-IV) yaitu sebesar 32,13 persen,  diikuti  oleh  Diploma  III  (D-III) sebesar  23,73  persen,  Diploma    I  (D-I) sebesar  29,56  persen,  Magister  (Strata 2/S2)  sebesar  10,29  persen,  Program Doktoral  (Strata  3/S3)  sebesar  0,11
persen, dan tingkat pendidikan
SD/SMP/SMA sebesar 4,18 persen.
Uji Validitas Korelasi  yang  digunakan  untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian  ini  adalah  korelasi Pearson. Adapun  pengambilan  keputusan  untuk menguji validitas yaitu:
1. Jika 𝑟 %&'()* > 𝑟 '+,-. dan nilai positif atau signifikan < 0,05 maka butir atau pertanyaan  atau  indikator  tersebut dinyatakan valid.
2. Jika 𝑟 %&'()* < 𝑟 '+,-. dan signifikan >
0,05 maka butir atau pertanyaan atau indikator  tersebut  dinyatakan  tidak valid.
Nilai 𝑟 '+,-. pada  penelitian  ini  yaitu 𝑟 /,/1;3/4 = 0,1614.

## Uji Validitas Variabel Independen Pertama (X1)
Pada penelitian ini, Good Public Governance merupakan variabel independen  pertama (X1) yang disusun berdasarkan lima aspek yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum,  dan  kewajaran  dan  kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan Governansi,  2008). Good  Public Governance diukur  dari  20  item pernyataan,  adapun  hasil  uji  validitas variabel  independen  pertama  pada masing-masing item
pernyataan disajikan dalam Tabel 14.
Tabel 7 . Hasil Uji Validitas Variabel
Independen Pertama (X1) Good Public Governance Item Pernyataan r hitung r tabel Signifikansi Kesimpulan Item 1 0.777 0.1614 0.000 Valid Item 2 0.672 0.1614 0.000 Valid Item 3 0.66 0.1614 0.000 Valid Item 4 0.51 0.1614 0.000 Valid Item 5 0.738 0.1614 0.000 Valid Item 6 0.708 0.1614 0.000 Valid Item 7 0.622 0.1614 0.000 Valid Item 8 0.649 0.1614 0.000 Valid Item 9 0.673 0.1614 0.000 Valid Item 10 0.605 0.1614 0.000 Valid Item 11 0.599 0.1614 0.000 Valid Item 12 0.698 0.1614 0.000 Valid Item 13 0.702 0.1614 0.000 Valid Item 14 0.703 0.1614 0.000 Valid Item 15 0.743 0.1614 0.000 Valid Item 16 0.786 0.1614 0.000 Valid Item 17 0.659 0.1614 0.000 Valid Item 18 0.761 0.1614 0.000 Valid Item 19 0.78 0.1614 0.000 Valid Item 20 0.809 0.1614 0.000 Valid
Sumber:  data  olahan  SPSS,  2023
Berdasarkan  Tabel  14  di  atas,
diperoleh informasi bahwa untuk semua item  pernyataan  memiliki  nilai  korelasi 𝑟 %&'()* > 𝑟 '+,-. , maka diperoleh kesimpuan bahwa semua item
pernyataan dikatakan valid. Uji validitas dilakukan  juga  dilakukan  pada  masing- masing  dimensi  pembentuk  variabel independen pertama.

## Uji Validitas Variabel Independen Kedua (X2)
Pada penelitian ini, nilai organisasi merupakan  variabel  independen  kedua (X2)  yang  disusun  berdasarkan  lima aspek  yaitu  integritas,  profesionalisme, sinergi,  pelayanan,  dan  kesempurnaan (Pemerintah  Indonesia,  2011).  Nilai organisasi  diukur  dari  20  item
pernyataan,  adapun  hasil  uji  validitas variabel independen kedua pada masing- masing item pernyataan disajikan dalam Tabel 15.
Tabel 8 . Hasil Uji Validitas Variabel
Independen Kedua (X2) Nilai Organisasi Item Pernyataan r hitung r tabel Signifikansi Kesimpulan Item 1 0.769 0.1614 0.000 Valid Item 2 0.745 0.1614 0.000 Valid Item 3 0.757 0.1614 0.000 Valid Item 4 0.778 0.1614 0.000 Valid Item 5 0.744 0.1614 0.000 Valid Item 6 0.699 0.1614 0.000 Valid Item 7 0.785 0.1614 0.000 Valid Item 8 0.841 0.1614 0.000 Valid Item 9 0.832 0.1614 0.000 Valid Item 10 0.806 0.1614 0.000 Valid Item 11 0.791 0.1614 0.000 Valid Item 12 0.724 0.1614 0.000 Valid Item 13 0.803 0.1614 0.000 Valid Item 14 0.701 0.1614 0.000 Valid Item 15 0.844 0.1614 0.000 Valid Item 16 0.748 0.1614 0.000 Valid Item 17 0.817 0.1614 0.000 Valid Item 18 0.819 0.1614 0.000 Valid Item 19 0.834 0.1614 0.000 Valid Item 20 0.847 0.1614 0.000 Valid Sumber: data olahan SPSS, 2023 Berdasarkan  Tabel  15  di  atas,
diperoleh informasi bahwa untuk semua item  pernyataan  memiliki  nilai  korelasi 𝑟 %&'()* > 𝑟 '+,-. , maka diperoleh kesimpuan bahwa semua item pernyataan dikatakan valid. Uji validitas dilakukan  juga  dilakukan  pada  masing- masing  dimensi  pembentuk  variabel independen kedua.

## Uji Validitas Variabel Dependen (Y)
Pada  penelitian  ini,  kinerja organisasi merupakan variabel dependen (Y) yang disusun berdasarkan lima aspek yaitu  produktivitas,  kualitas  layanan,
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2006). Kinerja organisasi  diukur  dari  20  item pernyataan,  adapun  hasil  uji  validitas dependen  pada  masing-masing  item pernyataan disajikan dalam Tabel 16.

## Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Dependen (Y) Kinerja Organisasi
Item Pernyataan r hitung r tabel Signifikansi Kesimpulan Item 1 0.564 0.1614 0.000 Valid
Item 2 0.801
0.1614 0.000 Valid
Item 3 0.701
0.1614 0.000
Valid
Item 4 0.624 0.1614 0.000
Valid Item 5 0.709
0.1614 0.000 Valid Item 6 0.714
0.1614 0.000 Valid Item 7 0.809 0.1614 0.000 Valid Item 8 0.711
0.1614 0.000 Valid Item 9 0.791
0.1614 0.000
Valid
Item 10 0.756 0.1614 0.000 Valid Item 11 0.842 0.1614 0.000 Valid Item 12 0.833 0.1614 0.000 Valid
Item 13 0.79
0.1614 0.000
Valid Item 14 0.783
0.1614 0.000 Valid Item 15 0.784 0.1614 0.000 Valid Item 16 0.811 0.1614 0.000
Valid Item 17 0.775
0.1614 0.000 Valid Item 18 0.783 0.1614 0.000 Valid Item 19 0.842
0.1614 0.000 Valid Item 20 0.759
0.1614 0.000 Valid
Sumber: data olahan SPSS, 2023 Berdasarkan  Tabel  16  di  atas, diperoleh informasi bahwa untuk semua item  pernyataan  memiliki  nilai  korelasi 𝑟 %&'()* > 𝑟 '+,-. , maka diperoleh
kesimpuan bahwa semua item pernyataan dikatakan valid. Uji validitas dilakukan  juga  dilakukan  pada  masing- masing  dimensi  pembentuk  variabel dependen.

## Uji Reliabilitas
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel  Cronbach's Alpha  Titik kritis  Kesimpulan
X1 ( Good Public Governance ) 0.939 0.7 Reliabilitas Kuat X2 (Nilai Organisasi) 0.965 0.7 Reliabilitas Kuat Y (Kinerja Organisasi) 0.954 0.7 Reliabilitas Kuat Sumber: data olahan SPSS, 2023 Berdasarkan  Tabel  17  di  atas,
diperoleh nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel X1 ( Good Public Governance ) sebesar  0,939,  variabel  X2  (Nilai Organisasi)  sebesar  0,965,  dan  variabel Y  (Kinerja  Organisasi)  sebesar  0,954. Nilai Cronbach’s  Alpha untuk  ketiga variabel  tersebut  >  0,8  yang  artinya seluruh  item  pada  variabel  tersebut reliabel  dan  variabel  tersebut  memiliki reliabilitas yang kuat.

## Uji Normalitas
Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Residual N 105 Normal Parameters a,b Mean 0.0000000 Std. Deviation  3.4616402 6 KS hitung 0.123 KS tabel (KS 0,05;105 ) 0.131 Sig. (2-tailed) 0.067 Sumber: data olahan SPSS , 2023
Gambar 6 . Normal P-P Plot Residual Berdasarkan Tabel 18 di atas, nilai signifikansi  ( p-value )  yang  diperoleh 0.067  > 0,05 (𝛼) ,  sehingga  diperoleh
keputusan H / gagal ditolak yang artinya residual berdistribusi normal. Selain itu, berdasarkan  Gambar  7,  terlihat  bahwa titik-titik residual mengikuti atau berada disekitar  garis  lurus.  Berdasarkan  hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik berdasarkan pengujian dengan Kolmogorov  Smirnov ataupun  secara visual  dengan P-P  Plot  Normal diperoleh kesimpulan residual berdistribusi normal.
Koefisien Determinasi (Adjusted 𝑹 𝟐 )
Ghozali, (2018) menjelaskan koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi variabel  independen.  Nilai  koefisien determinasi  adalah  antara  nol  hingga satu.  Nilai  koefisien  determinasi  yang kecil,  menandakan  bahwa  kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai koefisien  determinasi  yang  mendekati satu  menandakan  bahwa  variabel independen  dapat  menjelaskan  variabel dependen dengan sangat baik.
Koefisien  determinasi  merupakan ukuran seberapa jauh kemampuan model dalam  menjelaskan  variasi  variabel dependen.  Nilai  koefisien  determinasi yang  dihasilkan  pada  model  regresi  ini ditampilkan pada Tabel 19.
Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi ( 𝑹 𝟐 ) R R Square Adjusted R Square 0.296 0.088 0.070 Sumber: data olahan SPSS , 2023
Berdasarkan  Tabel  19  di  atas, diperoleh nilai 𝑅 > sebesar 0,088 atau 8,8 persen  dan  nilai  Adjusted  R  Square sebesar  0,070  atau  7  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variasi  variabel dependen  (Kinerja  Organisasi)  yang mampu dijelaskan oleh variabel independen  (Variabel Good  Public Governance dan Variabel Nilai Organisasi ) sebesar 7 persen, sedangkan
93  persen  sisanya  dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.
Uji Korelasi Serentak (Uji F)

## Tabel 13. Hasil Uji Serentak (Uji F)
Source Sum of Squares df Mean Square Sig. Regression  369885.4 2 184942.7  0.009b Residual 3855524.2  102  37799.2 Total 4225409.6 104 Sumber: data olahan Program IBM SPSS 25 , 2023
Berdasarkan  Tabel  20  di  atas, diperoleh  nilai  signifikansi  ( p-value ) sebesar  0,009.  Nilai  signifikansi  yang diperoleh  ( p-value )  <  0,1  ( 𝛼), maka diperoleh keputusan H / ditolak. Berdasarkan  hal  tersebut,  diperoleh kesimpulan bahwa minimal terdapat satu variabel  independen  yang  berpengaruh signfikan  terhadap  variabel  Y  (Kinerja Organisasi).  Oleh  karena  hasil  uji serentak  diperoleh  keputusan H / ditolak,  maka  dilanjutkan  pada  uji parsial  untuk  mengetahui  variabel  X yang  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel Y.
Uji Parsial (Uji t)

## Tabel 14. Hasil Uji Parsial untuk
Variabel X1 dan X2 Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Sig. B Std. Error Beta X1 0.211 0.088 0.226 0.019 X2 0.176 0.091 0.182 0.057 Sumber: data olahan SPSS , 2023
Berdasarkan  Tabel  21  di  atas, diperoleh  nilai  signifikansi  variabel  X1 ( p-value ) sebesar 0,019. Nilai signifikansi  ( p-value )  yang  dihasilkan kurang  dari  0,1  ( 𝛼) sehingga  diperoleh keputusan H / ditolak.  Berdasarkan  hal tersebut,  diperoleh  kesimpulan  bahwa variabel X1 ( Good Public Governance ) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y  (Kinerja  Organisasi).  Selanjutnya, nilai  signifikansi  variabel  X2  ( p-value )
sebesar  0,057.  Nilai  signifikansi  ( p- value )  yang  dihasilkan  kurang  dari  0,1 ( 𝛼) sehingga  diperoleh  keputusan H / ditolak.  Oleh  karena  itu,  diperoleh kesimpulan  bahwa  variabel  X2  ( Nilai Organisasi )  berpengaruh  signifikan terhadap variabel Y (Kinerja
Organisasi).
Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 15. Hasil Estimasi Parameter Regresi Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant)  81.401 32.472 2.507 0.014 X1 0.211 0.088 0.226 2.391 0.019 X2 0.176 0.091 0.182 1.928 0.057 Sumber: data olahan SPSS , 2023
Berdasarkan  Tabel  22  di  atas, diperoleh  nilai  estimasi  parameter regresi  untuk  konstanta  ( 𝛽 / ) = 81.401 . Hal ini berarti ketika variabel X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai variabel Y sebesar 81.401.  Nilai  estimasi  parameter  untuk X1 ( 𝛽 3 ) = 0,211 , nilai tersebut bertanda positif  yang  artinya  setiap  kenaikan variabel  X1  sebesar  satu  satuan  maka nilai variabel Y akan naik sebesar 0,211 satuan.  Variabel  X2  memiliki  nilai estimasi  parameter  ( 𝛽 3 ) = 0,176 ,  nilai tersebut  bertanda  positif  yang  artinya setiap kenaikan variabel X2 sebesar satu satuan  maka  nilai  variabel  Y  akan  naik sebesar 0,176 satuan.
Selain itu dilakukan analisis scatter plot  untuk  mengetahui  hubungan  dan pengaruh  antara  variabel  X1  ( Good Public Governance ), variabel X2 (Nilai Organisasi)  dengan  variabel  Y  (Kinerja Organisasi).  Apabila  hubungan  antara variabel  X  dengan  variabel  Y  tidak linier,  maka  tidak  dapat  menggunakan analisis regresi linier. Scatter Plot antara X1 dengan  Y  disajikan  pada  Gambar  8 dan Scatter  Plot antara  X2  dengan  Y disajikan pada Gambar 9.
Gambar 7. Scatter Plot antara Variabel X1 dengan Variabel Y Berdasarkan  Gambar  8  di  atas, terlihat bahwa pola penyebaran titik-titik pada  scatter  plot  tersebut  berbentuk linier.  Selain  itu,  titik-titik  pada  scatter plot  menunjukkan  bahwa  ketika  nilai variabel  X1  naik  maka  nilai  variabel  Y juga naik. Hal ini berarti, antara variabel X1 dengan Y memiliki hubungan linier positif.

## Gambar 8. Scatter Plot antara Variabel X2 dengan Variabel Y
Berdasarkan  gambar  9  di  atas, terlihat bahwa pola penyebaran titik-titik pada Scatter  Plot tersebut  berbentuk linier.  Selain  itu,  titik-titik  pada  scatter plot  menunjukkan  bahwa  ketika  nilai variabel  X2  naik  maka  nilai  variabel  Y juga naik. Hal ini berarti, antara variabel X2 dengan Y memiliki hubungan linier positif.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan Scatter  Plot diperoleh  kesimpulan bahwa antara masing-masing variabel X dengan  variabel  Y  memiliki  hubungan yang  linier,  maka  analisis  regresi  linier berganda dapat dilakukan.
Interpretasi Model Regresi Berdasarkan hasil estimasi parameter diatas diperoleh model regresi sebagai berikut:
𝑦I = a + 𝛽L 3 𝑋 3 + 𝛽L > 𝑋 >
𝑦I = 81,401 + 0,211𝑋 3 + 0,176𝑋 > Model yang terbentuk telah di atas telah  memenuhi  seluruh  asumsi  dalam regresi  linier  berganda  dengan  semua variabel  independen  ( Good  Public
Governance dan  Nilai  Organisasi) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Organisasi). Interpretasi  pengaruh  untuk  setiap variabel  independen  terhadap  variabel respon adalah sebagai berikut:
1. Koefisien  regresi  untuk  variabel Good  Public  Governance bernilai positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Good  Public  Governance memiliki hubungan  linier  yang  positif  atau berbanding  lurus  dengan  kinerja organisasi. Hal ini berarti peningkatan  1  satuan  dari  variabel Good  Public  Governance akan menaikkan  nilai  kinerja  organisasi sebesar  0,211  satuan  dengan  asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien regresi untuk variabel nilai organisasi  bernilai  positif.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  nilai  organisasi memiliki hubungan linier yang positif atau berbanding lurus dengan kinerja organisasi. Hal ini berarti peningkatan  1  satuan  dari  variabel nilai organisasi akan menaikkan nilai kinerja  organisasi  sebesar  0,176 satuan  dengan  asumsi  variabel  lain tetap.
3. Konstanta  regresi  yang  diperoleh yaitu  81,401.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  ketika  variabel Good  Public
Governance dan  nilai  organisasi bernilai  0,  maka  nilai  Kinerja Organisasi adalah 81,401.
Pembahasan Pengaruh Good Public Governance terhadap Kinerja Organisasi Sektor
Publik Pada  penelitian  ini Good  Public Governance merupakan variabel independen pertama (X1). Good Public Governance dapat  diukur  berdasarkan lima aspek pengukuran yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum,  dan  kewajaran  dan  kesetaraan (Kominte Nasional Kebijakan Governansi,  2008).  Sedangkan  sebagai variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah  kinerja  organisasi.  Kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan lima aspek  yaitu  produktivitas,  kualitas layanan,  responsivitas,  responsibilitas, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2006).
Berdasarkan  persamaan  dalam model regresi di atas, diperoleh koefisien untuk variabel Good Public Governance sebesar  0,211.  Koefisien  regresi Good Public  Governance bernilai  positif,  hal ini  menunjukkan  bahwa  setiap  adanya kenaikan  1  satuan  dari Good  Public Governance maka  akan  meningkatkan kinerja  organisasi  sebesar  0,211  satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
Berdasarkan Uji t yang dilakukan terhadap Good  Public  Governance dengan kinerja organisasi diperoleh hasil nilai  signifikansi  ( p-value )  sebesar 0,019.  Nilai  signifikansi  ( p-value )  yang dihasilkan  kurang  dari  0,1  ( 𝜶) .  Hal  ini menunjukkan  bahwa Good  Public Governance memiliki  pengaruh  positif dan signifikan terhadap variabel kinerja organisasi.  Adanya  pengaruh Good Public  Governance terhadap  Kinerja Organisasi  ditunjukan  dengan  hasil  Uji F, dimana dalam pengujian serentak ini nilai  signifikansi  ( p-value )  sebesar 0,009,  sehingga  diperoleh  kesimpulan bahwa  variabel  independen  yang meliputi Good  Public  Governance dan nilai  organisasi  berpengaruh  terhadap kinerja organisasi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa  penelitian  terdahulu  yang menguji  adanya  pengaruh  positif  dan signifikan antara Good Public Governance dan kinerja organisasi pada sektor publik. Nurhanifah & Setyaningrum,  (2021),  menjelaskan bahwa  terdapat  pengaruh  positif Good Public Governance terhadap Governcance  Performa  Index (GPI) pada birokrasi kementerian di Indonesia. Wardhani et al, (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Good Public  Governance memiliki  pengaruh positif  terhadap  kinerja  pemerintah daerah. Semakin tinggi kualitas penerapan  Good Public  Governance pada pemerintah daerah, maka semakin tinggi  kualitas  kinerja  yang  dihasilkan. Hasil  serupa  juga  disampaikan  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh Chien & Thanh, (2022), Maulamin et al., (2018), dan Elmasry & Bakri, (2019).

## Pengaruh Nilai Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik
Pada penelitian ini nilai organisasi merupakan  variabel  independen  kedua (X2).  Nilai    organisasi  diukur berdasarkan  integritas,  profesionalisme, sinergi,  pelayanan,  dan  kesempurnaan (Pemerintah Indonesia, 2011).
Sedangkan  sebagai  variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja organisasi.  Kinerja  organisasi  dapat diukur  berdasarkan  lima  aspek  yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2006).
Berdasarkan  persamaan  dalam model regresi di atas, diperoleh koefisien untuk  variabel  nilai  organisasi  sebesar 0,176. Koefisien regresi nilai organisasi bernilai  positif,  hal  ini  menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan 1 satuan dari  nilai  organisasi  maka  akan meningkatkan kinerja organisasi sebesar
0,176 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
Berdasarkan Uji t yang dilakukan terhadap nilai organisasi dengan kinerja organisasi diperoleh hasil nilai signifikansi  ( p-value )  sebesar  0,057. Nilai  signifikansi  ( p-value )  yang dihasilkan  kurang  dari  0,1  ( 𝜶) .  Hal  ini menunjukkan  bahwa  nilai  organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  variabel  kinerja  organisasi. Adanya  pengaruh  nilai  organisasi terhadap  kinerja  organisasi  ditunjukkan dengan  hasil  uji  F,  dimana  dalam pengujian  serentak  ini  nilai  signifikansi ( p-value )  sebesar  0,009,  sehingga diperoleh  kesimpulan  bahwa  variabel independen  yang  meliputi Good  Public Governance dan  nilai  organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa  penelitian  terdahulu  yang menguji  adanya  pengaruh  positif  dan signifikan antara nilai organisasi dengan kinerja  organisasi  sektor  publik.  Ferina et  al.,  (2021)  dalam  penelitiannya menjelaskan  bahwa  terdapat  korelasi yang  positif  antara  pengaruh  teknologi dan  nilai  organisasi  pada  implementasi Good Public Governance di rumah sakit daerah.  Semakin  baik  nilai  organisasi dijalankan  oleh  para  pegawai  di  rumah sakit  daerah,  maka  semakin  baik  pula kinerja  yang  dihasilkan,  digambarkan melalui  adanya  peningkatan  kualitas kerja  dan  pelayanan  yang  diberikan. Sejalan dengan hal tersebut, Wakamatsu et  al.,  (2013)  dalam  penelitiannya menjelaskan bahwa nilai organisasi yang diwujudkan  dalam  profesionalisme, kerja  sama  tim,  pengetahuan,  adaptasi, serta  tantangan  memiliki  pengaruh dalam  pencapaian  kinerja  individu pegawai maupun organisasi pada sektor publik.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah  dilakukan,  kesimpulan  dari  hasil penelitian  ini  adalah Good  Public Governance berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  organisasi sektor publik. Nilai organisasi berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  organisasi  sektor publik. Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penelitian  ini  memiliki  beberapa keterbatasan , yaitu: Penelitian ini hanya dilakukan  terhadap  pegawai  pada Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai, dimana  DJBC  sendiri  merupakan  salah satu  unit  Eselon  I  di  Kementerian Keuangan.  Variabel  independen  yang diteliti  hanya  mencakup Good  Public Governance dan  nilai  organisasi,  dan penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  ada atau  tidaknya  pengaruh  antara Good Public  Governance dan  nilai  organisasi terhadap  kinerja  organisasi,  dimana penelitian  tidak  dilakukan  sampai dengan  pengujian  dan  penentuan  aspek variabel independen mana yang
memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap aspek variabel dependen. Dan Instrumen variabel  penelitian  independen  1  (X1) menggunakan  prinsip Good  Public Governance dengan  mengacu  pada KNKG (2008), dimana saat ini terdapat pembaharuan  nilai  dasar  penerapan Good  Public  Governance di  Indonesia yang mengacu pada PUGSPI 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Haslinda,  and  Benedict Valentine.  “Fundamental  and Ethics  Theories  of  Corporate Governance” 4 (2009). Akdon. Aplikasi  Statistika  Dan  Metode Penelitian  Untuk  Administrasi
Dan Manajemen . Bandung: Dewa Ruci, 2009. Amstrong, Michael. Armstrong’s Handbook Of Performance Manajemen.  An  Evi  Dence-Based Quide To Delivering High Performance India . Replika Press Pvt L Td., 2009. Andvig, Jens Chr., Odd-Hedge Fjelstad, Inge  Amundsen,  Tone  Sissener, and  Tina  Soreide.  “Corruption  A Review of Contemporary Research. Chr. Michelsen Institute Development  Studies  and  Human Rights  Report.”  Bergen,  Norway:
Chr. Michelsen Institute, 2001. Arafat, Wilson. How To Implement GCG
Effectively .  Jakarta:  Skyrocketing Publisher, 2008. Arifin. “Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan).” Semarang: Universitas Diponogoro, 2005. Arikunto,  S. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Assouad,  A.,  and  K.P.  Parboteeah. “Religion  and  Innovation.  A Country  Institutional  Approach.” Manag.    Spiritual.  Relig. 15 (2018): 20–37. Azwar, S. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Azwar,  Saifuddin. Metode  Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Bangun,  Wilson. Manajemen  Sumber Daya Manusia . Jakarta: Erlangga,
2012. Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Erlangga, 2006. Boyne,  G.A.,  K.J.  Meier,  L.J.  O’Toole Jr.,  and  R.M.  Walker. Public Service Performance: Perspectives on Measurement and
Management . Cambridge:
Cambridge University Press, 2006.
Bradley,  Parker,  and  Rachel  Lisa. “Organizational  Culture  in  the Public Rector: Evidence from Six Organizations.” International Journal of Public Sector Management 13  (2000):  125–41. http://dx.doi.org/10.1108/0951355 0010338773. Bruijn,  H.d. Managing  Performance  in the  Public  Sector .  New  York:
Routledge, 2007. Bukhori, Iqbal and Rahardja. “Pengaruh Good  Corporate  Governance  Dan Ukuran  Perusahaan  Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris
Pada  Perusahaan  Yang  Terdaftar Di  Bei  2010).” Diponegoro Journal  of  Accounting 1,  no.  1 (2012): 263–74.
Chan-Serafin,  S.,  A.P.  Brief,  and  J.M. George.  “PERSPECTIVE—How Does  Religion  Matter  and  Why?
Religion  and  the  Organizational Sciences.” Organization    Science 24 (2013): 1585–1600.
Chien,  Nguyen  Ba,  and  Nguyen  Nghi Thanh.  “The  Impact  of  Good Governance  on  the  People’s Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam.” Administrative Sciences 12, no. 1 (2022). http://dx.doi.org/10.3390/admsci1 2010035. Clark,  T. Theories  of  Corporate Governance:  The  Philosophical Foundations of Corporate Governance .  London  and  New York: Routledge, 2004.
Daily,  C.M.,  D.R.  Dalton,  and  A.A. Canella.  “Corporate  Governance:
Decades  of  Dialogue  and  Data.” Academy  of  Management  Review 28 (2003): 371–82. Daniel, W.W. StatistikaNonparametrikTerapan( Terjemahan) . Jakarta: PT Gramedia, 1989. Dessler, Gary. Manajemen Sumber Daya
Manusia Edisi 10 Jilid 1 . Jakarta: Gramedia, 2010. Dwiyanto,  Agus. Reformasi  Birokrasi Publik  Di  Indonesia .  Yogyakarta: Gajah  Mada  University  Press, 2006.
———. Reformasi  Birokrasi  Publik  Di Indonesia .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 2006. Eisenhardt,  K.M.  “Agency  Theory:  An Assesment and Review’. Academy of Management Review.” January , 1989, 57–74. Elmasry, Mohamed Omar, and Norhani Bakri. “Behaviors of Transformational  Leadership  in Promoting  Good  Governance  at the  Palestinian  Public  Sector.” International Journal of Organizational Leadership 8 (2019): 1–12. Emmanuel,  M.,  and  L.  Qijun.  “The Impact of Corruption on Government Public Services Quality,  Justice  and  Cost  of Businesses Regulations in Developing World.” International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences
6(1) (2019): 24–36.
Fauzi, M. Metode Penilitian Kuantitatif (Sebuah  Pengantar) .  Semarang: Walisongo press, 2009. Ferina,  Ika  Sasti,  Sri  Mulyani,  Nunuy
Nur  Afiah,  and  Sugiono  Poulus. “The  Realization  of  Good  Public Governance through the Adoption of Information Technology Innovation and the Organizational Culture  at  Regional  Public
Hospital  in  South  Sumatera.” Academy of Strategic Management Journal 20, no. 4S (2021).
Fozzard, Adrian. “The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource
Allocation in the Public Sector and Their  Implications  for  pro-Poor Budgeting.  Center  for  Aid  and Public  Expenditure,  Overseas Development  Institute  (ODI)”
Working Paper 147 (2001). Fukuyama, Francis. “What Is Governance?” Center  for  Global Development  Working  Paper  No. 314 26 (2013): 347–68. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.222 6592. Ghofar,  Abdul,  M.  Reza  Winata,  and Shafrina Sabila. “Laporan Penelitian Implikasi Dan Implementasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Dalam  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan  Pengelolaan  Perpustakaan Mahkamah  Konstitusi  Republik
Indonesia, 2020.
Ghozali,  Imam. Aplikasi  Analisis
Multivariate  Dengan  Program
IBM  SPSS  25 .  Semarang:  Badan
Penerbit  Universitas  Diponegoro,
2018.
———. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS  (Edisi  Ke 4) .  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2006. Ghozali,  Imam,  and  Dwi  Ratmono. Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Dengan Eviews 10 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017. Glaser, M.A. Networks and Collaborative Solutions to Performance  Measurement  and Improvement  in  Sub-Saharan Africa .  Washington,  D.C.:  World Bank, 2007. Halim, Abdul. “Analisis Varian Pendapatan  Asli  Daerah  Dalam Laporan  Perhitungan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  Di  Indonesia.” Universitas Gadjah Mada , 2002. Hoesada, Jan. “Good Public Governance.” Https://Www.Ksap.Org/ (blog), 2013. https://www.ksap.org/sap/good- public-governance/. Hoque, Nazamul, Mohammad Aktaruzzaman  Khan,  and  Md. Masrurul  Mowla.  “Organisational Culture:  Features  and  Framework from Islamic Perspective.” Humanomics 29  (2013):  202–19. https://doi.org/10.1108/H-06- 2013-0040.
Ikatan  Akuntan  Indonesia. Standar
Akuntansi  Keuangan  per  1 September 2007 . Jakarta: Salemba
Empat, 2007. Ikawati,  Meyga  Kurnia.  “Lima  Nilai- Nilai  Kementerian  Keuangan Harus Dibudayakan.” Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go. Id/ (blog), 2013. https://www.djkn.kemenkeu.go.id /berita/baca/41/Lima-Nilai-Nilai- Kementerian-Keuangan-Harus- Dibudayakan.html.
Islam, Shk. Imran, and Kartinah Ayupp.
“Innovation  Is  the  Way  Forward: The  Impact  of  Organisational Culture  on  Innovation  in  the United  Arab  Emirates  (UAE).” Economic Affairs 67, no. 4 (2022): 463–70.
https://doi.org/10.46852/0424- 2513.4.2022.11. Ismoyo.  “Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil Di Badan Kepegawaian Pendidikan  Dan  Pelatihan  Daerah Kabupaten  Ponorogo.” Forum
Ilmu Sosial 44 , 2017, 18–26. Jackson,  P.M. The  Management  of Performance in the Public Sector’, in  Jackson,  P.M.  (Ed.)  Measures for Success in the Public Sector: A
Public Finance Foundation Reader . London: CIPFA, 1989.
Jatmiko, Bambang, and Yuniar Lestiawan.  “Good  Governance Government  And  The  Effect  On Local  Government  Performance (Survey On Gunung Kidul District Government Of Indonesia).” IJABER 14, no. 4 (2016): 981–97. Jensen, M.C., and W. Meckling. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior,  Agency  Costs  And Ownership  Structure.” Journal  of
Financial  Economics 13  (1976):
305–60. Kementerian  Keuangan. Buku  Saku Kode Etik Dan Perilaku . Surabaya: Balai Laboratorium Bea dan  Cukai  Kelas  II  Surabaya, 2021. ———. “Menkeu: Keterbukaan Informasi  Bagian  Dari  Good Governance.” Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/ (blog), 2019. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal
/id/berita/berita/nasional/3062- menkeu-keterbukaan-informasi- bagian-dari-good- governance.html.
———.  “Tugas  Dan  Fungsi  DJBC.” Bctemas.Beacukai.Go.Id (blog),
2023. https://bctemas.beacukai.go.id/ten tang-kami/tugas-pokok-fungsi/. Kementerian  PANRB.  “Hasil  Survei
Populi  Menunjukkan  Masyarakat Puas  Atas  Kinerja  Presiden Jokowi.” Www.Menpan.Go.Id (blog), April 24, 2022. https://www.menpan.go.id/site/ber ita-terkini/hasil-survei-populi- menunjukkan-masyarakat-puas-
atas-kinerja-presiden-jokowi.
Komite Nasional Kebijakan Governansi. Pedoman Umum Good Governance . Jakarta, 2008. ———. Pedoman  Umum  Governansi Sektor  Publik  Indonesia  (PUG- SPI) . Jakarta: Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, 2022. Lane,  Jan-Erik. The  Public  Sector  – Concepts, Models and Approaches . London: SAGE Publication, 2000. Lien,  Chao-Lung,  An-Ji  Shien,  and  Zi-
Meng  Li.  “Organizational  Value and  Organizational  Commitment on  Post  90s  in  China:  From  the Generation Gap.” Turkish Journal of  Computer  and  Mathematics Education 12,  no.  11  (2021): 4161–71. Likert, R. “Technique for the Measurement of Attitudes.” Archives  of  Psychology 140 (1932): 1–55.
Maarif,  Syamsul. Strategi  Klarifikasi Nilai .  Jakarta:  P3G  Depdikbud,
1980.
Mardiasmo. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi, 2002.
———. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Andi, 2009.
Maulamin,  Taufan,  Agus  Cholik,  and Eneng  Tuti  Alawiah.  “Pengaruh Prinsip-Prinsip  Good  Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pada Instansi  Pemerintah  (Studi  Pada Dinas  Pengelolaan  Keuangan, Pendapatan Dan Aset  Kabupaten
Pandeglang  Provinsi  Banten).” Jurnal  Transparansi 1,  No.2
(Desember 2018): 259–82. Melo, W.F.D, and S.M.R.D. Domenico. “The  Influence  of  Organizational Values on Bank Branch Performance.” Revista de Administracao Contemporanea 16 (2012): 137–56. Murni.  “Pahami  Filosofi  Dan  Nilai Organisasi.” Https://Profesi- Unm.Com/ (blog), 2021. https://profesi- unm.com/profesiwiki/pahami- filosofi-dan-nilai-organisasi/.
Nazir,  Moh. Metodologi  Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif . Bandung:  PT.  Refika  Aditama, 2011.
Nuh,  Muhammad  Syarif.  “Hakikat Pertanggungjawaban  Pemerintah
Daerah  Dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan.” Masalah-Masalah Hukum , 2012, 50–58. http://dx.doi.org/10.14710/mmh.4 1.1.2012.50-58. Nunnally, J.C., and I.H. Bernstein. “The Assessment of Reliability.” Psychometric  Theory 3  (1994): 248–92. Nurhanifah,  and  Dyah  Setyaningrum. “The  Implementation  of  Good Public Governance in the Bureaucratic Arena in the Indonesian  Ministry.” Review  of Integrative Business and Economics  Research 10,  no.  1 (2021): 153. OECD. OECD  Principles  of  Corporate Governance . France: OECD Publications Service, 2004. Organisation For Economic Co- Operation  And  Development. G20/OECD Principles of Corporate  Governance .  Paris: OECD Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1787/9789264 236882-en. Padilla, Alexandre. “Can Agency Theory
Justify  the  Regulation  of  Insider Trading?” The  Quarterly  Journal of  Austrian  Economics 5  (2002):
3–38. https://doi.org/10.1007/s12113- 002-1015-6. Pemerintah Indonesia. “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 Tentang Nilai- Nilai  Kementerian  Keuangan.” Indonesia, 2011.
Pieris, John, and Nizam Jim Wiryawan.
Etika Bisnis Dan Good Corporate Governance .  2nd  ed.  Jakarta:
Pelangi Cendekia, 2008. Purwadaminta,  W.J.S. Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1999. Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi,  Konsep,  Kontroversi danAplikasi. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam . Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2009. Santoso,  Singgih. Mahir  Statistika
Parametrik . Jakarta: PT Gramedia,
2018.
Sedarmayanti. Good  Governance  &
Good  Corporate  Governance  3 . Edisi  Revisi.  Jakarta:  Mandar Maju, 2012.
———. Sumber  Daya  Manusia  Dan Produktivitas  Kerja .  Bandung:
Mandar Maju, 2009. Setyaningrum,  D.,  R.  Wardhani,  and  A Syakhroza. “Good Public Governance,    Corruption  and Public  Service  Quality:  Indonesia Evidence.” International  Journal of  Applied Business and Economic Research 15, no. 17 (2017). Sinambela, Lijan P. Metodologi Peelitian Kuantitatif Teoritik Dan Praktik .  Depok:  Rajawali  Pers,
2021. Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta, 2015.
———. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung:
Alfabeta, 2011.
———. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: PT
Alfabet, 2017.
———. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan  R&D .  Bandung:  Alfabeta,
2010.
Sujarweni,  V.  Wiratna. Metodologi Penelitian  Bisnis  Dan  Ekonomi . 33.  Yogyakarta:  Pustaka  Baru Press, 2015.
Sunyoto, Danang. Metodologi Penelitian Akuntansi .  Bandung:  PT  Refika Aditama, 2016. Supriyono, R.A. Akuntansi Keperilakuan .  Yogyakarta:  UGM Press, 2018.
Susanti,  Gita,  St.  Halwatiah,  Novayanti Sopia  Rukmana,  Andi  Ahmad Yani,  Andi  Rahmat  Hidayat,  and Suherman Ahmad. “Public Service Performance  and  Public  Trust  in
Government  An  Indonesian  Case Study.” Advances  in  Economics, Business and Management Research (AEBMR) 43 (2017): 86– 89. Talbot, Colin R. Theories of Performance .  Oxford  University Press, 2010. Transparancy  International  Indonesia. “Indeks Presepsi Korupsi Indonesia  2022.” Ti.or.Id (blog), 2023. https://ti.or.id/indeks- persepsi-korupsi-indonesia-2022- mengalami-penurunan-terburuk- sepanjang-sejarah-reformasi/. Tunggal, Amin Widjaja. Audit Kecurangan Dan Akuntansi Forensik .  Jakarta:  Harvarindo, 2012. Varma, A., P.S. Budhwar, and A. Denisi. “Performance Management Systems:  A  Global  Perspective.” London Routledge , 2008. Von Hagen, Jurgen. Budgeting Institutions  and  Public  Spending, in  Shah,  Anwar  (Ed.).  2003 . Ensuring  Accountability  When There Is No Bottom Line. Vol. 1. Handbook  on  Public  Sector Performance Reviews. Washington  D.C.:  World  Bank, n.d. Vveinhardt, Jolita, and Evelina Gulbovaitė. “Models of Congruence  of  Personal  and Organizational Values: How Many Points  of  Contact  Are  There
Between  Science  and  Practice?” Journal  of  Business  Ethics 145 (2017). https://doi.org/10.1007/s10551- 015-2871-2. Wakamatsu,  Andre,  Eliete  Bernal Arellano,  and  Rodolfo  de  Castro Ribas  Junior.  “Organizational Values  in  the  Brazilian  Public Sector  An  Analysis  Based  on  the Tri-Axial  Mode.” Cross  Cultural Management 4,  no.  2  (2013). https://doi.org/DOI 10.1108/CCM-10-2012-0096. Wardhani,  R.,  H.  Rossieta,  and  D.
Martani.  “Good  Governance  and the  Impact  of  Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia.” International    Journal  of  Public Sector  Performance  Management 3, no. 1 (2017): 77–102. Wiener,  Y.  “Forms  of  Value  Systems: Focus on Organizational Effectiveness and Cultural Change and  Maintenance.” Academy  of
Management  Review 13,  no.  4 (1988): 534–45.
Wijayanti,  Anis,  and  Azhar  Kasim. “Implementasi  Strategi  Nasional Pencegahan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance.” INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 7 (2022): 291– 310.
https://doi.org/10.32697/integritas .v7i2.858.
Williams,  S.L.  “Strategic  Planning  and Organizational  Values:  Links  to Alignment.  Human  Resource Development International.” Human  Resource    Development International 5, no. 2 (2002): 217–
33.