## KESEJAHTERAAN SOSIAL:  SEBUAH PERSPEKTIF DIALEKTIS
Balthasar Watunglawar 1 , Katarina Leba 2
1 Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Banyuwangi, Indonesia
2 Universitas Jember, Jember, Indonesia
1 watungballa@gmail.com
2 katrinwatunglawar@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan menganalisa  persepsi  masyarakat  perihal  kesejahteraan  sosial  yang secara tanpa  sadar  memengaruhi  perilaku  dan  sikap  hidup  dalam  hidup bermasyarakat  dan  bernegara.    Perspektif  dialektis  menjadi  objek  formal penelitian  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kajian  pustaka.  Data  yang  telah dikumpulkan,  diklasifikasikan  untuk  mendapatkan  data  dominan,  untuk dianalisis.  Peneliti  menganalisis  data  dengan  cara  disajikan,  direduksi, dideskripsikan,  dan  dievaluasi.  Peneliti  merefleksikan  dan  menganalisis untuk  memboboti  secara  kritis  dari  perspektif  peneliti  untuk  kemudian disimpulkan.  Hasil  penelitian  ini  menginformasikan  bahwa  kesejahteraan sosial tidak hanya terkait dengan pemenuhan barang, jasa, kepastian hukum untuk keseimbangan dan kenyamanan, serta kepentingan individu semata, melainkan  sebuah  kesejahteraan  yang  berorientasi  pada  kesejahteraan umum dan kebaikan bersama (communal well-being & bonum communio). Perspektif  diaklektis  kesejahteraan  adalah  kolaborasi  hak  dan  kewajiban secara  proporsional  antara  ayah-ibu-anak  atau  masyarakat-pemerintah- negara.  Kesejahteraan  membutuhkan  perbaikan  positif  untuk  penciptaan peradaban baru sebagai sintesis dan bukan repetisi. Gerakan kesejahteraan bersifat  altruistik  dan  bukan  egoistik-individualistik.  Kesejahteraan menuntut  pemberdayaan,  maksimalisasi  kinerja,  peningkatan  etos  kerja sebagai bagian dari pengungkapan identitas dan hakekat manusia sebagai "homo vaber" atau “animal rationale”. Kata Kunci: Kesejahteraan, Dialektika, Improvisasi, Hak, Kewajiban, Altruis

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out, describe, and analyze people's perceptions about social welfare that unconsciously influence the behavior and attitudes of life in community and state life. Dialectical perspective is the formal object of this research. This  study  uses  a  qualitative  method.  Data  collection  techniques  are  carried  out through literature review. Data that has been collected, classified to obtain dominant data, to be analyzed. The researcher analyzes the data by way of being presented, reduced, described, and evaluated. Researchers reflect and analyze to weigh critically from the perspective of researchers to then be concluded. The results of this study inform  that  social  welfare is  not  only  related to the  fulfillment of  goods, services, legal certainty for balance and comfort, as well as individual interests, but rather a welfare  oriented  towards  general  welfare  and  communal  well-being  &  bonum communio. The welfare dielectric perspective is a proportional collaboration of rights and  obligations  between  father-mother-child  or  community-government-state. Welfare  requires  positive  improvements  for  the  creation  of  new  civilizations  as synthesis and not repetition. The welfare movement is altruistic and not egoistic- individualistic.  Welfare  demands  empowerment,  maximizing  performance, increasing  work  ethic  as  part  of  the  disclosure  of  human  identity  and  nature  as "homo vaber" or "animal rationale". Keywords: Welfare, Dialectics, Improvisation, Rights, Obligations, Altruism

## PENDAHULUAN
Sesungguhnya  ada  banyak  improvosasi  tentang  kesejahteraan. Tidak  jarang  ada  sebagian  orang  yang  menghendaki  sebuah kehidupan  yang  serba  menyenangkan,  yang  dapat  digambarkan seperti  seorang  pria  ganteng  asal  Sorong-Papua  Barat  yang  baru selesai  makan,  isap  sebatang  rokok,  atau  lagi  mengunya siri-pinang , sambil  berpangku  kaki  dalam  keadaan  santai,  atau  seorang  wanita cantik yang tidak bekerja, hanya tahu berhias diri, dan dilayani oleh pembantu.  Ada  juga  yang  menggambarkan  kesejahteraan  seperti sebuah  keadaan  di  mana  yang  ada  hanyalah  hiburan,  puji-pujian, pesta pora, tanpa kerja, tetapi segala sesuatu telah ada dan tersedia. Lebih  ekstrim  lagi,  yakni  sebuah  keadaan  yang  mengungkapkan dunia lain dimana tidak ada penderitaan, beban, kerja, dan yang ada hanyalah  senang,  dan  bersenang-senang  setiap  saat;  bahkan  bagi sebagian orang, suasana itu digambarkan seperti surga.
Tanpa sadar perspektif ini hidup dan memengaruhi cara berada setiap  orang  dalam  kehidupan  berbangasa  dan  bernegara.  Tidak

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
jarang orang saling iri hati dan dengki ketika melihat dan mengamati keadaan itu tercipta di dalam kehidupan sesamanya. Iri hati, atas cara tertentu,  merupakan  kritikan  dan  tuntutan  akan  ketidakadaan kesejahteraan.  Lebih  ironis  lagi,  bahkan  orang  akan  menjadi  sangat marah  jika  dalam  kekurangan  dan  kemendesakan  ekonomi  melihat orang lain yang berkelimpahan masih saja melakukan korupsi uang negara atau hak-hak orang lain. Lihat saja kasus korupsi e-KTP yang menimpa mantan ketua DPR-RI Setya Novanto  yang mengakibatkan negara mengalami kekurangan 2,3 triliun rupiah (http://nasional.compas.com,  2017);  kasus  korupsi  dan  suap  yang terjadi  di  pemerintah  Kota  Malang,  yang  menimpa  Moch  Arief Wicaksono (mantan Ketua DPRD Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono (Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Perumahan  dan  Pengawasan Bangunan  Kota  Malang),  dan  18  anggota  DPRD  Kota  Malang  yang saat ini sedang dalam status tersangka (compas.com, 2018).
Keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu, dikonfrontir dengan korupsi dan keadaan negara Indonesia yang kata Gubernur Bank  Indonesia,  Perry  Warjiyo  (Kompas.com,  2018)masih  memikul beban  utang  luar  negeri  (ULN)  yang berada di  kisaran  356,9  milyar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp.4.996.6 triliun (kurs Rp.14.00  per  dollar  AS)  tentu  sangat  memprihatinkan  dan menjengkelkan  semua  warga  negara.  Belum  lagi  ancaman  virus corona  yang  tengah  melanda  dunia  termasuk  Indonesia.  Corona (covid-19)  menjadi  bagian  dari  kekuatan  tersendiri  dalam mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa pada hampir semua sektor, baik  secara  ekonomi,  politik,  social,  dan  budaya,  termasuk  bidang kehidupan beragama.  Tanpa  terkecuali,  sector  bisnis  pada  beberapa tempat dan Negara pun mengalami pergeseran strategi dan kebijakan. Sektor  pariwisata  ekonomi  terancam  mengalami  kerugian  karena kurangnya  wisatawan  Cina  yang  masuk  ke  Indonesia.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami ancaman dari sumber yang sama, sehingga perlu mengantisipasi. Sebab, bakal terjadi  lonjakan  pasien  jika  ternyata  virus  itu  berhasil  masuk  ke Indonesia.  Virus  korona  mengakibatkan  dana  asing  keluar  dari Indonesia  sehingga  terjadi  penurunan  harga  saham    (Fajriha,  2020). Corona  tidak  hanya  mengancam  kenyamanan  tetapi  bisa

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
menghilangkan  nyawa  manusia  seketika.  Singkatnya,  corona mengancam kesejahteraan sosial.
Perjuangan  menuju  kesejahteraan  terkesan  akan  merupakan sebuah  utopia  belaka.  Keadaan  ini  akan  berpeluang  memengaruhi setiap  orang  untuk  berlaku  semakin  tertutup,  apatis  dan individualistis.
Penekanan  datang  pada  keadaan  tertentu,  di  mana  tidak  jarang dijumpai penuturan yang sifatnya asosial, “ ko sapa, kenapa tegur saya ”, atau  “ ko  pusing  dengan  ko  pung  pusing,  jangan  pusing  dengan  sa  pung pusing ”  (penuturan  yang  lazim  dijumpai  di  masyarakat  Papua). Pernyataan ini mengandung pengertian yang sifatnya apatis. Orang tidak  lagi  peduli  dengan  nasehat  atau  teguran  orang  lain,  malah semakin  sibuk  dengan  urusan  pribadi  semata.  Hal  ini mengindikasikan    hilangnya  nilai  kesejahteraan.  Perspektif kesejahteraan menjadi problematis.
Hakekat kesejahteraan mengusik sosialitas. Apakah kesejahteraan kontradiktoris  dengan  individualitas.  Apakah  kesejahteraan  itu  jika dikaitkan  dengan  konsep  Adam  Smit  dalam  “ The  Wealth  of  Nation ” (1776) yang menyatakan bahwa kemajuan manusia dan tatanan sosial suatu  masyarakat  akan  tercipta  apabila  setiap  individu  yang  ada  di dalamnya mengejar kepentingannya sendiri-sendiri.
Apakah  kemajuan  manusia  dan  tatanan  sosial,  kesejahteraan merupakan  bias  dari  individualitas?  Selanjutnya  situasi  dilematis manusia akan tercipta juga ketika kesejahteraaan ingin
diperjuangkan. Mana yang harus di dalahulukan dalam urusan kerja dan pelayanan untuk perjuangan sebuah kesejahteraaan; kepentingan pribadi  didahulukan  atau  kepentingan  orang  lain,  bahkan kepentingan umum. Persepsi yang benar tentang kesejahteraan social akan  sangat  membantu  pola  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara yang baik dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif    (Sugiono,  2005). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan menggunakan kartu. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan untuk  mendapatkan  data  dominan,  kemudian  dianalisis.  Peneliti menganalisis  data  dengan  cara  data  terkumpul  disaji,  direduksi,

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
dideskripsi, dan dievaluasi. Perspektif peneliti terikut melalui refleksi dan  analisis  untuk  memboboti  secara  kritis  untuk  kemudian disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dialektik Kesejahteraan
a. Apa itu Dialektik?
Dialektik  merupakan  rangkaian  deduktif,  terutama  dalam hubungannya  dengan  penyelidikan  filsafat  atau  metafisika. Perspektif  dialektis  merujuk  pada  analisa  kritis  tentang konsepsi-klonsepsi  untuk  menentukan  arti,  implikasi,  dan proposisi-proposisi.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  seni  berpikir secara  logis,  kritis,  dan  teratur,  yang  diawali  dengan  tesis, antitesis, dan sintesis (Phoenix, 2012).
Dialektik  ( Dialektika )  berasal  dari  kata  dialog  yang  berarti komunikasi  dua  arah,  istilah  ini  telah  ada  sejak  masa  yunani kuno  ketika diintrodusir pemahaman  bahwa  segala  sesuatu berubah  ( panta  rei ). Kemudian  Hegelmenyempurnakan  konsep dialektika  dan  menyederhanakannya  dengan  memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, anti-tesis dan sintesis. Menurut Hegel  tidak  ada  satu  kebenaran  yang absolut karena  berlaku hukum dialektik, yang absolut hanyalah semangat revolusionernya;  perubahan/pertentangan  atas  tesis  oleh  anti- tesis menjadi sintesis (https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan). Perkembangan  peradaban  berproses  seiring  dengan permasalahan-permasalahan, fenomona-fenomena yang
senantiasa  menjadi  sasaran  pergerakan  dan  eksplorasi  ilmiah akal  budi  untuk  mengatasi  masalah  atau  menemukan kebenaran.  Analisis,  kritik,  verivikasi,  pengujian,  dan pembuktian  menjadi  sarana  untuk  yang  baik  untuk pembaharuan  kebenaran.  Perolehan  sebuah  kebenaran  tidak menjadi  sebuah  temuan  yang  bukan  tidak  dapat  disangsikan, tetapi  akan  selalu  diuji,  dikritisi  lagi  karena  cenderung mengalami  pergeseran  nilai  sesuai  dengan  perkembangan  dan perubahan jaman. Dengan demikian, pencarian kebenaran tidak pernah berhenti pada sebuah titik kepuasan.

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
b. Apa itu Kesejahteraan?
Kesejahteraan  diartikan  sebagai  keadaan  yang  aman, selamat, tenteram, kesenangan hidup, dan kemakmuran (Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Baru,  2012).  Keadaan  tersebuat adalah  keadaan  yang  dinilai  baik  yang  dialami  oleh  manusia (https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan).  Keadaan  yang dimaksudkan  juga  terkait  dengan  insentif.  Dalam  organisasi, setiap pekerja tentu merasa aman karena perolehan insentif yang dinilai  dapat  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  mereka.  Hal  ini beralasan  karena  setiap  orang  membutuhkan  biaya  dan keuntungan dari setiap pembayaran dan penerimaan (Murphy et al, 2014).
Kesejahteraan  dalam  konsep  dunia  modern  dapat dimengerti  sebagai  sebuah  kondisi  dimana  seorang  dapat memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian,  tempat  tinggal,  air  minum  yang  bersih  serta kesempatan  untuk  melanjutkan  pendidikan  dan  memiliki pekerjaan  yang  memadai  yang  dapat  menunjang  kualitas hidupnya  sehingga  memiliki  status  sosial  yang  mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.
Kesejahteraan  dimengerti  sebagai  kehidupan  layak  yang dialami  setiap  orang  tanpa  membeda-bedakan.  Hak  untuk hidup  layak,  baik  dari  segi  kesehatan,  makanan,  minuman, perumahan,  dan  jasa  sosial,  merupakan  keadaan  dimana masyarakat  dinilai  telah  sejahtera.  Jika  keadaan  tersebut  tidak tercapai,  dapat  dipandang  sebagai  tindakan  melawan  HAM (Ikhwan, 2015).
Kesejahteraan  juga  merupakan  suatu  tata  kehidupan  dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan  bagi  setiap  warga  Negara  untuk  mengadakan usaha  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  jasmaniah,  rohaniah dan  sosial  yang  sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga  serta masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  serta kewajiban  manusia  sesuai  dengan  Pancasila  (Undang-Undang No.  6  Tahun  1974,  pasal  2  ayat  1).   Kesejahteraan  adalah  salah

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
satu  aspek  yang  sangat  penting  untuk  menjaga  dan  membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial  dalam  masyarakat.  Maka  setiap  individu  membutuhkan kondisi  yang  sejahtera,  baik  sejahtera  dalam  hal  materil  dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.
2. Orientasi Kesejahteraan: Perspektif Ideologi
Kesejahteraan mengandung pengertian yang berbeda. Hal ini dapat terjadi tergantung pula pada cara pandang setiap orang dan ideologi  tertentu.  Ada  yang  memandang  kesejahteraan  terletak pada  kebahagiaan  pribadi  semata.  Sejau  mana  seorang  individu dapat  secara  bebas  mengumpulkan  dan  memanfaatkan  apa  yang menjadi  harta  kekayaannya,  seperti  tanah  dan  uang.  Tanah  dan uang termasuk alat produksi atau modal yang dapat dimanfaatkan untuk  kesejahteraan  pribadi.  Berorientasi  pada  modal  atau  uang, sesungguhnya bersinggunagan dengan paham kapitalisme .
Dalam  dunia  ekonomi  peran  modal  sangatlah  besar,  bahkan pemilik  modal  bisa  menguasai  pasar  serta  menentukan  harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang besar. Fernand Braudel pernah menyatakan bahwa “ kaum kapitalis merupakan spekulator dan pemegang  monopoli  yang  berada  dalam  posisi  untuk  memperoleh keuntungan  besar  tanpa  menanggung  banyak  risiko ”(Kunio,  1990). Modal  yang  dipunyai  seseorang  dapat  digunakan  untuk  meraih keuntungan  sebanyak-banyaknya.Kapitalisme  adalah a  social system  based  on  therecognition  of  individual  rights,  including  property rights,  in  which  all  property  is  privatelyowned (Rand,  1970). Kapitalisme  merupakan  sebuah  sistem  sosial  yang  berbasiskan pada  pengakuan  atas  hak-hak  individu,  termasuk  hak  milik  di mana  semua  pemilikan  adalah  milik  privat.Pemilik  modal
(kapitalis) memiliki hak penuh terhadap apa yang
dimiliki.Perspektif  kapitalisme  pemperjelas  individual ownership , market economy , competition , and profit .
Kapitalis  sebagai  motor  perekonomian  yang  menanamkan modalnya dengan mengambil resiko kerugian atas usahanya. Pasar yang  dikehendaki  sebagai  alokator  interaksi supply dan demand yang  sempurna  dan  efisien  adalah  mekanisme  pasar  bebas.

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
Penegasan  lain  berlaku,  yakni  perekonomian  berjalan  dengan wajar  tanpa  campur  tangan  pemerintah.  Campur  tangan pemerintah  dinilai  sebagai  penyebab  tantanggan  yang  tidak terlihat  ( invisible  hands )    yang  akan  membawa  perekonomian  ke arah  keseimbangan.  Ada  sistem  dimana  negara  memberikan kebebasan  bagi  warganya  untuk  mengelola  semua  sumber  daya dan  kekayaan  yang  dimilikinya,  namun  tetap  tidak  boleh  terjadi praktik monopoli di pasar. Peran negara seminimal mungkin dan mengusahakan  seluas-luasnya  kebebasan  bagi  para  pelaku ekonomi yang mengandalkan self-interest -nya (Huda, 2016). Untuk sampai pada pemenuhan kepentingan atau kesejahteraan individu, maka  yang  menjadi  ciri  dasar  strategik  pergerakan  kapitalismen, yakni  eksploitasi,  akumulasi  dan  ekspansi,  dengan  prinsip menurut Rand (Huda, 2016), “ manusia hidup pertama-tama untuk diri sendiri,  bukan  untuk  kesejahteraan  orang  lain ”.  Dalam  hal  ini kapitalisme  terkait  asumsi  akan  kepentingan  diri  (selfishness), kebebasan individu, dan pasar bebas. Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar:
1) Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas–batas tertentu.
2) Pengakuan  hak  pribadi  untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi demimeningkatkan status sosial ekonomi.
3) Pengakuan  adanya  motivasi  ekonomi  dalam  bentuk  semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.
4) Kebebasan melakukan kompetisi.
5) Mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.
Dari keterangan-keterangan tersebut, terang bahwa
kesejahteraan  pada  perspektif  kapitalisme  terbatas  pada keberhasilan  atau  kesuksesan  individu  dalam  memperoleh  dan memanfaatkan dan memaksimalkan modal secara bebas. Orientasi kesejahteraan pada interese individual.
Selain  perspektif  individualistis,  ada  perspektif  lain  dengan prinsip  sama  rata  sama  rasa  di  dalam  bidang  ekonomi  ataupun sekularisme  radikal.Dengan  prinsip  tersebut,  kesejahteraan  yang diharapkan  bukanbersifat  pribadi.  Perspektif  ini  bersinggungan secara  logis  dengan  ideologi  komunisme.  Menurut  ideologi komunis,  kepentingan-kepentingan  individu  tunduk  kepada kehendak partai, negara dan bangsa, komunisme merupakan hasil

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
perkembangan sosialisme yang tinggi.Orientasi komunisme adalah tercapainya  masyarakat  komunis  yang  makmur  dan  sejahtera, tanpa  kelas  social,  dengan  prinsip  semua  orang  sama.Untuk tercapainya  tujuan  tersebut,  ada  fase  diktator  proletariat  yang bertugas  membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah, karena dianggap bertentangan dengan demokrasi yang ada.
Komunisme  tidak  memberikan  penghargaan  terhadap  HAM. Secara politis pun komunisme tidak membuka peluang pada partai oposisi, dan Pada masa transisi komunis, dengan bantuan negara di  bawah  diktator  proletariat,  seluruh  hak  milik  pribadi dihapuskan  dan  diambil  alih  dan  berada  di  bawah  kontrol kekuasaan  negara  komunis.  Ideologi  komunisme  bersifat  atheis (Tuhan  tidak  ada)  dan    norma  norma  hidup  tidak  di  atur  oleh agama.  Komunisme  tidak  menghargai  mannusia  sebagai pribadi,malah menganggap setiap orang sederajat atau sama dalam hal kedudukan (Guru Ppkn, 2017). Dengan penguasaan negara atas fasilitas produksi, diharapkan setiap orang bisa memiliki hak yang sama  untuk  bisa  terlibat  mengelola  alat-alat  produksi  dan  bisa mengecap  hasil  secara  bersama,  tidak  hanya  yang  bermodal (kapitalis).
Selain  konsep  kesejahteraan  dari  perpektif    kapitalisme  dan komunisme, pancasila sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia memberikan  penekanan  lebih  pada  kesejahteraan.  Dalam  pidato presiden Sukarno tanggal 1 Juni 1945 prinsip keadilan disinggung sebagai sila ke-4 pancasila, dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan ditempatkan  sebagai  sila  ke-5  pancasila,  yang  redaksinya disempurnakan  menjadi,  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”.  Dalam  Pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat kesejahteraan  menjadi  tujuan  nasional,  yakni  “...memajukan kesejahteraan umum” (mengandung prinsip keadilan), dan “...ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Kesejahteraan  dari  perspektif  pancasila  adalah  kesejahteraan umum,  dan  bukan  kesejahteraan  pribadi  atau  individu  tertentu. Kesejahteraan  mengandung  prinsip  keadilan.  Prinsip  keadilan disinggung dalam sila kedua pancasila, yakni “kemanusiaan yang

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
adil  dan  beradab”  dan  sila  kelima,  yakni  “keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesejahteraan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  prinsip  keadilan. Kesejahteraan  tidak  bisa  dimengerti  tanpa  keadilan  sosial. Kesejahteraan  yang  dimaksudkan  adalah  kesejahteraan  umum atau keadilan sosial. Setiap orang harus mengalami dan merasakan keadilan,  diperlakukan  secara  manusia.  Kesejahteraan  dipahami saat  tercipta  keadaan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. Kesejahteraan juga merupakan keadaan dimana ada keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  (sila  kelima  pancasila). Kesejahteraan itu bukan milik individu, kelompok atau golongan, tetapi  milik  seluruh  rakyat  Indonesia.  Kesejahteraan  menjadi tujuan  nasional  yang  diperjuangkan  untuk  seluruh  rakyat  dan bukan individu tertentu atau suku, dan golongan tertentu.
Untuk  mewujudakan  kesejahteraan  umum  atau  keadilan sosial, maka ada beberapa penegasan yang dapat dipahami, antara lain:
1) “Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara  oleh negara”(Pasal  34  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945).
Pemeliharaan  yang  dimaksudkan  bukan  dalam  arti membiarkan  untuk  bertambah  banyak,  tetapi  melakukan program  pengentasan  dan  pemberdayaan  sehingga  mereka terlepas dari kondisi fakir, miskin, dan keterlantaran (Subekan, 2014).
2) ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat (1)UUD 1945)
3) ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh  negara” (Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945);
4) ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”  (Pasal  33  Ayat  (3)  UUD 1945;
5) ”Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal33 Ayat (4) UUD 1945) Dari  uraian  tersebut,  terang  bahwa  pancasila  adalah  ideologi negara  Indonesia  yang  melihat  kesejahteraan  bukan  dalam  arti kesejahteraan individual-kolektif, tetapi kesejahteraan umum atau keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Sebuah kesejahteraan  yang  ditempatkan  sebagai  tujuan  pembangunan nasional  yang  diharapkan  tercipta  atas  dasar  Ketuhanan  yang Mahaesa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Dialektika Kesejahteraan: perspektif etikal
a. Negara Mesti Bagaikan Seorang Anak
Mencermati lebih dalam kutipan John F Kennedy dari filsuf Marcus  Tullius  Cicero  (3  Januari  106  sM-7  Desember  43  sM), actor  dan  negarawan  Romawi  kuno  (ahli  pidato  dan  prosa), “ jangan  tanyakan  apa  yang  Negara  perbuat  untuk  anda,  tetapi tanyakan  apa  yang  dapat  anda  perbuat  untuk  Negara ”, sesungguhnya  sepadan  dengan  konsep  kesejahteraan  social.
Banyak pemahaman keliru berdampak negatif pada keterlibatan  aktif  implementasi  kewajiban  bernegara. Lembaga pendidikan pun banyak yang mengalami ketiduran
ilmiah.Banyak mahasiwa yang malas dan kurang berkreasi dan memacuh  diri  secara  bertanggung  jawab.  Masyarakat  pun melakukan  hal  yang  sama  muatannya  berupa  lemahnya  etos kerja.  Demikian  juga,  banyak  daerah  dengan  administrasi pemerintahannya  memperlihatkan  kurangnya  kualitas  kinerja, atau terlihat tetapi terbungkus rapih secara implicit dalam kesan “asal bapak senang”. Oleh karena itu perlu pencucian budi.
Negara, bagaikan seorang anak kecil yang karena kehendak dari  resiko  perkawinan  orang  tua,  lahir  dan  dikaruniai  hak hidup,  tumbuh,  dalam  lindungan  orang  tua.Hak  asasi  anak itulah  yang  menuntut  kewajiban  orang  tua  sebagai  sebuah tanggung  jawab.Kalau  Negara  adalah  anak,  maka  masyarakat dan  pemerintah  adalah  orang  tua.Rakyat,  bagi  peneliti digambarkan  sebagai  seorang  ibu,  dan  pemerintah  adalah seorang  bapak.  Pada  perspektif  inilah,  masyarakat  dan pemerintah harus menjalankan kewajibannya untuk
menghidupkan  dan  membesarkan  Negara  sehingga  dapat

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
mencerminkan  kualitas  masyarakat  dan  pemerintahnya.Wajah Negara  adalah  wajah  masyarakat  dan  pemerintahnya, sebagaimana istilah klasik, “ buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ”. Mau  jadi  apakah  anak  itu  kelak?  Seperti  apakah  pribadinya: baik,  cerdas,  dan  dapat  unggul  dalam  bersaing?  Jawabannya, tergantung  kolaborasi  hak  dan  tanggung  jawab  bapak-ibu. Karena  kolaborasi  hak  dan  kewajiban  bapak-ibu  akan menentukan  kebaikan  dan  keberhasilan  anak.  Hal  yang  sama pun berlaku bagi negara. Apa dan siapa negara itu? Negara akan baik  dan  sukses  jika  terjalin  kooperatif  hak  dan  kewajiban pemerintah-masyarakat.  Penekanan  tidak  hanya  hak  saja  atau kewajiban  saja,  tetapi  pada  korelasi  proporsional  hak  dan kewajiban.  Banyak  orang  hanya  memfokuskan  pada  hak  saja tanpa  memperhatikan  kewajiban,  seperti  kritikan  John  F Kennedy  kepada  warga  Amerika  untuk  “ ask  not  what  your country  can  do  for  you-ask  what  you  can  do  for  your  country ”(The Telegraph,  2018).  Kewajiban  mesti  diperhatikan  dan  jilankan secara efektif dan efisien untuk perolehan hak. Pada penekanan tertentu,  hak  menuntut  realisasi  kewajiban.Peranan  orangtua sangat  penting  untuk  pembentukan  karakter  positif  anak. Demikian  juga  peran  seluruh  warga  negara  (masyarakat- pemerintah) sangat penting untuk pembentukan jati diri negara. Kesejahteraan  pun  mengena  dan  melingkupi  kolaborasi kooperatif hak dan kewajiban semua pihak, bapa-ibu-anak atau masyarakat-pemerintah-negara.  Jika  semua  pihak  berperan secara maksimal apa yang menjadi kewajibannya dan jika semua pihak  mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya,  maka  pada perspektif  ini  kesejahteraan  dapat  dirasakan  bersama, sebagaimana dikenal prinsip orang Maluku, “ ale rasa, beta rasa , dia rasa, dan torang sama-sama rasa ”.
b. Perlu Improvisasi Politis
Selain  implementasi  kolaboratif-dialektis,  pembangunan kesejahteraan umum tidak luput dari improvisasi politis.Hal ini mesti merupakan esensi daripada sekedar sebuah
strategi.Bahwa improvisasi politis harus setiap saat ditempatkan dalam  konteks  membangun  peradaban  baru.Terang  hanya mungkin  kelihatan  dalam  kegelapan,  kepintaran  adalah  fase

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
sesudah  kebodohan,  dan  kedewasaan  adalah  fase  kematangan yang bukan lagi kembali ke masa kekanak-kanakan.Impovisasi politis  mengandung  kebaruan  dan  bukan  repetisi.  Sementara perspektif  strategik    harus  pada  konteks  prevensi  terhadap repetisi.  Sebab  repetisi  tidak  lebih  dari  sebuah  permainan  dan biar perlu merupakan sebuah kebodohan.
Orde  baru  adalah  sebuah  kebaruan  dari  rezim  lama, reformasi  adalah  fase  lain  dari  jaman  sebelumnya,  dan pemerintahan  presiden  Jokowi  adalah  kebaruan  dari pemerintahan lama. Kebaruan adalah selalu sebuah sintesis. Hal ini  muncul  dari  sebuah  proses  pembentukan  peradaban  yang sifatnya progresif dan bukan siklis. Betul, bahwa reformasi saat itu hanya mungkin terjadi dengan kekuatan demonstrasi besar- besaran yang tidak luput dari reaksi anarkis; betul bahwa sebuah pemerintahan dapat digulingkan dengan kekuatan masa, yang dapat saja mengorbankan nyawa dan hak-hak kewarganegaraan.Akan  tetapi  jaman  ini,  mesti  bukan merupakan  jaman  itu.Kalau  biasanya  demonstrasi  selalu berdampak  anarkis,  apalagi  dengan  kekuatan  masa  yang terkoordinir tidak sedikit jumlahnya, mengapa tidak diantisipasi dan  seakan  dibiarkan?  Lagi-lagi,  ini  bukan  jamannya,  itu  lagu lama,  basi….!  Improvisasi  politik  diperlukan  untuk  sebuah kebaruan peradaban bangsa yang menjadi semakin dewasa dan matang.Improvisasi politis bermuara pada kesejahteraan umum.
c. Keluarga adalah Negara dalam Bentuk Sempit
Menjawab  pertanyaan  “apa  yang  engkau  berikan  kepada Negara…?” atau menjalankan kewajiban bernegara tidak mesti harus sibuk memikirkan nasib DKI, terlibat dalam berdemo ke Jakarta  agar  terkenal,  menjadi  pejabat  public,  dan  menjadi bagian  dari  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  tetapi  dalam  status apapun dapat melakukan apa saja yang baik dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Sering kali banyak di antara kita tidak sadar  bahwa,  kualitas  kepemimpinan  seseorang  dinilai  dan diukur lewat keberhasilannya mengatur dan mengelola rumah tangganya.Demikian  juga,  moralitas  dan  kepribadian  etis seseorang dapat dinilai melalui keluarga. Semakin sejahtera dan terhindar  dari  problem  sebuah  keluarga  atau  rumah  tangga,

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Volume I Nomor I (Juni) 2020
seseorang  dapat  dipandang  layak  untuk  memikul  tanggung jawab  yang  besar,  termasuk  dalam  urusan  menjadi  pejabat public.  Kesuksesan  dan  kesejahteraan  keluarga  menjadi barometer  seseorang  diyakini  bisa  berimprovisasi  positif menciptakan  kesuksesan  dan  kesejahteraan  bagi  Negara.Apa yang diperbuat untuk kesejahteraan keluarga, pada waktu yang sama  menunjukan  apa  yang  telah  kita  lakukan  bagi Negara.Keluarga adalah Negara dalam arti sempit.

## KESIMPULAN
Kesejahteraan  lazimnya  merupakan  pemenuhan  barang,  jasa, kepastian hukum untuk keseimbangan dan kenyamanan, akan tetapi bukan  untuk  kepentingan  individual-kolektif,  tetapi  kepentingan umum.  Kesejahteraan  membangun    gerakan    altruistis  dan  bukan egoistis-individualistis.  Kesejahteraan  atau  keadilan  social  hanya mungkin  tercipta  jika  ada  kolaborasi  hak  dan  kewajiban  secara proporsional bapak-ibu-anak, atau pemerintah-masyarakat- negara.Kesejahteraan  membutuhkan  impovisasi  positif  untuk terciptanya  peradaban  baru  sebagai  sebuah  sintesis  dan  bukan repetisi.Kesejahteraan  bukan  berarti  bersenang-senang  karena  telah terpenuhi  kebutuhan  apa  lagi  di  atas  penderitaan  orang  lain. Kesejahteraan umum  atau keadilan sosial menuntut pemberdayaan, maksimalisasi  kinerja,  tingkatkan  etos  kerja  sebagai  bagian  dari identitas  manusia  sebagai  “ homo  vaber ”  untuk  sebuah  keadaan  di mana  “ ale  rasa,  beta  rasa,  dia  rasa, dan torang  semua  rasa ”.  Artinya, kesejahteraan  bersama  ( communal  well-being , bonnum  comunio ). Dialektika  kesejahteraan  mengandung  pengertian  improvisasi- kolaboratif berbagai pihak ( stakeholders ) demi kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajriha,  N.  (2020,  Januari  25). Dampak  Virus  Korona  ke  Indonesia.
Retrieved  Mare 19, 2020, from  Liputan6  Web site: https://www.liputan6.com GuruPpkn . (2017,  Juli  6).  Dipetik  Desember  4,  2018,  dari  GuruPpkn Web site: https://www.guruppkn.com
https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat- perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017

## Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
http://nasional.compas.com. (2017,  28  12).  Diambil  kembali  dari http://nasional.kompas.com
Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan Kapitalisme. economica , 27-49. Ikhwan, B. A. (2015). Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani.
Kompas.com. (2018, September Kamis).
Kompas.com . (2018, Juni 22). Kunio, Y. (1990). Capitalism Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES. Murphy,  Robert  P;  Clemens,  Jason;  Palacios,  Milagros;  Veldhuis, Niels;.  (2014).  Economics  Principles  for  Prosperity.  (hal.  1-150). Canada: www.fraserinstitute.org.
Phoenix, T. P. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Baru. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
Rand,  A.  (1970). Capitalism:  The  Unkown  Ideal. New  York:  A  Single Book.
Subekan,  A.  (2014,  September  22). Kemenkeu. Dipetik  Desember  5,
2018, dari Kemenkeu Web site: https://bppk.kemenkeu.go.id.
Sugiono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. The  Telegraph. (2018,  November  28).  Dipetik  Desember  4,  2018,  dari The Telegraph Web site: https://www.telegraph.co.uk
Undang-Undang No. 6 Tahun 1974, asal 2 ayat 1. (t.thn.).
Wikipedia  Ensiklopedia  Bebas . (t.thn.).  Dipetik  09  17,  2018,  dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas Beb site: http://wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan.