## ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “AKU PAPUA” PADA UPACARA PEMBUKAAN PON XX 2021
Thresia Hilda Mathelda Yenkase Krey a, Johan Rongalaha b,
Silvester Magnus Loogman Palit c a Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: krey.hilda@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: johan.rongalaha@gmail.com c Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Email: silvesterpalit@gmail.com
Naskah diterima: 20 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 15 April 2023 DOI: 10.55551/jip.Vol 4. Iss 4.

## Abstrak:
Pekan  Olahraga  Nasional  (PON)  XX  Papua  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  2 hingga  15  Oktober  2021  berlangsung  dengan  sukses  dan  meriah.  Namun  dibalik suksesnya  penyelenggaraan  PON  XX  tersebut,  lagu  "Aku  Papua"  ciptaan  Franky Sahilatua yang bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal  Papua,  yakni  Edo  Kondologit,  Michael  Jakarimilena,  dan  Nowela  Elizabeth Auparay  dalam  upacara  pembukaan  PON  XX  Papua  di  Stadion  Utama  Lukas Enembe  Jayapura,  ternyata  menuai  kontroversi.  Lagu  "Aku  Papua"  diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum  selaku  ahli  waris  dari  semua  karya  ciptaan  almarhum  suaminya. Oleh  karena  itu  dilakukan  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana bentuk perlindungan Hak Cipta atas sebuah karya lagu yang merupakan bagian dari Hak  Cipta,  serta  untuk  mengetahui  berbagai  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk melindungi  ahli  waris  pencipta  lagu  “Aku  Papua”  yang  dirugikan  dalam  kasus  ini. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  hukum  yuridis  normatif dengan memiliki target luaran berupa artikel yang dimuat dalam jurnal yang nantinya berguna  sebagai  bahan  acuan  untuk  penelitian  di  masa  yang  akan  datang. Diharapkan  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  pengembangan  Hukum  Bisnis  di Indonesia.  Hal  yang  terjadi  pada  ahli  waris  lagu  “Aku  Papua”  adalah  salah  satu contoh  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  dapat  terjadi  atas  karya  lagu  yang digunakan pihak lain tanpa izin dari ahli waris karya ciptaan tersebut. mengenai izin penggunaan  hak  ekonomi  pemilik  ciptaan  atau  pemegang  Hak  Cipta  diatur  dalam Pasal  9  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta.  Izin  yang  diberikan  oleh  pemilik  ciptaan  atau pemegang hak cipta kepada pihak lain dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.
Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu Aku Papua, Pelanggaran

## LATAR BELAKANG
Pekan  Olahraga  Nasional  (PON)  XX  merupakan  ajang  olahraga  nasional utama Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini,  baik  upacara  pembukaan  maupun  penutupan.  Ajang  ini  rencananya  akan diadakan pada 20 Oktober hingga 2 November 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 karena pandemi Covid-19.
Upacara  pembukaan  PON  XX  Papua  digelar  dengan  sukses  dan  meriah  di Stadion Lukas Enembe,  Kabupaten Jayapura,  Papua, pada hari Sabtu (2/10/2021) malam.  Para  penonton  dibuat  terpukau  melihat  kemeriahan  upacara  pembukaan pesta  olahraga  tersebut.  Berbagai  pertunjukkan  ditampilkan  dalam  upacara pembukaan tersebut, mulai dari Edo Kondologit, Michael Jakamirelena, dan Nowela yang  membuka  rangkaian  upacara  pembukaan  PON  XX  Papua  dengan membawakan  lagu  "Aku  Papua"  sambil  diiringi  para  penari  kolosal  yang menggunakan  pakaian  adat  Papua.  Namun  dibalik  suksesnya  penyelenggaraan PON  XX  tersebut,  lagu  "Aku  Papua"  ciptaan  Franky  Sahilatua  yang  bergema sebagai lagu pembuka yang dilantunkan oleh tiga penyanyi asal Papua, yakni Edo Kondologit,  Michael  Jakarimilena,  dan  Nowela  Elizabeth  Auparay  dalam  upacara pembukaan  PON  XX  Papua  di  Stadion  Utama  Lukas  Enembe  Jayapura,  ternyata menuai kontroversi.  Lagu tersebut diklaim dinyanyikan dalam pembukaan PON XX Papua tanpa izin dari istri mendiang Franky, Harwantiningrum selaku ahli waris dari semua  karya  ciptaan  almarhum  suaminya. 1 Harwantiningrum  kemudian mengadukan  hal  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI) Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  pada  10  Oktober  2021  atas  dugaan pelanggaran  hak  cipta.  Kejadian  ini  berawal  saat  Harwantiningrum  menyaksikan secara  langsung  pembukaan  PON  XX  Papua  melalui  kanal  YouTube  Sekretariat Presiden.
Sudah  bukan  merupakan  hal  baru  bahwa  banyak  sekali  lagu-lagu  yang dinyanyikan  ulang  oleh  orang  lain,  seperti  banyak  yang  kita  temukan  di  platform Instagram,  YouTube,  TikTok  dan  lainnya.  Setiap  orang  dapat  dengan  bebas  dan mudah  mengunggah  bermacam  konten,  termasuk  membawakan  lagu  cover  milik penyanyi lain. Secara sederhana, cover lagu adalah menyanyikan kembali lagu milik
1 Kompas.com,  “Lagu  Aku  Papua  di  Pembukaan  PON  XX  Diklaim  Tanpa  Izin,  Istri  Franky Sahilatua Adukan
Pelanggaran Hak Cipta”,
https://www.kompas.com/hype/read/2021/10/19/135202966/lagu-aku-papua-di-pembukaan-pon-xx- diklaim-tanpa-izin-istri-franky?page=all, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 11:40 WIT.
orang  lain.  Tidak  ada  batasan  lagu  yang  dinyanyikan  kembali,  lintas  genre  musik, juga  termasuk  penyanyinya,  baik  solo  maupun  duet,  grup,  dan  band.  Tak  sekadar menyanyikan kembali, cover lagu untuk outputnya berupa rekaman baru yang dirilis dalam  bentuk  audio  maupun  video.  Dan,  karya  tersebut  dipublikasikan  ke  media sosial,  yang  umumnya  dilakukan  di  YouTube.  Fenomena  ini  sebenarnya  sebagai bentuk  penghargaan  pada  pemilik  karya.  Secara  umum,  cover  lagu  bukan  untuk menjadi karya tandingan.  Biasanya,  semakin viral sebuah lagu maka lagu tersebut akan semakin banyak pula di-cover. Di sisi lain, cover lagu yang populer sebenarnya juga berdampak pada pemilik lagu, salah satunya soal hak cipta.
Hak Cipta menurut Pasal 1 UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  pada  Pasal  40  UU  Hak  Cipta ayat  (1)  poin  d  tercantum  bahwa  lagu  dan/atau  music  dengan  atau  tanpa  teks merupakan salah satu ciptaan yang dlindungi oleh undang-undang ini. Maka, sudah seharusnya  pencipta  dan  juga  ahli  warisnya  dilindungi  oleh  hukum  dari  tindakan yang  merugikannya.  Ada  3  (tiga)  fungsi  hak  yang  tercakup  dalam  hak  cipta,  yaitu hak  eksklusif,  hak  ekonomi  dan  hak  moral . Yang  dimaksud  dengan  hak  eksklusif adalah  bahwa  hanya  pemegang  hak  ciptalah  yang  bebas  melaksanakan  hak  cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Sedangkan hak ekonomi 2 adalah hak untuk mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  ciptaan,  dan  hak  moral 3 adalah  hak  yang melekat  pada  diri  pencipta  atau  pelaku  (seni,  rekaman,  siaran)  yang  tidak  dapat dihilangkan  dengan  alasan  apa  pun,  walaupun  hak  cipta  atau  hak  terkait  telah dialihkan.
Kasus yang menimpa Harwantiningrum selaku ahli waris atas lagu “Aku Papua” sudah  pasti  merugikan  Harwantiningrum  yang  memiliki  ketiga  hak  tersebut. Seharusnya,  pihak  penyelenggara  PON  XX  Papua  melakukan  komunikasi  dengan ahli waris terkait izin penggunaan lagu tersebut sebelum dilaksanakannya PON XX Papua.
Masih  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  hasil  karya  yang mendapat  perlindungan  hak  cipta  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  mengapa
2 Iswi  Hariyani, Prosedur  Mengurus  HKI  Yang  Benar ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta,  2010,  hlm 61
3 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia , Alumni Bandung, 2008, hlm 69
hingga kini masih saja banyak terjadi pelanggaran kasus hak cipta terjadi di sekitar kita.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis  tertarik  mengkaji  mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap karya lagu “Aku Papua” pada Upacara Pembukaan PON  XX  Papua  dan  terkait  dengan  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi ahli waris pencipta lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Jayapura,  dengan  mengumpulkan  data  yang diperlukan    di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Papua  pada  bagian Direktorat  Jenderal Kekayaan Intelektual.  Menggunakan pendekatan secara  yuridis normatif.  Penelitian  ini  menganalisis  permasalahan  dengan  penelusuran  terhadap peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti.
Pendekatan  yuridis  sendiri  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4 dan pendekatan normatif adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. 5
Sehingga  populasi  yang  dipilih  berkaitan  dengan  kasus  Hak  Cipta  sebagai Purposive  Sampling adalah  berdasarkan  penilaian  peneliti  mengenai  siapa  saja yang  pantas  memenuhi  persyaratan  untuk  dijadikan  sampel.  Sehingga  pemilihan sampel  yang  tepat  agar  benar-benar  bisa  sesuai  dengan  persyaratan  atau  tujuan peneliti yang sehingga mendapat atau memperoleh data yang akurat.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  pihak  ahli waris lagu “Aku Papua” selaku narasumber yang merasa dirugikan. Hal ini bertujuan untuk  menjawab  permasalahan  mengenai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pelanggaran  Hak  Cipta  atas  sebuah  lagu.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  pengaturan  Hak Cipta di Indonesia.
4 Ronny  Hanitidjo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Judimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 20
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13
Data  diperoleh  dengan  menggunakan  tiga  teknik  pengumpulan  data,  yaitu wawancara, pengamatan/observasi, dan melakukan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan  terhadap  informan  baik  pihak  ahli  waris  selaku  korban  yang  dirugikan, pihak  yang  bersengketa  dengan  ahli  waris,  serta  pihak  Kementerian  Hukum  dan HAM wilayah Papua yang berwenang dalam bagian Kekayaan Intelektual.
Data  yang  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian dihubungkan  dengan  data-data  kepustakaan.  Hasil  analisis  kemudian  disajikan secara  deskriptif  dan  disusun  dalam  suatu  kesimpulan  guna  menjawab permasalahan. Tujuannya adalah agar jawaban yang diperoleh sifatnya menyeluruh dan  sesuai  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  atas  permasalahan  yang diangkat.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## 1.  Perlindungan  hukum  di  Indonesia  terkait  karya  lagu  yang  merupakan bagian dari Hak Cipta
Hukum  di  Indonesia  tentu  saja  telah  mengatur  dengan  jelas  terkait perlindungan  terhadap  hasil  karya  berupa  lagu  yang  merupakan  bagian  dari  Hak Cipta  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2015  tentang  Hak  Cipta.  Melalui undang-undang  ini,  negara  melindungi  Hak  Cipta  yang  terdiri  dari  Hak  Moral  dan Hak  Ekonomi.  Dalam  perspektif  hukum  pidana,  hak  kebendaan  yang  memiliki  nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jadi apabila ada yang mencuri harta kekayaan tersebut  maka  pihak  yang  mencuri  dianggap  sebagai  pihak  yang  melakukan kejahatan  atau  melukakan  pelanggaran  terhadap  pemilik  kekayaan  tersebut.  UU Hak Cipta menempatkan kejahatan.
Hak  Cipta  merupakan  hak  milik  bagi  penciptanya,  atau  hak  lisensi  bagi  yang mendapatkan  lisensi  atas  karya  cipta  tersebut.  Hak  milik  dari  Hak  Cipta  menjamin kepada  pemilik  untuk  menikmati  dengan  bebas  dan  dapat  melakukan  tindakan hukum  dengan  bebas  terhadap  ciptaan  miliknya.  Hak  Cipta  ini  dapat  dialihkan seluruhnya  atau  sebagian  kepada  orang  lain,  baik  dengan  cara  pewarisan,  hibah, wasiat,  atau  dengan  cara  lainnya.  Dengan  demikian,  dapat  dibuktikan  bahwa  Hak Cipta  adalah  hak  yang  dapat  dimiliki,  dapat  menjadi  objek  pemilikan  yang  berlaku syarat-syarat  pemilikan,  baik  mengenai  cara  penggunaannya  maupun  cara pengalihan  haknya.  Dengan  alasan  itulah  pemerintah  memberikan  perlindungan sesuai  dengan  sifat  hak  cipta  tersebut.  Perlindungan  tersebut  diwujudkan  dalam
bentuk  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan cara melawan hukum.
Berikut  ini adalah berbagai  aturan  yang  dituangkan di  dalam  Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan kasus pelanggaran Hak Cipta atas lagu “Aku Papua” pada upacara  pembukaan  PON  XX  Papua.  Pada  Pasal  40  Undang-Undang  Hak  Cipta, menyebutkan  bahwa  “Ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  Ciptaan  dalam  bidang  Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
a.  buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.  ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c.  alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.  lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
e.  drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g.  karya seni terapan;
h.  karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k.  karya fotografi;
l. potret;
m.  karya sinematografi;
n.  terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,  basis  data,  adaptasi,  aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o.  terjemahan,  adaptasi,  aransemen,  transformasi,  atau  modifikasi  ekspresi budaya tradisional;
p.  kompilasi  ciptaan  atau  data,  baik  dalam  format  yang  dapat  dibaca  dengan program computer maupun media lainnya;
q.  kompilasi  ekspresi  budaya  tradisional  selama  kompilasi  tersebut  merupakan karya yang asli;
r.  permainan video;
s.  program komputer.
Hak  Moral  dan  Hak  Ekonomi  pada  Hak  Cipta  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Hak  Cipta.  seperti  pengaturan  terkait  Hak  Moral  yang  tercantum  dalam
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  “hak  moral merupakan hak yang melekat pada pemegang Hak Cipta secara abadi”, untuk:
a.  Tetap  mencantumkan/tidak  mencantumkan  nama  pencipta  atau  pemegang  hak cipta pada salinan karya ciptanya demi pemakaian yang bersifat umum;
b.  Tidak memakai nama aslinya;
c.  Merubah karya ciptanya sesuai kelayakan di masyarakat;
d.  Merubah judul maupun anak judul dari karya ciptanya;
e.  Tetap  mempertahankan  haknya  jika  terjadi  distorsi,  mutilasi,  modifikasi ciptaannya maupun merugikan bagi reputasi pencipta atau pemegang hak cipta.
Pada  Pasal  57  memuat  bahwa  hak  moral  pencipta  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat  (1) huruf  c dan huruf  d berlaku  selama  berlangsungnya  jangka  waktu  Hak  Cipta  atas  Ciptaan  yang bersangkutan.
Adapun  Hak  Ekonomi  diatur  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Hak  Cipta  yaitu “hak  ekonomi  adalah  hak  eksklusif  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  demi memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta”. Hak ekonomi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni seperti:
a.  Menerbitkan ciptaan;
b.  Menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuknya;
c.  Menerjemahkan ciptaan;
d.  Mengadaptasi, mengaransemen/mentransformasi ciptaan;
e.  Mendistribusikan ciptaan/salinannya;
f.  Menunjukkan ciptaan;
g.  Mengumumkan ciptaan;
h.  Mengkomunikasikan ciptaan; dan
i.  Menyewakan ciptaan.
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pihak lain yang ingin menggunakan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta haruslah mendapat  izin  dari  pemilik  ciptaan  atau  pemegang  Hak  Cipta.  Izin  yang  diberikan oleh  pemilik  ciptaan  atau  pemegang  hak  cipta  kepada  pihak  lain  dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang biasa dikenal dengan nama lisensi.
Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta tercantum bahwa Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a.  buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;
b.  ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c.  alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d.  lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e.  drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f.  karya  seni  rupa  dalam  segala  bentuk  seperti  lukisan,  gambar,  ukiran,  kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
g.  karya arsitektur;
h.  peta; dan
i.  karya seni batik atau seni motif lain
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun  setelah  Pencipta  meninggal  dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun berikutnya.
Kemudian  pada  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  dalam  hal  ciptaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Berdasarkan  penjabaran  pasal-pasal  yang  bersumber  dari  Undang-Undang Hak  Cipta  di  atas,  maka  dengan  demikian,  sudah  jelas  bahwa  sudah  ada  aturan yang  jelas  dan  memadai  terkait  dengan  kasus  pelanggaran  Hak  Cipta  lagu  “Aku Papua” pada upacara pembukaan PON XX Papua.  Namun pelanggaran seperti ini kerap  terjadi  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  memahami  Hak  Cipta secara baik dan benar.
Apabila  ada  pihak  lain  ingin  menggunakan  ciptaan  yang  telah  terdaftar  Hak Cipta  atau  dagangnya  untuk  kepentingan  tertentu  seperti  pemasaran,  maka  pihak tesebut  harus  lebih  dulu  meminta  izin  kepada  pencipta.  Pencipta  pun  memiiki otoritas untuk menolak atau mengiyakan dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah  uang  yang  harus  dibayarkan  atau sebagainya.  Meski  belum  dicatatkan  di DJKI,  hak  cipta  melekat  mutlak  kepada  pemiliknya.  Untuk  itu  setiap  orang  tidak boleh  menyanyikan  lagu  milik  orang  lain  tanpa  izin,  terutama  jika  lagu  tersebut digunakan  untuk  sesuatu  yang  bersifat  komersil.  Guna  menghindari  terjadinya
pelanggaran  hak  cipta,  maka  diperlukan  pemahaman  yang  baik  dan  benar  terkait kekayaan intelektual.

## 2.  Upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk  melindungi  ahli  waris  pencipta  lagu “Aku Papua” yang dirugikan dalam kasus ini
Sesuai  dengan  ketentuan,  pelanggaran  terhadap  Hak  Cipta  dapat  diproses sebagai  pidana  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  120  UU  Hak  Cipta  yang berbunyi  “Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini merupakan delik aduan.” Maka, pelanggaran yang dilakukan pada kasus lagu “Aku Papua”  pada  upacara  pembukaan  PON  XX  Papua  dapat  diproses  secara  hukum apabila pemilik ciptaan fotografi tersebut melaporkan pelanggaran tersebut ke pihak yang berwajib.
Mengikuti ketentuan tersebut, Harwatiningrum selaku ahli waris dari kasil karya lagu  “Aku  Papua”  telah  menyampaikan  laporan  dugaan  pelanggaran  kekayaan intelektual  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham)  terkait  kasus  tersebut  pada  10 Oktober 2021 lalu.
Sejauh  ini  DJKI  telah  melakukan  penelusuran  dan  konfirmasi  terhadap berbagai  pihak  yang  terlibat,  yaitu  pihak  ahli  waris,  panitia  penyelenggara  PON, publisher  lagu  “Aku  Papua”,  hingga  Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  menaungi Franky  Sahilatua  selaku  pencipta  lagu  ini.  DJKI  melalui  Direktorat  Penyidikan  dan Penyelesaian Sengketa berusaha membantu penyelesaian kasus ini dengan proses mediasi. 6
Ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, antara  lain  mengutip  sebagian  atau  seluruh  ciptaan  orang  lain  yang  kemudiaan dimasukkan  ke  dalam  ciptaannya  sendiri  (tanpa  mencantumkan  sumber)  sehingga membuat  kesan  seolah-olah  karyaannya  sendiri  (disebut  dengan  plagiarisme), mengambil  ciptaan  orang  lain  untuk  diperbanyak  tanpa  mengubah  bentuk  maupun isi  untuk  kemudian  diumumkan,  dan  memperbanyak  ciptaan  orang  lain  dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.
Pasal 43 –53 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai batasan-batasan penggunaan,  pengambilan,  penggandaan,  atau  pengubahan  suatu  ciptaan  baik
6 Hukum  Online, https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-lagu-aku-papua--ini-ketentuan- menyanyikan-lagu-ciptaan-orang-lain-lt61766bb152512 , diakses pada 31 Mei 2022 pada pukul 12:08 WIT.
sebagian maupun seluruhnya yang tidak termasuk dalam perbuatan yang melanggar Hak Cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan:
 pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian,  penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 pertunjukan  atau  pementasan  yang  tidak  dipungut  bayaran  dengan  ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
Dalam  hal  ini,  Panitia  Penyelenggara  PON  XX  Papua  tidak  dapat  dikatakan melanggar  Hak  Cipta  sepenuhnya  karena  panitia  menyelenggarakan  pertunjukan atau pementasan berupa upacara pembukaan PON XX Papua yang tidak memungut bayaran  dengan  ketentuan  tidak  merugikan  kepentingan  yang  wajar  dari  pencipta. Namun ada beberapa hal yang dilakukan yang dianggap melanggar UU Hak Cipta.
Seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  9  UU  Hak  Cipta  ayat  (1),  pencipta  atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu : a.  penerbitan ciptaan;
b.  penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c.  penerjemahan ciptaan;
d.  pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
e.  pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f.  pertunjukan ciptaan;
g.  pengumuman ciptaan.
h.  komunikasi ciptaan, dan i.  penyewaan ciptaan.
Selanjutnya,  setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  tersebut  wajib mendapatkan  izin  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  (ayat  2).    Dan  setiap  orang yang  tanpa  izin  pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan (ayat 3) seperti yang tercantum dalam Pasal 9 UU Hak Cipta.
Dalam  kasus  ini,  jelas  ada  hal  yang  dapat  dianggap  pelanggaran  Hak  Cipta, yaitu pelanggaran Hak Cipta karena baik Panitia Penyelenggara dan para artis yang menyenyikan  lagu  tersebut  tidak  memiliki  hak  ekonomi  dari  pencipta,  dalam  hal  ini ahli waris dari lagu “Aku Papua” untuk mempertunjukkan lagu tersebut (poin f) dalam
upacara  pembukaan  PON  XX  Papua.  Perbuatan  ini  tentu  saja  melanggar  UU  Hak Cipta  yaitu  menyebabkan  kerugian  Hak  Ekonomi  dari  pencipta  karena  dilakukan dengan tidak memperoleh izin dari pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta. Selain Hak  Ekonomi,  pihak  penyelenggara  juga  dianggap  sudah  menimbulkan  kerugian Hak  Moral  karena  seharusnya  pihak  penyelenggara  harus  tetap  mencantumkan nama  pencipta  lagu  tersebut  sehubungan  dengan  pemakaian  ciptaannya  untuk umum.
Dalam  hal  tersebut,  pihak  ahli  waris  lagu  “Aku  Papua”  dapat  mengajukan gugatan  terhadap  pelanggaran  Hak  Cipta  yang  merugikan  tersebut.  Gugatan  yang diajukan  dapat  berupa  gugatan  perdata  yaitu  ganti  rugi  sesuai  dengan  yang disebutkan dalam pasal 96 UU Hak Cipta:
1)  Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta  dan/atau  pemegang  Hak  Terkait  atau  ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi
2)  Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  dan  dicantumkan sekaligus  dalam  amar  putusan  pengadilan  tentang  perkara  tindak  pidana  Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3)  Pembayaran  ganti  rugi  kepada  pencipta,  pemegang  Hak  Cipta dan/atau  pemilik Hak  Terkait dibayarkan paling lama  6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ganti  rugi  timbul  karena  adanya  perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karena  itu, untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  harus  terpenuhi  unsur  perbuatan  melawan hukum, yaitu
a.  Adanya orang yang melakukan kesalahan;
Dapat dilihat dari kasus ini, poin a terpenuhi karena pihak panitia penyelenggara telah  melakukan kesalahan karena telah  menyelenggarakan sebuah pertunjukkan  yang  menampilkan  lagu  “Aku  Papua”  tanpa  izin  atau  lisensi  dari ahli waris lagu tersebut selaku pemilik Hak Cipta lagu tersebut.
b.  Kesalahan itu mengakibatkan orang lain menderita kerugian.
Kerugian  dalam  kasus  ini  dialami  oleh  pihak  ahli  waris,  yaitu  kerugian  secara moral  karena  lagu  tersebut  ditampilkan  tanpa  izin  dari  pemilik  Hak  Cipta  dan secara  material  karena  acara  tersebut  tidak  hanya  ditampilkan  secara  live,  tapi juga  melalui  Youtube  sehingga  banyak  channel  lain  yang  juga  menayangkan ulang siaran tersebut agar memperoleh komisi dari adsense.
Karena  kedua  poin  di  atas  telah  terpenuhi  maka  pihak  ahli  waris  dapat mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga,  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  96  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Gugatan  ganti  rugi  dapat diajukan  bersamaan  dengan  tuntutan  pidana,  namun  karena  unsur  perbuatan melawan hukum menentukan harus ada kesalahan yang disengaja atau tidak, maka sebaiknya gugatan ganti rugi diajukan setelah ada putusan pidana yang menyatakan yang  bersangkutan  telah  melakukan  kesalahan.  Hal  ini  untuk  menjaga  sinkronisasi putusan hakim dalam perkara perdata dan pidana.
Adapun  pihak  ahli  waris  dapat  mengajukan  gugatan  hukum  kepada  pihak panitia  penyelenggara  yang  melakukan  pelanggaran  Hak  Cipta  atas  hasil  karya lagunya berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta yaitu:
1) Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik  Hak  Terkait  berhak  mengajukan gugatan  ganti  rugi  kepada  Pengadilan  Niaga  atas  pelanggaran  Hak  Cipta  atau produk Hak Terkait.
2) Gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa permintaan  untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian  penghasilan  yang diperoleh  dari  penyelenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah,  pertunjukan  atau pameran  karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  atau  produk  Hak Terkait.
3) Selain  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pencipta,  pemegang  Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
a.  Meminta  penyitaan  ciptaan  yang  dilakukan  pengumuman  atau  penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
b.  Menghentikan kegiatan pengumuaman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan  ciptaan  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan produk Hak Terkait.
Gugatan  tersebut  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  sesuai  dengan  yang tercantum  pada  pasal  100  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta “Gugatan atas pelanggaran  Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga”.
Pihak  ahli  waris  juga  dapat  mengajukan  tuntutan  pidana  terhadap  siapapun yang  yang  mengunggah  lagu  “Aku  Papua”  dan  dengan  sengaja  menghilangkan informasi  manajemen  yang  terkandung  dalam  hasil  karya  fotografi  tersebut  (dalam
hal  ini  berupa  nama  pencipta  lagu  tersebut)  dalam  sosial  media  dengan  tujuan komersil  dengan  menggunakan  lagu  tersebut  tanpa  izin  dari  pihak  ahli  waris. Adapun  ketentuan  pidananya  tercantum  pada  Pasal  112,  113  dan  114  Undang- Undang Hak Cipta.
Apabila gugatan sudah diajukan ke Pengadilan Niaga, dan bila ada permintaan ahli waris selaku pihak yang dirugikan, maka Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta untuk:
1.   mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
2.   menarik  dari  peredaran  dan  menyita  serta  menyimpan  sebagai  alat  bukti  yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
3.   mengamankan  barang  bukti  dan  mencegah  penghilangannya  oleh  pelanggar; dan/atau
4.   menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar
Sesuai  dengan  Pasal  107  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta,  permohonan  penetapan sementara  dapat  diajukan  secara  tertulis  oleh  pihak  ahli  waris  selaku  pencipta, pemilik  ciptaan,  pemegang  Hak  Cipta,  pemilik  Hak  Terkait,  atau  Kuasanya  kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
a.  melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
b.  melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
c.  melampirkan  keterangan  yang  jelas  mengenai  barang  dan/atau  dokumen  yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk kepentingan pembuktian;
d.  melampirkan  pernyataan  adanya  kekhawatiran  bahwa  pihak  yang  diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
e.  membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
Kemudian  pada  Pasal  107  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta,  disebutkan  bahwa permohonan  penetapan  sementara  pengadilan  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
Selanjutnya  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  109  UU  Hak  Cipta,  pihak Pengadilan  akan  memanggil  pihak  yang  dikenakan  penetapan  sementara  dalam waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkannya  penetapan
sementara  untuk  dimintai  keterangan.  Pihak  yang  dikenai  penetapan  sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan. dalam waktu paling lama  30  (tiga  puluh  hari)  terhitung  sejak  tanggal  dikeluarkannya  penetapan sementara,  hakim  Pengadilan  memutuskan  untuk  menguatkan  atau  membatalkan penetapan  sementara  pengadilan.  Dalam  hal  penetapan  sementara  pengadilan dikuatkan, maka:
1)  uang  jaminan  yang  telah  dibayarkan  harus  dikembalikan  kepada  pemohon penetapan;
2)  pemohon  penetapan  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atas  pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
3)  pemohon  dapat  melaporkan  pelanggaran  Hak  Cipta  kepada  pejabat  penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat  penyidik  pegawai  negeri sipil.
Dalam  hal  penetapan  sementara  pengadilan  dibatalkan,  uang  jaminan  yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.
Aturan  hukum  yang  memuat  unsur  pidana  pada  UU  Hak  Cipta  yang memberikan ancaman hukuman bagi pelanggaran yang terjadi, menunjukkan bahwa aturan hukum yang dibuat sifatnya bukan hanya represif, tapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran  yang  ada.  Selain  itu,  penegakan  hukum  secara  perdata juga  sudah  banyak  dibahas  dalam  TRIPs  terkait  dengan  peraturan  penetapan sementara oleh pengadilan Niaga yang sudah dituangkan juga dalam UU Hak Cipta seperti yang telah disebutkan di atas. 7

## KESIMPULAN
Sebuah lagu dan musik dengan atau tanpa teks yang menjadi salah satu ruang lingkup  Hak  Cipta  tentunya  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  dituangkan dengan  jelas  dan  lengkap  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai izin penggunaan hak ekonomi pemilik ciptaan atau pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Izin yang diberikan oleh  pemilik  ciptaan  atau  pemegang  hak  cipta  kepada  pihak  lain  dalam memperbanyak atau mengumumkan ciptaan dan memiliki persyaratan tertentu yang
7 Arif  Lutviansori, Hak  Cipta  dan  Perlindungan  Folklor  di  Indonesia, Graha  Ilmu,  Yogyakarta,  2010. hlm 25
biasa  dikenal  dengan  nama  lisensi.  Terkait  dengan  perlindungan  Hak  Cipta  atas sebuah lagu atau music; dengan atau tanpa teks, jangka waktu pemilikan Hak Cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah  pencipta  meninggal  dunia,  terhitung  mulai  tanggal  1  Januari  tahun berikutnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 58 UU Hak Cipta.
Upaya  hukum  yang  sudah  dilakukan  pihak  ahli  waris  sudah  sesuai  dengan ketentuan  pengaduan  dan  hingga  kini  masih  dalam  usaha  mediasi  yang  difasilitasi oleh pihak DJKI. Selain itu, pihak ahli waris juga dapat mengajukan gugatan perdata maupun  pidana.  Gugatan  perdata  diatur  dalam  pasal  96  dan  99  UU  Hak  Cipta, sedangkan tuntutan pidana diatur dalam Pasal 112, 113 ayat (2), (3), (4) dan pasal 114 UU Hak Cipta.
Perlu dilakukan pemahaman mendalam lagi kepada masyarakat terkait dengan Hak  atas  Kekayaan  Intelektual,  tidak  hanya  kepada  pekerja  seni  selaku  pencipta atau pemilik ciptaan, tetapi juga kepada masyarakat umum di semua kalangan, baik anak  usia  sekolah  maupun  orang  dewasa  apapun  profesinya.  Terlebih  lagi  pihak- pihak yang sering terlibat dalam penyelenggaraan perhelatan besar, seperti pegawai pemerintahan,  pihak  swasta  dan  pengusaha,  agar  kasus  seperti  ini  tidak  terulang lagi di lain waktu.
Apabila  proses  mediasi  tidak  tercapai,  pihak  ahli  waris  dapat  mengajukan gugatan  ganti  rugi  ke  Pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar proses hukum atas kasus  pelanggaran  ini  dapat  diselesaikan  dengan  adil  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif  Lutviansori,  2010 ,  “ Hak  Cipta  dan  Perlindungan  Folklor  di  Indonesia ”,
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Filep  Ayomi  dan  Thresia  Krey,  2021, “ Analisis  Kasus  Pelanggaran  Hak  Cipta  atas Karya  Fotografi  milik  Komunitas  Noken  Papua ”.  Prosiding  Seminar  Hasil Penelitian Pengembangan IPTEKS dan Sains. LPPM Universitas Cenderawasih.
Iswi  Hariyani,  2010 ,  “ Prosedur  Mengurus  HKI  Yang  Benar ”,  Yogyakarta  :  Pustaka Yustisia.
Otto Hasibuan, 2008, “Hak Cipta di Indonesia”, Bandung : Alumni.
Ronny  Hanitidjo  Soemitro,  1990, “ Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Judimetri ” , Jakarta : Ghalia Indonesia.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004, “ Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat ” , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.