INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2303-2312 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Pada Kasus Sengketa Agraria di Pulau Rempang
Kintan Tamara Kinski N 1 ✉ , Salsabila Gofita 2 , Harlin Sabrinda Rasya 3 , Farrah Nabillah 4 ,
Noviola Anastasya 5 , Diani Sadia Wati 6

## Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611009@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Konflik  di  Pulau  Rempang  antara  Pemerintah  dan  Masyarakat  Adat  menjadi  sorotan  akibat ketidakjelasan status kepemilikan pulau dan dampaknya pada wacana Rempang Eco City. Tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi konflik ini juga menimbulkan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), memicu pertanyaan mendalam tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan adil dalam penyelesaian konflik semacam ini. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif  digunakan  untuk  merunut  akar  konflik.  Hasil  penelitian  menegaskan  bahwa  Pulau Rempang sesungguhnya adalah tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama berabad- abad.  Namun,  hak  dan  klaim  mereka  bertabrakan  dengan  agenda  pembangunan  Pemerintah, menghasilkan konflik hukum yang kompleks. Selain itu, pelanggaran HAM yang muncul dalam konflik menambah kompleksitas penyelesaian. Pertanyaan mendasar pun muncul, terkait bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil untuk menangani konflik yang melibatkan hak tanah adat dan proyek pembangunan besar seperti Rempang Eco City. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam  tentang  dinamika  kompleks  konflik  dan  tantangan  hukum  yang  dihadapi  dalam menghadapinya.
Kata Kunci: Rempang, Eco City, Hak Asasi Manusia, Hak atas Tanah Adat

## Abstract
The conflict on Rempang Island between the Government and Indigenous Communities has drawn attention  due  to  the  unclear  ownership  status  of  the  island  and  its  implications  on  the  discourse surrounding Rempang Eco City. This conflict not only creates legal uncertainty but also gives rise to a number of Human Rights violations, prompting profound questions about how the law can be applied fairly in resolving such conflicts. A qualitative research method with a juridical-normative approach is employed to trace the roots of the conflict. The research findings affirm that Rempang Island is indeed ancestral land inhabited by Indigenous Communities for centuries. However, their rights and claims clash with the Government's development agenda, resulting in a complex legal conflict. Furthermore, the  Human  Rights  violations  emerging  from  the  conflict  add  to  the  complexity  of  the  resolution. Fundamental questions arise regarding how the law can be effectively and fairly applied to address conflicts involving Indigenous land rights and major development projects like Rempang Eco City. This research  provides  a  deeper  understanding  of  the  complex  dynamics  of  the  conflict  and  the  legal challenges faced in addressing it.
Keywords: Rempang, Eco City, Human Rights, Customary Land Rights.

## PENDAHULUAN
Pulau Rempang, yang merupakan aset Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menarik perhatian karena sejumlah masalah yang rumit. Pada tahun 2001, izin diberikan  kepada  sebuah  perusahaan  untuk  mengelola  pulau  ini,  dengan  rencana  awal untuk memungkinkan seorang investor masuk ke sana pada tahun 2014. Namun, berbagai kendala menghalangi pelaksanaan rencana tersebut. PT MEG, yang merupakan bagian dari Artha Graha Grup yang dimiliki oleh Tommy Winata, awalnya diberi kontrak pengelolaan Pulau Rempang selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 80 tahun, dan juga mencakup Pulau Setokok dan Pulau Galang, masing-masing dengan luas 300 hektar. Sayangnya, sejak tahun 2004, tidak ada kemajuan yang berarti dalam pembangunan di sana, sehingga lahan tersebut akhirnya dihuni oleh penduduk lokal. Di tahun 2023, Xinyi, sebuah perusahaan dari China, mengumumkan niatnya untuk melakukan investasi besar di Pulau Rempang dengan nilai mencapai Rp172 triliun. Rencananya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi Rempang Eco-City, yang akan mencakup sektor industri hijau, jasa, dan pariwisata. Namun, saat investor ini berupaya memasuki area tersebut, mereka menghadapi hambatan karena lahan tersebut telah ditempati oleh penduduk setempat. Hal ini memicu konflik  antara  aparat  kepolisian  dan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  Pulau  Rempang. Warga  lokal  meyakini  bahwa  tanah  di  Pulau  Rempang  adalah  tanah  adat  yang  harus dipertahankan, meskipun ada klaim hukum yang menyatakan bahwa lahan tersebut telah diberikan kepada perusahaan..
Selain permasalahan kepemilikan lahan, terdapat juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang muncul dalam kasus ini. Pada bulan September 2023, Komnas HAM RI melakukan pemantauan aktif di Pulau Rempang dan menemukan sejumlah tanda-tanda indikatif  pelanggaran  HAM  yang  perlu  dilakukan  penyelidikan  lebih  lanjut.  Salah  satu temuan  yang  mencolok  adalah  penggelaran  lebih  dari  1.000  pasukan  gabungan  untuk mengamankan rencana pengukuran batas lahan di Pulau Rempang oleh BP Batam pada tanggal  7  September.  Selain  itu,  penangkapan  terhadap  masyarakat  selama  bentrokan dengan aparat pada 7 dan 11 September terjadi. Beberapa dari mereka sudah dibebaskan, tetapi 34 lainnya masih ditahan, yang memunculkan keprihatinan terkait hak-hak individu yang terkait dengan penangkapan tersebut. Dampak psikologis juga sangat serius, dengan gas air mata yang digunakan oleh aparat masuk ke sekolah dan menyebabkan trauma pada siswa.  Penyelesaian  konflik  di  Pulau  Rempang  akan  menjadi  tantangan  kompleks,  yang melibatkan masalah agraria, hak asasi manusia, dan dampak sosial ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam  konteks  dan  dinamika  konflik  agraria  di  Pulau  Rempang,  terutama  dalam kaitannya  dengan  lingkup  hak  asasi  manusia  dan  hukum  agraria.  Pendekatan  ini memungkinkan peneliti untuk merinci  peran perundang-undangan yang relevan dengan topik  penelitian,  mendalam  ke  dalam  interpretasi  norma-norma  hukum,  dan  menggali pemahaman  mendalam  terkait  persepsi  dan  pengalaman  subjek  penelitian.  Pendekatan yuridis-normatif  dipilih  karena  penelitian  ini  memiliki  fokus  pada  analisis  ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum agraria di Pulau Rempang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Rempang Berdasarkan Hukum di Indonesia Dalam konteks pengerahan pasukan besar-besaran yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan  Riau,  pada  tanggal  7  September  2023,  beberapa  teori  dan  prinsip  hak  asasi manusia  (HAM)  menjadi  relevan  dalam  analisis.  Pengerahan  lebih  dari  1.000  pasukan gabungan untuk mengamankan rencana pengukuran atau pematokan tata batas di pulau tersebut  telah  menimbulkan  pertanyaan  tentang  kepatuhan  terhadap  prinsip proporsionalitas dalam hak asasi manusia. Prinsip proporsionalitas adalah salah satu prinsip utama dalam penegakan HAM. Prinsip ini mengharuskan bahwa tindakan yang diambil oleh
aparat  keamanan  harus  sebanding  dengan  ancaman  yang  dihadapi.  Dalam  hal  ini, pengerahan pasukan besar-besaran perlu dinilai apakah tindakan ini merupakan respons yang  sesuai  terhadap  situasi  yang  dihadapi.  Menurut  teori  proporsionalitas,  tindakan penegakan  hukum  harus  mempertimbangkan  sejauh  mana  tindakan  tersebut  memadai untuk  mencapai  tujuan  penegakan  hukum  tanpa  merugikan  hak-hak  individu  yang dilindungi oleh HAM. Pengerahan pasukan dalam jumlah besar bisa dianggap berlebihan jika situasinya tidak membenarkan respons semacam itu. Hal ini mengingatkan kita pada hak asasi manusia masyarakat sipil yang harus dihormati dalam setiap situasi.  Terlebih lagi, Indonesia  adalah  negara  yang  telah  meratifikasi  berbagai  instrumen  internasional  yang mengatur  hak  asasi  manusia,  seperti  International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Oleh karena  itu,  pemerintah  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa  tindakan penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan  tidak  melanggar  hak  asasi manusia.
Selain pengerahan pasukan, penangkapan terhadap masyarakat selama peristiwa di Pulau Rempang juga menjadi fokus dalam analisis ini. Data menunjukkan bahwa terdapat penangkapan terhadap sejumlah individu pada tanggal 7 dan 11 September. Delapan orang sudah dibebaskan, namun 34 lainnya masih ditahan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  HAM  dalam  penanganan  penangkapan  tersebut. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU HAM Indonesia, setiap individu yang diduga terlibat dalam tindak  pidana  dan  ditangkap,  ditahan,  atau  diadili,  memiliki  hak  untuk  dianggap  tidak bersalah  sampai  terbukti  bersalah  secara  sah  dalam  sidang  pengadilan.  Prinsip  ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah atau ditahan tanpa adanya bukti yang sah dan juga berhak atas hak-hak dasar seperti akses ke pengacara dan jalannya persidangan  yang  adil.    Dalam  kasus  penangkapan,  penting  untuk  memastikan  bahwa penegakan  hukum  telah  mengikuti  prosedur  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  melakukan penahanan yang  sewenang-wenang.  Hak-hak individu yang terlibat dalam penangkapan tersebut harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang relevan. Hal ini  melibatkan  hak  atas  privasi,  keadilan,  dan  perlindungan  dari  perlakuan  yang  tidak manusiawi  atau  merendahkan  martabat.  Pemerintah  Indonesia  sebagai  negara  anggota Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  konvensi internasional yang berkaitan dengan HAM, seperti Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) dan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED). Konvensi-konvensi ini mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penanganan penangkapan dan
penahanan.
Penggunaan  gas  air  mata  di  lingkungan  sekolah  dalam  konteks  peristiwa  di  Pulau Rempang juga memunculkan pertanyaan tentang pemahaman dan implementasi prinsip- prinsip HAM. Data mencatat bahwa gas air mata masuk ke lingkungan sekolah, dan ada tiga kali dentuman yang terdengar dari hutan depan sekolah sebelumnya. Dalam konteks ini, prinsip  perlindungan  hak-hak  individu  menjadi  relevan.  Pasal  17  UU  HAM  menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan melalui pengajuan permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan,  tidak  peduli  apakah  itu  dalam  konteks  perkara pidana,  perdata,  atau  administratif.  Mereka  juga  berhak  untuk  diadili  melalui  proses peradilan yang independen dan netral, dengan hakim yang objektif, jujur, dan adil, sehingga mereka  dapat  menerima  putusan  yang  adil  dan  benar.    Penggunaan  gas  air  mata  di lingkungan  sekolah  harus  dievaluasi  dengan  cermat  apakah  tindakan  tersebut  sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks pendidikan. Hak anak-anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman harus dihormati, dan tindakan yang mengganggu proses pendidikan harus dibenarkan hanya jika situasi membenarkannya dan sesuai  dengan  prinsip  proporsionalitas.  Berdasarkan  analisis  terhadap  tindakan-tindakan yang  telah  disampaikan  dalam  konteks  peristiwa  di  Pulau  Rempang,  Kepulauan  Riau, beberapa tindakan tersebut memiliki potensi melanggar hak asasi manusia (HAM), terutama dalam hal prinsip-prinsip proporsionalitas, penangkapan masyarakat, dan penggunaan gas air mata di sekolah.

## B. Kewenangan Hak Pengelolaan Tanah di Pulau Rempang
Pulau Rempang di Batam, Kepulauan Riau, menghadapi kompleksitas konflik agraria yang berakar pada sejumlah kebijakan. Pada tahun 1992,  Keputusan Presiden Nomor 28 menetapkan Rempang sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone), sementara pada  29  September  1986,  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  307/Kpts-II/1986 menyatakan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan. Surat Keputusan Nomor 29 Tahun 2002  kemudian  menambahkan  dinamika  dengan  menghasilkan  Status  Quo  terkait  Tata Guna Lahan Rempang dan Galang. Meski pada 2001-2002, pemerintah memberikan Hak Guna  Usaha  (HGU)  atas  tanah  Batam  kepada  perusahaan,  ketidakjelasan  batas  antara penggunaan  lahan  BP  Batam  dan  lahan  masyarakat  menciptakan  tumpang  tindih kepemilikan lahan. Meskipun masyarakat telah diberikan status alas hak terhadap tanahnya, proses  pemberian  sertifikat  hak  atas  tanah  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) menghadapi  berbagai  kendala.  Peraturan  perundang-undangan  memiliki  peran  krusial dalam menentukan kewenangan, kewajiban, dan larangan terkait hak penggunaan tanah.
Sebagai contoh, Hak Milik memberikan pemegangnya wewenang tanpa batas waktu untuk menggunakan tanah sesuai keinginan mereka. Peraturan ini, bagaimanapun, tidak bersifat seragam dan berbeda untuk hak-hak tertentu seperti Hak Guna Usaha (HGU), yang memiliki jangka waktu penggunaan tanah yang diatur oleh Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria (UUP).    Begitu  pun,  kondisi  serupa  berlaku  untuk  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dan  Hak Tanggungan, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil tindakan terhadap  tanah  yang  dijadikan  agunan.  Pengamat  Kebijakan  Publik,  Agus  Pambagio, mencurigai  adanya  tumpang  tindih  kepemilikan  lahan  sebagai  pemicu  konflik  agraria  di Pulau Rempang. Ketidakpastian ini dipicu oleh rencana proyek di pulau tersebut sejak tahun 2002,  yang  sayangnya  tidak  kunjung  diwujudkan.  Hal  ini  mengakibatkan  lahan  tersebut dibiarkan terbengkalai dan kemudian dihuni oleh masyarakat.
Konflik agraria menjadi dilema yang kompleks bagi masyarakat setempat, terutama dalam  konteks  janji  kampanye  Presiden  Joko  Widodo  pada  tahun  2019  yang  berjanji memberikan sertifikat hak atas tanah kepada mereka. Meskipun telah berduduk lebih dari dua abad di Pulau Rempang, masyarakat adat belum menerima sertifikat atas tanah yang mereka  tempati.  Terkait  hal  ini,  Badan  Pertanahan  Nasional  Batam  tampaknya  belum mengeluarkan sertifikat atas kawasan Rempang, menambah kompleksitas konflik agraria ini. Meskipun  masyarakat  adat  telah  mendiami  pulau  tersebut  selama  lebih  dari  dua  abad, perizinan formal atas tanah yang mereka huni masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Kondisi  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  sosial,  menciptakan  ketidaksetaraan dalam  akses  dan  pemanfaatan  sumber  daya  tanah  di  Pulau  Rempang.  Sebagai  langkah solutif, para pemangku kebijakan dapat mengevaluasi secara mendalam proses pemberian sertifikat  dan  mengembangkan  strategi  yang  inklusif  untuk  menangani  tumpang  tindih kepemilikan lahan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat setempat yang telah lama menetap di Pulau Rempang. Solusi terhadap konflik ini melibatkan kompensasi bagi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Masyarakat akan menerima hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2, sebagai pengganti setiap rumah yang terdampak. Lokasi hunian baru akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung, dengan penyelesaian proyek direncanakan pada 2024 mendatang. Sementara  itu,  untuk  masyarakat  Rempang  Galang,  akan  disediakan  hunian  sementara secara gratis, termasuk biaya hidup bulanan sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Alternatifnya, masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian sementara akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Keseluruhan kebijakan relokasi ini diharapkan dapat mengatasi konflik agraria yang telah berkepanjangan di Pulau Rempang.

## C. Penyelesaian Sengketa Kasus Rempang Berdasarkan Hukum Agraria di Indonesia
Pada  dasarnya,  konsep  tanah  adat/ulayat  adalah  tanah  yang  dimiliki  bersama  oleh anggota masyarakat yang mengikuti hukum adat tertentu dan ditandai dengan adanya hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat. Pengakuan atas hak ulayat dapat timbul karena adanya dua syarat yaitu eksistensi dan pelaksanaan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Merujuk pada fakta di lapangan yang menyatakan bahwa Pulau Rempang dahulu merupakan bekas hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. Dikatakan pula bahwa surat kepemilikan atas tanah warga di wilayah Pulau Rempang tidak jelas  dasarnya.  Apabila  dilihat  dari  definisi  tanah  adat/ulayat,  maka  pada  dasarnya masyarakat Pulau Rempang harus memiliki hak ulayat atas pulau tersebut. Salah satu syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  hak  ulayat  menurut  Kurnia  Warman  dalam  bukunya  “Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk” adalah sepanjang kenya taannya masyarakat hukum adat itu masih ada.  Hal ini didasari dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor  41  Tahun  1999  tentang    Kehutanan  yang  menjelaskan  bahwa  unsur-unsur masyarakat hukum adat mencakup adanya paguyuban, adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat, adanya kelembagaan, adanya wilayah hukum adat yang jelas, adanya pranata dan perangkat hukum peradilan adat, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan.
Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis, masyarakat adat Rempang memang diakui  eksistensinya.  Fakta  juga  menunjukkan  bahwa  masyarakat  adat  rempang  sudah bermukim  sejak  1834  di  pulau  tersebut.  Dengan  melihat  fakta  bahwa  masyarakat  adat rempang telah tinggal sejak 1834 di Pulau Rempang dan mengelola tanah tersebut, maka penulis  berkesimpulan  bahwa  Pulau  Rempang  adalah  Tanah  Adat/Ulayat.  Namun, pernyataan penulis ini dapat sewaktu-waktu berubah apabila terdapat temuan baru terkait dokumen  hukum  yang  legal  terkait  status  kepemilikan  pulau  tersebut.  Dalam  upaya menyelesaikan  sengketa tanah ulayat,  beberapa tindakan telah  diambil oleh  pihak-pihak yang  terlibat.  Pertama,  mereka  mencoba  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut melalui  proses  negosiasi,  di  mana  mereka  berusaha  mencapai  kesepakatan  terkait kompensasi dan ganti rugi atas penggunaan tanah ulayat, termasuk memberikan uang adat sebagai  bentuk kompensasi. Namun,  negosiasi ini ternyata tidak berhasil mencapai hasil yang  diharapkan.  Dalam  situasi  di  mana  para  pihak  kesulitan  menemukan  solusi  yang memadai,  mereka  kemudian  mencoba  metode  kedua,  yaitu  mediasi  dengan  melibatkan pihak ketiga atau mediator, yang dalam kasus ini adalah pemerintah daerah. Lilik Mulyadi menegaskan  bahwa  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  tidak  menghapuskan
pengadilan desa/adat. Ia membedakan antara peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan Undang-Undang  Darurat  Nomor  1  Tahun  1951  dan  peradilan  adat  yang  dilakukan  oleh kepala-kepala  masyarakat  hukum  adat,  yaitu  Peradilan  Desa  (dorpjustitie),  yang  tetap berlanjut. Secara umum, masyarakat cenderung menganggap bahwa sengketa hanya dapat diselesaikan  melalui  pengadilan  (litigasi),  mengabaikan  cara-cara  alternatif  (non-litigasi) yang  dapat  digunakan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mempertimbangkan  berbagai metode  penyelesaian  sengketa  sebelum  memutuskan  untuk  mengajukan  ke  pengadilan, karena  proses  pengadilan  dapat  memakan  waktu  dan  biaya,  dan  hasilnya  tidak  selalu memuaskan semua pihak.

## SIMPULAN
Penggunaan  pasukan  besar-besaran  di  Pulau  Rempang  memunculkan  potensi pelanggaran  HAM,  terutama  dalam  hal  proporsionalitas.  Pemerintah  Indonesia,  sebagai pihak  yang  telah  meratifikasi  berbagai  instrumen  HAM  internasional,  harus  memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, termasuk hak atas proses peradilan yang adil dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang. Sengketa tanah  ulayat  di  Pulau  Rempang  menghadapi  upaya  penyelesaian  melalui  metode  non- litigasi  seperti  negosiasi  dan  mediasi  sebelum  mengambil  jalur  pengadilan.  Akan  tetapi, perdebatan  seputar  pengadilan  desa/adat  menunjukkan  perbedaan  pandangan  dalam masyarakat  tentang  cara  terbaik  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Pentingnya mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan prinsip-prinsip HAM dalam penyelesaian sengketa  sangat ditekankan. Upaya-upaya penyelesaian  ini  harus sejalan  dengan hukum agraria  Indonesia  dan  prinsip-prinsip  HAM  untuk  mencapai  penyelesaian  yang  adil  dan damai. Selain itu, pertimbangan terkait eksistensi masyarakat hukum adat menjadi faktor penting dalam pengakuan hak ulayat. Dalam rangka menyelesaikan sengketa, negosiasi dan mediasi  harus  tetap  menjadi  pilihan  utama  sebelum  mengambil  langkah  hukum  yang memakan  waktu  dan  biaya  serta  tidak  selalu  memuaskan  semua  pihak  yang  terlibat. Pemerintah Indonesia harus mengkaji kembali penggunaan pasukan besar-besaran dalam situasi seperti yang terjadi di Pulau Rempang. Perlu diterapkan pedoman yang lebih ketat dan  prosedur  evaluasi  yang  transparan  dalam  penugasan  pasukan  keamanan  untuk memastikan bahwa tindakan tersebut selalu sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan hak asasi manusia. Pelatihan terkait HAM dan tindakan penegakan hukum yang sesuai dengan standar internasional juga perlu diberikan kepada personel keamanan. Mendorong pihak- pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat, seperti yang terjadi di Pulau Rempang, untuk memprioritaskan penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi sebelum masuk ke jalur
pengadilan.  Pemerintah  dapat  memberikan  dukungan  aktif  dalam  memfasilitasi  mediasi, dan membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak masyarakat adat dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks penyelesaian sengketa. Hal ini akan membantu menghindari biaya dan waktu yang terbuang dalam litigasi yang seringkali tidak memuaskan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## Buku
John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration,

## Oxford: Basil Blackwell, 2002
Karel Vasak, “A 30 -Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights”, Unesco Courier, November, 1977
Muhtaj  Majda,  Dimensi-Dimensi  HAM:  Mengurangi  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2009
Mulya Lubis,  Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1982
Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 1999
Hayatul  Ismi,  Tinjauan  Hukum  Atas  Hak  Ulayat  Dalam  Sistem  Hukum  Pertanahan  Di Indonesia, Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017
Muchsin, Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasionai, Jakarta: IKAHI, 2006
Syamsul  Rizal,  Kebijaksanaan  Agraria  Sebelum  dan  Sesudah  Keluarnya  UUPA,  Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003
Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana
Effendi Perangin, HukumAgraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta: Rajawali, 1989,
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung:
PT Alumni, 1993
Ire ne  Angelita  Rugian,  “Proporsionalitas  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi”,  Jurnal

## Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021
Khoirul Anwar, “Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat”, Jurnal Abdikarya, Vol. 6, No. 1, 2020
Tanang Haryanto, “Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang -Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 2, 2008 Mara  Ongku,  “HAM  dan  Kebebasan  Berpendapat  dalam  Undang - Undang  Dasar  1945”,
Jurnal Al-Wasath, Vol.2, No. 1, 2021
Kusniati, “Sejarah Perlindungan HAM dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum”,
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 5, 2011
Marjono  Reskodiputro,  “Hukum  Agraria  1960  dan  Masyarakat  Hukum  Adat  (Perlukah Reformasi Agraria?)”, Desain Hukum, Vol. 11, N o. 3, 2011

## Website
Fathiyah  Wardah,  “Komnas  HAM  Temukan  Indikasi  Pelanggaran  HAM  dalam  Kasus Rempang”, https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-temukan-indikasi- pelanggaran-ham-kasus-rempang/7280488.html (diakses pada 24 November 2023)
BBC, “Polisi Salahkan Angin Atas Masuknya Gas Air Mata ke Wilayah Sekolah di Rempang, Kata Komnas HAM”, https://www.bbc.co m/indonesia/articles/c4nex0npy2vo (diakses pada 24 November 2023)
Denisa, “Tragedi Pulau Rempang, Komnas HAM Tegas Selesaikan Dugaan Pelanggaran”, https://www.rri.co.id/hukum/351712/tragedi-pulau-rempang-komnas-ham-tegas- selesaikan-dugaan-pelanggaran (diakses pada 24 November 2023)