Indonesia, 6(12) E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 12, Desember 2021

## PENGARUH INSENTIF PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SELF
ASSESMENT  SYSTEM  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  UMKM SAAT PANDEMI COVID-19

## Muhamad Birul Walidain
Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur Email : birulwalidain07@gmail.com

## Abstrak
Adanya isu mengenai Covid 19 menjadikan berbagai sektor mengalami perubahan. Salah  satunya  berkenaan  dengan  ekonomi  dengan  perpajakan  sebagai  bagiannya. Peneltian ini bertujuan untuk menguji pengaruh insentif pajak, sosialisasi pajak dan self  assesment  system  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  masa  pandemi Covid-19  secara  parsial  dan  simultan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  dengan  menyebarkan  kuesioner  melalui  media  online  (google  form). Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  UMKM  yang  berada  di wilayah  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten  Kediri.  Sampel  yang  diambil dalam  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling  sebanyak  100  responden dari  populasi  dengan  harus  memenuhi  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Teknik analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  uji  asumsi  klasik,  uji  parsial  (uji  t),  uji simultan  (uji  f)  dan  koefisien  determinasi  (R2)  dengan  aplikasi  SPSS.  Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assesment  system  masing-masing  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga menunjukkan bahwa semua variabel bebas tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
Kata  kunci :  Insentif  pajak,  sosialisasi  pajak,  self  assesment  system,  kepatuhan  wajib pajak dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

## Abstract
The issue of Covid 19 has made various sectors experience changes. One of them relates to the economy with taxation as a part. This study aims to examine the effect of  tax  incentives,  tax  socialization  and  the  self  assessment  system  on  MSMEs taxpayer  compliance  time  of  the  Covid-19  pandemic  by  partially  and simultaneously. The data collection technique used is by distributing questionnaires through  online  media (google form).  The  population  used  in this  study is  MSMEs located in the area of the Dinas Koperasi dan UMKM in Kediri Regency. Samples
taken in this study using purposive sampling as many as 100 respondents from the population  by  having  to  meet  predetermined  criteria.  The  data  analysis  technique used  in  this  study  was  the  classical  assumption  test,  partial  test  (t  test), simultaneous  test  (f  test)  and  the  coefficient  of  determination  (R2)  with  the  SPSS application.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  variables  of  tax  incentives, tax  socialization  and  self  assessment  system  each  have  a  positive  and  significant effect  on  MSMEs  taxpayer  compliance.  In  addition,  this  study  also  shows  that  all the independent variables together have an influence on the dependent variable.

## Keywords: Tax incentives, tax socialization, self assessment system, taxpayer compliance and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

## Pendahuluan
World  Health  Organization  (WHO)  belakangan  ini  menyatakan  bahwa  terdapat suatu  penyakit  yang  muncul  dari  Wuhan  yang  dinamakan  COVID-19 (Guan  et  al., 2020) Penyakit ini merupakan penyakit yang mengakibatkan darurat kesehatan kepada masyarakat  dan  sudah  menjadi  perhatian  seluruh  dunia.  Adanya  kebijakan  dan himbauan  kepada  masyarakat  untuk  menekan  persebaran  penyakit  ini  juga  sudah dilakukan.  Seluruh  elemen  masyarakat  juga  dihimbau  oleh  pemerintah  untuk meminimalisir kontak secara fisik (physical distancing) (Nurhadi, 2020) .
Kebijakan  pembatasan  kontak  sosial  yang  diterapkan  akan  mengakibatkan beberapa  masyarakat  terhambat  dalam  melakukan  aktivitas  di  luar  rumah.  Masyarakat yang  memiliki  profesi  untuk  mengharuskan  keluar  rumah  mengalami  dampak  yang besar.  Mewabahnya  pandemi  COVID-19  ini  sudah  memberikan  dampak  kepada berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi, sosial maupun politik. Menurut (Gibran & Pakpahan,  2017) mengatakan  dampak  yang  diberikan  bukan  hanya  kepada  negara- negara  besar  saja,  namun  hampir  semua  negara  yang  ada  di  dunia  terdampak  dengan adanya pandemi COVID-19. Asian Development Bank (2020) mengungkapkan bahwa seiring  dengan  virus  ini  yang  terus  menyebar,  pemerintah  Indonesia  telah menyatakan pandemi  COVID-19  ini  sebagai  darurat  bencana  yang  mengancam  perekonomian (Kemenkeu, 2020).
The  World  Bank  (2020)  menyebutkan  aktivitas  ekonomi  di  negara-negara  maju diperkirakan  menyusut  7%  pada  tahun  2020  karena  tingkat  permintaan,  penawaran, perdagangan dan keuangan telah sangat terganggu. Bukan hanya negara maju saja yang terdampak,  namun  semua  negara  juga  mengalami  dampak  yang  serupa.  Yaitu  adanya ancaman  penyusutan  pertumbuhan  ekonomi  dari  adanya  dampak  COVID-19 (Kemenkeu, 2020). Dari sektor ekonomi dunia juga mengalami dampak yang luar biasa. Menurut  perkiraan  dari  The  World  Bank  (2020)  mengatakan  ekonomi  global  akan menyusut  5,2%  pada  tahun  2020.  Penyusutan  ini  disebabkan  karena  adanya  kebijakan yang  diambil  dalam  menanggulangi  pandemi  COVID-19  adalah  dengan  menerapkan pembatasan  kontak  fisik  secara  langsung  kepada  semua  orang.  Senada  dengan argumentasi dari Baldwin dan Weder (2020) yang menyatakan  “As COVID-19 spreads
around  the  globe,  it  has  become  clear  that  it  has  the  potential  to  derail  the  world economy”.  Artinya  bahwa  saat  COVID-19  menyebar  di  dunia,  telah  menjadi  jelas bahwa  hal itu  akan  berpotensi  menggagalkan  perekonomian  dunia.  Menurut  Pakpahan (2020)  menyatakan  bahwa  pada  tataran  ekonomi  global,  pandemi  COVID-19 memberikan  dampak  yang  sangat  signifikan  mulai  dari  keberadaan  UMKM  hingga tingkat  perekonomian  domestik  suatu  negara.  Pendapatan  nasional  merupakan  salah satu  alat  untuk  mengukur  keadaan  ekonomi  suatu  negara.  Salah  satu  yang  menjadi indikator  utama  untuk  mendapatkan  pengukuran  pendapatan  nasional  adalah  dari Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  dengan  mengukur  nilai  total  barang  dan  jasa  suatu negara  tanpa  membedakan  kewarganegaraan (SANTIAN,  KARISMAWAN,  &  WM, 2019)
Pemerintah menyadari penerapan pembatasan sosial sebagai langkah yang diambil untuk  mengatasi  penyebaran  akan  berdampak  besar.  Menurut (Kemenkeu,  2020) menyatakan pandemi COVID-19 telah mengurangi seluruh aktivitas bisnis dalam negeri dengan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  sebagai  salah  satu  sektor  paling terdampak.  Dari  pernyataan  tersebut  menjadikan  UMKM  sebagai  sektor  yang  penting dan perlu diperhatikan. Sektor ini menjadi sangat penting karena melibatkan hajat hidup banyak  orang  Indonesia.  Dari  data  yang  diambil  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM tahun  2018  menunjukkan  bahwa  UMKM  menyerap  97%  dari  total  tenaga  kerja, menyediakan sampai 99,99% dari total lapangan pekerjaan dan memberikan sumbangan sebesar 61,07% dari total PDB nasional. Maka, sudah sewajarnya kebijakan pemerintah seharusnya  menunjukkan  keberpihakan  kepada  UMKM.  Menanggapi  adanya  Pandemi COVID-19, pemerintah telah membuat kebijakan agar OJK melakukan relaksasi kredit kurang  dari  Rp  10  Miliar  kepada  UMKM.  Relaksasi  ini  berupa  penurunan  bunga  dan cicilan  selama  satu  tahun.  Kredit  yang  dimaksud  berasal  dari  perbankan  dan  lembaga keuangan  non  bank.  Berbagai  kebijakan  ini  seharusnya  menjadi  momentum  untuk semua kalangan agar dapat bersinergi membangun ekonomi UMKM.
Salah  satu  sektor  yang  diperhatikan  dalam  memulihkan  kondisi  ekonomi  negara adalah  dari  sektor  perpajakan.  Berdasarkan  data  APBN  dari  Kemenkeu  (2019) menunjukkan bahwa pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar pada tahun 2019 dengan jumlah persentase sebesar 82,5%. Sementara itu, dilihat dari jumlah pendapatan pajak dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya  bisa  dikatakan  mengalami  kenaikan (Wijaya & Buana, 2020) .
Kecenderungan  peningkatan  kepatuhan  pajak  dari  Wajib  Pajak  tersebut  harus selalu dipertahankan. Upaya yang dilakukan harus dijalankan selaras dan beriringan dari semua  elemen.  Berbagai  kemudahan  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  seiring berjalannya  waktu  terus  ditingkatkan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  pemenuhan kewajiban  pajak  dengan  sistem  online.  Sistem  kreatif  seperti  inilah  yang  dibutuhkan agar masyarakat lebih nyaman dan dipermudah dalam melakukan kewajiban pajaknya.
Hansson (Trisnawati,  Sembel,  Gunawan,  &  Waluyo,  2017) mengatakan  “It  is often  argued  that  tax  evasion  results  in  a  loss  of  tax  revenues  which  causes  the
government  to  find  ways  to  recoup  the  lost  revenues  by,  e.g.,  raising  tax  rates, increasing the audit probability or fine rates”. Dari penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa  sering  muncul  perdebatan  mengenai  penghindaran  pajak  yang  mengakibatkan terganggunya pendapatan negara sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulanginya  dengan  meningkatkan  tarif  pajak  seperti  pemberlakuan  tarif  denda hingga  probabilitas  audit.  Hal  tersebut  menjadikan  tekanan  yang  lebih  tinggi  kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak  bukan  hanya  dengan  meningkatkan  pendekatan  koersif  saja,  akan  tetapi  dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif.
Dari  data (Kemenkeu,  2020) mengenai  informasi  dari  Nota  Keuangan  dan RAPBN tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang tercatat sebesar 42 juta.  Hal  ini  merupakan  suatu  peningkatan  dari  beberapa  tahun  sebelumnya. Peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  ini  menjadi  suatu  indikator  yang  positif  dalam pemungutan  pajak.  Sistem  perpajakan  yang  diterapkan  menjadi  salah  satu  alasan munculnya dampak positif yang diberikan dari peningkatan jumlah Wajib Pajak. Selain itu,  berbagai  kebijakan  perpajakan  juga  telah  diterapkan  pemerintah  untuk  terus meingkatkan  kualitas  pajak  dan  ekonomi  negara.  International  Monetary  Fund  (2019) menyatakan bahwa “building a country-specific vision requires a government-led effort and  whole-of-government  buy-in  and  support,  and  a  broad  social  and  political commitment  to  tax  system  reform”.  Artinya  dalam  membangun  visi  negara membutuhkan  upaya  yang  dipimpin  oleh  pemerintah  dengan  dukungan  semua  elemen dan  komitmen  yang  masif  untuk  reformasi  sistem  perpajakan  yang  lebih  baik.  Hal  itu membuat  sistem  perpajakan  suatu  negara  menjadi  lebih  baik  dan  kuat  dalam membangun perekonomian yang maju.
Perkembangan  perpajakan  Kabupaten  Kediri  terindikasi  memperlihatkan peningkatan yang berkelanjutan pada tahun berikutnya. Hal itu dibuktikan berdasarakan Badan  Pendapatan  Daerah  tahun  2020  di  Kabupaten  Kediri  menunjukkan  peningkatan pendapatan  daerah  yang  mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  yaitu  sebesar 10,20%. Hal tersebut juga telah melewati target 5,10%  yang dipatok sebelumnya. Oleh karena  itu,  peluang  meningkatnya  pendapatan  dari  sektor  pajak  semakin  besar  pada tahun berikutnya.
Menurut  data  BPS  tahun  2020  di  Kabupaten  Kediri  sebanyak  555.655  atau 66,14%  dari  total  penduduk  produktif  berasal  dari  sektor  manufaktur  dan  jasa.  Dari referensi  yang  sama  menunjukkan  pendapatan  domestik  Kabupaten  Kediri  43,85% disumbangkan dari sektor manufaktur, perdagangan dan jasa dengan kategori UMKM. Besarnya  potensi  dari  UMKM  Kabupaten  Kediri  untuk  berkontribusi  dalam  hal perpajakan  sangatlah  penting  diperhatikan.  Adanya  penanganan  yang  baik  perlu dilakukan dari bantuan semua kalangan.
Insentif pajak untuk UMKM adalah salah satu kebijakan yang diambil dari sektor ekonomi  dalam  upaya  menjaga  Wajib  Pajak  agar  tetap  memenuhi  kewajiban perpajakan.  Kemenkeu  selaku  instansi  yang  bertanggung  jawab  mengendalikan ekonomi  negara  mengeluarkan  kebijakan  insentif  pajak.  Kemenkeu  mengeluarkan
kebijakan  insentif  pajak  bagi  pelaku  UMKM  berupa  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK)  Nomor  44  Tahun  2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019.  Dari  pernyataan  Kemenkeu  (2020) mengungkapkan  subjek  dari  kebijakan  insentif  pajak  ini  adalah  orang  pribadi,  badan usaha  yang  berbentuk  PT,  CV,  Firma  dan  koperasi.  Dengan  ketentuan  tersebut,  PPh final  0,5%  untuk  pelaku  UMKM  akan  ditanggung  oleh  pemerintah  (DTP)  atau dibebaskan.  Oleh  karena  itu,  Wajib  Pajak  UMKM  menjadi  tidak  perlu  melakukan setoran pajak. Selain itu, pemotong pajak juga tidak perlu melakukan pemotongan pajak saat  melakukan  pembayaran  kepada  pelaku  UMKM.  Menurut  Peraturan  Menteri Keuangan  (PMK)  Nomor  44  Tahun  2020  tentang  Insentif  Pajak  Diakibatkan  Corona Virus Disease 2019 menjelaskan mengenai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang dikenai PPh Final UMKM dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP pada masa pajak  April  tahun  2020  dengan  cara  mengajukan  Surat  Keterangan  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  sebelum  laporan  realisasi  PPh  Final  DTP disampaikan.
Harapan  dari  adanya  insentif  ini  agar  masyarakat  tetap  melakukan  kewajiban pajaknya walaupun terdapat pandemi COVID-19. Selain itu, masyarakat juga diberikan keringanan  pembayaran  dengan  tarif  pajak  yang  ditanggung  oleh  pemerintah.  Dengan melihat  kondisi  ini  masyarakat  sepatutnya  lebih  peduli  untuk  menuntaskan  kewajiban perpajakan. Tidak menutup kemungkinan akan muncul adanya pelonjakan dari aktivitas perpajakan  sebagai  akibat  dari  kebijakan  tersebut.  Walaupun  dengan  tanpa  adanya pemenuhan  kewajiban  pajak  secara  material,  tingkat  kepatuhan  pajak  bisa  dilihat dengan  antusiasme  Wajib  Pajak  dalam  berusaha  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Dengan  patuhnya  masyarakat  juga  akan  menumbuhkan  kepedulian  Wajib  Pajak terhadap kewajiban pajak yang ditanggungnya.
Pernyataan  tersebut  senada  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh (Latief,  Zakaria,  &  Mapparenta,  2020) yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  insentif berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  Wajib  Pajak.  Selanjutnya  ada  penelitian  dari (Saputro  &  Meivira,  2020) yang  menunjukkan  faktor  persepsi  atas  kebijakan  insentif pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Dalam penelitian (Ali, Sanim, Harianto, & Djohar, 2011) menunjukkan bahwa kepuasan Wajib Pajak dengan insentif pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan.  Penelitian  yang  dilakukan (Khairiyah  &  Akhmadi,  2019) menunjukkan terdapat  peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  yang  membayar  PPh  Final  sejak ditetapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai insentif pajak dari pemerintah.
Sosialisasi  perpajakan  untuk  UMKM  juga  mulai  gencar  dilakukan.  Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai pelaku utama tidak bisa melakukannya sendirian. Perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam menyukseskannya. Beberapa diantaranya bisa berasal dari konsultan perpajakan, asosiasi pengusaha, hingga ranah kampus dapat turut andil dalam melakukan sosialisasi perpajakan. Melihat kondisi ini, semua elemen yang  ada  sepatutnya  saling  membantu  untuk  memahamkan  masyarakat  mengenai pengetahuan pajak.
Berbagai  media  juga  digunakan  sebagai  alat  untuk  sosialisasi  perpajakan  yang ditujukan  kepada  Wajib  Pajak.  Salah  satu  media  yang  menjadi  perhatian  dari  alat sosialisasi perpajakan adalah media sosial. Dirjen Pajak sebagai penanggung jawab dari aktivitas ini sudah banyak melakukan penyampaian informasi terkait perpajakan. Selain itu, lembaga-lembaga yang berkesempatan lebih dalam melakukan sosialisasi juga perlu ikut andil. Mulai dari lembaga keuangan, media massa, hingga dinas pemerintahan.
Dirjen  Pajak  selaku  pemegang  kewenangan  dalam  perpajakan  harus  terus  aktif dalam  memberikan  informasi  kepada  Wajib  Pajak.  Pemberian  informasi  kepada masyarakat  harus  dilakukan  secara  masif  dan  berkelanjutan.  Perkembangan  sistem informasi harus digunakan sebaik mungkin. Hal ini memungkinkan adanya pemahaman mengenai  perpajakan  melalui  sosialisasi  yang  optimal  dari  sistem  informasi  yang berkembang.  Segala  informasi  menjadi  lebih  mudah  didapatkan.  Harapan  dari sosialisasi  perpajakan  agar  masyarakat  lebih  paham  mengenai  hal-hal  yang  berkenaan dengan  perpajakan.  Menurut (Andriani  &  Herianti,  2015) menjelaskan  bahwasanya dengan  meningkatnya  sosialisasi  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  memberikan dampak  kepada  mereka  untuk  memahami  arti  pentingnya  membayar  pajak  dan  dapat mempengaruhi Wajib Pajak agar patuh dalam membayar pajak.
Penelitian  yang  dilakukan (Muhamad,  Asnawi,  &  Pangayow,  2019) secara konsisten  mendukung  pernyataan  tersebut  dengan  hasil  yang  menunjukkan  bahwa sosialisasi  perpajakan  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Andriani  &  Herianti,  2015) menunjukkan hasil yang serupa yaitu menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh dan  signifikan  dalam  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian (Widowati,  2015) juga menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  secara  parsial  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi.  Namun,  penelitian (Winerungan,  2013) menunjukkan  hasil  yang  berbeda  yaitu  sosialisasi  perpajakan  tidak  memberikan pengaruh terhadap perubahan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Self  assessment  system  merupakan  sistem  pemungutan  yang  diberlakukan  di Indonesia.  Dalam  praktiknya  terdapat  3  pendekatan  dalam  pemungutan  pajak.  Salah satunya  dari  3  pendekatan  tersebut  adalah  self  assessment  system.  Pendekatan  ini menekankan  kepada  subjek  pajak  agar  lebih  aktif  dalam  menangani  kewajiban pajaknya. Hal ini dilakukan dengan menilai dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang ditanggungnya.
Pendekatan  tersebut  bertujuan  agar  Wajib  Pajak  memiliki  kewenangan  dan kebebasan  yang  lebih  besar.  Diharapkan  Wajib  Pajak  tidak  merasakan  tekanan  yang tinggi  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Subjek  pajak  UMKM  sebagai  salah  satu Wajib  Pajak  juga  lebih  bisa  fleksibel  dengan  pendekatan  ini.  Kewajiban  perpajakan yang  harus  ditanggung  Wajib  Pajak  UMKM  akan  lebih  tergambarkan  dengan  jelas sesuai dengan kondisi pajaknya. Hal ini dikarenakan subjek pajak UMKM  lebih paham kondisi usahanya yang menjadi dasar pengenaan pajak.
Keuntungan  dari  self  assessment  system  adalah  Wajib  Pajak  dapat  menghitung sendiri  besaran  pungutan  yang  ditanggung.  Dengan  ini  diharapkan  Wajib  Pajak  bisa
lebih  akurat  dalam  menghitung  jumlah  besaran  pajak  terutangnya.  Selain  itu,  Wajib Pajak  dituntut  untuk  lebih  memahami  pengetahuan  seputar  perpajakan  berkenaan dengan  penerapan  sistem  ini.  Alasannya  adalah  masyarakat  akan  mencari  informasi mengenai  bagaimana  pajak  terutangnya  bisa  dikatakan  baik  dan  benar  dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya.
Penelitian  yang  dilakukan (Nurlaela,  2018) mendukung  pernyataan  tersebut dengan  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  self  assessment  system  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan (Satyawati & Cahjono, 2017) juga menunjukkan hasil yang serupa yaitu self assessment system  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Pernyataan  tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lasmaya & Fitriani, 2017) yang menunjukkan self assessment system mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi namun pengaruhnya masih rendah. Pada penelitian  dari (Astuti  &  Achadiyah,  2016) menunjukkan  terdapat  pengaruh  positif pelaksanaan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
Melihat  begitu  pentingnya  kepatuhan  perpajakan  seharusnya  masyarakat  sadar dalam mematuhi perpajakan. Masyarakat seharusnya saling bersinergi dan bekerjasama untuk  meningkatkan  perpajakan  di  Indonesia.  Berbagai  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  pajak  Indonesia  sudah  terlaksana.  Salah  satunya  adalah  dengan kebijakan dalam hal perpajakan UMKM di masa pandemi COVID-19. Melihat adanya persoalan  yang  terjadi  dari  adanya  dampak  COVID-19  terhadap  perpajakan  UMKM, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  berkenaan  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  dalam  hal  perpajakan.  Penelitian  ini  lebih  mengarah  kepada  perilaku  Wajib Pajak UMKM saat pandemi COVID-19. Harapannya adalah sebagai pembelajaran dan melihat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dari  UMKM.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat  sebagai interpretasi keadaan UMKM di masa pandemi.

## Metode Penelitian
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  berupa  kuesioner  atau  angket dengan menggunakan google form yang berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi dari variabel yang diteliti. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, karena responden hanya  memilih  jawaban  yang  sudah  tersedia  dan  diharapkan  responden  memilih jawaban dalam bentuk check list.
Penggunaan  metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan penelitian  asosiatif. (Siyoto  &  Sodik,  2015) menyatakan  penelitian  asosiatif  adalah penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pengujian  statistik  antara  lain  uji kualitas  data,  uji  deskripsi,  uji  asumsi  klasik,  analisis  regresi  linier  berganda  dan  uji hipotesis.    Proses  analisis  tersebut  menggunakan  SPSS  sebagai  alat  untuk  mengolah data.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
1. Analisis Hasil Penelitian
a. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dari  hasil  uji  parsial  (uji  t)  yang  sudah  dilakukan  antara  insentif  pajak (X1)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  menunjukkan  bahwa  besaran  nilai thitung  4,537  >  1,985  ttabel  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan  signifikan  pada  insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  di Kabupaten Kediri.
Dalam Ayu (2019) menyatakan bahwa insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas  perpajakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Wajib  Pajak tertentu  berupa  penurunan  tarif  pajak  yang  bertujuan  untuk  memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  dari  variabel  insentif  pajak  terhadap variabel  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dari  pernyataan  itu  dapat  diketahui bahwa  semakin  baik  pemberian  tawaran insentif  pajak  yang  diberikan  kepada masyarakat  maka  akan  menyebabkan  semakin  tingginya  upaya  wajib  pajak UMKM  dalam  mematuhi  kewajiban  perpajakannya.  Insentif  pajak  yang diberikan  pemerintah  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  dalam  mendorong pemulihan  ekonomi  dalam  sektor  pajak.  Hal  itu  sesuai  dengan  tujuan pemerintah  dalam  memberikan  insentif  pajak  kepada  masyarakat  agar  dapat meningkatkan  semangat  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakan  saat  kondisi ekonomi sedang kurang stabil.  Hasil penelitian dari Latief, Zakaria dan Latief (2020)  mendukung  pernyataan  tersebut  yang  menunjukkan  bahwa  Insentif Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Kemudian  terdapat  penelitian  lain  dari  Saputro  dan  Meivira  (2020)  yang menunjukkan  hasil  yang  sama  yaitu  faktor  persepsi  atas  kebijakan  insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
b. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dari hasil uji parsial (uji t) yang sudah dilakukan antara sosialisasi pajak
(X2)  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Y),  menunjukkan  bahwa  besaran  nilai thitung  4,172  >  ttabel  1,985  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000  <  0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan  signifikan  pada  sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM di Kabupaten Kediri.
Menurut (Rohmawati  &  Rasmini,  2012) menyatakan  bahwa  sosialisasi perpajakan  adalah  suatu  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  khususnya Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  untuk  memberikan  pengertian,  informasi  dan pembinaan  kepada  masyarakat  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel sosialisasi pajak terhadap variabel  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Artinya  tingginya  sosialisasi  pajak yang  dilakukan  oleh  pihak  yang terkait akan  memunculkan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak  UMKM  relatif  meningkat.  Tingginya  sosialisasi  yang  dilakukan tidak  terlepas  dari  tanggung  jawab  semua  elemen  yang  terkait.  Mulai  dari Dirjen  Pajak,  pemerintah,  media  hingga  masyarakat  sendiri  menjadi  pelaku penting dalam pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan penelitian dari (Raflis  &  Ananda,  2020) secara  konsisten  mendukung  pernyataan  diatas dengan  hasil  penelitiannya  adalah  sosialisasi  perpajakan  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, terdapat penelitian  dari (Andriani  &  Herianti,  2015) menunjukkan  hasil  yang  serupa yaitu  sosialisasi  pajak  berpengaruh  dan  signifikan  dalam  kepatuhan  Wajib Pajak.
c. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dari hasil uji parsial (uji t) yang sudah dilakukan antara self assessment system (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), menunjukkan bahwa besaran nilai thitung 4,282 > ttabel 1,985 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan  signifikan  pada  sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM di Kabupaten Kediri.
(Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019) menjelaskan bahwa self assessment system  adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  kewenangan  Wajib Pajak  dalam  menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  dari  variabel  self  assessment  system terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Oleh  karena  itu,  dapat diketahui bahwa penerapan self assessment system yang digunakan pemerintah agar  wajib  pajak  memiliki  keleluasaan  untuk  melakukan  kewajiban perpajakannya  memunculkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  menjadi cenderung  meningkat.  Dari  hal  itu,  wajib  pajak  memiliki  kesempatan  yang besar  agar  lebih  aktif  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya.  Penelitian yang  dilakukan (Nurlaela,  2018) mendukung  pernyataan  tersebut  yang menunjukkan  bahwa  self  assessment  system  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan (Satyawati  & Cahjono,  2017) juga  menunjukkan  hasil  yang  serupa  yaitu  self  assessment system berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
d. Pengaruh  Insentif  Pajak,  Sosialisasi  Pajak  dan  Self  Assessment  System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara  bersama-sama  mempengaruhi  variabel  dependen.  Pernyataan  tersebut
dapat  diketahui  dari  uji  F  dengan  hasil  Fhitung  453,202  >  Ftabel  2,70  dan mempunyai  nilai  signifikansi  0,000  <  0,50.  Artinya  insentif  pajak,  sosialisasi pajak dan self assessment system secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  wajib  pajak  UMKM  di  Kabupaten  Kediri.  Berdasarkan hasil  uji  koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,934  atau  senilai  dengan  93,4% menunjukkan  bahwa  insentif  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  self  assessment system  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  sebesar  93,4%. Kemudian  untuk  sisanya  6,6%  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang tidak diteliti oleh penelitian ini.
B. Pembahasan
Berdasarkan analisis hasil penelitian memperlihatkan tingginya pengaruh yang diberikan dari insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assessement system terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kemudian, perkembangan perpajakan di Kabupaten Kediri juga memperlihatkan peningkatan. Hal itu dibuktikan dari Badan Pendapatan Daerah  tahun  2020  memperlihatkan  bahwa  peningkatan  pendapatan  daerah  dari pajak  Kabupaten  Kediri  melebihi  target  yang  sebelumnya  hanya  berkisar  5,10%, namun  realisasinya  menunjukkan  angka  10,20%.  Hasil  tersebut  senada  dengan penelitian  ini  yang  menunjukkan  cukup  tingginya  kepatuhan  pajak  Wajib  Pajak UMKM di Kabupaten Kediri.
Adanya  insentif  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  self  assessment  system  sebagai indikator konsentrasi Dirjen Pajak dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas perpajakan di Kabupaten Kediri. Sinergi fiskus, pelaku usaha hingga media menjadi  suatu  hal  penting  agar  masyarakat  patuh  terhadap  kewajiban  pajaknya. Upaya  persuasif  dan  koersif  menjadi  pilihan  yang  dapat  diterapkan  dalam mengupayakan perkembangan kualitas pajak sesuai dengan kondisinya. Para pelaku UMKM juga dituntut turut aktif dalam menyukseskan program-program perpajakan. Menurut  data  BPS  tahun  2020  di  Kabupaten  Kediri  sebanyak  555.655  atau  66,14% dari total penduduk produktif berasal dari sektor manufaktur dan jasa. Artinya kedua sektor  tersebut  menjadi  krusial  dalam  pengembangan  ekonomi  Kabupaten  Kediri sesuai  dengan  sasaran  subyek  dari  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  pengembangan sektor  ekonomi  Kabupaten  Kediri  bisa  ditingkatkan  berkenaan  dengan  sektor  usaha mayoritas penduduk.
Dilihat dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa insentif pajak dapat menjadi momentum  baik  dalam  meningkatkan  kualitas  pajak  berdasarkan  fasilitas  yang diberikan karena terdapat pengaruh signifikan kepada Wajib Pajak UMKM, terlebih lagi  dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  44  Tahun  2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.  Sosialisasi  yang  baik  juga  mempengaruhi  Wajib  Pajak  UMKM  dalam meningkatkan  gairah  untuk  melakukan  kewajiban  pajaknya  dengan  salah  satunya menyukseskan insentif pajak yang diberikan. Kemudian, self assesment system yang diterapkan  menjadikan  Wajib  Pajak  UMKM  dapat  secara  lebih  leluasa  dan
bertanggung  jawab  dalam  menuntaskan  kewajibannya  berkenaan  dengan  pajak sesuai dengan pengaruh yang ditimbulkan kepada Wajib Pajak UMKM.

## Kesimpulan
Berdasarkan data yang didapatkan dan dilanjutkan dengan pengujian setelahnya sebagai bentuk analisis permasalahan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa insentif  pajak  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di Kabupaten  Kediri.  Adanya  insentif  pajak  yang  diberikan  menjadi  stimulus  terhadap Wajib  Pajak  agar  meningkatkan  rasa  peduli  pajaknya  berkenaan  dengan  kepatuhan perpajakan.  Wajib  Pajak  UMKM  sebagai  pelaku  bisnis  mayoritas  menjadi  sangat terbantu dengan adanya insentif pajak yang diberlakukan
Sosialisasi  pajak  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM  di  Kabupaten  Kediri.  Adanya  sosialisasi  pajak  yang  diberikan  kepada masyarakat  menjadi  momentum  yang  baik  dalam  meningkatkan  kepatuhan  dan pemahaman pajak, khususnya kepada Wajib Pajak UMKM. Semua elemen masyarakat dituntut  untuk ikut andil  dalam melakukan  sosialisasi  perpajakan  dengan  strategi  yang baik. Strategi sosialisasi pajak kreatif yang diterapkan juga mampu mendorong kualitas perpajakan.
Self  assessment  system  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM  di  Kabupaten  Kediri.  Adanya  self  assessment  system  yang  diterapkan menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penerapan self  assessment  system  membuat  Wajib  Pajak  UMKM  belajar  lebih  dalam  mengenai perpajakan.  Fasilitas  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menunjang  penerapan self assessment system dirasa perlu selalu ditingkatkan dan diperbaiki.
Insentif  pajak,  sosialisasi  pajak  dan  self  assessment  system  secara  simultan berpengaruh terhadap kepathan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kediri. Dari hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa insentif pajak, sosialisasi pajak dan self assessment  system  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  sebesar 93,4%.  Kemudian  untuk  sisanya  6,6%  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang tidak  diteliti  oleh  penelitian  ini.  Dari  angka  tersebut  memperlihatkan  cukup  tingginya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti

## BIBLIOGRAFI
Ali, Sutrisno, Sanim, Bunasor, Harianto, Harianto, & Djohar, Setiadi. (2011). Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Wajib Pajak Studi  Tentang  Kepuasan  Wajib  Pajak  terhadap  Insentif  Pajak  pada  Perusahaan PMA  Agribisnis  Tahun  2000  Sd  2007. Jurnal  Telaah  Dan  Riset  Akuntansi , 4 (1),
21–32 .Google Scholar
Andriani,  Yulita,  &  Herianti,  Eva.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Pemahaman Pajak,  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN , 784–2460. .
Anjanni,  Irna  Liani  Putri,  Hapsari,  Dini  Wahjoe,  &  Asalam,  Ardan  Gani.  (2019). Pengaruh penerapan self assessment system, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). Jurnal Akademi Akuntansi ,
2 (1). . Google Scholar
Astuti,  Desi,  &  Achadiyah,  Bety  Nur.  (2016).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pelayanan  Fiskus  Dan  Pelaksanaan  Self  Assessment  System  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Atas  Pajak  Rumah  Kos  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah Kota Malang). Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 5 (1), 19–33. . Google Schola r
Gibran,  Achmad  Giffari,  &  Pakpahan,  Saiman.  (2017). Kepentingan  Ekonomi  Politik Tiongkok Dalam Pembentukan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Aiib) Di Negara- negara ASEAN . Riau University. . Google Scholar
Guan, Wei jie, Ni, Zheng yi, Hu, Yu, Liang, Wen hua, Ou, Chun quan, He, Jian xing, Liu,  Lei,  Shan,  Hong,  Lei,  Chun  liang,  &  Hui,  David  S.  C.  (2020).  Clinical characteristics  of  coronavirus  disease  2019  in  China. New  England  Journal  of Medicine , 382 (18), 1708–1720. . Google Scholar
Kemenkeu.  (2020). Merekam  Pandemi  Covid-19  dan  Memahami  Kerja  Keras Pengawal APBN . Jakarta. .
Khairiyah,  Yotasa  Raidah,  &  Akhmadi,  Muhammad  Heru.  (2019).  Studi  Kualitatif: Dampak  Kebijakan  Insentif  Pajak  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Terhadap Kepatuhan  Pajak  dan  Penerimaan  Negara. Jurnal  Manajemen  Keuangan  Publik ,
3 (2), 36–45. . Google Scholar
Lasmaya,  S.  Mia,  &  Fitriani,  Neni  Nur.  (2017).  Pengaruh  Self  Assesment  System Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Computech  &  Bisnis , 11 (2),  69–78. .Google Scholar
Latief,  Salman,  Zakaria,  Junaidin,  &  Mapparenta,  Mapparenta.  (2020).  Pengaruh Kepercayaan  Kepada  Pemerintah,  Kebijakan  Insentif  Pajak  dan  Manfaat  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. CESJ:  Center  Of  Economic  Students  Journal ,
3 (3), 270–289. . Google Scholar
Muhamad,  Marisa  Setiawati,  Asnawi,  Meinarni,  &  Pangayow,  Bill  J.  C.  (2019). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  Dan  Kesadaran Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 14 (1), 69–86. .Google Scholar
Nurhadi,  Jihan.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  terhadap  Tingkat  Aktivitas  Fisik pada  Masyarakat  Komplek  Pratama,  Kelurahan  Medan  Tembung. Jurnal  Health Sains , 1 (5), 294–298. .Google Scholar
Nurlaela, Lina. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. Journal Wahana Akuntansi , 2 (2), 1–8. .Google Scholar
Raflis,  Ratnawati,  &  Ananda,  Dhea  Rizky.  (2020).  Dampak  Corporate  Governance Dalam  Memoderasi  Pengaruh  Likuiditas,  Leverage  Dan  Capital  Intensity  Pada
Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas , 22 (1), 120–133. . Google Scholar
Rohmawati, Alifa Nur, & Rasmini, Ni Ketut. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1 (2), 1–17. .Google Scholar
Santian, Santian, Karismawan, Putu, & Wm, Baiq Saripta. (2019). Faktor Infrastruktur Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Kota  Mataram. Ganec  Swara , 13 (2),  357–368. .Google Scholar
Saputro,  Ropinov,  &  Meivira,  Farah.  (2020).  Pengaruh  tingkat  pendidikan  pemilik, praktik  akuntansi  dan  persepsi  atas  insentif  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak UMKM. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 8 (4). . Google Scholar
Satyawati,  Endang,  &  Cahjono,  Mardanung  Patmo.  (2017).  Pengaruh  Self  Assessment System  Dan  Sistem  Informasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 13 (1), 31–43. .Google Scholar
Siyoto, Sandu, & Sodik, Muhammad Ali. (2015). Dasar metodologi penelitian . Literasi Media Publishing. . Google Scholar
Trisnawati,  Estralita,  Sembel,  Roy,  Gunawan,  Juniati,  &  Waluyo,  Waluyo.  (2017). Pengaruh  Kualitas  Manajer  Pajak  Terhadap  Penghindaran  Pajak  Dengan  Etika Machiavellian  Sebagai  Pemediasi. Jurnal  Ekonomi , 22 (3),  393–420 .  .Google Scholar
Widowati, Rizky. (2015). Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan,  pengetahuan  pajak  dan  pelayanan  fiskus. Tugas  Akhir.  Universitas Dian Nuswantor. Semarang . . Google Scholar
Wijaya,  Suparna,  &  Buana,  Brahmasta  Kana.  (2020).  Insentif  Pajak  Masa  Pandemi Covid-19 Untuk Umkm. Guepedia. . Google Scholar
Winerungan,  Oktaviane  Lidya.  (2013).  Sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus  dan sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  WPOP  di  KPP  Manado  dan  KPP  Bitung. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 1 (3). . Google Scholar

## Copyright holder:
Muhamad Birul Walidain (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: