PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.0 Oleh:
Fathikah Fauziah Hanum Fauziahh20@uny.ac.id Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  mengetahui  konsep  Pancasila  pada  revolusi  industry  4.0  dengan mengkaji  Pancasila  sebagai  paradigma  pembanguan.  Pembangunan  mencangkup pembangunan ekonomi, pendidikan dan iptek. Revolusi Industri adalah menjadi sebuah visi  dalam  berbagai  kehidupan,  terutama  fokus  dalam  pertumbuhan  perekonomian. Pemerintah  fokus  dalam  meningkatkan  perekonomian,  pendidikanpun  dirancang bagaimana  bisa  mencetak  sumber  daya  manusia  yang  bisa  berdaya  saing  di  bidang industri.  Permasalahannya  adalah  orientasi  pembangunan  yang  lebih  fokus  dalam menghadapai  perkembangan  industri  menyebabkan  tujuan  dalam  pembentukan kepribadian  bangsa  menjadi  berkurang.  Hal  ini  diikuti  dengan  melemahnya  karakter bangsa.  Pembangunan  tidak  akan  menjadi  besar  jika  tidak  didasarkan  pada  nilai  yang terwujud  di  dalam  moral  bangsa,  sehingga  diperlukan  reorientasi  pembangunan  yang mengacu pada falsafah Negara Pancasila, karena pada dasarnya Pancasila adalah sebagai paradigma  dalam  pembangunan.  Pancasila  berperan  memberikan  beberapa  prinsip  etis kepada pembangunan ekonomi, pendidikan dan iptek.
Kata Kunci: Industri 4.0, Pancasila, Paradigma Pembangunan

## PANCASILA AS A DEVELOPMENT PARADIGM OF INDUSTRIAL 4.0

## ABSTRACT
This article aims to find out the concept of Pancasila in the industrial revolution 4.0 by examining  Pancasila  as  a  development  paradigm.  Development  includes  economic, education  and  science  and  technology  development.  The  Industrial  Revolution  is  to become  a  vision  in  various  lives,  especially  focusing  on  economic  growth.  The government is focused on improving the economy, education is also designed to be able to make human resources that can be competitive in the industrial sector. The problem is that  the  orientation  of  development  which  is  more  focused  on  facing  industrial development causes the goal in forming the national personality to be reduced. This was followed by a weakening of national character. Development will not be great if it is not based  on  values  manifested  in  the  morality  of  the  nation,  so  that  reorientation  of development is needed which refers to the Pancasila State philosophy, because Pancasila is basically a paradigm in development. The role of Pancasila is to provide some ethical principles to economic development, education and science and technology.
Keywords: Industry 4.0, Pancasila, Development Paradigm

## PENDAHULUAN
Revolusi  industri  dimulai  dari 1)  Revolusi  Industri  1.0  terjadi  pada abad  ke  18  melalui  penemuan  mesin uap,  sehingga  memungkinkan  barang dapat  diproduksi  secara  masal,  2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik yang  membuat  biaya  produksi menjadi  murah,  3)  Revolusi  Industri 3.0  terjadi  pada  sekitar  tahun  1970an melalui  penggunaan  komputerisasi, dan  4)  Revolusi  Industri  4.0  sendiri terjadi  pada  sekitar  tahun  2010an melalui  rekayasa  intelegensia  dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia  dan  mesin  (Prasetyo  2018). Revolusi  industry  4.0  ini  menjadi tantangan  bagi  setiap  Negara,  hal  ini terutama
dipengaruhi oleh perkembangan internet.
Teknologi  sudah  memasuki gelombang  ketiga: lnternet  of  Things . Hal  ini  berarti  media  sosial  dan komersial sudah memasuki titik puncaknya.  Dunia  kini  memasuki gelombang smart device yang mendorong  manusia  hidup  dalam karya-karya yang kolaboratif, selain itu muncul smart  home,  smart  city, dan smart  shopping ,  adalah  realitas  baru yang  harus  kita  hadapi.  Hal  ini menciptakan peluang sekaligus
menjadi  ancaman  bagi  usaha  kita (Kasali,  2017).  Dengan  demikian revolusi  industry  4.0  itu  tidak  hanya berpengaruh  di  bidang  industry  yang mencangkup  produksi,  bisnis,  pasar, dan  lain  sebagainya,  tetapi  revolusi tersebut  juga  dapat  dikaji  dari  konteks kehidupan bermasyarakat, seperti menurut Putranto (2018) bahwa sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan.  Tanpa  disadari  masyarakat Indonesia  semakin  tenggelam  dalam perkembangan teknologi.
Perkembangan  teknologi  yang sangat  pesat  pun  bisa  diikuti  oleh masyarakat  Indonesia  dengan  mudah. Hal  ini terlihat  dari semakin  seringnya teknologi  komunikasi  muncul  dengan membawa  fitur-fitur  yang  semakin canggih  dan  dalam  waktu  singkat sudah  mampu  menjaring  pelanggan dalam  jumlah  yang  besar.  Didukung juga oleh  Buhr (2015) bahwa Industry 4.0  saat  ini  lebih  merupakan  visi daripada  kenyataan,  tetapi  sudah  siap untuk  mengubah  tidak  hanya  cara  kita melakukan  bisnis,  tetapi  interaksi sosial kita secara umum.
Dari  uraian  di  atas  revolusi industry  yang  terjadi  tidak  hanya berpengaruh  di  bidang  ekonomi  saja, tetapi memberikan tantangan di bidang sosial. Menurut (Morrar 2014)
“ Social  challenges  are  mainly  the immense risk of cyber-crime due to increased  connectivity,  and  job losses  due  to  the  automation  of large  segments  of  operations  in many industries as part of Industry 4.0” . Selain  permasalahan  aktivitas kejahatan  yang  dilakukan  di  dunia maya  dengan  menggunakan  teknologi komputer  atau  jaringan  komputer ( cyber-crime ).  Menurut  Nasir  (2016) karakter  bangsa  makin  melemah.  Ini ditandai dengan tumbuhnya hedonistik, individualis,  radikalisme,  intoleransi, menipisnya rasa solidaritas, dan moralitas;  pergeseran  yang  semakin menjauh  dari  nilai-nilai  luhur  budaya bangsa, termasuk rendahnya aktualisasi pilar-pilar kebangsaan  yang dimiliki,
Seperti  yang  diungkapkan  oleh Yudi Latif (2015): „Pada langit mental, semangat  ketuhanan,  yang  mestinya menjadi  bantalan  etis,  etos,  dan  welas asih,  terdangkalkan  oleh  formalisme dan egoisme keagamaan. Ke- manusiaan,  yang  mestinya  mengarah pada kederajatan, keman-dirian, persaudaraan  manusia,  terlumpuhkan oleh  individualisme,  materialisme  dan hedonisme,  kesera-kahan  menimbun, gila status dan kekuasaan. Keragaman, yang mestinya memberi wahana saling mengenal,  saling  menghormati,  saling belajar,  saling  menyempurnakan,  serta
saling  berbagi  dan  melayani  untuk menguatkan  persatuan,  justru  menjadi wahana  saling  menyangkal,  saling mengucilkan,  dan  saling  meniadakan yang  mengarah  pada  kelumpuhan  dan kehancuran bersama‟.
Selain itu permasalan lain yang terjadi  di  era Postmodern ini  adalah munculnya  masyarakat  kosmopolitan. Machfiroh,  R.  (2016)  mengungkapkan era  postmodern  dan  warga  Negara digital memunculkan masyarakat kosmopolitan, misalnya telah berkurang peran Negara-bangsa, pecah nilai-nilai  tradisional,  dan  peningkatan bencana  ekologis  dan  kecemasan individu.  Belum  lagi  teknologi  telah dikonstruksi  masyarakat  kosmopolitan sebagai  kepribadian.  Masyarakat  post modern  secara  langsung  maupun  tidak langsung  akan  mempengaruhi  budaya yang telah ada, karena sekarang terjadi kontak  langsung  antarbudaya.  Hal tersebut  menimbulkan  dampak  yang cukup  terasa  dengan  lunturnya  nilai- nilai  luhur  bangsa  pada  status  warga Negara Indonesia sebagi warga Negara global.
Bagaimana  menghadapi  per- masalahan  tersebut  sedangkan  Ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  di  masa sekarang  memang  merupakan  ke- butuhan  tersendiri.    Bagi  kelompok manusia yang menginginkan kemajuan
mutlak  harus  memiliki dua  hal tersebut.  Kepemilikan  iptek  untuk memudahkan  kehidupan  manusia  dan mengangkat  derajat  manusia,  oleh karena  itu  kepemilikan  tersebut  harus diiringi  dengan  cara  menggunakan yang  tepat.  Realitas  yang  didapatkan, kepemilikan  terhadap  iptek  sering disalahgunakan, sehingga justru mendehumanisasikan manusia itu sendiri. Hal ini justru sering dilakukan oleh  para  ilmuwan  dan  teknokrat. Padahal  apapun  hasil  dari  iptek mestinya dapat dipertanggung- jawabkan  akibatnya,  baik  pada  masa lalu,  masa  sekarang,  maupun  masa depan.  Dalam  kondisi  seperti  di  atas maka  diperlukanlah  suatu  platform yang mampu dijadikan sebagai  ruhnya dagi perkembangan iptek di Indonesia. Bangsa  Indonesia,  dalam  seluruh dimensi  hidupnya,  termasuk  di  bidang iptek,  tergantung  pada  kuat  tidaknya memegang ruh bangsanya, yaitu Pancasila (Siswoyo, D., 2016). Dengan demikian  dalam  makalah  ini  akan dibahas  bagaimana  Pancasila  menjadi paradigma  pembangunan  ekonomi, pendidikan  dan  iptek  pada  revolusi industry  4.0.  Oleh  karena  itu  fungsi Pancasila  ialah  memberi  orientasi untuk  terbentuknya struktur kehidupan sosial-politik dan ekonomi yang
manusiawi,  demokratis  dan  adil  bagi seluruh rakyat.

## EMBAHASAN
Revolusi Industri 4.0 di Indonesia
Era  Revolusi  Industri  keempat ini  diwarnai  oleh  kecerdasan  buatan ( artificial intelligence ), super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano,  mobil  otomatis,  dan  inovasi. Perubahan  tersebut  terjadi  dalam kecepatan  eksponensial  yang  akan berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Pada era ini semakin  terlihat  wujud  dunia  yang telah  menjadi  kampung  global  (Satya, 2018).
Istilah  ilmiah  "Industri  4.0" pertama  kali  diperkenalkan  di  Jerman pada  tahun  2011  di  Hanoverfair,  di mana  ia  digunakan  untuk  tidak melakukan  proses  transformasi  dalam rantai  nilai  global.  Selain  itu,  " The Fourth Industrial
Revolution ", disajikan  oleh  K.  Schwab  di World Economic  Forum ,  dinyatakan  bahwa Industri  4.0  melibatkan  proses  bisnis dalam  industri  organisasi  jaringan produksi global dengan dasar informasi baru dan komunikasi teknologi dan  teknologi Internet, dengan  bantuan  yang  interaksi  objek produksi dilakukan (Schwab 2017).
Indonesia  berkomitmen  untuk membangun  industri  manufaktur  yang
berdaya saing global melalui percepatan  implementasi  Industri  4.0. Hal  ini  ditandai  dengan  peluncuran Making Indonesia  4.0  sebagai  sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki  era  digital  yang  tengah berjalan  saat  ini.  Visi  besar  Indonesia dalam  revolusi  industry  4.0  adalah membawa  Indonesia  menjadi  10  besar ekonomi pada tahun 2030.
Kementerian industri me- rancang making indonesia yang memfokuskan  pada  implementasi  lima industri  yaitu;  makanan  dan  minuman, tekstil,  otomotif,  elektronik  dan  kimia. Kelima  industri  tersebut  merupakan tulang  punggung  perekonomian  yang diharapkan  akan  mampu  memberikan efek  yang  besar  dalam  meningkatkan daya saing serta memberikan kontribusi  nyata  terhadap  ekonomi Indonesia (Kemenperin, 2018).
Kementerian Industri me- netapkan 4 langkah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 antara lain (Satya, 2018):
1. Meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan pada angkatan kerja Indonesia terutama
dalam
menggunakan  teknologi internet
of  things atau  mengintegrasikan kemampuan internet dengan produksi di industri.
2. Memanfaatkan  teknologi  digital untuk  memacu  produktifitas  dan daya saing bagi industri kecil dan menengah  (IKM)  agar  mampu menembus pasar ekspor.
3. Memannfaatkan  teknologi  digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti big data, autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud dan
Augmented Reality .
4. Mendorong  inovasi  teknologi melalui  pengembangan star  up dengan  memfasititasi  inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha  berbasis  teknologi  di wilayah Indonesia.

## Ideologi Pancasila
Pancasila  adalah  lima  nilai dasar  yang  berbentuk  sistem  nilai  dan diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar falsafah Negara, pandangan hidup dan ideology kenegaraan  bangsa  Indonesia.  Kelima nilai  fundamenta  tersebut  adalah:  1) Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  2) Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab; 3)  Persatuan  Indonesia;  4)  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa- ratan/  perwakilan;  5)  Keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejak  Tanggal  18  Agustus 1945,  Pancasila  telah  menjadi  dasar
falsafah Negara ( Philosophieshe
Grondlag ), ideology Negara dan pandangan  hidup  ( Weltanschauung ) bangsa  Indonesia.    “ Philosophieshe Grondlag”
diartikan
sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya,  jiwa,  hasrat  yang sedalam-dalamnya  untuk  mendirikan Indonesia  merdeka.  Disamping  itu “ Weltanschauung ”  adalah  sebangun dengan  filsafat  dan  ideology  yang berada  dalam  kehidupan    (Latif,  Y., 2015). Pancasila sebagai dasar falsafah Negara  karena  kausa  materiali  atau asal  mula  bahan  berasal  dari  agama, adat  budaya  bangsa  Indonesia  sendiri (Kaelan, 2016).
Nilai-nilai  pandangan  hidup bangsa  yang  digali  dari  berbagai kearifan  lokal,  keagamaan  dan  nilai- nilai kemanusiaan ini dijadikan sebagai dasar ideology bangsa Indonesia.
Menurut  Lyman  Tower  S. (1986)  ideology  merupakan  suatu sistem  nilai  atau  kepercayaan  yang diterima  sebagai  fakta  atau  kebenaran oleh kelompok tertentu. Ideologi terdiri dari rangkaian sikap terhadap berbagai lembaga  dan  proses  kemasyarakatan. Ideologi  memberi  orang-orang  yang percaya  suatu  gabaran  tentang  dunia baik  sebagaimana  adanya  maupu seharusnya,  serta  mengatur  komplek- sitas  kehidupan  sampai  ke  sderhana
dan dapat dipahami. Begitupun menurut  Yudi  Latif  (2015)  ideology adalah pandangan dunia ( weltanschauung )  yang  diorientasikan dan  disistematiskan  secara  ilmiah- filosofis.
Ideologi  Pancasila  membawa sumber  moral  privat  dan  komunitas (agama,  kearifan  lokal  dll.).  Secara historis, kelima sila Pancasila merupakan  perpaduan  dari  keragaman keyakinan  (Latif,  Yudi.  2015),  paham dan  harapan  yang  berkembang  di dalam  bangsa  Indonesia  sendiri.  Sila pertama merupakan sintesis dari segala aliran  agama  dan  kepercayaan.  Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala  paham  dan  cita-cita  sosial- kemanusiaan  yang  bersifat  trans- nasional. Sila ketiga merupakan rumusan  sintesis  dari  kebhinekaan kesukuan  ke  dalam  kesatuan  bangsa. Sila  keempat  merupakan  rumusan sintesis  dari  segal  apaham  mengenai kedaulatan.  Sila  kelima  merupakan rumusan  sintesis  dari  segala  paham keadilan sosial-ekonomi.
Nilai fundamental Pancasila ini dijabarkan  ke  dalam  nilai  instrumental di dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  dalam  bentuk  norma  hukum  dan norma  lainnya.  Norma  ini  masih bersifat  umum.  Kemudian  dijabarkan
kembali  ke  dalam  nilai  praksis  berupa Undang-Undang atau peraturan laiinya dan  berimplikasi  pada  tingkah  laku bangsa  di  dalam    kehidupan  ber- masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila Sebagai

## Paradigma Pembangunan
Pancasila  sebagai  ideologi  atau pandangan  hidup  bangsa  implikasinya adalah  Pancasila  menjadi  paradigma pembangunan. Paradigma menurut KBBI  adalah  model  dalam  teori  ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir.
Sedangkan pembangunan menurut  Denis  Goulet  (1997),  seorang tokoh yang merintis etika pembangunan
menyebut tiga pandangan tentang pembangunan: pertama ,  pandangan  yang  melihat pembangunan sinonim dengan
pertumbuhan ekonomi, dengan indicator GNP
dan tingkat pertumbuhan per tahun; kedua , sebagaimana  dirumuskan  oleh  PBB,
bahwa
“pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi ditambah perubahan sosial”. Pembangunan
dalam  artian  ini  sangat  luas,  namun kerapkali ditekankan pada
perkembangan pembagian kerja, kebutuhan institusi baru, tuntutan akan sikap-sikap  baru  yang  sesuai  dengan kehidupan  modern;  dan  pandangan ketiga mengenai pembangunan
menekankan  nilai-nilai  etis.  Tekanan diberikan  pada  peningkatan  kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat.
Dengan  demikian  paradigma pembangunan  adalah  cara  berpikir, acuan  berpikir,  pola  berpikir,  atau kerangka  berpikir  dalam  melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi  aspek  sosial,  aspek  politik, aspek  ekonomi,  aspek  pertahanan, aspek  infrastruktur,  aspek  pendidikan, aspek teknologi, aspek budaya dan lain sebagainya.
Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka referensi  untuk  membangun  suatu model masyarakat atau untuk memperbaharui  tatanan  sosial-budaya. Ada  dua  fungsi  dari  Pancasila  sebagai kerangka acuan yaitu: pertama , Pancasila    menjadi  dasar  visi  yang memberi  inspirasi  untuk  membangun suatu corak tatanan sosial-budaya yang akan datang, membangun visi masyarakat  Indonesia  di  masa  yang akan  datang;  dan kedua ,  Pancasila sebagai  nilai-nilai  dasar    menjadi referensi kritik sosial-budaya (Siswoyo, D. 2016).
Pada aspek pendidikan, pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Menurut Notonagoro (1973) dalam Siswoyo, D.
(2016),  perlu  disusun  sistem  ilmiah berdasarkan  Pancasila  tentang  ajaran, teori,  filsafat,  praktek  pendidikan nasional,  yang  menjadi  dasar  tunggal bagi  penyelesaian  masalah  pendidikan nasional.
Pada  aspek  ekonomi,  pem- bangunan ekonomi nasional harus juga berarti  pembangunan  sistem  ekonomi yang  dianggap  paling  cocok  bagi bangsa  Indonesia.  Dalam  penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh untuk  mewujudkan  masyarakat  yang adil  dan  makmur  adalah  dengan berlandaskan  Pancasila.  Itulah  yang disebut  Sistem  Ekonomi  Pancasila.
Menurut Yudi Latif (2015) perekonomian  yang  dikembangkan dengan semangat kekeluargaan.
Sedangkan  sistem  Ekonomi  Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang liberal- kapitalistik,  dan  juga  bukan  sistem ekonomi  yang  etatitik  atau  serba negara.  Meskipun  demikian  sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian (Mubyarto, 1997).
Selanjutnya Pancasila juga menjadi ruh atau acuan dalam pembangunan  iptek.  Perkembangan IPEk  harus  didasarkan  pada  sebuah nilai  moralitas  yaitu  Pancasila  agar sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.
Harapannya  Pancasila  dapat menopang  pradaban  yang  besar  dan menjadikan  Negara  Indonesia  menjdai Negara  yang  besar.  Karena  menurut John Gardner dalam Yudi Latif (2015) menyebutkan bahwa tidak adala bangsa  yang  dapat  mencapai  suatu kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada  sesuatu,  dan  sesuatu  yang dipercayainya  berdimensi  moral  guna menopang peradaban yang besar.
Pancasila Sebagai
Paradigma Pembangunan Revolusi Industri 4.0
Berdasar pada visi besar Indonesia  dalam  revolusi  industry  4.0, yaitu  membawa  Indonesia  menjadi  10 besar  ekonomi  pada  tahun  2030. Pemerintah (Kemenperin) dalam roadmap making Indonesia fokus pada meningkatkan kemampuan dan keterampilan  pada  angkatan  kerja Indonesia  dan  pemanfaatan  teknologi internet  of  things untuk  meningkatkan produktifitas ekonomi dan meningkatkan nilai ekspor pada usaha- usaha kecil di Indonesia, juga mendukung penggunaan teknologi digital  untuk  perindustrian  nasional dan mengembangkan star up.
Pembangunan yang sedang digalakkan  perlu  sebuah  paradigma, yaitu  sebuah  kerangka  berpikir  atau sebuah  model  mengenai  bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan.
Pada dasarnya pembangunan itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi suatu usaha  pengembangan  manusia.  Hal  ini mengambil  pandangan  pembangunan yang  ketiga  menurut    Goulet  (1997) mengenai  pembangunan  menekankan nilai-nilai etis.
Dalam konsepsi ini yang ditekankan  bukan  hanya  hasil  yang bermanfaat,  tetapi  proses  pencapaian hasil juga penting. Pembangunan harus berparadigma Pancasila
yaitu pembangunan  yang  sarat  muatan  nilai yang berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi evaluasi  atau  mengawal  terhadap pelaksanaan  pembangunan.  Seperti menurut  Gardner  dalam  (Latif,  Y., 2015) bahwa untuk membangun peradaban  yang  besar  harus  berdasar pada  sesuatu  yang  diyakini  dan berdimensi moral.
Dengan demikian dalam pembangunan  di  era  revolusi  industry
4.0  ini  tidak  hanya  fokus  pada pertumbuhan  ekonomi  yang  berbasis digital, tetapi juga bagaimana
mengembangkan pembangunan di segala  bidang  yang  mengacu  pada Pancasila sebagai moral dasar bangsa.
Yang pertama,
adalah pembangunan pendidikan di era revolusi  Industri  4.0.    Pendidikan dalam  misinya  di  era  ini  diarahkan
untuk  menciptakan  manusia  yang memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk perkembangan  industri.  Di  satu  sisi pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  Jika  dikembalikan  ke  dalam pengertian  di  dalam  Undang-Undang ini  yang  merupakan  nilai  praksis  dari nilai dasar Pancasila sebagai paradigma pembangunan maka pendidikan  tidak  hanya  fokus  pada pengetahuan  dan  keterampilan  saja tetapi  yang  paling  utama  adalah membentuk kepribadian atau menanamkan nilai-nilai Pancasila. Implikasinya adalah guru harus menjadi  teladan  yang  baik  bagi muridnya.
Kedua , adalah bagaimana pembangunan  ekonomi  di  era  revolusi industry 4.0 dalam persfektif Pancasila.    Pembangunan  ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan  sistem  ekonomi  yang kita  anggap  paling  cocok  bagi  bangsa
Indonesia.  Dalam  penyusunan  sistem ekonomi  nasional  yang  tangguh  untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur  atau  tercapai  kesejahteraan, sudah  semestinya  Pancasila  sebagai landasan  filosofisnya.  Menurut  Yudi Latif  (2015)  prinsip  kesejahteraan harus  berjiwa  gotong  royong  yaitu mengembangkan partisipasi dan emansipasi  di  bidang  ekonomi  dengan semangat  kekeluargaan,  bukan  visi kesejahteraan  yang  berbasis  indi- vidualism-kapitalisme.
Perekonomian  nasional  yang berkesejahteraan  sosial  ditegaskan  dan tercantum  dalam  dalam  UUD  1945 Pasal  33,  yaitu  :  (1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan,  (2) Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,  (4)  Perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan ling- kungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.
Orientasi  perekonomian  yang mengarah  pada  keadilan  sosial  dan kemerataan  kesempatan  dan  jaminan sosial inilah yang masih tetap dan akan selalu  menjadi  misi  dari  Negara Indonesia dalam menyongsong revolusi industry 4.0. Selain perekonomian  yang  dapat  memanfaat- kan teknologi  yang ada juga harus ada kemandirian  perekonomian  Negara. Yudi  Latif  (2015)  mengungkapkan beberapa  program  memperjuangkan kemandirian dalam perekonomian yaitu: 1) merebut kemerdekaan ekonomi  sebagai  prasyarat  untuk membumikan  rencana  ekonomi  yang teratur  dalam  rangka  mengadakan kemakmuran  yang  cukup  bagi  rakyat Indonesia;  2)  bangsa  Indonesia  harus mengembangkan  sikap  kejiwaan  dan kesanggupan  untuk  sebisa  mungkin mencukupi diri sendiri;
3)
merevitalisasi  pern  Negara  dalam lapangan perekonomian yang menguasai  hajat  orang  banyak  agar tidak  terjadi  monopoli  oleh  pihak tertentu; 4) Semua bentuk badan usaha (BUMN)  harus  encerminkan  sifat tolong menolong atau kekeluargaan; 4) Meningkatkan  UMKM  yang  berbasis koperasi  sebagai  wujud  demokrasi ekonomi;  5)  memperkuat  daya  saing perekonomian  dengan  meningkatkan nilai  tambah  dari  keunggulan  potensi
sumber daya yang dimiliki; 6) memperkuan  kedaulatan  pangan  dan energy serta mengutamakan pembelian produk dalam negeri; dan 7) memberikan perhatian yang lebih besar pada  pembangunan  ekonomi  kelautan- kemaritiman dan ekonomi kreatif.
Selanjutnya  yang ketiga adalah bagaimana  pembangunan  iptek  di  era revolusi  industry  4.0  yang  mengacu pada Pancasila. Perkembanga ilmu dan teknologi memberikan banyak kemudahan dan kemajuan bagi bangsa, namun  juga  tidak  sedikit  dampak negatifnya.  Pengembangunan  iptek yang  tidak  didasarkan  pada  landasan nilai  akan  menyebabkan  peradaban yang buruk. Dengan demikian Pancasila berperan memberikan beberapa  prinsip  etis  kepada  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  sebagai berikut (Siswoyo, D., 2016);
a. Martabat  manusia  sebagai  pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat  untuk  kepentingan  iptek, riset.
b. Prinsip  “tidak  merugikan”,  harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan.
c. Iptek harus sedapat mungkin membantu  manusia  melepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya.
d. Harus  dihindari  adanya  monopoli iptek.
e. Diharuskan adanya kesamaan pemahaman  antara  ilmuwan  dan agamawan,  yaitu  bahwa  iman memancar  dalam  ilmu  sebagai usaha  memahami  “sunnatullah”, dan  ilmu  menerangi  jalan  yang telah ditunjukkan oleh iman.
Selanjutnya  T.  Jacob  (2000) berpendapat bahwa Pancasila mengandung  hal-hal  yang  penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi.
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  mengingatkan  manusia  bahwa    ia hanyalah  makhluk  yang  mempunyai keterbatasan  seperti  makhluk-makhluk lain,  baik  yang  hidup  maupun  yang tidak hidup. Ia tidak dapat terlepas dari alam,  sedangkan  alam  raya  dapat berada tanpa manusia.
Sila  Kemanusiaan  yang  adil dan  beradab  sangat  penting  dalam pengembngan  iptek.  Menyejahterakan manusia  haruslah  dengan  cara-cara yang berperikemanusiaan. Disain, eksperimen,  ujicoba  dan  penciptaan harus  etis  dan  tidak  merugikan manusia  individual  maupun  umat manusia,yang  sekarang  maupun  yang akan  datang.  Dalam  etika  ada  prinsip dasar jangan merugikan orang lain dan jangan membisu kalau mengetahui ada hal-hal  yang  merugikan  kemanusiaan. Jangan  kita  terjerumus  mengembang-
kan  iptek  tanpa  jiwa  atau  tanpa perikemanusiaan.
Sila  Persatuan  Indonesia  me- ngingatkan kita untuk mengembangkan iptek  tentang  dan  untuk  seluruh  tanah air  dan  bangsa.  Segi  segi  yang  khas Indonesia  harus  mendapatr  prioritas untuk  dikembangkan  secara  merata untuk  kepentingan  seluruh  bangsa, tidak  hanya  atau  terutama  untuk kepentingan bangsa lain.
Sila  Kerakyatan  meminta  kita membuka  kesempatan  yang  sama  bagi semua warga untuk dapat me- ngembangkan  iptek,  dan  mengenyam hasilnya,  sesuai  kemampuan  dan keperluan masing-masing.
Sila  Keadilan  Sosial  mem- perkuat  keadilan  yang  lengkap  dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan,  pelaksanaan,  perolehan hasil  dan  pemikulan  risiko,  dengan memaksimasi kelompok-kelompok minimum.

## PENUTUP
Dalam  rangka  mencapai  visi revolusi  industry  4.0  di  Indonesia dalam pembangunan pendidikan, ekonomi  dan  iptek  perlu  berpedoman dan  mengacu  pada  Pancasila  sebagai ideology  bangsa.  Pancasila  sebagai ideologi  atau  pandangan  hidup  bangsa implikasinya  adalah  Pancasila  menjadi paradigma pebangunan. Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka  referensi  untuk  membangun suatu  model  masyarakat  atau  untuk memperbaharui  tatanan  sosial-budaya. Pembangunan tidak hanya fokus dalam memanfaatkan  digitalisasi  tetapi  juga pembangunan pendidikan harus mampu  mempersiapkan  sumber  daya manusia  memiliki  kekuatan  untuk memberdayakan  potensinya  seoptimal mungkin  dalam  penguasaan  iptek dalam orientasi mencerdaskan kehidupan  bangsa  atas  landasan  iman dan  taqwa.  Serta  dapat  mewujudkan perekonomian  yang  mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

## DAFATAR PUSTAKA
Buhr,  D.,  2015. Social  Innovation  Policy for Industry 4.0 ,
Goulet,  D.,  1997.  Development  ethics:  a new  discipline. International  Journal
of Social Economics , 24 (11), pp.1160-1171.
Kaelan.  2016. Pendidikan  Pancasila.
Yogayakarta. Paradigma.
Kasali, Renald. 2017. Distrubtion . Jakarta: PT Gramedia.
Latif,  Yudi.  2015.  Revolusi  Pancasila.
Jakarta: Mizan Machfiroh,  R.  2016.  Menjadi  Warga Negara Pasca Modern dan Masyarakat  Global  Cyber  (Teori Sosial  Kewarganegaraan).  Bandung:
Widya Aksara Press.
Morrar, R. et., 2014. The Fourth Industrial Revolution  (Industry  4.0):  A  Social Innovation  Perspective. Technology Innovation Management Review , 7(July), pp.3–5.
Mubyarto  1997.  “ Bung Hatta dan Perekonomian Rakyat” dalam Pemikliran Pembangunan Bung Hatta . Jakarta : LP3ES
Prasetyo, H. dkk., 2018.
Industri  4.0:  Telah  klarifikasi  Aspek dan Arah Perkembangan Riset. Jurnal Teknik Industri , 13(1).
Putranto.  2018. Menghadirkan  Pancasila dalam Era Revolusi Industri Keempat. https://indonesiana.tempo.co/read/126 974/2018/05/24/aryono_16/menghadi rkan-pancasila-dalam-era-revolusi- industri-keempat
Satya,  V.E.,  2018.  Strategi  Indonesia
Menghadapi Industri. 4.0. Info
Singkat , X.
Schwab,  K.,  2017. The  fourth  industrial revolution . Currency.
Sergen,  Lyman  T.  1986. Ideologi  Politik Kontemporer (Alih bahasa oleh Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
Siswoyo,  D.  2016. Pancasila  Sebagai Paradigma  Pembangunan  Bangsa (Pancasila). Yogayakarta: UNY
Press.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.