## JMPKP: JurnalManajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  5 Nomor 1,  Maret  2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
Analisis Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu
Zelfri Wiradianto 1* , Faizal Anwar 2 , Titi Darmi 3 1,2,3 Administrasi Publik, Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitasn Muhammadiyah Bengkulu E-mail : zelfriwiradianto@gmail.com No. HP 082375223819
Abstract: The  State  Civil  Apparatus  (ASN)  is  a  very  important human  resource  in  a  government  organization.  In  order  to maximize  the  State  Civil  Apparatus  (ASN),  it  is  important  to have  an  apparatus  development  program  through  training. The development  of  apparatus  through  training  and  education  was carried out due to problems with the competence of employees who,  in  their  performance  in  their  fields  and  functions,  did  not know  how  to  carry  out  some  of  their  functions  in  their  fields  or did not understand what had to be done. This study aims to find out how the development of the State Civil Apparatus (ASN) at the  Bengkulu  Province  BKD  is  through  training  and  to  find  out what  factors  influence  the  development  of  the  apparatus  at the Bengkulu  Province  BKD.  This  study  used  a qualitative  method, with the determination of informants using a purposive sampling technique.  The  research  data  comes  from  primary  data  from observations  and  interviews,  while  secondary  data  comes from documents,  supporting  photos  and  previous  research.  The results  showed  that the development  of  ASN  at  BKD  Bengkulu Province  through  the  education  and  training  program  has  been going quite well, which can be seen starting from the process of determining  training  needs,  planning  training  implementation, procedures  for  recruiting  training  participants,  involved stakeholders,  evaluating  training  implementation  and  the existence of supporting factors such as the availability of funds, the  availability  of  implementing  places  and  the  existence  of AKD,  although  in  planning  the  implementation  of the  education and  training  it  has  not  been  implemented  optimally  due  to constraints  on  the  limited  number  of  teaching  staff  and  the limited budget available.

## Keywogrds: Apparatus, Development, Trainin
Abstrak: Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan suatu sumber daya manusia yang sangat terpenting dalam sebuah organisasi pemerintahan.  Agar  dapat  memaksimalkan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  penting  adanya  program  pengembangan aparatur  yang  melalui  diklat.  Dilaksanakannya  pengembangan
aparatur  melalui  diklat  tersebut  karena  adanya  permasalahan pada kompetensi Pegawai yang dalam kinerja mereka di bidang dan  fungsinya  belum  mengetahui  cara  melakukan  beberapa fungsinya  dibidangnya  atau  belum  memahami  apa  yang  harus dilaksanakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  Pengembangan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  pada BKD  Provinsi  Bengkulu  yang  melalui  diklat  dan  Untuk mengetahui  faktor  apa  sajakah  yang  mempengaruhi  dalam pengembangan  aparatur  pada  BKD  Provinsi  Bengkulu. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan penentuan informan  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Data penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  yang  berasal  dari observasi  dan  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  berasal dari  dokumen,  foto  pendukung  dan  penelitian  terdahulu.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ASN pada BKD Provinsi Bengkulu melalui program diklat sudah berjalan dengan cukup  baik,  yang  dilihat  dimulai  dari  proses  penentuan kebutuhan  diklat,  perencanaan  pelaksanaan  diklat,  prosedur perekrutan  peserta  diklat,  stakeholder  yang  terlibat,  penilaian pelaksanaan  diklat  dan  adanya  faktor  yang  mendukung  seperti ketersediaan dana, ketersediaan tempat pelaksana dan adanya AKD,  meski  dalam  perencanaan  pelaksanaan  diklat  tersebut belum  terlaksana  dengan  maksimal  karena  adanya  hambatan keterbatasan  jumlah  tenaga  pengajar  dan  keterbatasan anggaran yang tersedia.
Kata Kunci : Aparatur, Pengembangan, Pelatihan

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  manusia  merupakan  suatu  unsur  yang  sangat terpenting  dalam  sebuah  organisasi  pemerintahan,  itu  semua  karena sumber  daya  manusia  sangat  berperan  dalam  menentukan  keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu organisasi tersebut.  Sumber daya manusia yang  dimaksut  dalam  hal  ini  yaitu  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang menjadi penggerak organisasi pemerintahan dalam mengelolah pemerintahan  untuk  menyiapkan    dan  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dengan baik (Risal, 2020).
Pelayanan  yang  baik  dari  kinerja  aparatur  tentunya  sangat dipengaruhi  oleh  kompetensi  yang  dimilki  oleh  aparatur  dalam  tugasnya. Guna  menghadapi  tuntutan  tugas  selaku  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)
maka  pelaksanaan  pengembangan  aparatur  merupakan  hal  yang  harus dilakukan, dengan pelaksanaan pengembangan aparatur diharapkan para pegawai  dapat  memiliki  potensi  yang  baik  agar  dapat  mencapai  suatu tujuan organisasi. hal tersebut sangatlah  penting mengingat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang  ditentukan oleh kulitas dan juga  kemampuan  orang-orang  yang  didalam  organisasi  itu  sendiri (Hasanudin, 2015)
Pelaksanaan  pengembangan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  juga menentukan  keberhasilan  pembangunan,  baik  dalam  pembangunan  fisik ataupun  pembangunan  non  fisik.  seperti  yang  dikatakan  sebelumnya, dalam pembangunan tersebut tentunya ditopang para pengelola dan juga penggerak  organisasi.  Pengelolaan  sumber  daya  manusia  yang  baik maka dapat berdampak pada tujuan organisasi dan prestasi kerja pegawai tersebut,  Prestasi  kerja  merupakan  hal  yang  penting,  hal  itu  karena berhubungan  langsung  dengan  keberlangsungan  Organisasi  (Supri, 2021).
Berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  (ASN),  Setiap  Pegawai  ASN  memiliki  hak  dan  juga  kesempatan untuk  pengembangan  kompetensi,  melalui  pendidikan  dan  pelatihan (Diklat),  dan  dalam  pengembangan  kompetensi  setiap  Instansi Pemerintahan Wajib  menyusun  rencana  kerja  anggaran  tahunan  instansi masing-masing. Diberlakukannya UU tersebut maka Aparatur Sipil Negara selain  memiliki  kewajiban  dalam  bidangnya  dan  juga  memiliki  kewajiban untuk  mengembangkan  kopetensi  dalam  dirinya,  selain  itu  juga  wajib mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dan  menerapkan  prinsip  merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK).
PP  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  yang  juga  menerangkan  bahwa  pengelolaan  pegawai merupakan usaha agar dapat mewujudkan PNS yang memiliki nilai dasar, professional,  etika  profesi  dan  bebas  dari  intervensi  politik.  Berdasarkan
PP  Nomor  11  Tahun  2017  tersebut  yang  meyebutkan  juga  mengenai pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan  pelatihan  yang  disebutkan  pada  pasal  211  Pendidikan  dilakukan untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keahlian  PNS  yang  melalui pendidikan  formal  sesuai  dengan  ketentuan  peratruan  perundangan- undangan,  dan  pada  pasal  212  yang  menyebutkan  pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dapat  dilaksanakan melalui pelatihan klasikal  dan  nonklasikal.  Dikatakan  sebelumnya,  pengembangan  ASN juga menentukan keberhasilan organisasi, oleh sebap itu pengembangan ASN  sangat  perlu  dilakukan.  Pelaksanaan  pengembangan  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yaitu pengembangan kompetensi yang dapat dilaksanakan dalam  bentuk  pelatihan  dan  pendidikan  (Diklat),  seperti  Diklat Struktural/Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.
Upaya pelaksanaan pengembangan Aparatur Sipil Negara haruslah dilaksanakan  dengan  sebaiknya  dan  tersteruktur,  dengan  melihat kekurangan  dari  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  yang  telah  dilakukan sebelumnya  agar  dapat  memaksimalkan  kegiatan  pendidikan  dan pelatihan  yang  akan  dilaksanakan  mendatang.  Pelaksanaan  Pendidikan dan Pelatihan jika dilakukan dengan terstruktur atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan untuk pengembangan pegawai,  maka  potensi  pengembangan  Pegawai  tersebut  sangat  akan berpengaruh baik terhadap tujuan organisasi (Arisanti et al., 2016).
Pelaksanaan  Pengembangan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  melalui Pendidikan  dan  Pelatihan,  yang  dilaksanakan  karena  permasalah kompetensi  pegawai  dalam  bidang  dan  fungsinya.  Seperti  pada  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Bengkulu,  Berdasarkan  Observasi awal  peneneliti  menemukan  permasalahan  yaitu  pada  kompetensi beberapa  pegawai  yang  belum  mengetahui  cara  melakukan  beberapa fungsinya  dibidangnya  atau  belum  memahami  apa  yang  harus dilaksanakan  dibidangnya  dan  fungsinya  tersebut,  kondisi  ini  bisa meyebapkan tidak optimalnya pelayanan yang diberikan dalam tugasnya. Oleh  karena  itu  pengembangan  aparatur  harus  dilakukan  melalui  diklat
untuk  peningkatan  kinerja  pegawai  maupun  organisasinya.  Hal  ini dikatakan  oleh  pegawai  di  BKD  bahwa  dilakukannya  perencanaan  dan pelaksanaan  diklat  itu  karena  masih  adanya  permasalahan  pada kompetensi  pegawai.  Mengenai  hal  itu  pegawai  harus  mengikuti  diklat yang  sesuai  dengan  kebutuhannya  di  organisasi,  untuk  meningkatkan kinerjanya  di  bidang  dan  fungsinya  agar  dapat  maksimal.  Dengan dilaksanakannya  perencanaan  dan  pelaksanaan  diklat  diharapkan  dapat meningkatkan  kompetensi  pegawai  yang  sehingga  bisa  memberikan kinerja  terbaik  secara  maksimal  agar  hal-hal  yang  menghambat  karena tuntutan pegawai semakin tinggi dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Berdasarkan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  di  Kantor  Badan  Kepegawaian  (BKD)  Provinsi Bengkulu  tentang  Pengembangan  Aparatur  dengan  Judul “Analisis Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu”.

## METODE
Penelitian ini, Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengkajian deskriptif yang mana dituangkan dalam bentuk uraian dan  memberikan  gambaran  umum  berbagai  macam  data  yang  telah dikumpulkan dari lapangan yang secara objektif.  Peneliti memilih  metode ini yaitu untuk memperoleh informasi yang lebih efektif, komprehensif, dan jelas.
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  Pengembangan  Aparatur  Sipil
Negara (ASN) melalui Diklat dengan program Diklat
Struktural/Kepemimpinan,  Diklat  Fungsional  dan  Diklat  Teknis,  dan  hal yang mempengaruhi dalam program pengembangan tersebut :
1.  Proses menentukan kebutuhan dalam pelaksanaan diklat;
2.  Perencanaan dalam pelaksanaan diklat;
a.  Perekrutan Peserta
b.  Nara Sumber
c.  Sarana dan Prasarana
d.  Penganggaran
e.  Waktu Pelaksanaan
3.  Prosedur perekrutan peserta diklat;
4.  Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan diklat;
a.  Pihak Internal
b.  Pihak Eksternal
5.  Penilaian pelaksanaan program diklat;
6.  Faktor pendukung/pendorong dan penghambat yang mempengaruhi  diklat.
a.  Faktor Pendukung
b.  Faktor Penghambat
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  Observasi,  Wawancara,  dan juga  Dokumentasi.  Sumber  Informasi  mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  dari Data  Perimer  dan  Data  Sekunder.  Evaluasi  Data  yang  menggunakan teknik  rangkaian  informasi,  reduksi,  penyajian  informasi  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  melalui  Diklat  pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu
1. Proses menentukan kebutuhan dalam pelaksanaan diklat
Peroses  menentukan  kebutuhan  dalam  pelaksanaan  diklat,  Badan Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Bengkulu  melakukan  analisis terlebih  dahulu    yaitu  melalui  Analisis  Kebutuhan  Diklat  (AKD)  yang dilakukan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi  Bengkulu, dilakukannya AKD tersebut agar dapat melaksanakan diklat dengan tepat sasaran  untuk  kebutuhan  pegawai  yang  akan  membantu  dalam meningkatkan pegawai BKD itu sendiri.
Proses penentuan kebutuhan diklat yang menjadi dasarnya adalah Analisi  Kebutuhan  Diklat  (AKD)  dengan  tahapan  penentuan  unit  kerja, jabatan, tugas pegawai, melakukan analisis kompetensi dan mengidentifikasi  masalah  setelah  itu  menentukan  diklat  prioritas  yang
dibutukan oleh pegawai. Dilakukannya AKD akan mengetahui diklat mana saja  yang  harus  dilaksanakan  dengan  melihat  kebutuhkan    pegawai tersebut,  jika  AKD  telah  tersusun  selanjutnya  AKD  itu  lah  yang  akan menjadi  dasar  dari  pelaksanaan  diklat.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat peneliti  simpulkan  peroses  menentukan  kebutuhan  dalam  pelaksanaan diklat,  yaitu  sebelum  melaksanakan  kegiatan  diklat,  BKD  melakukan Analisi Kebutuhan Diklat terlebih dahulu dengan tahapan dan dari tahapan itu lah AKD yang telah dilakukan itulah hasil otputnya yang menghasilkan diklat mana saja yang dibutuhkan oleh pegawai.
2 . Perencanaan dalam pelaksanaan diklat
Pengembangan  aparatur  yang  melalui  program  diklat,  tentulah sebelum pelaksanaan berlangsung memiliki perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut yang mana meliputi perekrutan peserta diklat, nara sumber,  sarana  dan  prasarana  diklat,  penganggaran  dan  waktu pelaksanaan  diklat  atau  penentuan  jadual  dalam  pelaksanaan  diklat. Perencanaan dalam pelaksanaan program diklat dilakukannya agar dapat berjalannya  kegiatan  diklat  tersebut  dengan  efektif  dan  terstruktur  dalam perencanaannya.
Perekrutan  peserta  sendiri  untuk  diklat  fungsional  dan  teknis dilakukan  melalui  Analisis  Kebutuhan  Diklat  (AKD)  hal  ini  agar  dapat melihat  diklat  yang  dibutuhkan  oleh  pegawai  dengan  melihat  hasil  dari AKD,  sedangkan  untuk  perekrutan  peserta  diklat  kepemimpinan  yang berdasarkan  data-data  pegawai  structural  yang  dimiliki  oleh  BKD,  untuk nara  sumber  dan  sarana  &  prasarana  sendiri  semuanya  disediakan  oleh pihak pelaksana diklat atau penyelenggara, sedangkan untuk pengangaran  sendiri  itu  diangarkan  oleh  pihak  BKD  dan  untuk  waktu pelaksanaan  diklat  untuk  diklat  kepemimpinan  pelaksanaanya  tidak tertentu,  karna  dalam  hal  ini  diadakannya  sesuai  dengan  kebutuhan pejabat  structural  pada  setiap  tahunnya.  Sedangkan  untuk  diklat fungsional  dan  diklat  teknis  dalam  jadualnya  atau  waktu  pelaksanaannya ditentukan oleh pihak pelaksana kegiatan diklat atau penyelenggara diklat.

## 3.   Prosedur perekrutan peserta diklat
Pengembangan  aparatur  yang  melalui  kegiatan  diklat,  dalam kegiatan  tersebut  hal  dalam  perekrutan  peserta  merupakan  hal  yang pertama  dilakukan  sebelum  melaksanakan  diklat,  karena  dalam perekrutan  peserta  diklat  harus  lah  pegawai  yang  benar-benar membutukan pengembangan dalam kinerjanya.  Perekrutan peserta diklat sendiri dilakukan berdasarkan dari hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).
Prosedur perekrutan, dalam prosedur perekrutan peserta diklat, dari masing-masing  diklat  memiliki  prosedurnya  sendiri,  untuk  diklat kepemimpinan,  perekrutan  pesertanya  melalui  data-data  dari  pegawai structural  yang  dimiliki  oleh  BKD,  dari  data  tersebut  lah  akan  diserahkan ke  tim  seleksi  peserta  diklat,  dengan  prosedurnya  BKD  akan  membuat from  pendaftaran  terlebih  dahulu  serta  panduan  pengisian  pendaftaran, dan  pendaftaran  dilakukan  secara  online,  setelah  selesai  pendaftaran dilakukan,  notifikasi  pendaftaran  akan  dikirim  ke  alamat  email  calon perserta  tersebut.  Untuk  melaksanakan  diklat  kepemimpinan  calon peserta  harus  memenuhi  pesyaratan  terlebih  dahulu.  Sedangkan  untuk diklat  fungsional  dan  teknis  prosedur  perekrutan  pesertanya  itu  melalui Analisis  Kebutuhan  Diklat  (AKD)  yang  dilakukan  sebelumnya,  dengan prosedur,  pertama  mempersiapkan  kelengkapan  pendaftaran  calon peserta  diklat,  menyerahkan  formulir  pendaftaran  kepada  calon  peserta, menjelaskan  cara  mengisi  pengisian  formulir  pendaftaran,  menerima formulir  pendaftaran  dan  kelengkapan  persyaratan  calon  peserta, memverifikasi  kelengkapan  persyaratan  calon  peserta,  menghimpun berkas  pendaftaran  peserta  dan  setelah  itu  menyerahkan  berkas pendaftaran  kepada  petugas  pembuat  nominasi  daftar  peserta  untuk mendata  peserta  yang  akan  mengikuti  diklat,  untuk  syarat  dalam mengikuti  diklat  fungsional  dan  teknis  selain  telah  dilakukan  AKD  ada syarat  yang  juga  harus  dipenuhi  oleh  calon  peserta  yaitu  untuk persyaratan  diklat  fungsional  dan  teknis  calon  peserta  telah  menjalani masa  kerja  sebagai  PNS,  tidak  sedang  menjalani  proses  penyelesaian kasus  pelanggaran  disiplinatau  dan  diusulkan  oleh  unit  kerja  asal  calon peserta yang bersangkutan, dari persyaratan tersebut calon peserta harus
memenuhinya  agar  dapat  mengikuti  pelatihan  yang  sebelumnya direkomendasikan.
4 . Sakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan diklat
Pengembangan  (ASN)  yang  melalui  kegiatan  diklat,  dalam keigiatan  diklat  tersebut  terdapat  beberapa  pihak  yang  ikut  berperan dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  diklat.  pihak-pihak  tersebut  yang terdiri dari pihak Internal dan Eksternal. Pihak Internal sendiri merupakan pihak  dari  BKD  itu  sendiri  yang  dari  pejabat  structural  khususnya  yang membidangi  pengembangan  aparatur,  terutama  sub-bidang  pendidikan dan  pelatihan  (diklat).  berperannya  pihak  BKD  dalam  pengembangan aparatur  yang  melalui  kegiatan  diklat  yang  berperan  dalam  perencanaan diklat.
Pihak  lain  yang  terlibat  dalam  pengembangan  aparatur  yang melalui program diklat adalah pihak Eksternal yang seperti pihak BPSDM atau  Badan  Diklat,  Lembaga  Nasional,  ESQ  dan  pihak  penyelenggara yang berkompetensi di bidang yang akan dikembangkan melalui program diklat.  Pihak  eksternal  ini  lah  yang  berperan  akan  melakukan  eksekusi atau yang akan melaksanakan program diklat tersebut.
5 . Penilaian pelaksanaan program diklat
Penilaian  pengembangan  aparatur  melalui  kegiatan  diklat, Mengenai  penilaian  dapat  dinilai  dari  beberapa  seperti  reaksi  peserta diklat  terhadap  proses  pelatihannya,  perubahan  perilaku  pegawai  yang mengikuti diklat tersebut dan pengetahuan yang diperoleh. Dan juga dapat dinilaian dari beberapa yang lainnya seperti dilihat dari perubahan perilaku dan  pengetahuan  yang  diperoleh  pegawai  yang  mengikuti  diklat  tersebut serta reaksi peserta diklat terhadap isi maupun juga pada proses pelatihan dan  Penilaian  tersebut  juga  dilihat  dari    perubahan  kinerjanya,  seperti lebih  pahan  dan  lebi  mendalami  tugas  dan  fungsinya  setelah  mengikuti pelatihan.
Penilaian pengembangan aparatur melalui kegiatan diklat  haruslah dilakukan sebagai evaluasi, agar dapat mengetahui pengaruh diadakannya  program  diklat  tersebut  kepada  peserta  diklat.  Evaluasi
setelah  dilakukannya  program  diklat  karena  untuk  menilai  kemajuan pegawai  setelah  mengikuti  diklat,  serta  dapat  melihat  dan  menilai kekurangan  atau  kebutuhan  diklat  kedepannya,  dengan  penilaian pelaksanaan  diklat  ini  lah  yang  akan  dapat  melihat  keberhasilan  dan kesuksesan dalam perencanaan dan pelaksanaan diklat yang dilakukan.
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  dalam  Pengembangan  Aparatur melalui  Diklat  pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD)  Provinsi Bengkulu

## 1.  Faktor Pendukung yang mempengaruhi Diklat
Untuk  faktor  pendukung  yang  mempengaruhi  Pengembangan Apratur melalui diklat yang terdiri dari ketersediaanya dana,  ketersediaan tempat  pelaksanaan  dan  adanya  Analisis  Kebutuhan  Diklat  (AKD),  yaitu sebagai berikut:

## a.  Ketersediaan Dana
Ktersedian  Dana,  dalam  Pengembangan  Aparatur  yang  melalui program diklat memiliki factor pendukungnya pertama adalah ketersediaan dana, dengan adanya ketersediaan dana sendiri, itu sangan mendukung  untuk  berjalannya  perencanaan  ataupun  dalam  pelaksanaan diklat  itu.  Karena  ketersedian  dana  merupakan  dasar  pertama  dalam perencanan  pelaksanaan  diklat  agar  diklat  dapat  berjalan  dan  dapat memenuhi kebutuhan dalam kegiatan diklat tersebut.

## b.  Ketersediaan Tempat (Pelaksanaan)
Pengembangan  Aparatur,  dalam  pengembangan  tersebut  yang melalui  kegiatan  diklat,  ketersediaan  tempat  pastinya  hal  yang  sangat mendukung  dalam  pengembangan  aparatur  melalui  program  diklat tersebut.  Hal  ini  tentu saja  penting untuk  berlangsungnya  kegiatan diklat, mau  itu  diklat  kepemimpinan,  diklat  fungsional  ataupun  diklat  teknis. Ketersediaan  tempat  itu  haruslah  ada,  hal  ini  karena  dalam  pelaksanaan diklat membutukan tempat untuk pelaksanaan diklat itu berjalan.
c.  Adanya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)
Adanya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Hal ini dengan adanya AKD yang dilakukan BKD dapat menjadi dasar atau acuan untuk pelaksanaan program  diklat.  Untuk  tiap-tiap  pegawai  memiliki  kekurangan  dan kelebihan  masing-masing  dalam  kinerjanya.  Karena  itu  kebutuhan  diklat pegawai  juga  berbeda-beda  sesuai  kebutuhan,  dengan  adanya  AKD  ini BKD  dapat  menentukan  diklat  yang  dibutuhkan  oleh  pegawai  yang sehingga dapat menjadikan kegiatan diklat dapat berjalan dengan efektif.

## 2.  Faktor Penghambat yang mempengaruhi Diklat
Untuk  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  Pengembangan Aparatur  melalui  diklat  terdiri  dari  keterbatasan  jumlah  tenaga  pengajar dan keterbatasan anggaran yang tersedia, yaitu sebagai berikut:
a.  Keterbatasan Jumlah Tenaga Pengajar
Keterbatasan  jumlah  tenaga  pengajar  sangat  mengahambat  dalam kegiatan  diklat.  Hal  tersebut  tenaga  pengajar  sangat  diperlukan  dalam pelaksanaan kegiatan diklat, agar kegiatan pengembangan dapat berjalan dengan baik, adanya tenaga pengajar tidak menutup kemungkinan tenaga pengajar itu terbatas, keterbatasan itulah yang menjadi faktor penghambat dalam  kegiatan  diklat.  Oleh  karena  itu  haruslah  dipersiapkannya  segalah kemungkinan yang dapat  menghambat  pelaksanaan kegiatan diklat  guna untuk  mengantisipasi  hambatan  yang  akan  datang,  terutama  dalam tenaga pengajar.
b.  Keterbatasan Anggaran yang Tersedia
Anggaran  dalam  kegiatan  diklat  merupakan  salah  satu  faktor  yang juga  akan  menentukan  keberhasilan  jalannya  program  kegiatan  diklat tersebut,  hal  ini  agar  dapat  terwujudnya  tujuan  dan  sasaran  yang  akan dicapai.  Keterbatasan  anggaran  sangat  menjadi  penghambat  untuk berjalannya  kegiatan  diklat  secara  maksimal,  oleh  karena  itu  haruslah dipersiapkan  seawal  mungkin  agar  dapat  meminimalisir  hambatan  dalam kegiatan diklat. Mengingat keterbatasannya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan diklat maka untuk mengantisipasi keterbatasan dalam anggaran, BKD melakukan pengiriman peserta  secara bertahap atau bergelombang yang  sehingga  diharapkan  semua  pegawai  yang  mengikuti  diklat  dapat
mengikuti  diklat  secara  bergantian.  Pentingnya  kegiatan  diklat  bagi  para pegawai  maka  sangat  diperlukan  dalam  pengelolaan  dalam  angaran secara  tepat  agar  dapat  mengurangi  hambatan  dalam  peroses  kegiatan diklat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Proses  penentuan  kebutuhan  dalam  pelaksanaan  diklat,  BKD melakukan  yang  Analisis  Kebutuhan  Diklat  (AKD),  dari  hasil  AKD itulah  dasar  untuk  perencanaan  atau  pelaksanaan  diklat  dapat berlangsung.
2.  Perencanaan  program  diklat  meliputi  beberapa  yaitu  melakukan Perekrutan  peserta  diklat,  Nara  Sumber,  Sarana  dan  perasarana diklat, Penganggaran untuk diklat dan Waktu pelaksanaan diklat.
3.  Prosedur dalam perekrutan peserta diklat, untuk diklat kepemimpinan prosedurnya  melalui  data-data  dari  pegawai  structural  yang  dimiliki oleh  BKD,  Sedangkan  untuk  diklat  fungsional  dan  teknis  prosedur perekrutan pesertanya melalui hasil AKD yang dilakukan sebelumnya.
4.  Stakeholder  yang  terlibat  dari  pihak  Internal  sendiri  terdiri  dari  pihak BKD  sendiri  dari  pejabat  structural  khususnya  yang  membidangi pengembangan  aparatur,  terutama  sub-bidang  pendidikan  dan pelatihan  dan  dari  pihak  Eksternal  yaitu  BPSDM  atau  Badan  Diklat,
Lembaga Nasional, dan ESQ.
5.  Penilaian  pelaksanaan  diklat  yaitu  dapat  dilihat  dari  reaksi  peserta diklat terhadap isi dan proses pelatihan, perubahan perilaku dan juga pengetahuan  yang  diperoleh  pegawai  setelah  mengikuti  diklat,  dan dapat dilihat dari perubahan kinerjanya.
6.  Faktor  Pendukung  yaitu  ketersediaan  dana,  ketersediaan  tempat pelaksanaan  diklat  dan  adanya  AKD,  sedangkan  untuk  Faktor
Penghambat  yaitu  berupa  Keterbatasan  jumlah  tenaga  pengajar  dan keterbatasannya anggaran yang tersedia.

## Saran
1.  Pengembangan  aparatur  yang  melalui  kegiatan  diklat  yang Hambatannya  dalam  keterbatasannya  jumlah  tenaga  pengajar  dan keterbatasannya anggaran yang tersedia, hendaknya dalam keterbatasan tenaga pengajar pihak perencanaan ataupun pelaksanan  diklat  untuk  bisa  menyiapkan  tenaga  pengajar  dengan memperhitungkan  agar  tidak  akan  terjadi  kekurangan  dalam  hal tenaga  pengajar  dan  untuk  keterbatasan  anggaran  hendaknya  pihak yang  bersangkutan  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  instansi- instansi  lainnya  hal  ini  berguna  untuk  meminimumkan  biaya  atau dapat  melakukan  pengelolaan  anggaran  dengan  cara  yang  tepat sasaran, agar tidak menjadi pemborosan.
2.  Pengembangan  aparatur  haruslah  menjadi  hal  yang  diperioritaskan oleh  organisasi,  karena  pengembangan  aparatur  berkualitas  akan mampu  untuk  mendorong  terbentuknya  suatu  kinerja  yang  optimal. Oleh  karena  itu  semua,  Menurut  penulis  hendaknya  untuk  dapat melakukan  pengembangan  aparatur  secara  efektif  dan  efesien dengan  melihat  hasil  dari  AKD  agar  pengembangan  aparatur  dapat berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  perencanaan,  hal  ini  dapat meningkatkan  keahlian  dan  juga  kompetensi  pegawai,  dengan dikaitkannya pada kebutuhan pegawai dan organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Cantika,  Yuli  Sri  Budi.  (2005).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
Dedi  Kurniawan  Nazara.  (2020).  Pengembangan  Kompetensi  Aparatur Sipil  Negara  Di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten  Nias.  Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Volume 1, Issue 1, Januari.
Darmi, T & Anwar, F. (2022). Analisis Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Jurnal Sosio-e kons , Volume 14, Nomor 2, pp. 174-182.
Darmi,  T  &  Iprianto.  (2008).  Budaya  Organisasi,  Kinerja  Organisasi,  dan Kinerja  Aparatur.  Jurnal  Administrasi  Pembangunan.  Volume  2, Nomor 1
Dymas  dkk.  (2013).  Pengembangan  Sumber  Daya  Aparatur  Untuk Meningkatkan  Kinerja  (Studi  Di  Kantor  Kecamatan  Lowokwaru  Kota Malang).  (Online),  Volume  01,  Nomor  04  ( https://media.neliti.com )  ,
(diakses 02 April 2022)
Eunike A Walla, dkk.  (2018). Pengembangan Kompetensi ASN Di Kantor BKD   Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud.  Jurnal Administrasi Publik (Online), Volume 04, Nomor 56 ( http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19755 ), (diakses 09 Mei 2022).
Fajar  dkk.  (2015).  Pengaruh  Pendidikan  dan  Pelatihan  (Diklat)  Terhadap Prestasi Kerja. Jurnal Administrasi Publik. Volume 03, Nomor 11
Hasibuan,  M.S.P.  (2009).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: Bumi Aksara
Moleong,  Lexy.  (2006).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi). Bandung: Remaja Rosda Press.
Mahadhika  Ksuma  Tanjung.  (2017).  Pengembangan  Sumber  Daya Aparatur Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan. Malang, Falkutas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
Muhammad  Rijal  Fadli.  (2021).  Memahami  Desain  Metode  Penelitian Kualitatif. Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.Volume 21,Nomor 1.
Notoadmodjo,  Soekidjo.  (2003).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
Priansa,  D.  Juni.  (2014).  Perencanaan  dan  Pengembangan  SDM. Bandung: Alfabeta. CV.
Sugiyono.  (2011).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta.
Semiawan,  C.  R.  (2010).  Metodei  Penelitian  Kualitatif  Jenis,  Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Swanson,  R.  A.,  dan  Holton,  E.  F.  I.  (2006).  Foundations  of  Human Resource Development. Bemett-Koehler Publishers, Inc.
Siagian,  P.  Sondang.  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta: Bumi Aksara