## PRAKTIK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UPS PASAR SENTRAL PINRANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM

## Mardawiah Gama, M. Thahir Maloko
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: 21mardawiahgama@gmail.com

## Abstrak
Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu al- rahn yang berarti aś-śubūt wa ad-dawām yaitu  tetap  dan  terus  menerus.  Gadai  yang  dalam  bahasa  arabnya  adalah rahn adalah dapat diartikan juga dengan al-habsu yang bermakna tetap dan lestari bisa juga bermakna penahan.  Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Gadai  Emas  di  Pegadaian  Syariah  UPS  Pasar  Sentral  Pinrang  dalam  Tinjauan Hukum  Ekonomi  Islam?  Pokok  masalah  tersebut  selanjutnya  dibagi  ke  dalam beberapa  sub  masalah  atau  pertanyaan  penelitian,  yaitu:  1)  Bagaimana  Praktik Gadai  Emas  di  Pegadaian  Syariah  UPS  Pasar  Sentral  Pinrang?,  2)  Bagaimana Ketentuan  Hukum  Ekonomi  Islam  tentang  Gadai  Emas?.  Hasil  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  1)  Pada  praktiknya,  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  UPS Pasar  Sentral  Pinrang  menggunakan  sistem  pendanaan  yang  cepat  dan  praktis karena  tidak  perlu  membuka  rekening  ataupun  memakai  prosedur  lain  yang memberatkan  nasabah.  Cukup  membawa  barang-barang  berharga  milik  pribadi. Hanya  saja  masih  perlu  adanya  sosialisasi  secara  menyeluruh  dari  pihak Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang agar semua masyarakat mengetahui terkait keberadaan  Pegadaian  Syariah  UPS  Pasar  Sentral  Pinrang.  2)  Ketentuan  Hukum Ekonomi  Islam  tentang  gadai  emas  dalam  penelitian  ini  sudah  sejalan  dengan kaidah-kadiah  Islam  dan  juga  tidak  adanya  unsur  riba  yang  menjadikan masyarakat tidak perlu ragu menggadaikan emasnya.
Kata Kunci: Ar-Rahn, Gadai Emas, Hukum Ekonomi Islam.

## Abstract
Pawn comes from the Arabic language, namely al-rah}nu which means al-Tsubut- Ad-Dawam which is permanent and continuous. Pawn which in Arabic rahn can also  be  interpreted  as  al-habsu  which  means  permanent  and  sustainable,  it  can also mean to maintain. The main problem of this research is How is the Practice of  Pawning  Gold  at  the  Sharia  Pawnshop  of  UPS  Pasar  Sentral  Pinrang  in  a Review  of  Islamic  Economic  Law?  The  subject  matter  is  further  divided  into several  sub-problems  or  research  questions,  namely:  1)  How  is  the  Practice  of Pawning Gold at the Sharia Pawnshop of UPS Pasar Sentral Pinrang?, 2) What are the provisions of Islamic Economic Law regarding Gold Pawnshops? ?. The results of this study indicate that: 1) In practice, gold pawning at UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang uses a fast and practical financial system because there is no need to open an account or other procedures that are burdensome for customers.  Enough  to carry  valuable  personal  items.  It's  just that there is  still  a need for thorough socialization from the UPS Pegadaian Pasar Sentral Pinrang
so that all people know about the existence of the UPS Pegadaian Syariah Pasar Sentral Pinrang. 2) The provisions of Islamic Economic Law regarding pawning gold in this study are in accordance with Islamic principles and there is also no element of usury which makes people not have to hesitate to pawn their gold. Keywords: Ar-Rahn, Islamic Economic Law, Pawn Gold.

## A. Pendahuluan
Hadirnya  Islam  mengajarkan  kepada  umat  untuk  saling  tolong  menolong. Sejatinya,  orang  mampu  dianjurkan  untuk  memberikan  bantuan  kepada  orang yang tidak mampu. Sementara tolong menolong itu banyak bentuknya baik berupa pemberian  maupun  dalam  bentuk  pinjaman.  Pada  bentuk  pinjaman  ini,  hukum Islam  sangat  menjaga  relevansi  kreditur  agar  tidak  menimbulkan  kerugian. Dengan  demikian,  kreditur  diperbolehkan  meminta  barang  dari  debitur  sebagai jaminan  utangnya.  Sehingga  apabila  debitur  itu  tidak  mampu  melunasi pinjamannya,  maka  barang  jaminan  boleh  dijual  oleh  kreditur.  Konsep  tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai 1 .
Hakikatnya,  gadai  tidak  lepas  dan  tidak  berlebihan  apabila  diidentikkan dengan  kelompok  golongan  ekonomi  menengah.  Hal  ini  dikarenakan  mayoritas kelompok yang memanfaatkan jasa tersebut adalah kelompok ekonomi menengah ke  bawah  dengan  dasar  bahwa  mampu  memberikan  keringanan  dalam  hal pinjaman  untuk  mendapatkan  modal.    Gadai  dalam  penelitian  ini  yang dimaksudkan  adalah  logam  mulia  seperti  emas  dan  merupakan  salah  satu  jenis transaksi  yang  diperbolehkan  dalam  Islam  yang  dituntut  sejalan  dengan  prinsip syariah.
Pegadaian  Syariah  yang  merupakan  sebuah  instansi  dimana  nasabah menggadaikan  emasnya  untuk  mendapatkan  sebuah  pinjaman  dari  pegadaian dengan  jaminan  emas  yang  digadaikan. 2 Gadai  emas  dalam  konteksnya  sebagai pembiayaan jaminan berupa emas secara alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah 3 .
Praktik  gadai  menggadai  sangat  dianjurkan  dalam  Islam  dikarenakan  skema fitur  produk  gadai  yang  dijalankan  sudah  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Selain karena halal, penggadaian emas ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Seseorang dalam menjalani kehidupan, ada naik  turunnya,  Kadangkala  mengalami  kondisi  keuangan  yang  menipis  seperti kegagalan  dalam  berbisnis  atau  yang  sedang  kehilangan  pekerjaannya.  Oleh karena  itu,  dalam  keadaan  mendesak,  harus  rela  menggadaikan  emasnya  untuk tetap  bertahan  hidup.  Ulama  fikih  mengemukakan  bahwa akad  gadai  dibolehkan dalam  Islam  berdasarkan  al-Qur’an  dan  Sunnah  Rasul  saw.  Dalam  QS  al- Baqarah/2:283 Allah swt berfirman:
1 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  A.  Hafiz  Anshary, Problematika  Islam  Kontemporer  III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 78.
2 Bayu Saputra dan Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3 No. 2 (Desember 2021), h.225.
3 Musa,  “Gadai  Emas  Prespektif  Kepatuhan  Syariah  dan  Hukum  di  Indonesia” Journal  of Sharia Ekonomic Law , Vol. 3 No. 2, 2020, h. 129.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 125-131
َٰه ِرَف اٗبِتاَك ْاوُد ِجَت  ۡمَل َو  ٖرَفَس  ٰىَلَع  ۡمُتنُك نِإ َو۞ ٞۖٞةَضوُب ۡقَّم  ٞن
٢٨٣
Terjemahnya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. 4
Islam  sendiri  menganggap  muamalah  sebagai  urusan  yang  penting  karena dengan  begitu  manusia  bisa  saling  tolong  menolong. 5 Syariat  Islam memerintahkan umatnya untuk saling menolong yang kaya harus menolong yang miskin  dan  yang  mampu  harus  menolong  yang  kurang  mampu.  Dalam  bentuk tolong  menolong  ini  ada  yang  berbentuk  pemberian  dan  ada  yang  bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam mengawasi kepentingan debitur, jangan sampai ia di rugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang debitur sebagai jaminan utangnya, barang jaminan dapat dijual oleh debitur. 6
Praktik gadai emas juga tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Pinrang, Sulawesi  Selatan.  Kabupaten  Pinrang  dijuluki  sebagai  lumbung  padi  karena mayoritas penduduknya menikmati pendapatan dari hasil pertaniann sawah. Hasil pertanian  hanya  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  sebanyak  dua  kali  dalam setahun. Umumnya, untuk menutupi segala biaya yang ditimbulkan dari aktivitas pertanian maka masyarakat yang memiliki emas akan menggadaiakna emasnya.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  research)  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  pendekatan  sosiologi,  pendekatan  empiris.  Adapun sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yaitu  data  yang  langsung diperoleh  dari  sumber  data  pertama  dilokasi  penelitian  atau  objek  penelitian. Selanjutnya  sumber  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  sumber  kedua atau sember sekunder dari data yang kita butuhkan, dari beberapa kajian pustaka seperti buku-buku, jurnal, dan referensi yang lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan  adalah  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  kemudian  teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Pembahasan
1. Gadai Emas dalam Tinjuan Hukum Ekonomi Islam
Para  ahli  ekonomi  mendukung  pendangan  bahwa  masalah  ekonomi merupakan  masalah  yang  berkaitan  dengan  perilaku  manusia  yang  berhubungan
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. I ; Bandung: Sya>mil Qur’an, 2012), h. 10.
5 Sumarni Arny, Hadi Daeng Mapuna, Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No. 4 (Juli 2021), h. 223.
6 Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3 No 1 (Oktober 2021), h. 32.
dengan  kegiatan  mendapatkan  uang. 7 Para  ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah berpendapat  bahwa  biaya  pemeliharaan  barang  gadai  menjadi  tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan  miliknya.  Sedangkan  ulama  Hanafilah  berpendapat  lain,  biaya  yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan  penerima  gadai  dalam  kedudukannya  sebagai  orang  yang menanggung  amanat. 8 Itulah  mengapa  sifat  kepercayaan  selalu  ada,  baik  dari pihak  Pegadaian  maupun  dari  pihak  nasabah.  Sebagaimana  firman  Allah  QS  al- Anfal/8:27:
َنوُمَلۡعَت  ۡمُتنَأ َو  ۡمُكِتَٰن َٰمَأ ْا َٰٓوُنوُخَت َو َلوُس َّرلٱ َو َ َّللَّٱ ْاوُنوُخَت  َلَ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيَأََٰٰٓي
٢٧ Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah  dan Rasul (Muhammad dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 9
Dalam  konteks  fikih,  ada  beberapa  ketentuan  yang  berkaitan  dengan rahn sesuai  dengan  Hukum  Ekonomi  Islam.  Ketentuan  fikih  yang  paling  utama berkaitan erat dengan implementasi rahn dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun  dan  syarat  rahn  serta  masa  berlakunya rahn. Landasan  dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002  tanggal  26  Juni  2002  yang  menyatakan  bahwa  pinjaman dengan  menggadaikan  barang  sebagai  jaminan  utang  dalam  bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan berikut:
1. Ketentuan Umum Rahn
a. Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin yang  pada  prinsipnya tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin ,  kecuali  seizing rahin, dengan tidak  mengurangi  nilai murtahin dan  pemanfaatannya  sekedar  pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin ,  sedangkan  biaya  dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Pinjaman marhun
1) Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
2) Apabila rahin tetap  tidak  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
7 Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Iqtisqad, Vol. III No 1 (Januari 2011), h.8.
8 Muhammad Shkolihul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h.3.
9 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Tejemahnya, (Cet.  I;  Bandung:  Syamil  Qur’an, 2012), h. 88.
3) Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpangan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
2. Ketentuan terkait dengan Gadai Emas Beberapa  ketentuan  umum  mengenai  akad  gadai  emas  adalah  sebagai berikut: 10
a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn .
b. Ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  ditanggung  oleh penggadai ( rahin )
c. Ongkos  penyimpanan  besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran  yang nyata-nyata diperlukan.
d. Biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  dilakukan  berdasarkan  akan ijarah. 11
2. Praktik Gadai Emas Di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang
Gadai emas  dalam  kehidupan  masyarakat  Kabupaten  Pinrang  bukan  lagi  hal yang  baru.  Sebagaimana  pemahaman  dalam  masyarakat  Kabupaten  Pinrang bahwa  invesatasi  paling  penting  selain  tanah,  bangunan,  dan  kendaraan  adalah emas. Emas dipercaya sebagai investasi alternatif karena memiliki nilai jual serta nilai  gadai  sehingga lebih  mudah  dikonversi  menjadi  uang  tunai.  Seiring  dengan perkembangan, pegadaian kini hadir dengan terobosan baru yang mengarah pada kaidah-kaidah  Islam  yang  membuat  masyarakat  lebih  tertarik  untuk menggadaikan  emas.  Keberadaan  pegadaian  Syariah  di  Kabupaten  Pinrang menjadi  wadah  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  transaksi  jaminan  barang berbasis Islam.
Menelisik  fakta  terkait  kehadiran  Pegadaian  Syariah,  secara  tidak  langsung telah  memberikan  wadah  kepada  masyarakat  yang  ingin  melakukan  transaksi peminjaman melalui gadai syariah dan terhindar dari praktik riba. Kemudian perlu dipahami bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang mayoritas beragama muslim,  sehingga  hal  ini  akan  semakin  mendukung  kegiatan  operasioanl Pegadaian Syariah khususnya di wilayah tersebut
Proses  gadai  emas  ini  dasarkan  pada  4  (empat)  macam  produk  yang  dapat membantu  untuk  medapatkkan  uang  pinjaman.  Produk  yang  diminati  oleh masyarakat  ialah  gadai  atau rahn terkhususnya  gadai  emas  yang  ada  pada Pegadaian  Syariah  UPS  Pasar  Sentral  Kabupaten  Pinrang  karena  masyarakat dalam  hal  ini  selalu  saja  membutuhkan  yang  namanya  uang  untuk  memenuhi kebutuhannya  sehari-hari,  tetapi  yang  menjadi  masalah  terkadang  kebutuhan masyarakat  yang  inginkan  tidak  dapat  tercukupi  dengan  uang  yang  dimilikinya. Terlepas dari itu semua, tentu ada proses administrasi yang harus dilalui terlebih dahulu.  Hanya  saja  masih  perlu  adanya  sosialisasi  secara  menyeluruh  dari  pihak
10 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn .
11 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 403.
Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 125-131
Pegadaian UPS Pasar Sentral Pinrang agar semua masyarakat mengetahui terkait keberadaan Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Pinrang.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  yang  terdahulu dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  UPS  Pasar Sentral Pinrang ialah sebagai berikut:
1. Praktik  gadai  emas  di  Pegadaian  Syariah  UPS  Pasar  Sentral  Pinrang, mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang memandang bahwa keberadaan Pegadaian Syariah  UPS  Pasar  Sentral  Pinrang  menjadi  solusi  untuk  membantu pendanaan  masyarakat  yang  sedang  membutuhkan  dengan  menjaminkan barang-barang berharga yang memiliki nilai taksiran.
2. Ketentuan  gadai  emas  Pegadaian  Syariah  yang  sudah  sesuai  dengan Hukum  Ekonomi  Islam  yang  berlandaskan  pada  sumber-sumber  Hukum Islam,  yakni  al-Qur’an,  Hadis,  Ijtihad  atau  Ra’yu,  yang  menjadikan masyarakat  tidak  ragu  menggadaikan  emasnya  di  Pegadaian  Syariah. Pegadaian  Syariah  akan  memperoleh  keuntungan  hanya  dari  biaya  sewa tempat  yang  dipungut  bukan  tambahan  berupa  bunga  atau  sewa  modal yang  dipehitungkan  dari  uang  pinjaman, sehingga  dapat  dikatakan  proses pinjam-meminjam  uang  hanya  sebagai  penarik  minat  konsumen  untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Yanggo,  Chuzaimah  T. Problematika  Islam  Kontemporer  III. Jakarta  :  Pustaka Firdaus , 2013.
Hadi, Muhammad Shkolihul. Pegadaian Syariah. Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Tejemahnya, Bandung:  Syamil  Qur’an, 2012.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana, 2009. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn .

## Jurnal
Rahmawati. Jurnal Al-Iqtisqad , Vol. III No 1 (Januari 2011).
Saputra,  Bayu  dan  Muhammad  Anis.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad Rahn  Pada  Pegadaian  Syariah”. El-Iqtishady: Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021).
Arny, Sumarni, Hadi Daeng Mapuna, Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap  Jual  Beli  Pada  MarketPlace  Online  Lazada”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No. 4 (Juli 2021).
Sutriani, Andi Safriani, Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai  Sawah”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3 No 1 (Oktober 2021).
Musa.  “Gadai  Emas  Prespektif  Kepatuhan  Syariah  dan  Hukum  di  Indonesia”,
Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , Vol. 3 No. 2 (2020).