INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3970-3981 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana

## (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)
Renta Yuni Yanti 1 ✉ , Ratih Agustin Wulandari 2 , Muhammad Ikhwan 3
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Email: renta2020tebo@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tebo masih banyak yang belum terlaksana dengan baik, bahkan tidak dapat diselesaikan sepenuhnya karena tidak adanya kesepakatan untuk melaksanakan diversi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tebo, lalu untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Tebo dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi, penelitian hukum ini merupakan penelitian  yang  bersifat  kualitatif  dan  apabila  dilihat  dari  tujuannya  termasuk  dalam  penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: studi pustaka dengan cara observasi, induksi, dedukasi, pengujian dan evaluasi,  studi  lapangan  dengan  cara  wawancara.  Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  disimpulkan: Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tebo dapat dinyatakan belum efektif dapat dilihat dari banyaknya proses diversi yang tidak berhasil dan masih adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun, kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo adalah kurangnya pemahaman dari para pihak  terhadap  konsep  diversi  serta  orang  tua pelaku  atau  anak  pelaku yang  sudah  menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya, Upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu memberikan pemaham kepada kedua para pihak serta orang tuanya mengenai bagaimana konsep diversi  serta  dalam  penerapan  diversi  mempertimbangkan  hasil  penelitian  dari  beberapa  pihak misalnya BAPAS.
Kata Kunci: Efektivitas, Diversi, Anak, Pengadilan Negeri

## Abstract
The application of diversion to crimes committed by children at the Tebo District Court is still a lot that has not been implemented properly, and cannot even be fully resolved because there is no agreement to carry out diversion. The purpose of writing this law is to find out the application of diversion to children who are in conflict with the law at the Tebo District Court, then to find out the obstacles faced by the Tebo District Court in applying diversion to children who are in conflict with the law, and to find out the efforts made by the Tebo District Court in overcoming obstacles to the implementation of diversion, this legal research is a qualitative research and when viewed from its purpose it is included in  descriptive  research.  The  types  of  data  used  include:  primary  data  and  secondary  data,  data collection  techniques used  include: literature  study  by  means  of observation, induction, deduction, testing and evaluation, field studies by means of interviews. Based on this research it can be concluded: The application of diversion to crimes committed by children in the criminal justice system at the Tebo District  Court  can  be  declared  ineffective,  as  can  be  seen  from  the  many  unsuccessful  diversion processes  and  there  are  still  crimes  committed  by  children  from  year  to  year,  the  obstacle  in implementing diversion at the Tebo District Court is the lack of understanding from the parties of the concept of diversion as well as the parents of the perpetrator or the child of the perpetrator who has handed over their child to law enforcement because they feel they are no longer capable of educating their child. Efforts to overcome obstacles to the application of diversion at the Tebo District Court, namely providing understanding to both parties and their parents about how the concept of diversion and  in  implementing  diversion  takes  into  account  the  results  of  research  from  several  parties,  for example BAPAS.
Keywords: Effectiveness, Diversion, Children, District Court

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD  1945. Negara hukum memiliki konsep bahwa kekuasaan negara dijalankan dengan dasar  hukum.  Begitupun  setiap  tindakan  harus  bertujuan  untuk  kepastian  hukum  dan berlaku setara terhadap seluruh warga Indonesia. Berlaku setara dalam artian berlaku adil sesuai dengan porsinya, baik itu dalam hal hak asasi manusia maupun harkat dan martabat manusia.
Harkat dan martabat manusia yang dimilikinya, dimana negara yang berdasarkan kenegaraan Pancasila dan UUD Tahun 1945 sangat menghargai dan menempatkan hak dan martabat manusia itu diatas segala-galanya. Menurut pandangan Kenegaraan Pancasila dan UUD Tahun 1945, seluruh hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga  dan  diberikan  hak  pengakuannya  secara  utuh,  tanpa  dikurangi  sedikitpun,  agar dirinya dapat hidup dengan aman dan mendapatkan kesejahteraan lahir dan bathin (Suroto, 2015).
Anak merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai generasi muda mempunyai potensi dalam diri pribadinya sebagai penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang (Sulardi, 2015) .
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam  kandungan.  Anak  harus  diberikan  perlindungan  untuk  menjamin  dan melindungi  Anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Permasalahan saat ini seiring dengan kemajuan jaman dan teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan anak turut menjadi pelanggar nilai-nilai dan norma yang ada didalam masyarakat terutama norma hukum. Pelanggaran yang khususnya tindak pidana membuat anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, sedangkan sebagai salah satu subjek hukum anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan demi perkembangan dan pertumbuhan baik fisik, mental maupun sosial.
Terlepas dari teknologi, pendidikan dasar dari orang tua juga sangat berpengaruh terhadap karakter serta perilaku anak. Banyak ditemukan anak yang emosionalnya tidak terkendali sehingga melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Bahkan tidak  sedikit  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  dianggap  tidak  penting sebenarnya  sangat  berpengaruh  terhadap  karakter  anak  kedepannya,  misalnya  seperti tindak pidana pencurian.
Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut  sebagai  tindak  pidana  (Setya  Wahyudi,  2011).  Hal  ini  dikarenakan  seorang  anak dianggap  memiliki  kondisi  kejiwaan  yang  labil,  proses  kemantapan  psikis  menghasilkan sikap  kritis,  serta  agresif  yang  dapat  mengganggu  ketertiban  umum.  Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, kenakalan. Karena anak belum sadar sepenuhnya dalam bertindak dan kondisi  psikologis  yang  tidak  seimbang  (Muhammad  Nasir  Djamil,  2013).  Namun  setiap perkara tindak pidana harus melalui proses penyelesaian perkara dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA.
Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam  United  Nations  Standard  Minimum  Rules  for  Administration  of  Junvenile  Justice. Namun  Proses  peradilan  terhadap  anak  seringkali  kehilangan  makna  esensinya,  yaitu sebagai  mekanisme  yang  harus  berakhir  dengan  upaya  untuk  melindungi  kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses  yang  hanya  berorientasi  pada  penegakan  hukum  secara  formal  dan  tidak berorientasi pada kepentingan anak (Azwad Rachmat Hambali,  2019).
Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan  bersalah  dari  pelaku  dan  kesediaanya  untuk  dilakukan  upaya  diversi.  Upaya diversi  ini  tidaklah  hanya  sekadar  penyelesaian  di  luar  proses  hukum  formal  atas  tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran  dan  pemulihan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Tidak  adanya pengakuan/pernyataan  bersalah  dari  pelaku  tindak  pidana  merupakan  dorongan  untuk dilakukannya  proses  hukum  secara  formal  atas  suatu  tindak  pidana  (Azwad  Rachmat Hambali, 2019).
Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain: 1) Tahap-tahap  pelaksanaan  diversi  dalam  proses  penyidikan  ketika  penyidik  menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta  penyidikan.  Kemudian  penyidik  akan  menghubungi  pihak  Balai  Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan  saran  kepada  penyidik  untuk  melakukan  diversi.  Atas  saran  dari  Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi. 2) Tahap-tahap pelaksanaan diversi dalam proses penuntutan pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat,  dan  pekerja  sosial  profesional.  3)  Tahap-tahap  pelaksanaan  diversi  dalam proses persidangan dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya,  2015).
Sehubungan dengan penyelesaian perkara anak melalui diversi, Mahkamah Agung selaku  badan  peradilan  yang  membawahi  Pengadilan  Negeri  selaku  pengadilan  tingkat pertama  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melaksanakan  diversi  telah mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Hakim anak wajib  mengupayakan  diversi  dalam  hal  anak  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)  maka hakim- hakim yang menangani perkara pidana anak berpedoman dengan PERMA tersebut.
Dengan adanya peraturan mengenai penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak tentunya sesuai dengan harapan dimana setiap aturan selayaknya untuk terlaksana dengan baik.  Tetapi  hal  tersebut  kembali  pada  bagaimana  penegak  hukum  menerapkan  aturan yang telah ada ke dalam masyarakat, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman atau kekejaman.
Disisi  lain  masyarakat  masih  banyak  menganggap  kenakalan  anak  berupa  tindak pidana hanya kenakalan anak yang pada kenyataannya kenakalan tersebut sebagai suatu tindak pidana, sebagai salah satu contohnya yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tebo. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dibawa ke jalur hukum hingga sampai pada instansi pengadilan dan selesai dengan melalui diversi. Tetapi  masih  banyak  pula  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  belum menerapkan restorative justice  dengan  cara  diversi.  Sehingga Penanganan  perkara anak berkonflik dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian lebih  mendalam  untuk  mengkaji  masalah  tersebut  dalam  penelitian  dengan  judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OL EH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud  menemukan  fakta-fakta  yang  dijadikan  data  penelitian  yang  kemudian  data
tersebut  dianalisis  untuk  mengidentifikasi  masalah  yang  pada  akhirnya  menuju  pada penyelesaian masalah (Muhammad Azhar, 2020). Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das solen) karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, cultural atau das sein) karena dalam penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  lapangan  (Ratih  Agustin Wulandari,  Muhammad  Sukron,  and  Raimon  Efendi,  2020).  Pengumpulan  data  itu  erat hubungannya  dengan  metodologi  penelitian.  Dalam  hal  ini,  ada  beberapa  teknik  alat pengumpulan  data,  yaitu  studi  kepustakaan/  dokumentasi,  wawancara,  ( interview),  dan observasi (pengamatan). Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan  bahan  bahan  lain  sehingga  lebih  mudah  dipahami,  dan  temuannya  dapat diinformasikan kepada orang lain (Ishaq, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Di  Pengadilan Negeri Tebo
Dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana  Kabupaten  Tebo  termasuk  pada  wilayah hukum  Pengadilan  Negeri  Tebo,  baik  itu  tindak  pidana  umum  maupun  tindak  pidana khusus, salah satunya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang didapatkan perkara pidana anak terhitung dari tahun 2015-2022.
Tabel 1 Perkara Pidana Anak dari Tahun 2015-2022
No Tahun Jumlah Kasus Diversi Tidak Diversi 1. 2015 6 - 6 2. 2016 4 - 4 3. 2017 4 - 4 4. 2018 7 - 7 5. 2019 9 - 9 6. 2020 5 - 5 7. 2021 6 2 4 8. 2022 6 1 5 Total 47 3 44 Sumber data: SIPP Pengadilan Negeri Tebo
Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya di Pengadilan Negeri Tebo masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum menerapkan diversi.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Permata Sukma, S.H., M.H selaku hakim yang menjadi fasilitator dalam kasus diversi di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan bahwa ketika ada perkara masuk yang pelakunya adalah anak akan tetap dilakukan diversi terlebih dahulu selama memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Akan tetapi berhasil atau  tidaknya  pelaksanaan  diversi  itu  sendiri  tergantung  kepada  jalannya  proses  diversi tersebut.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhrullah Arli S.E., S.H selaku panitera muda hukum di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan bahwa penerapan diversi  ketika  sudah  sampai  pada  tahap  pemeriksaan  dipengadilan  dan  dilakukan persidangan, biasanya dikarenakan pihak korban maupun pihak pelaku belum mencapai titik  temu  atau  mufakat  di  tahap  penyidikan  dan  penuntutan  sehingga  perkara  tersebut dilimpahkan pada pengadilan untuk diupayakan diversi.
Menurut  Hans  Kelsen,  jika  berbicara  tentang  efektivitas  hukum  menyangkut  pula mengenai Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu bersifat mengikat,  bahwa  setiap  orang  harus  mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma  hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa setiap orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma- norma  hukum  sebagaimana  mereka  harus  berbuat  serta  menunjukkan  bahwa  norma- norma hukum itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Sabian Usman, 2009).
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  ibu  Ria  Permata  Sukma,  S.H.,  M.H selaku  hakim  yang  menjadi  fasilitator  dalam  kasus  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Tebo menjelaskan bahwa setiap perkara anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi jelas akan tetap diupayakan. Akan tetapi berbicara efektivitas itu terkait apakah penerapan diversi selalu  berhasil,  untuk  dipengadilan  negeri  tebo  penerapan  diversi  tidak  selalu  berhasil. Karena dalam pelaksanaannya melalui musyawarah yang melibatkan banyak orang baik dari anak pelaku, korban kemudian masyarakat bisa jadi itu kepala desa, orang tua anak baik itu korban maupun pelaku. Selain itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan penelitian Balai Pemasyarakatan  (Bapas)  dan  adapula  jaksa  yang  melakukan  penuntutan.  Selama  pihak- pihak  terkait  serta  dari  beberapa  pertimbangan  telah  ada  kesepakatan  dapat  dipastikan diversi akan berhasil.
Jadi  analisis  penulis  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  menyimpulkan  bahwa penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tebo sudah berusaha di terapkan sebaik mungkin oleh Pengadilan Negeri Tebo akan tetapi,
tidak  dapat  terlaksana  dengan  efektif  dikarenakan  masih  ada  beberapa  kendala  dalam penerapannya dan masih adanya tindak pidana anak dari tahun ke tahun.

## B. Kendala  Yang  Dihadapi  Pengadilan  Negeri  Tebo  Dalam  Penerapan  Diversi  Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  ibu  Ria  Permata  Sukma,  S.H.,  M.H selaku  hakim  yang  menjadi  fasilitator  dalam  kasus  diversi  di  Pengadilan  Negeri  Tebo menjelaskan mengenai kendala  dalam penerapan diversi adalah kurangnya pemahaman dari pihak korban, karena yang dipahami bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan  seseorang  maka  harus  diproses  melalui  jalur  hukum  dengan  dilakukan pemidanaan berupa dipenjara. Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak- anak.
Pihak  korban  yang  meminta  keadilan  dengan  cara  memenjarakan  pihak  anak sebagai pelaku akan tetapi dari kajian penelitian yang dilakukan oleh bapas bahwa dalam memutuskan hakim yang sebagai fasilitator memandang bahwa anak pelaku tidak harus dipidanakan karena dengan dipidanakan tidak menyelesaikan permasalahan. Bahkan dari pandangan  hakim  atau  yang  disebut  fasilitator  pemindaan  yang  dilakukan  kepada  anak belum tentu memberikan dampak baik bagi anak, bisa jadi memberi dampak buruk bagi anak.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhrullah Arli, S.E., S.H  selaku  panitera  muda  hukum  di  Pengadilan  Negeri  Tebo  menjelaskan  mengenai kendala  penerapan  diversi  yaitu  orang  tua  pelaku  atau  anak  pelaku  yang  sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk  mendidik  anaknya.  Sedangkan  hasil  penelitian  bapas  anak  pelaku  tidak  untuk dipidanakan. Sehingga fasilitator mengalami kesulitan dalam memberikan keputusan.
Jadi analisis penulis berdasarkan hasil penelitian kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri  Tebo  dalam  penerapan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum menjadi faktor penghambat penerapan diversi yang semestinya berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  PERMA  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu: kurangnya pemahaman dari pihak korban, karena yang dipahami bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus diproses melalui jalur hukum dengan dilakukan pemidanaan berupa dipenjara, dan orang
tua  pelaku  atau  anak  pelaku  yang  sudah  menyerahkan  anaknya  kepada  pihak  penegak hukum karena merasa sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya.

## C. Upaya  Yang  Dilakukan  Pengadilan  Negeri  Tebo  Dalam  Mengatasi  Kendala  Terhadap Penerapan Diversi
Bentuk  upaya  pemerintah  dalam  perlindungan  terhadap  hak  anak  adalah  dengan dikeluarkannya  peraturan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak. Termuat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang tersebut yaitu perlindngan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh  dan  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Apresiasi  pemerintah  akan  pentingnya  menghargai  harkat  dan  martabat  manusia serta hak dan kewajibannya salah satunya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak.  Dimana  dalam  undang-undang  tersebut  juga menjadi pertimbangan bagi penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang harus diupayakan penyelesaian melalui diversi. mengingat bahwa dalam  menerapkan  diversi  dalam  suatu  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak terdapat banyak kendala, sehingga apabila kasus sudah sampai di proses persidangan di Pengadilan  maka  penegak  hukum  tingkat  pengadilan  yang  menangani  kasus  tersebut menyiapkan upaya yang harus dilakukan dalam menangani kendala penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ria Permata Sukma, S.H., M.H selaku hakim yang menjadi fasilitator dalam kasus diversi di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan mengenai upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan diversi adalah memberikan pemaham kepada kedua belah pihak baik pihak anak pelaku maupun korban bahwasannya tidak  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  harus  diselesaikan  dengan  cara pemidanaan.
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Fakhrullah Arli, S.E., S.H selaku panitera muda hukum di Pengadilan Negeri Tebo menjelaskan mengenai upaya dalam mengatasi kendala penerapan diversi yaitu:
1. Memberikan pemahaman kepada pihak anak pelaku dan korban bahwasannya dari hasil  penelitian  Balai  Pemasyarakatan  (bapas)  orang  tua  dianggap  masih  mampu untuk mendidik.
2. Selain itumemberikan penjelasan menimbang dari Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 memuat mengenai kewajiban diversi yaitu diversi diberlakukan terhadap anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri  Tebo  tentunya  tidak  terlepas  dari berpedoman  pada  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  anak. Adapun beberapa hak anak yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu:
1. Hak untuk beribadah
Termuat  dalam  Pasal  6  yaitu  Setiap  Anak  berhak  untuk  beribadah  menurut agamanya,  berpikir,  dan  berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan  dan  usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan
Termuat dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
3. Hak bagi anak penyandang disabilitas
Termuat  dalam  Pasal  12  yaitu  Setiap  Anak  Penyandang  Disabilitas  berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Jadi analisis penulis berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri  Tebo  dalam  mengatasi  kendala  terhadap  penerapan  diversi  sudah  dilaksanakan dengan baik akan tetapi pemahaman yang diberikan oleh pihak Pengadilan Negeri Tebo tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat yang bersikeras menganggap bahwa sanksi  bagi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  siapapun  itu  tetap  harus  di  pidanakan. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tebo yaitu:
1. Memberikan  pemaham  kepada  kedua  belah  pihak  baik  pihak  anak  pelaku  maupun korban  bahwasannya  tidak  semua  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  harus diselesaikan dengan cara pemidanaan.
2. Memberikan  pemahaman  kepada  pihak  anak  pelaku  dan  korban  bahwasannya  dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (bapas) orang tua dianggap masih mampu untuk mendidik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  dimuka,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa : 1) Penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tebo dapat dinyatakan belum efektif, karena adanya kendala dalam penerapannya. 2) Adapun kendala dalam penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo yaitu: a) kurangnya pemahaman dari pihak korban, karena yang
dipahami bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang maka harus diproses melalui jalur hukum dengan dilakukan pemidanaan berupa dipenjara. b) orang tua pelaku atau anak pelaku yang sudah menyerahkan anaknya kepada pihak penegak hukum karena  merasa  sudah  tidak  sanggup  untuk  mendidik  anaknya.  3)  Terlepas  dari  adanya kendala yang dialami dalam penerapan diversi di pengadilan Negeri Tebo, penegak hukum tingkat  pengadilan  yang  menangani  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak menyiapkan upaya yang harus dilakukan dalam menangani kendala penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tebo. Adapun upaya yang dilakukan yaitu: a) memberikan pemaham kepada  kedua  belah  pihak  baik  pihak  anak  pelaku  maupun  korban  bahwasannya  tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan cara pemidanaan. b) memberikan pemahaman kepada pihak anak pelaku dan korban bahwasannya dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (bapas) orang tua dianggap masih mampu untuk mendidik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin Wulandari, Ratih dkk. 2020. Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Di Daftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. Vol. 6, No. 1.
Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Kornelius  Benuf  dan  Muhamad  Azhar.  2020. Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Vol. 7, No. 1.
Nasir  Djamil,  M.  2013. Anak  Bukan  Untuk  Dihukum:  Catatan  Pembahasan  UU  Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.
Primaharsya,  Angger  Sigit  Pramukti  dan  Fuady.  2015. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Rachmat  Hambali,  Azwad.  2019. Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Vol. 13, No. 1.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulardi  dan  Yohana  Puspitasari  Wardoyo.  2015. Kepastian  Hukum,  Kemanfaatan,  Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. Vol. 8, No. 3.
Suroto. 2015. Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945. Vol. 11, No. 3.
Thalib,  Hambali.  2011. Sanksi  Pemidanaan  Dalam  Konflik  Pertanahan.  Jakarta:  Kencana Prenada Media Droup.
Wahyudi, S. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.