## REFORMULASI PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh:
Abdul Wasik & Imam Fawaid Fakultas Syari’ah STAI At-Taqwa Bondowoso Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo abdul_wasik80@yahoo.co.id & fawaidmyel@gmail.com
Abstract Pawnshop’s  motto  is  to  solve  the  problem  without  any  problems  that should  be  upheld  as  a  form  of  social  interaction  in  the  field  of Muamalah.But the reality in the society,mortgageis at issue by priests of Islamic sects because that is opposed the concept of Islam that has been previously codified. On the other hand, some scholars of Islam say that Mortgagor(Murtahin)have  no  right  to  exploit  and  use  thegoodsthat pawned, and on the other handthere is the process of massive poverty in the society, especially forPledgor (Rohin). Therefore, the middle ground in this issue is the changing mindset of the public in understanding the meaning and the purpose ofmortgage and reformulate that utilization in accordance with Islamic law.
Keywords: Gadai Dan Reformulasi Pemanfataan Barang Gadai

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial,  yaitu  makhluk  yang    berkodrat hidup  dalam  masyarakat.  Sebagai  makhluk  sosial,  dalam  hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain  yang  bersama-sama hidup  dalam  masyarakat.  Dalam  hidup  bermasyarakat,    manusia  selalu berhubungan  satu  sama  lain,  disadari  atau  tidak  untuk  mencukupkan kebutuhan-kebutuhan  hidupnya. Pergaulan    hidup  tempat  setiap  orang melakukan  perbuatan  dalam  hubungannya  dengan  orang  lain  disebut muamalah. 1 Dan dalam konteks Legeslasi Hukum Islam dinamakan Fiqh Muamalah . 2
1 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam) , ed. Revisi , (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.
2 Pembagian  fiqh  yang  pupuler  adalah:  1).  Hukum  yang  berkaitan  dengan penghambaan kepada Allah, hukum ini dinamakan fiqh ibadah, 2). Hukum yang berkaitan dengan  keluarga, seperti nikah, nasab, perceraian dan lain sebagainya dinamakan hukum Ahwal  Asy-Syahsiyah,  3).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  pergaulan  manusia  dalam perkara  harta,  hak  dan  penyelesaian  urusan  tersebut,  hukum  ini  dinamakan  fiqh

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”
Masalah muamalah selalu  dan  terus  berkembang,  tetapi  perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan   kesulitan- kesulitan  hidup  pada  pihak  tertentu  yang  disebabkan  oleh  adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.
Islam  adalah  agama  yang  memberi  pedoman  hidup  kepada manusia  secara  menyeluruh,  meliputi  segala  aspek    kehidupannya mencakup      aspek-aspek  aqidah,  ibadah,  akhlak  dan  kehidupan bermasyarakat  menuju  tercapainya  kebahagiaan    hidup    rohani    dan jasmani,  baik  dalam  kehidupan  individunya, maupun  dalam kehidupan masyarakatnya. 3
Agama  Islam  mengajarkan kepada  umatnya  supaya  hidup  saling tolong-menolong,    yang    kaya    harus    menolong    yang    miskin,    yang mampu    harus  menolong  yang  kurang  mampu.  Bentuk  dari  tolong- menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.
Dalam  bentuk    pinjaman,    hukum    Islam    menjaga    kepentingan kreditur ,  jangan  sampai  ia  dirugikan.  Oleh  sebab  itu,  ia  dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu  tidak  mampu  melunasi  pinjamannya,  maka    barang    jaminan boleh   dijual   oleh kreditur.
Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai. 4 Salah    satu    bentuk    perwujudan    dari    muamalah    yang disyari'atkan    oleh  Allah  adalah  gadai  berdasarkan  firman  Allah  SWT yang berbunyi: 5
َضوُبْقَم ٌناَهِرَف اًبِتاَك اوُدِجَت ْمَلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو َنِمُتْؤا يِذَّلا ِّدَؤُ يْلَ ف اًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َنِمَأ ْنِإَف ٌة ِب ُهَّللاَو ُهُبْلَ ق ٌمِثآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت لاَو ُهَّبَر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُهَتَ ناَمَأ ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت اَم “ Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai) sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada
muamalah,  4).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  otoritas  kehakiman,  dinamakan  Fiqh  Al- Ahkam  Al-Sulthoniyah,  5).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  sanksi  hokum  bagi  pelaku tindak  criminal,  dinamakan  fiqh  al-uqubat,  6).  Hukum  yang  berkaitan  dengan  upaya penertiban hubungan antara pemerintah islam, dinamakan fiqh al-huquq al-dauliyah, dan 7). Hukum yang berkaitan dengan akhlaq/ etika, yang dinamakan Al-‘Adab. Musthofa Al- Zarqo’, Al-Madkhol Al-Fiqh Al-‘Am , (Bairut; Dar Al-Fikr, tt), hlm. 55.
3 Suparman  Usman, Hukum  Islam  (Asas-asas  Dan  Pengantar  Studi  Hukum  Islam Dalam Tata Hukum Indonesia) , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66.
4 Muhammad  Solikhul  Hadi, Pegadaian  Syariah ,  (Jakarta:  Salemba  Diniyah,  2003) hlm. 1-3 5 Al-Baqarah (2): 283
barang  tanggungan  yang  dibuat/dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (utangnya)  dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa  yang menyembunyikannya,  maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang  berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ” Dari  ayat  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Allah    memerintahkan kepada pihak-pihak yang  mengadakan perjanjian saat  dalam  perjalanan tetapi  tidak  mampu  menyediakan  seseorang  yang  bertugas  mencatat perjanjian  tersebut,  untuk  memperkuat  adanya  perjanjian,  pihak  yang berhutang  harus  menyerahkan    barang    gadai    kepada    pihak    yang menghutangi.   Ini dilakukan agar  mampu  menjaga  ketenangan  hatinya, sehingga    tidak  mengkhawatirkan  atas  uang  yang  diserahkan  kepada rahin.
Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk  suatu  kepercayaan  dari  orang  yang  berpiutang,  maka  orang  yang berutang  menggadaikan  barangnya  sebagai    jaminan/agunan  terhadap utangnya  itu.  Barang  jaminan  tetap  menjadi  milik  orang  yang menggadaikan  (orang  yang  berutang/ debitur )  tetapi  dikuasi  oleh penerima  gadai  (yang  berpiutang/ kreditur ).  Praktek  seperti  ini  telah ada  sejak  zaman    Rasulullah    SAW,    dan  beliau    sendiri    pun  pernah melakukannnya,  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  hadits  di  bawah ini:
ِإ ٍّيِدوُهَ ي ْنِم اًماَعَط ىَرَ تْشا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َِّبَِّنلا َّنَأ اَهْ نَع ُهَّللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ُهَعْرِد ُهَنَهَرَ ف ٍلَجَأ  َلَ “ Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makan dari seorang  yahudi  dengan  cara  berutang  maka  beliau  menggadaikan  baju besinya” . 6
Dalam  masalah  gadai,  Islam  telah  mengaturnya  seperti  yang  telah diungkapkan oleh ulama fiqh,  baik mengenai rukun,  syarat,  dasar hukum maupun  tentang  pemanfaatan  barang  gadai  oleh  penerima  gadai  yang semua  itu  bisa  dijumpai  dalam  kitab-kitab  fiqh.  Dalam  pelaksanaannya tidak  menutup  kemungkinan  adanya  penyimpangan  dari  aturan  yang ada, terlebih lagi ketika barang jaminan tersebut berupa tanah sawah.
Pemanfaatan tanah sawah oleh si penerima gadai ini yang kemudian
6 Imam al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri, (Beirut:  Dār al-Fikr, 1891), III : 1115, ” Bab Fī Rahni  Fī  al-HadĪs”.  Hadits  riwayat  al-Bukhāri  dari  Musaddad  dari  ab  al-Wahid  dari  al- A'mas dari Ibrahim.

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”
menjadi  masalah  krusial  yang  mendorong  penulis  untuk  melakukan pengkajian ulang terkait permasalahan tersebut secara mendalam. Karena praktek  gadai  seperti  ini  cendrung  merugikan  si  pemilik  sawah  dan menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat desa  yang  notabene-nya  menjadikan  tanah  sawah  sebagai  mata pencaharian  pertama  dan  utama  bahkan  satu-satunya.  Lebih-lebih  dapat menjadikan  pemiskinan  secara  massif  yang  pada  akhirnya  akan meningkatkan  jumlah  angka  pengangguran  dan  semakin  memperdalam jurang  antara  beberapa  orang  kaya  disatu  sisi  dan  banyak  masyarakat miskin di sisi yang lain.

## B. Pembahasan
1. Tinjauan Gadai Dalam perspektif Hukum Islam ( Syariah ) Pertama, Pengertian  Gadai  menurut  Hukum  Islam  ( Syariah ). Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut rahn . Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian rahn dalam bahasa Arab adalah ats-tsubut dan addawam yang berarti  “tetap”  dan  “kekal”,  seperti  pada  kalimat ma-un  rahinun ,  yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir  (74)  ayat  38:  “Setiap  orang  bertanggung  jawab  atas  apa yang telah diperbuatnya”.
Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu , yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna  yang  bersifat  materiil.  Karena  itu,  secara  bahasa  kata Ar-Rahn berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.
Pengertian  gadai  ( Rahn ) dalam  Hukum  Islam  ( Syara’ )  adalah menjadikan  suatu  barang  yang  mempunyai  nilai  harta  dalam  pandangan syara’  sebagai  jaminan  hutang,  yang  memungkinkan  untuk  mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut. 7
Gadai  menurut  Hukum  Islam  ( Syariah )  atau  dalam  penelitian  ini lebih  lanjut  disebut  dengan  Gadai Syariah ( rahn )  adalah  menahan  salah satu  harta  milik  nasabah  (r ahin )  sebagai  barang  jaminan  ( marhun )  atas hutang/pinjaman  ( marhun  bih )  yang  diterimanya. Marhun tersebut memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  atau penerima gadai ( murtahin ) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 8
7 Zainuddin Ali. Hukum Gadai Syariah . (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). hlm: 2
8 Muhammad  Syafi’i  Antonio. Bank  Syariah  dai  Teori  ke  Praktik .  (Jakarta:  Gema
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa  emas  /  perhiasan  /  kendaraan  dan  /  atau  harta  benda  lainnya sebagai  jaminan  dan/atau  agunan  kepada  seseorang  dan/atau  lembaga gadai syariah berdasarkan  hukum  gadai syariah .  Fungsi  akad  perjanjian dalam pengertian gadai ( rahn ) antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau  jaminan  keamanan  uang  yang  dipinjamkan.  Karena  itu, rahn pada  prinsipnya  merupakan  suatu  kegiatan  hutang  piutang  yang  murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu’amalah akad ini merupakan akad tabarru atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan jasa. Kedua, Pengertian Al-Qardh .  Secara  bahasa,  Al-Qardh  atau  Rahn a r t i n y a gadai atau  berarti “ al-Subūt wa  al-Dawām” yang artinya  tetap dan  kekal.  Sebagian  ulama lughat mengartikan ar-rahn dengan  “ al- Habsu” (menahan). 9 Abu  Bakar  Jabir  al-Jazairi,    mendefinisikan rahn dengan menjamin  hutang  dengan  barang  di  mana  hutang  dimungkinkan  bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. 10
Sedangkan  pengertian  gadai  secara  istilah  menurut  Ahmad  Azhar Basyir  adalah  menjadikan  sesuatu  benda    bernilai  menurut  pandangan syara' sebagai tanggungan  hutang,  dengan  adanya  benda  yang  menjadi tanggungan    itu  seluruh  atau  sebagian  hutang  dapat  diterima. 11 Dalam adat,  gadai  tanah  biasa  dikenal  dengan  istilah  jual  gadai.  Jual  gadai merupakan  penyerahan  tanah  dengan  pembayaran  kontan,  dengan ketentuan  si penjual  tetap  berhak  atas  pengembalian tanahnya  dengan jalan  menebusnya kembali. 12
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa   gadai adalah penahanan  suatu  barang  atau  jaminan  atas  hutang,    jika  hutang  sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya.
Sudah  menjadi  tradisi  bagi  masyarakat  pedesaan  dengan menggadaikan  tanah  sawahnya.  Hal  tersebut  dilakukan    semata-mata karena  adanya  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  dan  memerlukan
Insani Press. 2001). Hal: 128
9 As- Sayyid Sabiq , Fiqh as – Sunnah , (Beirut: Dār al-Fikr, t.t ) III : 187
10 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim , cet. ke – 7 ( Jakarta : Dārul Falāh,
2004), hlm. 531.
11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai , cet. ke-2,  ( Bandung : al – Ma'arif, 1993), hlm. 50.
12 Opcit  hlm. 50.

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”
dana  secepatnya. Sedangkan   proses   gadai   sawah   tersebut   dilakukan sangat sederhana,   yaitu dengan datangnya si A yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan memberikan pinjaman. Masyarakat  biasanya  menggadaikan  tanah  sawahnya  kepada  kerabat atau  famili  ataupun  kepada    tetangganya    sendiri.    Dengan  waktu pengembalian uang  pinjaman (utang)  tidak ditentukan  bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Dan pada saat  transaksi  gadai  itu  dilaksanakan kedua  belah  pihak  tidak  menghadirkan  saksi  karena  antara  penggadai (rahin) dan  penerima  gadai (murtahin) sudah  saling  percaya,  tetapi  ada sebagian rahin dan murtahin yang  mendaftarkannya  kepada  perangkat desa  sebagai  antisipasi  jika  suatu  saat  nanti  ada  salah  satu pihak yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi.
Tradisi  yang  ada  dan  berlaku  di  sana,  setiap  bentuk pinjaman  apapun  itu baik dengan cara gadai atau pinjaman  murni tanpa ada  barang  jaminan,  uang  pinjaman  yang  diberikan  oleh murtahin disamakan  dengan  nilai  harga  emas.  Sebagai  contoh  si  A  meminjam uang Rp 3.000.000,-  kepada  si  B,  dan  nilai harga emas pergramnya pada saat meminjam  uang Rp 300.000,-  maka uang pinjaman  tersebut bernilai emas  10  gram  pada  waktu  ia  mengembalikan  uang  tersebut.  Bentuk pinjaman  yang  demikian  tentunya  bisa  merugikan  salah  satu  pihak  dan biasanya  pihak  yang  paling  merasa  dirugikan  adalah  pihak  penggadai (rahin) karena  ia akan  membayar  hutang  lebih besar dari nilai  pinjaman yang  diterima,  selain itu terkadang tanah  sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai (digarap) oleh murtahin beserta hasilnya. Pada saat rahin melakukan  transaksi  gadai sebenarnya  ada unsur keterpaksaan  karena  mau  tidak  mau  ia  harus  ridha  dengan  ketentuan yang  diberikan  oleh murtahin berkaitan  dengan  nilai  pinjaman  yang distandarkan  dengan  nilai  harga  emas.  Sedangkan  dalam  bermuamalah sendiri Islam mengajarkan  untuk  dilakukan  atas  dasar  suka  rela  tanpa mengandung  unsur  paksaan  dan  yang  perlu  diperhatikan  adalah  harus memelihara  nilai-nilai  keadilan  jangan  sampai  mengambil  kesempatan dalam kesempitan  serta menghindarkan  unsur-unsur  penganiayaan  dan mendholimi yang lain.
Al-Qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah ( muqtaridh )  yang  membutuhkan  dana  dan/atau  uang.  Oleh  karena  itu, nasabah Al-Qardh berkewajiban  mengembalikan  jumlah  pokok  yang diterima  pada  waktu  yang  disepakati  bersama  antara  pihak  pemberi pinjaman  dengan  pihak  yang  menerima  pinjaman.  Namun,  biaya administrasi  yang  dibutuhkan  akan  dibebankan  kepada  nasabah  atau peminjam.  Selain  itu,  lembaga  keuangan syariah dapat  meminta  jaminan
kepada  nasabah  bila  dianggap  perlu.  Jaminan  dimaksud  dapat  berarti agunan dan/atau harta benda yang menjadi jaminan hutang. 13
Nasabah Al-Qardh dimaksud,  dapat  memberikan  tambahan (sumbangan)  dengan  sukarela  kepada  lembaga  keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Namun, bila pinjaman dimaksud, nasabah tidak  dapat  mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  pada saat  yang  telah  disepakati  dan  lembaga  keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuan peminjam, maka lembaga keuangan syariah dapat: Pertama, memperpanjang  jangka  waktu  pengembalian,  dan/atau Kedua, menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam. Lain  halnya,  bila  nasabah  tidak  menunjukkan  keinginanya  untuk mengembalikan  sebagian  atau  seluruh  kewajibannya  dan  bukan  karena ketidakmampuannya maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi dimaksud, dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, bila barang jaminan tidak mencukupi, maka  harta yang lain yang dimiliki oleh nasabah diambil untuk memenuhi kewajiban secara penuh.
2. Dasar Hukum Gadai menurut Hukum Islam ( Syariah ) Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  Gadai Syariah adalah  ayat- ayat Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma ’ ulama.
a) Al-Qur’an
QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai.
َّلا ِّدَؤُ يْلَ ف اًضْعَ ب ْمُكُضْعَ ب َنِمَأ ْنِإَف ٌةَضوُبْقَم ٌناَهِرَف اًبِتاَك اوُدَِتَ َْلََو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو َّللا  ِقَّتَيْلَو ُهَتَ ناَمَأ َنُِتُْؤا يِذ َه ٌميِلَع َنوُلَمْعَ ت اَِبِ ُهَّللاَو ُهُبْلَ ق ٌِثِآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت لاَو ُهَّبَر “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,  karena  barang  siapa  menyembunyikannya,  sungguh,  hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.( QS. Al- Baqarah: 283)
13 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia. Himpunan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  untuk  Lembaga  Keuangan  Syariah .  (Jakarta:  Dewan  Syariah Nasional MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2001), hlm, 105.

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”

## b) Hadis Nabi Muhammad SAW
Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan  gadai syariah adalah  hadis  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  antara lain diungkapkan sebagai berikut
Pertama, hadis A’isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
ِإ ٍّيِدوُهَ ي ْنِم اًماَعَط ىَرَ تْشا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َِّبَِّنلا َّنَأ اَهْ نَع ُهَّللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ُهَعْرِد ُهَنَهَرَ ف ٍلَجَأ  َلَ
ْنِم ٍديِدَح “ Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membeli makan dari seorang Yahudi secara utang dengan menggadaikan baju besinya” . 14
Kedua , hadis dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari’
َِّبَِّنلا َّنَأ َةَرْ يَرُه  ِبَِأ ْنَع - ملسو هيلع للها ىلص - ُلوُقَ ي َناَك «: َقَفَ نِب ُبَكْرُ ي ُرْهَّظلا َُبََل ُبَرْشُيَو اًنوُهْرَم َناَك اَذِإ ِهِت
ُهُتَقَفَ ن ُبَرْشَيَو ُبَكْرَ ي ىِذَّلا ىَلَعَو اًنوُهْرَم َناَك اَذِإ ِّرَّدلا .» ِحي ِحَّصلا  ِفِ ُّىِراَخُبْلا ُهاَوَر “dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: binatang tunggangan  boleh  ditunggangi  lantara  member  nafaqahnya  apabila  ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran member nafaqohnya apabila ia tergadai, dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum member nafaqohnya”. (HR. Al-Bukhari) Ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah ra, berbunyi:
همرغ هيلعو همنغ هل هنهر نمم نهرلا قلغيلا " : ملس و هيلع للها ىلص للها لوسر لاق : لاق ةريره بيأ نع “Barang  gadai  tidak  boleh  digelapkan  dari  pemilik  yang  menggadaikan, baginya tetap menjadi pemilik yang wajib baginya melunasi utangnya“ (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni)

## c) Ijma’ Ulama
Jumhur ulama  menyepakati  kebolehan  status  hukum  gadai.  Hal dimaksud  berdasarkan  pada  kisah  Nabi  Muhammad  SAW  yang menggadaikan  baju  besinya  untuk  mendapatkan  makanan  dari  seorang Yahudi.  Para  ulama  juga  menggambarkan  indikasi  dari  contoh  Nabi Muhammad  SAW  tersebut  ketika  beliau  beralih  dari  yang  biasanya bertransaksi  kepada  para  sahabat  yang  kaya  kepada  seorang  Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak
14 Imam al-Bukhāri, Sahih al-Bukhāri, (Beirut:  Dār al-Fikr, 1891), III : 1115, ” Bab Fī Rahni  Fī  al-HadĪs”.  Hadits  riwayat  al-Bukhāri  dari  Musaddad  dari  ab  al-Wahid  dari  al- A'mas dari Ibrahim.
mau  memberatkan  para  sahabat  yang  biasanya  enggan  mengambil  ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

## 3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai menurut Hukum Islam ( Syariah )
Pada  umunya  aspek  hukum  keperdataan  Islam  ( fiqh  mu’amalah ) dalam  hal  transaksi  baik  dalam  bentuk  jual  beli,  sewa-menyewa,  gadai maupun  yang  semacamnya  mempersyaratkan  rukun  dan  syarat  sah termasuk  dalam  transaksi  gadai.  Demikian  juga  hak  dan  kewajiban  bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai.
a) Rukun Gadai
Dalam  fikih  empat  mazhab  ( fiqh  al-madzahib  al-arba’ah ) diungkapkan  rukun  gadai  sebagai  berikut: pertama, aqid (orang  yang berakad/melakukan  transaksi). Aqid adalah  orang  yang  melakukan  akad yang meliputi 2 (dua)  pihak, yaitu: (1) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya),  dan  (2) Murtahin (orang  yang  berpiutang  dan  menerima barang gadai),  atau penerima gadai.  Hal dimaksud, didasari oleh shighat , yaitu  ucapan  berupa ijab  qabul (serah-terima  antara  penggadai  dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad rahn yang memenuhi kriteria syariat  Islam,  sehingga  akad  yang  dibuat  oleh  2  (dua)  pihak  atau  lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.
Kedua, ma’qud  ‘alaih (barang  yang  diakadkan) Ma’qud  ‘alaih meliputi  2  (dua)  hal,  yaitu:  (1) Marhun (barang  yang  digadaikan)  (2) Marhun bih (dain) , atau hutang yang karenanya diadakan akad rahn .
b) Syarat-Syarat Gadai  menurut Hukum Islam ( Syariah )
Selain  rukun  yang  harus  terpenuhi  dalam  transaksi  gadai,  maka dipersyaratkan  juga  syarat.  Syarat-syarat  gadai  dimaksud,  terdiri  atas: Pertama , shigat. Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan  waktu  yang  akan  datang.  Kecuali  jika  syarat  itu  mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Kedua, pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak  yang  Berakad.  Hukum Pihak-pihak  yang  cakap  menurut hukum  mempunyai  pengertian  bahwa  pihak rahin dan marhun cakap melakukan  perbuatan  hukum,  yang  ditandai  dengan aqil  baliq ,  berakal sehat,  dan  mampu  (cakap)  melakukan  akad,  bukan safih (orang  yang  di bawah pengampuan/perwalian).
Ketiga, hutang (Marhun  Bih) .  Hutang  ( marhun  bih )  mempunyai pengertian  bahwa:  (1)  Hutang  adalah  kewajiban  bagi  pihak  berhutang untuk  membayar  kepada  pihak  yang  memberi  piutang;  (2)  Merupakan barang  yang  dapat  dimanfaatkan,  jika  tidak  bermanfaat  maka  tidak  sah; (3)  Barang  tersebut  dapat  dihitung  nilai  jumlahnya. Keempat,  marhun . Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”
wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang  dapat  diperjual  belikan,  yang  ketentuannya  adalah:  (1)  Agunan  itu harus  bernilai  harta  dan  dapat  dimanfaatkan  menurut  ketentuan  syariat Islam;  (2)  Agunan  itu  harus  dapat  dijual  dan  nilainya  seimbang  dengan besarnya  hutang; (3)  Agunan  itu  harus  jelas  dan  tertentu  (harus  dapat ditentukan secara spesifik); (4) Agunan itu sah milik debitur; (5) Agunan itu  tidak  terikat  dengan  hak  orang  lain  (bukan  milik  orang  lain,  baik sebagian maupun seluruhnya); (6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada  dibeberapa  tempat. (7)  Agunan  itu  dapat  diserahkan  dan disimpan/dikuasai  ( ةضوبقم )  kepada  pihak  lain,  baik  materinya  maupun manfaatnya. 15 Di samping itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 gadai syariah harus  memenuhi  ketentuan  umum  berikut:  (1) Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan,  menyimpan  atau menguasai marhun (barang)  sampai  semua  hutang rahin (yang menggadaikan  barang)  dilunasi.  (2) Marhun dan  manfaatnya  tetap  jadi milik rahin .  Pada  prinsipnya, marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh murtahin kecuali seizin rahin , dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya  itu  sekadar  pengganti  biaya  pemeliharaan  dan perawatannya.  (3)  Pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun pada dasarnya  menjadi  kewajiban rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin , sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin . (4) Besar biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan mahun tidak  boleh  ditentukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman. (5)  Penjualan marhun (a)  Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk  segera  melunasi  hutangnya.  (b)  Apabila rahin tetap  tidak  dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah .  (c)  Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi hutang,  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta biaya  penjualan.  (d)  Kelebihan  hasil  penjualan  (jika  ada)  menjadi  milik rahin dan  kekurangannya  menjadi  kewajiban rahin .  Sedangkan  untuk gadai  emas syariah ,  menurut  Fatwa  DSN-UI  No.  26/DSN-MUI/III/2002 gadai  emas syariah harus  memenuhi  ketentuan  umum  berikut:  (1) Rahn emas  dibolehkan  berdasarkan  prinsip rahn .  (2)  Ongkos  dan  biaya penyimpanan  barang  ( marhun )  ditanggung  oleh  penggadai  ( rahin ).  (3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata- nyata  diperlukan.  (4)  Biaya  penyimpanan  barang  ( marhun )  dilakukan
15 Zainuddin Ali. Hukum Gadai Syariah . (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 20-22.
berdasarkan akad ijarah .

## 4. Akad Gadai menurut Hukum Islam ( Syariah )
Pada  dasarnya  Gadai  menurut  Hukum  Islam  ( Syariah )  berjalan  di atas dua akad transaksi syariah yaitu: 1) Akad Rahn . Rahn yang dimaksud adalah  menahan  (menyimpan)  harta  milik  si  peminjam  sebagai  jaminan atas  pinjaman  yang  diterimanya,  pihak  yang  menahan  memperoleh jaminan  untuk  mengambil  kembali  seluruh  atau  sebagian  piutangnya.  2) Akad  Ijarah (sewa  menyewa).  Yaitu  akad  pemindahan  hak  guna  atas barang  dan/atau  jasa  melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barangnya  sendiri.  Akad  Gadai menurut  Hukum  Islam  ( Syariah )  juga  harus  memenuhi  ketentuan  atau persyaratan  yang  menyertai  meliputi:  1) Akad tidak  mengandung  syarat fasik/batil  seperti mutahin mensyaratkan  barang  jaminan  dapat dimanfaatkan tanpa batas. 2) Marhun Bih (pinjaman) merupakan hak yang wajib  dikembalikan  kepada murtahin dan  bisa  dilunasi  dengan  barang yang digadaikan tersebut. 3) Marhun (barang yang digadaikan) bisa dijual dan  nilainya  seimbang  dengan  pinjaman,  memiliki  nilai,  jelas  ukurannya, milik sah penuh dari rahin , tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan  baik  materi  maupun  manfaatnya.  4)  Jumlah  maksimum  dana rahn dan  nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur. 5) Rahn dibebani jasa manajemen atas barang berupa:  biaya  asuransi,  biaya  penyimpanan,  biaya  keamanan,  dan  biaya pengelolaan serta dministrasi. 16

## 5. Syarat-Syarat  Barang Yang Digadaikan
Imam  Madzhab  sepakat  bahwa  barang-barang  yang  boleh digadaikan  adalah  barang  yang  boleh  diperjualbelikan  oleh  syara’  baik barang  tersebut  bisa  dipindahkan  seperti  baju  besi  atau  barang-barang yang tidak bisa dipindahkan seperti ‘ Aqaar dan Ardh (tanah atau rumah).
Adapun  praktek  penyerahan  untuk  barang  yang  tidak  bisa dipindahkan adalah dengan Takhliyah , (Pengosongan hak sementara dari pemilik  tanah  yang  kemudian  dialihkan  statusnya  sebagai  barang  gadai untuk  murtahin.  Hal  ini  bisa  diserahkan  secara  simbolis  dengan pengalihan status yang asalnya bukan barang gadai menjadi barang yang tergadaikan. 17
16 Andri  Soemitra. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah .  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. 2009), hlm. 387-388
17 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu’ashirah , Juz

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”
Walaupun demikian qaul syafiiyah dalam kitab fiqqus Sunnah bab gadai; barang yang boleh digadaikan hanya barang yang memiliki sifat “Al- Maqbudhoh ”  (bisa  digenggam),  sehingga  barang  yang  tidak  bisa digenggam  seperti  tanah  adalah  tidak  sah  dijadikan  barang  jaminan/ agunan.
6. Hukum Memanfaatkan Barang Gadai  ( Marhun )
a) Memanfaatkan marhun oleh rahin (yang menggadaikan),
Terdapat  dua  pendapat  yaitu:  (1)  Hukum  Menurut  Hanafiyah, Malikiyah,  dan  Hanabilah,  Pihak Rahin dilarang  memanfaatkan  barang yang  telah  digadaikan.  Hanya  saja  ulama  hanafiyah  membolehkan  jika mendapat izin dari murtahin . Namun pendapat imam  Maliki lebih ekstrim bahwa  meskipun rahin mendapat  izin  dari murtahin tetap  tidak  boleh, karena hal itu akan menyebabkan akad rahn batal.
(2) Menurut Syafiiyah, Rahin boleh memanfaatkan marhun selama itu tidak merugikan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak al - Murtahin .  Pendapat  ini  dikarenakan  menurut  syafiiyah  kemanfaatan marhun ,  perkembangannya  dan  apa-apa  yang  dihasilakan  oleh marhun adalah  milik rahin dan  statusnya  tidak  ikut  terikat  dengan  utang  yang ada. 18
b) Memanfaatkan marhun oleh Murtahin (penerima Gadai) Terdapat  dua pendapat yaitu: (1) Menurut Ulama’ Hanabilah boleh memanfaatkan jika barang yang digadaikan  adalah hewan sesuai  dengan kadar  nafkahnya.  (2)  Menurut  Syafiiyah,  Malikiyah  dan  Hanafiyah, murtahin tidak boleh memanfaatkan Marhun, baik berupa hewan maupun yang lain.
Sebagian  ulama’  hanafiyah  membolehkan  jika  mendapatkan  izin dari pihak rahin, dan pemberian izin tersebut tidak disebutmenjadi syarat sewaktu  akad.  Namun  demikian  sebagian  ulama’  hanafiyah  masih  juga melarang  betapapun    mendapat  izin  karena  hal  itu  termasuk  riba  atau syubhat riba. Izin dari rahin tetap tidak bisa melegalkan riba. Ulama’  Malikiyah  memang  tidak  membenarkan  pemanfaatan barang gadai akan tetapi hal ini menjadi boleh jika pemanfaatan tersebut disyaratkan  dalam  akad  jual  beli  dan  batas  waktunya  ditentukan. Pemanfaatan ini boleh jika secara Cuma-Cuma, atau sebagai bagian/cicilan dari pembayaran hutang, yang sisanya nantinya akan segera dilunasi.
5, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm. 97-105 bab syarat-syarat harta yang boleh digadaikan.
18 Wahbah Az-Zuhaili, Mausu’ah Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu’ashirah , Juz 5, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 143-145.
Ulama’  Syafiiyah,  membolehkan  pemanfaatan  barang  gadai  oleh murtahin jika kemanfaatan barang diketahui, sementara gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah/boleh, karena hal itu suatu  bentuk  penggabungan  antara  akad  jual  beli  dan  akad  sewa  dalam satu transaksi. Misalnya si A berkata pada si B, “Saya menjual kudaku ini kepadamu seharga seratus dengan syarat  kamu menggadaikan rumahmu dengan  Utang  ( Al-marhun  Bih) adalah  harga  kuda  tersebut  yaitu  seratus dan  kemanfaatan  rumah  tersebut  untukku  selama  satu  tahun”.  dengan demikian  sebagaian  kuda  tersebut  statusnya  menjadi mabi’ (yang  dijual) sedangkan sebagiannnya lagi biaya sewa pengganti pemanfaatan rumah. 19 Dalam kitab Bughyatu Al Musytarsyidin disebutkan bahwa bentuk jual  beli  dengan  terjadinya  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli, dengan  persyaratan  penjual  menjual  barang  kepada  pembeli,  dan  dalam waktu  tertentu  pembeli  menjual  kembali  kepada  penjual  dengan  harga yang  telah  disepakati  sebelum  terjadinya  akad,  hal  ini  disebut  sebagai Bay’ul Uhdah . 20
Bentuk daripada jual beli ini adalah seperti seorang penjual barang menyampaikan  kepada  pembelinya,  “  nanti  setelah  dua  bulan,  saya  akan membeli barang ini lagi kepadamu, dengan harga yang sama, atau ia juga mengatakan  dengan  harga  yang  disesuaikan  kurs  emas.  Akan  tetapi pembeli  tidak  wajib  menyerahkan  barang  tersebut  selama  penjual  tidak memenuhi  persyaratannya  itu,  Akad  jual  beli  uhdah  terjadi  setelah terjadinya  kesepakatan  diatas  sehingga  ketika  terjadinya  akad  tidak terdapat persyaratan yang diucapkan ketika berlangsungnya akad.
Menurut  pengarang  bughiyah,  bahwa  bay’ul  uhdah  ini  hukumnya syah  dan  tidak  makruh,  walaupun  ada  yang  mengatakan  makruh,  hal  ini bukan  berarti  bayul  uhdahnya  dilarang  tetapi  karena  ia  tidak  memenuhi janjinya  untuk  mengembalikan  harga  yang  telah  ditentukan  sebelum terjadinya  akad  tersebut  atau  bahkan  persyaratannya  berkaitan  dengan hal-hal  yang  makruh  atau  berkitan  dengan  riba,  sehingga  menyebabkan akad jual beli uhdah menjadi makruh atau dilarang.
Sebagaimana prinsip dalam jual beli yaitu kesepekatan atau saling rela. Begitupun dalam jual beli uhdah ini, sehingga ketika pembeli uhdah mengelola  tanah  dan  memaninnya  tanpa  adanya  izin  dari  penjualnya, maka  hal  itu  dikatakan  sebagai  barang  ghasab,  dan  penjual  berhak
19 Wahbah Az-Zuhaili, Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu’ashirah , Juz 5, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 146-149.
20 Sayyid  Abdur  Rahman, Bughyatu  Al  Musytarsyidin ,  (Bairut: Dar-Alfikr,  tt),  hlm.
218-220.

## “’Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai”
mencabut paksa dan wajib dikembalikan sebagaimana semula. Walaupun demikian menurut peneliti praktik helah (rekayasa) di atas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hikmatuttasyri’ dari hukum gadai maupun jual beli.

## C. Simpulan
Setelah  menganalisis  dari  beberapa  pendapat  imam  madzhab diatas,  dapat  dirumuskan  tentang  solusi  atas  permasalahan  gadai  tanah yang  berkembang  di  masyarakat.  Dengan  solusi  tersebut  diharapkan nantinya praktek gadai yang telah menjadi tradisi masyarakat akan sesuai dengan  syariat  islam  dan  tidak  merugikan  salah  satu  pihak  dari  pelaku gadai.
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  atas permasalahan tersebut yaitu: Pertama , Dengan cara melakukan kerja sama dengan  pemerintah  daerah  untuk  mensosialisasikan  dan  melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang gadai yang sesuai dengan hukum Islam, Hukum Positif dan hukum adat, dengan tetap menempatkan hukum islam  sebagai  hukum  tertinggi  yang  akan  dipraktekan  pada  masayarakat dan hukum positif dan hukum adat sebagai pelengkapnya.
Kedua , Dalam traksaksi gadai disebutkan sebagai akad jual, dengan memberikan  kemudahan  kepada  kedua  belah  pihak,  atau  bahkan  ketika rahin  tidak  bisa  menyerahkan  pinjaman  hutangnya  ketika  jatuh  tempo, maka  diperkenankan  untuk  menjual  tanahnya  tersebut  kepada  murtahin atau  lainnya  dengan  catatan  manakala  ada  kelebihan  harta  ketika dibayarkan  hutangnya  maka  harus  diserahkan  kepada  rahin.  Seperti contoh tanah jaminannya terjual 100 juta, sementara hutangnya hanya 40 juta, maka sisa uangnya sebesar 60 juta diserahkan kepada rahin/ pemilik tanah.
Ketiga , Pemerintah tidak hanya mensosialisasikan terkait masalah gadai  akan  tetapi  juga  harus  dikawal  dan  ditindaklanjuti  terkait  masalah gadai  yang  berkembang  di  masyarakat.  Misalnya  adanya  kewajiban melaporkan  bagi  pelaku  gadai  ke  pemerintah  desa.  Kemudian  perangkat desa  bisa  menjelaskan  dan  mengakad  kedua  belah  pihak  sebagaimana akad gadai yang sesuai dengan syariat.
Keempat ,  merubah  akad  gadai  dengan  akad  jual  beli  kembali dengan  tanpa  menentukan  batas  waktu  ketika  akad,  akan  tetapi  kedua pelaku gadai telah memahami bahwa  suatu saat bisa dibeli  kembali oleh pihak pemilik sawah, dan kesepakatan ini dilakukan sebelum akad. Dalam hukum islam dikenal dengan istilah Bay’ul Uhdah atau Bay’ul Wafa’ .

## DAFTAR PUSTAKA
al-Bukhāri, Imam., Sahih al-Bukhāri, Beirut:  Dār al-Fikr, 1891. Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah . Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Al-Zarqo’, TT, Musthofa, Al-Madkhol Al-Fiqh Al-‘Am , Bairut; Dar Al-Fikr.
Az-Zuhaili, Wahbah  ,tt, Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu’ashirah , Juz 5, Bairut: Dar Al-Fikr.
, tt, Mausu’ah Al-fiqhul Al-Islami Wal-Qadhaya Al-Mu’ashirah , Juz 5, Bairut: Dar Al-Fikr.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Islam  Tentang  Riba,  Hutang  Piutang  dan Gadai , cet. ke-2,  Bandung : al – Ma'arif. 1993.
Depag  RI. Al-Qur’an  Dan  Terjemahan .  Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara Penerjemah Dan Penarsir Al-Qur’an. 1984.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia. 2001.
Jabir al-Jazairi,  Abu Bakar, Ensiklopedi Muslim , cet. ke – 7,  Jakarta :  Dārul Falāh. 2004.
, Asas-asas Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam) , ed.  Revisi , Yogyakarta: UII Press. 2000. Sabiq , As- Sayyid. tt, Fiqh as – Sunnah , Beirut: Dār al-Fikr. Sayyid Abdur Rahman, tt, Bughyatu Al Musytarsyidin , Bairut: Dar-Alfikr.
Soemitra,  Andri, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. 2009.
Solikhul  Hadi,  Muhammad, Pegadaian  Syariah ,  Jakarta:  Salemba  Diniyah, 2003.
Syafi’i  Antonio,  Muhammad, Bank  Syariah  dai  Teori  ke  Praktik .  Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
Usman,  Suparman, Hukum  Islam  (Asas-asas  Dan  Pengantar  Studi  Hukum Islam Dalam,  Tata Hukum Indonesia) , Jakarta: Gaya Media Pratama.
2001.