Volume 5 Nomor 2, Maret 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KESAMAAN BUNYI MEREK TERHADAP BARANG YANG TIDAK SEJENIS *
Evelyn Larissa Florentia Wijaya Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Gajah Mada No. 38 Ponorogo, Jawa Timur e-mail : evelynwijaya72@gmail.com

## Abstract
The practical purpose of the article is to find out whether consumers get legal protection if something  goes  wrong  in  choosing  a  product  that  has  similar  terms  but  different  classification  of types. The research is juridical-normative. With regard to the case of MICROCIDE (pharmaceutical preparations)  and  MICROZID  (disinfectant),  abviously  the  isues  are  different  from  trademark infringement  in  general.  The  use  of  different  terminologies  will  possible  to  make  consumers  to  be wrong  in  choosing  the  products  which  can  cause  a  danger  when  it  is  consumed.  There  is  remain legal vacuum in the absence of implementing regulations that regulate the same brand in principle for goods that are not of the same type so that consumer’ rights cannot be fulfilled.
Keywords : Consumer Legal Protection; Legal Vacuum.

## Abstrak
Tujuan  praktis  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  konsumen mendapatkan  perlindungan  hukum  apabila  terjadi  salah  dalam  memilih  produk  yang  memiliki kemiripan  penyebutan  namun  berbeda  klasifikasi  jenis  barangnya.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Terkait  kasus  MICROCIDE  (zat  sediaan  farmasi)  dan MIKROZID  (desinfektan)  ini  berbeda  dengan  pelanggaran  merek  pada  umumnya.  Persamaan penyebutan dan pengucapan ini dimungkinkan konsumen menjadi salah dalam memilih produk yang dibutuhkan  dan  dapat  menimbulkan  bahaya  saat  terkonsumsi.  Masih  adanya  kekosongan  hukum yakni  belum  adanya  peraturan  pelaksana  yang  mengatur  merek  yang  sama  pada  pokoknya  untuk barang yang tidak sejenis sehingga hak konsumen menjadi tidak dapat terpenuhi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen; Kekosongan Hukum.
* Naskah diterima: 4 Agustus 2019, direvisi: 18 Januari 2020, disetujui untuk terbit: 26 Maret 2019 Doi: 10.3376/jch.v5i2.187

## PENDAHULUAN
Perlindungan  konsumen  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan  bisnis  yang  sehat.  Dalam kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen  dan  produsen.  Tidak  adanya perlindungan yang seimbang
menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah.  Kerugian-kerugian  yang  dialami oleh  konsumen  dapat  timbul  sebagai akibat  dari  adanya  hubungan  hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun  akibat  dari  adanya  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh produsen.
Hukum perlindungan konsumen dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian karena  menyangkut  aturan-aturan  guna menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat  serta  kepastian  atas  hak-hak masyarakat,  dalam  hal  ini  bukan  saja masyarakat  selaku  konsumen  saja  yang mendapat perlindungan, tetapi masyarakat selaku  produsen.  Pemerintah  berperan mengatur,  mengawasi  dan  mengontrol, sehingga  tercipta  sistem  yang  kondusif berkaitan satu dengan yang lain.
Terkait  dengan  masalah  ini,  ada  dua produk  yang  diduga  bersaing  satu  sama lain.  Tujuan  dari  adanya  kebijakan persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa kompetisi atau persaingan  pasar  tidak  terbatasi  dalam cara-cara yang membahayakan konsumen.
(Permatasari, 2008). Keduanya produk ini mempunyai  nama  yang  hampir  sama  dan mirip dalam penyebutannya yaitu MICROCIDE  dan  MICROZID.  Padahal
kedua  merek  tersebut  sangat  berbeda, penekanan  perbedaan  dari  kedua  merek tersebut  adalah  terkait  dengan  huruf  “S” dan  “Z”.  MICROCIDE  adalah  zat  kimia untuk  sediaan  farmasi  dan  MIKROZID adalah  desinfektan  (bahan  kimia  yang menjadi  racun  bila  terminum  oleh manusia).
Perlu  diketahui  bahwa,  Permohonan Kasasi MICROCIDE ditolak oleh Mahkamah  Agung  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  653K/Pdt.Sus- HKI/2014  tanggal  27  Maret  2015. Sebagai  dasar  pertimbangannya  bahwa Merek  MICROCIDE  tidak  memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan  dengan  merek  MIKROZID. Putusan MA tersebut berdasar pada belum adanya Peraturan
Pelaksana atas pelanggaran  merek  yang  sama  pada pokoknya untuk barang yang tidak sejenis sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 UU Merek yang menentukan sebagai berikut:
(1)  Permohonan  ditolak  jika  Merek tersebut  mempunyai  persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek  terdaftar  milik  pihak lain  atau  dimohonkan  lebih dahulu  oleh  pihak  lain  untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek  terkenal  milik  pihak lain  untuk  barang  dan/atau jasa sejenis;
c. Merek  terkenal  milik  pihak lain  untuk  barang  dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi
persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
Belum  adanya  Peraturan  Pelaksana tersebut  dapat  mengakibatkan  Pengguna
Merek  yang  sama  pada  pokoknya  untuk barang yang tidak sejenis dapat
merugikan Pemilik Merek dan Masyarakat  sebagai  Konsumen,  Pemilik Merek akan dirugikan
karena pemboncengan merek yang sudah terkenal  dan  masyarakat  konsumen  akan terkecoh  atas  keberadaan  merek  yang sama pada pokoknya tersebut tetapi untuk barang yang tidak sejenis.
Pengertian  perlindungan  konsumen adalah : tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi (Purwadarninta, n.d.). Terkait hal tersebut (Endang Sri Wahyuni, n.d.) mengatakan : “Perlindungan  konsumen  merupakan suatu  perbuatan  untuk  memberikan  suatu perlindungan konsumen yaitu setiap orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Pengertian Perlindungan Konsumen menurut (Ahmadi Miru, n.d.)
mengatakan:  “Perlindungan  hukum  bagi konsumen  merupakan  hal  penting  dalam menjaga  keseimbangan  hubungan  antara produsen  dan  konsumen,  sehingga  perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum  bagi  konsumen  yang  dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen”.
Terkait dengan perlindungan terhadap  konsumen  di  dalam  UUPK khususnya pada Pasal 4 huruf  (b) dan (c) menentukan bahwa:
b. Hak untuk memilih barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan
barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak sekedar bagaimana memilih barang tetapi jauh lebih kompleks  dari  itu  yang  menyangkut  pada kesadaran  semua  pihak,  baik  konsumen itu sendiri, pengusaha maupun pemerintah tentang pentingnya perlindungan konsumen.  Pengusaha  harus  menghargai hak-hak  konsumen,  mengikuti  standar yang  berlaku,  dengan  harga  yang  sesuai. Tujuan  penyelenggaraan,  pengembangan dan  pengaturan  perlindungan  konsumen adalah  untuk  meningkatkan  martabat  dan kesadaran  konsumen  dan  secara  tidak langsung  mendorong  pelaku  usaha  dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Perlu disadari  bahwa  konsumen  mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen.
Hak  konsumen  yang  diabaikan  oleh pelaku  usaha  perlu  dicermati  secara saksama.  Pada  era  globalisasi  dan perdagangan  bebas  saat  ini,  banyak bermunculan  berbagai  macam  produk barang/pelayanan  jasa  yang  dipasarkan kepada  konsumen  di  tanah  air,  baik melalui promosi, iklan maupun penawaran  barang  secara  langsung.  Jika tidak  berhati-hati  dalam  memilih  produk barang/jasa  yang  diinginkan,  konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung
jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa  yang  di konsumsinya.
Faktanya,  tidak  dapat  di  pungkiri kebenarannya bahwa belum adanya Peraturan Pelaksana tersebut dapat mengakibatkan  Penggunaan  Merek  yang sama  pada  pokoknya  untuk  barang  yang tidak  sejenis  dapat  merugikan  Pemilik
Merek dan Masyarakat
sebagai Konsumen. Pemilik Merek juga dirugikan karena  pemboncengan  merek  yang  sudah terkenal  dan  masyarakat  konsumen  akan terkecoh  atas  keberadaan  merek  yang sama  pada  pokoknya  tersebut  untuk barang yang tidak sejenis.
Pelaku  usaha  MIKROZID  telah menggunakan  merek  yang  sama  pada pokoknya dengan Pelaku usaha MICROCIDE dan bertanggung jawab atas kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen yang  telah  dirugikan  atas  beredarnya produk  merek  MICROCIDE    karena mengalami kekeliruan dalam
menggunakan produk tersebut.
Atas kesamaan merek antara MICROCIDE  dan  MIKROZID  untuk barang  yang  tidak  sejenis  dapat  juga menimbulkan  kerugian  pada  konsumen, disebabkan  karena  adanya  kesalahan memahami kesamaan pada pokoknya dari merek tersebut. Konsumen yang
dirugikan akibat  salah dalam menentukan pilihan karena kesalahan persepsi terhadap  produk  dengan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya antara merek MICROCIDE
dan
MIKROZID dapat mengakibatkan
timbulnya bahaya pada saat dikonsumsi.
Mengenai Pengertian persamaan pada pokoknya  sebagaimana  ditentukan  dalam Penjelasan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Merek menentukan sebagai berikut: Yang dimaksud  dengan  “persamaan  pada pokoknya”  adalah  kemiripan  yang disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang dominan  antara  Merek  yang  satu  dengan Merek  yang  lain  sehingga  menimbulkan kesan  adanya  persamaan,  baik  mengenai bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan atau  kombinasi  antara  unsur,  maupun persamaan  bunyi  ucapan,  yang  terdapat dalam Merek tersebut.
Terkait  dengan  Perlindungan  Hukum terhadap  Konsumen  terdapat  2  (dua)  asas yang  dapat  digunakan  dalam  membahas permasalahan ini, yaitu Asas Manfaat dan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen.  Mengenai  pengertian  kedua asas  tersebut  terdapat  dalam  Penjelasan Pasal  2  Undang-undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen selanjutnya disingkat UUPK yang menyatakan bahwa:
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama  yang  mencakup  asas  yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 1. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
2. Asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
Persamaan  merek  pada  suatu  produk
itu, akan dapat berdampak pada konsumen  ini  terlindungi  atau  tidak. Dalam perkembangannya merek hanyalah sebuah  tanda  agar  konsumen  dapat membedakan  produk  barang/jasa  satu dengan  yang  lainnya.  Melalui  merek, konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat  dapat menentukan  apa  yang  akan  dibelinya (Halim,  2015)  Perlindungan  terhadap konsumen  perlu  dilakukan  mengingat tujuan perlindungan konsumen sebagaimana  terdapat  dalam  ketentuan Pasal  3  huruf  (b),  (c)  dan  (f)  UUPK menentukan bahwa:
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau  jasa  yang  menjamin
kelangsungan usaha produksi barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan  pada  latar  belakang,  maka dapat  diambil  rumusan  masalah  sebagai berikut  yaitu  :  “Bagaimana  perlindungan hukum  bagi  konsumen  akibat  kekeliruan dalam menentukan bahan baku dari suatu produk  yang  mempunyai  merek  sama
pada  pokoknya  ditinjau  dari  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen?”

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  membahas  penulisan  ini  adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  yang  mana  menggunakan Peraturan  Perundang  -  undangan,  dan buku-buku bacaan yang didapat dari studi kepustakaan.  Pendekatan  Masalah  dalam kasus ini didekati menggunakan pendekatan Statute Approach dan
Conceptual  Approach . Statute  Approach, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan  menelaah,  mengidentifikasi  serta membahas peraturan perundang-undangan yang  bersangkutan  dengan  permasalahan (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi. Sedangkan Conceptual  Approach ,  yaitu suatu  pendekatan  masalah  yang  didasari oleh  ketentuan  hukum  positif  serta dikaitkan  dengan  pendapat-pendapat  para sarjana sebagai landasan hukum pembahasan  laporan.  Bahan  hukum  yang digunakan dalam penulisan ini berupa:
a. Bahan hukum Primer
Adalah bahan hukum berupa peraturan  perundang-  undangan  yang meliputi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
b. Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum yang erat hubungannya dengan  bahan  hukum  primer  dimana bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan  bahan  hukum  primer,  yang meliputi  buku  -  buku,  literatur  -  literatur, dan  berbagai  media  cetak  yang  ada
kaitannya  dengan  permasalahan  kasus yang hendak dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen merupakan  suatu  bentuk  upaya  yang penting diterapkan untuk menjamin keseimbangan  antara  Konsumen  dan Pelaku Usaha. Keseimbangan perlu dilakukan  karena  kedua  belah  pihak saling  ada  ketergantungan  dan  saling membutuhkan,  artinya  tanpa  konsumen maka  pelaku  usaha  tidak  akan  dapat mengembangkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan  keuntungan  sebagaimana diharapkan  ,  demikian  juga  sebaliknya tanpa  Pelaku  Usaha  maka  Konsumen tidak  dapat  terpenuhi  kebutuhan  sehari- harinya. Berikut bukti ketidakseimbangan antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  ini secara  garis  besar  terkait  permasalahan yang  terjadi  pada  proses  transaksi elektronik, yaitu :
1. Konsumen  tidak  dapat  langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan;
2. Ketidakjelasan informasi tentang produk  yang  ditawarkan  dan/atau tidak  ada  kepastian  apakah  konsumen telah  memperoleh  berbagai  informasi yang  layak  diketahui,  atau  yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil  suatu  keputusan  dalam bertransaksi
3. Tidak  jelasnya  status  subjek  hukum, dari pelaku usaha;
4. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi serta penjelasan terhadap risiko-risiko  yang berkenaan dengan sistem yang
digunakan,  khususnya  dalam  hal pembayaran secara elektronik maupun electronic cash;
5. Pembebanan risiko yang tidak berimbang, karena umumnya jual beli di  internet,  pembayaran  telah  lunas dilakukan  di  muka  oleh  konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima  atau  menyusul  kemudian, karena  jaminan  yang  ada  adalah jaminan pengiriman barang;
6. Transaksi  bersifat  lintas  batas  negara borderless,  menimbulkan  pertanggan mengenai  yuridiksi  hukum  negara mana  yang  sepatutnya  diberlakukan. (Mukhtar, 2015)
Berbicara masalah perlindungan konsumen dikatakan oleh (Janus
Sidabalok,  n.d.)  (2010,  hal.  49)  bahwa: “Masalah  Perlindungan  Konsumen  tidak semata-mata merupakan masalah bersama  dan  masalah  nasional,  sebab pada  dasarnya  semua  orang  adalah konsumen. Perlindungan konsumen adalah melindungi semua orang”.
Hak  konsumen  yang  diabaikan  oleh pelaku  usaha  perlu  dicermati  secara saksama.  Beberapa  tahun  lalu  tepatnya tahun  2014  muncul  masalah  yakni  antara merek  MICROCIDE  dan  MIKROZID untuk  produk  yang  tidak  sejenis.  Perlu diketahui  bahwa,  Permohonan  Kasasi MICROCIDE  ditolak  oleh  Mahkamah Agung  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  653  K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal  27  Maret  2015.  Sebagai  dasar pertimbangannya bahwa
Merek
MICROCIDE  tidak  memiliki  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan
merek  MIKROZID.  Artinya,  pemegang hak  MIKROZID  sah  sebagai  pemegang hak atas merek.
Merek  MICROCIDE  telah  terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan Nomor IDM000077529  tertanggal  8  Januari 2006,  yang  merupakan  perpanjangan daftar Nomor 381233 tertanggal 8 Januari 1996. Pemilik merek MICROCIDE mempunyai hak ekslusif untuk
menggunakan  sendiri  mereknya  tersebut atau  memberi  izin  pada  pihak  lain  untuk menggunakannya.  Di  samping  itu,  merek MIKROZID  merupakan  merek  yang terkenal  dengan  reputasi  Internasional yang telah dikenal berbagai negara.
Gambar 1. Design Logo MICROCIDE®.
Gambar 2. Design Logo MIKROZID®.
Antara kedua merek tersebut MICROCIDE  dan  MIKROZID  terdapat persamaan pada pokoknya yaitu yang satu dengan  huruf  “S”  dan  yang  satu  dengan huruf  “Z”.  Keduanya  bergerak  dalam jenis  produk  yang  berbeda.  Produk MICROCIDE  berupa  zat  kimia  sediaan farmasi yang dapat diminum dan
MIKROZID adalah berupa cairan
desinfektan untuk  pembasmi kuman  yang
tidak dapat  diminum. Keberadaan produk tersebut  di  masyarakat  sebagai  konsumen pada saat menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk tersebut.
Keberadaan  produk  dengan  merek yang  mirip  antara  MICROCIDE  dan MIKROZID dikhawatirkan dapat merugikan  masyarakat  yang  membeli produk tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
Pelaku  usaha  wajib  menghargai  hak- hak  konsumen,  mengikuti  standar  yang berlaku  dan  bertanggung  jawab  atas produk  yang  dikeluarkannya.  Tetapi, dalam  melakukan  transaksi  jual  beli elektronik konsumen harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku  usaha  menawarkan  produk  yang fiktif,  yang  dijual  murah  agar  konsumen tertarik (Putra, 2014)
Persamaan pada pokoknya atas produk  tersebut  yang  satu  menggunakan huruf  “S”  dan  yang  satu  menggunakan huruf  “Z”  dengan  penyebutan  atau pengucapan  dari  merek  tersebut  adalah sama.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan masyarakat sebagai konsumen bisa terjadi kesalahan  dalam  memilih  produk  yang dibutuhkan.  Kesalahan  dalam  memilih merek terhadap produk yang punya merek yang    mirip  tersebut  dapat  berdampak pada  saat  dikonsumsi  membahayakan kesehatan konsumen, karena terjadi kekeliruan pada saat menyebutkan mereknya.
Persaingan usaha  yang semakin ketat membuat
para pelaku usaha
mengusahakan berbagai cara agar
produknya dapat laku di pasaran.
Akibatnya  banyak  pelaku  usaha  yang menggunakan cara instant dengan membonceng  ketenaran  merek  terkenal, baik  untuk  barang  yang  sejenis  maupun tidak sejenis (Valerie & Hotman, 2019)
Dalam dunia persaingan usaha memang tidak dapat lagi dibatasi masuknya produk-produk dari luar negeri ke  Indonesia  karena  fenomena  tersebut sebetulnya  sudah  jauh  di  prediksi  oleh Kanichi Ohmar yang menyatakan " bahwa pada  masa  mendatang  dunia  tidak  lagi bisa dibatasi oleh apapun juga" (Delima,
2018)
Tindakan-  tindakan  peniruan  merek yang  sama  pada  pokoknya  yang  sudah dikenal  lebih  dahulu  oleh  masyarakat dapat  dikategorikan  sebagai  persaingan curang (unfair competition) yang
dilandasi  dengan  itikad  tidak  baik  yang dapat  merugikan  konsumen  (Suryadirja,
2012)
Bahaya  mengkonsumsi  bahan  kimia yakni zat MIKROZID merupakan dampak buruk  hasil  dari  reaksi  zat  beracun  yang jika masuk ke dalam tubuh menyebabkan kerusakan  organ  internal.  Bahan  kimia berbahaya telah ada dan digunakan dalam kehidupan  sehari-hari  yang  jika  dipakai dengan  skala  kecil  atau  besar  dan dikonsumsi secara teratur. Maka, di masa depan  dapat  menyebabkan  beberapa  hal negatif  sebagai  berikut:  menyebabkan iritasi,  korosif,  alergi,  menyebabkan  sulit bernapas, menyebabkan keracunan sistemik, kanker, kerusakan atau kelainan,
menyebabkan  pneumoconiosis  dan  lain sebagainya.
Merek  adalah  salah  satu  atribut  yang penting  dari  sebuah  produk,  dimana merek  suatu  produk  dapat  memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Dengan  adanya  merek,  konsumen  dapat membedakan  produk  satu  dengan  yang lain yang diproduksi oleh suatu perusahaan,  apalagi  jika  produk  yang dihasilkan adalah produk barang dan/atau jasa yang sejenis. Oleh karena itu pemilik merek akan melakukan segala upaya yang dibutuhkan  untuk  melindungi  mereknya agar  tidak  ditiru  oleh  pihak  lain. Mengenai  pengertian  merek  terdapat dalam  Pasal  1  angka  (1)  UU  Merek sebagai berikut:
Merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk 2  (dua)  dimensi  dan/atau  3  (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan barang dan/atau jasa  yang diproduksi oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Sedangkan  menurut  (Rahmi  Jened,
2000)  Merek  adalah  “Tanda  untuk mengidentifikasi  asal  barang dan jasa ( an indication of origin) dari suatu perusahaan  dengan  barang  dan/atau  jasa perusahaan lain. melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan  jaminan  akan  kualitas  ( a guarantee  of  quality). Merek  sebagai sarana  pemasaran  dan  periklanan  yang memberikan  suatu  tingkat  informasi
tertentu  kepada  konsumen  mengenai barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan pengusaha.
Memasuki  realita  pasar,  merek  hadir dengan  dua  fungsi  utama:  sebagai  tanda pembeda  dan  sebagai  penunjuk  asal barang.  Kedua  fungsi  tersebut  dijalankan secara  paralel  dan  setara.  Artinya,  fungsi yang  satu  tidak  melampaui  peran  yang lain  dan  secara  fungsi  tidak  saling mengabaikan  atau  menegaskan.  (Wijaya, 2018).  Merek  harus  memiliki  daya pembeda  dari  merek-merek  lainnya  yang diharapkan  dapat  menjadi  keunikan  yang mencerminkan orisinilitas produk tersebut (Perdana, 2017)
Hak  atas  merek  itu  diperoleh  apabila telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 angka  5  UU  Merek,  yang  menentukan sebagai  berikut:  Hak  atas  Merek  adalah hak  ekslusif  yang  diberikan  oleh  negara kepada  pemilik  Merek  yang  terdaftar untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin  kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Menurut  (Rachmadi  Usman,  2000) mengatakan:  “Hak  khusus  memakai merek  ini  berfungsi  sebagai  suatu monopoli,  hanya  berlaku  untuk  barang atau  jasa  tertentu.  Karena  suatu  merek memberi  hak  khusus  atau  hak  mutlak pada  yang  bersangkutan,  hak  itu  dapat dipertahankan  kepada  siapapun”.  Dengan adanya  hak  ekslusif  atau  hak  khusus tersebut,  orang  lain  dilarang  untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang  dan/atau  jasa  sejenis  dan  juga
memberikan perlindungan kepada pemilik merek  yang  beritikad  baik,  kecuali sebelumnya  mendapat  izin  dari  pemilik terdaftar. Jika hal ini dilanggar, pengguna merek  terdaftar  tersebut  dapat  dituntut secara  perdata  maupun  pidana  oleh pemilik merek terdaftar.
Perlu  diketahui  bahwa,  Permohonan Kasasi MICROCIDE ditolak oleh
Mahkamah  Agung  berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pdt.Sus-
HKI/2014 tanggal 27 Maret 2015 diantaranya  :  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  653  K/Pdt.Sus-HKI/2014  tanggal
27 Maret 2015. Sebagai dasar pertimbangan bahwa Merek
MICROCIDE  tidak  memiliki  persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan merek MIKROZID. Putusan MA tersebut berdasar  pada  belum  adanya  Peraturan Pelaksana  atas  pelanggaran  merek  yang sama  pada  pokoknya  untuk  barang  yang tidak  sejenis  sebagaimana  tertuang  dalam Pasal  21  UU  Merek  yang  menentukan sebagai berikut:
Ayat  (1)  Permohonan  ditolak  jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:
c. Merek  terdaftar  milik  pihak  lain atau  dimohonkan  lebih  dahulu oleh  pihak  lain  untuk  barang dan/atau jasa sejenis
d. Merek  terkenal  milik  pihak  lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
e. Merek  terkenal  milik  pihak  lain untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu
f. Indikasi geografis terdaftar.
Ayat  (4)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  penolakan  permohonan. Merek  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Belum  adanya  Peraturan  Pelaksana tersebut
dapat mengakibatkan Penggunaan  Merek  yang  sama  pada pokoknya untuk barang yang tidak sejenis dapat  merugikan  Pemilik  Merek  dan
Masyarakat  sebagai  Konsumen.  Pemilik Merek juga dirugikan karena pemboncengan merek yang sudah terkenal  dan  masyarakat  konsumen  akan terkecoh  atas  keberadaan  merek  yang sama  pada  pokoknya  tersebut  untuk barang yang tidak sejenis.
Pelaku  usaha  MIKROZID  telah menggunakan  merek  yang  sama  pada pokoknya dengan Pelaku usaha MICROCIDE dan bertanggung jawab atas kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen yang  telah  dirugikan  atas  beredarnya produk  merek  MICROCIDE    karena mengalami kekeliruan dalam menggunakan produk tersebut.
Mengenai Pengertian persamaan pada pokoknya  sebagaimana  ditentukan  dalam Penjelasan  Pasal  21  ayat  (1)  UU  Merek menentukan sebagai berikut:
Yang  dimaksud  dengan  “persamaan pada  pokoknya”  adalah  kemiripan yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur yang  dominan  antara  Merek  yang satu dengan Merek yang lain sehingga  menimbulkan  kesan  adanya persamaan,  baik  mengenai  bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi  antara  unsur,  maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.
Atas kesamaan merek antara MICROCIDE  dan  MIKROZID  untuk barang  yang  tidak  sejenis  dapat  juga menimbulkan  kerugian  pada  konsumen, disebabkan  karena  adanya  kesalahan memahami kesamaan pada pokoknya dari merek tersebut. Konsumen yang dirugikan akibat  salah dalam menentukan pilihan karena kesalahan presepsi terhadap  produk  dengan  merek  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya antara merek MICROCIDE dan MIKROZID dapat mengakibatkan timbulnya bahaya pada saat dikonsumsi. Merek yang  ada  pada  produk merupakan suatu informasi bagi konsumen.  Kesalahan  dalam  memahami informasi  tentang  merek  MICROCIDE dan MIKROZID dengan kandungan  yang berbeda  satu  dengan  yang  lainnya  dapat merugikan  konsumen.  Mengenai  Hak Konsumen dalam hal mendapatkan informasi  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  c UUPK  yaitu  :  Hak  atas  informasi  yang benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/jasa”.
Apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan Pasal  1  angka  5  UU  Merek  dapat dikatakan  bahwa  baik  MICROCIDE  dan MIKROZID  sama-sama  telah  terdaftar  di Indonesia,  sehingga  keduanya  disebut sebagai  Pemilik  Merek.  Hanya  saja  perlu diperhatikan  diantara  kedua  pemilik merek  tersebut  apakah  ada  itikad  baik pada  saat  mendaftarkan  sehingga  merek keduanya  ada  kesamaan  pada  pokoknya. Meskipun untuk produk yang berbeda.
Terkait  dengan  adanya  persamaan pada  pokoknya  atas  merek  yang  dimiliki
Pelaku  Usaha  MIKROZID  menunjukkan bahwa  dalam  hal  ini  Pelaku  Usaha tersebut telah melakukan itikad tidak baik pada  saat  mendaftarkan  mereknya  di Indonesia. Yang dimaksud dengan Pemohon  yang  beritikad  tidak  baik terdapat  dalam  Penjelasan  Pasal  21  ayat (3) UU Merek sebagai berikut:
“Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah  Pemohon  yang  patut  diduga dalam mendaftarkan Mereknya
memiliki niat untuk meniru, menjiplak,  atau  mengikuti  Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengoceh, atau menyesatkan konsumen”.
Terkait  dengan  perlindungan  kepada konsumen,  pemilik  merek  MICROCIDE dan  MIKROZID  disebut  sebagai  Pelaku Usaha.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Pasal  1  angka  (3)  UUPK menentukan sebagai berikut:
Pelaku  Usaha  adalah  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik berbentuk  badan  hukum  maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan dan  berkedudukan  atau  melakukan kegiatan  dalam wilayah  hukum
negara  Republik  Indonesia,  baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Sedangkan  yang  disebut  Konsumen dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut,  dan  tidak  untuk  dijual  kembali sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka (2)  UUPK  sebagai  berikut  :  Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa yang  tersedia  dalam
masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  keduanya  memiliki  hak dan kewajiban serta hal-hal yang dilarang untuk dilakukan.
Sebagai Pelaku Usaha, pemilik produk MIKROZID seharusnya
memenuhi
kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a UUPK  yaitu:  Beritikad  baik  dalam melakukan  kegiatan  usahanya.  Selain  itu Pelaku Usaha MIKROZID dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang melanggar ketentuan perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK yang menentukan sebagai berikut: Tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
Peniruan  merek  yang  dilakukan  oleh MIKROZID  mengakibatkan  konsumen dirugikan, sehingga pelaku usaha MIKROZID  bertanggung  gugat  terhadap kerugian yang dialami konsumen tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  antara merek  MICROCIDE  dan  MIKROZID merupakan  persamaan  pada  pokoknya untuk  barang  yang  tidak  sejenis.  Akibat dari    adanya  merek  yang  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  tersebut  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen dengan uraian sebagai berikut Dua produk tersebut  merupakan  barang  yang  tidak
sejenis,  untuk  merek    MICROCIDE merupakan  zat  kimia  sediaan  farmasi yang  tidak  berbahaya  untuk  dikonsumsi, sedangkan merek MIKROZID merupakan cairan desinfektan untuk pembasmi kuman adalah jenis barang yang berbahaya jika dikonsumsi. Terkait dengan  kedua  merek  tersebut.  Apabila konsumen  salah  memilih  akibatnya  akan merugikan  bahkan  dapat  membahayakan konsumen.  Selain  itu,  Pelaku  Usaha MIKROZID  tidak  melakukan  perbuatan yang  curang  karena  Permohonan  Kasasi MICROCIDE  ditolak  oleh  Mahkamah Agung  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  653  K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Maret 2015, artinya pemegang hak  MIKROZID  sah  sebagai  pemegang hak atas merek. Berdasarkan Putusan MA tersebut, pemegang hak merek MIKROZID bebas mengedarkan
barangnya  di  pasaran.  Juga  terhadap Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  653 K/Pdt.Sus-HKI/2014  tanggal  27  Maret 2015  menentukan  bahwa  tidak  ada permasalahan terkait dengan kedua merek tersebut,  dikarenakan  dalam  Undang- Undang No. 10 tahun 2016 tentang Merek dan  Indikasi  Geografis  belum  ada Peraturan  Pelaksana  untuk  Merek  yang sama  pada  pokoknya  untuk  barang  yang tidak  sejenis.  Akibat  belum  adanya
Peraturan Pelaksana tersebut menyebabkan  tidak  dipenuhinya  hak konsumen  yaitu  Hak  atas  kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  dan Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut, maka  saran  yang  dapat  diberikan  adalah: Pertama, kepada  Pemerintah,  dalam  hal ini  Badan  Pengawas  Obat  dan  makanan (BPOM)  sebagai  lembaga  pengawas terhadap  produk  barang  yang  beredar harus  tegas  dan  teliti  agar  layak  edar  dan memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggaran yang terjadi. Kedua , Hendaknya Dirjen HKI meneliti, memilih dan  membandingkan  logo  dan  tulisan- tulisan dari suatu merek yang didaftarkan dengan  melakukan  pengumuman  tertulis, menempelkan  contoh-contoh  logo  dan tulisan tentang merek yang akan didaftarkan  tersebut. Ketiga ,  Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan
Pelaksanaan  dari  Pasal  21  UU  Merek yang  terkait  dengan  barang  yang  tidak sejenis  segera  dibuat  agar  melindungi kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru.  (n.d.). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia . Delima, E. (2018). Perlindungan
Konsumen  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Terhadap  Merek  Tas  Palsu  Oleh Pelaku  Usaha  Di  Kota  Pekanbaru. JOM  Fakultas  Hukum  Nomor  1 , V ,
9.
Endang  Sri  Wahyuni.  (n.d.). Hukum Perlindungan Konsumen .
Halim,  L.  (2015).  Perlindungan  Merek dan Pengaruhnya Bagi Perlindungan Konsumen. Lex  Privatum  No  6 , V ,
1.
Janus Sidabalok. (n.d.). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Mukhtar,  J.  (2015).  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi  Online. Serambi  Hukum
No 2 , 8 , 94.
Perdana,  K.  (2017).  Kelemahan  Undang- Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek. Privat Law , V .
Permatasari, C. (2008). Dugaan
Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan- Perusahaan  Farmasi  Di  Indonesia Dalam  Penetapan  Obat  Generik .
14.
Purwadarninta.  (n.d.). Kamus  Besar
Bahasa Indonesia . Putra,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi  Jual-Beli  Melalui  E- Commerce. Jurnal  Ilmu  Hukum  No 2 , 4 , 297.
Rachmadi  Usman.  (2000). Hukum  Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia .
Rahmi Jened. (2000). Implikasi Persetujuan TRIP’s Bagi Perlindungan Merek di Indonesia .
Suryadirja, I. (2012). Perlindungan Merek Terkenal  Kemasan  Produk  Tiga Dimensi. Jurnal  Hak  Kekayaan Intelektual , 1 , 23.
Valerie,  N.,  &  Hotman,  E.  (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap Merek  Terkenal  Christian  Dior Ditinjau  Dari  Konsep  Trademark Dilution. Jurnal Cendekiawan Hukum No.2 , 4 , 2.
Wijaya,  W.  (2018).  Analisis  Kekuatan Unsur Itikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran  Merek  Di  Indonesia (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 364k/Pdt.Sus-
Hki/2014)  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016. Jurnal  Hukum  Adigama  No.  1 , Vol. 1 , 15.
Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis .