## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4254/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Kajian Argumentatif Terhadap Kelemahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Dengan Beberapa Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia

## Muhammad Hanafiah Harahap Mahasiswa Magister Hukum UI
Article Info Abstract Article history: Received : 11 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023 The passing of the Investment Law No. 25 of 2007 does provide considerable benefits for foreign  investors  and  other  conveniences,  but  foreign  investors  are  actually  more interested in investing in other countries such as Vietnam. This is because in addition to choosing areas with good economic potential, one of the countries that invests is to have good law enforcement. Making technology transfer in developing countries run smoothly without  any  accidents.  For  example,  in  Vietnam,  people  think  that  the  eradication  of corruption in Vietnam is better than the eradication of corruption. Indonesia has weak laws because it can be perverted by money. Although various facilities in the economic field are already open and as clean as possible, investors are still hesitant to invest in Indonesia.  The  research  in  this  article  is  essentially  legal  research  that  is  normative juridical  in  nature,  with  the  aim  of  stating  and  presenting  normative  provisions regarding the object of research (to state the law), thus emphasizing a qualitative review of  normative  provisions  that  produce  legal  arguments  based  on  the  interpretation  of normative provisions related to the object of research.
Keywords:
Kajian  Argumentatif,  Penanaman Modal,  Peratursan  Perundang- undangan.

## Info Artikel
Abstrak Article history: Received : 11 Desember 2022 Publish : 16 Januari 2023 Disahkannya  UU  Penanaman  Modal  No.  25  Tahun  2007  memang  memberikan keuntungan  yang  cukup  besar  bagi  investor  asing  dan  kemudahan  lainnya,  namun investor asing justru lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di negara lain seperti Vietnam. Hal ini karena selain memilih daerah dengan potensi ekonomi yang baik, salah satu negara yang berinvestasi adalah memiliki penegakan hukum yang baik. Membuat transfer teknologi di negara berkembang berjalan lancar tanpa ada kecelakaan. Misalnya, di Vietnam, orang berpikir bahwa pemberantasan korupsi di Vietnam lebih baik daripada pemberantasan  korupsi.  Indonesia  memiliki  hukum  yang  lemah  karena  dapat diselewengkan oleh uang.Meskipun berbagai fasilitas di bidang ekonomi sudah terbuka dan sebersih mungkin, investor masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Penelitian dalam  artikel  ini  pada  hakikatnya  adalah  penelitian  hukum  yang  sifatnya  yuridis normative,  dengan  tujuan  menyatakan  dan  menyajikan  ketentuan-ketentuan  normatif mengenai objek penelitian ( to state the law ), sehingga menekankan kepada penelahaan kualitatif terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang menghasilkan argumentasi hukum yang didasarkan kepada interpretasi ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan objek penelitian.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Muhammad Hanafiah Harahap Mahasiswa Magister Hukum UI m.hanafiah1992@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  investasi,  khususnya  penanaman  modal  asing, membanjiri  seperti  air  pasang,  baik  maupun  buruk.  Kabar  baiknya  adalah  Indonesia  telah berpartisipasi dalam hubungan perdagangan internasional, peningkatan keuntungan teknologi dan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dll, tetapi kabar buruknya adalah bahwa ada bentuk ideologi kapitalis baru, yaitu neoliberalisme.
Penanaman  modal  asing  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing  di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk penanam modal yang menggunakan modal asing dan penanam modal dalam usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri. Pada dasarnya,
negara  berkembang  seperti  Indonesia  memang  membutuhkan  investasi,  terutama  penanaman modal asing. Tujuan investasi adalah untuk mempercepat laju pembangunan negara.
Proses pembentukan "UU Penanaman Modal", yang berlangsung hampir empat tahun, tidak menjamin bahwa begitu disahkan, tidak akan menimbulkan perselisihan di kalangan masyarakat, baik  politik,  akademik,  maupun  badan  usaha  dalam  negeri.  Sikap  kritis  yang  ditunjukkan masyarakat didasari oleh keprihatinan terhadap undang-undang penanaman modal yang sangat lunak, karena memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi investor asing untuk menduduki posisi dominan di Indonesia.
Sebagian  kalangan  bahkan  beranggapan  bahwa  kehadiran Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  justru  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyebabkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat seperti  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Gerakan  Rakyat Melawan  Neo-Kolonisme  dan Imperialisme mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, mereka beranggapan jika Undang-Undang Penanaman Modal ini hanya untuk membuka keran liberalisasi ekonomi Indonesia.
Terlebih lagi didalam UUPM terdapat pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah seperti pada pasal 1 ayat 4 dan pasal 5 ayat 2 yang tidak konsisten sehinggah menimbulkan ketidakpastian hukum  begitupun  pasal  3  ayat  1  huruf  d  dengan  pasal  6  ayat  2.  Selanjutnya  UUPM  masih dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Disahkannya UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 memang memberikan keuntungan yang cukup besar bagi investor asing dan kemudahan lainnya, namun investor asing justru lebih tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  di  negara  lain  seperti  Vietnam.  Hal  ini  karena  selain memilih daerah dengan potensi ekonomi yang baik, salah satu negara yang berinvestasi adalah memiliki  penegakan  hukum  yang  baik.  Membuat  transfer  teknologi  di  negara  berkembang berjalan lancar tanpa ada kecelakaan. Misalnya, di Vietnam, orang berpikir bahwa pemberantasan korupsi di Vietnam lebih baik daripada pemberantasan korupsi. Indonesia memiliki hukum yang lemah  karena  dapat  diselewengkan  oleh  uang.Meskipun  berbagai  fasilitas  di  bidang  ekonomi sudah terbuka dan sebersih mungkin, investor masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia.
Hulman  Panjaitan  mengatakan  beberapa  negara  yang  berminat  menarik  investor  seperti China, Vietnam dan India, serta beberapa negara ASEAN (Malaysia, Thailand dan Filipina) dan beberapa  negara  Amerika  Latin  juga  memiliki  keunggulan  tersendiri,  bahkan  mengungguli Indonesia seperti India. Tenaga kerja murah di Vietnam dan Cina. Ketika pasar dunia menjadi lebih terbuka,  negosiasi  perdagangan  internasional terus  maju,  dan  upaya  terus-menerus  untuk membatalkan berbagai sistem perlindungan, pilar-pilar ini semakin melemah.
Terdapat  peribahasa  klasik  “selama  hukum  masih  bisa  dibeli”,  selama  itu  pula  negara kesatuan republik Indonesia kalah dalam persaingan terhadap negara-negara berkembang lainnya untul mendapatkan perhatian para penanam modal asing. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum atau  reformasi  harus  segera  diciptakan  didalam  badan-badan  peradilan  Indonesia  sehingga mampu membuat hukum yang adil, cepat dan murah dapat direalisasikan. Karena tanpa kepastian hukum, keterbukaan dan kepastian usaha, negara ini tidak akan bisa mendapat perhatian investor lokal  apalagi  asing  untuk  menanamkan  modal  mereka  sehingga  mereka  akan  cuek  terhadap negara Indonesia dan berpaling ke negara lain.
Dari latarbelakang masalah tersebut maka makalah ini akan menyajikan sebuah kajian kritik argumentative  yang  membangun  terhadap  produk  hukum  nasional  Indonesia  yakni  Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

## 1.1.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara khusus dapat ditetapkan pertanyaan penelitian bagi artikel ini adalah sebagai berikut :
1. Apasajakah Kelemahan Atau Permasalahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimanakah  keterkaitan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Menyebabkan Potensi Masalah Tertentu?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam artikel ini pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis normative, dengan tujuan menyatakan dan menyajikan ketentuan-ketentuan normatif mengenai objek penelitian ( to state the law ), sehingga menekankan kepada penelahaan kualitatif terhadap ketentuan-ketentuan  normatif  yang  menghasilkan  argumentasi  hukum  yang  didasarkan  kepada interpretasi ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan objek penelitian.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  penulisan  artikel  ini  dilakukan dengan  melakukan  penyusuran  terhadap  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Sedangkan  teknik  interpretasi  yang  diterapkan  terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut  adalah Teknik  penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  terhadap  suatu  fenomena  yang  tidak  secara  eksplisit diatur  dalam  bahan  hukum  primer,  sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  diterapkan  adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tujuan  dari  Undang-undang  Penanaman  Modal  kita  dapat  melihatnya  pada  bagian menimbang UU tersebut, disitu kita mendapatkan kesamaan dengan tujuan hukum baik itu yang merujuk kepada UUD 1945 Pasal 33 maupun bersama beberapa teori yang disampaikan oleh para pakar,  kesemuanya  mendasari  kepada  kepentingan  nasional,  kesejahteraan,  kemakmuran  dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia serta untuk mendapatkan kepastian hukum. Seperti yang dikatakan  oleh  Hans  Kelsen  bahwa  norma  hukum  haru  memiliki  kesesuaian,  tidak  hanya menciptakan  hukum  namun  juga  tidak  bertentangan  terhadap  norma  hukum  yang  lebih  tinggi ( Basic Norm ).
Tujuan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  adalah  untuk  meningkatkan  daya  saing Indonesia  di  pasar  global  yang  merosot  sejak  terjadinya  krisis  moneter.  Secara  normatif diharapkan  dapat  menarik  investor  ke  Indonesia.  Disebut  demikian,  karena  dalam  Undang- Undang ini tidak dibedakan lagi perlakuan antara penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.Hal ini sejalan dengan adanya perjanjian multilateral Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang melarang adanya diskriminasi terhadap investor asing dan lokal.    Beberapa  pasal  dalam  UU  Penanaman  Modal  masih  memiliki  kelemahan  atau permasalahan  dalam  implementasinya,  adapun  berbagai  macam  kelemahan  dan  atau permasalahan akan dibahas pada Bab ini.
1. Kelemahan Atau Permasalahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kelemahan pertama , terdapat inkonsisten dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara RI. Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa Ketentuan dalam UU ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara RI, sementara di penjelasan Pasal 2 ini menyebutkan bahwa yang  dimaksud  dengan  penanaman  modal  di semua  sektor  di  wilayah  negara  RI  adalah penanaman modal  langsung  dan  tidak  termasuk  penanaman modal  tidak  langsung  atau portofolio,  artinya  UUPM ini  hanya  mengatur  penanaman  modal  langsung  saja. Ini inkonsisten dengan definisi dari penanaman modal di Pasal 1 angka (1) UUPM karena frasa “segala bentuk kegiatan penanaman modal” dapat diartikan penanaman modal langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi definisi dari penanaman modal apakah yang  dimaksud  penanaman  modal  langsung  saja  atau  termasuk  penanaman  modal tidak langsung atau portofolio. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 4, penanaman modal dalam negeri maupun
asing bisa dilakukan dalam bentuk badan hukum atau perseorangan tetapi dalam Pasal 5 ayat 2  penanaman  modal  asing  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas  berdasarkan  hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  wilayah  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang- undang.  Hasil  analisa,  bahwa  tidak  ada  konsistensi,  antara  kedua  pasal  tersebut.  Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d “perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara”. Dalam Pasal 6 ayat 2 dikatakan, perlakuan yang sama itu tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hasil analisa, tidak ada konsistensi antara kedua pasal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kelemahan  kedua ,  dapat  ditemukan  didalam  Pasal  2 Undang-Undang  Penanaman Modal yang berbunyi “ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia”. Dalam penjabaran peraturan tersebut, dinyatakan  bahwa  penanaman  modal  di  berbagai  sektor  di  wilayah  RI  yakni  penanaman modal  langsung  dan  itu  tidak  merupakan  penanaman  modal  tidak  langsung  ( Fortofolio ), hanya saja kita tidak menemukan maksud dari penanaman modal langsung dan tidak langsung tersebut. Oleh sebab itu semua orang berkemungkinan untuk memiliki pendapat sendiri dan tentunya  itu  mampu  menciptakan  masalah  dalam  menentukan  suatu  prasyarat  penanaman modal kontrak yang akan terjadi, apakah penanaman modal tersebut merupakan langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksudnya oleh para pembuat aturan itu.
Kelemahan  ketiga terkait  pengalihan  asset  penanaman  modal  kepada  pihak  yang diinginkan oleh penanam modal dapat di lihat di Pasal 8 (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman  Modal  menyebutkan  bahwa  Penanam modal  dapat  mengalihkan  aset  yang dimilikinya kepada  pihak  yang  diinginkan  oleh  penanam  modal sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangundangan. Hal ini akan memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan dapat melakukan pengalihan asset dengan cara menutup perusahaan,  merelokasi  usaha  dan penanaman  modalnya  yang  berakibat  pada  pemutusan hubungan  kerja  secara  besar-besaran.  Padahal  hak atas  pekerjaan  adalah  hak  warga  negara yang wajib dipenuhi oleh Negara.
Kelemahan keempat terdapat di Pasal 10 ayat (1) perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia, (2) perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan  dan  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  (3) perusahaan  penanaman  wajib  meningkatkan  kompetensi  tenaga  kerja  warga  negara Indonesia  melalui  pelatihan  kerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan. Dalam  Pasal  ini  tidak  ditentukan  dengan  jelas,  apa  sanksinya  bagi  perusahaan  yang  tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 tersebut.
Kelemahan  kelima ,  didalam  pasal  16  UUPM  mengatakan  jaminan  modal  yang dipergunakan  tidak  bertentangan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak secara seksama memberantas praktik pencucian uang ( Money  loundring) oleh  sebabnya  hal  itu  tidak  adanya  suatu  prosedur  memantau  atau monitoring  dan  upaya  preventif  yang  dikerjakan  oleh  pemerintah,  tidak  hanya  itu  bahkan dimungkinkan uang ini masuk dalam suatu kegiatan alih pengoperasian atau teknologi yang biasanya  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar,  sehingga  mengakibatkan  pihak  penerima tidak  sempat  berpikir  sejauh  itu  terkait  asal-muasal  aliran  modal  yang  ia  dapatkan.  Dalam kenyataannya  atau  prakteknya  hal  ini  membawa  dampak  negativ  kedalam  perekonomian nasional seperti naik-turunnya permintaan uang, fluktuasi aliran keluar masuk modal dan terus melambungnya jumlah  suku  bunga  dan  nilai tukar  uang,  tidak  hanya  itu  bahkan  dana  atau uang  tersebut  mamapu  dipergunakan  untuk  menyogok  atau  menyuap  para  aparatur  negara yang bersangkutan.
2. Keterkaitan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal Dengan Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Menyebabkan Potensi Masalah Tertentu.
Didalam Skripsi Wiwi Dwi Astuti menjelaskan terkait UU Keimigrasian dan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian. Pasal 13 dalam  peraturan  pemerintah  tersebut,  visa  tinggal  dapat  didapatkan  paling  lama  satu  tahun sejak tanggal diberikannya dan bisa diperpanjang lima kali secara berturut-turut dalam setiap perpanjangannya  satu  tahun.  Selanjutnya,  pasal  23  ayat  (3)  huruf  a  UUPM,  disana menjelaskan untuk izin tinggal hanya mampun diberikan selama dua tahun. Kemudian pasal 49  Peraturan  pemerintah  Nomor  32  Tahun  1994  menyatakan  terkait  pengalihan  status  izin tinggal  terbatas  menjadi  izin  tinggal  tetap  diberikan  sekurang-kurangnya  lima  tahun  sejak tanggal diberikannya izin tinggal terbatas. Namun hal itu berbeda didalam UUPM tepatnya terjelaskan dalam pasal 23 ayat 3 huruf b, menyatakan hal tersebut izin tinggal tetap dapat diberikan setelah dua tahun berturut-turut menetap di RI. Kemungkinan permasalahan yang dapat timbul dari banyaknya perbedaan antar peraturan tersebut adalah perkara kapan waktu yang tepat untuk melakukan atau menetapkan para pekerja asing yang bekerja di negara ini terkhusus pada sektor industri ataupun sektor lainnya.
Selanjutnya  diperhadapkan  dengan  UU  Pemerintahan  Daerah  (UU  Nomor  29  Tahun 2004) dan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan penanaman modal satu atap. Menurut Aminuddin Ilmar bahwa untuk merealisasikan keputusan presiden masih memunculkan banyaknya ambiguitas dan birokrasi di tingkat daerah maupun tingkat pusat,  tidak  hanya  itu  dengan  menerapkan  otoda  hal  itu  bahkan  menciptakan  kerisauan terhadap  para  penanam  modal  khususnya  pihak  asing  karena  terlalu  banyaknya  aturan ditingkat  bawah  dengan  aturan  tingkat  atas  serta  pada  kesimpulannya  meningkatkan  biaya yang  tinggi  ( high  cost  economy ).  Dan  persoalan  tersebut  mampu  mengakibatkan  disektor pertumbuhan perindustrian RI yang akan semakin lemah atau lesu hanya karena diakibatkan banyaknya peraturan untuk mendapatkan perizinan yang memakai banyak biaya.

## 4. KESIMPULAN
Dalam  5  (lima)  kelemahan  atau  permasalahan  yang  ada  dalam  UUPM  diatas  serta permasalahan UUPM dengan UU lainnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat  inkonsisten  didalam  pemaknaan  penanaman  modal  di  pasal  1  angka  (1)  UUPM terhadap pasal 2 UUPM. Oleh karena itu perlu diperjelas lagi definisi dari penanaman modal apakah  yang  dimaksud  penanaman  modal  langsung  saja  atau  termasuk  penanaman  modal tidak langsung atau portofolio. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 4, penanaman modal dalam negeri maupun  asing  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  badan  hukum  atau  perseorangan  tetapi  dalam Pasal 5 ayat 2 penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  wilayah  Indonesia,  kecuali  ditentukan  lain  oleh undang-undang.  Hasil  analisa,  bahwa  tidak  ada  konsistensi,  antara  kedua  pasal  tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. ketentuan  Pasal  2 Undang-Undang  Penanaman  Modal  yang  berbunyi  “ketentuan  dalam Undang-Undang  ini  berlaku  bagi  penanaman  modal  di  semua  sektor  di wilayah  Negara Republik Indonesia”. Dalam penjelasan UndangUndang ini yang dimaksud penanaman modal di semua sektor di wilayah Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung ( fortofolio ), namun tidak
ditentukan  apa  yang  dimaksud  dengan  penanaman  modal  langsung  dan tidak  langsung tersebut.
3. Pasal 8 (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan.  Hal  ini  akan  memunculkan ketidakpastian bagi tenaga kerja karena sewaktu-waktu perusahaan dan penanaman modalnya yang berakibat pada pemutusan kerja secara besar-besara.
4. Pasal 10 ayat 1 sampai 3 yang pada intinya mengharuskan perusahaan untuk menggunakan tenaga  kerja  asal  Indonesia  namun  Dalam  Pasal  ini  tidak  ditentukan  dengan  jelas,  apa sanksinya bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 tersebut.
5. Pasal  16  Undang-Undang  Penanaman Modal  bahwa  jaminan  modal  yang  digunakan  tidak bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan,  dalam  prakteknya  ketentuan ini  tidak secara seksama menjaring
praktik pencucian
uang ( money loundring )  karena  tidak  adanya  mekanisme monitoring dan  Tindakan pencegahan  yang dilakukan pemerintah, bahkan sangat mungkin uang ini masuk dalam kegiatan alih teknologi yang biasanya memerlukan biaya yang besar, sehingga pihak penerima tidak sampai berpikir sejauh itu tentang asal modal yang didapatkannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Jurnal :
Budiman, Haris dan Suwari Akhmaddhian. “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Pananaman Modal di Kabupaten Kuningan”. Jurnal Unifikasi 1 (Oktober 2013), Hlm. 1-19.
Prabawa,  Komang  Hendy  dan  Marwanto.  “Akibat  Hukum  Bagi  Penanam  Modal  Asing  yang Melakukan  Pelanggaran  Kontrak  dalam  Berinvestasi”,  Jurnal  Kertha  Semaya  01  (Juli 2013), Hlm.1-5.
Ramlan.  “Tinjaun  Filosofis  Aspek  Kepastian  Hukum  Antara  Pemerintah  Dengan  Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum 3, hlm. 1-15.
Surachman, Agus. “Kritik Terhadap Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)”, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum 5 (Januari 2018), Hlm. 24-32.
Undang-Undang : Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

## Sumber Lainnya :
Astuti, Wiwi Dwi “Analisis Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan Kontrak Alih Teknologi dalam Rangka Pengembangan Industri” Skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia.