## STANDARISASI KURIKULUM USHUL FIQH
Sugeng Aminudin Dosen STIU Al-Hikmah misykat_iiq@yahoo.com

## Abstrak
Saat  ini  kurikulum ushul  fiqh yang  dipakai  di  Perguruan Tinggi  Islam    masih  memberikan  contoh  kasus-kasus  beberapa abad  silam.  Sangat  sedikit  sekali  berbicara  tentang  kasus-kasus kontemporer.  Literatur ushul  fiqh kita  lebih  didominasi  contoh kasus-kasus ibadah , jinayah , munakahat . Akibatnya, mata kuliah ushul  fiqh  yang  diajarkan  tidak  bisa  merespon  isu-isu,  problem dan  kasus-kasus kontemporer yang  terus  bermunculan.
Kesenjangan  antara ushul (pokok)  dan furu’ ( fiqh )  ini  pada akhirnya tidak mampu mengantar seorang akademisi dan praktisi kepada pemahaman metodologi istinbath kasus-kasus
kontemporer  yang  terus  berkembang  dan  semakin  kompleks.
Kesenjangan  antara  materi ushul  fiqh yang  diajarkan  dengan kasus-kasus  aktual  akan  membuat ushul  fiqh menjadi  mandul. Kemandulan ushul  fiqh dalam  melahirkan  produk-produk  fiqh, khususnya  masalah-masalah  kontemporer,  akan  membuka peluang  tuduhan  bahwa ushul  fiqh tidak  fungsional,  tidak aplikatif  dan  tidak  mampu  berbicara  pada  kasus-kasus kontemporer.  Dan  lebih  jauh  lagi  muncul  anggapan  bahwa  fiqh hanya  fasih  berbicara  masalah  ritual  peribadahan  saja, jumud tidak solutif dan stigma negatif lainnya.
Dalam usaha menciptakan output lulusan yang unggul dan kompetitif, setiap Perguruan Tinggi di tuntut untuk meningkatkan mutu  manajemen  kurikulum  secara  tepat.  Salah  satunya  adalah inovasi  kurikulum berbasis integrasi  ilmu.  Hal   inilah  yang akan menjadi  Dasar  pijakan  dalam  kebijakan  pengembangan kurikulum  yang  akan  menentukan  arah  dan  tujuan  pendidikan yang akan di capai Perguruan Tinggi Islam.
Kata Kunci : Standarisasi, Kurikulum dan Ushul Fiqh

## A. Pendahuluan
Ilmu ushul  fiqh adalah  ilmu  hukum  Islam  yang  sering disebut sebagai The Principles of Islamic Jurisprudence 1 . Dengan kata  lain ushul  fiqh adalah  perangkat  metodologis  yang mempunyai  otoritas  dalam  menyusun,  membentuk  dan  memberi corak  dan  warna  pada  produk  fiqh.  Sejalan  dengan  apa  yang  di katakan  Khalaf, ushul  fiqh adalah  ilmu  yang  memiliki  kaidah- kaidah, metodologi dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan acuan  dalam  penetapan  hukum  Islam  mengenai  perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci 2 . Maka dikatakan, jika  seseorang  ingin  mendalami  kajian  ilmu-ilmu  islam khususnya  fiqh,  dia  tidak  di  haruskan  membaca  semua  literatur- literatur keilmuan tersebut, tetapi cukup  mendalami ushul .
Sedangkan  manfaat  praktis ushul  fiqh sangat  banyak
sekali, diantaranya adalah:
1) sebagai  benteng  pelindung  terhadap  syariat  Islam,  karena ushul fiqh menjaga dalil-dalil  syariat  dari penyimpangan dan ksalahan dalam isthinbath .
2) metode  yang  memudahkan  dalam  mengambil  kesimpulan hukum  ( istinbath )  pada  masalah-masalah  cabang  ( fiqh )  dari sumbernya.
3) Menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya,  karena  mengetahui  metode  dan qaidah  isthinbath serta  cara  berijtihad  yang  benar.  Hal  ini  karena  bermunculan para mujtahid dengan metode ijtihad yang berbeda-beda 3
4) Memberikan  standar  dan  syarat-syarat  yang  harus  dimiliki seorang  mujtahid,  sehingga  ijtihad    hanya  dilakukan  oleh seseorang  yang  mampu  dan  tepat.  Di  samping  itu,  bagi masyarakat  awam,  melalui ushul  fiqh mereka  dapat memahami bagaimana para mujtahid menetapkan hukum baik yang  disepakati  atau  yang  diperselisihkan  dan  pedoman  dan norma  apa  saja  yang  mereka  gunakan  dalam  merumuskan hukum-hukum tersebut.
1 Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islami (Beirut  :  Dar-al-Fikr, tth), 23.
2 „Abd  al-Wahhab  Khalaf, Ilm  Ushul  al-fiqh (Kairo:  Dār  al-Qalam, 1978), 12.
3 Syu‟ban, Zakiyy Al-Din, Ushul al-Fiqh. , 19.
5) Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan  para  mujtahid,  sehingga  berbagai  persoalan baru  yang  secara  lahir  belum  ada nash -nya,  dan  belum  ada ketetapan  hukumnya  di  kalangan  ulama  terdahulu  dapat ditentukan hukumnya.
6) Memelihara  syariat  Islam  dari  penyalahgunaan  dalil  yang mungkin  terjadi.  Melalui ushul  fiqh di  ketahui  mana  sumber hukum  Islam  yang  asli  yang  harus  dipedomani  dan  mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syari‟at sesuai dengan tempat dan zamannya.
7) Menyusun  kaidah-kaidah  umum  yang  dapat  diterapkan  guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial
kontemporer yang terus berkembang.
8) Mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan  suatu  pendapat  pada dalil  yang  digunakan  dalam  berijtiahd,  sehingga  dapat melakukan tarjih (penguatan)  salah  satu  dalil  atau  pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan.
9) Benteng  dari  perpecahan  dan  perbedaan  pendapat  yang  lahir dari pemahaman yang salah terhadap nash .
10) Sebagai metodologi yang mengakomodir dan menggabungkan  antara madrasah ahl  al-hadis dan atsar dan madrasah  ahl  al-ra’yi yang  sebelumnya  seakan  saling bertentangan.
11) Menjelaskan nash-nash yang secara dhahir bertentangan dan kemudian  Bisa  mentarjih  dan  mengambil  kesimpulan  hukum ketika  terjadi  kontradiksi  diantara  nash-nash  tersebut  dan membantah pendapat ekstrim dalam hal ini.
12) Memelihara fiqh Islam dari pendapat yang terlalu longgar dan pendapat yang terlalu kaku dan jumud.
13) Menyeru  pada ittiba’ (mengikuti)  dalil  dan  meninggalkan ta’ashub madzhab dan taklid buta. Karena dengannya bisa di timbang  dan  di  ukur  sejauh  mana  sebuah  pendapat  bisa  di terima dan di tolak, atau pendapat mana yang lebih tepat yang bersandar kepada dalil dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh .
Maka tidak mengherankan jika kemudian para ulama kita menjadikan ilmu ini sebagai standarisasi dan sekaligus barometer untuk  menilai  benar  dan  salah  sebuah  kerangka  dan  metodologi sebuah pemikiran. Ilmu ini bukan saja memberi kemudahan jalan bagi  para  penuntut  ilmu  dan  para  pemikir  Islam  dalam meng- isthinbath-kan hukum  dan  bermuamalah  dengan  dalil,    tapi sekaligus  mampu  menimbang  dan  memberikan  barometer  serta jaminan  mutu  pada  produk isthinbath dan  pemikiran  yang  di hasilkan.

## B. Urgensi, kedudukan dan manfaat praktis ilmu ushul fiqh
Untuk menilai sesuatu itu urgen atau tidak adalah dengan melihat besar kecilnya  manfaat, semakin besar manfaatnya maka sesuatu itu akan semakin urgen begitu juga sebaliknya. Ushul fiqh menjadi  sangat  urgen  karena  merupakan  barometer,  timbangan atau  neraca  dalam  menimbang  dan  menilai  akal  (methode berpikir) manusia dalam relevansinya terhadap isthinbath hukum- hukum  syariah  dari  dalil-dalilnya  yang  rinci.  Peran  neraca  ini adalah  untuk  mendapatkan  keadilan,  sekaligus  alat  untuk mengetahui sesuatu itu adil atau tidak 4 . Dan  juga  yang  membuat  ilmu  ini  begitu  urgen  adalah bahwa  ilmu  ini  memuat  methodologi  penggabungan  beberapa ilmu secara konprehensif di dalamnya:  Ilmu al-Lughah , Ilmu al- Mantiq , Ilmu al-Falsafah , Ilmu al-Kalam , Ulum al-Quran , Ulum al-Hadith ,  Ilmu al-Fiqh ,  Ilmu al-Jidal ,  dan Ulum  al-Insan dan lain  sebagainya.  Tujuan  dari  metodologi  penggabungan  ini  ialah untuk pencapaian produk hukum yang tepat, benar, holistik ( kulli ) dan tidak parsial ( juzi’ ). Maka tepat jika dikatakan bahwa ilmu ini adalah induk dari semua ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka  epistemologi semua cabang ilmu -ilmu keislaman, sehingga,  kajian  epistemologi  cabang  ilmu-ilmu  keislaman  tidak mungkin bisa lepas dan tidak membutuhkan  disiplin ilmu ini.
Inilah  kemudian  mengapa  semua  ulama  sepakat  bahwa ushul  fiqh menduduki  posisi  yang  sangat  penting  dalam  ilmu- ilmu  syariah.  Menurut  Al-Alamah  Ibnu  Kholdun  dalam Muqodimahnya  mengatakan  bahwa  ilmu ushul  fiqh merupakan ilmu syariah yang paling agung dan paling banyak faidahnya. 5
4 Ibnu al-Qayim, I’lam Muwaqiin, 1/110 (t.t.: Darul hadits, tth).
5 Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (t.t.: Dar al-Bayan, t.th.), 452.

## C. Telaah ulang pengertian ushul fiqh
Salah  satu  sebab  mandeg  dan  stagnannya  perkembangan ushul fiqh adalah bahwa wilayah disiplin ilmu ini seakan dibatasi pada  wilayah  hukum  saja.  Padahal  wilayah  bahasannya  sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan. Jika kita kembalikan makna fiqh secara bahasa yang berarti paham 6 , maka seharusnya ushul  fiqh bermakna  ilmu  yang  membahas  metode,  dasar-dasar pendekatan  untuk  memahami  segala  sesuatu.  Selaras  dengan semangat syeikh Al-Qardhawi dalam merekonstruksi makna fiqh . Menurut  beliau  bahwa fiqh adalah  sebuah  pemahaman  yang komprehensif dan utuh terhadap Islam 7 . Ushul  fiqh sebagai  alat istinthaqunnash (alat  untuk membuat  nash-nash  berbicara  terhadap  setiap  permasalahan manusia) seharusnya fungsional, mampu berbicara dan menjawab setiap masalah manusia bukan terbatas pada masalah hukum saja tapi  pada  semua  aspek  kehidupan  manusia.  Anggapan  bahwa wilayah  cakupan ushul  fiqh terbatas  pada  wilayah  hukum  saja, dan  seolah-olah  disiplin  ilmu  lain  tidak  butuh ushul  fiqh ,
menurut Minhaji, hal ini terjadi karena beberapa hal:
Pertama , karena Imam Syafi‟i sebagai pendiri ilmu ini di kenal sebagai ahli hukum.
Kedua , hukum  Islam dipandang sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam.
Ketiga, pada  masa  pramodern,  hukum  Islam,  terutama terkait  permasalahan madzahib di  curigai  sebagai  penyebab kemunduran  umat  islam,  karena  itu  para  pengkaji  Islam  merasa apriori dan phobi kemudian  memandang  sebelah  mata  pada semua hal terkait dengan hukum Islam, terutatama ushul fiqh . Dengan demikian secara otomatis metode dan pendekatan dalam  wilayah  kajian  ushul  fiqh  harus  di  perluas.  Hal  ini merupakan  tantangan  para  ahli  dan  akademisi  untuk  membuat semacam  methode  konsprehensip,  utuh,  holistik  dan  kemudian dari  methode  ini  melahirkan  kurikulum  yang aplikatif , dinamis , komprehensif , utuh ( kulli ) dan fungsional .
6 Fiqh  scara  bahasa  berarti  paham,  lihat  Wahbah  Al-Zuhaili, Ushul fiqh .,  23,  sedangkan  fiqh  secara  istilah  berarti  suatu  disiplin  ilmu  yang membahas hukum-hukum syariat yang berupa amal perbuatan disertai dengan dalil-dalil yang terperinci. Lihat, Syarh Ushul min Ilmi al-Ushul ., 25.
7 Yusuf  Qardhawi, Aulawiyat  al-ahkam  fi  al-marhalah  al-Qodimah , Muasasah Risalah , (Beirut: tp, 1997), 26.

## D. Inovasi Pengembangan Kurikulum Ushul Fiqh
Ushul fiqh memuat prinsip-prinsip metodologi yurisprudensi  Islam,  diibaratkan ushul  fiqh adalah  sebuah  mesin produksi dan produknya adalah fiqh. Maka jika pemikiran dalam fiqh  kita  selama  ini  belum  berkembang  bahkan  mandeg,  ini  di akibatkan  kurangnya  penguasaan  kita  terhadap  mesin  produksi tersebut,  sehingga  kita  merasa  kesulitan  untuk  membuat  produk fiqh yang bermutu dan berkualitas. Atau sebaliknya keterbatasan pengetahuan  kita  terhadap  tuntutan  inovasi  produk,  sehingga ushul fiqh menjadi mandul dan tidak fungsional dan aplikatif. Inovasi kurikulum ini setidaknya harus terfokus pada tiga aspek  penting,  yaitu:  perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi. Perencanaan Kurikulum harus didahului dengan kajian mendalam terhadap kebutuhan ( needs assessment ) secara akurat agar materi ushul  fiqh bersifat solutif dan fungsional .  Kajian  kebutuhan tersebut harus aplikatif dan dikaitkan dengan masalah cabang dari fiqh  kontemporer .  Pelaksanaan  Kurikulum  menggunakan  sistem pembelajaran  kontekstual  ( contextual  teaching  and  learning ).
Sedangkan  Evaluasi  Kurikulum  harus  menerapkan  penilaian menyeluruh terhadap semua kompetensi ( authentic assessment ).

## E. Kurikulum Ushul Fiqh yang Integral
Inovasi  kurikulum ushul  fiqh yang  terintegrasi  dengan ilmu-ilmu  lainnya  sangat  relevan  dengan  tuntutan  kebutuhan, keragaman  dan  dinamika  masyarakat.  Bahwa  dalam  islam  tidak ada  dikotomi  ilmu.  Sehingga  tidak  akan  terjadi,  dimana  antara satu ilmu dengan yang lainnya saling menyalahkan, merendahkan dan merasa tidak membutuhkan satu sama lain.
Pada dasarnya ranah ilmu agama, alam,  sosial, humanoria dan  ilmu  ilmu  yang  lain  memiliki  signifikasinya  masing-masing yang  harus  dibaca  secara integral dan holistik saling  terkait  dan tidak terpisah-pisah, tentunya dengan kerangka dan kaidah kaidah berpikir  yang  benar  sehingga  mampu  memberikan  sumbangan terbaik bagi peradaban.
Paradigma integrasi-interkonektif dalam  konsep  integrasi ini di bingkai dalam skema jaring laba-laba dan menjadikan ushul fiqh sebagai  landasan  dan  kerangka  epistemologisnya.  Dalam relevansinya ushul  fiqh sebagai  landasan  dan  kerangka epistemologi semua cabang ilmu-ilmu keislaman.
Kehadiran ushul  fiqh sebagai  landasan  berpikir  dalam semua  cabang  ilmu-ilmu  keislaman  ini  muthlak  hadir,  jika  tidak maka  produk  pemikiran  yang  dihasilkan  tidak  standar,  dan  pada akhirnya  akan melahirkan produk pemikiran  yang syadz (asing) dan  menyimpang. Ushul  fiqh harus  hadir  dalam fiqh  dakwah ,
tarbiyah , fiqh  hadist , fiqh  aqidah , fiqh  ibadah , fiqh  muamalah
dan lain sebagainya. Ranah iman, ilmu dan amal harus dipahami secara  utuh  saling  terkait  dan  tidak  terpisah  satu  sama  lainnya, membenturkan  dan  mempertentangkan  ketiganya  dan  kemudian menghilangkan  peran ushul  fiqh didalamnya  akan  menimbulkan dampak  yang  sangat  berbahaya  bagi  mencapai maqhasid Addiniyyah .
Dengan  dibukanya  berbagi  program  studi  keislaman  di Perguruan  Tinggi,  maka ushul  fiqh harusnya  menjadi  bagian integral dari sistem pengajaran fakultas dan jurusan itu, dan sudah menjadi  keharusan  bagi  institusi  Perguruan  Tinggi  untuk mempersiapkan output lulusan yang mampu menjawab tantangan ini. Lulusan Perguruan Tinggi Islam harus memiliki kualitas yang memenuhi  kualifikasi  yang  standar  pada  ilmu ushul  fiqh dan aplikasinya  khususnya  pada  kopetensi  bidang  ilmu  yang  dia tekuni.

## F. Urgensi  Pengembangan  Kurikulum  Ushul  Fiqh  bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi Islam
Saat  ini  masih  sangat  sedikit  para  akademisi  kita  yang secara  serius  mendalami  ilmu ushul  fiqh sebagai  landasan berpikir bagi disiplin cabang ilmu yang ditekuninya. Kebanyakan adalah para pakar pendidikan, pakar sejarah, pakar hadis dan lain- lain  yang  fasih  berbicara  tentang  ilmu  yang  dia  tekuni  tetapi awam  dalam ushul  fiqh .  Sebaliknya  juga  banyak  pakar  yang mahir  Ushul  Fiqh  tetapi  tidak  paham  bagaimana  cara mengaplikasikan ilmu ushul fiqih dalam masalah furu ‟.
Selain merupakan persoalan akademik yang solusinyanya harus melibatkan perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabi  pengajaran usul  fiqh ,  tetapi  ini  juga  merupakan  persoalan- persoalan birokrasi dan political  will .  Ketika  menjadi  persoalan akademik,  maka  Perguruan  Tinggi  harus  mampu  menghasilkan output yang berkualitas dan professional, Perguruan Tinggi tidak saja dituntut menyiapkan pengembangan kurikulum usul fiqh dan perumusan silabi yang  tepat  dan  memadai,  tetapi  harus  juga menjamin  lulusannya  memiliki  basis  kompetensi  yang  baik, bermutu dan terstandar dalam disiplin ilmu ini.
Sebagai  contoh  kasus  masih  lemahnya  kompetensi akademisi  kita  terhadap  ilmu ushul  fiqh adalah  terkait  konsep qath’i dan zhanni .  Kata qath’i adalah derivate ( mashdar )  dari qatha’a , yaqtha’u , qath’an ,  yang  berarti abaana , yubiinu , ibaanatan ,  yang  artinya    “memisahkan,  menjelaskan” 8 .  Kata qath’i juga  berarti decided (pasti,  jelas), definite (tertentu), positive (meyakinkan), final, definitive (pasti, menentukan) 9 . Sedangkan  kata zhanni sinonim  dengan  kata nazhari , relative ,  dan nisbi. Qath’i dan zhanni adalah  pembahasan ushul fiqh menyangkut  persoalan al-tsubut (ketetapan)  atau al-wurud (datangnya  sumber),  dan al-dalalah (penunjukan  kandungan makna).  Maka  jika  di  katakan  sebuah  nash qath’iyatu  al-tsubut artinya bahwa nash tersebut Qath’i (pasti) datangnya dari sumber yang sama sekali tidak diragukan, karena pasti kebenarannya.
8 Fairuz  Abadi, al-Qamus  al-Muhith, Juz  ke-3  (Bairut  :  Dar  al-Fikr, 1978), 69. Ibn Manzhur al-Anshari, Lisan al-‘Arabi , Juz ke 10 (Mesir : Dar al- Mishriyyah, T.th), 149. Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir , Arab- Indonesia (Yogyakarta : PP. al-Munawwir, 1984), 135 dan 1220.
9 Milton  Cowan  (ed.), Hans  Wehr  Dictionary  of  Modern  Written Arabic (London : George Allen and Unwin, 1971), 776.
Jika  dikatakan  sebuah  nash qath’iyatu  al-dalalah maka teksnya  menunjukkan  pada  makna  tertentu  yang  dapat  dipahami darinya, tidak ada kemungkinan untuk dita’wilkan , dan tidak ada peluang untuk memahami makna selain dari makna tekstualnya.
Banyak  para  akademisi  kita  yang  belum  mapan  dalam memahami  konsep qath’i dan zhanni .  Mereka  merasa  bingung atau  bahkan  sekedar  ikut-ikutan  dengan  pendapat  para orentalis . Dan  hasilnya,  banyak  di  antara  akademisi  kita  menggugat  nash- nash al-Qur‟an dan hadis  yang qath’iyat uts-tsubut dan qath’iyat al-dalalah , yang sumber datangnya jelas dan pasti dan maknanya juga  jelas  dan  pasti  tidak  mengandung  makna  lain  selainnya. Mereka  menggugat  ayat-ayat waris , jilbab , poligami , gender ,
zakat ,  kepemimpinan  dan  ayat-ayat  lain.  Mereka  beralasan  demi keadilan,  progressivitas  dan  kemashlahatan  maka  ayat-ayat tersebut harus ditafsir ulang.
Untuk menjawab permasalahan ini pemerintah, Departemen  Agama  RI  (Depag)  khususnya,  dalam  hal  ini  yang menangani  Pendidikan  Tinggi  Islam  harus  berupaya  secara sistematis,  dengan  mengupayakan  kurikulum ushul  fiqh untuk level  program  studi  sarjana  S-1,  S-2  dan  S3.  Upaya  perubahan dalam  pengembangan kurikulum dan silabi dalam  sistem pendidikan ushul  fiqh harus  melibatkan  semua  elemen  institusi pendidikan  pada  Perguruan  Tinggi  Islam  termasuk  pemerintah dalam  hal  ini  Depag.  Karena  jika  hal  ini  di  lakukan  secara sendiri-sendiri  oleh  seluruh  Perguruan  Tinggi  maka  akan menimbulkan  perbedaan  kurikulum  yang  diajarkan  dan  standar, kualifikasi output lulusan yang berbeda pula.
Penyusunan  kurikulum ushul  fiqh oleh  masing-masing Perguruan  Tinggi,  biasanya  masih  dilakukan  berdasarkan  latar belakang  akademik  para  pengajarnya,  tanpa  memperhatikan  sisi kompetensinya. Bahkan, kurikulum tersebut kadang disusun oleh yang bukan ahlinya. Misalnya disusun oleh ahli pendidikan, ahli sejarah, pemikiran Islam dan lain-lain. Mereka sama sekali bukan ahlinya,  mereka  tidak  memahami  secara  mendalam ushul  fiqh . hasilnya    kurikulum  dan  silabi  dibuat  seadanya,  tidak  diimbangi dengan  penelitian,  analisis  dan  aplikasi  terhadap  kasus kontemporer dan kebutuhan kompetensi lulusan.
Untuk  merumuskan    kurikulum  nasional ushul  fiqh yang standar  yang  bisa  menjadi  acuan  Perguruan  Tinggi,  para  pakar baik  dari  kalangan  akademisi  maupun    praktisi  dan  ulama  yang kompeten  harus  terlibat  aktif  melakukan  analisa  komprehensif terhadap kurikulum ushul fiqh melalui studi data primer dan studi data  sekunder  dan  melakukan  kajian,  komparasi    dan  analisis terhadap  kurikulum  beberapa  Perguruan  Tinggi  Islam  di Indonesia bahkan luar negeri.
Salah  satu  cara  untuk  mengawalinya  adalah  dengan menyelenggarakan  seminar ushul  fiqh  nasional yang  melibatkan para  ahli  dan  juga  pemerintah  (Depag),  dari  seminar  ini  akan dihasilkan  rekomendasi-rekomendasi  yang  kemudian  akan ditindaklanjuti  secara  mendalam  oleh  para  ahli.  dan  nantinya diharapkan akan lahir sebuah kurikulum nasional ushul fiqh yang dapat menjadi acuan (standar)  yang mampu menjawab tantangan dan kemajuan zaman.  yaitu  kurikulum ushul fiqh yang dinamis, aplikatif  dan  berbasis  kompetensi  agar  Perguruan  Tinggi  Islam secara  kelembagaan  dapat  merespon  secara  ilmiyah  problem kontemporer  terkait  perkembangan  informasi,  ilmu  pengetahuan dan teknologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya.

## G. Penutup
Tujuan  dilaksanakannya  analisis  komprehensif  dan mendalam  terhadap  kurikulum ushul  fiqh oleh  para  pakar    baik dari kalangan akademisi maupun  praktisi ialah:
1. Mengkaji  Kurikulum ushul  fiqh yang  dimiliki  beberapa perguran  tinggi  islam  (PTIS)  dalam  negeri  dan  bahkan  luar negeri  dengan  cara  melakukan  studi  komparatif  dan  analisis mendalam terhadap isi kurikulum tersebut.
2. Melakukan  penyamaan  persepsi  terhadap  tuntutan  kurikulum ushul fiqh yang dibutuhkan.
3. Mencari dan membentuk model kurikulum ushul fiqh berbasis kompetensi yang dinamis integratif, solutif dan aplikatif  yang menjadi  standar  serta  rujukan  bagi  Perguruan  Tinggi  pada program Studi Islam, baik D3, S1, S2, maupun S3. 4. Tidak ada lagi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaannya.  Hal  ini  karena  penyusunan  kurikulum  telah mempertimbangkan segala potensi dan keterbatasan yang ada. 5. Pengembangan  Kurikulum  mengacu  pada  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP)  terutama  Standar  Isi  (SI)  dan  Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang  kompetensi  lulusan,  kompetensi  bahan  kajian,
kompetensi mata kuliah, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

## Daftar Pustaka
Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh , al-Arabi : Dar al-Fikr, 1958.
Al-Khudari, Ushul al-Fiqh , Bairut : Dar al-Fikr, 1981. Al-Qayim, Ibnu, I’lam muwaqiin, Ttp: Darul hadits, tth. Khalaf, „Abdul al-Wahab, Ilmu Usul al-Fiqh wa tarikh al-Tasyri’ al-Islami , ttp: tp, 1956 M. Khaldun,  Ibnu, Muqaddimah  Ibn  Khaldun ,  Ttp  :Dar  al-Bayan, tth.
Qardhawi,  Yusuf, Al-Ijtihad  fi  al-Syariah  al-Islamiyah  Ma’a Nadharat  Tahliliyah  fi  al-Ijtihad  al-Muashir ,  Kuwait: Dar al-Qalam, tth.
Qardhawi,  Yusuf, Aulawiyat  al-Ahkam  fi  al-Marhalah  al- Qodimah , Beirut : Muasasah Risalah, 1997.
Syarifuddin,  amir, Ushul  Fiqh ,  Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,
1999.
Syu‟ban,  Zakiyy  al-Din, Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Kuwait: Muasasah „Ali al-Sibah, 1998.
Zuhaili,  Wahbah, Ushul  al-Fiqh  al-Islami ,  Beirut  :  Dar  al-Fikr,
tth.