## Sistem Informasi Pengawasan Pinjaman Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri
Jhon Roy H. Siagian a , Ionia Veritawati b
a Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12640
b Universitas Pancasila, Jl. Raya Lenteng Agung No.56-80, Srengseng Sawah, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12640

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T

## Sejarah Artikel
Diterima Redaksi: 05 Maret 2020 Revisi Akhir: 29 Agustus 2020
Diterbitkan Online : 25 September 2020 The 4.0 industrial revolution demands that government services be connected online. The Ministry  of  Home  Affairs  can  provide  services  to  Local  Governments  by  utilizing technology  related  to  giving  the  Minister  of  Home  Affairs  considerations  on  regional loans  to  be  easier,  faster  and  electronically  documented.  At  present  all  Local Governments deliver physical documents directly to the Ministry of the Interior's office to propose consideration regarding regional loans. This is felt to be less effective, due to the high  cost of  delivering physical documents  through official  travel,  storing  data  on one computer that is not transparent, and physical documents not documented electronically. This  jurnal  has  developed  a  regional  loan  supervision  information  system  using  a codeigniter framework using the waterfall method, and using UML and data collection techniques  using  observation,  interviews  and literature  study  methods.  The procedures examined include the submission of a request by the regional government along with the required documents, verification and confirmation, filling out the worksheet, submitting the results of consideration, and submitting the report of the Regional Government. The results of this study are expected to provide convenience, the principle of transparency and can do documentation electronically.
K ATA K UNCI
Sistem Informasi,
Pengawasan,
Perimbangan Menteri Dalam Negeri,
Pinjaman Daerah,

## K ORESPONDENSI
E-mail: jhonroysiagian@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah  maupun  berupa  dana  perimbangan  menyebabkan perubahan  yang  mendasar  dalam  pengaturan  hubungan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  menjadi konsekuensi  dengan  adanya  penyerahan  urusan  pemerintahan kepada  daerah  yang  diselenggarakan  berdasarkan  asas  otonomi [1].  Untuk  menjalankan  urusan  pemerintahan  daerah  yang menjadi  kewenangannya,  daerah  harus  mempunyai  sumber keuangan  agar  daerah  tersebut  mampu  memberikan  pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.
Sumber  keuangan  daerah  dalam  hal  ini  pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan  sumber  keuangan  ini  merupakan  jaminan terselenggaranya  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada daerah.  Ketika  daerah  tidak  mempunyai  kemampuan  keuangan yang  mencukupi  untuk  membiayai  urusan  pemerintahan  dan khususnya  urusan  pemerintahan  wajib  yang  terkait  pelayanan dasar,  Pemerintah  Pusat  dapat  menggunakan  instrumen  dana
perimbangan  untuk  membantu  daerah  sesuai  dengan  prioritas nasional  yang  ingin  dicapai  [2].  Hal  ini  disebabkan,  adanya hubungan  keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  keuangan  daerah untuk  membiayai  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang diserahkan  dan/atau  ditugaskan  kepada  daerah  [3].  Hubungan keuangan  dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang diserahkan kepada daerah tersebut meliputi:
a. pemberian  sumber  penerimaan  daerah  berupa  pajak  daerah dan retribusi daerah;
b. pemberian  dana  transfer  dari  Pemerintah  Pusat  ke  daerah, yang meliputi dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, dan dana percepatan; dan
c. pemberian  pinjaman  dan/atau  hibah,  dana  darurat,  dan insentif (fiskal).
Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  untuk  mendanai  kegiatan  yang  merupakan  inisiatif Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  dalam  rangka penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sesuai  kemampuan Pemda dalam membayar pinjaman daerah  [4]. Pinjaman daerah dapat digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi prasarana dan/atau sarana daerah dalam rangka pelayanan publik.
Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah[5].
Pemerintah  Daerah  (Pemda)  dalam  hal  ini  Pemerintah Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  di  seluruh  Indonesia  dapat melakukan  pinjaman  daerah  yang  bersumber  dari  Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Daerah  lainnya,  Lembaga  Keuangan  Bank (LKB),  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB),  dan masyarakat berupa Obligasi Daerah [6].
Inisiatif  yang  diusulkan  Pemda  kepada  Menteri  Dalam Negeri  (Mendagri)  dalam  melakukan  Pinjaman  Daerah  harus mendapatkan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  yang  dilakukan  bersamaan  pada  saat  pembahasan kebijakan  umum  APBD  dan  Prioritas/Plafon  Anggaran Sementara (PPAS)[2]. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan
pertimbangan Mendagri wajib melampirkan dokumen persyaratan,  antara  lain  persetujuan  DPRD,  salinan  pelantikan kepala  daerah,  surat  pernyataan  dari  Kepala  Daerah  tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari  Pemerintah  Pusat,  Kerangka  Acuan  Kegiatan,  Rencana Keuangan  Pinjaman,  Rancangan  APBD  tahun  berkenaan,  dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 tahun terakhir)[5].
Penyampaian  usulan  Pinjaman  Daerah  oleh  Kepala Daerah  kepada  Mendagri  dilakukan  dengan  cara  mengantar seluruh dokumen persyaratan secara fisik ke kantor Kementerian Dalam  Negeri  (Kemendagri),  dimulai  dari  proses  verifikasi kelengkapan  dokumen  persyaratan,  hingga  proses  konfirmasi kekurangan kelengkapan  dokumen  dilakukan  dengan  cara  tatap muka.
Proses tatap muka ini dianggap lambat, ketika perwakilan Pemda dan DPRD dengan secara langsung melakukan konfirmasi kepada  Kemendagri  terhadap  usulannya  yang  sedang  berjalan. Pihak  Pemda  cenderung  tidak  memperhatikan  kelengkapan dokumen  yang  dapat  mengakibatkan  mundurnya  waktu  proses penyusunan pertimbangan Mendagri tentang pinjaman daerah. Disisi lain, pemberian layanan public dengan tatap muka sangat rentan terhadap indikasi suapan ataupun pungutan liar [7], dengan tujuan meloloskan usulan pinjaman daerah dengan menerbitkan surat pertimbangan Mendagri tanpa memenuhi kelengkapan dan perhitungan-perhitungan sesuai peranturan perundang-undangan. Dalam  rangka  peningkatan  kinerja  dan  menambah  kualitas Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Pembina  Kepegawaian  dapat melakukan  rotasi  dan  mutasi  Aparatur  dilingkungannya  sesuai kebutuhan  organisasi  [8].  Tentu  hal  ini  juga  sangat mempengaruhi  terhadap  keberlanjutan  proses  usulan  pinjaman daerah  yang  sedang  berjalan,  hal  ini  memerlukan  waktu  bagi pegawai yang belum memahami kondisi, lingkup koordinasi dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen yang telah berproses. Pertimbangan  Mendagri  tentang  Pinjaman  Daerah  yang  telah diterbitkan, dikirim menggunakan jasa kurir ke Pemda pengusul, hal  ini  juga  membutuhkan  waktu  yang  lama  agar  pemerintah daerah  memperoleh  informasi  hasil  pertimbangan  dan  segera melajutkan proses berikutnya.
Belum adanya konsep pengarsipan secara digital terhadap dokumen-dokumen  usulan  pinjaman  daerah  juga  menjadi perhatian serius, disebabkan oleh jangka waktu pinjaman daerah beragam  sehingga  diperlukannya  pengarsipan  secara  elektronik untuk kebutuhan masa mendatang.
Kemendagri  terus  mendorong  peningkatan  pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan
potensi  dan  keunggulan  daerah, meningkatkan  Kapasitas  Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada  semakin  meningkatnya  belanja  untuk  kepentingan  publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan  tertib  administrasi  pengelolaan  keuangan  daerah, yang transparan, dan akuntabel [2]. Kehadiran Peraturan Presiden No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  juga  menjadi  babak  baru  bagi  tata  kelola pemerintahan  di  Indonesia.  Berdasarkan  kebijakan  tersebut, seluruh  instansi pemerintah  wajib  menerapkan SPBE  atau  yang lebih dikenal dengan e-government [9].
Sesuai  gambaran  permasalahan  di  atas,  penelitian  ini akan berfokus pada upaya pemanfaatan teknologi informasi [10], sebagai solusi melalui pembangunan dan penerapan manajemen usulan  pertimbangan  pinjaman  daerah  bagi  pemerintah  daerah secara  elektronik  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan Kemendagri kepada Pemda secara lebih cepat, lebih mudah, dan transparan..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pinjaman Daerah
Secara  sederhana,  pinjaman  dapat  diartikan  sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan  kepada  pihak  lain  sesuai  dengan  perjanjian  tertulis ataupun  lisan,  yang  dinyatakan  atau  diimplikasikan  serta  wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.
Dalam  ruang  lingkup  pendanaan  bagi  perusahaan pembiayaan  maka  pinjaman  adalah  merupakan  sejumlah  dana yang  dipinjamkan  oleh  suatu  lembaga  keuangan  dan  debitur wajib  mengembalikannya  dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.
Pinjaman Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima  sejumlah  uang  atau  menerima  manfaat  yang  bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali [5].
Mendagri dalam melakukan proses penyusunan pertimbangan tentang Pinjaman Daerah memperhatikan beberapa kelengkapan data dukung [5], sebagai berikut:
a. Kegiatan sesuai dalam KAK,
b. Kegiatan sesuai RKPD,
c. Belanja daerah dalam penjabaran APBD,
d. Rata-rata Honor PNS,
e. Rata-rata  Honor  PNS  sebagai  faktor  pengurang  pagu pinjaman,
f. Rata-rata tambahan penghasilan PNS (TPP),
g. Silpa rata-rata,
h. Kegiatan Yang Disetujui,
i. Rata-rata Realisasi APBD,
j. Perhitungan DSCR,
k. Perhitungan jumlah sisa Pinjaman Daerah (75%), dan
l. Perhitungan pelampauan defisit
dengan tujuan melakukan penilaian terhadap kesesuaian kegiatan dengan  dokumen  perencanaan  dan  penganggaran  daerah, kesesuaian  kegiatan  dengan  urusan  yang  menjadi  kewenangan daerah  dan/atau  prioritas  nasional  dan  sinkronisasi  rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman.

## 3. METODOLOGI

## 3.1. Pengumpulan Data
Adapun tahapan pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Studi Pustaka
b) Observasi
c) Wawancara

## 3.2. Tahap Pengolahan Data
Langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam  proses pengolahan data antara lain adalah a) Editing
b) Kodefikasi Data
c) Tabulasi Data

## 3.3. Sistem Berjalan
Sistem  pengelolaan  pertimbangan  Mendagri  tentang pinjamanan  daerah  sudah  diterapkan  sesuai  SOP  yang  berlaku saat  ini.  Dimana  Pemerintah  Daerah  dalam  menyampaikan permohonan  pertimbangan  Mendagri  dan  memperoleh  hasil pertimbangan Mendagri serta penyampaian laporan perkembangan  atas  pinjaman  daerah  dilakukan  dengan berkunjung secara langsung dan memanfaatkan jasa pos.

## 3.4. Tahap Pembuatan Sistem
Metode  air  terjun  atau  yang  sering  disebut  metode waterfall (Gambar  2)  sering  dinamakan  siklus  hidup  klasik ( classic  life  cycle ),  dimana  hal  ini  menggambarkan  pendekatan yang  sistematis  dan  juga  berurutan  pada  pengembangan perangkat  lunak.  dimulai  dengan  tahap  analisa,  desain  sistem, penulisan kode program, pengujian program, penerapan program dan pemeliharaan.
Gambar 2 Metode Waterfall

## 3.5. Perhitungan DSCR
Rasio kemampuan
keuangan daerah untuk mengembalikan  pinjaman  menunjukan  rasio  kemampuan membayar  kembali  pinjaman  yang  dikenal  dengan  istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR).
Sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2018  tentang Pinjaman  Daerah  [5],  DSCR  dihitung  sebagaimana  dengan formula sebagai berikut:
𝐷𝑆𝐶𝑅 = {𝑃𝐴𝐷 +  𝐷𝐴𝑈 + (𝐷𝐵𝐻 − 𝐷𝐵𝐻𝐷𝑅)} − 𝐵𝑊
𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝐵𝐿 Formula 3.1 DSCR Keterangan: DSCR :  Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman daerah yang bersangkutan; PAD : Pendapatan Asli Daerah; DAU : Dana Alokasi Umum; DBH : Dana Bagi Hasil; DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; BW : Belanja Wajib; Pinjaman Pokok  :  Angsuran Pokok Pinjaman; Bunga : Beban Bunga Pinjaman; BL : Biaya Lain;

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Arsitektur Perangkat Lunak
Arsitektur perangkat lunak gambar 3 adalah sekumpulan pernyataan yang menggambarkan komponen perangkat lunak dan fungsi-fungsi yang ada pada komponen tersebut. Ia menggambarkan  struktur  teknis,  batasan-batasan,  ciri-ciri,  serta antarmuka  pada  komponen-komponen  tersebut.  Arsitektur merupakan  rancangan  fisik  sistem  dan  oleh  karena  itu membutuhkan rencana yang matang pada saat pembuatannya.
Gambar 3 Metode Waterfall

## 4.2. Use Case Diagram
Use  case diagram pada  Gambar  4  ini  terbagi  menjadi  3 (tiga) actor yaitu Pemda, Subdit Pinjaman dan Admin.

## 4.3. Activity Diagram
Berikut  adalah activity  diagram yang  terdapat  pada pengguna  Pemda  sesuai use  case yang  telah  dirangcang  pada Gambar 5.
Gambar 5 Activity Diagram Melakukan Permohonan
Pertimbangan Baru

## 4.4. Sequence Diagram
Pada  Gambar  6    yaitu sequence diagram untuk melakukan  permohonan  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh pengguna pemda.
Gambar 6 Sequence Diagram Melakukan Permohonan Pertimbangan
File  dokumen  persyaratan  disimpan  pada  tabel doc_persyaratan  saat  dokumen  persyaratan  sudah  lengkap  dan mengajukan  kepada  Kemendagri.  Pengguna  Pemda  dapat melakukan  pembatalan  permohonan  sebelum  mengajukan  ke Kemendagri

## 4.5. Class Diagram
Gambar 7. Class Diagram

## 4.6. Entity Relationship Diagram
Gambar 8. Entity Relatioship Diagram

## 4.7. Rancangan Output
Gambar 9 Rancangan Form Login
Pada Gambar 9 adalah perancangan untuk tampilan login user dengan memasukan username dan password untuk memulai masuk ke dalam sistem.
Pada  Gambar  10  adalah  perancangan  untuk  tampilan input dokumen persyaratan yang dilakukan user Pemda ke dalam sistem
Gambar 10  Rancadngan Form Input Dokumen Persyaratan
Pada  Gambar  11  adalah  perancangan  untuk  tampilan workflow proses pengajuan pertimbangan dengan detail riwayat yang dapat dilihat oleh user .
Gambar 11 Rancangan Status Workflow
Pada  Gambar  12  adalah  perancangan  untuk  tampilan input data pada form lembar kerja oleh user Subdit Pinjaman.
Gambar 12 Rancangan Form Lembar Kerja
Pada  Gambar  13    adalah  perancangan  untuk  tampilan hasil  pertimbangan  Mendagri  yang  dapat  diunduh  oleh  user Pemda yang mengusulkan

## 4.8. Implementasi Database
Berdasarkan  perancangan  sistem  yang  sudah  di  buat, maka  implementasi  hasil  perancangan  dimasukkan  ke  dalam bentuk basis data yang sesungguhnya.
Gambar 14 Tabel Database pada PhpMyadmin

## 4.9. Implementasi Output
Pada  Gambar  15  adalah  tampilan  login  user  dengan memasukan username dan password untuk  memulai  masuk  ke dalam sistem
Gambar 15 Implementasi Input Login
Pada Gambar 16 adalah tampilan pengajuan permohonan pertimbangan Mendagri, mengisi form nomor surat permohonan, tanggal  surat  permohonan,  tahun  terakhir  LKPD  Audited  BPK dan upload seluruh dokumen persyaratan.
Gambar 16 Implementasi Implementasi Proses Permohonan Pertimbangan
Gambar  17  menjelaskan  proses  tahapan  pengajuan pertimbangan  Mendagri  satu  siklus  yang  ideal,  dengan  ilustrasi lingkaran angka mulai dari nomor 1 s.d 6, terdiri dari Pengajuan Baru, Telah Diajukan ke Kemendagri, Diterima dan diproses oleh Kemendagri,  Pengajuan  Memenuhi  Syarat,  Surat  Pertimbangan Mendagri Terbit, dan Masa Pelaporan.
Gambar 17 Implementasi Workflow
Gambar  18  menjelaskan  Pemerintah  Daerah  melakukan pengajuan  dan  menyampaikan  seluruh  dokumen  persyaratan secara  lengkap,  maka  selanjutnya  Subdit  Pinjaman  dapat mengunduh dokumen persyaratan dan menginput seluruh lembar kerja  yang  tersedia  dan  melakukan  pencetakan  dari  masing- masing lembar kerja.
Gambar 18 Implementasi Form Lembar Kerja
Pada  Gambar  19  adalah  tampilan  hasil  pertimbangan  Mendagri yang dapat diunduh oleh user Pemda yang mengusulkan

## Gambar 19 Implementasi Hasil Pertimbangan

## 4.10. Evaluasi Kepuasan Pengguna
Kepuasan  Pengguna  sistem  merupakan  respon  dan umpan  balik  yang  subjektif  oleh  pengguna  setelah  memakai sistem informasi. Penghitungan kepuasan pengguna menggunakan  Skala  Likert,  dengan  skala  likert  ini,  responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala
Likert ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut: Diketahui:
- Total Pertanyaan = 5;
- Total Responden = 6;
Skor Maksimum = (jumlah responden x skor tertinggi likert) 6 x 5 = 30 Tabel 1 Tabel Perhitungan Skala Likert Indeks Gradasi Persetujuan Bobot Nilai Jawaban  Jumlah 0% - 19,99% Sangat  Tidak  Puas (STP) 1 0 0 20% - 39,99%  Tidak Puas (TP) 2 0 0 40% - 59,99%  Kurang Puas (KP) 3 0 0 60% - 79,99%  Puas (P) 4 26 104 80% - 100% Sangat Puas (SP) 5 4 20 Total skor Likert 124 Total Skor Likert Keseluruhan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 = 124 5 = 24,8

## Indeks berdasarkan skor Likert
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑛𝑦𝑎 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑥100 = 24,8 30 𝑥100 = 82,6
Nilai Indeks hasil perhitungan adalah 82,6%, maka dapat disimpulkan  bahwa  responden  “SANGAT  PUAS”  terhadap penggunaan sistem informasi pinjaman daerah.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  masalah  yang penulis jabarkan, sistem informasi pengawasan pinjaman daerah ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin berikut: 1. Dengan  meng- upload seluruh file dokumen  persyaratan sesuai username dan password yang  dimiliki  oleh  Pemda pada  sistem  ini,  memudahkan  Pemda  untuk  menyampaikan permohonan pertimbangan Mendagri secara cepat.
2. Pada  sistem  ini,  pejabat  lama  memberikan username -nya kepada  pejabat  baru  dengan  memperbaharui  menu  Profil. Sehingga ketergantungan terhadap pejabat lama teratasi dan riwayat  yang  sudah  ada  di  dalam  sistem  tetap  dapat dilanjutkan oleh pejabat baru.
3. Pada sistem ini tersedia juga fitur untuk membantu pengguna melakukan  penelusuran  dokumen  yang  telah  diproses, dengan menginput nomor surat, NDI atau berdasarkan status kemudian  sistem  memberikan  informasi  detail  dari  riwayat setiap  tahapan  aktifitas  berdasarkan  nomor  surat  tersebut, sehingga lebih transparan.
4. Dengan  men- upload dokumen  persyaratan  ke  dalam  sistem ini,  membantu  Pemda  dalam  menyusun  arsip  secara elektronik sesuai daerah dan Nomor Dokumen Input (NDI), sehingga  mudah  untuk  dilakukan  pencarian  arsip  yang diperlukan.
5. Dengan  memanfaatkan  menu  lembar  kerja  yang  disediakan pada  sistem  ini,  maka  lembar  kerja  yang  digunakan  oleh
pegawai  Subdit  Pinjaman  tidak  terpisah-pisah,  namun  telah terhimpun dan  terpusat  dalam  satu  tempat,  sehingga  mudah untuk  disusun  dan  mudah  untuk  diteruskan  oleh  pegawai lainnya walaupun sedang tugas luar kantor.
6. Sistem  ini  dirancang  berbasis  web,  selain  berbiaya  murah juga  tidak  memerlukan  instalasi  aplikasi  pada  perangkat pengguna, dan mudah diakses menggunakan browser melalui alamat domain atau URL untuk diakses secara nasional.
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  jabarkan  sebagai berikut:
1. Sistem  informasi  ini  dibuat  bagi  Pemda  yang  mengajukan permohonan  pertimbangan  Mendagri  tentang  Pinjaman Daerah,  penelitian  ini  dapat  dikembangkan  dengan melakukan integrasi pada sistem Bank Pemerintah, sehingga semakin  mudah  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri,  Pemerintah Daerah  sebagai  peminjam  dan  Bank  Pembangunan  Daerah sebagai pemberi pinjaman.
2. Sistem  informasi  ini  dapat  dikembangkan  dalam  bentuk mobile ,  sehingga  memudahkan  pengguna  untuk  melakukan monitoring dan  mendapatkan  notifikasi  langsung  bagi pengguna.
3. Sistem  informasi  ini  dapat  juga  dikembangkan  dari  sisi visualisasi informasi dalam bentuk grafik yang menampilkan resume informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,” J.  Media  Huk. ,  2014,  doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
[2] Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah,” J. Media Huk. , p. 184, 2019.
[3] S.  Nur  Wijayanti,  “Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014,” J.  Media  Huk. , 2017, doi: 10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
[4] F. B. Indrayenti, Endang Siswati Prihastuti, “Kemampuan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  Dalam  Membayar Pinjaman  Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah,” J.  Akunt. Keuang. , vol. Vol. 2, N, pp. 61–78, 2011.
[5] Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah,” J. Media Huk. , p. 58, 2018.
[6] Jamal  Wiwoho,  “Peran  Lembaga  Keuangan  Bank  dan Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  Dalam  Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat,” Lemb. Keuang. , p. 11, 2014, doi: 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97.
[7] W. Ramadhani, “Penegakan
Hukum Dalam Menanggulangi  Pungutan  Liar  Terhadap  Pelayanan Publik,” J. Huk. , vol. 12, p. 14, 2017.
[8] L.  O.  H.  D.  Navrathin  Datu  Sabar,  Adolfina,  “Pengaruh Promosi Jabatan Dan Mutasi Terhadap Kinerja Pegawai,” J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt. , vol. 5 No. 2, pp. 404 – 413, 2017.
[9] Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Presiden Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Media Huk. , p. 110, 2018.
[10]  V.  I.  Fernando  Andreas  Mamahit,  Jullie  J  Sondakh, “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Daerah,” J. Ris. Akunt. dan Audit. , vol. 8 No. 1, p. 11, 2017.
[11]  A.  S.  M.  L.  Faihtly  Kevin  Ridge  Sumantri.,  Hans  F. Wowor.,  “Sistem  Informasi  Anggota  Jemaat  GMIM
Bethesda Ranotana Menggunakan Framework CodeIgniter,” E-Journal Tek. Elektro Dan Komput. , vol. 5, no. 2, pp. 21–28, 2016.
[12]  G.  K.  Martina  Seidl,  Marion  Scholz,  Christian  Huemer, “UML@Classroom,” object oriented Model. , p. http://www.uml.ac.at/en/, 2015.
[13]  Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Presiden Nomor  11  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Dalam Negeri,” Media Huk. , p. 29, 2015.
[14]  Ditjen  Bina  Keuangan  Daerah  Kemendagri,  “Gambaran Umum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,” Ditjen Bina  Keuangan  Daerah ,  2019.  [Online].  Available: http://keuda.kemendagri.go.id/profil/.
[15]  Maulana Yusup, “Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan,”
J. Ekon. Bisnis Entrep. , vol. Vol. 10, N, pp. 149–160, 2016.
[16]  Adi Nugroho, Rational Rose Untuk Pemodelan
Berorientasi Objek . Informatika, 2015.

## BIODATA PENULIS

## Jhon Roy H. Siagian
Lahir di  Kota Pematang Siantar 16  Mei 1986.  Saat  ini  penulis  bekerja  sebagai Aparatur  Sipil  Negara  di  Kementerian Dalam  Negeri  Direktorat  Jenderal  Bina Keuangan Daerah sejak diangkat Tahun 2009  lalu.  Melanjutkan  jenjang  S1  di Universitas  Pancasila  Tahun  2018, setelah  lulus  dari  jenjang  D3  Politeknik Bandung Tahun 2007.
Dr. Ionia Veritawati, S.Si, MT D osen  tetap  pada  Universitas  Pancasila. Saat  ini  menjabat  sebagai  Kepala Program  Studi  Teknik  Informatika  dan Fakultas Teknik Universitas Pancasila.