ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MK TENTANG STATUS ANAK DI LUAR KAWIN
Oleh Risalan Basri Harahap Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: almeerahrp@yahoo.com

## ABSTRAK
In the formulation of article 2, paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage mentioned that the marriage is valid, if done according  to  the  laws of  each  religion  and belief  it.   However, when viewing the formulation of the next paragraph which states that every marriage is recorded in accordance with applicable laws and regulations, it will result in a different understanding is that   the   formulation   of   the   article   could   lead   to   two understandings.   Marriage   in   Indonesia,   there   are   marriages recorded and unrecorded always been an interesting topic for a variety of opinions always appear among the community.
In February 2012, the Constitutional Court (MK) issued a decision   No.   46   /   PUU-VIII   /   2010   in   the   case   of   Hj.  Aisyah Mochtar alias Machica, on the one hand the verdict was a relief a number of parties, but there are new problems that arise from the decision. The issue of the status of children born outside marriage from Machica cases it boils down to the problem of unrecorded marriage as what was intended article 2, paragraph 2 of Law No. 1   of   1974   is.   Then   about   a   child   born   out   of   wedlock   and legitimate   children   in   a   language   perspective,   this   verdict   and then invite the pros and cons of various parties, both from the legal practitioners, academics, NGOs, MUI, even society.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Luar Nikah

## A. Pendahuluan
Pada Februari 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi   (MK)   membuat   putusan   yang cukup   mengejutkan   banyak   pihak,   yaitu dikeluarkannya   Putusan   Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait   kedudukan   hukum   bagi   anak   luar kawin. Putusan ini lantas mengundang pro dan   kontra   dari   berbagai   pihak,   baik   dari kalangan praktisi hukum, akademisi, LSM, MUI,   bahkan   masyarakat.   Putusan   MK mengenai   pengakuan   anak   di   luar perkawinan   “mengejutkan”.   Walaupun melegakan   sejumlah   pihak,   tapi   akan   ada permasalahan baru yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Atas   dasar   hal   tersebut   di   atas, penulis   hendak   mencoba   mengkaji   secara yuridis   tentang   nasab   anak   lahir   di   luar nikah pasca putusan MK sebagaimana telah disebut sebelumnya. Jika menggunakan analisis  hukum, putusan  MK dalam  kasus Hj.  Aisyah   Mochtar   alias   Machica,   maka ada   beberapa   hal   yang   patut   menjadi catatan. Pertama , persoalan   status   anak yang   lahir   di   luar   perkawinan   dari   kasus Machica   itu   bermuara   pada   masalah pernikahan   yang   tidak   tercatat. Kedua , pengembangan   analisis   selanjutnya   adalah seputar anak yang lahir di luar perkawinan, dan anak yang sah dalam perspektif bahasa, Undang-undang dan perspektif kasus posisi dari kasus Machica.
Bagaimana   aspek   yuridis   dari pernikahan yang tidak tercatat, di sini akan menjurus pada persoalan yuridis materil dan yuridis formil. Bagaimana pengertian anak yang lahir di luar perkawinan sebelum dan
sesudah putusan MK, di sini akan tampak pergeseran   makna.   Perkawinan   di Indonesia,   ada   perkawinan   yang   tercatat dan   yang   tidak   tercatat.   Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik   menarik   karena   ragam   pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk UU   Nomor   1   Tahun   1974   tentang perkawinan maupun sesudahnya.
Berdasakan   kitab-kitab   yang dijadikan   pedoman   oleh   Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan,  baik sebagai   syarat   sah   maupun   sebagai   syarat pelengkap.   Akan   tetapi,   dalam   undang- undang perkawinan yang berlakukan, pasal yang   mengatur   pencatatan   perkawinan   itu ada,   sebagai   bagian   dari   pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang- undang. 1
Dalam  rumusa  pasal  2 ayat     (1) No   1   Tahun   1974   tentang Perkawinan disebutkan  bahwa  Perkawinan   adalah   sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal   ini   mengakui   secara   hukum   bahwa perkawinan  yang dilakukan  sesuai  dengan
1 Pada   tahun   1953,   Departemen   Agama menetapkan 13 (tiga belas) kitab fikih yang dijadikan pedoman   dalam   memutuskan   perkara   di   Pengadilan Agama. Tiga belas kitab tersebut adalah: (1) al-Bajuri, (2) Fathal-Mu'in, (3) Syarqawi 'ala al-Tahrir, , (4) al- Mahalli, (5) Fath al Wahab, (6) Tuhfat, (7) Tagrib al- Musytaq   (8)   Qawanin   al-   Syar'iyyat   Utsman   Ibn Yahya,   (9)   Qawanin.   al-Syar'iyyat   Shadaqat   Di'an, (10)   Syamsuri   fi   al-Fara'idh,   (11)   Bugyat   al Mustarsyidin, (12) al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, dan   (13)   Mugni   al-Muhtaj.   Lihat  Amrullah  Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta:   Gema   Insani   Press,   1996,   hlm.   11.   Jaih Mubarok,   Modernisasi   Hukum   Perkawinan   di Indonesia, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hal. 33.
ajaran   agama   adalah   sah.   Namun   apabila melihat   rumusan   ayat   berikutnya   yang menyebutkan   bahwa   tiap-tiap   perkawinan dicatat   menurut   peraturan   perundang- undangan   yang   berlaku,   maka   akan berakibat   pada   pemahaman   lain   yaitu bahwa   rumusan   satu   pasal   bisa menimbulkan dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan   secara   agama   yang   telah memenuhi   lima   syarat   yaitu:   adanya   ijab qabul, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dua orang saksi dan wali dari pihak wanita  dianggap   sah  oleh  undang-undang, tetapi   di   sisi   lain   pada   saat   perkawinan dilakukan secara agama  dengan syarat dan rukun   yang   telah   terpenuhi   semuanya dianggap   tidak   memiliki   kekuatan   hukum sehingga   berakibat   pada   perlakuan diskriminatif pada anak yang dilahirkan.
Perlakuan   diskriminatif   ini   akan dirasakan oleh anak bahkan juga oleh istri jika  di kemudian hari terjadi  berbagai hal yang   tidak   diinginkan.   Khususnya   bila dikaitkan dengan rumusan pasal 43 UU No 1   Tahun   1974   tentang   Perkawinan   yang menyebutkan  bahwa anak yang  dilahirkan di   luar   perkawinan   hanya   mempunyai hubungan   perdata   dengan   ibunya   dan keluarga   ibunya.   Bahkan   dalam   akte kelahiran, hanya akan disebutkan nama ibu kandung   yang   melahirkannya   dan   tidak akan   pernah   memiliki   ayah   kandung, dengan berbagai konsekwensi lahiriah lain yang   sangat   berat   harus   ditanggung   oleh anak,   termasuk   beban   psikologis   tanpa memiliki ayah kandung.
Hal   ini   merupakan   sebuah perlakukan   diskrimatif   terhadap   anak,
rumusan pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974   jelas-jelas   mengakui   bahwa perkawinan secara agama itu sah, tetapi ia hanya   akan   memperoleh   hubungan kekerabatan kepada ibunya, karena lahir di luar   nikah   hanya   karena   tidak   dicatat. Rumusan   pasal-pasal   di   atas   jelas bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28B ayat (2) serta pasal 28I ayat (2) UUD   1945.   Pasal-pasal   ini   menyebutkan bahwa   segala   warga   negara   bersamaan kedudukannya   di   dalam   hukum   dan pemerintahan,   setiap   anak   berhak   atas kelangsungan   hidup,   tumbuh   dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun. Tentu saja seorang anak juga tidak boleh   diperlalukan   secara   diskrinatif sekedar   atas   dasar   rumusan   pasal   yang kontradiktif dan ambigu bahkan atas dasar agama   sekalipun.   Pasal-pasal   inilah   yang diperjuangkan oleh pihak pemohon,
Machicha   Muhtar   untuk   diujimaterikan   di Mahkamah   Konstitusi   dan   akhirnya   MK mengabulkan   permohonannya   hingga menimbulkan   pro   kontra   masalah   status anak luar nikah yang dianggap sebagai anak sah, bahkan ada yang berkomentar Putusan MK   ini   bisa   dianggap   sebagai   faktor tumbuhnya praktik prostitusi dan perzinaan di Indonesia.
Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1   tahun   1974   tentang   perkawinan menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar   perkawinan   hanya   mempunyai hubungan   perdata   dengan   ibunya   dan keluarga ibunya. Rumusan pasal ini dalam
sidang MK Jumat 17 Februari 2012 diubah dengan:
" Anak yang dilahirkan di luar perkawinan   mempunyai   hubungan
perdata   dengan   ibunya   dan   keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya   yang   dapat   dibuktikan berdasarkan   ilmu   pengetahuan   dan teknologi   dan   atau   alat   bukti   lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,   termasuk   hubungan   perdata dengan keluarga ayahnya".
Dalam   putusan   MK   menyatakan   bahwa pasal   43   ayat   (1)   UU   No   1   Tahun   1974 tentang   Perkawinan   yang   berbunyi   "Anak yang dilahirkan  di luar perkawinan hanya mempunyai   hubungan   perdata   dengan ibunya   dan   keluarga   ibunya",   dengan demikian   pasal   43   tersebut   tentu   tidak memiliki   kekuatan   hukum   yang   dapat mengikat   lagi,   sepanjang   dimaknai menghilangkan   hubungan   perdata   dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   dan   atau alat   bukti   lain   menurut   hukum   ternyata mempunyai   hubungan   darah   sebagai ayahnya.
Jika   tambahan   rumusan   pasal   itu dipahami hanya dari sudut pandang kalimat semata-mata, maka akan sangat wajar jika akhirnya   menuai   pro   dan   kontra   di masyarakat.   Oleh   sebab   itu   pemahaman secara   runtut   dan   komprehensif   sangat dibutuhkan   agar   tidak   salah   paham   yang akan   membawa   kepada   berbagai   masalah yang   justru   akan   menimbulkan   mafsadah bukan   maslahat   bagi   umat.   Meminjam istilah Ulumul Qur’an dan Ulumul Hadis,
rumusan pasal tambahan ini harus dikaitkan dengan sababun nuzul atau sababul wurud yang melatarbelakanginya.

## B. Perkawinan Yang Tidak Tercatat
Dalam   konteks   pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk   menunjuk   sebuah   perkawinan   yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan,  kawin  syar'i, kawin  kiyai. 2 sesuai   dengan   maksud   pasal   2   ayat   1 Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   1974 tetapi   tidak   memenuhi   ketentuan   ayat   2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975. 3
Pada   umumnya   yang   dimaksud perkawinan   tidak   tercatat   adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai pencatat   nikah   (PPN).   Perkawinan   yang tidak   berada   di   bawah   pengawasan   PPN, dianggap   sah   secara   agama   tetapi   tidak mempunyai   kekuatan   hukum  karena   tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut   peraturan   perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan. 4
Perkawinan tidak tercatat termasuk salah   satu   perbuatan   hukum   yang   tidak dikehendaki   oleh   undang-undang   karena terdapat   kecenderungan   kuat   dari   segi sejarah   hukum   perkawinan,   bahwa perkawinan   tidak   tercatat   termasuk perkawinan   ilegal.   Meskipun   demikian, dalam   Pasal   5   ayat   (1)   KHI   terdapat informasi   implisit   bahwa   pencatatan
2 Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil , Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hal. 110 3 Ibid , hal. 110.
4 Jaih   Mubarok, Modernisasi   Hukum   Perkawinan   di Indonesia, Bandung :Pustaka Bani Quraisy 2005, hal, 87
perkawinan   bukan   sebagai   syarat   sah perkawinan;   tetapi   sebagai   alat   untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena  itu,   dalam   Pasal  7  ayat   (3)  KHI diatur   mengenai   itsbat   nikah   bagi perkawinan   tidak   tercatat.   Dengan   kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, akan   tetapi   kurang   sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan   Pasal   7   ayat   (3)   KHI.   Dalam penjelasan   umum   Pasal   7   KHI   bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang   peradilan   agama.   Aqad pada   perkawinan   tidak   tercatat   biasanya dilakukan  di kalangan terbatas, di muka tokoh   Agama,   tanpa   kehadiran   petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang   Perkawinan   Nomor   1 Tahun   1974   ditegaskan   bahwa   tiap-tiap perkawinan   dicatat   menurut   peraturan perundang-undangan   yang   berlaku. Perkawinan   tidak   tercatat   secara   agama adalah   sah   manakala   memenuhi   syarat dan rukun perkawinan.
Meskipun   demikian,   karena pernikahan   tersebut   tidak   tercatat   maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui Negara secara resmi (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). 5 Suatu   perkawinan   yang   tidak tercatat   akan   menghilangkan   hak   istri untuk   menuntut   secara   hukum.   Dengan kata   lain,   wanita   tidak   mendapat perlindungan   hukum.   Perkawinan   yang demikian   bertentangan   dengan   aspek
5 Moh Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang- undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hal, 224.
kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish   Shihab,perkawinan   yang   tidak tercatat   merupakan   salah   satu   bentuk pelecehan   terhadap   perempuan   karena dapat   menghilangkan   hak-hak   kaum perempuan. 6 Pernikahan   apa   pun   selain yang   tercatat   secara   resmi   di   Negara hukumnya   tidak   sah. 7 Permasalahannya jika perkawinan harus tercatat maka kaum pria merasa keberatan terutama pria yang sudah   memiliki   istri,   karena   untuk poligami   prosedurnya   dianggap   terlalu memberatkan.   Sebaliknya   bagi   kaum wanita   perkawinan   tidak   tercatat   bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut   harta   gono   gini,   juga   akan kehilangan   hak-haknya   untuk   menuntut kewajiban   suami.   Kondisi   ini   dianggap dilematis,   di   satu   pihak   keharusan pencatatan   perkawinan   memberatkan kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak. C. Anak   Lahir   Di   Luar   Perkawinan Dalam Perspektif Bahasa
Kenyataan yang ada di masyarakat luas,   anak   Indonesia   terdapat   tiga   (3) macam tatus kelahirannya, yaitu i. Anak yang   lahir   dalam   atau   sebagai   akibat perkawinan yang sah. i. Anak yang lahir di   luar   perkawinan.   Ii.  Anak   yang   lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).
1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah .
Adalah   anak   yang   lahir   dari perkawinan yang sah, perkawinan yang
6 M.  Quraish  Shihab, Perempuan ,  Jakarta: Lentera Hati, 2006, hal. 216.
7 Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), Jakarta: FKUI, 2006, hal. 83.
mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat   2   UU   Nomor   1   Tahun   1974.
Kedudukan anak yang sah dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan antara lain: a. Undang-undang   Dasar   Negara   RI
Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1),   yaitu   :   "Setiap   orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan   keturunan   melalui perkawinan   yang   sah.   Undang-
undang   Nomor   1   Tahun   1974 Tentang   Perkawinan   pada   Pasal   42 yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir   dalam   atau   sebagai   akibat perkawinan   yang   sah.   Pasal   2   ayat (1) yaitu : "Perkawinan adalah  sah, apabila   dilakukan   menurut   hukum masing-masing   agamanya   dan kepercayaannya itu"; Pasal 2 ayat (2) yaitu  :”Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut   peraturan   perundang- undangan yang berlaku"
2. Anak yang   lahir   di   luar perkawinan .
Adalah anak yang lahir dari perkawinan yang   dilakukan   menurut   masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan   menurut   agama   Islam,   maka perkawinan   yang   demikian   sah   dalam perspektif   fikih   Islam   sepanjang   memenuhi syarat   dan   rukun   perkawinan.   Dengan demikian   anak   tersebut   sah   dalam   kacamata agama, yaitu sah secara materil, namun karena tidak   tercatat   baik   di   Kantor   Urusan  Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil   nikah   sirri,   seperti   halnya   Machica
Mochtar dengan Moerdiono), maka tidak sah secara formil.
Untuk istilah  ” anak yang lahir di luar perkawinan ”, maka istilah ini yang tepat untuk kasus Machica, mengingat anak yang lahir itu sebagai   hasil   perkawinan   dengan   memenuhi syarat   dan   rukun   secara   agama,   namun   tidak tercatat.   Jadi   bukanlah   sebagaimana berkembangnya   persepsi   yang   salah   yang menganggap   kasus   anak   dari   Machica   dengan Moerdiono   sebagai   anak   hasil   zina.   Kasus tersebut   merupakan   anak   yang   dilahirkan   ”di luar perkawinan” karena perkawinannya hanya memenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak memenuhi Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974
Pada dasarnya perkawinan  di Indonesia harus   dilaksanakan   dengan   prosedur sesuai   dengan   pasal   2   ayat   1   dan   2 Undang-undang   Nomor   1   Tahun   1974 Tentang   Perkawinan,   itulah   yang dimaksud   dengan   perkawinan   yang sesungguhnya menurut UU No. 1 tahun 1974   tentang   perkawinan.   Jika perkawinan   dilakukan   hanya   mengikuti pasal 2 ayat 1 saja, maka perkawinan itu disebut   ”luar   perkawinan”,   oleh   karena itu   pasal   43   ayat   1   Undang-undang Nomor   1   Tahun   1974   Tentang Perkawinan   itu   tidak   berdiri   sendiri, sangat   berkaitan   dengan   adanya perkawinan   sebagaimana   diatur   oleh pasal  2 UU No. 1 Tahun 1974  tentang perkawinan   disebut   luar   perkawinan, karena perkawinan itu dilakukan di luar prosedur pada pasal 2 ayat 2. Tidak bisa "luar   perkawinan"   itu   diartikan   sebagai perzinaan,   karena   perbuatan   zina   itu
dilakukan   sama   sekali   tanpa   ada perkawinan,   berbeda   sekali   antara   luar perkawinan   dengan   tanpa   perkawinan. Analoginya bandingkan dengan kata-kata
:   saya   duduk   di   luar   ruangan,   artinya ruangannya ada akan tetapi saya duduk berada   di   luarnya,   tetapi   kalau   saya duduk tanpa ruangan, berarti ruangannya sama   sekali   tidak   ada.   Oleh   karena   itu jika   disebut   "perkawinan"   sudah   pasti perkawinan itu sudah dilakukan minimal sesuai   dengan   pasal   2   ayat   1   Undang- undang   Nomor   1   Tahun   1974   Tentang Perkawinan,   itulah   yang   disebut   "luar perkawinan", sedangkan perzinaan sama sekali   tidak   tersentuh   dengan   term ”perkawinan”.

## 1. Anak yang lahir tanpa perkawinan
Adalah   anak   yang   dilahirkan   dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan   perkawinan,   melainkan   hanya   atas proses pertemuan ovum dengan sperma antara pria dan wanita saja. Inklusif anak yang lahir atas dari pasangan suami istri yang menikah secara   sah   keberadaan   anak   melalui   Bayi Tabung,   namun   anak   tersebut   ketika   dalam masa   kandungan   dititipkan   kepada   rahim selain   ibunya   yang   sah,   anak   yang   lahir demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil.
Pemahaman   yang   keliru   terhadap putusan   Mahkamah   Konstitusi   Nomor 46/PUU-VIII/2012 terutama terhadap kalimat “anak   yang   dilahirkan   di   luar   perkawinan” membawa  kepada  perdebatan  panjang.  Frasa “di   luar   perkawinan”   sangat   berbeda maknanya  dengan frasa “tanpa  perkawinan”.
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak   yang   lahir   dari   perkawinan   yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau   Kantor   Catatan   Sipil   merupakan   anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil.
Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan oleh orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan   tanpa   adanya   ikatan   perkawinan sebelumnya   merupakan  anak  yang  tidak   sah secara   materil   juga   tidak   sah   secara   formil (anak zina). “Jadi putusan MK ini tidak bisa dihubungkan   dengan   perzinahan   atau   akibat perzinahan,   kasus   yang   melatarbelakangi putusan   ini   hanya   berkaitan   dengan ”pencatatan perkawinan”.

## D. Tinjauan   Hukum   Islam   Perspektif Fiqh
Penetapan   asal   usul   anak   dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat   penting,   karena   dengan   penetapan itulah   dapat   diketahui   hubungan   mahram (nasab)   antara   anak   dengan   ayahnya. Kendatipun   pada   hakikatnya   setiap   anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki- laki dan sejatinya  harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.
Seorang   anak   dapat   dikatakan   sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika   terlahir   dari   perkawinan   yang   sah. Sebaliknya   anak   yang   lahir   di   luar perkawinan   yang   sah,   tidak   dapat   disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak   zina   atau   anak   di   luar   perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan
nasab   dengan   ibunya.   Dengan   demikian membicarakan   asal   usul   anak   sebenarnya membicarakan anak yang sah.
Tampaknya   fiqih   menganut pemahaman   yang   cukup   tegas   berkenaan dengan   anak   yang   sah.   Kendatipun   tidak ditemukan   definisi   yang   jelas   dan   tegas berkenaan   dengan   anak   yang   sah,   namun dilihat dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina ( Walad  Al-zina ) yang   hanya   memiliki   hubungan   nasab dengan ibunya. Secara implisit Al-Qur'an. 8
Depag RI, 1978, hal. 526.
Larangan-larangan   Al-Qur'an   di atas, tidak  saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga   yang   lebih   penting   menghindarkan dampak   terburuk   dari   pelanggaran. larangan itu.
Lahirnya
anak zina,   sebenarnya   adalah   akibat   dari pelanggaran   larangan-larangan   Allah tersebut.   Selanjutnya,   kendatipun   fiqih tidak   memberikan   definisi   yang   tegas tentang anak yang sah, namun para ulama mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak   yang   sah.   Anak   zina   adalah   anak yang   dilahirkan   ibunya   dari   hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang   secara   hukum   tidak   dinasabkan kepada   bapaknya,   setelah   suami   istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. 9 Definisi di atas membicarakan dua jenis   status   anak.  Anak   zina   yang   lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak   li'an.   Apabila   terjadi   perkawinan antara   suami   dan   istri   secara   sah, kemudian   istri   mengandung   dan melahirkan   anaknya,   maka   suami   dapat mengingkari keabsahan anak itu apabila:
a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
b. Melahirkan anak setelah lewat batas
maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.
Berkenaan   dengan   batas   minimal masa   kehamilan,   Jumhur   ulama   telah menetapkannya   selama   enam   bulan. Dasarnya   adalah   firman  Allah   surah  Al- Ahqaf: 15yang artinya: Kami perintahkan 9 Fathurrahman   Djamil,   " Pengakuan   Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya ", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Komtemporer , Jakarta: Firdaus, 2002, hal. 129.
kepada   manusia   supaya   berbuat   baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya   dengan   susah   payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).   Mengandungnya   sampai menyapihnya   adalah   tiga   puluh   bulan, sehingga   apabila   dia   telah   dewasa   dan umurnya   sampai   empat   puluh   tahun   ia berdo'a:   "Ya   Tuhanku,   tunjukilah   aku untuk   mensyukuri   ni'mat   Engkau   yang telah   Engkau   berikan   kepadaku   dan kepada   ibu   bapakku   dan   supaya   aku dapat   berbuat   amal   yang   saleh   yang Engkau   ridhai;   berilah   kebaikan kepadaku   dengan   (memberi   kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat   kepada   Engkau   dan sesungguhnya  aku termasuk  orangorang yang berserah diri". (QS. Al-Ahqaf: 15).
Selanjutnya di dalam surah Luqman Allah SWT. berfirman: Artinya: Dan kami perintahkan kepada   manusia   terhadap dua   orang   ibu   bapaknya;   ibunya   telah mengandungnya   dalam   keadaan   lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada- Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya   kepada-Ku   lah   kembalimu (QS. Luqman: 14). 10
Dalam   surah   Al-Ahqaf   ayat   15 dijelaskan   secara   kumulatif,   jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh)   bulan.   Sedangkan   dalam   surat Luqman   dijelaskan   batas   maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 puluh   bulan   dikurangi   24   bulan   sama
10 Ibid
dengan   enam   bulan.   Informasi   ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama   menunjukkan   bahwa   tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya   setelah   bayi   disusukan secara   sempurna   membutuhkan   waktu dua   tahun   atau   dua   puluh   empat   bulan. Berarti   bayi   membutuhkan   waktu   30- 24=6   bulan   di   dalam   kandungan. 11
Pendapat ini agaknya disepakati oleh Ahli Fikih yang diperoleh dengan menangkap dalil  isyarah Al-Qur'an. Bahkan Wahbah Al-Zuhaily   dalam   bukunya   Musthafa Rahman   menyebutnya   sebagai   satu bentuk   pengambilan   hukum   yang shahih. 12 Jika   dianalisis   pandangan   fikih berkenaan  dengan anak sah ini dapatlah dipahami  bahwa anak sah dimulai  sejak terjadinya   konsepsi   atau   pembuahan   sel telur   (ovum)   oleh   seperma   yang   terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut   dilakukan. 13 Dengan   demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang   sah   dari   suami   ibunya,   anak   itu harus   lahir   sekurang-kurangnya   enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang   'iddah   selama   empat   bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.
Mengenai   tenggang   waktu   ini   ada aliran   di   antara   ahli   fikih   yang
11 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hal, 224.
12 Musthafa Rahman, Anak Luar Nikah : Status dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Atmaja, 2003, hal, 45.
13 Ibid.
berpendapat   seorang   anak   lahir   setelah melampaui   tenggang   'iddah   sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas   suaminya   asal   dapat   dianggap bahwa   kelahirannya   disebabkan   oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri   itu.   Dengan   adanya   perbedaan pandangan   tersebut,   ditetapkanlah tenggang waktu maksimun selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat   tahun   itu   ibunya   tidak   ada mengeluarkan   kotoran. 14 Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak   tersebut   tidak   dapat   dihubungkan kekerabatannya   dengan   bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah.   la   hanya   memiliki   hubungan   nasab dengan ibunya saja.
Disinilah   perbedaannya,   antara pandangan   fiqih   dengan   Undang-undang Perkawinan   di   Indonesia,   oleh   karena pandangan   fiqih   tidak   mengenal pencatatan   nikah,   maka   pengertian   luar perkawinan   sama   pengertiannya   dengan zina, sedangkan ndang-undang Perkawinan Indonesia karena mengharuskan   pencatatan,   maka   tidak dapat di samakan antara luar perkawainan   dengan   zina.   Luar perkawinan   di   Indonesia   menurut   fiqih adalah   sah   sedangkan   zina   menurut pandangan   fiqih   adalah   tidak   pernah tersentuh dengan istilah perkawinan.
14 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , Bandung: Sumur, 2010, hal, 72.

## E. Anak Sah Dalam Perspektif Undang- undang
Pembahasan “ anak sah “ ditinjau dari undang-undang dapat dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain :
Pasal   28-B   ayat   1   Undang-undang Dasar   Tahun   1945   berbunyi   : “ Setiap orang   berhak   membentuk   keluarga   dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang   sah   “. Kata-kata“ melanjutkan keturunan “   apapun   pengertian   pasti terjemahan   konkritnya   adalah   “   anak   “ yakni   kehadirannya   melalui   pertemuan antara   ovum   dan   spermatozoa   baik berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan  terjadinya  pembuahan,  yang keberadaannya   harus   dilakukan   melalui perkawinan   yang   sah,   hal   ini   dipertegas dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun   1974   Tentang   Perkawinan,   yang berbunyi   :“ Anak   yang sah   adalah   anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah“ .
Pasal   ini   tidak   termasuk   yang dilakukan uji materiil oleh MK, oleh karena itu   keberadaannya   masih   eksis   dan keberlakuannya   masih   harus   dipedomani, jika menurut putusan MK memandang tidak tepat   jika   menetapkan   bahwa   anak   yang lahir dari suatu kehamilan karena lembaga seksual di luar perkawinan, hanya memiliki hubungan  dengan ibunya,  itu sudah benar tetapi tidak dapat melepaskan diri dari Pasal 28-B ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 42 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.
Oleh karena putusan MK tersebut tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan pasal-
pasal tersebut diatas, maka kata-kata anak diluar   perkawinan   tidak   dapat   dikatakan anak   hasil   perzinahan,   karena   anak   hasil perzinahan   bertentangan   dengan   kedua pasal tersebut diatas, begitu juga jika yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah “ zina   “   maka   bahasanya   jelas   yaitu   zina, bukan   luar   perkawinan,   seperti   tercantum dalam   Pasal   44   ayat   (1)   Undang-undang Nomor   1   Tahun   1974,   yaitu   berbunyi: “ Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak   yang   dilahirkan   oleh   isterinya, bilamana   ia   dapat   membuktikan   bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
Pasal itu jelas membedakan antara zina dengan   luar   perkawinan,   Oleh   karena   itu tidak   pada   tempatnya   jika   kata-kata   anak luar pekawinan dimaknai dengan anak hasil perzinahan.

## F. Tinjauan Posisi Kasus
Bahwa   pada   tanggal   20   Desember 1993,   di   Jakarta   telah   berlangsung pernikahan   antara   Pemohon   (Hj.   Aisyah Mochtar   alias   Machica   Binti   H.   Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs.   Moerdiono,   dengan   wali   nikah almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum   KH.   M.   Yusuf   Usman   dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat   shalat,   uang   2.000   Riyal   (mata   uang Arab),   satu   set   perhiasan   emas,   berlian dibayar   tunai   dan   dengan   ijab   yang diucapkan   oleh   wali   tersebut   dan   qobul diucapkan   oleh   laki-laki   bernama   Drs.
Moerdiono.   Lebih   jelas   lagi,   Moerdiono
seorang suami yang sudah beristri menikah lagi   dengan   istri   kedua,   Hj.   Aisyah Mokhtar,  dengan  akad   nikah  secara   Islam tetapi   tidak   di   hadapan   PPN/KUA   Kec. yang   berwenang   sehingga   tidak   dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan   akta   nikah.   Dari   perkawinan tersebut   dilahirkan   seorang   anak   laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono.
Pasal   2   ayat   (2)   Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan   bahwa   tiap-tiap   perkawinan dicatat   menurut   peraturan   perundang- undangan   yang   berlaku."   Kemudian   Pasal 43   ayat   (1)   Undang-Undang   perkawinan tersebut   menetapkan   bahwa:   'Anak   yang dilahirkan   di   luar   perkawinan   hanya mempunyai   hubungan   perdata   dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleh sebab itu, Hj. Aisyah maupun Iqbal merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun   1974   Tentang   Perkawinan   tersebut karena perkawinan HJ, Aisyah tidak diakui menurut hukum dan anaknya (Iqbal) tidak mempunyai   hubungan   perdata   dengan ayahnya   (Moerdiono)   dan   keluarga ayahnya.
Para   Pemohon   yang   berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan   permohonan   pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang   Perkawinan   (selanjutnya   disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut;
1. Bahwa   menurut   para   Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43   ayat   (1)   UU   Perkawinan menimbulkan   ketidakpastian   hukum yang   mengakibatkan   kerugian   bagi para   Pemohon,   khususnya   yang berkaitan   dengan   status   perkawinan dan   status   hukum   anak   yang dihasilkan   dari   hasil   perkawinan Pemohon 1;
2. Bahwa       hak       konstitusional       para Pemohon   telah   dicederai   oleh   norma hukum   dalam   Undang-Undang Perkawinan.   Norma   hukum   ini   jelas tidakbadil   dan   merugikan   karena perkawinan   Pemohon   1   adalah   sah danbsesuai   dengan   rukun   nikah   dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1)   UUD   1945   maka   perkawinan Pemohon 1 yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh   Pasal   2   Undang-Undang Perkawinan,   akibatnya   menjadi   tidak sah   menurut   norma   hukum. Pemberlakuan   norma   hukum   ini berdampak terhadap status hukum anak (Pemohon   II)   yang   dilahirkan   dari perkawinan Pemohon I menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang   Perkawinan.   Disisi   lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu   menimbulkan   permasalahan karena   status   seorang   anak   di   muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.
3. Singkatnya   menurut   Pemohon, ketentuan itu telah menimbulkan perlakuan yang   tidak   sama   di   hadapan   hukum   serta menciptakan   perlakuan   yang   bersifat diskrimintaif,   karena   itu   menurut   para Pemohon   ketentuan   itu   dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Menurut   Putusan   MK   Nomor 46/PUU-VIII/2010   tanggal   17   Februari 2012,   menyatakan,   bahwa   Pasal   43   ayat Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   1974 tentang   Perkawinan   (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar   perkawinan   hanya   mempunyai hubungan   perdata   dengan   ibunya   dan keluarga   ibunya”,   bertentangan   dengan Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan   hubungan   perdata   dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   dan/atau alat   bukti   lain   menurut   hukum   ternyata mempunyai   hubungan   darah   sebagai ayahnya.
Pasal   43   ayat   (1)   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara   Republik   Indonesia   Nomor   3019) yang menyatakan, " Anak yang dilahirkan di   luar   perkawinan   hanya   mempunyai hubungan   perdata   dengan   ibunya   dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum   mengikat   sepanjang   dimaknai
menghilangkan   hubungan   perdata   dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   dan/atau alat   bukti   lain   menurut   hukum   ternyata mempunyai   hubungan   darah   sebagai ayahnya,   sehingga   ayat   tersebut   harus dibaca, "Anak   yang   dilahirkan   di   luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan   laki-laki   sebagai   ayahnya   yang dapat   dibuktikan   berdasarkan   ilmu pengetahuan   dan   teknologi   dan/atau   alat bukti   lain   menurut   hukum   mempunyai hubungan   darah   termasuk   hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ".
Putusan   Mahkamah   Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari   2012,   itu   In   abstracto,   yaitu bersifat   abstrak,   Yang   Inkonkrito   adalah putusan   Pengadilan.   Berdasarkan   hal tersebut,   menurut   penulis   bahwa   putusan MK   tidak   perlu   dipertentangkan   atau dinyatakan   sesuai   dengan   syari’ah   karena secara   hakiki   tidak   ada   yang   sesuai   dan tidak   ada   yang   bertentangan   dengan syari’ah.   Sehubungan   dengan   itu,   putusan tersebut  dengan menyatakan:  Bahwa yang dimaksud   majelis   dengan   frasa   “anak   di luar   perkawinan”   bukan   anak   hasil   zina, melainkan anak hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan   yang   dimaksudkan   dalam undang-undang   No   1   tahun   1974   tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak di luar perkawinan yang tidak diatur fikih, antara lain,   berupa   hak   menuntut   pembiayaan pendidikan   atau   hak   menuntut   ganti   rugi
karena   perbuatan   melawan   hukum   yang merugikan   orang   lain   seperti   yang   diatur dalam   Pasal   1365   KUH   Perdata   atau   hak untuk menuntut karena ingkar janji. Intinya adalah   hak-hak   perdata   selain   hak   nasab, hak waris, wali nikah, atau hak perdata apa pun   yang   tidak   terkait   dengan   prinsip- prinsip munakahat sesuai fikih. 15
Kasus   ini   adalah   pernikahan   yang tidak   tercatat   dan   dapat   diterapkan   dalam kasus lain sepanjang kasus posisinya sama dengan   kasus   itu,   jika   kasus   Machica diterapkan   pada   kasus   perzinahan   maka penerapannya menjadi salah.

## G. Kesimpulan
Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 terutama kalimat “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan “tidak dapat diartikan sebagai anak yang lahir dari perzinahan, karena perzinahan sama sekali tidak tersentuh dengan perkawinan. Hal ini didasarkan dengan alasan- alasan sebagai berikut :
1. Perkawinan di   Indonesia   harus dilaksanakan   sesuai   dengan   prosedur Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor   1   Tahun   1974   Tentang Perkawinan,   itulah   perkawinan   yang sesungguhnya, tetapi jika perkawinan itu hanya dilaksanakan sesuai Pasal 2 ayat   1   saja   berarti   perkawinan   itu dilakukan di luar prosedur Pasal 2 ayat 2,   itulah   yang   disebut   “   diluar perkawinan “
15 Buah Simalakama Putusan MK dalam Harian Surat Kabar Waspada , Rabu, 28 Maret 2012
2. Ketentuan   yang   mengatur   tentang kehadiran anak yang sah adalah harus melalui   perkawinan   yang   sah   sesuai dengan Pasal 28-B ayat 1 UUD 1945, dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun   1974   Tentang   Perkawinan, dengan   demikian   tidak   ada   dasarnya bahwa   anak   hasil   perzinahan   itu dihukumkan sebagai anak yang sah.
3. Uji Materi   yang dilakukan oleh MK melalui putusan Nomor 46/PUU/VIII/2012, adalah kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar yang dinikahi   oleh   Drs.   Moerdiono, keduanya menikah secara Islam, oleh karena   itu   Machica   dan   Moerdiono tidak   dapat   dikelompokkan   sebagai pasangan yang melakukan perzinahan. Dengan   demikian   putusun   MK   tidak dapat   diterapkan   untuk   kasus-kasus perzinahan,   dapat   diterapkan   untuk kasus  lain   sepanjang   kasus  posisinya sama dengan kasus Machica.
4. Jika Luar   perkawinan   diartikan perzinahan, berarti anak yang lahir di Indonesia semuanya menjadi anak sah tidak   pandang   bulu,   karena   sama artinya   antara   anak  yang sah  dengan anak   yang   tidak   sah,   hal   ini   sulit diterima oleh akal sehat, bahwa yang benar sama dengan yang salah, yang halal sama dengan yang haram, uang gaji pegawai sama dengan uang hasil pencurian, ini berarti kiamat sebelum kiamat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan , Kencana, Jakarta. 2007
Abdul Khamid Hakim, Kitab Al-Bay an. 1983.
Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996,
Buah Simalakama Putusan MK dalam Harian Surat Kabar Wasp ada, Rabu, 28 Maret 2012
Fathurrahman   Djamil,   “ Pengakuan   Anak   Luar   Nikah   dan   Akibat   Hukumnya ",   dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Komtemporer, Buku Pertaama, Jakarta: Firdaus, 2002.
Dadang Hawari, Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan), Jakarta: FKUI, 2006.
Jaih   Mubarok, Modernisasi   Hukum   Perkawinan   di   Indonesia ,   Bandung:   Pustaka   Bani Quraisy, 2005.
Mukhlisin Muzarie, Kontroversi   Perkawinan   Wanita   Hamil ,   Yogyakarta:   Pustaka Dinamika, 2002.
Musthafa Rahman, Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya , Jakarta: Atmaja,
2003
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia , Bandung: Sumur, 2010.
Moh Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor . 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
M.  Quraish  Shihab, Perempua n,  Jakarta:  Lentera  Hati,  2006.  Yayasan  Penterjemah/
Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978.
UUD   1945 Hasil   Amandemen   dan   Proses   Amendemen   UUD   1945   Secara   Lengkap , Jakarta, Sinar Grafika: 2008, Cet. Ke-5
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 , tanggal 17 Febuari 2012
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.