## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    75-80   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3258

## Peran PKS Menjadikan Masyarakat Lebih Beretika dan Bermoral Dalam Berpolitik
Husna Siregar 1 , Abdi 2 , M. Irfan Djailani 3 , Firman Alamsyah 4 , Udzri Hamdi 5
1,2,3,4,5 Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara udzrihamdi34@gmail.com 5
ABSTRACT
Democracy is a word that always fills the conversation of all levels of society, from the lower class to the elite class, namely community leaders, politicians, students, scholars, etc. In addition,  democracy  is  believed  to  be  an  alternative  value  system  that  develops  at  the intersection of human life and society, even the state. Democracy is a school of philosophy, namely a school that studies the origins of political power in a country based on the general will of the people. In this case, the nation can be described as a rule of law that evokes the general will and animates the contents of democracy. Following the democratic system, power in the country is in the hands of the people themselves, basically democracy comes from the people, is governed by the people and benefits all the people. From an organizational point of view,  democracy  means the organization of the State which is carried out by the people themselves or with the consent of the people because sovereignty is in the hands of the people. Another opinion states that democracy is a political system which shows that public policies are determined on the basis of a majority by representatives who are effectively supervised by the people in periodic elections based on the principle of political equality and are held in an atmosphere of guaranteed political freedom.
Keywords : social justice party, society, ethics, morals, politics.

## ABSTRAK
Demokrasi adalah kata yang selalu mengisi perbincangan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari  kelas bawah hingga kelas elit, yaitu tokoh masyarakat, politikus, mahasiswa, ulama, dll.  Selain  itu,  demokrasi  diyakini  sebagai    sistem  nilai  alternatif  yang  berkembang  di persimpangan  kehidupan  manusia  dan  masyarakat, bahkan negara. Demokrasi merupakan mazhab filsafat, yaitu mazhab yang mempelajari asal muasal kekuasaan politik di suatu negara berdasarkan kehendak umum rakyat. Dalam hal ini, bangsa dapat digambarkan sebagai negara hukum yang membangkitkan kehendak umum dan menjiwai isi  demokrasi. Mengikuti sistem demokrasi,  kekuasaan  dalam  negara  berada  di  tangan  rakyat  itu  sendiri,  pada  dasarnya demokrasi berasal dari rakyat, diperintah oleh rakyat dan menguntungkan seluruh rakyat. Dari sudut  organisasi,  demokrasi  berarti  pengorganisasian  Negara  yang  dilakukan  oleh  rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pendapat lain menyebutkan  bahwa,  demokrasi  merupakan  sistem  politik  yang  menunjukkan  bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas, prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik
Kata kunci : partai keadailan sejahtera, masyarakat, etika, moral, politik.

## PENDAHULUAN
Dalam  masyarakat  yang  besar,  orang  mungkin  memiliki  sedikit  pengaruh sebagai individu, tetapi pengaruhnya bisa menjadi besar ketika mereka bergabung dalam  suatu  komunitas.  Partai  politik  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  berbeda.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    75-80   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3258
Keberadaan  partai  politik,  yang  merupakan  bagian  dari    mekanisme  penting kehidupan  demokrasi.  Pemberdayaan  masyarakat  sangat  dibutuhkan  ketika masyarakat dianggap apatis atau acuh tak acuh, selalu bergantung pada penguasa atau pemimpinnya, atau karena alasan bahwa masyarakat pada akhirnya hanya berfungsi sebagai  objek  dalam  kehidupan  politik  penyelenggaraan  negara.  Jika  demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “dari rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat”, maka partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik merupakan prasyarat. Karena jika tidak ada partisipasi manusia, tidak  ada "rakyat dan rakyat". Namun,  tidak  mungkin  melibatkan  rakyat  dalam  proses  politik publik, jika rakyat sangat apatis, acuh tak acuh, terpinggirkan, hanya sebagai penambah tatanan negara. 1 Secara umum, partai politik adalah  kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki nilai dan orientasi ideal yang sama. Golongan ini bertujuan untuk mencapai kekuasaan  dan otoritas politik, posisi politik biasanya dibentuk secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya. Berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kekuasaan bagi PKS  bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk melindungi keadilan dan kemaslahatan bagi sesama manusia dan semua golongan, untuk mencapai hak dan kewajiban  warga negara secara bermartabat. Di Indonesia, PKS sering disebut sebagai keajaiban politik. Bayangkan, hanya sekitar setahun setelah deklarasi (Agustus 1998), partai  yang semula bernama Partai Keadilan itu  berhasil mengikuti pemilu 1999. Pada  pemilu  2004-2009,  PKS  berhasil mendongkrak perolehan suara yang sangat signifikan. Sebuah partai yang  berganti nama menjadi Blooming Justice Party karena ambang pemilihan. Peristiwa inilah yang menggugah rasa ingin tahu penulis untuk mencari  jawaban  atas  permasalahan  tersebut,  mengkaji  peran  partai  Úitsengu Erakonna (PKS) dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat. 2

## METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh  di  lapangan,  suatu  penelitian  yang  bertujuan  memberikan  gambaran terhadap  keadaan seseorang, lembaga, atau masyarakat sekarang ini, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan yang nampak dalam situasi yang diselidiki. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah  Partai Keadilan Sejahtera  (PKS)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan atau langkah antisipasi yang diambil para aktivis dakwah yang ada di Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi
1 Khamami Zada dan Arif Arafah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta: LSIP, 2004),  cet. Ke-1 h. 24
2 Matori Abdul Jalil, “Pokok-Pokok Pikiran Tentang Agama dan Demokrasi”, Dalam Agama dan Demokrasi. (Jakarta: P3M, 1994), cet. Ke-2, h.122.
3 Metedologi Penelitian Sosial, Terapan dan Kebijaksanaan, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h. .39

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    75-80   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3258
dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu,  PK-Sejahtera  sangat  peduli  dengan  perbaikanperbaikan  ke  arah terwujudnya Indonesia  yang  adil  dan  sejahtera.  Kepedulian  inilah  yang  menapaki  seti ap  jejak langkah dan aktivitas partai. 4
Perolehan  pemilu  pada  tahun  1999  yang  dibawah  electoral  therashold membuat masa empat tahun berikutnya digunakan PK untuk melakukan konsolidasi besar-besaran dengan memunculkan partai baru bernama “Partai Keadilan Sejahtera” (PKS)  yang  diharapkan  membuka  jalan  bagi  nilai-nilai  kebenaran,  kebaikan, ketakwaan,  keindahan  dan  kebahagiaan.  Keadilan  yang  menyediakan  ruang  bagi setiap orang untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menebarkan rasa aman serta membebaskan manusia dari semua bentuk intimidasi dan rasa takut.
Partai  ini berlambangkan dua bulan berwarana kuning emas, dengan garis lurus diantara kedua bulan sabit, yang juga berwarna kuning emas. Bulan sabit dan garis  lurus  tersebut  berada  dalam  suatu  kotak  berwarna  hitam  dan  dibawahnya terdapat tulisan “SEJAHTERA”. Diatas kotak hitam ada sebuah persegi panjang yang panjangnnya sama dengan kotak dibawahnya, tetapi dengan ketinggian yang lebih pendek didalamnya tertulis “PARTAI KEADILAN” dengan tulisan berwarna kuning emas. Secara keseluruhan kotak dan persegi panjang itu mensimbolkan Ka’bah, kiblat suci  kaum  muslimin  yang  melambangkan  kesatuan  umat.  Partai  ini  memiliki karekteristik  moralis,  professional,  patriotik demokrat, reformasi dan independen. Sedangkan  prinsip dasar dari PKS adalah keadilan, persamaan dan keseimbangan, kesatuan  nasional,  kemajuan,  khidmatul  ummah  demi  persatuan  dan  kerjasama Internasional.

## Pengertian  Demokrasi
Demokrasi  memiliki  arti  penting  bagi  masyarakat  yang  menggunakannya, karena hak rakyat untuk menentukan politiknya sendiri masih terjamin, demokrasi merupakan  istilah  politik  yang  paling  populer  dan  sering  digunakan  oleh  banyak negara, termasuk negara-negara Islam. Di dalam dunia Namun, para ahli ilmu politik tidak sependapat apakah demokrasi hanyalah alat atau tujuan itu sendiri atau tujuan itu sendiri.
Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani untuk pemerintahan rakyat  dan terbagi menjadi dua kata yaitu "demos" dan "cratos" demos artinya rakyat dan Kratos artinya kekuasaan. Yang juga berarti bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, dan juga berarti bahwa dalam pemerintahan, seorang individu dan individu lainnya memiliki hak yang sama secara politik,  sama-sama berdaulat. 5
4 Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 161.
5 Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, ( Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    75-80   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3258
Dari  segi  terminologi,  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai suatu gagasan atau sikap hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hampir semua pemerintahan di dunia kini telah menerima istilah demokrasi. Bahkan rezim otoriter menggunakan  istilah "demokrasi" untuk menggambarkan rezim dan aspirasi mereka.

## Hubungan  Antara Etika dan Moral
Moralitas adalah nilai mutlak dalam semua kehidupan sosial. Penilaian akhlak diukur dengan budaya masyarakat
setempat, akhlak adalah perbuatan/perilaku/ucapan,  akhlak  berasal  dari kata mos yang berarti kebiasaan. Kata "lebih", yang berarti kemurnian, dari "mos", "lebih". Moralitas adalah doktrin baik dan jahat, yang diterima secara universal mengenai tindakan, sikap, tugas dan masalah moral lainnya; dan kesopanan. Moralitas adalah seperangkat norma, nilai dan sikap seseorang atau sekelompok orang, yang dinyatakan dalam tingkah laku lahiriah, yang mengungkapkan isi hatinya, karena ia sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Ada hubungan yang sangat erat antara etika dan moralitas karena etika dan moralitas mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan manusia untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Akan tetapi dalam hal-hal  tertentu  terdapat  perbedaan  antara  etika  dan  moralitas, sehingga ukuran moralitas adalah mengukur tingkah laku seseorang yaitu tata krama, adat istiadat dan hal-hal  lain  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Etika  dan  moralitas  pada  dasarnya memiliki  arti  yang  sama,  namun  terdapat  sedikit  perbedaan  dalam  penggunaan sehari-hari.  Moralitas  digunakan  untuk  tindakan  yang  bernilai,  sedangkan  etika digunakan untuk sistem nilai yang ada.

## Peran  PKS  Menjadikan  Masyarakat  dalam  Beretika  dan  Bermoral  dalam Demokrasi
Strategi  PKS  sebagai  partai  dakwah  (khuthuth'aridhah)  dalam  mengubah bangsa  adalah  gerakan  kebudayaan  (Strategi  Mobilisasi  Horizontal/ta'biah  al - afaqiyah) dan gerakan struktural (Strategi Mobilitas Vertikal/ta'biah al-amudiyah). ). Mobilisasi  horizontal  adalah  pengiriman  kader dakwah ke berbagai kelompok dan lapisan  masyarakat  untuk mempersiapkan masyarakat  menerima produk manhaj Islam  dan  politik  Islam.  Mobilisasi  vertikal  adalah  pengerahan  kader  dakwah  ke berbagai  lembaga  yang  menjadi  mashidirul  qarar  (pusat  politik)  agar  mampu menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik.
PKS    menyebut  dirinya    partai  dakwah  karena  politik  adalah  bagian  dari dakwah, meskipun dakwah Islam dapat didiversifikasi ke dalam kegiatan politik, yang dilakukan para aktivis di kampus dakwah yang melahirkan PKS. Tentu PKS juga ingin dilihat sebagai eksperimen, karena dengan pandangan bahwa politik adalah bagian dari dakwah Islam, maka PKS  tidak bisa disebut sebagai pemula. 6
Gerakan  budaya  (Strategi  Mobilisasi  Horizontal)  dilakukan  dengan
6 DPP PKS, Sekilas Partai Keadilan, h. 25-26

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    75-80   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3258
mengirimkan kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam transformasinya sendiri. Dalam gerakan budaya ini, para kader,  baik  secara  individu  maupun  melalui  lembaga  sosial,  yayasan,  ormas  dan berbagai  organisasi  lainnya,  bergerak  di  bidang  kemaritiman,  penyuluhan  dan perbaikan masyarakat dari bawah ke atas. Kader PKS  bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, kependudukan, perempuan, kemiskinan, dll. Oleh karena  itu,  kader  yang  profesional  sangat  dibutuhkan  dan  harus  dibudayakan  di berbagai bidang kehidupan untuk terus bermasyarakat. Menyadari gerakan budaya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebarkan kader dakwah ke berbagai daerah dan simpul kepemimpinan serta kantong budaya masyarakat, sehingga terbentuk garis massa  yang  menerima  dan  mendukung  nilai-nilai  dakwah.  Aliansi  strategis  yang dibangun merupakan bentuk kepercayaan atau amanah yang diberikan masyarakat kepada pihak dakwah untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Gerakan  struktural  adalah  penyebarluasan  kader  di  bidang  legislatif, eksekutif,  yudikatif,  dan  sektor-sektor  dalam  pelayanan,  pembangunan,  dan penyelenggaraan negara melalui mekanisme konstitusional seperti partisipasi partai politik dalam pemilu dan peningkatan profesionalisasi kader. Misinya adalah untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  sistem,  manajemen  struktural  dan  top-down kebijakan  publik,  peraturan  dan  perundang-undangan  dalam  konteks  perubahan sosial.  Gerakan  struktural  ini  sekaligus  ikut  serta  dalam  pelaksanaan  dan pengendalian  pembangunan  negara.  Jika  PKS  melakukan  gerakan  struktural berdasarkan  falsafah  atau  platform  yang  sama,  maka  dimungkinkan  untuk membangun strategi kemitraan antara partai dan lembaga dakwah serta tokoh-tokoh yang  memiliki  kekuatan  untuk  membentuk  politik  sedemikian  rupa  sehingga membangun  lapisan  pemikiran  yang  menjustifikasi.  kebijakan  yang  melindungi negara. 7
Strategi besar PKS, transformasi bangsa, tak lebih dari gabungan perubahan bottom-up dan bottom-up, yang menjadi ciri khas PKS sebagai partai dakwah. Strategi besar  PKS  untuk  transformasi  bangsa    adalah    gerakan    menyeluruh  di  berbagai lapisan masyarakat (sektor publik, swasta dan LSM/sektor lainnya) berbasis kader berbagai profesi dan profesi yang berintegritas moral agama dan kualitas profesional. Sebagai partai dakwah, PKS bertujuan untuk mengoptimalkan kader dari berbagai bidang untuk mengembangkan, mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural untuk transformasi bangsa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dalam  penyusunan  jurnal  ini,  penulis  banyak  mendapatkan  bantuan  dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada Dewan Perwakilan Cabang PKS Medan Deli.
7 DPP PKS Sekilas Partai Keadilan, h 40-46

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    75-80   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3258

## DAFTAR PUSTAKA
Aay Muhammad Furqon. Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Teraju 2004).
David Betham dan Kevin Boyle, Demokrasi: 80 Tanya Jawab, (Yogyakarta: Kanisius,
2004).
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
Idris Thaha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien
Rais,     ( Jakarta: Teraju, 2005)
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
Khamami Zada dan Arif Arafah, Diskursus Politik Islam, (Jakarta: LSIP, 2004),
Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, ( Yogyakarta: Gema Media, 1999).
Majelis Pertimbnagan Pusat PKS, Memperjuangkan Masyarakat Madani.
Matori  Abdul  Jalil,  “Pokok-Pokok  Pikiran  Tentang  Agama  dan  Demokrasi”,  Dalam Agama dan Demokrasi. (Jakarta: P3M, 1994).
Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000) MPP PKS, Plat Form Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: MPP PKS, 2000).
Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani,
(Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).
Zaenal  Muthaqiní,  “Doktrin  Demokrasi  Amerika  Relevansinya  Terhadap  Hukum Islami”, (Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2006)