## Pencatatan Akuntansi Transaksi Pembiayaan Murabahah

## Ali Topan Lubis
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Email: Alylubis18@gmail.com Muhammad Zaki Institut Agama Islam Yasni Bungo Email : mdzakiismail@gmail.com

## Abstract
In murabahah financing, accounting treatment is needed, accounting treatment is an accounting system to see how the process of recording financing products that use the buying and selling system  from  the  parties  involved  becomes  the  accounting  system  used  by  Islamic  financial institutions.  While  the  benefits  of  accounting  treatment  will  have  an  impact  on  the  Islamic financial  statements  presented  in  accordance  with  PSAK  No.  101.  However,  in  reality,  the accounting  treatment  of  murabahah  financing  has  not  been  balanced  with  good  accounting treatment, the evidence is that there are still many entities or Islamic banks that still violate the provisions  in  PSAK  No.  102.  The  methodology  used  in  this  research  is  a  qualitative  method where  the  research  is  descriptive  and  tends  to  use  analysis.  Process  and  meaning  (subject perspective)  are  more  highlighted  in  qualitative  research.  The  theoretical  basis  is  used  as  a guide so that the research focus is in accordance with the facts on the ground. In addition, this theoretical basis is also useful for providing an overview of the research background and as a material  for discussing research results.The provisions regarding mudharabah accounting are regulated in PSAK 105 of 2007 concerning mudharabah accounting. This standard regulates the recognition and measurement of transactions from both fund owners and fund managers. As for what  is  measured  regarding  mudharabah  funds  distributed,  types  of  cash  and  non-cash investments, decline in investment value before the business is started, business income funds, losses due to negligence, participation in management funds and profit sharing.
Keywords: Accounting, Financing, Murabahah

## Abstrak
Dalam  pembiayaan  murabahah  diperlukan  adanya  perlakuan  akuntansi,  perlakuan akuntansi merupakan sistem akuntansi untuk melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi  yang  dipakai  lembaga  keuangan  syariah.  Sedangkan  manfaat  dari  perlakuan akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan syariah yang disajikan sesuai dengan PSAK No. 101. Namun kenyataannya perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah belum di imbangi dengan perlakuan akuntansi yang baik, buktinya masih banyak entitas atau bank syariah yang masih  melanggar  ketentuan  yang  ada  di  PSAK  No  102.  Metodologi  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  di  mana  penelitian  yang  bersifat   deskriptif dan cenderung  menggunakan  analisis.  Proses  dan  makna  (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai  dengan fakta di  lapangan.  Selain  itu  landasan  teori  ini  juga  bermanfaat  untuk memberikan  gambaran  umum  tentang  latar  penelitian  dan  sebagai  bahan  pembahasan  hasil penelitian.  Ketentuan  tentang  akuntansi  mudharabah  diatur  dalam  PSAK  105  tahun  2007 tentang  akuntansi  mudharabah.  Standar  ini  mengatur  pengakuan  dan  pengukuran  transaksi baik  dari  pemilik  dana  maupun  pengelola  dana.  Adapun  yang  diukur  mengenai  dana mudharabah  yang disalurkan, jenis investasi kas maupun non kas, penurunan nilai invenstasi sebelum  usaha  di  mulai,  dana  penghasilan  usaha,  kerugian  akibat  kelalaian,  penyertaan  dana pengelolaan dan bagi hasil.
Kata Kunci : Akuntansi, Pembiayaan, Murabahah

## A. Pendahuluan
Dalam  pembiayaan  murabahah  diperlukan  adanya  perlakuan  akuntansi, perlakuan  akuntansi  merupakan  sistem  akuntansi  untuk  melihat  bagaimana  proses pencatatan  terhadap  produk  pembiayaan  yang  memakai  sistem  jual  beli  dari  pihak- pihak  yang  terkait  menjadi  sistem  akuntansi  yang  dipakai  lembaga  keuangan  syariah. Sedangkan manfaat dari perlakuan akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan syariah  yang  disajikan  sesuai  dengan  PSAK  No.  101  yang  digunakan  untuk  mengukur kinerja  penyajian  dan  pengungkapan  laporan  keuangan  dan  berguna  untuk pengambilan keputusan.
Namun  kenyataannya  perlakuan  akuntansi  pembiayaan  murabahah  belum  di imbangi  dengan  perlakuan  akuntansi  yang  baik,  buktinya  masih  banyak  entitas  atau bank syariah yang masih melanggar ketentuan yang ada di PSAK No 102.
Sedangkan  dari  segi  pencatatan  pada  perlakuan  akuntansi  murabahah  belum sesuai  dengan  PSAK  No  102  dan  pencatatan  jurnal  pada  saat  perhitungan  tunggakan berdasarkan PSAK No 102. Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara  lain  adalah:  berdasarkan  prinsip  jual  beli  barang  pada  harga  asal  dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan  modal  (Musyarakah),  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama  menyediakan  modal  100%  sedangkan  pihak  lain  menjadi  pengelola (Mudharabah),  pembelian  barang  yang  diserahkan  dikemudian  hari  sementara pembayarannya dilakukan di muka (Salam), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak  penjualan  yang  disepakati  (Istishna’),  pemindahan  hak  guna  atas  barang  dan jasa  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  (Ijarah),  jaminan  yang  diberikan oleh  bank  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi  kewajiban  pihak  kedua  (Kafalah), pengalihan  hutang  (Hawalah)  dan  pemberian  harta  kepada  orang  lain  agar  dapat ditagih dan diminta kembali (Qardh).

## B. Landasan Teori
Menurut  PSAK  105,  kontrak  mudharabah  dapat  dibagi  menjadi  3  jenis,  yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah muthlaqah, dan mudharabah musytarakah 1 . a. Mudharabah Muqayyadah.
Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan  pembatasan  oleh  pemilik  dana  dalam  hal  tempat,  cara,  dan/atau  objek investasi.  Dalam  transaksi  mudharabah  muqayyadah,  bank  syariah  bersifat  sebagai
1 Rizal  Yahya,  et.al, Akuntansi  Perbankan  Syariah:  Teori  dan  Praktik  Kontemporer (Jakarta:  Salemba Empat, 2013), h. 110.
agen yang menghubungkan shaibul maal dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan bank  syariah  mirip  dengan  peran  manager  investasi  pada  perusahaan  sekuritas. Imbalan  yang  diterima  oleh  agen  dinamakan fee dan  bersifat  tetap  tanpa  dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Fee yang diterima dilaporkan dalam  hal  laba  rugi  sebagai  pendapatan  lainnya.  Jenis  ini  bisa  disebut  sebagai mudharabah terikat. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas 2 jenis  yaitu,  mudharabah  muqayyadah  executing  dan  mudharabah  muqayyadah channeling.  Pada  mudharabah  muqayyadah  executing  bank  syariah  sebagai  pengelola penerima dana dari pemilik dana dalam pembatasan hal tempat, cara, dan/atau objek investasi.  Akan  tetapi,  bank  syariah  memiliki  kebebasan  dalam  melakukan  seleksi terhadap calon mudhorib yang layak mengelola dana tersebut sedangkan mudharabah muqayyadah  channeling  sebaliknya  bank  syariah  tidak  memiliki  kewenangan  untuk menyeleksi calon mudhorib yang akan mengelola dana.

## b. Mudharabah Muthlaqah
Betuk  kerjasama  antara  pemilik  dana  dan  pengelola  tanpa  adanya  pembatasan dalam  hal  yang  telah  disebutkan  pada  mudharabah  muqayyadah  yaitu  dalam  hal tempat,  cara,  dan/atau  objek  investasi.  Pemilik  dana  memberika  kewenangan  yang sangat  luas  pada  mudharib  untuk  menggunakan  dana  yang  diinvestasikan.  Kontrak mudharabah  muthlaqah  dalam  perbakan  syariah  digunakan  untuk  tabungan  dan pembiayaan.  Pada  tabungan  mudharabah,  penabung  berperan  sebagai  pemilik  dana, sedangkan  bank  berperan  sebagai  pengelola  yang  mengkontribusikan  keahlian  dalam mengelola  dana  penabung.  Adapun  pada  pembiayaan  mudharabah,  bank  berperan sebagai pemilik dana yang meninvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang  memerlukan  dana  untuk  keperluan  usahanya.  Pihak  lain  yang  memerlukan  dan mengelola  dana  tersebut  biasa  disebut  dengan  nasabah  pembiayaan.  Dana  yang diterima  oleh  bank  dari  penabung  dilaporkan  dalam  neraca  di  bagian  dana  syirkah, sedangkan dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah pembiayaan melalui akad mudharabah dilaporkan dalam neraca pada bagian aset lancar. Adapun bagian ban dari keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib dari kegiatan investasi yang dilakukannya dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu unsur pendapatan operasi utama bank.  Mudharabah  muthlaqah  biasa  juga  disebut  dengan  mudharabah  mutlak  atau mudharabah tidak terikat.

## c. Mudharabah Musytarakah
Bentuk  mudharabah  dimana  pengelola  dana  meyerahkan  modal  atau  dananya dalam  kerjasama  investasi.  Akad  musytarakah  ini  merukapan  solusi  sekiranya  dalam perjalanan  usaha,  pengelola  dana  memiliki  modal  yang  dapat  dikontribusikan  dalam investasi,  sedangkan  dilain  sisi,  adanya  penambahan  modal  ini  akan  meningkatkan kemajuan  investasi.  Akad  musytarakah  ini  pada  dasarnya  perpaduan  dari  akad mudharabah dan akad musyarakah.
Nasabah  penghimpunan  bank  berperan  sebagai  mudharib,sedangkan  nasabah penyaluran bank berperan sebagai pemilik dana Pada saat yang sama, bank melakukan kerja  sama  dengan  investor  lain  untuk  membiayai  suatu  proyek  yang  dikerjakan  oleh nasabah  pengelola.  Investor  lain  yang  terlibat  dalam  kerja  sama  ini  memiliki  peran sebagai  pemilik  dana.  Bank  dan  investor  memperoleh  pendapatan  dari  posisi  sebagai pemilik dana (berbagi sesuai porsi masing-masing). Selanjutnya pendapatan hak bank tersebut dibagihasilkan lagi dengan nasabah deposan pool of fund 2 .
2 Ibid ., h. 112.

## 2. Rukun Transaksi Mudharabah
Rukun traeaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik  modal dan pengelolal,  objek  akad  mudharabah  (modal  dan  usaha),  dan  ijab  dan  kabul  atau persetujuan kedua belah pihak.
Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:
1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 3

## 3. Transaktor
Kedua  pihak  transaktor  di  sini  adalah  investor  dan  pengelola  modal.  Investor biasa  disebut  dengan  istilah  shahibul  maal  atau  rabbul  maal,  sedang  pengelola  modal biasa disehut dengan istilah mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas.  Kriteria  kompetensi tersebut  antara  lain  mampu  membedakan  yang  baik dan yang buruk (baligh) dan tidak dalam keadaan tencekal seperti pailit.

## 4. Objek Mudharabah
Objek  mudharabah  meliputi  modal  dan  usaha,  Pemilik  modal  menyerahkan modalnya  sebagai  objek  mudharabah,  sedangkan  pelaksana  usaha  menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang  yang  dirinci  berapa  nilai  uangnya.  Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan  dalam  akad.  Semenrara  itu,  kerja  yang  diserahkan  dapat  berbentuk keahlian  menghasilkan  barag  atau  jasa,  keahlian  mengelola,  keahlian  menjual,  dan keahlian maupun keterampilannya. Tanpa dua objek ini, madharabah tidak dibenarkan. Dalam praktik perbankan, bentuk kegiatan usaha pongelola merupakan satu faktor yang persetujuan  pembiayaan  mudharabah.  Adanya  kewajiban  bang  menanggung  kerugian yang  timbul  dari  usaha  mudharib  menyebabkan  mudharabah  dikategorikan  sebagai pembiayaan  dengan  karakteristik  risiko  yang  tinggi.  Dengan  demikian,  terdapat kecenderungan  pada  bank  syariah  untuk  menyeleksi  calon  nasabah  pembiayaan mudharabah  secara  ketat.  Saat  ini,  pembiayaan  mudharabab  yang  banyak  diberikan adalah  perusahaan  atau  perorangan  yang  sudah  memiliki  kontrak  (proyek)  yang berkekuatan  hukum  dari  pemerintah;  usaha  lembaga  keuangan  yang  menyalurkan pembiayaan  dengan  mekanisme  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah kepada  para  anggotanya;  dan  pengembang  properti  atau  bisnis  lain  seperti  stasiun pengisian  bahan  bakar  umom  (SPBU)  yang  memiliki  perkiraan  arus  kas  yang  relatif stabil.
Seiring  dengan  berkembangnya  kemampuan  bank  syariah  mengelola  risiko pembiayaan  mudharabah,  diperkirakan  lingkup  kegiatan  usaha  modharib  yang diberikan  pembiayaan  mudharabah  akan  makin  luas.  Perluasan  ini  perlu  diupayakan oleh  industri  perbankan  syariah  dalam  rangka  memperluas  pasar  pembiayaan  dan
3 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 192- 199.
memenuhi  harapan  publik  agar  porsi  pembiayaan  dengan  skema  bagi  hasil  makin diperluas. Perluasan lingkup bentuk kegistan usaha yang dapat dibiayai dengan skema mudharabah  memiki  arti  penting  untuk  meneguhkan  identitas  bank  syariah  sebagai bank  bagi  hasil,  tidak  saja  bagi  hasil  dengan  nasabah  penabung  melainkan  juga  bagi hasil dengan nasabah pembiayaan. 4
Nisbah  keuntungan  mencerminkan  imbalan  yang  berhak  diterima  oleh  kedua belah  pihak  yang  terikat  akad  mudharabah.  Mudharib  mendapatkan  imbalan  atas kerjanya. Nisbah keuntunga inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pibak mengenai cara pembagian keuntungan
Kesepakatan pembagian keuntungan atau nisbah harus dinyatakan pada waktu kontrak.  Dalam  hal  ini,  juga  perlu  disepakati  dasar  bagi  hasil  yang  akan  digunakan. Dalam fatwa DSN Nomor IS Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) sebagai dasar bagi hasil.
Uraian Jumlah Metode bagi Hasil Penjualan 100 Revenue Sharing Harga Pokok Penjualan 65 Laba Bruto 35 Beban 25 Laba Rugi neto 10 Profit Sharing
Dalam  praktik,  terdapat  perbedaan  dalam  penggunaan  istilah  revenue  sharing. Revenue  sharing  dalam  praktik  lebih  mengacu  pada  gross  profit  sharing.  Dalam akuntansi, terminologi revenue adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin  keuntungan).  Adapun  revenue  yang  dimaksud  dalam  dasar  bagi  hasil  bank syariah  dan  yang  dipraknkkan  selama  in  adalah  pendapatan  dikurangi  harga  pokok barang  yang  dijual.  Dalam  akuntansi  konsep  ini  biasa  dinamakan  dengan  laba  bruto (gross profit).
Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil Penjualan 100 Harga Pokok Pejualan 65 Laba Bruto 35 Gross Profit Sharing
4 Yahya, Akuntansi . h. 112.
Beban 25 Laba Rugi neto 10 Profit Sharing
Penggunaan  gross  profit  sebagai  dasar  pembagian  keuntungan  cukup  adil  bagi perbankan syariah, karena di sisi bagi hasil kepada nasabah penabung,bank syariah juga menggunakan praktik yang sama. 5

## 5. Ijab dan Kabul
Ijab  dan  kabul  atau  persetujuan  kedua  belah  pihak  dalam  mudharabah  dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk  mengikatkan  diri  dalam  akad  mudharabah.  Si  pemilik  dana  setuju  dengan perannya  untuk  mengontribusikan  dana,  sementara  si  pelaksana  usaha  setuju  dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.
Akad mudharabah pada dasanya sama dengan akad-akad yang lain dalam aspek yang bersifat umum. Aspek yang bersifat umum tersebut antara lain tentang identitas kedua pihak yang bertransaksi, besar pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, prasyarat pengambilan  pembiayaan,  jaminan,  ketentuan  denda,  pelanggaran  atas  syarat-syarat perjanjian, dan penggunaan Badan Arbitrase Syariah.

## 6. Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah
Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan  bank,  DPS  melakukan  pengawasan  syariah  secara  periodik.  Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal sebagai berikur
1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan.
2.  Menguiji  apakah  perhitungan  bagi  hasil  relah  dilakukan  sesuai  prinsip syariah
3.  Memastikan  adanya  persetujuan  para  pihak  dalam  perjanjian  pembiayaan mudharabah
4.  Memastikan  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  mudharabab.  Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. 6

## C. Metodologi Penelitian
5 Ibid ., h. 114.
6 Antonio, Bank , h. 97.
Metodologi  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  di mana penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan  makna  (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan  sebagai  pemandu  agar  fokus  penelitian  sesuai dengan fakta di  lapangan.  Selain  itu  landasan  teori  ini  juga  bermanfaat  untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil  penelitian.  Terdapat  perbedaan  mendasar  antara  peran  landasan  teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian  berangkat  dari  teori  menuju data,  dan  berakhir  pada  penerimaan  atau penolakan  terhadap  teori  yang  digunakan;  sedangkan  dalam  penelitian  kualitatif peneliti bertolak  dari  data,  memanfaatkan  teori  yang  ada  sebagai  bahan  penjelas,  dan berakhir dengan suatu “teor
D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian
1. Alur Transaksi Mudharabah 7
Dapat Dilihat pada Figur Figur 7.2 Alur Transaksi Mudharabalh 1. Negosiasi dan A
kad
a.  Pertama ,  dimulai  dari  pengajuan  permohonan  pembiayaan  oleh  nasabah  dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah  beserta  dokumen  pendukung.  Pihak  bank  selanjutnya  melakukan  evaluasi kelayakan  pembiayaan  mudharabah  yang  diajukan  nasabah  dengan  menggunakan
7 Yahya, Akuntansi . h. 116.
Bank Syariah (Shahibul Maal) Nasabah (Mudharib) 1. Negosiasi dan Akad Mudharabah 2. Pelaksanaan Usaha Produktif
4a. Menerima porsi laba 5. menerima kembalian modal 4b. Menerima porsi laba Alur Transaksi Mudharabah 3. Membagi hasil usaha
- Keuntungan dibagi sesuai nisbah
- Kerugian tanpa kelalaian nasabah
ditanggung oleh bank syariah
analisis  SC  (Character,  Capacity,Capital,  Commitment  dan  Collaterol)  Analisis  di  ikuti kemudian  dengan  verifikasi.  Bila  nasabah  dan  usaha  dianggap  layak,  selanjutnya diadakan  perikatan  dalam  bentuk  penandatanganan  kontrak  mudharabah  dengan mudharib  di  hadapan  notaris  Kontrak  yang  dibuat  setidaknya  memuat  berbagai  hal untuk memastikan terpenuhinya rukun mudharabah
b. Kedua , bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan.
c. Ketiga ,  Keuntungan  yang  diperoleh  akan  dibagi  antara  bank  sebagai  shahibul  maal dengan  h  sebagal  mudharib  sesuai  dengan  porsi  yang  telah  disepakati  Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mudharib, maka kerugian  ditanggung  oleh  bank.  Adapun  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian nasabah sepenuhnya menjadi Akuntansi tanggung jawab nasabah.
d. Keempat , bank dan nasabah meneriba porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
e.  Kelima ,  bank  menerima  pengambilan  modalnya  dari  nasabah.  Jika  nasabah  telah mengembalikan  semua  modal  milik  bank,  selanjutnya  usaha  menjadi  milik  nasabah sepenuhnya

## 2. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah
Ketentuan  tentang  akuntansi  mudharabah  diatur  dalam  PSAK  105  tahun  2007 tentang  akuntansi  mudharabah.  Standar  ini  mengatur  pengakuan  dan  pengukuran transaksi  baik  dari  pemilik  dana  maupun  pengelola  dana.  Adapun  yang  diukur mengenai  dana  mudharabah  yang  disalurkan,  jenis  investasi  kas  maupun  non  kas, penurunan  nilai  invenstasi  sebelum  usaha  di mulai,  dana  penghasilan  usaha,  kerugian akibat kelalaian, penyertaan dana pengelolaan dan bagi hasil.

## 3. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah
Kasus  : Transaksi Pembiayaan Mudharabah.
BAB III Tanggal 1 Agustus 20XA Bank Murni Syariah (BSM) menyetujui pemberian fasilitas mudharabah  Muthlaqah  PT  Haniya  yang  bergerak  di  bidang  SPBU  dengan kesepakatan sebagai beriku.
Plafon : Rp 1.450.000.000,- Objek bagi hasil : Pendapatan Gross Profit Sharing Nisbah : 70 % PT. Haniyah dan 30 % BSM Jangka waktu : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 20XB) Biaya administrasi : Rp 14.500.000,- (dibayar saat akan ditandatangani) Pelunasan : Pengembalian pokok di akhir periode Keterangan :  Modal  dari  BSM  diberikan  secara  tunai  tanggal  10  Agustus 20XA.      Pelaporan  dan  pembayaran  bagi  hasil  oleh  nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September.

## 4. Penjurnalan Transaksi Mudharabah
8

## a. Saat Penandatanganan Akad Mudharabah
Jurnal pada tanggal 1 Agustus Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 01/08/XA Db. Pos lawan komitmen adminitrasif pembiayaan 1.450.000.000 Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan 1.450.000.000 (izin tarik tanggal 10 agustus sebesar 1.450.000.000 Db. Kas/Rekening nasabah – PT. Haniya 14.500.000 Kr. Pendapatan Administratif 14.500.000

## b. Penyerahan Pembiayaan Mudharabah
Misalkan tanggal 10 agustus 20XA, BMS mencairkan pembiayaan sebesar Rp.
1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah.
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 05/10/XA Db. Pembiayaan Mudharabah 1.450.000.000 Kr. Kas/Rekening nasabah 1.450.000.000 05/10/XA Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan 1.450.000.000 Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan 1.450.000.000

## 5. Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah
Berikut adalah realisasi laba bruto PT. Haniya selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
No Bulan Jumlah Laba Porsi Bank Tanggal Tanggal
8 Aji  Prasetio, Akuntansi  Keuangan  Syariah:  Teori,  Kasus  dan  Pengantar  Menuju  Praktik (Yogyakarta:  ANDI, 2019), h. 68.
Bruto (Rp) 30% (Rp) Pelaporan Bagi Hasil Pembayaran Bagi Hasil 1. Ags XA 20.000.000 6.000.000 10 Sep 10 Sep 2. Sep XA 50.000.000 15.000.000 10 Okt 10 Okt 3. Okt XA 45.000.000 13.500.000 10 Nov 10 Nov 4. Nov XA  40.000.000 12.000.000 10 Des 10 Des 5. Des XA 60.000.000 18.000.000 10 Jan 10 Jan 6. Jan XA 50.000.000 15.000.000 10 Feb 10 Feb 7. Feb XA 40.000.000 12.000.000 10 Mar 10 Mar 8. Mar XA  50.000.000 15.000.000 10 Apr 10 Apr 9. Apr XA 55.000.000 16.500.000 10 Mei 05 Jun 10. Mei XA 60.000.000 15.000.000 15 Jun 15 Jun
Transaksi di atas dapat kita klarifikasi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut.
1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Bentuk transaksinya sebagai berikut. Tanggal Rekening Debit (Rp)  Kredit (Rp) 10/09/XA Db. Kas/Rekening nasabah 6.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 6.000.000 10/10/XA Db. Kas/Rekening nasabah 15.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 15.000.000 10/11/XA Db. Kas/Rekening nasabah 13.500.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 13.500.000 10/12/XA Db. Kas/Rekening nasabah 12.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 12.000.000 10/01/XB Db. Kas/Rekening nasabah 18.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 18.000.000 10/02/XB Db. Kas/Rekening nasabah 15.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 15.000.000 10/02/XB Db. Kas/Rekening nasabah 12.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 12.000.000 10/04/XB Db. Kas/Rekening nasabah 15.000.0000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 15.000.000
2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Taggal Rekening Debit (Rp)  Kredit (Rp) 10/05/XB Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 16.500.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah – akrual 16.500.000 05/06/XB Db. Kas/Rekening nasabah 16.500.000 Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 16.500.000 Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah - akrual 16.500.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 16.500.000 10/06/XB Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 18.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah – akrual 18.000.000 15/06/XB Db. Kas/Rekening nasbah 18.000.000 Kr. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 18.000.000 Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah – akrual 18.000.000 Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah 18.000.000
Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah disajikan dalam neraca pada bagian aset.  Akun  ini  merupakan  sub  akun  dari  piutang.  Adapun  akun  pendapatan  bagi  hasil mudharabah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena bagi hasil tersebut belum  berwujud  kas,  makan  pendapatan  bagi  hasil  akrual  tiak  diikutsertakandalam perhitungan  bagi  hasil  dengan  nasabah  penghimpunan.  Untuk  keperluan  praktis, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas.

## 6. Saat Akad Berakhir
1. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah.
Misalkan pada tanggal 10 Juni 20XB, saat jatuh tempo, PT. Haniya melunasi pembiayaan mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000.
Maka jurnalnya sebagai berikut.
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 10/06/XB Db. Kas/Rekening nasabah 1.450.000.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.450.000.000 2. Nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah Maka urnalnya sebagai berikut. Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo 1.450.000.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.450.000.000

## 7. Variasi transaksi

## a. Pembiayaan Mudharabah menggunakan aset non-kas
Secara  teori,  pembiayaan  mudharabah  dengan  aset  non  kas  dapat  dilakukan. Akan tetapi, berdasarkan diskusi penulis dengan beberapa praktisi bank syariah, dapat disimpulkan  bahwa  transaksi  jenis  ini  tidak  lazim  untuk  digunakan  dalam  dunia perbankan  syariah.  Semua  pembiayaan  oleh  bank  syariah  berwujud  kas.  Penggunaan aset  non  kas  kemungkinan  terjadi  3  hal,  yaitu  nilai  wajar  aset  sama  dengan  nilai tercatatnya, nilai aset lebih tinggi dari nilai tercatatnya, nilai aset lebih rendah dari nilai tercatatnya.
Misal,  pada  tanggal  20  agustus  20XA,  bank  telah  memiliki  peralatan  pompa bensindengan nilai buku sebesar Rp 1.400.000.000 (Harga perolehan Rp 1.500.000.000 denga  akumulasi  penyusutan  Rp  100.000.000.  Peralatan  tersebut  selanjutnya  di serahkan kepada PT. Haniya sebagai pembiyaan asen non kas dihargai dengan nilai Rp 1.400.000.000
Maka jurnalnya sebagai berikut.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Pembiayaan mudharabah 1.400.000.000 Db. Akumulasi Penyusutan 100.000.000
Misal.  Pada  tanggal  10  Agustus  20XA,  bank  telah  memiliki  peralatan  pompa  bensin dengan  nilai  buku  sebesar  Rp  1.400.000.000,  (harga  perolehan  Rp  1.500.000.000  dan akumulasi penyusutan Rp 100.000.000). selanjutnya peralatan tersebut dijual seharga Rp.  1.450.000.000  kepada  PT  Haniya  sebagai  aset  non-kas  Maka  jurnalnya  sebagai berikut.
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 10/08/XA Db. Pembiayaan Mudharabah 1.450.000.000 Db. Akumulasi penyusutan 100.000.000 Kr. Aset non-kas 1.500.000.000 Kr. Keuntungan Tangguhan 50.000.000
Misal, pada kasus diatas, dengan lama akad 10 bulan, dan bank  melakukan amortisasi setiap bulan.
Maka jurnalnya sebagai berikut.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Keuntungan Tangguhan 5.000.000 Kr. Keuntungan 5.000.000
Keterangan
Amortisasi = total keuntungan tangguhan/jumlah periode amortisasi = Rp 50.000.000/10 =Rp 5.000.000
Misal pada 10 Agustus 20XA, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai buku  sebesar  Rp  1.400.000.000,  (harga  perolehan  Rp  1.500.000.000  dan  akumulasi penyusutan  Rp  100.000.000).  Selanjutnya  peralatan  tersebut  diserahkan  pada  PT Haniya dengan dihargai Rp 1.350.000.000 sebagai aset non-kas.
Maka jurnal untuk transaksi sebagai berikut.
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 10/08/XA Db. Pembiayaan mudharabah 1.350.000.000 Db. Akumulasi penyusutan 100.000.000 Db. Kerugian 50.000.000 Kr. Aset non-kas 1.500.000.000
Kr. Aset non-kas 1.500.000.000
Ket. Pencatatan pnyerahan aset non-kas  dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku

## b. Kerugian usaha Mudharabah
Salah  satu  ciri  pembiayaan  mudharabah  adalah  ikut  sertanya  pemilik  modal menanggung  resiko  jika  terjadi  kerugian  usaha.  Kerugian  yang  disebabkan  bukan karena kelalaian pengelola.
Misalnya,  bagi  hasil  bulan  Mei  20XB,  PT  haniya  mengalami  kerugian  Rp  40.000.000 akibat bencana alam longsor yang mengenai pom bensi yang dikelola.
Cadangan  kerugian  sebesar  40.000.000  tersebut  menunjukan  bahwa  bank syariah  menanggung  100%  kerugian  pembiayaan  mudharabah  yang  terjadi.  Implikasi adanya  cadangan  kerugian  tersebut  adalah  berkurangnya  pengambilan  modal pembiayaan  mudharabah  yang  ditanggung  bank  syariah.  Pengembaian  modal mudharabah pada waktu jatuh tempo.
Maka jurnalnya sebagai beriku.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Kas/Rekening nasabah 1.410.000.000 Db. Cadangan kerugian mudharabah 40.000.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 1.450.000.000

## c. Kerugian yang disebabkan karena kelalaian pengelola
Kerugian  disebabkan  karena  kelalaian  pengelola  dan  dipandang  masih  mampu melanjutkan usaha. Dalam hal ini tidak ada penjurnalan karena kelalaian nasabah dan kerugian  ini  tidak  berpengaruh  pada  pembayaran  modal  mudharabah  keapda  bank syariah.
Kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaian  pengelola  dan  dipandang  tidak  mampu melanjutkan  usaha  (Bankrut).  Dalam  hal  ini  bank  syariah  bisa  mengikuti  kebijakan kolektibilitas bank indonesia.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Beban kerugian mudharabah 40.000.000 Kr. Cadangan kerugian pembiayaan mudharabah 40.000.000
Kasus 7.2 Transaksi Pembiayaan Mudharabah – Kasus Bermasalah
a. Jurnal pada saat pencairan
Misalkan,  pada  tanggal  10  Januari  2009,  bank  melakukan  pencairan  ke  rekening nasabah.
Maka jurnalnya sebagai berikut.

## b. Jurnal Penyisihan
Saat  akhir  bulan  31  Januari  2009,  bank  melakukan  penilaian  kualitas  aset. Karena baru cair dan status lancar, bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Biaya penyisihan penghapusan 10.000 Kr. Penyisihan penghapusan 10.000

## Ket. 1% x 1.000.000 = 10.000
Misalkan  selama  bulan  Feb,Mar,Apr,  nasabah  rutin  mengangsur  pokok  da  bagu  hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut.
Bulan Jumlah Laba (Rp) Porsi Bank 60% (Rp) Jumlah angsuran pokok (Rp) Feb 20.000 12.000 100.000 Mar 22.000 13.200 100.000 Apr 19.000 11.400 100.000 Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Pembiayaan mudharabah 1.000.000 Kr. Kas/Rekening Nasabah 1.000.000
Informasi singkat pembiayaan mudharabah :
 Besarnya investasi bank 1.000.000
 Angsuran pokok dibayarkan 10x dalam setiap bulan @100.000
 Bagi hasil ditentukan bersdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Profit diproyeksi besarnya @20.000/bulan. Nisbah disepakati nasabah : bank = 40%  : 60% atau bank diproyeksikan mendapat 12.000/bulan.
 Pencairan dilakukan 10 Januari 2009
 Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayarkan setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 s/d 11 November 2009.
Misalkan, pada tanggal 10 Feb 2009, nsabah mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah 20.000.
Maka Jurnalnya sebagai berikut.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Rekening nasabah 100.000 Kr. Pembiayaan Mudharabah 100.000 Db. Rekening nasabah 12.000 Kr. Pendapatan bagi hasil
Ket.  Angsuran  pokok  porsi  bagi  hasil  diterima bulan januari
Db. Rekening nasabah 100.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 100.000 Db. Rekening nasabah 13.100 Kr. Pendapatan bagi hasil 13.100
Ket.  Angsuran  pokok  porsi  bagi  hasil  diterima
bulan januari Db. Rekening nasabah 100.000 Kr. Pembiayaan mudharabah 100.000 Db. Rekening nasabah 11.400 Kr. Pendapatan bagi hasil 11.400
Ket.  Angsuran  pokok  porsi  bagi  hasil  diterima bulan januari
Atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas pada investasi yang disalurkan tersebut.  Hal  ini  disebabkan  sudah  tidak  memungkinkan  lagi  usaha  yang  dibiayai memberikan hasil atau keuntungan lagi.

## 8. Jurnal Penyisihan penghapusan
Maka pada tanggal 31 Mei 2009, bank mengakui adanya biaya penyisihan penghapusan dengan jurnal sebagai berikut.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Biaya Penyisihan Penghapusan 690.000 Kr. Penyisihan penghapusan 690.000

## 9. Jurnal Penghapus bukuan
Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010.
Maka Jurnalnya Sebagai berikut.
Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Penyisihan penghapusan 700.000 Kr. Pembiayaan Mudharabah 700.000

## E. Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  dalam  mudharabah  adalah  salah satu  produk  yang  ada  pada  bank  syariah.  Dalam  hal  ini  bak  bekerjasama  dengan nasabah  yang  diikat  dengan  akad  dan  ijab  dan  kabul.  Dengan  bank  syariah  yang berperan  sebagai  shahibul  maal  atau  pembiaya  dan  mudharib  sebagai  pengelola  atau yang  mengelola  dana.  Setiap  keuntungan  di  bagi  sesuai  posi  yang  telah  disepakati  di awal akadnya
Jika  kita  amati,  urgensi  mudharabah  dalam  kehidupan  sehari  hari  yaitu  modal bisa produktif jika dikelola oleh orang yang tidak memliki modal tapi memiliki skill atau keahlian,  dan  dari  kegiatan  tersebuat  dana  jadi  lebih  produktif  Selanjutnya,  setiap kebijakan  bank  syariah  itu  sudah  ada.  Berdasarkan  PSAK  105  paragraf  38  dan  PAPSI 2006 terdapat beberapa hal yang harus diungkapkan dalam transaksi mudharabah.

## Daftar Pustaka
Adiwarman  Karim. Bank  Islam Analisis  Fiqih  dan  keuangan ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2004.
Aji  Prasetio. Akuntansi  Keuangan  Syariah:  Teori,  Kasus  dan  Pengantar  Menuju  Praktik, Yogyakarta: ANDI, 2019.
Muhammad  Syafi’i  Antonio. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik, Jakarta:  Gema  Insani,
2001.
Rizal Yahya, et.al. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer , Jakarta: Salemba Empat, 2013.