Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015,  hal 32 - 42 ISSN 2339 - 1545

## Magister Akuntansi Universitas Pancasila

## 1. Pendahuluan
Salah  satu  indikator  penting  untuk mengetahui  kondisi  ekonomi  di  suatu  daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik menurut harga  berlaku  maupun  menurut  harga  konstan. PDRB  pada  dasarnya  merupakan  nilai  tambah
yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  dalam  suatu daerah  tertentu  atau  merupakan  nilai  jumlah barang  atau  jasa  akhir  (neto)  yang  dihasilkan oleh suatu unit ekonomi. Kondisi PDRB Provinsi Papua  selama  periode  penelitian  menunjukkan data  yang  fluktuatif,  yaitu  PDRB  pada  tahun

## Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Yeni Nur’aeni 1 , Suratno 2
1,2 Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

## I N F O   A R T I K E L
JEL Classification: H83 M12
Keywords: pendapatan domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana otonomi khusus.

## A  B  S  T  R  A  C  T
PDRB is defined as a number of additional values that is resulted of whole efford units in a region or as whole numbers of the final goods and fees from the entire of economic units of a region. PDRB’s level is able to describe a regional economic growth. The hight of economic growth level is appointed with the hight of value’s level of PDRB, in which is that region has economic progress. PAD, DAU, DAK, and DOK are the factors which have contribution into PDRB construction. According to that the purpose of this research is to identify how many influences among PAD, DAU, DAK, and DOK to PDRB in the Papua province. In doing this research is used multiple regretion analization method by using 5 years data of PAD, DAU, DAK, and DOK during 2009 to 2013. There are significant research result  PAD, DAU, DAK and DOK to PDRB.

## A  B  S  T  R  A  K
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit efford di wilayah atau sebagai nomor seluruh barang akhir dan  biaya  dari  seluruh  unit-unit  ekonomi  suatu  daerah.  Tingkat  PDRB adalah  mampu  menggambarkan  pertumbuhan  ekonomi  regional.  Hight tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjuk dengan hight tingkat nilai tentang PDRB, di mana adalah bahwa daerah memiliki kemajuan ekonomi. PAD, DAU, DAK, dan DOK merupakan faktor yang memiliki kontribusi dalam pembangunan  PDRB.  Menurut  bahwa  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengidentifikasi berapa banyak pengaruh antara PAD, DAU, DAK, dan DOK terhadap PDRB di provinsi Papua. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode multiple regresi Alat analisa dengan menggunakan 5 tahun data PAD, DAU, DAK, dan DOK selama 2009 hingga 2013. Ada signifikan hasil penelitian PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap PDRB.
2009  menunjukkan  sebesar  76.886,68  (dalam jutaan)  naik  menjadi  87.733.42  (dalam  jutaan) pada tahun 2010 dan menurun menjadi 76.501.34 (dalam jutaan) di tahun 2011. Fluktuatif PDRB di  Provinsi  Papua  diindikasikan  dipengaruhi oleh:  (1)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan  (4)  Dana  Otonomi  Khusus (DOK). Berfluktuatifnya  PDRB  provinsi  Papua diindikasikan adanya pengaruh dari PAD, DAU, DAK  dan  DOK,  padahal  dana  perimbangan/ transfer  dari  pusat  dari  tahun  ke  tahun  terus meningkat.  Berikut  adalah  data  PAD  dan  dana perimbangan selama tahun 2009 – 2013.
Adanya  kenaikan  PAD  akan  memicu dan  memacu  pertumbuhan  ekonomi  daerah menjadi  lebih  baik  daripada  pertumbuhan ekonomi  daerah  sebelumnya.  Kenaikan  PAD juga  dapat  mengoptimalkan  dan  meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan  ekonomi,  seperti  sektor  industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Anis  Setyawati  (2007),  bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2005.
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu  komponen  di  dalam  Dana  Perimbangan  di APBN  yang  pengalokasiannya  didasarkan  atas formula  dengan  konsep  kesenjangan  fiskal ( fiscal  gap )  yang  merupakan  selisih  antara kebutuhan  fiskal  ( fiscal  need )  dengan  kapasitas fiskal  ( fiscal  capacity ).  DAU  bertujuan  sebagai instrumen  untuk  mengatasi  masalah  horizontal imbalance yang dialokasikan antar daerah dimana penggunaannya  ditetapkan  sepenuhnya  oleh daerah  ( block  grants ),  hal  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ulfi  Maryati dan Endrawati (2010), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi,  penelitian  dilakukan  di  Provinsi Sumatera Barat.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai kebutuhan  khusus,  yaitu  untuk  membiayai
investasi  dan  infrastruktur  yang  dalam  jangka panjang  akan  meningkatkan  PDRB  suatu daerah, hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Friska Sihite (2012), bahwa DAK berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi, penelitian di lakukan di Provinsi Sumatera Utara. Bergulirnya  Otonomi  Daerah  yang  dimulai dengan  lahirnya  UU  Nomor  22  tahun  2009, membawa  konsekuensi,  salah  satunya  adalah dari  segi  aspek  kinerja  keuangan  yang  dituntut lebih  akuntabel  dan  transparan.  Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi terletak pada kesiapan dan  kemampuan  daerah  untuk  menerima  beban dan  tanggung  jawab  yang  dimilikinya  dalam mengatur  serta  mengurus  rumah  tangganya sendiri. Artinya, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan PAD nya melalui berbagai potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, PAD pemerintah daerah  yang  masih  rendah  dan  selama  daerah masih  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi terhadap pusat, maka selain akan meningkatkan beban anggaran pemerintah pusat, otonomi yang diharapkan  dapat  menciptakan  kemandirian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan.
Salah  satu  indikator  keberhasilan dalam  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  adalah meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto yaitu meningkatnya output per kapita dalam  jang- ka panjang. Melalui otonomi diharapkan daerah akan  lebih  mandiri  dalam  menentukan  seluruh kegiataanya  dan  pemerintah  pusat  diharapkan tidak  terlalu  aktif  mengatur  daerah.  Pemerintah Daerah diharap mampu memainkan peranannya dalam  membuka  peluang  memajukan  daerah dengan  melakukan  identifikasi  potensi  sumber- sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja  daerah  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja,  mempertanggungjawabkan  kepada  pe- merintah atasannya maupun kepada publik.

## 2.  Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis Teori Anggaran
Secara garis besar, pengelolaan (manajemen)  keuangan  daerah  dapat  dibagi menjadi  dua  bagian  yaitu  manajemen
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015,  hal 32 - 42 ISSN 2339 - 1545
penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.  Kedua  komponen  tersebut  akan  sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  daerah. Konsekuensi  logis  pelaksanaan  otonomi  daerah berdasarkan  UU  No.  22  tahun  1999  dan  UU No.  25  tahun  1999  menyebabkan  perubahan dalam  manajemen  keuangan  daerah.  Perubahan tersebut  antara  lain  adalah  perlunya  dilakukan budgeting  reform atau  reformasi  anggaran. Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional  budget ke performance  budget. Secara  garis  besar  terdapat  dua  pendekatan utama  yang  memiliki  perbedaan  mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: (a) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional; dan (b) Pendekatan  baru  yang  sering  dikenal  dengan pendekatan New Public Management . Dilihat dari berbagai  sudut  pandang,  metode  penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain (Mardiasmo, 2002):
Hubungan  yang  tidak  memadai  (terputus) 1. antara  anggaran  tahunan  dengan  rencana pembangunan jangka panjang. Pendekatan 2. incremental menyebabkan sejumlah  besar  pengeluaran  tidak  pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
Lebih  berorientasi  pada  input  daripada 3. output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional  tidak  dapat  dijadikan  sebagai alat  untuk  membuat  kebijakan  dan  pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi  dalam  bentuk  apakah  dana  telah habis  dibelanjakan,  bukan  apakah  tujuan tercapai.
Sekat-sekat  antar  departemen  yang  kaku 4. membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit  dicapai.  Keadaan  tersebut  berpeluang menimbulkan  konflik, overlapping, ke- senjangan , dan persaingan antar departemen. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran
5. rutin dan pengeluaran modal/investasi. Anggaran  tradisional  bersifat  tahunan. 6. Anggaran  tahunan  tersebut  sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan  hal  tersebut  dapat  mendorong  praktik- praktik  yang  tidak  diinginkan  (korupsi  dan
kolusi).
Sentralisasi  penyiapan  anggaran,  ditambah 7. dengan  informasi  yang  tidak  memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.  Sebagai  akibatnya  adalah munculnya budget  padding atau budgetary slack .
Persetujuan  anggaran  yang  terlambat, 8. sehingga  gagal  memberikan  mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti  seringnya  dilakukan  revisi  anggaran dan ’manipulasi anggaran’.
Aliran  informasi  (sistem  informasi  fi- 9. nansial)  yang  tidak  memadai  yang  menjadi dasar  mekanisme  pengendalian  rutin, mengidentifikasi  masalah  dan  tindakan. Beberapa  kelemahan  anggaran  tradisional di atas sebenarnya lebih banyak merupakan kelemahan  pelaksanaan  anggaran,  bukan bentuk anggaran tradisional.

## Teori Keagenan
Teori  keagenan  menjelaskan  hubungan antara  agen  (manajemen  perusahaan)  dan principal (pemegang  saham).  Kepemilikan diwakili  oleh  investor  yang  mendelegasikan kewenangan  kepada  agen  dalam  hal  ini manajer  untuk  mengelola  kekayaan  investor. Investor  mempunyai  harapan  bahwa  dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka  akan  memperoleh  keuntungan  dengan bertambahnya  kekayaan  dan  kemakmuran investor. Menurut Lane (2003) dalam Abdul Halim (2006)  teori  keagenan  dapat  diterapkan  dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan principal .  Hal  senada  dikemukakan oleh  Moe  (1984)  yang  menjelaskan  konsep ekonomika  organisasi  sektor  publik  dengan menggunakan teori keagenan. Bergman & Lane (1990)  menyatakan  bahwa  rerangka  hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat  penting  untuk  menganalisis  komitmen- komitmen  kebijakan  publik.  Pembuatan  dan penerapan  kebijakan  publik  berkaitan  dengan masalah-masalah  kontraktual,  yakni  informasi yang  tidak  simetris (asymmetric  information) ,
moral  hazard,  dan  adverse  selection.  Menurut Moe  (1984)  dalam  Abdul  Halim  (2006),  di pemerintahan  terdapat  suatu  keterkaitan  dalam kesepakatan-kesepakatan principal-agent yang dapat  ditelusuri  melalui  proses  anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna anggaran, perdana menteri- birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan.

## Teori Pendapatan Nasional
PDRB  adalah  jumlah  nilai  seluruh  pro- duksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut Keynes  menjelaskan  perhitungan  pendapatan nasional  dengan  tiga  macam  pendekatan,  yaitu pendekatan  produksi,  pendekatan  pendapatan dan  pendekatan  pengeluaran.  Dari  segi  pen- dekatan  pengeluaran,  Pendapatan  Nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh  sektor  di  dalam  suatu  Negara.  Sektor –  sektor  tersebut  adalah  sektor  rumah  tangga, sector  badan  usaha,  sektor  pemerintahan  dan sektor  perdagangan  internasional. Teori  Keynes menyatakan  bahwa  pengeluaran  seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya.  Semakin  besar  pendapatan seseorang  maka  akan  semakin  banyak  tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah dan sebaliknya apabila tingkat  pendapatan  seseorang  semakin  kecil, maka  seluruh  pendapatannya  digunakan  untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol.

## Sistem Hubungan Keuangan Pusat Daerah
Hubungan  Keuangan  pemerintah  pusat dan  daerah,  atau  dalam  arti  sempit  sering  juga disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemerintah pusat  dan  daerah.   Ada  tiga  fungsi  utama  yang dapat  diemban  oleh  pemerintah  suatu  Negara, yaitu  fungsi  alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi. Ketiga  fungsi  tersebut  dilakukan  dalam  rangka menyelenggarakan  pemerintahan,  pelayanan masyarakat  dan  pembangunan.  Fungsi  alokasi meliputi  antara  lain  sumber-sumber  ekonomi dalam  bentuk  barang  dan  jasa  pelayanan
masyarakat.  Fungsi  Distribusi  meliputi  antara lain  pendapatan  dan  kekayaan  masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilisasi meliputi  pertahanan  keamanan,  ekonomi  dan moneter. (Ahmad Yani;2002).

## Pendapatan Asli  Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Dana Alokasi Umum
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa:
“Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana yang  berasal  dari APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  keuangan antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.”
Implikasinya,  DAU  dialokasikan  kepada  setiap daerah  dalam  rangka  menjalankan  kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer  pemerintah  pusat  kepada  daerah bersifat “ block grant ”,yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas  dan  kebutuhan  daerah  dengan  tujuan untuk  menyeimbangkan  kemampuan  keuangan antar daerah.

## Dana Alokasi Khusus
Menurut  UU  Nomor  33  tahun  2004, bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  adalah  dana yang  berasal  dari  APBN,  yang  dialokasikan kepada  daerah  untuk  membantu  membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk  membiayai  kebutuhan  khusus,  dengan memperhatikan  tersedianya  dana  dalam APBN. Yang dimaksudkan sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Dana Alokasi Khusus digunakan
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015,  hal 32 - 42 ISSN 2339 - 1545
khusus  untuk  membiayai  investasi  pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

## Dana Otonomi Khusus
Undang-undang yang mengatur otonomi khusus bagi provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah UU Nomor 18 tahun 2001 dan UU Nomor 21  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi  Papua.  Kebijakan  Otonomi  Khusus Papua  pada  dasarnya  merupakan  pemberian kewenangan  yang  lebih  luas  bagi  Pemerintah Daerah Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan  mengurus  diri  sendiri  di  dalam  kerangka NKRI.  Kewenangan  yang  berarti  peran  dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan  rumah  tangganya,  menyelenggarakan pemerintahan  dan  mengatur  pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi kemakmuran rakyat Papua,  diharapkan  dengan  kebijakan  ini  akan dapat mengurangi kesenjangan di Provinsi Papua dan  Papua  Barat  dengan  provinsi  -  provinsi lainnya  dengan  memberikan  ruang  lebih  bagi masyarakat lokal Papua dan Papua Barat sebagai subyek utama dalam pembangunan.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anis 1.
Setyawati  (2007)  bahwa  PAD  berpengaruh positif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi, sedangkan  DAU  berpengaruh  negative terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi.  Penelitian dilakukan  di  Provinsi  Jawa  Timur  dalam kurun waktu 2001 – 2005.
Penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Maryati 2.
dan Endrawati (2010) bahwa PAD dan DAU
berpengaruh  signifikan  positif  terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK tidak berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Penelitian  ini  dilakukan  pada Provinsi Sumatera Barat.
3.   Penelitian  yang  dilakukan  Friska  Sihite (2012)  dalam  Abdul  Salim  bahwa  PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan  Ekonomi,  sedangkan  Belanja Modal  tidak  berpengaruh  positif  terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian dilakukan di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera Utara.
4.   Penelitian  yang  dilakukan  Mawarni, Darwanis dan Syukry Abdullah (2013) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja  modal  dan  pertumbuhan  ekonomi, DAU  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja modal  dan  perpengaruh  signifikan  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sementara belanja  modal  tidak  perpengaruh  terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dilakukan di 21 kabupaten/Kota di provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005 – 2011, gambar 1.
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  kajian teoritis,  dan  beberapa  penelitian  sebelumnya, maka  hipotesis  yang  dapat  disusun  dalarn penelitian ini adalah :
Ha 1. 1 :  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap

## PDRB
Ha2: DAU berpengaruh signifikan terhadap 2.

## PDRB
Ha3: DAK berpengaruh signifikan terhadap 3. PDRB Ha4: DOK berpengaruh signifikan terhadap 4. PDRB
Gambar 1.

## Kerangka Pikir

## 3.   Metode
Yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menguji  dan  memperoleh  bukti empiris dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan otonomi khusus terhadap produk domestic regional bruto. Populasi penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Data yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  bersumber dari Badan Pusat Statistik yang di akses melalui website  BPS  berupa  data  PDRB,  sementara untuk data APBD kabupaten/kota provinsi Papua yang terdiri dari realisasi PAD, DAU dan belanja modal, diambil dari Kementerian Keuangan yang di akses melalui website www.djkd.depkeu.go.id. Ada beberapa teknik pengumpulan data menurut Sugiyono  (2010),  antara  lain:  wawancara, kuesioner,  observasi.  Variabel  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
Variabel bebas 1. (independent variable) adalah variabel yang dianggap berpengaruh terhadap variabel  lain.  Variabel  independen  dalam penelitian ini diantaranya:
X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Dana Otonomi Khusus (OTSUS
Variabel Terikat (Y) 2. Variabel  dependen (Dependent  variabel) merupakan  variabel  yang  tergantung  atau dapat  dipengaruhi  oleh  variabel  lain. Sehingga  yang  menjadi  variabel  dependen dalam  penelitian  ini  adalah  Pertumbuhan Ekonomi, Tabel 1.
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan  Analisis  Regresi  Berganda  yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa  variabel  independen  terhadap  variabel dependen.  Untuk  mempermudah  melakukan perhitungan secara statistik, maka semua analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan  bantuan  software  SPSS  19.0.  Berikut ini  merupakan  model  regresi  berganda  yang digunakan dalam penelitian ini:

## Y=α+ß1PAD+ß2DAU+ß3DAK+ 4OTSUS +e
Dalam hal ini  :
Y =  Pertumbuhan Ekonomi/PDRB α =  Konstanta ß = Slope atau koefisien regresi
PAD   = Pendapatan Asli Daerah (PAD) DAU  = Dana Alokasi Umum (DAU) DAK  = Dana Alokasi Khusus (DAK) OTSUS = Dana Otonomi Khusus (OTSUS) e           = error Variabel Indikator Skala Instrumen Penelitian Pertumbuhan Ekonomi (Y) PDRB Harga Berlaku Nominal Laporan hasil pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Pendapatan Asli Daerah (X1) 1.Pajak Daerah 2.Retribusi Daerah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Nominal Laporan APBD Dana Alokasi Umum (X2) DAU = AD + CF AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Nominal Laporan APBD Dana Alokasi Khusus (X3) Maksimal 2 % dari plafon DAU Nasional Nominal Laporan APBD Dana Otonomi Khusus (X4) Diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 Nominal Laporan APBD

## Tabel 1.
Definisi Operasional Variabel
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015,  hal 32 - 42 ISSN 2339 - 1545
Magister Akuntansi Universitas Pancasila

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Seleksi  sampel  dilakukan  berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan pada metode penelitian.  Berdasarkan  Tabel  2,  diperoleh  20 kabupaten/kota  yang  memenuhi  syarat  sebagai sampel. Dengan menggunakan data times series, maka  diperoleh  data  penelitian  sebanyak  100 pengamatan.
Uji  asumsi  klasik  diperlukan  untuk mengetahui  apakah  hasil  estimasi  regresi  yang dilakukan benar - benar terbebas dari adanya gejala heteroskedastisitas,  gejala  multikolinearitas, dan  gejala  autokorelasi.  Uji  asumsi  klasik dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  uji  normalitas, uji  multikolinieritas,  uji  autokorelasi,  dan  uji heteroskedastisitas.  Uji  normalitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, variabel  terikat  dan  variabel  bebas  keduanya mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak. Berdasarkan  hasil  uji  one  sample  Kolmogorov- Smirnov test diperoleh hasil 0.740. Model regresi dikatakan  berdistribusi  normal  jika  probabilitas signifikansi  nilai  unstandarized  residual  ≥  0.05. Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  nilai  residual  model (unstandarized residual) berdistribusi normal.
Uji  Multikolinieritas  digunakan  untuk menunjukkan  adanya  hubungan  linear  antara variabel-variabel  bebas  dalam  model  regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi diantara variabel-variabel bebas.  Hasil  pengujian  multikolinearitas  dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian menunjukkan nilai VIF (Variance Inflation Factors) > 1 dengan toleransi < 1. Hal tersebut berarti bahwa dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  dari suatu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Hasil uji t variable independen (PAD < DAU < DAK < OTSUS) terhadap Absolut nilai residual menujukkan nilai diatas 0,05 kecuali PAD. Hal ini menunjukkan  bahwa  terjadi  heteroskedastisitas namun  tidak  parah,  khususnya  varian  residual pada variable pendapatan asli daerah.
Untuk  Uji  model  penelitian  dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Persamaan  regresai  linear  berganda  sebagai berikut :
PDRB = -6.963 + 0,923PAD + 0,466DAU –
0,758DAK + 0.681DOK + e No. Kriteria Jumlah Akumulasi 1 Jumlah Populasi 30 2 Kabupaten/Kota terbentuk setelah tahun 2009 (10) 3 Jumlah Kabupaten/Kota 20 4 Observasi pooled data (5 tahun x 20) 100 5 Data variable tidak lengkap (outliers) (2) 6 Data yang dianalisis 98
Tabel 2.
Proses seleksi Sampel berdasarkan Kriteria
Coefficients a
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 lnPAD .899 1.112 lnDAU .614 1.629 lnDAK .584 1.713 LnDOK .845 1.184 Dependent Variable: lnPDRB a. Tabel 3.

## Hasil Uji Multikolinearitas
Dengan  demikian  persamaan  regresi  tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut :
Nilai  konstanta  sebesar  –6.963,  berarti  bila 1.
keempat  variabel  bebas  (PAD,  DAU,  DAK dan  DOK)  konstan  atau  bernilai  nol,  maka akan menurunkan PDRB sebesar 696.3%. Jika  PAD  naik  sebesar  100%,  maka  akan 2. menaikkan PDRB sebesar 92.3% Jika  DAU  naik  sebesar  100%,  maka  akan 3. menaikkan PDRB sebesar 46.6%
Jika  DAK  naik  sebesar  100%,  maka  akan 4. menurunkan PDRB sebesar 75.8% Jika  DOK  naik  sebesar  100%,  maka  akan 5. menaikkan PDRB sebesar 68.1%
Hasil  uji  F  diperoleh  nilai  F  sebesar 86.837 dengan signifikansi sebesar 0,000, hal ini menunjukkan bahwa nilai F < α (0,05), dengan kata  lain  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel PAD, DAU, DAK dan DOK berpengaruh secara simultan terhadap PDRB.
Koefisien  determinasi  ( R 2 )  digunakan untuk  mengetahui  kemampuan  variabel independen  (X)  dalam  menjelaskan  variabel dependen  (Y).  Nilai  koefisien  determinasi  ( R 2 ) antara nol sampai dengan satu Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R square adjusted sebesar 0,780 atau 78%, artinya bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel bebas terhadap variabel terikat, ini berarti bahwa
PDRB dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DOK sebesar 78%, sedangkan sisanya sebesar 22% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Sedangkan  untuk  pengujian  Hipotesis menggunakan  Uji  t,  dimana  pengujian  ini menunjukkan pengaruh masing-masing variable independen  terhadap  variabel  dependennya. Adapun  kriteria  penolakan  hipotesis  didasarkan pada  nilai  probabilitas  signifikansi  hasil  uji  t. Variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi uji t < 0,05 dan dikatakan tidak berpengaruh apabila nilai signifikansi t ≥ 0,05 . Tabel 4 adalah hasil uji t:
Hasil  pengujian  uji  t  pada Hipotesis Pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung =  16.956  >  t tabel = 1,96 dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05 . Dengan  demikian  variabel  PAD  berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Kesimpulan menerima Ha  dan  menolak  Ho.  Hal  ini  konsisten  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anis  Setyawati (2007), bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Timur Tahun  2001  –  2005,  Ulfi  Maryati  (2010), bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006, sama halnya dengan penelitian

## Tabel 4.
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -6.963 2.950 -2.361 .020 lnPAD .923 .054 .852 16.956 .000 lnDAU .466 .213 .133 2.190 .031 lnDAK -.758 .185 -.255 -4.089 .000 lnDOK .681 .189 .187 3.599 .001 Dependent Variable: lnPDRB a.
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015,  hal 32 - 42 ISSN 2339 - 1545
yang  dilakukan  Friska  Sihite  (2012),  PAD berpengaruh  positif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  yang  dilakukan  pada  Kab/Kota  di Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2004  –  2007 dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mawarni, Darwanis  dan  Syukry  Abdullah,  bahwa  PAD berpengaruh  positif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2011.
Hipotesis  Kedua adalah  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  berpengaruh  signifikan  terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung =  2.190  >  t tabel =  1,96  dengan  nilai  signifikansi 5%  atau  0.05.  Dengan  demikian  variabel DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB. Kesimpulan menerima Ha dan menolak Ho. Hasil penelitian  Ulfi  Maryati  (2010,  menunjukkan bahwa  DAU  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012), DAU berpengaruh positif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  yang dilakukan  pada  Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera Utara  Tahun  2004  –  2007  dan  namun  berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Darwanis  dan  Syukry  Abdullah,  bahwa  DAU berpengaruh  negatif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2011.
Hipotesis  Ketiga adalah  Dana  Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB). Hasil  parameter  statistik  menunjukkan  bahwa nilai  t hitung =  -4.089  >  t tabel =  1,96  dengan  nilai signifikansi  5%  atau  0.05.  Dengan  demikian variabel  DAK  berpengaruh  signifikan  terhadap PDRB. Kesimpulan menerima Ha dan menolak Ho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK berpengaruh  signifikan  terhadap  PDRB,  hal  ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Setyawati (2007), bahwa DAK berpengaruh positif  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 – 2005, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Friska Sihite (2012), DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  yang  dilakukan  pada
Kab/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2004  –  2007.  berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Ulfi Maryati (2010), bahwa DAK berpengaruh  negatif  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2006.
Hipotesis  Keempat adalah  Dana Otonomi Khusus (DOK) berpengaruh signifikan terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB). Hasil parameter statistik menunjukkan bahwa  nilai  t hitung =  3.599  >  t tabel =  1,96  dengan nilai signifikansi 5% atau 0.05 . Dengan demikian variabel  DOK  berpengaruh  signifikan  terhadap PDRB. Kesimpulan menerima Ha dan menolak Ho.

## 5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pengujian  ditemukan bahwa model terbukti fit (baik). Pengaruh masing- masing variabel yang dalam hipotesis penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional  Bruto ¸ yang ditunjukkan  oleh  nilai koefisien  regresi  sebesar  0,923,  dan  nilai  t hitung = 16.956 > t tabel = 1,96 dengan nilai signifikansi 0,000  <  0,05,  berarti  PAD berpengaruh signifikan  terhadap  PDRB.  Dengan  demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB diterima.
Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh terhadap  Produk Domestik Regional Bruto , yang ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  regresi  sebesar 0,466, dan nilai t hitung = 2.190 > t tabel = 1,96 dengan nilai  signifikansi  0,031  <  0,05,  berarti  DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian,  hipotesis  kedua  yang  menyatakan bahwa DAU signifikan terhadap variabel PDRB diterima .
Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh terhadap    Produk  Domestik  Regional  Bruto ¸ yang ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  regresi sebesar -0,758, dan nilai t hitung = - 4.089 < t tabel = 1,96 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, berarti DAK berpengaruh  terhadap  PDRB.  Dengan
demikian,  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan bahwa  DAK  berpengaruh  terhadap  variabel PDRB diterima.
Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap a.
Produk  Domestik  Regional  Bruto ¸ yang ditunjukkan  oleh  nilai  koefisien  regresi sebesar 0,681, dan nilai t hitung = 3,599 > t tabel = 1,96 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, berarti DOK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa DOK berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB diterima.
Dengan meningkatnya dana perimbangan itu
b.
berarti  peta  kemampuan  keuangan  Provinsi
Papua  mengindikasikan  bahwa  daerah tersebut masih tergantung dengan pemerintah pusat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  dan dari kesimpulan yang di dapat maka ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:
Autokorelasi  pada  data  yang  diteliti  tidak a. dapat  dihindari,  karena  data  yang  diuji merupakan  data  runtut  waktu (time  series) yang diuji pada suatu waktu tertentu. Pada data yang diuji terjadi heteroskedastisitas b. pada variabel PAD, hal ini disebabkan PAD Provinsi Papua pada kurun waktu observasi berfluktuasi.  Namun  meskipun  terjadi heteroskedastisitas pada 1 dari 4 variabel yang diuji, distribusi nilai residualnya normal.
Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka dapat diperoleh saran – saran sebagai berikut :
Untuk menghindari Autokorelasi, penelitian a. yang  akan  datang  sebaiknya  menghindari data  runtut  waktu (times  series) .  Untuk menambah  sampel  maka  pengamatan  dapat diperluas  dengan  menambah  Provinsi  yang diuji  atau  bisa  juga  seluruh  Provinsi  di Indonesia dengan menggunakan data rata – rata selama kurun waktu tertentu.
Penelitian selanjutnya perlu mempertimbang- b. kan  jumlah  sampel  yang  lebih  luas  dan variabel  lain  yang  dianggap  berpengaruh terhadap PDRB. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian yang dihasilkan tersebut memiliki
cakupan  yang  lebih  luas  dan  korelasi  yang lebih kuat.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa c. pemerintah  daerah  masih  belum  mandiri dalam  mengelola  keuangan  daerahnya. Untuk  ke  depannya  diharapkan  pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dapat lebih efektif  dan  efisien  dalam  mengalokasikan anggaran belanjanya serta memikirkan cara- cara yang inovatif dalam meningkatkan PAD dengan  menggali  sumber  –  sumber  potensi yang ada.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim,  “Anggaran  Daerah  dan  Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia”, JEBI, Vol. 16, No. 4, 2001.
Abdul Halim, “Hubungan dan Masalah Keagenan di  Pemerintah  Daerah”, Jurnal  Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei 2006 Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Ghozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Mardiasmo,  2002,  “ Otonomi  Daerah  Sebagai Upaya  Memperkokoh  Basis  Perekonomian Daerah”
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum.
Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja

## Ddaerah (APBD)
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang –  Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor
Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 2, No. 1, Juni 2015,  hal 32 - 42 ISSN 2339 - 1545

## 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sugiyono,  2010, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  dan  R&D ,  Penerbit  Alfabeta,
Bandung