## Evaluasi  Akuntanbilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Smber  Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Imam Subki Arifi *
Universitas Muahammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

## A B S T R A K
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  wilayah  yang sangat luas yang terdiri dari beberapa provinsi, di setiap provinsi dibagi- bagi  menjadi  beberapa  tingkatan  wilayah  yaitu  kabupaten  atau  kota yang juga terbagi menjadi kecamatan, dimana kecamatan ini dibagi lagi menjadi  wilayah  yang  lebih  kecil  yaitu  kelurahan  dan  desa.  Untuk meningkatkan  pembangunan  di  desa.  Kepala  Desa  dan  anggota  dari perangkat  desa  dan  didampingi  oleh  badan  permusyawaratan  desa mengadakan  evaluasi  dalam  anggaran  yang  sudah  terealisasi  dan dilihat  fisik  yang  ada  apakah  sudah  sesuai  dengan  apa  yang  sudah dianggarkan, dialokasikan.

## A B S T R A C T
Indonesia  is  a  country  that  has  a  very  large  area  consisting  of  several  provinces,  in  each province divided into several levels, namely districts or cities which are also divided into sub-districts, where  the  sub  district  further  divided  into  smaller  areas,  kelurahan  and  villages  to  increase development in the village. The Village Head and members of the village apparatus and accompanied by  the  village  consultative  body  conduct  an  evaluation  in  the  budget  that has  been  realized  and  see whether the existing physical is in accordance with what has been budgeted, allocated.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author.
E-mail addresses: imamsarifi25@gmail.com (Imam Subki Arifi)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 19 May 2019 Received in revised form 16 June 2019 Accepted 15  July 2019 Available online 26 August 2019
Kata Kunci: Akuntansi Keuangan
Keywords: Financial Accounting

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  yang  terdiri  dari  beberapa provinsi,  di  setiap  provinsi  dibagi-bagi  menjadi  beberapa  tingkatan  wilayah  yaitu  kabupaten  atau  kota yang juga terbagi menjadi kecamatan, dimana kecamatan ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu  kelurahan  dan  desa.  Untuk  meningkatkan  pembangunan  di  desa,  pemerintah  Indonesia  telah berupaya  membuat  program  pemberdayaan  desa  dimana  diharapkan  perangkat  desa  bersama masyarakatnya  dapat  secara  mandiri  bekerjasama  untuk  membangun  dan  memajukan  desa  tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan pemerintah kabupaten (Aldera, 2014).
Kabupaten  Jember  merupakan  salah  satu  daerah  yang  menerima  anggaan  dana  desa  yang selanjutnya  akan  disalurkan  ke  setiap  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Jember.  Menurut  Peraturan Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor  5  Tahun  2016,  Tentang  Pengelolaan  Kekayaan  Milik  Desa  Bahwa  (1) Dana  desa  dikelola  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  dan  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang yang tidak terduga (2) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan  bidang  pelaksanaan  pembangunan  desa  (3)  Pemerintah  desa  menyusun  bentuk  kegiatan  yang dibiayai  dana  desa  dengan  mengacu  pada  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Mengah  (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) (4) Contoh bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  sebagaimana  tercantum  dalam  lampiran  1  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari peraturan Bupati ini.
Adapun  rumusan  masalah  yang  penulis  rumuskan  dari  hasil  penelitian  sebagai  berikut  :  (1) Mengevaluasi  akuntanbilitas  dan  pengelolaan  dana  desa  yang  ada  di  Desa  Sumber  Salak  Kecamatan Ledokombo?,  (2)  Apakah  pengelolaan  Dana  Desa  yang  ada  di  Desa  Sumber  Salak  sudah  sesuai  dengan akuntanbilitas  pengelolaan  Dana  Desa  menurut  Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014?  (3) Membandingkan akuntanbilitas pengelolaan dana desa dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014?
Adapun  tujuan  penelitian  yang  penulis  cantumkan  dari  penelitian  sebagai  berikut  :  (1) Mendeskripsikan dan menganalisis akuntanbilitas dana desa dan pengelolaan dana desa sudah mengikuti peraturan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014.  (2)  Untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan akuntanbilitas dan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Undang  – undang Nomor 6 Tahun 2014. (3)  Membandingkan  perencanaan  dan  pengelolaan  akuntanbilitas  dana  desa  dengan  Undang  –  Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Evaluasi  adalah  suatu  usaha  untuk  mengukur  dan  sumber  nilai  secara  objektif  dari  pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan.
Akuntanbilitas  adalah  kemampuan  memberikan  jawaban  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  atas tindakan  seseorang/sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu  organisasi  (Syahrudin Rasul, 2002:8).
Sedangkan  menurut  United  National  Development  Programme  (UNDP),  akuntabilitas  adalah evaluasi  terhadap  proses  pelaksanaan  kegiatan/kinerja  organisasi  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih  meningkatkan kinerja organisasi pada  masa  yang  akan  datang.  Akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  komplek  yang  lebih  sulit mewujudkannya  dari  pada  memberantas  korupsi.  Akuntabilitas  adalah  keharusan  lembaga-lembaga sektor  publik  untuk  lebih  menekan  pada  pertanggungjawaban  horizontal  (masyarakat)  bukan  hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi), (Turner and Hulme, 1997).
Dana desa adalah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomer 60 tahun 2014).

## 2. Metode
Penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sanusi (2011:13) berpendapat bahwa,  desain  penelitian  deskriptif  adalah  desain  penelitian  yang  disusun  dalam  rangka  memberikan gambaran  secara  sistematis  tentang  informasi  ilmiah  yang  berasal  dari  subyek  atau  obyek  penelitian. Penelitian  deskritif  berfokus  pada  penjelasan  sistematis  tentang  fakta  yang  diperoleh  saat  penelitian dilakukan.  Penelitian  ini  terbatas    pada  usaha  pengembangan  suatu  masalah  atau  keadaan  untuk mengungkapkan  fakta.  Hasil  penelitian  ditekankan  pada  gambaran  secara  obyektif  tentang  keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu:  (1)  Data  Primer,  merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh  dari penelusuran langsung dan melalui wawancara dengan pihak Desa Sumber Salak. (2)Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung pada data sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan dianalisis dan evaluasi bersama dengan data primer.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  :  (1) Wawancara  terstruktur  merupakan  pengumpulan  data  dimana  peneliti  mengajukan  pertanyaan  kepada pihak  desa  dalam  bentuk  lisan  yang  telah  disiapkan  berupa  pertanyaan-pertanyaan.  Peneliti  dapat berbicara berhadapan langsung dengan kepada pihak desa, sekretaris desa, bendahara desa dan prangkat desa  lainnya.  (2)  Dokumentasi  merupakan  metode  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  untuk  mencari  data mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, agenda dan menghasilkan dokumen yang berisi suatu kegiatan di Desa Sumber Salak.

## 3. Hasil dan pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sumber  Salak  Kecamatan  Ledokombo      Kabupaten  Jember.  Desa Sumber Salak merupakan  desa kecil yang ada  di  Kabupaten  Jember Provinsi Jawa  Timur, Dengan batas desa  sebagai  berikut:  (1)  Sebelah  Utara  berbatasan  dengan  Desa  Sumber  Lesung.  (2)  Sebelah  Barat berbatasan dengan Desa Suren. (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kajar
Berdasarkan data administrasi pemerintah desa Tahun 2017 jumlah penduduk Desa Sumber Salak adalah  7112  jiwa  yang  terdiri  dari  4539  laki-laki,  2573  perempuan  dan  2395  kepala  keluarga,  Desa Sumber  Salak  terdiri  dari  5  dusun.  Jumlah  penduduk  sangat  penting  untuk  dipertimbangkan  karena penduduk  merupakan  subyek  pembangunan  dan  dan  menjadi  sasaran  dari  pembangunan.  Peran  aktif masyarakat dalam pembangunan dibangkitkan lewat organisasi sistem yang ada di desa Sumber Salak.
Keuangan  Desa  Sumber  Salak  bersumber  dari  berbagai  aspek,  ada  yang  dari  luar  Desa  maupun berasal  dari  dalam  Desa  Sumber  Salak  itu  sendiri,  ada  tiga  macam  keuangan  Desa  yaitu  PAD (Pendapatan Asli Daerah), DD (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa) berikut penjelasanya:
1. PAD (Pendapatan Asli Desa) a. Hasil Aset (Sewa tanah kas Desa).
b. Swadaya, Pertisipasi dan gotong royong.
c. Pasar Desa (Pendapatan asli Desa yang sah)
2. Pendapatan Transfer
a. Dana Desa
b. Bagian Dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
i. Bagi hasil Pajak Daerah ii. Bagi Hasil Retribusi Daerah
c. Alokasi Dana Desa
d. Bantuan keuangan iii. Bantuan Provinsi
iv. Bantuan Kabupaten/Kota
3. Pendapatan Lain-lain
a. Hibah dan sumbangan Pihak ke-3 yang tidak mengikat
b. Lain-lain pendapatan Dana Desa yang sah
Dalam  melakukan  perencanaan  Desa  Sumber  Salak  harus  fokus  terhadap  pembangunan  yang memang  di  rencanakan  oleh  pihak  Desa  Sumber  Salak,  misal  dalam  perencanaan  dan  pengajuan  Desa Sumber  Salak  memperbaiki  jalan  yang  rusak  yang  ada  di  Desa  Sumber  Salak  Dana  yang  di  dapat  dari pemerintah pusat akan digunakan untuk perbaikan Jalan yang ada di Desa.
Tingkat  akuntanbilitas  dalam  implementasi  pengelolaan  dana  desa  di  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Sebagaimana  ketentuan  dalamPeraturan  Bupati No.7  Tahun  2016  tentang  pedoman  umum  Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kebupaten  Jember Tahun 201, menyebutkan bahwa prinsip pengelolaan sebagai berikut: (a) Rencana kegiatan dirumuskan melalui  musyawarah  desa  dan  tuangkan  dalam  APB  Desa,  sehingga  secara  transparan  diketahui masyaraka.  (b)  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  di  Desa  maupun  dusun  dapat  lebih  mencapai  daya guna  dan  hasil  guna  perlu  dukuangan  swadaya  masyarakat  yang  besarnya  disesuaikan  dengan kemampuan masyarakat desa. (c) Seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara  teknis  maupun  administrasi  yait  harus  dilengkapi  dengan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKP), gambar bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RKP) dari institusi teknis atau jasa pihak ketiga.
Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
Perencanaan  Dana  Desa  (DD)  Desa  Sumber  Salak  pada  tahun  anggaran  2017  ini  juga  telah  ditentukan prioritas program yang akan dilaksanakan yaitu program pembangunan fisik desa, karena sebelum tahun 2017 Desa Sumber Salak sudah melakukan Musdus di 4 dusun untuk mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh setiap dusun yang ada di Desa Sumber Salak, setelah di dapat yang di butuhkan untuk setiap  dusun  hasil  dari  musdus  di  bawak  ke  Murembangdes  dari  situ  Desa  Sumber  Salak  membentuk RPJMDes dan RKPBDes, dan juga  menentukan berapa  dana yang  dibutuhkan untuk pembangunan Desa yang direncanakan.
Pengalokasian  yang  dilakukan  Pihak  Desa  Sumber  Salak.  Setelah  Dana  yang  di  transfer  dari Pemerintah Pusat ke pemerintah Desa dalam melakukan pengalokasianya Desa melakukan Musyawarah dengan perangkat Desa atau pun dengan masyarakat Desa yang ada di Desa Sumber salak agar Dana yang di terima oleh Pihak Desa di ketauhi oleh seluruh  elemen yang ada di Desa Sumber Salak tersebut agar supaya  tidak  ada  kesalahan  ataupun  disalahgunakan  oleh  pihak  Desa,  Desa  harus  melakukan pembangunan  seperti  yang  sudah  disusun  dalam  RKPBDes  jika  ada  hal  yang  tidak  diinginkan  seperti ambruknya  jembatan  maka  pemerintah  Desa  akan  menggunakan  Dana  Desa  tersebut  dengan  merubah RKPBDes yang di sebut RKPBDes perubahan.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dismpulkan bahwa apabila tahap pertama ada sisa dan sisa  tersebut  masuk  dalam  kas  desa  secara  otomatis  dan  apabila  dana  tersebut  kurang  dalam pembangunan dari dana yang cair tahap satu, pembangunan tersebut berhenti atau macet dan menunggu pembangunan  tahap  ke  II  harus  menyertakan  persyaratan  mulai  dari  perencanaan  melalui  RKPDes, RPJMDes sampai kepermohonan percairan tahap berikutnya. Dalam melakukan pembangunan Desa, Desa bekerjasama  dengan  Masyarakatdesa  untuk  ekonomi  masyarakat  Desa  Sumber  Salak,  dengan menggunakan tenaga asli yang ada di Desa akan meningkatkan SDM yang ada di Desa Sumber Salak itu sendiri.
Dalam membuat laporan Dana Desa yang terjadi di Desa Sumber Salak terlebih dahulu Desa Sumber Salak melakukan evaluasi Dana Desa terutama Dana Desa, dalam melakukan evaluasi perangkat Desa dan juga  masyarakat  Desa  melakukan  musyawarah  apakah  terjadi  kesalahan  ataupun  keterlambatan  dalam penganggaran, pengalokasian yang didampingi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) baru setelah itu pemerintah  Desa  Sumber  Salak  membuat  laporan  yang  terjadi  di  Desa  Sumber  Salak  selama  1  tahun anggaran.
Laporan  yang  disampaikan  Kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD):  Laporan  keterangan Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan    Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Desa  yang  terdiri  dari pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pembiayaan Desa. Hal in juga disampaikan oleh Ibuk Suparmi Selaku Kepala Desa Sumber Salak. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Desa disampaikan ke TPK, nanti TPK nya seperti bahan dia pesan sama satu toko yang sudah ada dokumen sendiri tentang bahan yang ada di RAB dan ada juga ongkos tukang, untuk bahan, honor untuk proyek.
Mekanisme  pengawasan  dan  evaluasi  penggunaan  Dana  Desa  Sumber  Salak  adalah  penetapan prioritas  penggunaan  Dana  Desa  dilaksanakan  dengan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  desa. Intinya  adalah  masyarakat  yang  ada  di  Desa  Sumber  Salak  didampingi  untuk  terlibat  aktif  dalam penetapan  prioritas  penggunaan  Dana  Desa,  sehingga  Dana  Desa  dipastikan  membiayaai  kegiatan- kegiatan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Desa  Sumber  Salak.  Ada  3  pengawasan  yang  dilakukan pemerintah terhadap Desa Sumber Salak yaitu:
1. Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  wajib  membina  dan  mengawasi  pelaksanaan  penggunaan Dana Desa.
2. Pembinaan dana pengawasan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa.
b. Membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa.
c. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan
d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan pengawasan camat meliputi:
a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
b. Memberikan Bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan,
c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.
Dalam  melakukan  pengawasan  penggunaan  keuangan  Desa  Sumber  Salak  sudah  ada  tim  khusus untuk  melakukan  pengawasan  ataupun  mengevaluasi  kegiatan  selama  1  tahun  yang  dilakukan  Desa Sumber salak yaitu pihak BPD dan juga pihak yang berasal dari Kecamatan Ledokombo lalu pemerintah Desa  melakukan  musyawarah  Desa  yaitu  (MUSREMBANGDES)  Dari  situ  akan  dibahas  Dana  Desa  yang
ditransfer dibuat apa saja dan juga hasil dari pembangunan Desa Sumber Salak akan didapat hasil yang memuaskan dari pemerintah Desa khususnya masyarakat Desa dan juga Pemerintah Pusat.
Sasaran  penggunaan  Dana  Desa  yang  diserahkan  Kepada  Pemerintah  Desa  dan  Lembaga Kemasyarakatan  yang mengacu  pada hasil Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) melalui  proses  Perencanaan  partisipatif.  Kegiatan  evaluasi  bertujuan  untuk  mengetauhi  sejauh  mana tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan dengan penggunaan dana desa. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan sekali dalam setahun pada ahir tahun dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan dan  evaluasi  bertujuan  untuk  menjunjung  tinggi  sehingga  masyarakat  bisa  bebas  mengawasi, mengevaluas, mendapatkan informasi mengenai Dana Desa. Hal ini juga di sampaikan oleh ibuk Suparmi selaku  Sekretaris  Desa  Dengan  adanya  evalusi  tentunya  apa  yang  tidak  baik  saya  sendiri  berupaya bagaimana menjadi baik dari administrasi dari pembangunannya. Sebenernya kalou dipembangunan saya tidak ada hak, pernah secara undang-undang yang ada saya sendiri diketua PTPKD itu hanya pengelolaan keuanganya untuk langsung ke proyeknya. Kendalanya biasanya kalou pembangunanya tidak selesai atau pembangunan  jauh  tidak  sama  dengan  apa  yang  di  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  itupun  kalou masyarakat  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  tau  dan  yang  jelas  bagi  pembangunan  misalnya tidak  sampai  40%  padahal  pencairan  40%  otomatis  kami  mencairkan  tahap  berikutnya  kami  juga  sulit karena  pihak  yang  memberi  tentang  sejauh  pembangunan  harus  imbang,  dana  yang  turun  40%  kalou pembangunan tidak sampai 40% tidak mungkin bisa.
Dalam penjelasan yang dilakukan Skretaris Desa bahwasanya Dalam melakukan tidak semua yang dilakukan  Desa  Sumber  Salak  sesuai  dengan  yang  direncanakan  khusunya  dalam  Pembangunan  Desa. Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketauhi  bahwa  evaluasi  penggunaan  dana  desa  sangat diperlukan  untuk  mengetauhi  apakah  pelaksanaan  pembangunan  desa  sudah  sesuai  dengan perencanaanya  dan  apakah  sudah  tercapai  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  evaluasi sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan  menginformasikan  kepada  BPD  dan  masyarakat  tentang pelaksanaan  pembangunan  yang  didanai  dengan  Dana  Desa.  Berdasarkan  dengan  adanya  evaluas,  desa Sumber  Salak    mengadakan  evaluasi  tim  pelaksana  kegiatan  dengan  mengundang  beberapa  pihak  yang memilki kepentingan.
Kegiatan  evaluasi  bertujuan  untuk  mengetauhi  sejauh  mana  tahap-tahap  pembangunan  yang dilaksanakan dengan penggunaan dana desa. Kegiatan evaluasi biasanya dilakukan sekali dalam setahun pada  ahir  tahun  dan  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu.  Pengawasan  dan  evaluasi  bertujuan  untuk menjunjung  tinggi  sehingga  masyarakat  bisa  bebas  mengawasi,  mengevaluas,  mendapatkan  informasi mengenai Dana Desa. Hal ini juga di sampaikan oleh ibuk Suparmi selaku Sekretaris Desa dengan adanya evalusi tentunya apa yang tidak baik saya sendiri berupaya bagaimana menjadi baik dari administras dari pembangunannya. Sebenernya kalou dipembangunan saya tidak ada hak, pernah secara undang-undang yang ada saya sendiri  diketua PTPKD  itu hanya pengelolaan keuanganya untuk langsung ke proyeknya. Kendalanya biasanya kalou pembangunanya tidak selesai atau pembangunan jauh tidak sama dengan apa yang  di  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  itupun  kalou  masyarakat  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) tau dan yang jelas bagi pembangunan misalnya tidak sampai 40% padahal pencairan 40% otomatis kami  mencairkan  tahap  berikutnya  kami  juga  sulit  karena  pihak  yang  memberi  tentang  sejauh pembangunan harus imbang, dana yang turun 40% kalou pembangunan tidak sampai 40% tidak mungkin bisa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketauhi  bahwa  evaluasi  penggunaan  dana  desa sangat  diperlukan  untuk  mengetauhi  apakah  pelaksanaan  pembangunan  desa  sudah  sesuai  dengan perencanaanya  dan  apakah  sudah  tercapai  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  evaluasi sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dan  menginformasikan  kepada  BPD  dan  masyarakat  tentang pelaksanaan  pembangunan  yang  didanai  dengan  Dana  Desa.  Berdasarkan  dengan  adanya  evaluas,  desa Sumber  Salak    mengadakan  evaluasi  tim  pelaksana  kegiatan  dengan  mengundang  beberapa  pihak  yang memilki kepentingan.

## 4. Simpulan dan saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi  tentang  pegelolaan  dana  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  proses  pembangunan desa  Sumber  Salak  Kecamatan  Ledokombo  Kabupaten  Jember  Tahun  2017  adalah  sebagai  berikut: Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumber Salak telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  dalam  perencanaan  Dana  Desa  (Musrembangdes)  ditingkat  Desa, dan  Musyawarah  Dusun  (Musdes)  di  tingkat  Dusun  yang  melibatkan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD),  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD),  Tim  Pengelolaan  Kegiatan  (TPK)  dan  tokoh masyarakat.  Tujuan  dilakukan  kegiatan  Musrembangdes  dan  musdus  ini  adalah  untuk  menampung
aspirasi dari semua pihak, baik pemerintah desa, dan dari masyarakat hingga diharapkan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi di dalam  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  memiliki  angka  yang  tdak  signifikan  dengan  Dana  yang  sudah terealisasi penggunaan Dana desa dan yang ada di APBDes. Berdasarkan nilai yang ada didalam Rencana Anggaran Biaya senila Rp. 11.951.269 dengan yang terealisasi di dalam penggunaan Dana Desa dan surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp. 11.935.793 ada perbedaan hasil ahir yang ada ddalam Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  senilai  199.205.889  padahal  yang  ada  di  Anggaran  Belanja  Desa  senilai 199.190.413 jadi hasil ahir tidak signifikan.
Terkait perbedaan presentase pencairan tahap 1 menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 presentase sebesar 40%. Selain itu, nominal yang tertera pada pernyataan Tanggungjawab Belanja, surat  Permintaan  Pembayaran  dan  Buku  Kas  Umum  Desa  sama  sebesar  Rp  26.841.658  padahal pencatatan presentasenya berbeda.

## Daftar Rujukan
Agustino Leo. 2008 Dasar – dasar Kebijakan Publik. Bandung; Alfabeta
Abdul Wahab, Soliehin. 2000. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta
Agus  Salim.  2002.  Perubahan  Sosial:  Sketsa  Teori  dan  Refrensi  Metodologi  Kasus  di  Indonesia. Yogyakarta. PT Tiara Wacana.
Aldera.  Antika.  2014.  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  terhadap  Program  Alokasi  Dana  Desa (Suatu studi di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak).
Darmiasaih. 2015. Analisis Makanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Desa Tri Eka Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karang asem).
Danaslah, Anja Firash Ipri. 2016. Implementasi Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan  terhadap  Penyerapan  dan  Penggunaan  Dana  Tranfer  ke  Daerah  dalam  Menunjang Belanja Daerah.
Iqsan.  2016.  Tranparasi  Pemerintah  Desa  dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDES) di Desa. Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kuntai Timur.
Kratasasmita. Ginanjar. 1994, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang.
Jakarta. PT Gelora Aksara Pratama.
Maleong. Lexy J. 2007, Metodologi Penelitian Kuantitatif Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
Maleong. L.J (2012), Metode Penelitian Kuantitatif  Edisi Revisi Bandung.
PT Remaja Rosdakarya.
Ompi.  Antika  Wulan.  2013.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (add)  Dalam  Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Panggu. Kec.Ratakan Kab.Minahasa Tenggerang)
Pehlevi. Indra. 2015, Dana Desa dan Permasalahannya.
Peratutan Menteri Dalam Negeri No, 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah No..60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara.
Peraturan  Pemerintah  No.113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggung  Jawaban  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  No.37  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Penyusutan  Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Peraturan Bupati Jember No.19 Tahun 2015  Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggara. 2015.
Rosalinda.  Okta.  2014,  Pengelolaan  Alakosai  Dana  Desa  dalam  Menunjang  Pembangunan  Pendesaan (Studi kasus: Segadarejo Dana Desa Ploso Karep. Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombag).
Sanusi, Anwar. 2001. Metode Penelitian Bisnis. Salembar Empat. Jakarta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
Suminto, 2004, Pengelolaan APBD Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara.
Jakarta: Ditijen Anggaran, Depkeu.
Sieagian, Sedang P. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Surya,  Ketrin.  2013,  Evaluasi  Penerapan  Kebijakan  Kepala  Desa  dalam  Pengelolaan  Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan. Artikel Peneitian.
Potianak: Universitas Tanjungpur.
Tjokromidjojo. B. (1996), Perencanaan Pembangunan.  Edisi ke-19. PT Gunung Agung, Jakarta.