## PRINSIP MORAL SEBAGAI KLAIM PADA HAK CIPTA

## DAN HAK UNTUK DILUPAKAN ( RIGHT TO BE FORGOTTEN )
Bambang Pratama email: bptama@gmail.com

## Abstract
In this current digital era, the issue how to protect private-personal electronic or digital data creates the  need  for  the  recognition  of  a  new  legal  right  (right  to  be  forgotten/right  to  delete).  Legal recognition  of this right must be balanced  with the  duty  of internet service  provider to control and monitor the dispersion of negative content (resulting in copyright infringements, infringements of the sanctity  of  personal-private  data,  etc.).    With  the  amendment  of  Law  No.  11  of  2008  re.  Electronic Information and Transactions, it becomes appropriate to discuss the right to be forgotten in terms of moral principles. The existence of this moral right is reflected in the legal protection of copyright as well as protection of private-personal data.  The main argument here is that moral principle or right as  part  of  natural  law  should  be  used  to  explain  the  existence  and  importance  of  the  right  to  be forgotten.
Keywords:
copyright. personal right. data privacy. moral principle.

## Abstrak
Di  era  digital  sekarang  ini,  persoalan  bagaimana  melindungi  data  memunculkan  konsep  hukum baru  yaitu  hak  untuk  dilupakan  ( right  to  be  forgotten / right  to  delete ).  Pengaturan  tentang  hak untuk  dilupakan  perlu  diiringi  pembebanan  kewajiban  kepada  penyelenggara  sistem  elektronik untuk membuat mekanisme kontrol terhadap penyebaran konten negatif (pelanggaran hak cipta, data  pribadi  atau  lainnya).  Dengan  dimasukkannya  ketentuan  tentang  hak  untuk  dilupakan  ke dalam  amandemen  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, maka relevan membahas hak untuk dilupakan ini sebagai prinsip atau hak moral yang juga  tercermin  dalam  perlindungan  hak  cipta  maupun  perlindungan  atas  data  pribadi.  Argumen utama di sini adalah bahwa adanya prinsip atau hak moral sebagai bagian hukum kodrat menjadi titik tolak untuk menjelaskan adanya hak untuk dilupakan.
Kata Kunci: hak cipta. hak pribadi. data pribadi. prinsip moral.

## Pengantar
Hak  cipta  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  kekayaan  intelektual 1 yang sifatnya  unik  dibandingkan  dengan  jenis  kekayaan  intelektual  lainnya.  Ada  tiga Asas  hukum/prinsip  hukum  yang  melekat  pada  hak  cipta,  yaitu:  prinsip  moral, prinsip  ekonomi  dan  prinsip  derivasi.  Hak  cipta  mewarisi  prinsip  hukum  benda
1 Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  No.  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.  Ketentuan  pasal  26  menyatakan  bahwa  nomenklatur  Hak  Kekayaan Intelektual  ( intellectual  property  rights )  diganti  dengan  Kekayaan  Intelektual  ( intellectual property ). Alasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa frasa ‘hak’ menunjuk pada perlindungan hukum  kekayaan  intelektual.  Jadi  penyebutan  kata  hak  bisa  digunakan  setelah  kekayaan intelektual terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
yaitu  hak  personalitas,  yang  kemudian  ditransformasikan  menjadi  hak  moral. Dalam sejarahnya, yang menarik dari prinsip ini adalah prinsip yang hanya dikenal di  dalam  keluarga  sistem  hukum  Eropa  Kontinental.  Sedangkan  prinsip  ekonomi dan prinsip derivasi lebih banyak dikenal di dalam keluarga sistem hukum Anglo- Saxon.
Prinsip moral menjadi salah satu karakteristik hak kebendaan yang melekat pada hak cipta di berbagai negara. Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental tentunya harus mengatur tentang hal ini secara an  sich. Mengingat  pentingnya  prinsip  moral  sebagai  manifestasi  dari  hak kebendaan  maka  ada  konsensus  internasional  yang  mengatur  tentang  hal  ini terkait  hak  cipta,  yaitu: Bern  Convention,  Geneva  Convention,  Paris  Convention , TRIPS  dan  sebagainya.  Kesemua  konvensi-konvensi  internasional  di  atas  pada prinsipnya memempengaruhi aturan hukum pada hak cipta.
Prinsip  moral  merupakan  postulat  dari natural right yang  merupakan  hak asasi  manusia.  Prinsip  moral  dalam  perkembangannya  menjadi  dasar  berbagai prinsip hukum lainnya, seperti hak privasi. Di era digital saat ini, prinsip pada hak privasi  kemudian  diturunkan  lagi  menjadi  hak  atas  data  privasi.  Oleh  sebab  itu, prinsip  moral  ini  menarik  untuk  dibahas  lebih  mendalam.  Pasalnya,  dimensi hukum yang muncul dari prinsip tidak hanya ada pada rezim hukum hak cipta saja. Pengadopsian prinsip moral pada perlindungan privasi boleh jadi disebabkan atas alasan bahwa prinsip-prinsip dari hak cipta dianggap sudah  mapan ( established ) . Salah  satu  contoh  penerapan  prinsip  ini  misalnya  ketika  pengalaman  hidup seseorang  tidak  bisa  diberikan  kepada  ahli  warisnya,  tetapi  diwarisi  oleh  ahli waris  ketika  seseorang  meninggal 2 atau  muncul  pertanyaan  kepemilikan  atas mayat seseorang yang  sudah meninggal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas pada  akhirnya  memunculkan  pertanyaan  turunan  lainnya,  yaitu  berapa  lama jangka  waktu  perlindungan  hak  ini?  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  seringkali menggunakan konsep perlindungan pada hak cipta sebagai justifikasi. Atas dasar tersebut  di  atas,  maka  relasi  dari  klaim natural right dengan  hak  milik  dan  hak kekayaan intelektual dapat dipetakan pada gambar di bawah ini.
2 Prue Vines, The Sacred and the Profane: The Role of Property Concepts in Disputes about Post- mortem Examination . 242-244 (Sydney Law Review, Vol. 29:235).
Natural Right Intellectual Property Right Property Right Hak atas data pribadi Hak Privasi Hak Personalitas

## Gambar 1. Relasi Hak Individual
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  klaim  atas  hak-hak  individual berhubungan  erat  dengan  prinsip  hukum  benda  dan  prinsip  hukum  kekayaan intelektual.  Rezim  hukum  kekayaan  intelektual  yang  mengakomodir  ketentuan tentang natural  right ini  adalah  hak  cipta.  Pada  hukum  hak  cipta, natural  right diturunkan menjadi prinsip moral yang kemudian dirumuskan normanya menjadi hak  hukum  berupa  hak  moral.  Adanya  transformasi  hak  menjadi  hak  moral menjadi  penting  diketahui,  pasalnya  hak  moral  ini  menjadi  landasan  pijak hubungan  hukum antara  orang  (individu)  dengan  benda,  dan  penggunaan  benda oleh pemilik dengan orang lain. Dengan menggunakan gambar di atas, maka alas hak terhadap data pribadi adalah hak kebendaan yang bisa dipersamakan seperti hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.
Berangkat  dari  argumentasi  di  atas,  maka  kedudukan  prinsip  moral  pada hak  cipta  tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata,  karena  sedikit  banyaknya menggambarkan  konsep  kepemilikan  antara  orang  (individu)  dengan  bendanya sebagai  hak  milik.  Pentingnya  pijakan  hukum  untuk  dijadikan  argumentasi  hak milik  ini  menjadi  penting  untuk  dijelaskan  karena  prinsip  hak  milik  yang  dianut oleh Indonesia menggunakan sistem tertutup, 3 yang mana tata cara mendapatkan hak milik harus berdasarkan undang-undang. Ini berarti, tanpa penetapan undang- undang  maka  suatu  objek  hukum  tidak  bisa  diklaim  kepemilikannya.  Padahal
3 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty Yogyakarta, Cetakan kelima, 2000, hlm., 15.
obyek hukum tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak pribadi dan data pribadi.
Salah  satu  contoh  sengketa  terkait  hak  pribadi  ini  adalah  kasus  Film Soekarno  yang  dituntut  oleh  Rachmawati  Soekarno  Puteri  terhadap  PT. Multivision.  Ini  adalah  contoh  klaim  terhadap  informasi  pribadi  berupa pengalaman hidup seseorang. Tuntutan ini diajukan oleh anak Soekarno terhadap PT. Multivision karena film yang dibuatnya tidak sesuai dengan kehidupan pribadi Soekarno. 4 Meski  putusan  pengadilan  pada  kasus  ini  mengalahkan  Rachmawati, akan tetapi kasus ini memberi pelajaran bahwa perlindungan tentang kehidupan pribadi  seseorang  seharusnya  bisa  diklaim  sebagai  bentuk  dari  hak  personalitas pemiliknya.
Klaim  atas  kehidupan  pribadi  seseorang  pertama  kali  muncul  pada  kasus Melvin  vs.  Reid  pada  tahun  1931  di  California,  Amerika  Serikat. 5 Gabriele  Darley Melvin adalah mantan pelacur yang membunuh suaminya. Kisah kehidupan Melvin kemudian  dibuat  film  dengan  judul The Red Kimono oleh Dorothy Davenport Reid.
Melvin  merasa  keberatan  kisah  hidupnya  dibuat  film,  kemudian  menuntut  Reid untuk  menarik  film  tersebut  dengan  klaim  hak  personalitas.  Putusan  pengadilan pada  waktu  itu  memutuskan  bahwa  ketentuan  tentang  hak  pribadi  diakui  oleh hukum  Amerika  melalui  distrik  California. 6 Salah  satu  alasan  yang  digunakan hakim pada waktu itu adalah right to be let alone.
Konsep right to be let alone ini  kemudian  dikembangkan  pada  tahun  2006 di Spanyol. Pengembangan dari hak personalitas ini dikenal dengan sebutan right to be forgotten (selanjutnya disingkat RBF) . Kemunculan konsep RBF di Uni Eropa adalah  untuk  respon  dari  pengguna  Internet (netizen) agar  terbebas  dari  stigma masa lalu. 7 Titik tolak kemunculan RBF adalah pada tuntutan  yang  diajukan oleh Mario Costeja González terhadap Google.Inc yang diajukan kepada pengadilan Uni Eropa/ the  Court  of  Justice  of  the  European  Union pada  bulan  Mei  2014  yang menuntut  dihapuskannya  informasi  tentang  dirinya  yang  bangkrut  di  masa  lalu.
4 Lihat: Putusan MA Nomor 305/K/PDT.SUS-HKI/2014.
5 Bandingkan dengan kasus: Melvin vs. reid, 112 Cal.App. 285 (Cal.Ct. App. 1931)
6 Robert A. Brunette, Rehabilitation, Privacy and Freedom of the Press, Loyola of Los Angeles Law Review, 1972, hlm. 544.
7 Alessandro Mantelero, The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the 'right to be forgotten '.229-235. ( Computer Law & Security Review, vol. 29 (3) 2013)
Dengan  dimenangkannya  tuntutan  González,  maka  konsep  RBF  diterapkan  di seluruh Uni Eropa.
Penjelasan  di  atas  secara  empiris  menunjukkan  bahwa  kajian  tentang prinsip  moral  adalah  kajian  yang  menarik  untuk  dibahas,  tidak  hanya  dalam perspektif  hak  cipta  saja.  Meski  hak  cipta  tidak  bisa  dikaitkan  secara  langsung terhadap perlindungan hak pribadi seseorang, tetapi prinsip moral yang melekat pada hak cipta adalah landasan dari hak kepribadian seseorang sebagai pencipta. Dalam  konstruksi  perlindungan  hukum  tentang  prinsip  moral,  hukum menjadikannya  sebagai  obyek  dari  konsep  kebendaan.  Meski  pada  mulanya prinsip ini berangkat dari natural right . Ini menunjukkan pula bahwa pada prinsip ini  ada  pengaruh  pemikiran  utilitarian  yang  mengukurnya  dengan  ukuran ekonomi. Pandangan utilitarian ini dikenal dengan sebutan prinsip ekonomi yang kemudian  diturunkan  menjadi  hak  ekonomi  pada  hak  cipta.  Bertolak  dari kontestasi prinsip moral pada hak cipta dan hak pribadi, maka pertanyaan induk yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah bagaimana pengadopsian prinsip moral pada hak cipta dan hak untuk dilupakan? Pengaturan hak untuk dilupakan ini  merupakan  norma  yang  baru  ditetapkan  pada  revisi  Undang-undang  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disingkat UU-ITE).
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  atas,  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yuridis  normatif,  dengan  mengkaji  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder  sebagaimana  diajarkan  oleh  Soerjono  Soekanto. 8 Untuk memenuhi  karakteristik  keilmiahan  dari  tulisan  hukum  maka  penelitian  ini tentunya berusaha menangkap makna dari ketentuan yuridis, berupa asas hukum dan  teori  hukum. 9 Bahan-bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini tentunya  tidak  terbatas  pada  peraturan  perundang-undangan  semata,  tetapi mencakup  konten  yang  terkait  hukum  baik  yang  berasal  dari  proses  yudisial
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1984, hlm., 47-48.
9 Adilah  Abd.  Razak, Understanding  Legal  Research , Integration  and  Dissemination ,  Universiti Putra Malaysia, 2009, hlm., 20.
ataupun  yang  tidak  melalui  proses  yudisial,  seperti  karya  ilmiah  dan  buku. 10 Konsekuensi dari pemilihan metode di atas adalah penelitian ini terbatas ( scope of research )  pada  dua  aspek,  yaitu  hak  cipta  dan  hak  pribadi  terkait  perlindungan data pribadi yang diturunkan menjadi hak untuk dilupakan ( right to be forgotten ). Keterbatasan  penelitian  ini  ( research limitation )  tidak  mampu  menjelaskan  latar belakang penyusunan peraturan tentang hak cipta dan perlindungan data pribadi. Untuk mengantisipasi hal ini maka pendekatan yang  digunakan  dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan konseptual.

## Perlindungan atas Data Pribadi
Secara  yuridis,  hak  pribadi bisa  saja  dikaitkan  dengan  kehormatan seseorang. 11 Solove  mengatakan,  ada  perbedaan  antara  keduanya.  Pada perlindungan  terhadap  kehormatan  kerugian  yang  dialami  berada  pada  reputasi seseorang. Sedangkan pada privasi kerugian yang dialami terletak pada perasaan, yang  mana  memiliki  dimensi  psikologis. 12 Jika  saat  ini  belum  ada  aturan  hukum yang  mengaturnya,  maka  hak  pribadi  dan  hak  privasi  di  Indonesia  keduanya digabung menjadi satu.
Solove juga mengatakan bahwa ada kesulitan meletakkan argumen yuridis terhadap perasaan seseorang. Oleh sebab itu, ia membuat enam tipe dari privasi, yaitu: (1) hak untuk menyendiri; (2) hak untuk menutup diri dari orang lain; (3) hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain; (4) hak untuk mengendalikan informasi  pribadi;  (5)  hak  untuk  melindungi  kepribadian;  dan  (6)  hak  untuk berhubungan dengan orang lain. 13
Perlu disampaikan bahwa konsep privasi adalah konsep yang berasal dari Barat  yang  kemudian  ditetapkan  melalui  berbagai  konvensi  internasional.  Oleh sebab itu, argumentasinya akan melulu berujung pada hak, yang mana gagasan ini bertolak dari gagasan hak asasi sosial ekonomi dan kultural yang bertumpu pada suatu  filsafat  individualistik.  Gijssels  &  Hoecke  mengatakan,  hak  individu  tidak
10 Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Editor: Sulistyowati Irianto & Shidarta, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hlm 90-91.
11 Lihat pasal 310 dan pasal 311 KUH Pidana tentang delik terhadap kehormatan.
12 Daniel J. Solove. Conceptualizing Privacy , California Law Review, 2002, hlm 1101.
13 Id. hlm., 1092.
meletakkan  tekanan  pada  warga  masyarakat  sebagai  anggota  dari  suatu  kelas, kelompok, keyakinan dan perbedaan lainnya maka harus ada koreksi dari negara melalui suatu kebijakan 14 agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat.
Pendapat  Gijssels  &  Hoecke  ini  memang  beralasan,  karena  dalam perkembangannya privasi diperluas pengertiannya, yaitu terkait informasi pribadi, otonomi,  ruang  fisik  dan  hak  kebendaan. 15 Klaim-klaim  ini  sangat  kental bernuansa individualistik yang berkembang di Barat. Berikut ini adalah pembagian empat lapisan dari hak pribadi menurut Mills.
Taksonomi lapisan privasi yang dikemukakan oleh Mills mungkin terkesan tidak  relevan  ketika  menempatkan  hak  kebendaan  di  dalamnya,  dibandingkan dengan komponen otonomi, informasi pribadi dan ruang fisik. Tetapi argumentasi Mills  dibangun  berdasarkan  tesis  dari  Epstein  dan  Gaus  tentang  hak  milik  yang berkembang di barat, yaitu:  (1) property is about division of resources, dan (2) the property rights equilibrium is mutually beneficial. 16

## Gambar 2. Empat Lapisan Privasi
Tentang  hak  milik,  Epstein  mengatakan  secara  historis  ada  konvergensi antara penganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan Anglo-Saxon dalam hal
14 Jan Gijssels & Mark van Hoecke. Wat is rechtsteorie? (1982). Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. (2001). Apakah Teori Hukum Itu? Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2001, hlm., 34.
15 Jon. L. Mills. Privacy The Lost Right. Oxford University Press. New York, 2008, hlm., 14.
16 Gerald Gaus. Property and Ownership , Edited by: David Estlund, Oxford University Press, 2012, hlm., 123-124.
penguasaan benda. 17 Oleh sebab itu pada intinya hak yang melekat pada suatu hak milik  adalah  pemberian  ijin  untuk  menggunakan  benda  dan  mendapatkan kenikmatan  atas  suatu  benda. 18 Dengan  demikian  konsep  kebebasan  ( liberty ) niscaya melekat pada suatu hak. Epstein juga mengatakan bahwa argumentasinya akan  sesuai  dengan  berbagai  versi  teori  hukum  yang  ada.  Menurutnya,  pada intinya  semua  teori  hukum  mengarah  pada  pendapat  yang  sama.  Dalam  konsep hak milik juga akan ditemukan pelanggaran ( tort ) jika ada orang yang melanggar hak  milik  orang  lain.  Konsep  inilah  yang  pada  mulanya  dikenal  sebagai konsensus 19 di masyarakat yang kemudian ditetapkan menjadi norma hukum oleh pemerintah. 20
Menurut  Rosen,  semua  pengetahuan,  mencakup  kepribadian  seseorang adalah  informasi  yang  menyangkut  privasi. 21 Jika  proposisi  Rosen dikorespondensikan  dengan  hukum  Indonesia  maka  berbagai  informasi  terkait data pribadi setidaknya tersebar pada 22 undang-undang khusus ( lex specialist ) 22 yang  notabene  berkaitan  dengan  informasi  pribadi.  Terkait  informasi,  maka bentuk  dari  informasi  ini  tidak terbatas pada bentuk  fisik  pada  umumnya,  tetapi bisa berbentuk elektronik, yang mana digolongkan ke dalam lingkup hukum siber. Dalam perspektif UU-ITE, pada Seminar Urgensi Perlindungan Data Pribadi tanggal 9 Januari 2015, Abu Bakar Munir 23 (selanjutnya disingkat ABM) di Universitas Bina Nusantara  menyampaikan  bahwa  UU-ITE  di  Indonesia  tidak  lazim  karena  tidak ada satu negarapun di dunia ini yang di dalam pengaturan UU-ITE mencantumkan sanksi pidana karena UU-ITE sifatnya privat bukan publik. ABM juga berpendapat
17 Argumentasi yang dibangun oleh Epstein bertolak dari nilai-nilai moralitas yang terdapat pada konstitusi, yang mana hal ini juga sesuai dengan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin. Lihat: Suzanna Sherry. Property is The New Privacy, The Coming Constitutional Revolution , Harvard Law Review. 2015, hlm. 1435.
18 Richard A. Epstein. The ‘Necessary’ History of Property and Liberty, University of Chicago. 2003, hlm., 11.
19 Richard A. Epstein. Property Right, State of Nature Theory, and Environmental Protection. Journal of Law and Liberty. New York University. 2009, hlm. 3.
20 Richard A. Epstein. The Path to The T.J. Hooper: The Theory and History of Custom in The Law of Torts, Chicago Law Review. 1991, hlm. 11.
21 Robert C. Post, Three Concepts of Privacy. 2088. Faculty Scholarship Series,  Yale Law School, 2001, hlm 185.
22 Bambang Pratama, ICT Law Framework Toward ASEAN Economy Community, Unisbank Semarang, 2013.
23 Abu Bakar Munir merupakan konsultan hukum bagi pemerintah dalam pembuatan UU-ITE tahun 2008. ABM juga menjadi konsultan bagi pemerintah Malaysia. Saat ini menjadi konsultan pemerintah Mesir dalam menyusun undang-undang perlindungan data pribadi.
bahwa  saat  ini  di  Indonesia  belum  ada  peneliti  yang  adekuat  dan  fokus  meneliti bidang  hukum  siber  khususnya  perlindungan  data  pribadi.  Dari  sudut  pandang yuridis,  hingga  saat  ini  belum  ada  aturan  khusus  yang  benar-benar  mengatur tentang  perlindungan  data  pribadi.  Alhasil,  kondisi  saat  ini  pengaturan  tentang perlindungan data pribadi tersebar secara parsial di berbagai undang-undang.

## Prinsip Moral pada Hak Cipta
Berbeda  dengan  perlindungan  hak  pribadi,  pada  hak  cipta  konsep kepribadian  individu  diwariskan  ke  dalam  prinsip  moral  pada  hak  cipta. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  ada  indikasi  perbedaan  konsep  pada  negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan negara Anglo-Saxon, yang mana pada  negara Anglo-Saxon konsep  ekonomi  dilekatkan  ke  dalam  konsep  moralitas untuk mengklaim menjadi hak milik.
Konsep hak cipta secara historis menurut Goldstein berasal dari dua sistem hukum yang berbeda ( civil law dan common law ). 24 Kemudian pasca konvensi Bern di Roma pada tahun 1928 perbedaan dua konsep hukum ini diunifikasi, di sinilah unifikasi dua konsep hukum menjadi satu pada hak cipta, yaitu prinsip moral dan prinsip  ekonomi.  Dalam  beberapa essay klasik,  aturan  hukum  tentang  hak  cipta dalam  keluarga  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  dikenal  dengan  sebutan auterswet (Belanda), droid d’auteur (Perancis), Urheberrecht (Jerman)  dan diritto d’autore (Italia).  Sedangkan  dari essay yang  berasal  dari  Anglo-Saxon,  ditemukan bahwa  peristilahan  yang  kerap  muncul  adalah right-to-copy (hak  hukum  untuk melakukan perbanyakan). 25
Bertolak  dari  argumentasi  Goldstein  tentang  prinsip  hukum  hak  cipta  di dua  keluarga  sistem  hukum  yang  berbeda  juga  mengacu  pada  dua  konsep  yang berbeda.  Pada  keluarga  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  prinsip  hukum  yang dianutnya  adalah  prinsip  moral  yang  menginduk  pada  hak  personal  ( natural right ).  Sedangkan  prinsip  ekonomi  menginduk  pada  pemikiran  utilitarian  atas kemanfaatan ekonomi.
24 Paul  Goldstein, International  Copyright,  Principle.  Law,  and  Practice ,  Oxford  University  Press, Madison Avenue, New York, 2001, hlm 5-10.
25 Ernest Miller and Joan Feigenbaum, Taking The Copy Out of Copyright , http://www.cs.yale.edu/ homes/jf/MF.pdf, diakses November 2016.
Jika dicermati pengaturan tentang prinsip moral pada hak cipta di negara- negara  penganut  sistem  hukum civil  law mengatur  prinsip  moral,  menjadikan prinsip  ini  sebagai  prinsip  tertinggi  dengan  menetapkan  bahwa  prinsip  moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan. 26 Pemikiran ini  berpijak  pada  pemikiran  Kant  dan  Hegel  tentang  moralitas  pekerja (labor) untuk  mendapatkan  hasil  atas  tenaga  yang  dikeluarkannya.  Alasannya,  selain alasan  moral,  ada  alasan  kepribadian  ( personhood )  dari  pekerja  itu. 27 Perbedaan argumentasi Kant dengan Hegel adalah titik tolak Hegel pada kebebasan individu untuk  dapat  memanfaatkan  hak  kebendaan  bagi  pemiliknya,  mencakup  hak kepribadian. 28
Dua  negara  yang  secara  tegas  mengatur  prinsip  moral  pada  hak  cipta adalah Perancis dan Jerman. Desbois mengatakan ada 4 jenis hak moral pada hak cipta yang merefleksikan pencipta atas ciptaannya, yaitu: (1) hak untuk mengklaim ciptaannya/hak  dicantumkan  namanya  ( right  of  attribution );  (2)  hak  untuk menolak  ciptaannya  diubah/menolak  modifikasi  atas  ciptaannya  ( right  of integrity );  (3)  hak  untuk  membuka  ciptaannya  kepada  publik/mempublikasikan ( right  of  disclosure); (4)  hak  untuk  menolak  ciptaan  pasca  publikasi  ( right  to withdrawl ). 29
Meski  pada  awalnya  negara-negara Anglo-Saxon tidak mengadopsi  prinsip moral  ke  dalam  undang-undang  hak  ciptanya,  tetapi  dalam  perkembangannya secara  perlahan  prinsip  moral  ini  diadopsi  mereka.  Pengakomodasian  prinsip moral  di  negara Anglo-Saxon adalah  mentransformasikan  prinsip  moral  menjadi prinsip  ekonomi.  Salah  satu  upaya  negara  penganut  sistem  hukum common law adalah dengan  mengeluarkan  undang-undang Visual Artist Right Act, 1990  (VARA Act)  sebagai  upaya  untuk  mengakomodasi  hak  moral 30 ke  dalam  undang-undang
26 Thomas  F.  Cotter, Pragmatism,  Economics,  and  The  Droit  Moral ,  North  Carolina  Law  Review, November  1997,  http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/integrity/Links/Articles/ cotter.html, diakses: Agustus 2015.
27 Kanu Priya, Intellectual Property and Hegelian Justification , NUJS Law Review, 2008, hlm. 363.
28 Haochen Sun, Designing Journeys to the Social World: Hegel’s Theory of Property and His Noble Dream Revisited , Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy. Vol. 6. No. 1, 2010, hlm. 36.
29 Henry Desbois, Le Droit d’Auter En France , (1978). Dalam Mira T. Sundara Rajan, Moral Rights: Principles, Practice and New Technology , Oxford University Press, New York, USA, 2011, hlm 42.
30 Betsy Rosenblatt, Moral Rights Basic , Harvard Law School, March 1998, https://cyber.law.harvard. edu/property/library/moralprimer.html, diakses: Agustus 2015
hak  cipta  Amerika  Serikat. 31 Di  sini,  Amerika  Serikat  terlambat  meratifikasi konvensi  Bern  1928  ini  disebabkan  karena  di  sana  terjadi  perdebatan  tentang klasifikasi jenis hak cipta yang dapat ditentukan hak moralnya. 32
Rigamonti  berpendapat,  ada  tiga  justifikasi  teori  dalam  memandang  hak moral  pada  hak  cipta,  yaitu:  (1) monist  theory atau  teori  hak  cipta;  yang memandang  hak  moral  sebagai  hak  yang  melebur  dengan  hak  ekonomi  pada undang-undang  hak  cipta,  (2) right of personality/dualist atau  hak  natural;  yang memandang  hak  moral  sebagai  hak  naluriah  seseorang  yang  tidak  dapat dihilangkan, dan (3) patchwork theory/ pendekatan tradisional yang dilakukan oleh negara-negara  penganut  sistem  hukum common law (seperti  di  Amerika  Serikat dan  Inggris)  dalam  mengakomodasikan  hak  moral  ke  dalam  undang-undang  hak cipta di negaranya. Pendekatan ini terkadang menyimpang dari hak moral karena terkadang  menggabungkan  doktrin  hukum  lain  dalam  menafsirkan  hak  moral. 33 Tabel di bawah ini adalah jenis-jenis prinsip moral dan prinsip ekonomi pada hak cipta.
Tabel 1. Prinsip Moral dan Prinsip Ekonomi pada Hak Cipta Prinsip Moral Prinsip Ekonomi 1. Droit de paternite/right of attribution;
2. Droit de au respect de l’integrite de l’oeuvre/respect of the work;
3. Droit de divulgation/right of publication;
4. Droit de retrait et de repentir/right to withdraw
1. Right of reproduction; 2. Right of distribution;
3. Rental and lending right;
4. Right  of  communication  to  the  public (making available);
5. Adaptation right;
6. Droit de suite/resale right
Dari serangkaian prinsip-prinsip di atas, ada yang menarik dari prinsip droit de  suite. Prinsip  ini pertama  kali  diperkenalkan  pada  tahun  1893  di  Perancis dengan peristiwa penjualan lukisan  Jean-François Millet  yang berjudul Angeléus oleh  kolektor  yang  bernama  M.E.  Secrétan.  Dengan  penjualan  lukisan  tersebut, pemilik  lukisan  mendapatkan  keuntungan  yang  sangat  besar  sedangkan  Jean-
31 VARA Act, 1990 merupakan bentuk ratifikasi konvensi Bern dalam rangka memasukkan perlindungan hak moral ke dalam undang-undang hak cipta di Amerika Serikat. Lihat: Rebecca Tushnet, Naming Rights: Attribution & Law, Utah Law Review, 2007, hlm. 787.
32 Id. hlm., 793-794.
33 Cyrill P. Rigamonti, The Conceptual Transformation of Moral Rights , The American Journal of Comparative Law, Vol. 55. 2007, hlm., 73-76.
François  Millet  menderita  kemiskinan  pasca  perang.  Dengan  alasan  ekonomi, kemudian  ahli  waris  Millet  menuntut  Secrétan  untuk  mendapat  hak  ekonomi. Putusan pengadilan pada waktu itu memenangkan tuntutan ahli waris Millet. Atas dasar inilah doktrin droit de suite muncul sebagai upaya upaya mengatasi masalah sosial  yang  dihadapi  oleh  pencipta. 34 Droit  de  suite merupakan hybrid dari  hak moral  yang  diterapkan  pertama  kali  di  Perancis  sejak  tahun  1920,  kemudian dengan dimasukkannya doktrin ini ke dalam Bern Convention tahun 1976. Saat ini setidaknya sudah ada  26 negara yang menerapkan doktrin ini 35 tetapi sayangnya Indonesia tidak termasuk diantaranya.
Ketentuan  di  beberapa  negara  tentang resale rights yang  dapat  dijelaskan adalah di Jerman yang mengatur tentang resale right pada pasal 26 undang-undang hak  ciptanya.  Pada  hukum  hak  ciptanya  Jerman  menyebutkan  bahwa the  resale right  shall  be  inalienable.  The  author  may  not  waive  his  share  in  advance . 36 Hal menarik  dari  pengaturan resale right di  Jeman  adalah  dimasukkannya  ketentuan jumlah  nominal  uang  yang  boleh  diterima  oleh  pencipta  dari  pendapatan  royalti resale  rights dengan  jumlah  tidak  boleh  melebihi  dari  12.500  euro.  Pengaturan tersebut  kemungkinan  ditujukan  agar  tidak  terjadi  penetapan  harga  yang  tidak realistis  dari  pencipta  sehingga  merugikan  pemegang  hak.  Berbeda  dengan  di Jerman,  pengaturan  tentang resale  rights di  Perancis  yang  mensyaratkan pelaporan kepada menteri tidak lebih dari 24 jam setelah dilakukan penjualan. 37
Rasionalisasi dari doktrin droit de suite saat ini telah bergeser tidak hanya sebagai remedy social tetapi untuk membangun reputasi dan meningkatkan income pencipta  sehingga  keduanya  dapat  meningkatkan value dari  suatu  ciptaan. 38 Dengan  adanya  industri  kreatif  maka  keberadaan droit de suite menjadi  penting untuk  dapat  menjaga  hasil  ciptaan.  Selain  itu,  prinsip droit  de  suite juga  dapat
34 http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2005-2006/20060175.asp, diakses Agustus 2015.
35 Michael  B.  Reddy, The Droit de Suite: Why American Fine Artist Should Have a Right to a Resale Royalty, Layola Marymount University and Loyola Law School. 1995, hlm., 509-510.
36 Lihat  Undang-undang  Hak  Cipta  Jerman, Die  Übersetzung berücksichtigt  die Änderung(en)  des Gesetzes durch Artikel 8 des Gesetzes vom 1.10.2013 (BGBl. I S. 3714)
37 Lihat:  undang-undang  hak  cipta  Perancis,  L122-12, Code  la  propriété  intellectuelle  (partie législative, partie réglementaire)
38 Clare  McAndrew  &  Lorna  Dallas-Conte, Implementing  Droit  de  Suite  (Artist’  Resale  Right)  in England , The Art Council of England, 2014, hlm., 19.
menjadi penyeimbang antara manfaat ekonomi yang  dimiliki oleh pemegang hak dengan kehormatan pencipta.
Berikut  ini  adalah  tabulasi  prinsip  moral  dan  prinsip  ekonomi  dikaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## Tabel 2. Prinsip Umum Hak Cipta pada Hukum Positif
Prinsip Moral Pengaturan Droit de paternite/right of attribution; Pasal 5 ayat (1): Droit de au respect de l’integrite de l’oeuvre/respect of the work Droit de divulgation/right of publication; Tidak diatur Droit de retrait et de repentir/right to withdraw Prinsip Ekonomi Pengaturan Right of reproduction Pasal 9 Right of distribution Rental and lending right
Right of communication to the public (making available) Adaptation right Droit de suite/resale right
Tidak diatur
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengaturan  tentang  prinsip  moral  tidak seluruhnya diatur dalam hukum positif. Ini menunjukkan bahwa pembuat undang- undang seolah-olah melupakan jati diri dari sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat khas melindungi hak individu.

## Pengaturan Prinsip Moral Dalam Hukum Indonesia: Perlindungan Data Pribadi dan Right to be Forgotten
Di  era  digital  saat  ini,  perlindungan  atas  data  pribadi  menjadi  kebutuhan bagi  pengguna  Internet.  Dengan  direvisinya  UU-ITE,  ketentuan  tentang perlindungan  data  pribadi  disempurnakan  dengan  memasukkan  ketentuan tentang  RBF.  Adapun  rumusan  tentang  perlindungan  hak  pribadi  dan  RBF  yang tercantum pada pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU-ITE, adalah sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan, penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan orang yang bersangkutan.
(2) Setiap  orang  yang  dilanggar  haknya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. 39
Dengan diaturnya ketentuan tentang RBF, maka secara umum perlindungan data pribadi  bisa  dikatakan  cukup  lengkap  pengaturannya.  Hanya  saja  yang  terbuka untuk menjadi perdebatan di kemudian hari adalah cakupan dari data pribadi dan alas  hak  untuk  mengklaim  data  pribadi  itu  dalam  perspektif  hak  milik  yang menggunakan konsep hak kekayaan intelektual.
Perlu diberi catatan bahwa pada ayat (3) dan ayat (4) RUU perubahan UU- ITE  diatur  pembebanan  kewajiban  penyedia  jasa  elektronik  untuk  membuat mekanisme  penghapusan  dokumen  elektronik  mencakup  data  pribadi  yang dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan. Masalah yang muncul dari ketentuan norma  ini  adalah  teknis  pelaksanaannya  membutuhkan  peraturan  pemerintah untuk  mengaturnya.  Padahal  jika  menggunakan  doktrin safe  harbor rumusan normanya  langsung  menunjuk  mekanisme  sistem  elektronik  untuk  menghapus dokumen  pribadi  berdasarkan  komplain.  Dengan  menunjuk  pada  pengaturan  PP maka ketentuan ayat (3) dan ayat (4) tidak bisa dikatakan menggunakan doktrin safe harbor karena rumusannya tidak jelas melindungi penyedia sistem elektronik yang  diberi  kewajiban  untuk  menjaga  konten  sistem  elektroniknya  dari pelanggaran hak cipta dan data pribadi. 40
Isu  RBF  menjadi  isu  global  yang  pasca  putusan  kasus  González  di  awal tahun 2014. Perlu di sampaikan bahwa RBF adalah hak turunan dari hak pribadi yang  muncul  di  dunia  siber.  Ada  kemiripan  pada  RBF  dengan  delik  terhadap kehormatan/pencemaran  nama  baik  ( defamation ),  yaitu  tuntutan  seseorang  atas suatu  informasi  yang  melukai  perasaannya.  Berikut  ini  adalah  ilustrasi  tuntutan RBF dengan tuntutan pencemaran nama baik.
39 Lihat pasal 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu diberi catatan, hingga tulisan ini dibuat RUU perubahan UU-ITE sudah disahkan oleh DPR tetapi belum mendapat nomor undang- undang.
40 Alfred C. Yen, Internet Service Provider Liability for Subscriber Copyright Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment, The Georgetown Law Journal, Vol. 88. 2000, hlm., 19-21.
mengunggah
D it ra n sm is ik a n S e ca ra lu a s Mengakses Pelaku Pihak yang dirugikan Pengadilan Menggugat mengunggah D it ra n sm is ik a n Se ca ra lu a s Mengakses Pelaku Pihak yang dirugikan Pengadilan Menggugat (search engine/Google) Ilustrasi sengketa pencemaran nama baik Ilustrasi sengketa RBF
Gambar 3. Komparasi Gugatan Pencemarana Nama Baik dan RBF
© Bambang Pratama, April 2015.
Dari  ilustrasi  di  atas,  terlihat  bahwa  tuntutan  atas  RBF  bukan  ditujukan  pada pengunggah  ( uploader )  tetapi  ditujukan  pada  menyedia  layanan  di  Internet. 41 Secara yuridis formal, pengaturan tentang perlindungan data pribadi selain diatur dalam  UU-ITE  diatur  juga  dalam  PP  No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP-PSTE).
Penyelenggara sistem elektronik adalah subyek norma dari UU-ITE dan PP- PSTE  yang  dibebankan  kewajiban  untuk  melindungi  data  pribadi  pengguna Internet.  Agar  perlindungan  data  pribadi  dapat  berjalan,  undang-undang  dan  PP mengamanatkan  sertifikasi  elektronik  agar  penyelenggaraan  sistem  elektronik menjalankan sistemnya secara andal dan aman. 42 Masalahnya, hingga saat ini tidak ada lembaga khusus yang melakukan sertifikasi elektronik ini. Artinya, hingga saat ini  pengaturan  tentang  perlindungan  data  pribadi  tidak  berdasarkan  aturan hukum  yang  ada.  Kondisi self-regulated yang  dialami  oleh  penyelenggara  sistem elektronik ini bukan berarti tanpa standar data treatment. Hingga saat ini mereka bersandar pada ketentuan ISO 27001 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi.
Pemerintah  sepertinya  tidak  percaya  diri  untuk  membuat  standar sertifikasi  ini  karena  standardisasi  tata  kelola  TIK  melalui  ISO  27001  berlaku secara internasional. Sedangkan sertifikasi keandalan tentunya akan mirip dengan
41 Penyedia jasa layanan Internet dikenal dengan sebutan penyelenggara sistem elektronik. Lihat definisi pada pasa 1 angka 6 UU-ITE.
42 Lihat UU-ITE dan PP-PSTE tentang sertifikasi penyelenggara sistem elektronik dan sertifikasi keandalan dan kelaikan.
ketentuan  standar  nasional  Indonesia  (SNI).  Meski  demikian,  pengaturan standardisasi  ini  ditetapkan  oleh  Badan  Standardisasi  Nasional  dengan mengeluarkan  SK  No.  95/KEP/BSN/10/2009  tentang  penetapan  ISO  27001 sebagai  acuannya. 43 Selain  itu,  ada  konsekuensi  biaya  yang  cukup  tinggi  jika standarisasi  ini  menggunakan  sertifikasi  ISO  dibandingkan  dengan  standarisasi nasional buatan Indonesia.
Dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  data  khususnya  penerapan  RBF, doktrin safe  harbor merupakan  doktrin  yang  seharusnya  dilekatkan  di  samping RBF.  Alasannya,  kewajiban  yang  di  bebankan  pada  norma  RBF  harus  diimbangi dengan  hak  bagi  penyelenggara  sistem  elektronik.  Doktrin safe  harbor adalah doktrin  hak  cipta  yang  ditujukan  kepada  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk menjalankan  kewajiban  memberikan  notifikasi  kepada  pengunggah  atas  suatu konten  yang  bermuatan  privasi  seseorang  atau  yang  bermuatan  hak  cipta. 44 Melalui  notifikasi  ini,  penyelenggara  memastikan  bahwa  pengunggah  tidak mengunggah  konten  negatif.  Selain  itu,  penyelenggara  juga  menyediakan  saluran komplain  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Berdasarkan  komplian  atas  konten negatif  yang  diterima,  kemudian  penyelenggara  memiliki  hak  untuk  menutup sementara akses terhadap konten tersebut. Dengan melakukan kewajiban tersebut di atas maka penyelenggara sistem elektronik terbebas dari pertanggungjawaban hukum.
Pembuatan  saluran  komplain  dan  penutupan  akses  oleh  penyelenggara sistem elektronik, berarti ada langkah proaktif yang dilakukan oleh penyelenggara untuk  memastikan  konten  yang  tersedia  oleh  layanannya  adalah  konten  positif. Doktrin safe  harbor ini  digunakan  di  Amerika  Serika  pada  kasus  Viacom International  Inc.  v.  Youtube  Inc.  &  Google.  Inc.  Pada  kasus  ini,  Viacom  merasa dirugikan karena lebih dari 63.000 film produksinya dipublikasikan tanpa hak oleh
43 Lihat:  http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/10233,  diakses  November 2016.
44 Beberapa  putusan landmark  cases yang  menggunakan  argumentasi safe  harbor adalah  pada kasus  (1)  Religious  Technology  Center  V.  Netcom  On-Line  Communication  Services,  Inc.  pada tahun 1995; (2) kasus A & M Records v. Napster pada tahun 2001; (3) kasus Metro-Goldwyn- Mayer Studio Inc. v. Grokster LTD. Pada tahun 2003; dan (4) kasus Viacom International Inc. v. Youtube Inc. & Google. 2013.
Youtube  melalui  media  Internet  dengan  cara video  sharing . 45 Tuntutan  yang digunakan Viacom kepada Youtube
pada prinsipnya meminta pertanggungjawaban  Youtube  karena  seolah-olah  menutup  mata  atas  konten negatif  pada  layanannya  ( willful  blindness ).  Padahal Youtube memiliki  hak  dan kemampuan untuk melakukan kontrol melalui teknologi yang dimilikinya. 46
Adapun  sanggahan  yang  digunakan  oleh Youtube adalah  menggunakan doktrin safe harbor pada undang-undang DMCA (Digital Millenium Copyright Act) 47 yang  ditujukan  untuk  melindungi  penyelenggara  sistem  elektronik.  Dengan memberikan notifikasi kepada pengguna, maka pertanggungjawaban sepenuhnya berada  pada  pengunggah,  bukan  pada  penyelenggara.  Adapun  kutipan  pendapat kongres dalam risalah rapat penyusunan undang-undang DMCA sebagai berikut:
Subsection  (c)  (3)  (A)  (iii)  requires  that  the  copyright  owner  or  its authorized  agent  provide  the  service  provider  with  information reasonably sufficient to permit the service provider to identify and locate the  allegedly  infringing  material.  An  example  of  such  sufficient information  would  be  a  copy  or  description  of  the  allegedly  infringing material  and  the  URL  address  of  the  location  (web  page)  which  is alleged to contain the infringing material. The goal of this provision is to provide  the  service  provider  with  adequate  information  to  find  and address the allegedly infringing material expeditiously. 48
Hukum  di  Amerika  Serikat  sejak  lama  telah  mengenal  doktrin willful blindness yang  mana  doktrin  ini  tidak  hanya  dapat  diterapkan  pada  hak  cipta, tetapi  dapat  juga  diterapkan  pada  bidang  kekayaan  intelektual  lainnya  dan  data privasi. Willful blindness tidak  dapat  dikenakan  kepada  penyedia  layanan  karena bukan persetujuan berupa kewajiban untuk melakukan pengawasan muatan yang diunggah  oleh  pengguna.  Atas  dasar  tingginya  lalu  lintas  data  maka  kongres menetapkan safe  harbor sebagai  jalan  tengah.  Adapun  ketentuan safe  harbor sebagaimana  tercantum  pada  pasal  512  (m)  undang-undang  hak  cipta  Amerika Serikat adalah:
45 Youtube adalah salah satu perusahaan milik mesin pencaharian Google. Inc.
46 Kemampuan kontrol teknologi sebagaimana diatur pada pasal § 512 (c) (1) B undang-undang hak  cipta  Amerika  Serikat  yang  mengatur: the  storage  is  carried  out  through  an  automatic technical  process  for  the  purpose  of  making  the  material  available  to  users  of  the  system  or network who, after the material is transmitted as described
47 Undang-undang DMCA adalah undang-undang yang mengatur tentang hak cipta di era digital.
48 Lihat; Risalah rapat penyusunan undang-undang DMCA.
( m)Protection of Privacy.—Nothing in this section shall be construed to condition the applicability of subsections (a) through (d) on—
(1) a service provider monitoring its service or affirmatively seeking facts indicating infringing activity, except to the extent consistent with a standard technical measure complying with the provisions of subsection (i); or
(2) a service provider gaining access to, removing, or disabling access to material in cases in which such conduct is prohibited by law.
Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  kasus  Viacom  menyatakan  bahwa Youtube terlindung oleh ketentuan safe harbor sehingga perbuatannya tidak dapat digolongkan  sebagai  pelanggaran  hak  cipta.  Dengan  adanya  doktrin safe  harbor keseimbangan  beban  kewajiban  bagi  penyelenggara  sistem  elektronik  menjadi seimbang.  Selain  itu,  doktrin safe  harbor secara  teknis  mendukung  pelindungan data  privasi  dan  kekayaan  intelektual  tanpa  perlu  masuk  ke  pengadilan.  Melalui notifikasi  dan  mekanisme  menutup  akses    ( suspend ) konten  negatif  maka  daya rusak dari konten negatif yang diunggah menjadi lebih kecil, dibandingkan dengan hanya bersandar pada norma RBF saja.
Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa ada penggunaan konsep hak cipta  pada  perlindungan  data  pribadi  di  dunia  siber  yang  diadopsi  dalam perlindungan  data  pribadi.  Di  sini,  prinsip  moral  secara  tidak langsung dijadikan dasar  untuk  mengklaimnya.  Prinsip  moral  yang  berasal  dari natural  right merupakan prinsip yang tidak bisa dipandang sebagai prinsip sektoral yang hanya ada  pada  rezim  hukum  hak  cipta  saja.  Dengan  konstruksi  prinsip  moral  yang mapan  ( established )  pada  hak  cipta,  maka  pembentukan  aturan  tentang perlindungan data pribadi akan menjadi ( robust ). Argumentasi ini bisa digunakan untuk  mengklaim  hak  kepemilikan  atas  data  pribadi,  yang  mana  hingga  saat  ini Indonesia  belum  memiliki  Undang-Undang  khusus  tentnag  perlindungan  data pribadi. Berdasarkan argumentasi di atas, maka prinsip moral yang ada pada hak cipta  bisa  digunakan  sebagai  salah  satu  landasan  untuk  dijadikan  klaim  hak kepemilikan atas perlindungan data pribadi, yang mana hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang data pribadi.

## Prinsip Moral pada Hak Cipta
Prinsip  moral  pada  hak  cipta  dikenal  dengan  hak  moral  seperti  yang tercantum  dalam  pasal  6  bis Bern  Convention 1928,  rincian  dari  ketentuan  ini adalah:
Independently  of  the  author’s  economic  rights,  and  even  after  the transfer  of  the  said  rights,  the  author  shall  have  the  right to  claim authorship of the work and to object to any distortion , mutilation or other  modifcation of,  or other  derogatory action  in  relation  to,  the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation. (cetak tebal oleh penulis)
Ketentuan  dalam Bern Convention mencakup  hak  untuk  mengklaim  ciptaan,  hak untuk  menolak:  distorsi  atas  ciptaan,  mutilasi,  modifikasi  ataupun  derogasi  yang mana  keseluruhannya  ditujukan  untuk  menghormati  pencipta.  Dari  berbagai literatur tentang hak cipta, pembahasan tentang hak moral hampir sebagian besar tidak  ada  yang  mendalam,  bahkan  di  undang-undang  hak  cipta  sendiri  petunjuk tentang  hak  moral  juga  tidak  diberi  penjelasan.  Ketiadaan  pembahasan  tentang hak  moral,  kemungkinan  disebabkan  karena  tidak  adanya  sanksi  tegas  jika melanggar  hak  moral  pada  rezim  hukum  hak  cipta, 49 padahal  seharusnya  tidak demikian.
Prinsip HAM adalah landasan dari hak moral. Adapun konvensi internasional tentang HAM dapat ditemukan pada Universal Declaration on Human Right 1948. 50 Ini  menunjukkan  bahwa  hak  moral  merupakan  hak  yang  kedudukannya  melekat kuat  pada  diri  seseorang,  dalam  hal  ini  adalah  pencipta.  Adapun  doktrin  hukum tentang hak moral antara lain:
Tabel 3. Doktrin Hukum tentang Hak Moral
Doktrin Keterangan Droit de paternite atau right of attribution Yaitu  menepatkan  suatu  ciptaan  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  personalitas  pencipta  dalam  setiap ciptaannya.  Hak ini  akan melekat  selamanya  dengan  pencipta meskipun  ciptaan  tersebut  sudah  dialihkan  kepemilikkannya pada pihak lain. Selain itu, meski perlindungan hak cipta sudah berakhir dan pencipta telah meninggal dunia hak personalitas dari pencipta tetap melekat pada ciptaannya.
Droit de divulgation atau Yaitu  hak  bagi  pencipta  untuk  menentukan  kapan  dan
49 Lihat pasal 21 dan pasal 22 Undang-undang No. 28 Tahun 20142 tentang Hak Cipta yang mana mengatur tentang hak moral bagi pencipta.
50 Lihat pasal 27 ayat (2) Universal Declaration on Human Rights 1948.
right of publication
bagaimana mempublikasikan sendiri ciptaannya kepada publik.
Droit de au respect de l’integrite de l’oeuvre atau right to respect of the work Hak  pencipta  untuk  menuntut  dan  mendapatkan  ganti  rugi materil  jika  hak  ciptanya  dilanggar  orang  lain  atau  jika ciptaannya diubah orang lain tanpa seijin pencipta Droit de retrait et de repentir atau right to withdraw Hak pencipta untuk menarik ciptaannya dari publikasi dengan berbagai  alasan  pribadi.  Perlu  diberi  catatan  bahwa  hak  ini hanya  diterapkan  di  negara  Prancis,  Jerman,  Italia  dan Spanyol. 51
Dari doktrin hak moral tersebut di atas menurut Rigamonti ada keterkaitan antara hak moral dengan hak ekonomi. Keterkaitan antara hak moral dengan hak ekonomi  adalah rights  of  disclosure dengan rights  to  withdrawal. 52 Hak  untuk menarik  ciptaan  ( withdrawal )  berhubungan  langsung  dengan  hak  ekonomi  yaitu mengkomersialisasikan  ciptaan  sedangkan  hak  untuk  membuka  ciptaan ( disclosure ) berhubungan dengan tujuan pencipta untuk menjual hak ekonomi atas ciptaannya atau tidak menjualnya.
Rigamonti  menjelaskan  lebih  lanjut  bahwa  kedudukan  hak  moral  berada lebih  tinggi  dari  hak  ekonomi  karena  pencipta  memiliki  hak  untuk  menolak ciptaannya  dimodifikasi  meski  hak  ekonominya  sudah  dilepaskan  kepada  orang lain.  Dasar  tuntutan  pencipta  bagi  pelanggar  hak  moral  atas  ciptaannya  adalah ganti  rugi,  artinya  jika  merujuk  pada  hukum  positif  maka  ketentuan  ini  dapat mengacu pada Burgelijke Wetboek (BW) dengan argumentasi perbuatan melawan hukum  seperti  yang  dicontohkan  Rigamonti  pada  hukum  Perancis.  Adapun batasan  hak  moral  pada  hak  cipta  adalah  bagi  hak  cipta  yang  diciptakan  secara bersama-sama karena pada jenis ciptaan tersebut kehilangan bentuk kepribadian dari  penciptanya. 53 Secara  historis,  pengaturan  tentang  hak  moral  yang  diatur pada Undang-Undang Hak Cipta sejak tahun 1982 dapat ditunjukkan pada tabel di berikut ini.
51 Elyta  Ras  Ginting,  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia,  Analisis  dan  Teori,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2012, hlm., 91-92.
52 Cyrill  P.  Rigamonti, Deconstructing Moral  Rights, Harvard  International  Law  Journal,  Vol.  47, Number 2. Summer 2006, hlm., 362.
53 Rigamonti  menjelaskan  pembatasan  hak  moral  atau  tidak  berlakunya  hak  moral  terhadap ciptaan  yang  dilakukan  bersama-sama  seperti  program  komputer  seperti  yang  diatur  oleh hukum Perancis dan hukum Jerman. Id., hlm., 364-365.

## Tabel 4. Doktrin Hak Moral pada Hukum Positif
Hak Moral Undang-Undang Hak Cipta Droit de paternite atau right of attribution  Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987  Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
Droit de paternite atau right of attribution
Droit de divulgation atau right of publication
Tidak diatur
Droit de retrait et de repentir atau right to withdraw
Perkembangan  hukum  positif  tentang  hak  cipta  di  Indonesia  berdasarkan deskripsi  tabel  di  atas  terlihat  jelas  bahwa  pembuat  undang-undang  tidak memasukkan  prinsip  moral  secara  utuh  pada  undang-undang  hak  cipta.  Tidak dapat  dipastikan  apa  penyebab  dari  hal  ini  apakah  disengaja  atau  tidak.  Padahal sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  keududukan  hak  moral  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  keududukan  hak  ekonomi  karena  bersumber  dari natural rights (hak  alamiah).  Jika  merujuk  pada  ketentuan  pada  hukum  hak  cipta  di Amerika  Serikat  yang  mana  ketentuan  tentang  hak  moralnya  adalah  sebagai berikut:
(a) Rights  of  Attribution  and  Integrity.  – Subject    to  section  107  and independent  of  the  exclusive  rights  provided  in  section  106,  the  author  of  a work of visual art—
(1) shall have the right—
(A) to claim authorship of that work, and
(B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create;
(2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of the  work  of  visual  art  in  the  event  of  a  distortion,  mutilation,  or  other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation; and
(3) subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right—
(A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of  that  work  which  would  be  prejudicial  to  his  or  her  honor  or reputation,  and  any  intentional  distortion,  mutilation,  or  modification of that work is a violation of that right, and
(B) to  prevent  any  destruction  of  a  work  of  recognized  stature,  and  any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of
that right.
(b) Scope and Exercise of Rights.—
Only the author of a work of visual art has the rights conferred by subsection (a) in that work, whether or not the author is the copyright owner. The authors of a joint work of visual art are coowners of the rights conferred by subsection (a) in that work.
(c) Exceptions.—
(1) The modification of a work of visual art which is a result of the passage of time or the inherent nature of the materials is not a distortion, mutilation, or other modification described in subsection (a)(3)(A).
(2) The modification of a work of visual art which is the result of conservation, or of the public presentation, including lighting and placement, of the work is not a destruction, distortion, mutilation, or other modification described in subsection (a) (3) unless the modification is caused by gross negligence.
(3) The rights described in  paragraphs (1) and (2) of subsection (a) shall not apply to any reproduction, depiction, portrayal, or other use of a work in, upon, or in any connection with any item described in subparagraph (A) or (B)  of  the  definition  of  “work  of  visual  art”  in  section  101,  and  any  such reproduction,  depiction,  portrayal,  or  other  use  of  a  work  is  not  a destruction,  distortion,  mutilation,  or  other  modification  described  in paragraph (3) of subsection (a). 54
Ketentuan  tentang  hak  moral  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Amerika Serikat  dikutip  untuk  mendeskripsikan  bahwa  pengaturan  tentang  hak  moral  di dalam keluarga sistem  hukum non- civil law adalah hal yang  dianggap langka dan menjadi  perdebatan.  Oleh  karena  itu ketentuan  tentang  hak  atribusi  dari  prinsip moral baru dimasukkan ke dalam hukum positif Inggris pada tahun 1988. 55 Hal ini berbeda dengan negara dengan keluarga sistem hukum civil law seperti Perancis, dimana Undang-Undang hak ciptanya mengatur bahwa prinsip moral merupakan prinsip yang tertinggi.
Indonesia sebagai penganut sistem hukum civil law seharusnya mengadopsi ketentuan  tentang  hak  moral  pada  hukum  hak  ciptanya.  Hal  ini  menjadi  penting untuk  melindungi  pencipta  untuk  menikmati  manfaat  ekonomi  dari  karya ciptaannya.  Pelanggaran  moral  pada  pencipta  seringkali  terjadi,  misalnya  pada kasus  Bimbo  yang  perjanjian  pembayaran  royalti  atas  lagunya  dimonopoli  oleh
54 Undang-Undang  Hak  Cipta  Amerika  Serikat  diundangkan  pada  tahun  1947,  (bagian) secsion 106A adalah amandemen dari Undang-Undang hak cipta Amerika pada tahun 1997 yang dikenal dengan sebutan ‘ Visual Artist Right Act/ VARA act, 1997.
55 William  Cornish,  David  Llewelyn,  Tanya  Aplin, Intellectual  Property:  Patents,  Copyrights, Trademarks Allied Rights, Sweet Maxwell Ltd. UK. 2013, hlm., 514.
produser dengan ikatan perjanjian,  artinya di sini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat  suatu  perjanjian  begitu  kuatnya  sehingga  menabrak  hak  alamiah  dari pencipta.  Kuatnya  ikatan  perjanjian  dalam  doktrin  hukum  perdata  seolah-olah menutup pintu masuk pencipta untuk mempertahankan haknya. Padahal landasan fundamental  untuk  mempertahankan  hak  moral  adalah  hak  asasi  manusia  yang tentunya tidak dapat dikesampingkan oleh hukum kontrak. 56
Tabel 5. Prinsip Moral pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta Pemegang Hak Prinsip Moral Hak Cipta (hak moral melekat abadi pada pencipta) Pasal 5 ayat (1): Hak  moral  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  4  merupakan  hak  yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. Menggunakan nama alias atau samarannya;
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaa,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pelaku pertunjukan (hak moral melekat pada pelaku pertunjukkan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan) Pasal 22:
Hak  moral  pelaku  pertunjukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  21 meliputi hak untuk:
a. Namanya  dicantumkan  sebagai  pelaku  pertunjukan,  kecuali disetujui sebaliknya; dan
b. Tidak  dilakukannya  distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya
Dari  deskripsi  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  hak  moral  hanya  ada  pada pencipta  dan  pelaku  pertunjukkan.  Hak  moral  tidak  dimiliki  oleh  produser fonogram dan lembaga penyiaran karena pada mereka alas hak yang dapat dimiliki adalah  hak  ekonomi  saja.  Dalam  kaitannya  dengan  praktik  pengalihan  hak ekonomi, cara jual putus atau sold-flat adalah perjanjian yang merugikan pencipta yang  sering  kali  terjadi.  Oleh  karena  itu  pembuat  Undang-undang  No.  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  berusaha  menjawab  masalah  ini  dengan  memuat ketentuan bahwa pengalihan tanpa batas waktu/jual putus/ sold-flat hak ciptanya
56 Imas  Rosidawati  &  Edy  Santoso,  Pelanggaran  Hak  Moral  Atas  Karya  Cipta  Dalam  Penerbitan Elektronik, http://e-journal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN%20HAK%20MORAL.pdf, diakses Agustus 2015.
akan kembali kepada penciptanya setelah 25 tahun sebagaimana diatur pada pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta.
Terkait penghapusan praktik jual putus/ sold-flat pada hak cipta, sepertinya pembuat  ragu-ragu  untuk  menghapuskannya  karena  tidak  secara  tegas  dilarang, tetapi  dikompromikan  dengan  mewajibkan  untuk  mengembalikan  hak  ekonomi kepada pencipta setelah 25 tahun. Dalam perspektif hak moral ketentuan pasal 18 ini  justru mengesampingkan  ketentuan  pasal 5  yang  mengatur  bahwa  hak  moral adalah  hak  yang  melekat  secara  abadi  kepada  pencipta.  Seharusnya,  pembuat Undang-Undang  berani  dan  tegas  melarang  pengalihan  hak  ekonomi  tanpa  batas waktu. Hal ini setidaknya memiliki tiga alasan.
 Pertama, Indonesia  sebagai  negara  penganut  sistem  hukum civil  law maka secara nature harus melindungi hak naluriah (hak moral) warga negaranya,
 Kedua, pelanggaran  hak  moral  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum,  yang  mana  di  dalam  ketentuan  pasal  1320  BW  adanya pelanggaran  di  syarat  obyektif  dari  perjanjian.  Maka  dengan  demikian perjanjian  pengalihan  hak  ekonomi  tanpa  batas  waktu  menjadi  batal  demi hukum. 57
 Ketiga, perlindungan  hukum  bagi  pencipta  adalah  hal  yang  mutlak  karena karya cipta dihasilkan oleh pencipta bukan dihasilkan dari industri hak cipta.
Dari ketiga alasan hukum di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hak pencipta adalah suatu keniscayaan untuk memotivasi pencipta untuk selalu kreatif dan  berkarya.  Pengaturan  tentang  prinsip  moral  yang  didapat  dari  doktrin  dan aturan  hukum  negara-negara  lain  jika  dikorespondensikan  ke  dalam  Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tidak diatur adalah: (1) resale right, (2) right to withdraw ,  dan  (3) right of publication. Dari  tiga  prinsip  moral yang tidak diatur, apabila melihat negara yang mengatur prinsip moral seperti di Jerman  dan  Perancis  maka  dapat  ditentukan  prinsip-prinsip  umumnya  adalah sebagai berikut.
57 Meski  demikian  ketentuan  tentang  cakupan  perjanjian  pengalihan  hak  dan  pelanggaran  dari bentuk hak moral perlu dicermati secara mendalam.
Tabel 6. Prinsip Umum Hak Moral di Perancis dan Jerman Hak Moral Prinsip Umum Resale right (hak mendapat royalti dari penjualan hak cipta) 1. Ahli waris dapat menikmati manfaat ekonomi; 2. Jangka  waktu  menikmati  manfaat  ekonomi  oleh  ahli  waris  adalah 70 tahun setelah pencipta meninggal;
3. Permohonan  yang  diajukan  oleh  ahli  waris  harus  mendapat persetujuan menteri;
4. Royalti  yang  bisa  didapat  oleh  ahli  waris  adalah  24  jam  setelah penjualan, kecuali diperjanjikan lain; 5. Adanya nilai minimal penjualan untuk mendapatkan royalti ( resale right ), yaitu 100 Euro. Right to withdraw (hak menarik ciptaan) 1. Pencipta  berhak  mendapat  manfaat  ekonomi  selama  masa hidupnya; 2. Ahli waris dari pencipta berhak mendapat manfaat ekonomi dengan jangka waktu 70 tahun sejak pencipta meninggal;
3. Cara-cara  publikasi  sebuah  hak  cipta  tidak  boleh  dicantumkan  di dalam perjanjian, harus diserahkan sepenuhnya pada pencipta 4. Penarikan suatu hak cipta harus mendapat persetujuan menteri 5. Penarikan  hak  cipta  harus  diumumkan  ke  dalam  berita  acara  hak cipta Right of publication (hak menarik ciptaan jika tidak sesuai dengan cara yang ditentukan oleh pencipta) 1. Pencipta  memiliki  hak  menarik  ciptaannya  jika  dirasa  ciptaannya diubah oleh orang lain yang merusak kehormatan dan reputasinya 2. Penarikan  ciptaan  dengan  tidak  sesuainya  cara  publikasi  dengan yang diinginkan oleh pencipta harus melalui putusan pengadilan.
Dari  prinsip-prinsip  umum  tentang  pengaturan  hak  moral  yang  diatur  di Perancis dan Jerman terlihat sangat jelas bahwa Undang-Undang hak cipta mereka sangat  berpihak  pada  pencipta.  Perlindungan  yang  kuat  terhadap  pencipta merupakan ciri khas dari aturan hak cipta di negara penganut sistem hukum civil law. Indonesia  sebagai  penganut  sistem  hukum civil  law seharusnya  dapat menerapkan  hal  ini  dengan  memasukkan  prinsip-prinsip  umum  tersebut  di  atas. Hal  ini  menjadi  penting  mengingat  tujuan  utama  dari  pembentukkan  Undang- Undang  hak  cipta  tahun  2014  adalah  memperkuat  perlindungan  bagi  pencipta, tetapi kenyataannya ketentuan norma hukumnya tidak demikian.

## Penutup
Natural right adalah sumber utama dari prinsip perlindungan  hak pribadi dan  data  pribadi  sebagai  subsetnya.  Dalam  perspektif  hak  cipta, natural right ini diturunkan menjadi prinsip moral dan menjadi hak hukum barupa hak moral. Dari dua bidang hukum di atas, prinsip moral lebih mapan ( established ) ada pada rezim
hukum  hak  cipta  karena  ditetapkan  pasca  konvensi  Bern  1928.  Pada  hak  cipta, prinsip  moral  merupakan  prinsip  yang  berasal  dari  negara  penganut  sistem hukum  Eropa  Kontinental,  sedangkan  prinsip  ekonomi  berasal  dari  negara penganut  sistem  hukum Anglo-Saxon. Oleh  sebab  itu,  konvensi  Bern  1982  bisa dikatakan sebagai konsensus antar negara-negara peserta untuk menggabungkan prinsip moral dan prinsip ekonomi.
Di era digital saat ini, kebutuhan akan perlindungan data menjadi penting untuk diantisipasi. Melalui prinsip moral yang sudah mapan diterapkan pada hak cipta  maka  prinsip  ini  bisa  diterapkan  untuk  melindungi  data  pribadi.  Selain  itu, perlindungan  data  pribadi  juga  berkembang  sehingga  memunculkan  hak  baru yang  dikenal  dengan  sebutan  hak  untuk  dilupakan  ( right  to  be  forgotten ). Penerapan  hak  untuk  dilupakan  ini  perlu  diimbangi  dengan  adanya  doktrin safe harbor, yang  mana  kedua  ketentuan  di  atas  ditujukan  kepada  penyelenggara sistem  elektronik.  Melalui  pembebanan  kewajiban  untuk  membuat  mekanisme untuk  menjaga  konten  positif  (diantaranya  konten  yang  bebas  dari  pelanggaran hak cipta dan data pribadi orang lain) maka mekanisme ini dapat mengurangi daya rusak konten negatif yang diunggah di internet. Dengan cara ini maka efektivitas aturan hukum dapat tercapai.

## Daftar Pustaka
Buku Adilah  Abd.  Razak, Understanding  Legal  Research ,  20.  Integration  and Dissemination, Universiti Putra Malaysia, 2009.
Alfred  C.  Yen, Internet  Service  Provider  Liability  for  Subscriber  Copyright Infringement, Enterprise Liability, and the First Amendment, The Georgetown Law Journal, Vol. 88. 2000.
Alessandro Mantelero, The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the roots of the 'right to be forgotten ', Computer Law & Security Review, vol. 29 (3) 2013.
Bambang Pratama, ICT Law Framework Toward ASEAN Economy Community, Unisbank Semarang, 2013.
Betsy Rosenblatt, Moral Rights Basic , Harvard Law School, March 1998, https://cyber.law.harvard. edu/property/library/moralprimer.html, diakses: Agustus 2015
Clare  McAndrew &  Lorna  Dallas-Conte, Implementing Droit de Suite (Artist’ Resale Right) in England , The Art Council of England, 2014.
Cyrill  P.  Rigamonti, Deconstructing  Moral  Rights, Harvard  International  Law Journal, Vol. 47, Number 2. Summer 2006.
Cyrill P. Rigamonti, The Conceptual Transformation of Moral Rights , The American Journal of Comparative Law, Vol. 55. 2007.
Daniel J. Solove. Conceptualizing Privacy . California Law Review, 2002. Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis dan Teori, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Ernest Miller and  Joan Feigenbaum, Taking The Copy Out of Copyright , http://www.cs.yale.edu/ homes/jf/MF.pdf, diakses November 2016. Gerald Gaus. Property and Ownership , Edited by: David Estlund, Oxford University Press, 2012.
Haochen Sun, Designing Journeys to the Social World: Hegel’s Theory of Property and His Noble Dream Revisited , Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy. Vol. 6. No. 1, 2010.
Henry  Desbois, Le Droit d’Auter En France ,  (1978).  Dalam  Mira  T.  Sundara  Rajan, Moral  Rights:  Principles,  Practice  and  New  Technology ,  Oxford  University Press, New York, USA, 2011.
http://sisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/10233, diakses
November 2016.
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2005-2006/20060175.asp, diakses Agustus 2015.
Imas  Rosidawati  &  Edy  Santoso,  Pelanggaran  Hak Moral  Atas  Karya  Cipta  Dalam Penerbitan Elektronik, http://e-journal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN %20HAK%20MORAL.pdf, diakses Agustus 2015.
Jan Gijssels & Mark van Hoecke. Wat is rechtsteorie? (1982). Diterjemahkan oleh B.
Arief Sidharta. (2001). Apakah Teori Hukum Itu? 34. (Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2001).
Jon. L. Mills. Privacy The Lost Right. 14. (Oxford University Press. New York, 2008). Kanu Priya, Intellectual Property and Hegelian Justification , NUJS Law Review,
2008.
Michael B. Reddy, The Droit de Suite: Why American Fine Artist Should Have a Right to a Resale Royalty, 509-510, Layola Marymount University and Loyola Law School. 1995.
Paul  Goldstein, International  Copyright,  Principle.  Law,  and  Practice ,  Oxford University Press, Madison Avenue, New York, 2001.
Prue Vines, The Sacred and the Profane: The Role of Property Concepts in Disputes about Post-mortem Examination , Sydney Law Review, Vol. 29:235.
Rebecca Tushnet, Naming Rights: Attribution & Law, Utah Law Review, 2007. Richard A. Epstein. Property Right, State of Nature Theory, and Environmental Protection, Journal of Law and Liberty. New York University. 2009. Richard A. Epstein. The ‘Necessary’ History of Property and Liberty, University of Chicago. 2003.
Richard A. Epstein. The Path to The T.J. Hooper: The Theory and History of Custom in The Law of Torts, Chicago Law Review. 1991.
Robert A. Brunette, Rehabilitation, Privacy and Freedom of the Press, Loyola of Los Angeles Law Review, 1972.
Robert C. Post, Three Concepts of Privacy. 2088, Faculty Scholarship Series. Paper 185. Yale Law School, 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 1984. Soetandyo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Editor:
Sulistyowati Irianto & Shidarta, Yayasan Obor, Jakarta, 2011.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty Yogyakarta, Cetakan kelima, 2000.
Suzanna Sherry. Property is The New Privacy, The Coming Constitutional Revolution . Harvard Law Review. 2015. Thomas F. Cotter, Pragmatism, Economics, and The Droit Moral , North Carolina Law Review,  November  1997, http://cyber.law.harvard.edu/metaschool /fisher/integrity/Links/Articles/ cotter.html, diakses: Agustus 2015.
William  Cornish,  David  Llewelyn,  Tanya  Aplin, Intellectual  Property:  Patents, Copyrights, Trademarks Allied Rights, Sweet Maxwell Ltd. UK. 2013.
Sumber Hukum A & M Records v. Napster pada tahun 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melvin vs. reid, 112 Cal.App. 285 (Cal.Ct. App. 1931) Metro-Goldwyn-Mayer Studio Inc. v. Grokster LTD. Pada tahun 2003. Peraturan  Pemerintah  No.  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggara  Sistem  dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Presiden  No.  44  Tahun  2015  tentang  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia.
Putusan MA Nomor 305/K/PDT.SUS-HKI/2014. Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc. pada tahun 1995.
Undang-undang  Hak  Cipta  Jerman, Die  Übersetzung  berücksichtigt  die Änderung(en) des Gesetzes durch Artikel 8 des Gesetzes vom 1.10.2013 (BGBl.
I S. 3714)
Undang-undang hak cipta Perancis, L122-12, Code la propriété intellectuelle (partie législative, partie réglementaire)
Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang No. 28 Tahun 20142 tentang Hak Cipta Universal Declaration on Human Rights 1948. Viacom International Inc. v. Youtube Inc. & Google. 2013. Visual Artist Right Act/ VARA act, 1997.