JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
1

## SOSIALISASI IZIN AIR BAWAH TANAH DAN MINUMAN KERAS KEPADA PELAKU USAHA
I Gusti Agung Ananda Putra 1 I Gede Yoga Bayu Priatama 2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia anandaputra@undiknas.ac.id 1 gedeyoga46@gmail.com 2
Abstrak
Sosialisi izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras terhadap pelaku usaha merupakan sebuah pengertian atau edukasi kepada pelaku usaha agar mengerti dampak maupun kelebihan jika memiliki surat izin ini. Bukan hanya dampak melainkan ada pelanggaran yang akan di dapat jika melanggar aturan yang sudah di sediakan oleh peraturan daerah salah satunya yang paling fatal adalah penutupan tempat usaha. Oleh karena itu sosialisasi izin terkait air bawah tanah dan minuman keras menjadikan tantangan yang perlu di awasi sehingga pelaku usaha menjadi lebih paham dan mengerti terkait sosialisasi izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras. Kata Kunci : Izin Penggunaan,Tantangan,Pelaku usaha

## Abstract
The socialization of permits to use underground water and liquor to business actors is an understanding or education for business actors to understand the impact and advantages of having this permit. Not only the impact, but there are violations that will be obtained if you violate the rules that have been provided for by regional regulations, one of the most fatal is the closure of a place of business. Therefore, the socialization of permits related to groundwater and liquor is a challenge that needs to be monitored so that business actors become more knowledgeable and understand regarding the socialization of permits for the use of underground water and liquor.
Kata Kunci: Usage Permits, Challenges, Entrepreneurs

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat, penerapan terkait izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras oleh pelaku usaha menjadi semakin penting. Air bawah tanah sebagai sumber daya alam yang krusial dan minuman keras sebagai komoditas yang dapat berdampak pada kesehatan, memiliki peraturan dan batasan yang perlu ditaati oleh semua pihak, termasuk pelaku usaha. Sebelumnya minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alcohol, seperti wine,
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
2
whisky brandy, sampagne, malaga dan lain lain (Zulvikar, 2008) Sedangkan Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah, air tanah ini terletak tidak jauh dari permukaan tanah serta berada diatas lapisan kedap air yang meresap kedalam tanah lebih dalam lagi mealui proses absorpsi serta filtrasi oleh batuan dan mineral di dalam tanah. Sehingga berdasarkan prosesnya air tanah dalam lebih jernih (Kumalasari & Satoto, 2011). Dalam beberapa tahun terakhir izin penggunaan air bawah tanah dan pengaturan minuman keras menjadi perhatian serius di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Badung. Izin penggunaan air bawah tanah memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian sumber daya alam karena pergerakan yang sangat lambat dan waktu tinggal yang lama tersebut, air tanah akan sulit untuk pulih kembali jika mengalami pencemaran (Effendi, 2003), serta mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat ekstraksi air yang berlebihan. Sementara itu terkait minuman keras bertujuan untuk mengatur distribusi, konsumsi, dan kandungan alkohol dalam minuman, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Namun, dalam pelaksanaannya sosialisasi izin ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Terutama pada pelaku usaha seperti hotel, villa, dan restoran menjadi salah satu pihak yang perlu mematuhi aturan izin ini. Tantangan muncul ketika pelaku usaha tidak mematuhi aturan dan batasan yang telah ditetapkan, baik dalam penggunaan air bawah tanah maupun penjualan minuman beralkohol. Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan membahas lebih dalam mengenai permasalahan terkait izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras oleh pelaku usaha, serta relevansi pentingnya menjaga kepatuhan terhadap regulasi ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, laporan ini akan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam sosialisasi ini kepada pelaku usaha, serta memberikan saran-saran yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam memberikan sosialisai kepada pelaku usaha, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dihadapkan pada tantangan dalam berdiskusi dengan pelaku usaha khususnya pihak hotel, villa dan restaurant dimana pelaku usaha tersebut membangkang
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
3
serta tidak patuh akan aturan dan batasan yang sudah disediakan dimana dalam air bawah tanah terdapat aturan yang disebutkan dalam peraturan daerah kabupaten badung nomor 25 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah, bahwa Pengendalian Pengambilan Air Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan masyarakat saat ini. Dimana maksud dari peraturan tersebut adalah pelaku usaha tidak sesaui dengan kondisi saat ini dimana izin yang di perbolehkan untuk melakukan pengeboran dalam mencari air bawah tanah merupakan kedalaman 100 meter tetapi pelaku usaha melewati batas sehingga harus memiliki izin yang lebih lagi untuk melakukan pengeboran dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Mengapa memelurkan izin lebih lanjut lagi karena akan  ada dampak yang di sebabkan seperti halnya ekosistem dan lingkungan sama halnya yang dijelaskan dalam peraturan daerah kabupaten badung nomor 25 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah,  bahwa pengaturan Air Tanah dimaksudkan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat Pengambilan Air Tanah yang bertujuan agar keberadaan Air Tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat. Sama halnya yang terjadi dengan izin minuman keras dimana pelaku usaha melebihi batas kadar persen alkohol yang sudah dibuatkan aturannya. Dalam peraturan daerah kabupaten badung nomor 11 tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pada pasal 2 disebutkan pengelompokan golongan minumam beralkohol.  Minuman Beralkohol dikelompokan dalam golongan sebagai berikut:
a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen)
b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 4
c. minuman  beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H50H) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).
Sehubungan dengan izin, banyak hotel, villa dan restoran terutama di Bali yang telah banyak mendapat peringatan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung akibat ketidakpatuhan terhadap hukum. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung saat ini telah secara ketat melakukan, mengawasi dan mengendalikan ekstraksi air bawah tanah serta minuman beralkohol. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung juga telah mengimplementasikan pemeriksaan rutin dan mengumpulkan informasi yang diperlukan langsung di tempat yang sedang diinvestigasi. Setiap pemilik izin yang melanggar peraturan regional ini akan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk pencabutan izin usaha untuk perusahaan, menyegel peralatan dan tempat ekstraksi air, penutupan lubang bor atau pegas bangunan, serta menyita semua minuman yang tidak memiliki izin edar maupun melebihi kadar persen alcohol.

## METODE PELAKSANAAN
Metode pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi peneliti dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan cara melakukan pemaparan dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha terkait izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah dengan melalukan survei lokasi. Tahap kedua adalah dengan melakukan pengengecekan mulai dari kedalaman pengeboran air serta kadar persen alkohol bagi setiap pelaku usaha seperti hotel, villa, dan restoran. Tahap ketiga dengan melakukan sosialisasi tanya jawab mengenai pentingnya kelestarian alam serta kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus kegiatan sosialisasi ini adalah mengatasi permasalahan terkait dengan kepemilikan izin usaha pada pelaku usaha. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi terkait izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras bagiu usaha bagi pelaku usaha. Kegiatan sosialisasi dipilih dengan cara
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
5
mendatangi masing-masing pelaku usaha. Hal ini dipilih agar dapat dilakukan komunikasi dua arah, antara pengabdi dengan pelaku usaha. Berdasarkan kegiatan sosialiasi dapat diketahui beberapa permasalahan pelaku usaha, belum memiliki izin penggunaan yaitu sebagai berikut:
a. Belum mengetahui pentingnya memiliki surat izin untuk penggunaan pada pelaku usaha.
Pelaku usaha masih beranggapan bahwa yang dijalankannya masih mengikuti aturan yang sudah tertenta tapi nyatanya pelaku usaha diam diam tik mengklarifikasinya sehingga memiliki dampak yang sangat sangat fatal jika diberitahukan. Selain itu para pelaku usaha juga mengakui adanya kekhawatiran jika mengajukan izin usaha maka akan dikenai pajak usaha atau lebih parahnya penutupan untuk tempat pelaku usaha karena sudah melanggar aturan. Sehingga sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi tentang pentingnya memiliki izin usaha.
Gambar 1. Sosialisasi Terkait Izin Penggunaan Air Bawah Tanah di Kawasan Kuta Kabupaten Badung
b. Tidak mengetahui manfaat jika memiliki izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras kepada pelaku usaha.
Pelaku usaha ternyata tidak mengetahui keuntungan yang akan diperoleh apabila usahanya memiliki izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras. Hal ini tentu akan penting kepada legalitas pelaku usaha karena akan menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Jika memiliki izin tersebut
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 6
para pelaku usaha akan terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan kemanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan Masyarakat serta peningkatan nilai tambah produksi dan penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak.
c. Tidak mengetahui prosedur pengajuan surat izin penggunaan
Rendahnya pengetahuan tentang perlunya izin penggunaan maka para pelaku usaha tentu juga tidak mengetahui prosedur pengajuannya serta syarat-syaratnya. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi secara detail tentang prosedur dan syarat-syarat izin penggunaan tersebut. Selain itu juga, kurangnya sistem pemberiaan wawasan serta monitoring yang efisien juga dapat menyebabkan kesulitan dalam sosialisai izin penggunaan air bawah tanah maupun minuman beralkohol. Hal ini juga dapat di atasi dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan sosialisasi izin penggunaan air bawah tanah dan minuman beralkohol untuk pendekatan yang efektif dalam memberikan informasi yang lebih mudah diakses. Contohnya dengan memodifikasi situs web resmi yang didedikasikan untuk memberikan informasi lengkap mengenai izin penggunaan air bawah tanah dan regulasi terkait minuman beralkohol.
Gambar 2. Website yang disediakan sangat simple dan kurang menarik https://satpolpp.badungkab.go.id/
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian e-ISSN  :  2798-5903 7
Portal ini harus dirancang dengan tampilan yang bersahabat dan mudah dinavigasi, serta menyajikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bukan hanya website saja tapi juga memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram untuk menyebarkan informasi. Posting rutin tentang perizinan, dampak lingkungan, atau bahaya minuman beralkohol, disertai dengan gambar atau infografik yang menarik sehingga dapat menjangkau pelaku usaha untuk mengerti. Selain itu juga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membahas terkait dampak lingkungan serta Dinas Kesehatan yang akan menjelaskan bahaya mengkonsumsi alkohol yang berlebihan sehingga menimbulkan efek yang negatif bagi tubuh si pembeli jika menjual alkohol yang sudah melebihi kadar persen. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi izin penggunaan air bawah tanah dan minuman beralkohol.

## KESIMPULAN
Dalam upaya sosialisasi izin penggunaan air bawah tanah dan minuman keras kepada pelaku usaha merupakan tantangan serius yang membutuhkan pendekatan dan kerjasama berbagai pihak. Sehingga membuat pelaku usaha mengerti akan terkait penggunaan air bawah tanah yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sementara pengaturan minuman keras bermaksud melindungi kesehatan masyarakat serta mengontrol dampak sosial. Namun pelaku usaha terutama dari sektor hotel, villa, dan restoran, kerap menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi aturan ini sehingga tantangan ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu di perlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang akan dapat menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Badung. 2010 -  2020. https://satpolpp.badungkab.go.id/galeri Di akses pada  tanggal 15 Juli 2023 pukul 12.36 WITA
JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 05  No. 01 Februari 2024 pp 1-8 ISSN     :  2746-766X https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian
8
Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583 Di akses pada  tanggal 18 Juli 2023 pukul 02.59 WITA
Zulvikar, 2008, Minuman-Minuman Keras,
https://zulv1ck4r.wordpress.com/2008/12/30/minum-minuman-keras/ Diakses 21 Juni 2023 pukul 18.59 WITA
Kumalasari, F. dan Satoto, Y. (2011) Teknis Praktis Mengolah Air Kotor Menjadi air Bersih Hingga Layak Minum . Bekasi: Laskar Askar
Effendi, Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air : Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan . Yogyakarta