Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2

## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS TINJAUAN HUKUM EKONOMI  SYARIAH

## Suci Hayati sucihayati09@yahoo.com

## Abstract
Buying and selling used goods is one form of transaction that many carried out by modern society. The issue of honesty and the exception of the goods owner (seller) of the condition of the goods are often the cause of the transaction uproar. A common form of injustice occurs in the covenant procession, namely the strength of the gharar and taghrir  elements  in  the  covenant  procession.  However,  efforts  to make  honesty  above  all  else  and  provide  the  right  of  the  customer to  a  wise  solution  in  alleviating  common  problems  that  occur massively and repetitively in used goods transactions. So the effort to minimize gharar and tahgrir is very relevant to become a tangled yarn decoder that is illuminating muamalah fiqh in general. And also the enforcement and obedience of the principles of all parties is very important in guaranteeing consumer rights not only from the aspect of gharar and taghrir but also in the aspect of ghubun. The existence of  the  Consumer  Protection  Law  (UUPK)  and  the  Compilation  of Sharia Economic Law (KHES) and muamalah fiqh become important variables in the attainment and safeguard of consumer rights.

## Abstrak
Jual beli barang bekas merupakan salah satu bentuk transaksi yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  modern.  Persoalan kejujuran dan kepedulian pemilik barang (penjual) terhadap

## 260 Suci Hayati
kondisi  barang  acap  kali  menjadi  penyebab  kegaduhan transaksi yang dilakukan. Bentuk ketidakadilan yang lumrah terjadi  ada  pada  prosesi  akad,  yaitu  kuatnya  unsur gharar dan  taghrir  dalam  prosesi  akad.  Namun  upaya  menjadikan kejujuran  di  atas  segalanya  dan  memberikan  hak  khiyar pada  pembeli  menjadi  solusi  bijak  dalam  mengentaskan persoalan yang umum terjadi secara masif dan repetitif dalam transaksi  barang  bekas.  Maka  upaya  unrtuk  meminimalisir gharar dan tahgrir sangat  relevan  untuk  menjadi  pengurai benang kusut pada fikih muamalah pada umumnya. Dan juga pemberlakuan dan taat asas dari semua pihak sangat penting dalam  menjamin  hak-hak  konsumen  yang  tidak  hanya  dari aspek gharar dan taghrir bahkan  juga  dalam  aspek ghubun . Keberadaan  Undnag-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dan fikih muamalah menjadi variabel penting dalam pencapaian dan penjagaan terhadap hak-hak konsumen.

## Pendahuluan A.
Jual  beli  adalah  sebuah  rangkaian  proses  menukar  suatu barang  dengan  barang  yang  lain  dengan  cara  yang  tertentu  atau disepakati.  Jual  beli  dapat  juga  disebut  sebagai  transaksi  antara penjual  dan  pembeli  dalam  satu  majelis  di  mana  keduanya melakukan akad dan menimbulkan rasa suka sama suka atau saling rela sehingga terjadi kesepakatan antara keduanya. Pada prinsipnya sebuah  transaksi  atau  jual  beli  dilakukan  adalah  untuk  menjawab tantangan  dan  sejumlah  kebutuhan  yang  ada.  Untuk  memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk bekerja keras dalam memenuhi  segala  kebutuhan  yang  mereka  butuhkan  dengan  cara interaksi satu sama lainnya.
Banyak  cara  yang  dilakukan  masyarakat  untuk  dapat memenuhi  kebutuhannya  yang  salah  satunya  dengan  berdagang. Transaksi  jual  beli  bisa  dilakukan  terhadap  barang  apa  saja  yang bermanfaat,  baik  barang  baru  ataupun  barang  bekas,  baik  barang yang bergaransi maupun yang tidak bergaransi. Dewasa ini transaksi terhadap barang barang bekas cukup banyak dilakukan, ada yang dilakukan  di  pasar  umum,  pasar  khusus  barang  bekas,  bahkan  di
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2
pasar online dengan sejumlah aplikasi seperti COD, OLX dan lain sebagainya. Aplikasinya ini biasanya hanya dipakai sebagai etalase barang untuk media display barang yang tengah ditawarkan, namun pelaksanaan transaksi di sini tetap dilakukan secara offline dengan menggunakan  sistem  tawar-menawar.  Transaksi  jual  beli  barang bekas juga banyak dilakukan di pasar umum atau pertokoan khusus barang bekas. Barang bekas yang diperjualbelikan pada umumnya berbeda  dari  karakterisitk  jual  beli  barang  baru,  seperti  dari  segi kualitas  produk,  barang  bekas  tidak  memiliki  (pada  umumnya) buku identitas (katalog) barang, kartu asuransi, bahkan waktu jeda komplein atas barang (khiyar) yang tidak disediakan. Fenomena di atas sudah menjadi ‘pencirian’ dari transaksi jual beli barang bekas (second), yang selanjutnya akan menjadi celah terjadinya kecurangan dan kerugian dari masing-masing pihak, khususnya pihak konsumen. Model  transaksi  jual  beli  barang  bekas  dengan  identitas  barang yang  apa  adanya,  baik  dari  segi  kualitas  dan  keorisinilan  barang, pada gilirannya akan menjadikan konsumen (biasanya) pihak yang dirugikan  tanpa  adanya  sarana  atau  wadah  untuk  membela  dan berlindung.  Jual  beli  barang  bekas  sudah  berlangsung  lama  dan cukup  masif  di  masyarakat  dengan  berbagai  alasan  pragmatis, seperti  harga  yang  relatif  murah,  bisa  melakukan  tawar-menawar dengan terbuka, dan bisa memilih barang dari berbagai toko yang berbeda dengan harga yang kompetitif.
Konstruksi akad yang dibuat relatif sederhana pada jual beli barang bekas ini, dan tetap menimbulkan sejumlah potensi kerugian dan  ketidakadilan  yang  akan  berdampak  pada  konsumen,  maka dengan didasari latar belakang yang komplit ini, tulisan ini menjadi urgen  dalam  upaya  merumuskan  model  perlindungan  konsumen yang berkeadilan dalam bingkai transaksi yang bersifat t aradhi dari semua pihak.
Dalam  perspektif  lain,  bisa  dikatakan  bahwa,  konsumen terkadang sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai spesifikasi tentang barang-barang yang akan mereka beli baik dari segi kualitas, kuantitas  maupun  harga  yang  sewajarnya  untuk  barang  tersebut. Sehingga kondisi ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan

## 262 Suci Hayati
konsumen  menjadi  tidak  seimbang  dan  konsumen  berada  dalam posisi  yang  lemah.  Banyak  faktor  yang  membuat  konsumen  tidak sadar  dengan  mengalami  banyak  kerugian  ketika  bertransaksi dalam  jual  beli  di  antaranya, Pertama ;  Konsumen  menjadi  objek aktifitas  bisnis  yang  dapat  diraup  keuntungan  sebesear-besarnya. Kedua ; Rendahnya kesadaran konsumen disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.
Perlindungan Konsumen dimaksud menjadi landasan hukum yang  kuat  bagi  pemerintah  dan  lembaga  perlindungan  konsumen sebagai  upaya  pemberdayaan  konsumen  melalui  pembinaan  dan melindungi  segala  aktifitas  muamalah  yang  merugikan  pihak konsumen. Islam Juga mengajarkan umatnya agar tidak melakukan jual beli barang yang tidak jelas ( gharar ) yang berakibat salah satu pihak  merasa  terdzalimi.  Dan  jual  beli gharar dapat  memberikan dampak  negatif  bagi  tatanan  kehidupan  sosial  maupun  ekonomi baik di tingkat individu maupun masyarakat.

## Pembahasan
B.
Perlindungan Konsumen 1.
Konsumen adalah pengguna akhir ( end user ) dari suatu produk, yaitu  setiap  pemakai  barang,  dana  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk  diperdagangkan. 1
Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh- kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung  jawab. 2
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen. 3 Jadi konsumen bisa orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang
1 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2013), h. 227
2 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 191
3 Ibid., h. 193
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2
dan/atau  jasa  untuk  dikonsumsi  oleh  yang  bersangkutan,  atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.
Dalam fikih muamalah, perlindungan konsumen berada pada dua hal pokok, yaitu pertama; perlindungan konsumen dalam  prosesi  berakad  yang  meliputi  perlindungan  dari unsur ghubun (kecuranagn  harga), gharar (objek  akad  atau kebermanfaatan  nya  tidak  jelas),  dan  kedua;  perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk) 4 .
Asas dan Tujuan Perlindungan Bagi Konsumen a.
Upaya  perlindungan  konsumen  didasarkan  pada asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.
Berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen  pasal  2, ada lima asas perlindungan konsumen.
Asas manfaat
1)
Maksud  asas  ini  adalah  untuk  mengamanatkan bahwa  segala  upaya  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen harus memberikan manfaat.
Asas keadilan 2)
Asas  ini  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh rakyat  bisa  diwujudkan  secara  maksimal  dan  memberikan kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh  haknya  dan  melaksanakan  kewajibannya secara  adil.
Asas keseimbangan
3)
Asas  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.
4 Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, (Beirut; dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), h. 241 dan 309

## Asas keamanan dan keselamatan konsumen 4)
Asas  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam penggunaan, pemakaian.
Asas kepastian hukum 5)
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen  menaati  hukum  memperoleh  keadilan  dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. 5
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  sebagai  mana yang  tercantum  dalam  pasal  3  adalah  Perlindungan konsumen  bertujuan :
Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian a. konsumen untuk melindungi diri;
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara b. menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen
dalam
c. memilih,  menentukan,  dan  menuntut  hak-haknya sebagai  konsumen;
Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang d. mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk informasi;
Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai e. pentingnya  perlindungna  konsumen  sehingga  tumbuh sikap yang jujur dan bertanaggung jawab;
Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang
f.
menjamin  kelangsungna  usaha  produksi  barang  dan/ atau  jasa  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan  konsumen. 6
5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 38-39
6 Ibid., h. 4
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2
Prinsip-prinsip perlindungan konsumen b.
Prinsip  adalah  asas  atau  fondasi  kebenaran  yang menjadi  pola  dasar  (pijakan)  orang  berfikir  atau  bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal yang inheren dan  menjadi  titik  tolak  pembinaanya:  prinsip  yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. 7
Prinsip-prinsip  hukum  Islam  dalam  perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha menurut Ihsan dalam bukunya fikih perlindungan konsumen.
Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum c.

## Ekonomi Syari’ah
Mengenai  hak  dan  kewajiban  bagi  konsumen  serta kaitannya  dengan  pemenuhan  hak  komplain  jika  ditinjau dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) maka  penjual  dan  pembeli  mendapat  pilihan  hak  untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya  serta  demi  melindungi  diri,  hal  ini  sesuai dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Bab  X  tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:
Pembeli  berhak  memeriksa  contoh  benda  yang  akan 1.
dibelinya.
Pembeli  berhak  untuk  meneruskan  atau  membatalkan 2. akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
Pembeli  berhak  untuk  meneruskan  atau  membatalkan 3. akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
Hak  untuk  memeriksa  benda  yang  akan  dibeli,  dapat 4. diwakilkan kepada pihak lain. 8
Selanjutnya,  mengenai  hal  tersebut  di  atas,  penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila barang  yang  diperjual  belikan  cacat  karena  kelalaian  dari
7 Ihsan,  Soffa. Fikih  Perlindungan  Konsumen. Tangerang:  Paramuda Advertising. 2011), h. 78
8 Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani  (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah ., h. 81-82
penjual.  Hal  ini  sesuai  dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah Bab X tentang khiyar pasal 281 sebagai  berikut:
‘Aib 1. benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
‘Aib 2. benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang.
Penjual  wajib  mengembalikan  uang  pembelian 3. kepada  pembeli  apabila  objek  dagangan ‘aib karena kelalaian  penjual.
Pengadilan  berhak  menolak  tuntutan  pembatalan  jual 4. beli  dari  pembeli  apabila ‘aib benda  terjadi  karena kelalaian  pembeli. 9

## Jual Beli Barang Bekas
2.
Sifat  jual  beli  menurut  jumhur  ulama  terbagi  menjadi  dua macam  yaitu  jual  beli  yang  sah  dan  jual  beli  yang  tidak  sah.  Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara’ baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunnya, sehingga jual beli itu menjadi rusak ( Fasid ) atau batal.
Menurut jumhur, fasid atau batal memiliki arti yang sama. 10
Adapun barang bekas mempunyai satu arti, yaitu barang yang sudah dipakai  atau  sudah  pernah  digunakan.  Barang  bekas  berasal  dari kata dasar barang . Barang bekas berarti barang yang sudah dipakai; barang lama yang sudah dipakai. 11
Dari  berbagai  jenis  transaksi  dalam muamalah dan  berbagai macam perdagangan, memiliki hukum asal yang sama, yaitu boleh dan halal, sebagaimana yang disinyalir kaidah yang berbunyi ‘ al- Ashlu  fi  al-Asyya-i  al-Ibahah’ .  Maka  tidak  ada  sesuatu  pun  yang dapat mencegah dan mengharamkannya kecuali sesuatu yang telah dijelaskan oleh syara’ mengenai pencegahan dan pengharamannya. 12
9 Ibid., h. 83 10 Rachmat Syafe
‟ I, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 91
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://www.apaarti. com/barangbekas.html. Diunduh pada 29 agusutus 2019 jam 19:00 WIB
12 Syekh Adurrahman As-Sa ‟ di dkk, Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis
Berikut  ini  adalah  beberapa  hal  yang  perlu  diketahui  oleh masing-masing pihak (penjual dan pembeli) dalam jual beli barang bekas yaitu:
Pengetahuan  tentang  barang a. second (bekas).  Setidaknya ada  dua  pengetahuan  mutlak  yang  perlu  dimiliki  dalam mengelola usaha barang bekas. Pertama, pengetahuan tentang kondisi  fisik  barang  itu  sendiri.  Misalnya kalau  barang  itu Hand  Phone diteliti  suaranya, keypad nya,  batereinya,  atau kondisi mesinnya. Jika pembeli punya pengetahuan tentang bagaimana memilih barang second yang baik, maka pembeli tidak  akan  tertipu  dengan  pernyataan yang  menyatakan bahwa  barang  masih  dengan  keadaan  kondisi  yang  sangat baik. Kedua, pengetahuan tentang pasar di wilayah tempat terjadinya transaksi.
Membeli  barang  tersebut  (handphone  second)  dari  pembeli b. pertama . Sebisa  mungkin,  usahakan  membeli  handphone dari pemakai pertama. Definisi dari pemakai pertama adalah orang  yang  membeli  suatu  handphone  yang  masih  baru, original  dan  resmi,  lalu dijual  lagi.  Artinya,  pembeli    akan mendapatkan handphone yang  kualitasnya  masih  cukup bagus karena belum pernah berpindah tangan. Kecuali, jika handphone yang  dipakai  oleh  tangan pertama  tersebut  telah mengalami  rangkaian  peristiwa  hebat  seperti  jatuh  ke  air, terbakar, terlindas  mobil  yang  menyebabkan  berkurangnya fungsi dan kegunaannya.
Tidak ada unsur kebohongan dan manipulasi antara penjual c. dan  pembeli . Ini  adalah  pesan  moral  yang  harus  dijunjung tinggi,  karena  kesuksesan  usaha  barang bekas  bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap produk penjual. Jika penjual  membohongi konsumen  (barang  jelek  di- refurbished lalu dijual secara BM- Black Market , atau barang hancur diganti casing), maka konsumen tidak akan pernah kembali kepada penjual barang tadi .
Syariah) , (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 264

## 268 Suci Hayati
Barang adalah  setiap  benda  baik  berwujud  maupun  tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

## Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah
3.
Dunia  Islam  pada  awalnya  berawal  dari  peradaban  Arab, adalah  suatu  zaman  yang  maju  apabila  dibandingkan  dengan peradaban  yang  lain,  terutama  dalam  dunia  perdagangan. 13
Sudah  menjadi  kelaziman  dalam  dunia  dagang  dipergunakan berbagai  macam  ukuran  untuk  menentukan  jumlah  barang  yang ditransaksikan. Semua transaksi dan perbuatan di bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Al-Qur’an dan Al- Hadits yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah- masalah  yang  baru  muncul  masih  perlu  adanya  kajian  yang membahas mengenai masalah baru tersebut.
Hukum  asal  mu’amalah  yang  ibahah  (boleh)  tersebut hanya  busa  diimplementasikan  dalam  lingkup  ekonomi  syari’ah yang memang secara operasional dikawal oleh nushus dan wahyu baik  yang naqli seperti  Al-Quran  dan  al-Sunnah  maupun  yang diproduksi  secara  induksi  dari  dalil-dalil  tersebut,  seperti  kaidah fikh ekonomi  Islam.
Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan  tidak  komersial  menurut prinsip syariah. 14
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  ekonomi  Islam  tidak terjebak untuk memperdebatkan antara normative dan positif. Ilmu ekonomi  Islami  memandang  bahwa  permasalahan  ekonomi  dapat
13 Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami, (Jakarta;  Rajawali  Pers, 2014) , ed. 5, cet. 6, h. 13 14 Pusat  Pengakajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani, Kompilasi Hukum., h. 3
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2
dikelompokkan  ke  dalam  dua  hal,  yaitu  ilmu  ekonomi  ( science  of economics ) dan doktrin ilmu ekonomi ( doctrine of economics ). 15
Ilmu  ekonomi  Islami  adalah  sebuah  system  ekonomi yang  menjelaskan  segala  fenomena  tentang  perilaku  pilihan dan  pengambilan  keputusan  dalam  setiap  unit  ekonomi  dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut memengaruhi segala pengambilam keputusan ekonomi). 16
Berdasakan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari prilaku ekonomi manusia yang  prilakunya  diatur  berdasarkan  peraturan  agama  Islam  dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.
Prinsip  ekonomi  Islam  adalah  penerapan  asas  efisien  dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:
Multitype Ownership a) (Kepemilikan Multijenis)
Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid; pemilik primer  langit,  bumi  dan  seisinya  adalah  Allah,  sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya.
Freedom to act b) (Kebebasan Bertindak/Berusaha)
Ketika  menjelaskan  nilai  nubuwwah,  kita  sudah sampai  pada  kesimpulan  bahwa  penerapan  nilai  ini  akan melahirkan  pribadi-pribadi  yang  professional  dan  prestatif dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi dan bisnis.
Social Justice c) (Keadilan Sosial).
Semua system ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan system perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya system tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan system yang adil. 17
Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa ketiga prinsip ekonomi  Islam  tersebut  yakni  kepemilikan  multijenis,  kebebasan
15 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami., h. 4
16 Ibid., h. 5 17 Ibid., h. 42-43
bertindak/berusaha, serta keadilan sosial merupakan ciri-ciri sistem ekonomi Islami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pelaku bisnis khususnya bagi pelaku bisnis Islam.
Jika  dikaitkan  dengan  hukum  ekonomi  syari’ah,  terdapat prinsip-prinsip  utama  yang  perlu  diaplikasikan  oleh  sang  pelaku bisnis, di antaranya:
Memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara a)
Menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat b) Menawarkan  barang  atau  jasa  yang  mendorong c) produktivitas.
Menawarkan  cara  bersaing  sehat  dengan  pelaku  bisnis d) lainnya.
Menawarkan barang dan jasa yang halal. e) Menawarkan barang dan jasa yang berkualitas f)
Menawarkan  barang  dan  jasa  yang  tidak  merusak g) lingkungan.
Menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat sosial, bukan h) hanya menguntungkan secara pribadi.
Menawarkan produk dan cara kerja yang menghemat sumber i) daya dan tidak menimbulkan maksiat. 18
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  jika  hal tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pihak penjual dan pembeli, berarti proses jual beli yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan hukum syari’ah. Begitu juga dengan transaksi jual beli barang bekas, apabila  dalam  transaksinya  tidak  berdasarkan  prinsip-prinsip  di atas, maka jual belinya menjadi tidak sah. Beberapa pendapat ulama dan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  di  atas  cukup  jelas  bahwa transaksi  perdagangan  atau  jual  beli  yang  dilakukan  via  media elektronik hukumnya sah.
Hidayat menyatakan, seperti yang dikutip oleh Buchari Alma dan  Donni  Juni  Priansa  bahwa  prinsip-prinsip  yang  mendasari ekonomi syari’ah adalah:
18 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 72-79

## Keadilan
a)
Kegiatan  ekonomi  yang  dijalankan  harus  secara transparan  dan  jujur  serta  tidak  ada  eksploitasi  terhadap lawan transaksi atas dasar kontrak yang adil.
Menghindari kegiatan yang merusak b)
Larangan  untuk  melakukan  transaksi  atas  barang- barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut.
Kemaslahatan Umat c)
Berarti tidak diperkenankannya spekulasi dan adanya pemerataan  dalam  hal  kepemilikan  akses  yang  sebesar- besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya. 19
Berdasarkan  uraian  di  atas,  apabila  dalam  transaksi  jual beli  barang  bekas  mengikuti  ketiga  prinsip  di  atas  yaitu  keadilan, menghindari kegiatan yang merusak dan demi kemaslahatan umat, maka jual beli barang bekas tersebut telah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syari’ah yang benar.
Perlindungan Konsumen dalam  Jual Beli Barang Bekas tinjauan 4.

## Hukum Islam
Jual  beli  menurut  Imam  Syafi ' i  adalah  suatu  akad  yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat untuk memperoleh  kepemilikan  atas  benda  atau  manfaat  untuk  waktu selamanya. Fikih melihat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi pelaku usaha yang menjualnya dan bagi  konsumen  yang  membelinya,  atau  bagi  semua  orang  yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Adapun mengenai jual beli barang  bekas,  apabila  orang  yang  menjual  sesuatu  dengan  syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat atau kerusakan yang tidak  diketahui,  maka  penjual  lepas  dari  tanggung  jawab.  Hal  ini berbeda  jika  penjual  tidak  menjelaskan  mengenai  kerusakan  atau kecacatan pada barang tersebut.
19 Buchari  Alma  &  Donni  Juni  Priansa, Manajemen  Bisnis  Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung; Alfabeta, 2014), cet. 2, h. 84

## 272 Suci Hayati
Dijelaskan  oleh  Sayyid  Sabiq  dalam  Fikih  Sunnah,  bahwa menurut  penuturan  Imam  Ahmad,  bahwa  Abdullah  bin  Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat  padanya  dan  ia  berkeinginan  mengembalikannya  kepada Ibnu  Umar,  tetapi  Ibnu  Umar  tidak  mau  menerima.  Akhirnya mereka  mengangkat  kasus  tersebut  kepada  Khulafaur  Rasyidin yaitu  Utsman  bin  Affan.  Selanjutnya  Utsman  mengatakan  kepada Ibnu  Umar:  “kamu  mengatakan  bahwa  tidak  mengetahui  cacat ini?”  Ibnu  Umar  menjawab:  “Tidak”.  Kemudian  budak  tersebut dikembalikannya  kepadanya  dan  Ibnu  Umar  menjualnya  seharga 1000 (seribu) dirham. Ibnu al Qayyim juga menambahkan: ini suatu kesepakatan  dari  mereka,  bahwa  jual  beli  sah  dan  boleh  adanya syarat  bebas  cacat.  Dan  persetujuan  dari  Utsman  dan  Zaid  bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela atau cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya”
Jual  beli  barang  bekas  sangat  lazim  dan  lumrah  di  dalam kehidupan pasar. Dalam pasar modern banyak ditemukan transaksi terhadap barang–barang bekas yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi. Bermacam-macam barang yang dijual diantaranya elektronik, onderdil,  handphone  bekas,  helm  bekas,  buku-buku  bekas,  baju bekas,  batu  akik,  sepeda  bekas,  dan  perlengkapan  rumah  tangga bekas seperti: Setrika, magic com, rice cooker , kipas angin, vcd, dvd, televisi, radio, dan lain-lain.
Transaksi jual beli barang bekas sangat banyak diminati oleh masyarkat baik di kota maupun di desa. Sejumlah alasan pragmatis sangat  mendominasi  transaksi  barang  bekas  ini  tetap  marak dilakukan.  Namun  spesifikasi  dan  kondisi  ril  barang  bekas  pada umumnya sering tidak menjadi perhatian serius oleh pedagang, dan barang ditawarkan biasanya dalam kondisi apa adanya dan pembeli diberi kesempatan dan wewenang untuk melihat dan menilai kondisi barang tersebut secara mandiri. Keadaan ini tentu tidak sepenuhnya bisa mmebrikan informasi yang valid tentan kondisi banrang yang diperdagangkan,  seperti  halnya  pada  kisah  Ibnu  Umar  di  atas. Barang bekas yang diperjualbelikan tentu kondisinya tidak seperti
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2
barang  baru,  sehingga  cacat  dan  kerusakan  pada  bagian  tertentu sangat  bisa  terjadi  dan  ditemukan  baik  ketika  akad  berlangsung maupun stelah akad selesai (pasca transaksi).
Menurut  jumhur  ulama,  bahwa  jual  beli  yang  baik  adalah jual  beli  yang  memenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Pada  prakteknya, transaksi jual beli walaupun untuk semua rukun jual beli terpenuhi yaitu  adanya  penjual,  pembeli,  ijab  qobul  dan  barang  yang  akan dijual,  namun  berkenaan  dengan  syarat  objek  transaksi  ada  salah satu  unsur  yang  belum  terpenuhi  yaitu  barang  yang  dijual  harus diketahui secara jelas kualitasnya.
Adapun  mengenai  upaya  perlindungan  konsumen  para pedagang  dalam  menawarkan  barang  dagangannya,  mereka  tidak menjelaskan  spesifikasi  tentang  kualitas  barang  dagangan  yang mereka  jual.  Para  pedagang  lebih  membebaskan  para  konsumen untuk  membongkar  barang  yang  akan  mereka  beli,  sehingga  hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi  lebih  serius  lagi  karena  barang  yang  diperdagangkan tidak memilki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi  kerusakan  karena  tidak  adanya  pemberitahuan  mengenai spesifikasi barang tersebut. Padahal jual beli yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di dalamnya mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) serta kemudharatan.
Semua yang jelas haram dan merugikan maka harus difasakh . Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sediakala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk dihitung harga kerusakan, seperti: iqrar (barang tak bergerak), urudh (barang dagangan) dan binatang, Mutsul (barang yang serupa kadarnya)  jika  ada,  baik  berbentuk  timbangan  atau  takaran  (yang ditakar dan ditimbang) untuk jenis pangan dan ‘ urudh. Dari konsep perlindungan  konsumen  dalam  fikih  Islam  (muamalah),  dapat diketahui  bahwa  perlindungan  konsumen  dalam  aspek  barang ( himayat  al-mustahlikin  min  al-sila’ )  tidak  begitu  umum  karena perlindunagn  ini  berkiatan  dengan  jenis  barang  yang  pantas  dan
layak  untuk  dibeli  dan  dimiliki  oleh  seseorang  dalam  perpspektif fikih  muamalah. 20 Persoalan  hukum  yang  banyak  muncul  justru pada  saat  transaksi  barang  bekas,  yaitu  pada  saat  terjadinya proses  akad,  khususnya  dalam  perlindungan  konsumen  dalam ketidakjelasan  barang  dan  spesifikasinya  khususnya  oleh  pembeli, hal ini baik karena disengaja oleh penjual maupun disebabkan oleh ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut, hal ini disebut dengan ‘ himayat al-mustahlikin min al-taghrir/gharar’ . 21
Melihat  dari  gejala  ini,  maka  diperlukan  sejumlah  upaya serius  untuk  membangun  pasar  dengan  kegiatan  transaksi  yang berkeadilan dan berkeridhaan yang di antaranya seperti berikut;
Selalu tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. a.
Dalam  ranagka  menjaga  dan  menlindungi  hak- hak  konsumen,  dan  dalam  rangka  menuju  realisasi  asas perlindungan  konsumen  yang  mancakup;  asas  manfaan, keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  kenyamanan konsumen serta kepastian hukum, maka upaya perlindungan konsumen  dalam  semua  jenis  transaksi  sudah  termaktub dalam sejumlah regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan hukum fikih muamalah yang terpusat pada kajian khiyar dan hukumnya seperti yang termaktub dalam BAB X di KHES dan pasal 2 dan 3 pada UUPK. Semua transaksi jual beli, termasuk jual beli  barang  bekas,  harus  tunduk  dan  mengacu  pada  tatana hukum  yang  ada  dan  berlaku,  sekalipun  transaksi  tersebut dilakukan oleh perseorangan atau individual.
Mengetahui dan menguasai barang dagang dengan baik.
b.
Salah satu penyebab kerugian bisa dialami konsumen ketika  membeli  barang  (termasuk  barang  bekas)  adalah ketidakmampuan  penjual  memberikan  penjelasan  tentang
20 Muhammad,  Muhammad  Ahmad  Sayyid  Ahmad,  Himayat  al- Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, h. 241 dan seterusnya.
21 Lihat  Muhammad,  Muhammad  Ahmad  Sayyid  Ahmad,  Himayat  al- Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, h. 391 dan seterusnya.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2
kondisi  barang  yang  dijualnya,  bahkan  dalam  penjulan barang bekas sering kali penjual tidak mengetahui spesifikasi dan  kondisi  barang,  sehingga  pembeli  tidak  mendapatkan informasi  yang  lengkap  tentang  kondisi  barang  tersebut, hal  ini  lebih  sulit  lagi  ketika  pembeli  tidak  memilki pengetahuan yang cukup terhadap barang yang akan dibeli. Berbagai  kerusakan  dan  unsur  cacat  dari  barang  tidak  bisa diketahui  dengan  baik.  Seperti  yang  termaktub  dalam pasal  276  kompilasi  Hukum  ekonomi  Syariah  (KHES)  ayat 1  disebutkan  bahwa  si  pembeli  berhak  memeriksa  barang yang  akan  dibelinya,  atau  dilengkapi  dengan  ayat  4  yang menyatakan  bahwa  dalam  pemeriksaan  barang  yang  akan dibeli, si pembeli boleh mewakilkan pemeriksaannnya pada seorang  ahli.
Memberikan hak khiyar bagi kedua pihak
c.
yang  bertransaksi.
Pada  prinsipnya  khiyar  adalah  hak  pelaku  transaksi yang  dilindungai  undang-undang,  baik  undang-undang perlindungan konsumen maupun KHES. Dan jauh sebelum regulasi ini diundangkan, dalam fikih Islam (fikih mamalah) juga  sudah  dijelaskan  dan  ditegaskan  bahwa  hak  khiyar adalah  menjadi  wajib  dalam  semua  transaksi  untuk melindungi  masing-masing  pihak  dari  penyesalan  dan kerugian dalam mungkin ditimbulkan dari sebuah transkasi. Dalam jual beli barang bekas, sangat erat kaitannya dengan temuan cacat dan keruskaan yang belum diketui sebelumnya oleh masing-masing pihak yang berakad, maka dala transaksi ini jenis khiyar ‘aib menjadi sangat relevan, karena khiyar ‘aib merupakan  hak  untuk  melangsungkan  atau  membatalkan (faskh)  akad  jual  beli  oleh  para  pihak  (khususnya  pembeli) karena  ditemukannya  kerusakan  atau  cacat  barang  yang belum diketahui sebelumnya. 22
22 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu (Damascus, Dar Al- Fikr Al-Araby) Jil. 9, h. 3116
Bersikap adil dan jujur terhadap semua pihak dan tidak ada d. taghrir dan ghubun .
Di antara asas perlindungan konsumen adalah adil dan jujur. Kedua asas ini menjadi sangat penting karena menjadi manath (sangkutan) hukum taradhi bagi masing-masing pihak yang  bertransaksi.  Aspek gharar dan taghrir (ketidakjelasan keadaan barang) sangat rentan dalam jual beli barang bekas, termasuk taghrir ,  yaitu  penyamaran  spesifikasi  barang  yang bisa saja membuat barang bekas nampak seperti barang baru.
Dan dalam jual beli barang bekas juga bisa ditemukan unsur ghubun ,  yaitu  pengurangan  harga  karena  spesifikasi  barang yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  awal  barang  ditawarkan. Perubahan harga ini berpotensi merugikan slaah satu pihak, terutama pembeli karena barang yang dibeli ternyata berbeda kondisinya dari keadaan yang ditawarkan pertama.
Padahal dalam hukum Islam terdapat hak khiyar yaitu hak yang dimiliki orang yang membatalkan perjanjian untuk memilih untuk meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Khiyar merupakan salah satu metode hukum dalam naungan hukum bisnis Islam yang bertujuan untuk menjaga masyarakat dari munculnya masalah bisnis seperti produk-produk cacat.

## Kesimpulan C.
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa jual  beli  barang  bekas  terdapat  resiko  yang  tinggi,  oleh  karena  itu khiyar menjadi  jaminan  yang  mutlak  dan  tepat  ketika  pelaksanaan transaksinya.  Oleh  karena  itu  dapat  dipastikan  bahwa  menurut hukum  Islam,  transaksi  jual  beli  barang  bekas  seperti  ini  mutlak dipenuhi beberapa unsur antara lain akad, khiyar, dilihat dari barang yang  diperjual  belikan,  uang  pokok,  proses  pembayaran  jika  semua itu  telah  terpenuhi  maka  transaksi  jual  beli  barang  bekas  tersebut diperbolehkan.  Bahwa  pedagang  belum  menerapkan  mengenai  hak- hak  perlindungan  konsumen  menurut  hukum  Islam  di  karenakan masih ada unsur ketidakjelasaan dan hak khiyar yang belum diberikan kepada konsumen.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07  Nomor 2

## DAfTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami, Jakarta; Rajawali Pers, 2014 Anonim, Limbah Elektronik, https://id.wikipedia.org/wiki/ limbah_elektronik diunduh pada tanggal 23 Juli 2019,
jam 10:00 WIB.
Beni  Ahmad  Saebani, Metode  Penelitian, Cet.  2,  Pustaka Setia; Bandung, 2008
Buchari  Alma  &  Donni  Juni  Priansa, Manajemen  Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Bandung; Alfabeta, 2014
Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung: Alfabeta, 2011 Ihsan,  Soffa. Fikih  Perlindungan  Konsumen. Tangerang: Paramuda Advertising. 2011

## Jakarta: Senayan Publishing, 2008
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online, https:// www.apaarti.com/barangbekas.html .
Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian  Kualitatif, Edisi  Revisi ,
Remaja Rosdakarya; Bandung, 2009
Moh. Nazir, Metode Penelitian , Galia Indonesia; Jakarta, 1988 Muhammad, Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, Himayat al- Mustahlik fi al-Fiqh al-Islamy, Beirut; dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2004
Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis, Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti, 2013
Rachmat  Syafe’i, Fiqh  Muamalah ,  (Bandung:  Pustaka  Setia,
2015
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Hukum , Granit; Jakarta,
2005
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D, Bandung: Alfabeta, 2011

## 278 Suci Hayati
Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010 Sumadi  Suryabrata, Metodologi  Penelitian ,  Raja  Grafindo
Persada; Jakarta, 2008
Syekh Adurrahman As-Sa’di dkk, Fiqh Jual Beli (Panduan Praktis Bisnis Syariah) ,

## Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Jakarta: Sinar
Grafika, 2016
Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu (Damascus, Dar Al-Fikr Al-Araby) Jil 9, 2004
Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis,  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014