Vol. 9 No. 1 Januari 2023 p-ISSN  : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.58258/jime.v9i1.4382/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Analisis Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pada Samsat Wilayah Kabupaten Natuna
1 Nurul Huda, 2 Faizal Madya, 3 Agus Priyanto Program Magister Manajemen Administrasi Sektor Publik, Universitas Terbuka
Article Info Abstrak Article history: Accepted: 21 Desember 2022 Publish: 11 Januari 2023 Pada  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  kebutuhan  dan  tuntutan  masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik telah menunjukan kondisi yang semakin penting  untuk  ditanggapi  oleh  birokrasi  pemerintahan  terutama  Salah  satu instansi  yang  mempunyai  tugas  dalam  penerimaan  PAD  dan  pelayanan  publik yang  berkesinambungan  adalah  instansi  pemerintah  dalam  pelayanan  pajak kendaraan. Kehadiran collaborative governance menjadi konsep yang digunakan oleh  suatu  instansi  untuk  mengarahkan  kepada  tujuan  jangka  panjang  dan perubahan-perubahan  yang  transformatif.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  konsep collaborative  governance diterapkan  di  Samsat  (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Wilayah Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pegumpulan  data  primer  yakni melalui  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan collaborative  governance di  dalam  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  adalah Starting  Condition , Collaborative  Process , Facilitative  Leadership dan Institutional Design.
Keywords: Collaborative Governance, Natuna, One-Stop Administration System, Public Service Article Info Abstract Article history: Accepted: 21 Desember 2022 Publish: 11 Januari 2023 Especially in this age of globalization, the government bureaucracy must respond to  the  community's  needs  and  demands  for  improved  public  services.  The government agency in charge of vehicle tax services is one of the entities tasked with receiving PAD and sustaining public services. The presence of collaborative governance  is  a  concept  utilized  by  an  organization  to  achieve  long-term objectives  and  effect  transformational  change.  This  study's  objective  was  to investigate  the  application  of  the  concept  of  collaborative  governance  in  the Regional  Samsat  of  Natuna  Regency.  This  study  employs  a  qualitative methodology for collecting primary data, including interviews and observations. The results showed that the implementation  of  collaborative governance in  the Samsat Office of Natuna Regency was Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership and Institutional Design.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Nurul Huda
Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka Email : nurulhuda.nh1975@gmail.com

## 1.  PENDAHULUAN
Proses  pelayanan  publik  merupakan  hubungan  interaksi  antara  dua  unsur  yaitu  pihak pemerintah dengan publik. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik  telah  menunjukan  kondisi  yang  semakin  penting  untuk  ditanggapi  oleh  birokrasi pemerintahan  terutama  dalam  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini.  Salah  satu  instansi  yang mempunyai tugas dalam penerimaan PAD dan pelayanan publik yang berkesinambungan adalah instansi pemerintah dalam pelayanan pajak kendaraan.
Dalam  hal  kegiatan  kepengurusan  surat-surat  kelengkapan  dan  kepemilikan  mengenai kendaraan  bermotor,  pemerintah  telah  membentuk  suatu  instansi  khusus  yang  dikenal  sebagai Kantor Bersama Samsat. Di lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Bersama Samsat
Kabupaten Natuna berada dalam salah satu Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD) Natuna dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Peran  beberapa  instansi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  ini  menggambarkan pelaksanaan kolaborasi pemerintah yang sudah berjalan di Samsat Kabupaten Natuna.
Pengukuran  efektivitas  pelayanan  terhadap  masyarakat  pada  nilai output oleh  Kantor Samsat Kabupaten Natuna menggunakan pendekatan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ingin dicapai. Atas dasar jenis layanan dan mekanisme yang diberlakukan di kantor Samsat  Kabupaten  Natuna,  maka  target  dan  realisasi  pendapatan  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Denda PKB dan BBN-KB dapat dilihat seperti pada tabel berikut:
Tabel 1. Pengukuran Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat
Kabupaten Natuna Berdasarkan Anggaran Tahun  Target Anggaran (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp)  Persentase 2020 2.861.624.837 2.488.586.749 87,0% 2019 3.811.615.313 3.009.374.134 79,0% 2018 3.622.208.901 3.616.150.313 99,8% 2017 3.000.000.000 3.074.956.661 102,5% 2016 2.905.000.000 2.614.985.242 90,0%
Sumber: (Kantor Samsat Kabupaten Natuna, 2020)
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  target  anggaran  yang  disediakan  oleh Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  digunakan  untuk  menunjang  seluruh  kegiatan  yang dilaksanakan baik secara operasional ataupun dalam hal pelayanan publik selaras dengan tujuan optimalisasi PAD dari sumber pajak kendaraan. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan mengalami penurunan  yang  sangat  tajam  dengan  persentase  sebesar  79%  dan  angka  tersebut  memperoleh respon yang cepat dengan adanya penurunan target anggaran di tahun selanjutnya menjadi sebesar Rp. 2.861.624.837. Namun, realisasi yang dihasilkan sebesar 87% menunjukan  gap yang cukup jauh dari target yang diharapkan.
Selain  penerimaan  pajak  kendaraan,  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  juga mengoptimalkan PAD melalui Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNK). Namun hal ini berbeda dengan gambaran pada fenomena sebelumnya yang memperlihatkan fluktuasi penerimaan dari tahun ke tahun melalui tabel berikut:
Tabel 1. Pengukuran Target dan Realisasi BBN Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat
Kabupaten Natuna Berdasarkan Anggaran Tahun  Target Anggaran (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp)  Persentase 2020 1.712.698.685 1.456.054.200 85,0% 2019 1.761.914.488 1.875.578.000 106,5% 2018 1.862.490.140 1.539.096.400 82,6% 2017 1.500.000.000 1.619.324.700 108,0% 2016 2.532.165.192 1.127.499.600 44,5%
Sumber: (Kantor Samsat Kabupaten Natuna, 2020)
Berdasarkan  tabel  2.  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  pendapatan  pada  penerimaan BBNK tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dari pencapaian pada tahun 2019 sebesar 106,5%  dengan  nilai  Rp.  1.875.578.000  menjadi  85%  dengan  nilai  Rp.  1.456.054.200.  Hal  ini tentu  berbeda  dengan  penerimaan  Pajak  Kendaraan  pada  tabel  sebelumnya  yang  mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dalam  pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  sektor  Bea  Balik  Nama  Kendaraan bermotor  (BBN-KB)  pada  kenyataannya  menghadapi  berbagai  kendala  dalam  pelaksanaan  di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Balogh (2012) menyatakan bahwa kehadiran kolaborasi pemerintah menjadi konsep yang digunakan oleh suatu instansi untuk mengarahkan kepada tujuan jangka panjang dan perubahan-perubahan yang transformatif (Emerson et al., 2012). Lebih tegas
penelitian  Kallis,  Kiparsky,  dan  Norgaard  (2009)  menyebutkan  bahwa  kolaborasi  pemerintah menjadi  indikator  penting  dalam  mengukur  keberhasilan  koordinasi  beberapa  pihak  dalam mencapai tujuan. Penelitian Sorensen dan Torfing (2012) juga mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan  bahwa  efektivitas  penyelenggaraan  pelayanan  publik menjadi  ukuran  yang  dapat dijadikan  sebagai  kekuatan  dalam  implementasi  pelayanan  yang  berkualitas  dan  pemicu  bagi proses pengambilan kebijakan yang lebih baik.
Beberapa  penelitian  di  atas  sama-sama  menggunakan  konsep collaborative  governance , tetapi belum ada yang melakukan penelitian tentang collaborative governance dalam mengukur collaborative governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Samsat Kabupaten Natuna. Sehingga peneliti kembali menegaskan bahwa penelitian ini relatif baru untuk dilakukan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, karena objek penelitian, lokus penelitian belum pernah diteliti  sebelumnya  dalam  menggunakan  konsep  collaborative  governance.  Kemudian  secara substansi penelitian terdapat adanya relasi atau hubungan pemerintahan antara pemerintah dengan yang diperintah untuk saling berkolaborasi dalam sebuah proses yang bersifat transformatif.
Unsur-unsur  yang  berkolaborasi  yaitu,  unsur  pemerintah  diwakili  oleh  Samsat  Wilayah Kabupaten Natuna dan Satuan Lantas Polres Kabupaten Natuna. Kemudian unsur yang diperintah yaitu masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki kendaraan bermotor sebagai sasaran, dan yang menarik  adalah  adanya  unsur  swasta  selaku  sub  kultur  ekonomi  (SKE)  yang  diwakilkan  oleh perusahan-perusahan  di  Kabupaten  Natuna,  sehingga  substansinya  tidak  sebatas  pada  konsep government,  tetapi  juga  mengarah  pada  konsep  governance.  Lebih  menarik  dari  penelitian  ini adalah adanya unsur pegawai Samsat Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan kolaborasi sebagai unsur keterlibatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kantor Samsat Kabupaten Natuna dan berfungsi untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penerimaan daerah.
Berdasarkan  observasi  awal  bahwa  kolaborasi  yang  ada  di  Samsat  Wilayah  Kabupaten Natuna  belum  menunjukkan  hasil  yang  diharapkan  terbukti  dengan  tidak  tercapainya  realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kolaborasi harus berperan sebagai sebuah penyatuan apresiasi, dan/atau sumber daya material, seperti informasi, uang, tenaga kerja, dan lain-lain oleh dua/lebih stakeholders dianggap  mampu  untuk  memecahkan  seperangkat  masalah  yang  tidak dapat  dipecahkan  secara  individu.  Sebagai  terobosan  baru  dalam  studi  pengambilan  kebijakan, teori  kolaborasi  pemerintah telah  mampu  membawa  kemajuan  pada  proses  dan  pengambilan kebijakan yang tidak lagi sekedar mainstream yakni hanya dimaknai sebagai persoalan teknokratis semata, namun merupakan hasil interaksi serta dialog antar para pihak yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana  konsep collaborative  governance diterapkan  di  Samsat  Wilayah  Kabupaten  Natuna.  Penerapan collaborative  governance secara  signifikan  menunjukkan  pendekatan  yang  ideal  dalam  upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Dilain  pihak  Meier  &  O’Toole  Jr  (2002)  menegaskan  bahwa  dalam  pengaturan  jaringan, kesuksesan program membutuhkan kolaborasi dan mungkin koordinasi dengan pihak lain melalui sedikit  kontrol  formal.  Jaringan  tersebut  sebagai  pola  diantara  dua  atau  lebih  aktor  yang  tidak semua komponen utama tercakup dalam hirarki. Aktor dalam jaringan sering berada dibirokrasi yang pada gilirannya berhubungan dengan organisasi lain di luar garis wewenang formal.
Kemudian berbicara tentang manfaat kolaborasi,  Lasker dkk., (2001) menyatakan bahwa kolaborasi  dapat  membuat  pemikiran  yang  komprehensif,  praktis  dan  transformatif.  Secara khusus,  pemikiran  transformatif  sangat  penting  karena  dapat  membuat  orang  mengubah  cara mereka  berpikir  ketika  mereka  berinteraksi  dengan  para  pemangku  kepentingan  lain  yang memiliki  tujuan  dan  budaya  yang  berbeda.  Melalui  penciptaan  cara-cara  berpikir  yang  baru, kolaborasi dapat mempengaruhi bagaimana masalah diakui dan ditangani. Namun, ada beberapa katalis  dan  hambatan  untuk  kolaborasi,  terutama  berkaitan  dengan  cara  di  mana  aktor  dan organisasi berkolaborasi pada isu-isu lintas sektoraL

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  pegumpulan  data  primer  yang menekankan  kepada  situasi  guna  menemukan,  memahami,  menjelaskan  dan  memperoleh gambaran tentang bagaimana collaborative governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Samsat Wilayah Kabupaten Natuna. Data yang dikumpulkan adalah bentuk pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dengan ini peneliti menggunakan eksporasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan data  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Adapun  fokus  dan  dimensi  penelitian  yaitu analisis collaborative governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Samsat Wilayah Kabupaten Natuna.

## 3.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penerapan Collaborative Governance di Kantor Samsat Kabupaten Natuna
Konsep collaborative  governance pada  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  Kabupaten Natuna  terdapat  beberapa  proses  dalam  pelaksanaannya.  Hal  tersebut  sudah  ditetapkan  oleh Samsat  Kabupaten  Natuna.  Indikator  yang  diukur  dalam collaborative  governance mengacu pada teori Ansel & Gash dengan penjelasan sebagai berikut (Ansell & Gash, 2008):

## 1. Starting Condition
Kebijakan collaborative governance dalam pembayaran pajak kendaraan memberi sinyal kepada publik bahwa keputusan diambil berdasarkan fungsi timbal balik yang kredibel dan bertujuan  melayani  kepentingan  publik,  bukan  kepentingan  golongan  tertentu  (Cairney, 2016).
Standar  pelayanan  publik  berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dengan  Kepala Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Samsat  Natuna  telah  mencapai  efektivitas  pelayanan  publik. Penyataan yang disampaikan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan  (Anggraeni et al., 2021) bahwa cakupan standar pelayanan publik diterapkan beberapa tahap. Tahap tersebut seperti  prosedur  pelayan,  waktu  penyelesaian,  biaya  pelayanan,  produk  pelayannan,  dan sarana prasarana. Hal ini menjadikan efektivitas pelayanan publik di Kantor Samsat Natuna harus dipertahankan.
2. Institutional Design
Proses kolaborasi yang dijalankan di Kantor Samsat Kabupaten Natuna sesuai dengan teori Ansell  &  Grash  yang  menyebutkan  desain  kelembagaan  mengacu  pada  aturan  dasar  untuk berkolaborasi.  Pengamatan  dilapangan  masyarakat  dirasakan  sesuai  dan  terarah  dengan adanya  proses  kolaborasi  lintas  sektor  yang  dijalankan  di  Kabupaten  Natuna.  Hal  ini menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dan hampir tidak menimbulkan masalah, konflik ataupun kendala.
Sumber  daya manusia  harus  dibekali  pengetahuan  yang  maksimal  agar  setiap  ada masalah atau  kendala  dapat  teratasi  dengan  baik.  Adapun  yang  telah  dilakukan  Samsat  Kabupaten Natuna yakni dengan selalu memberikan himbauan melalui spanduk, banner-banner untuk disosialisasikan kepada masyarakat baik itu di simpang-simpang maupun di instansi-instansi lainnya dengan tujuan agar masyarakat tergerak hatinya dan berniat untuk membayar pajak. Aksi yang dilakukan oleh Samsat Kabupaten Natuna sesuai dengan teori yang disampaikan Ansell  dan  Gash.  Teori  ini  menjelasaka  para  stakeholder  disediakan  tempat  untuk  saling berinteraksi  dengan  kategor-kategori  pembahasan  tiap  forum.  Aksi  yang  dilakukan  dalam sosialisasi masyarakat ini bisa diterapkan dan di terima oleh mayarakat. Dalam  observasi  yang  dilakukan  masyarkat  ketika  membayar  pajak  atau  melakukan pelayanan  di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  sesuai  dengan  aturan  yang  diterapkan. Masyarakat membawa persyaratan dan melakukan pembayaran ke loket-loket yang tersedia hal ini menjadikan proses menjadi lancar. Persyaratan yang disiapkan sudah sesuai dengan yang aturan yang berlaku. Hal tersebut menjadikan aturan baku dan pelayanan menjadi lebih mudah dan tidak terjadi kesulitan.
3. Facilitative Leadership
Kebijakan  pemimpin  dalam collaborative  governance diterapkan  oleh  pemerintah Kabupaten Natuna. Pengaruh seorang pemimpin dalam membentuk kebijakan sangat penting untuk  keberlangsungan  kolaborasi.  Sesuai  dengan  teori  (Somit  &  Peterson,  2003)  yang menyebutkan kebijakan dari pemimpin harus dipahami dan kuat di wilayahnya. Kebijakan ini sudah berlaku di Kabupaten Natuna. Pengamatan di lapangan berdasarkan kebijakana yang diterapkan  sangat  berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  pelayan  publik  di  Samsat Kabupaten Natuna. Hal ini ditunjukkan dengan proses pelayanan publik semakin baik. Selain itu pengaruh kolaborasi ini sangat dirasakan oleh masyarat.
Kepempinan yang baik akan memberikan pengaruh bagi setiap masyarakat dalam proses pelayanan  publik.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan,  jika  peran  kolaborasi pemimpin  untuk  menerapkan  pelayanan  publik  sangat  berguna  untuk  memudahkan masyarakat.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya  aturan  pemerintahan  yang  diterapkan  dalam proses pelayanan publik di Kantor Samsat Kabupaten Natuna.
Aturan  yang  dirasakan  masyarakan  adalah  timbal  balik  dari  proses  kolaborasi  yang diterapakan dalam Kantor Samsat Kabupaten Natuna. Hal ini sesuai dengan teori Ansell & Gash. Pimpinan bertugas melakukan pemberian fasilitas dan aturan yang menjadikan dasar kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara, aturan ini dilaksanakan oleh setiap mayarakat yang melakukan  pelayanan  di  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna.  Masyarakat  merasakan kemudahan dan tidak disulitkan dalam pelayanan ini.
4. Collaborative Process
Dalam proses collaborative governance tidak lepas dengan membangun kepercayaan yang harus dibentuk oleh Samsat Kabupaten Natuna kepada masyarakat dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik semakin baik dan tidak menimbulkan konflik masa depan. Berdasrkan  hasil  wawancara  kepada  Kepala  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Samsat  Natuna, berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk  membangun  kepercayaan  antara  lain  memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak,  sosialisasi manfaat pembayaran pajak melalui media  cetak  dan  elektronik  diantaranya  yaitu  dengan  membayar  pajak  akan  mendukung pembangunan daerah dan ada manfaat asuransi bagi wajib pajak untuk  melindungi dirinya bahkan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa razia kendaraan bermotor yang sifatnya melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Membangun kepercayaan antara masyarakat  dan  pemerintahan  bisa  dilakukan  dimana  saja  sepanjang  semua  pihak  yakin. Kepercayaan adalah hal penting dalam proses kolaborasi sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan maksimal. Kepercayaan dibentuk dengan tanpa paksaan dan kesesuaian setiap pihak. Masyarakat melakukan melakukan pembayaran pajak dengan mudah baik melalui pelayanan langsung ataupun melalui elektronik. Pelayanan yang dibuat Samsat Kabupaten Natuna ini membuat pelayanan menjadi efektif dan tidak merepotkan masyarakat.
Kolaborasi  pemerintah  yang  efektif  menuntut  komitmen  bersama  pada  saat  merancang strategi  yang  dapat  memberdayakan  kelompok  lemah  atau  kurang  beruntung.  Apabila  di antara  pihak  yang  bermitra  ada  pertentangan  pendapat  (antagonis)  maka  kolaboratif pemerintahan tidak mungkin berhasil. Menjaga keharmonisan dalam bermitra sangat penting supaya kemitraan dapat berlanjut dalam jangka waktu lama. Hal ini sesuai dengan teori Ansell &  Gash.  Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  yang  dilakukan  proses  kolaborasi  ini menjadikan pelayanan menjadi lebih nyaman dan terarah.
Masyarakat  memberikan  kesan  yang  baik  dalam  penyelesaian  pelayanan  publik  di  Kantor Samsat  Kabupaten  Natuna.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  memberikan dampak positif. Hal positif yaitu masyarakat merasa puas dalam pelayanan.
Dalam pelayanan publik di kantor Samsat Kabupaten Natuna aparatur yang terlibat mulai dari staff umum Samsat Kabupaten Natuna sampai dengan Kepala Samsat Kabupaten Natuna saling  bekerja  sama.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  terlihat  seluruh  aparatur  sudah berkontribusi dalam pelayanan publik yang dilaksanakan ini. Berikut adalah bentuk kerjasama yang terlihat berdasarkan hasil wawancara dan observasi.
a. Kerjasama lintas sektor berjalan dengan baik
b. Aturan yang ditetapkan sudah sesuai dengan teori yang digunakan dan memudahkan semua pihak
c. Pelayanan  publik  berjalan  dengan  nyaman  dan  bisa  dilakukan  dimana  saja  seperti  media elektronik.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  peran  pemerintahan  sudah  terlihat  dengan  baik  dan maksimal.  Peranan  pemerintah  dalam  mewujudkan  pelayanan  publik  terlihat  dari  respon masyarakat  yang  memberikan  respon  positifnya.  Proses Collaborative yang  dijalankan  di Kantor Samsat Natuna menjadikan pelayanan menjadi lebih baik dan teratur. Pelayanan ini sangat  membantu  bagi  masyarakat.  pelayanan  yang  berjalan  dalah  segala  arah  baik  segara langsung maupun melalui online menjadikan masyarakat tidak kesulitan dan tidak mengalami denda pelaporan kendaran lagi.
Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Kabupaten  Natuna  seperti  kolaborasi  dengan  kepolisian, atau pihak lainnya. Kerjasama ini memberikan nilai positif bagi pelayanan di Kantor Samsat Natuna. Masyarakat sangat antusias dalam menyambut kerjasama yang dilakukan oleh Kantor Samsat  Nnatuna  guna  memperbaiki  sistem  pelayanan.  Sistem  pelayanan  yang  ada  saat  ini sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam pelayanan publik. Pelayanan publik harus berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah atau kendala di masa  depan.  Pelayanan  ini  sangat  memabantu  dalam  pembayaran  pajak  kendaran  di Kabupaten Natuna.
Pelayanan  yang  dilakukan  Kabupaten  Natuna  menjadikan  sistem  semakin  baik,  namun pelayanan harus di tamhakan inovasi-inovasi untuk menjadikan pelayanan semakin membaik dan masyarakat semakin dimudahkan dalam pembayaran pajak kendaran.
Kantor  Samsat  Natuna  selalu  mencoba  perapihan  pada  pelayanan  agar  masyarakat  tidak merasakan  kesulitan.  Hal  ini  ditandai  dari  keunggulan  pelayanan  yang  di  punya  Kantor Samsat  Natuna.  Keunggulan  dari  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  ini  adalah  dapat menjadikan pelaporan yang tadinya secara langsung menjadi online untuk masyarakat yang berada di kecamatan luar pulau dengan Kabupaten Natuna.
Masyarakat  sangat  terbantu  dengan  adanya  pelaporan  pajak  melalui  online.  Masyarakat yang  berada  di  luar  pulau  tempat  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  berada  tidak  lagi merasakan  denda  telat  pelaporan.  Masyarkat  juga  mendapatkan  pengingat  melalui  SMS  di handphone masing-masing terkait tanggal pembayaran pajak. Sistem pelayanan ini tidak lepas dari  kendala  dan  hambatan  dalam  setiap  prosesnya.  Kendala  dan  hambatan Collaborative Governance Samsat Kabupaten Natuna dijelaskan pada poin nomor dua dibawah ini.
Inovasi yang dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Natuna harus dipertahankan untuk dapat memaksimalkan setiap pelayanan yang ada. Setiap inovasi sangat mendukung perubahan kea rah lebih baik di Kantor Samsat Natuna.
Tabel 3 . Pembahasan dan Temuan Lapangan No  Konsep Dimensi Temuan di Lapangan 1 Collaborative Governance Strarting Condition Kerjasama lintas sektor berjalan dengan baik Institutional design Aturan yang ditetapkan sudah sesuai  dengan  teori yang  digunakan  dan memudahkan  semua pihak Facilitative Leadership Adanya pengaruh pemimpin dalam membantu
pelaksanaan kebijakan Collaborative process Pelayanan publik berjalan dengan nyaman dan bisa dilakukan dimana saja seperti media elektronik Sumber: ( Data Peneliti , 2022)
Berdasarkan tabel di atas diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses collaborative governance dalam penyelenggaran pelayanan publik  di Kantor Samsat Kabupaten Natuna. Faktor  pendukung  yang  ada  adalah Starting  Condition , Collaborative  process , Facilitative Leadership ,  dan Institutional  design. Pengarahan  serta  aturan  yang  jelas  dirasakan  oleh masyarakat hal ini membuat penyelenggaraan pelayanan publik di Samsat Kabupaten Natuna semakin  membaik.  Hambatan  yang  paling  dirasakan  adalah  akses  yang  sulit  karena  harus menyebrang pulau-pulau. Hal ini dapat diatasi dengan disediakannya media pelaporan online. Setiap  faktor  yang  dilalui  oleh  Kantor  Samsat  Natuna  adalah  proses  perubahan  dan pengelolaan  dalam  pelayanan  publik.  Pelayanan  yang  baik  akan  timbul  oleh  sarana pendukung  yang  baik.  Masyarakat  yang  dapat  bekerja  sama  dan  mengerti  setiap  proses pelayananan menjadikan tidak adanya keterlabatan atau masalah lain dari Sistem Pelayanan Samsat Kabupaten Natuna. Inovasi-inovasi dilakukan Kabupaten Natuna untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Setiap inovasi yang sudah muncul harus dapat dipergunakan guna mendapatkan  nilai  pelayanan  yang  baik.  Pelayanan  yang  baik  nantinya  akan  memberikan kesan positif bagi masyarakat dan Pemerintahan kantor Samsat Kabupaten Natuna.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  penelitian  mengenai  analisis collaborative  governance dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada  samsat  wilayah  Kabupaten  Natuna  ini  dapat  ditarik kesimpulan yaitu:
Pelaksanaan collaborative  governance di  dalam  Kantor  Samsat  Kabupaten  Natuna  adalah sebagai berikut:
a. Starting Condition : Bahwa dalam indikator sumber daya sudah tercukupi dengan baik, selain itu pada indikator insentif dan pre-history masih terdapat pelaksanaan yang belum efektif baik dari  sisi  komunikasi  dan  penanganan  di  awal-awal  terjadi  konflik  di  tengah-tengah masyarakat akibat dampak letak geografis dan ketidakdisplinan pelaporan kendaraan.
b. Collaborative Process : Bahwa dalam indikator dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan dampak sementara yang dihasilkan sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah Samsat Natuna sudah berjalan dengan baik ditambah adanya peran Jasa Raharja.
c. Facilitative Leadership : Bahwa dalam indikator sarana dan prasarana dari sisi jumlah sudah dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  ada  namun  penggunaannya  masih  minim  dilakukan  oleh masyarakat.  Pada  indikator  kebijakan  pemimpin  juga  sudah  dilakukan  dengan  baik  salah satunya  dengan  penerbitan  edaran  secara  berkala  terhadap  collaborative  governance  dalam pelayanan melalui media elektronik.
d. Institutional Design : Bahwa dalam indikator partisipasi, peranan pihak eskternal dan aturan kebijakan sudah dilakukan dengan baik oleh Samsat Kabupaten Natuna.

## 5.   UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  mendukung  dan  membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih Kepada  Bapak Dr. Faizal Madya, S.IP.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Priyanto, M.Si selaku pembimbing II sekaligus penguji yang
telah  bersedia  meluangkan  waktu  dalam  memberikan  bimbingan  serta  sumbangan  pemikiran dalam  mengarahkan  pada  penulisan  penelitian  ini.  Penghargaan  dan  terimakasih  juga  penulis sampaikan  kepada    Bupati  dan  Wakil  Bupati  Natuna,  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Natuna, Kepala  Bakesbangpol  Kabupaten  Natuna,  Kepala  BKPSDM  dan  Kepala  Pelaksana  BPBD Kabupaten Natuna yang telah memberikan dukungan kepada penelitian ini dan juga terimakasih kepada  Ketua  Pascasarjana  FHISIP,  Kepala  UPBJJ-UT  Batam  seluruh  Dosen  dan  Civitas Akademika  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Bidang  Minat  Administrasi  Publik  Universitas Terbuka.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, D. A. R., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ). ( Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu ). Jurnal Respon Publik , 15 (6). Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2008).  Collaborative  governance  in  theory  and  practice. Journal  of Public Administration Research and Theory , 18 (4).
https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. In The Politics of Evidence- Based Policy Making . https://doi.org/10.1057/978-1-137-51781-4
Data Peneliti . (2022).
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2012).  An  integrative  framework  for  collaborative governance. Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory , 22 (1). https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Kallis,  G.,  Kiparsky,  M.,  &  Norgaard,  R.  (2009).  Collaborative  governance  and  adaptive management:  Lessons  from  California’s  CALFED  Water  Program. Environmental Science & Policy , 12 (6), 631–643. Kantor Samsat Kabupaten Natuna. (2020). Data Laporan Realisasi Penerimaan PKB . Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage. The Milbank Quarterly , 79 (2), 179–205
Meier, K. J., & O’Toole Jr, L. J. (2002). Public management and organizational performance: The  effect  of  managerial  quality. Journal  of  Policy  Analysis  and  Management:  The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management , 21 (4), 629–643 Somit, A., & Peterson, S. A. (2003). Human nature and public policy: An evolutionary approach.
In Human Nature and Public Policy: An Evolutionary Approach . https://doi.org/10.1057/9781403982094
Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal , 17 (1), 1.