## Zakat Profesi bagi Advokat menurut Hukum Positif Indonesia
Yahya Asmu’I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
asmuiyahya@gmail.com
ARTICLE INFO Article history: Received February 23, 2024 Revised April 12, 2024 Accepted April 25, 2024

## Abstract
The  research  examines  and  discusses  professional  zakat  for  advocates  from the perspective of positive law in Indonesia, what are the provisions regarding nisab, haul and how to calculate them according to law, mui fatwa and other written legal regulations that are recognized and applicable in the Indonesian legal and regulatory system. This research is normative legal research using a statutory  approach.  The  research  data  is  in  the  form  of  qualitative  data obtained  using  the  method  library  research  or  literature,  while  analysis  and conclusion-making techniques use analytical descriptive techniques. Based on the  results  of  the  discussion,  the  following  conclusions  can  be  drawn:  1. Professional  zakat  for  advocates  according  to  Indonesian  positive  law  is obligatory  for  Muslims  provided  that  the  assets  are  fully  owned,  halal,  and have sufficient nisab but haul provisions do not apply, 2. Nisab for professional zakat for advocates is  worth  85  grams  of  gold and the zakat rate is  2.5%,  3. The  method  of  payment  of  professional  zakat  for  advocates  can  be  issued when  receiving  fees  from  clients  if  the  nishab  is  sufficient,  or  if  it  does  not reach the nishab, then all income is collected for one year then zakat is issued if the net income is sufficient nishab. Keywords : Professional Zakat, Zakat Law, Advocate Zakat Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Perintah atau kewajiban zakat dalam Al-Quran sering beriringan dengan kewajiban sholat, bahkan Al-Quran dengan gamblang menyebutkan kata zakat dan sholat secara bersamaan sebanyak 26 kali (Rofiq, 2004: 3). Secra garis besar zakat terbagi menjadi 2 macam, yaitu zakat jiwa atau zakat fitrah dan zakat harta (Djuanda, 2006: 18). Zakat fitrah adalah zakat untuk  menyucikan  jiwa,  dikeluarkan  pada  bulan  Ramadhan  sebelum  tanggal  1  Syawal, dibayarkan sesuai makanan pokok daerah masing-masing sesuai timbangan yang berlaku serta  dapat  diukur  dengan  satuan  uang.  Sedangkan  zakat  mal  adalah  zakat  yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat. Zakat mal menitikberatkan kepada harta bukan pada pemilik harta.
Para  ulama  mazhab  empat  secara ittifaq mengatakan  jenis  harta  yang  wajib dizakati ada 5 macam, yaitu: 1) binatang ternak, 2) emas dan perak, 3) perdagangan, 4) pertambangan  dan  harta  temuan,  dan  5)  pertanian  (al-Jaziri:  596).  Sedangkan  Yusuf  al- Qardhawi menyebutkan ada 10 jenis harta yang wajib di zakati, yaitu: a. binatang ternak, b. emas dan perak, hasil perdagangan, d. asil pertanian, e. hasil sewa tanah, f. madu dan produksi  hewan  lainnya,  g.  barang  tambang  dan  hasil  laut,  h.  asil  investasi  pabrik  dan gudang,  i.  asil  pencaharian  dan  profesi,  j.  hasil  saham  dan  obligasi  (Asnaini,  2008:  36).

## Bulletin of Community Engagement
Berdasarkan  rincian  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Yusuf  Qardawi  memasukan  beberapa tambahan jenis zakat maal baru yang belum pernah ada sebelumnya, di antaranya adalah zakat profesi.
Zakat  profesi  merupakan  salah  satu  kasus  baru  dalam  fiqh  karena  Al-Quran  dan Hadits tidak memuat aturan hukum yang tegas menganai zakat profesi, begitu juga ulama mujtahid  seperti  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i,  dan  Imam  Ahmad  ibn Hanbal  belum  secara  spesifik  mengurai  dalam  kitab-kitabnya.  Hal  tersebut  disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Rasulullah dan para imam  mujtahid  berikutnya  (Aflah,  2009:  104).  Namun  demikian  menurut  Fuad  Riyadi pada  zaman  Nabi  sebenarnya  secara  eksplisit  sudah  dipraktikan,  seperti  halnya  zakat perdagangan, rikaz , binatang ternak, emas dan perak (Riyadi, 2015: 109). Terdapat  perbedaan  pendapat  dikalangan  tokoh  mengenai  kewajiban  zakat profesi,  terdapat  ulama  yang  berpendapat  hukumnya  wajib,  ada  pula  tokoh  yang berpendapat  tidak  wajib,  akan  tetapi  jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  zakat  profesi hukumnya  wajib(Aflah,  2009:  105).  Di  kalangan  ulama  yang  berpendapat  zakat  profesi wajib,  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  ketentuan  nisab,  haul,  kadar  zakat  yang wajib  ditunaikan  dan  cara  pembayarannya.    Hal  tersebut  merupakan  konsekwensi  dari tidak adanya aturan hukum yang tegas menganai zakat profesi dalam Al-Quran dan Hadits sehinga  para  ulama  mengambil  Ijtihad  masing-masing  dengan  mengqiyaskan  pada  jenis zakat mal lain yang secara tegas telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits dan dipandang memiliki  kesamaan ‘illat .  Dalam  hukum  positif  Indonesia,  zakat  profesi  telah  diakui  dan diakomodir dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 4 Ayat (2) zakat profesi disebut dengan istilah zakat pendapatan dan jasa. Adapun syarat dan tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
Salah  satu  profesi  yang  memiliki  dasar  keilmuan  sendiri  dan  telah  diakui keberadaanya  adalah  advokat.  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan (Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang  Advokat).  Advokat  juga  selalu  disebut  sebagai profesi  mulia  atau  profesi  terhormat  ( officium  nobile ),  yang  artinya  pengemban  profesi advokat  harus  memiliki  sikap  dan  tindakan  yang  senantiasa  menghormati  hukum  dan keadilan,  sebagaimana  kedudukannya  sebagai the  officer  of  the  court .  Di  samping  itu, profesi advokat bukan semata-mata untuk mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya  idealisme  (seperti  nilai  keadilan  dan  kebenaran)  dan  moralitas  yang  harus dijunjung tinggi (Yahman dan Tarigan, 2019: 8). Dalam melaksanakan profesinya seorang advokat  mendapatkan  honor  atau  penghasilan  dari  apa  yang  diusahakan  menurut keahliannya  dengan  berbagai  cara,  ada  yang  rutin  seperti  penggajian  ASN  atau  pegawai kantoran, namun kebanyakan tidak menentu tergantung kesepakatan upah dengan klien yang menggunakan jasanya.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  mengunakan  pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian library research dimana  penelitian  dilakukan  dengan menelaah  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan objek  penelitian  baik  bersifat  rujukan  maupun  pendukung.  Adapun  Teknik  analisis  dan pengambilan kesimpulan menggunakan teknik deskriptif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Profesi Advokat
Advokat  menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  18  tahun  2003  tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan. Adapun jasa hukum yang
dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan  kuasa,  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan  melakukan  tindakan  hukum lain  untuk  kepentingan  hukum  klien  (Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat).
Syarat  diangkat  sebagai  advokat  seseorang  harus  bergelar  sarjana  yang  berlatar belakang  pendidikan  tinggi  hukum  dan  telah  mengikuti  pendidikan  khusus  profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dan kemudian dilantik dan disumpah baru  dapat  menjalankan  profesinya.  Adapun  syarat  agar  dapat  dilantik  dan  disumpah menjadi  advokat  antara  lain:  1.  tidak  berstatus  sebagai  pegawai  negeri  atau  pejabat negara,  2.  berusia  sekurang-kurangnya  25  tahun,  3.  berijazah  sarjana  yang  berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, 4. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, 5. magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat, 6. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau  lebih.  Status  advokat  adalah  sebagai  salah  satu  penegak  hukum  disanping  penegak hukum  lain  seperti  hakim,  polisi  dan  jaksa.  Kemudian  mengenai  penghasilan  menurut ketentuan  pasal  21  advokat  berhak  menerima  honorarium  atas  jasa  hukum  yang  telah diberikan  kepada  kliennya  yang  besaran  atau  jumlahnya  ditetapkan  secara  wajar berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak  (Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003 tentang Advokat).

## B. Pengertian dan Istilah Zakat Profesi
Ditinjau  dari  segi  bahaza,  kata zakat merupakan  kata  dasar  (masdar)  dari zaka yang  berarti  berkah,  tumbuh,  bersih,  dan  baik.  Sedangkan  menurut  istilah  fikih  zakat berarti  sejumlah  harta  tertentu  yang  diwajibkan  Allah  diserahkan  kepada  orang-orang yang berhak (Qar ḍāwi, 2011: 34).
Adapun “profesi”  menurut  KBBI  berarti  bidang  pekerjaan  yang  dilandasi pendidikan  keahlian  (ketrampilan,  kejujuran  dan  sebagainya)  tertentu.  Kemudian  kata “professional” berarti: 1. bersangkutan dengan profesi; 2. memerlukan kepandaian khusus untuk  menjalankannya: ia  seorang  juru  masak; 3. mengharuskan  adanya  pembayaran untuk  melakukannya  (lawan  amatir)  (KBBI  Online  https://kbbi.web.id/  diakses  pada tanggal  14  Juni  2024).  Adapun  profesi  secara  istilah  menurut  Fachrudin  adalah  segala usaha yang halal dan mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik  melalui  suatu  keahlian  tertentu  atau  tidak  (Abdullah,  2003:  39-40).  Yusuf  al- Qardhawi sebagaimana dikutip Shabarullah mendefiniskan profesi sebagai pekerjaan atau usaha  yang  menghasilkan  uang  atau  kekayaan  dengan  cara  dilakukan  sendiri,  ataupun dengan  bergantung  kepada  orang  lain,  seperti  pemerintah,  perusahaan  swasta,  maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Batasan dari definisi tersebut dapat dijadikan rujukan untuk dirumuskan model objek zakat baru (Shabarullah, 2019:  49).  Masih  menurut  Yusuf  Qardawi  landasan  zakat  profesi  adalah  perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara  kepemilikan  yang  disyariatkan,  seperti  waris,  hibah,  upah  pekerjaan,  dan  yang semisalnya (Pakpahan , 2018: 635).
Dalam  hukum  positif  Indonesia,  konsideran  Undang-Undang  No.  23  tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 4 Ayat (2) zakat profesi diakui dan diakomodir dengan sebutan zakat pendapatan dan jasa (Pasal 4 ayat (2) Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat ),  adapun  Fatwa  MUI menyebutnya dengan istilah zakat penghasilan (Fatwa MUI Nomor3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan). Selanjtnya Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat  dan  Tata  Cara  Penghitungan  Zakat  Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta  Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, yang merupakan peraturan pelaksana UU pengelolaan zakat
mendefinisikan  zakat  pendapatan  dan  jasa  sebagai  zakat  yang  dikeluarkan  dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.

## C. Ketentuan Syarat Zakat Profesi
Zakat sebagai ibadah  memiliki  syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah: a. Islam, b. merdeka, c. baligh dan berakal sehat, d. kepemilikan harta yang penuh,  e.  berkembang  secara  riil,  f.  mencapai  nisab  dan  haul  (Nawasi,  2013:  73-74). Sedangkan  syarat  sah  zakat  adalah  niat  dan tamlik (berpindahnya  kepemilikan  harta) (Shabarullah, 2019: 39).  Dalam hukum positif Indonesia syarat zakat diatur dalam Pasal 2 Permenag  No.  52  Tahun  2014  yang  menyebutkan  harta  yang  dikenai  zakat  harus memenuhi  syarat  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam.  Syarat  harta  yang  dikenakan zakat mal adalah: a. milik penuh, b. halal, c. cukup nisab, dan d. haul. Adapun syarat haul tidak berlaku untuk zakat profesi.

## D. Ketentuan Nisab
Para  ulama  memiliki  perbedaan  pendapat  dalam  nisab  zakat  profesi.  Yusus  al- Qardhawi  berpendapat  zakat  profesi  diqiyaskan  dengan  zakat  emas  dan  perak  karena para  profesional  ataupun  karyawan  memperoleh  penghasilan  dalam  bentuk  uang.  Oleh karena itu nisab zakat profesi juga disamakan dengan nishob zakat emas dan perak yaitu senilai  85  gr  emas  dan  zakatnya  sejumlah  2,5%.  Sedangkan  Didin  Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dianalogikan kepada zakat pertanian, oleh karenanya itu nisabnya sama dengan zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg padi ataupun gandum, dan tidak berlaku ketentuan haul (Herdiansa, 2022: 79).
Muhammadiyah sebagaimana  hasil  tarjih  berpendapat  nisab  zakat  profesi  setara dengan  85  gr  emas  dan  kadarnya  sebesar  2,5  %  (Pakpahan,  2018:  635).  Cara pembayarannya  adalah  terlebih  dahulu  dikurangi  dengan  biaya  operasional  dan kebutuhan  dasar  sehingga  zakat  profesi  yang  waajib  dikeluarkan  zakatnya  adalah penghasilan bersih. Sedangkan Nahdlatul Ulama berpendapat nisab zakat profesi adalah 85  gr  emas  dengan  kadar  zakat  2.5%  dan  cara  pembayarannya  adalah  sebaiknya dikeluarkan  dari  penghasilan  kotor  sebelum  dikurangi  kebutuhan  (NU  Online, https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT, diakses pada tanggal 12 Juni 2024).
Hukum positif Indonesia dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  hanya  mengatur  bahwa  syarat  dan  tata  cara penghitungan  zakat  mal  dilaksanakan  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Adapun  perhitungan nisab zakat profesi diatur dalam Permenag No. 52 tahun 2014 pada awalnya adalah senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, sedangkan kadar zakatnya senilai 2,5%. Aturan tersebut kemudian  diubah  dalam  Permenag  No.  31  tahun  2019  dimana  ketentuan  tentang  nisab disesuaikan dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjadi 85 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2.5%.
E. Ketentuan Cara Pembayaran.
Dalam  buku  fiqih  zakat Dr.  Yusuf  Qardlawi sebagaiana  dimuat  dalam  NU Online, terdapat tiga cara mengeluarkan zakat profesi sebagai berikut:
1. Pengeluaran  bruto,  yaitu  mengeluarkan  zakat  dari  penghasilan  kotor.  Artinya  zakat yang  mencapai  nisab  85  gr  emas  dalam  jumlah  setahun  dikeluarkan  2,5%  langsung ketika  menerima  sebelum  dikurangi  apapun.  Hal  ini  berdasarkan  pendapat  az-Zuhri dan ‘Auza’i.
2. Dipotong operasional kerja, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai  nisab  maka  dipotong  dahulu  dengan  biaya  operasional  kerja.  Hal  ini dianalogikan dengan hasil bumi dan kurma serta sejenisnya.
3. Pengeluaran  neto  atau  zakat  bersih,  yaitu  mengeluarkan  zakat  dari  harta  yang mencapai  nisab  setelah  dikurangi  untuk  kebutuhan  pokok  sehari-hari,  baik  pangan, papan,  hutang  dan  kebutuhan  pokok  lainnya  untuk  keperluan  dirinya,  keluarga  dan yang  menjadi  tanggungannya.  Jika  penghasilan  setelah  dikurangi  kebutuhan  pokok
masih mencapai nisab maka wajib zakat, jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib karena dia tidak termasuk muzakki, bahkan menjadi mustahiq karena sudah menjadi miskin  dengan  tidak  cukupnya  penghasilan  terhadap  kebutuhan  sehari-hari  Navis
Abdurrahman. “Cara Menghitung Zakat Profesi”, (NU Online, https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT.  diakses  pada tanggal 12 Juni 2024).
Adapun  dalam  hukum  positif  Indonesia  tidak  ketentuan  cara  pembayaran  zakat profesi ditemukan dalam undang-undang zakat, serta Permenag No. 52 Tahun 2014 yang merupakan  peraturan  pelaksana  dari  undang-undang  tersebut,  namun  demikian ketentuan  mengenai  cara  mengeluarkan  zakat  profesi  dapat  diketemukan  dalam  Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, dan juga SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 tentang Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.
Dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan disebutkan bahwa: a.  Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah  cukup nishab, b. Jika  tidak  mencapai  nishab,  maka  semua  penghasilan  dikumpulkan  selama  satu  tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Sedangkan dalam SK Ketua BAZNAS No. 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## F. SK BAZNAS
Surat  Keputusan  Ketua  BAZNAS  tentang  Nilai  Zakat  Pendapatan  dan  Jasa diterbitkan oleh BAZNAS setiap tahun untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan zakat pendapatan dan jasa yang mana nilai nisab zakat pendapatan dan jasa dalam rupiah perlu dilakukan penyesuaian dengan harga emas terkini. Adapun ketentuan zakat profesi dalam  SK  BAZNAZ a  quo adalah  sebagai  berikut  (SK  Ketua  BAZNAS  No.  1  Tahun  2024 tentang Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024):
1. Nisab  zakat  pendapatan dan  jasa  tahun  2024 senilai  85 gr  emas  atau setara  dengan Rp82.312.725,00 / tahun atau Rp6.859.394,00 / bulan.
2. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.
3. Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto.
4. Zakat  pendapatan  dan  jasa  ditunaikan  pada  saat  pendapatan  dan  jasa  diterima  dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

## KESIMPULAN
Bahwa  berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  mengenai ketentuan  zakat  profesi  menurut  hukum  positif  Indonesia  sebagai  berikut:  Bahwa  zakat profesi (zakat pendapatan dan jasa atau zakat penghasilan) bagi advokat menurut hukum positif  Indonesia  hukumnya  wajib  bagi  orang  islam  dengan  syarat  harta  tersebut  milik penuh,  halal,  dan  cukup  nisab  namun  tidak  berlaku  ketentuan  haul.  Bahwa  nisab  atau batas minimal harta yang diwajibkan zakat bagi profesi advokat adalah senilai 85 gr emas dan  kadar  zakatnya  adalah  2.5%.  Cara  pembayaran  zakat  profesi  bagi  advokat  adalah dapat dikeluarkan pada saat menerima honor dari klien jika sudah cukup nishab, jika tidak mencapai  nishab,  maka  semua  penghasilan  dikumpulkan  selama  satu  tahun  kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

## REFERENSI
Undang-Undang Repunlik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang Repunlik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penghitungan  Zakat  Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta  Pendayagunaan  Zakat  Untuk Usaha Produktif.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata  Cara  Penghitungan  Zakat  Mal  Dan  Zakat  Fitrah  Serta  Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
Surat  Keputusan  Ketua  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Nomor  1  Tahun  2024  tentang  Nilai Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.
Abdullah, Syarifuddin. Zakat Profesi. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2003. Aflah, Noor. Arsitektur Zakat Indonesia . Jakarta: UI Press, 2009, cetakan pertama. al-Jaziri, Abdurrahman. Kitabu al- Fiqhi ‘ala al -Madzahibil al- Arba’ah. Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi,tt.
Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Djuanda,  Gustian, Pelaporan  Zakat  Pengurang  Pajak  Penghasilan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persda, 2006.
Herdiansa,  “Nisab  dan  Haul  Zakat  Profesi  perspektif  Syekh  Yusuf  al -Qardhawi  dan  K.H. Didin Hafidhuddin” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2022.
Nawasi, Ismail. Manajemen Zakat dan Wakaf. Jakarta: VIV Press, 2013. Pakpahan , Elpianti Sahara. “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi”, Al-Hadi , Vol. III No.
2, 2018.
Riyadi,  Fuad. “ Kontroversi  Zakat  Profesi  Perspektif  Ulama  Kontemporer,” Ziswaf, Vol.  2, No. 1, 2015.
Rofiq, Ahmad. Fikih Kontekstual, dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Shabarullah,  “Analisis  Kekayaan  Intelektual  Sebagai  Objek  Zakat  Ditinjau Menurut  Zakat profesi,” Tesis, Magister  Hukum  Islam,  Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum  UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
Yahman  dan  Nurtin  Tarigan. Peran  Advokat  dalam  Sistem  Hukum  Nasional. Jakarta: Kencana, 2019.
Yusuf Qarḍāwi, Hukum  Zakat,  Studi  Komparatif  Mengenal  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan  Quran  dan  Hadis, alih  Bahasa  Salman  Harun  dkk.,.  Jakarta:  Litera Nusantara, 2011, cet. Ke 12.
https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT, diakses pada tanggal 12 Juni 2024. Navis Abdurrahman. “Cara Menghitung Zakat Profesi”, https://www.nu.or.id/syariah/cara-menghitung-zakat-profesi-mVtXT. diakses pada tanggal 12 Juni 2024.
KBBI Online https://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 14 Juni 2024.
Copyright Holder: © Yahya Asmu’I (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under:
CC BY SA