## Pakar Rupia (Apa Kerja
Keras Koruptor Indonesia?):

## Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi

## Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
mutiaraerlang@gmail.com

## A B S T R A K
Korupsi  adalah  salah  satu  kriminalitas  yang  merusak  disiplin nasional. Perilaku korupsi telah merusak mental dan moral berbagai kalangan.  Produk  hukum  undang-undang,  diasumsikan  belum dapat  membidik  pada  sasaran  dimensi  psikologis  agar  pelaku korupsi  menjadi  jera.  Tulisan  ini  berisi  gagasan  penulis  dalam upaya pemberian efek jera pelaku tipikor dengan sanksi psikososial melalui  program  televisi  yang  mengekspos  kegiatan  ‘tak  biasa’  dari pelaku korupsi, berdasar pada Teori Perkembangan Moral Kohlberg GDQ 7HRUL 0RUDO 5DVD %HUVDODK %HUEDVLV (PSDWL GDUL +RɣPDQ Sanksi  psikososial  diasumsikan  menjadi  solusi  yang  tepat  untuk meningkatkan  penalaran  moral  pelaku  tindak  korupsi  skala  yang besar.  Beberapa  ide,  alur  pemikiran,  pihak-pihak  yang  terlibat
dan  teknis  langkah  strategis  ditawarkan  sebagai  penelitian  awal membangun hukuman sosial dan efek jera. Gagasan ini diharapkan dapat  membantu  dalam  memberantas  korupsi  secara  intrapersonal dan kuratif.
Kata Kunci : program televisi, korupsi, efek jera, hukuman sosial, .RKOEHUJ+RɣPDQHPSDWLUDVDEHUVDODK

## A B S T R A C T
Corruption  is  a  crime  which  is  undermining  national  discipline. Social institutions, laws, legislation can not yet assumed to aim at the target psychological dimensions so that the perpetrators of corruption becomes deterrent. Psychosocial punishment is assumed to be a proper solution to improve moral reasoningof corruption’sperpetrators. This DUWLFOHFRQWDLQVWKHLGHDLQHɣRUWWRSURYLGHDGHWHUUHQWHɣHFWVXFKDV a broadcast the television programme in which expose the ‘unusual’ social  work  of  perpetrators,  based  on  Kohlberg’s  Theory  of  Moral 'HYHORSPHQWDQG7KHRU\RI0RUDO(PSDWK\%DVHG*XLOWRI+RɣPDQ $/LEUDU\UHVHDUFKEDVHGLVXVHGWR¿WWKHSXUSRVHRIWKHDUWLFOHDV the preliminary study. Several ideas, thought process, the notion of VWDNHKROGHUVLQYROYHGLQWHFKQLFDODQGVWUDWHJLFVWHSRɣHUHGWREXLOG VRFLDOSXQLVKPHQWDQGEULQJGHWHUUHQWHɣHFW1RWLRQLVH[SHFWHGWR help in combating corruption intrapersonal and curative.
Keywords FRUUXSWLRQ GHWHUUHQW HɣHFW VRFLDO SXQLVKPHQW .RKOEHUJ+RɣPDQHPSDWK\JXLOW

## L A T A R   B E L A K A N G
Korupsi adalah salah satu bentuk kriminal yang merusak disiplin nasional.  Kerusakan  disiplin  nasional  berakar  dari  hilangnya ketaatan  individu  terhadap  peraturan  ataupun  hukum  negara  yang berlaku.  Hal  ini  mengakibatkan  tata  kelola  dalam  pemerintahan GDQPDV\DUDNDWWLGDNDNDQEHUMDODQGHQJDQEDLNNHUXJLDQ¿QDQVLDO negara  dan  degradasi  moral  bangsa.  Mengapa  dikatakan  demikian, sebab perilaku korupsi sudah menjalar di setiap lapisan masayarakat, mulai dari jabatan terendah seperti cleaning service hingga jabatan tertinggi seperti direktur.
Sejauh ini, undang-undang tentang tidak pidana korupsi dan KPK telah  memberikan  kontribusi  sebagai  bentuk  perhatian  pemerintah
untuk memberantas kasus korupsi di seluruh wilayah Indonesia serta mengusutnya  lebih  dalam.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa hanya  sebatas  perundang-undangan  serta  KPK  saja,  pelaku-pelaku korupsi tidak mendapatkan efek jera. Hal ini karena dalam butir-butir pasal  undang-undang  yang  secara  hukum  telah  dipertimbangkan secara  matang,  ternyata  cenderung  luput  aspek  perhatiannya terhadap dimensi psikologis untuk memberikan efek jera secara lebih personal.
Gambar 1. Indonesia Berada di Peringkat 107
SUMBER: WWW.TRANSPARENCY.ORG
Berdasarkan  survei  Indeks  Persepsi  Korupsi  oleh International Tranperency tahun  2014  (www.transparency.org,  diakses  pada  17 Mei 2016) Indonesia memiliki skor yang rendah dalam urutan negara bersih dari korupsi. Skor yang rendah dalam indeks ini menunjukkan masih  tersebar  luasnya  penyuapan,  kurangnya  hukuman  yang sepadan  untuk  perilaku  korupsi  dan  institusi  publik  yang  tidak merespon  kebutuhan  rakyat  (Transperency,  2014).  Indonesia
menduduki  peringkat  ke  107  dari  174  negara,  dibandingkan  negara kawasan  ASEAN  lainnya  seperti  Singapura  (peringkat  ke  7)  dan Malaysia  (peringkat  ke  50)  dengan  indeks  yang  lebih  tinggi  untuk pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Data  indeks  persepsi  korupsi  memberikan  informasi  bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan,  disamping  dilakukan  penyempurnaan  produk  hukum yang ada. Menurut Suharko seperti dikutip dalam Syamsudin (2007) apabila ditinjau dari berbagai segi seperti legal, perundang-undangan, kebijakan,  dan  institusi  untuk  pemberantasan  korupsi,  Indonesia telah memiliki kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis.
Beberapa  sumber  tulisan  menyebutkan  kasus-kasus  tertentu tentang tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi. Fajri (2012) menuliskan pada surat kabar elektronik bahwa putusan vonis ringan yang  dijatuhkan  terhadap  mantan  bupati  Aceh  Utara  sama  sekali tidak  memberi  efek  jera  yang  berat  bagi  para  pelaku  tindak  pidana korupsi sehingga dipastikan akan muncul stigma dari publik bahwa keberadaan pengadilan tipikor tidak jauh berbeda dengan pengadilan umum  lainnya.  Kemudian  kasus  lain  dapat  dilihat  dari  masyarakat yang  menilai  vonis  para  hakim  dalam  banyak  kasus  korupsi  belum menumbuhkan  efek  jera  (Soesatyo,  2013).  Ketidaktegasan  dalam menerapkan  hukuman  peraturan  akan  merupakan  hambatan pemberantasan  korupsi  sehingga  perlu  upaya  untuk  meningkatkan kemungkinan  tertangkapnya  pelaku  korupsi,  salah  satunya  dengan memberlakukan hukuman yang berat pelaku tindak korupsi (Ancok, 2004).  Perlu  diketahui  bahwa  seseorang  yang  telah  melakukan korupsi,  maka  potensi  jiwa  sebagai  pusat  pembentukan  moral  atau karakter mulia akan rusak.
“Seorang hamba itu bila berbuat dosa timbullah satu titik  hitam  (noda)  dalam  kalbunya.  Bila  dia  bertaubat dari  perbuatannya  maka  kalbunya  akan  kembali bersih. Namun bila tidak bertaubat dan menambah lagi perbuatan dosa, maka bertambah titik hitam tadi.” (HR. Tarmidzi, an-Nasa’I dan Ibnu Majah).
Oleh  karenanya,  tindakan  kuratif  kasus-kasus  korupsi  salah satunya  dapat  dilakukandengan  membudayakan  sanksi  sosial
terhadap  koruptor  di  tengah-tengah  masyarakat.  Sanksi  sosial diharapkan menjadi hukuman secara psikososial yang efektif karena diasumsikan  dapat  menimbulkan  efek  jera  yang  timbul  dari  sudut pandang penalaran moral pelaku korupsi itu sendiri secara personal.
Tujuan penelitian ini  adalah untuk (a) mereviu dan menjadikan data-data    terkait  tindak  korupsi  dan  penalaran  moral  berdasarkan penelitian  terdahulu  (b)  Memberikan  usul  pada  penyelenggara negara  yang  berwenang  dalam  memberantas  korupsi  secara  kuratif melalui  Program  Televisi  Pencari  Keadilan  Moral  sebagai  bentuk kontrol  sosial    dan  mendidik  moral  terdakwa  kasus  korupsi;  dan Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengamandemen undang- undang  tahun  UU  No.20  Tahun  2001  agar  memberikan  perhatian pada aspek-aspek psikologis dan perbedaan individu dapat menjadi pertimbangan pemberian sanksi.Selanjutnya, penelitian studi pustaka ini  memberikan  sumbangsih  ide  akan  adanya  peluang  kesempatan pada  terdakwa  kasus  korupsi  untuk  merasakan  pengalaman  baru dari sudut pandang orang lain, sehingga menimbulkan peningkatan penalaran  moral  yang  berujung  pada  efek  jera  terhadap  perilaku korup.

## T I N J A U A N   P U S T A K A

## 1.Korupsi dan Moral
3HULODNX GLGH¿QLVLNDQ VHEDJDL NRUXSVL NHWLND SHULODNX menyimpang  dari  aturan  untuk  meningkatkan  ketertarikan  pribadi dan  hal  yang  berhubungan  ekonomu  pribadi  atau  meningkatkan VWDWXV $QGHUVVRQ  2WKPDQ 6KD¿H   +DPLG PHQGH¿QLVLNDQNRUXSVLVHEDJDLKXEXQJDQGHQJDQGXDHOHPHQ\DNQL perilaku menyimpang dan penguntungan pribadi. Hal ini termasuk pada  perilaku  seperti  penyuapan  yakni  penggunaan  hadiah  untuk memutarbalikkan  penilaian  seseorang  dalam  posisi  tertentu  yang dipercaya; nepotisme yakni penghadiahan perlindungan atau jaminan hubungan  tertulis  daripada  kualitas  individu;  dan  penyalahgunaan yakni penggunaan ilegal dari sumberdaya publik untuk penggunaan yang  berkaitan  dengan  kepentingan  pribadi  (Othman,  et  al.,  2014). Syamsudin (2007) bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kejujuran, sosial, agama  dan  hukum.  Norma-norma  kebaikan  dan  keadilan  moral seolah-olah  cenderung  menjadi  tergerus  oleh  perilaku  korupsi.
Pangaribuan  seperti  dikutip  oleh  Syamsudin  (2007)  mendukung pendapat ini dalam argumennya bahwa perilaku koruptif yang terjadi bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat  terjadinya demoralisasi.
Sebuah  studi  kualitatif  pernah  dilakukan  oleh  Othman,  et al.,  (2014)  di  Malaysia  dengan  responden  yang  terlibat  praktisi, perwakilan dari agen pemerintahan dan pejabat senior sektor publik untuk  mengetahui  alasan  tindak  korupsi.  Dalam  penelitian  ini, muncul  beberapa  tema  yakni  untuk  kekuatan/kekuasaan,  peluang dan  ketidakmurnian  moral.  Tidak  memiliki  nilai  moral  dalam penemuan  ini  diistilahkan  sebagai  ‘ketidakmurnian  moral’  yang merujuk pada tidak indikator sebagai tidak berintegritas, keegoisan, keserakahan dan godaan, juga kurangnya prinsip-prinsip hidup dan DJDPDPHUXSDNDQWHPDWHPD\DQJWHULGHQWL¿NDVLVHEDJDLNDLWDQQ\D dengan ketidak murnian moral (Othman, et al., 2014).
Penelitian  lain  yang  menemukan  tentang  kaitan  antara  tindak korupsi  dan  moral  ditemukan  oleh  (Andersson,  2008)  yang menyimpulkan  bahwa  risiko  moral  dan  perilaku  orang  lain  adalah aspek penting untuk dipertimbangkan dalam penjelasan bagaimana tercapainya dua aspek ekuilibrium berdampak pada perilaku korupsi. Jumlah pejabat yang menjadi korup mempengaruhi sikap dan norma dan risiko moral bagi individu untuk memutuskan apakah akan terlibat dalam  kesepakatan  yang  korup  (Andersson,  2008).  Tindak  korupsi dan  moral  juga  ditemukan  berkaitan  dengan  pendidikan.  Analisis menunjukkan  bahwa  sikap  penerimaan  terhadap  tindak  korupsi berkurang seiring dengan meningkatnya edukasi sehingga penelitian ini menyarankan bahwa pendidikan menjadi kunci pendorong norma sosial  dan  menjauhkan  dari  penerimaan  terhadap  korupsi  (Truex, 2011).  Akan  tetapi,  ada  kemungkinan  sikap  penerimaantindak penyuapan  tampak  meningkat  seiring  dengan  usia,  religiusitas  dan kemampuan  untuk  menilai  tentang  tugas  tertentu;  pendapatan dapat  menurunkan  penerimaan  terhadap  penyuapan  dan  faktor penerimaan atas tindakan penyapan serta nilai standar tertentu juga menjadi penentu tindak korupsi (Armantier & Boly, 2011).

## 2.Sanksi Sosial untuk Mengupayakan Penalaran Moral
Salah  satu  faktor  sosial  penghambat  korupsi  adalah  kontrol pranata-pranata  sosial  (Andersson,  2008;  Bertot,  et  al., 2010;Armantier  &  Boly,  2011;  Truex,  2011).  Kolhber  sebagaimana
dikutip  dalam  Setiono  (2008)  menyebutkanbahwa  semua  pranata sosial  mempunyai  arti  fungsional  yang  melampaui  kultur  dimana VHPXDPDV\DUDNDWPHPSXQ\DLVLVWHPXQWXNPHQGH¿QLVLNDQKDUDSDQ terhadap  peran-peran  sosial  yang  komplementer.  Hal  ini  sejalan dengan  penemuan  bahwa  ada  kemungkinan  semakin  besar  jumlah pejabat yang korup, maka semakin mudah dan semakin cenderung bagi  pejabat  lain  untuk  membuat  kesepakatan  korupsi  (Andersson, 2008). Artinya, bagaimana sikap penerimaan dan individu-individu dalam  lingkungan  sosial  di  masyarakat  memandang  korupsi mempengaruhi dilanggengkannya tindak korupsi.
.RQVHS PRUDOLWDV OHELK PHUXSDNDQ NRQVHS \DQJ ¿ORVR¿V HWLV daripada sekedar konsep perilaku. Ia berkesimpulan bahwa struktur esensial moral adalah prinsip keadilan ( The Principle of Justice ) dan bahwa  inti  dari  keadilan  adalah  distribusi  hak  dan  kewajiban  yang diatur oleh konsep “ equality ” dan “ reciprocity ”. Menurutnya, moral bukannya  merupakan  aturan-aturan  untuk  suatu  tindakan,  tetapi merupakan  alasan  untuk  suatu  tindakan  (Kohlberg  dikutip  dalam Setiono, 2008).
.RKOEHUJ GDODP +RɣPDQ  PHQ\HGLDNDQ VNHPD EDKZD setiap  individu  berprogres  dari  sebuah  tingkatan  pra-moral  yang berfokus pada konsekuansi aksi terhadap diri sendiri, menuju tingkat moral konvensional berdasar pada satu kesejahteraan kelompok dan aturan,  bergerak  lagi  pada  tingkat  moral  yang  lebih  otonom,  yang lebih  berkeyakinan.  Katalis  dari  pemahaman  moral  ini  menurut Kohlberg adalah pemaparan informasi dan interaksi pada tingkatan moral yang lebih tinggi setelah mengalami ketidak seimbangan kognitif ,  kemudian  individu  terlibat  dengan  usaha  kognitif  untuk menyelesaikan kontradiksi dan mengintegrasikan pengalaman baru NH GDODP SDQGDQJDQQ\D +RɣPDQ  .RQVHS ODLQ WHQWDQJ moral  Kolhberg  adalah  tentangkesempatan-kesempatan  alih  peran ( role  taking  opportunities )  yang  membedakan  pengalaman  sosial GHQJDQ SHQJDODPDQ LQWHUDNVL ¿VLN DWDX NHEHQGDDQ KXNXPDQ GDQ jerat hukum) dimana dengan alih peran, individu dapat mengambil sikap dari sudut orang lain, menjadi sadar terhadap pikiran-pikiran dan perasan-perasaan orang lain dan menempatkan diri pada posisi orang lain (Setiono, 2008).
$NDQ WHWDSL +RɣPDQ  PHPEHULNDQ SDQGDQJDQ WHQWDQJ struktur moral yang lebih operasional yang disebutnya dengan moral SURVRVLDODWDXPRUDOUDVDEHUVDODKEHUEDVLVHPSDWL+RɣPDQ
kemudian menjabarkan bahwa struktur moral terdiri dari keyakinan (seseorang  harus  menolong  orang  lain  dalam  sebuah distress ; orang  harus  diberikan  penghargaan  atas  usahanya),  norma-norma perilaku  (mengatakan  kebenaran,  menepati  janji,  menolong  orang, tidak berkata bohong, mencuri, mengkhianati kepercayaan, melukai, menyakiti  atau  menipu  orang),  aturan-aturan,  dan  penalaran  baik dan  buruk  dan  gambaran  bahwa  seseorang  yang  menyakiti  atau menolong orang lain yang berkaitan dengan rasa bersalah. Efek sanksi ¿VLN GDQ PDWHULO \DQJ SDGD DZDOQ\D PHPRWLYDVL VHVHRUDQJ DJDU mempertimbangkan (kesejahteraan) orang lain berangsur memudar dan seseorang mulai mengalami motivasi yang berasal dari otonomi

## GDODPGLULQ\D+RɣPDQ
Negara-negara  dengan  infrastruktur  teknologi  yang  bervariasi telah  menciptakan  sistem-sistem  pendapatan,  pencarian  jejak,  anti korupsi  dan  sistem  lain  yang  membantu  negara  dan  pemerintahan negara yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan yang transparan (Bertot, et al., 2010). Lebih lagi, sistem yang dibuka pemerintah pada pengawasan masyarakat, sehingga mengurangi korupsi (Bertot, et al., 2010).  Korupsi  peningkatan  kemungkinan  jurnalisme  masyarakat. Melalui  media  sosial,  jurnalisme  masyarakat  dapat  melaporkan ketika media tradisional gagal, ketika media sangat berpengaruh atau dikendalikan oleh negara atau pemangku yang memiliki kewenangan, atau ketika media disediakan tidak cukup untuk meliput cerita (Bertot, et  al.,  2010).  Jurnalisme  masyarakat  dapat  dipandang  sebagai  ide yang mumpuni untuk menjadi pengawasan pranata sosial.
Usaha  pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  memberantas korupsi  sudah  dilakukan  semenjak  Presiden  B.J.  Habibie mengundang  Komnas  HAM  guna  membahas  konsep  pembentukan Komite  Independen  tentang  pemberantasan  KKN  (Lopa,  2001). Sebagai  bentuk  negara  hukum,  langkah  awal  yang  telah  dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan berpedoman pada perundang- undangan  tentang  tindak  korupsi  di  antaranya  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1971  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  1999.  Kemudian  terdapat  UU  No.20  Tahun  2001 sebagai  bentuk  perubahan  atas  UU  No.31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.Undang-undang  tersebut dibuat  sebagai  bentuk  dari  preventif  dan  ancaman  kepada  calon- calon pelaku korupsi.
Pemerintah  juga  telah  membentuk  sebuah  Komisi  yang
dinamakan  dengan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada tahun  2003.  Komisi  ini  didirikan  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  mengenai  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Hingga  pada  tahun  2010, pemerintah  memerlakukan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (Semma, 2002).
Sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  20  Tahun 2001, pelaku atau terdakwa korupsi dihukum dengan denda sejumlah uang dan kurungan penjara. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut dalam  undang-undang  nomor  yang  menjelaskan  tentang  hukuman agar  mendidik  secara  intrapersonal.  Maridjan  (Koran  Harian Kompas  tanggal  24  Agustus  2012)  menyebutkan  bahwa  hukuman sosial  diartikan  sebagai  “dipenjara”  secara  sosial,  tetapi  hukuman ini  tampaknya  memiliki  dampak  yang  tidak  kalah  dahsyat  dengan KXNXPDQ SHQMDUD ¿VLN (IHN MHUD PHQGXNXQJ GDQ PHPSHUNXDW peningkatan  moral  yang  merupakan  pondasi  utama  untuk membentuk perilaku manusia yang mampu mencegah perbuatan keji dan  tercela.  Sebuah  enelitian  eksperimen  menemukan  bukti  bahwa pemantauan  dan  hukuman  dapat  menjadi  kebijakan  yang  efektif untuk anti korupsi (Armantier & Boly, 2011).
Gambar 2. Alur Konsep Peningkatan Penalaran Moral Melalui

## 6DQNVL3VLNRVRVLDOEHUGDVDUNDQ7HRUL0RUDO.RKOEHUJGDQ+RɣPDQ
Penalaran moral Penalaran moral masyarakat Sanksi Psikososial Efek Jera : Malu, tidak
nyaman

## M E T O D O L O G I   P E N E L I T I A N
Penelitian ini menggunakan metodologi riset studi pustaka. Studi Pustakan  adalah  serangakaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah  bahan  penelitian  (Zed,  2004).  Kemudian  Zed  (2004) menyebutkan  bahwa  dalam  riset  pustaka,  penelusuran  pustaka lebih  daripada  sekedar  memperolah  informasi  penelitian  sejenis, memperdalam  kajian  teoritis,  namun  juga  memanfaatkan  sumber informasi  untuk  memperoleh  data  penelitiannya,  tanpa  riset lapangan.
Penelitian  ini    dipandang  sebagai  studi  awal  yang  menbahas tentang  sanksi  sosial  bagi  koruptor  di  Indonesia  sesuai  dengan fungsi  riset  pustaka  yakni  untuk  membangun  studi  pendahuluan ( preliminary research ) untuk memahami lebih dalam sebuah gejala yang berkembang di lapangan atau masyarakat (Zed, 2004), sebelum dilakukan studi lapangan-empirik lebih lanjut.

## Program Televisi: Ide yang ditawarkan 1. Pers sebagai bagian dari media massa
Pers  sebagai  bagian  dari  media  massa,  dapat  mempengaruhi dan menambah pola pikir atau gagasan baru kepada masyarakat. Dengan  begitu  penerapan  sanksi  sosial  juga  dapat  dipelajari masyarakat melalui media massa seperti koran, radio, internet dan televisi.
Penulis  membuat  gagasan  berupa  program  televisi  yang mengangkat  tema  mengenai  korupsi  yang  ada  danpengalaman baru terdakwa korupsi sebagai wong cilik di Indonesia. Program ini  berjudul  “Apa  Kerjakeras  Koruptor  Indonesia?”  Dalam program tersebut, terdakwa kasus korupsi yang sudah menjalani hukuman pidana sesuai tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat  mengenai  kasus-kasus  korupsi  yang  pernah  terjadi di  Indonesia,  tetapi  juga  mengarah  pada  suatu  program  acara menarik dan mendidik pemirsa televisi. Inti dari acara televisi ini adalah untuk mendidik para koruptor dengan membangun opini publik  bahwa  “ Betapa  malunya  saya  apabila  melakukan tindak korupsi!”.
Hal ini berlandaskan teori bahwa dengan merasakan pengalaman di  lingkungan  kerja  sebagaimana  rakyat  bekerja,  memberikan
pandangan  moral  pada  pelaku.  Sanksi  sosial  diharapkan  dapat memperkuat  pembelajaran  moral  pelaku  korupsi  sebab  dengan track record dan status sosial pelaku sebelum menjadi terdakwa, secara teoritis menjadikan perasaan tidak nyaman, yang berbeda dengan  gaya  hidup  sebelumnya.  Program  televisi  ini  dikemas secara menarik sehingga tidak hanya menyentuh pemirsa televisi tetapi juga menimbulkan rasa malu bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi. Alur proses sanksi psikososial yang dikemas dalam acara televisi diurutkan berdasarkan gambar berikut ini :
Gambar 4. Alur Pemikiran Peningkatan Penalaran Moral dengan Sanksi Sosial Melalui Program Televisi

## 2. Pihak-pihak yang Dilibatkan
Beberapa  pihak  yang  ditawarkan  untuk  dapat  terlibat  dalam menjalin kerjasama guna mewujudkan gagasan ini :
a. Pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik. Sebagaimana  diketahui  sesuai  Undang  Undang  Nomor  32/2002 dan  PP  nomor  13  tahun  2005,  TVRI  adalah  Lembaga  Penyiaran Publik  yang  bersifat  independen,  netral,  tidak  komersial  dan berfungsi  melayani  masyarakat.  Dengan  statusnya  itu  TVRI independen  secara  redaksional  dan  otonom  dalam  penyelolaan keuangan serta bukan lagi menjadi televisi pemerintah (Budiono, 2010). Bekerjasama dengan TVRI dalam membuat program acara ini  dapat  menjadi  pilihan  penulis  sebab  kontribusi  TVRI  sebagai salah satu saluran televisi yang memiliki akses kerjasama dengan pemerintah daerah, walaupun bersifat independen.
“Apa Kerja Keras Kabar Koruptor
(Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa)
b. Stasiun  televisi  swasta  yang  memiliki  banyak  program- program interaktif terutama iklim politik di Indonesia seperti TV One  dan  MetroTV.  Alternatif  kedua  ini  sebagai  pilihan  terakhir, mempertimbangkan  efek  komersil  dan  kerjasama  teknis  yang PXQJNLQOHELKVSHVL¿NXQWXNGLODNVDQDNDQROHKSHQXOLV1DPXQ urgensi masalah sanksi sosial guna mendidik moral bangsa adalah tanggung  jawab  bersama,  sehingga  penulis  berani  menggagas program  acara  ini  untuk  bekerja  sama  dengan  saluran  televisi swasta.
c. Dinas-dinas terkait di Pemda setempat yakni Dinas Sosial dan Dinas Pertamanan dan pemakaman. Hal ini mempertimbangkan bahwa instansi ini menyediakan tempat dan sarana terkait proses pelaksanaan  hukuman  moral  terdakwa  korupsi.  Dinas  sosial memiliki  akses  dan  mediator  yang  langsung  kontak  dengan pekerjaan  berbasis  pelayanan  sosial  kemasyarakatan  seperti pelayanan  pada  masyarakat  sebagai  Pekerja  Sosial  Masyarakat (PSM)  atau  Balai  Perlindungan  Sosial  Asuhan  Anak.  Dinas Pertamanan  dan  pemakaman  memiliki  fungsi  dalam  penataan, pemeliharaan  dan  perawatan  taman,  jalur  hijau,  keindahan  kota dan makam.
d. KPK dan Kepolisian Republik Indonesia. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan perlindungan, pengawasan dan audit secara resmi terkait usulan Program Televisi.

## Gambar 5. Pihak-Pihak yang Terlibat

## 3. Langkah-langkah Strategis
Peneliti  mencoba  mengurutkan  langkah-langkah  operasional untuk dapat mewujudkan program ini, yaitu:
a. Pemerintah  menyempurnakan  UU  Nomor  20  Tahun  2001 dengan  mempertimbangkan  hukuman  psikososial  sebagai salah satu faktor pemilihan hukuman yang tepat bagi terdakwa korupsi.
b. Terdakwa  kasus  korupsi  dijatuhi  hukuman  tindak  pidana sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilanggar berdasarkan Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Langkah  ini diserahkan kepada KPK dan Polri.
c. Pemerintah  menyediakan  kesempatan  bagi  insan  pers dan  Dinas-dinas  terkait  dalam  lingkungan  Pemda  guna mengoptimalkan pemberantasan korupsi secara psikososial.
d. Lembaga  Penyiaran  Publik  atau  Saluran  Televisi  Swasta bekerjasama  dengan  pemerintah  untuk  dapat  berpartisipasi membuat  program  acara  televisi  Nasional  dan  daerah  yang berjudul “Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?”
e. Pemerintah  melalui  KPK  dan  Polri  menyediakan  ahli  untuk melakukan  asesmen  psikologis  yang  komprehensif  terhadap perubahan  perilaku  terdakwa  kasus  korupsi.  Asesmen  dapat dilakukan  melalui  kombinasi  observasi,  wawancara,  tes psikologis, telaah riwayat hidup dan keluarga.
f. Evaluasi.  Perlindungan  secara  operasional  dan  pengawasan terhadap  program  acara  dilakukan  secara  berkala  oleh pemerintah  yang  berwenang,  dalam  hal  KPK  dan  Kepolisian
Republik Indonesia

## Gambar 6. Langkah-langkah Implementasi Gagasan
Penyempurnaan UU No. 20 Tahun 2001 Persiapan » Pers dan Dinas KPK+Polri » Pengawas Pemerintah + Stasiun TV = acara Pemerintah +
KPK+Polri+ Ahli =
Asesmen Terdakwa di hukum Pidana
(Mutiara Aerlang, Annisa Reginasari dan Verdiantika Annisa)

## K E S I M P U L A N   D A N   S A R A N

## 1. Kesimpulan
Penelitian  ini  mengusulkan  sebuah  program  acara  televisi  “Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?” sebagai bentuk perwujudan sanksi sosial  untuk  mendidik  terdakwa  kasus  korupsi,  sehingga  dapat menjadi solusi kuratif memberantas korupsi. Ide ini adalah sebagai salah  satu  upaya  untuk  memberikan  efek  jera  melalui  kesempatan alih  peran  bagi  terdakwa  korupsi  sehingga  cenderung  untuk  tidak melakukan kecurangan korupsi di masa yang akan datang.
.
2. Saran
Penelitian ini adalah studi awal yang dirancang untuk membuka selebar-lebarnya  isu  penelitian  empirik  dengan  validitas  dan reliabilitas yang lebih baik di masa yang akan pada topik yang sama, sehingga  bukti-bukti  lain  terkait  hubungan  tindak  korupsi  moral dapat digali lebih luas dan kaya.
Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan perenungan bagi  sivitas  akademika  terhadap  adanya  bukti  keterkaitan  korupsi dan  penalaran  moral.  Pelaku  tindak  korupsi  diharapkan  dapat PHPEDQJXQ UHÀHNVL SHUEXDWDQQ\D \DQJ PHUXJLNDQ QHJDUD VHWHODK menjalani  hukuman  pidana  dan  sanksi  psikososial  dengan  proses kognitif-moral-empati  sehingga  bertaubat  atas  kesalahannya. Melalui  pers,  dapat  menginformasikan  pada  masyarakat  Indonesia khususnya  generasi  muda  bahwa  korupsi  adalah  perilaku  tercela dan  terdapat  akibat  hukuman  pidahan  dan  sosial  yang  sesuai  atas perilaku tersebut.

## R E F E R E N S I
Al-Hadits.
Ancok,  D.  (n.d.).  Korupsi:  Sekelumit  Visi  Psikologi. Psikologi Terapan . Yogyakarta.
Andersson, S. (2008). Studying the Risk of Corruption in the Least Corrupt Countries. Public Integrity, 10 (3), 193-214.
Budiono, M. K. (2010, 6 10). Menguatkan Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI.http://media.kompasiana.com/mainstream- media/2010/06/10/menguatkan-lembaga-penyiaran-publik-rri- dan-tvri-163182.html. Diakses pada 25 Januari 2013
Fajri,  N.  (2012).  Pengadilan  Tipikor  Aceh  Belum  Beri  Efek  Jera Bagi  Koruptor.http://theglobejournal.com/Hukum/pengadilan- tipikor-aceh-belum-beri-efek-jera-bagi-koruptor/index.php. Diakses pada 25 Januari 2013
+RɣPDQ 0 / Empathy  and  Moral  Development  . New
York: Cambridge University Press.
Lopa, B. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Kompas.
2WKPDQ=6KD¿H5 +DPLG)=&RUUXSWLRQ±:K\GR they do it? . Procedia - Social and Behavioral Sciences , 164 , 248
– 257 .
Semma,  M.  (2002). Negara  dan  Korupsi. Jakarta:  Yayasan  Obor
Indonesia.
Setiono,  K.  (2008). Psikologi  Perkembangan:  Kajian  Teori  Piaget, Selman, Kohlberg, dan Aplijasi Riset. Bandung: Widya Padjajaran.
Soesatyo,  B.  (2013).  Tidak  ada  yang  bisa  menumbuhkan  efek  jera bagi  perilaku  korup  kecuali  vonis  para  hakim.http://www. jurnalparlemen.com/view/774/hakim-harus-berani-hukum- berat-koruptor.html. Diakses pada 25 Januari 2013
Syamsudin,  M.  (2007).  Korupsi  dalam  Perspektif  Budaya  Hukum.
Unisia,  30 (64),  183-194.http://journal.uii.ac.id/index.php/ Unisia/article/viewFile/2675/2454. Diakses pada 25 Januari 2013
Transperency, I. (2014). Corruption Perception Index 2014.
Truex,  R.  (2011).  Corruption,  Attitudes,  and  Education:  Survey Evidence from Nepal . World Development , 39 (7), 1133–1142 .
Zed,  M.  (2004). Metode  Penelitian  Kepustakaan. Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.