## Kerja Sama Uni Eropa dan Libya dalam Penanganan Perdagangan Manusia Terhadap Migran 2017-2020

## Shofy Ufairoh Syarifah, Hasan Sidik
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran e-mail : shofy18001@mail.unpad.ac.id

## Abstract
Libya is a transit country for migrants from the Sub-Saharan region, North Africa and  the  Middle  East.  At  the  same  time,  Europe  is  an  area  that  is  the  leading destination for migrants and refugees. In 2016 a wave of migration occurred in the European region, especially from North Africa to Italy; migration waves raise other  problems,  including  human  trafficking  that  occurs  in  migrants,  so  the European Union and Libya carry out cooperation. This study aims to describe the cooperation  between  the  European  Union  and  Libya  in  dealing  with  human trafficking in the 2017-2020 period. In this research, the authors use the concept of international cooperation according to KJ Holsti, Zartman, and Touval and the concept of human rights according to UDHR by using qualitative methods. From this research, it was found that the two parties had made several collaborative efforts which successfully reduced the entry of migrants to Europe and the deaths of migrants at sea. However, the root of the problem is not resolved; migrants and refugees are returned to Libya and face humanitarian threats. This condition is contrary to international law, namely principle of non-refoulement.
Keywords: European Union, human trafficking, international cooperation, Libya, migration.

## Abstrak
Libya merupakan negara transit migran yang berasal dari kawasan Sub Sahara, Afrika Utara dan juga Timur Tengah, sedangkan Eropa sendiri merupakan daerah yang menjadi tujuan utama bagi para migran dan pengungsi, pada tahun 2016 gelombang migrasi terjadi di kawasan Eropa terutama dari Afrika utara menuju Italia, gelombang migrasi menimbulkan masalah lain di antaranya perdagangan manusia yang terjadi pada migran, sehingga kerja sama dilakukan oleh Uni Eropa dan  juga  Libya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  kerja sama Uni Eropa dan Libya dalam menangani perdagangan manusia pada kurun
waktu  2017-2020.  Dalam  riset  ini,  penulis  menggunakan  konsep  kerja  sama internasional menurut KJ Holsti, Zartman, dan Touval, dan konsep HAM menurut UDHR  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Dari  penelitian  ini  ditemukan bahwa  kedua  pihak  telah  membuat  beberapa  upaya  kerja  sama  yang  berhasil mengurangi  masuknya  migran  ke  Eropa  dan    kematian  migran  di  laut.  Tetapi, akar  masalah  tidak  terselesaikan,  yaitu  para  migran  dan  pengungsi  hanya sekedar  dikembalikan  ke  Libya  dan  menghadapi  ancaman  kemanusiaan, sehingga  hal  ini  bertentangan  dengan  hukum  internasional,  yaitu  prinsip nonrefoulement.
Kata kunci: kerja sama, Libya, migrasi, perdagangan manusia, Uni Eropa

## Pendahuluan
Libya  dan  Uni  Eropa  mempunyai  hubungan  cukup  lama.  Di  antaranya,  Libya merupakan  pemasok  energi  ke-10  terpenting  bagi  Uni  Eropa  pada  tahun  2007.  Di samping itu, Eropa telah menjadi pemasok terpenting Libya pada tahun 2007 baik dari sisi impor maupun ekspor. Selain perdagangan, pada tahun 2008 Uni Eropa melakukan kerja sama dalam bidang kebijakan luar negeri dan isu keamanan. Tujuan kerja sama Uni Eropa  dan  Libya  dalam  menanggulangi  masalah  migran  mengandung  dua  elemen penting.  Pertama  adalah  mengamankan  perbatasan  Uni  Eropa  untuk  mencegah masuknya imigran dan kedua untuk mengembalikan imigran ilegal ke negara asal atau negara transit (Hamood, 2006:5).
Pada  akhir  tahun  2010-2011    terjadi  aksi  protes  dan  pemberontakan  di  berbagai negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang disebut sebagai era Arab Spring. Dampak yang  diakibatkan  oleh  kejadian  ini  sangat  besar,  antara  lain  perang  sipil  dan meningkatkan  arus  pengungsi  dan  migrasi.  Di  Libya,  kasus  perdagangan  manusia semakin  meningkat  setelah  Ghadafi  digulingkan.  Eropa  sebagai  negara  tujuan  migran daerah Sub Sahara dan Afrika berusaha untuk membatasi arus migran yang berasal dari Libya.  Ironisnya,  pada  masa  konflik  sipil  pasca-Arab  Spring  ini,  milisi  dan  kelompok bersenjata semakin membesar dan mereka menjadikan pelabuhan Libya sebagai jalur utama migrasi ilegal di kawasan Eropa.
Sekitar  132.000  migran  Sub-Sahara  tiba  di  Eropa  melalui  jalur  Libya.  Libya merupakan  negara  dengan  kasus  kriminal  cukup  tinggi,  terutama  bagi  kasus perdagangan manusia, dikarenakan kondisi yang kompleks, pemerintahan yang belum stabil,  dan  faktor-faktor  lainnya,  sehingga  kasus  perdagangan  manusia  sangat  rentan terjadi di negara ini. Kondisi Libya semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-
19 yang melanda seluruh dunia, di tengah pemerintahan yang tidak stabil serta konflik yang terus berlangsung memperparah kondisi situasi di Libya (Eltahawy, 2020).
Uni  Eropa  dan  Libya  mempunyai  hubungan  yang  intens  terutama  dalam  migrasi, peran Libya untuk Eropa adalah untuk mengurangi transit migrasi dari wilayah Sahel dan Afrika Selatan, sedangkan peran Uni Eropa bagi Libya adalah sebagai sumber bantuan untuk  mengatasi  tantangan  keamanan  domestik  dan  membangun  institusi  negara. Terdapat  kesamaan  kepentingan  antara  Uni  Eropa  dengan  Libya  yaitu  terkait  dengan migrasi (Seeberg, 2014). Maka dari itu Uni Eropa dan Libya melakukan beberapa upaya dalam  menangani  masalah  migrasi  dan  juga  masalah-masalah  yang  ditimbulkan  dari adanya migrasi tersebut.
Pada  tahun  2013  Uni  Eropa  meluncurkan  misi  operasional Common  Security  and Defence Policy (CSDP) pertama, yaitu dengan membentuk EU Border Assistance Mission (EUBAM)  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  keamanan  perbatasan  darat,  laut  dan udara  di  Libya,  dengan  tujuan  jangka  panjang  sebagai  pengembangan  konsep Intergrated  Border  Management (IBM)  (Union,  2013).  Pada  22  Juni  2015  Uni  Eropa meluncurkan  Frontex Joint  Operation  Triton ,  yaitu  operasi  yang  angkatan  laut  di perairan  antara  Libya  dan  Italia dengan tujuan  sebagai  kontrol pengawasan,  kegiatan pencarian,  dan  penyelamatan.  Pada  tahun  2015  dibentuk European  Union  Military operation  in  the  Southearn  Central  Mediterranean (EUNAFVOR  MED)  yang  diberi mandat untuk mengidentifikasi, menangkap, dan membuang kapal dan aset yang akan digunakan  oleh  penyelundup  dan  oknum  perdagangan  manusia  (Estrada-Cañamares, 2016:186-191).
Pada musim panas 2016 Uni Eropa kembali berfokus ke rute Mediterania tengah dan Italia,  karena  pada  tahun  ini  terjadinya  gelombang  migrasi  besar  yang  melanda  Uni Eropa, di mana jumlah kedatangan migran sebagian besar berasal dari Libya (Scazzieri & Springford, 2017:3). Di saat yang sama, Libya maupun Uni Eropa mempunyai kewajiban untuk  menyelamatkan  migran  yang  berada  di  laut  tanpa  melihat  status  dari  migran tersebut. Pada Juli 2016 Dewan Eropa menyetujui komisi untuk membentuk “ Migration Partnership Framework” (MPF) yang berfokus pada penguatan hubungan negara ketiga untuk  mengelola  migrasi  dengan  lebih  baik.  Tujuan  tersebut  harus  dibarengi  dengan perjanjian pengembalian imigran ke negara asal. Karena itu, Dewan Eropa mengadopsi Deklarasi  Malta  pada  3  Februari  2017  mengenai  persoalan  eksternal  dan  dibuatkan “Memorandum  of  Understanding” (MOU)  yang  saling  terkait  antara  Libya  dan  Italia dengan tujuan menghentikan arus migrasi dengan mencegah keberangkatan dari Afrika Utara.
Kasus-kasus  yang  diakibatkan  oleh  meningkatnya  jumlah  imigran  yang  berusaha meninggalkan Libya menuju Eropa tidak luput dari masalah kemanusiaan, di antaranya perdagangan  manusia.  Karena  itu,  kerja  sama  Uni  Eropa  dan  Libya,  organisasi internasional, serta LSM lainnya, menekankan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan harus berlandaskan pada kemanusiaan. Beberapa bentuk perdagangan manusia sangat lazim terjadi akibat konflik bersenjata atau perang, karena situasi di negara tidak stabil membuat  banyak  oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab  memanfaatkan  situasi tersebut. Para pelaku perdagangan manusia menargetkan para migran dan pengungsi dengan iming-iming akan membawa mereka ke negara yang mereka inginkan (Bigio & Vogelstein, 2019:3-4).
Timur Tengah dan Afrika Utara telah dikenal sebagai kawasan yang rentan dengan perang  dan  konflik.  Daerah  ini  juga  merupakan  daerah  yang  menampung  jumlah pengungsi  dan  migran  tertinggi  yang  berasal  dari  daerah  Asia  Tenggara,  Afrika  Sub Sahara,  dan  Timur  Tengah  (Arfa  &  Sabri,  2020,  hal.  1).  Peristiwa  Arab  Spring  dan kematian  Muammar  Ghadafi  tidak  membawa  kecerahan  bagi  Libya,  justru  membawa terjadinya konflik internal. Pada tahun 2012 General National Congress (GNC) memilih Ali Zeidan sebagai perdana menteri namun ia mengundurkan diri pada 11 Maret 2014. Pada tahun 2014 di Libya ada dua pemerintahan, pertama GNA (Government National Army) bermarkas di Tripoli didukung oleh GNC dan juga PBB; inilah pemerintahan yang diakui  secara de  jure. Kedua,  ada  LNA Libya  National  Army yang  dipimpin  oleh  Halifa Haftar  yang  bermarkas  di  Tobruk  dan  diakui  oleh  internasional  secara de  facto. (Fasanotti, 2017: 97-99).
Perdagangan  manusia  merupakan  persoalan  yang  erat  kaitannya  dengan human rights (Hak  Asasi  Manusia  -  HAM) . Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  upaya Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  untuk  menangani  migrasi  yang  berkaitan  dengan HAM, di antaranya Resolusi 2014/2012 Dewan Keamanan PBB dan Resolusi 2095/2013 terkait  dengan  himbauan  PBB  terhadap  pemerintah  Libya  untuk  dapat  bekerja  sama terkait  pemantauan  untuk  melindungi  orang-orang  yang  tergolong  kepada  kategori rentan.  Selanjutnya  Resolusi  2144/2014  DK  PBB  terkait  seruan  terhadap  pemerintah Libya agar dapat membebaskan para migran, di samping itu terdapat hal-hal lain yang berkaitan erat dengan proses kerja sama Uni Eropa dengan Libya yang memengaruhi perdagangan manusia .
Uni Eropa (UE) memiliki kepentingan yang kuat di Libya terkait isu migrasi ini dan karena itulah UE berupaya membantu Libya untuk kembali menjadi negara yang damai. Selain  itu  Uni  Eropa  mendukung  penuh  atas  mediasi  yang  dilakukan  oleh  PBB  dalam konflik  Libya.  Uni  Eropa  memberikan  66  juta  Euro  sebagai  bentuk  bantuan  dalam menghadapi Covid-19 (eeas, 2021).
Beberapa  penelitian  terdahulu  menyebutkan  bahwa  Uni  Eropa  berusaha  untuk membantu  Libya  dalam  menangani  migrasi  dan  juga  mendapatkan  kedaulatannya. Selain itu fokus utama Uni Eropa adalah Mediterania dan Libya dengan dibarengi oleh negara ketiga  (Ceccorulli, 2021:5-13;  Baldwin & Lutterbeck, 2018:1-15). Adanya kerja sama  di  antara  negara-negara  dapat  merupakan  langkah  besar  untuk  dapat memberantas  kejahatan  transnasional,  salah  satunya  perdagangan  manusia  (Silvia, 2020:11-16; Elliotta & Smith, 2020:168-180).
Kasus  perdagangan  manusia  di  Libya  merupakan  kasus  yang  cukup  rumit dikarenakan  keberagaman  etnis.  Beberapa  sumber  penghasilan  masyarakat  Libya bahkan berasal dari perdagangan manusia, terutama di daerah-daerah yang tidak terlalu diperhatikan. Selain itu kebijakan migrasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa memiliki efek yang berbeda di berbagai negara yang berada di Afrika Utara, termasuk Libya sehingga perubahan  pola  perdagangan  manusia,  dan  mempengaruhi  politik  dan  struktur pemerintahan di Libya (Larémont, Attir, & Mahamadou, 2020:378-380).
Perdagangan  manusia  banyak  terjadi  di  tempat  penahanan  Libya  dan  perjanjian yang  dilakukan  oleh  Uni  Eropa  dan  Italia terkait  denga  arus  migran  yang  berasal  dari Libya yang memungkinkan terjadinya migrasi ilegal perdangan manusia yang terjadi di perbatasan  antara  Libya  dan  Uni  Eropa (Aldayel,  Anfinson,  &  Anfinson,  2021:13-15; Greim, 2015; Kuschminder & Triandafyllidou, 2019:220-223).
Perbedaan  riset  ini  dengan  penelitian-penelitian  di  atas  adalah  bahwa  riset  ini berfokus  kepada  hasil dari  kerja  sama  yang  dilakukan  Uni Eropa  dengan  Libya terkait dengan penanganan perdagangan manusia di Libya terhadap migran dari tahun 2017- 2020,  dan  faktor-faktor  lainnya  yang  berkaitan  dengan  migran.  Peneliti  membatasi rentang waktu penelitian yaitu 2017-2020, dilihat dari dimulainya perjanjian Italia dan Uni  Eropa  dengan  Libya  terkait  dengan  diterapkannya  peraturan  pembatasan  arus migran  pada  jalur  Mediterania.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan menggunakan teknik library research, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber, di  antaranya  dokumen  resmi,  laporan,  buku,  dan  jurnal  artikel,  setelah  itu  untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan realibilitas data berupa triangulasi data dengan  membandingkan  data  yang  diperoleh  dengan hasil  wawancara  yang  nantinya ditarik  kesimpulan  dari  semua  data  yang  diterima  (Cresswell  &  J.  David  Creswell, 2018:249-251).

## Kerja Sama Internasional
KJ  Holsti  (1988)  mendefinisikan  kerja  sama  internasional  sebagai  pandangan terkait  dengan  kepentingan  nilai  yang  sama  sehingga  memunculkan  kebijakan  untuk membantu suatu negara mencapai kepentingannya; kebijakan tersebut menghasilkan kesepakatan  terkait  isu-isu  spesifik  kedua  negara  yang  menjadi  investasi  hubungan jangka  panjang  yang  akan  memengaruhi  masa  depan.  Kerja  sama  internasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sama di antara negara-negara.
Seiring  waktu,  terutama  pasca  Perang  Dingin,  konsep “governance  without goverment” telah semakin berkembang,  di mana organisasi internasional hadir dalam perubahan  penting  keputusan  dan  kebijakan,  dan  kerja  sama  sudah  menjadi  prinsip yang dipakai oleh berbagai sektor geografis dan isu spesifik dalam sistem internasional untuk  saat  ini.  Zacher  (1992)  menyebutkan  bahwa  hal  itu  terjadi  dikarenakan  dunia berubah  menjadi  homogen,  di  dalam  proses  ekonomi  dan  politik  masyarakat  lebih memilih untuk dapat menyelesaikan konflik dan meningkatkan keamanan dibandingkan menggunakan kekerasan (Sterling-Folker, 2002:1-8).
Zartman  dan  Touval  menyebut  kerja  sama  merupakan  situasi  dimana  para  aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja sama agar dapat mencapai kepentingan  mereka.  Kerja  sama  dapat  mengacu  pada  dua  hal,  yakni  strategi  aktor dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  spesifik  dan  pola  interaksi  untuk mempertahankan dan membina interaksi yang ada melalui pemecahan masalah. Dalam hal  ini  yang  menjadi  jaminan  adalah  asas  timbal  balik  yang  merupakan  perilaku  yang sesuai dan menguntungkan di masa depan (Zartman & Touval, 2010:161).
Terdapat dua tipe dalam kerja sama internasional, yaitu sebagai berikut.
1. Kerja Sama Bilateral Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang melibatkan dua kelompok negara; berkaitan  dengan  pemecahan  masalah  dalam  kepentingan  dua  negara. Kemitraan  yang  strategis  menjadikan  pilihan  baru  dalam  menjalin  hubungan bilateral  pada  era  sekarang  ini  karena  kesamaan  tujuan  strategis  mendorong intensitas hubungan yang mendalam (MINCĂ, 2015, hal. 239).
2. Kerja Sama Multilateral Kerja  sama  multilateral  didefinisikan  sebagai  praktik  koordinasi  kebijakan nasional dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih negara bagian, dengan adanya  kerja  sama  multilateral  diharapkan  negara  akan  bertindak  sebagai kelompok melalui negosiasi dan juga organisasi internasional.
Kerja sama internasional terbagi menjadi dua bentuk
1. Kerja sama pertahanan-keamanan ( Collctive Security)
2. Kerja  sama  fungsional  ( Functional  Co-operation )  kerja  sama  pada  bidang  ini biasanya  kerja  sama  yang  terjadi  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  dan  sosial budaya.

## Human Rights
Human Rights atau Hak Asasi Manusia (HAM) menurut OHCHR pada dasarnya adalah sebagai  hak-hak  yang  melekat  pada  manusia  yang  bersifat  universal,  di  mana  setiap orang  memiliki  hak  yang  sama    terlepas  dari  ras,  politik,  budaya,  ekonomi,  dan perbedaan lainnya, dan hak tersebut bersifat mutlak. Hal ini telah diatur dalam hukum HAM internasional yang bersumber dari perjanjian-perjanjian, hukum internasional dan hukum lainnya. Maka dari itu HAM harus selalu ditegakkan karena menyangkut pada kehidupan manusia.
Prinsip-prinsip HAM meliputi beberapa poin berikut ini. (1) HAM bersifat universal, karena  didasarkan  pada  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia,  tanpa  memandang pembeda  apa  pun.  (2)  HAM  tidak  bisa  dicabut  atau  bersifat  mutlak  kecuali  dalam keadaan hukum yang jelas, misalnya kebebasan seseorang dibatasi dikarenakan orang tersebut didakwa bersalah oleh pengadilan. (3) HAM tidak dapat dibagi, saling terkait dan saling ketergantungan, maka dalam praktiknya jika pelanggaran terhadap satu hak maka  akan  mempengaruhi  penghormatan  terhadap  hak  yang  lainnya,  maka  dari  itu pentingnya  melihat  hak  asasi  manusia  sebagai  hal  yang  sama  dan  setara  bagi kepentingan martabat setiap orang (UNHRC, 2016:19-23).
Perdagangan manusia merupakan pelanggaran besar dalam HAM . Menurut pasal 4 dalam Universal  Declararion  of  Human  Rights, “No  one  shall  be  held  in  slavery  or servitude, slavery and the slave claims” , selain itu terdapat berbagai macam aturan yang menyebutkan  bahwa human  trafficking merupakan  pelanggaran  berat  dalam human rights (Ikeora, 2018:30) .
Suatu  fenomena  atau  aktivitas  dapat  dikatakan  sebagai  perdagangan manusia antara lain jika memenuhi unsur-unsur berikut ini.

## 1. The Act
Adanya  suatu  proses  pemindahtanganan  seseorang  dari  satu  pihak  ke  pihak lainnya,  misalnya  dengan  cara  perekrutan,  pengiriman,  pengangkutan, pemindahan dan penerimaan orang.
2. The Means
Yaitu menggunakan cara kekerasan seperti berupa  baik ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi bayaran atas kontrolnya terhadap seseorang.

## 3. The Purpose
Dilihat dari segi tujuan apakah untuk eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, dan praktik-praktik yang serupa (UNHRC,  2014, hal. 2-3).

## Migrasi Uni Eropa dan Libya 2017-2020
Uni Eropa merupakan sebuah kawasan yang berada di antara Samudera Atlantik Utara di barat dan Rusia Belarusia di timur, merupakan sebuah organisasi yang berada dalam  kemitraan  ekonomi  dan  politik  yang  unik  (Archick,  2022,  hal.  1).  Distribusi penduduk  Uni  Eropa  sendiri  sangat  beragam,  tetapi  sebagian  besar  mengikuti  pola pemukiman pesisir dan sungai dengan aglomerasi perkotaan membentuk pusat-pusat besar  (CIA,  European  Union,  2022).  Karena  posisi  geografis  Uni  Eropa  berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah-Afrika utara (MENA- Middle East & North Africa ), maka  Uni  Eropa  memiliki  harus  memiliki  hubungan  yang  baik  untuk  mencegah terjadinya  konflik  di  kawasan  tersebut.  Sebelum  tahun  2011,  Uni  Eropa  memiliki berbagai  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  politik  dan  keamanan.  Selain  itu  hal  yang menjadi fokus Uni Eropa terhadap MENA adalah terkait dengan migran. Seiring dengan kondisi konflik internal dan kondisi terbaru yang terdapat di kawasan MENA, Uni Eropa harus  memulai  untuk  memperbaiki  kebijakannya  (Colombo  &  Lecha,  2021,  hal.  405- 407).
Libya merupakan negara yang berada di Afrika Utara, yang berbatasan dengan Laut  Mediterania,  dan  di  bagian  timur  dengan  Mesir,  di  barat  dengan  Tunisia  dan Aljazair,  dan  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Niger,  Chad,  dan  Sudan.  Libya merupakan negara terbesar ketiga yang berada di Afrika dan memiliki cadangan minyak bumi yang melimpah (Karam, Grimida, & Alaswad, 2020, hal. 1-2). Semenjak tahun 2011 Libya mengalami hambatan dalam politik, ekonomi, keamanan, kesehatan dan lainnya seiring  terjadinya  konflik  sipil  yang  merebak  pada  era  Arab  Spring.  Di  masa  pandemi Covid-19,  kondisi  negatif  semakin  dirasakan  populasi  Libya  dimana  kemampuan  dan daya beli menurun dalam memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, food insecurity di Libya meningkat sekitar 29% pada 2015 menjadi 37,4%.
Data  terbaru  menyebutkan  bahwa  migran  yang  tinggal  di  Libya  mengalami pengurangan.  Pengurangan  ini  diakibatkan  beberapa  faktor,  di  antaranya  adalah meningkatnya  pengangguran, dan  juga  diskriminasi  dan  kurangnya  akses  bagi  migran sehingga  memaksa  migran  untuk  terlibat  dalam  perjalanan  yang  berbahaya  dan terjadinya perdagangan manusia. Afrika sering dipahami sebagai kawasan dengan salah satu penyumbang migran ke Eropa, banyak dipahami migrasi yang dilakukan oleh warga Afrika di karena kan faktor ekonomi, konflik, tren bermigrasi ke negara lain.

## Dinamika Migrasi Libya ke Eropa
Eropa merupakan destinasi tujuan utama bagi para migran dari Afrika karena Eropa menjanjikan  keamanan  dan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Selain  itu,  alasan  untuk  ber- migrasi  ke  Eropa  adalah  untuk  melarikan  diri  dari  konflik  bersenjata,  ketidakamanan, dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Alasan  lain  adalah  untuk  mencari  perlindungan internasional, mencari pekerjaan, mencari peluang pendidikan, dan menemui anggota keluarga di Eropa.
Pada  tahun  2016  sebanyak  181.400  pengungsi  dan  migran  sampai  di  Italia, sementara  pada  tahun  2015  sebanyak  153.800  pengungsi  migran  mencapai  negara tersebut.  Artinya,  ada  peningkatan  yang  signifikan.  Pada  akhir  April  2017,  mayoritas orang  yang  mencapai  Italia  yang  berawal  dari  Libya  adalah  berasal  dari  Bangladesh, Nigeria, Pantai Gading, dan Gambia. Arus migran yang terus meningkat dan tidak adanya konsensus di antara negara-negara Uni Eropa untuk menangani permasalahan tersebut maka  pemerintah  Italia  mengumumkan  bahwa  negaranya  telah  mencapai  titik  jenuh dan  meminta  agar  negara-negara  anggota  lainnya  dapat  berbagi  beban  untuk  dapat menampung migran dan pengungsi.
Arus migrasi yang deras disebut juga sebagai “refugees crisis” yang melanda Eropa telah  menguji  mekanisme  kebijakan  migrasi,  perbatasan,  dan  suaka  negara-negara Eropa. Uni Eropa telah melakukan upaya untuk mencegah migran Sub-Sahara melintasi hambatan  fisik  utama,  meskipun  dibarengi  dengan  kasus  yang  berkaitan  dengan  hak asasi  manusia.  Kebijakan-kebijakan  ini  sebagian  besar  ditujukan  untuk  mendorong pemerintah  dan  pasukan  keamanan  negara  transit  untuk  mencegah  adanya  migran gelap.
Terdapat tiga rute utama untuk membawa pengungsi dan migran dari Mediterania menuju Eropa. Rute pertama berasal dari jalur Mediterania Barat yang biasanya melalui Maroko menuju Spanyol; negara asal migran di jalur ini di antaranya Mali, Gambia, dan Senegal. Rute kedua atau rute tengah, biasanya melalui Libya menuju Italia; negara asal migran  di  antaranya  Nigeria,  Ghana,  dan  Niger.  Rute  ketiga  yang  berasal  dari  jalur Mediterania Timur biasanya melalui Turki menuju Yunani; rute ini dipakai oleh migran dari Somalia, Eritrea, dan Darfur Sudan Selatan. Sejauh ini Libya menjadi titik awal bagi para migran dan pengungsi yang berharap dapat  mencapai Eropa; rute-rute ini disebut dengan “Mixed Migration” (UNHCR, 2017, hal. 1-2) .
Libya  adalah  negara  yang  menjadi  kunci  migrasi  Sub-Sahara  ke  Eropa.  Libya  telah menjadi  titik  peluncuran  menarik  bagi  para  migran,  dan  menjadi  negara  transit  dan tujuan bagi individu yang melarikan diri dari konflik, penganiayaan, mencari pelarian dari kasus kemiskinan ekstrem, kurangnya akses terhadap ekonomi, sosial, dan budaya, dan
pelanggaran  HAM  lainnya.  Kedekatan  geografis  Libya  dengan  Eropa,  terutama  Italia, menarik para migran Ethiopia dan Somalia menjadikannya sebagai pintu masuk ke Eropa Selatan. Disebutkan bahwa pada tahun 2017 telah terjadi perdagangan manusia yang dilakukan oleh pelaku kejahatan transnasional perdagangan manusia (Mafu, 2019, hal. 1-2) .
Jumlah migran yang mencapai Libya pada tahun 2017 sebanyak 621.706; tahun 2018 sebanyak  663.455  jiwa;  tahun  2019  sebanyak  654.081  jiwa,  dan  pada  tahun  2020 mencapai 625.638 jiwa. Dari data ini, dapat dilihat bahwa jumlah migran yang datang ke Libya sangat besar dan tahun 2018 terjadi peningkatan cukup signifikan. Sebagian besar migran berasal dari kalangan dewasa di mana jumlah persentase laki-laki lebih banyak daripada  perempuan  untuk  setiap  tahunnya.  Menurut  data  tahun  2017,  alas  an  para migran  meninggalkan  negaranya  adalah:  91%  dikarenakan  faktor  ekonomi  dan  3% dikarenakan faktor perang, konflik, dan juga faktor politik. Sebanyak 80% migran masuk Libya melalui jalur ilegal dan 26% adalah warna negara asli Libya yang kembali ke negara asalnya (IOM, 2017, hal. 1-2).
Insiden kematian di laut telah menjadi peristiwa yang terjadi setiap tahun di lautan Mediterania,  dan  menjadi  jumlah  kematian  tertinggi  di  seluruh  perairan.  Kematian jumlah  migran  dan  pengungsi  yang  melintasi  laut  Mediterania  disebabkan  oleh kecelakaan  atau  kondisi  kendaraan  yang  berbahaya,  lingkungan,  kekerasan,  sakit, kurangnya fasilitas kesehatan, kematian karena kecelakaan, tenggelam, dan penyebab yang tidak diketahui  (IOM, 2020, hal.29).
Gambar. 1 Jumlah Kematian di Laut Mediterania
Sumber: IOM
Gambar 2.
Jumlah Kematian, dan Migran Sampai di Eropa

## Sumber: IOM

## Kerja sama Uni Eropa dan Libya
a. Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Perdagangan Manusia
Dalam  kerangka  hukum  Uni  Eropa,  perdagangan  manusia diakui  sebagai pelanggaran atas pasal 5 pada EU Charter of Fundamental Rights . Pada pasal 83 Treaty on  The  Functioning  of  the  European  Union (TFEU)  disebutkan  bahwa  perdagangan manusia dan  eksploitasi  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak-anak  merupakan kejahatan serius dengan dimensi lintas batas di mana terdapat aturan minimum tentang tindakan pidana dan sanksinya. Pasal 82 (2) TFEU tentang hak individu dalam prosedur pidana  dan  hak-hak  korban  kejahatan  dan  Pasar  79  TFEU  tentang  kebijakan  imigrasi memberikan dasar tindakan Uni Eropa dalam memberi tindakan pada kasus ini.
Instrumen-instrumen  utama  UE  dalam  menangani  perdagangan  manusia di antaranya: Directive 2011/36/EU  yang  diadopsi  pada tahun  2012, Council  Framework Decision, Directive 2009/52/EC, Directive 2011/93/EU.  Perlindungan  terhadap  korban merupakan  elemen  yang  penting  dalam  upaya  memerangi  perdagangan  manusia. Menurut hukum Uni Eropa, korban perdagangan manusia memiliki hak, termasuk hak
atas bantuan kesehatan, perawatan, tenaga kerja dan keadilan. Directive 2012/29/EU mewajibkan  kepada  negara-negara  anggota  untuk  dapat  melindungi  dan  mendukung korban  kejahatan  termasuk  kejahatan  perdagangan  manusia sesuai  dengan  hukum perlindungan  yang  berlaku. Directive 2004/81/EC  menetapkan  syarat-syarat  untuk memberikan izin tinggal kepada negara ketiga korban perdagangan manusia (Bąkowski & Voronova, 2021, hal. 9-10).
Terdapat  beberapa  badan  Uni  Eropa  yang  berperan  dalam  penanggulangan perdagangan manusia di bawah jaringan Justice and Home Affairs (JHA). Fungsi badan- badan ini telah ditingkatkan secara signifikan setelah tahun 2011, di antaranya: Europol ( EU Agency for Criminal Justice Cooperation), Eurojust ( UE’s Judicial Cooperation Unit, FRA ( European Union Agency for Fundamental Rights ), Frontex (European Border and Coast  Guard  Agency),  CEPOL ( EU  Agency  for  Law  Enforcement  Training ),  Eu-LISA ( European Union Agency for the Operatioanl Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice), EIGE ( European Institute for Gender Equality), EASO ( European Asylum Support Office).
b. Upaya Libya Dalam Menangani Perdagangan Manusia
Karena pemerintahan Libya dipimpin oleh dua pemerintahan, situasi menjadi lebih kompleks.  GNA  yang  secara de  jure telah  diakui  sebagai  pemerintah  yang  sah  tidak memiliki kendali penuh atas Libya. Pada tahun 2017 GNA berjuang untuk mendapatkan kapasitas  kelembagaannya  dan  sumber  daya  untuk  mengatasi  kasus  perdagangan manusia yang terjadi di Libya, karena fokus pemerintah adalah mengontrol wilayahnya dari  kekerasan  ekstremis  yang  terjadi  pada  tahun  2016-2017.  Karena  permasalahan keamanan  Libya  masih  belum  teratasi,  maka  Libya  belum  memiliki  hukum  yang  pasti terkait dengan perdagangan manusia (USDOS, 2017).
Pada  dasarnya  pemerintah  Libya  memiliki  perhatian  besar  terhadap  kasus perdagangan  manusia,  tetapi  Libya  tidak  memiliki  lembaga  resmi  khusus  untuk menangani kasus ini. Kasus migrasi dan perdagangan manusia ditangani bersama oleh PC  ( Libya  Presidential  Council ),  MoI  ( Libya  Ministry  of  Interior ),  DCIM  ( Directorate  of Combanting  Illegal  Migration ),  LCG  ( Libya  Coast  Guards ),  MoFA  ( Libyan  Ministry  of Foreign  Affairs ),  LRC  ( Libyan  Red  Cresent ),  serta  kedutaan-kedutaan  negara  asal  para migra tersebut.
Libya merupakan negara anggota dalam perjanjian human rights . Tetapi Libya bukan merupakan bagian dari Konvensi 1951 yang berkaitan dengan status pengungsi; Libya tidak memiliki hukum terkait dengan undang-undang terkait suaka. Libya adalah negara anggota 1978  International  Convention  on  Maritime  Search  and  Rescue yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mematikan bahwa bantuan diberikan kepada
setiap orang yang mengalami kesulitan di laut Libya juga termasuk ke dalam anggota United  Nations  Convention  on  Transnational  Organized  Crimes ,  dimana  diharuskan untuk  menghukum  pelaku  perdagangan  manusia,  dan  menentang  adanya penyelundupan migran melalui darat, laut maupun udara.
Libya  memiliki  beberapa  hukum  nasional  terkait  perdagangan  manusia,  misalnya Libya mengkriminalisasi beberapa bentuk perdagangan seks dalam undang-undangnya, yaitu  Pasal  418,  419,  dan  420.  Dalam  pasal  tersebut  ditetapkan  hukuman  hingga  10 tahun penjara dan denda antara 100-500 Dinar Libya atau sekitar $72-$360 USD. Pasal 425 mengkriminalisasi perbudakan dan menetapkan hukuman hingga 15 tahun penjara. Pasal  426  mengkriminalisasi  pembelian  dan  penjualan  budak  dengan  menetapkan hukuman hingga 10 tahun penjara.
Salah satu bentuk kerja sama yang Libya dan Uni Eropa, bersama dengan UNODC, adalah pertemuan dilaksanakan di Kairo, Mesir. Kegiatan ini didanai oleh Uni Eropa dan dilakukan dalam rangka membongkar jaringan kriminal yang beroperasi di Afrika Utara dan  terlibat  dalam  penyelundupan  migran  dan  perdagangan  manusia.  Tujuan  dari pertemuan tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan memilih kota-kota hub utama di sepanjang  rute  penyelundupan,  serta  mengembangkan  rencana  kerja  terkait  dengan peningkatan  kapasitas  investigasi  kementerian  dalam  negeri  Libya  dalam  menangani kasus penyelundupan migran dan perdagangan manusia (UNODC, 2021).
c. Kerja Sama Uni Eropa dan Libya 2017-2020

## 1. EUNAFVOR MED
EUNAFVOR MED didirikan pada tahun 2015, operasi ini aktif dari 22 Juni 2015 sampai dengan  31  Maret  2020  dan  operasi  ini  memiliki  tujuan  inti  untuk  memerangi perdagangan manusia dan berfokus kepada “Search and Rescue” di laut Mediterania. Mandat dari  operasi  ini adalah  melakukan  upaya  untuk  mengidentifikasi,  menangkap dan membuang kapal dan aset pendukung yang digunakan untuk aksi penyelundupan dalam  menyelundupkan  migran,  dan  untuk  mengganggu  model  bisnis  dari  jaringan penyelundupan manusia dan juga perdagangan manusia. Uni Eropa menetapkan bahwa operasi ini harus dilakukan dalam beberapa fase sesuai dengan persyaratan dari hukum internasional (Mogherini, 2022).
2. Deklarasi Malta (Malta Declaration )
Deklarasi ini yang menjadi fondasi awal kerja sama  yang dilakukan oleh Uni Eropa dan  Libya  untuk  menangani  masalah  migrasi  dan  juga  di  dalamnya  termasuk
penanganan  perdagangan  manusia dan  penyelundupan.  Pada  dasarnya  deklarasi  ini adalah bentuk kerja sama antara Italia dan Libya. Pada 2 Februari 2017 pemerintah Libya dan  GNA  Libya  menandatangani Memorandum  of  Understanding (MoU),  dan  pada  3 Februari 2017 anggota dari Dewan Eropa mengadopsi Deklarasi Malta di mana Dewan Eropa menyambut dan mendukung kerja sama antara Italia dan Libya, kedua peristiwa ini  menandai  era  baru  dari  bentuk  manajemen  migrasi  di  Mediterania  yang ditandatangani  dengan  sebuah  intersepsi,  pemulangan  dan  penahanan  migran  dan pengungsi di Libya (ECCHR, 2021, hal. 41). Pada deklarasi ini disebutkan bahwa tujuan dari  deklarasi  ini  bertekad  untuk  mengambil  tindakan  untuk  menguras  arus  migrasi sepanjang  rute  Mediterania  Tengah  serta  dapat  mematahkan  model  bisnis penyelundupan, perdagangan manusia, pelatihan terhadap penjaga pantai, mendukung pengembangan komunitas lokal, memastikan kapasitas dan kondisi penerimaan di Libya bagi migran bersama UNHCR dan IOM, mendukung IOM dalam meningkatkan kegiatan pemulangan secara sukarela, dan mengurangi tekanan perbatasan di darat Libya (EU, 2017).
3. Kerja  Sama  dengan Libyan  Coast  Guard (LCG)  dan Declaration  on  Search  and Rescue (SAR)
Sejak  tahun  2015  sebagian  operasi  SAR  mengalihkan  tanggung  jawabnya  kepada LCG,  dengan  bantuan  Operasi  Shopia.  Adanya  dana  perwakilan  UE  untuk  Afrika  dan melalui  dukungan  langsung  Italia  membuat  LCG  ini  menjadi  meningkat  kapasitasnya. Pada tahun 2017 Italia telah menyediakan empat kapal ke otoritas LCG dan Italia berjanji akan  menyediakan  enam  kapal  lagi  untuk  membantu  LCG.  Sampai  pada  tahun  2019 sebanyak 399 personel telah dilatih. Pada 12 Agustus 2017 parlemen Italia menyetujui adanya pengerahan misi kapal angkatan laut untuk membantu Libya dalam memerangi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Salah satu tujuan dari misi tersebut adalah untuk  dapat  membantu  pihak  berwenang  Libya  untuk  mendirikan  pusat  koordinasi maritim sebagai prasyarat untuk pembentukan zona SAR (Search and Rescue) 1 (ECCHR, 2021, hal. 42-43).
Sebagai  komitmen  UE  dalam  terhadap  negara-negara  Afrika  untuk  menangani konflik,  migrasi,  pengungsi  dan  kemiskinan,  pada  tahun  2018  Uni  Eropa menggelontorkan dana €3,59 miliar yang terbagi menjadi €1.286,6 juta untuk tanduk Afrika, €582,2 juta untuk Afrika Utara, €1721,1 untuk Sahel, Chad dan €167,1 juta untuk “Dana Perwalian Darurat Uni Eropa untuk Afrika . ”
1 Zona SAR adalah zona maritim di mana operasi pencarian dan penyelamatan untuk memberikan bantuan kepada  orang-orang  yang  mengalami  kesulitan  di  laut,  terlepas  dari  kebangsaan  atau  status  orang tersebut  atau  keadaan  di  mana  orang  itu  ditemukan,  dilakukan,  dan  dikoordinasikan,  sesuai  dengan Hukum Laut Internasional yang berlaku.
Pada  tahun  2017  Uni  Eropa  memberi  bantuan  sebesar  €285,3  juta  untuk melindungi dan membantu Libya untuk menstabilkan kota dan sebagai salah satu dari bentuk manajemen  migrasi Uni Eropa. Semua ini merupakan salah satu bentuk investasi Eropa dalam memastikan stabilitas Libya dan mencegah terjadinya gelombang migrasi, penyelundupan yang dipicu oleh konflik pada tahun 2014.

## Bantuan yang Diterima Libya
No. Tahun Jumlah 1. 2017 $ 28,780,373 USD 2. 2018 $ 31,670,781 USD 3. 2019 $ 10,742,110 USD 4. 2020 $ 56,485,844 USD
Sumber: (Services, 2022)
4. Operation EUNAVFOR MED Irini (Operasi Irini)
Operasi  ini  merupakan  operasi  untuk  menggantikan  Operasi  Sophia.  Operasi  Irini diluncurkan pada 31 Maret 2020 dan akan terus beroperasi sampai dengan 31 Maret 2023. Fokus utama dari operasi ini adalah implementasi embargo senjata PBB di Libya melalui penggunaan  aset  udara,  satelit,  dan  maritim.  Secara  khusus  mandat tersebut berkaitan dengan inspeksi kapal-kapal di laut lepas pantai Libya yang diduga membawa senjata atau material terlarang sesuai dengan Resolusi DK PBB 2016.
Menurut Amnesty International, sebenarnya Libya bukan merupakan negara yang aman untuk dijadikan tempat penampungan migran karena kurangnya otoritas hukum, dan keadaan negara yang rapuh. Kerja sama antara Uni Eropa dan Libya mengakibatkan masalah baru terkait perdagangan manusia, dimana migran yang tertangkap di lautan Mediterania  dan  dikembalikan  ke  otoritas  Libya  mendapatkan  perilaku  sewenang- wenang dari otoritas Libya (International, 2020, hal. 18-23).
Kondisi  ini  sebenarnya  merupakan  pelanggaran  atas principle  of  nonrefoulement. Prinsip ini diakui sebagai prinsip yang diakui hukum internasional kebiasaan (customary international  law) .  Prinsip  ini  berisi  tentang  larangan  tindakan  negara  yang  dapat berakibat kepada pengembalian  pencari suaka atau pengungsi ke perbatasan wilayah tempat  kehidupan  dan  kebebasannya  akan  terancam  atau  di  wilayah  mereka menghadapi  risiko  penganiayaan,  termasuk  intersepsi, penolakan  di  perbatasan,  atau refoulement secara tidak langsung (Riyanto, 2010, hal. 435).

## Hasil Kerja Sama Uni Eropa-Libya dalam Kasus Migran dan Perdagangan Manusia
Dari data yang disampaikan IOM pada tahun 2018, sebanyak 15.428 migran berhasil dicegat atau diselamatkan dan dikembalikan ke Libya. Jumlah migran yang memasuki Eropa melalui Italia sebanyak 23.370, sebanyak 1.306 meninggal  (IOM, 2018). Menurut data  pada  tahun  2017,  sebanyak  430  migran  berhasil  dicegat  atau  diselamatkan, sebanyak  2.832 migran meninggal,  dan 118.928  tiba  di  Eropa  melalui  Libya  (IOM  D.  , 2017). Antara 2017-2018 peneliti melihat bahwa terdapat pengurangan signifikan dalam jumlah  kedatangan  migran  menuju  Eropa,  yaitu  hampir  80%.  Selain  itu,  ada  53% penurunan jumlah kematian migran di laut dan 24% jumlah migran yang dikembalikan ke pantai Libya. Sebanyak lebih dari 14.622 migran dikembalikan ke negara asal mereka pada tahun 2018; angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana hanya 4.000 migran yang berhasil dikembalikan.
Untuk  tahun  2019  sebanyak  4.026  berhasil  dicegat  dan  dikembalikan  ke  Libya, sebanyak 426 meninggal dan 3.186 yang tiba di Eropa melalui Italia (IOM, 2019). Pada tahun  2020  sebanyak  395  migran  dicegat  dan  dikembalikan  ke  Libya,  146  meninggal 4.666 migran yang tiba di Eropa melalui Italia.
Rendahnya  jumlah  migran  yang  telah  mencapai  Eropa  atau  mereka  yang  telah dicegat atau diselamatkan oleh LCG dan meningkatnya jumlah migran yang pulang dari Libya melalui program Voluntary Humanitarian Return and Reintegration (VHR)  IOM. VHR merupakan program untuk mendukung para migran untuk dapat kembali ke negara asal mereka dengan sukarela, layanan rpgram VHR memberikan dukungan khusus bagi migran di Libya dan setelah mereka mereka kembali ke negara asalnya.  Berkurangnya migran  yang  mencapai  Eropa  menunjukkan  kerja  sama  dan  kebijakan  yang  didorong oleh Eropa telah memberikan hasil dalam pengurangan jumlah migran yang sampai ke Uni Eropa.
Dalam rentang waktu empat tahun (2017-2020), dari sisi kewajiban Libya dan Uni Eropa  menurut  hukum  UNCLOS  terkait  penyelamatan  migran  dan  pengungsi  yang berada  di  tengah  laut,  terjadi  peningkatan  keberhasilan,  yaitu  jumlah  migran  dan pengungsi  yang  dapat  dicegah  masuk  ke  Eropa  meningkat,  dan  jumlah  mereka  yang meninggal  di  laut  mengalami  penurunan.  Tetapi  masalah-masalah  lain  masih bermunculan,  salah  satunya  adalah  negara-negara  Uni  Eropa  tidak  menyelesaikan masalah  akarnya,  yaitu  mengirim  migran  dan  pengungsi  kembali  ke  Libya  sebelum mendeportasi mereka ke negara asalnya. Dalam hal ini, mereka melanggar prinsip non- refoulement dalam hukum internasional (Zaidy, 2019, hal. 9-11).
Terkait isu HAM, Uni Eropa melakukan upaya mempercepat alur kepulangan migran dan  pengungsi  ke negara  asalnya,  serta  memberikan  tempat untuk orang-orang  yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, Uni Eropa juga meningkatkan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dan penyelundupan. Uni Eropa telah menangkap 151  tersangka  penyelundupan  dan  juga  peningkatan  fokus  terhadap  LCG  (UNSMIL, 2018, hal. 19-21).
Pada tahun 2020 ketika Operasi Sophia dihentikan operasi ini berhasil menghasilkan penangkapan sebanyak 143 tersangka penyelundupan dan 545 kapal penyelundup telah dihancurkan. Menurut European Council on Refugees and Exiles (ECRE), Operasi Sophia telah menyelamatkan lebih dari 49.000 orang yang berada dalam kesulitan. Terdapat beberapa kesulitan dalam pencarian kapal penyelundup dan perdagangan manusia yaitu membedakan antara penyelundup dan migran karena taktik dari penyelundup, mereka biasanya  memakai  kapal  yang  lebih  cepat  untuk  melarikan  diri,  sedangkan  untuk penjaga sendiri mementingkan keselamatan migran dan pengungsi (Larsson & Widen, 2022).
Karena  permasalahan  terhadap  HAM  terus  terjadi  di  Libya,  Uni  Eropa  pun  turut memberikan dukungan terhadap kondisi penahanan di Libya. Di antaranya adalah dana telah diarahkan kepada organisasi bulan sabit merah untuk meningkatkan manajemen migrasi yang berbasis dengan HAM dan juga memberikan dukungan psikososial kepada populasi yang membutuhkan. Uni Eropa juga turut memberikan dukungannya kepada IOM  untuk  “repatriasi  kemanusiaan  sukarela”  dari  Libya  ke  negara -negara  asal,  dan program  lainnya,  seperti European  Neighborhood  Instrument dan Instrument Contributing to Stability Peace , telah memberikan bantuan dukungan tambahan kepada Libya  di  sektor-sektor  masyarakat  sipil,  pemerintahan,  kesehatan,  ekonomi,  dan pendidikan,  dan  dukungan  untuk  proses  politik,  keamanan,  dan  mediasi  (Ferstman, 2020, hal. 471-476).
Menurut  Yon  Machmudi  Libya  masih  memiliki  PR  dalam  menyelesaikan  masalah perdaganga  manusia  dikarenakan  faktor  politik,  konflik,  dan  ketidakstabilan pemerintahan Libya.
Pada  saat  pandemi  Covid-19,  dilakukan  penyesuaian  beberapa  prosedur  migrasi yang ditujukan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Pada Maret 2020, Operasi Irini memulai operasinya setelah berakhirnya Operasi Sophia sebagai operasi yang bertugas untuk mengganggu bisnis penyelundupan dan juga perdagangan manusia. Operasi ini diwajibkan  oleh  hukum  internasional  untuk  dapat  menyelamatkan  pengungsi  dan migran di atas laut, tetapi operasi ini tidak menyebutkan penyelamatan laut. Kebijakan dari Uni Eropa adalah penutupan, pembatasan dan pengembalian migran guna untuk
menghentikan penyebaran Covid-19. IOM menyebutkan bahwa 11.891 pengungsi dan migran dipulangkan ke Libya pada tahun 2020. Angka ini merupakan peningkatan cukup besar  jika  dibandingkan  dengan  tahun  2019.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Covid-19 dijadikan dalih penolakan terhadap migran dan pengungsi dan lebih memperkuat dan menormalkan penahanan kebijakan migrasi yang dilakukan Uni Eropa.
Sejak  April  2020  pengaturan  Libya  dalam  manajemen  migrasi telah berubah  yaitu dengan  mengoperasikan  SAR  lebih  ketat  terutama  di  perairan  Libya.  Selain  untuk meningkatkan  keamanan  pesisir  dan  membongkar  jaringan  penyelundup,  langkah  ini juga  terkait  dengan  kebijakan  penahanan  pada  saat  Covid-19.  Beberapa  pusat penahanan resmi ditutup dan pengungsi serta migran dibebaskan karena kekawatiran adanya  penularan.  Kesepakatan  antara  Libya  dan  Uni  Eropa  terkait  pengurangan  dan penahanan untuk menghentikan Covid-19 memberi arti bahwa penahanan merupakan faktor utama penyebaran virus (MMC, 2021, hal. 23-35).

## Simpulan
Dari tahun 2011 Libya dan Eropa telah melakukan kerja sama terkait dengan arus migran. Di satu sisi Eropa ingin mengurangi arus migrasi yang datang ke Eropa  dan di sisi  lain,  Libya  mempunyai  banyak  keterbatasan  di  mana  situasi  Libya  yang  kompleks telah  menyulitkan  Libya  dalam  menangani  isu  migrasi  dan  perdagangan  manusia. Berbagai hal dilakukan oleh Uni Eropa untuk bekerja sama dengan Libya dalam upaya manajemen migrasi; berbagai operasi pun dilakukan seperti Operasi Triton dan Operasi Sophia yang berlangsung hingga tahun 2020, dan digantikan dengan Operasi Irini. Pada tahun  2016  arus  migrasi  kembali  ke  melanda  Eropa,  maka  Uni  Eropa  memfokuskan kawasan Mediterania pada Libya, sehingga pada tahun 2017 dijalin MoU antara Libya, Uni  Eropa,  dan  juga  Italia;  MoU  tersebut  berisikan  kerja  sama  di  antaranya  terkait dengan arus migrasi, penanganan perdagangan manusia, penyelundupan, dan juga SAR. Dalam rentang waktu 2017-2020, dari sisi statistik, kerja sama ini memberikan hasil dari sisi  naiknya  jumlah  migran  dan  pengungsi  yang  dapat  dicegah  masuk  ke  Eropa  serta turunnya  jumlah  mereka  yang  meninggal  di  laut.  Tetapi  hal  ini  tidak  menyelesaikan masalah  akarnya,  hanya  sekedar  mengirim  migran  dan  pengungsi  kembali  ke  Libya. Dalam hal ini, prinsip non-refoulement dalam hukum internasional telah dilanggar.

## Daftar Pustaka
Aldayel, N., Anfinson, A., & Anfinson, G. (2021). Captivity,Migration, ann Power in Libya.
Journal of Human Trafficking , 13-15. Dalam: https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1908032 [Diakses 27 Juni 2021]
Archick,  K.  (2022). The  European  Union:  Questions  and  Answers, [online].  Dalam: https://sgp.fas.org/crs/row/RS21372.pdf [Diakses 16 Juni 2021]
Arfa,  C.,  &  Sabri,  B.  (2020).  Wokshop:Migration  and  health. European  Jounal  Public Health,  III ,  1.  Dalam:  https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.492  [Diakses  19 Juni 2021]
Bąkowski, P., & Voronova, S. (2021). Understanding EU action against human trafficking. European Parliamentary Reseacrh Service.
Baldwin, M. E., & Lutterbeck, D. (2018). Coping with the Libyan migration crisis. Journal of Ethnic and Migration Studies , 1-15, [online] Dalam: https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1468391 [Diakses 17 September 2021] Bigio,  J.,  &  Vogelstein,  R.  (2019).  Understanding  Human  Trafficking  in  Conflict. The Security Implications of Human Trafficking , 3-9. Dalam: http://www.jstor.org/stable/resrep21427.4 [Diakses Oktober 11, 2021]
Ceccorulli,  M.  (2021).  Triangular  migration  diplomacy:  the  case  of  EU – Italian cooperation  with  Libya. Italian  Political  Science  Review ,  [online]  Dalam: doi:10.1017/ipo.2021.47 [Diakses 8 Juni 2022]
CIA.  (2022). European  Union ,  [online].  Dalam:  The  World  Fact  Book: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/european-union/#people- and-society [Diakses 2 Juli 2022]
Colombo, S., & Lecha, E. S. (2021). Europe and the "New" Middle East. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, XXIII (3), [online] 405-407. Dalam: https://doi.org/10.1080/19448953.2021.1888246 [Diakses 23 Mei 2022]
Cresswell, J. W., & J. David Creswell. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative adn Mixe Methods Approaches. Los Angeles: Thousan Oaks: Sage Publications.
ECCHR.  (2021). No  Way  Out:  Migrants  and  Refugees  Trapped  in  Libya  Face  Crimes Against Humanity. LFJL.
Eeas. (2021). EU-Libya relations . [online] eeas.europa.eu. Dalam: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/19163/EU- Libya%20relations [Diakses 13 Oktober 2021].
Elliotta, S., & Smith, M. D. (2020). Simulating a Multi-agency Approach for the Protection of Trafficked Persons in Migration and Displacement Settings. Journal of Human Trafficking , [online] 168-180. Dalam: https://doi.org/10.1080/23322705.2020.1690107 Eltahawy,  D.  (2020). Libya:  New  evidence  shows  refugees  and  migrants  trapped  in horrific cycle of abuses . [online] amnesty.org. Dalam:
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/09/libya-new- evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/
[Diakses 13 Oktober 2021].
Estrada-Cañamares, M. (2016). Operation Sophia Before and After UN Security Council Resolution No 2240 (2015). Insight , 186-191.
EU. (2017). Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects  of  migration:  addressing  the  Central  Mediterranean  route .  [online] European  Council.  Dalam:    https://www.consilium.europa.eu/en/press/press- releases/2017/02/03/malta-declaration/ [Diakses 24 Juni 2022].
EU. (2021). EU Support on Migration in Libya EU Emergency Trust Fund for Africa North of  Africa  window. Funded  by  the  European  Union.  [online]  Dalam: file:///D:/Bab%205/Report%202017-2020/eutf_libya_en.pdf
Fasanotti,  F.  S.  (2017).  Libya:  a  nation  suspended  between  past  and  future. Studi Diplomatica, LXVIII (4), [online] 95-97. Dalam: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26531669 [Diakses 16 Agustus 2022]
Ferstman,  C.  (2020).  Human  Rights  Due  Diligence  Policies  Applied  to  Extraterritorial Cooperation  to  Prevent  “Irregular”  Migration:  Eurpean  Union  and  United Kingdom  Support  to  Libya. German  Law  Journal ,  [online]  471-476.Dalam: doi:https://doi.org/10.1017/glj.2020.29 {Diakses 19 Agustus 2021].
Greim, C. (2015). Managing migratory flows and the respect of fundamental rights. A case study on the cooperation between the EU and Libya. University of Twente.
Hamood, S. (2008). EU-Libya Cooperation on Migration: A Raw Deal for Refugeees and Migrants. Journal of Refugeee Studies , 25-29. doi:10.1093/jrs/fem040
Ikeora,  M.  (2018). Bilateral  Cooperation  And  Human  Trafficking. London:  Palgrave macmillan.
International, A. (2020). Malta: Waves of Impunity Malta's Human Rights Violations and Europe,s  Resposibilites  in  The  Central  Meditrranian. London:  Amnesty International Ltd.
IOM. (2017). Displacement Tracking Matrix  (DTM) Libya's Migrant Report. DTM Libya Migrant Report.
IOM. (2018). IOM Libya Maritime Fact Sheet. [online] IOM. Dalam:
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/libya_in_20181216-31.pdf [Diakses 17 september 2022]. IOM. (2019). IOM Libya Update. [online] IOM. Dalam: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/iom_li bya_update_-_01-15_july_2019.pdf [Diakses 17 Septermber 2021].
IOM. (2020). IOM Monthly Update. [online] IOM. Dalam: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/situation_reports/file/april_
2020_iom_libya_monthly_update.pdf [Diakses 7 Oktober 2021]
IOM,  D.  (2017). Maritime  Update  Libya  Coast. IOM.  Diambil  kembali  dari https://dtm.iom.int/reports/libya-%E2%80%94-maritime-incidents-update- 7%E2%80%94 [ Diakses 24-october-2022]
IOM, D. (2020). Libya's Migrant Report. Tripoli: International Organization for Migration.
Koser,  K.  (2007). International  Migration. Great  Clarendon  Street:  Oxford  Universitiy Press.
Kuschminder,  K.,  &  Triandafyllidou,  A.  (2019).  Smugggling,  Trafficking,  adn  Extortion: New Conceptual and Policy Challenges on the Libya Route to Europe. A Radical Journal of Geography , 220-223.
Larémont,  R.  R.,  Attir,  M.  O.,  &  Mahamadou,  M.  (2020).  European  Union  and  Italian Migration  Policy  and  the  Probable  Destabilization  of  Southern  Libya  and Northern  Niger. The  Journal  of  the  Middle  East  and  Africa ,  [online]  378-380. Daam:  https://doi.org/10.1080/21520844.2020.1840883  [Diakses  7  Oktober 2021].
Larsson, O. L., & Widen, J. (2022). The European Union as a Maritime Security Provider - The Nauval Diplomacy Perspective. Studies in Conflict & Terrorism , [online] 13-
16. Dalam: doi:https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/10576
10X.2022.2058863 [Diakses 4 April 2022]
Mafu, L. (2019). The Libya/Trans-Mediteraanean Slave Trade, the Africa Union, and the Failure of Human Morality. SAGE Open , 1-2. doi: 10.1177/2158244019828849.
MINCĂ, M. (2015). Types of international cooperation at the local level Bucharest city hall case study . Theoretical and Applied Economics , 239.
MMC. (2021). The Impact of Covid-19 on EU Mediterranean Migration Policies The Case Of Libya. Libya: Mixed Migration Centre (MMC), and Friedrich-Ebert-Foundation (FES).
Mogherini,  F.  (2018). EUNAVFOR  MED  operation  Sophia  Operational  Headquarters Mission. European Union Naval Force Mediterranean Operation Sophia.
Riyanto,  S.  (2010).  Prinsip  Non-Refoulement  dan  Relevansinya  Dalam  Sistem  Hukum Internasional. Mimbar Hukum, 22 (3), 437. Services, O. (2022). Libya 2020 . Online. Dalam:
https://fts.unocha.org/countries/127/donors/2020?f%5B0%5D=sourceOrganiz ationIdName%3A2966%3AEuropean%20Commission [ Diakses 26 Juni 2022].
Silvia,  E.  M.  (2020).  Upaya  Penanggulangan  Kasus  Perdagangan  dan  Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. Journal Inicio Legis , 11- 16.
Sterling-Folker,  J.  (2002). Theories  of  International  Cooperation  and  the  Primacy  of Anarchy. New York: State University of New York Press.
UNHCR.  (2017). Mixed  Migration  Trends  in  Libya:Changing  Dynamics  and  Protection Challenges. altai consulting.
UNHRC.  (2014). Human  Rights  and  Human  Trafficking. Geneva:  Office  of  the  United Nations High Commissioner for Human Rights. Dipetik Oktober 11, 2021
UNODC. (2021). Libya: Collaboration and Partnership with the Libyan Law Enforcement Investigation Agencies to tackle TiP/SoM . [online] UN. Dalam: https://www.unodc.org/romena/en/Stories/2021/September/libya_- collaboration-and-partnership-with-the-libyan-law-enforcement-investigation- agencies-to-tackle-tip-som.html [Diakses 23 Juni 2022].
UNSMIL.  (2018). Desperate  and  Dangerous:  Report  on  the  human  rights  situation  of migrants and refugees in Libya. United Nations Support Mission in Libya Office of the High Comissioner for Human Rights.
USDOS. (2017). 2017 Trafficking in Persons Report. [online] United States Department of  State.  Dalam:  https://www.refworld.org/docid/5959ec9da.html  [Diakses  22 Juni 2022].
Zaidy, Z. E. (2019). EU migration policy towards Libya. Frierich Ebert Stiftung.
Zartman,  I.,  &  Touval,  S.  (2010). International  Cooperation:  The  Extens  and  Limits  od Multilateralism. New York: Cambridge University Press.