INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3349-3361 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Kepolisian dalam Penangggulangan Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan

## Di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia
Gilang Gemilang 1 ✉ , Yasmirah Mandasari Saragih 2 , Rahmah Hayati Sinaga 3 , Suramin 4
Universitas Panca Budi Medan
Email: gilang_conan@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Kejahatan Jalanan yang didahuluan dengan kekerasan merupakan perbuatan dengan cara memaksa memberikan kendaraan serta membawa senjata tajam dan bahkan tidak segan-segan melukai korban, sudah  cenderung  terbiasa  dan  seolah-olah  memandang  pencurian  dengan  kekerasan  merupakan kejahatan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya  dapat  juga  dilihat  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Medan  Helvetia,  yang  penyebabnya  didasari masalah daerah yang sepi dan Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang. Adapun teori yang digunakan pada penulisan ini yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang merupakan  usaha  rasional  dari  masyarakat  sebagai  reaksi  mereka  terhadap  kejahatan.  Selanjutnya dikatakan  bahwa  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  merupakan  ilmu  untuk  menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara,  dan  dokumen  dan  analisis  secara  kualitatif-deskriptif.  Upaya  penanggulangan  yang dilakukan pihak Polsek Medan Helvetia dapat dilakukan secara Preventif dan Represif dan peningkatan peralatan  pendukung  dari  yang  ada  saat  ini  dan  untuk  melakukan  hal  tersebut  perlu  diperhatikan beberapa  faktor,  seperti  luas  wilayah.  Faktor  jumlah  peralatan  ini  juga  akan  sangat  berpengaruh terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  Polsek  Medan  Helvetia,  karena  dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia. Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Kejahatan Jalanan
Abstract
Street Crime, which was preceded by violence, was an act of forcing to give away a vehicle and carrying a sharp weapon and not even hesitating to injure the victim, has tended to get used to it and seems to view theft by force as a crime which is considered as a way to make ends meet. Various cases that have spread along the way, such as robbery, theft with violence (begal) and other criminal offenders can also be seen in the Legal Area of the Medan Helvetia Police, the causes of which are based on the problem of  a  quiet  area and  a developing  sub-district. The  theory  used  in  this  paper  is  the  theory of  crime prevention policy  (criminal  policy),  which  is  a  rational  effort  from  society as  their  reaction to crime. Furthermore, it is said that crime prevention policy is the science of dealing with crime. Therefore crime prevention policies must be carried out through rational and comprehensive planning as a response to crime. This research is an empirical juridical research using data collection methods using observation, interviews, and documents and qualitative-descriptive analysis. The countermeasures carried out by the Medan Helvetia Police can be carried out in a preventive and repressive manner and to increase the supporting  equipment  from  what  is  currently  available  and  to  do  this,  several  factors  need  to  be considered, such as the area. The factor of the number of this equipment will also greatly affect the activities carried out by the Medan Helvetia Police, because the lack of supporting equipment will reduce the effectiveness of movement and activities to control and combat crime, especially street crime in the Legal Area of the Medan Helvetia Police.

## Keywords: Police, Prevention, Street Crime

## PENDAHULUAN
Masalah  kejahatan  di  masyarakat  akhir-akhir  ini  merupakan  fenomena  yang  selalu menjadi  topik  yang  hangat,  karena  senantiasa  berada  dalam  lingkup  masyarakat.  Tidak dapat di pungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimaanapun manusia berada karena pada dasarnya manusia memiki kepentingannya masing- masing. Kejahatan termasuk kedalam delik hukum, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas- asas  hukum  yang  hidup  di  dalam  keyakinan  hidup  manusia  dan  terlepas  dari  Undang- undang  yang  ada  (GW  Bawengan,  2015).  Kemudian  Departemen  Pendidikan  Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum,  perilaku  yang  bertentangan  dengan  nilai  dan  norma  yang  telah  disahkan  oleh hukum  tertulis.  Dilihat  dari  segi  hukum,  kejahatan  dapat  didefinisikan  sebagai  berikut (Widiyanti dan Yulius Waskita, 2002).
“Kejahatan  adalah  perbuatan  manusia  yang  melanggar  atau  bertentangan  dengan apa  yang  ditentukan  dalam  kaidah  hukum,  tegasnya  perbuatan  yang  melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan
perintah-  perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.”
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan  tertentu,  sebagai  perbuatan  jahat.  Dengan  demikian  maka  si  pelaku  disebut sebagai  penjahat.  Pengertian  tersebut  bersumber  dari  alam  nilai,  maka  ia  memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.  Jadi  apa  yang  disebut  kejahatan  oleh  seseorang  belum  tentu  diakui  oleh  pihak  lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat (Mulyana W. Kusumah, 2005). Hal ini erat kaitannya dengan kejahatan jalanan, kejahatan jalanan biasanya disebut street crime merupakan masalah social yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang masih senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di  dalam  masyarakat.  Kejahatan  jalanan  kebanyakan  dilakukan  oleh  orang-orang  dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan perut (Agus M, 2010).
Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan  dianggap  sangat  meresahkan.  Hal  itu  karena  akibatnya  langsung  dirasakan  oleh masyarakat  itu  sendiri.  Mengingat  bahwa  kejahatan  jalanan  senantiasa  melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.
Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Medan masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak (Nurfaizi, 1998).
Kondisi seperti inilah yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat kalangan bawah yang mengais rejeki di tengah ketatnya persaingan kota. Tuntutan pemenuhan kebutuhan fisiologis  mau  tidak  mau  harus  mereka  penuhi.  Sedangkan  meretas  jalan  untuk  meraih penghasilan  dengan  cara  yang  halal  tidaklah  mudah.  Maka  menggunakan  jalan  pintas dengan  melakukan  kejahatan  jalanan  yang  sesuai  dengan  tingkat  kemampuan  mereka adalah salah satu cara tercepat yang dapat ditempuh. Untuk menghindari keadaan yang
seperti  ini  pemerintah  lewat  lembaga  kepolisian  melakukan  penggalakan  upaya penanganan kejahatan jalanan (street crime) antara lain. Pelaku kejahatan dilihat dari segi sosiologis,  psikologis,  kriminologis  dan  aspek  pidana.  Faktor  korelatif  kriminologi  yang menyebabkan  terjadinya  kejahatan  jalanan.  Efek  jera  dan  kepastian  hukum.  Faktor pendukung  terjadinya street  crime.  Peran  serta  masyarakat  dan  Kepolisian  dalam memberantas kejahatan jalanan.
Jalanan merupakan arena publik, di mana berbagai kepentingan dari masing- masing individu bertemu dan saling membaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada  aturan  yang  jelas  di  jalanan,  sehingga  setiap  orang  bisa  berbuat  semaunya  sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan.  Selain  itu,  keadaan  tersebut  juga  memberikan  peluang  yang  cukup  besar  bagi maraknya  berbagai  tindak  kriminalitas.  Gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat yang terjadi dijalanan jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya (Noflanly S I Katihokang, 2017).
Mengatasi  hal  tersebut,  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  polisi  dalam  rangka meminimalisir  angka  kejahatan  jalanan  yang  terjadi  di  simpul-simpul  jalan  raya  adalah dengan  menerapkan  program-program  yang  diterapkan  oleh  Kapolri  dalam  percepatan penanganan  tindakan  kejahatan  jalanan  ini  merupakan  suatu  kebijakan  yang  dilakukan dalam  rangka  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  pengamanan  dan  pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan  (Surat Telegram Kapolri Nomor : TR / 1387 / VIII / 2020). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan  ancaman  fisik  maupun  psikis,  adanya  rasa  kepastian,  rasa  bebas  dari  kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan (Nilah Galih Roosanti, 2009).
Program  tersebut  dimaksudkan  untuk  menanggulangi  kejahatan,  khususnya mengenai  kejahatan  jalanan,  seperti  tindak  pidana  pencurian  biasa,  pencurian  dengan pemberatan  atau  pencurian  motor,  pencurian  dengan  ancaman  kekerasan,  begal  dan secara  bersama-sama  melakukan  kekerasan  terhadap  orang  (penganiayaan)  ataupun barang (pengerusakan) (Nilah Galih Roosanti, 2009).
Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, ada saja kendala yang pasti akan  dihadapi  oleh  Kepolisian.  Dalam  menjalankan  hal  ini  Kepolisian  seharusnya  sudah memiliki skema sistematika yang tepat untuk menjalankan peran ini. Fakta dan hal-hal yang
menjadi faktor lain inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum yang  akan  di  tulis  dalam  bentuk  skripsi  penulis,  dengan  judul:  Peran  Kepolisian  Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helvetia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena data yang dibutuhkan berupa data yang  pasti  dan  benar-benar  dilakukan  oleh  lembaga  terkait.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kepolisian  Sektor  Medan  Helvetia  yang  beralamat  di  Jl.  Matahari  Raya  No.99C,  Helvetia Tengah,  Kec.  Medan  Helvetia,  Kota  Medan,  Sumatera  Utara  20124.  Penelitian  yang dilaksanakan  oleh  peneliti  berlangsung  pada  bulan  Juni  2022  sampai  bulan  September tahun  2022.  Subjek  yang  terpilih  dalam  penelitian  ini  yaitu,  Kepala  Unit  Reskrim  Polsek Medan Helvetia.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( Field Research)  dan  kepustakaan  (Library  Research).  Pengumpulan  data  dilakukan,  maka  data tersebut dianalisa secara kualitatif yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan- ketentuan  maupun  asas-asas  hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti sehingga dengan logika deduktif, yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga  diharap  kandapat  dihasilkan  suatu  kesimpulan  yang  bersifat  umum  terhadap permasalahan dan tujuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kejahatan  Jalanan  di  Wilayah  Hukum  Polsek  Medan Helvetia
Pencurian dengan kekerasan seperti begal ataupun  kejahatan  jalanan  lainnya yang didahului dengan kekerasan yang belakangan ini marak terjadi di Kota Medan khusunya di Wilayah Medan Helvetia, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak- anak remaja. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampasan kendaraan atau  begal  ini  menjadi  perhatian  aparat  kepolisian  khususnya  Kepolisian  Sektor  Medan Helvetia dikarenakan tindak pidana tersebut semakin marak dan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.
Berikut  ini  adalah  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pencurian  dengan  kekerasan sebagai bentuk kejahatan jalanan yang disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Theo, S.Tr.K selaku Kanit Reskrim di Polsek Medan Helvetia diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di jalan, yaitu :
1. Faktor Kenakalan Remaja
2. Faktor Ekonomi Faktor Lingkungan Sosial
3. Faktor Lokasi (Tempat kejadian Perkara)
4. Faktor Perilaku Individu
5. Faktor Penadah
Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari masyarakat  ataupun  terjadi  tertangkap  tangan  sedang  terjadi  tindak  pidana  pencurian dengan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  kejahatan  di  Kota  Medan  khususnya  di wilayah Medan Helvetia. Pihak kepolisian melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan.
Hambatan Yang Dihadapi Polsek Medan Helvetia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan.
Menganalisa  salah  satu  faktor  penghambat  bagi  Polri  khususnya  Polsek  Medan Helvetia dalam melaksanakan perannya, bahwasanya jauh hari Plato, sudah menyebutkan ada 3 (tiga) kekuatan yang sangat mempengaruhi stabilitas suatu negara yaitu: Militer; Kaum intelektual;  dan  Kaum  Pengusaha  (Sanoesi,  1987). Kadang-kadang  secara  tidak  disadari kekuatan ini masih terjadi sampai saat ini, dimana hukum kadang-kadang atau cenderung terhambat untuk ditegakkan oleh karena faktor orang-orang berkuasa baik secara finansial maupun dalam hal lain seperti kekuatan militer sebagai beking atau bahkan pihak tertentu (oknum) Kepolisian bisa terlibat di dalamnya. Hal ini telah dikemukakan oleh Sanoesi sejak dirinya pernah diangkat menjadi Kapolri pada tahun 1987. Beliau mengatakan belajar dari teori Plato bisa dibenarkannya dan diterapkannya dalam tubuh Polri dimana dijadikannya sebagai langkah untuk menuyusun strategi baru.
Strategi  baru  di  tubuh  Polsek  Medan  Helvetia  perlu  suatu  pembinaan  khusus mengingat perkembangan kemajuan masyarakat di wilayah Medan Helvetia yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana (baik kejahatan dan pelanggaran) khususnya kejahatan jalanan atau pencurian dengan kekerasan yang masih tergolong kasus menonjol  di  wilayah  hukum  Polsek  Medan  Helvetia  hingga  kini.  Paradigma  baru  dalam
melihat  tujuan,  tugas,  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab  Kepolisian  berdasarkan Undang-undang  memiliki  relevansi  dengan  tumbuhnya  berbagai  tuntutan  dan  harapan masyarakat  terhadap  pelaksanaan  tugas  Kepolisian  yang  makin  meningkat  dan  lebih berorientasi kepada perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat.
Dalam  menanggulangi  sebuah  kejahatan  yang  terjadi  didalam  masyarakat  tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahtan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan di jalan. kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada  saat  pemeriksaan,  dimana  pada  saat  diadakan  pemeriksaan  terhadap  korban, informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim. Hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan kejahatan di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis  korban  yang  biasanya  terguncang  karena  takut  yang  berlebihan.  Dari  hasil wawancara dengan Iptu Theo, S.Tr.K, dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam penanggulangan kejahatan jalanan yaitu:
1. Kurangnya  informasi  yang  diperoleh  dari  pihak  korban  sebagi  pelapor,  hal  ini menyebabkan pihak kepolisian khususnya sulit menggali lebih dalam tentang pelaku kejahatan.
2. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri dari pelaku kejahatan.
3. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan di jalan, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap  basah  para  pelaku  kejahatan  di  jalan,  kemudian  yang  waktu  pelaku kejahatan  beraksi  biasanya  para  pelaku  melaukan  kejahatan  jalanan  dijam-  jam tertentu saja yaitu biasanya sekitar Pukul 12 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan melakukan aksinya pada saat korban lengah. Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan  kapan  saja,  serta  dalam  bentuk  atau  jenis  kejahatan  yang  beragam,  dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Berbagai cara ataupun strategi telah dirancang untuk mencegah  terjadinya  tindak  kejahatan  jalanan  atau  pembegalan  yang  umumnya terjadi  di  lingkungan  masyarakat.  Strategi  ini  merupakan  suatu  cara  untuk mengondisikan  waktu  dan  tempat  sedemikian  rupa  untuk  mencegah  atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.
Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggungjawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan kejahatan jalanan terletak pada pembinaan pelakunya dan  sikap  kewaspadaan  yang  dipunyai  masyarakat  dalam  mengawasi  dirinya  sendiri. Kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  geng  motor  sebagai  suatu siklus kejahatan jalanan yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara Represif, Preemtif dan Preventif. Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai  yaitu  polisi  merasa  kesulitan  dalam  melakukan  penyidikan  karena  biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya kurangnya mobil patroli untuk patroli ke wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana.
Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Polsek  Medan  Helvetia  Untuk  Mengatasi  Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Bentuk  Kejahatan Jalanan.
Dalam  mengantisipasi  gangguan  ketertiban  masyarakat,  Polsek  Medan  Helvetia melakukan upaya-upaya tindakan Kepolisian untuk meminimalkan angka-angka kejahatan karena  wilayah  hukum  Polsek  Medan  Helvetia  sangat  rawan  angka  kejahatan.  Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan di Polsek Medan Helvetia melalui operasional seperti:

## 1. Unit Intelkam
Upaya-upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Kesatuan  Intelijen  dan  Keamanan  (Sat Intelkam) Polsek Medan Helvetia seperti :
a. Melaksanakan  penggalangan  dan  kerjasama  terhadap  Lembaga  Keamanan Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama, dan Organisasi lainnya;
b. Melaksanakan penyelidikan  dalam  rangka  deteksi dini terhadap kecenderungan perkembangan sosial masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara membentuk personil Pemantau Wilayah;
c. Meningkatkan kemampuan analisis dalam kegiatan produksi dan dokumentasi dari setiap personil Intelijen  sehingga mampu menghasilkan produk Intel yang lebih berkualitas dan mampu mengantisipasi situasi yang terus berkembang;
d. Melaksanakan  penyelidikan  terhadap  sasaran  atau  Target  Operasi  (TO)  dalam rangka mendukung operasi Kepolisian.
2. Unit Reskrim
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Reskrim Polsek Medan Helvetia seperti:
a. Mengendalikan jumlah kejahatan dan berusaha meningkatkan angka penyelesaian perkara yang termasuk kasus-kasus lama dan belum terungkap.
b. Mencermati kasus-kasus yang menonjol sesuai Crime Index.
c. Menggunakan  alut/alsus  Kepolisian  (identifikasi)  untuk  mengungkap  pelaku kejahatan atau tindak pidana apapun jenisnya.
d. Seluruh anggota Reskrim bertekad sebagai Crime Hunter.
Sedangkan  data  yang  menunjukkan  persentase  kriminalitas  yang  telah  selesai ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Medan Helvetia pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Rekap Ungkap Kasus 3C Periode Januari s.d Desember 2021
No Jenis Kasus Jumlah Kasus Jumlah Ungkap Proses Lidik Jumlah Tersangka Trend 1 CURAT 198 125 73 148 63,1% 2 CURAS 151 60 91 45 39,7% 3 CURANMOR 135 90 45 82 66,8% Jumlah 484 275 209 275 56,8%
Sumber: OPS Polsek Medan Helvetia Tahun 2021
Berdasarkan  data  kriminalitas di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia tersebut di atas,  pencurian  dengan  pemberatan (curat) merupakan salah  satu  kasus yang menonjol pada bulan Januari sampai bulan Desember 2021 dengan jumlah tindak pidana 198 kasus dengan  penyelesaian  sebanyak  125  kasus,  untuk  pencurian  dengan  kekerasan  (curas) sebanyak 151 kasus dengan penyelesaian sebanyak 60 kasus. Dimana dalam tindak pidana pencurian  dengan  kekerasan  (curas),  tingkat  penyelesaiannya  masih  cukup  rendah  yaitu hanya  sebesar  39,7%.  Jika  kondisi  demikian  terjadi  terus-menerus,  dikhawatirkan  jumlah kasus yang masuk lebih banyak daripada jumlah kasus yang dapat diselesaikan.

## 3. Unit Binmas
Upaya  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Bagian  Unit  Binmas  Polsek  Medan  Helvetia diantaranya:  melakukan  Penyuluhan,  Bimbingan,  Tatap  Muka  dengan  masyarakat  dan elemen  lainnya,  ceramah  di  rumah-rumah  ibadah,  dan  lain-lain.  Salah  satu  bagian  atau kesatuan yang melaksankan tugas dan fungsi Kepolisian dalam bentuk kebijakan non penal
adalah melalui  peningkatan Bina Mitra ini  termasuk  di  dalamnya Perpolisian  Masyarakat (Polmas). Melalui langkah ini dilakukan tindakan-tindakan Preemtif terhadap faktor kondusif pelanggaran atau kejahatan.
Polsek Medan Helvetia juga berupaya melakukan kegiatan atau operasi baik secara rutin, bersifat insidentil, maupun gabungan guna menciptakan situasi yang kondusif dengan sasaran Perjudian, Narkotika, Perampokan, Begal atau Pencurian dengan Kekerasan, dan Penyakit Masyarakat lainnya.
Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pimpinan di Polsek Medan Helvetia diantaranya:
1. Pembangunan Personil
Polsek Medan Helvetia melakukan inventarisasi personil(baik potensial/non potensial) dalam  rangka  menyusun/membentuk  penambahan  satuan.  Termasuk  pula  usulan pengembangan dan pembentukan pos-pos pengamanan pada daerah-daerah rawan kebutuhan  personil  ke  Polrestabes  Medan  untuk  menempatkan  Perwira  untuk jabatan- jabatan kosong dan penambahan personil ke Polsek Medan Helvetia sesuai tuntutan tugas di lapangan.

## 2. Bidang Operasional Kepolisian
Upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka  kegiatan  operasional  Polsek  Medan Helvetia, diantaranya:
a. Meningkatkan kegiatan Preemtif dan Preventif yang dimulai pada tingkat Polsek sebagai tumpuan awal ujung tombak pembinaan masyarakat dalam membangun partisan Kepolisian sebagai sumber informasi Kepolisian.
b. Meningkatkan  deteksi  dini  dalam  rangka  mendapatkan  informasi  yang berkembang  di  dalam  masyarakat  serta  mencari  akar  permasalahannya  dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.
c. Meningkatkan  kegiatan  repfresif  dalam  rangka  penegakan  Supremasi  Hukum serta mengantisipasi segala bentuk  kejahatan khususnya terhadap  kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat.
d. Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pelatihan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri sesuai dengan peranan fungsi masing-masing dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks.
3. Perawatan Personil
Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan personil Polsek Medan Helvetia diantaranya melakukan perawatan personil dalam hal:
a. Pendayagunaan personel Polsek dengan menempatkan Pama dan Bintara pada kesatuan  operasional  sedangkan  untuk  tugas-tugas  di  Staf  Pembinaan diupayakan diisi oleh PNS/ASN Polri.
b. Pendelegasian wewenang mutasi jabatan tertentu secara berjenjang.
c. Mengurangi kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok yang sifatnya seremonial serta tidak terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan hak-hak personil tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
d. Memberikan  Reward  bagi  anggota  yang  berprestasi  dan  berhasil  dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  kreteria  yang  telah  ditentukan  dan  sebaliknya memberikan  hukuman  yang  pasti  kepada  anggota  yang  merusak  citra  Polri, dilaksanakan melalui investigasi dan penilaian yang proporsional,
Upaya-upaya  pembinaan  terhadap  personil,  pemenuhan  sarana  dan  prasarana, peningkatan anggaran, kesejahteraan personil Polsek Medan Helvetia pada prinsipnya sebagai  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  tugas.  Walaupun  masih  banyak kelemahan-  kelemahan,  faktor  penghambat  bagi  Polsek  Medan  Helvetia  dalam menjalankan tugasnya, namun selama tahun 2021 secara umum semua rencana dapat berjalan  dan  dilaksanakan  walaupun  masih  banyak  hambatan-hambatan  yang ditemukan. Hambatan dalam pelaksanaan tugas disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Wajar saja terjadi jika di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia banyak  kasus  pelanggaran  dan  kejahatan  terjadi  bahkan  belum  dapat  diselesaikan secara maksimal.

## SIMPULAN
1. Peranan Polsek Medan Helvetia terhadap pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku menentukan  Kepolisian  sebagai  pengayom,  pelindung,  dan  pelayan  masyarakat serta bertindak sebagai aparat penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, Polsek  Medan  Helvetia  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua pelanggaran  dan  kejahatan  apapun  atau  tindak  pidana  sampai  pada  tuntasnya kesus-kasus  tersebut.  Polsek  Medan  Helvetia  memprioritaskan  penanganan terhadap kejahatan jalanan dan kejahatan lainnya yang tergolong sebagai perkara
yang  menonjol (Crime  Index).  Berdasarkan  data-data  yang  disajikan  di  atas, penanganan  Polsek  Medan  Helvetia  masih  sangat  minim  dapat  diselesaikan  dari kasus-kasus yang telah diindentifikasi.
2. Hambatan Polsek Medan Helvetia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kekerasan  sebagai  bentuk  kejahatan  jalanan  yang  memungkinkan  dapat menyebabkan korban meninggal dunia, ialah: Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, maka peran  serta  masyarakat  dalam  usaha  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak pidana ini sangat dibutuhkan. Barang hasil kejahatan atau barang hasil pencurian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Dengan tidak dijual secara utuh tetapi dijual secara perbagian, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin  meminimalisir  diketahui  oleh  aparat  kepolisian.  Sulit  mencari  barang  bukti. Jaringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang luas ini menyulitkan pihak Polsek Medan Helvetia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. Upaya  yang  dilakukan  pihak  Polsek  Medan  Helvetia  adalah  dengan  peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini dan untuk melakukan hal tersebut perlu diperhatikan  beberapa  faktor,  seperti  luas  wilayah,  sarana  dan  prasarana  serta anggaran yang dimiliki. Faktor jumlah peralatan serta anggaran ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polsek Medan Helvetia, karena  dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung serta anggaran akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan jalanan di Medan Helvetia.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. GW Bawengan, Teknik Interogasi dan Kasus – Kasus Kriminal, Jakarta : Paramita, 2015.
Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya, Jakarta: PT.  Rineka Cipta, 2002.
Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan ( Suatu Pengantar Ringkas ), Bandung : Armico, 2005.
Agus M, Cooperative Learning, Yogyakarta : Pustaka Media, 2010.
Nurfaizi, Megatrend Kriminalitas, Jakarta : Jakarta Citra, 1998.
Noflanly S I Katihokang, Kajian Hukum terhadap Pelaksanaan Program Penanggulanagan
Street  Crime  dalam  Penyalahgunaan  Kejahatan  Jalanan  oleh  Kepolisian  RI,  Lex Privatum Vol.V/No.6/Ags/2017, Jakarta, 2017.
Surat Telegram Kapolri Nomor : TR / 1387 / VIII / 2020, tanggal 15 Agustus 2020.
Nilah Galih Roosanti, Upaya penanggulangan Kejahatan Jalanan, Surakarta, 2009.
G. Pieter Hoefnagels , dalam Mahmud Mulyadi, Upaya Menanggulangi CPO Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design), seminar sehari  kejahatan  CPO  dan  masa  depan  produksi  CPO,  hotel  sabty  garden,  Jl. Diponegoro Kisaran Asahan, selasa 24 Januari 2012.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
Dr. Alwan H dan Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, Pengantar Teori Kriminologi Dan Teori Dalam Hukum Pidana, Medan: CV. CATTLEYA DARMAYA FORTUNA, 2021.
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, Delik-Delik Dalam Kuhp, Medan: CV. HARITSA, 2020.
Sanoesi, Almanak Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta: PT. Dutarindo ADV, 1987.
Hasil wawancara dengan Iptu Theo, S.Tr.K, selaku Kanitreskrim Polsek Medan Helvetia