## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Legal  Protection  For  Consumers  Of  Product  Warranty  In Business Law
Natalia Posumah 1 , Diana Darmayanti Putong 2
1 Faculty of Law, Universitas Negeri Manado. posumah212@gmail.com
2 Faculty of Law, Universitas Negeri Manado. dianaputong@unima.ac.id
Abstract: In  article  30  of  Law  No.  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection  expressly  regulates  the authority  to  supervise  business  actors  carried  out  by  the  government,  the  community,  and  the  Non- Governmental  Consumer  Protection  Institute  (LPMSM),  but  the  facts  on  the  ground  consumers  still  get product guarantees from business actors that are not in accordance with Law No .8 of 1999 concerning Consumer Protection. This shows that there has been an imbalance between regulations and facts on the ground. The problem in this study is how consumer protection against product warranties in business law and  what  are  the  consequences  of  warranties  that  are  not  in  accordance  with  Law  No.  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection.  This  research  method  uses  a  normative  juridical  approach,  with secondary data collection, to prove the consequences of guarantees that are not in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The data obtained were analyzed qualitatively. Based on the results of  the study it was found that many losses experienced by consumers related to guarantees, such  as  fraud  against  store  guarantees,  fraud  against  bank  guarantees,  and  others.  Therefore,  the government  provides  guarantees  for  the  protection  of  consumers  against  product  warranties  through government  regulations,  one  of  which  is  the  UUPK.  In  its  implementation,  consumer  protection  has  not been carried out to the fullest, this is proven because there are still many irregularities and losses felt by the  government.  Whereas  in  the  UUPK  the  sanctions/consequences  received  by  the  business  actor  if committing a violation related to goods will be subject to criminal acts.

## Keywords: Legal Protection; Consumer; product warranty
How  to  Site:  Posumah,  N.  (2022).  Legal  Protection  For  Consumers  Of  Product  Warranty  In  Business  Law. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur
Dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 162 – 173. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.140

## Introduction
Di  era  globalisasi  ini  memiliki  pengaruh  positif  dan  negatif  diberbagai  bidang  salah satunya  di  bidang  ekonomi.  Pengaruh  positif  globalisasi  dalam  bidang  ekonomi  adalah adanya  peluang  produk  dalam  negeri  ke  pasar  internasional,  sedangkan  pengaruh negatif globalisasi dalam bidang ekonomi adalah terbukanya peluang masuknya produk luar negeri ke dalam pasar nasional. Tak hanya itu saja, namun persaingan yang semakin keras  membuat  tuntutan  pada  kualitas  produk  dan  tingkat  efisien  semakin  tinggi (Mansyur  &  Rahman,  2015).  Kondisi  seperti  inilah  yang  menjadi  efek  pendukung
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  dunia.  Dan  dengan  hal  tersebut,  Indonesia  juga merasakan efek tersebut sehingga dapat menguntungkan pihak konsumen. 1
Dengan  pemahaman  bahwa  semua  masyarakat  adalah  konsumen,  maka  melindungi konsumen berarti juga dapat diartikan melindungi seluruh masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  maka  Pemerintah  menetapkan  UU  No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen juga menjadi objek aktivitas bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar (Ndun, 2018). Sebab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsumen memiliki arti pemakai barang  hasil  produksi.  Sedangkan  pengertian  dari  konsumen  menurut  Pasal  1  Ayat  (2) UU  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan (Indonesia, 2004) 2 .
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  kegiatan  bisnis yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  perlindungan hukum  antara  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah.  Jika  tidak  ada  perlindungan yang  seimbang  akan  menyebabkan  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah  (Ahmad Miru, 2011). Terkait pentingnya perlindungan konsumen maka, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Pada pasal
30  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  secara  tegas  mengatur tentang  kewenangan  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  masyarakat,  dan  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya  Masyarakat (LPMSM).
Saat  konsumen  membeli  sebuah  produk  baik  barang  maupun  jasa,  tentu  konsumen tersebut berharap mendapatkan yang terbaik, tidak ada fungsi yang kurang atau suatu hal yang tidak menyenangkan jika berupa jasa. Jaminan bahwa produk tersebut sesuai atau tidak cacat disebut garansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) garansi berarti  jaminan  atau  tanggungan.  Sedangkan  pengertian  garansi  secara  umum  adalah jaminan  oleh  perusahaan,  bahwa  pelanggan  akan  mendapatkan  produk  yang  baik, sesuai  dengan  spesifikasi,  berfungsi  sebagaimana  seharusnya,  dalam  periode  yang sudah  ditentukan,  yang  mencakup  semua  atau  bagian  tertentu  dari  produk  tersebut. Tujuan  adanya  garansi,  yaitu  untuk  menciptakan  dan  meningkatkan  kepuasan  dari pelanggan.
Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  mengatakan  pada  2016  hingga  2018  terdapat kenaikan  tingkat  kepatuhan  pelaku  usaha  terkait  kewajiban  pendaftaran  petunjuk penggunaan  dan  jaminan  layanan  purna  jual.  Pada  2016  tingkat  kepatuhan  hanya sebesar  24,58  persen,  kemudian  pada  2018  meningkat  menjadi  66,81  persen.  Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (22/10/2019), dijelaskan, kenaikan
1 (Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani, 2018).
2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
itu berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono yakin
ke  depan  angka  kepatuhan  itu  akan  terus  bertambah  seiring  dengan  diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 78 Tahun 2019.
Dalam  pelaksanaan  Garansi  Produk  di  Indonesia,  ternyata  masih  dijumpai penyimpangan dalam hal tersebut sebagai contoh berikut :
1. Dikutip  dari  detikFinance,  tanggal  15  Maret  2015,  bahwa  masih  terdapat peredaran ponsel rekondisi bergaransi toko. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan  Konsumen  (Dirjen  SPK)  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag) Widodo  menyebutkan  banyak  produk  elektronika  seperti  ponsel  impor  ilegal masukke  Indonesia.  Salah  satu  yang  marak  dijual  di  pasar  adalah  ponsel rekondisi  atau  ponsel  bekas  yang  dirakit  sebagai  produk  baru  yang  dijual dengan  garansi  toko.  Biasanya  barang  atau  ponsel  tersebut  tidak  dilengkapi petunjuk penggunaan atau buku manual berbahasa Indonesia.
2. Dikutip  dari  KOMPAS.com  pada tanggal 10  Desember  2019,  bahwa  masih  ada pelaku  penipuan  bank  garansi.  Dalam  kasus  tersebut  pelaku  telah  melakukan penipuan  dengan  menerbitkan  bank  garansi  senilai  30  miliar.  Bank  garansi merupakan  jaminan  pembayaran  yang  diterbitkan  suatu  bank  kepada  pihak penerima  jaminan  yang  bisa  berupa  perseorangan  atau  perusahaan.  Dalam melancarkan aksinya, pata tersangka memiliki peran berbeda. Oleh karena itu, para  tersangka  dijerat  Pasal  378  KUHP  dan  atau  Pasal  372  KUHP  Jo  Pasal  55 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun.
Contoh  di  atas  merupakan  sebagian  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  konsumen terhadap  garansi  produk  dalam  dunia  bisnis,  dan  mungkin  saja  masih  banyak permasalahan yang dihadapi oleh konsumen yang belum terpublikasikan.
Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap garansi produk dalam hukum bisnis serta apa  akibat  atas  garansi  yang  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173

## Discussion
Perlindungan Konsumen Terhadap Garansi Produk dalam Hukum Bisnis
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang  dikukuhkan oleh penguada atau pemerintah.  Pengertian  dari  hukum  menurut  Waldi  Nopriansyah  (2019)  adalah  suatu aturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  negara,  baik  itu  perintah  maupun  larangan,  untuk mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan menurut Skinner  (1992),  bisnis  adalah  pertukaran  barang,  jasa  atau  uang  yang  saling menguntungkan  atau  memberikan  manfaat.  Jadi,  hukum  bisnis  adalah  peraturan  yang dibuat  untuk  mengatur  usaha  yang  dijalankan  melalui  suatu  perjanjian,  baik  tertulis maupun tidak tertulis, sehingga melahirkan hak  dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak 2020/8/3.
Dalam  pelaksanaannya,  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  hukum  bisnis telah dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang ada. Dalam Pasal 1 Ayat  (1)  Undang-  undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Indonesia, 2004). Dengan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen,  berarti  menjadikan  hak-hak terhadap  konsumen  dapat  terpenuhi.  Kunci  utama  dari  perlindungan  hukum  bagi konsumen  adalah  bahwa  konsumen  dan  pelaku  usaha  saling  membutuhkan.  Hak  dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum ini harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat  merasa  aman  (Setyawati  et  al.,  2017) 3 .  Seperti  halnya  saat  masyarakat membeli  sebuah  produk  perlindungan  bagi  konsumen  pun  sangat  penting,  karena banyaknya konsumen yang mengalami kerugian. Kecacatan dalam produk menjadi salah satu kerugian yang dialami oleh konsumen.
Tanggungjawab  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  dalam  kerusakan  atau  kecacatan barang telah ada ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha. Pada dasarnya UUPK sangatlah efektif mengatur hak-hak konsumen. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  gantu  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau  diperdagangkan.  Dan dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setyawati et al., 2017) 4 .
3 Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.
4 Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik.
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
Kerugian  konsumen  yang  diakibatkan  oleh  tidak  adanya  garansi  terkait  dengan  prinsip tanggungjawab dalam perlindungan konsumen akan lebih efektif apabila menggunakan tanggungjawab  mutlak (strict  liability.  Strict  liability yaitu  prinsip  pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan tetapi prinsip ini    mewajibkan  pelaku  usaha  langsung  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul karena  perbuatan  melawan  hukum  itu.  Dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  secara mutlak tidak mempermasalahkan mengenai ada atau tidaknya kesalahan, namun pelaku usaha  langsung  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  produknya cacat  karena  pelaku  usaha  yang  kurang  hati-hati  dan  krena  pelaku  usaha  yang  harus mencegah kerugian tersebut (Susila et al., 2019) 5 .
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  arti  dari  garansi  adalah  jaminan; tanggungan.  Garansi  adalah  suatu  bentuk  layanan  pasca-transaksi  konsumen  ( post- cusumer  transaction )  yang  diberikan  untuk  pemakaian  barang  yang  digunakan  secara berkelanjutan.  Konsumen  biasanya  mengenal  perbedaan  antara  garansi  pabrik  dan garansi  toko  (Susila  et  al.,  2019).  Garansi  pabrik  atau  garansi  distributor  biasanya dinyatakan  secara  tegas,  tertulis  dan  resmi,  sedangkan  garansi  toko  biasanya disampaikan secara lisan. Dalam UUPK disebutkan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah  memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang  dan/atau    jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan (Indonesia, 2004).
UU Perlindungan Konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran hukum untuk para konsumen apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun saat konsumen mengalami kerugian.  Namun  masih  banyak  pengusaha  yang  mengesampingkan  kepentingan konsumen  untuk  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  namun  pada  kenyataannya, terdapat  perbedaan  yang  nyata  antara  ketentuan  hukum  dengan  praktik  di  lapangan. Produsen  lebih  menekankan  pada  keuntungan  dan  dan  dengan  segala  cara  berusaha menaikan  omzet  dari  usaha  yang  mereka  lakukan.  Dilain  pihak,  konsumen  kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka pergunakan. Berbagai peristiwa yang terjadi, seperti keracuanan masal, kematian akibat mengonsumsi produk tertentu,  dan  sebagainya  sering  kurang  diinformasikan  secara  transparan.  Padahal, konsumen dapat memberi keuntungan besar kepada produsen (Susila et al., 2019) 6 .
5 Susila, I. W. A., Gede, D., Mangku, S., & Suastika, I. N. (2019). DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. 2(2).
6 Susila, I. W. A., Gede, D., Mangku, S., & Suastika, I. N. (2019). DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. 2(2).
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
Pelaku  usaha  yang  tidak memberikan  kartu  jaminan/garansi  produk  kepada  konsumen yang  membeli  produk  yang  mereka  pasarkan  wajib  bertanggungjawab  atas  kerugian yang  dialami  oleh  konsumen.  Tanggung  jawab  berdasarkan  unsur  kesalahan  dengan pembuktian  kepada  produsen  dan  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal  19,  Pasal  23  dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen (Susila et al., 2019) 7 . Satjipto Raharjo menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan  kepada  masyarakat agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum 8 . Menurut  Soedikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan manusia 9 .
Menurut  Sukendar  dan  Aris  Prio,  sarana  perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  2  (dua) macam, yaitu:
a. Perlindungan  hukum  preventif  adalah  langkah  atau  cara  yang  dilakukan  untuk mencegah suatu kejadian yang berakibat hukum.
b. Perlindungan hukum represif adalah langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi.
Sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sesuai fakta yang diperoleh dilapangan, berikut adalah upaya perlindungan hukum bagi konsumen :
1. Perlindungan hukum preventif
a. Peningkatan pemahaman tentang hak terhadap perlindungan konsumen.
b. Peningkatan  kesadaran  hukum  dan  dampak  atas  kerugian  yang  didapatkan  oleh konsumen.
c. Mendorong  upaya  penegakkan  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan Republik  Indonesia  untuk  mencegah  kerugian  konsumen  dan  penipuan  atas garansi.
d. Peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsu-men  (BPSK)  melalui  pening-katan  sumber  daya manusia dan lembaga
7 Susila, I. W. A., Gede, D., Mangku, S., & Suastika, I. N. (2019). DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN. 2(2).
8 Satjipto Rahadjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti.
9 Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
e. Peningkatan  pemahaman  dan  kesadaran  pelaku  usaha  dan  konsumen  terhadap hak dan kewajibannya masing-masing
2. Perlindungan hukum represif
a. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui penga-dilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
b. Negosiasi,  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  baik  para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak.
c. Mediasi,  merupakan  salah  satu  cara  menyelesaikan  sengketa  diluar  pengadilan, dengan  perantara  pihakketiga/mediator  yang  berfungsi  sebagai  fasilitator,  tanpa turut campur tangan terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsumen  memperoleh  perlindungan hukum  terhadap  garansi  produk,  namun  dalam  praktik  di  lapangan,  masih  banyak kerugian  yang  alami  oleh  konsumen  akibat  dari  kesalahan  produser.  Padahal  dalam Undang-undang  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan memberi kesempatan kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan. Itu artinya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pada dasarnya, konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Atas  hak  konsumen  tersebut,  maka  pelaku  usaha  juga  berkewajiban  untuk  memberi kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Sebagai  konsumen  jika  mengalami  kerugian  karena  menggunakan  barang  yang  tidak sesuai  dengan  perjanjian,  berdasarkan  Pasal  19  UU  Perlindungan  Konsumen,  pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan  atau  diperdagangkan.  Dalam  hal  ini  ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa pengembalian  uang  atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pemberian  ganti  rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
Hal  ini  dapat  menjadi  ranah  pidana  jika  ketiadaan  barang  tersebut  dapat  digolongkan sebagai  barang  yang  rusak  atau  cacat.  Ini  karena  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2)  UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar pasal tersebut, pelaku usaha dapat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  sesuai  dengan  Pasal  62  ayat  (1)  UU Perlindungan Konsumen.
Jika  langkah  tersebut  tidak  berhasil,  maka  dapat  juga  melakukan  gugatan  perdata melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal  45  ayat  (1)  UU  Perlindungan  Konsumen.  Selain  melalui  pengadilan,  sengketa antara  konsumen  dan  penjual  juga  bisa  diselesaikan  di  luar  pengadilan  berdasarkan pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat  (2)  UU Perlindungan Konsumen.
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
Dari  uaraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsumen  yang  tidak  mendapatkan garansi  sesuai  dengan  Undang  -  undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen dapat melakukan tindakan ke jalur hukum. Dalam hal ini, pelaku usaha wajb bertanggungjawab  atas  barangnya.  Adanya  Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  konsumen  dapat  melalui  pengadilan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha,  tetapi  alangkah  baiknya  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan.
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173

## Conclusion
Konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap garansi produk, dalam Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa konsumen  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan memberi kesempatan kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan. Itu artinya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Konsumen  yang  tidak  mendapatkan  garansi sesuai  dengan  Undang-undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen dapat  melakukan  tindakan  ke  jalur  hukum.  Adanya  Pasal  45  Ayat  (1)  Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  konsumen  dapat  melalui  pengadilan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  pelaku  usaha,  tetapi  alangkah  baiknya  diselesaikan  dengan  cara kekeluargaan.

## Acknowledgments
Pelaku  usaha  dalam  menjual  produk  harus  memberikan  informasi  yang  lebih  jelas mengenai  produk  salah  satunya  adalah  garansi. Hal  ini  dilakukan  agar  konsumen  akan lebih terlindungi dalam penggunaan produk.
Dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh konsumen, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan  peraturan  perundang-undangan  dan  melakukan  tindakan  tegas  atas perlindungan  konsumen  atas  garansi  sehingga  tidak  akan  ada  lagi  keluhan  maupun gugatan yang dilakukan oleh konsumen.
Bagi pemerintah memberi sanksi yang membawa efek jera bagi pelaku usaha/produsen bukan  hanya  dalam  hal materil  tapi  juga  pada   efek    jera   dalam   bentuk   moral    agar pelaku    usaha/produsen  selain  meras  rugi  dalam  hal  materil,  pelaku  usaha/produsen juga merasa  rugi  terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap  konsumen  yang dirugikan  dan  agar  pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang sama pada waktu yang berbeda.
Bagi pemerintah upaya hukum dalam Indonesia biaya  dlam  penyelesaian diharapakan murah    atau  ringan.  Karena  penyelesian  sengketa  yang  dapat  di  berikan  kepada konsumen  terdapat  dua penyelesian.  Diharapkan  penyelesian  yang  diselesainkan  tidak menimbulkan kejadian  dibelakang hari.
Masyarakat perlu mendukung adanya peraturan pemerintah jika mendapatkan garansi produk yang tidak sesuai harus lapor ke pihak yang terkait.
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173

## References
Satjipto Rahadjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti.
Soedikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty.
Sukender dan Aris Prio, 2019, Tindak Pidana Dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien), Yogyakarta:Nuha Medika.
Ahmad Miru. (2011). Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia . Raja Grafindo Persada. https://books.google.co.id/books?id=6V5tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pe rlindunga n+konsumen&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiE3LDt0pTqAhWa7HMBHeLoDBAQ6AEID zAB #v=onepage&q=perlindungan konsumen&f=false
Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E- Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI ERA MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN
(The Urgency of Consumer Law Protection and the E-Commerce Dispute Resolution in the Era of ASEAN Economic Community ), 7(1), 1 – 17.
Di, K., Kesatuan, N., & Indonesia, R. (2018). Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018 Zainul Amin. 127 – 143.
https://doi.org/10.5281/zenodo.1161871.Iswajuni
Fadhly, F. (2013). G anti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat .
Arena Hukum, 6(2), 236 – 253. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.6
Indonesia, R. (2004). UU no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen . 1 – 6.
Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional . II(1), 1 – 10.
Ndun, I. J. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda. Mimbar Keadilan, 1 – 17. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1603
Nopriansyah, W. (2019). Hukum Bisnis di Indonesia (Pertama) . KENCANA. http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/151277/
Legal Protection For Consumers Of Product Warranty In Business Law Jurnal Hukum tora: 8 (2): 162-173
Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik . Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 46 – 64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638
Susila, I. W. A., Gede, D., Mangku, S., & Suastika, I. N. (2019). DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN . 2(2).