## PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NOMOR I/POJK.07/2013
Muhamad Rizki Syafaat Universitas Muhammadiyah Palu Email :mrizkisyafaat@gmail.com

## ABSTRACT
The  Authority  of the  Financial  Services  Authority  in  Providing  Legal  Protection to  Consumers  Based  on  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  I  / Pojk.07 / 2013 Concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, namely the authority of the OJK regulates the service and settlement of consumer complaints against financial service businesses. If between the consumer and the financial services business do not reach an agreement to settle the complaint, the consumer  can  settle  the  dispute  outside  the  court  through  an  alternative  dispute resolution agency determined by the OJK to realize a financial system that grows sustainably and is stable and is able to protect the interests of consumers and the public.
Keyword: Consumer Protection .

## A. PENDAHULUAN
Proses  globalisasi  yang  terjadi  dalam  system  keuangan  dan  pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi financial telah menciptakan sitem  keuangan  yang  sangat  kompleks,  dinamis  dan  saling  terkait  antar  – subsektor keuangan , baik dalam hal produk maupun jasa kelembagaan keuangan. Di  samping  itu,  adanya  perusahaan  berbentuk  lembaga  jasa  keuangan  yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. 1
Dimensi  hukum  yang  mengatur  roda  perekonomian,  mengikat  kegiatan usaha  dengan  peraturan  tertentu.  Kegiatan  perekonomian  yang  baik  tentu  selalu mengindikasikan  telah  memaksimalkan  keuntungan,  namun  hal  tersebut  tidak menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan  keuntungan  lebih.  Maka  dari  itu hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang
1 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Jakarta  ,  Kencana  Prenada  Media Group, 2011, hlm 25
boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan usaha. Dengan kepastian hukum kegiatan  usaha  menjadikan  kondisi  nyaman  untuk  melakukan  kegiatan perekonomian. 2
Kegiatan usaha dalam jasa keuangan erat kaitannya dengan penghimpunan dana  dari  masyarakat  yang  diatur  di  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa “setiap pihak yang melakukan kegiatan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  wajib terlebih  dahulu  memperoleh  izin  usaha  dari  sebagain  Bank  Umum  atau  Bank Perkreditan  Rakyat  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia,  kecuali  apabila  kegiatan penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dimaksud  diatur  dengan  undang-undang sendiri”. 3
Demi  terciptanya  industri  jasa  keuangan  di  Indonesia  yang  lebih  baik diperlukan  adanya  lembaga  yang  berperan  untuk  melakukan  pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia  (selanjutnya  disebut  BI),  pemerintah  diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat- lambatnya  akhir  tahun  2010.  Lembaga  yang  dimaksud  adalah  Otoritas  Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).
Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR). 4 Salah  satu  fungsi penting OJK adalah “Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting  dalam  sektor  jasa  keuangan.  Edukasi  yang  bersifat  preventif  dibutuhkan
2 Yosephus  L  Sinuor, Etika  Bisnis, Jakarta,  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia,  2010,  hlm 162
3 Hermansyah, Op cit hlm 25
4 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 2014,  hml 38

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagai  langkah  awal  untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  kepada konsumen. 5
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  OJK  berkoordinasi  dengan  BI  dalam membuat  peraturan  pengawasan  di  bidang  perbankan,  salah  satunya  yaitu mengenai produk perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf d UU OJK. Tugas  Bank  Indonesia  akan  lebih  fokus  sebagai  regulator  pada  bidang  moneter sedangkan  tugas  Otoritas  Jasa  Keuangan  lebih  kepada  pengaturan  dan pengawasan  individual  perbankan  atau  lembaga  keuangan,  kejahatan  bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya. 6
Pengaturan pengawasan terkait produk perbankan merupakan salah satu hal yang  sangat  penting  khususnya  bagi  konsumen  dan  lembaga  perbankan  itu sendiri.  Pengaturan  yang  disusun  oleh  OJK  akan  dijadikan  acuan  oleh  para lembaga  perbankan  supaya  dapat  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dan menghasilkan  produk  perbankan  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada.  Hal  ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem  perbankan  yang  sehat,  yang  memenuhi  tiga  aspek,  yaitu  perbankan  yang dapat  memelihara  kepentingan  masyarakat  dengan  baik,  berkembang  secara wajar,  dalam  arti  di  satu  pihak  memerhatikan  faktor  risiko  seperti  kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. 7
Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, OJK telah menerbitkan Peraturan  OJK  No.  01/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  POJKPKSJK),  sedangkan  BI  mengeluarkan Peraturan BI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen  Jasa Sistem Pembayaran  (selanjutnya  disebut  PBI).  POJKPKSJK  berisi  ketentuan  yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposiskan sebagai pihak lemah,
5 Arinto  Tri  Wibowo, Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2015, hlm. 35-36.
6 Ni  Made  Nita  Widhiadnyani,  2016,  “Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan  Sebagai Pengganti  Bank  Indonesia  Dalam  Pengawasan  Lembaga  Perbankan”, Kertha  Semaya, Vol.  IV No.2, Denpasar, hlm. 5.
7 Hermansyah, Op Cit , hlm 175-176.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
yang  artinya  pihak  bank  mendiktekan  kehendaknya  sebagaimana  yang  tertuang dalam syarat-syarat perjanjian yang bentuknya merupakan perjanjian baku. 8
Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen  baginya  merupakan  suatu  tuntutan  yang  tidak  boleh  diabaikan  begitu saja.  Dalam  dunia  perbankan,  pihak  nasabah  merupakan  unsur  yang  sangat berperan,  mati  hidupnya  dunia  perbankan  bersandar  kepada  kepercayaan  dari pihak  masyarakat  atau  nasabah. 9 Konsumen  di  Indonesia  pada  umumnya seringkali  mendapat  persoalan  dalam  pemenuhan  hak-haknya,  salah  satunya dikarenakan  salah  satu  sifat  dasar  konsumen  sendiri  yang  tidak  memiliki  sifat yang  kritis  dalam  memperjuangkan  hak-haknya,  selain  itu  keterbatasan  sumber daya  manusia  yang  kurang  memadai  serta  kurangnya  keseriusan  pemerintah  dan penegak hukum untuk melakukan perlindungan kepada konsumen. 10
Perlindungan  hak  konsumen,  baik  diakui  dan  tidak  diakui  sebagai  hak asasi  manusia  dituangkan  dalam  Undang-Undang  dan  bentuk  peraturan  lainnya dalam suatu Negara termasuk di Indonesia. Tonggak sejarah penting di Indonesia adalah pada tahun 1999 melalui pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Namun diakui pula bahwa di luar UU PK  terdapat  Undang-Undang  lain  yang  substansinya  melindungi  konsumen, seperti  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Di  samping  itu,  pada  level  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih rendah sebagai peraturan pelaksanaan UU PK dan UU OJK seperti Peraturan OJK Nomor 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Peraturan OJK).

## B. PEMBAHASAN
1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan  Hukum  Kepada  Konsumen  Berdasarkan  Peraturan
8 Ngakan  Putu  Surya  Negara,  2018,  “Perlindungan  Nasabah  Perbankan  Melalui  Otoritas Jasa Keuangan”, Kertha Semaya, Vol.6, No.2, Denpasar, hlm12.
9 Sidharta, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia, Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia, 2004,  hlm 35
10 Rovita  Ayunintyas,  Perlindungan  Konsumen  Asuransi  Pasca  Terbentuknya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Jurnal  Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, vol.3 no.11 edisi 2015,

## Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Tujuan dibentuknya Undang-Undang No.  21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan yakni dalam Pasal 4, yakni “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :
a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b.  Mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan stabil; dan
c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”
Ketentuan  Pasal  4  huruf  c  tersebut  berisikan  tujuan  dibentuknya  Otoritas Jasa  Keuangan  adalah  agar  keseluruhan  kegiatan  didalam  sektor  jasa  keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka (1)  Undang-Undang  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Untuk  memberikan  dukungan  terhadap  upaya  peningkatan  kualitas layanan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  keuangan  telah menerbitkan  beberapa  ketentuan  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  bagi  pelaku usaha  jasa  keuangan,  seperti  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/  POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  SEOJK  Nomor: 2/SEOJK.07/  2014  tentang  Pelayanan  dan  Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat POJK No.1/pojk.07/2013,  terdapat  pengaturan  mengenai  penanganan  pengaduan  serta penyelesaian  sengketa  konsumen,  yang  selanjutnya  dalam  Surat  Edaran  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  2/SEOJK.07/2014  tentang  Pelayanan  dan  Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya akan disingkat  SEOJK  No.2/  SOJK.07/2014,  berisikan  ketentuan  yang  mengatur
mengenai  pelayanan  dan  penyelesaian  pengaduan  konsumen  pada  pelaku  usaha jasa  keuangan.  Penanganan  pengaduan  konsumen  merupakan  hal  utama  yang segera  di- addressed oleh  OJK  begitu  memulai  operasionalisasi  di  tahun  2013. Sebagaimana dikutip dari www.cnnindonesia.com bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  mencatat  lebih  dari  separuh  aduan  yang  masuk  dalam  kurun  waktu  tahun 2013-2018  berasal  dari  produk  dan  layanan  perbankan.  Seperti,  Kredit  Tanpa Agunan (KTA) dan kartu kredit. 11 Sementara itu, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan  Konsumen  OJK  Sarjito  mengatakan  53,3  persen  pengaduan konsumen  yang  diterimanya  berasal  dari  sektor  perbankan.  Sedangkan,  25,8 persen  aduan  konsumen  lainnya  berasal  dari  sektor  asuransi,  12,7  persen  dari multifinance,  dan  sisanya  tiga  persen  dari  pasar  modal. 12 Lebih  lanjut  Sarjito menjelaskan beberapa hal  yang membuat konsumen banyak mengadukan produk dan layanan perbankan, yakni : 13
1. Calon  konsumen  dianggap  mengerti  risiko  dari  kartu  dan  kredit  yang diberikan perbankan.
2.  Minimnya  penjelasan  agen  pemasaran  produk,  khususnya  untuk  fasilitas kartu kredit, KTA, dan kredit mikro.
3.  Konsumen  tidak  menerima  salinan  perjanjian  kredit  atau  Kartu  Tanpa Agunan (KTA)
4.  Penalti  pelunasan  yang  dipercepat  ditentukan  sepihak,  khususnya  untuk produk KTA
5. Tidak ada konfirmasi jumlah dana yang ditransfer.
6.  Perubahan  bunga  dan  tenor  yang  tidak  jelas  dari  pihak  bank,  khususnya untuk KTA.
Dari  uraian  tersebut  Penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa, pertama , minimnya  penjelasan  agen  kepada  konsumen  terkait  kredit  terkadang  menjadi factor  yang  mempengaruhi  ketidaktahuan  konsumen  mengenai  hak-hak  dan kewajibannya  dalam  perjanjian  kredit.  Pada  prakteknya  banyak  agen  hanya menyelesaikan  targetnya  dengan  cepat  tanpa  menjelaskan  secara  rinci  apa  saja yang  termuat  dalam  perjanjian  kredit. Kedua ,  konsumen  tidak  menerima  salinan
11 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426150455-78-293784/separuh-aduan- masyarakat-ke-ojk-keluhkan-kartu-kredit diakses 30 Juni 2019
12 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426150455-78-293784/separuh-aduan- masyarakat-ke-ojk-keluhkan-kartu-kredit diakses 30 Juni 2019
13 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426150455-78-293784/separuh-aduan- masyarakat-ke-ojk-keluhkan-kartu-kredit diakses 30 Juni 2019
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
perjanjian  kredit  atau  KTA  dan  penalti  pelunasan  yang  dipercepat  ditentukan sepihak, khususnya untuk produk KTA sehingga berpengaruh pada ketidakjelasan tenor  (jangka  waktu)  kredit  dari  pihak  Bank.  Sementara,  terkait  perusahaan asuransi,  dasar  pengaduannya,  antara  lain  konsumen  merasa  mendapatkan informasi  dengan  tidak  jelas  lantaran  penawaran  dilakukan  melalui  saluran telepon.
Menurut  ketentuan  Pasal  20  ayat  1  POJK  No.1/pojk.07/2013  bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap  penawaran  atau  promosi  produk  dan/atau  layanan:  a.  nama  dan/atau  logo Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan;  dan  b.  pernyataan  bahwa  Pelaku  Usaha  Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Menurut ketentuan Pasal 38 huruf c POJK No.1/pojk.07/2013 mewajibkan pelaku  usaha  jasa  keuangan  setelah  menerima  pengaduan,  untuk  menyampaikan pernyataan  maaf  dan  menawarkan  ganti  rugi  ( redress/remedy )  atau  perbaikan produk  dan  atau  layanan,  jika  pengaduan  Konsumen  benar.  Sementara  itu  pada Bab  III  Surat  Edaran  OJK  No.2/SOJK.07/2014  angka  1  menjelaskan  lebih  rinci bahwa  bentuk  pernyataan  maaf  tersebut  dilakukan  secara  tertulis,  yang  pada kenyataannya  pernyataan  maaf  tersebut  oleh  konsumen  lazimnya  hanya  berupa pernyataan  maaf  secara  lisan oleh  pihak Pelaku  Usaha Jasa  Keuangan dalam  hal ini pihak jasa keuangan.
Menurut  ketentuan  Pasal  39  POJK  No.1/  pojk.07/2013  menjabarkan bahwa apabila antara konsumen dan pelaku usaha  jasa keuangan tidak  mencapai kesepakatan  penyelesaian  pengaduan,  Konsumen  dapat  melakukan  penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  melalui  pengadilan.  Untuk penyelesaian  sengketa  tidak  dilakukan  melalui  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa, maka konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan  untuk  memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Berbicara  mengenai  hukum  perlindungan  konsumen  erat  hubungannya dengan  konsumen  itu  sendiri.  Berdasarkan  teori  perlindungan  konsumen
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa menurut Shidarta suatu peristiwa  hukum  perlindungan  konsumen  dikatakan  sudah  terjadi  apabila ‘konsumen’ secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa  area  hukum  itu  bukan  bidang  hukum  perlindungan  konsumen,  jika  tidak, maka  bisa  dipastikan  bahwa  area  hukum  itu  bukan  bidang  hukum  perlindungan konsumen.  Menurut  ketentuan  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  yang  dimaksud  dengan  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Perlindungan  ini  perlu  diberikan  karena  selama  ini  konsumen  dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehinga perlu dilindungi.
Dalam  sektor  jasa  keuangan,  yang  dimaksud  dengan  konsumen  adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di  Pasar  Modal,  pemegang  polis  pada  perasuransian,  dan  peserta  pada  Dana Pensiun,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan. Adapun  yang  dimaksud  dengan  Lembaga  Jasa  Keuangan,  yang  juga  disebut dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (Selanjutnya disingkat PUJK) adalah ‘Bank Umum,  Bank  Perkreditan  Rakyat,  Perusahaan  Efek,  Penasihat  Investasi,  Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan,  Perusahaan  Gadai,  dan  Perusahaan  Penjaminan,  baik  yang melaksanakan kegiatan  usahanya secara konvensional maupun secara syariah.” (Lihat Pasal 1 Huruf 1 & 2 POJKPKSJK). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami  bahwa  peraturan  perlindungan  konsumen  dalam  jasa  keuangan dimaksud  untuk  melindungi  kepentingan  konsumen  dari  perilaku  negatif  yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Terkait  dengan  pembahasan  di  atas,  terdapat  lima  prinsip  penting perlindungan  konsumen  yang  diatur  dalam  POJKPKSJK.  Lima  prinsip  ini  mesti

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ditaati  agar  perlindungan  konsumen  dapat  berjalan  dengan  efektik.  Lima  prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 14
1. Transparansi. Prinsip  ini  mengharuskan  PUJK  untuk  memberikan  informasi secara  terbuka,  jelas  dan  bahasa  yang  mudah  dimengerti  kepada  konsumen tentang  semua  produk  yang  dimiliki.  Hal  ini  penting  agar  konsumen  bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.
2. Perlakuan yang adil . Prinsip ini, menekankan agar PUJK berlaku adil dan tidak diskriminatif  kepada  konsumen  dengan  memberikan  perlakuan  yang  berbeda antara  konsumen  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  terutama  berdasarkan  pada suku, agama dan ras.
3. Keandalan. Maksud  dari  ‘keandalan’  dalam  prinsip  ini  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  memberikan  layanan  yang  akurat  melalui  sistem,  prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.
4. Kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  konsumen .  Prinsip  ini  mengatur agar  PUJK  menjaga  dan  kerahasiaan  dan  keamanan  data  konsumen.  PUJK hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan  tujuan  yang  disetujui  oleh  konsumen,  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan.
5. Penanganan  pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau .  Prinsip  ini  terkait  dengan pelayanan/penyelesaian  pengaduan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
Pelayanan  pengaduan  konsumen  ini  difasilitasi  oleh  OJK  untuk mempermudah  pengaduan  yang  dilakukannya.  Lalu  mekanisme  penyelesaian sengketa  melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa  alterantif  yang  efektif  juga ditawarkan  kepada  konsumen  agar  sengketa  dapat  diselesaikan  secara  cepat. 15 Menurut  Philipus  M  Hadjon,  dalam  upaya  menjalankan  dan  memberikan perlindungan  hukum,  sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya  bahwa dibutuhkannya  suatu  tempat  atau  wadah  dalam  pelaksanaannya  yang  sering  di sebut  dengan  sarana  perlindungan  hukum.  Sarana  perlindungan  hukum  dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut : 16

## 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif (Penegakan Hukum)
a. Regulasi
14 https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa- keuangan/ diakses tanggal 25 Juni 2019
15 Lihat penjelasan Pasal 2 POJKPKSJK
16 Rati  Maryani  Palilati, Perlindungan  Hukum  Konsumen  Perbankan  Oleh  Otoritas  Jasa Keuangan , Jurnal IUS, Vol. IV, Nomor 3, Desember 2016, hlm 55-58
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Upaya  perlindungan  hukum  konsumen  perbankan  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  dapat  dilihat  dari  telah  dikeluarkannya  beberapa  peraturan-peraturan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlind- ungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor:  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di Sektor  Jasa  Keuangan,  SEOJK  Nomor:  1/SEOJK.07/  2014  tentang  Pelaksanaan Edukasi  dalam  Rangka  Meningkatkan  Literasi  Keuangan  Kepada  Konsumen dan/atau  Masyarakat  dan  SEOJK  Nomor:  2/SEOJK.07/  2014  tentang  Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. b. sosialisasi
Sehubungan  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  01/ POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  perlu untuk  mengatur  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  Edukasi  dalam  rangka meningkatkan  literasi  keuangan  kepada  Konsumen  dan/atau  masyarakat  dalam Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Oleh  karena  itu  Otoritas  Jasa  Keuangan mengeluarkan  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/SEOJK.07/  2014 tentang  Pelaksanaan  Edukasi  dalam  Rangka  Meningkatkan  Literasi  Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, yang berisikan :
1) Cakupan rencana edukasi
2) Pelaksanaan edukasi
3) Penyusunan, penyampaian dan perubahan rencana edukasi
4) Serta laporan pelaksanaan edukasi

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Penegakan Hukum)
a. Litigasi
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  POJK  No.  1/POJK.07/2014  Penyelesaian pengaduan  oleh  lembaga  jasa  keuangan  menurut,  wajib  diselesaikan  terlebih dahulu  oleh  lembaga  jasa  keuangan,  yang  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan dalam  penyelesaian  atas  pengaduan  tersebut,  maka  konsumen  dan  lembaga  jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
b. Non Litigasi
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  memberikan  sarana  dalam  penyelesaian sengketa  dengan  menggunakan  jalur  non  litigasi  yakni  dengan  diterbitkannya Peraturan  mengenai  sengketa  yang  dalam  penyelesaiannya  melalui  lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  yang  diatur  lebih  lanjut dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## B. Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan  Hukum Kepada Konsumen
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dirumuskan  bahwa,  “Otoritas  Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan  sebagaimana dimaksud dalam undang-undang  ini”. Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  sebuah  lembaga  pengawasan  jasa  keuangan,  jasa keuangan  yang  diawasi  seperti  industri  perbankan,  pasar  modal,  reksadana, perusahaan  pembiayaan,  dana  pensiun  dan  asuransi.  Keberadaan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  ini  sebagai  suatu  lembaga  pengawas  sector  keuangan  di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. 17
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama,  akses  ke  sektor  jasa  keuangan  masih menjadi  permasalahan  utama  bagi  masyarakat  di  Indonesia.  Permasalahan rendahnya akses ke sektor jasa keuangan setidaknya disebabkan oleh 3 hal, yaitu : 18
a. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. b. Tidak tersedianya layanan keuangan ditengah masyarakat.
c. Adanya perasaan traumatis dan persepsi  negatif terhadap  layanan keuangan yang pernah dialaminya ataupun cerita yang diterimanya.
Masalah  penanganan  pengaduan  yang  demikian  penting  sehingga  menjadi perhatian  serius  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  diatur  secara  khusus  dalam
17 Siti  Sundari. Laporan  Kompendium  Hukum  Bidang  Perbankan .  Jakarta:  Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.hlm 44
18 Rati Maryani Palilati, Op Cit hlm 59
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Hal  tersebut  secara  umum,  berkaitan  erat dengan  upaya  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  sector  jasa  keuangan  dalam  rangka  meningkatkan  akses keuangan masyarakat.
Konsumen  atau  masyarakat  dapat  mengirimkan  pengaduan  melalui form elektronik  yang tersedia  pada alamat  http://konsumen.ojk.go.id/Form  Pengaduan. Sistem  pelaporan  pelanggaran  otoritas  jasa  keuangan  adalah  suatu  sistem  yang menyediakan  sarana  kepada  pihak  eksternal  dan  intern  otoritas  jasa  keuangan untuk  menyampaikan  laporan  mengenai  dugaan  terjadinya  pelanggaran  yang dilakukan oleh anggota dewan komisioner dan pegawai otoritas jasa keuangan. 19
Layanan  tersebut  merupakan  bentuk  komitmen  dari  otoritas  jasa  keuangan dalam  meningkatkan  integritas  seluruh  insan  otoritas  jasa  keuangan  serta mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam otoritas jasa  keuangan.  Jenis  pelanggaran  yang  dapat  dilaporkan  adalah  korupsi,  kolusi dan  nepotisme,  kecurangan,  termasuk  penipuan,  penggelapan  asset,  pembocoran informasi, pencurian, pembiaran  melakukan, perbuatan  melanggar kebijakan dan kode.
Pengaduan  Konsumen  dan  Pemberian  Fasilitas  Penyelesaian  Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 40, yakni :
(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dengan  Konsumen  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan.
(2)  Konsumen  dan/atau  masyarakat  dapat  menyampaikan  pengaduan  yang berindikasi  pelanggaran  atas  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)  Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  disampaikan kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan,  dalam  hal  ini  Anggota  Dewan  Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.
19 https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan- Perbankan.aspx diakses tanggal 30 Juli 2019
Adapun  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasannya  sebagai  mana  yang tertuang  dalam  Pasal  6  Undang-Undang  OJK,  yaitu  OJK  melaksanakan  tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c.  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
.
Pengawasan  tersebut  memberikan  peran  dan  pengaruh  yang  besar  bagi
Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  upaya  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen jasa  keuangan.  Sebagaimana  menurut teori  Pengawasan  yang  dikemukakan  oleh Manullang  bahwa  suatu  definisi  pengawasan  yakni  suatu  proses  untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
Lebih lanjut Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan  yakni  pengawasan  terdiri  dari  pengujian  apakah  segala  sesuatu berlangsung  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditentukan  dengan  intruksi  yang telah  digariskan,  ia  bertujuan  untuk  menunjukan  (menentukan)  kelemahan- kelemahan  dan  kesalahan-kesalahan  dengan  maksud  untuk  memperbaikinya  dan mencegah terulangnya kembali.

## C. PENUTUP

## A.Kesimpulan
1.  Kewenangan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  Kepada  Konsumen  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  I/Pojk.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  yaitu  kewenangan  OJK  mengatur  mengenai  pelayanan  dan penyelesaian  pengaduan  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  jasa  keuangan. Apabila  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  tidak  mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  ditetapkan  oleh  OJK  untuk  mewujudkan  sistem keuangan  yang  tumbuh  secara  berkelanjutan  dan  stabil  serta  mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
2.  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  memberikan  perlindungan  hukum kepada  konsumen yaitu  OJK  melayani  pengaduan  dari  konsumen  atau masyarakat  melalui form elektronik.  Kemudian  menyelesaikan  pengaduan tersebut  melalui lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  ditetapkan oleh OJK.

## B. Saran
1. Untuk menjalankan peranan OJK dalam hal  pengaturan dan pengawasan, OJK sebaiknya  meningkatkan  tindakan  preventif  pada  aspek  perlindungan konsumen.  Tindakan  preventif  yang  dapat  dilakukan  adalah  memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
2.  Perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh OJK haruslah sejalan dengan mekanisme  perlindungan  konsumen  yang  tertuang  dalam  UU  PK,  atau  OJK yang menjadi lembaga utama perlindungan konsumen untuk jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adrian  Sutedi, Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Raih  Asa  Sukses ,  Jakarta Timur, 2014
Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Ahmadi  Miru,  “Hukum  Kontrak  Perancangan  Kontrak,  Jakarta:  Raja  Grafindo, 2011
Arinto  Tri  Wibowo, Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2015
Az.  Nasution, Hukum  perlindungan  Konsumen;  Suatu  Pengantar ,  Diadit  Media, Jakarta, 2006
Hani Handoko, 1999 Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Rafika Aditam.
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Jakarta  ,  Kencana  Prenada Media Group, 2011
Kasmir, Bank  &  Lembaga  Keuangan  Lainnya, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2011
______, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
Komarudian, Enxiklopedia Manajemen , Bumi Aksara: Jakarta, 1994
Makmur Efektifitas  Kebijakan  Kelembagaan  Pengawasan, Bandung,  PT.  Rafika Aditama, 2011
M.Manullang, Dasat-dasar Manajemen , Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995
Philipus  M  hadjon, Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Surabaya, Bina Ilmu
Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia Jakarta 2001 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000Sidharta,
Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
Syahrani  Riduan, Seluk  Beluk  &  Asas-Asas  Hukum  Perdata, Bandung,  Alumni,
2010
Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994
Yosephus L Sinuor, Etika Bisnis , Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
Zainal  Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, Jurnal  Konstitusi, Volume 6, Nomor 3, September 2012

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 21 Tahun Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan  OJK  No  1/D.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan

## C. Jurnal dan Skripsi
Afika Yumya Syahmi, Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu  Kajian  Terhadap  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan ,  Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004,
Inosentius  Samsul,  Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca  Pembentukan Otoritas  Jasa  Keuangan  (Ojk),  Jurnal  Negara  Hukum:  Vol.  4,  No.  2, November 2013
Ngakan  Putu  Surya  Negara,  2018,  “Perlindungan  Nasabah  Perbankan  Melalui Otoritas Jasa Keuangan”, Kertha Semaya, Vol.6, No.2, Denpasar
Ni  Made  Nita  Widhiadnyani,  2016,  “Tanggung  Jawab  Otoritas  Jasa  Keuangan Sebagai  Pengganti  Bank  Indonesia  Dalam  Pengawasan  Lembaga Perbankan”, Kertha Semaya, Vol. IV No.2, Denpasar
Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, Jurnal  Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013
Rati Maryani Palilati, Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan , Jurnal IUS, Vol. IV, Nomor 3, Desember 2016,
Rovita  Ayunintyas,  Perlindungan  Konsumen  Asuransi  Pasca  Terbentuknya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan.
Jurnal  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret, vol.3 no.11 edisi 2015
Zulkarnain Sitompul, “Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas  Sistem  Keuangan,”  (Medan:disampaikan  pada  Seminar  tentang Keberadaan  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  Mewujudkan  Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014),

## D. Website
Penelitian  Hukum  Normatif  melalui  https:idtesis.com/pengertian-penelitian- hukum-normatif-adalah/
https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan www.kbbi.web.id https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan https://www.lenterabisnis.com/pengertian-lembaga-jasa-keuangan http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen- sektor-jasa-keuangan/
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426150455-78-293784/separuh-
aduan-masyarakat-ke-ojk-keluhkan-kartu-kredit
https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-
sektor-jasa-keuangan/