eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565

## JURNAL INOVASI ILMU SOSIAL DAN POLITIK (JISoP)
Vol. 3, No. 2 (2021) pp. 91-104
http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/13205 DOI: 10.33474/jisop.v3i2.13205
Optimalisasi  Pembatasan  Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum:  Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru
Vicko Taniady Universitas Jember, Jember, Indonesia, email: 190710101184@mail.unej.ac.id
Info Artikel Abstract Submit: 12 Sept 2021
Accepted: 07 Okt 2021 Publish: 13 Okt 2021
Keywords: Campaign Funds; Election; Indonesia; New Zealand
Kata Kunci: Dana Kampanye; Pemilu; Indonesia; Selandia Baru
Lisensi: cc-by-sa
Election  attendance  is  not  complete  without  campaign  activities.  The campaign  itself  is  a  form  of  a  dialogue  between  the  candidates  and  the public. However, campaign attendance has had problems since the start of the election. The purpose of this study is to examine the implementation and regulations related to campaign finance in Indonesia. The research method used is a qualitative method using a comparative study approach with New Zealand and normative juridical and using library research techniques to find  secondary  data.  The  discussion  of  this  discussion  suggests  that campaign finance policies in Indonesia are still not comprehensive. This is a trigger  for  acts  of  corruption  and  undermines  the  democratic  order  in Indonesia.  This  can  be  seen  from  the  absence  of  binding  regulations regarding  the  expenditure  of  personal  and  political  funds  in  campaign activities.  Compared  to  New  Zealand,  the  country  has  a  comprehensive policy by implementing other laws and regulations, political arrangements for campaign funds from candidates, third parties, and individuals, groups, or companies. Therefore, by looking at the policies issued by New Zealand, the  Indonesian  government  can  review  the  policies  carried  out  by  that country.

## Abstrak
Kehadiran  Pemilu,  tidak  lengkap  tanpa  adanya  kegiatan  kampanye. Kampanye sendiri dimaksudkan sebagai bentuk dialog dari calon kandidat dan masyarakat. Namun, kehadiran kampanye memiliki problematika sejak dimulainya  Pemilu.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji implementasi  dan  regulasi  terkait  dana  kampanye  di  Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi komparatif antara Indonesia dengan Selandia Baru dan yuridis  normatif,  serta  menggunakan  teknik  studi  pustaka  untuk menemukan  data  sekunder.  Adapun  hasil  pembahasan  penelitian  ini mengemukakan bahwa kebijakan pembatasan dana kampanye di Indonesia masih  belum  komprehensif.  Hal  tersebut  menjadi  pemicu  terjadinya tindakan  korupsi  serta  merusak  tatanan  demokrasi  di  Indonesia.  Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya pengaturan yang mengikat terkait pengeluaran dana pribadi dan partai politik dalam kegiatan kampanye. Jika dibandingkan  dengan  Selandia  Baru,  negara  tersebut  memiliki  kebijakan yang  komprehensif  dengan  menerapkan  tiga  peraturan  perundang- undangan,  dengan  mengatur  pembatasan  dana  kampanye  dari  calon kandidat, partai politik, pihak ketiga, serta orang, grup atau perusahaan lainnya. Oleh karena itu, dengan melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Selandia  Baru,  pemerintah  Indonesia  dapat  melihat  kebijakan  yang dilakukan negara tersebut.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  di  Indonesia  telah  menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3. Dimana  negara  telah  meletakkan  konstitusi  pada  derajat  paling  tinggi  sehingga  melalui konstitusi lah sumber pengaturan aspek ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara serta pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur. Apabila melihat dalam pembukaan UUD 1945, telah dinyatakan bahwa pandangan filosofis dan cita-cita negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi ( democratische rechtsstaat ) yang berdasarkan atas hukum yang berlaku ( constitutional democracy ). Di sisi lain, berdasarkan pandangan Abraham Lincoln menyatakan  bahwa,  "demokrasi  adalah pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk rakyat " (Muntoha, 2009).
Di  Indonesia,  penerapan  demokrasi  dilaksanakan  secara  langsung  atau direct democracy yang  menempatkan  rakyat  ikut  berpartisipasi  secara  langsung  dalam menentukan kepemerintahan (Hidayat, 2017). Pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator suatu negara menerapkan sistem demokrasi atau tidak. Pemilu merupakan sebuah sarana yang  diberikan  kepada  rakyat  untuk  turut  serta  dalam  proses  penyelenggaraan  negara. Namun,  kegiatan  Pemilu juga  harus beriringan  dengan  adanya  kampanye  yang  bertujuan untuk  mengupayakan  kandidat  untuk  dipilih  oleh  masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  (Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2012)  Pasal  77  menyatakan  bahwa  kampanye  Pemilu  merupakan  suatu kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan kampanye yang terstruktur, sistematis dan mampu menjangkau masyarakat lebih banyak, membutuhkan biaya yang sangat mahal (Anjalline et al., 2014).
Pada masa kehadiran Pemilu, dana kampanye diperoleh melalui sumbangan anggota partai politik. Adanya hubungan ideologis antar anggota partai politik memberikan positive vibes untuk pencalonan, seperti sumbangan secara sukarela (Anjalline et al., 2014). Namun, seiring  perkembangan zaman,  pembiayaan politik  juga  semakin  mahal  dengan  masuknya era  teknologi  di  Indonesia  (Anjalline  et  al.,  2014).  Kampanye  yang  semula  bersifat konvensional kini berubah menjadi kampanye digital dengan menggunakan media massa, seperti televisi, radio, youtube dan sebagainya (Ratnamulyani & Maksudi, 2018). Di sisi lain, banyaknya  partai  politik  yang  lahir  membuat  persaingan  untuk  memperebutkan  kursi jabatan menjadi sengit. Mahalnya biaya kampanye politik memberikan duri dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Tuntutan  dana  kampanye  yang  besar,  membuat  calon  kandidat  harus menyiapkan uang  yang  sangat  besar  untuk  sebuah  jabatan  publik.  Peran  korporasi  swasta  menjadi incaran para kandidat untuk mendapatkan sumbangan dana kampanye selain dari partai politik (Sina Chandranegara et al., 2020). Keterlibatan antara korporasi swasta dan calon kandidat sebagai sponsor, akan berdampak terhadap adanya persepsi intervensi politik/jasa balas  budi  antara  partai  politik,  calon  kandidat  Pemilu  dengan  sponsornya  (Sina Chandranegara et al., 2020).
Konsekuensi dari tindakan tersebut sulit untuk dihindari dan memunculkan potensi lahirnya  penyelewengan  jabatan,  seperti  mempermudah  perizinan  bagi  sponsor  dana, terjadi korupsi dan suap serta upaya balas jasa lainnya. Hal tersebut terurai secara fakta dalam  praktiknya  melalui  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ibnu  Sina  Chandranegara  dan Nanda  Sahputra  Umara  dengan  memberikan  beberapa  kasus,  diantaranya  (Sina Chandranegara  et  al.,  2020):  Pertama,  kasus  yang  menjerat  Bupati  Buol  Amran  Batalipu dengan  Hartati  Murdaya  yang  merupakan  seorang  pengusaha  dan  pengurus  Partai Demokrat.  Adapun  kronologi  kasus  ini  dimulai  dari  Hartati  yang  merupakan  seorang pengusaha  mempunya  kepentingan  dalam  perizinan  hak  guna  usaha  perkebunan.  Untuk
mendapatkan  izin  tersebut,  maka  Hartati  memberikan  suap  kepada  Bupati  Buol  Amran Batalipu sebanyak Rp 3 miliar. Secara kebetulan juga, pada saat penyuapan terjadi, Bupati Buol Amran Batalipu menjadi kontestasi dalam Pilkada 2012. Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  Bengkulu tahun  2009-2010,  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  sering  kali  memudahkan perizinan di bidang pertambangan; dan Kedua, kasus Nur Alam sebagai Gubernur non-aktif Sulawesi Tenggara. Nur alam melakukan korupsi sebanyak Rp 2,7 miliar terkait pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Selain itu, Nur Alam  juga  mendapatkan  gratifikasi  sebanyak  Rp  40,26  miliar  dari  penjualan  nikel  ke Richcorp dengan melalui investasi di AXA Mandiri (Rinaldi Silalahi, 2018).
Dengan  melihat  hal  tersebut,  mahalnya  dana  kampanye  juga  berimbas  terhadap pembangunan  daerah,  karena  tindakan  kesewenang-wenangan  pejabat  terkait  untuk mendapatkan  kembali  ongkos  kampanye  yang  dikeluarkannya.  Berdasarkan  riset  yang dilakukan  oleh  Lembaga  Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat  Universitas  Indonesia (LPEM  UI)  pada  2014, ongkos  untuk  menjadi seorang  calon  legislatif  DPRD  mencapai  Rp 250-500 juta, bahkan ongkos bagi calon legislatif tingkat DPR mencapai Rp 750 juta-4 miliar (Kompas.com,  2019b).  Hal  tersebut  tentunya  akan  meningkat  seiring  adanya  inflasi  dan peningkatan jumlah partai politik yang mencalonkan diri. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri menyebutkan calon bupati atau walikota membutuhkan dana sebanyak Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Kompas.com, 2019b). Hal tersebut ditunjukkan dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, pasangan Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat menghabiskan biaya kampanye sebanyak Rp 82,6  miliar,  sedangkan pasangan  Anies  Baswedan dan Sandiaga  Uno telah  menghabiskan biaya kampanye sebanyak Rp 85,4 miliar (Kompas.com, 2018).
Pembatasan  biaya  kampanye  dalam  pemilihan  umum  menjadi  urgensi  yang  harus dilakukan. Lawren Shepard dalam bukunya yang berjudul Does Campaign Spending Really Matter? At the Public Opinion Quarterly mengungkapkan “ Opini publik yang didedikasikan oleh perilaku memilih paling dipengaruhi oleh jabatan dan preferensi. Namun, kontestasi dan belanja kampanye juga mempengaruhi partisipasi pemilih ” (Anjalline et al., 2014) . Secara teoritis, ada tiga argumen dasar untuk regulasi uang yang ketat dalam politik (Campbell,  2020b).  Yang  pertama  adalah bahwa  uang dalam politik  harus dibatasi  untuk mencegah  korupsi  dan  pengaruh  yang  tidak  semestinya  oleh  beberapa  individu  terpilih dalam  proses  politik.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  di  Amerika  Serikat  negara  dengan banyak  uang  dalam  politik-  hukum  dan  kebijakan  lebih  responsif  terhadap  kelompok kepentingan yang kaya daripada kelompok kepentingan pemilih median atau keanggotaan massa  (Campbell,  2020b).  Kedua,  uang  yang  berlebihan  dalam  politik  berarti  hak  untuk berpartisipasi kehilangan banyak nilainya jika beberapa individu dengan lebih banyak uang dapat  mendominasi  percakapan  politik  (Ballington  et  al.,  2014).  Sejalan  dengan  itu,  John Rawls  mengusulkan  bahwa  konstitusi  Amerika  Serikat  harus  melindungi  hak  yang  sama untuk  berpartisipasi  tanpa  memandang  kelas  sosial  (Campbell,  2020a).  Alasan  ketiga, pengaturan dana kampanye yang tepat, akan melindungi legitimasi demokrasi negara. Ini adalah  bagian  dari  pendekatan  legitimasi  demokrasi  Rose-Ackerman  yang  lebih  luas terhadap  korupsi,  yang  menyoroti  korupsi  sebagai  membahayakan  cita-cita  demokrasi karena  menggantikan  kriteria  meritokrasi  dengan  kriteria  kesediaan  untuk  membayar (Campbell, 2020b). Sementara beberapa orang mungkin menganggap korupsi sebagai hal- hal seperti suap kecil, korupsi hukum dalam bentuk kontrol politik dengan kekayaan jauh lebih  memprihatinkan bagi  mereka  yang  setuju  dengan  pendekatan  legitimasi  demokrasi untuk korupsi (Campbell, 2020b).
Penelitian ini mencoba untuk melakukan studi komparatif dengan negara Selandia Baru. Di Selandia Baru, berdasarkan Electoral Act 1993 memberikan batasan bagi kandidat untuk melaksanakan kampanye dalam tiga bulan sebelum Pemilu dengan jumlah NZ$ 26.100 (atau  sekitar  Rp  263,807,861.75)  untuk  kandidat,  sedangkan  maksimum  NZ$  2.964.100 (atau sekitar Rp 29,959,880,575.33) untuk partai dengan kandidat yang mencalonkan diri masing-masing  tujuh  puluh  satu  pemilih  (Buchanan,  2020).  Sedangkan,  orang,  grup,  dan perusahaan yang tidak ikut serta dalam Pemilu mampu menerbitkan iklan Pemilu dengan maksimum NZ$ 313.000 (atau sekitar Rp 3,163,672,824.83). Biaya tersebut akan berubah dengan melihat tingkat inflasi (Buchanan, 2020).
Tabel 1 . Penelitian Terdahulu No. Penulis Judul Penjelasan 1. Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Sahputra Umara Optimalisasi Pembatasan Dana  Kampanye  Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif Penelitian  ini  mengungkapkan  perlu  adanya sebuah  kebijakan  konkrit  dalam  mengatasi permasalahan  dana  kampanye,  hal  tersebut dapat dilakukan dengan penegasan batasan dana kampanye  yang  berasal  dari  calon  kandidat, penegasan  jumlah  uang  dari  penyumbang, penerapan  sanksi  yang  tegas  dalam  kelebihan dana  kampanye  serta  optimalisasi  audit investigasi 2. Wegik Prasetyo Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye  sebagai  Strategi Pencegahan Politik Uang Penelitian  ini  melakukan  studi  di  Kabupaten Madiun 2018, yang menunjukkan adanya sebuah celah  dalam  regulasi  dan  dimanfaatkan  untuk memenangkan  kompetisi  demokrasi,  seperti aktivitasi  kandidasi,  tim  kampanye  bahkan terjadinya  politik  uang.  Penelitian  ini  juga kembali  menegaskan  perlu  adanya  sebuah regulasi  dalam  pengaturan  dana  kampanye  di Indonesia.
Sumber: (Prasetyo, 2019; Sina Chandranegara et al., 2020)
Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah konsep baru dalam pengaturan dana  kampanye  di  Indonesia.  Hal  ini  mengingat  banyaknya  dana  kampanye  yang dikeluarkan oleh masing-masing calon menciptakan budaya koruptif. Sehingga, optimalisasi pembatasan dana kampanye mampu menjadi sebuah pengaturan terbarukan di Indonesia. Kajian  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  terbagi  menjadi  dua  yakni:  1)  Bagaimana pengaturan dana kampanye di Indonesia? dan 2) Bagaimana pengaturan dana kampanye di Selandia Baru?

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini metode  kualitatif yang menggunakan hukum normatif. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif melalui kebijakan dana kampanye yang dilakukan oleh Selandia Baru. Sehingga, dengan adanya penggunaan studi komparatif mampu melahirkan sebuah solusi dan gagasan terbarukan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yakni peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan  bahan  hukum  yang  berasal  dari  beberapa  negara  yang  dikaji,  buku,  jurnal  ilmiah, penelitian  ahli  terdahulu,  kamus  hukum,  media  online  yang  memiliki  kredibilitas  dan lainnya.  Untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang  tepat,  maka  digunakan  teknik content analysis dari data sekunder yang telah didapatkan melalui teknik studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Dana Kampanye di Indonesia
Sebagai  bentuk  sarana  demokrasi,  tindakan  kampanye  tentunya  tidak  terlepas sebagai  wujud  pemasaran  diri  sebelum  pesta  demokrasi  dimulai.  Berdasarkan pandangan  Rogers  dan  Storey,  kampanye  merupakan  tindakan  komunikasi  yang dilakukan  secara  terencana  dengan  maksud  untuk  menciptakan  akibat  atau  efek tertentu  kepada  masyarakat  dengan  jumlah  yang  besar  dan  dilakukan  dalam  waktu tertentu secara terus-menerus (Hirzi, 2004). Kehadiran kampanye sebagai komunikasi politik memberikan kemudahan ke masyarakat untuk mengetahui visi-misi calon wakil rakyat yang akan dipilih. Hal tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 angka 29, yang menyatakan kampanye merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh calon kandidat untuk menyampaikan visi, misi dan program yang akan dibawakan kepada apabila terpilih dalam pemilihan umum kepada masyrakat. Kampanye sendiri memiliki beberapa jenis. Apabila dilihat dari Surat Keputusan Nomor  35  Tahun  2004  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum,  setidaknya terdapat  9  jenis  kampanye,  yakni:  Debat  publik,  aktivitas  yang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang,  penggunaan  alat  peraga,  menyebarkan  bahan  kampanye kepada masyarakat, menyebarkan melalui media cetak maupun elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, pertemuan terbatas, rapat umum, dan tatap muka serta dialog. Kehadiran kampanye nyatanya tidak selalu membawa dampak positif. Mahalnya biaya kampanye menjadi penyebab tindakan korupsi merajalela dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Misalnya saja, pada Tahun 2020 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Solo. Pasangan Gibran Rkabuming Raka-Teguh Prakosa menghabiskan dana hingga Rp 3.215.115.818 setelah 71 hari masa kampanye. Sedangkan lawannya Bagyo Wahyono-FX  Suparjo  menghabiskan  dana  Rp  110.217.386  (detikNews,  2020). Berdasarkan  hal  tersebut,  telah  terjadi  adanya  sebuah  ketimpangan,  yang  dimana, jumlah dana kampanye yang besar lebih mampu untuk mencapai masyarakat daripada dana  kampanye  yang  sedikit.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  pandangan  Jacob Rowbottom,  yang  menyatakan  “Membiarkan  sumbangan  politik  sebagian  besar  tidak diatur  tidak  menjamin  bahwa  ketidaksetaraan  antara  partai  akan  adil”  (Rowbottom, 2010).  Apabila  kita  melihat  dana  sumbangan yang  diterima  dalam  partai  politik  juga terjadi ketimpangan.
Tabel 2 . Jumlah LADK dan LPSDK per Januari 2019 No. Partai LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) 1. Garuda Rp 1.000.000 Rp 2.180.000.000 2. Gerindra Rp 71.748.372.183 Rp 51.041.044.150 3. PBB Rp 16.421.530.059 Rp 219.500.11 4.. PKPI Rp 37.276.408 Rp 1.199.209.251 5. PPP Rp 510.000.000 Rp 12.413.250.000 6. Berkarya Rp 28.622.640.000 Rp 2.821.000 7. PDI-P Rp 102.028.526.952 Rp 11.268.876.172 8. PKS Rp 12.094.459.000 Rp 33.622.625.000 9. Demokrat Rp 299.860.000 Rp 33.219.486.950 10. Hanura Rp 13.000.000 Rp 11.988.064.632 11. PSI Rp 10.693.163 Rp 21.332.813.567 12. PAN Rp 50.000.000 Rp 53.541.544.750 13. PKB Rp 1.310.000.000 Rp 12.707.581.614
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
No. Partai LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) 14. Golkar Rp 110.000.000 Rp 19.799.676.576 15. Nasdem Rp 505.000.000 Rp 74.978.445.682. 16. Perindo Rp 1.000.000 Rp 82.636.791.919
Sumber: (Kompas.com, 2019a)
Apabila dilihat dalam Tabel 2, terjadi ketimpangan dalam proses LADK maupun LPSDK.  Hal  tersebut  tentunya  juga  berimplikasi  terhadap  kemampuan  partai  politik untuk melakukan kampanye sesuai dengan uang yang dimilikinya. Sehingga, bagi partai politik yang memiliki dana yang sedikit tentunya akan berakibat kekalahan. Di sisi lain, tidak  hanya  terjadinya  ketimpangan,  namun  mampu  menjadi  praktik  korupsi  dan tindakan  kesewenang-wenangan  yang  dilakukan  oleh  wakil  rakyat  terpilih  karena keterikatan dengan pihak sponsor, swasta serta dana pribadi yang dikeluarkan cukup banyak. Hal tersebut juga diamini oleh Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyatakan  kampanye  merupakan  sebab  pejabat  melakukan  korupsi  (Kontan.co.id, 2018). Jika dilihat dari statistik instansi yang melakukan Pemilu, jumlah tingkat korupsi akibat  mahalnya  kampanye  cenderung  meningkat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari Gambar 1.
Gambar 1 . Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Instansi yang Melakukan Pemilu Tahun 2016-2020 Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).
Sebagai bentuk kebijakan mengikat, Indonesia mengeluarkan beberapa produk hukum yang diyakini mampu memangkas mahalnya biaya kampanye di Indonesia. Pasal 22E  UUD  1945  telah  mengamanatkan  bahwa  proses  pemilihan  umum  harus dilaksanakan  dengan  prinsip  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Sebagai wujud  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  proses  Pemilu  terkhusus  dana  kampanye, Indonesia mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur hal tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, menyatakan bahwa seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan oleh DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota didanai  dan  menjadi  tanggung  jawab  partai  politik  masing-masing  peserta  Pemilu. Adapun sumber dana kampanye, berasal dari: a. Partai politik; b. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang bersangkutan; dan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Berdasarkan pada Pasal 130, dana kampanye  Pemilu  juga  dapat  diperoleh  dari  sumbangan  pihak  lain,  namun  tidak
mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, perusahaan, kelompok, dan/atau badan usaha non-pemerintah.
Tabel 3 . Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 No. Pihak Lain Maksimal Sumbangan 1. Perseorangan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) 2. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah Rp 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
Sedangkan bagi calon DPD, seluruh biaya kampanye berasal dari calon kandidat. Jika  dilihat,  sumber dana  kampanye  pemilu  bagi  DPD bersumber  dari  calon  kandidat DPD yang akan mengikuti pemilu dan sumbangan lainnya yang sah secara hukum dari pihak  lain.  Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  Pasal  132,  dana kampanye Pemilu juga dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain, namun bersifat tidak mengikat, dan berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah.
Tabel 4 . Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Pemilu DPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
No. Pihak Lain Maksimal Sumbangan 1. Berasal dari individu atau perseorangan Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 2. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Namun,  apabila  dikaji  lebih  lanjut,  pembatasan  dana  kampanye  melalui  uang pribadi dan partai politik masih belum diatur secara jelas. Hal ini tentunya berimplikasi ketimpangan, yang dimana calon kandidat atau partai politik yang memiliki biaya yang besar  mampu  mendominasi  pesta  demokrasi  tersebut.  Di  sisi  lain,  untuk memperbaharui  produk  hukum,  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 29/2018). Jika ditelaah dalam Peraturan KPU tersebut,  terdapat  beberapa  pembaharuan,  yakni  memiliki  pengaturan  yang  secara komprehensif  terkait  laporan  dana  kampanye  serta  pembaharuan  dana  sumbangan kampanye.
Tabel 5 . Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Pemilu DPR dan DPRD Berdasarkan PKPU 29/2018
No. Pihak Lain Maksimal Sumbangan 1. Perseorangan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 2. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) Tabel 6 . Jumlah Sumbangan Dana Kampanye Pemilu DPD Berdasarkan PKPU 29/2018 No. Pihak Lain Maksimal Sumbangan 1. Perseorangan Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 2. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
Jika dilihat melalui peraturan terbaru, jumlah sumbangan maksimal bagi calon kandidat  semakin  meningkat.  Padahal,  hal  tersebut  mampu  menciptakan ketergantungan yang lebih bagi calon kandidat kepada sponsor, pihak swasta maupun pihak  terkait  yang  akan  memberikan  sumbangan  itu.  Tidak  hanya  hal  tersebut, ketentuan  pengaturan  jumlah  maksimal  dana  yang  dikeluarkan  dari  dana  pribadi kandidat maupun partai politik masih belum ada pengaturan yang secara komprehensif. Di sisi lain, upaya optimalisasi pengaturan terkait pelaporan dana kampanye juga sudah patut diapresiasi. Secara hakikatnya, pengelolaan dana kampanye haruslah berprinsip transparansi  dan  akuntabilitas  (Anjalline  et  al.,  2014).  Namun  lagi-lagi  pengaturan terkait  pengelolaan  dana  kampanye  masih  memiliki  kelemahan.  Hal  tersebut ditunjukkan karena tidak adanya batasan yang tegas, berapa jumlah penyumbang yang boleh menyumbang. Di sisi lain, kegiatan kampanye dalam pra Pemilu juga masih belum diatur  secara  komprehensif  dan  terjadi  kekosongan  hukum.  Dengan  melihat  masih banyaknya  celah  yang  ada  dalam  peraturan  dana  kampanye,  perlu  adanya  sebuah urgensi  untuk  mengatur  secara  mendetail  melalui  peraturan  perundang-undangan secara lex specialis.
Dalam pemilihan kepala daerah, pengaturan terkait dana kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Pada Pasal 65 ayat 2 menyatakan bahwa  kampanye  dengan  kegiatan,  seperti:  kegiatan  debat  antar  pasangan  calon; menyebarkan bahan kampanye; pemasangan alat peraga; iklan pada media cetak dan media elektronik di fasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan dalam Pasal 2a Kampanye yang meliputi  pertemuan  terbatas,  dan  pertemuan  tatap  muka  dan  dialog  didanai  dan dilaksanakan oleh partai politik dan/atau pasangan calon. Pasal 2b tertuang bahwa jenis kegiatan  kampanye  yang  meliputi  penyebaran  bahan  kampanye  kepada  umum  dan pemasangan alat peraga didanai dan dilaksanakan oleh partai politik/ atau pasangan calon.  Hal  tersebut  telah  terjadi  inkonsistensi  produk  hukum,  yang  dimana  di  dalam Pasal  65  ayat  2  telah  menyatakan  akan  difasilitasi  oleh  KPU  dan  didanai  oleh  APBD, namun  di  pasal  selanjutnya  mengungkapkan  beberapa  kegiatan  yang  dicantumkan dalam Pasal 65 ayat 2 harus didanai oleh partai politik dan calon kandidat.
Di  dalam  Pasal  74  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  menyatakan bahwa dana kampanye dapat berasal dari iuran partai politik maupun gabungan partai politik  yang  mengusulkan,  sumbangan  pasangan  calon  dan  sumangan  dari  pihak  lain yang tidak mengikat, seperti sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Jika  dilihat  dari  Pasal  74  ayat  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  jumlah sumbangan  perseorangan  maksimal  Rp  75.000.000,  sedangkan  badan  hukum  swasta maksimal Rp 750.000.000. Hal ini kembali menjadi perhatian, tidak adanya pengaturan terkait batas maksimal dana pribadi serta partai politik yang dikeluarkan untuk biaya kampanye. Di sisi lain, kembali terjadi kekosongan hukum dalam Pilkada, karena tidak adanya  batas  jumlah  perseorangan  dan  badan  hukum  swasta  untuk  memberikan sumbangan. Hal tersebut tentunya akan menjadi polemik ketimpangan yang besar.
2. Pengaturan Dana Kampanye di Selandia Baru
Sebagai  bentuk  sarana  demokrasi,  tindakan  kampanye  tentunya  tidak  terlepas sebagai  wujud  pemasaran  diri.  Selandia  Baru  merupakan  negara  dengan  sistem parlementer dengan unikameral legislative (Levine, 2004). Meskipun berbeda dengan Indonesia  yang  menganut  sistem  presidensil (Kuswanto,  2018),  namun,  pengaturan
pemilihan umum yang ada di Selandia Baru mampu menjadi pedoman bagi Indonesia terkhusus dalam pembatasan dana kampanye.
Selandia  Baru  memiliki  sistem  pemungutan  suara  yang  proporsional,  dengan beranggotakan  campuran,  yakni  kandidat  dari  partai  yang  berbeda  mencalonkan  diri sebagai  pemilih  beranggota  tunggal  ( electoral  districts )  dan  partai  menerima  jumlah total  kursi  di  Parlemen  berdasarkan  keseluruhan  bagian  mereka  dari  suara  partai nasional  (Buchanan,  2020).    Jika  dikaji  lebih  lanjut,  pemilih/ Māori (penduduk  asli Selandia Baru) mendapatkan hak untuk memberikan dua suara dalam pemilihan umum, yakni memilih calon kandidat dan partai politik (Buchanan, 2020). Sebuah partai politik akan  diwakili  di  Parlemen  jika  memenangkan  setidaknya  satu  kursi  pemilih  atau menerima lebih dari 5% suara  partai politik (Buchanan, 2020). Anggota diambil dari daftar partai politik untuk menempati kursi di Parlemen.
Di  Selandia  Baru,  terdapat  tiga  Undang-Undang  utama  yang  berkaitan  dengan pembiayaan kampanye, pengeluaran untuk iklan Pemilu dan alokasi waktu serta uang untuk iklan kampanye di radio dan televisi, yakni Electoral Act 1993, Electoral Finance 2007 dan Broadcasting Act 1989. Sumber dana kampanye dalam proses pemilihan di Selandia Baru berasal dari keanggotaan iuran, organisasi (perusahaan, serikat pekerja, dan  lainnya),  serta  dana  pribadi  (Buchanan,  2020).  Adapun  beberapa  regulasi  dana kampanye yang diatur di Selandia Baru adalah sebagai berikut:
a. Electoral  Act 1993 dan Electoral  Finance 2007:  Analisis  Regulasi  Dana Kampanye Selandia Baru
Di Selandia Baru Sumber dana kampanye dalam proses pemilihan di Selandia Baru berasal.  Belanja  kampanye  terkait  dengan  iklan  Pemilu,  tunduk  pada  pembatasan dan persyaratan pelaporan selama periode yang diatur, yang telah tertuang dalam Electoral  Act  1993  dimulai  dari  hari-hari  berikutnya  hingga  berakhir  pada  hari sebelum  pemilihan  diadakan.  Perdana  Menteri  akan  memberikan  pemberitahuan publik tentang tanggal pemilihan serta hari sebelum tanggal pemilihan. Berdasarkan Electoral Act 1993, kampanye dilaksanakan selama tiga bulan.
Pada  Pasal  266A  dari  Electoral  Act  1993  telah  menetapkan  adanya  pembatasan pengeluaran  iklan  kampanye  untuk  kandidat  dan  partai  politik.  Batasan  tersebut setiap tahunnya akan berubah dengan didasarkan pada tingkat inflasi. Jika dilihat dalam Electoral Act 1993 ini, dalam pembatasan dana kampanye akan dilaporkan dengan  termasuk  pajak  barang  dan  jasa,  pajak  15%  dan  ditambahkan  ke  harga sebagai besar barang dan jasa di Selandia Baru.
Tabel 7 . Analisis Electoral Act 1993 terhadap Pengeluaran Dana Kampanye di Selandia Baru No. Dana Kampanye Pasal Jumlah Batasan 1. Dana Pribadi Pasal 205C. Maximum amount of candidate’s total election expenses a. Bagi  calon  kandidat  yang  mengikuti  Pemilu biaya  maksimal  adalah  $26.100  (atau  Rp 378.769.725, dengan kurs $1 Rp 14.657,80)
b. Bagi  calon  kandidat  yang  akan  mengikuti pemilihan sela, biaya maksimal adalah $52,100 (atau  Rp  756,088,225.00,  dengan  kurs  $1  Rp 14.657,80) 2. Partai Politik 206C. Maximum amount of party’s total election expenses a. Sebuah  partai  yang  mengikuti  Pemilu,  biaya maksimal adalah $1.108.000 (atau 16.080.237.800 dengan kurs $1 Rp 14.657,80)
b. Partai politik yang mengikuti Electoral District (disetiap  daerah) , batas  maksimal  adalah
$26,100 (atau Rp 378,785,385, dengan kurs $1 Rp 14.657,80)
Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
No. Dana Kampanye Pasal Jumlah Batasan c. Jika  sebuah  Partai  politik  tidak  terdaftar  di bagian kertas suara yang berhubungan dengan suara  partai,  total  biaya  pemilihan  partai  itu sehubungan dengan periode yang diatur harus tidak  melebihi  $  26.100  (dibawah  Rp 378.785.385  dengan  kurs  $1  Rp  14.657,80) untuk setiap daerah pemilihan yang diperebutkan oleh seorang calon partai politik. 3. Kandidat yang tidak mengikuti Pemilu 206V. Maximum amount of registered promoter’s total election expenses. Total  biaya  kandidat  yang  tidak  mengikuti Pemilu adalah $313.000 (atau Rp 4.544.462.650 dengan kurs $1 Rp 14.657,80)
Penetapan dana kampanye merupakan suatu bentuk legalitas Selandia Baru untuk menciptakan Pemilu yang baik. Apabila kandidat atau partai untuk membayar biaya pemilu melebihi jumlah maksimum yang ditentukan yang ditetapkan dalam undang- undang merupakan suatu bentuk pelanggaran.
Ibarat  tak  ada  gading  yang  tak  retak, kehadiran Electoral  Act juga  mengalami problematika. Pada Pemilu 2005 di Selandia Baru memiliki beberapa insiden paling terkenal seputar dana kampanye. Sebuah laporan oleh Auditor-General menemukan bahwa  sebagian  besar  partai  telah  membelanjakan  dana  publik  secara  tidak semestinya,  dan  ada  kontroversi  seputar  kampanye  oleh  Gereja  Persaudaraan Eksklusif  menentang  Perburuhan  dan  Partai  Hijau (Campbell,  2020b).  Hal  ini menyebabkan  Partai  Buruh  dan  mitra  pendukungnya  secara  kontroversial mengeluarkan Electoral  Finance pada  tahun  2007 (Campbell,  2020b).  Di  sisi  lain, ambang batas Electoral Act dielakkan dengan menyalurkan donasi Partai Buruh dan Nasional melalui pihak ketiga untuk menjaga kerahasiaan pendonor. Kehadiran Electoral Finance mampu melengkapi pembatasan dana kampanye lebih komprehensif  lagi  terkhusus  pihak  ketiga.  Argumen  tentang Electoral  Finance, dengan  rapi  menangkap  perdebatan  yang  lebih  luas  tentang  dana  kampanye. Electoral Finance mampu menempatkan pembatasan yang signifikan pada kampanye pihak ketiga, memerlukan pendaftaran di Komisi Pemilihan untuk siapa pun yang menghabiskan lebih dari $12.000 untuk kampanye atau oposisi partai politik atau posisi  politik,  atau  siapa  pun  yang  menghabiskan  lebih  dari  $  1.000  untuk berkampanye untuk seorang kandidat, hal tersebut tertuang dalam Pasal 63 Election advertisements not to be published in regulated period unless certain conditions met . Semua  sumbangan  untuk  kampanye  pihak  ketiga  lebih  dari  $5.000  harus diumumkan yang tertuang dalam Pasal 58 Return of third party donations , dan ada pengeluaran  maksimum  $120.000  di  Pasal  118 Maximum  amount  of  third  party's election  expenses. Undang-undang  tersebut  juga  menambah  lamanya  periode kampanye  yang  diatur  hingga  awal  tahun  pemilihan.  Identitas  donor  yang menyumbang  lebih  dari  $1.000  (dalam  bentuk  lump  sum  atau  agregat)  harus diumumkan  untuk  partai  dan  kandidat  dan  juga  ada  batasan  $  1.000  untuk sumbangan dari orang asing yang tertuang dalam Pasal 28 Disclosure of identity of donor .
b. Broadcasting Act 1989
Selain pengaturan terkait Electoral Act dan Electoral Finance, di Selandia Baru juga terdapat  Broadcasting Act  1989  dalam  pengaturan  iklan  kampanye.  Dalam  Part  6
Electoral broadcasting menyatakan bahwa broadcasters dilakukan melalui televisi dan  radio.  Di  sisi  lain,  proses  broadcasting  akan  dimulai  sama  dengan  periode pemilihan,  yang  dimulai  dengan  jangka  waktu  yang  dikeluarkan  oleh  Gubernur Jenderal dan berakhir pada hari sebelum pemilihan.
c. Pembatasan Program Penyiaran Kampanye Pemilu
Di  dalam Broadcasting  Act ,  pada  Pasal  70  ayat  1  menyatakan  bahwa  “Kecuali sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3), lembaga penyiaran tidak boleh setiap saat  menyiarkan  program  pemilu .” Yang  dimana,  secara  tegas  bahwa  tidak  ada lembaga penyiaran apapun yang mengizinkan penyiaran, dalam atau diluar periode pemilihan. Namun, Undang-Undang secara eksplisit mengizinkan penyiaran hal-hal berikut yang telah diatur dalam Broadcasting Act Pasal 70 ayat 2 (Buchanan, 2020), yakni  Pertama,  untuk  pidato  maupun  sapaan  disiarkan  untuk  partai  politik  atau kelompok partai politik terkait, dan dilakukan pada statiun televisi nasional Selandia Baru  (TVNZ)  atau  radio  nasional  Selandia  Baru  (RNZ)  selama  waktu  yang dialokasikan untuk partai politik atau kelompok partai politik terkait berdasarkan pasal  73(1);  Kedua,  program  pemilu  yang  disiarkan  untuk  partai  politik  atau kelompok partai politik terkait dan dibayar dengan uang yang dialokasikan untuk partai politik atau kelompok partai politik terkait tersebut berdasarkan pasal 74A; Ketiga,  dalam  hal  program  pemilihan  dapat  disiarkan  dengan  biaya  maupun pertimbangan  lain,  serta  hanya  berkaitan  dengan  satu  calon  konstituen  yang disebutkan  dalam  pemilihan  untuk  mempromosikan  kandidat  dan  disiarkan  oleh calon  atau  dengan  kewenangan  calon  dalam  periode  pemilihan;  Keempat,  setiap iklan yang dipasang oleh Komisi Pemilihan, Panitera Pemilih, Pejabat yang Kembali, atau pejabat lain untuk tujuan Undang-Undang Pemilihan 1993; dan Kelima, setiap iklan  non-partisan  yang  disiarkan,  sebagai  layanan  masyarakat,  oleh  lembaga penyiaran.
Oleh karena itu, calon perorangan atau partai politik dapat melakukan pembayaran sendiri dalam iklan Pemilu di radio dan televisi selama masa Pemilu. Namun, tetap ada pembatasan yang telah dijelaskan dalam Electoral Act. Selain itu, bagi grup atau individu  yang  bukan  merupakan  partai  politik  atau  kandidat  dalam  Pemilu  tidak dapat menjalankan iklan siaran yang terkait dengan Pemilu, kecuali iklan tersebut “tidak mendukung atau menentang partai atau kandidat yang telah terindentifikasi”.
d. Penyiaran Secara Gratis dalam Kegiatan Kampanye
Waktu siaran disediakan secara gratis oleh dua lembaga penyiaran publik, dan biaya produksi didanai oleh Komisi Pemilihan dengan menggunakan uang publik. Komisi Pemilihan bertanggung jawab untuk menentukan berapa banyak waktu siaran yang tersedia dialokasikan untuk masing-masing partai politik (Buchanan, 2020).

## e. Alokasi Dana Penyiaran
Waktu Untuk setiap periode pemilihan, Komisi Pemilihan mengalokasikan sejumlah dana  publik  kepada  partai-partai  yang  memenuhi  syarat  “dengan  tujuan memungkinkan  [mereka]  untuk  memenuhi  semua  atau  sebagian  dari  biaya penyiaran  program  pemilihan  selama  periode  pemilihan  tersebut.”  Uang  yang dialokasikan kepada suatu partai hanya dapat digunakan untuk tujuan memenuhi biaya produksi program Pemilu yang  disiarkan selama periode Pemilu, atau biaya waktu  siaran  untuk  program  semacam  itu.  Para  pihak “tidak  dapat  menggunakan dana  mereka  sendiri  untuk  membeli  waktu  siaran  tambahan.  Mereka  dapat
menggunakan dana mereka sendiri untuk biaya produksi dalam batas pengeluaran pemilihan mereka."
Kriteria berikut harus dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan dalam menentukan alokasi uang untuk suatu partai, dan waktu yang tersedia untuk pembukaan dan penutupan kampanye (Buchanan, 2020): Pertama, jumlah orang yang memberikan suara pada pemilihan umum sebelumnya untuk partai itu dan calon anggota partai politik itu; Kedua,  jumlah  orang  yang  memberikan  suara  pada  setiap  pemilihan  sela  yang diadakan  sejak  pemilihan  umum  sebelumnya  untuk  setiap  calon  yang  tergabung dalam partai politik tersebut; Ketiga, jumlah anggota Parlemen yang menjadi anggota dari  partai  politik  tersebut  sebelum  pembubaran  atau  berakhirnya  Parlemen; Keempat, hubungan apa pun yang ada antara partai politik dan partai politik lainnya; Kelima, indikasi dukungan publik lainnya untuk partai politik tersebut seperti hasil jajak pendapat dan jumlah orang yang menjadi anggota partai politik tersebut; dan Keenam,  kebutuhan  untuk  memberikan  kesempatan  yang  adil  bagi  setiap  partai politik  yang  mana  ayat  (1)  berlaku  untuk  menyampaikan  kebijakannya  kepada publik dengan menyiarkan program pemilu di televisi.
f. Tahun 2014: Alokasi Dana dan Waktu Penyiaran
Untuk  pemilihan  terakhir,  yang  diadakan  pada  bulan  September 2014,  total  enam puluh  menit  siaran  disediakan  untuk  pidato  pembukaan  dan  jumlah  waktu  yang sama  untuk  pidato  penutupan  (Buchanan,  2020).  Kali  ini,  Partai  Nasional  (yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu sebelumnya) menerima lima belas menit tiga puluh detik untuk pidato pembukaannya dan enam belas menit lima belas detik untuk pidato penutupannya. partai besar lainnya, Partai Buruh, menerima masing- masing  tiga  belas  menit  tiga  puluh  detik  dan  empat  belas  menit  sepuluh  detik (Buchanan, 2020).
Jumlah total  uang alokasi  penyiaran  yang  dialokasikan  oleh Parlemen  pada  tahun 2014 adalah NZ$ 3.283.250 (sekitar US$ 2.171.000). Jumlah ini sama dengan yang dialokasikan  pada  tiga  Pemilu  sebelumnya.  Dari  jumlah  ini,  Partai  Nasional menerima NZ$ 1.076.229 (sekitar US$ 711.800) dan Partai Buruh menerima NZ $ 939.565 (sekitar US$ 621.400). Lima belas partai lain juga mendapat alokasi dana, hanya tiga di antaranya yang menerima lebih dari NZ$ 100.000 (Buchanan, 2020).

## KESIMPULAN
Dana  kampanye  yang  sangat  mahal  mengakibatkan  tingkat  kasus  korupsi  dan ketimpangan terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia. Di Indonesia pengaturan dana kampanye  diatur  dalam  beberapa  produk  hukum,  diantaranya  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016,  nyatanya  masih  belum  bisa  mengakomodir mahalnya biaya kontestasi dana kampanye di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya  peraturan  yang  mengikat  dalam  pembatasan  jumlah  dana  kampanye  yang dikeluarkan  oleh  dana  pribadi  dan  partai  politik  itu  sendiri.  Tidak  adanya  pengaturan pembatasan dana kampanye secara komprehensif mengakibatkan terjadinya korupsi yang dilakukan  oleh  pejabat,  sehingga  menciptakan  pembangunan  daerah  yang  lambat  dan mudah tereksploitasi karena mudahnya perizinan.
Di sisi lain, jika melihat dalam kebijakan pengaturan dana kampanye di Selandia Baru, terdapat regulasi yang sangat mengatur dana kampanye, diantaranya adalah Electoral Act 1993, Electoral Finance 2007 dan Broadcasting Act 1989. Dalam kebijakan yang dikeluarkan tersebut, telah mengatur secara komprehensif pembatasan dana kampanye dari individu,
partai politik, pihak ketiga, serta orang, grup atau perusahaan. Bahkan terdapat pengaturan untuk  melakukan  broadcasting  di  televisi  dan  radio.  Oleh  karena  itu,  dengan  melihat pengaturan dana kampanye yang dilakukan oleh Selandia Baru, maka Pemerintah Indonesia mampu  untuk  menjadikan  pedoman  untuk  membentuk  kebijakan  pengaturan  dana kampanye  yang  lebih  komprehensif  lagi.  Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  langkah  awal dari  penelitian  dana  kampanye  dengan  menggunakan  studi  komparatif  antara  negara Indonesia dan Selandia Baru.

## DAFTAR RUJUKAN
Anjalline, I., R.A. Anggraini, R., & Indrayati, R. (2014). Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab  Calon  Anggota  Legislatif  Berdasarkan  Undang-  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Electoral  Campaign  Fund  Regulatory Responsibilities  As  a  Member  of  Legislative  Candidate  By  Law  Number  8. Lentera Hukum , I (2), 42 – 53. https://doi.org/10.19184/ejlh.v1i1.564
Ballington, J., Falguera, E., Kahane, M., Londoño, J. F., Nassmacher, K.-H., Ohman, M., Piccio, D. R., Sjöberg, F., Smilov, D., Ufen, A., & Zovatto, D. (2014). Funding of Political Parties and Election Campaigns: A handbook on political finance. In The Funding of Political Parties and Election Campaigns in Africa . IDEA International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Buchanan,  K.  (2020). Regulation of  Campaign  Finance  and  Free  Advertising:  New  Zealand . Library of Congress Law.
Campbell,  A.  (2020a). Money  Talks:  Corruption,  Freedom  of  Speech  and  Campaign Finance Reform . Equal Justice Project. Campbell,  A.  (2020b). What  will  campaign  finance  reform  in  New  Zealand  look  like? The University of Auckland New Zealand. detikNews. (2020). Habis Rp 3,2 M, Duit Kampanye Gibran 20 Kali Lipat Dibanding Bajo . Hidayat, R. (2017). Political devolution: Lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. SAGE Journals , 7 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.1177/2158244016686812
Hirzi, A. T. (2004). Merancang Kampanye Pemilu. Mediator: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 83 – 95. https://doi.org/10.29313/mediator.v5i1.1099
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Pelaporan LHKPN . Kompas.com. (2018). Mahalnya Ongkos Politik .
Kompas.com.  (2019a). Ini  Daftar  Penerimaan  Sumbangan  Dana  Kampanye  Parpol  per Januari, Perindo Terbesar . Kompas.com.  (2019b). Kemendagri:  Paslon  Bisa  Keluarkan  Dana  Rp  25-30  Miliar  Saat Pilkada .
Kontan.co.id. (2018). ICW: Biaya kampanye mahal jadi alasan korupsi . Kuswanto,  K.  (2018).  Consistency  of  the  Presidential  System  in  Indonesia. Sriwijaya  Law Review , 2 (2), 170 – 182. https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss2.67.pp170-182 Levine, S. (2004). Parliamentary democracy in New Zealand. Parliamentary Affairs , 57 (3), 646 – 665. https://doi.org/10.1093/pa/gsh050 Muntoha. (2009). Demokrasi Dan Negara Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (3), 379 – 395. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4
Prasetyo,  W.  (2019).  Optimalisasi  Bekerjanya  Pengungkapan  Dana  Kampanye  sebagai Strategi  Pencegahan  Politik  Uang. Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS , 5 (1),  15 – 27. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336
Ratnamulyani,  I.  A.,  &  Maksudi,  B.  I.  (2018).  Peran  Media  Sosial  Dalam  Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. Sosiohumaniora ,
20 (2), 154 – 161. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.13965 Rinaldi Silalahi, R. (2018). Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016. Jurnal  Lex  Renaissance ,
3 (2), 304 – 320. https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art4 Rowbottom,  J.  (2010). Democracy  Distorted:  Wealth,  Influence  and  Democratic  Politics . Cambridge University Press.
Sina Chandranegara, I., Bakhri, S., & Sahputra Umara, N. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana  Kampanye  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Sebagai  Pencegahan  Investasi Politik  Yang  Koruptif. Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 32 (1), 30 – 54. https://doi.org/10.22146/jmh.47512