Abstract: This study aims to determine the application of sanctions in carrying out the procedures set out in laws and regulations whose juridical correlation is related to the duties and functions of BKSDA performance as stipulated in Law No. 5 of 1990, by conducting in-depth studies and analysis of the application of criminal sanctions and obstacles to the successful implementation of BKSDA, as well as public views on the performance of the Sorong City BKSDA. The study was carried out at the Sorong City BKSDA by taking samples of Sorong City BKSDA employees who were carried out with in-depth observations  of  the  symptoms  studied.  The  findings  obtained  from  the  results  of  the  study  (1) determine  the  supporting  and  inhibiting  factors  for  the  application  of  criminal  sanctions  and  legal aspects  against  perpetrators  of  illegal  logging,  (2)  the  application  of  criminal  sanctions  against  the implementation of exploitation in Sorong City
Keywords: Application of sanctions, BKSDA, Forest Exploitation
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  Perundang-undangan  yang  korelasi  yuridisnya  berkaitan dengan tugas dan fungsi kinerja BKSDA sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990,  dengan  melakukan  kajian  dan  analisa  mendalam  terhadap  penerapan  Sanksi  Pidana  dan penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta pandangan masyarakat terhadap kinerja BKSDA Kota  Sorong.  Penelitian  dilaksanakan  di  BKSDA  Kota  Sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota  Sorong  yang  dilakukan  dengan  pengamatan  secara  mendalam  mengenai  gejala  yang diteliti.  Temuan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  (1)  mengetahui  faktor  pendukung  dan penghambat penerapan sanksi pidana dan aspek hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar, (2) Penerapan sanksi pidana terhadap penyelenggaraan Eksploitasi di Kota Sorong.
Kata Kunci : Penerapan sanksi, BKSDA, Eksploitasi Hutan

## PENDAHULUAN

## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Kota Sorong
Wahab Aznul Hidaya 1 , Rajab Lestaluhu 2 , Kristi Warista Simanjuntak 3 , Hadi Tuasikal 4 , Hasriyanti Hasriyanti 5
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. Coresponding Author: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id
Vol. 8, No.2 Tahun 2022

## Article History
Received:  20/03/2022 Revised:  31/03/2022 Published:  15/04/2022
Hutan  sebagai  karunia  dan  amanah  tuhan  yang  maha  esa  yang  dianugrahkan  kepada bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  alam  yang  tak  ternilai  harganya.  Karena  dalam mendukung  Pembangunan  Nasional,  hutan  merupakan  aset  yang  sangat  penting.  Sebab hutan  memiliki  manfaat  yang  nyata  bagi  kehidupan  dan  penghidupan  bangsa  Indonesia, baik  manfaat  ekologi  sosial  budaya  maupun  ekonomi.  Hal  ini  sebagaimana  diisyaratkan dalam  UUD  1945  Pasal  33  ayat  (3)  sudah  tegas  mengatakan  “ Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasi  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” 1 .
Seharusnya, prinsip tata kelola hutan di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang  Dasar  1945  tersebut.  Dengan  prinsip  ini,  pengelolaan  hutan  seharusnya tidak membuka peluang bagi kepentingan swasta. Terlebih lagi, jika  pengelolaan hutan itu ditujukan untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa  sejak  orde  baru  hingga  saat  ini,  prinsip  tata  kelola  hutan  Indonesia  lebih  condong mengabdi  kepada  kapital  swasta  atau  makin  menjauh  dari  semangat  yang  tertuang  pada Pasal 33 UUD 1945.
Penebangan  liar  atau  tindak  pidana  illegal  logging  adalah  praktik  illegal  terhadap kegiatan  kehutanan  yang  berkaitan  dengan  pemanenan,  pengelolaan  serta  penebangan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia atau kegiatan  kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak  hutan. Seperti yang dimaksudkan  dalam Pasal 1 Ayat (4), ayat (6) dan Ayat (10) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, praktik ini tergolong dalam kejahatan teroganisir 2 .
Hutan lindung ( Protection forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah  atau  kelompok  masyarakat  tertentu  untuk  dilindungi,  agar  fungsi-fungsi ekologisnya  terutama  menyangkut  tata  air  dan  kesuburan  tanah  tetap  dapat  berjalan  dan dinikmati  manfaatnya  oleh  masyarakat  sekitar.  Hal  inni  sebagaimana  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  yang menyebutkan bahwa “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah banjir,  mengendalikan  erosi,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan  memelihara  kesuburan  tanah”. Oleh  karenanya,  apabila  seseorang  atau  badan  hukum  melakukan  kegiatan  dalam  hutan lindung, baik penambangan atau penebangan, maka berdasarkan ketentuan akan diancam pidana  penjara  paling  laam  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00  (Lima  Milyar  Rupiah).  Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  38  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Terhadap kasus tersebut, apabila dibiarkan terus menerus maka bukan tidak mungkin akan  diulangi  kembali  oleh  oknum-oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  sehingga
1 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2013’ (Http://Www.Hukumonline.Com/Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2013
ketentuan  yang  terdapat  didalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  harus  benar-benar  diterapkan.  Dengan  demikian,  pelanggaran  yang  terjadi  di bidang  kehutanan  baik  yang  dilakukan  oleh  perorangan  maupun  badan-badan  usaha dimasa  yang  akan  datang  tidak  akan  terjadi  lagi  dan  kelestarian  hutan  betul-betul  dapat dijaga,  mengingat  peruntukannya  sebagai  salah  satu  penjaga  kehidupan,  hutan  telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Dari apa yang telah di utarakan di atas, untuk mengetahui lebih jauh tentang pelanggaran di bidang kehutanan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g serta pelaksanaan atau penerapan ancaman hukuman sebaga dan imana dimaksud dan disebutkan dalam ketentuan dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Pengertian “Illegal Logging”  dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari  pengertian  secara  harfiah  yaitu  dari  bahasa  Inggris.  Dalam  The  Contemporary  English Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary illegal artinya “forbiden by law, unlawdull” artinya yang dilarang  menurut  hukum  atau  tidak  sah.  “Log”  dalam  bahasa  Inggris  artinya  batang  kayu atau  kayu  gelondongan,  dan  “logging”  artinya  menebang  kayu  dan  membawa  ke  tempat gergajian 3 .
UPPLH  lama  menempatkan  penegakanhukum  pidana  dalam  penegakan  hukum lingkungan  hidup  hanya  sebagai  ultimum  remidium,  sehingga  isi  penegakan  sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat  kurang  jelas  dan  tegas.  Penjelasan  umum  sesungguhnya  merupakan  upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai  filosofis  dari  suatu  undang-undang.  Dengan  demikian  sesungguhnya  penjelasan umum  merupakan  suatu  upaya  dari  pembentuk  undang-undang  atau  legislator  untuk mempertegas  nilai-nilai  filosofis  yang  terdapat  dalam  suatu  konsideran.  Nilai-nilai  filosofi dalam  konsideran  suatu  undang-undang  terkonkritisasi  pada  batang  tubuh  berupa  pasal- pasal dari undang-undang tersebut 4 .
Berdasarkan  data  Kementerian  Kehutanan  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada Tahun  2021  luar  Hutan  di  Kota  Sorong  terdapat  21  Hektar  (ha),  setiap  tahunnya  hutan  di kota  sorong  semakin  mengurang.  Informasi  yang  didapat  dari  pemerintah  daerah,  setiap tahun  rata-rata  deforentasi  di  Kota  Sorong  sebesar  43.690  ha.  Angka-angka  tersebut memperlihatkan tingkat kehilangan tutupan hutan yang cukup besar. Ekspansi industri yang berbasis  lahar  seperti  penebangan  hutan,  perkebunan,  hutan  tanaman  dan  pertambangan adalah penyebab utamanya. Salah satu proyek “ambisius” yang mengancam hutan di wilayah Kota Sorong adalah perkebunan sawit. Hampir keseluruhan eksploitasi sumber daya alam di
3 Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011, hlm 598.
4 Syahrul Machmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 169
Kota Sorong khususnya hutan menjadi semakin tidak terkontrol karena akses yang sulit dan fasilitas yang minim dari pemerintah, ini juga diperparah dengan perilaku oknum pemerintah yang tidak bijak.
Aktivitas  illegal  logging  saat  ini  berjalan  dengan  lebih  terbuka,  transparan  dan banyak  pihak  yang  terlibat  dan  memperoleh  keuntungan  dari  aktivitas  pencurian  kayu, modus  yang  biasanya  dilakukanadalah  dengan  melibatkanbanyak  pihak  dan  secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya,  mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman  usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI) 5 .
Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan  selain  UUPLH  dan  KUHP.  Oleh  karena  itu,  kecermatan  dari  para penegak  hukum,  terutama  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  sangat  diperlukan  dalam menemukan  peraturan  perundangundangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber  daya  apa  tindak  pidana  lingkungan  hidup  itu  dilakukan.  Perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip–prinsip kejahatan atau  tindak  pidana  lingkungan  hidup  terdapat  dalam  berbagai  peraturan perundangundangan selain UUPLH dan KUHP 6 . Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahan  yakni  :  (1)  bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  eksploitasi  hutan  di  Kota Sorong,  (2)  kendala  dalam  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  eksploitasi  hutan  di  Kota Sorong.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  empiris  yakni  menganalisis permasalahan  dengan  cara  memadukan  bahan  hukum  yang  merupakan  bahan  sekunder dengan  data  primer.  Teknik  pengumpulan  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yakni menggunakan  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  Lapangan.  Data  penelitian  yang diperoleh  akan  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif  yakni  menganalisa  data  berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.

## PEMBAHASAN
Penerapan Sanksi Pidana Pada Terhadap Eksploitasi Hutan Di Kota Sorong
Pengertian  dari  tindak  pidana  bidang  kehutanan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh  seseorang  dimana  perbuatan  tersebut  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-
5 Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011, hlm 598
6 Daud Silalahi, Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm 4
undangan di bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Penerapan dan penegakan hukum merupakan dua istilah yang sesungguhnya tidaklah sama.
Secara  kodrat  hutan  merupakan  karunia  dan  amanah  Tuhan  yang  maha  esa  yang dianugrahkan  kepada  Bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  alam  yang  tak  ternilai harganya.  Karena  dalam  mendukung  pembangunan  nasional,  hutan  merupakan  aset  yang angat  penting.  Sebab  hutan  memiliki  manfaat  ekologi  sosial  budaya  maupun  ekonomi. Mengingat pentingnya hutan sebagai salah satu modal pembangunan, maka hutan dikuasi oleh Negara.
Penguasaan  hutan  serta  kekayaan  lain  didalam  hutan  oleh  Negara  sebagaimana disebutkan  dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  adalah  bukan  merupakan  kepemilikan,  akan  tetapi  wewenang  untuk  mengatur dan  mengurus  segara  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  hutan  dan  hasil  hutan,  mengubah status kawasan hutan, hubungan hutan antara orang dengan hutan serta kekuatan hukum mengenai  kehutanan.  Untuk  memperoleh  manfaat  bagi  kesejahteraan  rakyat,  pada prinsipnya  semua  hutan  dan  kawasan  hutan  dapat  dimanfaatkan  dengan  tetap memperhatikan  sifat  dan  karakteristik  dari  hutan  yang  bersangkutan,  sehingga  tidak dibenarkan  mengubah fungsi pokoknya yakni fungsi konservasi,  fungsi lindung dan fungsi produksi.
Untuk  penerapan  sanksi  hukum  pada  eksploitasi  hutan  di  Kota  Sorong,  kami menggunakan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013.  Undang-Undang  tersebut  merupakan  rujukan  bagi  kami dalam  menegakkan  hukum  terkait  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau badan hukum yang melakukan eksploitasi pada hutan di Kota Sorong 7 .
Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa penerapan sanksi pidana pada eksploitasi hutan di Kota Sorong yang dilakukan oleh BKSDA sorong, bertolak pada amanah Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan KUHP. Secara prosedural eksistensi penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) disebutkan dalam KUHAP Pasal 1, sehingga Pegawai Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Sorong  dapat  bertindak  atas  nama  Hukum untuk  melaksanan  rangkaian  penyidikan  pada  tindak  pidana  kehutanan  di  wilayan  Kota Sorong. Dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa guna mencegah terjadinya eksploitasi hutan di  kota  Sorong  dan  membuat  efek  jera  maka  BKSDA  sorong  melakukan  penerapan  sanksi pidana pada eksploitasi hutan di wilayah Kota Sorong yakti menggunakan Pasal 38 Ayat 4 Jo Pasal 50 ayat 3 Huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Memperhatikan  rumusan  pemberian  sanksi  pidana  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  pada  Pasal  78  terfokus  pada  subjek  tindak  pidana  berupa  orang  dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subjek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi- sanksi  pidana/tindakan  untuk  korporasi.  Beberapa  jenis  sanksi  untuk  korporasi  (bukan
7 Hasil Wawancara Peneliti dengan Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)
pengurusnya) yang melakukan atau terlibat tindak pidana illegal logging antara lain : Denda, pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian), pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan sanksi pidana tambahan (yang  bersifat  fakultatif  dan  tidak  mandiri)  dapat  berupa  :  perampasal  barang  atau pengumuman putusan hakim. Memperhatikan rumusan Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999, pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan : (1) Pidana Penjara, (2) Denda, (3) Perampasan Semua Hasil Hutan dan alat yang digunakan untuk kejahatan.
Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana kehutanan yang  dilakukan  oleh  Pengawai  Negeri  atau  Aparat  Pemerintah  terutama  kepada  pejabat yang  mempunyai  wewenang  dalam  bidang  kehutanan  yang  berpotensi  meningkatkan intensitas kejahatan di bidang kehutanan diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang atau pribadi.
Dalam  konteks  ini,  jaksa  sebagai  penuntut  umum  berwenang  untuk melakukanpenuntutan terhadap kejahatan illegal logging. Suatu  perbuatan yang dilakukan secaraindividula  atau  korporat,  perbuatan    yang  mengakibatkan  pengrusakan  hutan yangberdampak  negatif  salah  satunya  adalah  kejahatan  penebangan  liar  ( illegal logging)yang  merupakan  kegiatan  penebangan  tanpa  izin  dan/atau  merusak  hutan, bahwakegiatan  penebangan  hutan  ( illegal  logging)    ini  merupakan  kegiatan  yang unpredictableterhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telahada 8 .
Hasil  wawancara  peneliti  bersama  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  untuk penerapan  sanksi  pada  kejahatan  berat  yang  dilakukan  dihutan  observasi,  maka  kami menerapkannya  berdasarkan  sanksi  yang  tertera  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan,  dengan  begitu  kami  berharap  para  pembalak  liar  tersebut  tidak lagi  menebang  hutan  sembarangan  di  wilayah  yang  dilindungi.  Penerapan  sanksi  pidana dalam  Undang-Undang  tergolong  sangat  berat,  sebab  masa  penjara  yang  dijalani  sebagai sanksi hukum itu lebih dari 5 (Lima) tahun dengan denda yang sangat besar 9 .
Penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan kehutanan dengan kategori berat maka penyidik  kehutanan  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  sebagai  bentuk  penerapan  sanksi  hukum  terhadap  konsekuensi  dari  tindakan pembalakan  liar  yang  dilakukan  di  wilayah  hutan  konservasi  oleh  oknum  yang  tidak bertanggungjawab.  Perlindungan  terhadap  hutan  sangatlah  penting  mengingat  hutan merupakan  paru-paru  dunia  yang  kini  mendapat  perhatian  dunia,  sehingga  untuk menjaganya maka di butuhkan Undang-Undang yang secara tegas pula.
8 Sukardi, Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Yogyakarta, Universitas Atmajaya,2005, hlm. 74
9 Wawancara Peneliti bersama Bapak Tutut Heri Wibowo (PPNS)

## Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Hutan di Kota Sorong
Hutan  mempunyai  fungsi  yang  beraneka  ragam,  antara  lain  sebagai  pengahasil  kayu  dan hasil-hasil  hutan  lainnya  serta  sebagai  pelindung  lingkungan  dan  penyangga  kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah,  mencegah  banjir dan tanah longsor, mencegah erosi dan lain-lain. Untuk itu tidaklah salah apabila peneliti katakan bahwa tanah di  hutan  merupakan  busa  raksasa  yang  mampu  menahan  air  hujan  sehingga  air  meresap perlahan-lahan  ke  dalam  tanah.  Banyak  kota  yang  menggantungkan  diri  terhadap persediaan air dari hutan dengan sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun. Tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai ( water run off) dan menyebabkan erosi dan banjir.
Kebijakan pembangunan kehutanan di satu sisi dapat meningkatkan devisa Negara, namun  di  sisi  lain  telah  menyebabkan  timbulnya  berbagai  permasalahan  ekonomi,  sosial, dan  lingkungan.  Dari  segi  sosial  ekonomi  masyarakat  lokal,  dampak  pembangunan kehutanan  tidak  cukup  nyata  terhadap  peningkatan  kesejahteraan.  Kondisi  ini  menjadi tekanan  yang  menyebabkan  sulitnya  mencapai  pengelolaan  hutan  secara  lestari,  dan  juga merupakan  kendala  bagi  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Sorong  dalam menerapkan  sanksi  pidana  pada  penebang  liar  atau  pengusaha  nakal  yang  melakukan eksploitasi di hutan konservasi di wilayah Kota Sorong.
Untuk  kendala  yang  kami  hadapi  dalam  penerapan  sanksi  pidana  pada  kejahatan eksploitasi  di  hutan  konservasi  di  Sorong,  yaitu  keterbatasan  kami  pada  sisi  personil  dan adanya bekingan aparat di balik tindakan penebangan liar atau tindakan eksploitasi di hutan konservasi, hal ini yang menjadi penyebab sulitnya kami menerapkan sanksi hukum apabila dalam  operasi  kehutanan  yang  dilakukan  personil  kami  dilapangan  menemukan  kejahatan tersebut 10 .
Kami  petugas  lapangan  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan,  selalu berhadapan  dengan  berbagai  hal  yang  ada  dilapangan  atau  boleh  dikata  kami  lebih mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi terkait kendala dalam penerapan sanksi pidana di  lapangan.  Kendala  yang  biasanya  kami  hadapi  karena  adanya  bekingan  dari  aparat penegak  hukum  terhadap  kejahatan  penebangan  liar  yang  dilakukan  oleh  pribadi  atau badan  usaha  di  wilayah  hutan  konservasi.  Kondisi  ini  membuat  kami  begitu  sulit  untuk menerapkan sanksi pidana karena di benturkan dengan aparat tersebut 11 .
Kendala yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Sorong dalam memelihara kelestarian hutan dan fungsi dari kejahatan penebangan liar, sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Perundang-Undang. Kendati demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang tentunya akan membuat lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku  kejahatan  di  bidang  kehutanan,  yang  bukan  di  karenakan  tidak  terdapatnya penerapan  hukum  namun  lebih  disebabkan  adanya  upaya  dari  orang  yang  menghalang-
10 Wawancara bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Sorong
11 Wawancara bersama bapak Ricki Ronald Pegawai BKSDA Kota Sorong
halangi  proses  penegakan  hukum  yang  akan  dilakukan  oleh  petugas  di  lapangan.  Secara sederhara  kehadiran  hukum  harus  ditaati  oleh  semua  pihak  sehingga  tidak  ada  kekebalan hukum  bagi  pihak  yang  merasa  penegak  hukum,  dalam  kacamata  hukum  hal  ini  akan berimplikasi  pada  tindakan  diskriminasi,  atau  sederhananya  yang  kelas  teri  hukum ditegakkan namun kelas kakap hukum dikesampingkan.
Dalam  penegakan  hukum  petugas  oleh  BKSDA  Kota  Sorong,  tidak  boleh  memilah- milah  ataupun  takut  dengan  siapapun  selama  Undang-Undang  mengaturnya  sehingga dengan  demikian  faktor  yang  selama  ini  menjadi  kendala  tidak  akan  menghalangi  tugas dalam rangka penerapan hukum dan penegakan hukum di bidang kehutanan.

## KESIMPULAN
Bahwa  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Sorong  dalam  melakukan  penerapan sanksi pidana pada eksplotasi hutan konservasi  menggunakan Pasal 38 ayat 4 Jo Pasal 50 ayat  3  Huruf  g  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan  dan  Pasal  82 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  Perusakan  Hutan  (P2H). Adapun  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  sanksi  pidana  oleh  BKSDA  yakni  (1) minimnya  personil  balai  konservasi  sumber  daya  alam  (BKSDA)  yang  bertugas  dilapangan guna menjaga hutan konservasi dari penebangan liar yang dilakukan oleh pribadi maupun badan usaha, (2) adanya bekingan dari aparat penegak hukum dalam penebangan liar hutan konservasi  sehingga  menjadi  kendala  dalam  penegakan  hukum  oleh  petugas  BKSDA  Kota Sorong yang berada di lapangan.

## ACKNOWLEDGEMENT
Terima  kasih  kepada  LP3M  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  yang  telah  membiayai penelitian ini dalam Program Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2021.

## REFERENSI
Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Hukum, Vol XXVI, Unissula, 2011.
Daud Silalahi, Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, 1994
Sukardi, Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Yogyakarta, Universitas Atmajaya,2005.
Syahrul Machmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu,
hlm.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang-Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan Perusakan Hutan (P2H) Wawancara Peneliti bersama Bapak Tutut Heri Wibowo (PPNS)
Wawancara bersama Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Sorong Wawancara bersama bapak Ricki Ronald Pegawai BKSDA Kota Sorong