Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 4 No. 3 (2023): 406-438

## Implikasi Hukum Perjanjian Internasional
terhadap Implementasi Otonomi Daerah: Studi tentang Kompetensi Pemerintah Daerah
Ibnu Mardiyanto Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya * Corresponding author : Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id
Submission : 26 Juni 2023 Revision : 21 September 2023 Publication : 07 Oktober 2023

## Abstract
The  era  of  globalization  has  had  a  significant  impact  on  the  development  of communication and information technology, requiring the ability and capacity for  international  cooperation  among  all  parties,  including  central  and  local governments.  The  reform  process  in  Indonesia  has  provided  autonomy  and authority to local governments to engage in international cooperation through international agreements as one way to improve and advance the conditions of the regions. This research uses normative legal research, which focuses on the analysis  of  legal  principles  and  rules  that  govern  cooperation  through international  agreements.  This  study  aims  to  explain  the  authority  of  local governments in the formation of international agreements by considering the implementation of regional autonomy. From this research, it can be concluded that  international  cooperation  by  local  governments  as  the  initiators  of international  agreements  has  significant  legal  implications  for  the implementation of regional autonomy, especially in terms of utilizing regional potential,  improving  bilateral  relations,  developing  human  resources,  and increasing regional competitiveness
Keywords: international  agreements;  regional  autonomy;  local government authority
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)

## Abstrak
Era  globalisasi  memberikan  pengaruh  yang  besar  pada perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi,  sehingga membutuhkan adanya kemampuan dan kapasitas untuk melakukan kerja  sama  internasional  bagi  semua  pihak,  termasuk  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah.  Proses  reformasi  di  Indonesia memberikan otonomi dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama melalui perjanjian internasional sebagai salah satu  cara  untuk  meningkatkan  dan  memajukan  kondisi  daerah. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  penelitian  hukum normatif.  Metode  ini  memfokuskan  pada  analisis  prinsip-prinsip hukum  dan  aturan-aturan  yang  mengatur  kerja  sama  melalui perjanjian  internasional.  Pada  penelitian  ini  berusaha  menjelaskan kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pembentukan  perjanjian internasional  dengan  mempertimbangkan  implementasi  otonomi daerah.  Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  kerja  sama internasional  oleh  Pemda  sebagai  pemrakarsa  perjanjian internasional,  memiliki  implikasi  hukum  yang  signifikan  terhadap implementasi  otonomi  daerah  khususnya  terkait  pemanfaatan potensi  daerah,  peningkatan  hubungan  bilateral,  pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah.
Kata Kunci: perjanjian internasional; otonomi daerah; kewenangan pemerintah daerah

## A. Pendahuluan
Efek  dari  globalisasi  dapat  dilihat  dengan  munculnya aktor baru selain negara yang berpartisipasi dalam hubungan dan  kerja  sama  internasional.  Beberapa  aktor  non-negara (non-state  actors)  meliputi  organisasi  internasional, organisasi non-pemerintah (non-governmental organizations /NGOs),  perusahaan  transnasional,  ICRC,  kelompok pemberontak,  minoritas,  bahkan  individu.  Kehadiran berbagai  aktor  non-negara  dalam  hubungan  luar  negeri membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks,
namun  juga  memberikan  kesempatan  bagi  Indonesia  untuk memperkuat diplomasi. 1
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi sebagai  akibat  dari  globalisasi  memiliki  dampak  pada hubungan dan kerja sama antar negara dan bangsa. 2 Informasi dan  distribusi  yang  semakin  terbuka  memungkinkan  kerja sama  internasional  melampaui  batas  suatu  negara  tertentu, yang  dikenal  sebagai  kerja  sama extra  territorial dan  diatur oleh  hukum  internasional.  Perjanjian  internasional,  baik bilateral  maupun  multilateral,  merupakan  bukti  dari kesepakatan  negara-negara  dan  juga  contoh  dari perkembangan hukum internasional. 3
Kerja  sama  internasional  merupakan  prasyarat  bagi
negara dalam mengelola hubungan luar negeri.
Tradisionalnya,  pengelolaan  hubungan  kerja  sama  adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat, yang melibatkan Presiden, DPR,  dan  Departemen  Luar  Negeri.  Namun,  dengan perkembangan  teknologi  dan  globalisasi,  hubungan internasional  semakin  kompleks  dan  melibatkan  banyak
1 Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Justici . Vol 11, No.2. 2019. hal 1–14.
2 Direktorat  Ekososbud  Direktorat  Perjanjian  Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: Rusdi Jaya. 2004. hal 1
3 Harza  Sandityo.  Tinjauan  Hukum  Atas  Perjanjian  Internasional Yang Dibuat oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province). Jakarta: Universitas Indonesia. 2011. hal. 17
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
aktor, termasuk pemerintah daerah, organisasi internasional, organisasi  non-pemerintah,  perusahaan  transnasional,  dan individu.  Semua  pihak  harus  memiliki  kapabilitas  untuk berpartisipasi  dalam  kerja  sama  internasional.  Meskipun demikian, proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit, namun  juga  membuka  peluang  bagi  Indonesia  untuk memperkuat  diplomasi  dan  mempromosikan  kepentingan nasionalnya secara efektif.
Konstitusi  Indonesia,  UUD  NRI  1945,  mengatur  aspek kerja  sama  internasional  melalui  Pasal  11.  Namun,  praktik pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah belum diatur secara rinci. Indonesia menerapkan UU Nomor 37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar  Negeri,  yang menegaskan  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  dalam mengelola  hubungan  luar  negeri.  Presiden  juga  memiliki kewenangan  untuk  memerintahkan  Menteri  Luar  Negeri dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
Dalam  perkembangan  hukum  internasional,  negara memegang  posisi  sebagai  subjek  utama  dan  sangat  penting dalam hal melakukan kerja sama dengan negara lain. 4 Negara- negara  diakui  sebagai  entitas  yang  memiliki  hak  dan kemampuan untuk berkontribusi dalam hubungan dan kerja sama  internasional.  Dalam  praktik,  tugas-tugas  terkait  kerja
4 Boer Mauna Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: P.T. Alumni. 2008. hal. 17
sama internasional bisa dilakukan oleh Pimpinan Negara atau Pimpinan Pemerintahan melalui Menteri Luar Negeri sebagai pembantu  eksekutif  yang  memiliki  tanggung  jawab  khusus dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional. 5
Realisasi  kerja  sama  internasional  bisa  diterjemahkan dalam  berbagai  bentuk,  salah  satunya  melalui  perjanjian internasional  antar  negara.  Banyak  negara  di  dunia  yang mempraktikkan  cara  ini.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia, pengaturan perjanjian internasional tersedia dalam UU No. 24 Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional  (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional). Walaupun sudah dalam bentuk  hukum,  hal  ini  tidak  menjamin  bahwa  perjanjian internasional  tersebut  bebas  dari  masalah,  seperti  masalah otoritas  Pemda  dalam  melakukan  kerja  sama  internasional melalui perjanjian internasional.
Kedua  peraturan  hukum,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2000  dan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999, memberikan dasar yang kuat bagi Indonesia untuk melakukan kerja  sama  internasional  dan  memelihara  hubungan  luar negeri  yang  baik.  Adanya  kedua  peraturan  perundang- undangan  tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk mengikuti tuntutan globalisasi dan beradaptasi dengan dunia  internasional  yang  terus  berkembang.  Konsep  ini
5 Hendrik  Sompotan.  Implikasi  Hukum  Perjanjian  Internasional Dalam  Kerjasama  Kota  Kembar  (Sister  City)  Di  Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 3 No.3. 2016. hal. 1–17.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
menghapus pandangan lama yang memandang hubungan dan kerja sama internasional sebagai monopoli negara saja. 6 Kedua undang-undang tersebut mencerminkan semangat demokrasi dengan memberikan kewenangan lebih luas bagi Pemda dalam mengatur urusan internal mereka dan memfasilitasi kerja sama dan hubungan luar negeri. Namun, potensi daerah terhambat karena kurangnya pengaturan yang baik  dan  pandangan  salah  bahwa  Pemda  memiliki keterbatasan dalam pembuatan perjanjian internasional. Hal ini menyebabkan potensi daerah tidak termanfaatkan secara optimal.  Sehingga,  perlu  adanya  upaya  untuk  mengubah pemahaman  ini  melalui  edukasi  dan  penyebarluasan informasi  tentang  peran  dan  kewenangan  Pemda  dalam melakukan  perjanjian  internasional.  Dengan  demikian, potensi  daerah  dapat  dikembangkan  seoptimal  mungkin, bahkan hingga tingkat internasional.
Pada  masa  sebelum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, Pemerintah Pusat memegang kebijakan dan kekuasaan yang sangat besar, sehingga  praktik  pemerintahan  daerah  jarang  memperoleh perhatian  dan  dukungan.  Oleh  karena  itu,  dengan diterbitkannya  UU  Otonomi  Daerah  ini,  diharapkan  Pemda dapat lebih aktif dan mandiri dalam mengelola dan mengatasi
6 Saeful  Kholik.  Perjanjian  Internasional  Oleh  Daerah  Sebagai Wujud  Implementasi  Kewenangan  Daerah  Dalam  Sistem  Pemerintahan Daerah. Jurnal Hermeneutika . Vol 3 No.1. 2019. hal.  4–21.
permasalahan  daerah,  sehingga  kesejahteraan  masyarakat daerah dapat tercapai. Khususnya pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2)  menjelaskan  bahwa  Republik  Indonesia  terbagi  menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur dan mengelola urusan  pemerintahan  dengan  prinsip  otonomi  dan  bantuan. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai  hambatan  dan  tantangan  yang  harus  diatasi  agar implementasi  UU  Otonomi  Daerah  dapat  berjalan  dengan optimal (cenderung sentralistik). 7
Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.  24  Tahun  2000,  yang  berpedoman  pada  kebijakan  " one door  policy ",  merupakan  suatu  situasi  nasional  yang seharusnya diterima dan ditangani dengan baik oleh Pemda. Ini adalah kesempatan dan tantangan yang menjanjikan untuk memberikan Pemda kesempatan untuk bersikap lebih kreatif dan  membuat  langkah-langkah  konstruktif,  efektif,  efisien, dan  partisipatif  untuk  memaksimalkan  potensi  daerah mereka.  Oleh  karena  itu,  setiap  daerah  otonom  harus  dapat memanfaatkan  potensi  yang  dimilikinya,  baik  sumber  daya alam  maupun  sumber  daya  manusia,  untuk  kepentingan kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945. 8
7 Azhary.  Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis  Yuridis  Normatif tentang Unsur-unsurnya. Jakarta: UI Press. 1995. hal. 23
8 Dede  Rohman  dan  Kardina.  Analisis  Kritis  Pelaksanaan Hubungan  Luar  Negeri  Dalam  Kerangka  Otonomi  Daerah  di  Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Kosmopolitan . Vol. 3, No.6. 2015. hal. 126–145.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
Problematika  lain  yang  timbul  adalah  mengenai kompetensi Pemda dalam membuat perjanjian internasional dan  dampaknya  terhadap  kewenangan  pemerintah  pusat. Kekhawatiran  bahwa  perjanjian  internasional  yang  dibuat oleh  Pemda  dapat  bertentangan  dengan  undang-undang nasional atau kebijakan pemerintah pusat. Kebingungan juga terjadi mengenai status perjanjian internasional yang dibuat oleh  Pemda  sebagai  subjek  hukum  internasional  dan dampaknya  terhadap  hubungan  antar  negara  dan  otonomi daerah  di  Indonesia.  Terdapat  kekhawatiran  bahwa  Pemda mungkin tidak memenuhi standar hukum internasional saat membuat  perjanjian  internasional,  atau  perjanjian  tersebut tidak sesuai dengan norma dan prinsip hukum internasional.
Dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian di atas maka  rumusan  masalah  dalam  artikel  ini  terkait  pengaruh perjanjian  internasional  pada  kewenangan  pemerintah daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah  serta  implikasi hukum  dari  perjanjian  internasional  terhadap  pelaksanaan otonomi daerah dan kompetensi pemerintah daerah. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis  bahan  hukum,  termasuk  peraturan  perundang- undangan dan literatur terkait otonomi daerah dan perjanjian internasional.  Pendekatan  yang  digunakan  mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi  persyaratan  hukum  yang  berlaku,  serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep dan istilah
yang  terkait  dengan  otonomi  daerah  dan  perjanjian internasional.

## B. Pembahasan
1. Analisis  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam Pelaksanaan  Kerja  sama  Internasional  Melalui Perjanjian Internasional
Penerapan  otonomi  daerah  merupakan  bentuk "pembagian kekuasaan" antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini  memungkinkan  penyerahan  sebagian  tugas  pemerintahan dari pusat ke daerah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan di  pusat.  Namun,  penerapannya  tidak  mudah  karena menghadapi  resistensi  politik  sentralistik  dan  kepentingan birokrat  di  daerah.  Diperlukan  upaya  berkesinambungan  dan komitmen  yang  kuat  dari  semua  pihak.  Perubahan  dari sentralisasi  menjadi  desentralisasi  di  Indonesia  memberikan dampak luas pada kehidupan masyarakat di daerah, termasuk dalam  hubungan  dan  kerja  sama  internasional.  Delegasi wewenang  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  dalam melaksanakan  hubungan  internasional  menjadi  penting  dan harus  mengikuti  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang diatur  dalam  Konvensi  Wina  1969.  Implementasi  hukum internasional  dalam  sistem  hukum  nasional  dapat  dilakukan melalui  teori  transformasi  atau  inkorporasi  sesuai  dengan konstitusi masing-masing negara.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
Meskipun demikian, Pemda juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan diplomatik dengan negara lain di daerahnya masing-masing. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menjadi perwakilan  dari  pemerintah  pusat  dalam  hal-hal  tertentu. Selain  itu,  Pemda  juga  bertanggung  jawab  untuk  menjaga stabilitas daerah dan memastikan bahwa kepentingan daerah mereka  terwakili  dalam  setiap  perjanjian  internasional  yang dibuat. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting  dalam  menjalankan  bidang  politik  luar  negeri  yang efektif  dan  memperhatikan  kepentingan  nasional  maupun daerah.
Pendapat  pihak  yang  beranggapan  bahwa  perjanjian internasional  juga  berimplikasi  pada  hubungan  antar  warga negara  atau  perusahaan  dalam  satu  negara  dengan  warga negara atau perusahaan negara lain. Bidang politik luar negeri harus  memperhatikan  dan  mengatur  hal-hal  yang  bersifat keperdataan,  seperti  perdagangan  internasional,  investasi asing, dan lain sebagainya. Debat mengenai bidang politik luar negeri  yang  bersifat  hukum  publik  atau  keperdataan  masih terus  berlangsung  hingga  saat  ini.  Yang  pasti  adalah  bahwa bidang  politik  luar  negeri  memegang  peran  penting  dalam membangun  hubungan  antar  negara  dan  memastikan keselarasan  antar  kebijakan  negara  dalam  bidang  ekonomi, politik, dan lain sebagainya.
Pemda merupakan pihak bukan negara ( non-state actor ) yang  memiliki  kewenangan  dalam  menentukan  perjanjian internasional  atas  dasar  tujuan  peningkatan  dan  pemajuan daerah otonom tersebut. Pemda memperoleh kewenangan ini dari  negara,  yang  sebenarnya  merupakan  kewenangan eksekutif  yang  dimiliki  oleh  Presiden. 9 Pemberian  otonomi seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan asas negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara bagian atau pemerintahan nasional dan  tidak  ada  kedaulatan  pada  daerah.  Sehingga  betapapun luasnya  otonomi  yang  diberikan  kepada  Daerah,  tanggung jawab  akhir  penyelenggaraan  Pemda  tetap  berada  di  tangan Pemerintah Pusat. 10
Pemerintah  daerah  bukanlah  entitas  hukum  dalam hukum  internasional.  Namun,  para  ahli  hukum  internasional sepakat  bahwa  adanya treaty  making  power untuk  daerah dengan syarat, “asalkan hal tersebut diatur dalam konstitusi”. Pasal  5  UU  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional menetapkan  bahwa:  “Lembaga  Negara  dan  lembaga pemerintah,  baik  depertemen  maupun  non  departemen, ditingkat  pusat  dan  daerah,  yang  mempunyai  rencana  untuk membuat Perjanjian Internasional, terlebih dahulu melakukan
9 Rizky  Bangun  Wibisono  Sultoni  Fikri,  “Principle  of  Original Authority In Territorial Decentralization,” Jurnal Mengkaji Indonesia 2, no. 1 (2023): 131–152, https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.387.
10 Lihat Penjelasan Umum paragraf ke-4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri”. 11
Dari  ketentuan  pasal  ini  terlihat  jelas  bahwa  Pemda hanya dapat menjadi pemrakarsa perjanjian internasional dan selanjutnya  wajib  berkonsultasi  dan  mengoordinasikan rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri. Hasil konsultasi dan  koordinasi  tersebut  memungkinkan  untuk  merumuskan pedoman  pendelegasian  dan  perjanjian  internasional  yang akan dilaksanakan oleh Delegasi Republik Indonesia di bawah pimpinan Menteri atau pejabat lainnya, sesuai dengan isi dan ruang lingkup perjanjian masing-masing. pihak berwajib. Oleh karena  itu,  inisiatif  ini  didorong  oleh  delegasi  Republik Indonesia,  dan  bukan  oleh    yang  bersangkutan  sebagai pemrakarsa. 12
Pasal  tersebut  menyimpulkan  bahwa  Undang-Undang Perjanjian Internasional No. 24 Tahun 2000  tidak memberikan kewenangan  langsung  kepada  pemerintah  daerah  untuk membuat  perjanjian  internasional,  namun  mengatur pembentukan    delegasi  Indonesia  untuk  mewakili  Republik Indonesia  dalam  perundingan  untuk  pembuatan  perjanjian
11 Sobar  Sukmana;  Chairijah;  Tuti  Susilawati,  “Perjanjian Internasional  Yang  Berada  Di  Daerah  Provinsi  Kota  Dan  Kabupaten Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional,” PALAR  (Pakuan  Law  Review) 09, no. 02 (2023): 93–103, https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2. 12 Sefriani, Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan Internasional Kontemporer , ed. PT.Raja Grafindo Persada (jakarta, 2016), hal. 131-133.
internasional.  Dengan  adanya  semangat  otonomi  daerah menempatkan  Pemda  sebagai  pusat  penggerak  ekonomi  dan menjadi  koordinator  dalam  mengupayakan  kesinergian  para pelaku  EKOSOSBUD  di  wilayahnya  sekaligus  menerjemahkan potensi-potensi  yang  dimilikinya  ke  kancah  internasional dalam  rangka  menjalin  hubungan  dan  kerja  sama  dengan Lembaga-lembaga internasional (manca negara). 13
Dalam  konteks  kerja  sama  internasional,  pemahaman terhadap  hukum  internasional  sangat  penting  bagi  Pemda. Hukum  internasional  memainkan  peran  penting  dalam menciptakan  ketertiban  dan  keadilan  di  dalam  masyarakat internasional. Sementara itu, pemahaman terhadap hubungan internasional juga dapat membantu Pemda dalam menganalisis dan  memahami  dinamika  politik,  ekonomi,  dan  sosial  yang mempengaruhi implementasi hukum internasional
Pemda  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  kerja sama  internasional  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  percepatan  pemenuhan pelayanan  publik 14 .  Bidang  politik  luar  negeri  yang  bersifat kebijakan  tetap  merupakan  wewenang  Pemerintah  Pusat.
13 Damos Dumoli Agusman. Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Departmen Luar Negeri. 2007. hal. 9
14 Lihat  Bab  III  no  17  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
Pemda  bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Pemda bekerja  sama  dengan  negara-negara  yang  sudah  memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Untuk negara yang belum memiliki hubungan diplomatik dengan  Indonesia,  diterapkan  ketentuan  khusus.  Dalam prespektif  hukum  internasional,  pihak  dalam  perjanjian internasional  yang  diakui  sebagai  subjek  utama  hukum internasional  adalah  negara.  Adapun  Pemda  meskipun  dapat membuat perjanjian internasional, tetapi kedudukannya tidak bisa  dipandang  sebagai  subjek  hukum  internasional.  Akan tetapi, peran Pemda menjadi sangat penting sebagai aktor non negara ( non-state actor ) di era globalisasi saat ini. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama internasional tentunya akan ditindak lanjuti  secara  nyata  dalam  bentuk  perjanjian  internasional, yang  akan  mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak  secara khusus. 15
Konvensi  Montevideo  1993  membahas  hak  dan  tugas negara. Jika negara bersifat negara kesatuan, maka Pemerintah Pusat  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  hubungan  dan kerja sama internasional. Sebaliknya, dalam negara berbentuk federal,  negara  bagian  memiliki  wewenang  untuk  membuat
15 Teuku Fachryzal Farhan dan I Made Tjatrayasa. Analisis Tentang Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pihak  Dalam  Pembentukan  Perjanjian Internasional. Jurnal Kertha Negara. 2015. hal. 1-5
perjanjian  internasional.  Pemda  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  perjanjian  internasional  sebagai  perpanjangan tangan kekuasaan dari Pemerintah Pusat.
Konvensi  Wina  1969  diakui  sebagai  dasar  hukum  bagi perjanjian internasional karena mencakup aturan-aturan yang mengikat  mengenai  perjanjian  internasional  antar  negara. Konvensi  ini  mengatur  segala  sesuatu  tentang  perjanjian internasional  antar  negara,  termasuk  pengaturan  teknis  dan materiil.  Tingginya  nilai  kepatuhan  dari  negara  anggotanya diperlukan,  dan  perubahan  dalam  Konvensi  ini  hanya  dapat terjadi  dengan  persetujuan  dari  seluruh  anggota.  Meskipun negara tidak menjadi pesertanya, Konvensi Wina diakui sebagai kebiasaan  internasional  yang  mengikat.  Konvensi  ini  juga menegaskan  bahwa  sebuah  perjanjian  dianggap  sebagai perjanjian internasional jika dibuat dan berlaku sesuai dengan hukum internasional.
Setiap  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat  memiliki kapasitas yang sama untuk membuat perjanjian dengan negara lain,  termasuk  juga  dengan  organisasi  internasional.  Pada praktiknya  aktivitas  negara  dalam  pembuatan  perjanjian internasional dilakukan secara langsung oleh para perwakilan negara yang mendapatkan otoritas untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain atau organisasi internasional. Para wakil negara tersebut akan dilengkapi dengan dokumen
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
yang  memberikan  mandat  dan  wewenang  untuk  melakukan negoisasi pembuatan perjanjian internasional. 16
Dokumen  " full  power "  atau  " pleins  pouvoirs "  digunakan untuk  negosiasi  perjanjian  internasional  bilateral.  Sementara, untuk  perjanjian  multilateral,  para  wakil  negara  dilengkapi dengan " letter of credentials " atau surat kepercayaan. Tindakan wakil negara dalam perundingan internasional tidak memiliki akibat hukum tanpa full power atau letter of credentials , kecuali jika dikonfirmasi oleh negaranya (Art. 8 KW 1969). Dokumen tersebut  tidak  berlaku  untuk  Kepala  Negara,  Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri (Art. 7 KW 1969).
Masalah transnasional
semakin banyak dan membutuhkan  regulasi  melalui  instrumen  perjanjian internasional.  Saat  ini,  aktor  internasional  selain  negara  juga terlibat  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional,  meskipun pengakuan  mereka  tidak  mudah  karena  hukum  internasional masih  mengakui  negara  sebagai  pembuat  perjanjian  yang mengikat  secara  hukum.  Setiap  subjek  hukum  internasional, baik negara maupun subjek hukum non-negara, memiliki hak dan kebebasan untuk membuat perjanjian internasional antar mereka,  dengan  prinsip  efektivitas  relatif  dari  perjanjian tersebut.  Namun,  prinsip  ini  tidak  berlaku  jika  bersebrangan dengan  norma  universal  yang  bersifat  memaksa,  yaitu  ius cogens.
16 Atip Latipulhayat. Hukum Internsional Sumber-Sumber Hukum (Cetakan pertama). Jakarta: Sinar Grafika. 2021. hal. 55
Indonesia aktif berperan dalam dunia internasional tidak hanya melalui negara, tetapi juga melalui Pemda. Oleh karena itu,  penting  untuk  memahami  tugas  dan  wewenang  Pemda melakukan perjanjian internasional, karena hal tersebut akan berdampak  pada  tingkat  daerah  dan  masyarakat  setempat. Pengaturan mengenai pembuatan perjanjian internasional oleh Pemda  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  cermat  agar sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Potensi  Pemda  dalam menjalin  kerja  sama  internasional  dibatasi  oleh  beberapa faktor, tergantung pada bidang perjanjian tersebut. Jika terkait dengan  bidang-bidang  tertentu,  perjanjian  memerlukan kekuatan penuh dari Pemerintah Pusat, tetapi jika tidak terkait, Pemda dapat melakukan perjanjian teknis dengan kapasitasnya sendiri yang berlaku sebagai perjanjian payung bagi perjanjian lain yang lebih spesifik. 17
Pada  dasarnya  kerja sama  luar  negeri melalui perjanjian internasional  yang    dibangun  oleh    Pemda  dapat  dilakukan dengan  mempertimbangkan  kebutuhan    daerah.  Hubungan diplomasi  dapat  dilaksanakan  secara      mandiri  oleh  Pemda terkait  dengan  berpegang  pada  prinsip  hubungan luar negeri yang      diatur      dalam    Panduan  Hubungan  Luar  Negeri, sedangkan  Departemen  Luar    Negeri    dalam  hal  ini  berperan mengkoordinir pelaksanaan hubungan luar negeri,
17 Ade  Pratiwi  Susanty.  Kewenangan  Daerah  Dalam  Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia. Jurnal Selat Vol. 5. No.1. 2017. hal. 1-24.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
menginisiasi  terobosan,  menginformasikan  data  yang diperlukan oleh Pemda, memediasi atau  mencarikan  mitra di luar  negeri,  membantu  mempromosikan  potensi    Pemda, memfasilitasi,  sebagai    protector  maupun  supervisor  dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. 18
Mekanisme  konsultasi  dan  koordinasi  dengan  Menteri Luar  Negeri  sesuai  dengan  tugasnya  sebagai  pelaksana hubungan  dan  politik  luar  negeri.  Ini  bertujuan  melindungi kepentingan  nasional  Indonesia  dan  mencegah  praktik perjanjian  internasional  yang  bertentangan  dengan  kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam praktiknya, harus sesuai  dengan  pedoman  yang  ditetapkan  oleh  UU  Perjanjian Internasional. Cara melakukan konsultasi dan koordinasi antar departemen melalui rapat atau melalui surat-menyurat dengan Departemen  Luar  Negeri  untuk  meminta  pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional.
Mekanisme  kerja  sama  internasional  bagi  Pemda mencakup  koordinasi  dengan  Kementerian  Luar  Negeri  dan instansi terkait, serta persiapan program kerja sama dan profil mitra. Proses ini melibatkan pertimbangan politis dan hukum dari  Kementerian  Luar  Negeri,  serta  komunikasi  dengan perwakilan diplomatik dan konsuler. Kesepakatan kerja sama
18 Towadi,  Mellisa,  dan  Waode  Mustika.  Hukum  Menggagas “Sister  City  for  Smart  City”  sebagai  Optimalisasi  Peran  Hukum Internasional di Gorontalo. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol.9. No.1. 2022. hal. 87-97.
dituangkan  dalam  perjanjian  internasional  dan  harus mempertimbangkan  aspek  politis,  keamanan,  yuridis,  dan teknis.  Kerja  sama  internasional  harus  sejalan  dengan kebijakan  hubungan  luar  negeri  Pemerintah  Pusat  dan  tidak boleh  mengganggu  stabilitas  dan  keamanan  dalam  negeri. Pemerintah daerah harus memastikan pelaksanaan kerja sama internasional berjalan dengan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. 19
Dalam pengelolaan perjanjian internasional, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebagai entitas hukum internasional yang diakui. Namun, dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat juga mendukung dan
memperkenalkan  potensi  wilayah  dalam  konteks  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Oleh  karena  itu,  Pemda dapat melakukan perjanjian internasional, tetapi tetap sebagai ekstensi  kekuasaan  negara  dari  Pemerintah  Pusat.  Tindakan Pemda  dalam  pembentukan  perjanjian  internasional  harus mematuhi  norma  dan  standar  hukum  internasional  karena memiliki  dampak  hukum  yang  luas  bagi  negara  dan masyarakat, termasuk pemerintah daerah. Analisis yang cermat perlu  dilakukan  untuk  memastikan  tindakan  Pemda  sesuai dengan  norma  dan  standar  hukum  internasional,  termasuk pertimbangan  terkait  kompetensi  pemerintah  daerah,  jenis perjanjian yang akan dibentuk, dan norma yang berlaku.
19 Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
Pertama,  aspek  kompentensi  Pemda  sangat  penting. Pemda  hanya  dapat  membuat  perjanjian  internasional  jika memiliki wewenang dan kompetensi yang sesuai. Kompetensi ini  dapat  berasal  dari  undang-undang,  peraturan  pemerintah atau kebijakan lain yang berlaku. Kedua, jenis perjanjian yang akan  dibentuk  juga  harus  dipertimbangkan.  Perjanjian internasional  dapat  berupa  perjanjian  bilateral  atau multilateral,  dan  tindakan  Pemda  harus  sesuai  dengan  jenis perjanjian  tersebut.  Ketiga,  norma  dan  standar  hukum internasional  yang  berlaku  harus  diperhatikan.  Pemda  harus memastikan  bahwa  tindakannya  sesuai  dengan  norma  dan standar hukum internasional seperti Konvensi Wina 1969 dan hukum internasional lainnya.
2. Analisis Implikasi Hukum dari Perjanjian Internasional  Terhadap  Stabilitas  Implementasi Otonomi Daerah Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota  di  Indonesia  memiliki  kompetensi  dalam menjalin  interaksi  internasional  sebagai  respons  terhadap trend dunia yang semakin kompetitif. Dengan kewenangan ini, Pemerintah  Daerah  dapat  membangun  jejaring  internasional, meningkatkan  daya  saing,  dan  perluasan  investasi  daerah. Namun,  masih  ada  Pemda  yang  belum  memanfaatkan kesempatan ini. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan  Pemda  diatur  dalam  Pasal  18  A  ayat  (1)  UUD  NRI  1945
dengan  mempertimbangkan  kekhususan  dan  keragaman daerah.  Pemda  bertanggung  jawab  untuk  mengurus  urusan pemerintahan  secara  otonom  dan  tugas  pembantuan  sesuai dengan prinsip otonomi. Namun, mereka juga harus mematuhi undang-undang  dan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah pusat untuk urusan tertentu. 20
Ketentuan  Pasal  18  UUD  1945  menunjukkan  bahwa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  ada pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  Pusat  di  atas.  Sebab untuk  mengurus  penyelenggaraan  pemerintahan  negara sampai  kepada  seluruh  daerah  negara,  maka  dibentuk Pemerintah Daerah. Pemda ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan  secara  langsung  berhubungan  dengan masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan tujuan kerjasama antar daerah di atas maka pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemda untuk melaksanakan kerjasama menjadi sangat penting. 21
Dalam  tradisi  hukum  internasional,  dapat  dikatakan bahwa pembatasan keabsahan Konvensi hanya berlaku untuk perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara ( The Present Convention applies to trieties between states ) menurut Pasal 1 Konvensi Internasional Wina tahun 1969. Perjanjian kerangka
20 Efie Baadilla dan Dyah Ridhul Airin Daties. Legalitas Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal: SASI Vol.27. No.2. 2021. hal. 206-220. 21 Harmaily  Ibrahim  Moh.  Kusnadi, Pengantar  Hukum  Tata
Negara Indonesia (Jakarta: Budi Chaniago, 1980), hal. 123.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
kerja  (selanjutnya  disebut  KW  1969).  Namun,  peraturan  ini tidak berarti bahwa hanya negara yang dapat bergabung dalam perjanjian  internasional.  Lebih  tepatnya,  perjanjian  tersebut membatasi  perjanjian  yang  dibuat  oleh  subjek  hukum internasional secara keseluruhan. 22
Negara-negara  membedakan  perjanjian  internasional menjadi dua kategori. Kategori pertama melibatkan tiga tahap pembentukan:  perundingan,  penandatanganan,  dan  ratifikasi. Kategori kedua hanya melibatkan dua tahap: perundingan dan penandatanganan.  Kategori  pertama  digunakan  untuk perjanjian  yang  dianggap  penting  dan  membutuhkan persetujuan  dari  badan  yang  berwenang,  sementara  kategori kedua lebih sederhana dan biasanya tidak dianggap penting.
Perjanjian  internasional  yang  disebut  " law  making treaties "  mengandung  kaidah  hukum  yang  berlaku  secara universal  bagi  anggota  masyarakat  internasional,  sehingga dianggap  sebagai  sumber  langsung  hukum  internasional. Sementara  itu,  " treaty  contracts "  hanya  mengatur  hubungan khusus  antara  pihak-pihak  yang  terlibat,  dan  membentuk kaedah  hukum  umum  melalui  proses  hukum  kebiasaan internasional.  Indonesia  perlu  mematuhi  peraturan  hukum internasional  dalam  implementasi  politik  luar  negeri  dan hubungan internasionalnya.
22 Evi Oktarina dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.
Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 154 (1) huruf f UU No. 9  Tahun  2015  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  dimaksud dengan  perjanjian  internasional  di  Daerah  Kabupaten/Kota adalah  perjanjian  antara  Pemerintah  Pusat  dan  pihak  luar negeri  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  Daerah Kabupaten/Kota.  Sedangkan  dalam  Penjelasan  Pasal  154  (1) huruf g, yang dimaksud dengan kerja sama internasional dalam ketentuan  ini  adalah  kerja  sama  daerah  antara  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak luar negeri 23 yang meliputi:
a. Kabupaten/Kota kembar.
b. Kerja sama teknik.
c. Bantuan kemanusiaan.
d. Penerusan pinjaman/hibah.
e. Penyertaan modal.
f. Kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 24
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional Indonesia,  serta  memberikan  perlindungan  kepada  warga
23 Penjelasan Umum Pasal 154 (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
24 Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
negara  Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri, 25 Upaya  untuk membangun  hubungan  luar  negeri  yang  baik  dengan  negara lain  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  besar  Pemerintah Indonesia.  Hal  ini  melibatkan  berbagai  aspek,  termasuk hubungan,  kerja  sama,  dan  aktivitas  politik  di  kancah internasional.  Pemerintah  Indonesia  selalu  berusaha  untuk memperkuat  dan  memperbaiki  sistem  dan  mekanisme pelaksanaan politik luar negeri seiring dengan perkembangan dunia  internasional.  Praktik  hubungan  dan  kerja  sama internasional  melibatkan  berbagai  pihak,  seperti  pemerintah pusat  dan  daerah,  lembaga  negara,  badan  usaha,  organisasi politik,  organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat, dan warga negara Indonesia. 26
Pengakuan eksistensi dan peran strategis Pemda dalam kerja sama internasional telah didapatkan sejak Earth Summit di  Rio  de  Janeiro  pada  tahun  1992.  Proses  pengakuan  ini berlanjut  dengan  deklarasi  Rio  dan  Agenda  21  yang menyatakan  pentingnya  peran  Pemda  dalam  pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta otonomi daerah sebagai bagian
25 Sumaryo Suryokusumo. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM. 2004. hal.11
26 Khalida Mutia, Kholis Roisah, dan Kabul Supriadhie. Kapasitas Pemerintah  Daerah  dalam  Melakukan  Hubungan  Luar  Negeri  Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil Alih Baitul Asyi di Arab Saudi tanpa melalui Hubungan Konsuler RI). Diponegoro Law Journal Vol.5 No.3. 2016. hal. 1-18.
dari proses reformasi Indonesia memberdayakan Pemda untuk bersinergi  mencapai  kemajuan  daerah  melalui  perjanjian internasional.  Dengan  memastikan  tindakan  yang  diambil sesuai dengan norma dan standar hukum internasional.
Pembuatan  perjanjian  oleh  Pemda  merupakan  suatu fenomena  baru  yang  memberikan  cakrawala  kepada  daerah untuk  senantiasa  menawarkan  potensi-potensi  yang  ada  di Daerah, dalam batas-batas kewenangannya, baik kewenangan Kabupaten/kota  ( sister’s  city )  maupun  kewenangan  provinsi ( sister’s  province ). 27 Implikasi  hukum  internasional  dari pembentukan  perjanjian  internasional  memberikan  manfaat bagi implementasi otonomi daerah diantaranya:
a. Daerah  dapat  lebih  aktif  dalam  memanfaatkan  potensi- potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat berupa kerja sama dalam  bidang  pariwisata,  investasi,  pertanian,  dan sektor-sektor lain yang dapat memberikan manfaat bagi daerah.
b. Daerah dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan daerah-daerah  di  negara  lain.  Hal  ini  dapat  membuka peluang  kerja  sama  dalam  berbagai  bidang,  termasuk pertukaran budaya, pendidikan, dan ekonomi.
c. Daerah  juga  dapat  memanfaatkan  kesempatan  untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya.
27 Noer  Indriati,  “Perjanjian  Internasional  Oleh  Daerah  Sebagai Kewenangan Otonomi Daerah,” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 1 (2010): 36–42.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  pertukaran  pelajar, pelatihan,  dan  program-program  lain  yang  dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
d. Daerah dapat meningkatkan daya saingnya dalam skala internasional.  Hal  ini  dapat  memberikan  keuntungan dalam berbagai bidang.
Pemerintah  daerah  perlu  memperhatikan  aturan  dan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan wewenang dan kemampuan  masing-masing  dalam  melakukan  hubungan  dan kerja sama internasional. Kerja sama internasional melibatkan berbagai  pihak  dan  harus  sesuai  dengan  syarat-syarat  yang diatur  dalam  peraturan  menteri  luar  negeri,  termasuk  kerja sama  dengan  negara  yang  memiliki  hubungan  diplomatik dengan  Indonesia,  sesuai  dengan  bidang  kewenangan pemerintah  daerah,  mendapatkan  persetujuan  dari  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mengganggu stabilitas politik dan  keamanan,  tidak  campur  tangan  urusan  dalam  negeri, berdasarkan asas persamaan hak dan saling menguntungkan, serta  mendukung  pembangunan  nasional  dan  daerah  serta pemberdayaan masyarakat.
Kerja  sama  internasional  yang  dibuat  oleh  Pemda sejatinya adalah bagian kerjasama Jajaran Departemen Dalam Negeri  dengan  pihak  luar  negeri,  diselenggarakan  sebagai
pelengkap  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dan daerah. Tujuannya adalah 28 :
a. Menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah;
b. Membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat;
c. Membantu  meningkatkan  kemampuan  Pemerintah Daerah  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan dan Pembangunan.
Pemerintah  daerah  memiliki  peran  penting  dalam melaksanakan  kerja  sama  internasional.  Pemda  diberi  hak untuk  menentukan  kerja  sama  internasional  yang  sesuai dengan  kewenangannya,  dan  mempertimbangkan  objek  yang dapat  diperjanjikan  sesuai  dengan  panduan  Hubungan  Luar Negeri  serta  menerapkan  prinsip-prinsip  politik  luar  negeri. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pengabdian pada kepentingan  nasional,  kepatuhan  pada  hukum  nasional  dan kebiasaan  internasional,  konsultasi  dan  koordinasi  dengan kementerian  luar  negeri,  serta  pelayanan  publik  yang  efisien dan  efektif  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Melalui  prinsip-prinsip  tersebut,  Pemda  dapat  memastikan
28 Vondaal Vidya Hattu Welly Angela Riry, Efie Baadilla, Wilshen Leatemia,  “Kerjasama  Antar  Daerah  Sebagai  Bagian  Kerjasama  Jajaran Departemen Dalam Negeri Dengan Pihak Luar Negeri, Diselenggarakan Sebagai  Pelengkap  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Nasional  Dan Daerah.  Tujuannya  Adalah :  A)  Menunjang  Pelaksanaan  Program Pembangunan ,” BALOBE Law Journal 1, no. 1 (2021): 25–32.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
pelaksanaan  kerja  sama  internasional  yang  saling menguntungkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 29
Pemda  tidak  dapat  dipandang  sebagai  subjek  hukum internasional  seperti  negara,  meskipun  mereka  dapat melaksanakan  kerja  sama  internasional  melalui  perjanjian internasional. Beban pertanggung jawaban perjanjian tersebut tetap berada pada Pemerintah Pusat. Kebebasan Pemda untuk melakukan kerja sama internasional mungkin akan meningkat di masa depan, seiring dengan semangat dan keinginan daerah- daerah otonom untuk memperoleh nilai tambah. Ini merupakan tahap baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penuh tantangan baru. Penyelenggaraan otonomi daerah tetap dilaksanakan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  dan memperhatikan keanekaragaman daerah. 30
Dialog  dengan  Pemda  perlu  dilakukan  dalam  kerangka Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  untuk mengakomodasi  kebutuhan  dan  keinginan  daerah  dalam pembuatan  perjanjian  internasional.  Aturan  yang  jelas  harus diterapkan  untuk  mengatur  tata  cara  pembuatan  perjanjian internasional  oleh  pemerintah  daerah  guna  mengantisipasi masalah. Meskipun Pemda tidak terlibat dalam treaty making
29 Peraturan  Menteri Luar  Negeri  Nomor  3  Tahun  2019  tentang Panduan  Umum  Hubungan  Luar  Negeri  oleh Pemerintah Daerah.
30 Ananda  Jakaria,  Jelly  Leviza,  dan  Arif  Arif.  Kedudukan Perjanjian  Ekonomi  Antara  Pemerintah  Daerah  Dengan  Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional. Sumatra Journal of International Law Vol.1. No.1. 2013. hal. 58-66
law dan  perjanjian  internasional  yang  mereka  buat  hanya bersifat treaty  contracts yang  hanya  mengikat  kedua  pihak, peran mereka harus ditentukan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan proses yang berdampak buruk pada daerah.
Pembentukan perjanjian internasional memiliki implikasi  hukum  internasional  yang  signifikan  dalam implementasi  otonomi  daerah  di  Indonesia,  di  mana  Pemda memiliki  kebebasan  untuk  melakukan  kerja  sama internasional,  namun  beban  pertanggungjawaban  perjanjian tersebut  tetap  berada  pada  Pemerintah  Pusat.  Keseimbangan antara  kebebasan  pemerintah  daerah  dan  tanggung  jawab Pemerintah  Pusat  sangat  penting  untuk  memastikan pembentukan  perjanjian  internasional  dilakukan  secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan daerah dan NKRI.

## C. Penutup
Keterlibatan  pemerintah  pusat,  yang  diwakili  oleh kewengan eksekutif, diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan  kerja  sama  internasional  melalui  perjanjian internasional.  Sebagai  Lembaga  pemrakarsa  perjanjian internasional, memungkinkan bagi Pemda untuk memperluas kerja  sama  internasional  dan  memperkuat  posisinya  dalam kancah internasional. Penting bagi Pemda untuk melaksanakan kewenangannya  dalam  membuat  perjanjian  internasional dengan  bertanggung  jawab  dan  sesuai  dengan  hukum
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
internasional,  dengan  mempertimbangkan  kepentingan daerah, negara, dan masyarakat secara keseluruhan.
Pembentukan perjanjian internasional memiliki implikasi  hukum  internasional  yang  signifikan  dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia, khususnya terkait pemanfaatan potensi daerah, peningkatan hubungan bilateral, pengembangan  sumber  daya  manusia  dan  peningkatan  daya saing  daerah.  Pemda  memiliki  kebebasan  untuk  melakukan kerja  sama  internasional,  namun  beban  pertanggungjawaban perjanjian  internasional  tersebut  tetap  berada  pada Pemerintah Pusat. Keseimbangan antara kebebasan Pemda dan tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat  sangat  penting  untuk memastikan  pembentukan  perjanjian  internasional  dilakukan secara bijaksana dan memperhatikan kepentingan daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia.

## Referensi
Agusman,  Damos  Dumoli  .  Hubungan  dan  Kerja  sama  Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Ditjen Hukum  dan  Perjanjian  Internasional  Departmen  Luar Negeri. 2007.
Azhary.  Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis  Yuridis  Normatif tentang Unsur-unsurnya. Jakarta: UI Press. 1995.
Baadilla, Efie dan Dyah Ridhul Airin Daties. Legalitas Perjanjian Kerja  Sama  Luar  Negeri  Pemerintah  Daerah  Di  Masa Pandemi Covid-19. Jurnal: SASI Vol.27. No.2. 2021.
Indriati,  Noer  “Perjanjian  Internasional  Oleh  Daerah  Sebagai Kewenangan  Otonomi  Daerah,”  Jurnal  Dinamika  Hukum 10, no. 1 .2010
Ekososbud  Direktorat  Perjanjian  Internasional  Departemen Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  Direktorat.  Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Jakarta: Rusdi Jaya. 2004.
Fachryzal  Farhan,  Teuku  dan  I  Made  Tjatrayasa.  Analisis Tentang  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Pihak  Dalam Pembentukan  Perjanjian  Internasional.  JurnalKertha Negara. 2015.
Jakaria,  Ananda,  Jelly  Leviza,  dan  Arif  Arif.  Kedudukan Perjanjian  Ekonomi  Antara  Pemerintah  Daerah  Dengan Lembaga Internasional Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Internasional. Sumatra Journal of International Law Vol.1. No.1. 2013.
Kholik,  Saeful.  Perjanjian  Internasional  Oleh  Daerah  Sebagai Wujud Implementasi Kewenangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan  Daerah.  Jurnal  Hermeneutika.  Vol  3  No.1.
2019.
Latipulhayat, Atip. Hukum Internsional Sumber-Sumber Hukum (Cetakan pertama). Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
Luar Negeri Republik Indonesia, Departemen. Panduan Umum Tata  Cara  Hubungan  dan  Kerja  sama  Luar  Negeri  Oleh Pemerintah Daerah. Revisi Tahun (2006).
Mauna,  Boer.  Hukum  Internasional,  Pengertian  Peranan  dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung: P.T. Alumni. 2008.
Mutia, Khalida, Kholis Roisah, dan Kabul Supriadhie. Kapasitas Pemerintah  Daerah  dalam  Melakukan  Hubungan  Luar Negeri  Menurut  Hukum  Internasional  (Studi  Kasus Tindakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Mengambil
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 4, No. 3 (2023)
Alih  Baitul  Asyi  di  Arab  Saudi  tanpa  melalui  Hubungan Konsuler RI). Diponegoro Law Journal Vol.5 No.3. 2016.
Kusnadi,  Moh.,  and  Harmaily  Ibrahim.  Pengantar  Hukum  Tata Negara Indonesia. Jakarta: Budi Chaniago, 1980.
Oktarina,  Evi dan Putri Sari Nilam Cayo. Mekanisme Kerja Sama Luar  Negeri  Oleh  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Justici.  Vol 11, No.2. 2019.
Peraturan  Menteri Luar  Negeri  Nomor  3  Tahun  2019  tentang Panduan    Umum    Hubungan    Luar    Negeri    oleh Pemerintah Daerah.
Pratiwi  Susanty,  Ade.  Kewenangan  Daerah  Dalam  Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia. Jurnal Selat Vol. 5.
No.1. 2017.
Rizky  Bangun  Wibisono  Sultoni  Fikri,  “Principle  of  Original Authority  In  Territorial  Decentralization,”  Jurnal Mengkaji  Indonesia  2,  no.  1  (2023):  131–152, https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.387.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
________________________,Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2000 tentang Perjanjian Internasional.
________________________,Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
________________________,Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
________________________,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah
Rohman,  Dede  dan  Kardina.  Analisis  Kritis  Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri Dalam Kerangka Otonomi Daerah
Di  Kota  Makassar.  Jurnal  Ilmiah  Kosmopolitan.  Vol.  3, No.6. 2015.
Sandityo, Harza. Tinjauan Hukum Atas Perjanjian Internasional Yang  Dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus: Perjanjian  Kerja  Sama  Sister  City/Sister  Province). Jakarta: Universitas Indonesia. 2011.
Sefriani,  Peran  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan Internasional Kontemporer, ed. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016
Sobar  Sukmana;  Chairijah;  Tuti  Susilawati,  “Perjanjian Internasional Yang Berada Di Daerah Provinsi Kota Dan Kabupaten  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional,” PALAR (Pakuan Law Review) 09, no. 02 (2023): 93–103, https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i2.
Sompotan, Hendrik. Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerja sama Kota Kembar (Sister City) Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 3 No.3. 2016.
Suryokusumo,  Sumaryo.  Praktik  Diplomasi.  Jakarta:  STIH IBLAM. 2004.
Towadi, Mellisa, dan Waode Mustika. Hukum Menggagas “Sister City  for  Smart  City”  sebagai  Optimalisasi  Peran  Hukum Internasional  di  Gorontalo.  Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum Vol.9. No.1. 2022.
Vondaal Vidya Hattu Welly Angela Riry, Efie Baadilla, Wilshen Leatemia,  “Kerjasama  Antar  Daerah  Sebagai  Bagian Kerjasama  Jajaran  Departemen  Dalam  Negeri  Dengan Pihak  Luar  Negeri,  Diselenggarakan  Sebagai  Pelengkap Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah. Tujuannya Adalah : A) Menunjang Pelaksanaan Program Pembangunan ,” BALOBE Law Journal 1, no. 1 (2021): 25– 32.