Ilmiah Indonesia, 7 (2).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, Special Issue No. 2, Februari 2022

## ANALISIS  PENYERAPAN  ASPIRASI  DAN  TINGKAT  PEMAHAMAN MASYARAAKAT  DALAM  PENYUSUNAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO 2020

## Abdul Wahid Mahsuni
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia Email:  awm_uim@yahoo.co.id

## Abstrak
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut (Hamidi,  2005) ,  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  dengan  cara mengumpulkan  data  berupa  cerita  rinci  atau  keadaan  sebenarnya.  Pemahaman masyarakat  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  di  Kabupaten  Ponorogo menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Perencanaan pembangunan  daerah  sesuai  dengan  kondisi  lokal  bertujuan  untuk  menjawab  dan dimaksudkan  agar  perencanaan  pembangunan  daerah  akomodatif  terhadap dinamika  dan  aspirasi  masyarakat,  sehingga  secara  efektif  dan  efisien  dapat mewujudkan  visi  daerah  yaitu  mewujudkan  masyarakat  mandiri  dan  kompetitif. Aspirasi masyarakat dan partisipasi diwujudkan dalam bentuk keterlibatan langsung dalam  forum-forum  perencanaan  penganggaran  daerah  dan  hasil  wawancara mendalam  dengan  informan  dapat  di  simpulkan  bahwa  fenomena  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penyusunan  APBD  di  Kabupaten  Ponorogo  secara normatif  dapat  dikatakan  sesuai  dengan mekanisme  yang  diatur  dalam  UU  No  25 Tahun  2004.  Berkaitan  dengan  implementasi  partisipasi  masyarakat  Kabupaten Ponorogo kaitannya dengan proses penyusunan APBD.
Kata Kunci :   APBD  Kabupaten  Ponorogo;  Pemahaman  Masyarakat  Aspirasi Masyarakat; UU No. 25 Tahun 2004.

## Abstract
The type of research used is descriptive qualitative research. According to (Hamidi, 2005) , descriptive qualitative research is research by collecting data in the form of detailed stories or actual circumstances. Public understanding of the Revenue and Expenditure  Budget  in  Ponorogo  Regency  is  the  responsibility  of  the  Ponorogo Regency  Government.  Regional  development  planning  in  accordance  with  local conditions aims to answer and design so that regional development planning is in accordance  with  the  dynamics  and  aspirations  of  the  community,  so  that  it  can effectively  and  efficiently  realize  the  regional  vision  of  realizing  an  independent and  competitive  society.  Community  aspirations  and  participation  are  manifested in  the  form  of  direct  involvement  in  regional  budgeting  planning  forums  and  the results  of  in-depth  interviews  with  informants,  it  can  be  concluded  that  the phenomenon  of  community  participation  in  the  APBD  preparation  process  in
Ponorogo  Regency  can  normatively  be  said  to  be  in  accordance  with  the mechanism  regulated  in  Law  No.  2004.  Regarding  the  implementation  of community participation in Ponorogo Regency with the APBD preparation process.

## Keywords:  Ponorogo  Regency  APBD;  Community  Understanding  Community
Aspirations; UU no. 25 of 2004.

## Pendahuluan
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  baik  harus  didukung  oleh  semua  pihak yang  terkait,  baik  sumber  dana  (anggaran),  sumber  daya  alam.  Sumber  daya  tersebut kemudian harus dikelola secara maksimal ahar dapat menghasilkan sumber dana untuk daerah  tersebut.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  maksimal  harus  didukung  oleh sumber  daya  manusia  (stakeholder)  yang  ada  di  daerah  baik  dari  elemen  masyarakat maupun dari aparatur pemerintah daerah (Yuwono, 2005).
Pembaharuan  di  dalam  manajemen  keuangan  daerah  di  era  otonomi  daerah, ditandai  dengan  perubahan  yang  sangat  mendasar,  sistem  penganggaran  terhadulu karena  besarnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap penyelenggaraan  jalannya  pemerintahan.  Aspek  utama  budgeting  reform  adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget
Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah  yang  benar-benar  mencerminkan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  secara untuk  kepentingan  dan  pengharapan  masyarakat  setempat  terhadap  pengelolaan keuangan    Daerah  secara  ekonomis,  efisien  dan  efektif,    melalui  penyerapan  aspirasi musrenbang  tingkat  kelurahan,  kecamatan  dan  kabupaten.  Hal  ini  menimbulkan paradigma baru dalam penyusunan anggaran daerah.
Penganggaran merupakan suatu proses yang sangat rumit pada organisasi sektor publik,  termasuk  diantaranya  pemerintah  daerah.  Anggaran  sektor  publik  merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program nyang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2009) . Penganggaran sektor publik terkait dalam  proses  penentuan    jumlah  alokasi  dana  untuk  tiap-tiap  program  dan  aktivitas dalam  satuan  moneter.  Tahap    penganggaran  menjadi  sangat  penting  karena  anggaran yang  efektif  telah  disusun,  anggaran  merupakan  managerial  plan  for  action  untuk memfasilitasi  tercapainya  tujuan  organisasi.  Menghasilkan  anggaran  daerah  (APBD) yang  efisien  dan  efektif,  dibutuhkan  partisipasi  dari  masyarakat,  karena  dari  informasi masyarakat  pemerintah  daerah  dapat  mengetahui  aspirasi  dan  kebutuhan  dari masyarakat sendiri. Pemerintah daerah hanya sebagai penyelenggara dalam perencanaan dan implementasi anggaran daerah.
Dengan mengacu pada uraian di atas peneliti memandang anggaran pemerintah daerah  merupakan  suatu  realitas  sosial  yang    disusun  dengan  adanya  interaksi  sosial dengan berbagai pihak.  Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan  dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengekplorasi  pemahaman  atas  fenomena penganggaran  dengan  berfokus  tentang  bagaimana  proses  penyusunan  anggaran pemerintah daerah khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan anggaran
dan  penerapannya  di  lapangan  serta  tingkat  pemahaman  dan  perilaju  aparatur  terkait proses penyusunan anggaran daerah tersebut.
1.  Sejauh  mana  tingkat  pemahaman  masyarakat  tentang  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tingkat aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja darerah kabupaten Ponorogo?
Pemahaman  berasal  dari  kata  paham,  yang  mempunyai  arti  mengerti  benar, sedangkan  pemahaman  merupakan  proses  perbuatan  cara  memahami (Fajri  &  Senja, 2008) Pemahaman  berasal  dari  kata  paham  yang  artinya  (1)  pengerrtian,  pengetahuan yang  banyak,  (2)  pendapat,  pikiran  (3)  aliran,  pandangan,  (4)  mengerti  benar  (akan), tahu  benar  (akan),  (5)  pandan  dan  mengerti  benare.  Apabila  mendapat  imbuhan  me-I menjadi  memahami,  berarti:  (1)  mengerti  benar  (akan),  mengetahui  benar,  (2) memaklumi. Dan jika mendapat imbuhan pe-an menjadi pemahaman, artinya (1) proses, (2)  perbuatan,  (3)  cara  memahami  atau  memahamkan  (mempelajari  baik-baik  supaya paham) (Poesprodjo,  1987) sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pemahaman  adalah  suatu proses,  cara  memahami,  cara  mempelajari  baik-baik  supaya  paham  dan  pengetahuan banyak.
Menurut (Poesprodjo,  1987) bahwa  pemahaman  bukan  kegiatan  berpikir  semata, melainkan  pemindahan  dari  letak  dari  dalam  berdiri  situasi  atau  dunia  orang  lain. Mengalami  kembali  situasi  yang  dijumpai  pribdi  lain  di  dalam  erlebnis  (sumber pengetahuan tentang hidup,kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupaka suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain.
Pemahaman  (comprehention)  kemampuan  ini  umumnya  mendapat  penekanan dalam  proses  belajar  mengajar.  Menurut  Bloom,  here  we  are  using  the  tem comprehension,  to  include  thos  objectives,  behaviors,  or  responses  communication. Artinya : di sini menggunakan pengertian pemahaman pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam satu  komunikasi. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Winkel, 1996) . W.S. Winkel mengambil dari taksonomi Bloom, yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional.  Bloom membagi ke dalam tiga kategori  yaitu termasuk salah satu bagiandari aspek ognitif karena dalam ranah kognitif tersebut terdapat keenam aspek di bidang  kognitif  ini  merupakan  hirarki  kesukaran  tingkat  berfikir    dari  yang  rendah sampai yang tertinggi.
Menurut  anggaran  adalah  pernyataan  tentang  perkiraan    penerimaan  dan pengeluaran  yang  diharapkan  terjadi  dalam  rentang  waktu  tertentu  di  masa  yang  akan dating. Sedangkan  pengertian APBD menurut (Halim, 2008) APBSD rencana opsional keuangan  pemda  yang  menggambarkan  perkiraan  pengeluaran  dan  menggambarkan perkiraan  penerimaan  dalam  satu  tahun  anggaran.  Proses  penganggaran  adalah  proses penting yang sering kali menjadi  perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi, khususnya APBD terkadang proses politik lebih mendominasi daripada proses ekonomi (Ordiawan, 2006) .
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyediaan  APBD    masih  sangat  kecil  bahkan hamper  tidak  ada,  padahal  adanya  partisipasi  akan    meningkatkan  fungsi  pengawaan APBD (Mardiasmo,  2003) .  Transparansi  kebijakan  public  dan  akuntabilitas  masih sangat  minim,  artinya  sebagai  masyarakat  jika  ingin  mengakses  APBSD  sangat  sulit. Padahal  APBD  adalah  dokumen  public (Sopanah,  2010) .  Penyelrenggaraan pemerintahan  kabupaten  Ponorogo  masih  jauh  dari  prinsip  penyusunan  APBD disebabkan karena:
1. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah dan DPRD
2. Mekanisme  musrenbang  dari  tingkat  kelurahan,  kecamatan,  hingga  kabupaten  yang ditempuh hanya formalitas
3. Ketidakpedulian  (partisipasi)  masyarakat  relative  kecil  yang  disebabkan  sedikitnya lsm yang melakukan advokasi kebijakan APBD (Sopanah, 2010) .
Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan pubkik sesuai dengan prinsip anggaran  publik.  Anggaran  daerah  harus  dikelola  dengan    hasil  yang  baik  dan  biaya rendah  (work  better  and  cost  less).  Anggaran  daerah  harus    mampu  memberikan transparansi  dan  akuntabilitas  secara  rasional  untuk  pendekatan  keseluruhan  siklus anggaran.  Anggaran  daerah  harus  dikelola  dengan  pendekatan  kinerja  (performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran  maupun pendapatan.  Anggaran daerah harus mampu    menumbuhkan  profesionalitas  kerja  setiap  organisasi  yang  terkait.  Anggaran daerah  harus  dapat  memberikan  keleluasaan    bagi  para  pelaksananya  untuk memaksimalkan  pengelolaan  dananya  dengan  mempertimbangkan    prinsip  value  for money.
Penyusunan  suatu  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  berlangsung  dalam struktur  social  tertentu  dan  demikian  merupakan  bagian  dari  proses  social  yang  lebih besar.  Barangkali  dari  perspektif  yang  lebih  besar.  Berangkat  dari  perspektif  yang demikian  itu  maka  penyusunan  sebuah  peraturan  perundang-undangan  tidak  secara otomatis  berjalan  lancer,manakala  struktur  social  di  mana  pembuatan  itu  berlangsung tidak emokratis. Dengan kata lain sangat tergantung dari kondisi masyarakat.
Penjaringan  aspirasi  masyarakat  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  untuk memberdayakan  masyarakat.  Menumbuhkan  prakarsa  dan  kreatifitas  meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama  dikeluarkannya  Undang-undang  otonomi  daerah  tahun  1999  (sebelum ditetapkannya  Undang-Undang  Otsus  2004).  Pada  dasarnya  ada  tiga  elemen  penting yang segmental saling bersentuhan dan menentukan kinerja (performance) pengelolaan keuangan daerah.
Elemen  masyarakat  ditempatkan  pada  bagian  atas  kerangka  segmen,  sedangkan pemerintah  daerah  dan  DPRD  di  bawah.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menunjukkan bahwa hakikat anggaran daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat kepada  pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dan  kualitas  pelayanannya  kepada  masyarakat  di  mana  Nampak  jelas  dan  dapat disimpulkan bahwa: 1)  masyarakat sebagai pemberi amanah sekaligus sebagai pemilik
(owner) dan pelanggan (customer). 2) Pemerintah daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya  sebagai  pemberi  pelayanan  kepada  masyarakat  (civil  service)  atau  dengan kata lain sebagai manajemen.
(Dobell,  2002) menyatakan  bahwa  ada  3  peran  penting  parlemen  dalam  proses anggaran, yakni mewakili  kepentingan-kepentingan masyarakat (representating citizen interests),  memberdayakan  pemerintah  (empowering  the  government),  dan  mengawasi kinerja  pemerintah  (scrutinizing  the  government’s  performance).  Dalam  literature keuangan  dikenal  dengan  teori  keagenan  yang  menjelaskan  hubungan  antar  dua  pihak yaitu pihak pemilik  pengelolaan keuangan daerah.
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyeleenggaraan  pemerintahan,  yakni informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil yang  dicapai.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  informasi  adalah  informasi  mengenai setiap  aspek  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  dijangkau  oleh  publik.  Keterbukaan informasi  diharapkan  akan  menghasilkan  persaingan  politik  yang  sehat,  toleran,  dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip transparansi  memiliki dua aspek  yaitu  (1)  komunikasi  publik  oleh  pemerintah,  dan  (2)  hak  masyarakat  terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan  baik  kinerjanya.  Kemungkinan  publik  menuntut  usaha  yang  sungguh-sungguh dari  pemerintah  untuk  membuka  informasi  yang  terkait  dengan  civitas  publik.  Selain adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  siklus  anggaran,  transparansi  anggaran  juga diperlukan  untuk  meningkatkan  penganggaran,  transparansi  merupakan  salah  satu prinsip good govermance.

## Metode Penelitian

## A. Jenis dan lokasi Penelitian
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini,  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut (Hamidi,  2005) ,  penelitian deskriptif kualitatif. Adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data berupa cerita rinci  atau  keadaan  sebenarnya.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  kabupaten Ponorogo.  Di  mana  untuk  mengetahui  tingkat  pemahaman  dan  aspirasi  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Ponorogo melibatkan masyarakat kabupaten  Ponorogo.  Sedangkan  waktu  yang  digunakan  dalampenelitian  selama  1 (satu)  bulan  di  mana  pada  prosers  penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD).

## B. Sumber dan Pengumpulan Data
Menurut (Arikunto  &  Jabar,  2014) Data  adalah  hasil  catatan  peneliti,  baik berupa  angka  maupun  fakta.  Data  juga  merupakan  fakta  yang  diperoleh  melalui pengamatan (observasi) langsung atau survei (Indriantoro, 2002) .
Sumberdata  penelitian  adalah  data  primer  (primary  data)  dan  data  sekunder (sekundary data). Teknik atau metode pengumpulan data  merupakan jembatan yang menghubungkan  peneliti  dengan  dunia  social  yang  ditelitinya.    Melalui  teknik  atau
metode  yang  dipilih,  peneliti  dapat  mengumpulkan  berbagai    data  yang  diperlukan. Beberapa  metode  atau  teknik  pengumpulan  data  utama  untuk  penelitian  kualitatif adalah  unterview,  observasi,  dan  analisis  dokumen (Efferin,  S.,  Darmadji,  S.  H., 2004) .

## C. Metode Analisis Data
Tahapan analisis data dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu 1) tahap pendahuluan atau  pengelolaan  data  (kelengkapan  data  yang  diperoleh,  keterbatasan  tulisan, kejelasan makna,  kesesuaian data dengan yang lain, 2) pengorganisasian data yang merupakan inti dari analisis data 3) tahap penemuan hasil, tahap analisis data dimulai dari  data  awal  yang  diperoleh  peneliti.  Hasil  penelitian  kemudian  dilakukan pengecekan kembali dalam rangka mendapatkan kesehatan dan kredibilitas data yang diperoleh peneliti.
a. Reduksi Data
Peneliti setelah berhasil mengumpulkan data di lokasi penelitian dituangkan dalam  uraian  atau  laporan  lengkap  dan  terperinci.  Laporan  lapangan    dilakukan reduksi  data  dirangkum,  kemudian  dipilih  bagian-bagian  pokok  kemudian ditentukan  pola  dan  temanya.  Reduksi  data  akan  dilakukan  secara terus  menerus selama proses penelitian berlangsung.
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks didesain dalam  bentuk  yang  sistematis  sehingga  lebih  sederhana  dan  selektif.  Hal  ini dimaksudkan  agar  memudahkan  bagi  peneliti  untuk  melihat  gambaran  secara keseluruhan  atau  bagian-bagian  tertentu  dari  penelitian.  Untuk  tahap  ini  data dalam  penelitian  ini  nantinya  akan  dipaparkan  secara  rinci  dan  sistematis  untuk memberikan penarikan kesimpulan sementara.
c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)
Penarikan  kesimpulan  adalah  langkah  setelah  reduksi  data  dan  penyajian data.  Verifikasi  data  dilakukan  secara  terus  menerus  sepanjangproses  penelitian berlangsung.  Selama  proses  pengumpulan  data  peneliti  berusaha  untuk menganalisis dan mencari makna-makna dari data yang dikumpulkan dengan cara mencari  pola,  tema,  hubungan  persamaan,  hal-hal  yang  sering  timbul,  hipotesis dan  sebagainya  yang  dituangkan  dalam  kesimpulan  yang  bersifat  tentative,  akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus.
d. Penyusunan Rekomendasi
Penyusunan  rekomendasi  dilakukan  setelah  rangkaian  kegiatan  penelitian usai  dilakukan  sampai  pada  tahap  kesimpulan.  Yang  direkomendasikan  adalah hal-hal  yang  berhubungan  dengan  aspirasi  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap penyusunan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  APBD  khususnya  di kabupaten Ponorogo.
e. Keabsahan data
Penarikan  keabsahan  data  dalam  penelitian    kualitatif  ini  meliputi:  (1) kredibilitas yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi
yang  telah  dikumpulkan.  Untuk  memenuhi  kriteria  ini,  peneliti  akan  melakukan perpanjangan  kegiatan  lapangan,  kecermatan  pengamatan,  telaah  kasus  (2) dependabilitas,  yaitu  kriteria  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah  proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Untuk menyusun anggaran baik di tingkat masyarakat  maupun  pemerintah  kabupaten  Ponorogo  dalam  hal  ini  pembimbing untiuk  mereview  aktivitas  proses  penelitian,  mulai  dari  desain  penelitian, pengumpulan  data,  hingga  analisis  data,  (3)  konfirmabilitas  yaitu  kriteria  yang menilai  kualitas  hasil  penelitian  dengan  tekanan  pertanyaan  apakah  data  dan informasi serta interpretasi data didukung oleh materi yang ada dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD khususnya kabupaten Ponorogo. Kecermatan peneliti di sini menjadi model uama dalam memenuhi kriteria ini.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Wawancara yang Dilakukan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  yang  terlibat  langsung  dalam mekanisme  musrenbang  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pemerintah  Kabupaten Ponorogo  telah  berupaya  keras  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses-proses  pembangunan.  Selain  musrenbang  sebagai  wujud  mekanisme  formal dalam  mengusulkan  program  kepada  pemerintah  melalui  eksekutif,  jarring  aspirasi masyarakat (asmara) melalui legislative pemerintah Kabupaten Ponorogo juga telah memberikan  data  stimulant  kepada  lembaga  yang  ada  di  kelurahan  yaitu  LPMD (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  dan  BKM  (Badan  Keswadayaan Masyarakat).  Besarnya  dana  yang  dikucurkan  oleh  pemkab  melalui    LPMD  selalu mengalami kenaikan mulai dari Rp 20 juta di tahan 2020 sampai Rp 500 juta di tahun 2020 di tiap-tiap desa.  Bahkan dana hibah ini rencananya akan dinaikkan hingga 1 milyar  kalau pelaksanaan di lapangan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Sementara melalui BKM pada tahun 2020 Pemkab Ponorogo juga telah mengucurkan dana yang besarnya rata-rata Rp 200 juta tiap desa.  Pada tahun ini aka nada penambahan dana melalui PNPM mandiri yang besarnya tiap desa Rp 200 juta. Berikut  beberapa  pernyataan  yang  terkait  dengan  tingginya  dana  yang  dikucurkan pemerintah. Pernyataan kepala BPMKB pada saat lokakarya tentang PNPM Mandiri terkait  dengan  banyaknya  kucuran  dana  dari  pemerintah  sebagai  berikut  tingginya dana  yang  dikucurkan  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  baik  melalui LPMD maupun BKM diharapkan dana terserap baik oleh masyarakat.
Pernyataan  dari  kepala  BKBPM  Kabupaten  Ponorogo menyatakan  bahwa kalau sebelumnya masyarakat yang mengusulkan program dan kita eksekutif sebagai pelaksana,  sekarang  sudah  tidak  zamannya.  Masyarakat  membuat  perencanaan, melaksanakan  dan  melakukan  monitoring  serta  evaluasi  terhadap  semua  program. Kami  dari  pemerintah  berharap  dengan  mekanisme  partisipasi  seperti  ini. Masyarakat  yang  lebih  dapat  menikmati  program  pembangunan  karena  yang  tahu kebutuhannya adalah mereka sendiri, sedangkan dari BKBPM  Kabupaten Ponorogo hanya memonitor saja agar pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana.
Berkaitan  dengan  implementasi  partisipasi  masyarakat  Kabupaten  Ponorogo kaitannya  dengan  proses  penyusunan  APBD  dilapangan  proses  partisipasi  dianggap semu,  di  antaranya:  1)  partisipasi  yang  didominasi  kalangan  elit  tertentu,  2) partisipasi yang dimobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, 3) partisipasi yang dikemas  dalam  acara  intertaintment  tertentu.    Partisipasi  semu  yang  demikianlah menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam untuk dilihat seberapa efisien  dan  efektif  dalam  proses  penganggaran  daerah.  Selain  itu  masih  terdapat fenomena    partisipasi  menarik  dalam  proses  penyusunan  APBD  (  yang  berbeda) terungkap  ketika  peneliti    melakukan  wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan.  Fenomena  partisipasi  dalam  proses  penyusunan  APBD  yang  secara normative  terlaksana  sesuai  dengan    mekanisme  dan  peraturan  pemerintah sebagaimana dinyatakan oleh asisten keuangan pemerintah Kabupaten Ponorogo:
Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  APBD  dapat  melalui mekanisme  yang  dilakukan  oleh  eksekutif  maupun  legislatif.  Di  legislatif  melalui jaringan  aspirasi  masyarakat,  silahkan  saudara  konfirmasi  dengan  anggota  DPRD. Sedangkann  saya  akan  menjelaskan  mekanisme  musrenbang  dari  eksekutif  saja. Memang  mekanisme  musrenbang  mulai  tingkat  desa  sampai  kabupaten  itu dilaksanakan dan saya tidak memungkiri kalau pelaksanaannya masih kurang efektif. Sehingga menyebabkan usulan masyarakat tidak  semuanya sesuai dan didanai  lewat APBD. Kalau bicara prosentase mungkin hanya 25-40%  usulan yang didanai lewat musrenbang.  Karena  proses  selanjutnya  dalam  tahapan  penyusunan  APBD  adalah hearing  antara  eksekutif    dan  legislatif  untuk  menentukan  strategi  dan  prioritas,  di sini  masyarakat  tidak  dapat  secara  langsung  terlibat  namun  diwakilkan  oleh  DPRD sebagai  wakil    rakyat  disinilah  biasanya  proses  politik  cenderung    mendominasi dalam  penyusunan    RAPBD.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi    banyaknya  usulan masyarakat yang belum didanai lewat APBD  maka wakil bupati telah mengucurkan berbagai dana hibah (blok grant)  untuk masing-masing LPMD sebesar Rp 500 juta tiap  desa.  Kami  berharap  dengan  banyaknya  dana  yang  dikucurkan  oleh  pemkab akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
Sementara itu pernyataan Bappeda yang diwakili oleh kepala bidang data dan penelitian  sebagai  badan  yang mengkoordinir  pelaksanaan  musrenbang  menyatakan bahwa: “ Musrenbang  dimulai  dari  surat  perintah  dari  Bappeda  untuk  melakukan musrenbang di tingkat desa yang difasilitasi oleh lurah dan LPMD sebagai pelaksana musrenbangdes,  kecamatan  dan  kabupaten  sudah  sesuai  dengan  aturan  main. Musrenbang  desa  yang  mengusulkan  program  di  masing-masing  kemudian  dibawa ke  tingkat  kecamatan  untuk  dibuat  strategi  dan  prioritas  dan  baru  dibawa  ke musrenbang  tingkat  kabupaten.    Yang  jadi  masalah  adalah  ketika  ketika  proses musrenbang  selesai  maka  tahap  berikutnya  adalah  hearing  antara  eksekutif  dan legislatif di sinilah program-program yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada yang mengawal  lagi  sehingga  sangat  dimungkinkan  usulan  dari  masyarakat  terhapus, karena dalam tahapan itu proses politik cenderung mendominasi (Aziz, 2020) .
Proses  musrenbang  sebagai  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam    proses penyusunan  APBD berdasarkan mekanisme yang ada dimulai dari surat permintaan Bappeda    untuk  melakukan  musrenbang  di  tingkat  desa  yang  difasilitasi  Kepala Desa.  Hasil  musrenbangdes  kemudian  disusun  strategi  dan  prioritas  tiap-tiap kelurahan  untuk  diajukan  ke  tingkat  musrenbangkec  dan  selanjutnya  tiap-tiap kecamatan    menyusun  strategi  prioritas  yang  akan  dibawa  pada  musrenbangkab. Kemudian tahap selanjutnya dalam proses penyusunan APBD adalah diserahkan oleh tim anggaran eksekutif dan panitia anggaran legislative (Rahayu, 2020) .
Mekanisme  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  APBD  sudah diatur  oleh  undang-undang.  Kita  di  lapangan  hanya  melaksanakan  sesuai  aturan. Kalaupun  di  lapangan  ada  kendala  itu  wajar-wajar  saja  saya  rasa  hampir  di  semua kota/kabupaten  mengalami  kendala  yang  sama.  Untuk  meminimalisir  terjadinya penyimpangan  kami  dari  kecamatan  selalu  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  ke desa  dan  masyarakat.  Di  samping  itu  kita  selalu  koordinasi  dengan  lembaga masyarakat  lain  seperti  BKM,  sehingga  dapat  melakukan  pengawasan  secara bersama-sama (Tukijan, 2020) .
Banyaknya  dana  hibah  yang  dikeluarkan kepada  masyarakat  melalui  lembaga BKM dan LPMD dimungkinkan terjadinya overlapping program di masyarakat. Oleh karena  itu  diperlukan  sinkronisasi  antara  BKM  dan  LPMD  di  antaranya  selalu melakukan  koordinasi  agar  program  yang  dibuat  selalu  sinkron  dan  tidak  overlap. Selain itu hampir di semua LPMD kabupaten Ponorogo anggotanya adalah anggota BKM dengan jumlah sekitar 30%-40%.
Saya sebagai ketua selalu melakukan koordinasi minimal sebulan sekali untuk melakukan  sinkronisasi  program-program  yang  telah  didanai  oleh  BKM  maupun LPMD sehingga tidak terjadi overlapping program. Bahkan di antara kedua lembaga tersebut    saling  menunjang,  misalnya  ketika  ada  salah  satu  RT  yang  melakukan pembangunan  gorong-gorong  dengan  nilai  Rp  50  juta  sementara  dana  yang  bias disediakan oleh LPMD hanya Rp 30 juta maka sisa dana yang kurang akan dicarikan lewat  BKM  dan  swadaya  masyarakat.    Rata-rata  besarnya  swadaya  masyarakat sekitar Rp 10%-20% nah sisanya kita carikan di dana UPL BKM (Tobron, 2020) .
Analisis lebih mendalam terkait dengan fenomena partisipasi berdasarkan hasil pengamatan  dan  interaksi  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses penyusunan  APBD  ditemukan  hasil  bahwa    faktor-faktor  yang  menyebabkan ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Ponorogo    adalah  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  partisipasi  dalam  hal  kebijakan dan  partisipasi  dalam  hal  proses  perencanaan    dan  penganggaran  daerah.  Terkait dengan  penyusunan  APBD    belum adanya  jaminan  hokum  berupa  peraturan  daerah (Perda) yang memayungi partisipasi masyarakat proses penyusunan APBD dianggap sebagai  kendala  utama  dalam  pengembangan  partisipasi  masyarakat.  Sementara dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran  melalui  proses  koordinasi    antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam  suatu forum  musrenbang  yang  menjadi  kendala  utama  adalah  sosialisasi  yang  dianggap
kurang  sehingga  proses  partisipasi  yang  ada  hanya    dinikmati  oleh  beberapa masyarakat  yang  dekat  dengan  pejabat  desa  maupun  pejabat  LPMD  (lembaga pemberdayaan  Masyarakat  Desa)  sebagai    lembaga  yang  melakukan  proses musrenbang.
B. Tingkat  Pemahaman  Masyarakat  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah kabupaten Ponorogo
Pemahaman  masyarakat  terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  di Kabupaten  Ponorogo  menjadi  tanggungjawab  pemerintah    kabupaten  ponorogo. Karena  sebagai  penyusun  anggaran  beserta  DPRD  memiliki  kewajiban  untuk mengikutsertakan  masyarakat dalam proses penyusunannya sehingga anggaran yang dibuat  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Pemkab  Ponorogo  mengambil  strategi untuk  membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang APBD sejak berlakunya Undang-Undang  No  22/1999  tentang  pemerintahan  daerah  dan  UU  No. 25/1999tentang  penimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang kemudian diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daera dan UU No. 33  tahun  2004 tentang  penimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Melalui strategi ini, masyarakat diharapkan memahami secara global struktur APBD yang  meliputi  pendapatan  belanja  dan  pembiayaan  yang  salah  satu  komponennya penerimaannya adalah anggaran.
Menurut  Permendagri  No.  59  tahun  2007  jo.  Permendagri  no  13  tahun  2006, anggaran mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan. Uang pihak ketiga yang  belum  diselesaikan  pelampauan  target  pendapatan  daerah,penerimaan  dan pengeluaran  lainnya  yang  belum  diselesaikan  melalui  kas  daerah  sampai  dengan tahun anggaran sebelumnya. Pada APBD 2020 Pemkab Ponorogo anggaran sebagai komponen  penerimaan  yang  melampaui  target  (over  target),  proyek  pembangunan yang tidak terlaksana dan penghematan efisiensi).
Over target dan efisiensi penerimaan pada komponen penerimaan pembiayaan merupakan  pencapaian  produktif  dalam  pengelolaan  APBD  karena  akan meningkatkan  jumlah  anggaran  dan  target  tahun  anggaran  sebelumnya  untuk membiayai  proyek-proyek  pembangunan  tahun  anggaran  berikutnya.  Dengan meningkatnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mengawasi  anggaran  pada  saat pemahaman mereka tentang masalah rumit tersebut belum maksimal.
C. Tingkat  Aaspirasi  Masyarakat  dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan  hasil  pengamatan  peneliti  dan  keterlibatan    langsung  dalam forum-forum  perencanaan  penganggaran  daerah  dan  hasil  wawancara  mendalam dengan  informan  dapat  disimpulkan  bahwa  fenomena  partisipasi  masyarakat dalamproses  penyusunan  APBD  di  kabupaten  ponorogo  adalah  secara  normative dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004.
Partisipasi  merupakan  kunci  sukses  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena dalampartisipasi  menyangkut  aspek  pengawasan  dan  aspirasi (Ahmadi,  2002) . Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak  eksekutif
melalui  pihak  legislativf.  Semakin aktif masyarakat  dalam  proses    penyelenggaraan pemerintahan  berarti  akan  semakin  sukses  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Namun kenyataan  di  lapangan  tidak  selalu  masyarakat  berpartisipasi  secara  aktif  dalam proses  penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya  pada  saat  penyusunan  anggaran (APBD).  Menyadari  pentingnya  aspirasi  masyarakat,  maka  diperlukan  langkah strategis agar pertisipasi masyarakat bisa berjalan secara kondusif. Salah satu upaya yang  bisa  dilakukan  adalah  mengoptimalkan  peran  dari  lembaga  institusi  local  non pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Istilah musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang sangat popular di kalangan  masyarakat.  LSM    serta  kalangan  akademisi.  Musrenbang  adalah  forum bagi  masyarakat  dalam  rangka  berpartisipasi  dengan  pola  buttom  up.  Lembaga pemberdayaan  masyarakat  Desa  (LPMD)  yang  mengelola  musrenbang  merupakan wadah  masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasinya  mempunyai  kewenangan  untuk megontrol jalannya pemerintahan , kelurahan merupakan jaminan adanya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang ada di kelurahan (Siswandono Dan Soekardjo,  2000) .  Surat  Edaran  Bersama  Menteri  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas
dan Menteri dalam negeri nomor
1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ  tentang  pedoman  pelaksanaan  forum  musrenbang dan  perencanaan  partisipasi  daerah  mempertegas  bahwa    partisipasi  menjadi  kata kunci hampir di segala aktivitas pembangunan.
Problem  nyata  yang  dihadapi adalah  ternyata mekanisme  partisipasi  yang ada tidak  cukup  memberikan  ruang  apresiatif  dan  masyarakat  karena  partisipasi  yang dijalankan  hanyalah  partisipasi  yang  semu,  simbolis,  penuh  dengan  manipulasi karena  aturan-aturn  itu  tidak  bisa  menjamin  proses  penganggaran    berdasarkan people need assessment.  Yang dominan justru goverment need assessment. Artinya masyarakat tidak dilibatkan dan terlibat secara penuh hingga pengambilan keputusan. Keputusan tentang program hanyalah  hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga  program-program  pembangunan  yang  dihasilkan  bias  dikatakan  kurang bermanfaat untuk public secara umum.
Dengan  demikian  perencanaan  anggaran  partisipasi  (participatory  budgeting) adalah  sebuah  proses  perencanaan    anggaran  belanja  dengan  keputusan  tentang alokasi anggaran ada di tangan publik.  Dalam prosesnya publik berpartisipasi secara otonom.  Partisipasi  dilakukan    dengan  berbagai  forum,  di  mana  posisi  publik mampu mengontrol dan mengarahkan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan alokasi  anggaran.  Pihak  yang  bertanggungjawab  dan  proses  penyusunan  anggaran partisipatif,  tetap  pemerintah  daerah.    Namun  dalam  prosesnya  sepenuhnya  tetap publik yang berperan. Dari mulai penyampaian usulan hingga pada alokasi anggaran. Seperti  halnya  perencanaan  prosedur  penganggaran  sangat  tergantung  pada  system politik,  social  dan  tata  pemerintahan  suatu  Negara.  Dalam  koteks  itu  setidaknya terdapat  empat  tipe  praktik  penganggaran  yang  menandakan    adanya  empat paradigma perencanaan yang berbeda. Pertama, prosedur penganggaran
menekankan  pada  peran  pemerintah  dalam  melakukan  proses  siklikal  dari  awal sampai akhir melalui  suatu mekanisme kenegaraan. Kedua, prosedur penganggaran yang  menekankan  pada  peran  masyarakat  melalui  mekanisme  kesepakatan    social dan mekanisme pasar. Ketiga, prosedur penganggaran yang menekankan pada peran ahli pengelolaan sumber daya. Keempat, prosedur
Berkaitan  dengan  implementasi  partisipasi  masyarakat  kabupaten  Ponorogo kaitannya dengan proses penyusunan APBD di lapangan proses partisipasi dianggap semu,  di  antaranya:  1)  partisipasi  yang  didominasi  kalangan  elit  tertentu,  2) partisipasi yang dimobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, 3) partisipasi yang dikemas dalam acara intertainment tertentu. Partisipasi semu yang demikianlah yang menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam untuk dilihat seberapa efisien  dan  efektif  dalam  proses  penganggaran  daerah.  Selain  itu  masih  terdapat fenomena  partisipasi  menarik  dalam  proses  penyusunan  APBD  (yang  berbeda0 terungkap  ketika  peneliti  melakukan  wawancara  mendalam  dengan  beberapa informan  terpilih.  Wawancara    dari  pihak  eksekutif  yang  berhasil  diwawancarai    di antaranya Bupati, BAPPEDA, BPMKB, Camat dan Kepala Desa. Sementara sebagai penyeimbang informasi peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat dan LPMD. Berikut adalah beberapa petikan wawancara  dengan informan.
Fenomena partisipatif dalam proses penyusunan APBD yang secara normative terlaksana  sesuai  dengan  mekanisme  dan  peraturan  pemerintah.  Partisipasi masyarakat  dalam  proses  penyusunan  APBD  dapat  melalui  mekanisme  yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif.
Mekanisme  musrenbang  dari  tingkat  desa  sampai  kabupaten  itu  dilaksanakan dan pelaksanaannya masih kurang efektif sehingga penyebabkan usulan masyarakat tidak  semuanya  sesuai  dan  didanai  lewat  APBD.    Kalau  berbicara  prosentase mungkin  hanya  540%    usulan  yang  didanai  lewat  musrenbang.  Karena  proses selanjutnya  dalam  tahapan  penyusunan  APBD  adalah  hearing  antara  eksekutif  dan legislative  untuk  menentukan  strategi  dan  prioritas.  Di  sini  masyarakat  tidak  dapat secara  langsung  terlibat,  namun  diwakilkan  oleh  DPRD  sebagai  wakil  rakyat.  Di sinilah biasanya proses politik cenderung mendominasi dalam penyusunan RAPBD. Oleh karena itu untuk mengatasi banyaknya usulan masyarakat yang belum didanai lewat  apbd    maka  bupati  telah  mengucurkan  berbagai  dana    salah  satunya  yang paling  ramai  sekarang  dibicarakan  adalah  dana  hibah  (blok  gant)  untuk  masing0- masing  LPMD  sebesar  rp  500  juta  tiap  kelurahan  sepengetahuan  saya  ini  satu- satunya di Indonesia. Dengan banyaknnya dana yang dikucurkan oleh pemkot akan meningkatkan  partisipasi dalam pembangunabn.
Musrenbang  dimulai  dari  surat  perintah  dari  Bappeda  untuk  melakukan musrenbang  di  tingkat  kelurahan  yang  difasilitasi  oleh  lurah  dan  LPMD  sebagai pelaksana.  Musrenbangdes,  kecamatan  dan  kabupaten  sudah  berjalan  sesuai  dengan aturan  main.  Musrenbang  kelurahan  yang  mengusulkan  program  di  masing-masing kelurahan kemudian dibawa ke tingkat kecamatan untuk dibuat strategi dan prioritas yang  baru  dibawa  ke  musrenbang  tingkat  kabupaten.  Yang  jadi  masalah  adalah
ketika  proses  musrenbang  selesai  maka  tahap  berikutnya  adalah  hearing    antara eksekutif  dan  legislative.  Program-program  yang  diusulkan    oleh  masyarakat  tidak ada  yang  mengawal  lagi  sehingga  sangat  dimungkinkan  usulan  dari  masyarakat terhapus, karena dalam tahapan itu proses politik cenderung mendominasi.
Setiap  awal  tahun  dinamika  pembangunan  ditandai  dengan  pelaksanaan musyawarah  perencanaan  pembangunan  (Musrenbang)  secara  berjenjang  sejak tingkat  RT/RW,  desa/kelurahaan,  kecamatan,  kabupaten,  provinsi  dan  nasional. Secara  normative  musrenbang  dimaksudkan  sebagai  usaha  penjaringan  aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja  daerah  maupun  nasional.  Musrenbang  diatur  dalam  UU  No.  25  tahun  2004 tentang  system  perencanaan  pembangunan  nasional,    yang  mengatur  perencanaan menurut  kombinasi  partisipatif  (melalui musrenbang)    disamping  skema  tektokratik melalui perencanaanpembangunan jangka menengah (RPJM) yang diturunkan dalam rencana  strategis  satuan  kerja  perangkat  daerah/renstra  SKPD  dan    rencana  kerja pemerintah  daerah (RKPD), skema politik (melalui  pembahasan di bidang anggaran DPRD),  skema  buttom  up  (termasuk  musrenbang  dan  penjaringan  aspirasi masyarakat saat reset oleh DPRD), serta top down (melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
Dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun, sejumlah kalangan mulai bersikap apatis  bahkan  skeptis  terhadap  pelaksanaan  dan  tindak  lanjut  hasil  musrenbang terutama  di  level  desa/kelurahan  dan  kecamatan.  Apatisme  ini  menguat  disebabkan oleh  ekspektasi  yang  terlalu  besar    terhadap  musrenbang.  Banyak  kegiatan  yang diusulkan  masih  berupa  keinginan  belum  kebutuhan.  Disamping  itu  musrenbang dianggap  satu-satunya  proses  dalam  perencanaan  dengan  mengandalkan  semua usulan akan direkomendasi dalam APBD.
Realitas ini diperparah oleh political will pemerintah yang kerap mengabaikan aspirasi masyarakat dalam musrenbang. Umumnya aparatur perencanaan pemerintah beranggapan  bahwa    aspirasi  musrenbang  bukan  satu-satunya  proses  perencanaan, sehingga tidak  memiliki beban dan tanggungjawab moral untuk mengakomodasinya. Dalam realitas rapat-rapat badan anggaran DPRD, usulan yang disusun SKPD sendiri dalam  Renja  SKPD,  dan  hasil-hasil  penjaringan  aspirasi  masyarakat  selama  reses untuk anggota  DPRD lebih banyak didiskusikan ketimbang aspirasi musrenbang.
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat  pemahaman maupun tingkat aspirasi  masyarakat  tentang  anggaran  pendapatan    dan  belanja  daerah  kabupaten Ponorogo  masih  rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi  yang dilakukan baik pihak pemerintah daerah melalui kelurahan maupun perangkat social yang  ada.  Sehingga  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  tingkat  aspirasi  perlu adanya sosialisasi dan komunikasinya.

## Kesimpulan
Pemahaman  masyarakat  tentang  perencanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  di  kabupaten  Ponorogo  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  kabupaten
Ponorogo. Karena sebagai penyusun anggaran beserta DPRD memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan  masyarakat  dalam  proses  penyusunannya  sehingga  anggaran  yang dibuat  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Perencanaan  pembangunan  daerah  sesuai dengan kondisi local bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan  dan kebutuhan  local.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  perencanaan  pembangunan  daerah akomodtif  terhadap  dinamika  dan  aspirasi  masyarakat  sehingga  secara  efektif  dan efisien  dapat  mewujudkan  visi  daerah  yaitu  mewujudkan  masyarakat  mandiri  dan kompetitif.
Aspirasi  masyarakat  dan  partisipasi  diwujudkan  dalam  bentuk  keterlibatan langsung  dalam  forum-forum  perencanaan  penganggaran  daerah  dan  hasil  wawancara mendalam denan informan dapat disimpulkan bahwa fenomena  partisipasi masyarakat dalam  proses  penyusunan  APBD  kabupaten  Ponorogo  adalah  secara  normatif  dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 25 tahun 2004. Kegiatan dengan  implementasi  partisipasi  masyarakat  kabupaten  Ponorogo  kaitannya  dengan proses penyusunan APBD.
1. Bagi  penelitian  selanjutnya  agar  lebih  banyak  responden    sehingga  dapat  informasi yang lebih akurat mengenai aspirasi masyarakat terhadap anggaran pendapatan  dan belanja daerah
2. Bagi  pemerintah  baik  eksekutuf  maupun  legislative  diharapkan  meningkatkan transparansi  kebijakan  public  khususnya  kebijakan  tentang  anggaran  sehingga  akan meningkatkan tingkat aspirasi masyarakat terhadap anggaran.
3. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  literatur  akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam bidang peganggaran.

## BIBLIOGRAFI
Ahmadi, A. (2002). Psikologi Sosial . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Google Scholar
Arikunto,  Suharsimi,  &  Jabar,  Cepi  Safuruddin  Abdul.  (2014). Evaluasi  Program Pendidikan: pedoman teoritis praktisi pendidikan . Google Scholar
Aziz, Fatkhul. (2020). Hasil wawancara . Google Scholar
Arsyad,  Lincolin,  1999.  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. BPFE UGM, Yogyakarta.
Bird  Richard  M.  dan  Vallancourt.  Francois,  1998.  Desentralisasi  Fiscal  di  Negara Berkembang- tinjauan Umum. Edisi Bahasa Indonesia. Gramedia. Jakarta.
Dobell,  Peter  &.  Martin  Ulrich.  (2002). Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29
Tahun 2002 Tentang Pedoman Makalah Seminar . Google Scholar
Efferin,  S.,  Darmadji,  S.  H.,  Tan  Y.  (2004). Metode  Penelitian  Untuk  Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis . Malang: Bayumedia. Google Scholar
Fajri, E. M. Zul, & Senja, Ratu Aprilia. (2008). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi. Semarang: Difa Publisher . Google Scholar
Halim,  Abdul.  (2008).  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  Ketiga. Jakarta:  Salemba Empat . Google Scholar
Hamidi. (2005). metode penelitian kualitatif . Malang:UMM press. Google Scholar
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  (2002). Metodologi  Penelitian  Bisnis.  Untuk Akuntansi dan Manajemen . Yogyakarta. Google Scholar
Ismail, Munawar. 2001. Pendapatan Asli Daerah dalam otonomi Daerah. Tema, Volume II, Nomor 1 Maret.
Kristiadi J.B. 2001. Hubungan keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta, JIIS. G
Lains, Afian 2002. Pendapatan Daerah danan Otonomi Orde baru, Prisma No. 4 Aapril 1985.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik .  Yogyakarta:  Mattola,  Ridwan. Google Scholar
Mardiasmo, Sopanah dan. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan  Publik  terhadap  Hubungan  antara  Pengetahuan  Dewan  tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah . Surabaya. Google Scholar
Moleong, 2000. Metode Penelitian Administrasii. Bandung, Alfabeta.
Ordiawan,  Dedi.  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta:  Salemba  Empat. Google Scholar
Poesprodjo.  (1987). bahwa  pemahaman  bukan  kegiatan  berpikir  semata .  Depdikbud. Google Scholar
Rahayu, Sri. (2020). Hasil wawancara . Google Scholar
Siswandono  Dan  Soekardjo,  Bambang.  (2000). Kimia  Medisinal .  Jakarta:  Airlangga. Google Scholar
Sopanah,  Sopanah.  (2010).  Studi  Fenomenologis:  Menguak  Partisipasi  Masyarakat Dalam  Proses  Penyusunan  APBD. Jurnal  Akuntansi  Dan  Auditing  Indonesia , 14 (1). Google Scholar
Santoso,  Bagus,  2005.  Retribusi  Pasar  hingga  Pendapatan  Asi  Daerahi.  Prisma,  No  4 April 1995.
Soeparmoko,  2002.  Ekonomi  Publik  tentang  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerahi. Andi, Yogyakarta.
Supranto J. 1999. Enonometrik. Penerbit FE-UI, Jakarta.
Singarimbun, Masri, Sofyan Effendi, 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta, LPES.
Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Prakteki. Edisi Revisi II. Jakarta, Rineka Cipta.
Syamsi, Ibnu, 1994. Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara (Edisi Revisi).  Bina Aksara Jakarta.
Tobron. (2020). Hasil wawancara . Google Scholar
Tukijan. (2020). Hasil wawancara . Google Scholar
Winkel,  W.  S.  (1996).  Psikologi  Pengajaran  edisi  revisi. Jakarta:  PT.  Gramedia .

## Google Scholar
Yuwono, Sony. (2005). Penganggaran sektor publik . Bayumedia Pub. Google Scholar

## Copyright holder:
Abdul Wahid Mahsuni (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: