## Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023
Dian Anita Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia diananita@digitechuniversity.ac.id
Muhamad Nazar Fadilah Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia muhamad10120785@digitechuniversity.ac.id

## Article’s History :
Received 17 June 2024; Received in revised form 7 July  2024; Accepted 21 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Anita, D., & Fadilah, M. N. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM  Kota  Bandung  Tahun  Anggaran  2019-2023.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2457-2466. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi dan  UMKM  Kota  Bandung.  Efektivitas  diukur  dengan  membandingkan  realisasi  anggaran  dengan  target  yang  telah ditetapkan, sementara efisiensi dinilai berdasarkan perbandingan antara input anggaran dan output yang dihasilkan. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif,  dengan  data  yang  diambil  dari  laporan  realisasi  anggaran  dan dokumen terkait lainnya selama periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran berkisar antara 84% hingga 91%, menunjukkan pencapaian yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi. Namun, efisiensi realisasi anggaran  tidak  optimal,  dengan  tingkat  efisiensi  mencapai  110%  pada  tahun  2019.  Hambatan  utama  yang  diidentifikasi adalah perubahan APBD yang tidak tepat waktu dan perencanaan yang tidak sesuai dengan target. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fluktuasi dalam  pengelolaan anggaran dan kurangnya efisiensi menjadi faktor penghambat utama dalam realisasi anggaran belanja daerah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung.
Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Realisasi Anggaran, Belanja Daerah

## Pendahuluan
Bergesernya  paradigma  manajemen  pemerintahan,  berawal  dari  berorientasi  pada  proses  menjadi berorientasi  pada  hasil  kini  telah  ikut  mereformasi  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  baik  di  negara  maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara (Fitri, 2010).
Berbanding lurus dengan hal tersebut, pada kerangka otonomi daerah berdasarkan Peraturan UU RI No.  23  Tahun  2014  pemerintah  daerah  berbunyi  “  otonomi  daerah  adalah  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Kedua undang-undang ini menuntut konsekuensi bagi daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki secara yang efektif dan efisien. Kini, sistem pemerintahan daerah telah dipercaya untuk mengelola keuangannya termasuk untuk menyusun hal yang  wajib  dalam  sebuah  pemerintahan  daerah,  salah  satunya  yaitu  dalam  penyusunan  anggaran.  Yang nantinya akan digunakan untuk jangka waktu satu periode yang disajikan dalam ukuran finansial. Langkah utama dalam penyusunan anggaran adalah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Maka  dari  itu  dalam  sebuah  rancangan  peraturan  yang  sifatnya  umum  sudah  termasuk  bagian  dari peraturan  anggaran  sehingga  menjadikan  gambaran  dalam  perencanaan  operasional  keuangan  pemerintah daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  08  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah Daerah Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  seperti  Pemerintah  Daerah, Provinsi  dan  Pemerintah  Kota,  sesuai  kewenangan  telah  diatur  urusan  yang  harus  dilaksanakan  terdiri  atas urusan  Wajib  adalah  bidang  Koperasi  dan  UMKM.  Lima  tahun  kebelakang,  pada  data  Laporan  Realisasi Anggaran periode bahwasannya total realisasi jauh lebih rendah dibanding dengan anggaran.
Adapun  data  anggaran  dan  realisasi  anggaran  belanja  daerah  periode  2019-2023  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1. 1 Data Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung No  Tahun Total Realisasi Anggaran  Belanja Daerah Total Anggaran Belanja Daerah 1 2019 24,479,503,708.00 26,960,954,522.14 2 2020 13,595,196,984.00 15,054,318,896.74 3 2021 21,934,623,995.00 25,334,153,021.00 4 2022 28,804,307,149.00 31,610,974,691.00 5 2023 26,600,825,706.00 31,538,160,851.00
Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
Sehingga perlu dilakukan analisis dalam pelaksanaan urusan wajib mengenai realisasi anggaran pada Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Bandung  dari  objek  penelitian  tersebut.  Tujuannya  supaya  pengalokasian  dana tepat  pada  sasaran  atau  belum  berdasarkan  kebutuhan  yang  terjadi,  juga  untuk  mengetahui  apakah pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Periode 2019 sampai dengan 2023 sudah Efisien dan Efektif.

## Tinjauan Pustaka
Pengertian Efektivitas
Menurut Sondang P. Siagian dalam (Fardiba, Muchsin, & Hayat, 2021), efektivitas adalah pemanfaatan sumber  daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
Menurut Kurniawan (Fardiba, Muchsin, & Hayat, 2021), efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
Sedangkan menurut Indra Bastian dalam (Zhafiri & Trisnaningsih, 2023) efektivitas merupakan suatu hubungan dari output dan tujuan, dengan pedoman pengukuran besarnya tingkat output, prosedur organisasi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan yang ditentukan. Efektivitas dapat mencakup semua jenis input (proses) dan output, dan  berpusat  pada  hasil  (hasil)  dan  program  yang  dijalankan  yang  bernilai  efektif.  Jika  hasil  yang  ditetapkan dapat  dicapai,  maka  nilai  efektivitas  dapat  dipenuhi.  Hasil  kinerja  suatu  organisasi  menunjukkan  tujuan  yang telah dicapai dan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai semua tujuan tersebut.
Adapun  definisi  lain  menurut  prasetyo  dan  nugraheni  (Riodinar  Harianja,  2023)  untuk  mengetahui persentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas. Rumus Rasio Efektivitas:
Dengan  mempertimbangkan  teori-teori  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  adalah  kemampuan atau  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  atau  sasaran  tertentu.  Secara  umum,  efektivitas  mengacu  pada sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan dapat menghasilkan hasil atau dampak yang diharapkan.
Untuk mencapainya,  perlu  ada  perencanaan yang  matang,  pelaksanaan  yang  terkoordinasi, dan  pengawasan dan evaluasi yang berkala.
Pengertian Efisiensi
Menurut Prasetyo dan Nugrahenidi di dalam (Riodinar Harianja, 2023) Efisiensi adalah ukuran sejauh mana  suatu  sistem,  proses,  atau  organisasi  dapat  menggunakan  sumber  daya  semaksimal  mungkin  untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi biasanya mengacu pada hubungan antara hasil yang dicapai dengan jumlah  sumber  daya  (seperti  uang,  tenaga  kerja,  waktu,  atau  bahan)  yang  digunakan  untuk mencapainya.Mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya  adalah  tujuan  utama  mencapai  efisiensi.  Ini  berarti Anda  dapat  menghasilkan  hasil  atau  output  terbaik  dengan  input  yang  paling  sedikit.  Produksi  dan  efisiensi sangat  terkait.  Kemampuan  untuk  menghasilkan  output  menggunakan  sumber  daya  yang  tersedia  dikenal sebagai  produktivitas.  Oleh  karena  itu,  efisiensi  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  elemen  penting  untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi.
Menurut Prasetyo dan Nugraheni dalam (Riodinar Harianja, 2023) untuk mengetahui presentaset tingkat efisiensi harus menggunakan pengukuran rasio efisiensi. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi anggaran dengan realisasi dinas. Berikut rumus untuk menentukan efisiensi anggaran belanja.
Menurut  mahmudi  dalam  (Zhafiri  &  Trisnaningsih,  2023)  Keberhasilan  yang  diukur  dengan membandingkan input dan output, disebut efisiensi. Input yang dimaksudkan adalah jumlah usaha dan sumber daya  yang  digunakan,  sedangkan  output  yang  dimaksudkan  adalah  hasil  yang  diperoleh  atau  diperoleh  dari jumlah  usaha  yang  dilakukan.  Sebuah  kegiatan  ekonomi  dianggap  efisien  jika  outputnya  maksimal  dengan pemanfaatan sumber  daya seminimal  mungkin.  Oleh karena  itu,  tingkat efisiensi kinerja  organisasi  ditentukan oleh jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai semua tujuan dan target yang diinginkan.

## Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Makaminang dkk dalam (Zhafiri & Trisnaningsih, 2023) Laporan realisasi anggaran ialah salah satu  bentuk  dari  laporan  pertanggungjawaban  yang  disajikan  oleh  pemerintah  daerah  yang  mengandung informasi  terkait  dengan  realisasi  pendapatan,  transfer,  belanja,  surplus/defisit  dan  pembiayaan  dari  suatu organisasi sektor publik.
Sedangkan  menurut  Mahsun  dalam  (Gurhanawan,  2022),  laporan  realisasi  anggaran  adalah  laporan yang  berisi  tentang  informasi  mengenai  realisasi  pendapatan,  belanja  dari  suatu  entitas  yang  dibandingkan dengan  anggaran.  Lalu  dipertegas  oleh  Mahmudi  dalam  (Gurhanawan,  2022)  Laporan  realisasi  anggaran memberikan  informasi  tentang  indikasi  apakah  sumber  daya  ekonomi  yang  diperoleh  dan  digunakan  telah dilaksanakan  sesuai  prinsip  ekonomi,  efisiensi  dan  efektifitas,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Kinerja  pendapatan  dinilai  tidak  baik  apabila  realisasinya  lebih  besar  daripada  anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik  apabila  realisasinya  tidak  melampaui  terget  anggarannya,  sebab  anggaran  belanja  merupakan  batas maksismal belanja yang boleh dilakukan.
Laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  informasi  secara  komparatif  tentang  pendanaan  dari  semua kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah selama  tahun  berikutnya.  Tujuan  dari laporan ini adalah untuk memperkirakan penerimaan sumber daya ekonomi.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut  Aprilia  didalam  (Zhafiri  &  Trisnaningsih,  2023).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah adalah  rancangan  keuangan yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah.  Ini  menyajikan  informasi  tentang  perkiraan jumlah  pendapatan  yang  akan  diterima  selama  periode  anggaran,  serta  sumber  pendapatan  apa  yang  dapat dimaksimalkan.  Ini  juga  memprediksi  jumlah  pengeluaran  yang  akan  dikeluarkan  untuk  kegiatan  belanja pemerintah daerah. Anggaran definisi adalah dokumen yang berisi informasi tentang estimasi kinerja, termasuk penerimaan  dan  pengeluaran.  Informasi  ini  disajikan  dalam  bentuk  standar  moneter  yang  akan  dicapai  untuk
suatu periode, dengan menambahkan data ke periode sebelumnya yang digunakan untuk menilai kinerja dan pengendalian.
Sedangkan  definisi  lain  menurut  halim  dan  kusufi  dalam  (Zhafiri  &  Trisnaningsih,  2023).  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  terdiri  dari  anggaran  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan.  APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain yang Sah. PAD terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Dana Perimbangan terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil.  Dan  pembiayaan adalah seluruh penerimaan yang harus dibayarkan dan akan dikembalikan pada tahun anggaran berjalan dan berikutnya.
Menurut  Mahmudi  dalam  (Aisah,  2018)  Belanja  merupakan  pengeluaran  pemerintah  daerah, pengeluaran  pemerintah  daerah  dapat  berupa  belanja  atau  bisa  juga  merupakan  pengeluaran  pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti  pengeluaran  kas.  Perbedaannya  adalah  untuk  membuat  pengeluaran  pembiayaan  membutuhkan  bukti pendukung  berupa  bukti  memorial  dan  perlu  persetujuan  DPRB.  Sementara  menurut  Lontaan  Pangarepan dalam  (Sholikhah,  2022)  Belanja  daerah  merupakan  sebuah  beban  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  untuk dialokasikan  berdasarkan  konsep  keadilan  dan  pemerataan  dengan  tujuan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh kelompok  masyarakat  tanpa  diskriminasi.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019,  belanja daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Belanja  Operasi,  diartikan  sebagai  sebuah  pengeluaran  anggaran  untuk  kegiatan  seharihari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2) Belanja Modal, diartikan sebagai sebuah pengeluaran angagran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
3) Belanja Tidak Terduga, diartikan sebagai sebuah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya.
Belanja  Transfer,  diartikan  sebagai  sebuah  pengeluaran  uang  dari  Pemerintah  Daerah  kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  efektivitas  dan  efisiensi  realisasi  anggaran  belanja  daerah  ini  dilakukan  untuk  melihat  sejauh mana  keseimbangan  realisasi  dan  anggaran  keuangan  pada  pemerintah  daerah  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kota Bandung tahun anggaran 2019-2023.
Adapun  hasil  dan  pembahasan  dari  rasio  efektivitas  dan  efisiensi  serta  hambatannya  dalah  sebagai berikut:
1) Rasio  Efektivitas  Realisasi  Anggarean  Belanja  Daerah  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Bandung Tahun Anggaran 2019-2023
Kinerja efektivitas pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dianalisis menggunakan rasio efektivitas dengan cara membandingkan total realisasi belanja daerah dengan total anggaran belanja daerah periode 2019 sampai dengan 2023.
Adapun  definisi  lain  menurut  prasetyo  dan  nugraheni  (Riodinar  Harianja,  2023)  untuk  mengetahui persentase tingkat efektivitas harus menggunakan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi realisasi dengan anggaran dinas. Rumus Rasio Efektivitas:
Adapun hasil analisis efektivitas pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 4. 1 Hasil Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
No Tahun Total Realisasi Anggaran  Belanja Daerah Total Anggaran Belanja Daerah % Kriteria Efektivitas 1 2019 24,479,503,708.00 26,960,954,522.14 91% Efektif 2 2020 13,595,196,984.00 15,054,318,896.74 90% Efektif 3 2021 21,934,623,995.00 25,334,153,021.00 87% Cukup Efektif 4 2022 28,804,307,149.00 31,610,974,691.00 91% Efektif 5 2023 26,600,825,706.00 31,538,160,851.00 84% Cukup Efektif Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
Hasil analisis dari efektivitas realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung mengalami fluktuatif, hal ini disebabkon oleh anggaran dan realisasi yang juga setiap tahunnya bersifat fluktuatif sampai  dua  kali  berdampak  pada  penurunan  kriteria  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  daerah  Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dari efektif menjadi cukup efektif.
Adapun  hasil  analisis  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  daerah  diinterpretasikan  dalam  bentuk diagram batang yang digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. 1 Nilai Efektivitas Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
Sumber: LRA dinas Koperasi UMKM Kota Bandung
Berdasarkan Tabel 4.1 laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM  Kota  Bandung  pada  tahun  2019  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  26.960.954.522,14  dan  realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708.,00 yang artinya Tingkat efektivitas berada pada persentase 91% (Efektif), hal ini terjadi  karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 12.082.273.415,14  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  11.116.629.829,00  yang  artinya  tingkat  efektivitasnya berada pada persentase 92% (Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran  sebesar  Rp.  14.277.980.933.,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  12.807.537.284,00  yang  artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 90% (Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan  dan  mesin  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  600.700.174,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp. 55.336.595,00  yang  artinya  Tingkat  efektivitasnya  berada  pada  persentase  92%  (Efektif).  Maka  dari  itu  total anggaran  laporan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bandung tahun  2019  yaitu  sebesar  Rp.  26.960.954.522,14  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  24.479.503.708,00  berarti Tingkat efektivitasnya pada angka 91% (Efektif).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2020  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  15.054.318.896,74  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 13.595.196.984,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 90% (Efektif), hal ini terjadi karena adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  10.089.481.467,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 9.189.623.761,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 91%  (Efektif),  lalu  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  barang  dan  jasa  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 4.891.687.429,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 4.334.669.223,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada  persentase  88%  (Cukup  Efektif).  Adapun sub belanja  modal seperti  belanja  modal  peralatan  dan  mesin yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  73.150.000,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  70.895.000,00  yang artinya  Tingkat  efektivitasnya  berada  pada  persentase  97%  (Efektif).  Maka  dari  itu  total  anggaran  laporan realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bandung  tahun  2020  yaitu sebesar  Rp.  15.054.318.896,74  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  13.595.196.984,00  berarti  tingkat efektivitasnya pada angka 90% (Efektif).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2021  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  25.334.153.021,00  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 21.934.623.995,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 87% (Cukup Efektif), hal ini terjadi karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 9.825.570.814,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 98.538.544.085,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada
pada persentase 86% (Cukup Efektif), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran  sebesar  Rp.  13.478.123.217,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  11.746.869.741,00  yang  artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 87% (Cukup Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal  peralatan  dan  mesin  dan  belanja  modal  asset  tetap  lainnya.  yang  memiliki  anggaran  sebesar Rp.1.817.301.550,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  1.442.410.169,00  yang  artinya  Tingkat  efektivitasnya berada pada persentase 79% (Kurang Efektif). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 22.143.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 22.000.000,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 99% (Efektif) dan yang terakhir belanja aset tetap lainnya memiliki anggaran sebesar Rp. 191.014.440,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 184.800.000,00 yang artinya Tingkat efektivitasnya berada pada persentase 96% (Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bandung  tahun  2020  yaitu  sebesar  Rp.  15.054.318.896,74  dengan realisasinya sebesar Rp. 13.595.196.984,00 berarti tingkat efektivitasnya pada angka 90% (Efektif).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2022  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  31.610.974.691,00  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 28.804.307.149,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 91% (Efektif), hal ini terjadi karena adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  13.377.133.386,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 12.234.669.617,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 91%  (Efektif),  lalu  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  barang  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 17.369.255.742,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  15.751.845.073,00  yang  artinya  tingkat  efektivitasnya berada  pada  persentase  90%  (Efektif).  Adapun  sub  belanja  modal  seperti  belanja  modal  seperti  belanja peralatan  dan  mesin  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  853.785.563,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp. 806.992.459,00  yang  artinya tingkat  efektivitasnya  berada pada  persentase  94%  (Efektif).  Lalu  belanja  modal jalan,  jaringan  dan  irigasi  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  10.800.000,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp. 10.800.000,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 100% (Sangat Efektif). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun  2022  yaitu  sebesar  Rp.  31.610.974.691,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  28.804.307.149,00  berarti tingkat efektivitasnya pada angka 91% (Efektif).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2023  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  31.538.160.851,00  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 26.600.825.706,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 84% (Cukup Efektif), hal ini terjadi karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 15.030.012.925,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  11.217.521.473,00  yang  artinya  tingkat  efektivitasnya berada  pada  persentase  74%  (Kurang  Efektif),  lalu  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  barang  yang  memiliki anggaran  sebesar  Rp.  15.985.619.575,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  14.881.306.483,00  yang  artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 93% (Efektif). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal seperti belanja peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 522.528.351,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 501.997.750,00 yang artinya tingkat efektivitasnya berada pada persentase 96% (Efektif). Maka dari itu  total  anggaran  laporan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Bandung tahun 2022 yaitu memiliki anggaran sebesar Rp. 31.538.160.851,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 26.600.825.706,00 berarti tingkat efektivitasnya pada angka 84% (Cukup Efektif).

## 2) Rasio  Efisiensi  Realisasi  Anggaran  Belanja  Daerah  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota  Bandung Tahun Anggaran 2019-2023
Analisis  efisiensi  realisasi  anggaran  belanja  daerah  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Bandung  dilakukan dengan cara membandingkan anggaran belanja daerah periode berjalan dengan realisasinya, apabila anggaran sama  dengan  realisasi  maka kinerja  efisiensi  mencapai  kriteria  sangat  efisien,  namun jika  realisasi  lebih  atau kurang dari anggaran maka dianggap kurang efisien atau bahkan tidak efisien.
Menurut Prasetyo dan Nugraheni dalam (Riodinar Harianja, 2023) untuk mengetahui presentaset tingkat efisiensi harus menggunakan pengukuran rasio efisiensi. Pengukuran rasio ini dilakukan dengan cara membagi anggaran dengan realisasi dinas. Berikut rumus untuk menentukan efisiensi.
Adapun hasil analisis efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4. 2 Hasil analisis Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi UMKM Kota
Bandung 2019-2023 No Tahun Total  Anggaran  Dinas Total  Realisasi Anggaran Dinas % Kriteria Efisiensi 1 2019 26,960,954,522.14 24,479,503,708.00 110% Tidak Efisien 2 2020 15,054,318,896.74 13,595,196,984.00 111% Tidak Efisien 3 2021 25,334,153,021.00 21,934,623,995.00 115% Tidak Efisien 4 2022 31,610,974,691.00 28,804,307,149.00 110% Tidak Efisien 5 2023 31,538,160,851.00 26,600,825,706.00 119% Tidak Efisien
Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung diolah
Hasil analisis efisiensi realisasi anggaran belanja daerah pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menunjukan bahwa masih dalam kriteria tidak efisien karena total realisasi belanja daerah yang masih dibawah anggaran  belanja  daerah  mengakibatkan  persentase  bernilai  sangat  tinggi,  karna  semakin  tinggi  persentasi efisiensi  maka  semakin  hal  tersebut  tidak  efisien.  Selain  itu,  persentase  efisiensipun  semakin  tahun  berjalan maka semakin menunjukan bahwa realisasi belanja daerah semakin tidak efisien.
Adapun nilai efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung disajikan dalam diagram batang yang digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. 2 Nilai Efisiensi Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung 2019-2023
Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung diolah
Berdasarkan Tabel 4.2 laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM  Kota  Bandung  pada  tahun  2019  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  26.960.954.522,14  dan  realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708.,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 110% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena adanya sub belanja operasi seperti belanja pegawai yang memiliki anggaran sebesar Rp. 12.082.273.415,14 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.116.629.829,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 109% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran  sebesar  Rp.  14.277.980.933.,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  12.807.537.284,00  yang  artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 111% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan  dan  mesin yang  memiliki anggaran  sebesar  Rp.600.700.174,00  dengan  realisasinya sebesar Rp. 55.336.595,00 yang artinya Tingkat efesiensinya berada pada persentase 108% (Tidak Efisien). Maka dari itu  total  anggaran  laporan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Bandung tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 26.960.954.522,14 dengan realisasinya sebesar Rp. 24.479.503.708,00 berarti Tingkat efesiensinya pada angka 109% (Tidak Efisen).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2020  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  15.054.318.896,74  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 13.595.196.984,00 yang artinya tingkat efesiennya berada pada persentase 111% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 10.089.481.467,74 dengan realisasinya sebesar Rp. 9.189.623.761,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada
pada persentase 110% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran sebesar Rp. 4.891.687.429,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 4.334.669.223,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 113% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal peralatan  dan  mesin  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.73.150.000,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp. 70.895.000,00  yang  artinya  tingkat  efesiensinya  berada  pada  persentase  103%  (Tidak  Efisien).  Maka  dari  itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun  2020  yaitu  sebesar  Rp.  15.054.318.896,74  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  13.595.196.984,00  berarti tingkat efesiensinya pada angka 111% (Tidak Efisien).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2021  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  25.334.153.021,00  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 21.934.623.995,00 yang artinya tingkat efesiensi berada pada persentase 115% (Tidak Efisiensi), hal ini terjadi karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 9.825.570.814,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 98.538.544.085,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 115% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang dan jasa yang memiliki anggaran  sebesar  Rp.  13.478.123.217,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  11.746.869.741,00  yang  artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 115% (Tidak Efiensi). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal  peralatan  dan  mesin  dan  belanja  modal  asset  tetap  lainnya.  yang  memiliki  anggaran  sebesar Rp.1.817.301.550,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  1.442.410.169,00  yang  artinya  Tingkat  efesiensinya berada pada persentase 126% (Tidak Efisien). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 22.143.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 22.000.000,00 yang artinya Tingkat efesiensinya berada pada persentase 101% (Tidak Efisien) dan yang terakhir belanja aset tetap lainnya memiliki anggaran sebesar Rp. 191.014.440,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 184.800.000,00 yang artinya Tingkat efesiensinya berada pada persentase 103% (Tidak Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 15.054.318.896,74 dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  13.595.196.984,00  berarti  tingkat  efesiensinya  pada  angka  115%  (Tidak Efisien).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2022  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  31.610.974.691,00  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 28.804.307.149,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 110% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 13.377.133.386,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 12.234.669.617,00 yang artinya tingkat efesiensinya berada pada persentase 109% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang yang memiliki anggaran sebesar  Rp.  17.369.255.742,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  15.751.845.073,00  yang  artinya  tingkat efesiensinya berada pada persentase 110% (Tidak Efisien). Adapun sub belanja modal seperti belanja modal seperti belanja peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 853.785.563,00 dengan realisasinya sebesar  Rp.  806.992.459,00  yang  artinya  tingkat  efisiensinya  berada  pada  persentase  106%  (Tidak  Efisien). Lalu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki anggaran sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 10.800.000,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 100% (Efisien). Maka dari itu  total  anggaran  laporan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  Kota Bandung tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 31.610.974.691,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 28.804.307.149,00 berarti tingkat efisiensiya pada angka 110% (Tidak Efisien).
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belaja daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada  tahun  2023  memiliki  anggaran  sebesar  Rp.  31.538.160.851,00  dan  realisasinya  sebesar  Rp. 26.600.825.706,00 yang artinya tingkat efektivitas berada pada persentase 119% (Tidak Efisien), hal ini terjadi karena  adanya  sub  belanja  operasi  seperti  belanja  pegawai  yang  memiliki  anggaran  sebesar  Rp. 15.030.012.925,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 11.217.521.473,00 yang artinya tingkat efisiensinya berada pada persentase 134% (Tidak Efisien), lalu sub belanja operasi seperti belanja barang yang memiliki anggaran sebesar  Rp.  15.985.619.575,00  dengan  realisasinya  sebesar  Rp.  14.881.306.483,00  yang  artinya  tingkat efisiensinya  berada  pada  persentase  107%  (Tidak  Efisien).  Adapun  sub  belanja  modal  seperti  belanja  modal seperti belanja peralatan dan mesin yang memiliki anggaran sebesar Rp. 522.528.351,00 dengan realisasinya sebesar  Rp.  501.997.750,00  yang  artinya  tingkat  efisiensinya  berada  pada  persentase  104%  (Tidak  Efisien). Maka dari itu total anggaran laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Bandung tahun 2022 yaitu memiliki anggaran sebesar Rp. 31.538.160.851,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 26.600.825.706,00 berarti tingkat efisiensinya pada angka 119% (Tidak Efisien).

## 3) Hambatan  Dalam  Realisasi  Anggaran  Belanja  Daerah  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Bandung Tahun Anggaran 2019-2023
Adapun yang menjadi hambatan dalam realisasi belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung adalah sebagai berikut:
a) Perubahan APBD tidak tepat waktu
Hambatan  yang  dihadapi  dalam  melakukan  perencanaan  anggaran  belanja  pada  Dinas  Koperasi UMKM  Kota  Bandung  yaitu  adanya  penetapan  perubahan  APBD  murni  atau  perubahan  tidak  tepat  waktu, sehingga waktu pelaksanaan menjadi terbatas terutama pada saat penetapan anggaran perubahan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat atau tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.
b) Perencanaan yang tidak sesuai target
Hambatan  dalam  pelaksanaan  perencanaan  anggaran  juga  terdapat  hambatan  lainnya  yaitu perencanaan  yang  tidak  sesuai  dengan  target  sehingga  tidak  terlaksana,  karena  idealnya  perencanaan anggaran belanja yang sesuai target yaitu perencanaan anggaran belanja yang sesuai target pada akhir tahun anggaran.
Kendala yang dihadapi dalam melakukan perencanaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung yaitu penetapan perubahan APBD murni atau perubahan tidak tepat waktu,  sehingga  waktu  pelaksanaan  menjadi  terbatas  terutama  pada  saat  penetapan  anggaran  perubahan, sehingga  ada  beberapa  kegiatan  yang  tidak dapat  atau  tidak  cukup  waktu untuk  dilaksanakan.  Hal  ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Yuningsih selaku Penata Laporan Keuangan sebagai berikut :
“ Kendala yang dihadapi pada perencanaan anggaran belanja yaitu terjadinya kemunduran pelaksanaan tersebut  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan  sebelumnya.  Biasanya  karenya  terkendala  tempat pelaksanaan, peserta, narasumber (teknisnya) kondisi yang tidak memungkinkan seperti kondisi nasional. ” Tentu  dengan  adanya  kendala  tersebut  membuat  proses  perencanaan  anggaran  belanja  tidak terealisasi dengan maksimal sehingga anggaran belanja tidak terserap dengan baik serta tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya dan akan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran belanja tahun selanjutnya jika kendala tersebut tidak tertangani dengan baik.
Selain  kendala  dalam  pelaksanaan  perencanaan  anggaran  juga  terdapat  kendala  lainnya  yaitu perencanaan  yang  tidak  sesuai  dengan  target  sehingga  tidak  terlaksana,  karena  idealnya  perencanaan anggaran belanja yang sesuai target yaitu perencanaan anggaran belanja yang sesuai target pada akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Yuningsih selaku staff keuangan sebagai berikut : “ Terdapat beberapa perencanaan yang tidak sesuai dengan target, dikarenakan ada permasalahan dan kendala di bagian hukum dalam menentukan perwal, sehingga membutuhkan waktu yang lama . ” Pada  dasarnya  penetapan  atau  penentuan  peraturan  walikota  menetapkan  perwal  “berdasarkan kewenangan”,  yaitu  berdasarkan  kewenangan  yang  dimilikinya.  Kewenangan  itu  dapat  berkaitan  dengan kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak berdasarkan kebutuhan daerah atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu jika bagian hukum terlalu lama dalam menentukan perwal maka dalam menentukan target membutuhkan waktu yang lama juga.
Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  di  atas  yaitu  dengan  di  adakannya pembinaan  dan  pengawasan  secara  rutin  Kepala  Dinas  Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Kota Bandung  selaku  pengguna  anggaran.  Berikut  merupakan  hasil  wawancara  dari  Ibu  Yuningsih  selaku  staf keuangan :
“ Upaya  yang  dilakukan  yaitu  diadakannya  pembinaan  dan pengawasan,  selalu  berkoordinasi  kepada lembaga  yang  bersangkutan  biasanya  yaitu  TAPD,  DPKAD,  BAPPEDA  dan  inspektorat.  Dengan  adanya koordinasi tersebut maka kemungkinan kecil kesalahan sebelumnya dapat terulang kembali dan lebih teliti lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja. ”
Dengan  adanya  pembinaan  dan  pengawasan  membuat  penggunaan  anggaran  menjadi  lebih  terkontrol  dan masalah  cepat  terselesaikan,  sehingga  menjadi  pembelajaran  dan  bahan  evaluasi.  Selanjutnya,  koordinasi dengan TAPD, DPKAD, BAPPEDA, dan inspektorat memudahkan sinkronisasi anggaran dengan perencanaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  laporan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  Dinas  Koperasi  dan  UMKM Kota  Bandung  selama  tahun  2019  hingga  2023  menunjukkan  adanya  tingkat  efisiensi  yang  tidak  optimal. Meskipun  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja  daerah  tersebut  berkisar  antara  84%  hingga  91%,  efisiensi realisasi  anggaran  cenderung  tidak  efisien,  bahkan  mencapai  110%  pada  tahun  2019.  Maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. A. Efektivitas realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dari tahun 2019 hingga  2023  berkisar  antara  84%  hingga  91%.  Meskipun  beberapa  sub  belanja  operasi  dan  modal mencapai  tingkat  efektivitas  yang  cukup  baik.  Hal  ini  dikatakan  bahwa  dalam  peggunaan  anggaran belanja dengan perhitungan rasio efektivitas pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung cukup berhasil dalam  merealisasikan  anggaran  belanja  dengan  target  dan  penggunaan  anggaran  untuh  tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi agar mencapai rasio 100%.
B.  Efisiensi  realisasi  anggaran  belanja  daerah  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota  Bandung  selama  rentang tahun  2019  hingga  2023  cenderung  tidak  optimal.  Meskipun  efektivitas  realisasi  anggaran  belanja daerah  tersebut  berkisar  antara  84%  hingga  91%,  efisiensi  realisasi  anggaran mencapai  110%  pada tahun 2019. Hambatan utama dalam efisiensi realisasi anggaran yaitu adanya perubahan APBD yang tidak  tepat  waktu  dan  perencanaan  yang  tidak  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Maka disimpulkan  kurang  efisien  dalam  penggunaan  dana  anggaran  pada  setiap  kebutuhan  operasional maupun  kegiatan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  langkah-langkah  perbaikan  untuk meningkatkan efisiensi realisasi anggaran belanja daerah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.
2. Hambatan  dalam  pelaksanaan  realisasi  anggaran  belanja  daerah  pada  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota Bandung  mencakup  perubahan  APBD  yang  tidak  tepat  waktu  dan  perencanaan  yang  tidak  sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut termasuk pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Fluktuasi dan kurang efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan realisasi anggaran belanja daerah.

## Referensi
Aisah, S. (2018). Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010-2016. Jurnal Ilmu akuntansi Mulawarman , 1-16.
Fardiba, S., Muchsin, S., & Hayat. (2021). Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Pendidikan Berbasis Online DI Badan Pusat Statistik Kota Malang. Jurnal Inovasi Penelitian , 277-286.
Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Yang Baik. Jurnal Spektrum Hukum , 119-136.
Fitri, I. (2010). Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Tugas Akhir Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi UM . Gurhanawan. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor  Inspektorat  Pembantu  Wilayah  Kerja  Jakarta  Barat. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Manajemen Akuntansi dan Bisnis , 137-143.
Kriyantono, R. (2007). Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.
Murwani,  A.,  &  Astuti,  R.  (2023).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 1-12.
Riodinar Harianja, S. S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi UKM Kota Medan Tahun 2022. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Teknologi , 42-49. Sholikhah, A. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi , 1- 12.
Zhafiri,  R.,  &  Trisnaningsih,  S.  (2023).  Analisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. Journal of Economic, Business and Accounting , 2436-2445.