Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 37-41| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4621.37-41

## STATUS HUKUM HARTA PERKAWINAN JIKA TERJADI KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TANPA ADANYA PERJANJIAN KAWIN
Putu Indri Sri Giyanthi, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia giyantiindri@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  dilakukan  oleh  pasangan  pria  dan  wanita  untuk  meneruskan  keturunanya.  Dalam  perkawinan apabila pasangan suami istri tidak membuat perjanjian kawin akan berdampak pada harta perkawinan terutama apabila salah satu pihak dinyatakan pailit. Penelitian ini mengkaji ulang pengaturan hukum harta perkawinan di Indonesia  dan  mengungkapkan  akibat  hukum  harta  perkawinan  jika  terjadi  kepailitan  suami/istri tanpa  adanya perjanjian  kawin.  Penelitan  ini  menggunakan  metode  normatif  dengan  pendekatan  Perundang-undangan. Hukum merupakan objek dari penelitian. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder.  Selanjutnya  hasl  penelitian  dideskripsikan  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengaturan  hukum  harta perkawinan diatur dalam  Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan, dan juga dalam  KUHPerdata Pasal  119  yang  mengatur  persatuan  harta.  Akibat  hukum  harta  perkawinan  jika  salah  satu pihak jatuh pailit dalam hal perkawinan tersebut menghendaki persatuan harta maka terjadinya kepailitan suami istri  bersama  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  64  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kata Kunci: Akibat Hukum , Harta Bersama, Harta Bawaan

## Abstract
Marriage  is  carried  out  by  a  male  and female  couple  to  continue  their  offspring.  In  marriage,  if the  husband and wife do not make a marriage agreement, it will have an impact on the marital property, especially if one of the  parties  is  declared  bankrupt.  This  study  reviews  the  legal  arrangements  for  marital  property  in  Indonesia and  reveal  the  legal  consequences  of  marital  property  in  the  event  of  husband/wife  bankruptcy  without  a marriage agreement. This research uses a normative method  with a Legislative approach. Law is the object of research. The legal sources used are primary and secondary legal data. Furthermore, the research results are described qualitatively. The results showed that the legal regulation of marital property is regulated in Article 35  of  the  Marriage  Law  Number  1  of  1974  Jo.  Law  Number  16  of  2019  which  regulates  joint  assets  and inherited  assets,  and  also  in  Article  119  of  the  Civil  Code  which  regulates  the  unity  of  assets.  The  legal consequences of  marital property if one of  the parties goes bankrupt  in the event that the marriage requires a union of assets will result in joint bankruptcy of husband and wife in accordance with the provisions of Article 64  paragraph  (1)  of  Law  Number  37  of  2004  concerning  Bankruptcy  and  Postponement  of  Debt  Payment Obligations.
Keywords: Legal Consequences, Joint Assets, Congenital Assets

## I. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  mempunyai  hak  untuk  memiliki  penerus  yang  nantinya  akan  meneruskan  garis keturunannya dengan cara melangsungkan suatu perkawinan (Hadikusuma, 2007) . Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yaitu  setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga  dan  melanjutkan  keturunannya  melalui  perkawinan  yang  sah. Sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan bisa dilihat dari perkawinan tersebut yang sudah melengkapi segala persyaratan yang juga telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Perkawinan  yang  sudah  dinyatakan  sah,  tidak  hanya menimbulkan  hubungan  lahir  dan  batin  dalam  pasangan  tersebut,  tetapi  juga  membentuk  akibat hukum, yang antara lain pada harta kekayaan dalam perkawinan.
Adapun  harta  kekayaan  dalam  suatu  perkawinan  yang  dimaksud  adalah  harta  bersama  yang mana  didapat  selama  perkawinan  berlangsung  dan  harta  bawaan  baik  oleh  pihak  istri  ataupun  pihak suami.  Terhadap  harta  bersama  dapat  dilakukan  penyimpangan  yang  dapat  dilakukan  dengan
membuat  perjanjian  kawin (HR,  2007) .  Dengan  dibuatnya  perjanjian  kawin,  maka  harta  yang didapatkan sesudah ataupun sebelum berlangsungnya perkawinan akan menjadi tanggung jawab tiap- tiap pihak. Harta perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memenuhi kepentingan rumah  tangga,  baik  itu  kepentingan  terhadap  anak,  suami  maupun  istri.  Untuk  mendukung  agar kebutuhannya dapat terpenuhi maka suami ataupun istri dengan yakin untuk meminjam dana terhadap pihak lain. Terlampauinya jumlah dana yang dipinjam kemudian suami atau istri tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap harta perkawinan mereka, dan suami atau istri yang tidak dapat melunasi pinjamannya dapat terancam pada keadaan jatuh pailit (Komang, 20178) .
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  Fuadi,  (2014) mengungkapkan bahwa pailit adalah situasi debitur tidak sanggup lagi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur-krediturnya. Kepailitan  timbul dari debitur yang tidak dapat membayar  utang pada waktunya  karena  suatu  alasan  tertentu (Bandem  dkk.,  2020) .  Penelitian  lain Yahman,  (2014) akibat terhadap  debitur,  yang  antara  lain  salah  satu  dari  mereka  telah  ditetapkan  jatuh  pailit  akibat  tak mampu  membayar  utang-utangnya  kepada  kreditur  di  mana  suami  istri  tersebut  masih  berstatus perkawinan  sah  dan  tidak  adanya  perjanjian  perkawinan  akan  menimbulkan  suatu  permasalahan terhadap harta dalam perkawinan mereka, meliputi harta bergerak ataupun tidak bergerak, harta yang sudah  dimiliki  atau  harta  yang  akan  dimiliki  di  kemudian  hari.  Dalam  keadaan  debitur  yang  telah dinyatakan  pailit  maka  debitur  tidak  lagi  mempunyai  hak  guna  memiliki  dan  mengatur  harta  yang telah termasuk harta pailit, terhitung ketika dinyatakan dalam keputusan kepailitan.
Walaupun  kajian  ini  sudah  banyak  diteliti,  namun  sampai  saat  ini  masih  banya  kasus  tentang wanprestasi,  oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  meninjau  ulang  pengaturan  hukum  harta perkawinan  di  Indonesia  dan  mengungkapkan  akibat  hukum  harta  perkawinan  jika  terjadi  kepailitan suami/istri tanpa adanya perjanjian kawin

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  normatif ialah  penelitian  yang  menggunakan  norma  hukum  sebagai  objek  dari  penelitian.  Penelitian  hukum normatif mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum yang bersifat sekunder, peraturan tertulis, dan berkaitan  erat dengan kepustakaan. Terdapat beberapa  sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam  penelitian  yang  dilakukan,  antara  lain  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Dalam penelitian  yang  dilakukan,  teknik  yang  digunakan  adalah  teknik  kepustakaan  yaitu  menggabungkan atau  menyatukan  bahan  hukum  dengan  cara  membaca  serta  mencatat  bahan  hukum  yang  memiliki kaitan dengan persoalan dan selanjutnya dikategorikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian (Ahmad, 2008) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Harta Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia
Peranan  kaidah  atau  norma  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  bisa  dikatakan  sangat  penting. Berdasarkan  teori  norma  statis,  norma  yang  sah  beranggapan  bahwa  norma  yang  mengatur  perilaku dan  perbuatan  masyarakat,  masyarakat  harus  memiliki  perilaku  dan  perbuatan  yang  sesuai  dengan ketentuan dalam norma (Atmadja & Budiartha, 2018) . Hukum perkawinan merupakan seluruh aturan yang mengatur mengenai perilaku dan juga akibat-akibat antara dua orang yang memiliki tujuan guna membangun  rumah  tangga  dalam  kurun  waktu  yang  panjang.  Hukum  perkawinan  digolongkan menjadi dua, yakni (a) Hukum perkawinan yang merupakan seluruh aturan yang mengatur mengenai suatu  perkawinan.  Contohnya:  pengaturan  mengenai  hak  serta  kewajiban  pasangan  suami  istri  (b) Hukum  harta  kekayaan  yang  merupakan  seluruh  aturan  yang  mengatur  mengenai  harta  kekayaan pasangan suami istri dalam suatu perkawinan. Contohnya: pengaturan mengenai harta bawaan suami istri,  harta  bersama  selama  perkawinan,  ataupun  harta  warisan  yang  diperoleh  dari  pewaris (Tutik, 2006) .  Keabsahan  dari  berlangsungnya  perkawinan,  di  samping  dilihat  dari  kelengkapan  persyaratan materiil  dan  formil,  tetapi  harus  dilangsungkan  menurut  agama  dan  kepercayaan  calon  mempelai. Dalam  UU  no  16  Tahun  2019  yaitu  “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya.”.  akibat  hukum  yang  timbul  pada  perkawinan  yang  sah,  di  antaranya; akibat hukum antara suami dan istri, terhadap anak, dan terhadap harta kekayaan.
Harta  kekayaan  dalam  perkawinan  adalah  suatu  faktor  penting  yang  diperlukan  dalam membangun  suatu  rumah  tangga  dalam  perkawinan  yang  sejahtera  dan  bahagia.  Pengaturan  harta perkawinan  terdapat  di  dalam  Pasal  35  UU  no  1  Tahun  1974  Jo.  UU  no  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan, yakni: 1). Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung,  2).  Harta  bawaan  dari  pihak  suami  dan  pihak  istri,  dan  harta  perolehan  yang  dapat berupa  warisan,  hibah,  hadiah.  Sedangkan  untuk  penguasaan  harta  perkawinan  telah  tercantum  pada Pasal  36  UU  no  1  Tahun  1974  Jo.  UU  No  16  Tahun  2019  mengenai  Perkawinan,  yakni:  Harta bersama  dikuasai  oleh  para  pihak  dengan  adanya  persetujuan  dari  pasangannya,  2).  Harta  bawaan berada dibawah kekuasaan masing-masing pihak dengan kata lain penguasaan harta bersama termasuk jika  akan  melaksanakan  perbuatan  hukum  atas  harta  bersama  harus  memiliki  persetujuan  dari pasangannya.  Sedangkan  untuk  harta  bawaan,  masing-masing  pihak  memiliki  kekuasaan  atas  harta pribadinya  dan  jika  salah  satu  pihak  ingin  melakukan  tindakan  hukum  pada  harta  bersama  tersebut maka tidak memerlukan persetujuan terhadap pasangannya.
Dalam KUHPerdata terdapat aturan yang berisi antara lain jika tiap-tiap pihak sebelum adanya perkawinan  tidak  menyusun  perjanjian  kawin  dengan  demikian  harta  yang  didapatkan  para  pihak sebelum  dan  sesudah  adanya  perkawinan  dapat  dianggap  sebagai  persatuan  harta  secara  bulat  atau disebut  juga  dengan  harta  gono  gini.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  119 KUHPerdata.  Akibat  dari  ketentuan  tersebut  di  atas  mengakibatkan  harta  suami  menjadi  harta  istri, begitu juga sebaliknya harta istri menjadi harta suami. Sama halnya aturan yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdata jika tidak dibuatnya perjanjian kawin maka akan timbulnya  harta  bersama  atau  persatuan  harta.  Perjanjian  kawin  merupakan  suatu  perjanjian  yang disusun  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  berlangsung  yang  disusun  calon  pasangan  suami  istri yang  mengatur  mengenai  harta  perkawinan.  Ketentuan  untuk  penyusunan  perjanjian  kawin  terdapat pada  Pasal  29  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  UU  No  16  Tahun  2019  antara  lain:  (1); Dibuatnya  perjanjian  kawin  sebelum  atau  saat  perkawinan  berlangsung  atas  kesepakatan  para  pihak dan  disahkan  di  pegawai  pencatatan  perkawinan  (2);  perjanjian  kawin  tidak  diperbolehkan  bertolak belakang  dengan  agama,  hukum,  dan  kesusilaan  (3);  berlakunya  perjanjian  kawin  sejak  perkawinan itu  berlangsung  (4);  isi  dari  perjanjian  tidak  dapat  diubah,  terkecuali  para  pihak  setuju  untuk mengadakan perubahan terhadap isi perjanjian tersebut (Kelik Wardiono, 2018; 81) .
Mengacu  pada  peraturan  yang  terdapat  dalam  Pasal  35 UU  Perkawinan,  bisa  dipahami  bahwa harta  benda  perkawinan  bisa  dibagi  ke  dalam  3  golongan,  antara  lain;  (1)  Harta  bersama  atau persatuan  harta  merupakan  harta  yang  didapatkan  selama  perkawinan  berlangsung.  Harta  tersbeut dapat  dikuasai  oleh  para  pihak  dan  jika  adanya  tindakan  hukum  yang  dilakukan  atas  harta  bersama, maka diperlukan persetujuan dari masing-masing pihak, hal tersebut sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo. UU no. 16 Tahun 2019; (2) harta bawaan, pengertian dari harta bawaan  adalah  harta  yang  didapatkan  tiap-tiap  pihak  sebelum  perkawinan  berlangsung.  Masing- masing pihak memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut tanpa harus memperoleh persetujuan dari pasangannya,  hal  tersebut  juga  diatur  dalam  Pasal  36  ayat  (2)  UU  No  1  Tahun  1974  Jo. UU  No 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan; (3) harta perolehan, pengertian dari harta perolehan bisa berwujud hibah,  warisan,  hadiah  yang  didapat  tiap-tiap  pihak.  Penguasaan  harta  itu  tetap  di  bawah  daripada tiap-tiap  pihak,  di  mana  tiap-tiap  pihak  memiliki  kekuasaan  penuh  atas  harta  perolehannya  tersebut. Sama  halnya  dengan  harta  bawaan,  apabila  suami  istri  melakukan  penyimpangan  yang  antara  lain adanya  perjanjiian  kawin,  dengan  demikian  kuasa  atas  harta  yang  diperoleh  bersama  sejalan  dengan isi dari perjanjian kawin yang telah disepakati para pihak (Kelik Wardiono, 2018; 80) .
2. Akibat  Hukum  Harta  Perkawinan  Jika  Terjadi  Kepailitan  Suami/Istri  dalam  Hal  Tidak  Ada Perjanjian Kawin
Sebutan  kepailitan  bersumber  dari  kata  “pailit”.  Kata  pailit  dalam  Bahasa  Belanda  bersumber  dari istilah failliet yang  memiliki  makna  sebagai  kata  sifat  dan  juga  kata  benda.  Pailit  dalam  Bahasa Prancis  berasal  dari  istilah faillite yang  memiliki  arti  macetnya  pembayaran.  Dalam  Bahasa  Inggris menggunakan sebutan bankrupt untuk pailit dan bankruptcy untuk kepailitan. Berdasarkan perspektif pandangan  bisnis,  kebangkrutan  atau  kepailitan  merupakan  suatu  kondisi  atas  keuangan  yang menurun terhadap perusahaan yang mengakibatkan menurunnya kinerja pada jangka waktu yang tidak bisa ditetapkan dengan cara berkelanjutan, dan berujung kehabisan banyak sumber daya dan anggaran pada  perusahaan (Nugroho,  2008a) .  Untuk  pihak  yang  dinyatakan  pailit  perlu  melengkapi  beberapa
persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  UU.  Sesuai  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No  37  Tahun  2004 mengenai  Kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  terdapat  beberapa  persyaratan yang  perlu  dipenuhi  debitur  supaya  bisa  ditetapkan  jatuh  pailit,  yakni:  (1)  debitur  memiliki  minimal setidaknya  dua  kreditur  atau  lebih;  (2)  ketidakmampuan  debitur  dalam  melakukan  pembayaran seminimalnya  utang  yang  sudah  jatuh  tempo  atau  bisa  ditagih.  Pada  persyaratan  pertama  di  atas, sesuai  dengan  Pasal  1132  KUHPerdata  yang  menetapkan  agar  pembagian  harta  debitur  dilakukan dengan  teratur.  Hal  tersebut  memiliki  syarat  bukan  dilihat  dari  seberapa  besar  piutang  yang  dapat ditagih kreditur terhadap debitur, tetapi mengenai seberapa banyak seorang debitur memiliki kreditur. Untuk persyaratan kedua, bahwa debitur tidak mampu membayar hutangnya, tidak diharuskan bahwa debitur  dalam  situasi  tidak  sanggup  lagi  untuk  melunasi  utang-utangnya  terhadap  kreditur.  Hal tersebut masih dapat diartikan apabila kondisi debitur tidak melakukan prestasinya ketika diajukannya pengajuan  pailit  ke  Pengadilan.  Dalam  arti  lain,  jika  debitur  sanggup  melaksanakan  prestasinya meskipun  telah  diajukannya  permohonan  pailit  ke  Pengadilan,  maka  debitur  tersebut  belum  dapat dikatakan  jatuh  pailit.  Untuk  pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit  dapat  disampaikan  beberapa pihak,  yakni:  debitur  tersebut  secara  sukarela,  dalah  satu  krediturnya  ataupun  secara  bersama-sama, kejaksaan apabila berkaitan dengan kepentingan bersama, Bank Indonesia apabila debitur pailit yakni bank (Ghazali & Usman, 2012) .
Pengajuan  pailit  dapat  disetujui  jika  adanya  fakta  atau  situasi  yang  dapat  dibuktikan  secara sumir.  Penetapan  pailit  terhadap  debitur  harus  berdasarkan  putusan  pengadilan,  yang  bisa  dilakukan jika  terdapat  pengajuan  kreditur  setidaknya  kreditur  ataupun  atas  pengajuan  debitur  itu  sendiri. Sepanjang  pengadilan  belum  menetapkan  debitur  jatuh  pailit,  maka  sepanjang  itu  debitur  dianggap masih  dapat  untuk  membayar  utangnya  yang  sudah  habis  waktu (Ghazali  &  Usman,  2012) .  Pada umumnya,  terjadinya  kepailitan  dikarenakan  ketidakmampuan  debitur  dalam  membayarkan  utang kepada krediturnya yang telah jatuh tempo. Akibatnya harta kekayaan debitur dijadikan sebagai dana untuk  pelunasan  terhadap  kreditur-krediturnya,  termasuk  harta  yang  telah  didapat  ataupun  harta kekayaan  yang  bisa  diperoleh  kemudian  hari.  Setelah  penetapan  jatuh  pailit,  hilangnya  hak  debitur guna memperoleh kuasa dari harta kekayaan yang sudah masuk dalam boedel pailit. Pengadilan akan menunjuk kurator yang bisa orang perseorangan atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur yang dipailitkan (Nugroho, 2008b) .
Apabila  seseorang  telah  menikah  dan  salah  satu  dari  mereka  akan  mengajukan  permohonan penetapan  jatuh  pailit,  permohonan  tersebut  harus  berdasarkan  persetujuan  dari  pasangannya  jika dalam  perkawinan  mereka  melangsungkan  persatuan  harta.  Selama  pada  saat  perkawinan  itu  tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pisahnya harta, jika antara suami atau istri jatuh pailit maka harta yang masuk dalam boedel pailit merupakan harta bersama yang didapatkan selama adanya perkawinan.  Namun,  apabila  sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  para  pihak  sudah  membuat perjanjian pisah harta, maka harta yang masuk boedel pailit hanya harta debitur yang jatuh pailit saja (Faizal, 2015) .
Debitur  yang  dijatuhkan  pailit  dimana  debitur  tersebut  berada  dalam  ikatan  perkawinan  dan adanya  percampuran  harta,  kepailitan  tersebut  mengakibatkan  dipailitkannya  harta  suami  istri  yang telah  diperoleh  selama  berlangsungnya  perkawinan.  Dalam  Pasal  23  UU  Kepailitan  mengatakan bahwasannya  jika  debitur  jatuh  pailit,  dengan  demikian  suami  atau  istri  debitur  juga  ikut  dipailitkan yang  menikah  dalam  percampuran  harta.  Dari  hal  tersebut,  bisa  dipahami  bahwasannya  semua  harta yang  sudah  didapatkan  baik  atas  nama  suami  atau  istri  pada  saat  perkawinan  yang  masuk  dalam percampuran harta akan terkena pailit dan dengan demikian akan termasuk ke dalam harta pailit.
Mengenai akibat hukum kepailitan pada harta kekayaan tiap-tiap pihak dalam perkawinan telah ditentukan  dalam  Pasal  64  ayat  (1)  yang  mengatakan,  kepailitan  suami  atau  istri  yang  kawin  dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan demikian bisa dipahami bahwasannya harta yang sudah didapatkan dalam perkawinan akan masuk dalam harta pailit yang nantinya harta tersebut akan diurus oleh kurator. Seperti yang tercantum pada Pasal 62 ayat (1) UU  Kepailitan  juga  mengatakan,  seluruh  benda  bergerak  dan  yang  tidak  bergerak  yang  dimiliki  dan merupkan harta bawaan maka berhak diambil apabila suami atau istri dinyatakan pailit. Apabila suami atau  istri  yang  jatuh  pailit  menjual  benda  miliknya  dan  hasil  penjualan  tersebut  belum  dilunasi  atau jika  penjualan  tersebut  memperoleh  hasil  yang  belum  tergabung  pada  harta  pailit,  dengan  demikian hasil dari penjualan dapat diambil kembali oleh pasangan suami atau istri. Aturan tersebut, tercantum
pada  Pasal  62  ayat  (2)  UU  No  37  Tahun  2004  mengenai  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaturan  hukum  harta  kekayaan  dalam perkawinan  dibagi  menjadi  harta  bersama  yakni  harta  yang  didapatkan  pada  saat  perkawinan  dan harta bawaan yakni harta yang diperoleh tiap-tiap pihak sebelum perkawinan berlangsung, yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019. Terhadap penguasaan harta perkawinan diatur dalam Pasal 36 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo. UU No 16 Tahun 2019 yakni, harta bersama di bawah kuasa suami dan istri sedangkan harta bawan di bawah kekuasaan tiap- tiap  pihak.  Sedangkan  harta  perkawinan  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  ialah  timbulnya  persatuan harta  jika  sebelum  perkawinan  tidak  membuat  perjanjian  kawin.  Persatuan  harta  dapat  berupa keuntungan,  kerugian,  modal  dan  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak  lainnya.  Akibat  hukum  harta perkawinan  jika  salah  satu  pihak  jatuh  pailit,  apabila  pasangan  suami  istri  kawin  dengan  persatuan harta  maka  kepailitan  tersebut  juga  menjadi  kepailitan  bersama.  Dikarenakan  persatuan  harta  pada dasarnya bukan  saja tentang penggabungan harta tetapi juga mengenai tanggung  jawab pembayaran. Aturan mengenai hal itu tercantum pada Pasal 64 ayat (1) UU no 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## 2. Saran
Berkaitan  simpulan  penelitian  di  atas,  ada  beberapa  saran  yang  disampaikan,  yaitu:  Kepada pemerintah  diharapkan  membuat  perubahan  mengenai  pengaturan  harta  perkawinan  yang  mengatur lebih  jelas  dalam  Undang-undang  mengenai  harta  bawaan  khususnya  harta  bawaan  yang  akan  dijual atau  disewakan  dalam  keadaan  sudah  berlangsungnya  perkawinan,  bahwa  hasil  penjualan  harta tersebut juga merupakan harta bersama ataupun pribadi. Kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan  sebaiknya  membuat  perjanjian  kawin  sehingga  ada  pemisahan  harta  perkawinan.  Jika dalam  perkawinan  terjadi  problematika  terhadap  suami  atau  istri  yang  jatuh  pailit,  maka  harta  dari pasangannya  tidak  ikut  dipailitkan.  Dengan  demikian  kepailitan  dapat  terhindari  dan  untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga masih dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia. Jakarta. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-teori Hukum . Malang. Setara Press.
Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Raad Kertha , 03 (01), 1–21.
Faizal, L. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. Ijtimaiyya , 8 (2), 77–102. Fuadi, M. (2014). Hukum Pailit dalam Twori hon Pt oktik . Bandung. Citra Adit ya Bakti. Ghazali, D. S., & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan . Jakarta : Sinar Grafika. Hadikusuma, H. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: CY. Mundur Maju. HR, H. A. D. (2007). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama M .
Komang,  A.  G.  N.  (20178).  Kedudukan  dan  Peranan  Perempuan  Mulih  Daha  dalam  Keluarga  dan Masyarakat Bali. Ilmu Sosiologi , 1 (1). Nugroho, S. A. (2008a). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen . Kencana Medua Group.
Nugroho, S. A. (2008b). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kehendak lmplernentasinya . Kencana. Jakarta. Tutik, T. T. (2006). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia . Prestasi Pustaka Publiser. Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan . Jakarta. Kencana.