## Legalitas
DOI 10.33087/legalitas.v12i1.190

## PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN
Oleh : Indah Febriani 

## ABSTRAK
Tulisan ini mengkaji korelasi antara penalaran hukum dengan penemuan kebenaran, masing- masing  dipandang  sebagai independent  variable dan dependent  variable. Dengan  menggunakan penalaran yang berbasis pada logika baik induksi maupun deduksi, diduga manusia dapat menemukan kebenaran.  Permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  tulisan  ini  adalah  apakah  penerapan  penalaran induksi  maupun  deduksi  yang  diterapkan  pada  ilmu  hukum  ( jurisprudence ),  yang  tidak  tergolong dalam  kelompok  ilmu-ilmu  alam  maupun  ilmu-ilmu  sosial  dapat  memmbantu  manusia  menemukan kebenaran?.  Penerapan  kedua  penalaran  itu  di  bidang  hukum  melahirkan  suatu  bentuk  penalaran hukum  atau legal  reasoning .  Namun  penerapan  kedua  penalaran  itu  pada  hukum  bukanlah  pekara mudah, hal ini disebabkan ilmu hukum memiliki sifat khas atau sui generis yang berbeda dengan ilmu- ilmu  alam  dan  ilmu-ilmu  sosial.  Sifat  khas  ilmu  hukum  itu  adalah preskriptif (seharusnya)  dan sekaligus  ilmu  terapan.  Sebagai  ilmu  yang  bersifat  preskriptif,  Ilmu  Hukum  mempelajari  nilai,  asas, norma  keberlakuan  hukum,  dan  tujuan  hukum.  Untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  itu  maka diciptakanlah cara-cara atau sarana untuk mencapai tujuan itu. Cara itu diwujudkan dalam bentuk tata cara atau prosedur yang harus dilakukan oleh subjek hukum dalam menciptakan norma-norma hukum yang  berlandaskan  pada  nilai  dan  asas  hukum.  Dengan  demikian  penemuan  kebenaran  tidak  lain adalah menciptakan norma-norma yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan hukum itu. Norma hukum tersebut  dapat  diwujudkan  berupa  penyataan  hukum  ( rechtsbeslissing )  yang  terwujud  dalam  norma hukum  umum  dan  norma  hukum  individuil.  Bagi  Hans  Kelsen  norma  umum  harus  diwujudkan terlebih dahulu sehingga  ia menjadi  landasan bagi perwujudan  norma individuil, sebaliknya bagi Ter Haar  adanya  norma  umum  dapat  lahir  berbarengan  dengan  terwujudnya  norma  individuil.    Dengan perkataan  lain  dari  norma  individuil  lantas  dapat  ditarik  kesimpulan  adanya  norma  umum.  Bila pandangan  Kelsen  yang  lebih  menekankan  penalaran  deduksi  yang  bertitik  tolak  dari  norma  umum dalam  rangka  mewujudkan  norma  individuil  mendominasi  tradisi  hukum  Eropah    Kontinental,  maka pandangan  Ter  Haar  yang  merupakan  tokoh  Hukum  Adat  Indonesia  yang  lebih  menekankan  pola penalaran  induksi  yang  mendominasi  dalam  tradisi  hukum  Anglo  Saxon.  Bila  ilmu  alam  dan  ilmu sosial yang tergolong dalam “science” mengandung makna verifikasi empiris, sebaliknya ilmu hukum yang bersifat sui generis mengandung makna verifikasi preskriptif. Verifikasi  empiris mengharuskan bahwa  konsekwensi-konsekwensi  dari  suatu  sebab  harus  terjadi  sesuai  dengan  kenyataan  yang  dapat dialami,  akan  tetapi  dalam  hukum  keharusan  itu  musti  terjadi  (preskriptif)  menurut  apa  yang  telah ditentukan.  Keharusan  yang  musti  terjadi  itu  baru  dapat  terwujud  bila  ada  campur  tangan  manusia, oleh sebab itulah  keharusan dalam hukum itu berbeda dengan keharusan alami, ia lebih tepat disebut keharusan moral ( sollen ). Adanya campur tangan manusia dalam keharusan moral dapat menyebabkan keharusan itu dapat terwujud atau tidak dapat terwujud. Bila perwujudan keharusan itu sesuai dengan tujuan  hukum  maka  itulah  telah  diketemukan  kebenaran,  sebaliknya  bila  perwujudan  keharusan  itu tidak sesuai dengan tujuan hukum maka tidak atau belum diketemukan kebenaran.
Kata Kunci:  Penalaran  ( Reasoning), Induksi,  Deduksi,  Verifikasi,  Empiris  Preskriptif, Sollen, Kebenaran, Tujuan Hukum
 Pengajar Fakultas Hukum UNSRI

## A. Pendahuluan
Pemikir  bebas  ( vreijdenker )  adalah  orang  yang  berpikir  lepas  atau  tidak  terikat  pada takhayul.  prasangka,  mitos  ,  dan  kepercayaan.    Sebagai  pemikir  bebas  tidak  berarti  bahwa manuia  berpikir  tanpa  patokan  dalam  menemukan  kebenaran,  ia  terikat  pada  hukum-hukum berpikir  atau  penalaran  baik  induksi  maupun  deduksi,  serta  berasaskan  atau  berdasarkan prinsip-prinsip  berpikir 1 . Dengan  menggunakan  penalaran  serta  dilandasi  prinsip-prinsip berpikir  di  atas,  manusia  dipercaya  dapat  menemukan  kebenaran.  Kebenaran  yang diketemukan  tesebut  terikat  korespondensi  antara  pernyataan  dengan  fakta,  atau  segi koherensi  antara  pernyataan  dengan  pernyataan  lain,  atau  segi  pragmatis  antara  pernyataan dengan penerapannya. Pernyataan-pernyataan (proposisi) yang merupakan hasil penalaran itu dipandang benar setelah melewati verifikasi empiris sebagaimana yang menjadi pondasi ilmu- ilmu alamiah  atau ilmu-ilmu sosial yang tergolong sebagai science .
Ilmu  hukum  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut Jurisprudence yang  bermakna pengetahuan  hukum  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut Rechtswetenschap 2 .  Ilmu  Hukum tidak termasuk dalam kajian yang bersifat empirik seperti ilmu alam dan ilmu sosial atau yang bersifat evaluatif seperti filsafat. Ilmu hukum bersifat sui generis yang bersifat preskriptif dan sekaligus  sebagai  ilmu  terapan 3 .  Sebagai  ilmu  preskriptif    ia  mengkaji  tujuan  hukum,  nilai hukum,  asas  hukum,  norma  hukum,  dan  sikap  tindak  hukum 4 .  Sebagai  ilmu  terapan,  ilmu hukum menetapkan prosedur atau tata cara untuk mencapai tujuan hukum itu. Sifat preskriptif dari ilmu hukum itulah yang merupakan sifat mendasar yang  tidak mungkin dapat dipelajari oleh  ilmu-ilmu  lain  walaupun  ilmu  tersebut  juga  mengkaji  hukum  sebagai  objeknya. Walaupun  kehidupan  bersama  telah  memiliki  norma-norma  sosial,  seperti  norma kepercayaan,  kesusilaan,  dan  sopan  santun,  yang  masing-masing  memiliki  tujuan  untuk mencapai  kesucian  hidup  beriman,  kebaikan  akhlak  pribadi,  kesedapan  pergaulan  hidup bersama,  namun masyarakat  masih  memerlukan  norma  hukum  yang  tujuannya  adalah  untuk mencapai  keserasian 5 .
Adanya tujuan yang hendak diwujudkan melalui norma hukum tersebut menimbulkan kontinum  antara  tujuan  dengan  alat/sarana.  Alat/sarana  harus  berorientasi  kepada  tujuan (telos,goal,destination) .  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  diperlukan  alat/sarana  yaitu  antara
1 Ainur  Rahman  Hidayat. Filsafat  Berpikir  Teknik-Teknik  Berpikir  Logis  Kontra  Kesesatan  Berpikir . Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018. Hal. 30-31.
2 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum . Cet. 3. Kencana Media Group, Jakarta, 2009. Hal. 12
3 Ibid . Hal. 27
4 Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum . Cet. 2. Rajawali, Jakarta,  1991. Hal. 5
5 Purnadi  Purbacara  dan  Soerjono  Seokanto .  Perihal  Kaedah  Hukum .  Cet.  6.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1993. Hal. 11-20
lain  norma  hukum.  Adanya  tujuan  tanpa  alat/sarana    hanya  terbatas  pada  cita-cita  tanpa realisasi. Sebagai alat norma hukum harus mampu merealisasikan tujuan tersebut. Di sinilah timbul sifat preskriptif dari norma hukum,  yaitu sifat  yang membimbing para subjek hukum (baik manusia maupun badan hukum) menciptakan norma hukum baik norma hukum umum maupun  norma  hukum  individual  yang  berlandaskan  kepada  nilai,  asas,  serta  norma  yang lebih tinggi dengan tata cara atau prosedur yang sudah ditentukan. Sifat preskriptif dari ilmu hukum  inilah  menjadi  landasan  dilakukannya  verifikasi  preskriptif,  suatu  model  verifikasi yang berbeda dengan verifikasi empiris sebagaimana yang lazim dipergunakan oleh ilmu-ilmu alamiah maupun ilmu-ilmu sosial.
Jika verifikasi empiris dipergunakan untuk membenarkan bahwa pernyatan-pernyataan sesuai  dengan  kenyataan  (korespondensi),  maka  verifikasi  preskriptif  dalam  ilmu  hukum mengharuskan  bahwa  pernyataan  norma  hukum  ( rechtsbeslissing ) 6 haruslah  sesuai  dengan tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dengan  demikian  penalaran  baik  induksi  maupun  deduksi sebagaimana  dipergunakan  baik  oleh  ilmu  alamiah  maupun  oleh  ilmu  sosial  bertitik  tolak pada  premis-premis  yang  kebenarannya  telah  teruji  melalui  verifikasi  empiris,  sedangkan penalaran  hukum  terletak  atau  bertitik  tolak  dari  premis-premis  yang  telah  teruji  secara verifikasi  preskreptif.  Tulisan  ini  mencoba  menitik  beratkan  kajian  pada  penalaran  hukum yang  berbeda  pada  segi  verifikasinya  bila  dibandingkan  dengan  metoda  verifikasi  ilmu alamiah dan ilmu sosial yang tergolong sebagai science .

## B. Tujuan Hukum
Tujuan hukum jarang dibicarakan, hal ini disebabkan oleh berkembang pesatnya teori hukum  positif.  Hukum  positif  memandang  pembicaraan  tentang  tujuan  hukum  bersifat transenden  dan  metafisis,  oleh  karena  itulah  ia  ditinggalkan 7 .  Namun  meninggalkan perbincangan  tentang  tujuan  hukum  yang  dipandang  abstrak  dan  terkadang  sulit  diamati adalah suatu hal yang keliru. Tujuan hukum sangat berkaitan erat dengan tujuan masyarakat dan  tujuan  manusia.  Manusia  adalah  makhluk  yang  memiliki  kesadaran  yang  memiliki keadaan ideal yang hendak dicapainya. Keadaan ideal itu ingin diwujudkan atau dicapai oleh manusia.  Sebagai  individu  yang  memiliki  tujuan,  manusia  merupakan  makhluk  yang  hanya dapat  hidup  dalam  ikatan  dengan  orang  lain 8 .  Tujuan  hidup  individu  selalu  terikat  dengan
6 Ibid. Hal. 66-80
7 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum., Op., Cit . Hal. 98
8 Veeger  . Realitas  Sosial  Refksi  Filsfat  sosial  Atas  Hubungan  Individu-Masyarakat  Dalam  Cakrawala Sejarah  Sosiologi .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama,  185.  Hal.  9,  dan  Frans  Magnis-Suseno. Etika  Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Cet. 4. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994. Hal. 15.
tujuan hidup masyarakat; untuk mencapai tujuan hidup itu manusia mengembangan alat atau sarana , karena itulah terbentuk kontinum antara tujuan dan sarana. Pandangan tentang tujuan hukum mendapat perhatian tinggi dalam teori hukum alam. Keberadaan segala sesuatu bukan hanya  sekedar  mempertahankan  diri  sendiri,  namun  keberadaan  itu  berjalan  menuju  suatu tujuan  tertentu  (telos) 9 .  Namun  kelemahan  teori  hukum  alam  ini  tidak  membedakan  bahwa keberadaan  itu  ada  yang  memiliki  kesadaran  seperti  manusia  serta  ada  yang  tidak  memiliki kesadaran seperti benda-benda di luar manusia 10 .
Sebagai  makhluk  yang  memiliki  kesadaran  manusia  memiliki  empat  kecenderungan yaitu (1) kecenderungan naluriah untuk memelihara kehidupan, (2) kecenderungan melakukan hubungan  seksual  dalam  bingkai  perkawinan  serta  membesarkan  dan  mendidik  anak,  (3) kerinduan  secara  alamiah  untuk  mengetahui  kebenaran  tentang  Allah,  dan  (4)  ingin  hidup bermasyarakat  sebagai  yang  wajar  bagi  manusia  untuk  menghindari  segala  sesuatu  yang merugikan  dalam  pergulan  hidup.    Keempat  kecenderungan  ini  merupakan  ktujuan  yang hendak  dicapai  oleh  manusia 11 .  Tujuan  yang  hendak  dicapai    manusia  itu  tidak  dapat dilepaskan  keterikatannya  dengan  masyarakat.  Keberadaan  manusia  dalam  masyarakat mendorongnya  membentuk  pola-pola  tindakan  bersama  yang  lazim  disebut  lembaga 12 . Lembaga  yang  merupakan  organisasi  kesosialan  manusia  itu  dapat  diketahui  dari  adanya keluarga, masyarakat luas ( civil society, buergerlicshe gesselschaft ) , dan negara. Keberadaan lembaga  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  ketiga  bentuk  masyarakat  tersebut  di  atas. Keluarga  yang  merupakan  satuan  sosial  manusia  memiliki  dasar  minat  dan  perangkat instingtual  yang  solid,  tetap  membutuhkan  hukum  formal  yang  disebut  dengan  hukum keluarga.  Begitu  juga  masyarakat  luas  yang  membutuhkan  pengaturan  dalam  bentuk  hukum yang  lazim  disebut  dengan  hukum  sosial  ( socialsrecht ).  Selanjutnya  lembaga  negara  yang memiliki struktur dan proses (statika dan dinamikanya) memerlukan pengaturan hukum yang berwujud  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum  Administrasi  Negara.  Bila  keluarga,  masyarakat luas,  dan  negara  yang  merupakan  cerminan  dari  dimensi  kesosialan  manusia  yang  masing- masing  memiliki  tujuan,  dan  masing-masing  memerlukan  pengaturan  hukum  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  di  sinilah  terlihat  keterikatannya  dengan  hukum.  Hukum  diciptakan sebagai  alat  atau  sarana  bagi  manusia  untuk  mencapai  keadaan  yang  diinginkan.  Di  sinilah arti penting tujuan hukum itu.
9 http://id.m.wikipedia.org/wiki/teleologi . Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.
10 Jean  Paul  Sartre  membedakan  yang  ada  tidak  sadar (  L’etre  en  Soi )  dan  yang  ada  yang  punya kesadaran ( L’etre four Soi ). Yang memiliki kesadaran  ( L’etre pour Soi ) inilah yang memiliki tujuan hidup.
11 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Op., Cit . Hal. 105.
12 Frans Magnis-Suseno. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Op.,Cit . Hal. 15
Para  pemikir  Yunani  seperti  Aristoteles  menyatakan  bahwa  hukum  merupakan  satu- satunya alat atau sarana yang tepat dan dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan organisasi politik  (negara).  Tujuan  yang  hendak  dicapai  ini  biasanya  merupakan  keadaan  ideal  yang abstrak, suatu kedaan yang dicita-citakan. Keadaan tersebut diungkapkan dalam istilah seperti keadilan, kesejahteraan, kebebasan, kebahagiaan, persamaan dan sebagainya.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara umum tujuan hukum  adalah  untuk  mencapai  keserasian.  Keserasian  dipandang  sebagai  keadaan  yang bernilai  baik,  suatu  keadaan  yang  di  dalamnya  tidak  terjadi  situasi  saling  menekan,  saling menegasi  atau  menghilangkan.  Secara  khusus  keserasian  dapat  memiliki  istilah-istilah  yang berbeda-beda  sesuai  dengan  pasangan  nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat bersangkutan. Gambaran umum dan khusus nilai-nilai 13 itu adalah sebagai berikut. Keserasian antara  keadaan  tertib  dan  kebebasan  dinamakan  kedamaian,  keserasian  antara  kepastian hukum  dan  kesebandingan  hukum  dinamakan  keadilan,  keserasian  antara  materialism  dan spiritualisme  mengahsilkan  kesejahteraan,  keserasian  antara  konservatisme  dan  inovatisme menghasilkan  kemajuan,  keserasian  antara  perlindungan  hukum  dan  pembatasan  hukum menghasilkan  kemantapan,  keserasian  antara  keketatan  hukum  dengan  keluwesan  hukum menghasilkan  kewibawaan,.  Keserasian  merupakan  pengertian  yang  umum  atau genus , sedangkan  pengertian  yang  khusus  (spesies)  sangat  tergantung  pada  pasangan  nilai  yang bersangkutan. Gambaran tentang  pengertian tujuan hukum genus dan spesies tersebut adalah sebagai berikut :
No  Pasangan Nilai Antinomi Keserasian (genus) 1 Kepastian Hukum - Kesebandingan Hukum  Keadilan (spesies)
2 Keketatan Hukum  - Keluwesan Hukum Kewibawaan (spesies) 3 Kebebasan - Ketertiban Kedamaian (spesies) 4 Proteksi Hukum - Restriksi Hukum Kemantapan (spesies) 5 Kejasmanian - Kerohanian Kesejahreteraan (spesies) 6 Kebaharuan - Kelestarian Kemajuan (spesies)
Nilai nilai antinomi tersebut merupakan landasan terdalam  norma hukum. Selanjutnya norma hukum  itu  diciptakan  sebagai  alat/sarana  bagi  manusia  untuk  mencapai  tujuan  hidupnya. Tujuan hidup yang merupakan keadaan hendak diwujudkan itu adalah juga tujuan hukum
13 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto.  Ikhtisar  Antinomi  Aliran  Filsafat  Sebagai  Landasan Filsafat Hukum., Op., Cit . Hal.46-47.

## C. Ilmu Hukum Adalah Ilmu yang Khas
Ilmu  hukum  atau  jurisprudence    bukan  tergolong  sebagai science seperti  ilmu-ilmu alamiah.  Ilmu  dalam  pengertian science diperoleh  dengan  menggunakan  metoda  ilmiah dengan  didahului  oleh  pembentukan  hipotesis.  Untuk  menguji  benar  atau  salahnya  suatu hipotesis  diperlukan  verifikasi  empiris 14 .  Verifikasi  empiris  inilah  yang  merupakan  batas demarkasi  antara  ilmiah  dan  non  ilmiah 15 .  Dimulai  dari  Auguste  Comte,  pendiri  Filsafat Positivisme telah menggunakan metoda ilmu-ilmu alamiah tersebut terhadap ilmu-ilmu sosial. Penggunaan metoda ilmu ilmu alamiah pada ilmu-ilmu sosial tersebut berlanjut penerapannya terhadap  ilmu  hukum,  karena  terdapat  anggapan  kuat  pda  waktu  itu  bahwa  ilmu  hukum tergolong  dalam  ilmu-ilmu  sosial,  sebagaimana  dimulai  oleh  John  Austin  (1790-1859)  yang terkenal dengan teori Legal Positivism.
Austin berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern termasuk Legal Positivism harus lepas  dari  selimut  metafisika,  suatu  pengetahuan  yang  objektif  mengenai  gejala  yang  harus diverifikasi  berdasarkan  fakta  yang  dapat  diamati  secara  empiris.  Keadaan  ini  bertambah masif sejak didirikannya Law and Society Association dengan juru bicaranya Law and Society Review pada  tahun  1960.  Semenjak  itu  terdapat  dorongan  kuat  pertumbuhan  studi  hukum menurut  perspektif    ilmu-ilmu  sosial 16 .  Dengan  demikian  tugas  dari  ilmu  hukum  pada  masa itu adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial berdasarkan hukum, bukan untuk menelaah hukum itu sendiri. Apabila studi hukum dilakukan menurut studi ilmu-ilmu sosial, ini berarti bahwa  studi  tersebut  telah  bertentangan  dengan  hakikat  hukum  itu  sendiri.  Bila  ilmu-ilmu alamiah  dan  ilmu-ilmu  sosial  yang  ingin  menggambarkan  suatu  fakta  yang  dapat  diamati secara  empiris,  maka  ilmu  hukum  mengkaji  apa  yang  seharusnya  terjadi  (preskriptif) sebagaimana  dikehendaki  oleh  moral  atau  sistem  nilai.  Sistem  nilai  tidak  termasuk  kajian ilmu-ilmu sosial karena ia merupakan  suatu yang sulit diamati secara empiris. Karena itulah pemakaian istilah science bagi  ilmu  hukum  ( science  of  law )  menjadi  kurang  tepat,  sehingga istilah  yang  lebih  pas  untuk  dipergunakan  adalah jurisprudence ,  yaitu  ilmu  yang  berkaitan dengan pengetahuan hukum.
Dalam  ilmu-ilmu  deskriptif  yang  menjelaskan  bahwa  bila  terjadi  sebab  atau  kondisi harus  diikuti  oleh  terjadinya  akibat  atau  konsekwensi  .Terjadinya  akibat  atau  konsekwensi merupakan  suatu  keharusan  dan  terjadi  dengan  sendirinya  dan  inilah  yang  dinamakan mekanistik.  Terjadinya  akibat  merupakan  keharusan  yang  terjadi  dengan  sendirinya,  tanpa
14 Imam  Santoso. Prinsip  Verifikasi:  Pokok-Pokok  Pikiran  Alfred  Jules  Ayer  Dalam  Kahasnah  Filsafat Bahasa. Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Yogyakarta, Tanpa tahun. Hm.2
15 Peter Maahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Op., Cit., Hal. 3
16 Ibid . Hal. 8
campur  tangan  manusia.  Namun  keharusan  dalam  hukum  tidak  terjadi  secara  otomatis  , dengan  perkataan  lain  bila terjadi  sebab  tidak  otomatis  diikuti  terjadinya  akibat.  Akibat  dari suatu  sebab  baru  bisa  terjadi  karena  adanya  campur  tangan  manusia.  Sebagai  contoh  bila  A meminjam  uang  (sebab)  maka  seharusnya  A  mengembalikan  pinjaman  itu  (akibat). Terjadinya  pengembalian  karena  adanya  prilaku  atau  sikap  tindak  dari  A.  Keharusan  A mengembalikan pinjaman uang itu merupakan keharusan moral ( sollen/ought to ) . Keharusan moral ( sollen ) itu dapat diartikan sebagai larangan ( verbod ), suruhan ( gebod ), dan kebolehan ( mogen )  yang  merupakan  isi  norma  hukum 17 .  Keharusan  pada  hubungan  sebab-akibat  ( hubungan  kausal)  dalam  hukum  dinamakan  imputasi 18 .  Imputasi  memperlihatkan  adanya pengertian  tanggung  jawab  ( responsibility ),    artinya  terlaksananya  keharusan  itu  karena  ada campur  tangan  manusia  dan  karena  itulah  ia  harus  bertanggung  jawab  atas  terlaksananya keharusan itu.
Dilihat  dari  segi  sifat  nya,  isi  norma  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  (1)  imperatif, dan  (2)  fakultatif.  Norma  hukum  imperatif  berisi  suruhan  dan  larangan  yang  harus  ditaati, dilain  pihak  norma  hukum  fakultatif  adalah  norma  yang  boleh  dikesampingkan  atau  tidak dilaksanakan. Namun begitu jika norma fakultatif itu dilaksanakan maka ia berubah menjadi imperatif.  Ilmu  hukum  merumuskan  hukum  yang  berkenaan  dengan  apa  yang  seharusnya dilakukan  oleh  subjek  hukum  bukan  merumuskan  apa  yang  senyatanya  terjadi.  Keharusan atau preskriptif itu memiliki dasar pada norma yang lebih tinggi  yang pada akhirnya sampai kepada norma yang tidak memiliki dasar yuridis lagi, yang disebut norma dasar ( grundnorm ). Kekhasan  ilmu  hukum 19 yang  menjadi  penyebab  ia  tidak  dapat  digolongkan  sebagai ilmu-ilmu  alamiah  dan  ilmu-ilmu  sosial  yang  sering  disebut science ,  diitandai  oleh  sifatnya yang  preskriptif  tersebut.  Dengan  demikian  kebenaran  dalam  hukum  didapat  setelah pernyataan-pernyataan itu lolos dari verifikasi preskriptif.

## D. PENALARAN ILMU HUKUM
Penalaran  ( reasoning )  baik  induksi  maupun  deduksi  dipandang  sebagai  cara  yang lahih  untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran yang didapat melalui penalaran itu haruslah dapat diverifikasi secara empiris, artinya salah benarnya diukur dengan kenyataan atau fakta empiris.  Walaupun  pada  awalnya  penalaran  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  yang  lazim diterapkan  pada  ilmu-ilmu  alamiah,  namun  pada  akhirnya  terdapat  kecenderungan  untuk
17 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Perihal Kaedah Hukum ., Op., Cit . Hal. 34
18 Ibid . Hal 44.
19 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum., Op., Cit. Hal. 35.
menerapkan pola penalaran itu pada ilmu-ilmu sosial. Namun demikian penerapan penalaran itu pada ilmu-ilmu sosial menjadikan ilmu sosial menjadi gersang dalam arti dimensi-dimensi kehidupan abstrak dan kualitatif menjadi terabaikan. Keadaan yang demikian mendorong para ilmuan  menggunakan  metode  alternatif  yaitu  metoda  hermeunetik  dan  etnografi  yang  dapat memahami dimensi-dimensi kehidupan abstrak dan kualitatif tadi.
Sebagaimana telah dikemukan di atas bahwa semenjak Austin dengan legal positivism nya menerapkan penalaran itu pada ilmu hukum. Penerapan tersebut mempunyai konsekwensi menghilangkan  dimensi  preskriptif  yang  merupakan  khas  dari  ilmu  hukum.  Agar  dimensi abstrak dan kualitatif tersebut tidak terabaikan di samping pendekatan alternatif sebagaimana tersebut  di  atas,  masih  ada  alternatif lain  yang  disebut  dengan  pendekatan  logico-empirisme dan  behaviouristik  yaitu  pendekatan  hermeneutic  yang  dipercaya  mampu  memahami  makna dari suatu tindakan . Para ahli lainnya seperti Wilhem Delthey mengajukan pendekatan atau metoda erklaaren untuk natuurwissenchaften dan metoda versetehen untuk geiteswissenschaften .  Namun  metode-metode  alternatif  seperti  tersebut  di  atas  tetap  sulit diterapkan  pada  ilmu  hukum  yang  sui  generis  itu.  Ciri  khas  dari  sui  generis  adalah  sifatnya yang preskriptif itu.
Keharusan yang diberikan oleh hukum sebagai dasar prilaku atau sikap tindak subjek hukum  menjadi  patokan  atau  essensialia  dari  hukum.  Subjek  HTN  yang  antara  lain  berupa badan-badan  pemegang  dan  pelaksana  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudisial  yang memiliki  kekuasaan  menciptakan  norma  hukum  umum  (seperti  undang-undang)  dan  norma hukum  konkrit  (vonnis  dan  penetapan)  dalam  merumuskan  putusannya  menggunakan perumusan  hipotetis  dan  perumusan  kategoris 20 .  Perumusan  hipotetis  adalah  perumuan  yang mengandung hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh perumusan ini terdapat dalam pasal 362 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi  “  barang  siapa  mengambil barang yang sama sekali dan sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk memiliki barang  itu  dengan  melawan  hukum  dihukum  karena  salahnya  mencuri  (sebab)  dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 60 Rupiah (akibat). Bila  terjadi  tindakan  mengambil  barang  milik  orang  lain,  maka  ada  keharusan  oleh  hakim untuk  menghukum  si  pencuri  kecuali  terdapat  unsur  pembenar  atau  pemaaf.  Bila  tidak terdapat kedua dasar pembenar dan pemaaf, maka tindakan itu tergolong penyelewengan yang menjadi  sebab  dari  hukuman.  Penyelewengan  merupakan  sebab  dan  hukuman  merupakan akibat. Hukuman tersebut mencakup (1) pemulihan keadaan, (2) pemenuhan keadaan, dan (3)
20 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto. Perihal Kaedah Hukum., Op., Cit . Hal. 40
hukuman  dalam  arti  luas,  yang  mencakup  sanksi  tata  negara,  sanksi  administrasi  negara, sanksi perdata, dan sanksi  pidana.
Untuk memperjelas pengertian terhadap perumusan hipotetis itu, dapat dirujuk kepada pandangan  Hans  Kelsen  yang  menyatakan  bahwa  ilmu  hukum  bertugas  untuk  memahami prilaku  atau  sikap  tindak  manusia  sepanjang  prilaku  itu  sesuai  dengan  isi  norma  hukum. Untuk  itu  ilmu  hukum  membuat  deskripsi  tentang  prilaku  manusia  yang  kemudian dihubungkan dengan isi norma hukum. Deskripsi itu mencakup fakta tentang prilaku manusia, serta  deskripsi  tentang  norma  hukum  yang  oleh  Hans  Kelsen  disebutnya  sebagai Rule  of Law 21 . Hubungan  kedua  deskripsi  itu  merupakan  hubungan  keharusan  (preskriptif).  Dengan demikian  ruang  lingkup  ilmu  hukum  disamping  menjelaskan  hubungan  preskriptif  kedua deskripsi itu, juga menjelaskan hubungan antara sebab (perbuatan manusia) dimana ia harus berprilaku  dengan  cara  tertentu  (akibat).  Keharusan  berprilaku  dengan  cara  tertentu  itulah yang  memerlukan  verifikasi  preskriptif.  Perumusan  hipotetis  norma  hukum  itu  dapat  dilihat pada  buku  II  tentang  kejahatan  dan  buku  III  tentang  pelanggaran  KUHP.  Pada  perumusan hipotetis  yang  merumuskan  sebab  dinamakan  norma  primer,  sedangkan  perumusan  sanksi hukum  (akibat)  dinamakan  norma  sekunder.  Pada  buku  ke  dua  dan  ketiga  KUHP  tersebut, antara  norma  primer  dan  norma  sekunder  dirumuskan  secara  berhimpitan,  artinya  setelah dirumuskan  sebab-sebab  langsung  dirumuskan  akibatnya,  namun  dalam  beberapa  peraturan lain, sering ditemukan bahwa perumusan kedua norma itu berjauhan, artinya norma primernya dirumuskan  pada  pasal  yang  berdiri  sendiri  dan  norma  sekundernya  dirumuskan  pada  pasal yang lain (antara lain pasal ketentuan pidana).
Di  lain  pihak  perumusan  kategoris  adalah  perumusan  yang  tidak  menggambarkan pandangan  hipotetis  atau  bersyarat.  Perumusan  kategoris  hanya  merumuskan  sebab  tidak diikuti akibat. Sebab adalah asas hukum yang dirumuskan dalam norma.  Dalam perumusan itu  tidak  ada  terlihat  adanya  hubungan  antara  sebab  dengan  akibat.  Perumusan  semacam  ini dinamakan  pandangan  kategoris  ( categorical  judgement ).  Dasar  teoritis  perumusan pandangan  ini  adalah  berasal  dari  pikiran  Immanuel  Kant  yang  mengemukakan  tentang  tiga fungsi kesadaran manusia yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Tentang kehendak manusia Kant  menulis  buku  Critique  of  Practical  Reason  atau  Kritik  Akal  Praktis  yang  pada hakikatnya  adalah  perintah  tanpa  syarat  (kategori  imperative),  yang  perumusannya sebagaimana dikutif oleh W,  Freidmann adalah sebagai berikut “ Act in such a way that the maxim of your action could be made the maxim of general action ” . Dalam pandangan Kelsen,
21 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Seokanto. Perihal Kaedah Hukum ., Op., Cit. Hal. 41
ia  menginginkan  perumusan  yang  hipotetis  sebagai  hakikat  dari  norma  hukum  yang  umum atau generale norm, sedangkan perumusan kategoris hanya pada kaedah-kaedah konkrit atau individual.  Perumusan  kategoris  ini  dapat  dijumpai  antara  lain  seperti  perumusan  dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## E. Hukum Sebagai Ilmu Terapan
Bahwa  setiap  masyarakat  memiliki  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai.  Untuk melaksanakan atau mencapai tujuan itu diperlukan alat/sarana/instrumen. Salah satu alat atau instrumen    yang  diciptakan  masyarakat  untuk  mencapai  tujuan  itu  adalah  norma  hukum. Sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan,  maka  masyarakat  membuat  atau  menetapkan  standar prosedur, ketentuan-ketentuan norma hukum, rambu-rambu dalam upaya mencapai tujuan itu. Prosedur-prosedur  atau  rambu-rambu  itu  diciptakan  agar  hukum  yang  dibentuk  maupun perilaku  subjek  hukum    itu  mengarah  kepada  tujuan  tersebut.  Dalam  pembentukan  hukum atau rechtsbeslissing baik pembentukan norma hukum umum yang bersifat abstrak (undang- undang),  maupun  norma  hukum  konkrit  yang  berlaku  khusus  (vonnis  dan  penetapan), haruslah sesuai dengan prosedur yang ditentukan 22 . Pelanggaran terhadap prosedur dipandang melanggar keharusan dari suatu subjek hukum. Konsekwensi dari pelanggaran prosedur maka hasilnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
Sebagai  contoh  pelanggaran  terhadap  prosedur  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  dapat  dibatalkan  atau  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan  mengikat melalui  pengujian  formil  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  untuk  undang-undang dan  Mahkamah  Agung  untuk  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang. Demikian  juga  halnya  pelanggaran  terhadap  prosedur  pembuatan  kaedah  konkrit  seperti putusan hakim (vonnis) haruslah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara. Pelanggaran  terhadap  prosedur  itu  berakibat  putusan  dapat  dibatalkan  oleh  pengadilan  yang lebih  tinggi.  Contoh  lainnya  adalah  jika  terjadi  pelanggaran  prosedur  dalam  pembentukan kaedah konkrit berupa penetapan ( beschiking ), maka dapat berakibat penetapan itu dibatalkan melaui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di  samping  prosedur  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  keharusan  atau preskriptif dalam pembentukan norma hukum umum maupun norma hukum konkrit haruslah mendasarkan  diri  pada  norma  yang  lebih  tinggi,  undang-undang  tidak  boleh  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar.  Sebagai  contoh  dalam  pembentukan  undang-undang  yang
22 Purnadi Purbacara dan Soerjono Seokanto. Perihal Kaedah Hukum. Op., Cit. Hal. 87-93
bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  dapat  dibatalkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  melalui  mekanisme  uji  materiel.  Begitu  juga  pembuatan  peraturan  perundang- undangan  di  bawah  undang-undang  haruslah  mendasarkan  diri  pada  undang-undang; pelanggran  terhadap  keharusan  itu  berakibat  peraturan  itu  dapat  dibatalkan  atau  dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat oleh Mahkamah Agung.
Pada sisi lain, prilaku atau sikap tindak subjek hukum haruslah mendasarkan diri pada norma  hukum  umum  maupun  norma  hukum  konkrit.  Pelanggaran  terhadap  kedua norma  itu berakibat terjadinya perbuatan melanggar hukum baik di bidang Hukum Tata Negara, bidang Hukum  Administrasi Negara, bidang  Hukum Perdata, Hukum Pidana, yang penyelesaiannya melalui mekanisme peradilan atau mekanisme lainnya.
Suatu peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan ia bersifat kaku dan statis, di lain  pihak  masyarakat  atau  subjek  hukum  yang  diaturnya  telah  mengalami  perubahan. Keadaan  yang  demikian  menyebabkan  peraturan  perundang-undangan  tertinggal  dari perkembangan  masyarakat  dan  sebagai  konsekwensinya  maka  keadaan  yang  ingin  dicapai (tujuan  hukum)  tidak  terlaksana.  Situasi  yang  demikian  mengharuskan  pembentuk  undang- undang atau pelaksana hukum melakukan salah satu diantara; (1) perubahan, (2) penafsiran, (3)  konstruksi  hukum 23 ,  (4)  kebiasaan  (konvensi).  Keharusan  ini  tidak  lain  adalah  untuk menyempurnakan  agar  hukum  sebagai  alat  atau  instrumen  dapat  berfungsi  efektif  dalam mencapai tujuan.

## F. PENUTUP
Bahwa  ilmu  hukum  merupakan  ilmu  yang  khas  ( sui  generis )  yang  tidak  dapat digolongkan  ke  dalam  ilmu-ilmu  alamiah  maupun  ilmu  sosial.  Jika  ilmu-ilmu  alamiah  dan ilmu-ilmu sosial mendasarkan diri atau berbasis pada verifikasi empiris sebagai batas ilmiah dan  non  ilmiah,  maka  ilmu  hukum  yang  khas  mendasarkan  diri  pada  verifikasi  preskriptif. Verifikasi  ini  menentukan  bahwa  kebenaran  dalam  ilmu  hukum  terbukti  apabila  pernyataan yang  mengandung  hubungan  kausal  atau  sebab-akibat  dapat  diverifikasi  secara  preskriptif. Verifikasi  preskriptif  mengharuskan  subjek  hukum  baik  pembentuk  hukum,  pelaksana hukum,  maupun  sikap  tindak  hukum  berperilaku  sesuai  dengan  keharusan.  Keharusan  itu merupakan orientasi yang mengarahkan pada tujuan hukum. Dengan perkataan lain orientasi merupakan substansi yang tidak boleh dikesampingkan oleh subjek hukum.
23 Konstruksi hukum dapat dilakukan melalui ;(1) analogi, (2) penghalusan hukum, dan (3) argumentum a contrario . Konstruksi hukum berguna untuk mengisi kekosongan hukum sehingga dapat mempertemukan sistem formil dengan sistem  materiel daripada  hukum.  Lihat Yudha Bhakti  Ardhiwisastra. Penafsiran dan Konstruksi Hukum . Cet. 2. Bandung: Alumni, 2008. Hal. 52

## G. Daftar Pustaka
Ainur  Rahman  Hidayat. Filsafat  Berpikir  Teknik-Teknik  Berpikir  Logis  Kontra  Kesesatan Berpikir . Duta Media Publishing, Pamekasan, 2018.
Frans  Magnis-Suseno. Etika  Politik  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern .  Cet. 4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
Hans  Kelsen. The  Pure  Theory  of  Law .  University  of  California  Press,  Barkeley  and  Los Angeles, 1967.
Imam Santoso. Prinsip Verifikasi: Pokok-Pokok Pikiran Alfred Jules Ayer Dalam Kahasnah Filsafat Bahasa. Fakultas Bahasa dan Seni UNY. Yogyakarta, Tanpa tahun.
K.  J.  Veeger  . Realitas  Sosial  Refksi  Filsfat  sosial  Atas  Hubungan  Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985. Peter  Mahmud  Marzuki. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Cet.  3.  Kencana  Media  Group,  Jakarta, 2009
Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. Ikhtisar Antinomi Nilai Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum . Cet. 2. Rajawali, Jakarta, 1991.
----------------- . Perihal Kaedah Hukum . Cet. 6. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra. Penafsiran  dan  Konstruksi  Hukum .  Cet.  2.  Alumni,  Bandung, 2008.