## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 02 | Desember 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Pembebasan Denda (al-Gharāmah) pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga  Keuangan  Syariah:  Analisis  Maqāṣid  asy-Syarī’ah Perspektif asy-Syāṭibī
Moh. Hamzah 1 , Wasilatur Rohmaniyah 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta│20203012080@student.uin-suka.ac.id
2 Institut Agama Islam Negeri Madura│wasilatur@iainmadura.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian maqāṣid asy- syarī’ah dari  kebijakan  pembebasan  denda  yang  diberikan  kepada  nasabah wanprestasi  atau  bermasalah,  dengan  melalui  kerangka  berfikir maqāṣid  asy- syarī’ah teorinya  asy-Syāṭibī.  Dimana  pembebasan  denda ini  sudah  diterapkan oleh  beberapa  lembaga  keuangan  syariah,  dengannya  untuk  melihat  seberapa besar  implikasinya,  maka maqāṣid  asy-syarī’ah teorinya  asy-Syāṭibī  diyakini menjadi  suatu  pisau  analisis  yang  tepat  dalam  kontek  ini.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan  melalui  pengamatan kepustakaan,  serta  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual.  Adapun  hasil penelitian ini, yaitu pembebasan denda yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah  kepada  nasabah  wanprestasi  atau  bermasalah,  sejatinya  telah  di  atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan peraturan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Kemudian  dari  hasil  analisis  yang  tajam melalui maqāṣid  asy-syarī’ah teorinya  asy-Syāṭibī,  disimpulkan  bahwa pembebasan denda yang diaplikasikan telah mencapai tujuan-tujuan syariah dan telah memberikan kemaslahatan yang sangat besar terhadap nasabah. Selain itu, asy-Syāṭibī  yang  telah  membagi maqāṣid  asy-syarī’ah menjadi  tiga  tingkatan, berupa ḍaruriyah,  ḥājiyyah dan taḥsīniyyah .  Dengannya,  pembebasan  denda yang  diimplementasikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  sejatinya  telah memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  dari  nasabah  tersebut,  dari lima  unsur  ini  merupakan  bentuk  kebutuhan  pokok  pada  setiap  orang  dalam menjalani hidup yang layak dan sesuai dengan koridor Islam.
Kata  Kunci: Al-Gharāmah;  Imam  asy-Syāṭibī;  Lembaga  Keuangan  Syariah; Maqāṣid Asy-Syarī’ah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Exemption  of  Fines  (al-Gharāmah)  for  Defaulting  Customers  at  Islamic Financial  Institutions:  Analysis  of  Maqāṣid  asy-Syarī'ah  from  asy-Syāṭibī Perspective

## Abstract
This study aims to determine how far the achievement of maqāṣid asy-syarī’ah from the policy of exemption from fines given to customers who default or have problems, through the framework of thinking maqāṣid asy-syarī’ah theory asy- Syāṭibī.  Where  the  waiver  of  this  fine  has  been  applied  by  several  Islamic financial institutions, in order to see how big the implications are, the maqāṣid asy-syarī'ah theory asy-Syāṭibī is believed to be an appropriate analytical knife in  this  context.  This  research  is  a  type  of  normative  legal  research  through literature observation, as well as by using a conceptual approach. The results of this study, namely the exemption of fines applied by Islamic financial institutions to customers who default or have problems, have actually been regulated in the National Sharia Council Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 and regulations on the Compilation of Sharia Economic Law. Then from the results of a sharp analysis through the maqāṣid asy-syarī’ah theory of asy-Syāṭibī, it is concluded that the waiver  of  fines  applied  has  achieved  the  objectives  of  sharia  and  has  provided enormous  benefits  to  customers.  In  addition,  asy-Syāṭibī  who  has  divided maqāṣid  asy-syarī’ah into  three  levels,  namely ḍaruriyah , ḥājiyyah and taḥsīniyyah .  With  it,  the  exemption  of  fines  implemented  by  Islamic  financial institutions has actually preserved the religion, soul, mind, lineage and property of these customers, of these five elements are a form of basic needs for everyone in living a decent life and in accordance with the corridors of Islam.
Keywords:  Al-Gharāmah ;  Imam  asy-Syāṭibī;  Islamic  Financial  Institutions; Maqāṣid asy-Syarī’ah

## PENDAHULUAN
Indonesia  laksana  ladang  yang akan  menjadi  ladang  subur  bagi perkembangan  dan  kemajuan  ekonomi Islam.(Adzkiya’,  2020)  Tidak  hanya menjadi sebuah wacana belaka, melainkan  merupakan  sebuah  realita bilamana konsep-konsep ekonomi Islam  yang  dioperasionalkan  oleh Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) benar-benar  sesuai  dengan  nilai-nilai syariah yang semestinya (al-Qur’an dan Hadis).  Dengan  demikian,  lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang besar  dalam  membangun  peradaban yang lebih maju dan memiliki nilai-nilai
religi dalam menghasilkan suatu kekayaan  dan  harta  benda  masyarakat secara umum. Sistem operasional perbankan syariah menggunakan akad-akad muamalat  yang  bersumber  dari  kitab- kitab fikih.(Masse & Rusli, 2017, p. 111) Seperti  akad  sewa  (ijarah  dan  IMBT), jual  beli  (murabahah,  salam  dan istishna),  bagi  hasil  (musyarakah  dan mudarabah),  gadai  (rahn),  pertukaran valuta  asing  ( shārf )  dan  beberapa  akad lain  yang  secara  prinsip  syariah dioperasionalkan  di  lembaga  keuangan syariah.  Namun  dari  konsep  ekonomi Islam  yang  tersusun  rapi  dan  memiliki
potensi  yang  sangat  besar  terhadap kemaslahatan  umat  tersebut,  biasanya berjalan pada poros yang tidak diharapkan  antara  para  pihak.  Salah satunya  adalah  terjadinya  wanprestasi pada  pembayaran  yang  seharusnya dilakukan  oleh  nasabah,  baik  yang dilakukan atas dasar faktor alamiah atau faktor lain yang menyebabkan nasabah tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah. Hal yang demikian seperti yang terjadi pada masa pandemi covid-19, dimana banyak terjadi beberapa permasalahan ekonomi atau  sengketa  yang  terjadi  antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah.
Selama pandemi ini, banyak produk pembiayaan di lembaga keuangan yang mengalami wanprestasi.(Hastuti & Rohmah, 2021) Kemudian,  Akibat  dari  covid-19  ini juga menyebabkan force majeure , yaitu nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai prestasi, karena telah terjadi peristiwa yang tidak dapat dikendalikan
oleh nasabah.(Supriyadi  et  al.,  2021)  Selain itu,  Sejak  pandemi  covid-19,  banyak bisnis  nasabah  yang  tidak  beroperasi, sehingga mereka sulit untuk membayar cicilan pada pinjaman atau pembiayaan sebelumnya.(Muslim  &  Nenengsih, 2021)  Atas  temuan-temuan  ini,  tentu memberikan  bukti  konkret  bahwa pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap operasional pembiayaan  pada  lembaga  keuangan syariah,  baik  dari  pembiayaan  akad murabahah,  ijarah  dan  pembiayaan-
pembiayaan  lainnya.  Oleh  karena  itu, lembaga keuangan syariah mulai menghadirkan  upaya-upaya  riil  dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. seperti memberikan kebijakan pembebasan denda ( al-gharāmah ) pada nasabah  yang  melakukan  wanprestasi akibat  dampak  pandemi  covid-19 tersebut.
Salah  satu  contoh  konkret  dari kebijakan  pembebasan  denda  tersebut, antara  lain  seperti  hasil  penelitian Mulyadi  Muslim  dan  Nenengsih,  yang menyebutkan bahwa terdapat kebijakan pembebasan denda yang diberikan oleh pihak  KSPPS  Kota  Padang  kepada nasabah  wanprestasi  akibat  pandemi covid-19.(Muslim  &  Nenengsih,  2021) Kebijakan  tersebut  diambil  oleh  pihak lembaga keuangan syariah tentu dengan beberapa  pertimbangan  kemaslahatan nasabah  dan  alasan  yang  mumpuni dalam  kebijakan  yang  diambil,  serta membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah harus peka dan tidak kaku dalam menanggapi persoalan-persoalan ekonomi  yang  bisa  saja  terjadi  pada setiap individu.
Selain  itu,  terdapat  beberapa penelitian  yang  membahas  tentang al- gharāmah ini.  (Hikam  et  al.,  2019) (Muhajirin, 2019) (Binti Zulkipli, 2019) Pada titik inilah pembebasan denda ( al- gharāmah ) menjadi konteks pembahasan  yang  sangat  menarik  dan perlu kiranya untuk dilakukan penelitian  yang  sangat  mendalam, sehingga  dengan  penelitian  tersebut dapat  mengungkap  kemaslahatan  yang diberikan  oleh  kebijakan  pembebasan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
denda ini. Oleh karena itu, maqāṣid asy-
syarī’ah perspektif
asy-Syāṭibī merupakan  suatu  teori  yang  pas  dan tepat  untuk  dijadikan  sebagai  pisau analisis dalam konteks permasalahan di atas.  Akhirnya,  untuk  mempertegas konten penelitian
ini penulis memberikan  tiga  pokok  permasalahan yang  ingin  dijawab,  yaitu: Pertama, bagaimana penerapan denda ( al- gharāmah ) dalam hukum Islam. Kedua , bagaimana maqāṣid asy-syarī’ah dalam perspektif asy-Syāṭibī. Ketiga, bagaimana analisis maqāṣid  asy- syarī’ah perspektif asy-Syāṭibī terhadap pembebasan denda ( al-gharāmah ) pada nasabah wanprestasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  normatif  dengan melalui pengamatan kepustakaan ( library  research ).  Penelitian  hukum
normatif  merupakan  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau data sekunder.(Soekanto  &  Mamudji,  2003, p.  13)  Sedangkan  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan konseptual ( conceptual approach ),
yaitu  pendekatan  yang  dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga  akan  mendapatkan  makna yang  terkandung  dalam  istilah-istilah hukum.(Hajar,  2015,  p.  41)  Dengan artian, bahwa dalam penelitian nantinya penulis akan menganalisis secara tajam dengan  menggunakan  pisau  analisis maqāṣid  asy-syarī’ah teorinya  asy- Syāṭibī,  hal  ini  dimaksudkan  untuk
melihat apakah kebijakan dalam pembebasan denda oleh lembaga keuangan  syariah  kepada  nasabah wanprestasi memiliki nilai-nilai syariah atau pemenuhannya pada tujuan syariah ( maqāṣid asy-syarī’ah ).
Kemudian  dengan  maksud  untuk memberikan  hasil  yang  akurat  dan memuaskan,  terdapat  dua  sumberdata yang  digunakan,  yaitu  sumber  data primer dan sumber data sekunder.(Sujarmeni,  2022,  p.  73) Adapun tehnik analisis yang digunakan adalah  metode grounded  theory, yaitu penekanan  analisis  pada  tindakan  dan situasi  yang problematic sehingga sering  juga  disebut  sebagai  metode pemecahan masalah.(Hamzah, 2022, p. 80)    Dengan  suber  data  dan  tehnik analisis  di  atas,  peneliti  akan  secara kompeten  mengumpulkan  data-data yang  berkaitan  langsung  dengan  topik besar  pada  penelitian  ini,  kemudian akan  dianalisis  secara  tajam  untuk menghasilkan  suatu  penemuan  yang mampu untuk dipertanggung jawabkan, serta  pada  akhirnya  akan  diuraikan dengan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan  Denda  (al-Gharāmah) dalam Hukum Islam
Islam yang pada esensinya merupakan agama yang sempurna, tentu agama  ini  memberikan  perlindungan yang sangat besar terhadap kebahagiaan umat  manusia  pada  umumnya  dan pemeluk  Islam  pada  khususnya,  baik pada  kehidupan  di  dunia  maupun
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kehidupan setelahnya (akhirat). Dengannya banyak orang yang berbondong-bondong mulai sadar untuk mengaplikasikan nilai dan norma Islam dalam  menjalani kehidupannya,  seperti dalam  hidup  bermasyarakat  ( Social society ),  bernegara  ( patriotic )  dan berekonomi  ( economical ).  Realitanya banyaknya  sektor-sektor  masyarakat yang  berasaskan  Islam  dan  peraturan- peraturan  pemerintah  negara  yang mengimplementasikan  ruh  Islam  di dalamnya,  serta  berdirinya  beberapa lembaga  keuangan  yang  berdiri  atas prinsip syariah (hukum Islam).
Hukum muamalat adalah salah satu cabang  hukum  Islam  ( syari'at ),  yakni aturan  yang  mengatur  keseimbangan antara hak-hak seseorang dan kewajibannya.(Djunaeni & Yusuf, 2017) Pada  konteks  muamalah  ini terdapat beberapa ketentuan khusus dan ketentuan umum yang secara kompeten
mengatur para subjek di dalam melaksanakan transaksi ekonomi, ketentuan-ketentuan tersebut bisa berupa larangan atau perintah
(kewajiban)  yang  harus  ditaati  dan dilakukan secara baik dan benar. Hal ini diperuntukan  agar  muamalat  menjadi ladang  manusia  dalam  mewujudkan kemaslahatan  dan  kesejahteraannya, yakni  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban para pelaku ekonomi (subjek akad).
Denda  dalam  bahasa  Arab  adalah al-gharāmah. (Muslich,  2005,  p.  14) Dalam  konteks  akad,  denda  dikenal dengan al-gharāmah atau ta’zir, yakni suatu  hukuman  yang  mengharuskan pelanggarnya untuk membayar
berbentuk materi atau benda.(Hikam et al.,  2019) Ta’zīr merupakan  suatu hukuman  yang  berorientasi  untuk mendidik  atas  maksiat  (dosa)  yang masih belum ditetapkan aturannya oleh hukum  atau syara’. (Hanafi,  2005,  p. 270)  Sedangkan al-gharāmah adalah denda yang dikenakan atas keterlambatan pembiayaan atau penyelesaian utang, tanpa perlu membuktikan kerugian yang sebenarnya  diderita.(Hamdan  et  al., 2020) Dengan demikian dapat dipahami, bahwa yang dimaksud denda ( al-gharāmah )  adalah  suatu  hukuman yang ditimpakan kepada seseorang yang membuat pelanggaran atau tidak memenuhi  kewajibannya  sebagaimana yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, dimana  hukuman  ini  berdasarkan hukum Islam ( syari’ ) yang berorientasi pada  pemberian  pelajaran,  mendidik dan  mencegah  terjadinya  maksimal lanjutan.
Al-gharāmah adalah  denda,  utang, atau  uang  yang  wajib  dibayar.(Dahlan, 2003, p. 396) Sedangkan dalam literatur bahasa  Indonesia,  hukuman  denda adalah  suatu  hukuman  yang  ditetapkan oleh hakim atau pihak yang memegang kewenangan  kepada  seseorang  yang membuat pelanggaran, baik karena telah melanggar suatu undang-undang, aturan atau yang lainnya, serta hukuman yang dijatuhkan tersebut berupa pembayaran berbentuk  sejumlah  uang  atau  hal  lain yang  bernilai.(Ritonga  &  Sari,  2021) Atas  pemahaman  ini,  denda  bersifat mengikat  terhadap  setiap  individu  atau seseorang  yang  telah  dianggap  telah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
melakukan  pelanggaran  atau  tidak memenuhi  kewajibannya  sebagaimana telah ditetapkan atau telah diperjanjikan sebelumnya. Kewajiban atau keharusan seseorang  untuk  membayar  denda  ini tentunya  atas  dasar  undang-undang yang telah ada, karena ketetapan denda kepada  seseorang  ini  akan  berlaku  jika ada  aturan  atau  undang-undang  yang telah dilanggar serta adanya aturan yang secara  implisit  menegaskan  tentang aturan-aturan denda tersebut.
Dalam  konteks  lembaga  keuangan
syariah, denda keterlambatan merupakan  salah  satu  bentuk  dari hukuman ta’zīr yang  berkaitan  dengan harta.(Riadi,  2010)  Klausul  mengenai denda  itu  sendiri  menjadi  salah  satu jenis  klausul  yang  penting  dalam  akad terutama  akad  seperti  kredit.(Karmaen, 2022)  Denda  keterlambatan  tersebut bertujuan  untuk  pemberian  sanksi  atau pembelajaran  kepada  para  pelanggar, serta  sebagai  efek  jera  agar  tidak kembali
melakukan perbuatan- perbuatan  maksiat.(Ritonga  &  Sari, 2021)  Aturan  tentang  denda  dalam pengaplikasiannya  di  dalam  lembaga keuangan  syariah,  sekurang-kurangnya secara tegas diatur dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  Yang Menunda-Nunda Pembayaran dan Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah. Dua  bentuk  hukum  ini  memberikan ketegasan  dalam  menyikapi  perilaku atau  iktikad  dari  pihak  nasabah  atau orang  yang  berakad,  dimana  di  dalam aturan  hukum  tersebut  memberikan
gambaran tentang kriteria nasabah yang dianggap  telah  melakukan  ingkar  janji dan kriteria ingkar janji seperti apa yang berhak  untuk  diberikan sanksi (denda), serta  bentuk  sanksi  yang  seperti  apa yang  perlu  diaplikasikan.  Sanksi  yang dimaksudkan  dalam  fatwa  ini  adalah sanksi  yang  dikenakan  oleh  lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang tidak mampu  membayar,  tetapi  dengan sengaja menunda-nunda pembayaran.
Selain itu, nasabah yang tidak atau belum  mampu  membayar  disebabkan force  majeure tidak  boleh  dikenakan sanksi.(Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang Sanksi  Atas  Nasabah  Mampu  Yang Menunda-Nunda  Pembayaran,  2000) Kemudian  dari  Pasal  38  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  dinyatakan, bahwa pihak dalam akad yang melakukan  ingkar  janji  dapat  dijatuhi sanksi,  berupa  membayar  ganti  rugi, pembatalan  akad,  peralihan  resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.(PPHIMM,  2017)  Dari  aturan ini  bisa  ditarik  kesimpulan,  bahwa penjatuhan  sanksi  ( pay  compensation, cancel  the  contract,  transfer  risk,  fines and/or  pay  parking  fees )  kepada nasabah  oleh  pihak  lembaga  keuangan syariah  hanya  diperuntukan  kepada nasabah  yang  sengaja  tidak  membayar (iktikad buruk) sedangkan pada kondisi tersebut  ia  mampu  untuk  memenuhi tanggung  jawabnya.  Sedangkan  jika nasabah  tersebut  benar-benar  dalam kondisi  yang  tidak  memungkinkan (mengalami force  majeure dan  lain sebagainya)  akan  tetapi  dia  pada
esensinya  memiliki  itikad  baik  untuk membayar,  maka  lembaga  keuangan syariah  tidak  diperkenankan  untuk memberi sanksi kepada nasabah tersebut.
Menurut  Syamsul  Anwar  yang dikutip  dari  tulisan  Fadli,  dinyatakan bahwa  hukuman  denda  diperuntukan kepada  para  pihak  yang  melakukan perbuatan ingkar janji atau itikad buruk yang  dapat  dipersalahkan,  dengan  kata lain bahwa perbuatan-perbuatan
tersebut  dapat  menyebabkan  kerugian kepada  pihak  kreditor  atau  lembaga keuangan syariah, serta kerugian tersebut secara nyata dan jelas disebabkan oleh pihak yang melakukan ingkar  janji.(Fadli,  2017)  Dari  definisi ini, bisa ditarik benang merahnya bahwa denda  bisa  dijatuhkan  kepada  pihak (nasabah) yang melakukan ingkar janji, jika  ingkar  janji  tersebut  berakibat negatif kepada kondisi lembaga keuangan  syariah,  misalnya  dapat mengalami  kebangkrutan  ( bankruptcy ) ataupun kerugian ( make a loss ). Dengan kata  lain,  bahwa  pihak  kreditor  atau lembaga  keuangan  syariah  tidak  boleh mengambil
keputusan sepihak, melainkan  harus  melihat  sebab  dan akibat dari wanprestasi yang dilakukan.

## Maqāṣid asy-Syarī’ah Perspektif asy- Syāṭibī
Bangunan dasar syariat atau hukum Islam  terletak  pada  hikmah  dan kesejahteraan  manusia,  baik  di  dunia maupun  di  akhirat  nanti.  Secara keseluruhan, syariat berkenaan langsung  dengan  keadilan,  rahmat,
hikmah dan kebaikan.(Prihantoro, 2017) Suatu  konsep  yang  memiliki  nilai penting  dan  menjadi  bahan  perhatian bagi para pakar hukum Islam sejak awal lahir dan perkembangan di era kontemporer ini, yakni kajian berkaitan dengan maqāṣid  asy-syarī’ah dan dinamikanya dari masa ke
masa.(Sulihkhodin,  2021)  Oleh  karena itu,  implementasi  syariah  di  dalam kehidupan  manusia  bisa  dikatakan tercapai,  bilamana  kesejahteraan  dan kemaslahatan  umat  manusia  tercapai pula.  Karena  syariah  ini  sayogyanya berorientasi pada kebahagiaan,
ketenangan, kedamaian lahir dan batiniah manusia semasa hidupnya dan setelah matinya. Sehingga pada pemahaman inilah, maqāṣid asy- syarī’ah menjadi  teori  dan  kajian hukum  yang  memiliki  peranan  penting dalam  melihat  apakah  hukum  yang implementasikan  oleh  manusia  atau masyarakat  sudah  memenuhi  tujuan syariah  yang  sesungguhnya.  Selain  itu, maqāṣid  asy-syarī’ah ini  akan  di impretasikan  untuk  menjawab  segala dinamika persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat.
Secara  bahasa, maqāṣid  asy- syarī’ah terdiri dari dua kata yang sama- sama  memiliki  makna  dan  arti  yang cukup  besar  jangkauannya,  yakni maqāṣid dan asy-syarī’ah .(Qorib, 1997,
p. 170) Maqāṣid merupakan jamak dari kata maqṣad ,  yaitu  merupakan maṣdar mīmi dari  kata qaṣada  -  yaqṣudu- qaṣdan-maqṣadan , yang
berarti istiqāmah at-ṭāriq atau keteguhan pada satu  jalan  dan al-i’timād atau  sesuatu

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang menjadi tumpuan.(Busyro, 2019, p. 5)  Sedangkan  kata maqṣad-maqāṣid dalam ilmu nahwu berarti sesuatu yang menjadi objek, sehingga dapat diartikan sebagai  tujuan  atau  beberapa  tujuan. Sedangkan  kata asy-syarī’ah adalah bentuk  subjek  dari  kata syara’ yang berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber  kehidupan.(Al-Afriqi,  n.d.,  p. 175) Dari dua padanan kata ini kiranya bisa  dimengerti  bahwa maqāṣid ini berupa objek dari adanya suatu hukum, dimana  objek  tersebut  merupakan tujuan-tujuan  yang  harus  dicapai  dan ditekankan dalam pelaksanaannya. Sedangkan  syariah  merupakan  suatu subjek  dari  hukum  itu  sendiri,  dengan artian  bahwa  syariah  adalah  jalan menuju  suatu  hal  yang  hakiki  atau kebijakan  (hikmah)  yang  menjadi perlindungan bagi manusia.
Adapun  makna maqāṣid  asy- syarī’ah secara istilah adalah al-ma’ānī allatī syuri’at lahā al- ahkām. (Mayangsari  R  &  Noor,  2014) Waḥbah az-Zuhailī yang dikutip dalam penelitiannya Khabib Solihin, mendefinisikan  bahwa maqāṣid  asy-
syarī’ah sebagai  makna-makna  dan tujuan-tujuan  yang  dipelihara  oleh syara' dalam  seluruh  hukumnya  atau sebagian  besar  hukumnya,  atau  tujuan akhir  dari asy-syarī’ah dan  rahasia- rahasia yang diletakkan oleh syara' pada semua  hukumnya.(Solihin  et  al.,  2019) Pada definisi ini kiranya dapat diartikan bahwa maqāṣid  asy-syarī’ah adalah nilai atau norma yang menjadi orientasi atas penetapan suatu hukum. Selain itu, maqāṣid ini bisa dijadikan sebagai suatu
metode dalam menetapkan suatu hukum yang  akan  diterapkan  atau  sebagai kacamata dalam melihat hukum tersebut sesuai  atau  tidak  dengan  koridor  Islam yang ada. Sehingga tidak menutup suatu kemungkinan,  bahwa  pertimbangan dalam konsep maqāṣid asy-syarī’ah ini menjadi  suatu  yang  penting  terhadap segala masalah, persoalan atau perselisihan yang secara eksplisit secara tegas belum ada dalam nash .
Sebagai  suatu  metode, maqāṣid asy-syarī’ah memberikan suatu perspektif penalaran dalam memecahkan  persoalan  hukum  Islam, terutama hukum-hukum ekonomi Islam di  tengah  kehidupan  keagamaan  umat yang  plural.(Mutawali,  2017)  Oleh karena  itu, maqāṣid  asy-syarī’ah ini adalah  suatu  teori  hukum  Islam  yang cikal  bakalnya  sudah  tumbuh  sejak dimulainya  proses  penetapan  hukum
Islam  itu  sendiri  yang  selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer.  Dari  beberapa  periode, generasi  dan  turun  temurun  teori  ini mengalami  banyak  perkembangan  dan kemajuan,  serta  eksistensinya  yang semakin diperhitungkan oleh para pakar hukum Islam, mujtahid dan para hakim dalam menetapkan aturan-aturan dalam kehidupan umat muslim.
Maqāṣid  asy-syarī’ah digunakan sebagai  alat  analisis  oleh  para  ulama dalam  menjawab  segala  permasalahan yang ada  di dunia  dan untuk  mencapai kesejahteraan bersama.(Royani Hamzah  &  Khusnia,  2021)  Salah  satu ulama  yang  masyhur  atas  teorinya
tentang maqāṣid  asy-syarī’ah adalah asy-Syāṭibī,  dimana  teorinya  yang membagi maqāṣid asy-syarī’ah menjadi tiga  cabang  kebutuhan  yang  harus dipenuhi  manusia  dalam  menggapai kebahagiaan  di  dua  alam  yang  ada. Selain  itu,  teorinya  tersebut  banyak diimplementasikan  oleh  para  ulama kontemporer dalam
menjawab persoalan  yang  amat  rumit  dan  sulit untuk  mencari  jalan  alternatifnya.  Hal ini  didasari  dengan  teorinya  yang mudah  untuk  dipahami  dan  dimengerti oleh  setiap  kalangan,  namun  tanpa menutup  kebenaran  bahwa  teori-teori maqāṣid  asy-syarī’ah perspektif  ulama lain juga cukup mudah.
Maslahah dan maqāṣid asy- syarī’ah dalam  pandangan  asy-Syāṭibī merupakan  dua  hal  penting  dalam pembinaan  dan  pengembangan  hukum Islam.(Kara,  2012)  Asy-Syāṭibī  yang dikutip  dari  bukunya  Yusuf  Al- Qardhawi, mengatakan bahwa maqāṣid asy-syarī’ah memiliki arti kemaslahatan  yang  terdapat  dalam aspek-aspek hukum secara
keseluruhan.(Al-Qardhawi, 2007, p. 12) Artinya,  jika  pada  nantinya  terdapat suatu  permasalahan,  sengketa  ataupun perselisihan  dalam  penetapan  suatu hukum  yang  berkaitan  dengan  kontek hidup  manusia,  maka  bisa  dianalisa dengan  melalui  teori maqāṣid  asy- syarī’ah yang dipandang dari ruh syariat dan  orientasi  umum  dari  agama  Islam. Ketetapan  tersebut  diharapkan  mampu memberikan  kemaslahatan  umat  dan kesejahteraan  bersama  bagi  umat manusia,  tidak  hanya  satu  atau  dua
konteks  melainkan  bagaimana  pada nantinya kemaslahatan tersebut tersebar secara  universal  kepada  setiap  lini masyarakat.
Asy-Syāṭibī  mengatakan  bahwa maqāṣid asy-syarī’ah merupakan maslahah yang melandasi atas kehidupan umat manusia (umat muslim) dalam  mencapai falah ,  yaitu  suatu kehidupan  yang  baik,  bahagia  dan sejahtera  di  dunia  dan  di  akhirat.  Hal tersebut terdiri dari lima unsur penting, yaitu ad-dīn (agama), al-nafs (jiwa), al- ‘ aql (akal), al-nasl (keturunan), dan al- māl (harta).(Kristanto  &  Hendratmi, 2019) Lima hal di atas memiliki peranan penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan tercapainya kebahagiaan  setiap  orang,  dengannya jika  lima  hal  tersebut  tidak  dijaga  dan tidak  dirawat  serta  salah  satu  darinya tidak terpenuhi dengan seimbang, maka dimungkinkan  manusia  atau  seseorang tersebut tidak akan mencapai kebahagiaan  dan  kemaslahatan  secara sempurna.  Oleh  karena  itu,  menjaga lima unsur di atas merupakan suatu hal yang penting dan tidak boleh diremehkan, karena akibat yang
ditimbulkan akan cukup besar dan tidak bisa diperhitungkan terjadinya.
Dalam  mewujudkan  lima  unsur dasar  di  atas,  asy-Syāṭibī  berpendapat bahwa  ada  3  (tiga)  kategori  tingkatan kebutuhan  itu  yaitu: ḍaruriyah atau kebutuhan primer, ḥājiyyah atau kebutuhan  sekunder,  dan taḥsīniyyah atau  kebutuhan  tersier.(Asy-Syatibi, n.d.,  p.  374)  Segala  kebutuhan  yang paling  penting  dan  harus  terpenuhi

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
untuk  menunjang  kehidupan  manusia dinamakan  aspek ḍaruriyah, yaitu kebutuhan dasar manusia (asasi). Aspek ḥājiyyah berorientasi untuk mewujudkan kelima unsur yang terkandung  dalam  aspek ḍaruriyah tersebut menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah  aspek taḥsīniyyah, dimana  pada aspek ini berorientasi untuk melakukan penyempurnaan pada lima unsur penting  yang  telah  disebutkan,  dengan artian  agar  menjadi  lebih  baik  lagi daripada sebelumnya.(Kadir et al., 2020) Tiga  tingkatan  kebutuhan  manusia  ini sama-sama  penting  untuk  dicapai, walaupun  sudah  memenuhi  kebutuhan ḍaruri secara  nyata,  namun  memenuhi kebutuhan  dalam  tingkatan ḥājiyyah dan taḥsīniyyah merupakan  suatu keharusan  untuk  merasakan  kehidupan dunia  yang  lebih  baik  dan  lebih sempurna.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam teori maqāṣid asy-syarī’ah yang dikemukakan  oleh  asy-Syāṭibī  dengan tiga  tingkatan  kebutuhan  manusia  di atas,  seyogyanya  merupakan  suatu metode dalam upaya-upaya agar manusia  dapat  hidup  dengan  baik  dan mampu memelihara lima unsur penting tersebut.  Namun  pada maqāṣid  asy- syarī’ah yang  dimaksud  oleh  asy- Syāṭibī  lebih  menekankan  pada  aspek ḍaruriyahnya, karena aspek ini merupakan  kebutuhan  primer  (pokok) dari kebutuhan manusia secara keseluruhan.  Dengannya  pemenuhan kebutuhan ḥājiyyah (skunder)  dan taḥsīniyyah (tersier)  akan  dianggap perlu jika pemenuhan kebutuhan
ḍaruriyah (pokok) ini dianggap terpenuhi secara sempurna, hal tersebut dikarenakan  dua  kebutuhan  tersebut sebagai pelengkap dan tambahan dalam mencari  kebahagiaan  yang  lebih  untuk manusia dalam menjalani kehidupannya.
Pembebasan  Denda  Pada  Nasabah Wanprestasi dalam Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah Perspektif asy- Syāṭibī Dalam mengembangkan dan menjalankan  produk-produk  lembaga keuangan  syariah,  tentunya  dilakukan dengan  sukarela  dan  suka  sama  suka, serta  kesepakatan  antara  lembaga keuangan  dengan  nasabah.  Antara keduanya sama-sama berkomitmen dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban yang dimiliki oleh kedua pihak, dengan artian  bahwa  dalam  lembaga  keuangan syariah memiliki tanggung jawab dalam memenuhi  kebutuhan  nasabah  dan nasabah  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk membayar ke lembaga keuangan syariah,  yang  pada  esensinya  hal tersebut  merupakan  hak  yang  harus didapat  oleh  pihak  lembaga  keuangan syariah.  Dengan  terpenuhinya  hak  dan kewajiban  antara  para  pihak  tersebut, tentu  produk  yang  dijalankan  akan sesuai  dengan  harapan  dan  target  yang dibangun oleh keduanya.
Namun pandemi covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat atau nasabah  yang  mengalami  penurunan penghasilan  bahkan  tidak  memiliki pekerjaan. Akibat pandemi yang cukup besar pengaruhnya
tersebut mengakibatkan  banyak  nasabah  atau
masyarakat  melakukan  wanprestasi, dimana  nasabah  tidak  bisa  memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran  atau  pelunasan  kepada lembaga  keuangan  syariah  tempat mereka  melakukan  transaksi  ekonomi sebelumnya. Antara lain dari pembiayaan-pembiayaan bermasalah
akibat  dari  pandemi  ini,  yakni  pada pembiayaan  murabahah,  ijarah  dan beberapa  pembiayaan  lain  yang  yang telah disebutkan di atas.
Oleh  karena  itu,  menanggapi keadaan  nasabah  dan  masyarakat  yang mencekam  tersebut,  pihak  lembaga keuangan  syariah  menganggap  bahwa pandemi  covid-19  merupakan  bagian dari force majeure. Hal ini didasari atas munculnya  pandemi  yang  tidak  hanya terjadi  pada  satu  atau  dua  daerah  kecil saja,  melainkan  mencakup  beberapa wilayah besar, negara dan belahan dunia yang terdampak pandemi ini. Sehingga pandemi  covid-19  merupakan  suatu bentuk  masalah  yang  tidak  bisa diperhitungkan dan terjadi secara alami, serta bisa dikategorikan seperti bencana tsunami,  banjir  dan  bencana-bencana lain  yang  terjadi  secara  alamiah. Sehingga  dengan  kepekaan  lembaga keuangan  syariah  terhadap  bencana tersebut, dari beberapa lembaga keuangan syariah mengambil kebijakan dengan memberikan pembebasan denda ( al-gharāmah )  pada  setiap  nasabah yang  melakukan  wanprestasi,  yang secara  hak  wanprestasi  tersebut  akibat dari  dampak  pandemi  tersebut  (sudah memiliki itikad baik).
Orientasi  dari  suatu  ketetapan hukum  (kebijakan)  adalah  cara  untuk membentuk kemaslahatan umat manusia sebagai sasaran asy- syarī’ah .(Ibrahim, 2006, p. 30) Kehadiran asy-syarī’ah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan asy-syarī’ah dalam  menegakkan  kemaslahatan,  baik dalam urusan agama maupun duniawi.(Fad  &  Imron,  2021)  Dengan artian  bahwa  hukum  atau  ketentuan lainnya  yang  tertulis  secara  tegas  di dalam  al-Qur’an  ataupun  Hadits  pasti mengandung  kemaslahatan,  demikian aturan atau kebijakan yang operasionalnya  menggunakan  prinsip syariah, tentu harus memiliki nilai yang sama dan harus sejalan dengan koridor al-Qur’an dan Hadits, yakni harus juga berorientasi  pada  kemaslahatan  umat dan kesejahteraan bersama atau masyarakat secara umum. Atas penjelasan konkret ini, ketetapan pembebasan denda yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah  yang  melakukan  wanprestasi akibat force  majeure atau  pandemi covid-19, tentu merupakan suatu penetapan  hukum  atau  kebijakan  yang diambil secara kompeten dengan beberapa alasan dan pertimbangan.
Maqāṣid  asy-syarī’ah tidak  hanya difahami  sebagai mabda’ (prinsip) dalam  penemuan  hukum,  tetapi  telah mengalami evolusi menjadi pendekatan ( muqtarabah ) dalam ijtihad.(Pandowoharjo  &  Yogyakarta, 2015) Atas munculnya ketetapan tersebut, maqāṣid  asy-syarī’ah hadir sebagai alat untuk mengukur

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
pencapaian  dari  kebijakan  ini.  Bapak maqāṣid  asy-syarī’ah yang  masyhur, asy-Syāṭibī  membagi maqāṣid  asy- syarī’ah ini  menjadi  tiga  bagian,  yaitu ḍaruriyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah .(Zahroh,  2021)  Pada  tiga tingkatan maqāṣid ini, kiranya terdapat lima  unsur  pokok  yang  menjadi perhatian  serius  untuk  dijaga  dan dipelihara  dengan  sebaik  mungkin, yaitu  agama  ( ad-dīn ),  jiwa  ( al-nafs ), akal ( al-‘aql ), keturunan ( al-nasab ) dan harta  ( al-māl ).  Menurut  asy-Syāṭibī dalam pengertiannya, titik tekan maqāṣid  asy-syarī’ah terdapat  pada kebutuhan ḍaruri dengan  berorientasi pada pemenuhan lima indikator tersebut. Demikian pun, ketika diinterkoneksikan dengan  kebijakan  lembaga  keuangan syariah dalam memberikan pembebasan denda pada nasabah wanprestasi, kiranya  dapat  dijelaskan  pemenuhan kebijakan tersebut dalam lima indikator.

## Indikator Agama (Hifz al-Dīn)
Kata ad-dīn sebagai  aturan  Tuhan bagi mereka berakal dan diterima secara alamiah agar senantiasa memilih kebaikan demi kemaslahatan dunia dan akhirat.(Aziz,  2017)  Kiranya  terdapat empat  domain  dalam  ekspresi  dan artikulasi  keberagamaan,  yaitu  domain masyarakat, jamaah, pribadi dan negara.(Hidayat,  2012,  p.  12)  Dari definisi  di  atas,  bisa  dipahami  bahwa agama merupakan suatu elemen penting dalam  tercapainya  kebahagiaan  dunia dan  akhirat.  Dengan  menaati  setiap aturan-aturan  yang  diturunkan  oleh Tuhan langsung dengan melalui
berbagai kriteria dan dinamika, manusia dituntut untuk selalu berjalan dan hidup dalam  koridor  yang  telah  ditetapkan dengan  sempurna  tersebut.  Kemudian dari  empat  domain  tersebut,  agama mencakup  secara  universal  pada  setiap konteks  dalam  lini  kehidupan  umat manusia, yakni bagaimana hidup beragama secara individual, bermasyarakat  melalui  koneksi  agama yang  baik,  berkelompok  dalam  satu kesatuan  dalam  memenuhi  tuntutan agama dan menaati peraturan-peraturan negara yang memiliki relevansi dengan ruh agama (aturan agama langsung).
Mewujudkan  kemaslahatan  pada setiap  lini  kehidupan  dan  menghindari kemafsadatan atau kerusakan merupakan keinginan semua manusia.(Soviana  &  Abidin,  2020) Pada  titik  ini,  kebijakan  pembebasan denda  yang  diberikan  kepada  nasabah wanprestasi  yang  diakibatkan force majeure merupakan  salah  satu  upaya lembaga  keuangan  syariah  dalam pemenuhan  dan  pemeliharaan  agama. Hal ini  bisa  dilihat  bahwa pembebasan denda yang diberikan, berpedoman pada dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadits yang terangkum  dalam  lembaran  peraturan pemerintah berupa fatwa Dewan Syariah  Nasional  tepatnya  di  dalam fatwa  Nomor  17  tahun  2000  dan peraturan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah. Dengan demikian pembebasan denda tersebut sudah memenuhi unsur- unsur  keagamaan,  dimana  yang  pada hakekatnya fatwa dan peraturan tersebut merupakan  aturan  positif  yang  secara keseluruhan peraturannya telah
menyerap nilai-nilai Islam dan
bersumber  dari  dalil-dalil  syariah. Selain  itu,  dalam  konteks  pembebasan denda  ini  bisa  dilihat  pada  al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 280, yaitu:
ْ ن َ ا َو  ۗ ٍة َر َسْي َم  ى ٰ ل ِا  ٌة َر ِظ َنَف  ٍة َر ْس ُع  ْوُذ   َناَك  ْنِاَو
َ ن ْو ُم َ ل ْعَت ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا ْم ُ ك َّ ل  ٌرْي َخ ا ْو ُ ق َّد َصَت .
“Dan jika (orang berhutang itu)
dalam  kesukaran,  maka  berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan  (sebagian  atau semua  utang)  itu,  lebih  baik bagimu,  jika  kamu  mengetahui.”
(QS. al-Baqarah [2]: 280) Atas  tolak  ukur  yang  telah disematkan secara komprehensif di atas, kebijakan  tentang  pembebasan  denda merupakan bagian konsep dalam memelihara  agama  nasabah  yang  pada saat  itu  terjadi force  majeure dan lembaga  keuangan  syariah  sebagai pihak  yang  memiliki  wewenang  lebih dan  pemegang  kendali.  Hal  ini  bisa dirasakan  pada  waktu  kebijakan  ini diaplikasikan, dimana lembaga keuangan  syariah  telah  menjalankan syariah  secara  baik  dan  benar  dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam  syariah,  serta  nasabah  akan merasa  lebih  diringankan  sehingga dapat  mencegah  nasabah  melakukan suatu perbuatan-perbuatan tercela dengan maksud menutupi rasa malu dan kekurangannya.
Indikator Jiwa (Hifz an-Nafs)
Semua  potensi  yang  terdapat  pada nafs bersifat  potensial  dan  bisa teraplikasikan  jika  manusia  selalu mengupayakan  potensi  tersebut.  Setiap potensi yang ada pada al-nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian  manusia  meskipun  hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun  eksternal.(Hayat,  2020)  Oleh karena itu, memelihara jiwa ( hifz al-nafs ) ini  memiliki  potensi  yang  sangat  besar dalam mewujudkan kebahagiaan manusia  di  dunia  dan  akhirat.  Artinya dengan  menjaga  dan  memelihara  jiwa ini,  manusia  tidak  akan  terjerumus dalam perbuatan-perbuatan salah, haram  dan  yang  dilarang  oleh  syariah. Selain  itu,  pada  kontek nafs ini  akan menentukan arah hidup dari seseorang. Hal demikian dikarenakan jiwa ini akan menjadi  nahkoda  atas  terciptanya perilaku,  akhlak,  sikap  dan  eksistensi seseorang  di  setiap  lini  kehidupan. Selain berkenaan dengan bentuk lahiriyah,  jiwa  ini  juga  berkaitan langsung  dengan  hati  atau  kondisi batiniah seseorang. Jika hatinya tenang, damai dan baik, maka secara eksternalnya akan bersifat baik pula.
Memelihara  suatu  dimensi  yang bersifat  material, lahiriah ataupun fisik manusia  ( hifz  al-nafs ),  yang  meliputi pemeliharaan  hak  untuk  hidup  sehat,
hak perlindungan konsumen, perlindungan  terhadap,  orang  tidak mampu  dan  dalam  konteks  penting lainnya.(Ahmad, 2014) Dengan demikian,  dari  analisa maqāṣid  asy- syarī’ah perspektif  asy-Syāṭibī  ini,

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kiranya  bisa  ditarik  benang  mirahnya bahwa pembebasan denda yang diberikan  oleh  lembaga  keuangan syariah kepada nasabah yang mengalami force  majeure adalah  suatu upaya  untuk  memelihara  kejiwaan  dari nasabah  itu  sendiri.  Hal  tersebut  bisa digambarkan  pada  sebuah  anggapan, jika denda tetap diterapkan pada setiap nasabah  yang  tidak  mampu  membayar (melakukan wanprestasi) tanpa melihat kondisi  dari  nasabah,  tentu  hal  yang demikian  akan  menyiksa  batiniah  dan lahiriah  dari  nasabah  (bentuk  material dari manusia). Sehingga dimungkinkan nasabah  akan  frustasi,  stres  dan  akan berakibat fatal pada keadaan mentalnya. Oleh  karena  itu,  pembebasan  ini merupakan  suatu  hal  yang  tepat  dalam memelihara  jiwa  ( hifz  al-nafs )  nasabah dalam menjalani hidupnya.
Indikator Akal (Hifz al-‘Aql)
Akal  berada  pada  eksistensi  yang sangat urgent dan  tinggi  dalam pencarian  kebenaran,  karenanya  akal termasuk salah satu alat yang dibutuhkan  untuk  mencari  kebenaran yang  hakiki  dalam  kehidupan,  di samping  agama  dan  argumen-argumen rasional.(Danusiri, 1996, p. 84) Dengan demikian menjaga dan memelihara akal ini  sangatlah  penting  dalam  menjalani kehidupan yang baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam kepada umatnya.  Setelah  mengetahui  secara gamblang  bahwa  agama  merupakan suatu  hal  yang  paling  tinggi  dalam tatanan  kebutuhan  manusia,  serta menjadi  satu  konteks  kebutuhan  yang
sangat dijaga dengan serius dan hati-hati. Akal merupakan alat pendukung dalam mencari  kebenaran-kebenaran  yang telah  tersurat  dalam  agama,  selain  itu dengan  akal  ini  maka  manusia  mampu menjalankan  syariah  dengan  baik  dan mampu  mengetahui  orientasi-orientasi yang diprioritaskan oleh Islam kepadanya.
Dengan adanya force majeure yang menimpa  nasabah,  tentu  hal  tersebut dimungkinkan  akan  berdampak  sangat besar  terhadap  psikologisnya.  Karena dalam penelitian lain disebutkan, bahwa para  pihak  yang  bersengketa  sangat rentang  mengalami  stres  diakibatkan permasalahan  yang  terjadi.(Nurhalisa, 2020)  Esensi yang  mengatakan, bahwa orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan  hak  intelektual  bagi  setiap individu  yang  ada  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu  setelah  dilihat  dengan kacamata maqāṣid  asy-syarī’ah dari perspektif  asy-Syāṭibī,  pembebasan denda  yang  diberikan  kepada  nasabah yang  melakukan  wanprestasi  akibat force  majeure (covid-19)  merupakan suatu  upaya-upaya  serius  lembaga keuangan  syariah  dalam  memelihara akal  dan  kejiwaan  (psikologi)  nasabah pada  waktu  itu.  Karena  bilamana dipaksakan  untuk  diterapkannya  denda kepada  nasabah,  tentu  akan  sangat memberatkan  mereka  dan  memberikan pukulan  keras  yang  akan  berdampak serius pada kejiwaannya, dimana mereka  yang  mengalami  permasalahan karena  tidak  memiliki  sejumlah  uang untuk  membayar  (akibat  tidak  bekerja, menurunnya  penghasilan  dan  lainnya)
disisi  lain  mereka  masih  diberatkan dengan denda yang akan diberikan.

## Indikator Harta (Hifz al-Māl)
Menjaga   harta ( hifz al-māl ) adalah suatu  kewajiban  dalam  menjaga  dan memelihara  harta  benda  dengan  baik, dalam  rangka  sebagai  bentuk    sarana beribadah    kepada  Allah  Swt.(Solihah, 2021)  pada  indikator  penjagaan  harta merupakan  salah  satu  unsur  penting perlu  untuk  diberi  perhatian  serius, karenanya  manusia  dituntut  untuk memperoleh dan mengembangkan hartanya  sesuai  dengan  apa  yang  telah disyariatkan.  Dengan  artian  bahwa syariah  telah  mengatur  bagaimana seseorang  dalam  memperoleh  harta dengan  baik  dan  benar,  serta  aturan- aturan  khusus  yang  harus  diikuti  oleh segenap  manusia  yang  beriman  dalam mengembangkan hartanya. Pengembangan tersebut tentu diorientasikan pada sesuatu yang bersifat  universal,  yaitu  harta  yang diperoleh  mampu  untuk  mendatangkan manfaat,  maslahat  dan  kesejahteraan umat secara general.
Hakekatnya,  umat  muslim  pada umumnya dituntut untuk selalu menjaga cara mendapatkan atau mensejahterakan ekonomi muslim yaitu tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Hadist.(Amalia, 2017) Oleh karena itu, atas penjelasan di atas dan ditinjau dari pisau  analisis maqāṣid  asy-syarī’ah perspektif  asy-Syāṭibī,  pembebasan denda  adalah  salah  satu  konsep  yang sangat  baik  dalam  menyelesaikan problematika  ekonomi  yang  terjadi,
dimana pihak lembaga keuangan syariah telah menerapkan dan mengaplikasikan  dengan  baik  ruh  al- Qur’an  pada  kebijakannya  serta  telah mengejawantahkan orientasi dari syariah  yang  sesungguhnya  (yakni, saling menjaga harta antar sesama). Hal tersebut dikuatkan dengan wahyu Allah Swt dalam surat an-Nisā’ ayat 29, yaitu:
ْم ُ كَنْيَب  ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا  آْ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت  ا َ ل  ا ْوُن َم ٰ ا   َنْي ِذ َّ لا  اَهُّي َ آٰي ۗ ْم ُ كْن ِ م  ٍ ضا َرَت  ْن َع  ًة َرا َج ِت َ ن ْو ُ كَت ْ ن َ ا ْٓا َّ ل ِا  ِل ِطاَب ْ لاِب اًم ْي ِح َر ْم ُ كِب َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ ن ِا ۗ ْم ُ ك َس ُ فْن َ ا آْ ْو ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو .
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang  kepadamu.” (QS. an-Nisā’ [4]: 29) Pengimplementasian konsep maqāṣid asy-syarī’ah ini begitu penting dalam menghiasi  sistem  lembaga keuangan syariah yang lebih eksotis dan humanity, bahkan yang lebih generalnya  lagi  bahwa  konsep  ini dimungkinkan  untuk  meningkatkan psikologi  masyarakat  muslim  dan mengembalikan  esensi  Islam  (sebagai umat  yang  beragama)  dengan  tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menghasilkan banyak manfaat dan  mengurangi  mudharat  pada  setiap lini kehidupan ekonomi nantinya.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Indikator Keturunan (Hifz an-Nasl)
Terpeliharanya hifz al-nasl ini akan terwujud  dengan  terjaganya  empat  hal di  atas,  maka  dana  nasabah  yang
InsyaAllah dijamin halal akan berdampak  baik  bagi  keluarga  dan keturunan  yang  dinafkahi  dari  dana yang  didapatkan  tersebut.(Febriadi, 2017)  Oleh  karena  itu,  bekerja  sesuai dengan  tuntunan  syariah  (mengikuti ajaran agama) yang ada akan menentukan kesucian rezeki yang akan diperoleh dan dikonsumsi oleh keturunan-keturunannya.
Sehingga terpeliharanya keturunan ini tergantung dari pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang  empat  di  atas,  yaitu  pentingnya seseorang  untuk  selalu  berada  dalam koridor  Islam  (menghadirkan  agama) dalam setiap konteks atau lini kehidupannya, menjaga akalnya dengan selalu berpikir positif dan menjauhi hal- hal yang dapat membuyarkan fokus dan kejernihan dalam berpikir, menempatkan  jiwanya  pada  keadaan yang damai dan tidak terlalu diberatkan dengan beban hidup yang dihadapi dan harta yang didapatkan harus menghadirkan  manfaat  dan  merupakan harta  yang  halal,  baik  dan  harta  yang diridhoi Allah Swt.
Tujuan  Allah  SWT  menurunkan syariat  untuk  membawa  hambanya  ke bawah  naungan  hukum  ( qaṣhdu  asy- syarī’  fī  dukhūl  al-mukallafi  tahta ahkām asy-syarī’ah ).(Abdurrahman, 2020)  Dengan  demikian,  membimbing dan mengayomi seseorang yang sedang membutuhkan,  lebih  lemah  atau  tidak berdaya,  merupakan  salah  satu  makna
yang  terkandung  di  dalam  menjaga keturunan atau hifz al-nasl .(Humaeroh,
2016) Atas pemahaman inilah, pembebasan  denda  yang  diterapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah  wanprestasi  merupakan  wujud nyata  dari  pengamalan maqāṣid  asy- syarī’ah dalam konteks menjaga keturunan  dari  nasabah.  Hal  ini dikarenakan  jika  nasabah  diharuskan untuk membayar denda sedangkan pada waktu  itu  nasabah  dalam  kondisi  yang terjepit  dengan  keadaan  yang  tidak memungkinkan untuk mengembangkan usahanya,  tentu  permasalahan  ini  akan menular ke keturunan atau keluarga dari nasabah  itu  sendiri.  Bisa  jadi  keluarga nasabah akan mengalami kendala dalam memenuhi  kebutuhan  primer  mereka (pangan, papan dan sandang), kemudian dari  problem  tersebut  akan  berakibat negatif pada keturunan dan keluarganya tersebut.

## KESIMPULAN
Denda ( al-gharāmah ) hanya diperuntukan  bagi  seseorang  yang memiliki itikad buruk atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya kepada lembaga  keuangan  syariah,  sedangkan nasabah tersebut mampu untuk memenuhinya. Sedangkan bagi nasabah yang memang benar-benar tidak mampu untuk  melakukan  pembayaran  (akibat force  majeure )  akan  dibebaskan  dari pembebanan  denda  tersebut,  hal  ini sejalan  dengan  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  17  tahun  2000  dan peraturan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah.
Maqāṣid  asy-syarī’ah perspektif asy-Syāṭibī  bertumpu  pada  pemenuhan tiga kriteria tingkatan kebutuhan manusia,  yaitu ḍaruriyat,  hājiyyat dan taḥsiniyat, serta pada tiga tingkatan ini terdapat  lima  unsur  yang  harus dipelihara  dengan  baik . Selanjutnya, dalam pembebasan denda yang
diterapkan  oleh  lembaga  keuangan syariah  kepada  nasabah  wanprestasi akibat force  majeure atau  covid-19 merupakan  suatu  upaya  pihak  lembaga keuangan syariah dalam
mengimplementasikan  nilai-nilai  Islam
( maqāṣid  asy-syarī’ah )  dan  bentuk nyata dalam menjaga lima unsur penting
kebutuhan  nasabah.  Dengan  artian, lembaga  keuangan  syariah  berusaha untuk  ikut  serta  dalam  menjaga keimanan,  kejiwaan,  daya  pikir,  harta dan  keturunan  para  nasabah  dengan tetap  memberikan  keringanan  dalam memenuhi  tanggung  jawabnya.    agar pada  nantinya  nasabah  juga  merasakan kemaslahatan  yang  diberikan  atas berdirinya  lembaga  keuangan  syariah. Dengan  realita  dan  pelajaran  ini, diharapkan  semua  lembaga  keuangan syariah  kedepannya  mampu  menyerap dan  mengaplikasikan  nilai-nilai  Islam dengan lebih baik dan sempurna.

## KESIMPULAN
Abdurrahman,  Z.  (2020).  Teori  Maqasid  Al-Syatibi  dan  Kaitannya  Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. Al-Fikr , 22 (1), 52–70. Adzkiya’, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 10 (1), 23–35.
Ahmad, A. (2014). Reformulasi Konsep Maqashid Syar’Iah ; Memahami Kembali Tujuan Syari’ At Islam. Hukum Islam , 14 (1), 45–63.
Al-Afriqi, I. M. (n.d.). Lisan al-Arab . Dar ash-Shadr.
Al-Qardhawi, Y. (2007). Fiqih Maqosid Syari’ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal . Pustaka Al-Kautsar.
Amalia,  N.  R.  (2017).  Untuk  Realisasi  Identitas  Politik  Islam  Di  Indonesia. Dauliyah :  Journal  of  Islamic  and  International  Affairs , 2 (1),  31–50. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681
Asy-Syatibi. (n.d.). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah . Musthafa Muhammad.
Aziz,  F.  (2017).  Formula  Pemeliharaan  Agama  (Ḥifẓ  Al-Dīn)  Pada  Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāṣid al-Sharī’ah dengan Pendekatan Antropologi.
Al-Ahkam , 27 (1), 83. https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1315
Binti  Zulkipli,  Z.  N.  (2019).  Late  Payment  Penalty:  Ta’widh  And  Gharamah Imposed  To  Debtor  From  The  Shariah  Perspective. Yuridika , 35 (1),  187. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.15620

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Busyro.  (2019). Maqashid  al-Syariah :  Pengetahuan  Mendasar  Mengetahui Maslahah . Kencana.
Dahlan, A. A. (2003). Ensiklopedi Hukum Islam . Ichtiar Baru Van Hoeve.
Danusiri. (1996). Epistimologi Dalam Tasawuf Iqbal . Pustaka Pelajar.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, (2000).
Djunaeni,  M.  E.,  &  Yusuf,  M.  (2017).  Analisis  Penerapan  Denda  Di  Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Amwal , 9 (2), 310–325. Fad,  M.  F.,  &  Imron,  A.  (2021).  Legal  Protection  of  Muzakki  in  Zakat Crowdfunding: Analysis of Maqasid Asy-Syari’ah. Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 55 (1), 95–122.
Fadli.  (2017).  Penerapan  Denda  Murabahah  Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Dsn/Mui  (Studi  Di  Pt.  Bank  Muamalat  Indonesia  Cabang Padangsidimpuan). JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) , 16 (2), 219. https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.974
Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  Maqashid  Syariah  Dalam  Bidang  Perbankan Syariah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 231–245. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585
Hajar. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh . UIN Suska Riau.
Hamdan, N. A. M., Sarkawi, A. A., Habib, S. N. H. A., & Othman, A. A. (2020). Assessment of Ta’widh and Gharamah in Islamic Financing Contract and Its Applicability  Potential  for  Construction  Works  Contracts. Environment- Behaviour Proceedings Journal , 5 (15), 255–262. https://doi.org/10.21834/ebpj.v5i15.2504
Hamzah, A. (2022). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Risearch) . PT. Raja Grafindo Persada.
Hanafi, A. (2005). Asas-asas Hukum Pidana Islam . Bulan Bintang.
Hastuti,  Y.  maida,  &  Rohmah,  S.  N.  (2021).  Penyelesaian  Wanprestasi  Dalam Pembiayaan  Murabahah  Pada  Masa  Pendemi  Prespektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Positif:  Studi  Kasus  Di  KSPPS  BMT  NU  Sejahtera  Kecamatan Haurgeulis. Jurnal Mizan , 5 (1), 87–100.
Hayat,  A.  S.  R.  (2020).  Impelementasi  Pemeliharaan  Jiwa  (Hifz  Al-Nafs)  Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan , 5 (2), 151–170. https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404
Hidayat, K. (2012). Agama Punya Seribu Nyawa . Noura Books.
Hikam, F. N., Nurhasanah, N., & Irwansyah, S. (2019). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap  Penerapan  Gharamah  pada  Calon  Karyawan. Prosiding  Hukum Ekonomi Syariah , 5 (2), 384–389.
Humaeroh.  (2016).  Keluarga  Berencana  Sebagai  Ikhtiar  Hifz  Al-Nasl  (Upaya Menjaga  Keturunan)  Menuju  Kemaslahatan. Jurnal  Al-Ahkam , 12 (1),  119– 142.
Ibrahim, A. I. (2006). Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari’ah . Maktabah al-Usrah.
Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Pengunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law , 1 (2), 107. https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61
Kara,  M.  (2012).  Pemikiran  Al-Syatibi  Tentang  Maslahah  dan  Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Jurnal Assets , 2 (2), 173–184.
Karmaen, S. (2022). Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000). Jurnal Muslimpreneur , 2 (17), 27–42.
Kristanto,  F.,  &  Hendratmi,  A.  (2019).  Kesejahteraan  Nelayan  Puger  Wetan Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan , 6 (4), 830–845.
Masse, R. A., & Rusli, M. (2017). Arbitrase Syariah : Formalisasi Hukum Islam Dalam 2 Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi . Trust Media Publishing.
Mayangsari R, G. N. kartika, & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid al-Syariah dalam  menentukan  hukum  Islam  (Perspektif  Al-Syatibi  dan  Jasser  Auda). Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah , 1 (1), 50–69.
Muhajirin,  M.  (2019).  Al-Gharamah  Al-Maliyah:  Studi  Kasus  Penerapan  Denda Pada  Kasus  Penundaan  Pembayaran  Akad  Utang  Piutang. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 7 (02), 235. https://doi.org/10.30868/am.v7i02.595
Muslich, A. W. (2005). Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika.
Muslim, M., & Nenengsih. (2021). Penerapan Pembebasan Denda Kepada Nasabah Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Pada KSPPS Kota Padang. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen , 18 (1), 96–100.
Mutawali.  (2017).  Maqashid  Al-Syari’ah :  Logika  Hukum  Transformatif. Jurnal Schemata , 6 (2), 117–139.
Nurhalisa,  E.  (2020).  Pelaksanaan  Mediasi  Perkara  Perdata  dalam  Perspektif Maqashid  Syariah  Menurut  Al-Syatibi. Jurnal  Intizar , 26 (2),  95–106. https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260
Pandowoharjo, N., & Yogyakarta, B. (2015). Asy-Syir’ah Paradigma Progresif dan Maqashid  Syariah:  Manhaj  Baru  Menemukan  Hukum  Responsif  Maulidi Sekolah  Tinggi  Ilmu  Al-Qur’an  (STIQ)  An-Nur  Yogyakarta. Jurnal  Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 49 (2).
PPHIMM. (2017). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Kencana.
Prihantoro, S. (2017). Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Upaya  Rekonstruksi  Hukum  Islam  Melalui  Pendekatan  Sistem). Jurnal  At- Tafkir , 10 (1), 120–134.
Qorib, A. (1997). Ushul Fiqh 2 . PT. Nimas Multima.
Riadi,  M.  E. (2010).  Kedudukan Fatwa  Ditinjau  Dari Hukum  Islam  Dan  Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). Jurnal Ulumuddin , 6 (4), 468.
Ritonga, R., & Sari, E. N. (2021). Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik  Mindringan. El-Faqih:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Hukum  Islam , 7 (2), 2021.
Royani  Hamzah,  I.,  &  Khusnia,  S.  (2021).  Kartu  Prakerja  di  Tengah  Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Sosial Teknologi , 1 (1), 19–25. https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . PT. Raja Grafindo Persada.
Solihah,  A.  M.  (2021).  Tinjauan  Maṣlaḥah  Ḥifẓ  Al-Māl  Terhadap  Pelaksanaan Akad  Kerjasama  Bagi  Hasil  Di  Desa  Sumberdodol  Kecamatan  Panekan Kabupaten Magetan. Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies , 1 (1), 15–25. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.2
Solihin, K., Ami’in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy- Syatibi. Jurnal Laa Maisyir , 6 (2), 1–33.
Soviana, R., & Abidin, Z. (2020). Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep  Maqashid  Syariah  Al-Syatibi. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia Economic Law , 3 (1), 75–94. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533
Sujarmeni,  V.  W.  (2022). Metodologi  Penelitian:  Lengkap,  Praktis,  dan  Mudah Dipahami . Pustaka Baru Press.
Sulihkhodin,  M.  A.  (2021).  Maqashid  Al-Syari’ah  Perspektif  ’Izzudin  Abdi  Al- Salam. El-Faqih:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Hukum  Islam , 7 (1),  1–18. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/197
Supriyadi, A. W. P., Senjiati, I. H., & Anshori, A. R. (2021). Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Ekonomi Syariah , 1 (2), 83–88.
Zahroh, F. H. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syari‘ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. Al-I’jaz : Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman , 3 (1), 19–30. https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46