Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik 1

## Afrizal Tjoetra
Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Teuku Umar Email : afrizaltjoetra@utu.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kesiapan  Perguruan  Tinggi  dalam  melaksanakan Undang  Undang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  peran  yang  dapat  dilakukan  oleh Perguruan  Tinggi  untuk  membangun  budaya  keterbukaan  informasi  publik.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  melalui  kajian  literatur.  Dokumen  utama  yang  dijadikan rujukan adalah buku, undang-undang, peraturan Komisi Informasi, serta laporan evaluasi yang  dilakukan  Komisi  Informasi  Pusat  dan  Komisi  Informasi  Aceh.  Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa kesiapan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Undang Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  masih  belum  sesuai  ketentuan.  Masih  terdapat  sejumlah tantangan yang harus dikelola bersama  secara  internal maupun dukungan komponen lainnya. Berikutnya,  peran  yang  dapat  dilakukan  Perguruan  Tinggi  untuk  membangun  budaya keterbukaan  informasi  publik  dapat  dilaksanakan  melalui  3  hal,  yaitu  sebagai  “lokomotif” dalam  melaksanakan  Undang  Undang    Keterbukaan  Informasi  Publik;  sebagai  “fasilitator” dalam  membangun  masyarakat  sadar  informasi;  dan  sebagai  “motivator”  agar  masyarakat dan  badan  publik  lainnya  dapat  memanfaatkan  penyediaan  informasi  publik  untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehdupan bangsa.
Kata kunci: Peran, Perguruan Tinggi, keterbukaan informasi publik, budaya.

## Abstract
The purpose  of this study is to determine the readiness of universities in implementing the Public Information Disclosure Act and the role that can be taken by universities to build a culture  of  public  information  disclosure.  This  study  uses  qualitative  methods  through literature  review.  The  main  documents  referred  to  are  books,  laws,  Information Commission  regulations,  as  well  as  evaluation  reports  conducted  by  the  Central Information Commission and the Aceh Information Commissio. Based on the results of the study it is known that the readiness of universities in implementing the Public Information Disclosure  Act  is  still  not  in  accordance  with  the  provisions.  There  are  still  a  number  of challenges  that  must  be  managed  jointly  internally  as  well  as  the  support  of  other components.  Next,  the  role  that  universities  can  play  in  building  a  culture  of  public information  disclosure  can  be  carried  out  through  3  things,  namely  as  a  "locomotive"  in implementing  the  Public  Information  Disclosure  Act;  as  a  "facilitator"  in  building information-aware  communities;  and  as  a  "motivator"  so that the  public  and  other  public bodies  can  make  use  of  the  provision  of  public  information  for  the  development  of knowledge and educate the nation's life.
Keywords: Roles, universities, public information disclosure, culture.
1 Tulisan ini sebelumnya disampaikan pada Kuliah Umum yang dilaksanakan Prodi Ekonomi,  FKIP, Universitas Syiah Kuala,  Banda Aceh, 4 April 2018.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## 1. PENDAHULUAN
Setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi publik  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk mencari,  memperoleh,  memiliki,  dan  menyimpan  informasi  dengan  menggunakan segala  jenis  saluran  yang  tersedia 2 .    Berikutnya,  guna  memastikan  berlangsungnya jaminan  terhadap  pemenuhan  hak  dimaksud,  pada  30  April  2008  lalu,  Pemerintah Republik  Indonesia  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (selanjutnya  disebut  UU  KIP).  Hanya  saja,  undang-undang  dimaksud  mulai diberlakukan dua tahun sejak diundangkan 3 .
Secara  umum,  UU  KIP  memuat  ketentuan  tentang  hak  dan  kewajiban  publik, hak  dan  kewajiban  badan  publik,  serta  pengaturan  terkait  Komisi  Informasi. Berdasarkan  pertimbangan  sosiologis  dipahami  bahwa  hak  atas  informasi  publik merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Dan, setiap badan publik pemerintah  dan  non  pemerintah  diwajibkan  melaksanakan  pemenuhan  hak  dimaksud melalui  penyediaan,  pengelolaan  serta  pelayanan  atas  informasi  publik.  Selain  itu, badan  publik  wajib  menyediakan  informasi  publik  yang  akurat,  benar,  dan  tidak menyesatkan 4 .  Dalam  melakukan  kewajibannya,  badan  publik  harus  membangun  dan mengembangkan  sistem informasi  dan  dokumentasi  untuk  mengelola  Informasi  Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah 5 .
Lalu,  lembaga  apasaja  yang  dapat  dinyatakan  sebagai  badan  publik?  Jika merujuk  UU  KIP  Pasal  1  angka  3  maka  badan  publik  dimaknai  lembaga  eksekutif, legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lainnya  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan dengan  penyelenggaraan  negara,  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD),  atau  organisasi  nonpemerintah  sepanjang  sebagian  atau seluruh  dananya  bersumber  dari  APBN  dan/atau  APBD,  sumbangan  masyarakat, dan/atau luar negeri. Berikutnya, jenis badan publik dapat dipastikan dalam Lampiran I Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan  Informasi Publik  (Perki  SLIP).  Dengan  demikian,  Perguruan  Tinggi  dapat  dipastikan  sebagai badan publik karena lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Namun, dalam hal keterbukaan informasi publik, Perguruan Tinggi masih belum optimal  dalam  pemenuhan  hak  publik  atas  informasi  publik.  Merujuk  data  KIA  per Januari  2017,    diketahui  bahwa  terdapat  5  (lima)  Perguruan  Tinggi  di  Aceh  telah disengketakan  oleh  pemohon  informasi  publik,  yaitu  Universitas  Teuku  Umar  (UTU),
2 Lihat UUD 1945, Amandemen Kedua,  Pasal 28 F.
3 Lihat UU KIP Pasal 64 ayat (2).
4 Lihat UU KIP Pasal 7 ayat (2).
5 Lihat UU KIP Pasal 7 ayat (3).
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), UIN Ar-Raniry, Universitas Jabal Ghafur (Unigha), dan STKIP Bina Bangsa Meulaboh.
Pernyataan yang acapkali muncul dari perwakilan badan publik saat pelaksanaan sidang sengketa informasi publik, antara lain :
1. belum mengetahui tentang pelaksanaan UU KIP (padahal sudah berlaku sejak 2010 lalu);
2. badan  publik  belum  membentuk  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID);
3. harus berkoordinasi dengan pimpinan, serta
4. mempertanyakan  tentang  alasan  permohonan  informasi  yang  diajukan  oleh Pemohon dan tujuan pemanfaatan informasi yang dimohonkan.
Harus diakui masih adanya pandangan yang berbeda terkait keterbukaan  informasi  publik  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi.  Secara  umum  masih terdapat pimpinan Perguruan Tinggi mempertanyakan tentang urgensinya publik (diluar Perguruan  Tinggi)  untuk  mengetahui  sejumlah  informasi publik  di  kampus.  Perbedaan ini muncul karena kurangnya sosialisasi pada badan  publik, terutama Perguruan Tinggi. Selain  itu,  penyebab  lambannya  pelaksanaan  UU  KIP  antara  lain  karena  keterbatasan anggaran  serta  kurangnya  desakan  publik  kepada    Perguruan  Tinggi  untuk melaksanakan UU  KIP.  Untuk itu, diperlukan  upaya bersama  agar layanan informasi publik dilingkungan  Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagaiana    uraian  di  atas,  penulis  hendak  mendalami  lebih  lanjut  mengenai peran  Perguruan  Tinggi  dalam  membangun  budaya  keterbukaan  informasi  publik. Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  kesiapan  Perguruan  Tinggi  dalam  melaksanakan UU  KIP  dan  peran  yang  dapat  dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi  untuk  membangun budaya keterbukaan informasi publik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  yang  dirujuk  dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  bagian,  yakni  tentang peran dan Perguruan Tinggi, dengan penjelasan sebagai berikut :
2.1. Peran
Peran  dapat  dimaknai  suatu  rangkaian  perilaku  yang  dilaksanakan  oleh seseorang ataupun institusi. Menurut Thoha (2012: 263) bahwa konsep peran dimaknai sebagai satu rangkaian  perilaku yang diharapkan oleh seseorang. Istilah peran dipinjam dari  panggung  teater  untuk  menjelaskan  apa  saja  yang  dapat  dimainkan  oleh  seorang
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
artis.    Jika  merujuk  pada  sebuah  organisasi,  ia  berkait  dengan  pemahaman  atau perpaduan antara tujuan dan misi organisasi 6 .
Sementara itu, menurut Narwoko (2004:138) peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Hal ini bermakna bahwa seseorang telah menjalankan hak-hak dan  kewajiban-kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  orang  tersebut  telah melaksanakan sesuatu peran 7 .
Selanjutnya,  Narwoko  (2004)  menyatakan  bahwa  suatu  peran  paling  sedikit meliputi 3 (tiga) hal 8 , yaitu:
1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
2. Peran dimaknai suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat; dan
3. Peran  juga  boleh  dimaknai  sebagai  perilaku  individu  yang  penting  bagi  struktur sosial masyarakat.
Sesuai  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  peranan  dapat  dilakukan  secara individu  atau  seseorang  sesuai  status  sosialnya  maupun  peranan  juga  dapat  dilakukan oleh  lembaga  atau  instansi  tertentu  untuk  kepentingannya  maupun  pengembangan masyarakat.
2.2. Perguruan Tinggi
Berdasar  Undang-Undang  Nomor  12  tentang  Perguruan  Tinggi  (UU  PT) dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan  Tinggi 9 .  Mengenai  Pendidikan  Tinggi  dinyatakan  sebagai  jenjang pendidikan  setelah  pendidikan  menengah  yang  mencakup  program  diploma,  program sarjana,  program  magister,  program  doktor,  dan  program  profesi,  serta  program spesialis,  yang  diselenggarakan  oleh  perguruan  tinggi  berdasarkan  kebudayaan  bangsa Indonesia 10 .
Selain  itu,  jika  merujuk  penjelasan  UU  PT  diketahui  bahwa  Perguruan  Tinggi mempunyai peran penting dan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteran umum dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  selaras  dengan  salah  satu tujuan  pembentukan  UU  KIP,  yakni  Pasal  3  huruf  f  yang  menyebutkan “mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.
6 Miftah  Thoha (2012) Perilaku Organisasi:  Konsep Dasar  dan  Aplikasinya . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Lihat juga dalam Tesis Afrizal Tjoetra (2017:75-76) Transformasi Organisasi Masyarakat Sivil Dan Kelestarian Perdamaian di Aceh, Indonesia.
7 J. Dwi Narwoko (2004:138-139). Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan . Jakarta: Prenada Media.
8 Ibid , halaman 139.
9 Lihat UU PT Pasal 1 angka 6.
10 Lihat UU PT Pasal 1 angka 2.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Sebagai badan publik, tentu saja Perguruan Tinggi memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan informasi publik, termasuk kewajiban membentuk PPID. Pengaturan mengenai  PPID  dilingkungan  Perguruan  Tinggi  dapat  dirujuk  pada  Peraturan  Menteri Riset,  Teknologi,  Dan  Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,  Dan Pendidikan  Tinggi.  Kewajiban  ini  juga  menjadi  bagian  yang  tak  terpisahkan  untuk mewujudkan  akuntabilitas  Perguruan  Tinggi  sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  PT Pasal  78.    Akuntabilitas  Perguruan  Tinggi  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban Perguruan  Tinggi  kepada  masyarakat,  terdiri  atas  akuntabilitas  akademik  dan akuntabilitas  non  akademik.Wujud  pertanggungjawaban  dimaksud  disusun  dalam sebuah laporan tahunan yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Padahal,  UU  KIP  menjamin    hak   publik   untuk  memperoleh  informasi   dan memastikan  kewajiban  badan  publik  dalam  pengelolaan  informasi  publik. Penggunaan  hak   atas  informasi    publik  akan  mendorong    badan   publik   untuk   aktif memenuhi   kewajiban   memberikan    pelayanan  informasi   publik.   Peran  ini seharusnya   juga dilaksanakan oleh  Perguruan Tinggi, utamanya pemenuhan informasi publik  pada  mahasiswa    sebagai agent   of   change sekaligus social  control. Peran generasi  muda  untuk  mengawal   perubahan  kondisi   sosial  politik  diperlukan  dalam mewujudkan    negara   yang  baik  dan  bersih,  serta  melaksanakan   keterbukaan informasi  publik.

## 3. METODE PENELITIAN
Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata,  tindakan,  dan selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain  (lihat  Lofland  dan Lofland (1984:47) 11 . Berikutnya, Moleong (2011:157) menyatakan bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama 12 . Selanjutnya,  dinyatakan  bahwa  walaupun  sebagai  data  tambahan  atau  sumber  kedua, sumber  diluar  kata  dan  tindakan  tidak  boleh  diabaikan.  Bahan  tambahan  dimaksud berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi 13 .
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  kajian  pustaka. Sumber  data  utama  adalah  UU  KIP,  Perki  SLIP,  UU  PT,  laporan  hasil  evaluasi badan  publik  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Informasi  Pusat  dan  Komisi  Informasi Aceh. Penelitian ini dilakukan sejak Maret – Agustus 2018.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
11 Lihat dalam Lexy J. Moleong, 2011, halaman 157. 12 Ibid , Moleong, 2011, halaman 157.
13 Ibid , Moleong, 2011, halaman 159.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Pelaksanaan budaya akademik di Perguruan Tinggi tak dapat dipisahkan dengan pengelolaan informasi publik. Berdasarkan UU KIP, informasi publik dimaknai sebagai informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu badan  publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU  KIP  serta  informasi  lain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik.  Informasi publik  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  berlangsung dalam  Perguruan  Tinggi,  baik  dilaksanakan  oleh  dosen,  mahasiswa,  serta  tenaga  non kependidikan.  Namun,  dalam    pelaksanaannya     masih  memerlukan  kerja  serius  agar pengelolaan  informasi  publik  dapat  memenuhi  keperluan  civitas  akademika  dan masyarakat secara luas.
Mengapa  Perguruan  Tinggi  harus  aktif  dalam  melaksanakan  dan  mendorong keterbukaan  informasi  publik?  Setidaknya  ada  2  (dua)  alasan  utama,  yaitu  pertama, Perguruan  Tinggi  merupakan  badan  publik  yang  tunduk  pada  UU  KIP.  Sedangkan kedua,  Perguruan  Tinggi  menjunjung  tinggi budaya  akademik  dalam  membina  sumber daya manusia yang akan mengisi berbagai struktur sosial dalam masyarakat, pasar dan negara  pada  masa  yang  akan  datang.  Apalagi,    dapat  dipastikan  seluruh  agenda Perguruan  Tinggi  dalam  melaksanakan  proses  belajar  mengajar,  penelitian,  serta pengabdian  masyarakat  menjadi  bagian  utama  membangun  budaya  keterbukaan informasi publik dalam masyarakat.
Hanya saja, pelaksanaan UU KIP belum berjalan efektif dalam dunia pendidikan tinggi.  Hal  ini  sebagaimana  hasil  evaluasi  Komisi  Informasi  Pusat  maupun  KIA. Pelaksanaan  evaluasi badan publik berdasarkan  Perki SLIP Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
“(1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik  oleh  badan  publik  1  (satu)  kali  dalam  setahun.  (2)  Hasil  evaluasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  kepada  Badan  Publik  dan diumumkan kepada publik”.
Sedangkan  penetapan  hasil  akhir  peringkat  kualifikasi  badan  publik  dilakukan dengan merujuk Pasal 8 pada Perki 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, yang terdiri atas:
a. Informatif dengan nilai 97 – 100;
b. Menuju informatif dengan nilai 80 – 96;
c. Cukup informatif dengan nilai 60 – 79;
d. Kurang informatif dengan nilai 40 – 59; dan
e. Tidak informatif dengan nilai <39.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Berdasarkan  hasil  evaluasi  Komisi  Informasi  Pusat    rata-rata  keterbukaan informasi pada 85 badan publik Perguruan Tinggi Negeri berada pada kualifikasi cukup informatif (dengan nilai 73,31), dengan rincian sebagai berikut 14 :
No. Peringkat Perguruan Tinggi Kualisifikasi Nilai Ket. 1. Peringkat I Universitas Brawijaya Informatif 97.23 2. Peringkat II Universitas Indonesia Menuju Informatif 96.04 3. Peringkat III Institut Pertanian Bogor Menuju Informatif 82.71 4. Peringkat IV Universitas Negeri Malang Cukup Informatif 78.25 5. Peringkat V Universitas Padjajaran Cukup Informatif 76.12 6. Peringkat VI Universitas Gadjah Mada Cukup Informatif 70.41 7. Peringkat VII Universitas Lambung Mangkurat Cukup Informatif 62.4 8. Peringkat VIII  Universitas Negeri Yogyakarta Cukup Informatif 60.5 9. Peringkat IX Institut Teknologi Bandung Kurang Informatif 56.94 10. Peringkat X Universitas Sriwijaya Kurang Informatif 52.51
Berikutnya,  hasil  evaluasi  KIA  pada  2017  lalu,  diketahui  bahwa  secara  umum Perguruan  Tinggi Negeri  (PTN)  di  Aceh  termasuk kualifikasi  tidak informatif,  dengan gambaran sebagai berikut 15 :
No Jumlah BP Evaluasi Kualifikasi Peringkat BP (Hasil ) 1. 12 BP PTN Informatif dengan nilai 97 – 100; 0 2. Menuju informatif dengan nilai 80 – 96 0 3. Cukup informatif dengan nilai 60 – 79; 1 4. Kurang informatif dengan nilai 40 – 59; 0 5. Tidak informatif dengan nilai <39 11
Berikutnya,  hasil  peringkat  5  (lima)  besar  PTN  di  Aceh  untuk  tahun  2017 16
adalah :
14 Lihat www.komisiinformasi.go.id Laporan Evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat, 2017, diakses pada 3 April 2018.
15 Laporan Evaluasi Badan Publik di Aceh Tahun 2017, Komisi Informasi Aceh.
16 Ibid .
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Berdasarkan hasil evaluasi di atas, diketahui bahwa PTN di Aceh masih kurang dalam  melaksanakan  ketentuan  UU  KIP.  Pengelolaan  informasi  publik  seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan sumber daya manusia.
Apalagi  proses  interaksi  dalam  lingkungan  Perguruan  Tinggi  sangat  erat kaitannya  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  informasi  publik.  Keperluan  atas informasi  publik  di  Perguruan  Tinggi  ibarat  “ikan  memerlukan  air  untuk melangsungkan  kehidupannya”.  Keperluan  atas  informasi  publik  sangat  mendukung keperluan dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik informasi publik bersumber dari internal kampus maupun badan publik lainnya.
Berdasarkan  konsep  peran  serta  keberadaan  Perguruan  Tinggi  untuk membangun  budaya  keterbukaan  informasi  di  atas,  maka  sangat  dimungkinan Perguruan Tinggi melaksanakan sejumlah peran sebagai berikut :
1. Sebagai  “lokomotif”  dalam  melaksanakan  UU  KIP  dengan  pembenahan  sistem pengelolaan informasi secara benar, akurat, dan mudah diakses;
2. Sebagai  “fasilitator”  dalam  membangun  masyarakat  sadar  informasi,  yang memanfaatkan  informasi  publik  untuk    meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; dan
3. Sebagai “motivator” agar masyarakat dan badan publik lainnya dapat memanfaatkan penyediaan  informasi  publik  untuk  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 5. KESIMPULAN
Sesuai dengan paparan di atas, penulis menyampaikan kesimpulan mengenai kesiapan dan peran Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan UU KIP sebagai berikut : 1. Kesiapan  Perguruan  Tinggi  dalam  melaksanakan  UU  KIP  belum  optimal.  Masih terdapat  sejumlah  tantangan  yang  harus  dikelola  bersama  secara  internal  maupun dukungan komponen lainnya. Tantangan dimaksud antara lain :
a. Memastikan  setiap  informasi  publik  dapat  diakses  oleh  civitas  akademika  dan masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan  UU  PT.  Selain  itu,  sebagai  badan  publik
0.00 50.00 100.00 Universitas Syiah Kuala
IAIN Cot Kala STAIN Tgk Dirundeng Universitas Teuku Umar UNIMAL 69.99 36.88 34.90 27.00 15.87
Peringkat Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
maka  Perguruan  Tinggi  harus  melaksanakan  UU  KIP  sebagaimana  yang  telah ditetapkan, termasuk Perki SLIP dan Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
b. Memastikan  pembangunan  budaya  akademik  secara  terbuka  di  kampus  melalui pengelolaan  informasi  publik  dan  pelayanannya  untuk  mendukung  penciptaan lingkungan  Perguruan  Tinggi  yang  terbuka  dan  meningkatkan  sikap  saling menghargai atas karya ilmiah yang dihasilkan seseorang.
2. Peran  yang  dapat  dilakukan  Perguruan  Tinggi  untuk  membangun  budaya keterbukaan  informasi  publik  dapat  dilaksanakan  melalui  3  hal,  yaitu  sebagai “lokomotif”  dalam  melaksanakan  UU  KIP;  sebagai  “fasilitator”  dalam  membangun masyarakat  sadar  informasi;  dan  sebagai  “motivator”  agar  masyarakat  dan  badan publik  lainnya  dapat  memanfaatkan  penyediaan  informasi  publik  untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehdupan bangsa.
Sedangkan  sejumlah  saran    yang  dapat  penulis  sampaikan  untuk  optimalisasi kesiapan dan peran PT dalam pelaksanaan UU KIP sebagai berikut :
1. Perguruan Tinggi agar dapat meningkatkan fungsi dan layanan PPID sebagai bagian utama dalam membangun budaya akademik di kampus. Khusus Perguruan Tinggi di Aceh  diharapkan  menjadi  pelopor  dalam  transformasi  budaya  masyarakat  Aceh pasca  konflik  melalui  pembentukan  generasi  penerus  sebagai  agen  perubahan  dan kontrol  sosial.  Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  atas  pentingnya  informasi publik;    utamanya  pemanfaatan  informasi  publik  untuk  meningkatkan  partisipasi aktifnya dalam pembangunan.
2. Masyarakat  serta  komponen  organisasi  masyarakat  sipil  untuk  membangun  sinergi dengan  lembaga-lembaga  publik.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan informasi  publik  dan  kepentingan  Perguruan  Tinggi  atas  sejumlah  informasi  untuk mendukung  tri  dharmanya.  Sehingga,  berbagai  upaya  yang  berlangsung  secara khusus  dapat  mendorong  kualitas  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pembangunan perdamaian di Aceh.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku
J. Dwi Narwoko (2004). Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan . Jakarta: Prenada Media.
Miftah Thoha (2012). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Moleong, Lexy J.,  (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakary.

## Website
Laporan Evaluasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat, 2017, diakses 3 April 2018 pada www.komisiinformasi.go.id .

## Laporan Penelitian/Tesis
Afrizal  Tjoetra.  2017.  “ Transformasi  Organisasi  Masyarakat  Sivil  Dan  Kelestarian Perdamaian di Aceh, Indonesia ”. Malaysia: Universiti Sains Malaysia (USM).
Laporan  Perkembangan  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik,  Komisi  Informasi Aceh,  2017.
Laporan Evaluasi Badan Publik, Komisi Informasi Pusat,  2017.
Laporan Evaluasi Badan Publik, Komisi Informasi Aceh,  2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2010  tentang  Standar  Layanan  Informasi Publik.
Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Prosedur  Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75  Tahun  2016  tentang  Layanan  Informasi  Publik  Di  Lingkungan  Kementerian Riset, Teknologi,  Dan Pendidikan Tinggi.