## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PALOPO

## Hisma Kahman
Universitas Andi Jemma Palopo Email: hismakahman@gmail.com

## Abstrak
Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota  Palopo kepada konsumen  yang  dirugikan  akibat  pemakaian  kosmetik  berbahaya  adalah  perlindungan hukum  preventif  melalui  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik berbahaya  dan  perlindungan  hukum  represif.  Dinas  Kesehatan  juga  melakukan pengawasan  dengan  beberapa  cara  atau  upaya,  yaitu  melalui  media  elektronik  dan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerja sama dengan Balai Pengawas Obat dan pihak kepolisian.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kosmetik  berbahaya  yaitu  dengan  cara  sosialisasi  ke masyrakat mengenai bahayanya penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan apabila  ada  laporan  dari  masyarakat  tentang  penemuan  kosmetik  atau  krim  wajah berbahaya Dinas Kesehatan Kota Palopo akan menindak dengan cara melaporkannya ke pihak  yang  berwajib.  Tugas  Dinas  Kesehatan  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya tidak  jarang  menemui  hambatan,  seperti  hambatan  internal,  yaitu  tidak  tersedianya  lab untuk menguji bahan yng terkandung pada kosmetik, dan dana yang kurang. Hambatan eksternal,  yaitu  pelaku  usaha  yang  tidak  sadar  hukum,  minimnya  pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  atau  konsumen  untuk  melaporkan  kerugian  yang  dialami  akibat penggunaan  kosmetik  berbahaya  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  Palopo,  Bentuk  penindak lanjutan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan tidak memiliki efek jera.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bahan Berhaya, Konsumen .

## Abstract
The  form  of  legal  protection  provided  by  the  Palopo  City  Health  Office  to  consumers who are harmed by the use of dangerous cosmetics is preventive legal protection through guidance and supervision of the distribution of dangerous cosmetics and repressive legal protection.  The  Health  Office  also  carries  out  surveillance  in  several  ways  or  efforts, namely  through  electronic  media  and  socialization  to  the  public  as  well  as  in collaboration with the Drug Control Center and the police. Thus it can be concluded that the  Health  Office  in  supervising  dangerous  cosmetics  is  by  way  of  socializing  to  the public about the dangers of using cosmetics that don’t have a distribution permit and if there  are  reports  from  the  public  about  the  discovery  of  dangerous  cosmetics  or  face creams, the Palopo City Health Office will take action by reporting it to the public. the authorities.  The  task  of  the  Health  Office  in  carrying  out  its  responsibilities  often encounters  obstacles,  such  as  internal  obstacles,  namely  the  unavailability  of laboratories  to  test  ingredients  contained  in  cosmetics,  and  insufficient  funds.  External obstacles, namely business actors who are not aware of the law, lack of knowledge and awareness  of  the  public  or  consumers  to  report  losses  experienced  due  to  the  use  of dangerous  cosmetics  to  the  Palopo  City  Health  Office.  The  form  of  follow-up  against business actors who violate regulations has no deterrent effect.
Keywords: Legal Protection, Hazardous Materials, Consumers.

## A. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  diciptakan  Tuhan  dalam  rupa  dan  wujud  yang  sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu, kehidupan modern, masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan  terhadap  penampilan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  para  wanita  rela menghabiskan  uangnya  untuk  membeli  perlengkapan  kosmetik  dengan  tujuan  memoles wajahnya agar terlihat cantik.
Seiring  era  perdagangan  bebas  sekarang  ini  berbagai  jenis  kosmetik  beredar  di pasaran  dengan  berbagai  kegunaan  dari  berbagai  merk  juga.  Produk  kosmetik  yang merupakan  hasil  dari  perkembangan  industri  obat-obatan  saat  ini  sudah  berkembang menjadi  salah  satu  kebutuhan  pokok  masyarakat  seiring  dengan  perkembangan  gaya hidup  masyarakat.  Para  pelaku  usaha  berlomba-lomba  menghasilkan  berbagai  macam produk  kecantikan  dengan  berbagai  macam  kegunaan  bagi  masyarakat  untuk  menarik konsumen sebanyak-banyaknya.
Keinginan  manusia  terutama  wanita  untuk  selalu  tampil  cantik,  sempurna  dalam segala  hal  kesempatan  dimanfaatkan  oleh  sekelompok  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung  jawab  dengan  memproduksi  ataupun  memperdagangkan  kosmetik  yang tidak  memenuhi  persyaratan  kepada  masyarakat.  Sasaran  utamanya  adalah  para  kaum wanita  yang  ingin  mendapatkan  hasil  yang  cepat  dan  maksimal.  Mereka  akan  mudah sekali  tertarik  untuk  membeli  produk  kosmetik  dengan  harga  yang  murah  dan  cepat terlihat hasilnya. Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alternatif dengan membeli produk  tersebut  walaupun  tidak  memenuhi  persyaratan  dan  kosmetik  tersebut  dijual secara bebas namun tidak ada nomor BPOM 1 .
Kesehatan  merupakan  hal  yang  penting  bagi  setiap  manusia  untuk  melakukan berbagai  aktivitas  sehari-hari.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 “Kesehatan  adalah  keadaan  sejahtera  dari  badan,  jiwa  dan  sosial  yang  memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi”. Menurut pengertisn tersebut maka kesehatan harus  dilihat  sebagai  satu  kesatuan  yang utuh  terdiri  dari  unsur-unsur  fisik,  mental  dan sosial  yang  berkontribusi  membentuk  suatu  kemungkinan  untuk  seseorang  produktif dalam kehidupan sosial dan ekonominya.
Dewasa  ini  bukan  hanya  kosmetik aman yang  beredar  di  Kota  Palopo  namun  juga kosmetik-kosmetik  yang  berbahaya.  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Palopo menemukan  801  item  produk  kosmetik  ilegal  yang  mengandung  bahan  berbahaya. Kosmetik  ilegal  ini  terdiri  dari  5.005  kemasan  dengan  nilai  ekonomis  mencapai    Rp. 166.865.000. 2 Efek jangka panjang penggunaan kosmetik ini adalah dapat menyebabkan kanker dan merusak janin jadi harus berhati-hati bagi para pengguna kosmetik.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
1 http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html,diakses pada tanggal 09 Januari 2019.
2 https://fajar.co.id/2018/12/19/801-produk-kosmetik-ilegal-disita-bpom-palopo/ diakses pada tanggal 09 Januari 2019.
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Berdasarkan  sembilan  butir  hak  konsumen  yang  diberikan  di  atas,  terlihat  bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sebaliknya, pelaku usaha bertanggung jawab  memenuhi  kewajibannya  dengan  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut. 3

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka  dengan berbagai referensi jurnal dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka  ( library research ) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik  data primer  dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di kota palopo.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi Perlindungan Hukum Dinas Kesehatan terhadap Konsumen dari Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Palopo
Kosmetik  merupakan  salah  satu faktor  penting  bagi  masyarakat  modern  khususnya perempuan  untuk  menunjang  penampilan  dan  menambah  rasa  percaya  diri  dalam melakukan  segala  aktifitas  sehari-hari.  Berbagai  cara  dilakukan  masyarakat  guna memperindah  serta  mempercantik  penampilannya.  Kebutuhan  masyarakat  yang  tinggi akan  produk  kosmetik  menjadi  peluang  besar  bagi  pelaku  usaha  untuk  terus meningkatkan produksi kosmetiknya, hal ini terbukti dengan semakin gencarnya promosi dari pihak produsen melalui berbagai media dengan strategi promosi yang dikembangkan sedemikian  rupa  sehingga  terkadang  mengubur  sikap  rasional  konsumen  yang  pada akhirnya lengah dalam menyeleksi produk-produk yang beredar di pasaran.
Di  Kota  Palopo  banyak  terdapat  kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya.
Berdasarkan penelitian penulis, produk kosmetik mudah di dapat melalui media jejaring sosial  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah online  shop maupun  dijual  bebas  di  beberapa salon  kecantikan,  toko  kosmetik  dan  di  pusat  perbelanjaan.  Kosmetik  yang  beredar biasanya harganya lebih murah dan terkadang menyerupai produk kosmetika yang sudah terkenal untuk memikat konsumennya.
Dari  hasil  penelitan,  ada  beberapa  konsumen  yang  mengalami  kerugian  akibat penggunaan  kosmetik  berbahaya,  tetapi  sejauh  ini  belum  ada  pihak  yang  melaporkan terkait masalah tersebut dengan alasan beberapa faktor yaitu konsumen yang mengalami kerugian tidak tahu akan melaporkan hal ini kepada pihak mana, kemudian biaya perkara yang terbilang cukup mahal dan proses yang lambat.
3 Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika.
Guna  memperoleh  informasi  penunjang,  penulis  melakukan  wawancara  dengan konsumen  (NH)  yang  pernah  mengalami  kerugian  akibat  pemakaian  kosmetik. “saya biasanya  membeli  produk  kosmetik  seperti  cream  wajah  di  toko  yang  biasanya  teman saya  juga  membeli  karena  teman  saya  menggunakan  kosmetik  krim  tersebut  wajahnya berubah menjadi bersih dan putih” 4
Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat  penggunaan  kosmetik  yang  mengandung bahan  berbahaya  ini  sangat  bervariasi,  dimulai  dari  kulit  menjadi  kering,  jerawat  di permukaan  kulit  dan  menetap  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama  bahkan  hingga tahunan,  penipisan  kulit,  kulit  menjadi  kemerahan,  timbul  rasa  gatal  dan  pengelupasan kulit yang tidak wajar hingga muncul flek atau noda-noda hitam di sekitar wajah.
Saat  ini,  di  kota  Palopo  banyak  beredar kosmetik  berbahaya.  Berikut  nama  produk yang  telah  tarik  dari  peredaran  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Palopo  dimana  produk tersebut dinyatakan berbahaya dan tidak memiliki izin edar 5 :
1. Cream wajah SJ
2. Maxi-Peel
3. RDL
4. POND’S White Beauty Cream
5. Temulawak
6. Shina kuang cu
7. Liptin Mingyu
8. Lip Glos
Namun masih banyak pedagang-pedagang kosmetik yang belum di sweeeping oleh Dinas  Kesehatan  Kota  Palopo.  Hal  ini  terbukti  dengan  masih  banyak  toko-toko  yang menjual  secara bebas kosmetik  yang mengandung bahan berbahaya maupun yang tidak bernomor BPOM.
Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:
1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif
Dalam  Pasal  8  ayat  1  Undang-Undang  Nomor.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  disebutkan  bahwa  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
a) Huruf  a:  Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Huruf  g:  Tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfatatan yang paling baik atas barang tersebut.
c) Huruf  i:  Tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus dipasang/dibuat.
Adanya  larangan  dan  kewajiban  ini  merupakan  perlindungan  preventif  paling mendasar yang dapat mencegah timbulnya peredaran kosmetik berbahaya.
Dalam  upaya  melaksanakan  perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah  dalam  hal ini Dinas Kesehatan Kota Palopo melakukan upaya perlindungan atau pencegahan awal melalui pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan cara :
4 Wawancara dengan salah  satu konsumen  pengguna cream  wajah
5 Data jenis produk yang ditarik dari edaran pada tahun 2018 oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo
a. Memberikan pembinaan melalui sosialisasi tentang bahaya penggunaan kosmetik yang  mengandung  bahan  berbahaya  atau  tidak  memiliki  nomor  izin  edar  dari Badan Pengawasn Obat dan Makanan.
b. Sampling produk kosmetik untuk diuji di laboratorium. Pengawasan ini dilakukan dengan  cara  pemeriksaan  tempat,  pengambilan  sampel,  uji  laboratorium, informasi dan edukasi yang pelaksanaannya dilakukan pada saat pre-market atau sebelum produk tersebut beredar di pasaran;
Dinas  Kesehatan  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik  yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan  hukum  represif  oleh  Dinas  Kesehatan  dilakukan  melalui  penyitaan produk  kosmetik,  pemusnahan  produk  kosmetik  dan pro  justicia terhadap  pelaku  yang terbukti menjual produk kosmetik berbahaya.
Dalam  rangka  melindungi  konsumen  yang  dirugikan  akibat  penggunaan  kosmetik yang  mengandung  bahan  berbahaya,  maka  produk  kosmetik  yang  terbukti  tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan tindakan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaku  usaha  memiliki  tanggung  jawab  kepada  konsumen  apabila  terbukti  bahwa kosmetik  yang  diproduksi  atau  diedarkan  mengandung  bahan  berbahaya,  bentuk tanggung  jawab  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  ialah  memberikan  ganti  rugi  atau kompensasi sesuai pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.
Mengenai  sanksi  yang  di  berikan  kepada  pelaku  usaha  ada  dua  yaitu  sanksi administratif  dan  sanksi  pidana.  Pada  Pasal  60  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999 mengatur  tentang  sanksi  administratif  yang  diberikan  kepa  pelaku  usaha  dan  Pasal  62 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 ditegaskan sanksi berupa pidana  penjara paling lama  5(lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,-  (dua  milyar rupiah)  bagi  pelaku  usaha  yang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan  ketentuan  peraturan  perundangan-undangan,  tidak  mencantumkan  tanggal kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang tersebut,  tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (Pasal 8 ayat 1 huruf a, g dan i Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen dilakukan  berdasarkan  prinsip  cepat,  murah,  dan  sederhana.  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  menangani  kasus  yang  umumnya  bersifat  perdata,  yang  bersifat ganti  rugi  langsung  yang  dialami  konsumen  akibat  kesalahan/kelalaian  pelaku  usaha. Penyelesaian  sengketa  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dilakukan  dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 6
6 Ahmadi  miru  dan  Sutarman  Yodo,  2009, Hukum  perlindungan  konsumen, Jakarta:PT RajaGrafindu Persada. Hal: 241.
Bentuk  Pengawasan  Terhadap  Peredaran  Kosmetika  Berbahaya  Oleh  Dinas Kesehatan  Kota  Palopo  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia  Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  bidang  Farmasi  khusunya  pengawasan  terhadap peredaran kosmetika berbahaya sebagai berikut:
1. Terjun langsung kelapangan atau tempat yang diduga banyak menjual kosmetika berbahaya;
2. Melihat kemasan kosmetik memenuhi syarat atau tidak;
Ada  lima  langkah  cerdas  yang  dapat  dilakukan  konsumen  dalam  memilih  produk kosmetik, antara lain:
1. Kemasan
Kenali kemasan kosmetik.  Jangan beli kosmetik yang kemasannya jelek atau rusak, baik fisik maupun isinya. Produk yang masih baik punya bentuk dan warna merata serta tanpa bercak kotoran.
2. Label Pastikan  label  tercantum  dengan  jelas  dan  lengkap.  Setiap  kosmetik  wajib mencantumkan  label  yang  benar,  meliputi  nama  produk,  nomor  izin  edar,  kode produksi,  nama  dan  alamat  produsen,  netto  dan  komposisi,  batas  kadaluwarsa. Selain  itu,  mencantumkan  kegunaan  dan  cara  penggunaan  dalam  Bahasa Indonesia, kecuali produk yang sudah jelas cara penggunaannya.
3. Izin Edar Konsumen  dapat  melihat,  apakah  kosmetik  memiliki  nomor  izin  edar  dari
BPOM atau tidak.
untuk  meyakinkan  para  konsumen  akan  keamanan  produk  yang  mereka pasarkan. Salah satu caranya yaitu dengan memalsukan nomor izin BPOM pada kemasan  kosmetik.  Masyarakat  banyak  tertipu  karena  susah  untuk  membedakan mana nomor izin yang asli mana yang palsu, mereka juga tidak tahu dengan cara apa untuk membedakannya.

## 2. Melaksanakan  Tanggung  Jawab  Hukum  Terhadap  Peredaran  Kosmetik Berbahaya
Terkait  dengan  pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik  berbahaya,  terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. Adanya hambatan tersebut  menyebabkan  upaya  pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik  berbahaya kurang efektif. Kekurangan ini disebabkan berbagai hambatan baik dari  internal maupun eksternal.
a. Hambatan Internal
Hambatan intenal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo, yaitu:
1) Di  Kota  Palopo  belum  tersedianya  laboratium  untuk  menguji  bahan  yang terkandung  pada  kosmetik  yang  diedarkan.  Untuk  pembuktian  maka  sampel dikirim  ke  Kota  Makassar  untuk  diuji  laboraturium.  Jangka  waktu  untuk pengujian sampel tidak dapat ditentukan, tetapi biasanya hasil laboratorium akan keluar paling lambat 4 (empat) hari.
2) Minimnya  anggaran  dana  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Palopo menjadi  hambatan  dalam  upaya  pengawasan  terhadap  peredaran  kosmetik berbahaya yang beredar di masyarakat.
b. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo, yaitu:
1) Hambatan  eksternal  yang  pertama  yaitu  pelaku  usaha  yang  tidak  sadar  hukum, hal  ini  terbukti  bahwa  tidak  sedikit  pelaku  usaha  yang  mengabaikan  surat peringatan  tersebut  dan  masih  megedarkan  kosmetik  yang  dapat  merugikan masyarakat pada efek yang berkepanjangan.
2) Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai obat, pangan, dan kosmetik yang beresiko terhadap kesehatan dalam upaya melindungi diri dan keluarganya. Minimnya  pengetahuan  masyarakat  akan  hak  dan  kewajibannya  sebagai konsumen sehingga cenderung dirugikan akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Palopo kepada  konsumen  yang  dirugikan  akibat  pemakaian  kosmetik  berbahaya  adalah perlindungan  hukum  preventif  melalui  pembinaan  da  pengawasan  terhadap peredaran  kosmetik  berbahaya  dan  perlindungan  hukum  represif.  Dinas  Kesehatan juga melakukan pengawasan dengan beberapa cara atau upaya, yaitu melalui media elektronik  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  serta  bekerja  sama  dengan  Balai Pengawas  Obat  dan  pihak  kepolisian.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya  yaitu dengan  cara  sosialisasi  ke  masyrakat  mengenai  bahayanya  penggunaan  kosmetik yang  tidak  memiliki  izin  edar  dan  apabila  ada  laporan  dari  masyarakat  tentang penemuan kosmetik atau krim wajah berbahaya Dinas Kesehatan Kota Palopo akan menindak dengancara melaporkannya ke pihak yang berwajib.
2. Tugas  Dinas  Kesehatan  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  tidak  jarang menemui  hambatan,  seperti  hambatan  internal,  yaitu  tidak  tersedianya  lab  untuk menguji  bahan  yng  terkandung  pada  kosmetik,  dan  dana  yang  kurang.  Hambatan eksternal,  yaitu  pelaku  usaha  yang  tidak  sadar  hukum,  minimnya  pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  atau  konsumen  untuk  melaporkan  kerugian  yang  dialami akibat  penggunaan  kosmetik  berbahaya  ke  Dinas  Kesehatan  Kota  Palopo,  Bentuk penindak  lanjutan  terhadap  pelaku  usaha yang  melanggar  peraturan  tidak  memiliki efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A.Z.  Nasution,  1995. Konsumen  dan  Hukum ,  cetakan  pertama,Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
A.Z. Nasution, 2001, Konsumen dan Hukum , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Ahmadimiru  dan  Sutarman  Yodo,  2009, Hukum  perlindungan  konsumen, Jakarta:  PT RajaGrafindu Persada.
Hamidi,  2008, Metoden  Penelitian  Kualitatif  Pendekatan  Praktis  Penulisan  Proposal dan Laporan Penenlitian , Malang : UMM Press. Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi,  2009, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Jakarta:  Sinar Grafika.
Moh. Nazir, 1999, Metode Penelitian, Bandung: Ghalia Indonesia. Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia , Surabaya : Bina Ilmu.
Suratman dan H. Philips Dillah, 2012, metode penelitian hukum , Malang: Alvabeta. Sasongko,  Wahyu,  2007 Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen , Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung,
Yuswati M.Pd, 1996, Makalah Produk Kosmetik , Universitas Negeri Yogyakarta.

## Website
https://fajar.co.id/2018/12/19/801-produk-kosmetik-ilegal-disita-bpom-palopo/diakses pada tanggal 09 Januari 2019 http://produkkecantikan.blogspot.com/2011/05/zat-zat-yang-terdapat-didalam.html, diakses pada tanggal 09 Januari 2019. https://adryanov20.wordpress.com/2013/04/11/penyelesaian-sengketa-konsumen- melalui-bpsk/ diakses tanggal18 Februari 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Keputusan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  RI  Nomor  HK.00.05.4.1745
tentang kosmetik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika.