Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 3, No. 2, Desember 2018, pp. 23 - 46

## ANALISIS KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA PADA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF

## Reski Anwar

## IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Abstract
Types of punishment provided for in the book the law of criminal law, namely criminal subject matter which consists of a criminal to death, imprisonment. As for the types  of  sanction  or  punishment  in  Islamic  criminal  law  includes  the  law  of  jarimah adultery,  penalty  jarimah  qadzaf,  jarimah  punishment  of  theft,  jarimah  punishment. Indonesia at the moment very much in need of a great variety of study on the concept of criminal  sanctions  in  order  to  reduce  islamic  values  through  this  Focus  Group Discussion or conference, etc. Of a will can contribute to the renewal of a criminal law reform And there should have been a kind of work for punishment of the formulations in the form of social as well as the completion of matter outside the court (restorasi justice).
Keywords: Punishment, Criminal, Islamic

## A. Pendahuluan
Masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Hukum sangat  dibutuhkan  ditengah-tengah  masyarakat  untuk  mengatur  dan menertibkan  masyarakat  itu  sendiri.  Negara  Indonesia  merupakan  negara berdasarkan atas hukum (rechsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat ) 1 ,  yang  artinya  bahwa  Indonesia  mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat
1 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) , Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 1.
terlindungi. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (ubi socitas ibi ius) sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. 2 Apabila dalam  masyarakat  terjadi  suatu  peristiwa  yang  dapat  diduga  merupakan suatu  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  perilaku  yang  berada  dalam masyarakat merupakan cerminan dari hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.
Hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  produk  dari negeri  belanda  yang  masih  digunakan  oleh  bangsa  Indonesia  sampai  saat ini.  Pembahasan  mengenai  hukum  pidana  di  Indonesia  memuat  berbagai macam  jenis  tindak  pidana.  Tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). 3
Pakar  pidana  Muladi  mengatakan,  bahwa  dalam  hukum  pidana yang ada saat ini orientasinya pada perbuatan ( Daad )  dan pelaku ( Daader Straafrecht ),  pengaturan  sanksi  yang  ada  meliputi  pidana  ( Straff, Punishment ) yang sifatnya penderitaan akan tetapi tindakan pada tata tertib yang secara relatif lebih benuansa pendidikan. 4
Sebelum  berbicara  mengenai  perbandingan  sanksi  pidana  maupun alasan-alasan  memperbandingkan,  perlu  terlebih  dahulu  mengetahui pengertian dari sanksi pidana itu sendiri apa. Menurut Hebert Packer yang dikutip  Romli  Atmasasmita,  menyebutkan  mengenai  Pemidanaan  pada hukum pidana: 5
“merupakan  sarana  terbaik  yang  dimiliki  untuk  menghadapi  ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan” .
2 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum , Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006, hlm 34.
3 Moeljatno, KUHP, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001, hlm. 32.
4 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana . Alumni Bandung, hlm 16.
5 Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  kontemporer ,  Jakarta:  Penerbit  Kencana, 2010, hlm. 16.
Selanjutnya  Paccker,  menjelaskan  tentang  adanya  sanksi  pada hukum pidana adalah syarat mutlak pada suatu hukuman yang tidak bisa dihindari ketika hukuman telah ditetapkan, karena disetiap lini kehidupan tentu  menpunyai  sanksi  dan  hukuman  yang  berbeda.  Namun  berbeda menurut Romli menanggapi perkataan Paccker, Sebab menurut pandangan Romli, Sanksi pidana yakni merupakan “pisau yang bermata dua” sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh kegunaannya yang merupakan tujuan daripada  sanksi  pidana  itu  sendiri.  Sebab  dalam  kaedahnya  Romli,  dia mengatakan  bahwasanya  di  dalam  upaya  mencapai  tujuan  tersebut  tidak semata-mata  melalui  sanksi  pidana  saja,  akan  tetapi  hendaknya  disadari suatu kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak selalu harus sama bagi  setiap  orang  karena  pengertian  kejahatan  merupakan  suatu  rekayasa sosial politik yang terjadi dalam masyarakat. 6
Fungsi yang mendasar adanya diformulasikan suatu aturan hukum yaitu  sebagai  sarana  pengendalian  sosial  ( social  control  enginering ),  yang mana  didalamnya  memuat  instrument  sanksi  sebagai  sarana  pengontrol supaya norma yang sudah dibuat untuk selalu bisa ditaati, dengan adanya sarana  pengontrol  pada  norma  yang  ada  maka  eksistensi  hukum  bias dengan mudah diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum yang secara utuh  tidak  hanya  memuat  pada  kepatutan  ataupun  ketaatan  terhadap peraturan saat ini atau hukum positif saja, melainkan juga bisa mencakup berbagai  macam  norma  kehidupan  serta  nilai-nilai    yang  hidup  dan berkembang  dalam  masyarakat.  Konsistensi  pada  formulasi  penegakan hukum  seyogyanya  bisa  mencakup  segala  aspek  kehidupan  norma  adat istiadat  hanya  menjadi  wacana  yang  sangat  penting  untuk  diterapkan. Peristiwa  ini  yang  menjadi  kendala  oleh  kondisi  kehidupan  kenegaraan, sehingga banyak mengalami keterpurukan di dalam setiap lini kehidupan,
6 Ibid
mulai  dari  bidang  politik,  bidang  ekonomi,  ataupun  sosial  budaya  dan penegakan  supremasi  hukum  yang  pada  dasarnya  merupakan  salah  satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki iklim negeri hukum saaat ini. 7
Saat  ini  penegakan  supremasi  kedaulatan    hukum  harus  dilakukan perlahan-lahan dengan cara melakunan perbaikan-perbaikan, baik dari segi legal  susbtansi  maupun  dari  segi  legal  struktur . Perbaikan  hukum  mulai bisa  harus  dilakukan  dalam sebuah  proses  pembentukan  peraturan perundang-undangan  dan  juga  pembenahan  dan  peningkatan  kualitas sumber daya aparat penegak hukum serta budaya hukum ( legal culture) .
Dilihat dari  segi sisi peraturan perundang-undangan yang ada pada saat  ini,  berkualitasnya  sebuah  peraturan  harus  bisa  benar-benar diperhatikan  secara  lebih  seksama  yang  mana  pada  substansi  materi sebuah  peraturan  harus  selaras  dan  relevan  dalam  hubungannya  dengan peraturan  perundang-undangan  lain  ataupun  nilai-nilai  yang  hidup didalam masyarakat.
Faktor pendorong salah satu adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada  hukum  tidak  lain  karena  adanya  sanksi  sehingga  tidak  dapat dibayangkan bagaimana jika hukum dapat mengikat tanpa adanya sanksi, apakah  berlaku  efektif  atau  sebaliknya.  Hukum  pidana  misalnya  yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan bidang hukum lainnya yang lebih  mendasarkan  pada  pokok  pelaksanaan  sanksinya,  dan  juga  pada sanksi  fisik  yang  banyak  menimbulkan  pro  dan  kontra  terhadap  sanksi pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim,  baik  dikalangan  praktisi  hukum maupun akademisi hukum itu sendiri terlebih lagi dikalangan masyarakat pencari keadilan.
Hukum pidana yang dikehendaki saat ini hendaknya setiap hubungan kemasyarakatan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan
7 Ahmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia ,  Penerbit  Ghalia:  Indonesia,  Bogor Cetatakan ke- II, 2005, hlm. 1.
hukum  yang  ada  serta  norma  yang  hidup  berlaku  dalam  masyarakat. Adapaun deraan yang bersifat hukuman (pidana) bisa  dikenakan kepada setiap  pelanggar  peraturan  hukum  yang  ada  sesuai  dengan  norma  yang telah  disepakati  sebelum  peraturan  itu  dibuat,  hal  itu  senada  sebagai konsekuensi  terhadap  perbuatan  yang  menabrak  peraturan  hukum  yang dilakukannya.
Maka dari itu adapun efek dari akibat yang ditimbulkan ialah kebijakan yang ada pada prinsip dan norma-norma hukum yang ada haruslah sesuai dengan pilar-pilar keadilan yang ada dalam masyarakat, tujuannya untuk menjaga  agar  prinsip-prinsip  dasar  hukum  bisa  dapat  berlangsung  terus dan mampu diterima bagi seluruh elemen masyarakat. 8
Pada  prinsipnya  dalam  hukum  pidana  dikenal  dengan  tiga  landasan pemikiran  mengenai  tujuan  yang  ingin  dicapai  terhadapn  suatu pemidanaan, yaitu : yang pertama sebagai sarana untuk membenahi person pribadi  dari  pelanggar  itu  sendiri,  yang  kedua  untuk  membuat  orang menjadi  tobat  dalam  melakukan  kriminalitas  dan  yang  ketiga  untuk mengontrol  pelanggar  tertentu  menjadi  tidak  mampu  melakukan kriminalitas yang lain.
Jika  diitinjau  dari  tujuan  deraan  pada  pemidanaan  di  atas  kita  bisa memulai dengan melakukan suatu kajian yang tepat pada instrument yang efektif  dalam  membangun  sistem  hukum  yang  ideal  saat  ini.  Pada  sanksi sosial  yang  hidup  dimasyarakat  jauh  lebih  efektif  sebagai  sarana memberantas  serta  pengendali  perilaku  criminal  yang  sering  muncul, Sanksi pidana seperti ini yang seharusnya bisa diharapkan untuk mengkaji dan  juga  bisa  menerapkannya  paling  tidak  untuk  menanggulangi kriminalitas yang seyogyanya dapat memangkas jenis tindak pidana yang ada di Negara saat ini. Ketidak ampuhan sanksi pidana di negara saat ini
8 Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya . PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 70-71 .
disebabkan oleh komposisi hukum pidana yang tidak bisa berproses seperti yang diharapkan. Jadi, hal demikian ini bisa digunakan sebagai tolak ukur bahwasannya alat yang digunakan untuk mengancam, yakni sanksi pidana, juga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapan.
Oleh karenanya kita merasa tertarik untuk menggagas sebuah atrtikel pada  perbandingan  jenis  model  sanksi  pidana  positif  dan  hukum  pidana islam yang insya Allah bisa dijadikan masukan serta mampu berkontribusi pikiran dalam hal pemecahan masalah beserta jalan keluarnya.
Hukum  pidana  yang  ada  pada civil-law  system,  common-law  system , hukum  pidana  islam (fiqh-jinayah) semoga  bisa  mampu  sebagai penyelesaian dari masalah yang sedang dicari dan dapat dijadikan sebagai penyelaras  dalam  ruang  lingkup  dan  peranan  perbandingan  hokum  yang bersifat  konstruktif  untuk  kemudian  diserahkan  kepada  pakar  hukum untuk bisa ditelaah atau diterapkan pada situasi yang relevan. 9
Hal menarik yang dapat diangkat sebagai dasar hukum pada konteks pidana Islam bisa sebagai penyelaras karena hal demikian bisa ditinjau dari sudut konstitusi yamg ada pada saat ini. Bisa dilihat Pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasannya : 10
Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Norma dasar yang terkandung  dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara  lain:  Negara  Republik  Indonesia  tidak  boleh  terjadi  atau  berlaku sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kaidah  Islam  bagi  umat  Islam,  atau yang berseberangan dengan kaidah atau norma agama lain seperti  agama nasrani  bagi  umat  nasrani,  atau  yang  bertentangan  dengan  kaidah  norma agama  hindu    bagi  orang-orang  hindu  balinya  atau  yang  bertentangan dengan  norma  kesusilaan  agama  budha  bagi  pengikutnya.  Hal  ini  berarti
9 Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) , Sinar Grafika: Jakarta, 2004, hlm. 1.
10 Lihat Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
bahwasannya  Negara  tidak  bisa  melegalkan  hukum  yang  bertentangan dengan  kaidah-kaidah  (hukum)  agama  dan  norma  kesusilaan  bangsa Indonesia.
Negara Kesatuan Republik  Indonesia wajib  menjalankan syariat Islam bagi  orang  Islam,  syariat  Nasrani  bagi  orang  Nasrani  dan  syariat  Hindu bagi  orang  Hindu-Bali  bagi  orang  Bali,  sekadar  menjalankan  syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan melalui Negara. Syariat yang tidak  memerlukan  bantuan  kekuasaan  untuk  melaksanakannya  karena dapat  dijalankan  sendiri  oleh  setiap  pemeluk  agama  yang  bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri.

## B. Pembahasan
Hukum pidana yang diterapkan di Indonesia saat ini mengadopsi dari berbagai sumber, antara lain berasal dari hukum belanda, hukum adat dan hukum  Islam.  Butuh  elaborasi  yang  secara  runtut  mengenai  makna daripada  hukum  itu  sendri.  Penjelasan  tentang  hukum  pidana  yang merupakan  sebagai  entitas  studi.  Mengutip  pendapat Heijder dia mengatakan dalam metode hukumnya bahwa hukum pidana itu beberapa macam bidang ilmu seperti Ilmu-ilmu hukum pidana sistematik, dan Ilmu hukum  pidana  berdasarkan  pengalaman. 11 Penggolongan  Hukum  Pidana dalam  Istilah  hukum  pidana  mulai  diberlakukan  sejak  zaman  Indonesia dijajah  Jepang Osamu  Seirei untuk  bahasa  belandanya strafrecht ,  karena untuk memisahkannya dari terminologi hukum perdata.
Penjelasan  pada  istilah  Pidana  (hukuman)  adalah  hukum  yang merancang mengenai formulasi pidana dan tata proses pemidanaan. Istilah yang muncul pada konteksnya pidana terkadang suka diatafsirkan dengan tafsiran  hukuman.  Padahal  pengertian  hukuman  yang  ada  merupakan
11 Andi Hamzah, Asas-Asas  Hukum Pidana , Rineka Cipta: Jakarta, Cetakan ke-III, 2008, hlm. 1.
suatu  pengertian  bersifat  umum,  seperti  seuatu  yang  menderakan  atau nestapa  yang  dikenakan  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  dengan sengaja.
Hukum  pidana  biasanya  bisa  menggambarkan  salah  satu  bagian  dari semua citra keseluruhan komposisi hukum yang berlaku dinegara tersebut, tentu  didalamnya  memuat  dasar  kaidah  atau  aturan  norma  yang  dapat untuk  memformulasikan  serta  mensyaratkan  tindakan  seperti  apa  yang tidak  diperkenankan,  yang  tidak  diperbolehkan,  yang  seraya  disertai dengan  hukuman  atau  sanksi  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang menabrak larangan tersebut. Bagian dari diciptakannya pidana yakni untuk menenntukan  dimana  dan  dalam  kondisi  apa  saja  bagi  pelanggar  yang telah  menabrak  aturan-aturan  itu  yang  tentunya  dapat  dikenakan  atau dijatuhi  sanksi  pidana  sebagaimana  yang  telah  diderakan  sebelumnya, untuk  menentukan  dengan  cara  seperti  apa  susunan  sanksi  pidana  itu dapat  dijalankan  jika  ada  pelanggar  yang  telah  disangka  saat  menabrak aturan  dengan  cara  pemberian  efek  jera  berupa  sanksi  sosial  yang  hidup dalam  komunitas  masyarakat  itu  sendiri.  Efek  yang  ditimbulkan  akan membuat para pelanggar menjadi insyaf. Insya Allah.
Pakar  pidana  Sudarto  juga  mengemukakan  dalam  ilmu  hukum  ada perbedaan  antara  istilah  “pidana”  dengan  istilah  “hukuman”,  beliau mengatakan  bahwasanya  istilah  “hukuman”  kadang-kadang  digunakan untuk pergantian perkataan “strafft” , tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih  patut  digunakan  daripada  menggunakan  istilah  hukuman. Selanjutnya  menurut  muladi  dan  barda  nawawi  arief  istilah  yang  dipakai didalam  hukuman  merupakan  sebutan  yang  sangat  global  dan konvensional, hal demikian juga dikatakan bisa memiliki makna yang jauh dan  berganti-ganti  sebab  istilah  yang  timbul  dapat  berimplikasi  dengan bidang yang mumpuni. Makna dari istilah diatas tadi bukan hanya sering dipergunakan  pada  bidang  kajian  ilmu  hukum  semata  akan  tetapi  juga
pada  konsep  sehari-hari  dibidang  pendidikan,  sosial,  moral,  agama,  dan seterusnya.  Oleh  sebab  itu  pada  hukuman  yang  ada  pada  hokum  pidana tersebut  harus  memiliki  istilah  yang  lebih  spesifikasi,  jadi  sangat diperlukan  sekali  adanya  sekat-sekat  pembatas  antara  pengertian  atau makna  khusus  yang  dapat  menunjukan  cirri-ciri  atau  sifat-sifatnya  yang khas”. 12
Istilah yang memuat pada tindak pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh perancang undang-undang sering digunakan dengan  sebutan  “ strafbaarfeit”. Perancang  undang-undang  tersebut  tidak memberikan secara spesifikasi yang signifikan mengenai penjelasan tindak pidana  tersebut  yang  secara  ekplisit  lebih  lanjut  seharusnya  bisa memberikan  mengenai makna  dari  arti strafbaarfeit itu  sendiri,  agar pelaksanaan pada peggunaannya bisa lebih jelas. Oleh karenanya terhadap maksud  dan  tujuan  adanya  sebutan strafbaarfeit tersebut  sering dipergunakan  oleh  pakar  hukum  pidana  dengan  istilah  tindak  pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. 13
Sedangkan pidana bisa diartikan sebagai suatu pengertian yang khusus saling  berkaitan  dengan  hukum  pidana.  Maksud  daripada  pengertian khusus  tersebut  masih  juga  terdapat  berbagai  macam  persamaan  dengan pengertian  umum,  seperti  berkenaan  dengan  sanksi  deraan    atau  nestapa yang menderitakan.
Pakar  pidana  andi  hamzah  juga  mengatakan  mengenai  istilah  pidana harus dikaitkan dengan persyaratan yang termaktub pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisanya sering disebut sebagai asas legalitas yang berbunyi:
“ nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”.
12 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori  -  teori dan  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Alumni: Bandung, 2005, hlm. 1.
Sebutan tersebut diungkapkan oleh Anselm von Feurbach, yang  berbunyi sebagai berikut: 14
“Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”
Belanda didalam bahasanya cuma mempunyai satu pengertian sebagai persamaan  istilah  hukuman  ataupun  pidana  seperti straf .  Oleh  karenanya pidana  membentuk  dengan  sebuah  sebutan  yang  lebih  terperinci  khusus, maka dari itu penting adanya kualifikasi pada istilah atau makna tersentral yang  bisa  menunjukkan  ciri-ciri  atau  sifat-sifatnya  yang  khas.  Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini ada beberapa buah piker pendapat dari para sarjana yakni:
Sudarto mengungkapkan bahwasannya yang dimaksud dengan pidana adalah  penderaan  yang  segaja  dikenakan  beban  pada  orang  yang melakukan  tingkah  laku  perbuatan  yang  memenuhi  kondisi  pada ketentuan syarat-syarat tertentu. 15
Roeslan  Saleh  juga  mengutarakan  mengenai  istilah  pidana  ialah hubungan  timbal-balik  atas  delik  dan  ini  berupa  suatu  suatu  deraan nestapa yang dengan sengaja dikenakan oleh negara pada pelanggar delik tersebut. 16
Pada beberapa keterangan diatas, Muladi meringkaskan bahwa pidana berisi beberapa unsur- ciri sebagai berikut : 17
1. pidana itu pada dasarnya merupakan suatu kondisi penderaan atau nestapa serta dampak-dampak lainnya yang tidak mensejahterahkan;
14 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (revisi), Paradnya  Paramitha: Jakarta, 1993, hlm. 1.
15 Sudarto, Hukum dan Pidana , Alumni: Bandung, 1977, hlm. 109-110.
16 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana di Indonesia , Bina Aksara: Jakarta, 1987, hlm .5.
17 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana (Edisi  Revisi), Alumni: Bandung, 1998, hlm. 4.
2. pidana  itu  dikenakan  dengan  sengaja  oleh  perancang  atau  badan yang mempunyai kewenangan;
3. pidana  itu  dikenakan  kepada  individu  yang  sudah  melangsungkan tindak pidana menurut peraturan yang berlaku;
Selanjutnya  ted  honderich  mempunyai  pendapat  mengenai pemidanaan setidaknya ada memuat 3 (tiga) unsur sebagai berikut : 18
Pertama,  pemidanaan  harus  memiliki  kandungan  semacam  kerugian atau  penderitaan  ( distress )  yang  bisa  diformulasikan  sebagai  tujuan  dari reaksi atas pemidanaan tersebut.
Kedua,  setiap  pemidanaan  hendaknya  berasal  dari  lembaga-lembaga yang  berkuasa  secara  ketetatapan  hukum  pula  sudah  diberi  kewenangan. Ketiga,  pejabat  yang  berkuasa  mempunyai  hak  untuk  memberikan  vonis dalam  hal  pemidanaan  yang  hanya  kepada  individu  yang  telah  terbukti dengan  sengaja  melabrak  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku  dalam lingkungan masyarakat.
Unsur  ketiga  ini  menuai  pertanyaan  mengenai  sanksi  yang  kolektif seperti halnya memboikot produk pokok yang sewaktu-waktu bisa dialami oleh  orang-orang  yang  tidak  bersalah.  Dengan  demikian,  secara  umum seyogyanya  pemidanaan  dapat  dirumuskan  secara  terbuka  sebagai  ganti kerugian-denda    yang  diberikan  oleh  lembaga  yang  berwenang  kepada pelanggar hukum atau peraturan.
Adapun  tujuan  dari  pemidanaaan  secara  preventif  ntuk  menakut- nakuti  orang  agar  tidak  melakukan  kejahatan,  dan  menakut-nakuti  orang tertentu  yang  telah  melakukan  kejahata.    Selain  itu  juga  untuk  mendidik atau  memperbaiki  orang  yang  sudah  melakukan  kejahatan  agar  tidak melalukan kejahatan yang sama.
18 Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , … , hlm. 70-71 .
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan  dapat digolongkan  menjadi  dua  macam  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Adapun  dari  berbagai  macam  jenis  sanksi  pidana  terkandung beberapa  jenis  sanksi  pidana  yang  meliputi  pidana  mati,  pidana  seumur hidup,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda  yang  meliputi pidana  pokok  serta  pidana  yang  berupa  pencabutan  hak-hak  tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. 19
Hukum pidana Islam memiliki tiga muatan yang esensial sebagai dasar yang  fundamental,  seperti  adanya  tindak  pidana  kisas- qisas pemberian hukuman yang setimpal , hudud pemberian hukuman sesuai dengan syariat yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah,  dan takzir seperti  halnya  kebijaksanaan oleh  hakim.  Ada  juga  penulis  yang  hanya  membagi menjadi  dua  bidang pokok,  yaitu  tindak  pidana hudud dan takzir .  Pembagian  versi  kedua  ini disebabkan oleh adanya perspektif bahwa hudud adalah semua jenis tindak pidana  yang  secara  tegas diatur  dalam  Al-quran  dan  hadist.  Baik  berupa sifat perbuatan pidana maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana qisas masuk ke  dalam  ranah hudud .  Sementara  itu,  semua jenis  tindak pidana  yang  tidak  masuk  ke  dalam ranah hudud berarti  masuk  ke  dalam wilayah takzir . 20
Apabila  penggolongan  pada  hukum  pidana  islam  mengikuti versi pertama  diatas  tadi  yang  berupa  kisas,  hudud,  dan  takzir.  Adapun  Qisas berisi  mengenai  dua  macam  jenis,  yakni qisas yang  bersifat dalam  hal tindak  pidana  pembunuhan  dan penganiayaan.  Tindak  pidana hudud mempunyai  cakupan  yang  cukup  banyak setidaknya  ada  tujuh  macam jenis, yakni seperti tindak pidana penuduhan zina, perampokan, perzinaan, pencurian,  perbuatan meminum  khamar  atau  penyalahgunaan narkoba,
19 Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
pemberontakan,  dan  perbuatan  murtad. Berikutnya  ada  kisas dan  hudud namun  masuk  ke  dalam  bidang jarimah yang  dikenakan  dengan  sanksi hukuman  berupa takzir ,  yaitu  hukuman  yang ditentukan  oleh  yuridiksi yang berkuasa pada sebuah konvensi atau negara tertentu.
Pengertian  Fiqh  atau  Syariah  yang  memuat  pada  Istilah  Fikih merupakan  suatu  sebutan  yang  bersumber  dari  bahasa  Arab,  yang memiliki  arti  kecerdasan,  tahu  atau  paham  atau  pemahaman  ataupun pengertian yang mengetahui sesuatu pemahaman dengan sempurna secara runtut  dan  tepat  sesuai  dengan  ilmu  dan  bidang  pemahamannya, sedangkan makna terminologisnya telah diringkas oleh para pemikir atau pakar hukum Islam, diantaranya: 21
Asaf Ali Asgar Fryzee, mengungkapkan istilah mengenai fikih sebagai pandangan  wawasan  tentang  hak  dan  kewajiban-kewajiban  individu seperti mana yang diketahui dari al-qur’an dan sunnah, alias seperti yang dirumuskan dari keduanya atas apa dari beberapa kaum yang sepakat.
Ash-shidieqy, mempunyai pandangan lain mengenai istilah fikih yakni bidang disiplin ilmu yang banyak mendeskripsikan berbagai jenis hukum- hukum syarah yang didapatkan dari kaidah norma-norma dalam rumusan yang secara terperinci atau tafsili.
Muhazzir  Budiman,  memiliki  pengertian  mengenai  istilah  fikih  yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai wawasan pandangan hukum yang  sifatnya  meliputi  berbagai  bidang  amaliyah  yang  mana  pandangan mengenai wawasan pengetahuan hukum itu berakar dari hasil ijtihad.
Asal-usul istilah dari fikih jinayah , kata jinayah bersumber dari bahasa arab  yang  memiliki  makna  secara  etimologis  yang  merupakan  nama  dari hasil tindakan perbuatan individu yang bersifat negatif dari apa yang telah dilakukannya. Makna dari istilah seperti  ini bersifat infinitive yang sering
21 Hamid, H. M. Arifin , Hukum Islam Perspktif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia) , Edisi Internal: Palu, 2008.  hlm. 1.
digunakan  sebagai  kata  bendadan  berasal  dari  idiom  yang  mempunyai konstruksi berarti “seseorang telah berbuat  jahat kepada orang lain”. Kata Jinayah  sering  digunakan  dalam  arti  ini,  adapun  didalam  istilah  hukum mempunyai  implikasi  bahwasannya  segala  macam  jenis  tingkah  laku perbuatan  yang  tidak  dibenar  oleh  dalil-dalil  hokum  (peraturan  yang berlaku).
Makna  dari  arti  secara  terminologinya,  telah  diungkapkan  dari beberapa pemikir hukum pidana Islam, diantaranya: 22
Istilah  jarimah  atau  jinayah diungkapkan  oleh  abdul  al-selan    qadir awdah  yakni  merupakan  suatu  tindakan,  perilaku  yang  tidak  dibenarkan oleh  syarah  baik  halnya  tindakan  tersebut  seperti  mengenai  jiwa,  harta benda, dan seterusnya. Jinayah lebih menekankan kepada suatu perbuatan yang  tidak  dibenarkan/  dilarang  oleh  syarah  sebab  akan  memberikan dampak  yang  berbahaya  bagi  jiwa,  harta,  keturunan,  maupun  akal  sehat. Selain  itu  juga  imam  mawardi,  memiliki  definisi  yag  mirip  mengenai jarimah  atau  jinayah  itu  yakni  sebagai  sebuah  tidnakan  perilaku  individu seseorang yang mempunyai larangan-larangan sesuai syarah yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir .
Topo  Santoso  memberi  istilah  diatas  yakni  sebagai  suatu  hal  yang dilarang dalam hukum sesuai dengan yang telah Allah ditetapkan didalam syariat  Islam,  yang  apabila  pelanggaran  tersebut    ditabrak  maka  akan membawa  dampak  hukuman  yang  telah  ditentukan-Nya.  Tindakan  dari hukuman tersebut berarti memiliki makna telah melakukan suatu tindakan yang  tidak  dibenarkan  secara  syariat.  Dengan  demikian,  suatu  kejahatan adalah segala macam jenis tindakan yang hanya dilarang oleh syariat yang ada.  Dengan  makna  lain  juga,  bahwa  melakukan  segala  macam  jenis
22 Muslich,  Ahmad  Wardi, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Fikih  Jinayah) ,  … ,hlm. 1.
perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum syarah maka akan membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat. 23
Asaduloh  al-faruk,  memberikan  pengertian  jarimah  sebagai  sebuah tindakan  yang  dilarang  disertai  dengan  sanksi  yang  jelas  bagi  setiap individu yang melanggar berdasarkan al-quran, as-sunnah dan ijmak. 24
Unsur jarimah dikelompokan jadi 2 bagian unsur, yakni unsur umum dan  unsur  khusus.  Unsur  umum  pada  jarimah  ini  dapat  digolongkan menjadi tiga macam, seperti:
Unsur formil yang merupakan jika suatu tindakan yang tidak dianggap melawan  hukum  maka  pelaku  tersebut  pasti  tidak  akan  dapat  dikenakan sanksi  kecuali  adanya  nash  atau  kebiajakan  suatu  peraturan  perundang- undangan  yang  mengaturnya.  Hal  ini  sama  dengan  ada  konsep  asas legalitas dalam hukum positif.
Selanjutnya ada unsur materil, yakni, tingkah laku ,tindakan, perbuatan seseorang  yang  membentuk  jarimah  itu  sendiri  secara  positif  atau  negatif atau  bahkan  baik  dengan  sikap  berbuat  maupun  dengan  perilaku  yang tidak berbuat. Hal demikian dengan adanya percobaan pada kategori unsur sengaja atau tidak  sengaja yang sering muncul dama rumusan delik pada hokum pidana positif.
Unsur yang ketiga yakni moril, pelaku jarimah merupakan subjek yang bisa  dikenakan  pertanggungjawaban  pidananya  terhadap  apa  (jarimah) yang telah dilakukannya. Pada unsur ketiga ini memiliki makna dari unsur khusus  yang  hanya  terdapat  pada  peristiwa  pidana  tertentu  dan  berbeda antara  unsur  khusus  pada  jenis  tindak  pidana  (jarimah)yang  satu  dengan jenis tindak pidana lainnya.
23 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda , Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.
24 Asadullah,  Alfaruk,  Hukum  Pidana  dalam  Sistem  Hukum  Islam,  Pnerbit  Ghalia Indonesia: Bogor, 2009, hlm. 5.
Ada  banyak  cara  untuk  memberi  efek  jera  terhadap  seseorang  yang telah melakukan tindak pidana, namun hal demikian yang menjadi tujuan tercapainya  hokum  pidana  sering  menjadi  upaya  terakhir  dalam  proses peradilan.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  akar  permasalahan  mengenai adanya  dasar  pembenaran  pemidanaan  yang  menjadi  landasan permasalahan  utama  tentang  penjatuhan  pidana  dari  pembuat  kebijakan kepada  subjek  tindak  pidana. 25 berkenaan  dengan  hal  demikian  akan mengulas dari beberapa titik pangkal refleksi tentang esensi  pembenaran pemidanaan  sebagai  acuan  pembenaran  proses  peradilan  dengan menggunakan  dasar  pembenaran  dalam  filsafat  dan  dasar  perlindungan hukum.
Pada topik pembenaran pemidanaan ini, ada pendapat muladi, beliau menyatakan  bahwasannya  pada  teori  absolut  dasar  pembenaran pemidanaan  dikenakan  kepada  subjek  hukum  dikarena  subjek  hukum tersebut  telah  melakukan  suatu  tindak  kejahatan  yang  dilarang  oleh undang-undang.  Pada  teori  relative  juga  memuat  mengenai  pemidanaan tidak  hanya  sebagai  pembalasan  dari  kesalahan  akan  tetapi  untuk melindungi  masyarakat  agar  sejahtera  dan  aman.  Hal  ini  tentunya merupakan bagian dari tujuan alasan adanya pemidanaan.
Formulasi  hukuman  yang  termaktub  dalam  kacamata  dunia  islam memuat tiga jenis sanksi dalam dimensi keyakinannya yang berlandaskan pada  keimanan  sebagaimana  sanksi  yang  sifatnya  konvensional  yakni berupa  peringatan  dan  pembelajaran,  sanksi  hukuman  yang  memuat interaksi  yang  riil  empiric  dilapangan  dan  alamiah  sebagai  dosa konsekuensinya  atas  apa  perbuatannya  yang  telah  dilaukan  didunia, hukuman  sebagai  pengejewantahan  manifestasi  perwujudan    dosa  yang
25 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op., Cit. , hlm. 4.
tidak  akan  terpisahkan  darinya  atau  seperti  balasan  di  akhirat  yang  ada didalam ketentuan quran dan sunnah. 26
Hakikatnya pemaknaan etika yang ada dalam hukum Islam sangatlah banyak  perbedaan  pada  konsep  hukum  kovensional  yang  ada.  Ada beberapa hal yang semestinya tidak dapat dipungkiri mengenai perbedaan pertama  diatas  tadi  yang  paling  fundamental  dan  yang  paling  tegas dikatakan,  bahwasannya  hukum  yang  ada  saat  ini  (hukum  barat)  bersifat sekuler  yang  orientasinya  hanya  kepada  pelaku  sedangkan  pada  hukum Islam  (pidana)  hakikinya  bersifat  keagamaan  yang  lebih  mengutamakan sisi  kemanusiaan  yang  sudah  benar  tidak  ada  lagi  keraguan  didalamnya. Kodifikasi  hukum  yang  ada  saat  ini  berasal  dari  hukum  romawi  yang merupakan  hukum  buatan  manusia  sewaktu-waktu  bisa  berubah  apabila suasana  menghendaki  demikian,  sebagaimana  ketika  hukum  tersebut disusun  sebelumnya.  Lain  halnya  dengan  hukum  Islam  (pidana)  yang secara  dasar  pilar-pilar  kegamaan  dianggap  sebagai  hukum  Tuhan  yang pada hakikatnya tidak dapat dirubah.
Pada setiap muslim ada beberapa nilai moral-etik didalam agama tidak semuanya  mampu  mengjangkau  dengan  akal  nalar  manusia,  sebab  akal sehat  manusia  terbatas  dan  pasti  tidak  akan  bisa  mencapai  nilai  Tuhan yang  maha  luas  karena  dalam  aspek  illahi  tuhan  mengetahui  apa  yang tidak  ketahui  oleh  mahluknya  sebab  dalam  hubungan  ini  manusia sepenuhnya terikat dengan apa yang sudah di wahyukan tuhan. Maka itu segala  macam  jenis  tindakan  perilaku  manusia  tercakup  dan  dibagi menurut  kaedah  yang  secara  merata  yang  diakui  secara  sah  oleh  syariat, adapun  5  macam  penggolongan  seperti  wajib,  sunnah  ,  mubah,  makruh dan  haram  sesuai  dengan  ketetapan  Allah.  Jadi  dapat  dikatakann  bahwa hukum  islam  (pidana)  cakupan  untuk  memahami  ilmunya  lebih  luas
26 Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) , Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 1.
mengingat  ada  lima  klasifikasi  diatas  dibandingkan  dengan  hukum kodifikasi yang ada saat ini.
Para  ahli  hukum  barat  mengatakan  bahwasanya  hukum  yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak bisa berlaku surut  sesuai  dengan  asa  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  dan diberlakukan  pada  kondisi  yang  sudah  dibuat  melaui  peradilan  hukum. Namun  hukum  Islam  (pidana)  bisa  mencakup  segala  aspek  hukum  baik hukum  publik,  hukum  privat,  hukum  nasional  dan  hukum  internasional sekaligus.
Mulai  berlakunya  hukum  pidana  islam  atau  fikih  jinayah  sejak diutusnya  nabi  terakhir  sebagai  bagian  dari  syariat  islam  yang  harus disampaikan  kepada  umatnya.  Pada  hukum  pidana  islam  dalam  masa kenabian rasulullah dan khulafaurrasyhidin secara legal digunakan sebagai hukum  public  yang  mengatur  segala  macam  jenis  hukum  yang  disahkan oleh  lembaga  pada  saat  itu  yang  sah  atau  ( ulil  amrii) ,  kepemimpinanya pada masa itu dirangkap oleh rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaurrasyhidin.
Banyak kisah mengenai pengimplementasian dalam penerapan hukum pidana  atau  fikih  jinayah  masa  kenabian  rasulullah,  seperti  kisah  Maiz yang  menyatakn  dirinya  telah  melakukan  perbuatan  yang  terhina  (zina) maka maiz atas tindakanya dikenakan hukum rajam dan peminum khamr juga pada saat itu dikenakan hukuman cambuk 40 kali. Setelah rasul wafat digantikanlah oleh abu bakar, hukuman tersebut masih tetap diberlakukan jika ada menemukan tindakan yang serupa maka hukuman cambuk masih diberlakukan.  Namun  berbeda  saat  khalifahnya  umar  bin  khattab  terjadi kasus  maraknya  minum-minuman  keras    yang  beredar  pada  saat  itu, sehingga umar mengadakan pertemuan dengan para sahabat lainnya untuk
menentukan jenis banyaknya sanksi hukuman bagi peminum khamr yang pada akhirnya dapatlah diputuskan cambuk sebanyak 80 kali. 27
Hukum pidana islam ini berlaku dan sering digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bani umayah, abasiyyah, dan turki utsmani yang masa pemerintahannya masih menggunakan dengan sistem pemerintahan Islam. Setelah  masa  itu  Negara-negara  Islam  pada  umumnya  menjadi  negara jajahan  eropa.  Akibat  dari  pengaruh  jajahan  eropa  tentunya  memiliki dampak  juga  pada  regulasi  yang  dibuat  sejak  masa  jajahannya  tersebut termasuk  bidang  hukum,  khususnya  hukum  pidana,  namun  sampai dengan  saat  ini  masih  ada  beberapa  negara  yang  mencoba  menggunakan syariat Islam sebagai dasar negaranya, mulai mencoba untuk menerapkan sistem hukum pidana islam.
Sistem  yang  ada  pada  hukum  pidana  dalam  islam memiliki  dua  tipe cara,  yakni:  dengan  menentukankan  hukuman  yang  berlandaskan  atas nash,  serta  menyerahkan  penetapan  tersebut  kepada  pemimpin  (ulill amrii).  Pada  cara  yang  pertama  dalam  syariat  islam  bahwasannya pemguasa/  pemimpin  tidak  diperkenankan  memberikan  hukuman  yang menyimpang  dari  ajaran  yang  sudah  ditetapkan  dalam  al-quran  dan sunnah.  Sanksi  yang  terdapat  dalam  klasifikasi  ini  tidak  akan  berubah sebab sudah mempunyai ketentuan dalam alquran dan sunnah, hal inilah yang membedakan system yang  ada dalam  hukum Pidana Islam  dengan hukum pidana yang berlaku sekarang di berbagai belahan negara.
Sistem  hukum  pidana  islam  memiliki  beberapa  bagian  tindak  pidana, adapun klasifikasi tindak pidana yang ada dalam hukum pidana islam ada 8  macam,  yakni:  tindak  pidana  pada  pencurian,  perzinahan,  menuduh berzina (qadzaf), minum-minuman beralkohol (memabukkan), keluar dari islam  (jarimah  riddah),  penganiayaan,  pemberontakan  dan  pembunuhan.
27 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 37
Semua  tindak  pidana  tadi  (kecuali  pembunuhan-penganiayaan)  masuk dalam  kategori  jarimah  hudud  yang  hukumannya  merupakan  hak  Allah dan  hak  masyarakat.  Sedangkan  tindak  pidana  yang  ada  pada pembunuhan  dan  penganiayaan  masuk  kategori  jarimah  qisas  yang hukumannya merupakan hak individu.
Terlihat  jelas  perbedaan  prinsip  antara  hak  Allah-masyarakat  dengan hak  individu  terletak  dalam  masalah  pengampunan.  Pada  kategori hukuman  hudud  tidak  ada  pengaruh  pengampunan  (amnesti)  terhadap hukuman  (sanksi),  sedang  dalam  hukuman  qisas  ada  pengaruh pengampunan  yang  diberikan  kepadakan  korban  atau  keluarganya.  Pada jenis  kategori  kedua,  hukum  pidana  islam  memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya  terhadap  ulil  amri  atau  pemimpin  untuk  menentukan kebijakan pada jenis macam-macam tindak pidana serta sanksi yang tegas kepada  pelaku  tindak  pidana.  Tentunya  pemimpin  juga  memberikan penjabaran  yang  jelas  dan  tegas  terhadap  pelaku  tindak  piadana  yang sesuai dengan ketentuan didalam alqur’an dan sunnah.
Klasifikasi pada ketentuan umum tersebut menerangkan bahwasannya setiap  perbuatan  tindak  pidana  (jarimah)yang  merugikan,  baik  terhadap individu  ataupun  masyarakat,  haruslah  sesuai  dengan  ketentuan  syariat islam  sebab  faedah  dan  efek  yang  ditimbulkan  jauh  lebih  efektif.  Tindak pidana dalam jarimah takzir yang hukumannya disebut dengan hukuman takzir.

## C. Penutup
Berdasarkan  kesimpulan  dari  uraian  diatas  dapat  dirangkum  dengan beberapa  hal  sebagai  berikut:  Jenis  saknksi/  hukuman  yang  ad  diatur dalam  kitab  undang-undang  hokum  pidana  yakni  pidana  pokok  terdiri dari  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  pidana  denda.  Serta adapun  jenis  sanksi/  hukuman  pada  fikih  jinayah  (hukum  pidana  islam)
meliputi  hukum  jarimah  zina;  hukuman  jarimah  qdzaf,  hukuman  jarimah pencurian;    hukuman  jarimah  hirabah  (perampokan);  hukuman  jarimah ta’zir .
Perbandingan antara kedua jenis hukuman terdapat beberapa psamaan dan perbedaan dari pola yang ditentukan dalam pemidanaan diatur dalam hukum  pidana  positif  indonesia  dengan  hukum  pidana  islam.  Pertama memiliki  formulasi  sanksi  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  denda, pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu, pengumuman  putusan  hakim,  uang  ganti  kerugian.  Kedua  mengatur pidana  pokok,  pidana  pengganti,  dan  pidana  tambahan.  Hukuman  yang diberian sama-sama berupa pemberian sanksi terhadap delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif maupun alternative kumulatif.
Letak perbedaan antara keduanya terlihat pada pelaksaan pidana mati, yang  mana  didalam  system  hukum  pidana  positif  Indonesia  tata  cara pelaksanaan  pidana  mati  dilakukan  dengan  cara  ditembak  sampai  mati oleh  tim  yang  telah  diberikan  manadat  secara  legal  amanat  oleh  negara dalam hal ini undang-undang. Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak  sampai  mati  oleh  regu  penembak,  sedangkan  hukuman  mati pada hukum pidana islam mempunyai tata cara dan teknik yang bervariasi, seperti dirajam, qisasa dengan menggunakan alat/pedang dan sebagainya. Untuk  jenis  pidana  penjara  belum  ditemukan  system  seperti  apa  yang digunakan  dalam  pemenjaraan  dalam  hukum  pidana  islam,  namun didalam hukum pidana positif Indonesia itu sendiri sistem yang digunakan pada  konsep  pidana  penjara  ini  menganut  sistem  pemasyarakatan narapidana.
Indonesia  pada  saat  ini  sangat  membutuhkan  berbagai  macam  kajian mengenai konsep sanksi pidana dalam rangka mereduksi nilai-nilai Islami melalui  seminar  forum  kajian  ilmiah  serta  penelitian,  dan  lainnya  yang
akan  dapat  memberi  kontribusi  terhadap  pembaharuan  hukum  pidana serta perlu adanya formulasi jenis penghukuman berupa kerja sosial serta penyelesaian perkara di luar pengadilan ( restorasi justice ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Wardi,  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Fikih Jinayah) , (Sinar Grafika: Jakarta, 2004).
Ahmad  Wardi,  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Fikih Jinayah) , (Sinar Grafika: Jakarta, 2005).
Alfaruk,  Asadullah, Hukum  Pidana  dalam  Sistem  Hukum  Islam ,  (Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor, 2009).
Ali, Ahmad, Keterpurukan Hukum  di  Indonesia , (Penerbit Ghalia: Indonesia, Bogor Cetatakan ke- II, 2005).
Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana kontemporer , (Jakarta: Penerbit Kencana, 2010).
Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban  Islam ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,
2004).
Barda Nawawi Arief, Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Edisi Revisi), (Alumni: Bandung, 2005.)
H. M. Arifin , Hamid, Hukum Islam Perspktif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia) , (Edisi Internal: Palu, 2008).
Hamzah,  Andi, Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  (Rineka  Cipta:  Jakarta,  Cetakan ke-III, 2008).
Leden  Marpaung, Proses  Penanganan  Perkara  Pidana  (Penyelidikan  dan Penyidikan) , (Sinar Grafika: Jakarta, 2009).
M., Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya , (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007).
Moeljatno, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).
Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana di Indonesia , (Bina Aksara: Jakarta, 1987).
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Alumni: Bandung, 2001).
Titik  Triwulan  Tutik, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  (Prestasi  Pustaka:  Jakarta, 2006).
Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syariat  dalam Wacana dan Agenda , (Gema Insani Press, 2003).