Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol.  1,  No.  2 – September  2020,  Hal.  142-147|  Available  online  at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2452. 142-147

## KEDUDUKAN HUKUM WANITA YANG MULIH DAHA DI BANJAR MUNGGU KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
Ni Komang Tri Intan Suaristiwayani, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia triintansuaris29@gmailcom, sukadanafhunwar@gmailcom, diahgayatrisudibya@gmailcom

## Abstrak
Wanita yang kembali kerumah orang tuanya karena perceraian akan berstatus mulih daha Dengan status mulih daha maka  wanita  akan  memiliki  swadharma  (kewajiban)  dan  swadikara  (hak)  sebagaimana  halnya  sebelum berlangsungnya perkawinan dirumah masing-masing Banjar Munggu telah dijumpai beberapa perempuan yang mengalami kasus mulih daha Rumusan Masalah Bagaimanakah prosedur  Kedudukan wanita yang mulih daha di Banjar  Munggu  Mengwi  Badung?  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan pendekatan sosiologi hukum dalam teknik pengumpulan data kualitatif yang secara diskriptif yaitu memilih dan meringkas data yang diperoleh menjadi data yang relevan. Hasil penelitian ini adalah wanita yang mulih daha karena  perceraian  tidak mendapatkan  warisan  dari  dan harta  kekayaan  suaminya  dan atau harta  orang tuanya terkecuali adalah harta  yang didapat bersama dalam pewarisan dan untuk di Banjar Munggu Mengwi tentang ketentuan waris bagi wanita yang mulih daha sangat jelas  diatur dalam Awig-Awig banjar Adat  bahwa  tidak diperkenankan untuk bergabung dalam organisasi desa
Kata Kunci: Hukum Adat; Wanita Mulih Daha

## Abstract
For Balinese indigenous people, a woman returning to her parents’ home due to divorce has the status of mulih daha . With this status, a woman will have swadharma (obligations) and swadikara (rights) just like before the marriage  took  place  in  their respective  homes.  Several  women  who have  experienced  a mulih  daha case have visited Banjar Munggu to regain their rights and carry out their obligations. This study examines the procedure for the return of a Balinese woman with the status of mulih daha and their customary position in Banjar Munggu Mengwi Badung. To achieve this goal, this research was conducted using an empirical legal research method with a sociological approach to law. Data were collected through selecting and summarising the data obtained from applicable legal provisions into relevant data with the object of the study. The results reveal that a woman with mulih daha status as a result of divorce does not have the right to inherit from her husband’s assets and / or that of their parents’, except from joint assets in inheritance. In Banjar Munggu Mengwi, the inheritance provisions for women with mulih daha status are clearly stipulated in the Awig-Awig of Banjar Adat, stipulating that every woman with the status of mulih daha is prohibited from joining in the village organisation.
Keywords : Customary Law; Legal Status; Mulih Daha Woman

## 1.   PENDAHULUAN
Setiap perkawinan yang dilangsungkan tentu mengharapkan adanya kesejahteraan  ketentraman  dan kebahagiaan  dalam  kehidupan  berumah  tangga. Dalam hukum adat yang berlaku di Bali disebutkan bahwa apabila putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia maka suami maupun istri dinamakan  Balu  yang  dapat  diartikan  seseorang  dapat  memiliki  status  janda  atau  duda disebabkan karena salah satu pasangannya meninggal dunia Apabila putusnya perkawinan karena perceraian dalam hukum  adat  di  Bali  dinamakan Sapihan  Sapihan dalam  hubungannya  dengan  perceraian  ini  berarti tidak  ada  yang  kalah  maupun menang (Windia,  2009) . Jadi dalam perceraian ini istri maupun  suami diserahkan untuk menyelesaikan hak maupun kewajibannya sendiri-sendiri dan yang terakhir putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan (Fahriyanti, 2019) . Tujuan perkawinan itu sangat mulia, maka seharusnya  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  ajaran  agama  dan  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku.  Akan  tetapi  dalam  kenyataannya,  masih  banyak  yang  tidak
mematuhi  undang-undang  tersebut,  sehingga  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  seringkali  terjadi permasalahan  serius  dalam  suatu  perkawinan.  Menurut (Nasir,  2012 )  Perceraian  berdampak  buruk terhadap kedua belah pihak, dan dapat juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.
Faktor putusnya perkawinan perceraian menjadikan suatu dasar adanya mulih daha namun tidak seluruhnya  wanita  yang  bercerai  dapat  berstatus mulih  daha Kedudukan mulih  daha tidaklah merupakan  hak  yang  melekat  pada  diri  seorang  janda  sehingga  otomatis  memperoleh  kedudukan sebagai  seorang  gadis  atau deha  Mulih  daha harus  dilakukan  dengan  persetujuan  dari  keluarganya termasuk   pada   ikatan-ikatan dadia atau   keluarga   besar   yang   masing-masing mempunyai ikatan di  Bali  disebut tali  sesana (K.  I.  G.  Ketut,  2007) .  Kenyataannya  fenomena  yang  muncul  dalam masyarakat  tidak  setiap  perkawinan  yang  dilangsungkan  dapat  berjalan  sebagaimana  tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasangan suami istri tersebut Perkawinan dapat putus baik karena kematian  salah  satu  pihak  atau  karena  perceraian  Akibat  perceraian  terhadap  status  suami  atau istri dalam keluarga pada umumnya pihak yang berstatus purusa akan kembali kerumah orang tuanya Dalam perkawinan biasa wanita yang kembali kerumah orang tuanya karena perceraian akan berstatus mulih daha di  rumah  orang  tuanya  Dengan  status mulih  daha maka  wanita  akan  memiliki  swadharma (kewajiban)  dan  swadikara (hak) sebagaimana halnya sebelum berlangsungnya perkawinan dirumah orang tua masing-masing (N. Ketut & Adnyani, 2019) .
Banjar  Munggu  Mengwi  sendiri  dijumpai  beberapa  kasus  terkait  yang  berhubungan  dengan perempuan mulih daha yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang dipaparkan diatas Di Kecamatan Mengwi tepatnya di Banjar Munggu telah dijumpai beberapa perempuan yang mengalami kasus mulih daha dimana permasalah mulih daha di banjar munggu ditangani oleh penjuru banjar dan melibatkan  keluarga  yang  bersangkutan  dengan  melaporkan  kepada  penjuru  adat  lengkap  dengan identitasnya  dan  di  siarkan  permasalahan  ini  dalam  rapat  banjar.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  dan  memahami  prosedur  wanita  yang mulih  daha di  Banjar  Munggu  Mengwi Badung  dan  untuk  mengetahui  memahami  kedudukan  hukum  wanita  yang mulih  daha di  Banjar Munggu Mengwi Badung

## II. METODEPENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan narasumber menelaah yang menjadi sumber data adalah data primer di  lapangan atau masyarakat  literatur  dan merupakan  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum prinsip-prinsip  hukum  dan  juga  ketetapan  hukum  dalam  memberikan  keadilan  untuk  wanita  bali apabila mengalami perceraian yang terjadi dalam perkawinan biasa di Bali. Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data  deskriptif  kulitatif.  Deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya (Narbuko & Achmadi, 2008) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kriteria Mulih Daha
Mulih daha pada dasarnya adalah  kembalinya perempuan yang telah  kawin  keluar  kepada  keluarga asalnya karena suatu perceraian Bahwa adanya sikap diterima baik-baik oleh pihak keluarga asal dari perempuan  yang  kembali  pulang  setelah  bercerai  secara  hukum  adat  akibat  dari  suatu  perceraian dijelaskan bahwa pihak perempuan dalam perkawinan keluar akan kembali ke rumah asalnya dengan status mulih daha (S. N. Nyoman, 2012) . Dalam perkawinan yang dimaksudkan untuk seumur hayatnya namun  dalam  kenyataannya  di  dunia  ini  perkawinan  dapat  mengalami  kegagalan  Menurut  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ada  tiga  (3)  hal  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  putusnya perkawinan yaitu Kematian salah satu pihak suami atau istri, perceraian dan atas keputusan pengadilan Dari ketiga alasan putusnya perkawinan akibat perceraian yang menimbulkan adanya mulih daha Sahnya  suatu  perkawinan  didasarkan  pada  hukum  agama  dan  kepercayaan  maka  sahnya  suatu perceraian  harus  memenuhi  persyaratan  hukum  agama  Di  Bali  masyarakat  yang  beragama  Hindu perceraian  dilakukan  di  hadapan  Pengadilan  Negeri  yang  telah  memenuhi  persyaratan  dan  untuk mencegah adanya suatu perceraian ini agama hindu menetapkan hukumnya agar suami dan istri dapat menjalankan  tugas  dan  kewajiban  rumah  tangganya  Namun  untuk  melegalkan  hubungan  suami  dan
istri  dan  juga  untuk  mendapatkan  keturunan  serta  menjaga  hubungan  kedua  belah  pihak (Hilman, 1987) .
Istri yang telah  melakukan perceraian  telah  dikembalikan  oleh  suami atau keluarga suaminya kerumah orang tua pihak istri dan diterima dengan tulus ikhlas oleh pihak keluarga istri Di Bali sulit dijumpai seorang istri mengajukan tuntutan cerai ke Pengadilan namun seorang istri ingin memutuskan perkawinannya  dengan  atau  tanpa alasan  yang  sah  maka  dengan  begitu  saja  pulang  kerumah  orang tuanya untuk meminta perlindungan dari Kepala Desa dan tinggal bersama kedua orang tuanya hingga nantinya suami mengambil tindakan penyelesaian tentang persoalan tersebut
Kriteria mulih  daha karena  perceraian  yang  ada  di  Banjar  Munggu  tersebut  seperi  hasil wawancara penulis  dengan  Bapak I Putu Subrata selaku Klian  Adat Banjar Munggu pada tanggal  4 Maret  2020  karena  putusnya  perkawinan  akibat  perceraiandengan  adanya  cerai  tersebut  maka  yang dinamakan status mulih daha (pulang bajang) dengan membawa surat dari pengadilan maka diterima oleh  pihak  keluarga  wanita  yang mulih  daha tersebut  dan  dilaporkan  kepada  Penjuru  Adat  Setelah disepakati surat perceraian sah tersebut maka Penjuru Adat wajib menyampaikan kepada masyarakat yang ada di Banjar Munggu bahwa dalam rapat banjar yang secara menyeluruh dan dinyatakan wanita tersebut berstatus mulih daha (pulang bajang). Prosedur merupakan suatu rangkaian yang telah ada dan telah  dilaksanakan  sebelumnya  untuk  menyelesaikan  sesuatu  persoalan  hingga  menemukan  suatu pencapaian Prosedur penyelesaian terhadap wanita yang mulih daha adalah suatu penyelesaian yang harus dilakukan oleh  wanita tersebut agar mencapai suatu pencapaian yang wajib  dilaksanakan bagi wanita tersebut .
Suatu prosedur penyelesaian terhadap wanita yang mulih daha maka penerimaan kembali oleh keluarga  wanita  merupakan  suatu  prosedur  yang  harus  ditempuh  Namun  jika  prosedur  tidak dilaksanakan  maka  status  pengembalian  hak mulih  daha tidak  diperoleh  sehingga  membawa konsekuensi yuridis bagi wanita tersebut Untuk memperoleh hak harus ditempuh dengan penerimaan oleh keluarga secara skala dan dilakukan upacara secara niskala yaitu atur piuning atau pemberitahuan kepada para Dewata leluhur bahwa dengan perceraian dengan suaminya anak wanitanya telah kembali kepada  orang  tuanya  dan  mohon  agar  diterima  kembali  sebagai damuh atau  bagian  dari  keluarga leluhur  orang  tuanya  Dalam  atur  piuning  juga  dilakukan  upacara  secara  sahnya  perkawinan  yang disebut dengan mebiakala serta mapriyascita maksud dari upacara tersebut adalah untuk membersihkan kembali diri wanita dari segala noda yang dibawanya sehingga ia kembali menjadi suci. Dalam upacara ini  tidak  dilakukan  upacara  widhi  widana  namun  pemberitahuan  kepada  masyarakat  dalam  hal  ini kepada  Kelian  Banjar  Kelian  Dinas  atau  kepada  pemuka-pemuka  adat  bahwa  seorang  wanita  telah mulih daha kerumah orangtuanya dan diterima kembali sebagai bagian dari anggota Banjarnya yang tentunya  wanita  tersebut  akan  ditapuk  atau  dipertanggung  jawabkan  oleh  orang  tua  atau  saudara- saudaranya dan  jika terjadi sesuatu terhadap wanita mulih daha maka Banjar akan turut bertanggung jawab (Nyoman,  2007) .  Misalnya  wanita mulih  daha  meninggal dunia  Banjar  akan  ikut  sebel  atau berbela  sungkawa  dan  diberikan  hak  untuk  mengubur  atau  melakukan  pengabenan  pada  pekuburan desa adat tersebut Upacara disaksikan oleh Kelian Dadia atau perangkat desa dari pemuka-pemuka adat Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  wanita  yang  telah  mulih  daha  diwajibkan  untuk melangsungkan suatu upacara dan prosedurnya telah diatur dan ditetapkan di banjar munggu tersebut Adapun  tujuan  dari  dilakukanya  upacara  tersebut  untuk  memberitahukan  kepada  leluhur  dan  orang tuanya bahwa akan ada seorang wanita yang telah  menikah keluar kembali lagi ke tempat kediaman awal  (orang  tuanya)  untuk  tinggal  lagi  dan  dapat  diterima  kembali  di  lingkungan  tersebut  dengan mendatangkan  kelian  adat  dan  kelian  banjar  agar saksikan  bahwa  memang  seorang  wanita  tersebut melangsungkan  mulih  daha  agar  dapat  mempertanggung  jawabkan  lagi  kelak  suatu  saat  wanita tersebut mengalami hal  yang bersangkutan dengan banjar
Dalam sistem pewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial  kemasyarakatan  setempat  Posisi  dan  peran  yang  mereka  lakukan  dalam  lingkup  keluarga memberikan pengaruh terhadap apa yang kemudian dilakukan dalam masyarakat (Hadikusuma, 2003 ). dalam  hukum  adat  bali  sistem  pewarisan  yang  digunakan  tentunya  sistem  patrilineal  yang  lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada perempuan dikarenakan seorang laki-laki memiliki kewajiban  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  seorang  perempuan  sehingga  perempuan  tersebut hanya mendapatkan bekal dari orang tuanya Dalam Kenyataan sosialnya ada beberapa cara yang dapat ditempuh  agar  seorang  perempuan  dapat  bagian  harta  warisan  orang  tuanya  yaitu  dengan  cara memberikan sebagian harta warisan melalui hibah atau hadiah perkawinan Namun bagaimana dengan
seorang perempuan yang telah melangsungkan perkawinan kemudian melakukan perceraian sehingga kembali  lagi  ketempat orang tuanya (mulih  daha) apakah perempuan tersebut  mendapatkan kembali lagi  sebuah  status  seperti  seorang  anak  yang  belum  menikah  dapat  menikmati  warisan  dari  orang tuanya atau bahkan tidak dapat menikmati sedikitpun. Maka dari itu wanita yang  mulih daha karena perceraian tidak mendapatkan warisan dari dan harta kekayaan suaminya dan atau harta orang tuanya terkecuali adalah harta yang didapat bersama dalam pewarisan dan untuk di Banjar Munggu tentang ketentuan waris bagi wanita yang mulih daha sangat jelas diatur dalam awig-awig banjar adat Nyatanya perempuan  mulih  daha  yang  ada  di  Banjar  Munggu  Mengwi  ini  tidak  banyak  berperan  dalam masyarakat  Fungsi  mereka  dalam  masyarakat  adalah  tidak  berperan  sama  sekali  dalam  artian kedudukan mereka hanya sebagai anggota keluarga lain dalam keanggotaan orang tua mereka
Masyarakat adat di banjar atau desa adalah yang berstatus berkeluarga Orang tua atau saudara mereka yang telah berkeluarga Dikarenakan jika seorang wanita yang melakukan mulih daha tersebut kembali  hanya sementara kemudian  menjalin rumah tangga  yang baru lagi tentunya wanita tersebut harus melakukan aturan-aturan yang ada di dalam hukum adat yang tertulis  disamping  dirinya  harus melakukan  upacara  untuk  diterima  kembali  di  lingkungan  desa  dan  tempat  tinggal  orang  tuanya perempuan  mulih  daha  harus  menyelenggarakan  upacara  keagamaan  pada  dua  tempat  suci  apabila wanita mulih daha kelak berkeinginan berumah tangga lagi karena hal ini tentu memberatkan dirinya dalam bidang finansial

## 2. Hak dan Kewajiban Wanita yang Mulih Daha
Pisahnya pasangan suami istri di Banjar Munggu diakibatkan karena Perceraian dalam pasangan suami istri  tidak  adanya  kecocokan  lagi  sebagai  pihak perempuan (istri) pulang kerumah asal dikarenakan sudah  tidak  adanya  tempat  tinggal  lagi  untuk  keamanan  hidupnya  sehingga  mengharuskan  dirinya untuk  kembali  lagi bersama  orang tuanya atau dalam  masyarakat adat di Bali  disebut dengan mulih daha Senada  dengan  penjelasan  Merton  dalam  bahasannya  tentang  teori  fungsionalisme  struktural mengenai kultur yakni seperangkat nilai normatif yang terorganisir yang menentukan perilaku bersama suatu anggota masyarakat atau anggota kelompok (Komang, 20178) .
Secara  adat  hak  seorang  wanita  yang  mulih  daha  tidak  dapat  hak  mutlak  di  rumah  asalnya Artinya hak mutlak kaum perempuan pulang kerumah asalnya tidak mendapatkan hak secara purusa kecuali ada itikad baik dari orang tua atau keluarganya Jadi wanita yang mulih daha dengan membawa surat cerai dari pengadilan haknya tidak dapat waris sesuai keikhlasan dari keluarganya kewajibannya yaitu kalau masuk ke banjar munggu dan sudah menjadi warga banjar munggu bagaimanapun apa yang akan dilaksanakan oleh warga lain sama kewajibannya Misalnya kalau seandainya warga lain ada di bawah  naungan  kakaknya  kan  yang  ayah-ayahan  yaitu  yang  mengajak  jadi  boleh  ikut  membantu dimana si warga ini masuk selaku KKnya (Kartu Keluarga) dan otomatis KKnya masuk Jadi hak dan kewajibannya harus ikut berpartisipasi di banjar dimana si perempuan ini kembali dan perlakuan sama hak warga di banjar munggu dengan perlakuan kewajibannya kegiatan apapun yang dilaksanakan di banjar harus ikut kegiatan atau membantu pada kakak-kakak yang mengajaknya apalagi sudah menjadi warga  banjar  munggu  tersebut  Apapun kewajibannya  yang  dilakukan  oleh  banjar wajib kena sesuai dengan aturan yang berlaku di banjar Jadi lawannya kalau belum resmi menjadi warga banjar munggu walaupun asalnya  berbeda atau diajak oleh keluarganya tetapi hanya selaku ayah tumpangan (iuran) maka keluarga yang mengajak harus membayar ayah tumpangan (iuran) tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di banjar munggu .
Dapat disimpulkan bahwa seorang wanita yang melakukan mulih daha masih mendapatkan hak dan kewajibanya di banjar munggu tersebut kewajibanya yakni harus mengikuti ayah-ayahan banjar maupun kegiatan sesuai aturan yang berlaku dan jika belum resmi menjadi masyarakat banjar munggu keluarga  maupun  orang  tuanya  wajib  membayarkan ayah  tumpangan (iuran)  sesuai  dengan  aturan yang berlaku serta mendapatkan haknya seperti masyarakat banjar munggu pada umumnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1  Simpulan
Prosedur dengan penerimaan oleh keluarga secara skala dan dilakukan upacara secara niskala yaitu atur piuning atau pemberitahuan kepada para Dewata leluhur bahwa dengan perceraian dengan suaminya anak wanitanya telah kembali kepada orang tuanya dan mohon agar diterima kembali sebagai damuh atau  bagian  dari  keluarga  leluhur  orang  tuanya  Dalam  atur  piuning  juga  dilakukan  upacara  secara sahnya perkawinan yang disebut dengan mebiakala serta maprayascita maksud dari  upacara  tersebut
adalah untuk membersihkan kembali diri wanita dari segala noda yang dibawanya sehingga ia kembali menjadi  suci  dan  diberitahukan  kepada  masyarakat  agar  resmi  kembali  menjadi  warga  desa  serta mendapatkan hak dan kewajibanya.
Wanita yang mulih daha tidak dapat ikut serta dalam organisasi desa adat dan seorang wanita yang  mulih  daha tidak  dapat menjadi ahli waris Ia hanya berhak untuk menikmati dan mendapatkan penghidupan dari harta  orang tuanya, demikian  juga  halnya  di  desa  Munggu  Mengwi  bahwa  wanita yang mulih daha tidak sebagai ahli waris seperti dalam Awig-Awig Banjar Munggu pada pawos 89 (5) menyebutkan   Wanita  balu  tidak  mendapatkan  warisan  tetapi  boleh  memelihara warisannya selama wanita balu itu tinggal di rumah suaminya dan melaksanakan kewajibannya sebagai wanita balu Maka dari itu wanita yang mulih daha karena perceraian tidak mendapatkan warisan dari dan harta kekayaan suaminya dan atau harta orang tuanya terkecuali adalah harta yang didapat bersama dalam pewarisan dan  untuk  di  Banjar  Munggu  Mengwi  tentang  ketentuan  waris  bagi  wanita  yang  mulih  daha  sangat jelas diatur dalam Awig-Awig banjar Adat 2. Saran
Untuk  wanita  yang  akan  melakukan  perkawinan  hendaknya  melaksanakan  secara  sungguh- sungguh dengan melakukan ikatan lahir batin antara suami dan istri agar terhindar dari suatu perceraian karena perceraian sangat berdampak terhadap diri wanita anak maupun keluarga wanita tersebut. Untuk seluruh  masyarakat  di  Banjar  Munggu  Mengwi  agar  terbuka  dan  menerima  kembali  wanita  yang melakukan  mulih  daha  baik  di  dalam  kegiatan  bermasyarakat  dan  kegiatan  lainya  sehingga  wanita tersebut bisa memenuhi kembali kewajiban dan haknya sebagai warga desa Banjar Munggu Mengwi.

## DAFTAR PUSTAKA
Fahriyanti, N. (2019). Gugat Cerai: Membebaskan Prempuan dari Penderitaan. Qawwam , 13 (2), 101– 122.
Hadikusuma, H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju. Hilman, H. (1987). Hukum Kekerabatan Adat . Fajar Agung. Ketut, K. I. G. (2007). Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali . CV Kayumas Agung .
Ketut,  N.,    Adnyani,  S.  (2019).  Akibat  Hukum  Perceraian  terhadap  Kedudukan  Perempuan  dari Perkawinan Asu Pundung. Kertha Wicaksana , 13 (2), 121–130.
Komang,  A.  G.  N.  (20178).  Kedudukan  dan  Peranan  Perempuan  Mulih  Daha  dalam  Keluarga  dan Masyarakat Bali. Ilmu Sosiologi , 1 (1). Narbuko, C.,  Achmadi, A. (2008). Metodologi Penelitian . Bumi Aksa.
Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Psikostudia Universitas Mulawarman , 1 (1), 31–48.
Nyoman, S. N. (2012). Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis . Udayana Universitas Press . Nyoman, T. I. (2007). Hak Mewaris Wanita yang Mulih Daha dalam Hukum Waris Adat . Airlangga University . Windia, W. P. (2009). Perkawinan Menurut pada Gelahang di Bali . Udayana Universitas Press.