## DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1 Yuli Astini, 2 Agus Khazin Fauzi, 3 Widowati
123 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
1 yuliastini@stieamm.ac.id
2 ozie3889@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  the  influence  of  human  resource quality and organizational commitment to the success of financial management of Labuhan Haji Village District of East Lombok Regency of West Nusa Tenggara Province as a form of implementation of Village Law No. 6 of 2014. The diversity of situation and condition of village apparatus in managing village finance is assumed to affect the ability of the village head  and  village  apparatus  in  managing  village  finances.  Yet,  the  commitment  of  the village  staff/officers  also  effect  the  villagers  prospesity.  The  data  collection  is  using questioners from the leader of the village with his staffs in finances. Hypothesis technique examining  use  multiple liniear  regression  analysis.  The  results  of  this  study indicate  that the  quality  of  human  resources  does  not  have  significant  effect  on  the  success  of  village financial management. While the organizational commitment does have  significant effect on  the  success  of  village  financial  management.  In  improving  the  quality  of  human resources, it is necessary to conduct village financial management training as to increase the  understanding  of  the  village  apparatus  in  the  village  financial  management. Besides, the village staff should increase the organizational commitment in village government.
Keywords :  human  resource  quality,  organizational  commitment  and  management  of village finances

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kualitas sumber  daya  manusia  dan  komitmen  organisasi  terhadap  keberhasilan  pengelolaan keuangan  Desa  Labuhan  Haji  Kecamatan  Lombok  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat sebagai bentuk implementasi UU Desa No. 6 tahun 2014.  Keragaman situasi dan kondisi perangkat  desa  dalam mengelola  keuangan  desa  diasumsikan  mempengaruhi  kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Namun, komitmen staf / petugas desa juga memengaruhi prospek penduduk desa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dari kepala desa dengan stafnya di bidang keuangan. Teknik pengujian hipotesis menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan pengelolaan  keuangan  desa.  Sedangkan  komitmen  organisasi  memang  berpengaruh signifikan  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia,  pelatihan  pelatihan  keuangan  desa  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan  pemahaman  aparat  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Selain itu,  staf desa harus meningkatkan komitmen organisasi dalam pemerintahan desa.
Kata  kunci :  kualitas  sumber  daya  manusia,  komitmen  organisasi  dan  pengelolaan keuangan desa

## PENDAHULUAN
Reformasi  pengelolaan  keuangan  negara  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui pembenahan  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari lahirnya paket perundang-undangan keuangan negara diantaranya: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan  Negara.  Lahirnya  Undang-Undang  tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dilakukan secara tertib, taat pada  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  efektif,  ekonomis,  transparan  dan bertanggungjawab.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki  luas  wilayah  sebesar 1.913.578,68  km 2 dengan  jumlah  Provinsi  sebanyak  34,  Kabupaten/Kota  sebanyak  514, Kecamatan  sebanyak  7.094  dan  Desa  sebanyak  74.093,  senantiasa  terus  melakukan perencanaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik (Kurnia, 2015). Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya  ialah  pemberian  wewenang  atau  otonom  kepada  desa  untuk  mengelola  dan mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar  tercapai  kesejahteraan  dan  pemerataan  kemampuan  ekonomi.  Pemberian  wewenang tersebut telah  diatur  oleh  negara  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  pokok-pokok  Pemerintahan  di  Daerah  yang  telah  disempurnakan  oleh  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Tidak berhenti sampai  disitu,  pemerintah  saat  ini  telah  mempunyai  komitmen  dalam  melakukan pembangunan  yang  berkonsep  dari  bawah.  Komitmen  tersebut  ditunjukkan  oleh pemerintah  dengan  mengeluarkan  dan  mengesahkan  Undang-Undang  Desa  yang  terbaru yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Lahirnya  Undang-Undang tersebut  searah  dan  sejalan  dengan  nawacita  butir  ke-3  yaitu  membangun  Indonesia  dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Mahmudin  (2016)  menyatakan  bahwa  lahirnya  Undang-Undang  tersebut  didasari bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju, mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.  Satriajaya  (2016)  menambahkan  bahwa  terbitnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  juga  menjadi  tonggak  baru  perubahan  fundamental  terhadap  konsep  desa. Perubahan regulasi dan standar ini dalam rangka memperbaiki kinerja aktivitas pemerintah desa sebagai salah satu organisasi sektor publik dalam rangka mengelola dana publik dan demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Dapat  disimpulkan  bahwa  substansi penting  dalam  UU  Desa  beserta  regulasi  turunannya  adalah  memacu  pembangunan  desa mengingat selama ini desa relatif terpinggirkan dan belum menjadi lokus dan fokus utama pembangunan.
Terkait  dengan  alokasi  dana  desa  sebagaimana  diatur  dalam  PP  72/2005  dijelaskan bahwa alokasi dana desa ditujukan dalam hal pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk  mendanai  kebutuhan  desa  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahaan  dan pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan  masyarakat.  Perlu  diketahui  bahwa  saat  ini besarnya  alokasi  dana  desa  yang  digelontorkan  oleh  pemerintah  pusat  bersumber  dari APBN jumlahnya sangat fantastis yaitu sebesar Rp 46,9 triliun untuk tahun  2016. Jumlah tersebut  meningkat  dibandingkan  tahun  2015  yang  dicairkan  sekitar  Rp  20,76  triliun (beritasatu.com).  Melihat  dana  alokasi  desa  yang  cukup  besar,  Pemerintah  Kabupaten
Lombok Timur menggunakan beberapa indikator sebagai acuan untuk menentukan besaran jumlah dana yang akan diterima setiap desa diantaranya faktor geografis yang menyangkut luas wilayah dan jumlah kepala keluarga, tingkat kemiskinan rakyat maupun infrastruktur wilayah  (kancantaradio.com).  Misalnya  saja,  Kecamatan  Labuhan  Haji  yang  merupakan bagian  dari  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  jumlah  Desa/Kelurahan  sebanyak  12 Desa/Kelurahan,  jumlah  penduduk  55.474  jiwa  dan  16.490  RT  mendapat  jatah  alokasi dana  desa  sebanyak  Rp  3.069.476.031  dari  total  alokasi  dana  desa  Kabupaten  Lombok Timur Rp 73.250.763.000 Tahun 2015 (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2016).
Namun,  besarnya  alokasi  tersebut  memunculkan  kekhawatiran  tersendiri  akan efektivitas dan transparansi penggunaannya. Berbagai pihak menilai bahwa sampai saat ini pelaksanaan  UU  Desa  terkesan  mendesak  untuk  dilaksanakan  sehingga  ketika diimplementasikannya UU Desa ini masih banyak dihadapkan dengan perubahan struktur pemerintahan desa yang belum tertata. Mahmudin (2016) menyatakan bahwa kekhawatiran besarnya alokasi dana desa terkait dengan kemampuan desa mengatur pengalokasian dana yang  ada  sehingga  dikhawatikan  akan  terjadinya  korupsi  tingkat  bawah.  Tentunya  hal tersebut  bisa  mempengaruhi  pengelolaan keuangan  desa.  Kita  lihat  saja  misalnya,  selama ini  ketika  dilakukan  pengawasan  terhadap  efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa,  masih ada  sejumlah  permasalahan  yang  menjadi  temuan  diantaranya  surat  pertanggungjawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material (Suyatno, 2015).
Kondisi tersebut terjadi disinyalir oleh kemampuan yang dimiliki kepala desa beserta aparaturnya  yang  masih  rendah.  Sebagaimana  halnya  diungkapkan  oleh  Thomas  (2013) bahwa  salah  satu  komponen  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  pemerintahan  desa  adalah kualitas  sumber  daya  aparatur  yang  masih  rendah  sehingga  menyebabkan  rendahnya kemampuan  dalam  perencanaan  tingkat  desa  yang  berakibat  pada  kurangnya  sinkronisasi antara output (hasil/keluaran)  implementasi  kebijakan  dengan  kebutuhan  dari  masyarakat yang  merupakan input dari  kebijakan.  Pernyataan  tersebut  didukung  oleh  apa  yang dikemukakan  Herry  (2015)  bahwa  pemerintahan  desa  dikhawatirkan  masih  mempunyai pola  lama  yaitu  menunggu  perintah  dari  hierarki  pemerintahan  di  atasnya.  Akibatnya, kemampuan perangkat desa dalam meningkatkan pelayanan publik, perencanaan desa dan pengelolaan keuangan desa menjadi bergantung pada hierarki pemerintahan di atasnya.
Melihat kondisi yang terjadi demikian, desa se-Kecamatan Labuhan Haji dalam tata kelola  dan  akuntabilitas  keuangan  desanya  juga  tidak  bisa  terlepas  dari  keberadaan  dan kemampuan para Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pengelola keuangan di desa. Hal tersebut  didasari  dengan  kenyataan  bahwa  pada  realitanya  para  pengelola  keuangan  desa yang  ada  di  Desa  Kecamatan  Labuhan  Haji  memiliki  latar  belakang  berbagai  hal  yang sangat beragam. Keberagaman tersebut salah satunya ditunjukkan bahwa pada tahun 2015 sesuai  dengan  data  yang  dirilis  BPS  Kabupaten  Lombok  Timur  dalam  buku  Kecamatan Labuhan  Haji  Dalam  Angka  Tahun  2014  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  perangkat desa dan kepala dusun sebanyak 70% berpendidikan SMA, 12% berpendidikan SMP dan sisanya  18%  berpendidikan  PT.  Tentunya  hal  tersebut  berimplikasi  pada  kuantitas  dan kualitas  kerja  mengingat  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  saat  ini  terjadi perubahan  sistem  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga  Kepala  Desa  maupun  aparatur desanya  haruslah  terus  belajar  pembukuan (accounting) dan  berpedoman  pada  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Berangkat  dari  pemikiran  tersebut  di  atas,  salah  satu  determinan  yang  diduga mempengaruhi keberhasilan dalam hal pengeloaan keuangan desa adalah kualitas sumber daya  manusia.  Menurut  Fadli  (2015)  kualitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilihat  dari profesionalitas  yang  dimiliki  oleh  aparatur  desa  sehingga  aparatur  desa  yang  profesional yang  bisa  bertindak  efektif  dan  efisien,  terbuka  serta  bertanggung  jawab  merupakan  hal
utama  menjamin  terlaksananya  UU  Desa.  Apriansyah  (2011)  menambahkan  bahwa  salah satu  aspek  yang  perlu  dibangun  terlebih  dahulu  untuk  mengatasi  kompleksitas permasalahan  di  tingkat  pemerintahan  desa  adalah  peningkatan  kemampuan  aparat pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  administrasi  pemerintahan  mengingat bahwa  pemerintah  desa  beserta  aparatnya  adalah  sebagai  administrator  penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman  dan  ketertiban  di  wilayah  kekuasaannya.  Sementara  itu,  Satriajaya  (2016) menyatakan  bahwa  pengelolaan  pemerintahan  desa  yang  menyangkut  dalam  hal  tata kelola, akuntansi dan akuntabilitas keuangannya, maka tidak bisa terlepas dari keberadaan dan  kemampuan  para  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  sebagai  pengelola  keuangan  di desa.  Merujuk  hal  tersebut,  beberapa  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmawati,  dkk. (2015),  Thomas  (2013)  dan  Tuwaidan  (2014)  menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  faktor  yang  memberikan  pengaruh  kuat  dalam  hal  implementasi  UU  Desa sehingga  terlaksana  pengelolaan  keuangan  desa  yang  akuntabel  dan  transparan  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Berbeda  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rumenser  (2014)  bahwa  kemampuan  dalam  penyusunan  anggaran  tidak hanya tergantung sepenuhnya pada kualitas sumber daya manusia melainkan ada sumber- sumber  daya  lain  yang  mempengaruhi  seperti  sumber  daya  anggaran  maupun  informasi berupa data.
Tidak  hanya  itu  saja,  faktor  yang  juga  diduga  berpengaruh  dalam  keberhasilan pengelolaan  keuangan  desa  adalah  komitmen  organisasi.  Menurut  Simanjuntak  (2005:1) yang  dikutip  dari  Azhar  (2007)  bahwa  komitmen  adalah  kesanggupan  untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada  hubungannya  sama  sekali  dengan  bakat,  kepintaran  maupun  talenta.  Terkait  dengan perubahan  regulasi  yang  berdampak  pada  perubahan  sistem  dalam  pengelolaan  keuangan desa, Kepala Desa beserta Aparatur Desa dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dan tinggi.  Dengan  komitmen  yang  kuat  dan  tinggi  akan  mendorong  Kepala  Desa  beserta Aparatur Desa untuk melaksanakan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Di samping itu, dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang  bisa  mengeluarkan  sumber  daya  fisik,  mental  dan  spritual  tambahan  yang  bisa diperoleh,  sebaliknya  tanpa  komitmen  maka  pekerjaan-pekerjaan  besar  akan  sulit terlaksana. Azhar (2007) mengemukakan bahwa  istilah komitmen syarat dengan nilai dan sasaran  dimana  hal  itu  mengandung  makna  sebuah  proses  bagaimana  nilai  dan  sasaran tersebut  dicapai.  Berdasarkan  hal  tersebut,  komitmen  sangat  mendukung  terlaksananya pengelolaan keuangan desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahmawati, dkk. (2015) yang meneliti bagaimana kesiapan desa menghadapi implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Namun penelitian ini berbeda dari  penelitian sebelumnya yaitu  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada  pengidentifikasian  terhadap  faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Obyek penelitian ini dilakukan pada Desa se-Kecamatan Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sedangkan penelitian  sebelumnya  dilakukan  pada  delapan  desa  di  Kabupaten  Sleman.  Berbagai penelitian  sebelumnya  juga  pernah  dilakukan  oleh  Thomas  (2013),  Herry  (2015)  dan Tuwaidan  (2014)  yang  meneliti  mengenai  tantangan  dalam  hal  pengelolaan  alokasi  dana desa  dan  bagaimana  pelaksanaan  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Hal  inilah  yang  juga memotivasi  peneliti  sehingga  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menguji dan
menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi  terhadap keberhasilan  pengelolaan  keuangan  Desa  Kecamatan  Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

## Desa
Secara  etimologi,  Desa  berasal  dari  bahasa  Sanskerta, deca yang  berarti  tanah  air, tanah  asal  atau  tanah  kelahiran.  Dari  perspektif  geografis,  desa  atau village diartikan sebagai a  group  of  houses  and  shops  in  a  country  area,  smaller  than  a  town (Thomas, 2015:56).  Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa  yang namanya Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  berada  di  daerah Kabupaten.  Selanjutnya  definisi  mengenai  Desa  disebutkan  dalam  Pasal  1  UU  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hal  asal-usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut kacamata politik sebagaimana dikutip oleh Anwar dan Jatmiko (2014:389), desa  dipahami  sebagai  organisasi  kekuasaan  yang  memiliki  kewenangan  tertentu  dalam struktur pemerintahan negara. Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang  otonom  menghasilkan  sejumlah  gagasan  mengenai  tipe  desa  seperti self-governing community (berpemerintahan  sendiri), local  self  government (pemerintahan  lokal  yang otonom)  dan local  state  government (pemerintahan  negara  tingkat  lokal).  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  desa  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa.  dalam  UU Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa,  Kepala  Desa  dipilih  langsung  oleh masyarakatnya  dengan  masa  jabatan  selama  6  (enam)  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali hanya  untuk  satu  kali  pada  masa  jabatan  berikutnya.  Perubahan  tentang  masa  jabatan tersebut  kemudian  ditetapkan  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan  Kepala  Desa  tersebut  juga  dapat  menjabat  paling  banyak  3  (tiga)  kali  masa  jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan salah  satu  institusi  pemerintahan  yang  melaksanakan  pemerintahan  di  tingkat  terendah yang keberadaaannya sudah diatur dalam perundang-undangan negara. Dengan demikian, adanya otonomi yang diberikan kepada desa akan semakin memberikan peluang bagi desa untuk terus  memanfaatkan potensi yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakatnya.

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi  Dana  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  ADD  dijelaskan  dalam  PP 72/2005  Pasal  1  ayat  11  disebutkan  bahwa  ADD  adalah  dana  yang  dialokasikan  oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  Desa  yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  terdiri  dari  dana  bagi  hasil  pajak  dan  sumber  daya  alam ditambah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  setelah  dikurangi  belanja  pegawai.  Dalam  pasal
tersebut juga disebutkan pula bahwa ADD yang ditransfer haruslah digunakan 70% untuk pemberdayaan  masyarakat  dan  pembangunan  serta  30%  untuk  Pemerintahan  Desa  dan BPD.
Thomas  (2015:56)  menyatakan  bahwa  tujuan  dari  adanya  ADD  adalah  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  desa  untuk  mendanai  kebutuhan  desa  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  serta  pelayanan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan ADD sangatlah dirasa penting  guna  melaksanakan  pembangunan  maupun  pemerintahan  yang  ada  di  desa.  Oleh karena itu, pengeloaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa sudah seharusnya memegang teguh prinsip good governance.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada  desa  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  secara  mandiri.  Dalam  regulasi tersebut diatur bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari yang bersifat umum  sampai  dengan  penjelasan  terperincinya.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dijelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa.  Selanjutnya  pengelolaan  keuangan  desa  juga  telah  pula  diatur  dengan terebitnya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman  Umum  Tata  Cara  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memuat tentang ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  pengelolaannya  termasuk  pembentukan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDES),  namun  secara  lebih  terperinci  diatur  lagi  dalam Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  dilaksanakan  dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai Permendagri Nomor 113/2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  disebutkan  bahwa  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena  jabatannya  mempunyai  kewenangan  menyelenggarakan  keseluruhan  pengelolaan keuangan  desa.  Tugas  dan  kewenangan  kepala  desa  dalam  kaitan  pengelolaan  keuangan antara  lain  mencakup  menetapkan  kebijakan  pengelolaan  barang  desa,  menetapkan kebijakan  pelaksanaan  APBDesa  maupun  menetapkan  Bendahara  Desa  (Syachbrani, 2012). Dalam hal pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD),  seorang  Sekretaris  Desa  yang  bertindak  selaku koordinator  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa,  Kepala  Seksi  sebagai  unsur  dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya serta seorang Bendahara Desa yang merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan (Kepala Urusan Keuangan) untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pemerintah  desa  wajib  melaksanakan  pengelolaan keuangan  desa  secara transparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  Hal  ini  dilakukan  mengingat adanya  kewajiban  untuk  melaporkan  kinerjanya  kepada  pemerintah  di  atasnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:20) bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk  kewajiban  agen  (pemerintah  desa)  untuk  mempertanggungjawabkan,  menyajikan, melaporkan  serta  mengungkapkan  segala  macam  aktivitas  kepada  prinsipal  (pemerintah pusat)  dimana  prinsipal  tentunya  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, jika dalam proses pengelolaan dana desa
sudah  dilaksanakan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  maka  semua  kegiatan pemerintahan desa dirasa dapat berhasil.

## Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  elemen  organisasi  yang  sangat  penting. Tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  akan  membantu  organisasi mewujudkan  visi  dan  misi  yang  menjadi  tujuan  organisasi  (Warisno,  2009).  Hal  senada diungkapkan  oleh  Tuwaidan  (2014)  bahwa  adanya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki tingkat  kemampuan  yang  tinggi  akan  membantu  dalam  hal  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Jika  sumber  daya  manusia  sudah  ditingkatkan  dan  dikelola  dengan  baik  maka sumber daya manusia tersebut dipastikan akan memberikan kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
Terkait  dengan  perubahan  regulasi  saat  ini  yang  diikuti  oleh tersedianya  dana  yang cukup  besar  untuk  ADD  tentunya  akan  memberikan  tantangan  tersendiri  bagi  pengelola keuangan desa saat ini. Memang pengelola keuangan desa saat ini merupakan orang-orang yang  telah  lama  bekerja  dalam  hal  mengelola  keuangan  desa  semenjak  sebelum  adanya perubahan  regulasi  ini  (Satriajaya,  2016).  Namun,  hal  tersebut  tentunya  tidak  cukup mengingat  dana  yang  dipertanggungjawabkan  saat  ini  sangat  besar  dengan  sistem  yang baru  sehingga  pemerintah  desa  diharapkan  untuk  melakukan  pembenahan  dalam  hal sumber  daya  manusianya.  Dengan  kata  lain,  pemerintahan  desa  dituntut  untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung oleh latar pendidikan tinggi  khususnya  akuntansi,  sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  maupun mempunyai  pengalaman  khusus  di  bidang  keuangan.  Sejalan  dengan  apa  yang dikemukakan  oleh  Warisno  (2009)  bahwa  aparatur  yang  menangani  masalah  keuangan tidak  cukup  hanya  menguasai  penatausahaan  anggaran  melainkan  juga  harus  memahami karakteristik transaksi yang terjadi. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang dibuat  dan  ketidaksesuaian  laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan  pemerintah.  Tidak hanya  itu  saja,  pengelola  keuangan  desa  haruslah  memahami  tahapan-tahapan  dalam pengelolaan  keuangan  desa  yaitu  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  sistem  pemerintahan  desa  di  bawah  UU  Desa  yang  baru  menuntut  kesiapan yang  baik.  Berbagai  hal  harus  diperhitungkan,  direncanakan  dan  diawasi  pelaksanaannya termasuk  dalam  hal  menyediakan  kualitas  sumber  daya  yang  memadai  untuk  mengelola keuangan desa sehingga nantinya hal ini berimplikasi pada peningkatan kinerja pemerintah desa.

## Komitmen Organisasi
Menurut  Robbins  dkk  (2008:100),  komitmen  organisasional  merupakan  keyakinan dan  dukungan  yang  kuat  terhadap  nilai  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai  organisasi,  yang menggambarkan sejauh mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan- tujuan  dan  keinginan  untuk  mempertahankan  keanggotaan  dalam  organisasi.  Sementara itu,  Luthans  1995  (dalam  Rachmawati,  2009)  mengartikan  komitmen  organisasi  sebagai sikap  yang  menunjukkan  loyalitas  karyawan  dan  merupakan  proses  berkelanjutan bagaimana  seorang  anggota  organisasi  mengekspresikan  perhatian  mereka  kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Seorang yang memiliki komitmen organisasi yang
tinggi akan lebih stabil, produktif dan akan lebih termotivasi untuk hadir dalam organisasi dan berusaha mencapai tujuan organisasi.
Komitmen  organisasi  itu  sendiri  mempunyai  tiga  komponen  yaitu  keyakinan  yang kuat dari seseorang dan penerimaan tujuan organisasi, kemauan seseorang untuk berusaha keras  bergantung  pada  organisasi  dan  keinginan  seseorang  yang  terbatas  untuk mempertahankan  keanggotaan.  Semakin  kuat  komitmen,  semakin  kuat  kecenderungan seseorang  untuk  diarahkan  pada  tindakan  sesuai  dengan  standar  (Rachmawati,  2009). Secara  substansi,  istilah  komitmen  syarat  dengan  nilai  dan  sasaran.  Istilah  tersebut mengandung  makna  sebuah  proses  bagaimana  nilai  dan  sasaran  tersebut  tercapai  atau dengan  kata  lain  komitmen  merupakan  syarat  sebuah  keberhasilan  (Azhar,  2007). Komitmen  organisasional  merupakan  dimensi  perilaku  penting  yang  dapat  digunakan untuk  menilai  kecenderungan  karyawan  untuk  bertahan  sebagai  anggota  organisasi, identifiikasi  dan  keterlibatan  seseorang  yang  relatif  kuat  terhadap  organisasi,  keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha  keras  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  (Mowday,  1982  dalam  Sopiah 2008:155).
Komitmen  organisasi  yang  dikemukakan  oleh  Allen  dan  Meyer  1990  (dalam  Putri, 2010) terdiri atas tiga komponen organisasi yaitu komitmen afektif ( affective commitment), komitmen  kontinuans (continuance  commitment), dan  komitmen  normative (normative commitment). Mengacu  pada  ketiga  komponen  komitmen  tersebut,  maka  komitmen dipandang  sebagai  kondisi  psikologis  yang  menggambarkan  hubungan  individu  dengan organisasi  dan  mempunyai  implikasi  dalam  keputusan  untuk  meneruskan  atau  tidak keanggotaannya dalam sebuah organisasi.
Berdasar  apa  yang  dikemukakan  di  atas,  dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini, komitmen  organisasi  dipandang  sebagai  suatu  keyakinan  dan  dukungan  yang  kuat  dari Kepala  Desa  maupun  Aparatur  Desa  untuk  melaksanakan  keberhasilan  pengelolaan keuangan  desa  sesuai  dengan  sistem  dan  standar  yang  baru  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Dengan  demikian,  jika  Kepala  Desa  dan  Aparatur  Desa  sudah  memiliki komitmen  yang  kuat  dan  tinggi  maka  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## Hipotesis
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
 H 1 :  Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pengelolaan keuangan desa.
 H 2 :  Komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  keuangan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  sebagai  penelitian  asosiatif.  Penelitian  ini  dilakukan  pada Desa  se-Kecamatan  Labuhan  Haji  Kabupaten  Lombok  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  yaitu  dengan  jumlah  desa  sebanyak  8  Desa.  Alasan  penelitian  ini  dilakukan  pada Desa  se-Kecamatan  Labuhan  Haji  ialah  dikarenakan  bahwa  dalam  pengelolaan  keuangan desa  saat  ini,  aparatur  desa  masih  belum  sepenuhnya  memahami  sistem  atau  format pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  regulasi  terbaru  sehingga  menimbulkan multipersepsi pada pengelola keuangan itu sendiri.
Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa pada Desa se-Kecamatan  Labuhan  Haji.  Dengan  jumlah  rincian  sebanyak  8  Kepala  Desa  dan  61 Perangkat  Desa.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  non  probability
sampling (purposive sampling) yaitu pengambilan sampel terhadap populasi yang memiliki kriteria  tertentu.  Kriteria  pengambilan  sampel  adalah:  1)  Kepala  Desa  selaku  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa/pejabat  pembuat  komitmen,  2)  Pelaksana  Teknis Pengelola  Keuangan  Desa  (PTPKD),  3)  Sekretaris  Desa  selaku  koordinator  pelaksana pengelola  keuangan  desa,  4)  Bendahara  Desa  selaku  unsur  staf  sekretariat  desa  yang membidangi  urusan  administrasi  keuangan  (Kepala  Urusan  Keuangan)  untuk melaksanakan  fungsi  penatausahaan  keuangan  desa,  dan  5)  Kepala  Seksi  sebagai  unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya. Pertimbangan mengambil sampel tersebut karena  sampel  adalah  aparatur  yang  paling  memahami  semua  hal  terkait  dengan pengelolaan  keuangan  desa  sesuai  Permendagri  No.  113/2014  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Deskripsi Responden
Penelitian  ini  dilakukan  pada  kantor  Desa  se-Kecamatan  Labuhan  Haji  dengan menyebarkan kuesioner pada Kepala Desa dan aparatur desa yang memahami pengelolaan keuangan  desa.  Jumlah  kuesioner  yang  disebarkan  sebanyak  40  (empat  puluh)  dengan tingkat  pengembalian  100%  atau  semua  kuesioner  yang  disebarkan  kembali.  Berikut  ini disajikan deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, lama bekerja, dan  seringnya  pelatihan  yang  diikuti.  Deskripsi  responden  sebagaimana  dimaksud  dapat ditampilkan dan dijelaskan sebagai berikut :

## a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Rincian identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No  Keterangan  Jumlah  Persentase 1. Laki-Laki 31 77,5% 2. Perempuan 9 22,5% Total 40 100% Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan jenis kelamin responden lebih  banyak  berjenis  kelamin  laki-laki  yaitu  sebesar  77,5%  sedangkan  22,5%  sisanya adalah responden berjenis kelamin perempuan.

## b. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur
Rincian  identifikasi  responden  berdasarkan  umur  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini :
Tabel 3. Responden Berdasarkan Umur No Keterangan Jumlah Persentase 1. 20 – 30 tahun 7 17,5% 2. 31 – 40 tahun 8 20% 3. 41 – 50 tahun 17 42,5% 4. > 50 tahun 8 20% Total 40 100%

## Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab kuesioner lebih  banyak  yang  berumur  41-50  tahun  yaitu  sebesar  42,5%  dibandingkan  dengan responden yang berumur 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan > 50 tahun.

## c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan
Rincian  identifikasi  responden  berdasarkan  pendidikan  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini :
Tabel 4. Responden Berdasarkan Pendidikan No  Keterangan  Jumlah  Persentase 1. SMP 1 2,5% 2. SMA 21 52,5% 3. S1 18 45% 4. S2 0 0% Total 40 100%

## Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang menjawab kuesioner lebih banyak adalah pendidikan SMA yaitu sebesar 52,5% dibandingkan dengan responden yang berpendidikan SMP, S1 dan S2.

## d. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Bekerja
Rincian identifikasi  responden  berdasarkan  lama  bekerja  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini :
Tabel 5. Responden Berdasarkan Lama Bekerja No Keterangan  Jumlah  Persentase 1. 1-5 tahun 25 62,5% 2. 6-10 tahun 5 12,5% 3. 11-15 tahun 4 10% 4. 16-20 tahun 5 12,5% 5 > 20 tahun 1 2,5 Total 40 100% Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan lama bekerja, responden yang  menjawab  paling  banyak  adalah  yang  bekerja  1-5  tahun  sebesar  62,5%  kemudian sisanya 6-10 tahun sebanyak 12,5%, lama bekerja 11-15 tahun sebesar 10%, lama bekerja 16-20 tahun sebesar 12,5%, dan diatas 20 tahun sebesar 2,5%.

## e. Deskripsi Responden Berdasarkan Keikutsertaan Dalam Pelatihan
Rincian  identifikasi  responden  berdasarkan  keikutsertaan  dalam  pelatihan  dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

## Tabel 6. Responden Berdasarkan Keikutsertaan Dalam Pelatihan
No Keterangan Jumlah Persentase 1. Tidak Pernah 5 12,5% 2. Jarang 20 50% 3. Sering 12 30% 4. Sangat Sering 3 7,5% Total 40 100%

## Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  jika  dilihat  dari  keikutsertaan  dalam  pelatihan  diketahui sebanyak 12,5%  yang tidak pernah mengikuti pelatihan, 50% jarang mengikuti pelatihan, 30% sering mengikuti pelatihan dan 7,5% sangat sering mengikuti pelatihan.

## Hasil Pengujian Validitas
Dalam  penelitian  ini  uji  validitas  dilakukan  dengan  metode Corrected  Item-Total Correlation untuk mengetahui apakah tiap-tiap item valid atau tidak. Item dikatakan valid jika    memiliki  nilai  koefisien  korelasi  di atas  0,30  (Priyatno,  2012:184).  Berikut  hasil  uji validitas untuk masing-masing variabel:
1. Variabel  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 ).  Indikator  untuk  mengukur  variabel kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  menghargai  pekerjaan . Dari  5  item  pernyataan yang  diuji  validitasnya,  semuanya  valid  dengan  nilai  koefisien  korelasi  di  atas  0,30 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia
Variabel Item Corrected Item- Total Correlation Keterangan Kualitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) X1.1 .346 Valid X1.2 .537 Valid X1.3 .659 Valid X1.4 .788 Valid X1.5 .652 Valid Sumber: data hasil penelitian (diolah)
2. Variabel  Komitmen  Organisasi  (X 2 ).  Indikator  untuk  mengukur  variabel  komitmen organisasi  adalah  komitmen  afektif  ( affective  commitment), komitmen  kontinuitas (continuance  commitment), dan  komitmen  normative (normative  commitment . Dari  7 item pernyataan yang diuji validitasnya, semuanya valid dengan nilai koefisien korelasi di atas 0,30 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi
Variabel Item Corrected Item- Total Correlation Keterangan Komitmen Organisasi (X 2 ) X2.1 .489 Valid X2.2 .604 Valid X2.3 .490 Valid X2.4 .782 Valid X2.5 .464 Valid X2.6 .782 Valid X2.7 .554 Valid Sumber: data hasil penelitian (diolah)
3. Variabel  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Y).  Indikator  untuk  mengukur variabel  pengelolaan  keuangan  desa  adalah  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari 14 item pernyataan yang diuji validitasnya,  terdapat  satu  item  pernyataan  yang  tidak  valid  karena  nilai  koefisien korelasi di bawah 0,30 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa Variabel Item Corrected Item- Total Correlation Keterangan Pengelolaan Keuangan Desa (Y) Y1.1 .408 Valid Y1.2 .538 Valid Y1.3 .897 Valid Y1.4 .658 Valid Y1.5 .648 Valid Y1.6 -.466 Tidak Valid Y1.7 .649 Valid Y1.8 .760 Valid Y1.9 .719 Valid Y1.10 .741 Valid Y1.11 .890 Valid Y1.12 .812 Valid Y1.13 .642 Valid Y1.14 .568 Valid Sumber: data hasil penelitian (diolah)

## Hasil Pengujian Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  dikatakan  reliabel  atau  handal  jika  jawaban seseorang  terhadap  pernyataan/pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke waktu.  Pengukuran  reliabilitas  dapat  dilakukan  dengan  cara one  shot atau  pengukuran sekali  saja.  Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013:47). Untuk uji reliabilitas, semua item yang  valid dimasukkan  sedangkan  yang  tidak  valid  tidak  dimasukkan  dalam  uji  reliabilitas.  Berikut hasil uji reliabilitas variabel untuk masing-masing variabel:
1. Variabel  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X 1 ).  Dari  5  pernyataan  yang  valid  untuk mengukur variabel kualitas sumber daya manusia, kemudian diuji  reliabilitasnya. Dari hasil  pengujian  diperoleh Cronbach  Alpha sebesar  0,803  (lebih  besar  dari  0,70) sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  item-item  pernyataan  tersebut  reliabel  seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Cronbach's Alpha N of Items .803 5 Sumber: data hasil penelitian (diolah)
2. Variabel  Komitmen  Organisasi  (X2).  Dari  7  pernyataan  yang  valid  untuk  mengukur variabel  komitmen  organisasi,  kemudian  diuji  reliabilitasnya.  Dari  hasil  pengujian diperoleh Cronbach  Alpha sebesar  0,840  (lebih  besar  dari  0,70)  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  item-item  pernyataan  tersebut  reliabel  seperti  terlihat  pada  tabel berikut:
Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Komitmen Organisasi
Cronbach's Alpha N of Items .840 7 Sumber : data hasil penelitian (diolah)
3. Variabel Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa (Y). Dari 13 pernyataan yang valid untuk  mengukur  variabel  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa,  kemudian  diuji reliabilitasnya.  Dari  hasil  pengujian  diperoleh Cronbach  Alpha sebesar  0,938  (lebih besar  dari  0,70)  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  item-item  pernyataan  tersebut reliabel seperti terlihat pada tabel berikut:

## Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa
Cronbach's Alpha N of Items .938 13 Sumber : data hasil penelitian (diolah)

## Hasil Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode uji normalitas yang digunakan adalah uji One Sample Kolmogorov  Smirnov.  Residual  berdistribusi  normal  jika  nilai  signifikansi  lebih  dari 0,05. Berikut hasil uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov:

## Tabel 13. Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual Kolmogorov-Smirnov Z .484 Asymp. Sig. (2-tailed) .973 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan  output  di atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  (Asymp.  Sig 2-tailed) sebesar 0,973. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,973 > 0,05), maka dapat disimpulkan data telah terdistribusi normal.
b. Uji Multikolonieritas
Bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasi 1 atau mendekati 1). Pada model regresi tidak ada multikolonieritas jika nilai Tolerance > 0,1 dan Inflation Factor (VIF) < 10. Berikut hasil uji multikolonieritas:

## Tabel 14. Hasil Uji Multikolonieritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Kualitas_ SDM .526 1.903 Komitmen_Organisasi .526 1.903 a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan_Desa
Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai Tolerance > 0,1 dan Inflation Factor (VIF) < 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada multikolonieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan  untuk  melihat  keadaan  dimana  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser yaitu meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut  residualnya.  Jika  nilai  signifikansi  antara  variabel  independen  dengan  absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:
Tabel 15. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .390 .169 2.306 .027 Kualitas_SDM -.046 .048 -.211 -.963 .342 Komitmen_Organisasi -.013 .052 -.057 -.260 .796
a. Dependent Variable: ABS_RES Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  kedua  variabel independen  lebih  dari  0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah heteroskedastisitas.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil  pengujian  regresi  linier  berganda  dengan  menggunakan  software  SPSS  dapat dilihat pada tabel 16 berikut:
Tabel 16. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.191 .295 4.035 .000 Kualitas_SDM .135 .084 .176  1.598 .119 Komitmen_Organisa si .609 .090 .744  6.750 .000
a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan_Desa Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Pada  tabel coefficients di  atas  yang  diinterpretasikan  adalah  nilai  dalam  kolom  B, baris  pertama  menunjukkan  konstanta  variabel  independen.  Dengan  melihat  tabel  diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 1,191 + 0,135 X1 + 0,609X2 + e
Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:
a. Nilai  konstanta  (α  )  sebesar    1,191  artinya  jika  kualitas  sumber  daya  manusia  dan komitmen organisasi nilainya adalah 0 maka keberhasilan pengelolaan keuangan desa nilainya positif yaitu1,191.
b. Nilai koefisien regresi (β1) variabel kualitas sumber daya manusia bernilai positif yaitu sebesar 0,135 artinya bahwa setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar 1 % maka keberhasilan pengelolaan keuangan desa juga akan meningkat sebesar 0,135 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
c. Nilai koefisien regresi (β2) variabel komitmen organisasi bernilai positif yaitu sebesar 0,609  artinya  bahwa  setiap  peningkatan  komitmen  organisasi  sebesar  1  %  maka keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa  juga  akan  meningkat  sebesar  0,609  dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
Berdasarkan  nilai  signifikansi  pada  tabel coefficients di  atas,  tampak  bahwa  nilai signifikansi  variabel  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X1)  sebesar  0,119  dan  nilai signifikansi  variabel  Komitmen  Organisasi  (X2)  sebesar  0,000.  Karena  nilai  signifikansi variabel  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X1)    lebih  besar  dari  0.05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (X1)  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Y).  Sedangkan  nilai signifikansi  variabel  Komitmen  Organisasi  (X2)    lebih  kecil  dari  0.05,  maka  dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen Organisasi (X2)  berpengaruh  signifikan terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

## Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R 2 )  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi  adalah antara  nol  dan  satu.  Nilai  R 2 yang  kecil berarti  kemampuan  variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:97)
Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini:

## Tabel 17. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .874 a .764 .751 .17956
a. Predictors: (Constant), Komitmen_Organisasi,

## Kualitas_SDM
Sumber: data hasil penelitian (diolah)
Pada tabel di atas diperoleh nilai R Square = 0,764= 76,4% ini berarti bahwa variabel independen Kualitas Sumber Daya Manusia (X 1 ) dan Komitmen Organisasi (X 2 ) memiliki kemampuan  dalam  menjelaskan  variabel  dependen  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan Desa  (Y)  sebesar  76,4%  dan  sisanya  23,6%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak masuk dalam penelitian ini.

## Pembahasan

## Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini
dikarenakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh  kualitas  sumber  daya  manusia.  Latar  belakang  pendidikan aparatur  desa  yang  masih SMA  sebesar  52,5%,  pelatihan  yang  jarang  diikuti  sebesar  50%  maupun  pengalaman bekerja  yang  kurang  dari  lima  tahun  sebesar  62,5%  bukan  merupakan  penghambat keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak desa bahwa setiap adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, pihak desa langsung melakukan  koordinasi  dengan  pihak  BPMPemdes  setempat  sehingga  permasalahan tersebut  bisa  teratasi.  Bahkan,  pihak  BPMPemdes  langsung  melakukan  pendampingan  ke setiap desa. Terlebih juga saat ini pelaporan akuntansi keuangan desa sudah menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) sehingga sangat membantu pihak desa dalam mencapai keberhasilan  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Rumenser  (2014)  bahwa  kemampuan  dalam  penyusunan  anggaran tidak  hanya  tergantung  sepenuhnya  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  melainkan  ada sumber-sumber  daya  lain  yang  mempengaruhi  seperti  sumber  daya  anggaran  maupun informasi berupa data.

## Pengaruh  Komitmen  Organisasi  Terhadap  Keberhasilan  Pengelolaan  Keuangan Desa
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor  komitmen  organisasi  merupakan  hal  yang  krusial  khususnya  dalam  organisasi pemerintahan  karena  organisasi  yang  bersifat  birokratis,  pimpinan  yang  taat  dan  patuh pada  Undang-Undang  akan  mempengaruhi  bawahannya  untuk  ikut  serta  dalam melaksanakan  peraturan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  komitmen  organisasi  juga  diperlukan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan  Kepala  Desa  bahwa  aparatur  desa  yang  bertugas  dalam  pengelolaan  keuangan sebaiknya  tidak  sering  ganti  personal.  Dalam  penelitian  ini  ditemukan  juga  bahwa komitmen pimpinan harus  lebih tegas dalam hal ini bukan hanya menerima masukan akan tetapi harus memberikan solusi dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan hal ini, seorang aparatur  desa  yang  merasa  merupakan  bagian  dari  desa  tentunya  akan  berupaya semaksimal mungkin untuk tetap bertahan dalam desa, merasa bangga bekerja di desa dan tetap  mengikuti  prosedur  yang  berlaku  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Azhar  (2007)  yang menunjukkan  bahwa  komitmen  organisasi  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  penerapan Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006.  Hal  ini  bermakna  bahwa  adanya  komitmen  yang tinggi dari para karyawan  yang ada dalam sebuah organisasi maka pelaksanaan peraturan tersebut akan berhasil. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) bahwa  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  penting  adanya  koordinasi  diantara  aparatur desa  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  bisa  berhasil.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tuwaidan  (2014)  bahwa  partisipasi  baik  itu aparatur  desa maupun  masyarakat  sangatlah  menunjang  keberhasilan  kebijakan  alokasi  dana  desa. Dengan  demikian,  komitmen  yang  kuat  dan  tinggi  akan  memungkinkan  seseorang  bisa mengeluarkan  sumber  daya  fisik  yang  dimiliki  untuk  melaksanakan  tugas  yang  telah diamanatkan kepadanya sebab tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat diberikan simpulan sebagai berikut:
1. Kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini, kualitas sumber daya manusia diukur dengan latar belakang pendidikan,  pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan  sikap menghargai pekerjaan yang seharusnya akan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan  desa.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menemukan  hasilnya  menyimpang  dari konsep  tersebut.  Kondisi  ini  disebabkan  karena  latar  belakang  pendidikan  aparatur desa  yang  masih  SMA,  pelatihan  yang  jarang  diikuti,  maupun  pengalaman  bekerja yang kurang adri lima tahun bukan merupakan penghambat keberhasilan pengelolaan keuangan desa
2. Komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  keberhasilan  pengelolaan keuangan  desa.  Pada  penelitian  ini,  komitmen  organisasi  diukur  dengan  komitmen afektif,  komitmen  kontinuans  dan  komitmen  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian menemukan  hasilnya  mendukung  konsep  tersebut.  Hal  ini  bermakna  bahwa  seorang aparatur  desa  yang  merasa  merupakan  bagian  dari  desa  tentunya  akan  berupaya semaksimal mungkin untuk tetap bertahan dalam desa, merasa bangga bekerja di desa dan tetap mengikuti prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan desa
Dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  disarankan  untuk  meningkatkan  kualitas sumber  daya  aparatur  desa  melalui  pelatihan  pengelolaan  keuangan  desa  sehingga meningkatkan  pemahaman  aparatur  desa  terkait  pengelolaan  keuangan  desa  dan  semakin memantapkan  komitmen  organisasi  dalam  pemerintahan  desa  sehingga  pekerjaan- pekerjaan bisa terselesaikan dengan tepat waktu

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Misbahul  dan  Bambang  Jatmiko.  2014.  Kontribusi  Dan  Peran  Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Desa Yang Transparan  Dan  Akuntabel  (Survey  Pada  Perangkat  Desa  Di  Kecamatan  Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Akmenika 11:387-410.
Apriansyah,  Andi  M.  2011.  Kemampuan  Aparat  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Tugas Administrasi  Pemerintahan  Desa  (Studi  di  Desa  Watusa  Kecamatan  Puriala, Kabupaten Konawe) . Skripsi . Universitas Lakidende Konawe.
Azhar. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13  Pada  Pemerintah  Kota  Banda  Aceh. Tesis .  Program  Pascasarjana  Universitas Sumatera Utara. Medan
BPS  Kabupaten  Lombok  Timur.  2016.  Kecamatan  Labuhan  Haji  Dalam  Angka  Tahun 2015.
Fadli,  Moh.  2015.  Membangun  Desa  Masa  Depan  Yang  Ideal:  Kendala  dan  Kebutuhan Pemerintahan  Desa  Dalam  Mengimplementasikan  UU  Desa.  didownload  dari eprints.uny.ac.id tanggal 20 April 2016
Ghozali,  Imam.  2013. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Edisi  7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Herry,  Antono  P.A.  2015 . Kesiapan  Desa  Menghadapi  Implementasi  Undang-Undang Desa  (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa). Jurnal Ilmiah CIVIS V(1) : 737-751 .
Juliadi,  Muhammad.  2017.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur  Daerah, Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah Terhadap  Efektivitas  Manajemen  Aset  Tetap  Pemerintah  Kota  Mataram. Tesis . Program Studi Pascasarjana Universitas Mataram. Mataram.
Kurnia,  Dadang.  2015.  Pengawalan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Disampaikan pada  “Sosialisasi Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa” Kemenko Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 28 April 2015.
Mahmudin, M.Ali. 2016. Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Laporan Studi Pustaka Institut Pertanian Bogor.
Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: Andi Offset Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113/2014  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa
___________________________  Nomor  37/2007  tentang  Pedoman  Umum  Tata  Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peraturan  Menteri    Desa  PDTT  No.  1/2015  tentang  Pedoman  Kewenangan  Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
Peraturan Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
_________________  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
_________________ Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa
Priyatno,  Duwi.  2012.  Cara  Kilat  Belajar  Analisis  Data  Dengan  SPSS  20.  ANDI. Yogyakarta.
Putri,  Natalia  Dewinda.  2010.  Pengaruh  Komitmen  Organisasional  dan  Peran  Manajer Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (Studi Pada Kabupaten Tegal). Universitas Diponegoro Semarang.
Rachmawati.  S.  R.  2009.  Pengaruh  Komitmen  Organisasi,  Motivasi  Kerja,  Dan  Gaya Kepemimpinan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Bidang  Keuangan  Pada  Pemda Kabupaten Sukoharjo. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Rahmawati,  Hesti  Irna.  Citra  Ayudiati  dan  Surifah.  2015.  Analisis  Kesiapan  Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman) The 2nd University Research Coloquium. 305-313. ISSN 2407-9189.
Robbins,  Stephen  P  dan  Timothy  A.  Judge.  2008.  Perilaku  Organisasi  Edisi  12.  Salemba Empat. Jakarta.
Rumenser,  Peggy.  2014.  Pengaruh  Komitmen,  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Gaya Kepemimpinan  Terhadap  Kemampuan  Penyusunan  Anggaran  Pada  Pemrintah  Kota Manado. Ejorunal.unsrat.ac.id . 5(2).
Satriajaya,  Johan.  2016.  Tantangan  Pengelola  Keuangan  Desa  Terhadap  Perubahan Regulasi  dan  Standar  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  6/2014  tentang  Desa    Di  Kabupaten  Sumbawa.  Didownload  dari https://ml.scribd.com/ tanggal 20 April 2016.
Setiadi,  Doddy.  2015.  Pedoman  Asistensi  Akuntansi  Dana  Desa  Tahun  2015.  IAI-KASP.
Didownload tanggal 20 April 2016
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta.
Suyatno. 2015. Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa. http: metrotvnews.com Syachbrani,  Warka.  2012.  Akuntansi  &  Akuntabilitas  Pemerintahan  Desa.  Tugas  Akhir Akuntansi  Sektor  Publik  Magister  Sains  Akuntansi  Universitas  Gajah  Mada. Didwonload tanggal 20 April 2016.
Thomas.  2013.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Di  Desa  Sebawang  Kecamatan  Sesayap  Kabupaten  Tana  Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif. 1 (1): 51-64.
Tuwaidan,  Melissa.  2014.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahsa Utara. Jurnal Eksekutif. 1(3). Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan ______________ Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ______________ Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ______________ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ______________ Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
______________Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksanaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
______________ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
______________ Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Jambi. Tesis .  Program  Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
www.kancantaradio.com/ketua  forum  kades  lotim  sikapi  positif  penerapan  UU  tentang desa
www.beritasatu.com www.anggaran.depkeu.go.id