Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 1-14. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Anomali Pembatalan Peraturan Daerah: Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi

## Anomaly for the Cancellation of Regional Regulations: Legis Ratio of the
Constitutional Court Decision
Arief Try Dhana Jaya 1 , Achmad Ruslan 2 , Marwati Riza 3
1. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: arieftrydhanajaya@gmail.com.
2. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: profdrachmadruslan@gmail.com.
3. Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: marwatinanang@gmail.com.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Cancellation; Regulation; Decision This  research  aims  to  analyze  the  ratio  legis  of  the  Constitutional  Court decisions  on  the  authority  to  cancel  regional  regulations.  Reality  of cancellation of regional regulations is now a dilemma after the Constitutional Court completely delegates the authority to cancel regional regulations to the Supreme Court which causes the central government to no longer be able to cancel regional regulations. The results of this study indicate that the Court tends to equate Testing and Cancellation. In reality now, the authority of the central government to cancel regional regulations is no longer a cancellation mechanism, only a testing mechanism.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Pembatalan; Peraturan; Putusan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis putusan Mahkamah Konstitusi  tentang  kewenangan  pembatalan  peraturan  daerah.  Realita pembatalan  peraturan  daerah  kini  dilema  setelah  Mahkamah  Konstitusi seutuhnya  melimpahkan  kewenangan  pembatalan  Peraturan  Daerah  ke Mahkamah  Agung  yang  menyebabkan  pemerintah  pusat  tidak  lagi  dapat membatalkan  peraturan  daerah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Mahkamah  cenderung  menyamakan  antara  Pengujian  dan  Pembatalan. Kenyataannya sekarang, kewenangan pemerintah pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah sudah tidak ada lagi mekanisme pembatalannya, yang ada hanya mekanisme pengujian.

## 1. Pendahuluan
Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini dilimpahkan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU- XIV/2016  tentang  kewenangan  pembatalan  peraturan  daerah.  Permohonan  Uji  Materi terkait  kewenangan  pembatalan  peraturan  daerah  di  ajukan  oleh  Asosiasi  Pemerintah Kabupaten  Seluruh  Indonesia  pada  tahun  2015  di  Mahkamah  Konstitusi.  Petitum
Pemohon meminta bahwa setiap peraturan yang terkait dengan pembatalan  Peraturan Daerah  pada  pasal  251  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah agar segera dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. 1
Terdapat  beberapa  dalil  yang  dimohonkan  oleh  Pemohon  tetapi  Mahkamah  hanya mengabulkan  sebagian  yakni  pasal  251  terkait  kewenangan  pembatalan  peraturan daerah.  Selebihnya,  Mahkamah  menyatakan  permohonan  lainnya  tidak  dapat  diterima dan ditolak. Kemudian, demi melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015  melalui  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  bahwa  pemerintah  pusat  yakni Mendagri dan Gubernur selaku perwakilan pemerintahan di daerah seutuhnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah. 2
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa terkait kewenangan Menteri Dalam Negari (Mendagri) dan Gubernur  selaku  wakil  pemerintah  pusat  terhadap  kaitannya  dalam  membatalkan Peraturan  daerah  Provinsi,  Peraturan  Gubernur,  Peraturan  Daerah,  Kabupaten/Kota adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. 3
Peraturan  Daerah  sebagai  produk  hukum  di  bawah  undang-undang  dianggap  oleh Mahkamah  seharusnya  tidak  dapat  dibatalkan  secara  sepihak  oleh  pemerintah  pusat melalui  Mendagri  tetapi  harus  melalui judicial  review yang  dilakukan  oleh  Mahkamah Agung yang kewenangannya telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24Aayat (1) UUD NRI  1945  dimana  kewenangannya  adalah  menguji  peraturan  perundang-undangan  di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Namun jika melihat lebih jauh dalam konteks pengujian menurut Undang-Undang bahwa kewenangan menguji peraturan yang levelnya undang-undang ada pada ranah Mahkamah Konstitusi  setelah  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dimana  Peraturan  Daerah  termaksud dalam bagian Undang-Undang karena di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  nomenklaturnya berbunyi “hierarki peraturan perundang - undangan”, lalu mengapa Mah kamah Konstitusi kemudian  melimpahkan  ke  Mahkamah  Agung  dan  setelah  putusan  dari  Mahkamah Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  dan  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  tentang Kewenangan  Pembatalan  Peraturan  daerah,  apakah  efektif  atau  ditindak  lanjuti  oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mengubah Undang-Undang karena sepanjang
1 M  Nur  Sholikin,  “Penghapusan  Kewenangan  Pemerintah  untuk  Membatalkan  Perda;  Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA,” Rechtsvinding (2017): 1 – 6, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Putusan PUU Pembatalan Perda.pdf.
2 Eka NAM Sihombing, “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,” Jurnal Yudisial 10, no. 2 (2017): 217 – 234.
3 Wahyu Tri Hartomo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU - XIII/2015 dan Putusan Nomor  56/PUU-XIV/2016  tentang  Pembatalan  Perda  Provinsi,  Perda  Kabupaten/Kota,  Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota,” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 27 – 39.
undang-undangnya  tidak  berubah  maka  Mahkamah  Agung  akan  sulit  mengambil  atau melaksanakan kewenangan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah beranggapan bahwa suatu kekeliruan ketika Peraturan Daerah suatu produk hukum daerah yang berbentuk peraturan ( regeling ), bisa dibatalkan melalui keputusan Gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan ( beschikking ). Di samping itu, terdapat potensi dualisme terhadap putusan pengadilan antara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Putusan pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung terhadap substansi perkara yang sama. 4
Namun suatu kekeliruan jika Mahkamah mencoba untuk menyamakan antara Pengujian dan  Pembatalan.  Mahkamah  Konstitusi  mengatakan  bahwa  kewenangan  pembatalan peraturan  daerah  tidak  lagi  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  tetapi  kewenangannya dilimpahkan ke Mahkamah Agung sementara Mahkamah Agung kewenangannya adalah pengujian  bukan  pembatalan.  Yang  menjadi  titik  fokusnya  pengujian  dan  pembatalan adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Sangat  tidak  sama,  bahkan  jika  merujuk  pada  Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materil, peraturan daerah setelah Mahkamah Agung menguji  dan  dikatakan  bertentangan  dengan  undang-undang  maka  dikembalikan  ke pemerintah  untuk  dibatalkan.  Kenyataannya  sekarang,  kewenangan  pemerintah  pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah sudah tidak ada lagi mekanisme pembatalannya, yang ada hanya mekanisme pengujian.
Demikian  juga  pemerintah  pusat,  pemerintah  pusat  tidak  pernah  menguji  peraturan ditingkat daerah, yang pemerintah pusat lakukan selama ini adalah pembatalan sebagai imbas dari ranah eksekutif yang hakikat pembatalannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang  erat  kaitannya  dalam  hukum  administrasi,  dimana  terhadap  tindakan  hukumnya berupa  keputusan  yang  dibuat  oleh  pejabat  pemerintahan  yang  di  dalamnya  terdapat cacat hukum atau sudah tidak memenuhi syarat formal maupun substantif. Dengan tujuan semata-mata  hanya  untuk  melindungi  pihak-pihak,  kelompok  dan  masyarakat  yang merasa dirugikan terhadap peraturan yang dibuat pemerintah ditingkat daerah.
Kenyataannya, hingga saat ini belum ada pembatalan yang dilakukan Mahkamah Agung, karena  Mahkamah  Konstitusi  menyamakan  antara  Pembatalan  dan  Pengujian  yang seharusnya  memang  dua  ranah  tersebut  adalah  sesuatu  yang  berbeda.  Di  samping  itu, persoalan  lain  yang  akan  menjadi  masalah  ke  depannya  jika  ada  yang  memaksakan Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah. Akan ada ketimpangan ketika diajukan ke  Mahkamah  Agung  karena  kewenangan  Mahkamah  Agung  hanya  di  bawah  undang- undang terhadap undang-undang.
Di samping itu akan terjadi perubahan terhadap pengawasan pada pemerintah daerah. Disisi lain, putusan tersebut berimplikasi pada aturan sebelumnya terkait kewenangan Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  Mendagri  dan  Gubernur  dalam  membatalkan  Perda.
4 Lihat Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Banyak  yang  menganggap  bahwa  putusan  tersebut  tidak  serta  merta  menyelesaikan masalah terkait persoalan kewenangan pembatalan peraturan daerah.
Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, Penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih  dalam  terhadap ratio  legis Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tentang  Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah. Penelitian ini dititik beratkan pada bagaimana ratio legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU- XIV/2016 dan tentang kewenangan pembatalan peraturan daerah.

## 2. Metode
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  dilakukan  secara  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach ), dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ). 5 Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis ratio legis putusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan pembatalan peraturan daerah.
3. Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kewenangan Pembatalan
Mahkamah  konstitusi  merupakan  suatu  lembaga  yudikatif  yang  memiliki  kewenangan menguji suatu konstitusionalitas undang-undang yang didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 6 Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi pada dasarnya ialah untuk menemukan ketidaksesuaian antara undang-undang yang diuji terhadap norma UUD NRI 1945  yang  menjadi  dasar  pengujiannya.  Jika  Mahkamah  menemukan  ketidaksesuaian antara norma dalam undang-undang yang diuji selanjutnya akan dinyatakan bertentangan dengan  UUD  NRI  1945  dan  karenanya  norma  dalam  undang-undang  tersebut  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 7
Mahkamah  Konstitusi  membentuk  istilah  baru  undang-undang  dengan  cara menghilangkan atau menghapus rumusan yang sebelumnya ada kemudian menjadi tidak ada  atau  tidak  berlaku,  terlebih  pada  permohonan  pengujian  undang-undang  terhadap permohonan  pada  permohonan  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  dengan permintaan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu undang-undang. Permohonan pengujian  undang-undang  tidak  dirancang  sebagai  suatu  permohonan  agar  Mahkamah Konstitusi membenarkan rumusan undang-undang. 8
Meskipun  demikian  perkembangan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dewasa  ini menunjukkan  kecenderungan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  bertindak  sebagai positive
5 Irwansyah Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 133.
6 Lihat pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.
7 Mardian Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 97.
8 Ibid., 99.
legislator atau  setidaknya  sebagai quasi  positive  legislator .  Kecenderungan  positif  yang ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat ragam amar baru, yaitu amar yang isinya berupa rumusan makna bagi norma undang-undang yang di uji atau yang biasa kita kenal dengan istilah konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. 9
Kaitannya  dengan  putusan  Mahkamah  konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  tentang kewenangan pembatalan peraturan daerah bahwa dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frase “peraturan kabupaten/kota dan…” dalam ketentuan pasal 251 ayat (2) dan (4), frase “p eraturan daerah kabupaten/kota dan/atau dalam pasal 251 ayat (3), dan frase “penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima  keputusan  pembatalan  peraturan  daerah  kabupaten/kota  dan”  Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10
Mahkamah  menganggap  keberadaan  pasal  251  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  daerah  dalam  memberikan  wewenang kepada Menteri dan Gubernur selalu wakil Pemerintahan Pusat untuk membatalkan suatu Peraturan  Daerah 11 dianggap  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi selain itu mahkamah menganggap pasal tersebut menyimpang logika bangunan negara hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  1945  juga  menegasikan  peran  dan  fungsi  Mahkamah  Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dalam hal ini peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditegaskan dalam 24A ayat (1) UUD NRI 1945. 12
Salah  satu  kewenangan  yang  diberikan  konstitusi  kepada  Mahkamah  Agung  sebagai pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  kaitannya  menguji  peraturan  perundang- undangan. Atau yang biasa kita kenal dengan Hak Uji Materiil atau Judicial Review . Dalam pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan tentu mahkamah memiliki tujuan utama kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman,  untuk  mempertegas  dan  memperkukuh  peran  dan  tugasnya  agar  mampu melakukan  pengawasan  terhadap  semua  sikap  tindak  tunduk  pemerintah  atau penguasa. 13
Kewenangan hak uji kemudian dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang.  Lebih  lanjut,  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung,
9 Ibid.
10 Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015, 210.
11 Lihat pasal 251 ayat (2) dan  ayat (3)  Undang-Undang Nomor 23 Tahuan 2014 tentang Pemerintahan daerah
12 Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015, 205.
13 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata , 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 94.
menilai  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang terhadap peraturan perundang-undang tingkat lebih tinggi.
Tentang kemungkinan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, bukan hanya berkenaan dengan hubungan antara undang-undang atau hukum kebiasaan dengan putusan pengadilan, tetapi juga berkenaan dengan hubungan antara konstitusi dengan undang-undang. Hubungan antara undang-undang atau norma umum hukum kebiasaan dengan putusan pengadilan dapat ditafsirkan dengan cara yang sama. Keputusan pengadilan melahirkan norma khusus yang harus dianggap sah, dan oleh sebab itu legal, selama putusan pengadilan tersebut belum dibatalkan menurut cara yang ditetapkan hukum. 14
Prinsip  umum  yang  mendasari  suatu  undang-undang  dianggap  sah  atau  tidak  dapat dirumuskan  melalui  suatu  norma  hukum  selalu  valid,  norma  hukum  tidak  dapat  batal ( null ), tetapi norma hukum ini dapat dibatalkan ( annullable ). Namun demikian, derajat keterbatalan yang berbeda-beda. Tata  hukum dapat memberi wewenang kepada suatu organ tertentu untuk menyatakan suatu norma batal (tidak berlaku). 15 Ketidaksesuaian antara isi norma dengan pelaksanaan  norma bisa saja terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan interpretasi mengenai isi dari suatu norma hukum yang kemudian  praktik  dari  norma  hukum  tersebut  menyebabkan  terempasnya  hak-hak masyarakat yang telah dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut menjadi salah satu pintu untuk masuk adanya legal standing dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
Berikut beberapa pertimbangan Mahkamah dalam putusannya: 16
1) Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki di  bawah  Undang-Undang.  Olehnya  itu,  kewenangan  pengujiannya  hanya  dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.
2) Pertimbangan  dalam  membatalkan  suatu  Peraturan  Daerah  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  terhadap  alasan melanggar  kepentingan  umum  dan/atau  kesusilaan,  merupakan  ranah  Mahkamah Agung  untuk  menerapkan  tolak  ukurnya.  Kemudian  pembatalan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  hanya  melalui  keputusan  gubernur  dinilai  oleh  Mahkamah Konstitusi  juga  tidak  sesuai  dengan  rezim  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia. Dikarenakan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan ( regeling ) dimana pembatalannya tidak dapat dibatalkan
14 Ibid.
15 Ibid., 198.
16 Pan Mohamad Faiz, “Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” in Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi pada Era Reformasi (Membaca Momentum 20 Tahun Reformasi Indonesia) , ed. Budy Sugandi dan Ali Rif’an (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), 92.
dengan  keputusan  gubernur  sebagai  produk  hukum  yang  berbentuk  keputusan ( beschikking ).
3) Berpotensi  adanya  dualisme  putusan  pengadilan  antara  putusan  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN)  yang  memeriksa  legalitas  keputusan  gubernur/Menteri  dan putusan pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung terhadap substansi/isi perkara  yang  sama,  namun  berbeda  produk  hukum,  Mahkamah  menganggap  akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Namun dalam mengeluarkan putusannya, Mahkamah perlu melakukan pengkajian secara mendalam  dan  dituntut  bisa  menganalisis  tiap  bahan  uji  dari  materi  mutan  suatu peraturan  dan  pandangan  ahli  dari  undang-undang  yang  akan  diujikan.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PPU-XII/2015  tentang  kewenangan  pembatalan peraturan  daerah  tidak  diputus  secara  bulat,  terdapat  4  Hakim  Konstitusi  yang menyatakan  pendapat  berbeda  ( dissenting  opinion )  dengan  alasan  pertimbangannya sebagai berikut: 17 p
1) Kewenangan  Kepala  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  untuk membentuk Perda merupakan kewenangan atribusi ( attributie van wetgevingsbevoegheid ) yang hanya dapat diberikan dan diadakan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Jika pembentukan  Perda  dianggap  sebagai  peraturan  delegasi,  maka  telah  terjadi pelimpahan  kewenangan  secara  tidak  berjenjang  dan  melompati  Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
2) Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi dan terakhir dari penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki kewajiban untuk mengambil setiap tindakan terhadap suatu  produk  hukum  penyelenggara  pemerintahan  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.
3) Materi muatan Perda merupakan materi yang bersubstansikan urusan pemerintahan yang  menurut  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dimana pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara.
Keempat Hakim Konstitusi itu menganggap bahwa khusus terhadap dalil para Pemohon dalam pengujian Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  tersebut  sepenuhnya  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Alasannya  bahwa, Indonesia adalah negara kesatuan dan pada saat yang sama adalah juga negara hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
Hal mendasar yang terdapat dalam norma Konstitusi UUD NRI 1945 tersebut ialah prinsip bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diberlakukan satu sistem hukum bagi Pemerintah di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah. Kaitan dengan susunan negara, disebut negara kesatuan, sehingga di dalam negara tidak ada kesatuan masyarakat daerah yang boleh merupakan suatu negara. Makna negara hukum dalam UUD NRI 1945 tidak
lain  adalah  negara  hukum  dalam  arti  materiil. 18 Olehnya  itu,  berbeda  halnya  jika dibandingkan  dengan  negara  federal  atau  serikat.  Indonesia  yang  menganut  negara kesatuan tidak dikenal adanya pembedaan dan pembagian di antara sistem hukum federal maupun sistem hukum negara bagian.
Beberapa  hakim  yang  melakukan dissenting  opinion menganggap  bahwa  dalam  negara kesatuan, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah oleh pemerintahan pusat sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  dan  betapa  pun beragamnya  kekhususan  atau  keistimewaan  suatu  daerah  yang  diberikan  berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian tidak boleh dipahami sebagai rujukan untuk mengabaikan prinsip satu kesatuan terhadap sistem hukum yang dimaksud sedemikian rupa  demi  menghindari  perspektif  seolah-olah  ada  dua  sistem  hukum  yang  berlaku  di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19
Mahkamah  dalam  menilai  kedudukan  Pasal  251  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, mestinya berdasar pada pemahaman bahwa kewenangan Kepala Daerah dan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah merupakan kewenangan atribusi,  yang  pemberian  wewenangnya  diadakan  oleh  Undang-Undang  Dasar  dan Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 dan Pasal 236 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Harus dipahami bahwa  Peraturan  daerah  bukan  merupakan  peraturan  delegasi  atau  pelimpahan  dari Undang-Undang,  sebab  jika  dianggap  seperti  demikian  maka  hal  itu  akan  menyalahi prinsip  yang  biasa  kita  kenal  dengan delegatie  van  wetgevingsbevoegheid ,  ialah pelimpahan  kewenangan  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  dari peraturan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah.
Selain  itu  untuk  menemukan  atau  mengetahui  kesesuaian  atau  ketidaksesuaian  antara undang-undang  dengan  UUD  NRI  1945  yang  menjadi  tolak  ukur  pengujiannya  maka Mahkamah konstitusi wajib mengetahui terlebih dahulu arti, makna, serta maksud dari norma dalam suatu undang-undang yang akan diuji maupun norma dalam UUD NRI 1945 yang  menjadi  pengujiannya.  Perda  sebagai  instrumen  hukum  yang  langsung  menukik kepada  penyelesaian  masalah  kehidupan  rakyat  daerah  secara  nyata,  tak  boleh  ada kesimpangsiuran  aturan  atau  norma  yang  tumpang  tindih  di  dalamnya. 20 Demi mengetahui arti, makna, serta maksud suatu norma undang-undang dan UUD NRI 1945 diperlukan suatu penafsiran norma hukum yang dapat dilakukan dengan cara penafsiran yang hasil akhirnya akan menuju pada penemuan hukum ( rechsvinding ). 21 Konsep Negara hukum  berlaku  secara  universal,  karena  disesuaikan  dengan  kondisi  kesejahteraan
18 Achmad Ruslan, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), 3.
19 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015, 213
20 Nasrullah Muhammadong, “Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” Halu Oleo Law Review 1, no. 2 (2017): 167 – 179. 21 Wibowo, Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi , 50.
masyarakat yang akhirnya konsep dan persepsi negara hukum muncul dengan berbagai model dan tipologinya. 22

## 4. Kewenangan Pengujian dan Pembatalan Peraturan Daerah
Pengujian  Undang-undang  sering  dikaitkan  dengan  istilah judicial  review dan constitutional  review .  Keduanya  saling  dipertukarkan  penggunaannya  dengan  istilah pengujian undang-undang, namun Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa istilah judicial review dan constitutional  review sebenarnya  berbeda.  Jimly  menganggap  bahwa constitutional  review merupakan  pengujian  suatu  perundang-undangan  terhadap konstitusi yang pengujiannya dapat dilakukan baik terhadap hakim pengadilan maupun terhadap lembaga lain yang bukan lembaga peradilan yang kewenangannya didapatkan dari  UUD  NRI  1945.  Sedangkan  istilah Judicial  Review ,  mengandung  arti  terhadap pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih luas atau dapat dimaknai sebagai suatu  pengujian  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap suatu  undang-undang  yang  pengujiannya  secara  kelembagaan  dilakukan  oleh  lembaga yudisial atau lembaga peradilan. 23
Selain itu di Indonesia kita kenal juga mengenal yang namanya executive review . Segala bentuk produk hukum oleh pihak eksekutif diuji, baik itu dari segi kelembagaan maupun kewenangan  yang  bersifat  hierarkis.  Terhadap  konteks  yang  coba  diperkenalkan sebenarnya lebih kepada control internal yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun beschikking . Di samping itu yang menjadi sasaran objek executive review adalah peraturan yang bersifat regeling melalui proses  pencabutan atau pembatalan. Pengujian yang disebut executive review ini  dilakukan  untuk  menjaga  peraturan  yang  diciptakan  oleh  pemerintah (eksekutif) tetap sinkron atau searah, dan juga konsisten terhadap norma yang diujikan serta adanya kepastian hukum untuk keadilan bagi masyarakat. 24
Pengujian suatu norma hukum berdasarkan dari subjek yang melakukan pengujian dapat dilakukan oleh hakim ( toetsingsrecht van de rechter atau judicial review ). 25 Di Indonesia, untuk  pengujian  peraturan  perundang-undangan  berupa  Peraturan  Daerah pelaksanaannya dapat dilakukan secara judicial review yaitu melalui Mahkamah Agung. Adapun dasar pengujian peraturan daerah secara judicial review adalah: 26
1. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
22 Marwati Riza, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Makassar: As Publishing, 2009), 33 – 34.
23 Jimly  Asshiddiqie, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara (Jakarta:  Setjen  dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 2 – 4.
24 Erdin  Tahir,  “Analisis  Keberlakuan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusi a  dalam  Sistem Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia,” Halu Oleo Law Review (2019): 157 – 177.
25 Tanto Lailam, Teori & Hukum Perundang-Undangan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 215.
26 Rahmat Qadri Nasrun, Husni Djalil, dan Efendi Efendi, “Kedudukan Peraturan Daerah yang Dibatalkan oleh  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU- XIII/2015,” Syiah Kuala Law Journal 3, no. 1 (April 29, 2019): 97,
http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12158.
2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
4. Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sedangkan dasar pengujian peraturan daerah melalui executive review diatur dalam Pasal 251 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan dasar pengujian tersebut, hak menguji yang dilimpahkan kepada Mahkamah Agung  sifatnya  terbatas  atau  tidak  menyeluruh  meliputi  semua  hak  uji  tetapi  hanya meliputi kewenangan hak uji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, seperti menguji undang-undang dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan  Presiden,  Keputusan  Menteri,  Peraturan  Daerah,  dan  sebagainya  selama  itu pengujiannya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, kewenangan hak uji  yang  dimiliki  Mahkamah  Agung  tidak  menjangkau  ranah  pengujian  undang-undang dengan UUD NRI 1945.
Hak  menguji  yang  diberikan  oleh  konstitusi  kepada  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi  tujuannya  yaitu  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pemerintah  suatu tindakan pemerintah agar tidak menerbitkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang merugikan kepentingan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Smith Bailey,  bahwa judicial  review didirikan  di  atas  doktrin ultra  vires .  Menurut  doktrin  ini, kepada kekuasaan kehakiman diberi kewenangan untuk: 27
- Mengawasi  batas  kewenangan  penguasa  atau  pemerintah  dalam  menerbitkan peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  batas  yurisdiksi  atau  kawasan kekuasaannya.
- Sesuai dengan doktrin ultra vires , kepada penguasa publik, telah ditentukan batasan- batasan  kekuasaan  dan  kewenangannya  oleh  konstitusi  dan  peraturan  perundang- undangan,  olehnya  itu  kekuasaan  kehakiman  ( judicial  power )  diberikan  hak  dan kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol batasan-batasan kekuasaan penguasa dalam tiap kali mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan  pengawasan  memalui  hak  uji,  agar  pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak melampaui  batas-batas  kekuasaannya  demi  terhindar  dari  penyalahgunaan wewenang.
Memahami penjelasan di atas, mempertegas bahwa makna hak menguji yang diberikan Mahkamah kepada Mahkamah Agung dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk bertindak menyatakan peraturan perundang-
27 Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata , 98.
undangan  yang  di  keluarkan  penguasa  sebatas  tidak  sah  dan  tidak  berlaku  manakala bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  mengesampingkan  kepentingan umum,  lalu  kemudian  dikembalikan  ke  pemerintah  untuk  kemudian  dibatalkan  suatu peraturan perundang-undangan tersebut melalui mekanisme pembatalan yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan pembatalan Peraturan daerah dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  Mendagri  dan  Gubernur  sebagai  wakil pemerintahan  pusat  di  daerah  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun dengan dihapuskannya kewenangan pembatalan Peraturan  Daerah  melalui  pemerintah,  maka  satu-satunya  kewenangan  terhadap mekanisme  pembatalan  Peraturan  Daerah  saat  ini  harus  dilakukan  melalui  Mahkamah Agung.
Pembatalan  suatu  Peraturan  Daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  pengawasan pemerintah pusat kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya  terkait  dengan  peraturan  yang  dibuat  oleh  daerah  itu  sendiri.  Adapun parameter  Peraturan  Daerah  yang  kemudian  bisa  dibatalkan  manakala  menghambat investasi, bertentangan dengan kepentingan umum, dan menghambat pelayanan publik termasuk percepatan pelayanan investasi dan bisnis. 28
Keberadaan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU-XIII/2015  dan  Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang membatalkan keberlakuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kini membawa perkembangan baru terhadap pemerintahan  daerah  itu  sendiri.  Adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut berimbas  pada  pelaksanaan  pengawasan  pemerintahan  pusat  melalui  Menteri  Dalam Negeri  dan  gubernur  terhadap  kehilangan  kewenangan  dalam  pembatalan  suatu peraturan daerah. Hal ini membawa dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pusat dan daerah, terutama terkait dengan pengawasan. 29
Makna pembatalan dalam hukum administrasi ialah tindakan hukum dalam hal keputusan yang  dibuat  oleh  pejabat  pemerintahan  mengandung  cacat  hukum  atau  tidak  lagi memenuhi syarat formal maupun substantif melindungi pihak-pihak dan masyarakat yang merasa  dirugikan  terhadap  suatu  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  serta menegasikan sebab akibat hukum yang timbul dari sebuah keputusan.
Pembatalan dilaksanakan oleh pejabat yang membuat keputusan, pimpinan pejabat yang membuat keputusan, atau pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun,  dalam  hukum  administrasi  tindakan  pembatalan  digunakan  terhadap keputusan  ( beschikking )  dalam  konteks  permohonan  peraturan  perundang-undangan
28 Aminuddin  Ilmar, Memaknai  Kepemerintahan  yang  Baik:  Melalui  Penerapan  Prinsip  Tata  Kelola  dan Keabsahan Tindakan Pemerintah (Makassar: Phinatama Media, 2020), 291.
29 Erwinsyah  Agus,  Muhammad  Jufri  Dewa,  dan  Muhammad  Sabaruddin  Sinapoy,  “Analisis  Hukum Peraturan Daerah Tanpa Melalui Tahapan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,” Halu Oleo Law Review (2020): 177 – 189.
yang  diujikan,  rasionalitas  hukumnya dapat  diterima  apabila  pembatalan  diberlakukan terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Sebab, secara konstitusional, Presiden  adalah  penangggung  jawab  pemerintahan  tertinggi.  Dengan  demikian,  secara implisit, adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan terhadap produk hukum penyelenggara  pemerintahan  yang  mengandung  cacat,  dalam  hal  ini  cacat  itu  adalah bahwa produk hukum penyelenggara pemerintahan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 30
Pada  praktiknya  pembatalan  berbeda  dengan judicial  review atau  pengujian  peraturan perundang-undangan.  Kewenangan judicial  review tidak  lepas  dari  kewenangan kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Kaitannya terhadap  peraturan daerah yang diujikan dikarenakan peraturan  perundang-undangan dimaksud  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Di samping  itu,  seperti  telah  diuraikan  di  atas,  pembatalan  merupakan  kewenangan  dari kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Olehnya itu, lewat undang-undang Pemerintahan Daerah mengamanahkan kewenangan kepada Presiden (melalui Menteri dan gubernur) untuk  membatalkan  suatu  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  tidaklah dimaksudkan  untuk  menggantikan  atau  bahkan  mengambil  alih  kewenangan  dari pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman karena kewenangan pemerintah sebatas membatalkan Peraturan Daerah.

## 5. Kesimpulan
Kewenangan pembatalan peraturan daerah kini sepenuhnya dikembalikan ke Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah berdalih bahwa Menteri dan gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat  dalam  membatalkan  Peraturan  Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain menyimpang logika dan bangunan negara hukum Indonesia. Mahkamah dinilai cenderung menyamakan  antara  pengujian  dan  pembatalan.  Tindakan  pembatalan  haruslah dibedakan  dengan  pengujian  peraturan  perundang-undangan  ( judicial  review ). Kewenangan pembatalan merupakan bagian dari kewenangan kekuasaan pemerintahan (eksekutif).  Olehnya  itu,  Undang-undang  Pemerintahan  Daerah  yang  memberikan kewenangan  kepada  Presiden  melalui  Menteri  dan  gubernur  untuk  membatalkan peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah  tidaklah  dimaksudkan  untuk menggantikan  atau  mengambil-alih  kewenangan judicial  review yang  berada  di  tangan pemegang kekuasaan peradilan atau kehakiman. Sedangkan Kewenangan judicial review adalah  bagian  dari  kewenangan  kekuasaan  peradilan  atau  kekuasaan  kehakiman  yang dapat  dimohonkan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu peraturan perundang-undangan.
30 Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015, 215.

## Daftar Pustaka
Agus, Erwinsyah, Muhammad Jufri Dewa, dan Muhammad Sabaruddin Sinapoy. “Analisis Hukum  Peraturan  Daerah  Tanpa  Melalui  Tahapan  Perencanaan  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.” Halu Oleo Law Review (2020).
Asshiddiqie,  Jimly. Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara .  Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
Faiz,  Pan  Mohamad.  “Perubahan  Politik  Hukum  Pengujian  Peraturan  Daerah  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi.”  In Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah:  Refleksi pada Era Reformasi (Membaca Momentum 20 Tahun Reformasi Indonesia) , diedit oleh Budy Sugandi dan Ali Rif’an. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018.
Harahap,  M.  Yahya. Kekuasaan  Mahkamah  Agung  Pemeriksaan  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali Perkara Perdata . 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Hartomo,  Wahyu  Tri.  “Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU - XIII/2015  dan  Putusan  Nomor  56/PUU-XIV/2016  tentang  Pembatalan  Perda Provinsi,  Perda  Kabupaten/Kota,  Peraturan  Gubernur,  dan  Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 27 – 39.
Ilmar, Aminuddin. Memaknai Kepemerintahan yang Baik: Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintah . Makassar: Phinatama Media, 2020.
Irwansyah,  Irwansyah. Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Diedit oleh Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Lailam, Tanto. Teori & Hukum Perundang-Undangan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Muhammadong, Nasru llah. “Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Halu Oleo Law Review 1, no. 2 (2017).
Nasrun, Rahmat Qadri, Husni Djalil, dan Efendi Efendi. “Kedudukan Peraturan Daerah yang Dibatalkan  oleh  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Setelah  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015.” Syiah Kuala Law Journal 3, no. 1 (April 29, 2019): 95 – 113. http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12158.
Riza, Marwati. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri . Makassar: As Publishing, 2009.
Ruslan, Achmad. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia . Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
Sholikin,  M  Nur.  “Penghapusan  Kewenangan  Pemerintah  untuk  Membatalkan  Perda; Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif dan Pelaksanaan Hak Uji Materil MA.” Rechtsvinding (2017):
1 – 6. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Putusan PUU Pembatalan Perda.pdf.
Sihombing,  Eka  NAM.  “Perkembangan  Kewenangan  Pembatalan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah.” Jurnal Yudisial 10, no. 2 (2017): 217 – 234.
Tahir,  Erdin.  “Analisis  Keberlakuan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.” Halu Oleo Law Review (2019).
Wibowo, Mardian. Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi . Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.