## PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA
(The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)
Achmad Badjuri
Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang (badjuria@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Pemberantasan  korupsi  merupakan  salah  satu  agenda  penting  pemerintah  dalam  rangka membersihkan  diri  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa dan  sistematis  sehingga  diperlukan  upaya  yang  luar  biasa  pula  dalam  memberantasnya.  Selain menjadi  agenda  nasional,  pemberantasan  korupsi  juga  merupakan  agenda  internasional. Keberadaan  lembaga  anti  korupsi  memiliki  nilai  yang  sangat  strategis  dan  politis  bagi pemerintahan  suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya  menjadi isu lokal, melainkan menjadi  isu  internasional.  Bagi  negara-negara  sedang  berkembang,  keberhasilan  menekan  angka korupsi  merupakan  sebuah  prestasi  tersendiri.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  arus  investasi  asing yang  masuk  ke  negara  tersebut.  Negara-negara  dengan  tingkat  korupsi  tinggi  tentunya  akan kehilangan  daya  saing  untuk  merebut  modal  asing  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  negara  yang sedang  berkembang.  Negara-negara  maju  dan  lembaga  donor  internasional  sangat  menaruh perhatian  terhadap  peringkat  korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  survei  internasional  seperti Transparancy  International dan PERC .  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Indonesia  sangat  memberi perhatian  serius  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Salah  satu  upayanya  adalah  membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK.
Kata  Kunci: korupsi,  kolusi,  nepotisme,  kejahatan  luar  biasa,  kejahatan  sistematis,  Komisi Pemberantasan Korupsi

## ABSTRACT
The removal of corruption is one of the important agenda of government in the attempt of state  implementation,  which  is  clean  and  free  from  corruption,  collution,  and  nepotism.  The removal of corruption is also a national and international agenda. The international institution is also  determined  about  joined  commitment  to  fight  the  corruption.  One  of  the  obstacles  in  the developing  country  to  achieve  prosperity  is  because  of  the  excessive  corruption  practice,  both involving  the  public  sector  official  and  broader  community.  Corruption  is  a  crime  with  extra ordinary effect on the life of national economic. The corruption money is the lost potential of state income and become the illegal source of income of its doer. The corruption money is supposedly the  government  money  to  fund  the  pro  society  governmental  programs,  such  as  the  removal  of poverty, education for the poor children, the improvement of the quality of public health service, capital assistance for the small scale entrepreneur, etc. The actor of corruption had arrogated the right of poor people whose supposedly helped and improved by the government. The Committee of Corruption Removal (KPK) as the anti corruption agency in Indonesia hopefully become the most effective and efficient corruption removal agency.
Key Words:  corruption, collution, nepotism, systematic crime, state financial loss, the   committee of corruption removal

## PENDAHULUAN.
Dari  segi  bahasa,  kata  korupsi  berasal  dari bahasa  latin  yaitu corruptio .  Kata  ini  sendiri memiliki  kata  kerja corrumpere yang  berarti busuk,  rusak,  menggoyahkan,  memutarbalikkan atau  menyogok.  Sedangkan  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan  atau  penyalahgunaan    uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam  istilah  korupsi  yang  pengertiannya mendekati  definisi  korupsi.  Di  China,  Hongkong dan  Taiwan,  korupsi  dikenal  dengan  nama yum cha, atau di India  korupsi diistilahkan bakhesh , di Filiphina  dengan  istilah lagay dan  di  Thailand dengan istilah gin muong .
Korupsi  bukanlah  merupakan  sesuatu  yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Fenomena ini  telah  dikenal  dan  menjadi  bahan  diskusi bahkan sejak 2000 tahun  yang  lalu  ketika  seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya menulis  buku  berjudul  Arthashastra.  Demikian pula  dengan  Dante  yang  pada  tujuh  abad  silam juga menulis tentang  korupsi (penyuapan) sebagai tindak  kejahatan.  Bahkan  seorang  Shakespeare juga  menyinggung  korupsi  sebagai  bentuk kejahatan.  Sebuah  ungkapan  terkenal  pada  tahun 1887  mengenai  korupsi  dari  sejarawan  Inggris, Lord  Acton,  yaitu  ” power  tends  to  corrupt, absolute  power  corrupts  absolutely ”,  hal  ini menegaskan  bahwa  korupsi  berpotensi  muncul  di mana saja tanpa memandang ras, geografi maupun kapasitas ekonomi.
Kriminolog  Noach  (2009)  mengatakan  bahwa korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan. Kejahatan  merupakan  suatu  tindakan  yang  tidak mungkin  bisa  dihilangkan  sepanjang  manusia masih  ada  dibumi.  Korupsi  sebagai  bentuk kejahatan  harus  dibatasi,  diupayakan  berkurang bahkan  diberantas  secara  tuntas  walaupun  me- merlukan  usaha  yang  tidak  mudah.  Pemikiran tersebut sejalan dengan kriminolog Frank Tanembaun  yang  mengatakan  : crime  is  eternal  – as  eternal  as  society (kejahatan  adalah  abadi, seabadi masyarakat).
Robert T. Kyosaki dalam bukunya : Rich Dad, Poor  Dad ,  mengatakan  bahwa  ada  dua  asumsi dasar  dalam  menyikapi  kejahatan.  Pandangan pertama  mengasumsikan  ” cinta uang  adalah akar
kejahatan” sedangkan pandangan kedua berasumsi  ” kurang uang adalah akar kejahatan” . Apabila  kita  menelaah  2  pandangan  ini  dapat disimpulkan  bahwa  orang  korupsi  karena  cinta uang dan orang melakukan  korupsi karena  kurang uang.  Dinegara  kita  masih  ada  puluhan  juta masyarakat  tergolong  miskin  (kurang  uang) tetapi tidak otomatis menjadi penjahat korupsi. Kenyataan  yang  ada  adalah  pelaku  kejahatan korupsi  sebagian  besar  adalah  orang  kaya  yang berkecukupan bahkan berlebihan uang.
Klitgaard membuat suatu teori atau persamaan sederhana  untuk  menjelaskan  tentang  tindakan korupsi  atau  penyebab  seseorang  melakukan korupsi :
Dimana
C    = Corruption (korupsi).
M   = Monopoly (monopoli).
D    = Discretion . (keleluasaan).
A    = Accountability (pertanggungjawaban).
Persamaan diatas menjelaskan bahwa korupsi  hanya  bisa  terjadi  apabila  seseorang  atau pihak  tertentu  mempunyai  hak  monopoli  atas urusan  tertentu  serta  ditunjang  oleh  diskresi (keleluasaan)  dalam  menggunakan  kekuasaannya sehingga  cenderung  menyalahgunakannya  namun lemah  dalam  hal  pertanggungjawaban  (akuntabili- tas) kepada publik
Menurut United  Nations  Convention  Against Corruption (UNCAC)  yang  merupakan  konvensi negara-negara  PBB  Anti  Korupsi,  kejahatan korupsi  dapat  berupa  pemberian  suap  ( bribery ), penggelapan  dana-dana  publik  ( emblezzment  of public  funds ),  penyalahgunaan  wewenang  dan pengaruh  ( trading  in  influence ),  penyembunyian ( concealment )  dan  pencucian  ( laundering )  hasil- hasil  korupsi  ( proceeds  of  corruption ),  pencucian uang  ( money  laundering )  dan  memperkaya  diri sendiri secara tidak sah ( illicit enrichment ).

## PEMBAHASAN.

## Persepsi Mengenai Korupsi.
Kajian  tentang  korupsi  di  Indonesia  sudah banyak  disampaikan  kepada  publik,  baik  melalui
C  =  M  +  D  –  A
diskusi,  seminar,  hasil  survei,  media  masa  dan sebagainya.  Salah  satu  kajian  dan  survei  rutin tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen yaitu Transparency International (TI). Terdapat  berbagai  macam  pendekatan  mengenai korupsi  dalam  bentuk  indeks  global,  misalnya Corruption  Perception  Indeks (CPI)  dan Global Corruption Barometer (GCB). CPI  sangat dikenal di  Indonesia  dengan  atau  tanpa  pemahaman  yang benar.  CPI  adalah  Indeks  mengenai  persepsi korupsi  di  suatu  negara.  Indeks  ini  diumumkan setiap  tahunnya  oleh Transparency  International (TI).  TI  adalah  organisasi  masyarakat  madani global  ( global  civil  society )  yang  memelopori pemberantasan korupsi. TI mempertemukan bangsa-bangsa dalam suatu koalisi untuk mengakhiri  dampak  buruk  yang  dahsyat  dari korupsi terhadap manusia diseluruh dunia. Misi TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi.
TI  menentang  pandangan  bahwa  korupsi merupakan  keharusan  yang  tidak  bisa  dihindari, dan  menawarkan  harapan  bagi  korban-korban korupsi.  Sejak  pendiriannya  tahun  1993,  TI  me- megang  peranan  utama  dalam  memotivasi  jutaan manusia  di  seluruh  dunia  dengan  membangun momentum  bagi  gerakan  pemberantasan  korupsi. TI    meningkatkan  kesadaran  dan  menekan  rasa apatis  dan  toleransi  terhadap  korupsi  serta merancang  dan  melancarkan  tindakan-tindakan memberantas korupsi.
TI mempunyai jaringan global yang meliputi lebih  dari  90  cabang  ( National  Chapters ), termasuk  Indonesia  dan  cabang  dalam  pendirian ( Chapters-In-Formation ).  Jaringan  ini  memerangi korupsi  dalam  lingkup  nasional  dengan  meng- gabungkan  pemain  yang  relevan  dari  lingkungan pemerintahan,  masyarakat  madani,  serta  dunia bisnis  dan  media  untuk  mendorong  transparansi dalam  pemilihan  umum,  administrasi  pemerintah- an, pengadaan barang dan bisnis. Jaringan interna- sional  TI  menggunakan  kampanye  yang  melobi pemerintahan  agar  melaksanakan  reformasi  di bidang pemberantasan korupsi.

## Hasil Survei Transparency International (TI)
Transparency International (TI) telah banyak  melakukan  survei  diseluruh  dunia  ber- kaitan  dengan  kejahatan  korupsi.  Bahkan  negara- negara  maju  dan  lembaga  donor  internasional
sangat  menaruh  perhatian  terhadap  peringkat korupsi  suatu  negara  yang  dikeluarkan  oleh lembaga survei internasional seperti TI.
Tabel  1  menunjukkan  negara-negara  yang mempunyai  program  pemberantasan  korupsi dengan  efektifitas  terbaik  di  dunia.  Dalam  hal  ini Denmark,  Selandia  Baru  dan  Swedia  merupakan negara  dengan  tingkat  korupsi  paling  rendah. Negara  yang  rendah  korupsinya  ditunjukkan dengan  nilai  skor,  semakin  tinggi  skornya  maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut.
Tabel 2 menunjukkan negara-negara di dunia yang  mempunyai  tingkat  korupsi  yang  tinggi. Berdasarkan  hasil  survei  TI,  Negara  Irak, Myanmar  dan  Somalia  dianggap  sebagai  negara paling korup di dunia.
Apabila  kita  melihat  tabel  3  maka  negara Indonesia  berada  pada  peringkat  126  dengan  skor 2,6. Berdasarkan hasil survei, TI masih menganggap  Indonesia  masuk  kategori  negara dengan korupsi tinggi.
Tabel  4  telah  menunjukkan  upaya  Indonesia dalam  menangani  masalah  korupsi.  Dari  tahun 2001 s/d 2008 skor Indonesia masih sangat rendah (skor  <  3,0)  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi. hal ini berarti upaya pemberantasan korupsi belum berjalan  efektif.  Faktor  kegagalan  pemberantasan korupsi  di  Indonesia,  dapat  disebabkan  beberapa hal sebagai berikut ;
1.   Belum  adanya  dukungan  politik  secara menyeluruh.
2.   Penerapan  hukum  terhadap  pelaku  korupsi kurang  efektif,  ambigu  bahkan  disinyalir dalam  proses  peradilan  korupsi  terdapat adanya mafia hukum yang ”bermain”.
3.   Upaya  pemberantasan  korupsi  belum  fokus, banyak  tekanan,  tidak  ada  prioritas  dan  tidak didukung oleh struktur birokrasi antar lembaga peradilan yang memadai.
4.  Lembaga  anti  korupsi  masih dianggap  sebagai organisasi  yang  tidak  efektif  dan  efisien  serta tidak sesuai harapan masyarakat.
5.  Lembaga  peradilan  sering  terlibat  konflik kepentingan  dengan  lembaga  pemerintah lainnya,  misalnya  ijin  presiden  bagi  pelaku korupsi  dari  kalangan  birokrat  pemerintah
menjadi  penghambat  penanganan  korupsi secara cepat dan efektif.

## Sejarah Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.
Upaya-upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam  perjalanannya,  upaya  tersebut  merupakan sebuah  proses  pelembagaan  yang  cukup  lama dalam  penanganan  korupsi.  Upaya-upaya  tersebut adalah :
1. Operasi militer  khusus dilakukan pada tahun 1957  untuk  memberantas  korupsi  di  bidang logistik.
2. Dibentuknya  Tim  Pemberantasan  Korupsi (TPK)  pada  tahun  1967  dengan  tujuan melaksanakan  pencegahan  dan  pemberantas- an korupsi.
3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih  dikenal  dengan  nama  Tim  Empat  yang bertugas  memberikan  rekomendasi  peninda- kan korupsi kepada pemerintah.
4. Operasi  Penertiban  (Opstib)  dibentuk  pada tahun  1977  untuk  memberantas  korupsi melalui  aksi  pendisiplinan  administrasi  dan operasional.
5. Pada  tahun  1987  dibentuk  Pemsus  Restitusi yang  khusus  menangani  pemberantasan korupsi di bidang pajak.
6. Pada  tahun  1999  di  bentuk  Tim  Gabungan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (TGPTPK)  di  bawah  naungan  Kejaksaan Agung. Pada tahun  yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan  Pejabat Negara (KPKPN).
7. Pada  tahun  2002  dibentuk  Komisi  Pem- berantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.
Regulasi  dan  Upaya  Pemerintah  Dalam  Pem- berantasan Korupsi
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  pada dasarnya  sudah  dilakukan  sejak  empat  dekade silam.  Sejumlah  perangkat hukum  sebagai instrumen  legal  yang  menjadi  dasar  proses pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  juga  telah disusun  sejak  lama.  Namun  efektifitas  hukum dan pranata  hukum  yang  belum  cukup  memadai
menyebabkan  iklim  korupsi  di  Indonesia  tidak kunjung  membaik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  indeks  korupsi  yang  dilakukan  oleh  TI yang  menempatkan  Indonesia  di  ranking  bawah (tabel  3).  Bahkan  berdasarkan  hasil  survei  di- kalangan  pengusaha  dan  pebisnis  oleh  lembaga konsultan Political  and  Economic  Risk  Consul- ancy (PERC)  yang  berbasis  di  Hongkong, Indonesia  masih  dinilai  sebagai  negara  paling korup  diantara  12  negara  Asia  tujuan  investasi dunia.
”Prestasi”  korupsi  yang  telah  dicapai Indonesia,  disamping  merugikan  secara  langsung bagi  pertumbuhan  perekonomian  dan  pemerataan pembangunan  nasional  juga  berdampak  negatif bagi  masuknya  investasi  asing  ke  Indonesia. Investor  asing  dan  bahkan  lembaga  donor  dari negara-negara  maju  sering  menggunakan  hasil survey  dari  lembaga  internasional,  seperti  TI  dan PERC  sebagai  rujukan  pengambilan  keputusan investasi.  Kegagalan  penanganan  korupsi  oleh pemerintah  juga  melunturkan  citra  dan  martabat bangsa  di  dunia  internasional.  Oleh  karena  itu diperlukan  regulasi  dan  upaya  serius  pemerintah dalam penanganan korupsi.
Sebenarnya  Pemerintah  telah  berusaha  agar tindak  pidana  korupsi  dapat  semakin  berkurang dan  tereduksi  secara  sistematis.  Pemerintah berusaha  membangun  komitmen  politik  secara nasional  untuk  memberantas  KKN  dengan menerbitkan  regulasi  hukum  melalui  ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :
 TAP  MPR  No.X/MPR/1998  dan  TAP  MPR No.XI/MPR/1998.
 UU  No.28  Tahun  1999  tentang  Penyeleng- garaan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari KKN.
 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantas- an Tindak Pidana Korupsi.
 Keppres  RI  No.81  Tahun  1999  tentang Pembentukan  Komisi  Pemeriksa  Kekayaan Negara.
 UU  No.20  Tahun  2001  tentang  Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
 UU  No.30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen  politik  dan  seruan  masyakarat untuk  memberantas  korupsi  dapat  menjadi  pen- dorong  dan  amunisi  bagi  KPK  untuk  meningkat- kan  peranannya.  Hasil  studi  komprehensif  dan pengkajian  oleh  BPKP  yang  dituangkan  dalam buku  ”Strategi  Pemberantasan  Korupsi  Nasional” menyimpulkan  bahwa  salah  satu  sebab  kegagalan pemberantasan  korupsi,  ialah  lemahnya  aparat pemerintah  yang  menangani  korupsi.  Hasil  studi tersebut  didokumentasikan  dalam  strategi  pem- berantasan KKN yang dikelompokkan menjadi :
1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah  yang  harus  dilakukan  agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. Strategi detektif yang menguraikan langkah- langkah  yang  harus  d i lakukan  bila  suatu perbuatan  korupsi  yang  sudah  terlanjur  ter- jadi, maka  semaksimal mungkin  korupsi ter- sebut  dapat  diidentifikasikan  dalam  waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Strategi  represif menguraikan  langkah- langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi  yang  sudah  berhasil  diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan  hukum  secara  cepat,  tepat  dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.
Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun  dan  didahului  oleh  adanya  itikad  kolek- tif,  yaitu  semacam  kemauan  dan  kesungguhan ( willingness )  dari  semua  pihak  untuk  bersama- sama  tidak  memberikan  toleransi  sedikitpun terhadap  perilaku  korupsi.  Oleh  karena  itu,  dalam mewujudkan  sebuah  strategi  yang  efektif  mem- berantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut :
 Didorong oleh keinginan politik serta komit- men  yang  kuat  dan  muncul  dari  kesadaran sendiri
 Menyeluruh dan seimbang
 Sesuai  dengan  kebutuhan,  ada  target,  dan berkesinambungan
 Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia
 Terukur  dan  transparan  dan  bebas  dari konflik kepentingan
Berkenaan  dengan political  will serta komitmen  yang  harus  dibangun,  maka  perlu  me- negaskan  kembali political  will pemerintah,  di- antaranya melalui :
 Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif ,  mencakup  kolaborasi  ke- lembagaan  yang  harmonis  dalam  mengatasi masalah korupsi
 Kontrak  politik  yang  dibuat  pejabat  publik dan birokrasi.
 Pembuatan  aturan  dan  kode  etik  PNS  serta pembuatan pakta integritas.
 Penyederhanaan  birokrasi  (baik  struktur maupun jumlah pegawai)
Penyempurnaan  UU  Anti  Korupsi  ini  selain untuk  menjawab  dinamika  dan  perkembangan kualitas  kasus  korupsi,  juga  untuk  menyesuaikan dengan  instrumen  hukum  internasional.  Saat  ini isu  korupsi  tidak  lagi  dibatasi  sekat-sekat  negara, namun  telah  berkembang  menjadi  isu  regional bahkan  internasional.  Hal  ini  tidak  lepas  dari praktek  korupsi  yang  melibatkan  perputaran  dan pemindahan uang lintas negara.
Adanya  kewenangan  yang  jelas  dan  tegas yang  diberikan  oleh  suatu  lembaga  anti  korupsi juga  menjadi  kunci  keberhasilan  strategi  pem- berantasan  korupsi.  Tumpang  tindih  kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah  korupsi  menyebabkan  upaya  pem- berantasan  korupsi  menjadi  tidak  efektif  dan efisien.
Strategi  pemberantasan  korupsi  harus  di- lakukan  secara  adil,  dan  tidak  ada  istilah  “tebang pilih”  dalam  memberantas  korupsi.  Disamping  itu penekanan  pada  aspek  pencegahan  korupsi  perlu lebih  difokuskan  dibandingkan  aspek  penindakan. Upaya  pencegahan  ( ex  ante )  korupsi  dapat  di- lakukan, antara lain melalui:
 Menumbuhkan kesadaran masyarakat ( public awareness ) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS.
 Pendidikan  anti  korupsi  sebagai  kurikulum sekolah.
 Sosialisasi  tindak  pidana  korupsi  melalui media cetak & elektronik
 Perbaikan  remunerasi  PNS  yang  didukung dengan komitmen anti korupsi.
Adapun  upaya  penindakan  ( ex  post  facto ) korupsi  harus  memberikan  efek  jera,  baik  secara hukum,  maupun  sosial.  Selama  ini  pelaku  korupsi walaupun  dapat dijerat  dengan  hukum  dan  pidana penjara  ataupun  denda,  namun  tidak  pernah  men- dapatkan  sanksi  sosial.  Oleh  karena  dibutuhkan tindakan nyata sebagai efek jera, misalnya :
 Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan.
 Pengembalian  hasil  korupsi  kepada  negara termasuk penyitaan harta keluarga.
 Tidak menutup kemungkinan, penyidikan di- lakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.
Strategi  pemberantasan  korupsi  harus  sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang  berlebihan  akan  menghadirkan  inefisiensi sistem  dan  pemborosan  sumber daya.  Dengan  pe- netapan  target,  maka  strategi  pemberantasan korupsi  akan  lebih  terarah,  dan  dapat  dijaga kesinambungannya.  Dalam  hal  ini  perlu  adanya komisi  anti  korupsi  di  daerah  (misalnya  KPK berdasarkan  wilayah)  yang  independen  dan  per- manen ( bukan ad hoc ).
Selain  itu  strategi  pemberantasan  korupsi haruslah  berdasarkan  sumber  daya  dan  kapasitas yang memadai. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit  untuk  diimplementasikan,  karena  daya dukung  yang  tidak  seimbang.  Dalam  hal  ini kualitas  SDM  dan  kapasitasnya  harus  dapat ditingkatkan, terutama dibidang penegakan hukum dalam hal penanganan  korupsi. Peningkatan  kapa- sitas  ini  juga  dilakukan  melalui  jalan  membuka kerjasama internasional.
Keterukuran  strategi  merupakan  hal  yang tidak  bisa  dikesampingkan.  Salah  satu  caranya yaitu  membuat  mekanisme  pengawasan  dan evaluasi  atas  setiap  tahapan  pemberantasan korupsi  dalam  periode  waktu  tertentu  secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi  yang  terukur,  perlu  untuk  melakukan
survei  mengenai  kepuasan  masyarakat  atas  usaha pemberantasan  korupsi  yang  telah  dilakukan pemerintah.
Sebuah  strategi  pemberantasan  korupsi  me- merlukan  prinsip  transparansi  dan  bebas  konflik kepentingan.  Transparansi  ini  untuk  membuka akses  publik  terhadap  sistem  yang  berlaku  se- hingga  terjadi  mekanisme  penyeimbang.  Publik mempunyai  hak  dasar  untuk  turut  serta  menjadi bagian  dari  strategi  pemberantasan  korupsi. Optimalisasi  penggunaan  teknologi  informasi  di sektor  pemerintah  dapat  membantu  untuk  mem- fasilitasinya.  Strategi  pemberantasan  korupsi  juga harus bebas kepentingan golongan maupun indivi- du,  sehingga  pada  prosesnya  tidak  ada  keberpiha- kan yang tidak seimbang.
Instrumen  lain  yang  tidak  kalah  penting dalam  strategi  pemberantasan  korupsi  adalah peran  pers.  Pemerintah  harus  secara  efektif  dan optimal  menggandeng  masyarakat  pers  dalam transparansi  informasi  tentang  pemberantasan korupsi.  Dengan  adanya  kebebasan  pers,  maka kontrol  masyarakat  terhadap  kasus-kasus  korupsi dan  penanganannya  dapat  semakin  ditingkatkan lagi.

## Pembentukan  Lembaga  Super  Body  untuk Memberantas Korupsi.
Sejak  tahun  2002,  KPK  secara  formal  me- rupakan  lembaga  anti  korupsi  yang  dimiliki Indonesia.  Pembentukan  KPK  didasari  oleh  UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.  Sesuai  dengan  UU  tersebut,  KPK  me- miliki  tugas  melakukan  tugas  kordinasi  dengan instansi  yang berwenang melakukan pemberantas- an  tindak  pidana  korupsi;  supervisi  terhadap instansi  yang berwenang melakukan pemberantas- an  tindak  pidana  korupsi;  penyelidikan,  penyidik- an dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  tindak pidana korupsi;dan melakukan pemantauan (moni- toring) penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sementara  itu  kewenangan  yang  dimiliki oleh  KPK  adalah  mengkoordinasikan  penyelidik- an, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;  meletakkan  sistem  pelaporan  dalam  ke- giatan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  me- minta  informasi  tentang  kegiatan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  kepada  instansi  terkait;
melaksanakan  dengar  pendapat  atau  pertemuan dengan  instansi  yang  berwenang  melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  meminta laporan  instansi  terkait  menge  nai  pencegahan tindak pidana korupsi.
Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh  KPK,  maka  KPK  merupakan  ujung  tombak pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Sehubungan dengan  hal  ini,  visi  KPK  adalah  ”Mewujudkan Indonesia  yang  Bebas  Korupsi”.  Visi  ini menunjukkan  suatu  tekad  kuat  dari  KPK  untuk segera  instan  namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK  ialah  ”Penggerak  Perubahan  untuk  Me- wujudkan  Bangsa  yang  Anti  Korupsi”.  Dengan pernyataan  misi  tersebut  diharapkan  bahwa  KPK nantinya  merupakan  suatu  lembaga  yang  dapat ”membudayakan”  anti  korupsi  di  masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.
Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampir- an  Keputusan  Pimpinan  KPK  No.  KEP-07/ KKPK02/2004  Tanggal  10  Pebruari  2004,  KPK dipimpin  oleh  seorang  Ketua  dan  terdiri  dari Deputi  Bidang  Pencegahan,  Deputi  Bidang  Pe- nindakan,  Deputi  Bidang  Informasi  dan  Data, Deputi  Bidang  Pengawasan  Internal  dan  Peng- aduan Masyarakat dan Sekretariat Jenderal.

## Faktor-Faktor  Keberhasilan  dan  Kegagalan Lembaga Anti Korupsi.
Keberhasilan  dan  kegagalan  suatu  lembaga anti  korupsi  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor.  Alain  Doig,  David  Watt  dan  Robert William  sebagaimana  dikutip  oleh  KPK  (2006) dalam  studinya  mengidentifikasi  beberapa  faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  dan  kegagalan lembaga  anti  korupsi,  sebagaimana  pada  tabel  5 (dalam lampiran).
Berdasarkan  Tabel  5,  dapat  disimpulkan bahwa  keberadaan  lembaga  anti  korupsi  bukanlah solusi  akhir  bagi  pemberantasan  korupsi  di  suatu negara. Lembaga anti korupsi harus didukung oleh komitmen  nasional  baik  politik,  sosial  dan  publik dari  semua  pihak  tanpa  terkecuali.  Disamping  itu adanya  anggaran  yang  memadai,  SDM  yang profesional dan landasan hukum yang memberikan kewenangan  penuh  bagi  lembaga  anti  korupsi untuk  bertindak  merupakan  faktor  keberhasilan dalam pemberantasan korupsi.
Meskipun demikian keberadaan lembaga anti korupsi tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya.  UNODC  sebagaimana  telah  di- kutip  oleh  KPK  (2006)  menjelaskan  sejumlah kelebihan dan kelemahan dari adanya lembaga anti korupsi  di  suatu  negara  dalam  tabel  sebagai berikut :
Dalam  tabel  6,  dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan lembaga anti korupsi memiliki banyak kelebihan  dibandingkan  kelemahannya.  Oleh karena  itu,  keberadaan  lembaga  anti  korupsi  me- rupakan  suatu  keharusan  dan  salah  satu  syarat keberhasilan  strategi  pemberantasan  korupsi  di suatu  negara.  Sedangkan  kelemahan  yang  ada harus  diantisipasi  agar  keberadaan  lembaga  anti korupsi  tidak  surut  langkah  dalam  memberantas korupsi.

## Kendala  Sistem  dan  Birokrasi  Dalam  Pe- nindakan Korupsi di Indonesia.
Kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan dan  penyidikan  kasus-kasus  korupsi  di  Indonesia bukan  hanya  terletak  pada  KPK  saja.  Saat  ini  di Indonesia,  terdapat  lembaga  Kepolisian  dan Kejaksaan  yang  juga  memiliki  kewenangan  yang sama  dalam  hal  penyelidikan  dan  penyidikan kasus  korupsi.  Kejaksaaan  bahkan  memiliki  ke- wenangan  melakukan  penuntutan  di  pengadilan. Tersebarnya  kewenangan  di  sejumlah  lembaga peradilan  di  Indonesia  ini  memiliki  konsekuensi tertentu  yang  dapat  berimplikasi  positif  maupun negatif.  Implikasi  positifnya  antara  lain  adalah kasus-kasus  korupsi  dapat  cepat  ditangani  tanpa harus  menunggu  tindakan  dari  suatu  lembaga tertentu.
Implikasi  negatif  dari  tumpang  tindihnya kewenangan  penindakan  korupsi  di  Indonesia yaitu  sering  terjadinya  perbedaan  interpretasi  ter- hadap  suatu  kasus  korupsi.  Masing-masing  lem- baga,  baik  KPK,  Kejaksaan  dan  kepolisian  sering memiliki  persepsi  yang  berbeda  dalam  menindak pelaku  korupsi,  contohnya  penuntutan  yang  di- ajukan  oleh  masing-masing  lembaga  di  peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumen- tasinya sendiri-sendiri  sehingga terkadang putusan hukuman  di  lembaga  peradilan  atas  kasus-kasus korupsi  relatif  kurang  objektif  dan  tidak  me- muaskan rasa keadilan di masyarakat.

## Dukungan  Negara  Melalui  Regulasi  Khusus Bagi KPK.
Dalam  praktek  pemberantasan  korupsi  di Indonesia,  KPK  mempunyai  wewenang  peng- ambilalihan  penyidikan  dan  penuntutan  yang  di- lakukan  oleh  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dengan alasan sebagai berikut :
1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi  tidak  ditindaklanjuti  oleh  lembaga peradilan diluar KPK..
2. Penanganan  tindak  pidana  korupsi  berlarut- larut  atau  tertunda  tanpa  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan  tindak  pidana  korupsi  ditujukan untuk  melindungi  pelaku  tindak  pidana korupsi sesungguhnya.
4. Penanganan  tindak  pidana  korupsi  meng- andung unsur korupsi.
5. Ada  hambatan  penanganan  tindak  pidana korupsi  karena  intervensi  dari  eksekutif, legislatif atau yudikatif.
6. Keadaan  lain  yang  menuntut  pertimbangan kepolisian  atau  kejaksanaan,  membuat  pe- nanganan  tindak  pidana  korupsi  sulit  dil- aksanakan  dengan  baik  dan  dapat  diper- tanggungjawabkan.
Selain  itu  KPK  juga  mempunyai  kewenang- an ”luar biasa” sebagai lembaga super body dalam pemberantasan  korupsi.  Kewenangan  ini  sebenar- nya  merupakan  upaya  dan  strategi  negara  dalam mendukung  secara  total  upaya  KPK  dalam  pem- berantasan  korupsi  di  Indonesia.  Kewenangan tersebut adalah sebagai berikut ;
1. Melakukan  penyadapan  dan  merekam  pem- bicaraan.
2. Memerintahkan  seseorang  pergi  ke  luar negeri.
3. Meminta  keterangan  kepada  bank  atau lembaga  keuangan  lainnya  tentang  keadaan keuangan  tersangka  atau  terdakwa  yang sedang diperiksa.
4. Memerintahkan  kepada  bank  atau  lembaga keuangan lainnya  untuk memblokir rekening yang  diduga  hasil  dari  korupsi  milik  ter-
dakwa  atau  tersangka  atau  pihak  lain  yang terkait.
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka  untuk  memberhentikan  sementara tersangka dari jabatannya.
6. Meminta  data  kekayaan  dan  data perpajakan tersangka  atau  terdakwa  kepada    yang  ter- kait.
7. Menghentikan  sementara  suatu  transaksi keuangan,  transaksi  perdagangan,  dan  per- janjian  lainnya  atau  pencabutan  sementara perizinan,  lisensi  serta  konsesi  yang  di- lakukan atau dimiliki oleh tersangka atau ter- dakwa  yang  diduga  berdasarkan  bukti  awal yang  cukup  ada  hubungannya  dengan  tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
8. Meminta  bantuan  Interpol  Indonesia  atau instansi  penegak  hukum  negara  lain  untuk melakukan  pencarian,  penangkapan  dan  pe- nyitaan barang bukti di luar negeri.
9. Meminta  bantuan  kepolisian  atau  instansi lain  yang  terkait  untuk  melakukan  pe- nangkapan,  penahanan,  penggeledehan  dan penyitaan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi yang sedang ditangani.
Dengan  dukungan  negara  dan  kewenangan yang  sangat  besar  ini,  diharapkan  KPK  dapat menjadi  lembaga  anti  korupsi  yang  efektif  dan efisien.  Efektif  disini  dapat  diartikan  bahwa gebrakan KPK diharapkan dapat mereduksi secara sitematis  upaya-upaya  tindakan  korupsi  yang sangat  merugikan  keuangan  negara.  Sedangkan efisien  dapat  diartikan  bahwa  pengembalian  uang yang  telah  diselewengkan  oleh  pelaku  tindak pidana korupsi oleh KPK haruslah lebih besar dari biaya  yang  telah  dikeluarkan  negara  untuk  ”men- support ” lembaga KPK.

## SIMPULAN.
Keberadaan  lembaga  anti  korupsi  memiliki nilai  yang  sangat  strategis  dan  politis  bagi  pe- merintahan  suatu  negara.  Saat  ini  persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi  isu  internasional.  Bagi  negara-negara sedang  berkembang,  keberhasilan  menekan  angka korupsi  merupakan  sebuah  prestasi  tersendiri.  Hal
ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk  ke  negara  tersebut.  Negara-negara  dengan tingkat  korupsi  tinggi  tentunya  akan  kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan  oleh  negara  yang  sedang  berkembang. Negara-negara  maju  dan  lembaga  donor  inter- nasional  sangat  menaruh  perhatian  terhadap  pe- ringkat  korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga survei  internasional  seperti Transparancy  Inter- national dan PERC .  Oleh  karena  itu  Pemerintah Indonesia  sangat  memberi  perhatian  serius  dalam upaya  pemberantasan  korupsi.  Salah  satu  upaya- nya adalah membentuk lembaga anti korupsi.
Keberadaan  KPK  sebagai  lembaga  anti korupsi, diharapkan dapat menekan dan mereduksi secara  sistematis  kejahatan  korupsi  di  Indonesia. Dengan  adanya  regulasi  dan    strategi  pemerintah serta  dukungan  masyarakat  dalam  pemberantasan korupsi  diharapkan  menjadi  amunisi  KPK  dalam bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan  korupsi.  Satu  hal  terpenting  lain, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol  sosial.  Marilah  kita  melihat  lingkungan sekeliling  kita,  bila  ada  aparat  pemerintah  yang hidup dan mempunyai kekayaan diluar kewajaran, segera laporkan kepada pihak berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Rai,  Igusty,  (2008),  Audit Kinerja  Pada Sektor  Publik  :  Konsep,  Praktek,  Studi Kasus , Jakarta, Salemba Empat.
Alatas  (1987), Korupsi  : Sifat, Sebab dan  Fungsi ,
Jakarta, LP3ES.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia,
(1983), Petunjuk  Pelaksanaan  Tuntutan Perbendaharaan  dan  Tuntutan  Ganti  Rugi , Jakarta, Sekretariat Jenderal BPK RI.
_______________, (1995), Standar Audit
Pemerintahan , Jakarta, BPK RI. _______________,  (2007), Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun2007) ,
Jakarta, BPK RI.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,
(1996), Petunjuk  Pelaksanaan  Pemeriksaan
Khusus  Atas  Kasus  Penyimpangan  yang
Berindikasi  Merugikan  Keuangan  atau Kekayaan  Negara  dan/atau  Perekonomian Negara , Jakarta, BPKP.
Forum  Bersama  Aparat  Pengawasan  Internal Pemerintah  (Forbes-APIP).  Tahun  2004 Laporan Tahunan Kegiatan Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah .
Husein,  Yunus. Tulisan  mengenai  pendapat pribadi  tentang  kerugian  negara  dalam UNCAC . Dikutip dari Sindo , 28 Mei 2008.
Karjo,  J,  (1994), Penyelesaian  Kerugian  Negara ,
Jakarta : Penerbit Eko Jaya,. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.  Agustus  2006, Memahami  Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk
Memahami  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Jakarta, KPK.
_______________,  (2006),  ” Gap  Analysis  Study Report  :  Identification  of  Gaps  between Laws/Regulation of the Republic of
Indonesia and The United Nations Convention  Againts  Corruption ”,  KPK, Jakarta. _______________, (2007). Hasil Penyelenggaraan Workshop  Pembuktian Unsur  Kerugian  Keuangan  Negara  dan Perhitungannya  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta : KPK.
_______________,  (2007), Laporan  Tahunan KPK  2004  sampai  dengan  2007 ,  Jakarta  : KPK.
Nasution,  Anwar  (2008), Pokok  Pikiran  Anwar Nasution  :  Menuju  Transparansi  dan Akuntabilitas  Keuangan  Negara ,  Jakarta, Sekretariat Jenderal BPK RI.
Rahardjo,  Satjipto,  (2007), Membedah  Hukum Progresif , Jakarta : Penerbit buku Kompas.
Simanjuntak,  Agustinus, Mafia  Pajak  dan  Teori Kyosaki ,  dikutip dari Jawa Pos 6 April 2010, Jakarta.
Tuanakotta,  Theodorus  M,  (2007), Akuntansi Forensik  dan  Audit  Investigatif ,  Jakarta,
Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
_______________, (2009), Menghitung  Kerugian Keuangan  Negara  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta, Salemba Empat.
Yustiono,  Eris,  (2005), Revitalisasi  Isu-Isu Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia
Sebagai  Salah  Satu  Upaya  Meminimalkan Korupsi ,  Jurnal  Ilmu  Administrasi,  Vol  2, No.3.

## LAMPIRAN
Tabel 1 CPI 2008 - Negara-negara Peringkat Teratas
Peringkat Negara Skor Survey yang Keandalan Digunakan Data 1 Denmark 9,3 6 9,1-9,4 1 Selandia Baru 9,3 6 9,2-9,5 1 Swedia 9,3 6 9,2-9,4 4 Singapura 9,2 9 9,0-9,3 5 Finlandia 9,0 6 8,4-9,4 5 Swiss 9,0 6 8,7-9,2 7 Islandia 8,9 5 8,1-9,4 7 Belanda 8,9 6 8,5-9,1 9 Australia 8,7 8 8,2-9,1 9 Kanada 8,7 6 8,4-9,1 11 Luksemburg 8,3 6 7,8-8,8 12 Austria 8,1 6 7,6-8,6 12 Hong Kong 8,1 8 7,5-8,6 14 Jerman 7,9 6 7,5-8,2 14 Norwegia 7,9 6 7,5-8,3 16 Irlandia 7,7 6 7,5-7,9 16 Inggris 7,7 6 7,2-8,1 18 Belgia 7,3 6 7,2-7,4 18 Jepang 7,3 8 7,0-7,6 18 Amerika Serikat 7,3 8 6,7-7,7
Sumber:.transparency international.
Tabel 2 CPI 2008 - Negara-negara Peringkat Terendah Peringkat Negara Skor Survey yang Keandalan Digunakan Data 171 Kongo 1,7 6 1,6-1,9 171 Guinea Ekuatorial 1,7 4 1,5-1,8 173 Cad 1,6 6 1,5-1,7 173 Guinea 1,6 6 1,3-1,9 173 Sudan 1,6 6 1,5-1,7 176 Afganistan 1,5 4 1,1-1,6 177 Haiti 1,4 4 1,1-1,7 178 Irak 1,3 4 1,1-1,6 178 Myanmar 1,3 4 1,0-1,5 180 Somalia 1,0 4 0,5-1,4
Sumber:.transparency international.
Tabel 3 CPI 2008 – Indonesia dan Negara Tetangga Peringkat Negara Skor Survey yang Keandalan Digunakan Data 47 Malaysia 5,1 9 4,5-5,7 121 Vietnam 2,7 9 2,4-3,1 126 Indonesia 2,6 10 2,3-2,9 141 Filipina 2,3 9 2,1-2,5 145 Timor-Leste 2,2 4 1,8-2,5
Sumber:.transparency international.
Tabel 4 CPI Indonesia Tahun 2001-2008 Tahun Peringkat Negara yang Disurvei Skor Survey yang Digunakan 2001 88 91 1,9 12 2002 96 102 1,9 12 2003 122 133 1,9 13 2004 137 146 2,0 14 2005 140 159 2,2 13 2006 130 163 2,4 10 2007 143 180 2,3 11 2008 126 180 2,6 10
Sumber:.transparency international.
Tabel 5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Suatu Lembaga Anti Korupsi Faktor Keberhasilan Faktor Kegagalan 1. Adanya dukungan politik. 1.   Tidak ada dukungan politik.
2. Lembaga anti korupsi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif serta mendapat dukungan efektif dan komplementer dari lembaga publik 2.   Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. 3. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu terfokus pada pengurangan peluang korupsi. 3.   Secara umum pemerintah gagal membangun institusi di negaranya. 4. Didukung oleh anggaran yang memadai dan staf yang kompeten 4.   Penerapan hukum terhadap korupsi kurang mendorong, tidak efektif dan ambigu. 5. Memiliki visi dan misi yang jelas serta ditunjang perencanaan, pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja yang baik 5.   Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak didukung oleh struktur organisasi yang memadai. 6. Adanya kerangka hukum yang kuat termasuk ” rule of law ”-nya sehingga dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan. 6.   Lembaga anti korupsi dianggap sebagai organisasi yang tidak efektif dan efisien serta tidak sesuai harapan masyarakat 7. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh kepentingan 7.   Terlibat konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah lainnya. 8. Pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai stándar integritas yang tinggi. 8.   SDM nya diragukan integritas dan kredibilitasnya. 9. Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi yang berkembang.
9.   Rendahnya kepercayaan Publio.
Tabel 6.
Kelebihan dan Kelemahan dari Pembentukan Lembaga Anti Korupsi Kelebihan Kelemahan
 Dapat  terus  mengingatkan  atau  menekan pemerintah  untuk  secara  serius  melakukan upaya pemeberantasan korupsi.
 Menghasilkan  statu  lembaga  dengan  tingkat keahlian yang khusus.
 Sebagai  lemabaga  baru  dapat  membangun sistem  baru  yang  terbebas  dari  pengaruh korupsi.
 Dapat  menjadi  contoh  lembaga  lain  terutama institusi  penegak  hukum  sehingga  menjadi “ trigger  mechanis” bagi  lembaga  penegak hukum yang sudah ada.
 Mempunyai kredibilitas yang lebih besar.
 Dapat  melakukan  rekruitmen  SDM  secara objektif  dan  mendesain  pendidikan  serta pelatihan  yang  memadai  dengan  tujuan  anti korupsi.
 Beban tambahan biaya bagi negara.
 Akan  menimbulkan  gesekan  atau persaingan  antara  lembaga  penegak hukum  yang  telah  ada  sehingga akan menyulitkan dalam kordinasi.
 Dapat  mengakibatkan  restrukturi- sasi  terhadap  lembaga  lain  yang telah ada.