Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS
Mandiri Artha Sejahtera
Syuhada’

## Lailaturrohmah
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

## Syuhada’@unisda.ac.id
lailaturrohmah249@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  KSPPS  Mandiri  Artha Sejahtera  dalam  pemberdayaan  UMKM.  Penelitian  ini  berlokasi  di  KSPPS Mandiri  Artha  Sejahtera  Jln.  Raya    Sumberrejo-Bojonegoro  (depan  pasar sumberrejo)  No.  247.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field research ) yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.  Observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  yang  terlibat langsung dengan KSPPS Mandiri Artha Sejahtera dan nasabah usaha mikro kecil. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  KSPPS  Mandiri  Artha Sejahtera  dalam  pemberdayaan  UMKM  di  Sumberrejo  sudah  maksimal,  hal  ini dibuktikan  dengan  dibukanya  lapangan  pekerjaan  di  berbagai  sektor  untuk menyerap  tenaga  kerja  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya masyarakat  kecil  atau  kurang  mampu.  Namun  ada  problematika  yang  harus dihadapi  oleh  KSPPS  Mandiri  Artha  Sejahtera  di  antaranya  dari  pihak  eksternal dan  pihak  internal.  Meskipun  demikian,  KSPPS  Mandiri  Artha  Sejahtera  tetap memiliki  strategi-strategi  khusus  dalam  menghadapi  problematika  tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan  mempermudah pelayanan pembiayaan  di  KSPPS  Mandiri  Artha  Sejahtera  maka  UMKM  dapat dikembangkan.

## Kata Kunci: Koperasi Syariah, KSPPS, Pemberdayaan UMKM

## Pendahuluan
Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan  masyarakat  modern.  Lembaga  keuangan  merupakan  tumpuan  bagi para  pengusaha  untuk  mendapatkan  penambahan  modalnya  melalui  mekanisme pembiayaan  dan  investasi.  Sehingga  lembaga  keuangan  berperan  sangat  penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. 1
Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS) 2 sangat  diperlukan  sebagai mediasi  antar  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) 3 .  Hal  tersebut dikarenakan karakteristik KSPPS sangat cocok dengan kebutuhan UMKM. Yaitu kecocokan  dalam  penyediaan  pembiayaan,  pembayaran,  simpanan,  layanan dengan  prosedur  dan  mekanisme  yang  kontekstual  dan  fleksibel,  serta  berada  di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan.
Kendala  yang  umumnya  dialami  oleh  UMKM  adalah  sedikitnya  modal, keterbatasan  waktu,  pengetahuan  yang  minim  tentang  dunia  bisnis,  manajemen keuangan  yang  belum  baik,  tekanan  dari  luar,  kurangnya  tenaga  ahli.  Dengan adanya  pengembangan  usaha  mikro  berupa  modal,  maka  akan  berdampak bertambahnya  tingkat  penghasilan  dan  pendapatan.  Secara  tidak  langsung  akan mengurangi pengangguran.
Koperasi  merupakan  salah  satu  bentuk  badan  hukum  yang  sudah  lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pertama perkoperasian di Indonesia adalah bung hatta, dan sampai saat ini dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.
Koperasi  merupakan  bentukan  dari  sekelompok  orang  yang  memiliki tujuan  bersama.  Kelompok  orang  inilah  yang  akan  menjadi  anggota  koperasi. Koperasi  dibentuk  berdasarkan  gotong  royong  khususnya  untuk  membantu  para anggotanya  yang  memerlukan  bantuan.  Koperasi  yang  dapat  dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.
1 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Cet  III,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2007, h.18.
2 Selanjutnya akan ditulis dengan KSPPS
3 Selanjutnya akan ditulis dengan UMKM
Koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha  yang  dijalankan  oleh  koperasi  simpan  pinjam  adalah  usaha  pembiayaan, yaitu  penghimpunan  dana  dari anggotanya  yang  kemudian menyalurkan  kembali dana tersebut kepada para anggotanya. 4
Koperasi  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Sedangkan  asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah undang-undang RI Nomor 17    tahun  2012  tentang  perkoperasian  sebagai  pengganti  undang-undang  RI Nomor  1967.  Menurut  keterangan  UU  No.25  tahun  1992  koperasi  merupakan badan  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum  dengan  melandaskan kegiatannya  menurut  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
KSPPS  merupakan  kegiatan  yang  usahanya  hanya  simpan  pinjam  dan pembiayaan  syariah.  Sesuai  dengan  peraturan  bidang  pengawasan  kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016  tentang  petunjuk  teknis  pemeriksaaan  usaha  koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
Dalam Undang-Undang perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 5
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berperan:
1.  Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  anggotanya,  dan masyarakat  pada  umumnya.  Koperasi  ini  dapat  berperan  meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya.
4 Dr.Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya . (Jakarta:Rajawali Pers,2012)h.254
5 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomer  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian,  Diakses  pada  01  Juni 2021.
2.  Memperkuat  kualitas  sumber  daya  insani  anggotannya,agar  menjadi  lebih amanah,  propesional,  konsisten,  konsekuen  di  dalam  menerapkan  prinsip- prinsip ekonomi Islam.
3.  Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  anggota  pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
4. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional  ( Fathonah ),  konsisten,  dan  konsekuen  ( Istiqomah )  di  dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
5.  Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
6. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
7.  Menguatkan  kelompok-kelompok  anggota,  sehingga  mampu  bekerja  sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
8. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. 6

## Dasar Hukum Koperasi
Dasar  hukum  berdirinya  KSPPS    yaitu  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  telah  implikasi  pada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang perkoperasian.  Selain  itu  berlakunya  UU  No.21/2011  tentang  otoritas  jasa keuangan dan UU No 1/2013 tentang lembaga keuangan mikro juga memerlukan penyusunan  kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI  terkait  dengan  kegiatan  usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam paket kebijakan I pemerintah tahun 2015. Perkoperasian dengan penerbitan permen kop dan UKM No  16/2015  tentang  usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  oleh  koperasi sebagai pengganti penerbitan keputusan menteri Koperasi dan UKM No.91/2004
6 Intan, "  Peran  Koperasi  syariah  sebagai  Pusat  kegiatan  Muamalah  Jamaah  masjid "  Dalam Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol 7 No.1 (Bandung,2020)58
tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS.
Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah,  tujuan  serta  peran  kedudukan  koperasi  terhadap  pelaku-pelaku  ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian  Indonesia. Dalam UU No.25/1992 tentang pokok-pokok  perkoperasian,  koperasi  Indonesia  mempunyai  landasan  sebagai berikut :
a. Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No,25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
b. Landasan struktural, Undang-Undang dasar 1945.
c. Landasan  koperasi  menurut  Al-Quran  Surat  Al-baqarah  ayat,  208  yang artinya yaitu :
"Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Masuklah  ke  dalam  Islam  secara keseluruhan,  dan  janganlah  kamu  ikuti  langkah-langkah  setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”
d. Asas  koperasi  berdasarkan  pasal  2  UU  No  25  tahun  25/1992,  ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. 7

## Tujuan dan Fungsi KSPPS
Berdasarkan  keterangan  UU  Nomor  25  tahun  1992,  KSPPS  bertujuan memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  terutama  dan  masyarakat  pada  lazimnya serta  ikut  membina  tatanan  perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  makmur  dan  maju  menurut  Pancasila  dan  UUD  1945. Sedangkan tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi:
“Koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membangun  tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang maju, makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.
7 Subandi, Ekoknomi Koperasi (Teori dan Praktik), (Bandung:Alfabeta, 2010), h.21.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  tujuan  koperasi  pada  garis  besarnya  meliputi  3  hal yaitu:
a. Memajukan kesejahteraan anggota
b. Memajukan kesejahteraan masyarakat
c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional. 8
Fungsi KSPPS sebagai berikut:
a. Mengembangkan  potensi  dan  membangun  kemampuan  anggota  pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
b. Memperkuat  kualitas  sumber  daya  insani  anggota,  agar  menjadi  lebih amanah, konsisten, profesional dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah.
c. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional yang  merupakan  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  dan demokrasi ekonomi.
d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. 9

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
UMKM  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  berskala  kecil  dan memenuhi  kriteria  kekayaan  bersih  atau  penjualan  tahunan.  Menurut  CPIS ( Center For Policy and  Implementation Studies ) yang dimaksudkan usaha mikro adalah  unit  kegiatan  ekonomi  dengan  jumlah  tenaga  kerja  enam  sampai  tujuh orang.  Usaha  mikro  banyak  menekankan  segi  kemampuan  untuk  berdiri  sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti  harus  bekerja  seorang  diri  tanpa  berhubungan  atau  bekerja  sama  dengan siapapun.  Justru  kondisi  sosial  dan  ekonomi  dewasa  ini  menuntut  adanya  kerja
8 Ibid. h. 21-22
9 Sofianitriani,  “ Kontruksi  Norma  Hukum  Koperasi  Syariah  Dalam  Kerangka  Sistem  Hukum  Koperasi Nasional”, Jurnal Hukum Islam(JHI) Vol.12,(Desember 2014),h.137
sama  dan  interaksi  yang  erat  antara  pemimpin  dan  dipimpin,  antara  seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya. 10
Pengertian “berdiri sendiri” bukan pula berarti suatu sikap menyendiri atau tertutup. Pengertian berdiri sendiri harus dikaitkan dengan pengertian kepercayaan diri  yang  memang  sangat  diperlukan  untuk  dapat  mengatasi  berbagai  tantangan hidup. Kepercayaan diri  menunjukkan kemampuan dan tekad dalam menghadapi kehidupan.  Kepercayaan  diri  bahkan  merupakan  faktor  penting  dalam  meraih sukses,  kepercayaan  diri  yang  kuat  seseorang  akan  mampu  menghadapi  dunia yang  penuh  persaingan  dan  pergolakan  serta  serba  tidak  pasti.  Kenyataan  bahwa dinamika  usaha  mikro  sangatlah  dipengaruhi  oleh  iklim  usaha  di  sekitarnya. Sering  kali  kebijakan  makro  ekonomi  tidak  memperhitungkan  hal  ini  sehingga dampak  yang  ditimbulkan  dapat  memarginalisasikan  atau  bahkan  mengancam kelangsungan  hidup  usaha  mikro.  Terlebih  adanya  upaya-upaya  menangani  di tingkat lokal dalam konteks penertiban untuk keindahan kota semakin membatasi ruang  gerak  mereka  hanya  didaerah  pinggiran.  Pengembangan  usaha  mikro dimasa mendatang perlu memperhatikan beberapa isu.
Pertama,  dalam  konteks  kebijakan,  peran  penting  pemerintah  hendaklah menjamin  terintegrasinya  kepentingan  usaha  mikro  dalam  kebijakan  makro ekonomi  dan  tidak  diskriminatif.  Pengembangan  usaha  mikro  tidak  hanya berlandaskan  asas  pemerataan  tetapi  lebih  terkait  dengan  kelangsungan pertumbuhan dan kesempatan kerja. 11
Kedua,  ditingkat  kelembagaan,  mekanisme  kerja  sama  antara  lembaga pemerintah swasta maupun swadaya harus dikembangkan berdasarkan pembagian kerja  fungsional.  Peningkatan  kemampuan  internal  merupakan  prioritas pengembangan  baik  dalam  perencanaan  maupun  pengelolaan  program  secara administratif  dan  finansial.  Selain  itu  upaya  peningkatan  akses  usaha  mikro
10 Ikhsan Maulana, “Lembaga Keuangan Mikro Syariah, http://www.forumzakat.net/index.php Diunduh pada tanggal 10 April 2021
11 Mardikanto, CSR  (Corporate  Social  Responsibility)  Tanggung  jawab  Sosial  Korporasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 200.
terhadap sumber daya dan pelayanan merupakan sasaran seharusnya dicapai oleh lembaga-lembaga pendukung.

## Metode

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  menganalisis  peranan  KSPPS  dalam pemberdayaan UMKM. Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, maka peneliti  menggunakan  desain  metode  deskriptif  yaitu  metode  penelitian  yang berusaha  mendeskripsikan  dan  menginterpretasikan  objek  sesuai  dengan kenyataan.
Lokasi  penelitian  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  karena  tanpa tempat/lokasi  yang  nyata  maka  data  tidak  akan  dapat  diperoleh  oleh  peneliti. peneliti  menjadikan  KSPPS  Mandiri  Artha  Sejahtera  Sumberrejo  sebagai  acuan dalam penelitian.
Subjek  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  menjadi  sumber  informasi yang  dapat  memberikan  data  yang  sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dengan demikian  subyek  penelitian  merupakan  sumber  informasi  mencari  data  dan masukan-masukan  dalam  mengungkapkan  permasalahan  penelitian.  Dalam penelitian  ini  yang  menjadi  informan  adalah  tiga  orang  pegawai  sebagai  ketua, sekretaris  dan  kepala  pembiayaan  di  kantor  KSPPS  Mandiri  Artha  Sejahtera  dan tiga orang nasabah KSPPS Mandiri Artha Sejahtera.

## Pembahasan
Peran  KSPPS  Dalam  Proses  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah.
Peranan  KSPPS  sangat  penting,  guna  memberdayakan  UMKM  yang  ada, bahwa  denifisi  peran  merupakan  sekumpulan  harapan  yang  dititik  beratkan kepada  individu-individu  yang  menempati  kedudukan  sosial  tertentu.  Adapun harapan-harapan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut : pertama, harapan dari  masyarakat  yaitu  pedagang  kecil  yang  disebut  anggota  pembiayaan  untuk mendapatkan  pembiayaan  keperluan  modal,  motivasi  dan  bimbingan  untuk mengembangkan  usahannya. Kedua harapan  yang  dimiliki  oleh  pemegang peranan  yaitu  KSPPS  sebagai  peranan  dalam  memberikan  pembiayaan  modal kepada pengusaha kecil dengan harapan supaya bisa memberikan bantuan kepada mereka untuk meningkatkan usaha mereka.
Pemberdayaan  yang  dilakukan  KSPPS  untuk  meningkatkan  usaha  kecil dan  menengah  karena  UMKM  dianggap  bagian  yang  integral  dari  dunia  usaha secara nasional yang mempunyai kedudukan dan potensi serta peran yang sangat strategis  dalam  memperluas  lapangan  kerja,  membantu  proses  pemerataan, peningkatan pendapatan, dimana semuanya ini akan memberikan konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.
Untuk  itu,  sanggatlah  perlu  disosialisasikan  suatu  budaya  kewirausahaan dan kemandirian masyarakat yang nantinya yang diharapkan dapat menjadi  suatu kekuatan  tersendiri  dalam  mencapai  ketahanan  hidup.  Hal  ini  karena,  pada kenyataannya usaha kecil masih mengalami berbagai kendala dan hambatan baik internal dan eksternal, antara lain dalam bidang produksi, pemasaran, pengelolaan, permodalan, manajemen, SDM, teknologi dll.
Untuk mengatasi hal tersebut, terutama terkait dengan pembiayaan, maka dibutuhkan  suatu  kemitraan  yang  dapat  membantu  UMKM  untuk  lebih berkembang. Hubungan yang dilakukan biasanya dalam bentuk perjanjian tertulis yang  mengatur  bentuk  dan  lingkup  kegiatan  usaha  kemitraan  serta  kewajiban masing-masing  pihak.  Jangka  waktu  pengembalian  modal  dan  penyelesaian perselisihan, yang biasanya dilakukan dengan bermusyawarah.
Berdasarkan   keterangan di atas, KSPPS dapat melakukan pemberdayaan  kepada  UMKM  khususnya  pedagang  kecil  atau  masyarakat menengah ke bawah, yaitu dengan melakukan tiga kegiatan sebagai berikut :

## Pembiayaan
Pedagang  kecil  ataupun  masyarakat  menengah  ke  bawah  dalam memperoleh  dana  pembiayaan  untuk  mengembangkan  usahanya  ataupun membangun usaha baru bagi masyarakat menengah ke bawah relatif sangat sulit, maka  KSPPS  mampu  menjangkaunya  untuk  memperoleh  pembiayaan  yang diberikan  oleh  KSPPS  tanpa  menghilangkan  unsur  kehati-hatian  dalam penyaluran pembiayaannya.

## Pembinaan
Pedagang  Kecil  dan  masyarakat  menengah  ke  bawah  dalam  melakukan usahanya  dan  agar  mampu  mempertanggungjawabkan  pembiayaannya,  maka KSPPS  sering  kali  memberikan  pembinaan  kewirausahaan  maupun  pengelolaan keuangan. Bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh penerima  pembiayaan.  Dalam  program  pembinaan  ini,  KSPPS  dapat  melakukan pembinaan  pelatihan  kewirausahaan  untuk  masyarakat,  hal  ini  akan  dapat meningkatkan  nilai  positif  bagi  masyarakat  sekaligus  membangkitkan  semangat berwirausaha  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  program  pembinaan  dapat memberikan  peningkatan  jumlah  penyaluran  dana  KSPPS  dengan  meningkatnya jumlah penerima pembiayaan yang telah mendapatkan pembinaan terlebih dahulu.
Analisis  Peran  KSPPS  Mandiri  Artha  Sejahtera  Dalam  Pemberdayaan UMKM.
Pembiayaan KSPPS  Mandiri Artha Sejahtera 12 .
Peranan  KSPPS  sebagai  lembaga  keuangan  tidak  pernah  terlepas  dari masalah pembiayaan. Pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan  keberhasilan KSPPS. Jika
12 Selanjutnya akan ditulis dengan KSPPS MAS
KSPPS tidak mampu menyalurkan pembiayaan, selama dana yang terhimpun dari simpanan  banyak  akan  menyebabkan  KSPPS  tersebut  rugi.  Oleh  karena  itu pengelolaan  pembiayaan  harus  dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  mulai  dari perencanaan  jumlah  pembiayaan,  penentuan  bagi  hasil,  analisis  pemberian pembiayaan,  prosedur  pemberian  pembiayaan  sampai  pada  pengendalian pembiayaan bermasalah.
KSPPS  sebelum  memberikan  pembiayaan  juga  memperhatikan  beberapa unsur yaitu:
a. Kepercayaan
Yaitu  suatu  keyakinan  pemberi  pembiayaan  bahwa  pembiayaan yang  diberikan  baik  berupa  uang,  barang  atau  jasa  akan  benar-benar diterima kembali di masa yang telah ditentukan.
b. Kesepakatan
Dalam  pembiayaan  juga  mengandung  unsur  kesepakatan  antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.
c. Jangka waktu
Setiap pembiayaan yang diberikan pasti mempunyai jangka waktu tertentu,  jangka  waktu  ini  menyangkut  masa  pengembalian  pembiayaan yang telah disepakati.
d. Risiko
Faktor  risiko  kerugian  dapat  diakibatkan  dua  hal  yaitu  risiko kerugian  yang  diakibatkan  anggota  pembiayaan  sengaja  tidak  mau membayar angsuran padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena  anggota  tidak  sengaja  yaitu  akibat  terjadinya  musibah  seperti bencana alam.
e. Balas jasa
Yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan KSPPS tentu mengharap suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.
Jadi  disamping  melakukan  unsur-unsur  di  atas,  KSPPS  juga  melakukan analisis pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada anggota, ada
beberapa  hal  yang  diperhatikan  oleh  pihak  KSPPS  guna  mencegah  pembiayaan bermasalah  atau  pembiayaan  yang  macet.  Faktor  ini  juga  menjadi  pertimbangan KSPPS  dalam  menentukan  plafon  pembiayaan  yang  ditetapkan  secara  obyektif atas unsur kehati-hatian
Dari  pemaparan  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dengan  adanya produk  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  KSPPS  MAS  dapat  memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan  oleh KSPPS MAS, yaitu melalui  akad  pembiayaan  yang  ditawarkan,  dengan  cara  memberikan  modal kepada  para  pedagang  yang  membutuhkan  sangat  berpengaruh  demi  kemajuan dan  peningkatan  usahanya.  Namun,  peran  KSPPS  tersebut  tidak  sekedar memberikan  pinjaman  modal  begitu  saja,  tetapi  juga  disertai  dengan  adanya pendampingan  dan  pembinaan  dengan  memberikan  pengarahan-pengarahan  ke pihak anggota.

## Pembinaan
Selain  masalah  permodalan,  masih  banyak  permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada umumnya, yaitu antara lain seperti Kurangnya  pengetahuan  tentang  pemasaran  yang  disebabkan  oleh  terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, keterbatasan SDM, minimnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi dan kurangnya
Pengetahuan atas teknologi produksi, dan quality control yang disebabkan oleh  minimnya  kesempatan  untuk  mengikuti  perkembangan  teknologi.  Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir  sehingga  berdampak  pada  perkembangan  UMKM  ke  arah  yang lebih  baik.  Salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  bantuan manajerial  melalui  pembinaan  dan  pendampingan  oleh  pihak-pihak  yang  terkait, baik  itu  pemerintah  maupun  lembaga  keuangan,  khususnya  lembaga  keuangan mikro  seperti  KSPPS.  KSPPS  dan  lembaga  keuangan  mikro lainnya  tidak  hanya berperan  sebatas  bantuan  modal  melalui  pembiayaan  yang  diberikan,  tetapi  juga
memberikan bantuan manajerial melalui pembinaan dengan memberikan pelatihan gan  dalam  manajemen  keuangan/pembukuan,  pemasaran  serta  saran  dan  - pelatihan  atau  melalui  pendampingan  untuk  setiap  usaha  UMKM,  seperti pendampingan dalam pengelolaan dana, pendampin motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha. KSPPS MAS mendapatkan minimal pendampingan terhadap usaha yang  mereka  jalankan.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  bentuk pendampingan  dan  pembinaan  yang  KSPPS  berikan  kepada  nasabah  adalah mengembangkan  jiwa  wirausaha  kepada  nasabah,  mengurangi  praktek  riba, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan  meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mengembangkan Jiwa Wirausaha Kepada Nasabah .
Menurut  Timmons  Proses  suatu  kewirausahaan  diawali  dengan  adanya inovasi  yang  dipicu  oleh  faktor  pribadi  dan  faktor  lingkungan. 13 Faktor  pribadi yang mempengaruhi adalah locus of control , pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, keberanian mengambil  risiko dan usia. Sedangkan faktor lingkungan adalah sosiologi,  organisasi,  keluarga,  peluang,  model  peran,  pesaing,  investor  dan kebijaksanaan pemerintah. Wirausaha yang sukses mampu menghasilkan gagasan baru  untuk  memanfaatkan  peluang  serta  menyikapi  masalah  yang  dihadapi, kemudian menjadi hal itu sebagai usaha yang berhasil. Hampir selalu ada kejadian pemicu  yang  melahirkan  ide/usaha  baru.  Mungkin  wirausahawan  tersebut  tidak mempunyai prospek karir yang lebih baik lagi atau merupakan pilihan karir yang disengajanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan. Kebanyakan dibentuk oleh sifat dan lingkungan pribadi. Seorang wirausaha  memiliki  yang  lebih  tinggi  dari  non  wirausaha  yang  berarti  bahwa mereka  memiliki  hasrat  yang  lebih  tinggi  untuk  mengendalikan  diri  mereka sendiri.  Untuk  menjadi  wirausaha  yang  berhasil,  persyaratan  utama  yang  harus dimiliki  adalah  memiliki  jiwa  dan  watak  kewirausahaan.  Jiwa  dan  watak kewirausahaan  tersebut  dipengaruhi  oleh  keterampilan,  kemampuan,  atau
13 Cut Irna Setiawati, “ Implementasi model Timmoins Dalam Pembinaan Strartup Berbasis Teknologi Pada Inkubator Bisnis” Dalam Jurnal Manajemen Maranatha, Vol 19,No 1. November (Bandung, 2019). 38
kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha.  Seperti  telah  dikemukakan  di  atas,  bahwa  seseorang  wirausaha  adalah seseorang  yang  memiliki  jiwa  dan  kemampuan  tertentu  dalam  berkreasi  dan berinovasi.  Ia  adalah  seseorang  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menciptakan sesuatu  yang  baru  dan  berbeda  ( ability  to  create  the  new  and  different )  atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil  tercermin  dalam  kemampuan  dan  kemauan  untuk  memulai  usaha  ( start  up ), kemampuan  untuk  mengerjakan  sesuatu  yang  baru  ( creative ),  kemauan  dan kemampuan  untuk  mencari  peluang  ( opportunity ),  kemampuan  dan  keberanian untuk menanggung risiko ( risk bearing ) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  pimpinan,  beliau  mengatakan: KSPPS  juga  mempunyai  program-program  pengembangan  usaha  mikro  kecil yaitu  mengadakan  pelatihan-pelatihan  peningkatan  jiwa  kewirausahaan  kepada anggota  yang  telah  mengajukan  pembiayaan  di  KSPPS  MAS  dan  masyarakat yang belum menjadi anggota di KSPPS MAS  di jalan perhubungan
“kami  mengundang  masyarakat  yaitu  agar  masyarakat  termotivasi  untuk menjadi  pengusaha.  Seminar  ini  diadakan  yaitu  untuk  memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa lebih baik menjadi pebisnis dari pada karyawan.” 14
Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  Saat  ini,  Masyarakat  Indonesia  lebih memiliki minat menjadi karyawan dari pada menjadi pebisnis. Padahal Rasulullah saw. mengatakan bahwa 19 dari 20 rezeki atas bumi adalah berdagang (berbisnis).
Menurut  Suryana,  kewirausahaan  adalah kemampuan  kreatif  dan  inovatif yang  dijadikan  dasar,  kiat  dan  sumber  daya  untuk  mencari  peluang  menuju sukses. 15 Inti  dari  kewirausahaan adalah  kemampuan  untuk  menciptakan  sesuatu
14 Mukhamad Roni, Ketua KSPPSMandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, Tanggal 16  Juli 2021
15 Suharyono, “ Sikap Dan Perilaku Wirausahawan ” Dalam Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol 14, No. 56. Mei (Jakarta,2017) h 53
yang  baru  dan  berbeda  ( create  new  and  different )  melalui  berfikir  kreatif  dan inovatif. 16
Pengembangan  jiwa  wirausaha  agar  kreatif  dan  inovatif  harus  didukung dengan  dana  yang  memadai  dan  kepercayaan  dari  segala  pihak.  Dengan  adanya program  pelatihan-pelatihan  yang  diadakan  oleh  KSPPS  maka  diharapkan  akan lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjadi pebisnis karena program KSPPS MAS  mengadakan  pelatihan-pelatihan  bisa  mengurangi  pengangguran  apabila nasabah  yang  telah  mengikuti  seminar  tersebut  lebih  mengembangkan  usahanya dan  masyarakat  yang  belum  menjadi  pengusaha  agar  memiliki  minat  menjadi pebisnis.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecil .
Todaro  mengemukakan  bahwa  kesejahteraan  masyarakat  menengah  ke bawah  atau  masyarakat  kecil  dapat  direpresentasikan  dari  tingkat  hidup masyarakat.  Tingkat  hidup  masyarakat  ditandai  dengan  terentaskannya  dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. 17
Hasil  Survei  Biaya  Hidup  (SBH)  tahun  1989  yang  dilakukan  oleh  BPS membuktikan  bahwa  semakin  besar  jumlah  anggota  keluarga  semakin  besar proporsi  pengeluaran  keluarga  untuk  makanan  dari  pada  untuk  bukan  makanan. Ini  berarti  semakin  kecil  jumlah  anggota  keluarga,  semakin  kecil  pula  bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga. Dalam memahami realitas  tingkat  kesejahteraan,  pada  dasarnya  terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain: (1)  sosial ekonomi  rumah  tangga  atau  masyarakat,  (2)  struktur  kegiatan  ekonomi  sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat, (3) potensi regional  (sumber  daya  alam,  lingkungan  dan  infrastruktur)  yang  mempengaruhi perkembangan  struktur  kegiatan  produksi,  dan  (4)  kondisi  kelembagaan  yang
16 Mukhamad Roni, Ketua KSPPSMandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, Tanggal 16  Juli 2021
17 Muhammad, Lembaga Keuangan Syariah , (Yogyakarta: Graba Ilmu,2020),  h. 41
membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.
Sesuai  wawancara  dengan  Bapak  Mukhamad  Roni  selaku  pengelola, beliau mengatakan:
“Dengan  menambah  penghasilan  masyarakat  melatih  mereka  bagaimana untuk  menabung  dan  hasilnya  diharapkan  untuk  menabung  di  KSPPS MAS wadah masyarakat yaitu KSPPS untuk mengenal keuangan biasanya masyarakat  yang  ingin  mengambil  pembiayaan  atau  menabung  di perbankan masyarakat agak malu untuk menabung 5.000 karna perbankan tidak  menerima  masyarakat  yang  menabung  uang  sebesar  5.000  dan 10.000  lembaga  keuangan  mikro  seperti  KSPPS  Rp  10.000  pun  mereka tidak  canggung  dan  tidak  berani,  takut  dalam  perbankan  tidak  menerima masyarakat  yang  ingin  menabung  uang  sebesar  5.000  dari  pada  mereka memakainya  dengan  hal-hal  yang  tidak  berguna,  dalam  KSPPS  tidak  ada biaya-biaya  lain  yaitu  dengan  akad  wadiah  dengan  mereka  menyimpan tidak  ada  biaya  operasionalnya  jadi  mereka  hanya  menitip  setelah  tutup buku  KSPPS  mengambil  biaya  operasionalnya  yaitu  5000,  2000.
Sedangkan dalam perbankan ada biaya bulanan”. 18
Dengan  adanya  lapangan  pekerjaan  di  berbagai  sektor,  termasuk  usaha mikro  kecil  diharapkan  dapat  menyerap  tenaga  kerja,  baik  tenaga  kerja  yang masih menganggur maupun semi menganggur sehingga mereka dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.
Taraf hidup yang baik merupakan tujuan utama para pengusaha dalam hal ini  sangat  tergantung  dari  pendapatan  yang  diperoleh.  Upaya  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  masyarakat  harus  berperan  aktif  dalam  mewujudkan pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  yaitu  dengan  meningkatkan  produktivitas  dan Peningkatan  Kualitas  SDM.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  upaya  terpadu  untuk  mengembangkan  potensi  jasmani  dan  rohani secara  utuh,  serasi,  selaras,  dan  seimbang  dengan  perkembangan  raga  dan jiwanya.  Dalam  hal  ini,  keluarga  sebagai  wahana  pertama  untuk  meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempunyai peran yang penting.
18 Mukhamad Roni, Ketua KSPPSMandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberrejo, Tanggal 16  Juli 2021
Analisis  Hambatan  dan  Tantangan  yang  dihadapi  KSPPS  Mandiri  Artha Sejahtera  Dalam Pemberdayaan UMKM
Sejauh  ini  dengan  perkembangan  KSPPS  MAS  dari  waktu  ke  waktu, dalam  upaya  mengembangkan  KSPPS  MAS  menuju  keadaan  yang  lebih  baik, masih dijumpai berbagai kendala dan permasalahan yang harus diselesaikan  oleh KSPPS MAS, KSPPS terus berusaha dan berdoa agar pengelola senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan setiap permasalahan :
Jadi yang namanya lembaga keuangan tentunya mempunyai hambatan dan kendala  masalah  angsuran  dari  pembiayaan.  angsuran  terkadang  ada  juga  yang macet, dari yang macet itu akan kami beri pemberitahuan melalui sosmed sampai kami  memberikan  surat  kepada  nasabah  dan  pada  akhirnya  menjual  barang agunan yang menjadi jaminan. Dan jika uangnya lebih akan kami kembalikan dan jika uangnya kurang akan ditambah oleh anggota yang bersangkutan. 19
Dapat  diinterpretasikan  bahwa  KSPPS  MAS  masih  banyak  mengalami hambatan  dan  tantangan  dalam  pemberdayaan  UMKM.  Diantara  hambatan  dan tantangan tersebut adalah:
1. Terbatasnya jumlah modal
2. Masih  adannya  pembayaran  angsuran  pembiayaan  yang  belum  tepat/kurang lancar bahkan macet.
3. Persoalan  yang  dihadapi  di  bidang  sosialisasi  adalah  kurang  fahamnnya masyarakat  tentang  muamalah  (prinsip  ekonomi  syariah).  Bagi  masyarakat yang belum faham muamalah perlu dijelaskan, oleh keran itu sosialisasi untuk produk tersebut sangat dibutuhkan dengan tujuan masyarakat memahami dan mengerti yang kemudian tertarik untuk menjadi mitra KSPPS MAS.
4. Dalam  pemasaran  produk,  KSPPS  sangat  mendukung  dalam  memasarkan produknya, mengingat keberadaan kantor yang strategis dan mudah diketahui oleh  masyarakat  akan  tetapi  masalah  yang  timbul  yaitu  kurangnya  tenaga kerja  dan  keahlian  dalam  bidang  pemasaran  produk,  dimana  pemasar  harus
19 Mukhamad Roni, Ketua KSPPS Mandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, tanggal 16  juli 2021
berusaha  menyebar  informasi,  mempengaruhi  dan  mengajak  masyarakat menjadi anggota KSPPS MAS. 20

## Simpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. KSPPS Mandiri Artha Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi  yaitu  melakukan  usaha  pembiayaan  ekonomi  yang  produktif  bagi anggotanya.  Dalam  hal  ini  KSPPS  MAS  berperan  dalam  membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari perintisan usaha sampai usaha tersebut berkembang. KSPPS MAS melaksanakan pelatihan dan seminar  yang  dimaksudkan  untuk  mengurangi  pengangguran.  Selain  itu  juga dengan  memberikan  motivasi  kepada  masyarakat  kecil  serta  bantuan  modal, dan  tidak  lupa  mengajarkan  anggotanya  agar  menghindari  riba  dalam menjalani suatu bisnis.
2. Seiring  dengan  perkembangan  KSPPS  MAS  dari  waktu  ke  waktu  masih dijumpai  berbagai  kendala  dan  permasalahan  yang  harus  diperbaiki.  Di antaranya  adalah  terbatasnya  modal  dan  terdapat  pembayaran  pembiayaan yang  tidak  tepat  waktu.  Sedangkan  persoalan  yang  dihadapi  di  bidang sosialisasi yaitu masih ada masyarakat yang kurang faham tentang muamalah. Oleh  karena  itu,  sosialisasi  untuk  produk  KSPPS  sangatlah  dibutuhkan  agar menarik  masyarakat  untuk  bergabung  menjadi  mitra  usaha  KSPPS  MAS. Dalam  hal  pemasaran  produk,  KSPPS  MAS  sangat  mendukung  dalam pemasaran  produk.  Salah  satu  magnetnya  adalah  keberadaan  kantor  yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. Akan tetapi ada juga masalah yang timbul  yaitu  kurangnya  tenaga  kerja  dan  keahlian  dalam  bidang  pemasaran produk-produk syariah.
20 Mukhamad Roni, Ketua KSPPS Mandiri Artha Sejahtera, Wawancara di Sumberejo, Tanggal 16  Juli 2021

## Daftar Rujukan
Adiwarman  A.  Karim,2007. Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  Cet  III.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Amalia,  Euis,  2009. Keadilan  Distributif  Dalam  Ekonomi  Islam,  Penguatan Peran LKM dan UMKM di Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Aziz,  Abdul,  Mariyah  Ulfah,  2010. Kapita  Selekta  Ekonomi  Islam  Kontemporer , Bandung:Alfabeta.
Setiawan,  Cut  Irna.  2019.  “ Implementasi  Model  Timmoins  Dalam  Pembinaan Strartup  Berbasis  Teknologi  Pada  Inkubator  Bisnis ”.  Dalam  jurnal manajemen maranatha, vol.19 No.1
Fahrudin,    2012. Pemberdayaan  Partisipasi  Dan  Penguatan  Kapasitas Masyarakat, Bandung: Humaniora.
Fitriani,Ritonga. 2019. “ Peranan Baitul Maal  Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Menegah  Amanah  Ummah  Surabaya ”.  dalam jurnal hukum ekonomi. padang sidempuan. vol. 5 no.1
Harry, Hikmat, 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
Husaini, Usman, 2003. Metode Penelitian Sosial , Jakarta:Bumi Aksara,
Intan,  2020" Peran  Koperasi  syariah  sebagai  Pusat  kegiatan  Muamalah  Jamaah masjid" Dalam  Jurnal  Wacana  Hukum,  Ekonomi  dan  Keagamaan  Vol  7 No.1
Kasmir, 2012. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya . Jakarta:  Rajawali Pers.
Mardikanto, 2014. CSR (Corporate Social Responsibility) Tangung jawab Sosial Korporasi , Bandung:Alfabeta.
Muhammad, 2020. Lembaga Keuangan Syariah , Yogyakarta: Graba Ilmu.
Muslimin, supriyadi, “Perananan dan Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah . dalam  htpp://nayyasemangat.blogspot.com/2002/10  Diakses  Tanggal  10 April 2021.
Najiati,  2005. Pemberdayaan  Masyarakat  di  Lahan  Gambut, Bogor:  Wetlands International.
Nur  Rianto  Al-Arif , 2011. Dasar-dasar  Ekonomi  Islam ,Solo:Era  Adicitra Intermedia.
Peraturan Dasaran dan Contoh AD-ART KSPPS, 2000. Jakarta:PINBUK.
Sofianitriani,  (Desember  2014),“ Kontruksi  Norma  Hukum  Koperasi  Syariah Dalam  Kerangka  Sistem  Hukum  Koperasi  Nasional”, Jurnal  Hukum Islam(JHI) Vol.12
Suhendi Hendi, 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta: PTRaja Grafika Persada
Soekanto, 1987. Sosial Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
Surhayono, 2017. “Sikap Dan Perilaku Wirausahawan”. Dalam Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol.14, No.56
Rifa  2019  “ perilaku  sosial  muslim  terhadap  lbgt  dalalam  film  cinta  versi youtube”, dalam jurnal komunikatio vol 5, No.1