## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI  ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI
Oleh : Marsidah Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: marsidaehelan@yahoo.com

## Abstract
Insurance  plays  an  important  role  in  providing  protection  for  people  who  are commercial  and  non-commercial.  The  problems  studied  are;  How  does  the  insurance company  protect  against  the  insured  that  violates  the  right  of  subrogation.  The  type  of research used is the type of normative legal research, namely research conducted on written regulations  relating  to  the  issue  of  subrogation  rights  in  insurance  under  the  provisions  of Article  284  legal  code  of  law ( KUHD)  and  standard  agreements  /  standard  clauses.  Legal protection  against  insurers  on  the  insured  who  violate  the  right  of  subrogation  is  to  claim compensation against the insurer and the third party that the insurer or the insurer can claim back to the insured at any time as long as true proven Keywords: Insurance, subrogation rights

## Abstrak
Asuransi  memegang  peranan  penting  dalam  memberikan proteksi  bagi  manusia yang  bersifat  komersial  dan  non  komersial.  Permasalahan  yang  diteliti  adalah;  Bagaimana bentuk  perlindungan  terhadap  perusahaan  asuransi  atas  pihak  tertanggung  yang  melanggar hak subrogasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian  yang  dilakukan  pada  peraturan-peraturan  tertulis  yang  berkaitan  dengan  masalah hak  subrogasi  dalam  asuransi  berdasarkan  ketentuan  Pasal  284  KUHD  dan  perjanjian- perjanjian  baku/klausula-klausula  baku.  Perlindungan  hukum    terhadap  pihak  asuransi  atas pihak  tertanggung  yang  melanggar  hak  subrogasi  yaitu  dengan  menuntut  ganti  kerugian terhadap  pihak  asuransi  dan  pihak  ketiga  yakni  penanggung  atau  pihak  asuransi  dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti Kata Kunci: Asuransi, hak subrogasi
I. PENDAHULUAN.

## A. Latar Belakang
Asuransi  pada  zaman  sekarang sudah  mengalami  perkembangan  yang cukup  pesat.  Hal  tersebut  dibuktikan dengan semakin berkembangnya jumlah perusahaan  asuransi.  Asuransi  sendiri adalah  suatu  bentuk  usaha  di  bidang keuangan  yang  berkecimpung  di  dunia pertanggungan risiko.
Asuransi
memiliki  peran  sentral  yang  sudah dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaat  itu  dirasakan  oleh  masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha  pada  khususnya.  Fungsi
utama dari asuransi adalah memnerikan perlindungan  terhadap  terjadinya  suatu peristiwa  tidak  terduga  yang  dapat merugikan nasabah.
Manusia  yang  hidup  di  dunia tidak  terlepas  dari  adanya  peristiwa tidak terduga yang menimpanya. Peristiwa  tidak  terduga  di  antaranya adalah  meninggal  dunia,  kecelakaan dan  terkena  penyakit.  Selain  itu kehilangan  harta  kekayaan  yang  di kumpulkan oleh seorang manusia untuk ,memenuhi  kehidupannya.  Oleh  karena itu muncullah asuransi untuk melindungi  seseorang  dari  peristiwa yang tidak terduga tadi.

## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS

## TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375
Keuangan  dalam  tata  kehidupan
rumah tangga , baik dalam menghadapai  risiko  keuangan  yang timbul  sebagai  akibat  risiko  yng mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya  kematian,  maupun  dalam menghadapi  berbagai  risiko  atas  harta yang dimiliki. 1
Usaha asuransi sebenarnya sudah  lama  hadir  dalam  lalu  lintas perekonomiam Indonesia. Dalam hal ini asuransi  berdampingan  dengan  sector kegiatan lain dan mengawal bergulirnya sejarah bangsa Indonesia sendiri. Sebagaimana  tujuan  utama  ausransi untuk  menjamin  nasabah  dari  kegiatan yang  tidak  di  inginkan  yang  akan merugikan  nasabah,  asuransi  juga melakukan peran lain yang menyangkut dana masyarakat.
Asuransi  memegang  peranan penting  dalam  memberikan  proteksi bagi  manusia  yang  bersifat  komersial dan  non  komersial  Seorang  manusia dalam  menjalankan  kehidupan  sehari- hari  sering  sekali  mengalami  ketakutan apa yang terjadi pada waktu mendatang yang  tidak  terduga.  Oleh  karena  itu perlu adanya jaminan-jaminan perlindungan  oleh  setiap  masyarakat yang  mengantisipasi  risiko  di  luar dugaan tersebut terjadi .
Sedangkan  Sri  Redjeki  Hartono mengemukakan  bahwa  fungsi  dasar asuransi  adalah  suatu  upaya  untuk menanggulangi  ketidakpastian  terhadap kerugian  khusus    untuk  kerugian- kerugian murni dan bukan yang bersifat spekulatif.  Sehingga  pengertian  risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian  tentang  terjadinya  atau tidak  terjadinya  peristiwa. 2 Untuk
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
2 Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika , Jakarta, 1992, halaman. 15
menanggulangi tentang adanya peristiwa  yang  tidak  tentu  tadi,  maka asuransi  berperan  penting  dalam  lalu lintas aktivitas kehidupan manusia.
Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan  risiko  ( transfer  of  risk) kepada  pihak  lain  di  luar  diri  manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan  mampu  mengelola  risiko  tersebut adalah perusahaan asuransi, yang menjalankan  usaha  (bisnis)  di  bidang jasa  perlindungan  terhadap  ancaman bahaya  atas  kekayaan,  badan  dan  jiwa orang.
Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja,  tanpa  adanya  kewajiban  apa-apa kepada  pihak  yang  mengalihkan  risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu.  Oleh  karena  itu  diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian  tersebut  diwajibkan  pihak yang bersangkutan memenuhi
kewajibannya  masing-masing.  Pihak yang  tersangkut  adalah  pihak  asuransi dan pihak penanggung.
Perusahaan asuransi atau penanggung  tumbuh  seiring  dengan berkembangnya ragam kebutuhan manusia.  Asuransi  telah  merambah hampir  disemua  sektor  kehidupan. Dibidang perbankan misalnya, pemberian kredit bagi modal usaha juga dilengkapi  dengan  pembuatan  asuransi kredit  untuk  mengantisipasi  apabila debitor tidak mampu meneruskan kewajibannya membayar hutang.
Dibidang usaha, gedung yang dibangun memerlukan perlindungan asuransi kebakaran, sedang pekerjanya membutuhkan  perlindungan  kecelakaan kerja. Begitu juga dalam menggunakan kendaraan
bermotor, diperlukan asuransi  untuk  melindungi  kendaraan

## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375
bermotor  dari  kerugian  dan  atau kerusakan.
Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan  oleh  suatu  peristiwa  secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak
tertanggung  saja  melainkan  pula  dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga.
Tertanggung yang
mengasuransikan  kendaraannya  kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan  oleh  pihak  ketiga  maka tertanggung  akan  mendapatkan  ganti rugi dari asuransi dan asuransi menggunakan  hak  subrogasi  yakni  hak tertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap  pihak  ketiga,  adanya  hak subrogasi  untuk  mencegah  penggantian kerugian  ganda  yang  akan  diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa juga langsung menuntut kerugian terhadap  pihak  ketiga  dan  namun  tidak lagi  menuntut  klaim  terhadap  pihak asuransi.  Tertanggung  yang  menuntut kepada kedua belah pihak  yaitu kepada pihak  ketiga  yang  bersalah  dan  kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian  kerugian  ganda,  termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal  tersebut  dapat  menjadi  sebuah keuntungan  terhadap  pihak  tertanggung dalam hal  ini bertentangan dengan  asas keseimbangan  atau  prinsip indemnity terhadap  kerugian  tertanggung  yang timbul  diakibatkan  oleh  kesalahan pihak ketiga.
Dalam  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  284  KUHD  secara  jelas menyatakan  bahwa  penanggung  yang telah  membayar  kepada  tertanggung memperoleh  hak  tertanggung  terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung  bertanggung  jawab  untuk setiap  perbuatan  yang  dapat  merugikan hak  penanggung  terhadap  pihak  ketiga.
Dalam hal penanggung telah melakukan kewajibannya  untuk  memberikan  ganti kerugian,  maka  kepada  tertanggung tidak diperbolehkan lagi untuk meminta ganti  kerugian  dari  pihak  ketiga tersebut. Namun dalam praktek keseharian,  tertanggung  tetap  saja meminta  ganti  kerugian  dari  pihak ketiga  dan  sekaligus  menuntut  klaim asuransi  hal  ini  akan  menjadi  sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak  juga  perusahaan  asuransi  yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut. Hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi  tertanggung  dan  banyak  juga perusahaan  asuransi  yang  mengetahui hal  ini  dan  tidak  mempergunakan  hak subrogasi tersebut.
Mengingat
keberadaan
perusahaan  asuransi  sebagai  salah  satu pelaku  bisnis  dan  banyaknya  kasus yang dialami, dalam pengabaian terhadap  ketentuan  subrogasi  ini  patut dipertanyakan.
Oleh  karena  itu,  penulis  akan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  PERUSAHAAN  ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG
MELANGGAR HAK SUBROGASI.
B. Permasalahan Berdasarkan latarbelakang diatas  maka  permasalahan  yang  akan diteliti  adalah;  Bagaimana  bentuk perlindungan terhadap perusahaan asuransi  atas  pihak  tertanggung  yang melanggar hak subrogasi dengan meminta  ganti  kerugian  terhadap  pihak asuransi dan pihak ketiga?
C. Metode Penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis penelitian  Yurudis  normatif,  yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan  yang  tertulis  yang berkaitan dengan masalah hak

## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375
subrogasi  dalam  asuransi  berdasarkan ketentuan  Pasal  284  KUHD  dan perjanjian-perjanjian baku/klausula- klausula baku dalam perjanjian asuransi serta  peratutan  perundang-undangan perasuransian.

## II. PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi
Tertanggung  Atas  Tertanggung  Yang Melanggar Hak Subrogasi
Seperti  telah  dijelaskan  pada  bab terdahulu  di  dalam  Pasal  246  KUH Dagang,  bahwa  asuransi/pertanggungan adalah  suatu  perjanjian  antara  pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima  suatu  premi  untuk  memberikan penggantian  kepada  pihak  tertanggung karena  suatu  kerugian  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan yang  akan  dideritanya  karena  suatu peristiwa yang tak tertentu.
Menurut H.M.N. Purwosutjipto. definisi pertanggungan  yang  terdapat  dalam  Pasal 246  KUH  Dagang  itu  hanya  mengandung unsur-unsur  pertanggungan  kerugian  saja tetapi tidak dapat dipakai pada pertanggungan jiwa. Oleh karena itu beliau memberikan  definisi  pertanggungan  yang dipakai baik itu bagi unsur-unsur pertanggungan  kerugian  maupun  bagi unsur-unsur  pertanggungan  jiwa  dengan melihat definisi  pertanggungan yang terdapat  dalam  BW  baru  negeri  Belanda, Pasal  7.17.1.1.  ayat  (1)  yang  berbunyi: Pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian, pada  mana  penanggung  dengan  menerima uang  premi  dari  lawan  pihaknya,  penutup asuransi mengikatkan diri untuk melakukan  satu  atau  beberapa  kali pembayaran  pada  mana  baik  perikatan  ini maupun pembayaran premi ataupun kedua- duanya  dengan  digantungkan  pada  suatu
peristiwa tak tentu bagi kedua belah pihak pada waktu ditutupnya perjanjian. 3
Dengan  melihat  definisi  pertanggungan yang  terdapat  dalam  Burgerlijk  Wetboek Baru  negeri  Belanda  tersebut,  maka dapatlah  kita  lihat  luasnya  pengertian pertanggungan  yang  diberikan,  karena definisi  itu  telah  menyangkut  unsur-unsur yang terdapat dalam pertanggungan kerugian maupun unsur-unsur pertanggungan  jiwa.  Oleh  karena  itu pengertian  pertanggungan,  yang  diatur dalam  Pasal  246  KUH  Dagang  itu hanyalah  dapat  dipahami  atau  digunakan untuk  pengertian  pertanggungan  kerugian saja, seperti pada pembahasan skripsi yang dibuat ini.
Selain  itu  perihal  pertanggungan  ini disinggung  juga  dalam  Pasal  1774  KUH Perdata  yang  mengatur  tentang  perjanjian untung-untungan. Adapun perjanjian untung-untungan  dirumuskan  dalam  pasal tersebut  sebagai  suatu  perbuatan  yang hasilnya  mengenai  untung  ruginya,  baik bagi  semua  pihak  maupun  bagi  sementara pihak,  bergantung  kepada  suatu  kejadian yang belum tentu.
Menurut  Pasal  1774  KUHP  Perdata perjanjian  pertanggungan  disebut  sebagai perjanjian kemungkinan
( kans overenskomnt )  ialah  dimana  para  pihak secara  sengaja  dan  sadar  menjalani  suatu kesempatan untung-untungan dimana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.  Hal  ini  disebabkan  oleh peristiwa tertentu.
Menurut  H.M.N.  Purwosutjipto,  dalam bukunya pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia tentang Hukum Pertanggungan  dimasukkannya  perjanjian pertanggungan  dalam  kelompok  perjudian dalam  pertaruhan  (Pasal  1774  KUH Perdata)  adalah  tidak  tepat,  dimana  beliau mengatakan antara pengertian
3 H.M.N.  Purwosutjipto,  SH. Pengertian  Pokok- Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  Jilid  6 ,  Penerbit Djambatan, 1986, halaman. 1

## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS

## TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375
pertanggungan  yang  terdapat  dalam  Pasal 246  KUH  Dagang  dengan  Pasal  1774 KUH Perdata ada perbedaan yang menyolok antara kedua kelompok perjanjian tersebut, yaitu :
1. Pada pertanggungan hubungan
antara  kemungkinan  untung  rugi dengan  peristiwa  tak  tentu  itu masih  bisa  diperhitungkan  atau diperkirakan artinya bila kemungkinan  terjadinya  peristiwa tak tentu itu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian/kerusakan tidak jauh maka  penanggung  dapat  menolak pertanggungan atau menaikkan preminya, misalnya : pada pertanggungan sebuah rumah terhadap  bahaya  kebakaran,  kalau rumah  yang  dipertanggungkan  itu dikelilingi  oleh  gubuk-gubuk  atau bedeng-bedeng yang mudah terbakar atau didekat rumah itu ada gedung  mesiu,  maka  kemungkinan terbakarnya  dekat  itu.  Dalam  hal ini  penanggung  dapat  menolak pertanggungan  itu  atau  menaikkan jumlah preminya.
2. Pada  perjudian  atau  pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung  rugi  dengan  peristiwa  tak tentu itu tidak
dapat diperhitungkan/ diperkirakan
semula.  Adanya  untung  rugi  itu sama  sekali  tergantung  pada  nasib orang  yang  melakukan  perjudian atau pertaruhan. 4
Bertitik  tolak  dari  pendapat sarjana  tersebut  di  atas  dapatlah  kita berikan  pengertian,  bahwa  perjanjian pertanggungan  yang  terdapat  dalam Pasal  1774  KUH  Perdata  tidak  sama dengan  pengertian  pertanggungan  yang terdapat dalam Pasal 246 KUH Dagang. Hal  ini  disebabkan  pada  pengertian pertanggungan  yang  terdapat  dalam
4 Ibid, halaman. 2
Pasal  246  KUH  Dagang  mengenai peristiwa  tak  tentu  itu  masih  dapat diperhitungkan atau diperkirakan sedangkan  pada  Pasal  1774  KUH Perdata  peristiwa  tak  tentu  itu  tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan, hal  ini  tergantung  pada  nasib  orang yang melakukan pertaruhan atau perjudian.
Selanjutnya  dalam  perjanjian asuransi  ada  asas-asas  yang  harus  di penuhi,  salah  asas  dalam  perjanjian asuransi adalah asas Subrogasi.
Subrogasi berarti hak mengganti kedudukan  orang  lain  sebagai  pihak yang  berhak  dan  menggunakan  hak  itu kepada  pihak  ketiga  yang  berhutang baik sudah dilaksanakan ataupun belum.  Prinsip  ganti  rugi  mencegah tertanggung yang memiliki polis asuransi  kerugian  menerima  sejumlah uang  ganti  rugi  dari  penanggung  lebih besar  dari  kerugian  keuangan  yang sebenarnya dideritanya. Oleh karena itu jika dalam satu peristiwa yang menimbulkan kerugian tertanggung memperoleh  dua  hak  yang  dapat diperolehnya,  yaitu  yang  dapat  timbul dari  perjanjian  hukum  adat  atau peraturan perundang-undangan, ia dapat menuntut  ganti  rugi  dari  kedua  sumber itu,  tetapi  tak  boleh  lebih  besar  dari kerugian  yang  dideritanya,  jika  ia  telah diberi  ganti  rugi  oleh  penanggungnya, maka  penanggung  itu  berhak  untuk mengambil  alih  haknya  tertanggung dalam  arti  penanggung  menggantikan kedudukan  tertanggung  dan  berhak sendiri  menerima  hak-hak  tertanggung tersebut  tetapi  hanya  sampa  jumlah yang sama dengan pembayaran penanggung  kepada  tertanggung.  Hal ini  sama  pula  keadaannya,  apabila tertanggung  menerima  ganti  rugi  dari pihak lain setelah ianya diberi ganti rugi oleh  penanggungnya,  maka  dalam  hal ini  ia  bertindak  sebagai  pemegang

## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375
amanah  dari  penanggungnya  untuk ganti  rugi  yang  diterimanya  itu.  Dalam hukum  kita  subrogasi  ini  diatur  dalam Pasal  284  KUH  Dagang  jo  Pasal  1400 sampai  dengan  Pasal  1403  KUH Perdata.
Subrogasi merupakan konsekuensi  prinsip  ganti  rugi,  oleh karena  itu  hak  subrogasi  hanya  berlaku untuk  polis-polis  asuransi  kerugian  dan tidak  berlaku  buat  polis-polis  asuransi kecelakaan  pribadi  dan  asuransi  jiwa, misalnya meninggalnya seorang tertanggung  asuransi  jiwa  disebabkan oleh  kelalaian  pihak  ketiga  atau  wakil pribadinya  yang  sah  dapat  memperoleh semacam  ganti  rugi  dari  pihak  ketiga tersebut  sebagai  tambahan  atau  klaim asuransi  jiwa,  para  penanggung  tidak berhak  menuntut  pihak  ketiga  itu  dan tak  dapat  memperoleh  pengembalian uang atas pembayaran klaim yang telah dilakukannya.
Apabila pihak tertanggung mengajukan  gugatan  terhadap  pihak ketiga  dan  sekaligus  menuntut  klaim terhadap  pihak  asuransi  tentu  telah melanggar  prinsip  indemnity  atau prinsip keseimbangan dikarenakan apabila  tertanggung  menuntut  kedua belah  pihak  yaitu  pihak  ketiga  dan pihak  asuransi  dan  kedua  belah  pihak tersebut sama-sama mengganti kerugian tertanggung  maka  dalam  hal  ini  pihak asuransi akan dirugikan, yang seharusnya  pihak  asuransi  tidak  perlu mengganti  kerugian  tertanggung  yang sudah  kewajiban  dari  pihak  ketiga.
Ditinjau dari prinsip dasar subrogasi itu sendiri  yaitu  penanggung  baru  dapat menuntut pihak ketiga bila penanggung sudah  melakukan  pembayaran  atau penggantian  terhadap  klaim  kerugian yang diajukan.
Penanggung  berhak  menuntut tertanggung untuk mengembalikan biaya  yang  telah  dibayar  bila  pihak
ketiga  telah  membayar  biaya  terhadap masalah yang sama. Penanggung hanya berhak  atas  uang  ganti  rugi  dari  pihak ketiga  sejumlah  yang  ia  bayarkan kepada tertanggung.
Dalam  proses  pengajuan  klaim hak  subrogasi,  tertanggung  tidak  boleh mengajukan  klaim  kepada  penanggung dan sekaligus menuntut ganti rugi untuk kerugian  yang  sama  dari  pihak  ketiga. Pada  saat  tertanggung  mengajukan klaim, maka ia dianggap telah mengalihkan hak menuntut pihak ketiga kepada penanggung. Meskipun begitu, pihak asuransi
sebelum memberikan persetujuan pertanggungan  terhadap  tertanggung, asuransi  tersebut  dapat  mengetahui tertanggung  sudah  mendapatkan  ganti kerugian  dari  pihak  ketiga  atau  belum dapat dilihat dari underwriting penilaian moral hazard (kejujuran) dari tertanggung mengenai apakah tertanggung  sudah  mendapatkan  ganti rugi  atau  belum  dan  asuransi  akan melakukan  konfirmasi  kepada  pihak ketiga  perihal  apakah  tertanggung sudah  menerima  ganti  rugi  atau  belum menerima  ganti  rugi  dari  pihak  ketiga tersebut.
Akibat hukum
pihak tertanggung  melanggar  hak  subrogasi terhadap  asuransi,  yaitu  pihak  asuransi yang  dirugikan  oleh  pihak  tertanggung, karena asuransi harus melakukan survey kembali dan melakukan investigasi  untuk  melihat  kronologis kejadian.
Sebagai konsekwensi logis perbuatan  tertanggung  yang  melanggar hak  subrogasi,  pihak  asuransi  dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan  kepada  tertanggung,  hal  ini untuk  mencegah  penggantian  ganda yang diterima tertanggung dan

## Marsidah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR  HAK SUBROGASI, Halaman. 369-375
tertanggung  dianggap  telah  melanggar
Pasal 1365 KUHPerdata.

## III. PENUTUP
Berdasarkan uraian pembahasan,
maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  pihak  asuransi  atas  pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi  yaitu  dengan  menuntut  ganti kerugian  terhadap  pihak  asuransi  dan pihak  ketiga  yakni  penanggung  atau pihak  asuransi  dapat  menuntut  kembali kepada  tertanggung  kapan  saja  selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah  menuntut  ganti  kerugian  terhadap pihak  ketiga  dan  sekaligus  menuntut klaim  terhadap  pihak  asuransi  dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian  yang  telah  didapatkan  dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan,  sesuai  dengan  keterkaitan prinsip keseimbangan atau indemnity DAFTAR PUSTAKA A.Buku : Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999.
-----------------------------, Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Agus Sudjono, Abdul Sudjanto, Prinsip dan Praktek Asuransi , LPAI,
Jakarta, 1997. Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum
Perikatan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,
Rineka Cipta, 2006. Chairul Huda, dkk, Tindak Pidana dalam Bisnis  Asuransi ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung, 2006.
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak, Hukum Pertanggungan dan
Perkembanganny , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Kehakiman  RI  seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1983. Gunanto, Asuransi Kebakaran di
Indonesia ,  Tirta  Pustaka,  Jakarta, 1994.
H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia , Djambatan, Jakarta, 2003.
Mashudi, Moch. Chaidir, Hukum Asuransi ,  Mandar  Maju,  Bandung, 1995.
Panduan  Keagenan  PT.  Asuransi  Jasa
Indonesia,  oleh  Divisi  Pemasaran Khusus, Jakarta, 2007 Prinsip-Prinsip Asuransi , Lembaga
Pendidikan Asuransi Indonesia.
Radika Purba, Memahami Asuransi Indonesia , Seri Umum No. 10, PT.
Pustaka Binaman Pressindo, Bandung, 1992. -----------------, Mengenal Asuransi Angkutan  Darat dan  Udara , Djambatan, Jakarta, 1997. Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar ,  PT. Liberty, Yogyakarta, 1988.
Suharmoko,  Endang  Hartati, Doktrin Subrogasi,  Novasi,  dan  Cessie ,
Kencana  Prenada  Media  Grouup, Jakarta, 2005.

## B.Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
C.Internet : http://www.proz.com/kudoz/englis h_to_indonesian/insurance/165364 2.underwriter_write.htm