Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 126-141 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## AKAR KONFLIK PERTANAHAN DI INDONESIA

## Maharani Nurdin
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang maharanifhunsika@gmail.com

## ABSTRAK
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah  apa yang menjadi akar pertanahan konflik secara umum dan apa yang menjadi akar konflik pertanahan secara khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  akar  konflik  pertanahakan  secara umum  adalah  adanya  tumpang  tindih  peraturan,  regulasi  kurang  memadai,  tumpang  tindih  peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, nilai ekonomis tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap  sedangkan  penduduk  bertambah,  dan  kemiskinan.  Sedangkan  akar  konflik  pertanahan  secara  khusus diantaranya menyangkut masalah sengketa atas keputusan pengadilan antara lain tidak diterimanya keputusan pengadilan  oleh  pihak  yang  bersengketa,  keputusan  pengadilan  yang  tidak  dapat  diksekusi  karena  status penguasaan  dan  pemilikannya  sudah  berubah,  keputusan  pengadilan  menimbulkan  akibat  hukum  yang berbeda  terhadap  status  objek  perkara  yang  sama,  dan  adanya  permohonan  tertentu  berdasarkan  keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Kata kunci: pertanahan, sengketa pertanahan, konflik pertanahan

## ABSTRACT
The focus of the problem in this research is what is the root of land conflict in general and what is the root of land  conflict  specifically.  The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical.  From  the  results  of research  conducted  it  is  known  that  the  root  of  land  conflict  in  general  is  the  overlapping  of  regulations, inadequate  regulations,  overlapping  justice,  settlement  and  bureaucracy  that  is  convoluted,  high  economic value,  increased public  awareness,  land  remains  while  the  population  is  increasing,  and  poverty  .  Whereas the root of land conflicts specifically concerns the issue  of disputes over court decisions, including the non- acceptance of court decisions by the disputing parties, court decisions that cannot be executed because their ownership  and  possession  status  has  changed,  court  decisions  lead  to  different  legal  consequences  on  the status of the same object of the case. , and certain requests are based on court decisions that do not yet have permanent legal force.
Keywords: land, land dispute, land conflict

## A. PENDAHULUAN
Konflik  pertanahan  yang  terjadi  di  masyarakat  muncul  dalam  beragam  bentuk. Pihak  yang  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  konflik  tersebut  pun  tidak  sedikit,  baik negara maupun institusi civil society seperti ; lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses  penyelesaian  sengketa  acapkali  menemui  jalan  buntu  sehingga  menjadikan  konflik semakin berlarut-larut 1 .
Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab  konflik  dan  pemetaan  aspek-aspek  social,  politik,  ekonomi  dan  budaya  yang terlibat  didalamnya.  Akibatnya  tawaran-tawaran  penyelesaian  konflik  acapkali  merupakan formula yang bersifat  sementara.  Identifikasi  dan penelitian mendalam terhadap  akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek social, ekonomi, politik dan cultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen.
Konflik  pertanahan  merupakan  proses  interaksi  antara  dua  (atau  lebih)  atau kelompok  yang  masing-masing  memperjuangkan  kepentingannya  atas  obyek  yang  sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air , tanaman, tambang, juga udara  yang  berada  di  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Secara  mikro  sumber  konflik  dapat timbul  karena  adanya  perbedaan  atau  benturan  nilai  (cultural),  perbedaan  tafsir  mengenai informasi,  data,  atau  gambaran  obyektif  kondisi  pertanahan  setempat  (teknis),  atau perbedaan/benturan  kepentingan  ekonomi  yang  terlihat  pada  kesenjangan  struktur pemilikan dan penguasaan tanah.
Masalah  tanah  dilihat  dari  segi  yuridis  merupakan  hal  yang  tidak  sederhana pemecahannya.  Timbulnya sengketa hukum  tentang tanah  adalah  bermula dari pengaduan satu  pihak  (orang/badan)  yang  berisi  tentang  keberatan-keberatan  dan  tuntutan  hak  atas tanah  baik  terhadap  status  tanah  ataupun  prioritas  kepemilikannya  dengan  harapan  dapat memperoleh  penyelesaian  secara  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang berlaku. 2
Penulis  tertarik  untuk  meneliti  akar  konfik  pertanahan  di  Indonesia.  Pembahasan mengenai  akar  konflik  pertanahan  ini  dibagi  dalam  dua  rumusan  masalah  yaitu  apa  yang
1 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan (Jakarta: Margareta Pustaka,  2012), hlm. 65
2 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah (Bandung: Alumni, Mandar Maju, 1991), hlm. 45
menjadi  akar  pertanahan  konflik  secara  umum  dan  apa  yang  menjadi  akar  konflik pertanahan secara khusus.

## B. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  :  yaitu  penelitian yang di gunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum  sekunder 3 ,  di  lakukan  dengan  cara  mendekati permasalahan  dari  segi  hukum,  membahas  kemudian  mengkaji  buku-buku,  ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang ada hubunganya dengan masalah yang akan dibahas.    Masalah  yang  akan  di  kaji  mengacu  terhadap  Ketentuan  Undang-Undang  Dasar 1945, dan segala peraturan yang berkaitan dengan pembahasan ini.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## 1. Akar Konflik Pertanahan Secara Umum
Salah  satu  tuntutan  pada  saat  krisis  ekonomi  tahun  1997-1998  adalah  segera dilakukannya reformasi agrarian. Hal ini disebabkan karena pada saat itu akses masyarakat terhadap tanah bisa dikatakan sudah tersumbat,  akibat pelaksanaan pembangunan di  masa orde  baru  semata-mata  mengejar  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  tersebut  menjadi  pemicu keresahan masyarakat yang pada akhirnya juga mendorong timbulnya konflik pertanahan 4 .
Suyoto  Usman,  menggambarkan  terjadinya  konflik  pertanahan  sebagai  akibat  dari dampak kegiatan industry yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan social yang terjalin di  antara  para  stakeholder  yaitu  masyarakat,  pemerintah,  pihak  penguasa  industry,  serta instansi-instansi  lain  (termasuk  lembaga  swadaya  masyarakat  dan  lembaga  keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya. 5
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi PenelitianHukum dan Jurimentri (Jakarta : Ghalia, Indonesia, 1988), hlm. 11-12
4 Bernhard Limbong, Reforma Agraria (Jakarta: Margareta Pustaka, 2012), hlm. 30
5 Suyono  Usman,  “Rekognisi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  Tinjauan  Sosiologis Lingkungan”, Makalah , disampaiakan pada Seminar dan Loka karya Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan:  Tinjauan  Hukum,  Sosial,  Politik  dan  Pelestarian  Sumber  daya  Alam,  Yogyakarta  27-28 September 1999) hlm. 1
Sedangkan  menurut  Christopher  More 6 ,  akar  permasalahan  sengketa  pertanahan dalam  garis  besarnya  dapat  ditimbulkan  oleh  hal-hal  sebagai  berikut:  (1)  konflik kepentingan  yaitu  adanya  persaingan  kepentingan  yang  terkait  dengan  kepentingan substantive, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) konflik structural, yang  disebabkan  pola  perilaku  destruktif,  kontrol  pemilikan  sumberdaya  tidak  seimbang; (3)  konfik  nilai,  karena  perbedaan  kriteria  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  gagasan atau  perilaku,  perbedaan  gaya  hidup,  ideologi,  agama  atau  kepercayaan;  (4)  Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah,  pengulanagn  perilaku  yang  negative;  (5)  konflik  data,  karena  informasi  yang  tidak lengkap,  informasi  yang  keliru,  pendapat  yang  berbeda  tentang  hal-hal  yang  relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.
Dari  berbagai  pendapat  tentang  akar  masalah  pertanahan  yang  akhirnya  menjadi sengketa  tanah  terjadi  di  Indonesia  di  sebabkan  oleh 7 :  (1)  kurang  tertibnya  administrasi pertanahan masa lalu; (2) ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah; (3) sistem publikasi  pendaftaran  tanah  yang  negative;  (4)  meningkatnya  kebutuhan  tanah,  sehingga harga  tanah  tidak  dapat  dikendalikan  karena  ulah  mafia  tanah;  (5)  peraturan  perundangan saling  tumpang  tindih,  baik  secara  horizontal  maupun  vertical,  demikian  juga  substansi yang diatur;  (6) masih  banyaknya terdapat  tanah terlantar; (7) kurang  cermat notaries dan pejabat  pembuat  akta  tanah  dalam  menjalankan  tugasnya;  (8)  belum  terdapat  pelaksanaan persepsi  atau  intrepetasi  para  penegak  hukum  khususnya  hakim  terhadap  peraturan perundang-undangan  di  bidang  pertanahan;  dan  (9)  para  penegak  hukum  belum  kurang berkomitmen  untuk  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  secara  konsumen  dan konsisten.
Mengacu  pada  beberapa  konflik  pertanahan  teraktual  yang  terjadi  belakangan  ini, bahwa  penyebab  umum  timbulnya  konflik  pertanahan  dapat  dikelompokkan  dalam  dua factor, yaitu faktor hukum dan faktor nonhukum 8 . Faktor Hukum meliputi : tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang  berbelit-belit.  Sementara  factor  nonhukum  meliputi:  tumpang  tindih  penggunaan
6 Maria S.W, Tanah dalam Perspektif  Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 112-113
7 Op.cit., hlm. 80
8 Op.cit ., hlm 64
tanah, nilai  ekonomis  tanah tinggi,  ksadaran masyarakat  meningkat,  tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.
(a) Tumpang Tindih Peraturan
Undang-undang  Pokok-Pokok  Agraris  (UU  PA)  sebagai  induk  dari  peraturan dibidang sumber daya agraria lainnya, namun dalam berjalannya waktu dibuatlah peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  agrarian  tetapi  tidak menempatkan UU  PA sebagai  undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan  UU PA  sejajar  dengan  undang-undang  agrarian.  Struktur  hukum  pertanahan  menjadi  tumpang tindih.  UU  PA  yang  awalnya  merupakan  paying  hukum  bagi  kebijakan  pertanahan  tidak berfungsi  dan  bahkan  secara  substansial  terdapat  pertentangan  dengan  diterbitkannya berbagai peraturan perundang sektoral.
Peraturan perundangan sektoral yang dimaksud, antara lain: UU No. 5/1967 tentang Pokok-Pokok  Kehutanan  yang  diperbaharui  dengan  UU  No.  41/1999  tentang  Kehutanan, UU  Pokok  pertambanagan  No.  11  /1967,  UU  Pertambangan  Minyak  dan  Gas  Bumi No.44/1960, UU Transmigrasi No. 3/1972 kemudian diperbaharui dengan UU No. 15/1997, UU  Pengairan  No.  11/1974,  UU  Pemerintahan  Desa  No.  5/1975,  UU  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4/1982 diperbaharui kembali menjadi UU No. 23/1997, UU Rumah Susun  No.16/1985,  UU  Konservasi  Sumberdaya  Alam  dan  Ekosistem  No.5/1990,  UU Penataan  Ruang  No.  24/1992  dan  yang  terakhir  adalah  UU  Pemerintahan  Daerah  No. 22/1999  dan  UU  perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  No.  25/1999,  yang  diikuti dengan  PP  No.  25/2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi sebagai daerah Otonom 9 .
Keseluruhan  Undang-undang  tersebut  mempunyai  posisis  yang  sama  dan menjadikan tanah sebagai objek yang sama. Benturan dilapangan tidak dapat dihindarkan, antara  penggunaan  dan  penafsiran  undang-undang  yang  berbeda  oleh  pejabat-pejabat pemerintah  sektoral  yang  berbeda-beda  terjadi  atas  konflik  penguasaan  tanah  yang  sama. Perbedaan  antara  undang-undang  tersebut  di  atas  tifak  hanya  dapat  memberikan  peluang
9 Bernhard  Limbong, Pengadaan  tanah  Untuk  Pembangunan-Regulasi  Kompensasi,  Penegakan  Hukum (Jakarta: Margaret Pustaka, 2011), hlm. 26
pada  perbedaan  interpretasi  para  birokrat,  tetapi  juga  secara  substansial  undang-undang tersebut tidak integratif.
(b) Regulasi Kurang Memadai
Regulasi    di  bidang  Pertanahan  belum  seutuhnya  mengacu  pada  nilai  dasar Pancasila  dan  Filosofi  Pasal  33  UUD  1945  tentang  moral,  keadilan,  hak  asasi  dan kesejahteraan.  Dalam  banyak  kasus  pertanahan,  hak-  hak  rakyat  pemilik  tanah  seringkali diabaikan. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, misalnya tanah milik petani yang  menjadi  lokasi  pembangunan  diambil  secara  paksa  dengan  memberikan  ganti  rugi berdasarkan  nilai  jual  objek  pajak.  Padahal,  tanah  tersebut  merupakan  sumber  kehidupan dari petani bersangkutan termasuk anak dan cucunya di masa mendatang 10 .
Penghitungan ganti rugi berdasarkan nilai jual objek pajak dalam hal ini, tentu jauh dari rasa keadilan apalagi  soal  kesejahteraan. Dalam menyususn sebuah regulasi  harusnya hal-hal  ini  dipertimbangkan  sevara  menyeluruh,  apalagi  terkait  dengan  hak-hak  asasi manusia  dari  rakyat.  Disis  lain  penegakkan  hukum  kerap  kali  berhenti  pada  mekanisme formal dari aturan hukum  dan mengabaikan nilai-nilai  keutamaan yang terkandung dalam kaidah  hukum.  Akbitanya,  penegakan  hukum  cenderung  bersifat  mekanistik  sehingga mengabaikan nilai-nilai substansinya.
(c) Tumpang Tindih Peradilan
Saat  ini,  terdapat  tiga  lembaga  peradilan  yang  dapat  mnangani  suatu  konflik pertanahan  yaitu  peradilan  perdata,  peradilan  pidana,  serta  peradilan  tata  usaha  negara. Dalam  bentuk  konflik  tertentu,  salah  satu  pihak  yang  menang  secara  perdata  belum  tentu menang secara pidana.
(d) Penyelesaian dan Birokrasi berbelit-belit
Upaya  hukum  melalui  pengadilan  terkadang  tidak  pernah  menuntaskan  persoalan. Sebagai  contoh,  para  pihak  yang  tidak  menerima  tanahnya  diokupasi  pihak  lain  bilamana
10 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (Jakarta: Universitas Trisakti, 2007), hlm. 15
menempuh  jalur hukum tidak pernah memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian perkara melalui  pengadilan  di  Indonesia  melelahkan,  biaya  tinggi  dan  waktu  penyelesaian  yang lama,  belum  lagi  terjebak  dengan  mafia  peradilan,  maka  keadilan  tidak  pernah  berpihak kepada  yang  benar.  Sehingga  bahwa  kalau  kehilangan  seekor  kambing  jangan  berurusan dengan hukum karena bisa jadi akan kehilangan sekandang kambing menjadi bukan isapan jempol.
Hal  ini tentunya tidak sesuai  dengan prinsip  peraduilan kita yang sederhana, cepat dan berbiaya murah, karena kondisi sebenarnya dalam berurusan dengan pengadilan adalah tidak  sederhana,  birokrasi  pengadilan  yang  berbelit-belit  dan  lam,  dari  pengadilan  tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, serta biaya yang mahal. Selain itu, pemerintah  gagal  menyelesaikan  berbagai  konflik,  termasuk  konflik  pertanahan 11 .  Hal  ini dipengaruhi  tiga  penyebab,  yaitu  tidak  ada  sistem  yang  dibangun  secara  baik  dalam penyelesaian  konflik  pertanahan,  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah, dan  adanya  konflik  kepentingan  atas  bidang  tanah  tertentu.  Pemerintah  tidak  bertindak objektif  dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  cenderung  berpihak  kepada  yang  kuat  seperti pemilik  modal  atau  adanya  unsure  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  sehingga  mengurangi kepercayaan masyarakat.

## (e) Tumpang Tindih Penggunaan Tanah
Sejalan  dengan  waktu,  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  mengakibatkan  jumlah penduduk  bertambah,  sedangkan  produksi  pangan  tetap    atau  mungkin  berkurangnya karena  banyak  tanah  pertanian  telah  berubah  fungsi.  Pemerintah  juga  terus menyelenggarakan  banyak  proyek  pembangunan.  Tidak  dapat  dihindarkan  bahwa  dalam sebidsang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda.
Masalah  pembangunan  yang  bersentuhan  langsung  dengn  penggunaan  tanah tersebut  ternyata  telah  membawa  implikasi    lain  terutama  terhadap  ketersediaan  tanah pertanian  sebagai  sumber  pangan    dan  mata  pencaharian  petani,  serta  semakin
11 Maria  SW  Soemardjono, Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  dan  Implementasi (Jakarta:  Cetakan  1 Kompas, 2009), hlm. 77
menyempitnya  pemilikan  tanah  pertanian  oleh  petani.  Apabila  tidak  ditanggulangi  maka dalam jangka panjang akan berdampak merugikan.
Alih  Fungsi  lahan  yang  tidak  dapat  dihindari  tersebut  menuntut  peran  pemerintah daerah  sebagai  pengambil  kebijakan  untuk  tetap  menjaga  ketersediaan  tanah  pertanian. Selain pemerintah partisipasi masyarakat dalam menjaga ketersediaan tanah pertanian juga diperlukan. Dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan, termasuk didalamnya tanah, maka  memerlukan  dukungan  dari  berbagai  pihak,  disamping  peranan  segenap  lembaga swadaya  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  juga  sangat diharapkan peran serta masyarakat 12 .
Tumpang  tindih  penggunaan  tanah,  terkait  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam pemanfaatan  tanah  yaitu  pemanfaatan  tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruangnya, sebagai contoh pemberian ijin oleh pemerintah daerah setempat untuk berdirinya sebuah  pabrik  atau  perumahan  di  atas  sawah  yang  produktif,  berdirinya  pabrik  ditengah- tengah perumahan, berdirinya perumahan di tengah-tengah kawasan Industri.

## (f) Nilai Ekonomis Tanah Tinggi
Sejak  masa  orde  baru,  nilai  ekonomis  tinggi.  Hal  ini  terkait  dengan  politik peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dengan menitikberatkan pada  pembangunan.  Tuntutan  pembangunan  (khususnya  infrastruktur)  yang  semakin tinggoo  dan  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia  serta  perkembangan  kebutuhab masyarakat menyebabkan harga tanah naik.
Pemerintah  orde  baru  menetapkan  kebijakan  berupa  tanah  sebagai  bagian  dari sumber  daya  agrarian  tidak  lagi  menjadi  sumber  produksi  atau  tanah  tidak  lagi  untuk kemakmuran  rakyat,  melainkan  tanah  sebagai  asset  pembangunan  demi  mengejar peertumbuhan  ekonomi  yang  bahkan  kebijakan  itu  sangat  merugikan  kepentingan  rakyat. Fungsi social tanah pun dikesampingkan karena semuanya berorientasi pada prinsip bisnis.
(g) Tanah tetap, penduduk bertambah
12 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 57
Kasus sengketa tanah sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah sering terjadi. Kasus ini muncul sejak masyarakat mulai merasa kekurangan tanah, sebagai akibat ledakan jumlah  penduduk  dan  penjajahan.  Pertumbuhan  penduduk  yang  amat  cepat  baik  melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah  sebagai  komoditas  ekonomis  yang  nilainya  sangat  tinggi,  sehingga  setiap  jengkal tanah dipertahankan mati-matian.
Selain  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  tinggi,  kebijakan  agrarian  yang dikeluarkan  pemerintah  colonial,  seperti  pelaksanaan  penanaman  kopi  wajib,  kebijakan pajak  tanah  (landrente),  kebijakan  tanam  paksa  (cultur  stelsel),  dan  kebijakan  pemerintah partikelir  sangat  merugikan  hak-hak  penduduk  atas  tanah.  Diberlakukannya  Undang- Undang Agraria 1870 (yang memberikan kebebasan kepada swasta asing dengan baik hak erpacht dan  konsep domein-veklaringnya )  dan  bertambahnya  jumlah  penduduk, menyebabkan timbulnya kekurangan tanah untuk pertanian 13 .
(h) Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  masalah  kompleks  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai  factor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang  dan  jasa,  lokasi,  geogrfis,  gender  dan  kondisi  lingkungan.  Kemiskinan  tidak  lagi dipahami  sebatas  ketidakmampuan  ekonomi,  tetapi  juga  kegagalan  memenuhi  hak-hak dasar  dan  perbedaan  perlakuan  bagi  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi  dalam  kehidupan  social-politik,  baik  bagi  perempuan  maupun  laki-laki. Khusus  mengenai  pemenuhan  kebutuhan  pertanahan,  masyarakat  miskin  menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan  dan  pemilikan  lahan  pertanian.  Terbatasnya  akses  terhadap  tanah  merupakan salah  satu  factor  penyebab  kemiskinan  dalam  kaitann  terbatasnya  asset  dan  sumberdaya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin.
13 Acmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 42

## 2. Akar Konflik Pertanahan secara Khusus
Secara Khusus, pemicu terjadinya kasus-kasus sengketa tanah yang selanjutnya bisa muncul  sebgai  konflik  yang  berdampak  social-politik,  di  berbagai  wilayah  dinegeri  ini dapat  diidentifikasikan  dalam  beberapa  kategori  sebagai  berikut:  Pertama,  masalah sengketa atas keputusan pengadilan antara lain terdiri  dari a) tidak diterimanya keputusan pengadilan  oleh  pihak  yang  bersengketa;  b)  keputusan  pengadilan  yang  tidak  dapat diksekusi  karena  status  penguasaan  dan  pemilikannya  sudah  berubah;  c)  keputusan pengadilan  menimbulkan  akibat  hukum  yang  berbeda  terhadap  status  objek  perkara  yang sama;  dan  d)  adanya  permohonan  tertentu  berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kedua, masalah permohonan hak atas tanah yang berkaitan dengan klaim kawasan hutan, terutama yang secara fisik sudah tidak berfungsi sebagai hutan lagi. Ketiga, masalah sengketa  batas  dan  pendaftaran  tanah  serta  tumpang  tindih  sertifikat  di  atas  tanah  yang sama. Keempat, masalah recklaiming dan pendudukan kembali tanah yang telah dibebaskan oleh  pengembang  perumahan  karena  ganti  rugi  yang  dimanipulasi.  Kelima,  masalah pertanahan  atas  klaim  tanah  ulayat  atau  adat.  Keenam,  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  tanah  perkebunan,  antara  lain  a)  proses  ganti  rugi  yang  belum  tuntas  disertai tindakan  intimidasi;  b)  pengambil  alhihan  tanah  garapan  rakyat  yang  telah  dikelola  lebih dari 20 tahun untuk lahan perkebunan; dan d) perkebunan berada di atas tanah ulayat atau marga atau tanah warisan.
Secara  lebih  rinci,  Keputusan  Kepala  BPN  R1  Nomor  34  Tahun  2007  tentang Petunjuk  Teknis  Penanganan  dan  Penyelesaian  Masalah  Pertanahan  mengklasifikasikan akar konflik pertanahan, sebagaimana berikut:
(a) Kasus Penguasaan dan Pemilikan
Konflik  pertanahan  yang  berkaitan  dengan  masalah  penguasaan  dan  pemilikan tanah meliputi onflik karean perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun  yang  telah  dilekati  hak  oleh  pihak  tertentu.  Konflik  yang  terjadi  antara  lain menyangkut:
1) Masalah kepemilikan tanah waris antara orang perseorangan
2) Masalah pemilikan atas dasar jual beli antara perseorangan
3) Masalah pemilikan atas tanah harta gono gini
4) Masalah penguasaan dan pemilikan berdasar bukti alas hak yang berbeda beda atau tumpang tindih alas hak dengan alat bukti hak lama
5) Masalah penguasaan dan pemilikan tanah bekas tanah negara asal hak barat anatara perseorangan atau perseorangan dengan badan hukum.
6) Masalah penguasaan tanah negara antara badan hukum dengan badan hukum
7) Masalah penguasaan tanah perkebunan hak guna usaha oleh rakyat
8) Penguasaan rakyat atas tanah-tanah hak guna bangunan
9) Penguasaan rakyat atas tanah-tanah kawasan hutan
10) Penguasaan tanah-tanah asset pemerintah/BUMN oleh rakyat
11) Masalah Penguasaan tanah haki milik asal kontroversi.

## (b) Kasus Penetapan dan Pendaftaran Tanah 14
Dalam  hal  ini,  konflik  disebabkan  karena  perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain  sehingga  menimbulkan  anggapan  tidak  sahnya  penetapan  atau  perizinan  di  bidang pertanahan, seperti:
1) Masalah penetapan hak atas tanah segara
2) Masalah penetapan hak atas tanah obyek nasionalisasi
3) Masalah penetapan hak atas tanah bekas hak barat
4) Masalah pendaftaran konvensi hak milik
5) Masalah  tumpang  tindih  penetapan  hak  dan  pendaftaran  tanah  yang  sebelumnya telah diterbitkan hak atas nama pihak lain
6) Masalah tumpang tindih pendaftaran tanah yang sebelumnya telah diterbitkan
7) Masalah  penetapan  hak  dan  pendaftaran  tanah  di  atas  tanah  hak  asset  pemerintah yang telah berakhir atau tidak diperpanjang atau diperbaharui
8) Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah yang masih menjadi objek sengketa
14 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 14

## 9) Tumpang tindih penetapan hak karena perubahan wilayah administrative desa
(c) Kasus Bidang Tanah
Konflik yang timbul berkaitan denga letak , batas dan luas bidang tanah yang diakui satu  pihak  yang  telah  ditetapkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
(d) Kasus Ganti Rugi eks Tanah Partikelir
Berkaitan  dengan  tanah  partikelir,  konflik  lebih  disebabkan  oleh  perbedaan persepsi,  pendapat,  kepentingan  atau  nilai  mengenai  keputusan  tentang  kesediaan pemerintah  untuk  memberikan  ganti  kerugian  atas  tanah  partikelir  yang  dilikuidasi.  Ada dua sumber konflik berkaitan dengan ganti rugi eks tanah partikelir, yaitu:
1) Masalah tuntutan ganti rugi tanah partikelir kepada pemerintah
2) Masalah tuntutan ganti rugi tanah partikelir kepada warga masyarakat
(e) Kasus Tanah Ulayat
Konflik  berkaitan  dengan  tanah  ulayat  yaitu  perbedaan  persepsi  atau  nilai  atau pendapat,  kepentingan  mengenai  status  ulayat  dan  masyarakat  hukum  adat  di  atas  areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain. Konflik tersebut antara lain:
1) Masalah penetapan subyek tanah ulayat.
2) Masalah penetapan obyek tanah ulayat
3) Masalah penetapan obyek dan subyek tanah ulayat 15 .
(f) Kasus Tanah Obyek Landreform
15 Abdurahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 77
Konflik  tanah  obyek  landreform  yaitu  konflik  karena  perbedaan  persepsi,  nilai, pendapat  atau  kepentingan-kepentingan  menganai  prosedutr  penegasan,  status  penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi penentuan subyek-obyek dan pembagian tanah obyek landreform.
(g) Kasus Pengadaan Tanah
Dalam  pengadaan  tanah,  konflik  yang  bisa  muncul  biasanya  mengenai  status  hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dang anti rugi.

## (h) Kasus Pelaksanaan Putusan
Konflik  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  keputusan  pengadilan  terjadi  karena perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat,  kepentingan  mengenai  putusan  badan  peradilan yang  berkaitan  dengan  subyek  atau  obyek  hak  atas  tanah  atau  mengenai  prosedur penertiban hak atas tanah tertentu.

## D. PENUTUP
(1) Akar  konflik  pertanahan  secara  umum  adalah  tumpang  tindih  peraturan,  regulasi kurang  memadai,  tumpang  tindih  peradilan,  penyelesaian  dan  birokrasi  yang berbelit-belit,  nilai  ekonomis  tinggi,  kesadaran  masyarakat  meningkat,  tanah  tetap sedangkan penduduk bertambah, dan kemiskinan.
(2) Akar  konflik  pertanahan  secara  khusus  adalah  Pertama,  masalah  sengketa  atas keputusan  pengadilan  antara  lain  terdiri    dari  a)  tidak  diterimanya  keputusan pengadilan oleh pihak yang bersengketa; b) keputusan pengadilan yang tidak dapat diksekusi karena status penguasaan dan pemilikannya sudah berubah; c) keputusan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang  sama;  dan  d)  adanya  permohonan  tertentu  berdasarkan  keputusan  pengadilan yang  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Kedua,  masalah  permohonan  hak atas tanah yang berkaitan dengan klaim kawasan hutan, terutama yang secara fisik sudah  tidak  berfungsi  sebagai  hutan  lagi.  Ketiga,  masalah  sengketa  batas  dan pendaftaran tanah serta tumpang tindih sertifikat di atas tanah yang sama. Keempat, masalah  recklaiming  dan  pendudukan  kembali  tanah  yang  telah  dibebaskan  oleh
pengembang  perumahan  karena  ganti  rugi  yang  dimanipulasi.  Kelima,  masalah pertanahan  atas  klaim  tanah  ulayat  atau  adat.  Keenam,  masalah-masalah  yang berkaitan  dengan  tanah  perkebunan,  antara  lain  a)  proses  ganti  rugi  yang  belum tuntas disertai tindakan intimidasi; b) pengambil alhihan tanah garapan rakyat yang telah  dikelola  lebih  dari  20  tahun  untuk  lahan  perkebunan;  dan  d)  perkebunan berada di atas tanah ulayat atau marga atau tanah warisan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
A  P  Parlindungan. Komentar  atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Bandung:  Mandar Maju. 1991
Abdurahman. Masalah  Pencabutan  Hak-Hak  atas  Tanah  dan  Pembebasan  Tanah  di Indonesia. Bandung: Alumni. 1983
Acmad  Rubaie. Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum .  Malang: Bayumedia. 2007
Adrian Sutedi. Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika. 2001
Bernhard Limbong. Konflik Pertanahan . Jakarta: Margareta Pustaka. 2012
Bernhard Limbong. Reforma Agraria. Jakarta: Margareta Pustaka. 2012
Bernhard  Limbong. Pengadaan  tanah  Untuk  Pembangunan-Regulasi  Kompensasi,
Penegakan Hukum . Jakarta: Margareta Pustaka. 2011
Boedi  Harsono. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  pembentukan  UUPA  isi  dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. 1997
Boedi  Harsono. Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional .  Jakarta:  Universitas Trisakti. 2007
Iman Sudiyat. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty. 1978
Maria  SW  Soemardjono. Kebijakan  Pertanahan  antara  Regulasi  dan  Implementasi. Jakarta: Cetakan 1 Kompas. 2009
Maria  S.W. Tanah  dalam  Perspektif    Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya. Jakarta:  Buku Kompas. 2008
Rusmadi Murad. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju. 1991

## 2. Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang Nomor7 Tahun 1970 Tentang Penghapusan Pegadilan Landreform Undang-undang  No.30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional
Peraturan  Kepala  BPN  RI  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan,  Pengkajian  dan  penanganan Kasus Pertanahan
Keputusan  Kepala  BPN  RI  Nomor  34  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis  Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

## 3. Sumber Lain
Suyono  Usman.  “Rekognisi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  Tinjauan Sosiologis Lingkungan”. Makalah. Disampaiakan pada Seminar dan Loka karya Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan: Tinjauan Hukum, Sosial, Politik dan Pelestarian Sumber daya Alam, Yogyakarta 27-28 September 1999