## LARANgAN PERKAWINAN DALAM UUP NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

## Nastangin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga nastangin@iainsalatiga.ac.id
Abstrac
Rules for marriage restrictions are regulated in the Number Marriage Act. 1 of 1974 from Article 8-10 and also regulated in the Compilation of Islamic Law in Article 39, namely the prohibition for ever and Article 40-44, namely a temporary ban. The broadly outline, the contents of the rules on the marriage restrictions aresame, namely the prohibition of marriage with idolaters, marrying a woman who is still in the iddah period, marrying a stepmother, due to blood relations, intercession, stepchildren who are adherent with their mother, collecting two woman (muhrim). The purpose of this paper is to find out about the nature of the rules of marriage prohibition using the Philosophy approach of Islamic Law by explaining the nature and wisdom of its formal object. The conclusion of this paper is that there are rules for marriage restrictions to provide benefits to the community and someone who wants to get married because of the existence of these rules that not everyone can be married. This research is a library research (Library Reseach) by analyze various sources of laws relating to the prohibition of marriage. This research is also a qualitative research. According to Satori, qualitative research is descriptive because it describes an object, phenomenon or social setting that is translated in a narrative text. In line with the opinions of Surjono and Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi assert that doctrinal law research is systematic research on the rule of law regulate in certain areas of law, analyzing the relationship between one rule and another, explaining the difficult parts to be understood from a certain rule of law, it may even include predictions of the development of a certain rule of law in the future.
Keywords: Marriage, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Philosophy of Islamic Law.
Abstrak
Aturan larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 dari pasal 8-10 dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 39 yaitu larangan untuk selama-lamanya dan pasal 40-44 yaitu larangan untuk sementara. Secara garis besar isi tentang aturan larangan perkawinan tersebut adalah sama yaitu tentang larangan perkawinan dengan orang  musyrik,  menikahi  wanita  yang  masih  dalam  masa  iddah,  menikahi  ibu  tiri,  karena hubungan darah, sepersusuan, anak tiri yang ba’da ad dukhul dengan ibunya, mengumpulkan dua wanita ( muhrim ). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang hakekat adanya aturan larangan perkawinan dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam yaitu dengan menjelaskan hakekat dan hikmah dari objek formalnya. Penelitian ini adalah penelitian pustaka ( Library Reseach ) dengan menelaah berbagai sumber undang-undang yang berkaitan dengan larangan perkawinan. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Menurut Satori,  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  karena  untuk  mendeskripsikan  suatu  obyek, fenomena  atau  sosial  seting  yang  diterjemahkan  dalam  suatu  tulisan  yang  bersifat  naratif. Senada dengan pendapat Surjono dan Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi menegaskan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum  yang  satu  dengan  yang  lain,  menjelaskan  bagian-bagian yang  sulit  untuk  dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin mencakup prediksi perkembangan suatu aturan  hukum  tertentu  pada  masa  mendatang.  Kesimpulan  dari  tulisan  ini  bahwa  adanya aturan larangan perkawinan tidak lain untuk memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat

## A. Pendahuluan
Pernikahan
merupakan ibadah dua  dimensi,  yakni  dimensi  ritual  dan dimensi sosial. Secara ritual itu sah apabila dilakukan sesuai ketentuan fikih  ritual,  yakni  memenuhi  rukun  dan syarat  perkawinan,  yaitu  calon  suami, istri, ijab dan qabul, dua orang saksi dan wali.  Sedang  secara  sosial,  pernikahan baru dapat pengakuan dari masyarakat ketika telah diadakan walimatul ‘urs , yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai  bahwa  pasangan  suami  isteri tersebut  telah  resmi  menikah,  sekaligus sebagai tanda syukur. 1
Dalam  pada  itu,  perkawinan  juga merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku mahluk ciptaan  Tuhan,  agar  dengan  perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang untuk memperluas dari generasi ke generasi berikutnya. 2
Para  Ulama  Mazhab  sepakat  bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan  dengan  akad,  yang  mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan  lelaki  yang  melamarnya,  atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. 3
Di sisi lain nilai ikatan sebuah perkawinan  tidak  hanya  mengandung
1 Ahmad Zahro, Fiqh Kontemporer (Buku 1) , Cet ke-1 (Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2018).H. 194-195
2 Hilman  Hadi  Kusuma, Hukum Perkawinan
Indonesia  Menurut  Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003).H. 1.
3 Muhammad  Jawad  Mughniyah, Al-Fiq,  Ala  Al- Madzahib al-Khamsah , trans. oleh Masykur A.B. Mazhab dkk Fiqih Lima, cet 23 (Jakarta: Lentera, 2008).H. 309.
unsur hubungan manusia dengan manusia ( amaliah ) yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi perkawinan juga mengandung unsur sakralitas- transendental yakni dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya ( ubudiyah ). Hal ini terbukti setiap agama apapun memliki aturan-aturan pelaksanaan perkawinannya  masing-masing.  Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum bukan hanya  berdasarkan  kekuasaan,  maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah  diatur  oleh  hukum,  yang  salah satunya adalah mengenai perkawinan. 4 Melihat  hal  tersebut  maka  aturan larangan  perkawinan  harus  diperhatikan sekaligus dijalankan. Akhirnya dalam penulisan artikel ini penulis memfokuskan pada aturan hukum tentang larangan perkawinan yang terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau dari perspektif Filsafat Hukum Islam.
Sekarang ini hukum Negara yang mengatur mengenai masalah laranagan perkawinan  adalah  Undang-Undang Perkawinan  Nomor.  1  Tahun  1974.  Tidak hanya itu di Indonesia juga mempunyai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan berdasarkan Intruksi Presiden ( Inpres) Nomor. 1  Tahun 1991, didalamnya juga mengatur mengenai laranagan perkawinan.  Berbeda  dengan  Undang- Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 yang berlaku general bagi seluruh warga Indonesia,  KHI  tersebut  menjadi  sebuah aturan yang kshusus diperuntukkan bagi masyarakat Muslim Indonesia.
4 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan dan Hukum Positif , cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011).H. 30.
dan seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan karena dengan adanya aturan tersebut bahwa tidak semua orang itu bisa dinikahi.
Kata Kunci: Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam

## B.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian pustaka ( Library Reseach ) dengan menelaah berbagai sumber undang-undang yang berkaitan  dengan  larangan  perkawinan. penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif.  Menurut  Satori,  penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan  suatu  obyek,  fenomena atau sosial seting yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. 5
Senada dengan pendapat Surjono dan Abdurahman,  Dyah  Ochtorina  Susanti dan  A’an  Efendi  menegaskan  penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat  sistematis  mengenai  aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu,  menganalisis  hubungan  antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu,  bahkan  mungkin  mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. 6 Kajian ini dilakukan dengan memadukan beberapa teori yang ada dalam  undang-undang  perkawinan  dan kompilasi hukum Islam serta teori dalam filsafat  yaitu,  epistemologi,  ontologi  dan aksiologi atau dalam filsafat hukum islam di  kenal  dengan  teori  bayani,  burhani dan  irfani.  Perkawinan  bertujuan  untuk melanjutkan  sejarah  manusia,  karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan  yang  menurut  norma  yang berlaku.  Jika  perkawinan  tanpa  aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun norma yang berlaku  untuk  perkawinan  adalah berdasarkan norrma agama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sedangkan norma  hukum  mengacu  pada  Undang-
5 D’jam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Ban dung: Alfabeta, 2011).H. 28.
6 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian Hukum (Legal Reseach) (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2014). H. 14.
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan. 7
Berdasar  latar  belakang  yang  sudah diuraikan diatas maka dapat diambil 2 pokok masalah yaitu: Apa saja yang menjadi  larangan  perkawinan  dalam Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  dan  Bagaimana  larangan perkawinan  dalam  Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditinjau dari perspektif Filsafat Hukum Islam.

## C. Pembahasan

## 1. Definisi Perkawinan
Kata nikah berasal dari bahasa arab:
حكن – حكنی - احاكن yang  berarti  kawin  atau nikah. 8 Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim ( wathi’ ) dan  akad  sekaligus,  yang  dalam  syari’at dikenal dengan akad nikah. Dalam referensi lain nikah juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan dan ada pula yang mengartikan sebagai percampuran. 9 Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. 10
Perkawinan  adalah  terjemahan  dari kata nakaha dan zawaja . Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al- Quran  untuk  menunjuk  perkwaninan. Istilah atau kata zawaja berarti “pasangan” dan istilah nakaha berarti “berhimpun”.
7 Aulia  Muthiah, Hukum  Islam  Dinamika  Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta:  Pustaka  Baru  Press, 2017).H.50.
8 Ahmad  Warson  Munawir,  “Kamus  Arab Indonesia,”  cet  ke-3  (Surabaya:  Pustaka  Progresif, 1997).H. 1464.
9 Wahbah Al-Zuhailiy, Al-Fiqih al-Islam Adillatuh , cet ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). H. 29. Lihat Juga Wahbah Al- Zuhailiy, Fiqih a l-Islam Adillatuh Terjemahan , cet ke 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011).H. 38-39.
10 Dessy Anwar, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,” cet. ke-1 (Surabaya: Karya Abdi Tama, 2001).H. 480.
Dengan  demikian,  dari  segi  bahasa perkawinan  berarti  berkumpulnya  dua insan yang dulunya terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. 11 Dengan  demikian,  dari  kedua  istilah yang digunakan untuk menunjukkan perkawinan (pernikahan) dapat dikatakan bahwa  dengan  adanya  pernikahan  maka menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Sebagai tambahan, bahwa kata zawaja memberikan kesan bahwa laki-laki dan perempuan hidupnya tidak terasa lengkap jika tidak mempunyai pasangan. 12 Adapun dari segi istilah yang juga terkenal dengan sebutan dari sisi syari’ah, perkawinan  didefinisikan  sebagai  ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa, seperti  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan. 13

## 2. Hukum Perkawinan dalam Islam
Allah telah menciptakan manusia pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai suami siteri yaitu Adam  dan  Hawa.  Dari  hasil  perkawinan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui  suatu  perkawinan.  Istilah  kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi  pada  tumbuhtumbuhan.  Untuk membedakan  perkawinan  antara  hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan perkawinan. 14
11 Khoiruddin  Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004).H.17
12 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 .H. 17.
13 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1. H. 18.
Di  dalam  Islam  hukum  perkawinan ada lima yaitu: 15

## a. Nikah Hukumnya Wajib
Menikah  menjadi  wajib  apabila seorang pria yang dipandang dari sudut  fisik  sudah  sangat  mendesak untuk  menikah,  sedang  dari  sudut biaya hidup sudah mampu mencukupi. Sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya  untuk  menikah.  Begitu  juga halnya  dengan  seorang  wanita  yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah,  maka  wajib  baginya  untuk menikah. 16 b. Nikah Hukumnya Haram Nikah haram yaitu nikah ini diharamkan bagi orang-orang yang belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kwajiban lahir  batin  seperti  memberi  nafkah kepada isterinya dan hal itu hanya akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. 17 c. Nikah Hukumnya Sunnah Nikah sunnah yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram (zina) dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang.
d. Nikah hukumnya Mubah Nikah mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah
Nasional,” Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan 6, no.  11  (2016),  https://media.neliti.com/media/ publications/121574-ID-perkawinan-dibawah-tangan- dan-akibat-huk.pdf.
15 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam , cet. ke-27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994).H. 381-382.
16 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (Jakarta: Bumi Askara, 1996).H. 23.
17 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam .H. 382.

## dan dorongan untuk nikah belum
membahayakan dirinya, ia tidak wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

## e. Nikah Hukumnya Makruh
Nikah makruh yaitu bagi orang yang belum  membutuhkannya  dan  kwatir jika menikah justru menjadikan kwajibannya terbengkelai.

## 3. Larangan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun
1974.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor. 1  Tahun  1974  telah  diatur  tentang perkawinan  yang  dilarang  yaitu  termuat dalam: 18 a. Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
1) Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas
2) Berhubungan  darah  dalam  garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan  semenda,  yaitu mertua,  anak  tiri,  menantu  dan ibu/bapak tiri.
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
5) Berhubungan  saudara  dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan  dari  isteri,  dalam  hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
18 William I. Wellikin, “Kajian Hukum Perkawinan Nasional  Terhadap  Larangan  Perkawinan  Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggarai,” Jurnal Lex Privatum 2, no. 1 (2014), https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ lexprivatum/article/view/3960/3472.
6) Mempunyai  hubungan  yang  oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku dilarang kawin. 19 b. Pasal 9 Seorang yang masih terikat dalam suatu  tali  perkawinan  dengan  orang lain  tidak  dapat  kawin  lagi,  kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.
c. Pasal 10 Apabila seorang suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,  maka  diantara  mereka  tidak boleh  melangsungkan  perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk  melakukan  perkawinan  dengan orang  tertentu,  maka  hal  ini  merupakan syarat  materiil  yang  relatif,  yang  terdiri dari:
1. Larangan  melakukan  perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
2. Larangan  melakukan  perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina.
3. Memperbaharui  perkawinan  setelah adanya  perceraian,  apabila  belum lewat  waktu  satu  tahun  ternyata dilarang. 20

## 4. Larangan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Di dalam hukum Islam juga mengenal larangan  perkawinan  yang  dalam  fiqih
19 Undang-Undang  R.I  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , cet. ke-1 (Bandung: Citra Umbara, 2012).H. 5.
20 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).H. 4.
disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim,  kalaupun  kata  ini  ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan  istrinya  tidak  boleh  kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam  sebuah  perkawinan  atau  masih berada dalam iddah talak raj’i . Ulama fiqh telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram mu’aqqat (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram mu’abad (larangan untuk selamanya). 21 Larangan  perkawinan  dalam  hukum perkawinan  Islam  ada  dua  macam,  yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal  39  KHI  dan  larangan  sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:
a. Larangan  Perkawinan  untuk  Selama- Lamanya Larangan  perkawinan  bagi  seorang pria  dengan  seorang  wanita  untuk selama-lamanya atau wanita- wanita  yang  haram  untuk  dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. 22 Dalam Pasal  39  disebutkan  “dilarang melangsungkan  perkawinan  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita disebabkan”:
1) Karena Pertalian Nasab a) Dengan seorang wanita
yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
21 Amirur  Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2004).H. 145- 146.
22 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).H. 30-31.

## c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2) Karena peratalian kerabat semenda
a) Dengan  seorang  wanita  yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
b) Dengan seorang bekas isteri orang yang menurunkannya.
c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya,  kecuali  putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3) Karena pertalian sesusuan a) Dengan  wanita  yang  menyu- suinya dan seterusnya menu- rut garis lurus ke atas.
b) Dengan  seorang  wanita  sesu- suan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c) Dengan  seorang  wanita  sau- dara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
d) Dengan  seorang  wanita  bibi se su suan dan nenek bibi sesu- suan ke atas.
e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
b. Larangan  Perkawinan  dalam  Waktu

## Tertetu.
Larangan  perkawinan  dalam  waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang  wanita,  di  ungkapkan secara rinci dalam pasal 40-44 KHI yaitu: 23
1. Pasal 40 KHI Dilarang melangsungkan perkawinan  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  karena keadaan tertentu :
23 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia .H. 32.

## a. Karena  wanita  yang  bersang-
kutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
b. Seorang  wanita  yang  masih dalam masa iddah dengan pria lain.
c. Seorang  wanita  yang  tidak beragama Islam
2. Pasal 41 KHI a.  Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wa- nita yang mempunyai hubu- ngan pertalian nasab atau se- su an dengan isterinya:
b. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
c. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
d. Larangan  tersebut  pada  ayat (1) telah berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj’I tetapi masih dalam masa iddah.
3. Pasal 42 KHI
Seorang pria dilarang melang- sungkan  perkawinan  dengan  se- orang  wanita  apabila  seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih  terikat  tali  perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan  sedang  yang  lainnya dalam masa iddah talak raj’i.
4. Pasal 43 KHI a. Dilarang melangsungkan per- ka winan antara seorang pria: 1. Dengan  seorang  wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
2. Dengan  seorang  wanita bekas isterinya yang di li’an
b. Larangan  tersebut  pada  ayat (1)  huruf  a  gugur,  apabila
bekas isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain,  kemudian  perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
5. Pasal 44 KHI Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan  perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Para ulama mazhab sepakat bahwa larangan-larangan  wanita  untuk dinikahi itu ada dua macam yaitu: pertama ,  karena  hubungan  nasab dan kedua, karena sebab (yang lain). 24 a. Larangan karena Nasab Para  ulama  mazhab  sepakat bahwa  wanita-wanita  yang haram dikawini karena hubu- ngan nasabnya yaitu:
1. Ibu,  termasuk  dari  pihak ayah atau pihak ibu.
2. Anak-anak  perempuan, termasuk cucu perempuan dari cucu laki-laki atau anak  perempuan,  hingga keturunan dibawahnya.
3. Saudara-saudara perem- puan, baik saudara seayah,  seibu  maupun seayah dan seibu. 4. Saudara perempuan ayah,  termsuk  saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu,  termasuk  saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya.
6. Anak-anak  perempuan dari saudara laki-laki
24 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab , Cet. Ke-28 (Jakarta: Lentera, 2011).H. 326.

## hingga keturunan dibawahnya.
7. Anak-anak  perempuan da ri saudara perempuan hing ga keturunan dibawahnya.
b. Larangan  Perkawinan  karena Sebab Lain 1. Karena ikatan perkawinan 2. Menyatukan  dua  wanita “muhrim” sebagai isteri 3. Jumlah isteri 4. Li’an 5. Jumlah talak
6. Perbedaan agama 7. Ahli kitab 8. Tentang susuan 9. Iddah 10. Ihram
5. Analisis Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perka- winan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.
Berbicara  mengenai  filsafat  hukum Islam berarti berbicara ushul fikih berbicara ushul fikih berarti identik kaitannya dengan Maqashid As-Syari’ah . 25 Dengan pendekatan filsafat  hukum  Islam  ini,  kita  akan  bisa melihat dan membandingkan dengan jelas mana di antara dua pendapat di atas yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam.
Salah satu konsep penting dan fundamental  dalam  filasafat  hukum Islam adalah konsep Maqasid Al-Syariah yang  menegaskan  bahwa  hukum  Islam disyari’atkan  untuk  mewujudkan  dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan  suatu  kaidah  yang
25 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution, filsafat Hukum Islam , Cet. Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013).H.
125.
cukup populer,”Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.” Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. 26 Adapun inti dari konsep Maqasid Al-Syariah adalah untuk  mewujudkan  kebaikan  sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Al-Juwaini  dapat  dikatakan  sebagai filsuf  Islam  pertama  yang  menekankan pentingnya memahami Maqasid Al-Syari’ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan- Nya.  Al-juwaini  menulis  bahwa  prinsip- prinsip fundamental itu, yang beliau sebut dengan Al-Maqasid memiliki kelebihan karena ia tidak termasuk hal yang diperselisihkan antar opini-opini ataupun interpretasi yang berbeda-beda. 27
Apabila jalan pikiran di atas disepakati, secara mendasar kita akan bisa memahami paradigma berpikir yang dibangun baik oleh kelompok yang menganggap larangan perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor.  1  Tahun  1974  atau  Kompilasi Hukum Islam dan kita juga bisa menjawab mana pemahaman diantara kedua itu yang lebih dekat dengan maslahat dan keadilan. Mana yang lebih maslahat antara larangan perkawinan  dalam  Undang-Undang Perkawinan  Nomor.  1  Tahun  1974  atau KHI. Dengan  demikian,  jelas  bahwa  yang fundamental  dari  bangunan  pemikiran hukum  Islam  adalah  maslahat,  maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan
26 Jasser  Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah (Bandung:  PT  Mizan  Pustaka  Anggota IKAPI, 2015).H. 31.
27 Jasser Auda, Al-Maqasid untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).H. 39.
yang lebih operasional. “keadilan sosial”. 28
Tawaran  teoritik  ( Ijtihadi ) apa pun dan bagaimana  pun,  baik  didukung  dengan nas  atau  pun  tidak,  yang  bisa  menjamin terwujudnya  maslahat  kemanusiaan, dalam  kacamata  Islam  adalah  sah,  dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Akan lebih menarik jika dijadikan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat untuk berfikir  secara  falsafati  dalam  hukum Islam. Artinya dibalik hukum Islam yang normatif,  ada  filsafat  hukum  Islam  yang melatari dan menjadi inti dari adanya hukum Islam tersebut.

## a. Ontologi
Menurut  Jujun  S.  Suria  Sumantri, bahwa wilayah ontologis mempertanyakan seputar  masalah,  apakah  yang  ingin diketahui ilmu? Atau dengan perkataan lain apakah yang menjadi bidang telaah ilmu?  Seberapa  jauh  orang  ingin  tahu, dengan perkataan lain adalah suatu kajian mengenai teori tentang ada. 29 Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani; on,  ontos (ada,  keberadaan) dan logos (studi,  ilmu  tentang).  Dengan demikian,  ontologi  berarti  pengetahuan tentang  yang  ada.  Dalam  studi  filsafat, terma ontologi sering kali dikaitkan dengan metafisika. 30
Terkait dengan Ontologi tersebut maka adapun  larangan-larangan  perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Quran yaitu:
1. Al-Baqarah :  221  (larangan  mengawini orang musyrik)
28 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).H. 31.
29 Abdullah  Ahmed  An-Na’im, Epistemologi Hukum Islam ,  cet.  Ke-1  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2009).H.
100.
30 Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).H. 139.
2. Al-Baqarah : 228 dan 234 (laki-laki dilarang menikahi perempuan yang sedang berada pada masa iddah)
3. An-Nisa :22  (larangan  mengawini  ibu tiri);
4. An-Nisa :23  (larangan  mengawini karena hubungan darah, sepersusuan, anak tiri yang ba’da dukhul dengan ibunya,  poligami  2  perempuan bersaudara kandung/seayah/ seibu

## b. Epistemologi
Epistemologi sebagai cara mem per- oleh pengetahuan hukum Islam dengan pem ba hasannya  berfokus  pada  aspek sumber,  metode  dan  aplikasi.  Jujun  S. Suria  Sumantri  mengatakan  bahwa  epis- temologi membahas secara mendalam mengenai seluruh proses yang terlihat dalam usaha manusia untuk memperoleh pengetahuan. Karena ilmu merupakan suatu pengetahuan yang memiliki karakter tertentu, maka ilmu dapat disebut dengan pengetahuan keilmuan. Sehingga istilah yang digunakan adalah science (ilmu) untuk membedakannya dengan knowledge (pengetahuan). 31 Berkaitan dengan peraturan larangan perkawinan  teori  epistemologi  mencoba menjawab  sebuah  pertanyaan  tentang aturan perundang-undangan yaitu dasar hukum  larangan  perkawinan  dalam Undang-Undang  Perkawinan  Nomor.  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 32 Berangkat  dari  situ  maka  dalam kerangka  berfikir  ( epistemologi ) Al-Jabiri yang digunakan sebagaimana yang digambarkan  oleh  filosuf  Islam  dengan menggabungkan tiga prinsip dasar pola berfikir yaitu pola bayani (aspek norrmatif) pola burhani (aspek realitas) dan pola irfani (pendekatan rasa) setidaknya dapat
31 An-Na’im, Epistemologi Hukum Islam .H. 108.
32 Asmoro  Achmadi, Filsafat  Umum ,  cet.  Ke-7 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).H. 5.
membingkai  kualitas  berfikir  yang  dapat dipertanggungjawabkan. 33

## c. Aksiologi
Aksiologi adalah sebuah titik tolak untuk  menilai  kegunaan  dan  manfaat ilmu bagi manusia (nilai dan tujuan). Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari  segi  manfaatnya,  baik  pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif. 34

## 6. Analisis Larangan Perkawinan
Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam
a. Larangan Mengawini Orang Musyrik.
ْنِم  ٌ ْيرَخ  ٌةَنِمْؤُم  ٌةَمَ َلأَو    َّنِمْؤُي  ٰىَّتَح  ِتاَكِ ْشرُمْلا اوُحِكْنَت  َلاَو اوُنِمْؤُي   ٰىَّتَح   َينِكِ ْشرُمْلا   اوُحِكْنُت   َلاَو     ْمُكْتَبَجْعَأ   ْوَلَو   ٍةَكِ ْشرُم َلىِإ َنوُعْدَي  َكِئَٰلوُأ  ْمُكَبَجْعَأ ْوَلَو ٍكِ ْشرُم ْنِم ٌ ْيرَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو ِساَّنلِل ِهِتاَيآ ُ ِّينَبُيَو  ِهِنْذِإِب ِةَرِفْغَمْلاَو ِةَّنَجْلا  َلىِإ وُعْدَي ُهَّللاَو  ِراَّنلا َنوُرَّكَذَتَي ْمُهَّلَعَل Artinya: Dan janganlah kamu nikahi wanita- wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih  baik  dari  wanita  musyrik,  walaupun dia  menarik  hatimu.  Dan  janganlah  kamu menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan wanita-wanita  mukmin)  sebelum  mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.  Dan  Allah  menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)
33 Amir Mu’allim, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam , cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999).H. VII.
34 Efran  Helmi  Juni, Filsafat Hukum ,  cet.  ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012).H. 6.
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs Al-Baqarah:221). 35
Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani; on,  ontos (ada,  keberadaan) dan logos (studi,  ilmu  tentang). Dengan  demikian,  ontologi  berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi  filsafat,  terma  ontologi  sering kali dikaitkan dengan metafisika. 36 Pada  dasarnya  dari  segi  ontologis, bahwa  hakekat  keberadaan  hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan yang aman,  tenteram,  damai,  sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan. 37 Manusia  telah  diciptkan  oleh  Allah dimuka bumi ini sebagai pemimpin dan juga menjadi subjek dari sebuah hukum. Tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. 38
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa  manusia  hendaknya  harus berhati-hati terhadap suatu aturan yang sudah ada. Dalam memahami polemik tentang larangan perkawinan sebagai  manusia  harus  bisa  berfikir lebih mendalam tentang bagaimana eksistensi daripada manusia itu sendiri yang sebenaranya mengharapkan kemaslahatan dari adanya sebuah aturan hukum. Karena dalam  melangsungkan  perkawinan tidak semata-mata demi kepentingan sepihak akan tetapi kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan. Pada  aspek  epistemologi  mengenai ayat  tersebut  di  atas  bahwa  ayat
35 Q.S. Al-Baqarah: 221.
36 Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman . H. 139.
37 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum .H. 5. 38 Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur’an Adz- Dzariyat (51): 56 . (( نودبعيل لاإ سنلإو نجلا تقلخ امو Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-KU.

## tersebut turun karena ada suatu
peristiwa  bahwa  Nabi  mengutus Murtsid  Al-Ghanawi  untuk  tugas mengeluarkan orang-orang Islam yang lemah. Setelah dia sampai disana, dia dirayu  oleh  seorang  wanita  musryik yang cantik dan kaya tetapi dia menolak karena takut kepada Allah. Kemudian wanita itu datang lagi dan minta  agar  dikawini.  Mursyid  pada prinsipnya dapat menerimanya tetapi dengan syarat dapat persetujuan dari nabi. Setelah dia kembali ke madinah dia menerangkan kasus yang dihadapi dan minta izin kepada nabi untuk menikah dengan wanita tersebut dan nabi tidak memberi izin. Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami hukum dari segi manfaatnya, baik pragmatisme hukum maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Hukum dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat  duniawi  dan  ukhrawi, juga  manfaat  yang  ditetapkan  oleh kehidupan  manusia  yang  relatif. 39 Dalam  perspektif  falsafah  hukum Islam, kemaslahatan yang dituangkan oleh hukum berupa tujuan hukum yang  berusaha  memelihara  agama, akal,  jiwa,  keturunan,  dan  harta kekayaan atau dapat disebut sebagai maqasidu syari’ah. 40 Jika dilihat dari aspek aksiologi bahwasannya  tujuan  dilarangnya mengawini  orang  musryik  tersebut untuk melindungi keturunan dan agamanya.
b. Larangan  Perkawinan  karena  Wanita dalam Masa Iddah
39 Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum .
H. 6.
40 Abi Ishāq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al- Lakhmi asy-Syāthibi, Al-Muwāfaqāt fi Usūlu asy-Syarī’ah. , Jilid 2 (Mesir: Maktabah at-Tijāriyah al-Kubro, 1973). H. 20
ٍءوُرُق َةَثَٰلَثث َّنِهِسُفنَأِب َنْصَّبَ َترَي  ُتَٰقَّلَطُمْلٱَو
Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah  menahan  diri  (menunggu)  tiga quru’. (Qs. Al-Baqarah:228). 41
َةَعَبْرَأ َّنِهِسُفنَأِب َن ْصَّبَ َترَي اًجَٰوْزَأ َنوُرَذَيَو ْمُكنِم َنْوَّفَوَتُي َنيِذَّلٱَو اً ْشرَعَو ٍرُهْشَأ Artinya:  Orang-orang  yang  meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri,  (hendaklah  para  isteri  itu) menangguhkan  dirinya  (ber-iddah)  selama empat  bulan  sepuluh  hari.  (Qs.  Al-Baqarah: 234). 42
Pada  dasarnya  dari  segi  ontologis, bahwa  hakekat  keberadaan  hukum dengan segala bentuknya merupakan kehendak hati nurani manusia yang mengharapkan kehidupan yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan merasakan nikmatnya keadilan. Pada ayat tersebut sudah jelas bahwasannya tidak diperbolehkan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Pada  aspek  epistemologi  bahwa  ayat tersebut turun karena ada suatu peristiwa  bahwa  Asma’  binti  Yazid bin As-Sakan Al-Anshariyah berkata mengenai turunnya ayat tersebut sebagai berikut: Pada zaman Rasulullah SAW, aku ditalak oleh suamiku disaat belum  ada  hukum  iddah  bagi  wanita yaitu menunggu setelah bersuci dari tiga kali quru’ (Diriwayatkan  oleh Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Asma’ binti Yazid bin

## As-Sakan).
Dalam  riwayat  lain  dikemukakan bahwa  Ismail  bin  Abdilah  Al-Ghifari menceraikan isterinya Qathilah. Di  zaman  Rasulullah  SAW  ia  tidak mengetahui  bahwa  isterinya  hamil. Setelah  mengetahuinya,  ia  pun rujuk kepada isterinya. Isterinya melahirkan dan meninggal. Demikian
41 Q.S. Al-Baqarah: 228.
42 Q.S. Al-Baqarah: 234.
juga  bayinya.  Maka  turunlah  ayat diatas yang menegaskan bahwa betapa pentingnya  masa  iddah  bagi  wanita untuk mengetahui hamil tidaknya seseorang.  (Diriwayatkan  oleh  Ats- Tsalabi dan Hibatullah bin Salamah didalam  kitab  An-Nasikh,  yang bersumber dari Al-Kalbi dan Muqatil). Jika dilihat dari aspek aksiologi bahwasannya  tujuan  dilarangnya mengawini  seseorang  wanita  karena masih dalam masa iddah yaitu untuk mengetahui  bahwa  wanita  tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.
c. Larangan Perkawinan karena Menikah

## dengan Ibu Tiri
َناَك ُهَّنِإ   َفَل َس ْدَق اَم  َّلاِإ ِءا َسِّنلا َنِم ْمُكُؤاَبآ َحَكَن اَم اوُحِكْنَت  َلاَو
ًلايِب َس َءا َسَو اًتْقَمَو ًةَشِحاَف Artinya: dan janganlah kamu kawini wanita- wanita yang telah dikawini ayahmu. (Qs. An- Nisa: 22). 43
Pada  aspek  epistemologi  bahwa  ayat tesebut turun karena sebab ada suatu riwayat oleh Ibnu Abi Hatim Al-Faryabi dan At-Thabrani yang bersumebr dari Adi bin Tsabit dari seorang Anshar: bahwa  Abu  Qais  bin  Al-Aslat  seorang Anshar yang saleh meninggal dunia. Anaknya melamar isteri Abu Qais (ibu  tiri)  berkata  wanita  itu:  saya menganggap  engkau  sebagai  anakku, dan engkau termasuk dari kaummu yang  saleh.  Maka  menghadaplah wanita  itu  kepada  Rasulullah untuk menerangkan halnya. Nabi SAW bersabda pulanglah engkau kerumahmu.  Maka  turunlah  ayat tersebut sebagai larangan mengawini bekas isteri bapaknya. Jika dilihat dari aspek aksiologi bahwa larangan  mengawini  ibu  tiri  tersebut untuk membedakan antara manusia atas pengkhianatan yang dilakukan oleh anaknya atas tindakan anaknya
mengawini ibu tirinya yang notabene itu adalah isteri dari bapaknya.
d. Larangan Perkawinan karena Hubungan Darah, Sepersusuan, Anak Tiri Yang Ba’da Dukhul dengan Ibunya,  Mengumpulkan  Perempuan
Bersaudara Kandung/Seayah/ Seibu
ْمُكُتٰلٰخَو  ْمُكُتّٰمَعَو  ْمُكُتٰوَخَأَو  ْمُكُتٰنَبَو  ْمُكُتٰهَّمُأ  ْمُكْيَلَع  ْتَمِّرُح ْمُكُتٰوَخَأَو ْمُكَنْع َضْرَأ  ْيِتّٰلا ُمُكُتٰهَّمُأَو  ِتْخُ ْلأا  ُتٰنَبَو ِخَ ْلأا  ُتٰنَبَو ْنِّم ْمُكِرْوُجُح ْ ِفي  ْيِتّٰلا ُمُكُبِئاَبَرَو ْمُكِئا َسِن  ُتٰهَّمُأَو ِةَعا َضَّرلا َنِّم َحاَنُج  َلاَف َّنِهِب ْمُتْلَخَد اْوُنْوُكَت ْمَّل ْنِإَف َّنِهِب ْمُتْلَخَد ْيِتّٰلا ُمُكِئا َسِّن َ ْينَب اْوُعَمْجَت ْنَأَو ْمُكِب َلا ْصَأ ْنِم َنْيِذَّلا ُمُكِئاَنْبَأ  ُلِئ َلاَحَو ْمُكْيَلَع ًماْيِحَّر اًرْوُفَغ َناَك َهّٰللا َّنِإ  َفَل َس ْدَق اَم  َّلاِإ ِ ْينَتْخُ ْلأا
Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,  anak-anakmu  yang  perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudaramu ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu laki-laki dan perempuan.ibu- ibumu yang menyusui kamu. Saudara perempuan  sesusuan,  ibu-ibu  isterimu (mertua).,  anak-anak  isterimu  yang  dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum bercampur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah kamu  ceraikan)  maka  tidak  dosa  kamu mengawininya.,  (dan  diharamakan  bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (Qs. An-Nisa: 23). 44
Jika dilihat pada aspek epistemologi bahwa  ayat  tersebut  turun  karena adanya  suatu  peristiwa  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa  Ibnu  Juraij  bertanya  kepada Atha tentang Wahala Ilu Abna Ikumulladzina Min Ashlabikum (An- Nisa:23) Atha menjawab pernah kami memperbincangkan  bahwa  ayat  itu
44 Q.S. An-Nisa: 23

## turun mengenai pernikahan Nabi
Muhammad kepada mantan isteri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi). Kaum musryikin mempergunjingkannya hingga turun ayat tersebut. Dalam aspek aksiologi dilarangnya perkawinan karena hal tersebut yaitu untuk melakukan pernikahan tidak boleh ada hubungan nasab dalam genetik karena tidak baik dalam keturunannya kemudian Nabi juga menyarankan untuk tidak menikahi wanita  yang  sesusuan  dasar  tersebut yang menjadi larangan ini.

## D. Penutup
Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan dalam  Undang-Undang  Perkawinan Nomor.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi Hukum Islam secara garis besar adalah sama yaitu tentang larangan perkawinan dengan  orang  musyrik,  menikahi  wanita yang masih dalam masa iddah, menikahi ibu  tiri,  karena  hubungan  darah, sepersusuan, anak tiri yang ba’da ad dukhul dengan  ibunya,  mengumpulkan  dua wanita ( muhrim ). Kemudian  larangan  perkawinan perspektif filsafat hukum Islam yaitu untuk melindungi keturunan dan agamanya serta untuk mengetahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. Semua larangan  perkawinan  pada  prinsipnya untuk menjaga kemaslahatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana tokoh Islam di Indonesia mencoba mengkontekstualisasikan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia menggunakan pola  berfikir bayani , burhani dan irfani , yaitu menggunakan ayat Al-Qur’an sebagai dasar obyek hukum dan mereka mengkontekstualisasikan dengan kondisi sosial masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi, Asmoro. Filsafat Umum . cet. Ke- 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007.
Ali,  Zainuddin. Hukum  Perdata  Islam  Di Indonesia . cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Al-Zuhailiy,  Wahbah. Al-Fiqih al-Islam Adillatuh . cet ke-3. Beirut: Dar al-Fikr,
1989.
An-Na’im,  Abdullah  Ahmed. Epistemologi Hukum Islam .  cet.  Ke-1.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  dan  Yulkarnain Harahab. Hukum  Islam  Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia . Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008. Anwar,  Dessy.  “Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia.” cet. ke-1. Surabaya: Karya Abdi Tama, 2001.
Auda,  Jasser. Al-Maqasid untuk Pemula . Yogyakarta:  Suka  Press  UIN  Sunan Kalijaga, 2013.
———. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah .  Bandung:  PT  Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2015.
Biyanto. Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Juni, Efran Helmi. Filsafat Hukum . cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Kusuma,  Hilman Hadi. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Matnuh,  Harpani.  “Perkawinan  Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum  Perkawinan  Nasional.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6,  no. 11 (2016). https://media.neliti.com/
media/publications/121574-ID- perkawinan-dibawah-tangan-dan- akibat-huk.pdf.
Mu’allim,  Amir. Konfigurasi  Pemikiran Hukum Islam . cet. Ke-1. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Al- Fiq,  Ala  Al-Madzahib  al-Khamsah . Diterjemahkan  oleh  Masykur  A.B. Mazhab dkk Fiqih Lima. cet 23. Jakarta: Lentera, 2008.
———. Fikih Lima Mazhab .  Cet.  Ke-28.
Jakarta: Lentera, 2011.
Munawir,  Ahmad  Warson.  “Kamus  Arab
Indonesia.” cet ke-3. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
Muthiah,  Aulia. Hukum  Islam  Dinamika Seputar Hukum Keluarga .  Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
Nasution,  Khoiruddin. Hukum Perkawinan
1 . Yogyakarta:  ACAdeMIA+TAZZAFA,
2004.
Nasution,  Muhammad  Syukri  Albani. filsafat Hukum Islam . Cet. Ke-1. Jakarta:
Rajawali Press, 2013.
Nuruddin,  Amirur. Hukum Perdata Islam di  Indonesia  (Studi  Kritis  Perkembangan Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No.1/1974 sampai KHI) . Jakarta: Kencana, 2004.
Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam,
Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam .
Jakarta: Bumi Askara, 1996.
Rasjid,  Sulaiman. Fikih Islam .  cet.  ke-27.
Bandung:  PT.  Sinar  Baru  Algensindo,
1994.
Satori,  D’jam’an. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2011.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi. Penelitian  Hukum  (Legal  Reseach) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Syāthibi,  Abi  Ishāq  Ibrahim  ibn  Musa ibn  Muhammad  al-Lakhmi  asy-. Al- Muwāfaqāt  fi  Usūlu  asy-Syarī’ah. Jilid 2. Mesir:  Maktabah  at-Tijāriyah  al- Kubro, 1973.
Undang-Undang  R.I  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam . cet. ke-1. Bandung: Citra Umbara, 2012.
Wasman,  dan  Wardah  Nuroniyah. Hukum perkawinan Islam di Indonesia perbandingan Fikih dan dan Hukum Positif .  cet.  ke-1.  Yogyakarta:  Teras,
2011. Wellikin,  William  I.  “Kajian  Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggarai.” Jurnal  Lex  Privatum 2,  no.  1  (2014). https://ejournal.unsrat.ac.id/ index.php/lexprivatum/article/ view/3960/3472.
Zahro,  Ahmad. Fiqh  Kontemporer  (Buku 1) .  Cet  ke-1.  Jombang:  PT  Qaf  Media Kreativa, 2018.
Zuhailiy,  Wahbah  Al-. Fiqih a l-Islam Adillatuh Terjemahan . cet ke 6. Jakarta:
Gema Insani, 2011.
-