## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4199/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Menelaah Perlindungan hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial

## Andree Nugroho Saragih

## Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 11 Desember 2022 Publish : 13 Januari 2023 Due to the development of internet technology, social media networks are no longer just a place to reach and contact relatives and friends, but have transformed into an effective promotional medium for business actors, including music industry players – especially new musicians who need a platform that is relatively cheap, efficient, and able to reach a large audience to promote their talents and abilities. Such a phenomenon does not pose any legal issue, as long as said musicians performed their own original musical works,
but more often than not said musicians opted the “faster” route to recognition by opting to perform a rendition or cover of a popular musical work, whose copyrights are owned by a more renown musicians. This article aims to show that such actions are essentially an infringement of the exclusive rights owned by the original song creator and copyright holder of the original musical works. However, it must be noted that The construction of copyright protection law also recognizes the existence of the doctrine of fair use that can be  used  as  a  vindicative  reason  for  the  establishment  of  such  activities  up  to  certain statutory limits.
Keywords: Hak Cipta, Pelanggaran, Cover Lagu

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received : 11 Desember 2022 Publish : 13 Januari 2023 Seiring dengan perkembangan teknologi internet, jejaring media sosial tidak lagi hanya menjadi  tempat  untuk  menjangkau  dan  menghubungi  kerabat  dan  handi taulan,  tetapi telah  berubah  menjadi  media  promosi  yang  efektif  bagi  pelaku  usaha,  tak  terkecuali pelaku-pelaku  industri  music  –  khususnya  musisi-musisi  baru  yang  membutuhkan platform yang  relatif  murah,  efisien,  dan  mampu  menjangkau  khalayak  ramai untuk mempromosikan bakat dan kemampuannya. Hal tersebut sejatinya bukan menjadi suatu masalah apabila musisi-musisi tersebut menampilkan karya orisinilnya sendiri, namun seringkali  yang  terjadi  adalah  musisi-musisi  baru  berusaha  untuk  secepatnya memperoleh recognition dengan  jalan  menampilkan cover terhadap  karya  musikal musisi  lain  yang  telah  dikenal  oleh  khalayak  ramai.  Artikel  ini  hendak  menunjukkan bahwa  kegiatan  tersebut  pada  hakikatnya  adalah  suatu  pelanggaran  terhadap  hak eksklusif pencipta lagu yang di- cover , dan menjabarkan perlindungan hukum apa yang menjadi  hak  bagi  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  karya  musikal  orisinil.  Namun demikian konstruksi hukum perlindungan hak cipta juga mengenal adanya doktrin fair use yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar bagi kegiatan tersebut sampai dengan batasan-batasan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundangan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Andree Nugroho Saragih Mahasiwa  Magister Hukum Universitas Indonesia andree.nugroho@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini, propagasi informasi melalui internet merupakan suatu hal yang lumrah. Segala jenis informasi lalu lalang dalam gawai yang dimiliki oleh manusia di seantero bumi, mulai  dari  berita,  hiburan,  pendidikan,  dan  berbagai  jenis  informasi  lain  yang  diperlukan dan/atau diinginkan oleh manusia, seluruhnya dapat diperoleh dalam waktu seketika, kapan saja  dan  dimana  saja  sepanjang coverage internet  mencapai  orang  tersebut.  Internet  bukan lagi  menjadi  suatu  kemewahan,  tetapi  suatu  kebutuhan  yang  menjawab  kebutuhan  orang- orang  yang  membutuhkan  informasi  secara  efisien  dan  dapat  dijangkau  kapan  saja.  Jika dahulu kala, orang sering menyebutkan “buku adalah jendela dunia”, maka dewasa ini tepat juga kiranya jika internet disebut sebagai “jendela dunia”. Dengan semakin murahnya biaya
yang  diperlukan  bagi  setiap  orang  untuk  dapat  mengakses  layanan  internet,  maka  internet menjadi  sumber  yang  paling  sering  digunakan  oleh  khalayak  ramai  untuk  memenuhi kebutuhan informasinya.
Salah satu bentuk informasi yang didapati pada situs-situs yang tersedia dalam jejaring internet adalah situs media sosial. Dilansir dari laman www.whatis.com, definisi media sosial adalah suatu terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada situs-situs dan aplikasi yang khusus melayani kegiatan komunikasi, input dan interaksi berbasis komunitas, berbagi konten ( content-sharing )  dan  kolaborasi  antar  pencipta  konten  ( content  creator ).  Orang  biasanya menggunakan  sosial  media  untuk  berinteraksi  dengan  keluarga,  handai  taulan  dan  bahkan mencari  kenalan-kenalan  baru  melalui  media  tersebut.  Pada  mulanya,  orang  hanya  dapat memuat  informasi  dasar  berbentuk  teks  beserta  foto-foto  pada  laman-laman  media  sosial (contoh  : Friendster dan Facebook 2  dasawarsa  yang  lalu)  sebagai  sarana  untuk  saling berkomunikasi dan berbagi cerita dengan kerabat dan handai taulan, namun  perkembangan teknologi  internet  dewasa  ini  memungkinkan  orang  untuk  meng- upload lebih  dari  sekedar informasi teks dan foto-foto, tetapi juga informasi berbentuk audio dan visual. Perkembangan  teknologi  tersebut  berpengaruh  kepada  penggunaan  media  sosial sebagai sarana interaksi antar manusia. Jika sebelumnya situs media sosial hanya digunakan sebagai  sarana  untuk  berkomunikasi  dan  berbagi  cerita  antar  kerabat,  handai  taulan,  dan komunitas, maka dengan dimungkinkannya penyampaian informasi berbentuk audio visual pada  laman  media  sosial,  penggunaannya  bergeser  dari  sekedar  alat  untuk  menjalin komunikasi  dan  berbagi  cerita  menjadi  suatu  alat  promosi  dan  bisnis  bagi  pelaku  yang membutuhkan akses kepada jutaan pemirsa secara efektif dan efisien. Hal tersebut didorong oleh  fakta  bahwa  pengguna  media  sosial  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dalam beberapa  tahun  terakhir,  Setiawati  dan  Rusdi  melansir  hasil  riset We  are  Social  Hootsuite tahun 2019 menyebutkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta atau  setara  dengan  56  persen  dari  total  populasi,  atau  peningkatan  sebesar  20  persen  dari survey yang diadakan pada tahun sebelumnya, sementara pengguna media sosial pada gawai mobile telah mencapai 130 juta atau setara dengan 48 persen populasi. Teknologi internet yang telah berkembang pesat juga memiliki dampak yang baik dan buruk bagi industri musik.  Sisi baiknya, meluasnya penggunaan media sosial oleh pengguna internet,  berarti  mempermudah  para  pelaku  industri  musik  untuk  menjangkau  langsung khalayak  ramai  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  promosi  terhadap  hasil-hasil  karya dibidang musik.  Sebagai contoh beberapa jejaring media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram,  Soundcloud, merupakan  media  sosial  yang  sering  digunakan  sebagai  sarana promosi bagi peluncuran album maupun single musisi-musisi kawakan dan pendatang baru. Sisi buruknya, bebasnya setiap orang untuk mengunggah konten kepada jejaring media sosial membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pelaku industri musik.
Luasnya jangkauan media sosial berarti platform tersebut adalah metode promosi yang sangat  menarik  bagi  para  pelaku  industri  musik,  tak  terkecuali  musisi-musisi  baru  yang umumnya  membutuhkan  sarana  untuk  mempromosikan  bakat  dan  kemampuannya.  Dari perspektif  yuridis,  hal  tersebut  tentu  suatu  hal  yang  sah-sah  saja  sepanjang  konten  yang ditampilkan  oleh  musisi-musisi  baru  tersebut  adalah  konten  berupa  musik  hasil  karyanya sendiri/orisinil. Masalahnya, konten yang ditampilkan musisi-musisi baru dalam laman media sosial  tidak  selamanya  karyanya  sendiri,  entah  karena  belum  adanya  inspirasi  atau  karena keterbatasan  waktu  dan  tenaga  untuk  menciptakan  karya  orisinil, tidak jarang  juga  musisi- musisi  baru  yang  kemudian  membawakan  karya  orang  lain  yang  kemudian  direkam  dan disebarluaskan  melalui  media  sosial  sebagai  sarana  untuk  menampilkan  dirinya  kepada khalayak ramai. Tak pelak, hal tersebut berakibat  suatu implikasi hukum yang berbeda dari kegiatan sekedar membawakan karya orisinil, karena kegiatan tersebut sejatinya bersentuhan dengan hak-hak kekayaan intelektual pencipta lagu.
Dalam  skema  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  secara  normatif  di  Indonesia, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berupa karya seni berbentuk lagu dan/atau musik, dikenal sebagai perlindungan terhadap “hak cipta”. Istilah hak cipta sendiri pertama kali dikemukakan oleh para pelaku budaya di Kongres Kebudayaan tahun 1952 di Bandung, istilah  tersebut  muncul  sebagai  kritik  terhadap  istilah autersrecht yang  digunakan  dalam peraturan  perundangan Auterswet  1912 yang  terjemahan  harafiahnya  adalah  “Hak Pengarang”.  Para  peserta  kongres  berargumentasi  bahwa  lingkup  perlindungan  yang diberikan  undang-undang  tersebut  tidak  hanya  mencakup  perlindungan  terhadap  hak  yang timbul sebagai akibat kegiatan penciptaan karya kesusasteraan, namun juga terhadap hak yang timbul sebagai akibat penciptaan karya-karya seni dibidang musik, patung, dan karya-karya seni dibidang lain. Sehingga diusulkan bahwa istilah terjemahan autersrecht diubah dari Hak Pengarang menjadi “Hak Cipta”.
Adanya platform media  sosial  yang  berfungsi  sebagai  sarana  promosi  bagi  musisi- musisi  baru  merupakan  suatu  kemajuan  teknologi  yang  dapat  mendorong  tumbuh kembangnya  kebudayaan  dan  meningkatkan  realisiasi  potensi  ekonomi  kreatif  pada  suatu bangsa.  Namun  demikian  perlu  diingat  pula,  disisi  lain  kemajuan  itu  tidak  boleh  sampai mengkerdilkan hak-hak kekayaan intelektual para musisi yang telah terbukti menghasilkan karya, sebab perlindungan terhadap hak cipta para musisi memerang peranan yang penting dalam memastikan hidupnya kreativitas masyarakat. WIPO Intellectual Property Handbook menggaris  bawahi  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual  berbentuk karya seni ( artistic works ) yang diejawantahkan dalam perlindungan hak cipta, dengan alasan sebagai berikut :
“ the enrichment of the national cultural heritage depends directly on the level of protection afforded  to literary  and  artistic  works.  The  greater  the  number  of  a  country’s  intellectual creations, the higher its renown; the greater the number of productions in literature and the arts,  the  more  numerous  their  so-called  “auxiliaries”  (the  performers,  producers  of phonograms  and  broadcasting  organizations)  in  the  book,  record  and  entertainment industries; and indeed, in the final analysis, encouragement of intellectual creation is one of the basic prerequisites of all social, economic and cultural development .” Pernyataan  tersebut  pada  intinya  menyampaikan  suatu  argumen  bahwa  semakin  baik perlindungan  hak cipta  para  pelaku  seni, maka  akan  semakin  banyak  pula  karya  seni  yang tercipta  dan  pada  akhirnya  akan  mendorong  pemanfaatan  hak  terkait  yang  kemudian mendorong bertumbuhnya perkembangan sosial, ekonomi dan budaya. Hal tersebut tentu saja didasari kepada logika bahwa perlindungan terhadap hak cipta akan menjadi suatu insentif bagi  semakin  banyak  orang  untuk  menjadi  pencipta,  karena  terlindungnya  hak  pencipta memberikan  rasa  keamanan  dan  keyakinan  bagi  setiap  orang  bahwa  ia  dapat  memperoleh manfaat ekonomis dari pemanfaatan hak-haknya sebagai pencipta tanpa kekhawatiran apakah hak untuk memanfaatkan karyanya tersebut akan “dibajak” oleh pihak lain.
Kesadaran  akan  pentingnya  perlindungan  terhadap  hak  cipta  sejatinya  sudah  ada  di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda, khusus dibidang hak cipta yaitu dengan diterbitkannya Auteurswet pada  tahun  1912,  Stb  No.600 tentang  perlindungan  hak  cipta.  Pasca  kemerdekaan Indonesia  pada  tahun  1945,  Indonesia  bergabung  dengan  WIPO  pada  tahun  1979  dengan Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  1979  tentang  Pengesahan  Paris  Convention  for  The Protection  of  Industrial  Property,  dan  Convention  Establishing  the  World  Intellectual  Property Organization. Kemudian pada tahun 1982 Pemerintah mensahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan undang-undang hak cipta warisan kolonial tersebut. Selanjutnya pada tahun 1987, dengan didasari pertimbangan pentingnya melakukan perbaikan terhadap UU HC tahun 1982 untuk melawan pelanggaran hak cipta yang semakin menjamur dan mengancam kreativitas masyarakat, pemerintah mensahkan UU No.7 tahun 1987 tentang hak cipta. Pada tahun 1994 mengawali suatu era baru bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, karena pada  tanggal  15  April  1994  Indonesia  menyertakan  diri  kepada  suatu  konvensi  internasional tentang  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  yaitu Final  Act  Embodying  the  Result  of  the
Uruguay  Round  of  Multilateral  Trade  Negotiations ,  yang  didalamnya  terdapat Agreement  on Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS). Dalam  upaya  menyelaraskan ketentuan peraturan perundangan mengenai hak cipta dengan ketentuan TRIPS , maka pada tahun 2002  Indonesia  kembali  mensahkan  UU  No.  19  Tahun  2002  tentang  Hak  Cipta . Pada  saat ditulisnya artikel ini, seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah telah kembali mensahkan peraturan perundangan hak cipta yang terbaru, yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Konsep  perlindungan  terhadap  hak  cipta  dalam  UU  HC  tahun  2014    membagi perlindungan terhadap hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomis. Secara filosofis, hak moral  pencipta  adalah  suatu  hak  yang  sifatnya  mendahului  ( preceeding )  hak  ekonomis. Disebut mendahului karena hak moral terkait dengan hak sang pencipta untuk diatribusikan kepada ciptaannya, hak moral menunjukkan keterkaitan dan keterikatan suatu ciptaan kepada penciptanya,  hak  moral  merupakan  suatu  bukti  “kepemilikan”  pencipta  terhadap  hasil karyanya. Sehingga hak moral merupakan suatu dasar bagi pemilik ciptaan untuk memperoleh manfaat  ekonomis  dari  melaksanakan  kegiatan  ekonomi  dengan  menggunakan  dan memanfaatkan  kepemilikannya  terhadap  ciptaannya  atau  mengalihkan  hak  melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut (hak ekonomis) kepada pihak lain.
Saidin  mengutip  Hutauruk  menjelaskan  bahwa  dalam  konstruksi  hak  cipta  harus memuat dua unsur penting yang mendefinisikan hak tersebut, yaitu :
1. Hak  moral  yang  dalam  keadaan  apapun  tidak  dapat  ditanggalkan  dari penciptanya,  merupakan  suatu  tanda  “kepemilikan”  atas  karya  yang diciptakannya.
2. Hak  yang  dapat  dipindahkan,  dialihkan,  kepada  pihak  lain  dan  dengannya pencipta memperoleh manfaat ekonomis.
Adanya  muatan  hak  moral  dalam  konstruksi  hak  cipta  mempertegas  kedudukan  hak  cipta sebagai suatu hak “kebendaan” yang bersifat imateriil (tidak bertubuh), disebut tidak bertubuh karena yang dilindungi sesungguhnya bukan “benda” seni hasil ciptaan, tetapi ide yang telah diejawantahkan kedalam suatu bentuk seni yang konkrit – baik dalam bentuk tangible ataupun intangible . Hal tersebut dipertegas dalam pasal 16 ayat (1) UU HC tahun 2014. Selanjutnya hak  ekonomi  adalah  hak-hak  yang  timbul  sebagai  konsekuensi  dikualifikasinya  hak  cipta sebagai hak kebendaan dalam konstruksi hukum perdata, dimana hak cipta sebagai suatu hak kebendaan  sudah  barang  tentu  memiliki  nilai  ekonomis,    sehingga  pencipta  dapat menggunakan  atau  mengizinkan  ( licensing )  pihak  lain  untuk  menggunakan  karya  ciptanya untuk kepentingan ekonomis.
Meskipun demikian hak cipta tidak seratus persen sama dengan hak kebendaan dalam konstruksi  hukum  perdata.  Dalam  konstruksi  hak  cipta,  hak  moral  tidak  dapat  dialihkan dengan  cara  apapun  juga,  suatu  hal  yang  logis  mengingat  ide  dan  proses  konkretisasi  ide tersebut tidak dapat “dialihkan” kepada pihak lain, seseorang dapat mengalihkan “hasil karya” tetapi tidak mungkin mengalihkan “ide dan proses pembuatan hasil karya”. Sehingga dengan demikian  walaupun  pencipta  dapat  mengalihkan  hak-hak  yang  terkait  dengan  penggunaan karyanya  untuk  kepentingan  ekonomis,  namun  hak-hak  moral  yang  erat  kaitannya  dengan proses  kreatif  penciptaan  karya  seni  tersebut  sesungguhnya  tidak  dapat  dipisahkan  dari pencipta sampai kapanpun juga.
Jika uraian tersebut dikaitkan dengan karya seni berbentuk lagu dan/atau musik, maka dapat dikatakan bahwa dalam suatu karya seni lagu dan/atau musik terkandung hak cipta yang terdiri dari hak  moral hak ekonomis yang keseluruhannya pada hakikatnya adalah hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang diberikan izin ( license ) oleh pencipta. Hak eksklusif pencipta tersebut memberikan ruang bagi pencipta untuk secara bebas mengeksploitasi karya ciptanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan suatu imbalan ekonomis. Selanjutnya  sesuai  dengan  uraian  diatas,  maka  dasar  hak  kebendaan  pencipta  atas karya musik terwujud dalam hak moral terhadap suatu karya lagu dan/atau musik, yaitu suatu hak yang tidak boleh diabaikan karena merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan
terhadap  usaha  dan  kreativitas  seorang  pencipta  dalam  menghasilkan  suatu  karya  musik dengan  pengatribusian  pribadi  pencipta  terhadap  hasil  karyanya  dan  jaminan  terhadap integritas  karya  tersebut.  Sedangkan  untuk  memperoleh  manfaat  ekonomis  dari  ciptaan tersebut,  pencipta  dapat  melakukan  kegiatan  seperti  memperbanyak,  menerbitkan,  dan memperdengarkan karya musik miliknya tersebut kepada khalayak ramai. Keseluruhan hak- hak pencipta tersebut merupakan suatu kesatuan berbentuk hak cipta yang sifatnya eksklusif dimiliki oleh pencipta (sebagai suatu hak atas suatu benda imateriil), sehingga dapat dikatakan bahwa  pelanggaran  terhadap  hak  moral  dapat  membawa  dampak  kerugian  kepada  potensi pemanfaatan hak-hak ekonomis pencipta.
Kembali  kepada  uraian  latar  belakang  masalah,  salah  satu  fenomena  yang  menjadi perhatian dalam artikel ini adalah pemanfaatan karya cipta pencipta lagu dan/atau musik oleh musisi  lain  dalam menciptakan  konten  yang  diunggah  kepada  jejaring  media  sosial,  dalam bentuk cover  performance .  Prato  mengutip  Pareles  dan  Romanowski  menjelaskan  definisi cover suatu lagu adalah : “ the second versions of a song perfomed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer”. Sehingga dapat dikatakan cover adalah kegiatan menampilkan ( performing ) suatu karya seni musik oleh pihak selain dari  pencipta  atau  pihak  pemegang  hak  cipta.  Selanjutnya  dalam  kegiatan cover tersebut, didapati pula kegiatan selain dari sekedar menampilkan karya yang dimaksud, yakni “cover versions  refer  to  any  adaptation  made  to  a  sound  recording  and  is  distinguished  by  two ingredients  it  has:  different  singers  and  different  orchestra” ,  atau  kegiatan  melakukan “adaptasi” terhadap karya musikal yang di- cover . Pengertian adaptasi sendiri  adalah : “ any arrangement  or  transcription  of  songs.  This  is  done  by  adding  accompaniments,  new harmonies, and new rhythm including transcribing it for different musical forces” , sehingga dari  pengertian  tersebut  dapat  dibayangkan  bahwa  kegiatan cover terhadap  suatu  karya musikal  melibatkan  kegiatan  modifikasi,  memutilasi,  menambahkan,  menginterpretasikan, mengaransemen,  dan  kemudian  mempertunjukkan  serta  mengkomunikasikan  karya  musik yang telah di “transformasi” tersebut. Sehingga jelas bahwa kegiatan cover terhadap  suatu karya musik bersinggungan langsung dengan hak moral pencipta dalam kaitannya dengan hak mempertahankan  integritas  ciptaannya,  dan  hak  ekonomis  pencipta  untuk  mepertunjukkan dan mengkomunikasikan karya musik ciptaannya kepada khalayak ramai.
Pada sisi lain, perlu diingat pula bahwa tujuan perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya menitikberatkan kepada terjaminnya hak-hak eksklusif pencipta, namun pada tingkat idealnya  perlindungan  terhadap  hak  cipta  juga  harus  dapat  mendorong  kreativitas  dengan tujuan  terciptanya  lebih  banyak  karya-karya  baru.  Selain  melalui  insentif  perlindungan terhadap hak-hak pencipta, terdorongnya kreativitas juga dapat tercapai jika hak cipta yang dilindungi tersebut dapat digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya non-komersial seperti penelitian dan pendidikan. Konsep pembatasan eksklusifitas hak cipta tersebut dikenal sebagai doktrin fair use , Jened mengutip Stentfleben menjelaskan doktrin fair use sebagai suatu pembatasan dan perkecualian terhadap hak cipta yang mengizinkan suatu karya cipta digunakan  oleh  pihak  lain tanpa  izin  dari  pencipta  atas  dasar  pertimbangan  penting  seperti kebebasan  berpendapat,  kegagalan  pasar,  akses  pendidikan  dan  kesetaraan.  Pengecualian tersebut  pada  hakikatnya  bukanlah  pengerdilan  terhadap  hak-hak  pencipta,  namun  lebih kepada  instrumen  penyeimbang  antara  perlindungan  hak  pencipta  terhadap  kepentingan- kepentingan umum yang berdampak positif terhadap perkembangan kreativitas masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diduga bahwa sejatinya mungkin terdapat dua  perspektif  dalam  kegiatan cover terhadap  suatu  karya  musik  orisinil,  pertama  dari perspektif perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta, kedua dari perspektif pengecualian hak tersebut berdasarkan penerapan doktrin fair use dalam peraturan perundangan. Dengan kata  lain,  ada  suatu  kondisi  dimana  kegiatan cover terhadap  suatu  karya  musikal  orisinil merupakan pelanggaran atas hak cipta, dan ada suatu kondisi dimana kegiatan cover tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran atas hak cipta. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan  kondisi-kondisi  tersebut,  dengan  harapan  dapat  membantu  memberikan
penerangan  kepada  pelaku  industri  musik  dan  akademisi  dalam  menyikapi  kegiatan cover terhadap suatu karya musikal orisinil.
Dalam  bagian  pertama  pembahasan  artikel  ini  terlebih  dahulu  akan  diuraikan ketentuan-ketentuan  normatif  apa  saja  yang  berlaku  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap hak  cipta  pencipta  karya  musik  orisinil,  kemudian  ketentuan-ketentuan  tersebut  akan disandingkan dengan kegiatan cover terhadap karya musik orisinil yang dimuat pada jejaring media  sosial  dengan  harapan  untuk  menjabarkan  sifat  kegiatan  tersebut  terhadap hak  cipta pencipta  karya  musik  orisinil.  Pada  bagian  kedua  akan  dibahas  pengecualian  terhadap perlindungan  hak  cipta  yang  diejawantahkan  dalam  doktrin fair  use yang  dalam  peraturan perundangan yang berlaku (UU Hak Cipta tahun 2014), dengan tujuan menjabarkan dalam syarat dan kondisi seperti apakah kegiatan cover terhadap suatu karya musikal orisinil dapat dikecualikan dari pelanggaran terhadap hak cipta pencipta orisinil.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, secara khusus dapat ditetapkan pertanyaan penelitian bagi artikel ini adalah sebagai berikut :
a) Bagaimanakah  Perlindungan  hak  cipta  bagi  pencipta  karya  musikal  orisinil  terhadap kegiatan cover karya musikal tersebut oleh pihak lain selain pencipta dan pemegang hak cipta ?
b) Sejauh manakah doktrin fair use dapat diterapkan sebagai suatu alasan pembenar terhadap kegiatan cover karya musikal tersebut oleh pihak lain selain pencipta dan pemegang hak cipta ?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam artikel ini pada hakikatnya adalah penelitian hukum yang sifatnya yuridis normative, dengan tujuan menyatakan dan menyajikan ketentuan-ketentuan normatif mengenai objek penelitian ( to state the law ), sehingga menekankan kepada penelahaan kualitatif terhadap ketentuan-ketentuan  normatif  yang  menghasilkan  argumentasi  hukum  yang  didasarkan  kepada interpretasi ketentuan-ketentuan normatif yang terkait dengan objek penelitian.
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  penulisan  artikel  ini  dilakukan dengan  melakukan  penyusuran  terhadap  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Sedangkan  teknik  interpretasi  yang  diterapkan  terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut  adalah Teknik  penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  terhadap  suatu  fenomena  yang  tidak  secara  eksplisit diatur  dalam  bahan  hukum  primer,  sedangkan  pendekatan  penelitian  yang  diterapkan  adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Perlindungan  hak  cipta  bagi  karya  musikal  dan  kegiatan  cover  karya musikal yang dilindungi .
“Lagu  dan/atau  musik”  adalah  salah  satu  jenis  karya  seni  yang  memperoleh perlindungan  dalam  konstruksi  peraturan  perundangan  mengenai  hak  cipta,  yang  secara khusus  disebut  dalam  Pasal  40  huruf  d  UU  HC  tahun  2014  .  Menarik  untuk  diperhatikan bahwa karya seni yang disebut lagu dan/atau musik dalam konstruksi UU HC tahun 2014, ternyata jika ditelaah lebih lanjut sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Lagu adalah suatu kumpulan kata berbentuk syair yang dilafalkan dengan suatu nada, ritme dan melodi sehingga menjadi suatu kesatuan harmoni, sedangkan musik adalah suara-suara yang disusun dengan suatu tatanan yang sedemikian rupa sehingga mengandung harmoni. Pasal 40 huruf d UU  HC  tahun  2014  secara  eksplisit  menggabungkan  kedua  terminologi  tersebut  untuk mempertegas bahwa perlindungan hak cipta diberlakukan bagi seluruh bentuk karya musikal, baik berbentuk lagu maupun musik, dan bahwa perlindungan yang diberikan tersebut sifatnya utuh mencakup keduanya.
Dalam perlindungan hak cipta secara internasional, lagu dan musik dikenal sebagai musical works (karya musikal), yang kemudian diklasifikasi menjadi empat unsur, yaitu :
a. Melodi, yaitu susunan nada yang khusus sehingga menghasilkan suatu ciri tersendiri yang apabila diperdengarkan dapat langsung dikenali.
b. Lirik, yaitu susunan kata-kata menyerupai syair yang dilafalkan selaras dengan melodi.
c. Aransemen, yaitu penataan terhadap unsur-unsur melodi dan lirik sehingga membentuk suatu karya seni yang berkesinambungan dari satu bagian ke bagian yang lain.
d. Notasi, yaitu penulisan melodi kedalam bentuk pencatatan nada yang diatur oleh kaidah tertentu sehingga dapat dimengerti oleh pelaku penampilan ( performer ).
Skema perlindungan hak cipta terhadap karya musikal secara internasional yang telah diuraikan diatas pada hakikatnya adalah sama dengan perlindungan hak cipta terhadap  karya musikal  di  Indonesia  (Pasal  40  huruf  d UU  Hak  Cipta  Tahun  2014),  lagu  pada  hakikatnya adalah melodi, lirik dan aransemen yang dipadukan menjadi suatu karya musikal, sedangkan musik adalah melodi dan aransemen yang dipadukan menjadi suatu karya musikal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya musikal di Indonesia maupun secara Internasional adalah serupa, bahwa perlindungan hak tersebut mencakup keseluruhan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu karya musikal.
Perlindungan  hak  cipta  menganut  sistem  otomatis,  yang  berarti  perlindungan  akan suatu  karya  cipta  diperoleh  oleh  penciptanya  tanpa  harus  melalui  proses  pendaftaran. Perlindungan tersebut diperoleh karena hukum ketika karya tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang dapat dipropagasikan kepada orang lain ( expression of work ), atau dengan kata lain perlindungan tersebut diberikan bukan kepada “ide” tetapi bentuk konkret daripada “ide” tersebut. Bainbridge menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak melindungi ide, namun ekspresi dari ide tersebut, dan bahwa boleh saja orang menciptakan karya yang mirip, serupa atau bahkan identikal, asalkan saja pencitptaan karya tersebut dilakukan secara mandiri dan tanpa menyadur hasil karya orang lain.
Dalam konteks karya seni berbentuk karya musikal, ketika karya musik tersebut sudah dapat didengar, dilihat dan dinikmati oleh orang lain sebagai suatu karya musikal yang utuh, maka karya tersebut telah memperoleh perlindungan hak cipta. Adanya Lembaga pendaftaran hak  cipta  dalam  konstruksi  UU  Hak  Cipta  tahun  2014  tidak  dapat  dimaknai  sebagai  suatu syarat perlindungan terhadap hak cipta ( vide Pasal 64 ayat (2) UU HC tahun 2014), namun merupakan  suatu  pilihan  bagi  pencipta  untuk  mempermudah  proses  pembuktian  manakala terjadi sengketa yang melibatkan hak cipta atas karya miliknya.
Walaupun  dalam  rezim  hukum  perlindungan  hak  cipta  proteksi  otomatis  diperoleh oleh  pencipta  semenjak  ciptaan  diwujudkan  dalam  wujud  nyata,  serta  tidak  wajib  melalui proses  pencatatan,  tetapi  apabila  dicatatkan  adalah  lebih  baik  serta  lebih  menguntungkan, sebab  dengan  pencatatan,  terdapat  fakta  resmi  terdapatnya  hak  cipta  bila  tidak  teruji kebalikannya. Dengan terdapatnya pencatatan, maka bila terjadi peniruan ataupun penjiplakan karya  cipta,  sang  pencipta  dapat  mengajukan  tuntutan  yang  meyakinkan  kepada  penegak hukum,  sebab  terdapat  fakta  resmi  pencatatan.  Pencatatan  yang  dimaksud  disampaikan kepada Kementrian Hukum dan HAM di Indonesia.
Setelah mengetahui lingkup objek perlindungan hak cipta dan kapan perlindungan hak cipta itu terbit, maka selanjutnya perlu diketahui pula dalam konteks karya musikal hak-hak apa sajakah yang menjadi hak ekslusif pencipta karya musikal.  Karena karya cipta musikal merupakan salah satu bentuk hasil karya seni yang dilindungi oleh hak cipta maka ketentuan Pasal  4  UU  HC  tahun  2014  berlaku  pula  bagi  karya  musikal,  artinya  dalam  suatu  karya musikal tertaut hak cipta milik pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomis. Pasal 5 UU HC tahun 2014 kemudian menjelaskan lebih terperinci apa yang dimaksud sebagai hak moral, yaitu :
a. Tetap  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengaan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Hak moral sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah bentuk perlindungan terhadap hak  paternitas  pencipta  terhadap  ciptaannya,  artinya  bahwa  ciptaan  berupa  karya  musikal tersebut sampai kapanpun juga harus diatribusikan kepada penciptanya. Sedangkan huruf c, d, dan e adalah bentuk perlindungan terhadap hak pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaannya,  artinya  bahwa  karena  ciptaan  karya  musikal  tersebut  adalah  bentuk  ekspresi pencipta  terhadap  ide-ide  yang  ada  dalam  dirinya,  maka  ekspresi  dalam  bentuk  rangkaian melodi,  lirik,  aransemen  tersebut  dilindungi  sebagai  hak  moral  penciptanya  yang  harus dipreservasi integritasnya.
Hak ekonomi adalah hak lanjutan daripada hak moral pencipta terhadap suatu karya cipta. Agar suatu karya cipta dapat memberikan manfaat bagi penciptanya, maka sudah barang tentu hak moral yang dilindungi tersebut (hak kebendaan imateriil milik pencipta) harus dapat dieksploitasi oleh penciptanya ataupun oleh pihak yang diberikan izin ( license ) oleh pencipta demi  keuntungan  ekonomis.  Mengenai  hak  ekonomis  pencipta  diatur  secara  khusus  dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC tahun 2014 yang menjabarkan hak ekonomis pencipta atau pemegang hak cipta adalah :
a. Penerbitan
b. Pengandaan
c. Penerjemahan
d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian
e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
f. Pertunjukan
g. Pengumuman
h. Komunikasi
i. Penyewaan
Dari sekian banyak hak ekonomi tersebut, terlihat jelas bahwa hak ekonomi adalah hak-hak yang  erat  kaitannya  dengan  pemanfaatan  karya  cipta  terkait,  tentu  saja  dengan  tujuan memperolah keuntungan ekonomis.
Dalam  prakteknya,  hak  ekonomi  yang  paling  sering  diberikan  lisensi  oleh  pencipta karya musikal, sehingga selanjutnya berubah menjadi hak terkait ( neighbouring rights ) bagi penerima lisensi, adalah :
a. Mechanical  Rights ,  yakni  hak  yang  berkaitan  dengan  proses  penerbitan,  pengandaan, distribusi,  pengumuman  salinan,  dan  komunikasi  salinan  karya  cipta  musikal.  Ketika pencipta  memberi  izin  bagi  suatu  perusahaan  rekaman  untuk  membuat  rekaman  karya cipta  musikal  tersebut  maka  lazimnya  telah  terjadi  suatu  perikatan  berupa  perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya sepanjang terkait dengan copyright atas rekaman karya  musikal  tersebut  pencipta  tidak  dapat  lagi  memperbanyak  dan  mendistribusikan rekaman tersebut secara mandiri.
b. Performing Rights , yakni hak yang berkaitan dengan mengumumkan secara live (tanpa menggunakan  media  penyimpanan  ataupun  media  elektronik  lainnya)  ataupun  secara rekaman audio visual suatu karya cipta musikal, melalui sarana konser, radio, televisi, dan media-media lain termasuk jejaring media sosial yang ada di Internet. Performing Rights mengharuskan  lisensi  yang  berbeda  dari mechanical  rights karena  pada  hakikatnya mechanical rights hanya melingkupi hak untuk memperbanyak serta menjual hasil Salinan tersebut  ( publish) kepada  khalayak  ramai,  sedangkan  hak  untuk  mengumumkan  karya cipta  musikal  tersebut  masih  teratribusikan  kepada  pencipta.  Dengan  demikian  pelaku musik  yang  hendak  memperdengarkan  karya  cipta  musikal  milik  pencipta  harus mendapatkan lisensi untuk menyanyikan, memainkan, dan memperdengarkan karya cipta musikal tersebut di muka umum.
Dari penjabaran hak ekonomi yang seringkali dilisensikan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  bentuk-bentuk  ekspresi  karya  musikal  yang
dilindungi  hak  cipta,  yaitu  bentuk  rekaman  suara  karya  musikal  dan  bentuk  penampilan terdapat suatu perbedaan yang cukup signifikan. Pada hakikatnya segala hak yang berkaitan dengan  rekaman  suara  karya  musikal  pencipta/ fonogram pada  umumnya  telah  dialihkan kepada penerima hak yaitu perusahaan rekaman ( record label ), sedangkan segala hak yang berkaitan dengan penampilan yang mengumumkan karya musikal tersebut kepada khalayak ramai  tetap  berada  ditangan  pencipta.  Hal  tersebut  sesungguhnya  merupakan  suatu konsekuensi logis daripada hak untuk mempertahankan integritas ciptaan yang dimiliki oleh pencipta, dalam prakteknya performing rights adalah suatu penggabungan konkrit antara hak moral dan  hak ekonomi, mengingat penampilan suatu karya musikal berkaitan erat dengan integritas  suatu  karya  musikal  yang terdiri  ekspresi  dari  melodi,  lirik,  dan  aransemen  yang khusus mencerminkan maksud dan perasaan pencipta, maka sangat wajar apabila performing rights tetap di reserve di tangan pencipta.
Dalam  kaitannya  dengan  masalah  yang  diangkat  dalam  artikel  ini,  yaitu  mengenai kegiatan cover terhadap  suatu  karya  musikal  orisinil  yang  dilakukan  oleh  musisi  selain pencipta  dan  pemegang  hak  cipta  dan  kemudian  diunggah  ke  jejaring  media  sosial,  maka fenomena tersebut harus dibagi menjadi dua kejadian yang terpisah. Pertama adalah kejadian terjadinya cover terhadap  suatu  karya  musikal  orisinil  yang  dilakukan  oleh  pihak  selain pencipta atau pemegang hak cipta, dan kedua adalah kejadian pengunggahan cover tersebut di laman jejaring media sosial.
Untuk dapat mendudukan kejadian pertama (kegiatan cover ) dalam konstruksi hukum perlindungan  hak  cipta,  maka  mari  kembali  merujuk  kepada  definisi cover yang  telah dijabarkan  dalam  alinea-alinea  terdahulu. Cover suatu  karya  musikal  orisinil  biasanya memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
a. Dibawakan oleh musisi selain pencipta atau pemegang hak cipta
b. Terjadi adaptasi karya musikal yang dapat berupa salah satu,beberapa atau keseluruhan kegiatan  berupa  pengaransemenan  ulang,  penambahan  melodi,  penambahan  ritme,  dan tranksripsi kedalam bentuk-bentuk musikal lainnya.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  sejatinya  dalam  melakukan cover suatu  karya musik orisinil, pelaku mungkin telah secara sadar (atau tidak sadar) melaksanakan hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam bentuk :
a. Modifikasi  versi cover agar  lebih  “sesuai”  dengan  ekspresi  bermusik  pelaku,  terkait dengan hak moral pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaaanya dari modifikasi ( vide Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta Tahun 2014). Hak moral tersebut sifatnya abadi melekat kepada pencipta dan seharusnya tidak boleh dilanggar kecuali atas dasar persetujuan pencipta.
b. Mengaransemen ulang atau merubah dan/atau menambah susunan elemen musikal versi cover agar menampilkan corak ekspresi unik bermusik pelaku, terkait dengan hak moral pencipta untuk mempertahankan integritas ciptaanya dari distorsi dan mutilasi ( vide Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta Tahun 2014). ). Hak moral tersebut sifatnya abadi melekat kepada  pencipta  dan  seharusnya  tidak  boleh  dilanggar  kecuali  atas  dasar  persetujuan pencipta.
c. Adaptasi  dan/atau  merubah genre musik  versi cover agar  menampilkan  corak  ekspresi unik  bermusik  pelaku,  terkait  dengan  hak  moral  pencipta  untuk  mempertahankan integritas ciptaannya dari distorsi dan hak ekonomi pencipta untuk melakukan adaptasi dan transformasi ( vide Pasal 5 ayat (1) huruf e jo. Pasal 9 ayat (1) huruf  d UU Hak Cipta Tahun 2014). Dalam konteks hak moral terkait adaptasi dan/atau perubahan genre , hak moral  tersebut  sifatnya  abadi  melekat  kepada  pencipta  dan  seharusnya  tidak  boleh dilanggar  kecuali  atas  dasar  persetujuan  pencipta,  sedangkan  terkait  pelaksanaan  hak ekonomi  berupa  adaptasi  dan  transformasi  karya  orisinil  tersebut  harusnya  pencipta berhak melisensi hak ekonomi tersebut dan memperoleh imbalan ekonomis berupa royalti atas lisensi.
d. Menterjemahkan versi cover kedalam bahasa yang berbeda dari bahasa asli karya orisinil, terkait  dengan  hak  moral  pencipta  untuk  mempertahankan  integritas  ciptaannya  dari perubahan judul dan hak ekonomis pencipta untuk menerjemahkan ciptaannya  ( vide Pasal 5  ayat  (1)  huruf  d jo. Pasal  9  ayat  (1)  huruf  c  UU  Hak  Cipta  Tahun  2014).  Dalam menerjemahkan  versi cover kedalam  bahasa  selain  bahasa  karya  orisinil,  sudah  barang tentu terjadi perubahan judul sehingga sudah pasti menyangkut hak moral yang sifatnya abadi  dan  melekat  kepada  pencipta,  sehingga  tidak  boleh  dilanggar  kecuali  atas persetujuan pencipta, sedangkan terkait pelaksanaan hak ekonomis berupa penterjemahan karya orisinil tersebut kedalam bahasa lain tersebut harusnya pencipta berhak melisensi hak ekonomi tersebut dan memperoleh imbalan ekonomis berupa royalti atas lisensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi UU Hak Cipta Tahun 2014, kegiatan cover terhadap suatu karya musikal orisinil sangat berpotensi untuk menciderai hak-hak  moral  dan  ekonomi  pencipta,  dalam  melaksanakannya  pelaku  sejatinya  wajib mengantongi  izin  pencipta  berupa  persetujuan  untuk  melaksanakan  hak  moral  yang mempunyai dampak terhadap integritas ciptaan, serta lisensi yang biasanya disertai dengan kewajiban  pembayaran  royalti  untuk  melaksanakan  hak-hak  ekonomi  sebagaimana  telah diuraikan dalam alinea sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan cover tanpa izin dan lisensi dari pencipta sejatinya adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, terkait dengan  pelanggaran  hak  moral  tersebut  maka  UU  Hak  Cipta  Tahun  2014  menyediakan mekanisme  perlindungan  hukum  berupa  ruang  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  atas perbuatan melawan hukum ( vide Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2014) ke Pengadilan Niaga  untuk  diselesaikan  secara  alternatif  penyelesaian  sengketa,litigasi,  atau  melalui arbitrase;  sedangkan  untuk  pelanggaran  hak  ekonomi  maka  UU  Hak  Cipta  Tahun  2014 mengatur  sanksi-sanksi  pidana  yang  dapat  didakwakan  kepada  pelaku cover yang  diduga melanggar hak-hak ekonomi pencipta ( vide Pasal 113 UU Hak Cipta Tahun 2014). Selanjutnya,  kejadian  kedua  adalah  mengenai  kegiatan  menunggah  ( upload )  hasil cover karya cipta  musikal  orisinil  tersebut  kepada jejaring  media  sosial.  Untuk  melakukan kegiatan  unggahan  tersebut,  maka  sebenarnya  dapat  dikira  telah  terjadi  kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Untuk dapat diunggah, maka penampilan versi cover suatu karya orisinil harus direkam oleh  pelaku cover .  Dalam  melakukan  rekaman  tersebut,  pelaku  sebenarnya  telah melaksanakan  hak  ekonomi  pencipta  yaitu  hak  melakukan  pengandaan  terhadap  karya musik orisinil tersebut. Menjadi catatan bahwa hak pengandaan tersebut bisa saja sudah dilisensikan  oleh  pencipta  kepada  pihak  lain/pemegang  hak  cipta,  yang  berpotensi menjadi pelanggaran hak terkait/ mechanical right pihak pemegang hak cipta – hal tersebut tidak akan dibahas karena berada diluar lingkup pembahasan artikel ini
b. Setelah penampilan versi cover tersebut diunggah ke jejaring media sosial, maka pada hakikatnya pelaku cover telah mempertunjukkan karya cipta musik milik pencipta kepada khalayak ramai, sehingga dengan demikian melaksanakan hak ekonomi pencipta berupa petunjukan,  pengumuman,  dan  pengkomunikasian  karya  cipta  music  terkait.  Jika  hal tersebut  dilakukan  tanpa  persetujuan  pencipta,  maka  sudah  barang  tentu  merupakan pelanggaran terhadap hak cipa pencipta asli – lebih jauh lagi hal tersebut juga berpotensi merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  terkait  pihak  pemegang  hak  cipta  yang  telah memperoleh lisensi performing rights .
Dengan demikian Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konstruksi UU Hak Cipta Tahun 2014, kegiatan menunggah ( upload ) hasil cover karya cipta musikal orisinil kepada jejaring media sosial sangat berpotensi untuk menciderai hak-hak moral dan ekonomi pencipta dan juga berpotensi menciderai hak-hak terkait yang diterima oleh pihak pemegang hak cipta dari pencipta asli.  Sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut, pelaku wajib mendapatkan izin  pencipta  berupa  lisensi  untuk  melaksanakan  hak  ekonomi  pencipta  yang disertai dengan pembayaran royalty. Terkait dengan hak ekonomi yang berbentuk mechanical rights ,  pelaku cover juga  wajib  mengetahui  apakah  hak  ekonomi  tersebut  telah  diberikan
secara  eksklusif  oleh  pencipta  kepada  pemegang  hak  cipta  selain  pencipta,  jika  telah  ada pemberian hak eksklusif yang dimaksud maka pengunggahan cover yang serupa atau identik dengan versi yang direkam oleh pemegang hak cipta berdasarkan mechanical rights adalah pelanggaran  hak  cipta  (hak  terkait)  walaupun  dengan  seizin  pencipta.  Penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  hak  cipta  sebagaimana  dimaksud  dalam  alinea  ini  dapat  dilakukan dengan mekanisme gugatan keperdataan ganti rugi yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, pengajuan  gugatan  keperdataan  tersebut  tidak  menutup  ruang  bagi  diajukannya  gugatan pidana terhadap pelaku pelanggaran.
Sehingga  berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  disampaikan  dalam  alinea sebelumnya, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan cover karya orisinil yang di  unggah  ke  jejaring  media  sosial  oleh pihak  lain  selain  pencipta  dan/atau  pemegang  hak cipta, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak ekslusif pencipta, jika dilakukan tanpa izin dan persetujuan pencipta. Untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut dapat diterapkan suatu metode preventif, yaitu dengan sukarela melakukan kegiatan pencatatan terhadap karya cipta musikal  kepada  Kementrian  Hukum  dan  HAM,  dan  metode  represif  yakni  dengan penyelesaian  sengketa  melalui  gugatan  keperdataan  dan  pemidanaan  terhadap  pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta.
Namun  demikian  perlu  dicatat  bahwa  konstruksi  hukum  perlindungan  hak  cipta  di Indonesia  mengenal  pengakuan  terhadap secondary  musical  works ,  yakni  pelaksanaan kegiatan cover karya  orisinil  yang  didasarkan  kepada  persetujuan  dan  izin  dari  pencipta. Didalam  melakukan  adaptasi  versi cover ,  sudah  barang  tentu  pelaku cover membutuhkan kecerdasan intelektual sehingga didalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n jo Pasal 40 Ayat (2) UU Hak  Cipta  Tahun  2014  melindungi  kegiatan  adaptasi,  aransemen,  modifikasi  dan  hasil transformasi  karya  orisinil  ( cover) menjadi  karya  cipta  baru  ( secondary  musical  works ) sebagai hak cipta baru,  sepanjang tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.  Frasa tidak mengurangi  hak  cipta  atas  ciptaan  asli  merujuk  kepada  penghormatan  dan  pengakuan terhadap  hak  eksklusif  pencipta  awal  melalui  adanya  kesepakatan  pemberian  izin  ataupun lisensi dari pencipta asli kepada pelaku cover .
b. Pengecualian terhadap perlindungan hak cipta dalam bentuk penerapan doktrin fair use terhadap kegiatan cover  yang diunggah ke jejaring media sosial Seperti telah disampaikan pada bagian awal artikel ini,  bahwa tujuan perlindungan terhadap  hak  cipta  tidak  hanya  menitikberatkan  kepada  terjaminnya  hak-hak  eksklusif pencipta,  namun  pada  tingkat  idealnya  perlindungan  terhadap  hak  cipta  juga  harus  dapat mendorong kreativitas dengan tujuan terciptanya lebih banyak karya-karya baru. Hal tersebut selaras  dengan  prinsip  dasar  hak  kebendaan  di  Indonesia,  yaitu  bahwa  tiap-tiap  hak  milik harus  memiliki  fungsi  sosial.  Tidak  terkecuali  juga  kedalam  hak  kebendaan  imateriil  yang disebut sebagi hak cipta, fungsi sosial yang dimaksud diwujudkan dalam penerapan doktrin yang dikenal sebagai fair use dalam konstruksi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Secara praktis, Riswandi mengutip Field dalam menjelaskan doktrin fair use sebagai batasan  perlindungan  hak  cipta  yang  paling  penting  (namun  seringkali  sumir)  yang mengizinkan  pengguna  untuk  memanfaat  suatu  karya  cipta  tanpa  persetujuan  penciptanya. Darmian menjelaskan bahwa fair use adalah suatu lembaga dalam konstruksi hukum hak cipta yang membenarkan penggunaan karya cipta oleh pihak ketiga (diluar pencipta dan penerima hak  cipta)  untuk  melakukan  eksploitasi  terhadap  suatu  karya  cipta  namun  dengan  syarat- syarat limitatif.
Dalam ranah konvensi internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu konvensi TRIPS, doktrin fair use dijumpai pada Article 13 TRIPS yang menggariskan bahwa dalam hal-hal tertentu negara pihak konvensi dapat menentukan pembatasan/pengecualian  terhadap  hak  ekslusif  pencipta,  selama  pembatasan/atau pengecualian tersebut tidak bertentangan dengan hak eksploitasi pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta tidak membahayakan kepentingan yang sah dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta.
Untuk dapat menentukan apakah pengecualian tersebut memenuhi syarat, Goldstein menjelaskan bahwa perlu dilakukan three steps test terhadap kondisi pengecualian tersebut. Pertama, pengecualian tersebut hanya diberikan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bersifat  komersil,  seperti  contohnya  kepentingan  pribadi  atau  pendidikan;  Kedua,  apakah tindakan  menggunakan  ciptaan  orang  lain  secara  tanpa  izin  dan  bukan  untuk  kepentingan komersial tidak bertentangan dengan eksploitasi sewajarnya oleh pencipta atau pemegang hak cipta; Ketiga, apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk  kepentingan  komersial tersebut  berdampak  negatif  kepentingan moral    dan ekonomi dari pencipta. Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, dan harus terpenuhi ketiganya agar pengecualian terhadap perlindungan hak cipta tersebut dapat dibenarkan secara normatif. Dalam konstruksi hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, penerapan doktrin fair use didapati dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta Tahun 2014, yang menjabarkan tiga syarat agar kegiatan cover lagu yang diunggah ke media sosial tidak dikulifikasi sebagai pelanggaran atas hak cipta, yaitu sebagai berikut :
1. Tidak Komersil
Komersil  secara  harafiah  dapat  diartikan  sebagai  penggunaan  suatu  objek  untuk kepentingan  perniagaan,  dengan  maksud  mendapatkan  keuntungan  ekonomis  dari pemanfaatan  tersebut.  Dalam  konstruksi  UU  Hak  Cipta  Tahun  2014,  pemanfaatan secara  komersil  adalah  pemanfaatan  ciptaan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dengan demikian kegiatan Cover lagu  yang  di  unggah  di media  sosial tidak  melanggar  Hak  Cipta  serta  sesuai dengan prinsip fair use, apabila tidak bertujuan komersil ataupun tidak mendapatkan keuntungan ekonomi. Serta aktivitas Cover lagu yang di unggah di media sosial tidak boleh  merugikan  kepentingan  eksploitasi  pencipta  karya  aslinya.  Ketika  kegiatan Cover tersebut  menghasilkan  keuntungan  bagi  pelakunya  (komersil),  sesungguhnya pencipta  asli  telah  menderita  kerugian  akibat  hilangnya  potensi  pendapatan  berupa royalti yang harusnya merupakan hak pencipta asli sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dalam bentuk performing rights – hal tersebut nyata-nyata merupakan bentuk  gangguan  terhadap  kegiatan  eksploitasi  pencipta  asli,  sehingga  tidak  dapat dianggap sebagai suatu pengecualian yang dibenarkan secara hukum.
2. Menguntungkan Pencipta. Cover lagu yang di upload ke jejaring media sosial harus membawa keuntungan bagi pencipta. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan positif, yakni merujuk kepada  keuntungan  yang  berkaitan  dengan  hak  moral  pencipta,  yaitu  melalui pencantuman  nama  pencipta  dalam  versi cover dapat  meningkatkan  kesadaran khalayak ramai terhadap pencipta dan karya-karanyanya; atau bisa juga dalam bentuk keuntungan  pasif,  yaitu  keuntungan  ekonomis  berupa  royalti  yang  dibagi  secara prorata antara pelaku cover dan pencipta asli (contoh : melalui mekanisme Content ID dan monetization yang merupakan fitur dalam jejaring media sosial Youtube ). Namun demikian kiranya menjadi perhatian bahwa, sesungguhnya “keuntungan pasif” yang dimaksud sebenarnya adalah suatu bentuk penyelesaian alternatif berupa kesepakatan antara pencipta dan pelaku cover terhadap kejadian pelanggaran hak cipta oleh pelaku cover ,  sebab  pada  hakikatnya  berarti  pemanfaatan  hak  cipta  oleh  pelaku cover memiliki tujuan komersil (yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam doktrin fair use ) – hanya saja sepertinya dewasa ini pencipta lebih memilih “membiarkan” pelanggaran tersebut  dengan  dalih  efisiensi  penegakan  haknya  dan  keuntungan  ekonomis  bagi dirinya sendiri.
3. Pencipta tidak keberatan atas kegiatan Cover
Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya artikel ini, didalam kegiatan cover lagu sebenarnya terdapat pelaksanaan hak ekonomi pencipta oleh pelaku cover . Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tahun 2014 menekankan bahwa sebelum hak ekonomi dilaksanakan  oleh  pengguna,  pengguna  wajib  memperoleh  izin  dari  pencipta  atau
pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi tersebut. Izin yang dimaksud pada  hakikatnya  dapat  berupa  izin  langsung  ataupun  izin  yang  sifatnya  diam-diam. Izin langsung berarti pencipta secara terang-terangan memberikan izin kepada pelaku cover untuk melakukan cover dan menunggahnya ke jejaring media sosial. Sedangkan izin  diam-diam  adalah  suatu  kejadian  dimana  pelaku cover telah  secara  pantas mengajukan  permohonan  untuk  menggunakan  karya  cipta  milik  pencipta  dalam kegiatan cover yang akan diunggah ke media sosial, namun atas permohonan tersebut sama sekali tidak diberikan jawaban.
Uniknya, ketiga syarat penggunaan yang wajar ( fair use ) yang tertuang dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta tahun 2014 itu bersifat alternatif. Yakni berarti apabila salah satu syarat fair use sudah terpenuhi, maka cover lagu yang diunggah ke media sosial tersebut dapat dikuliafikasi tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar ( fair use ). Bahkan cover lagu di media sosial yang tersebut dapat dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (2) huruf n sebagai karya cipta yang disebut sebagai secondary musical work , dengan syarat tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Sehingga dalam kondisi tersebut pelaku cover dapat seketika menjadi “pencipta baru” asalkan tidak mengkerdilkan Hak Cipta pencipta asli.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, ada dua kesimpulan yang dapat dikemukakan, yakni:
1. Kegiatan cover karya orisinil yang di unggah ke jejaring media sosial oleh pihak lain selain pencipta dan/atau pemegang hak cipta, merupakan suatu pelanggaran terhadap hak ekslusif pencipta,  jika  dilakukan  tanpa  izin  dan  persetujuan  pencipta.  Untuk  mengantisipasi pelanggaran  tersebut  dapat  diterapkan  suatu  metode  preventif,  yaitu  dengan  sukarela melakukan kegiatan pencatatan terhadap karya cipta musikal kepada Kementrian Hukum dan HAM, dan metode represif yakni dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan keperdataan dan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta.
2. Doktrin fair use dapat digunakan sebagai suatu pengecualian terhadap perlindungan hak cipta bagi  kegiatan cover  song yang  diunggah  ke  jejaring  media  sosial,  syarat-syarat  penerapan doktrin fair use tersebut tertuang secara alterantif dalam ketentuan  dalam Pasal 43 huruf d UU  Hak  Cipta  tahun  2014,  yakni  tidak  komersil,  menguntungkan  pencipta,  dan  atas  dasar persetujuan pencipta. berarti apabila salah satu syarat fair use sudah terpenuhi, maka cover lagu yang diunggah ke media sosial tersebut dapat dikuliafikasi tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar ( fair use ). Bahkan cover lagu di media sosial yang tersebut dapat dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (2) huruf n sebagai karya cipta yang disebut sebagai secondary musical work , dengan syarat tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Sehingga dalam kondisi tersebut pelaku cover dapat seketika menjadi “pencipta baru” asalkan tidak mengkerdilkan Hak Cipta pencipta asli.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bainbridge, D. (1999). Intellectual Property (4th ed.). England: Pitman Publishing.
Damian, E. (2005). Hukum Hak Cipta . Bandung: PT. Alumni.
Dharmawan, N. K. S. (2016). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) . Yogyakarta : Deepublish. Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Republik  Indonesia.  (n.d.). Sejarah  Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) . Www.Dgip.Go.Id. Retrieved April 2, 2022, from https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah- djki#:~:text=Sejarah%20Perkembangan%20Perlindungan%20Kekayaan%20Intelektual% 20%28KI%29%20Secara%20historis%2C,Selanjutnya%2C%20Pemerintah%20Belanda %20mengundangkan%20UU%20Merek%20%281885%29%2C%20
Fadhila,  G.,  &  Sudjana,  U.  (2018).  Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu  Dan/Atau  Musik  Yang Dinyanyikan Ulang ( Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Denga Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Acta Diurnal , 1 (2), 223–235.
Goldstein, P. (1989). Copyright . Canada : Little Brown & Company. Jened, R. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyright Law) . Bandung : PT Citra Adya Bakti. Lutkevich, B. (2021). What is Social Media . Www.Whatis.Com. https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
Mutiari, Y. L. (1996). Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam bidang musik rekaman suara di
Indonesia (Thesis). Depok: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia. http://digilib.ui.ac.id/detail.jsp?id=80145#digital#digital|parentHorizontalTab1
No Title” (n.d.), https://support.google.com/youtube/answer/3301938? hl=en-GB
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  Barakatullah,  A.  H.,  &  Said,  M.  Y.  (2019).  The  Issue  of  Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution : Indonesian Case. Jurnal Media Hukum , 26 (2). Prato, P. (2007). Selling Italy by the Sound: Cross Cultural Interchanges through Cover Records. Popular  Music , 26 (3),  441–462. https://www.cambridge.org/core/journals/popular- music/article/abs/selling-italy-by-the-sound-crosscultural-interchanges
Republik Indonesia, n.d., Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Saidin, H. O. K. (2015). Aspek Hukum Kekayaan Intelektual . Jakarta : Rajawali Press.
Setiawati, M. C., & Rusdi, F. (2020). Strategi Promosi Penyayi Cover di Media Sosial Instagram.
Prologia , 4 (2), 264–271.
Susanti, R. D. I. (2017). Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis . Setara Press.
Vibhaw, N., & Venkatarman, A. (2007). Rercording That Different Version  - An Indian Raga. Journal of Intellectual Property Rights , 12 (September), 480–487. Wauran-Wicaksono,  I.  (2017). Pengantar  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI) .  Salatiga  :  Tisara Grafika.
World  Intellectual  Property  Organization.  (2004). WIPO  Intellectual  Property  Handbook [E- book]. WIPO Publication.