## Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah
Dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung

## Private Sector and Local Government The Role Enhancement Managing Tanjung Batu
Port  of  Bangka Belitung Province

## Feronika  Sekar  Puriningsih
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur Nomor5 Jakarta Pusat 10110 email: ferospuriningsekar@yahoo.com

## ABSTRAK
Pembangunan pelabuhan atau terminal harus mengikuti perkembangan dan teknologi informasi dan harus memenuhi standar, kriteria yang berlaku, dan untuk pengelolaanya swasta dan pemerintah daerah dapat berpartisipasi namun harus  melalui suatu  kerjasama  dengan pemerintah  dan  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang berlaku.  Banyaknya pengaturan pengelolaan di bidang kepelabuhan, termasuk peraturan otonomi daerah, dewasa ini mengakibatkan banyak terjadi kerancuan, Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur tentang kewenangan tiap tiap daerah menyebabkan tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat Hasil kajian menunjukkan bahwa peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah sudah diatur belum secara rinci dalam pengelolaan pelabuhan, khususnya Pelabuhan Tanjung Batu.  Oleh karena itu, peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu perlu diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana berupa Peraturan Daerah atau Perda.
Kata kunci: Peningkatan peran swasta dan pemda, pengelolaan pelabuhan

## ABSTRACT
In constructing a port or a terminal need to update with current situation, information technology has to catch up with standard and applied criteria. In managing a port, there need to be cooperation between private sector and local government within a regulation applied. There is a lot of overlapping regulation in managing a port, including local government regulation and state government regulation. This research will use normative juridical as a method which use legis positivist concept that says the laws are the same with the current situation or written norms which made and ratified by the government or agencies. In addition, this concept will also sees the law as an autonomous normative system, closed, and has differences with people daily live. The result of this research shows that private sector  and  local  government  role  in  managing  a  port  have  been  agreed  by  each  side  but  not  detailed  enough, especially in Tanjung Batu Port. So that, the private sector and local government role has to be detailed and ratified in a operating rules such as local government regulation or also known as Perda.
Keywords: Role enhancement of private and public sector, managing port
Naskah diterima 08 Agustus April 2016, diedit 12 Oktober  2016, dan disetujui terbit 30 November 2016

## PENDAHULUAN
Pelabuhan, menurut Undang Undang Nomor17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas batastertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan  kegiatan  pengusahaan  yang  dipergunakan sebagai  tempat  kapal  bersandar,  naik  turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan  fasilitas  keselamatan  dan  keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai  tempat  perpindahan  intra-dan  antarmoda transportasi.  Pengelolaan  pelabuhan  merupakan persoalan  yang  krusial  dan  membutuhkan  suatu pengaturan yang bersifat teknis dan ekonomis, serta terkait  dengan  regulasi  baik  nasional  maupun Internasional.
Dikeluarkanya beberapa peraturan yang terkait dengan  Otonomi  Daerah  seperti,  Undang  Undang Nomor  25  Tahun  1999  Tentang  Pertimbangan Keuangan Antara  Pusat  dan  Daerah  dan  Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan legalitas bagi pemerintah daerah untuk ikut  berperan  serta  dalam  sektor  transportasi, khususnya  perhubungan  laut  terkait  dengan pengelolaan  pelabuhan.Banyakya  pengaturan pengelolaan  di  bidang  kepelabuhan,  dewasa  ini banyak pula terjadi kerancuan. Ditambah lagi dengan dikeluarkanya  beberapa  peraturan  yang  terkait dengan Otonomi Daerah seperti ,  Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan. Undang  Undang  Nonor  25  Tahun  1999  Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka    banyak  muncul  penafsiran  masalah kewenangan pengelolaan pelabuhan dari pemerintah daerah  yaitu  sebagai  kebebasan  kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan dan fasilitasnya.
Ditambah lagi dengan dikeluarkanya beberapa peraturan yang menurut pandangan Ahli Hukum Laut Internasional Bapak Hasyim Jalal bahwa pengelolaan pelabuhan tidak bisa disamakan dengan pengelolaan aset yang lain, karena pengelolaan pelabuhan terkait dengan banyak peraturan internasional (produk IMO) anatara  lain  Solas  dengan  amandemen  yang  telah diratifikasi seperti : ISPS Code , ISM Code, IMGD Code dan peraturan Internasional lainya, oleh sebab itu sebagai peserta IMO dan konsweksinya negara kita  harus mentaati  peraturan  tersebut  karena  ikut serta dalam keanggotaan IMO dan menandatangani kesepakatan tersebut. Salah satu pelabuhan di Pulau Belitung yang memiliki peran penting sebagai pintu gerbang  dalam  kegiatan  bongkar  muat  barang  di
Provinsi Bangka Belitung yaitu Pelabuhan Tanjung Batu.   Pentingnya fungsi Pelabuhan Tanjung Batu sebagai  bagian  dari  strategi  pembangunan  sektor transportasi  laut  dan  basis  ekonomi  di  Kabupaten Belitung menjadikan perlunya pelabuhan tersebut di kelola dengan baik.  Rencana pembentukan Badan Usaha  Pelabuhan  (BUP),  sebagai  Badan  Usaha Milik  Daerah  (BUMD),  dalam  pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu saat  ini masih  menunggu draft  peraturan  daerah  Kabupaten  Belitung.    Hal tersebut menunjukkan adanya peran dan partisipasi pemerintah  daerah  dan  swasta  dalam  pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu.
Oleh karena itu perlu dikaji peningkatan peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah agar diperoleh  bentuk  kebijakan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat.Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk memberikan rancangan pengaturan dalam kerjasama pengelolaan pelabuhan antara pemda dan swasta dan agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.

## METODE
Metodologi  penelitian dalam  kajian ini  adalah dengan cara yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga- lembaga atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan konsepsi ini, pada tahap kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan  hukum  perundangan  undangan  dan peraturan  tertulis  saja  kedalam  koleksinya  dan menyampingkan norma lain dan menganggap norma lain bukan sebagai norma hukum. Amiruddin, SH, M.Hum Zainal Arifin.SH.SU(2004)
Sedangkan  proses  penyelesaian  masalah diawali dari bagaimana prosedur dalam  pengelolaan pelabuhan  jika terjadi kerja sama antar pemerintah daerah dan swasta, peraturan apa saja yang menjadi acuan  dalam  kerjasama  tersebut  .bagaimana peraturan  terebut  bertentangan  atau  tidak  dengan peraturan  di  atasnya  sesuai  hirarki  peraturan perundangan,  kemudian  dibuat  suatu  rancangan peraturan  perundangan  sebagai  dasar  kerjasama tersebut.
Menurut Undang Undang tersebut diamanatkan dalam  paragraf 4  yaitu mengatur  tentang  kegiatan pengusahaan di pelabuhanPada pasal 90 mengatakan ayat (1) Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas  penyediaan  dan  /atau  pelayanan  jasa kepelabuhanan  dan  jasa  terkait  dengan kepelabuhanan  ayat  (2)  penyediaan  dan  /atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan

## Peningkatan Peran Partisipasi Swasta ...FERONIKA SEKAR PERININGSIH
dan  /  atau  pelayanan  jasa  kapal,  penumpang  dan barang,  Ayat  (4)  kegiatan  jasa  terkait  dengan kepelabuhanan  di  atas  meliputi  kegiatan  yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai  tambah  bagi  pelabuhan.Untuk  kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pada pelabuhan yang diusahakan  secara  komersial    dilaksanakan  oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya dan lebih dari 1 (satu) terminal,  sedangkan  untuk  pelabuhan  yang  tidak diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara  Pelabuhan  (UPP).
Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun  2004 Tentang  Pemerintah    DaerahUrusan  wajib  yang menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah  untuk kabupaten/kota  merupakan  urusan  yang  berskala kabupaten/kota  meliputi:  perencanaan  dan pengendalian  pembangunan;  perencanaan, pemanfaatan,  dan  pengawasan  tata  ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  penyediaan  sarana  dan  prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan  pendidikan;  penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi  pengembangan  koperasi,  usaha  kecil  dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan;  pelayanan  kependudukan,  dan  catatan sipil;  pelayanan  administrasi  umum  pemerintahan; pelayanan  administrasi  penanaman  modal; penyelenggaraan  pelayanan  dasar  lainnya;  dan urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan  oleh peraturan perundang-undangan.
Pada  Peraturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 61  tahun  2009  tentang  Kepelabuhanan  disebutkan bahwa  kegiatan  jasa  terkait  dengan  Pelabuhan seperti yang diamanatkan Undang Undang 17 tahun 2008 di atas pada Peraturan Pemerintah  Nomor 61 Tahun 2009 ini dijabarkan sebagai berikut : Kegiatan tersebut  di  atas  dilakukan  oleh  orang  perorangan warga  negara  Indonesia  dan/  atau  Badan  Usaha. Badan  Usaha  tersebut  dapat  melakukan pengusahaan pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam  1  (satu)  pelabuhanBadan  Usaha  Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki ijin usaha yang diberikan oleh :
a) Menteri  untuk  Badan  Usaha  Pelabuhan  di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
b) Gubernur  untuk  Badan  Usaha  Pelabuhan  di pelabuhan pengumpan regional dan;
c) Bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.
Dan usaha sebagaimana dimaksud di atas diberikan setelah memenuhi persyaratan :
a) Memiliki nomor wajib pajak
b) Berbentuk  badan  usaha  milik  negara,  badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan
c) Memiliki akte pendiriaan perusahaan dan d) Memiliki keterangan domisili perusahaan.
Penetapan  Badan  Usaha  Pelabuhan  yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada pelabuhan yang berubah statusnya dari  pelabuhan  yang  belum  diusahakan  secara komersial  menjadi  pelabuhan  yang  diusahakan secara  komersial  dilakukan  pemberian  melalui konsensi dari Otoritas Pelabuhan. Konsensi diberikan kepada  Badan  Usaha  Pelabuhan  untuk  kegiatan penyediaan  dan/atau  pelayanan  jasa  kapal, penumpang  dan  barang  yang  dituangkan  dalam bentuk perjanjian.Pemberian konsensi kepada Badan Usaha  Pelabuhan  dilakukan  melalui  mekanisme pelelangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangan  undangan.  Jangka  waktu  konsensi dimaksud  disesuaikan  dengan  pengembalian  dana investasi  dan  keuntungan  yang  wajar.  Dalam  hal masa konsensi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsensi  beralih  atau  diserahkan  kembali  kepada penyelenggara  pelabuhan.
Dalam  panduan  Pedoman  Kerjasama Pemerintah  Swasta  (KPS)  hal  yang  diutamakan adalah  bidang  infrastruktur  dalam  kerjasama pemerintah  dan  swasta  Program  Kerjasama Pemerintah  Swasta  (KPS)  ini  mencakup  :  Bandar Udara,  Pelabuhan  Laut  dan  sungai,  Jalan  dan jembatan Jalan kereta api dll.
Dalam interaksi antara berbgai pihak ini diatur oleh tiga  perangkat  undang  undang  dan  beberapa peraturan sebagai berikut  :
a) Peraturan  Kerjasam  pemerintah  dan  swasta (KPS)
b) Peraturan khusus sektoral
c) Peraturan umum lainya yang mengatur tentang berbagai kegiatan usaha di Indonesia
Ketentuan  umum  Kerjasama  Pemerintah  dan Swasta  (KPS)  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor 67  Tahun  2008  tentang  Kerjasama  Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa peraturan ini mengatur kerjasama pemerintah dan swasta untuk proyek  proyek  infrastruktur  tertentu  dalam  hal  ini termasuk mengenai bandara, pelabuhan, jalur kereta api,  jalan,  penyediaan  air  bersih  dll.Bidang  utama dalam mengembangkan bisnis pelabuhan antara lain terkait dengan port business, marine business, logis- tics business dan other business (Rusdi, 2012).
Studi mengenai peran swasta dalam kerjasama dengan pemda pernah dilakukan oleh  Adrianus Dwi Siswanto  tapi  dalam  moda  transportasi perkeretaapian pada tahun 2013 dengan judul kajian “Analisa  kerjasama  pemerintah  swasta  di  bidang perkeretaapian  “(Studi  Deskriptif  6  KPS Perkeretaapian  di  Indonesia).  Dari  hasil  kajian tersebut  bahwa  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah merespon dengan baik yaitu dengan adanya perbaikan  kebijakan  yang  menyangkut  kerja  sama swasta  dan  pemerintah  dan  dengan  mempercepat penyusunan  perda  terkait  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  Pemerintah  pusat  juga mendukung  khususnya  Kementerian  Perhubungan dengan meningkatkan percepatan proses di berbagai tahapan kegiatan dan kebijakan fiscal untuk proyek proyek tersebut melalui skema pembiayaan maupun jaminan.

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Dari  kronologis  rencana  Pembangunan Pelabuhan Tanjung Batu dimulai pada tahun 1999 dengan  adanya  Laporan  Hasil  Survei  (Pra  Studi Kelayakan) rencana Pengembangan Pelabuhan Laut di Pulau Belitung oleh Kantor Wilayah Depertemen Perhubungan  Propinsi  Sumatera  Selatan  pada  juli tahun 1999 dikarenakan pelabuhan yang ada pada waktu  itu  adalah  Pelabuhan  Tanjung  Pandan. Pelabuhan Tanjung Pandan pada waktu itu berfungsi sebagai  Pelabuhan  utama  di  Pulau  Belitung, kunjungan  kapal  di  pelabuhan  ini  rata  rata  setiap tahunnya adalah 3100 unit dengan ukuran rata rata < dari 100 GRT Pelabuhan Tanjung Pandan saat itu menghadapi  beberapa  kendala  dalam  mengemban fungsinya sebagai pelabuhan utama di pulau Belitung, adapun  kendala  tersebut  adalah  terjadinya pendangkalan  pada  alur  pelayaran  dan  kolam pelabuhan  ,sehingga  saat  itu  hanya  mencapai kedalaman ± 2 LWS bahkan di beberapa titik lokasi ada yang mencapai 1,1 LWS. Hal ini disebabkan oleh sedimentasi yang dating dari arah darat dan laut.
Dari  sisi  darat  sedimentasi  disebabkan  oleh material  lumpur yang terbawa oleh dua anak sungai yang  bermuara  di  Pelabuhan  Tanjung  Pandan, Sedangkan dari sisi laut sedimentasi di akibatkan oleh material pasir yang terbawa angin dan ombak karena alur pelayaranya relative terbuka.  Disisi lain saat ini terdapat kecenderungan pemilik kapal atau pemilik barang untuk memperbesat kapasitas kapalnya. Dua problematic  yang  kontraditik  ini  telah  mendorong terciptanya  sistim  “Rede  Transport”  di  Pelabuhan Tanjung  Pandan  dengan  konsekwensi  biaya  tinggi dan resiko keselamatan barang. Disamping itu lokasi pelabuhan Tanjung Pandan saat ini telah berada di
tengah  kota  yang  penuh  dengan  pemukiman penduduk  sehingga  sulit  untuk  dilakukan pengembangan.  Maka  pemda  Sumatera  Selatan mencari lokasi pengganti Pelabuhan Tanjung Pandan, pada  waktu  itu  diadakan  penentuan  titik  lokasi pelabuhan, berdasarkan peta laut pulau Belitung dan di  tambah  dengan  informasi  dari  masyarakat  dan instansi  terkait  yang  ada  dan  setelah  ditinjau  dari beberapa  hal  terkait  persyaratan  kepelabuhanan maka dipilih Pelabuhan Tanjung Batu.
Berdasarkan  Rencana  Induk  Pelabuhan Nasional  Pelabuhan  Tanjung  Batu  merupakan pelabuhan  pengumpul.    Pelabuhan  Tanjung  Batu dibangun  berdasarkan  beberapa  pertimbangan diantaranya fasilitas pelabuhan laut yang sebelumnya yaitu Pelabuhan Tanjung pandan dan Pelabuhan Eks PT. Timah tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi  Pelabuhan  Samudera,  yang  selanjutnya dapat  diharapkan  menjadi  pintu  gerbang perekonomian pintu gerbang keluar masuk utama ke Pulau  Belitung,  melayani  kawasan  industri  yang diproyeksikan  menjadi  kawasan  ekonomi  khusus (KEK), dan menjadi pelabuhan penyangga Tanjung Priok  yang  kini  sudah  sangat  padat. Secara operasional,  kondisi  Pelabuhan  Tanjung  Batu berdasarkan  hasil  rapar  Focus  Group  Discussion dengan  tema  “Percepatan  Operasional  Pelabuhan Tanjung  Batu  dalam  Mendukung  Perekonomian Kabupaten  Belitung”  yang  diselenggarakan  pada tanggal 3-4 April 2014, antara lain memuat:
- Dalam pengoperasian pelabuhan, terdiri dari 2 (dua)  fase,  yaitu  fase  pembangunan  dan  fase pemanfaatan;
- Pada  fase  pembangunan  pelabuhan  harus diperhatikan output dan outcomenya, sehingga harus  dipikirkan  peruntukan  pelabuhan, sedangkan fase pemanfaatan tidak telepas dari akunbilitas dari aset tersebut;
- Terkait  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  yang ingin  pelabuhan  Tanjung  Batu  dioperasikan menggantikan  pelabuhan  Tanjung  Pandan, langkah yang harus dilakukan adalah pelabuhan Tanjung Batu harus dimasukkan dalam Tatanan Kepelabuhanan  Nasional  (TKN)  dan menghapuskan  Pelabuhan  Tanjung  Pandan dengan alasan yang tepat;
- Perlu  dicermati  mengenai  pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu, apakah akan dijadikan Pelabuhan Komersial atau cukup pelabuhan non komersial,  karena  saat  ini  pengoperasianya  di bawah  Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  (UPP) Manggar,  berarti  pelabuhan  Tanjung  Batu merupakan pelabuhan non komersial, sehingga jika  akan  dijadikan  pelabuhan  komersial,
nomenklatur  UPP  Manggar  harus  diubah menjadi KSOP Manggar;
- Terkait  aset  yang  ada    di  pelabuhan  Tanjung Batu harus diperjelas terutama jika pemilik aset tersebut  merupakan  para  pihak  (Pemerintah Pusat,  Pemerintah  Propinsi  dan  pemerintah Kabupaten),  akunbilitas  aset  harus  jelas  dan diserahterimakan kepada pemerintah pusat untuk dioperasionalkan;
- Setelah  masalah  aset  selesai,  perlu  dicermati masalah  penetapan  tarif  yang  berlaku  di Pelabuhan,  karena  jika  menjadi  pelabuhan komersial  harus  ditetapkan  struktur  tarif komersial  yang  bukan  Pelindo  dan  tarif  yang berlaku bukan lagi tarif PNBP untuk pelabuhan yang diusahakan;
- Pendanaan  pembangunan  dermaga  pelabuhan Tanjaung Batu berasal dari dana APBN, APBD Propinsi  dan  APBD  Kabupaten  yang rencananya asset di sisi laut dan sebagian sisi darat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten akan  diserahterimakan  melalui  hibah  kepada pemerintah pusat;
- Asset  pemerintah  Kabupaten  di  sisi  darat diharapkan  dapat  dilaksnankan  MOU  atau perjanjian lainya;
- Rencana kedepan pelabuhan Tanjung Batu akan dijadikan pelabuhan utama  dioperasikan secara penuh 24 Jam;
- Upaya  yang  dilakukan  oleh  oleh  Pemerintah Daerah adalah mengupayakan hibah asset yang dimiliki propinsi kepada  pemerintah Kabupaten untuk memperkecil pihak;
- Tiga(3)  hal  yang  disepakati  oleh  Ditpelpeng adalah Pertama Kementerian Perhubungan perlu surat  Bupati  Kabupaten  Belitung  terkait permintaan  pengoperasian  pelabuhan,  Kedua terkait hibah asset terutama daratan harus ada persetujuan  DPRD  Belitung,  Ketiga  masing masing pihak diharapkan melengkapi dokumen yang  dibutuhkan  terkait  percepatan pengoperasian pelabuhan Tanjung Batu;
- Kondisi  Eksisting  Pelabuhan  Tanjung  Batu sangat sesuai untuk kapal kapal besar sandar di dermaga  karena  kondisi  kolam  dan  alur pelayaran yang cukup dalan dilerngkapi dengan peralatan SBNP serta area yang cukup luas;
- Secara umum, Pelabuhan Tanjung Batu sangat sesuai  menjadi  Pelabuhan  umum  yang dikomersilkan;
Pelabuhan  Tanjung  Batu  kini  telah  terwujud secara fisik, pengoperasiannya secara terbatas sudah dilakukan,  untuk  itu  langkah  ke  depan  adalah
mengoperasikan pelabuhan itu secara penuh, dengan syarat  mengurus  izin  operasi  ke  Kementerian Perhubungan.
Saat ini Pelabuhan Tanjung Batu masih berstatus non komersial, dengan luas 71 hektare (Ha) dimana 3  Ha  merupakan  milik  Kementerian  Perhubungan RI.    Menurut  Kepala  Dinas  Perhubungan, Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo) Kabupaten  Belitung,  sebagian  lahan  Pelabuhan Tanjung Batu terutama di sisi laut telah diserahkan kepada  Kementerian  Perhubungan  RI  sehingga menjadi  hak  sepenuhnya  bagi  pemerintah  pusat, sedangkan hak Pemerintah Daerah seluas 68 Ha di sisi darat.  Menurut rencana, lahan seluas 68 Ha di sisi  darat  yang  merupakan  hak  pemerintah  daerah akan  dibentuk  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP). Selanjutnya,  lahan  tersebut  akan  dikomersialkan setelah  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  terbentuk.
Posisi  terakhir  hingga  bulan  April  2014, pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah diajukan  kepada  DPRD Kabupaten  Belitung  sejak tahun lalu, namun penggodokan BUP tersebut belum dapat terselesaikan.  Oleh karena itu, sementara ini sudah  terbentuk  UPTD  yang  tupoksinya  sesuai dengan  Peraturan  Bupati,  dimana  sifatnya  hanya untuk mengkoordinasikan antara Pemerintah Daerah dengan  Kementerian.    Dengan  adanya  koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian diharapkan tetap mendapatkan  kucuran dana  dari pusat  untuk perkembangan Pelabuhan Tanjung Batu. Pelabuhan Tanjung Batu merupakan salah satu pelabuhan umum di lingkungan Kantor UPP Kelas I Manggar.  Pada periode tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 Pelabuhan  Tanjung  Batu  telah  melaksanakan kegiatan  debarkasi  (turun)  dan  embarkasi  (naik) penumpang serta perdagangan dalam negeri melalui kegiatan  bongkar  muat  barang.    Data  kegiatan Pelabuhan Tanjung Batu tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2014 ditampilkan dalam tabel 1
Tabel  1.  Data  Kegiatan  Keluar  Masuk  Pelabuhan  Tanjung  Batu  di Lingkungan Kantor UPP Kelas I Manggar Tahun 2012-2014
No. Tahun Perdagangan Dalam Negeri Penumpang (Orang) Bongkar (Ton/m3) Muat (Ton/m3) Debarkasi (Turun) Embarkasi (Naik) 1. 2012 4157 3732 2. 2013 360 38750 4506 6252 3. 2014 5450 721 532 Total 360 44200 9384 10516
Sumber : Kantor UPP Kelas I Manggar
Tabel  1  tersebut  menunjukkan  bahwa  terjadi peningkatan jumlah penumpang dari periode tahun 2012 dan tahun 2013.  Demikian pula pada kegiatan bongkar muat barang, dimana pada tahun 2012 tidak ada kegiatan bongkar muat, sedangkan pada tahun 2013 terjadi kegiatan bongkar muat dengan volume yang cukup besar.
Ditinjau dari aspek Legalitas, sesuai dengan pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pemerintah kota atau kabupaten  memiliki  kewenangan  di  wilayah  laut, sejauh  sepertiga  dari  batas  laut  daerah  propinsi. Kewenangan di wilayah laut ini meliputi: ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas  wilayah  laut  tersebut,  pengaturan kepentingan  administratif,  pengaturan  tata  ruang, penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang dikeluarkan daerah dan bantuan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Mengingat tatatan kepelabuhanan terkait dengan tata ruang di wilayah laut, maka pemerintah kota / kabupaten berwenang untuk  menyusun  master  plan  kepelabuhanannya sebagai  bagian dari  Rencana Tata  Ruang Wilayah (RTRW)  daerah.
Pelabuhan  sebagaimana  dinyatakan  Undang Undang Nomor 17  tahun 2008  tentang Pelayaran merupakan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi  sehingga  merupakan  bagian  dari perhubungan. Dan dalam Pasal 119 juga dinyatakan bahwa  kewenangan  Kota  atau  Kabupaten  berlaku juga pada kawasan otorita di dalam daerah otonom, yang  antara  lain  meliputi  kawasan  pelabuhan. Penyerahan kewenangan – kewenangan pemerintah kota / kabupaten tersebut tidak perlu lagi dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah  (pusat)  sebagaimana  telah  dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor  22  tahun  1999.  Oleh  karena  itu,  polemik masalah  kewenangan  pemerintah  Kota  atau Kabupaten di kawasan pelabuhan seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi mengingat sudah cukup jelas dinyatakan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  reformasi  penyelenggaraan  pemerintahan melalui  otonomi,  desentralisasi  dan  dekosentrasi tentunya juga harus mengubah paradigma kebijakan publik agar menjadi lebih diterima oleh pasar (mar- ket  friendly).  Usaha  untuk  memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta  peningkatan  peran  serta  masyarakat sebagaimana  hakekat  dari  otonomi  daerah  juga terkait  dengan  tuntutan  atas  kesempatan  berusaha yang lebih luas dan adil melalui larangan praktik – praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan – kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat.  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 5 / 1999 menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan  atas produksi dan atau  pemasaran  barang  dan  atau  jasa  yang  dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dengan mencermati kembali  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2008,  sesuai  pasal  344  butir  (3)  bahwa  Kegiatan pengusahaan  di  pelabuhan  yang  telah diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara tetap  diselenggakan  oleh  Badan  Usaha  dimaksud, disini diartikan bahwa Pelindo II tetap berkewajiban mengelola kegiatan di Pelabuhan sebagai Terminal Operator.
Demikian juga di Surat Keputusan Kementerian Perhubungan tentang pemberian izin usaha sebagai BUP  pada  Diktum  (3)  disebutkan  bahwa  “Dalam melakukan  kegiatan  jasa  kepelabuhanan sebagaimana diktum kedua BUP tersebut diwajibkan (a) menyediakan dan memelihara fasilitas pelabuhan, (b)  memberikan  pelayanan  kepada  pengguna  jasa pelabuhan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan oleh pemerintah, dan seterusnya.“Dalam Peraturam Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 ayat 1 disebutkan, Otoritas  Pelabuhan  dan  Unit  Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  38 ayat  (2)  berperan  sebagai  wakil  pemerintah  untuk memberikan  konsesi  atau  bentuk  lainnya  kepada BUP  untuk  melakukan  kegiatan  pengusahaan pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
Sementara ayat 3 berbunyi, Otoritas Pelabuhan harus  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah Dasar  peraturan  peran  dan  partisipasi  swasta  dan pemerintah  dalam  pengelolaan  infrastruktur  yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan  Infrastruktur  serta  Peraturan  Presiden Nomor  13  Tahun  2010  atas  Perubahan  Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.  Saat  ini,  pengoperasian  pelabuhan, khususnya  terminal,  terbuka  untuk  Badan  Usaha, dimana PT Pelindo sudah tidak memonopoli sektor ini.    Sedangkan,  kerjasama  dengan  Pemerintah Daerah  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  50  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.  Butir yang penting dalam  peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha  harus  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah,  bila  kerjasama  tersebut mengakibatkan  adanya  pemanfaatan  asset pemerintah  daerah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KP  414  Tahun  2013  tentang  Penetapan Rencana Induk Pelabuhan, Pelabuhan Tanjung Batu ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpan.  Kriteria teknis Pelabuhan Pengumpul diantaranya memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya Pedoman

## Peningkatan Peran Partisipasi Swasta ...FERONIKA SEKAR PERININGSIH
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) setidaknya 50 mil, berada dekat dengan jalur pelayaran nasional + 50 mil, memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang, berdekatan dengan pusat  pertumbuhan  wilayah  ibukota  provinsi  dan kawasan pertumbuhan nasional, kedalaman minimal pelabuhan -7 meter LWS, memiliki dermaga multi- purpose minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat,  berperan  sebagai  pengumpul  angkutan  peti kemas/curah/general  cargo/penumpang  nasional serta  sebagai  tempat  alih  muat  penumpang  dan barang umum nasional.
Berdasarkan  kriteria  teknis  terkait  peran Pelabuhan  Pengumpul,  maka  partisipasi  swasta dalam  pengelolaan  Pelabuhan  Tanjung  Batu  perlu dipertimbangkan.    Partisipasi  swasta  dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu dapat dilakukan pada  pengoperasian  terminal.    Partisipasi  swasta tersebut  dapat  diaplikasikan  pada  lahan  sisi  darat seluas 68 ha yang menjadi hak pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi legalitas atau peraturan perundang-undangan berupa Undang- Undang  beserta  peraturan  hukum  di  bawahnya didapatkan  bahwa  kerjasama  pemerintah  daerah dengan  swasta  belum  banyak  diatur.    Peraturan- peraturan  hukum  tersebut  belum  rnengatur  secara detil dan rinci tentang kerjasama pemerintah daerah dan swasta dalam pengelolaan pelabuhan.
Sedangkan  ditinjau  dari  analisis  Kerjasama Pemerintah  Daerah  dan  SwastaPelabuhan merupakan  salah  satu  infrastruktur  yang pengelolaannya  dapat  dilakukan  melalui  4  model, yaitu  sepenuhnya  oleh  pemerintah,  outsourcing, konsesi  dan  privatisasi.    Pengelolaan  pelabuhan, sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  dapat dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP) sesuai  dengan  jenis  izin  usaha  yang  dimilikinya, sedangkan untuk pelabuhan yang tidak diusahakan secara  komersial  dilaksanakan  oleh  Unit Penyelenggara  Pelabuhan  (UPP).    Namun, pengelolaan  pelabuhan  yang  diusahakan  Unit Penyelenggara  Pelabuhan dapat  juga  dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian, dimana kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan dapat dilakukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia  dan  /  atau  Badan  Usaha.    Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kerjasama pemerintah dan swasta dilakukan dalam bentuk konsesi.
Dalam  konsesi,  swasta  diberi  hak  untuk melakukan  pembangunan  atau  pengelolaan  pada suatu  infrastruktur,  dimana  pihak  swasta mendapatkan penghasilan dari pengelolaan tersebut tetapi  hak  milik  asset,  berupa  lahan,  masih  tetap
dikuasai  oleh  pemerintah.    Kerjasama  Pemerintah Provinsi  Bangka  Belitung  dan  swasta  dalam mengelola Pelabuhan Tanjung Batu dapat dilakukan pada lahan seluas 68 ha pada sisi darat yang menjadi hak  pemerintah  daerah.    Lahan  yang  menjadi  hak milik  pemerintah  daerah  dapat  dikelola  bersama partisipasi swasta melalui beberapa usaha atau busi- ness, misalnya terkait dengan port business, logistics business serta other business.  Bidang-bidang usaha terkait port business antara lain container handling, terminal pelabuhan serta jasa kepelabuhanan lain.
Sedangkan  logistics  business  dapat  terkait dengan peyediaan jasa pergudangan dan jasa terkait logistik lain.  Bidang usaha yang termasuk dalam other business antara lain penyediaan jasa konsultasi en- gineering,  teknologi  informasi  dan  asuransi  bisnis pelabuhan.    Peran  dan  partisipasi  swasta  dalam pengelolaan  pelabuhan  dapat  ditekankan  pada investasi untuk penyediaan pelayanan dasar.  Terkait dengan  rencana  Pemerintah  Daerah  Kabupaten dimana Pelabuhan Tanjung Batu akan dioperasikan untuk dijadikan pelabuhan utama yang dioperasikan selama  24  jam  serta  menggantikan  Pelabuhan Tanjung  Pandan,  maka  penanganan  bongkar  muat barang non peti kemas perlu mendapatkan perhatian. Hal  ini  dikarenakan  volume  bongkar  muat  barang non peti kemas pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Tanjung  Pandan  tinggi.    Barang  tersebut  diangkut oleh  kapal  pelayaran  rakyat  dan  kapal  nasional. Sedangkan,  jenis  barang  yang  bongkar  muat  di Pelabuhan Tanjung Pandan antara lain general cargo, bag cargo curah kering dan curah cair.  Oleh karena itu, untuk  dapat menggantikan Pelabuhan Tanjung Pandan,  Pelabuhan  Tanjung  Batu  perlu memperhatikan  fasilitas bongkar  muat barang  non peti kemas.  Selain itu, bidang usaha lain yang dapat diterapkan pada Pelabuhan Tanjung Batu yaitu ter- minal  pelabuhan,  karena  Pelabuhan  Tanjung  Batu rencananya akan melayani kapal Cruise dan Yacht.
Konsesi  berupa  bentuk  kerjasama  antara pemerintah  daerah  dan  swasta  yang  dapat diaplikasikan pada hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk pelabuhan, antara lain Sewa/ Beli-Bangun-Operasi  ( Lease/Buy-Develop-Oper- ate/L/BDO ),  Bangun-Miliki-Operasi-Transfer (B uild-Own-Operate-Transfer/BOOT )  serta Bangun-Miliki-Transfer  ( Build-Owned-Operate/ BOT ).  Bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bangka  Belitung  dan  swasta  dalam  bidang  usaha penanganan  bongkar  muat  barang  non  peti  kemas dan  penyediaan jasa  pergudangan dapat  dilakukan melalui sistem-sistem @tersebut. Untuk menerapkan salah  satu  sistem  kerjasama  tersebut,  Pemerintah Provinsi Bangka Belitung perlu mempertimbangkan potensi  daerah  terkait  dana,  tingkat  efisiensi  dan
J.Pen.Transla Vol.18 No.2 November 2016 :  63-70
efektivitas,serta  mekanismenya.Dan  dari  beberapa sistem tersebut mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahanNamun  demikian,  juga  terdapat kekurangan  sistem  ini  diantaranya  fasilitas  yang dibangun  pihak  swasta  tersebut  tidak  berfungsi sebagai barang publik, mekanisme harga tidak dapat diatur oleh pemerintah, peraturan daerah membatasi penyediaan fasilitas serta tidak ada kompetisi dalam penyediaan fasilitas publik.
Dengan  mempertimbangkan  kelebihan  dan kekurangan  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat menerapkan salah  satu sistem  kerjasama.   Hal-hal yang  perlu  dipertimbangkan  terkait  dengan pendanaan,  mekanisme  pengaturan  harga,  tingkat kualitas layanan, resiko yang ditanggung kedua pihak serta  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki.   Apabila dana  pemerintah  terbatas,  maka  sistem  Bangun- Miliki-Transfer  ( Build-Owned-Operate/BOO ) dapat  diterapkan,  tetapi  tidak  memiliki  hak  untuk mengatur  mekanisme  pengaturan  harga.    Namun, apabila pemerintah ingin tetap berperan dalam modal, sistem  Sistem  Sewa/Beli-Bangun-Operasi  ( Lease/ Buy-Develop-Operate/L/BDO ) dapat diaplikasikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  legalitas  dan  analisis kerjasama dalam peningkatan peran dan partisipasi swasta  dan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung, didapatkan  kesimpulan  antara  lain:Peran  dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah telah diatur dalam  Undang-Undang  serta  peraturan  pelaksana di  bawahnya  seperti  Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  serta Keputusan Menteri Perhubungan; Hasil identifikasi dan  inventarisasi  peraturan  perundang-undangan menunjukkan  bahwa  peran  dan  partisipasi  swasta dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan sudah diatur tetapi belum secara rinci dan detil terkait bentuk  kerjasama  yang  dapat  dilaksanakan  oleh kedua pihak;Peran dan partisipasi pemerintah daerah dan  swasta  dalam  pengelolaan  pelabuhan  berupa konsesi  dengan  berbagai  sistem  dan  bentuk kerjasama, dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya pendanaan, resiko, potensi sumber daya yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi  Bangka Belitung.
Sarannya yaitu Peran dan partisipasi swasta dan pemerintah daerah perlu diatur lebih rinci dan detil dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bawah Undang-Undang  berupa  peraturan  pelaksana,  atau dapat  berupa  Peraturan  Daerah  khususnya  terkait dengan bentuk kerjasama yang akan diterapkan;Perlu perumusan dan inventarisasi bidang usaha yang akan dikembangkan  yang  melibatkan  peran  swasta  dan Pemerintah  Propinsi  Bangka  Belitung  dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu;Perlu dilakukan penentuan bidang usaha khususnya terkait port busi- ness dan logistics business berdasarkan skala prioritas dengan  mempertimbangkan  peran  dan  partisipasi swasta dan Pemerintah Propinsi Bangka Belitung.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Transportasi Laut, Sungai , Danau dan Penyebrangan, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, Kepala Dinas  Kabupaten  Belitung  Induk,  KSOP  Tanjung Pandan serta Bapak Dr. Imbang Danandjojo. selaku pembimbing dan rekan rekan peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Amiruddin, SH.M.Hum.H. Zainal Arifin, 2004. Pengantar Metode  Penelitian Hukum-Ed.1-  Jakarta
[2] Kazmier,  L. J.  2003. Statistik  Untuk Bisnis. Terjemahan oleh P. A. Lestari. Jakarta;
[3] Siswanto, D.  W.,  2013. Analisa  kerjasama  pemerintah swasta  di bidang  perkeretaapian (Studi  Deskriptif 6  KPS Perkeretaapian  di Indonesia).  Jakarta;
[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan Kerjasama  Daerah, Jakarta
[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Jakarta;
[6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam  Penyediaan Infrastruktur,  Jakarta;
[7] Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia Nomor : KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Jakarta;
[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,  Jakarta;
[9] Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta;