HALAMAN: 1 - 79
KEADAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK REMAJA PASCA REUNIFIKASI
Nurliana Cipta Apsari, R. Nunung Nurwati
nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id; nngnurwati@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Family is the first and utmost place for child rights fulfilment. Commonly, family is the place to guarantee the development and child rights fulfilment, however, many children are being placed in orphanages in order for the children to acquire their rights of education. Children reside in orphanages are vulnerable of discrimination. In order to protect the vulnerable children, Save the Children with its program of Child and Family Support Center (PDAK) returning children residing in orphanages into their families, known as reunification, to receive family based care and still acquiring their rights including rights of education. Sequential mixed of quantitative and qualitative approach is used in this research. Data is collected from children and parents involved with reunification process and child care. The focus of this research is the fulfillment of child rights to develop and survival, mainly rights of education.
The result shows that after reunification, one youth is not pursuing his study and decided to work because his father could not afford the educational expenses. The result also found that although the parents are economically deprived, but no youth have return to orphanages to receive institution based care. The research found strength of parent and resiliency of children thus keeping the children reside in their family and receive family based care. The strength  of  parent  and  child  resilience  exists  because  of  social  work  support  through  case  management  model  of PDAK Save the Children. The social workers have assisted the parents to gain access needed in order for them to fulfill the child rights. The social workers also assist and provide understanding to the children about their parents’ condition which then resulting in child resilience. Case management model serves as model for direct services for children and their families in keeping the continuity of family based care received by children after reunification. With this model, service providers will be able to synergized the policies and programs of social insurance planned and implemented by the government thus overcoming the limited access of parents to fulfill their children’s rights.
Keywords: Rights of Education, Reunification

## PENDAHULUAN
Hak  anak  seringkali  secara  implisit disebutkan  dalam  kebutuhan  anak  (Ife, 2001).  Namun  begitu,  kebutuhan  harus secara hati-hati diterjemahkan ke dalam hak, karena  seringkali,  orang  dewasa  yang menterjemahkan kebutuhan anak menggunakan cara pandangnya dan menyamakan  pemenuhan  hak  anak  dengan kebutuhan  dirinya.  Konvensi  Hak  Anak menjamin  hak-hak  anak  sebagaimana  yang disebutkan  dalam  Durrant  (2007)  yaitu  hak akan keberlangsungan hidup dan pengembangan potensi mereka secara penuh,
hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan hak  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap pengambilan  keputusan.  Sebelum  adanya Konvensi  Hak  Anak,  Pringle  (1975:34) mengklasifikasikan  hak  anak  berdasarkan kebutuhan yang terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kebutuhan  untuk  cinta  dan  keamanan; kebutuhan  untuk  pengalaman-pengalaman baru;  kebutuhan  untuk  penghargaan  dan pengakuan; serta kebutuhan untuk tanggung jawab.
Keluarga  adalah  tempat  utama  dan pertama  terpenuhinya  hak  anak,  yang  dapat menjamin tumbuh kembang dan pemenuhan
HALAMAN: 1 - 79
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
hak  anak  (Butler  &  Roberts,  2004;  Lestari, 2012;  Yusuf,  2011,  Saunders-Adam,  2011), namun  demikian,  Sudrajat  &  Martin  (2007) dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa pengasuhan  anak  dalam  keluarga  terancam tidak terlaksana karena orang tua yang tidak mampu  banyak  menitipkan  anak  mereka  ke panti asuhan. Mereka dititipkan di panti oleh orang  tua/keluarga  mereka  dengan  alasan supaya anak mereka mendapatkan pendidikan  yang  memadai  dan  berharap  di masa depan. Dengan mendapatkan pendidikan  tersebut,  diharapkan  anak  dapat memutuskan mata rantai kemiskinan keluarga  mereka.  Pihak  keluarga  merasa tidak  ada  lagi  tempat  yang  dapat  mereka andalkan selain panti asuhan demi memenuhi salah  satu  hak  anak  mereka,  yaitu  hak mendapatkan pendidikan.
Fenomena  tersebut  tentu  saja  telah membuat  pergeseran  fungsi  panti  yang biasanya  berfungsi  sebagai  tempat  tinggal sementara anak yatim piatu, menjadi tempat tinggal  sementara  anak  dari  keluarga  yang memiliki keterbatasan akses dengan maksud agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya. Fenomena tersebut juga membuat pengasuhan anak berbasis keluarga mengalami  pergeseran  menjadi  pengasuhan berbasis  lembaga,  padahal,  anak-anak  yang tinggal di panti asuhan, rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kurang terpenuhi hak-haknya (Carl, et.al. , 2007).
Anak yang mendapatkan pengasuhan berbasis  lembaga,  mengalami  pemenuhan hak  anak  lebih  banyak  kepada  pemenuhan hak  atas  keberlangsungan  hidup,  karena alasan utama anak masuk panti adalah karena anak  tersebut  berasal  dari  keluarga  miskin yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan dasar  anak.  Saat  anak  memasuki  panti asuhan,  mereka  diharapkan  untuk  tinggal  di panti  asuhan  hingga  anak  lulus  dari pendidikan  tertinggi  (SMA)  kecuali  mereka melanggar peraturan atau tidak berprestasi di
sekolah  (Sudrajat,  2007).  Ketika  anak melanggar peraturan dan atau tidak berprestasi  di  sekolah,  maka  hukuman maksimal  dari  pihak  panti  asuhan  adalah dipulangkan  ke  orang  tua  mereka  masing- masing.  Di  saat  anak  telah  tinggal  di  panti asuhan, pengurus panti cenderung membatasi hubungan anak dengan keluarga. Anak hanya diperbolehkan bertemu dengan orang tua atau keluarga  besarnya  maksimal  2  kali  dalam setahun,  yaitu  di  saat  hari  raya  besar keagamaan  dan  libur  panjang  sekolah. Batasan tersebut diberlakukan karena pengurus panti asuhan khawatir anak menjadi sulit  beradaptasi  di  dalam  panti  asuhan karena terus ingin bertemu dengan orang tua atau keluarganya.
Reunifikasi anak yang ditempatkan di panti  asuhan  kembali  kepada  keluarga kandungnya adalah merupakan tujuan utama dari  sistem  kesejahteraan  anak  (Elis, et.al ., 2003;  Lau, et.al .,  2003;  Wulczyn,  2004; Talbot,  2005;),  namun  beberapa  hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reunifikasi kepada keluarga yang belum siap, cenderung  membuat  anak-anak  tersebut masuk kembali ke dalam sistem panti asuhan ( re-entry )  (Wulczyn,  2004;  Talbot,  2005; CWLA, 2002, Thomas, et.al., 2005). Masuk kembali  ke  dalam  sistem  panti  asuhan menunjukkan  kegagalan  reunifikasi  anak karena  kembali  ke  panti  pasca  reunifikasi berdampak negatif bagi perkembangan anak tersebut (Saunders-Adam, 2011; Cruz, 2009). Oleh  karena  itu,  menjaga  agar  reunifikasi menjadi  sebuah  rencana  permanensi  bagi anak  dan  keluarganya  menjadi  hal  yang penting.  Sangat  penting  untuk  meyakinkan bahwa  masalah-masalah  yang  dialami  oleh keluarga  yang  mengalami  reunifikasi  telah dapat diatasi atau paling tidak, telah diketahui sumber-sumber  dan  potensi-potensi  yang dapat membantu keluarga tersebut mengatasi masalah  dalam  usaha  pengasuhan  anaknya
HALAMAN: 1 - 79
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
pasca reunifikasi, sehingga setelah anak tetap dapat menikmati pemenuhan haknya.
Anak  remaja  yang  di  reunifikasi melalui  PDAK Save  the  Children adalah remaja yang belum menamatkan pendidikan sekolah menengah atas. Oleh karena itu, studi ini  dilakukan  untuk  mengeksplorasi  kondisi pemenuhan  hak  pendidikan  anak  remaja pasca reunifikasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Reunifikasi  muncul  karena  adanya sejarah  pergerakan  Perlindungan  Keluarga yang  dimulai  pada  tahun  1959  di  Amerika Serikat.  Pada  saat  yang  sama,  Maas  dan Engler mempublikasikan hasil penelitiannya dan  dikutip  oleh  Talbot  (2005:1)  dikenal dengan  istilah foster  care  drift .  Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa di saat anak  ditempatkan  di  luar  lingkungan keluargannya, maka akan terus berada dalam asuhan keluarga angkat,  berpindah dari satu rumah  ke  rumah  lainnya  sampai  mereka berusia dewasa (Talbot, 2005).
Reunifikasi anak dari panti kembali ke keluarga  aslinya  merupakan  tujuan  dari sistem  kesejahteraan  anak.  Banyak  definisi reunifikasi keluarga bagi anak dari pengasuhan institusi, di antaranya Mallucio, et.al.  (1994)  mendefinisikan  reunifikasi keluarga  sebagai  proses  terencana  yang menghubungkan kembali anak  yang di asuh orang  lain  dengan  keluarganya  lagi  melalui beragam  layanan  dan  dukungan  bagi  anak, keluarga,  orang  tua  angkat  atau  pengasuh lainnya.  Reunifikasi  keluarga  bertujuan untuk membantu setiap anak dan keluarganya untuk  mencapai  dan  menjaga  tingkat hubungan  mereka,  mulai  dari  mengunjungi anak di tempat asuhannya hingga reunifikasi secara penuh kepada keluarganya.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Wulczyn  (2004)  dalam  Fernandez  (2012) bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi proses reunifikasi diantaranya adalah
asesmen  kasus,  kasus  atau  perencanaan keluarga,  pelayanan  yang  disediakan  oleh penyedia  layanan  perlindungan  anak  atau lembaga-lembaga pendukung lainnya, keterlibatan keluarga dan kesiapan keluarga.
Ada dua kemungkinan kehidupan anak dan  keluarga  pasca  reunifikasi,  yaitu  anak tetap tinggal di rumah dan mendapatkan hak- haknya  ( non  re-entry ),  atau  anak  kembali masuk  ke  panti  asuhan  ( re-entry ).  Ketika anak  kembali  masuk  ke  panti  asuhan,  anak kembali  tidak  mendapatkan  hak-haknya sebagai  akibat  dari  tidak  terselesaikannya masalah  keluarga  yang  membuat  anak tersebut  dititipkan  di  panti  asuhan  sebelum terjadinya reunifikasi.
Banyak  pula  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa pasca reunifikasi, masih ada anak dan remaja  yang harus kembali ke panti asuhan karena kurang adanya dukungan bagi keluarga untuk dapat melindungi anak- anaknya  (Kimberlin,  2009;  Cruz,  2009; Shaw,  2006;  Miller,  et.al,  2006;  Lau,  et.al; 2003;  Terling,  1999,  Wulczyn,  2004, Fernandez,  2012).  Adapula  penelitian  yang meragukan  efektifnya  reunifikasi  untuk mencapai  kesejahteraan  anak,  karena  anak tidak  dapat  bertahan  lama  tinggal  di  rumah dan akhirnya kembali masuk ke panti asuhan (Barth, et.al, 2007, Wulczyn, 2004). Bahkan, ada pula penelitian yang menemukan bahwa pasca  reunifikasi,  remaja  memiliki  masalah perilaku  dan  emosional  yang  lebih  banyak daripada  remaja  yang  tidak  di  reunifikasi, serta  kemungkinan  mengalami  kekerasan yang  lebih  besar  daripada  tinggal  dalam lingkungan  pengasuhan  yang  lebih  stabil (Taussig,  et.al,  2001;  Steigner,  2007).  Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya reunifikasi  akan  menjanjikan  keadaan  yang lebih baik bagi anak-anak.
Pasca  reunifikasi,  Carnochan,  et.al. (2013: 199) mengutip Wulczyn, 2004)  yang merekomedasikan  layanan-layanan  yang diberikan  kepada  anak  dan  keluarga  untuk
HALAMAN: 1 - 79
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
mencegah re-entry yaitu  bantuan  dukungan pemeliharaan  rumah;  pelayanan-pelayanan konseling;  dan  dukungan  pekerja  sosial sepanjang  proses  reunifikasi  dan  setelah reunifikasi.  Sementara  itu,  Freundlich  & Wright,  2003  dalam  Carnochan,  et.al. (2013:199) menyebutkan layanan lain termasuk layanan pendidikan dan pemberian informasi,  layanan  klinis,  layanan  material seperti  dukungan  finansial  dan  jaringan pendukung  dan  dukungan  lainnya  baik  itu formal  maupun  informal  bagi  anak  dan keluarganya.
Fernandez (2012) memetakan beberapa strategi  pelayanan  yang  diberikan  kepada keluarga  pasca  reunifikasi  seperti  program pelatihan  bagi  orang  tua,  intervensi  kepada anak,  dan  intervensi  berbasis  keluarga  yang tepat  sasaran.  Strategi-strategi  tersebut terbukti  dapat  mempertahankan  anak  dalam keluarga  dan  mencegah  anak  kembali  ke panti asuhan (Barth, et.al. 2005; Fraser et al., 1996;  Maluccio  et  al.,  1996;  Miller  et  al., 2006).
Rapat  dewan  PBB  di  tahun  1989 mengadopsi  Konvensi  Hak  Anak  tersebut, dan  memaksa  setiap  negara  anggota  PBB untuk memelihara dan melindungi anak. Hal tersebut  memicu  disepakatinya  Konvensi Hak Anak (KHA) atau the Convention on the Rights  of  the  Child (CRC)  pada  tahun  1990 yang  kemudian  diratifikasi  oleh  192  negara dari  194  negara  secara  keseluruhan  (Carl, et.al. , 2007; Roscoe, 2011). Negara Indonesia  kemudian  meratifikasi  konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36  tahun  1990.  Setiap  Negara  yang  telah meratifikasi  konvensi  ini  harus  melaporkan pelaksanaannya  kepada  Komite  Hak-Hak Anak  sebagai  badan  pengawasan  penerapan konvensi tersebut.
KHA secara jelas dan rinci menyebutkan hak anak akan pendidikan pada Pasal  28  adalah  tentang  Hak  Anak  untuk Mendapatkan Pendidikan. Hak untuk
mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum  dalam  KHA  tersebut  seharusnya dipenuhi  oleh  orang  tua.  Oleh  karena  itu, maka  orang  tua  berhak  mendapatkan program-program  baik  itu  dari  pemerintah maupun  dari  lembaga  non  pemerintah  agar dapat  memenuhi  hak  pendidikan  anaknya tersebut.  Ini  berarti  bahwa  hak  pendidikan bagi  anak  terpenuhi  ketika  hak  orang  tua untuk  mendapatkan  akses  kepada  peluang mendapatkan  pekerjaan  dan  penghasilan yang  layak  telah  terpenuhi  dan  difasilitasi oleh  pemerintah  ataupun  lembaga-lembaga non pemerintah. Ketika orang tua mendapatkan hak untuk mendapatkan pendapatan yang layak, maka orang tua akan mampu memenuhi hak pendidikan bagi anak. Dengan  demikian,  isu  mengenai  hak  anak akan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak orang tua dan bagaimana kebijakan serta program yang dirancang dan diimplementasikan  oleh  pemerintah  dapat menjamin  keterpenuhan  hak  orang  tua.  Isu mengenai  hak  anak  merupakan  isu  yang sedang  menjadi  pusat  perhatian  tidak  saja bagi  pekerja  sosial,  namun  juga  bagi  semua professional  yang  terlibat  dengan  anak  dan menggunakan  pendekatan  hak  anak  akan menghasilkan  cara  pandang  baru  mengenai hubungan antara anak,  keluarga  dan masyarakat.
Kesejahteraaan anak merupakan sebuah  konsep  yang  kompleks  untuk diterjemahkan  karena  melibatkan  banyak faktor  dan  dimensi.  Namun  demikian, kesejahteraan  anak  seringkali  dibedakan kedalam  beberapa  dimensi  yaitu  dimensi fisik,  psikologis  dan  emosional,  sosial, kognisi  dan  pendidikan,  serta  dimensi ekonomi  (Thornton,  2001).  Kesejahteraan anak  adalah  kondisi  dasar  yang  diperlukan oleh  anak-anak  agar  dapat  berkembang secara  sehat.  Sebagaimana  disebutkan  oleh Clifton  &  Hodgson  (1997:50)  bahwa gambaran  kesejahteraan  termasuk  keadaan
HALAMAN: 1 - 79
kebutuhan  dasar  anak  untuk  tumbuh kembang  yang  sehat,  termasuk  pendapatan yang cukup, perumahan, kesehatan, pendidikan  dan  isu  lingkungan,  yang merupakan kondisi di mana anak-anak dapat berkembang.  DuBois  &  Miley  (2010) mengklasifikasikan  anak  sebagai  individu yang berada dalam  rentang usia antara 0-18 tahun.  Secara  umum,  Konvensi  Hak  Anak (1989) mendefinisikan anak sebagai individu dibawah usia18 tahun.
Hutchinson  (2003a)  mengemukakan bahwa masa remaja dicirikan dengan adanya perubahan  fisik  yang  signifikan,  produksi hormon  yang  meningkat,  pendewasaan seksual,  meningkatnya  fungsi  kognitif, perkembangan identitas, meningkatnya kemandirian dan percobaan-percobaan dengan seksual dan obat-obatan terlarang.
Erikson (1950) mengkategorikan anak- anak pada tahap adolescence ini pada tahap perkembangan identity versus role diffusion . Tugas  utama  dalam  tahapan  perkembangan ini  adalah  untuk  mencari  identitas  individu yang  merupakan  turunan  dari  interaksi dengan  orang  lain  dan  sistem  sosial  lain. Erikson  (1950)  lebih  lanjut  menyebutkan bahwa perkembangan identitas adalah sebuah proses refleksi personal dan observasi diri  sendiri  dalam  hubungannya  dengan orang  lain.  Pada  masa  remaja  ini,  keluarga dan  orang  tua  bukanlah  lagi  tokoh  sentral untuk  mereka.  Dalam  masa  ini,  remaja dihadapkan  pada  isu-isu  seperti  yang diungkapkan  oleh  Santrock  (2007)  mencari siapa mereka sebenarnya, apakah kemampuan mereka dan kemana arah hidup yang  mereka  ambil  dalam  hidup  ini.  Peran orang  tua  pada  masa  ini  adalah  untuk membiarkan remaja mengeksplorasi berbagai macam peran dan berbagai cara dalam peran tertentu. Erikson (1950) menekankan bahwa eksplorasi  mengenai  karir  adalah  sangat penting dalam masa adolescence .
Masa  remaja  juga  dicirikan  dengan meningkatnya  identifikasi  terhadap peer group .  Hutchinson  (2003a)  menyebutkan hubungan individu remaja dengan peer group nya  turut  mempengaruhi  pembentukan identitas,  perilaku,  kompetensi  sosial  dan individual seorang anak remaja.
Berkaitan dengan perkembangan kognisi,  masa  remaja  berdasarkan  Piaget memasuki tahapan formal operational . Pada tahap  ini,  remaja  memasuki  tahap  berpikir secara  abstrak  dan  dalam  cara  yang  lebih logis.  Gambaran  Piaget  mengenai  remaja yang  dikutip  oleh  Santrock  (2007)  adalah anak  remaja  secara  aktif  mengkonstruksi dunia kognisi mereka, informasi tidak hanya dimasukkan  dalam  pikiran  mereka  dari lingkungan.  Mereka  mulai  memikirkan kemungkinan-kemungkinan  jatidiri  mereka di  masa  depan  dan  sangat  terpengaruh  oleh kehidupannya  di  masa  depan.  Jika  dimasa kanak-kanak, individu mencoba menyelesaikan  masalah  dengan  cara  coba- coba  dan  gagal,  maka  di  masa  remaja  ini, dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya,  remaja  akan  menggunakan  cara berpikir  ilmiah,  dengan  membuat  rencana menyelesaikan masalah dan secara sistematis menguji solusi yang telah mereka rencanakan (Santrock, 2007).
Kelompok teman sebaya pada masa ini menjadi  menjadi  acuan  untuk  tindakan- tindakan  yang  dianggap  benar.  Setiono (2009:54)  menyebutkan  bahwa  “perspektif sosial  individu  yang  sedang  berada  dalam tingkatan  konvensional  berorientasi  pada kelompok atau masyarakat umum, dimana ia menjadi  anggotanya”.  Oleh  karena  hal tersebut,  maka  orang  tua  tidak  lagi memainkan peran utama dalam perkembangan  sosioemosional  pada  anak remaja. Perkembangan sosioemosional  pada remaja dipengaruhi
oleh teman sepermainannya  (Walker,  1996;  Santrock,
2007).
HALAMAN: 1 - 79
Masa  remaja  merupakan  masa  yang kompleks,  dan  masa  tersebut  akan  lebih kompleks lagi jika kemudian para remaja ini terlibat  dalam  penggunaan  obat-obatan terlarang,  perilaku  seksual  yang  tidak  sehat, kenakalan remaja dan masalah-masalah yang membuat remaja ingin melakukan bunuh diri. Oleh  karena  itu,  perlu  dibuat  faktor-faktor pelindung bagi remaja antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam Hutchinson (2003a:298) adalah:
a. Menyatukan  keluarga  dengan  anak- anak remaja mereka;
b. Membangun  sekolah  yang  sesuai dengan tahap perkembangan remaja;
c. Mengembangkan  strategi  promosi kesehatan bagi remaja awal;
d. Memperkuat masyarakat yang
memiliki warga remaja awal;
e. Mempromosikan  potensi  konstruktif media.
Anak-anak  dalam  kategori  remaja yang  mengalami  perpindahan  pengasuhan akan terpengaruhi jati dirinya karena ia tidak mendapatkan  tempat  tinggal  yang  tetap sehingga  ia  tidak  mampu  mengembangkan jati  diri  atau  identitas  dirinya  sendiri.  Oleh karena  itu,  untuk  usia  remaja,  reunifikasi harus  dilaksanakan  berdasarkan  keinginan anak remaja tersebut dan kesiapan orang tua untuk  memahami  perkembangan  remaja yang unik. Keluarga dalam hal ini orang tua, berkewajiban untuk memberikan kepercayaan dan ruang yang cukup luas bagi anak  untuk  dapat  mengembangkan  jatidiri dan identitasnya sehingga anak akan menjadi orang  dewasa  yang  memiliki  kepercayaan diri.
Sesuai tahap perkembangannya, remaja perlu mengembangkan kapasitas yang memberdayakan mereka untuk ambil bagian dalam  hubungan,  pengalaman-pengalaman dan kesempatan-kesempatan yang bermakna untuk  kehidupan  anak  di  masa  depan.
Pemenuhan hak pendidikan dapat mengembangkan  kapasitas  tersebut  karena mendapatkan
pendidikan, remaja mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan perilaku positif dan menghindarkan  mereka  dari  perilaku  yang beresiko  dan  mengarah  pada  terciptanya masalah sosial. Perkembangan positif tersebut  difasilitasi  oleh  sistem  yang mengintegrasikan semua aset perkembangan yang  ada  baik  itu  di  diri  anak  maupun keluarga.  Ini  berarti  bahwa  hak  pendidikan anak  remaja  pasca  reunifikasi  akan  dapat dipenuhi  jika  orang  tua  dapat  memahami karakteristik  khas  yang  muncul  pada  tahap perkembangan remaja ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dirancang
menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk mendapatkan  gambaran  pemenuhan  hak pendidikan  anak  remaja  yang  di  reunifikasi melalui Pusat Dukungan Anak dan Keluarga
Save the Children . Penelitian ini mengeksplorasi dan menggambarkan pemenuhan  hak  pendidikan  anak  remaja. Jenis  penelitian  adalah  eksplorasi  dengan objek  penelitian  adalah  anak  remaja  yang mengalami reunifikasi oleh Pusat Dukungan Anak dan Keluarga Save the Children . Jenis data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk  pertama  kali  adalah  adalah  jenis  data kuantitatif untuk menggambarkan pemenuhan  hak  pendidikan  anak  remaja pasca reunifikasi.
Untuk  mendapatkan  informasi  yang diperlukan  berkaitan  dengan  pertanyaan penelitian, dilakukan sebuah proses penentuan  responden  dan  informan.  Dalam penelitian ini, karena responden pemenuhan hak  anak  adalah  anak-anak  yang  di reunifikasi,  maka  digunakan  teknik  sensus yang  berarti  bahwa  semua  anak  yang mengalami  reunifikasi  diberikan  kuesioner keadaan  pemenuhan  hak  mereka.  Anak
HALAMAN: 1 - 79
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
remaja  yang  direunifikasi  melalui  PDAK berjumlah 20 orang. Namun setelah dikonfirmasi  dan  diberikan inform  consent , hanya  ada  4  orang  anak  yang  bersedia  dan dapat  ditemui  sebagai  responden  untuk penelitian ini.
Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif adalah kuesioner  dengan  menggunakan  pertanyaan tertutup  dan  terbuka  dan  untuk  beberapa item, digunakan juga partially open questions (Neuman, 2004) yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan  jawaban  lain  yang  tidak terpikirkan oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak  yang  direunifikasi  di  usia remaja yang difasilitasi oleh PDAK Save the Children berjumlah  4  orang.  Semua  anak tinggal  dengan  keluarga  kandungnya  dan tinggal  di  daerah  Ciparay,  Gegerkalong,
Awiligar (semuanya Bandung) dan
Sumedang. Tabel 1 Data Anak yang Direunifikasi di Usia Remaja dalam rentang waktu 2010-2013 No . Inisial Nama Jenis Kela- min Tahun Reuni- fikasi N % 1 RR L 2013 1 25 2 RRR L 2011 1 25 3 IW L 2010 1 25 4 TS P 2013 1 25 Jumlah 4 10 0 Sumber: Hasil Penelitian, 2014
Tabel 4.24 menunjukkan bahwa anak yang  dipulangkan  di  usia  remaja,  mayoritas anak  laki-laki,  padahal  penelitian  terdahulu menyebutkan bahwa anak laki-laki memiliki kesempatan  yang  lebih  kecil  untuk  dapat direunifikasi  ke  keluarganya  (McIntosh, 2002).  Penelitian  ini  membuktikan  bahwa
untuk anak-anak yang di reunifikasi melalui PDAK Save the Children , jenis kelamin tidak mempengaruhi  kemungkinan  reunifikasi anak kepada keluarganya. Dari keempat anak yang  direunifikasi  tersebut,  dua  anak  masih memiliki  orang  tua  lengkap,  sementara  dua anak  lainnya  memiliki  ayah/ibu  sebagai orang  tua  tunggal.  Alasan  anak-anak dititipkan  di  panti  asuhan  mayoritas  adalah karena orang tua tidak mampu memenuhi hak anak  terutama  hak  untuk  tumbuh  dan berkembang. Anak remaja yang direunifikasi berada di panti asuhan dalam rentang waktu 5-7 tahun, dan hasil penelitian mengindikasikan adanya kekerasan fisik dan verbal disaat anak tinggal panti asuhan. Anak remaja  direunifikasi  setelah  pekerja  sosial melakukan asesmen terhadap keadaan keluarga  dan  keinginan  anak  untuk  keluar dari  panti  asuhan  serta  kembali  ke  rumah. Orang  tua  anak  remaja  yang  direunifikasi merasa  berat  untuk  menerima  anaknya kembali  karena  ketidakyakinan  mereka terhadap diri mereka sendiri dalam memenuhi hak anak, terutama hak pendidikan jika anak direunifikasi.
Anak remaja yang direunifikasi tidak satupun  mengalami  re-entry  padahal  anak berasal  dari  keluarga  miskin,  dengan penghasilan  mayoritas  orang  tua  berada  di sekitar Rp. 600.000, sebagaimana tergambar dalam tabel 4.25.
HALAMAN: 1 - 79
Tabel 2
Data Pendidikan dan Penghasilan Orang
Tua Anak yang direunifikasi di Usia Remaja No . Inisial Anak Pendidi- kan Ortu Peng- hasilan Ortu N % 1 RR
SMP Rp.
600.00 0,- 1 25 2 RRR SMA Rp. 1.000.0 00,- 1 25 3 IW
SD Rp. 500.00 0,- 1 25
4 TS
SD Rp. 600.00 0,- 1 25 Jumlah 4 100 Sumber: Hasil Penelitian, 2014
Mayoritas  orang  tua  anak  yang direunifikasi  pada  kategori  usia  remaja adalah lulusan sekolah dasar, yaitu sebanyak 2  orang  dari  total  jumlah  4  orang.  Mereka merasakan  bahwa  jenis  pekerjaan  yang mereka  lakukan  adalah  berkaitan  dengan keterbatasan  pengetahuan  dan  keterampilan mereka, sehingga terpaksa melakukan pekerjaan  saat  ini  agar  dapat  menghasilkan uang bagi keluarganya.
Tabel 3 Pendidikan Terakhir serta Pekerjaan Orang tua Anak yang direunifikasi
Usia Remaja No. P endidi ka n Te ra khir Pekerjaan % P eda ga ng B uruh
B anguna n Ka rya wa n S wa sta La innya
1 . SD 1 0 0 1 50
2 . SMP 0 0 1 0 25
3 . SMA 1 0 0 0 25 N 2 0 1 1 10 0 Sumber: Hasil Penelitian, 2014
Untuk  aspek  pendidikan,  penelitian menunjukkan  bahwa  dari  semua  anak kategori remaja yang direunifikasi dan terus bersekolah  di  tingkat  lanjutan,  kecuali  IW. Penyebab  anak  remaja  tidak  bersekolah adalah  ketidakmampuan  orang  tua  untuk membiayai  kebutuhan  sekolah  anak,  hal tersebut  memaksa  anak  untuk  berhenti bersekolah  dan  belajar  sendiri  (otodidak) untuk menambah pengetahuan dan wawasannya.  IW  terpaksa  bekerja  daripada meneruskan  pendidikan  di  bangku  sekolah lanjutan.  Kegiatan  bekerja  tersebut  pun didukung  oleh  orang  tuanya  dan  orang  tua merasa  senang  anak  dapat  menghasilkan uang.  Ini  berlawanan  dengan  pandangan bahwa  isu  yang  dihadapi  keluarga  disaat menitipkan anak di panti tidak terselesaikan, maka re-entry ke panti asuhan menjadi lebih besar.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa anak  tidak  kembali  masuk  ke  panti  asuhan, namun memilih berhenti sekolah dan bekerja.
HALAMAN: 1 - 79
IW  sekarang  tinggal  di  Garut  dan  bekerja sebagai buruh di sana. IW sangat menyayangi ayahnya  dan  tidak  mau  membuat  ayahnya menderita  karena  harus  memikirkan  dia. Sehingga  IW  lebih  memilih  bekerja  agar dapat  menghasilkan  uang  dan  membantu biaya  hidup  ayah  dan  kakak-kakaknya.    IW memilih  untuk  mengorbankan  sekolahnya demi  kepentingan  keluarganya.  Ia  lebih memilih bekerja di jalanan supaya mendapatkan  uang  untuk  menghidupi  ayah dan saudara-saudaranya.
Orang  tua  anak  yang  direunifikasi mayoritas memiliki pendidikan terakhir yang rendah,  yaitu  SD,  sehingga  mempengaruhi persepsi  maupun  sikap  terhadap  pendidikan anak-anaknya  (Todaro,  1999).  Persepsi tersebut  mendorong  orang  tua  menitipkan anak  di  panti  asuhan.  Dalam  penelitian  ini, diakui  oleh  orang  tua  bahwa  alasan  mereka menitipkan  anak  di  panti  asuhan  adalah karena  orang  tua  tidak  mampu  membiayai pendidikan  anak.  Hal  tersebut  konsisten dengan  (Choy,  2001)  yang  menyebutkan pendidikan orang tua mempengaruhi pendidikan anak-anaknya, dimana orang tua yang  pendidikannya  sarjana,  setelah  lulus SMA,  anaknya  langsung  mengikuti  ujian masuk perguruan tinggi, sementara orang tua yang  memiliki  pendidikan  terakhir  SMA, anaknya  tidak  mengikuti  ujian  masuk perguruan  tinggi.  Ini  membuat  orang  tua mencari  cara  agar  anaknya  dapat  terus melanjutkan  pendidikan  hingga  tingkat sekolah menengah atas, meskipun anak harus tinggal di panti asuhan.
Pendidikan orang tua juga mempengaruhi  pekerjaan  yang  dilakukan oleh  orang  tua  anak  yang  direunifikasi. Pendidikan  tertinggi  yang  diraih  orang  tua anak yang direunifikasi mayoritas SMA yang berarti  pendidikannya  cukup  tinggi  dan berpotensi  untuk  mendapatkan  pekerjaan (Wolbers,  2000).  Meski  pendidikan  dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang
dilakukan oleh orang tua, namun tidak selalu mempengaruhi  pendapatan  orang  tua.  Hasil penelitian  menemukan  orang  tua  yang direunifikasi dengan  pendidikan  SMA sebesar  50%,  namun  pendapatan  orang  tua tersebut tidak sama dan tidak merata. Hanya 20% orang tua yang memiliki penghasilan di atas 1 juta setiap bulannya, dan 30% lainnya memiliki  pendapatan  yang  termasuk  ke dalam  kategori  miskin  menurut  BPS.  Ini membuktikan bahwa tidak selamanya pendidikan berkorelasi positif dengan pendapatan  seseorang,  sebagaimana  yang telah  dikemukakan  oleh  Card  (1999:  1802) bahwa  para  ilmuwan  sosial  sangat  berhati- hati untuk menyimpulkan secara kuat adanya pengaruh  antara  pendidikan  dan  pendapatan seseorang.

## SIMPULAN
Ketidakterpenuhan  hak  pendidikan bagi  anak  remaja  terjadi  karena  faktor keluarga  dan  faktor  manajemen  pelayanan. Faktor  keluarga  diantaranya  adalah  tingkat ekonomi  keluarga  yang  tidak  mengalami perubahan serta keadaan kesehatan orang tua. Sedangkan  faktor  manajemen  pelayanan sosial diantaranya adalah pelayanan manajemen  kasus  yang  tidak  terintegrasi diantara  lembaga  pemerintah,  lembaga swasta dan masyarakat.
Keterbatasan  akses  tidak  dapat menjadi  alasan  ketidakterpenuhan  hak  anak karena pemerintah berkewajiban memfasilitasi  orang  tua  dalam  rangka memenuhi hak anak mereka. Oleh karena itu, untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  layanan-layanan  yang ada bagi anak dan keluarga, digunakan model manajemen  kasus  yang  dipimpin  oleh seorang pekerja sosial sebagai manajer kasus. Agar  hak  anak  remaja  dapat  terpenuhi, pekerja  sosial  berperan  sebagai  manajer kasus dapat lebih optimal dalam mengkoordinasikan layanan yang diperlukan
HALAMAN: 1 - 79
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
bagi anak remaja sesuai dengan karakteristik anak dan anggota keluarga lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Barth, R.P., Weigensberg, E.C. Fisher, P.A., Fetrow,  B.,  &  Green,  R.L.  (2007). Reentry  of  elementary  aged  children following  reunification  from  foster care .  Children  and  Youth  Services Review, 30, hlm. 353-364. Butler, I. & Roberts. G. (2004). Social Work with Children and Families . London: Jessica Kingsley Publishers. Carnochan, S., Rizik-Baer, D. & Austin, M.J. (2013). Preventing  Re-Entry  to Foster  Care .  Journal  of  Evidence- Based Social Work, 10:3, 196-209. Carl,  C.D.,  Paramo,  M.C.D.,  Rosen,  D.  & Sobo.  E.J.  (2007). The  Rights  of Children .  Public  Policy  Statement. Medical  Anthropology  Quarterly, hlm. 234.
Child  Welfare  League  of  America.  (2002). Family  Reunification .  Washington
DC, Research Roundup.
Clifton, J. & Hodgson. D. (1997). Rethinking practice  through  a  children’s  rights perspective .  Dalam  C.  Cannan  &  C. Warren  (Eds) Social  Action  with Children and Families: A community development  approach  to  child  and family  welfare, hlm . 43-65.  London: Routledge.
Cruz,  W.  (2009). Extended  services  post reunification to enhance parent-child attachments:  A  grant  Proposal .
California  State  University,  Long Beach.
DuBois, B. & Miley, K. (2010). Social Work: An  Empowering  Profession  6 th ed . Boston: Pearson Education. Durrant,  J.  (2007). Positive  Discipline . Bangkok: Save the Children Sweden South East Asia and the Pacific.
Erikson,  E.H.  (1963). The  Childhood  and
Society .  London:  Paladin  Grafton Books. Fernandez, A.M. (2012). Family
Reunification: Aftercare support that preserves  the  family  unit .  Saint Mary’s College of California.
Fraser,  M.W.,  Walton,  E.,  Lewis,  R.E., Pecora, P.J., & Walton, W.K. (1996).
An experiment
in family reunification: Correlations of
outcomes  at  one-year  follow  up . Children and Youth Services Review, 18, hlm. 335-361.
Hutchinson,  E.D.  (2003a). Dimensions  of Human Behavior: The Changing Life Course 2 nd ed . Thousand Oaks: Sage Publication. Ife,  J.  (2001). Human  Rights  and  Social Work: Towards Rights-Based Practice .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Kimberlin,  S.E.,  Anthony,  E.K.,  &  Austin, M.J. (2009). Re-entering foster care: Trends,  evidence,  and  implications . Children and Youth Services Review,
31, hlm. 471-481.
Lau, AS., Litrownik, AJ., Newton,
RR.,Landsverk,  J.  (2003). Going Home:  The  Complex  Effects  of Reunification on Internalizing
Problems  Among  Children  in  Foster Care .  Journal  of  Abnormal  Child Psychology,  New  York:.  Vol.  31, Edisi 4; pg. 345. Lestari,  S.  (2012). Psikologi  Keluarga: Penanaman  Nilai  dan  Penanganan Konflik  dalam  Keluarga .  Jakarta: Kencana.
McIntosh,  M.M.  (2002). Barriers  to reunification  in  the  child  welfare system:  An  analysis  of  kinship  and non-kinship  placement .  California State University, Long Beach.
HALAMAN: 1 - 79
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Maluccio,  A.,  Pine,  B.  &Warsh,  R.  (1994).
Protecting  Children  by  Preserving their  families .  Children  and  Youth Services Review, 16(5/6), 295-307. Maluccio,  A.N.,  Abramczyk,  L.W.,  &
Thomlison, B. (1996). Family reunification  of  children  in  out-of- home  care:  Research  perspectives .
Children and Youth Services Review, 18, hlm. 287-305.
Miller,  K.A.,  Fisher,  P.A.,  Fetrow,  B.  & Jordan,  K.  (2006). Trouble  on  the journey  home:  Reunification  failures in  foster  care .  Children  and  Youth
Services Review, 28, hlm. 260-274.
Neuman,  W.L.  (2004). Basics  of  Social
Research: Qualitative and Quantitative  Approaches .  Boston: Pearson Education. Pringle, M.K. (1975). The Needs of Children . London: Hutchinson. Roscoe, A. (2011).
International Development  Policy  and  Practice: The  Translation  of  a  Children’s Rights-Based  Approach .  Carleton University, Ontario. Santrock,  J.W.  (2007). A  Topical  Approach to  Life  Span  Development,  3 rd ed . Boston: McGraw Hill. Saunders-Adams, S.M. (2011). Reunification and  Reentry  in  Child  Welfare:  A
Systematic Review and Meta- analysis .  The  Ohio  State  University, Ohio.
Setiono, K. (2009). Psikologi
Perkembangan .  Bandung:  Widya Padjadjaran.
Shaw,  T.  (2006). Re-entry  into  foster  care system  after  reunification .  Children and Youth Services Review, 28, hlm. 1375-1390.
Steigner.  L.E.  (2007). Family  Preservation,
Reunification and Out-of-Home
Care:  Informing  Child  Welfare Policy . Dissertation. Antioch
University  New  England,  Keene, New Hampshire.
Sudrajat,  T.  &  Martin,  F.  (2007). Someone That Matters: The Quality of Care in Childcare  Institutions  in  Indonesia . Jakarta: Save the Children Indonesia. Talbot,  E.P.  (2005). Successful  Family Reunification: Looking at the
Decision-Making Process . Paper presented  at  NACSW  Convention,
Michigan.
Talbot,  E.P.  (2007). Successful  Family Reunification:  The  Contribution  of Social Work Theory in the Provision of  Services  and  Decision  making . Illinois Child Welfare, Vol 3 Number 1 & 2.
Tausig, H.N., Clyman, R.B. & Landsverk, J. (2001). Children  Who  Return  Home From  Foster  Care:  A  6-Year Prospective  Study  of  Behavioral Health  Outcomes  in  Adolescence . Pediatrics, Vol. 108 No. 1, hlm. 1-7. Terling,  T.  (1999). The  efficacy  of  family reunification practices: Reentry rates and  correlates  of  reentry  for  abused and neglected children reunited with their  families .  Child  Abuse  & Neglect, 23, hlm. 1359-1370. Thomas, M., Chenot,D., & Reifel, B. (2005).
A Resilience-Based Model of Reunification and Reentry:
Implications  for  Out-of-Home  Care Services .  Families  in  Society:  Apr- Jun 2005; 86, 2, 235-243. Thornton, A (Ed). (2001). The Well-Being of Children  and  Families .  USA:  The University of Michigan Press. Wulczyn,  F.  (2004). Family  Reunification . The Future of Children, vol. 14, iss.1, Winter.
Yusuf,  S.  (2011). Psikologi  Perkembangan
Anak dan Remaja . Bandung:
Rosdakarya.