VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                      JURNAL ILMU HUKUM

## POLITIK HUKUM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG MELALUI JALUR HAKIM NON KARIER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DEDI ALNANDO
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Riau
Abstrak Abstract Dalam penelitian ini, penulis menemukan adanya Ketua Mahkamah Agung non karir dan teguran yang diberikan kepada terdakwa, membuat orang optimis dengan penegakan hukum dan pemenuhan keadilan pada umumnya. Posisi Chief Justice yang melakukan pengisian melalui hakim lini karir tidak membantu penegakan hukum di bidang hukum tertentu. Pengisian Hukum Politik Posisi Hakim Hakim Mahkamah Agung Melalui Non Karir Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan atas fungsi Ketua Mahkamah Agung dan pembinaan.
In this study, the authors found the presence of the Chief Justice non careers and firmness verdict given to the defendants, makes people optimistic with law enforcement and the fulfillment of justice in general. Position of Chief Justice charging through non career Line Judge helped the enforcement in specific areas of law. Charging Law Politics Position Line Judge Supreme Court Justice Through Non Careers In
Judicial Power Systems is an affirmation of the function of the Chief Justice and coaching .
Kata kunci : Politik, Hakim, kekuasaan

## A. Pendahuluan
Istilah  hakim  karier  dan  non  karier  ini  hanya  dikenal  selama  proses pencalonan  hakim  agung.  Setelah  calon  hakim  agung  diangkat  menjadi hakim agung, tidak lagi ada perbedaan kedudukan antara hakim agung yang berasal dari dalam lingkungan badan peradilan (jalur hakim karier), maupun yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan (jalur non karier). 1
Saat  ini  perhatian  terhadap  dunia  peradilan  sangat  dibutuhkan terutama sekali menyangkut dengan kredibilitas hakim karena disini hakim memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karenanya  perlu  pula  keahlian  khusus  yang  dimiliki  bagi  masing-masing hakim  untuk  menyambut  segala  persoalan  yang  sedang  terjadi  sebagai bentuk  fenomena  perkembangan  hukum  di  Indonesia.  Pentingnya keberadaan  hakim  yang  berasal  dari  non  karier  merupakan  amanah  dari Undang-Undang  untuk  menjelaskan  kepada  public  bahwa  adanya keterbukaan  ruang  bagi  semua  kalangan  untuk  mengabdikan  diri  sebagai hakim  sekaligus  sebagai  penyeimbang  agar  hukum  dapat  diterapkan  sesuai dengan tujuannya. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :
1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan non karier.
2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari  nama  calon  yang  diusulkan  oleh Komisi Yudisial.
1 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl641/hakim-karier-dan-non-karier di akses pada tanggal 20 Februari 2017 Pukul 14.20 WIB
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
3) Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  hakim  agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam undang- undang.
Proses  perekrutan  hakim  agung  yang  berasal  dari  hakim  karier  dan hakim  non  karier  sebagaimana  menurut  ketentuan  di  atas  jelas  akan memberi  kontribusi  positif  terhadap  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Jika sejak  Indonesia  merdeka  hingga  keluarnya  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  1985,  hakim  agung  hanya  berasal  dari  kalangan  hakim  karier  yang notabene  adalah  dari  internal  badan  peradilan  itu  sendiri  maka  demi kemajuan  dan  perbaikan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kualitas  dan integritas sangat dibutuhkan pula hakim dengan keahlian khusus dan syarat- syarat  tertentu  untuk  ikut  merubah  wajah  peradilan  yang  lebih  fair  dalam menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang semakin kompleks.
Keberadaan  hakim  non  karier  menjadi  polemik  atau  pro  kontra  di internal  Mahkamah  Agung  sendiri,  hingga  adanya  pihak-pihak  di  internal Mahkamah  Agung  yang  mempertanyakan  keberadaan  hakim  agung  non karier,  diantaranya  gugatan  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat Binsar M. Gultom dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Lilik Mulyadi memohonkan  uji  materi  Pasal  6B  Ayat  (2)  Undang-undang  Mahkamah Agung yang membolehkan calon hakim agung dari jalur non karier dengan gugatan  No.  53/PUU-XIV/2016  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Menurut  para Pemohon, ketentuan tersebut tidak tepat karena hal yang menjadi tolak ukur dalam  persyaratan  profesi  hakim  bukan  semata  pendidikan  akademisnya, tetapi  juga  pengalaman  dan  kompetensi  hakim  dalam  mengadili  serta memutus perkara di persidangan. 2
Pemohon  beranggapan  bahwa  ketentuan  Pasal  7  huruf  a  angka  4  dan angka  6  Undang-undangMahkamah  Agung  yang  mengatur  syarat  hakim karier  menjadi  hakim  agung  dari  segi  usia  dan  pengalaman  bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan syarat untuk hakim non karier. Pada ketentuan  hakim  karier,  usia  minimum  hakim  adalah  45  tahun  dengan pengalaman  menjadi  hakim  selama  20  tahun,  termasuk  pengalaman menjadi hakim tinggi minimal 3 tahun. Sementara, syarat hakim non karier pada Pasal 7 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung  hanya menyatakan berpengalaman di bidang hukum selama 20 tahun tanpa dirinci secara tegas keahlian hukum di bidang hukum tertentu. 3
Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan  angka  4  Undang-undang  Mahkamah  Agung  telah  merugikan  hak-hak konstitusional  Pemohon  dan  berpotensi  menutup  karier  para  hakim  dari jalur  karier  yang  puncak  kariernya  menjadi  hakim  agung.  Selain  itu, Pemohon  juga  menguji  materi  ketentuan  periodisasi  hakim  konstitusi  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Mahkamah  Konstitusi.  Pemohon menerangkan bahwa pembatasan masa jabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya 2 tahun 6 bulan, sebagaimana tercantum
2 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13276&menu=2#.W K8phTjazIU di akses pada tanggal 20 Februari 2017 Pukul 14.20 WIB
3 Ibid
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  karena  akan  menghambat  karier  bagi hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung. 4
Oleh  karena  pemisahan  kekuasaan  dilakukan  secara  horizontal  maka akan terbuka peluang bagi organ/lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 untuk bersengketa yang terkait dengan kewenangannya oleh karena itu perlu pengaturan terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga Negara. 5 Menurut Agus Rahardjo selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas hakim non karier sudah terbukti bagus. Dia mencontohkan, salah satunya  ialah  hakim  Artidjo  Alkostar  yang  sangat  tegas  terhadap  terdakwa kasus korupsi. Hakim yang non karier prestasinya ada dan integritasnya juga terjaga,    hakim  non  karier  selama  ini  menjadi  penyeimbang  hakim  karier dalam melaksanakan tugas. Artinya, itu balancing (seimbang). 6
Sementara,  Hakim  Agung  I  Gusti  Agung  Sumantha  mewakili Mahkamah  Agung  sebagai  pihak  terkait  menjelaskan  salah  satu  langkah penting  yang  diambil  Mahkamah  Agung  dalam  rangka  meningkatkan konsistensi putusan dan peningkatan profesionalisme adalah pengelompokan  para  hakim  agung  dan   hakim ad  hoc ke  dalam  kamar- kamar yang terkait berdasarkan minat dan latar belakang pendidikannya.“Namun,  dalam  praktik  menunjukkan  dalam  bidang-bidang tertentu, dalam memeriksa perkara masih diperlukan adanya suatu keahlian khusus.  Dengan  melihat  keadaan  tersebut,  eksistensi  dari  Pasal  7  poin  b tentang hakim agung non karier masih relevan untuk dipertahankan. Meski demikian,  dalam  tataran  implementasinya,  harus  dilakukan  secara komprehensif  sesuai  pesan  rasiologisnya.  Makna  adanya  hakim  agung  non karier  tersebut  adalah  kebutuhan  Mahkamah  Agung  akan  keahliannya berkaitan  dengan  penyelesaian  tugas  pokok  memutus  dan  menyelesaikan perkara. 7

## B. RUMUSAN MASALAH
A. Apakah urgensi pengisian jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakim non karier dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?
B. Bagaimanakah  politik  hukum  pengisian  jabatan  hakim  agung  melalui Jalur Hakim non karier dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan
4 Ibid
5 Mexsasai  Indra,  Dinamika  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Refika  Aditama,  Bandung,  2011, hlm. 163
6 http://www.jpnn.com/news/ini-alasan-kuat-kpk-dukung-hakim-dari-non-karier di akses Pada Tanggal 20 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB
7 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13276#.WK8gkDjazI U di akses Pada Tanggal 20 Februari 2017 Pukul 17.02 WIB
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
kepustakaan sebagai tumpuan utama. 8 Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah- kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu 9 .

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian asas- asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan  cara  mengadakan  identifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  kaidah- kaidah  hukum  yang  telah  dirumuskan  didalam  perundang-undangan. Dan  didalam  penelitian  ini  penulis  mengamati  terkait  Politik  Hukum Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  Melalui  Jalur  Hakim  Non  Karier Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  selanjutnya  didukung  oleh  literatur-literatur yang  dibuat  oleh  para  ahli  hukum  yang  terkait  dengan  kekuasaan kehakiman.

## 3. Teknik Analisis Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini,  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif  yaitu  uraian  yang  dilakukan  terhadap  data  yang  terkumpul dengan  tidak  menggunakan  angka-angka  tetapi  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  dan  pendapat  pakar  hukum,  selanjutnya  peneliti menerangkan  dengan  jelas  dan  rinci  melalui  interprestasi  data  dengan menghubungkan  keterkaitan  data  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dan dianalisa  berdasarkan  teori  hukum  maupun  ketentuan  hukum  yang berlaku  dan  pendapat  para  ahli,  untuk  kemudian  menarik  kesimpulan dengan  cara  deduktif  yakni  penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## F. PEMBAHASAN
A. Urgensi  Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  Melalui  Jalur  Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia 1. Hakim  Non  Karier  Dalam  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia
Keberadaan  Hakim  Agung  dari  jalur  non  karier  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia  digugat  oleh  Binsar  M  Gultom  dan  Lilik Mulyadi  selaku  Pemohon  dalam  perkara  nomor  53/PUU-XIV/2016 mengenai  Pengujian  UU  Mahkamah  Agung  terhadap  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945.  Pada  tanggal  13  Juli  2016  yang  lalu  telah dilangsungkan  sidang  Pemeriksaan  Pendahuluan  dan  pada  pokoknya
8 Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat , PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 23
9 Ibid . hlm. 15
Dedy Saputra

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Pemohon  meminta  agar  keberadaan  Hakim  Agung  dari  jalur  non  karier dihapuskan karena dianggap inkonstitusional
a. Urgensi  Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  Melalui  Jalur  Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman
Urgensi  pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  melalui  Jalur  Hakim  Non Karier dalam sistem Kekuasaan Kehakiman akan penulis jelaskan berikut ini :
a. Keberadaan  Hakim  Agung  non  karier  dan  vonis  yang  dijatuhkan kepada  para  terdakwa  selama  ini   membuat   masyarakat   optimis dengan rasa keadilan secara umum.
Putusan  Mahkamah  Agung  mempunyai  posisi  yang  sangat penting  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  karena  (a)  putusannya merupakan putusan terakhir dalam konteks upaya hukum biasa, dan (b)  putusan  tersebut,  jika  memenuhi  persyaratan,  dapat  dijadikan yurisprudensi, sehingga dapat digunakan rujukan oleh Hakim Agung lain atau hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
b. Membantu  Pelaksanaan  kekuasaan  Kehakiman  di  bidang  hukum tertentu.
Pada  tingkatan  peradilan,  posisi  dan  peranan  Hakim  sangat strategis dalam menciptakan keadilan, apalagi Hakim Agung sebagai posisi  hakim  tertinggi  di    Indonesia.  Berkaitan  dengan  figur  hakim pidana,  George  F.  Cole  mengemukakan,  “ The  judge  is    the  most important  figure  in  the  criminal  court.  Decisions  of  the  police, defense  ottorneys,  are  prosecutors  are  greatly    affected  by  judges, rulings and sentencing practices .” 10
Keberadaan  Hakim  Agung  Takdir  Rahmadi  LLM  sebagai  salah satu  hakim  Non  karier,  telah  membantu  Mahkamah  Agung  untuk menegakkan  hukum  di  Bidang  Hukum  Lingkungan,  dan  ini  jelas merupakan  Pengaruh  Positif  terhadap  Pejuang  Keadilan  di Mahkamah Konstitusi. Urgensi Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier  Dalam  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman    dikaitkan  dengan  Teori Pembagian kekuasaan, secara proporsional berarti pembagian kekuasaan yang  bertujuan  menyeimbangkan  kekuasaan  yang  ada  dalam  Negara supaya  tidak  berat  sebelah  atau  menjadi  seimbang  dan  tidak  ada  yang lebih  kuat  dan  lebih  berkuasa  daripada  kekuasaan  Negara  lainnya. Keberadaan  Hakim  non  karier  yang  disaring  berdasarkan  syarat-syarat yang  ketat  dan  dengan  kemampuan  Akademis  serta  pengalaman Praktisinya  turut  mendukung  Yudikatif  dalam  Teori  Pembagian kekuasaan.
Urgensi Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier  Dalam  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman    dikaitkan  dengan  Teori Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka,  merupakan  salah  satu  amanat
10 George F. Cole, The American System of Criminal Justice, Brooks/Cole Publisihing Company Pacific Grove , California, 6 th Edition, 1992, hal. 470
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
reformasi  dibidang  yudikatif.  Sejalan  dengan  pengertian  dalam  kamus, Jimly  Asshiddiqie 11 mengartikan,  perkataan “merdeka  dan  terlepas  dari pengaruh  kekuasaan  pemerintah,” terkandung  pengertian  yang  bersifat fungsional  dan  sekaligus  instusional.  Tetapi,  ada  yang  hanya  membatasi pengertian  perkataan  itu  secara  fungsional  saja,  yaitu  bahwa  kekuasaan itu tidak boleh melakukan intervensi yang bersifat atau yang patut dapat diduga akan memengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang dihadapi oleh hakim. Karena itu, kemerdekaan kekuasaan  tersebut  bertujuan  agar  para  hakim  dapat  bekerja  secara profesional  dan  tidak  dipengaruhi  oleh  kekuasaan  pemerintah, kedudukannya haruslah dijamin dalam undang-undang.
Keberadaan  Hakim  non  karier  mengimbangi  keberadaan  Hakim karier  untuk  menunjukkan  kewenangan  yang  melekat  pada  hakim maupun  lembaga  kehakiman  yang  bersumber  langsung  dari  konstitusi, untuk  mengadili  dan  memberikan  putusan  perkara  di  pengadilan  yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  adalah  kekuasaan  yang  bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam mengadili dan menegakkan hukum, jaminan  tersebut  ada  dalam  konstitusi  Negara  yang  merupakan  dasar peraturan  perundang-undangan  tertinggi  dalam  Negara.Maka  setiap kekuasaan  Negara  sudah  seharusnyalah  menaati  dan  menjalankan amanat konstitusi tersebut.
B. Politik  Hukum  Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  Melalui  Jalur Hakim  Non  Karier  Dalam  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia
1. Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik hukum didefinisikan sebagai  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara bertindak. 12 Definisi  dari  KBBI  tersebut  lebih  melihat  politik  hukum sebagai  blueprint  terhadap  sekalian  kebijakan  yang  akan  diambil  dalam rangka  penegakan  hukum  pada  segenap  dimensi  kehidupan  masyarakat. Dengan  demikian,  politik  hukum  merupakan  patronase  bagi  stakeholder dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di bidang hukum.
Politik  hukum  Indonesia  harus  mengacu  pada  dasar-dasar  filosofis yang  merupakan  cita  hukum  yang  biasa  disebut  sebagai  Pancasila  yang berarti  lima  sila  atau  lima  prinsip  dasar  untuk  mencapai  atau mewujudkan  empat  tujuan  bernegara.  Kelima  sila  tersebut  dipakai sebagai  dasar  filosofis-ideologis  untuk  mewujudkan  empat  tujuan  atau cita-cita  ideal  bernegara  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945, yaitu:
11 Jimly  asshiddiqie ,  “Kekuasaan  Kehakiman  Di  Masa  Depan”, Makalah  pada  Seminar  Pusat Kajian Hukum Islam Dan Masyarakat, Jakarta, 2000.Hal. 1
12 Ibid, Rajawali Pers, Jakarta 2008. hal. 22
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
1. Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia;
2. Meningkatkan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. 13
Dilihat  dari  Pasal  14A  bahwa  Pengangkatan  hakim  pengadilan  negeri dilakukan  melalui  proses  seleksi  yang  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif. Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kemudian nantinya, Hakim Pengadilan tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung  dan  atas  usul  Komisi  Yudisial  jika  yang  bersangkutan  tidak  melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengat Pasal 16 Ayat (1b).
2.  Politik  Hukum  Pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  Melalui  Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman
Berdasarkan  Pasal  6A  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “Hakim agung harus memiliki  integritas  dan  kepribadian  tidak  tercela,  adil,  profesional,  dan berpengalaman  dibidang  hukum.” 14 Calon  hakim  agung  diseleksi  oleh Komisi  Yudisial  dan  diajukan  untuk  mendapatkan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagaimana  mestinya.Menurut  ketentuan  Pasal  24A Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar1945,  “Calon  hakim  agung  diusulkan Komisi  Yudisial  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  mendapatkan persetujuan  dan  selanjutnya  ditetapkan  sebagai  Hakim  Agung  oleh Presiden”.  Artinya,  Komisi  Yudisial  bertindak  sebagai  pengusul, sedangkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  pemberi  persetujuan  atau penolakan,  dan  selanjutnya  diangkat  oleh  Presiden  dengan  ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Dewan Perwakilan  Rakyat  tidak  ditentukan  harus  mengadakan  „ fit  and  proper test’ dan  pemilihan  hakim  agung  sebanyak  sepertiga  dari  jumlah  yang dicalonkan  oleh  Komisi  Yudisial. 15 Ketentuan  yang  menarik  disini  adalah adanya  hak  untuk  menyetujui  atau  menolak  yang  disebut  sebagai  hak konfirmasi ( the right to confirm ) yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  terhadap  pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik yang dipandang tidak boleh dibiarkan ditentukan  sendiri  secara  sepihak  oleh  Presiden.  Karena  itu,  fungsi pengawasan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  itu  dilakukan  tidak  saja menyangkut  pelaksanaan  kebijakan  legislatif  berupa  (i)  tindakan implementasi  Undang-undang  dan  (ii)  penjabaran  pengaturan  Undang-
13 Jimly Assidiqie, Ideologi, Pancasila dan Ideologi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, Tanpa Tahun, hal. 6
14 Indonesia, Undang-undangPerubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  No.  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 3 Tahun 2009, LN. No. 3 Tahun 2009, TLN. Nomor 4958.
15 Asshiddiqie,, loc.cit .
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
undang dalam peraturan pelaksanaan yang lebih operasional, tetapi juga (iii)  dalam  bentuk  penngawasan  terhadap  pengangkatan  dan pemberhentian  pejabat  publik  tertentu  yang  tidak  boleh  dibiarkan ditentukan sendiri secara sewenang-wenang oleh Presiden.
Berdasarkan  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2009  bahwa hakim  agung  ditetapkan  oleh  Presiden  dari  nama  yang  diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang diusulkan oleh Komisi Yusidial.  Dengan demikian, calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial cukup sebanyak yang diperlukan,  yang  apabila  tidak  mendapat  persetujuan,  barulah  diajukan lagi  alternatif  calon  penggantinya.Setelah  Dewan  Perwakilan  Rakyat menyatakan  persetujuannya,  baru  lah  calon  Hakim  Agung  itu  diajukan oleh  Komisi  Yudisial  untuk  ditetapkan  dengan  Keputusan  Presiden  dan dilantik  di  Istana  dengan  disaksikan  oleh  Presiden.  Dengan  demikian, pengangkatan  Hakim  Agung  melibatkan  semua  fungsi  kekuasaan  yang terpisah,  yaitu  Komisi  Yudisial  sebagai  lembaga  penunjang,  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  cabang  kekuasaan  legislatif,  dan  Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif.
Adanya  keterlibatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  proses pengangkatan Hakim Agung tersebut juga berkaitan dengan kepentingan untuk  menjamin  adanya  akuntabilitas  (public  accountability)  dalam pengangkatan  Hakim  Agung.  Bagaimanapun  juga,  pengakuan  akan penting dan sentralnya prinsip independensi peradilan (the independence of judiciary) sebagai Negara Hukum modern harus lah diimbangi dengan penerapan  prinsip  akuntabilitas  publik.  Karena  itu,  fungsi  partisipasi publik  dipandang  penting,  dan  hal  itu  terkait  dengan  fungsi  di  Dewan Perwakilan Rakyat, bukan di Komisi Yudisial sebagai lembaga teknis yang bersifat administratif.
Selain itu calon hakim agung juga harus ada yang berasal dari non- karier (Pasal 6B Ayat (2)), tetapi keperluan akan ada hakim non-karier itu seharusnya memang dibatasi. Pengangkatannya sebaiknya dibatasi hanya sebagai  pengecualian  yang  memang  diperlukan,  seperti  kebutuhan  akan hakim agung bidang perpajakan, hakim agung bidang lingkungan hidup, dan  hakim  agung  bidang  ketatanegaraan,  khususnya  terkait  dengan perkara  „judicial  review‟.    Dengan  keberadaan  hakim  non-karier  sangat diperlukan  untuk  menjaga  komposisi  keahlian  di  kalangan  para  Hakim Agung.
Keikutsertaan  calon  hakim  agung  dari  jalur  non-karier  telah menghasilkan  seorang  Ketua  Mahkamah  Agung  pertama  dari  jalur  non- karier dalam sejarah dunia peradilan Indonesia, yaitu Prof Bagir Manan. Manan  adalah  guru  besar  hukum  tata  Negara  pada  Fakultas  Hukum Universitas  Padjadjaran  Bandung.  Amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945  dilakukan  satu  tahun  setelah  kejatuhan  Pemerintahan  Suharto, dengan salah satu perubahan penting adalah kekuasaan kehakiman tidak saja  dilakukan  oleh  mahkamah  dan  peradilan  di  bawahnya,  tetapi  juga melibatkan  Mahkamah  Konstitusi. 16 Pasca  amandemen  Undang-Undang
Dedy Saputra

## VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Dasar  1945  sistem  rekruitmen  hakim  agung  juga  mengalami  perubahan drastis  sejak  era  reformasi,  yaitu  “dari  yang  semula  didominasi  oleh kekuasaan  Presiden  menjadi  kewenangan  terbagi  di  tangan  Presiden, Komisi  Yudisial  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyatsebagai  puncak  dominasi yang paling menentukan. 17 Pengkerdilan kekuasaan kehakiman berlanjut di era Pemerintahan Soeharto antara lain melalui Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang sebelumnya  juga  terjadi  pembonsaian  independensi  kekuasaan kehakiman  antara  lain  melalui  instrumen  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal  11  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  telah  menempatkan persoalan  administrasi  dan  keuangan  peradilan  di  bawah  “Departemen Kehakiman” dan soal teknis yudisial dibawah Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan istilah “dualisme kekuasaan kehakiman,” yang dilanjutkan dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan Umum, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Pasal  5  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama. 18 Reformasi politik 19 telah  mendorong  lahirnya  Undang-  undang  Nomor  39  Tahun 1999  yang  menganulir  ketentuan  Pasal  11  Undang-undangNomor  14 Tahun  1970,  yangkemudian  diperkuat  lagi  dengan  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 20
Kehadiran  hakim  agung  jalur  non-karier  dilakukan  sejalan  dengan kebutuhan  materi  hakim  agung.  Merujuk  pada  pasal  7  Ayat  (1)  dan  (2) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Mahkamah  Agung juncto Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dapat  dikatakan  bahwa  “sistem  rekrutmen  Hakim  Agung  adalah  sistem karier  dengan  pengecualian,  maksudnya  adalah  pada  prinsipnya  calon hakim agung harus berasal dari hakim karier yang telah memenuhi syarat, namun  dalam  kondisi  tertentu  dapat  juga  direkrut  dari  kalangan  non hakim.” 21 Posisi  jalur  hakim  agung  non-karier  juga  diperkuat  lagi  dengan ketentuan  Pasal  15  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
17 Jimly  Asshiddiqie,  “ Liberalisasi  Sistem  Pengisian  Jabatan  Publik,”  makalah  pada “Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-2:  Menata Proses Seleksi Pimpinan Lembaga Negara ,” diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padang, 10- 12 September 2015.
18 J . Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman , Jakarta: KBI, 2008, hal. 239.
19 Henry  P.  Panggabean, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik  Sehari-hari ,  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001, hal. Ix.
20 Pasal  13  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatakan,  “Organisasi, administrasi  dan  finansial  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung.”
21 Baca http://leip.or.id/id/seleksi-hakim-agung-2007-dan-perubahan-paket-uu- peradilan/Home\Opini\  diakses Pada Tanggal 2 Maret 2017, Pukul 21.00 WIB

## Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Latar  belakang  calon  hakim  agung  jalur  non-karier  bisa  beragam, mulai  dari  kalangan  akademisi,  advokat,  notaris  serta  pensiunan  polisi, jaksa  dan  hakim. 22 Masuknya  calon  hakim  agung  dari  jalur  non-karier harus  dilihat  sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  negara,  tidak  dalam rangka  mencari  kerja  ( job  seekers ).Berkontribusi  kepada  negara  melalui Mahkamah  Agungharus  dilihat  sebagai  sebuah  kehormatan  yang diberikan  oleh  negara  kepada  yang  bersangkutan.vHakim  agung  jalur non-karier,  seperti  akademisi  hukum  misalnya,  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  pengalaman  dan  pengetahuannya  kepada Mahkamah  Agung.  Syarat  pengalaman  dan  pengetahuan  hukum  yang mumpuni  juga  masih  ditambah  dengan  syarat  integritas  yang  tinggi. Faktor  integritas  ini  penting,  karena  saat  ini  masyarakat  mengalami ketidakpercayaan terhadap kredibilitas hakim. 23
Kaitan antara teori politik hukum dengan Pengisian Jabatan Hakim Agung  Melalui  Jalur  Hakim  Non  Karier  Dalam  Sistem  Kekuasaan Kehakiman  yaitu,  keberadaan  Hakim  non  karier  untuk  membantu pembangunan  hukum  dalam  pembuatan  dan  pembaharuan  terhadap materi-materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan  kebutuhan,  seperti adanya  Hakim  Agung  Keahlian  Hukum  Pidana,  Hukum  Lingkungan, Hukum Agraria dan Bidang Hukum Lainnya.

## G.PENUTUP A. Kesimpulan
1. Urgensi pengisian Jabatan Hakim Agung melalui Jalur Hakimnon karier dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman, pertama, keberadaan Hakim Agung non  karier  dan  ketegasan  vonis  yang  diberikan  kepada  para  terdakwa, menjadikan  masyarakat   optimis  dengan  penegakan  hukum  dan pemenuhan rasa keadilan secara umum.Kedua, pengisian Jabatan Hakim Agung  melalui  Jalur  Hakim  non  karier  turutmembantu  pelaksanaan penegakan hukum di bidang hukum tertentu, seperti hukum lingkungan, hukum  Perbankan  Syariah,  tindak  Pidana  Korupsi,  karena  Hakim  Non karier  berasal  dari  Ahli  dan  Akademisi.  Ketiga  pengisian  jabatan  Hakim Agung  melalui  Jalur  Hakim  non  karier  merupak  anamanah  konstitusi dalam  upaya  mewujudkan  hakim  agung  yang  memiliki  integritas  dan kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  professional,  dan  berpengalaman  di bidang  hukum,  sehingga  perlu  tetap  dipertahankan  sebagai  wujud semangat perbaikan.
2. Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non Karier Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman merupakan penegasan fungsi lembaga dan pembinaan Hakim Agung. Mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana
22 Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  dan  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  untuk Independensi Peradilan, Menuju Independensi Kekuasan Kehakiman, Jakarta: LeIP, 1999, hal. 41.
23 www.Republika  Online.com,  Sabtu,  26  Mei  2012  ,  08:25:00  WIB,  “Krisis  SDM  Melanda Lembaga Peradilan Indonesia”  Di akses Pada Tanggal 4 Maret 2017,  Pukul 12.10 WIB
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
hukum  akan  dibangun  dan  ditegakkan  dari  zaman  orde  baru  hingga zaman  reformasi.  Sehingga  tetap  menjaga  amanat  konstitusi  untuk menegakkan  keadilan  hukum  ditengah  masyarakat  tanpa  adanya Intervensi  Pemerintah.  Pengaturan  tentang  Hakim  Agung  non  karier dalam  Undang-UndangNo  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung dapat  dikatakan  yang  paling  jelas,  lengkap  dan  menyempurnakan kekurangan  4  Undang-Undang  sebelumnya,  yang  telah  menyebutkan frasa  'calon  hakim  agung  non  karier',  sifat  normanya  pun  bukan  lagi fakultatif  melainkan  imperatif.  yaitu  Pasal  6B  Ayat  (2)  menyebutkan selain  calon  hakim  agung  berasal  dari  karier,  calon  hakim  agung  juga berasal  dari  non  karier.  Pilihan  negara  untuk  memberikan  kesempatan yang  sama  bagi  warga  negara  di  luar  hakim  karier  untuk  dapat  menjadi hakim agung terbukti menghasilkan hakim-hakim agung non karier yang turut meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Agung.
B. Saran
1. Diharapkan  dalam  pengisian  Jabatan  Hakim  Agung  melalui  jalur Hakimnon  karier  dalam  sistem  Kekuasaan  Kehakiman  tetap dipertahankan, karena kepercayaan masyarakat terhadap peradilan telah terbentuk  atas  semangat  penegakan  hukum  yang  digambarkan  oleh Hakim  Agung  non  karier,  dan  karena  hal  ini  merupakan  amanah reformasi,  maka  hendaknya  tetap  dijaga  dan  diperkuat  agar permasalahan penegakan hukum sebelum reformasi tidak terulang.
2. Diharapkan  kedepannya  politik  hukum  pengisian  jabatan  Hakim  Agung melalui  jalur  Hakim  non  karier  dalam  sistem  Kekuasaan  Kehakiman tetap  diperkuat  dengan  tetap  menyertakan  Hakim  Agung  non  karier sebagai  Hakim  Agung.  Adanya  usaha  untuk  tidak  menyertakan  lagi kalangan  masyarakat  menjadi  Hakim  Agung  akan  mencederai kepercayaan  masyarakat  kepada  penegak  hukum.  Maka  pembuat Undang-Undang  harus  memperkuat  kedudukan  Hakim  Non  Karier dalam sistem hukum diIndonesia.

## D. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ali,  Achmad,  2002, Menguak  Tabir  Hukum  :  Suatu  Kajian  Filosofis  Dan Sosiologis, Gunung Agung, Jakarta Alrasid,  Harun, 2003, Naskah  UUD  1945  Sesudah  Empat  Kali  Diubah Oleh MPR ,.  Revisi  Cetakan  Pertama,  Penerbit Universitas Indonesia, JakartaJurnal/Kamus/Makalah/Putusan Pengadilan B.N. Marbun, 2003, Kamus Manajemen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Cyrus Das & K Chandra (ed), 2003,  “ Judges and Judicial Accountability ”, India: Universal Law Publishing Djohansjah, J, 2008, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman ,   KBI, Jakarta F.  Sugeng  Istanto  dalam  buku  Abdul  Latif  dan  Hasbi  Ali  ,  2010, Politik Hukum , Sinar Grafika, Jakarta Indra,  Mexsasai,  2011,  Dinamika  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung
Dedy Saputra
VOLUME 7 NO. 1,  Agustus 2017-Januari 2018                                 JURNAL ILMU HUKUM
Iskandar, Pranoto dan Yudi Junadi, 2011, Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi, IMR Press, Cianjur Mahmud,  MD,  2009, Politik  Hukum  Di  Indonesia, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta ------------------,  2010, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Cet.  3, Rajagrafindo Persada, Jakarta
------------------,  2010, Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan Konstitusi , Cet. 1; Raja Grafindo, Jakarta Mujahidin,  Ahmad,  2007, Peradilan  Satu  Atap  Di  Indonesia ,  Refika Aditama, Bandung
P.  Panggabean,  Henry,  2001, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktik Sehari-hari , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Ragen, Bintan Saragih, 2006,Politik Hukum, CV. Utomo, Bandung Rahardjo, Satjipto , 2006, Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Syaukani, imam, A. Ahsin Thohari, 2004, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Yusdiansyah,  Efik,  2010, Implikasi  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum , Pusat Penerbitan Fakultas Hukum UNISBA, Bandung
B. Jurnal/Makalah/Buletin/Tesis
Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Konstitusi Vol 4, No 01, Dessy Artina, Legal
Standing lembaga Negara dalam sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, 2011,
Universitas Riau Asshiddiqie , Jimly, 2000 “Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan”, Makalah pada Seminar Pusat Kajian Hukum Islam Dan Masyarakat, Jakarta Zaenal, Ahmad Fanani. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama: Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009 . Makalah. 2009
C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung