## Research Article

## Efektivitas Rapid Test, PCR Dan Vaksinasi Dalam Perspektif Hak Kesehatan
Berinda Wiendya Zainar 1* , Joko Setiyono 2 , Nila Arzaqi 3 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
3 Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati
* berindawiendyazainarb@gmail.com

## ABSTRACT
Public transportation has decreased due to the government's policy of showing negative rapid test and PCR test results as well as vaccine certificates as a requirement for domestic travel to suppress the spread  of  the  Corona  virus  in  Indonesia.  ineffective.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  and analyze legal studies regarding rapid tests, PCR and vaccinations from the perspective of health rights. The results of this rapid test are still being debated. PCR is generally considered the "gold standard" in the diagnosis of COVID-19. Vaccination has been shown to be effective in protecting individuals against COVID-19  and  reducing  the  severity  of  the  disease  if  a  person  is  infected  with  the  virus.  Although vaccines do not provide 100% protection, they play an important role in controlling the spread of the virus. It was concluded that the rapid test, PCR and vaccination policies made through Circular Letter Number 16 of 2022 were appropriate to minimize the spread of Covid-19 from a health perspective, the policy was running effectively, where in 2021, the implementation of rules regarding rapid tests, PCR and  vaccination  has  played  an  important  role  in  minimizing  the  spread  of  COVID-19  during  the homecoming period.
Keywords: Rapid Test; Public Transportation; Perspective of Health Rights.

## ABSTRAK
Transportasi  umum  mengalami  penurunan  karena  kebijakan  pemerintah  yaitu  menunjukkan  hasil  uji rapid test dan PCR yang negatif serta sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan di dalam negeri untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia, menurut sebagian penumpang membebani keuangan karena tambahan biaya untuk rapid test/PCR dan dinilai tidak efektif. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  kajian  hukum  tentang  rapid  test, PCR  dan  vaksinasi  dalam perspektif hak kesehatan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan yuridis normatif, dimana data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini rapid test tingkat keakuratan dan efektivitasnya masih menjadi perdebatan, PCR umumnya dianggap sebagai "gold standard" dalam diagnosis COVID-19. Vaksinasi telah  terbukti  efektif  dalam  melindungi  individu  dari  COVID-19  dan  mengurangi  tingkat  keparahan penyakit  jika  seseorang  terinfeksi  virus  tersebut.  Meskipun  vaksin  tidak  memberikan  perlindungan 100%,  mereka  berperan  penting  dalam  mengendalikan  penyebaran  virus.  Disimpulkan  bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi yang dibuat melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tepat untuk  meminimalisir  penyebaran  covid-19  dilihat  dari  segi  Kesehatan  kebijakan  tersebut  berjalan dengan  efektif,  dimana  pada  tahun  2021,  penerapan  aturan  tentang  rapid  test,  PCR,  dan  vaksinasi telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 selama periode mudik.
Kata Kunci: Rapid Test; Transportasi Umum; Perspektif Hak Kesehatan.

## A. PENDAHULUAN
Mudik  merupakan  tradisi  arus  pulang lebaran  yang  menjadi  keharusan  seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Idul Fitri  bersama  keluarga  tercinta  di  kampung halaman.  Mudik  lebaran  di  Indonesia  menjadi fenomena migrasi massal manusia dari satu kota ke  kota  lain,  belakangan  ini  fenomena  mudik lebaran  tidak  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat muslim  saja,  namun  sudah  menjadi  tradisi tahunan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari masyarakat. Banyak kegiatan tidak bisa dilakukan seperti  biasanya, pandemic  Covid-19  yang hamper  merata  diseluruh  dunia  terbukti  sangat berdampak terutama dalam sektor perekonomian (Hanifah,  &  Paulus,  2022),  termasuk  mudik lebaran di masa pandemi covid-19 ini guna untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di Indonesia (Syauket dkk, 2021).
Perkembangan fasilitas transportasi umum membuat  dunia  seolah-olah  tanpa  batas,  jarak yang dulunya memakan waktu berhari-hari untuk menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer, kini bisa  ditempuh  hanya  dalam  beberapa  jam  saja. Kebutuhan  akan  sarana  transportasi  saat  ini tampaknya  sudah  menjadi  salah  satu  yang utama,  pada  saat  ini  dituntut  mobilitas  tinggi, cepat  dan  efisien,  kebutuhan  akan  sarana transportasi sangat diperlukan. Sejak akhir tahun 2019,  dunia  dihebohkan  dengan  penyakit  virus corona  (Covid-19),  Virus  Corona  sebagai pandemi  yang  telah  dinyatakan  oleh  Organisasi kesehatan  dunia  (WHO)  (Supriyono  dkk,  2022).
Pemerintah  Republik  Indonesia  sendiri  telah menyatakan  Covid-19  sebagai  bencana  alam, dan bentuk wabah  penyakit harus segera diatasi untuk meminimalisir terjadinya kasus baru.
Belajar  dari  pengalaman  mudik  lebaran tahun  2020  dan  lebaran  tahun  2021  yang menyebabkan  melonjaknya  angka  paparan Covid-19 di Indonesia. Dalam menyikapi tersebut, peraturan  pemerintah  menerapkan  kebijakan untuk  melampirkan  hasil  tes  Covid-19,  salah satunya tes PCR dan Rapid test pada perjalanan transportasi umum selama masa pandemi Covid- 19.  Pengujian  PCR  hanya  berlaku  selama  2x24 jam  setelah  pengambilan  sampel  dan  biayanya masih  relatif  mahal  setelah  pemerintah menurunkan  harga  tes  PCR  mulai  tahun  2020 (Manohara,  2022).  Namun  masih  memicu  protes dari  masyarakat  terhadap  kebijakan  pemerintah mengenai  uji  hasil  rapid  test  dan  PCR  dalam syarat  perjalanan  dalam  negeri  melalui transportasi  umum,  yang  dirasa  memberatkan keuangan  masyarakat  di  masa  pandemi  virus Corona ini.
Hak  kesehatan  merupakan  bagian  dari hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  patut  untuk dilindungi  dan  terpenuhi  termasuk  dari  ancaman virus  Corona.  Dalam  penanganan  virus  Corona, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa  kebijakan  salah  satunya  aturan  mudik pada  tahun  2022  Satuan  Tugas  penanganan Covid-19  mengeluarkan  SE  Nomor  16  Tahun 2022  tentang  Ketetapan  Pelaku  Perjalanan  Di Dalam  Negeri  Pada  Era  Pandemi  Virus  Corona
2019,  surat  edaran  tersebut  sebagai  pedoman, syarat dan aturan mudik pada tahun 2022.
Tujuan  Pemerintah  menerbitkan  kebijakan diatas  merupakan  salah  satu  bentuk  Pemerintah melindungi  masyarakat  dari  terpaparnya  virus Corona,  yang  paling  utama  bagi  pengguna transportasi  umum.  Pemerintah  memastikan bahwa  semua  pengguna  transportasi  umum terbebas  dari  paparan  virus  Corona.  Akan  tetapi disisi  lain  kebijakan  rapid  test  dan  PCR  dirasa memberatkan  bagi  masyarakat  pengguna transportasi umum dengan intensitas tinggi.
Kebijakan  pemberlakuan  rapid  test,  PCR dan  kartu  vaksin  sebagai  syarat  berpergian menuai pro dan kontra di masyarakat. Baik yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini, masyarakat memiliki  argument  yang  secara  rasional  atau logis. Masyarakat yang  pro hal ini disambut baik karena  dapat  mempercepat  masyarakat  untuk vaksin  dan  dengan  melakukan  rapid  test  dan CPR dapat meminimalisir penyebaran covid-19 di Indonesia  dan  alasan  yang  kontra,  masyarakat beranggapan  bahwa  kebijakan  ini  merupakan bentuk  diskriminatif.  Karena  tidak  semua  orang percaya untuk melakukan vaksin, Rapid test dan PCR  dengan  alasan  ketidakpercayaan  terhadap efektivitas rapid test, PCR dan vaksin.
Kebijakan  ini  diberlakukan,  masyakat banyak  yang  meragukan  rapid  test  dan  PCR. Masyarakat  beranggapan  bahwa  rapid  test  dan PCR  hanya  dijadikan  bisnis  oleh  oknum-oknum tertentu,  karena  diragukan  validasinya.  Oleh karena  itu  perlindungan  negara  kepada
masyarakat  tidak  berdampak  pada  rasa kekecewaan  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan  public,  hal  ini  perlu  dipertimbangkan dan  diperhatikan  agar  tidak  menimbulkan diskriminasi.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini bagaimana  efektivitas  rapid  test,  PCR  dan vaksinasi dalam perspektif hak Kesehatan.
Teori  efektivitas  dalam  konteks  hukum dapat mengacu pada beberapa pandangan yang berbeda.  Berikut  ini  adalah  pendekatan  yang umum  dalam  memahami  efektivitas  menurut  ahli hukum,  teori  efektivitas  hukum  berfokus  pada sejauh  mana  hukum  dapat  mencapai  tujuan- tujuannya  yang  ditetapkan.  Efektivitas  hukum terkait  dengan  kemampuan  hukum  untuk menciptakan  peraturan  yang  jelas,  dapat diterapkan,  dan  dapat  dipatuhi  oleh  masyarakat (Darman, 2021).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya  berdasarkan  hasil  pencarian  dari berbagai  penelitian  yang  hampir  serupa  dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dapat penulis  uraikan  sebagai  pembanding  dengan penelitian  ini.  Hasil  penelitian  dari  Ririn  dan Adhiem,  syarat  uji  rapid  test  tidak  mengikat secara  hukum  karena  (1).  Satgas  sebagai lembaga  bantu  nasional  dapat  meminta pemerintah  untuk  menerbitkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan covid-19, (2). Satgas/Kelompok  kerja  tidak  memiliki  wewenang mengeluarkan  peraturan  yang  mengikat  secara eksternal  tentang  penerapan  umum,  (3).  SE
Satgas  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  norma eksternal, tidak mencerminkan prinsip pembentukan  peraturan  perundang-undangan yaitu  kesesuaian  isi  dan  tujuan  yang  jelas (Novianti, & Widigdi, 2020).
Satgas Covid-19 bukan merupakan pejabat yang  mempunyai  wewenang  untuk  merumuskan dan  membuat  peraturan  perundang-undangan, akan  tetapi  hanya  berfungsi  untuk  melakukan bidang tugasnya saja yaitu mengatur (Soemarwi, &  Triagustin,  2021).  Pro  dan  kontra  dari  Surat Edaran  Satgas  tersebut  masyarakat  pengguna transportasi  udara  di  Bandar  Udara  Soekarno Hatta  Tangerang  berpendapat  bahwa  perjalanan menggunakan  transportasi  udara  dirasa  lebih aman  terpapar  dari  virus  Covid-19  dibandingkan dengan transportasi yang lain (Yarlina dkk, 2021). Selain  itu  juga  penelitian  internasional  yang membahas tentang kebijakan setiap negara untuk melakukan  pembatasan  setiap  hak  warga negaranya  yang  bertujuan  mengurangi  angka penyebaran  Covid-19  (Ginsburg,  &  Versteeg, 2021).  Selanjutnya  David  Nelken  membahas tentang indikator secara global untuk menentukan keberhasilan  suatu  negara  dalam  mengurangi angka Covid-19 (Nelken, 2021).
Pemerintah wajib memperhatikan bagaimana dampak dari pemberlakuan kebijakan rapid  test,  PCR  dan  kartu  vaksinasi  sebagai syarat  perjalanan,  dengan  berbagai  kasus pemalsuan  hasil  rapid  test,  PCR  dan  bahkan kartu  vaksin,  kebijakan  ini  perlu  didukung  agar terciptanya perlindungan untuk semua
masyarakat,  akan  tetapi  terdapat  beberapa  hal yang perlu kita kritisi apabila terdapat diskriminatif dan  bisa  berpotensi  untuk  merugikan  hak-hak masyarakat. Kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian  yang  membahas  mengenai  efektivitas tentang rapid test, PCR dan vaksinasi perjalanan transportasi  umum  pada  arus  mudik  tahun  2022 sebagaimana telah diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yakni SE Nomor 16 Tahun 2002  tentang  Ketetapan  Pelaku  Perjalanan  Di Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Virus Corona 2019 dalam perspektif hak kesehatan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dalam  penulisan  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif sebagai metode utama, kajian ini mempertimbangkan  bahwa  tujuan  utama  kajian ini  adalah  kajian  hukum  tentang  rapid  test,  PCR dan  vaksinasi  dalam  perspektif  kesehatan. Spesifikasi  penelitian  ini  mengikuti  jenis  analisis deskriptif, dimana penelitian ini selain memberikan  gambaran,  juga  menulis  dan melaporkan  suatu  objek  atau  peristiwa  dan menarik  kesimpulan  umum  dari  masalah  yang dibahas (Moleong, 2019).
Penelitian  ini  sumber  dan  jenis  data  dari data  primer  lebih  sebagai  penunjang  dan  data sekunder  sebagai  bahan  baku  dalam  penelitian (bahan  primer  yaitu  data  seperti  sumber  hukum yakni  Pancasila  dan  Peraturan  Perundang- Undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah  dan  bahan  hukum  tersier  seperti  kamus
Bahasa Indonesia, dan kamus hukum). Penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan  menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu dengan  mendeskripsikan  data  untuk  penjelasan- penjelasan,  yakni  masalah  yang  ada  telah diperoleh  ke  dalam  bentuk  penjelasan- penjelasan,  yakni  masalah  yang  ada  dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan- peraturan maupun asas-asas, dilengkapi analisis sinkronisasi,  historis  dan  implementasinya  (Muri, 2014).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak  atas  kesehatan  yang  dijamin  dalam Pasal  25  ayat  (1)  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (UDHR),  dimana  setiap  orang  berhak atas  standar  hidup  yang  sepadan  dengan kesehatan dan kesejahteraannya. Dapat dikatakan bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi  manusia  yang  dijamin  oleh  masyarakat internasional,  dan  setiap  negara  harus mengadopsinya atau meratifikasi dalam Undang- Undang.  Sebagaimana  Indonesia  mengakui  hak atas  kesehatan  dalam  konstitusinya,  yang termaktub  di  dalam  Pasal  28  H  dan  Pasal  34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945). Pemerintah  Indonesia  justru  berkewajiban  untuk melakukan  upaya  secara  praktis  dan  konkret mewujudkan  hak  warga  negara  atas  kesehatan sebagai salah satu hak hukum positif sejak WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, penyebaran  penyakit  tidak  lagi  pada  tingkat
populasi  (endemi)  atau  epidemi  yang  lebih  luas antar  wilayah  geografis  (Anggono,  &  Mardika, 2021),  tetapi  lebih  meluas  seluruh  dunia.  Situasi Covid-19  yang  meluas  telah  menyebabkan perlunya  vaksin  Covid-19  untuk  mencegah, mengobati,  dan  mengendalikan  pandemi  yang didorong oleh kepentingan kesehatan masyarakat global,  tugas  utama  setiap  negara  dan  dunia globalisasi.  Atas  dasar  itu,  penggunaan  vaksin Covid-19 merupakan hak kesehatan setiap orang terutama  mereka  yang  rentan  terhadap  virus Corona, seperti lansia dan mereka yang memiliki riwayat  penyakit  dalam  (Octarina,  Kongres,  & Mardika, 2021).
Teori  efektivitas  menganggap  bahwa efektivitas  hukum  tergantung  pada  faktor-faktor seperti  kejelasan  peraturan,  kepastian  hukum, dan  kemampuan  sistem  hukum untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang  efektif.  Penting  untuk  diingat  bahwa  teori- teori ini tidak saling terbatas dan sering kali saling berkaitan. Efektivitas hukum yang baik cenderung mencakup  baik  aspek  efisiensi  dalam  mencapai tujuan-tujuan  hukum,  maupun  aspek  keadilan dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang setara.
Lebaran  Tahun  2020  dan  tahun  2021, Pemerintah  melarang  masyarakat  Indonesia untuk mudik  lebaran  karena  pandemi,  namun lebaran tahun 2022 Pemerintah memperbolehkan masyarakat  Indonesia  untuk  mudik  lebaran  ke kampung  halaman,  akan  tetapi  dengan  syarat tentunya  sebagaimana  yang  Satgas  terbitkan
berdasarkan  SE  Nomor  16  Tahun  2022  tentang Ketetapan  Pelaku  Perjalanan  Di  Dalam  Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran diatas sebagai pedoman persyaratan  dan  aturan  mudik  lebaran  tahun 2022. Hak atas kesehatan pengguna transportasi umum  merupakan  tanggungjawab  Pemerintah, langkah  preventif  dan  represif  telah  dilakukan oleh  Pemerintah  untuk  melindungi  pengguna transportasi  umum  terpapar  virus  Corona  yang termuat  di  dalam  Undang-Undang  tentang Kesehatan  dan  Pemerintah  juga  telah menuangkan  beberapa  kebijakan  (Kurniawan, 2021).
Kebijakan  Pemerintah  dalam  hal  mudik lebaran  tahun  2022  syarat  mudik  yang  telah termaktub dalam Surat Edaran Nomor  16 Tahun 2022  yang  mencakup:  Orang  yang  melakukan perjalanan  mudik  dalam  wilayah  Indonesia dengan transportasi umum maupun menggunakan  kendaraan  pribadi  antar  kota  ke dan  dari  seluruh  wilayah  Indonesia  berlaku ketentuan  sebagai  berikut:  1)  Orang  yang melakukan  perjalanan  mudik  dalam  wilayah Indonesia yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga  (booster)  tidak  diwajibkan  melampirkan hasil negatif test rapid dan hasil PCR negatif; 2) Pelaku  perjalanan  dalam  negeri  yang  sudah mendapatkan  vaksin  dosis  kedua  maka diwajibkan  melampirkan  hasil  rapid  test  negatif yuntuk  sampel  yang  diambil  dalam  waktu  1x24 jam,  atau  hasil  PCR  negatif  untuk  sampel  yang diambil dalam waktu 3x24 jam sebelum berangkat
sebagai  syarat  perjalanan  dalam  negeri;  3) Pelaku  perjalanan  dalam  negeri  yang  baru mendapatkan vaksin dosis satu, maka diharuskan untuk  melampirkan  hasil  PCR  negatif  yang diambil  sampelnya  dalam  waktu  3x24  jam sebelum  berangkat  sebagai  syarat  perjalanan dalam negeri; 4) Pelaku perjalanan dalam negeri yang  keadaan  kesehatannya  khusus  atau mempunyai penyakit komorbid sebagai salah satu penyebab seseorang tidak bisa menerima vaksin, diwajibkan  melampirkan  hasil  PCR  negatif  yang diambil  sampelnya  dalam  waktu  3x24  jam sebelum keberangkatan, dengan surat keterangan  dokter  dari  Rumah  Sakit  Pemerintah yang  memuat  seseorang  tersebut  tidak  bisa dilakukannya  vaksin  Covid-19  sebagai  sayarat perjalanan  dalam  negeri;  5)  Pelaku  perjalanan dalam  negeri  yang  berusia  dibawah  enam  tahun terkecuali  dengan  ketentuan  vaksinasi  dan  tidak diwajibkan  melampirkan  hasil  rapid  tes  negatif dan  PCR  negatif,  akan  tetapi  diwajibkan melaksanakan  perjalanan  yang  sesuai  dengan vaksinasi  dan  pemeriksaan  virus  Corona  serta tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Kebijakan-kebijakan  yang  Pemerintah putuskan  yaitu  syarat  perjalanan  mudik  lebaran tahun  2022  merupakan  bentuk  perhatian pemerintah  kepada  masyarakat  dan  bentuk perlindungan  pemerintah  kepada  masyarakat yang  telah  diamanatkan  di  dalam  UUD  NRI Tahun  1945  dan  Undang-Undang  tentang Kesehatan.  Hak  atas  kesehatan  merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dicabut  dari  hak  asasi
manusia.  Pentingnya  kesehatan  sebagai  hak asasi manusia dan merupakan sine qua non bagi perwujudan  hak-hak  lainnya  telah  diakui  secara Internasional. Bentuk pengaturan penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  tertuang dalam  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan.  UU  Kesehatan  tersebut  menjelaskan bahwa  kesehatan  adalah  rangkaian  kegiatan yang  berkesinambungan  yang  dilakukan  dalam bentuk  pencegahan  penyakit,  peningkatan  dan pengobatan kesehatan dalam rangka memelihara dan  meningkatkan  kesehatan  masyarakat, pengobatan  sakit  dan  pemulihan  (Widodo, Budoyo, & Pratama, 2022).
Kritikan  terhadap  kebijakan  pemerintah mengenai  keharusan  pengguna  transportasi umum  diwajibkan  menunjukkan  rapid  test,  PCR dan vaksin di tengah-tengah masyarakat, karena perekonomian  yang  belum  pulih  dikarenakan pandemi, masyarakat dibebankan biaya tambahan  yang  dikeluarkan  untuk  uji  rapid  test dan PCR sebagai syarat perjalanan menggunakan  transportasi  umum,  bahkan masyarakat  berpendapat  rapid  test  dan  PCR sebuah  kebijakan  yang  membuang-buang  waktu dan  uang,  karena  hal  tersebut  dianggap menyusahkan  sebagian  masyarakat  yang  sering menggunakan transportasi umum jarak jauh guna untuk  pekerjaanya.  Penggunaan  hasil  tes  rapid dan  PCR  dinilai  tidak  efektif  terhadap  penularan virus  Corona,  karena  belum  ada  evaluasi mengenai  hal  tersebut  oleh  tim  Satgas  Covid-19 dan kebijakan tersebut tidak ditemukan di negara-
negara lain yang mewajibkan tes rapid dan PCR sebagai syarat perjalanan dalam negeri.
Pandangan  positif  masyarakat  sebagai pengguna transportasi umum terhadap kebijakan pemerintah  mengenai  uji  rapid  test,  dan  PCR dalam  pengguna  transportasi  umum  dianggap sangat  penting  karena  salah  atau  bentuk penerapan  protokol  kesehatan  yang  akan memberikan  kepastian  kepada  penumpang  atas keamanan  dari  resiko  tertularnya  atau terpaparnya  virus  Corona  pada  fasilitas  dan sarana transportasi umum (Runtulalo, 2021)
Pasal  5  ayat  (3)  UU  Kesehatan  yang menyatakan:  “setiap  orang  berhak  memutuskan secara  pribadi  dan  bertanggungjawab  atas pelayanan  kesehatan  yang  dibutuhkannya.” Misalnya  marak  terjadi  saat  ini  adalah  uji  hasil rapid  palsu  yang  dipergunakan  sebagai  syarat perjalanan transportasi  umum. Hal tersebut tidak dibenarkan  dibenarkan  oleh  Undang-Undang, apabila terbukti dapat dikenai ancaman hukuman penjara  paling  lama  1  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp. 1.000.000,- berdasarkan Pasal 14  (1)  dan  (2)  UU  No.  4  Tahun  1984  tentang Wabah Penyakit Menular .
Perlindungan  hukum  bidang  kesehatan Indonesia mengakui dan menjamin penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat manusia  segala  aspek  kehidupan  berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat berdasarkan UUD NRI  1945  yang  mengedepankan  pemahaman bahwa  Hak  Asasi  Manusia  adalah  fundamental dan  melekat  pada  setiap  warga  negara  tanpa
diskriminasi  (Maharani  dkk,  2021).  Kesehatan merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang dimiliki  oleh  setiap  individu  sebagaimana  yang termaktub  di  dalam  Pasal  28  H  (1)  UUD  NRI 1945.  Negara  harus  hadir  dalam  memenuhi  hak atas  kesehatan  bagi  setiap  warga  negara,  yang merupakan  bagian  dari  tujuan  pembangunan nasional harus berlandaskan wawasan kesehatan dengan  menitikberatkan  pada  kesehatan masyarakat.  Suatu  kondisi  yang  menimbulkan gangguan  kesehatan  bagi  masyarakat  akan mengakibatkan  kerugian  ekonomi  yang  sangat besar  bagi  negara  (Ricca,  &  Sari  2021).  Oleh karena itu semua pihak termasuk Pemerintah dan masyarakat  bertanggungjawab  atas  kesehatan masyarakat.
Transportasi  sebagai  sarana  penunjang pembangunan  masyarakat  serta  pertumbuhan industri  perlu  mendapat  perhatian  utama  ketika kondisi  memasuki  era  new  normal  karena Indonesia  masih  mengalami  tingkat  penyebaran yang  tinggi  dimana  moda  transportasi  yang digunakan  oleh  banyak  orang  dapat  menjadi medianya  (Hadiningtyas,  2021).  Perlindungan hukum  kepada  penumpang  oleh  pengangkut sebagai  upaya  untuk  menjaga  keselamatan, kenyamanan,  keselamatan  penumpang  sebagai pengguna jasa transportasi yang harus dilindungi oleh pengangkut dengan menyesuaikan peraturan  yang  ada  dan  dalam  pelaksanaannya diperlukan  pengawasan  dari  pemerintah  dan masyarakat  itu  sendiri.  Bahwa  perlindungan hukum  terhadap  penumpang  oleh  pihak
pengangkut  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila penumpang  secara  sadar  mematuhi  protokol kesehatan  dan  menaati  peraturan  pemerintah sebagai  bentuk  upaya  menjaga  seluruh  elemen transportasi dengan segala aktivitasnya, sehingga upaya  tersebut  berdampak  pada  pencegahan penyebaran virus Corona di Indonesia.
Pada  tahun  2021,  penerapan  aturan tentang  rapid  test,  PCR,  dan  vaksinasi  telah berperan penting dalam meminimalisir penyebaran  COVID-19  selama  periode  mudik. Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang mungkin  terjadi:  Rapid  test  sebelum  mudik: Pemerintah  dapat  menerapkan  kebijakan  untuk mengharuskan masyarakat yang akan melakukan perjalanan  mudik  untuk  menjalani  rapid  test. Rapid  test  dapat  membantu  mendeteksi  adanya infeksi  virus  COVID-19  pada  individu  sebelum mereka  melakukan  perjalanan.  Jika  hasilnya positif,  mereka  dapat  segera  diisolasi  dan mencegah penyebaran lebih lanjut.
Tes  PCR  sebagai  syarat  perjalanan: Beberapa  daerah  atau  negara  mungkin mewajibkan tes PCR negatif sebagai syarat untuk melakukan  perjalanan.  Tes  PCR  lebih  akurat dalam  mendeteksi  virus  COVID-19,  dan  dengan menerapkannya  sebagai  persyaratan  perjalanan, masyarakat  yang  terinfeksi  dapat  teridentifikasi sebelum  mereka  melakukan  perjalanan  mudik. Hal  ini  dapat  membantu  mengurangi  risiko penyebaran virus antarwilayah.
Vaksinasi  massal:  Pemerintah  dan lembaga  kesehatan  bekerja  keras  untuk
mempercepat  program  vaksinasi  COVID-19.
Vaksinasi  adalah  salah  satu  strategi  terpenting dalam  memerangi  pandemi  ini.  Dengan memvaksinasi sebanyak mungkin orang sebelum mudik,  risiko  penyebaran  virus  dapat  dikurangi secara signifikan. Vaksinasi membantu melindungi individu dari penyakit yang parah dan mengurangi risiko penularan kepada orang lain.
Peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat:  Salah  satu  faktor  penting  dalam keberhasilan  penerapan  aturan  ini  adalah kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap protokol  kesehatan.  Melalui  kampanye  informasi yang  efektif  dan  edukasi  yang  baik,  masyarakat dapat memahami pentingnya menjalani rapid test, tes  PCR,  dan  vaksinasi  sebelum  melakukan perjalanan  mudik.  Semakin  tinggi  tingkat kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat,  semakin besar  kemungkinan  aturan  ini  dapat  berhasil dalam meminimalisir penyebaran COVID-19.
Penting  untuk  diingat  bahwa  keberhasilan aturan-aturan  ini  tergantung  pada  implementasi yang konsisten dan efektif oleh pemerintah, kerja sama  dari  masyarakat,  serta  perkembangan  dan distribusi vaksin yang memadai. Selain itu, faktor lain  seperti  kebijakan  perjalanan,  mobilitas masyarakat,  dan  varian  virus  juga  dapat mempengaruhi hasil akhir dari upaya meminimalisir  penyebaran  COVID-19  selama mudik tahun 2021.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan rapid test, PCR dan vaksinasi  yang  dibuat  melalui  Surat  Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketetapan Pelaku Perjalanan Di Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  tepat untuk  meminimalisir  penyebaran  covid-19  dilihat dari  segi  Kesehatan  kebijakan  tersebut  berjalan dengan  efektif,  dimana  pada  tahun  2021, penerapan  aturan  tentang  rapid  test,  PCR,  dan vaksinasi  telah  berperan  penting  dalam meminimalisir  penyebaran  COVID-19  selama periode  mudik.  Berikut  adalah  beberapa  faktor keberhasilan  yang  mungkin  terjadi:  Rapid  test sebelum  mudik:  Pemerintah  dapat  menerapkan kebijakan untuk mengharuskan masyarakat yang akan  melakukan  perjalanan  mudik  untuk menjalani  rapid  test.  Tes  PCR  sebagai  syarat perjalanan,  hal  ini  dapat  membantu  mengurangi risiko  penyebaran  virus  antarwilayah.  Vaksinasi massal:  Pemerintah  dan  lembaga  kesehatan bekerja  keras  untuk  mempercepat  program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah salah satu strategi terpenting dalam memerangi pandemi ini. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat:  Salah  satu  faktor  penting  dalam keberhasilan  penerapan  aturan  ini  adalah kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap protokol kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

## JURNAL
Anggono, Bayu Dwi., & Mardika, Nando Yussele.
(2021).  Konsistensi  Bentuk  Dan  Materi Muatan  Surat  Edaran  Sebagai  Produk Hukum  Dalam  Penanganan  Covid-19.
Masalah-Masalah  Hukum, Jilid  50,  (No.4), pp.351-362. DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.351-362 Darman,  Atiqa  Azza  El.  (2021).  Efektivitas
Kebijakan  Pemberlakuan  Kartu  Vaksin Sebagai  Syarat  Berpergian  Ke  Tempat- Tempat Publik Pada Masa Pandemi. Jurnal Analis  Kebijakan ,  Vol.5,  (No.  2),  pp.113- 131. https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485
Ginsburg,  Tom.,  &  Versteeg,  Mila.  (2021).  The Bound  Executive:  Emergency  Powers During The Pandemic. International Journal off  Constitutional  Law, Vol.19,  (Issue5), pp.1498-1535. DOI: 10.1093/icon/moab059
Hadiningtyas, R. (2021). The Legal Protection For Transport  Passengers  During  The  Covid- 19  Pandemic. Jurnal  Pembaharuan Hukum, Vol.  8,  (No.  2),  pp.  232-244. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/ar ticle/view/15374
Hanifah,  Salma  Nur.,  &  Paulus,  Darminto
Hartono. (2022). Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Dalam Membangkitkan Ekonomi  Nasional  Dampak  Covid-19.
Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,
Vol.4,(No.1),pp.34-48. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.34-48
Kurniawan,  Muhamad  B.  (2021).  Politik  Hukum Pemerintah  dalam  Penanganan  Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas  Kesehatan. Jurnal  Konstitusi ,  Vol.18,
(No.3),pp.37-56.
http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.37- 56
Maharani,  Andina  Elok  Puri.,  Gravitiani,  Evi., Purwaningtyas,  Niniek.,  Parwitasari,  Tika Andarasni.,  Kusumo,  Ayub  Torry  Satriyo., Hartanto,  Heri.,  &  Damayanti,  Kusmadewi Eka.  (2021).  Legal  and  Health  Protection for  Creative  Economy  Actors  during  The Covid-19  Pandemic. Yustisia  Jurnal Hukum, Vol.  10,  (No.  2),  pp.  213-225. https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.4997 5
Manohara,  Brigita  P.  (2022).  Komunikasi Pemerintah  Dalam  Penanganan  Covid-19 Melalui  Tes  PCR (Polymerase  Chain Reaction) Sebagai  Syarat  Perjalanan Udara. Nusantara ,  Vol.9,  (No.1),  pp.512- 521.
http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.51
2-521
Nelken,  D.  (2021).  Between  Comparison  and Commensuration: a case-study of Covid-19 Rankings. International  Journal  of  Law  in Context, Vol.  17,  (Issue  2),  pp.  215-234. https://doi.org/10.1017/S174455232100029 X
Novianti,  Ririn,.  &  Widigdi,  Adhiem.  (2020).
Persyaratan  Tes  PCR  atau  Rapid  Test
Untuk Transportasi Umum Dalam
Perspektif  Ketatanegaraan. Binamulia Hukum, Vol.9,(No.2),pp.115-126. https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.367
Octarina,  Nynda  Fatmawati.,  Kongres,  Evi.,  &
Mardika.  (2021).  Urgensi  Penemuan Vaksin Covid-19 Sebagai Hak Milik Publik. Pendecta;  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum,
Vol.16,(No.1),pp.106-119.
https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28 997
Ricca, Anggraeni,. & Sari, Indah Mutiara. (2021).
Policy  in  the  Era  of  Pandemic:  Is Government’s  Legal  Culture  Affecting?.
Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.21,  (No.1),
pp.46-56.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1. 2864
Runtulalo,  Aurelya  C.  (2021).  Pemberlakuan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan Terhadap  Maskapai  Penerbangan  Yang Masih Menerima Warga Negara Asing. Lex
Crimen, Vol.X, (No.11),pp.225-233. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri men/article/view/38424
Soemarwi,  Vera  W.S.,  &  Triagustin,  Nurulainni. (2021).  Pelaksanaan  Penerapan  Rapid Test  dan  PCR  Dalam  Penerbangan: Berdasarkan  Surat  Edaran  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid-19  Nomor 9 Tahun 2020. Era Hukum, Vol.19, (No.2),
pp.56-77.
https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i2.12 177
Supriyono.,  Sholichah.,  Trianto.,  Nurcahyani.,  & Yustitianingtyas.
(2022). Urgensi
Perlindungan  Hak  Kesehatan  Penumpang Pesawat  Udara  Di  Masa  Pandemi  Covid- 19. E-Journal  Komunikasi  Yustisia, Vol.5, (No.1),pp.300-311.
https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46074 Syauket, Amalia., Karsono, Bambang., & Atmoko,
Dwi.  (2022).  Kebijakan  Telemudik  Bnetuk Perlindungan  Negara  Pada  Mayarakat Menuju  New  Normal  Ditengah  Pandemi Corona. Jurnal  Karya  Ilmiah, Vol.22, (No.1),pp.1-10.
https://doi.org/10.31599/jki.v22i1.696
Widodo,  Wahyu.,  Budoyo,  Sapto.,  &  Pratama,
Toebagus Galang Windi. (2022). Studi Atas Persepsi  Masyarakat  Kota  Semarang Terhadap  Pembebasan  Sanksi  Denda Dalam  Program  Vaksinasi  Covid-19. Masalah-Masalah  Hukum, Vol.51,  (No.1), pp.95-105.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ article/view/37095/21142
Yarlina,  Lita.,  Triastuti,  Umiyatun  Hayati., Lindasari,  Evy.,  Yuliana,  Dina.,  Nugroho, Dio  Agro.,  &  Sitompul,  Muhammad  Rafiqi. (2021).  Persepsi  Penumpang  Angkutan Udara  di  Bandar  Udara  Soekarno-Hatta pada  Natal  2020  dan  Tahun  Baru  2021 Selama Pandemi Covid-19. Warta
Penelitian  Perhubungan, Vol.33,  (No.2),
pp.103-112. http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v33i2.1821

## BUKU
Moleong,  Lexi.  (2019). Metode  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  Remaja
Roskadakarya.
Muri,  Yusuf  A.  (2014). Metode  Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Penelitian
Gabungan . Jakarta: Prenada media Group.