206

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 1, (March) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article
Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung
Eddy Suharyanto 1 , Acep Dani Ramdani 2 , Ryan Yustian 3 ,
Ipan Sopandi 4 , Yosal Iriantara 5
1 Stikes RS Dustira, 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 3 STAI Pelabuhanratu,
4 Pusat Pendidikan Zeni Bogor, 5 Universitas Islam Nusantara Bandung
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  January 18, 2022 Revised :  March 8, 2023 Accepted :  March 25,  2023 Available online    :  March 28, 2023
How to Cite : Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, and Yosal Iriantara. 2023. “Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung”.
Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (1):206-14.
https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i1.422 .
*Corresponding Author: Email: eddy_yanto11@yahoo.com (Eddy Suharyanto)
Improving  the  Quality  of  School  Education  Bureaucratic  Services  Avicenna  Inclusive  Organizer  in Bandung Regency
Abstract. Bureaucracy can be understood as work procedures, organizational systems, and power to make  decisions,  currently  the  rules  for  implementing  inclusive  schools  have  been  rolled  out  by requiring that every school accept children with special needs to be involved and participate in class with other students. This research aims to contribute to improving excellent service to children with special needs (ABK) in regular schools providing inclusive education. Schools are expected to provide equal  opportunities  for  all  children.  The  method  used  is  descriptive  method  with  a  qualitative approach, carried out at the Ibnu Sina Elementary School and the Cendikia Leadership School, Bandung Regency. The findings obtained are that the implementation of inclusive education has not been carried out explicitly, either in the form of written programs or in educational services that are tailored to the needs of students. It is necessary to formulate a more qualified special education service program. The indications  from  the  study  results  are  that  a  service  program  development  plan  is  needed  that  can address  the  problems  of  schools  providing  inclusive  education  in  providing  educational  services  to children with special needs. training programs for teachers in handling children with special needs in inclusive schools are urgently needed and have a positive impact on both the teachers themselves and for  all  students  without  exception.  Therefore,  an  appropriate,  continuous,  tiered  and  consistent training program will increase the effectiveness of educational services for children with special needs in inclusive schools.
Keywords: Policy Bureaucracy, Education Services, Inclusive Education.
207

## Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung
Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, Yosal Iriantara
Abstrak. Birokrasi dapat dipahami sebagai prosedur kerja, sistem keorganisasian, dan kekuasaan untuk mengambil  keputusan,  saat  ini  aturan  penyelenggaraan  sekolah  inklusif  sudah  digulirkan  dengan mewajibkansetiap  sekolah  menerima  anak  berkebutuhan  khusus  terlibat  dan  ikut  berpartisipasi  di dalam  kelas  bersama  peserta  didik  lainnya.  Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  kontribusi  dalam meningkatkan  pelayanan  prima  pada  anak  berkebutuhan  khusus  (ABK)  di  sekolah  regular penyelenggara  pendidikan  inklusif.  Sekolah  diharapkan  memberikan  kesempatan  yang  sama  untuk semua anak. Metoda yang digunakan metoda deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di sekolah Dasar Ibnu Sina dan Sekolah Cendikia Leadership Kabupaten Bandung. Temuan yang didapat bahwa  implementasi  pendidikan  inklusif  belum  dilaksanakan  secara  eksplisit,  baik  berupa  program tertulis  maupun  dalam  pelayanan  pendidikan  yang  disesuaikan  kebutuhan  siswa.  Perlu  dirumuskan program pelayanan pendidikan khusus yang lebih mumpuni. Indikasi hasil studi dibutuhkan sebuah rancangan  pengembangan  program  layanan  yang  dapat  menjawab  masalah  sekolah  penyelenggara pendidikan inklusif dalam memberikan layanan pendidikan pada ABK. program pelatihan untuk guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sangat diperlukan dan memberikan dampak yang positif untuk baik untuk gurunya itu sendiri maupun untuk semua siswa tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, program pelatihan yang tepat, berkesinambungan, berjenjang serta dilakukan secara konsisten akan meningkatkan efektivitas layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khususdi sekolah inklusi.
Kata Kunci: Birokrasi Kebijakan, Layanan Pendidikan, Pendidikan Inklusif.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  pembangunan  bangsa  yang  sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang handal profesional dan berdaya saing tinggi.  Pendidikan  juga  dipandang  sebagai  investasi  penting  dalam  pembangunan nilai-nilai dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Di samping itu, diyakini pula oleh berbagai bangsa bahwa pendidikan juga merupakan cara yang efektif sebagai proses nation and character building, yang sangat  menentukan  perjalanan  dan  regenerasi  suatu  negara.  Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pembangunan  pendidikan  mencakup  berbagai dimensi yang luas dan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna.
Pendidikan secara faktual merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi UNESCO tentang pendidikan untuk  semua  (education  for  all)  pada  tahun  2001.  Pernyataan  ini  mengisyaratkan bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Artinya pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan waktu. Setiap warga negara berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  pemerintah  wajib  untuk  menyediakan sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  menunjang  keberlangsungan  proses pendidikan.  Hal  itu sesuai dengan apa yang  telah digariskan pada  Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2). Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk  dan  kegiatan,  dalam  hal  ini  pendidikan  dapat  dilakukan  di  sekolah,  luar sekolah, pondok pesantren, perguruan-perguruan, dan lain sebagainya.
Adanya paradigma pendidikan inklusif sesuai dengan hak-hak azazi manusia, hakekat  paradigma  pendidikan  inklusif  yaitu  sistem  layanan  pendidikan  yang
208
Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, Yosal Iriantara
mengakomodasi  keragaman  peserta  didik  dimana  setiap  perbedaan  dihargai  dan diakomodasi. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka bagi semua individu  serta  mengakomodasi  semua  kebutuhan  sesuai  dengan  kondisi  masing- masing  individu.  Pendidikan  yang  menghargai  perbedaan  anak  dan  memberikan layanan kepada setiap anak, tidak terkecuali tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual,  sosial,  emosi,  jenis  kelamin,  suku,  budaya,  tempat  tinggal,  bahasa  dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas/sekolah formal maupun nonformal yang  berada  di  tempat  tinggalnya yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan kebutuhan masing-masing anak.
Inklusi  adalah  sebuah  paradigma  atau  filosofi  dimana  anak  berkebutuhan khusus  memiliki  kesempatan  untuk  belajar  bersama-sama  dengan  anak  pada umumnya di sekolah reguler. Menurut Lynch (1994) tentang sekolah inklusif: Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan  program  pendidikan  yang  layak,  menantang,  tetapi  sesuai  dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling  membantu  dengan  guru  dan  teman  sebayanya,  maupun  anggota  masyarakat lain agar kebutuhan individunya dapat terpenuhi.
Sedangkan  Fitria  mengatakan  (2012)  mengatakan  ;Sekolah  Inklusif  (di Indonesia)  adalah  sekolah  biasa  (SB)  pada  umumnya  yang  mengakomodasi  semua anak atau peserta didik baik anak yang normal maupun anak berkebutuhan khusus (cacat  fisik,  intelektual, sosial,emosional,  mental, cerdas,  berbakat  istimewa daerah terpencil/terbelakang,  suku  terasing,  korban  bencana  alam/bencana  sosial/miskin) mempunyai  perbedaan  pangkat,  warna  kulit,  gender,  suku  bangsa,  ras,  bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok, politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak  pedesaan,  anak  kota,  anak  terlantar,  tuna  wisma,  anak  terbuang,  anak  yang terlibat  dalam  sistem  pengadilan  remaja,  anak  terkena  daerah  konflik  sejata,  anak pengemis,  anak  terkena  dampak  narkoba  HIV/AIDS  (ODHA),  anak  nomaden,  dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.
Beberapa  sekolah  di  Kabupaten  Bandung  telah  menyelenggarakan  program layanan pendidikan  Inklusif di sekolah. Terselenggaranya sistem  inklusi di sekolah- sekolah  tersebut  sesuai  dengan  deklarasi  Kabupaten  Bandung  yang  Inklusif  pada tanggal 5 Februari 2013. Progam layanan pendidikan inklusif belum diterapkan secara menyeluruh  dibeberapa  sekolah.  Belum  terakomodirnya  dengan  optimal  program layanan pendidikan Inklusif khususnya bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Dengan  kata  lain  bahwa  program  layanan  endidikan  inklusif  di  Sekolah  yang berdomisili  di  daerah  Kabupaten  Bandung  diasumsikan  tidak  atau  kurang  sesuai dengan  filosofi sistem penyelenggaraan pendidikan  inklusif yang telah  berlangsung selama ini. Kondisi ini akan membingungkan, membuat resah baik bagi para praktisi, akademisi bahkan bagi para guru dan sumber daya yang terlibat di sana.
Birokrasi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia seharihari. Bila kenyataanya birokrasi adalah bagian kental dari kehidupan manusia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  birokrasi  sebagai:  (a)  sistem pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah  karena  berpegang  pada hirarki dan jenjang jabatan, dan (b) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba
209
lamban,  serta  menurut  tataaturan  yang  banyak  liku-likunya.  Wikipedia mendefinisikan  birokrasi  sebagai  suatu  organisasi  yang  memiliki  rantai  komando dengan  bentuk  piramida  dan  biasanya  ditemui  pada  instansi  yang  sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab  kerjanya  dideskripsikan  dengan  jelas  dalam  organigram.  Organisasi  ini  pun memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi. Ditinjau dari sudut etimologi, birokrasi berasal dari kata bureau dan kratia (Yunani), bureau artinya meja atau  kantor  dan  kratia artinya  pemerintahan.  Jadi  birokrasi  berarti  pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja.
Birokrasi  adalah  alat  kekuasaan  untuk  menjalankan  keputusan-keputusan politik.Kekuasaan  melekat  padajabatan  pimpinan  organisasi  untuk  mengatur organisasi (Thoha, 2012: 61).Pejabat yang disebut birokrat itu melaksanakan tugasnya sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya.  Birokrasi  terjadi  dalam  suatu  organisasi (pemerintah), sementara itu dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja.Individu-individu  yang  bekerja  itulah  yang  memainkan  peran  dalam birokrasi.Untuk  itu  penting  juga  untuk  memahami  motivasi  karir  individu  dalam organisasi.
Kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  secara  jelas  dikemukakan dalam PP N0. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusi, Pasal 3 (1) dan Permendiknas N0.  33  tahun  2008  Bab.  II  butir  1.d.  dijelaskan  bahwa  Pendidikan  inklusi  adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan  khusus karena  kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual,  sosial,  dan/atau  memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik  lain  pada  satuan  pendidikan  umum  maupun  kejuruan,  dengan  cara menyediakan  sarana,  tenaga  pendidik,  tenaga  kependidikan  dan  kurikulum  yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik. (DirDikLuarBiasa, 2004).
Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Inklusif  di  Kabupaten  Bandung  yang  berisi  tentang  bagaimana  sistem penerimaan  peserta  didik  baru  di  Kab/Kota  Bandung  dan  syarat-syaratnya,  serta menjelaskan  tentang  ketentuan  sekolah  penyelenggara  pendidikan  inklusif  sebagai sekolah  yang  mengakomodir  keberagaman  peserta  didik,  terbuka,  adil,  dan  tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik  hambatan  disabilitas,  hambatan  sosial  ekonomi,  dan  hambatan  lainnya.  Serta inovatif dan fleksibel mengoptimalkan potensi semua peserta didik.
Penelitian ini merupakan sejauhmana birokrasi dan kebijakan tentang standar pelayanan pendidikan inklusif di sekolah Ibnu Sina dengan mengacu kepada aturan pemerintah  setempat  yang  diharapkan  mampu  mengakomodir  kebutuhan  di lapangan, yakni untuk mempelajari kondisi yang objektif program layanan pendidikan Inklusif yang efektif di dua sekolah dasar inklusi yang ada di Kab. Bandung. Hal ini dirasa penting, karena telah terjadi kesenjangan antara kondisi empiris dengan teoritis pelaksanaan  layanan  pendidikan  khusus  di  sekolah-sekolah  tersebut  yang menyelenggarakan program layanan pendidikan inklusif terutama dalam hal menggali potensi peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan pelayanan pendidikan yang optimal.  Oleh  karena  itu  untuk  membantu  meminimalisir  atau  meniadakan kesenjangan  tersebut,  perlu  diadakan  penelitian  yang  berorientasi  pada
pengembangan  program  layanan  pendidikan  Inklusif di  sekolah  Dasar yang  berada lokasinya di wilayah Kabupaten Bandung.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripstif  kualitatif  yang merupakan metode-metode untuk mengeksprorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang di anggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan,  serta  menggambarkan  atau  mendeskripsikan  keadaan  di  lapangan dengan memotret dan menyajikan data dengan apa adanya serta menginterprestasikan  korelasi  sebagai  factor yang ada yang  berlaku  meliputi  sudut pandang  atau  proses  yang  sedang  berlangsung  tentang  peningkatan  mutu  layanan birokrasi pendidikan inklusif di sekolah Ibnu Sina Kabupaten Bandung. Pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus  (case  study).  Sementara  studi  kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu  program,  peristiwa,  aktivitas,  proses,  atau  sekelompok  individu.  Kasus-kasus dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti  mengumpulkan  informasi  secara lengkap  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur  pengumpulan  data  berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peningkatan  mutu  layanan  birokrasi  pendidikan  sekolah  penyelenggara inklusif ibnu sina di Kabupaten Bandung adalah melalui program pelathan untuk guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus melalui layanan pendidikan khusus di Sekolah  Dasar  Ibnu  Sina  secara  umum  pada  prinsipnya  telah  melaksanakan perencanaan  yang  berkaitan  erat  dengan  indentifikasi  kebutuhan  antara  lain:  (a) tempat pelatihan, (b) Materi pelatihan, (c) jadwal pelatuhan,  (d) Media Pelatihan, (e) Metode Pelatihan, (f ) Pemateri Pelatihan, (g) Peserta Pelatihan.
Materi  pelatihan  tidak  hanya  berupa  materi  yang  bersifat  teoritis  mengenai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan system pelayanan inklusi,  identifikasi psikologi anak  berkebutuhan  khusus,  karakterisik  anak  berkebutuhan  khusus,  penanganan anak  berkebutuhan  khusus,  serta  permasalahan-permasalahan  yang  timbil  di lapangan yang berhubungan dengan pendidikan layanan khusus namun materi untuk penanganan, intervensi dan stimulasi yang melalui kegiatan simulasi secara langsung pun diajarkan.  Materi-materi dasar itu sangatlan penting mengingat sebagian besar dari guru-guru yang terlibat di sekolah Ibnu Sina, sebagian besar adalah bukan lulusan Pendidikan  Khusus  dan  beragam  sfesifikasi  jurusan  dari  keilmuan  yang  diambu dengan  latar  belakan  S1,  D3  dan  SMU.  Mengacu  kepada  lulusan  pendidikan  dan kebutuhan  di  lapangan  perencanaan  pemberian  materi  dianggap  sangat  penting dikarenakan mereka yang akan terlibat langsung di lapangan dan mereka harus tahu ilmu dan cara  penanganannya,  untuk  meningkatkan  kompetensi  kemampuan guru sehingga akan berimbas pada kualitas mutu pendidikan inklusi dilembaganya.
Pengidentifikasian yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pelatihan dengan cara menentukan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan kesesuaian materi  pelatihan.  Penentuan  nara  sumber  di  dua  lembaga  tersebut  sudah  seusia dengan bidang kompetensi diantaranya mereka memiliki staf ahli ada psikolog dan
211

## Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung
Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, Yosal Iriantara
salah satu  lembaga yaitu sekolah Ibnu Sina memiliki guru dengan berlatar belakang Pendidikan Khusus dan bidang keilmua mereka sesuai kompetensi dan berhubungan dengan  materi  pelatihan  di  lapangan.  Dengan  demikian  proses  perencanaan, pengorganisasian  dan  pelaksanaan  serta  evaluasi  program  pelatihan  guru  dalam penanganan  anak  berkebutuhan  khusus  melalui  layanan  pendidikan  khusus  telah dilakukan dengan baik dan terorganisasi cukup rapi.
Pengelolaan  manajemen  program  pelatihan  guru  dalam  penanganan  anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi melalui pendidikan khusus di sekolah Ibnu Sina  dengan  ruang  lingkup  kegiatan  in  house  training  dengan  menunjuk  dan melibatkan  orang-orang  sesuai  dengan  kompetensi  keilmuan  yang  diampunya  dan dihadiri  oleh  tim  sesuai  dengan  tuga  spokok  dan  fungsi-fungsi  dilembaganya. Menyususn jadwal kegiatan, penyiapan bahan dan alat pendukung kegiatan pelatihan disusun oleh masing-masing unit/divisi inklusi di tiap lembaga sebagai tim pelaksana teknis kegiatan pelatihan.
Dalam  hal  melakukan  koordinasi  setiap  dengan  tim  inklusi  dan  unit-unit lainnya di sekolah  Ibnu  Sina, sudah dijalankan seusia dengan prosedur yang  benar, namun  seperti  :  penyediaan  bahan  ajar  yang  terlambat,  karena  koordinasi  yang dilakukan  oleh  pihak  penyelenggaraan  pelatihan  masih  belum  menunjukkan  hasil yang  maksimal.  Dukungan  terhadap  pernyataan  tersebut  adalah  bahwa  koordinasi masih bersifat linier, belum menunjukkan etos kerja yang maksimal.
Proses  pelaksanaan  telah  mengacu  kepada  struktur  program  pelatihan. Informasi yang terdapat dalam struktur program pelatihan diantaranya rincian proses kegiatan pelatihan dari awal hingga akhir. Alokasi waktu setiap sesi pelatihan, tugas- tugas  yang  dipegang  oleh  pemangku  kegiatan  dalam  kegiatan  pelatihan, fasilitator/narasumber  yang  memberikan  materi,  panitia  dan  sie  evaluasi penyelenggaraan  pelatihan.  Tahap-tahap  proes  pelaksanaan  yang  diawali  dengan pembukaan,  review evaluasi  dilapangan  dan  materi yang  sebelumnya  disampaikan, materi  pokok  dimana  merupakan  materi  inti  dalam  kegiatan  pelatiuhan,  presensi kehadiran, dilanjutkan dengan Uji Kompetensi Guru bagi peserta melalui sesi Tanya jawab atau diskusi serta penutup.
Evaluasi  pelatihan  merupakan  tahap  akhir  dalam  manajemen  program pelathan  yang  dilakukan  oleh  peserta  dengan  mengisi  lembar  kuesioner,  dan selanjutnya  didata  sehingga  menghasilkan  nilai  dalam  bentuk  evaluasi  perfomnace appraisal  guru  peserta  pelatuhan.  Evaluasi  pelatihan  terdiri  dari  :  1)  pemberian motivasi kepada peserta, 2) Kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan peserta, 3)  penguasaan  nara  sumber  terhadap  materi  yang  disampaikan,  4)  pengelolaan narasumber  pada penguasaan  kelas,  5)  penyajian ateri  secara  sistematis  (mudah  ke sulit, dari konkrit ke abstrak, 6) sikap profesionalisme narasumber terhadap peserta, 7)  kerapian  penyajian  pelatihan  ,  8)  metode  penyajian  narasumber,  9)  gaya,  sikap, perilaku dan bahasa yang mudah dipahami, 10) mampu menumbuhkan kebiasaan dn sikap  positif  (nurturant  Effect),  11)  pelayanan  tim  terhadap  peserta,  12)  mampu membuat  lebih  percaya  diri,  dan  13)  mampu  menggali  potensi  peserta,  14) Memfasilitasi dan menyajikan kegiatan bagi pesertadidik untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan  keterampilan yang diperolehnya,  15)  pemanfaatan  sumber  belajar /media  dalam  pembelajaran,  16)  pelibatan  peserta  didik  dalam  pembelajaran,  17) penggunaan  bahasa yang  benar dan tepat pada saat pembelajaran,  18)  memberikan
212

## Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung
Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, Yosal Iriantara
umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
Hasil  lapangan  tersebut  di  atas  mengandung  implikasi  bahwa  program pelatihan  guru  dalam  penanganan  anak  berkebutuhan  khusus  melalui  layanan pendidikan  sekolah  inklusif  sebagai  salah  satu  bagian  dalam  upaya  meningkatkan mutu  pembelajaran  untuk  anak  berkebutuhan  khusus  di  sekolah  inklusi,  sehingga dengan  adanya  program  pelatihan  untuk  guru  diharapkan  dilapangan  guru  tidak mendapatkan  kesulitan  yang  berarti  dalam  menangani  semua  permasalahan  siswa baik yang regular maupun yang berkebutuhan khusus, semua siswa ditangani dengan sebaik-baiknya  sesuai  kebutuhannya  dengan  pelayanan,  sarana  dan  metode pendekatan  yang  ramah  yang  sangat  penting  mengacu  kepada  perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Ketika perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam manajemen program pelatihan guru  dalam penanganan anak berkebutuhan khusus di  sekolah  inklusi  sudah  dilaksanakan,  maka  kita  dapat  mengharapkan  program inklusi yang sudah digulirkan oleh pemerintah.
Pengorganisasian  penyelenggaraan  pembinaan  pelatihan  tampaknya  belum maksimal  karena  bersifat  in  house training dan dijadikan program rutin dilembaga sekolah  Ibnu  Sina  belum  menunjukkan  hasil  yang  maksimal  terutama  dalam penanganan anak dilapangan, untuk pelatihan dan pembinaan ini hanya untuk tim inklusi  saja  yang  mendapatkan  sedangkan  untuk  guru  kelas  dan  lainnya  tidak. Akibatnya berimbas pada pengabaian dan tanggung jawab hanya berfokus pada tim inklusi saja karena mereka kurang mendapatkan binaan ilmu penanganan anak dan keinklusian.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas dan proses pembelajaran bermutu dibutuhkan guru yang kompeten, seorang guru harus mampu  mengembangkan  materi  pembelajaran  yang  diampu  secara  kreatif  dan inovatif,  yaitu  dengan  mengembangkan  keprofesionalannya  secara  berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Guru merupakan sosok penting dalam proses belajar mengajar di kelas (sekolah). Dialah yang mempengaruhi peserta didik untuk berhasil mencapai kompetensi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus selalu  belajar  (meng-update)  dan  mengembangkan  diri  untuk  dapat  membantu peserta  didik  mencapai  hasil  terbaik  dari  setiap  proses  pembelajaran  di  sekolah. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tuala (2018:40) bahwa: “Mutu adalah sesuatu yang didefinisikan oleh pelanggan. Dalam konsep ini hasil yang ingin dicapai adalah kepuasan  peserta  didik,  sehingga  mutu  ditentukan  sejauh  mana  guru  mampu memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan  peserta  didik  bahkan  melebihi.  Karena kepuasan serta keinginan merupakan konsep yang abstrak, maka pengertian dimana hal ini disebut kualitas dalam persepsi-quality in perception”.
Untuk  meningkatkan  mutu  pembelajaran  PDBK  di  kelas,  perlu  adanya pengelolaan  asesmen  sebagai  penunjang  guru  dalam  pembuatan  PPI  serta  sebagai standar  keberhasilan  pelayanan  kegiatan  belajar  mengajar  di  kelas.  Menurut  Sallis (2012:29):  “staff  have  to  understand  how  they  and  their  pupils  and    students    will benefit  from  a change  to  a  customer  focus.  Total  quality  is  about  more  than being    ‘nice   to   customers   and   smiling’.    It  is about  listening and entering  into a dialogue about people’s fears and aspirations.”
Mutu  terpadu  bukan  sekedar  ‘membuat  pelanggan  senang  dan  tersenyum’. Mutu terpadu adalah mendengarkan dan berdialog tentang kekhawatiran dan aspirasi
213

## Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung
Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, Yosal Iriantara
pelanggan.  Dengan  artian  asesmen  dapat  dipandang  sebagai  upaya yang  sistematis untuk  mengetahui  kemampuan,  kelemahan,  kesulitan  dan  kebutuhan  PDBK  pada bidang  tertentu.  Data  hasil  asesmen  dapat  dijadikan  bahan  dalam  penyusunan pembelajaran secara individual serta penanganan. Sehubungan dengan itu, asesmen harus menjadi kompetensi bagi seluruh guru, khususnya guru yang menangani PDBK. Hal ini membutuhkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang mendukung kepentingan tersebut, salah satunya pemberian pelatihan dan workshop yang tepat.
Namun saat  ini realita di  lapangan  beberapa pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun internal bagi guru yang mengajar di sekolah inklusi, khususnya  tentang  bagaimana  mengidentifikasi,  mengasesmen  serta  penanganan PDBK  tidak  konsisten  dilakukan,  bahkan  beberapa  sekolah  belum  pernah mendapatkan materi tersebut. Terkadang pelatihan hanya berlangsung beberapa jam saja dan tidak ada kelanjutannya, materi hanya bersifat umum karakteristik dan tidak spesifik. Akibatnya para guru yang bukan lulusan pendidikan khusus merasa kurang percaya diri dalam  menghadapi kasus-kasus PDBK yang harus ditanganinya di kelas.

## KESIMPULAN
Dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pelayanan Pendidikan Khusus  di  Sekolah  Inklusi  Kabupaten  Bandung,  pelaksanaan  pelatihan  dan  dalam menentukan  jadwal pembekalan  materi pelatihan, sumber,  maupun fasilitator yang memberikan  materi  pembelajaran  terhadap  guru  pendamping  dan  sisten  anak berkebutuhan  khusus  di  sekolah  Ibnu  Sina  optimal,  karna  dijadikan  jadwal  rutin dilembaga  sekolah.  Evaluasi  yang  dilaksanakan  sudah  menggambarkan  gambaran yang memuaskan untuk tim inklusi di Ibnu Sina, namun untuk tim lain masih belum optimal  mengenai  pembekalan  pelatihan  tentang  penanganan  anak  berkebutuhan khusus di sekolahnya masing masing dari mulai perencanaan dan pengorganisasian unit yang  lain  masih  belum  menjadwalkan, sehingga  bermuara  menjadikan kurang efektifnya penyelenggaraan pembinaan guru secara keseluruhan di sekolah Ibnu SIna tersebut  yang  pada  gilirannya  dapat  menghambat  terhadap  kualitas  hasil penyelenggaraab pembinaan di unit yang lain.
Berdasarkan  Undang Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan”.  Oleh  karena  itu  negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik, terarah dan bermutu  kepada  setiap  warganya  tanpa  terkecuali  termasuk  kepada  mereka  yang berkebutuhan  khusus  atau  masyarakat    difabel  yang  memiliki  perbedaan  dalam kemampuan  kecerdasan/mental,  fisik,  emosi  ataupun  lingkungan  social  tanpa membeda-bedakan, mereka harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan.
Keberhasilan program pendidikan inklusif adalah dengan adanya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi akademik dan profesioanal dalam  pendidikan  khusus.  Dalam  arti guru-guru  di  sekolah  inklusi  harus  memiliki pemahaman dan  kompetensi yang  memadai dalam  mengelola proses pembelajaran yang memungkinkan dapat memaksimalkan potensi setiap anak, anak dapat terlibat apapun  kondisinya,  dan  kebutuhan  khususnya  terlayani.  Dengan  adanya  Guru Pembimbing Khusus di sekolah. inklusi sangat membantu ABK dan tim guru lainnya dalam proses penanganan pembelajaran di kelas.
214
Peningkatan Mutu Layanan Birokrasi Pendidikan Sekolah Penyelenggara Inklusif Ibnu Sina Di Kabupaten Bandung Eddy Suharyanto, Acep Dani Ramdani, Ryan Yustian, Ipan Sopandi, Yosal Iriantara

## DAFTAR PUSTAKA
Fitria,  Rona.    (2012).  Proses  Pembelajaran  Dalam  Setting  Inklusi  Di  Sekolah  Dasar.
Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus/JUPEKHU: Vol 1, No 1.   Diakses 05 Oktober 2021.
Lynch, James. (1994). Protection for Children with Special Need Education in Asian Region. USA: The World Bank
Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, Unesco 2001.
Peraturan  Bupati  Bandung  Nomor  42  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bandung
Permendiknas N0. 33 tahun 2008 tentang kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2009 No.70, Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.Direktorat PLB 2004.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  3  nomor  23  tahun  2016  tentang Standar Penilaian Pendidikan
Sallis, Edward. (2012). Total Quality Management in Education. London: Kogan Page. Ltd.
Thoha, Miftah 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada
Volume 9, No. 1,  Maret 2023
P - ISSN : 2085 - 2487
Risalah,  Jurnal  Pendidikan  dan  Studi  Islam is published  by  the  Faculty  of  Islamic  Studies  Wiralodra University  Indonesia.  Focus  of  Risalah,  Jurnal Pendidikan  dan  Studi  Islam  is  on  publishing  original empirical  research  articles  and  theoretical  reviews  of Islamic  education  and  Islamic  Studies.  The  empirical research  includes  studies  on  the  implementation  of Islamic  education  in  educational  Islamic  institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al - Qur’an and Hadist.

## Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia www.faiunwir.ac.id

## https://jurnal.faiunwir.ac.id
E - ISSN : 2614 - 3275