-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN

## Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : juwitaboboy861@gmail.com

## Abstract
The  State  of  Indonesia  is  an  agricultural  country,  so  land  has  a  very  important  meaning  for  the lives  of  the  people  of  Indonesia.  Once  the  importance  of  the  position  of  land  for  humans  is  not uncommon  to  cause  disputes  about  land.  Theoretically,  dispute  resolution  can  be  done  in  2  (two) ways,  namely  through  formal  justice  mechanisms  in  the  court  (litigation)  and  outside  the  judicial process  (non  litigation).  One  form  of  settlement  outside  the  court  is  Mediation.  Mediation  is  the settlement of disputes through negotiations with the help of a neutral third party (mediator) in order to find a form of settlement that can be agreed by the parties.Mediation is basically a deliberation and  consensus,  namely  as  a  way  or  process  other  than  other  ways  or  processes  either  through arbitration,  negotiation,  conciliation,  and  others.  If  there  is  an  agreement  in  mediation,  and  is stated  in  a  peace  deed,  this  peace  deed  is  actually  a  legal  product  and  has  binding  power  as  the characteristics  of  the  consensual  principle  according  to  Article  1338  of  the  Civil  Code. Accordingly, agreements made legally, act  as laws for  the parties to the dispute.  This  Articel  is a analytical descriptive social legal approach through the qualitative methods.

## Keywords : dispute resolution; mediation

## Abstrak
Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting  bagi  kehidupan  rakyat  Indonesia.  Begitu  pentingnya  kedudukan  tanah  bagi  manusia  tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa tentang tanah. Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan  melalui  2  (dua)  cara,  yaitu  melalui  mekanisme  peradilan  formal  dalam  pengadilan (litigasi) dan diluar proses peradilan (non litigasi). Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah  Mediasi.  Mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  perundingan  dengan  bantuan pihak  ketiga  netral  (mediator)  guna  mencari  bentuk  penyelesaian  yang  dapat  disepakati  para pihak.Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat, yakni sebagai suatu cara atau proses selain  cara  atau  proses  lainnya  baik  melalui  arbitrase,  negosiasi,  konsiliasi,  dan  lain-lainnya.  Jika secara mediasi terdapat kata sepakat, dan dituangkan dalam suatu akta perdamaian, sebenarnya akta perdamaian  ini  adalah  produk  hukum  dan  memiliki  kekuatan  mengikat  sebagaimana  karakteristik asas  konsensual  menurut  Pasal  1338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Dengan  demikian, kesepakatan  yang  dibuat  secara  sah,  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  para  pihak  yang bersengketa.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan socio  legal secara deskriptif  analitis melalui metode kualitatif .
Kata kunci : penyelesaian sengketa; mediasi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Sengketa  dapat  terjadi  pada  setiap  pihak,  mulai  dari  antara  individu  maupun kelompok,  kombinasi  keduanya,  hingga  antara  perusahaan,  perusahaan  dengan  negara, bahkan  sesama  negara,  dan  sebagainya.  Dengan  kata  lain,  sengketa  dapat  bersifat  publik maupun  bersifat  keperdataan  dan  dapat  terjadi  dalam  lingkup  lokal,  nasional,  hingga internasional.
Sengketa  adalah  sesuatu  yang  menyebabkan  perbedaan  pendapat,  pertengkaran, pembantahan,  pertikaian,  perselisihan,  perkara  (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2015: 1272).  Sengketa  atau  konflik  merupakan  bentuk  aktualisasi  atas  perbedaan  kepentingan diantara  kedua  belah  pihak  atau  lebih  (Sutiyoso,  2006).  Suatu  situasi  dimana  kedua  belah pihak  atau  lebih  dihadapkan  pada  perbedaan  kepentingan,  tidak  akan  berkembang  menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau  keprihatinannya.  Sebuah  situasi  berubah  atau  berkembang  menjadi  sebuah  sengketa apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan  menyatakan  rasa  tidak  puas  atau  keprihatinannya, secara  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  pihak  penyebab  kerugian  atau  pihak  lain (Usman, 2002).
Munculnya  sengketa  yang  berkepanjangan  mendorong  umat  manusia  mencari  jalan penyelesaian  yang  humanist , mudah,  dan  adil,  dimana  kedua  belah  pihak  tidak  merasa dirugikan (win-win  solution). Namun  kenyataannya,  mekanisme  hukum  kontinental  yang ada  selama  ini  tidak  mampu  mengakomodir  keinginan  manusia,  sehingga  hampir  setiap permasalahan  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  pengadilan  cenderung  menguntungkan satu  pihak (win  and  lose  solution) dan  juga  mahal.  Berbagai  penelitian  dan  inovasi dilakukan  banyak  pakar  hukum  untuk  mengekspresikan  beragam  model  penyelesaian sengketa  sebagai  cita-cita  yang  luhur  untuk  mencapai  perdamaian,  antara  lain  sebagai berikut:
“Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  menyatakan,  ”Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat”.  Secara  konstitusional  dalam  Undang-undang  Dasar  1945 Pasal 33 ayat (3) telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang  terkandung  didalamnya  dikuasi  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat” (Effendie, 1983).
“Tanah  memiliki  arti  yang  sangat  penting  bagi  setiap  individu  dalam  masyarakat. Selain  memiliki  nilai  ekonomis  yang  dapat  dicadangkan  sebagai  sumber  pendukung kehidupan  manusia  di  masa  mendatang,  tanah  mengandung  aspek  spiritual  dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
melakukan  kegiatan  manusia  bahkan  sesudah  matipun  masih  memerlukan  tanah (Chulaemi,  1992).  Timbulnya  sengketa  hukum  mengenai  tanah  berawal  dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan  hak  atas  tanah  baik  terhadap  status  tanah,  prioritas  maupun  kepemilikannya dengan  harapan  dapat  memperoleh  penyelesaian  secara  administrasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan yang berlaku” (Murad, 1991: 22).
Problematika  tanah  merupakan  isu  yang  menjadi  skala  prioritas  untuk  diselesaikan. Ketidakmampuan lembaga peradilan untuk menangani berbagai sengketa bidang pertanahan, mengakibatkan  kepercayaan  masyarakat  berkurang.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu alternatif untuk menanggulangi sengketa pertahanan.
Permasalahan  pertanahan  hingga  kini  merupakan  fenomena  yang  kerap  muncul  dan aktual  dari  masa  ke  masa.  Seiring  pertambahan  penduduk,  perkembangan  pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak  yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam  berbagai  kepentingan  (Pahlefi,  2014).  Permasalahan  bidang  pertanahan  dipengaruhi berbagai faktor, kebutuhan akan tanah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Kenyataan ini mengakibatkan  permasalahan  di  bidang  pertanahan  menjadi  eskalasi  tinggi.  Salah  satu bentuk  permasalahan  yang  umumnya  adalah tumpang  tindih  lahan atau  sering  disebut masyarakat dengan sertifikat ganda. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menemukan solusi  agar  permasalahan  tersebut  dapat  diatasi,  sehingga  tanah  dapat  dimanfaatkan  secara ekonomi.

##  Kerangka Teori
Sebagaimana  diketahui,  terdapat  beragam  saluran  yang  dapat  ditempuh  setiap  pihak yang  bersengketa  untuk  mendapatkan  solusi  dari  sengketa  pertanahan.  Para  pihak  yang berperkara  dapat  menempuh  jalur  litigasi  dan/  atau  non  litigasi.  Jalur  litigasi  melalui lembaga  peradilan  yaitu  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Sedangkan jalur non litigasi dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, arbitrase, dan mediasi.
Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan  atau  cara  mufakat  dengan  bantuan  pihak  netral  (pihak  ketiga)  yang  tidak memiliki  kewenangan  memutus  (Rahmadi,  2010).  Mediasi  sebagai  salah  satu  bentuk  atau cara  penyelesaian  sengketa  dapat  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan  perundangan- undangan dalam berbagai bentuk konteks sengketa (Asmawati, 2004).
Regulasi tentang mediasi pertama kali diatur melalui rumusan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tetapi, Undang-undang ini  tidak  membahas  prosedur  pelaksanaan  mediasi  secara  detail.  Hingga  pada  tahun  2003
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Mahkamah  Agung  RI  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2008 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  sebagaimana  telah  disempurnakan  melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016.
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif,  dan dapat  membuka  akses  yang  lebih  luas  kepada  Para  Pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian yang  memuaskan  serta  berkeadilan;  bahwa  dalam  rangka  reformasi  birokrasi  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  yang  berorientasi  pada  visi  terwujudnya  badan  peradilan indonesia  yang  agung,  salah  satu  elemen  pendukung  adalah  Mediasi  sebagai  instrumen untuk  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  keadilan  sekaligus  implementasi  asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Salah satu  solusi  alternatif untuk  menyelesaikan  sengketa pertanahan dengan melalui mediasi,  yang  difasilitasi  oleh  kantor  pertanahan,  tujuan  dari  pada  penyelesaian  melalui mediasi  ini  adalah  selain  permasalahan  sengketa  pertanahan  dapat  diselesaikan,  disisi  lain mediasi dipilih karena dianggap lebih efektif untuk mengatasi soal pembiayaan litigasi yang besar,  penundaan  perkara  yang  berlarut-larut  dan  tidak  efisiennya  litigasi,  waktu  singkat, dengan sebuah syarat bahwa para pihak dalam sengketa pertanahan dapat menerima dengan rasa keadilan (Gautama, 1996).
 Permasalahan
Dari  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  yang  hendak  diteliti  melalui artikel  ini  adalah  :  Penyelesaian  sengketa  pertanahan  di  luar  pengadilan  melalui  mediasi berdasarkan teori penyelesaian sengketa Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin’.
 Kebaruan/ Orisinalitas Hasil Penelitian
Untuk  memperkuat  hasil  artikel  kelak,  dibutuhkan  kajian  terhadap  tulisan  terdahulu yang dapat memaksimalkan artikel yang penulis susun. Kemudian diiringi penjabaran faktor pembeda antara fokus artikel penulis dan sebelumnya melalui suatu rujukan tertentu. Artikel yang menjadi rujukan penulis adalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini:
Artikel  Pertama, Mediasi  Sosial  Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Lahan  Milik Masyarakat  Adat  Di  Indonesia ,  ditulis  oleh  Firman  Freaddy  Busroh  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Sumpah  Pemuda  (STIHPADA)  Palembang,  fokus  studynya  tentang  mediasi  sosial dalam menyelesaikan konflik lahan milik masyarakat adat dan metode yang digunakan ialah yuridis    normatif.  Artikel  kedua, Mediasi  Salah  Satu  Cara  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan. focus studynya tentang proses mediasi dalam sengketa pertanahan (umum) dan kekuatan  hukum  kespakatan  mediasi  dalam  sengketa  pertanahan,  metode  yang  digunakan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
ialah  yuridis    normatif,  sedangkan  aritikel  yang  saya  tulis  ialah Penyelesaian  Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin , fokus studynya  mediasi  penyelesaian  sengketa  pertanahan  masyarakat  indonesia  (umum)  dan metode  yang  digunakan  ialah  metode  socio  legal  secara  deskriptif  analitis  melalui  metode kualitatif.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dilakukan  melalui socio  legal dengan  mengkaji  pelaksanaan  atau implementasi  ketentuan  hukum  positif  (peraturan  perUndang-undangan)  dan  kontrak  secara faktual  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  didalam  masyarakat  guna  mencapai tujuan  yang  telah  ditentukan  (Muhammad,  2004),  dan  teori-teori  hukum  serta  yurisprudensi terkait  permasalahan  yang  dibahas  (Soemitro,  1998).  Sementara  itu  spesifikasi  artikel  ini deskriptif  analitis yang  kemudian  dianalisis  menurut  ilmu  dan  teori  yang  ada  serta  pendapat penulis  sendiri  untuk  menyimpulkannya  (Achmad,  2013).  Teknik  atau  metode  Analisis  Data dilakukan  melalui  metode kualitatif ,  untuk  kemudian  diolah  dengan  proses editing, dan selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif melalui  wawancara  terhadap  narasumber,  untuk menemukan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan artikel.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Teori  Penyelesaian  Sengketa  berdasarkan  teori  dari  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.

## Rubin
Dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  sekarang  ini,  teori  yang dikemukakan oleh para ahli sering dijadikan acuan dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang di  dalam  kehidupan masyarakat. Kata teori  berasal  dari  kata theoria yang artinya  pandangan  atau  wawasan  (Mertokusumo,  2012).  Pada  umumnya,  teori  diartikan sebagai  pengetahuan  yang  hanya  ada  dalam  alam  pikiran  tanpa  dihubungkan  dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.
Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori  atau  penggolongan  sengketa  atau  pertentangan  yang  timbul  dalam  masyarakat, faktor  penyebab  terjadinya  sengketa  dan  cara-cara  atau  strategi  yang  digunakan  untuk mengakhiri  sengketa  tersebut.  Dean  G  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  mengemukakan  teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: (Pruitt. Dean G & Z. Rubin, 2004).
a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
b. Yielding (mengalah),  yaitu  menurunkan  aspirasi  sendiri  dan  bersedia  menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
c. Problem  solving (pemecahan  masalah),  yaitu  mencari  alternatif  yang  memuaskan  dari kedua belah pihak.
d. With  drawing (menarik  diri),  yaitu  memilih  meninggalkan  situasi  sengketa,  baik  secara fisik maupun psikologis.
e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
Dalam  literatur,  Teori  Penyelesaian  Sengketa  juga  dinamakan  dengan  Teori  Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik  adalah  perbedaan  pendapat  dan  perselisihan  paham  antara  dua  pihak  tentang  hak dan  kewajiban  pada  saat  dan  dalam  keadaan  yang  sama.  Pengertian  Konflik  itu  sendiri dirumuskan  oleh  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  bahwa,  konflik  adalah  persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived divergence of interest ), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak  yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak) (Talib, 2013).
Pruitt  dan  Rubin  merumuskan  konflik  sebagai  perbedaan  kepentingan  atau  tidak dicapainya  kesepakatan  para  pihak.  Maksud  Perbedaan  kepentingan  adalah  berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan  rumah  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  dijual,  sementara  pihak  B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.
Sengketa  merupakan  bagian  dari  kehidupan  sosial,  akan  selalu  hadir  seiring  dengan keberadaan  manusia  dalam  menjalankan  aktivitasnya  yang  selalu  bersentuhan  dengan sesamanya secara individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan  mental  dan  spiritual  manusia  yang  menyangkut  perbedaan  berbagai  prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan (Absori, 2014).
Berpangkal  dari  terjadinya  konflik,  maka  muncul  pekermbangan  dua  teori  konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, yaitu : (Busroh, 2017).
a. Teori  Fungsionalisme  Struktural  mengemukakan  bahwa  masyarakat  pada  dasarnya terintegrasi di atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.  Teori  ini  dapat  mengatasi  perbedaan-perbedaan  pendapat  dan  kepentingan  di antara  para  anggota  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  adalah  suatu  sistem  yang secara  fungsional  terintegrasi  ke  dalam  suatu  bentuk equilibrium .  Masyarakat,  harus dipandang  sebagai  suatu  sistem  dari  bagian-bagian  yang  saling  berhubungan  satu
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
terhadap  yang  lain.  Karena  itu,  hubungan  saling  mempengaruhi  di  antara  bagian-bagian tersebut  bersifat  ganda  dan  timbal  balik.  Melalui  teori  ini  dikatakan  bahwa  sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem  sosial  selalu  cenderung  bergerak  ke  arah equilibrium yang  bersifat  dinamis. Integrasi  sosial  dapat  menanggapi  perubahan-perubahan  yang  datang  dari  luar  dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya  hanya  akan  mencapai  derajat  yang  minimal.  Meskipun  terjadi  disfungsi, ketegangan-ketegangan  dan  penyimpangan-penyimpangan  melalui  proses  panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan  kata  lain,  integrasi  sosial  pada  tingkatnya  yang  sempurna  tidak  akan  pernah tercapai, namun setiap sistem soaial akan senantiasa berproses ke arah sana.
b. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang beranggapan bahwa, setiap masyarakat senantiasa berubah  dan  perubahan  itu  tidak  pernah  berakhir  karena  perubahan  sosial  merupakan gejala  yang  inheren  pada  setiap  masyarakat,  setiap  masyarakat  mengandung  konflik  di dalam  dirinya  karena  konflik  merupakan  gejala  yang  inheren  pada  setiap  masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan- perubahan  sosial,  dan  setiap  masyarakat  terintegrasi  atas  penguasaan  dan  dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik  bersumber dari masyarakat itu sendiri.  Konflik  timbul dari  realitas adanya unsur-unsur  yang saling bertentangan  dalam  masyarakat  secara  internal  yang  terjadi  akibat  pembagian  otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.
Pembagian otoritas yang dikotomis merupakan faktor pemicu timbulnya konflik sosial dalam  masyarakat.  Pembagian  kekuasaan  dapat  menimbulkan  kepentingan-kepentingan yang  berlawanan  antara  satu  dan  lainnya.  Pihak  yang  menempati  posisi  sebagai  pemegang otoritas dan yang tidak memiliki otoritas, memiliki kepentingan yang berlawanan satu sama lainnya. Pihak yang memiliki otoritas cenderung mengukuhkan status quo, sedangkan yang tidak memiliki otoritas akan berusaha mengubah status quo mereka.
Dampaknya, semakin bertambahnya otoritas pada satu pihak, semakin berkurang pula otoritas  pada  pihak  yang  lain.  Konsep  tersebut  menegaskan  bahwa  pendekatan  konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam setiap masyarakat dan selalu inheren dalam diri  setiap  masyarakat.  Konsep  atau  model  ideal  kebijakan  dapat  dilakukan  hanya  untuk mengatur  dan  mengendalikan  konflik  yang  terjadi  agar  tidak  akan  terbentuk  dalam
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
kekerasan  ( violence )  serta  berkepanjangan  tanpa  penyelesaian  yang  mampu  memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Dalam  kaitan  dengan  konflik  agraria/pertanahan,  teori tentang  konflik  sangat  relevan  sebagai  salah  satu  konsep  guna  mendukung  model-model yang  dianggap  lebih  layak.  Hal  tersebut,  karena  masalah  sengketa  pertanahan  merupakan salah satu masalah yang sering muncul dan cenderung disertai tindakan kekerasan.
Penyelesaian terhadap kasus-kasus  terkait sengketa perdata pada umumnya  ditempuh melalui  jalur  pengadilan  yang  dapat  dipastikan  memerlukan  waktu  dan  biaya  yang  tidak sedikit.  Sebenarnya  terdapat  jalur  penyelesaian  lain  yang  belum  banyak  diketahui masyarakat  luas  yaitu  mediasi  di  kantor  pertanahan  setempat.  Dalam  perkembangannya, mediasi  mulai  sering  dijadikan  salah  satu  pilihan  dalam  menyelesaian  sengketa  di  bidang pertanahan (Irzan, 2012).
2. Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Melalui  Mediasi  Dean  G.  Pruitt  dan  Jeffrey  Z. Rubin
Konflik dan sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multi-dimensional. Maka, usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa harus memperhitungkan aspek hukum dan  non-hukum.  Sengketa  yang  kerap  terjadi  dalam  sorotan  artikel  ini  terutama  adalah Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
Mencermati  masalah  pertanahan  yang  semakin  kompleks  dan  meningkat  secara kualitas maupun kuantitas, maka diperlukan penanganan serius dan sistematis. Penyelesaian sengketa  pertanahan  melalui  proses  litigasi  (peradilan)  yang  ada  dianggap  belum  mampu menyelesaikan  sengketa,  sehingga  dibutuhkan  beragam  upaya  alternatif  penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan (Non-Ligitasi). Mulai dari melalui mediasi, fasilitasi, dan  lainnya  untuk  meminimalisir  sengketa  pertanahan  yang  sarat  dengan  kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri.
Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  telah  menerbitkan  Keputusan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 tahun 2009 tentang Kebijakan dan Strategis Kepala BPN RI Menangani  dan  Menyelesaikan  Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  Pertanahan  tahun  2009, dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknik (Juknis) Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Terdapat  10  (sepuluh)  petunjuk  teknis  dalam  keputusan  Kepala  BPN  tersebut,  yang mengatur  penanganan  permasalahan-permasalahan  di  bidang  pertanahan.  Salah  satunya mengenai Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, yang dirumuskan melalui Petunjuk Teknis No.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
5/JUKNIS/DV/2007  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Mediasi,  terbit  pada  tanggal  31  Mei 2007.  Keberadaan  aturan  tersebut  seyogyanya  menjadi  jalan  keluar  bagi  masyarakat  yang memiliki  permasalahan  di  bidang  pertanahan.  Munir  Fuady  pernah  mengemukakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, bahwa :
“Yang  dimaksud  dengan  mediasi  adalah  suatu  proses  penyelesaian  sengketa  berupa negosiasi  untuk  memecahkan  masalah  melalui  pihak  luar  yang  netral  dan  tidak memihak,  yang  akan  bekerja  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu menemukan  solusi  dalam  menyelesaikan  sengketa  tersebut  secara  memuaskan  kedua belah  pihak.  Pihak  ketiga  yang  netral  tersebut  disebut  dengan  mediator”  (Fuady, 2005).
Beberapa ilustrasi kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi antara lain, yaitu: (Triani, 2019).
a. Sengketa  penguasaan  harta warisan antara  Nasiroh  melawan  Abdul  Wachid  berkenaan dengan tanah obyek sengketa berupa satu bidang tanah yang terletak di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 6 September 2006.
b. Sengketa  berkenaan  dengan  permohonan  pemecahan  sertipikat  tanah  Hak  Milik  (HM) No.  34/Ramanuju,  Kelurahan  Citangkil,  Kecamatan  Citangkil,  Kota  Cilegon,  atas  nama para  ahli  waris.  Permasalahannya  yaitu  pemecahan  sertipikat  tersebut  tidak  dapat dilakukan  karena  di  atas  tanah  tersebut  sebagian  telah  dihuni  oleh  pihak  lain.  Bahkan telah  ada  sertipikat  lain  yang  terbit  atas  tanah  tersebut.  Akhirnya  permasalahan  tersebut dapat  diselesaikan  secara  damai  dengan  ditandatanganinya  Perjanjian  Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Juli 2007.
Win-win  Solutian merupakan  situasi  di  mana  kedua  belah  pihak  sama-sama diuntungkan  dalam  suatu  transaksi  atau  kesepakatan  dan  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan. Mediator dari kantor pertanahan mencari jalan tengah untuk mengakomodasi keadilan pihak yang bersengketa.
Melalui  semangat win-win  solution ,  penyelesaian  sengketa  tidak  semata-mata berlandaskan  siapa  yang  memiliki  sertifikat.  Dalam  banyak  kasus,  seringkali  penyelesaian sengketa  mengabaikan  eksistensi  masyarakat  lokal  yang  bertahun-tahun  menempati  satu wilayah  dan  mengolah  tanah  di  wilayah  tersebut.  Masyarakat  umumnya  akan  kalah  oleh investor yang memiliki sertifikat atas tanah tersebut.
Proses mediasi oleh mediator dari kantor pertanahan setempat dibagi dalam tiga tahap, yaitu  tahap pra mediasi, tahap pelaksaaan mediasi, dan tahap akhir mediasi.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
a. Tahap  pra  mediasi,  mediator  membangun  kepercayaan  diri,  menghubungi  para  pihak, menggali,  dan  memberikan  informasi  awal  mediasi,  fokus  pada  masa  depan, mengkoordinasikan  pihak  bertikai,  mewaspadai  perbedaan  budaya,  menentukan  siapa yang  hadir,  menentukan  tujuan  pertemuan,  kesepakatan  waktu  dan  tempat,  serta menciptakan  rasa  aman  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  bertemu  dan  membicarakan perselisihan  mereka  (Kraybill,  Ronal  S.,  2006).  Peran  mediator  itu  sendiri:  Menjalin hubungan  dan  menjelaskan  perannya  kepada  setiap  pihak  yang  bersengketa;  Memilih strategi  melalui  menjelaskan  kekuatan  dan  kelemahan  masing-masing  pihak  sembari membantu  para  pihak  menganalisa  sebagai  saran  solusi  sengketa;  Mengumpulkan  dan menganalisa  informasi  latar  belakang  masalah  serta  menganalisa  sengketa  untuk mengidentifikasi  pihak  terkait  sengketa,  untuk  menentukan  pokok  masalah  dan kepentingan para pihak; Menyusun rencana mediasi, termasuk apabila menghadapi jalan buntu; Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak. Membangkitkan rasa percaya diri para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi;
b. Tahap  pelaksanaan  mediasi  adalah  tahap  di  mana  pihak-pihak  yang  bertikai  sudah berhadapan  satu  sama  lain  dan  memulai  proses  mediasi.  Dalam  tahap  ini,  terdapat langkah penting seperti, sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para  pihak,  mengurutkan  dan  menjernihkan  permasalahan,  berdiskusi  dan  negosiasi masalah  yang  disepakati,  menciptakan  opsi-opsi,  menemukan  butir  kesepakatan  dan merumuskan  keputusan,  mencatat  dan  menuturkan  kembali  keputusan  dan  penutup mediasi.
Peran mediator pada poin ini adalah: Memulai mediasi sembari menjelaskan prosedur mediasi,  meyakinkan  para  pihak  mendapat  solusi  melalui  mediasi,  menjelaskan  proses mediasi,  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  tanya  jawab;  Merumuskan  dan menyerahkan  agenda  mengidentifikasi  dan  mensepakati  permasalahan  serta  menyusun agenda/  isu-isu  yang  akan  dibahas;  Mengungkapkan  kepentingan  tersembunyi  para  pihak, secara langsung, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para pihak dan secara tidak  langsung,  dengan  mendengarkan  atau  merumuskan  kembali  pernyataan-pernyataan yang  dikemukakan  para  pihak;  mengajukan  pilihan  penyelesaian  sengketa  seraya mendorong  para  pihak  untuk  terbuka  sembari  mencari  alternatif  penyelesaian  pemecahan secara  bersama;  Menganalisa  pilihan  penyelesaian  sengketa;  Proses  tawar  menawar; Mencapai kesepakatan formal, dimana Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pihak  untuk  melaksanakan  bunyi  kesepakatan  dan  mengakhiri  sengketa;  terakhir  adalah Tahap  Akhir  Hasil  Mediasi  yang  merupakan  tahap  di  mana  para  pihak  menjalankan  hasil- hasil kesepakatan, yang telah dituangkan bersama melalui perjanjian tertulis.
Kelemahan  mediasi  tersebut  apabila  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  tidak  mau memberikan  penjelasannya  terkait  sengketa  yang  sudah  masuk  dibagian  seksi  sengketa, konflik dan perkara. Di sini mediator tidak bisa melakukan prosedur yang sudah ditentukan.
Proses  mediasi  yang  dipimpin  oleh  mediator  dari  kantor  pertanahan  setempat,  para pihak  akan  diminta  untuk  memberikan  keterangan-keterangan  dengan  disertai  bukti-bukti terkait permasalahan yang ada. Jika mediasi tersebut berhasil maka antar para pihak tersebut akan  disusun  perjanjian  berdasarkan  kesepakatan  bersama.  Namun  jika  upaya  mediasi ternyata  tidak  berhasil  mencapai  kesepakatan,  para  pihak  yang  bersengketa  tetap  berhak untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan (Wirawan, 2019).
Kelemahan mediasi juga terletak pada “kekuatan mengikatnya” putusan mediasi pada sengketa  yang  murni  beraspek  keperdataan,  putusan  penyelesaian  sengketa  diarahkan sepenuhnya oleh para pihak. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial ( social contact ) dan komunikasi ( communication ). Interaksi  sosial  dimaksudkan  sebagai  pengaruh  timbal  balik  antara  dua  orang  atau  lebih, yaitu  antar  invidu  satu  dengan  individu  atau  kelompok  lainnya  dalam  rangka  mencapai tujuan tertentu.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Pasal  1338  ayat  (1)  menyebutkan,  “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang- undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Kata  "semua"  menunjukkan  adanya  kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya setiap ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksankan oleh para pihak yang membuatnya.
Putusan  atau  kesepakatan  mediasi  tersebut  mengikat  sehingga  dapat  langsung dilaksanakan  pihak  yang  bersengketa.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  1338  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  tiap-tiap  kesepakatan  atau  perjanjian  yang  dibuat  berlaku layaknya Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Triani, 2019).
Penyelesaian  sengketa  berdasarkan  uraian  di  atas  lebih  menekankan  pada  cara  atau proses  yang  digunakan  dalam  mediasi  untuk  diserahkan  kepada  para  pihak  yang bersengketa,  apakah  di  dalam  penyelesaian  sengketa  ditempuh  cara  mediasi  atau  cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
selaku  perantara  (mediator)  merupakan  hal  yang  panting  yang  dapat  menjembatani  kedua belah pihak yang bersengketa.
Usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dapat dilakukan secara litigasi maupun  non-litigasi.  Tetapi,  perdamaian  di  luar  pengadilan  hanya  berkekuatan  sebagai persetujuan  kedua  belah  pihak  belaka  yang  apabila  tidak  ditaati  salah  satu  pihak,  masih harus  diajukan  melalui  suatu  proses  di  pengadilan.  Namun  mediasi  yang  berhasil  di  luar pengadilan  ini,  dapat  dilegalkan  dengan  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama  yang nantinya  akan  lahir  produk  hukum  berupa  akta  perdamaian,  seperti  yang  dijelaskan  dalam Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
Penyelesaian  sengketa  secara  mediasi  pada  khususnya  dan  penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan pada umumnya, hanya sebatas pada sengketa keperdataan. Hal itu dipertegas oleh  Pasal  58  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu: “Upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan  negara  melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Hal yang penting agar dalam persengketaan, ditempuh  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  hukum,  bukan  secara  kekerasan  atau  cara yang melanggar hukum (Talib, 2013).
Secara subtansi, mediasi dalam perkara pertanahan telah dijalankan dengan baik, tetapi hasil  yang  dicapai  kurang  efektif  karena  banyak  faktor  yang  menghambat  mediator  dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Para  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  hadir  untuk  mengikuti  proses  mediasi,  yang mengakibatkan  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan.  Hal  ini  sering  terjadi  dan berpengaruh  pada  minimnya  jumlah  perkara  yang  berhasil  dimediasi.  Tidak  sedikit tergugat  yang  absen  di  persidangan,  mengakibatkan  gagalnya  proses  mediasi  sehingga menjadi  suatu  penghalang  penegakan  hukum.  Lebih  jauh,  fenomena  tersebut  dapat menjadi  senjata  jitu  bagi  pihak  tidak  bertanggung  jawab  untuk  menghindari  hukuman yang  diberikan  hakim.  Kehadiran  para  pihak  akan  menunjukkan  itikad  baik  ybs  dalam menempuh proses perdamaian.
b. Tiap pihak tidak ada yang mau mengalah.
c. Kualitas  mediator.  Masih  banyak  hakim  di  pelosok  daerah  tanah  air,  belum  mendapat kesempatan  mengikuti  pelatihan  sertifikasi  mediator  oleh  lembaga  terakreditasi  di  luar Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  belum  bisa  mengadakan  pelatihan  mediasi  yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Suatu  sengketa  yang  sedang  terjadi  apabila  telah  mencapai  eskalasi,  menunjukkan bahwa  sengketa  tersebut  telah  mencapai  tahap  yang  akut.  Dalam  pengertian,  di  mana sengketa  tersebut  akan  terjadi  secara  berkelanjutan  dan  semakin  jauh  serta  sulit  untuk diselesaikan.  Eskalasi  sengketa  ini  bisa  saja  terjadi  kepada  seorang  individu,  kelompok, komunitas dan bahkan suatu negara. Melalui teori Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin  yaitu Teori  Konflik  Sosial  atau  teori  Penyelesaian  sengketa,  maka  dapat  diketahui  bagaimana proses-proses  dari  suatu  peristiwa  yang  pada  saat  mencapai  kondisi-kondisi  tertentu  akan menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan semakin rumit. Pihak yang terlibat dalam sengketa  akan  melakukan  berbagai  tindakan-tindakan  keras  berupa  strategi  untuk mengalahkan lawannya dan terus meningkatkan kekuatannya dengan tujuan agar pihak yang lain  kalah,  begitu  seterusnya  sehingga  terjadi  tindakan  yang  saling  balas-membalas,  inilah yang dinamakan eskalasi.
Pada  dasarnya  sengketa  yang  terjadi  antara  satu  pihak  dengan  pihak  yang  lain  dapat disebabkan  karena  faktor  atau  hal  yang  sepele.  Apabila  diambil  tindakan  berupa  solusi dengan cepat maka konflik itu akan dapat diselesaikan tetapi, akan berbeda apabila sengketa tersebut  didiamkan  sehingga  menimbulkan  perasaan  yang  saling  mencurigai  maka  eskalasi sengketa  akan  terjadi.  Oleh  karena  itu,  dengan  mengetahui  dan  memahami  proses-proses yang menimbulkan eskalasi, tentunya diharapkan bisa menghindari hal-hal yang berpotensi menyebabkan timbulnya eskalasi sengketa tersebut.
Upaya  demikian  dapat  dilakukan  dengan  berpegang  pada  rumusan  sebagaimana dibawah ini yaitu:
a. Contending (bertanding),  yaitu  mencoba  menerapkan  suatu  solusi  yang  lebih  disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya;
b. Yielding (mengalah),  yaitu  menurunkan  aspirasi  sendiri  dan  bersedia  menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan;
c. Problem  solving (pemecahan  masalah),  yaitu  mencari  alternatif  yang  memuaskan  dari kedua belah pihak.
d. With  drawing (menarik  diri),  yaitu  memilih  meninggalkan  situasi  sengketa,  baik  secara fisik maupun psikologis.;
e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
Berdasarkan  uraian  singkat  di  atas,  aspek  pertanahan  memerlukan  perlindungan hukum.  Dengan  kata  lain,  hukum  akan  senantiasa  mengatur,  melindungi,  mengayomi, menertibkan,  mengarahkan,  dan  sekaligus  merekayasa  nilai  dan  sikap  manusia  terhadap
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
tanah,  dan  bukan  karena  kekuasaan  (politik  atau  ekonomi)  semata.  Peran  mediator  dari kantor  pertanahan  merupakan  faktor  penentu  kepastian  hukum  dan  keadilan  dalam penyelesaian sengketa tanah.

## D. Simpulan
Sengketa  dapat  terjadi  baik  secara  individu  maupun  kelompok  hingga  kombinasi keduanya.  Dengan kata lain,  sengketa dapat  bersifat  publik, keperdataan,  hingga  dapat terjadi melalui  lingkup  lokal,  nasional  maupun  internasional.  Teori  Penyelesaian  Sengketa  Dean  G. Pruitt  dan  Jeffrey  Z.  Rubin  mengemukakan  bahwa,  sengketa  adalah  persepsi  mengenai perbedaan  kepentingan  atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik tidak dapat dicapai  secara simultan, oleh  karena  itu  perlu pemecahan masalah,  untuk  mencari alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak.
Latar belakang masyarakat memilih proses mediasi itu sendiri, selain karena biaya ringan, cepat  dan  mudah,  serta  putusan  akhir  dari  mediasi  jelas.  Mediasi  merupakan  cara bermusyawarah  dan  bermufakat,  untuk  mencapai  kesepakatan  bagi  para  pihak  bersengketa, melalui  perantaraan  mediator  yang  membutuhkan  akta  perdamaian  sebagai  putusan  mediasi yang didaftarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSAKA

## Buku:
A.  Prasetyo,  "Prinsip  Pengadaan  Tanah  Bagi  Kepentingan  Umum,"  Administrative  Law  & Governance Journal, vol. 1, no. 3, pp. 259 - 267, Dec. 2018. https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.259 - 267
Absori.  (2014). Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup :  Sebuah  Model  Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Achmad,  Y.  &  M.  F.  N.  (2013). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendie,  B.  (1983). Pendaftaran  Tanah  Di  Indonesia  dan  Peraturan-Peraturan  Pelaksanaanya . Bandung: Penerbit Alumni.
Fuady, M. (2005). Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Gautama, S. (1996). Aneka Hukum Arbitrase Kearah Indonesia Yang Baru . Bandung: Citra Aditya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
Bakti.
Irianto, S. (n.d.). Memperkenalkan Studi Sosio Legal Dan Implikasi Metodologisnya .
Kraybill ,  Ronal  S.,  A.  F.  E.  dan  R.  A.  E.  (2006). Peace  Skill,  Panduan  Mediator  terampil Membangun Perdamaian . Yogyakarta: Kanisius.
Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nasution. (2008). Metode Research: Penelitian Ilmiah . Jakarta: Bumi Aksara.
Pruitt, Dean G & Z. Rubin. (2004). Konflik Sosial . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Rahmadi,  T.  (2010). Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat .  Jakarta:  PT. Radja Grafindo Persada.
Soemitro, R. H. (1998). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sutiyoso, B. (2006). Penyelesaian Sengketa Bisnis . Yogyakarta: Citra Media.
Triani, R. (2019). Selesaikan Sengketa Pertanahan Anda Melalui Mekanisme Mediasi.
Usman,  R.  (2002). Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.

## Artikel Jurnal
Asmawati. (2004). Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal Imu Hukum , Maret 2004.
Busroh, F. F. (2017). Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia. Lex Jurnalica , 14 Nomor 1 .
Talib,  I.  (2013).  Bentuk  Putusan  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Mediasi. Jurnal  Lex  et Societatis , Vol.I/No.1 .
Chulaemi,  A.  (1992).  Pengadaan  Tanah  Untuk  Keperluan  Tertentu  Dalam  Rangka  Pembangunan.
Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1 Tahun 1992 , Nomor 1 .
Pahlefi.  (2014).  Analisis  Bentuk-Bentuk  Sengketa  Hukum  atas  Tanah  Menurut  Peraturan PerUndang-undangan  di  Bidang  Agraria. Majalah  Hukum  Forum  Akademika , Vol.  25 Maret .

## Sumber lain:
Irzan. (2012). Wawancara dengan Dosen Fakutas Hukum Universitas Nasional Jakarta tanggal 12 Oktober 2019 . Jakarta.
Wirawan, Y.  (2019). Wawancara  dengan Yudith Wirawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Wates tanggal 12 Oktober 2019 . Yogyakarta.