## KEPEMILIKAN UMUM DAN NEGARA DI INDONESIA
Oleh: Pak Wedi

## A. Latar Belakang Masalah
Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia  yang terdiri  dari  17.504  pulau  (termasuk  9.634  pulau  yang  belum  diberi  nama  dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Ada 3 yang termasuk dari 6 pulau terbesar di  dunia,  yaitu:  Kalimantan  (pulau  terbesar  ketiga  di  dunia  dengan  luas  539.460 km2),  Sumatera  (473.606  km2)  dan  Papua  (421.981  km2).  Selain  itu,  Indonesia merupakan Negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dengan  panjang  pantai  sekitar  81  ribu  km2  atau  hampir  25%  panjang  pantai  di dunia. Indonesia memiliki spesies ikan hiu terbanyak di dunia yaitu 150 spesies 1 . Indonesia  memiliki  potensi  kekayaan  alam  yang  luar  biasa.  Secara ekonomis  potensi  kekayaan  laut  Indonesia  yang  telah  dihitung  para  pakar  dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan senilai 31,94  miliar  dollar  AS,  wilayah  pesisir  lestari  56  miliar  dollar  AS,  bioteknologi laut  total  40  miliar  dollar  AS,   wisata  bahari  2  miliar  dollar  AS,  minyak  bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS 2 . Potensi  minyak  Indonesia  menduduki  peringkat  25  sebagai  negara dengan  potensi  minyak  terbesar  yaitu  sebesar  4.3  milyar  barrel,  selain  itu Indonesia juga menduduki  peringkat  21 penghasil  minyak mentah terbesar dunia sebesar 1 juta barrel/hari,  peringkat 13 negara dengan cadangan gas alam terbesar sebesar  92.9 trillion cubic feet, peringkat ke-8 penghasil gas alam terbesar dunia sebesar 7.2 trillion cubic feet.
Estimasi 2008 World Coal  Institute, cadangan batubara Indonesia hanya 0,5 % dari cadangan dunia namun dari segi produksi Indonesia menempati posisi ke enam dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton.
Cadangan  emas  Indonesia  berkisar  2,3%  dari  cadangan  emas  dunia. Dengan cadangan sebesar ini Indonesia menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi  emas  terbesar  di  dunia.  Berdasarkan  data  Freeport-McMoran  per  akhir 2009, Freeport Indonesia merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi induk perusahaan  tambang  emas  yang  berpusat  di  Phoenix,  Arizona,  AS  itu.  Freeport Indonesia  membukukan  pendapatan  US$5,9  miliar,  jauh  melampaui  perusahaan Freeport yang beroperasi di Amerika Utara dengan pendapatan US$4,8 miliar 3 . Potensi timah Indonesia menduduki peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia, di mana cadangan timah Indonesia sebesar 8,1% dari cadangan timah  dunia.  Cadangan  tembaga  Indonesia  sekitar  4,1%  dari  cadangan  tembaga dunia, dan merupakan peringkat ke-7. Cadangan nikel Indonesia sekitar 2,9% dari cadangan nikel dunia, dan merupakan peringkat 4 .
1 http://carockroro.multiply.com/journal/item/61/
2 http://travel.kompas.com/read/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaan.laut.indonesia. capai.rp.14.994.triliun
3 http://www.lihatberita.com/2010/11/kekayaan-indonesia-di-bagian-barat-dan.html
4 http://beritadaerah.com/kolom/national/315  Febi  Supit  Potensi  Tambang  Indonesia Rabu, 15 Desember 2010.
Tapi,  potensi  kekayaan  alam  yang  melimpah  tersebut  tidak  mampu menghindari Indonesia mengalami keterpurukan menjadi negara miskin. Menurut data  BPS  jumlah  penduduk  miskin 5 di  Indonesia  mencapai  31.023.400  orang 6 . Kondisi  ini  diperparah  dengan  utang  negara  yang  luar  biasa  besar.  Menurut data dari  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Utang  Departemen  Keuangan  Jumlah outstanding utang pemerintah Indonesia sampai akhir 2010 tercatat sebesar 65.22 Miliar  US$  atau  Rp.  65.220.000.000.000,00 7 .  Utang  yang  menjadi  tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri.
Sumber  daya  alam  Indonesia  yang  demikian  kaya  itu  ternyata  tidak memberikan  berkah  yang  semestinya.  Mengapa  negara  kaya  seperti  Indonesia penduduknya harus menjadi miskin papa laksana “ayam mati di atas pendaringan beras”. Mengapa itu bisa terjadi? Di mana letak kekeliruannya, pada konsep atau sistem pengelolaannya atau pada orang-orangnya  yang kurang cakap dan  kurang amanah ataukah keduanya?
Pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan sekarang, realitanya telah memberikan  kebebasan  bagi  individu  ataupun  swasta  untuk  menguasai  dan mengeksploitasi  potensi-potensi  sumber  daya  alam  seperti  tambang  (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi.
Konsep  penguasaan  dan  pengelolaan  kekayaan  sumber  daya  alam  dan cabang-cabang poduksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak di  Indonesia diatur oleh pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbuyi 8 :
1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  Negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.
Penjelasan  pasal  33  menyebutkan bahwa  "dalam  pasal  33  tercantum dasar  demokrasi  ekonomi,  produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua  di bawah  pimpinan  atau  penilikan  anggota-anggota  masyarakat.  Kemakmuran masyarakat-lah  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  orang  seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam  bumi  adalah  pokok-pokok  kemakmuran  rakyat.  Sebab  itu  harus  dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Sehingga,  secara  tegas  Pasal  33  (Undang  Undang  Dasar)  UUD  1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang-seorang.  Dengan  kata  lain  monopoli,  oligopoli  maupun  praktek  kartel
5 Penduduk  miskin  adalah  masyarakat  yang  memiliki  rata-rata  pengeluaran  per  kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726 per kapita per bulan.
6 http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&notab=4 7 http://www.dmo.or.id/content.php?section=46
8 Amandemen (Undang Undang Dasar) UUD 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat (Dalam Suatu Naskah) (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 41.
dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip Pasal 33.
Kemudian  Hak  Negara  menguasai  sumber  daya  alam  dijabarkan  lebih jauh  di  antaranya  dalam  11  undang-undang  yang  mengatur  sektor-sektor  khusus yang  memberi  kewenangan  luas  bagi  negara  untuk  mengatur  dan menyelenggarakan  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  sumber  daya  alam serta mengatur hubungan hukumnya. Prinsip ini tertuang dalam 9 :
1. UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
2. UU Pokok Kehutanan No. 5 tahun 1967;
3. UU Pokok Pertambangan No. 11 tahun 1967;
4. UU Landasan Kontinen No. 1 tahun 1973;
5. UU No. 11 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Pengairan;
6. UU 13 tahun 1980 tentang Jalan;
7. UU  No.  20  tahun  1989  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertahanan Keamanan;
8. UU  No.  4  tahun  1982  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. UU No. 9 tahun 1985 tentang Ketentuan Pokok Perikanan;
10. UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; dan
11. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati. Pasal  33  (Undang  Undang  Dasar)  UUD  1945  menyebutkan  bahwa sumber  daya  alam  dikuasai  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran  rakyat.  Dapat  disimpulkan  bahwa  monopoli  pengaturan, penyelengaraan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  sumber  daya  alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa  perekonomian  Indonesia  akan  ditopang  oleh  3  pemain  utama  yaitu koperasi,  (Badan  Usaha  Milik  Negara/Daerah)  BUMN/D  dan  swasta  yang  akan mewujudkan  demokrasi  ekonomi  yang  bercirikan  mekanisme  pasar,  serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.
Jiwa  pasal  33  berlandaskan  semangat  sosial,  yang  menempatkan penguasaan  barang  untuk  kepentingan  publik  (seperti  sumber  daya  alam)  pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat  untuk  melaksanakan  kehidupan  kenegaraan  di  Indonesia.  Untuk  itu, pemegang  mandat  ini  seharusnya  punya  legitimasi  yang  sah  dan  ada  yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil, dapat dipercaya ( accountable ), dan transparan ( good governance ).
Tetapi  realitanya  hak  menguasai  oleh  negara  itu  menjadi  dapat didelegasikan  ke  Badan  Usaha  Milik  Negara  buatan  pemerintah  sendiri  atau sektor-sektor  swasta  besar,    tanpa  konsultasi  apalagi  sepersetujuan  rakyat. Akhirnya  sumber  daya  alam  dan  kenikmatan  yang  didapat  hanya  dikuasai  oleh sekelompok orang saja.
Sementara dalam konsepsi Islam, sumber daya alam yang termasuk milik umum  seperti air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang  harus dikelola
9 Arimbi  HP  dan  Emmy  Hafild,  ‚Membumikan  Mandat  Pasal  33  (Undang  Undang Dasar) UUD 45‛, dalam http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm.
hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat.
Pandangan  di  atas  didasarkan  pada  sebuah  hadith  Nabi  SAW, “Kaum Muslim  berserikat  dalam  tiga  hal:  air,  padang  rumput  gembalaan,  dan  api. Harga  (menjual-belikannya)  adalah  haram” (HR  Ibn  Majah) 10 .  Hadith  ini menunjukkan  bahwa  sumber  daya  alam  yang  menjadi  milik  umum  tidak  boleh dikelola  individu.  Sumber  daya  alam  itu  harus  dikelola  negara  (dinasionalisasi), tidak boleh diprivatisasi. Pandangan bahwa sumber daya alam milik umum harus dikelola  oleh  negara  yang  hasilnya  diberikan  kepada  rakyat,  juga  dikemukakan oleh al-Nabhani dalam buku al-Nizam al-Iqtisad al-Islamy.
Hal ini  berdasarkan pada hadith riwayat Imam al-Turmidhi dari Abyadh bin  Hamal.  Dalam  hadith  itu,  disebutkan  bahwa  Abyad  pernah  meminta  kepada Rasul  untuk  dapat  mengelola  sebuah  tambang  garam.  Rasul  meluluskan permintaan itu, tetapi segera diingatkan oleh seorang sahabat, “Wahai Rasulullah, tahukah  Anda,  apa  yang  Anda  berikan  kepadanya?  Sesungguhnya  Anda  telah memberikan  sesuatu  yang  bagaikan  air  mengalir  (ma‟u  al-‟Iddu).”  Rasulullah kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya 11 .
Hadi>th tersebut menyamakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak  dengan  air  yang  mengalir.  Yang  menjadi  fokus  dalam hadi>th tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Penarikan kembali pemberian Rasul  kepada  Abyadh  adalah  „illat  (latar  belakang  hukum)  dari  larangan  atas sesuatu yang menjadi milik umum –termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya  sangat  banyak–  untuk  dimiliki  individu.  Dalam hadi>th yang dituturkan  dari  Amr  bin  Qais  lebih  jelas  lagi  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam ( ma’da>n al -Milh).
Menurut  konsep  kepemilikan  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  tambang yang jumlahnya sangat besar, baik yang tampak sehingga bisa didapat tanpa harus bersusah  payah  seperti  garam,  dan  batubara-  ataupun  tambang  yang  berada  di dalam  perut  bumi  yang  tidak  bisa  diperoleh  kecuali  dengan  usaha  keras  -seperti tambang  emas,  perak,  besi,  tembaga,  dan  timah-  baik  berbentuk  padat  semisal kristal  ataupun  berbentuk  cair,  semisal  minyak,  termasuk  milik  umum.  Artinya semuanya  adalah  tambang  yang  termasuk  dalam  pengertian hadi>th di  atas.  Al- ‟Assal dan Karim, mengutip pendapat Ibn Qudamah dalam kitabnya al-Mughny, mengatakan  yang  intinya  menjelaskan  bahwa  barang-barang  tambang  adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Karena  itu, siapa  saja  yang  menemukan  barang  tambang  atau  minyak  bumi  pada  tanah miliknya  tidak  halal  baginya  untuk  memilikinya  dan  barang  tambang  tersebut harus diberikan kepada negara untuk dikelola.
Demikian juga benda-benda yang sifat pembentukannya tidak bisa hanya dimiliki  oleh  pribadi,  juga  termasuk  milik  umum.  Air,  misalnya,  mungkin  saja dimiliki  oleh  individu,  tetapi  bila  suatu  komunitas  membutuhkannya,  individu tidak  boleh  memilikinya.  Berbeda  dengan  jalan,  sebab  jalan  memang  tidak mungkin dimiliki oleh individu. Karena itu, sebenarnya pembagian ini - meskipun dalilnya  bisa  diberlakukan  „illat  shar‟iyah,  yaitu  keberadaannya  sebagai
10 al-Shawkani, Nayl al-Awt{a>r , jilid VI (Beirut: Da>r al-Fikr, 1994), h.48.
11 Ibid., h.53.
kepentingan  umum  (esensi  faktanya  menunjukkan  bahwa  benda-benda  tersebut merupakan milik umum, seperti jalan, sungai, laut, dam, tanah-tanah umum, teluk, selat  dan  sebagainya).  Yang  juga  bisa  disetarakan  dengan  hal-hal  tadi  adalah masjid,  sekolah  milik  negara,  rumah  sakit  negara,  lapangan,  tempat-tempat penampungan  dan  sebagainya.  Pemerintah  harus  memanfaatkan  seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu.

## B. Konsep  Kepemilikan  Umum  dalam    Konteks  ke-Indonesiaan  Perspektif Ekonomi Islam
Ciri yang pertama dalam konsep kepemilikan umum di Indonesia, adalah konsep  itu  tidak  bisa  dilepaskan  dari  prinsip  ekonominya  yaitu  prinsip kekeluargaan. Hal ini terlihat dalam konsep kepemilikan umum yang menjadi sub bagian  dari  konsep  kepemilikan  negara.  Di  Indonesia  kepemilikan  negara  tidak hanya menguasai  segala sesuatu  yang menjadi  milik negara an sih  seperti sarana dan  prasarana  untuk  operasional  kenegaraan/pemerintah  dan  segala  barang  yang digunakan sebagai operasional negara, tapi juga barang-barang milik umum yang menjadi  hak  milik  orang  banyak.  Barang-barang  tersebut  juga  masuk  dalam bagian  kepemilikan  negara.  Negara  menguasai  barang-barang  seperti  fasilitas- fasilitas  umum,  kekayaan-kekayaan  alam  dan  lain-lain.  Konsep  ini  tidak  bisa dilepaskan dari UUD 1945 yang didasari dengan prinsip kekeluargaan. Prinsip ini menggambarkan  bahwa  seluruh  lapisan  yang  ada  di  Indonesia  ini  adalah  satu keluarga  yang  secara  adil  harus  mendapatkan  haknya  masing-masing. Sebagaimana  sebuah  keluarga  dikepalai  oleh  seorang  kepala  yang  mengayomi seluruh anggotanya dan bertanggung jawab atas mereka.
Apabila  dikaji  lebih  jauh  prinsip  kekeluargaan  yang  memberikan  peran yang  besar  kepada  negara  untuk  menyelesaikan  persoalan  rakyat  termasuk  atas persoalan  harta  benda  milik  umum  seperti  kekayaan  alamnya  memiliki  konsep yang  sama  dengan  sosialisme 12 .  Sosialisme  muncul  sebagai  usaha  untuk mengatasi persoalan kesenjangan yang muncul antara kaum kaya borjuis (pemilik modal)  dengan  kaum  miskin  labor  (buruh)  akibat  kapitalisme.  Dalam  sistem ekonomi sosialisme mempunyai tiga kecendruangan yaitu 13 :
1. Pemilikan  harta  oleh  negara,  seluruh  bentuk  produksi  dan  sumber pendapatan  menjadi  milik  negara  dan  diatur  kemudian  lewat  negara, dipergunakan  untuk  seluruh  rakyat.  Rakyat  tidak  mempunyai  hak untuk memiliki harta kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.
2. Kesamaan ekonomi, sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak- hak  individu  dalam  suatu  bidang  ekonomi  ditentukan  oleh  prisip kesamaan 14 .
12 Sosialisme  adalah  kebijakan  atau  teori  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  suatu distribusi  yang  lebih  baik  dengan  tindakan  otoritas  demokrasi  pusat  dan  kepadanya  perolehan produksi kekayaan.
13 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.100-101.
14 Afzalur  Rahman, Doktrin  Ekonomi  Islam, Jilid  I  (Yogyakarta:  Dana  Bahkti,  1995),
h.6.
3. Displin  politik,  untuk  mencapai  tujuannya,  keseluruhan  negara diletakkan di bawah peratuan yang ketat.
Beberapa  kecendrungan  di  atas  dapat  menunjukkan  bahwa  terdapat kesamaan  sistem  ekonomi  Indonesia  dengan  sistem  ekonomi  sosialis.  Ada kesamaan  sama-sama  memberikan  peran  negara  yang  sangat  besar  untuk mengatur  persoalan  rakyat  terutama  pada  persoalan  faktor-faktor  produksi  yang menjadi akar persoalan.
Sementara  Islam  sebagaimana  disampaikan  di  atas  telah  menciptakan sebuah konsep yang komplit untuk segala persoalan. Konsep ekonominya diawali dengan  sebuah  prinsip  dasar  yang  tercermin  pada  sifat  dasarnya  yaitu  sistem ekonomi  yang  bersifat  sebagai  ekonomi  rabbani  dan  insani.  Disebut  ekonomi rabbani  karena  sarat  dengan  arahan  dan  nilai-nilai  ilahiah.  Lalu  ekonomi  Islam juga  disebut  memiliki  dasar  sebagai  ekonomi  insani  karena  sistem  ekonomi  ini dilaksanakan  dan  ditujukan  untuk  kemakmuran  manusia 15 .  Umer  Chapra menyebutnya dengan ekonomi Tauhid. Chapra menambahkan sifat dasar ini akan sangat  memengaruhi  sifat,  kuantitas  dan  kualitas  kebutuhan  materi  maupun kebutuhan psikologis  dan metode pemenuhannya.  Sifat  itu juga akan melahirkan keyakinan  yang  senantiasa  akan  meningkatkan  keseimbangan  antara  dorongan material  dan  spiritual,  meningkatkan  solidaritas  keluarga  dan  sosial,  dan mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral.
Karakter  ekonomi  semacam  ini  merupakan  turunan  dari  karakter  umat Islam  sebagai  umat  moderat 16 (ummatan  wasatan)  sebagaimana  firman  Allah SWT dalam surat al-Baqoroh ayat 143, yang berbunyi :
                                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                              
              Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang  adil  dan  pilihan  agar  kamu  menjadi  saksi  atas  (perbuatan) manusia  dan  agar  Rasul  (Muhammad)  menjadi  saksi  atas  (perbuatan) kamu.  dan  Kami  tidak  menetapkan  kiblat  yang  menjadi  kiblatmu (sekarang)  melainkan  agar  Kami  mengetahui  (supaya  nyata)  siapa yang  mengikuti  Rasul  dan  siapa  yang  membelot.  dan  sungguh (pemindahan  kiblat)  itu  terasa  Amat  berat,  kecuali  bagi  orang-orang yang  telah  diberi  petunjuk  oleh  Allah;  dan  Allah  tidak  akan  menyia- nyiakan  imanmu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengasih  lagi  Maha Penyayang kepada manusia.
15 Mustafa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam (Jakarta:
Kencana, 2007), h. 12.
16 Ibid. h.13.
Karakter ini diharapkan dapat menciptakan pola kerja sama yang dapat dilakukan dalam skema apapun, dengan tujuannya demi tegaknya keadilan.
Yusuf  Qardhawi  menyatakan  bahwa  ekonomi  Islam  mempunyai  empat sendi utama yaitu 17 :
1. Sistem ekonomi yang bercirikan ketuhanan
2. Sistem ekonomi yang berlandaskan etika
3. Sistem ekonomi yang bercirikan kemanusian
4. Sistem ekonomi yang bersifat pertengahan.
Berangkat  dari  sifat  dasar  ini  dalam  konsep  kepemilikan  umum,  Islam mempunyai  konsep  bahwa  kepemilikan  dalam  Islam  diawali  dengan  keyakinan bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT, pemilik yang paling sah dan absolut  adalah Allah SWT. Kekayaan merupakan titipan. Pemilik yang  sebenarnya  adalah  Allah  SWT.  Al-Qur‟an  dalam  surat  al-Imran  ayat  189 dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Allah  SWT-lah  pemilik  mutlak  segala sesuatunya :
                                                              
Artinya  : “Kepunyaan  Allah-lah  kerajaan  langit  dan  bumi,  dan  Allah  Maha Perkasa atas segala sesuatu
Manusia  hanya  menjadi  khalifah  di  bumi.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri. Dalam al-Qur‟a>n dinyatakan dalam surat al-Baqoroh ayat 30.
                                                                                                        
                                                                                              
Artinya : “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan  Dia  berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu
Ayat  ini menekankan bahwa apa  yang telah diciptakan oleh Allah SWT memang untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia.
Islam melandasi konsep kepemilikannya dengan beberapa  prinsip yaitu 18 :
1. Kekayaan merupakan titipan Allah SWT
2. Adanya pembatasan dalam kepemilikan
3. Kekayaan dititipkan sebagai sarana ibadah
4. Kekayaan dipandang sebagai cobaan
Manusia hanyalah khalifah Allah SWT  di bumi. Ada beberapa ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, yaitu 19 :
17 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam , terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.29.
18 Nejatullah  Siddiqi, Aspek-Aspek  Ekonomi  Islam ,  terj.  Dewi  P.  restiana  (Solo: Ramadhani, 1991), h.42-45.
1. Pemanfaatan harta benda secara terus menerus
2. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
3. Penggunaan harta benda secara berfaedah
4. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain
5. Memiliki harta benda yang sah
6. Penggunaan harta benda tidak dengan boros dan serakah
7. Penggunaan  harta  benda  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan atas haknya
8. Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.
Prinsip-prinsip  ini  menunjukkan  bahwa  Islam  memandang  tidak  adanya kepemilikan  yang  absolut  bagi  manusia.  Walau  demikian  individu-individu manusia  tetap  diberikan  hak  untuk  memiliki  kekayaan  dengan  dibatasi  prinsip- prinsip  dasar  tadi.  Dalam  hal  kepemilikan  umum  dan  negara  Islam  telah menjelaskannya  secara  detail  apa  saja  kekayaan-kekayaan  yang  dimiliki  secara umum  oleh  masyarakat  atau  kekayaan-kekayaan  yang  dimiliki  oleh  negara  saja. Kedua kepemilikan ini telah dibedakan dengan sangat jelas.
Kepemilikan  umum  dalam  Islam  menjelaskan  bahwa  ada  tiga  bentuk kekayaan yang menjadi kepemilikan bersama, yaitu 20 :
1. Yang  merupakan  fasilitas  umum,  di  mana  kalau  tidak  ada  di  dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
2. Bahan tambang yang tidak terbatas.
3. Sumber  daya  alam  yang  sifat  pembentukannya  menghalangi  untuk dimiliki hanya oleh individu secara perseorangan.
Kepemilikan  umum  adalah  izin  syara‟  kepada  suatu  komunitas  untuk sama-sama  memanfaatkan  benda.  Sedangkan  benda-benda  yang  termasuk  dalam kategori  kepemilikan  umum  adalah  benda-benda  yang  telah  dinyatakan  oleh syara‟  bahwa  benda-benda  tersebut  untuk  suatu  komunitas,  di  mana  mereka masing-masing saling membutuhkan, dan syara‟ melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja 21 .
Konsep  kepemilikan  di  Indonesia  dalam  konsep  dasarnya  menunjukkan bahwa  segala  kekayaan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak  atau  yang dibutuhkan oleh setiap orang pemanfaatannya yang disebut sebagai kekayaan atau harta benda milik umum masuk dalam lingkup harta benda milik negara. Hal ini karena  Indonesia  melandasi  prinsipnya  dengan  prinsip  kekeluargaan.  Dan  mau tidak  mau  harus  diakui  bahwa  prinsip  itu  mempunyai  kesamaan  dengan  prinsip sosialisme.
Islam  justru  membedakan  antara  keduanya  dengan  secara  detail.  Secara konsep dasar saja Islam dengan jelas membedakan keduanya. Kepemilkan umum dalam  Islam  justru  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  individu-individunya
19 M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Praktek ,  terj.  M.  Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h.73.
20 Taqiyy al-Din al-Nabhani, al-Niz}a>m al-Iqtis}a>di fi> al-Isla>m (Beirut: Da>r al-Ummah, 1990), h.213.
21 Taqiyuddin  al-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif ,  terj.  Maghfur Wachid (Surabaya:, Risalah Gusti, 1996), h.237.
untuk bersama-sama mengelola, memelihara untuk kepentingan bersama. Karena kekayaan itu adalah hak mereka. Para fuqoha mengatakan mengenai jalan, sungai dan  sebagainya  adalah  milik  masyarakat  dan  dipelihara  oleh  masyarakat  bukan oleh  pemerintah 22 .  Lain  dari  pada  itu  negara  akan  turun  ikut  campur  ketika  ada persoalan  di  antara  mereka.  Negara  juga  melakukan  antisipasi-antisipasi  agar pemeliharaan dan pemanfaatannya dapat berjalan baik secara adil.
Sementara  di  Indonesia  kepemikan  umum  yang  masuk  dalam kepemilikan  negara  justru  tidak  memberikan  bahkan  menghilangkan  ruang  bagi individu  masyarakat  untuk  mengelola  dan  memeliharanya,  padahal  itu  adalah harta  benda  hak  mereka.  Salah  satu  kekayaan  alam  yang  dikategorikan  milik umum  adalah  tambang  emas  di  Papua  yang  sekarang  dikelola  oleh  PT.  Freeport Indonesia,  dari  awal  seharusnya  masyarakatlah  yang  berhak  mengelola  dan memanfaatkan  faedah  dari  tambang  tersebut.  Bahkan  lebih  jauh  kekayaan- kekayaan milik umum itu kini banyak yang beralih hak kepemilikan menjadi hak milik  pribadi.  Proses  privatisasi  BUMN  menjadi  milik  swasta  merupakan  proses pengalihan  hak  atas  kekayaan-kekayaan  milik  umum  masyarakat  menjadi  milik pribadi  individu.  Suatu  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  UUD  1945  yang menjadi dasar berpijak.
Indonesia  dalam  konsep  kepemilikannya  tidak  pernah  membelenggu kebebasan individu untuk memiliki suatu benda atau kekayaan. Individu-individu diberikan  kebebasan  untuk  bertindak  untuk  memiliki  sesuatu.  Sebagai  negara hukum  Indonesia  juga  memberikan  aturan-aturan  untuk  membatasi  tindakan individu-individu  untuk  memiliki  sesuatu.  Tindakan  merampok,  mencuri merupakan tindakan pidana yang dilarang dan akan mendapatkan hukuman bagai yang melakukannya.
Tetapi dalam persoalan  kepemilikan umum  Indonesia telah memberikan ruang  kepada  individu-individu  masyarakat  untuk  melakukan  tindakan perampasan hak sesama individu yang lain. Ketika kekayaan alam menjadi milik badan usaha milik swasta maka keuntungan dari kekayaan alam itu menjadi milik pribadi,  negara  hanya  mendapatkan  bagian  yang  dapat  diumpamakan  sebagai pajak  atau  kompensasi  karena  kekayaan  alam  itu  ada  di  bumi  Indonesia, sedangkan  keuntungan  yang  besar  menjadi  milik  pribadi-pribadi  yang menguasainya.
Dari  kenyataan  ini  yang  sangat  menyedihkan  lagi  pemilik  Badan  Usaha Milik  Swasta  itu  kebanyakan  orang-orang  asing  bukan  orang  Indonesia.  Salah satu contohnya adalah benda kekayaan milik umum yang sekarang dikuasai orang asing  adalah  tambang  emas  di  Papua.  Hal  ini  menunjukkan  konsep  kepemilikan umum  di  Indonesia  sangat  tidak  konsisten,  dan  sebuah  konsep  yang  memiliki banyak celah. Kebebasan individu untuk bisa memiliki kekayaan harta benda yang menjadi  milik  umum  ini  bisa  diidentikkan  dengan  kebebasan  individu  yang
22 Muhammad, Ekonomi  Mikro  Dalam  Perspektif  Islam (Yogyakarta:  BPFE,  2004), h.104.
diterapkan oleh sistem kapitalisme 23 . Dalam sistem ekonomi kapitalisme terdapat beberapa kecendrungan sebagaimana berikut 24 :
1. Kebebasan  memiliki  harta  secara  perseorangan,  negara  menjamin kebebasan masyarakat untuk memiliki hartanya, dan mempergunakannya.
2. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
3. Ketimpangan ekonomi.
Sementara  dalam  Islam  kekayaan-kekayaan  milik  umum  akan  terus selamanya  milik  umum.  Memang  secara  konsep  dasar  seperti  itu.  Tetapi  dalam prakteknya  kekayaan-kekayaan  milik  umum  itu  identik  menjadi  milik  negara, karena  Islam  memandang  bahwa  tanggung  jawab  negara  tidak  terbatas  pada masalah  keamanan  baik  dalam  negeri  dan  sistem  keamanan  yang  mempunyai kekuatan  antisipatif  dari  serangan  luar.  Tetapi  pertanggung  jawaban  pemerintah ini  harus  merupakan  bagian  dari  program  pencapaian  masyarakat  ideal,  makmur dan  adil.  Keadilan  dalam  masyarakat  tidak  mungkin  tercipta  tanpa  keterlibatan pemerintah  dalam  membela  yang  lemah  dan  memberikan  jaminan  sosial  kepada mereka,  termasuk  menyangkut  masalah  perekonomian.  Meskipun  demikian pemerintah  tidak  berhak  mengintervensi  setiap  konflik  intern  suatu  badan  usaha, kecuali konflik  yang bersifat destruktif atau konflik yang lahir dari diabaikannya hak  suatu  pihak  oleh  pihak  yang  berlaku  sewenang-wenang.  Jika  yang  demikian terjadi,  maka  negara  (pemerintah)  harus  turun  tangan  untuk  membela  yang didzalimi 25 .
Pemerintah  diamanahi  tugas-tugas  penting  dalam  perekonomian diantaranya  adalah sebagai berikut 26 :
1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian, seperti mengawasi dan  melarang  praktik  yang  tidak  benar,  baik  dalam  sistem  jual  beli, produksi, konsumsi dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakuakan oleh tim independen (al-Hisbah).
3. Menghentikan Muamalah yang diharamkan
4. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas dasar moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba dan ihtikar.
5. Mematok harga kalau dibutuhkan
Walau  negara  bertangggung  jawab  atas  perekonomian  termasuk pengelolaan  terhadap  harta  benda  milik  umum,  negara  tetap  tidak  bisa memilikinya atau menetapkannya sebagai milik individu walaupun dengan alasan kemaslahatan.  Karena  kemaslahatan  dalam  harta  ini  telah  ditentukan  oleh  al-
23 Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang berdasarkan hak milik partikelir yang menekankan kebebasan dalam lapangan produksi, kebebasan untuk membelanjakan pendapatan, bermonopoli dan sebagainya, alat-alat produksi berada pada kaum kapitalis.
24 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam….. , h.92-94.
25 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.112.
26 Ibid, h.113-115.
Shari‟ ketika menjelaskan mana harta milik umum, mana milik negara dan mana milik pribadi 27 .
C. Konsep  Kepemilikan  Negara  dalam  Konteks  ke-Indonesiaan  Perspektif Ekonomi Islam
Kepemilkan negara di Indonesia dapat dirangkum dalam bentuk beberapa kekayaan milik Negara, yaitu:
1. Lembaga-lembaga negara, badan usaha milik negara termasuk sarana prasarana,  saham  badan  usaha  itu  dan  apa  saja  yang  dimiliki  oleh badan usaha itu.
2. Segala  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  negara  secara  privat  seperti rumah dinas, mobil dinas, tanah negara dan lain-lain.
a. Segala kekayaan  yang dimiliki  oleh negara secara kolektif  yaitu kekayaan yang menyangkut orang banyak seperti fasilitas umum, jalan umum, jembatan, pelabuhan, bandara. b. Kekayaan  negara  yang  terdapat  dalam  keuangan  negara  (public finance)  yaitu  sebuah  konsep  yang  menggambarkan  adanya kegiatan  pemerintah  dalam  mencari  sumber-sumber  dana (sources  of  fund)  dan  kemudian  bagaimana  dana-dana  tersebut digunakan  (uses  of  fund)  untuk  mencapai  tujuan-tujuan (pemerintah) tertentu 28 .
Adiwarman  karim  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  sumber  keuangan negara di Indonesia yaitu: 29
1. BUMN
Pemerintah  dapat  melakukan  bisnis  dengan  mendirikan  BUMN. Seperti  halnya  perusahaan  lain,  dari  perusahaan  negara  ini diharapkan  memberikan  keuntungan  yang  dapat  digunakan  salah satu sumber keuangan negara.
2. Pajak Sudah  menjadi  sesuatu  yang  bersifat  umum  bahwa  pajak  menjadi sumber  bagi  keuangan  negara.  Pajak  dikenakan  dlam  berbagai bentuk  seperti  pajak  pendapatan,  pajak  penjualan,  pajak  bumi  dan bangunan. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulakan ketidakstabilan.
3. Utang Pemerintah  dapat  meminjam  uang  dari  masyarakat  atau  sumber- sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harisnya. Meminjam  uang hanya bersifat  sementara dan tidak boleh dilakukan  secara  terus  menerus.  Pinjaman  dapat  dilakukan  dalam tiga bentuk  yaitu melakukan pinjaman dari bank sentral, melakukan
27 Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif ,……, 245.
28 Nurdjaman Arsjad dkk, Keuangan Negara (Jakarta: Intermedia, 1992), h.2.
29 Adiwarman  Karim, Ekonomi  Makro  Islami (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2007), h.255-257.
pinjaman  dari  masyarakat  dalam  negeri  dan  melakukan  pinjaman dari luar negeri 30 .
Sementara dalam konsep Islam beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-Shari‟ dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:
1. Harta  al- Ghani>mah ,  al- Anfa>l (harta  yang  diperoleh  dari  rampasan perang dengan orang kafir), al-Fay' (harta  yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khums
2. Harta  yang berasal dari al-Khara>j (hak kaum muslim atas tanah  yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
3. Harta  yang  berasal  dari  al-Jizyah  (hak  yang  diberikan  Allah  kepada kaum  muslim  dari  orang  kafir  sebagai  tunduknya  mereka  kepada Islam)
4. Harta yang berasal dari al-Da>ribah (pajak)
5. Harta  yang  berasal  dari  al-„Ushr  (pajak  penjualan  yang  diambil pemerinyah  dari  pedagang  yang  melewati  batas  wilayahnya  dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwa>l al-Fad}la>)
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'
9. Harta  lain  milik  negara,  semisal:  padang  pasir,  gunung,  pantai,  laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. 31
Uraian-uraian di atas menghasilkan sebuah analisa bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dalam konsep kepemilikan negara dalam konteks Indonesia dengan konsep ekonomi Islam. Konteks Indonesia kekayaan Negara adalah segala yang  ada  pada  point  pertama  yaitu  berupa  lembaga-lembaga  negara  dan  BUMN serta kekayaan lain yang berkaitan dengan keduanya. Kekayaan point pertama ini tidak  bisa  lepas  dari  prinsip  kekeluargaan  yang  menjadi  dasar  perekonomian Indonesia. Pemerintah yang menjadi penanggung jawab di Indonesia berhak untuk mendirikan lembaga-lembaga dan BUMN untuk menjalankan pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Point pertama ini tidak berbeda dengan konsep Islam  yang  menjadikan  lembaga-lembaga  negara  sebagai  kekayaan  negara. Begitupula  dalam  hal  kekayaan  negara  berupa  tanah  negara,  rumah  dinas,  mobil dinas dalam Islam kekayaan itu pun menjadi milik negara.
Tetapi  dalam  hal  fasilitas  umum  secara  konsep  dasar  terdapat  sebuah perbedaan antara konsep kepemilkan di Indonesia dengan konsep ekonomi Islam. Di  Indonesia  fasilitas  umum  itu  menjadi  milik  negara,  sementara  Islam memasukkannya  ke  dalam  kategori  kepemilikan  umum,  negara  hanya  mengatur agar  fasilitas  itu  dapat  dinikmati  dan  dimanfaatkan  oleh  masing-masing  individu secara adil.
30 Boediono, Ekonomi Makro (Yogyakarta: BPFE, 2001), h.110-111.
31 Abd al-Qadim Zallum, al-Amwa>l fi> Dawla>t al-Khila>fah….. , 39.
Konsep  keuangan  publik  dalam  perspektif  Islam  secara  empiris mempunyai  sumber  kekayaan  yang  lebih  komplit  dari  pada  sumber  kekayaan negara  konteks  Indonesia.  Indonesia  hanya  mengandalkan  kekayaan  dari  pajak, keuntungan BUMN  dan  utang. Sedangkan ekonomi  Islam  mempunyai  beberapa sumber yang lebih banyak. Konsep Islam mempunyai konsep yang lebih komplit dalam  menawarkan  sumber  kekayaan-kekayaan  negara,  bukan  sesuatu  yang mengherankan  kalo  pada  masa  kejayaan  Islam,  Islam  meraih  kesejahteraan ekonomi yang sangat luar biasa. M. Saddam secara garis besar mengklasifikasikan ada tiga sumber kekayaan negara dalam konsep Islam yaitu 32
1. al- Ghani>mah
2. al-S }adaqah yaitu zakat
3. Pajak yang meliputi al-Jizyah, al- Kharra>j, al-Fay, al-„Ushr Selain  itu  Islam  juga  menawarkan  sumber  kekayaan  bagi  negara  dalam beberapa bentuk yang lain yaitu:
1. Amw >al fad}la ,
2. Harta kaffarat,
3. Harta orang-orang yang murtad.
Bahkan  pada  masa  Rasul  SAW  ada  beberapa  bentuk  lain  dari  kekayaan negara yaitu: 33
1. Wakaf,  yaitu  harta  benda  yang  didedikasikan  oleh  seorang  muslim untuk  kepentingan  agama  Allah  dan  pendapatannya  akan  disimpan di Bayt al-Ma>l
2. al- Nawa>ib ,  yaitu  pajak  khusus  yang  dibebankan  kepada  kaum muslimin  yang  kaya  raya  dalam  rangka  menutupi  pengeluaran negara  selama  masa  darurat,  seperti  yang  terjadi  pada  masa  perang Tabuk.
Dapat dipahami bahwa konsep kepmilikan negara dalam ekonomi Islam tidak  bisa  dilepaskan  dari  nilai-nilai  Islam  secara  keseluruhan,  konsep kepemilikan  tidak  hanya  berkutat  pada  masalah  negara  saja  tapi  juga menyinggung  masalah  kaffarah  yang  berhubungan  dengan  ibadah  spiritual. Konsep  ekonomi  Islam  memang  konsep  yang  luar  biasa,  konsep  kepemilikan negara tidak hanya bertujuan untuk memperkaya negara tapi justru lebih pada visi untuk  menciptakan  kesejahteraan  bagi  individu  masyarakat.  Tidak  hanya kesejahteraan  (kebahagiaan)  di  dunia  tapi  juga  kebahagiaan  di  akhirat.  Hal  ini seperti  yang  dinyatakan  oleh  Umer  Chapra  bahwa  tujuan  sitem  ekonomi  Islam adalah untuk  mencapai falah ,  yaitu kebahagiaan  tidak hanya di  dunia tetapi  juga di akhirat 34 .
Selain  dari  itu  konsep  kepemilikan  negara  dalam  ekonomi  Islam,  dalam prakteknya  kekayaan-kekayaan  itu  secara  eksistensi  tidak  sekedar  menjadi kekayaan negara, tetapi eksistensinya memang sangat bermanfaat bagi negara dan masyarakat  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.  Sumber-sumber  kekayaan  itu
32 M. Saddam, Perspektif Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), h.93.
33 Adiwarman  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2008), h.48. 34 Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.6.
menjadi  sumber  kekayaan  yang  akan  dialokasikan  ke  dalam  pos-pos  yang memang telah diatur oleh syara‟.
Hal  ini  tidak  sama  dengan  konsep  kepemilikan  negara  di  Indonesia. Kekayaan-kekayaan negara di Indonesia konsep dasarnya tidak sejelas dan seditail konsep  kepemilikan  negara  ekonomi  Islam  dalam  hal  pemanfaatannya,  sehingga cenderung tidak tepat sasaran. Akibat dari ketidak tepatan sasaran itu menciptakan kesenjangan  yang  terjadi  antara  penguasa  dengan  rakyat.  Para  penguasa  dapat menikmati harta kekayaan negara dengan seenaknya dan sebanyaknya sementara rakyat  tidak  bisa.  Salah  satu  dampaknya  banyak  individu  yang  ingin  menjadi penguasa  dan  antek-anteknya  karena  melihat  kondisi  yang  seperti  itu,  walaupun dengan biaya yang tidak sedikit.
Realitas seperti ini tidak terjadi dalam konsep kepemilikan negara dalam ekonomi  Islam,  karena  masing-masing  bentuk  kekayaan  telah  memilki  posnya masing-masing.  Penguasa  hanya  berperan  sebagai  pelaksana  aturan-aturan tersebut.  Sumber-sumber  kekayaan  negara  yang  sudah  dijelaskan  pos-posnya adalah :
1. Ghani>mah .
Harta  kekayaan  negara  dalam  konsep  Islam  yang  pertama  adalah ghanimah.  Islam  telah  mengatur  mekanisme  penggunaan  harta  ini.  Dalam  al- Qur‟a>n dijelaskan dalam surat al-Anfal ayat 41.
                                                                                                                 
                                                                                                                       
                             
Artinya : “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan  perang 35 ,  Maka  Sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah, rasul,  Kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan ibnussabil 36 , jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa 37 yang Kami  turunkan  kepada  hamba  Kami  (Muhammad)  di  hari  Furqan 38 ,
35 Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghani>mah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa'y. Pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghani>mah saja. Fa'y dibahas dalam surat al-Hashr.
36 Maksudnya:  seperlima  dari  ghani>mah  itu  dibagikan  kepada:  a.  Allah  SWT  dan RasulNya.  b.  Kerabat  Rasul  (Banu  Hasyim  dan  Mut}alib).  c.  Anak  yatim.  d.  Fakir  miskin.  e. Ibnussabil. Sedang empat-perlima dari ghani>>mah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.
37 Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat al-Qur’a>n, Malaikat dan pertolongan.
38 Furqa>n ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud dengan hari al- Furqa>n  ialah  hari  jelasnya  kemenangan  orang  Islam  dan  kekalahan  orang  kafir,  yaitu  hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya al-Qur’a>n al-Kari>m pada malam 17 Ramadhan.
Yaitu  di  hari  bertemunya  dua  pasukan.  dan  Allah  Maha  Kuasa  atas segala sesuatu 39 .
Ayat di atas menjelaskan  bahwa ghanimah di bagi menjadi dua bagian, bagian  seperlima  diberikan  untuk  Allah  SWT  dan  Rasul-Nya  yaitu  untuk  negara yang dialokasikan bagi kesejahteraan umum, dan untuk para kerabat Rasul SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan para musafir. Bagian ini dikenal dengan istilah khums. Pada umumnya Rasulullah SAW membaginya menjadi tiga bagian, pertama  untuk  dirinya  dan  keluarganya,  bagian  kedua  untuk  kerabatnya  dan bagian  ketiga  untuk  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  serta  para  musafir. Kemudian  bagian  yang  kedua  adalah  empat  perlima  diberikan  kepada  para anggota  pasukan  yang  terlibat  dalam  peperangan.  Para  penunggang  kuda memperoleh dua bagian, yakni untuk dirinya sendiri dan untuk kudanya 40 .

## 2. Zakat
Dalam  konsep  Islam  zakat  merupakan  kekayaan  negara  yang  juga  telah disediakan  posnya  yaitu  mereka  yang  masuk  ke  dalam  asna>f  delapan  yaitu golongan-golongan yang dijelaskan dalam al-Qur‟an. Allah SWT berfirman :
                                                                                                      
                                                                                      
      Artinya  : “Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  Para  mu'allaf  yang dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang  dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana 41
39 Ibid., h.8 (al-Anfal): 41. 40 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam……. , h.38-39.
41 Yang  berhak  menerima  zakat  Ialah:  1.  Orang  fakir:  orang  yang  amat  sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. Orang miskin: orang  yang  tidak  cukup  penghidupannya  dan  dalam  keadaan  kekurangan.  3.  Pengurus  zakat: orang  yang  diberi  tugas  untuk  mengumpulkan  dan  membagikan  zakat.  4.  Muallaf:  orang  kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan  tidak  sanggup  membayarnya.  Adapun  orang  yang  berhutang  untuk  memelihara  persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah  SWT  (sabi>lilla>h): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di  antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fi >sabi>lilla>h itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum  seperti  mendirikan  sekolah,  rumah  sakit  dan  lain-lain.  8.  orang  yang  sedang  dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
Pemberian pos-pos tertentu yang harus dialokasikan dari harta kekayaan negara ini menunujukkan bahwa konsep kepemilikan negara dalam Islam beserta pengelolaannya sangat komplit dan efektif.

## D. Kesimpulan
Dari  penjelasan  dan  ulasan  kajian  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan sebagaimana berikut:
1. Konsep  kepemilikan  negara  dalam  konteks  ke-Indonesia-an  tidak hanya  menguasai  segala  sesuatu  yang  menjadi  milik  negara  an  sih seperti sarana dan prasarana untuk operasional kenegaraan/pemerintah  dan  segala  benda  yang  digunakan  sebagai operasional  negara,  tapi  juga  barang-barang  milik  umum  yang menjadi  hak  milik  orang  banyak  juga  masuk  dalam  kepemilikan negara.  Konsep  ini  berdasarkan  pada  pasal  33  UUD  1945. Kepemilikan  negara  dapat  berupa  kepunyaan  privat  dan  kepunyaan publik serta keuangan negara.
2. Islam  membedakan  antara  kepemilikan  umum  dan  negara. Kepemilikan  umum  dalam  Islam  berupa  fasilitas  umum,  bahan tambang  yang  tidak  terbatas,  sumber  daya  alam.  Sementara kepemilikan  negara  berupa  al- Ghani>mah,  al-Anfa>l,  al-Fay', khums, al-Khara>j,  al-Jizyah,  al-D}a>ribah,  al-‘Ushr, amwa>l  al-Fad}la>, harta kaffarat, harta orang-orang yang murtad, harta yang diperoleh secara tidak  sah  para  penguasa,  pegawai  negara,  harta  yang  didapat  tidak sejalan  dengan  al-Shari‟,  harta  lain  milik  negara,  semisal:  padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.
3. Konsep  kepemilikan  dalam  konteks  ke-Indonesia-an  yang  didasari pada  pasal  33  UUD  1945  dan  sistem  kekeluargaan  menimbulkan ruang  bagi  masyarakat  umum  menjadi  sempit  untuk  mengelola, memelihara  dan  menikmati  harta  benda  umum,  hal  ini  tidak  sesuai dengan  salah  satu  prinsip  dalam  ekonomi  Islam  yaitu  prinsip kebebasan  individu.  Di  sisi  lain,  manajemen  pengelolaan  dan pemeliharan  harta  umum  dengan  didasarkan  pada  kekuasaan  negara saja memberikan peluang pada hanya sebagian orang saja yang dapat mengelola,  memelihara,  menikmati  atau  memiliki  harta  umum,  dan akhirnya  hal  ini  menciptakan  ketimpangan  di  masyarakat  terjadi ketidakadilan, padahal keadilan adalah salah satu unsur yang menjadi prinsip dari ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd al-Qadim Zallum, al-Amwa>l fi> Dawla>t al-Khila>fah, tp. tt.,
Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi  Islam , Jakarta: Raja Grafindo, 2008
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I, Yogyakarta: Dana Bahkti, 1995
Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada
al-Shawkani, Nayl al-Awt{a>r , jilid VI, Beirut: Da>r al-Fikr, 1994
Amandemen  (Undang  Undang  Dasar)  UUD  1945  Perubahan  Pertama,  Kedua, Ketiga  dan  Keempat  (Dalam  Suatu  Naskah),  Yogyakarta:  Media Pressindo, 2002
Boediono, Ekonomi Makro, Yogyakarta: BPFE, 2001
Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam  Teori  dan  Praktek,  terj.  M.  Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993
M. Saddam, Perspektif Ekonomi Islam , Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003
Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004
Mustafa  Edwin  Nasution  dkk, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam,  Jakarta: Kencana, 2007
Nejatullah  Siddiqi, Aspek-Aspek  Ekonomi  Islam,  terj.  Dewi  P.  restiana,  Solo:
Ramadhani, 1991
Nurdjaman Arsjad dkk, Keuangan Negara, Jakarta: Intermedia, 1992
Taqiyuddin  al-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif,  terj.  Maghfur Wachid, Surabaya:, Risalah Gusti, 1996
Taqiyy  al-Din  al-Nabhani, al-Niz}a>m  al-Iqtis}a>di  fi>  al-Isla>m,  Beirut:  Da>r  al- Ummah, 1990
Umer  Chapra, Islam  dan  Pembangunan  Ekonomi  terj.  Ikhwan  Abidin,  Jakarta: Gema Insani Press, 2000
Yusuf  Qardhawi, Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam,  terj.  Zainal  Arifin,  Jakarta: Gema Insani Press, 1997
Arimbi HP dan Emmy Hafild, ‚Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45‛, dalam http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm.
http://beritadaerah.com/kolom/national/315  Febi  Supit  Potensi  Tambang Indonesia Rabu, 15 Desember 2010.
http://carockroro.multiply.com/journal/item/61/
http://travel.kompas.com/read/2009/11/06/15004486/potensi.kekayaan.laut.indon esia.capai.rp.14.994.triliun
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23&nota b=4
http://www.dmo.or.id/content.php?section=46
http://www.lihatberita.com/2010/11/kekayaan-indonesia-di-bagian-barat- dan.html