State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## STATE AND RESPONSIBILITY FOR IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW

## Muhammad Yusuf
Universitas Islam Negeri  Ar-Raniry, Banda Aceh muhammadyusuf15@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
For  every  Muslim,  carrying  out  all  the  teachings  of  Islam  in  his  life  is  an  obligation.  Among  the aspects contained in Islamic teachings, one of which is related to law which has several parts. Among these sections there are certain parts of the law that cannot be implemented by the Muslim community without the involvement of the authorities, especially in this study is part of the jinayah law. However, in  the  application  of  the  law  of  jinayah,  there  are  many  polemics  in  society,  especially  among  non- Muslims because the law of jinayah is considered severe and what is regulated in the law of jinayah has  different  perspectives/judgments  among  them.  This  is  one  of  the  considerations  that  the government  finds  it  difficult  to  accept  the  proposal  for  the  implementation  of  the  law  of  jinayah  in Indonesian society. This study tries to see how the relationship between law and the state and how the obligations of the ruler in the implementation of Islamic law in Muslim society. This study aims to see the extent of the obligations of Muslim rulers in implementing Islamic law for their people or citizens and to also see the special character of the law of jinayah related to its implementation. The method used in this research is qualitative with a normative juridical approach.

## Keywords: State, responsibility, application and Islamic law

## ABSTRAK
Bagi setiap muslim menjalankan  seluruh ajaran Islam dalam  kehidupannya adalah sebuah kewajiban. Di antara aspek-aspek  yang ada dalam ajaran Islam salah satunya adalah menyangkut dengan hukum yang memiliki beberapa bagian. Di antara Bagian-bagian tersebut ada bagian tertentu dari hukum yang tidak  dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat  muslim  tanpa  keterlibatan  penguasa  khususnya  dalam penelitian  ini  adalah  bagian  dari  hukum  jinayah.  Namun  dalam  penerapan  hukum  jinayah  banyak menuai polemik dalam masyarakat khususnya dikalangan non-muslim karena hukum jinayah dianggap berat  dan  apa  yang  diatur  dalam  hukum  jinayah  berbeda  perspektif/penilaiannya  dikalangan  mereka. Hal  ini  menjadi  salah  satu  pertimbangan  pemerintah  sukar  menerima  usulan  pelaksanaan  hukum jinayah  dalam  masyarakat  Indonesia.  Penelitian  ini  mencoba  melihat  bagaimana  hubungan  hukum dengan negara dan bagaimana kewajiban penguasa dalam pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat muslim.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  mana  kewajiban  penguasa  muslim  dalam pelaksanaan hukum Islam bagi masyarakatnya atau warga negaranya dan untuk melihat juga  karakter khusus  hukum  jinayah terkait dengan  implementasinya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini bersifat kualitatif  dengan pendekatan yuridis normatif.
Kata Kunci: Negara, tanggungjawab, penerapan dan hukum Islam
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## A. PENDAHULUAN
Setiap muslim harus melaksanakan semua ajaran Islam dan meyakininya sebagai konsekwensi logis dari bentuk keimanannya kepad Allah Swt, walaupun dalam pelaksanaan adanya deviasi-deviasi sebagai bentuk dari dosa yang dilakukannya yang mewajibkan seseorang harus bertaubat, namun tidak dianggap  murtad  atau  kafir  selama  tidak  mengingkari  ajaran  Islam  yang  datangnya  dari  Allah  dan Rasulnya.  Secara  umum  inti  dari  ajaran  Islam  ada  sebagian  ulama  yang  membaginya  kedalam  tiga aspek,  yaitu  akidah,  syari’ah  dan  akhlak.  Akidah  berkaitan  dengan  ketauhidan,  keimanan  atau kepercayaan  kepada  Allah.  Syari’ah  berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  perbuatan  mukallaf  atau sering disebut dengan hukum, sedangkan akhlak berkaitan dengan etika atau perilaku baik dan buruk. Ketiga aspek ini harus dilaksanakan oleh setiap muslim secara bersamaan, dalam arti tidak hanya salah satu  aspek  saja.  Diantara  tiga  aspek  tersebut  yang  paling  menentukan  adalah  aspek  akidah  untuk memperjelas status seseorang sebagai muslim atau bukan, sementara dua aspek lainnya yaitu syari’ah dalam arti hukum dan akhlak harus didasarkan pada aspek aqidah agar sah dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan ajaran Islam khususnya dalam bidang syari’at (hukum) sudah disebutkan dengan tegas  dalam  al-  Qur’an  surat  al-Maidah  ayat  44,  45  dan  47.  Ayat  44  disebut  kafir  bagi  yang  tidak menghukum atau memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, ayat 45 disebut ẓ alim karena tidak menerapkan  hukum  Allah  dan  ayat  47  disebut fāsiq karena  tidak  mengikuti  hukum  Allah.  Namun demikian, Dalam bidang hukum ada yang dapat dilaksanakan oleh individu, masyarakat dan ada aspek hukum yang memungkinkan dijalankan dengan adanya keterlibatan negara.
Hukum  jinayah  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  merupakan  salah  satu  aspek  dalam ajaran  Islam  yang  mengharuskan  keterlibatan  negara  atau  penguasa  untuk  menjalankannya.  Tanpa keterlibatan  penguasa  menyangkut  aspek  jinayah  akan  sangat  krusial  bagi  ketertiban  masyarakat, karena  aspek  ini  mengandung  larangan-larangan  yang  membawa  konsekwensi  sangat  buruk  bagi pelanggar  dan  masyarakat  dan  mengandung  hukuman  yang  tergolong  berat  yang  tentunya  tidak mungkin  dilakukan  oleh  individu  bahkan  masyarakat  biasa  karena  akan  berakibat  pada  dendam, pemblasan-pembalasan yang dilakukan secara liar. Dengan adanya keterlibatan penguasa hal demikian dapat teratasi karena adanya perangkat dan fasilitas yang dimiliki negara. Negara bisa membuat aturan dalam bentuk perundang-undangan atau bentuk lain sebagai legalitas sebuat aturan hukum yang wajib diikuti oleh asyarakat dan penguasa dapat menyediakan penegak hukum dan sumber dayanya dengan kewenangan  khusus  yang  juga  diatur  dengan  sebuah  peraturan.  Demikian  juga  penguasa  juga  dapat
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
menyediakan  tempat  dan  orang-orang  khusus  yang  mengadili  perkara  jinayah  serta  fasilitas  lainnya sampai pada tahap eksekusi orang yang melakukan kejahatan yang juga diatur oleh hukum.
Dikalangan  intelektual  muslim  masih  berbeda  pandangan  tetang  apakah  penerapan  hukum Islam menjadi wewenang negara /pemerintah atau negara tidak perlu campur tangan dan membiarkan hukum Islam berjalan dengan sendirinya berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Abdullah Ahmed An-Na’im, seorang pemikir Muslim dari Sudan dengan sangat jelas berasumsi bahwa umat Islam baik sebagai minoritas maupun mayoritas harus menjalankan ajaran Islam sebagai kewajiban bagi mereka, namun  hal  itu  baru  dapat  terlaksanan  dengan  baik  manakala  negara  tidak  ikut  intervensi  terhadap urusan  agama  manapun,  dan  negara  tidak  menerapkan  prinsip-prinsip  syari’ah  dalam  perundang- undangan  negara. 1 Sebelumnya,  pandangan  yang  sama  juga  dilontarkan  oleh  Nurcholis  Majid  dari Indonesia  yang  mencoba  membawa  gagasan  pembaharuan  dan  sangat  tidak  setuju  dengan  konsep negara Islam.  Menurut Nurcholis, negara adalah suatu kehidupan duniawi yang bersifat rasional dan kolektif,  sementara  agama  dimensinya  adalah  individual  dan  spiritual. 2 Di  sini,  jelas  sekali  kedua pandangan tersebut ingin memisahkan agama dan negara dengan argumentasi masing-masing. Dalam pandangan mereka, ajaran agama manapun termasuk Islam harus dijalankan dengan kesadaran sendiri oleh  masyarakat  tanpa  harus  keterlibatan  negara  apalagi  dengan  cara  paksaan  dari  negara.  Kalaupun hukum  Islam  ingin  dimasukkan  menjadi hukum  negara  tidak  perlu  menyebut  sumbernya  dari  hukum Islam  yang  terpenting  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam  hukum  Islam  dapat  terakomodir  dalam  hukum negara.
Perspektif  yang  berbeda  tentang  hubungan  agama,  hukum  dan  negara  bertolak  dari karakteristik  sebuah  agama  itu  sendiri  dan  negara.  Negara-negara  di  Benua  Eropa  mayoritas penduduknya  beragama  Kristen,  dimana  agama  Kristen  itu  menyerahkan  urusan  negara  pada  negara dan urusan agama oleh Gereja. Berbeda dengan Islam, dari awal terbentuknya sudah tidak terpisahkan antara  agama  dan  negara.  Negara-negara  muslim  atau  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim  akibat dominasi  negara-negara  Eropa  mengalami  transformasi  disegala  bidang  sehingga  berdampak  pada perubahan  karakteristik  negara,  sebagiannya  dari  karakter  negara  religius  menuju  sekuler  dan sebagaian  yang  lain  dapat  dikatakan  sudah  mengarah  kepada  setengah  sekuler.  Berdasarkan  system
1 Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan, Syari’ah, Terj. Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007). Hlm. 17
2 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 50
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
negara dan system hukum dalam sebuah negara inilah kemudian dapat terlihat bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sebuah negara. Indonesia dengan pancasila sebagai landasan idiologi adalah bukan negara  sekuler  dan juga  bukan  negara  agama.  Dengan  demikian  bagaimana  kedudukan  hukum  Islam khususnya  hukum  jinayah  dalam  sistem  hukum  negara  Indonesia  ini  dan  bagaimana  negara  yang mayoritas berpenduduk muslim dan dipimpin oleh orang yang beragama Islam bertaggungjawab dalam pelaksanaan hukum Islam.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Negara dan hukum Jinayah
Para  Ahli  berbeda-beda  dalam  memberi  pengertian  negara.  Miriam  Budiarjo  memberikan pengertian  negara  sebagai  berikut.  Negara  adalah  organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang  dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan yang ada dalam wilayah tersebut dan dapat  menetapkan  tujuan-tujuan  dari  kehidupan  bersama.  Van  Apeldoorn  mendefinisakan  Negara adalah suatu wilayah tertentu di bawah kekuasaan tertinggi yang di dalamnya menetap suatu bangsa. 3 Dari  pengertian  tersebut  dapat  ditarik  unsur-unsur  sebuah  negara  adalah:  mempunyai  wilayah, mempunyai  pemimpin,  masyarakat  yang  menetap  (bangsa/warga  negara)  dan  mempunyai  tujuan  dari kehidupan  bersama.  Sebagian  para  ahli  ada  yang  menambah  dengan  mempunyai  hubungan  dan pengakuan  dari  negara-negara  lain.  Inilah  yang  disebut  negara  bangsa  atau  istilah  An-Na’im  disebut dengan negara territorial, yaitu sebuah wilayah yang menetap suatu bangsa dan mempunyai pemimpin.
Selain  unsur-unsurnya,  negara  juga  mempunyai  bentuk,  dimana  para  ahli  juga  berbeda pandangan tentang penentuan bentuk negara. Ada yang memberi bentuk negara berdasarkan sosiologis, yuridis,  sistem  pemerintahan  dan  pembagian  kekuasaan,  sehingga  dapat  ditemukan  beberapa  bentuk negara  dalam  ilmu  negara,  seperti  kerajaan,  republik,  federal  dan  kesatuan. 4 Sebuah  negara  juga empunyai  tujuan  yang  berbeda  antara  satu    negara  dengan  negara  lainnya.  Beberapa  para  ahli menyebutkan  tujuan  negara  berdasarkan  pengalaman  dan  kondisi  negaranya  ketika  mereka  hidup. Tujuan  negara  Indonesia  yang  bersifat  nasional  dan  internasional  dapat  dilihat  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  4  yaitu  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  ummum,  serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/10-pengertian-negara-menurut-para-ahli- unsurnya.html
4 Isharyanto, Ilmu Negara , (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm.72
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Baik  usur-unsur  negara,  bentuk  dan  tujuannya  akan  terkait  dengan  kedudukan  atau  status agama  dan  hubungannya  dengan  negara.  Negara  yang  mayoritas  muslim  tentnya  akan  menjadikan Islam  sebagai  agama  resminya  dan  memilih  pemimpin  yang  muslim  juga.  Sementara  bentuk  negara dan  tujuan  negara  sedikit  banyak  juga  akan  berpengaruh  pada  hubungan  negara  dan  agama.  Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1  ayat  (1)  UUD  1945.  Kesatuan  artinya  tunggal  dan  tidak  terdiri  dari  beberapa  negara,  tidak  terbagi dalam  beberapa  wilayah  bagian  ( federasi )  dan  kewenangannya  berada  pada  pemerintah  pusat. Republik dalam pengertian dasarnya adalah sebuah negara dimana tampuk pemerintahan tumbuh dari rakyat tidak mesti dari keturunan bangsawan. Hal ini ditegaskan pula pada ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan di tangan rakyat dapat  dipahami  bahwa  Indonesia  menganut  sistem  demokrasi  dalam  menjalankan  pemerintahannya. Terkait dengan  hubungan agama dan negara maka Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, namun Indonesia mengakui adanya agama bahkan termuat dalam idiologi negara yaitu pancasila  dan  ditempatkan  dalam  sila  pertama  “Ketuhanan  yang  Maha  Esa”.  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama, menyebutkan bahwa ada enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen  Katolik,  Hindu,  Budha,  dn  konghucu.  Diantara  agama-agama  resmi  tersebut  mayoritas masyarakat di Indonesia  menganut agama Islam dengan persentase yang sangat menonjol. Demikian juga dengan penguasa tertinggi (presiden)  mulai saat terbentuknya negara Indonesia sampai sekarang juga  diduduki  oleh  seorang  muslim.  Namun  terkait  dengan  hukum,  menurut  para  sarjana  ada  tiga hukum  yang digunakan, nyakni hukum  Islam, hukum  adat dan hukum positif. Khusus terkait dengan hukum  Islam sudah berjalan dan diakui oleh negara, bahkan sebagaiannya telah dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk kompilasi, seperti hukum perkawinan, zakat dan lain sebagainya.  Namun  terkait  dengan  hukum  jinayah  belum  sepenuhnya  mendapat  pengakuan  dari pemerintah Indonesia. Hanya untuk daerah Aceh baru mendapat izin menjalanan hukum jinayah pada tahun  2003  dalam  bidang  khalwat,  maisir  dan  khamar,  dan  pada  tahun  2014  lahir  Qanun  Hukum Jinayah  yang  menambah  aspek  pengaturannya  menjadi  sepuluh  tindak  pidana,  hal  inipun  baru mendapat pengakuan setelah perjuangan panjang dan melelahkan.
Melihat  negara  Indonesia  yang  penduduknya  mayoritas  muslim  dan  pemerintahnya  baik legislatif maupun eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan hukum juga banyak
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
di  isi  oleh  orang-orang  yang  beragama  Islam,  seharusnya  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  hukum negara  baik  dalam  bidang  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana,  Karena  ajaran  Islam  harus dilaksanakan  secara  totalitas  ( kaffah ).  Perintah  al-Qur’an  sangat  jelas  dan  tegas  untuk  menjalankan hukum  Allah  di  muka  bumi  ini  dan  mendapat  ancaman  bagi  siapa  saja  yang  tidak  menjalankannya sebagaimana terdapat dalam surat  al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Walaupun perintah tersebut ditujukan kepada  individu,  namun  hukum  Islam  juga  berkorelasi  dengan  komunitas  dan  pemimpin  komunitas bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menegakkan hukum Islam bagi masyarakat. 5
Sehubungan  dengan  tangggungjawab  pemimpin,  Allah  telah  menerangkan  dalam  Al-Qur’an akan  mengangkat  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  ini  (QS.  al-Baqarah:30).  Menurut Muhammad Tahir Azhari, khalifah yang berarti penguasa berlaku pada setiap orang sebagai pengelola bumi  dan  berlaku  pada  seorang  individu  sebagai  penguasa  atau  kepala  negara. 6 Konsep  khalifah sebagai  pengelola  bumi  bersifat  universal  dalam  arti  tidak  ada  batasan  wilayah,  Sedangkan  khalifah dalam arti kepala negara berlaku secara teritorial di suatu wilayah yang dikuasai umat Islam.
Sebagai  khalifah  dalam  arti  kepala  negara,  masih  berbeda  pendapat  dikalangan  para  sarjana terkait dengan kewajiban menerapka dan melaksanakan hukum Islam. Bagi sebagian yang berpendapat bahwa  agama  harus  dipisahkan  dengan  negara  maka  kepala  negara  tidak  mempunyai  tanggungjawab menjalankan  hukum  Islam  dalam  masyarakatnya,  tetapi  sebagaian  sarjana  yang  mengatakan  bahwa agama  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  negara,  maka  dengan  tegas  akan  mengatakan  bahwa  kepala negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk melaksanakan dan menegakkan hukum Islam dalam maasyarakat secara sempurna termasuk hukum jinayah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam al- Mawardi  bahwa  pemimpin  atau  kepala  negara  wajib  menjalankan  hukum  Islam  dan  beberapa kewajiban lainnya yaitu:
1. Memelihara agama
2. Menjalankan hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan perselisihan
3. Menjaga ketenteraman dalam masyarakat
4. Menegakkan hukum-hukum Allah
5. Berdakwah menegakkan agama Islam dan memerangi orang yang merongrong agama Islam
6. Memungut fa’i dan sadaqah
5 Lihat Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13
6 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum : hlm. 30
State and Responsibility for......
Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
7. Mengelola baitul mall
8. Mengangkat orang-orang yang jujur dan ahli untuk mengurus kekayaan Negara
9. Melaksanakan sendiri tugas pembinaan umat dan menjaga agama. 7
Khomeini  menyatakan  bahwa  pemerintah  baru  sah  jika  menerima  hukum  Allah  dan menerapkannya  dalam  masyarakat,  bentuk  pemerintah  tidak  menjadi  masalah,  selama  pemerintah menerapkan hukum Islam. 8 Tokoh lainnya Fazlur Rahman juga mengatakan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dalam  Islam kehidupan bernegara ada nilai dan etika. 9 Dikalangan intelektual muslim  dari  Indonesia  mengemukakan  pendapat  yang  serupa  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Amin Rais bahwa Islam adalah agama yang utuh yang tidak mengenal dikotomi. Untuk melaksanakan syari’at  Islam  sudah  pasti  membutuhkan  kekuasaan  politik  dan  yang  memiliki  kekuasaan  untuk melaksanakan hukum adalah negara.
Dalam  sejarah  perjalanan  hukum  Islam,  pembentukannya  dimulai  pada  masa  Nabi Muhammad Saw. Status Nabi Muhammad Saw  selain   sebagai pemimpin agama juga sebagai  kepala negara,  jelasnya  agama  dan  negara    tidak  dipisahkan,  bahkan  untuk  wilayah  yang  jauh  Nabi mengutuskan  seseorang  yang  ahli  dalam  bidang  agama.  Demikian  juga  masa  sahabatnya  menjadi khalifah, perhatian terhadap agama lebih diutamakan, hukum tidak terpisah dari pemerintah. Penerapan hukum  dilakukan  oleh  khalifah  dan  dibantu  oleh  sahabat-sahabat  senior    serta  dilaksanakan  oleh masyarakat.  Pada  masa  Daulat  Umayyah  hukum  Islam  tetap  dijalankan  oleh  negara,  namun  kondisi politik waktu itu turut berpengaruh dalam bidang hukum, karena adanya penafsiran ulang Al- Qur’an dan sunnah, tugas penafsiran ini diserahkan kepada penasihat-penasihat dan pejabat pemerintah dengan prinsip  mendukung  kepentingan  pemerintah.  Selanjutnya  pada  masa  khilafah  Abbasiyyah,  Perhatian sepenuhnya  tetap  kepada hukum Islam dan menyempurnakan mekanisme penerapannya. Tetapi dalam perkembangan  selanjutnya,  pada  saat  kekuasaan  khalifah  menjadi  lemah,  para  sultan  yang  berkuasa mulai memberlakukan hukum  khusus buatannya sendiri untuk menghadapi situasi politik pada  waktu itu yang  tidak kondusif, adanya usaha memasukkan hukum yang baru dari hasil pemikiran manusia itu
7 Imam  al  Mawardi, Al-Aḥkām  al-Sulthaniyah:  wa  al-Wilāyātu  al-Dῑniyyah ,  (Bairūt:  Dār  al-Kutub  al- ‘ilmiyyah, tt), hlm. 6
8 Lihat Jazuni, Legislasi Hukum Islam hlm. 109, 115 9 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Pess, 2000), hlm. 80
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
kedalam hukum syari’ah, dan secara massif hukum-hukum buatan manusia mulai dihasilkan pada masa Ottoman (‘Usmani ) dan diterapkan bersamaan dengan hukum Islam. 10
Abdoerraoef  dalam  bukunya  “ al-Quran  dan  Ilmu  Hukum ”  mengomentari  tentang  awal  mula timbulnya ide pemisahan agama dengan negara yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan yaitu pada masa renaissance. Menurut Abdoerraoef kasus Eropa itu  tidak cocok untuk diterapkan di dunia Islam dan tidak bisa dijadikan alasan untuk digunakan bagi negara muslim, karena persoalan yang terjadi di Eropa  adalah  tidak  adanya  toleransi  dalam  beragama.  Sementara  ajaran  Islam  mengajarkan  toleransi (QS.  Al-Kafirun:6). 11 Kemudian  komentar  yang  sama  juga  dilontarkan  oleh  Maḥmūd  Syaltūt,  ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin tergambarnya agama Islam tanpa adanya keterlibatan masyarakat  dan  politik  negara,  karena  apabila  negara  mengabaikan  hal  ini  berarti  negara  itu  tidak bersifat Islami. 12
Islam  mewajibkan  kepada  umatnya  untuk  menjalankan  hukum  sebagaimana  yang  ada  dalam ajaran  Islam  dan  menaatinya  di  mana  saja  dan  kapan  saja,  perintah  untuk  menjalankan  hukum  Islam dan  menaatinya  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu  dalam  arti  bahwa  umat  Islam  harus menjalankannya  walaupun  dalam  wilayah  yang  tidak  dikuasai  oleh  kaum  muslimin.  Khusus  dalam bidang  hukum  jinayat,  maka  dalam  kondisi  tertentu  di  saat  umat  Islam  tidak  memiliki  kekuasaan menjalankannya  karena  berada  disebuah  negara  yang  dikuasai  oleh  orang-orang  non  muslim  maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum jinayat bersifat  universal  berlaku  untuk  semua  manusia  di  seluruh  penjuru  muka  bumi  ini,  namun  karena terhalang  pelaksanaannya  di dar  al-harbi karena  tidak  adanya  kekuasaan  maka  bagi  orang  yang melakukan  kejahatan  di  luar  wilayah  kekuasaan  Islam  dapat  dilaksanakan  hukuman had padanya ketika ia kembali ke wilayah yang dikuasai umat Islam. 13
10 Lihat Fazlur Rahman, Islam , Terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 107-109 11 Pada  abad  pertegahan  di  Eropa  terjadinya  dua  kekuasaan  terhadap  masyarakat  yang  sama  yaitu kekusaan  gereja  dan  kekuasaan  Negara  sehingga  terjadi  kekacauan  dalam  masyarakat  yang  disebabkan  oleh perebutan dua kekuasaan tersebut jadi persoalannya bukan pada hubungan agama dan Negara. Gereja dan negara yang sama-sama berkuasa masing-masing mengatur, menjalankan peraturan dan memberi hukuman. Pada zaman renaissance juga  terjadi  konflik  antar  golongan  (agama),  masing-masing  golongan  berebut  mencari  kekuatan dalam kekuasaan negara,  penganut agama yang tidak diakui oleh penguasa Negara akan mendapat  penindasan, kekuasaan  Negara  dipergunakan  untuk  menindas  golongan  tertentu.  Lihat,  Abdoerraoef, Al-Qur’an  dan  Ilmu Hukum , (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 235-237
12 Djazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-Rambu  Syariah ,  (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81
13 Lihat Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah: Mengenal Syari’at Islam Lebih Dalam , Terj. M. Misbah, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), hlm. 519-520
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Kembali  ke  negara  Indonesia  yang  mayoritas  muslim  tetapi  ber-idiologi  pancasila  adalah bukanlah negara agama tetapi mengakui adanya agama, sebuah pernyataan yang dapat dipahami bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Tahir Azhary bahwa ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah:
1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan. 14
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  29  juga  disebutkan  bahwa  (1)  Negara  berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam deklarasi tentang  hubungan  Pancasila  dengan  Islam  yang  ditetapkan  dalam  Munas  NU  di  Situbondo sebagaimana yang dikutip oleh Jazuni dinyatakan bahwa:
1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara  Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan  Yang Maha  Esa  sebagai dasar  Negara  Republik  Indonesia   menurut  pasal  29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 15
Menurut  Muhammad  Natsir,  Pancasila  dianggap  sebagai  titik  temu  semua  golongan,  hal  ini juga disampaikan oleh Franz  Magnis-Suseno bahwa Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana di mana berbagai suku, golongan, agama,  kelompok  budaya,  dan  ras  dapat  hidup  dan  bekerjasama  dalam  usaha  untuk  membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi  dari indentitas mereka sendiri. 16
Indonesia salah satu negara yang mengakui beberapa agama dan memiliki kedudukan serta hak yang  sama,  menjamin  kenyamanan  beribadah  menurut  keyakinan  masing-masing,  mendapat  fasilitas yang dibutuhkan dari negara. Lebih jauh mendapatkan hak yang sama  dalam mengeluarkan pendapat dan  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  hak  dalam  memberikan  usulan  dan  pendapat  dalam  rangka
14 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum …, hlm. 97098
15 Lihat Jazuni, Legislasi Hukum Islam…, hlm. 301 16 Lihat Jazuni, Legislasi Hukum Islam…, hlm. 295
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
merumuskan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hak-hak tersebut diperoleh secara demokrasi melalui jalur legislasi pada lembaga legislatif. Melalui jalur inilah peran serta masing-masing pemeluk agama untuk mengusulkan keinginannya dalam merumuskan hukum.
Bagi  umat  Islam  dengan  sistem  demokrasi  ini  sebenarnya  sangat  menguntungkan  karena sebagai  mayoritas  di  Indonesia.  Umat  Islam  Indonesia  bisa  bersatu  menguasai  parlemen  untuk memenangkan ide dan gagsan yang sesuai dengan ajaran Islam, masyarakat muslim juga dapat bersatu megusung tokoh-tokoh yang peduli dengan Islam, namun hal ini belum adanya kesepakatan dikalangan internal muslim sendiri bahkan sudah mulai terpecah sejak perumusan Dasar-Dasar Negara Indonesia.
Pertimbangan banyak suku, golongan, agama, budaya dan ras tidak seharusnya meninggalkan perintah  Allah  yang  sudah  jelas  dan  tegas  disebutkan  dalam  al-Qur’an  (tentang  had).  Pelaksanaan ajaran  agama  khususnya  tentang  hukum  jinayah  tidak  akan  mengganggu    tolerasinsi  dengan  suku, golongan, agama, budaya dan ras lainnya, bahkan menolak pelaksanaan hukum jinayah (bagian hukum Islam)  untuk  umat  Islam  itu  sendiri  sebagai  mayoritas  di  Indonesia  merupakan  bentuk  lemahnya tolerasnsi  umat  lainnya  terhadap  umat  Islam.  Selanjutnya,  menyerahkan  pada  umat  Islam  untuk memperjuangkan  sendiri    hukum  Islam  di  Indonesia  melalui  jalur  demokrasi  tidak  akan  menjamin terlaksananya hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia seperti yang terlihat sampai hari ini. Hal ini dapat dikatakan suatu ketidakpedulian dan  kelemahan pemimpin yang beragama  Islam di  Indonesia, karena  pelaksanaan  ajaran agama  (dalam  hal  ini  hukum  jinayah) sudah  ada jaminan  dalam  konstitusi negara  Indonesia.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  sila  pertama  Ketuhanan  yang  Maha  Esa, mengandung  makna  bahwa  negara  Indonesia  mengakui  adanya  agama,  berarti  mengakui  juga ajarannya  dan  dalam  ajaran  agama  ada  aspek-aspek  hukum  khususnya  dalam  ajaran  agama  Islam. Untuk  itu,  pelaksanaan  hukum  Islam  bagi  pemeluknya  tidak  bertentangan  dengan  dasar  negara  dan konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  bahkan  menolak  pelaksanaan  hukum  Islam  bagi  umat  Islam merupakan sikap dan tindakan tidak menjalankan amanah konstitusi.
Bagi umat Islam di Indonesia sepakat bahwa ajaran Islam harus dijalankan dan dilindungi oleh negara, namun dalam mewujudkannya berbeda-beda dikalangan umat Islam. Menurut Ahmad Sukardi, di  tengah  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk,  penerapan  hukum-hukum  dalam  Al-Qur’an  dan Hadits,  khususnya  dalam  hukum  pidana,  agaknya  tidak  perlu  terpaku  pada  rumusan  legal-formalnya yang  tersurat  dalam  ayat-ayat.  Yang  diperlukan  adalah  pandangan  yang  luas  dan  luwes. 17 Pandangan
17 Muhammad  Amin  Suma  Dkk, Pidana  Islam  di  Indonesia:  Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan, cet.  I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 218. lihat
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
Sukardi  merupakan  bentuk  responsi  integratif  dengan  menghilangkan  status  formal  hukum  Islam karena pertimbangan kemajemukan. Tidak berbeda dengan pendapat kaum sekuler yang menginginkan hal  yang  sama  yaitu  mengaburkan  eksistensi  umat  Islam  dan  ajarannya  di  Indonesia.  Bukankah pelaksanaan hukum Islam secara kaffah bagi umat Islam tidak akan tergangnggu kemajemukan bangsa Indonesia. Pandangan umat Islam di Indonesia khususnya dalam hal ini memang terbagi sebagaimana yang dikatakan oleh Gusdur tentang respon umat Islam Indonesia dalam hubungan agama dan negara yaitu:  (1)  responsi  integratif,  yaitu  menghilangkan  kedudukan  formalnya  dan  tidak  menghubungkan ajaran  agama  dengan  urusan  kenegaraan,  kehidupan  beragama  masyarakat  ditentukan  oleh  tingkat kesadaran  masyarakat  itu  sendiri,  (2)  responsi  fakultatif,  umat  Islam  berusaha  memasuki  lembaga- lembaga formal seperti DPR dan MPR, mereka berjuang melahirkan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi tidak memaksakan, (3) responsi konfrontatif, dengan tegas menolak hal-hal yang dianggap “tidak Islami”. 18
Dua  bentuk  terakhir  yang  disebutkan  oleh  Gusdur,  yaitu  responsi  fakultatif  dan  responsi konfrontatif inilah yang harus dijalankan oleh umat Islam di Indonesia secara hierarkis dengan syarat tetap mempertimbangkan stabilitas keamanan bangsa, hal ini tidak dilarang secara hukum yang ada di Indonesia  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  oleh  umat  Islam  di  Aceh,  dimana  penerapan  hukum jinayat  di  Aceh  dilihat  dari  sejarah  perjuangan  penerapan  hukum  Islam  sepertinya  Aceh  mengambil bentuk responsi fakultatif dan responsi konfrontatif dengan cara menyesuaikan dengan kondisi politik dan  modal  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  Aceh.  Umat Islam  di  Aceh  masih  berpendirian  bahwa  ajaran Islam  baru  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  didalamnya  ada  dukungan  negara,  karena  dengan adanya keterlibatan negara maka semua yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum dalam masyarakat akan  terealisasi  dengan  baik.  Kegiatan  dakwah  untuk  mengingatkan  masyarakat  agar  terhindar  dari berbuat kejahatan akan berjalan tanpa hambatan, pendidikan agama dan aktivitas penyuluhan  hukum akan lebih mudah untuk dijalankan, penegakan hukum yang membutuhkan berbagai perangkat hukum seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  fasilitas  pengeksekusian  akan  tersedia  atas  bantuan negara.  Dengan  demikian  penerapan  hukum  khususnya  jinayat  sangat  dibutuhkan  dukungan    negara agar dapat dijalankan dengan baik.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara berkewajiban menjalankan hukum Islam bagi pemeluknya  karena  hal  itu  merupakan  bagian  dari  tugas  dan  tangnggungjawab  pemimpin  dalam  hal memelihara  agama  ( ḥif ẓ u  al-dῑn ).  Sementara  itu,  masyarakat  juga  mempunyai  kewajiban  untuk
18 Jazuni, Legislasi Hukum Islam…, hlm . 130
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
memilih  pemimpin  yang  peduli  terhadap  keberlangsungan  agama,    mematuhi  pemimpin  yang diwujudkan dalam bentuk kepatuhan hukum dan turut serta membantu tegaknya hukum
2. Karakteristik Hukum Jinayah
Hukum jinayah menjadi persoalan tersendiri ketika adanya keinginan untuk diimplementasikan  dalam  masyarakat  muslim  di  Indonesia  khususnya.  Sebagaimana  yang  dilakukan oleh  Direktur  Eksekutif  Institute  for  Criminal  Justice  Reform,  Supriyadi  Widodo  Eddyono  ketika hokum  jinayah  diterapkan  dalam  masyarakat  Aceh,  ia  mengatakan  bahwa  Qanun  Hukum  Jinayah bertentangan  dengan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  serta  menimbulkan  diskriminasi  bagi  kaum perempuan. 19 Banyak  lagi  gugatan-gugatan  terhadap  pemberlakuan  hukum  jinayah.  Dilihat dari  masa penjajahan Belanda, awal kemerdekaan sampai hari ini, polemik tentang pemberlakuan hukum jinayah terus dilancarkan dengan tujuan hukum jinayah tidak pernah diberlakukan di Indonesia. Sementara di lain  pihak,    khususnya  umat  muslim  belum  menganggap  berlaku  ajaran  Islam  secara  kaffah  apabila hukum jinayah belum dilaksanakan. Perjalanan  hukum  Islam  baik  masa  penjajahan  dan  setelah Indonesia  merdeka  sampai  hari  ini,  menyangkut  aspek  ibadah,  mu’amalah,  hukum  keluarga  tidak mendapat  tantangan  yang  berat  ketika  diimplementasikan,  bahkan  sebagiannya  sudah  menjadi  aturan negara.  Hal  ini  tentunya  akan  melahirkan  pertanyaan  mengapa  sebagian  masyarakat  sangat  khawatir dengan  pemberlakuan  hukum  jinayah.    Topo  Santoso  mengutip  penjelasan  Muhammad  Quthb memberikan keterangan bahwa Islam adalah agama yang disalahpahami termasuk di dalamnya hukum Islam.  Beberapa  isu  yang  menjadi  sasaran  kesalahpahaman  antara  lain  adalah  masalah  poligami, pembagian harta warisan, jihad, kafir zimmi dan serangan yang paling massif dilakukan adalah terhadp hukum pidana Islam. 20
Nampaknya, selain kesalahpahaman juga ada motiv lainnya yang menyebabkan hukum jinayah menjadi  momok  dan  penghalang  dalam  kehidupan  mereka.  Beberapa  bentuk  larangan  dalam  hukum jinayah  adalah  sesuatu  yang  boleh  dan  biasa  dilakukan  oleh  mereka  tanpa  perlu  pertanggunjawaban hukum seperti judi, zina, khamar, bahkan menjadi ajang bisnis yang sangat menjanjikan terutama bagi negara-negara  atau  kawasan  yang  sumber  pendapatan  dari  pariwisata.  Selain  itu,  hukum  jinayah mempunyai  karakter  tertentu  yang  dapat  menggugah  dan  mengubah  masyarakat  menjadi  masyarakat yang  bermartabat,  menepatkan  posisi  manusia  pada  derajad  kemanusiaannya  sebagaimana  fitrah  asal
19 https://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat/ di unduh pada tanggal 24 februari 2022 20 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 88
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
manusia  sebelum  terkontaminasi  dengan  kesenangan-kesenangan  dan  harapan-harapan  yang  dapat mengubah  posisinya  dan  melawan  hakikat  dan  kodrat  manusia  itu  sendiri.  Jika  hukum  jinayah dilksanakan dalam  masyarakat  akan  terbuka rahasia keunggulan  hukum  Islam  dan  dengan  sendirinya akan  tumbuh  kesadaran  masyarakat  untuk  mengikutinya.  Dengan  demikian  sedikit  demi  sedikit  akan terbentuk keyakinan terhadap ajaran agama Islam dan konsekwensinya adalah meningkatkan keimanan bagi umat Islam itu sendiri dan sangat berpengaruh bagi umat lainnya untuk mengikuti ajaran Islam.
Kemudian,  dalam  pelaksanaan  hukum  jinayah  harus  dikuatkan  terlebih  dahulu  aspek  akidah dan  akhlak  masyarakat  sebagai  pengontrol  agar  tidak  terjerumus  kedalam  kejahatan-kejahatan  yang diatur dalam hukum jinayah karena yakin ada yang mengawasinya dan jikapun terlepas dari hukuman dunia akan tetap mendapat hukuman di akhirat. Sebaliknya, dengan pelaksanaan hukum jinayah juga akan  meningkatkan  keimanan  dan  perbaikan  akhlak  manusia.  Ajaran  Islam  terkait  dengan  aspek hukum  dijalankan  secara  bertahap  setelah  terbentuk  akidah  dan  akhlak  terlebih  dahulu,  agar pelaksanaan  hukum  berjalan  efektif.  Dengan  sudah  terbentuknya  akidah    yang  baik  tentunya  akan menyakini semua ajaran Islam itu akan membawa kebaikan, keadilan dan perlindungan terhadap hak- hak  manusiawi  bahkan  makhluk  lainnya.  Dengan  demikian  pelaksanaan  segala  aturan  dalam  ajaran agama khususnya dalam hal ini menyangkut  bidang hukum jinayah tidak akan  merasa berat bahkan akan dilakukan dengan kesadaran  yang tumbuh dari keyakinannya. Demikian juga dengan kebiasaan menjalankan kehidupan anti maksiat maka akhlak masyarakat akan terkontrol dengan sendirinya, lebih lanjut  akan  merasa  jijik  melihat  kejahatan-kejahatan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  hukum  jinayah. Kalau  hukum  jinayah  yang  tergolong  perintah  yang    berat  (karena  di  dalamnya  mengatur  kejahatan instrumental dan kejahatan ekspresif ) diantara berbagai perintah lainnya masih dapat dilaksanakan oleh masyarakat,  maka  perintah  atau khitab Allah  lainnya  akan  lebih  mudah  untuk  dijalankan.  Dengan demikian segala aspek ajaran Islam dapat berjalan dengan sempurna dalam masyarakat apabila hukum jinayah  berlaku  dan  dijalankan  oleh  masyarakat,  begitu  juga  sebaliknya,  hukum  jinayah  baru  dapat diberlakukan dalam masyarakat apabila masyarakat sudah siap dengan akidah dan akhlaknya.
Demikian  juga,  karakter  hukum  jinayah  tidak  bisa  berdiri  sendiri  melainkan  terkait  juga dengan  aspek  non  hukum  lainnya,  baik  aspek  pollitik,  ekonomi,  pendidikan  dan  berbagai  aspek lainnya. Kaitannya dengan aspek politik, sedikit sudah disinggung sebelumnya.  Hukum jinayah tidak akan  dapat  dilaksanakan  tanpa  dunkungan    kekuatan  politik.  Oleh  karenanya  kekuatan  politik  dan dukungan  masyarakat  untuk  memilih  partai-partai  politik  yang  peduli  terhadap  pelaksanaan  hukum Islam dan khususnya hukum jinayah merupakan suatu keniscayaan. Demikian juga,  masyarakat yang
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363
tidak paham tentang hukum jinayah tentunya tidak dapat berharap banyak dari mereka, oleh karena itu perlunya  pembenahan  aspek  pendidikan  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat tentang  hukum jinayah khususnya dan pentingya  pelaksanaan dalam masyarakat. Terkait dengan aspek ekonomi dapat dilihat  dalam  sejarahnya,  dimana  Khalifah  Umar  menghentikan  pelaksanaan  hukum  jinayah  karena kondisi  ekonomi  tidak  mendukungnya.  Namun  dalam  kaitan  ini,  hukum  jinayah  memiliki  karakter ganda,  satu  sisi  tidak  bisa  dijalankan  dalam  kondisi  labil,  namun  di  sisi  lain  pelaksanaan  hukum jinayah dalam masyarakat adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan adanya larangan mencuri, perjudian, perampokan dan beberapa nama lainnya yang sejenis seperti korupsi.

## C. KESIMPULAN
Dalam Islam hubugan agama dan negara sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan ajaran  agama  ada  yang  menjadi  tanggungjawab  individu,  masyarakat  dan  pemerintah.  Hal  yang berkaitan  dengan  hukum  merupakan  salah satu  aspek  dari  ajaran  Islam  yang  menjadi  tanggungjawab pemerintah dalam hal penerapannya dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum jinayah sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahkan menjadi amanah konstitusi selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.
Penerapan  hukum  jinayah  dalam  masyarakat  memang  agak  berat  karena  harus  dilakukan pembenahan  terlebih  dahulu  dalam  berbagai  aspek  lainnya,  baik  aspek  hukum  maupun  non  hukum. Demikian  juga  sebaliknya,  pelaksanaan  hukum  jinayah  dalam  masyarakat  dengan  karakteristiknya yang khusus dapat menjaga keseimbangan dan kestabilan aspek hukum lainnya dan aspek non hukum. Dari  karakteristiknya  yang  khusus  sebagai  media  control  dan  penjaga  keseimbangan,  maka pelaksanaan  hukum  jinayah  akan  membawa  kemaslahatan  bagi  masyarakat,  sehingga  dengan sendirinya akan tercipta kestabilan sebuah negara.
State and Responsibility for...... Muhammad Yusuf
Jurnal Dusturiyah. Vol.12, No.1 (Januari-Juni) 2022 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363

## DAFTAR PUSTAKAAN
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam dan Negara Sekuler, Menegosiasikan Masa Depan,   Syari’ah, Bandung: Mizan,  2007
Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah: Mengenal Syari’at Islam Lebih Dalam ,   Jakarta: Rabbani Press, 2008
Abdoerraoef, Al-Qur’an dan Ilmu Hukum , Jakarta: Bulan Bintang, 1970
Djazuli, Fiqh  Siyasah:  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-Rambu  Syariah , Jakarta: Kencana, 2003
Fazlur Rahman, Islam , Terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984
Imam al Mawardi, Al-Aḥkām al-Sulthaniyah: wa al-Wilāyātu al-Dῑniyyah , Bairūt: Dār al-Kutub   al- ‘ilmiyyah
Isharyanto, Ilmu Negara , Karanganyar: Oase Pustaka, 2016
Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
Muhammad  Amin  Suma  Dkk, Pidana  Islam  di  Indonesia:  Peluang,  Prospek,  dan  Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, Yogyakarta: UII Pess,
2000
Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, dilihat dari   Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini , Jakarta: Kencana, 2003
Topo  Santoso,  Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syariat  dalam  Wacana  dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
https://icjr.or.id/menggugat-qanun-jinayat/ di unduh pada tanggal 24 februari 2022
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/11/10-pengertian-negara-menurut-para-ahli-unsurnya.html