## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 3 Nomor 1. Hal 28-34. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
MENELAAH PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KPP PRATAMA PALU
Eka Indriyani MS 1 , Herliana 2
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar email: eka.indriyani@uin-alauddin.ac.id
2 Fakultas Ekonomi, STIE Panca Bhakti Palu email: herlianahengky@gmail.com
©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstrack : As  assets  that  encourage  tax  revenue  growth  in  the  country,  taxpayers  have different  views  on  will,  desire,  and  freedom  factors,  which  affect  their  daily  behavior. Taxpayers  are  given  a  policy  of  implementing  a  self-assessment  system  as  a  form  of independent  implementation  of  tax  obligations,  but  do  not  deviate  from  tax  legislation. This research contributes to compliance by taxpayers registered with KPP Pratama Palu in  central  Sulawesi.  The  predictive  factors  are  the  views  on  tax  corruption  and  tax avoidance after sampling by using 44 samples obtained by the Slovin formula and using multiple regression analysis. The results show that all exogenous variables partially and simultaneously improve taxpayer compliance. This shows that all factors affecting the tax compliance variables registered with the Palu Primary Taxation Bureau have their role.
Keyword : perception of tax corruption; tax avoidance behavior; taxpayer compliance
Abstrak: Wajib pajak sebagai aset yang mendorong tumbuhnya penerimaan pajak negara memiliki  pandangan  yang  bervariasi  mengenai  faktor  kemauan,  hasrat  dan  kebebasan sehingga berdampak pada perilaku keseharian mereka. Kebijakan yang diberikan kepada wajib  pajak  untuk  menerapkan self  assessment  system sebagai  bentuk  pelaksanaan kewajiban  perpajakan  secara  mandiri  namun  tidak  menyimpang  dari  aturan  perundang- undangan perpajakan. Penelitian ini berkontribusi tentang perilaku kepatuhan wajib pajak yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Palu,  Sulawesi  Tengah.  Adapun  prediktornya  adalah persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran pajak melalui penarikan sampel dengan mengunakan  rumus  slovin  diperoleh  44  sampel  dan  dianalisis  menggunakan  regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel eksogen meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan. Ini menunjukkan adanya peran bagi seluruh  faktor  yang  mempengaruhi  variabel  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang terdaftar pada KPP Pratama Palu.
Kata kunci : persepsi korupsi pajak; perilaku penghindaran pajak; kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  dalam  menyikapi masalah  peningkatan  penerimaan  pajak  adalah bagaimana  membangun  sinergitas  yang  baik antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,
pengguna  pajak  yaitu  dirjen  pajak  dan  petugas pajak  serta  pelaku  perpajakan  yaitu  wajib  pajak itu sendiri dengan intensitas memberikan edukasi tentang pemungutan, pembayaran dan  pelaporan berdasar  asas  kejujuran  dan  kedisplinan  secara konsisten  dan  berkelanjutan.  Banyaknya  wajib
( Diterima : 10 Januari 2020; direvisi: 12 April 2020; dipublikasikan : 31 Mei 2020 )
pajak  yang  masih  belum  mengerti  mengenai manfaat  penerimaan  pajak  ditambah  dengan pandangan negatif wajib pajak terhadap isu yang berkembang  di  kalangan  petugas  perpajakan. Adanya  kasus  korupsi  menjadi  pemicu  tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Sejauh ini,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  petugas perpajakan menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan dari  wajib  pajak  itu  sendiri.  Dalam theory  of planned  behaviour yang  dikaitkan  dengan normative beliefs menjelaskan perilaku seseorang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan  sekitar  individu.  Masyarakat  akan membayar  pajak  dari  penghasilannya  jika  hak dan  kewajibannya  sebanding  yaitu  pembayaran pajak  sama  dengan  pelayanan  perpajakan  yang dia terima serta perlakuan adil dan proses hukum yang  jelas  dari  Pemerintah  (Feld  and  Bruno: 2007).
Lahirnya  suatu  Kebijakan  pemerintah yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  untuk melakukan tax  evasion (penghindaran  pajak) sebagai upaya untuk memaksimalkan
peningkatan  penerimaan  pajak  oleh  negara sepanjang  tidak  menyalahi  aturan  perundang- undangan perpajakan.
Tapi kenyataan berbanding  terbalik  perilaku  wajib  pajak  justru memunculkan  berbagai  perilaku  yang  tidak bertanggungjawab  seperti  kurangnya  kesadaran untuk  melaporkan  jumlah  pajaknya  sebanding dengan  seluruh  aktivitas  usaha,  membuat pelaporan  nihil,  hingga  interdisiliner  dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  dalam pemaparannya  tentang  realisasi  APBN  2017 mengatakan  penerimaan  pajak  menunjukkan hasil  yang  positif  karena  terjadi  peningkatan. Tahun  2017,  penerimaan  perpajakan  mencapai Rp. 1.339,8 triliun atau mencapai 91% dari target di  APBN  perubahan  (APBN-P)  sebesar  Rp. 1.450,9  triliun.  Penerimaan  perpajakan    pada tahun ini memiliki perolehan tertinggi dalam tiga tahun  terakhir.  Pada  tahun  2015,  penerimaan perpajakan tercapai 83,3% dan pada tahun 2016 sekitar 83,5%. Berbeda dengan penerimaan pajak pada  KPP  Pratama  Palu  yang  mengalami penurunan  di  tahun  2017.  Dimana  jumlah penerimaan  Rp  1.138,3  triliun  dengan  WP terdaftar  13.100  orang.  Sedangkan  penerimaan tahun  2016  Rp  1.276,4  triliun  dengan  WP terdaftar  7.162.  Hal  ini  menunjukkan  terjadi inkonsistensi  antara  jumlah  WP  da  penerimaan pajak.  Dimana  jumlah  WP  terdaftar  mengalami peningkatan  singnifikan  setiap  tahunnya  bahkan
menghampiri 2x dari jumlah WP terdaftar tahun sebelumnya  sedangkan  jumlah  penerimaannya mengalami penurunan.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hantoyo  (2016)  dalam  hasil  penelitiannya menyimpulkan  bahwa  secara  parsial  variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suciaty  (2014) menyimpulkan hasil penelitiannya yaitu variabel penegakan  hukum  dalam  korupsi  pajak  secara parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak..  Manfaat  secara  teoritis dan  empiris  khususnya  pada  KPP  Pratama  Palu dapat meningkatkan sinergitasnya dalam memaksimalkan  pelayanan  dan  edukasi  kepada wajib pajak baik secara langsung maupun dalam bentuk menjalin kerjasama di tingkat universitas dalam  memprogramkan  misi  kepatuhan  wajib pajak  dalam  menghitung,  membayar  dan melaporkan pajaknya. Hal ini tentu memberikan kontribusi  positif  kepada  mahasiswa  akhir  yang berkonsentrasi  akuntansi  perpajakan  untuk menambah literatur penelitian.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Definisi  pajak  menurut  pasal  1  angka  1 UU  KUP  menyebutkan  bahwa  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara  dan  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Agoes dan  Trisnawati,  2013:6).  Terdapat  tiga  jenis pemungutan  pajak  yaitu official  assessment system,self  assessment  system dan withholding system (Mardiasmo, 2011:7)

## Pengertian Persepsi Korupsi Pajak
Persepsi  menurut  kamus  umum  bahasa Indonesia merupakan sebuah proses saat individu mengatur  dan  menginterprestasikan  kesan-kesan sensoris  mereka  guna  memberikan  arti  bagi lingkungan  mereka.  Istilah  korupsi pertama  kali dikemukakan  oleh  Lord  Acton  (John  Emerich Edward Dalberg Action, yang menyatakan: “ The power tend to corrupt, absolute power, corrupts absolutely ”.  Terminologi  korupsi  dari  bahasa latin yaitu corruption atau corruptus, berasal dari kata corrumpere yang merupakan suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua.
Persepsi korupsi pajak adalah tanggapan
(penerimaan)  langsung  dari  penyelewengan  atau penyalahgunaan  uang  negara  (perusahaan  dan sebagainya)  untuk  keuntungan  pribadi  yang didapatkan  dari  pajak  negara.Terdapat  beberapa indikator dalam mengukur persepsi korupsi pajak yaitu  penggelapan  uang  pajak,  pengetahuan korupsi  pajak,  terjadinya  korupsi  pajak, pengetahuan atas kasus korupsi pajak, penegakan hukum  atas  kasus  korupsi  pajak  dan  hukuman koruptor pajak (Rachmania, 2016).

## Pengertian Perilaku Penghindaran Pajak
Penghindaran  pajak  adalah  upaya  yang dilakukan  secara  legal  dan  aman  bagi  wajib pajak  karena  tidak  bertentangan  dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang  digunakan  cenderung  memanfaatkan kelemahan-kelemahan  (grey  area)  yang  terdapat dalam  undang-undang  dan  peraturan  perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang  (Pohan  2013:  p.23).  Beberapa indikator  untuk  mengukur  dalam  penghindaran pajak  yaitu  kurangnya  pengetahuan  tentang pajak,  sikap  petugas  pajak,  sistem  pajak  dan pelaksanaan  pajak,  menyampaikan  SPT,  tidak menyalahgunakan  NPWP,  menyetorkan  pajak yang  telah  dipotong  atau  dipungut  dan  tidak menyuap fiskus (Moh. Zain 2010:15).

## Pengertian Kepatuhan
Dalam  Kamus  Besar  Indonesia  istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan  aturan.  Kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak perpajakannya (Prakoso, 2014). Kepatuhan wajib pajak  terdiri  atas  kepatuhan  formal  dan kepatuhan  material.  Adapun  indikator  untuk mengukur  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak,  wajib pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan,  mengisi  formulir  dengan  lengkap dan  jelas,  menghitung  jumlah  pajak  yang terutang  dengan  benar,  membayar  pajak  yang terutang  tepat  pada  waktunya  dan  melapor  SPT (Tiraada, 2013).

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif,  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan gambaran general mengenai persepsi wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Palu, Sulawesi Tengah.  Penelitian  berlokasi  di  Jalan  Prof.  H. Mohamad  Yamin  No.94  Palu  dimulai  dari  Juni- September  2019.  Populasi  penelitian  mengacu pada  jumlah  wajib  pajak  yang  terdaftar  pada KPP  Pratama  Palu  sejak  tahun  2016-2019  yaitu 25.389  wajib  pajak  ( sumber : KPP  Pratama Palu ),  dan  karenanya  menggunakan  teknik purposive  sampling . Purposive  sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan  persyaratan  sampel  yang  diperlukan, yaitu  peneliti  menentukan  sendiri  sampel  yang diambil  karena  ada  pertimbangan  tertentu. Penarikan besarnya sampel dengan menggunakan rumus slovin ( Wiratna Sujarweni, 2014:16). Dengan  jumlah  sampel  sebesar  44 responden  dan  tingkat  kesalahan  sebesar  15%. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi dalam  pengolahan  data,  setelah  sebelumnya memastikan  kesesuaiannya  dengan  asumsi klasik,  baik  normalitas,  multikolienaritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan  menganalisis  validitas  dari  instrumen penelitian.  Dengan  membandingkan  r-hitung yang  merupakan  nilai  dari corrected  item-total correlation  .> dengan  r-tabel.  Hasil  telaah menggunakan aplikasi SPSS mendapati:
Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Korupsi Pajak (X1) No  Variabel X1 Item r-hitung r-tabel Keterangan 1 Penggelapan uang pajak P1 0.460 0.3 Valid 2 Terjadinya korupsi pajak P2 0.464 0.3 Valid 3 Pengetahuan korupsi pajak P3 0.617 0.3 Valid 4 Pengetahuan atas kasus korupsi pajak P4 0.752 0.3 Valid 5 Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak P5 0.606 0.3 Valid 6 Hukuman koruptor pajak P6 0.390 0.3 Valid Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)
Tabel 4.1. menunjukkan seluruh instrument valid untuk  digunakan  sebagai  instrument  atau pernyataan  untuk  mengukur  variabel  yang
diteliti.  Berikutnya  adalah  variabel  perilaku penghindaran pajak, yaitu: Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Penghindaran Pajak (X2) No  Variabel X1 Item r-hitung r-tabel Keterangan 1 Kurangnya pengetahuan tentang pajak P1 0.482 0.3 Valid 2 Sikap petugas pajak P2 0.657 0.3 Valid 3 Sistem pajak dan pelaksanaan pajak P3 0.516 0.3 Valid 4 Menyampaikan SPT P4 0.732 0.3 Valid 5 Tidak menyalahgunakan NPWP P5 0.588 0.3 Valid 6 Menyetorkan  pajak  yang  telah  dipotong  atau dipungut P6 0.679 0.3 Valid 7 Tidak menyuap fiskus P7 0.739 0.3 Valid Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)
Tabel 4.2 membuktikan seluruh instrument valid untuk  digunakan  sebagai  instrument  atau pernyataan  untuk  mengukur  variabel  yang
diteliti, karena lebih besar dari nilai r-tabel yang ditentukan.  Variabel  berikutnya  adalah  aspek pendapatan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak (Y) No  Variabel X1 Item r-hitung r-tabel Keterangan 1 Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak P1 0.706 0.3 Valid 2 Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan P2 0.638 0.3 Valid 3 Mengisi formulir pajak dengan benar P3 0.649 0.3 Valid 4 Menghitung pajak dengan jumlah yang benar P4 0.743 0.3 Valid 5 Membayar pajak tepat pada waktunya P5 0.489 0.3 Valid 6 Melapor SPT P6 0.757 0.3 Valid Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)
Suatu  kuesioner  dikatakan  realibel  atau  handal jika jawaban pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu.  Ukuran  reliabilitas  menggunakan  ukuran Cronbach’s alpha > 0,70 (Hair, J. F., Hult, G. T. M.,  Ringle,  C.  M.,  &  Sarstedt,  2014;  Oviedo Celina & Campo-Arias, 2005; Panayides, 2013). Adapun  uji  reliabilitas  mendapati  skor  sebagai berikut:

## Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Toleransi Alpha Status Item Persepsi Korupsi pajak  (X1) 0.813 0.60 Reliabel Perilaku Penghindaran Pajak  (X2) 0.856 0.60 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak  (Y) 0.864 0.60 Reliabel Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21) Sesuai  dengan  kriteria  yang  telah digambarkan  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel memiliki  nilai  ≥  0.60.  Ini  mengindikasikan bahwa  seluruh  indikator  yang  digunakan memenuhi tingkat reliabilitas yang diharapkan.
Tahapan  berikutnya  adalah  memastikan seluruh  data  memenuhi  asumsi  klasik  sebagai
salah  satu  kaidah  pendahuluan  analisis  regresi. Tahapan  pertama  adalah  dengan  uji  normalitas, dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov untuk  memastikan  distribusi  data  normal  atau tidak.    Hasilnya  dapat  diamati  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data
X1 X2 Y N 44 44 44 Kolmogorov-Smirnov Z .830 1.029 1.222 Asymp. Sig. (2-tailed) .496 .241 .101 Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)
Pengujian  yang  dilakukan  menunjukkan bahwa  data  variabel  persepsi  korupsi  pajak  dan perilaku penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama Palu  menunjukkan  data  yang  berdistribusi normal.  Dimana  hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai signifikan  diatas  0,05  sehingga  menunjukkan data yang digunakan berdistribusi secara normal pada penelitian ini.
Tahapan berikutnya dengan uji multikolinearitas. Multikolinieritas bertujuan menguji apakah pada model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  bebas  (Ghozali,  2013:  103-104). Kriterianya adalah apabila nilai VIF lebih rendah dari 0.2 dan lebih besar dari 10. Hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerence VIF 1 (Constant) X1 0.303 2.037 X2 0.303 3.316 Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)
Nilai tolerance kedua variabel > 0,10 dan  VIF  lebih  kecil  dari  10,  maka  tidak terjadi  multikolinieritas  sehingga  bisa dilanjutkan  pada  tahapan  berikut,  yaitu  uji heteroskedastisitas.
Hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan  bahwa  tidak  ada  satupun variabel  independen  yang  signifikan  secara
statistik  mempengaruhi  variabel  dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas  signifikansinya  di  atas  tingkat kepercayaan  5%.  Jadi  dapat  disimpulkan model  regresi  tidak  mengandung  adanya heterokedastisitas. Hasil uji
heterokedastisitas dapat dilihat di bawah ini:
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Gambar  4.1  menunjukkan  bahwa penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara  acak,  tidak  membentuk  sebuah  pola tertentu  serta  arah  penyebarannya  berada  diatas
maupun  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  gejala heterokedastisitas.
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Variabel R² F-value t-value p-value Hipotesis Persepsi Korupsi Pajak 0.625 36,811 1,520 0,046 Diterima Perilaku Penghindaran Pajak 3,380 0,045 Diterima Sumber: Data Diolah (Output SPSS 21)
Berasarkan  tabel  diatas  nilai R  square adalah  sebesar  0,625  atau  sebesar  62,5%  yang berarti  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  yang terdaftar  pada  KPP  Pratama  Palu  terjabarkan pada variabel persepsi korupsi pajak dan perilaku penghindaran, sedangkan sisanya (100% - 62.5% = 37.5%) dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di  luar  dari  variabel  penelitian  ini.  Untuk  uji  F diperoleh nilai f-hitung sebesar 36,811 kita dapat melihat  bahwa  nilai  F  hitung  >  nilai  F  tabel (36,811>2,82) dengan probabilitas 0,000
(α=5%).  Oleh  sebab  itu,  berdasarkan  cara pengambilan  keputusan  uji  simultan  dalam analisis  regresi  dapat  disimpulkan  bahwa variabel persepsi korupsi pajak (X1) dan perilaku penghindaran  pajak (X2)  jika  diuji  serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  yang  terdaftar  pada KPP Pratama Palu.
Hasil output SPSS  di  atas  menunjukkan nilai  t  hitung  variabel  X1  lebih  besar  dari  pada nilai  t  tabel  (1,520  >  1,68)  dengan  tingkat signifikan  dibawah  0,05  yaitu  0,046,  t  hitung variabel  X2  lebih  besar  dari  pada  nilai  t  tabel (3,380 > 1,68) dengan tingkat signifikan dibawah 0,05  yaitu  0,045.  Hasil  ini  secara  keseluruhan menunjukkan  terdapat  pengaruh  signifikan yaitu hubungan parsial pada setiap variabel.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  variabel persepsi  korupsi  pajak  (X1)  dan  perilaku penghindaran  pajak  (X2)  secara  simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang terdaftar pada KPP Pratama Palu. Hasil ini sekaligus  menggambarkan  bahwa  persepsi korupsi  pajak  dan  perilaku  penghindaran  pajak merupakan  beberapa  fakor  yang  berperan penting  dalam  menentukan  tingkat  kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Palu.
Persepsi  korupsi  seseorang  berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melakukan pembayaran  wajib  pajak  orang  pribadi,  semakin banyak  pegawai  pajak  dan  pemerintah  yang korupsi  semakin  tinggi  pula  ketidakpercayaan
wajib  pajak  terhadap  pajak  itu  sendiri.  Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan  oleh  para  wajib  pajak,  sebaiknya para  pegawai  wajib  pajak  melakukan  sosialisasi tentang korupsi dan bekerja dengan transparan.
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  secara simultan,  pengujian  Hipotesis  1  mengenai Pengaruh  persepsi  korupsi  pajak  dan  perilaku penghindaran  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak diperoleh nilai yang signifikan. Serta arah koefesien  korelasi  dari  Hipotesis  1  memiliki pengaruh  positif  dan  sisanya  dipengaruhi  oleh variabel  lainnya  yang  tidak  dimasukkan  dalam model regresi ini
Kemudian  persepsi  wajib  pajak (X1) secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Palu (Y). Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian (Veronica,  2015)  bahwa  persepsi  korupsi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi . Selain  itu  penelitian  (Kasper  et al.,2015)  menjelaskan  bahwa  informasi  yang diterima  seseorang  atas  hukuman  bagi  penyalah guna  pajak  mengindikasikan  efek  positif  atas kepatuhan  pajak  seseorang.  Artinya  semakin banyak  informasi  yang  diterima  seeorang  atas hukuman  berat  bagi  koruptor  pajak  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  pribadi. Adanya informasi terkait hukuman bagi koruptor pajak  memberikan  dampak  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  atas  pemungutan  pajak pemerintah .
Perilaku Penghindaran Pajak (X2) secara parsial  berpengaruh  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Palu (Y). Penghindaran sebagai manipulasi penghasilannya  secara  legal  yang  masih  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  untuk  memperkecil  jumlah  pajak yang  terutang  (Rahayu,  2010:147).  Wajar  bila perusahaan  berusaha  untuk  menghindari  beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.  Perbuatan  dengan  cara  sedemikian  rupa sehingga  perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan tidak terkena pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno dan Esterlita Trisnawati. (2013). Akuntansi  Perpajakan  Edisi  3. Jakarta: Salemba Empat. Ahmad,  Atika.  (2019). Meneroka  Perilaku Keuangan Anggota Muhammadiyah . Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
Christianto,  Valentinus.  (2014). Pengaruh Pemahaman  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pemahaman  Penghindaran  Pajak  terhadap Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam Pembayaran Pajak . Jurnal Ekonomi
Akuntansi  dan  Manajemen  Universitas Jember Vol. 13 No. 1 (2014).
Departemen Pendidikan  Naional  (2008). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Feld, Lars P., & Bruno S. Frey. (2007). Tax
Compliance  as  the  result  of  a
Psychological Tax Contract: The Role of
Incentives  and  Responsive  Regulation. Georgia State University Vol 29 No. 1. Fitriyanti,  Ika,  dkk.  (2017). Pengaruh Ketepatan Pengalokasian ,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  dan  Diskriminasi terhadap  Penggelapan  Pajak  (Tax
Evasion) . Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi  Universitas  Negeri  Jakarta Vol. 12 No. 1 (2017). Hantoyo,  Shinung  Sakti.  (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi
Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  yang  terdaftar  pada  KPP Pratama Tegal . Hardiningsih,  Pancawati.  (2011). Faktor- Faktor  yang  mempengaruhi  kemauan membayar pajak . Semarang: Universitas Stikubank.