Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115

## Implementasi Tugas Dan Fungsi Komisi Pemberantasan
Korupsi Sebagai Independent Agencies Dalam Sistem

## Ketatanegaraan Di Indonesia
Virna Dewi virnadewi80@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia
Sri Yuliana srieyuliana2019@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang, Indonesia
Naskah Diterima : 28 Maret 2023 Naskah Revisi : 15 Juni 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 Juni 2023

## Abstrack
T he  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  (1945  Constitution  of  the Republic of Indonesia) confirms that Indonesia is a constitutional state. Therefore, the administration of the state in Indonesia must uphold the values  of Pancasila and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  and  guarantee  that  all citizens, together with their position before law and government, in carrying out constitutional affairs. From the perspective of this rule of law, it is the law that holds  the  highest  command  in  the  administration  of  the  state.  Thus,  in  fact  the leader in administering the state is the law itself, in which there is an understanding of the recognition of the principle of legal and constitutional supremacy, adherence to  the  principle  of  limitation  and  separation  of  powers  according  to  the constitutional  system  regulated  in  the  Constitution.  There  are  three  classical functions of power in legal and political theory, namely the legislative, executive and  judicial  functions  or  called  the  trias  politica.  Problems  Based  on  the background of the problems described above, the problems that are examined and discussed are as follows how the implementation of the duties and functions of the Corruption  Eradication  Commission  as  independent  agencies  in  the  Indonesian constitutional system and what are the obstacles to implementing the duties and functions  of  the  Corruption  Eradication  Commission  as  independent  agencies. Type  of  Research  This  research  is  normative  juridical  research  or  also  called doctrinal research. In this type of research, law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in book) or law is conceptualized as rules or norms which are standards for human behavior that are considered appropriate.
Keywords: State Administration System, Corruption, Implementation.

## Abstrak
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Oleh  sebab  itu, penyelenggaraan  negara  di  Indonesia  haruslah  menjunjung  tinggi  nilai  dari
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  dan  menjamin  semua  warga  negara  bersamaan dengan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  dalam  menjalankan urusan ketatanegaraan. Perspektif negara hukum ini, hukumlah yang memegang komando  tertinggi  dalam  penyelenggaraan  negara.  Dengan  demikian sesungguhnya pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum  dan  konstitusi,  dianutnya  prinsip  pembatasan  dan  pemisahan  kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD). Ada tiga fungsi kekuasaan yang secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu  fungsi  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  atau  disebut  trias  politica. Permasalahan  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yag  diuraikan  di  atas maka  permasalahan  yang  diteliti  dan  dibahas  sebagai  berikut  bagaimana implementasi  tugas  dan  fungsi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagai independent  agencies  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  dan    apa penghambat  implementasi  tugas  dan  fungsi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi sebagai independent agencies. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga penenlitian doctrinal. Pada penelitian jenis ini, hukum  dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang- undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
Kata kunci : Sistem Ketatanegaraan, Korupsi, Implementasi.

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu,  penyelenggaraan  negara di  Indonesia  haruslah  menjunjung  tinggi nilai dari  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  dan  menjamin  semua  warga  negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dalam menjalankan urusan ketatanegaraan. Perspektif  negara hukum ini, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian  sesungguhnya  pemimpin  dalam  penyelenggaraan  negara  adalah hukum  itu  sendiri,  di  dalamnya  terkandung  pengertian  adanya  pengakuan terhadap  prinsip  supremasi  hukum  dan  konstitusi,  dianutnya  prinsip pembatasan  dan  pemisahan kekuasaan  menurut  sistem  konstitusional  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  (UUD). 1 Ada  tiga  fungsi  kekuasaan
1 Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen , Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
yang secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  atau  disebut trias  politica. Menurut  Montesquieu dalam bukunya “L’Espirit ddes Lois” (1784) atau dalam bahasa Inggrisnya
“The  Spirit  of  The  Law”. Kekuasaan  legislatif  sebagai  pembuat  undang- undang,  kekuasaan  eksekutif  untuk  melaksakan,  dan  kekuasaan  yudikatif untuk  menghakimi  atau  mengawasi.  Satu  organ  hanya  boleh  menjalankan satu fungsi saja, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing. 2
Menurut  Jimly  Asshiddiiqie,  konsepsi trias  politica tidak  relevan  lagi, mengingat  tidak  mungkin  lagi  mempertahankan  ketiga  kekuasaan  tersebut hanya  berurusan  secara  ekslusif  dengan  salah  satu  dari  ketiga  fungsi kekuasaan  tersebut.  Menurutnya,  kenyataan  dewasa  ini  bahwa  hubungan antar  lembaga  kekuasaan  itu  tidak  mungkin  tidak  saling  bersentuhan,  dan bahkan  ketiganya  bersifat  sederajat  dan  saling  mengandalkan  satu  dengan yang  lainnya  sesuai  dengan  prinsip checks  and  balances. 3 Moh.  Fajrul Falaakh menjelaskan bahwa kekuasaan negara semakin terdistribusi kepada banyak organ yang ada. Dengan demikian, teori saparation of power tidak lagi  diartikan  sebagai  pemisahan  kekuasaan  hanya  dalam  tiga  lembaga kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan negara menurutnya, meluas  kelembaga-lembaga  independen (independent  agencies) . 4 Saat  ini perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, serta lebih efektif dan efisien dalam  melakukan  pelayanan  publik  dan  mencapai  tujuan  penyelenggaraan pemerintahan.
Perkembangan  tersebut  berpengaruh  terhadap  struktur  organisasi  negara, termasuk  bentuk-bentuk  dan  fungsi-fungsi  lembaga  negara.  Bermuncullah kemudian  lembaga-lembaga  negara,  sebagai  bentuk  eksperimentasi
2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia , Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 13.
3 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.
4 Gunawan A. Tauda, Op.cit , hlm. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
kelembagaan (institutional  experimentation) yang  dapat  berupa  dewan (council), komisi (commission) ,  komite (committee), badan (board), atau otorita (authority) . 5 Perkembangan  masyarakat  yang  sangat  dinamis  dan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai akibat dari  pengalaman  buruk  terhadap  rezim  pemerintahan  yang  penuh  dengan unsur  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  telah  mendorong  terbentuknya lembaga-lembaga independen di Indonesia. Salah satu dari lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pembentukan  KPK  adalah  bukti  bahwa  pemerintah  Indonesia  telah meletakkan  landasan  kebijakan  yang  kuat  dalam  usaha  memerangi  tindak pidana korupsi. KPK dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk memperkuat eksistensi dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya, komisi ini diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Keberadaan KPK  yang dianggap sebagai komisi negara independen masih banyak diperdebatkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena masih dianggap  kabur  keberadaannya,  dengan  demikian  apakah  KPK  yang kedudukannya lebih rendah dari lembaga Negara lainnya. 6
Pembahasan masalah eksistensi KPK dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat  penting  pada  saat  komisi  tersebut  akan  melaksanakan  fungsi, tugas,dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu Negara. Strategis atau tidaknya  sebuah  komisi,  akan  sangat  ditentukan  oleh  kuat  atau  lemahnya kedudukan  komisi  tersebut  dibandingkan  lembaga-lembaga  Negara  lain. Oleh karena itu, pengkajian diperlukan untuk melihat apakah komisi-komisi ini berkedudukan setara yang satu sama dengan yang lain, dan juga penting untuk  mengkaji  apakah  KPK  ini  berkedudukan  sejajar  dengan  lembaga- lembaga  lain  seperti  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Majelis
5 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan, Op.cit, hlm. 6.
6 Ibid.,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan lain-lain, atau merupakan subordinasi dari lembaga-lembaga tersebut. 7
Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang di nilai belum cukup kuat untuk  menentukan  posisi  KPK  dalam  sistem  ketatanegaraan  yang berdasarkan UUD NRI 1945. Bahkan pembentukan KPK belum didasarkan konsespsi yang utuh dalam sistem ketatanegaraan, terlihat dari masih sering diperbincangkan  kedudukannya  dan  apabila  terjadi  tumpang  tindih  dan sengketa  dengan  lembaga  lainnya  penyelesaian  juga  dilakukan  oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat KPK hanya bersifat lembaga negara bantu  serta  diberikan  kewenangan  oleh  undang-undang  bukan  UUD  NRI 1945. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas sebelumnya maka komisi negara  independen  saat  ini  mempunyai  peran  yang  diperlukan  terhadap perkembangan  masyarakat  dan  juga  pembentukan  institusi  demokratis terhadap  sistem  ketatanegaraan  negara  Indonesia.  Berdasarkan  latar belakang  permasalahan  yag  diuraikan  di  atas  maka  permasalahan  yang diteliti dan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana  implementasi  tugas  dan  fungsi  Komisi  Pemberantasan
Korupsi  sebagai independent  agencies dalam  sistem  ketatanegaraan
Indonesia ?
2. Apa penghambat implementasi tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagai independent agencies ?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  mengacu  pada perspektif  hukum  yuridis  normatif.  Secara  definisi  yuridis  normatif merupakan  bentuk  metode  dengan  melihat  sistem  normatif  secara  otonom dalam  memahami  kondisi  masyarakat.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  dari  sudut  sifatnya  adalah  penelitian  yuridis  normatif.
7 Gunawan A. Tauda, Op.cit . hlm. 9.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 8
Adapun sumber bahan hukumnya menggunakan: 1) sumber hukum primer, sebagai rujukan utama dalam bentuk konstitusi negara dan perundangan di Indonesia;  2)  sumber  hukum  sekunder,  sebagai  penjelasan  dari  sumber hukum  primer,  seperti  hasil  penelitian,  abstraksi,  kamus  hukum,  jurnal, keputusan  pengadilan,  dan  buku  hukum  lainnya;  dan  3)  sumber  hukum tersier,  sebagai  sumber  dengan  petunjuk  dan  penjelasan  tentang  sumber hukum  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif-deskriptif dengan  menyajikan  gambaran  dan  pernyataan  dari  analisis  penelitian terhadap obyek yang sedang dikaji. Teknik pengumpulannya bersifat studi pustaka  dengan  mengambil  sumber  tertulis.  Ini  juga  bisa  disebut  analisis yuridis kualitatif sebagai perolehan informasi yang berasal dari perundangan dan tulisan di bidang hukum.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Tugas  Dan  Fungsi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Sebagai  Independent  Agencies  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun.  Sebagai  lembaga negara  independen  KPK  bertanggung  jawab  kepada  public  atas pelaksaan  tugas  kewenangannya  dengan  menyampaikan  laporan secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, BPK. 9
Diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (3)
UUD  NRI  1945  tersebut  dapat  pula  membuka  pintu  bagi  lembaga-
8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14
9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
lembaga  negara  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan, “Badan-badan lain yang fungsinya  berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam undang-undang.”  Artinya,  selain  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi,  serta  Komisi  Yudisial  dan  Kepolisian  Negara  yang  sudah diatur  dalam  UUD  NRI  1945,  masih  ada  badan-badan  lainnya  yang jumlahnya  lebih  dari  satu  yang  mempunyai  fungsi  yang  berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Dalam  penjelasan  selanjutnya  MK  menjelaskan  tentang  kelahiran institusi-institusi  demokrasi  dan  “lembaga-lembaga  negara”  dalam berbagai bentuk di antaranya yang paling banyak di Indonesia adalah dalam bentuk komisi-komisi. Menurut penjelasan MK, bahwa komisi independen  yang  lahir  ini  memang  merupakan  sebuah  konsekuensi logis  dari  sebuah  Negara  demokrasi  modern  yang  ingin  secara  lebih sempurna menjalankan prinsip check and balances untuk kepentingan yang lebih besar. 10 MK memberikan pendapat perdebatan apakah KPK bagian  dari  eksekutif  maupun  yudikatif.  Menurut  MK,  doktrin  klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini  telah  jauh  berkembang,  antara  lain  ditandai  oleh  diadopsinya pelembagaan  komisi-komisi  negara  yang  di  beberapa  negara  bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.
KPK  dibentuk  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  adil, makmur,  dan  sejahtera  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945, karena  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  sampai sekarang  belum  dapat  dilasaknakan  secara  optimal.  sehingga
10 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.005/PUU-1/2003  Tentang  Perkara  Permohonan  Pengujian Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (UU  KPI)  Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  perlu  ditingkatkan  secara professional,  intensif,  dan  berkesinambungan  karena  korupsi  telah merugikan  keuangan  negara, perekonomian negara,  dan menghambat pembangunan  nasional.  Sementara  itu,  lembaga  yang  menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam  memberatas  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  pembentukan lembaga  seperti  KPK  dapat  dianggap  penting  secara  konstitusional ( constitutionally  important )  dan  termasuk  lembaga  yang  fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI 1945.
Dalam  penanganan  proses  kasus  korupsi  KPK  demi  menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi menggunakan segala cara yang dianggap  efektif  dalam  menjalankan  tugasnya.  Salah  satunya  adalah dengan cara menyadap telepon seluler yang digunakan terhadap terduga kasus korupsi, dan bukan hanya pada terduga KPK juga ikut menyadap anggota  keluarga  dan  relasi-relasi  dari  terduga  pelaku  tindak  pidana korupsi.  Mengakibatkan  terlanggarnya  hak  privasi  mereka  terhadap cara tersebut. 11 KPK bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan  di  pengadilan  tindak  pidana  korupsi.  Belum  lagi kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, pencekalan, meminta laporan kekayaan, hingga membatalkan sebuah transaksi keuangan dan memblokir rekening atau kekayaan seseorang yang menjadi tersangka kasus korupsi. 12
Demikian pula halnya dengan KPK, Kewenangan seluas itu jika tidak disertai dengan pengawasan yang lebih baik bias disalahgunakan untuk merugikan  orang  lain.  Hal  ini  sudah  terbukti  dengan  kasus  AKP Suparman,  kasus  ini  mencuat  pada  tahun  2006,  yaitu  ketika  AKP Suparman yang menjadi penyidikdi KPK diketahui telah memeras saksi
11 Ibid.,
12 Diana Napitupulu, KPK in Action , Raih Asa Sukses, Jakarta 2010, hlm 83.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
dalam pemeriksaan kasus korupsi PT Industri Sandang Nusantara. AKP Suparman waktu itu mengancam saksi Tintin Surtini untuk memberikan sejumlah  uang  agar  tidak  dijadikan  sebagai  tersangka.  Pada  akhirnya Tintin  Surtini  memberikan  uang  sebesar  Rp.439.000.000  secara bertahap kepada AKP Suparman. Di persidangan khusus tindak pidana korupsi, AKP Suparman terbukti melakukan pemerasan dan dihukum delapan tahun penjara. 13 Kasus suparman ini menunjukan bahwa tidak semua anggota KPK adalah malaikat yang tidak punya dosa. Mereka hanyalah  manusia  biasa,  bisa  saja  menyalahgunakan  wewenang  yang dimilikinya.  Tidak  ada  badan  khusus  yang  mengawasi  sepak  terjang KPK,  layaknya  polisi  diawasi  oleh  Komisi  Kepolisian  Nasional. Pengawasan KPK langsung dilakukan oleh rakyat (LSM) melalui DPR dan Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi. Pengawasan oleh DPR dilakukan  mekanisme  rapat  dengan  pendapat  yang  dilakukan  secara berkala  atau  setelah  merespon  isu  yang  berkembang  dimasyarakat. Pada rapat dengan pendapat tersebut, KPK diwakili oleh unsur-unsur pimpinan. 14
Sudah sepatutnya lembaga-lembaga penegak hukum yang menjalankan kepercayaan publik ini terbebas dari praktik-praktik abuse of power . 15
Perubahan  konfigurasi  politik  menuju  demokrasi  yang  diterapkan dalam sebuah negara, mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan.  Hal  ini  menyebabkan  pembagian  kekuasaan  negara  yang sebelumnya dianggap doktrin mapan, mengalami koreksi dan dirasakan tidak  cukup  lagi  sekedar  mengklasifikasikannya  menjadi  kekuasaan pemerintah,  kekuasaan  membuat  undang-undang,  dan  kekuasaan kehakiman.  Tidak  terjadi  hanya  di  Indonesia  yang  telah  memulai
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Juniver Girsang, Abuse Of Power , JG Publising, Jakarta, 2012, hlm 197.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
penataan  konfigurasi  politiknya  menjadi  sesuai  dengan  nilai-nilai demokrasi.
Ada  lebih  dari  seratus  komisi  negara  independen  di  Amerika  Serikat yang diantaranya tergolong sebagai major independent agencies , antara lain: Federal  Communication  Commission,  Securities  and  Exchange Commission,  Federal  Trade  Commission,  National  Labour  Relation Board,  Central  Intelligence  Agencies ,  dan Environmetal  Protection Agencies . Lembaga-lembaga independen federal ( federal independent agencies )  tersebut  di  atas,  dibentuk  melalui  undang-undang  yang disahkan  oleh  kongres.  Di  Amerika  Serikat  lembaga-lembaga  ini disebut independent  agencies, karna  tidak  termasuk  bagian  dari departemen pemerintahan yang merupakan inti organisasi pemerintahan  yang  utama (major  operating  units ).  Lembaga independen itu juga diberi tanggung jawab pelayanan bagi kepentingan umum,  dan  menjaga  agar  proses  pemerintahan  dan  perekonomian berjalan lancar. 16
Salah  satu  fenomena  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  setelah perubahan  UUD  1945  adalah  lahirnya independent  agencies (komisi negara  independent) state  auxiliary  organs (lembaga  negara    bantu), yang  berbentuk  komisi-komisi  negara.  Lembaga  negara  bantu  ( State auxiliary  organs) ini  adalah  sebuah  lembaga  yang bersifat  sementara untuk  menunjang  kinerja  dari  lembaga  negara  utama,  dan  apabila kinerja atau permasalahan yang ditangani oleh lembaga negara utama sudah  teratasi,  kehadiran state  auxiliary  organs ini  sudah  tidak diperlukan lagi, atau dengan kata lain state auxiliary organs ini dapat dibubarkan  ketika  lembaga  negara  utama  sudah  dapat  melaksanakan tugas  pokok  dan  fungsinya  secara  baik.  Untuk  mengetahui  eksistensi
16 Gunawan A. Tauda, Op.cit , hlm 88.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
komisi negara dalam sistem ketatanegaraan, harus dipahami pengertian organ atau lembaga negara secara lebih dalam. 17
Kehadiran  KPK  memang  merupakan  sebuah  jawaban  atas  kondisi bangsa  yang  sangat  membutuhkan  adanya  lembaga  negara  khusus dalam  pemberantasan  korupsi.  Sejumlah  teks  memperlihatkan  ada itikad  yang  kuat  untuk  melakukan  penguatan  KPK,  agar  dapat memberantas korupsi yang dilakukan sebagai extra ordinary crime . 18
Berdasarkan uraian di atas dan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sebagai  dasar  hukum  pembentukannya  merupakan  sebagai  komisi negara independen:
1. Independensi  KPK  dinyatakan  secara  tegas  oleh  pembentuk undang-undang  dalam  undang-undang  komisi  tersebut  hal  ini tercermin dalam Pasal 3 yang menyatakan; “Komisi Pemberantasan
Korupsi  adalah  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas dan  wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  kekuasaan manapun.
2. KPK  independen,  dalam  arti  bebas  dari  pengaruh,  ataupun  dari cabang  kekuasaan  eksekutif  dan  tidak  bertanggung  jawab  kepada cabang kekuasaan tersebut. Karakteristik ini tercermin pada Pasal 3, sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  dan  Pasal  20  Ayat  (1)  yang menyatakan:  “KPK  bertanggung  jawab  kepada  publik  atas pelaksanaan  tugasnya  dan  menyampaikan  laporannya  secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan BPK.
3. Pemberhentian  dan  pengangkatan  pimpinan  (komisioner)  KPK menggunakan  mekanisme  tertentu  yang  diatur  khusus,  bukan semata-mata berdasarkan kehendak presiden ( political appointee ).
17 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan, Op.cit , hlm 26-40.
18 Zainal Arifin Mochtar, Op.cit , hlm 90.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
Mekanisme dimaksud, pengangkatan diatur dalam Pasal 30 dan 31, sedangkan pemberhentian diatur dalam Pasal 32.
4. Kepemimpinan  KPK  tidak  dikuasai  atau  tidak  mayoritas  berasal dari  partai  politik  tertentu  (nonpartisan).  Salah  satu  syarat  untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus memenuhi ketentuan syarat  dalam  Pasal  29  huruf  h,  yang  menyatakan:  “tidak  menjadi pengurus partai politik”.
5. Keanggotaan  KPK  tidak  ditujukan  untuk  menjaga  keseimbangan perwakilan  yang  bersifat  nonpartisan.  Ketentuan  Pasal  29  tidak menentukan  keanggotaan  pimpinan  KPK  sebagai  keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.
Oleh  karena  itu  pemberantasan  korupsi  perlu  ditingkatkan  secara professional,  intensif,  dan  berkesinambungan.  Karena  korupsi  telah merugikan  keuangan  negara, perekonomian negara,  dan menghambat pembangunan  nasional.  Begitu  parahnya  maka  korupsi  di  Indonesia telah  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  ( extra  ordinary crime ).  Cara  penanganan  korupsi  harus  dengan  cara  yang  luar  biasa, karena diberikan wewenang yang besar terdapat juga pelanggaran yang dilakukan oleh KPK seperti pemerasan terhadap tersangka, penanganan melalui cara fisik dan penyadapan yang dilakukan secara sembarangan oleh KPK yang jelas melanggar undang-undang dan kode etik mereka.
B. Penghambat Implementasi Tugas Dan Fungsi Komisi
Pemberantasan Korupsi Sebagai Independent Agencies.
KPK sebagai independent agencies atau lembaga independen memiliki beberapa  faktor  penghambat  dalam  pengimplementasian  konsep sebagai  komisi  negara  independen  semestinya.  Pada  dasarnya, pembentukan komisi-komisi negara yang mandiri di Indonesia karena lembaga-lembaga  negara  yang  belum  dapat  memberikan  jalan  keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
perbaikan  semakin  mengemuka  seiring  dengan  munculnya  era demokrasi.  Selain  itu,  kelahiran  lembaga-lembaga  negara  mandiri  itu merupakan bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yang ada dalam menyelesaikan persalan ketatanegaraan yang dihadapi. 19
Secara  eksternal  berupa  fenomena  gerakan  arus  global  pasar  bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional. 20 MK juga menyatakan istilah “ lembaga negara ” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga  negara  yang  hanya  disebutkan  dalam  UUD  NRI  1945  saja, atau  yang  dibentuk  berdasarkan  perintah  konstitusi,  tetapi  ada  juga lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di  bawah  konstitusi,  seperti  undang-undang.  Jimly  Asshiddiqie menyatakan, berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi” yaitu alat- alat  perlengkapan  negara  dikelompokkan  menurut  bentuk  norma hukum  yang  menjadi  sumber  atau  pemberi  kewenangan  kepada lembaga  yang  terkait.  Di  tingkat  pusat  pengelompokkan  lembaga- lembaga  negara  dalam  beberapa  pembagian  salah  satunya  ada  yang terbagi  atas  “lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang” yang di mana proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan suatu peran DPR dan presiden. Oleh karena itu implikasi dari proses tersebut, dalam hal pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga kembali melibatkan DPR dan presiden. 21 Presiden kewenangan sebesar itu tidak sia-sia. Meski belum optimal,  pemberantasan  korupsi  sudah  berjalan  dan  memberikan harapan  pada  masyarakat.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  kesederhanaan birokrasi di KPK. Para penyidik dari KPK bisa langsung berkoordinasi dengan  tim  penuntut  yang  juga  berada  di  KPK.  Tidak  ada  hambatan
19 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, hlm 183.
20 Refly  Harun, Menjaga  Denyut  Konstitusi:  Refleksi  Satu  Tahun  Mahkamah  Konstitusi, Konstitusi Pers, Jakarta, 2010, Konstitusi Pers, hlm 60-61.
21 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan, Op.cit , hlm 26.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
birokrasi  institusi  atau  ego  sektoral  seperti  sering  terjadi  dalam penanganan kasus yang penanganannya melibatkan banyak lembaga. Salah  satu  penyebab  sering  terhambatnya  pengusutan  kasus  korupsi adalah  masalah  birokrasi  yang  terlalu  rumit.  Sebuah  surat  bisa  jadi harus melalui berbagai pintu sebelum sampai ke tangan penerima. Oleh karenanya,  tidak  heran  tersangka  korupsi  sering  berkeliaran  bebas bersembunyi  di  luar  negeri.  Penyebabnya  bisa  jadi  karena  surat pencekalan  yang  terlalu  lama  dproses. 22 Berikut  beberapa  faktor penghambat KPK sebagai independent agencies :
1. Keterbatasan Personil KPK
Indonesia adalah negara yang sangat luas, membentang dari barat ke  timur,  dari  Sabang  sampai  Merauke.  Pada  saat  Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota (ditambah 5 kota dan  1  kabupaten  administratif  di  DKI  Jakarta).  Oleh  karena  itu wilayah  kerja  KPK  sangat  luas  meliputi  pemerintah  pusat  dan semua daerah, padahal jumlah personel di KPK sangat terbatas yaitu hanya sekitar 700 orang terdiri dari unsur pimpinan, penyidik dan pegawai kesekretariatan. Korupsi yang muncul pun banyak baik di pusat  maupun  daerah.  Di  pusat  korupsi  terjadi  di  kementerian, anggota  dewan  dan  lembaga  negara  lainnya.  Korupsi  di  daerah banyak  dilakukan  oleh  para  kepala  daerah,  anggota  DPRD  dan pejabat daerah lainnya. Hingga 2008 saja lebih dari 30 ribu laporan kasus  korupsi  dari  masyarakat  yang  masuk  ke  KPK.  Tahun  2012 sebanyak  170  lebih  kepala  daerah  dan  mantan  kepala  daerah tersangkut  kasus  korupsi.  Sungguh  sangat  banyak  dan membutuhkan  lebih  banyak  personel  untuk  bisa  menangani semuanya.  Mengusut  suatu  kasus  sangatlah  rumit  serta membutuhkan  banyak  waktu,  karena  harus  memeriksa  banyak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
dokumen,  memeriksa  semua  bukti  serta  saksi  dan  pihak  yang terlibat, sampai menyeret tersangka dan memutuskan di pengadilan. Tantangannya  pun  sangat  berat  bagi  para  pimpinan  maupun penyidik  KPK,  dari  teror  sampai  ancaman  pembunuhan  maupun godaan  materi  dari  para  tersangka.  Personel  KPK  jauh  dari  kata ideal. Padahal, kurangnya jumlah personel itu menjadi kendala KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia yang jumlahnya lumayan tinggi.
2. Rivalitas antar Penegak Hukum
Hadirnya  KPK  tidak  serta-merta  disambut  gembira  oleh  semua pihak,  bahkan  oleh  sesama  penegak  hukum  sendiri  seperti  polisi, jaksa  dan  hakim.  Bahkan  mereka  merasa  wewenangnya  telah diambil  alih  oleh  KPK.  Apalagi  setelah  melambungnya  pamor KPK,  maka  otomatis  telah  mejatuhkan  nama  penegak  hukum lainnya.  Sehingga  akhirnya  kehadiran  KPK  ini bukannya menjadi teman  seperjuangan  untuk  memberantas  korupsi  tetapi  justru menjadi  saingan  atau  kompetitor  bagi  mereka.  Ini  terlihat  dalam kasus “Cicak Buaya” Bibit-Chandra serta drama penggeledahan di korps lalu lintas (Korlantas) Polri saat ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para koruptor selama ini telah menjadi tambang emas atau anjungan tunai mandiri (ATM) bagi para mafia kasus yang ada di kepolisian,  kejaksaan  maupun  para  hakim  nakal. 23 Mereka  bisa mempermainkan para tersangka, kasusnya mau diangkat atau tidak, mau divonis berat atau ringan. Penting mereka tahu sama tahu dan ada transaksi yang saling menguntungkan di antara penegak hukum dan para tersangka yang dibantu oleh para pengacaranya. Jadi ketika kasus korupsi diambil alih oleh KPK maka lahan basah mereka pun
23 Ibid ., hlm. 27.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
menjadi  berkurang  atau  bahkan  hilang.  Inilah  mengapa  akhirnya KPK seolah menjadi musuh bersama mereka.
3. Pembatasan Hak Penyadapan
Memang  cara  ini  sebenarnya  sangat  efektif  untuk  memata-matai orang  yang  diduga  korupsi  selain  hasil  penyadapan  atau  rekaman pembicaraan  juga  dapat  menjadi  bukti  di  pengadilan.  Ini  terbukti banyak  koruptor  yang  tertangkap  tangan  di  antaranya  setelah dilakukan  penyadapan  telepon  mereka.  Padahal  menurut Wamenkuham,  Deny  Indrayanan  pada  tahun  2012,  terkait kewenangan  peyadapan  KPK,ia  menilai  hal  tersebut  pantas digunakan  KPK.  “Kewenangan  yang  diberikan  UU  Nomor  30 Tahun 2002 kepada KPK sudah sesuai, karena KPK untuk kejahatan extra  ordinary  crime ”.  Ditegaskan  bahwa  karena  kewenangan  itu telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sehingga  tidak  melanggar konstitusi dan Putusan MK sudah menegaskannya.
4. Citra Buruk Oknum KPK
Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu, mengatakan tim  pansus  angket  telah  menemukan  banyak  bukti  penyimpangan yang  dilakukan  oknum-oknum  di  KPK.  Menurut  Masinton, penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  oknum  KPK  inilah  yang melahirkan korupsi di dalam pemberantasan korupsi. “Kewenangan besar tanpa kontrol itu ternyata rawan untuk diaslahgunakan dan itu sudah  terjadi.  Kewenangan  besar  tanpa  kontrol.”  Tujuan  utama pembentukan KPK adalah untuk menangani kasus-kasus kejahatan KKN yang luar biasa atau extra ordinary crime. Dilihat dari kasus penyelewengan kewenangan penyidik KPK, Ajun Komisaris Polisi (AKP)  Suparman  adalah  petugas  polisi  sekaligus  penyidik  KPK. Suparman  diajukan  ke  pengadilan  karena  diduga  menerima  suap saat didakwa menyalahgunakan wewenang sebagai penyidik KPK,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
karena  melakukan  tindakan  menguntungkan  diri  sendiri,  dengan meminta  sejumlah  uang  kepada  korban  Tintin  Surtini.  Terdakwa adalah  penyidik  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  pada  tahun 2005.  Pada  saat  menjadi  penyidik  dalam  perkara  dugaan  tindak pidana  korupsi  penjualan  tanah  PT  Industri  Sandang  Nusantara terdakwa melakukan pemerasan terhadap seorang Saksi. Pemerasan dilakukan dengan cara mengancam saksi akan dijadikan tersangka jika saksi tidak memberikan sejumlah uang.

## IV. KESIMPULAN
KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. KPK memiliki tugas  dan  kewenangan  yang  sangat  besar  dalam  menjalankan  tugasnya dikarenakan korupsi merupakan salah satu dari kejahatan yang luar biasa di Indonesia,  dalam  implementasi  tugas  dan  fungsinya  secara  umum  telah dilakukan  secara  baik  oleh  KPK,  tetapi  dikarenakan  tugas  dan kewenangannya  yang  sangat  besar  terdapat  ketidakcermatana  dan ketidakhati-hatian  dalam  menjalankan  tugasnya.  Seperti  dalam  proses penyidikan yang dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti ancaman dan kekerasan, melakukan penyadapan terhadap orang lain yang diduga terkait dengan tersangka sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak privasi, serta tugas  dan  kewenangan  yang  sangat  besar  cenderung  berakibat penyelewengan kekuasaan ( abuse of power ) oleh KPK sendiri.
Dalam  pengimplementasian  tugas  dan  fungsinya  KPK  mempunyai  faktor penghambat  sebagai  komisi  negara  independen  (independent  agencies) sehingga  penerapan  KPK  sebagai  komisi  negara  independen  belum sempurna  antara  lain;  (1)  kewenangan  KPK  yang  terlalu  besar  dapat berpotensi melakukan penyelewengan kekuasaan oleh KPK itu sendiri dan sistem check and balance yang belum tertata rapi yang digunakan oleh setiap lembaga  negara  di  Indonesia;  (2)  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang belum menganut konsep komisi negara independen secara penuh sehingga
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115
belum menemukan bentuk yang ideal dan ini menimbulkan keraguan publik karena  pengaturan  tentang  komisi  negara  independen  tidak  dimasukkan sebagai kesepakatan dasar dalam konstitusi dan sering kali terdapat adanya tugas  dan  kewenangan  yang  berhimpitan  atau  tumpang  tindih  dengan lembaga lainnya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 01 Juni 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2378 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .                                                        Hal: 97 – 115

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghoffar, Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju , Kencana, Jakarta, 2009. Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Chatrina  Darul  Rosika  dan  Dessy  Marliani  Listianingsih, Pendidikan  Anti
Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
Denny  Indrayana, Negara  Antara  Ada  dan  Tiada , Reformasi  Hukum Ketatanegaraan, Buku Kompas, Jakarta, 2018. Diana Napitupulu, KPK in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010. Fahri  Hamzah,  2012, Demokrasi  Transisi  Korupsi ,  Yayasan  Faham Indonesia. Gunawan  A  Tauda,  2012 Komisi  Negara  Independen, Genta  Pers, Yogyakarta.
Jimly  Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Rajawali  Press, Jakarta, 2010. Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca
Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Josef  M.  Monteiro, Lembaga-Lembaga  Negara  Setelah  Amandemen  UUD 1945 , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha  Pemberantasan  Korupsi ,  Kompas  Media  Nusantara, Jakarta, 2009. Kusumadi  Pudjosewojo, Pedoman  Mempelajari  Tata  Hukum  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia, Sistem  Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) , Jakarta, 2003. Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2005. Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia . Ni’matul Huda, Ilimu Negara, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Sarifuddin  Sudding, Perselingkuhan  Hukum  &  Politik  Dalam  Negara Demokrasi, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014. Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2016.
Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Zainal  Arifin  Mochtar, Lembaga  Negara  Independen ,  Raja  Grafindo Persada, Depok, 2016.