## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG
Perjaka Purba 1 , I Ketut Sudiatmaka 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail : {perjaka.purba,sudiatmaka,sudika.mangku}@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  terhadap  penyelesaian  sengketa  di  Kabupaten  Buleleng,  serta  faktor yang menyebabkan minimnya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi atau pengadilan di Kabupaten  BulelengJenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empirirs,  dengan  sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subyeknya menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  UU  Perlindungan  Konsumen  terhadap  penyelesaian sengketa  konsumen  di  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan  dengan  baik  oleh  Pengadilan  Negeri Singaraja  pada  jalur  litigasi  dan  Disperindag  Kabupaten  Buleleng  pada  jalur  non  litigasi  namun  sampai saat  ini  penanganan  penyelesaian  sengketa  di  Kabupaten  Buleleng  baik  secara  litigasi  maupun  non litigasi  sangat  minim  terjadi,  adapun  faktor  yang  menyebabkan  minimnya  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  jalur  litigasi  di  Kabupaten  Buleleng  karena  presepsi  masyarakat  yang  menganggap jalur  peradilan  rumit,  lama  dan  memakan  banyak  uang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  hak-haknya  sebagai  konsumen  yang  menyebabkan  pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
Kata Kunci : Pelaku Usaha, Konsumen, Penyelesaian Sengketa, Litigasi, Non Litigasi

## Abstracts
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  Law  No.  8  of  1999  concerning  Consumer  Protection against  dispute  resolution  in  Buleleng  Regency,  as  well  as  factors  that  cause  the  lack  of  settlement  of consumer  disputes  through  litigation  or  court  in  Buleleng  Regency.  The  type  of  research  used  is empirical  legal  research,  with  the  nature  of  descriptive  re  search.  The  location  of  this  research  was carried out in Buleleng Regency. Data collection techniques used  were document studies, observations and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the determination  of  the  subject  uses  a  purposive  sampling  technique.  Qualitative  data  processing  and analysis techniques. The results showed that the implementation of the Consumer Protection Law on the settlement  of  consumer  disputes  in  the  Regency  of  Buleleng  had  been  going  well  by  the  Singaraja District Court in the litigation and Disperindag of the Regency of Buleleng on the non-litigation path but to date  the  handling  of  dispute  resolution  in  the  Regency  of  Buleleng  both  by  litigation  and  non-litigation very minimal happens, as for the factors that cause the lack of resolution of consumer disputes through litigation in the District of Buleleng because of the public perception that the judicial route is complicated, long and takes a lot of money. This shows that the lack of public awareness of their rights as consumers causes the implementation to be inconsistent with the reality occurring on the ground.
Keywords: Business Actors, Consumers, Dispute Resolution, Litigation, Non Litigation
Jual beli merupakan sebuah transaksi ekonomi  yang  sering  sekali  dijumpai  dalam masyarakat  indonesia.  Jual  beli  melibatkan dua pihak yang saling bertukar barang atau jasa  untuk  memenuhi  kepentingan  dan tujuan masing-masing. Konsumen merupakan seseorang atau organisasi yang membeli  atau  menggunakan  sejumlah barang  atau  jasa  dari  pihak  lainya  (Sri Handayani  2012  :2).  Sehingga  sudah sangat jelas dari definisi tersebut bahwasanya  konsumen  merupakan  orang atau organisasi yang menggunakan barang atau jasa dari pihak lain atau bisa dikatakan produsen (pelaku usaha).
Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan dinamika perubahan  yang  terjadi  disebabkan  oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi telah menghasilkan berbagai produk barang dan/atau  jasa  yang  dipasarkan  secara bebas dan dapat dikonsumsi oleh konsumen.  Kemajuan  di  bidang  ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  informatika juga  turut  mendukung  perluasan  ruang gerak  transaksi  barang  dan/atau  jasa hingga melintasi batas-batas wilayah negara.  Kondisi  demikian  pada  satu  pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen  kebutuhannya  akan  barang dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar kebebasan  untuk  menjatuhkan  pilihan terhadap  berbagai  jenis  barang  dan/atau jasa yang diinginkan (Rusli, 2012 : 87).
Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan  saling  membutuhkan  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen,  baik berupa  pelaku  usaha  dan  konsumen barang  maupun  jasa.  Kepentingan  pelaku usaha  adalah  memperoleh  keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, sedangkan di sisi lain, konsumen berkepentingan untuk memperoleh  kepuasan  melalui  pemenuhan kebutuhannya  terhadap  produk  tertentu. Dengan  kata  lain,  konsumen  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  kualitas  yang diinginkan.
Dalam  hubungan  demikian,  seringkali terdapat  ketidaksetaraan  antara  keduanya di  mana  secara  umum  konsumen  berada pada  posisi  tawar  menawar  yang  lemah, akibatnya  menjadi  sasaran  eksploitasi  dari
pelaku  usaha  atau  produsen  yang  secara sosial  dan  ekonomi  memiliki  posisi  yang kuat.Untuk
melindungi atau
memberdayakan konsumen sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah dan/atau negara melalui penetapan  sistem  perlindungan  hukum terhadap  konsumen.  Dalam  hal  konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen  dapat  menggunakan  haknya untuk mendapatkan ganti  kerugian, apabila keadaan  barang  atau  jasa  yang  dibelinya tidak sebagaimana mestinya. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan  atau  diperdagangkan,  maka  hal ini  akan  terjadi  sengketa  konsumen,  yaitu sengketa  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen  yang  menuntut  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran  dan/atau  yang menderita  kerugian  akibat  mengkonsumsi barang dan/atau  memanfaatkan jasa.
Dalam  upaya  untuk  mewujudkan hubungan  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen, perlu ditingkatkan suatu penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, sehingga  pemerintah  telah  menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk  hukum  yaitu  Undang-Undang  No.  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  Hal  ini  sangat  penting  karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa  pelaku  usaha  untuk  mentaatinya dan  juga  hukum  memiliki  sanksi  yang tegas.  Mengingat  dampak  penting  yang dapat  ditimbulkan  akibat  tindakan  pelaku usaha  yang  sewenang-wenang  dan  hanya mengutamakan  kepentingan  bisnis  sendiri sehingga  pemerintah  berkewajiban  untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah (Penjelasan UUPK).
Peraturan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru  mendorong  iklim  berusaha  yang sehat dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  dapat  melahirkan perusahaan yang tanggung dalam menghadapi persaingan. UUPK pada dasarnya  telah  memberikan  kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku
usaha, tetapi konsep perlindungan kondumen  sebagai  suatu  kebutuhan  harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip  kesetaraan  yang  berkeadilan,  dan untuk  mengimbangi  kegiatan  pelaku  usaha yang  menjalankan  prinsip  ekonomi  untuk mendapat  keundtungan  yang  semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sehingga dapat merugikan konsumen.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa konsumen, UUPK sendiri membagi penyelesaian konsumen manjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang  dapat  dilakukan  dengan dua  cara  yaitu,  penyelesaian  sengketa secara  damai  oleh  para  pihak  sendiri  dan penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga yang  berwenang,  yaitu  sebagaimana  diatur dalam pasal 49, yakni Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  atau  BPSK  dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi,  mediasi  atau  arbitrase  dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
Seperti  yang  telah  diketahui  bahwa Kabupaten Buleleng terletak di Provinsi Bali bagian utara. BPSK sebagai lembaga yang berwenang  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen  berkedudukan  di  ibu  kota provinsi  sehingga  apabila  terjadi  sengketa antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  harus melalui  BPSK  terlebih  dahulu.  Namun karena daerah Kabupaten Buleleng menuju ibu  kota  provinsi  lumayan  jauh  sehingga sangat  tidak  mungkin  apabila  terjadi sengketa konsumen di Kabupaten Buleleng langsung mengajukan ke BPSK. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa di Kabupaten Buleleng belum ada lembaga yang  secara  khusus  menangani  sengketa konsumen  tetapi  apabila  ada  sengketa konsumen  atau  ada  konsumen  yang  ingin mengajukan  keluhan  atau  aduan  terkait kerugian  yang  dialaminya  karena  pelaku usaha  dapat  melalui  Dinas  Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Buleleng.  Kemudian  berdasarkan  hasil wawancara  penulis  kepada  salah  satu  staf Disperindag Kabupaten Buleleng menyatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  yang  dapat  ditempuh  ada  dua yaitu jalur non litigasi yang bisa dilaksanakan  di  Disperindag  dan  jalur litigasi yang akan ditangani oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

## Rumusan Masalah
1.  Bagaimana  implementasi  Undang-
Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  terhadap penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Buleleng ?
2.  Apa  saja  faktor  yang  menyebabkan minimnya  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  jalur  litigasi  atau pengadilan di Kabupaten Buleleng ?

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris adalah  penelitian  yang  mengacu  kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya,    penelitian  terhadap  efektivitas hukum  tertulis  maupun  hukum  kebiasaan yang  tercatat  pada  dasarnya  merupakan kesenjangan  antara  norma  ( das  sollen ) dengan realita hukum ( das sein ). Penelitian ini  bersifat  deskriptif  dan  menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  penulis menggunakan tiga  jenis pengumpulan  data yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara  dan  teknik  observasi  atau pengamatan.  Teknik  penentuan  sampel penelitiannya  menggunakan  teknik non probality sampling dan bentuknya purvosive sampling.
Hasil dan Pembahasan Implementasi  Undang-Undang  No.  8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Buleleng Peningkatan perekonomian di
Kabupaten Buleleng akan diimbangi dengan  pertumbuhan  produksi  barang  dan jasa di daerah tersebut dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat perekenomian semakin besar juga produksi barang  dan  jasa  yang  otomatis  juga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tersebut. Semakin  banyaknya  barang  dan  jasa  yang
hasilkan  juga  akan  mengurangi  kualitas barang  dan  jasa  tersebut.  Dampak  dari  hal ini  adalah  konsumen  akan  mengalami kerugian  akibat mengkonsumsi  barang dan jasa  tersebut.  Kerugian  yang  dialami konsumen  bukan  hanya    disebabkan  oleh pelaku  usaha  baik  secara  sengaja  atau tidak sengaja. Kerugian juga bisa disebabkan oleh perbuatan konsumen yang tidak  memanfaatkan  barang  dan  jasa tersebut  sesuai  prosedur  atau  petunjuk pemakaiannya.  Kerugian  yang  dialami konsumen dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha, namun  apabila  pelaku  usaha  menolak memberikan  pertanggungjawaban  maka akan  timbul  sengketa  konsumen  yang dimana konsumen dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwenang.
Dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen  disebutkan  mengenai  hak-hak konsumen diantaranya sebagai berikut : a.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b.  Hak  untuk  memilih  barang  dan/jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau jasa  tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d.  Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa yang digunakan;
e.  Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f.  Hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
g.  Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h.  Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau tidak sebagaimana mestinya;
i.  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dari  sekian  hak-hak  konsumen  yang tercantum  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen  disebutkan  secara  spesifik mengenai  penyelesaian  sengketa  pada huruf e  yang  menyatakan  bahwa  “setiap konsumen  memiliki  untuk  mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen  secara  patut”  sehingga  apabila konsumen  mengalami  ingin  menuntut  ganti rugi  kepada  pelaku  usaha  dapat  memilih penyelesaian  sengketa  yang  menurutnya tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kemudian  dalam  Pasal  45  UU Perlindungan
Konsumen menyatakan tentang penjelasan mengenai penyelesaian sengketa konsumen sebagai berikut sebagai berikut :
(1)  Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga  yang  bertugas  menyelesaian sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  atau  melalui  peradilan  yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2)  Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
(3)  Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  menghilangkan tanggungjawab  pidana  sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
(4)  Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat ditempuh apabila upaya
Selain  penjelasan  mengenai  penyelesaian sengketa, dalam UU Perlindungan Konsumen  juga  menjelaskan  mengenai penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dan  melalui  pengadilan  pada  Pasal  47  dan 48  UU  Perlindungan  konsumen  yang dimana pada Pasal 47 menyatakan “penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak akan  terulang  kembali  kerugian  yang diderita  oleh  konsumen”.  Selanjutnya  pada
Pasal  48  yang  menyatakan  mengenai penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan yaitu  “penyelesaian  sengketa  konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan  peradilan  umum  yang  berlaku dengan  memperhatikan  ketentuan  Pasal 45”.
Perdagangan  merupakan  salah  satu sektor  jasa  yang  menunjang  kegiatan ekonomi  antar  anggota  masyarakat  dan antar bangsa. Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, kegiatan perdagangan  sangat  vital  bagi  upaya peningkatan pertumbuhan
ekonomi sekaligus  memelihara  stabilitas  nasional (Heryanti,2011  :  49).  Timbulnya  sengketa pada kegiatan perdagangan dalam perkembangannya dapat diselesaikan melalui  mekanisme  litigasi  (pengadilan) maupun  non  litigasi  atau  penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan, pihak  yang  bersengketa  tidak  melalui proses hukum formal yang seringkali mahal dan  memakan  waktu.  Para  pihak  cukup mengajukan  perkaranya  pada  pihak  ketiga untuk menyelesaikan persengketaan.
Dalam  upaya  mewujudkan  hubungan antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen perlu  ditingkatkan  suatu  penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam suatu produk  hukum.  Hal  ini  sangat  penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan  untuk  memaksa  pelaku  usaha untuk  mentaatinya.  Selain  itu  hukum  juga memiliki  sanksi  yang  tegas.  Apabila  dilihat dari  dampak  penting  yang  ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya
mengutamakan  keuntungan  dari  bisnisnya sendiri sehingga pemerintah memiliki kewajiban  untuk  melindungi  konsumen yang  posisinya  memang  lemag  disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan  konsumen  belum  memadai (penjelasan  UU  Perlindungan  Konsumen) hal ini menunjukkan bagaimana keterbatasan  kemampuan  hukum  dalam melindungi kepentingan konsumen.
Dalam  Pasal  45  Ayat  (4)  UU Perlindungan
Konsumen membagi penyelesaian  sengketa  konsumen  menjadi 2 bagian yaitu : 1.  Penyelesaian sengketa di luar pengadilan a.  Penyelesaian sengketa secara damai,  oleh  para  pihak  sendiri, konsumen dan pelaku usaha/produsen b.  Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dengan menggunakan mekanisme alternative dispute resolution  yaitu  konsiliasi,  mediasi dan arbitrase. 2.  Penyelesaian sengketa melalui pengadilan Penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum yang memiliki kompentensi relatif di kawasan tersebut.
Penyelesaian  sengketa  konsumen diluar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk dan  besaran ganti kerugian  atau  mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak akan  terulang  kembali  kerugian  yang diderita oleh konsumen. Pola-pola penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pen gadilan yang dikehendaki UU Perlindungan Konsumen merupakan pilihan yang  tepat  karena  jalan  keluar  yang dirumuskan  berisikan  penyelesaian  yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa.
Gugatan  melalui  pengadilan  hanya dapat  ditempuh  jika  upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan melalui  BPSK  tidak  berhasil.  Ini  berarti penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan tetap  dibuka  setelah  para  pihak  gagal menyelesaikan  sengketa  mereka  di  luar pengadilan (Pasal 45 Ayat (2) UU Perlindungan
Konsumen). BPSK sebagaimana  dimaksudkan  dalam  UU Perlindungan  Konsumen  yang  dibentuk oleh  pemerintah,  adalah  badan  yang bertugas  menangani  dan  menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen,  tetapi  bukanlah  merupakan bagian  dari  institusi  kekuasaan  kehakiman tetapi  BPSK  bukanlah  lembaga  pengadilan (Pasal  1  Ayat  (1)  dan  Pasal  2  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).
Konsep  dasar  pembentukan  lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa yang pada
umumnya  meliputi  jumlah  nilai  yang  kecil, tetapi  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada batasan  nilai  pengajuan  gugatan  sehingga dimungkinkan  gugatan  konsumen  meliputi jumlah  nilai  yang  kecil  sampai  nilai  yang besar.  Keberadaan  BPSK  yang  lebih penting  adalah  melakukan  pengawasan terhadap  pencantuman  klausula  baku  oleh pelaku  usaha  dan  untuk  mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UU Perlindungan  Konsumen  (Pasal  1  Ayat  (1) dan Pasal 2 Keputusan
Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  RI  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).
Menurut  ketentuan  Pasal  54  ayat  (3) UUPK,  putusan  BPSK  sebagai  hasildari penyelesaian  sengketa  konsumen  secara konsiliasi,  mediasi  atau  arbitrase,  bersifat final  dan  mengikat.  Pengertian  final  berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan  berakhir.  Sedangkan  kata  mengikat mengandung  arti  memaksa  dan  sebagai sesuatu  yang  harus  dijalankan.  Namun jika pasal  tersebut  dihubungkan  dengan  Pasal 56  Ayat  (2)  UUPK  para  pihak  ternyata dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan  negeri  paling  lambat  14  hari kerja setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan pengertian  putusan  BPSK  yang  bersifat final  dan  mengikat  tersebut,  sehingga dengan  demikian  ketentuan  pasal-pasal tersebut  saling  kontradiktif  dan  menjadi tidak efisien. Agar putusan BPSK mempunyai  kekuatan  eksekusi,  putusan tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi  (fiat  eksekusi)  pada  pengadilan negeri  di  tempat  tinggal  konsumen  yang dirugikan. (Pasal 57 UUPK jo Pasal 42 Ayat (2)  Keputusan  Menperindag  No.  350/MPP/ Kep/12/2001).
UU
Perlidungan
Konsumen
menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai berikut
:
a)  Penyelesaian sengketa
konsumen secara damai
Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan  di-lakukannya  penyelesaian secara  damai  oleh  para  pihak  yang  ber- sengketa, yaitu pelaku usaha dan
konsumen,  tanpa  melalui  penga-dilan  atau badan  penyelesaian  sengketa  konsumen, dan  sepan-jang  tidak  bertentangan  dengan undangundang  perlindungan  kon-sumen. Bahkan  dalam  penjelasan  pasal  tersebut dikemukakan  bah-wa  pada  setiap  tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang  bersengketa.  Dalam  penje-lasan Pasal  45  Ayat  (2)  UUPK  dapat  diketahui bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian  damai,  merupakan  upaya hukum  yang  justru  harus  terlebih  dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa,  sebelum  para  pihak  memilih untuk  menyelesaikan  sengketa  mereka melalui BPSK atau badan peradilan.
b)  Penyelesaian sengketa melalui BPSK Pemerintah  membentuk  suatu  badan baru,  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen/  BPSK,  untuk  penyelesaian seng-keta  konsumen  di  luar  pengadilan. Dengan  adanya  BPSK  maka  penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat,  mudah  dan  murah.  Cepat  karena undang-undang menentukan dalam tenggang  waktu  21  hari  kerja  BPSK  wajib memberikan  putusannya  (Pasal  55  UUPK). Mudah  karena  prosedur  adminis-tratif  dan prosedur pengambilan putusan yang sangat sederhana,  Murah  karena  biaya  perkara yang  terjangkau.  (Yusuf  Shofie  dan  Somi Awan, 2004: 17).
Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat APS) dapat dibagi dalam alternative  to  ajudikasi yang  terdiri  atas negosiasi  dan  mediasi,  kemudian alternatif to  litigasi yang  terdiri  atas  negosiasi, mediasi  dan  arbitrase  (Barkatullah,  2010 :57).  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat  APS)  pada  Pasal  1  butir  10 menyebutkan bahwa Alternatif
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui  prosedur  yang  disepakati  para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi  atau  penilaian  ahli.  Adapun arbitrase dipersepsikan oleh pembuat undang-undang seolah-olah bukan termasuk APS, padahal sebetulnya
arbitrase  juga  termasuk  ke  dalam  APS (Heryanti, 2011 : 50).
Non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian  dan  penangkalan  sengketa dalam  perancangan-perancangan  kontrak yang  baik.  Penyelesaian  sengketa  secara non  litigasi  meliputi  bidang  yang  sangat luas  bahkan  mencakup  seluruh  aspek kehidupan  yang  dapat  diselesaikan  secara hukum  (Artadi,  2010  :3).  Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan yang  didasarkan  kepada  hukum  dan penyelesaian  tersebut  dapat  digolongkan kepada  penyelesaian  yang  berkualitas tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  sengketa  yang diselesaikan  secara  nonlitigasi  akan  dapat selesai  tuntas  tanpa  meninggalkan  sisa kebencian  dan  dendam.  Dengan  demikian penyelesaian  sengketa  secara  nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara  hukum  dan  nurani  sehingga  hukum dapat  dimenangkan  dan  nurani  orang  juga tunduk
untuk mentaati
kesepakatan/perdamaian  secara  sukarela tanpa ada yang merasa kalah. Penyelesaian sengketa non litigasi menghasilkan  kesepakatan  yang  bersifat win-win solution dijamin kerahasiaan sengketa para pihak,
dihindari keterlambatan  yang  diakibatkan  karena  hal prosedural
dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif  dalam  kebersamaan  dan tetao  menjaga  hubungan  baik.  Satu- satunya kelebihan proses nonlitigasi ini sifat kerahasiaannya karena proses persidangan dan  bahkan  hasil  keputusannya  pun  tidak dipublikasikan.
Terhadap penyelesaian sengketa konsumen  di  Kabupaten  Buleleng  secara non litigasi akan dilaksanakan di Disperindag  Kabupaten  Buleleng  namun hanya  berupa  musyawarah  dan  mediasi. Hal  ini  dikarenakan  Disperindag  tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa  konsumen  seperti  halnya  yang dilakukan  BPSK.  BPSK  di  Provinsi  Bali hanya ada 1, jadi apabila dalam penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar jalur pengadilan ingin mendapatkan keputusan  yang  mengikat  akan  disarankan
mengunjungi  BPSK  yang  terletak  di  Kota Denpasar.
Kemudian terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan  di  Kabupaten  Buleleng  melalui Pengadilan Negeri Singaraja dengan mengikuti  prosedur  yang  ditentukan  seperti yang pertama datang ke Pengadilan Negeri Singaraja pada bagian perdata dan mengajukan  gugatan  yang  nantinya  akan diproses  dan  dipanggil  kembali  oleh Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa dengan  metode  peradilan  yang  cepat sederhana  dan  biaya  ringan  apabila kerugian di bawah 200 juta.
Faktor  yang  Menyebabkan  Minimnya Penyelesaian Sengketa
Konsumen Melalui  Jalur  Litigasi  atau  Pengadilan  di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang No. 8
Tahun  1999  Pasal  1  angka  2  tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  di masyarakat,  baik  bagi  kebutuhan  diri sendiri,  orang  lain  atau  mahluk  hidup  lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian Menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi. Hukum konsumen adalah keseluruhan  kaedah-kaedah  hukum  yang mengatur  hubungan  dan  masalah  antara berbagai  pihak  yang  satu  sama  lain berkaitan  dengan  barang  dan/atau  jasa konsu-men  di  dalam  pergaulan  hidup (Nasution,  2008  :5).  Hukum  perlindungan konsumen  merupakan  bagian  dari  hukum konsumen  yang  lebih  luas  yang  memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat  mengatur  dan  juga  mengandung sifat  melindungi  kepentingan  konsumen (Nugroho,
2008 :13). Perlindungan konsumen merupakan masa-lah
kepentingan  manusia,  oleh  karenanya menjadi  harapan  bagi  semua  bangsa  di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah  mewujudkan  hubungan  berbagai dimensi  yang  satu  sama  lain  mempunyai keterkaitan  dan  saling  ketergantungan antara konsumen, pengu-saha dan pemerintah.  Sehingga  dengan  demikian, tujuan  penyelenggaraan,  pengembangan dan  penga-turan  perlindungan  konsumen adalah  untuk  mening-katkan  martabat  dan kesadaran  konsumen  dan  secara  tidak langsung  mendorong  pelaku  usaha  di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya  dan  dilakukan  dengan  penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :
a. Menciptakan sistem perlindungan  konsumen  yang mengandung unsur ketrebukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum. b. Melindungi kepentingan konsumen pada khu-susnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
c. Meningkatkan  kualitas  barang dan pelayanan jasa.
d. Memberikan perlindungan kepada  konsumen  dari  praktek usaha yang menipu dan menye- satkan.
e. Memadukan  penyelenggaraan, pengembangan  dan  pengaturan perlindungan  konsumen  dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.
Sehingga  dengan  demikian,  keperluan adanya hu-kum untuk memberikan perlindungan  terhadap  konsumen  tidak dapat  dihindarkan  karena  sejalan  dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan
manusia
Indonesia seutuhnya.  Untuk  dapat  menjamin  suatu pelaksanaan perlindungan konsu-men, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk  hukum.  Hal  ini  penting  karena hanya hukum yang memiliki kekuatan yang
memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan  juga  hukum  memiliki  sanksi  yang tegas.  Mengingat  dampak  penting  yang dapat  ditimbulkan  akibat  tindakan  pelaku usaha  yang  sewenang-wenang  dan  hanya mengutamakan  keuntungan  dari  bisnisnya sendiri,  maka  pemerintah  memiliki  kewa- jiban  untuk  melindungi  konsumen  yang posisinya memang lemah, disamping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan  konsumen  belum  memadai (Shofie, 2000 : 43).
Pesatnya perkembangan ekonomi nasional  telah  menghasilkan  diversifikasi produk  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Kemajuan ilmu  pengetahuan,  teknologi  komunikasi dan  informatika  juga  turut  mendukung perluasan  ruang  gerak  transaksi  barang dan/atau  jasa  hingga  melintasi  batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi yang demikian pada satu pihak yang bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan  terpenuhi.  Namun  disisi  lain kondisi  tersebut  dapat  mengakibatkan kedudukan  pelaku  usaha  dan  konsumen menjadi  tidak  seimbang  dimana  konsumen cenderung  dijadikan  objek  aktivitas  bisnis pelaku  usaha  untuk  meraup  keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat promosi cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Kerugian  konsumen  secara  garis  besar dapat dibagi menjadi 2 (dua)  yaitu pertama kerugian  diakibatkan  oleh  prilaku  penjual yang memang secara tidak bertanggungjawab  merugikan  konsumen. Kemudian  yang  kedua  kerugian  konsumen yang  terjadi  karena  tindakan  melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga sehingga  konsumen  disesatkan  dan  pada akhirnya dirugikan (Ramli, 2002 : 14).
Berdasarkan  wawancara  bersama  7 orang konsumen yang menjadi faktor utama kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran  konsumen  akan  hak-haknya yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya  pendidikan  konsumen.  Oleh karena  itu  kehadiran  UU  Perlindungan Konsumen  dimaksudkan  menjadi  landasan hukum  yang  kuat  bagi  pemerintahan  dan lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya masyarakat untuk melakukan upaya
pemberdayaan
konsumen.
UU
Perlindungan  Konsumen  pada  dasarnya melakukan pengaturan pada 2(dua) subyek yaitu  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Dalam perlindungan konsumen, sendi utama pengaturannya  pada  kesederajatan  antara konsumen  dan  pelaku  usaha.  Keberadaan pelaku usaha baru memiliki arti apabila juga terdapat  keberadaan  konsumen.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  logis  dari  sendi- sendi pengaturan di bidang usaha yaitu hak berusaha yang sama bagi setiap orang dan kepentingan merupakan tujuan akhir. Namun  fenomena  yang  tampak  adalah kedudukan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen tidak seimbang dimana konsumen  berada  pada posisi  yang  lemah. Faktor  inilah  yang  kemudian  menyebabkan terjadi  perselisihan  atau  sengketa  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  (Purwadi, 2000 : 117).
Penyelesaian sengketa dalam mempertahankan hak-hak konsumen diatur pada Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen yang  menyebutkan  penyelesaian  sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan dan luar pengadilan  berdasarkan  pilihan  suka-suka para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  pengadilan mengacu  kepada  ketentuan peradilan umum yang
berlaku di
Indonesia.Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  seperti  dimaksud  pada  ayat  (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana  seperti  diatur  dalam  Undang- undang.  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  juga  diselenggarakan  untuk mencapai kesepakatan tentang  bentuk  dan besarnya  ganti  rugi  dan  diatur  dalam  pasal 47  UU  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan ”Penyelesaian sengketa
konsumen
di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak akan  terjadi  kembali  atau  tidak  akan terulang  kembali  kerugian  yang  diderita oleh konsumen”.
Lawrence  M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum ( hukum of law ), subtansi hukum ( substance
of  the  law )  dan  budaya  hukum (legal culture). Struktur hukum friedman menjelaskan:
“To  begin  with,  the  legal  system  has  the structure  of  a  legal  system  consist  of element of this kind: the number and size of courts;  their  jurisdiction  …structure  also means how the legislature is organized…what  procedures  the  police department  follow,  and  so  on.  Structure,  in way, is a kind of crosss section of the legal system…a  kind  of  still  photograph,  with freezes the action.”
Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri atas  unsur  berikut  ini,  jumlah  dan  ukuran pengadilan,  yurisdiksinya  (termasuk  jenis kasus  yang  berwenang  mereka  periksa), dan  tata  cara  naik  banding  dari  pengadilan ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti bagaimana  badan  legislative  ditata,  apa yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan  oleh presiden,  prosedur  ada  yang  diikuti  oleh kepolisian  dan  sebagainya.  Jadi  struktur ( legal  struktur )  terdiri  dari  lembaga  hukum yang  ada  dimaksudkan  untuk  menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan- ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses itu berjalan dan dijalankan (Marzuki, 2005: 24). Di  Indonesia  misalnya  jika  kita  berbicara tentang  struktur  system  hukum  Indonesia, maka  termasuk  di  dalamnya  struktur institusi-institusi  penegakan  hukum  seperti kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan (Achmad  Ali,  2002:  8).  Substansi  hukum menurut Friedman adalah:
“Another  aspect  of  the  legal  system  is  its substance. By this is meant the actual rules, norm,  and  behavioral  patterns  of  people inside  the  system  …the  stress  here  is  on living law, not just rules in law books”.
Aspek  lain  dari  sistem  hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan  pola  prilaku  nyata  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu.  Jadi  substansi hukum  menyangkut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  memiliki kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum.
Sedangkan  mengenai  budaya  hukum, Friedman berpendapat:
“The  third  component  of  legal  system,  of leg al  culture.  By  this  we  mean  people’s attitudes  toward  law  and  legal  system  their belief  …in  other  word,  is  the  climinate  of social  thought  and  social  force  wicch determines  how  law  is  used,  avoided,  or abused”.
Kultur  hukum  menyangkut  budaya hukum  yang  merupakan  sikap  manusia (termasuk  budaya  hukum  aparat  penegak hukumnya)  terhadap  hukum  dan  sistem hukum.  Sebaik  apapun  penataan  struktur hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang yang  terlibat  dalam  sistem  dan  masyarakat maka  penegak  hukum  tidak  akan  berjalan secara  efektif.  Hukum  sebagai  alat  untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial  tidak  lain  hanya  merupakam  ide-ide yang  ingin  diwujudkan  oleh  hukum-hukum itu.  Untuk  menjamin  tercapainya  fungsi hukum  sebagai  rekayasa  masyarakat  ke arah  yang  lebih  baik,  maka  bukan  hanya dibutuhkan  ketersedian  hukum  dalam  arti kaidah  atau  peraturan,  melainkan  juga adanya  jaminan  atas  perwujudan  kaidah hukum  tersebut  ke  dalam  praktek  hukum, atau  dengan  kata  lain,  jaminan  akan adanya penegakan hukum ( law enforcement )  yang  baik  (Munir  Fuady, 2007:  40).  Jadi  bekerjanya  hukum  bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi  pelaksananya  (Achmad  Ali,  2002: 97).
Apabila ditelaah dari segi sistem hukum yaitu struktur hukum di Kabupaten Buleleng ada  Pengadilan  Negeri  Singaraja  dan Disperindag Kabupaten Buleleng, substansi hukumnya ada UU
Perlindungan
Konsumen,  Peraturan  Menteri  Tentang
BPSK  dan  terakhir  adalah  budaya  hukum yang tidak berjalan secara maksimal adalah budaya hukumnya yaitu lemahnya kesadaran  masyarakat  akan  hak  dan kewajibannya  sehingga  implementasinya tidak  berjalan  sesuai  aturan  yang  telah diberlakukan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa perlunya  kesadaran  hukum  di  masyarakat agar  apa  yang  dicita-citakan  berjalan
sebagaimana  mestinya.  Pihak-pihak  lain seperti  struktur  hukum  juga  sangat  perlu menyosialisasikana  kembali  mengenai  hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen.

## Simpulan
Implementasi  Undang-Undang  No.  8
Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen terhadap penyelesaian sengketa di  Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan  baik untuk  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  konsumen  dapat  mengadukan keluhan  ke  pihak  berwenang  seperti  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten Buleleng  sebagai  pengganti  BPSK  yang hanya  berkedudukan  di  daerah    tingkat  I, kemudian  untuk  penyelesaian  sengketa melalui  jalur  peradilan  dapat  di  tempuh  di Pengadilan Negeri Singaraja dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.
Faktor  yang  menyebabkan  minimnya penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui jalur  litigasi  atau  pengadilan  di  Kabupaten Buleleng  adalah  kurangnya  kesadaran hukum  di  masyarakat  akan  hak  dan kewajibannya  sebagai  konsumen  dan  juga pemahaman  masyarakat  tentang  proses litigasi  yang  rumit,  memakan  waktu  dan banyak  biaya  sehingga  enggan  untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis sampaikan yang pertama kepada masyarakat  agar  meningkatkan  kesadaran hukum  terhadap  hak  dan  kewajibannya sebagai konsumen atau pelaku usaha.Kemudian  kepada  pemerintah  dan aparat penegak hukum agar lebih menyosialisasikan terkait perlindungan hukum  terhadap  konsumen  sehingga  apa yang  dicita-citakan  dapat  berjalans  sesuai yang diharapkan.

## Daftar Pustaka BUKU
Ali,  Achmad  2002, Menguak  Teori  Hukum , Jakarta  :  PT  Toko  Gunung  Agung Tbk
Ali,  Achmad,  2009, Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang
(Legisprudence ),  Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group.
Amirudin  Zainal  Asikin,  2014, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada Artadi,  I  Ketut  dan  I  Wayan  Wiryawan, 2010, Penyelesaian  Sengketa  di Luar Pengadilan , Udayana University Press : Denpasar
Attamimi,  Hamid  dalam  Siswanto  Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Sinar Grafika : Jakarta Dinar,  Syaiful  Ahmad,  2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi , Refika Editama : Bandung
Fuady,  Munir,  2007, Hukum  Kontrak  dari Sudut Pandang Hukum Bisnis , Citra Aditya Bakti : Bandung Hamzah,  Andi,  2005, Penegakan  Hukum  :
Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  sctk. Kedua, Genta Publishing : Yogyakarta Ishaq,  2017, Metode  Penelitian  Hukum , Bandung : Alfabeta Kristianti,  Celina  Tri  Siwi  2017, Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta  : Sinar Grafika
Marzuki,  Peter  Mahmud  2005, Penelitian Hukum , Jakarta : Prenada Media Miru,Ahmad  2014, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Bandung  :  PT  Raja
Grafindo Persada Nasution,  A.Z  2001, Hukum  Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar , Jakarta : Diadit Media. Nugroho,  Susanti  Adi,  2011, Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen ditinjau  dari  Hukum  Acara  serta Kendala  Implementasinya ,  Prenada Media Group : Jakarta
Sembiring, Sentosa, 2005, Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait , Nuansa Aulia  : Bandung Shofie, Yusuf, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Prakktek Penegakan hukumnya , Jakarta : PT Citra Aditya Bakti. Shofie, Yusuf, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya ,  PT  Citra  Adotya  Bakti  : Jakarta Sidharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  Jakarta  :  PT
Grasindo.
Soekanto,  Soerjono,  1983, Teori  Sosiologi Tentang  Perubahan  Sosial ,  Ghalia Indonesia : Surabaya Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum  Lingkungan ,  Sinar  Grafika  :
Jakarta Waluyo,  Bambang,  2008, Penelitian Hukum  Dalam  Praktek. Jakarta  : Sinar Grafika . Yulia, Rena, 2010, Victimologi (Perlindungan Hukum Terhadap
Korban  Kejahatan ),  Graha  Ilmu  :

## Yogyakarta

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor    30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821). Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan  Republik  Indonesia No. 350/MPP/ Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

## JURNAL DAN ARTIKEL LAIN
Akhyar,  Zainul,  2015,  Peranan  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  Kota  Banjarmasin, Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan ,
Volume  5  Nomor  10  November
2015
Asshiddiqie,  Jimly, Penegakan  Hukum Tersedia  pada  situs www.jimly.com diakses pada 16 Oktober 2019
Barkatullah, Abdul Halim, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional  Menurut  UU  No.  1
Tahun  2008, Jurnal  Hukum  Bisnis , Volume 29 No. 1 Tahun 2010 Heryanti,  Rini  dan  Dewi  Tuti  Muryati,
Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi di  Bidang  Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud , Volume 13 Nomor 1 Juni 2011 Rusli,  Tami,  2012,  Penyelesaian  Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Menurut Perundang- Undangan, Jurnal Keadilan Progresif ,  Volume  3  Nomor  1  Maret 2012.
Handayani,  Sri,  Aspek  Hukum  Dalam
Perlindungan Konsumen Dalam
Pelayanan  Air  Bersih  Pada  PDAM Tirtasari  Binjai. Jurnal  Non  Eksakta Volume 4 Nomor 1 Tahun 2012.