TINDAK u PIDANA u PENGANCAMAN u DALAM u PENANGANAN
KASUS PINJAMAN u ONLINE (Studi u Kasus u Putusan u PN u Jakarta u Utara u Nomor u 438/PID.SUS/2020/PN u Jkt. Utr)
Oleh:
Hendy u Widoyanto 1)
Dewic u Ratna 2)
Sekolah Tinggi u ilmu Hukum Iblam 1,2)

## E-mail:
Inipunyahendy@gmail.com 1)

## dewic.srd@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Technological  developments  provide  many  conveniences,  especially  for  someone  who  is active,  this  condition  is  used  by  illegal  online  lenders  (pinjol)  who  offer  online  loans  to people with low levels  of  financial literacy, making  it difficult to  distinguish  legal and non- legal  ones.  The  relationship  between  creditors  (online  loans)  and  debtors  (customers)  is  a private  law  concept  better  known  as  default.  As  a  result  of  default,  the  creditor  forces  the creditor to take action to force the debtor to threaten, summon the collector to the house, and slander  the  debtor.  The u problems u in u this u research  are  1).  What  are  the  characteristics  of online  loans  that  have  criminal  implications?  2).  How  is  the u application u of u the u Crime  of Threat in Handling Online Loan Cases? With the normative research method with a statutory approach  and  a  case  approach,  it  is  known  that  a.  The  characteristics  of  online  loans  that have criminal implications are violating Article 29 of the ITE Law, Article 29 of the ITE Law which  regulates  acts  in  the  form  of  threats  of  violence  or  personal  intimidation  by  sending information  and/or  electronic  documents.  b.  Application  of  Threatened  Crime  in  Handling Online  Loan  Cases,  the  judge  in  his  decision  numbered  438/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Utr.  On behalf  of  the  defendant  Dede  Supardi  Bin  H.  Supriadi  the  judge  decided  on  the  second alternative charge, Article 45 paragraph  (4) u Jo. u Article u 2 u paragraph  (4)  of  the u Law u of the u Republic of u Indonesia u Number u 19 u of u 2016 u concerning u Amendments u to u Law u Number u 11 u of u 2008 concerning u Information u and u Electronic u Transactions, and u Law u Number u 8 u of u 1981      to the concerning u the u Law u of u Criminal u Procedure. Keywords: Threats, Crime, Loans, Online.

## ABSTRAK
Perkembangan u teknologi u memberikan u banyak u kemudahan,terutama u dalam u seseorang beraktivitas,kondisi u ini u dimanfaatkan u pemberi u pinjaman u online u ilegal (pinjol) yang menawarkan u pinajaman u online u kepada u masyarakat u dengan u tingkat u literasi u keuangan yang rendah, sehingga u sulit u untuk u membedakan u yang u legal u dan u yang u tidak.  Dengan hubungan antara u kreditur (pinjaman  online) u dan u debitur u (nasabah)  merupakan u konsep u hukum privat u yang u lebih u dikenal u dengan u istilah u wanprestasi. u Akibat u wanprestasi, u kreditur memaksa u kreditur u melakukan u tindakan u memaksa u debitur u mengancam, u memanggil kolektor u ke u rumah, u dan u memfitnah u debitur.Permasalahan u dalam u penelitian u ini u adalah  1). Bagaimana u karakteristik u pinjaman u online u yang u berimplikasi u tindak u pidana? 2).
Bagaimana u penerapan u Tindak u Pidana u Pengancaman u Dalam u Penanganan u Kasus Pinjaman u Online? Dengan u metode u penelitian u normatif u dengan u pendekatan u perundanga- undangan u dan u pendekatan u kasus u diketahui u bahwa  a.  Karakteristik u pinjaman u online u yang
berimplikasi u tindak u pidana u yaitu u melanggar u UU u ITE u Pasal u 29 u UU u ITE u yang u mengatur perbuatan u berupa u ancaman u kekerasan u atau u menakut-nakuti u secara u pribadi u dengan hal mengirimkan u informasi u dan u atau u dokumen u elektronik.  b.Penerapan u Tindak u Pidana  yang Pengancaman u Dalam u Penanganan u Kasus u Pinjaman u Online u hakim u dalam u putusannya di nomor u 438/Pid.Sus/2020/PN u Jkt.Utr. Atas u nama u terdakwa u Dede u Supardi u Bin u H.  Supriadi Supriadi u Hakim u memutus u dakwaan u alternative u kedua, u Pasal u 45 u ayat u (4)  Jo. u Pasal u 27 ayat u (4) u Undangundang u Republik u Indonesai u Nomor u 19 u Tahun u 2016 u tentang u Perubahan Undang Undang u Nomor u 11 u Tahun u 2008 u tentang u Informasi u dan u Transaksi u Elektronik, dan u Undang-Undang u Nomor u 8 u tahun u 1981 u tentang u Hukum u Acara u Pidana. Kata Kunci: Pengancaman, Pidana, Pinjaman, Online.

## 1. PENDAHULUAN
Financial  Teknologi  atau  fintech yaitu merupakan layanan u keuangan dengan u teknologi u informasi u yang  mulai banyak berkembang karena perkembangan zaman  yang mulai  memberdayakan segala hal  dengan  kemajuan  teknologi.  Transaksi menjadi  lebih  mudah  dan  melakukan pembayaran juga menjadi lebih mudah dan tidak  perlu  bertemu  atau  tatap  muka dengan  adanya  fintech.  Dalam  segala sektor kehidupan manusia mulai berkembang  dengan  kemajuan  teknologi sekarang.
Dalam  perkembangan  nya u mulai dari u startup u pembayaran, lending (peminjaman), u personal finance (perencanaan u keuangan), crowdfunding (investasi ritel pembiayaan), riset keuangan, remintasi u dan u lain-lain merupakan  pengembangan  dari  fintech. Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  fintech memang  belum  ada  peraturan  atau  aturan yang  tertulis  dalam  segi  hukum  yang mengatur  mengenai  layanan  dan  lain sebagainya.  Dalam  pengoperasian  nya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung dalam  perkembangan  teknologi  berbasis keuangan  ini,  hal  ini  bukan  berarti menjadikan  fintech  beroperasi  secara illegal.  Dalam  hal  memenuhi  kebutuhan keuangan  dalam  kehidupan  masyarakat dengan adanya fintech sangat memudahkan dan praktis (Hamzah, 2022).
Dalam  berbagai  bidang  kecanggihan dan  perkembangan  teknologi  sekarang membuat banyak kemudahan dalam pekerjaan terutamanya. Hal ini menjadikan tindakan kejahatan pun mulai bermunculan seperti  menggunakan  computer  sebagai alat  modus  operasinya  (Maskun,  2014). Banyak  platfoam  yang  ditawarkan  oleh pelaku pinjol (pinjaman u online)
yang u ilegal yang u artinya tidak u terdaftar u dalam
Otoritas u Jasa u Keuangan (OJK) pada orang-orang yang memiliki literasi keuangan  yang  sulit  atau  rendah,  hal  ini lah  yang  membuat  masyarakat  sulit membedakan yang  pinjaman  dengan platfoam  legal  atau  ilegal  (tidak  terdaftar di  OJK).  Kejahatan  inilah  yang  menjadi
celah  yang  berdampak  pada  masyarakat yaitu  mendapatkan  teror  dari  penagihan dari  operator  aplikasi  pinjol  yang  tiada henti,  hal  ini  menjadi  sangat  meresahkan masyarakat bahkan ada korban pinjol yang melakukan  bunuh  diri.  Terjerat  dengan denda  dan  bunga  yang  sangat  tinggi  pada pinjol  sering  terjadi  pada  masyarakat. Selain itu adanya penagihan yang dilakukan  oleh  debt  collector  pinjol  dan mengintimidasi masyarakat.
Layanan  kredit  pinjaman  dengan menggunakan  teknologi  informasi    atau disebut  dengan  pinjaman  online  (N Rahayu,  2022)  mulai  berkembang  pada tahun  2014  pertengahan.  Perkembangan nya juga didukung karena kebutuhan diera sekarang  semua  dapat  dikomunikasikan melalui  internet  tidak  lagi  harus  bertemu secara langsung, hal ini menjadikan semua kegiatan  menjadi  lebih  cepat  dan  mudah. Fenomena ini lah yang membuat masyarakat lebih memilih pinjaman online dibandingakan  dengan  pinjaman  langsung ke  bank  yang  membutukan  waktu  dan proses  yang  lebih  lama  ditunggu.    Dari sinilah  kemudahan  teknologi  tersebut membuat celah timbulnya tindak pidana.
Berdasarkan  latar  belakang  peneliti uraikan  diatas,  peneliti  ingin  melakukan penelitian dengan
judul
“Tindak u Pidana u Pengancaman u Dalam Penanganan u Kasus u Pinjaman u Online
(Studi u Kasus u Putusan u Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Laporan  keluhan  kepada  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  banyak  dilakukan oleh  korban  karena  maraknya  dan  banyak nya  kasus  pinjaman  online  yang  terjadi. Setiap tahunnya kasus pinjaman online ini semakin  banyak  dan  bertambah,  data  ini diperoleh  dari  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  Jakarta.  Laporan  ini  banyak dilakukan  oleh  masyarakat  yang  merasa tertipu  oleh  pinjaman  online  tersebut. Dalam hal ini kesalah belum tentu sepenuh nya  dilakukan  oleh  kreditur  pinjaman online,  karena  banyak  juga  kasus  dimana nasabah (debitur) tidak melakukan pembayaran  atau  lalai  delam  melakukan pembayaran  yang  sudah  disepakati  diawal peminjaman.  Wanprestasi telah dilakukan oleh  debitur  apabila  melakukan  hal tersebut,  dimana  perjanjian  awal  yang disepakati telah diingkari oleh debitur. Hal ini  menyebabkan  kreditur  mengalami kerugian  karena  pernuatan  debitur  yang tidak menepati perjanjian u yang u sudah disepakati, u perbuatan u tersebut merupakan u perbuatan u yang u tidak menepati u janji (Mahrus, 2011). Wanprestasi  merupakan u hubungan u yang timbul u antara u pihak u pinjaman u online (kreditur)  dan u nasabah  (debitur)    yang
merupakan konsep hukum privat (Aridhayandi,  2017).  Kreditur  melakukan tindakan  pengancaman  pada  debitur  yaitu seperti  mendatangi  rumah  debitur  oleh debt collector dan mencemrkan nama baik debitur, hal ini terjadi karena dampak dari wanprestasi.  Selain  itu  dampak  yang ditimbulkan yang awalnya u hanya u wanprestasi menjadi u tindak u pidana karena penyelesaian  hukum  privat  tidak  selalu penyelesaian u persoalan,  tetapi  dilakukan juga dengan u instrument hukum u pidana.
Terjadilah  tutup  lubang  gali  lubang yang  berdampak  dapa  debitur  ketika melakukan  pembayaran.  Hal  ini  terjadi karena para debitur dikenakan bunga yang sangat  tinggi  disetiap  harinya.  Selain  itu ketakutan akibat penagihan yang dilakukan  oleh  debt  collector  dengan  cara mengancam  (Dewi,  2022).  Sehingga  ada pula  dampak  lain  yang  ditimbukan  akibat dari  pinjaman  online  ini  yaitu,  mejual ginjal u untuk u melunasi hutang, mengundurkan u diri u dari u pekerjaan,
dipecat u dari u pekerjaan, u mulai  timbulnya rasa malu, dan bunuh diri.
Salah  satu  kasus  pinjol  yang  masuk ke dalam ranah pidana adalah pada perkara pidana  Kasus  ini  terjadi,  pada  hari  Jumat tanggal 08 November
2019 u sekitar u pukul u 10.00 u wib, atau u pada suatu u waktu  lain  dalam  bulan  November 2019,  atau  pada  suatu  waktu  lain  dalam
tahun  2019,  bertempat  di u PT. u VEGA DATA u INDONESIA u atau u
PT. BARRACUDA
FINTECH
INDONESIA  di  Ruko  Pluit  Village, pada u suatu u tempat u lain u yang u masih u bera da u dalam u daerah u hukum u Pengadilan Negeri u Jakarta u Utara, u yang u dengan sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik u yang u memiliki u muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik u sebagaimana u dimaksud u dalam Pasal u 27 u ayat  (3).  Dan  dengan u sengaja dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan u dan/atau u pengancaman sebagaimana u dimaksud u dalam u Pasal 27 ayat  (4).  Nomor u 438/Pid.Sus/2020/PN
Jkt.Utr dengan u terdakwa u Dede u Supardi Bin H. Supriadi.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  jurnal  ini  peneliti menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif. Dalam u penelitian hukum u normatif u yang  dijelaskan  Peter Mahmud  Marzuki  yaitu  langkah  untuk menentukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- psrinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin
hukum  untuk  menjawab  isu  hukum  yang sedang  dihadapi  (Ali  et  al.,  2013).  Data skunder  digunakan  sepenuhnya  pada penelitian hukum normatif, sehingga dapat ditinggalkan  penyusunan  kerangka  teoritis yang  bersifat  tentative,  namun  mutlak diperlukannya penyusunan kerangka konsepsionil, maka dari itu di perlukannya perumusan  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan di dalam penyusunan kerangka konsepsional (Suekanto Soerjono,2006). Suatu proses untuk menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin u hukum u yang u menjawab u isu hokum u yang u sedang u dihadapi u dan memberikan
u pemecahan u atas permasalahan u tersebut  melalui u jenis penelitian normatif (Ali et al., 2013).
Dalam kepustakaan yang bersumber dari  data  sekunder  atau  penelitian  hukum normative yang dilakukan dalam penelitian  ini.  Melakukan  pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  tema  penelitian  yang terbagi  kedalam  3  (tiga)  yaitu  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah pengertian dari penelitian  kepustakaan  di  ungkap  dalam bukunya Johnny Ibrahim (Johnny, 2006). 1).   Bahan hukum primer
Dokumen peraturan yang mengikat  dan  ditetapkan  oleh  pihak yang  berwenang  disebut  dengan
bahan  hukum  primer(Mertokusumo Sudikno,  2002).  Semua  bahan  atau materi  hukum yang  mempunyai kedudukan  mengikat  secara  yuridis adalah bahan hukum primer.
Dalam u penelitian u ini u dikumpukan berita  atau  jurnal  dari  berbagai  media cetak,  media  masa,  maupun  internet  yang digunakan  dalam  penulisan  jurnal  ini meliputi bahan yang mempunyai keterkaitan  dengan  permasalahanyang  ada dalam penulisan ini. Bahan u hukum primer u dari u jurnal u meliputi;
1) Buku u ilmiah u di u bidang u hukum yang u berkaitan u dengan u topik penelitian;
2) Hasil u penelitian
3) Hasil penelitian dan Literatur
Bahan u yang memberi petunjuk atau u penjelasan u terhadap u bahan u hukum primer u dan u sekunder disebut dengan bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum tersier u biasanya u diperoleh u dari kamus ensiklopedia,  media  internet  dan  lain sebagainya.
Penelitian u ini u menggunakan u dua pendekatan u yaitu u pendekatan u kasus  dan pendekatan u perundang-undangan.
a. Pendekatan u perundang-undangan
( statute approach ) semua u undang- undang u dan u regulasi u yang bersangkutan u dengan permasalahan yang sedang dibahan di telaah.
Argument  untuk  memecahkan  masalah yamg  dihadapi  berasal  dari  hasil  telaah yang dilakukan (Setiono, 2002).
b. Pendekatan  kasus  ( case  approach ), kasus-kasus u yang u berkaitan u dengan isu u yang u dihadapi u yang u telah u menjad i  putusan u pengadilan u dan u berkekuatan hukum u tetap u ditelaah. Ratio decidendi u atau u reasoning u menjadi kajian u pokok u dalam u pendekatan kasus u adalah u yaitu u pertimbangan pengadilan u untuk u sampai u kepada suatu u putusan.  (N Rahayu, 2022)
Contoh kasus Putusan u Nomor 438/PID.SUS/2020/PN  Jkt. u Utr u di ambil dalam penelitian ini.
Penelitian  Preskriptif  merupakan bentuk  penelitian  dalam  penelitian  ini, yaitu  untuk  mengetahui,  mengkaji,  dan menilai bagaimana penerapan u Tindak Pidana u Pengancaman u Dalam  Hal  untuk Penanganan u Kasus u Pinjaman u Online Putusan u Nomor u 438/PID.SUS/2020/PN
Jkt.  Utr  dan  apa  yang  harus  dilakukan untuk  mengatasi  dan  mendapatkan  saran- saran mengenai pidana pinjaman online.
Dalam jurnal u ini u dikumpulkan dengan u menggunakan u library u research dan u studi u pustaka u baik u terhadap u bahan- bahan u hukum u primer u dan u hukum u sekun der u sebagai  Bahan u hukum  tertulis  yang digunakan.
Jawaban  atas  permasalahan  hukum yang  di  angkat  dalam  jurnal  ini  dapat  di
Analisis melalui bahan Hukum digunakan, hal ini sesuai dengan u tujuan yang u diharapkan u dalam u penulisan u jurnal ini.
Setelah u terkumpulnya
Bahan Hukum u yang u sudah u dipilih, u diklasifikasi berdasarkan u rumusan u masalah u yang  mau akan u diajukan u dan u dijadikan u dasar-dasar pembahasan u setiap u rumusan u yang diajukan. u Setelahnya u berdasarkan u asas- asas u hukum u dan u aturan-aturan u hukum yang u berlaku u di u uraikan u dan u di u kaji permasalahaannya u untuk u diuji  untuk  hal konsistensinyanya u dan u kemungkinan apakah u terjadi u perluasan u atau menjadi penyempitan u dalam u praktek, u atas u hal tersebut dapat ditarik kesimpulan tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Karakteristik u Pinjaman Online u Yang u Berimplikasi Tindak u Pidana
Sarana  teknologi  informasi  yang digunakan u dalam  produk  berupa  kredit pinjaam  disebut  dengan  pinjaman  online. Banyak layanan yang u diberikan mulai u dari u proses u pengajuan u dana pinjaman, u acceptance, u hingga u pencairan dana u pinjaman u online u melalui u email, sms, u maupun u telefon.  Pemaparan  diatas menunjukan  bahwa  banyak  komunikasi antara dibetur dengan u kreditur tidak bertatap  muka  dan u saling u bertemu  secara langsung. u Hal u ini u berbeda u dengan pinjaman secara u konvensional yaitu;
1) Nasabah memberikan keutungan kepada  Pemilik  dana  dari u bunga yang u ditetapkan u sebagai u tambahan kepada u nasabah;
2) Keuntungan  yang  hanya  di  kejar  oleh Bank konvensional;
3) Hubungan yang terjalin antara nasabah dengan orang yang meminjamkan  dana  sebatas  nasabah dan kreditur dan tidak memiliki ikatan emosional;
Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  OJK adalah  pihak  yang  berwenang  dalam mengatur  peraturan  terhadap  perusahaan pinjaman  online  di  Indonesia.  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu OJK merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan  berfungsi  menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang mengatur  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor jasa u keuangan u baik u di dalam u sektor  perbankan,  pasar u modal, dan sektor u jasa keuangan non-bank contohnya Asuransi, Dana Pensiun,
Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga  Jasa Keuangan  lainnya.  Di  dalam  melakukan pengawasannya, OJK memberikan perlindungan  dan  edukasi  bagi  konsumen yang dapat mengarahkan untuk u mencapai u dua u tujuan u utama.  Dari ke u 113 u daftar u tersebut u dipilih u 5 u (lima) untuk  mewakili  perusahaan  pinjaman online u per u 31 u Mei u 2019 u yang telah
resmi terdaftar, yaitu: Danamas, Koinworks, Amartha, Investree, dan Danacepat.  Dalam  berbagai  kasus  banyak nya  perusahaan  pinjaman  online  yang illegal, hal ini sudah di upayakan oleh OJK untuk mengahapuskan dan menutup perusahan tersebut. Contoh daftar pinjaman  online  yang  beroperasi  secara ilegal di Indonesia, yaitu: AyoRupiah, Bee Cash;  Bos  Tunai;  Cash  Loan  2  Minutes; dan Go Go Uang.
Kesalah  terjadi  ketika  pinjaman dilakukan karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak sehingga nasabah atau debitur tidak memperdulikan atau  memverifikasi  status  aplikasi  pinjol. Banyaknya  aplikasi  pinjol  yang  tidak memiliki  izin  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  namun  terdaftar.  Pada  tahun  2018 ada seebanyak 404 pinjol ilegal diberhentikan.  Namun  hal  ini  meningkat pada  2019  sebanyak  1.493  pinjol  ilegal. Ahun 2020 mulai lebih baik turun menjadi 1.026 pinjol illegal yang distop. Penurunan juga  terjadi  hingga  Juni  2021,  sebanyak 270  pinjol  illegal  yang  diberhentikan. Jumlah tersebut jauh lebih banyak daripada pinjol berizin. Juli 2021 berdasarkan  data  dari  OJK,  terdaftar  di OJK mencapai 121
fintech penyelenggara u fintech u peer u to u peer lending u yang u berizin.
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  “ Strafbaar  Feit ”  adalah  istilah
yang  dikenal  dari  tindak  pidana.  Dalam “ Strafbaar
Feit ” ini, Moeljatno menjelaskan  arti  dari  perbuatan  pidana yaitu  “perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman u
(sanksi) u yang
berupa u pidana u tertentu u bagi u barang u siap a  yang  melanggar  larangan  tersebut”  (Ali et al., 2013). Sehingga dapat disimpulakan bahwa  tindak  pidana  adalah  perbuatan yang  melanggar  suatu  aturan  hukum sehingga  dapat  dikenakan  sanksi  pidana bagi  siapapun  orang  yang  melanggar aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksinya  dapat  ditujukan  kepada  orang yang melakukan kejahatan tersebut.
Bambang  Poernomo  menambahkan pendapat  mengenai  perbuatan u pidana u yaitu u perbuatan u yang u oleh u suatu u aturan u hukum  pidana  yang dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  bagi orang  yang  melanggar  aturan  tersebut (Purnomo, 2002). Bagian dari keseluruhan hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara merupakan hukum pidana, yang u mengadakan u dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
1) Perbuatan-perbuatan u mana u yang tidak u boleh u dilakukan,  yang u dilarang, dengan u disertai u ancaman u atau u sanksi yang u berupa u pidana u tertentu u bagi barangsiapa u melanggar u tersebut ditentukan.
2) Kapan u dan u dalam u hal-hal u apa u kepada mereka u yang u telah u melanggar larangan-larangan u itu u dapat dikenakan u atau u dijatuhi u pidana sebagaimana u yang u telah u diancamkan ditentukan
3) Dengan u cara u bagaimana u pengenaan pidana u itu u dapat u dilaksanakan u apabila ada u orang u yang u disangka u telah melanggar u larangan u tersebut ditentukan (Ali et al., 2013).
Kesimpulan  dari  penjelasan  diatas adalah perbuatan u yang u dilarang u dalam suatu u peraturan u perundang-undangan dan u memiliki u sanksi u apabila u dilakukan merupakan  perbuatan  pidana.  Dalam ersoalan  hukum  pinjaman  online  yang adalah:
a.  Pengancaman
Bab  XXIII u tentang u pemerasan u dan pengancaman u secara u umum masuk tindakan pidana sebagaimana u diatur dalam u Pasal u 369 u KUHP, uss yaitu u barang siapa u dengan u maksud u untuk menguntungkan u diri u sendiri u atau u orang secara u melawan u hukum, u dengan ancaman u akan u membuka u rahasia, memkasa u orang u supaya u memberikan sesuatu u barang u yang u seluruhnya u atau sebagian u kepunyaan u orang u itu atau orang u lain,  atau u supaya u membuat u utang atau u menghapuskan u piutang, u diancam dengan u pidana u penjara u paling u lama empat u tahun. Kejahatan u ini tidak
dituntut u kecuali u atas u pengaduan u orang yang u terkena u kejahatan.
Menista u atau u akan u membuka rahasia u kepada u orang u lain u atau u para publik u yang u berhubungan u dengan kehidupan u pribadi u orang u yang u diancam atau  seorang  ketiga  dalam  hubungan dengan  orang  yang  diancam  merupakan cara pengancamannya. Perbedaannya adalah u bahwa u suatu u rahasia u pada hakikatnya u mengenai u suatu u hal u yang benar u terjadi, u tetapi u penistaan u yang memberitakan u benar u atau u tidaknya u yang disembunyikan u karena u hal u tertentu, sedangkan u yang u cemarkan u adalah u nama dan u kehormatan u dari u orang u yang diancam u atau u orang u ke u tiga, u yang memiliki u hubungan u keluarga u atau persahabatan u dengan u orang u yang diancam.(Wirjono,  2003)  Jika  rahasia yang u bersangkutan u tidak u hanya berkaitan u dengan u dirinya ud sendiri ud nam un juga u mengenai u apa u saja u yang u oleh u oran g yang u diancam u dihendaki u jangan u sampai diketahui u oleh ud banyak ud orang.
Maka ud hal tersebut us berlainan, artinya ud dari us rahasia tersebut us dimaksudkan us dalam us Pasal us 3 22  KUHP,  yang us mengenai uw pembukaan rahasia us oleh us orang uw yang, uw karena jabatannya u atau u pekerjaanya, u berwajib menyimpan u rahasia itu (Wirjono, 2003).
Kasus  terbukti  bersalah u terdakwa Dede u Supardi u bin  H. u Supriadi,  secara sah u menurut u hukum u melakukan u tindak pidana u yang u dengan u sengaja u dan u tanpa hak u mendistribusikan u dan/atau mentransmisikan u dan/atau u membuat dapat u diaksesnya u Informasi u Elektronik dan/atau u Dokumen u Elektronik u yang memiliki u muatan u pemerasan u dan/atau pengancaman u sebagaimana u dimaksud dalam u Pasal u 27 u ayat (4), u sebagaimana diatur u dalam u Pasal u 45 u ayat u (4)  Jo. Pasal u 27 u ayat u (4) u UURI u Nomor u 19 Tahun u 2016 u tentang u Perubahan u Atas UURI u Nomor u 11 u Tahun u 2008 u tentang Informasi u dan u Transaksi u Elektronik (dakwaan u kedua).
b.  Pelanggaran Privasi
Privasi  penyalahgunaan  KTP  yang digunakan  untuk  melakukan  pinjamaan online,  melanggar u peraturan  perundang- undangan. Pasal u 85 u Undang-Undang Administrasis u Kependudukan,  selain  itu juga Pasal u 17 u huruf (h) Undang- Undang u Nomor  14  tahun  2008  yang mengatur  bahwa  informasi  publik  yang dikecualikan  dari  pengungkapan  adalah: keadaan keuangan seseorang, aset, pendapatan,  dan  rekening  bank,  hasil evaluasi yang berkaitan dengan kemampuan, kecerdasan, dan rekomendasi kemampuan  seseorang,  dan/atau  catatan yang berkaitan dengan kepribadian seseorang  yang  terkait  kegiatan  satuan
pendidikan  formal  dan  satuan  pendidikan nonformal. riwayat kondisi dan pengobatan seseorang. perlakuan seseorang  terhadap  kesehatan  fisik  dan psikologisnya.
c.  Penghinaan (Pasal 310 KUHP)
DEDE  SUPARDI  terdakwa  dengan perbuatannya  melakukan  dengan  sengaja menggunakan  perangkat  sistem  elektronik melalui  whatsapp  dengan  mengirimkan  / mentransmisikan  dokumen  elektronik  dan informasi  elektronik  berupa  voice  note yang isinya diantaranya berupa penghinaan  dan  ancaman  terhadap  diri Saksi  korban  dan  keluarga  Saksi  korban. Penagihan  yang  dilakukan  dengan  kata kata  yang  tidak  baik  atau  kasar  dengan penghinaan pada nasabah yang melakukan u pinjaman u online u di u aplikasi KASCASH  yang  mana u nama  nasabah tersebut  adalah  ADE  INDRIYATI.  Untuk perintah  melakukan  penagihan  dengan cara  kasar  atau  melakukan  penghlnaan kepada nasabah PT. BARRACUDA
FINTECH INDONESIA yang mana perintah  tersebut  dilakukan  atas  perintah AGUS  RIFAID  selaku  Supervisor  di tempat  Saksi  bekerja  yang  mana  perintah tersebut  disampaikan  pada  saat  Desk Collection  melakukan  briefing  dengan AGUS RIFAID selaku Supervisor perusahaan tersebut.
d.  Penipuan
Menurut ketentuan Pasal 378 KUHP, tindak pidana pada umumnya dan penipuan termasuk dalam kejahatan terhadap  harta  benda.  Ada  dua  unsur pokok dalam Pasal 378 KUHP, yaitu unsur obyektif  dan  unsur  subyektif.  Tujuannya untuk  meyakinkan  atau  menggerakkan orang  lain  melalui  persuasi  atau  aktuasi: Memanfaatkan  nama  palsu;  status  atau martabat  palsu;  serangkaian  penipuan  dan kebohongan;  mendistribusikan  barang; menimbulkan  hutang;  demikian  juga, mengurangi piutang (Yahman, 2011).
Meskipun u unsur-unsur u dalam Pasal u 378 u KUHP u tersebut u terpenuhi seluruhnya, u tetapi u terdapat u unsur u dari tindak  pidana  penipuan  online  yang  tidak terpenuhi u dalam u pengaturan  Pasal  378 KUHP,  yaitu  tidak  terpenuhinya  unsur media  utama  yang  digunakan  dalam melakukan  tindak  pidana  penipuan  online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam  KUHP  maupun  KUHAP,  cara-cara penipuan  yang  berbeda  antara  penipuan konvensional dengan penipuan online, dan juga  terdapat  keterbatasan  dalam  KUHP yaitu tidak dapat membebankan pertanggungjawaban  pidana  pada  subyek hukum  yang  berbentuk  badan  hukum (korporasi)  yang melakukan tindak pidana penipuan online. Namun, di dalam u Pasal u 378 u KUHP u jika u dikaitkan dengan u kasus u pinjaman u online u saat u ini
yang u menjadi u letak u penipuannya u adalah jika u kita  meminjam  uang  sebesar  Rp.
1.000.000-  maka  yang  kita u dapatkan  di rekening u kita u adalah u Rp.600.000- perjanjian u tersebut  tidak  disebutkan dengan  jelas u mengapa u pinjaman yang awalnya u Rp.  1.000.000-  menjadi  Rp. 600.000- tersebut. Pihak pinjaman tersebut hanya menjelaskan potongan biaya administrasi. Maka u yang dimaksud u dengan u penipuannya u adalah pinjaman u yang u diberikan u tidak u sesuai dan u banyak u potongan u yang u tidak disebutkan  secara  terperinci.  Dalam  hal ini u kerugian  dialami  oleh  debitur  karena terjadi  unsur  penipuan  dari  pihak  kreditur yang tidak sesuai
dengan perjanjian u semestinya.
Penipuan u ini u didelik dari banyaknya potongan  yang tidak dijelaskan oleh pihak aplikasi  fintech  kepada  nasabah  yang melakukan pinjaman.
e.  Pemerasan
Pengenbalian uang yang tidak sesuai u dengan u jatuh u tempo u yang dilakukan oleh debitur maka anak dikenakan u bunga u sesuai  perjanjian  awal peminjaman.  Secara u umum u tindak pidana u pemerasan u masuk u di u dalam u Bab XXIII u tentang u pemerasan u dan pengancaman, u sebagaimana u diatur dalam u Pasal u 368 u KUHP, u yaitu:
(1) Barangsiapa u dengan u maksud u untuk menguntungkan diri u sendiri u atau
orang u lain u secara u melawan u hukum, memaksa u seseorang u dengan kekerasan u atau u ancaman u kekerasan untuk u memberikan u sesuatu u barang, yang u seluruhnya u atau u sebagian adalah u kepunyaan u orang u itu u atau orang u lain, u atau u supaya u membuat utang u atau u menghapuskan u piutang, diancam u karena u pemerasan, u dengan pidana u penjara u paling u lama Sembilan u tahun.
(2)   Ketentuan u Pasal u 365 u ayat u (2),  (3), dan u (4)  berlaku u bagi u kejahatan u ini. Bagian u unsur u delik u dalam u Pasal
tersebut, yaitu:
a) Dengan u maksud u untuk menguntungkan u diri u sendiri u atau orang u lain;
b) Secara u melawan u hukum;
c) Memaksa u seseorang u dengan kekerasan u atau u ancaman kekerasan;
d) Untuk u memberikan u sesuatu  barang, u yang u seluruhnya u atau sebagian u adalah u kepunyaan u orang itu  atau  orang  lain,  atau  supaya membuat  utang  atau  menghapusnya piutang (Hamzah, 2022).
Di  dalam  delik  pemerasan  dan penipuan  merupakan  delik  harta  benda barang  yang  diserahkan  dalam  bentuk barang  tidak  berwujud,  yaitu  utang  atau penghapus  piutang.  Kalau  dalam  delik pencurian,  barang  yang  diambil  tidak
mungkin  berupa  penghapusan  utang. Penghapusan  utang  misalnya  dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi  tanda  lunas,  tetapi  dia  belum membayarnya (Hamzah, 2022).
UU u ITE u pada u dasarnya u sudah mengatur u secara u khusus u tentang pengancaman u dan u pemerasan, yaitu dapat u dilihat u dalam u Pasal  29  UU  ITE yang u mengatur u perbuatan u berupa ancaman u kekerasan u atau u menakut-nakuti secara u pribadi u dengan u mengirimkan informasi u dan/atau u dokumen u elektronik.
Berbeda u jika u dibandingkan u dengan ketentuan u Pasal u 27 u ayat u (4) u khusus pengancaman u (Sigid,
2012).
Pengancaman u Pasal u 27 u ayat u (4)
berisikan u ancaman u yang u berupa pencemaran u nama u baik u dengan u lisan atau u tulisan u atau u ancaman u membuka rahasia u dengan u maksud u untuk menguntungkan u diri u sendiri u atau u orang u lain, u memaksa u orang u lain memberikan u barang u sesuatu,  memberi utang u atau u menghapuskan u piutang, sementara u di u dalam u Pasal 29 menjelaskan u tentang u ancaman kekerasan u atau u menakut-nakuti u secara pribadi (Sigid, 2012).
Ketentuan ini mirip dengan cyberstalking  yang  kasusnya  berada  di Amerika  Serikat,  Kanada,  Inggris  dan negara lainnya, tindakan yang menimbulakan  rasa  takut  yaitu  tindakan
pelecehan atau tindakan ancaman contohnya yang u dilakukan u baik u dengan perkataan u atau u tindakan u tertentu u yang menggunakan u teknologi u informasi u dan komunikasi, u contohnya u dalam u bentuk unsolicited u hate u mail, u obscene or threatening u email,  „mail u bombs,  dan lain-lain (Sigid, 2012).
Peraturan u yang u sangat u penting pada u Pasal u 29  UU  ITE  karena u media internet u atau u media u elektronik u lainnya saat u ini u digunakan u bagi u para u pelaku kejahatan u untuk u melakukan u ancaman baik u seksual u atau u keamanan u terhadap orang u lain. Menyebabkan u timbulnya rasa u takut u dalam u diri u para korban, sedangkan u ketentuan u terhadap pengancaman u tidak u mungkin  diterapkan u untuk u perbuatan u tersebut (Sigid, 2012).
Pasal 29 UU ITE terhadap perbuatan yang sudah  diatur  mensyaratkan u dilakukan u “dengan  sengaja” u dan u “tanpa u hak” u dalam ketentuan u tersebut u tidak u termasuk perbuatan u yang u dilakukan u dengan u lalai (culpa) u atau u dilakukan u berdasarkan kewenangan u atau u hukum u yang u berlaku. Sanksi u pidana u penjara u 12 u tahun u dan/ata u denda u 2 u Milyar u rupiah u atas u pelanggaran ketentuan u Pasal u 29 u berdasarkan yang ada ketentuan u Pasal u 45 u ayat u (3) u UU ITE.
2.  Penerapan Tindak Pidana Pengancaman  Dalam  Penanganan Kasus Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr
MAHDI u IBRAHIM u menerima pesan u SMS u dari u dompet u kartu u (aplikasi u internet) u awalnya u pada u bulan Agustus 2019. Penawarkan u pinjaman uang u secara u online  (via  internet)  kepada Saksi u korban, u karena u Saksi u korban sedang u membutuhkan u uang u maka selanjutnya u Saksi u korban u mengklik link u yang u ada u di u SMS u tersebut, setelahnya u Saksi u korban u langsung dialihkan u ke u playstore u (aplikasi) u dan disuruh u download.  Saksi  korban  klik OK u pada  Aplikasi  dompet  kartu  untuk mendownloadnya, munculah dalam aplikasi  tersebut  keluar  registrasi  sebagai u persyaratan u untuk u dapat melakukan u pinjaman u secara u online.
Pada u tanggal u 08 u November u 2019 ada u seseorang u (Terdakwa) u yang menelpon u Saksi u korban u dan u mengatakan kepada u Saksi u korban “kapan u pinjaman Saksi u korban u akan u dilunasi”, u dan pinjaman u Saksi u korban u telah u dikenakan denda, u sehingga u Saksi u korban u harus melunasi u pinjaman u tersebut u sebesar Rp.7.960.000- (tujuh u juta u Sembilan puluh u enam u ribu u rupiah). u Kemudian pada u tanggal u 03 u Desember u 2019 u Saksi korban u menerima u WhasApp u dari u nomor: 087776412279 u yang u mengatakan “saya
datang,  bayar u utang u atau u transfer”,  dan mengancam u Saksi u korban u dengan  hal-hal perkataan u kalau u tidak u bayar u dan tidak u ada u bukti u bayar,  seseorang  tersebut (Terdakwa) akan menelpon /
menghubungi u keluarga u Saksi u korban dan u menelepon  /  menghubungi u refrensi terhadap u kontak u telepon u teman u yang telah u diberikan u Saksi u korban u saat  harus melengkapi u persyaratan u pinjaman yang dimana  tersebut,  yang u mana  ancaman tersebut u yaitu u seseorang u (Terdakwa) memberitahukan u bilamana u Saksi u korban mempunyai u hutang u namun u tidak u membayarnya.
Selanjutnya u karena u seseorang
(Terdakwa) telah u menelpon /
menghubungi u keluarga u Saksi u korban dan u teman u teman u Saksi u korban, lalu pada  tanggal  05  Desember  2019  Saksi korban u menghubungi u telpon u via whastApp u dengan u nomor u 083876031045, lalu u Saksi u korban u menanyakan u apa sebab u istri u Saksi u korban u dan u teman- u teman u Saksi u korban u ditelpon,
setelah u itu telpon u Saksi u korban u tidak u aktif.  Dengan hal  ini  pada u hari u itu u juga u Saksi u korban kembali u menghubungi u dompet u kartu u dan mengatakan  “kamu  mau  telpon  siapa  lagi selain  istri  saya  dan  teman  teman  saya” akan  tetapi  seseorang  (Terdakwa)  balas dengan  kata  kasar  "terserah  gua,  anjing lu".  Pada  tanggal  16  Desember  2019,
seseorang (Terdakwa)  menghubungi Saksi korban  dengan  nomor  082149920291  dan melakukan  percakapan  (Chat)  dengan kata-kata  kasar  dan  mengancam  yaitu "akan  membunuh  saya  dan  saya  akan dimutilasi,  jika  tertangkap  saya  akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh  saya  untuk  membawa  sajam untuk bunuh-bunuhan”.
Karena  terdakwa  didakwa  dengan dakwaan  yang  berbeda,  maka  Majelis Hakim  akan  segera  memeriksa  dakwaan yang  kedua  berdasarkan  keterangan  yang disampaikan di muka  persidangan:  Unsur- unsur tindak pidana tercantum dalam Pasal 45  ayat  4  dan  Pasal  27  ayat  4  KUHP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik:
1. Setiap orang;
Seseorang atas nama DEDE SUPARDI  Bin  H.  SUPRIADI  yang identitasnya ditetapkan oleh Majelis Hakim  sesuai  dengan  identitas  Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian,  menjadi  sangat  jelas  bagi Majelis  Hakim  bahwa  Terdakwa  yang dimaksud  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum dalam  Dakwaannya  adalah  terdakwa  yang
dihadirkan  di  muka  persidangan  dalam perkara ini; akibatnya, persyaratan dari
2.  dengan  sengaja,  tanpa  izin, mendistribusikan,  mentransmisikan,  atau membuat dokumen dan informasi elektronik dapat diakses; Terdakwa DEDE SUPARDI  dengan  sengaja  melakukan perbuatan “mengedarkan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik” dengan mengirimkan voice dan voice note melalui Whatsapp ke handphone  Saksi  BAYU  PRASETYA dengan  menggunakan  handphone  milik Terdakwa DEDE SUPARDI (satu unit HP Realme  warna  merah  biru  Nomor  SIM Card 081546121647) dengan maksud agar Saksi  BAYU  PRASETYA  membayar hutang  atau  pinjaman  secara  online menggunakan aplikasi Indonesia (BARACCUDA  FINTECH).  Akibatnya, pertimbangan  sebelumnya  telah  terpenuhi, dan  komponen  kedua  selesai.  memiliki pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27 ayat  4;  Perbuatan  terdakwa  DEDE SUPARDI  dimaksudkan  untuk  memaksa saksi  BAYU  PRASETYA  membayar hutang  atau  pinjaman  secara  online melalui aplikasi KASCAS (PT). Indonesia (BARACCUDA FINTECH). Jika terdakwa DEDE SUPARDI berhasil melakukan penagihan online, maka ia akan
mendapatkan sejumlah keuntungan.
Tunjangan  tersebut  akan  berupa  insentif atau  bonus  berdasarkan  pekerjaan  yang dilakukan oleh terdakwa DEDE SUPARDI.  Misalnya,  jika  penagihan berhasil,  terdakwa  DEDE  SUPARDI  akan menerima  6%  dari  total  tagihan  yang dibayarkan  dari  kantongnya  sendiri  setiap minggu.  Syarat  ketiga  memiliki  muatan pemerasan dan/atau ancaman sebagaimana dijelaskan  dalam  Pasal  27  ayat  (4)  UU  RI Nomor  19  Tahun  2016  telah  dipenuhi berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan di atas.
Pidana  Terdakwa  dan  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan  Tergugat dipertimbangkan  terlebih  dahulu.  Faktor yang memperburuk keadaan adalah Karena  perbuatan  terdakwa  meresahkan masyarakat  sehingga  dapat  menimbulkan trauma  psikologis  bagi  korban  dan keluarga  korban.  Faktor-faktor  yang  dapat dikurangi:  Terdakwa  tidak  dinyatakan bersalah;  Terdakwa  berperilaku  sopan sepanjang  persidangan;  Pernyataan  jujur yang  dibuat  oleh  terdakwa;  Terdakwa mengaku  bertanggung  jawab;  Apakah tanggungan  keluarga  terdakwa?  Majelis Hakim memutuskan
1. Menyatakan terdakwa
DEDE
SUPARDI  Bin  H.SUPRIADI  tidak bersalah  sampai  terbukti  bersalah  atas dakwaan  dakwaan  kedua  melakukan
tindak  pidana  dengan  “sengaja  dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan  /atau  Dokumen  Elektronik  yang berisi  tentang  pemerasan  dan/atau ancaman”
2. Terdakwa  DEDE  SUPARDI  Bin  H.
SUPRIADI  diancam  dengan  pidana penjara selama-lamanya 1 tahun penjara dan  denda  sebesar  Rp.  70.000.000,00 rupiah,  dengan  syarat  jika  denda  tidak dibayar dikenakan pidana kurungan dua bulan;
3.   Tentukan  berapa  banyak  hukuman terdakwa akan dikurangi dengan jumlah  waktu  yang  dihabiskan  dalam tahanan dan penangkapan;
4.  Mewajibkan  Terdakwa  untuk  tetap berada dalam tahanan;
5. Memberikan bukti berupa:
-  1  unit  handphone  Redmi  7  3/32  warna hitam hasil jepretan Bayu Prasetya;
digunakan dalam situasi lain;
-  HP  Realme  biru  dan  merah  masing- masing 1 unit No. 081546121647 yang direbut  Dede  Supardi  Bin  H.  Supriadi darinya;
-
1  (satu)  daftar  riwayat  hidup  yang dicopot  dari  Dede  Supardi  Bin  H. Supriadi;
diambil untuk dimusnahkan;
6.  mewajibkan  Tergugat  membayar  biaya perkara  sebesar  Rp.  5.000  (atau  lima ribu rupiah);
a)  Satu  buah  handphone  redmi  7  3/32 warna  hitam  yang  dihadiahkan  Bayu Prasetya; digunakan dalam situasi lain;
b)  HP  Realme  warna  biru  dan  merah masing-masing satu unit No.
081546121647  yang  dirampas  oleh Dede Supardi Bin H. Supriadi;
c)  satu  (satu)  daftar  riwayat  hidup  yang diambil Dede Supardi Bin H. Supriadi;
d) Disita untuk dimusnahkan;
e)  Mewajibkan  Tergugat  untuk  membayar biaya  perkara  sebesar  Rp.  5.000  (atau lima ribu rupiah);
Ketika  tidak  ada  upaya  hukum  lain yang  dapat  dan  mampu  mengatasi  suatu kejahatan,  maka  sering  digunakan  dalam praktik peradilan sebagai upaya penanggulangan kejahatan menurut hukum pidana  sebagai  upaya  hukum  yang  paling utama.  Sanksi  pidana  (hukuman)  dapat diartikan sebagai penderitaan atau kesengsaraan  yang  ditimpakan  kepada
seseorang yang telah melakukan kejahatan. Debitur  yang  belum  melunasi  utangnya atau  belum  melunasinya  tetap  harus membayar sesuai dengan perjanjian pinjaman  awal.  Ini  karena  debitur  telah menerima perjanjian pinjaman awal dengan  fintech  dan  menerima  uangnya. Namun, jika perjanjian sebelumnya dilanggar,  debitur  dapat  dikenakan  Pasal 378  KUHP,  yang  mengatur  tentang penipuan,  dan  jika  tidak  beritikad  baik,  ia dapat  menghadapi  hukuman  empat  tahun penjara.
Pasal 378 KUHP menjatuhkan hukuman  maksimal  empat  tahun  penjara atas penipuan  yang dilakukan oleh debitur (peminjam).  Pemodal  yang  memeras  uang dan  dijerat  Pasal  368  KUHP  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  tahun,  dan  bagi  yang  melakukan ancaman  dengan  Pasal  369  KUHP diancam  pidana  paling  lama  empat  tahun penjara.  Sebaliknya,  UU  ITE  tidak  secara khusus  mengatur  tindak  pidana  penipuan terkait  sanksi  bagi  pelaku  penipuan.  Saat ini,  hanya  Pasal  378  KUHP  yang mendefinisikan  tindak  pidana  penipuan dengan  ancaman  hukuman  maksimal empat tahun penjara.
Pasal  29 UU  ITE menyebutkan bahwa “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung  ancaman  kekerasan  atau
intimidasi yang diperlihatkan secara rahasia” mengatur sanksi terhadap mereka yang  melakukan  tindak  pidana  pemerasan dan tindak pidana ancaman yang dilakukan. melalui media daring.
Pelanggaran  Pasal  29  UU  ITE  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  12 tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  2 miliar  rupiah  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat 3.  Oleh  karena  itu,  membandingkan rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP KUHP dengan Pasal  29 UU  ITE mengungkapkan bahwa  kedua  peraturan  tersebut  mengatur subyek  yang  berbeda.  Pemerasan  dan pengancaman  diatur  dalam  Pasal  368  dan 369  KUHP,  dan  Pasal  29  UU  ITE mengatur  pengancaman  dan  pemerasan melalui  internet  atau  media  elektronik lainnya dimana pelaku kejahatan mengancam  seksual  atau  keamanan  orang lain,  sehingga  menyebabkan  ketakutan bagi para korban. Ujung-ujungnya, penyidik  Polri  sangat  perlu  memiliki kejelian untuk mengetahui kapan menggunakan Pasal 29 UU ITE dan kapan menggunakan  Pasal  368  KUHP.  Namun dalam  praktiknya,  polisi  bisa  menjerat dengan  pasal  berlapis  jika  tindak  pidana tersebut  memenuhi  unsur  pemerasan  dan ancaman dalam Pasal  368 dan 369 KUHP dan  Pasal  29  UU  ITE.  Setelah  syarat tersebut  terpenuhi,  pasal  tersebut  dapat digunakan oleh pihak kepolisian.
Pasal  29  jo  terkait  UU  ITE.
Meskipun  UU  ITE  tidak  secara  khusus mengatur  ketentuan  mengenai  tindak pidana  pemerasan  dan  ancaman,  pasal  ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar mempertanggungjawabkan  kejahatannya. Pasal  45  ayat  3  dapat  membantu kekurangan-kekurangan  KUHP.  Orang dalam  kejahatan  pinjaman  online  ini adalah  korporasi,  tetapi  korporasi  juga adalah orang (manusia) atau perorangan di dalam  korporasi.  Karena  banyak  orang menggunakan  pinjaman  online  untuk memulai bisnis yang berbadan hukum atau perorangan. Karena telah melanggar perjanjian yang ada, debitur dapat dikenakan  Pasal  378  KUHP  tentang Penipuan  dan  diancam  dengan  hukuman empat  tahun  penjara  jika  tidak  beritikad baik.
Pasal  378  KUHP  menjatuhkan hukuman  maksimal  empat  tahun  penjara atas penipuan  yang dilakukan oleh debitur (peminjam).  Pemodal  yang  memeras  uang dan  dijerat  Pasal  368  KUHP  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama sembilan  tahun,  dan  bagi  yang  melakukan ancaman  dengan  Pasal  369  KUHP diancam  pidana  paling  lama  empat  tahun penjara.  Sebaliknya,  UU  ITE  tidak  secara khusus  mengatur  tindak  pidana  penipuan terkait  sanksi  bagi  pelaku  penipuan.  Saat ini,  hanya  Pasal  378  KUHP  yang mendefinisikan  tindak  pidana  penipuan
dengan  ancaman  hukuman  maksimal empat tahun penjara.
Pasal  29  UU  ITE  menyebutkan bahwa  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang  mengandung  ancaman  kekerasan atau  intimidasi  yang  diperlihatkan  secara rahasia” mengatur sanksi terhadap mereka yang  melakukan  tindak  pidana  pemerasan dan tindak pidana ancaman yang dilakukan. melalui media daring.
Pelanggaran  Pasal  29  UU  ITE  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  12 tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  2 miliar  rupiah  sesuai  dengan  Pasal  45  ayat 3.  Oleh  karena  itu,  membandingkan rumusan Pasal 368 dan 369 KUHP KUHP dengan Pasal  29 UU  ITE mengungkapkan bahwa  kedua  peraturan  tersebut  mengatur subyek yang berbeda.
Pemerasan dan pengancaman diatur  dalam  Pasal  368  dan  369  KUHP,
dan Pasal 29 UU ITE mengatur pengancaman  dan  pemerasan  melalui internet  atau  media  elektronik  lainnya dimana  pelaku  kejahatan  mengancam seksual  atau  keamanan  orang  lain, sehingga  menyebabkan  ketakutan  bagi para  korban.  Ujung-ujungnya,  penyidik Polri sangat  perlu memiliki  kejelian untuk mengetahui  kapan  menggunakan  Pasal  29 UU  ITE  dan  kapan  menggunakan  Pasal 368  KUHP.  Namun  dalam  praktiknya,
polisi  bisa  menjerat  dengan  pasal  berlapis jika  tindak  pidana  tersebut  memenuhi unsur pemerasan dan ancaman dalam Pasal 368 dan 369 KUHP dan Pasal 29 UU ITE. Setelah  syarat  tersebut  terpenuhi,  pasal tersebut  dapat  digunakan  oleh  pihak kepolisian.  Pasal  29  jo  terkait  UU  ITE. Meskipun  UU  ITE  tidak  secara  khusus mengatur  ketentuan  mengenai  tindak pidana  pemerasan  dan  ancaman,  pasal  ini dapat digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku agar mempertanggungjawabkan  kejahatannya. Pasal  45  ayat  3  dapat  membantu kekurangan-kekurangan  KUHP.  Orang dalam  kejahatan  pinjaman  online  ini adalah  korporasi,  tetapi  korporasi  juga adalah orang (manusia) atau perorangan di dalam  korporasi.  Karena  banyak  orang menggunakan  pinjaman  online  untuk memulai bisnis yang berbadan hukum atau perorangan.

## 5. SIMPULAN
Kesimpulan
yang dapat dikemukakan  dalam  pembahasan  diatas adalah sebagai berikut:
1.  Melanggar  UU  ITE  Pasal  29  UU  ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman  kekerasan  atau  menakut- nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan
karakteristik  pinjaman  online  yang berimplikasi tindak pidana.
2.  Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam  Penanganan  Kasus  Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor  438/Pid.Sus/2020/PNJkt.Utr. Atas  nama  terdakwa  Dede  Supardi  Bin H.  Supriadi  Hakim  memutus  dakwaan alternative  kedua,  Pasal  45  ayat  (4)  Jo. Pasal  27  ayat  (4)  Undang-undang Republik  Indonesai  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, dan  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dari  kesimpulan  di  atas  dapat  di saran dalam jurnal ini sebagai berikut: 1. Sanksi  pidana  tidak  hanya  diberikan kepada  pelaku  tindak  pidana  pinjol ilegal yang telah melakukan pengancaman  peminjam,  namun  sanksi juga  diberikan  kepada  korporasi  dari Jasa  Pinjaman  Online  tersebut  karena sudah  melakukan  pembohongan  publik melakukan  promosi  periklanan  jasa keuangan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. OJK  hendaknya  mencabut  akses  dan aplikasi  pinjaman  online  yang  tidak terdaftar  mengingat  perbuatan  pelaku tindak  pidana  pinjol  menimbulkan kerugian materiil dan nonmateriil, serta keresahan dan kecemasan dalam
masyarakat.  Perlu  dilakukan  sebagai upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan karena  apabila  dengan  penghentian operasional  atau  memblokir  situs  dan aplikasi  pinjol  ilegal,  pelaku  dapat mengganti nama atau mengubah aplikasinya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.,  Abdulkadir,  M.,  dan  Penelitian Hukum,  H.,  &  Aditya  Bakti,  C. (2013).  Hamzah,  Andi  ,  Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Sinar Grafika.
Kencana  Prenada  Media  Jakarta . https://www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5a97b394460ec/aspek- Aridhayandi, M. R. (2017). Kajian tentang Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap Pelaku  yang  Melakukan  Perbuatan Curang  dalam  Bisnis  Dihubungkan dengan  Pasal  379a  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana. Dialogia
Iuridica , 8 (2), 80–92. https://doi.org/10.28932/DI.V8I2.725
Dewi, C. R. (2022). Tempo.co . https://bisnis.tempo.co/read/1150113/ terjerat-pinjaman-online-nasabah- gali-lubang-tutup-lubang  tanggal  22 September 2022.
Hamzah,  A.  (2022). Delik-Delik  Tertentu (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP . https://books.google.co.id/books?hl=i d&lr=&id=n7D1DwAAQBAJ&oi=fn
d&pg=PA1&dq=8.%09Andi+Hamza h,+Delik- Delik+Tertentu+(Speciale+Delicten) +di+Dalam+KUHP,+Jakarta,+Sinar+ Grafika+2009&ots=qTFavg6efo&sig =NYEhTvTlgulrZPxVz5ROisGun88 &redir_esc=y#v=onepage&q&f=fals Johnny,  I.  (2006). Johnny  Ibraim,  Teori
dan Metodologi Penelitian . https://scholar.google.com/scholar?hl =id&as_sdt=0%2C5&q=12.%09John ny+Ibraim%2C+Teori+dan+Metodol ogi+Penelitian+Hukum+Normatif%2 C+Malang%2C+Banyumedia+Publis hing%2C+2006&btnG= Mahrus,  A.  (2011). Dasar-Dasar  Hukum Pidana . https://books.google.co.id/books?hl=i d&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fn d&pg=PP1&dq=Moeljatno,+Asas- asas+Hukum+Pidana+(Jakarta,+Rine ka+Cipta,+2008).+hlm.3&ots=L_ylg KF4U7&sig=P7TQx6MudwXGrV6J buMCQDD245g&redir_esc=y#v=one page&q=Moeljatno%2C Asas-asas Hukum Pidana (
Maskun,  S.  (2014). Kejahatan  Siber (Cyber  Crime)  Suatu  Pengantar . https://books.google.com/books?hl=i d&lr=&id=fu2lDwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PP1&dq=Maskun,+Kejahatan+ Siber+(Cyber+Crime),+(Jakarta,+Pre nada+Media+Group,+2013),+hlm.+1 7&ots=3rcUyjGm9h&sig=mQyk0txL
DgBypdzMcqcbfN7U1cs Mertokusumo  Sudikno.  (2002). Hukum Mengenal  Hukum (Suatu Pengantar) . https://jdih.baliprov.go.id/produk- hukum/monografi-hukum/buku- hukum/26985
N  Rahayu.  (2022).  “Penyalahgunaan  Data Pribadi Debitur Pada Aplikasi Pinjaman  Online  ilegal  (Study  kasus Aplikasi Uang Cepat).
Repository.Uinjkt.Ac.Id . https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/ handle/123456789/59670 Purnomo, B. (2002). Pola dasar teori-asas umum  hukum  acara  pidana  dan penegakan hukum pidana . 301.
Setiono.  (2002). Pemahaman  Terhadap Metode Penelitian Hukum. (Bandung,
Nuansa
Aulia,
2002) . https://www.google.com/search?q=Se tiono,+Pemahaman+Terhadap+Metod e+Penelitian+Hukum.+(Bandung,+N uansa+Aulia,+2002),+hlm.+93&sxsrf =ALiCzsaGizY6xdRhtOpYBNZb7a- Sghhh_A:1665681588620&source=ln ms&sa=X&ved=2ahUKEwi96Ze729 36AhWBguYKHanYCC0Q_AUoAH oECAEQAg&biw=136 Sigid, S. (2012). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber .
Suekanto  Soerjono.  (2006). Pengantar Penelitian
Hukum
Jakarta . https://scholar.google.com/scholar?hl =id&as_sdt=0%2C5&q=Soerjono+Su
ekanto%2C+Pengantar+Penelitian+H ukum%2C+Jakarta%2C+Universitas ++Indonesia- UI++Press%2C+2014&btnG= Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu . https://scholar.google.com/scholar?hl =id&as_sdt=0%2C5&q=Wirjono+Pr odjodikoro%2C+Tindak- Tindak+Pidana+Tertentu+di+Indones
ia%2C+Jakarta%2C+PT.+Refika+Ad itama+2003&btnG=
Yahman.  (2011). Yahman,  Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana . https://scholar.google.com/scholar?hl =id&as_sdt=0%2C5&q=Yahman%2 C+Karakteristik+Wanprestasi+%26+ Tindak+Pidana+Penipuan%2C+Jakar ta%2C+PT.+Prestasi+Prestasi+Pustak araya+2011&btnG=