Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 89-94 DOI: https://doi.org/10.29210/3003908000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Model perumusan kebijakan pendidikan
Henni Marsari 1*) , Sunita Hairani 1 , Nurhizrah Gistituati 1 1 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Received Apr 11 th , 2021 Revised May 12 th , 2021
Accepted Jun 15 th , 2021 Perumusan  kebijakan  pendidikan  sangat  penting  untuk  dilaksanakan  agar tujuan  pendidikan  yang  telah  disusun  dapat  dicapai  secara  maksimal.  Untuk merumuskan  kebijakan  pendidikan  maka  perlu  diketahui  model-model perumusan kebijakan pendidikan tersebut.  Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menginformasikan model formulasi kebijakan pendidikan agar  dapat  dijadikan  solusi  dalam  melahirkan  kebijakan  pendidikan. Metodologi  penulisan  ini  menggunakan  studi  kepustakaan.  Penulisan  artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 26 artikel nasional yang berhubungan dengan  kebijakan  pendidikan  yang  terdapat  pada  database  google  scholar.. Dari  hasil  pengkajian  ditemukan  beberapa  model  perumusan  kebijakan pendidikan yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan,model  elit,  model  rasional,  model  inkrementalis,  model  analisis kebijakan, dan  model pendekatan implementasi kebijakan publik. Pengkajian ini juga menemukan bahwa model perumusan kebijakan yang tepat digunakan di  Indonesia  adalah  model  analisis  kebijakan  pendidikan  dan  model implementasi kebijakan publik.
Keyword: Kebijakan Pendidikan Perumusan Analisis
© 2021The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Henni Marsari, Universitas Negeri Padang Email: marsarihenni@gmail.com

## Pendahuluan
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengembangkan dan melaksanakan pendidikan  secara  maksimal  (Mukhid,  2017).  Secara  umum  pendidikan  merupakan  sebuah  aktivitas  yang direncanakan  untuk  mengembangkan  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  dengan  tujuan  untuk  dapat meningkatkan kualitas hidup setiap warga negara  (Bahri, 2017). Pendidikan pada hakikatnya penting untuk dilaksanakan  oleh  setiap  warga  negara.  Hal  ini  dikarenakan  pendidikan  memiliki  dampak  yang  besar  bagi warga  negara  dan  bangsa  itu  sendiri.  Dengan  meningkatnya  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan  warga negara maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas diri yang akan berdampak kepada peningkatan bangsa  (Fitria,  2019).  Pendidikan  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Perlunya  pihak  penyelenggara  yang  dapat memfasilitasi  jalannya pendidikan  tersebut  (Inah,  2013).  Pada  hal  ini  yang  bertindak  sebagai  penyelenggara dalam proses pendidikan di sebuah negara adalah pemerintah. Pemerintah harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah disepakati (Hakim, 2016).
Di indonesia penyelenggara pendidikan telah diatur diatur oleh UUD 1945 pasal 31 ayat 1,2,3 dan 3 yang intinya  bahwa  pendidikan  merupakan  hak  seluruh  warga  negara.  Warga  negara  berhak  untuk  dapat melaksanakan pendidikan yang di fasilitasi oleh negara. Selain itu dilahirkannya undang-undang khusus yang mengatur pendidikan yaitu UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dalam mengelola pendidikan warga negara. Selain itu banyaknya
peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan mentri dan lain-lainnya membuktikan bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pendidikan bagi warga negara.
Dengan hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dalam mengelola dan mengatur pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini yang dapat di implementasikan dalam proses pelaksanaannya. Kebijakan merupakan sebuah keputusan formal dalam organisasi yang bersifat tertulis,  mengikat  dan  mengatur    segala  bentuk  prilaku  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  nilai-nilai  baru dalam kehidupan warga negara  (Ramdhani, 2017). Kebijakan ini yang dapat dijadikan referensi utama bagi warga negara maupun anggota organisasi dalam berperilaku. Pada hakikatnya sebuah kebijakan harus bersifar proaktif  dan  problem  solving  (Istanti,  2019).  Hal  inilah  yang  membedakan  antara  hukum  dan  peraturan. Sebuah kebijakan bersifat interpretatif dan adaptif. Kebijakan juga dapat mencirikan proses lokal yang khas namun dapat diterapkan secara umum serta memberikan kesempatan untuk menginterpertasikan detail yang ada.
Kebijakan biasanya digunakan oleh aktor dan intitusi organisasi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem pemerintah(Simanjutan, 2015). Banyak yang menghubungkan kebijakan dengan politik dikarenakan kebijakan berhubungan dengan tindakan politis dan konsekuensi politik (Aziz et al, 2020). Maka ada pernyataan bahwa kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan ( a means to an end ).
Pencapaian  tujuan  yang  berhubungan  dengan  masyarakat  pada  umumnya  ( public )  akan  memerlukan sebuah kebijakan publik (Suryono, 2014).  Dalam sebuah kebijakan publik akan berlaku lingkaran  kebijakan publik yang disebut dengan public cycle yang terdiri dari agenda setting, policy formulation, policy implementation, policy  evaluation,  policy  change, dan policy  termination (McPhail,  2003).  Namun  juga  ada  yang  berpendapat bahwa  kebijakan  publik  terdiri  dari  perancangan  agenda,  merumuskan  kebijakan,  pengadopsian  kebijakan, pelaksanaan  kebijakan  dan  penilaian  kebijakan.  Setiap  tahapan  yang  ada  harus  diperhatikan  dengan maksimal.  Tahapan  ini  memaknai  bahwa  setiap  kebijakan  yang  dibuat  dilakukan  tahapan  dan  proses  yang dikontrol agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran (Alamsyah et al, 2020).
Namun kenyataan dilapangan ditemukan bahwa kebijakan yang dilaksanakan tidak berdasarkan tahapan yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  menjadi  pengingat  bagi  pemangku  kebijakan  agar  dapat  menghasilkan kebijakan dengan perumusan yang baik agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil referensi  dan  studi  literatur  yang  penulis  lakukan  bahwa  analisis  kebijakan  dapat  digambarkan  melalui beragam disiplin ilmu pengetahuan, (Aziz et al, 2020). Maka diperlukan kajian khusus mengenai kebijakan di bidang  pendidikan.    Analisis  model  kebijakan  di  bidang  pendidikan  sangat  perlu  untuk  dikembangkan dikarenakan  agar  dapat  mencapai  tujuan    pendidikan  yang  telah  ditetapkan.  Ada  banyak  jenis  model perumusan kebijakan dalam dunia pendidikan dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menginformasikan model formulasi kebijakan pendidikan agar dapat dijadikan solusi dalam melahirkan kebijakan pendidikan.

## Metode
Metodologi penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji sebanyak 26 artikel nasional yang berhubungan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang terdapat pada database google scholar. Hasil dari pengkajian kemudian di jabarkan melalui artikel ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan
Ada  beberapa  model  perumusan  kebijakan  pendidikan  yaitu  model  kelembagaan,  model  sistem,  model penyelidikan,  model  rasional,  model  inkrementalis,  model  analisis  kebijakan,  dan    model  pendekatan implementasi kebijakan publik. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

## Model Kelembagaan
Model  kelembagaan  ini  berprinsip  bahwa  pemerintah  adalah  penanggung  jawab  pembuatan  kebijakan, (Wibowo, 2013). Apapun yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik. Model kelembagaan ini didasari oleh fungsi kelembagaan dari setiap sektor pemerintah dalam merumuskan kebijakan, (Nurain et al,  2016).  Pemberian  kebijakan  oleh  pemerintah  dicirikan  dengan  lembaga  negara  memberikan  legitimasi, kebijakan negara bersifat universal dan kebijakan tersebut dapat dimonopoli dan dipaksakan oleh pemerintah kepada  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  model  lembaga  merupakan model  yang  digunakan  oleh pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan  (Fatem,  2020).  Maka  oleh  sebab  itu model kelembagaan ini dapat diterapkan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di sektor pemerintah.

## Model perumusan kebijakan pendidikan
Berdasarkan  pengkajian  yang  penulis  lakukan  ditemukan  bahwa  model  kelembagaan  ini  memiliki keunggulan  yaitu  pemerintah  dapat  menuntun  masyarakat  untuk  dapat  melaksanakan  kebijakan  melalui kekuatan  dan  monopoli  kekuasaan  yang  sah.  Namun  model  ini  juga  memiliki  kelemahan  yaitu  model  ini tidak memperhatikaan hubungan antar lembagai dan substansi dari kebijakan itu sendiri.

## Model Sistem
Model sistem ini dikembangkan oleh ahli yang bernama Paine dan Naumes,  (Triastuti, 2003). Model sistem merupakan model yang menggambarkan kejadian nyata yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Model sistem ini  disebut  juga  dengan  model  deskriptif.    Model  sistem  ini  dirumuskan  dari  sudut  pandang  pembuat kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan dengan model ini pembuat kebijakan dilihat perannya dari proses perancangan  maupun    pengkoordinasian    dalam  menemukan  pemecahan  masalah  yang  akan  1) memformulasikan  kesempatan  dan  menggunakan  bantuan  dari  aspek  internal  maupun  aspek  internal,  2) memberikan  kepuasan  sesuai  dengan  permintaan  lingkungan,  dan  3)  dapat  memberikan  kepuasan  terhadap pembuat kebijakan, (Paiane and Naumes, 1975).
Model sistem mendeskripsikan bahwa  adanya interaksi antara pembuat kebijakan dan lingkungan sebagai hal  yang  dinamis.  Interaksi  tersebut  dapat  berbentuk  inputs  dan  outputs.  Outputs  yang  dihasilkan  akan menjadi  bahagian  dari  lingkungan  yang  akan  melakukan  interaksi  dengan  organisasi.  Model  sistem mempercayai bahwa kebijakan politik  yang timbul dari interaksi dianggap sebagai masukan sedangkan yang dikeluarkan merupakan respon dari setiap tuntutan yang dianggap sebagai luaran sistem politik. Agar setiap tuntutan dapat menjadi kebijakan maka diperlukan penyelesaian dari pihak-pihak yang bertentangan. Maka sebuah  sistem  dapat  dibangun  dari  aspek-aspek  yang  mendukung  sistem  tersebut.  Selain  itu juga  di  dukung oleh sub sistem yang salin berhubungan (Walukow, 2012). Dengan saling berinteraksinya sebuah sistem maka sistem  tersebut  akan  menghasilkan  luaran  yang  jelas,  memiliki  akar-akar  sistem  yang  kuat,  dan  memiliki penggunaan yang bersifat otoritas, (Toha dan Himy, 2020). Maka dari penjabaran model sistem tersebut maka model sistem dapat di aplikasikan pada kebijakan pendidikan namun perlu adnaya keikutsertaan masyarakat secara menyeluruh agar dapat memetakan permasalahan untuk dicarikan solusi yang tepat.
Berdasarkan  kajian  yang  penulis  lakukan  ditemukan  bahwa  model  sistem  memiliki  kelebihan  yaitu memiliki input dan proses yang jelas dan sesuai prosedur sehingga menghasilkan output yang jelas. Sedangkan efisiensi  waktu  menjadi  kelemahan  dari  model  ini  dikarenakan  membutuhkan  waktu  yang  banyak  dalam menampun input dan melaksanakan proses sebelum dilahirkannya kebijakan

## Model Penyelidikan Campuran
Model  penyelidikan  campuran  disebut  juga  dengan  model  mixed  scanning  yang  menggunakan  aspek- aspekdari  dua  pendekatan  maupun  dua  sudut  pandang.  Model  penyelidikan  campuran  menuntut  pembuat kebijakan  untuk  menggunakan  teori  rasional  yang  bersifat  menyeluruh  dan  inkrementalisme  dengan memperhatikan  situasi  dan  kondisi  yang  berbeda,  (Mulyana  et  al,  2019).  Pada  beberapa  kasus  penggunaan pendekatan  inkrementalisme  sangat  tepat  untuk  digunakan  namun  pada  kasus  lainnya  pendekatan  yang bersifat  komprehensif  lebih  tepat  untuk  digunakan.  Penggunaan  model  penyelidikan  campuran  dapat digunakan  pada  proses  kebijakan  pendidikan  dengan  mengambil  keputusan  yang  dilakukan  secara inkremental dan rasional (Ismail, 2016).
Berdasarkan  kajian  yang  peneliti  lakukan  ditemukan  bahwa  model  penyelidikan  campuran  memiliki kelebihan  yaitu  melihat  dari  dua  sisi  utama  dan  khusus  dalam  merumuskan  kebijakan  sehingga  kebijakan yang ditemukan lebih terperinci namun hal ini menjadi kelemahan karena pembidikan permasalahan tersebut hanya difokuskan kepada beberapa daerah saja sehingga banyak daerah yang akan luput dari pantuan.

## Model Proses
Model  proses  mengansumsikan  bahwa  politik  merupakan  kegiatan  yang  memiliki  proses.  Adapun tahapan  perumusan  kebijakan  dengan  model  proses  yaitu  mengindentifikasi  masalah,  menyusun  agenda, merumuskan  perancangan  kebijakan,  pengesahan  kebijakan,  penerapan  kebijakan,  dan  penilaian  kebijakan, (Thomas,  2011).  Penerapan  model  proses  ini  dalam  kebijakan  pendidikan  dapat  dilaksanakan  dengan mengikuti setiap tahapan agar mendapatkan kebijakan yang tepat.
Berdasarkan  kajian  yang  peneliti  lakukan  ditemukan  bahwa  model  proses  memiliki  kelebihan  yaitu kebijakan  yang  lahir  merupakan  bentuk  kefokusan  terhadap  elemen  irasinal  perumus  kebijakan  dengan memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat namun yang menjadi kelemahanya adalah membutuhkan waktu yang lama hingga kebijakan dapat di sahkan.

## Model Teori Elite
Teori elite mengasumsikan bahwa masyarkat terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (penguasa/  elite)  dan  kelompok  yang  tidak  memegan  kekuasaan  (masa),(Suryono,  2014).  Teori  elite  ini berpadangan  bahwa  demokrasi  yang  dijalankan  secara  penuh  akan  memumngkinkan  adanya  bias  dalam
merumuskan kebijakan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dihasilkan merupakan bagian dari prefensi politik kaum  elite,  (Sjoraida,  2017).  Model  ini  lebih  banyak  mempertimbangkan  kepentingan  elit  dibandingkan tuntutan  dari  masyarakat.  Maka  isu  kebijakan  yang  akan  dimasukan  dalam  proses  perumusan  kebijakan pendidikan menjadi hasil konflik dan kesepakatan dari kaum elit politi tersebut sedangkan masyarakat tidak memiliki  kekuatan  untuk  dapat  mencampuri  kebijakan  yang  dihasilkan.  Oleh  sebab  itu  perlunya kebijaksanaan kaum elit politik untuk dapat merumuskan kebijakan yang berlandasan kepentingan umum.
Berdasarkan  kajian  yang  peneliti  lakukan  ditemukan  bahwa  model  elit  memiliki  kelebihan  bahwa kebijakan  yang  dihasilkan  lebih  cepat  yang  dilandasi  dengan  konsep  dan  teori  pakar  ahli  namun  kebijakan tersebut tidak di tampung dari bawah sehingga masyarakat hanya mengetahui bahwa kebijakan telah ada dan wajib untuk dilaksanakan.

## Model Rasional
Model  rasional  merupakan  kebijakan  yang  didapatkan  dari  perolehan  sosial  maksimum.  Artinya  bahwa model  rasional  yang  digunakan  oleh  pemerintah  harus  mampu  untuk  menghasilkan  kebermanfaatan  yang maksimal  bagi  masyarakat,  (Latifa,  2016).  Teori  ini  mempreskripsikan  berbagai  bentuk  prosedur  dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap effisien dalam merumuskan kebijakan. Model rasional  berasal  dari  pemikiran  rasionalisme  dan  positifisme  yang  bersifat  ilmiah,  (Susanto,  2016).  Hal  ini dikarenakan model rasional meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui metode yang ilmiah dan rasional. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan publik tidak mengoptimalkan manfaat diatas  bebas  namun  hanya  memenuhi  kriteria  pembuat  kebijakan  sedangkan  rasionalitas  manusia  memiliki keterbatasan.
Berdasarkan  kajian  yang  peneliti  lakukan  ditemukan  bahwa  model  rasional  memiliki  keleibihan  yaitu kebijakan yang akan dilahirkan sesuai dengan kondisi dilapangan namun model ini memiliki kelemahan yaitu keterbatasan rasional intelektual dari sipembuat kebijakan.

## Model Inkrementalis
Model  inkrementalis  merupakan  bentuk  dari  kritik  model  rasional.  Model  ini  beranggapan  bahwa pembuat kebijakan tidak memungkinkan melaksanakan proses seperti model rasional dikarenakan adanya keterbatasan pada pembuat kebijakan seperti keterbatasan waktu, intelektual dan biaya,  (Handrian et al, 2021). Model ini melakukan penyesuaian dengan realitis kehidupan demokratis dan pluralitas serta keterbatasan yang dimiliki manusia.  Model  ini  berlandasan  bahwa  adanya  perubahan  inkrementalis  mengakibatkan  adanya  proses keamanan  apabila  terjadinya  perubahan  kebijakan.  Segala  bentuk  pengetahuan  yang  dipercaya  dilandaskan kepada satu-satunya acara untuk memperoleh keputusan tanpa memunculkan resiko,  (Maulana et al, 2018). Maka  secara  umum  dapat  disimpulkan  bahwa  model  inkrementalis  merupakan  model  yang  yang  tidak melakukan proses sehingga kurang tepat digunakan dalam proses perumusan kebijakan dikarenakan kebijakan dalam pendidikan bersifat kontiniu dan memakan waktu yang lama.
Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model inkremantalis memiliki kelebihan yaitu kebijakan yang dilahirkan lebih cepat karena kebijakan yang dilahirkan merupakan kebijakan yang dianggap paling tepat tanpa memikirkan alternatif lainnya namun yang menjadi kelemahanya adalah kebijakan hanya dapat diterapkan pada permasalahan yang bersifat rutin.

## Model Analisis Kebijakan Pendidikan
Model  analisis  kebijakan  merupakan  suatu  upaya  dalam  memperoleh  dan  menghasilkan  kebijakan  melalui proses  argumentasi  dan  metode  inkuiri  dalam  pendekatan  disiplin  ilmu  sosial  terapan  dengan  pengambilan keputusan politis  dalam  upaya  memecahkan permasalahan  dalam  sebuah  kebijakan,(Chabibi,  2019).  Proses analisis  dimanfaatkan  untuk  menggunakan  pengetahuan  dan  pemahaman  dasar  dalam  memecahkan permasalahan yang tidak hanya sekedar argumentasi. Model ini terdiri dari 3 bentuk yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif. Model prospektif merupakan model analisis yang dilakukan sebelum sebuah  kebijakan  di  implementasikan,  (Igbal  and  Salomo,  2018).    Model  retrospektif  merupakan  model analisis kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan tersebut diterapkan.  Model integratif merupakan model yang  menggabungkan  kedua  analisis  kebijakan  sebelumnya.  Model  ini  disebut  juga  dengan  model  analis holistic atau komprehensif. Artinya model ini melakukan analisis sebelum dan sesudah kebijakan tersebut di implementasikan.  Maka  dalam  kebijakan pendidikan  diperlukan analisis  yang  dilakukan  secara  menyeluruh baik sebelu dan sesudah kebijakan tersebut di implementasikan.
Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa model ini memiliki kelebihan bahwa kebijakan yang  dihasilkan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarkat  namun  kebijakan  ini  akan membutuhkan  biaya dan tenaga yang banyak.

## Model perumusan kebijakan pendidikan
Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Model pendekatan Implementasi kebijakan publik terdapat dua pendekatan kontrol dan komando ( top down ) serta  pendekatan pasar  ( bottom  up ),  (Nasiri  and  Hermawan,  2017).  Pendekatan  ini    mengacu kepada  model kerangka  kerja  yang  saling  berhubungan  antara  kebijakan  dan  hasilnya.  Pendekatan  top  down  merupakan pendekatan yang dilahirkan dari tingkat atas (pusat) sedangkan pendekatan buttom up lebih bersifat rasional, (Akib, 2012). Model ini diasumsikan sebagai sebuah alur maupun proses. Model ini memandang proses dari perubahan  politik  dan  sosial  yang  mana  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  merupakan  hal  untuk memperbaiki permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan model  ini  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  serta  tujuan  yang  akan  dicapai  dalam  pengimplementasian pada dunia pendidikan.
Dari penjelasan mengenai model perumusan kebijakan pendidikan tersebut maka dapat kita lihat terdapat banyak  model  yang  bisa  digunakan  dalam  merumuskan  kebijakan  pendidikan.  Masing-masing  model memiliki  kekuatan  dan  kelemahan  yang  bisa  kita  maksimalkan  agar  dapat melahirkan kebijakan yang tepat dengan sasaran.
Namun  berdasarkan  kajian    penulis  model  yang  tepat  digunakan  adalah  model  analisis  kebijakan pendidikan  dan  model  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  kedua  model  tersebut menghasilkan kebijakan menggunakan metode saintifik. Artinya bahwa kebijakan tersebut lahir dari metode ilmiah.  Sebelum  kebijakan  dilahirkan,  pembuat  kebijakan  akan  menghimpun  data  dari  hal  yang  mendasar hingga  hal  yang  lebih  luas  sehingga  data  yang  dimiliki  lebih  komprehensif.  Pada  saat  proses  perumusan kebijakan  juga  dilakukan  uji  coba  secara  saintifik  sehingga  pada  proses  uji  coba  tersebut  didapatkan kelemahan-kelemahan  yang  dapat  diperbaiki.  Selain  itu  juga  ada  bentuk  evaluasi  terpadu  yang  digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan tersebut.

## Simpulan
Perumusan  kebijakan  pendidikan  sangat  penting  untuk  dilaksanakanagar  tujuan  pendidikan  yang  telah disusun  dapat  dicapai  secara  maksimal.  Untuk  merumuskan  kebijakan  pendidikan  maka  perlu  diketahui model-model  perumusan  kebijakan  pendidikan  tersebut.  Ada  beberapa  model  perumusan  kebijakan pendidikan  yaitu  model  kelembagaan,  model  sistem,  model  penyelidikan,  model  rasional,  model inkrementalis,  model  analisis  kebijakan,  dan    model  pendekatan  implementasi  kebijakan  publik.  Masing- masing model kebijakan dapat memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun kekuatan dan kelemahan tersebut dapat kita sesuaikan dengan kondisi perumusan kebijakan tersebut. Selain itu berdasarkan kajian ditemukan model analisis kebijakan pendidikan dan model implementasi kebijakan publik merupakan model yang tepat untuk digunakan di Indonesia.

## Referensi
Akib,  H.  (2012).  Implementasi  kebijakan:  Apa,  mengapa  dan  bagaimana. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik , 1 (1), 1-11.
Alamsyah, K., Hidayat, T. R., & Bustomi, T. (2020). Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Di Kota Bekasi. Khazanah Multidisiplin , 1 (2), 72-89.
Aziz,  A.  A.,  Nurfarida,  R.,  Budiyanti,  N.,  &  Zakiah,  Q.  Y.  (2020).  Model  Analisis  Kebijakan Pendidikan. Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah , 4 (2), 192-201. Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 11 (1), 15-34. Chabibi,  M.  (2019).  Model  Analisis  Kebijakan  Publik  Dalam  Program  Beasiswa  Santri  Berprestasi Kemenag. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam , 5 (1), 135-152.
Fatem,  S.  M.,  Maryudi,  A.,  Pudyatmoko,  S.,  &  Marwa,  J.  (2020).  Model  Kelembagaan  Lokal  Kabupaten Konservasi Tambrauw di Papua Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan , 14 (2), 167-184.
Fitria, H., Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2019). Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas. Abdimas Unwahas , 4 (1),1-10
Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu Sosial , 2 (1), 1-10
Handrian,  E.,  Rosmita,  R.,  &  Khan,  M.  C.  (2021).  Model  Inkremental:  Evaluasi  Program  Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) , 9 (1), 1-12. Inah, E. N. (2013). Peranan komunikasi dalam pendidikan. Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan , 6 (1),
176-188.
Iqbal,  A.  M.,  &  Salomo,  R.  V.  (2018).  Analisis  Kebijakan  Pengenaan  Pajak  atas  Bahan  Bakar  Minyak Bersubsidi Minyak Solar. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , 1 (1), 1-11.
Ismail,  M.  H.,  &  Sofwani,  A.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan  Publik. JRP  (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195-224.
Istanti, D. J. (2019). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan , 5 (2), 140-156.
Latifa,  A.  (2016).  Aplikasi  Model  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Perilaku  Fertilitas. Jurnal  Kependudukan Indonesia , 5 (1), 55-73.
Maulana, H. F., Mayunita, S., Hastuti, H., & Wijaya, A. A. M. (2018). Diskurusus Kebijakan Publik Model Incremental. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan , 1 (2), 1-13.
McPhail,  B.  A.  (2003).  A  feminist  policy  analysis  framework:  Through  a  gendered  lens. The  Social  Policy Journal , 2 (2-3), 39-61.
Mukhid,  A.  (2017).  Meningkatkan  kualitas  pendidikan  melalui  sistem  pembelajaran  yang  tepat. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam , 2 (1).
Mulyana, Y., Huraerah, A., & Martiawan, R. (2019). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata Cianjur Selatan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 9 (1), 490-511. Nasirin,  C.,  &  Hermawan,  D.  (2017).  Kontroversi  Implementasi  Kebijakan  Penenggelaman  Kapal  Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Spirit Publik , 12 (1), 9-24.
Nuraini, C., Darwanto, D. H., Masyhuri, M., & Jamhari, J. (2016). Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research , 2 (1), 9-16.
Paine, F. T., & Naumes, W. (1975). Organizational strategy & policy . Saunders.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1-12.
Simanjuntak,  K.  M.  (2015).  Implementasi  kebijakan  desentralisasi  pemerintahan  di  Indonesia. Jurnal  Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance , 7 (2), 111-130.
Sjoraida, D. F. (2017). Urgensi unsur elit dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik di jawa barat. JWP (Jurnal Wacana Politik) , 2 (2), 1-10.
Suryono,  A.  (2014).  Kebijakan  publik  untuk  kesejahteraan  rakyat. Transparansi:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Administrasi , 6 (2), 98-102.
Susanto,  R.  (2016).  Hubungan  Pengambilan  Keputusan  Rasional  Dengan  Akuntabilitas  Kepemimpinan Kepala Sekolah. Eduscience: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2 (1), 22 , 39 . Thomas R. (2011). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. Toha,  M.,  &  Hilmy,  M.  (2020). Pendidikan  Islam  di  Kota  Metropolis:  Studi  Kebijakan  Penyelenggaraan  PAI  di Surabaya . Inteligensia Media.
Triastuti, M. R. H. (2003). Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003:  Disintegrate  System  Model  of  Public  Policy  Toward  Organizational  Learning  and  Policy Change. Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 1-10.
Walukow,  A.  F.  (2012).  Analisis  Kebijakan  Penurunan  Luas  Hutan  Di  Daerah  Aliran  Sungai  Sentani Berwawasan Lingkungan (Environmental Based of Policy Analysis About the Decrease of Forest Area in Sentani Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan , 19 (1), 74-84.
Wibowo,  L.  R.  (2013).  Analisis  Kebijakan  Publik  Pengembangan  Model  Kelembagaan  Kompensasi  Das Ciliwung  (Public  policy  analysis  on  the  development  of  a  compensation  institution  model at  Ciliwung Watershed). Jurnal Manusia dan Lingkungan , 20 (3), 353-366