Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERAN NOTARIS DAN KEABSAHAN AKTA RUPS YANG DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK
Merdi Aditya Putra 1 , Siti Hajati Husein 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia merdiadityap@gmail.com 1 , sitihajati@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 20 Juni 2022

## Abstract
This  study  discusses  the  role  of  the  Notary  in  carrying  out  his  position  in  establishing  a "relaas"  certificate  regarding  the E-GMS  that must be carried out  in  layers of loyal rules  as regulated  in  Law  no.  prohibit  the  2014  chapter  on  the  Amendment  to  Law  Number  30  of 2004 chapter on Notary Positions and related Financial Services Authority Regulations. This is an advantage to prevent the birth of the onslaught of a Notary in carrying out his position, including  helping  to  submit  a  legalization  of  how  to  multiply  his  clients.  The  case  that  is appointed  as  part  of  this  analysis  is  the  assistance  of  a  notary  in  an  Electronic  General Meeting of Shareholders (E-GMS) in  Indonesia following the Law on Notary Positions and the  Regulations  of  the  Financial  Services  Authority  and  the  Legality  of  the  Deed  of  Relaas part  of  the  Deed  of  Minutes  concerning  the  General  Meeting  of  Shareholders.  Shares  held Electronically are listed. The result of part analysis in this analysis is that the Notary in  the Implementation of the GMS is domiciled in the establishment of the Deed of the GMS, where the establishment of the  poison certificate is  carried out  without being  accustomed to  being attended by a Notary. The deed listed can be made part in the form of a Deed of Parties/Deed of Partij with the form of a Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders, or the certificate as well as poison can be made part in the form of an Official Deed/Relaas with the form of Minutes of GMS as part of the GMS section followed by a Notary. With the existence  of  OJK  Regulation  Number  16/POJK.04/2020,  the  GMS  can  be  conducted electronically and the Notary provisions strengthen the E-GMS certificate as part of the Deed of  Minutes  of  the  E-GMS  Meeting.  In  addition,  the  Relaas  Deed  with  the  form  of  the Indigenous  E-GMS  Minutes  of  Deed  followed  the  method  and  involved  multiplying  the rubber aspect as complicated as justifying the particle of the pledge of the Authentic Deed in advance  of  Article  1868  of  the  Civil  Code,  the  GMS  which  was  held  electronically,  the provisions  were  stated  to  be  added  to  the  Relaas  Deed  in  the  form  of  the  E-GMS  Minutes Deed,  even  though  the  arrangement  was  not  stated.  proficiently  and  boldly  the  part  in  the relevant POJK.
Keywords: Deed, Notary, Deed of Electronic GMS
* Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: merdiadityap @gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  dalam  pembuatan  suatu  akta  “ relaas” mengenai  E-RUPS  haruslah  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  baik  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang  terkait.  Hal  ini guna  mencegah  terjadinya  pelanggaran  saat  Notaris  menjalankan  jabatannya  tersebut  serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya.
Perkembangan Masyarakat khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak  pada  Hukum  yang  terus  berjalan  secara  dinamis.  Hal  ini  terakit  dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global adalah  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  yang  antara  lain  ditandai  dengan  era teknologi  informatika  yang  memperkenalkan  dunia  maya  ( Cyberspace ),  melalui  Internet ( Interconnecting  Networking )  yang  mempergunakan  komunikasi  tanpa  kertas  ( Paperless Document ).
Salah  satu  hal  yang  ikut  terpengaruh  dengan  adanya  perkembangan  dalam  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  tersebut  misalnya  terkait  dengan  kegiatan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  yang  wajib  diadakan  oleh  Perseroan  sebgaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT).  Dengan adanya  Internet,  ini  membuka  sebuah  opsi  baru  untuk  melaksanakan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  yaitu  Peseroan  dapat  mengadakannya  dengan  melalui  Media Teleconference atau sering disebut dengan media elektronik.
Perseroan  Terbatas  sendiri  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  1 UUPT  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini  serta peraturan  pelaksanaannya.    Bila  melihat  berdasarkan  ketentuan  tersebut  maka  dapat diketahui  bahwa  suatu  Perseroan  Terbatas  dalam  pendiriannya,  dilakukan  atas  dasar  suatu perjanjian,  yang  mana  perjanjian  tersebut  dibuat  oleh  seorang  Notaris  sebagai  Pejabat Umum. Setelah perjanjian tersebut dibuat dalam suatu akta pendirian, maka atas dasar akta tersebut dibuatlah suatu permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk nantinya disahkan sebagai suatu Badan Hukum.
Badan  Hukum  sendiri  adalah  bagian  dari  subjek  hukum.  R.  Soeroso  dalam  bukunya mengenai  Pengantar  Ilmu  Hukum  mengatakan  bahwa  Subjek  Hukum  adalah  sesuatu  yang menurut  hukum  berhak/berwenang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  atau  siapa  yang mempunyai  hak  dan  cakap  untuk  bertindak  dalam  hukum. Sebagai  suatu  Subjek  Hukum tentunya  Badan  Hukum  dapat  bertindak  dan  melakukan  perbuatan  hukum,  namun  sebagai sebuah  Subjek  Hukum  yang  tidak  berjiwa  ( Recht  persoon )  dalam  melakukan  tindakannya haruslah  diwakilkan  kepada  mereka  yang  mampu  melakukannya  yang  mana  dalam  hal  ini dalam  suatu  Perseoran  Terbatas,  maka  diwakilkan  kepada  organ  PT  yaitu  direksi  melalui Direktur.
Organ  dari  PT  sendiri  ada  3  sebagaimana  diketahui  dalam  UU  PT  yaitu  Direksi, Komisaris  dan  RUPS.  Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar. Dewan  Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus  sesuai  dengan  anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
RUPS  adalah  Organ  Perseroan  yang  mempunyai  wewenang  yang  tidak  diberikan kepada  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  dalam  batas  yang  ditentukan  dalam  undang-undang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ini  dan/atau  anggaran  dasar. 6 Bila  dilihat  berdasarkan  pada  kedudukannya,  diantara  ketiga organ  perseroan  ini  masing-masing  diantara  mereka  sebenarnya  memiliki  kedudukan  yang seimbang  baik  berdasarkan  kewenangannya  maupun  hak  dan  kewajibannya.  Namun, terdapat  beberapa  hal  yang  memang  bila  kita  lihat  berdasarkan  definisi  mengenai  RUPS wewenang  yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sehingga hal ini yang sering kali  dianggap  bahwa  RUPS  memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada  Direksi dan Dewan Komisaris.
Perseroan  Terbatas  dalam  menjalankan  kegiatannya  sebagaimana  telah  disebutkan diatas  harus  diwakili  oleh  organ  Perseroan  yaitu  Direksi  dengan  diawasi  oleh  Komisaris. Sehingga  tentunya  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Direksi  dan  Komisaris nantinya  akan  diminta  pertanggungjawabannya  oleh  RUPS  melalui  suatu  RUPS  Tahunan. Bila kita lihat dalam ketentuan yang terdapat dalam UUPT, pada dasarnya dalam ketentuan Pasal  78  ayat  (1)  UUPT,  terdapat  2  (dua)  jenis  RUPS  yang  dapat  dilakukan  yaitu  RUPS Tahunan  dan  RUPS  lainnya  yang  sering  dikenal  dengan  istilah  RUPS  luar  biasa,  dimana dalam masing-masing jenis RUPS tersebut tentunya terdapat agenda rapat yang berbeda.
RUPS  sendiri  wajib  dilakukan  oleh  Perseroan  Terbatas  setiap  tahunnya  (RUPS Tahunan)  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  78  ayat  (2)  UUPT  sedangkan terhadap RUPS luar biasa, dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kebutuhan dari Perseroan Terbatas  yang  bersangkutan.  Mengingat  pentingnya  dilakukan  RUPS  guna  melindungi kepentingan para pemegang saham didalamnya, maka sebenarnya RUPS sendiri perlu diatur terkait  dengan  teknis  pelaksanaannya  agar  dapat  terpenuhi  unsur  formalitas  dan  keabsahan dari diadakannya RUPS tersebut.
Bila  dilihat  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  76  UUPT,  RUPS  dapat  diadakan  di Tempat  Kedudukan  Perseroan  atau  di  Tempat  Perseroan  melakukan  kegiatan  usaha, sedangkan  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  UUPT,  terhadap  Perseroan  Terbuka,  RUPS  dapat dilakukan juga ditempat kedudukan Bursa serta dimana saja dengan syarat:
1.   RUPS dihadiri dan/atau diwakili “semua” pemegang saham.
2.   Semua Pemegang saham “Menyetujui”
3.   Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu
4.   Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia
Hal-hal  sebagaimana  telah  dijelaskan  diatas  pada  dasarnya  adalah  RUPS  yang dilakukan secara konvensional atau secara tatap muka langsung, namun sebagaimana penulis telah  sampaikan  di  awal  bahwa  dengan  adanya  perkembangan  teknologi  maka  tidak menutup  kemungkinan  untuk  dilakukannya  RUPS  secara  daring/online  melalui  media elektronik.  Hal  ini  sendiri  bisa  kita  lihat  sebagaimana  ternyata  dalam  ketentuan  Pasal  77 UUPT,  dimana  pasalaini  memberikan  terobosan  baru  dalam  penyelenggaran Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Mengakomodasi  perkembangan  zaman  yang semakin  canggih dan  berpusat  pada  perkembangan  teknologi.  Isi  ketentuan  dalam  pasal  77  UUPT  sendiri yakni:
1. Selain  penyelenggaraan  RUPS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76,  RUPS dapat juga  dilakukan  melalui  media  telekonferensi,  video  konferensi,  atau  sarana  media elektronik  lainnya  yang  memungkinkan  semua  peserta  RUPS  saling  melihat  dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
2. Persyaratan  kuorum  dan  persyaratan  pengambilan  keputusan  adalah  persyaratan sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dan/atau  sebagaimana  diatur  dalam anggaran dasar Perseroan.
3. Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dihitung  berdasarkan  keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4. Setiap  penyelenggaraan  RUPS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dibuatkan Akta Risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
Sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 tersebut dapat disimpulkan bahwa agar suatu  RUPS  melalui  media  elektronik  dapat  dibenarkan,  maka  harus  terlebih  dahulu memenuhi syarat formil yang “memungkinkan” semua peserta RUPS:
1.   Dapat melihat dan mendengar secara langsung;
2.   Dapat berpartisipasi langsung dalam rapat.
Hal  ini  berarti  apabila  salah  satu  syarat  tidak  terpenuhi  maka  media  yang  dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. Lalu setelah terpenuhi terkait dengan syarat formilnya, apakah serta merta RUPS dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya  suatu  teknis  pelaksanaan?  Sebagaimana  penulis  telah  jelaskan  diatas  bahwa  RUPS adalah organ perseroan dimana keputusan-keputusan penting serta pertanggungjawaban baik direksi  maupun  komisaris  akan  dibahas  didalamnya  demi  kepentingan  pihak-pihak  terkait yaitu  dalam  hal  ini  pemegang  saham.  Oleh  sebab  itu,  dalam  teknis  pelaksanaannya diperlukan  suatu  sistematika  rapat  yang  rapi  dan  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  Akta Risalah  rapat  guna  memberikan  kepastian  terkait  dengan  hal-hal  apa  saja  yang  sudah dibahas  dan  diputus  bersama  dalam  rapat  tersebut.  Guna  mencapai  suatu  kepastian  itu sendiri, berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT Akta Risalah rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dengan akta notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  keputusan  RUPS  keluar,  lalu  dibuat  bentuk  Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yang merupakan akta para pihak atau Akta Partij . Namun,  pada  dasarnya  dalam  pelaksanaan  RUPS,  atas  dasar  permintaan  para  pihak, Notaris  dapat  ikut  menghadiri  RUPS.  Dalam  hal  pelaksanaaan  RUPS  dihadiri  oleh Notaris, maka Notaris tidak hanya bertugas untuk membuat Akta Risalah RUPS  saja, akan tetapi  Notaris  yang  bersangkutan  juga  harus  memperhatikan  apakah  pelaksanaan  RUPS tersebut  telah  memenuhi  syarat  formalitas  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Setelah  RUPS  tersebut  selesai  dilaksanakan,  maka  Notaris  dapat langsung  membuat  suatu  Akta Relaas /  Akta  Pejabat  berdasarkan  Akta  Risalah  Rapat mengenai RUPS yang telah selesai dilaksanakan dan disaksikan oleh Notaris. Lalu, terhadap Akta  tersebut  Para  Penghadap  (Peserta  Rapat),  Saksi-saksi  dan  Notaris  akan menandatanganinya.
Tahun  2020  merupakan  tahun  yang  cukup  sulit  terutama  dalam  lini  perekonomian negara.  Demi  kestabilan  Perekonomian  sendiri  Pemerintah  berupaya  keras  untuk memberikan  banyak  sekali  kemudahan  guna  menghadapi  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19).  Salah  satu  hal  yang  diberikan  perhatian  khusus  oleh  Pemerintah  yaitu terhadap Perseroan Terbuka terutama terkait dengan hal-hal yang sangat berpengaruh dalam kelancaran  kegiatan  usaha  dan  stabilitas  sistem  keuangannya.  Salah  satu  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan  yaitu dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  secara  Elektronik,  yang  sebelumnya UUPT telah mengatur RUPS dapat menggunakan Media Teleconference, Video Conference, atau  sarana  media  elektronik  lainnya  yang  memungkinkan  semua  peserta  RUPS  saling melihat dan mendengar secara langsung.
Pada  Penyelenggaraan  E-RUPS  hasil  dari  Akta  Risalah  RUPS  adalah  Akta  Notaris sebagaimana  tertuang  dalam  pasal  12  ayat  (1)  POJK  16/POJK.04/2020  yang  berisi  bahwa Akta Risalah RUPS secara Elektronik wajib dibuat dalam bentuk Akta Notariil oleh Notaris yang terdaftar di  Otoritas  Jasa  Keuangan tanpa  memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.  Penyedia  E-RUPS  pun  wajib  menyerahkan  dokumen-dokumen  elektronik  kepada notaris yang membuat paling sedikit:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a.   daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; b.   daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; c.   rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
d.   transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta Akta Risalah RUPS.
Penyelenggaraan R U P S  secara Elektronik ini  pun tentu menuaikan banyak problema yuridis terutama pada peran  Notaris  dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang- Undang Jabatan Notaris. Tentu dalam menjalankan jabatannya, Notaris, meskipun tanpa ada suatu  disrupsi  dari  perkembangan  teknologi,  pasti  akan  menghadapi  berbagai  persoalan seperti  terkait  dengan  keabsahan  akta,  permasalahan  etika, conflict  of  interest dan  masih banyak  lagi,  namun  dengan  hadirnya  perkembangan  teknologi  tentu  akan  membawa  suatu tahap  permasalahan  baru  yang  berbeda.  Sehingga  dalam  kesempatan  kali  ini  penulis  akan mencoba  membahas  terkait  dengan  penerapan  dari  perkembangan  teknologi  ini  terhadap kegiatan  RUPS  Perseroan  Terbatas  yang  dilaksanakan  melalui  media  elektronik  beserta dengan hasil dari E-RUPS tersebut melalui sudut pandang bidang kenotariatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  karena  penelitian  ini  mengkaji atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier  dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  atau  norma-norma  positif  di  dalam system  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  kehidupan  manusia.  Jadi  penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Notaris  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1  UUJN,  adalah  seorang Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  dan  menjalankan  kewenangan  yang diatur  di  dalam  undang-undang  ini  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Ini  berarti bahwa Notaris dalam menjalankan perannya sebagai  seorang Pejabat  Umum  juga memiliki kewenangan lain selain yang terdapat dalam UUJN sepanjang kewenangan tersebut memang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  tersebut  kepada  Notaris.  Pada  pasal  15  ayat (1) UJN dijelaskan wewenang notaris berwenang dalam membuat Akta Autentik yakni:
“(1)  Notaris  berwenang  membuat  Akta  Autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh paraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  Autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan oleh Undang-Undang.
(2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang.
(3) selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.
Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegkasn  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  (diluar  UUJN),  dalam  arti peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  menyebutkanagar  perbuatan  hukum tersebut wajib dibuat dengan Akta Notaris.
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada dasarnya kembali lagi kepada esensi dari Notaris itu sendiri, bahwa Notaris hanya dapat membuat sebuah akta berdasarkan pada  permintaan  atau  kehendak  dari  pihak  yang  berkepentingan.  Sehingga,  terkait  dengan RUPS,  karena  tidak  diatur  secara  rinci  mengenai  keikutsertaan  Notaris  dalam  suatu  RUPS wajib atau tidak, maka Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan pada permintaan dari pihak yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas melalui Direksi.
Peran  dari  seorang  Notaris  dalam  suatu  RUPS  sendiri  pada  dasarnya  dapat  dilihat berdasarkan pada kehendak dari pihak yang berkepentingan. Bahwa bila dilihat berdasarkan pada posisinya, Notaris dapat bertindak dalam jabatannya:
a. Selaku Notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan para penghadap atau;
b. Notaris yang membuat akta berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya secara langsung.
Bila  Notaris  pada  saat  RUPS  dilangsungkan,  ternyata  Notaris  tidak  diundang  atau dipanggil  untuk  ikut  menyaksikan  jalannya  RUPS,  maka  Notaris  tersebut  hanya  dapat menjalankan  kewenangannya  atau  jabatannya  pada  saat  Akta  Risalah  Rapat  yang  dibuat  di dalam  RUPS  tersebut  telah  selesai  dan  diserahkan  kepada  Notaris  untuk  dibuat  suatu  Akta Pernyataan  Keputusan  Rapat  dengan  kategori  Akta Partij atau  Akta  Pihak.  Namun,  bila Notaris  diundang/dipanggil  untuk  ikut  menghadiri  RUPS  Perseroan  Terbatas,  maka  disana Notaris  berperan  sebagai  Notaris  yang  menyaksikan  secara  langsung  perbuatan  hukum berupa  rapat  yang  dilangsungkan  oleh  Perseroan  Terbatas  dan  terhadapnya  Notaris  dapat membuat suatu Akta Akta Risalah Rapat dengan kategori Akta Relaas atau Akta Pejabat. Selain  peran  notaris  dalam  penyelenggaraan  RUPS  yang  telah  dijelaskan  diatas, dengan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  demikian  cepat  serta  inisiatif  OJK  dalam memberikan  inovasi  baru  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  RUPS,  maka  OJK mengeluarkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Undang-Undang mengenai  perseroan terbatas telah mengatur penyelenggaraan RUPS menggunakan media teleconference, video konferensi, atau sarana media elektronik  lainnya yang mungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Pada POJK  16/POJK.04/2020  mengatur  Pelaksanaan  RUPS  Elektronik.  E-  RUPS  dilaksanakan dengan  menggunakan  E-RUPS  yang  disediakan  oleh  Penyedia  E-  RUPS  atau  sistem  yang disediakan  oleh  Perusahaan  tersebut,  penyedia  E-RUPS  adalah  pihak  yang  mengelola  E- RUPS yang merupakan:
a. lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK, atau;
b. pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam  POJK  tersebut  terdapat  Tata  Cara  Pelaksanaan  RUPS  secara  Elektronik  yang mana secara fisik RUPS tersebut harus dihadiri oleh paling sedikit:
a. Pimpinan RUPS
b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris
c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
Kalimat  “Secara  Fisik”  yang  harus  hadir  pada  pelaksanaan  RUPS  secara  Elektronik memiliki  arti  yaitu  pimpinan  RUPS,  Anggota  Direksi/  Dewan  Komisaris,  dan  Profesi penunjang  adalah  mereka  hadir  dalam  satu  ruangan  yang  sama,  tidak  melalui  Dunia  Maya ( Cyberspace ).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Baik  penyelenggaraan  RUPS  dalam  bentuk  konvensional  maupun  elektronik,  pada dasarnya apabila terkait dengan Notaris, keduanya tidaklah mewajibkan Notaris untuk hadir secara  fisik  maupun  melalui  media  elektronik,  hal  ini  terlihat  dari  ketentuan  baik  dalam UUPT maupun bagian penyelenggaraan RUPS di POJK. Di UUPT tidak terdapat ketentuan mengenai  teknis  kehadiran  Notaris  begitu  juga  dalam  POJK  dimana  hal  ini  sebagaimana ternyata  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  POJK  Nomor  16/POJK.04/2020  disana  tidak  dijabarkan secara  jelas  bahwa  Notaris  harus  ikut  menghadiri  secara  fisik  pada  penyelenggaraan  E- RUPS tersebut.
Meskipun tidak dinyatakan secara tegas peran notaris pada penyelenggaraan E- RUPS sebagaimana dimaksud diatas, namun bila kita melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12  ayat  (1)  POJK  16/POJK.04/2020  dalam  hal  Akta  Risalah  RUPS  elektronik  maka  wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS, sehingga bila kita melihat terkait dengan ciri-ciri  dari  suatu  akta  Pejabat/akta Relaas ,  dan  mengaitkannya  dengan  ketentuan  dalam Pasal ini, maka seperti mengisyaratkan Notaris untuk wajib menghadiri kegiatan RUPS yang diadakan secara  elektronik.  Karena suatu Akta Relaas itu  pada  dasarnya  harus  dibuat  oleh Notaris  bukan  dihadapan  Notaris  mengingat  Akta Relaas itu  pada  prinsipnya  dibuat berdasarkan  pada  apa  yang  dilihat,  didengar  dan  disaksikan  secara  langsung  oleh  Notaris, dan  dalam  hal  penandatanganannya  tidak  perlu  ditandatangani  oleh  Para  Penghadap  yang mana dalam hal RUPS sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 12 POJK tersebut, Para Peserta RUPS tidak perlu menandatangani akta yang dibuat oleh Notaris.

## Keabsahan Akta Relaas dalam bentuk Akta Risalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham yang dilangsungkan secara Elektronik.
Bila  melihat  berdasarkan  pada  bentuknya  sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  1867 KUHPerdata, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Akta Autentik; dan
b. Akta di Bawah Tangan.
Berdasarkan  Pasal  1868  KUHPerdata  yang  dimaksud  dengan  Akta  Autentik  adalah akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan Pejabat Umum (Notaris) yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Akta  di  Bawah  Tangan  adalah  akta  yang  dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud  pasal  1874  KUHPerdata.  Dibawah  tangan  diartikan  dapat  dibuat  dan ditandatangani  oleh  pihak  yang  membuat  suatu  perjanjian  itu  saja  tanpa  harus  ada  Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk hadir.
Perbedaan  mendasar  antara  Akta  Autentik  dengan  Akta  di  Bawah  Tangan  adalah berkaitan  dengan  kekuatannya  sebagai  alat  bukti.  Akta  Autentik  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1870 KUHPerdata, yang berbunyi:
“Suatu  Autentik  memberikan  diantara  para  pihak  beserta  ahli  waris-ahli  warisnya orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. ” 11
Sedangkan Akta di Bawah Tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,  apabila  tanda  tangan  dalam  akta  tersebut  diakui  oleh  para  pihak  yang bersangkutkan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1875 KUHPerdata, yakni:
“Suatu  tulisan  dibawah  tangan  yang  diakui  oleh  orang  terhadap  siapa  tulisan  itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
orang  yang  mendapat  hak  dari  pada  mereka,  bukti  yang  sempurna  seperti  suatu  akta autentik,... ”
Suatu Akta Notaris dapat dikatakan sebagai suatu Akta Autentik apabila Akta tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata tersebut. Agar suatu akta dapat dikatakan sebagai Akta Autentik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868, sebagai berikut:
Akta  harus  dibuat  “oleh”  ( door) atau  “di  hadapan”  ( Ten  iverstaan) seorang  Pejabat Umum,  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  Notaris  yang  telah  diambil  Sumpahnya  oleh Negara;
a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
b. Pejabat  Umum  oleh-atau  dihadapan  siapa  akta  itu  dibuat,  harus  mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. 12
Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  seperti  akta  yang  dibuat  dibawah  tangan,  apabila ditandatangani  oleh para pihak, sebagaimana ditentukan di  dalam Pasal  1869 KUHPerdata, yang menentukan bahwa:
“ Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud di atas atau  karena  suatu  cacat  dalam  bentuknya,  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  akta  autentik namun  demikian  pempunyai  kekuatan  sebagai  tulisan  di  bawah  tangan  jika  ia ditandatangani oleh para pihak”.
Kewenangan  Notaris  dalam  membuat  suatu  Akta  Autentik  pun  di  atur  dalam  Pasal  1 angka  1  UUJN  yang  menyebutkan  bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  umum,  yang berwenang  untuk  membuat  Akta  Autentik  dan  miliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam UUJN, ataupun berdasarkan UU lainnya. Apabila yang membuatnya bukan pejabat yang cakap atau tidak berwenang, maka penurut Pasal 1869 KUHPerdata,
suatu  akta  tidak  dapat  diperlakukan  sebagai  Akta  Autentik  apabila  tidak  memenuhi syarat formil, dan akta tersebut akan turun derajatnya sebagai Akta Di Bawah Tangan.
Akta Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang terdapat 2 (dua) macam/bentuk akta Notaris yaitu:
AKTA PARTAI/PARTIJ

## AKTA PEJABAT/RELAAS
Dibuat dihadapan Notaris Dibuat oleh Notaris Dibuat keterangan berdasarkan Penghadap Notaris kepada Dibuat  berdasarkan  apa  yang  dilihat, didengar,  dan  disaksikan  secara  langsung oleh Notaris Adanya tanda tangan para pihak Adanya  tanda  tangan  para  pihak  bukan menjadi syarat mutlak bersifat mutlak Akta dapat digugat Akta hanya dapat dinyatakan palsu Apabila terdapat pihak yang tidak Apabila  terdapat  pihak  yang  tidak  dapat tanda  tangan  maupun  menolak  tanda tangan  cukup  diterangkan  pada  bagian akhir  akta  saja  dengan  menyebutkan alasannya
dapat  tanda  tangan  maka  dapat dilakukan Surrogaat
Sehingga dengan penjelasan diatas, sebagai salah satu bentuk dari Akta Pejabat/ Relaas sendiri  yaitu  Akta  Risalah  RUPS,  dimana  Akta  Risalah  merupakan  salah  satu  bentuk  alat bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  1866  KUHPerdata,  yaitu  alat  bukti  tertulis  berupa  Akta Autentik  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Pembuktian  sempurna  artinya
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
bahwa  Akta  Risalah  RUPS  hanya  perlu  dilihat  apa  adanya,  tidak  perlu  dinilai  atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta yang dibuat Notaris.
Dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh suatu Perseroan, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan poin sebelumnya, di dalamnya melibatkan  Notaris  dalam  kegiatan  pembuatan  aktanya  guna  memberikan  suatu  kekuatan pembuktian  terhadap  hasil  keputusan  yang  telah  diputus  dalam  RUPS.  Pada  dasarnya, apabila  kegiatan  RUPS  sendiri  diadakan  secara  konvensional  maka  pembuatan  Aktanya dapat  dilakukan  baik  dalam  bentuk  Akta  Partij  atau  bisa  juga  dalam  bentuk  Akta Relaas. Namun,  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  ditambah  lagi  dengan  pandemi  Covid-19 yang kian memburuk membuat Perseroan yang memang tetap harus menjalankan  usahanya, membutuhkan  suatu  alternatif  dalam  pelaksanaan  RUPS  yaitu  dengan  cara  melalui  media elektronik  yang  memang  sudah  diakomodir  di  dalam  peraturan  perundang-  undangan  baik itu diatur dalam UUPT maupun dalam peraturan pelaksana dan teknis pelaksanaanya.
Kembali  ke  persoalan  mengenai  akta,  bila  melihat  ketentuan  Pasal  19  dan  Pasal  21 ayat  (4)  UUPT,  salah  satu  agenda  dari  RUPS  sendiri  adalah  terkait  dengan  perubahan anggaran  dasar,  dimana  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  tersebut,  perubahan  anggaran dasar  harus  ditetapkan  dalam  RUPS  dan  hasil  keputusannya  harus  dinyatakan dalam  suatu akta notaris. Dimana kembali lagi bahwa RUPS yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan dihadiri/disaksikan  langsung oleh  Notaris  yang  kemudian  hasilnya oleh  Notaris dinyatakan dalam  suatu  Akta  Risalah  RUPS  dalam  bentuk  Akta Relaas atau  bisa  juga  dengan  RUPS dilaksanakan namun tanpa kehadiran Notaris dimana nantinya para pihak membawa Risalah hasil  RUPS  tersebut  kehadapan  Notaris  lalu  meminta  Notaris  untuk  menyatakannya  dalam suatu bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Partij .
Namun,  dengan  diadakannya  kegiatan  RUPS  yang  sekarang  dengan  melalui  media elektronik  maka  tentunya  dalam  hal  teknis  pelaksanaannya  akan  berbeda  dan  haruslah memenuhi  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  salah  duanya  POJK  Nomor  POJK 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara  Elektronik  dan  POJK  Nomor  15/POJK.04/2020  tentang  Rencana  dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana bila kita lihat berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  12  POJK  16/2020,  maka  bisa  dilihat  disana  dalam  hal pembuatan  Risalah  RUPS  yang  dilakukan  secara  elektronik  maka  ,  wajib  dibuat  dalam bentuk  akta  Notariil  oleh  Notaris  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Meskipun terlihat  sama,  namun  perlu  dicermati  bahwa  terdapat  hal  yang  membuat  Akta  Risalah  E- RUPS  ini terkesan dibuat oleh Notaris, bukan  dihadapan Notaris, dalam artian  atau dengan kata  lain  dalam  bentuk  Akta Relaas bukan  Akta  Partij,  yaitu  dalam  kalimat  “tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS”. Sehingga meskipun tidak secara eksplisit atau letterlijk di  dalam  ketentuan  Pasal  12  ayat  (1)  bahwa  Notaris  wajib  hadir,  namun karena disana  terdapat  ketentuan  tanpa  memerlukan  tanda  tangan  dari  para  peserta  RUPS  maka sudah  memberikan  kesan  dan  tafsiran  seakan-akan  bahwa  Notaris  tersebut  wajib  hadir  dan membuat  sebuah Akta Pejabat  disana sekedar karena terdapat  ketentuan tanpa memerlukan tanda  tangan  penghadap.  Hal  ini  mengingat  ciri-ciri  dari  suatu  Akta  Pejabat  sendiri  salah duanya adalah:
a. Notaris menyaksikan sendiri kegiatan yang dilakukan oleh para penghadap;
b. Para  Penghadap  tidak  perlu  memberikan  tanda  tangannya  dalam  Akta
Relaas yang dibuat oleh Notaris.
Masuk  dalam  hal  pembuatan  Akta  Risalah  E-RUPS,  sebelum  mulai  membuat  Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:
1. Akta  Pendirian,  yang  harus  diperhatikan  dalam  anggaran  dasar  PT  yaitu,  apakah telah  memenuhi  ketentuan  dari  akta  pendirian  suatu  PT  khususnya  mengenai
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sangat penting diperhatikan  karena  berdasarkan  UUPT  status  hukum  dari  PT  diperoleh  melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Perubahan  Anggaran  Dasar,  dalam  perubahan  anggaran  dasar,  harus  diperhatikan mengenai  hubungannya  dengan  Menteri,  apakah  anggaran  dasar  PT  tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.
Apabila kedua hal tersebut telah terpenuhi, maka Notaris wajib menerima dan bersedia untuk  menghadiri  RUPS  untuk  membuatkan  Akta  Risalah  RUPS  Elektronik  tersebut. Sebelum RUPS dimulai, tentu Notaris harus memperhatikan syarat materiil dari diadakannya suatu  RUPS,  yaitu  memenuhi  kuorum  dimana  syarat  ini  sebagai  syarat  mutlak  untuk menentukan sah atau tidaknya RUPS yang akan dilaksanakan. Selain itu, terdapat beberapa dokumen tambahan yang wajib Penyedia E-RUPS serahkan salinannya kepada Notaris yaitu dokumen yang setidaknya memuat:
a. Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
b. Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
c. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
d. Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara Elektronik untuk dilekatkan pada minuta Akta Risalah RUPS.
Dalam Pelaksanaan RUPS melalui Elektronik, sebagaimana telah disebut diatas, wajib dibuat  ke  dalam  suatu  Akta  Notariil  berupa  Akta  Risalah  RUPS,  dimana  bila  melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 POJK 16/2020, maka akta tersebut harus dibuat oleh Notaris berdasarkan pada RUPS yang dihadirinya secara langsung. Notaris wajib mengikuti E-RUPS tersebut guna menyaksikan, melihat dan mendengar segala perbuatan hukum yang terjadi lalu Notaris berdasarkan pemahamannya tersebut menuangkan isi E- RUPS tersebut ke dalam suatu Akta Risalah RUPS.
Permasalahan yang muncul dalam pembuatan Akta Risalah pada RUPS melalui media elektronik  adalah  terkait  dengan  proses  pembuatannya  yang  memang  dengan  tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung antara Notaris dengan para peserta Rapat Umum Pemegang Saham karena RUPS diadakan melalui media elektronik. Salah satu permasalahan ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m juncto Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf  m  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  bahwa  Notaris  harus  hadir  secara fisik  dalam  membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2 (dua) orang saksi  dan menandatangani  akta di  hadapan penghadap, saksi,  dan Notaris. Jika ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  tidak  dipenuhi  maka  Akta  Notaris  hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Menurut pendapat Ahli Hukum dibidang Kenotariatan, terkait Penjelasan Pasal 16 ayat (1)  huruf  m  UUJN  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  Dasar  Hukum,  oleh  karena  itu Kehadiran  secara  Fisik  tidak  menjadi  Kewajiban  Mutlak  bagi  Notaris.  Namun,  menurut Ketua  Ikatan  Kekeluargaan  Notaris  Fakultas  Hukum  Univeritas  Indonesia  (IKA NOTARIAT UI), Agung Iriantoro, menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf M menyatakan  bahwa  notaris  harus  hadir  secara  fisik  dan  menandatangani  akta  dihadapan penghadap.  Teks  pasal  tersebut  telah  memenuhi  kepastian  hukum,  jelas,  tegas  dan  tidak multi  tafsir.  Disisi  lain,  menurut  beliau  pemerintah  hanya  memberlakukan  pembatasan kegiatan, bukan melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan. Maka Pasal tersebut masih mungkin  untuk  dilaksanakan  dengan  mematuhi  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam  hal  penandatangan  tersebut  diatas,  ditegaskan  kembali  dalam  pasal  44  UUJN menentukan bahwa:
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
a. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan  notaris  kecuali  apabila  ada  penghadap  yang  tidak  dapat  membubuhkan  tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya;
b. Alasan sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan tegas dalam akta; Terdapat Masalah lain yang juga muncul terkait dengan pembuatan Akta Risalah RUPS  yaitu  terkait  kewajiban  Penyedia  E-RUPS  menyertakan  dokumen  Transkrip Rekaman  kepada Notaris,  pertanyaannya  adalah  apakah  Transkrip  Rekaman tersebut  dapat dijadikan  dasar  bagi  Notaris  untuk  membuat  Akta  Pejabat/Akta Relaas, karena  terkait dengan Pembuktian Akta Risalah RUPS apabila Transkrip Rekaman tersebut tidak menjadi dasar  Notaris  Membuat Akta  Relaas maka  Notaris  hanya  dapat  membuat  akta  Partij  yang tentunya  berbeda  dengan  Akta Relaas terkait  dengan  tata  cara  pembuatan  aktanya  dimana akta partij tidak mewajibkan Para  Perserta  RUPS  untuk  menandatangani  Akta yang  dibuat notaris,  dan  tentunya  hal  ini  akan  membawa  akibat  Akta  Risalah  E-  RUPS  tersebut  tidak mengikat bagi para pihak yang menyelenggaran RUPS secara Elektronik.

## KESIMPULAN
Notaris  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1  UUJN,  adalah  seorang Pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  dan  menjalankan  kewenangan  yang diatur  di  dalam  undang-undang  ini  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN notaris adalah pejabat umum yang  berwenang  yang  membuat  Akta  Autentik.  Suatu  Perseroan  Terbatas  terdapat  agenda penting  yang  merupakan  suatu  kewajiban  Perseroan  untuk  melakukannya  saat  akan melakukan  Perubahan  Anggaran  Dasar  dengan  melaksanakan  Rapat  Umum  Pemegang Saham.
Dalam  Hal  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  notaris  memiliki  peran  untuk  membuat Akta  RUPS,  untuk  membuat  Akta  RUPS  ini  bisa  dilakukan  dengan  atau  tanpa  kehadiran Notaris, akta yang dibuat tanpa dihadiri Notaris dibuat dalam Bentuk Akta Pihak/Akta Partij berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau akta yang dibuat dengan dihadiri  Notaris  dibuat  dalam  Bentuk  Akta  Pejabat/ Relaas berupa  Risalah  Rapat  RUPS. Dengan adanya suatu aturan baru dan keadaan darurat yang mengharuskan tetap berjalannya kegiatan  RUPS  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  peraturan  yaitu  POJK  Nomor 16/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Secara  Elektronik untuk  Perusahaan  Terbuka,  dengan  adanya  peraturan  ini  RUPS  dapat  dilakukan  secara Elektronik  dan  Notaris  diberikan  kewenangan  sesuai  dengan  Pasal  12  POJK 16/POJK.04/2020,  bahwa  setiap  hasil  E-RUPS  dituangkan  kedalam  Risalah  Rapat  RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Akta Relaas dalam bentuk Akta Risalah RUPS yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya  adalah  Akta  Autentik  yang  dibuat  oleh  Notaris,  sehingga  terkait  dengan keabsahannya  sepanjang  akta  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  syarat  sahnya  suatu  Akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka Akta Relaas berupa Akta Risalah E-RUPS sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak yang terkait dengannya. Selain  itu  dalam  hal  E-RUPS,  menyesuaikan  dengan  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan terbaru  maka  Akta  Notaris  yang  dibuat  oleh  Notaris  terkait  dengan  hasil  dari  keputusan RUPS  dalam  hal  RUPS  dilaksanakan  secara  elektronik  wajib  dinyatakan  dengan  Akta Relaas  berupa  Akta  Risalah  E-  RUPS  meskipun  memang  pengaturannya  tidak  dinyatakan secara tegas dan nyata dalam POJK yang bersangkutan.

## REFERENSI
Alwesius. Dasar-dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris. Depok:  Badan  Penerbit  FH  UI. 2019.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Fakhriah,  Laela  Fakhriah. Bukti  Elektronik  dalam  Sistem  Pembuktian  Perdata .  Bandung: Refika Aditama. 2017.
Harahap,  Yahya. Hukum  Perseroan  Terbatas. Ed.  1.  Cet.  6.  Jakarta:  Sinar  Grafika.  2016. H.R. Daeng Naja. Teknik Pembuatan Akta: BuKu Wajib Kenotariatan) . Yogyakarta Pustaka Yusticia. 2012.
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris .  UU  No.  30  Tahun  2004.  LN  No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432.
. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
. Undang-Undang tentang perubahan Jabatan Notaris . UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
. Undang-Undang  tentang  Perubahan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016. LN Nomor 251 Tahun 2016, TLN NO. 5952.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata [ Burgerlijk  Wetbook ].  diterjemahkan  oleh  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka. 2017.
Makarim,  Edmon. Notaris  dan  Transaksi  Elektronik:  Kajian  Hukum  Tentang  Cybernotary Atau Electronic Notary. Ed.3. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018. Mulyoto. Kriminalisasi  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Perseroan  Terbatas .Yogyakarta: Cakrawala Media. 2010.
Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Rencana  dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka POJK Nomor 15/POJK.04/2020.
. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Pelaksanaan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  secara  Elektronik. POJK  Nomor 16/POJK.04/2020
Pramesti, Tri Jata Ayu. “Perbedaan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Akta yang Dibuat di Hadapan Notaris
“https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/perbedaan-akta-yang- dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris/. Diunduh 2 Januari 2021.
Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum . Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Cet. 4. Jakarta: Erlangga. 1996.