## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PROPAGANDA DI INDONESIA
Wilton Goh *
PT Gunung Mas Valasindo

## Abstract
In  the  case  of  Buni  Yani’s  propaganda  that  spread  the  video  of  Basuki  Tjahaja Purnama  alias  Ahok's  speech  which  was  carried  out  in  a  campaign  with  an explanation of Surat Al Maidah 51. Buni Yani modified the video and uploaded it to his Facebook page by adding caption. The Buni Yani's actions result in hatred or  hostility  of  Muslims  against  Basuki  Tjahaja  Purnama  whose  ethnicity  is Chinese  and  non-Muslim.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  and  describe Buni Yani propaganda action and to examine the effectiveness of Law Number 11 of  2008  Concerning  Electronic  Information  And  Transactions  in  handling propaganda  matters in  Indonesia  especially in the Basuki  Tjahaja Purnama and Buni  Yani  case . This  research  is  normative  legal  research,  therefore  it  uses  a secondary data from books, journals, research result, internet sources . It uses the Law  Effectiveness  Theory  to  resolve  propaganda  electronic  information effectively and efficiently .
Keywords : propaganda , video , electronic transaction, law.

## Abstrak
Pada kasus propaganda Buni Yani yang menyebarkan video pidato Basuki Tjahaja Purnama  alias  Ahok  yang  dilakukan  dalam  menjalani  kampanye  dengan penjelasan tentang Surat Al Maidah 51. Buni Yani melakukan rekayasa terhadap video tersebut  dan  diunggahkan  ke  laman  Facebook-nya  dengan  menambahkan caption. Perbuatan Buni Yani tersebut mengakibatkan kebencian atau permusuhan umat  Islam  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  yang  beretnis  Tionghoa  dan beragama  non  Islam.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan menguraikan  perbuatan  propaganda  Buni  Yani  dan  menganalisis  efektivitas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  dalam  menangani  persoalan  propaganda  di  Indonesia  khusus  dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  yang  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  buku,  jurnal, hasil penelitian, penelusuran internet. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum  untuk  mengatasi  informasi  elektronik  yang  bersifat  propaganda  secara efektif dan efesien.
Kata kunci: propaganda, video, transaksi elektronik, hukum.
* Alamat Korespondensi : wu.wilton@live.com

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  huruf  c  berbunyi,  “bahwa  perkembangan  dan  kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara  langsung  telah memengaruhi  lahirnya  bentuk-bentuk  perbuatan  hukum  baru”. 1 Dari  pernyataan tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  globalisasi,  teknologi  informasi dan  komunikasi  telah  mempengaruhi  sifat  masyarakat  dan  peradaban  manusia. Selain  itu,  perkembangan  teknologi  informasi  telah  mengakibatkan  dunia  tanpa batas ( bordeless ) dan mengakibatkan perubahan yang sangat cepat dan signifikan terhadap  kehidupan  sosial.  Teknologi  informasi  sekarang  ini  telah  berubah menjadi  sebuah  pedang  bermata  dua,  selain  memberikan  keuntungan  bagi pertumbuhan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. 2
Sudah  sejak  lama  propaganda  menjadi  masalah  yang  rawan  dan  kompleks.  Jika semakin dibiarkan akan menjadi semakin tidak terkontrol dan akan menimbulkan pro  dan  kontra.  Bagi  sebagian  orang  menganggap  propaganda  hanyalah  sebuah informasi  ataupun  pesan  yang  biasa  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Tetapi  di  satu sisi  propaganda  dianggap  sebuah  informasi  ataupun  pesan  yang  telah  direkayasa bersifat  provokasi  sehingga  dapat  menimbulkan  keributan  ataupun  kekacauan pada masyarakat yang mempercayainya.
Seperti  pada  kasus  Buni  Yani  yang  menyebarkan video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama  alias  Ahok  yang  dilakukan  dalam  menjalani  kampanye  dengan penjelasan tentang Surat Al Maidah 51. Buni Yani melakukan rekayasa terhadap video tersebut  dan  diunggahkan  ke  laman  Facebook-nya  dengan  menambahkan caption. Perbuatan Buni Yani tersebut mengakibatkan kebencian atau permusuhan umat  Islam  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  yang  beretnis  Tionghoa  dan beragama non Islam atau beragama Kristen. 3
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  ini  dengan judul  “ EFEKTIVITAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2008 TENTANG  INFORMASI  DAN  TRANSAKSI  ELEKTRONIK  TERHADAP PROPAGANDA DI INDONESIA”.

## B. Perumusan Masalah
a. Apakah  perbuatan  Buni  Yani  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  dapat dikualifikasikan sebagai propaganda?
1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2 Ahmad M. Ramli, Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 1.
3 Dody Indra Ramadhan, Caption Budi Yani di Facebook Disebut Sebarkan Permusuhan Sara , 2017.
b. Apakah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  efektif  dalam  menangani  persoalan  propaganda  di Indonesia khusus dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani?
c. Selain  faktor  hukum,  apa  ada  faktor  lain  yang  efektif  untuk  menangani persoalan propaganda di Indonesia?

## C. Metode Penelitian
Dalam tesis ini, peneliti akan menggunakan penelitian yuridis normatif atau yang biasa disebut dengan hukum normatif, karena data  yang diambil dan diteliti oleh peneliti  adalah  data  yang  diambil  berasal  dari  penelitian  kepustakaan  yang merupakan  data  sekunder.  Hukum  normatif  adalah  hukum  yang  memberi pemahaman  terhadap  permasalahan  norma  yang  dialami  oleh  ilmu  hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum  (membentuk  peraturan  perundang-undangan),  dan  menegaskan  norma hukum (praktik yudisial). 4
Menurut  Soerjono  Soekanto,  metode  penelitian  hukum  dapat  penelitian  hukum kepustakaan  dan  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian  hukum  normatif  (yuridis)  dilakukan  hanya  dengan  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  sedangkan  penelitian  hukum  empiris  atau  penelitian sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data primer. 5 Sehubungan penelitian ini adalah  penelitian  hukum  normatif,  maka  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder,  yaitu  buku,  makalah,  artikel,  majalah,  jurnal  hukum,  laporan  hasil penelitian,  komentar  atas  putusan  pengadilan  dan  karya  ilmiah  bahkan  dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang berhubungan dan relevan dengan  objek  penelitian  yang  dilakukan.  Dan  bahan  hukum  tersier,  yaitu  kamus bahasa  Indonesia,  kamus  bahasa  inggris,  ensiklopedia,  Wikipedia,  internet,  situs tertentu yang diakui dan lain-lain.
Data sekunder dalam penelitian hukum  normatif diperoleh dengan menggunakan studi  kepustakaan  atau  literatur,  penelusuran  internet,  klipping  Koran  dan/atau studi  dokumentasi  berkas-berkas  penting  dari  institusi  yang  diteliti  serta penelusuran  peraturan  perundang-undangan  dari  berbagai  sumber  yang berhubungan  dengan  masalah  penelitian. 6 Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan  analisis  deskriptif  terhadap  data  kualitatif  yang  pada  dasarnya
4 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press), 1986, hlm. 52.
6 Agus Cik, Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Terhadap Investasi Negara Investor Asing Di Kota Batam , Tesis Magister Hukum, tidak diterbitkan,
Universitas Internasional Batam, Kota Batam,  hlm. 87.
menggunakan  pemikiran  secara  logis  dengan  induksi,  deduksi,  komparasi  dan interprestasi. 7

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kasus  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan  Buni  Yania  terjadi  bermula  dari  Basuki Tjahaja  Purnama  menjalani  kegiatan  kunjungan  kerja  ke  Kepulauan  Seribu, Jakarta,  pada  27  September  2016.  Pada  saat  itu,  Basuki  Tjahaja  Purnama berdialog dengan masyarakat di daerah tersebut dan juga menebarkan 4.000 benih ikan. 8
Dalam video pidato  resmi  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  YouTube, Basuki  Tjahaja  Purnama  memberikan  penjelasan  tentang  program  nelayan  yang sedang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta. 9 Basuki  Tjahaja Purnama  meminta  masyarakat  di  daerah  tersebut  agar  tidak  merasa  khawatir terhadap program tersebut tidak terlaksanakan jika Basuki Tjahaja Purnama tidak terpilih lagi dan juga mengutip Surat Al Maidah ayat 51. 10
Basuki Tjahaja Purnama mengutip: 11
“Jadi jangan percaya-percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil   Bapak Ibu, gak bisa pilih saya. Ya kan? Dibohongi pakai Surat Al Maidah   ayat 51.”
Buni  Yani  mengunduh video pidato  Ahok  yang  diunggah  oleh  Diskominfomas Pemprov  DKI  Jakarta  pada  Kamis,  06  Oktober  2016.  Setelah  itu,  Buni  Yani mengurangi  durasi video yang  awalnya  1  jam  48  menit  menjadi  30  detik  atau tepatnya di antara menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00. 12
Video yang  telah  diubah  itu  lalu  diunggah  Buni  Yani  ke  laman Facebook -nya. Buni Yani juga menambahkan caption di laman Facebook -nya itu yaitu: 13
“Penistaan  terhadap  Agama?  „Bapak-Ibu  [pemilih  muslim]…dibohongi  Surat  Al Maidah  51‟…  [dan]‟masuk  neraka[juga  bapak-ibu]dibodohi.‟  Kelihatannya  akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.”
Menurut  Jaksa  Andi  Muh.  Taufik  terhadap  kasus  tersebut  bahwa  dengan menghilangkan  kata  „pakai‟  dan  menambahkan caption tersebut,  sehingga perbuatan  Buni  Yani  tersebut  menimbulkan  kebencian  atau  permusuhan  umat Islam  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  alias  Ahok  yang  beretnis  Tionghoa  dan beragama  non  Islam  atau  beragama  Kristen.  Dengan  tambahan caption tersebut mengakibatkan  adanya reaksi  dari masyarakat  khususnya umat  Islam  yang dapat menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan  yang  menjurus  pada  terganggunya kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 14
7 Philemon Ginting, Kebijakan Penanggulanagan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana , Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 21.
8 Dedy Rahmadi, Kasus Penistaan Agama Oleh Ahok Sehingga Dibui 2 Tahun , 2017
9 Srihandriatmo Malau, Ini Kisah Perjalanan Kasus Ahok Hingga Vonis 2 Tahun Penjara , 2017.
10 Rahmadi, Loc.Cit.
11 Malau, Loc.Cit.
12 Dody Indra Ramadhan, Caption Budi Yani di Facebook Disebut Sebarkan Permusuhan Sara , 2017
13 Ibid.
14 Ibid.
Pada 07 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Basuki Tjahaja Purnama.  Laporan  Polisi  Nomor  LP/1010/X/2016  Bareskrim  tersebut  berisi laporan  penghinaan  agama.  Basuki  Tjahaja  Purnama    telah  menjadi  tersangka dalam melakukan tindak pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. 15
Dalam  proses  laporan  tersebut,  demonstrasi  dan  desakan  dari  masyarakat bermunculan  dari  berbagai  wilayah.  Aksi  besar-besaran  di  Jakarta  pada  04 November  2016  mengakibatkan  Basuki  Tjahaja  Purnama  ditolak  ketika kampanye Pilkada DKI 2017 di beberapa wilayah Jakarta. 16
Beberapa  masyarakat  menuntut  polisi  untuk  segera  memproseskan  perkara Basuki  Tjahaja  Purnama  dengan  tuntutan  penistaan  agama.  Basuki  Tjahaja Purnama juga bersedia  menjalani pemeriksaan berulang kali di  kepolisian dan juga mengupayakan meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. 17
Pada 14 Oktober 2016, Video yang diunggah oleh Buni Yani menjadi rujukan aksi  ratusan  orang  dari  Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  berdemonstrasi  di Balai  Kota  DKI  Jakarta.  Dalam  Ketua  FPI  Muhammad  Rizieq  berkata  akan membunuh  Basuki  Tjahaja  Purnama  jika  polisi  tidak  menangkap  Basuki Tjahaja Purnama. 18
Karena  Gerakan  massa  yang  semakin  kuat  mengakibatkan  gangguan  terhadap keamanan  dan  ketertiban    masyarakat  (kamtibmas),  Presiden  Joko  Widodo menginstruksikan  kepada  Kapolri  agar  segera  mengelarkan  proses  kasus Basuki Tjahaja Purnama secara terbuka dan transparan.
Pada  16  November  2016,  Basuki  Tjahaja  Purnama  ditetapkan  sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. 19
Pada  23  November  2016,  Pertama  kali  Buni  Yani  diperiksa  atas  laporan Komunitas  Advokat  Pendukung  Ahok-Djarot  (Kotak  Adja)  terhadap  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan, polisi menetapkan Buni Yani sebagai tersangka penghasutan SARA. 20
Pada  05  Desember  2016,  Buni  Yani  mengajukan  gugatan  praperadilan  karena tidak terima dirinya menjadi tersangka atas kasus dugaan penyebaran informasi yang  mengandung  rasa  kebencian  atau  permusuhan  berdasarkan  SARA sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 21
15 Rita Ayuningtyas, Mengulik Kembali Perjalanan Kasus Ahok , 2018
16 Ibid. 17 Ibid.
18 Gilang Fauzi, Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah , 2016
19 Malau, Loc.Cit.
20 Fauzi, Loc.Cit.
21 Kanavino Ahmad Rizqo, Perjalanan Kasus Buni Yani Sampai Jaksa Menuntut 2 Tahun Bui , 2017
Pada  13  Desember  2016,  Persidangan  perdana  Basuki  Tjahaja  Purnama dilaksanakan  di  bekas  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Gajah  Mada,  Jakarta Pusat.  Basuki  Tjahaja  Purnama  didakwa  melanggar  Pasal  156  huruf  a  KUHP dan Pasal 156 KUHP. 22
Pada  21  Desember  2016,  Hakim  tunggal  Setiyono  menolak  permohonan praperadilan  yang  diajukan  Buni  Yani  dan  penetapan  tersangka  oleh  polisi telah dinilai telah sah dan sesuai prosedur. 23
Pada  20  April  2017,  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  menuntut  Basuki  Tjahaja Purnama  bersalah  dan  satu  tahun  penjara  dengan  masa  percobaan  selama  dua tahun. 24
Pada  09  Mei  2017,  Hakim  Ketua  Dwiarso  Budi  Santiarto  menyatakan  Basuki Tjahaja  Purnama  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  dalam melakukan tindak pidana penodaan agama, penjara dua tahun. 25
Pada  03  Oktober  2017,  Buni  Yani  dituntut  oleh  jaksa  dengan  pidana  penjara selama dua tahun dan denda seratus juta rupiah atau tiga bulan kurungan. 26
Pada  14  November  2017,  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Bandung memvonis  satu  setengah  tahun  penjara  kepada  Buni  Yani.  Ketua  Majelis Hakim,  M  Saptono  menganggap  Buni  Yani  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  atas  perbuatannya  dalam  melakukan  tindak  pidana  terkait  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 27
Untuk  mengetahui  perbuatan  Buni  Yani  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama dapat  dikualifikasi  sebagai  propaganda  harus  didahului  dengan  mengetahui pengertian dari informasi elektronik dan pengertian dari propaganda.
Pengertian informasi elektronik sudah sangat signifikan dan jelas sebagaimana telah  diterangkan  pada  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mendefinisikan informasi  elektronik  sebagai  “satu  atau  kumpulan  data  elektronik,  termasuk tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisin,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic data interchange ( EDI ), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi  yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. 28
Dari  definisi  informasi  elektronik  pada  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah menjelaskan  karakteristik  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  suatu  informasi elektronik.
22 Ayuningtyas, Loc.Cit.
23 Rizqo, Loc.Cit.
24 Ibid. 25 Ibid.
26 Rizqo, Loc.Cit.
27 Kartika Anggraeni, Perjalanan Kasus Buni Yani Hingga Vonis 1,5 Tahun Bui , 2017
28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selanjutnya juga melakukan pemahaman terhadap pengertian propaganda. Dari beberapa  pengertian  propaganda  yang  telah  disajikan  pada  Bab  II,  dapat dimengertikan bahwa propaganda adalah sarana untuk merebut dan mengelola kekuasaan.  Maka  itu,  dalam  melancarkan  propaganda,  pertama  yang  harus dikuasai  adalah  pengetahuan.  Tanpa  pengetahuan,  ide  tidak  akan  bisa mengambil  alih  kekuasaan.  Meskipun  ide  harus  dipertahankan  secara  kokoh dan tetap, propaganda harus fleksibel, sesuai dengan kondisi atau berlaku saat propaganda  dilancarkan.  Propaganda  boleh  jadi  mengatakan  hal-hal  yang berbeda  di  sana-sini,  tergantung  siapa  yang  menjadi  targetnya.  Propaganda terhadap  kondektur  dan  pengemudi  angkutan  umum  bisa  berbeda  dengan propaganda  terhadap  pengusaha  atau  pejabat  negara.  Poster  atau  pidato propagandis  yang  ditujukan  kepada  petani  berbeda  dengan  yang  ditujukan kepada pegawai, dokter, advokat, insinyur, dan sebagainya. Jika tidak berbeda, orang  akan  menilai  propaganda  itu  sebagai  sebuah  lelucon  yang  tidak  dapat dipahami.  Propaganda  harus  bisa  memperoleh  apa  yang  dipandang  penting  di mata banyak orang. 29
Menurut  Joseph  Goebbels  berpendapat,  propaganda  tidak  dilakukan  untuk menemukan  orang-orang  yang  setuju  dengan  sejumlah  teori  atau  argumentasi ilmiah, tetapi untuk menemukan orang-orang yang bersedia menerima apa yang dipandang benar; itulah hal mendasar dalam propaganda. Karena pertimbangan itu, propaganda harus dilancarkan dengan menggunakan metode yang layak. 30
Menurut Lindsley Fraser, propaganda memiliki karakteristik sebagai berikut: 31
1. Bidang  propaganda  tidak  terbatas  pada  bidang  kehidupan  tertentu. Contohnya propaganda pada bidang politik yang sering dipraktikkan oleh partai  atau  kelompok  penekan  yang  berupaya  membujuk  publik  agar memberikan  dukungan  terhadap  kegiatan  politiknya,  propaganda  sosial- keagamaan  yang  sering  dipraktikkan  oleh  kalangan  misionaris,  dan propaganda ekonomi berupa iklan yang disiarkan produsen.
Propaganda,  baik  yang  bersifat  politik,  ekonomi,  maupun  sosial, seharusnya  bermuatan  nilai-nilai  moral  karena  tujuannya  adalah menyuntikkan  standar  pelaku  terhadap  massa  selaras  dengan  nilai-nilai moral  yang  berlaku  di  tengah  massa  yang  menjadi  targetnya,  jika  tidak demikian,  terbuka  kemungkinan  massa  akan  menolaknya.  Tetapi  pada praktiknya,  propaganda  kerap  dibuat  sebatas  nilai-nilai  moral  yang dipercayai propagandis itu sendiri.
2. Propaganda  bertujuan  memengaruhi  orang  banyak  sehingga  mereka bersedia melakukan tindakan sebagaimana dikehendaki, melalui kata-kata tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan.
Menurut  Joseph  Goebbles  bahwa  propaganda  sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 32
29 Mohammad Shoelhi, Propaganda Dalam Komunikasi Internasional , Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012, hlm. 40-41.
30 Id. at 40.
31 Id. at 41-42.
1. Propaganda  harus  populer,  dikemas  bukan  untuk  menyenangkan  secara intelektual.
2. Propaganda bertujuan mentransmisikan pengetahuan yang khalayak.
3. Propaganda  harus  fleksibel,  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi  dan  apa yang ingin dicapainya dengan pengetahuan.
4. Propaganda menggunakan metode yang layak.
5. Tercapainya tujuan propaganda tercermin dari perubahan sikap, pendapat, dan tindakan target propaganda sesuai yang dikehendaki propagandis. Pada  kasus  Buni  Yani  yang  menyebarkan video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama  mempunyai  karakteristik  propaganda  seperti  yang  telah dijelaskan oleh peneliti yaitu:
1. Buni  Yani  menggunakan  sosok  Gubernur  DKI  Jakarta,  Basuki  Tjahaja Purnama yang sedang populer di Indonesia untuk melakukan propaganda.
2. Buni  Yani  menyebarkan video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  tersebut menyerupai  tujuan  propaganda  karena  seperti  yang  dikatakan  oleh  Jaksa Andi Muh.  Taufik,  tujuan dari perbuatan  Buni  Yani  adalah menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias  Ahok  yang  beretnis  Tionghoa  dan  beragama  non  Islam  atau beragama Kristen.
3. Propaganda  yang  dilakukan  Buni  Yani  terebut  sangat  fleksibel  karena Basuki  Tjahaja  Purnama  sedang  dalam  menjalani  kampanye  pemilihan umum,  dan  Basuki  Tjahaja  Purnama  yang  beretnis  Tionghoa  dan beragama  non  Islam  atau  beragama  Kristen  dan  juga  melakukan  pidato dalam  menjalani  kampanye  dengan  penjelasan  tentang  Surat  Al  Maidah 51. Dengan begini, Buni Yani mendapatkan kesempatan untuk melakukan propagandanya.
4. Dalam  hal  ini,  perbuatan  Buni  Yani  tersebut  menyerupai  metode propaganda yaitu Metode Fasilitatif.
5. Penyebaran video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  oleh  Buni  Yani  telah menghasilkan  berbagai  respon  dari  massa-massa  dan  perubahan  sikap massa terhadap Basuki Tjahaja Purnama.
6. Selain  itu,  perbuatan  Buni  Yani  menyerupai  teknik-teknik  propaganda yaitu Card  Stacking (Menimbang-nimbang  Kartu  untuk  Digunakan)  dan Using All Forms of Persuations .
7. Komponen-komponen  dari  perbuatan  Buni  Yani  menyerupai  komponen propaganda  dimana  terdapat  Komunikator  yaitu  Buni  Yani,  Komunikan yaitu  massa-massa  pengguna Facebook ,  Pesan  yang  telah  dirumuskan yaitu video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama,  Target  propaganda  yaitu Basuki  Tjahaja  Purnama,  Teknik-teknik  propaganda  yaitu Card  Stacking (Menimbang-nimbang  Kartu  untuk  Digunakan)  dan Using  All  Forms  of Persuations ,  Kondisi  yang  dilakukan  saat  tengah  pemilihan  umum Gubernur  DKI  Jakarta  dan  Basuki  Tjaharja  Purmana  adalah  salah  satu calon  legislatif,  dan  tujuan  propaganda  yang  hendak  dicapai  yaitu menimbulkan rasa benci rakyat kepada Basuki Tjaharja Purnama.
32 Id. at 41.
Secara  keseluruhan,  kasus  Budi  Yani  menyebar video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan propaganda.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik  perbuatan  Buni  Yani  terhadap Basuki Tjahaja Purnama merupakan:
1. Pesan atau informasi yang dikategorikan sebagai Informasi Elektronik.
2. Propaganda  yang  sedang  populer,  dikemas  bukan  untuk  menyenangkan secara intelektual.
3. Propaganda yang bertujuan.
4. Propaganda yang fleksibel, menyesuaikan diri dengan kondisi dan apa yang ingin dicapainya dengan pengetahuan.
5. Propaganda menggunakan metode yang layak.
6. Tercapainya  tujuan  propaganda  atas  perubahan  sikap,  pendapat,  dan tindakan target propaganda sesuai yang dikehendaki propagandis.
7. Propaganda yang memiliki komponen propaganda.
8. Propaganda  yang  menggunakan  teknik-teknik  yang  efektif  sesuai  dengan tujuan propaganda yang ingin dicapai.
Dalam  pembahasan  ini,  peneliti  menggunakan  teori  efektivitas  hukum Soekanto  Soerjono  untuk  mengukur  sejauh  mana  efektivitas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam menangani  persoalan  propaganda  di  Indonesia  khusus  dalam  kasus  Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani dengan faktor-faktor sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Karena  pembahasan  berkaitan  dengan  informasi  elektronik  maka  Undang- Undang yang ditujukan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peneliti akan mengujikan kefektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  menangani  persoalan propaganda  di  Indonesia  khusus  dalam  kasus  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan Buni Yani.
Propaganda menganut dua prinsip buruk yang berlaku: 33
a. Menyebarkan kebohongan kepada publik, selama publik tidak tahu dianggap tidak menjadi masalah.
b. Kebohongan  yang diulang-ulang, akan membuat publik percaya. Sekurang- kurangnya mampu mengecoh publik.
Selain  itu,  berdasarkan  pengertian  para  ahli  tentang  propaganda  yang  telah disajikan  oleh  peneliti  pada  bab  dua,  dapat  disimpulkan  bahwa  propaganda telah  melanggar  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 34
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Infromasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi
33 Shoelhi, Op.Cit., hlm 48.
34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.”
Pada sisi tujuan dari suatu propaganda dilancarkan untuk memengaruhi pikiran, perasaan,  serta  tindakan  massa  di  manapun. 35 Untuk  bisa  mencapai  tujuan propaganda,  tentu  saja  propaganda  harus  dirancang  sedemikain  rupa,  tak terkecuali  dengan  memerhatikan  teknik-teknik  implementasinya  secara  tepat guna. 36 Teknik-teknik  yang  dimaksud  adalah  teknik  yang  seefektif  mungkin, yang  dapat  memberikan  pengaruh  dan  mampu  mendorong  target  propaganda melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  keinginan  atau  pola  yang  ditentukan propagandis. 37 Dalam  hal  ini,  setiap  teknik  yang  digunakan  propagandis  yang bertujuan  untuk  memengaruhi  orang  dalam    mengakibatkan  kerugian  kepada orang lain, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 38 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang Lain.”
Contoh  pada  kasusnya  Buni  Yani  menyebar video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama,  Buni  Yani  telah  melakukan  rekayasa video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama dengan menghilangkan kata „pakai‟ telah melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang berbunyi: 39
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa  pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”
Dan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 40
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Infromasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.”
Selain  itu,  Buni  Yani  juga  menambahkan caption yang  menimbulkan kebencian atau permusuhan umat Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beretnis Tionghoa dan beragama non Islam atau beragama Kristen di laman Facebook -nya telah melanggar Pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 41
35 Id. at 50.
36 Id. at 51.
37 Id. at 51-52.
38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
39 Ibid
40 Ibid
41 Ibid
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
Dan  Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 42
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
Dan  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: 43
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”
Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  efektik  dalam menanggapi  setiap  kegiatan  propaganda  yang  berakibat  kerugian  pada  orang lain ataupun yang bertujuan kriminalitas.
2. Faktor penegak hukum
Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan hukum yang berlaku. Dalam menangani kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani, Penegak hukum telah memvonis Buni Yani atas perbuatannya terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Buni Yani dinilai telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang berbunyi: 44
“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yan ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”
Atas  penyebaran video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  melalui  media  sosial online yang  bernama  Facebook  yang  bertujuan  menimbulkan  kebencian  atau permusuhan  umat  Islam  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  alias  Ahok  yang beretnis  Tionghoa  dan  beragama  non  Islam  atau  beragama  Kristen  dan  juga mengakibatkan  adanya  reaksi  dari  masyarakat  khususnya  umat  Islam  yang dapat  menimbulkan  kebencian  dan  permusuhan  yang  menjurus  pada terganggunya kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Dengan  kata  lain  bahwa  penegak  hukum  efektif  dalam  menangani  tindakan propaganda kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani.
42 Ibid
43 Ibid
44 Ibid
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum Pada  kasus  Basuki  Tjahaja  Purnama  dan  Buni  Yani  terdapat  barang  bukti berupa  dua  versi video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  tetapi  penegak  hukum tidak dapat menilai versi video pidato Basuki Tjahaja Purnama manakah yang dapat  dikatakan  sah  dan  asli  dikarenakan  kekurangan  efektif  sarana  dan fasilitas  yang  dapat  mendukung  penegakkan  hukum  untuk  membuktikannya. Hal  tersebut  pun  menghalang  kefektivitas  penegak  hukum  dalam  menangani kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani.
Selain itu, karena video pidato Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat dibuktikan versi  mana  yang  asli  sehingga  Buni  Yani  bebas  dari  pelanggaran  Pasal  35 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang berbunyi: 45
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Infromasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.”
Dalam  hal  penyebaran video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  oleh  Buni  Yani dapat  dicegah  sebelum  tersebar  luas  dan  sebelum  diterima  baik  oleh  para pengguna  media  sosial online , akan  tetapi  karena  tenaga  manusia  yang menghadapi  informasi  elektronik  yang  bersifat  propaganda  merupakan tanggung  jawab  dari  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dan  staf-staf Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab yang  sangat  banyak  sehingga  terjadi  keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang mengakibatkan  kurang  efektif  untuk  menganalisis  dan  menghadapi  informasi elektronik yang bersifat propaganda yang tersebar cepat dan luas melalui media online yang seharusnya  ditanggapi  dengan  cepat  agar propagandis  tidak  dapat mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat
Dalam pada kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani. Karena penyebaran video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  yang  dilakukan  Buni  Yani,  masyarakat Indonesia  sebagai  penerima video tersebut  masih  tergolong  banyak  yang kurang  berpengetahuan  tentang  propaganda  mengakibatkan  tidak  mengetahui bahwa video tersebut yang diterima bersifat propaganda atau tidak dikarenakan teknik-teknik  propaganda  dilancarkan  agar  penerima video tersebut  percaya akan apa yang propagandakan oleh propagandis tanpa harus melihat fakta dan tanpa  perlu  memeriksa  atau  mencari-cari  bukti  lagi.  Selanjutnya,  penerima video tersebut  secara  langsung  membagi video tersebut  ke  orang  lain  melalui media  sosial online .  Dengan  demikian,  secara  tidak  sadar,  mereka  pun  ikut serta  menjadi  propagandis  dimana  membagikan video tersebut  kepada  orang lain.
45 Ibid
Selain  itu,  Buni  Yani  merupakan  seseorang  dosen  yang  berintelektual  dan terlatih.  Dengan  kelebihan  tersebut,  Buni  Yani  dapat  memengaruhi  massa- massa  masyarakat  mengakibatkan  masyarakat  yang  kurang  berpengetahuan tentang propaganda menjadi gampang dipengaruhi oleh Buni Yani. Masyarakat pun  menjadi  kurang  efektif  dalam  berpartisipasi  untuk  mencegah  dari pengaruhnya video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang disebarkan oleh Buni Yani.
5. Faktor kebudayaan
Kebudayaan  masyarakat  dalam  penelitian  ini  adalah  budaya  masyarakat pengguna  media-media  sosial online .  Media  sosial  didefinisikan  sebagai sebuah  media online ,  dengan  para  penggunanya  bisa  dengan  mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum  dan  dunia  virtual.  Blog,  jejaring  sosial  dan  wiki  merupakan  bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. 46
Maka  pengguna  media  sosial  ini  merupakan  orang-orang  yang  ingin  saling berkomunikasi  dan  saling  berbagi  informasi  antara  sesama  pengguna. Pengguna  media  sosial  ini  mempunyai  kebiasaan  adalah  membagikan informasi. Setiap informasi  yang didapatkan oleh pengguna media sosial  akan dibagikan  kepada  yang  lain  jika  informasi  tersebut  menurutnya  pantas  untuk dibagikan. Dengan demikian, Buni Yani mengambil kesempatan tersebut untuk menyebarkan video pidato Basuki Tjahaja Purnama yang telah direkayasa dan dengan menambahkan caption lewat laman Facebook-nya untuk mempengaruhi para pengguna media sosial agar tercapai tujuannya.
Dalam  hal  ini,  faktor  kebudayaan  juga  kurang  efektif  dalam  dalam berpartisipasi  untuk  mencegah  dari  pengaruhnya video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama yang disebarkan oleh Buni Yani.
Faktor  lain  selain  faktor  hukum  yang  efektif  untuk  menangani  persoalan propaganda di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  telah  efektif  dalam  menangani  persoalan propaganda di Indonesia khusus dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani.
2. Faktor penegak hukum Dalam  hal  ini,  penegak  hukum  telah  efektif  dalam  menangani  persoalan propaganda  di  Indonesia  khusus  dalama  kasus  Basuki  Tjahaja  Purnama dan Buni Yani.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum Pemerintah  dapat  membuka  tim  atau  departemen  atau  lembaga  khusus  yang dibawah  pengawasan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  agar  dapat
46 Errika Dwi Setya Watie, Komunikasi dan Media Sosial , Jurnal THE MESSENGER, Volume III No. 1, Juli 2011, hlm. 71.
mengatasi  keterbatasan  pada  tenaga  manusia  karena  banyaknya  tugas  dan tanggung  jawab  yang  harus  ditangani  oleh  staf-staf  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika.  Selain  itu,  juga  dapat  lebih  memfokuskan  diri  dalam menganalisa  dan  menanggapi  informasi  elektronik  yang  bersifat  propaganda secara efektif dan efesien seperti IPA ( Institute for Propaganda Analysis ) yaitu organisasi  yang  beroperasi  di  Amerika  Serikat  yang  fokus  pada  permasalahan propaganda dosmetik yang mengancam kehidupan demokrasi. 47
Pemerintah  dapat  mengembangkan  teknologi  aplikasi  yang  berguna  untuk membuktikan  suatu  kebenaran  dari  informasi  elektronik  seperti video pidato Basuki  Tjahaja  Purnama  yang  memiliki  dua  versi.  Dengan  adanya pengembangan  tersebut,  dapat  membantu  penegak  hukum  lebih  efektif  dan efesien  dalam  melaksanakan  pembuktian  keaslian  dan  kebenaran  dari  suatu informasi elektronik.
Selain  itu,  pemerintah  dapat  memberikan  sosialisasi  pengetahuan  tentang propaganda  kepada  masyarakat-masyarakat  agar  dapat  mencegah  dirinya  dari pengaruh  informasi  elektronik  yang  bersifat  propaganda  dan  juga  dapat membuat spanduk jalanan yang  akan mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada pada informasi elektronik yang bersifat propaganda.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat  sebagai  penerima video pidato  Basuki  Tjahaja  Purnama  yang disebarkan oleh Buni  Yani  harus dapat  membedakan apa  itu fakta dan apa itu bohongan. Karena di masa yang akan datang, teknologi akan berkembang lebih maju  daripada  sekarang  dan  tindakan  kriminalitas  juga  akan  terus  menerus muncul.  Informasi-informasi  elektronik  akan  menjadi  senjata  ampuh  untuk dipropagandakan.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  jangan  langsung  percaya  pada informasi-informasi  yang  diterimanya  tetapi  masyarakat  harus  mampu  untuk mencari  bukti  kebenarannya  tentang  informasi  elektronik  yang  diterimanya sebelum memutuskan untuk mempercayai informasi elektronik tersebut.
5. Faktor kebudayaan
Seperti  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  kebudayaan  dari  pengguna  media sosial  ini  mempunyai  kebiasaan  adalah  membagikan  informasi.  Jika  keempat faktor,  yaitu faktor hukum,  faktor penegak hukum,  faktor sarana dan fasilitas, dan  faktor  masyarakat  telah  mencapai  efektif  dan  faktor  kebudayaan  ini  akan menjadi  pendukung  dengan  cara  menggunakan  kebiasaan  pengguna  media sosial untuk membagikan informasi elektronik yang tidak bersifat propaganda. Dengan  ini,  pengguna  media  sosial  yang  telah  mengetahui  bahwa    informasi elektronik yang tersebar melalui media sosial online yang merupakan informasi elektronik  yang  bersifat  propaganda  maka  pengguna  media  sosial  yang mengetahui  hal  tersebut  akan  membagikan  informasi  ke  pengguna  lain  agar tidak percaya pada informasi elektronik tersebut.
47 Wikipedia, Institute for Propaganda Analysis , 2017. Diakses pada 21 Januari 2018 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Propaganda_Analysis.
Dengan  demikian,  kasus  propaganda  Buni  Yani  dapat  dicegah  dengan membagikan  informasi  yang  menyatakan  bahwa video pidato  Basuki  Tjahaja Purnama  yang  disebarkan  oleh  Buni  Yani  itu  merupakan  informasi  elektronik yang  bersifat  propaganda  agar  pengguna  media  sosial online lainnya  untuk tidak percaya pada informasi elektronik yang disebarkan oleh Buni Yani.

## E. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik terhadap propaganda di Indonesia (Studi Kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani), maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:
a. Bahwa  perbuatan  Buni  Yani  terhadap  Basuki  Tjahaja  Purnama  dapat dikualifikasikan  sebagai  propaganda  dengan  memiliki  karakteristik sebagai berikut:
1. Pesan atau informasi yang dikategorikan sebagai Informasi Elektronik
2. Propaganda yang sedang populer, dikemas bukan untuk menyenangkan secara intelektual.
3. Propaganda yang bertujuan.
4. Propaganda yang fleksibel, menyesuaikan diri dengan kondisi dan apa yang ingin dicapainya dengan pengetahuan.
5. Propaganda menggunakan metode yang layak.
6. Tercapainya  tujuan  propaganda  atas  perubahan  sikap,  pendapat,  dan tindakan target propaganda sesuai yang dikehendaki propagandis.
7. Propaganda yang memiliki komponen propaganda.
8. Propaganda  yang  menggunakan  teknik-teknik  yang  efektif  sesuai dengan tujuan propaganda yang ingin dicapai.
b. Menurut  teori  efektivitas  hukum  Soekanto  Soerjono  untuk  mengukur sejauh  mana  efektivitas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam  menangani  persoalan propaganda di Indonesia khusus dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama dan Buni  Yani  dengan  faktor-faktor  seperti  faktor  hukum  dan  faktor  penegak hukum  telah  efektif  sedangkan  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masih kurang efektif.
c. Harus  dilakukan  pengembangan  terhadap  faktor  lain  selain  faktor  hukum dan  faktor  penegak  hukum  yang  efektif  untuk  menangani  persoalan propaganda di Indonesia seperti pada faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan agar dapat mengatasi informasi elektronik yang bersifat propaganda secara efektif dan efesien.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Agus  Cik, Dampak  Pemberlakuan  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda (P3B)  Terhadap  Investasi  Negara  Investor  Asing  Di  Kota  Batam ,  Tesis Magister  Hukum,  tidak  diterbitkan,  Universitas  Internasional  Batam,  Kota Batam, 2017.
Ahmad M. Ramli, Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
Errika  Dwi  Setya  Watie, Komunikasi  dan  Media  Sosial ,  Jurnal  THE MESSENGER, Volume III No. 1, Juli 2011.
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
Mohammad  Shoelhi, Propaganda  Dalam  Komunikasi  Internasional ,  Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2012.
Philemon  Ginting, Kebijakan  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Teknologi Informasi  Melalui  Hukum  Pidana ,  Tesis  Magister  Hukum,  tidak diterbitkan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

## Internet
Dedy  Rahmadi, Kasus  Penistaan  Agama  Oleh  Ahok  Sehingga  Dibui  2  Tahun , 2017. Diakses pada 20 Maret 2018 dari
https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penistaan-agama-oleh-ahok- hingga-dibui-2-tahun.html.
Dody  Indra  Ramadhan, Caption  Budi  Yani  di  Facebook  Disebut  Sebarkan Permusuhan  Sara ,  2017.  Diakses  pada  7  Februari  2018  dari https://news.detik.com/berita/d-3528844/caption-buni-yani-di-facebook- disebut-sebarkan-permusuhan-
sara?_ga=2.136144433.1020515559.1497238209- 1396309606.1497238209&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomso cmed&utm_source=facebook&utm_content=detikcom.
Gilang Fauzi, Kronologi Kasus Buni Yani, Penyebar Video Ahok Soal Al Maidah , 2016. Diakses pada 20 Maret 2018 dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-
174911/kronologi-kasus-buni-yani-penyebar-video-ahok-soal-al-maidah.
Kanavino Ahmad Rizqo, Perjalanan Kasus Buni Yani Sampai Jaksa Menuntut 2 Tahun Bui , 2017. Diakses pada 20 Maret 2018 dari https://news.detik.com/berita/d-3669426/perjalanan-kasus-buni-yani- sampai-jaksa-menuntut-2-tahun-bui.
Kartika  Anggraeni, Perjalanan  Kasus  Buni  Yani  Hingga  Vonis  1,5  Tahun  Bui , 2017. Diakses pada 20 Maret 2018 dari https://nasional.tempo.co/read/1033691/perjalanan-kasus-buni-yani- hingga-vonis-15-tahun-bui.
Rita Ayuningtyas, Mengulik Kembali Perjalanan Kasus Ahok , 2018. Diakses pada 20  Maret  2018  dari  http://news.liputan6.com/read/3322122/mengulik- kembali-perjalanan-kasus-ahok.
Srihandriatmo  Malau, Ini  Kisah  Perjalanan  Kasus  Ahok  Hingga  Vonis  2  Tahun
Penjara , 2017. Diakses pada 20 Maret 2018 dari http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan- kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara.
Wikipedia, Institute  for  Propaganda  Analysis ,  2017.  Diakses  pada  21  Januari 2018 dari https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Propaganda_Analysis .

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.