INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9235-9252 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## #KuToo Campaign: An Economic and Gender Analysis
Mishiel Shintabella 1 ✉ , Susy Ong 2
Universitas Indonesia
Email: mishielshintabella@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Dengan adanya sistem patriarki yang kuat di Jepang, wanita kerap kali mengalami berbagai diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah dengan mewajibkan wanita menggunakan sepatu  berhak  tinggi  saat  bekerja.  Peraturan  tersebut  kemudian  membangkitkan  berbagai  protes dengan adanya kampanye #KuToo yang menentang kewajiban wanita dalam menggunakan sepatu berhak tinggi dalam lingkungan pekerjaan. Penelitian ini terutama akan menggunakan konsep ekonomi dan gender oleh Swedberg dan merupakan penelitian kualitatif dengan data penelitian literatur yang sebelumnya dan data kepustakaan yang meneliti mengenai masalah gender. Sumber datanya berupa data  primer  dari  halaman  petisi  #KuToo  dan  media  sosial  kampanye  #KuToo  yang  berfokus  pada pendapat dan kesaksian wanita dalam kebijakan perusahaan yang mewajibkan penggunaan sepatu berhak  tinggi.  Penelitian  ini  membahas  mengenai  penggunaan  sepatu  berhak  tinggi  yang mempengaruhi  produktivitas  pekerja  wanita  dan  membahas  peranan  kampanye  #KuToo  di  tengah masyarakat Jepang. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang masih kaku seperti Jepang, adanya perlawanan tanpa kekerasan secara repetitif akan lebih efektif dilakukan.
Kata Kunci: Kampanye #KuToo; Ekonomi; Kesetaraan Gender

## Abstract
With  the  existence  of  a  strong  patriarchal  system  in  Japan,  women  often  experience  various discriminations in everyday life, one example is by requiring women to wear high heels while working. The  regulation  then  aroused  various  protests  with  the  #KuToo  campaign  against  the  obligation  of women to wear high heels in the work environment. This research will mainly use the economic and gender concepts by Swedberg and is a qualitative research using previous literature research data and literature data that examines gender issues. The data source is primary data from the #KuToo petition page and the #KuToo campaign social media which focuses on women's opinions and testimonies in company policies that require the use of high heels. This study discussed the use of high-heeled shoes that  affect  the  productivity  of  female  workers  and  discussed  the  role  of  the  #KuToo  campaign  in Japanese society. In a society with a rigid social structure like Japan, repetitive non-violent resistance will be more effective.
Keywords: #KuToo Campaign; Economy; Gender Equality

## PENDAHULUAN
Jepang  merupakan  negara  dengan  sistem  patriarki  dan  peran  gender  yang  kuat. Meskipun begitu, jumlah pekerja wanita di Jepang meningkat secara perlahan. Menurut data mengenai pekerja wanita di Jepang oleh Bank Dunia (2022), Jepang mencapai titik tertingginya  di  tahun  2022  sebesar  44.8%.  Data  tersebut  sudah  terus  meningkat  sejak tahun 2000. Para pekerja wanita memang meningkat secara jumlah, namun mereka tetap mendapatkan  berbagai perlakuan diskriminasi dari perusahaan tempat mereka bekerja, salah satunya dengan kewajiban menggunakan sepatu berhak tinggi pada saat bekerja. Kewajiban ini menjadi topik pembicaraan yang hangat terutama pada tahun 2019 dimana topik ini mulai ditolak oleh para wanita di media sosial Twitter. Para wanita ini kemudian meramaikan Twitter dengan tren #KuToo yang menolak penggunaan sepatu berhak tinggi pada saat wanita bekerja.
Kampanye  #KuToo  dimulai  pada  bulan  Januari  2019,  ketika  seorang  wanita bernama Yumi Ishikawa menulis status di media sosial Twitter mengenai aturan berbusana di kantornya yang mengharuskan wanita untuk mengenakan sepatu berhak tinggi setinggi 5  hingga  7  sentimeter.  Statusnya  tersebut  kemudian  menjadi  viral  di  Twitter  di  antara pekerja wanita di Jepang dengan jumlah retweet mencapai hampir 30.000 kali, yang juga mengeluhkan bahwa penggunaan sepatu berhak tinggi pada saat bekerja membuat kaki mereka sakit dan lecet dan susah untuk berlari ketika mereka diharuskan untuk berlari pada saat bekerja.
Ishikawa merupakan wanita yang bekerja sebagai penulis lepas dan mantan model, dan  pernah  bekerja  di  rumah  duka  sebelumnya.  Pekerjaan  tersebut  mengharuskan Ishikawa untuk berdiri selama 8 jam menggunakan sepatu berhak tinggi bersama dengan karyawan pria lainnya yang menggunakan sepatu flat yang nyaman. Merasa mengalami diskriminasi,  Ishikawa  menciptakan  tagar  #KuToo  yang  merupakan  plesetan  dari  kata Bahasa Jepang untuk sepatu ‘kutsu’ (靴) dan rasa sakit ‘kutsuu’ (苦痛 ), sebuah tagar yang mengacu pada tagar pernah viral sebelumnya #MeToo (BBC, 2019).
Tagar #KuToo kemudian menjadi populer dengan tujuan menghentikan perusahaan membuat  kebijakan  yang  mengharuskan  wanita  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi. Ishikawa  telah  mengumpulkan  lebih  dari  30.000  tanda  tangan  online  melalui  petisi change.org, dan pada bulan Juni 2019 meminta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan untuk melarang  perusahaan memaksa wanita untuk mengenakan sepatu jenis tertentu. Walaupun perdana menteri pada saat itu, Abe Shinzo, menentang adanya aturan berbusana bagi wanita, menteri kesehatan Jepang, Takumi Nemoto, menyatakan bahwa  sepatu  berhak  tinggi  diperlukan  dan  pantas  dipakai  di  tempat  kerja.  Ia  juga menambahkan  bahwa  merupakan  pelecehan  kekuasaan  apabila  perusahaan  memaksa pekerja wanita yang sedang terluka untuk menggunakan sepatu berhak tinggi. Terkait hal tersebut, meskipun tidak semua perusahaan Jepang memaksa wanita untuk mengenakan sepatu berhak tinggi, pernyataan menteri kesehatan menjadi perdebatan di Jepang, karena dengan adanya kebijakan itu sendiri saja sudah merupakan pelecehan kekuasaan (Reuters, 2019).
Gambar 1. Status Yumi Ishikawa yang mengawali trend # KuToo Sumber: screenshot dari penulis
Untuk membuat masyarakat luas yang tidak menggunakan media sosial mengetahui mengenai kampanye  ini, Ishikawa memulai suatu kampanye penggalangan  dana untuk membuat suatu  iklan  di Asahi Shinbun, salah  satu surat kabar yang  banyak beredar di Jepang. Kampanye tersebut berhasil mengumpulkan dana sekitar dua juta yen (sekitar 200 juta Rupiah) dari 561 individu dan pada akhirnya dimuat di surat kabar Asahi Shinbun edisi pagi pada tanggal 20 September 2019 (Asahi Shinbun, 2019). Iklan tersebut menghimbau para pembaca mengenai adanya diskriminasi gender yang ada di tempat kerja di Jepang. Dengan  adanya  iklan  tersebut,  istilah  #KuToo  dikenal  secara  luas  oleh  masyarakat  dan terpilih menjadi kata yang paling populer di Jepang oleh Penghargaan U-Can tahun 2019 (Murakami, 2019). Pada konferensi yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, Buruh, dan Kesejahteraan pada tanggal 19 November 2019, seorang pengacara, Fukushima Mizuho, mendefinisikan penggunaan wajib sepatu berhak tinggi sebagai suatu bentuk diskriminasi gender  dan  mendesak  kementerian  tersebut  untuk  melarang  adanya  regulasi  seragam yang bersifat diskriminatif (Takeshita, 2019).
Dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh Komite Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan  di  House  of  Councilors  (majelis  tinggi  Diet  Nasional  Jepang)  pada  19 November  2019,  Fukushima  Mizuho,  pengacara  feminis  dan  anggota  Dewan  Penasihat Jepang, mendefinisikan wajib mengenakan sepatu hak tinggi sebagai diskriminasi gender yang dilakukan secara eksplisit dan mendesak Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan  untuk  melarang  peraturan  seragam  yang  “menilai  perempuan  dari penampilannya”.
Mengenai kampanye #KuToo, terdapat berbagai penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Salah satunya, menurut Leng Junxiao (2021) dalam jurnaln ya yang berjudul “Painful Connections: The ‘Making’ of the #KuToo Online Feminist Movement in Japan”, kampanye tersebut memiliki potensi untuk menantang budaya dan kebijakan patriarki. Leng Junxiao juga  membahas  bahwa  walaupun  protes  itu  dilaksanakan,  masih  belum  banyak  bukti
Gambar 2 Petisi yang dibuat di change.org
Sumber: Screenshot penulis
bahwa pekerja wanita di Jepang sendiri menentang penggunaan sepatu berhak tinggi saat bekerja. Selain itu, kampanye #KuToo memang membentuk suatu komunitas baru, namun sulit  untuk  mempertahankan  solidaritas  antara  mereka,  salah  satunya  karena  adanya serangan balik dari berbagai kalangan dan komunitas anti-feminis. Salah satu contohnya adalah  ketika  ada  penolakan  dari  menteri  kesehatan  Jepang  yang  memiliki  pendapat bahwa secara norma sosial, penggunaan sepatu berhak tinggi merupakan hal yang biasa namun  penting  bagi  pekerja  perempuan.  Penggunaan  sepatu  berhak  tinggi  pada  saat bekerja  berhubungan  dengan  teori  habitus  oleh  Pierre  Bourdieu,  yaitu  suatu  istilah sosiologi mengenai perilaku seseorang yang didapat dari sosialisasi yang sudah tertanam sebagai identitas seseorang. Pada kasus ini, rasa sakit yang dihasilkan oleh penggunaan sepatu  berhak  tinggi  dianggap  dapat  menunjukkan  nilai  profesionalitas  seorang perempuan.
Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh J. Zhang et al (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Representing victims and victimizers: An analysis of #MeToo movement related reports”,  ia  menganalisis  konteks  sosial  masyarakat  dalam  gerakan  #MeToo  dan bagaimana  media  yang  berpusat  pada  sistem  patriarki  membahas  gerakan  feminis menggunakan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis sendiri merupakan analisis yang dilakukan  terhadap  wacana  yang  dikembangkan  oleh  orang-orang  yang  memiliki kekuasaan, dengan memproduksi wacana dominan untuk menguasai ruang publik, dan menggunakan pilihan kata-kata dan bahasa yang sejalan dengan tujuannya. Menurut hasil analisisnya,  media  yang  umumnya  didominasi  laki-laki  memiliki  kesadaran  sosial  akan objektifikasi  perempuan.  Mereka  merepresentasikan  pelaku  sebagai  seseorang  dengan status tinggi sedangkan mereka merepresentasikan korban dalam negeri dan luar negeri dengan cara yang berbeda: korban dari luar negeri dianggap kuat dan dapat melawan kekerasan  seksual,  sedangkan  korban  dari  Jepang  dianggap  lemah  dan  membutuhkan pertolongan. Seperti pada contohnya pada koran The Mainichi pada tanggal 28 Desember 2017, dituliskan bahwa ‘seorang mahasiswa perempuan berumur 23 tahun dibawa ke hotel oleh seorang direktur perusahaan koran pada saat wawancara kerja’.
Kampanye  #KuToo  sebenarnya  tidak  mengajak  seluruh  wanita  untuk  tidak menggunakan sepatu berhak tinggi, namun merupakan sebuah protes kepada perusahaan untuk membebaskan penggunaan sepatu jenis apapun bagi wanita dan memperbolehkan penggunaan sepatu yang nyaman untuk bekerja. Para pekerja tentunya akan tahu tampilan yang pantas pada saat bekerja, namun tetap dapat memilih tampilan yang bisa membuat mereka  nyaman  untuk  bekerja.  Pada  penelitian  ini,  penulis  akan  menganalisis  tren kampanye #KuToo menggunakan konsep ekonomi dan gender oleh Richard Swedberg
dan  di  analisis  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  data  penelitian  literatur  yang sebelumnya dan data kepustakaan yang meneliti mengenai masalah gender. Penulis akan membahas apakah kampanye ini dapat berpengaruh kepada produktivitas kerja wanita. Sumber datanya adalah berupa data primer dari halaman petisi kampanye #KuToo dan media sosial kampanye #KuToo yang berfokus pada pendapat dan kesaksian wanita dalam kebijakan perusahaan yang mewajibkan penggunaan sepatu berhak tinggi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  makalah  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan kata-kata dibandingkan jumlah data dan analisis sebuah data (Bryman 2012:380). Penelitian secara kualitatif memberi makna pada data, menerjemahkannya, atau membuatnya dapat dipahami. Penelitian dimulai dari sudut  pandang  orang  yang  dipelajari  dan  kemudian  mencari  tahu  bagaimana  mereka melihat sesuatu atau mendefinisikan situasi tertentu, sehingga dapat mempelajari apa arti peristiwa, perilaku, dan kegiatan tertentu bagi mereka (Neuman, 2014:179).
Pengumpulan  data  dalam  makalah  ini  sendiri  akan  dilakukan  dengan  metode kepustakaan.  Metode  kepustakaan  sendiri  adalah  metode  penelitian  yang  dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui data-data yang sudah ada sebelumnya dengan membaca  berbagai  sumber-sumber  tertulis  (Paler-Calmorin,  2007:13).  Adapun  sumber- sumber  data  sekunder  diambil  dari  buku,  internet,  berita  online,  jurnal  dan  artikel, sedangkan sumber data primer diambil dari dari halaman petisi #KuToo dan media sosial kampanye #KuToo yang berfokus pada pendapat dan kesaksian wanita dalam kebijakan perusahaan yang mewajibkan penggunaan sepatu berhak tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kampanye    #KuToo  ini  merupakan  gerakan  feminisme  yang  dipengaruhi  oleh gerakan #MeToo dari barat. Aliran feminisme di dunia ini menjadi semakin berkembang dari hari ke hari untuk menyuarakan hak bagi para wanita. Pada dasarnya, terdapat tiga jenis  aliran  feminisme,  yaitu,  feminisme  liberal  yang  mengkritik  ketidaksetaraan  dan pekerjaan wanita yang eksploitatif, feminisme radikal yang menganggap patriarki sebagai sebuah kontrol sosial laki-laki terhadap perempuan dan opresi, serta feminisme sosialis yang menerima mengenai adanya sistem patriarki dalam masyarakat (Strinati, 2004:165).
Feminisme  liberal  sendiri  berfokus  pada  kehidupan  bermasyarakat  yang melanggar hak yang adil antara  laki-laki  dan perempuan, yang membatasi  perempuan sebagai suatu kelompok. Para penganut feminisme  liberal ini memiliki argumen  bahwa
perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki (Saulnier, 2014:10). Menurut mereka, nilai liberal akan terlanggar apabila wanita diperlakukan berbeda berdasarkan fisik mereka, dan bukan dari kapasitas intelektual mereka.
Konstruksi Budaya Perempuan di Sektor Domestik dan Nondomestik
Suatu rumah tangga memiliki tujuan utama membantu manusia bertahan hidup dan dideskripsikan sebagai ‘unit pemeliharaan ekonomi’, dimana anggota keluarga semuanya berkontribusi  untuk  melakukan  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  keluarganya  masing- masing. Kontribusi yang dilakukan pun berbeda-beda sesuai dengan peran anggotanya masing-masing, seperti perempuan yang dianggap sebagai tokoh yang berperan dalam mengolah  tanah  dan  makanan,  sedangkan  laki-laki  akan  bekerja  di  luar,  dan  laki-laki memiliki  kuasa  yang  lebih  besar  dalam  rumah  tangganya  dibandingkan  dengan perempuan (Swedberg, 2009:265-266).
Walaupun  laki-laki  memiliki  kuasa  atas  perempuan,  perempuan  tetap  berperan dalam  mengurus  rumah  tangga  dan  anak-anaknya,  sehingga  seorang  ibu  merupakan ‘pusat emosi’ dari keluarganya dan anak -anak pun memiliki rasa kasih dan setia terhadap ibunya. Apabila sebuah keluarga memiliki pemasukan yang melebihi kebutuhan mereka, pemasukan tersebut digunakan untuk anak-anak, untuk keperluan rumah tangga, dimana perempuan yang membelanjakan barang-barang tersebut.
Para  sosiolog  yang  mempelajari  ekonomi  dan  gender  banyak  yang  meneliti mengenai  kegiatan  wanita  di  luar  lingkup  rumah  tangga  ketika  mereka  mulai  bekerja. Terdapat  tiga  penelitian  yang  biasa  dilakukan,  yaitu  apa  yang  wanita  lakukan  dalam pekerjaannya (sektor formal vs informal), bagaimana mereka dipromosikan, dan seberapa besar mereka diberikan upah. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak diskriminasi sosial  yang  dihadapi  oleh  wanita  dalam  pekerjaannya.  Sebagai  contohnya,  perusahaan cenderung  tidak  memilih  wanita  muda,  karena  mereka  akan  memiliki  anak  dan kemungkinan  akan  meninggalkan  pekerjaannya  atau  perempuan  dipekerjakan  sebagai karyawan  kontrak.  Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  karyawan  didiskriminasi berdasarkan  tingkat  pendidikan  mereka,  dan  wanita  yang  biasanya  tidak  memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari laki-laki akan menerima upah yang lebih rendah; menurut Swedberg (2009), diskriminasi pada wanita jauh lebih besar daripada diskriminasi pada ras yang berbeda.
Di Jepang sendiri, masih terdapat berbagai tidak ketidaksetaraan gender antara pria dan  wanita.  Menurut  data  dari  World  Economic  Forum  (2022),  Jepang  menempati peringkat ke 116 dari 146 negara untuk peringkat kesenjangan gender. Peringkat tersebut dibuat  berdasarkan  berbagai  pertimbangan  seperti  kesempatan  di  bidang  ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan di bidang politik. Apabila dilihat pada bidang ekonomi sendiri, Jepang menduduki peringkat ke 121 dari 146 negara. Peringkat tersebut dilihat berdasarkan berbagai indikator, seperti tingkat partisipasi pekerja, persamaan upah untuk pekerjaan yang sama, perkiraan pendapatan yang diperoleh, jabatan yang dipegang, dan jumlah pekerja profesional dan teknis. Selain pada bidang ekonomi, peringkat Jepang untuk kesetaraan gender di bidang politik bahkan lebih rendah lagi, yaitu peringkat ke 139 dari 146 negara (World Economic Forum, 2022).
Di setiap negara, seorang wanita cenderung mendapatkan posisi yang lebih rendah dibandingkan  dengan  laki-laki.  Apabila  ada  wanita  yang  memiliki  posisi  yang  tinggi, biasanya karena laki-laki yang memegang posisi tersebut sebelumnya akan meninggalkan posisi tersebut. Selain itu, wanita yang memiliki posisi yang tinggi di suatu perusahaan akan memiliki beban pekerjaan yang lebih karena mereka akan dianggap sebagai representasi dari sesama wanita, dan bukan individual; mereka akan dianggap bersikap tokenistik, yaitu lebih membela wanita yang merupakan individu yang  biasanya kurang terwakili. Untuk masalah upah sendiri, wanita mendapatkan upah yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki walaupun  melakukan  pekerjaan  yang  sama.  Secara  umum,  diskriminasi  terhadap perempuan  berhubungan  erat  dengan  devaluasi  perempuan  dalam  masyarakat  yang merupakan sesuatu yang terjadi secara universal (Swedberg, 2009).
Selain diskriminasi yang terjadi di tempat kerja, banyak pekerjaan yang memerlukan strategi emosi dalam melakukan pekerjaannya dan hal ini biasa dimanfaatkan oleh para atasan. Seperti contohnya, pramugari dan penagih hutang yang memanfaatkan emosi para pelanggannya: yaitu perasaan puas bagi penumpang pesawat dan perasaan takut bagi penghutang. Para pekerja diharapkan dapat menimbulkan emosi-emosi tertentu terhadap orang-orang  yang  ditemui  secara  spontan.  Perempuan  cenderung  dikhususkan  untuk pekerjaan yang menyenangkan dan membantu orang lain, sedangkan laki-laki cenderung melakukan pekerjaan yang mendominasi dan memerintah orang lain. Perempuan memiliki status yang rendah dibandingkan laki-laki sehingga mudah bagi orang-orang untuk marah terhadap  perempuan  (Swedberg,  2009:280).  Untuk  menunjang  tuntutan  dari  pekerjaan tersebut, pekerja wanita, khususnya pekerja di sektor jasa, dituntut untuk memakai baju yang menunjang juga, seperti penggunaan sepatu berhak tinggi saat bekerja, walaupun laki-laki hanya memakai sepatu biasa. Hal ini berlaku berdasarkan teori habitus oleh Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa perilaku seseorang yang didapat dari sosialisasi yang sudah tertanam sebagai identitas seseorang.
Kampanye  #KuToo  ini  akhirnya  terjadi  dan  menjadi  salah  satu  protes  budaya terhadap penggunaan  sepatu  berhak  tinggi  di tempat kerja yang sudah menjadi suatu
budaya  korporasi  di  Jepang.  Menurut  kampanye  tersebut,  sepatu  berhak  merupakan sesuatu untuk menetapkan batas yang jelas antara perempuan pekerja dan perempuan yang tidak bekerja. Teori habitus yang sudah menjadi peraturan dasar suatu perusahaan, dimana  perempuan  biasa  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi,  dapat  berubah  karena adanya pengalaman pribadi para perempuan yang menjadi sakit karena habitus tersebut, yang  dimulai  dengan  cuitan  biasa  seorang  perempuan  yang  mengeluhkan  peraturan tersebut di media sosial Twitter.
Walaupun  Ishikawa  tidak  berpikir  status  Twitternya  akan  menjadi  sangat  terkenal, banyak orang yang menanggapi statusnya tersebut. Menurut mereka, kaki mereka sempat terluka  pada  saat  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi.  Contohnya,  berdasarkan  cuitan status  oleh  salah  seorang  pengguna  media  sosial  Twitter,  saat  ia  sedang  melakukan aktivitas pencarian kerja (shuukatsu) dengan menggunakan sepatu berhak tinggi, kakinya terluka. Pada aktivitas pencarian kerja tersebut, ia yang merupakan seorang mahasiswa perlu  untuk  berkeliling  dan  mempromosikan  diri  mereka  sebagai  tenaga  kerja  yang berkualitas,  serta  melakukan  berbagai  presentasi  dan  wawancara.  Pada  cuitannya,  ia menyebutkan bahwa kukunya mengelupas dan berdarah serta mengeluhkan pergelangan kakinya yang sakit.
Gambar 3. Cuitan oleh salah seorang pengguna Twitter  mengenai kakinya yang terluka pada saat melakukan aktivitas pencarian kerja.
Sumber: screenshot dari penulis
Di  lain  sisi,  terdapat  cuitan  lainnya  yang  menginginkan  perubahan  penggunaan sepatu  berhak tinggi menjadi sandal crocs, yaitu  sandal karet yang tidak berhak sama sekali,  sehingga  nyaman  digunakan  untuk  berjalan.  Pada  pengguna  Twitter  lainnya,  ia menuliskan bahwa karena ia ingin terlihat ‘pintar’, ia menggunakan sepatu pumps yang berhak tinggi yang menyebabkan kakinya sakit (sakit pada kakinya, luka karena kukunya mengelupas), dan berharap acara formal tidak diharuskan menggunakan sepatu dengan jenis pumps.
Gerakan ini kemudian sempat dibahas oleh anggota dewan di Jepang pada 3 Maret 2020,  dimana  anggota  dewan  tersebut  membahas  mengenai  isu-isu  sosial  yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat oleh kabinet dan partai-partai. Diskusi tersebut kemudian  dibahas  oleh  berbagai  stasiun  televisi  dan  media-media  besar  di  Jepang. Gerakan  #KuToo  pun  akhirnya  memiliki  pengaruh  politik  dan  mendorong  anggota parlemen untuk mengkaji ulang diskriminasi gender di tempat kerja (Leng, 2021:75).

## Peran Gender Wanita dalam Sektor Industri
Gender role atau peran gender adalah sifat, harapan, dan perilaku yang diharapkan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Peran gender dipelajari melalui sosialisasi gender yang  dimulai  sejak  lahir  berdasarkan  nilai-nilai  budaya,  baik  secara  historis  dan  politis. Dalam  sosialisasi  gender  itulah  manusia  belajar  mengenai  perbedaan  ekspektasi  yang didapatkan laki-laki atau perempuan, preferensi peran gender yang sesuai dengan budaya sekitarnya,  dan  berlaku  sesuai  dengan  preferensi  tersebut.  Sebagai  contohnya,  laki-laki banyak memegang posisi yang memiliki otoritas lebih untuk mengatur orang lain yang mengharuskan  mereka  untuk  memiliki  sifat  agresif,  mendominasi,  dan  asertif.  Wanita sendiri melakukan berbagai pekerjaan dengan peran yang banyak memberikan perhatian, dengan  sifat  pengasuhan,  kasih  sayang,  dan  ketergantungan.  Sebagai  hasilnya,  peran gender  yang  ‘maskulin’  diasosiasikan  d engan  status  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan peran gender ‘feminin’ (Lee, 2005:6).
Menurut data dari penelitian Rossi (1993), penggunaan sepatu berhak tinggi sudah biasa dipakai oleh wanita pada zaman modern ini dan para perempuan di Amerika Serikat sendiri cenderung menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar AS per tahunnya untuk membeli sepatu  berhak  tinggi.  Perempuan-perempuan  yang  memakai  sepatu  berhak  tinggi  ini dipengaruhi oleh media yang mengasosiasikan sepatu berhak tinggi dengan seksualitas wanita  hingga  menghubungkan  dengan  cara  berjalan  wanita.  Penelitian  juga  memang
Gambar 3. Cuitan oleh pengguna Twitter lainnya  mengenai kakinya yang terluka dan berharap menggunakan sandal crocs dalam melakukan pekerjaannya
Sumber: screenshot dari penulis
membuktikan bahwa penggunaan sepatu berhak tinggi membuat pinggang wanita terlihat lebih atraktif bagi para pria (Lewis, 2017).
Pada lingkungan kerjanya, perempuan diharapkan dan juga terkadang dikhususkan untuk menyenangkan para pelanggannya, dibandingkan laki-laki yang cenderung memiliki pekerjaan yang mendominasi dan memerintah orang lain, sehingga secara penampilan pun wanita diharapkan bisa menyenangkan pelanggan. Hingga saat ini pun masih banyak perusahaan  yang  berbasis  pada  layanan  pelanggan  (customer  service)  mewajibkan perempuan  untuk  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi  (The  Guardian,  2020).  Menurut penelitian Wade et al (2022), penggunaan sepatu berhak tinggi membuat wanita terlihat lebih menarik, feminin, dan memiliki status yang tinggi. Wanita yang memiliki stereotip bahwa  status  mereka  lebih  rendah  dari  laki-laki  (Swedberg,  2009:280),  perlu  memakai sepatu berhak tinggi untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki status yang tidak rendah dan bisa dihargai oleh para konsumen.

## Kampanye #KuToo dan Produktivitas Kerja
Penggunaan sepatu berhak tinggi bagi pekerja wanita memang memberikan kesan seorang wanita akan terlihat lebih menarik. Di sisi lain, sebuah penelitian menyebutkan mengenai  penggunaan  pakaian  tertentu  dapat  mempengaruhi  produktivitas  seseorang saat  bekerja,  yang  dikenal  dengan  teori  kognisi  terselubung  atau  enclothed  cognition theory. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hajo Adam dan Adam Galinsky pada tahun 2012, yang menjelaskan efek psikologis yang diberikan penggunaan baju tertentu. Sebagai contohnya,  seorang dokter yang menggunakan  jubah  putih akan meningkatkan kinerja seorang dokter dalam pekerjaannya, dan pakaian tidak hanya mempengaruhi pemikiran pemakainya,  tetapi  juga  mempengaruhi  perasaan  pemakainya  (Faedda,  2021).  Dengan menggunakan  sepatu  berhak  tinggi  saat  bekerja,  seorang  wanita  dapat  merasa  bisa bekerja  secara  profesional  dan  merasa  percaya  diri  dengan  dirinya  sendiri.  Namun  hal tersebut tidak akan berlaku ketika mereka menggunakan sepatu berhak tinggi tersebut selama  kira-kira  8  jam  mereka  bekerja  setiap  harinya  dan  melukai  kaki  mereka. Penggunaan sepatu berhak tinggi dapat memberikan tekanan pada satu titik saja di kaki wanita dan menyebabkan sakit punggung bawah.
Dengan  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi,  perempuan  tidak  dapat  melakukan pekerjaannya  secara  maksimal  karena  sakit  pada  kaki  yang  dirasakan,  sehingga mengurangi  efisiensi  dan  produktivitas  kerja  perempuan.  Dengan  membiarkan  adanya kebijakan korporasi yang mewajibkan pegawai perempuan untuk memakai sepatu berhak tinggi,  maka  perempuan  dianggap  tidak  banyak  memberikan  kontribusi  lebih  atau perempuan dianggap kontribusinya tidak seberapa dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini
juga merujuk kepada teori diskriminasi statistik, yaitu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan cara mereka mempekerjakan seseorang. Menurut teori ini, perusahaan tidak memiliki informasi atau data yang pasti mengenai karyawan yang akan mereka  pekerjakan,  sehingga  mereka  cenderung  menggunakan  data  statistik  terkait dengan  ‘kelompok’  mereka  untuk  menyimpulkan  produktivitas  yang  terjadi,  yaitu kelompok seperti gender dan ras (Tomaskovic-Devey, 1993).
Adapun,  laki-laki  dianggap  memiliki  kekuasaan  yang  lebih  tinggi  daripada perempuan  dalam  berbagai  hal,  sehingga  para  pembuat  kebijakan  di  Jepang  yang mayoritas laki-laki tidak menjadikan isu ini sebagai suatu hal yang mendesak. Berdasarkan data dari International Labor Organization (ILO), Jepang memiliki undang-undang yang mengatur  mengenai  jaminan  kesempatan  dan  perlakuan  yang  setara  antara  pria  dan wanita di bidang ketenagakerjaan ( 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 に関する法律 )  di  pasal  4,  Jepang  belum  memperjelas  hukum  yang  mengatur  mengenai regulasi  perusahaan  terkait  dengan  perlakuan  yang  sama  dalam  aturan  berbusana. Walaupun begitu, dengan adanya gerakan #KuToo tersebut, terjadi berbagai perubahan di  perusahaan-perusahaan,  salah  satunya  di  perusahaan  Japan  Airlines  yang  sudah menghapuskan  kebijakan  yang  mewajibkan  pekerja  wanita,  khususnya  para  pramugari untuk  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi  dan  rok,  menjadi  perusahaan  pertama  di Jepang yang menghapuskan aturan berbusana pada wanita sejak gerakan tersebut (The Guardian,  2020).  Walaupun  gerakan  #KuToo  dapat  dikatakan  cukup  fenomenal  hingga sempat dibahas dalam rapat anggota dewan parlemen di Jepang, namun pada nyatanya, memang  masih  banyak  perusahaan  di  Jepang  yang  tidak  mengikuti  gerakan  tersebut, khususnya  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  customer  service,  termasuk  bank  dan perusahaan penerbangan  lainnya. Survei menunjukkan  bahwa lebih  dari 60% wanita  di Jepang  dipaksa  untuk  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi  atau  melihat  rekan  kerja wanitanya dipaksa untuk menggunakan sepatu berhak tinggi, serta lebih dari 80% wanita yang menggunakan sepatu berhak tinggi pada saat bekerja mengalami ketidaknyamanan selama bekerja dan terluka kakinya (The Guardian, 2020).

## Efektivitas Kampanye #KuToo
Di Jepang sendiri terdapat suatu konsep yang disebut sebagai kokusaika atau yang berarti ‘internasionalisasi’ apabila diterjemahkan. Kokusaika ini merupakan konsep dimana Jepang dipengaruhi oleh budaya luar negaranya, dimana Jepang sebelumnya merupakan negara  yang  homogen  (Edstrom,  2016).  Walaupun  istilah  ini  memang  banyaknya digunakan dalam lingkup ekonomi, globalisasi yang terjadi di dunia sekarang ini banyak mempengaruhi kehidupan sosial di Jepang. Kampanye #KuToo ini memang dipengaruhi
oleh gerakan feminisme yang berasal dari luar Jepang, yaitu #MeToo, yang menyuarakan ketidakadilan yang diterima oleh wanita-wanita di luar sana. Posisi wanita Jepang yang memang pada awalnya sebagai ibu rumah tangga, berkembang menjadi memiliki posisi yang  berhak  untuk  menerima  pendidikan  dan  bekerja  di  sektor  industri,  dan  dengan adanya kampanye ini, mereka berani menyuarakan ketidakadilan yang mereka terima saat mereka bekerja. Kampanye #KuToo memang merupakan gerakan yang lumayan besar di Jepang  karena  bisa  menggerakkan  perusahaan  besar  di  Jepang  untuk  menghapuskan peraturan penggunaan suatu atribut tertentu, dan bisa menggerakan masyarakat Jepang yang masih cenderung kaku melalui media sosial Twitter. Masyarakat Jepang juga memiliki peran gender yang masih kaku dan wanita yang memang sudah memiliki peran sebagai seseorang  yang  mengurus  rumah  tangganya  akan  tetap  berada  di  zona  nyamannya tersebut  dibandingkan  harus  memperjuangkan  hak  individu  mereka  sebagai  manusia. Pemerintah Jepang membangun berbagai pusat-pusat pendidikan bagi wanita di Jepang namun pusat-pusat tersebut dianggap tidak membantu pergerakan feminisme di Jepang (Tokuhiro, 2009). Masyarakat yang cenderung ‘diam’ dalam kehidupan sehari -hari tersebut, ikut  berpendapat  dalam  media  sosial  mereka,  yang  kebanyakan  tidak  menunjukkan identitas pribadi mereka, sehingga dapat bebas mengeluarkan pendapat pribadi mereka. Menurut data dari Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang yang dilansir oleh Appbu (2023) pada tahun 2017, pengguna sosial media Twitter sebagian besar berusia 20 tahun hingga 30 tahun, sehingga kampanye #KuToo ini memang tepat dilaksanakan melalui sosial media yang umumnya digunakan para pemuda.
Selain itu, menurut penelitian dari Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang pada tahun 2010, sebanyak 63.1% pengguna menggunakan sosial media untuk mencari  informasi  yang  mereka  butuhkan,  42.3%  pengguna  media  sosial  di  Jepang menggunakan media sosial untuk berbagi cerita kehidupan sehari-harinya, 55.9% mencari
Gambar 4. Pengguna media sosial Twitter berdasarkan kelompok usia. Sumber: appbu.jp
orang-orang yang memiliki kesamaan hobi atau minat yang sama. Kampanye #KuToo pun memanfaatkan  media  sosial  seperti  ini  untuk  para  penggunanya  saling  berbagi  cerita mengenai pengalaman mereka menggunakan sepatu berhak tinggi dalam pekerjaannya dan saling terhubung satu sama lain. Semakin banyak pengguna yang bercerita dengan tagar  #KuToo,  maka  semakin  luaslah  jangkauan  kampanye  tersebut.  Pengguna  media sosial  yang  pada  umumnya  juga  berusia  muda  turut  meramaikan  tagar  ini,  sehingga kampanye  ini  sangat  efektif  apabila  dibandingkan  dengan  kampanye  yang  dilakukan secara langsung.
Gambar 5. Tujuan para pengguna media sosial menggunakan SNS (Social Networking Service)
Sumber: soumu.go.jp
Kampanye  seperti  #KuToo  ini  dapat  terbilang  berhasil  karena  berhasil  membuat perusahaan  besar  di  Jepang  seperti  Japan  Airlines  menghilangkan  peraturan  yang mewajibkan  perempuan  untuk  menggunakan  rok  dan  sepatu  berhak  tinggi,  walaupun belum  semua  perusahaan  menerapkan  kebijakan  tersebut.  Untuk  bisa  bekerja  dengan efektif dan terlihat profesional sebenarnya tidak perlu menggunakan sepatu berhak tinggi sepanjang  waktu.  Banyak  jenis  sepatu  lainnya  yang  bisa  dipakai  oleh  para  perempuan untuk  bisa  terlihat  lebih  formal.  Dengan  menggunakan  sepatu  bebas  namun  formal, perusahaan  dapat  meningkatkan  produktivitas  pekerjanya  tanpa  mengeluarkan  biaya tambahan bagi perusahaannya; Para pekerja dapat bermobilitas dengan lebih cepat dan efektif dalam pekerjaannya.
Sebelumnya,  kampanye  #MeToo  di  Jepang  menjadi  ramai  karena  kasus  yang menimpa  Ito  Shiori,  seorang  intern  yang  mengalami  kejadian  pelecehan  seksual  oleh seorang jurnalis yang memiliki hubungan mantan perdana menteri Jepang, Shinzo Abe. Ia diminta untuk tidak melaporkan kejadian tersebut karena dapat merusak karirnya sebagai jurnalis (The Guardian, 2019). Dalam wawancaranya pun, ia mengatakan bahwa ia sering
disalahkan dan dianggap bukan wanita asli Jepang, karena wanita asli Jepang tidak akan melaporkan  hal  semacam  itu,  serta  dikritik  oleh  sesama  wanita  (Lilja,  2022).  Walaupun Jepang belum banyak membicarakan berbagai masalah berbasis gender, namun dengan besarnya pengaruh kampanye #MeToo di luar negeri dan adanya kampanye #KuToo di dalam  negeri,  meningkatkan  kesadaran  Jepang  mengenai  adanya  kekerasan  dan ketidakadilan yang dialami wanita yang dapat didiskusikan bersama. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang masih kaku seperti Jepang, memang adanya perlawanan tanpa kekerasan  secara  repetitif  akan  lebih  efektif  dilakukan.  Repetisi  dari  suatu  topik  dan pembicaraan  dapat  mengumpulkan  perhatian  lebih  dari  audiens  dan  penting  untuk menyampaikan  informasi  serta  membuat  audiens  mengerti  akan  pesan  yang  ingin disampaikan (Lilja, 2021).

## SIMPULAN
Pemaksaan penggunaan sepatu hak tinggi dalam suatu  pekerjaan membuat para pekerja perempuan tidak merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya dan tidak jarang terluka  dalam  penggunaannya.  Hal  ini  termasuk  ke  dalam  diskriminasi  gender  dalam lingkungan  pekerjaan  yang  terbentuk  dari  para  elit  perusahaan  yang  memegang kekuasaan terhadap pegawainya. Wanita yang secara tradisional memiliki peran mengurus rumah  tangga  dan  kemudian  masuk  ke  ranah  industri  nondomestik  mendapatkan perlakuan  diskriminasi  tersebut.  Adanya  diskriminasi  ini  menyebabkan  munculnya kampanye #KuToo yang menyuarakan kebebasan perempuan untuk menggunakan sepatu yang lebih nyaman dalam pekerjaannya. Penggunaan sepatu berhak tinggi menunjukkan status wanita yang tinggi dan terlihat elegan, sehingga perusahaan mewajibkan mereka yang  bekerja  di  industri  layanan  konsumen  untuk  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi untuk bisa dihargai oleh para pelanggan. Kampanye #KuToo ini pun tidak bisa dikatakan gagal,  dilihat  dari  salah  satu  perusahaan  besar,  Japan  Airlines,  yang  menghapuskan kewajiban  menggunakan  sepatu  berhak  tinggi  dan  rok  pendek  bagi  para  pekerjanya, sehingga pekerja dapat merasa nyaman dengan pekerjaan mereka dan memberikan hasil yang lebih baik. Dalam masyarakat dengan struktur sosial yang masih kaku seperti Jepang, adanya perlawanan tanpa kekerasan secara repetitif akan lebih efektif dilakukan, seperti yang dilakukan melalui media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Appbu. (2023, 18 Februari). 2018 年「公表データ」で見る主要 SNS の利用者数と、年代別推移ま
とめ . Diakses pada 25 Agustus 2023 dari https://appbu.jp/share-of-social-media Asahi Shinbun. (2019, 12 September). #KuToo 「私たちにもフラットシューズを選ぶ自由を」 - 新聞 でも声を上げよう！ . Diakses pada 4 Juli 2023, dari https://a- port.asahi.com/projects/kutoo/?utm_source=aport&utm_medium=article&utm_cam paign=column
BBC. (2019, 31 Juli). How Japan’s #KuToo fights pressure to wear high heels. Diakses pada 6 Desember 2022, dari https://www.bbc.com/worklife/article/20190731-how-japans- kutoo-fights-pressure-to-wear-high-heels
BBC News. (2019, 5 Juni). Japan’s labour minister says high heels at work are 'necessary. Diakses pada 15 Mei 2023, dari https://www.bbc.com/news/world-asia-48534453. Bryman, Alan. (2012). Social Research Methods: Fourth Edition. New York: Oxford University Press.
Change.org. (2019, 4 Juli). #KuToo Please give women in Japan the choice to wear flat shoes. Diakses pada 8 Juli 2023, dari https://www.change.org/p/kutoo-please-give- women-in-japan-the-choice-to-wear-flat-shoes
Edström, B. (2016). Japan’s Evolving Foreign Policy Doctrine: From Yoshida to Miyazawa. Inggris: Palgrave Macmillan UK.
Faedda, Barbara. (2021). Fashion and Technology: Hand and Machine in (High-End) Fashion Design. The Routledge Companion to Fashion Studies. Wissinger, et al (Eds). Inggris: Taylor & Francis.
Information & Communications Statistics Database. (2010). 平成 22 年版 情報通信白書 . Diakses pada 25 Agustus 2023 dari https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h22/html/md122100.html International Labour Organization. (n.d). Law on Securing, Etc, of Equal Opportunity and Treatment between Men and Women in Employment (The Law from April 1999). Diakses pada 6 Desember 2022, dari
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/48529/65098/E99JPN01.htm
J. Chang, et al. (2022). Representing victims and victimizers: An analysis of #MeToo movement related reports, Women’s Studies International Forum 90, 1 -7. Diakses pada 6 Desember 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wsif.2021.102553
Lee, J. W. (2005). Gender Roles. United States: Nova Biomedical Books.
Leng, Junxiao. (2021). Painful Connections: The "Making" of the #KuToo Online Feminist Movement in Japan. U.S.-Japan Women's Journal 60, 52-83. Diakses pada 3
Desember 2022. DOI: 10.1353/jwj.2021.0006.
Lewis, et al. (2017). Why Women Wear High Heels: Evolution, Lumbar Curvature, and Attractiveness. Front. Psychol. 8, 1875. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01875
Lilja, M. (2021). Constructive Resistance: Repetitions, Emotions, and Time. Amerika Serikat:
Rowman & Littlefield Publishers.
Lilja, M. (2022). Pushing resistance theory in IR beyond ‘opposition’: The construct ive resistance of the #MeToo movement in Japan. Review of International Studies, 48(1), 149-170. DOI: 10.1017/S0260210521000541
Matsui, Kathy. (2007). Womenomics: Japan’s Hidden Asset. JAPAN SPOTLIGHT, Nov -Des, 17-19. Diakses pada 3 Desember 2022, dari https://www.jef.or.jp/journal/pdf/156cover04.pdf.
Murakami Yukimasa. (2019, 3 Desember). “#KuToo石川氏厚労省に要望も「動かない」涙”,
Nikkan Supōtsu. Diakses pada 4 Juli 2023, dari
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201912030000508.html.
Neuman, W. Lawrence. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Harlow: Pearson Education Limited.
Paler-Calmorin, Laurentina & Melchor A. Calmorin. (2007). Research Methods and Thesis Writing: Second Edition. Filipina: Rex Book Store.
Reuters. (2019). Japanese minister responds to #KuToo campaign by saying high heels ‘appropriate’. Diakses pada 6 Desember 2022 dari
https://www.reuters.com/article/us-japan-women-high-heels-idUSKCN1T70FB
Rossi, W. A. (1993). The Sex Life of the Foot and Shoe, 2nd Edition. Malabar, FL: Krieger.
Saulnier, C. F. (2014). Feminist Theories and Social Work: Approaches and Applications.
Amerika Serikat: Taylor & Francis.
Strinati, D. (2004). An Introduction to Theories of Popular Culture. Inggris: Taylor & Francis.
Swedberg, Richard. (2009). Principles of Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press.
Takeshita Ikuko. 2019. “ヒール・パンプス強制は｢業務上必要なければパワハラ｣にも。 #KuToo 厚 労相発言の真意”, Business Insider Japan, (2019, 6 Juni). Diakses pada 4 Juli 2023, dari https://www.businessinsider.jp/post-192233.
The Bulwark. (2022). Assessing #MeToo, Five Years On. Diakses pada 6 Desember 2022 dari https://www.thebulwark.com/assessing-metoo-five-years-on/
The Guardian. (2019, 18 Desember). Shiori Ito, symbol of Japan's MeToo movement, wins rape lawsuit damages. Diakses pada 26 Agustus 2023 dari
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/18/shiori-ito-symbol-of-japans- metoo-movement-wins-lawsuit-damages
The Guardian. (2020, 27 Maret). Japan Airlines ditches compulsory high heels and skirts in big win for #KuToo Movement. Diakses pada 6 Desember 2022, dari https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/mar/27/japan-airlines-ditches- compulsory-high-heels-and-skirts-in-big-win-for-kutoo-movement
The Washington Post. (2017, 6 Desember). The year in #MeToo: Read the Post’s stories about the movement. Diakses pada 6 Desember 2022 dari https://www.washingtonpost.com/news/soloish/wp/2017/12/06/the-year-in-metoo- read-the-posts-stories-about-the-movement/
Tokuhiro, Y. (2009). Marriage in Contemporary Japan. Inggris: Taylor & Francis.
Tomaskovic-Devey, D. (1993). Gender & Racial Inequality at Work: The Sources and Consequences of Job Segregation. Amerika Serikat: ILR Press.
Wade, et al. (2022). On a pedestal: High heels and the perceived attractiveness and evolutionary fitness of women, Personality and Individual Differences (188). Diakses pada 6 Desember 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111456
World Bank. (2022). Labor force, female (% of total labor force) – Japan. Diakses pada 14 Mei 2023, dari
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?contextual=default&end=2
022&locations=JP&start=1990&view=chart.
World Economic Forum. (2022). Global Gender Gap Report 2022. Diakses pada tanggal 6 Desember 2022 dari https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf