## KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

## Ati Yuniati
Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung NIDN 0029067804 Email : atiyuniati78@gmail.com

## Abstrak
Suatu  sengketa  hak  atas  tanah  timbul  karena  adanya  pengaduan  atau  keberatan  dari orang/badan  hukum  yang  berisi  kebenaran  dan  tuntutan  terhadap  suatu  keputusan  Tata Usaha  Negara  di  lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional,  dimana  keputusan  tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu.  Sengketa hak atas tanah  meliputi  beberapa  macam  antara  lain  mengenai  status  tanah,  siapa-siapa  yang berhak,bantahan  terhadap  bukti-bukti  perolehan  yang  menjadidasar  pemberian  hak  dan sebagainya. Kepastian hukum hak atas tanah dapat diperoleh oleh pemegang hak atas tanah dengan  cara  melakukan  pendaftaran  tanah  seperti  yang  terdapat  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.   Sejak Indonesia merdeka, negara  masih  belum  bisa  memberikan  jaminan  hak  atas  tanah  kepada  rakyatnya.    Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kekuatan  sertifikat  sebagai  alat  bukti  dalam penyelesaian  sengketa  tanah.Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersumber data  sekunder,  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  yaitu peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang digunakan untuk mendapatkan data hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.  Berdasarkan hasil penelitian  bahwa  di  Indonesia  menganut  sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  yaitu  sistem publikasi negatif, dalam hal ini sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal  ini  berarti  bahwa  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam  sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang  benar  selama  dan  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain  atau  pihak  lain  yang  dapat membuktikan sebaliknya.
Kata Kunci: pendaftaran tanah, sertifikat, sengketa tanah

## POWER OF CERTIFICATE AS A TOOL FOR EVIDENCE IN LAND DISPUTE SETTLEMENT

## Abstract
A  land  rights  dispute  arises  because  of  a  complaint  or  objection  from  a  person  /  legal entity  containing  the  truth  and  claim  against  a  State  Administrative  Decision  within  the National Land Agency, where the decision is perceived as detrimental to their rights to a certain plot of land. Land rights disputes include several types of disputes concerning the status of the land, who has the right, denial of the proof of acquisition that constitutes the right  to  grant  the  rights  and  so  on.  Legal  certainty  of  land  rights  can  be  obtained  by holders  of  land  rights  by  way  of  registration  of  land  as  contained  in  Government
Regulation  Number  24  of  1997  on  Land  Registration.  Since  Indonesia  became independent,  the state still has  not been able to  guarantee the right of  land to  its people. The purpose of this study is to determine the strength of the certificate as evidence in the settlement  of  land  disputes.  The  data  used  in  this  study  is  secondary  data  sources, secondary  data  is  data  obtained  through  literature  studies  are  legislation  and  some literature used to  obtain legal data  both  primary and secondary law materials. Based on research result that in Indonesia embracing publication system of land registration that is negative  publication  system,  in  this  case  certificate  is  only  an  absolute  proof  letter.  This means that the physical data and juridical data contained in the certificate have a strong legal force and must be accepted by the judge as correct information as long and as long as no other evidence or other parties can prove otherwise.
Keywords: land registration, certificate, land dispute

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  salah  satu  kebutuhan hidup  manusia  yang  mendasar.  Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia,  maka  setiap  orang  akan  selalu berusaha memiliki tanah dan menguasainya yang akan dapat menimbulkan  suatu  sengketa  tanah  di dalam  masvarakat.  Suatu  sengketa  hak atas  tanah  itu  timbul  adalah  karena adanya  pengaduan  atau  keberatan  dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran  dan  tuntutan  terhadap  suatu keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan  Badan  Pertanahan  Nasional, dimana  keputusan  tersebut  dirasakan merugikan  hak-hak  mereka  atas  suatu bidang  tanah  tertentu.    Dengan  adanya pengaduan tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi  dengan  apa  yang  disebut
koreksi  serta  merta  dari  pejabat  yang berwenang untuk itu.  Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dibidang pertanahan  (sertifikat,  Surat  Keputusan Pemberian  Hak  Atas  Tanah),  hanya  ada pada  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional (Ali Achmad Chomzah, 2003, hlm 29).
Tanah  mempunyai  peranan  yang  besar dalam  dinamika  pembangunan,  maka didalam  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  kemudian diatur  juga  dalam  Pasal  19  UUPA, pengaturan pendaftaran tanah dilakasanakan  oleh  Peraturan  Pemerintah
Nomor  24  Tahun  1997.    Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  mengatur bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data fisik  dan  data  yuridis  dalam  bentuk  peta dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun, termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti haknya  bagi  bidang-bidang  tanah  yang sudah  ada  haknya  dan  hak  milik  atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Salah  satu  tujuan  dari  pendaftaran  tanah yaitu  memberikan  kepastian  hukum  hak atas  tanah  yang  dimiliki.  Kepastian hukum  hak  atas  tanah  dapat  diperoleh oleh  pemegang  hak  atas  tanah  dengan cara melakukan pendaftaran tanah.
Sasaran  dari  kepastian  hukum  hak  atas tanah  adalah  memberikan  perlindungan hukum  kepada pemegang hak  atas tanah, (siapa  pemiliknya,  ada/  tidak  beban diatasnya) dan kepastian mengenai obyeknya,  yaitu  letaknya,  batas-batasnya dan  luasnya  serta  ada  atau  tidaknya bangunan,  tanaman  diatasnya  (Bachtiar Effendie, 1993, hlm. 5).
Pendaftaran  tanah  akan  membawa  akibat yaitu diberikannya suatu surat tanda bukti hak  atas  tanah  yang  umum  disebut dengan  sertifikat  tanah  kepada  pihak yang  bersangkutan  dan  berlaku  sebagai alat  pembuktian  yang  kuat  terhadap  Hak Atas  Tanah  yang  dipegangnya  itu. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah,  ketentuan  Pasal  32 ayat  (2)  ,  dalam  hal  atas  suatu  bidang tanah  sudah  diterbitkan  secara  sah  atas nama  orang  atau  Badan    Hukum  yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik  dan secara sah nyata menguasainya, maka tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut” .
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terdapat  di masyarakat,  sertifikat  hak  atas  tanah belum  sepenuhnya  memberikan  jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum  kepada pemegang  hak  atas tanah. Sertifikat hak atas tanah masih menghadapi berbagai kemungkinan adanya  gugatan  dari  pihak  lain  yang merasa  memiliki  hak  atas  tanah  tersebut, sehingga  apabila  dapat  dibuktikan  secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya,  maka  sertifikat  hak  atas
tanah  dapat  dibatalkan  (Budi  Harsono, 2002, hlm. 398).
Kasus-kasus  sengketa  tanah  yang  terjadi di  Indonesia  beberapa  waktu  terakhir seakan  kembali  menegaskan  bahwa selama 72 tahun sejak Indonesia merdeka,  negara  masih  belum  bisa memberikan  jaminan  hak  atas  tanah kepada rakyatnya. Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya disingkat UUPA) hanya sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah.Berdasarkan latar belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam penelitian ini yaitubagaimanakah kekuatan  sertifikat  sebagai  alat  bukti dalam penyelesaian sengketa tanah?

## Metode  Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  bersumber  data  sekunder,  data sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan serta beberapa literatur yang digunakan untuk mendapatkan  data  hukum  baik  bahan hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder.  Analisis data  dilakukan secara kualitatif. Kemudian dilakukan interpretasi data dan kemudian dilakukan
pembahasan  yang  akan  menuju  kepada kesimpulan  terhadap  permasalahan  yang diteliti.

## Pembahasan
Maksud  atau  arti  dari  katakuat  dalam konteks  ini  harus  disandingkan  dengan makna    mutlak  ( indefesiable )  atau  tidak dapat  diganggu  gugat,  atau  absolut.  Jadi makna  kuat  artinya  tidaklah  mutlak  atau masih dapat diganggu gugat. Dengan kata lain,  dengan  masih  adanya  peluang  para pihak  mengadakan  tuntukan  hukum terhadap  pemegang  sertipikat  hak  atas tanah dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum  sertifikat  hak  atas  tanah  tidaklah mutlak.  Makna  kuat  ini  lah  yang dikemudian  hari  atau  saat  ini  selalu menjadikan persoalan hukum bagi pihak- pihak  yang  kepentingannya  dirugikan. Maksudnya  adalah  pemahaman  atas kekuatan  yuridis  dari  sertifikat  hak  atas tanah yang akan dipertanyakan.
Berkaitan  dengan  kekuatan  pembuktian yang  kuat,  sertifikat  hak  atas  tanah  ini dikatakan  kuat  artinya  harus  dianggap yang  benar  sepanjang  tidak  dapat dibuktikan  sebaliknya  di  pengadilan dengan  alat  bukti  yang  lain.  Demikian juga  yang  dikatakan  oleh Boedi  Harsono b ahwa  surat-surat  tanda  bukti  hak  itu berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang
kuat berarti, bahwa keterangan- keterangan  yang  tercantum  di  dalamnya (oleh  hakim)  sebagai  keterangan  yang benar,  selama  dan  sepanjang  tidak  ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Untuk penerbitan  sertifikat,  diperlukan  suatu proses  yang  melibatkan  pihak  pemohon, para  pemilik  tanah  yang  bersebelahan, pamong desa maupun pihak-pihak instansi  yang  terkait  untuk  memperoleh penjelasan  san  surat-surat  sebagai  alas hak yang berhubungan dengan permohonan penerbitan serifikat tersebut. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak  terkait  memiliki  peluang  untuk terjadinya  pemalsuan,  kadaluarsa  bahkan adakalanya  tidak  benar  atau  fiktif sehingga timbul serifikat cacat hukum.
a. Sertifikat Palsu
Sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  tanda bukti  atau  alat  pembuktian  mengenai pemilikan  tanah  sehingga  merupakan suarat atau barang bernilai.  Sebagaimana surat  atau  barang  yang  bernilai  ekonomi tinggi,  maka  ada  kecenderungan  di masyarakat untuk memalsukan surat  atau barang tersebut.  Untuk memonitor setiap lembar  serifikat  yang  telah  beredar tidaklah  mudah,  sehingga  masih  saja terdengar adanya sertifikat palsu meskipun telah ada usaha-usaha
pencegahannya.    Upaya-upaya  untuk mencegah sertifikat palsu telah dilakukan antara  lain  dengan  mencetak  blanko sertifikat  yang  menggunakan  teknis pencetakan mutakhir sehingga sulit untuk dipalsukan.    Selain  itu  ditunjang  dengan pengelolaan tertib administrasi dan upaya lain untuk mencegah sertifikat palsu.
b. Sertifikat Asli tetapi Palsu
Dari berbagai kasus penerbitan sertifikat oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota terungkap bahwa surat-surat bukti sebagai  alas/dasar  hak  untuk  penerbitan serifikat  tersebut  ternyata  tidak  benar atau dipalsukan, misalnya Surat Keterangan  Kepala  Desa,  Keterangan Waris,  Segel  Jual  Beli  dan  sebagainya. Kasus  penerbitan  sertifikat  dimaksud dapat  dikategorikan  sebagai    sertifikat asli  tetapi  palsu.    Hal  itu  tentunya dilakukan  setelah  dibuktikan  melalui proses pengadilan.
c. Sertifikat Ganda
Terdapat  pula  kasus  dimana  untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat  yang  letak  tanahnya  saling tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Kasusu semacam ini dikategorikan sebagai penerbitan sertifikat  ganda.    Hal  ini  terjadi  antara
lain sebagai akibat kesalahan penunjukan batas  tanah  oleh  pemohon  sewaktu dilakukan  pengukuran  oleh  petugas Kantor  Pertanahan  atas  permohonan yang bersangkutan.
Penunjukan  batas  tanah  oleh  pemohon secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  adalah keliru sehingga gambar situasinya menggambarkan  keadaan  batas-batas yang  bukan  sebenarnya  atau  salah, karena  di  atas  tanah  yang  sama sebelumnya  pernah  diterbitkan  sertifikat tanah.    Hal  ini  tidak  akan  terjadi  bila penerbitan  sertifikat  dahulu  didasari pemetaan  yang  cermat  dan  dipetakan dalam peta dasar.  Sedangkan pembuatan peta  dasar  dilakukan  berdasarkan  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.Untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut dapat ditempuh dengan jalan musyawarah  dari  pihak-pihak  yang bersengketa  dengan  berpedoman  pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.    Apabila  tidak  dapat  ditempuh dengan  jalan  musyawarah,  maka  dapat diteruskan  melalui  proses  pengadilan (Ali  Achmad  Chomzah,  2003,  hlm  25- 26).
c.    Penyelesaian  Sengketa  Hak  atas Tanah Melalui Pengadilan
Apabila penyelesaian melalui musyawarah  di  antara  para  pihak  yang bersengketa  tidak  tercapai,  demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional tidak  dapat  diterima  oleh  pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan.Setelah melalui penelitian  ternyata  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  diterbitkan  oleh Pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional sudah  benar  menurut  hukum  dan  sesuai dengan  prosedur  yang  berlaku,  maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi  menolak  tuntutan  pihak  ketiga yang  berkeberatan  atas  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  telah  dikeluarkan oleh Pejabat  Badan Pertanahan Nasional tersebut.
Sebagai  konsekuensi  dari  penolakan tersebut  berarti  Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  telah  dikeluarkan  tersebut tetap  benar  dan  sah  walaupun  ada  pihak lain  yang  mengajukan  ke  pengadilan setempat.Sementara  menunggu  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap,  dilarang  bagi  Pejabat  Tata  Usaha Negara  yang  terkait  mengadakan  mutasi atas  tanah  yang  bersangkutan  ( status quo). Hal ini dimaksud untuk menghindari  terjadinya  masalah  di
kemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara  maupun  pihak  ketiga,  maka kepada  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di bidang  Pertanahan  yang  terkait  harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan  yang  baik,  yaitu  untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya  putusan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( in  kracht  van gewijsde).
Apabila  sudah  ada  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti, maka Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  Provinsi  yang  bersangkutan mengusulkan  permohonan  pembatalan suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  di bidang  Pertanahan  yang  telah  diputuskan tersebut  di  atas.  Permohonan  tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai  semua  data  yang  menyangkut subjek  dan  beban  yang  ada  di  atas  tanah tersebut  serta  segala  permasalahan  yang ada.
Kewenangan  administratif  permohonan pembatalan suatu Surat Keputusan
Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan  Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan  dengan  adanya  suatu  putusan hakim  yang  tidak  dapat  dilaksanakan ( non  eksekutable) .  Semua  ini  agar diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan  Nasional  untuk  menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut(Ali  Achmad  Chomzah,  2003,  hlm 33-34).
Di  bidang  pertanahan,  belum  ada  suatu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan Alternatif  Dispute  Resolution (selanjutnya  disingkat  ADR).Namun,  hal ini  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk tidak  menggunakan  lembaga  ADR  di bidang  pertanahan  berdasarkan  2  (dua) alasan,  yaitu  :Pertama,  di  dalam  setiap sengketa  perdata  yang  diajukan  di  muka pengadilan,  hakim  selalu  mengusulkan untuk  penyelesaian  secara  damai  oleh para pihak (Pasal 130 HIR).Kedua, secara eksplisit  cara  penyelesaian  masalah berkenaan  dengan  bentuk  dan  besarnya ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah diupayakan melalui jalur musyawarah.
Dengan  berjalannya  waktu,  penyelesaian sengketa  melalui  ADR  secara  implisit dimuat  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional  (selanjutnya  disingkat  BPN). Dalam  struktur  organisasi  BPN  dibentuk satu  kedeputian,  yakni  Deputi  Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan (selanjutnya disingkat  Deputi).  BPN  telah  pula menerbitkan Petunjuk Teknis
Penanganan  dan  Penyelesaian  Masalah Pertanahan  melalui  Keputusan  Kepala BPN  RI  Nomor  34  tahun  2007.  Dalam menjalankan tugasnya menangani sengketa  pertanahan,  BPN  melakukan upaya  melalui  mediasi  sebagai  cara penyelesaian sengketa alternatif.
Pembentukan Deputi tersebut menyiratkan    dua  hal,  yaitu  pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal  yang  sangat  mendesak  sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk penanganannya.Kedua, terdapat keyakinan  bahwa  tidak  semua  sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan.
Di Indonesia, sertifikat merupakan instrumen yuridis sebagai salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah yang
diterbitkan  oleh  lembaga  Negara  dalam hal  ini  yaitu  pemerintah.  sertifikat  tanah adalah  suatu  surat  tanda  bukti  hak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19 ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak
milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak tanggungan  yang  masing-masing  sudah dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2005, hlm 472).
Sertifikat  tanah  merupakan  surat  tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah yang  bersangkutan.    Makna  sertifikat tanah  merupakan  suatu  dokumen  formal yang  dipergunakan  sebagai  tanda  dan atau  instrument yuridis bukti  hak kepemilikan  atas  tanah  yang  dikeluarkan oleh  BPN  RI    sebagai  lembaga/institusi negara  yang  ditunjuk  dan  diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya.  Sertipikat  sebagai  tanda dan  atau  sekaligus  alat  bukti  hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN RI  didalamnya  memuat  data  fisik  dan yuridis.
Hal  ini  berarti,  selama  tidak  dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima  sebagai  data  yang  benar,  baik dalam  melakukan  perbuatan  hukum
sehari-hari  maupun  dalam  berperkara  di pengadilan (FX. Sumarja, 2010, hlm 26). Sertifikat  (hak  atas  tanah)  merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN RI  yang  dipergunakan  sebagai  tanda bukti  dan  alat  pembuktian  hak  seseorang atau  badan  hukum  (privat  atau  publik) mempunyai hak atas suatu bidang tanah.
Apabila unsur perdata sifatnya  abadi  dan tidak memerlukan campur tangan kekuasaan politik untuk melaksanakannnya, tugas kewajiban yang
termasuk  hukum  publik  tidak  mungkin dilaksanakan  sendiri  oleh  rakyat.    Oleh karena itu, penyelenggaraannya dilakukan  oleh  bangsa  indonesia  sebagai pemegang  hak  dan  pengemban  amanat yang  pada  tingkatan  tertinggi  diserahkan kepada negara Republik Indonesia sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat    (Arie  Sukanti  Hutagalung,  2008, hlm 21)
Sertifikat  hak  atas  tanah  dan  kekuatan pembuktiannya dapat dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Didalam  UUP di dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah  diseluruh  wilayah  Republik
Indonesia  menurut  ketentuan  yang diatur dengan peraturan pemerintah;
2. Pendaftaran  tersebut  dalam  ayat  (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  dan peralihan hak-hak tersebut:
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian   yang kuat;
Berdasarkan    pasal  tersebut  memberikan gambaran  bahwa  prinsip  negara  akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas atas yang sudah  terdaftar.  Jaminan  bukti  adanya tanah  yang  sudah  terdaftar  yaitu  dengan memberikan    surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat.  Sebagai  catatan  bahwa  ketentuan tersebut belum menyebutkan kata sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  hak. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  19  tersebut, maka  selanjutnya  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah  No.  24  tahun  1997tentang Pendaftaran  Tanah.  Selanjutnya di  dalam Pasal  1  angka  20  Peraturan  Pemerintah No.  24  Tahun  1997  disebutkan  bahwa sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19 ayat  (2)  huruf  c,  UUPA  untuk hak  atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak
milik  atas  satuan  rumah  susun,  dan  hak tanggungan  yang  masing-masing  sudah dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan .
Sifat  pembuktian  sertifikat  sebagai  tanda bukti  hak  dimuat  dalam  Pasal  32 Peraturan  PemerintahNo.  24  Tahun 1997,yaitu :
1.    Sertifikat  merupakan  surat  tanda bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang  data  fisik  dan data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan buku tanah yang bersangkutan.
2.    Dalam  atas  hal  suatu  bidang  tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas  nama  orang  atau  badan  hukum yang  memperoleh  tanah  tersebut dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan  hak  tersebut  apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada  pemegang  sertifikat  dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan  gugatan  kepengadilan
mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertifikat tersebut.
Ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 merupakan  penjabaran  dari  ketentuan Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c,  Pasal  23  ayat (2),  Pasal  32  ayat  (2),  dan  Pasal  38  ayat (2)  UUPA,  yang  berisikan  bahwa pendaftaran  tanah  menghasilkan  surat tanda  bukti  yang  berlakusebagai  alat pembuktian yang kuat.Berdasarkan ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  yang dianut di Indonesia hingga saat ini adalah sistem  publikasi  negatif,yaitu  sertifikat hanya  merupakan  surat  tanda  bukti  yang mutlak.  Hal  ini  berarti  bahwa  data  fisik dan  data  yuridis  yang  tercantum  dalam sertifikat  mempunyai  kekuatan  hukum yang kuat dan harus diterima oleh hakim sebagai  keterangan  yang  benar  selama dan  sepanjang  tidak  ada  alat  bukti  lain atau  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan sebaliknya.
Dengan
demikian, pengadilanlah yang berwenang memutuskan  alat  bukti  mana  yang  benar dan  apabila  terbukti  sertifikat  tersebut tidak benar, maka akandiadakan perubahan  dan  penbetulan  sebagaiamana mestinya.
Ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 mempunyai  kelemahan,  yaitu  negara tidak  menjamin  kebenaran  data  fisik  dan data  yuridis  yang  disajikan  dan  tidak adanya  jaminan  bagi  pemilik  sertifikat dikarenakan sewaktu-sewaktu akan
mendapatkan  gugatan  dari  pihak  lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya  sertifikat. Oleh  sebab  itu untuk menutupi kelemahan dalam ketentuan  pasal  32  Ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.24  Tahun  1997  tersebut dan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pemilik  sertifikat  dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya  sertifikat  sebagai  tanda bukti yang bersifat mutlak.
Ketentuan  Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  No.  24  tahun  1997,  sertifikat sebagai  surat  tanda  bukti  hak  yang bersifat  mutlak  apabila  memenuhi  unsur- unsur secara kumulatif,yaitu :
a.   Sertifikat  diterbitkan  secara  sah  atas nama orang atau badan hukum b.  Tanah diperoleh dengan itikad baik c.  Tanah dikuasai secara nyata.
d.  Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak  ada yang  mengajukan  keberatan  secara tertulis  kepada  pemegang  sertifikat dan kepala kantor pertanahan
kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan  gugatan  ke  pengadilan mengenai  penguasaan  tanah  atau penerbitan sertifikat.

## C. Penutup
Sertifikat hak atas tanah merupakan suatu tanda  bukti yang  diterbitkan  oleh lembaga  hukum  yang  berwenang  (Badan atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara),  yang berisi  data  yuridis  dan  data  fisik  yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak  atas  tanah  dengan  tujuan  untuk memberikan  jaminan  kepastian  hukum dan  kepastian  hak  atas  sebidang  tanah yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang maupun badan hukum.
Dengan  adanya  sertifikat  hak  maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan  jaminan  kepastian  hukum dan  hak  oleh  negara  bagi  pemegang  hak atas tanahnya.Jaminan negara ini diberikan  kepada  pemilik  atau  pemegang sertipikat  yang  dapat  diberikan  karena tanahnya  sudah  terdaftar  dalam  sistem administrasi  pertanahan  negara.  Dalam administrasi pertanahan akan dapat diketahui  siapa  yang  menjadi  pemegang haknya ( pemilik sebidang tanah), subyek pemegang  hak  atas  tanahnya  (nama pemegang hak), obyek haknya Hak Milik dan  hak-hak  lainnya),  letak  tanah,  batas
(berbatasan  dengan  pihak  siapa)  dan luasnya serta perbuatan-perbuatan hukum yang  dikaitkan  dengan  tanahnya  dan beban-beban  yang  ada  diatas  obyeknya, memberikan  nilai  tambah  ekonomi, dengan  adanya  sertipikat  hak  atas  tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang  dari  pihak  lain,  serta mencegah sengketa kepemilikan tanah.
Dalam  Pasal  19  UUPA  tersebut,  sudah dinyatakan  bahwa  pemerintah  akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftar  dengan  memberikan  surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian  yang kuat ,  maka  dengan terdaftarnya  hak  kepemilikan  atas  tanah seseorang  warga  masyarakat  maupun badan  hukum  oleh  negara  dan  dengan diterbitkan  tanda  bukti    hak  atas  suatu kepemilikan  berupa  sertifikat  hak  atas tanah,  negara  akan  memberikan  jaminan keamanan  terhadap  pemilik  tanah  serta agar  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal. Sebaliknya  terhadap  tanah-tanah  yang belum  didaftarkan  maka  negara  tidak menjamin  kepastian  hukum  dan  haknya bagi pemilik atau yang menguasainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Chomzah,  Ali  Achmad,  2003, Hukum Pertanahan , Penerbit Prestasi
Pustaka, Jakarta
Effendie,  Bachtiar,  1993, Pendaftaran Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan- Perturan  Pelaksaanya ,  Bandung  :
Alumni
Hutagalung, Arie Sukanti, 2008, Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan , Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Harsono,  Budi,  2002, Hukum  Agraria Indonesia  (  Himpunan  Peraturan- Peraturan  Hukum  Tanah ),  Cetakan
Kelimabelas,  Edisi  Revisi  :  Jakarta, Djambatan --------------2005, Hukum Agraria
Indonesia  (  Sejarah  Pembentukan UUPA,  Isi  dan  Pelaksanaannya ), Cetakan  Kesepuluh,  Edisi  Revisi  : Jakarta, Djambatan
Sumarja,  FX,  2010, Buku  AjarHukum
Pendaftaran Tanah,
Penerbit
Universitas Lampung
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah