## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI MEDIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
IRFAN ARDIANSYAH ¹, RUSTAM Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Pekanbaru¹ irfanstih@gmail.com ¹
Abstrak: Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan keadilan  dalam  hukum.  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diciptakan  untuk  menyelesaikan sengketa  antara  Pemerintah  dengan  warga  negaranya.  Dalam  hal  ini  sengketa  yang  timbul sebagai  akibat  dari  adanya  tindakan-tindakan  Pemerintah  yang  melanggar  hak-hak  warga negaranya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara diadakan dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada  rakyat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  media  untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara  data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisa terhadap  data  yang  tidak  bisa  dihitung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peradilan  tata usaha  negara  pada  prinsipnya  adalah  didirikan  untuk  melindungi  warga  negara.  Dengan  kata lain,  tujuan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara    sebenarnya  tidak  hanya  untuk  mempertahankan individu  hak  asasi  manusia,  tetapi  juga  untuk  melindungi  hak-hak  publik  dan  menjadi  media bagi  masyarakat  untuk  mengontrol  setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kata kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara; Pemerintahan yang Baik; Pejabat Negara.
Abstract: The State Administrative Court is one means of achieving the goal of justice in law. The State Administrative Court  was created to resolve disputes between the Government and its citizens. In this case, disputes arise as a result of government actions that violate the rights of  its  citizens.  Thus  it  can  be  said  that  the  State  Administrative  Court  was  held  in  order  to provide  protection  to  the  people.  This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  State Administrative Court as a medium for realizing good governance. The research method used in  this  research  is  the  normative  legal  research  method.  Data  analysis  in  this  study  was carried  out  by  means  of  the  data  obtained  and  then  analyzed  descriptively  qualitatively, namely the analysis of data that cannot be counted. The results of the research show that the state  administrative  court  is  principally  established  to  protect  citizens.  In  other  words,  the purpose  of  the  State  Administrative  Court  is  actually  not  only  to  defend  individual  human rights,  but  also  to  protect  public  rights  and  become  a  medium  for  the  community  to  control every policy issued by the government community to realize good governance.
Keywords : Administrative Court; Good Governance; State officials.

## A. Pendahuluan
Pada  umumnya  kedudukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  suatu  negara selaras  dengan  sistem  hukum  apa  yang  dianutnya.  Sistem  hukum  dapat  dikelompokkan  ke dalam  kategori  sistem  hukum  induk  ( parent  legal  system )  atau  sistem  hukum  utama  ( major legal  system )  seperti  sistem Civil  Law disebut  juga  sistem  hukum  kontinental,  sistem  hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum rechtstaat dan Common Law disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum rule of law .  Adapun  negara-negara  yang  karakteristiknya  mendekati  ciri-ciri  hukum  utama,  secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama tersebut. (Yusron, 2010:144)
Dalam rule  of  law menurut  sistem  Anglosaxon  terdapat  perbedaan  dengan rechsstaat menurut faham Eropa Kontinental. Perbedaan itu antara lain dalam rule of law , tidak terdapat peradilan administrasi negara (PTUN) yang terpisah dari peradilan umum. Lain halnya dalam rechtsstaat terdapat  peradilan  administrasi  negara  (PTUN)  yang  berdiri  sendiri  terpisah  dari peradilan umum. Adapun persamaannya antara lain keduanya (baik rechtsstaat maupun rule of
law ) mengakui perlindungan HAM, adanya “kedaulatan hukum” atau “supremsi hukum”, tidak ada  penyalah  gunaan  kekuasaan  atau  perbuatan  sewenangwenang  oleh  Penguasa  ( absence  of arbitrary power ). (Philipus, 1987:15)
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai  negara hukum, berarti di negara kita hukumlah  yang  mempunyai  arti  penting  terutama  dalam  semua  segi-segi  kehidupan masyarakat.  Segala  penyelenggaraan  yang  dilaksanakan  oleh  negara  dengan  perantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut saluran-saluran yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum.
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dinamis, yang bertujuan untuk mewujudkan  tata  kehidupan  negara  dan  bangsa  yang  sejahtera,  aman,  tentram,  serta  tertib. Dalam tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum.  Dalam  usaha  mewujudkan  tujuan  tersebut  diatas  sesuai  dengan  sistem  pemerintahan negara  yang  dianut  dalam  Undang-undang  Dasar  1945,  melalui  aparaturnya  di  bidang  Tata Usaha Negara, pemerintah di haruskan berperan aktif dan positif.
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diciptakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara Pemerintah dengan  warga  negaranya. Dalam  hal ini sengketa yang  timbul sebagai akibat dari adanya  tindakan-tindakan  Pemerintah  yang  melanggar  hak-hak  warga  negaranya.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diadakan  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada  rakyat.  Dengan  kata  lain  tujuan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  sebenarnya  tidak  semata-mata  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak perseorangan  akan  tetapi  meliputi  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  secara  umum  dan juga  sebagai  tempat  bagi  masyarakat  untuk  melakukan  kontrol  atau  pengawasan  terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Dani, 2018:406)
Keberadaan  pengadilan  administrasi  negara  (PTUN)  di  berbagai  negara  modern terutama  negara-negara  penganut  paham Welfare  State (Negara  Kesejahteraan)  merupakan suatu  tonggak  yang  menjadi  tumpuan  harapan  masyarakat  atau  warga  negara  untuk mempertahankan  hak-haknya  yang  dirugikan  oleh  perbuatan  hukum  publik  pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya. Melihat kenyataan tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  peradilan  administrasi  negara  (PTUN)  diperlukan keberadaannya,  sebagai  salah  satu  jalur  bagi  para  pencari  keadilan  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  karena  dalam  melaksanakan  kekuasaannya  itu  ternyata  badan  atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.
Di  Indonesia,  pengadilan  administrasi  negara  dikenal  dengan  pengadilan  tata  usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004.  Berdasarkan  Pasal  24  ayat  (3)  Amandemen  ketiga  UndangUndang Dasar  1945  yang  disahkan  10  November  2001  Jo  pasal  10  ayat  (2)  UU  No.  4  Tahun  2004 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dikenal  4  lingkungan  lembaga  peradilan,  yaitu:  Peradilan Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Tiap-tiap lembaga  ini  mempunyai  kewenangan  dan  fungsi  masingmasing,  sehingga  lembaga-lembaga peradilan ini mempunyai kompetensi absolut yang berbeda satu dengan lainnya.

## B. Metodelogi
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  ini  yaitu  metode  penelitian hukum  normatif,  yaitu  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah  hukum  dan  penelitian  perbandingan  hukum. (Soekanto, 2000:51)
Penulis  memilih  metode  penelitian  hukum  normatif  dalam  penelitian  ini,  sehingga pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara  mensistematisasi  bahan-bahan  hukum  tertulis. Sistematisasi  berarti  membuat  klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  tersebut  untuk memudahkan  pekerjaan  analisis  dan  konstruksi.  Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  analisis  data pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif,  yaitu  analisa  terhadap  data  yang  tidak  bisa  dihitung.  Bahan  hukum  yang diperoleh  selanjutnya  dilakukan  pembahasan  serta  pemeriksaan  dan  pengelompokan  kedalam
bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. (Soekanto & Mamudji, 2014:251- 252)

## C. Pembahasan
1.Dasar-dasar Pemerintahan yang Baik ( Good Governance ) Nilai-nilai  pemerintahan  yang  baik  atau Good  Governance yang  sekarang  ini  telah menjadi  keinginan  para  pihak  atau  kecenderungan  global  sebagai  etika  dalam  pemerintahan secara  umum  menekankan  bahwa  penyelenggaraan  kepemerintahan  negara  harus  mempunyai keseimbangan  interaksi  dan  keterlibatan  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  ( civil society ).  Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  menurut  Badan  PBB untuk  Pembangunan  atau  UNDP  (1997)  sebagaimana  di  kutip  Suhady  dan  Fernanda  dalam Modul Diklatpim Tingkat IV. Dasar-dasar pemerintahan yang baik adalah mencakup : (Suhady dan Fernanda, LAN RI, 33)
a. Partisipasi:  Setiap  orang  atau  setiap  warga  masyarakat,  baik  laki-laki  maupun perempuan  harus  memiliki  hak  suara  yang  sama  dalam  proses  pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam  suatu  tatanan  kebebasan  berserikat  dan  berpendapat,  serta  kebebasan  untuk berpartisipasi secara konstruktif;
b. Aturan  Hukum  ( Rule  of  Law ):  Kerangka  aturan  hukum  dan  perundang-undangan haruslah  berkeadilan,  ditegakkan  dan  dipatuhi  secara  utuh  tanpa  memihak  kepada siapapun ( impartially ), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia;
c. Transparansi:  Transparansi  harus  dibangun  dalam  kerangka  kebebasan  aliran informasi.  Berbagai  proses,  kelembagaan  dan  informasi  harus  dapat  diakses  secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasinya harus dapat disediakan secara  memadai  dan  mudah  dimengerti,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat monitoring dan evaluasi;
d. Daya  Tanggap  ( Responsiveness ):  Setiap  institusi  dan  prosesnya  harus  diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders ); e. Berorientasi  Konsensus  ( Consensus  Orientation ):  Pemerintahan  yang  baik  ( good governance ) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang  berbeda  untuk  mencapai  konsensus  atau  kesepakatan  yang  terbaik  bagi kepentingan  masing-masing  pihak,  dan  jika  dimungkinkan  juga  dapat  diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah;
f. Berkeadilan  ( Equity ):  Pemerintahan  yang  baik  akan  memberikan  kesempatan  yang sama  baik  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  upaya  mereka  untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya;
g. Efektivitas  dan  Efesiensi  ( Effectiveness  and Efficiency ):  Setiap  proses  kegiatan  dan kelembagaan  diarahkan  untuk  menghasilakan  sesuatu  yang  benar-benar  sesuai dengan  kebutuhan  melalui  pemanfaatan  yang  sebaik-baiknya  berbagai  sumber- sumber yang tersedia;
h. Akuntanbilitas ( Accountability ): Para pengambil keputusan ( decision makers ) dalam organisasi  sektor  publik  (pemerintah),  swasta  dan  masyarakat  madani  memiliki pertanggungjawaban (akuntanbilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana  halnya  kepada  para  pemilik  ( stakeholders ).  Pertanggungjawaban tersebut  berbeda-beda,  bergantung  apakah  jenis  keputusan  organisasi  itu  bersifat internal atau bersifat eksternal;
i. Bervisi  Strategis  ( Strategic  Vision ):  Para  pimpinan  dan  masyarakat  memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik  ( good  governance )  dan  pembangunan  manusia  ( human  development ), bersamaan  dengan  dirasakannya  kebutuhan  untuk  pembangunan  tersebut.  Mereka juga  memahami  aspekaspek  historis,  kultural,  dan  kompleksitas  sosial  yang mendasari perspektif mereka;
j. Saling  Keterkaitan  ( Interrelated ):  bahwa  keseluruhan  ciri good  governance tersebut di atas adalah saling memperkuat dan saling terkait ( mutually reinforcing ) dan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparansi semakin  baik,  tingkat  partisipasi  akan  semakin  luas  dan  proses  pengambilan keputusan  akan  semakin  efektif.  Partisipasi  yang  semakin  luas  akan  berkontribusi kepada  dua  hal  yaitu  terhadap  pertukaran  informasi  yang  diperlukan  bagi pengambilan  keputusan  dan  untuk  memperkuat  keabsahan  atau  legitimasi  atas berbagai  keputusan  yang  ditetapkan.  Tingkat  legitimasi  keputusan  yang  kuat  pada gilirannya  akan  mendorong  efektivitas  pelaksanaannya,  dan  sekaligus  mendorong peningkatan  partisipasi  dalam  pelaksanaannya.  Dan  kelembagaaan  yang  responsif harus  transparan  dan  berfungsi  sesuai  dengan  aturan  hukum  dan  perundang- undangan yang berlaku agar keberfungsiaannya itu dapat dinilai berkeadilan.
Penerapan  standar-standar  etika  oleh  organisasi  pemerintah  beserta  aparatur pemerintahannya,  jelas  harus  dapat  dimonitor  perkembangannnya.  Harus  ada  sistem pengawasan  dan  evaluasi  atas  penerapan  etika  organisasi  pemerintah.  Dalam  kerangka pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance ),  maka  pelaku  pengawasan  dan  evaluasi penerapan  etika  oleh  aparatur  pemerintah  sebaiknya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  lembaga pemerintahan  saja  secara  eksklusif,  tetapi  juga  memberi  kesempatan  seluas-luasnya  kepada masyarakat dan  sektor  swasta  untuk menilai  bagaimana sebenarnya  etika pemerintah tersebut diwujudkan. (Indrajaya, 1986:35)
Meningkatkan  standar  etika  organisasi  pemerintah  secara  integral  merupakan  bagian dari proses pembangunan administrasi negara di Indonesia, yang diarahkan pada peningkatan kemampuan  sistem  administrasi  negara  maupun  aparatur  negara  dalam  menjawab  tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Orientasi pembangunan administrasi negara dewasa ini perlu lebih ditekankan kepada peningkatan kompetensi profesional dan daya saing  melalui  berbagai  pengembangan  kebijaksanaan  dan  sistem  pelayanan  yang  prima  dan lebih mengutamakan penggunaan perangkat jaringan kerja yang efisien dan efektif. (Indrajaya, 1986:43)
2.Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Sebagai  Media  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan yang Baik
Untuk  menciptakan  suatu  pemerintahan  yang  baik  dan  berwibawa,  merupakan  suatu upaya yang lebih luas daripada apa yang menjadi cakupan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk  dapat  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  dan  berwibawa  tentu  saja  harus meminimalkan  terjadinya  segala  bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  masyarakat.  Ini bukan masalah yang dapat diselesaikan hanya dengan keputusan-keputusan pengadilan, karena persoalannya  menyentuh  aspek  pemerintahan  yang  luas  sekaligus  fundamental.  Karena persoalan  yang  begitu  luas  dan  mendasar,  maka  diperlukan  adanya political  will dari  semua pihak untuk menyelesaikannya. (Suharyo & Effendy, 2003:20)
Dengan ungkapan demikian tidak dimaksudkan bahwa penyelesaian melalui lembaga- lembaga  peradilan  sama  sekali  tidak  dibutuhkan.  Adalah  jelas  bahwa  lembaga-lembaga peradilan  mempunyai  peranan  di  dalamnya,  namun  peranan  itu  jelas  terkait  dengan  aspek hukum dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seseorang. Tetapi penyelesaian yuridis semata-mata  belum  tentu  dapat  memecahkan  semua  persoalan  pemerintahan  dan penyalahgunaan  kekuasaan  seperti  yang  dihadapi  sekarang  ini.  Karena  penyalahgunaan kekuasaan  menyangkut  banyak  aspek,  maka  usaha  untuk  mencegah  dan  mengatasinya  harus dengan mekanisme yang memiliki daya jangkauan yang luas dan mendasar.
Dengan  adanya  keterbatasan  hukum  formil  peradilan  administrasi  negara  (PTUN), tidak  berarti  pula  bahwa  para  penegak  hukum  harus  mengabaikan  atau  meremehkan kesadaran-hukum  mereka  sendiri.  Hal  ini  pun  berdasarkan  suatu  teori  yang  mengira  dapat hidup  tanpa  perasaanhukum  ( rechtsgevoel )  tiap-tiap  individu  terutama  penegak  hukum,  tak mungkin akan mampu memberi tafsiran yang tepat tentang hukum, dan apabila teori serupa itu diterapkan  dalam  bidang  peradilan  yang  bebas,  sering  akan  menyebabkan  diambilnya keputusan-keputusan  yang  tidak  adil,  juga  bertentangan  dengan  tujuan  hukum,  sebab  tujuan hukum adalah pada asasnya menegakkan keadilan.
Untuk  merealisasikan  keadilan  dalam  penegakan  hukum  administrasi  negara,  yaitu apabila  hakim  pengadilan  administrasi  negara  (PTUN)  tidak  dapat  menemukan  peraturan dalam  undangundang,  maka  ia  harus  mengambil  keputusan  berdasarkan  hukum  tidak  tertulis yang  dalam  hukum  administrasi  negara  dikenal  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang baik.  Asas-asas  ini  menurut  penulis  bisa  ditemukan  dalam  Pancasila,  UUD  1945,  dan kebiasaan dalam pemerintahan (konvensi).
Menurut  Adnan  Buyung  Nasution  (1998),  konsep good  governance mengacu  pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkan transparansi, kontrol, dan accountability yang  dijadikan  sebagai  nilai-nilai  yang  sentral.  Dalam  implementasi good  governance ini hukum harus menjadi dasar, acuan, dan rambu-rambu bagi penerapan konsep tersebut. Artinya, perlu  suatu  upaya  bagaimana rule  of  law itu  sendiri  di  dalam  menentukan  suatu  good governance.  Hal  inipun  diakui  oleh  Arief  Sidharta  (1999),  bahwa good  governance hanya mungkin  terwujud  dalam  negara  hukum  yang  di  dalam  penyelenggaraan  kehidupan bermasyarakat dan negara berlaku supremasi hukum.
Sebagaimana  sudah  banyak  diketahui,  konsep  pemerintahan  yang  baik  berakar  pada suatu  gagasan  adanya  saling  ketergantungan  ( interdependence )  dan  interaksi  dari  bermacam- macam  sektor  kelembagaan  di  semua  level  di  dalam  negara  terutama  lembaga  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif.  Berkenaan  dengan  kontrol  yuridis  oleh  lembaga  yudikatif  terhadap lembaga  eksekutif  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  diharapkan  dapat  terealisasi  dengan baik.  Kontrol  yuridis  oleh  lembaga  yudikatif  dalam  hal  pemerintah  melaksanakan  fungsi administrasi  negaranya  dilaksanakan  oleh  peradilan  administrasi  negara  (PTUN).  Maksudnya adalah peradilan administrasi negara (PTUN) menjadi salah satu komponen dalam suatu sistem yang menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik. Muslimin, 1982:17)
Penulis  melihat  adanya  keterkaitan  yang  erat  antara  konsep  pemerintahan  yang  baik dengan  konsep  keberadaan  pengadilan  administrasi  negara  (PTUN).  Keterkaitan  ini  dapat diketahui dengan memahami prinsipprinsip utama dari pemerintahan yang baik itu sendiri dan fungsi  utama  dari  pengadilan  administrasi  negara  (PTUN).  Meskipun  unsur-unsur  dari pemerintahan  yang  baik  banyak  yang  masih  memberikan  kriteria  masing-masing,  tetapi  pada intinya  ada  lima  prinsip  utama  dalam  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  akuntabilitas, transparansi,  keterbukaan,  penegakan  hukum  ( rule  of  law ),  dan  jaminan  perlakuan  yang  adil atau  perlakuan  kesetaraan.  Prinsip  terakhir  ini  sering  disebut  dengan  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia.  Apabila  konsep  pemerintahan  yang  baik  dihubungkan  dengan  konsep supremasi  hukum  dan  konsep  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  dalam  hukum  administrasi negara  secara  normatif,  maka  akan  ditemukan  persamaannya  dengan  konsep  rechtmatigheid van  bestuur  yang  dimaknakan  sebagai  “asas  keabsahan  dalam  pemerintahan”  atau  asas menurut hukum. Jika perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi itu onrechtmatigheid , maka perbuatan pejabat administrasi tersebut telah “melanggar hukum”.
Adapun  unsur  transparansi  dan  keterbukaan  dalam  konsep  pemerintahan  yang  baik merupakan  dua  hal  yang  tidak  terpisahkan.  Transparansi  dan  keterbukaan  perbuatan  hukum publik  oleh  badan  atau  pejabat  administrasi  negara  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum bagi  rakyat.  Dikatakan  demikian,  karena  dalam  hal  badan  atau  pejabat  administrasi  negara membuat  suatu  kebijakan  atau  keputusan  administrasi  negara  maka  rakyat  yang  mempunyai kepentingan  atas  kebijakan  atau  keputusan  tersebut  harus  mengetahui  secara  transparan  atau terbuka.  Misalnya  dalam  perekrutan  pegawai  negerai  sipil  atau  penerimaan  mahasiswa  ke perguruan  tinggi  negeri  harus  dibuat  dalam  suatu  keputusan  administrasi  yang  sifatnya transparan dan terbuka bagi publik untuk mengetahui proses dan hasil perekrutan tersebut. Hal ini  pun  nantinya  ada  suatu  pertanggung  jawaban  secara  hukum,  bila  ada  pihak  yang  merasa dirugikan atas keputusan administrasi negara tentang hasil penerimaan tadi.

## D. Penutup
Penulis  menyimpulkan  bahwa prinsip-prinsip  dalam  pemerintahan  yang  baik  pada dasarnya  menjadi  pedoman  bagi  pejabat  administrasi  negara  dalam  melaksanakan  urusan pemerintahan yaitu mencegah terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), menciptakan birokrasi  yang  semakin  baik,  transparan,  dan  effisien,  serta  membangun  prinsip-prinsip  yang
lebih  demokratis,  objektif  dan  profesional  dalam  rangka  menjalankan  roda  pemerintahan menuju  terciptanya  keadilan  dan  kepastian  hukum  dalam  masyarkat.  Pengawasan  terhadap pelaksanaan  pemerintahan  dapat  dilakukan  bukan  hanya  oleh  lembagalembaga  pemerintahan secara fungsional berwenang dalam urusan tersebut, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga- lembaga semi pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah bahkan individu masyarakat. Selain  itu  lembaga-lembaga  peradilan  terhadap  pelangggaran  etika  publik  seperti  Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) perlu dikembangkan kefungsiannya lebih efektif dan efisien.

## Daftar Pustaka
Cruz,  de  Peter.  (2010). Perbandingan  Sistem  Hukum  Common  Law,  Civil  Law  dan  Sosialits Law . Terjemahan Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media.
Hadjon,  Philipus.  (1987). Perlindungan  hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia,  Sebuah  Studi Tentang  PrinsipPrinsipnya,  Penerapannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara .  Surabaya:  Bina Ilmu.
Indrawijaya, Adam. (1986). Perilaku Organisasi . Bandung: Penerbit Sinar Baru. Muslimin,  Amrah.  (1982). Beberapa  AsasAsas  dan  Pengertian-Pengertian  Pokok  tentang Administrasi dan Hukum Administrasi . Bandung: Alumni. Salamoen,  Soehardy  dan  Nasri,  Effendy.  (2003). Modul  Diklat  Prajabatan  Golongan  III  : Sistem  Penyelengggaraan  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jakarta: LAN RI.
Soerjono, Soekanto. (2011). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Soerjono,  Soekanto  dan  Sri,  Mamudji.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Cetakan Ke-16. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suhady,  Idup  dan  Fernanda,  Desi .  Modul  Diklatpim  Tingkat  IV  :  Dasar-Dasar Kepemerintahan Yang Baik. Jakarta: LAN RI.
Tetti  Samosir.  (2015).  Efektifikasi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum . 6 (2): 183-197
Umar  Dani.  (2018).  Memahami  Kedudukan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  di  Indonesia: Sistem Unity  of  Jurisdiction atau Duality  of  Jurisdiction Sebuah  Studi  Tentang Struktur dan Karakteristiknya. Jurnal Hukum dan Peradilan , 7 (3): 405-424.