p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
Nopiana  Mozin 1 , Maisara Sunge 2
Fakultas Ilmu  Sosial, Universitas Negeri  Gorontalo,  Gorontalo nopianamozin@ung.ac.id
Abstrak
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  yakni  untuk  mengkaji  peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberikan  edukasi  dan  bantuan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan di  Kabupaten  Gorontalo  serta  faktor  penghambat  pemberian  edukasi  dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak makin  hari  makin  meningkat,  baik  berupa  kekerasan  seksual,  eksploitasi, perkosaan,  penganiayaan,  serta  penelantaran.  Ironisnya  pelaku  kekerasan itu    memiliki    hubungan dekat dengan anak, seperti teman,  guru bahkan keluarga  anak  itu  sendiri..  Hal  itu  tentu  akan  sangat  menyakitkan  dan menimbulkan  trauma  bagi  anak,  maka  dari  itu  diperlukan  upaya pemerintah  khusunya P2TP2A  Kabupaten  Gorontalo  sebagai  unit pelayanan  terpadu  permberdayaan  anak  dan  perempuan  memeberikan pelayanan  serta  perlindungan  terhadap  mereka  yang  merupakan  korban kekerasan.Metode penelitian adalah normative empiris,kemudian dianalisis secara deskripif kualitatif.  Dalam  hasil penelitian  ini ditemukan bahwa  Peran  P2TP2A  di  Kabupaten  Gorontalo  sudah  berjalan  sesuai aturan  yang  ada  yakni  dalam  hal  pemberian  perlindungan  hukum, pelayanan,  dan  pendampingan  serta  menyediakan  rumah  singgah  untuk anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo.  Adapun  faktor  yang menghambat  yakni  faktor  trauma  dari  anak,  faktor  lokasi  korban  yang sangat  jauh,  dan  faktor  lokasi  korban  yang  sangat  sulit  dijangkau  dengan kenderaan  sehingga  mengharuskan  pendamping  untuk  bisa  menembus lokasi  dengan  berjalan  kaki  sejumlah  kilometer  yang  cukup  panjang.
Kata kunci  : Bantuan  Hukum;  Edukasi;  Kekerasan Anak.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## PROVIDING OF EDUCATION AND LEGAL ASSISTANCE AGAINST CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

## Abstract
The purpose of this study was to determine the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in providing education  and  legal  assistance  to  child  victims  of  violence  in  Gorontalo district  and  the  inhibiting  faktors  for  providing  education  and  legal assistance  to  child  victims  of  violence.  Violence  against  children  is increasing  day  by  day,  in  the  form  of  sexual  violence,  exploitation,  rape, abuse,  and  neglect.  Ironically  the  perpetrators  of  violence  have  close relationships with children, such as friends, teachers and even the child's own family.  This  will  certainly  be  very  painful  and  traumatic  for  the  child, therefore  government  efforts  are  needed,  especially  P2TP2A  Gorontalo District  as  an  integrated  service  unit  for  child  empowerment  and  women provide  services  and  protection for those  who  are victims  of violence.  The research  method  is  normative  empirical,  then  analyzed  descriptively qualitatively. In the results of this study it was found that the role of P2TP2A in Gorontalo District has been running according to the existing regulations, namely  in  terms  of  providing  legal  protection,  services,  and  assistance  as well as providing a halfway house for child victims of violence in Gorontalo District.  The  inhibiting  faktors  are  the  traumatic  faktor  of  the  child,  the location  of  the victim  who  is very  far  away,  and the  location  of  the victim which is very difficult to reach by vehicle, which requires the companion to be able to penetrate the location on foot for a long number of kilometers.
Keywords: Legal Aid; Education; Child Violence
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar  Belakang
Anak  merupakan aset  yang  harus diberikan perlindungan, oleh karena itu  hak  anak  semenjak  dilahirkan  harus  terpenuhi  secara  hukum  yang berlaku.  Melindungi  anak  bukan  hanya  kewajiban  orang  tua  biologisnya, tapi  merupakan kewajiban kita sebagai  manusia. Karena anak adalah t itipan Tuhan  yang  harus  di  jaga  dan  dilindungi  setiap  haknya.    Tak  bisa dipungkiri banyaknya berita  melaui  media  elektronik, ko ran  maupun  media sosial  pasti  membahas  tentang  tindak  pidana  kekerasan.  Hal  ini  jelas menimbulkan  sorotan  dibanyak  kalangan.  Banyak  stasiun  televisi  yang menayangkan  program  kriminal  secara vulgar ,  seperti  kasus  pemerkosaan, sodomi,  eksploitasi,  penganiayaan,  bahkan  pembunuhan  yang  dilakukan oleh kerabat atau keluarga korban  itu sendiri  Berbagai jenis kekerasan anak sangat  rawan    terjadi.  Istilah children  and  women  at  risk dianggap menimbulkan  resiko  dalam  kehidupan    pertumbuhan  anak. 1 Hal  ini dianggap  sangat  bisa  merenggut  hak  anak  yang  seharusnya  di  sayangi, dikasihi  bahkan  harus  dilindungi,  namun  malah  mendapat  perlakuan  yang tidak  seharusnya  di  dapatakan  oleh  si  anak  itu  sendiri,  akibatnya  menta l  si anak pun terganggu dan akhirnya anak tersebut terbentuk menjadi anak yang keras kepribadiaanya. Oleh karena semakin bertambahnya jumlah kekerasan anak  di  Indonesia,maka  pemerintah  pusat  mengambil  langkah  kebijakan dengan diresmikannya peraturan  yang  mengatur  tentang perlindungan  anak Aturan  ini  diharapkan  dapat  melibatkan  masyaraka t  maupaun  pemerintah terkait  dalam  mengatasi  tindak  kekerasan  yang  terjadi  pada  anak  yang merupakan  tujuan  dari  perturan  tersebut. 2
1 Rahmi  Safrina,  dkk,    “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga” , Jurnal M ercatoria 3,    2010.
2 S.  Kusumawati,  D.  Ghulam  M anar,  and  K.  Kushandajani, "Peran  Pusat    Pelayanan Terpadu    Perempuan    dan  Anak  Dalam  Pendampingan  Anak-Anak  Korban  Kekerasan  Seksual Bermasalah Di Kabupaten Wonogiri ,” Journal of Politic  and Government Studies  5 (4), 2015, hal.
381-390.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Ada  beberapa  penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian  ini diantaranya  penelitian  oleh  Helen  Intania  Surayuda  (2017).  Penelitian tersebut    mengkaji  mengenai  pemberian  perlindungan  khususnya  terhadap anak  korban  tindak  kekerasan  yakni  dapat  dilakukan  melalui  sarana kepedulian  sosial,    dan  proses  peradilan  yang  perlu  dipertimba ngkan  oleh kebijakan  lembaga sosial dan    lembaga kekuasaaan  negara sehingga dalam pemberian  perlindungan  terhadap  anak  benar-benar  tercapai  sesuai  aturan. Hasil  dari  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa    perlindungan  hukum terhadap  korban  kekerasan/pelecehan    seksual  belum  berjalan  dengan maksimal.  Korban  kekerasan  seksual  belum  memperoleh  haknya  dalam mendapatkan  pemulihan  baik  secara  medis,  psikologis  maupunsosial ekonomi. 3
Permasalahan  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  yakni  tentang bagaimana  peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  dalam  memberikan  edukasi  dan  bantuan  hukum  ter hadap anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo,  disini  dibahas  tentang bagaimana  P2TP2A  memberikan  layanan  bantuan  hukum  terhadap anak-anak  yang  menjadi  korban  penganiayaan,  perkosaan,  serta  korban pelecehan  seksual  yang  sebelumnya  takut  memberikan  keterangan/saksi terkait  kekerasan  yang  mereka  alami.  Adapun  permasalahan  kedua  yang ditemui  yakni  tentang  faktor  penghambat  pemberian  edukasi  dan  bantuan hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo,  seperti lokasi  yang  cukup  jauh  untuk  menemui  klien/korban  serta  adanya  rasa trauma  dari  korban  perkosaan  yang  membuat  korban  enggan  memberikan keterangan  dari  kasus  yang  menimpanya.
Perlindungan  terhadap  anak  harus  lebih  diperhatikan  lagi,  karena melihat  kenyaatan  yang  ada  ternyata  masih  banyak  kasus  pelanggaran  hak terhadap  anak.  Hal  tersebut  terlihat  dari  masih  banyaknya  kasus
3 Helen IntaniaSurayda, “ Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian  Hukum  Islam” ,  Jurnal  IusConstituendum    2  (1),  2017,  hal  24-38.  DOI  : 10.26623/jic.v2i1.543.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
penelantaran  anak,  kasus  penganiayaan  anak,  hingga  kasus  pembunuhan terhadap  anak.  Perlu  ada  ketegasan  undang-undang  dan  kerjasama  dari pemerintah serta  masyarakat  untuk bisa  memberikan perlindungan terhadap amak,  karena  anak    merupakan  tanggung  jawab  kita  semua  sebagai manusia  terlepas  dari  orang  tua  biologisnya.
Melihat  kenyataan  yang  ada  penelitian  tersebut  diatas  menurut penelitian  Anissa Nur Fitri dkk (2015)  yang  mengkaji  tentang perlindungan hak-hak  anak  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan.  Penelitian  ini membahas  tentang  bagaimana  kondisi  anak  dan  pemenuhan  kebutuahn aanak  di  Indonesia.    Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  bagaimana menjadikan perlindungan dan kebutuhan  hak anak sebagai  upaya efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagaimana anak-anak dapat hidup sejahtera,    mendapatkan  perlindungan  hukum    dan  adanya  pemenuhan hak  serta  kebutuhan  hidup  yang  cukup  bagi  anak. 4 Pengaturan  tentang hak-hak anak telah  jelas tercantum dalam beberapa perundang- undangan di Indonesia,  namun  pada  implementasinya  masih  banyak  kasus  pelanggaran dan  kekerasan  terhadap  anak,  hal  ini  berarti  lembaga  penyelanggara perlindungan  anak  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan  jaminan  terhadap anak secara optimal.
Hal  ini  selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rini  Fitriani (2016)  yang  mengkaji  peranan  penyelenggara  perlindungan  anak  dalam melindungi  dan  memenuhi  hak-hak  anak,  membahas  perlindungan  anak terkait erat dengan lima pilar penyelenggara perlindungan a nak yakni, orang tua, keluarga,  masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan  negara. Hasil dari  penelitian  ini    menjelaskan  bahwa  masih  rendahnya  perlindungan hukum  terhadap  anak  dan  masih  banyaknya  adanya  eksploitasi  terhadap anak-anak. 5
4 Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, M uhammad Fedryansyah, “ Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, Jurnal Prosiding Unpad    2(1), 2017
5 Rini  Fitriani,  “ Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, Jurnal Hukum Samudra  Keadilan 2 (2),    2016
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Mekanisme  penanganan  dan  pendampingan  terhadap  anak  korban kekerasan  mestinya  harus bekerja sama dengan  unsur-unsur  lain dalam  yag tergabung  tim  P2TP2A,  sehingga  dalam  pelaksanaanya  tidak  menemui hambatan,  seperti  penelitian    terdahulu  yang  dilakukan  Rira  Nuradhawati (2018)  yang  berjudul  “Peran  P2TP2A  Dalam  Pendampingan  Perempuan Dan  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kota  Cimahi”. Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana    peran    P2TP2A  dalam pendampingan perempuan dan anak korban  kekerasan dalam rumah tangga di  Kota  Cimahi.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  yang  pertama,  dalam pelaksanaan  pendampingan  adanya  mekanisme  pelaporan  dari  korban terhadap  P2TP2A,  yang  kedua  adanya  pelaksanaan  pendampingan  secara psikologis  bagi  korban.  Ketiga,  faktor  penghambat  adalah  LK3  lebih dominan  dibandingkan  P2TP2A  dalam  memberikan  pendampingan  serta terbatasnya  sumber  dana  untuk  operasional  dari  P2TP2A  dan  juga karakteristik  korban  dan  penyebab  KDRT  yang  tidak  sama.    Sedangkan faktor    pendukung    adalah    adanya    keberanian    dari    korban  untuk melapor dan adanya koordinasi dengan komponen-komponen  yang  lain dan tergabung  dalam  tim  P2TP2A. 6
Penelitian  ini berbeda dengan penelitian sebelumnya,  yakni penelitian ini  membahas  tentang  peran  P2TP2A  dalam  pemberikan  edukasi  dan bantuan  hukum  terhadap  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo serta  faktor  penghambat  pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum  terhadap anak  korban  kekerasan.  Kelebihan  dari  penelitian  ini  dibandingkan  dengan penelitian  sebelumnya  yakni  untuk  melengkapi/menambah  hal  yang dianggap  kurang.    Adapun  penelitian  ini  merupakan  penelitian  pertama  di Kabupaten  Gorontalo  yang  mengkaji  tentang  bagaimana    peran  P2TP2A dalam  pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum  terhadap  anak  korban kekerasan. Seperti diketahui bersama bahwa ka sus kekerasan terhadap anak
6 Rira  Nuradhawati,  “ Peran  P2TP2A  dalam  pendampingan  perempuan  dan  anak  korban kekerasan dalam rumah tangga di kota cimahi”, Jurnal Academia  Praja 1(1), 2018.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
ini bermacam- macam, seperti contoh, kasus penganiayaan, kasus pelecehan seksual  dan  kasus  perkosaaan.  Hadirnya  P2TP2A  ini  diharapkan  dapat memberikan  perlindungan  terhadap  anak  korban  kekerasan  sebagai  upaya pemerintah  Indonesia  dalam  memperhatikan  hak- hak  anak, 7 khsususnya anak korban  kekerasan  di Kabupaten  Gorontalo.
Dapat  didefinisikan  secara  sederhana  peran  P2TP2A  adalah  suatu keadaan/  kondisi  sejauhmana  upaya  P2TP2A  mencapai  tujuan  yang ditetapkan.  Adapun  peran  P2TP2A  disini  adalah  sebagai  lembaga  yang dipercaya dapat  memeberikan perlindungan terhadap anak  yang  mengalami kekerasan  yang  dalam  hal  ini  memberikan  edukasi  dan  bantuan  hukum  di Kabupaten  Gorontalo.  Berdasarkan  uraian  diatas,  Adapun  tujuan  dari penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  peran  P2TP2A  serta  Faktor pemghambat  P2TP2A  dalam  pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum terhadap  anak korban  kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo.

## B. Perumusan  Masalah
Berdasarkan permasalahan  diatas,  adapun  rumusan  masalah  nya dibatasi  sebagai  berikut:
1. Sejauh  mana  peran  P2TP2A  dalam  pemberian  edukasi  dan  bantuan hukum    terhadap  anak korban kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  jadi    penghambat  P2TP2A  dalam pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten  Gorontalo?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  normatif  empiris.  Yakni  penelitian  yang bersumber  dari  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  atau  observasi kemudian dianalisis berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam  masyarakat. 8 Objek  Penelitian  dilakukan  di  P2TP2A  Kabupaten Gorontalo. Tehnik data observasi, wawancara dan dokumentasi diperlukan
7 M uhammad Firman Islamy,    Op.Cit., hlm 4
8 Abdulkadir  M uhammad,  “ Hukum  dan  Penelitian  Hukum” Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
dalam  penelitian  ini  untuk  selanjutnya  di  analaisis  secara  deskriptif kualitatif.. 9

## II. PEMBAHASAN
A. Peran  P2TP2A  Dalam  Pe mberian  Edukasi  Dan  Bantuan  Hukum Terhadap  Anak Korban  Kekerasan Di Kabupaten  Gorontalo
Peraturan  yang  mengatur  tentang  lembaga  P2TP2A  sebelumnya sudah  menyatakan  bahwa  daerah  memiliki  otonominya  masing  masing untuk  membentuk  kewajiban  untuk  membentuk  lembaga  pusat  pelayanan terpadu.
P2TP2A  merupakan  salah  satu  lembaga  yang  dibentuk  khsusus mendampingi  korban  kekerasan  berperspektif  gender. 10 Adapun kekerasan  yang  dimaksud  yakni  seperti  KDRT  yang  dialami  istri/anak,, pelecahan seksual serta perkosaan. P2TP2A  mendampingi perempuan dan anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  tanpa  membedakan  status  suku, agama,  golongan  maupun  status  sosial. 11 P2TP2A  dalam  pemberian layanan  membagi  bentuk  layanannya  menjadi  dua,  yakni  layanan  litigasi berupa pemberian perlindungan  hukum dan edukasi terhadap anak korban perkosaan,  pencabulan/pelecehan  seksual,  dan  kekerasan  dalam  rumah tangga,  sedangkan  non- litigasi  yakni  berupa  mediasi  suami  istri  dan konsultasi orang  tua dan anak.  Apabila dalam pemberian  layanan tersebut dirasa perlu  untuk diberikan pendampingan  hukum,  maka  yang dilakukan yaitu  mendampingi  secara  langsung  sepanjang  proses  persidangan sedangkan  secara  tidak  langsung  korban  diberikan  layanan  berupa konsultasi  mebuat konsep  gugatan  hingga proses  menghadapi kasus  nanti di persidangan.
Adapun  tujuan  umum  P2TP2A  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan  gender  yang  hendak  dicapai  dalam  memberikan  pelayanan  dan
9 Ulber Silalahi,  “ Metode Penelitian  Sosial ”, Bandung;  Refika Aditama, 2009.
10 Visi dan misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 11 Emy Rosnawati,  “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”, Jurnal Kosmik Hukum  Voume 18 (1),    2018.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
kesejahteraan  serta perlindungan anak. Selain  itu diharapkan ketersediaan informasi  yang  dibutuhkan  dalam  hal  perlindungan  hukum  sehingga nantinya terbangun hubungan baik antara mitra masyarakat dan pemerintah yang  ada. 12
Pelayanan  P2TP2A  di  Kabupaten  Gorontalo  dilakukan  pada  Senin sampai  Jumat  yakni dimulai pada pukul 8 pagi sampai pada pukul 4 sore. Selain  itu  jika  dalam  keadaaan  darurat  misalnya  apabila  korban  merasa terancam  keselamatam  dan  harus  segera  diberikan  pertolonga n  seperti pada  contoh  kasus  anak  yang  baru  saja  mengalami  tindak  pidana perkosaan  dan  penganiayaan  bahkan  yang  paling  berat  korban  yang mengalami  depresi  dan  akan  bunuh  diri,  P2TP2A  selama  24  jam memberikan  pelayanan  melalui hotline melalui  nomor  konselor  yang tersedia.    Segala  bentuk  pelayanan  ini  diberikan  secara  gratis  atau  tidak dipungut  biaya.  Adapun  untuk  memperlancar  kinerja,  P2TP2A  bekerja sama  dengan  rumah  sakit/puskesmas,  kepolisian,  kejaksaaan,  dan pengadilan 13 . Dalam  hal pelayanan P2TP2A    secara terbuka  memberikan pelayanan  baik  secara  langsung  maupun  melalui  telepon  ( hotline) yang tersedia  atau  dengan  membawa  rujukan  dari  lembaga  lain.  adapun prosesnya  berupa;
a. Klien  melakukan  pengaduan  secara  langsung  ke  P2TP2A  untuk selanjutnya  klien  akan  diberikan  form  pengaduan  tertulis  yang harus ditanda tangani kemudian diarahkan petugas untuk kemudian dirujuk ke divisi  terkait  yang berhubungan dengan pelayanan  yang dibutuhkan,  misalnya  divisi  kesehatan  (medis,  psikologis)  dan shelter (Rumah  Aman).  Pengaduan  juga  bisa  diwakili  oleh pendamping misalnya dari pihak keluarga jika dalam hal ini korban berhalangan  untuk  datang  langsung  (Lihat  Bagan  1).
12 Rafikah dan Rahmawati,    “ Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan  Anak  (P2TP2A)  Dalam  Menghapuskan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Kota Bukittingg”, Journal of Islamic & Sosial  Studies 1(2),    2015.
13 Emy Rosnawati, Op,Cit hlm 90
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
b. Penerimaan  pengaduan  melalui  via  telepon.
Operator  menerima  aduan  korban  melalui    via  telepon  khusus ( hotline )  yang  selanjutnya  di  data  dan  dilakukan  registrasi  untuk kemudian diidentifikasi dan diserahkan pada konselor. Selanjutnya setelah  diperiksa  konselor  bisa  menyarakan  kepada  korban  untuk bisa  datang  langsung  ke  kantor,  atau    konselor  melakukan outreach yakni  menjemput    korban  apabila  korban  tidak  bia datang  sendiri  untuk  kemudian  korban  dirujuk  ke  lembaga  terkait (Lihat  Bagan  2).
c. Penanganan  pengaduan  seringkali  juga  berdasarkan  hasil  rujukan lembaga- lembaga  lain  yakni  dalam  hal  ini  korbannya  datang  dan didampingi  secara  langsung  oleh  lembaga  yang  merujuk.  Namun terlebih  dahulu  petugas  harus  memverifikasi  data  rujukan  yang sebelumya telah dikirim kepada lembaga yang merujuk. Jika dalam pemeriksaan  ditemukan  tidak  ada  surat  rujukan,  maka  langkah yang  diambil  adalah  korban yang  datang  secara langsung.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dengan  Ibu  Sri  Dewi  Nani, SH.,MH selaku Kepala  Dinas P2TP2A di Kabupaten  Gorontalo dapat diketahui  ada  beberapa  peran  P2TP2A  Kabupaten  Gorontalo  dalam pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum    terhadap  anak  korban kekerasan  di Kabupaten  Gorontalo,  yakni 14 :
a. P2TP2A dalam  hal peningkatan kesadaran bagi  mayarakat tentang perlindungan  terhadap  anak  korban  kekerasan  yakni  melakukan kegiatan  sosialisasi  dan  kampanye  kepada  masyarakat  dengan menggandeng  pemerintah  sebagai  mitra.  P2TP2A  Kabupaten Gorontalo  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  kampanye  kepada masyarakat.
b. P2TP2A  dalam  hal  pemberian  edukasi  yang  dilakukan  Tentang Hak  Anak.  P2TP2A  Kabupaten  Gorontalo  secara  rutin  dan bertahap dalam memberikan edukasi, pengenalan dan penyebarluasan  tentang  hak  anak  sebagai  perwujudan  langkah preventif  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  terhadap  anak. 15
c. P2TP2A  Kabupaten  Gorontalo  membentuk  sebuah  jaringan  yang melibatkan semua elemen kecamatan  yang ada  untuk  memberikan perlindungan  dan  pelayanan  tanpa  pandang  bulu  dan menyeluruh.
d. P2TP2A  Kabupaten  Gorontalo  Dalam  hal  ini    memberika n pendampingan  (advokasi)  kepada  anak  yang  dianggap  perlu diberikan  perlindungan  atas masalah  yang  diahadapi.
e. Pemberian  rehabilitasi  dilakukan  dengan  bekerja  sama  dengan pihak  rumah  sakit  dalam  hal  pemulihan  korban secara psikologis.
f. Terakhir,  Sri  Dewi  Nani  S.H.,  M.H.,  mengatakan  bahwa  P2TP2A Kabupaten  Gorontalo  memberikan  ruang  sebagai  tempat  tinggal sementara  bagi  korban.
14 Hasil  Wawancara  dengan  ibu  Sri  Dewi  Nani,  SH.,  M .H.,  Kadis  P2TP2A  Kabupaten Gorontalo Pada Tanggal  4 M ei 2020
15 Tim P2TP2A, P2TP2A    Dalam Memberikan Pendidikan Hak Anak, Perspektif, Edisi 01 2009, hlm 7
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
B. Faktor-Faktor  Penghambat  P2TP2A  Dalam  Pendampingan Edukasi Dan Bantuan Hukum Te rhadap Anak Korban Kekerasan Dikabupaten  Gorontalo.
Arif Gosita mengemukakan bahwa pemberian perlindungan terhadap anak secara rohaniyah dan jasmaniyah adalah wajib, karena  itu adalah hak dari  anak,  dan    agar  mereka  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana  baik yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok  mauapun  organisasi/lembaga. 16
Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  anak  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan secara  lahir  maupun batin dari  tindak pidana  yang dilakukan oleh  inividu  atau  sekelompok  orang  maupun  organisasi.
Zulkhair  dan  Sholeh  Soeaidy, 17 mengemukakan  “bahwa  untuk mencegah  tindak  perlakuan  salah  yang  dialami  oleh  anak,  serta merehabilitasi  anak  korban  eksploitasi  maupaun  penelantaran  agar terjamin  kelangsungan  hidup  dan  berkembang  anak  baik  secara  fisik maupun mentalnya itu adalah bentuk sebuah perlindungan a nak. Berbicara mengenai  perlindungan  jelas  tidak  terlepas  dari  hambatan  namun diperlukan  kesabaran    dalam  mewujudkannya”.  Karena  apapun  itu keadilan  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  korban  yang  mengalami pelecehan  seksual,  kekerasan  seksual,  maupun  kejahatan  lainnya  harus tetap  ditegakkan.  Jadi  bisa  disimpulkan  bahwa  pemberian  perlindungan terhadap  anak  dapat  mencegah  anak  dari  perlakuan  salah  seperti  contoh; eksploitasi  anak  dan  penelantaran  anak,  sehingga  anak  memiliki  tumbuh kembang  yang  baik  secara  fisik  maupun  mentalnya  dan  terjamin kelangsungan  hidupnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  terlihat  adanya  perlindungan  anak  korban kekerasan  ini  masih butuh perhatian serius dari semua pihak  yang  terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis terdapat
16 Arif Gosita, “ Masalah Perlindungan Anak” , Jakarta, Akademi pressindo,1989, hlm.35
17 Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, “ Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta” :,CV. Novindo Pustaka M andiri, 2001, hal.4.
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran, yakni  faktor  substansi  hukum,    kultur  hukum,  maupun    budaya  hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kadis  P2TP2A  Kabupaten Gorontalo  pada  tanggal  2  Juni  2020,  dalam  pelaksanaanya  P2TPA Kabupaten  Gorontalo  memiliki  beberapa  faktor  penghambat  dalam pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum  terhadap   anak  korban  kekerasan, antara  lain 18 :
a. faktor  trauma  dari  anak  misalnya  korban  perkosaan,  yang  membuat korban  terkesan  bungkam  bahkan  sampai  histeris  jika  ditanyakan kronologis  kejadian  yang  menimpa  anak  tersebut,  sehingga  diperlukan kejelian dan kesabaran  untuk  menemukan solusi dan  jalan keluar  yang bisa  diambil.
b. Adanya  kesulitan  bertemu  dengan  korban  karena  lokasi  korban  yang sangat  jauh.
c. Lokasi  korban  yang  sulit  dijangkau  oleh  kendaraan,  sehingga mengharuskan  pendamping  untuk  bisa  menembus  lokasi  dengan berjalan  kaki sejumlah  kilometer  yang  cukup  panjang.

## III. PENUTUP
Peran  P2TP2A  dalam  pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum terhadap  anak  korban  kekerasan  di  Kabupaten  Gorontalo  sudah  berjalan sesuai aturan yang berlaku sesuai pada Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2018. hal ini jelas sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diharapkan  yaitu  terkait  peran  P2TP2A  dalam  pemberian  perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta  menyediakan rumah singgah. Namun  dalam  proses  pelaksaananya  kerap  kali  di  halangi  oleh  beberapa faktor  yang  menjadi  hambatan  yaitu,  adanya   faktor  trauma  dari  anak, misalnya  korban  kekerasan  sehingga  membuat  anak  tersebut  kerap  kali bungkam  bahkan  histeris  jika  dimintai  kronologis  kejadian,  yang  kedua
18 Hasil  Wawancara  dengan  ibu  Sri  Dewi  Nani,  S.H.,M .H.,  Kadis  P2TP2A  Kabupaten Gorontalo Pada Tanggal    2 Juni
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
adanya  faktor  lokasi  korban  yang  sangat  jauh,  dan  faktor  lokasi  korban yang  sangat  sulit  dijangkau  dengan  kenderaan  sehingga  mengharuskan pendamping  untuk  bisa  menembus  lokasi  dengan  berjalan  kaki  sejumlah kilometer yang cukup panjang. Faktor- faktor diatas menjadi kendala dalam pemberian  edukasi  dan  bantuan  hukum  oleh  P2TP2A  terhadap  anak korban  tindak pidana kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Namun P2TP2A dalam  hal  pemberian  pelayanan  sudah  cukup  optimal    dan  efektif  sesuai apa yang  diharapkan.

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Affandi,  Yuyun,  “ Pemberdayaan & Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Persepktif Alquran”, Walisongo  Press, 2010, Semarang. Febri  Handayani, SHi, SH,.MH,  “ Bantuan Hukum di Indonesia” ,    Kalimedia, 2016    Yogyakarta.
Moleong,    J,  Lexy,  “ Metodologi  Penelitian  Kualitatif .”,  PT.  Remaja Rosdakarya,  2010, Bandung.
Mufidah,  “ Haruskah  Perempuan  dan  Anak  Dikorbankan?  Panduan  Pemula Untuk  Pendampingan  Korban  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan Anak” , Pilar  Media,  2009, Malang.
Sarlito  Wirawan  Sarwono,  “ Teori-  Teori  Psikologi  Sosial” ,  Rajawali  Pers, 2015. Jakarta.
Sugiyono,  “Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D”,  Afabeta, 2011, Bandung.
Wahid, Abdul, “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, Rafika Aditama,  2011, Bandung.
Wagiati  Sutedjo,  “Hukum  Pidana  Anak Cetakan  Ketiga” ,PT.Refika  Aditama, 2010., Bandung.
Waluyadi  , “ Hukum Perlindungan Anak” Mandar Maju  , 2009, Bandung. Zulkhair  dan  Sholeh  Soeaidy,  “ Dasar  Hukum  Perlindungan  Anak”, CV.
Novindo  Pustaka  Mandiri,  2001, Jakarta.

## Jurnal
Anissa  Nur  Fitri,  Agus  Wahyudi  Riana,  Muhammad  Fedryansyah,
“ Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Universitas  Padjajaran  2 (1), 2015. DOI:  https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235
Emy  Rosnawati,  “ Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan  Anak  (P2TP2A)  Dalam  Mengatasi  Kekerasan  Dalam  Rumah
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842
Tangga” , Jurnal Kosmik  Hukum Universitas Muhamadiyah P urwokerto 18 (1),2018.
Helen  Intania  Surayda,” Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam”, Jurnal  Ius  Constituendum  2  (1),
2017. DOI :  http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.543
Mahmudin  Kobandaha ,  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Korban Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia ,”
Jurnal  Hukum  Unsrat  23, 2017.
Muhammad  Firman  Islamy,  “ Peran  P2TP2A  Kabupaten  Sidoarjo  Dalam Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Tindak  Pidana ,  Student Journal,  Universitas  Brawijaya  Malang,  2014, Malang.
Mulyana Nandang,  Risna  Resnawaty, Agus  Wahyudi,  “ Pelayanan Sosial Bagi Anak  Korban  Kekerasan  (Sosial  Sevice  For  Child  Abuse)”, Jurnal Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat Universitas Padjajara  6 (2), 2019
DOI:  https://doi.org/10.24198/jppm.v6i2.19785 Rafikah  dan  Rahmawati,  “ Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan  Dan  Anak  (P2TP2A)  Dalam  Menghapuskan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Bukittinggi”, Journal  of  Islamic & Sosial  Studies1  (2), 2015.
DOI:  http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.48 Rira  Nuradhawati ,  “ Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dalam  Pendampingan  Perempuan  dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi” , Jurnal Academia Praja 1 (1), 2018. DOI:  https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46 S.  Kusumawati,  D.  Ghulam  Manar,  and  K.  Kushandajani, "Peran  Pusat Pelayanan  Terpadu    Perempuan    dan  Anak  Dalam  Pendampingan Anak-Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  Bermasalah  Di  Kabupaten Wonogiri ,”  Journal  of Politic  and Government  Studies  5 (4), 2015.

## Internet
https://azkacell285.blogspot.com/2016/10/makalah-kekerasan-pada-anak.html https://www.scribd.com/document/270231798/metode-penelitian-1
p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN  : 2580-8842