Jurnal De Facto Vol.  6 No. 2 Januari 2020 ISSN (cetak) : 2356-1939
ISSN (Online): 2655-8408

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS

## LAW ENFORCEMENT  TOWARDS BUSINESS PEOPLE WHO COMMIT THE FORGERY OF RICE
Evi Kristiani, Roziqin, Johan’s Kadir Putra Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur Johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Beras  sebagai  salah  satu  produk  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  tentunya  tak  luput  dari  praktek monopoli dari berbagai pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan dari penjualan berasa tersebut, diantara  praktek  monopoli  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  terhadap  produk  beras  ialah  dengan memasarkan  beras  palsu  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha,  pada  umumnya  pemalsuan  beras  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yaitu  dengan  mengganti  kualitas  beras  yakni  dengan  cara  mencampur adukan  antara  beras  dengan  qualitas  premium  dengan  beras  dengan  qualitas  medium  dan  dikemas kedalam satu kemasan dengan merek tertentu kemudian diedarkan ke masyarakat/konsumen. Pendekatan masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  Pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris dimaksudkan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dari  permasalahan  dalam  penelitian berdasarkan realitas yang ada. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di  kota  balikpapan  penegakan  hukum  dimaksud  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  sebagai  konsumen  dan menjamin kepastian hukum dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk  mewujudkan  kesejahteraan  konsumen  dan  pelaku  usaha  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
Kata Kunci : Penegakan hukum; Pelaku Usaha; Pemalsuan Beras.

## Abstract
Rice as one of the products needed by the community certainly does not escape the monopolistic practices  of  various  business  actors  who  want  to  benefit  from  the  sale  of  the  taste,  among  the monopolistic practices carried out by business actors for rice products is by marketing fake rice carried  out  by  business  actors,  in  general,  the  counterfeiting  of  rice  carried  out  by  business actors is to replace the quality of rice by mixing mix of rice with premium quality with rice with medium quality and packaged into one package with a particular brand and then distributed to the public /  consumers.  The problem approach in this study was carried out  with an empirical juridical  approach.  An  empirical  juridical  approach  is  intended  to  obtain  clarity  and understanding of the problems in research based on existing realities. Law enforcement against business  actors  carrying  out  counterfeiting  of  rice  in  the  city  of  Balikpapan  is  intended  to guarantee  basic  rights  as  consumers  and  ensure  legal  certainty  and  guarantee  equality  and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of consumers and business actors while taking into account developments in world progress business and business interests.
Keywords: law enforcement; Businessmen; Rice Counterfeiting.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pembangunan  ekonomi  adalah  suatu  proses  kenaikan  pendapatan  total  dan  pendapatan perkapita  dengan  memperhitungkan  adanya  pertambahan  penduduk  dan  disertai  dengan perubahan  fundamental  dalam  struktur  ekonomi  suatu  negaraPembangunan  ekonomi  tak  dapat lepas  dari  pertumbuhan  ekonomi (economic  growth); pembangunan  ekonomi  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  dan  sebaliknya,  pertumbuhan  ekonomi  memperlancar  proses pembangunan  ekonomi  Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  dalam  suatu  negara  merupakan sebuah  indikator  untuk  menilai  kemajuan  negara  tersebut,  Selain  pertumbuhan  ekonomi  dalam menilai  kemajuan  suatu  negara/bangsa,  tingkat  ivestasi  dan  transaksi  perdagangan  kerap  kali menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi dan  informatika  telah  memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan/atau  jasa  melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi  luar  negeri  maupun  produksi  dalam  negeri.  Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis.
Negara  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  tentunya  memiliki  berbagai  upaya  untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya satu di antaranya dengan melakukan transaksi perdagangan baik  yang  sifatnya  transaksi  antar  negara  maupun  transaksi  di  dalam  negara  Indoensia  sendiri, untuk  mengatur  proses  transaksi  perdagangan  di  dalam  negeri,  pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai macam regulasi yang bertujuan untuk mengatur segala aktifitas perdagangan agar para pihak yang terlibat dalam proses perdagangan tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.
Hukum  merupakan  sekumpulan  peraturan-peraturan  atau  kaidah  dalam  suatu  kehidupan bersama;  keseluruhan  peraturan  tentang  tingkah  laku  yang  berlaku  dalam  kehidupan  bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 1 Hukum bukan hanya terbatas pada bidang kehidupan tertentu saja namun hukum mengatur berbagai permasalahan terutama dalam hal aktivitas perekonomian. Satu di antara prinsip yang dipegang oleh para pelaku usaha dalam bidang  perekonomian  ialah  mengeluarkan  modal  serendah-rendahnya,  sehingga  dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar para pelaku usaha tentunya merugikan konsumen yang ada,  dalam  prakteknya  pelaku  usaha  memiliki  beberapa  cara  untuk  mencari  keuntungan  yang merugikan konsumen, diantaranya ialah menaikan harga, upaya tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku  usaha  apabila  pelaku  usaha  tersebut  memonopoli  suatu  barang/produk  tertentu. Menurungkan mutu, samahalnya dengan menaikan harga hal ini dapat pula terjadi apabila pelaku usaha  memonopoli  barang/produk  tertentu.  Memalsukan  produk,  merupakan  kegiatan  yang sering  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  untuk  meraup  laba  yang  sebesar  besarnya  dari  konsumen, dalam  memalsukan  produk  biasanya  pelaku  usaha  memproduksi  barang/produk  yang  terbilang terkenal di masyarakat namun barang/produk tersebut bukanlah merupakan barang yang asli atau sesuai  dengan  merek,  sehingga  kualitas  produk  yang  diterima  dimasyarakt  tidak  sesuai  dengan apa yang diharapkan.
Beras  merupakan  salah  satu  bahan  makanan  pokok  yang  dikomsumsi  oleh  kalangan masayarakat  Indonesia, beras sebagai bahan makanan pokok banyak di jumpai di berbagi pasar modern hinga di pasar tradisonal,
Pada  dasarnya  kerugian-kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  dapat  timbul  sebagai  akibat dari adanya hubungan/transaksi perdagangan antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  produsen,  sehingga  diperlukan upaya  konkrit  dari  pemerintah  untuk  mengatasi  hal  ini.  menjelaskan  bahwa  hak  konsumen  di
1 Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenal Suatu Hukum Pengantar, Yogyakarta, Liberty, hal.5
antaranya  adalah  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkomsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan;  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa antara lain;
1. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
2. hak untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
4. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
5. hak untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikomsumsi oleh seganap kalangan masayarakat  Indonesia,  beras  sebagai  bahan  makanan  pokok  banyak  dijumpai  diberbagi  pasar modern  hinga  di  pasar  tradisonal,  di  Kota  Balikpapan  sendiri  beras  didatangkan  dari  berbagai daerah  di  Indonesia  terutama  dari  pulau  Jawa  dan  Sulawesi  yang  masuk  ke  kota  Balikpapan melalui pelabuhan Semayang kemudian di distribusikan keberbagi pasar modern atau tradisional yang ada di Kota Balikpapan. Beras sebagai salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyrakat tentunya  tak  luput  dari  praktik  monopoli  dari  berbagai  pelaku  usaha  yang  ingin  memperoleh keuntungan  dari  penjualan  berasa  tersebut,  diantara  praktek  monopoli  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  terhadap  produk  beras  ialah  dengan  memasarkan  beras  palsu  dilakukan  oleh  para pelaku usaha, pada umumnya pemalsuan beras  yang dilakukan oleh pelaku usaha  yaitu dengan mengganti  kualitas  beras  yakni  dengan  cara  mencampur  adukan  antara  beras  dengan  qualitas premium  dengan  beras  dengan  qualitas  medium  dan  dikemas  kedalam  satu  kemasan  dengan merek tertentu kemudian diedarkan ke masyarakat/konsumen. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf (a,f)  Undang-Undang  Nomor.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan bahwa  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa yang:  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses pengolahan,  gaya,  mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut.
Pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras tersebut kerap kali dijumpai di berbagai pasar tradisional  di  Kota  Balikpapan  umumnya  di  pasar  Pandan  Sari  dan  pasan  Klandasan  faktor utamanya ialah karena di pasar tersebut jumlah transaksi beras cukup singnifikan dan konsumen utamnya  ialah  masyrakat  kelas  menengah  kebawah  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  yang mendalam tentang qualitas beras. Praktik pemalsuan beras yang dilakukan pelaku usaha di pasar tradisional  diantaranya  ialah  dengan  mencampur  adukan  antara  beras  dengan  kualitas  terbaik dengan  kualitas  biasa  kemudian  di  jual  perkilogram.  Para  pelaku  usaha  yang  ada  di  pasar tradisional  melaukan  pemalsuan  hingga  detik  ini  masih  dapat  dijumpai  sekalipun  perbutan tersebut bertentangan dengan aturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2)  dan  Pasal  18  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut tentunya sangat merugikan kepada masyarakat  selaku  konsumen  utama,  padahal  disatu  sisi  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menjelaskan  bahwa  hak konsumen  di  antaranya  adalah  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam
mengkomsumsi  barang  dan/atau  jasa;  dan  dalam  namun  kenyataanya  di  masyarakat  praktik penjualan beras palsu dengan mencampur/atau mengoplos antara beras kualitas premium dengan medium yang  merugikan masyarakat/konsumen masih banyak dijumpai di pasar.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang ingin diangkat penulis ialah:
1. Bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  curang  dengan  melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan ?
2. Bagimanakah  Pertanggungjawaban  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  curang  dengan melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan ?

## C. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  Pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  empiris  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman  dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

## D. Tinjaun Pustaka
1. Pelaku usaha
a) Pengertian pelaku usaha
Menurut  Pasal  1  angka  3  UU  No.  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen adalah  setiap  orang  perorang  atau  badan  usaha,  baik  yang  terbentuk  badan  hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam  wilayah  hukum  republik  Indonesia  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian  yang  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang ekonomi.  Menurut  penjelasan  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor.  8  tahun  1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha  yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi  perusahaan,  korporasi,  BUMN,  koprasi,  importir,  pedagang,  distributor,  dan lain-lain.
Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunga Konsumenn tersebut dapat di jabarkan kebeberapa unsur atau syarat yaitu;
1) Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah
a. Orang  perorang  yaitu  setiap  individu  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara seorang diri
b. Badan  usaha  adalah  kumpulan  individu  yang  bersama-sama  melakukan  kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan dalam dua katagori
1. Badan hukum misalnya Perseroan Terbatas (P T)
2. Bukan  badan  hukum  misalnya  firma  atau  sekelompok  orang  yang  melakukan kegiatan usaha insidentil.
2) Kegiatan usaha tersebut berdasarkan pada perjanjian
Melaui  penjabaran  dan  syarat  pelaku  usaha  tersebut  kita  dapat  melihat  bahwa pengertian  pelaku  usaha  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen sangatlah luas. pelaku usaha menurut Undang-Udang Perlindungan Konsumen bukan hanya  produsen  melainkan  hingga  pihak  terakhir  yang  menjadi  perantara  antara produsen  dan  konsumen,  seperti  agen,  distributor,  dan  pengecer  atau  yang  sering disebut konsumen perantara.

## 3) Hak pelaku usaha
Seperti halnya konsumen pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaaha menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah;
a. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelian  dari  sepatutnya  didalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. Hak rehabilitasi nama baik apabila secata hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/ jasa yang diperdagangkan;
e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Kewajiban pelaku usaha
a. Beritikad baik dalam melakukan pelaku usaha;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  jaminan baran  dan  atau  jasa  serta  memberikan  pnjelasan  pengunaan  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. Memperlaukukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberikan  kesempatan  pada  konsumen  untuk  menguji,  dan  /atau  mencoba barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberikan  jaminan  dan/atau  garansi  atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 2

## b) Pengertian pengawasan
Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai  dengan  apa  yang  telah  di  rencanakan  dalam  menetapkan  ukuran  kinerja  dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencampaian hasil yang di harapkan.
Pengertian  pengawasan  menurut  Victor  M.  sitimorang  adalah  setiap  usaha  dan tindakan  dalam  rangka  untuk  mengetahui  sampai  dimana  pelaksanaan  tugas  yang  di laksanakan  menurut  ketentuan  dan  sasaran  yang  hendak    di  capai.  Pengawasan  dan pengendalian  tercakup  dalam  kata  controlling,  sehingga  istilah  controlling  lebih  luas artinaya dari pengwasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Pngendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung  arti mengarahkan,  memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. 3
Istilah  dalam  kamus  bahasa  indonesia  “pengawasan  berasal  dari  kata  awas  yang artinya memperhatikan dengan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi  kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan  yang sebenarnya  dari  apa  yang  di  awasi.” 4 Produk  langsung  kegiatan  pengawasaan  adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang di kendalikan.
Pengawasan  formal  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat/instansi  yang
2 http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/ terakhir diakses pada tanggal 12/ 02 /2018
3 Victor M. Situmorang, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 18
4 Sujanto, 1986, Beberapa pengertian di bidang pengawasan , Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.2
berwenang, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi/pejabat pemerintah.
Pengawasan  informal  adalah  pengawasan  yang  di  lakukan  oleh  masyarakat  baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Pengawasan  ini  sering  juga  disebut  sosial  control, misalnya pengawasan melalui berita atau artikel di media massa.

## c) Penegakan Hukum
Hukum  adalah  sarana  yang  didalamnya  terkandung  nilai-nilai  atau  konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat  abstrak.  Menurut  Satjipto  Raharjo,  penegakan  hukum  pada  hakikatnya merupakan  penegakan  ide-ide  atau  konsep-konsep  yang  abstrak.  Penegakan  hukum merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  banyak  hal.  Oleh  karena  itu,  keberhasilan penegakan  hukum  akan  mempengaruhi  oleh  hal-hal  tersebut.  Secara  umum,  sebagai mana  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  ada  lima  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:
1) Faktor hukumnya sendiri;
2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitasi yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tetsebut  berlaku  atau diterapkan.
5) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagaihasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersubut  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena  merupakan esensi  dari  penegakan  hukum,  juga  merupakan  tolak  ukur  dari  pada  efektifitas penegakan hukum. 5

## II. PEMBAHASAN

## PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  USAHA  YANG  MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

## A. Topologi Kota Balikpapan.
Balikpapan merupakan kota yang terkenal dengan citranya sebagi “pintu gerbang” Kalimantan Timur  dengan  berbagai  sumber  potensi  yang  terletak  disektor  formal  mapun  informal.  Secara astronomis, kota Balikpapan terletak di antara 1,0 LS - 1,5 Lintang Selatan (LS) dan 116,5 Bujur Timur (BT) - 117,0 dengan luas sekitar 50.330,57 ha atau sekitar 503,3 km 2 dan luas pengelolaan laut mencapai 160.10 km 2 . 6
Kota  Balikpapan  dilihat  dari  topografi,  kemiringan  dan  ketinggian  permukaan  tanah  dari permukaan air laut sangat beragam. Mulai yang terendah dari wilayah pantai dengan ketinggian 0  meter  sampai  dengan  wilayah  berbukit  dengan  ketinggian  100  meter  dari  permukaan  laut. Dominasi  wilayah  berbukit  membuat  sebagian  wilayah,  yaitu  42,33%  mempunyai  kelas kemiringan antara 15% sampai dengan 40% yang rawan tanah longsor.
Secara  administratif,  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  38 Tahun  1996  Kota  Balikpapan  terdiri  dari  5  (lima)  Kecamatan  dan  27  (dua  puluh  tujuh) Kelurahan. Pada tahun 2012, ada Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun
5 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara , RajaGrando Persada, Jakarta,hlm, 292
6 Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2016, Statistik Daerah Kota Balikpapan 2016 , Balikpapan, hlm. 1
2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  Kecamatan  Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu :
1. Kecamatan Balikpapan Timur;
2. Kecamatan Balikpapan Selatan;
3. Kecamatan Balikpapan Tengah;
4. Kecamatan Balikpapan Utara;
5. Kecamatan Balikpapan Barat;
6. Kecamatan Balikpapan Kota.
Jumlah penduduk yantg mendiami Kota Balikpapan tiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di pertengahan tahun 2017 jumlah penduduk yang mendiami Kota Balikpapan adalah 771,970  jiwa  ,  dengan  komposisi  penduduk  berjenis  kelamin  laki  laki  sebanyak  401,491dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 370,479 jiwa . 7
Prekonomian  kota  ini  bertumpu  pada  sektor  industri  yang  didominasi  oleh  industri    minyak dan  gas,   perdagangan  dan   jasa.   Kota  ini   memiliki bandar udara berskala internasional, yakni Bandar  Udara  Sultan  Aji   Muhammad Sulaiman Sepinggan serta  Pelabuhan Semayang selain pelabuhan  minyak  yang dimiliki Pertamina .
Sektor  perdagangan,  pemerintah  kota  melindungi  pengusaha  lokal  Balikpapan  dengan membentuk  peraturan  daerah  yang  tidak  lagi  menerbitkan  izin  kepada  toko  modern  seperti minimarket dari luar kota untuk beroperasi di Balikpapan. Selain itu pemerintah kota juga akan mengatur jarak dan jam operasional setiap minimarket sehingga pengusaha lokal dapat bersaing di tengah kompetisi yang semakin ketat.
Kota  Balikpapan  menjadi  pusat  wilayah  perdagangan  dan  penggunaan  jasa  terbesar  di Kalimantan  Timur,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  berbagai  sarana  dan  prasarana  yang mendukng  misalnya  di  daerah  Balikpapan  Timur  terdapat  Bandara  Sultan  Muhammad  Aji Sulaiman  Sepinggang,  di  Daerah  Balikpapan  Barat  terdapat  pelabuhan  yang  menghubungkan dengan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.  Sehingga  dengan  adanya  bandara  dan  pelabuhan sebagai  sarana  penghubung  telah  membangkitkan  aktivitas  ekonomi  yang  ada  di  Kota Balikpapan.

## B. Pelaku Usaha Di Kota Balikpapan
Produsen  sering  diartikan  sebagai  pengusaha  yang  menghasilkan  barang  dan jasa.  Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan  yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. 8
Dengan  demikian,  produsen  tidak  hanya  diartikan  sebagai  pihak  pembuat  pabrik  yang menghasilkan  produk  saja,  tetapi  jugamereka  yang  terkait  dengan  penyampaian/  peredaran produk hinggasampai ke tangan konsumen.  Dengan  perkataan lain, dalam konteksperlindungan konsumen  produsen  dapat  diartikan    secara  luas.  Sebagai  contoh,  dalam  hubungannya  dengan produk makanan hasil  industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam  proses  pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai  ke  tangan konsumen.  Bersarkan  wawancara  dengan  Ibu  Sila  Sulistiwati  selaku  seksi    Perlindungan Konsumen  pada  Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan  Menjelaskan    bahwa  secara  garis  besar pelaku usaha/Pedagang Besar di Kota Balikpapan  memiliki karekteristrik sebagai berikut :
1. Lokasi/Tempat Berjualan
7 capil.balikpapan.go.id/#), diakses terakhir pada tanggal 14/08/2018
8 http://repository.unpas.ac.id/30944/3/G.%20BAB%20II.pdf diakses terakhir pada tanggal 17/08/2018
Pelaku usaha atau penjual  beras   yang ada di  Kota Balikpapan biasanya  memiliki tempat tempat  yang  terbilang  strategis  dalam  memperdagangkan  barang  daganganya,  lokasi tersebut  umumnya  lokasi  yang  dimana  terdapat  transaksi  yang  cukup  mudah  dan  dapat dijangkau  dimasyarakat.  Pasar  Pandan  sari,  Pasar  Klandasan,  Pasar  Balikpapan  Permai, Pasar  Bbuton  dan  berbagi  pasar  tradisional  yang  ada  di  Kota  Balikpapan  adalah  lokasi favorit para pelaku usaha atau penjual beras  dalam melakukan transaksi jual beli.
2. Jenis jenis Pelaku usaha Dalam  memperdagangankan  beras  kepada  konsumen    para  pelaku  usaha  umumnya  telah memiliki sebuah sistem pengelolaan yang baik, sistem pengelolaan tersebut dikelolah oleh Agen/Grosir,  Distributor,  Pedagang/Pengecer,  yang  didalamnya  mereka  memiliki  peran yang berbeda beda hingga beras/ barang dagangan tersebut samapai kepada konsumen atau masyarakat.
a) Agen
Agen ialah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi prusahaan tersebut di daerah tertentu. di agen tidak akan dijumpai barang dan jasa yang bukan produksi perusahaan bersangkutan. Agen menjual barang dan jasa dengan  harga  yang  ditentukan  oleh  produsen.  Kota  Balikpapan  sendiri  telah  memiliki agen  beras  yang  terbilang  cukup  banyak,  diantanya  ialah  Toko  Aulia  yang  terletak  di Pasar  Pandan  Sari,  umumnya  agen  beras  yang  ada  di  kota  Balikpapan  mendapat dagangan/beras dari pulau Sulawesi  terutama Provinsi Sulawesi Selatan, beras biasanya dikirim menggunakan truk container dari pelabuhan Pare-Pare  ke Pelabuhan Semayang Balikpapan.
b) Distributor
Distributor  adalah  salah  satu  aspek  dari  pemasaran.  Distributor  juga  dapat  diartikan sebagai  kegiatan  pemasaran  yang  berusaha  memperlancar  dan  mempermudah penyampaian  barang  dan  jasa  dari  produsen  kepada  konsumen,  sehingga penggunaannya  sesuai  dengan  yang  diperlukan  (jenis,  jumlah,  harga,  tempat,  dan  saat dibutuhkan).  Di  Kota  Balikpapan  para  distributor  akan  mengambil  beras  kepada agen/grosir beras yang sudah terpercaya kemudian menyalurkan atau memperdagangkan  beras  tersebut  ke  pada  para  pedagang/pengecer  yang  ummnya mereka berjualan di pasar pasar tradisonal Kota Balikpapan
c) Pedagang/Pengecer
Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak  diproduksi  sendiri,  untuk  memperoleh  suatu  keuntungan.  Pedagang  dapat dikategorikan  menjadi:  Pedagang  grosir,  beroperasi  dalam  rantai  distribusi  antara produsen dan pedagang eceran. Pedagang beras yang ada di Kota Balikpapan umumnya memilih  pasar  pasar  tradisional  sebagai  tempat  utama  mereka  dalam  berdagang dikarenakan pasar tradisional tersebut memiliki jumlah pengunjun yang terbilang tinngi dan transaksi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli dapat berjalan dengan baik serta saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

## C. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Pemalsuan Beras  di Kota Balikpapan.
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilaksanakannya  upaya  untuk  menegakan  atau memfungsikan  norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  prilaku  hubungan  hukum  dalam
kehidupan bermasyarakat  dan bernegara. 9 Penegakan hukum  dan keadilan harus menggunakan jalur  pemikiran  yang  tepat  dengan  alat  bukti  dan  barang  bukti  untuk  merealisasikan  keadilan hukum  dan  isi  hukum  harus  ditentukan  oleh  keyakinan  etis,  adil  tidaknya  suatu  perkara. Persoalan  hukum  menjadi  nyata  jika  para  perangkat  hukum  melaksanakan  dengan  baik  serta memenuhi,  menepati  aturan  yang  telah  dibakukan  sehingga  tidak  terjadi  penyelewengan  aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.
Globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi dan  informatika  telah  memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan/atau  jasa  melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi  luar  negeri  maupun  produksi  dalam  negeri.  Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan  dapat  terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis. Namun  disisi  lain  dengan  adanya  kemudahan  bertransanksi  kerap  kali  menimbulkan  pelbagai masalah  diantaranya  ialah  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  berupa  pemalsuan  produk barang/jasa yang berimbas pada kerugian konsumem.
Beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang dikomsumsi oleh seganap kalangan masayarakat  Indonesia,  beras  sebagai  bahan  makanan  pokok  banyak  dijumpai  diberbagi  pasar modern  hinga  di  pasar  tradisonal,  Masyarakat  Kota  Balikpapan  merupakan    masyarakat  yang dalam  komsumsi  kesehariannya  menggunakan  beras  sebagaian  bahan  makananan  pokok,  beras yang ada di Kota Balikpapan merupakan beras yang diambil dari pulau Sulawesi dan pulau Jawa, dalam  melakukan  pengiriman  beras  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  dalam  hal  menjaga kualitas  beras  tersebut  adalah  para  agen  beras  yang  nantinya  beras  tersebut  akan  disalurkan  ke para pelaku usaha melalui distributor dan baru diperjual belikan kepada masyrakat melalui pasar pasar tradisional yang ada di Kota Balikpapan
Beras  merupakan  komuditas  bahan  makanan  atau  pangan  yang  banyak  di  komsumsi  oleh masyarakat Kota Balikpapan baik itu dari masyarakat lapisan ekonomi paling bawah hingga ke masyarakat lapisan ekonomi paling atas, sehingga membuat bisnis jual beli beras tidak akan ada habisnya  dan  dapat  pula  memberikan  laba/keuntungan  yang  sebesar  besarnya  kepada  pelaku usaha.  Laba/keuntungan  yang  sebasar  besarnya  dalam  perdagangan/bisnis  beras  merupakan keinginan  yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha baik di tingkat agen, distributor hingga ke tinggkat  pedagang  pedagang  kecil  yang  berjualan  dipasar  tradisional,  namun  dalam  mencapai tujuan  tersebut  para  pelaku  usaha  tidak  segang  segang  melakukan  tindakan  yang  dapat merugikan masyarakat selaku konsumen utama, diantara praktik kecurangan yang dilakukan oleh para  pelaku  usaha  ialah  dengan  cara  menjual    beras  palsu  ke  masyarakat  Kota  Balikpapan. Hukum  positif  yang  bekembang  di  Indonesia  pada  dasarnya  telah  memberikan  perlindungan hukum  kepada  segenap  lapisan  masyrakat  selaku  konsumen  yaitu  dengan  diberlakukannya Undang  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Namun  dalam praktiknya  di  masyrakat  berbagai  tindakan  yang  merugikan  konsumen  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha kerap kali terjadi terkhususnya dalam perdagangan beras di Kota Balikpapan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  kami  lakukan  dengan  Ibu  Syla  Susana, 10 selaku Kepala  Bagian Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menjelaskan bahwa  bisnis/perdagangan  beras  yang  ada  di  Kota  Balikpapan  merupakan  bisnis  yang  paling banyak diminati oleh para pelaku usaha yang ada di Kota Balikpapan dikarenakan bisnis tersebut mampu  mendatangkan  omset  yang  terbilang  cukup  besar,  namun  dalam  mengejar
9 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.10
10 Wawancara bersama Syla Susana S.H.,Kepala Bagian Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Balikpapan pada tanggal 20/08/2018
laba/keuntungan  yang  sebesar  besarnya  pihaknya  (Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan)  kerap kali menerima laporan dari para konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya tindakan kurang terpuji dari pelaku usaha dalam memperdagangkan berasmya.
Menurut    Syla  Susana,  selaku  Kepala    Bagian  Perlindungan  Konsumen  pada  Dinas Perdagangan  Kota  Balikpapan  tindakan  kurang  terpuji  dari  pelaku  usaha  dalam memperdagangkan  berasmya  ialah  dengan  cara  melakukan  pemalsuan  beras,  beras  yang dipalsukan  umumnya  dilakukan  oleh  agen  agen  beras  yang  tersebar  di  Kota  Balikpapan  , pemalsuan tersebut  dilakukan  dengan  cara mencampur beras  dengan kualitas premium  dengan beras  dengan  kualitas  medium  lalu  di  edarkan  ke  pedagang  melalui  distributor  yang  nantinya akan dijual lagi kepada masyarakat selaku konsumen.
Pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  bukan  hanya  dengan  mencampur  adukan antara beras kualitas premium dan medium namun pemalsuan  yang mereka  juga lakukan ialah pemalsuan dengan cara mengganti kemasan beras dari  satu merek tertentu ke dalam merek yang lain,  padahal  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  merek  merupakan  salah  satu  hak  kekayaan intelektual yang tak dapat diganggu gugat terkecuali ada izin tertulis dari pihak dan/atau pemilik sah merek tersebut.
Perbuatan  pemalsuan  yang  dilakukan  oleh  parah  pelaku  usaha  merupakan  tindakan  yang merugikan  konsumen  sekaligus  merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum  hal  tersebut didasarkan pada  Pasal 8 ayat (1) huruf ( a dan f ) Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang  tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  tidak  sesuai  dengan  mutu, tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut. Disamping itu sanksi yang diberikan  oleh  para  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  cukup  berat,  yakni  dalam Pasal  62  Ayat  (1)  Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dinas yang memiliki tanggung jawab dalam menangani  berbagai  permasalahan  dalam  hal  perdangan  yang  ada  di  Kota  Balikpapan  terlebih lagi  apabila  dalam  praktik  perdagangan  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen terkhusunya masyarakat Kota Balikpapan.
Dalam  hal  mangatasi  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku usaha/pedagang  beras    Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan  telah  melakukan  berbagai  upaya penegakan hukum dalam menindak para pelaku usaha tersebut dinataranya ialah :
1. Penegakan hukum secara preventif
Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian upaya  yang dilakukan oleh pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  lainnya  sebelum  terjadinya  perbuatan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  ketentuan  yang  ada,  hal  ini  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan  dengan  maksud  untuk  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.   Dinas Perdagangan  Kota  Balikpapan  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  melakukan poengawasan  dibidang  perdagangan  telah  melaukan  berbagai  macam  upaya  untuk mencegah  parah  pelaku  usaha  dalam  melakukan  tindakan  yang  dapat    merugikan konsumen, diantaranya ialah dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk  tidak  memperdagangkan  beras  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, disamping  melakukan  sosialisasi  kepada  para  pelaku  usaha      Dinas  Perdagangan  Kota
Balikpapan  juga  melakukan  sidak  ke  berbagai  pasar  tradisional  yang  ada  di  Kota Balikpapan  umumnya  dilakukan  di  Pasar  Pandang  Sari,  Pasar  Balikpapan  Permai,  Pasar Manggar,  Pasar  Klandasan  dan  berbagai  pasar  tradosional  yang  ada  di  Kota  Balikpapan, pasar tradisonal merupakan tempat yang seringkali diadakan sidak oleh Dinas Perdagangan Kota  Balikpapan  karena  pelaku  usaha  rentan  melakukan/memperdagangkan  beras  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  beda  halnya  pasar  moderen  atau  retail  disana  beras  yang akan diperjual belikan terlebih dahulu telah diseleksi oleh tim khusus sehingga pemalsuan beras  dalam  pasar  modern  dan  retail  sangat  jarang  terjadi  bahkan  tidak  ada  kasus  sama sekali.
Upaya  preventif  lainnya  yang  dilakukan  oleh      Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan selain  melakukan  sosialisai  ke  pelaku  usaha  dan  melakukan  sidak  keberbagai  pasar tradisonal ialah dengan cara memberikan edukasi atau pelajaran kepada masyarakat selaku konsumen akan pentingnya hak- hak dan tindakan yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian  dari  pelaku  usaha  yang  berdasarkan  dengan  Undang  Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Penegakan Hukum Secara Represif
Penegakan  hukum  refresif  merupakan  penegakan  yang  dilakukan  apabila  telah  terjadi pelanggaran yang dimaksudkan untuk menanggulangi persoalan hukum berupa penegakan hukum  administrasi,  penegakan  hukum  pidana  dan  penegakan  hukum  perdata.  Upaya hukum  refresif  merupakan  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perdagangan  Kota Balikpapan  apabila  upaya  hukum  preventif  yang  dilakukan  sebelumnya  tidak menimbulkan efek yang jera kepada pelaku usaha.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Syla  Susana,  selaku  Kabag  Perlindungan Konsumen menyatkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Balikpapan merupakan dinas yang cakupannya hanya terbatas  di  Kota  Balikpapan dan kewenangan dalam upaya melakukan tindakan  penegakan  hukum  kepada  para  pelaku  usaha  juga  terbatas,  umumnya  pelaku usaha  yang  terkena  sidak  dan  terbukti  menjual  dan  atau  memperdagankan  beras  palsu maka  langsung  masuk  pengawasaan  dari  Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan,  namun apabila  dalam  binaan  tersebut  pelaku  usaha  masih  tetap  mengedarkan  beras  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  maka  Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan  akan memberikan terguran tertulis,  kemudian dari teguran tertulis tersebut akan disampaikan ke Dinas  Perdagangan  Provinsi  Kalimantan  Timur  karena  dinas  tersebut  memiliki kewenangan yang lebih dalam hal perdagangan atau peredaran barang dan jasa di daerah. Apabila  pelaku  usaha  tersebut  teap  melanggar  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Dinas Perdagangan  Kota  Balikpapan  maupun  Perdagangan  Provinsi  Kalimantan  Timur  maka upaya  selanjutnya  yang  dilakukan  ialah  dengan  berkordinasi  dengan  pihak  terkait  dalam hal ini kepolisan untuk memperoses lebih lanjut tidakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Ayat (1) huruf ( adan f ) Undang Undang No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;  tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/ataujasa tersebut. Sanksinya diatur dalam  Pasal 62 Ayat ( 1 ) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual beras palsu di Kota Balikpapan umumnya  dilakukan  secara  preventif  adapun  dalam  tahap  penegakan  hukum  secara represif  hanya  sebatas  meberikan  teguran  tertulis  ke  pelaku  usaha,  dan  pencabutan  izin usaha menurut Ibu Syla Susana  hingga saat ini belum ada ditemukan  pelaku usaha dalam perdagangan  beras  yang  diproses  ke  tahap  Pengadilan  walaupun  kenyataannya  didalam masyrakat praktik yang merugikan konsumen dari pemasluan beras masih dapat di jumpai.

## D. Faktor- Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha     yang Melakukan Pemalsuan Beras di Kota Balikpapan
Berbicara  penegakan  hukum,  Soerjono  Soekanto    menjelaskan  bahwa  dalam  melakukan penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi pada aturan undang undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimanah hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor  budaya,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa didalam pergaulan hidup.
Kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan  eratnya,  oleh  karena  merupakan  esensi  dari penegakan hukum,juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 11
Berkaitan  dengan  judul  yang  diangkat  dan  dibahas  oleh  penulis  yakni  penegakan  hukum terhadap pelaku usaha  yang melakukan pemalsuan beras diKota  Balikpapan, melalui penelitian berupa  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ibu  Sila  Sulistiawati.  S.H  selaku  Kepala  Bagian Perlindungan  Konsumen  Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan  serta  melakukan  beberapa wawancara  dengan  pedagang  beras  atau  pelaku  usaha  didapati  bahwa  terdapat  beberapa  faktor yang  menghambat  penegakan    hukum  terhadap  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  melakukan pemalsuan  beras  di  Kota  Balikpapan  diantaranya  ialah  faktor  dari  masyarakat  itu  sendiri  serta faktor budaya.
1. Faktor Masyarakat
Faktor  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  cukup  berpengaruh  dalam  hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha  yang melakukan pemalsuan beras di Kota  Balikpapan,  masyarakat  Kota  Balikpapan    terkhususnya  kaum  ibu  rumah  tangga umumnya  melakukan  transaksi  jual  beli  di  pasar  tradisional  dikarenakan  didalmnya  ada proses  tawar  menawar  antara  sesama  penjual  dan  pembeli,  tujuan  dari  proses  tawar menawar tersebut ialah untuk mendapatkan harga yang pas atau murah. Umumnya beras- beras  palsu  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha  ialah  beras  dengan  harga  yang  cukup  murah sehingga mempengaruhi masyarakat selaku konsumen utama untuk tetap membeli produk tersebut.  Dalam  wawancara  penulis  dengan  berbagai  masyarakat  umumnya  mereka  tahu kualitas  barang  yang  mereka  beli  namun  karena  harganya  murah  mereka  tetap  saja  mau membeli, sehingga dengan adanya kebiasaan masyarakat untuk tetap membeli beras palsu dari pelaku usaha maka pelaku usaha juga akan tetap akan memproduksi dan/atau menjual beras palsu tersebut, karena sangat jarang masyarakat yang mau melaporkan tindakan dari pelaku  usaha  tersebut,    walaupun  ada  juga  beberapa/sebagian  masyrakat  yang  ketika mendapat  beras  tidak  sesuai  antara  harga  dan  kualitas  melaporkan  hal  tersebut  ke  Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
2. Faktor Budaya
Faktor  budaya  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum
11 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.7
terhadap pelaku usaha yang menjual beras palsu tersebut.Pada  kenyataannya budaya yang berkembang  dalam  masyarakat  kita  ialah  merasa  acuh  tak  acuh  terhadap  tindakan  dari pelaku usaha tersebut, banyak diantara masyarakat kita ketika dirugikan dari tindakan oleh pelaku usaha sangat  jarang diantara mereka untuk melapor ke pihak atau institusi  terkait, karena  bagi  mereka  ketika  melapor  ke  pihak  atau  institusi  terkait  akan  menimbulkan persoalan  yang baru lagi, terlebih lagi banyak diantara masyarakat Kota Balikpapan tidak mengetahui  hak-  hak  mereka  sebagai  konsumen  yang  dijamin  oleh  peraturan  perundang undangan yang berlaku hal tersebut didasarkan pada  Pasal 8 ayat ( 1) huruf  (a,f) Undang Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,  mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan  barang  dan/ataujasa  tersebut  serta  sanksi  yang  dapat  diterimah  oleh  pelaku usaha  yaitu  diatur  dalam  Pasal  62  Ayat  (  1  )  Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## PERTANGGUNG  JAWABAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  USAHA  YANG MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS DI KOTA BALIKPAPAN

## A. Pertanggung Jawaban Hukum Administrasi
Hukum  administrasi  negara  menyatakan  penggunaan  sanksi  administrasi  merupakan penerapan  kewenangan  pemerintahan,  di  mana  kewenangan  ini  berasal  dari  aturan  hukum administrasi  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Pada  umumnya,  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  untuk  menetapkan  norma-norma  hukum  administrasi  tertentu,  diiringi  pula  dengan memberikan  kewenangan  untuk  menegakkan  norma-norma  itu  melalui  penerapan  sanksi  bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut. 12
Dalam hukum administrasi negara ada beberapa sanksi yang digunakan yaitu:
1. Paksaan Pemerintah (bestuursdwang)
2. Penarikan  kembali  keputusan  yang  menguntungkan  (izin,  subsidi,  pembayaran, dansebagainya)
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
4. Pengenaan denda administratif (administratieve boete)
Dinas  Perdagangan  kota  Balikpapan  merupakan  dinas  yang  memiliki  wewenang  dalam mengurus  dan  mengawasi  berbagai  kegitan  perdagangan  yang  ada  di  Kota  Balikpapan, disamping  memberikan  pengawasan  terhadap  para  pelaku  usaha  Dinas  Perdagangan  Kota Balikpapan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pendikan terhadap pelaku usaha  yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.
Berdasarkan  hasil  wawancara  antara  penulis  dengan  Ibu  Syla  Susana,  selaku  kepala  bidang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa dalam praktiknya dilapangan ketika menindak pelaku usaha yang melakuakn pemalsuan beras, umumnya Dinas Perdagangan Kota Balikpapan terlebih dahulu  menerima  laporan  pengaduan  dari  masyarakat  selaku  konsumen,  dari  laporan  tersebut akan  ditindak  lanjuti  dengan  melakukan  sidak  ke  tempat  pelaku  usaha  tersebut  disamping  itu
12 http://cpchenko.blogspot.com/2012/06/penegakkan-dan-pertanggungjawaban-hukum.html  diakses  terakhir  pada tanggal 08/08/2018
juga akan diberikan teguran secara tertulis, namun apabila teguran pertama tidak diindahkan oleh pelaku  usaha  maka  akan  dilanjutkan  dengan  teguran  selanjutnya  dan  apabila  masih  tetap  tidak diindahkan  oleh  pelaku  usaha  maka  Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan  akan  melakukan koordinasi  dengan  Dinas  Perdagangan  Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  diberikan  sanksi administrasi berupa pencabutan sementara atau pencabutan secarah tetap izin usaha dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut.

## B. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata/Ganti Kerugian
Perbuatan pelaku usaha yang mencari keuntungan sebesar besarnya dengan cara memalsukan produk atau barang tertentu  (dalam hal  ini beras) merupakan perbuatan  yang sangat  merugikan konsumen, berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalamnya  menjelaskan  bahwa  pelaku  usaha  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  hukum berupa  pemberian  ganti  kerugian  akibat  produk  atau  barang  yang  diperdagankan  tersebut  telah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal tersebut didasasarkan pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan bunyi sebagai berikut ;
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang    sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi.
(4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Disamping adanya ketentuan tersebut diatas dijelaskan pula dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau tidak  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan  konsumen sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4),  dapat  digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen  atau mengajukan ke badan peradilan di  tempat kedudukan konsumen.

## C. Pertanggung Jawaban Hukum Pidana
Pertanggungjawaban  adalah  suatu  perbuatan  yang  tercela  oleh  masyarakat  dan  itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih  dahulu  siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  ini  berarti  harus  dipastikan  terlebih dahulu  yang  dinyatakan  sebagai  pembuat  suatu  tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana adalah sesuatu  yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang  yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. 13
Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada  keseimbangan  monodualistik  bahwa  asas  kesalahan  yang  didasarkan  pada  nilai  keadilan harus  disejajarkan  berpasangan  dengan  asas  legalitas  yang  didasarkan  pada  nilai  kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun
13 http://digilib.unila.ac.id/9318/12/BAB%20II.pdf terakhir diakses pada tanggal 18/08/2018
dalam  beberapa  hal  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  pertanggungjawaban  pengganti (vicarious  liability)  dan  pertanggungjawaban  yang  ketat  (strict  liability).  Masalah  kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai  dengan  konsep  merupakan  salah  satu  alasan  pemaaf  sehingga  pelaku  tidak  dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. 14
Dalam kasus pemalsuan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha pada dasarnya pelaku usaha tersebut  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  pidana  namun  terlebih  dahulu  terdapat adanya  laporan  dari  masyarakat  selaku  konsumen  (delik  aduan)  dan  Dinas  perdagangan  selaku lembaga yang memiliki wewenang dalam mengawasi perdagangan.
Hal  tersebut  diatas  didasarkan  pada  pada  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  (  a  dan  f  )  Undang  Undang No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa  Pelaku  usaha  dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;  tidak sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau  penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut serta sanksi  yang  dapat  diterimah  oleh  pelaku  usaha  yaitu  diatur  dalam  Pasal  62  Ayat  1  Undang Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  Pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal  13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  hasil  penelitian  dan  analisis  data  yang  telah  penulis  uraikan terhadap dua masalah pokok yang penulis rumuskan maka diambil kesimpulan sebagai berikut : Penegakan hukum  terhadap pelaku usaha  yang  melakukan pemalsuan beras di  kota Balikpapan belum  dilakukan  secara  maksimal  karena  masih  banyak  ditemui  beras  oplosan  dari  kualitas premium di oplos dengan kualitas medium sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya, yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh konsumen. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang  melakukan  pemalsuan  beras  di  kota  balikpapan  penegakan  hukum  dimaksud  untuk menjamin  hak-hak  dasar  sebagai  konsumen  dan  menjamin  kepastian  hukum  dan  menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan  kepentingan  pengusaha.  Berkaitan  dengan  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku usaha  yang melakukan pemalsuan beras di Kota Balikpapan.
Penegakan  hukum  yang  bersifat preventif ini  umumnya  dilakukan  dengan  cara  melalui penyuluhan,  pengarahan,  dan  panduan  yang  dilakukan  oleh  dinas  perdagangan.  Dinas Perdagangan Kota Balikpapan sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dibidang  perdagangan  telah  melaukan  berbagai  macam  upaya  untuk  mencegah  parah  pelaku usaha  dalam  melakukan  tindakan  yang  dapat  merugikan  konsumen,  diantaranya  ialah  dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan beras yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  disamping  melakukan  sosialisasi  kepada  para pelaku  usaha  Dinas  Perdagangan  Kota  Balikpapan  juga  melakukan    sidak  keberbagai  pasar tradisional  yang  ada  di  Kota  Balikpapan  agar  memperkecil  terjadinya  kecurangan  dalam perdagangan.
14 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.
upaya  perlindungan  hukum  represif  ini  seseorang  yang  telah  atau  terbukti  melanggar perbuatan akan mendapatkan sanksi administrasi oleh dinas perdangan. Penegakan hukum represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa  atau  permasalahan  yang  ada, perlindungan hukum secara represif. Upaya hukum refresif merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas  Perdagangan Kota  Balikpapan apabila upaya hukum  preventif  yang dilakukan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha.   Pertanggung jawaban  hukum  terhadap  pelaku  usaha  yang  melakukan  pemalsuan  beras  di  Kota Balikpapan  adalah  pertanggungjawaban  hukum  administratif  ,  setiap  pelaku  usaha  yang melakukan  kecurangan  akan  di  berikan  sanksi  berupa  teguran  namun  apabila  teguran pertama  tidak  diindahkan  oleh  pelaku  usaha  maka  akan  dilanjutkan  dengan  teguran selanjutnya  dan  apabila  masih  tetap  tidak  diindahkan  oleh  pelaku  usaha  maka  Dinas Perdagangan  Kota  Balikpapan  akan  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Perdagangan Provinsi  Kalimantan  Timur  untuk  diberikan  sanksi  administrasi  berupa  pencabutan sementara  atau  pencabutan  secarah  tetap  izin  usaha  dagang  yang  dimiliki  oleh  pelaku usaha., serta pertanggungjawaban perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pertanggung jawaban pidana  diatur  dalam  Pasal  62  Ayat  (1)  Undang  Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

## B. Saran
Solusi hukum dapat di berikan agar terciptanya penegakan hukum yang meberikan kepastian dan keadilan di dalam masyarakat Kota balikpapan maka penulis memberikan solusi antara lain;
1. Pemerintah
Dinas  Perdagangan  sebagai  pengawas  pasar  perlu  adanya  pengawasan  dalam  penegekan hukum  terhadap pelaku  usaha  yang melakukan  kecurangan-kecurangan dalam melakukan jual  yang  merugikan  orang  lain  serta  dinas  perdagangan  memberikan  sanksi  yang  tegas untuk memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang Konsumen disamping itu upaya- upaya preventif seperti sidak dan sosialisasi kepada pelaku usaha agar di giatkan lagi guna meminimalisir terjadinya upaya pemalsuan beras oleh pelaku usaha.
2. Diharapkan  agar  pelaku  usaha  umumnya  untuk  mentaati  peraturan  perundang-undangan yang  telah  dibuat  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran  yang  berdampak  buruk  terhadap konsumen

## DAFTAR PUSTAKA
Barda   Nawawi Arief.  2001, Masalah   Penegakan Hukum  dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Hanafi, 1982. ReformasiSistemPertanggungjawabanPidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Ridwan  Hr,  2008  . Hukum  Administrasi  Negara,  RajaGrando  Persada, Jakarta.  Hanafi  Amrani,  2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan, Jakarta : Rajawali Pers.
Soerjono  Soekanto , 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , Jakarta: Rajawali Perss.
Soerjono soekanto, 2006. Penegakan Hukum , Jakarta: Bina Cipta.
Sujanto, 1986, Beberapa pengertian di bidang pengawasan , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Sudikno Martokusumo, 1999, Mengenal Suatu Hukum Pengantar , Yogyakarta, Liberty.
Victor  M.  Situmorang,  1998, Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat  Dalam  Lingkungan  Aparatur Pemerintah, Jakarta, Rineka Cipta.
WJS. Purwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia , Jakarta:Balai Pustaka.

## A. Peraturan Perundang Undangan
Undang undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## B. Sumber Lain
http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/ terakhir diakses pada tanggal 20/02/2018
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1cdbcfd06b6/perbuatan-melawan- hukum-oleh-penguasa> terakhir diakses pada tanggal 20/02/2018
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30869/Chapter%20II.pdf?seq uence=4 terakhir diakses pada tanggal 20/02/2018