## ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI JAMBI SEBELUM DAN SETELAH PEMEKARAN WILAYAH
Oleh:
Zesmi Kusmila 1) , Mukhzarudfa 2) , Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018,
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  study  aims  to  compare  the  financial  performance  of  Local  Government  in  Jambi  Province  before  and after the expansion of the region. Financial performance has to be a measure of success over division policies that have  been  taken  by  Local  government.  Financial  performance  is  compared  through  the  Regional  Independence Ratio,  fiscal  decentralization  ratio,  effectiveness  ratio  and  efficiency  ratio.  contained  in  the  Budget  Realization Report  of  each  district,  which  became  the  object  of  research  here  is  the  existing  division  of  the  district  in  Jambi District  Of  Kerinci  District,  Merangin  District,  Bungo  District,    Batanghari  District  and  Tanjung  Jabung  Barat District.
Research method used in different test  with  Paired Sample t-test. To analyze five districts in Jambi Province during the period of regional expansion ef each district. Test results show that all districts have no comparasion on financial  performance  as  measured  by  Independence  Ratio,  fiscal  decentralization  ratio,  effectiveness  ratio  and efficiency ratio district between before and after the expension of territory.
Keywords: Financial  Performance,  Independence  Ratio,  Fiscal  Decentralization  Ratio,  Effectiveness  Ratio,  And Efficiency Ratio.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Jambi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Kinerja keuangan telah menjadi ukuran keberhasilan atas  kebijakan divisi yang telah diambil oleh pemerintah lokal. Kinerja keuangan dibandingkan melalui Rasio Kemandirian daerah, rasio desentralisasi  fiskal,  rasio  efektivitas  dan  rasio  efesiensi.  terkandung  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  masing- masing kabupaten, yang menjadi objek peniliti disini yaitu Kabupaten Pemekaran yang ada di Provinsi Jambi yakni Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupatenbatanghari  dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  uji  beda  dengan Paired  Sample  t-test untuk  menganalisis  lima Kabupaten  di  Provinsi  Jambi  selama  periode pemekaran  wilayah  dari  masing-masing  kabupaten.  Hasil  pengujian menunjukkan bahwa  seluruh kabupaten  tidak terdapat perbandingan  pada kinerja keuangan yang di ukur dengan rasio kemandirian daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio  efisiensi kabupaten antara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi , Rasio Efektivitas, Rasio Efesiensi.

## I.   PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Indonesia  semakin  pesat  dengan  adanya  era  baru dalam pelaksanaan  otonomi daerah  yang tidak terlepas dari kinerja pemerintah  dalam  mengelola keuangannya secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang  undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan  dan  bertanggung jawab.  Pengelolaan  keuangan  daerah  sangat  besar pengaruhnya  terhadap  nasib  suatu  daerah  karena  dapat menjadi  daerah  yang  kuat  serta  mampu  berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya.  Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik akan  membuat  aset  daerah  terjaga  juga  keutuhannya. Untuk  mencapai  suatu  wilayah  dengan  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  strategi  dan  kebijakan  ekonomi pembangunan  harus  fokus  pada  sektor-sektor  strategis dan  potensial  pada  wilayah  tersebut  baik  sektor finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu, Keberhasilan otonomi daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun (PP No 32 Tahun 2004).
Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  :  Faktor  manusia, Faktor  keuangan,  Faktor  peralatan  dan  Faktor organisasi.  Berdasarkan  keempat  faktor    penelitian  ini hanya  membahas  tentang  faktor  keuangannya  saja dengan  menghitung  kinerja  keuangan  daerah  dalam mengatur, mengurus, dan membiayai rumah tangganya. Masalah  yang  terjadi  selama  ini  menunjukkan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  masih  belum  mampu berperan secara baik dalam mendorong laju pembangunan  daerah.  Selain  itu  banyak  ditemukan pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  dan  skala  prioritas  yang  mencerminkan aspek  ekonomi,  efesiensi,  dan  efektifitas  hal  ini dikarenakan  masih  lemahnya  perencanaan  anggaran daerah (Kaho,2012).
Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010 Konsekuensi  dari  pelaksanaan  otonomi  adalah  bahwa daerah  harus  mampu  mengembangkan  otonomi  daerah secara  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Fenomena  paling  mencolok  dari  adanya penerapan  otonomi  daerah  adalah  ketergantungan pemerintah  daerah  (Pemda) yang  tinggi  pada pemerintah  pusat.  Ketergantungan  terlihat  jelas  dari aspek  keuangan  bahwa  pemerintah  daerah  kehilangan keleluasaan bertindak (local disrection) untuk mengambil  keputusan-keputusan  penting,  dan  adanya campur  tangan  pemerintah  pusat  yang  tinggi  terhadap pemerintah daerah.
Halim (2012) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah  yang  mampu  melaksanakan  otonomi,  yaitu  (1) kemampuan  keuangan  daerah,  artinya  daerah  harus memiliki  kewenagan  dan  kemampuan  untuk  menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang  cukup  memadai
untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahannya, dan  (2)  ketergantungan  kepada  bantuan  pusat  harus seminimal  mungkin,  agar  pendapatan  asli  daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga  peranan  pemerintah  daerah  menjadi  lebih besar.
Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  menganalisis kinerja  pemerintah  kabupaten  dalam  mengelola keuangan  daerahnya  adalah  melakukan  analisis  rasio keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan (Halim, 2012). Kajian empirik yang telah dilakukan  sebelumnya,  beberapa  rasio  keuangan  yang digunakan  untuk  mengukur  akuntabilitas  pemerintah kabupaten  antara  lain  rasio  kemandirian,  rasio efektivitas,  rasio  desentralisasi  fiskal,  dan    rasio efesiensi.  Rasio  kemandirian  menggambarkan  tingkat partisipasi  masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi daerah  yang  merupakan  komponen  utama  dalam Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  rasio  efektifitas menggambarakan  kemampuan  Pemerintah  Daerah dalam  merealisasikan Pendapatan  Asli Daerah  (PAD), rasio desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan,  rasio  efesiensi  untuk mengetahui  seberapa  besar  efesiensi  dari  pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan  membandingkan  dengan  output  yang  dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi pendapatan.
Otonomi daerah sangat berhubungan dengan pola pengaturan  wilayah,  dimana  pemekaran  daerah  adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom  baru  (DOB)  berdasarkan  UU  RI  Nomor  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  hasil amandemen  UU  RI  Nomor  22  tahun  1999.  Landasan pelaksanaannya  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  129  tahun  2000.  Pemekaran  wilayah  secara intensif  berkembang  di  Indonesia  sebagai  salah  satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah. Setelah  berjalan  lebih  dari  lima  tahun,  banyak  pihak ragu  apakah  tujuan  pemekaran  tersebut  dapat  tercapai atau  tidak,  meski  saat  ini  pemekaran  tidak  dapat dielakkan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya  membangun  penilaian  yang  lebih  obyektif  akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya (Bappenas, 2008).
Pemekaran  wilayah  merupakan  salah  satu  aspek dari adanya pelaksanaan otonomi daerah. Di Indonesia sendiri, pemekaran wilayah berkembang secara intensif sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangun serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Adanya pemekaran  wilayah  juga  harus  memenuhi  beberapa syarat  yang  tercantum  dalam  ketentuan  Peraturan Pemerintah  No.78  tahun  2007.  Syarat-syarat  tersebut diantaranya  adalah  memiliki  kemampuan  ekonomi, potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial,  politik,  jumlah penduduk, luas daerah, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  bagi  suatu pembentukan  daerah  otonom  baru,  adanya  pemekaran
wilayah juga akan merubah suatu pola belanja aparatur dan  pembangunan.  Yang  mana  meningkatkan  serta menciptakan  permintaan  barang  dan  saja  baru,  sebagai upaya  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  setempat. Kondisi  tersebut  merupakan  salah  satu  dampak pemekaran  wilayah,  masih  ada  beberapa  dampak  baik positif maupun negatif dari adanya pemekaran wilayah. Namun,  sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai dampak  pemekaran  wilayah,  terlebih  dahulu  perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari adanya pemekaran wilayah.
Tujuan  dari  pemekaran  wilayah  tercantum  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  129  tahun  2000,  dimana dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:
1.  Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
2.   Peningkatan kehidupan demokrasi
3.  Peningkatan pengelolaan potensi suatu wilayah, dan 4.   Peningkatan keamanan serta ketertiban
Keberhasilan otonomi ini menunjukkan kesadaran partispasi  masyarakat  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten Merangin,  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten  Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pembayaran  pajak  baik  itu  dari  pajak  hotel,  pajak restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame, pajak penerangan  jalan,  maupun pajak parkir.  Semakin  besar kemampuan  daerah  dalam  mengumpulkan  PAD  akan semakin  longgar  alokasi  belanja  daerah,  sehingga terdapat  hubungan  yang  positif  antara  pendapatan  asli daerah dengan belanja daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Jawa Barat oleh Hadi Sasana( 2011).
Pada  tabel  di  atas  terlihat  Pendapatan  setelah pemekaran  cenderung  meningkat  dengan  sebaik- baiknya,  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten  Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  ini  menunjukkan gambaran  langkah  konkret  Pemerintah  daerah  dalam memberikan pelayanan publik (Mahmudi,2010). Semua potensi  yang  dimiliki  dapat  dikelola  dan  digunakan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya. Semakin  meningkat  pendapatan  menandakan  bahwa pemerintah  daerah  sudah  dapat  menggali  beberapa potensi  penerimaan  daerah  (Galih  Wicaksano,  2017). Pada  umumnya  pendapatan  memiliki  kecenderungan untuk  selalu  naik.  Alasan  kenaikan  belanja  biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan  kurs  rupiah,  perubahan  jumlah  cakupan layanan,  dan  penyesuaian  faktor  makro  ekonomi. Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  pemerintah daerah  harus  dapat  mengendalikan  belanja  daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.  Pertumbuhan  belanja  harus  diikuti  dengan pertumbuhan  pendapatan  yang  seimbang,  sebab  jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pendapatan  yang  merupakan  sumber-sumber  keuangan daerah  yaitu    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain penerimaan  yang  sah.  peningkatan  belanja  ini
menunjukkan  bahwa  tingginya  agresivitas  pemerintah daerah  setempat  dalam  membelanjakan  pendapatan daerah untuk pembangunan.
Dana  perimbangan  sampai  saat  ini  masih merupakan  sumber  penerimaan  daerah  paling  besar dalam  rangka  membiayai  belanja  daerah.  Dana perimbangan sampai  saat  ini  masih  merupakan sumber penerimaan  daerah  paling  besar  dalam  rangka membiayai  belanja  daerah.  Setelah  pemekaran  Dana perimbangan  cenderung  positif  meningkat  namun berfluktuatif  ini  menunjukan  Kabupaten  Kerinci, Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten Batanghari  dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  ini menunjukan  bahwa  hubungan  semakin  tinggi  dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan  tingginya  ketergantungan  pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang artinya kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  menurun.  Sejalan dengan  penelitian  Indah  Puspa  Sari  (2016).  Dimana dana perimbangan berpegaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi aceh.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  peran kinerja  keuangan  daerah  yang  diukur  Berdasarkan Rasio  Kemandirian,  Desentralisasi  Fiskal,  Efektifitas Dan  Efesiensi  Keuangan  Daerah  terhadap  Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah. Berdasarkan uraian  diatas,  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  lebih lanjut  masalah  kinerja  keuangan  daerah  maka  dalam penelitian  ini  berjudul  “Analisis  Perbandingan  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Pada  Kabupaten  di Provinsi  Jambi  Sebelum  dan  Setelah  Pemekaran Wilayah”.

## 1.2.   Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi  rumusan  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  Perbandingan  Kinerja  Keuangan Daerah  Sebelum  Dan  Sesudah  Pemekaran  Pada Kabupaten  Provinsi  Jambi  di  Diukur  Dari  Rasio Kemandirian,  Rasio  desentralisasi  Fiskal,  Rasio Efektivitas, dan Rasio Efesiensi?

## 1.3.   Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk Mengetahui  Dan  Menganalisis  Perbandingan  Kinerja Keuangan  Daerah  Sebelum  Dan  Sesudah  Pemekaran Pada  Kabupaten  Provinsi  Jambi  Di  Diukur  Dari  Rasio Kemandirian,  Rasio  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efesiensi.

## 1.4.   Manfaat Penelitian
1.4.1.  Manfaat Praktisi
Memberikan  bukti  empiris  mengenai  perbandingan kinerja  keuangan  Perbandingan  Kinerja  Keuangan Daerah  Sebelum  Dan  Sesudah  Pemekaran  Pada Kabupaten di Provinsi Jambi.
1.4.2.   Manfaat akademisi
Memberikan  masukan,  wawasan  serta  pengetahuan terutama  yang  berkaitan  dengan  Kinerja  Keuangan Daerah  dan  menjadi  dasar  bagi  peneliti  selanjutnya yang relevan.
2.  TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.   Teori Legitimasi
Sinaga  (2011)  keterbukaan  informasi  merupakan salah  satu  yang  menjadi  fokus  perhatian  masyarakat. Semangat  reformasi  di  bidang  keuangan  dan  berbagai lingkungan telah mendorong kepercayaan diri masyarakat  untuk  turut  serta  mengawasi  kinerja pemerintah.  Perubahan  tersebut  antara  lain  dalam  hal peningkatan  kesadaran  masyarakat  untuk  memiliki pemerintahan  yang  bersih,  akuntabel  dan  transparan dalam mengelola keuangan.

## 2.1.2.  Konsep Keuangan Daerah
Sejak  masa  reformasi  masalah  keuangan  daerah merupakan  masalah  yang  banyak  dibicarakan  dalam konteks  sektor  publik.  Pengertian  keuangan  daerah menurut  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Pengelola  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk  di  dalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah tersebut.

## 2.1.3.  Konsep Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  merupakan  pencapaian  atas  apa  yang direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun  organisasi. Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang menggunakan  indikator  keuangan.  Analisis  kinerja keuangan  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  menilai kinerja  di  masa  lalu  dengan  melakukan  berbagai analisis  sehingga  diperoleh  posisi  keuangan  yang mewakili  realitas  entitas  dan  potensi-potensi  kinerja yang  akan  berlanjut.  alat  untuk  menganalisis  kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim,2012).
2.1.4.  Konsep  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah
Mahsun (2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar  yang  memuat rincian penerimaan daerah  dan  pengeluaran  belanja  daerah  selama  satu tahun.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  untuk  masa  satu tahun,  mulai  dari  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31 Desember.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun  Anggaran  2015  Pasal  1  Ayat  1,  pengertian Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan  daerah  yang dibahas dan disetujui  bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## 2.1.5.  Analisis Rasio Keuangan Pada APBD
Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan  rasio-rasio  keuangan  yang  merupakan alat  ukur  kinerja  keuangan.  Rumus  yang  digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:
2.1.5.1.   Rasio Kemandirian Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah terhadap  sumber  dana  eksternal.  Semakin  tinggi  Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan komponen  utama  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Rasio kemandirian daerah dihitung dangan cara membandingkan  jumlah  penerimaan  pendapatan  asli daerah (PAD) dibagi dengan Pendapatan.
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang bersumber  dari  pungutan-pungutan  yang  dilaksanakan oleh  daerah  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan  usaha  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta karena  perolehan  jasa  yang  diberikan  pemerintah daerah  tersebut    oleh  sebab  itu  daerah  dapat melaksanakan  pungutan  dalam  bentuk  penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan  lainnya  yang sah  yang diatur dalam undang-undang.
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kemandirian = --------------------X 100% Pendapatan
Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikatagorikan seperti tabel berikut:
Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah Presentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 0,00 -  25,00 25,01 - 50,00 50,01 - 75,00 75,01 - 100,00 Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi
2.1.5.2.  Rasio Desentralisasi Fiskal
Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan tangung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan.
Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan  menggunakan  rasio  pendapatan  asli  daerah terhadap  total  penerimaan  daerah  (Mahmudi,2010). Total penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan  kas  yang  masuk  ke  rekening  kas  daerah baik  yang  murni  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah maupun  dari  penerimaan  pembiayaan.  Semakin  tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemapuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan desentralisasi.
Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Keuangan  Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desentralisasi Fiskal =   -------------- x 100% Total Penerimaan Daerah (TPD) Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan  daerah  dapat  dikategorikan  seperti  tabel  2.2 sebagai berikut:
Tabel 2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal Penilaian PAD Terhadap TPD (%) Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 - 10.00 10,01 - 20,00 20,01 - 30,00 30,01 - 40,00 40,01 - 50,00 > 50,00 Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Sangat Baik Sumber: Mahmudi (2010)
2.1.5.3.   Rasio Evektifitas
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasikan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan,  kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin  tinggi  rasio efektifitas  menggambarkan  kemampuan  daerah  yang semakin  efektif.  (Halim,  2012).  Realisasi  pendapatan adalah  pencapaian  target  pendapatan  daerah  yang berasal  dari  pedapatan  asli  daerah  yang  sesuai  dengan potensi riil, yang terrdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah,  Realisasi  Pendapatan  Transfer,  dan  Realisasi Lain-Lain  Pendapatan  Yang  Sah.  Pendapatan  asli daerah (PAD) efektif apabila rasio  yang  mencapai 100 atau  100%.  Semakin  besar  rasio  efektifitas  maka kinerja pemerintahpun semakin baik (Mahsun, 2006).
Rasio  Efektivitas  dihitung  dengan  formulasi sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas =   ------------------------ X 100% Target Pendapatan Kriteria untuk menetapkan
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti Tabel berikut:
Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas Presentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria Di atas 100 100 90 - 99 75 - 89 Di bawah 75 Sangat Efektif Efektif Cukup  Efektif Kurang  Efektif
Tidak  Efektif

## Sumber: Mahmudi (2010)
2.1.5.4.  Rasio Efisiensi
Rasio  efesiensi  untuk  mengetahui  seberapa  besar efesien  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dari pelaksanaan  suatu  kegiatan  dengan  mengukur  input yang  digunakan  dan  membandingkan  dengan  output yang  dihasilkan  yang  memerlukan  data-data  realisasi pendapatan.  Semakin  kecil  rasio  efisien  berarti  kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Mardiasmo, 2013).
Pendapatan  yang  dianggarkan  dalam  APBD merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara  rasional  dan memiliki  kepastian  serta  dasar  hukum  penerimaannya yang  terdiri  dari  pendapatan  asli  daerah,  pendapatan transfer,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Belanja daerah  adalah  semua  pengeluaran  Pemerintah  Daerah pada  suatu  periode  anggaran.  Alokasi  belanja  daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja  tidak  langsung  merupakan  belanja  yang  tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan  program  dan  kegiatan,  terdiri  dari  belanja pegawai,  belanja  bunga, subsidi,  hibah, bantuan sosial, belanja  bagi  hasil,  bantuan keuangan dan  belanja  tidak terduga.  Sedangkan  belanja  langsung  merupakan belanja  yang  memiliki  keterkaitan  secara  langsung dengan  program  dan  kegiatan  yang  meliputi  belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja  modal. (Halim,2012).
Rasio Efesiensi dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
Pengeluaran Belanja Rasio Efisiensi =   ----------------------------- X 100%
Pendapatan Daerah
Kriteria  untuk  menetapkan  Efisiensi  pengelolaan keuangan  daerah  dapat  dilihat  pada  tabel  sebagai berikut:
Tabel 4. Kriteria Penilaian Efesiensi Prosentase Kinerja Keuangan (%) Kriteria 100% ke atas 90%-100% 80%-90% 60%-80% Di bawah 60% Tidak efesien Kurang efesien Cukup efisien Efisien Sangat efisien
Sumber: Halim (2012)

## 2.1.6.  Konsep Pemekaran Wilayah
Mengkaji  tentang  pemekaran  tidak  lepas  dari istilah  keruangan.  Tanpa  ruang  maka  tidak  mungkin ada  lokasi.  Dalam  studi  tentang  wilayah,  yang dimaksud  ruang  adalah  wadah  yang  meliputi  ruang daratan,  ruang  lautan,  dan  ruang  udara  sebagai  satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup  dan  melakukan  kegiatan  serta  memelihara kelangsungan hidupnya. Lokasi menggambarkan posisi pada  ruang  tersebut  (dapat  ditentukan  bujur  dan lintangnya).  Studi  tentang  lokasi  adalah  melihat kedekatan  atau  jauhnya  satu  kegiatan  dengan  kegiatan lain  dan  apa  dampaknya  atas  kegiatan  masing-masing karena  lokasi  yang  berdekatan.  Salah  satu  unsur  ruang adalah  jarak.  Jarak  menciptakan  gangguan  ketika manusia berhubungan atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan  waktu  dan  tenaga  serta  biaya  untuk mencapai  lokasi  yang  satu  dari  lokasi  lainnya.  Selain itu,  jarak  juga  menciptakan  gangguan  informasi sehingga  semakin  jauh  dari  suatu  lokasi  makin  kurang diketahui  potensi  atau  karakter  yang  terdapat  pada lokasi  tersebut.  (Agusniar,  2006)  Terciptanya  wilayah administrasi baru secara logika harus dapat menciptakan hal sebagai berikut:
1. Mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan memberikan  kewenangan  lebih  kepada  masyarakat lokal  untuk  mengelolah  potensi  sumber  daya wilayah
2. Partisipasi  dan  rasa  memiliki  dari  masyarakat meningkat
3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan kelestariannya
4. Akumulasi  dari  nilai  tambah  secara  lokal  dan kesejahteraan masyarakat meningkat
5. Prinsip keadilan dan kesejahteraan yang berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional semakin kuat.

## 2.2.   Hipotesis
Berdasarkan  perumusan  masalah,  maka  dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:
H1:   Terdapat  perbedaan  Kinerja  Keuangan  sebelum dan  sesudah  pemekaran  wilayah  di  Provinsi Jambi.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1.  Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi. Dari Masing- Masing  Kabupaten  Tersebut  Diambil  Rentang  Waktu Pengamatan  Selama  3  Tahun  Sebelum  Dan  3  Tahun Setelah Pemekaran Wilayah, Kemudian ditarik kesimpulan  berkenaan  dengan  Kinerja  Keuangan  dan selanjutnya  dibandingkan  kinerja  keuangan  tersebut antara sebelum dengan sesudah pemekaran.
Dengan Perbedaan Tahun Amatan Masing-Masing Daerah Sebagai Berikut:
1. Kabupaten  Kerinci  Melakukan Pemekaran  Wilayah pada  Tahun  2009  maka  periode  amatan  sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2006 sampai dengan  tahun  2008,  Kemudian  periode  amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
2. Kabupaten Merangin melakukan pemekaran wilayah  pada  tahun  1999  maka  periode  amatan sebelum  pemekaran  wilayah  dimulai  dari  tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan  setelah  pemekaran  wilayah  dimulai  dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
3. Kabupaten  Bungo  melakukan  pemekaran  wilayah pada  tahun  1999  maka  periode  amatan  sebelum pemekaran wilayah dimulai dari tahun 1996 sampai dengan  tahun  1998,  kemudian  periode  amatan setelah pemekaran wilayah dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
4. Kabupaten Batanghari melakukan pemekaran wilayah  pada  tahun  1999  maka  periode  amatan sebelum  pemekaran  wilayah  dimulai  dari  tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan  setelah  pemekaran  wilayah  dimulai  dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
5. Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  melakukan pemekaran  pada  tahun  1999  maka  periode  amatan sebelum  pemekaran  wilayah  dimulai  dari  tahun 1996 sampai dengan tahun 1998, kemudian periode amatan  setelah  pemekaran  wilayah  dimulai  dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

## 3.2.   Metode dan Pendekatan Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data berupa  studi  kepustakaan (library  research) yaitu dengan cara pengambilan data yang dilakukan di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi (BPK) Pemerintah Provinsi Jambi dan menggunakan pendekatan deskriptif metode  studi  kasus  yaitu  suatu  yang  menyelidiki fenomena  di  dalam  konteks  kehidupan  nyata. (Yin,2008).

## 3.3.   Operasionalisasi Variabel
Dalam  penelitian  untuk  mengukur  Kinerja Keuangan  daerah  penulis  menggunakan  beberapa indikator yaitu: Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efektifitas,  dan  Rasio Efesiensi.

## 3.3.1. Rasio Kemandirian
Kemandirian  ini  menggambarkan  ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio  Kemandirian,  mengandung  arti  bahwa  tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi) semakin  rendah  (Halim,2012).  Rasio  Kemandirian Keuangan  Daerah  dihitung  dengan  formulasi  sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah Rasio kemandirian = -------------------------x 100% Pendapatan Sumber: Halim (2012).

## 3.3.2.   Rasio Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan pembangunan (Mahmudi,2010).
Rasio  Desentralisasi  Fiskal  Keuangan  Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah Desentralisasi Fiskal =  -------------------------- 100% Total Penerimaan Daerah (TPD)
Sumber: Mahmudi (2010).

## 3.3.3.   Rasio Efektivitas
Efektivitas menggambarkan
kemampuan Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasikan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan,  kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah  (Halim,2012).  Rasio Efektivitas dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
Realisasi Pendapatan
Rasio Efektivitas =   --------------------------- X 100%

## Target Pendapatan
Sumbe: Halim(2012).

## 3.3.4.   Rasio Efesiensi
Efesiensi untuk mengetahui seberapa besar efesien biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dari pelaksanaan  suatu  kegiatan  dengan  mengukur  input yang  digunakan  dan  membandingkan  dengan  output yang  dihasilkan  yang  memerlukan  data-data  realisasi pendapatan  (Halim,2012).  Rasio  Efesiensi  dihitung dengan formulasi sebagai berikut
Pengeluaran Belanja Rasio Efisiensi = ------------------------------- x 100%
Pendapatan Daerah

## Sumber: Halim (2012)
Tabel 5. Operasionalisasi Variabel Variabel Defenisi/Konsep Variabel Skala Pengukuran Analisis rasio keuangan sebelum dan setelah pemekaran Kemandirian Rasio Desentralisasi Fiskal Rasio Efektifitas Rasio Efesiensi Rasio

## 3.4.   Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data
3.4.1.   Sumber Data
Sumber  Data  adalah  subjek  dimana  data diperoleh.  dalam  penelitian  ini  data  yang  diperoleh berasal dari:
1. Laporan  Keuangan  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) Provinsi Jambi
2. Situs  Resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id 3. Situs Resmi Provinsi Jambi, yaitu www.jambiprov.go.id
4. Hasil  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan penelitian ini.

## 3.4.2.  Alat Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  (Sarwono,2006)  yaitu  data  yang bersumber  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  di Provinsi  Jambi  yang  telah  diaudit  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK). Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah    Dokumentasi yaitu  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan  laporan  hasil  dari  anggaran  dan  realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pemekaraan di Provinsi Jambi yang diperlukan oleh peneliti.

## 3.5.   Teknik Analisis Data
Analisis data adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi  relevan  yang  terkandung  didalam  data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu  masalah.  Analisis  data  adalah  pengolahan  data yang  diperoleh  dengan  menggunakan  rumus  atau aturan-aturan  yang  ada  sesuai  pendekatan  penelitian (Sekaran, 2007).

## 3.5.1.  Uji Normalitas
Hipotesis  yang  telah  dirumuskan  akan  diuji dengan  statistik  parametris,  dalam  hal  ini  dengan menggunakan uji beda rata-rata dua sampel independen ( independent sample  t-test ).  Penggunaan  statistik parametris  mensyaratkan  bahwa  data  setiap  variabel yang akan di analisis harus berdistribusi normal. . Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih  dahulu  akan  dilakukan  pengujian  normalitas data (Sugiyono, 2011).
3.5.2.  Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan paired  Sample  t-test untuk  menguji perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah  sebelum  dan sesudah pemekaran wilayah. Pengolahan data dilakukan  dengan  menggunakan software  SPSS. Digunakan  untuk  membandingkan  mean  dari  suatu sampel yang berpasangan (paired). Hal ini dapat berarti menguji  kemampuan  dari  hasil  penelitian  yang  berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel.
Untuk  menginterpretasikan t-test terlebih  dahulu harus  ditentukan  nilai  α  dan  df  ( degree  of  freedom )  = N-k  dimana  untuk paired  sample  t-test df=N-1. Kemudian bandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan ketentuan apabila t hitung > t tabel atau -t tabel >  -t  hitung  maka  berarti  berbeda  (H0  ditolak).  dan apabila t hitung < t tabel atau -t hitung < -t tabel maka berarti  tidak  terdapat  berbeda  secara  signifikan  (H0
diterima).  Kemudian  H0  diterima  jika  P value >  0,05 dan H0 ditolak jika P value < 0,05.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian
Provinsi  Jambi  secara  resmi  dibentuk  pada  tahun 1958 berdasarkan  Undang-Undang No. 61 tahun  1958. Secara  geografis  Provinsi  Jambi  terletak antara  0º  45’ LS-2º  45’  LS  dan  101º  10’BT-104º  55’  BT.  Sebelah utara  berbatasan  dengan  Provinsi  Riau  dan  Kepulauan Riau, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan  berbatasan  dengan  Provinsi  Sumatera  Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Berdasarkan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU No.32 Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  2005-2025  serta  Pembukaan  UUD  1945, maka  Visi  Pembangunan  Provinsi  Jambi  tahun  2005- 2025  adalah  mewujudkan  Jambi  yang  maju,  mandiri, adil, dan sejahtera.
Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat  dinilai  berdasarkan  berbagai  indikator.  Ditinjau dari  tingkat  perkembangan  ekonomi  kemajuan  suatu daerah  diukur  dari  tingkat  kemakmurannya  yang tercermin  pada  tingkat  pendapatan  dan  distribusinya. Tingginya  tingkat  pendapatan  rata-rata  yang  diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat  dikatakan  daerah  tersebut  makmur,  dan  dengan demikian  dikategorikan  sebagai  daerah  yang  maju  dan sejahtera.  Daerah  yang  mandiri  adalah  yang  mampu mewujudkan  kehidupan  sejajar dan  sederajat  dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan  dan  kekuatan  sendiri.    Oleh  karena  itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan  ekonomi.  Kemampuan  untuk  berdaya  saing menjadi  kunci  untuk  mencapai  kemajuan  sekaligus kemandirian.
Kemandirian  suatu  daerah  tercermin  antara  lain dari Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, pembiayaan pembangunan bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang berarti  sumber  pembiayaan  pembangunan  daerah tidak semata-mata  tergantung  dari  pembiayaan  yang bersumber  dari  APBN,  dan  kemampuan  memenuhi sendiri  kebutuhan  pokok  daerahnya.  Pembangunan Provinsi Jambi bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan  kemandirian,  tetapi juga  untuk  mewujudkan keadilan.
Sebagai pelaksana dan penggerak  pembangunan sekaligus objek
pembangunan,  rakyat  mempunyai  hak  baik  dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan.  Pembangunan  haruslah  dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Untuk  mewujudkan  visi  pembangunan  tersebut ditempuh  melalui  misi pembangunan  Provinsi  Jambi diantaranya  mewujudkan  daerah  yang  memiliki keunggulan kompetitif dengan memperkuat
perekonomian  daerah  berbasis  keunggulan  komperatif masing-masing wilayah. Oleh karena itu, untuk memperkuat  perekonomian  daerah  berbasis keunggulan  komperatif.  Luas  wilayah  Provinsi  Jambi 53.435  Km²  dengan  luas  daratan  50.160  Km²  dan  luas perairan  sebesar  3.274,95  Km².  Provinsi  Jambi  terdiri dari  11  Kabupaten  atau  kota.  dan  lima  kabupaten merupakan  wilayah  pemekaran.  Yakni  Kabupaten Kerinci,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Bungo, Kabupaten  Batanghari  dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat.
Tabel 6. Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi No Kabupaten Keterangan 1 Kerinci Tanggal peresmian pemekaran pada 8 Oktober 2009. 2 Merangin Kabupaten Merangin ini merupakan  pemakaran  dari Kabupaten  sarolangun  dan Bangko pada tahun 1999. 3 Bungo Kabupaten  Bungo,  Tebo  pada tanggal 12 Oktober 1999. 4 Batanghari Kabupaten ini  dimekarkan menjadi Ibukota Muara Bulian pada tahun 1999. 5 Tanjung Jabung Barat Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  ini dimekarkan menjadi Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur Pada Tanggal 21
Oktober 1999.
Sumber: Data diolah (lampiran)

## 4.2.  Analisis Kinerja Keuangan Daerah

## 4.2.1.  Analisis Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  daerah  dihitung  dangan  cara membandingkan  jumlah  penerimaan  pendapatan  asli daerah  (PAD)  dibagi  dengan  Pendapatan.  Rasio Kemandirian  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kerinci,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Bungo, Kabupaten  Batanghari  dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat. Dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 7. Rasio Kemandirian Sebelum dan Setelah Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi (%)
Tahun Kerinci Merangin Bungo Batanghari Tanjung Jabung Barat t-1 36,63 112,17 90,13 601,49 59,63 t-2 34,49 292,43 82,86 179,31 55,12 t-3 31,24 62,18 116,03 944,90 292,43 Rata- rata Sebelum 34,12 155,50 96,34 575,23 135,72 t+1 104,08 102,34 160,67 101,90 61,98 t+2 70,08 87,62 205,22 988,98 805,96 t+3 118,14 146,14 538,13 251,17 45,17 Rata- rata Setelah 97,43 112,03 301,34 447,35 304,37
Sumber: Data diolah
Berdasarkan  tabel  7  di  atas  data  yang  diperoleh Rasio  Kemandirian  secara  rata-rata  dapat  disimpulkan bahwasanya  terdapat  perbandingan  kinerja  keuangan menjadi  lebih  baik  dari  periode  sebelumnya  namun masih  dalam  konteks  kategori  yang  rendah.  Ini  dapat dilihat dari rata-rata (mean) dari setiap rasio Kabupaten Kerinci,  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Bungo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4.2.2.  Rasio Desentralisasi Fiskal
Tabel 8. Rasio  Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi (%) Tahun Kerinci Merangin Bungo Batanghari Tanjung Jabung Barat t-1 4,28 2,18 3,04 3,90 1,72 t-2 4,04 2,99 3,59 4,46 2,11 t-3 4,24 4,56 3,35 6,54 3,87 Rata-rata Sebelum 4,18 3,24 3,32 4,96 2,56 t+1 7,24 6,64 10,04 7,53 7,31 t+2 7,64 5,73 10,44 7,02 6,93 t+3 7,14 6,51 14,30 7,50 7,67 Rata-rata Setelah 7,34 6,29 11,59 7,35 7,30

## Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  8  di  atas  data  yang  diperoleh secara rata-rata dapat disimpulkan bahwasanya terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  di  rasio  desentralisasi namun  tidak  dapat  diketahui  apakah  perbedaan  atau tidak.  perbandingan  kinerja  tersebut  dapat  dilihat  dari rata-rata (mean) dari  setiap  rasio  Kabupaten  Kerinci, Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari kelima  Kabupaten  Tersebut  hanya  Kabupaten  Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan  arah  peningkatan  kerja.  Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Batanghari  Mengalami  Penurunan.  Namun  data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti.
4.2.3.  Analisis Rasio Efektivias
Tabel 9. Rasio Efektivitas  Kabupaten Pemekaran di Provinsi Jambi (%) Tahun Kerinci Merangin Bungo Batanghari Tanjung Jabung Barat t-1 86,79 55,46 53,87 57,68 48,01 t-2 89,80 54,68 53,43 71,07 65,99 t-3 113,04 52,14 61,40 29,35 13,25 Rata-rata Sebelum 96,84 54,09 56,9 52,7 42,41 t+1 94,29 91,88 103,64 97,22 117,84 t+2 104,04 86,54 99,02 86,02 80,77 t+3 97,92 84,01 92,92 101,47 84,37 Rata-rata Setelah 98,75 87,47 98,52 94,42 94,32
Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  9  di  atas  data  diperoleh  secara rata-rata  dapat  disimpulkan  bahwasanya  terdapat perbedaan kinerja keuangan di rasio efektivitas  namun tidak  dapat  diketahui  apakah  perbandingan  tersebut signifikan  atau  tidak.  Perbedaan  kinerja  tersebut  dapat dilihat  dari  rata-rata  dari  setiap  rasio.  Dari  kelima Kabupaten  Tersebut  Hanya  Kabupaten  Merangin, Batanghari  dan  Kabupaten Tanjung  Jabung Barat  yang menunjukkan  arah  peningkatan  kerja.  Kabupaten Kerinci dan  Kabupaten  Bungo, Mengalami Penurunan. Namun data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

## 4.2.4.  Rasio Efesiensi
Tabel 10.
Rasio Efesiensi Provinsi Jambi
Dalam Bentuk Persen Tahun Kerinci Merangin Bungo Batanghari Tanjung Jabung Barat t-1 130,00 99,31 94,94 81,76 102,22 t-2 119,26 102,44 97,73 73,48 99,45 t-3 121,59 99,82 99,44 71,89 97,47 Rata- rata Sebelum 123,62 100,19 97,37 75,71 99,09 t+1 105,80 98,70 87,70 93,47 90,87 t+2 115,31 99,19 90,84 97,29 110,37 t+3 110,88 99,98 99,31 96,16 107,65 Rata- rata Setelah 110,66 99,29 92,61 95,63 102,96

## Sumber: data diolah
Berdasarkan  tabel  10  di  atas  data  yang  diperoleh secara  rata-rata  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat perbedaan  kinerja  keuangan  di  rasio  efesiensi,    kinerja tersebut  dapat  dilihat  dari  rata-rata (mean) dari  setiap rasio,  namun  tidak  dapat  diketahui  apakah  perbedaan tersebut  signifikan  atau  tidak.  Perbedaan.  Dari  kelima Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten  Merangin,  Kabupaten  Bungo,  Kabupaten  , dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  menunjukkan arah  peningkatan  kerja  kearah  yang  lebih  buruk. Namun data tersebut belum dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atas hipotesis yang dibuat oleh peneliti.
Berdasarkan  hasil  statistik  di  atas  maka  hipotesis dapat disimpulkan seagai berikut:
1. Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk  Kemandirian  pada  sebelum  dan  setelah pemekaran  pada  pemerintah  kelima  Kabupaten Pemekaran  yakni  Kabupaten  Merangin,  Kabupaten Bungo,  Kabupaten  Batanghari,  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat.  Kecuali  Kabupaten  Kerinci  yang mengalami perbandingan. Namun pada peningkatan ini  angka  rasio  masih  dalam  kriteria  angka  yang rendah    yakni  dibawah  10%.    Daerah  yang mengalami  pendapatan  asli  daerah  yang  rendah dimana daerah tersebut  masih  bergantung pada dan perimbangan  dari  pemerintah  pusat  sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan
dibandingkan  dengan  kemampuan  daerah  dalam menciptakan  kemandirian  pengelolaan  keuangan daerahnya. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian  Mariani  (2013)  tetapi  sama  dengan  hasil yang  dilakukan  oleh  Susantih  (2009)  yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah yang di ukur dengan indikator kemandirian tidak mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  setelah otonomi daerah.
2. Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk  Desentralisasi  Ini  dapat  dilihat  dari Kabupaten Kerinci, Kabupaten
Merangin,
Kabupaten  Bungo,  Kabupaten  Batanghari,  dan Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  yang  kinerjanya sebelum  dan  setelah  otonomi  daerah  dapat mempertahankan  angka  rasio  nya  dalam  kriteria sangat  baik.  Hal  ini  mengacu  pada  pendapat Mahmudi  (2010)  yang  menyatakan  semakin  tinggi kontribusi  PAD  maka  semakin  rendah  kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dengan kata lain tingkat kewenangan dan  tanggungjawab  yang  diberikan  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan  pembangunan  terlaksana  dengan baik.  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian Menurut  Zulkarnain  permasalahan  yang  terjadi  di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggalipotensi-potensi daerah yang ada, guna meningkatkan PAD dan ketergantungan  yang  masih  sangat  besar  terhadap bantuan  atau  pun  pinjaman  dari  pemerintah  pusat. Begitupun  juga  yang  terjadi  pada  ketiga  kabupaten pemekaran  di  Provinsi  Bengkulu  dimana  peneliti menyimpulkan  bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah  untuk  menggali  potensi-potensi  yang  ada menyebabkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah pada  tiga  kabupaten  pemekaran  dilihat  dari  Derajat Desentralisasi  Fiskal  masih  tergolong  sangat kurang.
3. Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk  Efektivitas  pada  sebelum  dan  setelah pemekaran  wilayah  Kabupaten  Kerinci,  Kabupaten Merangin,  Kabupaten  Bungo  dan  Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecuali Kabupaten Batanghari  yang  mengalami  Perbandingan  sebelum dan  setelah  pemekaran  ini  bisa  dilihat  pada  rasio sebelum  pemekaran  sebesar  75,71%  dan  setelah pemekaran  sebesar  95,63%.  Keberhasilan  rasio efektivitas  pada  keempat  kabupaten  pemekaran Provinsi.  mengaju  kepada  pendapat  Halim  (2012) yang  mengatakan  bahwa  semakin  tinggi  rasio efektivitas  menggambarkan  kemampuan  daerah yang  semakin  baik,  dengan  kata  lain  pemerintah daerah  pada  empat  kabupaten  di  Provinsi  Jambi dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  telah sesuai  dengan  target  pendapatan  asli  daerah  yang telah ditetapkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Puspitasari  (2012)  yang  melakukan  penelitian  di Pemerintah  Daerah  Kota  Malang  dijelaskan  bahwa kinerja  keuangan  Kota  Malang  jika  dilihat  dari
Rasio  Efektivitas  PAD  sudah  Efektif.  Begitupun juga  dalam  penelitian  ini  dimana  kinerja  keuangan Kinerja  Keuangan  Provinsi  Jambi  Cukup  efektif. Kedua  daerah  ini  dapat  dikatakan  memiliki  kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.
4. Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk efesiensi untuk Kabupaten Kerinci, Kabupaten  Batanghari  dan  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat.  Namun  sebaliknya  untuk  Kabupaten Bungo  dan  Kabupaten  Merangin  yang  mengalami perbandingan kearah yang lebih buruk. Sebelumnya pemekaran dalam kriteria sangat efesien dan setelah pemekaran justru cukup efesien. Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan daerah kurang efesien  dalam  menentukan  berapa  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  merealisasikan  pendapatan yang diterimanya. Berkurangnya penerimaan sumber asli daerah pemekaran untuk terus menggali potensi  daerahnya,  sedangkan  biaya  yang  akan dikeluarkan  semakin  meningkat  seiring  dengan usaha  peningkatan  pendapatan  pemerintah  daerah pemekaran  tersebut  seperti  seperti  meningkatnya biaya  pemungutan  pendapatan.  Hasil  penelitian  ini sama  dengan  hasil  yang  dilakukan  oleh  Mariani (2013)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat perbedaan  efesien  anggaran  daerah  lama  dengan anggaran daerah baru sesudah adanya pemekaran.
Dari  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dan menghubungkannya  ke  faktor-faktor  yang  mendukung dan  tidak  mendukung  pemberlakuan  pemekaran wilayah  menurut  sumber  dari  ahli  dalam  hal  ini  oleh Dr.Made  Suwandi  Msoc.  Sc  jurnal  otonomi  daerah maka dikemukan beberapakesimpulan berikut ini antara lain:
1. Kepegawaian Pemda
Terbatasnya  jumlah  PNS  yang  sarjana  dan professional, terutama untuk bidang teknis penganggaran, akuntansi dan pengelolaan keuangan merupakan  tantangan  yang  berat,  terutama  dalam menetapkan  peraturan  yang  didasari  ide-ide  yang kompleks  (misalnya  :  penganggaran  berbasis kinerja,  akuntansi  berbasis  akrual).  Perubahan peraturan  tentang  keuangan  daerah  tidak  dapat disikapi  secara  langsung  oleh  SDM-nya.  Ini  dapat dilihat  dari  lamanya  penyusunan  laporan  anggaran dan realisasi dari jadwal yang ditetapkan.
2. Keuangan Daerah
Beragam  tantangan  yang  dihadapi  pemerintah daerah  dalam  reformasi  anggaran  dan  keuangan berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Selain  berupa  peraturan  yang  saling  bertentangan yang  dikeluarkan  oleh  departemen  di  tingkat nasional,  kesulitan  muncul  dalam  seluruh  siklus keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan  anggaran  sampai  ke  penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas  peraturan,  kurangnya  SDM  buruknya
Koordinasi  dan  tidak  memadainya  teknologi  yang digunakan.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan rumusan masalah pada  bab  sebelumnya  tentang  Analisis  Perbandingan Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah Pada  Kabupaten di  Provinsi  Jambi  Sebelum  dan  Setelah  Pemekaran Wilayah  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1.   Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk  Kemandirian  Kabupaten  Pemekaran  pada sebelum  dan  setelah  pemekaran  yang  ada  di Provinsi Jambi kelima Kabupaten Pemekaran yakni Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo,
Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.  Kecuali  Kabupaten  Kerinci  yang  mengalami perbedaan. Namun pada peningkatan ini angka rasio masih  dalam  kriteria  angka  yang  rendah    yakni dibawah 10%. Daerah  yang  mengalami pendapatan asli  daerah  yang  rendah  dimana  daerah-daerah tersebut  masih  bergantung  pada  dana  perimbangan dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan kemandirian pengelolaan keuangan daerahnya.
2.   Tidak  terdapat  perbandingan  kinerja  keuangan dalam  bentuk  Desentralisasi  Ini  dapat  dilihat  dari lima Kabupaten yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo,
Kabupaten  Batang  Hari,  dan  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  yang  kinerjanya  sebelum  dan  setelah otonomi daerah dapat  mempertahankan angka rasio nya dalam kriteria sangat baik.
3.   Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk  Efektivitas  pada  sebelum  dan  setelah pemekaran  wilayah  yang  ada  di  Provinsi  Jambi. Kecuali  Kabupaten  Batang  Hari  yang  mengalami Perbedaan  sebelum  dan  setelah  pemekaran  ini  bisa dilihat  pada  rasio  sebelum  pemekaran  sebesar 75,71%  dan  setelah  pemekaran  sebesar  95,63%. Keberhasilan  rasio  efektivitas  pada  keempat kabupaten  pemekaran  Provinsi  Jambi.  mengaju kepada  pendapat  Halim  (2012)  yang  mengatakan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan  kemampuan  daerah  yang  semakin baik,  dengan  kata  lain  pemerintah  daerah  pada empat  kabupaten  Pemekaran  di  Provinsi  Jambi dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  telah sesuai  dengan  target  pendapatan  asli  daerah  yang telah ditetapkan.
4.   Tidak  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  dalam bentuk  efesiensi  pada  Kabupaten  Pemekaran  yang ada  di  Provinsi  Jambi.  Untuk  Kabupaten  Kerinci, Kabupaten  Batang  Hari  dan  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat.  Namun  sebaliknya  untuk  Kabupaten Bungo  dan  Kabupaten  Merangin  yang  mengalami perbandingan kearah yang lebih buruk. Sebelumnya
pemekaran dalam kriteria sangat efesien dan setelah pemekaran justru cukup efesien. Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan daerah kurang efesien  dalam  menentukan  berapa  besarnya  biaya yang  dikeluarkan  untuk  merealisasikan  pendapatan yang diterimanya. Berkurangnya penerimaan sumber asli daerah pemekaran untuk terus menggali potensi  daerahnya,  sedangkan  biaya  yang  akan dikeluarkan  semakin  meningkat  seiring  dengan usaha  peningkatan  pendapatan  pemerintah  daerah pemekaran  tersebut  seperti  meningkatnya  biaya pemungutan pendapatan.
Adapun  yang  menajdi  temuan  umum  yang berkaitan  dengan  penelitian  adalah  akibatnya  terjadi pemekaran  kabupaten  pada  sebelum  dan  sesudah pemekaran diberlakukan. Sehingga banyak daerah yang mengalami  penurunan  anggaran  dan  penurunan pendapatan asli daerah akibat semakin kecilnya wilayah yang  diatur  oleh  pemerintah  kabupaten  ini.  Selain  itu terdapat  pula  beberapa  faktor  yang  memungkinkan terjadinya  penurunan  kinerja  ini  dan  temuan  ini  di dapati dari beberapa sumber antara lain:
1).   Terbatasnya sumber daya manusia pada pemerintahan  kabupaten  yang  memiliki  kualitas baik,  sehingga  ini  menjadi  salah  satu  kendala untuk meningkatkan kinerja keuangan.
2).   Pengelolaan keuangan daerah  yang  semakin tidak jelas  akibat  dari  penerapan  kebijakan  yang  tidak sesuai dengan daerahya.

## 5.2.  Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam  penelitian ini,  maka  dapat  disampaikan  beberapa  keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut :
1.   Penelitian  ini  dilakukan  selama  periode  3  tahun sebelum dan setelah pemekaran.
2.   Penelitian  ini  masih  terbatas  pada  empat    variabel penelitian yaitu kemandirian, desentralisasi, efektivitas, dan efisiensi  karena keterbatasan dalam perolehan data penelitian.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  dan  keterbatasan penelitian  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :
1).   Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan  analisis  laporan  keuangan  lainnya sebagai  alat  penilaian  kinerja  keuangan  seperti, analisis  pertumbuhan  ( trend ),  analisis  regresi  dan analisis keuangan lainnya.
2).   Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  melakukan studi  kasus  dengan  obyek  dan  rentang  waktu penelitian yang berbeda agar dapat diperoleh hasil yang  lebih  luas  tentang  dampak  pemekaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3).   Bagi  pemerintah  daerah  diharapkan  berupaya menggali  dan  mengoptimalkan  potensi  yang  ada secara  intensif  dan  aktif,  meningkatnya  kinerja
keuangan  ini  maka  akan  berdampak  pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI
Adam,  N.F.,  B.M.Umar,  dan  Sosilo.  2013. Effect  of Local  Revenue  Elasticity  and  General  Allocation Fund on Local Expenditure Allocation (Studies in District/City  of  Sulawesi  Tenggara  2013).
International Journal of Business and
Management Invention
Agusniar,  A.  2006. Analisis  Dampak  Pemekaran Wilayah  Terhadap  Perekonomian  Wilayah  dan Kesejahteraan  Masyarakat .  (Tesis).  PascaSarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Akira.  2016 Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Tahun  Anggaran  2010-2014 (Studi  Pada  Tiga  kabupaten  Pemekaran  Provinsi Bengkulu). Tesis
Agusti,  dkk.  2015. Pengaruh  kinerja  keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di  kabupaten/kota  Riau . Jurnal  Lembaga Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat Volume 10, No 2.
Arsa,  I.  K.  2015. Pengaruh  Kinerja  Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota  Se-Provinsi  Bali  Tahun  2006 S.D. 2013. Tesis
Andini,  dkk  2016. Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  Kualitas  Aparatur Pemerintah  Daerah  Dan  Good  Governance Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Di  Kota Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Aset  Daerah  Kota  Semarang  Tahun 2014). Journal of accounting 2.
Azhar,  S.K.M,2008 Analisis  Kinerja  Keuangan Kabupaten/Kota  Sebelum  Dan  Setelah  Otonomi Daerah . Tesis
Batafor,  G.  2011. Analisis  Kinerja  Keuangan  Dan Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat  Kabupaten Lembata – Provinsi Ntt . Tesis
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta Deddy,  2006. Pemekaran  Daerah  Otonomi  Baru:
Solusi atau Problem?. Perencanaan Pembangunan Th.XII (1). 2006
Ghozali,  Imam.  2011.  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS.
Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program  SPSS. Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Juanda,  B.  2007. Dampak  Pemekaran  Daerah Terhadap  APBN,  Perkembangan  Kinerja  Daerah Otonom  Baru  dan  Strategi  Pendanaannya. Workshop  Kebijakan  Pendanaan  Daerah  Otonom Baru Departemen Keuangan RI. Bandar Lampung. Juwaini, J, 2008. Pemekaran Daerah Untuk
Kesejahteraan Masyarakat.  www.dpr.go.id.
Halim,  A,  2012, Akuntansi  Keuangan  Daerah- Akuntansi Sektor Publik, Selemba Empat. Jakarta.
Jogiyanto,  2010. Analisis  dan  Rancangan  Sistem  Info. Yogyakarta
Kaho, Y. R. 2012. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi  Beberapa Faktor
Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,
Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kuncoro,  M.  2003. .  Otonomi  Dan  Pembangunan Daerah . Jakarta
Mardiasmo. 2013. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta:
Mahsun, dkk. 2011. Akuntansi Sektor Publik , Salemba Empat, Jakarta.
Paujiah, S.P. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap Belanja Modal. Jurnal Magister Ilmu Akuntansi
Praza, E. I. 2016. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Di  Provinsi Jambi . Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 1
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  37  Tahun  2014  Tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Daerah.
Pramono,Joko,  2014. Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk Menilai  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Surakarta).
Among Makarti, Vol.7 No 13 Juli 2014
Republik  Indonesia,  2004.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
Rafniati,  2010. Analisis  Tingkat  Kemandirian  Dan Kinerja  Keuangan  Daerah  Dan  Hubungannya Dengan Belanja Modal Provinsi Jambi. Tesis
Republik  Indonesia,  2003.  Peraturan  Pemerintah  17

## Tentang Keuangan Daerah
Republik  Indonesia,  2004.  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2016. Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi  Lampung Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah. Tesis
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D . Bandung
Www.djpk.depkeu.go.id www.jambiprov.go.id Yin,  R.  K.  2008. Case  Study  Research:  Design  N Methods . Illinios : Sage Publications, Inc Zuhro.  2009. Pemekaran  Daerah  dan  Implikasinya. Republika. 16 Februari 2009.