## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4132/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
201 | Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
(Wulan Basuki)
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur  Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan
Peraturan Zonasi
Wulan Basuki 1 , Penulis Kedua 2
Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received: 8 Januari 2023 Publish: 31 Januari 2023 Regional  autonomy  has  a  positive  impact  on  the  management  of  coastal  areas.  The Regional Government must be able to carry out the mandate of autonomy so that in the management  and  development,  especially  the  problem  of  reclamation,  it  can  produce appropriate  policies  according  to  its  authority  and  do  not  conflict  with  the  laws  and regulations.  The  reclamation  project  in  Ancol  obtained  a  permit  through  Governor Decree no. 237 of 2020 is considered not to have a legal umbrella, especially in the use of the detailed spatial plan (RDTR) because it is not included in the DKI Jakarta RDTR. Governor's Decree No. 237 of 2020 is considered inappropriate because it is not in line with DKI Jakarta Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning RDTR. Decree of the Governor  of  DKI  Jakarta  No.  237  of  2020  is  not  in  accordance  with  DKI  Jakarta Regional Regulation No. 1 of 2014 and is contrary to Law no. 1 of 2014 jo. Law No. 27 of  2007  and  does  not  involve  the  role  of  the  community.  The  expansion  of  the  Dunia Fantasi recreation area and the East Ancol Dreamland area is not in accordance with the provisions in the field of environmental protection and management, namely Article 62 paragraph (2) of Law no. 27 of 2007 and Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of Law no. 1 of 2014 jo. Law No. 27 of 2007.
Keywords: Kewenangan Pemerintah Daerah Reklamasi Kawasan Pesisir
Hukum Otonomi Daerah
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima: 8 Januari 2023 Publis: 31 Januari 2023 Otonomi  daerah  memberikan  dampak  positif  terhadap  pengelolaan  wilayah  pantai. Pemerintah  Daerah  harus  mampu  mengemban  amanah  otonomi  sehingga  dalam pengelolaan dan pembangunan terutama masalah reklamasi dapat melahirkan kebijakan yang tepat sesuai kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangn. Proyek reklamasi di Ancol mendapatkan izin melalui Keputusan Gubernur No.
237 Tahun 2020 dianggap tidak memiliki payung hukum, khususnya dalam penggunaan rencana detail tata ruang (RDTR) karena tidak ada dalam RDTR DKI Jakarta. Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai karena tidak sejalan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang RDTR. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.  237  Tahun  2020  tidak  sesuai  dengan  Perda  DKI  Jakarta  No  1  Tahun  2014  dan bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2014  jo.  Undang-Undang  No.  27 Tahun  2007  serta  kurang  melibatkan  peran  masyarakat.  Perluasan  kawasan  rekreasi
Dunia  Fantasi  dan  kawasan  Taman  Impian  Ancol  Timur  tersebut  tidak  sesuai  dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Pasal 62 ayat (2)  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Wulan Basuki Universitas Indonesia Email: Wulanbasuki01@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Pengembangan wilayah pesisir dan laut merupakan isu dan bahasan yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pengembangan wilayah pesisir dan  lautan  tidak  memperoleh  perhatian  yang  cukup  akibat  keputusan  politik  yang  dilandasi kepentingan agraris semata. Pada masa sekarang ini baru disadari bahwa aset dan sumber daya
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(Wulan Basuki)
pesisir dan lautan memiliki peluang yang terlalu  besar untuk  ditinggalkan  [1]. Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung  kegiatan  perkotaan,  salah  satunya  melalui  reklamasi.  Reklamasi  menjadi  lazim karena  sudah  menjadi  hukum  Kebiasaan  Internasional (Customary  International  law). Hal  itu sesuai pengertian : “Kebiasaan dalam hukum Internasional merupakan suatu praktek yang diikuti oleh  mereka  yang  berkepentingan  karena  mereka  merasa  secara  hukum  wajib  berperilaku demikian” [2].
Umumnya  wilayah  pesisir  digunakan  sebagai  wadah  berbagai  aktivitas  manusia  dengan intensitas yang tinggi, misalnya untuk permukiman, kawasan industri, pertambakan, pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumber daya alam  [3].  Kegiatan  reklamasi  pantai  bukan  hanya  untuk  mendapatkan  lahan,  tetapi  juga  untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, bila suatu daerah telah sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir. Sebaliknya, wilayah pantai juga digunakan untuk media pelayaran dan untuk penangkapan ikan, serta sumber daya alam lainnya. Hal  tersebut  membutuhkan perhatian yang serius karena wilayah pesisir di samping sebagai “ pusat kegiatan ” juga menjadi “ pusat konflik atau benturan ” antara kepentingan sektor yang satu dengan sektor lainnya.
Otonomi  daerah  memberikan  dampak  positif  terhadap  pengelolaan  wilayah  pantai,  maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada di wilayah kewenangannya secara berkelanjutan [4]. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur masalah pesisir dan sumber dayanya untuk kepentingan  masyarakat  pesisir  pada  khususnya.  Sebagaimana  pada  proyek  Reklamasi  Pantai Utara Jakarta, pada tahun 2020 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi untuk  perluasan  kawasan  Ancol  dan  Dunia  Fantasi  seluas  kurang  lebih  155  hektar.  Izin  ini tercantum  dalam  surat  Keputusan  Gubernur  Nomor  237  Tahun  2020  yang  berisi  tentang  izin pelaksanaan  perluasan  kawasan  rekreasi  Dufan  seluas  lebih  kurang  35  ha  dan  kawasan  Ancol seluas lebih kurang 120 ha.
Pemberian izin reklamasi  untuk  perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol  dan Dunia Fantasi seluas kurang lebih 155 hektar ini dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Proyek reklamasi di Ancol yang mendapatkan izin melalui Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020  adalah  proyek  yang  tidak  memiliki  dasar  hukum,  khususnya  dalam  penggunaan  rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan kata lain, reklamasi Ancol tidak ada dalam RDTR DKI Jakarta [5].
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hafsanita  (2008)  yang  berjudul  “Persepsi Nelayan  Terhadap  Pantai  Utara  Jakarta”[6].  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui persepsi nelayan terhadap wilayah pesisir Jakarta; untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta; untuk mengetahui harapan nelayan terhadap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hasil penelitian ini adalah wilayah pesisi merupakan sumber penghidupan bagi nelayan. Berdasarkan perspektif nelayan: Dampak positiif dari reklamasi adalah terbukanya kesempatan  kerja  sehingga  dapat  terjadi  alih  profesi  nelayan.  Sementara  dampak  negatif  dari reklamasi adalah rusaknya mangrove; meningkatnya intensitas banjir; meningkatnya pencemaran perairan  pesisir;  menurunya  pendapatan  nelayan  dan  terjadinya  pengangguran  di  kalangan nelayan.
Penelitian  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Aridatu  (2010)  yang  berjudul  “Dampak Reklamasi di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung”[7]. Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  dari  penggunaan  tanah  hasil reklamasi pantai di Kabupaten Tulungagung; untuk mengetahui dampak dari kegiatan rekalmasi pantai erhadap lingkungan yang ada; untuk mengetahui kebijakan yang diambil lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal reklamasi pantai. Hasil penelitian ini adalah kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  di  lokasi  dan  di  sekitar  lokasi  reklamasi  menurun  dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(Wulan Basuki)
dilaksanakan reklamasi; keadaan ekosistem di Pantai Popoh sangat memprihatinkan; kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dalam program jangka pendek yaitu melaksanakan program-program  pertanahan  dalam  rangka  penguatan  hak  terhadap  aset  masyarakat  miskin melalui prona, proda, SMS, redistribusi tanah dan lain-lain.
Penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2012) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Reklamasi PAntai di Kota Batam (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam) [8]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian ijin reklamasi pantai di PLTU Batam, Keluarahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;  untuk  mengetahui peran kantor pertanahan dalam  proses pemberian izin reklamasi pantai. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang  pemberian  izin  reklamasi  pantai  belum  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  dikarenakan  masih  aktifnya  Badan  Pengusahaan  Batam. Kantor Pertanahan tidak terlibat dalam pemberian izin reklamasi pantai.
Apabila reklamasi tetap dilakukan maka banyak sekali kerugian-kerugian yang didapatkan baik  dari  sisi  nelayan  maupun  ekosistem  didalam  laut  itu  sendiri.  Gubernur  tidak  menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil  serta  Peraturan  Presiden  Nomor  122  Tahun  2012  tentang  Reklamasi  di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sebagai acuan pada saat menerbitkan izin dan hal tersebut jelas  melanggar.  Dilain  sisi  bahwa  penerbitan  izin  tersebut  juga  tidak  memperhatikan  dampak lingkungan.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  sudah  dilakukan,  dkerahui  bahwa  terkait dengan  reklamasi  yang  terjadi  pantai.  Sedangkan  kajian  peneliti  ini  berfokus  pada  Tinjauan Yuridis  Keputusan  Gubernur  Dki  Jakarta  No.  237  Tahun  2020  Tentang  Izin  Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.
Sedangkan tujuan pada  penelitian ini adalah untuk mengetahui Keputusan Gubernur  DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi dan untuk mengetahui perluasan kawasan Rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur telah sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## 2. METODE PENELITIAN
Peneliti  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif    yang  meliputi  penelitian  tentang pengaturan dan kewenangan yang terkait dengan kebijakan yang diambil. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran terhadap suatu gejala, peristiwa, kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang.  Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat dari obyek penelitian [9]. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak langsung  dari  sumbernya,  biasanya  melalui  studi  kepustakaan.  Data  sekunder  terdiri  dari:  a) Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat.  2)  Bahan  hukum  sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung, bahan hukum primer.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa kegiatan studi dokumen  terhadap  data  sekunder  untuk  memperoleh  pengetahuan  dasar  sehubungan  dengan masalah yang akan dibahas [9]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut [10]. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu metode  menarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  yaitu  izin  reklamasi  berdasarkan  Keputusan Gubernur  DKI  Jakarta  No.  237  Tahun  2020  dari  pernyataan  yang  sifatnya  umum  tentang reklamasi dan prosedur pembuatan perundang-undangan [11].
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
204 | Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
(Wulan Basuki)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Pelaksanaan Reklamasi Kawasan Ancol
Pada  24  Maret  2020,  Gubernur  DKI  Jakarta  menerbitkan  izin  pelaksanaan  perluasan (reklamasi)  kawasan  rekreasi  Dunia  Fantasi  (Dufan)  seluas  kurang  lebih  35  hektare  dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas kurang lebih 120 hektare. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta[12]. Dalam Kepgub disebutkan bahwa daratan seluas lebih-kurang 20 ha yang sudah terbentuk berdasarkan  perjanjian  antara  Pemerintah  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 13 April 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih-kurang 120 ha. Terhadap perluasan lahan Kawasan Rekreasi Taman Impian  Ancol  Timur  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  Kesatu  dan  daratan  yang  sudah terbentuk  seluas  ±  20  Ha  yang  dilaksanakan  berdasarkan  Perjanjian  Kerja  Sama  Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya. Ancol, Tbk tanggal 13-4-2009 tentang Pembuangan Lumpur ( Sludge Disposal Site ). Diktum ketiga Kepgub DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dari Hasil Pengerukan 13 Sungai dan 5 Waduk pada Areal Perairan Ancol Barat Sebelah Timur Seluas ± 120 Ha yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam Kepgub diktum keempat PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola, diwajibkan untuk  menyediakan  prasarana,  sarana,  dan  utilitas  dasar  yang  dibutuhkan  dalam pengembangan  kawasan.  Prasarana,  sarana,  dan  utilitas  dasar  itu  antara  lain  jaringan  jalan dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas. Kemudian infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan limbah cair dan padat. PT PJA juga diwajibkan melakukan pengerukan sedimentasi sungai di sekitar perluasan kawasan. PT  PJA  juga  dikenakan  kontribusi  berupa  pengerukan  sedimentasi  sungai  di  daratan. Kemudian lahan hasil perluasan, yakni lahan matang sebesar 5 persen dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI dalam berita acara serah terima. Lahan matang sebesar 5 persen itu tidak termasuk peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum terhadap lahan seluas kurang lebih 35 hektare dan 120 hektare. Pelaksanaan reklamasi kawasan Dunia Fantasi dan kawasan Ancol oleh Pemerintah Daerah Provinsi  DKI  Jakarta  menuai  berbagai  tanggapan  dan  polemik.  Koalisi  Selamatkan  Teluk Jakarta  (KSTJ)  merupakan  koalisi  yang  terdiri  dari  LBH  Jakarta,  KNT  Muara  Angke, Perkumpulan  MARE  WALHI  Jakarta,  RUJAK,  ICEL,  dan  Solidaritas  Perempuan. Menanggapi pelaksanaan reklamasi ini, KSTJ menilai bahwa Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Perluasan Kawasan Dufan Seluas 35 ha dan Kawasan Ancol Timur Seluas 120 ha tersebut bermasalah dan cacat [13].
Selain  KSTJ,  kritik  juga  disampaikan  oleh  Koalisi  Rakyat  untuk  Keadilan  Perikanan (KIARA). KIARA menilai bahwa proyek reklamasi Dufan dan Ancol yang didasarkan pada Keputusan  Gubernur  No.  237  Tahun  2020  tidak  memilikidasar  hukum,  karena  proyek reklamasi  tersebut  tidak  didasarkan  pada  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Pemerintah Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Lebih  lanjut  KIARA  menjelaskan  bahwa  jika  ditinjau  dari perspektif hukum pesisir dan laut dengan merujuk pada Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo  Undang-Undang 1 Tahun 2014, proyek reklamasi  Dufan dan Ancol  tidak sesuai  dengan ketentuan yang mengatur tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil [14].
3.2.Pembahasan
Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.  237  Tahun  2020  tentang  Izin  Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur Telah Sesuai atau Tidak dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(Wulan Basuki)
Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Tata Ruang. Intisari dari point PERDA  tersebut  adalah  rencana  kebijakan  operasional  dari  RTRW  Nasional  yang  berisi strategi  pengembangan  wilayah  provinsi,  melalui  optimasi  pemanfaatan  sumber  daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian  peran  dan  fungsi  kabupaten/kota  namun  tidak  ada  rencana  detail  tata  ruang mengenai reklamasi pantai ancol. Pelaksanaan reklamasi (perluasan) kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini didasarkan pada pemberian izin reklamasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur  DKI  Jakarta  No.  237  Tahun  2020.  Berbagai  alasan  pelaksanaan  maupun  dugaan pelanggaran yang terjadi, hal yang paling mendasar adalah perlu dikaji mengenai pelaksanaan reklamasi tersebut berdasarkan pada pengaturan tata ruang dan zonasi wilayah DKI Jakarta. Oleh  karena  itu,  pemberian  izin  pelaksanaan  reklamasi  tidak  boleh  bertentangan  atau melanggar zonasi yang telah ditetapkan.
Dalam  perkara  reklamasi  Ancol  ini,  pelaksanaan  reklamasi  didasarkan  pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur. Namun, dalam perjalananannya,  Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  No.  237  Tahun  2020  dianggap  tidak sesuai  dengan  (Rencana  Detail  Tata  Ruang)  RDTR  DKI  Jakarta  sebagaimana  Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014. Kawasan Dunia Fantasi (Dufan) dan kawasan Ancol  sebenarnya  yang  harus  diluruskan  adalah  berkaitan  dengan  zonasi.  Pelaksanaan reklamasi    tersebut  oleh  beberapa  pihak  dianggap  tidak  sesuai  dengan  zonasi  yang  telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014.  Mengacu pada Peraturan  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  No  1  Tahun  2014  tersebut,  maka  perlu  dibuktikan apakah pelaksanaan reklamasi tersebut memang benar telah melanggar zonasi atau tidak. Apabila merujuk peta zonasi pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014, maka rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih-kurang 120 ha dimana daratan yang sudah terbentuk seluas ± 20 ha, jadi penambahan sekitar 100 ha. Sedangkan perluasan (reklamasi) kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 ha.  sedangkan berdasarkan peta  zonasi  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  rencana  reklamasi  telah  ada  dalam  peraturan zonasi wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014.
Reklamasi kawasan Dufan dan kawasan Ancol tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI  Jakarta  No  1  Tahun  2014  memang  telah  termuat  dalam  RZWP-3-K  (Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Sedangkan mengenai RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil)  dan  RAPWP-3-K  (Rencana  Aksi  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil), tidak ada pengaturan terhadap lahan hasil reklamasi. Jadi, ketidakjelasan detail pemanfaatan lahan hasil reklamasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi kawasan Dufan dan kawasan Ancol tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo.  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007
Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam perkara ini, Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman  Impian Ancol  Timur tidak sesuai  dengan Peraturan  Daerah Provinsi  DKI Jakarta  No  1  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Dan  Peraturan  Zonasi  dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.
Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur sebagai salah  satu  upaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  khususnya  wilayah  pesisir  dan  pantai merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(Wulan Basuki)
sebagaimana  Pasal  50.  Kemudian  Pasal  52  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa:  “Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pula  u-Pulau  Kecil  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah”. Kemudian dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dijelaskan bahwa Pengelolan wilayah pesisir dan  Pulau-Pulau  kecil  tingkat  provinsi  dan  ditingkat  Kabupaten  yang  dilaksanakan  secara terpadu yang dikoordinasikan dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Kewenangan daerah atas wilayah pesisir dan laut mencakup pengaturan administrasi, tata ruang  dan  penegakan  hukum  yang  berkenaan  dengan  kegiatan  eksplorasi,  eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Selain itu, daerah juga berwenang memberikan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Yurisdiksi berlaku kewenangan daerah atas laut dibagi atas dua, yakni wilayah laut Propinsi dan wilayah laut Kabupaten/Kota. Pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  meliputi  kegiatan  perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  serta  proses  secara  alami  yang  berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, juga antar-Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.
Adapun  beberapa  bentuk  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  wilayah pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dijelaskan  dalam  Pasal  63  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2009  bahwa  kewenangan  pemerintah  provinsi  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah menetapkan kebijakan tingkat provinsi dan menerbitkan izin  lingkungan  pada  tingkat  provinsi.  Kewenangan  Provinsi  atas  laut  menurut  Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 ditentukan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang No. 1 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007    disebutkan, “Pemerintah  Daerah  berkewajiban  menyebarluaskan  konsep  RSWP-3-K,  RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Dengan demikian , k ewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai dan wilayah laut tersebut harus dilaksanakan sesuai koridor yang tepat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
Berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai acuan untuk melaksnakan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil demi terselenggaranya pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  pesisir  dan  juga  pulau-pulau  kecil  yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga tercermin upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Perluasan  kawasan  rekreasi  Dunia  Fantasi  dan  kawasan  Taman  Impian  Ancol  Timur tersebut, ditinjau berdasarkan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pantai ancol sudah ada sejak lama banyak sekali masyarakat yang hidup dari sana maka dalam  pelaksanaannya  proyek  reklamasi  tersebut  memunculkan  berbagai  polemik  dan pertentangan  dari  masyarakat  menunjukkan  kurangnya  pelibatan  masyarakat.  Hal  ini  tidak sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2)  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007.
Lebih  lanjut,  proyek  rekalamasi  dalam  perluasan  kawasan  rekreasi  Dunia  Fantasi  dan kawasan Taman Impian Ancol Timur tersebut Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan kejelasan mengenai RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil) dan RAPWP-3-K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
(Wulan Basuki)
Kecil). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo.  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  proyek  rekalamasi  dalam  perluasan  kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo.Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

## 4. KESIMPULAN
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 merupakan suatu bentuk Keputusan Tata  Usaha  Negara  (TUN).  Pada  keputusan  tersebut  tidaklah  sesuai  dikarenakan  izin  yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dan PERDA No 1 Tahun Tahun 2014 Tentang Tata Ruang. Pada perencanaannya tidak ada rencana reklamasi pantai ancol. serta dilihat dari berbagai aspek bahwa dikeluarkannya izin berupa keputusan gubernur tersebut menimbulkan banyak sekali dampak lingkungan hidup dan ekosistem yang ada didalam pantai tersebut.  Proses  yang  dilakukan  selama  mendapatkan  izinpun  tidak  sesuai  dengan  norma masyarakat  yang  mana  keterlibatan  masyarakat  tidak  diutamakan.  Penerbitan  izin  diduga  kuat tidak  memenuhi  syarat  administrasi  formal  serta  substansial  terhadap  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan.  Adapun,  persyaratan  yang  diatur  adalah  kajian  lingkungan  hidup strategis, dan dokumen Amdal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  I. Nugroho dan R. Dahuri, Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan . Jakarta: LP3es, 2002.
[2]  R. M. Wallace, Hukum Internasional , Penerjemah. Bambang Arumanandi. Semarang: IKIP Semarang, 1993.
[3]  A. Soegiarto, Pemanfaatan Sumber Alam Laut Menjelang Tahun . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
[4]  W. Suharto, Reklamasi Pantai dalam PersTata Air . Semarang: Unika Soegijapranata, 1996.
[5]  Online, “Reklamasi Ancol Yang Pernah Masalah dan Kecacatan.” mongabay, 2022. [Daring]. Tersedia pada: https://www.mongabay.co.id/2020/07/15/reklamasi-ancol-yang- penuh-masalah-dan-kecacatan/
[6]  S. D. Hafsanita, Perspesi Nelayan Terhadap Potensi Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta , Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.
[7]  H. Aridatu, Dampak Reklamasi Pantai di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulung Agung. , Skripsi. Yogyakarta: STPN Yogyakarta, 2010.
[8]  Habibah, Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Reklamasi Pantai di Kota Batam (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam) . Perpetaan, 2012.
[9]  S. Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press, 2007.
[10] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Buku Pedoman Penulisan Tugas AKhir Mahasiswa . Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.
[11] D. Rahmawan, Diklat Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum . Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
[12] CNN Indonesia, “Anies Terbitkan Izin Reklamasi Dufan dan Ancol.” CNN Indonesia, 2022. [Daring]. Tersedia pada: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200629161808-20- 518703/anies-terbitkan-izin-reklamasi-dufan-dan-anco
[13] Tirto id, “Empat Alasan Anies Diminta Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol.” Tirtio id, 2022. [Daring]. Tersedia pada: https://tirto.id/empat-alasan-anies-diminta-harus-batalkan-izin- reklamasi-ancol-fQUc
[14] Merdeka, “Ga Menyorot Proyek Reklamasi Ancol.” Merdeka, 2022. [Daring]. Tersedia pada: https://www.merdeka.com/khas/qa-menyorot-proyek-reklamasi-ancol.html
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
208 | Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi
(Wulan Basuki)