## PERAN PUBLIC RELATION DALAM PROGRAM LARASITA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DI KELURAHAN KEFA TENGAH

## Servince Imelda Nubatonis
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI Email : serviceimelda@rocketmail.com

## Abstract:
Goal of the research to find out the role and planning models National Land Agency located in TTU regency (BPN TTU). This research as an evaluating BPN TTU activities in the management organization to  goal the point of organization.
Research  method  is  description  cualitative  with  National  Land  Agency  located  in  TTU regency by the subject research. The theories to analisist the research result are four role by Cutlip, Center & Broom and six models planing PR by Anggoro.
The  result  of  research  just  find  two  role  PR  BPN  apply  those  are  expert  prescriber  and communication  fasilitator.  Before  activites  the  project  of  Larasita  BPN  TTU  apply  also  like Anggoro Theories.

## Abstrak:
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan model perencanaan Public Relation BPN Kabupaten TTU. Penelitian ini sebagai evaluasi kegiatan BPN Kabupaten TTU dalam manajemen organisasi demi tercapainya tujuan utama organisasi.
Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu deskripsi  kualitatif dengan subjek penelitian  BPN Kabupaten  TTU.  Teori  yang  digunakan  yaitu  teori  empat  Peran  PR  Cutlip,  Center  &  Broom  dan enam langkah model perencanaan humas Anggoro.
Hasil penelitian dikaitkan dengan teori  yang digunakan ditemukan bahwa hanya dua peran PR  yang  diterapkan  di  BPN  Kabupaten  TTU.  Sebelum  kegiatan  dilakukan  BPN  Kabupaten  TTU juga  menerapkan  perencanaan  humas  seperti  yang  dikemukakan  Anggoro  dalam  teorinya  guna tercapainya tujuan organisasi.
Kata kunci: Peran, model perencanaan, Public Relation, BPN

## Pendahuluan
Komunikasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari kehidupan manusia karena melalui komunikasi, manusia dapat mengetahui informasi  yang  diperlukan  dari  orang  lain, menjadikan  manusia  yang  tadinya  tidak  tahu menjadi  tahu,  yang  akhirnya  akan  mengerti dan memahami pesan yang sudah tersampaikan  agar  menghasilkan feedback , yaitu  adanya  interaksi.  Menurut  Ruben  & Stewart dalam Liliweri;
“komunikasi  merupakan  suatu  yang sangat  esensial  bagi  individu,  relasi, kelompok,  oragnisasi  dan  masyarakat, dia merupakan garis yang
menghubungkan  manusia  dengan  dunia, bagaimana  manusia  membuat  kesan
tentang  dan  kepada  dunia,  komunikasi sebagai sarana manusia untuk mengekspreasikan diri dan memengaruhi orang  lain.  Karena  itu,  jika  manusia tidak  berkomunikasi  maka  dia  tidak dapat  menciptakan  dan  memelihara relasi  dengan  sesama  dalam  kelompok, organisasi  dan  masyarakat;  komunikasi memungkinkan manusia mengkoor- dinasikan  semua  kebutuhannya  dengan dan sesama orang lain (2011:35)” Adapun definisi komunikasi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah interaksi untuk menompang koneksi antarmanusia sehingga dapat menolong mereka  memahami  satu  sama  lain  bagi pengakuan  terhadap  kepentingan  bersama
(Zareksky, 1999). Dari dua definisi komunikasi  menurut  ahli  komunikasi  ini menyatakan  pentingnya  komunikasi  dalam kehidupan dan relasi antara manusia.
Bagi kehidupan sebuah organisasi komunikasi  sangat  penting  karena  tanpa komunikasi  organisasi  tidak  pernah  ada  atau mati.  Dalam  organisasi  peran  penting Public Relation disingkat (PR) sebagai alat manajemen  modern,  maka  secara  struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan  atau  organisasi.  Sejalan  dengan konsep  PR  yang  berkembang  kini  adalah konsep yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, menurut Howard Childs (Ngurah,  1999:5),  fungsi  dasar  PR  bukan untuk menampilkan pandangan organisasi atau seni  sikap  publik,  tetapi  untuk  melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian terhadap kepentingan  publik  setiap  aspek  pribadi organisasi  maupun  perilaku  perusahaan  yang punya  signifikan  sosial.  Jadi  di  sini  PR berfungsi  membantu  organisasi  melakukan penyesuaian  terhadap  lingkungan  tempat organisasi tersebut beroperasi.
PR  sebagai  fungsi  komunikasi,  perlu dipahami  bahwa  kegiatan  utama  PR  adalah melakukan  komunikasi.  PR  sebagai  fungsi staff  khusus  yang  melayanani  para  pemimpin organisasi, khususnya dalam membantu organisasi  berkomunikasi  dengan  publik- publiknya.  Onong  (1998:36)  mengemukakan bahwa  fungsi  PR  meliputi  hal-hal  sebagai berikut:  Menunjang  kegiatan  manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, menciptakan  komunikasi  dua  arah  secara timbal  balik  dengan  menyebarkan  informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan  opini  publik  pada  perusahaan dan  melayani  publik  dan  memberikan  nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum,  dan  membina  hubungan  secara harmonis antara organisasi dengan publik, baik internal maupun eksternal.
Badan  Petanahan  Nasional  Republik Indonesia  disingkat  (BPN  RI)  merupakan salah  satu  lembaga  pemerintahan  yang bergerak dalam bidang agraria atau pertanahan dan menangani hal-hal yang berurusan dengan sertifikat tanah. BPN RI meluncurkan Program LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah) , adalah  suatu  Kantor  Pertanahan
bergerak  yang  berbasis  Teknologi  Informasi, dalam  bentuk  mobil  dan  motor,  merupakan layanan menjemput bola yang dapat menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Tujuan  program  ini  adalah  untuk  membantu masyarakat  dalam  pengurusan  sertifikat  tanpa harus datang ke kantor pertanahan.
BPN  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara (BPN  Kabupaten  TTU)  telah  menjalankan program  LARASITA  sejak  tahun  2009.  Awal Juni 2011 program LARASITA telah disosialisasikan  di  kelurahan  Kefa  Tengah. Dari  data  terlihat  peningkatan  sebelum  dan sesudah program LARASITA. sebelum disosialisasikan  di  Kelurahan  Kefa  Tengah jumlah  tanah  yang  tersertifikasi  sebanyak  45 persen  dari  19  hektar  luas  wilayah  kemudian meningkat  menjadi  70  persen  .  Mengingat tanah  merupakan  salah  satu  elemen  yang sifatnya mendasar dan esensial, oleh karena itu tanah  termasuk  dalam  kebutuhan  primer  yang harus  dimiliki  oleh  semua  orang.  Maka kepemilikan  tanah  akan  diakui  secara  hukum diatas lembaran sertifikat tanah.
Public  Relation memegang  peranan penting  dalam  sebuah  instansi.  Menurut Dozier  dan  Broom,  peranan  Hubungan Masyarakat  ada  empat  kategori  antara  lain  : sebagai  penasehat  ahli  ( expert  prescriber ), fasilitator komunikasi ( communication fasilitator) , fasilitator proses pemecahan masalah (problem  solving  process  fasilitator ), dan teknisi komunikasi ( communication technician ).  Peranan-peranan  tersebut  bisa dijadikan  sebagai  pedoman  untuk  menilai keberhasilan  program-program  yang  sedang dilakukan Public  Relation . Public  Relation dituntut  untuk  menciptakan  kerjasama  dengan dasar hubungan baik dengan publiknya.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang yang  telah  dipaparkan,  maka  masalah  pokok dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah Peranan  Public Relation dalam  Program  LARASITA  BPN  Kabupaten TTU di Kelurahan Kefa Tengah?”
Dari  rumusan  masalah  tersebut  di  atas, maka  tujuan  penelitian  ini  adalah:  untuk mengetahui  Peran  Humas  BPN  Kabupaten TTU dalam program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah dan untuk mengetahui model  perencanaan    Humas  BPN  Kabupaten
TTU dalam pelaksanaan program LARASITA di Kelurahan Kefa Tengah.
Kajian empirik hasil penelitian sebelumnya  yaitu  penelitian  yang  dilakukan oleh  Tirajoh  dengan  judul  “Analisis  Strategi Humas  dalam  Menyosialisasikan  program Layanan  Masyarakat  untuk  Sertifikat  Tanah (Studi  Deskriptif  pada  Badan  Pertanahan Nasional Kota Bandung)”. Peneliti membahas masalah  mengenai  analisis  strategi public relations yang  dilakukan  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung dalam menyosialisasikan program LARASITA. Beragam konflik pertanahan yang muncul dan tanggapan  apatis  masyarakat  menyebabkan BPN perlu mengupayakan program yang tepat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
Tujuan  penelitian  tersebut  yaitu  untuk mengetahui  strategi pulic  relations yang dijalankan  BPN,  kendala  yang  muncul  dan upaya  dalam  mengatasi  kendala.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualitatif  dengan  studi  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  primer  yang  digunakan melalui wawancara mendalam dengan narasumber  internal  BPN  Kota  Bandung  dan BPN pusat RI serta narasumber eksternal yaitu Kepala  Kelurahan  dan  para  masyarakat  lokal di  Bandung.  Peneliti  melakukan  observasi dengan mengamati kegiatan sosialisasi program LARASITA langsung ke lapangan.
Perbedaan  antara  penelitian  ini  dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya  untuk  mengetahui  strategi  PR yang  dijalankan  BPN  Kota  Bandung,  kendala yang  muncul  dan  upaya  dalam  mengatasi kendala  tersebut,  sedangkan  penelitian  ini untuk  mengetahui  Peran  PR  BPN  Kabupaten TTU  dan  model  perencanaan  yang  digunakan dalam melaksanakan Program LARASITA.
Teori-teori yang dipakai untuk menganalisis  Peran  PR dalam  Program Larasita  BPN  Kabupaten  TTU  dikelurahan Kefa Tengah antara lain Teori PR Menurut C. Seidel, PR adalah :
“proses  yang  terus  menerus  dari  usaha- usaha  manajemen  untuk  memperoleh goodwill dan  pengertian  dari  para pelanggannya,  pegawai  dan  publik  yang lebih luas ke dalam mengadakan analisis dan  perbaikan  terhadap  diri  sendiri,
sedangkan  ke  luar  dengan  mengadakan pernyataan-pertanyataan” (Soemirat, 2008:12)
Rex Harlow juga berpendapat : Public relations adalah fungsi manajemen  yang  khas  dan  mendukung pembinaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian,  penerimaan  dan  kerja  sama melibatkan manajemen dalam menghadapi  permasalahan,  membantu manajemen  untuk  mampu  menanggapi opini  publik;  mendukung  manajemen dalam  mengikuti  dan  memanfaatkan perubahan  secara  efektif;  bertindak sebagai  sistem  peringatan  dini  dalam mengantisipasi kecendrungan penggunaan  penelitian  serta  teknik komunikasi  yang  sehat  dan  etis  sebagai sarana utama (Ruslan,2005:16)
Fungsi Public  Relation menurut  Cutlip, Center    &  Broom  dalam  bukunya, Effective Public Relations
(2002:10) adalah:
memudahkan  dan  menjamin  arus  opini  yang bersifat  mewakili public suatu  organisasi, sehingga  kebijakan  serta  operasionalisasi organisasi  dapat  dipelihara  keserasiannya dengan  ragam  kebutuhan  dan  pandangan publik  tersebut;  memberi  nasehat  pada  unsur manajemen mengenai jalan dan cara menyusun  kebijaksanaan  dan  operasionalisasi organisasi  untuk  dapat  diterima  dan  disetujui oleh  publik;  merencanakan  dan  melaksanakan program-program  yang  dapat  menimbulkan kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi.
Sementara  Edwars  L  Bernays  dalam bukunya Public  relation s,  yang  dikutip  oleh Ruslan (2003:19) menjelaskan bahwa hubungan  masyarakat  (humas)  mempunyai tiga  fungsi,  yaitu:  memberikan  penerangan kepada masyarakat; melakukan persuasi untuk mengubah  sikap  dan  perbuatan  masyarakat secara langsung dan berupaya untuk mengintegrasikan  sikap  dan  perbuatan  suatu badan  atau  lembaga  sesuai  dengan  sikap  dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.
Suatu  program  Humas  baik  berjangka panjang  atau  pendek  harus  direncanakan dengan  baik  sehingga  mencapai  tujuan  yang
memuaskan.  Salah  satu  model  perencanaan humas adalah apa  yang disebut sebagai model enam  langkah  yaitu  sebagai  berikut  : (Anggoro,  2005:76-97)  :  Pengenalan  situasi; Penetapan tujuan; Definisi khalayak;
Pemilihan  media  dan  teknik-teknik  Humas; Pengaturan/
perencanaan anggaran;
Pengukuran hasil kegiatan

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif yang dipandang sebagai bentuk kritik kepada positivisme dan para ahli menyebutkan sebagai  postpositivisme.  Hal  ini  dikarenakan adanya  pandangan  bahwa  hanya  penelitian kuantitatif  yang  pemikirannya  didasari  oleh empirisme, idealisme, kritismem dan rasionalisme. (Bugin, 2007:4)
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif. Menurut  Nazir  (2003:54)  metode  deskriptif adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  set kondisi,  suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Tujuan dari studi deskriptif adalah mempelajari aspek siapa, apa bilamana, dan bagaimana dari suatu topik. (Spillane, 2008:98)
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  BPN Kabupaten
TTU Basuki Rahmat –
Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara.
Teknik  pengambilan  informan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode purposive , yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan-pertimbangan (Sugiyono.  2005:  112).  Peneliti  memilih informan  internal  karena  informan  tersebut yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan program LARASITA BPN kabupaten TTU.
Yang menjadi informan dalam penelitian ini  adalah  informan  internal  adalah:  Kepala Kantor    BPN  Kabupaten  TTU,  Kepala  Seksi Hak  dan  Pendaftaran  Tanah  BPN  Kabupaten TTU  dan  Petugas  Lapangan  yang  Menangani Program Larasita BPN Kabupaten TTU Data dikumpulkan dengan menggunakan metode : Field research (penelitian lapangan), yaitu  metode  penelitian  yang  bertujuan mengumpulkan  data  primer  dengan  cara  : Melakukan  observasi  terlibat  dan  melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan  yang  dianggap  dapat  memberikan
informasi  sesuai  dengan  permasalahan  yang diteliti; Studi dokumen,  yaitu  mengkaji dokumen-dokumen  pada  BPN  Kabupaten TTU, yang  berhubungan  dengan  topik penelitian seperti laporan tahunan dan laporan pelaksanaan Program LARASITA.
Analisis  data  merupakan  hal  yang  perlu dilakukan untuk  menguji kevaliditasan sebuah data.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis data  kualitatif  model  Miles  dan  Huberman. Iskandar  (2008:222)  menambahkan  bahwa analisis  data  model  Miles  dan  Huberman dilakukan  dalam  empat  (4)  langkah  yaitu  : Reduksi  data,  Kategorisasi  data,  Penyajian data  dan  pengambilan  kesimpulan  (serong disebut tahap verifikasi).

## Hasil Penelitian
Peran  PR  BPN  Kabupaten  TTU  dalam program  LARASITA  di  Kelurahan  Kefa Tengah
Menurut  Dozier  dan  Broom  peran  PR yaitu  sebagai  penasihat  ahli,  fasilitator komunikasi, fasilitator proses pemecah masalah, dan teknisi komunikasi.  Berdasarkan hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti dengan  narasumber  yang  memiliki  hubungan terhadap  objek  penelitian,  hasil  penelitian peran  PR  BPN  Kabupaten  TTU  dalam program  LARASITA  di  kelurahan  Kefa Tengah adalah sebagai berikut :

## Peran Humas BPN Kabupaten TTU sebagai Penasihat Ahli
Peran  BPN  Kabupaten  TTU  sebagai penasihat  ahli  dalam  program  LARASITA  di Kelurahan Kefa Tengah yaitu BPN mempunyai kewenangan penuh dan ahli dalam pengurusan  pertanahan.  BPN  Kabupaten  TTU dalam  kinerjanya  juga  sebagai  penasihat  ahli atau  sebagai  ahli  dan  wewenang  di  bidang pertanahan,  maka  BPN  Kabupaten  TTU membantu  masyarakat  untuk  memberikan solusi  dalam  masalah  pertanahan.  Menurut Bapak Arnold Taimenas :
“Misalnya  masyarakat  yang  belum mengerti  persyaratan  dalam  pengurusan sertifikat,  maka  disini  BPN  membantu masyarakat menjelaskan bagaimana prosedur pengurusan sertifikat.” disimpukan  peran  BPN  Kabupaten  TTU dalam  program  LARASITA  adalah  sebuah
lembaga pemerintahan tingkat kabupaten yang dimana  semua  keputusan  ditetapkan  oleh Kepala  BPN  RI,  dan  kemudian  dijalankan  di BPN Provinsi, BPN Kota dan BPN Kabupaten yang  menjalankan  Program  LARASITA  yang bersifat  menjangkau  masyarakat  hingga  ke pelosok.
Program  LARASITA  telah  diatur  sesuai Peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor:  18  Tahun 2009.  Dalam  penerapannya  peran  BPN Kabupaten  TTU  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Dozier  (Ruslan,  2005:20) bahwa  peran  sebagai  penasihat  ahli  ialah seorang  praktisi  yang  memiliki  kemampuan tinggi  untuk  mencarikan  solusi  penyelesaian masalah dengan publiknya. Teori ini didukung pula  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Cutlip  (2006:46)  bahwa  ketika  praktisi  PR mengambil peran sebagai penasihat ahli, orang lain  akan  mengganggap  mereka  sebagai otoritas dalam persoalan.
Berikut  hasil  wawancara  dengan  staf lapangan Bapak Marcel Kaful yang memperkuat penjelasan sebelumnya : “ketika  kami  turun  dan  memberikan penyuluhan
kepada masyarakat, masyarakat sangat antusias sekali mendengar  pengarahan  dari  petugas,  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  pertanyaan yang  diberikan  masyarakat  kepada  kami dan  kami  menjelaskan  dengan  seksama pertanyaan  dari  mereka”  (wawancara dilakukan tanggal 10 september 2012)
Peran  BPN  Kabupaten  TTU  sebagai penasihat  ahli  juga  didukung  oleh  teori kredibilitas komunikator menurut Hovland dan Weiss  (Hamidi,  2007:71)  bahwa Expertise (keahlian)  dapat  diartikan  sebagai  kemahiran suatu  ilmu  dan  bidang  pekerjaan.  Setiap individu  harus  memiliki  modal  dasar  dalam menjalani pekerjaannya berupa ilmu, informasi,  kemampuan  kerja,  penguasaan terhadap  bidangnya  sehingga  dia  dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dianggap cakap  oleh  atasan  dan  masyarakat.  Anggapan tersebut merupakan ukuran suatu klien.
Dapat  dipercaya  diartikan  sebagai    rasa percaya yang diberikan orang lain yang timbul dari  adanya  keahlian,  ketekunan,  kejujuran, loyalitas  dan  kapasitas  yang  tinggi  dari individu  dalam  bekerja  sebagai  atasan  atau
lingkungan  tempat  bekerja  meyakini  bahwa individu tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diterapkan atau diinginkan. kepercayaan yang diimplementasi- kan  oleh  BPN  Kabupaten  TTU  dalam mensosialisasikan  program  LARASITA  di Kelurahan Kefa Tengah agar masyarakat dapat melegalisasi aset tanah mereka, dan masyarakat  dapat  memperoleh  Informasi mengenai pertanahan.

## Peran  PR  BPN  Kabupaten  TTU  sebagai Fasilitator Komunikasi
Peran  BPN  Kabupaten  TTU  sebagai fasilitator  komunikasi  dinyatakan  oleh  kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  TTU,  Bapak Drs. Martono, M.Si :
“Dengan meningkatnya volume sengketa,  masyarakat  semakin  sandar pentingnya tanah itu. Tanah itu merupakan  penyumbang  status  sosial bagi  seseorang,  atau  dikatakan  tuan tanah. Meningkatnya kesadaran masyarakat  akan  nilai  tanah,  maka  dari itu  sengketa  tanah  yang  semakin meningkat,  satu  meter  tanah  di  geser dapat  menimbulkan  konflik,  disinilah BPN  TTU  membantu  masyarakat  dalam memediasi permasalahan tersebut”
Sehubungan  dengan  Peraturan  peraturan Kepala  BPN  RI  Nomor  :  18  Tahun  2009 tentang  LARASITA  BPN  RI,  bahwa  larasita menjalankan  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku pada kantor pertanahan, salah satunya LARASITA  melakukan  jenis  kegiatan  yaitu diantara  lain,  memfasilitasi  dan  mendekatkan akses-akses untuk menciptakan sumber- sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi  masalah,  sengketa  atau  perkara pertanahan  secara  dini,  serta  memfasilitasi upaya  penanganannya.  Ketentuan  umum  dari peraturan  Kepala  BPN  RI  Nomor  :  18  Tahun 2009  tentang  LARASITA  ini  dilaksanakan  di BPN kabupaten TTU.
Keterangan  nara  sumber  dan  data  dari tempat penelitian dapat dikatakan bahwa peran BPN Kabupaten TTU dalam program LARASITA  di  Kelurahan  Kefa  Tengah  yang
diimplementasikan oleh BPN Kabupaten TTU sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Dozier  (Ruslan,  2005:20)  bahwa  peran  PR sebagai fasilitator komunikasi adalah bagaimana  seorang  praktisi  humas  mampu bertindak sebagai komunikator yang
membantu
pihak manajemen dalam mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan  oleh  masyarakat.  Peran  ini  maka BPN Kabupaten TTU dapat menjalin komunikasi  dua  arah  dan  menfasilitasi percakapan sehingga hubungan yang lebih erat dapat terjalin antara BPN dengan masyarakat.
Model  Perencanaan  PR  BPN  Kabupaten TTU  dalam  Program  LARASITA  di kelurahan Kefa Tengah Pengenalan Situasi Menurut Anggoro kunci awal membentuk  suatu  perencanaan  yang  logis adalah pemahaman terhadap situasi yang ada.
1. Posisi Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan satu-satunya lembaga
pemerintah non departemen yang memiliki  wewenang  dalam  membuat  dan melegalisasi asset pertanahan masyarakat. Sesuai  peraturan  perundang-undangan Kepala  BPN  RI  Nomor  :  18  Tahun  2009 tentang  LARASITA  BPN  RI,  Bab  I pendahuluan berisi :
LARASITA menjalankan tugas pokok dan fungsi  yang  ada  pada  kantor  pertanahan. Namun sesuai dengan sifat yang bergerak, pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan  guna  kelancaran  pelaksanaan di lapangan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi asset pertanahan Masyarakat  kelurahan  Kefa  Tengah  sadar untuk melegalisasi aset tanah mereka. Hal ini  dikatakan  oleh  bapak  Martono, menurutnya :
“masyarakat semakin hari tingkat kesadaran untuk melegalisasi tanah mereka  itu  semakin  tinggi,  hal  ini dibuktikan  dengan  volume  sengketa  yang semakin  tinggi  dan  jumlah  pendaftaran sertifikat yang semakin meningkat”
Dengan  adanya  program  LARASITA yang  dilaksanakan  di  kelurahan  kefa tengah,  antusiasme  masyarakat  untuk mendaftarkan  tanah  mereka  semakin tinggi. Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah  kabupaten  TTU  Bapak  Arnolus Taimenas Mengatakan “antusiasme  masyarakat  kelurahan  kefa tengah  sangat  tinggi,  bahkan  kegiatan LARASITA  di  laksanakan  sampai  dua kali di kelurahan kefa tengah. Hal tersebut dilakukan  karena  permintaan  masyarakat yang  ingin  melegalisasi  tanah  mereka terus meningkat”
Penetapan Tujuan Pelaksanaan program LARASITA memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan  dan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah secara menyeluruh terutama masyarakat perdesaan. BPN berupaya untuk meningkatkan mutu  pelayanan  publik  di  bidang  pertanahan agar  lebih  berkualitas,  cepat,  akurat,  tepat, transparan  dan  akuntabel  dengan  tetap menjaga  kepastian  hukum.  sesuai  dengan pernyataan bapak Drs. Martono, M.Si bahwa :
“tujuan  dari  program  LARASITA  yaitu mendekatkan  diri  dengan  masyarakat, untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat pentingnya melegalisasi tanah, meminimalisir maraknya penggunaan  calo  dalam  pengurusan sertifikat tanah dan membantu mensejahterahkan rakyat dengan
disertifikasinya  tanah  mereka,  sehingga mereka  bisa  menggunakannya  sebagai jaminan untuk modal usaha.”

## Definisi Khalayak
Menurut Anggoro (2002:81) suatu organisasi  tidak  mungkin  menjangkau  seluruh masyarakat, karena itu pemilihan dan pembatasan khalayak diperlukan agar organisasi tersebut mudah untuk
mengikutsertakan  mereka  dalam  kegiatan humas.  Teori  angoro  berbeda  dengan  realisasi kegiatan penyosialisasian
program LARASITA.  Khalayak  yang  menjadi  target dalam sosialisasi program LARASITA ditujukan  kepada  masyarakat  luas.  Tidak terdapat pengelompokan atau segmentasi yang terdiri tingkat sosial maupun pendidikan.
Sesuai  dengan  kutipan  hasil  wawancara dengan  bapak  Martono,  beliau  menjelaskan “dalam sosialisasi program LARASITA, tidak ada pengelompokan, semua masyarakat menjadi  target  utama,  jadi  BPN  ingin  semua masyarakat  yang  memiliki  tanah  atau  tidak tanpa  kecuali  semua  masyarakat  dapat mengerti  dan  tahu  pentingnya  melegalisasi tanah”

## Pemilihan Media dan Teknik-teknik humas
Menurut  Anggoro  (2002:81)  dalam dunia  kehumasan  ada  media  khusus  seperti jurnal  internal,  buletin  atau  majalah  dinding yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  memberikan informasi  kepada  publik  ekternal  mengenai program humas.
Dijelaskan  oleh  bapak  Arnold  Taimenas, menurutnya :
“selama  ini  program  LARASITA  baru berbentuk sosialisasi saja, dalam perencanaan  kedepan  media  yang  akan digunakan  adalah  media  pameran  yang biasa  dilaksanakan  setiap  peringatan  17 Agustus”

## Perencanaan Anggaran
Perencanaan  anggaran  mengandung  arti penting karena kita dapat mengetahui besarnya dana  yang  diperlukan  untuk  memperoleh tujuan  dari  kegiatan  humas.  disampaikan  oleh Bapak  Arnold  Taimenas  “anggaran  untuk program  LARASITA  diadakan  setiap  periode anggaran.”

## Pengukuran Hasil Kegiatan
Menurut Anggoro (2002:96) : “pengukuran  hasil  berkenaan  dengan  teknik- teknik yang digunakan untuk mengenali situasi seringkali juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang telah dicapai dari  segenap  kegiatan  humas  yang  telah dilaksanakan.”
Menurut bapak Martono : “ keberhasilan  program  LARASITA  di ukur dari meningkatnya kesadaran masyarakat  untuk  melegalisasi  tanah mereka. Tingkat  kepuasan  masyarakat dan animo masyarakat untuk
melegalisasi tanah semakin hari semakin tinggi, melalui LARASITA BPN
mensosialisasikan  pentingnya  sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sebagai sumber ekonomi. Dengan sertifikat  masyarakat  dapat  berhubungan dengan  Bank  atau  lembaga  yang memberikan  pinjaman  sehingga  mereka dapat  menggunakan  sebagai  modal usaha .”
Peningkatan volume permohonan sertifikasi  dari  masyarakat  menjadi  indikator bahwa  masyarakat  telah  menangkap  arti pentingnya  sertifikat  atas  tanah  sebagai  bukti kepemilikan dan sumber permodalan.

## Pembahasan
Peran  Humas  BPN  Kabupaten  TTU dalam  layanan  Program  LARASITA  di kelurahan kefa tengah dikaitkan dengan empat teori Cutlip, Center & Broom

## Peran  PR BPN  Kabupaten  TTU  sebagai penasehat ahli
PR  dipercaya  oleh  pemimpin  organisasi sebagai  pakar  atau  orang  yang  berkompeten dibidang  ini.  Praktisi  PR  dianggap  memiliki otoritas  dalam  persoalan  dan  solusinya. Pemimpin manajemen atau organisasi menyerahkan  tanggung  jawab  atas  program Larasita  ke  tangan  praktisi  PR  untuk mendefinisikan  Problem,  mengembangkan program,  dan bertanggung jawab penuh untuk menjalankan program Larasita di lapangan.
Para  pelaku  peran  ini  menempatkan dirinya  sebagai  sumber  informasi  dan  sebagai kontak  antara  organisasi  dan  publiknya. Sebagai  wasit  dari  interaksi,  memantapkan agenda  yang  akan  didiskusikan  antara  dua belah pihak, menyimpulkan pandangan, bereaksi  terhadap  kasus,  membantu  partisipan mendiagnosa masalah, membantu menyelesaikan  masalah  yang  berhubungan dengan komunikasi.
Peran  PR  BPN  Kabupaten  TTU  sebagai fasilitator pemecahan masalah
Mereka  berkolaborasi  dengan  manajer lain  untuk  mendefinisikan  dan  memecahkan masalah.  Bergabung  dengan  konsultan  mulai dari  awal  direncanakan  program  hingga evaluasinya. Membantu manajemen menerapkan  PR  sebagai  tahapan  fungsi
manajemen  yang  sama  dengan  kegiatan manajemen yang lain.
Melalui peran ini mereka menjadi paham spirit  setiap  program  baik  motivasi  maupun tujuan  mengapa  program  harus  dilaksanakan, mereka mensupport perubahan strategis organisasi,  keputusan  yang  sifatnya  taktis  dan memiliki  komitmen  pada  perubahan  dan mampu  menyediakan  segala  sesuatu  yang dibutuhkan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan program.
Peran  PR  BPN  Kabupaten  TTU  sebagai teknisi komunikasi
PR  diarahkan  untuk  berperan  menulis, menulis news letter , menulis in house journal , menulis news  release ,  menulis  featur  dan sebagainya.  Biasanya  praktisi  dalam  peran  ini tidak  hadir  pada  saat  manajemen  menemui kesulitan.  Mereka  tidak  dilibatkan  dalam manajemen  sebagai  pengambil  keputusan. Peran mereka lebih ke arah penulisan tools dan mengimplementasikan program.

## Model  perencanaan  PR  BPN  Kabupaten TTU  dalam  layanan  program  LARASITA di kelurahan kefa tengah
Model  perencanaan  PR  BPN  Kabupaten TTU  dalam  layanan  program  LARASITA  di kelurahan  kefa  tengah  jika  dikaitkan  dengan enam model perencanaan humas oleh Anggoro yaitu :
1. Pengenalan Situasi
Suatu  organisasi  terdapat  struktur Humas  untuk  menjalankan  fungsinya sebagai penghubung antara organisasi atau lembaga  yang diwakili  dengan publiknya. Cutlip,  Center  dan  Broom  merumuskan dua  fungsi  PR (Prayudi,  2007:4)  yaitu untuk  mengidentifikasi  opini,  persepsi, dan  tanggapan  publik  terhadap  organisasi yang  diwakilinya  atau  sebaliknya  dan untuk melayani keinginan publik organisasi  dan  memberikan  saran  kepada pihak manajemen demi tercapainya tujuan dan  manfaat  bersama.  Seperti  BPN menilai  pandangan  masyarakat  mengenai pelayanan publik yang dijalankan organisasinya  perlu  menjadi  perhatian bagi  kalangan  internal  dalam  menentukan pendekatan  yang  akan  dilakukan  melalui sosialisasi program LARASITA.
Struktur  Humas  dalam  BPN  Pusat (Jakarta)  dijalankan  oleh  bidang  hukum dan  Hubungan  Masyarakat.  Sedangkan BPN  kabupaten  TTU  dalam  menjalankan Program
LARASITA fungsi PR dijalankan  oleh  Kepala  kantor  yang kemudian menunjuk Seksi Hak Pendaftaran  Tanah  sebagai  penanggung jawab dalam sosialisasi program
LARASITA.
Sebelum melakukan sosialiasi, seksi Hak  Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah  BPN Kabupaten
TTU terlebih dahulu menyusun  model  perencanaan  yang  tepat agar  dalam  melakukan  sosialisasi  di kelurahan kefa tengah.
2. Penetapan Tujuan
James  Gruning  mengatakan  lima objektif dimana tiga diantaranya merupakan tujuan komunikasi dari sosialisasi  yang  dilakukan  BPN  yaitu acceptance  of  the  message (penerimaan pesan) , attitude change (perubahan sikap) , change  in  overt  behavior (perubahan perilaku terbuka) .
Acceptance of the message (penerimaan pesan), berdasarkan pandangannya  tentang  realitas,  target publik tidak hanya mempertahankan pesan tetapi  menerimanya  secara  valid.  Target pesan  dapat  memahami  dengan  baik  inti pesan  yang  terkandung  dalam  sosialisasi LARASITA,  yaitu  pentingnya  legalisasi asset  pertanahan  untuk  meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
Attitude  change (perubahan  sikap), target publik tidak hanya mempercayai isi pesan  tetapi  membuat  komitmen  verbal atau mental untuk perubahan perilaku dari hasil  pesan.  Target  publik  diharapkan mampu  mengubah  perilaku  sesuai  isi pesan.  Proses  komunikasi  yang  dilakukan BPN  dapat  mempengaruhi  target  publik dalam  berperilaku.  Masyarakat  yang sebelumnya ragu untuk mengurus sertifikat  tanah  karena  prosedur  yang berbelit  dapat  diyakinkan  kembali  untuk melegalisasi  asset  pertanahan  melalui program  LARASITA  dan  tidak  lagi memanfaatkan jasa calo untuk mempermudah pengurusan sertifikat.
Change in overt behavior (perubahan  perilaku  terbuka),  anggota publik dapat merubah perilakunya dengan melakukan tindakan membeli dan
menggunakan  produk  atau  jasa  dalam pesan.  Unsur    ini  dapat  terlihat  dari masyarakat  yang turut mengikuti program LARASITA untuk  mendapatkan sertifikat tanah yang belum legal.
3. Definisi khalayak Khalayak  adalah  kelompok  orang atau  orang-orang  yang  berkomunikasi dengan  suatu  organisasi,  baik  secara internal  maupun  eksternal  (Anggoro, 2001:18).  Istilah  khalayak  disebut  juga sebagai publik. Setiap organisasi memiliki publiknya masing-masing. Publik dikelompokan  menjadi  publik  eksternal dan publik internal. Publik internal adalah para  pegawai  BPN  dan  publik  eksternal adalah  masyarakat  lokal  maupun  opinion maker seperti LSM, akademisi dan lainya. Pemahaman  dan  sosialisasi  internal  harus dilakukan dalam mengembangkan
keselarasan  antara  pemahaman  internal dengan komunikasi eksternal LARASITA.
Menurut  James  Grunig  (Gregory,
2004:88)  salah  satu  tipe  publik  yaitu publik  yang  sadar  ( aware  publics )  yakni kelompok yang mengenali adanya masalah. BPN melakukan upaya sosialisasi  hingga  pada  akhirnya  mampu membentuk  suatu  kelompok  publik  yang sadar  akan  pentingnya  legalisasi  asset pertanahan.
4. Pemilihan media dan teknik-teknik humas BPN Kabupaten TTU harus melalui tahapan  pemilihan  media  dan  teknik- teknik  humas,  dimana  BPN  melakukan tiga konteks komunikasi (Mulyana, 2007:72)  yang  dimaksud  terdiri  dari komunikasi kelompok ( group communication ), komunikasi publik ( public  communication ),  dan  komunikasi massa ( mass communication ).
Komunikasi kelompok ( group communication )  adalah  komunikasi  yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai  tujuan  bersama,  mengenal  satu sama  lainya  dan  memandang  mereka sebagai  bagian  dari  kelompok  tersebut.
BPN  kabupaten  TTU  menyelenggarakan penyuluhan  langgsung  yang  biasanya berlangsung  saat  pelaksanaan  program LARASITA. Komunikasi publik ( public communication )  adalah  komunikasi  antar seorang pembicara dengan sejumlah besar orang  atau  khalayak  yang  tidak  bisa dikenal  satu  persatu.  Komunikasi  publik berlangsung  lebih  normal  dan  lebih  sulit daripada  komunikasi  antar  pribadi  atau komunikasi  kelompok  karena  komunikasi publik  menuntut  persiapan  yang  cermat, keberanian  dan  kemampuan  menghadapi sejumlah  besar  orang.  Contohnya  adalah pidato  yang  disampaikan  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  pada  hari  Agraria ke  50.  Pada  pidato  beliau  mengajak seluruh kalangan warga  Negara  Indonesia untuk  turut  mengambil  bagian  dalam menyukseskan  program  LARASITA  dan BPN  sebagai  penyelenggara  program harus  konsisten  dalam  meningkatkan pelayanan publik.
Komunikasi  media  massa  ( mass communication )  adalah  komunikasi  yang menggunakan  media  massa,  baik  cetak (surat  kabar,  majalah)  atau  elektronik (radio,  televisi)  yang  dikelola  oleh  suatu lembaga  atau  orang  yang  dilembagakan, yang  ditunjukan  kepada  sejumlah  besar orang  yang  tersebar  di  banyak  tempat, anonim  dan  heterogen.  BPN  kabupaten TTU  belum  menggunakan  media  masa untuk membantu mensosialisasikan program  LARASITA,  karena  program  ini baru  dijalankan  dua  tahun  terakhir. Namun harapan kedepannya, media massa akan dipergunakan sebagai media komunikasi,  agar  program  ini  dapat berjalan lebih efektif.
5. Perencanaan anggaran
Pada  prakteknya,  BPN  kabupaten TTU dalam menjalankan program
LARASITA, dalam merencanakan anggaran  dengan  cara  mengajukan  ke kantor BPN Pusat di Jakarta.
6. Pengukuran hasil
Peningkatan  kesadaran  masnyarakat
dalam melegalisasi asset tanahnya, menunjukan BPN Kabupaten TTU
berhasil  mencapai  salah  satu  fungsi
komunikasi  yang  diungkapkan  Mulyana (2007:33),  “komunikasi  yang  berfungsi untuk  memberitahukan  atau  menerangkan ( to inform ) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan  pendengarnya  memper-
cayai fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak diketahui.”
Kesimpulan Peran  PR  BPN  Kabupaten  TTU  dalam Program  LARASITA  di  Kelurahan  Kefa Tengah
Dari keempat peran PR Cutlip, Center & Broom, BPN Kabupaten TTU hanya menjalankan dua peran yaitu sebagai penasihat ahli yaitu BPN mempunyai kewenangan penuh dalam pengurusan pertanahan, BPN membantu masyarakat  untuk  memberikan  solusi  dalam permasalahan pertanahan, dan  kedua berperan sebagai  fasilitator  komunikasi  atau  mediator untuk  membantu  mendengarkan  apa  yang dibutuhkan masyarakat dan membantu memediasi permasalahan yang dialami masyarakat.

## Model perencanaan Humas BPN kabupaten TTU  dalam  program  LARASITA  di kelurahan Kefa Tengah
Enam  model  perencanaan  humas  yang diterapkan  BPN  Kabupaten  TTU  dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu :
Langkah  pertama  melalui  pengenalan situasi  tentang  posisi  BPN,  tingkat  kesadaran masyarakat masyarakat akan  pentingnya legalisasi  asset  pertanahan;  langkah  kedua yakni penetapan tujuan diantaranya mendekatkan BPN dengan masyarakat, meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya melegalisasi  asset  tanah,  dan  meminimalisir maraknya jasa calo dan membantu mensejahterakan  masyarakat:  langkah  ketiga adalah penentuan khalayak, sasaran sosialisasi yang  luas,  sehingga  tidak  ada  segmentasi secara  spesifik;  langkah  keempat  adalah pemilihan  media  atau  teknik-teknik  humas yang  digunakan  BPN  adalah  penyuluhan langsung  di  lapangan  (sosialisasi);  langkah kelima  adalah  perencanaan  anggaran,  dalam sosialisasi program LARASITA telah dianggarkan  setiap  tahunya;  langkah  yang terakhir adalah pengukuran hasil yang
membahas  pengukuran  hasil,  dari  hasil penelitian menunjukan bahwa BPN kabupaten TTU berhasil menjalankan program LARASITA  dikelurahan  kefa  tengah,  hal  ini dibuktikan  dengan  meningkatnya  kesadaran masyarakat  untuk  melegalisasi  tanah  mereka sehingga  program  LARASITA  dilaksanakan sebanyak dua kali di kelurahan ini.

## Daftar Pustaka Buku
Afifudin.  H  et  al.2009. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung : CV Pustaka Setia Burgin,  Burhan.  2007.  Penelitian  Kualitatif.
Jakarta: Prenada Media Group Badudu  J  dan  Sutan  Moh  Zain.  2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta : PT.
Pustaka Sinar Harapan Cangara, Hafid.2005. Pengantar Ilmu Komunikasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cutlip, Center.2000. Effective Public
Relations .  Bandung:Kecana  Permada Media Group Dwiyanto,  Agus.2010. Manajemen  Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaboratif .  Gajah  Mada  University Wordpress. Effendy, Onong Uchjana.2000. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek . Bandung : PT. Remaja Rosadakarya
____________________.  2003. Ilmu  Teori
dan  Filsafat  Komunikasi .  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti ____________________. 2004. Human Relations & Public Relations . Jakarta:Mandar Maju
Hasan, Erliana. Komunikasi Pemerintahan . PT Refika Aditama. 2005 Imam,  Indra  el  al.2009. Aplikasi  Manajemen Perusahaan .  Jakarta.  Mitra  Wacana Media
Iriantara,  Yosal.  2003. Managemen  Strategi PR . Bandung:GHALIA INDONESIA Iskandar.  2008. Metode  Penelitian  Kuantitatif dan Kualitatif . Jakarta: Gaung Persada Press
Liliweri,  Allo.  2011. Komunikasi  Serba  Ada Serba Makna. Jakarta, Kencana Moore,  Frazier.  H.2005.  Humas Membangun Citra  dengan  Komunikasi .  Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
Morrisan. 2008. Manajemen Public Relations : Strategi  Menjadi  Humas  Profesional . Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group Mulyana, Deddy.2008. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Nazir, Mohammad.2003. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia Oemi, Abdurahman.1995. Dasar-dasar Public Relations . Bandung:Citra Aditya Bakti
Perangin Angin, Loina.2001. Membina Hubungan Baik dengan Publik .
Bandung: CV. Palolo
Rita,  F.  Silia  et  al.2009. Panduan  Praktisi Public  Relations .  Jakarta:  PT.  Elex Media Komputindo
Rurmanti,  Maria  Asumta.2002. Dasar-Dasar Public  Relations  Teori  dan  Praktik. Jakarta:  PT.  Gramedia  Widiarsana Indonesia
Ruslan, Rosadi.2003. Metode Penelitian
Public Relations & Komunikasi .
Cetakan  Ketiga.  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada ____________. 2003. Kiat & Strategi
Kampanye  Public  Relations .  Jakarta:
PT. Raja Grafindo Pustaka
____________.  2005. Manajemen  Pubic
Relations  dan  Media  Komunikasi  Ed .
Rev.  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada Simanjutak, P.J. 2005. Manajemen & Evaluasi Kerja, Jakarta : Lembaga Penelitian FE UI Soemirat,  Soleh  et  al.2008. Dasar-Dasar
Public  Relations .  Bandung  :  PT.
Remaja Rosdakarya
Soekarno,  Sahab.  1997. Teknik  Manajemen Kerja ,  Jakarta  :  Bima  Sumber  Daya Manusia.
Wiryanto.  2004. Pengantar  Ilmu  komunikasi . Jakarta: PT.Gramedia
Widiarsana Indonesia Wilcox,  Dennis  L.,  et  al.  2005. Public Relations Strategies and Tactics
Seventh Edition. Pearson Education Wright.  1999. How  To Pass  Public  Relations . Jakarta:Salemba Humanika.

## Website
http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita--- Artikel/Artikel/LARASITA,- MENJANGKAU-YANG-TIDAK- TERJANGKAU.aspx