Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |17

## IMPLEMENTASI PEMIKIRAN POLITIK AL MAUDUDI DALAM DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

## Ikrima Amira Ahadiya, Widinda Arum Rahmaningtias
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ikrimamira1@gmail.com, widindaa@gmail.com

## Abstract
This  articles  aims  to  find  out  how  Al-Maududi's  Islamic  political  thought  is  in contemporary  political  dynamics  and  to  find  out  how  the  concept  of  Al- Maududi's Islamic political thought is. In this study, the author uses a qualitative descriptive research method that explains the facts by utilizing secondary data, namely  data  obtained  from  journals,  articles,  and  websites.  Al-Maududi  is  a Muslim  thinker  from  Pakistan.  From  a  young  age,  Al-Maududi  was  very interested in political issues in his country. Due to the current political situation and temperature in his country, it directly or indirectly influences and steals his attention.  Therefore,  Al-Maududi's  Islamic  political  thought  emerged.  Al- Maududi's political thought  aspires to the realization of an Islamic state based on  the  Qur'an  and  Hadith.  Therefore,  he  formulated  a  regulatory  framework regarding  the  Islamic  state.  It  cannot  accept  other  forms  and  models  of countries. But the most important thing according to him is that the sovereignty embraced  is  the  sovereignty  of  God  (Theo-Demochracy)  as  a  feature  of  an Islamic  state.  Unlike  the  Republican  model  in  general,  which  uses  a  people's sovereignty system or democracy
Key word: Pemikiran, Politik, Al-Maududi, Kontemporer

## A.  Pendahuluan
Politik  dan  agama  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam Islam, tetapi terdapat keterkaitan diantaranya keduanya. Didalam kitab suci Al- quran  serta  perkataan  nabi  mengenai  bagaimana  bentuk  dan  pemerintahan yang  tepat  untuk  agama  Islam  tidak  dijelaskan  secara  rinci  namun  kedua memberi  ajaran  tata  nilai  serta  etika  bagaimana  mengatur  sebuah  kehidupan bernegara  maupun  masyarakat.  Nabi  Muhammad  menjadikan  negara  sebuah instrumen untuk umat islam mengembangkan serta menyebarkan agama. 1
Opini serupa bahkan lebih tegas mengenai hubungan antara Islam serta negara dinyatakan  oleh  al-  Maududi  ia  mengungkapkan  secara  lebih  tegas  bahwa Islam  bersama  Al-quran  tak  hanya  berisikan  ibadah,moral,serta  etika  saja.
1 Chindy Ayu Shonia, Pemikiran Politik Abu A‟la Al-Maududi, Jurnal ISTIGHNA, Vol. 3, No 1, Januari 2020, h. 13
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |18
Tetapi  didalamnya  juga  terdapat  tuntunan  dalam  bidang  sosial,  politik,serta ekonomi bahkan mengenai hukum negara serta institusi kenegaraan. Berbagai macam  aturan  yang  ada  dalam  al-Quran  diwujudkan  dalam  kenyataan  salah satu caranya yaitu dengan mendirikan agama islam yang berbasis hukum islam secara utuh.
Keunikan  atau  kekhasan  teori  politik  Al-Maududi  terletak  pada  konsep dasarnya,  yaitu  kedaulatan  ada  di  tangan  Tuhan,  bukan  di  tangan  manusia. Jadi  berbeda  dengan  teori  demokrasi  dalam  sistem  politik  modern,secara umum kedaulatan ada di tangan rakyat.
Kenyataannya,  istilah “kedaulatan  rakyat”  sering  kali  menjadi  omong kosong,  karena  partisipasi  rakyat  di  sebagian  besar  negara  demokrasi  hanya diadakan  setiap  empat  atau  lima  tahun  sekali  dalam  bentuk  pemilihan  umum, dan  kendali  pemerintah  sebenarnya  ada  di  tangan  sekelompok  kecil  rakyat. Penguasa yang memutuskan semua kebijakan bangsa.
Kelompok penguasa ini bertindak atas nama rakyat, meskipun sebagian ide  dan  tenaga  yang  mereka  kemukakan  bukan  untuk  melayani  rakyat, melainkan hanya untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka pegang dan kepentingan pribadi mereka.
Al-Maududi  tampaknya  memahami  praktik  "kedaulatan  rakyat"  yang dikemukakan  oleh  teori  demokrasi.  Siapa  pun  yang  sedikit  praktik  demokrasi mengerti  bahwa  hukum  oligarki  paling  umum  diterapkan,  yaitu  sekelompok penguasa  saling  bekerja  sama  untuk  menentukan  berbagai  kebijakan  politik, sosial,  dan  ekonomi  negara  tanpa  harus  meminta  pendapat  rakyat.  Kita  tidak boleh  lupa  bahwa  oligarki  yang  memerintah  atas  nama  rakyat  ini  juga menganiaya  setiap  oposisi  yang  menentang  legitimasi  pemerintah  mereka dengan  tuduhan  menumbangkan  negara.  Selain  itu,  Al-Maududi  juga  sangat jelas  menjelaskan  bahwa  mayoritas  yang  biasanya  menentukan  dalam  sistem demokrasi  dapat  menyebabkan  kesalahan  fatal,  karena  mesin  propaganda yang  digerakkan  pemerintah  dapat  memberi  tahu  mayoritas  hal  yang  telah diatur. 2
2 Al-Maududi,  Khilafah  dan  Kerajaan,  Evaluasi  Kritis  atas  Sejarah  Pemerintahan  Islam, penerjemah Muhammad al Baqir, cet. ke- I. (Bandung: Mizan: 1984), h.20
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |19
Menurut  Al-Maududi,  situasi  saat  ini  adalah  bahwa  masyarakat  Muslim secara bertahap bergerak menjauh dari tatanan ideal yang didirikan oleh Nabi Muhammad,  yang  terus  berkembang  di  sepanjang  rute  yang  sama  selama periode  Khulafaur  Rasyidin.  Perubahan  penting  pertama  dalam  institusi  politik Islam  adalah  perubahan  dari  Khilafah  menjadi  monarki,  yang  konsekuensinya adalah  perubahan  besar  dalam  peran  agama  dalam  kehidupan  sosial  dan politik. Lambat laun gagasan yang sangat penting tentang kesatuan kehidupan melemah,  dan  pemisahan  agama  dan  politik,  secara  sadar  atau  tidak  sadar, mengikuti satu demi satu.
Al-Maududi  dengan  yakinmembuktikan  kelemahan  teori  kedaulatan rakyat  yang  dipraktikkan  di  negara-negara  demokrasi  sekuler  Barat. Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  kebanyakan  orang  tidak  berpartisipasi  dalam proses pemerintahan dan legislatif, karena secara teori mereka mendelegasikan kekuasaan kepada perwakilan rakyat melalui sistem pemilihan umum.  Wakil  rakyat  merumuskan  dan  melaksanakan  undang-undang  atas nama  rakyat.  Namun,  karena pemisahan  total  antara  politik  dan  agama  akibat sekularisasi,  seluruh  masyarakat,  terutama  orang-orang  yang  aktif  secara politik,  tidak  lagi  mementingkan  moralitas  dan  etika.  Selain  itu,  mereka  yang dapat  mencapai  puncak  kekuasaan  negara  biasanya  adalah  mereka  yang berhasil mempengaruhi massa rakyat melalui tekanan kekuasaan, propaganda palsu, atau uang.
Pendekatan Al-Maududi mengenai perubahan dalam tatanan masyarakat  Islam  bisa  diperoleh  dengan  perantaraan tajdid . Tajdid menunjukkan  kesinambungan  misi dari para nabi untuk melaksanakan Islam. Ia  tumbuh  dari  keyakinan  yang  kukuh,  dari  tekad  yang  kuat,    untuk melaksanakan  kamauan  Tuhan.  Jiwanya  adalah kreativitas. Ia memperoleh inspirasi dari cita-cita yang tinggi,  sekalipun  usaha  itu sendiri harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan  penuh  realisme,  dan  disertai dengan persiapan moral dan material yang penuh. 3
Pada  titik  ini,  kita  dapat  melihat  bahwa  Al-Maududi  berhasil menempatkan  studi  Islam  dalam  dimensi  epistemologis  dan  ideologisnya.
3 Maududi , Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim , Terjemahan Osman Raliby, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h. 18.
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |20
Keduanya  erat  kaitannya  dengan  gaya  fundamentalis  sebagai  faktor pembentuknya.  Menurut  penulis,  hal  ini  memang  perlu  dibahas  bersama dengan  model  dan  rumusan  pemikiran  politik  Islam  yang  dikemukakan  al- Maududi,  yang  dapat  menambah  ruang  lingkup  pertimbangan  sistem  politik saat ini.
Namun,  Al-Maududi  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap munculnya  studi  kritis  Islam,  terutama  melalui  penemuan-penemuan metodisnya. Oleh karena itu, para pemikir Muslim setelahnya dapat mengambil pelajaran  dan  menempatkan “simbiosis  timbal  balik”  antara  Islam dan  budaya masing-masing dalam konteksnya.

## B.  Metodologi Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.  Adapun jenis pendekatan penelitian ini  adalah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  berusaha  untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.
Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi politik Islam pada masa Al-Maududi hingga terciptanya pemikiran Al-Maududi di Pakistan melalui org anisasi  yang  dipimpinnya  yaitu  Jama‟atal  Islami.  Selain  itu,  dengan pendekatan  kualitatif  diharapkan  dapat  diungkapkan  bagaimana  pemikiran politik Abu A‟la Al-Maududi dalam dinamika politik kontemporer.

## C.  Pembahasan

## 1.  Biografi Al-Maududi
Sayyid  Abu  A‟la  Al-Maududi  merupakah  seorang  ahli  filsafat, sastrawan,  dan  aktivis  yang  aktif  dalam  pergerakan  dan  perjuangan Islam  di  seluruh  dunia.  Beliau  dilahirkan  pada  tanggal  25  September 1903  di  Aurangabad,  suatu  kota  terkenal  di  India.  Ia  dilahirkan  dari keluarga  yang  terhormat,  dan  memiliki  garis  keturunan  kepada  Nabi Muhammad  SAW.  Inilah  sebabnya  beliau  memakai  nama  Sayyid. Keluarga  Al-Maududi  adalah  keturunan  langsung  dari  Khawajah Maunuddin  Ajmeri.Beliau  merupakan  salah  seorang  ulama‟  abad  ke-20 dan  penggagas  Jamaat  e-Islami  (Partai  Islam).Al-Maududi  mendapat
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |21
ilham dari perjuangan Sayyid  Qutb di Mesir yaitu Jama’ah al-Ikhwan al- Muslimun. Sebagaimana  Sayyid  Qutb,  Al-Maududi  merupakan  tokoh perjuangan Islam seluruh dunia. 4
Nama  Al-Maududi  memang  dikenal  luas  baik  dikalangan  orang- orang    Islam  maupun  kalangan  orang-orang  di  luar  Islam.  Di  antara mereka ada yang memuji dan  tidak sedikit pula yang mencibir keilmuan beliau.  Guru  pertama  beliau    adalah    ayahnya  sendiri  yang  pernah berprofesi  sebagai  pengacara  yangtaatberagama.  Ayahnya,  Ahmad Hasan,  sendiri  pernah  belajar  di  Universitas  Aligarhtetapi    hal    itu  tidak berlangsung lama karena pola pendidikan di Universitas tersebut sangat kebarat-baratan.  Ketika  dia  menjalankan  profesinya  sebagai  pegacara, dia sangat teliti dalam memilih pelanggannya. Dia tidak mau melakukan hal-hal  yang  bertentangan  dengan  akhlak  Islami  dan  hati  nuraninya sehingga  dia  ditinggalkan  oleh  para  pelanggannya.  Dengan  demikian berhentilah dia dari profesitersebut.Setelahitu beliau hanya memusatkan pada  pengajarandan  pendidikan  anaknya.  Al-Maududi  memulai pendidikanya  di  rumah  sampai  tamat  tingkat  dasar.  Setelah menyelesaikan  pendidikan  dasar  tersebut,  dia  melanjutkan  studinya  di madrasah  Fauqaniyah  yang  memadukan  pendidikan  modern  barat dengan  pendidikan  Islam  tradisional.Dia  dikenal  sebagai  seorang  anak yang  cerdas,  dan  menyelesaikanpendidikannyatepatpada  waktunya dengan mendapatkan ijazah Maulawi. 5
Sejak  mudanya,  Al-Maududi  telah  mempunyai  kecenderungan pada bidang jurnalistik, pernah menjadi editor beberapa massa. Dalam usia  17  tahun,  ia  menjadi  pemimpin  harian  Taj  di  Jabalpur  (India). Kemudian  menjadi  pimpinan  editor  di  dua  surat  kabar:  Muslim  (1921- 1923) dan al- Jam’iyati ‘Ulama-i hind (1921-1928). Di tangan Al-Maududi surat  kabar  yang  kedua  ini  menjadi  surat  kabar  Islam  yang  cukup berpengaruh di India pada tahun 1920-an. Empat tahun berikutnya, 1932
4 Al-Maududi, Hukum  dan  Konstitusi, Terjemahan  Asep  Hikmat,  (Bandung  :  Mizan, 1990),h.6
5 Munawir  Sadjzali, Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran, (Jakarta: UIPress, 1993), h.159
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |22
ia  memimpin  penerbitan  majalah  yang  berorientasikan  kebangkitan Islam, Tarjuman al-Quran di Hyderbad. 6
Minatnya  pada  politik  tumbuh  pada  usia  sekitar  20  tahun, ketertarikannya  belakangan  ini  menjadi  sekular  dan  terfokus  hanya kepada nasionalisme. Pada tahun 1918 dan 1919, dia menulis beberapa esai  yang  memuji  para  pemimpin  partai  kongres,  terutama  Mahatma Gandhi  dan  Madan  Muhan  Malavia.Pada  tahun  1918  al-Maududi bergabung  dengan  saudara  laki-lakinya,  Abul  Khair,  di  Bijnor  dan memulai  karir  dibidang  jurnalistik  dan  politik.  Tidak  lama  kemudian, kedua  bersaudara  ini  pindah  ke  Delhi.  Di  sini  al-Maududi  berhadapan dengan  berbagai  arus  intelektual  dalam  komunitas  Muslim.  Pada  tahun 1919 dia pindah ke Jabalpur untuk bekerja pada mingguan Taj yang pro- kongres  khilafat  dan  memobilisasi  kaum  Muslim  untuk  mendudukng partai Kongres.
Maududi menolak faham demokrasi dan sekuler yang dinyatakannya  sebagai  faham  yang  bertentangan  denganagama.  Dia menyerukan  kaum  Muslimin  untuk  tidak  berjuang  atas  faham-faham tersebut  karena  akan  merugikan  kelompok    Muslim  yang  minoritas.  Dia mendesak  kaum  Muslimin  untuk    tidak    ikut    serta    dalam  perjuangan kemerdekaan  yang  dipimpin  Kongres  Nasional  India  dan  para pendukung  nasionalisme.  Karena  hal    itulah,    akhirnya    Maududi memulai    usaha    pembaharuan  Islam  dengan  mendirikan  suatu organisasi, yaitu Jama'at  al-Islami  di  Lahore  pada bulan Agustus 1941, dan dia terpilih sebagai Amir (pemimpin) sampai tahun 1972. 7
Pada  tanggal  28  Maret  1953,  Maududi  ditangkap  dan dipenjarakan sehubungan   dengan   tulisannya   yang   berjudul   “The Qadiani      Problems".  Akan  tetapi,  pada  tanggal  25  Mei  1955,  Maududi dinyatakanbebas  olehPengadilan  Tinggi  karena  undang-undang  yang menyebabkannya itu ditahan telah dibatalkan.Meskipun sering dipenjara,
6 Agustina Damanik, Konsep Negara Menurut Abu A’la AL-Maududi , Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019,h. 98
7 CharlesJAdams,“Maududi dan Negara Islam”,dalam John  L Esposito (ed.),  Dinamika Kebangunan  Islam, terjemahan  Bakri  Siregar  dari  buku  aslinya  yang  berjudul “Voiceofresurgent Islam, h. 119
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |23
perjuangannya tidak pernah terhenti demi tercapainya cita-citanya, yaitu tegaknya tatanan Islam di negara Pakistan. 8
Dalam  usianya  yang  semakin  lanjut,  Maududi  selalu  aktif  dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan negara Pakistan yang bedasarkan al-Qur'an  danal-Sunnah.  Sebagaimana  diketahui,  perjuangan  Al- Maududi selama 60 tahun berhenti ketika ayahnya tiba pada  tanggal 23 September  1979,  yaitu  setelah  dirawat  beberapa  hari  di  sebuah  rumah sakit di kota New York. 9
Akhirnya umat Islam telah kehilangan salah seorang pejuang gigih yang terus berusaha dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi ini. Kegigihan  dan ketekunannya dalam menegakkan ajaran Islam  ini  telah menimbulkan    semangat  kepada  orang-orang  yang  ditinggalkannya untuk terus berusaha dalam  menegakkan ajaran Islam.

## 2.  Karya-Karya Al-Maududi
Selama  mengarungi  perjalanan  intelektual,  Al-Maududi  membuat karya-karya  keilmuan  hasil  karya  dari  pemikirannya  yang    sangat mengagumkan  banyak  pemikir dan kaum intelektual di dunia. Di antara karya-karya beliau yaitu :
-  Birth Control, Delhi, Markazy Maktaba Islami, 1980
-  Islamic Way of Life, Pakistan: Islamic Publishing, 1987
-  Islam Today, Kuwait: Dar al-Qolam, 1968
-  Islam  and  Nationalism:  an  Analysies  of  the  Views  of  Azad,  Iqbal and Maududi, Kuala Lumpur, 1994
- Introduction to the Study of the Qur’an, Delhi: Markazy Maktabah Islami, tth
-  Toward Understanding Islam, Lahore: Islamic Foundation, 1966
-  Al-Riba, Jedah: Dar al- Su‟udiyah, 1987
-  The  Islamic  Law  and  Constitution, Lahore:  Islamic  Publication, 1975
-  Unity of the Muslim World, Lahore: Islamic Publication, 1967
8 Anwar Sanusi, Pemikiran Politik Abu A’la Al-Maududi, Jurnal Inspirasi: Fakultas Adab, Dakwah, dan Ushuluddin, IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, Vol. 8 No. 2 Juni Tahun 2011, h. 19
9 Ibid., h. 20
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |24
-  Purdah and Status of Women in Islam, Delhy, Markazy Maktabah islami, 1995
-  A  Short  History  of  the  Revitalism  Movement  in  Islam, Lahore: Islamic Publication, 1972
-  Usus  al-Iqtishad  Baina  al-islam  wa  al-nuzum  al- Mu’ashirah  wa Manzilat  al-Iqtishad  wa  Huluha  fi  al-Islam, Lahore:  Islamic Publication, 1971
-  Our Message, Lahore: Islamic Publication, 1988
-  The Qodiani Problem, Lahore: Islamic Publication, 1979

## 3.  Pemikiran Politik Islam Al-Maududi
Dasar  Pemikiran  Politik  Al-Maududi:  Elemen  dasar  dari  pola  pikir Al  Maududi  adalah  konsepnya  tentang ketauhidan yang sangat kental yang mendarah daging. Memang konsepsinya tentang Tuhan inilah yang ia  tekankan  dan  ia  menganggap  bahwa  konsepsi  itu  merupakan konsepsi  tentang  Tuhan  yang genuine, sebagaimana  diterangkan  oleh semua Nabi dan Rasul Allah.
Gagasan  tentang  Tuhan  ini  sangat  prinsipil  dan  menjadi  otoritas pertama  yangmenjadi  dasar  dalam  mengarungi  hidup  di  dunia. Semuaprinsip,  hukum,adat  kebiasaan,  yang  berbeda  dengan  petunjuk Tuhan    harus    dijauhi.    Semua    teori    atau  ajaran  yang  tidak  mengacu kepada  petunjuk  Tuhan  diangggap  sebagai  menolak  kedaulatan  Tuhan dan membuat tuhan-tuhan selain dari pada Tuhan yang Maha  Esa yang sebenarnya.  Tunduk  dan  patuh  kepada  Tuhan  berarti  membawa seantero  hidup  manusia  ini  sesuai  dengan  kemauan  Tuhan  yang diwahyukan. 10
Tuhan telah memilih manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Setiap manusiadiberi tanggung jawab sebagai wakil Tuhan dan ia bertanggung jawab  kepada-Nya.  Petunjuk  Tuhan  itu  meliputi  pengetahuan, kebijaksanaan,  dan kemurahan Allah  yang tidak terbatas, maka prinsip- prinsip  yang  menjadi  dasar  dalam  kehidupan  Islam  adalah  baik  dan sehat  dan  juga  tidak  bisa  dibandingkan  ketinggiannya  dengan  sistem-
10 Mukti ali, Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan, (Bandung : Mizan, 1998 ), h.244
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |25
sistem  lain  yang  dibuat  manusia.  Pemikiran  dan  akal  manusia mempunyai  kesanggupan  yang  besar  dalam    bidang-bidangtertentu, umpamanyadalambidang  ilmu  alam  dan  teknologi.  Tetapi  akal  manusia tanpa  dibantu  oleh  petunjuk  Tuhan    sama  sekali  tidak  cukup  untuk meletakkan  prinsip-prinsip  yang  adil  dan  jujur  terhadap  segala  macam aspek  yang  beraneka  ragam  dari  kodrat  manusia  dan  yang  membawa kepada  kebahagiaan  yang  sebenarnya.  Terkadang  hasil  pengetahuan dan kebijaksanaan yang ada pada manusia demikian  sedikitnya  untuk bisa menunjukkan jalan yang sebenarnya bagi kehidupan manusia. 11
Karena  alasan  inilah,  kerangka  dasar  pemikiran  Maududi  selalu diwarnai  dengan    cara    hidup    Islami    sebagaimana    ditetapkan    dalam Al- Qur‟an  dan  Sunnah  karena  lebih  baik  dan  lebih  sesuai  untuk  dapat membawa  kepada  kebahagiaan    manusia  dan  usaha  untuk  mencapai kebutuhannya  apalagi  keselamatannya  di  hari  kiamat,  lebih  daripada sistem-sistem  kehidupan  yang  dibuat  oleh  manusia  baik  dulu  maupun sekarang.
Ada  tiga  dasar  pokok yang melandasi  pikiran  Maududi tentang kenegaraan menurut Islam :
a.  Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk  mengatur  semua  segi  kehidupan  manusia,  termasuk kehidupan politik.  Dengan arti  di dalam Islam terdapat  sistem politik. Oleh    karenanya    dalam    bernegara    umat    Islam    tidak  perlu  atau bahkan dilarang meniru sistem Barat.  Cukup kembali kepada sistem Islam  dengan  menunjuk  pada  politik  semasa  Al-Khulafa  al-Rasyidin sebagai model sistem kenegaraan menurutIslam.
b.  Kekuasaan  tertinggi  yang  ada  dalam    istilah    politik    disebut kedaulatan,  adalah  pada  Allah,  ummat  manusia  hanyalah  sebagai pelaksana  dari  kedaulatan  Allah  tersebut  sebagai  khalifah-khalifah Allah  di  Bumi,  dengan  demikian  maka  tidak  dapat  dibenarkan kedaulatan  rakyat,  sebagai    pelaksana    dari    kedaulatan    Allah ummat  manusia  atau  negara  harus    patuh  kepada  hukum-    hukum
11 Maududi , Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim , Terjemahan Osman Raliby, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), h.157
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |26
sebagaimana  yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  khalifah-  khalifah  Allah  yang berwenang  melaksanakan  kedaulatan  Allah  itu  adalah  orang  laki- laki dan perempuanIslam.
c.  Sistem  politik  Islam  adalah  sistem  universal,  tidak  mengenal  batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan.
Pemikiran Politik Islam Al-Maududi
Keunikan teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan  bahwa  kedaulatan  (souverenitas)  ada  di  tangan  Tuhan, bukan di tangan manusia.Oleh karena itu, teori politi Al-Maududi berbeda dengan  teori  demokrasi  dari  Barat  pada  umumnya  yang  menyatakan bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat.Ia  melihat  dalam  kenyataan yang  tampak  dari  praktek  demokrasi  Barat  adalah  kegagalan menciptakan sosio-ekonomi, sosio-politik, serta keadilan hukum. 12
Status  atau  kedudukan  manusia  adalah  sederajat  dalam masyarakat.  Seseorang  yang  terpilih  menjadi  penguasa,  kemudian  ia berkuasa  secara  mutlak  dan  semena-mena,  berarti  ia  telah  merampas hak-hak  orang  lain  sebagai  khalifah  Allah,  dan  tindakan  ini  jelas bertentangan dengan prinsip Islam. 13
Negara  Islam  adalah  negara  yang  berdasarkan  syari‟ah  atau agama.Dan  hanya  mereka  yang  menerima  ideologi  Islam  yang  berhak mengatur  negara.  Sedangkan  Negara  Nasional  mengutamakan  serta mendahulukan  bangsanya  sendiri  daripada  bangsa-bangsa  lain.  Hal  ini berpeluang  menimbulkan  ketegangangan  dan  permusuhan  diantara mereka.Sedangkan  kewarganegaraan  Islam  didasarkan  atas  ideologi atau  agama,  mereka  yang  menerima  prinsip-prinsip  Islam  tidak  dibeda- bedakan, baik perbedaan ras, kelas maupun negaranya. 14
Adapun teori yang dikembangkan oleh Abu A‟la Al-Maududi, yaitu:
12 Fahal  Muktafi,  Falsafah  al-Tarbiyat  al-Islam,  diterjemahkan  oleh  Hasan  Langulung dengan judul Falsafah Pendidikan Islam, Cet. I: (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 98
13 Al-Maududi,  The  Islamic  Law  and  Constitution,  diterjemahkan  oleh  Asek  Hikmah, dengan judull hukum dan konstitusi Sistem Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1993), h. 171
14 Al-Maududi,  Nasionalisme  dan  Islam,  dalam  John  J.  Donohue  dan  John  L.  Eposito, Islam  dan  Pembaharuan;  Ensiklopedi  Masalah-Masalah,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1995), h. 160-164
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |27
a.  Teo-Demokrasi
Konsep  teo-demokrasi  merupakan  konsep  system  politik  Islam yang digagas oleh Abu A‟la Al-Maududi. Konsep itu dituangkan dalam bukunya  yang  terkenal  AL-Khilafah  wa  Al-Mulk  (Khilafah  dan Kerajaan) yang terbit di Kuwait pada tahun 1978.
Konsep teo-demokrasi adalah akomodasi ide teokrasi dengan ide demokrasi.Namun,  ini  tak  berarti  bagi  al-Maududi  menerima  secara mutlak konsep teokrasi dan demokrasi ala Barat.Al-Maududi dengan tegas menolak teori kedaulatan rakyat, berdasakan dua alasan.Pertama,  karena  menurutnya  kedaulatan  tertinggi  adalah  di tangan  Tuhan.Tuhan  sajalah  yang  berhak  menjadi  pembuat hukum.Manusia  tidak  berhak  membuat  hukum.  Kedua,  praktik “kedaulatan  rakyat”  seringkali  justru  menjadi  omong  kosong,  karena partisipasi politik rakyat  dalam kenyataannya hanya dilakukan setiap empat  atau  lima  tahun  sekali  saat  pemilu.  Sedangkan  pemerintahan sehari-hari  sesungguhnya  berada  di  tangan  segelintir  penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali malah menindas rakyat demi kepentingan pribadi. 15
Namun  demikian,  ada  satu  aspek  demokrasi  yang  diterima  AL- Maududi, yakni dalam arti, bahwa kekuasaan (Khilafah) ada di tangan setiap  individu  kaum  mukminin.Khilafah  tidak  dikhususkan  bagi kelompok  atau  kelas  tertentu.Inilah,  yang  menurut  Al-Maududi  yang membedakan system Khilafah dengan system kerajaan.
Dengan  demikian,  menurut  Al-Maududi,  rakyat  mengakui kedaulatan  tertinggi  ada  di  tangan  Allah,  dan  kemudian  dengan sukarela san atas keinginan rakyat sendiri, menjadikan kekuasaannya  dibatasi  oleh  batasan-batasan  perundang-undangan Allah  SWT.Alhasil,  secara  esensial  konsep  teo-demokrasi  berarti bahwa  Islam  memberikan  kekuasaan  kepada  rakyat,  akan  tetapi kekuasaan  itu  dibatasi  oleh  norma-norma  yang  datangnya  dari Tuhan.
15 Amien  Rais,  Kata  Pengantar:  Khilafah  dan  Kerajaam  (Al-Khilafah  wa  Al-Mulk),  Alih Bahasa Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1988), h. 19-21
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |28

## b. Khilafah „Ala Minhaj al-Nubuwwah
Hal ini dilakukan untuk membina kehidupan manusia secara utuh menuju  berdirinya  suatumasyarakat  dan  negara  baru,  yang disebutkan  oleh  Al-Maududi  sebagai “Khilafah„ala  Minhaj  Al- Nubuwah”  yakni  kekhilafahan  atas  pola  ke-Nabi-an,  yang  menjadi pola  idealdari  orde  sosial  politik,  di  mana  umat  muslim  harus berusaha  untuk  menciptakan  proyek  komprehensif  tersebut  dalam konteks kekinian dan kedisinian.
Pola  Implementasi  ini  bermaksud  mengadakan  perubahan  total menuju tatanan Islam yangidealdalam koridor“ khilafah„ alamin hajal- Nubuwah”, maka dar iitu terdapat elemen-elemen yang dibutuhkan di antaranya adalah :
Tujuan  dan  prinsip-prinsip  Islam  harus  dijabarkan  kembali  dalam bahasa  yang  mudah  dimengerti  oleh  rakyat  pada  waktunya.  Ini mengharuskan  bahwa  konsep-konsep  Jahiliyah  yang  berkembang pada  suatu  waktu  tertentu  harus  dipelajari  secara  berhati-hati, dianalis    dan  teliti.  Prinsip-prinsip  Islam    harus    disampaikan sedemikian    rupa  sehingga  relevansinya  dan  superioritasnya  di  atas prinsip-prinsip  lain yang disampaikan oleh ideologi yang dibuat oleh manusia yang palsu menjadi jelas.
Rangkaian  moral  dari  kehidupan  rakyat  harus  dibina  kembali untuk mengembangkan ciri Islam yang sebenarnya dan melibatkannya  dalam  usaha  untuk  membawa  reformasi  dan pembinaan  kembali.  Kebiasaan  sosial,  adat  istiadat,  pendidikan, lembaga sosio-ekonomi dan kekuatan politik, semua itu harus berada dibawah  usaha  ini.  Kehidupan  sosial  harus      dibebaskan      dari pelbagai      macam      bid‟ah  yang      bertentangan  dengan  jiwa  Islam, dan harus dibina kembali supaya sesuai dengan Sunnah.
Seluruh  usaha  ini  mengharuskan  adanya ijtihad  fi  al-din. Ini  berarti bahwa cita, nilai, dan prinsip Islam harus dilaksanakan kembali dalam konteks perubahan. Pengertian yang jelas tentang cita Islam dan skema prioritas Islam, dan pembedaan yang teliti antara elemen-elemen yang esensial dan insidental
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |29
yang terdapat dalam kehidupan nyata dari umat Muslim adalah soal yang sulit, yang harus dihadapi. 16

## D.  Pembahasan
Al-Maududi menegaskan, bahwa pembentukan suatu negara merupakan sebagian  dari  misi  Islam  yang  agung  sebab  membangun  negara  merupakan salah  satu  kewajiban  agama.  Oleh  karenanyanegara  yang  dibangun  harus dipeliharaeksistensinya,  tetapi  tidak  boleh  negara  itu  didewa-dewakan.  Islam menolak  Utopia  Marx  yang  ingin  melenyapkan  negara,  sehingga  dapat dijadikan  acuan  dalam  memahami  konsep  negara  menurut  al-Maududi. Pemikiran  al-Maududi  tentang  teori  politik  Islam  atau  dalam  hal  ini  kensep konsep  negara,yang  landasan  filosofinya  adalah  kedaulatan  rakyat. 17 Dengan demikian, teori politik Islam yang dikemukakan al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan seperti konsep  dasar  demokrasi  Barat  yang  menegaskan  bahwa  kedaulatan  ditangan rakyat.
Dalam  formula  pemikiran  Al  Maududi,  secara  singkat  tipe  dari  negara yang  ditegakkan  atas  dasar-dasar  tauhid  (Kemaha  Esaan  Tuhan)  risalah (Kerasulan  Muhammad)  dan  khalifah  seperti  tersebut  di  atas.  Al  Qur-an  pada hakikatnya  dengan jelas mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari negara ini ialah  menegakkan,  memelihara    dan    memperkembangkan    ma‟rufat  yang dikehendaki    oleh  Pencipta  Alam  agar  menghiasi  kehidupan  manusia  di  dunia ini dan mencegah serta membasmi segala munkarat, yaitu kejahatan-kejahatan yang  ada  dalam  kehidupan  manusia.  Negara  dalam  Islam  bukanlah dimaksudkan  untuk  administrasi  politik  belaka,  juga  bukan  buat  dengannya memenuhi kehendak kolektif dari sesuatu golongan rakyat. 18
Dari  dasarutama  tauhid  ini,  maka  lembaga  negara  atau  konsep  negara yang dikemukakan al-Maududi dikenal dengan nama theokrasi , namun teokrasi bukan  seperti  yang  pernah  jaya  di  Eropa,  di  mana  sekelompok  masyarakat
16 MuktiAli, AlamPikiranIslamModerndiIndiadanPakistan , (Bandung:Mizan,1992),h.256
17 Abu  al- A‟la  Maududi, al-Khilafah  wa  al-mulk ,  h.  45  juga  terdapat  pada  Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam dari Klasik Hingga Indonesia dan Kontemporer , h. 174.
18 Al  Maududi, Pokok-pokok  Pandangan  Hidup  Muslim ,  Terjemahan Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967 ), h.42
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |30
khusus  yaitu  kelompok  pendeta,  mendominasi  dalam  penegakan  hukumnya sendiri  atas  nama  Tuhan,  yang  pada  akhirnya  memaksakan  keilahian  dan ketuhanan  mereka  sendiri  di  atas  rakyat.  Sedangkan  teokrasi  yang  dibangun Islam  tidaklah  dikuasai  oleh  kelompok  keagamaan  manapun  melaikan  seluruh masyarakat Islam. Seluruh masyarakat Islam menyelenggarakan pemerintahan sejalan  dengan  kitabullah  dan  praktek  Rasulullah  SAW.  Namun  disini  al- Maududi  memakai  istilah  konsep  negara  dengan teodemokrasi yaitu  suatu sistem  pemerintahan  demokrasi  ilahi,  karenanya  kaum  Muslim  diberi kedaulatan  yang  terbatas  dibawah  pengawasan  hukum  dan  norma  Tuhan. Dalam penggertian ini, politik Islam disebut juga sebuah demokrasi.
Negara  Islam  dan  konsep  negara  dalam  Islam  merupakan  negara ideologis.  Negara  yang  berlandaskan  suatu  ideologi  yang  bertujuan  untuk menegakan  ideologi  tersebut.Negara  merupakan  instrument  reformasi ideologis.  Ketentuan  inilah  yang  menyebabkan  negara  tersebut  wajib diselenggarakan  oleh  orang-orang  yang  meyakini  ideologi  Islam  danhukum ilahi. 19 Hukum  disini  mengandung  arti  norma-norma  dasarbagi  penciptaan masyaraka tadil sejahtera, bukan hukum-hukum administratif atau hukum yang lainnya,  karena  dalampengertian  ini  manusia  diperbolehkan  untuk  membuat peraturan.  Negara  Islam  yang berlandaskan  syari‟ah  tersebut,  menurut  al- Maududi  harus  berdasarkan  kepada  empat  prinsip  dasar  yaitu;  mengakui kedaulatan  Tuhan,  menerima  otoritas  nabi  Muhammad,  memiliki  status  wakil Tuhan, dan menerapkan prinsip syura‟ (musyawarah).
Untuk  menjalankan  sebuah  negara,  al-Maududi  membagi  kekuasaan penyelenggaranegara  kedalam  tiga  wilayah  kekuasaan  yaitu  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif  yangbelakangan  disebut trias  politica. Kekuasaan legislatif  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  wewenang  untuk  membentuk undang-undang. Undang-undang tertinggi dalam negara Islamadalah al- Qur‟an dan Sunnah, sehingga Allah SWT merupakan pemegang legislasi yangmutlak. Undang-undang Allah SWT ini memuat pokok-pokok ajaran yang mencangkup seluruh  kehidupan  masyarakat  secara  umum,  oleh  karena  itu  dalam penerapannya secara khusus dan spesifik diperlukan sebuah lembaga pemberi
19 Muhammad  Iqbal  dan  Amin  husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam;  Dari  Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer , (Jakarta: Kencana, 2003), hlml.,174
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |31
fatwa berdasarkan al- Qur‟an dan sunnah. Lembaga ini oleh al-Maududi disebut dengan ahlul hal wal aqd. 20
Kekuasaan  eksekutif  sebagai  penyelenggara  undang-undang.  Menurut al-Maududi  lembaga  ini  dalam  al- Qur‟an  disebut  dengan ulul-amri dan umara yang  harus  ditaati  olehsegenap  penduduk  di  negara  tersebut. 21 Lembaga eksekutif  mempunyai  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  dan  menerapkan peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  lembagalegislatif  pada kehidupan  bermasyarakat.  Lembaga  legislatif  membuat  undang-undang, lembaga  eksekutif  menyelenggarakan  undang-undang  tersebut,  sementara untuk  menjaga  agar  undang-undang  tersebut  terlaksana  adalah  lembaga yudikatif. Lembaga ini diisi oleh para qada yang betugas sebagai hakim dengan mendasarkan  keputusan  mereka  kepada  undangundang  yang  berlaku. Lembagaini  bertugas  untuk  menegakkan  syari‟at  Islam  pada  kehidupan masyarakat,  dan  mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan  hukuman  bagi parapelanggarnya.
Sistem  kekuasaan  politik  menurut  al-Maududi,  harus  ada  lembaga- lembagayang  berfungsi  khusus  sebagai  pengukur  dan  pemutus  perkara  yang senantiasa  selalu  berpedoman  kepada  kitab  Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW secara  ketat.  Selanjutnya  al-Maududi  mengemukakan  tiga  lembaga  penting yang  rakyat  harus  memberikan  ketaatan  terhadap  negara  melaui  peraturan- peraturan yang dikeluarkan oleh tiga lembaga tersebut, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
a.  Lembaga Legislatif
Lembaga  legislatif,  menurut  al-Maududi  merupakan  lembaga  yang berdasarkan  terminologi  fikih  disebut  dengan  lembaga  penengah  dan pemberi  fatwa  atau  sama  denganahl  al-hilal  wa  al-aqd.Dalam memformulasikan  hukum,  lembaga  ini  harus  dibatasi  dengan  batasan- batasan  Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW  dan  tidak  boleh  bertolak belakang  dengan  legislasi  yang  ditetapkan  Allah  SWT  dan  Rasulullah SAW  walaupun  konsensus  rakyat  menghendakinya,  begitu  juga  tidak
20 Agustina Damanik, Konsep Negara Menurut Abu A’la AL-Maududi , Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019,h. 102
21 Muhammad Iqbal dan Amin husein Nasution, h.183
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |32
seorang  Muslim  pun  memberi  dan  memutuskan  persoalan  sesuai dengan  pendapatnya  sendiri  yang  tidak  sejalan  denganketentuan  Allah SWT dan Rasulullah SAW. Lebih tegas lagi ia menyatakan bahwa orang- orang yang membuat keputusan bukan berdasarkan al- Qur‟an termasuk orang-orang  yang  membuat  keputusan  bukan  berdasarkan  al- Qur‟an termasuk  orang-orang  kafir.  Dengankata  lain,  semua  bentuk  legislasi harus mencerminkan semangat atau jiwa dari undang-undang dasar dari al- Qur‟an dan hadis. 22
b.  Lembaga Eksekutif
Lembaga  eksekutif  bertujuan  untuk  menegakkan  pedoman-pedoman serta  menyiapkan  masyarakat  agar  meyakini  dan  menganut  pedoman- pedoman  ini  untuk  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dalam  al- Qur‟an, terminologi ulil  al-amr pada  dasarnya  menunjukkan  lembaga  ini dan kaum Muslimin diperintahkan untuk patuh kepadanya,dengan syarat bahwa  lembaga  eksekutif  ini  menaati  Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW serta  selalu  menghindari  dosa  yakni  tidak  melakukan  hal-hal  yang dilarang  syarat,  lembaga  inidipimpin  oleh  kepala  negara  sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif.
Adapun  fungsi  dari  lembaga  eksekutif  di  antaranya  :  Pertama, menegakkan syari'at sebagaimana yang terdapat dalam  al-Qur'an  dan Sunnah    Nabi    serta  menyiapkan  masyarakat  agar  menjalankannya dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Kedua,  mensejahterakan kehidupan rakyat. 23
c.  Lembaga Yudikatif
Dalam  terminologi  Islam,  yudikatif  sama  dengan qadha (lembaga peradilan).  Lembaga  peradilan  berfungsi  sebagai  penegak  hukum  ilahi, menyelesaikan  dan  memutuskan  dengan  adil  perkara  yang  terjadi  di antara  warganya.  Lembaga  hukum  ini  harus  mandiri  dan  bebas  dari pengaruh dan tekanan agar dapat menjatuhkan putusan secara adil dan memiliki  kekuasaan    tidak    terbatas    untuk  mengumpulkan  semua  jenis
22 Al-Maududi , The Law and Constitution , h.245.
23 Agustina Damanik, Konsep Negara Menurut Abu A’la AL-Maududi , Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni 2019,h. 105
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |33
pembuktian yang dipandang perlu demi terselenggaranya keadilantersebut. 24
Lembaga  ini  memperoleh  wewenang  langsung  dari  syari'at  dan bertanggung  jawab  hanya  kepada  Allah.  Hakim-hakimnya  ditunjuk  oleh eksekutif  atau  pemerintah  dan  bertugas  melaksanakan  pengadilan  dan sesuai  dengan  hukum-hukum  Allah  dan  Rasul-Nya,  serta  memiliki kekuasaan untuk membatalkan hukum-hukum dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau Ahl al-hall wa  al- aqdi, jika ketetapan itu bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. 25
Mengenai  bagaimana  hubungan  antara  lembaga  eksekutif  dan legislatif.  Al-Maududi  menyatakan  bahwa  kedua  lembaga  tersebut berfungsi  secara  terpisah  dan mandiri  satu dengan  yang  lain.  Lembaga legislatif  atau  Ahl  al-Halli  wa  al-Aqd  berfungsi  sebagai  badanpenasihat kepala negara yang menyangkut dalam berbagai hal.
Di  samping  itu,  kepala  negara  harus  mengadakan  konsultasi  atau bermusyawarah  dengan  lembaga  legislatif.  Namun  dalam  berbagai  hal, kepala  negara  boleh  menerima  atau  menolak  suara  mayoritasdan mengambil pendapatnya sendiri sesuai dengan pertimbangannya. Di sini kepala negaramenurut al-Maududi mempunyai hak veto. 26 Dalam hal ini, al-Maududi melihat Presiden khulafarasyidin yang selalu bebas dan tidak terikat  dengan  keputusan  mayoritas. 27 Independensi  kepala  negara terhadap  keputusan  lembaga  legislatif  menunjukkan  bahwa  iabebas untuk  menimbang-nimbang  pendapat  legislatif  yang  sesuai  dengan kebutuhan  dankepentingan  negara.  Di  sini,  al-Maududi  melihat  bahwa kepala  negara  dalam  Islammempunyai  pandangan  dan  hikmah  Islam yang luas serta memahami sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, walaupun suara mayoritas mengatakan ketidaksetujuan mereka kepada kepala negara, mereka selalu menerima
24 Ibid,
25 Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Terjemahan Asep Hikmat,
(Bandung: Mizan 1995)
26 Al-Maududi, Sistem Politik Islam ,. h. 253.
27 Muhammad Iqbal., Pemikiran politik Islam, . h. 182
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |34
keputusan  akhir  kepala  negara  tanpa  tekanan  mental  dan  menaatinya dengan lapang dada.
Sejauh  ini  belum  terlihat  uraian  al-Maududi  mengenaimekanisme pelaksanaan  sistem  tersebut  dan  cara  apa  yang  harus  ditempuh  untuk memilih  kepala  negara  dan  anggota  majelis  syura.  Al-Maududi  sendiri tidak  mengetahuinya,  dalam  pembahasan  terdahulu  mengenai  siapa yang  akan  terpilih  menjadi  anggota  eksekutif  danlegislatif,  al-Maududi hanya  menyadarkan  teorinya  berdasarkan  sekleksi  alamiah  disamping beberapa  persarastan  lain  yang  harus  dipenuhi  oleh  kepala  negara, seperti  Muslim,  pria,  berusia  dewasa  dan  berakal  sehat,  warga  negara Islam  dan  mempunyai  wawasan  luas  tentang  sistem  Islam.  Menurut penulis, ini adalah konsep yang rapuh dana pologetis, karena sepanjang yang menyangkut prasyarat sebagai kepala negara dan anggota majelis Syura,  masyarakat  Muslim  telah  mengetahuinya.  Namun  yang  sangat disayangkan  adalah  ketidakjelasan  konsep  al-Maududi  tentang  siapa yang  mengangkat  danmenunjuk  kepala  negara  dan  anggota  Majelis Syura  apabila  mereka  telah  terpilih,  dan  bagaimana  pula  kalu senadainya  masyarakat  Muslim  mencopot  jabatannya  dengan  cara bagaimana dan lembaga mana yang akan melakukannya.
Al-Maududi  menyerahkan  urusan  tersebut  kepada  umat  Islam  untuk menempuh  jalan  yang  mereka  anggap  terbaik  untuk  situasi  dan  kondisi mereka.  Menurutnya,  Islam  tidak  mencontohkan  cara  tertentu  untuk  itu. Al-Maududi  seolah-olah  kembali  pasrah  dengansituasi  politik  yang berkembang  dengan  tidak  memberikan  tuntunan  ke  arah  penyelesaian masalah.  Hal  ini  juga  menjadi  tradisi  politik  Islam  dari  beberapa  aliran, termasuk  kalangan  sunni.  Ahmad  Syafii  Maarif  mengomentari  masalah ini  dengan  mengatakan  “Sekalipun  para  Yusris  Sunni  dengan  gigih mempertahankan  teori  pemilihan,  mekanismenya  tetaptidak  jelas”. 28
Memang  ketegasan  masa  jabatan  tidak  disinggung  oleh  kebanyakan pemikirIslam  baik  klasik,  pertengahan  maupun  modern  kontemporer. Termasuk  oleh  al-Maududi.  Tentang  gagasan  al-Maududi  sendiri.
28 Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan , h. 30
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |35
Munawir  Sadjali  menyindirnya  dengan  mengatakan,Suatu  sikap  yang ganjil dari seorang pemikir politik Islam akhir abad XX. 29

## E.  Penutup
Politik  dan  agama  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam Islam,  tetapi  terdapat  keterkaitan  diantaranya  keduanya.  Tetapi  didalamnya juga  terdapat  tuntunan  dala  bidang  sosial,  politik,serta  ekonomi  bahkan mengai  hukum  negara  serta  institusi  kenegaraan.  Berbagai  macam  aturan yang  ada  dalam  al-Quran  mestilah  diwujudkan  dalam  kenyataan  salah  satu caranya  yaitu  dengan  mendirikan  agama  islam  yang  berbasis  hukum  islam secara  utuh.  Keunikan  atau  kekhasan  teori  politik  Al-Maududi  terletak  pada konsep  dasarnya,  yaitu  kedaulatan  ada  di  tangan  Tuhan,  bukan  di  tangan manusia. Jadi berbeda dengan teori demokrasi dalam sistem politik modern, secara umum kedaulatan ada di tangan rakyat. Penguasa yang memutuskan semua kebijakan bangsa.
Al-Maududi  tampaknya  memahami  praktik  "kedaulatan  rakyat"  yang dikemukakan  oleh  teori  demokrasi.  Perubahan  penting  pertama  dalam institusi  politik  Islam  adalah  perubahan  dari  Khilafah  menjadi  monarki,  yang konsekuensinya  adalah  perubahan  besar  dalam  peran  agama  dalam kehidupan  sosial  dan  politik.  Lambat  laun,  gagasan  yang  sangat  penting tentang  kesatuan  kehidupan  melemah,  dan  pemisahan  agama  dan  politik, secara sadar atau tidak sadar, mengikuti satu demi satu. Al-Maududi dengan yakin  membuktikan  kelemahan  teori  kedaulatan  rakyat  yang  dipraktikkan  di negara-negara demokrasi sekuler Barat. Tajdid menunjukkan kesinambungan misi dari para nabi untuk melaksanakan Islam. Ia tumbuh dari keyakinan yang kukuh,  dari  tekad  yang  membaja,  untuk  melaksanakan  kamauan  Tuhan. Menurut  penulis,  hal  ini  memang  perlu  dibahas  bersama  dengan  model  dan rumusan  pemikiran  politik  Islam  yang  dikemukakan  al-Maududi,  yang  dapat menambah ruang lingkup pertimbangan sistem politik saat ini.
.

## References
29 Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara , h. 175.
Ikrima & Widinda Perang Rusia ... |36
Al-Maududi.  1984.  Khilafah  dan  Kerajaan,  Evaluasi  Kritis  atas  Sejarah Pemerintahan Islam (Terjemahan Muhammad Al-Baqir). Bandung: Mizan Al-Maududi.  1967.  Pokok-Pokok  Pandangan  Hidup  Muslim  (Terjemahan Osman Raliby). Jakarta: Bulan Bintang
Al-Maududi. 1990. Hukum dan Konstitusi (Terjemahan Asep Hikmat). Bandung:
Mizan
Al-Maududi.  1993.  The  Islamic  Law  and  Constitution  (Terjemahan  Asek Hikmah). Bandung: Mizan
Sadjzali,  Munawir.  1993.  Islam  dan  Tata  Negara,  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran. Jakarta: UI Press
Sanusi,  Anwar.  2011.  Pemikiran  Politik  Abu  A‟la  Al-Maududi.  Jurnal  Inspirasi,
Vol. 8 No. 2
Ali, Mukti. 1998. Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan. Bandung: Mizan Muktafi,  Fahal.  1979.  Falsafah  al-Tarbiyat  al-Islam  (Terjemahan  Hasan Langulung). Jakarta: Bulan Bintang
Rais, Amien. 1988. Kata Pengantar: Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa Al- Mulk), Alih Bahasa Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution.2003. Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Kencana Asshidiqie,  Jimly.  1995. Islam  dan  Kedaulatan  Rakyat. Jakarta:  Gema  Insani Press
Ma‟arif, Bambang Saiful. 2003. Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi.
Vol. XIX No. 2 April-Juni
Shonia,  Chindy  Ayu.  2020.  Pemikiran  Politik  Abu  A‟la  Al-Maududi.  Jurnal ISTIGHNA, Vol. 3 No. 1
Damanik, Agustina. 2019. Konsep Negara Menurut Abu A‟la Al-Maududi. Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni