## PERKAWINAN SIRI  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA

## Oleh: Enik Isnaini, SH, MH

## Abstrak
Perkawinan  siri  merupakan  bentuk  ajaran  hukum  islam  dan  jika  dipandang  dari  hukum perkawinan  yaitu  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  siri  merupakan  bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi  manusia,  dimana  perkawinan  merupakan  hak  dasar  yang  dijamin  oleh  konstitusi  maupun undang-undang  maka  perkawinan  siri  sah-sah  saja.  Oleh  Karena  itu  masalah  perkawinan  sirri merupakan  konflik  norma  yaitu  norma  hukum  islam,  hukum  perkawinan  dan  hak  asasi  manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra.
Perkawinan  sirri  termasuk  kategori  perkawinan  yang  dilakukan  dibawah  tangan, yang  mana  menurut  ketentuan  Hukum  Islam  adalah  sah,  sedangkan  secara  hukum  dapat dikatakan  tidak  sah  (batal)  atau  dapat  dibatalkan.  Untuk  mendapatkan  status  Hukum perkawinan  sirri dengan  jalan  mengisbatkan  dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya  di Pengadilan  Agama.  Bagi  orang-orang  yang  melaksanakan  perkawinan  sirri  dapat  dikenakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  pasal  45,  yang  dikenakan  aturan  ini  bukan  karena pelaksanan dari perkawinan itu tetapi karena pelanggarannya.
Perkawinan  sirri  apabila  dilihat  dari  perspektif  hak  asasi  manusia  tidak  bertentangan dengan  hukum  karena  masalah  perkawinan  merupakan  hak  dasar  bagi  manusia  yang  merupakan anugerah  dari  Tuhan  dan  itu  telah  diatur  dalam  konstitusi  (UUD  1945)  maupun  dalam  Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi  manusia. Namun demikian  masalah perkawinan sirri saat ini  masih  diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama‟, praktisi hukum  maupun para pemegang  kekuasaan  negara  yang  kaitannya  dengan  sanksi  hukum  perkawinan  sirri.  Dalam perkawinan  sirri  akan  berakibat  hukum  terhadap  staus  anak/staus  social    maupun  ter hadap  harta kekayaan perkawinan dan disamping itu   perkawinan siri tersebut tidak menjamin adanya kepastian hukum  baik  bagi  suami  isteri  maupun  bagi  anak-anaknya  serta  dapat  menimbulkan  anggapan- anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.
Kata Kunci   : Perkawinan Sirih, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, HAM
A. Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Manusia  diciptakan  oleh  Allah SWT  sebagai  khalifah  dimuka  bumi  ini diperintahkan  mengolah,  mengatur  dan memakmurkan  bumi  ini.  Di  samping  hal itu  Allah  juga  menjadikan  manusia  untuk berpasang-pasangan  dimuka  bumi  ini  agar antara  satu  orang  dengan  orang  yang  lain saling  mengenal  dans  saling  bertolong- tolongan,  karena  manusia  mempunyai naluri  ingin  mempertahankan  hidupnya, maka  keinginan  untuk  berketurunan  selalu timbul  pada  dirinya.  Untuk  melaksanakan hal  tersebut  jalan  satu-satunya  yang  harus ditempuh yaitu dengan jalan  melaksanakan suatu perkawinan. Dengan adanya perkawinan  tentunya  diperlukan  suatu
Undang-undang  yang  mengatur  adanya suatu  perkawinan.  Dan  hal  ini  baru terwujud  sejak  diberlakukannya  Undang-
undang  Nomor  I  tahun  1974  tentang perkawinan.  Berarti  bangsa  Indonesia telah  mempunyai  satu  sistem  hukum perkawinan  yang  bersifat  nasional  yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia sendiri.  Tepatnya  pada  tanggal  2  Januari 1974 disahkan dan diundangkannya undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor I tahun 1974 yaitu tentang perkawinan.
Amandemen
Undang-Undang Dasar  1945  mengatur  secara  luas  mengenai hak  asasi  manusia  bahkan  menempatkan masalah  hak  asasi  manusia  dalam  bab tersendiri,  hal  tersebut  membuktikan  betapa pentingnya  mengenai  hak  asasi  manusia karena  pada  dasarnya  hak  asasi  manusia merupakan  hak  dasar  yang  dianugerahkan oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sebagai implementasi  mengenai  hak  asasi  manusia yang  telah  diatur  dalam  Undang  Undang Dasr  1945  tersebut,  Pemerintah  telah
mengesahkan  Undang-Undang  nomor  39 tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia. Perkawinan  merupakan  salah  satu  hak  asasi manusia,  baik  yang  diatur  dalam  hukum islam  maupun  dalam  konstitusi.  Perkawinan siri  merupakan  bentuk  ajaran  hukum  islam dan  jika  dipandang  dari  hukum  perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan  yang  dilarang  oleh  hukum perkawinan.  Namun  hal  ini  jika  dikaitkan dengan  adanya  hak  asasi  manusia,  dimana perkawinan  merupakan  hak  dasar  yang dijamin  oleh  konstitusi  maupun  undang- undang  maka  perkawinan  siri  sah-sah  saja. Oleh  Karena  itu  masalah  perkawinan  sirri merupakan  konflik  norma  yaitu  norma hukum  islam,  hukum  perkawinan  dan  hak asasi  manusia.  Sehingga  keberadaan  kawin sirri  yang  berkembang  di  masyarakat terdapat pro dan kontra.
Adapun yang menjadi faktor
penyebabnya antara lain:
1.    Adanya tindakan untuk menyelamatkan masing-masing dari perbuatan zina.
2. Kurang  fahamnya  sebagian  anggota masyarakat  terhadap  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Adanya keberanian sebagian
masyarakat yang disegani atau ditokohkan  untuk  menikahkan  tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Perumusan Masalah Berdasarkan  atas  latar  belakang masalah tersebut diatas penulis mengemukakan  beberapa  permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perspektif perkawinan sirri  menurut  Hukum  Islam  dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dilihar dari Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana akibat hukum dari
perkawinan sirri?

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penulisan  Tesis  ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif  perkawinan  sirri  menurut Hukum  Islam  dan  Undang  Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dilihar dari perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk  mengetahui    bagaimana  akibat
hukum dari perkawinan sirri.

## B. Kajian Teori Pengertian Dan Tujuan Perkawinan
Dalam  kehidupan  manusia  di  dunia ini.  Yang  berlainan  jenis  kelaminnya  (laki- laki dan perempuan) secara alamiha mempunyai  daya  tarik-menarik  antara  satu dengan  yang  lainnya  untuk  dapat  hidup bersama,  atau  secara  logis  dapat  dikatakan untuk  membentuk  suatau  keluarga/rumah tangga  yang  rukun,  bahagia,  sejahtera  dan abadi.
Hal  ini  bukanlaah  merupakan  sesuatu keharusan,  agar  orang  berpendapat  atau menitik beratkan kepada persetubuhan belaka,  walaupun  hal  ini  persetubuhan adalah  faktor  yang  juga  penting  sebagai penunjang  atau  pendorong  dalam  rangka merealisir  hidup  bersama,  baik  untuk mendapatkan keturunan/anak, maupun sekedar  memenuhi  kebutuhan  biologis  atau keinginan  hawa  nafsu  belaka,  karena  dapat juga  pula  terjadi,  bahwa  hidup  bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminnya tadi dilakukan tanpa
persetubuhan,  walaupun  hal  ini  merupakan suatu pengecualian.
Sesorang yang hidup bersama, kekuatan untuk bersetubuh bukanlah merupakan  suatu  syarat  yang  tidak  boleh tidak harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang, seperti misalnya  orang  yang  sudah  lanjut  usianya. Hal ini terbukti pada kenyataan, seperti yang dikemukakan oleh Dr. R. Wirjono Proodikoro, S.H : “Bahwa  diperbolehkan  suatu  perkawinan antara  dua  orang  yang  sudah  sangat  lanjut usia,  bahkan  diperbolehkan  pula  suatu perkawinan  dinamakan  „ Inextrimes ‟  yaitu pada  waktu  salah  satu  pihak  sudah  hampir meninggal dunia. 1
Masalah  perkawinan  bukan  hanya sekedar  memenuhi  kebutuhan  biologis  dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.
1 R. Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawianan di Indonesia, Sumur Bandung Jakarta, Jakarta, 1984, hal.7.
Perkawianan  merupakan  suatau  ikatan  yang sah  untuk  membina  rumah  tangga  dan keluarga  sejahtera  bahagia  dimana  kedua suami  istri  memikul  amanah  dan  tanggung jawab,  si  istri  oleh  karenanya  akan mengalami  suatau  proses  psikologis  yang berat  yaitu  kehamilan  dan  melahirkan  yang meminta pengorbanan. 2 Bagaimana  juga  suatu  perkawinan yang  sukses  tidak  dapat  diharapkan  dari mereka  yang  masih  kurang  matang,  baik fisik  maupun  mental  emosional,  melainkan menuntut  kedewasaan  dan  tanggung  jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu  perkawinan  haruslah  dimasuki  dengan suatu persiapan yang matang.
Perkawinan  yang  mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai dengan
persiapan  yang  matang  untuk  melanjutkan penelusuran  kehidupan,  akan  mengalami banyak  kelemahan  apalagi  kalau  cinta  yang bertolak  dari  pemikiran  sederhana  dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki  perkawinan  bukan  hanya  cinta saja  yang  dibutuhkan  melainkan  pemikiran yang  rasional  dan  dapat  meletakkan  dasar- dasar  lebih  kokoh  dari  suatu  perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakna suatu  proses  awal  dari  perwujudan  bentuk- bentuk kehidupan manusia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan, dalam  pasal  1  yang  berbunyi  :  Perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasar ketuhanan yang maha Esa.  Dari bunyi pasal 1  undang-undang  nomor  1  tahun  1974 tersebut diatas, tersimpul  suatu rumusan  arti dan tujuan dari perkawinan.
“Arti perkawinan” dimaksud adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri, sedangkan  “Tujuan”  perkawinan  yang dimaksud  adalah:  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
2 Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 1981  Penerbit  Badan  Penasehat  Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4),  hal. 14.
Indonesia  sebagai  negara  yang berdasarkan  Pancasila  yang  sila  pertamanya ialah ketuhanan yang maha Esa, maka antara perkawinan  dan  agama  atau  kerohanian mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat, karena  perkawinan  bukan  saja  mempunyai unsur  jasmani  tetapi  juga  mempunyai  unsur rohani yang memegang peranan penting.
Pengertian perkawinan seperti  yang
tercantum dalam Undang-undang
Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  pasal  1, bila diperinci yaitu :
a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai suami isteri;
b. Ikatan  lahir  batin  ditujukan  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera;
c. Ikatan  lahir  batin  dan  tujuan  bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang maha Esa.
Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam  undang-undang  nomor  1  tahun  1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan  perkawinan  itu  tidak  hanya  melihat dari  segi  lahirnya  saja  tetapi  sekaligus terdapat  adanya  suatu  pertautan  batin  antara suami  istri  yang  ditujukan  untuk  membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan  bahagia  bagi  keduanya  dan  sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam  perkawinan  “Ikatan  Lahir batin”  dimaksud,  adalah  lahir  saja,  atau ikatan  batin  saja.  Akan  tetapi  ikatan  lahir saja, atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan lahir  dan  ikatan  batin  yang  merupakan pondasi  yang  kuat  dalam  membentuk  dan membina keluarga yang bahagia yang kekal.
Selanjutnya, tujuan prekawinan adalah untuk  membentuk rumah tangga atau keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Hal  ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaklah  berlangsung  seumur  hidup  dan tidak  boleh  berakhir  begitu  saja.  Dan pembentukan  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  itu,  haruslah  berdasarkan  ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai azas pertama dalam pancasila.
Dalam  hukum  perdata,  hubungan antara  suami  istri  hanya  melihat  dari  segi lahirnya  saja  atau  dari  segi  hubungan pardata,  artinya  yaitu  terlepas  dari  peraturan perturan    yang  diadakan  oleh  suatu  agama tertentu .
Selanjutnya,  perkawinan  menurut  agama islam adalah sebagai berikut :
Perkawinan  adalah  sunah  nabi,  oleh  karena itu bagi pengikut yang baik, mereka itu harus kawin.  Selain  mencontoh  tindak  laku  nabi muhamad,  perkawinan  itu  juga  merupakan kehendak rohani dan jasmani.
Perkawinan  itu  disyariatkan  sejak dahulu  kala,  ini  dikemukaan  juga  oleh  H. Arsosastro  Atmojo,  S.H.  yaitu  :  Perkawinan itu disyariatkan sejak dahulu supaya manusia mempuntyai  keturunan  dan  keluarga  yang sah  menuju  kehidupan  bahagia  di  dunia  dan di akhirat, dibawah  naungan  cinta dan ridho Allah. 3 Perkawinan  yang  disyariatkan  itu hanya  diatur  dalam  kitab  suci  Al-Quran misalnya mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi pilihannya.

## Pengertian Kawin Siri
Dengan  adanya  suatu  perkawinan yang  digunakan  sebagai  dasar  yuridisnya yaitu firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut ini: Arti Surat An-Nisa ayat 3:
Artinya: “Nikahilah  oleh  kalian  wanita-wanita  (lain) yang  kalian  senangi:  dua,  tiga,  atau  empat. Kemudian  jika  kamu  khawatir  tidak  akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja,  atau  budak-budak  yang  kalian  miliki (Qs. An-nisa‟ : 3)”. Arti Surat An-Nuur ayat 32: "Dan kawinlah  orang-orang yang  sendirian diantara  kamu  dan  orang-orang  yang  layak berkawin dari  hamba-hamba  sahayamu  yang perempuan.  Jika  mereka  miskin  Allah  akan memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya. Dan  Allah  Maha  Luas  (pemberian-Nya)  lagi Maha Mengetahui. " (An-Nuur ayat 32) Sedangkan  dasar  pengertian  yang mempunyai  sifat  pokok  kiranya  perlu  untuk dikemukakan  terlebih  dahulu  yang  mana akan  penulis  gunakan  sebagai  landasan dasar  atau  sebagai  titik  tolak  dalam
3 Arso Sastroatmodjo, Hukum Perkawinan, Bulan Bintang, 1978, hal. 3.
pengupasan  dan  pembahasan  materi  dalam tesis  ini  lebih  lanjut.  Disamping  itu pengertian  dasar  akan  perkawinan  sirri  itu berguna juga sebagai pedoman yang memberikan gambaran tentang inti
permasalahan  yang  akan  penulis  uraikan  dan bahas lebih mendetail dalam bab-bab selanjutnya.  Pemberian  akan  gambaran  dari inti permasalahan tersebut sangat perlu agar dalam  uraian  materi  selanjutnya  tidak menyimpang  jauh  dari  permasalahan  yang penulis tetapkan.
Apabila dipandang sepintas lalu saja, maka  suatu  perkawinan  adalah  merupakan suatu  persetujuan  saja  dalam  masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  seperti  persetujuan  antara  orang satu dan orang lain dalam hal sewa menyewa, jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya, tetapi  tidaklah  demikian  halnya  di  dalam persetujuan-persetujuan  biasa,  setiap  pihak yang  mengadakan  persetujuan  berhak  untuk menentukan  sendiri apa  yang dijanjikan  dari orang-orang yang mengadakan
persetujuannya  semuanya  sendiri,  asalkan semua yang dijanjikan itu tidak bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan ketertiban umum, maupun kesusilaan.
Dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh umum, isi  dari suatu persetujuan  antara  seoarng  laki-laki  dan perempuan  untuk  menjadi  suami  istri  dan membentuk  keluarga  bahagia.  Sehingga perkawinan  itu  haruslah  berlangsung  seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, terkecuali itu karena adanya suatu kematian  diantara kedua  belah  pihak  atau dikarenakan  adanya  suatu  perceraian sebagai  langkah  akhir  apabila  jalan  lain tidak dapat ditempuh lagi.
Apabila  seorang  laki-laki  maupun seorang  perempuan  mengadakan  suatu kesepakatan untuk melaksankan suatu perkawinan  satu  sama  lain,  berarti  mereka sudah  berjanji  untuk  mentaati  semua peraturan  hukum  yang  berlaku  baik  itu mengenai hak-hak dan kewajiban- kewajiban  istrinya  selama  dan  sesudah hidup  bersama  itu  berlangsung  dan  juga memperhatikan  akan  kedudukan  anak-anak turunanya  dalam  masyarakat.  Juga  dalam penghentian  perkawinan  atau  bercerai diantara  suami  dan  istri  tidak  bisa seenaknya saja menentukan sendiri
beberapa syarat-syarat untuk menghentikan  itu,  melainkan  terikat  juga pada peraturan hukum perihal itu.
Diatas  telah  dinyatakan  bahwa pengertian  akan  perkawinan  tidaklah  dapat dipandang  lepas  dari  hukum  perkawinan yang  berlaku  didalam  suatu  negara,  maka hak  yang  demikian  ini  tidaklah  berarti bahwa  sifat  keseluruhan  dari  suatu perkawinan  dapat  terlihat  kesemuanya dimana  peraturan  akan  hukum  itu. Sebarnya  peraturan  hukum  perkawinan  itu hanya  meliputi  pokok-pokoknya  saja  dari suatu persoalan yang timbul dalam hidup bersama  yang  dinamakan  perkawinan, yang  lebih  penting  dalam  peraturan  hukum itu  ialah  "praktek"  yang  didalam  suatu negara tertentu dilakukan oleh suami dan istri  selama  hidup  bersama  itu.  Dan praktek  ini  ada  hubungannya  yang  erat dengan  alam  perasaan  dan  dengan  alam pikiran  suatu  bangsa  maupun  suku  bangsa akan persoalan-persoalan kesusilan. Adalah  mungkin  apabila  praktek  ini berlainan  dan  menyimpang  dari  hukum perkawinan (peraturan hukum perkawinan)  yang  berlaku.  Kalau  praktek yang  berlainan  ini  terbatas  pada  dua  atau tiga orang saja, maka tidaklah perlu hal yang demikian ini
diperhatikan.
Sudah sewajarnyalah apabila dalam suatu
masyarakat  selalu  ada  beberapa  orang  yang tidak  mentaati  akan  suatu  peraturan  hukum itu,  sebaliknya  kalau  praktek  itu  dilakukan oleh  sebagian  besar  masyarakat,  maka  sudah sepatutnyalah  untuk  dipikirkan.  Sehingga dengan  terjadinya  suatu  perkawinan  yang dilaksanakannya  hanya  melalui proses  agama saja,  dan  tidak  melalui  proses  hukum  (tidak dicatatkan  pada  Pejabat  yang  berwenang). Maka  bentuk  perkawinan  yang  demikian inilah  yang  sering  diistilahkan  dengan  suatu "Perkawinan Sirri". Perkawinan Sirri yaitu: suatu perkawinan  yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan  pada  pejabat  Pencatat  Nikah, seperti  diatur  dan  ditentukan  oleh  Undang-
Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan. 4
Memang  kalau  dilihat  sepintas saja masalah perkawinan Sirri ini merupakan  suatu  persoalan  yang  tidak  begitu besar.  Meskipun  begitu  perkawinan  Sirri  ini sangat  luas  akan  obyek  yang  ditimbulkannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini  sangatlah  perlu untuk  dibuktikan  kebenarannya  baik  dari pandangan  Undang-undang  yang  sedang berlaku  di  negara  kita  sekarang  ini  maupun dari pandangan Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Adanya suatu  anggapan  yang  menyatakan  dengan diberlakunanya Undang-Undang Perkawinan, Hukum Perkawinan tidak berlaku  lagi adalah kurang  tepat,  sebab  menurut  ketentuan  pasal 66  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  yang  dinyatakan  tidak  berlaku lagi  bukanlah  peraturan-peraturan  secara keseluruhan,  melainkan  hanyalah  hal-hal yang  mengatur  perkawinan  sejauh  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan. Sedangkan  hal-hal  yang  tidak  diatur' dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan  masih  tetap  berlakunya  Hukum Perkawinan  Islam  bagi  orang-orang  yang memeluk agama Islam  hal  ini dengan tegas diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan  yang  menentukan  bahwa, perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan masing-masing  hukum  agamanya  dan kepercayaan, maka dengan demikian segala  hal  yang  belum  diatur  dan  tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan  ini,  masih  tetap  berlaku menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya.  Oleh  karena  itu apabila  warga  negara  Indonesia  yang beragama  Islam  yang  hendak  melakukan perkawinan  agar  sah  harus  dilakukan menurut  ketentuan  Hukum  Perkawinan Islam.

## Syarat  dan  Sahnya  Perkawinan  Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, suatu  perkawinan dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut
4 Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982. Terbitan bulan Nopember. h. 54.
hukum agamanya dan kepercayaannya
masing-masing.  Didalam  ayat  2  disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sehubungan  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  1 tersebut  maka  bagi  warga  Negara  yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinan  yang  diafur  dalam  hukum  agama Islam. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan  atau  perkawinan  antara  mereka yang  berbeda  agama,  sebab  pelaksanaan perkawinan  bagi  yang berbeda agama tidak ada  ketentuan  baik  didalam  undang-undang perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya.  Dengan  adanya  ketentuan pasal  2  ayat  1  ini  sebenarnya  untuk menghindari  konflik  hukum  antara  hukum adat,  hukum  antar  golongan,  maupun  antar agama. Sehingga apabila terjadi perkawinan yang berbeda agama
seharusnya  mereka  memilih  agama  dan kepercayaan  yang  mereka  peluk,  tanpa menentukan sikap dan kepercayaannya lebih dahulu.  Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2 ayat  1  dalam  perkawinan  tidak  mungkin sekaligus  menggunakan  ketentuan  hukum agama  dan  kepercayaan  sebab  semua  aturan agama  antara  yang  satu  dengan  lainnya tentunya  mempunyai  perbedaan  akan  kaidah hukum  yang  mengatur tata cara syarat-syarat maupun rukun-rukun dalam suatu perkawinan.  Juga  mengenai  sah  tidaknya perkawinan  ditentukan  oleh  hukum  agama masing-masing. Sedangkan  pasal  2  ayat  2  Undang-undang
Nomor  1  Tahun  1974  yang  berisi  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pencatatan itu bersifat administrative saja. Didalam  bukunya  K.  Wantjik  Saleh,  SH "Hukum  perkawinan  Indonesia"  dikatakan bahwa:
"Sebagai  salah  satu  perbuatan  hukum, perkawinan  mempunyai  akibat  hukum. Adanya  akibat  hukum  penting  sekali hubungannya  dengan  sahnya  perbuatan hukum  itu.  Suatu  perkawinan  yang menurut  hukum  dianggap  tidak  sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan  itu  akan  merupakan  anak yang tidak sah." 5
5 K. Wantjik Saleh, op.cit. h.15.
Untuk  sahnya  perkawinan,  maka  haruslah memenuhi  segala  ketentuan  undang-undang perkawinan.
Mengenai  syarat-syarat  perkawinan didalam  Undang-undang diatur  dalam  pasal 6  dan  pasal  7  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  yang  pada  pokoknya  memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Harus  mendapat  ijin  kedua  orang  tua bagi yang belum berumur 21 tahun.
3. Apabila salah satu orang tua meninggal dunia  atau  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya, maka ijin ayat 2 diperoleh dari  orang  tua  yang  masih  hidup  atau dari orang tua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya.
4. Apabila  kedua  orang  tua  meninggal dunia  atau  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya, maka yang berhak memberi ijin adalah:
- Wali  yang  memelihara  calon mempelai
- Atau keluarga yang mempunyai hubungan  darah  dalam  garis keturunan  lurus  keatas  selama mereka  masih  hidup  dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam  hal  perbedan  pendapat  antara orang-orang  yang disebut  dalam ayat  2, 3 dan 4 ini, atau salah seorang atau lebih diantara  mereka  tidak  menyatakan pendapatnya,  maka  Pengadilan  dalam daerah  hukum  tempat  tinggal  orang yang  akan  melangsungkan  perkawinan atas  permintaan  orang  tersebut  dapat memberikan  ijin  setelah  lebih  dahulu mendengar  orang-orang  tersebut  dalam ayat 2", 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  1  sampai dengan  ayat  5  pasal  ini  berlaku sepanjang  hukum      masing-masing agamanya      dan      kepercayaannya      itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Batas umur perkawinan. Penetapan batas umur perkawinan sangatlah penting, karena mutu perkawinan  disamping  menghendaki
kematangan psikologis juga membutuhkan kematangan biologis. Dalam  pasal  7  ayat  1  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  (Undang-undang Perkawinan)  menetapkan  pria  harus sudah  mencapai  umur  19  tahun  dan wanita  harus  sudah  mencapai  umur  16 tahun, baru diijinkan untuk melangsungkan  perkawinan.  Apabila telah mengadakan penyimpangan terhadap  usia  yang  telah  ditetapkan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh  kedua  orang  tua  pria  maupun  pihak wanita (pasal 7:2).
Ketentuan mengenai keadaan salah seorang  atau  kedua  orang  tersebut  dalam pasal  6  ayat  3  dan  4  Undang-undang  ini berlaku  juga  dalam  hal  permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak  mengurangi  yang  dimaksud  dengan pasal 6 ayat 6.

## C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian Tipe  penelitian  hukum  yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum  normatif).  Metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian  ilmiah  untuk  menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum  dari  sisi  normatifnya. 6 Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma  hukum  yang  terkait  dengan perkawinan  siri  ditinjau  dari  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  Hak Asasi Manusia.
2. Pendekatan Masalah
Oleh  karena  tipe  penelitian yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian yuridis  normatif,  maka  pendekatan  yang digunakanadalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan
6 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2005, hal..57
pokok  permasalahan.  Selain  itu  juga digunakan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep  ini  digunakan  untuk  membuat konsep-konsep ketentuan-ketentuan hukum  yang  terkait  dengan  perkawinan siri ditinjau dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hak Asasi Manusia.
3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang dipergunakan  dalam  penelitihan  ini adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,  bahan  hukum    terdiri  dari perundang-undangan,  catatan  resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.  Adapun  bahan  hukum  primer tersebut  meliputi:  Undang  Undang Dasar  1945  (amandemen),    Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang Undang  Nomor 39  tahun  1999  tentang  hak  asasi manusia, Al Qur‟an.
b. Bahan Sekunder: Bahan  hukum  sekunder adalah  bahan yang diperoleh dari buku teks, jurnal- jurnal,  pendapat  para  sarjana  dan kasus-kasus hukum. 7

## 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
Baik  bahan  primer  maupun  bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan  diklasifikasi  menurut  sumber  dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Adapun bahan hukum yang diperoleh  dalam  penelitian  adalah  studi kepustakaan,  aturan  perundang-undangan, yang  penulis  uraikan  dan  dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan  yang  lebih  sistematis  guna
7 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum. Universitas Air Langga. Surabaya. h. 15.
menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum  dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan  kongkrit  yang  dihadapi,s elanjutnya  bahan  hukum  dianalisa  untuk melihat bagaimana perkawinan siri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hak Asasi Manusia,
D. Hasil Penelitian dan Pembasan Perspektif  perkawinan  sirri  menurut hukum  islam,  hukum  positif  dan  Hak Asasi Manusia.
1. Perkawinan  Siri  Menurut  Hukum
Islam
Apabila dilihat dari aspek sosial,  bahwa  suatu  perkawinan  itu mempunyai  arti  yang  penting  dan teristimewa  dimana  hal  ini  telah  terjadi dua  orang  manusia  yang  tadinya  tidak ada hubungan apapun (merupakan orang lain),  apabila  terjadi  suatu  ikatan  suami istri,  sebenarnya ikatan  itu  tidak berhenti  sampai  disitu  saja  melainkan sampai  pada  hubungan  famili,  kerabat dan  hubungan  kekeluargaan.  Sehingga semua agama memandang bahwa perkawinan  merupakan  suatu  kejadian yang sangat penting dan diistimewakan. Disamping itu banyaknya penilaian  umum  yang  berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan  atau  pernah  melakukan perkawinan  mempunyai  kedudukan yang  lebih  dihargai  daripada  mereka yang  belum  kawin.  Khususnya  bagi kaum  wanita  dengan  perkawinan  akan memberikan  kedudukan  sosial  yang tinggi,  karena  ia  sebagai  istri  dan  wanita mendapat  hak-hak  tertentu  dan  dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat,  yang tadinya  ketika  masih  gadis  tindakan- tindakannya  masih  terbatas,  harus  dengan persetujuan  dan  pengawasan  dari  orang tuanya. 8
8 Ny. Soemiati. 1982. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang
Dari pandangan masyarakat tersebut  diatas  inilah  maka  dalam  suatu masyarakat masih dilakukan suatu perkawinan sirri. Dalam hal ini disamping  dijumpai  didesa-desa  ada juga  sebagian  masyarakat  kota  yang masih  melaksanakan  suatu  perkawinan sirri,  baik  yang  berpendidikan  tinggi maupun yang rendah.
Penulis  telah  mengemukakan diatas bahw suatu perkawinan sirri adalah suatu  perkawinan  yang  dilakukan  oleh orang-orang  Indonesia  yang  beragama Islam,  yang  telah  memenuhi  baik  rukun- rukun  maupun  syarat-syarat  perkawinan tetapi  tidak  dicatatkan  pada  pejabat pencatat nikah, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974.  Dengan  tidak  dicatatkannya akan  perkawinan  sirri  ini,  maka  suatu perkawinan  itu  tidak  terdaftar  didalam suatu  akta  negara.  Perkawinan  sirri  itu merupakan  bagian  daripada  perkawinan Islam,  maka  apabila  mereka  melakukan suatu  perkawinan  sirri  syarat-syarat  dan rukun-rukun  yang  harus  dipenui  adalah harus  sesuai  dengan  yang  ada  dalam perkawinan menurut agama Islam.
2. Perkawinan Sirri Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974
Terlepas  dari  adanya  bermacam- macam  masyarakat dengan berbagai corak ragamnya  dalam  proses  melaksanakan perkawinan  sesuai  dengan  adat  mereka, namun  dengan  dikeluarkannya  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang peraturan pelaksanaannya tidak lain adalah dimaksudkan  sebagai  univikasi  hukum khususnya  di  bidang  Perkawinan  di Indonesia.
Mengingat semakin mendesaknya tuntutan zaman dan kompleksnya  permasalahan  yang  terjadi dengan  adanya  perkawinan,  sehingga dalam  hal  ini  pencatatan  perkawinan sangatlah diperlukan.
Menurut  ketentuan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan
No.l tahun 1974 tentangperkawinan), Yogyakarta: Liberty, h. 11.
keagamaan.  Berdasarkan  ketentuan  pasal 2  ayat  1  Undang-undang  Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan  menurut  hukum  agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Menurut  penjelasan  yang  dimaksud dengan  hukum  masing-masing  agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku  bagi  golongan  agamanya  dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan/tidak  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini. Sehingga oleh karenanya  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan  digantungkan  sepenuhnya pada  masing-masing  hukum  agama  dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.  Dengan  demikian  sahnya suatu  perkawinan  tidak  tergantung dengan  adanya  pencatatan  perkawinan melainkan untuk menentukan sah
tidaknya  perkawinan  yang  diadakan  itu ditentukan  hukum  agamanya  masing- masing. Mengenai pencatatan perkawinan seperti  yang  tersebut pada  pasal  2  ayat  2 Undang-undang Perkawinan, dalam  hal ini hanyalah sebagai kegiatan administratif  yang  tidak  mempengaruhi terhadap sahnya suatu perkawinan. Didalam  masa  pluralisme  hukum perkawinan sebelum ditetapkannya Undang-undang Perkawinan yang sekrang perbedaan yang demikian sangatlah terlihat sekali, dimana untuk satu golongan penduduk  misal  yang  tunduk  pada  BW (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hanya mengakui bahwa suatu perkawinan itu hanyalah suatu perbuatan keperdataan  saja  yang  menganggap bahwa acara-acara keagamaan yang dianut oleh  para  mempelai  hanya  formalitas belaka sehingga suatu larangan terhadap  seorang  pejabat  agama  untuk melaksanakan perkawinan sebelum prosedur keperdataanya di penuhi. Hal ini berdasarkan pasal 26 BW yang menyatakan bahwa, undang-undang memandang suatu persoalan dalam perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan  saja.  Bagi  golongan  yang beragama  islarn  sekalipun  tidak  secara tegas  mengakui  perkawinan  hanya  dalam hubungan keperdataan saja. Bagi golongan  yang  beragama Islam  sekalipun
tidak  secara  tegas  mengakui  perkawinan tetap  dipandang  sebagai  suatu  perbuatan keagamaan yang prosedurnya dan mengenai tata caranya harus dilaksanakan  menurut  Hukum  Islam. Untuk  sahnya  suatu  perkawinan  yang ditinjau  dari  sudut  keperdataan  belaka sebelum perkawinan tersebut sudah dicatat  atau  didaftar  pada  Kantor  Catatan Sipil,  selama  perkawinan  itu  belum terdaftar  perkawinan  tersebut  masih belum  dianggap  sah  menurut  ketentuan hokum sekalipun mereka sudah memenuhi  prosedur  dan  tata  cara menurut  ketentuan  agama,  sehingga  dari itu  adanya  kemungkinan  timbulnya  apa yang  disebut  " Anak  haram  Perdata" disamping  istilah  anak  haram  menurut ketentuan  hukum  Islam,  atau  menurut ketentuan hukum  agama.
3. Perkawinan  Sirri  Dalam  Perspektif Hak Asasi Manusia
Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah siri memicu kontroversi.
Ketua  Umum  Pengurus  Besar Nahdlatul  Ulama  (PBNU)  KH  Hasyim Muzadi  menilai  pemidanaan  nikah  siri sebagai  langkah  tidak  benar.  “Saya  kira ini  tidak  benar.  Nikah  siri  cukup diadministrasikan  saja.  Harusnya  yang lebih  dulu  dipidanakan  itu  yang  tidak nikah  (berhubungan  seks  di  luar  nikah). Saya  yakin  ini  ada  agenda  tersembunyi untuk  melegalkan  yang  melakukan  seks bebas  (free  sex)  dan  menyalahkan  yang nikah,”kata  Hasyim  kepada  harian Seputar Indonesia (SI) di Gedung PBNU Jakarta  kemarin.  Pemerintah  sejauh  ini bersikukuh  memperjuangkan  draf  RUU yang  sudah  masuk  Program  Legislasi Nasional (Prolegnas).
Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar  menegaskan,  nikah  siri  perlu diatur  agar  ada  kepastian  hukum  dalam pernikahan  dan  kepastian  hukum  anak- anak mereka. “Jadi yang bagus kan nikah itu ada suratnya. Jadi jangan hanya, maaf ya, dalam tanda kutip, lakilaki itu jangan sekadar make aja dong.Tanggung
jawabnya  di  mana  dong?  Lahir  batin dong!  Kanitu  bagian  dari  perkawinan, jadi  dia  harus  bertanggung  jawab.  Kalau punya  anak,  anaknya  jadi  tanggung jawabnya,”  ujar  Patrialis  Akbar  di  sela- sela  kunjungan  ke  LP  Anak  Kelas  II  A Tangerang  mendampingi Presiden Susilo Bambang  Yudhoyono  kemarin.  Untuk diketahui,  draf  usulan  RUU  Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan  menampung  pasal  tentang nikah  siri  atau  nikah  yang  tidak  tercatat di  kantor  urusan  agama  (KUA).  Pasal tersebut  menyebutkan,  jika  seseorang melakukan  nikah  siri  atau  melakukan kawin  kontrak,ia  dapat  diancam  dengan pidana penjara.
Pasal  143  RUU  UU  yang  hanya diperuntukkan  bagi  pemeluk  Islam  ini menggariskan,  setiap  orang  yang  dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di  hadapan  pejabat  pencatat  nikah dipidana  dengan  ancaman  hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga  Rp12  juta.  Selain  kawin  siri,draf RUU  juga  menyinggung  kawin  mutah atau kawin kontrak.
Pasal  144  menyebut,  setiap  orang  yang melakukan  perkawinan  mutah  dihukum penjara  selamalamanya  3  tahun  dan perkawinannya  batal  karena  hukum. RUU  itu  juga  mengatur  soal  perkawinan campur  (antardua  orang  yang  berbeda kewarganegaraan).  Pasal  142  ayat  3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar  uang  jaminan  kepada  calon istri  melalui  bank  syariah  sebesar Rp500 juta. Menurut Patrialias,masyarakat harus diberi  kesadaran  bahwa  nikah  itu  tidak sekadar  nikah  atau  bohong-bohongan. Menurutnya,  banyaknya  pria  menikah  di bawah  tangan  dan  janda-janda  muda menjadi  stimulasi  agar  hal tersebut perlu diatur. Ditegaskan, pengaturan pernikahan  bukan  berarti  negara  ikut campur  dalam  masalah  agama.  “Kalau kehidupan bermasyarakat tidak
diatur,masyarakat  bisa  kacau.  Ya,  kalau kehidupan beragama itu misalnya begini, orang  mengaji  harus  mengaji  dari  jam
sekian  sampai  sekian,  itu  baru  namanya ikut campur,”jelasnya.
Di  tempat  sama,  Menteri Agama  Suryadharma  Ali  menuturkan bahwa  draf  RUU  tersebut  sudah  dibuat sekitar  lima  tahun  lalu  atau  sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. Karena itu, pembahasan mengenai  nikah  siri akan kembali dilihat pasal  demi  pasal  oleh  fraksi-fraksi  yang ada di DPR.
Dari  daftar  inventarisasi  masalah  yang telah  masuk  itu,akan  muncul  berbagai pandangan  mengenai  rancangan  pasal itu.“Mungkin  saja  ada  yang  cocok  atau kurang  cocok,  mungkin  nanti  bertemu, pemikiran  yang  lebih  sesuai  dari  apa yang  dikonsepkan  sekarang,”ujarnya. Ketua  Umum  DPP  Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengakui, nikah siri  dalam  syariah  agama  disahkan. Namun  dalam  peraturan  undang-undang hal  itu  tidak  bisa  disahkan  karena  belum tercatat dalam administrasi negara. Untuk itu,  Suryadharma  meminta  para  pelaku nikah  siri  untuk  segera  mencatatkan perkawinannya  ke  KUA.“Mereka  harus mencatatkan itu (pernikahannya ke KUA),  bukan  berarti  nikahnya  nggak sah.  Bila  tidak  sah  kan  berarti  berzina bertahun-tahun,”katanya.  Dirjen  Bimas Islam  Kementerian  Agama  Nasarudin Umar  menjelaskan,  maksud  draf  RUU tersebut tiada lain hanya untuk menjadikan kewibawaan perkawinan terjaga  karena  dalam  Islam  perkawinan adalah hal yang suci.
Selain  itu,  RUU  ini  diajukan terkait masalah kemanusiaan. Dia berharap,  adanya  UU  ini  nantinya  akan mempermudah anak mendapatkan haknya  seperti  dapat  warisan,  hak perwalian,  pembuatan  KTP,  paspor,serta tunjangan kesehatan dan sebagainya.
Ketua  Mahkamah  Konstitusi Mahfud  MD  menyatakan  dukungannya terhadap  draf  RUU  Hukum  Materiil
Peradilan Agama Bidang
Perkawinan.Dalam  pandangannya,  nikah siri  itu  lebih  banyak  merugikan  anak- anak  dan  kaum  perempuan.  ”Anak-anak yang lahir dari kawin siri itu tidak diakui hukum  dan  tidak  mendapatkan  hak waris,” jelasnya di Gedung MK kemarin.
Mahfud  menyatakan,perempuan  yang dinikahi  secara  siri  tidak  diakui  oleh hukum sehingga jika seseorang mempunyai  dua  istri,  kemudian  istri pertama  adalah  hasil  pernikahan  yang tercatat dan istri kedua adalah hasil nikah siri,maka  istri  pertama  sangat  kuat  di hadapan  hukum.  ”Jika  istri  pertama mengatakan saya  istri  yang  sah,maka  hal itu tidak bisa dilawan dengan hukum,
”jelasnya.Kendati demikian, dia menggariskan bahwa RUU tersebut perlu didiskusikan. Ketua Umum Fatayat NU Maria
Ulfa  Anshor  juga  mendukung  langkah pemerintah  mengatur  kawin  siri.  Secara tegas  dia  menyatakan  kawin  siri  dan kawin  kontrak  sangat  berisiko  bagi perempuan  untuk  menjadi  korban.  Dia menolak pendapat yang menyebut pengaturan itu melanggar HAM
walaupun  perkawinan  merupakan  isu privat.  “Penegakan  HAM  bukan  berarti semua  hal  yang  terkait  dengan  persoalan privat  tidak  ada  aturannya.  Negara mengatur  dalam  rangka  memberikan koridor.  Nikah  siri  bias  berdampak timbulnya ketidakadilan bagi perempuan,”katanya. Wakil  Ketua  Lembaga  Bahtsul Masail  Nahdlatul  Ulama  (LBMNU) Arwani  Faishal  mengingatkan  bahwa pernikahan  adalah  masalah  perdata. Karena  itu  akan  menjadi  kezaliman pemerintah jika memenjarakan pelakunya. Dia kemudian membandingkan  dengan  pelaku  kumpul kebo yang jelasjelas bertentangan dengan agama  mana  pun,  tapi  tidak  pernah dikenai sangsi pidana oleh negara. “Lho, orang-orang  yang  menjalankan  ajaran agama  justru  diancam  dengan  hukuman penjara?  Jika  ini  terjadi  justru  negara malah  bertindak  zalim,”kata  Arwani. Menurutnya, pernikahan siri atau pernikahan yang tidak didaftarkan secara administratif kepada negara adalah perkara  perdata  yang  tidak  tepat  jika diancam dengan hukuman penjara.
Bahkan  sanksi  material  (denda)  juga tetap memiliki dampak sangat buruk bagi masyarakat.
”Bila  mengenakan  denda  dalam  jumlah tertentu untuk orangorang yang
melakukan  nikah  siri,  tentu  hal  ini  dapat menimbulkan ketidakadilan. Bukan masalah  bagi  mereka  yang  punya  uang banyak.  Namun  tidak  adil  bagi  mereka yang  secara  ekonomi  hidupnya  pas- pasan,”kata Arwani.
Dalam pandangannya, nikah siri memiliki berbagai  dampak  positif  (maslahah)  dan dampak  negative (mafsadah)  yang sama- sama besar.
Jika  dilegalkan,  akan  sangat  rawan disalahgunakan  dan  jika  tidak  diakui akan  bertentangan  dengan  syariat  Islam. “Untuk  itu  dampak  negatif  dan  positif pernikahan  siri  harus  dikaji  dan  disikapi bersama,”katanya.  (nurul  huda/kholil/ rarasati syarief)

## Akibat Hukum Status anak
1. Akibat  Hukum  Harta  Kekayaan
Perkawinan Dengan adanya ikatan sebuah  perkawinan,  sebagaimana telah disebutkan-diatas menurut Undang  Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  bahwa  perkawinan  adalah adanya  ikatan  lahir  dan  batin  yang bertujuan  untuk  membentuk  sebuah keluarga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Kebahagiaan  dan  kekalnya sebuah  keluarga  tidak  menutup kemugkinan  dengan  terpenuhinya segala kebutuhan. Baik secara kebutuhan  lahir  maupun  kebutuhan batin  atau  dari  segi  nuterial  maupun spiritual. Dengan terpenuhinya segala  kebutuhan  materi  juga  harus diimbangi dengan terpenuhinya kebutuhan  spiritual,  kedua  hal  ini harus  tercipta  dalam  sebuah  rumah tangga.  Biasanya  kebutuhan  materi menjadi  persoalan yang  paling penting dalam keluarga, tanpa didukung dengan terpenuhinya kebutuhan  materi  ini  akan  menjadi sebuah  kendala  dalam  menciptakan keharmonisan keluarga.
Persoalan  pembagian  atau kedudukan  harta  dalam  perkawinan, sering  kali  muncul  apabila  terjadi konflik  dalam  keluaga  itu  sendiri, baik  persolan  harta  warisan,  harta bersama  atau  yang  disebut  dengan
Gono  -  Gini,  Hibah  dan  lainnya. Harta kekayaan perkawinan meliputi benda  bergerak  ataupun  benda  tak bergerak  dan  surat  -  surat  berharga. Sebenarnya  persoalan  harta  benda dalam  perkawinan  sudah  diatur dalam  Undang  -  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  pasal  35  ayat  1  dan  2, yang mengatakan bahwa :
"1.  Harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2.  Harta  bawaan  dari  masing  - masing  suami  dan  isteri  dan harta  benda  yang  diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah atau  warisan,  adalah  dibawah penguasaan masing-.masing sepanjang  para  pihak  tidak menetukan lain".
Dari  uraian  pada  Undang-undang diatas  adalah  jelas,  bahwa  harta benda yang diperoleh selama adanya ikatan  perkawinan  adalah  menjadi harta  bersama,  sedangkan  harla bawaan  dari  masin-masing  suami isteri dan harta benda vang diperoleh oleh  masing-masing  sebagai  hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan  masing-masing  suami isteri.  Masing-masing  suami  isteri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan perbuatan Hukum mengenai  harta  bendanya.    Apabila terjadi perselisihan sehingga menyebakan keretakan dalam perkawinan,  misalnya    perkawinan putus    karena    perceraian    ataupun karena kematian maka penyelesaiannya  dapat  diajukan  di Pengadilan. Hal  inilah  yang  menjadi  sebuah persoalan,  bilamana  perkawinannya akibat dari perkawinan Siri. Tentunya mereka ticiak bisa menyelesaikan persoalan harta benda  dalam  perkawinan  mereka dimuka pengadilan. Karena pengadilan  menganggap  perkawinan yang  mereka  lakukan  tidak  pernah ada,  dengan  tidak  adanya  bukti secera tertulis yaitu Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat Nikah.
Terus  bagaimana  status  dari hak waris, dari anak yang dilahirkan dari  perkawinan  siri?  karena  status perkawinan  yang  dilakukan  dari perkawinan tidak diakui oleh Undung-undang,  maka  secara  tidak langsung  anak  yang  dilahirkan  dari akibat  perkawinan  Siri  statusnya tidak  sah,  karena  anak  yang  sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dari akibat  atau  dalam  perkawinan  yang sah.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi pasal 42 Undang  -  undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa :
"Anak  yang  sah  adalah  anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"
Dengan  demikian  dia  dianggap sebagai  anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  yang  sah.  Bagi  anak yang  dilahirkan  dari  hasil  diluar perkawinan,  dia  hanya  memiliki hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian dia hanya bisa mendapatkan  hak  waris  hanya  dari ibu  dan  saudara  ibunya.  Bisa mendapatkan  haknya,  berupa  harta atau  benda  dari  Ayahnya  tetapi bukan  waris  hanya  bersifat  hadiah atau  hibah.  Secara  perdata  seorang ayah  tidak memiliki hubungan perdata  dengan  anaknya,  karena dilahirkan  diluar  pernikahan  yang sesuai dengan Undang -Undang.
Dengan  demikian  bahwa persoalan-persoalan  yang  muncul dalam rumah tangga yang ditimbulkan  dari  akibat  perkawinan Siri,  dengan  jelas  tidak  dapat diselesaikan  di  depan  Pengadilan kearena,  dari hasil  perkawinan mereka  tidak  memeiliki  kekuatan Hukum  yang  tetap  dengan  adanya Akta  Nikah  sehingga  pernikahan yang dikkukan dianggap tidak pernah ada.

## E. Penutup

## Kesimpulan
Dari  semua  uraian  tersebut  diats dapatlah  ditarik  suatu  kesimpulan  sebagai berikut: 1. Bahwa  menurut    Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya  tidak    bertentangan dengan  hukum  Islam,  tidak  boleh dikatakan telah membawa pandangan secara kongkrit dari ketentuan  hukum  Islam  bahkan  telah dianggap  merupakan  sumber  hukum baru  yang  harus  dipatuhi  sepanjang sumber  hukum  baru  yang  harus dipatuhi  sepanjang  mengenai  syarat- syarat sahnya nikah.
Perkawinan  sirri  termasuk  kategori perkawinan  yang  dilakukan  dibawah tangan,  yang  mana  menurut  ketentuan Hukum  Islam  adalah  sah,  sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal)  atau  dapat  dibatalkan.  Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan  dahulu  (mengesahkan) akan  perkawinannya  di  Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan  perkawinan  sirri  dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  pasal  45,  yang dikenakan  aturan  ini  bukan  karena pelaksanan  dari  perkawinan  itu  tetapi karena pelanggarannya.
Juga  perkawinan  sirri  apabila  dilihat dari  perspektif  hak  asasi  manusia  tidak bertentangan  dengan  hukum  karena masalah  perkawinan  merupakan  hak dasar  bagi  manusia  yang  merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam  konstitusi  (UUD  1945)  maupun dalam  Undang  Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia. Namun  demikian  masalah  perkawinan sirri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan  oleh  ulama‟,  praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan sirri.
2. Dalam  perkawinan  sirri  akan  berakibat hukum  terhadap  staus  anak/staus  social maupun terhadap harta kekayaan
perkawinan dan disamping itu
perkawinan  siri  tersebut  tidak  menjamin adanya kepastian hukum baik bagi suami isteri  maupun  bagi  anak-anaknya  serta dapat  menimbulkan  anggapan-anggapan negatif dalam lingkungan masyarakat.

## Saran
Akhirnya untuk mengakhiri penyusunan  Tesis  ini  adanya  harapan  dari penulis agar: 1. Mengharap kepada
masyarakat
Indonesia pada umumnya dan masyarakat  Indonesia  yang  beragama Islam  pada  khususnya  agar  dalam melaksanakan  perkawinan  mengikuti cara  pengaturan  yang  tercantum  dalam Undang-  undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan  peraturan  pelaksanaannya  secara konsekuen, sebab Undang-undang tersebut adalah ciptaan bangsa Indonesia  pada  tanggal  2  Januari 1974,  dan  tentunya  sudah  disesuaikan dengan  keadaan  dan  kondisi  dari bangsa Indonesia itu sendiri.
2. Bagi  Pejabat  Pengadilan  Agama  dan Pejabat Kantor Urusan Agama sering kali diadakan  penyuluhan  akan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  kepada baik  masyarakat    di    desa-desa maupun  kepada  generasi  muda  agar mereka mengetahui  isi  dari  pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

## DAFTAR PUSTAKA

## LITERATUR:
ArsoSastroatmodjo, HukumPerkawinan, BulanBintang, 1978
Johnny Ibrahim, Teori&MetodePenelitianHukumNormatif , Banyumedia Publishing, Malang 2005
K. WantjikSaleh. HukumPerkawinan
Indonesia. Jakarta, 1976, Ghalis Indonesia MajalahNasehatPerkawinan  No.  109  ke  X  Juni 1981 PenerbitBadanPenasehatPerkawinanPers elisihandanPerceraian (BP4)
MajalahHukumdan Pembangunan,
1982.TerbitanbulanNopember.
Peter Mahmud Marzuki. PenelitianHukum.
Universitas Air Langga. Surabaya.
Ny.  Soemiati.  1982. HukumPerkawinan  Islam
danUndang-undangPerkawinan
(Undang-undangNo.ltahun 1974 tentangperkawinan), Yogyakarta: Liberty R.  WirjonoProjodikoro,  HukumPerkawianan  di Indonesia,Sumur Bandung Jakarta, Jakarta, 1984
PERUNDANG-UNDANGAN: UndangUndangDasar 1945 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusia