## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA INDONESIA
Muhamad Yunus 1 , Hadi Prabowo 2 , Nuryanto 3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Cilandak, Jakarta, Indonesia Email Korespondensi: yunusthamrin91@gmail.com
Diterima: 12-03-2022 Disetujui: 13-04-2022 Diterbitkan: 01-06-2022

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis implementasi daripada Pasal 33 Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  kaitannya  dengan  pendanaan, untuk  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat  terhadap implementasi  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  kaitannya dengan pendanaan, dan menganalisis struktur kerja untuk mengatasi faktor penghambat  daripada  implementasi  kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta dalam konteks pendanaan. Metode yang digunakan adalah  kualitatif- deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku  yang  dapat  diamati  dari  orang  (subjek).  Hasil  penelitian mengungkapkan bahwa pendanaan tidak ada aturan atau mekanisme secara rinci terhadap implementasi kebijakan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik  Indonesia  dalam  konteks  pendanaan  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  itu  terdapat peningkatkan  sumber  daya  manusia  dipemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta tercermin dari terbitnya peraturan Gubernur  Peraturan No. 58 Tahun 2021 Tentang  Road  Map  Reformasi  Birokrasi  Tahun  2020-2024  maka  semakin mudah  untuk  mewujudkan  birokrasi  yang  bersih  dan  akuntabel,  birokrasi yang  kapabel,  dan  birokrasi  yang  memiliki  pelayanan  publik  yang  Prima. Upaya  untuk  menyebarkan  tanggung  jawab  dan  wewenang  dalam  konteks pendanaan  kepada  Provinsi  DKI  Jakarta  lebih  banyak  mengulas  terkait mekanisme  pembagian  serta  sinkronisasi  terhadap  pelaksanaan  dalam pengajuan RAPBD kepada pemerintah pusat serta teknis dalam penyusunan APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Pendanaan Ibukota, APBD, Implementasi Kebijakan.

## Abstract
The  purpose  of  writing  this  research  is  to  find  out  and  analyze  the implementation  of  Article  33  of  Law  Number  29  of  2007  concerning  the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia in relation to funding, to analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the DKI Jakarta
Provincial Government policies which relation to funding, and analyze the work structure to overcome the inhibiting factors rather than the implementation of DKI  Jakarta  Provincial  Government  policies  in  the  context  of  funding.  The method  used  is  qualitative-descriptive  which  produces  descriptive  data  in  the form of speech or writing and observable behavior from people (subjects). The results of the study reveal that there are no detailed rules or mechanisms for the implementation of the DKI Jakarta policy as the State Capital of the Republic of Indonesia in the context of the funding of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, there is an increase in human resources in the DKI Jakarta Provincial Government as reflected in the issuance of the Governor's Regulation No. 58 of 2021 Regarding the Road Map for Bureaucratic Reform in 2020-2024, it will be easier to realize a clean and accountable bureaucracy, a capable bureaucracy, and a bureaucracy that has excellent  public  services.  Efforts  to  spread  responsibility  and  authority  in  the context of funding to DKI Jakarta Province discuss more about the mechanism for  distribution  and  synchronization  of  the  implementation  of  the  RAPBD submission  to  the  central  government  as  well  as  the  technicalities  in  the preparation of the APBD in accordance with applicable laws and regulations.
Keywords: Capital Funding, APBD, Policy Implementation.

## PENDAHULUAN
Dalam  penerapan  desentralisasi  terdapat  2  jenis  desentralisasi  yang terlaksana di Indonesia, desentralisasi simetris dan asimetris. Desentralisasi simetris  merupakan  penerapan  desentralisasi  yang  dilaksanakan  secara umum  oleh  pemerintahan  di  Indonesia  berdasarkan  undang-undang pemerintahan daerah, sedangkan desentralisasi asimetris adalah penerapan desentralisasi yang dilaksanakan secara khusus dengan peraturan perundang- undangan  tersendiri.  Wilayah-wilayah  desentralisasi  asimetris  di  Indonesia terdiri  dari  Aceh,  Papua,  Papua  Barat,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Konsepsi pendanaan ini berbeda dari dana otonomi khusus dan dana keistimewaan. Percepatan pembangunan Pemerintah Aceh, Papua dan Papua Barat mendapatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang besarnya, setara 2% Plafon  DAU  nasional.  Dari  dana  tersebut,  minimal  30%  harus  dialokasikan sesuai  kesepakatan  antara  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota.  Mendapat  70%  dana  bagi  hasil  pertambangan  minyak; Mendapat 70% dana bagi hasil pertambangan gas (dibanding provinsi lainnya di Indonesia yang bagi hasilnya masing-masing 15%). Disamping itu, terdapat tambahan  untuk  pemerintahan  Papua  dan  Papua  Barat  yang  disebut  Dana Tambahan  Insfrastruktur  (DTI)  yang  bertujuan untuk  terjadi  pembangunan dan  keterhubungan  antar  seluruh  kota  provinsi,  kabupaten/kota,  distrik,
sedangkan  Yogyakarta  mendapatakan  dana  transfer  keistimewaan  yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga tidak menentu.
Hasil penerimaan ini dianggarkan dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai transfer daerah yang diterima oleh pemerintahan Papua,  Papua  Barat,  Aceh  dan  Yogyakarta  yang dapat  dilihat  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengkoordinasian dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat dikerjakan oleh satuan unit kerja yang dibentuk satuan unit kerja.
Dengan melalui mekanisme pengusulan sebagaimana Daerah Khusus Ibukota  Jakarta,  Besaran  dana  tambahan  untuk pembangunan  infrastruktur bagi  Papua  dan  Papua  Barat  ditetapkan  oleh  Pemerintah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi Papua dan Papua Barat yang penggunaannya  ditujukan  untuk  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur. Dana  tambahan  untuk  pembangunan  infrastruktur  tergantung  pada Kemampuan Keuangan Negara dan hasil kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  mempertimbangkan  usulan  provinsi tersebut.  Begitupun  dengan  Yogyakarta,  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  Pemerintah  menyediakan  pendanaan  dalam  rangka penyelenggaraan  urusan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan  Keistimewaan  Pemerintahan  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah.
Dana  Keistimewaan  yang  diperuntukkan  bagi  dan  dikelola  oleh Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  pengalokasian  dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah berdasarkan pengajuan Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Gubernur  melaporkan pelaksanaan  kegiatan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam rangka penyediaan  pendanaan  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  wajib  menyampaikan rencana  kebutuhan  yang  dituangkan  dalam  rencana  program  dan  kegiatan tahunan  dan  5  (lima)  tahunan.  Mekanisme  pembahasan  pendanaan Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan  pembangunan  nasional,  keuangan,  pemerintahan  daerah,  dan kementerian/lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang  berkaitan  dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam  kedudukannya  sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberi status sebagai suatu daerah khusus ( special region ), dengan nama resmi ”Provinsi Daerah Khusus Ibukota  Jakarta”. Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dengan
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekhususan  tugas,  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sehingga Jakarta memiliki status Daerah Khusus Ibukota.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program  yang  menjadi  prioritas  nasional  dimuat  dalam  Rencana  Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan  kegiatan  khusus  yang  akan  didanai  dari  DAK  dan  ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.
Konsep  pendanaan  dalam  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007 memiliki  potensi  permasalahan  konseptual,  pelaksanaan,  dan  pengawasan yang  menarik  untuk  diteliti.  Secara  konseptual,  terdapat  permasalahan konsep desentralisasi asimetris fiskal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang konsep dana urusan khusus Ibukota terkait: proses pengajuan dana,  penganggaran,  penyaluran  melalui  kementrian/lembaga,  dan kewenangan  dalam  pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah  Daerah  Khusus Ibukota dengan pusat beserta pertanggungjawabannya.
Proses pelaksanaan pendanaan yang dimulai dari pengusulan Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  lalu  dibahas  oleh  pemerintah  pusat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  lalu disalurkan  oleh  instansi  kementrian  terkait,  lalu  dilaksanakan  pemerintah Daerah  Khusus  Ibukota  dengan  mempertanggungjawabkan  kepada pemerintah  pusat/instansi  kementrian  terkait,  memiliki  masalah  pada  tata cara pelaksanaannya.
Secara pengawasan, proses pengawasan dengan menggunakan dana ini menjadi  resiko  keuangan  yang  memungkinkan  adanya  proses pertanggungjawaban  atas  tumpang  tindihnya  keuangan  daerah  dan  pusat dalam pelaksanaan proyek yang sama.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  terlihat  bahwa  Pendanaan  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  terkait  kewenangannya  sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi masalah secara konseptual dan implementasinya.  Untuk  memahami  lebih  lanjut  tesis  ini  mencoba menganalisis formalisasi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota.  Dengan  latar  belakang  tersebut,  maka  peneliti  tertarik  melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendanaan di Pemerintahan Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan Republik In donesia dalam Konteks Pendanaan” .

## KERANGKA TEORI
Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:101- 102)  menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  adalah  alat  administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Jadi  implementasi  itu  merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh pemerintah untuk  mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu  kebijakan  tidak  bertentangan  dengan  masyarakat  apalagi  sampai merugikan masyarakat.
Implementasi  kebijakan  menurut  Nugroho  (2003:158)  terdapat  dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung
mengimplementasikannya  dalam  bentuk  program-program  dan  melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.
Implementasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  tahap  dari  kebijakan publik setelah formulasi dan pengesahan kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebagaimana penjelasakan Edward III oleh Winarno implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pementukan kebijakan dan konsekuensi-konsukensi  kebijakan  bagi  masyarakat  yang  dipengaruhinya. Implementasi  kebijakan  harus  melewati  salah  satu  dari  2  proses  kebijakan yaitu  mengimplementasikan  dalam  program  atau  memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.
Menurut  Daniel  Mazmanian  dan  Paul  Sabatier  dalam  Agustino Implementasi  kebijakan  adalah:  Pelaksanaan  kebutuhan  kebijakan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasan masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan  atau  sasaran yang  akan  dicapai  dan  berbagai  cara  untuk  menstrukturkan  atau  proses implementasinya.
Menurut  Wahab  (2008:185)  fungsi  implementasi  adalah  untuk membentuk  suatu  hubungan  yang  memunkinkan  tujuan-tujuan  atapun sasaran-sasaran  kebijakan  public  diwujudkan  sebagai outcome (hasil  akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Sedangkan  menurut  Indiahono  menjelaskan  implentasi  kebijakan adalah  tahap  yang  penting  dalam  kebijakan.  tahap  ini  menentukan  apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan  berhasil  untuk  menghasilakan output dan outcomes seperti  yang  telah direncanakan. Output adalah  keluaran  kebijakan  yang  diharapkan  dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. sedangkan outcomes adalah dampak  dari  kebijakan  yang  diharapkan  dapat  timbul  setelah  keluarnya output kebijakan.
Stafri  dan  Setyoko  mengartikan  implementasi  kebijakan  sebagai implementasi  kebijakan  merupakan  cara  mencapai  sasaran  yang  biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek dan terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana, dan sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan  atau  kinerja  program  diukur.  Secara  singkat  implemenrasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
Model  implementasi  Edwards  III  bersifat top  down dan  cocok  untuk diimplementasikan pada level birokrasi yang terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan dengan setiap level hirarki memiliki peran yang sesuai dengan penjabaran  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  dan  memudahkan  terhadap implementasi  suatu  kebijakan  pada  masing-masing  level  birokrasi  yang dimulai  dari  hirarki  paling  atas  yaitu  kementrian  (pemerintah  pusat), pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota,  hingga  ke  tingkat pelaksana dilapangan.
Model Edwards III menjelaskan permasalahan implementasi kebijakan yang  disebabkan  oleh  hambatan  dari  dalam  birokrasi  itu  sendiri  ( internal bureaucratics resistance ) dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pengambil kebijakan dan faktor keberhasilan atau kegagalan  dari  suatu  implementasi  kebijakan  akibat  interaksi  dari  keempat faktor tersebut. Model Van Meter dan Van Horn dikenal sebagai a model of the policy implementation process , yang memperkenalkan 6 (enam) variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan pencapaian dan pentingnya prosedur implementasi  memperhatikan  konsep-konsep  perubahan,  kontrol  dan kepatuhan  bertindak.  Model  ini  berusaha  untuk  menghubungkan  antara kebijakan dan performance oleh sejumlah variabel yang saling berkaitan.
Grindle (1980) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik  dan  administrasi,  proses  pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh beberapa aktor dan hasil akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai dan melaui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administrative. Proses politik terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang  melibatkan  berbagai  aktor  kebijakan,  dan  proses  administrasi  terlihat melalui  proses  umum  mengenai  aksi  administratif  yang  dapat  diteliti  pada tingkat program tertentu.
Beberapa  kritik  pada  pendekatan  model top  down melahirkan pendekatan model bottom up, menurut Berman dalam Hamdi (2014) model ini  memandang  bahwa  implementasi  kebijakan  hanya  dapat  difahami  oleh para  pelaksana  dan  kelompok  yang  menjadi  sasaran  kebijakan  dan implementasi kebijakan terjadi pada dua level. Pada level implementasi makro pada  level  aktor  yang  berlokasi  dipusat  menetapkan  suatu  program pemerintah, dan pada level implementasi mikro organisasi lokal memberikan reaksinya  terhadap  rencana  aktor  level  makro  dengan  menembangkan program mereka sendiri dan mengimplementasikannya.
Hamdi (2014) menjelaskan bahwa strategi Hjern adalah mempelajari suatu masalah kebijakan (policy problem), menanya aktor-aktor level mikro tentang  tujuan,  aktivitas,  masalah  dan  kontak  mereka.  Teknik  tersebut memungkinkan Hjern untuk memetakan suatu jaringan yang mengidentifikasi struktur implementasi yang relevan bagi suatu kebijakan spesifik pada level lokal,  regional  dan  nasional  dan  membolehkannya  untuk  mengevaluasi signifikansi  dari  program  pemerintah  vis-d-vis  pengaruh  lain,  antara  lain seperti  pengaruh  pasar.  Strategi  tersebut  juga  memungkinkannya  untuk melihat untuk melihat koalisi strategis dan juga akibat yang tidak diinginkan dari  suatu  kebijakan  serta  sifat dinamis  dari  implementasi  kebijakan.  Hjern menemukan  bahwa  inisiatif  pusat  sangat  sedikit  diadaptasikan  dengan kondisi  lokal,  Kesuksesan  program  sebagian  besar  tergantung  pada keterampilan  orang-orang  dalam  struktur  implementasi  lokal  yang  dapat mengadaptasikan kebijakan dengan kondisi lokal, kesuksesan program hanya dalam kadar terbatas, tergantung pada aktifitas pusat.
Goggin  et,  al.  dalam  Hamdi  (2014),  menghadirkan  suatu  model komunikasi  dari  implementasi  kebijakan  antar-pemerintahan  yang  melihat implementor  pemerintah  negara  bagian  (state)  dari  serangkaian  saluran komunikasi,  Mereka  menggambarkan  tiga  kluster  variabel  yang mempengaruhi  implementasi  oleh  pejabat  pemerintah,  yakni  dorongan  dan kendala  dari  atas  (level  federal),  dorongan  dan  kendala  dari  bawah  (level negara  bagian  dan  lokal),  dan  faktor  yang  spesifik  negara  bagian  yang didefinisikan sebagai dampak keputusan (decisionat outcomes) dan kapasitas negara bagian (state capacity). Elemen dari dua model utama dikaji dengan memasukkan  sinyal,  baik  dari  atas  maupun  dari  bawah.  Model  komunikasi juga menekankan bahwa sinyal dipersepsikan secara berbeda, distorsi terjadi, dan kondisi kontekstual dapat mempengaruhi interpretasi sinyal.
Dalam  pengamatan  Matlan,  literatur  implementasi  menunjukkan bahwa  top-downer  dan  bottom  upper  memilih  untuk  melakukan  studi mengenai  tipe  kebijakan  yang  berbeda.  Top-downers  cenderung  memilih kebijakan kebijakan yang relatif jelas, sedangkan bottom-uppers melakukan studi  terhadap  kebijakan  dengan  ketidakpastian  yang  lebih  besar  yang inheren dalam kebijakan. Matland mengembangkan suatu model kontingensi, yang  disebutnya  sebagai  model  ambiguitas/konflik  (ambiguity/conflict model).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  cara  untuk  mendapatkan  suatu informasi  yang  dapat  menjadi  bahan  penelitian  yang  diambil.  Sugiyono mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk  mendapatkan  data  yang  valid  dengan  tujuan  dapat  ditemukan, dikembangkan,  dan  dibuktikan,  suatu  pengetahuan  tertentu  sehingga  pada gilirannya  dapat  digunakan  untuk  memahami,  memecahkan,  dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.
Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan  yaitu  rasional,  empiris,  dan  sistematis. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Menurut  Simangunsong  dalam  bukunya,  “penelitian  termasuk  dalam perspektif management dimana penelitian diibaratkan menulis karya ilmiah, semi  ilmiah,  bahkan  yang  non-ilmiah  sekalipun  adalah  sebuah  aktivitas intelektual  yang  sangat  penting  dan  terus- menerus  berproses”. Simangunsong,  menjelaskan  “metode  penelitian  sebagai  cara  kerja  yang berhubungan  dengan  rancangan  penelitian,  prosedur-prosedur  dalam pengumpulan data penelitian dan dalam menganalisis data.” Sejalan dengan definisi di atas maka dibutuhkan desain penelitian yang tepat untuk menjawab rumusan  masalah  penelitian.  Desain  penelitian  merupakan  rancangan penelitian  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya.
Desain  Penelitian  adalah  proses  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian  dan  mencapai  tujuan  penelitian  dengan  menggunakan  kerangka kerja  cara  yang  sistematis  dan  terencana.  Sehingga  desain  penelitian merupakan  sebuah  kerangka  kerja  penelitian.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.
Metode  Penelitian  kualitatif  menurut  Sugiyono  (2013:9)  adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat  postpositivisme,  digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi obyek  yang alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi (gabungan), analisis dan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif kebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Definisi  tersebut  dengan  kata  lain  memberikan  penjelasan  bahwa penelitian  metode  kualitatif  berpusat  pada  kemampuan  peneliti  untuk mengumpulkan data, menganalisa, data yang bersifat induktif/kualitatif, serta
memberikan  generalisasi.  Selain  menggunakan metode  penelitian  kualitatif, penelitian bersifat deskriptif.
Penelitian  deskriptif  menu rut  Nawawi  (2007),  “Metode  deskriptif diartikan  sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan menggambarkan  keadaan  subyek/obyek  penelitian  (seseorang,  lembaga masyarakat  dan  lain-lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang tampak, at au sebagaimana adanya”. Desain penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan  deskriptif  diharapkan  dapat  menggambarkan  Implementasi Pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## PEMBAHASAN
Mengimplementasikan  suatu  kebijakan  termasuk  kebijakan  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2007  pasal  33  tentang  Pemerintahan  Provinsi Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Tentunya  harus  didukung  dari  berbagai  macam  faktor,  dalam penelitian  ini  penulis  mencoba  mengutip  pendapat  Goerge  C  Edwards  III dalam  (Herabudin,  2016)  menyatakan  bahwa  tahapan  implementasi merupakan  tahapan  yang  berada  antara  tahapan  penyusunan  kebijakan dengan hasil atau dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Menurut Goerge  Edwards  III,  terdapat  empat  penyebab  yang  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  yaitu:  komunikasi,  sumber  daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan  dengan  penyampaian  informasi,  ide,  keterlampilan,  peraturan menggunakan  sarana  tertentu  kepada  pihak  yang  berhak  menerimanya. Implementasi  kebijakan  akan  berjalan  secara  efektif  bila  mereka  yan melaksanakan  keputusan  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan. Sebagaimana  menurut  Edward  III,  ada  tiga  hal  yang  penting  yang  harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsentrasi

## Transmisi
Dalam  penelitian  ini  penulis  menganalisis  bagaimana  implementasi kebijakan pemerintahan Provinsi daerah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  konteks  pendanaan.  Selanjutnya informan  yang  direncanakan  dan  berkompenten  diwawancarai  berkaitan dengan  sub-sub  tema  bagaimana      cara  transmisi  untuk  mengajukan implementasi pendanaan DKI Jakarta berdasarkan undang-undang 29 Tahun 2007 pasal 33. Ada 3 informan yaitu Direktur Penataan Daerah yang diwakili oleh Bapak Kuswanto sebagai Kepala Sub Direktorat Jendral Pemerintah Aceh,
DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, Ibu Agnes Debora Arta sebagai Subkoordinator Urusan  Perencanaan  Pendanaan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPEDA)  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  Bapak  Farazandi  Fidinansyah  Anggota Badan  Anggaran  DPRD  DKI  Jakarta.  Adapun  hasil  wawancara  tersebut  di jadikan sebagai data primer dan dapat penulis sajikan dan diuraikan sebagai berikut:
Hasil wawancara penulis dengan Pak Kuswanto bertempat di kantor kemendagri  yang  menyatakan    bahwa:  transmisi  informasi  dalam implementasi pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait kewenangan khususnya  terjadi  pada  masing-masing  implementor  (Pemprov  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  Pemerintah  Pusat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI, Swasta).  Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  (biasanya  melalui Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta)  mengkomunikasikan  rencana pembangunan daerah yang berkaitan kewenangan khusus dengan pemerintah pusat secara langsung.
Pernyataan  diatas  berkaitan  dengan  trasmisi  dibenarkan  oleh  Ibu Agnes  Debora  Arta  bertempat  di  kantor  Bapeda  DKI  Jakarta  informan menyatakan  bahwa  Pada  Pasal  33  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2007, memang diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pendanaan  khusus  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang bersifat  khusus  dalam  kedudukannya  sebagai  Ibukota  NKRI,  namun  pada prakteknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan pendanaan khusus,  seperti  yang  dimaksud  pada  pasal  33  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2007.  Namun,  Pemerintah  juga  memberikan  pendanaan  kepada Pemprov  DKI  Jakarta  yang  dianggarkan  dalam  APBN  yaitu  berupa  Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, DAU dan DAK. Pendanaan ini juga diterima oleh  Provinsi  /  Kota/Kabupaten  lainnya.  Pendanaan  ini  tidak  berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
Demikian  pula  dengan  Bapak  Farazandi  Fidinansyah  Anggota  Badan Anggaran  DPRD  DKI  Jakarta  bertempat  di  kediaman  informan  yang menyatakan  bahwa  demi  melaksanakan  perimbangan  keuangan  yang  adil antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  sesuai  dengan  UU Nomor  33/2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat Dan  Pemerintahan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  asas  desentralisasi. Dalam hal ini, pendanaan kepada Pemerintah DKI ditetapkan bersama antara Pemerintah  dan  DPR  menurut  usulan  dan  dilaksanakan  atas  penyusunan RAPBN yang memperhatikan asumsi ekonomi makro, lalu ditetapkan sebagai APBN  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  DPR.  Namun,  pelaksanaan  terkait pendanaan yang termaktub pada UU 33/2004 dan PP Nomor 58/2005 yang ada pada lingkup daerah meliputi: (1) penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) penetapan APBD.
Persayaratan  utama  untuk  melaksanakan  sebuah  kebijakan  adalah  para pelaksana  harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka  lakukan,  serta mengetahui  yang  menjadi  dasar  mereka  mengimplementasikan  kebijakan. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana, sehingga menghasilkan keputusan yang sebagaimana yang diharapkan.
Wawancara diatas dapat diketahui bahwa komunikasi transmisi sangat menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik.  Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan sudah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Adapun  rekomendasi saran  dari  penulis  bahwa  komunikasi  transmisi  sangat  penting,  maka  para pelaksana harus mengetahui apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawab agar tercapai tujuan yang baik dan efektif yang harus mereka lakukan supaya tercapai implementasi kebijkan publik yang baik untuk masyarakat.

## Kejelasan
Apabila  kebijkan  ingin  di  implementasikan  sebagaimana  semestinya, mka  petunjuk  pelaksanaan  tidak  hanya  harus  dipahami,  melainkan  juga petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana  akan  mengalami  kebingungan  tentang  apa  yang  harus  mereka lakukan.  Berkaitan  dengan  sub-sub  tema  kejelasan  yaitu    Apakah  terdapat petunjuk  pelaksanaan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengimplementasikan pendanaan DKI Jakarta berdasarkan undang-undang 29 Tahun 2007  pasal 33. Ada  3  informan  yaitu  Direktur  Penataan  Daerah  yang  diwakili  Bapak Kuswanto  sebagai  Kepala  Sub  Direktorat  Jendral  Pemerintah  Aceh,  DKI Jakarta  dan  DI  Yogyakarta,  Ibu  Agnes  Debora  Arta  sebagai  Subkoordinator Urusan  Perencanaan  Pendanaan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (BAPEDA)  Provinsi  DKI  Jakarta,  dan  Bapak  Farazandi  Fidinansyah  Anggota Badan  Anggaran  DPRD  DKI  Jakarta.  Adapun  hasil  wawancara  tersebut  di jadikan sebagai data primer dan dapat penulis sajikan dan diuraikan sebagai berikut:
Hasil wawancara penulis dengan Pak Kuswanto bertempat di kantor kemendagri yang menyatakan  bahwa: Sampai saat ini belum ada mekanisme aturan-aturan  yang  menjelaskan  tentang  implementasi  pasal  33  undang- undang 29 tahun 2007. Terkait dengan nomenklatur dana otonomi khusus ini hanya diberikan ke Aceh, DIY, Papua tapi tidak DKI Jakarta tapi bukan berarti bahwa pemerintah pusat tidak memberikan dana pembangunan pemerintah Jakarta yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah DKI Jakarta itu ada dana transfer ke daerah lain Bentuknya itu adalah melalui dana bagi hasil dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta selain dana bagi  hasil  ada  beberapa  proyek  fisik  yang  sebenarnya  dikerjakan  oleh pemerintah pusat Jakarta selain itu dikerjakan secara langsung maupun secara bersama-sama.
Pernyataan  diatas  berkaitan  dengan  trasmisi  dibenarkan  oleh  Ibu  Agnes Debora  Arta  bertempat  di  kantor  Bapeda  DKI  Jakarta  menjelaskan  bahwa belum  juga  ada  mekanisme  aturan-aturan  yang  menjelaskan  tentang implementasi pasal 33 undang-undang 29 tahun 2007. Pada Pasal 33 Undang- Undang  No.  29  Tahun  2007,  memang  diamanatkan  bahwa  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pendanaan khusus dalam menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  bersifat  khusus  dalam kedudukannya  sebagai  Ibukota  NKRI,  namun  pada  prakteknya  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  mendapatkan  pendanaan  khusus,  seperti  yang dimaksud pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
Demikian  pula  dengan  Bapak  Farazandi  Fidinansyah  Anggota  Badan Anggaran  DPRD  DKI  Jakarta  bertempat  di  kediaman  informan  yang menyatakan  bahwa:  Belum  ada  aturan  dan  mekanisme  yang  jelas  dan terperinci  setahu  saya  Pelaksanaan  anggaran  diawali  dengan  disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Gubernur. Sebagaimana  yang  telah  diatur  melalui  UU  Nomor  1/2004  tentang Perbendaharaan Negara 1 yang menyatakan KPA telah melaksanakan kegiatan yang  tercantum  untuk  mengisi  beberapa  dokumen  seperti:  Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA.  Sedangkan  dokumen  pembayaran  antara  lain  terdiri  dari  Surat Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat  Perintah  Membayar  (SPM),  dan  Surat Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  dan  secara  lebih  lanjut  diatur  secara  rinci melalui Kepres Nomor 72/2004 juncto Kepres Nomor 42/2002.
Kesimpulan  wawancara  diatas  menunjukan  tidak  adanya  kejelasan mengenai  Aturan  Pendanaan  kepada  Provinsi  DKI  Jakarta,  alhasil  baik aparatur  birokrasi  Pemerintahan  Provinsi  DKI  Jakarta,  Kementerian  Dalam Negeri maupun Anggota DPRD DKI Jakarta kelimpungan atau bingung dalam menganggapi atau menafsirkan pertanyaan yang diajukan.
Adapun rekomendasi saran penulis usulkan adalah perlu diperhatikan untuk  mendesain  model  perincian  pasal  33  Undang-Undang  No.29  Tahun 2007 tentang pendanaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait kewenangan khususnya,  harus  pertama-tama  menyelesaikan  masalah  perincian  dan kejelasan  materi  kewenangan  khusus  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  yang menyangkut  bidang  tata  ruang,  sumber  daya  alam  dan  lingkungan; pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, pariwisata, industri dan perdagangan.

## Konsistensi
Konsistensi  merupakan  faktor  ketiga  yang  berpengaruh  terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif,
maka  perintah-perintah  pelaksanaan  harus  konsisten  dan  jelas.  Konsistensi perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu  komunikasi  haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan oleh karena itu jika perirntah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
Berkaitan  dengan  sub-sub  tema  konsistensi  yaitu  bagaimana konsistensi  petunjuk  pelaksanaan  yang  dapat  digunakan  untuk mengimplementasikan  pendanaan  DKI  Jakarta  berdasarkan  undang-undang 29 Tahun 2007  pasal 33. Ada tiga informan yaitu Direktur Penataan Daerah yang  diwakili  Bapak  Kuswanto  sebagai  Kepala  Sub  Direktorat  Jendral Pemerintah  Aceh,  DKI  Jakarta  dan  DI  Yogyakarta,  Ibu  Agnes  Debora  Arta sebagai Subkoordinator Urusan Perencanaan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Farazandi Fidinansyah  Anggota  Badan  Anggaran  DPRD  DKI  Jakarta.  Adapun  hasil wawancara tersebut di jadikan sebagai data primer dan dapat penulis sajikan dan diuraikan sebagai berikut:
Hasil wawancara penulis dengan Pak Kuswanto bertempat di kantor kemendagri  yang  menyatakan    bahwa:  Sebagaimana  yang  saya  jelaskan sebelumnya  belum  ada  aturan  yang  jelas  dalam  implementasi  kebijkan provinsi DKI Jakarta dalam konteks pendanaan Undang-undang No. 29 Tahun 2007 Pasal 33 belum ada sebagaimana konsistensi yang Anda tanyakan.
Pernyataan  diatas  berkaitan  dengan  trasmisi  dibenarkan  oleh  Ibu Agnes  Debora  Arta bertempat  di  kantor  Bapeda  DKI  Jakarta  informan menyatakan  bahwa:  Belum  juga  ada  mekanisme  aturan-aturan  yang menjelaskan tentang implementasi pasal 33 undang-undang 29 tahun 2007. Pada  Pasal  33  Undang-Undang  No.  29  Tahun  2007,  memang  diamanatkan bahwa  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  mendapatkan  pendanaan  khusus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya  sebagai  Ibukota  NKRI,  namun  pada  prakteknya  Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  mendapatkan  pendanaan  khusus,  seperti  yang dimaksud pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
Demikian  pula  dengan  Bapak  Farazandi  Fidinansyah  Anggota  Badan Anggaran  DPRD  DKI  Jakarta  bertempat  di  kediaman  informan  yang menyatakan  bahwa:  Belum  ada  aturan  dan  mekanisme  yang  jelas  dan terperinci  setahu  saya  tentang  kebijakan  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta sebagai  Ibukota  Negara  Republik  Indnonesia  Undang-undang  No.29  Tahun 2007 Pasal 33 berbeda dengan otonomi Aceh, DIY dan Papuan yang jelas ada aturan dan mekanismenya.
Hasil  wawancara  kepada  narasumber,  tidak  ada  konsistensi  dalam melaksanakan kebijakan pendanaan kepada Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta,  sehingga  para  pelaksana  melaksanakan  kebijakan  tidak rinci/terperinci dan efektif. Di sisi lain pelaksanaan implementasi kebijakan yang  tidak  konsisten  mendorong  para  pelaksana  salah  menafsirkan  dan
mengimplementasikan  kebijakan.  Adapun  rekomendasi  saran  yang  penulis usulkan adalah, harus ada aturan -aturan dan mekanisme yang jelas perincian pasal 33 Undang-Undang No.29 Tahun 2007 agar dapat menjadi efektif dan efisien jika terdapat aturan yang jelas mengenai konteks pendanaan kepada Pemerintahan DKI Jakarta.

## KESIMPULAN
Transimisi:  tidak  terdapat  kewenangan  khusus  yang  mengatur implementasi  pendanaan  pada  Provinsi  DKI  Jakarta.  Alur  mekanisme  pada pemerintahan  pusat  sudah  sangat  jelas  tertera  pada  peraturan  perundang- undangan, namun berbanding terbalik dengan apa yang ada pada Provinsi DKI Jakarta, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara rinci, serta tidak ada peraturan daerah yang membantu menjelaskan secara rinci. 1) Kejelasan: tidak ada alur mekanisme pendanaan pada Provinsi DKI  Jakarta  secara  jelas,  hanya  terdapat  dana  perimbangan  dan  dana pembangunan yang berbentuk proyek fisik yang nilai guna bagi pengelolaan keuangannya  tidak  tepat.  Memang  terdapat  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana Dekonsentrasi dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dan  tidak  terdapat  Dana  Alokasi  Khusus  maupun  pendanaan  yang  jelas kepada Provinsi DKI Jakarta. Adapun Program dan realisasi pelaksanaan Dana Tugas  Pembantuan  dari  Kementerian  Pertanian  dapat  diuraikan  sebagai berikut : a) SKPD pelaksana: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; b) Program : Program Penanganan Pangan Asal Ternak dan  Agribisnis  Peternakan  Rakyat  c)  Kegiatan  :  Pengendalian  dan Penanggulangan  Penyakit  Hewan;  Penyediaan  Benih  dan  Bibit  serta Peningkatan Produksi Ternak; Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal); Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan; Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, Nyimas Latifah Letty dan Zuhro, R. Siti, 2018. Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan , Istimewa .Pustaka Obor: Jakarta.
Hanif,  Nurcholis.  (2007).  Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi daerah. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Aziz,  Nyimas  Latifah  Letty  dan  Zuhro,  R.  Siti.  2020. Model  Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.
Bird M., Richard, 2003. “Asymmetric Fiscal Decentralization: Glu or Solvent?",
Paper, Andrew Young School of Policy Studies , Georgia State University,
U.S., April.
Bird  M.,  Richard,  dan  Ebel,  ed.  2007. Fiscal  Fragmentation  in  Decentralized Countries:  Subsidiary,  Solidarity,  and  Asymmetry, Edwar  Elgar Publishing.
Cheema,  G.  Shabbir  dan  Rondinelli,  Dennis  A.,  2007.  ed. Decentralizing Governance: Emerging Concept and Practices , Washington DC: Brooking Instituion.
Hill, ed, 2014. Regional Dinamics in Decentralized Indonesia . Singapore: Iseas Huda,  Nimatul.  2014. Desentralisasi  Asimetris  Dalam  NKRI Kajian  terhadap daerah  Istimewa,  Daerah  Khusus,  dan  Otonomi  Khusus, Nusa  Media: Bandung.
Hutapea,  Purba.  2020. “Mengejar  Status  Sebagai  Provinsi  Daerah  Khusus Jakarta  pasca  Pemindahan  Ibukota  Negara  Ke  Provinsi  Kalimantan Timur”, MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur Vol. 2 No. 1.
Jaweng, Robertus Na Endi. 2011. “Kritik terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia ”,  Analisis  CSIS Vol.40  No.  20.  2012. Analisis  Kewenangan Khusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia , Tesis, UI: FISIP.
Nasution, 2016. “The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate”. International Journal of Social Science and Humanity , Vol. 6 No. 9.
Nawawi,  Hadari.  2007 Metode  Penelitian  Sosial ,  Yogyakarta  Gadjah  Mada University Press.
Niznanky,  Victor,  Micklos,  Ivan,  dan  Zarska,  Elena,  1998.  “New  System  of Financing Public Administrasion in Slovakia”, M.E.S.A 10 .
Abdillah, R., & Sukri, A. (2022). Manajemen Strategi Komunikasi Pemasaran Waroeng  Baper  Pekanbaru.  Journal  of  Communication  Management and  Organization,  1(01),  14 – 25.  Retrieved  from  https://journal.rc- communication.com/index.php/JCMO/article/view/8.
Rahmadika,  H.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2022).  Manajemen  Corporate  Social Responsibility  GraPari  Kota  Pekanbaru  Dalam  Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Journal of Communication Management and Organization,  1(01),  1 – 13.  Retrieved  from  https://journal.rc- communication.com/index.php/JCMO/article/view/7.
Sujatmiko, A., & Setiawan, H. (2022). Efek Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Gojek  Pada  Mahasiswa  Universitas  Islam  Riau.  Journal  of Communication  Management  and  Organization,  1(01),  40 – 51. Retrieved from https://journal.rc-
communication.com/index.php/JCMO/article/view/10.