http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## KONSEP RUKSHAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERNIKAHAN
Ahmad Jalili STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau jalili_ru@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kajian  ini  hendak  menelaah  lebih  jauh  dari  perspektif  maqashid  syariah  terhadap  rukshah  dalam penikahan.  Hal  ini  bertujaun  mendapatkan  gambaran  jelas  perihal  batasan-batasan  dalam implementasinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian  yang  data-datanya  berasal  dari  literatur-literatur  yang  terkait  dengan  obyek  penelitian, kemudian dianalisis muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan, relasi  antara rukhsah dan maqashid syariah memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan tersebut, nampak dari tujuan utama daripada rukhsah  yang  diberikan  oleh Syari ’  kepada  umat  manusia  tidak  lain  adalah  mewujudkan kemaslahatan  bagi  umat  manusia  itu  sendiri.  Hubungan  antara maqashid  syariah dan rukhshah memiliki  kesamaan  prinsip  dan  tujuan.  Secara  prinsip,  yakni  memberikan  kemudahan  dan menghilangkan  kesulitan  bagi  setiap  mukallaf,  sedangkan  tujuan  yakni  untuk  memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari konsep rukhsah di bidang  hukum  pernikahan  adalah  di  antaranya;  (1)  hukum  dibolehkannya  berpoligami  bagi  laki-laki, meskipun  tidak  mampu  secara  materi  dan  bersikap  adil  terhadap  para  istrinya  jika  memiliki  uzur, seperti  laki-laki  hiperseksual,  istrinya  mandul  dan  sebagainya.  (2)  hukum  diperbolehkannya memandang  wanita  yang  dikhitbah  karena  adanya  kebutuhan/alasan,  diantaranya  untuk memantapkan  hati  bagi  si  pelamar.  (3)  hukum  dibolehkanya  nikah  mut’ah  di  zaman  Rasulullah. Dengan demikian, kajian ushul fiqh perlu menjadi pertimbangan penting dalam setiap kajian fikih.
ABSTRACT :  This  study  aims  to  further  investigate  the  perspective  of Maqashi d  sharia  towards rukshah in  marriage.  It  is  to  obtain  a  clear  description  of  the  limitations  in  its  implementation.  This study is a library research which is a study whose data comes from the literature related to the object of  research,  then,  the  content  of  the  data  are  analyzed.  This  study  has  confirmed  that rukhsah and maqashid sharia has a very close relationship. The relationship can be seen from the main purpose of rukshah given by Syari’ to mankind that is the realization of benefit for mankind itself. The relationship between maqashid sharia and rukhshah is that both have the same principles and goals. In principle, it  provides  convenience  and  eliminates  difficulties  for  every mukallaf ,  while  the  goal  is  to  maintain benefit and avoid damage. The implications of law arising from the concept of rukhsah in the field of marriage  law  are:  (1)  the  law  fof  the  allowance  of  men  to  do  polygamy  even  though  they  are  not materially  capable  and  are  fair  to their  wives  if  they  have  age  like  hypersexual  men, their  wives  are barren  and  so  on;  (2)  the  law  of  the  allowance  to  see  the  proposed-women  because  of  the  need  / reason for the men as the proposers to ensure themselves; and (3) the law of allowance to do mut'ah marriage in the Prophet era. Thus, the study of ushul fiqh needs to be mainly considered in every fiqh study.

## Keywords: Concepts, Rukhsah and Rulings of Marriage

## PENDAHULUAN
Perdebatan  para  pakar  ushul  terkait diskursus term rukhshoh sangat menarik untuk ditelaah  lebih  mendalam.  Karena  meskipun di  antara ushuliyyun terdapat  kesamaan  dalam memahami rukhshoh secara  umum,  tetapi
secara  teoritis  terjadi  perbedaan  mendasar dalam  merumuskan  konsep rukhshoh dalam berbagai  perspektifnya.  Perbedaan  itu,  lebih disebabkan karena rukhshoh memang memiliki  makna  yang  multi-interpretatif.  Di pihak  lain, rukhsah juga  seringkali  dijadikan
dalil dalam melegalkan sesuatu yang diharamkan,  karena  sudah  mengarah  kepada tatabu’  ar-rukhas (mencari-cari  kemudahan dengan motif memenuhi hawa nafsunya).
Pembahasan  mengenai  term rukhshoh dalam  kajian  fikih  dan  ushulnya  memang telah  dilakukan  oleh  para  sarjana  Muslim klasik  maupun  kontemporer.  Di  antara literatur-literatur  klasik  di  bidang  ushul  fikih seperti: Al-Mustashfa  Min  Ilmil  Ushul karya Imam Al-Ghazali, Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam karya  Abu  Hasan  Al-Amidy, Al-Muwafaqot fi Ushul  al-Fiqh karya  Imam  as-Syathibi, Taqwimul Adillah Fi Ushulil Ahkam karya Ad- Dabusi, Kitab  Fi  Ushulil  Fiqh karya  Al- Lamisyi, Al Taudlih li matn Al Tanqih fii Ushul Fiqh , karya  Imam  Al  Qodli  Shodr  Syari’at Abdullah  bin  Mas’ud  Al  Mahbubi, dan  kitab lain  yang  ada  kaitanya  dengan  pembahasan ini,  baik  secara  etimologis  maupun  secara terminologis.
Syekh  Hudhari  Biek  menjelaskan dalam  kitabnya,  bahwa rukhshoh dalam  syara' mempunyai  empat  esensi. 1 Pertama, suatu hukum  yang  dikecualikan  dalam  sekawanan hukum-hukum lainnya yang bersifat universal yang  menunjukkan  larangan  secara  mutlak. Seperti  hukum  akad  salam, musaqoh dan lainnya  yang  merupakan  pengecualian  dari kaidah-kaidah  dasar  dalam  akad  atau transaksi. Kedua, hukum  yang  dihapuskan karena hukum-hukum tersebut memberatkan kepada  umat  Nabi  Muhammad  SAW,  yang dulu  pernah  disyariatkan  kepada  umat-umat terdahulu,  seperti  cara  mensucikan  najis,  di zaman  Nabi  Musa  as.  pakaian  yang  terkena najis  harus  dipotong,  tetapi  umat  Nabi Muhammad  baju  yang  terkena  najis  dapat disucikan  dengan  membasuhnya  dengan  air yang  suci. Ketiga, hukum-hukum  syariat  yang memberikan  kelonggaran  secara  mutlak dalam  mencapai  tujuan  kebahagian  seorang mukallaf , seperti dalam dibolehkannya poligami. Keempat, hukum  yang  disyariatkan karena adanya udzur yang memberatkan, dan hukum  tersebut  sebagai  pengecualian  dari hukum-hukum  dasar  yang  bersifat  universal karena hanya bersifat temporer dan
1 Lihat,  Hudhari  Biek, Ushul  Fiqh , (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1999), hlm. 67.
kondisional, contohnya dibolehkannya mengqoshar  dan  menjama’  shalat  ketika dalam  perjalanan,  diperbolehkan  tayamum sebagai ganti wudhu.
Gambaran di atas telah mempertegas bahwa  pembahasan  term rukhshoh, banyak disebutkan  oleh  para  ulama.  Namun, seringkali  pembahasan  tersebut  dalam  dalam porsi  yang  minimalis.  Artinya,  pembahasan rukhshoh hanya  menjadi  bagian  kecil  dari seluruh pembahasan dalam kajian ushul fikih. Menurut  penulis,  belum  ditemukan  literatur ushul  fikih  klasik  yang  lebih  spesifik membahas konsep rukhshoh secara metodologis dan  aplikatif yang lebih komprehensif.  Hal  demikian  ini  membuat kajian  tentangnya  menjadi  terbuka  lebar, apalagi  bila  dikaji  secara  tersebut  lebih spesifik dalam bidang pernikahan.
Kajian  fikih  munakahat  juga  terdapat beberapa  keringan  atau rukshah .  Bahkan, beberapa  mazhab  berbeda  pendapat  dalam melihat  illat  hukum  terhadap  rukshah  dalam pernikahan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus nikah  tanpa  wali  dan  saksi  yang  berdalih mengikuti  mazhab  Hanafi  dan  Maliki sekaligus.  Padahal,  meskipun  dalam  mazhab Hanafi  dibolehkan  nikah  tanpa  wali,  tetapi Imam  Hanafi  menjadikan  walimah  sebagai media  pemberitahuan  kepada  orang  lain menjadi  syarat  sahnya  nikah.  Demikian halnya, dalam mazhab Maliki meskipun saksi tidak  menjadi  rukun  nikah,  tetapi  Imam Malik  menjadikan  wali  nikah  menjadi  rukun nikah  dan  tidak  sah  tanpanya.  Dengan demikian,  nikah  tanpa  wali  dan  saksi,  secara syar’i tidak sah, baik menurut mazhab Hanafi maupun Maliki. Bermazhab seperti ini dalam term ushul fikih disebut talfîq .
Kajian  ini  hendak  menelaah  lebih jauh  dari  perspektif  maqashid  syariah terhadap  rukshah  dalam  penikahan.  Hal  ini bertujaun  mendapatkan  gambaran  jelas perihal  batasan-batasan  dalam  implementa- sinya.  Maka  pertanyaan  penting  dalam penelitian  ini  ialah  bagaimana  hubungan konsep rukhsah dengan maqashid  syariah dan implikasinya dalam pernikahan?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
berusaha  mengungkap  keadaan  yang  bersifat alamiah  secara  holistik.  Masalah  dan  fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan- permasalahan  yang  akan  diteliti. 2 Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan (library  research), yaitu  suatu  penelitian  yang data-datanya  berasal  dari  literatur-literatur yang  terkait  dengan  obyek  penelitian, kemudian  dianalisis  muatan  isinya.  Terkait hal  tersebut,  dalam  penelitian  ini,  akan dihimpun  data  yang  berhubungan  dengan konsep rukhshah serta contohnya.
Relasi Rukhshah dan Maqashid Syariah Menurut  As-Subki rukhsah adalah hukum yang berubah kepada kemudahan dan keringan  sebab  adanya  uzur  serta  tetapnya hukum  asal  bagi yang  tidak  mengalami  uzur, seperti  memakan  bangkai  bagi  orang  yang mengalami keadaan darurat. 3 Dalam kitab ar- Rukhos as-Syar’iyyah: ahkamuha wa dhawabithiha disebutkan  sebab-sebab  seorang  itu  akan mendapatkan  keringan  atau  rukhsah  ketika mengalamai  kondisi-kondisi  berikut: ad- dharurah (keadaan  darurat), al-masyaqqah (kondisi sulit), as-safar (kondisi bepergian), al- ikrah (kondisi  dipaksa), al-maradh (kondisi sakit), an-nisyan (kondisi  lupa), al-khata (kondisi  keliru), al-jahl (kondisi  tidak  tahu), umum al-balwa (kesulitan yang umum) dan an- naqsh (kondisi kekurangan). 4
Dengan demikian, rukhsah  adalah keringanan  hukum sebab ada hal menghalanginya.
Sedangkan maqasid  syariah, menurut Wahbah  al  Zuhaili,  berarti  nilai-nilai  dan sasaran syara' yang  tersirat  dalam  segenap atau  bagian  terbesar  dari  hukum-hukumnya. Nilai-nilai  dan  sasaran-sasaran  itu  dipandang sebagai  tujuan  dan  rahasia  syariah,  yang ditetapkan  oleh al-Syari' dalam  setiap
2 M.  Ali  Sayuti, Metode  Penelitian  Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 47
3 Az-Zarkasyi, Tasnif  al-Masami’  bi  Jam’i  al- Jawami’ (tt.: Muassasah Qardubah, 1999), h. 95.
4 Usamah  Muhammad  bin  Muhammad  as- Sollabi, ar-Rukhos as-Syar’iyyah: Ahkamuha wa Dhawabithuha, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 113.
ketentuan  hukum. 5 Dilihat  dari  sudut  tujuan Tuhan, maqasid  syariah mengandung  empat aspek,  yaitu: 6 pertama, Tujuan  awal  dari Syari' menetapkan  syariah  yaitu  kemashlahatan manusia  di  dunia  dan  akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, penetapan  syariah  sebagai hukum taklifi yang  harus  dilaksanakan. Keempat, penetapan  syariah  guna  membawa manusia ke bawah lindungan hukum. 7
Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka  mewujudkan  kebaikan  sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik  manfaat  dan  menolak  madharat. Abu  Ishaq  al-Syatibi  melaporkan  hasil penelitian  para  ulama  terhadap  ayat-ayat  Al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  bahwa hukum-hukum  disyariatkan  Allah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  umat  manusia, baik  di  dunia  maupun  akhirat  kelak. Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  itu menurut  as-Syatibi,  terbagi  menjadi  tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan dharuriyat ,  kebutuhan hajiyat ,  dan  kebutuhan tahsiniyat . 8
Gambaran  di  atas  mempertegas bahwa  korelasi rukhsah dan maqasid  syariah memiliki  hubungan  yang  tidak  terpisah. Korelasi    ini  termanifestasi  pada  hubungan keduanya  di  dalam  hal  menjaga  dan memelihara  kemaslahatan  dan  keringanan serta  kemudahan  bagi  mukallaf  dalam menjalankan syaraiat Islam. Hal ini juga dapat tercermin  dari  definisi  kedua  term  rukhsah dan  maqasid  syariah  baik  dari  segi  etimologi maupun terminologi.
Tujuan  dari  pensyariatan  hukum- hukum adalah menjaga kemaslahatan manusia  dan  memberikan  keringanan  dan kemudahan serta menolak kesulitan-kesulitan yang  dihadapi  manusia.  Dari  sini,  maka hubungan  antara  maqhasid  syariah  dan rukhs}ah meliputi: pertama, keduanya
5 Wahbah  az-Zuhaili, Ushul  Fiqh  Islamy , (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2 h. 225
6 Nasrun  Rusli, Konsep  Ijtihad  Al  Syaukani: Relevansinya  bagi  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Indonesia , (Jakarta: Logos, 1999), h. 43.
7 As-Syatibi, al-Muwafaqat .....vol. 2, h. 4
8 Abu  Ishaq  al-Syatibi ,  Al-Muwafaqat ,  (Bairut: Darul Ma’rifah , 1997), jilid 1-2, h. 324
memiliki prinsip yang sama, yakni memberikan kemudahan dan  menghilangkan kesulitan  mukallaf. Kedua, keduanya memiliki tujuan  untuk  memelihara  kemaslahatan  dan menolak kemafsadatan.
Rukshah  dan  Implementasinya  dalam Hukum Pernikahan

## 1. Telaah Defenisi Rukshah
Kalangan  Hanafiyah  seperti  al- Bazdawi berpendapat rukhsah adalah keringanan  yang  diberikan  kepada mukallaf disebabkan  adanya  uz|ur,  yang  mana  atas hukum perbuatan tersebut sebenarnya diharamkan  bagi  orang  yang  tidak  memiliki uz|ur.
Mazhab  Hanafiyah  mensyaratkan seseorang untuk mendapatkan rukhsah bila ia mendapati pada dirinya suatu uz|ur tertentu. Sementara  dalam  pandangan  An-Namlah, uz|ur ini hanya berhubungan dengan kondisi darurat, masyaqqah dan  hajat.  Dengan demikian,  rukhs}ah  ini  hanya  berlaku  bagi orang yang dalam kondisi mendesak (darurat) , kesulitan (masyaqqah) dan sangat membutuhkan (hajat) . 9
Menurut  pandangan  pandangan  As- Syatibi rukhsah adalah hukum yang disyariatkan  sebab  adanya  uz|ur  yang  sangat berat  yang  merupakan  pengecualian  dari hukum  asal  yang  bersifat  umum (kulli) yang menunjukkan larangan dan Rukhs}ah tersebut  hanya  terbatas  bagi  orang-orang yang  membutuhkan  terhadap  sesuatu  secara mendesak. 10
Menurut  penulis  definisi  rukhsah yang  lebih  sederhana  tetapi  komprehensif (jami’  mani’) adalah  hukum  yang  ditetapkan dan  bertentangan  dengan  sesuatu  yang ditunjukkan  oleh  dalil  sebab  adanya  uz|ur. Adapun yang dimaksud dengan bertentangan dengan  dalil  di  sini,  secara  tidak  langsung mengisyaratkan bahwa rukhsah harus ditetapkan berdasarkan dalil.
9 An-Namlah, ar-Rukhas as-Syar’iyyah..... h. 52.
10 As-Syathibi, Al-Muwafaqat .....h. 301.
2. Implementasi Rukshah dalam

## Hukum Pernikahan
Konsep rukhsah dalam  hukum Islam yang berdampak pada pengembangan hukum Islam. Karena dengan adanya rukhsah berarti dalam  satu masalah memiliki  dua sisi hukum yang  berbeda,  yakni  hukum  normal  bagi mukallaf  yang  tidak  memiliki  uzur  dan hukum darurat bagi yang memiliki uzur. Oleh karenanya  pula,  pada  sub  bab  ini  penulis uraikan  implementasi  rukhsah  dalam  hukum pernikahan sebagai berikut.
a. Rukhsah  bai  Laki-Laki  untuk
Berpoligami Menurut Sayyid Quthb bahwa poligami  merupakan  rukhsah  (keringanan). Oleh  karena  itu,  ia  hanya  bisa  dilakukan dalam  keadaan  darurat  dan  benar-benar mendesak.  Kebolehan  itu,  menurutnya, masih disyaratkan bagi laki-laki  yang  mampu berbuat  adil  terhadap  istri-istrinya.  Keadilan yang  dimaksud  di  sini  adalah  dalam  hal nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian malam.  Bagi  laki-laki  (suami)  yang  tidak mampu  adil,  menurut  dia  diharuskan  cukup satu saja. Dan bagi yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, diperbolehkan melakukan  poligami  dengan  jumlah  istri dalam satu waktu maksimal empat orang. 11
Poligami  merupakan  solusi  yang ditawarkan  bagi  laki-laki  yang  memiliki keadaan  yang  mendesak  untuk  berpoligami, beristeri  lebih  dari  satu.  Kebolehan  di  sini,
11 Al-Maragi dalam kasus ini mengatakan bahwa kebolehan  berpoligami  merupakan  kebolehan  yang dipersulit  dan  diperketat.  Orang  melakukan  poligami hanya  dalam  kondisi  darurat  dan  benar-benar membutuhkannya. Beberapa alasan yang membolehkan  poligami  menurutnya  adalah  :  istri mandul,  sementara  itu  keduanya  stau  salah  satunya mengharapkan  keturunan,  si  suami  mempunyai kemampuan  seks  yang  tinggi  sementara  istri  tidak mampu  melayani  sesuai  dengan  kebutuhannya,  si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala  kepentingan  keluarga,  mulai  dari  kepentingan istri  hingga  kepentingan  anak,  jumlah  perempuan melebihi  dari  jumlah  pria  (yang  ini  bisa  terjadi  karna adanya perang), banyaknya janda dan anak yatim yang perlu  dilindungi,  jumlah  penduduk  yang  ternyata memang  faktanya  perempuan  jauh  lebih  banyak ketimbang  laki-laki.  Lihat,  al-Maraghi, Tafsir  al-Maragi , juz IV, h. 183-184.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
menurut  para  pakar  tafsir  disyaratkan  bagi suami  dibolehkan  berpoligami  jika  ia  dapat berlaku  adil. 12 Sebaliknya,  jika  suami  tidak mampu  berlaku  adil,  maka  haram  baginya untuk  berpoligami  kecuali  dalam  keadaan darurat  atau  mendesak,  seperti  istri  dalam kondisi  mandul,  sakit,  suami  mengalami hiperseksual  dan  sebagainya.  Oleh  sebab  itu, berubahnya  hukum  haram  menjadi  boleh tanpa adanya keadilan dari pihak suami inilah yang termasuk rukhsah. 13

## b. Rukhsah  Memandang  Wajah  Wanita Dikhitbah
Pada dasarnya, syariat mengharamkan memandang  wajah  wanita  bukan  mahram dengan  pandangan  yang  berdampak  kepada timbulnya  fitnah  atau  dalam  bahasa  fikih disebut an-nazar  bi  at-talazuz .  Meskipun demikian,  hukum  Islam  bukan  ajaran  yang kaku,  tetapi  sangat  fleksibel.  Itu  sebabnya, larangan  memandang  wajah  wanita  bukan
12 Keadilan menurut Qurash Shihab, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  tafsir al-Mis}bah , mengatakan  bahwa  pada  ayat  ketiga  surah  an-Nisa’, sang  suami  diperintahkan  untuk  berlaju  adil  diantara istri-istrinya,  dan  pada  ayat  ke-129  ini  Allah menegaskan  bahwa  keadilan  yang  dimaksud  bukanlah keadilan  dalam  hal  cinta.  Karena  cinta  atau  suka  pun dapat  dibagi.  Suka  yang  lahir  atas  dorongan  perasaan dan  suka   yang  atas  dorongan  akal.  Obat  yang  pahit, tidak  dsukai  oleh  siapapun,   ini  berdasrkan  perasaan setiap  orang.  Tetapi  obat  yang  sama  akan  di  sukai dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta  dapat  berbeda.  Yang  tidak  mungkin  dapat diwujudkan  disini  adalah  keadilan  dalam  cinta  atau suka  berdasarkan  perasaan,  sedang  suka  yang berdasarkan  akal,  dapat  diusahakan  manusia,  yakni memperlakukan  istri  dengan  baik,  membiasakan  diri debgan kekurangan-kekurangannya, memandang semua  aspek  yang  ada  padanya,  bukan  hanya  aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan ”Janganlah  kamu  terlalu  cenderung (  kepada  orang  yang kamu  cintai),  danjangan  juga  terlalu  cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai. Lihat, Quraish Shihab, Tafsir  al-Misbah, (Jakarta:  Lentera  Hati,  2002), vol.2, h. 607
13 Menurut  penulis,  kebolehan  berpoligami ketika  suami  mampu  bersikap  adil,  bukanlah  suatu rukhs}ah.  Karena  pada  dasarnya,  kebolehan  itu berdasarkan  petunjuk  langsung  dari  teks,  atau  dengan kata  lain  bahwa  poligami  atau  tidak,  tergantung terhadap kemampuan seoarang laki-laki (suami) dalam hal bersikap adil terhadap para istri-istrinya.
mahram  ini  berlaku  bagi  kaum  laki-laki  yang tidak  memiliki  keperluan  terhadap  wanita tersebut.  Karena  dalam  Islam  membolehkan memandang  lawan  jenis  bagi  yang  memiliki hajat  dalam  beberapa  keperluan.  Misalnya, seorang  wanita  yang  menjadi  saksi  dalam pengadilan,  maka  seoarang  hakim  boleh melihat  wajahnya.  Seorang  dokter  laki-laki dapat  memandang  wajahnya  wanita  untuk keperluan pengobatan. Demikian pula, dalam kasus  melamar (khitbah) wanita  bahwa seorang  laki-laki  diperbolehkan  memandang wajah  dan  telapak  tangan  wanita  tersebut yang  hendak  dinikaihinya.  Begitu  juga sebaliknya,  wanita  dibolehkan  memandang wajah.
Dengan  demikian,  hukum  azimahnya dalam  kasus  ini  adalah  diharamnya  laki-laki untuk memandang perempuan bukan mahramnya secara talazzudz yakni pandangan yang  akan  menimbulkan  fitnah.  Namun, karena  adanya  kebutuhan  syar’i,  maka larangan tersebut berubah menjadi kebolehan.  Hukum  bolehnya  memandang wajah  wanita  bagi  laki-laki  pelamar  wanita inilah yang disebut rukhsah. Yakni perubahan hukum  dari  yang  diharamkan  menjadi dibolehkan  sebab  adanya  uzur  yaitu  berupa hajat (kebutuhan)  yang  dilegitimasi  syariat dalam rangka memantapkan hati calon suami atas calon istrinya dengan melihat wajah dan telapak  tangannya  sebagi  simbol  kecantikan dan  keluwesan  wanita  yang  hendak  dinikahi tersebut.

## c. Rukhsah  Nikah  Mut’ah  pada  Awal Islam
Nikah  mut’ah,  pada  awal  Islam  saat kondisi  darurat  hukumnya  diperbolehkan, kemudian  baru  datang nas}-nas} yang melarangnya  hingga  hari  Kiamat.  Di  antara dalil-dalil  kebolehan  nikah  mut’ah  di  awal Islam yaitu:
َﺺﱠﺧَر :َلﺎَﻗ  ﻪﻨﻋ  ﷲا  ﻰﺿر ِ عَﻮْﻛ َﻷْا  ِﻦْﺑ  َﺔَﻤَﻠَﺳ  ْﻦَﻋ ِﺔَﻌْـﺘُﳌْا  ِﰲ سَﺎﻃْوَأ َمﺎَﻋ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َﻬَـﻧ ﱠُﰒ ٍمﺎﱠﻳَأ َﺔَﺛ َﻼَﺛ
ﺎَﻬْـﻨَﻋ ﻰ
“ Dari
Salamah bin Akwa`Radhiyallahu ‘anhu, ia
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
berkata:  “Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi  wa  sallam  telah  memberikan keringanan dalam mut’ah selama tiga hari  pada  masa  perang  Awtas  (juga dikenal  dengan  perang  Hunain), kemudian beliau melarang kami.” 14
Hadis  di  atas,  menunjukkan  bahwa nikah mut’ah pada awal-awal Islam merupakan  keringanan  atau  rukhs}ah  bagi umat  Islam  yang  memiliki  kondisi-kondisi tertentu  yang  mendesak.  Oleh  karenanya, Rasulullah  saw  memberikan  kemudahan dengan  diperbolehkannya  nikah  mut’ah  bagi para sahabat ketika itu.
Meskipun demikian, hukum kebolehan  nikah  mut’ah  tidak  berlaku selamanya.  Artinya  hanya  bersifat  temporer dan sebelum keputusan akhir dari Rasulullah bahwa  hukum  nikah  mut’ah  menjadi  haram. Hal  ini  berdasarkan  hadis  Nabi  saw.  yang diriwayatkan  Muslim,  :  dari  Muhammad  bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad  bin  Hanafiah),  bahwa  ayahnya Ali  (bin  Abu  Thalib)  berkata  kepada  Ibnu Abbas  ra.  :  “Sesungguhnya  Nabi  saw. melarang  mut’ah  dan  daging  keledai  pada masa Khaibar.” 15
14 HR Muslim, 9/157, (1405).
15 Riwayat  pengharaman  nikah  mut’ah  pada penaklukan  kota  Mekkah,  yaitu  riwayat  dari  Rabi’  bin Sabrah  Radhiyallahu  ‘anhu,  bahwa  ayahnya  berperang bersama  Rasulullah  Shallallahu  alaihi  wa  sallam  pada penaklukkan  kota  Mekkah.  Kami  tinggal  lima  belas hari.  Kemudian,  oleh  Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa sallam  kami  diperbolehkan  untuk  mut’ah.  Akupun keluar  bersama  seseorang  dari  kabilahku.  (Kebetulan) aku  mempunyai  sedikit  ketampanan,  sedangkan kerabatku  tersebut  lebih  mendekati  jelek.  Setiap  kami membawa  sal,  salku  jelek,  sedangkan  sal  anak pamanku  tersebut  baru  dan  mengkilap.  Ketika  kami sampai  di  kaki  Mekkah  atau  di  puncaknya,  kami bertemu  dengan  seorang  gadis  perawan,  panjang lehernya  semampai.  Kami  berkata,”Apakah  engkau mau bermut’ah dengan salah seorang dari kami?” Dia berkata,”Dengan apa kalian bayar?” Maka setiap kami membentangkan  salnya. Lalu wanita itu melihat kami, dan  sahabatku  itu  melihat  ketiaknya  dan  berkata: “Sesungguhnya  sal  dia  jelek,  sedangkan  salku  baru, mengkilap”.  Dia  berucap,”Salnya  tidak  apa-apa,”  dua kali  atau tiga. Lalu aku melakukan mut’ah dengannya. Belum usai aku keluar dari Mekkah, kiranya Rasulullah Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  telah  mengharamkannya. HR Muslim, 9/158, (1406).

## d. Rukhsah  Suami  Memukul  Istri  yang Nusyuz
Dalam menjalin hubungan suami istri memang  tidak  selamanya  mulus.  Bahkan banyak  terkadang  di  antara  mereka  dipenuhi dengan  pertengkaran  dan  percekcokan  yang tidak  berkesudahan.  Rumah  tangga  menjadi hancur  berantakan,  tidak  memunculkan kebahagian  apapun.  Seringkali  setiap  terjadi pertengkaran  istri  selalu  di  pihak  yang dipersalahkan.  Akan  tetapi,  bila  benar  istri yang  menyebabkan  ketidakharmonisan  itu, karena  ia  melakukan  hal-hal  yang  dapat mengabaikan  kewajibannya  sebagai  istri, maka  sikap  mengabaikan  kewajiban  sebagai istri ini disebut dengan nusyuz.
Perintah  dalam  al-Quran  “ ﱠﻦُﻫﻮُﺑِﺮْﺿاَو ” dalam konteks  ini  bukannya  serta  merta  memberi izin  kepada  suami  untuk  memukul  istrinya secara mutlak.
Pemukulan  diperbolehkan  bagi  suami setelah  melalui  dua  tahap  yaitu  menasihati istri 16 .  Jika  dengan  menasihati  istri  tetap nusyuz (membangkang), maka tahap selanjutnya adalah pisah ranjang. Jika dengan pisah  ranjang  istri  masih  tetap nusyuz ,  maka suami  boleh  memukulnya.  Pemukulan  ini harus  meliputi  syarat-syarat  sebagai  berikut: pertama, pemukulan tidak boleh  diarahkan ke wajah. Kedua, pemukulan  tidak  sampai meninggalkan bekas, yakni menggunakan alat seringan-ringannya misalnya dengan menggunakan  siwak,  sapu  tangan,  dan sejenisnya. Ketiga, pemukulan  dalam  rangka mendidik,  bukan  yang  bersifat  dendam  dan ingin  menang  sendiri. Keempat, pemukulan hanya  dilakukan  sepanjang  memberikan  efek
16 Syaikh  Muhammad  Thahir  Ibnu  ’Asyur menyatakan,  wewenang  memukul  istri  diberikan  pada suami  demi  kebaikan  kehidupan  rumah  tangga. Pemukulan  diserahkan  pada  suami  karena  ia  yang mempunyai kewajiban untuk mendidik istrinya. Ketika pemukulan  tidak  bisa  lagi  efektif  untuk  memulihkan kehidupan  rumah  tangga  yang  baik,  maka  wewenang itu bisa dicabut. Lihat, Faqihuddin Abdul Kodir, dkk. Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan  Manusia  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam, (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 111.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
manfaat  bagi  keutuhan  dan  keharmonisan relasi suami istri. 17
Dengan  demikian,  kebolehan  suami memukul  istri  yang  telah  melakukan  nusyuz merupakan rukhs}ah dalam rangka memberikan  pendidikan  kepada  sang  istri. Adapun  sebab  kebolehannya  adalah  adanya kebutuhan (hajat) untuk menciptakan keharmonisan yang diidamkan melalui pemukulan  yang  tidak  melukai.  Tentunya, dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebalumnya yakni tidak serta merta memukul istrinya  tanpa  dinasehati  terlebih  dahulu. Sebaliknya, jika dengan  pemukulan itu justru akan  menimbulkan  mafsadat  yang  lebih besar, maka suami selamanya tidak diperbolehkan memukul istrinya.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  di  bab-bab  sebelumnya,  maka penelitian  tentang  konsep  rukhsah  dan implikasinya  dalam  hukum  pernikahan  dapat disimpulkan  beberapa  hal.  Pertama,  para ushuliyyun berbeda pendapat dalam menguraikan  konsep  rukhsah.  Meskipun demikian,  dapat  ditarik  titik  temu  bahwa rukhsah  menurut  para  pakar  ushul  yaitu suatu  perubahan  hukum  disebabkan  adanya uzur  (halangan).  Adapun  uzur  secara  umum yang dapat menyebabkan seseorang mendapat  rukhsah  sebagai  berikut: ad- dharurah (keadaan  darurat), al-masyaqqah (kondisi sulit), as-safar (kondisi bepergian), al- ikrah (kondisi  dipaksa), al-maradh (kondisi sakit), an-nisyan (kondisi  lupa), al-khata (kondisi  keliru), al-jahl (kondisi  tidak  tahu), umum al-balwa (kesulitan yang umum) dan an- naqsh (kondisi kekurangan).
Kedua,  relasi  antara  rukhsah  dan maqashid  syariah  memiliki  hubungan  yang sangat erat. Hubungan tersebut, nampak dari tujuan utama daripada rukhsah yang diberikan  oleh Syari ’  kepada  umat  manusia tidak  lain  adalah  mewujudkan  kemaslahatan bagi  umat  manusia  itu  sendiri.  Selain  itu, dengan  adanya  rukhsah  ini  manusia  dapat
17 Husein  Muhammad, Islam  Agama  Ramah Perempuan:  Pembelaan  Kiai  Pesantren ,  (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 242
terhindar  dari  segala  kesulitan-kesulitan  yang mungkin dihadapi oleh setiap manusia dalam kondisi-kondisi  darurat  tertentu.  Lebih  dari itu, relasi keduanya juga dapat tercermin dari definisi  kedua  term rukhshah dan maqasid syariah ,  baik  dari  segi  etimologi  maupun terminologi.  Dengan  demikian,  hubungan antara maqashid syariah dan rukhshah meliputi: pertama, keduanya  memiliki  prinsip  yang sama,  yakni  memberikan  kemudahan  dan menghilangkan kesulitan bagi setiap mukallaf. Kedua, keduanya  memiliki  tujuan  untuk memelihara  kemaslahatan  dan  menolak kemafsadatan.
Ketiga, implikasi hukum yang ditimbulkan  dari  konsep  rukhsah  di  bidang hukum  pernikahan  adalah  di  antaranya:  (1) hukum  dibolehkannya  berpoligami  bagi  laki- laki,  meskipun  tidak  mampu  secara  materi dan  bersikap  adil  terhadap  para  istrinya  jika memiliki  uzur,  seperti  laki-laki  hiperseksual, istrinya  mandul  dan  sebagainya.  (2)  hukum diperbolehkannya  memandang  wanita  yang dikhitbah  karena  adanya  kebutuhan/alasan, diantaranya  untuk  memantapkan  hati  bagi  si pelamar.  (3)  hukum  dibolehkanya  nikah mut’ah di zaman Rasulullah.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka penulis  perlu  memberikan  saran  bagi kalangan akademisi kampus. Pertama, Kajian tentang  rukhsah  dan  implikasinya  terhadap hukum  Islam  sangat  urgen  dalam  rangka pengembangan  hukum.  Pada  penelitian  ini, hanya  difokuskan  pada  implikasi  konsep rukhsah terhadap kajian fiqh munakahat atau hukum pernikahan. Keterbatasan ini, nantinya  diharapkan  dapat  ditindaklanjuti dengan  diadakannya  penelitian  lanjutan dengan  tema  yang  sama  tetapi  dengan pendekatan  yang  mungkin  berbeda.  Kedua, urgensitas penelitian model  kajian ushul fiqh sangat  penting  kiranya  untuk  dilanjutkan penelitian semacam ini dengan memfokuskan pada  implikasi  rukhsah  terhadap  bidang kajian  bab  fikih  khususnya  pada  bab fiqh jinayat dan fiqh  muamalat .  Karena  penelitian tentang  seputar  rukhsah,  umumnya  banyak hanya mengaitkan dengan bab fiqh ibadat saja. Dengan demikian, nantinya diharapkan kajian rukhsah  dan  implikasinya  terhadap  hukum
Islam  menjadi  lebih  komprehensif  dari berbagai bab-bab fiqh, mulai ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulah,  Muhammad  Husain, Al-Wadih  fi Us}ul  al-Fiqh, (Kairo:  Dar  as-Salam, 1995),
An-Namlah,  Abdul  Karim  bin  Ali, Ar- Rukhas}  As-Syar'iyyah  wa  isbatuha  Bil Qiyas (Riyadh:  Maktabah  Ar-Rasyd, 1990).
Az-Zarkasyi, Tasnif  al-Masami’  bi  Jam’i  al- Jawami’ (tt.:  Muassasah  Qardubah, 1999)
Az-Zuhaili,  Wahbah, usul  al-Fiqh  al-Islami , (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).
Biek, Muhammad Hudhari, usul Fiqh , (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1999).
Husein  Muhammad, Islam  Agama  Ramah Perempuan:  Pembelaan  Kiai  Pesantren ,
(Yogyakarta: LkiS, 2007),
Ibn  Rusyd,  Bidayah al-Mujtahid  wa  Nihayah Muqtashid (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1415).
Izz  ibnu  Abdul  as-Salam - Qawa'id  al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
Khallaf, Abd. Wahab, Ilmu usul Fiqh, (Dar Al- Qalam, Kuwait, tt.).
Salim, Muhammad Husni Ibrahim, ar-Rukhas wa  asbab  at-Tarakhus}    fi  al-Fiqh  al- Islamy ,  (Kairo:  Dar  at-tabaah    al- Muhammadiyah, 1987),
Shihab,    Quraish, Tafsir  al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
Rusli,  Nasrun, Konsep  Ijtihad  Al  Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Logos, 1999) Usamah  Muhammad  bin  Muhammad  as-Sollabi, ar-Rukhos  as-Syar’iyyah:  Ahkamuha  wa Dhawabithuha, (Iskandaria:  Dar-  al-Iman,
2002.