Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2010, Hal. 24 - 28
ISSN 021-969X

## Pembuktian Hukum Adat Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus di Masyarakat

## (The Verification through Custom Law as An Alternative Solution In The Case Solving)

## Abdul Kadir Sabaruddin
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp:0541-7095092

## ABSTRACT
The  verification  through  custom  law  may  be  found  in  the  community  where  they determine  the defendant  as  guilty  or  not  through  “Shroud Pledge”.  This  pledge  is  often conducted  when  the  crime  committed  by  the  defendant  is  difficult  to  be  verified.  The verification  through  custom  law,  especially  through  “Shroud  Pledge”,  is  an  alternative solution which is more effective to solve any cases in the community.
Key  words :  pembuktian  hukum  adat (the  verification  of  custom  law),  solusi  alternatif ( alternative solution), penyelesaian kasus (case solving).

## Pendahuluan
Salah  satu  televisi  swasta  pernah menayangkan  suatu  proses  pembuktian  adat di  suatu  daerah  di  tanah  air.  Seorang  ketua adat  dalam  suatu  upacara  adat  membakar sebatang  besi  dan  setelah  sebatang  besi  itu membara diyakini tidak mendatangkan bahaya bila  disentuh  dengan  tanggan  kosong  bagi orang yang tidak bersalah dan akan mendatangkan  panas  yang  membara  bila disentuh oleh orang yang melakukan kesalahan  dalam  hukum  adat  masyarakat tersebut, sebagai contoh dalam kasus pencurian.
Pasal  26  ayat  (2)  ordonansi  (S.1932- 80)  yang  didalamnya  tercantum  kata-kata yang  menyatakan  bahwa  “jikalau  sesuatu perbuatan  hukum  adat  bertentangan  dengan syarat-syarat kemanusiaan, maka hakim harus mengadili menurut keadilan yang patut.”
Sebagai contoh peraturan hukum acara adat  yang  dianggap  oleh  ordonansi  (S.1932- 80)  yang  bertentangan  dengan  syarat-syarat kemanusiaan,  yaitu  cara  pembuktian  adat, misalnya  terdakwa  harus  menyusup  (masuk) ke dalam air atau masuk kedalam kobaran api,
maka  dilarang  mengunakan  alat  pembuktian semacam  ini  sebagai  cara  untuk  menemukan kebenaran materiil. 1
Alat pembuktian adat yang disampaikan  di  atas,  dahulu  sering  digunakan oleh  masyarakat  adat,  bahkan  dari  tayangan televisi  di  atas  cara  semacam  itu  masih dipertahankan  dan  diberlakukan  di  daerah tertentu oleh masyarakat adat, untuk membuktikan  apakah  seseorang  itu  bersalah atau tidak.
Pada  masa  sekarang,  pembuktian  adat yang  masih  dapat  kita  temukan  di  dalam masyarakat  dalam  membuktikan  seseorang bersalah  atau  tidak  yang  dilakukan  di  luar proses  pengadilan  adalah  sumpah  pocong. Sumpah  ini  sering  dilakukan  terhadap  orang yang dituduh melakukan suatu kejahatan yang sulit untuk dibuktikan, termasuk santet. 2
Pembuktian semacam ini menjadi lebih menarik, karena merupakan suatu pembuktian terbalik  yang  sudah  dikenal  oleh  masyarakat kita  dan  dapat  diterima  sebagai  suatu  proses penyelesaian kasus di masyarakat.
1 Bushar  Muhammad,  1991, Pokok-Pokok  Hukum  Adat Cet.5, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.95.
2 Hal ini dapat dilihat di Majalah Tempo, 5 Oktober 2003, hlm. 127.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, permasalahan yang dapat penulis angkat dalam tulisan ini adalah:
1.   Apakah  cara  pembuktian  adat  efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat?
2. Mengapa masyarakat dalam kasus tertentu lebih menerima pembuktian adat dari pada melalui proses pengadilan?

## Hukum Adat
Hukum  adat  adalah  suatu  kebiasaan manusia  dalam  hidup  bermasyarakat.  Hukum adat merupakan adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. 3 Apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  hukum  adat  yang  ada  (hukum materiil  adat),  maka  diperlukan  pembuktiaan terhadap  pelanggaran  hukum  adat  tersebut, dengan  cara  pembuktian  adat  (hukum  formil adat).  Cara  pembuktian  adat  yang  ada  di suatu  kelompok  masyarakat  adat  akan berbeda  dengan  cara  pembuktian  adat  di kelompok  masyarakat  adat  yang  lain  di Indonesia.  Perbedaan  ini  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  seperti  agama,  kultur  dan kepercayaan dalam masyarakat tersebut.
Seseorang  pemerhati  hukum  adat dalam  wacana  modern,  M.B  Hooker,  pernah mencatat  bahwa  hukum  adat  dibentuk menurut  ide-ide  umum  ( comman  ideas)  yaitu adat  yang  menpunyai  sifat  sebagai  norma yang berisi larangan ( prohibition) dan kewajiban  atau  “yang  seharusnya”  dan diartikulasikan  masyarakat  berdasarkan  nilai- nilai  yang  diterima  secara  luas.  Ide-ide  umum ini  pada  akhirnya  mengalami  institusionalisasi menjadi  suatu  budaya  particular  setelah bersinggungan  dengan  sistem  religi,  agama- agama  dan  kepercayaan-kepercayaan  yang berkembang dalam masyarakat. 4
Dalam  perjalanannya,  pembentukan hukum  adat  tidaklah  bersifat  independen terlepas  dari  unsur-unsur  nonlokal,  melainkan karena  adanya  interaksi  antara  nilai-nilai  lokal ( indegenousity) dengan sistem budaya, agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat,  begitu  pula  pembuktian  adat,
3 Hilman Hadikusumo , 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandar Lampung, hlm. 1.
4 Ibid,
juga  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  sebagai mana pembentukan hukum adat. 5

## Pembuktian Hukum Adat
Cara pembuktian adat dengan
mengunakan sumpah pocong banyak dilakukan  dikarenakan  mereka  tidak  tahan menghadapi  teror  dari  anggota  masyarakat yang  menduga  mereka  sebagai  dukun  santet, sedangkan  aparat  hukum  dalam  hal  ini kepolisian  sulit  memberikan  perlindungan terhadap  seseorang  yang  diduga  sebagai dukun santet. Kasus penganiayaan juga sering disaksikan  dalam  berita  kriminalitas  yang disiarkan  oleh  TV  swasta  yang  ada,  hal  ini perlu  mendapatkan  perhatian  hukum  dan solusinya, mengapa hal ini harus terjadi.
Sumpah pocong bisa dikatakan berasal dari ajaran Islam yang bernama sumpah li’an. Sumpah  ini  diterapkan  kepada  orang  yang dituduh melakukan  suatu  kejahatan  yang  sulit dibuktikan, termasuk santet. Prosesinya dilakukan  dengan  singkat,  hanya  sekitar  10 sampai 15 menit, tapi cukup efektif.
Yang  menarik,  cukup  banyak  orang yang  meminta  disumpah  serupa  di  Pesantren Kiai Luthfi Akhmad pengasuh Pondok Pesantren Madinatul ‘Ulum, Jenggawah Jember.  Menurut  keterangan  beliau,  pihaknya telah  menyumpah  sekitar  1.500  orang  sejak 1995. Tujuannya sama, agar mereka terbebas dari  tudingan  memiliki  ilmu  hitam  atau melakukan  penyantetan.  Nyaris  tiap  minggu orang datang untuk disumpah pocong, karena polisi sulit memberi perlindungan. Jika sumpah sumpah  pocong  telah  dilakukan,  warga  yang menuduhnya akan segera meredakan amarahnya,  karena  masyarakat  sudah  paham betul  resiko  sumpah  pocong  yang  dilakukan. Jika  berbohong  diyakini  orang  yang  disumpah akan  menerima  akibatnya  dalam  tempo  dua atau  tiga  hari.  Mereka  bisa  meninggal  secara mengenaskan,  misalnya  tertabrak  mobil.  Dari pengalaman sang Kiai selama ini, lebih banyak tuduhan masyarakat itu tak terbukti. “Ternyata,  dari  sekian  ribu  orang  yang disumpah, baru sebelas orang yang betul-betul
5 Otje  Salman, Islam  Dalam  Perspektif  Hukum Adat  dan Kebiasaan (Membangun Sebuah Perspektif Baru) dalam Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi,  Volume  3.  No.  1  Januari- Juni 2002, hlm.32.
menerima  akibatnya  dari  sumpah  yang dilakukannya”. 6
Antropolog  dari  Universitas  Negeri Jember,  Kusnadi,  mengakui  sumpah  pocong efektif menangani kasus santet di Jember dan sekitarnya.  Ini  merupakan  suatu  mekanisme kultural masyarakat dalam bentuk pembuktian terbalik.  Cara  ini  bisa  diterima  dan  diyakini memiliki  kebenaran  dan  nilai  keadilan  kerena dipimpin  oleh  seorang  tokoh  yang  alim  dan langsung  bersumpah  di  hadapan  publik  dan Tuhan. 7
Mengapa  masyarakat  lebih  memilih penyelesaian  dengan  mengunakan  sumpah pocong?  Hal  ini  lebih  dikarenakan  belum adanya  aturan  hukum  dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum
Pidana kita yang mengaturnya, yang ada baru sebatas rancangan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia pada  waktu  itu,  Yusril  Ihza  Mahendra.  Dalam Pasal  255  Rancangan  Undang-Undang  KUHP, dinyatakan,”  Setiap  orang  yang  menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magis, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan,  atau  memberikan  bantuan  jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat  menimbulkan  kematian,  penderitaan mental  atau  fisik  seseorang,  dipidana  penjara paling lama lima tahun.”
Dalam  penjelasan  RUU  itu  disebutkan pula,  ketentuan  tersebut  muncul  untuk mengatasi  keresahan  dalam  masyarakat  yang ditimbulkan  oleh  praktek  ilmu  hitam  tapi terdapat  kesulitan  dalam  pembuktiannya. Aturan  ini  juga  buat  mencegah  tindakan main hakim  sendiri  terhadap  orang  yang  diduga sebagai dukun santet.
Selama  ini  memang  belum  ada  dukun santet yang bisa diseret ke pengadilan. Orang yang  dituduh  sebagai  dukun  santet  selalu diadili  langsung  oleh  masa  dengan  cara  yang keji,  seperti  yang  terjadi  di  Bayuwangi  pada tahun 1998 silam. Saat itu tak kurang dari 170 orang yang dituduh sebagai dukun santet mati dibantai  oleh  warga.  Peristiwa  serupa  juga meletup  di  Ciamis,  Jawa  Barat,  pada  tahun 1999, dengan jumlah korban yang lebih besar. Menurut penelitian  Komisi  untuk Orang Hilang dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (Kontras),
6 Lihat Majalah Tempo, 5 Oktober 2003, hlm. 127
7 Ibid.
ketika  itu  sekitar  200  orang  lebih  tewas dihakimi warga masyarakat. 8
Para  pelaku  pembantaian  itu,  baik  di Ciamis maupun di Banyuwangi, akhirnya diadili dan  dihukum,  tapi  tak  satu  pun  dukun  santet yang  bisa  dijerat  secara  hukum  menurut catatan  pengadilan  yang  disampaikan  oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi. 9
Seperti  yang  dirumuskan  dalam  Pasal 255  Rancangan  KHUP,  yang  menjadi  sasaran memang  orang  yang  melakukan  kegiatan magis.  Pembuktiannya  bisa  didasarkan  dari pengakuan  si  dukun  santet  atau  penyewanya. Yang pasti, tidak dituntut pembuktian bagaimana praktek itu bisa mencelakakan atau menewaskan  seorang  korban.  Menurut  Yusril Ihza  Mahendra,  pasal  santet  terbilang  delik formil,  bukan  materiil.  Jadi,  katanya  “Yang menjadi soal bukan meninggalnya orang  yang di  santet,  melaikan  hubungan  tukang  santet dengan penyewannya.”
Antropolog  Kusnadi  kurang  setuju  soal santet  dimasukkan  dalam  KUHP  karena  akan tetap  sulit  pembuktiannya.  Ini  juga  bisa menjadi  pisau  bermata  dua.  Kemungkinan pasal  ini  bisa  mengurangi  praktek  santet,  tapi juga  bisa  dimanfaatkan  oleh  orang  yang mencelakakan atau menjebak orang lain lewat tuduhan palsu.
Demikian pula pendapat mantan hakim agung Benjamin Mangkoedilaga. Kalau diberlakukan,  ia  memperkirakan  pasal  ini  tak akan  efektif.  Persoalannya,  orang  yang melakukan praktek  itu  dan  yang  menyewanya dipastikan  tak  akan  mengaku.  Selain  itu “Bagaimana orang bisa yakin bahwa perbuatan santet  itu  yang  menyebabkan  kematian seseorang?  Bisa  saja  karena  sebab  lain.”Ia menyarankan  agar  hal  yang  sulit  diukur  dan
8 Ibid.
9 Itu sebabnya, Kiai Luthfi mendukung keberadaan pasal santet  itu  dalam  Rancangan  KUHP  baru,  “Saya  punya keyakinan  hal  itu  bisa  dibuktikan,”  katanya.  Ia memberikan  contoh.  Taruhlah  dukun  santet  A  dituduh oleh  keluarga  B  bahwa  dia  mengirim  santet  dan menyebabkan kematian. Meskipun sang dukun membantah,  hal  ini  dapat  dibuktikan  lewat  saksi  yang mengetahui  transaksi  praktek  ilmu  hitam  ini.  Sebab, biasanya  sang  dukun  mendapat  order  dari  orang  lain. “saya  juga  pernah  membaca,  di  negara  barat,  soal black  magic  itu  bisa  dituntut  berdasarkan  kesaksian orang,” ujarnya.
diselidiki  sebab  akibatnya  seperti  santet  tidak perlu diatur dalam KUHP.
Ada  baiknya  apabila  saran  mantan hakim agung ini diikuti, karena sangat sulitnya membuktikan  seseorang  itu  disantet  dan sebagai gantinya dapat mengunakan pembuktian  adat  yang  menurut  masyarakat setempat  dapat  dipercaya  sebagai  solusi  dari permasalahan  santet yang  ada di masyarakat, seperti yang terjadi di  Jember  dan  sekitarnya. Ternyata  pembuktian  adat  (sumpah  pocong) dapat diterima dan diyakini memiliki kebenaran dan nilai  keadilan.  Karena menurut pengakuan  Kiai  Luthfi,  beliau  telah  melalukan sumpah  pocong  (pembuktian  adat)  sebanyak 1.500 orang sejak tahun 1995.
Kepala  Satuan  Serse  Polres  Cianjur, Ajun Komisaris John Hutagalung, juga sependapat  dengan  Benjamin  Mangkoedilaga. Menurut  dia,  sekalipun  ada  payung  hukum baru  yang  menerapkan  pasal  santet,  tak mudah penyidikannya. Ia justru khawatir pasal ini  disalah  gunakan  oleh  sekelompok  kriminal yang  terorganisir  untuk  menjerat  sesorang. “Soalnya,  secara  rasional,  santet  tetap  susah dicerna oleh akan sehat, apalagi dibuktikan.”
Disinilah  peranan  hukum  adat  dalam menyelesaikan  peristiwa  hukum  yang  belum diatur  dalam  KUHP  dengan  cara  pembuktian adat yang ternyata terbukti dapat menyelesaikan  1.500  kasus  terhadap  dugaan sebagai  dukun  santet  di  Jember.  Kita  bisa membayangkan  apabila,  pembuktian  dengan mengunakan  sumpah  pocong  ini  tidak  pernah dikenal  oleh  masyarakat  dan  tidak  diyakini kebenarannya,  maka  dapat  dipastikan  sekitar 1.500  orang  akan  menjadi  korban  dalam penganiayaan yang  dilakukan  oleh pihak  yang merasa  dirugikan  akibat  dari  santet  yang dituduhkan kepada orang-orang tersebut.
Eksistensi hukum adat dalam percaturan  hukum  di  Indonesia  masih  sangat diperlukan dan harus mendapat perhatian dari seluruh  element  negara  sebagai  hukum  yang lahir  dan  digali  dari  masyarakat  Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan keragaman
agama, budaya dan
kepercayaannya.
Sebagaimana menurut pandangan  Pun  Van  der  Hayden  menyatakan bahwa  ukuran-ukuran  yang  wajar  seperti
akhlak yang baik, sangka yang baik, kepatutan dan kepantasan, makin banyak menjadi bahan pertimbangan di dalam hukum. 10

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil pembahasan dalam naskah ini adalah:
1.   Cara pembuktian adat ternyata lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat,  khususnya  dalam  masalah santet yang terjadi di daerah Jember, Jawa Timur dan belum diatur dalam KUHP.
2.    Masyarakat  dalam  kasus  tertentu  lebih menerima  pembuktian  adat  dari  pada melalui  proses  pengadilan  dikarenakan proses  pembuktian  adat  lebih  cepat  dari proses  pengadilan  dan diakui kebenaranya dan memiliki nilai keadilan oleh masyarakat setempat.

## Saran
Saran  yang  bisa  penulis  tuangkan dalam naskah ini, adalah:
1. Pembuktian  terbalik  yang  berkembang dalam hukum lingkungan dewasa ini sudah dikenal dalam hukum adat, sehingga perlu adanya pengalian yang mendalam terhadap hukum adat untuk perkembangan hukum  adat  di  Indonesia  di  masa  yang akan datang.
2. Karena  hukum  adat  merupakan  hukum yang lahir langsung dari keinginan masyarakat  setempat,  maka  pembentuk dan  pelaksana  peraturan  perundang- undangan  dalam  hal  ini  badan  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  harus  benar-benar memperhatikan  hukum  adat  yang  hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu  di  Indonesia.  Sehingga  tidak terjadi  hukum  positif  seolah  lebih  kuat kedudukannya  dari  hukum  adat,  akan tetapi  bagaimana  hukum  adat  dapat mengisi  rasa  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum dalam masyarakat.
10 Supomo,  1978, Hubungan  Individu  dan  Masyarakat Dalam  Hukum  Adat  Cet  ke-3,  Pradnya  Paramita, Jakarta, hlm. 7.
Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Daftar Pustaka
Hilman  Hadikusumo ,1992, Pengantar  Ilmu Hukum  Adat  Indonesia,  Mandar  Maju, Bandar Lampung.
Bushar  Muhammad ,  1991, Pokok-Pokok
Hukum  Adat  Cet.  Ke-5,  Pradnya Paramita,     Jakarta.
Supomo ,  1978, Hubungan  Individu  dan Masyarakat Dalam Hukum Adat Cet ke-
3, Pradnya Paramita, Jakarta.
Otje  Salman ,  2002, Islam  Dalam  Perspektif Hukum Adat dan Kebiasaan (Membangun  Sebuah  Perspektif  Baru) dalam  Jurnal  Ilmu  Hukum  Litigasi, Volume 3. No. 1 Januari-Juni 2002. Majalah Tempo, 5 Oktober 2003.