RELASI NEGARA DAN PASAR BEBAS DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN EKONOMI: Analisis Sejarah Keuangan Publik Islam
Aan Jaelani Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon e-mail: iainanjal@gmail.com

## Abstract
The  state  becomes  a  political  entity  that  is  responsible  for  the  collective  affairs  of  the community so that it plays an important role in creating economic justice and prospering the community  through  instruments  of  development.  However,  the  role  of  the  government  in carrying out  development  depends  on public finance which in  fact has problems in  terms  of management and implementation. In the perspective of Islamic economics, public finance is a top  priority  managed  from  the  side  of  the  sources  of  income  and  expenditure  used  in implementing pro-poor development so as to create prosperity for the community.
Keywords: Ushuliyah Rules, Fiqhiyyah Rules, Furuiyyah Rules and Islamic Economics.

## Abstrak
Negara menjadi entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat sehingga  berperan  penting  dalam  menciptakan  keadilan  ekonomi  dan  mensejahterahkan masyarakat  melalui  instrumen  pembangunan.  Meski  demikian,  peranan  pemerintah  dalam melaksanakan pembangunan bergantung pada keuangan publik yang secara faktual memiliki masalah  dari  sisi  pengelolaan  dan  implementasinya.  Dalam  perspektif  ekonomi  Islam, keuangan negara menjadi prioritas utama yang dikelola dari sisi sumber-sumber pendapatan dan  pengeluaran  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  pro-poor sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kata Kunci: State, Free-Market, Economy Justice and Public Finance.

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam,  pasar  dijamin  kebebasannya dalam  menentukan  cara-cara  produksi  dan harga,  tidak  boleh  ada  gangguan  yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.  Namun  dalam  kenyataannya  sulit ditemukan  pasar  yang  berjalan  sendiri secara  adil (fair). Distorasi  pasar  tetap sering  terjadi,  sehingga  dapat  merugikan para  pihak.  Pasar  yang  dibiarkan  berjalan sendiri  ( laissez  faire) ,  tanpa  ada  yang mengontrol,  ternyata  telah  menyebabkan penguasaan  pasar  sepihak  oleh  pemilik modal (capitalist) penguasa  infrastruktur dan  pemilik  informasi. Asymetrik informasi juga  menjadi  permasalahan  yang  tidak  bisa diselesaikan oleh pasar. Pemerintah mempunyai  peran  yang  sama  dengan  pasar, tugasnya  adalah  mengatur    dan  mengawasi ekonomi,  memastikan  kompetisi  di  pasar berlangsung  dengan  sempurna,  informasi yang  merata  dan  keadilan  ekonomi. 1
Perannya  sebagai  pengatur  tidak  lantas menjadikannya  dominan,  sebab  negara, sekali-kali  tidak  boleh  mengganggu  pasar yang  berjalan  seimbang,  perannya  hanya diperlukan  ketika  terjadi  distorsi  dalam sistem pasar.
Sri-Edi Swasono 2 menjelaskan bahwa  tidak  ada  yang  dapat  mengabaikan peranan  pasar.  Kita  pun  memelihara ekonomi  pasar.  Yang  kita  tolak  adalah pasar-bebas.  Pasar-bebas  adalah  imaginer, yang  hanya  ada  dalam  buku  teks,  berdasar asumsi  berlaku  sepenuhnya  persaingan bebas.  Dalam  realitas,  tidak  ada  persaingan bebas sepenuhnya, kepentingan non- ekonomi,  khususnya  kepentingan  politik
1 Ziauddin  Ahmed,  etc., Fiscal  Policy  and Resource  Allocation  in  Islam (Jeddah:  King  Abdul Aziz  University  &  Islamabad:  Institute  of  Policy Studies,  1996),  28.  Baca  pula  Sabahuddin  Azmi, Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought (New  Delhi:  Goodword  Books,  2002),  34- 37.
2 Sri-Edi  Swasono,  Ekspose  Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas (Yogyakarta:  Pustep-UGM,  2010) , 83-90  dan  137- 148.
(lokal  atau  global),  telah  mendistorsi  dan menghalangi  terjadinya  persaingan  bebas ( embargo,  economic  sanctions,  disguised protections,  strict  patents  and  copy  rights, dll).  Tanpa  persaingan  bebas,  sebagaimana dalam  kenyataannya,  tidak  akan  ada  pasar- bebas  yang  sebenarnya.  Maka  Adam  Smith boleh  terperanjat  bahwa the  invisible  hand has turned into a dirty hand .
Pasar-bebas  menjadi  penyebab  sikap diskriminatif terhadap yang rendah produktivitasnya  (tidak  efisien),  akibatnya tidak  mudah  memperoleh  alokasi  kredit yang  berdasar profitability itu.  Pasar-bebas jelas  melintangi  hak  demokrasi  ekonomi rakyat,  yang  miskin  tanpa  daya  beli  akan hanya  menjadi  penonton  belaka,  berada  di luar  pagar-pagar  transaksi  ekonomi.  Pasar- bebas melahirkan privatisasi yang melepaskan  cabang-cabang  produksi  yang penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  ke  tangan individu-individu. Pasar-bebas mencari keuntungan  ekonomi  bagi  orang-seorang, bukan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 3 Perekonomian  Indonesia  tentu  tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kondisi perekonomian  dunia. 4 Pada  tahun  2019, perekonomian  dunia  diproyeksi  akan  lebih baik  dibandingkan  dengan  kondisi  tahun 2018 terutama akan didorong oleh perekonomian  di  negara  maju.  Berbagai kebijakan  dan  stimulus  ekonomi  yang  telah dilakukan selama ini telah berhasil mengurangi  kerentanan  perekonomian  di negara  maju.  Meskipun  demikian,  pada tahun 2019, perekonomian global diperkirakan  akan  menghadapi  beberapa tantangan antara lain yaitu rencana kenaikan suku  bunga  di  Amerika  Serikat  yang berpotensi  memberikan  gejolak  pada  pasar
3 Sri-Edi  Swasono, Indonesia  dan  Doktrin Kesejahteraan:  Dari  Klasikal  dan  Neoklasikal sampai  ke  The  End  of  Laissez-Faire (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010) , 48-64.
4 Aan  Jaelani,  Fiscal  Policy  in  Indonesia: Analysis  of  State  Budget  2017  in  Islamic  Economic Perspective. International Journal of Economics and Financial Issues , 2017: 7 (5): 14-24.
keuangan dan perlambatan kinerja perekonomian  di  Tiongkok.  Kedua  faktor tersebut  diperkirakan  akan  mempengaruhi akselerasi  pertumbuhan  ekonomi  di  negara- negara  berkembang  termasuk  Indonesia. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro yang  terjaga  dengan  baik  serta  terpilihnya pemerintahan  yang  baru  secara  demokrasi merupakan  faktor  pendorong  akselerasi perekonomian nasional.
Gambaran  perekonomian  Indonesia di atas menunjukkan bahwa negara merupakan entitas politik yang bertanggung jawab  terhadap  urusan  kolektif  masyarakat, bukan  hanya  terkait  dengan  urusan  duniawi melainkan  juga  ukhrawi.  Dalam  pandangan Monzer  Kahf, 5 persoalan  keuangan  publik yang  mencakup  pendapatan  publik  dan pembelanjaan  publik  memiliki  dua  kriteria, yaitu untuk melayani dengan baik kepentingan-kepentingan  seluruh  anggota komunitas bangsa, dan mengatur kepentingan  tersebut  berdasarkan  sumber- sumber kewahyuan. Oleh karena itu, tulisan ini  akan  menjelaskan  tentang  bagaimana relasi  negara  dan  pasar  bebas  dalam mewujudkan keadilan ekonomi?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  relasi  negara  dan  pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi bukanlah  suatu  yang  baru.  Meskipun demikian,  nampaknya  belum  ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis penelitian  di  atas  melalui  sejarah  keuangan publik  Islam.  Berikut  beberapa  karya  yang terdokumentasikan  terkait  permasalahan yang  dikaji,  yaitu pertama, Metin  M. Cosgel 6 dalam “Efficiency and Continuity in Public  Finance:  The  Ottoman  System  of
5 Monzer  Kahf,”Public  Finance  and  Fiscal Policy in Islam”, dalam  Monzer Kahf (ed.), Lessons in Islamic Economic (Jeddah: IDB-IRTI, 1998), 455.
6 Mengenai  sejarah  praktek  keuangan  publik pada  masa  Utsmani  ini  dapat  dibaca  Metin  M. Coşgel,”Efficiency and Continuity in Public Finance: The  Ottoman  System  of  Taxation,” International Journal  of  Middle  East  Studies 37(4)  (2005),  567- 586.
Taxation”.  Menurut  Cosgel  bahwa  pasca keruntuhan  Baghdad,  salah  satu  Dawlah yang menjadi  kekuatan  politik  Islam adalah Turki  Utsmani,  di  samping  dinasti  Mughal- India  dan  Safawi-Persia.  Praktek  keuangan publik  berkembang  pula  pada  masa  ini seiring  dengan  perluasan  wilayah  Islam sampai  Eropa  dengan  menyerap  organisasi pemerintahan dan kemiliteran ala- Bizantium.
Dan kedua ,  Mohamad  Sabri  Haron 7 dalam “Wealth Protection in The Context of Maqasid  Syariah:  Malaysia‟s  Role  ini Realizing The Concept of Economic Jihad”. Melalui  penelitiannya,  Haron  menyatakan bahwa  Maqasid  Syariah  tentang  harta menjadi  wasilah  yang  penting  untuk mencapai  objektif  yang  paling  tinggi  yaitu perlindungan  terhadap  agama (Hifdzu  ad‐ Din). Untuk merealisasikan hal ini, Malaysia telah meletakkan ekonomi sebagai suatu jihad penting untuk mencapai kesejahteraan  dalam  kehidupan.  Penelitian ini  ini  menjelaskan  konsep  perlindungan terhadap harta menurut Islam dalam konteks maqasid  syariah  dan  bagaimana  peranan Malaysia untuk mengaplikasinya khususnya kepada masyarakat Islam dilanjutkan institusi-institusi  keuangan  Islam  yang berpotensi di Malaysia menerusi pendekatan jihad ekonomi.
Dalam  penelitian  terdahulu  di  atas, hanya  mendeskripsikan  sejarah  praktek keuangan  publik  dan  berpusat  pandangan maqasid dalam aspek lain, tanpa menggambarkan  penjelasan  permasalahan yang ada. Hal ini berbeda dengan penelitian ini  yang  mencoba  untuk  mengungkapkan relasi  negara  dan  pasar  bebas  dalam mewujudkan  keadilan  ekonomi  dengan analisis sejarah keuangan publik Islam.
7 Mohamad Sabri Haron, “Wealth Protection in The Context of Maqasid Syariah: Malaysia‟s Role ini  Realizing  The  Concept  of  Economic  Jihad” , Jurnal  Hadhari  Edisi  Khas 2:2  (Desember  2017): 144.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kepustakaan, merupakan penelitian  yang  penemuanya  didapatkan dengan  mencari  data  dari  berbagai  literatur dan  referensi  yang  berhubungan  dengan materi  pembahasan. 8 Selain  itu,  penelitian kepustakaan  di  sini  akan  dipadukan  dengan analisis  sejarah  keuangan  publik  Islam.  Hal ini  penting,  karena  akan  mengungkap  relasi negara  dan  pasar  bebas  dalam  mewujudkan keadilan  ekonomi.  Negara  memiliki  peran utama  dalam  mengelola  keuangan  yang digunakan  untuk  mewujudkan  keadilan ekonomi.  Keuangan  negara  atau  keuangan publik  menjadi bagian  utama  dalam penyelenggaraan pembangunan 9 yang seyogyanya  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah arus pasar bebas.
Kemudian, penelitian ini juga
menggunakan
pendekatan
kualitatif normatif,  yaitu  sebagaimana  cara  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada. 10
Teknik pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan  data. 11 Peneliti  melakukan  teknik  pengumpulan data  dengan  melakukan  penelitian  terhadap berbagai  literatur  yang  dilakukan  untuk
8 Moh.  Nazir, Metode  Penelitian (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 93.
9 Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah wa- al-Wilayat  ad-Diniyah (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2005) , 185. Menurut Abu Ubayd, tanah ini digunakan untuk kuda-kuda  yang  dipakai  dalam  peperangan.  Abu Ubayd, Kitab  al-Amwal (Cairo:  Maktabah  al- Tijariyah  al-Kubra,  1934) , 185.  Lihat  juga  Aan Jaelani, Masyarakat  Islam  dalam  Pandangan  al- Mawardi (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , Cet.  11  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2009), 13-14.
11 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  Dan  R  &  D (Bandung:  Alfabeta,  2013), 224.
mencari  konsep  yang  ada  relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat  para  ahli  secara  tidak  langsung, yang  kemudian  akan  dianalisis  secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan  teknis  analisis  deskriptif, yaitu analisis dengan cara memaparkan data yang  telah  terkumpul  dan  tersusun  secara sistematis. 12
Sumber diperoleh dari dokumen dan informasi beberapa temuan-temuan di berbagai jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Dokumen tersebut telah melalui tahapan-tahapan analisis dari berbagai  keabsahan  data  atau  sumber  yang banyak  dikaji  oleh  para  peneliti,  serta dianalisis  tentang  relasi  negara  dan  pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

## KONSEP DASAR Pasar Bebas dan Keadilan Ekonomi
Peran  negara  semestinya  terimplementasi dalam  bentuk  transformasi  misi  kenabian, 13 yang  dalam  konteks  Indonesia  berdasarkan nilai-nilai  Pancasila.  Misi  kenabian  berupa implementasi  ajaran  agar  pemerintah  dapat melaksanakan  peran  dan  fungsinya  dalam membangun  masyarakat  yang  sejahtera. Nilai-nilai  Pancasila  mengajarkan  bahwa pembangunan nasional diselenggarakan untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Jika  diintegraikan dengan  gagasan  al-Syatibi,  pembangunan ekonomi seyogyanya diarahkan untuk mencapai al-maqashid asy-syari‘ah (tujuan- tujuan syari„ah). 14
Konsep al-maqashid asy-syari‘ah ini menegaskan bahwa pembangunan semestinya  mengarahkan  pada  kehidupan keagamaan  yang  harmonis  di  Indonesia
12 Jalaludin  Rahmat, Metodologi  Hukum (Jakarta: Fajar Agung, 1997), 134.
13 Lebih  lanjut  baca  Al-Mawardi, Adab  ad- Dunya wa-ad-Din (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 94.
14 Abu  Ishaq  al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi Ushul asy-Syari‘ah (Cairo: al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 1975), II/6-7.
sebagai refleksi dari hifz al-din , memberdayakan  manusia  secara  mandiri yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup sebagai  implementasi  dari hifz  al-nafs, meningkatnya  sumber  daya  manusia  yang beriman,  cerdas,  dan  terampil  sebagai refleksi  dari hifz  al-‘aql, meningkatnya kesejahteraan  keluarga  dengan  adanya peluang  kerja  yang  baik  dan  distribusi pendapatan  yang  merata  sebagai  refleksi dari hifz al-nasl, dan meningkatnya pendapatan  individu  secara  finansial  dan kemauan untuk mendistribusikannya dengan membagi  kepada  orang  yang  membutuhkan sebagai refleksi dari hifz al-mal.
Dalam  ekonomi  Islam,  meskipun pasar  itu  bersifat  bebas,  tetapi  ada  norma- norma  penting  yang  menjadi  kerangka  dan landasan  bagi  para  pelaku  pasar.  Suatu kebebasan  dengan  nilai-nilai  keadilan  yang semestinya  ada  dalam  pasar.  Moralitas pelaku  pasar  pun  sangat  penting  dalam menciptakan  stabilitas  ekonomi,  sehingga secara  tegas  Islam  melarang  segala  bentuk penyimpangan  dan  tindakan  ekonomi  yang tidak  sesuai  dengan maqashid  syari’ah, seperti penipuan, ihtikar, riba, dan sebagainya.  Namun,  tetap  saja  kondisi sekarang ini sangat sulit untuk menciptakan suatu  keadilan  pasar,  sehingga  pasar  bebas merupakan imaginer.
Hubungannya  dengan  mekanisme pasar, Abu Yusuf,  yang  hidup  di  awal  abad kedua Hijriyah (731-798 M) telah membahas  tentang  hukum supply  and demand dalam perekonomian. Menurut Abu Yusuf,  bila  tersedia  sedikit  barang,  maka harga  akan  mahal  dan  bila  tersedia  banyak barang, maka harga akan murah. 15
Dalam  mekanisme  pasar,  tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan  juga  penting.  Oleh  karena  itu kenaikan  atau  penurunan  tingkat  harga tidak  selalu  harus  berhubungan  dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.
15 Abu  Yusuf, Kitab  al-Kharaj (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1970), 80.
Pandangan  Ibnu  Taymiyah  tentang mekanisme  pasar  melalui  analisis  teori harga  dan  kekuatan supply  and  demand cukup  penting  dalam  memahami  politik ekonomi  negara.  Masyarakat  saat  itu beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan  akibat  dari  ketidakadilan  dan tindakan  melanggar  hukum  dari  si  penjual, atau  mungkin  sebagai  akibat  manipulasi pasar.  Namun,  menurut  Ibnu  Taymiyah, harga  ditentukan  oleh  kekuatan  penawaran dan permintaan ( supply and demand) . 16
Di  dalam  sebuah  pasar  bebas,  harga dipengaruhi  dan  dipertimbangkan  oleh kekuatan penawaran dan permintaan ( supply and  demand). Suatu  barang  akan  turun harganya  bila  terjadi  keterlimpahan  dalam produksi  atau  adanya  penurunan  impor  atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya  ia  mengungkapkan  bahwa  suatu harga  bisa  naik  karena  adanya  “penurunan jumlah  barang  yang  tersedia”  atau  adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan  terjadinya  peningkatan permintaan.
Berbagai  persoalan  dapat  muncul pula akibat pasar bebas karena kemungkinan untuk  mewujudkan  harapan  tersebut  adalah sangat  sulit  atau  bahkan  tidak  mungkin terwujud.  Umar  Chapra 17 memberikan  alasan bahwa ada beberapa distorsi dalam mengekspresikan prioritas di dalam pasar. Hal  ini  menyebabkan  terjadinya  bias dalam merealisasikan efisiensi dan keadilan. Munculnya distorsi dalam mengekspresikan  prioritas  dalam  sistem pasar  diakibatkan  ketidaksukaan  ekonomi konvensional  pada  penilaian  normatif  dan tekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan, memuaskan keinginan  serta  melayani kebutuhan pribadi  jelas  merupakan  penyimpangan
16 Ibn  Taymiyah ,  al-Hisbah  fi  al-Islam, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-„Arabiyah,  1990),  2;  dan Abdul  Azim  Islahi, Economic  Concepts  of  Ibnu Taimiyah (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.
17 Umar  Chapra, The  Future  of  Economics:  An Islamic Perspective (SEBI: 2001), 38.
falsafah  dasar  dari  sebagian  besar  agama. Agama-agama ini secara umum yakin bahwa kesejahteraan  material,  meski  penting,  tidak cukup bagi kesejahteraan manusia.
Namun  demikian,  Ibnu  Taymiyah menentang  adanya  intervensi  pemerintah dengan  peraturan  yang  berlebihan  saat kekuatan  pasar  secara  bebas  bekerja  untuk menentukan harga  yang  kompetitif. Dengan tetap  memperhatikan  pasar  tidak  sempurna, ia  merekomendasikan  bahwa  bila  penjual melakukan  penimbunan  dan  menjual  pada harga  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  harga modal, padahal  orang membutuhkan barang itu,  maka  penjual  diharuskan  menjualnya pada tingkat harga ekuivalen.
Dalam pandangan al-Ghazali, 18 peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya  pasar  yang  harganya  bergerak sesuai  dengan  kekuatan  penawaran  dan permintaan.  Pasar  merupakan  bagian  dari keteraturan alami. Pandangan lainnya tentang elastisitas permintaan, yaitu mengurangi  margin  keuntungan  dengan menjual  pada  harga  yang  lebih  murah  akan meningkatkan  volume  penjualan  dan  ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. 19
Secara  jelas,  Sri-Edi  Swasono 20 menegaskan pula bahwa pasar-bebas menggeser  dan  bahkan  menggusur  rakyat dari  tanah  dan  usaha-usaha  ekonominya. Pasar-bebas,  yang  terbukti  tidak omniscient dan omnipotent mampu  mengatasi  bahkan memperkukuh ketimpangan struktural, lantas  mendorong  terbentuknya  polarisasi sosial-ekonomi,  memperenggang  integrasi sosial  dan  persatuan  nasional.  Pasar-bebas memelihara  sistem  ekonomi  subordinasi yang  eksploitatif,  non-partisipatif  dan  non- emansipatif,  atas  kerugian  yang  lemah. Pasar-bebas  mereduksi  manusia  sebagai
18 Al-Ghazali, Ihya’  ‘Ulum  ad-Din  ( Beirut: Dar al-Nadwah, 1995), II/135.
19 Al-Ghazali, Ihya’  ‘Ulum  ad-Din, II/135- 168.
20 Sri-Edi  Swasono, Kebersamaan  dan  Asas Kekeluargaan:  Mutualism  &  Brotherhood (Jakarta: UNJ Press, 2005) , 189-212.
sumber  daya  insani  menjadi  sumber  daya manusia  atau  faktor  produksi  ekonomi belaka.  Dengan  pasar-bebas  maka people empowerment kelewat sering berubah menjadi people disempowerment . Karena itu,
al-Ghazali mengemukakan  teori  tentang  profit  dalam Islam. 21 Menurutnya,  motif  berdagang adalah  mencari  keuntungan.  Tetapi  ia  tidak setuju  dengan  keuntungan  yang  besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan  kapitalisme.  Keuntungan  bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan  dunia  saja;  yaitu: pertama, harga  yang  dipatok  si  penjual  tidak  boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan  konsumen, kedua ,  berdagang adalah bagian dari realisasi ta’awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat  untung  sedangkan  konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya, dan ketiga , berdagang dengan  mematuhi  etika  ekonomi  Islami, merupakan aplikasi syari`ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.
Persoalan  lain  terkait  adanya  sikap berlebihan  dalam  memposisikan  pasar bebas.  Sri-Edi  Swasono 22 menjelaskan bahwa pemujaan dan penyandaran ( reliance ) pada pasar-bebas merupakan ujud dan parsialitas pemikiran ekonomi ( mainstream ) yang hanya mampu mengakui persaingan ( competition ) dan inisiatif individual  sebagai  penggerak  kemajuan ekonomi  global,  mengabaikan  kerjasama ( cooperation )  sebagai  penggerak  kekuatan ekonomi  berdasar  mutualitas  antar  individu yang tak kalah handalnya.
21 Al-Ghazali, Ihya’  ‘Ulum  ad-Din, II/137- 145.
22 Sri-Edi  Swasono, Ekspose  Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas (Yogyakarta: Pustep-UGM, 2010), 83-90.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Peran Negara dalam Pengelolaan

## Keuangan Publik
Komunitas Muslim di Mekkah pada periode Islam  awal 23 tidak  memiliki  entitas  politik, melainkan  bagian  dari  penduduk  Mekkah. Kemudian  setelah  beberapa  orang  memeluk agama  baru  (Islam)  dan  mereka  menerima penganiayaan,  Nabi  Muhammad  SAW. mulai mencari suatu tempat atau tanah baru agar  Islam  dapat  berkembang  secara  bebas, para pemeluknya dapat menjalankan syari‟ah, dan tentunya mereka terbebas dari berbagai  bentuk  penyiksaan.  Nabi  beserta pengikutnya  mencari  tempat  yang  aman sampai  ke  Ethopia  dan  berpikir  mengenai tempat-tempat  di  Arabia,  sampai  akhirnya melakukan  migrasi (hijrah) ke  Yatsrib (Madinah).
Hijrah ke Madinah menjadi peristiwa  penting  karena  menandai  awal permulaan  pemerintahan  dan  kemunculan masyarakat  berdasarkan  wahyu  ketuhanan (divine  revelation) .  Di  Madinah,  Nabi meletakkan  dasal-dasar  konstitusi  yang mengatur  peran  pemerintah  dan  hubungan antar  komunitas  agama  dan  etnik  yang hidup  bersama  dalam  suatu  pemerintahan. Dokumen  konstitusi  ini  (piagam  Madinah) merupakan  catatan  konstitusi  pertama  di dunia.  Dalam  konteks  keuangan  publik, Piagam  Madinah  mengatur  dua  tipe public expenditure, yaitu  untuk  pertahanan  dan tujuan militer, dan untuk tujuan kesejahteraan.
Untuk pengeluaran di bidang militer, Piagam  ini  menetapkan  bahwa  komunitas Muslim  menyediakan  pasukan  sendiri  dan perlengkapannya  dalam  mempertahankan negara,  sedangkan  komunitas  Yahudi  juga mengadakan  pasukan  dan  perlengkapannya sendiri secara kolektif dalam mempertahankan  negara.  Adapun  tujuan
23 Sumber  informasi  cukup  penting  dan klasik  dari  kalangan  orientalis  terkait  dengan  kajian awal  keuangan  publik  pada  masa  Nabi,  lihat  uraian Property  amongst  the  Semites  (the  Arabs) pada  CH. Letourneau, Property:  Its  Origin  and  Development (London: Walter Scott, Ltd., 1892), 201-206.
kesejahteraan  disebutkan  dalam  dokumen konstitusi ini berupa bantuan yang diberikan bagi  mereka  yang  terbebani  hutang  dan membebaskan  tawanan.  Dua  kebutuhan  ini disediakan  untuk  membangun  komunitas etnik  kecil  di  lingkungannya  dengan sumber-sumber yang cukup untuk memenuhi  tanggung  jawab  ini. 24 Dengan demikian,  Piagam  Madinah  ini  mampu mengantisipasi  pembelanjaan  publik  yang dibutuhkan  untuk  mengelola  masyarakat, namun  tanpa  membebani  mereka  dengan bentuk-bentuk pajak.
Dalam  mengatur  pemerintahan  di Madinah,  Nabi  mulai  mengurus  aspek finansial kebutuhan masyarakat dan jaminan pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.  Dalam  sejarah  tercatat  bagaimana pembelanjaan publik tersebut dapat terpenuhi. Saat itu tamu-tamu negara datang dari  luar  kota  dan  mereka  membutuhkan tempat  perlindungan  dan  makan.  Mereka biasanya bertempat di masjid atau memasang  tenda  dan  memberikan  biaya secara  sukarela.  Ibn  Katsir 25 memberikan laporan bahwa pembelanjaan publik pertama oleh Nabi di Madinah dalam bentuk pembangunan  masjid.  Nabi  mengeluarkan biaya  600  atau  800  dirham  untuk  membeli tanah.  Pemilik  tanah  memintanya  secara sukarela, namun Nabi menolak dan bersikeras  membayarnya  dari  kontribusi sukarela Abu Bakar.
Setelah perang Khaibar, Nabi menyusun  rencana  kebutuhan  publik. 26 Beliau menyetujui  sebagian tanah diberikan sebagai  tanah  milik  umat  dan  dikelola  para petani;  atas  permintaan  mereka  ditetapkan pula  bagi  hasil  atas  produksinya.  Peristiwa ini  menjadi  catatan  awal  penerapan kharaj dalam  Islam. Kharaj termanifestasi  dalam rencana  yang  dibuat  Nabi  atas  para pengguna  tanah  yang  memang  berdiam  di
24 Zafir  al-Qasimi, Government  System  in Syari’ah  and  History (Beirut:  al-Naqqash  Pub., 1974), 32-36.
25 Lihat Ibn Katsir, Sirah an-Nabawi (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), II/303.
26 Ibn Katsir, Sirah an-Nabawi , III/382.
tanah  Khaibar,  mengelola  tanah,  dan kemudian
memberikan
sebagian produksinya kepada pemilik tanah (owner of the  land) yang  sekarang  dimiliki  komunitas Muslim.
Kemudian  peranan kharaj sebagai pendapatan  publik  pemerintah  semakin dikembangkan  selama  periode  „Umar  bin Khattab,  ketika  tanah  Irak,  Syiria,  Mesir, dan  Persia  dikuasai  negara  pada  tahun  11 sampai 22 H. Beberapa tanah yang dikuasai melalui peperangan dan para tentara Muslim mengambilalih  tanah  tersebut  berdasarkan ketentuan standar internasional. „Umar tidak mendistribusikan tanah ini dan kepemilikannya diberikan kepada umat agar menjadi  sumber  pendapatan (source  of revenue) bagi  pemerintah. Kharaj semakin meningkat  selama  periode  ini.  Karena  itu, kharaj hanya  berbentuk  penyewaan  tanah, atau  berupa  bagi  hasil  dari  pemilik  tanah dalam  produksinya.  Tanah kharaj ini dimiliki  oleh  seluruh  umat  dan  seseorang hanya  dibenarkan  untuk  mengelolanya dalam  bentuk  sistem  penyewaan.  Setelah penguasaan  tanah  dan  menjadikannya  hak milik  bagi  umat,  „Umar  mengirim  para pengukur  tanah  untuk  menaksir  tanah  dan membatasi  penyewaan  berdasarkan  jenis produksinya. 27 Jadi, „Umar mengatur kharaj (sewa) untuk setiap tanah yang dikuasai.
Dua  abad  kemudian,  Abu  Yusuf, 28 menyatakan  kepada  Khalifah  Harun  ar- Rasyid, kemudian Khalifah menetapkan dua metode  dalam  pengelolaan kharaj ini  atau melalui  sistem  sewa.  Seseorang  dapat menyewakan tanah sesuai dengan ukurannya,  atau  menerapkan  bagi  hasil dalam produksinya. Seseorang dapat menetapkan  20  %,  30  %  atau  berapapun yang  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan dengan  petani  dalam  memenuhi  kehidupan yang  layak  dan  bekerja  pada  tanah  tersebut selama  beberapa  tahun.  Dengan  demikian, kharaj merupakan  bentuk  penyewaan  tanah yang  dimiliki  umat  atau  negara  yang
27 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, 69.
28 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj , 20.
merepresentasikan umat. Sejak periode Nabi dan  periode  berikutnya, kharaj tidak diberlakukan  untuk  tanah  yang  tidak dikuasai melalui peperangan. Sebagai contoh,  tanah  Mekkah  dan  Madinah,  tidak ditetapkan kharaj yang  dibebankan  kepada masyarakat.  Untuk  berbagai  kebutuhan, kharaj tidak  pula  diberlakukan  pada beberapa  kantong  wilayah  yang  berubah menjadi  Islam.  Sumber  klasik  seperti  Abu „Ubayd dan Ibn Zanjawayh dalam karyanya yang berlabel sama, al-Amwal, memberikan informasi terkait beberapa tanah di beberapa wilayah  yang  tidak  dikenai kharaj, seperti tanah  di  antara  sungai-sungai  dan  gunung- gunung,  karena  memang  penduduknya memeluk  Islam  sebelum  wilayah  tersebut dibuka.
Ada beberapa indikator yang menunjukkan  praktek public  expenditure pada  periode  ini,  seperti  pendapatan  dari tamu  negara  dari  luar  wilayah,  dukungan terhadap  fakir-miskin,  biaya  pembayaran hutang  bagi  orang  yang  tidak  mampu membayarnya, membangun masjid, pengembangan  masjid  Nabi  di  Madinah, perluasan  beberapa  wilayah  dan  ekspansi masjid  di  Mekkah  sekitar  Ka‟bah.  Setelah Mekkah dibuka dan dikuasai pada tahun ke- 8  hijrah,  tidak  ditemukan  catatan  tentang gaji  atau  upah  para  pekerja,  termasuk  juga catatan  tentang  para  pekerja  yang  dibayar oleh  negara.  Ada  beberapa  orang  yang bekerja  pada  pemerintah  tapi  atas  dasar sukarela.  „Abdullah  Ibn  Sa‟id  Ibn  al-„Ash, seorang  guru  dari  komunitas  Muhajirin, yang  mengajar  anak-anak  sepanjang  waktu tapi  ia  tidak  memperoleh  pendapatan  dari pemerintah. 29 Catatan lain 30 menginformasikan  pemerintah  memberikan
29 Ibn  Atsir, Usd  al-Ghabah (Cairo:  al- Sa‟bed.,  1970),  III/262.  Lihat  juga  Aan  Jaelani, Keuangan  Publik  Islam:  Refleksi  APBN  dan  Politik Anggaran  di  Indonesia (Cirebon:  Nurjati  Press, 2014),  dan  Aan  Jaelani, Keuangan  Publik:  Analisis Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam (Cirebon:  CV. Aksarasatu, 2018).
30 Ibn  Atsir, Usd  al-Ghabah (Cairo:  al- Sa‟bed., 1970), III/262.
gaji  pada  beberapa  orang,  namun  tidak  ada informasi  pula  yang  menunjukkan  bahwa pemerintah  menggaji  para  tentara  saat Mekkah  dikuasai.  Nabi  Saw.  menunjuk Gubernur  Mekkah,  „Attab  bin  Usayd,  dan memberinya  gaji.  Ini  boleh  jadi  bentuk penggajian  pertama  oleh  pemerintah  dalam Islam.
Meskipun demikian, pada saat pemerintahan  berkembang  dan  semakin luas, Abu Bakar menetapkan gaji. Pada saat menjadi Khalifah, sistem penggajian ditetapkan,  begitu  juga  pada  masa  Khalifah „Umar.  Pada  masa  „Umar,  ada  daftar  gaji pekerja yang diadministrasikan cukup panjang.  Para  hakim,  petugas  keamanan, penjaga/polisi  malam,  para  penaksir  dan pengoleksi kharaj, dan  para  gubernur  di beberapa  wilayah;  semuanya  memperoleh gaji  pada  periode  „Umar.  Administrasi publik (public  administration) dibuat  baru dan  item  besar  tentang  pembelanjaan, bahkan gaji full time para tentara ditetapkan pula  oleh  „Umar.  Sebelumnya,  para  tentara tidak  memperoleh  gaji  untuk  pekerjaan full time.
Di  samping  itu,  ada  pula  item-item lain  yang  berhubungan  dengan  administrasi publik  dan  biaya  kesejahteraan (welfare expenses). Sebagai contoh, „Umar mengembangkan  biaya  kesejahteraan  untuk laki-laki,  perempuan,  anak-anak,  membeli sebuah  rumah  di  Mekkah  dan  diubah menjadi  tempat  penjara,  menetapkan  orang untuk  melakukan  perawatan  atas  tanah  di luar wilayah yang telah dikuasai, menyediakan tanah untuk tempat penggembalaan  bagi  ternak  yang  dizakati, mengangkat  para  penjaga  tanah,  dan membentuk  para  kurir  antara  Madinah  dan kota-kota besar di seluruh propinsi.
Beberapa kebijakan dalam hal pengelolaan  keuangan  publik  mengalami perubahan  pada  masa  „Utsman  ibn  „Affan. Dalam  rangka  pengembangan  sumber  daya alam,  ia  melakukan  pembuatan  saluran  air, pembangunan  jalan,  dan  pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Di
samping itu, ia juga membentuk armada laut hingga  berhasil  membangun  supremasi kelautannya.  Dalam  hal  ini,  pemerintahan harus  menanggung  beban  anggaran  yang tidak  sedikit  untuk  memelihara  angkatan laut  tersebut. 31 Khalifah  Utsman  ibn  „Affan tetap  mempertahankan  sistem  pemberian bantuan  dan  santunan  serta  memberikan sejumlah  besar  uang  kepada  masyarakat yang  berbeda-beda.  Meskipun  meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan  bantuan  yang  berbeda  pada tingkat yang lebih tinggi.
Informasi  yang  dikemukakan  Ibn Jawzi, 32 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan  dan  kelautan,  meningkatkan dana  pensiun,  dan  pembangunan  berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan  dana  tambahan.  Oleh  karena itu,  Khalifah  Utsman  ibn  „Affan  membuat beberapa  perubahan  administrasi  tingkat atas  dan  pergantian  beberapa  gubernur.  Ia juga  menerapkan  kebijakan  membagi- bagikan  tanah  negara  kepada  individu- individu  untuk  reklamasi  dan  kontribusi kepada  Baitul  Mal.  Dari  hasil  kebijakannya ini,  negara  memperoleh  pendapatan  sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan  pada  masa  „Umar  yang  tidak membagi-bagikan tanah tersebut.
Dalam  pendistribusian  harta  baitul mal,  Khalifah  „Ali  ibn  Abi  Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan  santunan  yang  sama  kepada setiap orang tanpa memandang status  sosial atau  kedudukannya  di  dalam  Islam.  „Ali tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan  negara  yang  disimpan  dalam Baitul  Mal  harus  didistribusikan  kepada
31 Monzer  Kahf  (Ed.), Lessons  in  Islamic Economic, 456.
32 Abdurrahman  Ibn  al-Jawzi, Sirah  wa Manaqib  ‘Umar  Ibn  ‘Abdul  Aziz  al-Khalifah  al- Zahid, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah,
1984/1404), 87.
kaum  muslimin,  tanpa  ada  sedikitpun  dana yang tersisa. 33
Adapun  indikator-indikator  praktek public revenues pada periode ini antara lain selama  kehidupan  Nabi  SAW.  sumber- sumber pendapatan diperoleh dari kontribusi masyarakat  secara  sukarela (voluntary contribution  of  people). Bentuk  pendapatan ini  merepresentasikan  sumber  utama  pada masa  awal  pemerintahan  Islam  di  Madinah, di  mana  Nabi  mengumpulkan  seluruh kontribusi tersebut untuk kebutuhan pembelanjaan  publik (public  spending). Selain kontribusi sukarela, sumber pendapatan  penting  lain  berupa  harta rampasan  perang (war  booties,  ghanimah) yang  diperoleh  dari  perang  Badar.  Seluruh pendapatan  yang  ada  ditentukan  dengan segera  sejak  diperoleh,  terutama  untuk distribusi secara langsung bagi para tentara. 34
Di  samping  itu,  sumber  pendapatan berasal  dari  kepemilikan  publik (public property) yang  diperoleh  sebagai  hasil  dari orang-orang  Yahudi  dan  telah  berkembang sebelumnya  ketika  tanah  Khaibar  dikuasai. Pendapatan lain yang cukup besar diperoleh dari  pengeluaran  zakat.  Zakat  menjadi kewajiban  Muslim  yang  ditetapkan  pada tahun  kedua  hijrah  dan  zakat  menjadi kategori pendapatan khusus untuk kesejahteraan masyarakat. 35 Ketika  „Umar  menjabat  Khalifah, public  revenues diklasifikasikan  menjadi empat  kategori,  yaitu: pertama, pendapatan zakat  dan ‘ushr (pajak  tanah).  Pendapatan ini  didistribusikan  dalam  tingkat  lokal  jika kelebihan  penerimaan  sudah  disimpan  di Baitul  Mal  Pusat  dan  di  bagikan  kepada delapan  ashnaf; kedua, pendapatan khums dan  sedekah.  Pendapatan  ini  didistribusikan
33 Abdurrahman  Ibn  al-Jawzi, Sirah  wa Manaqib ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz, 87-88.
34 Ibn  Zanjawayh, Kitab  al-Amwal, (Riyadh: King Faisal Center for Islamic Research and Studies, 1986),  II/710-711.  Lihat  juga  Abu  Ubayd, Kitab  al- Amwal, 306.
35 Abdurrahman  Ibn  al-Jawzi, Sirah  wa Manaqib ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz, 89.
kepada  para  fakir  miskin  atau  untuk membiayai  mereka  yang  sedang  mencari kesejahteraan,  tanpa  diskriminasi  apakah  ia seorang muslim atau bukan; ketiga, pendapatan kharaj, fay, jizyah, ‘ushr (pajak perdagangan),  dan  sewa  tanah.  Pendapatan ini  digunakan  untuk  membayar  dana pensiun  dan  dana  bantuan  serta  untuk menutupi  biaya  operasional  administrasi, kebutuhan  militer,  dan  sebagainya;  dan keempat, pendapatan  lain-lain.  Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan  anak-anak  terlantar,  dan  dana sosial lainnya. 36
Dalam hal pengelolaan zakat,
Khalifah
Utsman mendelegasikan kewenangan  menaksir  harta  yang  dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini  dilakukan  untuk  mengamankan  zakat dari  berbagai  gangguan  dan  masalah  dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.
Informasi dari Ibn al-Jawzi 37 menjelaskan bahwa praktek keuangan publik  pada  masa  Umayyah  semakin berkembang  dan  berubah  seiring  dengan sistem  pemerintahan  yang  berbeda  dari sebelumnya  dan  semakin  luasnya  wilayah kekuasaan  Islam.  Dalam  hal  ini,  praktek keuangan publik akan lebih difokuskan pada masa  „Umar  ibn  „Abdul  Aziz.  Kebijakan politik  dalam  bidang  ekonomi  menekankan pada pentingnya pembangunan dalam negeri seiring  dengan  upaya  perlindungan  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum  Nasrani,  menghapus  pajak  dari  kaum muslimin,  membuat  aturan  takaran  dan timbangan,  membasmi  cukai  dan  kerja paksa, dan sebagainya.
Public  expenditure digunakan  untuk memperbaiki  tanah  pertanian,  penggalian sumur-sumur,  pembangunan  Jalan-jalan,
36 Ibn Zanjawayh, Kitab al-Amwal, 307.
37 Kebijakan  ekonomi  „Umar  bin  „Abdul Aziz  secara  lengkap  dapat  dibaca  pada  bagian Iqtishaduh fi Mal al-‘Ummah dalam karya Abdurrahman  Ibn  al-Jawzi, Sirah  wa  Manaqib ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz, 88-89.
pembuatan  tempat-tempat  penginapan  para musafir,  dan  menyantuni  fakir  miskin.
Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima  zakat.  Di  samping  itu,  untuk menegakkan  keadilan  pada  masyarakat,  ia membelanjakan kekayaan baitul mal di  Irak untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  orang- orang yang diperlakukan semena-mena oleh para  penguasa  sebelumnya.  Karena  tidak mencukupi,  ia  mengambil  dari  kekayaan baitul mal di Syam. 38
Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,  „Umar  Ibn  „Abdul  Aziz  juga menetapkan  gaji  pejabat  sebesar  300  dinar dan dilarang melakukan pekerjaan sampingan. Selain itu, pajak yang digunakan kepada non-muslim hanya berlaku pada tiga profesi,  yaitu  pedagang,  petani,  dan  tuan tanah. 39
Pengeluaran  negara  dialokasikan pula untuk jaminan sosial bagi mereka yang telah  meningggal  dunia  melalui  ahli  waris dan para tahanan baik Muslim maupun non- Muslim,  serta  mendirikan  rumah  makan khusus  untuk  para  fakir  miskin.  Jika pendapatan  negara  memiliki  nilai  surplus setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka didistribusikan kepada ahl al-dzimmi, bahkan  diberikan  pinjaman  tanah-tanah pertanian sebagai lahan pekerjaan mereka.
Public  revenues diperoleh  dari berbagai  sumber-sumber  ekonomi  dengan menerapkan  prinsip  keadilan  seperti  zakat, ghanimah, pajak penghasilan pertanian, dan hasil  pemberian  lapangan  kerja  produktif kepada  masyarakat  luas.  Dalam  bidang pertanian, misalnya, prinsip efisiensi dilakukan dengan melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan, di samping  pemanfaatan  lahan  pertanian  yang ada.  Pendapatan  dari  hasil  sewa  tanah
38 Monzer  Kahf  (Ed.), Lessons  in  Islamic Economic, 457-458.
39 Abdurrahman  Ibn  al-Jawzi, Sirah  wa Manaqib ‘Umar Ibn ‘Abdul Aziz , 90-91.
mempertimbangkan tingkat kesuburan tanah dan kesejahteraan hidup petani.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ada beberapa  karakteristik  umum  pada public expenditure dan public  revenues pada periode  Nabi,  Khulafa‟  al-Rasyidin,  dan Umayyah  antara  lain  adanya  pembentukan modal  sosial  atau  modal  publik,  seperti modal  yang  ditetapkan  negara  tapi  tidak digunakan  atau  dikembangkan  tersendiri melainkan  menjadi  sumber  pendapatan publik.  Secara  jelas,  tanah  menjadi  sumber pendapatan  utama yang  menghasilkan modal,  sehingga  tanah  ini  ditetapkan pemerintah  sebagai  sumber  pendapatan yang  dikumpulkan  pada  baitul  mal (the treasury) .
Karakteristik  lain  berupa  pinjaman publik (public  borrowing) yang  dimulai pada  masa  Nabi.  Nabi  sendiri  melakukan pinjaman  kepada  „Umar  dan  beberapa sahabat,  juga  pernah  meminjam  senjata kepada non-Muslim. Nabi melakukan pinjaman  publik,  tapi  tidak  membebankan pajak. Untuk maksud pajak, Nabi menggunakan  istilah  lain  berupa  “zakat”. Dalam  hal  ini,  Nabi  pernah  meminta pamannya,  „Abbas,  untuk  membayarkan zakat selama dua tahun sekaligus. 40 Kemudian  pada  masa  „Umar, pemerintah  menunda  pengumpulan  zakat ketika  terjadi  kelaparan  di  Madinah  dan daerah sekitarnya, dan pada tahun berikutnya  zakat  dikumpulkan  dua  kali sekaligus. 41 Hal ini bermakna, zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal  bersifat  fleksibel untuk ditunda atau dipercepat pelaksanaannya  melebihi  satu  tahun,  di samping bermakna
redistribusi kesejahteraan  dan  suatu  alternatif  atas nasionalisasi.
Di  samping  itu,  ciri  berikutnya berupa  adanya  kebergantungan  atas  inisiatif swasta  ketika  pengolahan  tanah  dikuasai oleh pemerintah. Penguasaan tanah Khaybar
40 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, 589.
41 Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, 374 dan 592. Lihat pula Ibn Zanjawayh, Kitab al-Amwal, II/830.
merupakan seluruh pemberian yang digunakan  pihak  swasta  dalam  mengolah pertanian.  Distibusi  tanah  oleh  Nabi digunakan  untuk  tujuan  pertanian  atau peternakan.  Nabi  menekankan  pula  kepada para sahabat untuk aktif dalam perdagangan, keahlian,  dan  aktivitas  produktif  lainnya. Hal ini  menunjukkan  bahwa  filsafat ekonomi negara berdasarkan atas peningkatan peran swasta dan menganggapnya  sumber  ekonomi  utama yang mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan. 42 Di samping  itu,  Nabi  mengatur  pula  tempat- tempat  yang  menjadi  kepemilikan  publik (public  property) dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  publik (public  needs) ,  misalnya menetapkan  tanah  penggembalaan  umum bagi kuda-kuda yang  dimiliki  orang Muslim.
Pada  masa  ini  ditandai  pula  dengan penguatan  peran  negara  untuk  memajukan dan  mendorong  sektor  privat.  Filosofi produksi  atas  kepercayaan  diri  semakin berkembang.  Dalam  hal  ini,  zakat  sebagai bentuk  ibadah  finansial (‘ibadat  bi  al-mal) dapat  dipraktekkan  oleh  muzakki  yang mampu  membayarnya.  Nabi  mengingatkan bahwa tangan di atas lebih baik dan disukai Allah daripada tangan di bawah. 43
Ciri berikutnya dalam bentuk penekanan pada prinsip kontribusi keuangan secara  sukarela  bagi  aktivitas-aktivitas negara.  Dalam  pandangan  Monzer  Kahf, 44 prinsip  ini  disebut  kontribusi  sukarela  pada prinsip  demokratisasi  pemerintah  yang dihadapkan  dengan  prinsip  kedaulatan pemerintah  yang  membebankan  retribusi pajak.  Hal  ini  dinamakan  pula  dengan demokratisasi pembelanjaan publik.
42 Al-Mawardi, al-Ahkam  as-Sulthaniyah wa-al-Wilayat  ad-Diniyah, h.  185.  Menurut  Abu Ubayd,  tanah  ini  digunakan  untuk  kuda-kuda  yang dipakai  dalam  peperangan.  Abu  Ubayd, Kitab  al- Amwal, 185. 43 Al-Mawardi, al-Ahkam  as-Sulthaniyah wa-al-Wilayat ad-Diniyah, 186.
44 Monzer  Kahf  (Ed.), Lessons  in  Islamic Economic, 460.
Adapun  pada  aspek  pendapatan publik  dijadikan  mata  rantai  pembelanjaan publik. Ada beberapa bentuk public revenues yang  memiliki  kegunaan  spesifik, misalnya pemerintah memanfaatkan pendapatan  publik  ini  hanya  untuk  belanja negara.  Sebagai  contoh,  zakat  sebagai pendapatan  publik  hanya  dimanfaatkan untuk delapan kategori pembelanjaan (mustahiq  zakat) yang  ditetapkan  al-Qur‟an (Q.S. 9:60). Begitu juga dengan fay’ sebagai harta rampasan dari musuh tanpa peperangan  yang  distribusinya  terbatas untuk  lima  kategori  yang  diatur  dalam  al- Qur‟an  (Q.S.  59:7).  Kontribusi  sukarela yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk proyek-proyek  umum  atau  aktivitas  yang digunakan untuk tujuan tertentu sebagaimana  yang  telah  dipraktekkan  oleh Nabi. Pada tahap
selanjutnya, pengumpulan  pajak  dilakukan  bila  tidak mencukupi  pendapatan,  dan  pemerintah dapat  membuat  kebijakan  atas  penerapan pajak baru yang dibutuhkan bagi keberlangsungan  belanja  pemerintah.  Ini yang  dinamakan  pendapatan  memiliki  mata rantai dengan pembelanjaan. Mata rantai ini tidak mengutamakan keseimbangan pemasukan  akibat  adanya  pinjaman  publik (public  borrowing) yang  menunjukkan bahwa  pemasukan  dan  pengeluaran  tidak seimbang.  Karena  itu,  pada  masa  „Umar, ada  surplus  keuangan  pada  baitul  mal  yang digunakan  untuk  tahun  berikutnya.  Juga, penangguhan  pengumpulan  zakat  atau pengumpulan  zakat  yang  dipercepat  pada saat ada ketidakseimbangan dalam keuangan. 45
Politik Keuangan dan Sistem Kesejahteraan Masyarakat
Seiring  dengan  perkembangan  wilayah, otonomi keuangan diterapkan oleh pemerintah pada propinsi-propinsi di berbagai  wilayah  negara  Islam.  Misalnya,
45 Al-Mawardi, al-Ahkam  as-Sulthaniyah wa-al-Wilayat ad-Diniyah, 186-187.
zakat bersifat lokal yang dikumpulkan setiap propinsi  atau  segmen  yang  lebih  kecil  dan pendistribusiannya  dilakukan  di  wilayah tersebut.  Menurut  Abu  „Ubayd, 46 hal  ini didukung  oleh  kebijakan  „Umar  yang menetapkan  bagian  pemerintah  pusat  atas zakat  yang  diperoleh  propinsi  Yaman, dengan Mu‟az sebagai gubernurnya. Penjelasan  Mu‟az  menunjukkan  bahwa  ia tidak  mendistribusikan  zakat  secara  lokal seluruhnya,  karena  ia  tidak  menemukan sejumlah  orang  yang  membutuhkan  untuk menerima zakat, dan ia kemudian memperoleh  surplus  zakat  di  propinsi tersebut. Bahkan,  pemerintah  propinsi merupakan  penentu  kebijakan  final  dengan menetapkan penanggungjawab pembelanjaan di tiap-tiap propinsi sekaligus sebagai pusat kontrol, inspeksi, dan penanggungjawab seperti yang dipraktekkan pada masa „Umar.
Pemerintah pusat di Madinah memperoleh pemasukan kecil, kecuali zakat dan „ ushr yang  memiliki  kategori  penerima tersendiri,  pemerintah  pusat  tidak  memiliki sumber-sumber pendapatan. Pemerintah pusat  bergantung  pada  surplus kharaj yang telah  dimanfaatkan  dari  propinsi-propinsi sebelah Utara Syiria, Irak, Persia, dan Mesir yang  sebagian  besar  tanahnya  berupa  tanah kharaj .  Sedangkan  pada  masa  „Umar diperkenalkan  peran  pemerintah  terkait hubungan  perdagangan  internasional.  Ia menginformasikan  kepada  para  gubernur terkait  dengan  beberapa  tamu  asing  di propinsi, bahwa negara lain memberlakukan biaya bagi pedagang Muslim yang memasuki wilayahnya dengan pajak sebesar 10 % dari nilai barang yang diperdagangkan. Setelah berkonsultasi dengan  sahabat  lain  dan  para  gubernur propinsi, „Umar menetapkan bahwa pemerintah  Islam  juga  menetapkan  biaya bagi  pedagang  yang  memasuki  wilayahnya
46 Abu  Ubayd, Kitab  al-Amwal, 596.  Baca juga  Aan  Jaelani, Manajemen  Zakat  di    Indonesia dan  Brunei  Darussalam (Cirebon:  Nurjati  Press, 2015).
dengan  pajak  sebagai  basis  resiprositas. 47
Untuk  penerapan  pajak  ini  kepada  para pedagang  luar  negeri,  „Umar  mengangkat kolektor  pajak  dan  menempatkannya  di pinggiran  wilayah,  daerah  perbatasan,  dan Jalan-jalan  utama  yang  menghubungkan wilayah Muslim dengan wilayah sekitarnya. Meskipun  demikian,  seperti  dikemukakan Abu  Yusuf, 48 pada  penerapan  prinsip resiprositas  ini  dalam  keuangan  publik, „Umar  mencatat  bahwa  beberapa  produk domestik  dibutuhkan  dan  dipesan  para pedagang  luar  negeri  untuk  keperluan makanan,  kemudian  ia  menetapkan  pajak import sebesar 5 %.
Periode  ini  ditandai  pula  dengan kebijakan  tentang  kekayaan  dan  aset  publik (public  funds  and  assets) yang  perlu  dijaga dan  mengandung  nilai  religius.  Al-Qur‟an menjelaskan  tentang  proteksi  dana  publik dari  pencurian  dan  penyalahgunaannya. 49
Informasi  dari  Ibn  Kathir 50 menyebutkan bahwa  pada  periode  Nabi,  beberapa  orang diangkat  menjadi  bendahara  publik,  di antaranya  Bilal.  Ia  menyimpan  harta pendapatan negara pada tempat penyimpanan dan mendistribusikannya sesuai  perintah  dari  Nabi.  Kadang-kadang hasil  pendapatan  publik  disimpan  di  rumah Nabi.  Sejak  masa  Abu  Bakar,  ada  tempat khusus  untuk  penyimpanan  pemasukan negara,  namun  sejak  masa  „Umar  dibentuk departemen  khusus  “baitul  mal”  dan  ia mengangkat  pegawai  untuk  mengelola baitul mal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat  dilakukan  dengan  mengurangi seluruh beban ekonomi yang harus ditanggung  oleh  masyarakat.  Sebaliknya, pemerintah  membuat  kebijakan  belanja negara  untuk  memberikan  jaminan  sosial dan menghapuskan beberapa sumber pendapatan  negara  seperti  pajak  dan  bea masuk.
47 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, 134.
48 Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, 135.
49 QS. Al-Maidah (3): 161.
50 Ibn Katsir, Sirah an-Nabawi , III/286.
Adapun praktek pengelolaan anggaran  pada  masa  Abbasiyah  mengalami kemajuan  dengan  adanya  konsolidasi  dan penertiban  administrasi  birokrasi,  seperti mengangkat seorang wazir sebagai koordinator departemen, membentuk lembaga  protokol  negara,  sekretaris  negara, dan  kepolisian  negara,  serta  membenahi angkatan bersenjata dan membentuk lembaga kehakiman negara. Peranan jawatan  pos  semakin  ditingkatkan  dengan tambahan tugas menghimpun seluruh informasi  di  berbagai  daerah,  sehingga administrasi  negara  dapat  berjalan  dengan lancar  dan  melaporkan  perilaku  gubernur setempat kepada Khalifah.
Pemerintahan
Abbasiyah
menerapkan  kebijakan  politik  ekonomi dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Public revenues bersumber dari sektor  pertanian  yang  sebelumnya  dibuat kebijakan  dalam  meningkatkan  irigasi, sektor  pertambangan,  seperti  emas,  perak, tembaga,  dan  besi,  dan  sektor  perdagangan dengan  membuka  jalur  transit  perdagangan antara  timur  dan  barat  yang  banyak menghasilkan  kekayaan  yang  menjadikan Bashrah sebagai pelabuhan yang penting. 51
Publik expenditure diterapkan berdasarkan  politik  ekonomi  pemerintah dalam upaya meningkatkan sektor pertanian dengan  membuat  kebijakan  yang  membela hak-hak  kaum  tani,  seperti  peringanan beban  pajak  hasil  bumi,  penjaminan  hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan  berbagai  bendungan  dan kanal. Untuk meningkatkan sektor perdagangan,  pemerintah  membuat  sumur-
51 Baca  S.M.  Ghazanfar,  “Public  Sector Economics in Medieval Economic Thought: Contributions  of  Selected  Arab-Islamic  Scholars” dalam  S.M.  Ghazanfar  (ed.), Mediavel  Islamic Economic  Thought:  Filling  the  Great  Gap  in European  Economics (London  &  New  York: Routledge Curzon, 2003), 228-244, dan Aan Jaelani, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi    Islam:  Kontribusi Sarjana  Muslim  dalam  Pemikiran  dan  Analisis Ekonomi (Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018).
sumur, membangun tempat-tempat peristirahatan  para  kafilah  dagang,  dan mendirikan  berbagai  armada  dagang,  serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.
Secara khusus,  pada masa Harun ar- Rasyid (170-193 H.), pertumbuhan ekonomi berkembang  dengan  pesat  dan  kemakmuran negara  mencapai  puncaknya.  Sumber- sumber public  revenue diverifikasi  dan menata  ulang  pengelolaan  baitul  mal. Pendapatan  publik  diperoleh  dari kharaj, jizyah,  zakah,  fay’,  ghanimah,  ‘ushr ,  dan harta  lainnya,  seperti  wakaf,  sedekah,  dan harta  warisan  orang  yang  tidak  mempunyai ahli  waris.  Adapun public  expenditure digunakan  berdasarkan  kebutuhan,  antara lain  untuk  riset  ilmiah  dan  penerjemahan buku-buku  Yunani,  biaya  pertahanan  dan anggaran  rutin  pegawai,  membiayai  para tahanan  dalam  penyediaan  bahan  makanan dan pakaian.
Catatan penting pada masa ini adalah perintah Harun ar-Rasyid kepada Abu Yusuf untuk  menulis  tentang  masalah  perpajakan, al-kharaj, sebagai  pedoman  pemerintah. 52 Kitab ini menjadi pedoman dalam pengelolaan  keuangan  publik  berdasarkan syari‟ah.  Misalnya,  pemungutan kharaj dapat  dilakukan  melalui  tiga  metode,  yaitu al-muhasabah atau  penaksiran  luas  areal tanah dan jumlah pajak yang harus di bayar dalam  bentuk  uang; al-muqasamah atau penetapan  jumlah  tertentu  (persentase)  dari hasil  yang  diperoleh;  dan al-muqatha’ah atau  penetapan  pajak  hasil  bumi  terhadap para aghniya’ berdasarkan  persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.
Public  revenues bersumber  dari kharaj,  jizyah , zakat , fay’,  ghanimah ,  dan ‘ushr .  Sistem  desentralisasi  diterapkan dalam mengatur pemungutan pajak. 53
52 Baca pengantar Abu Yusuf pada karyanya, Kitab  al-Kharaj, 1-3. Bandingkan  dengan  karya Muh.  Dia‟u  al-Din  Al-Rayyis, al-Kharaj  and  the Financial  Institutions  of  the  Islamic  Empire (Cairo: the Anglo Egyptian Library, 1961).
53 Baca  Metin  M.  Cosgel,”Efficiency  and Continuity  in  Public  Finance:  The  Ottoman  System
Namun, kemudian diubah secara sentralistik akibat  kurangnya  kontrol  pemerintah  pusat akibat  perang  dengan  Eropa  dan  wilayah yang  luas,  dan  adanya  penyimpangan  dari para  pejabat  lokal,  seperti  memungut  pajak melebihi  batas  kewajiban,  memanipulasi pengutipan  pajak,  membebani  kewajiban tambahan kepada para petani, serta melegitimasi berbagai praktek pungutan liar.
Pendapatan  publik  diperoleh  pula dari pertanian yang diklasifikasikan menjadi dua  jenis  tanah  garapan, al-iqtha’ al- ashghar atau timar dan ziamat timar sebagai tanah  garapan  terkecil  yang  diberikan pemilik  tanah  kepada  para  petani  untuk diolah. Hasil timar ini diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah, sedangkan  petani  mendapat  bagian  yang hanya  mampu  memenuhi  keperluan  makan sehari-hari. Setiap pemilik timar berkewajiban  menyerahkan  dua  sampai empat ekor kuda atau beberapa orang  calon tentara  angkatan  laut  kepada  pemerintah,  di samping  membayar  pajak  kekayaan.  Untuk menunjang  pelaksanaan  kewajiban  ini, pemerintah  menetapkan  seorang  pengawas pada setiap timar . Adapun ziamat merupakan  tanah  garapan  yang  diberikan pemerintah kepada para petani untuk diolah. Pemilik  tanah  atau za’im mempunyai kewajiban membayar pajak dan mengirimkan  sejumlah  calon  tentara  sesuai dengan luas ziamat yang dimiliki.
Public expenditure diterapkan dengan  prinsip  efisiensi,  seperti  untuk  gaji pasukan  jenissari  dan  keperluan  istana. Belanja negara dipakai pula untuk pembangunan  masjid  dan  istana  yang megah,  sekolah,  rumah  sakit,  panti  asuhan, penginapan,  pemandian  umum,  dan  pusat- pusat tarekat.
Analisis tentang Pasar Bebas dan Keadilan Ekonomi Pemikiran  ekonomi  yang  menganut  pasar- bebas,  efisiensi  tak  lain  merupakan  suatu
of  Taxation”,  dalam The  Economic  of  Ottaman Taxation, University of Connecticut (2004), 329-331.
“keterpaksaan  ekonomi”  untuk  bertahan hidup  dan  meraih  keuntungan  ekonomi (lebih berdasar zero-sum daripada non-zero- sum ),  yang  harus  dicapai  melalui  bersaing. Sedang  di  dalam  pemikiran  ekonomi  yang mengakui  kerjasama  mutualitas  sebagai kekuatan ekonorni, maka efisiensi merupakan  “kewajiban  hidup  berekonomi”. Ekonomi persaingan berjangkauan kepentingan parsial (nilai-tambah ekonomi), sedang  ekonomi  kerjasama  berjangkauan kepentingan multi-parsial yang lebih lengkap  dan  menyeluruh  (mencakup  nilai- tambah  ekonomi  dan  nilai-tambah  sosial- kultural sekaligus).
Efisiensi  ekonomi  dapat  dianalisis dalam  pandangan  Ibn  Khaldun.  Menurut Ibnu  Khaldun, 54 mekanisme  penawaran  dan permintaan akan menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan , persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan  barang  memiliki  pengaruh, begitu  juga,  pada  sisi  penawaran  akan berpengaruh  pada  meningkatnya  biaya produksi  karena  pajak  dan  pungutan- pungutan  lain  di  suatu  kota.  Dalam  konteks penawaran  dan  permintaan,  ketika  barang- barang  yang  tersedia  sedikit,  maka  harga- harga  akan  naik.  Namun,  bila  jarak  antara kota  dekat  dan  amam,  maka  akan  banyak barang  yang  diimpor  sehingga  ketersediaan barang  akan  melimpah  dan  harga-harga akan turun. Pada sisi  lain,  keuntungan  yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan,  sedangkan  keuntungan  yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan,  karena  pedagang  kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil  keuntungan  sangat  tinggi,  juga akan  membuat  lesu  perdagangan,  karena lemahnya permintaan konsumen.
Dalam  pandangan  Ibnu  Taimiyah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan,  tempat  tinggal,  kesehatan  dan pendidikan kepada warga negaranya. Selain
54 Ibn  Khaldun, The  Muqaddimah (Cairo: Dar Ibn al-Haitham, 2005), II/271-278.
itu,  Ibnu  Taimiyah  adalah  mendukung intervensi  negara  untuk  menghilangkan kegiatan  usaha  riba,  kemiskinan,  dan kerusakan dalam perekonomian. 55
Dalam  hal  ini,  seorang  muhtasib sebagai  pengawas  dan  suvervisor  pasar dalam  menjalankan  tugas  melalui  lembaga hisbah  harus  mampu  menciptakan  efisiensi pasar. 56 Efisiensi  pasar  dapat  terwujud  bila mekanisme  pasar  berjalan  tidak  sempurna, yang  disebabkan  oleh:  (1)  kekuatan  pasar yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan; (2) eksternalitas, yaitu aktivitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar;  (3)  adanya  barang  publik;  dan informasi tidak sempurna yang menyebabkan  inefisiensi  dalam  permintaan dan penawaran.
Dengan  demikian,  peran  pemerintah memiliki  arti  penting  dalam  mengatur mekanisme  pasar  dan  menolak  pasar  bebas yang jelas merugikan rakyat. Bagaimanapun juga  secara  syari‟ah,  pemerintah  berperan dalam pemenuhan kebutuhan dan pelayanan sosial  bagi  masyarakat.  Mengutip  Sri-  Edi Swasono, negara harus turut  campur tangan dan  tidak  menitipkan  nasib  rakyat  dan kepentingan  negara  kepada  selera  dan kehendak  pasar  bebas.  Tidak  hanya  itu, negara  diharapkan  mampu  mendesain  dan menata perekonomian agar terwujud kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  di  tengah masyarakat.  Jadi,  kebersamaan  dan  kerja sama  menjadi  kunci  jawaban  karena bagaimanapun  demokrasi  ekonomi  yang mementingkan  masyarakat  ( public-interest atau social-interest )  lebih  utama  dibanding kepentingan orang-perorang (self-interest ). Ekonomi  Islam  tetap  konsisten memotong  segala  tindakan  dan  rekayasa yang membuat harga naik-turun tidak alami lagi.  Karena  itu,  Islam  melarang ihtikar (penumpukkan  barang,  agar  langka  dan
55 Ibn Taymiyah , al-Hisbah fi al-Islam, 2.
56 Ibn Taymiyah , al-Hisbah fi al-Islam, 7 -17. Lihat juga Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibnu Taimiyah, 179-180.
harga  naik), mengharamkan talaqi  rukban (memborong barang dengan harga di bawah standar sebelum sampai di pasar), tala’ub bi ats-tsaman (mempermainkan harga), taghrir (menipu  dalam  jual-beli), riba,  najs (calo, pura-pura  menawar  untuk  menipu  pembeli agar  membayar  dengan  harga  yang  lebih tinggi), tashriyah (tidak  memerah  susu binatang  agar  dianggap  selalu  bersusu banyak),  dan  sebagainya.  Jadi,  segala tindakan  negatif,  baik  oleh  penjual  maupun pembeli  yang  menimbulkan  stabilitas  pasar menjadi  terganggu  dengan  naik-turunnya harga yang tidak lagi alami, tidak diperkenankan  dalam  praktek  ekonomi Islam.
Pasar bebas harus dapat dikendalikan  agar  terjamin  kesetimbangan sosial.  Kualitas  kesetimbangan  ini  akan mengendalikan semua segi tindakan manusia  –  sebagai  faktor  terpenting  atas perilaku  ekonomi.  Hal  ini  dapat  dianalisis; pertama ,  hubungan  dasar  antara  konsumsi, produksi,  dan  distribusi  akan  berhenti  pada suatu kesetimbangan tertentu, untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dalam genggaman segelintir orang (monopoli yang eksploitatif); kedua , keadaan  perekonomian  yang  dipengaruhi pola  perdagangan  bebas  harus  konsisten dengan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan secara merata serta tidak semakin menyempit    (QS.  59:7). 57 Dalam  hal  ini, Islam  melarang  pula  penimbunan  kekayaan (QS.  4:37),  sekaligus  melarang  konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak (QS. 2:195).
Pembangunan ekonomi sangat penting  bagi  kesejahteraan.  Secara  global dan  khususnya  di  negara-negara  industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta  memperluas  kemampuan  dan  akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan
57 Haider Naqvi, Ethics  and  Economics:  an Islamic  Synthesis (London:  The  Islamic  Foundation, 1981),  34-68.
sosial. Namun demikian, analisis Edi Suharto, 58 pada banyak negara berkembang, globalisasi  dan  ekonomi  pasar  bebas  telah memperlebar  kesenjangan,  menimbulkan kerusakan  lingkungan,  menggerus  budaya dan  bahasa  lokal,  serta  memperparah kemiskinan.
Peran ekonomi rakyat perlu ditempatkan  sebagai  strategi  pembangunan. Makna  strategis  ekonomi  rakyat  dalam pembangunan  antara  lain:  (1)  rakyat  yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi  akan  lebih  menjamin  nilai  tambah ekonomi  optimal  yang  mereka  hasilkan dapat  secara  langsung  diterima  oleh  rakyat. Pemerataan  akan  terjadi  seiring  dengan pertumbuhan;  (2)  memberdayakan  rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat  secara  konkret  menjadi  aset  aktif pembangunan.  Subsidi  dan  proteksi  kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi  nasional  dalam  bentuk human investment (bukan pemborosan atau inefficiency )  serta  mendorong  tumbuhnya kelas  menengah  yang  berbasis grass-roots; dan  (3)  pembangunan  ekonomi  rakyat meningkatkan  daya  beli  rakyat  yang  akan menjadi  energi  rakyat  untuk  lebih  mampu membangun dirinya sendiri (self- empowering).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  relasi  negara  dan  pasar bebas harus dapat diimplementasikan dalam berbagai kebijakan politik pemerintah dalam mengelola keuangan yang dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Dalam sejarahnya,  prioritas  fungsi  masyarakat menjadi indikator pembangunan yang secara
58 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan  Sosial (Bandung:  Refika  Aditama, 2005), 48.
nyata diwujudkan seiring dengan penguatan aspek  keagamaan,  keadilan,  dan  bantuan kepada  orang  miskin,  serta  implementasi hukum  Islam  dan  nilai-nilai  pada  berbagai aspek,  kemudian  diikuti  dengan  jaminan material  kesejahteraan  hidup  manusia. Adapun  perkembangan  pasar  bebas  agar dikendalikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip  keadilan  yang  secara  khusus menyentuh semangat nasional, etnik, geografis,  bentuk  dan  afiliasi  agama,  yang secara  keseluruhan  dipraktekkan  untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq. al-Muwafaqat  fi Ushul asy-Syari‘ah. Cairo: al- Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra,
1975, II.
Abu  Ubayd. Kitab  al-Amwal. Cairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1934. Abu Yusuf. Kitab al-Kharaj. Beirut: Dar al- Ma‟arif, 1979.
Ahmed,  Ziauddin,  etc. Fiscal  Policy  and Resource  Allocation in  Islam. Jeddah: King  Abdul  Aziz  University  & Islamabad:  Institute of Policy Studies, 1996.
Al-Ghazali. Ihya’  ‘Ulum  ad-Din, Beirut: Dar al-Nadwah, 1995, II.
Al-Mawardi.  Abu  Hasan  Ali, Adab  al- Dunya wa-ad-Din. Beirut: Dar al-Fikr,
1995. Al-Mawardi,  Abu  Hasan  Ali, al-Ahkam  as- Sulthaniyah wa-al-Wilayat ad- Diniyah. Beirut: Dar al-Fikr, 2005. Al-Rayyis,  Muh.  Dia‟u  al-Din. Al-Kharaj and  the  Financial  Institutions  of  the Islamic  Empire. Cairo:  the  Anglo Egyptian Library, 1961.
Azmi,  Sabahuddin. Islamic  Economics: Public  Finance  in  Early  Islamic Thought. New  Delhi:  Goodword Books, 2002.
Chapra,  Umar. The  Future  of  Economics:  An Islamic Perspective. SEBI: 2001. Cosgel, Metin M.,”Efficiency and
Continuity  in  Public  Finance:  The Ottoman  System  of  Taxation”,  dalam
The  Economic  of  Ottaman  Taxation, University of Connecticut (2004).
Cosgel, Metin M.,”Efficiency and Continuity  in  Public  Finance:  The Ottoman System  of  Taxation,”
International  Journal  of  Middle  East
Studies 37(4) (2005).
Ghazanfar,  S.M.  (ed.). Medieval  Islamic Economic  Thought:  Filling  the  Great Gap in  European Economics. London &  New  York:  Routledge  Curzon, 2003.
Ibn  al-Jawzi,  Abdurrahman. Sirah  wa Manaqib  ‘Umar  Ibn  ‘Abdul  Aziz  al- Khalifah  az-Zahid. Beirut:  Dar  al- Kutub al-„Ilmiyah, 1984/1404.
Ibn Atsir. Usd al-Ghabah. Cairo: al-Sa‟bed, 1970, III.
Ibn Katsir. Sirah al-Nabawi. Beirut: Dar al- Fikr, 1978, II.
Ibn Taymiyah. al-Hisbah fi al-Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-„Arabiyah, 1990.
Ibn  Zanjawayh. Kitab  al-Amwal. Riyadh: King  Faisal  Center  for  Islamic Research and Studies, 1986, II.
Islahi,  Abdul  Azim. Economic  Concepts  of Ibnu Taimiyah. United  Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.
Jaelani,  Aan.  Fiscal  Policy  in  Indonesia:
Analysis  of  State  Budget  2017  in
Islamic Economic Perspective.
International  Journal  of  Economics and  Financial  Issues ,  Vol.  7,  No.  5 (2017).
Jaelani,  Aan. Keuangan  Publik  Islam: Refleksi  APBN  dan  Politik  Anggaran di  Indonesia .  Cirebon:  Nurjati  Press,
2014.
Jaelani,  Aan. Keuangan  Publik:  Analisis Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam . Cirebon: CV. Aksarasatu, 2018.
Jaelani, Aan. Manajemen Zakat di Indonesia  dan  Brunei  Darussalam. Cirebon: Nurjati Press, 2015.
Jaelani,  Aan. Masyarakat  Islam  dalam Pandangan  al-Mawardi .  Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Jaelani,  Aan. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi
Islam:  Kontribusi  Sarjana  Muslim
dalam Pemikiran dan Analisis
Ekonomi .    Cirebon:  CV.  Aksarasatu,
2018.
Kahf,  Monzer,  (ed.), Lessons  in  Islamic Economic, Jeddah: IDB-IRTI, 1998.
Naqvi,  Haider. Ethics  and  Economics:  an
Islamic Synthesis, London: The
Islamic Foundation, 1981. Suharto,  Edi. Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan Sosial .  Bandung:  Refika  Aditama,
2005.
Swasono,  Sri-Edi. Ekspose  Ekonomika: Mewaspadai  Globalisasi  dan  Pasar Bebas. Yogyakarta: Pustep-UGM,
2010.
Swasono,  Sri-Edi. Indonesia  dan  Doktrin Kesejahteraan:  Dari  Klasikal  dan Neoklasikal  sampai  ke  The  End  of Laissez-Faire. Jakarta:  Perkumpulan Prakarsa, 2010. Swasono,  Sri-Edi. Kebersamaan  dan  Asas Kekeluargaan: Mutualism & Brotherhood. Jakarta:  UNJ  Press, 2005.
Swasono,  Sri-Edi. Kembali  ke  Pasal  33 UUD  1945  Menolak  Neoliberalisme.
Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
Haron,  Mohamad  Sabri  Haron.  “Wealth Protection in  The Context of Maqasid Syariah: Malaysia‟s Role ini Realizing The  Concept  of  Economic  Jihad” , Jurnal  Hadhari  Edisi  Khas 2:2 (Desember 2017).
Nazir,  Moh.  Nazir. Metode  Penelitian . Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif  Dan  R  &  D. Bandung:
Alfabeta, 2013.
Rahmat,  Jalaludin. Metodologi  Hukum. Jakarta: Fajar Agung, 1997.