Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Banjarmasin

## Fitria Izati*, Saipudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
*fitriaizati01@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effectiveness  of  the  restaurant  tax,  the contribution of the restaurant tax to local revenue, and the elasticity of the restaurant tax on GRDP in Banjarmasin from 2011 to 2020. This research makes use of descriptive and quantitative research methods. The data is secondary from the Central Statistics Agency and BPKPAD. The results showed that the extent of the effectiveness of restaurant tax revenues was categorized as very effective, with a mean of 112.85%. In the meantime, the contribution of restaurant tax to local revenue remains less significant, with a standard of 14.27%. The elasticity of restaurant tax revenue on GRDP has a standard of -79.25%, which is classified as inelastic, meaning that every 1% change in GRDP can  lessen the realization of restaurant taxes using -79.25.
Keywords:  Restaurant  Tax;  Native  Income;  GRDP;  Effectiveness;  Contribution; Elasticity.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  pajak  restoran,  kontribusi pajak  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dan  untuk  mengetahui  elastisitas  pajak restoran  terhadap  PDRB  Kota  Banjarmasin  pada  tahun  2011-2020.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang dipergunakan ialah data sekunder  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  BPKPAD.  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  penerimaan  pajak  restoran  pada  tingkat  efektivitas  di  Kota Banjarmasin  tergolong  sangat  efektif  dengan  rata-rata  112,85%.  Sedangkan  kontribusi pajak  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  tergolong  masih  kurang  berkontribusi dengan rata-rata 14,27%. Tingkat elastitistas penerimaan pajak restoran terhadap PDRB memili rata-rata sebesar -79,25% yang tergolong inelastis artinya bahwa setiap terjadinya perubahan PDRB 1% dapat menurunkan realisasi pajak restoran sebesar -79,25%. Kata Kunci : Pajak Restoran; PAD; PDRB; Efektivitas; Kontribusi; Elastisitas.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  pembangunan  daerah  dilakukan  untuk  menumbuhkan  pemerataan pembangunan  agar  dapat  menaikkan  kemampuan  yang  dimiliki  secara  optimal.  Untuk melaksanakan  pembangunan  daerah  tersebut  dibutuhkan  biaya  yang  sangat  besar. Sehingga diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk dapat menumbuhkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang berasal  dari  pusat,  maka  pemerintah  daerah  harus  menaikkan  pendapatan  asli  daerah. Menurut  (Undang-Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011-2020 (Milyar Rupiah)

## Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin (data diolah)
Selain  dikenal  sebagai  wisata  susur  sungai,  Kota  Banjarmasin  juga  terkenal dengan wisata kulinernya. Seperti kuliner Soto Banjar. Rasa Soto Banjar yang sangat khas dan tidak bisa ditemukan di daerah lain sehingga wisatawan banyak mencari kuliner ini di Banjarmasin. Selain itu, tingkat konsumtif masyarakat kota Banjarmasin juga tinggi. Masyarakat lebih sering makan di luar rumah atau tempat makan yang dibuktikan dengan berdirinya  tempat  makan  yang  sudah  terkenal  diluar.  Perkembangan  zaman  juga mempengaruhi ragam kafe yang digemari oleh kalangan anak muda dengan fasilitas yang lengkap. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Kota Banjarmasin tidak secara langsung membantu peningkatan penerimaan pajak restoran melalui pembayaran pajak saat makan di tempat tersebut.
Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020
Uraian Penerimaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Hotel 12,22 13,10 14,83 15,23 14,48 16,64 16,00 18,02 19,92 12,95 Pajak Restoran 15,79 20,52 24,39 31,00 31,00 33,93 38,27 44,71 54,86 40,31 Pajak Hiburan 6,29 8,55 9,92 10,76 8,27 10,93 11,60 13,11 17,65 6,31 Pajak Reklame 3,52 4,69 5,50 3,97 4,32 3,81 4,99 3,97 3,62 3,09 Pajak PJU 20,98 22,20 26,26 31,42 34,17 34,77 40,24 45,40 48,01 50,95 Pajak PBB 17,00 17,10 17,15 23,17 24,91 26,36 23,80 20,26 Pajak BPHTB 12,28 18,09 10,70 21,54 20,90 29,41 40,17 33,14 39,55 28,82 Pajak Parkir 1,33 2,02 2,52 3,13 3,29 3,89 4,22 5,15 7,93 5,21 Pajak Walet 0,39 0,44 0,38 0,28 0,26 0,28 0,22 0,17 0,31 0,23 Pajak Daerah   72,80 89,61 111,50 134,43 133,84  156,83  180,62  190,03  215,65  168,13 Tahun Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi Target Realisasi 2011 Rp 12.000.000.000,00 Rp 15.787.939.749,00 Rp 105.460.400.000,00 Rp 118.554.981.542,55 2012 Rp 15.347.500.000,00 Rp 20.523.601.254,00 Rp 125.928.137.000,00 Rp 138.086.121.906,93 2013 Rp 21.100.000.000,00 Rp 24.389.872.709,00 Rp 157.563.187.000,00 Rp 167.313.762.016,96 2014 Rp 27.750.100.000,00 Rp 31.002.960.344,00 Rp 200.764.321.000,00 Rp 216.427.691.789,61 2015 Rp 30.895.520.559,00 Rp 31.000.829.355,00 Rp 246.112.948.180,00 Rp 225.821.059.655,57 2016 Rp 32.000.000.000,00 Rp 33.928.227.132,00 Rp 278.365.961.280,00 Rp 247.258.423.246,06 2017 Rp 35.000.000.000,00 Rp 38.271.555.758,00 Rp 325.259.519.203,00 Rp 321.127.050.909,00 2018 Rp 40.000.000.000,00 Rp 44.711.266.955,00 Rp 279.842.638.620,00 Rp 277.874.037.899,90 2019 Rp 51.000.000.000,00 Rp 54.860.050.088,00 Rp 314.481.869.169,00 Rp 330.718.653.035,65 2020 Rp 40.000.000.000,00 Rp 40.307.738.850,00 Rp 271.752.280.010,00 Rp 297.392.051.269,00
Pajak  restoran  merupakan  salah  satu  pajak  yang  tercakup  dalam  pajak  daerah (kabupaten/kota)  yang  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  PAD.  Pajak  restoran  bisa dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, yang mana pajak dikenakan sesuai dengan jasa yang diberikan kepada konsumen tersebut. Dalam situasi ini, pihak yang memungut dan  membayar  hasil  pajak  kepada  instansi  yang  berwenang  adalah  pemilik/pengusaha restoran. Realisasi pajak restoran di Kota Banjarmasin setiap tahun selalu melebihi target yang bearti penerimaan pajak restroan sangat efektif. Namun, di tahun 2020 target pajak restoran diturunkan karena pandemi Covid-19 yang masih tinggi. Sebelumnya pada tahun 2020,  pemerintah  Kota  Banjarmasin  telah  menargetkan  penerimaan  pajak  restoran sebesar Rp51.000.000.000,00. Kemudian diubah kembali menjadi Rp40.000.000.000,00. (DDTC News)
Tabel 2 PDRB Harga Konstan (Menurut Lapangan Usaha) beserta Laju Pertumbuhan
Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020 Tahun PDRB Harga Konstan Pertumbuhan % 2011 Rp 13.740.230.000.000,00 5,15 2012 Rp 14.588.860.000.000,00 6,18 2013 Rp 15.600.540.000.000,00 6,93 2014 Rp 16.553.890.000.000,00 6,11 2015 Rp 17.511.610.000.000,00 5,79 2016 Rp 18.611.320.000.000,00 6,28 2017 Rp 19.801.580.000.000,00 6,4 2018 Rp 21.065.060.000.000,00 6,38 2019 Rp 22.348.710.000.000,00 6,09 2020 Rp 21.925.240.000.000,00 -1,89 Rata-rata Rp 18.174.704.000.000,00 5,34
Sumber: Website BPS Kota Banjarmasin (Data diolah)
PDRB  merupakan  suatu  indikator  untuk  mengukur  sejauh  mana  pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kota Banjarmasin pada tahun 2011-2020 mengalami peningkatan terus menerus dengan nilai yang  cukup  besar  setiap  tahunnya.  Sementara  itu,  laju  pertumbuhan  PDRB  rata-rata mencapai  5,34%  dimana  laju  pertumbuhan  pada  tahun  2011-2019  mengalami peninngkatan  atau  penurunan  yang  stagnan,  sedangkan  pada  tahun  2020  mengalami penurunan yang signifikan. Untuk mengetahui besarnya tingkat kepekaan antara realisasi pajak restoran terhadap PDRB maka harus menggunakan elastisitas yang menjadi salah satu dampak dari suatu kebijakan ekonomi.
Pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD dan bagaimana elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 2011-2020.
Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui elastisitas pajak restoran terhadap produk domestik regional bruto di Kota Banjarmaisn pada tahun 2011 sampai dengan 2020.

## PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian dari Desy Afriza (2020) yang berjudul “Analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Banjarmasin tahun 2016-2020” yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan paajk  hotel  dan  restoran  di  Kota  Banjarmasin  selama  tahun  2016-2020  mengalami fluktuasi dengan rata-rata tingkat efektivitas hotel sebesar 87,65% atau kurang efektif dan tingkat  efektivitas  restoran  sebesar  107,09%  atau  sangat  efektif.  Sedangkan  kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Banjarmasin selama tahun 2016-2020 juga berfluktuasi dengan rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 10,89% atau masih kurang berkontribusi serta rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 23,14% atau dengan kategori sedang.
Penelitian dari  Ichsanul Arief (2021) yang berjudul analisis elastisitas dan upaya pajak  BPHTB  terhadap  PDRB  di  Kota  Banjarbaru  menggunakan  metode  desktriptif kuantitatif  yang  menunjukkan  bahwa  tingkat  elastisitas  perubahan  PDRB  akibat perubahan penerimaan BPHTB Kota Banjarbaru memiliki rata-rata sebesar 0,38% yang artinya memiliki kecenderungan inelastis atau kurang dari 1 (E<1). Hal ini menunjukkan bahwa  BPHTB  akan  mengalami  perubahan  sebesar  1%  karena  adanya  kenaikan  atau penurunan kurang dari 1% oleh PDRB. Sehingga pertumbuhan penerimaan BPHTB tidak menimbulkan  perubahan  PDRB  dan  tingkat  upaya  pajak/tax  effort  juga  memiliki  nilai rata-rata  dibawah  1  yakni  0,404  (mendekati  0),  kemampuan  pemerintah  daerah  Kota Banjarbaru dalam memungut pajak BPHTB masih rendah karena jauh dari nilai upaya pajak yang sempurna yaitu bernilai 1.
Penelitian  dari  Fahrul  Abadi  (2021)  yang  berjudul  analisis  kontribusi  dan efektivitas  pajak  restoran  terhadap  pajak  daerah  Kabupaten  Tabalong  menggunakan metode  deskriptif  kuantitatif  yang  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Tabalong  memiliki sebanyak 25,88% untuk pajak restoran hal tersebut diklasifikasikan kurang berhasil. Hasil hitung  sebanyak  24,33%  untuk  kontribusi  pajak  restoran  termasuk  berkontribusi  di Kabupaten Tabalong. Untuk efektivitas tergolong efektif karena memperoleh 117,20%.

## METODE
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak  restoran  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dan mengetahui  elastisitas  pajak  restoran  terhadap  PDRB  pada  tahun  2011-2020  di  Kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari BPKPAD dan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  3 metode  yaitu  (1)  dokumentasi  yaitu  dengan  cara mengumpulkan berkas-berkas tertulis maupun elektronik yang berupa laporan tentang penerimaan pajak restoran, PAD, PDRB yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait (2) wawancara yaitu untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab kepada salah satu
staff BPKPAD Kota Banjarmasin (3) kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari sumber buku dan jurnal yang relevan.

## Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Untuk menghitung rasio dari efektivitas dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan target pajak restoran yang telah ditetapkan.
2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Untuk menghitung rasio dari kontribusi dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD untuk mengetahui seberapa besar peran penerimaan pajak restoran tersebut terhadap PAD
3. Analisis Elastisitas Pajak Restoran terhadap PDRB Untuk  menghitung  rasio  dari  elastisitas  yaitu  dengan  membandingkan  perubahan PDRB dengan perubahan pajak restoran untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan PDRB terhadap pajak restoran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pajak Restoran di Kota Banjarmasin
Pajak  restoran  adalah  pungutan  daerah  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh restoran.  Sesuai  Perda  Kota  Banjarmasin  No.11  Tahun  2011  “Restoran  merupakan fasilitas  yang  menyediakan  makanan  dan/atau  minuman  dengan  dipungut  biaya,  yang terdiri  dari  Kafe,  Bar,  Toko  Roti,  Depot,  Jasa  Boga/Catering,  Jamuan  Makanan  Hotel, Puja Sera, Pondok Lesehan, Rumah Makan, Warung Makan, Warung Makan Kaki Lima dan atau usaha lain yang sejenis, dikecualikan dari ketentuan peraturan daerah ini”.
Objek  pajak  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran.  Pelayanan  yang diberikan  restoran  meliputi  pelayanan  penjualan  makanan  dan/atau  minuman  yang disantap oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di dalam lokasi penyedia maupun di lokasi yang berbeda. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya melebihi dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan. Jumlah wajib pajak di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 sebanyak 744.
Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Banjarmasin Tahun 2020 No Jenis Jumlah 1 Bakery 13 2 Coffe Shop 86 3 Rumah Makan 372 4 Restoran 80 5 Catering 193 Jumlah 744

## Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin
Dari  tabel  4  di  atas,  terlihat  bahwa  penyumbang  pajak  restoran  terbesar adalah rumah makan, sedangkan paling sedikit yaitu bakery. Subjek pajak restoran adalah orang
pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengoperasikan restoran. Oleh karena  itu,  subjek  pajak  dan  wajib  pajak  restoran  tidak  sama.  Dasar  pengenaan  pajak restoran  adalah  jumlah  pembayaran  yang  diperoleh  atau  yang  seharusnya  diterima restoran  dengan  besaran  tarif  pajak  restoran  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari  hasil penjualan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender masa pajak.

## Analisis Efektivitas Pajak Restoran
Tabel 5 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020 Tahun Target Pajak Restoran Realisasi Pajak Restoran Efektivitas % Hasil Analisis 2011 Rp12.000.000.000 Rp15.787.939.748 131,57 Sangat Efektif 2012 Rp15.347.500.000 Rp20.523.601.254 133,73 Sangat Efektif 2013 Rp21.100.000.000 Rp24.389.872.709 115,59 Sangat Efektif 2014 Rp27.750.100.000 Rp31.002.960.344 111,72 Sangat Efektif 2015 Rp30.895.520.559 Rp31.000.829.355 100,34 Sangat Efektif 2016 Rp32.000.000.000 Rp33.928.227.132 106,03 Sangat Efektif 2017 Rp35.000.000.000 Rp38.271.555.758 109,35 Sangat Efektif 2018 Rp40.000.000.000 Rp44.711.266.955 111,78 Sangat Efektif 2019 Rp51.000.000.000 Rp54.860.050.088 107,57 Sangat Efektif 2020 Rp40.000.000.000 Rp40.307.738.850 100,77 Sangat Efektif Rata-rata 112,85 Sangat Efektif

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan tabel  5  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perhitungan  efektivitas  pajak restoran  di  Kota  Banjarmasin  dalam  periode  waktu  dari  tahun  2011-2020  memiliki persentase  rata-rata  sebesar  112,85%  dengan  kategori  sangat  efektif.  Untuk  efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 100,34% dan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan efektivitas 133,73%.
Tabel 6 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 Kategori Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 Bakery 11 12 16 16 13 Coffe Shop 37 46 70 78 86 Rumah Makan 162 182 438 395 372 Restoran 59 65 82 85 80 Catering 5 5 132 181 193 Jumlah 274 310 738 755 744

## Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin
Penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin yang sangat efektif salah satunya disebabkan  pesatnya  perkembangan  usaha  restoran  di  Kota  Banjarmasin  yang  sangat tinggi  berdasarkan  pada  data  jumlah  wajib  pajak  restoran  yang  terus  bertambah. Tingginya perkembangan restoran di Kota Banjarmasin disebabkan oleh berkembangnya destinasi wisata, sehingga sangat memungkinkan bagi masyarakat atau pengusaha untuk membuka  usaha  restoran  di  Kota  Banjarmasin.  Rasio  efektivitas  penerimaan  pajak
restoran di Kota Banjarmasin yang melebihi 100% merupakan keberhasilan pemerintah yang harus jaga dalam rangka mendukung pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah juga tidak boleh berpuas diri karena target pajak restoran yang ditetapkan masih terlalu rendah sehingga realisasi penerimaan pajak restoran selalu diatas target yang ditentukan. Dari sudut pandang tersebut, tingkat efektivitas selama 10 tahun berbanding terbalik dengan tingkat kontribusi pajak restoran. Hal ini disebabkan realisasi  pajak  restoran  masih  diatas  target  pajak  restoran  yang  mempengaruhi meningkatnya tingkat efektivitas setiap tahunnya sedangkan tingkat kontribusinya yang masih  dikategorikan  kurang  berkontribusi  akan  dapat  meningkat  jika  potensi  pajak restoran  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik.  Meningkatkan  tingkat  kontribusi  akan meningkatkan tingkat efektivitas setiap tahunnya.

## Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tabel 7 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020 Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah Reaslisasi Pajak Restoran Kontribusi Hasil Analisis 2011 Rp118.554.981.542,55 Rp15.787.939.748,00 13,32% Kurang 2012 Rp138.086.121.906,93 Rp20.523.601.254,00 14,86% Kurang 2013 Rp167.313.762.016,96 Rp24.389.872.709,00 14,58% Kurang 2014 Rp216.427.691.789,61 Rp31.002.960.344,00 14,32% Kurang 2015 Rp225.821.059.655,57 Rp31.000.829.355,00 13,73% Kurang 2016 Rp247.258.423.246,06 Rp33.928.227.132,00 13,72% Kurang 2017 Rp321.127.050.909,00 Rp38.271.555.758,00 11,92% Kurang 2018 Rp277.874.037.899,90 Rp44.711.266.955,00 16,09% Kurang 2019 Rp330.718.653.035,65 Rp54.860.050.088,00 16,59% Kurang 2020 Rp297.392.051.269,00 Rp40.307.738.850,00 13,55% Kurang Rata-rata 14,27% Kurang

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan  tabel  7  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perhitungan  kontribusi  pajak restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kota  Banjarmasin  selama  periode  tahun 2011-2020  memiliki  rata-rata  sebesar  14,27%  dengan  kategori  kurang  artinya  bahwa pajak  restoran  kurang  berkontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan masih banyak usaha-usaha sektor kuliner yang belum termasuk  dalam  wajib  pajak  restoran,  kinerja  pegawai  pemerintah  yang  berwenang  di bidang keuangan masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi penerimaan pajak restoran, serta kebijakan pemerintah yang belum mencapai sasaran.
Tabel 8 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020 (dalam Milyar Rupiah) Jenis Penerimaan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Daerah 73,06 89,61  111,51  134,41  133,83  156,82  180,62  190,04  215,64  168,14 Restribusi Daerah 21,13 25,21 25,63 34,21 38,76 29,87 31,72 32,03 34,31 58,85 Hasil Pengelolaan Kekayaan 10,41 7,03 8,29 12,96 12,08 18,72 18,42 15,32 21,88 21,25 yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah 13,95 16,24 21,88 34,85 41,14 41,86 90,37 40,49 58,88 49,15 PAD 118,55  138,09  167,31  216,43  225,81  247,27  321,13  277,88  330,71  297,39

## Sumber : BPKPAD Kota Banjarmasin
Tercatat angka kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 16,59%, peningkatan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah restoran  yang  menyebabkan  peningkatan  penerimaan  pajak  restoran,  selain  itu  juga terjadi karena adanya peningkatan dari penerimaan sumber pendapatan asli daerah yang lain. Dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang terendah pada tahun  2011  sebesar  13,32%,  penurunan  ini  disebabkan  oleh  adanya  penurunan  pada semua  komponen  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah,  yaitu  retribusi  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan pemerintah daerah harus mampu meningkatkan target pajak restoran agar pemerintah  berusaha  untuk  meningkatkan  realisasi  sehingga  pajak  restoran  dapat berkontribusi dengan baik.

## Analisis Elastisitas Pajak Restoran terhadap PDRB
Tabel 9 Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran terhadap Produk Domestik Regional Bruto
di Kota Banjarmasin Tahun 2011-2020 Tahun Realisasi Pajak Restoran ∆Pajak Restoran PDRB ∆PDRB Elastisitas Hasil Analisis 2011 Rp15.787.939.748,00 Rp 4.421.201.069,00 Rp 13.740.230,00 Rp 673.140,00 0,17 Inelastis 2012 Rp20.523.601.254,00 Rp 4.735.661.506,00 Rp 14.588.860,00 Rp 848.630,00 0,25 Inelastis 2013 Rp24.389.872.709,00 Rp 3.866.271.455,00 Rp 15.600.540,00 Rp 1.011.680,00 0,41 Inelastis 2014 Rp31.002.960.344,00 Rp 6.613.087.635,00 Rp 16.553.890,00 Rp 953.350,00 0,27 Inelastis 2015 Rp31.000.829.355,00 -Rp 2.130.989,00 Rp 17.511.610,00 Rp 957.720,00 -795,62 Inelastis 2016 Rp33.928.227.132,00 Rp 2.927.397.777,00 Rp 18.611.320,00 Rp 1.099.710,00 0,68 Inelastis 2017 Rp38.271.555.758,00 Rp 4.343.328.626,00 Rp 19.801.580,00 Rp 1.190.260,00 0,53 Inelastis 2018 Rp44.711.266.955,00 Rp 6.439.711.197,00 Rp 21.065.060,00 Rp 1.263.480,00 0,42 Inelastis 2019 Rp54.860.050.088,00 Rp 10.148.783.133,00 Rp 22.348.710,00 Rp 1.283.650,00 0,31 Inelastis 2020 Rp40.307.738.850,00 -Rp 14.552.311.238,00 Rp 21.925.240,00 -Rp 423.470,00 0,05 Inelastis Jumlah Rp 28.941.000.171,00 Rp 8.858.150,00 -792,53 Rata-rata Rp 2.894.100.017,10 Rp 885.815,00 -79,25 Inelastis

## Sumber: Hasil Olah Data
Berdasarkan tabel 9 diatas, perhitungan elastisitas pajak restoran terhadap produk domestik regional bruto di Kota Banjarmasin dalam periode waktu 10 tahun dari tahun 2011- 2020 memiliki nilai rata-rata sebesar -79,25 yang dapat dikategorikan inelastis atau tidak peka yang disebabkan oleh perubahan penerimaan pajak restoran yang diperkirakan
kurang  dari  1  (E<1)  dengan  kategori  inelastis  yang  artinya  setiap  1%  perubahan  pajak restoran  dapat  menurunkan  PDRB  sebesar  -79,56%.  Angka  elastisitas  tertinggi  pada tahun 2016 sebesar 0,68% dengan kategori inelastis, sedangkan angka elastisitas terendah pada tahun 2015 sebesar -795,62% dengan kategori inelastis. Hal ini disebabkan adanya penurunan  realisasi  pajak  restoran  yang  semula  pada  tahun  2014  sebesar Rp31.002.960.344,00 dan pada tahun 2015 sebesar Rp31.000.829.355,00 sehingga pajak restoran yang bernilai negatif sebesar  Rp2.130.989,00, sedangkan perubahan PDRB di tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan  tahun 2014 bernilai positif sehingga perhitungan  elastisitasnya  negatif  dan  dikategorikan  inelastis.  Terjadinya  inelastis disebabkan oleh perubahan pajak restoran yang mengakibatkan perubahan pada PDRB sehingga  perubahan  pajak  restoran  kurang  berpengaruh  atau  kurang  berefek  terhadap perubahan PDRB. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan target pajak restoran yang secara langsung juga dapat meningkatkan kontribusi pajak restoran, agar elastisitas pajak restoran dapat berpengaruh terhadap PDRB.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan pada penelitian ini adalah (1) Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak  restoran  di  Kota  Banjarmasin  sempat  mengalami  penurunan  di  tahun  2013-2015 kemudian mengalami kenaikan di tahun 2016-2018 tetapi pada 2019 dan 2020 mengalami penurunan kembali meskipun tidak terlalu besar. Efektivitas pajak restoran yang terendah di tahun 2015 sebesar 100,34% dan efektivitas tertinggi di tahun 2012 sebesar 133,73% dan memiliki rata-rata 112,85% dengan kriteria sangat efektif. Kinerja pemerintah dalam mengatasi pajak restoran, baik dalam penargetan maupun dalam penagihan sudah sangat efektif  dengan  hasil  rata-rata  efektivitas  yang  sangat  efektif.  Kinerja  yang  dianggap efektif  jika  menghasilkan  rasio  efektivitas  sebesar  100%.  (2)  Berdasarkan  perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banjarmasin yaitu pada realisasi  pajak  restoran  mengalami  peningkatan,  namun  di  tahun  2015  dan  2020 mengalami  sedikit  penurunan.  Untuk  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sendiri  setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun di tahun 2018 dan 2020 saja yang mengalami sedikit  penurunan.  Kontribusi  pajak  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kota Banjarmasin  dari  yang  terendah  pada  tahun  2017  sebesar  11,92%  dan  kontribusi yang tertinggi pada tahun 2019 sebesar 16,59% dan memiliki rata-rata 14,27% dengan kriteria kurang  yang  bearti  bahwa  kontribusi  pajak  restoran  kurang  terhadap  pendapatan  asli daerah di Kota Banjarmasin.  Hal ini disebabkan masih banyak pelaku usaha  di bidang kuliner yang belum tercakup dalam wajib pajak restoran, kinerja aparat pemerintah yang bertugas  di  bidang  keuangan  masih  belum  maksimal  dalam  memanfaatkan  potensi penerimaan pajak restoran, dan kebijakan pemerintah yang belum mencapai target. (3) Berdasarkan  hasil  analisis  elastisitas  perubahan  PDRB  yang  diakibatkan  adanya perubahan  penerimaan  pajak  restoran  di  Kota  Banjarmasin  selama  tahun  2011  sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa rata-rata dalam kriteria inelastis (<1) yakni sebesar - 79,25%, dapat diartikan bahwa setiap terjadinya perubahan PDRB 1% dapat menurunkan
realisasi  pajak  restoran  sebesar  -79,25%.  Sehingga  penerimaan  pajak  restoran  tidak menimbulkan  perubahan  yang  cukup  bearti  dan  signifikan  (inelastis)  terhadap  nilai PDRB.  Terjadinya  inelastis  disebabkan  oleh  perubahan  pajak  restoran  yang mengakibatkan perubahan PDRB sehingga perubahan pajak restoran kurang berpengaruh atau kurang berefek terhadap perubahan PDRB.

## Saran
Saran  dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  Pemerintah  daerah  harus  meningkatkan target  pajak  restoran  agar  pajak  restoran  dapat  berkontribusi  dengan  baik  terhadap pendapatan asli daerah sehingga elastisitas perubahan pajak restoran dapat berpengaruh terhadap perubahan PDRB. (2) Pemerintah harusnya  memberikan fasilitas tapping box kepada semua wajib pajak restoran di Kota Banjarmasin. Tapping box adalah alat yang di pasang di restoran yang merupakan wajib pajak untuk merekam catatan transaksi yang berfungsi sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan. (3) Dalam meningkatkan penerimaan dari pungutan pajak restoran  di  Kota  Banjarmasin,  pemerintah  perlu  mengevaluasi  serta  menganalisis keputusan  dengan  baik  sebelum  menentukan  target  pajak.  (4)  Pemerintah  daerah hendaknya memberikan edukasi dan pemahaman yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat luas dengan cara melakukan sosialisasi secara berkala mengenai sistem dan mekanisme pembayaran suatu pajak daerah, agar masyarakat sadar dalam membayar pajak daerah. (5) Pemerintah daerah juga dapat melakukan survei ke lapangan  untuk  mendata  tempat-tempat  usaha  baru  terkait  potensi  pajak  restoran.  (6) Pemerintah  daerah  harus  menaikkan  tarif  pajak  restoran  agar  dapat  meningkatkan penerimaan  pendapatan  daerah  Kota  Banjarmasin  secara  optimal.  (7)  Dalam melaksanakan pemungutan pajak diharapkan adanya kerjasama dan keterkaitan berbagai belah  pihak  antara  pimpinan  instansi,  petugas,  notaris  dan  juga  wajib  pajak  agar pelaksanaan  pemungutan  pajak  restoran  berjalan  dengan  baik.  (8)  Pemerintah  daerah harus  tegas  dalam  melaksanakan  penegakan  hukuman  bagi  petugas  pajak  yang  nakal termasuk membenarkan pungutan liar dapat berupa pemecatan dan hukuman, sedangkan untuk wajib pajak dapat berupa denda dan sanksi pidana. (9) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dan meneliti pajak daerah yang lain selain pajak restoran serta peneliti  di  wilayah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (selain  Kota Banjarmasin).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, H. (2010). Dasar- Dasar Akuntansi Biaya. Yogyakarta: BPFE. Afriza, D. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pajak Daerah di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat. Arief, I. (2021). Analisis Elastisitas dan Upaya Pajak BPHTB terhadap PDRB di Kota Banjarbaru. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
Badan  Pusat  Statistik.  (2022,  Maret  Rabu). Badan  Pusat  Statistik  Kota  Banjarmasin . Diambil kembali dari https://banjarmasinkota.bps.go.id
Fahrul,  A.  (2021). Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas  Pajak  Restoran  terhadap  Pajak Daerah Kota Tabalong. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
Hidayat, D. M. (2003). Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2002. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Iryanie, E. P. (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. E-Jurnal, Universitas Bakrie , 67.
Kurniati,  D.  (2020,  Juli  Kamis).  Diambil  kembali  dari  DDTC  News: http://news.ddtc.co.id/ada-pandemi-penerimaan-pajak-restoran-diyakini-masih- tumbuh-11-22763
Pemerintah  Daerah.  (2011). Peraturan  Daerah  Kota  Banjarmasin  No.11  Tahun  2011.
Banjarmasin.
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  No.32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
Sylvianur,  R.  (2020).  Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas  Pajak  Restoran  terhadap
Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Banjarmasin. JIEP,  Universitas  Lambung Mangkurat, 3(1), 144-157.