ISSN (P): 2087-4820 ISSN (E): 2579-8995

## ANALISIS HADITS AHKAM MUAMALAH DALAM FATWA DSN MUI TENTANG MURÂBAHAH, SALAM DAN ISTISHNÂ’

## Muhammad Syarif Hidayatullah 1
1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

## A. Pendahuluan
Ruang lingkup pengaturan hubungan dalam Islam telah mencakup perihal ritual (ibadah)  dan  interaksi  sosial  (muamalah). 1 Aturan  hukum  hubungan  tersebut berdasarkan  pada  teks  syariat  (wahyu)  yaitu  nash  al- Qur’an  dan  as -Sunnah  yang merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Perkara muamalah yang menjurus pada akivitas ekonomi ( iqtishâdiyah) dan keuangan ( mâliyah) tidak lepas dari konsepsi akad,
1 Lihat, Aswadi, “ Islam sebagai Hasil Hubungan Sosial ” , Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 2, No.1, (April 2012).

## ABSTRAK
Murâbahah,  salam dan istishnâ’ adalah  jenis  jual  beli  yang  saat  ini  dikenal  secara konseptual  dapat  menjadi  opsi  akad  dalam  produk  lembaga  keuangan  syariah.  DSN-MUI sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  dalam  fatwa  ekonomi  dan  keuangan  syariahpun sudah  merumuskan  fatwa  tentang  tiga  jenis  jual  beli  ini,  dimana  dalam  fatwa  tersebut terdapat  hadits-hadits  ahkam  muamalah  sebagai  dasar  hukumnya.  Tulisan  ini  bertujuan untuk  menganalisis  hadits-hadits  ahkam  muamalah  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah,  salam dan istishnâ’ melalui  kajian  eksistensi  ( takhrij  hadits) dan  substansi (telaah  makna)  hadits.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  hadits  ahkam  muamalah dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah,  salam dan istishnâ’, secara  garis  besar menjelaskan  tentang  asas  perjanjian  syariah  ( ar-ridha , al-ibâhah,  al-mashlahah), keberkahan  dalam  jual  beli  tidak  tunai  (digolongkan  hadits  dhaif  dalam  kategori  hadits majhul ),  pelarangan  menunda  pembayaran  utang  bagi  yang  mampu,  legalitas  jual  beli salam dan  legalitas  uang  muka  dalam  jual  beli  (digolongkan  hadits  dhaif  dalam  kategori hadits mursal ).
Kata Kunci : Hadits Ahkam, Muamalah, Murabahah, Salam, Istishna’

## ABSTRACT
Murâbahah,  salam  and  istishnâ'  is  a  type  of  buying  and  selling  that  is  currently  known conceptually can be an option in the products of Islamic financial institutions. DSN-MUI as an institution that has authority in Islamic economic and finance fatwas has formulated a fatwa  on  these  three  types  of  buying  and  selling,  where  in  the  fatwa  there  are  hadiths ahkam  muamalah  as  the  legal  basis.  This  paper  aims  to  analyze  the  hadiths  ahkam muamalah in the fatwa DSN-MUI about murâbahah, salam and istishnâ' through the study of  existence  (takhrij  hadith)  and  substance  (study  of  meaning)  hadith.  Based  on  the analysis conducted, hadith ahkam muamalah in the fatwa DSN-MUI on murâbahah, salam and istishnâ', broadly explains the principle of sharia agreement (ar-ridha, al-ibâhah, al- mashlahah), blessings in the sale and purchase of cashless (classed as hadith dhaif in the category  of  hadith  majhul),  prohibition  of  delaying  the  payment  of  debts  for  the  able, legality  of  buying  and  selling  salam  dan  legality  of  advances  in  the  sale  and  purchase (classed as hadith dhaif in the category of hadith mursal).
Keywords: Hadith Ahkam, Muamalah, Murabahah, Salam, Istishna’
karena  akadlah  yang  menjadi  bagian  fundamental  dalam  legalitas  (keabsahan)  setiap aktivitas  muamalah. 2 Maka  demikian,  akad  adalah  aspek  penting  yang  perlu diperhatikan dalam melaksanakan muamalah.
Salah  satu  aktivitas  muamalah  yang  menjadi  bagian  penting  di  tengah masyarakat dalam rutinitas setiap harinya adalah transaksi jual beli dengan terjadinya pertukaran  bermacam-macam  barang  dengan  tingkatan  harga  yang  juga  beraneka ragam  serta  bentuk  transaksi  yang  dapat  dilakukan  secara  tunai  maupun  tidak  tunai (ditangguhkan/kredit). Murâbahah, salam dan istishnâ’ menjadi bagian dari transaksi jual beli yang secara konseptual atau teoritis telah memasuki pembahasan terkait akad dan produk keuangan syariah dalam konteks kekinian (kontemporer) pada operasional lembaga  keuangan  syariah  dalam  perekonomian  modern  saat  ini.  Hal  itu  dapat  kita temukan  saat  mempelajari  literatur-literatur  tentang  kajian  fikih  muamalah kontemporer,  ekonomi  dan  keuangan  syariah  maupun  perbankan  syariah  yang memasukkan tiga jenis jual beli ini dalam substansi kajiannya. 3
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  merupakan  bagian  dari  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) yang memegang otoritas dan memiliki tugas serta kewenangan dalam mengeluarkan fatwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, 4 telah mengeluarkan fatwa terkait ketentuan hukum akad jual beli murâbahah, salam dan istishnâ’. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi landasan pula bagi lembaga keuangan syariah baik  itu  bank  maupun  lembaga  non  bank  dalam  menjaga  prinsip  syariahnya.  Dalam setiap  fatwa  yang  dikeluarkan,  tidak  terlepas  dari  keberadaan  sumber  hukum  Islam yang  kedua  yaitu  hadits.  Terdapat  hadits-hadits  ahkam  muamalah  yang  menjadi landasan hukum bagi keputusan dan ketetapan hukum dalam fatwa tersebut.
Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji hadits-hadits ahkam muamalah yang menjadi  landasan  hukum  eksistensi  dan  operasionalisasi murâbahah,  salam dan istishnâ’ yang tertulis dan dicantumkan dalam fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukumnya.
Analisis  hadits  ahkam  muamalah  dalam  artikel  ini  meliputi  kajian  eksistensi  dan substansi  hadits  dengan  sistematika  pembahasan  hadits  akan  dibahas  satu  persatu. Kajian eksistensi hadits yang dimaksud adalah pelacakan sumber hadits melalui takhrij
2 M.  Umer  Chapra, Islam  and  The  Economic  Challenge (USA:  The  Islamic  Foundation  and  The  International Institute of Islamic Thought, 1996).
3 Shalah  Ash-Shawi  dan  Abdullah  Al-Mushlih, Fiqih  Ekonomi  Keuangan  Islam ,  Terj. Ma  La  yasa’  at -Tajira Jahluhu (Jakarta: Darul Haq, 2008).
4 Informasi  terkait Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dapat  diakses  pada https://dsnmui.or.id/.
hadits dan  kajian  substansi  hadits  adalah  upaya  penelaahan  makna  yang  terkandung dalam hadits ahkam muamalah tersebut.

## B. Bai’ (Jual Beli)
Jual beli menurut Sayyid Sâbiq adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. 5 Sedangkan menurut Abû Bakar al Hushnî bahwa jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang  diterima  dengan  menggunakan  ijab  dan  kabul  dengan  cara  yang  diizinkan  oleh syara’. 6
Bai’ atau  jual  beli  berbeda  dengan ijârah. Walaupun  dalam  keduanya  sama- sama terjadi pertukaran, tetapi dalam bai’ objeknya berupa hak milik sedangkan pada ijârah objeknya adalah hak guna (manfaat). Jadi jual beli merupakan pertukaran yang membawa  pada  pemindahan  kepemilikan  sedangkan ijârah tidak  memindahkan kepemilikan, melainkan hanya terjadi pemindahan manfaat.  Namun disisi lain, ijârah dapat  pula  diistilahkan  dengan  terminologi  transaksi  jual  beli  yakni  dengan  sebutan jual beli manfaat baik itu manfaat dari barang maupun jasa.
Legalitas jual beli terdapat dalam QS. al-Baqarah /2: 275
اوّٰبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَبْلا ُهّٰ للا َّلَحَاَو
ۗ
“ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Terdapat  berbagai  macam  bentuk  transaksi  jual  beli  yang  dikenal  dalam  fikih Islam. Pembagian jual beli tersebut didasarkan pada perspektif yang digunakan dalam hal membaginya.
Tabel 1: Klasifikasi Jual Beli No  Perpektif Jual Beli Keterangan 1 Objek  yang diperjual belikan Bai’ al mutlaqah Pertukaran uang dengan barang Bai’ ash sharf Pertukaran uang dengan uang Bai’ al muqayyadah Pertukaran barang dengan barang (barter) 2 Cara menetapkan harga (Standarisasi harga) Bai' al musâwamah Jual  beli  biasa  dimana  penjual  tidak menyebutkan  harga  pokok  (modal)  dan keuntungannya, melainkan langsung menyebutkan harga jual Bai’ al amanah Jual beli dimana penjual meyebutkan harga pokok Murâbahah Jual beli dengan menyebutkan harga  pokok (modal)  dan
5 Sayyid Sâbiq, Fiqh as-Sunnah , vol. 3 (Kairo: al- Fath lil I’lâm al - ‘Arabî, 2004), 898.
6 Taqiyuddîn  Abû  Bakr  bin  Muhammad  al  Hushnî  al  Husainî, Kifâyah  al-Akhyâr (Damaskus:  Dâr  al-Basyâir, 2001),  279.
(modal) keuntungan yang dinginkan Muwâ dha’ah atau wadhi’ah Jual beli dibawah harga  modal dengan jumlah kerugian yang diketahui Tauliyah Jual beli dengan harga modal (tanpa keuntungan dan kerugian) Bai’ al muz âyadah Jual  beli  dengan  penawaran  dari  penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar  tertinggi    terpilih  sebagai pembeli. Disebut juga jual beli lelang.
Bai’ al mun âqadhah Kebalikannya dari Bai’ al muz âyadah , yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu  dan  para  penjual  berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli  akan  membeli  dari  penjual  yang menawarkan harga termurah 3 Cara pembayaran atau transaksi yang dilakukan Jual  beli  tunai  ( bai’ naqdan) Jual  beli  dengan  pembayaran  dan penyerahan barang secara langsung Jual beli tidak tunai/tangguh/tunda Jual beli dengan pembayaran tertunda ( bai’ muajjal ) Pembayaran  penuh  pada waktu yang telah ditentukan dikemudian  hari  (sekaligus di satu waktu) Pembayaran dengan angsuran/cicilan ( bai’ taqsith ) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda Bai’ as salam yaitu jual beli ketika  pembeli  membayar tunai  di  muka  atas  barang yang dipesan (biasanya produk  pertanian)  dengan barang yang akan diserahkan kemudian Bai’  al  Istishnâ’ yaitu  jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap  atas  barang  yang dipesan  (biasanya  produk
manufaktur) dengan spesifikasinya  yang  harus diproduksi  dan  diserahkan kemudian
Jual  beli  dengan  pembayaran  dan penyerahan  barang  sama-sama  tertunda atau jual beli utang dengan utang ( bai’ al kâli bil kâli atau bai’ dayn bid dain) 7

## C. Murâbahah, Salam dan Istishnâ’
Murâbahah yaitu  menjual  barang  sesuai  dengan  harga  pembelian  dengan menambahkan  keuntungan  tertentu. 8 Jadi  akad murâbahah adalah  akad  jual  beli dengan  menyebutkan  harga  perolehan  barang  dan  keuntungan  yang  disepakati. Pembayaran  dalam  jual  beli murâbahah dapat  dilakukan  secara  tunai  dimuka, diangsur,  maupun  ditangguhkan.  Bentuk  akad murâbahah dapat  dibagi  menjadi  dua bentuk, yakni murâbahah biasa (tanpa pesanan) dan murâbahah lil amir bi asy-syir â’ (dengan pesanan)
1. Murâbahah biasa (tanpa pesanan)
Murâbahah biasa  yaitu  akad murâbahah saat  penjual  memasarkan  dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan menyebutkan harga perolehan barang tersebut  dan  keuntungan  yang  telah  disepakati  diantara  keduanya.  Jadi  dalam murâbahah seperti ini hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli (bentuk sederhana). Tanpa dipesanpun, stok barang telah tersedia.
2. Murâbahah lil âmir bi asy-syir â’
Murâbahah lil amir bi asy-syir â’ adalah istilah yang tidak ditemukan dalam fikih klasik. Istilah ini baru dikenal dalam fikih kontemporer yang diperkenalkan oleh  Sâmî Hamûd  dalam  disertasinya  yang  juga  telah  dibukukan  berjudul Tathwîr  al- A’mâl  al - Mashrafiyyah bi Mâ Yattafiq asy- Syar’iyyah al -Islâmiyyah. 9
Murâbahah lil amir bi asy-syir â’ atau murâbahah kepada pemesan pembelian, yaitu akad murâbahah yang terjadi ketika ada yang memesan barang. Jadi dalam hal ini  terdapat  tiga  pihak  terkait,  yakni  supplier,  reseller  dan  pemesan  pembelian. Murâbahah seperti  inilah  yang  diterapkan  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS), dikarenakan LKS bukanlah pihak yang menyimpan stok barang. Pada transaksi lembaga
7 Para Ulama sepakat (konsensus) bahwa transaksi bai’ al k âli bil kâli adalah transaksi terlarang. Maka hal ini telah menjadi ijma’ Ulama.
8 Wahbah az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , vol. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985),  703.
9 Sâmî  Hasan  Ahmad  Hamûd, Tathwîr  al- A’mâl  al -Mashrafiyyah  bi  Mâ  Yattafiq  asy- Syar’iyyah  al -Islâmiyyah (Dubai: Mathba’ah asy -Syarq wa Maktabatihâ, 1982).
keuangan, maka yang berperan dalam transaksi ini adalah pihak LKS sebagai penjual, nasabah  (pemesan  barang)  sebagai  pembeli,  dan supplier sebagai  pemasok  barang kepada  LKS . 10 Dengan  demikian  pembelian  barang  oleh  LKS  dilakukan  ketika  ada pemesanan barang dari nasabah.
Selanjutnya  akad  jual  beli salam adalah  menjual  sesuatu  yang  tidak  dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada didalam pengakuan. Kemudian didefinisikan  lagi  sebagai  jual  beli  utang  dari  pihak  penjual  dan  kontan  dari  pihak pembeli  karena  uangnya  telah  dibayarkan  sewaktu  akad. 11 Akad salam disebut  juga dengan  istilah salaf. Penduduk  Hijaz  menamakan  akad  pemesanan  barang  dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya salaf.
Dengan  demikian  akad salam merupakan  akad  jual  beli  dengan  pembayaran dimuka  dan  penyerahan  barang  dikemudian  hari  (ditangguhkan)  atau  bisa  diartikan secara  lebih  rinci  terkait  dengan  operasionalnya  yakni  jual  beli  pesanan  dengan pembayaran harga lebih dulu ketika akad dengan harga, kualitas dan kuantitas barang serta  tempo  dan  tempat  penyerahan  yang  jelas.  Akad salam dalam  produk  lembaga keuangan  syariah  khususnya  bank  syariah  dapat  diterapkan  pada  pembiayaan  sektor pertanian atau pembiayaan agrobisnis.
Apabila  LKS  menerapkan  produk  pembiayaan  berpola  akad salam, maka operasionalnya  berbentuk  akad salam paralel,  yakni  LKS  terlebih  dahulu  memiliki nasabah  yang  telah  bersedia  membeli  hasil  tani  yang  diperoleh  dari  petani.  Dengan begitu  dalam  transaksi  ini  ada  tiga  pihak,  yakni  LKS,  nasabah  pembeli  hasil  tani  dan nasabah  petani  atau  penyedia  hasil  tani.  LKS  bertindak  sebagai  pembeli  sedangkan nasabah  petani  sebagai  penjual  produk  hasil  pertanian.  Mengingat  LKS  tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan ( inventory ), maka dimungkinkan  bagi  LKS  untuk  melakukan  akad salam kepada  pihak  ketiga  (pembeli kedua)  seperti  Bulog,  pedagang  pasar  induk,  eksportir  atau  industri  pengolah. 12
Mekanisme  seperti  inilah  yang  dinamakan salam paralel  dengan  LKS  melakukan  dua akad salam dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
10 Yenti  Afrida,  “Analisis  Pembiayaan  Murabahah  di  Perbankan  Syariah,” JEBI  (Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam) 1, no. 2 (1 Desember 2016):  162, https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32.
11 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998),  294-295.
12 Widiana Widiana dan Arna Asna An nisa, “Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8, no. 2 (2017):  96-97, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101.
Selain akad jual beli murâbahah dan salam, dikenal pula akad istishnâ’ dalam kajian  fikih  muamalah , akad  ini didefinisikan  sebagai  akad  meminta  seseorang  untuk membuat  sebuah  barang  tertentu  dalam  bentuk  tertentu. 13 Akad istishnâ’ sedikit menyerupai akad ijârah. Dalam akad istishnâ’ bahan baku pembuatan barang berasal dari si pembuat barang, kalau bahan baku berasal dari si pemesan, maka ini bukan lagi akad istishnâ’, melainkan akad ijârah yakni menyewa jasa seseorang. Skema istishnâ’ yang  diterapkan  dalam  produk  pembiayaan  LKS  dapat  menerapkan  konsep istishnâ’ paralel,  yaitu  suatu  bentuk  akad istishnâ’ antara  pemesan  (pembeli/ mustashni’ ) dengan  penjual  (pembuat/ shani’ ),  kemudian  untuk  memenuhi  kewajibannya  kepada mustashni’ , penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’.
Produk  pembiayaan  berpola  akad istishnâ’ dalam  praktik  di  LKS dapat diterapkan pada pembiayaan konstruksi. Pembiayaan konstruksi yang dimaksud seperti pembiayaan  hunian  syariah  baik  itu  berupa  rumah,  rumah  susun  (rusun),  rumah  toko (ruko), apartemen dan lain-lain yang objeknya dalam proses pembangunan. Selain itu dapat pula diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, yaitu pembiayaan pada objek barang  perlu  diproduksi  atau  dibuat  terlebih  dahulu  (dari  bahan  mentah  jadi  bahan jadi/olahan)  seperti  barang-barang  kerajinan,  pakaian,  properti  rumah,  alat-alat kantor dan lain sebagainya.
D. Analisis  Hadits-hadits  Ahkam  Muamalah  dalam  Fatwa  DSN-MUI  tentang  Jual  Beli Murâbahah, Salam dan Istishnâ’
Pada  bagian  ini  akan  dibahas  hadits-hadits  ahkam  muamalah  yang  terdapat dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang  jual  beli murâbahah,  salam dan istishnâ’ yang  akan dikaji satu persatu.
Hadits Ahkam Muamalah ke-1
ْب ُساَّبَعْلا اَنَثَّدَح
ُنْب ِزيِزَعْلا ُدْبَع اَنَثَّدَح :َلاَق ٍدَّمَحُم ُنْب ُناَوْرَم اَنَثَّدَح  :َلاَق ُّيِقْشَمِّدلا ِديِلَوْلا ُن :ُلوُقَي ،َّيِرْدُخْلا ٍديِعَس اَبَأ ُتْعِمَس :َلاَق ،ِهيِبَأ ْنَع ،ِّيِنَدَمْلا ٍحِلاَص ِنْب َدُواَد ْنَع ،ٍدَّمَحُم َلاَق
»ٍضاَرَت ْنَع ُعْيَبْلا اَمَّنِإ« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر 14
Telah  menceritakan  kepada  kami  al  Abbas  bin  al  Walid  ad  Dimasyqi  berkata,  telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada
13 az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , 4: 631.
14 Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, Sunan Ibnu Mâjah , vol. 2 (Kairo: Dâr al- Ihya’ al - Kutub  al- ‘Arabiyah,  t.t.), 737;  Abû  Ba kar  Ahmad  bin  al  Husain  bin  ‘Alî  bin  ‘Abdullah  bin  Mûsa  al Khusraujirdî al Baihaqî, as-Sunan al-Kubrâ , vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003), 29; Abû Hâtim Muhammad bin Hibbân bin Ahmad bin Hibbân bin Mu’adz bin Ma’bad at Tamîmî, Shahîh Ibnu Hibbân , vol. 11 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1993),  340.
kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id al Khudri, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridha (suka sama suka)."
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah dan salam . Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  lmam  Baihaqî  dan  Ibnu  Mâjah  serta  dinilai  shahih  oleh Ibnu  Hibbân.  Sanad  pada  hadits  di  atas  merupakan  sanad  dalam  hadits  riwayat  Ibnu Mâjah.
Berkenaan  dengan  substansi  dari  hadits  di  atas,  maka  pembahasannya  dapat dimulai  dengan  mengenal  apa  itu  ridha terlebih  dahulu.  Ridha  secara bahasa  berasal dari bahasa Arab radhiya yang artinya senang hati (rela). Ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah SWT baik berupa hukum (peraturan-peraturan)  maupun  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan-Nya. Pengertian  ini  adalah  pengertian  dalam  perspektif  fikih  ibadah  atau  penjabaran  atas dasar  interaksi  manusia  kepada  Allah  SWT  ( habluminallah ).  Sedangkan  dalam perspektif  fikih  muamalah  atau  penjabaran  atas  dasar  interaksi  manusia  dengan manusia  ( habluminannas ),  maka  ridha  diartikan  menerima  dan  menyetujui  dengan suka rela (tanpa paksaan) transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.
Terdapat  beberapa  rukun  dalam  sebuah  akad  yang  dilangsungkan  yakni:  (1) Subjek  akad;  (2)  Objek akad;  dan  (3)  Shigat  (ijab  kabul).  Keberadaan  ijab  dan  kabul dapat disebut sebagai indikator keridhaan. Maksud  diadakannya ijab dan kabul untuk menunjukkan  adanya  suka  rela  timbal  balik  terhadap  perikatan  yang  dilakukan  oleh dua  pihak  yang  bersangkutan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  akad  terjadi  diantara  dua pihak dengan suka rela yang pada akhirnya berimplikasi menimbulkan kewajiban atas masing-masing  secara  timbal  balik.  Maka  dari  itu  sudah  jelas  pihak  yang  menjalin ikatan  perlu  memperhatikan  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. 15
Suatu  jual  beli  tidak  sah  apabila  tidak  terpenuhi  syarat  sahnya  jual  beli  dan salah  satu  syaratnya  adalah  syarat  saling  rela  (keridhaan)  antara  kedua  belah  pihak. Kerelaan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  transaksi  merupakan  syarat mutlak  keabsahannya. 16 Setiap  transaksi  dalam  Islam  harus  didasarkan  pada  prinsip keridhaan  atau  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak  (sama-sama  ridha).  Mereka  harus mempunyai  informasi  yang  sama  ( complete  information )  sehingga  tidak  ada  yang
15 Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014),  202-203.
16 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012),  104.
bersifat unknown  to  one  party (keadaaan  dimana  salah  satu  pihak  tidak  mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga assymetric information ). Unknown to one party dalam bahasa fikihnya disebut tadlis, dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. 17
Keridhaan  dari  pihak  yang  bertransaksi  merupakan  suatu  asas  yang  penting untuk  diterapkan  dalam  sebuah  akad  (perjanjian/kontrak).  Dengan  bekal  keridhaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi maka akan tercapai kesepakatan yang murni dalam akad tersebut. Syamsul Anwar pada konteks asas perjanjian dalam hukum Islam, menyebutkan  keberadaan  asas  konsensualisme  ( mabda  ar- radha’iyyah )  yang merupakan  suatu  asas  yang  menyatakan  untuk  terciptanya  suatu  perjanjian  cukup dengan  tercapainya  kata  sepakat  antara  pihak  tanpa  perlu  dipenuhinya  formalitas- formalitas  tertentu. 18 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  menyebutkan  pada  pasal  21 tentang asas-asas akad yang salah satunya disebut dengan asas ikhtiyari/ sukarela yang bermakna  bahwa  setiap  akad  dilakukan  atas  kehendak  para  pihak,  terhindar  dari keterpaksaan  karena  tekanan  salah  satu  pihak  atau  pihak  lain. 19 Kemudian Burhanuddin  Susanto  menyebutkan  bahwa  salah  satu  asas  dalam  kontrak  syariah adalah  asas ar-ridhâ (asas  keridhaan)  yang  menyatakan  bahwa  segala  transaksi  yang dilakukan  harus  berdasarkan  keridhaan  antara  masing-masing  pihak. 20 Jadi  Apabila dalam melakukan transaksi keuangan walaupun itu adalah jual beli yang halal, namun tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang bathil.
Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisâ /4: 29
ّٰي ۗ ْوُلُكْأَت اَل اْوُنَمّٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا ۗ اَّلِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلاَوْمَا ا ۗ ْمُكْنِّم ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت َنْوُكَت ْنَا ۗ ْوُلُتْقَت اَلَو ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ۗ اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َهّٰ للا َّنِا - ٢٩
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyay ang kepadamu.”
Kaidah  fikih  terkait  dengan  prinsip  suka  sama  suka  (saling  ridha)  dalam bermuamalah antara lain:
ِدَقاَعَّتل اِب ُهاَمَزِتْلِا اَم َيِه ُهُتَجْيِتَنَو ِنْيَدِقاَعَتُلما ىَضِر ِدْقَعْلا يِف ُلْصَأْلا
17 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),  31.
18 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),  87.
19 Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (Depok: Kencana, 2009),  20.
20 Burhanuddin Susanto, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009),  45.
“Hukum  asal  pada  akad  adalah  keridhaan  kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu ”.
Kemudian kaidah turunannya:
ُهْنِم ُدَّلَوَتَي اَمِب ىَضِر ِءْيَّشل اِب ىَضِّرلا
“Keridhaan  dengan  sesuatu  adalah  ridha  dengan  akibat  yang  terjadi  dari padanya”
Hadits Ahkam Muamalah ke-2
ٍتِباَث ُنْب ُرْشِب اَنَثَّدَح :َلاَق ُلاَّلَخْلا ٍّيِلَع ُنْب ُنَسَحْلا اَنَثَّدَح ْنَع ،ِمِساَقْلا ُنْب ُرْصَن اَنَثَّدَح :َلاَق ُراَّزَبْلا
ِنَمْحَّرلا ِدْبَع - ِميِحَّرلا ِدْبَع -
ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،ِهيِبَأ ْنَع ،ٍبْيَهُص ِنْب ِحِلاَص ْنَع ،َدُواَد ِنْب َبْلا ،ُةَكَرَبْلا َّنِهيِف ٌثاَلَث« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص
،ِيرِعَّشلاِب ِّرُبْلا ُطاَلْخَأَو ،ُةَضَراَقُمْلاَو ،ٍلَجَأ ىَلِإ ُعْي
»ِعْيَبْلِل اَل ِتْيَبْلِل 21
Telah  menceritakan  kepada  kami  al  Hasan  bin  Ali  al  Khallal  berkata,  telah menceritakan  kepada  kami  Bisyr  bin  Tsabit  al  Bazzar  berkata,  telah  menceritakan kepada kami Nashr  bin al Qasim dari 'Abdurrahman  bin Dawud dari Shalih bin  Shuhaib dari  Bapaknya  ia  berkata,  "Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda: “Ada  tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah. Hadits  ini merupakan  hadits  riwayat  Ibnu  Mâjah  dalam  Sunan  Ibnu  Mâjah.  Hadits  ini  secara tersurat menunjukkan makna bahwa adanya berkah dalam transaksi keuangan berupa jual  beli  tidak  tunai  (kredit)  dan muqâradhah atau  disebut  pula mudhârabah (akad kerja  sama  bagi  hasil) dalam  istilah  yang  lebih  umum  dan  populer  dikenal  pada literatur-literatur  fikih  muamalah  kontemporer  dan  juga  pada  akad  dan  produk lembaga  keuangan  syariah  serta  istilah  yang  digunakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Muhammad  Fuad  Abdul  Baqi  mengomentari  hadits  di  atas  dengan  menyatakan bahwa di dalam sanadnya yakni Shalih bin Shuhaib itu majhul. 22
Hadits majhul merupakan  bagian  dari  hadits  dhaif  dengan  kedhaifan  dari  segi  sanad berupa  cacat  pada  perawinya  yakni  hadits  dengan  salah  seorang  perawinya  tidak diketahui identitasnya karena tidak dikenal. 23 Maksudnya adalah hadits yang di dalam sanadnya  terdapat  seorang  perawi  yang  tidak  dikenal  jati  dirinya  atau  dikenal
21 al Qazwînî, Sunan Ibnu Mâjah , 2: 768.
22 al Qazwînî, 2: 768. Kitab Sunan Ibnu Mâjah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.
23 M.  Ma’shum  Zein, Ilmu  Memahami  Hadits  Nabi:  Cara  Praktis  Menguasai  Ulumul  Hadits  dan  Musthalah Hadits (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016),  111.
orangnya.  Jadi  tidak  dikenal  identitas  atau  sifat-sifat  keadilan  dan  kedhabitannya. Walaupun demikian, bukan berarti ketetapan transaksi dalam hadits tersebut dilarang, melainkan jual beli kredit dan mudhârabah hukumnya adalah boleh asalkan tidak ada unsur-unsur  terlarang  di  dalamnya  sebab  hukum  asal  muamalah  adalah  boleh  selama tidak  ada  dalil  yang  melarangnya.  Selain  itu  pula  tidaklah  mengapa  menggunakan hadits  dhaif  sebagai  rujukan  dalam  menguatkan fadhâ ’il  a’mal (keutamaan  amal) selama  hadits  tersebut  kedhaifannya  tidaklah  sampai  pada  derajat maudhu’ (palsu) dan  sejalan  (tidak  bertentangan)  dengan  hadits  shahih  atau  dapat  dikatakan  masih bernaung di bawah hadits shahih.
Hadits lain yang terkait seperti hadits riwayat Bukhari berikut:
ِحَر« :َلاَق ،َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ :اَمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع ُهَّللا َم
اَذِإَو ،َعاَب اَذِإ اًحْمَس اًلُجَر
»ىَضَتْقا اَذِإَو ،ىَرَتْشا 24
Dari  Jabir  bin  ‘Abdillah  ra:  Sesungguhnya  Rasulullah  SAW  bersabda,“Semoga  Allah merahmati  seseorang  yang  memudahkan  (memberi  kelapangan)  ketika  menjual  dan membeli, dan ketika menagih haknya dari orang lain.”
Dalam hadits riwayat at Tirmidzi berbunyi:
َس ،ِعْيَبلا َحْمَس ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِللها َلوُسَر َّنَأ ،َةَرْيَرُه يِبَأ ْنَع ،ِءاَرِّشلا َحْم
.ِءاَضَقلا َحْمَس
25
Dari  Abu  Hurairah,  Bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda,  "Sesungguhnya  Allah mencintai  orang  yang  memberi  kemudahan  dalam  menjual,  memberi  kemudahan tatkala membeli, dan kemudahan dalam memutuskan perkara.
Dibolehkan mengamalkan hadits dhaif dalam hal fadhâil a'mal , zuhud, nasehat, kisah-kisah,  selain  hukum  syariat  dan  akidah,  selama  hadits  tersebut  bukan  hadits maudhu' (palsu).  Ada  haditst  dhaif  yang  bisa  diamalkan,  seperti  haditst  dhaif  yang yang  disebabkan  terputusnya  sanad,  atau  karena majhul ,  dan  yang  lain  yang  mana kedhaifan  haditst  tersebut  dikategorikan  ringan.  Haditst  dhaif  yang  tidak  bisa diamalkan seperti haditst dhaif yang disebabkan adanya perawi yang banyak salah dan lupanya  ( munkar ),  atau  adanya  perawi  yang  dituduh  berdusta  ( matruk), atau  perawi yang pendusta ( maudhu’ ). 26
24 Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju’fi al Bukhârî, Shahih al-Bukhârî , vol. 3 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001),  57.
25 Abû  ‘îsâ  Muhammad  bin  ‘îsâ  bin  Sau rah  bin  Mûsa  bin  adh  Dhahâk  at  Tirmidzî, Sunan  at-Tirmidzî ,  vol.  2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998),  600.
26 Mohammad Maulana Nur Kholis, “Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif Dalam Fadhail A’mal: Studi Teoritis Dan Praktis,” Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam 1, no. 2 (2016):  37-39.
Ibnu  Hajar  al-Asqalani  menyebutkan  tiga  syarat  terhadap  hadits  dhaif  yang boleh  digunakan  dalam fadhâil  a'mal, yakni:  (1)  kelemahan  haditsnya  tidak  terlalu parah,  sehingga  orang  yang  bersendirian  dalam  meriwayatkannya  di  antara  para pendusta  dan  orang  yang  tertuduh  berdusta,  atau  orang  yang  sangat  parah kesalahannya  tidak  masuk  kriteria  dalam  syarat  ini;  (2)  hendaknya  termasuk  dalam prinsip  umum  yang  diamalkan,  sehingga  tidak  termasuk  di  dalamnya  sesuatu  yang diada-adakan;  dan  (3)  bahwa  ketika  mengamalkannya  yang  bersangkutan  tidak meyakini kepastiannya sebagai hadits nabi SAW, agar tidak dinisbatkan kepadanya apa yang tidak disabdakannya, tetapi ia hanya yakin akan kemungkinannya saja. 27
Namun  demikian,  karena  ini  adalah  produk  hukum  berupa  fatwa  yang  berisi putusan  dan  penetapan  suatu  hukum,  maka  sebaiknya  dan  sudah  seharusnya  hadits yang  dijadikan  sebagai  landasan  dalam  kerangka  istinbath  hukumnya  adalah  hadits shahih atau paling tidak hadits dengan derajat hasan.

## Hadits Ahkam Muamalah ke-3
َّدَح :َلاَق ،ُلَّلاَلخا ٍّيِلَع ُنْب ُنَسَلحا اَنَثَّدَح
ِنْب ِللها ِدْبَع ُنْب ُيرِثَك اَنَثَّدَح :َلاَق ،ُّيِدَقَعلا ٍرِماَع وُبَأ اَنَث
لا :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِللها َلوُسَر َّنَأ ،ِهِّدَج ْنَع ،ِهيِبَأ ْنَع ،ُّيِنَزُمْلا ٍفْوَع ِنْب وِرْمَع ُحْلُّص
ُص َّلاِإ ،َينِمِلْسُمْلا َنْيَب ٌزِئاَج
َّلاِإ ،ْمِهِطوُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُلماَو ،اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ،ًلاَلاَح َمَّرَح اًحْل
.اًماَرَح َّلَحَأ ْوَأ ،ًلاَلاَح َمَّرَح اًطْرَش 28
Telah menceritakan kepada kami al Hasan bin Ali al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin  'Auf  Al  Muzani  dari  ayahnya  dari  kakeknya  bahwa  Rasulullah  shallallahu  'alaihi wasallam  bersabda:  "Perdamaian  diperbolehkan  di  antara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah,  salam dan istishnâ ’. Teks hadits di atas secara lengkap ditemukan dalam Sunan at Tirmidzî dan at Tirmidzî menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan shahih. Hadits yang serupa juga ditemukan dalam al- Mustadrak ‘alâ ash -Shahîhain yang disusun oleh al Hâkim. 29 Imam  Ahmad  dalam  musnadnya  hanya  meriwayatkan  pada  kalimat َنْيَب   ٌزِئاَج  ُحْلُّصلا
27 Hading Hadi ng, “Hadits Ḍ a ’ī f (Sebab-Sebab Ke- Ḍ a ’ī f-an dan Ke- Ḥ ujjah-annya Menurut Ulama Ahli Hadits), ” Shaut al Arabiyyah 5, no. 1 (2017):  33.
28 Abû  ‘îsâ  Muhammad  bin  ‘îsâ  bin  Saurah  bin  Mûsa  bin  adh  Dhahâk  at  Tirmidzî, Sunan  at-Tirmidzî ,  vol.  3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998),  28.
29 Abû  ‘Abdullah  Muhammad  bin  ‘Abdullah  al  Hâkim  an  Naisâbûrî, al- Mustadrak  ‘alâ  ash -Shahîhain ,  vol.  4 (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1990), 113.
َنيِمِلْسُمْلا, 30 sedangkan  Ibnu  Mâjah dan  Ibnu  Hibbân  serta  terdapat  pula  dalam as-Sunan al-Kubrâ al Baihaqî sampai pada kalimat ًما َرَح الَحَأ  ْوَأ ، ًلَّ َلََح َم ارَح اًحْلُص  الَِّإ. 31 Lalu Abû Dâwud hingga kalimat مِهِطو ُرُش ىَلَع َنوُمِلْسُمْلا. 32
Hadits  ini  menjelaskan  bahwa  seluruh  macam  perjanjian  perdamaian  antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan atau melanggar syariat. Bahwasanya pula hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada  larangan  syariat  tentang  hal  itu.  Tentunya,  selama  syarat-syarat  itu  tidak membawa  pelakunya  terjerumus  kedalam  suatu  yang  diharamkan.  Apabila mengandung  unsur  haram  sehingga  bisa  membawa  pelakunya  terjerumus  dalam perkara  yang  haram  maka  syarat-syarat  tersebut  tidak  diperbolehkan.  Jika  dikaitkan dengan  perjanjian  syariah  secara  umum,  maka  hadits  ini  menunjukkan  keberadaan asas al-ibâhah (kebolehan),  merupakan  asas  umum  hukum  Islam  dalam  bermuamalah termasuk  dalam  melakukan  akad  di  dalamnya,  sebab  hukum  asal  muamalah  adalah boleh  atau  halal. 33 Kebolehan  ini  dibatasi  terhadap  keberadaan  dasar  hukum  yang melarangnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  Islam  memberi  kesempatan  luas  kepada  yang berkepentingan  untuk  mengembangkan  bentuk  dan  macam  transaksi  baru  sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kaidah fikih yang dibangun atas dasar hadits ini yakni:
ِتاَلَماَعُمْلا يِف ُلْصَأْلا ِمْيِرْحَّتلا ىَلَع ُلْيِلَّدلا ُّلُدَي ْمَلاَم ِّلِحْلا
“Hukum  asal  muamalah  adalah  boleh  dilakukan,  terkecuali  ada  dalil  yang melarangnya.”
30 Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, Musnad Ahmad , vol. 14 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001),  389.
31 at  Tamîmî, Shahîh  Ibnu  Hibbân ,  11:  488;  al  Qazwînî, Sunan  Ibnu  Mâjah ,  2:  788;  al  Baihaqî, as-Sunan  al- Kubrâ , 6: 107.
32 Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin ‘Amrû al -Azdî as Sijistânî, Sunan Abû Dâwud , vol. 3 (Beirut: Maktabah al- ‘Ashriyah, t.t.), 304.
33 Yûsuf  al  Qaradhâwî, al- Qawâ’id  al -Hâkimah  li  Fiqh  al- Mu’âmalât (Kairo:  Dâr  asy-Syurûq,  2010),  h.  5; Muhammad  Nâshiruddîn  al  Albânî, Irwâ`  al-Ghalîl  fî  Takhrîj  Ahâdîts  Manâr  as-Sabîl ,  vol.  5  (Beirut:  al- Maktab al- Islâmî, 1985), h. 294; Abû ‘Abdurrahmân ‘Abdullah bin ‘Abdurrahmân bin Shâlih bin Hammad bin Muhammad bin Hammad al-Bassâm, Taisîr al- ‘Allâm  Syarah ‘Umdah al -Ahkâm (Beirut: Maktabah at- Tâbi’în, 2006), h. 449.

## Hadits Ahkam Muamalah ke-4
ُدْبَع اَنَثَّدَح ،ٌدَّدَسُم اَنَثَّدَح
َعِمَس ُهَّنَأ ،ٍهِّبَنُم ِنْب ِبْهَو يِخَأ ،ٍهِّبَنُم ِنْب ِماَّمَه ْنَع ،ٍرَمْعَم ْنَع ،ىَلْعَلأا ْلُظ ِّيِنَغلا ُلْطَم« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق :ُلوُقَي ،ُهْنَع ُهَّللا َيِضَر َةَرْيَرُه اَبَأ »ٌم
34
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la dari  Ma'mar  dari  Hammam  bin  Munabbih,  saudaranya  Wahb  bin  Munabbih]  bahwa  dia mendengar  Abu  Hurairah  ra  berkata;  Nabi  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda: "Menunda-nunda  (pembayaran)  yang  dilakukan  oleh  orang  mampu  adalah  suatu kezaliman.”
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah dan salam. Hadits  ini  diriwayatkan  oleh jama’ah yakni  Imam  Bukhârî,  Muslim,  Abû  Dâwud,  an Nasâ’î, Ibnu Mâjah dan at -Tirmidzî. Jadi hadits ini ditemukan dalam kitab-kitab hadits yang termasuk dalam kutub as-Sittah yakni Shahih al-Bukhârî , Shahîh Muslim, Sunan Abû Dâwud, Sunan an- Nasâ’î, Sunan at -Tirmidzî, dan Sunan Ibnu Mâjah. Selain itu juga terdapat dalam al- Muwaththa’ Imam Malik , Musnad Imam Ahmad, Shahîh Ibnu Hibbân, Sunan  ad-Dârimî,  al- Mu’jam  ash -Shaghîr  li  ath-Thabrani, dan as-Sunan  al-Kubrâ  al- Baihaqi. 35
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah dan salam.
Salah  satu  tolok  ukur  kualitas  hubungan  sosial  yang  baik  adalah  bagaimana  cara seseorang  membayar  utangnya  kepada  orang  lain.  Karena  itu  syariat  memberikan ketentuan  bahwa  tatkala  seseorang  memiliki  uang  yang  cukup  untuk  membayar tanggungan  utang  yang  ia  miliki,  maka  ia  harus  segera  membayar  utangnya  kepada orang  yang  memberinya  utang.  Menunda  bayar  utang  merupakan  bentuk  tindakan menzalimi  orang  lain.  Makna  riwayat  di  atas  mengarah  pada  ketentuan  haramnya menunda membayar utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadits di atas.
Hadits Ahkam Muamalah ke-5
34 al Bukhârî, Shahih al-Bukhârî , 3: 118; Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi an Naisabûri, Shahîh Muslim , vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.),  1197; al Qazwînî, Sunan Ibnu Mâjah , 2: 803; as Sijistânî, Sunan Abû Dâwud , 3: 247; Abû ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alî al Khurâsânî an Nasâ’î, Sunan an- Nasâ’î ,  vol.  7  (Aleppo:  Maktab  al- Mathbû’ât  al -Islâmiyyah,  1986),    317;  at  Tirmidzî, Sunan  at-Tirmidzî , 1998, 2: 591.
35 Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Âmir al Ashbâhî al Madanî, al- Muwaththa’ , vol. 2 (Beirut: Dâr Ihyâ’ at -Turâts al- Ârab, 1985), 674; Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin b in Asad asy Syaibânî, Musnad Ahmad , vol. 12 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001),  505; at Tamîmî, Shahîh Ibnu Hibbân , 11: 435; Abû Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin al - Fadhl bin Bahram bin’Abdusshamad ad Dârimî, Sunan ad- Dârimî , vol. 3 (Arab Saudi: Dâr al-Mughnî, 2000),  1684; al Baihaqî, as-Sunan al-Kubrâ , 6: 16; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî  asy Syâmî ath Thabrânî, al- Mu’jam ash -Shaghîr , vol. 1 (Beirut: al-Maktab al- islâmî Dâr ‘Ûmâr, 1985), 386.
ُّيِفِئاَّطلا َةَلْيَلُد يِبَأ ُنْب ُرْبَو اَنَثَّدَح :َلاَق ،ٌعيِكَو اَنَثَّدَح :َلاَق ،َميِهاَرْبِإ ُنْب ُقَحْسِإ اَنَرَبْخَأ ، ِدَّمَحُم ْنَع ِهَّللا ِلوُسَر ْنَع ،ِهيِبَأ ْنَع ،ِديِرَّشلا ِنْب وِرْمَع ْنَع ،اًرْيَخ ِهْيَلَع ىَنْثَأَو َةَكْيَسُم ِنْبا ِنوُمْيَم ِنْب ُللها ىَّلَص
»ُهَتَبوُقُعَو ُهَضْرِع ُّلِحُي ِدِجاَوْلا ُّيَل« :َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع

## 36
Telah  mengabarkan  kepada  kami  Ishaq  bin  Ibrahim  telah  menceritakan  kepada  kami Waki'  telah  menceritakan  kepada  kami  Wabr  bin  Abu  Dulailah  Ath  Thaify  dari Muhammad  bin  Maimun  bin  Musaikah  dan  dia  memujinya  dengan  kebaikan  dari  'Amru bin  Asy  Syarid  dari  ayahnya    dari  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam,  beliau bersabda:  "Menunda-nunda  (pembayaran)  yang  dilakukan  oleh  orang  mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang murâbahah dan salam. Hadits  ini  diriwayatkan  oleh  Imam  an- Nasâ’î,  Abû  Dâwud,  Ibnu  Mâjah  dan  Ahmad sesuai  dengan  penjelasan  riwayat  dalam  fatwa  DSN-MUI.  Selain  itu  juga  ditemukan dalam riwayat Ibnu Hibbân dalam Shahîh Ibnu Hibbân , ath Thabrânî dalam mu’jam - nya ( al- Mu’jam al -Ausath dan al- Mu’jam al -Kabîr ) , al Hakim dalam al- Mustadrak ‘alâ ash -
Shahîhain dan  al  Baihaqî  dalam as-Sunan  al-Kubrâ. Hadits  ini  dishahihkan  oleh  Ibnu Hibbân  dalam  kitab  shahihnya  dan  al  Hakim  dalam  kitab al-Mustadrak -nya.  Adz Dzahabipun menilai demikian. Sedangkan Nâshiruddîn a l Albânî dan Syu’aib al Arnauth menilai hadits ini hasan.
Berdasarkan  hadits  ke-4,  apabila  seorang  debitur  mampu  tetapi  menunda- nunda pembayaran maka itu termasuk berlaku zalim kepada kreditur. Maka hadits ke-5 selaras  dan  saling  terkait  dengan  hadits  ke-5.  Maka  debitur  mampu  yang  menunda- nunda  pembayaran  dan/atau  tidak  mempunyai  kemauan  dan  iktikad  baik  untuk membayar  utangnya  boleh  dikenakan  sanksi.  Hadits  ke-4  dan  ke-5  ini  pula  yang menjadi  dasar  atau  dalil  hukum  dalam  pemberian  sanksi  oleh  LKS  kepada  nasabah pembiayaan  yang  secara  sengaja  menunda  pembayaran  dari  tempo  yang  sudah ditentukan  padahal  nasabah  tersebut  sebenarnya  mampu  secara  finansial  dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya. Kebolehan pemberian sanksi oleh LKS ini  diakomodir  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  atas Nasabah  Mampu  yang  Menunda-nunda  Pembayaran.  Sanksi  ini  didasarkan  pada prinsip ta'zir ,  yaitu  bertujuan  agar  nasabah  lebih  disiplin  dalam  melaksanakan kewajibannya.
36 Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin b in Asad asy Syaibânî, Musnad Ahmad , vol. 29 (Beirut:  Muassasah  ar-Risâlah,  2001),    465;  al  Qazwînî, Sunan  Ibnu  Mâjah ,  2:  811;  as  Sijistânî, Sunan  Abû Dâwud , 3: 313; an Nasâ’î, Sunan an- Nasâ’î , 7: 316; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî  asy Syâmî ath Thabrânî, al- Mu’jam al -Ausath , vol. 3 (Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.),  46; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî  asy Syâmî ath Thabrânî, al- Mu’jam al -Kabîr , vol. 7 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994),  318; an Naisâbûrî, al- Mustadrak ‘alâ ash -Shahîhain , 1990, 4: 114; al Baihaqî, as-Sunan al-Kubrâ , 6: 85.

## Hadits Ahkam Muamalah ke-6
َثَّدَح
ِلما يِبَأ ْنَع ،ٍيرِثَك ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع ،ٍحيِجَن يِبَأ ُنْبا اَنَرَبْخَأ ،َةَنْيَيُع ُنْبا اَنَرَبْخَأ ،ُةَقَدَص اَن ،ِلاَهْن
َةَنيِدَلما َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّيِبَّنلا َمِدَق :َلاَق ،اَمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ِرْمَّتلاِب َنوُفِلْسُي ْمُهَو ٍلَجَأ ىَلِإ ،ٍموُلْعَم  ٍنْزَوَو  ،ٍموُلْعَم  ٍلْيَك  يِفَف  ،ٍءْيَش  يِف  َفَلْسَأ ْنَم«  :َلاَقَف  ،َثَلاَّثلاَو  ِنْيَتَنَّسلا

## »ٍموُلْعَم
37
Telah  menceritakan  kepada  kami  Shadaqah  telah  mengabarkan  kepada  kami  Ibnu 'Uyainah  telah  mengabarkan  kepada  kami  Ibnu  Abi  Najih  dari  'Abdullah  bin  Katsir  dari Abu  Al  Minhal  dari  Ibnu  'Abbas  radhiallahu  'anhuma  berkata:  Ketika  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam  tiba  di  Madinah,  mereka  (penduduk  Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima  barangnya  setelah  kurun  waktu  dua  atau  tiga  tahun  kemudian,  Maka  Beliau bersabda:  "Siapa  yang  mempraktekkan  salaf  (salam)  dalam  jual  beli  buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui".
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang  jual  beli salam. Teks hadits dalam fatwa tersebut merupakan riwayat Imam Bukhari. Hadits semakna dengan hadits  ini  juga  ditemukan  dalam  riwayat  Imam  Muslim,  Ibnu  Mâjah,  Abû  Dâwud,  at Tirmidzî, an Nasâ’î, ad Dâruquthnî dan al Baihaqî. 38
Ibnu  Hajar  al-Asqalani  dalam  Kitab Fathul  bari  Syarah  Shahih  Bukhari berkenaan  dengan  hadits  tentang  jual  beli salam menyebutkan  jika  para  ulama sepakat bahwa jual beli salam disyariatkan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu  Musayyab. 39 Ibnu  Baththal  berkata,”Para  ulama  sepakat  bahwa  apabila  barang yang dijual dengan sistem salam adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu  bukan  sesuatu  yang  ditakar  atau  ditimbang,  maka  harus  disebutkan  jumlahnya secara pasti.” 40
Para ulama sepakat pula untuk mengetahui sifat barang yang akan diserahkan, yakni  sifat  yang  membedakannya  dari  barang-barang  lainnya.  Seakan-akan  bagian  ini tidak  disebutkan  dalam  hadits,  karena  mereka  telah  mempraktikkannya,  sedangkan hadits itu memberi perhatian pada apa yang biasa mereka abaikan. 41
Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim tentang hadits riwayat Imam Muslim berkenaan  dengan  jual  beli salam menyebutkan  dalam  hadits  tersebut  terdapat
37 al Bukhârî, Shahih al-Bukhârî , 3: 85.
38 an Naisabûri, Shahîh Muslim , 3: 1226; al Qazwînî, Sunan Ibnu Mâjah , 2: 765; as Sijistânî, Sunan Abû Dâwud , 3: 275; at Tirmidzî, Sunan at-Tirmidzî , 1998, 2: 594; an Nasâ’î, Sunan an- Nasâ’î , 7: 290; Abû al Hasan ‘Alî bi n Ahmad bin Mahdî bin Mas’ûd bin an Nu’mân bin Dînar al Baghdâdî ad Dâruquthnî, Sunan ad-Dâruquthnî , vol. 3 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2004),  380; al Baihaqî, as-Sunan al-Kubrâ , 6: 61.
39 Ibnu Hajar al ’Asqâlanî, Fathul Bâri , trans. oleh Amiruddin, vol. 13 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005),  3.
40 al ’Asqâlanî, 13: 9.
41 al ’Asqâlanî, 13: 9.
keabsahan  akad  salam,  syarat  yang  paling  utama  dalam  akad  salam  ini  adalah kuantitas  dan  kualitas  barang  yang  dipesan  harus  jelas,  baik  terkait  dengan  takaran, timbangan, jumlah dan ukurannya. Jika yang dipesan itu berupa barang yang diukur, seperti  pakaian  maka  harus  jelas  ukurannya.  Jika  berupa  barang  yang  dihitung nominalnya  seperti  hewan  maka  hitungannya  harus  jelas.  Jadi  arti  haditsnya  adalah jika  seseorang  memesan  barang  yang  ditakar,  maka  takarannya  harus  jelas,  jika  itu ditimbang  maka  timbangannya  harus  jelas,  dan  jika  penyerahannya  itu  berjangka waktu maka jangka waktu itu harus jelas. 42
Dengan  dibolehkannya  akad salam dengan  berbagai  ketentuan  yang  menjadi syarat  kebasahannya,  maka  dibolehkan  pula  dilakukannya  akad  jual  beli istishnâ’, sebab  kedua-duanya  memiliki  kesamaan  yakni  jual  beli  dengan  penyerahan  barang dikemudian  hari  atau  tidak  tunai,  namun  untuk istishnâ’ lebih  spesifik  barang  yang menjadi  objek  jual  beli istishnâ’ mengarah  kepada  objek  yang  dalam  proses pembuatan  atau  perlu  dibuat  dulu  semisal  barang-barang  manufaktur  sebagai  salah satu contohnya.
Wahbah  az  Zuhailî  dalam al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh menyebutkan  bahwa kebolehan istishnâ’ didasarkan pada dua metode nalar ijtihad yakni qiyâs dan istihsân . Para ulama (Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Ahmad) membolehkan akad istishnâ’ ini  dengan  mengqiyaskannya  dengan  akad salam. Maka  dalam  akad istishnâ’ disyaratkan seluruh syarat yang ada dalam akad salam. Sedangkan menurut Para ulama Hanafiyah berpedapat bahwa akad istishnâ’ dibolehkan berdasarkan dalil istihsân yang ditunjukkan  dengan  kebiasaan  masyarakat  melakukan  akad  ini  sepanjang  masa  tanpa ada  yang  mengingkarinya,  sehingga  menjadi i jma’ tanpa  ada  yang  menolaknya. 43
Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadits :
ِةَعاَمَجْلاِب ْمُكْيَلَعَف ،اًدَبَأ ِةَلاَلَّضلا ىَلَع يِتَّمُأ َعِمَتْجَت ْنَل

## 44
“Umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan selamanya, maka ikutilah pada kesepakatan jamaah itu.”
Ibnu Mas’ud pula berkata: ٌئِّيَس ِهَّللا َدْنِع َوُهَف اًئِّيَس اْوَأَر اَمَو ،ٌنَسَح ِهَّللا َدْنِع َوُهَف ،اًنَسَح َنوُمِلْسُمْلا ىَأَر اَمَف 45
42 Imam  an  Nawawî, Syarah  Shahîh  Muslim ,  trans.  oleh  Darwis,  Muhtadi,  dan  Fathoni  Muhammad,  vol.  7 (Jakarta: Daris Sunnah, 2010),  850.
43 az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , 4: 632.
44 Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî  asy Syâmî ath Thabrânî, al- Mu’jam al - Kabîr , vol. 12 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994),  447.
45 Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, Musnad Ahmad , vol. 6 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001),  84; Abû al Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî asy Syâmî ath Thabrânî, al- Mu’jam al -Ausath , vol. 4 (Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.),  58; Abû Bakar Ahmad
“Maka apa yang dipandang kaum muslimin sebagai kebaikan, maka disisi Allah seba gai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang kaum  muslimin sebagai kejelekan,  maka ia disisi Allah sebagai sebuah kejelekan.”
Hadits Ahkam Muamalah ke-7
َأ ْن َب َأ َن ْلا ا َأ ْس َل ِم َع ي ْن َز ْي ِد ِب ْن َأ ْس َل ْم َق َلا ِهَّللا ُلوُسَر َلِئُس« - ْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َمَّلَسَو ِه - يِف ِناَبْرُعْلا ْنَع »ُهَّلَحَأَف ِعْيَبْلا 46 Al- Aslami memberi tahu kepada kami, dari Zaid bin Aslam, ia berkata, “Rasulullah SAW ditanya tentang ‘Urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang Murâbahah. Hadits  ini berbicara  dengan  legalitas  uang  muka  atau  dalam  fikih  disebut ‘urb ân atau ’urb ûn. Hadits ini diriwayatkan oleh ‘Abd ar -Razzâq dalam mushannaf- nya. Hadits yang serupa secara  makna  juga  ditemukan  dalam  riwayat  Ibnu  Abî  Syaibah  dalam mushannaf- nya dengan redaksi:
ِعْيَبْلا يِف َناَبْرُعْلا َّلَحَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ

## 47
“Sesungguhnya Nabi SAW menghalalkan ‘Urban (uang muka) dalam jual beli.”
Hadits  riwayat  ‘Abd  ar -Razzâq  tentang  jual  beli ‘urbun ini  menurut  asy- Syaukâni  haditsnya mursal, dalam  sanadnya  terdapat  Ibrahim  bin  Abi  Yahya  dan  ia dhaif. 48 Pernyataan serupa tentang mursal- nya hadits riwayat  ‘Abd ar -Razzâq ini juga disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalânî dan Ibnu Mulqan. 49
Mursal merupakan  hadits  yang  hilang  atau  tidak  disebutkan  perawi  dari golongan  sahabat.  Ciri  hadits  mursal  adalah  sebuah  hadits  yang  disampaikan  oleh tabi’in baik itu kibar at- tabi’in (tabi’in besar) maupun shighar at- tabi’in (tabi’in kecil)
bin  al  Husain  bin  ‘Alî  bin  ‘Abdullah  bin  Mûsa  al  Kharujardi  al  Baihaqî, al- I’tiqâd (Beirut:  Dâr  al-Âfaq  al- Jadîdah,  1981), 322;  Abû  Bakar  Ahmad  bin  al  Husain  bin  ‘Alî  bin  ‘Abdullah  bin  Mûsa  al  Kharujardi  al Baihaqî, al-Madkhal  Ilâ  as-Sunan  al-Kubrâ (Kuwait:  Dâr  al- Khulafâ’  Li  al -Kitâb  al-Islâmî,  t.t.),    114;  Abû ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al Hâkim a n Naisâbûrî, al- Mustadrak ‘alâ ash -Shahîhain , vol. 3 (Beirut: Dâr  al-Kutub  al- ‘Ilmiyah,  1990), 83;  Abû  Bakar  Ahmad  bin  ‘Amrû  bin  ‘Abdul  Khâliq  bin  Khalâd  bin ‘Ubaidillah al ‘Atikî al Ma’ruf al Bazzâr, Musnad al-Bazzâr , vol. 5 (Madinah Munawwarah: Maktabah al-Ulûm wa al-Hukm, 1988),  212.
46 Jalâludd în ‘Abdurrahmân Abû Bakr as Suyûthî, Jâmi’ al - Ahâdîts (wa Yasytamil ‘Alâ Jam’ al - Jawâmi’ lî as Suyûthî wa al- Jâmi’ al -Azhar wa Kunûz al-Haqâiq lî al Manâwî wa al-Fath al-Kabîr lî an-Nabhânî) , vol. 40, t.t., h. 346; ‘Alî bin ‘Abd al Mâlik al Muttaqî al Hind î, Kanz al- ‘Ummâl fî Sunan al -Aqwâl wa al- Af’âl , vol. 4 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1981), h. 155.
47 Abû  Bakr  bin  Abî  Syaibah, al-Mushannaf  fî  al-Ahâdîts  wa  al-Âtsâr ,  vol.  5  (Riyadh:  Maktabah  ar-Rasyad, 1989), h. 7.
48 Muhammad bin ‘Alî bin Muhammad bin ‘Abdullah asy Syaukânî, Nail al-Authâr , vol. 5 (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1993), h. 182; Faishal bin ‘Abdul ‘Azîz bin Faishal bin Hamad al Mubârak, Bustan al-Âhbâr Mukhtashâr Nail al-Authâr , vol. 2 (Riyadh: Dâr Isybiliyâ, 1998), h. 15.
49 Abû  al  Fadhil  Ahmad  bin  ‘Alî  bin  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Hajar  al  ‘Asqalânî, At-Takhlîsh  al-Habîr  fî Takhrîj  Ahâdîts  ar- Râfi’î  al -Kabîr ,  vol.  3  (Beirut:  Dâr  al-Kutub  al- ’Ilmiyah,  1998),  h.  45;  Ibn  al  Mulqan Sirâjuddîn  Abû  Hafsh ‘Amr bin ‘Alî bin Ahmad asy Syâfi’î al Mishrî, al-Badr al-Munîr fî Takhrîj al-Ahâdîts wa al-Autsâr al- Wâqi’ah fî asy -Syarh al-Kabîr , vol. 6 (Riyadh: Dâr al-Hijrah, 2004), h. 526.
tanpa menyebutkan nama sahabat, dan langsung menyebut nama Nabi SAW. Jika ada tabiin  yang  menyebutkan  hadits  langsung  dari  Rasul,  maka  hadits  tersebut  adalah hadits mursal karena  secara  teknis  seorang  tabi’in  tidak  akan  mendapatkan  hadits tanpa sahabat. 50
Para fukaha berbeda pendapat ( ikhtilaf) dalam memandang status hukum jual beli  dengan  sistem  uang  muka  ( bai’  al - ’urb ûn) apakah  itu  sah  ataukah bathil  dengan kata  lain  bertentangan  dengan  syariat  Islam. 51 Menurut  Muhammad  Shiddiq  al-Jawi, memang  sebagian  ulama  melarang  jual  beli  dengan  sistem  uang  muka  berdasarkan hadist  bahwa  Nabi  SAW  melarang  jual  beli  dengan  uang  muka  ( bai’  al - ’urb ûn) (HR. Ahmad,  Nasa’i,  Ibnu  Majah).  Namun  hadits  ini  ternyata  lemah  sehingga  tidak  dapat dijadikan hujjah atau dalil hukum pelarangan ‘urbun. 52
Menurut Yûsuf as Sabâtîn, uang muka dalam jual beli hukumnya boleh, karena ada  riwayat  dari  Nafi’  bin  ‘Abdul  Harits,  bahwasanya  ia  pernah  membeli  sebuah bangunan  penjara  dari  Shafwan  bin  Umayyah  untuk  ‘Umar  bin  Khattab  dengan  harga 4000 dirham. Apabila Umar ridha (bersedia membeli), maka transaksi jual beli terjadi (dilaksanakan),  namun  apabila  umar  tidak  ridha  (tidak  jadi  membeli),  maka  400 Dirham  sebagai  uang  muka  menjadi  milik  Shafwan. 53 Sedangkan  menurut  Wahbah  az Zuhailî,  jual  beli  dengan  sistem  uang  muka  ( bai’  al - ’urb ûn) itu  status  hukumnya  sah dan  halal  dilakukan  berdasarkan ‘urf (adat  kebiasaan  atau  tradisi  berkembang  di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam). Karena hadits-hadits yang diriwayatkan  dalam  masalah bai’  al -urbun ini  (dari  pihak  pro/yang  membolehkan maupun  kontra/yang  melarang)  tidak  ada  satupn  yang  shahih,  maka  dari  itu  tidak tepat untuk dijadikan hujjah atau dalil penetapan hukum. 54
Hadits Ahkam Muamalah ke-8
50 Muhammad  Alvin  Nur  Choironi,  “Kajian  Hadits  Mursal  dan  Pembagiannya,”  26  Maret  2019, https://islam.nu.or.id/post/read/104099/kajian-hadits-mursal-dan-pembagiannya.
51 Panji Adam, Maman Surahman, dan Popon Srisusilawati, “Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Mur abahah,” Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora 7, no. 3 (2017): h. 634.
52 Muhammad  Shiddiq  al  Jawi,  “Hukum  Jual  Beli  Kredit  (Cicilan)  dan  Uang  Muka  (Dp),” Konsultasi  Islam (blog),  2  Februari  2009,  https://konsultasi.wordpress.com/2009/02/02/hukum-jual-beli-kredit-cicilan-dan- uang-muka-dp/.
53 Yûsuf Ahmad Mahmûd as Sabâtîn, al- Buyû’ al -Qadîmah wa al- Mu’âshirah wa al -Bûrishât al-Mahliyah wa ad- Dauliyah (Dâr al-Bayâraq, 2002), h. 162.
54 az Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh , 4:h. 450.
ِفْعُجْلا ٍرِباَج ْنَع ،ٌرَمْعَم اَنَأَبْنَأ :َلاَق ِقاَّزَّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح :َلاَق ىَيْحَي ُنْب ُدَّمَحُم اَنَثَّدَح ،ِّي اَلَو َرَرَض اَل« :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق :َلاَق ،ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،َةَمِرْكِع ْنَع »َراَرِض
55
Telah  menceritakan  kepada  kami  Muhammad  bin  Yahya  berkata,  telah  menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah  memberitakan kepada kami Ma'mar  dari Jabir Al  Ju'fi  dari  Ikrimah    dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata,  "Rasulullah  SAW  bersabda:  "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."
Hadits  di  atas  terdapat  dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang istishnâ ’. Hadits  ini diriwayatkan oleh Imam Mâlik dalam al- Muwaththa’, Ahmad dalam musnad- nya, Ibnu Majah  dalam Sunan- nya,  ad  Dâruquthnî  dalam Sunan- nya,  ath-  Thabrânî  dalam mu’jam - nya,  al-Hakim  dalam al-Mustadrak dan  al-Baihaqi  dalam as-Sunan  al-Kubrâ.
Nâshiruddîn al Albânî menghukumi hadits ini shahih li ghairih. Dalam kaitannya dengan perjanjian  syariah  (akad),    maka  hadits  ini  menunjukkan  keberadaan  asas  maslahat yakni  dengan  tidak  bolehnya  berlaku  mudharat  baik  itu  kemudharatan  kepada  diri sendiri maupun orang lain. Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah mencapai kemaslahatan  bagi  masing-masing  pihak.  Penjelasan  maslahat  dalam  Islam  meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. 56
Kata  maslahat  secara  etimologi  merupakan  akar  kata shaluha ( حلص ).  Kata  ini digunakan untuk menunjukkan jika seseorang menjadi (berkeadaan atau tabiat) baik, tidak  menyimpang,  adil,  shaleh  atau  jujur.  Kata  ini  secara  alternatif  juga menunjukkan  keadaan  yang  mengandung  kebajikan-kebajikan  tersebut.  Maslahah berarti  juga  sebab,  cara  atau  tujuan  yang  baik,  yang  bermanfaat.  Penggunaan  kata maslahat  pada  periode  awal  berarti  kebaikan  dan  kemanfaatan.  Secara  umum maslahat  biasa  diberi  muatan  pengertian  dengan  ungkapan  yang  masyhur  yaitu mengupayakan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan. 57
55 al Madanî, al- Muwaththa’ , 2:h. 745; Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy  Syaibânî, Musnad  Ahmad ,  vol.  5  (Beirut:  Muassasah  ar-Risâlah,  2001),  h.  55;  al  Qazwînî, Sunan  Ibnu Mâjah , 2:h. 784; Abû al H asan ‘Alî bin Ahmad bin Mahdî bin Mas’ûd bin an Nu’mân bin Dînar al Baghdâdî ad Dâruquthnî, Sunan  ad-Dâruquthnî ,  vol.  5  (Beirut:  Muassasah  ar-Risâlah,  2004),  h.  407;  Abû  al  Qâsim Sulaimân bin Ahmad bin Ayyûb bin Muthair al Lakhmî  asy Syâmî ath Thabrânî, al- Mu’jam al -Ausath , vol. 1 (Kairo:  Dâr  al- Haramain,  t.t.),  h.  307;  Abû  ‘Abdullah  Muhammad  bin  ‘Abdullah  al  Hâkim  an  Naisâbûrî, al- Mustadrak ‘alâ ash -Shahîhain , vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1990), h. 66; al Baihaqî, as-Sunan al- Kubrâ , 6:h. 268.
56 Susanto, Hukum Kontrak Syariah , h. 44.
57 Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah , h. 187-188.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  penelusuran  penulis,  maka  hadits  ahkam  muamalah  dalam  tiga fatwa  DSN-MUI  yakni  Fatwa  DSN-MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murâbahah , Fatwa  DSN-MUI  No.  05/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Jual  Beli Salam dan  Fatwa  DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishnâ ’ , keseluruhannya berjumlah delapan hadits  baik  itu  hadits  yang  dihadirkan  untuk  ketiga  fatwa,  dua  fatwa  saja  maupun hanya  ada  pada  satu  fatwa  dari  ketiga  jual  beli  tersebut.  Dalam  kajian  yang  penulis lakukan,  maka  dapat  dikategorikan  bahwa  tiga  hadits  menunjukkan  asas-asas  dalam perjanjian syariah, yakni asas ar-ridha (hadits ke-1), asas al-ibâhah (hadits ke-3) dan asas al-mashlahah (hadits ke-8). Hadits ke-2 tentang keberkahan dalam jual beli tidak tunai  (digolongkan  hadits  dhaif  dalam  kategori  hadits majhul ),  hadits  ke-4  dan  5 tentang  pelarangan  menunda  pembayaran  utang  bagi  yang  mampu,  hadits  ke-6 mengenai  legalitas  jual  beli salam, hadits  ke-7  mengenai  legalitas  uang  muka  dalam jual beli (digolongkan hadits dhaif dalam kategori hadits mursal ).
Murâbahah, salam dan istishnâ ’ merupakan aneka ragam bentuk jual beli yang saat ini dalam perkembangannya pada produk keuangan kontemporer dapat dilakukan baik  secara  personal  maupun  institusional.  Maka Murâbahah,  salam dan istishnâ ’ dalam  kajian  hadits  ahkam,  tidak  ada  hadits-hadits  yang  melarang,  melainkan  ketiga bentuk  jual  beli  tersebut  diperbolehkan,  namun  tetap  dengan  syarat-syarat  dan ketentuan  yang  harus  diikuti  untuk  menjaga  legalitas  atau  keabsahan  akadnya  agar tidak  tercambur  baur  dengan  unsur-unsur  terlarang  dalam  bermuamalah  yang menjadikan haramnya suatu aktivitas muamalah.

## F. Referensi
Adam,  Panji,  Maman  Surahman,  dan  Popon  Sr isusilawati.  “Analisis  terhadap  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  Nomor  13  Tahun  2000  tentang  Uang  Muka dalam  Murabahah.” Prosiding  SNaPP:  Sosial,  Ekonomi  dan  Humaniora 7,  no.  3 (2017): 632 – 639.
Afrida,  Yenti.  “Analisis  Pembiayaan  Murabahah  di  Perbankan  Syariah.” JEBI  (Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Islam) 1,  no.  2  (1  Desember  2016):  155 – 66. https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32.
Albânî,  Muhammad  Nâshiruddîn  al. Irwâ`  al-Ghalîl fî  Takhrîj  Ahâdîts Manâr  as-Sabîl . Vol. 5. Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1985.
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Ash-Shawi, Shalah., dan Abdullah Al-Mushlih. Fiqih Ekonomi Keuangan Islam , Terj. Ma La yasa’ at -Tajira Jahluhu . Jakarta: Darul Haq, 2008.
‘Asqalânî,  Abû  al  Fadhil  Ahmad  bin  ‘Alî  bin  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Hajar  al. At- Takhlîsh  al-Habîr  fî  Takhrîj  Ahâdîts  ar- Râfi’î  al -Kabîr .  Vol.  3.  Beirut:  Dâr  al- Kutub al- ’Ilmiyah, 1998.
’Asqâlanî, Ibnu Hajar al. Fathul Bâri . Diterjemahkan oleh Amiruddin. Vol. 13. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
Aswadi, “ Islam  sebagai  Hasil  Hubungan  Sosial ” , Jurnal  Sosiologi  Islam, Vol.  2,  No.1, (April 2012).
Azhari,  Fathurrahman. Qawaid  Fiqhiyyah  Muamalah .  Banjarmasin:  Lembaga Pengembangan Kualitas Umat, 2014.
Baihaqî, Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin ‘Alî bin ‘Abdullah bin Mûsa al Kharujardi al. al- I’tiqâd . Beirut: Dâr al-Âfaq al-Jadîdah, 1981.
——— . al-Madkhal Ilâ as-Sunan al-Kubrâ . Kuwait: Dâr al- Khulafâ’ Li al -Kitâb al-Islâmî, t.t.
——— . as-Sunan al-Kubrâ . Vol. 6. Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003.
Bassâm,  Abû  ‘Abdurrahmân  ‘Abdullah  bin  ‘Abdurrahmân  bin  Shâlih  bin  Hammad  bin Muhammad bin Hammad al-. Taisîr al- ‘Allâm  Syarah ‘Umdah al -Ahkâm . Beirut: Maktabah at- Tâbi’în, 2006.
Bazzâr,  Abû  Bakar  Ahm ad  bin  ‘Amrû  bin  ‘Abdul  Khâliq  bin  Khalâd  bin  ‘Ubaidillah  al ‘Atikî al Ma’ruf al. Musnad al-Bazzâr . Vol. 5. Madinah Munawwarah: Maktabah al-Ulûm wa al-Hukm, 1988.
Bukhârî,  Abû  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Ismâ’îl  bin  Ibrahim  bin  al  Mughîrah  bin Bardizbah  al  Ju’f i  al. Shahih  al-Bukhârî .  Vol.  3.  Beirut:  Dâr  Thauq  an-Najah, 2001.
Chapra, M. Umer. Islam and The Economic Challenge . USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1996.
Choironi,  Muhammad  Alvin  Nur.  “Kajian  Hadits  Mursal  dan  Pembagiannya,”  26  Maret 2019. https://islam.nu.or.id/post/read/104099/kajian-hadits-mursal-dan- pembagiannya.
Dârimî,  Abû  Muhammad  ‘Abdullah  bin  ‘Abdurrahman  bin  al -Fadhl  bin  Bahram bin’Abdusshamad ad. Sunan ad-Dârimî . Vol. 3. Arab Saudi: Dâr al-Mughnî, 2000.
Dâruquthnî, Abû al Hasan ‘Alî bin Ahmad bin Mahdî bin Mas’ûd bin an Nu’mân bin Dînar al  Baghdâdî  ad. Sunan  ad-Dâruquthnî .  Vol.  3.  Beirut:  Muassasah  ar-Risâlah, 2004.
——— . Sunan ad-Dâruquthnî . Vol. 5. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2004.
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam https://dsnmui.or.id/.
Hading,  Hading.  “Hadis Ḍ a’īf  (Sebab -Sebab  Ke- Ḍ a’īf -an  dan  Ke- Ḥ ujjah-annya  Menurut Ulama Ahli Hadis).” Shaut al Arabiyyah 5, no. 1 (2017): 15 – 38.
Hamûd,  Sâmî  Hasan  Ahmad. Tathwîr  al- A’mâl  al -Mashrafiyyah  bi  Mâ  Yattafiq  asy- Syar’iyyah al -Islâmiyyah . Dubai: Mathba’ah asy -Syarq wa Maktabatihâ, 1982.
Hindî,  ‘Alî  bin  ‘Abd  al  Mâlik  al  Muttaqî  al. Kanz  al- ‘Ummâl  fî  Sunan  al -Aqwâl  wa  al- Af’âl . Vol. 4. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1981.
Husainî,  Taqiyuddîn  Abû  Bakr  bin  Muhammad  al  Hushnî  al. Kifâyah  al-Akhyâr .
Damaskus: Dâr al-Basyâir, 2001.
Jawi, Muhammad Shiddiq al. “Hukum Jual Beli Kredit (Cicilan) dan Uang Muka (Dp).”
Konsultasi Islam (blog), 2 Februari 2009.
https://konsultasi.wordpress.com/2009/02/02/hukum-jual-beli-kredit-cicilan- dan-uang-muka-dp/.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Kholis,  Mohammad  Maulana  Nur.  “Hukum  Mengamalkan  Hadist  Dhaif  Dalam  Fadhail A’mal:  Studi  Teoritis  Dan  Praktis.” Al-Tsiqoh :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Dakwah Islam 1, no. 2 (2016): 26 – 39.
Madanî, Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Âmir al Ashbâhî al. al- Muwaththa’ . Vol. 2. Beirut: Dâr Ihyâ’ at -Turâts al- Ârab, 1985.
Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah . Jakarta: Kencana, 2012.
Mishrî, Ibn al Mulqan Sirâjuddîn  Abû  Hafsh ‘Amr bin ‘Alî bin Ahmad asy Syâfi’î al. al- Badr  al-Munîr  fî  Takhrîj  al-Ahâdîts  wa  al-Autsâr  al- Wâqi’ah  fî  asy -Syarh  al- Kabîr . Vol. 6. Riyadh: Dâr al-Hijrah, 2004.
Mubârak,  Faishal  bin  ‘Abdul  ‘Azîz  bin  Faishal  bin  Hamad  al. Bustan  al-Âhbâr Mukhtashâr Nail al-Authâr . Vol. 2. Riyadh: Dâr Isybiliyâ, 1998.
Naisâbûrî, Abû ‘Abdullah Muhammad bin ‘Abdullah al Hâkim an. al- Mustadrak ‘alâ ash - Shahîhain . Vol. 4. Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1990.
——— . al- Mustadrak ‘alâ ash -Shahîhain . Vol. 3. Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1990. ——— . al- Mustadrak ‘alâ ash -Shahîhain . Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1990.
Naisabûri,  Muslim  bin  al  Hallaj  Abû  al  Hasan  al  Qusyairi  an. Shahîh  Muslim .  Vol.  3. Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.
Nasâ’î, Abû ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alî al Khurâs ânî an. Sunan an- Nasâ’î . Vol. 7. Aleppo: Maktab al- Mathbû’ât al -Islâmiyyah, 1986.
Nawawî,  Imam  an. Syarah  Shahîh  Muslim .  Diterjemahkan  oleh  Darwis,  Muhtadi,  dan Fathoni Muhammad. Vol. 7. Jakarta: Daris Sunnah, 2010.
Pusat  Pengkajian  Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani. Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah . Depok: Kencana, 2009.
Qaradhâwî,  Yûsuf  al. al- Qawâ’id  al -Hâkimah  li  Fiqh  al- Mu’âmalât .  Kairo:  Dâr  asy- Syurûq, 2010.
Qazwînî, Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al. Sunan Ibnu Mâjah . Vol. 2. Kairo: Dâr al- Ihya’ al -Kutub al- ‘Arabiyah, t.t.
Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
Sabâtîn,  Yûsuf  Ahmad  Mahmûd  as. al- Buyû’  al -Qadîmah  wa  al- Mu’âshirah  wa  al - Bûrishât al-Mahliyah wa ad-Dauliyah . Dâr al-Bayâraq, 2002.
Sâbiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah . Vol. 3. Kairo: al- Fath lil I’lâm al - ‘Arabî, 2004.
Sijistânî, Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin ‘Amrû al-Azdî as. Sunan Abû Dâwud . Vol. 3. Beirut: Maktabah al- ‘Ashriyah, t.t.
Susanto, Burhanuddin. Hukum Kontrak Syariah . Yogyakarta: BPFE, 2009.
Suyûthî,  Jalâluddîn  ‘Abdurrahmân  Abû  Bakr  as. Jâmi’  al - Ahâdîts  (wa  Yasytamil  ‘Alâ Jam’  al - Jawâmi’  lî  as  Suyûthî  wa  al - Jâmi’  al -Azhar  wa  Kunûz  al-Haqâiq  lî  al Manâwî wa al-Fath al-Kabîr lî an-Nabhânî) . Vol. 40, t.t.
Syaibah,  Abû  Bakr  bin  Abî. al-Mushannaf  fî  al-Ahâdîts  wa  al-Âtsâr .  Vol.  5.  Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, 1989.
Syaibânî, Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy. Musnad Ahmad . Vol. 14. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
——— . Musnad Ahmad . Vol. 12. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
——— . Musnad Ahmad . Vol. 29. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
——— . Musnad Ahmad . Vol. 6. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
——— . Musnad Ahmad . Vol. 5. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
Syaukânî, Muhamm ad bin ‘Alî bin Muhammad bin ‘Abdullah asy. Nail al-Authâr . Vol. 5. Mesir: Dâr al-Hadîts, 1993.
Tamîmî,  Abû  Hâtim  Muhammad  bin  Hibbân  bin  Ahmad  bin  Hibbân  bin  Mu’adz  bin Ma’bad at. Shahîh Ibnu Hibbân . Vol. 11. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 1993.
Thabrânî,  Abû  al  Qâsim  Sulaimân  bin  Ahmad  bin  Ayyûb  bin  Muthair  al  Lakhmî    asy Syâmî ath. al- Mu’jam al -Ausath . Vol. 3. Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.
——— . al- Mu’jam al -Ausath . Vol. 4. Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.
——— . al- Mu’jam al -Ausath . Vol. 1. Kairo: Dâr al-Haramain, t.t.
——— . al- Mu’jam al -Kabîr . Vol. 7. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
——— . al- Mu’jam al -Kabîr . Vol. 12. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
——— . al- Mu’jam ash -Shaghîr . Vol. 1. Beirut: al-Maktab al- islâmî Dâr ‘Ûmâr, 1985.
Tirmidzî, Abû ‘îsâ Muhammad bin ‘îsâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at. Sunan at-Tirmidzî . Vol. 2. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
——— . Sunan at-Tirmidzî . Vol. 3. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
Widiana, Widiana, dan Arna Asna Annisa. “Menilik Urgensi Penerapan Pemb iayaan Akad Salam  pada  Bidang  Pertanian  di  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia.” Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah 8,  no.  2  (2017):  88 – 101. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101.
Zein, M. Ma’shum. Ilmu Memahami Hadits Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits . Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
Zuhailî,  Wahbah  az. al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuh .  Vol.  4.  Damaskus:  Dâr  al-Fikr, 1985.