## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal.  626-641| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8331.626-641

## PRAKTIK GREENWASHING: PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA

## Raynold Sebastian Hasiholan Gultom, Muthia Sakti
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Depok 2010611270@mahasiswa.upnvj.ac.id , muthiasakti@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  berusaha  untuk  menganalisis  praktik  greenwashing  dengan  kerangka  hukum  yang  ada  di  Indonesia, baik  dalam  perlindungan  hukum  terhadap  praktik  greenwashing,  maupun  tanggung  jawab  korporasi  dalam mengimplementasikan  praktik  greenwashing  sebagai  pelaku  usaha. Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa terdapat beberapa regulasi yang dapat menjadi payung hukum terhadap praktik  greenwashing  serta  dapat  mengakomodasi  kepentingan  konsumen  dan  lingkungan.  Selain  itu  penulis juga  mendapati  bahwa  prinsip  product  liability  atau  pertanggungjawaban  produk  merupakan  tanggung  jawab yang harus dilakukan korporasi ketika melakukan praktik greenwashing. Penulis juga menggarisbawahi tentang e-commerce  dapat  menjadi  salah  satu  ancaman  adanya  praktik greenwashing .  Maka  dari  itu  perlu  peran pemerintah  dalam  pembaharuan  regulasi  terkhusus  terhadap  praktik greenwashing ,  dan  kesadaran  konsumen dalam menilai dan menelaah sebelum membeli produk dapat dikategorikan sebagai produk ramah lingkungan
Kata Kunci: Greenwashing ; Pertanggungjawaban; Korporasi

## ABSTRACT
The research seeks to analyze the practice of greenwashing with the existing legal framework in Indonesia, both in  legal  protection  against  greenwashing  practices,  as  well  as  corporate  responsibility  in  implementing greenwashing  practices  as  a  business  actor.  The  writing  method  used  is  a  normative  legal  method  using  a statutory  approach  and  a  comparative  approach.  The  results  of  this  study  show  that  there  are  several regulations that can become a legal umbrella against  the practice of  greenwashing  and can accommodate the interests  of  consumers  and  the  environment.  In  addition,  the  author  also  finds  that  the  principle  of  product liability is a responsibility that must be carried out by corporations when practicing greenwashing. The author also underlines that e-commerce can be one of the threats of greenwashing practices. Therefore, it is necessary for the government to play a role in updating regulations specifically on greenwashing practices, and consumer awareness in  assessing  and examining  before buying  products can be categorized as environmentally friendly products.
Keywords: Greenwashing; Liability; Corporation

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini,  pola  konsumsi  populasi  global,  yang  tidak  layak  dalam  jangka  panjang,  dapat menimbulkan masalah ekologi yang luar biasa, termasuk polusi yang meluas, kelelahan sumber daya alam,  peningkatan  emisi  gas  rumah  kaca,  dan  awal  pemanasan  global  (Shittu,  2020).  Kesadaran tentang  kekhawatiran  lingkungan  telah  menyebabkan  peningkatan  permintaan  dan  pasokan  untuk barang  dan  jasa  yang  berkelanjutan  secara  lingkungan  (Browniewicz,  2016).  Ini  termasuk  produk yang  bertujuan  untuk  mencegah,  mengukur,  mengendalikan,  membatasi,  meminimalkan,  dan memperbaiki  kerusakan  lingkungan  dan  penurunan  sumber  daya.  Peningkatan  kesadaran  telah menekankan  pentingnya  pencegahan  polusi  dan  konservasi  sumber  daya  alam.  Peningkatan permintaan dan pasokan barang-barang ramah lingkungan telah mendorong banyak sektor bisnis dan bisnis  untuk  memprioritaskan  pengembangan  produk  dan  /  atau  layanan  yang  berkelanjutan  secara ekologis.  Ini  merupakan  kesempatan  yang  signifikan  bagi  korporasi  untuk  memperluas  korporasi
mereka  dengan  cara  yang  berkelanjutan  dalam  bidang  perhotelan  lingkungan,  mengingat meningkatnya  keprihatinan  publik  terhadap  masalah  lingkungan.  Pemasaran  hijau  atau green marketing ,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  American  Marketing  Association  (AMA),  mengacu  pada promosi  dan  iklan  produk  yang  dianggap  aman  secara  lingkungan  (Siswanto,  2010).  Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dalam produksi barang dan jasa memastikan keamanan mereka untuk ekosistem  dan  orang-orangnya.  Selain  penggunaan  sumber  daya  yang  berkelanjutan  secara lingkungan,  integrasi  prinsip-prinsip  ramah  lingkungan  jelas  di  berbagai  aspek,  termasuk  label  dan kemasan produk (Situmorang, 2011).
Implementasi  strategi  pemasaran  hijau  oleh  korporasi  diperkirakan  akan  berdampak  pada  niat pelanggan  untuk  memperoleh  dan  menggunakan  produk  dan  layanan  yang  berkelanjutan  secara ekologis. Praktek ini melibatkan memulai promosi barang-barang yang dikemas melalui penggunaan frasa  seperti  “green”,  “eco”,  “eco-friendly”,  dan  “sustainable”  (Ghassani,  Rahman,  Geraldine,  & Murwani,  2022).  Beberapa  korporasi  memanfaatkan  kesempatan  ini  untuk  mempromosikan  produk mereka  sebagai  berkelanjutan  secara  ekologis,  meskipun  ada  banyak  korporasi  yang  menggunakan strategi  pemasaran  yang  sadar  lingkungan  meskipun  kurangnya  kesesuaian  antara  klaim  yang diiklankan  dan  hasil  produk  yang  sebenarnya.  Fenomena  ini  sering  disebut greenwashing . Greenwashing adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh korporasi untuk menekankan inisiatif mereka  yang  diduga  ramah  lingkungan  dan  meyakinkan  konsumen  tentang  manfaat  ekologi  produk mereka,  sementara  melaporkan  secara  tidak  memadai  kekurangan  apa  pun  yang  terkait.  Taktik  ini bertujuan  untuk  menumbuhkan  persepsi  yang  menguntungkan  di  antara  konsumen,  sehingga menghasilkan  dampak  yang  bermanfaat  pada  keputusan  pembelian  mereka  (Lyon  &  Montgomery, 2015). Menurut Greenpeace (Greenpeace, 2022), greenwashing mengacu pada upaya yang disengaja oleh  korporasi  untuk  menyesatkan  pelanggan  tentang  tanggung  jawab  lingkungan  mereka  atau keuntungan  ekologis  yang  terkait  dengan  produk  dan  layanan  mereka.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lu  Zhang  (Zhang,  Li,  Cao,  &  Huang,  2018),  serangkaian  lima  indikator  telah diidentifikasi  untuk  tujuan  mengevaluasi  persepsi  konsumen  tentang greenwashing .  Indikator  ini meliputi:
1) Produk yang menyesatkan yang mewakili karakteristik lingkungan mereka dengan kata-kata;
2) Produk palsu dengan menggambarkan karakteristik mereka melalui gambar atau grafis;
3) Produk yang membuat klaim ramah lingkungan yang ambigu atau tidak masuk akal;
4) produk yang melebih-lebihkan manfaat yang menguntungkan bagi lingkungan; dan
5) produk yang menghapus atau menyembunyikan informasi penting.
Contoh tindakan merugikan yang disertai dengan kerugian yang mencakup kekhawatiran global dapat  diamati  pada  kasus  Coca-Cola  Company,  di  mana  produk  PlantBottles  berfungsi  sebagai manifestasi utama dari strategi greenwashing. Studi Susiari mengungkapkan bahwa bisnis Coca-Cola memainkan  peran  penting  dalam  promosi greenwashing secara  luas  dengan  memperkenalkan  air minum  botol  (AMDK)  yang  dikemas  dalam  bahan  ramah  lingkungan.  Di  banyak  negara,  termasuk Amerika  Serikat  dan  Singapura,  Coca-Cola  Company  terlibat  dalam  kegiatan  promosi  untuk PlantBottles,  menegaskan  manfaat  lingkungan  dari  botol  yang  digunakan.  Iklan  juga menggarisbawahi  recycleability  penuh  botol  dan  integrasi  30%  plastik  yang  berasal  dari  tanaman dalam produksi mereka. Kontainer yang digunakan  untuk produk Coca-Cola  hanya terdiri  dari botol plastik  tradisional  PET  (polyethylene  terephthalate),  yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mengalami  dekomposisi  atau  disintegrasi  di  lingkungan  darat  atau  laut.  Coca-Cola  Corporation mengklaim  bahwa  botol  yang  diproduksi  memiliki  kapasitas  untuk  didaur  ulang  atau  digunakan kembali menjadi produk baru. Namun, perlu dicatat bahwa hanya 20% dari total 34,6 miliar botol air plastik  sekali  pakai  yang  diproduksi  setiap  tahunnya  di  Amerika  Serikat  yang  menjalani  proses  daur ulang  di  fasilitas  recycling  yang  ditunjuk  (Susiari  &  Suparna,  2016).  Selain  itu,  perlu  dicatat  bahwa Coca-Cola  tidak  bertanggung  jawab  atas  pengumpulan  dan  daur  ulang  produk  mereka  (Lanthorn, 2013).  Dengan  demikian,  Menurut  Greenpeace  (Greenpeace,  2022),  bisnis  Coca-Cola  telah  secara konsisten diidentifikasi sebagai sumber utama sampah plastik selama lima tahun berturut-turut, seperti yang ditunjukkan dalam laporan Brand Audit 2022, yang sejalan dengan Konferensi Para Pihak ke-27 (COP) tentang Perubahan Iklim.
Contoh  faktual  dengan  berbeda  industri  di  mana  adanya  pengimplementasian  praktik  tersebut adalah  mobil  Volkswagen.  Perusahaan  mobil  Volkswagen  pada  tahun  2015  ketahuan  berbohong tentang  polusi  beberapa  mobil  dieselnya.  Sebagai  tanggapan,  banyak  orang  menggugat,  dan  denda
yang  sangat  besar  diberikan.  Perusahaan  Jerman  ini  ingin  menarik  lebih  banyak  pelanggan  yang menginginkan transportasi rendah karbon yang terjangkau, sehingga mereka mempromosikan jajaran mobil diesel barunya sebagai salah satu pilihan paling ramah lingkungan. Mereka mengatakan bahwa mereka  memiliki  data  untuk  mendukung  hal  ini.  Selama  beberapa  tahun,  mobil-mobilnya  dianggap sebagai  salah  satu  yang  paling  sedikit  menimbulkan  polusi  di  pasar  mesin  pembakaran.  Sebelum Badan  Perlindungan  Lingkungan  AS  menemukan  bahwa  mobil-mobil  tersebut  mengeluarkan  polusi hingga 40 kali lebih banyak daripada yang mereka katakan. Volkswagen mengatakan bahwa mereka telah salah memahami standar pengujian dan membantah telah membohongi publik serta memalsukan datanya (Koons, 2022).
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  suatu  informasi  terkait  bagaimana  kerangka hukum di Indonesia dapat mengakomodasi praktik greenwashing dan pertanggungjawaban korporasi sebagai  pelaku  usaha  dalam  mengimplementasikan  praktik greenwashing ,  dimana  penelitian  ini memberikan  manfaat,  baik  pada  masyarakat  sebagai  konsumen  agar  dapat  mengetahui  dan mengantisipasi  praktik  ini  jika  beredar  pada  kegiatan  jual  beli  suatu  barang  dan/atau  jasa,  negara sebagai  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  tantangan  hukum  yang  berkenaan  dengan  praktik  ini, dan memperingatkan korporasi sebagai pelaku usaha bahwa praktik greenwashing merupakan praktik menyesatkan yang ilegal untuk diimplementasikan.
Mengingat  konteks  yang  disebutkan  di  atas,  penulis  menyatakan  minat  yang  kuat  dalam memeriksa  integrasi greenwashing ke  dalam  kerangka  hukum  Indonesia,  mengingat  kekurangan pengetahuan  dan  resolusi  yang  berkaitan  dengan  masalah  hukum.  Studi  ini  disusun  dengan  cara berikut. Penulis dimulai dengan memberikan paparan tentang berbagai manifestasi greenwashing dan implikasinya  pada  masyarakat  dan  negara.  Selanjutnya,  dilakukan  pemeriksaan  untuk  mengevaluasi sejauh mana undang-undang Indonesia dapat menampung perbuatan pembersihan lingkungan. Penulis melanjutkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan tentang tanggung jawab korporasi atau  beberapa  korporasi  sehubungan  dengan  efek greenwashing ,  mengacu  pada  prinsip-prinsip  dan ide-ide hukum.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  (Putra,  Budiarta,  &  Subamia, 2022) untuk menganalisis penerapan  aturan hukum dalam konteks  hukum positif. Metode  ini dipilih karena  didasari  oleh  adanya  kekosongan  hukum  terkait  dengan  perlindungan  hukum  dan  tanggung jawab  dalam  konteks  praktik  greenwashing.  Selain  itu,  penulis  juga  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  sebagai  dasar  analisis,  dan  pendekatan  perbandingan  untuk  membandingkan hukum di Indonesia dan di negara lain, dan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi atas suatu masalah  normatif.  Informasi  yang  digunakan  berasal  dari  sumber  hukum  primer  seperti  undang- undang  dan  kebijakan  publik  yang  relevan  serta  sumber  hukum  sekunder  seperti  berbagai  literatur terkait.  Analisis  dimulai  dengan  mengatur  instrumen  hukum  substansial  yang  terkait  dengan  praktik greenwashing  dalam  kerangka  hukum  Indonesia,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang,  Peraturan  Pemerintah  No.  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  dan  Peraturan Pemerintah  No.  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik.  Sedangkan  sumber hukum  sekunder  yang  penulis  gunakan  adalah  informasi  dari  hasil  penelitian  terdahulu,  buku-buku hukum, artikel ilmiah hukum, serta jurnal ilmiah hukum, dan bahan hukum tersier yang memberikan penguatan bagi bahan hukum sebelumnya yaitu kamus.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Greenwashing dan Dampaknya
Munculnya  metode greenwashing bertepatan  dengan  penekanan  global  pada  kehidupan berkelanjutan. Tujuan 12 Pembangunan Berkelanjutan (SDG) menekankan pentingnya konsumsi dan produksi  yang  bertanggung  jawab.  Ia  menegaskan  bahwa  sangat  penting  bagi  semua  individu  untuk mengadopsi  produk  dan  layanan  ramah  lingkungan  sebagai  bagian  dari  komitmen  mereka  untuk
mengurangi  perubahan  iklim  dan  melestarikan  planet  ini  (Green  Business  Bureau,  2021).  Karena kompleksitas  yang  terkait  dengan  pembangunan  berkelanjutan,  banyak  organisasi  telah  mulai memprioritaskan  produksi  produk  ramah  lingkungan  dan  penerapan  strategi  pemasaran  hijau. Pendekatan  ini  tidak  hanya  memungkinkan  mereka  untuk  meningkatkan  operasi  korporasi  mereka, tetapi juga memungkinkannya untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan.
Definisi  pemasaran  hijau  didefinisikan  sebagai  bentuk  pemasaran  yang  mendukung  kegiatan yang terkait dengan pemasaran berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pelanggan sambil mengurangi dampak lingkungan yang negatif (Geng, Liu, Li, & Chen, 2021). Selain itu, perubahan dalam desain produk,  pemilihan  bahan  produksi,  metode  kemasan,  strategi  promosi,  teknik  iklan,  dan  berbagai inisiatif  pemasaran  hijau  lainnya  menunjukkan  tujuan  dan  persyaratan  keberlanjutan  pelanggan. Konsep  pemasaran  hijau  telah  mengalami  perkembangan  yang  signifikan,  berubah  menjadi pendekatan pragmatis yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dan mempromosikan pola konsumsi  yang  berkelanjutan  (Shabbir,  Sulaiman,  Al-Kumaim,  Mahmood,  &  Abbas,  2020). Devashish  Pujary  (Pujari  &  Dangelico,  2010)  dalam  penelitiannya  mengklaim  bahwa  keuntungan yang akan dialami korporasi jika mereka menggunakan pemasaran hijau adalah:
1) Peningkatan penjualan;
2) peningkatan umpan balik pelanggan;
3) hubungan dekat dengan pelanggan;
4) peningkatan daya saing;
5) peningkatan citra korporasi.
Jacob  Cherian  (Cherian  &  Jacob,  2012)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  pemasaran hijau adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah bisnis untuk menciptakan, memasarkan, menjual, dan mendistribusikan  produknya  dengan  cara  yang  mendukung  konservasi  lingkungan.  Dalam  penelitian Danny  Widiantoro  (Probokusumo,  2014),  Kotler  dan  Keller  mengidentifikasi  enam  strategi pemasaran  untuk  mempengaruhi  pelanggan  untuk  membeli  dan  menggunakan  produk  dan  layanan korporasi. Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:
1) Iklan,  sering  dikenal  sebagai  jenis  komunikasi  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  audiens yang luas, dirancang untuk meyakinkan individu untuk membeli produk tertentu atau terlibat dengan layanan tertentu;
2) Promosi penjualan adalah upaya untuk memasarkan atau menyediakan barang atau jasa untuk menarik pelanggan potensial untuk membelinya.
3) Acara  khusus  adalah  bisnis  korporasi  untuk  mendanai  acara  dan  inisiatif  yang  dibuat  untuk mempromosikan keterlibatan reguler atau interaksi terkait merek;
4) Berita  dan  hubungan  masyarakat,  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan reputasi produk atau korporasi tertentu.
5) Penjualan langsung, adalah ketika penjual bertemu dengan satu atau lebih pelanggan potensial tatap  muka  untuk  menyampaikan  presentasi,  menanggapi  pertanyaan,  dan  mengamankan pesanan pembelian dari konsumen; dan
6) Pemasaran  langsung,  adalah  ketika  bisnis  menghubungi  pelanggan  tertentu  dan  pelanggan potensial  secara  langsung  melalui  pos,  telepon,  faksimili,  email,  dan  internet  untuk  mencari informasi atau terlibat dalam percakapan.
Iklan,  sebagai  salah  satu  dari  enam  taktik  komunikasi  pemasaran,  biasanya  penting  dalam mendapatkan  pesan  ke  audiens  sasaran  tentang  nilai  produk  dan  merek  korporasi  (Probokusumo, 2014).
Iklan memainkan peran penting dalam memperkenalkan barang dan/atau jasa kepada pelanggan karena  iklan  adalah  sarana  untuk  menyampaikan  informasi  tentang  barang  dan  /  atau  jasa  dari korporasi  ke  konsumen.  Iklan  dikenal  sebagai  metode  untuk  memperkenalkan  dan  membiasakan barang  dan  jasa  yang  akan  dibuat  atau  dijual  kepada  publik.  korporasi  yang  menggunakan  ide-ide pemasaran  hijau menggunakan layanan iklan untuk menjual produk mereka dalam penjualan produk dan layanan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Ini umumnya dikenal sebagai iklan hijau. Menurut Banarjee  dalam  penelitian  Ardik  Pranaharjo,  iklan  hijau  mengacu  pada  iklan  yang  mempromosikan lingkungan biophysical, mendukung gaya hidup ramah lingkungan dengan barang dan layanan ramah alam,  dan  menampilkan  organisasi  yang  peduli  tentang  lingkungan  (Pranaharjo,  Suharyono,  & Wilopo, 2013).
Pentingnya  korporasi  yang  mempromosikan  praktik  keberlanjutan  mereka  telah  meningkat secara paralel dengan tren yang semakin meningkat dalam penerapannya di banyak industri. Sebagai hasil dari penggunaan strategi pemasaran tersebut, korporasi kemungkinan akan melihat lebih banyak diferensiasi  dalam  industri  dan  karenanya  mencapai  profitabilitas  yang  lebih  tinggi.  Namun,  sangat jarang  bagi  korporasi  untuk  sangat  bergantung  pada  taktik  menarik  perhatian,  sering  disebut gimmicks,  tanpa  secara  konsisten  menunjukkan  tingkat  tanggung  jawab  lingkungan  yang  mereka duga  memiliki.  Metode  khusus  ini  telah  memperoleh  pengakuan  yang  signifikan  sejauh  ini  yang sering disebut sebagai greenwashing (Ahmed, Vij, Qureshi, & Nargis., 2022).
The Green Business Bureau (Green Business Bureau, 2021) dalam artikel mereka menyatakan bahwa  ada  tujuh  konsep greenwashing ,  atau  seperti  yang  sering  disebut the  seven  sins  of greenwashing . Hal ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
Jenis Definisi The Sin of the Hidden Trade Off (Dosa Perdagangan Tersembunyi) Ketika korporasi mengiklankan sebuah produk sebagai produk "hijau", padahal produk tersebut memiliki fitur lain atau menggunakan metode yang tidak ramah lingkungan. The Sin of No Proof (Dosa Tidak Memiliki Bukti) klaim tentang lingkungan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat atau sertifikasi pihak ketiga yang dapat dipercaya The Sin of Vagueness (Dosa karena Ketidakjelasan) klaim yang tidak jelas dan tidak dinyatakan dengan baik sehingga konsumen pasti akan salah memahaminya The Sin of Worshiping False Labels (Dosa Menjual Label yang Palsu) Klaim memasang label pihak ketiga palsu pada produk sebagai sertifikat untuk menipu pelanggan agar mengira bahwa produk tersebut didukung oleh pihak ketiga yang dapat diandalkan. The Sin of Irrelevance (Dosa Ketidakrelevanan) Pernyataan lingkungan yang akurat tetapi pada akhirnya hanya berfungsi untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. The Sin of Lesser of Two Evils (Dosa yang Lebih Kecil dari Dua Kejahatan) Ketika klaim suatu produk akurat, hal ini berfungsi untuk menarik perhatian dari masalah kesehatan atau lingkungan yang lebih buruk The Sin of Fibbing (Dosa karena Memalsukan) ketika klaim tidak benar/palsu.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  fenomena greenwashing memiliki pengaruh  yang  signifikan.  Dalam  penelitian  yang  diterbitkan  dalam  Harvard  Business  Review, Loannis  Loannou  (Loannou,  Kassinis,  &  Papagiannakis.,  2022)  mengklaim  bahwa greenwashing memiliki efek negatif pada berbagai aspek perilaku pelanggan, termasuk kepuasan pelanggan, reputasi merek,  loyalitas  merek,  niat  pembelian  pelanggan,  dan  pembelian  berulang.  Chen  (Chen  &  Chang, 2013)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa greenwashing menciptakan  situasi  yang  dikenal sebagai  kebingungan  konsumen  hijau,  situasi  di  mana  konsumen  bingung  karena  mereka  tidak menafsirkan informasi yang dikumpulkan tentang manfaat dari produk. Ini juga mempengaruhi sikap orang terhadap produk hijau dan menciptakan iklim sosial yang buruk (Moslehpour, et al., 2023).

## 3.2 Bagaimana Hukum Indonesia Mengakomodasi Praktik Greenwashing?
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penggunaan teknik greenwashing memiliki dampak yang  merugikan bagi konsumen dan menimbulkan hambatan bagi kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan yang komprehensif  terkait  fenomena greenwashing .  Namun,  beberapa  peraturan,  yaitu  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019 tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  dapat  menjadi  payung  hukum  untuk  mengatasi praktik greenwashing .
Novita  Eleanora  dalam  penelitiannya  (Eleanora.,  2018)  menyimpulkan  bahwa  perlindungan konsumen  merupakan  komponen  penting  dalam  kegiatan  perdagangan  yang  sehat,  di  mana  terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, dalam hal ini korporasi. Tidak adanya  perlindungan  yang  seimbang  menempatkan  konsumen  dalam  situasi  yang  rentan.  Ada kemungkinan korporasi dapat menyalahgunakan produknya, salah satunya dengan melakukan praktik greenwashing .  Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  salah  satu upaya dasar yang sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Pasal  4  ayat  (b)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  bahwa  konsumen  berhak  mendapatkan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 7 (b) dan (d) secara eksplisit menyatakan bahwa  pelaku  bisnis  harus  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  dan jaminan barang dan jasa, serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Operator bisnis juga harus menjamin bahwa kualitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual sesuai dengan standar kualitas yang berlaku untuk barang dan layanan.  Pasal 7 dalam hal ini adalah salah satu hak dasar konsumen yang dilindungi. Pasal-pasal ini menyimpulkan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan  informasi  yang akurat, jujur, dan transparan tentang  kondisi barang dan/atau jasa yang mereka  beli,  tetapi greenwashing membingungkan  fakta  tentang  klaim  hijau  kepada  kerugian konsumen.
Di  sisi  lain,  UU Perlindungan  Konsumen  pada  Pasal  8  ayat  1  huruf  (a)  dan  (f)  serta  Pasal  9 ayat  1  huruf  (k)  juga  melarang  pelaku  usaha  memproduksi  dan  memperdagangkan  barang  dan/atau jasa  yang  tidak  memenuhi  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan,  memberikan  janji  yang  tidak  benar atau  tidak  sesuai  dengan  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan,  atau  promosi penjualan  barang  dan/atau  jasa  tersebut,  serta  menawarkan,  mengiklankan,  dan  mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak benar dengan memuat janji-janji yang tidak pasti.
Dengan adanya fenomena greenwashing , ketika klaim dan pelabelan yang tidak sesuai dibuat atas  nama  pertimbangan  lingkungan,  maka  hal  ini  telah  melanggar  hak-hak  dasar  konsumen  yang perlu  dilindungi.  Praktik greenwashing yang  hanya  digunakan  sebagai  taktik  pemasaran,  dapat membingungkan  konsumen.  Selain  itu,  praktik greenwashing telah  melarang  korporasi  untuk membuat dan menjual barang dan jasa yang tidak memenuhi kondisi, jaminan, fitur, atau keunggulan yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  atau  deskripsi  barang  dan  jasa  tersebut.  korporasi  yang menerapkan  praktik greenwashing sebagai  komunikasi  untuk  menyesatkan  konsumen  tentang kinerja/manfaat  lingkungan  dengan  cara  mengungkapkan  informasi  negatif  dan  menyebarkan informasi  positif  tentang  organisasi,  layanan,  atau  produk  (Netto,  Sobral,  Ribeiro,  &  Soares,  2020) memiliki kesamaan dengan melanggar aturan yang telah diuraikan dalam pasal-pasal di atas.
Telah  diketahui  bahwa  lanskap  global  menjadi  semakin  rumit  dan  canggih,  sehingga mendorong  proses  digitalisasi  di  berbagai  sektor.  E-commerce  adalah  fitur  yang  menonjol  dalam bidang ekonomi dan bisnis (Yudana, Budiartha, & Arini, 2022), yang memungkinkan individu untuk terlibat  dalam  pertukaran  produk  dan  layanan.  Berlawanan  dengan  kemajuan  yang  dirasakan, perdagangan elektronik menunjukkan banyak kelemahan, terutama terjadinya aktivitas penipuan yang dilakukan  oleh  korporasi  terhadap  klien  mereka  (Ksamawantara,  Kosasih,  &  Widyantara,  2021). Salah  satu  bentuk  kegiatan  penipuan  yang  muncul  di  era  e-commerce  adalah  penjualan  barang  yang tidak  sesuai  dengan  harapan  atau  keinginan  konsumen  karena  penyebaran  informasi  yang menyesatkan  melalui  iklan.  Informasi  yang  menyesatkan  tersebut  dapat  muncul  dalam  berbagai
bentuk,  termasuk  penggunaan  visual  yang  tidak  akurat  dan  deskripsi  produk  yang  menyimpang  dari kenyataan barang yang dijual. Di era digital, penyebaran informasi melalui penyiaran dan periklanan online  memberikan  kemungkinan  yang  signifikan  untuk  terjadinya greenwashing atau  penyebaran informasi yang tidak benar.
Undang-undang yang berkaitan dengan E-Commerce, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  berfungsi  untuk  melindungi  konsumen dalam  lanskap  digital  saat  ini.  Menurut  Pasal  28  ayat  1,  secara  eksplisit  dinyatakan  bahwa  entitas komersial  dilarang  dengan  sengaja  menyebarkan  informasi  yang  tidak  akurat  dan  menipu,  yang mengarah pada kerugian finansial bagi konsumen dalam konteks transaksi elektronik, tanpa otorisasi yang tepat. Selain itu, UU ITE beserta peraturan terkaitnya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  secara  eksplisit  mengatur  dalam Pasal  13  ayat  1  huruf  (b)  dan  (c)  bahwa  pelaku  usaha  wajib  menyediakan  informasi  yang  akurat, transparan,  dan  benar  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  yang  diperdagangkan, termasuk  sistem  elektronik  yang  digunakan,  sesuai  dengan  karakteristik  dan  peranannya  dalam transaksi.  Selain  itu,  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  mematuhi  etika  periklanan  sebagaimana  diatur oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pasal-pasal  di  atas  dapat  menjadi  landasan  untuk melindungi  konsumen  dari  praktik  pemasaran  yang  menipu  seperti greenwashing dalam  ranah perdagangan elektronik.
Indonesia telah menerapkan peraturan yang berkaitan dengan iklan e-commerce, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik.  Iklan  merupakan  elemen  penting  dalam  pemasaran  dan  promosi  barang atau  jasa.  Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  pada  wacana  awal,  iklan  ramah  lingkungan berperan  penting  dalam  mempromosikan  produk  yang  ramah  lingkungan.  Namun,  fenomena greenwashing telah  melanggar  prinsip-prinsip  pemasaran  yang  beretika.  Di  Indonesia,  regulasi Ketentuan  Penyiaran  dan  Periklanan  berfungsi  sebagai  sarana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen. Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  42  ayat  2  huruf  (b)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Penyiaran.  Menurut  ketentuan  ini,  iklan  niaga  dilarang  melakukan  promosi  barang  dan  jasa  yang dianggap berlebihan dan menyesatkan. Larangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk namun tidak terbatas  pada  kualitas,  asal  usul,  isi,  ukuran,  sifat,  komposisi,  dan  keaslian.  Argumen  ini  didukung lebih  lanjut  oleh  ketentuan  yang  diuraikan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  69/1999  tentang  Label dan  Iklan  Pangan.  Pasal  5  ayat  1  dan  2  dari  peraturan  ini  menetapkan  bahwa  setiap  informasi  atau pernyataan  mengenai  produk  pangan  yang  dicantumkan  pada  label  harus  akurat  dan  tidak mengandung  unsur  yang  menyesatkan,  terlepas  dari  media  yang  digunakan,  seperti  teks  tertulis  atau gambar. Selain itu, individu dilarang keras untuk menyebarkan informasi atau pernyataan yang salah atau  menyesatkan  tentang  produk  makanan  melalui  label,  baik  dalam  konteks  perdagangan  atau lainnya.
Selain  itu,  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa greenwashing memiliki  dampak  yang  buruk bagi  lingkungan.  Menurut  Pasal  68  huruf  (a)  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar,  akurat,  transparan,  dan  tepat  waktu  yang  ditinjau  dari  sudut  pandang  lingkungan  hidup. Pencantuman  persyaratan  ini  dapat  dilihat  pada  kerangka  peraturan  lingkungan  hidup  sebelumnya, khususnya  pada  Pasal  6  UU  No.  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pasal  ini mengamanatkan  pelaku  usaha  untuk  memberikan  informasi  yang  tepat  dan  lengkap  terkait pengelolaan lingkungan  hidup. Selain itu, perlu dicatat bahwa penggunaan taktik greenwashing juga melanggar  hak  dasar  masyarakat  umum  untuk  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat, sebagaimana  secara  eksplisit  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengamatan ini menyoroti hubungan antara perlindungan konsumen dan praktik-praktik ramah lingkungan dalam konteks fenomena greenwashing .

## 3.3 Tanggung Jawab Korporasi dalam Perlindungan Konsumen dan Lingkungan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  (KBBI,  2023),  istilah  "tanggung  jawab" memberikan  pengertian  bahwa  frasa  tanggung  jawab  berarti  keadaan  wajib  menanggung  segala sesuatunya.  Selain  itu,  Ridwan  Halim,  sebagaimana  dikutip  dalam  penelitian  Julista  Mustamu
(Mustamu,  2014),  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  hukum  adalah  akibat  tambahan  yang  timbul dari  pelaksanaan  berbagai  peran,  yang  mencakup  hak  dan  kewajiban,  serta  kekuasaan.  Dalam  arti luas,  tanggung  jawab  hukum  dapat  dicirikan  sebagai  kewajiban  untuk  melakukan  tindakan  tertentu atau  berperilaku  sesuai  dengan  cara  yang  ditentukan,  dengan  tidak  menyimpang  dari  peraturan  yang telah ditetapkan. Menurut penelitian Triwulan (Triwulan & Febriana., 2010), konsep tanggung jawab memerlukan suatu landasan, yang meliputi dasar-dasar kapasitas hukum seseorang untuk mengajukan gugatan kepada pihak lain dan faktor-faktor yang membebankan kewajiban hukum kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.
Pembahasan  sebelumnya  menghasilkan  kesimpulan  bahwa,  di  samping  konsumen, lingkungan  juga  terkena  dampak  negatif  dari  fenomena greenwashing .  Tanggung  jawab  yang dibicarakan  tidak  hanya  mencakup  kepentingan  konsumen,  tetapi  juga  kepentingan  lingkungan. Menurut  Sukarmin,  seperti  yang  disebutkan  dalam  penelitian  Novita  Eleanora  (Eleanora.,  2018), setidaknya  ada  lima  jenis  tanggung  jawab  yang  berbeda  dalam  ranah  perlindungan  konsumen. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:
1) Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan ( Liability based on fault )
Prinsip  ini  merupakan  Prinsip  yang  cukup  universal  yang  berlaku  untuk  hukum  pidana  dan perdata adalah konsep yang didasarkan pada unsur kesalahan. Prinsip ini menjelaskan kapan seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang dilakukan.  Dalam  hukum  perdata,  misalnya,  Pasal  1365  tentang  perbuatan  melawan  hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban,  empat  syarat  berikut  harus  dipenuhi:  (1)  Adanya  perbuatan  melawan hukum;  (2)  Adanya  unsur  kesalahan;  (3)  Adanya  kerugian  yang  diderita;  dan  (4)  Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
2) Praduga selalu Bertanggung Jawab ( Presumption of Liability )
Menurut  Prinsip  ini,  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  kecuali  ia  dapat membuktikan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Akibatnya,  tergugat  memiliki  beban  pembuktian. Beban  pembuktian  terbalik  dalam  prinsip  ini,  di  mana  premis  esensial  dari  gagasan pembalikan  beban  pembuktian  adalah  bahwa  seseorang  dianggap  bersalah  kecuali  ia  dapat membuktikan  sebaliknya.  Sehubungan  dengan  asas  ini,  korporasi  dapat  dibebaskan  dari tanggung  jawab  apabila  dapat  menunjukkan:  (1)  Kerugian  yang  timbul  disebabkan  oleh  hal- hal yang berada di luar kemampuannya; (2) Korporasi telah melakukan tindakan pencegahan yang  layak  untuk  menghindari  terjadinya  kerugian;  (3)  Kerugian  yang  timbul  bukan  karena kesalahannya. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut pembalikan beban pembuktian, yang ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23.
3) Praduga selalu Tidak Bertanggung Jawab ( Presumption of non-liability ) Anggapan  tidak  bertanggung  jawab  diakui  dalam  lingkup  transaksi  konsumen  yang  relatif terbatas, dan batasan tersebut biasanya dapat dibenarkan secara akal sehat.
4) Tanggung Jawab Mutlak ( Strict Liability ) Meskipun beberapa ahli mengklasifikasi kedua konsep di atas, gagasan prinsip strict liability terkadang memiliki persamaan dengan gagasan prinsip absolute liability . Menurut salah satu mazhab  pemikiran,  prinsip  strict  liability  adalah  gagasan  pertanggungjawaban  yang menyatakan  bahwa  kesalahan  bukanlah  faktor  penentu.  Namun  demikian,  terdapat pengecualian  yang  memungkinkan  pembebasan  tanggung  jawab,  seperti  peristiwa force majeure .  Prinsip absolute  liability di  sisi  lain  adalah  gagasan  pertanggungjawaban  penuh tanpa  pengecualian.  Selain  itu,  ada  sudut  pandang  yang  agak  mirip  yang  menelusuri perbedaan  antara  keduanya  dengan  ada  atau  tidaknya  hubungan  sebab  akibat  antara  subjek yang bertanggung jawab dan kesalahan. Hubungan tersebut harus ada dalam tanggung jawab mutlak, tetapi tidak selalu ada dalam tanggung jawab mutlak.
5) Pembatasan Tanggung Jawab ( Limitation of Liability )
Korporasi  mengadopsi  prinsip  ini  sebagai  klausul  perpanjangan  dalam  perjanjian  standar mereka.  Tujuan  dari  pendekatan  ini  adalah  untuk  membatasi  jumlah  ganti  rugi.  Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab dipasangkan dengan prinsip tanggung gugat.
Mengenai  hubungan  sebab  akibat  antara  konsumen  dan  korporasi,  terdapat  dua  doktrin hukum  yang  kontras,  yaitu Caveat  Emptor dan Caveat  Venditor .  Frasa  " Caveat  Emptor " menunjukkan  tanggung  jawab  konsumen  untuk  berhati-hati  ketika  membeli  produk,  sedangkan
doktrin  kontemporer  " Caveat  Venditor "  membebankan  kewajiban  pada  korporasi  untuk  berhati-hati dalam  produksi  dan  distribusi  produk  mereka,  sehingga  dapat  mencegah  kerugian  pada  konsumen. Jika  mengalami  kerugian,  konsumen  memiliki  hak  untuk  menuntut  ganti  rugi  (Tri,  2011).  Menurut penelitian  Bustomi  (Bustomi,  2018),  ada  dua  kriteria  yang  berbeda  yang  menentukan  akuntabilitas produk. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
1) Barang  cacat,  yang  dapat  dianggap  cacat  jika  produk  tidak  memenuhi  tujuan  pembuatannya karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan selama proses produksi atau karena kegagalan untuk memenuhi syarat keamanan tertentu bagi manusia;
2) Produk  yang  mengandung  bahan  berbahaya,  seperti  zat,  bahan  kimia,  dan  bahan  biologi dalam  bentuk  tunggal  atau  campuran,  dapat  membahayakan  lingkungan  dan  kesehatan manusia  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dengan  menjadi  racun,  karsinogenik, teratogenik, metagenik, korosif, atau iritasi.
Dari  sudut  pandang  hukum,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  khususnya  Pasal  1328, berfungsi  sebagai  hukum  umum  yang  menetapkan  norma-norma  untuk  melindungi  pelanggan  dari produk  yang  cacat.  Ketentuan  ini  menuntut  pertanggungjawaban  individu  atas  segala  kerugian  yang disebabkan  oleh  kegagalan  mereka  dalam  memenuhi  standar  yang  disyaratkan.  Menurut  Pasal  1504, korporasi diwajibkan secara hukum untuk bertanggung jawab atas produk mereka yang cacat. Selain itu,  di  bawah  kerangka lex  specialis ,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dengan  jelas mencakup sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan barang cacat  yang  menyebabkan  cedera  pada  konsumen.  Menurut  Pasal  19  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, ada ketentuan yang jelas yang menyatakan:
1) Korporasi  bertanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dan/atau kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan;
2) Ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
3) Pemberian  ganti  rugi  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi;
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan  tuntutan  pidana  berdasarkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan;
5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Pasal  28  UU  Perlindungan  Konsumen  menyatakan,  "Pembuktian  tidak  adanya  unsur kesalahan  dalam  tuntutan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22,  dan  Pasal  23 merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha."  Selain  itu,  Pasal  27  UU  Perlindungan Konsumen  menyatakan,  "Pelaku  usaha  yang  memproduksi  barang  dibebaskan  dari  tanggung  jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:
a) barang terbukti tidak didistribusikan atau tidak dimaksudkan untuk didistribusikan;
b) cacat pada barang yang timbul di kemudian hari;
c) cacat yang timbul dari ketaatan terhadap ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d) kelalaian yang disebabkan oleh konsumen;
e) lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan."
Ketiga  pasal  tersebut  secara  implisit  menyatakan  teori  tanggung  jawab  produk  dengan menerapkan  prinsip  semi strict  liability .  Tanggung  jawab  produk  atau product  liability adalah tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang diedarkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena  produk  tersebut  cacat  (Sukma,  2017).  Dapat  dikatakan  sebagai product  liability dengan semi strict liability karena ketiga pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab  dan  membuktikan  unsur  kesalahan,  sedangkan  pada strict  liability ,  pelaku  usaha  mutlak bertanggung jawab dan tidak perlu melakukan pembuktian.
Dampak  dari  penerapan  tanggung  jawab  produk  terhadap  pelaku  usaha  yang  memproduksi barang  ketika  ternyata  barang  tersebut  menimbulkan  kerugian,  pencemaran,  atau  kerusakan  pada
konsumen tertulis di dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha yang menjual produk yang menimbulkan kerugian pada konsumen wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan,  atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Keempat unsur tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut harus dipenuhi  karena  tanggung  jawab  produk  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  berdasarkan perbuatan melawan hukum.
Dalam kasus tanggung jawab produk, untuk mendapatkan ganti rugi masih diperlukan adanya sanksi  perdata,  namun  beban  pembuktian  unsur  kesalahan  telah  dibalik  sehingga  produsen  sekarang harus  menunjukkan  bahwa  ia  tidak  bersalah.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  28  UU  Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha memikul beban dan kewajiban untuk membuktikan ada  atau  tidaknya  unsur  kesalahan  dalam  tuntutan  ganti  rugi  dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan Konsumen.  Menurut  Pasal  62  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perlindungan  Konsumen,  selain  sanksi  perdata, produsen  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  di  atas  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun,  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  tahun,  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau  kedua-duanya,  bergantung  pada  pasal  mana  yang  dilanggar.  Menurut  Pasal  62  ayat  (3)  UU Perlindungan  Konsumen,  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen yang berat, seperti kematian, sakit berat, cacat tetap, atau cacat seumur hidup, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pembuktian  terbalik  dalam  perkara  pidana  merupakan  ketentuan baru dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Menurut Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen, pembuktian ada atau tidak  adanya unsur kesalahan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen merupakan  beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  dengan  tidak  mengurangi  kemampuan  jaksa untuk melakukan pembuktian.
Terkait  dengan  kepentingan  lingkungan,  pertanggungjawaban  lingkungan  telah  mengadopsi tanggung  jawab  mutlak  atau  strict  liability  sebagai  implementasi  tanggung  jawab  lingkungan. Perkembangan strict liability dalam lingkup peraturan lingkungan hidup telah diadopsi oleh UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Riswanti, 2013).
Konsep  strict  liability  dalam  hukum  lingkungan  secara  eksplisit  ditegaskan  dalam  Pasal  88 UUPPLH  yang  menyatakan  "Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu  dibuktikan  unsur  kesalahannya".  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  dijelaskan  dengan  jelas bahwa  tanggung  jawab  mutlak  atau strict  liability merupakan  unsur  kesalahan  yang  tidak  perlu dibuktikan  oleh  korban  atau  penggugat  sebagai  dasar  pembayaran  ganti  rugi.  Dapat  disimpulkan bahwa  ketentuan strict  liability sebagai lex  specialis atas  perbuatan  melawan  hukum  dalam  konsep perdata.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang- Undang,  ketentuan  Pasal  88  UUPLH  diubah  menjadi  berbunyi  "Setiap  orang  yang  tindakannya, usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  Limbah  B3, dan/atau yang menghasilkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas  kerugian  yang  timbul  akibat  usaha  dan/atau  kegiatannya."  Penghapusan  frasa  "tanpa  perlu pembuktian  unsur  kesalahan"  menyebabkan  perubahan  penggunaan  prinsip,  dimana  prinsip  strict liability digantikan oleh doktrin tanggung jawab perdata tradisional yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan,  dimana  pertanggungjawaban  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  adanya  unsur  kesalahan. Perubahan  ini merugikan pihak  yang dirugikan, karena  adanya  kewajiban pembuktian dengan beban pembuktian  adanya  kerugian  yang  dilakukan  oleh  pencemar.  Jika  pencemaran  tidak  terbukti  atau unsur kesalahan tidak berhasil dibuktikan, maka pencemar dapat lepas dari tanggung jawab (Santoso, 2016).
Topik  taktik greenwashing dalam  dunia  bisnis  telah  mendapatkan  perhatian  yang  signifikan dalam  beberapa  tahun  terakhir. Greenwashing mengacu  pada  pendekatan  strategis  yang  digunakan oleh  korporasi  untuk  menciptakan  persepsi  bahwa  produk  atau  aktivitas  mereka  menguntungkan secara lingkungan, meskipun tidak ada bukti substansial yang mendukung klaim tersebut. Perilaku ini seringkali  menyesatkan  pelanggan  dan  memiliki  dampak  yang  merugikan  bagi  lingkungan  dan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  mengevaluasi  akuntabilitas  korporasi  dalam melakukan greenwashing melalui  penerapan  prinsip  pertanggungjawaban  produk.  Konsep  hukum pertanggungjawaban  produk  membebankan  tanggung  jawab  kepada  produsen  atau  distributor  atas kerugian yang diakibatkan oleh barang yang mereka produksi atau distribusikan. Teori ini mencakup tiga komponen utama:  cacat produk,  kerusakan, dan  hubungan  sebab akibat antara  cacat produk dan kerusakan  yang  diakibatkannya.  korporasi  yang  mengambil  bagian  dalam  praktik  penipuan greenwashing ,  di  mana  mereka  menyebarkan  informasi  yang  salah  atau  menyesatkan  kepada konsumen, dapat dianggap bertanggung jawab karena menghasilkan produk yang cacat.
Sangat  penting  bagi  korporasi  untuk  mengakui  dan  bertanggung  jawab  atas  setiap  contoh kesalahan  produk  yang  muncul  sebagai  konsekuensi  dari  praktik greenwashing .  Untuk  memastikan dampak  lingkungan  dari  produk  mereka,  sangat  penting  bagi  korporasi  untuk  menjaga  transparansi dan  akurasi  dalam  pelaporan  mereka.  korporasi  yang  dengan  sengaja  menyebarkan  informasi  yang salah  atau  menipu  tidak  hanya  menipu  konsumen  tetapi  juga  membahayakan  lingkungan.  Dalam skenario  ini,  produsen  bertanggung  jawab  atas  segala  cacat  pada  produk  yang  bertentangan  dengan prinsip-prinsip kesetaraan, ketepatan, dan etika.
Pertanggungjawaban  korporasi  harus  mencakup  konsekuensi  negatif  yang  terkait  dengan greenwashing .  Konsumen  dapat  mengalami  kerugian  ekonomi  dan  ekologi  ketika  mereka  membeli produk  dengan  kesan  bahwa  produk  tersebut  ramah  lingkungan,  dengan  mengandalkan  klaim greenwashing yang  menyesatkan,  hanya  untuk  menemukan  bahwa  produk  tersebut  gagal  memenuhi persyaratan  yang  disebutkan.  Sangat  penting  bagi  korporasi  untuk  mempersiapkan  diri  dengan  baik untuk  memberikan  kompensasi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  karena  penggunaan  strategi greenwashing .  Selain  itu,  untuk  mencapai  keputusan  yang  konklusif,  penting  untuk  menetapkan hubungan  sebab  akibat  yang  jelas  antara  kerugian  yang  terjadi  dan  masalah  produk.  Menunjukkan hubungan sebab akibat antara klaim lingkungan yang menyesatkan yang dibuat oleh korporasi, yang kadang-kadang  disebut  sebagai greenwashing ,  dan  kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen  atau lingkungan adalah hal yang paling penting. Untuk memvalidasi klaim-klaim ini, sangat penting untuk memberikan bukti empiris yang kuat dan analisis yang tidak memihak.
Untuk  menjamin  akuntabilitas  korporasi  dalam  melakukan greenwashing ,  sangat  penting untuk  membuat  peraturan  yang  ketat  dan  menerapkannya  secara  ketat.  Pemerintah  dan  organisasi pengawas  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa  korporasi  mematuhi  prinsip-prinsip tanggung jawab produk dan menjauhkan diri  dari praktik-praktik greenwashing yang menipu. Untuk mendorong  akuntabilitas  korporasi  terhadap  pelanggan  dan  lingkungan,  sangat  penting  untuk menjatuhkan hukuman yang substansial kepada individu atau entitas yang terbukti melakukan praktik greenwashing . Selain itu, sangat penting bagi pelanggan untuk memiliki kesadaran dan menggunakan ketajaman  ketika  mengevaluasi  dan  meneliti  komitmen  yang  dikeluarkan  oleh  korporasi. Mempromosikan penggunaan produk dan mendukung korporasi yang menerapkan praktik bisnis yang benar-benar berkelanjutan dapat secara efektif mengurangi prevalensi greenwashing .

## 3.4 Perbandingan Pengaturan antara Indonesia dengan Beberapa Negara
a) Inggris
Dalam  hal  pengaturan  mengenai  barang  dan  jasa  ramah  lingkungan,  Inggris  melalui Competition  and  Market  Authority  (CMA)  memiliki  draft  pedoman  klaim  ramah lingkungan, yaitu Environmental Claims on Goods and Services. Bahwa di dalam dokumen tersebut, telah dijelaskan oleh CMA (UK, 2021) bahwa klaim ramah lingkungan merupakan sebuah iklan terhadap produk dan jasa di mana harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Memiliki  jejak  lingkungan  yang  positif  atau  tidak  memiliki  jejak  lingkungan  sama sekali
b) Menunjukkan  dampak  lingkungan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  iterasi sebelumnya dari produk atau layanan yang sama
c) Menunjukkan  dampak  lingkungan  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  merek lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  Inggris  terutama  mengatur  cara  perusahaan menyajikan  informasi  dalam  iklan  mengenai  produk  mereka,  serta  pembatasan  klaim  yang dibuat tentang dampak lingkungan dari produk atau  layanan mereka.   Selain itu, produsen diwajibkan  untuk  memberikan  jaminan  yang  memastikan  bahwa  konsumen  mendapatkan informasi  yang  lengkap,  sehingga  mereka  dapat  mengambil  keputusan  yang  tepat  terkait barang atau jasa yang akan mereka beli.   Penyebaran informasi dapat dilakukan tanpa harus menyediakan produk atau jasa yang ramah lingkungan kepada konsumen.
CMA  sebagai  badan  pemerintah  juga  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  memperhatikan aspek-aspek klaim lingkungan yang benar sebagai berikut:
a) Benar, tepat, dan akurat;
b) Informasinya harus jelas dan tidak ambigu;
c) Informasinya harus transparan;
d) Membandingkan barang dan atau jasa dengan cara yang adil dan benar;
e) Merefleksikan  serta  mempertimbangkan  life  cycle  atau  siklus  hidup  suatu  produk ketika menyediakan informasi;
f) Klaim lingkungan tersebut dapat dibuktikan.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa konsep greenwashing di Inggris tidak  hanya  mencakup  iklan  yang  menipu,  tetapi  juga  iklan  yang  tidak  mengungkapkan aktivitas  atau  komposisi  secara  lengkap  dan  tidak  memiliki  informasi  pendukung  yang memadai, dan hanya memberikan informasi secara segmental.
b) Australia
Komisi  Persaingan  dan  Konsumen  Australia  (The  Australian  Competition  and  Consumer Protection/ACCC)  baru-baru  ini  merilis  panduan  yang  sangat  ditunggu-tunggu  terkait perumusan  pernyataan  lingkungan  dan  keberlanjutan.  ACCC  telah  menetapkan  delapan kriteria  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan  saat  mengajukan  klaim  agar  dapat  mematuhi Undang-Undang  Konsumen  Australia  (ACL).  Rekomendasi  ini  didasarkan  pada  temuan Laporan  'Greenwashing  oleh  Bisnis  di  Australia'  dari  ACCC  pada  bulan  Maret  2023. Laporan tersebut menggunakan penelusuran internet untuk memeriksa situs web dan bisnis, dan  menemukan  bahwa  57%  dari  entitas  yang  dievaluasi  membuat  klaim  yang  meragukan terkait praktik lingkungan merek (Ayman Guirguis, 2023).
'Delapan  Prinsip'  untuk  "klaim  lingkungan  dan  keberlanjutan  yang  dapat  dipercaya"  yang ditetapkan oleh Komisi Persaingan Usaha dan Konsumen Australia (ACCC) menjadi tulang punggung  Panduan  Greenwashing,  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  perusahaan  dalam mengidentifikasi jenis-jenis "klaim lingkungan" yang termasuk dalam greenwashing. ACCC mendefinisikan istilah klaim lingkungan sebagai pernyataan apa pun yang dibuat oleh bisnis mengenai  pengaruhnya  terhadap  lingkungan,  termasuk  klaim  yang  dapat  menciptakan persepsi bahwa bisnis, produk, atau jasanya:
a) memiliki pengaruh ekologis yang netral atau positif;
b) menunjukkan  efek  merugikan  yang  lebih  kecil  terhadap  lingkungan  dibandingkan dengan opsi lain;
c) menawarkan keuntungan lingkungan yang berbeda.
Berikut  merupakan  kedepalan  prinsip  yang  berkenaan  dengan  klaim  lingkungan  dan keberlanjutan yang dapat dipercaya (Elisa de Wit, 2023):
a) Membuat klaim yang akurat dan jujur Terkait klaim lingkungan, ACCC telah mengeluarkan peringatan bahwa klaim yang melebih-lebihkan  jumlah  penerimaan  ilmiah  atau  manfaat  lingkungan  dapat dianggap  sebagai  pelanggaran  Hukum  Konsumen  Australia.  Maka  dari  itu,  klaim yang dibuat harus akurat serta memiliki integritas.
b) Memiliki bukti untuk mendukung klaim tersebut ACCC  menyarankan  perusahaan  yang  ingin  membuat  klaim  lingkungan  untuk melakukan  penelitian  dan  uji  tuntas  yang  memadai  untuk  memastikan  bahwa mereka dapat mendukung klaim mereka.
c) Tidak menyembunyikan informasi penting Dalam  hal  menjual  produk  dan  atau  jasa,  setiap  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk memberikan  informasi  terhadap  produk  dan  jasanya  secara  jujur  dan  terbuka,  serta tidak menyembunyikan kebenaran-kebenaran akan produk dan jasanya.
d) Penjelasan kondisi atau kualifikasi apa pun pada klaim tersebut Klaim lingkungan yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu mungkin memerlukan penjelasan.  Klaim  bahwa  suatu  produk  'dapat  didaur  ulang'  dapat  bergantung  pada perilaku  pelanggan,  lokasi  penjualan,  dan  teknologi  atau  infrastruktur.  Klaim lingkungan  harus  mempertimbangkan  penggunaan  pelanggan,  kondisi  penjualan, dan  ketersediaan  infrastruktur  dan  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mencapai manfaat lingkungan.
e) Hindari klaim yang luas dan tidak berkualitas ACCC melarang perusahaan  untuk membuat klaim  yang luas atau tidak memenuhi syarat  atau  menggunakan  terminologi  yang  tidak  tepat  seperti  "green"  atau "sustainable".
f) Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti ACCC  menekankan  penggunaan  bahasa  yang  ramah  pelanggan.  Namun,  ACCC memperingatkan  agar  tidak  melakukan  greenwashing  ketika  menggunakan  istilah ilmiah atau teknis yang tidak didefinisikan dalam pernyataan atau dapat ditafsirkan secara berbeda.
g) Elemen visual dimana tidak boleh memberikan kesan yang salah ACCC  memperingatkan  agar  tidak  menggunakan  simbol,  tanda  kepercayaan,  label pihak ketiga, dan sertifikasi dalam klaim lingkungan yang dapat menyesatkan. Jika perusahaan  menggunakan  tanda  sertifikasi,  tanda  kepercayaan,  atau  label  pihak ketiga  tanpa  membuktikan  bahwa  tanda  tersebut  berlaku  untuk  produk,  layanan, atau  aspek  atau  tidak  lagi  memenuhi  kriteria  sertifikasi,  maka  konsumen  dapat disesatkan.
h) Bersikaplah  langsung  dan  terbuka  tentang  transisi  keberlanjutan  akan  product tersebut
ACCC menyarankan pelaku usaha untuk melakukan pengungkapan pasar yang jujur dan transparan mengenai tujuan lingkungan mereka.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Penggunaan  metode greenwashing merugikan  konsumen  dan  menjadi  penghalang  bagi pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  Indonesia  saat ini  tidak  memiliki  undang-undang  khusus  yang  secara  langsung  membahas  masalah  praktik greenwashing . Mengingat ruang lingkup greenwashing yang cukup luas, terutama dalam konteks era e-commerce,  sangat  penting  untuk  mengakui  pentingnya  langkah-langkah  anti- greenwashing di berbagai domain kebijakan. Hal ini memerlukan adanya revisi terhadap undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen. Pemeriksaan atas kesalahan korporasi dalam melakukan greenwashing dapat difasilitasi  melalui  analisis  terhadap  gagasan  tanggung  jawab  produk,  serta  kerangka  kerja  legislatif yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
Dalam  situasi  seperti  itu,  sangat  penting  untuk  meminta  pertanggungjawaban  korporasi  atas penyebaran klaim ramah lingkungan yang tidak akurat atau menyesatkan kepada konsumen. Undang- Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  menetapkan  struktur  hukum  yang  komprehensif terkait  tanggung  jawab  korporasi  atas  teknik  pencucian  lingkungan  yang  merugikan  lingkungan. Selain itu, prinsip-prinsip tanggung  jawab produk dapat secara efektif meminta pertanggungjawaban korporasi atas pernyataan ramah  lingkungan  yang menipu  atau palsu  yang dibuat kepada  pelanggan. Dalam  hal  ini,  adanya  urgensi  untuk  memberikan  perluasan  tanggung  jawab,  pengaturan pertanggungjawaban  yang  berkenaan  dengan  praktik  greenwashing  serta  pemahaman  yang komprehensif  terhadap  korporasi  sebagai  pelaku  usaha,  bahwasanya  praktik  tersebut  merupakan tindakan yang menyesatkan
Selain itu, pentingnya korporasi untuk mengetahui praktik bisnis berkelanjutan serta promosi yang  etis.  Hal  ini  bertujuan  dalam  menciptakan  nilai  jangka  panjang  yang  seimbang  antara keuntungan ekonomi, perlindungan lingkungan sekitar, serta kesejahteraan sosial masyarakat.  Praktik bisnis  dengan  promosi  bisnis  yang  etis  dan  berkelanjutan  memastikan  bahwa  komunikasi  dan pemasaran  produk  atau  layanan  produk  dilakukan  dengan  jujur,  transparan,  dan  menghormati konsumen,  serta  mempromosikan  nilai-nilai  yang  mendukung  keberlanjutan  dan  tanggung  jawab sosial  korporasi.  Sebagai  pelaku  usaha,  korporasi  dapat  menilai  bahwasanya  praktik  greenwashing bukanlah merupakan pilihan yang baik dalam jangka panjang, karena adanya ketidaksesuaian dengan praktik bisnis berkelanjutan dan promosi yang etis.

## 4.2 Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  adanya  perevisian  terkait  dengan  undang-undang perlindungan konsumen, serta adanya peraturan khusus yang mengatur tentang praktik greenwashing. Dalam  hal  ini,  Negara  dapat  memberikan  pengaturan  terkait  dengan  korporasi  sebagai  pelaku  usaha memiliki  keharusan  untuk  memastikan  klaim  lingkungan  mereka  benar  dan  akurat,  jelas  dan  tidak ambigu,  adanya  transparansi  atau  keterbukaan,  serta  tidak  menghilangkan  atau  menyembunyikan informasi  penting,  serta  klaim  tersebut  harus  dan  atau  dapat  dibuktikan.  Alternatif  lain  yang  dapat dilakukan  adalah  adanya  sertifikasi  yang  berkenaan  dengan  barang  dan  atau  jasa  yang  ramah lingkungan,  agar  dapat  dibuktikan  terlebih  dahulu,  dan  kemudian  dapat  dijual  dan  dikonsumsi  oleh publik.
Selain  itu,  adanya  keharusan  konsumen  untuk  mengetahui  praktik  greenwashing  serta  jenis dan bentuk dari praktik tersebut. Rekomendasi praktis yang dapat dilakukan adalah adanya kampanye pendidikan, serta adanya program dari negara dan atau individu-individu yang memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam memberikan pemahaman akan praktik greenwashing. Mengingat teknologi yang canggih,  hal  tersebut  dapat  diberitakan  mulai  dari  sosial  media,  maupun  secara  langsung  melalui seminar dan workshop
Pemerintah  juga  dapat  memberikan  informasi  dan  berkolaborasi  dengan  korporasi  yang memproduksi  barang  dan  atau  jasa  ramah  lingkungan  sebagai  pelaku  usaha  dalam  mengupayakan perngurangan  ancaman  praktik  tersebut.  Hal  praktik  yang  dapat  dilakuka  adalah  adanya  pelatihan- pelatihan  internal,  dan  mengadopsi  praktik  berkelanjutan  berbasis  Good  Corporate  Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed,  A.,  Vij,  D.  S.,  Qureshi,  S.,  &  Nargis.,  S.  (2022).  Green  Marketing  or  Greenwashing:  An  Illusion. International New York Academic Congress (4), 17-22.
Ayman  Guirguis,  J.  M.  (2023,  July  20). The  ACCC's  Eight  Commandments  for  Environmental  and Sustainability  Claims  and  Avoiding  Greenwashing  and  Breaches  of  the  Australian  Consumer  Law . Retrieved  from  K&L  Gates  Hub:  https://www.klgates.com/The-ACCCs-Eight-Commandments-for- Environmental-and-Sustainability-Claims-and-Avoiding-Greenwashing-and-Breaches-of-the-Australian- Consumer-Law-7-20-2023
Browniewicz,  E.  (2016).  Environmental  Goods  and  Services  Sector. 9th  International  Scientific  Conference Business and Management , 1-8.
Bustomi, A. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. Jurnal Unpal, 16 (2), 154- 166.
Chen, Y.-S., & Chang, C.-H. (2013). Greenwashing and Green trust: The Mediation Effects of Green Consumer Confusion and Green Perceived Risk. Journal of Business Ethics (114), 489-500.
Cherian, J., & Jacob, J. (2012). Green Marketing: A Study Consumers’ Attitude Towards Environment Friendly Products. Asian Social Science, 8 (12), 117-126. Eleanora., F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Krtha Bhayangkara, 12 (2), 207-228. Elisa  de  Wit,  C.  F.  (2023,  July). ACCC  Issues  Guidance  on  Greenwashing .  Retrieved  from  Norton  Rose Fulbright: https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/08a00e98/accc-issues- guidance-on- greenwashing#:~:text=The%20term%20'greenwashing'%20refers%20to,or%20have%20no%20reasonabl e%20basis%E2%80%9D.&text=Greenwashing%20may%20(among%20other%20things,d
Geng,  Y.,  Liu,  W.,  Li,  K.,  &  Chen,  H.  (2021).  Environmental  Regulation  and  Corporate  Tax  Avoidance:  A Quasi-Natural  Experiment  Based  On  the  Eleventh  Five-Year  Plan  in  China. Energy  Economics, 99 (105312), 1-16.
Ghassani, M. K., Rahman, N. A., Geraldine, T., & Murwani, I. A. (2022). The Effect of Greenwashing, Green Word  of  Mouth,  Green  Trust  and  Attitude  towards  Green  Products  on  Green  Purchase  Intention. Budapest International Research and Critics Institute Journal, 5 (3), 25508-25520.
Green  Business  Bureau.  (2021,  February  24). SDG  12:  Responsible  Consumption  and  Production .  Retrieved from Green Business Bureau: https://greenbusinessbureau.com/topics/sdg/sdg-12-responsible- consumption-and-production/
Green Business Bureau. (2021, December 16). The Seven Sins of Greenwashing . Retrieved from Green Business Bureau: https://greenbusinessbureau.com/green-practices/the-seven-sins-of-greenwashing/
Greenpeace. (2022, November 15). COP27 Sponsor The Coca-Cola Company named worst plastic polluter for five  years  in  a  row  according  to  2022  Brand  Audit .  Retrieved  from  Greenpeace: https://www.greenpeace.org/usa/news/cop27-sponsor-the-coca-cola-company-named-worst-plastic- polluter-for-five-years-in-a-row-according-to-2022-brand-audit/
Greenpeace. (2022, April 12). Greenwash: What  It Is and How Not to Fall for It . Retrieved from Greenpeace: https://www.greenpeace.org.uk/news/what-is-greenwashing/
KBBI.  (2023,  October  12). Tanggung  Jawab .  Retrieved  from  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia: https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab
Koons,  E.  (2022,  July  12). Energy  Tracker  Asia .  Retrieved from  Energy  Tracker  Asia: https://energytracker.asia/greenwashing-examples-of-top-companies/
Ksamawantara, I. M., Kosasih, J. I., & Widyantara, I. M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal. Jurnal Interpretasi Hukum, 2 (2), 281-286.
Lanthorn, K. R. (2013). It’s All About the Green: The Economically Driven Greenwashing Practices of Coca- Cola. Augsburg Honor Review, 6 (13), 32-47.
Loannou, L., Kassinis, G., &  Papagiannakis., G. (2022, July 21). How Greenwashing  Affects the Bottom Line . Retrieved  from  Harvard  Business  Review:  https://hbr.org/2022/07/how-greenwashing-affects-the- bottom-line
Lyon,  T.  P.,  &  Montgomery,  A.  W.  (2015).  The Means  and  End  of  Greenwash. Journal  of  Organization  and Environment, 28 (2), 223-249.
Moslehpour, M., Chau, K. Y., Du, L., Qiu, R., Lin, C.-Y., & Batbayar., B. (2023). Predictors of Green Purchase Intention  Toward  Eco-Innovation  and  Green  Products:  Evidence  From  Taiwan. Economic  Research- Ekonomska Istrazivanja, 36 (2), 1-22.
Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum  Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Dengan Diskresi). Jurnal Sasi, 20 (2), 21-27.
Netto, S. V., Sobral, M. F., Ribeiro, A. R., & Soares, G. R. (2020). Concepts and Forms of Greenwashing:  A Systematic Review. Environmental Science Europe, 32 (19), 1-12.
Pranaharjo, A., Suharyono, &  Wilopo. (2013). Pengaruh Green  Advertising Terhadap Persepsi Tentang Green Brand dan  Keputusan Pembelian (Survei pada Mahasiswa  Fakultas Ilmu  Administrasi  Angkatan 2010 / 2011 Universitas Brawijaya Konsumen Air Minum Kemasan Merek ADES). Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya, 4 (2), 1-9.
Probokusumo, D. W. (2014). Pengaruh Green Advertising Terhadap Keputusan Pembelian Dimediasi Persepsi Tentang  Green  Brand  Pada  Konsumen  Molto  Ultra  Sekali  Bilas. Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Muhammadiyah Purworejo , 1-93.
Pujari,  D.,  &  Dangelico,  R.  M.  (2010).  Mainstreaming  Green  Product  Innovation:  Why  and  How  Companies Integrate Environmental Sustainability. Journal of Business Ethics (95), 471-486.
Putra,  I.  M.,  Budiarta,  I.  N.,  &  Subamia,  I.  N.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  Consumer Dispute Resolution Through Peace. Jurnal Interpretasi Hukum, 3 (3), 358-364.
Riswanti,  A.  R.  (2013).  Tanggung  Jawab  Mutlak  (Strict  Liability)  Dalam  Penegakan  Hukum  Perdata Lingkungan di Indonesia. Jurnal Kertha Wicara (1), 1-5.
Santoso,  M.  A.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang  Dilakukan  oleh Korporasi. Jurnal Cakrawala Hukum, 7 (2), 216-228.
Shabbir,  M.  S.,  Sulaiman,  M.  A.,  Al-Kumaim,  N.  H.,  Mahmood,  A.,  &  Abbas,  M.  (2020).  Green  marketing approaches  and  their  impact  on  consumer  behavior towards the  environment—A  study  from  the  UAE. Sustainability, 12 (21), 1-13.
Shittu, O. (2020). Emerging Sustainability Concerns and Policy Implications of Urban Household Consumption: A Systematic Literature Review. Journal of Cleaner Production (246), 1-13.
Siswanto,  B.  (2010).  Perkembangan  Konsep  dan  Penelitian  Greenwashing:  Analisis  Pustaka. Jurnal  Ilmiah Manajemen Bisnis, 10 (1), 63-70.
Situmorang,  J.  R.  (2011).  Pemasaran  Hijau  yang  Semakin  Menjadi  Kebutuhan  dalam  Dunia  Bisnis. Jurnal Administrasi Bisnis, 7 (2), 131-142.
Sukma, L. (2017). Pertanggungjawaban Produk (Product Liability) Sebagai Salah Satu Alternatif Perlindungan Konsumen. Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 7 (2), 32-42.
Susiari, N. P., & Suparna, G. (2016). Greenwashing: Konsekuensinya Pada Konsumen (Studi Kasus Pada Coca- Cola Dengan Kemasan PlantBottle. E-Jurnal Manajemen Unud, 5 (8), 5200-5236.
Tri, C. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Triwulan,  T.,  &  Febriana.,  S.  (2010). Perlindungan  Hukum  Bagi  Pasien. Jakarta:  Prestasi  Pustaka  Raya Nusantara.
UK,  C.  a.  (2021). CMA  Guidance  on  Environmental  Claims  on  Goods  and  Services:  CMA  Responses  to  the Consultation. Government of United Kingdom. Yudana,  I.  G.,  Budiartha,  I.  N.,  &  Arini,  D.  G.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Melalui Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace. Jurnal Interpretasi Hukum, 3 (3), 379-385.
Zhang, L., Li, D., Cao, C., & Huang, e. (2018). The Influence of Greenwashing Perception on Green Purchasing Intentions:  The  Mediating  Role  of  Green  Word-Of-Mouth  and  Moderating  Role  of  Green  Concern. Journal of Cleaner Production (187), 740-750.