## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 19, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Penerapan Akuntabilitas Dan Maslahat
Dalam Perspektif Hukum Wakaf
Muhammad Zuhirsyan 1 (Penulis_1) zuhirsyan12@gmail.com.
Nurlinda (Penulis_2)

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  the  application  of accountability and benefits in waqf law and also to  find  out  the  urgency  of  recording  waqf  in  the perspective  of  Islamic  law  and  accountability  in disclosure.  The  object  of  the  research  is  the implementation of waqf in Medan City community.  This  is  a  descriptive  qualitative research.  The  method  of  collecting  the  data  in research  uses  library  research  and  interviews with  several  related  parties.  The  sampling technique  uses  random  sampling.  The  type  of data  used  in  this  study  is  secondary  primary data.  The  data  analysis  used  is  descriptive  by using literature studies in the form of muamalah fiqh books including the DSN-MUI fatwa.
The results showed that Waqf is one of the legal actions  that  have  been  determined  by  rules, harmony and conditions, both in the perspective of  classical  Jurisprudence  and  legislation  in Indonesia. The application of waqf law as a legal act in the perspective of benefit and accountability can be realized by recording waqf up  to  reporting  the  development  of  waqf management  to  the  Indonesian  Waqf  Agency (IWA)  or  it  can  be  conveyed  directly  to  the public.
Keywords : Waqf, Accountability, Benefits

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan guna melihat penerapan akuntabilitas  dan  maslahat  dalam  hukum  wakaf dan  menemukan  urgensi  pencatatan  wakaf dalam  perspektif  hukum Islam  dan  akuntabilitas dalam  pengungkapan.  Adapun  objek  penelitian adalah  pelaksanaan  wakaf  pada  masyarakat Kota  Medan.  Jenis  penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif.  Metode pengumpulan data
1 Dosen Politeknik Negeri Medan
Pada  penelitian  menggunakan library  research dan  wawancara  kepada  beberapa  pihak  terkait. Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan random samping. Jenis data yang dipakai dalam penelitian  ini  merupakan  data  primer  sekunder. Analisis  data  yang  dipakai  menggunakan deskriptif  dengan  menggunakan  studi  literatur yang berupa buku-buku fikih muamalah termasuk juga fatwa DSN-MUI.
Hasil penelitian menunjukkan Wakaf merupakan salah  satu  perbuatan  hukum  yang  telah ditentukan  aturan,  rukun  dan  syaratnya,  baik dalam  perspektif  fikih  klasik  maupun  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Penerapan perbuatan hukum wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam perspektif kemaslahatan dan akuntabilitas dapat
diwujudkan  dengan  melakukan  pencatatan wakaf hingga pelaporan perkembangan pengelolaan  wakaf  kepada  lembaga  Badan Wakaf  Indonesia  (BWI)  atau  langsung  kepada publik.
Kata Kunci : wakaf, akuntabilitas, maslahat

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Salah  satu  perbuatan  hukum  yang banyak dilakukan, dilihat dan dirasakan masyarakat  muslim  Indonesia  adalah  wakaf. Banyak  ditemukan  wakaf  yang  dilakukan  kaum muslim  baik  yang  bersifat  personal  maupun kelompok  yang  masih  ada  hingga  saat  ini  dan memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar. Namun di sisi lain, tidak sedikit aset wakaf yang menuai  permasalahan  bahkan  perselisihan  baik antara  keluarga  pewakif  dengan  nazir  maupun lainnya.
Sebagai  salah  satu  bidang  keilmuan, ilmu  ushul  fikih  harus  terus  dikembangkan  dan dilestarikan sebagai kunci menemukan berbagai kemaslahatan  yang  seiring  perubahan  waktu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dan  perkembangan  teknologi  semakin  memiliki ruang lingkup yang besar dan luas.
Jika  dilihat  perspektif  hukum  Islam,  sisi kemaslahatan  merupakan  sesuatu  yang  sangat urgen  untuk  diterapkan,  karena  memang tujuan pemberlakuan  hukum  Islam  itu  sendiri  adalah untuk  mencapai  kemaslahatan  di  dunia  dan akhirat.
Dalam  bidang  akuntansi,  akuntabilitas juga  merupakan  sesuatu  yang  sangat  urgen diterapkan  dalam  berbagai  bidang  dan  di berbagai  lapisan  masyarakat.  Tentunya  hal  ini bertujuan  agar  menjaga  munculnya  dampak negatif yang tidak dikehendaki.
Untuk  mengindari  hal-hal  yang  tidak diinginkan dan demi mewujudkan kemaslahatan umum  yang  ada  di  dalam  pelaksanaan  wakaf, maka  sangat  perlu  melakukan  pengkajian mendalam  terhadap  problematika  wakaf  dalam sudut  hukum  Islam  melalui  penguatan  melalui akuntabilitas dan maslahat.
Problematika  perkawafan  di  Indonesia saat  ini  adalah  masih  banyaknya  harta  wakaf yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)  setempat.  Pelaksanaan  wakaf  oleh sebagian  umat  Islam  hanya  sekedar  dilakukan secara  lisan  dan  tidak  di  hadapan  Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW),
sehingga wakaf itu tidak ada dokumentasinya di KUA.  Begitu  juga,  masih  banyak  harta  wakaf yang  belum  didaftarkan  di  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat sehingga masih banyak harta wakaf yang belum bersetifikat  wakaf.  Al  ini  disebabkan  karena kurangnya  kesadaran  hukum  masyarakat  untuk mengurus  pendaftaran  harta  wakaf  di  BPN, maupun rumitnya prosedur yang dilalui sebagian  nazhir  wakaf  di  beberapa  BPN
kabupaten/kota  dalam  proses  sertifikasi  harta wakaf tersebut. 2
Namun,  tampaknya  di  masa  sekarang urgensi  yang  harus  menjadi  perhatian  adalah pengelolaan  wakaf  yang  lebih  profesional melalui  penegasan  pencatatan  dan  pelaporan, sehingga  menjadikan  perbuatan  wakaf  lebih dapat  lebih  kuat  berdasarkan  legalitas  wakaf  di mata  hukum  baik  itu  hukum  Islam  maupun hukum konvensional.
Untuk  itu,  penelitian  ini  sangat  menarik untuk  dilakukan,  dengan  judul  pembahasan  : Penerapan  Akuntabilitas  dan  Maslahat  Dalam Perspektif Hukum Wakaf

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  dapat  ditarik  sebuah  permasalahan sebagai berikut :
1.  Bagaimana kedudukan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam Islam?.
2.  Bagaimana penerapan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum dalam pesepektif kemaslahatan dan akuntabilitas.

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Medan  sebagai  ibukota  Provinsi  Sumatera Utara.  Di  Kota  ini  banyak  ditemukan  tanah wakaf.
Penelitian  ini  menggunakan  parameter kajian  hukum  Islam  (hukum  bisnis  syariah)  dan sudut  akuntabilitas.  Dimana,  penerapan  wakaf sebagai  perbuatan  hukum  dianalisis  dan  diukur dengan studi literatur dan kepustaakaan sumber hukum Islam  seperti Alquran,  Hadis,  dan  Ijtihad para  ulama  melalui  fatwa  maupun  lainnya.  Di samping itu akan dilakukan beberapa
2 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif ,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
wawancara  ke  beberapa  pakar  dalam  bidang wakaf.
Penelitian merupakan
klasifikasi terhadap berbagai persoalan yang masih belum jelas.  Tujuan  langsung  dari  studi  ini  adalah untuk mengembangkan hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan
untuk penelitian selanjutnya.
Fenomena  permasalahan  yang  telah disampaikan  diatas  akan  dicoba  dijawab  atau dicarikan  solusinya  melalui  metode  pendekatan yuridis empiris. Penggunaan pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian  ini  nantinya  akan  menggunakan bahan-bahan  hukum  perspektif  syariah  dan akuntabilitas.    Sementara  Pendekatan  empiris digunakan  karena  dalam  penelitian  ini  dipakai data primer yang diperoleh peneliti dari kegiatan lapangan.  Pendekatan  yuridis  empiris  dalam penelitian  yang  akan  dilakukan  ini  bermaksud bahwa  analisis  permasalahan  akan  dilakukan melaui  cara  mengkolaborasikan  bahan-bahan hukum  yang  merupakan  data  sekunder  dengan data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan  yaitu tentang tema penelitian ini.

## II.  Pembahasan
A.  Kedudukan wakaf
sebagai suatu perbuatan hukum
Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum,  oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya harus  diperhatikan  mengenai  syarat  dan rukunnya. Dalam istilah fikih, perbuatan mukallaf disebut dengan mahkim fih.
Definisi mahkum  fih, merujuk  pada tindakan  mukallaf  yang  berhubungan  dengan hukum. 3 Sebagaimana yang dikemukakan
Wahbah  Zuhaily  di  awal  pembahasan  tentang
3 Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Kutub al- Islamiyah, 2010, Jakarta,  hal. 112
mahkum  fih ,  penyebutkan  mahkum  fih  adalah dikarenakan  perbuatan  merupakan  sesuatu yang  bersifat mahkum  fih (dihukum/dinilai) dengan  perintah  atau  larangan  misalnya,  dan disebut  juga  terkadang  dengan mahkum  bih karena  perbuatan  mukallaf  digambarkan  terkait dengan  sesuatu  yang  diperintahkan  atau  yang dilarang. 4
Mahkum fih yang terdapat dalam hukum taklifi selalu  perbuatan  yang  mampu  dilakukan mukallaf, baik yang wajib, haram, sunat, makruh maupun  mubah.  Sedangkan mahkum  fih yang terdapat dalam hukum wadh’i adakala perbuatan  mukallaf  dan  adakalanya  bukan perbuatan  mukallaf  akan  tetapi  berkaitan dengan  perbuatan  mukallaf.  Contohnya  adalah tergelincirnya  matahari  yang  menjadi  sebab kewajiban  shalat  bagi  mukallaf.  Keterkaitan hukum wadh’i dengan  perbuatan  mukallaf adalah  melalui  perantaraan  keterkaitan  hukum taklifi dari sisi sebab, syarat maupun penghalang . 5
Wakaf  dari  kata waqf yang  secara bahasa  merupakan  masdar  dari  kata  kerja waqafa  asy- syai’ ,  yang  artinya  adalah  sesuatu berhenti.  Sama  arti  dengan  kata habasa dan sabbala . Waqf telah menjadi kata serapa dalam bahasa  Indonesia  dengan  istilah  wakaf. 6 al- Thayyar (2009: 437)
Menurut  Muhammad  al-Syarbini  al- Khatib  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Mardani, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan  untuk  dimanfaatkan  disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongannya)  dalam  penjagaannya  atau
4 Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh al-Islamy Waadilatuhu, Jld. I, Darul Fikr, 2004, Damaskus, hal. 132
5 Ibid , hal. 133
6 Abdullah al-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh Muamalah, Maktabah al-Hanif, Yogyakarta, 2009, hal. 437

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mushrif  (pengelola)  yang  dibolehkan  adanya. Dalam  definisi  lainnya,  wakaf  merupakan tindakan untuk ‘menahan’ harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan tanpa ‘menghabiskan’  atau  ‘merusak’  bendanya  dan digunakan  untuk  kebaikan.  Dalam  definisi lainnya,  wakaf  adalah  menahan  harta  yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan  atau  merusak  bendanya  dan digunakan untuk kebaikan. 7
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  wakaf adalah  perbuatan  hukum  seseorang  atau kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan melembagaannya  untuk  selama-lamanya  guna kepentingan  ibadah  atau  keperluan  umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Menurut Peraturan Perundang-
undangan  (PP)  28  Tahun  1977:  Perbutan hukum  seseorang  atau  badan  hukum  yang
memisahkan
sebagian dari harta
kekayaannyayang  berupa  tanah  milik  dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan  peribadatan  atau  keperluan  umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Dalam  undang  undang  nomor  41  tahun 2004, wakaf di artikan dengan perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta  benda miliknya,  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Menurut  UU  Nomor  3  Tahun  2006: Perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang (Wakif) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan  sebagaian  harta  benda  miliknya
7 Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan Syariah  Di  Indonesia. Prenamedia  Group,  Jakarta,  2015, hal. 277
untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
Wakaf  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit dalam  Alquran,  namun  demikian  ada  petunjuk umum tentang wakaf. Seperti firman Allah :
يِف َلِباَنَس َعْبَس  ْتَتَبْنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِ َّاللَّ ِليِبَس يِف ْمُهَلا َوْمَأ َنوُقِفْنُي َنيِذَّلا ُلَثَم ٌميِلَع ٌعِسا َو ُ َّاللَّ َو ُءاَشَي  ْنَمِل  ُفِعاَضُي ُ َّاللَّ َو ٍةَّبَح ُةَئاِم ٍةَلُبْنُس ِ لُك
Perumpamaan  (nafkah  yang  dikeluarkan  oleh) orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  di jalan  Allah  adalah  serupa  dengan  sebutir  benih yang  menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap bulir  seratus  biji.  Allah  melipat  gandakan (ganjaran)  bagi  siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya)  lagi  Maha Mengetahui. (QS. Albaqarah: 261)
Pada ayat selanjutnya masih pada surat yang sama, Allah berfirman :
َنِم  ْمُكَل اَنْج َرْخَأ اَّمِم َو  ْمُتْبَسَك اَم  ِتاَبِ يَط  ْنِم اوُقِفْنَأ اوُنَماَء  َنيِذَّلا اَهُّيَأاَي اوُض ِمْغُت  ْنَأ  َّلَِإ ِهيِذ ِخآِب  ْمُتْسَل َو  َنوُقِفْنُت ُهْنِم  َثيِبَخْلا اوُمَّمَيَت  َلَ َو  ِض ْرَ ْلْا
ٌدي ِمَح ٌّيِنَغ َ َّاللَّ َّنَأ اوُمَلْعا َو ِهيِف
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan  allah)  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu  memilih  yang  buruk-buruk  lalu  kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  Dan ketahuilah,  bahwa  Allah  Maha  Kaya  lagi  Maha Terpuji . (QS. Al-Baqarah: 267)
Adapun  dari  hadits  di  antaranya  adalah riwayat  dari  Ibnu  Umar  r.a, “Diiriwayatkan  dari Ibnu  Umar  r.a.  ia  berkata,  bahwa  Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia pergi  kepada  Rasilullah  SAW  seraya  berkata: Saya  mendapatkan  bagian  tanah  yang  belum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pernah  saya  dapatkan  harta  yang  paling  saya sayangi sebelumnya dari harta itu. Apakah yang akan Nabi peintahkan kepada saya? Rasulullah menjawab:  Jika  Engkau  mau  tahanlah  dzat bendanya  dan  sedekahkan  hasilnya.  Kemudian Umar  menyedekahkan  dan  (menyuruh)supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan sedangkan  manfaat  benda  itu  diberikan  kepada fuqa ra’, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah tamu dan pelancong. Tidak ada dosa bagi yang mengurusi  harta  tersebut  makan  secara  wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya .
Berdasarkan  sisi  penunjukan  wakaf, wakaf ini diklasifikasikan kepada dua, yaitu; 8 a. Wakaf  ahli atau  wakaf dzurri, disebut
dengan  demikian  karena  disebut  demikian karena  wakaf  ini  ditujukan  kepada  orang- orang tertentu, baik seorang atau lebih atau baik keluarga si wakif sendiri atau bukan.
b. Wakaf  khairi ,  merupakan  wakaf  yang ditujukan  untuk  kepentingan ‘agama’  atau ‘kemasyarakat’ secara ‘tegas’. Contoh untuk
waqaf khairi seperti ‘pembangungan masjid’,
‘sekolah’,  ‘jembatan’,  ‘rumah  sakit’  dan lainnya.
Sebagaimana yang dikemukakan Faisal Haq, 9 wakaf  merupakan  salah  satu  perbuatan hukum,  oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya harus  diperhatikan  mengenai  syarat  dan rukunnya.  Jumhur  ulama  menyatakan  bahwa rukun wakaf ada 4 (empat) yakni:
a. Wakif ,  yakni  individu  yang  menyerahkan hartanya sebagai waqaf.
b. Mauquf merupakan  ‘harta’  yang  diserahkan sebagai waqaf.
8 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah  Dalam  Hukum  Islam  Indonesia. Kencana,  Jakarta, 2010, hal. 372
9 Faisal  Haq, Hukum  Perwakafan  di  Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 6
c. Mauquf  ‘alaihi ,  merupakan  niat  atau  tujuan/ individu  yang  bertanggungjawab  dalam mengelola harta waqaf.
d. Sighat adalah sebuah pernyataan dari waqif bahwa waqif bahwa hartanya telah diwaqafkan.
Sedangkan rukun wakaf menurut Undang-Undang (UU) No. 41/2004, terdiri dari 6 (enam).  Empat  rukun  seperti  yang  telah dikemukakan  sebelumnya  dan  lalu  ditambah lagi 2 (dua) yaitu:
1) Peruntukan harta benda wakaf.
2) Jangka waktu wakaf
Wakaf  dinyatakan  sah  apabila  telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya adalah:
1)   Waqif (orang yang berwakaf)
2)  Mauquf bih (harta wakaf)
3) Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf)
4)  Shighat (pernyataan atau ikrar waqif secara sukarela  atas  kemauan  atau  kehendak sendiri mewakafkan sebagian harta
miliknya). Sementara Syarat Wakaf adalah sebagai berikut;
1)  Syarat Wakif berdasarakan  Hukum  Islam terdiri dari merdeka, berakal, sehat, dewasa, tidak  berada  di  bawah  pengampuan. Sedangkan syarat menurut UU No. 41/2004 bagi  waqif  perorangan  terdiri  dari  dewasa, barakal  sehat,  tidak  terhalang  melakukan perbuatan  hukum,  dan  pemilik  sah  harta wakaf.  Sedangkan  bagi  waqif  organisasi, undang-undang menyatakan bahwa organisasi  dapat  menentukan  persyaratan ‘wakif’  sesuai anggaran  dasar  organisasi yang  besangkutan.  Akan  tetapi,  apabila wakif  tersebut  berupa  badan  hukum,  maka persyaratan  waqif  menurut  undang-undang diserahkan kepada ketentuan badan hukum .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2)  Syarat Maukuf bih (Benda yang diwakafkan): a.  harus  berupa  benda  yang  mempunyai
nilai/berguna,  benda  tetap  atau  benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan;
b.  harus diketahui ketika diakadkan; c.  merupakan  harta  yang  telah  menjadi milik  tetap  si  wakif  ketika  diakadkan. Sedangkan  merujuk  UU  No.  41/2004, barang  yang  diwakafkan  diberikan ketentuan’ yang bersifat umum, dimana harta  benda  objek  waqaf  itu  harus dimiliki  dan  dikuasai  wakif  secara  sah, sedangkan  jenis  dan  macam  barang waqaf disebutkan secara terbatas (limitatif).
3) Syarat Maukuf alaihi, merujuk pada pemanfaatan  harta  zakat  sesuai  pada batas-batas yang dibolehkan secara syariat.
4) Syarat  sighat  akad,  merupakan  seluruh ucapan,  tulisan  atau  isyarat  dari  individu yang berakad
guna menyatakan keingingan/kehendak  dan  menjelaskan  apa yang dikehendakinya.
Rukun  dan  syarat  wakaf  ini  tidak bersifat  mutlak  dan  bukan  tidak  bisa  ditambah, mengingat urgensi dan bentuk perbuatan hukum wakaf  semakin  bertambah  sesuai  dengan perkambangan  zaman.  Hal  ini  mendorong berbagai pengkajian demi menemukan formulasi  perbuatan  hukum  wakaf  yang  lebih baik lagi.
B.  Penerapan Wakaf Sebagai Suatu Perbuatan Hukum Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Akuntabilitas
Hukum Islam sesuai dengan perubahan waktu,  tempat  dan  keadaan.  Term  ini  sangat dikenal  dalam  metodologi  hukum  Islam  karena
merupakan kesepakatan para ulama.
Menjadikan hukum Islam sesuai dalam berbagai keadaan menunjukkan hukum ini layak dijadikan payung hukum di berbagai tempat dan keadaan.
Kemaslahatan sebagai suatu keniscayaan yang harus dicapai dalam berbagai hal,  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.  Di  sisi  lain, maslahah dan mafsadah kerap  dimaksudkan  dengan  baik  dan  buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek. Karena, semua mashlahah itu baik sedangkan mafsadah itu  semuanya  buruk,  berbahaya  dan  tidak  baik bagi  manusia.  Sedangkan  menurut  al-Ghazali (w.  505  H),  maslahah  merujuk  pada  upaya meraih manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya  al-Ghazali  menegaskan  maslahah upaya  menjaga maqasid  as- syari’ah. M aqasid as- syari’ah terdiri  dari  lima  agama,  jiwa,  akal, nasab,  dan  harta.  Dengan  demikian mashlahah merujuk  pada  setiap  perkara  yang  ada  salah satu unsur dari maqashid as- syari’ah . Sebaliknya,  jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid  as- syari’ah ,  maka  ia  merupakan perkara mafsadah ,  dan  mencegahnya  adalah mashlahah .
Terkait  kemaslahatan  dalam  perbuatan wakaf,  harta  benda  yang  menjadi  objek  wakaf harus  benar-benar  dapat  dijaga  dan  dipelihara dengan  baik  guna  mewujudkan  kebaikan  bagi senua  pihak.  Harta  pewakif  harus  benar-benar dijaga dan dikelola dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan transparansi.
Tidak  diperbolehkan  untuk  merubah aset  pokok  wakaf  meskipun  untuk  yang  lebih baik  kecuali  berdasarkan  syariat  dari  seorang waqif yang memperbolehkan perubahan kepada yang  terbaik  sesuai  maslahat.  Dalam  pendapat lain  menurut  Subki,  boleh  merubah  wakaf dengan  3  syarat,  pertama,  tidak  sampai merubah  status  wakaf.  Kedua  menambah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
banyaknya pemasukan dan ketiga tidak menghilangkan  atau  merubah  posisi  struktur mauquf . 10
Dalam  perspektif  akuntabilitas,  semua kegiatan  pada  dasarnya  harus  dilakukan pencatatan dan pengawasan yang baik, sehingga  menghasilkan  hasil  yang  baik  pula. Demikian  juga  halnya  dalam  kegiatan  wakaf. Sangat diperlukan ada  terpenuhinya sisi akuntabilitas  mengingat  wakaf  ini  merupakan pengelolaan terhadap harta kaum muslim.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan pada  pemaparan  sebelumnya,  akuntabilitas dapat  merupakan  suatu  kewajiban  membuat laporan dan bertanggung jawab atas keberhasilan  ataupun  kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  dalam  meraih  tujuan  dengan menggunakan media pertanggungjawaban secara berkala. Oleh  sebab  itu  para  nazir  wakaf  juga
dituntut untuk memberikan laporan pertanggungjawaban  atas  berbagai  kegiatan dalam  pengelolaan  wakaf  yang  dilakukannya, khususnya  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia. Namun  realitanya  masih  banyak  ditemukan sekarang  berbagai  lembaga  wakaf  yang  tidak melaporkan pengelolaan wakaf yang dilakukannya,  sehingga  pada  akhirnya  bisa berakibat kepada kelemahan dalam pengeloaan wakaf tersebut. Keterbukaan di zaman sekarang ini  juga  sangat  dibutuhkan,  khususnya  terkait dengan pengelolaan harta umat.
Dalam konteks negara Indonesia, perbuatan  hukum  wakaf  sudah  dilaksanakan oleh  masyarakat  Muslim  Indonesia  sejak sebelum  merdeka.  Oleh  karena  itu  pihak pemerintah  telah  menetapkan  Undang-undang khusus  yang  mengatur  tentang  perwakafan  di
10 Syihabudin  Al-Qalyubi, Hasyiyah  al-Qalyubi, Jld. 3. Daru Ihya al-Kutub Al-Arabiyah, t.th, hal. 108
Indonesia,  yaitu  Undang-undang  nomor  41 tahun  2004  tentang  Wakaf.  Untuk  melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  42 tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004.
Dalam  UU  Nomor  41  Tahun  2004, mengenai  rukun  dan  syarat  wakaf  tidak  dirinci sebagaimana di dalam fiqih. Dalam UU tersebut hanya  ditegaskan  bahwa: “Wakaf  sah  apabila dilaksanakan menurut syariah” . Berdasarkan hal ini,  UU  tetap  memberikan  kewenangan  oleh syariah Islam untuk menilai keabsahan pelaksanaan  wakaf,  termasuk  dalam  hal  syarat dan rukun wakaf ini.
Dalam  perwakafan,  sang  pengelola wakaf  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah nazhir  sangat  membutuhkan  manajemen  yang baik  dalam  menjalankan  tugasnya.  Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan  wakaf,  menghimpun  wakaf  dan menjaga hubungan baik antara nazhir, pewaqaf dan  masyarakat.  Di  samping  itu,  manajemen sangat  dibutuhkan  sebagai  bagian  dari  usaha agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara  efektif  dan  efisien.  Agar  manajemen wakaf  yang  dilakukan  mengarah  kepada kegiatan  wakaf  secara  efektif  dan  efisien, manajemen  perlu  mendapat  perhatian  penting dalam pengelolaan wakaf.
Mengenai  konsep  manajemen  wakaf, Ahmad  Shabab 11 mengemukakan  bahwa  unsur utama dari manajemen adalah perencanaan ( al- takhtih ), pengorganisasian ( al-tanzhim ), kepemimpinan  ( al-qiyadah )  dan  pengawasan ( al-riqabah ).
Bagian  pengawasan  ( al-riqabah )  atau yang  disebut  dengan controling merupakan
11 Ahmad.  Shabab, Mabadiu  al-Idarah, Juz  1, Jami’ah Malik Abdul Azis t.th, Makkah, hal. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
proses  untuk  memastikan  bahwa  aktifitas sebenarnya  sesuai  dengan  yang  direncanakan. Pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk  memastikan  seluruh  rangkaian  kegiatan yang  telah  direncanakan,  diorganisasikan  dan diimplementasikan  agar  dapat  berjalan  sesuai target  yang  diharapkan,  sekalipun  terjadi berbagai perubahan. Pengawasan atau pengendalian  merupakan  fungsi  terakhir  dari proses  manajemen.  Fungsi  ini  merupakan aktivitas manajemen yang terkait dengan fungsi manajemen  lainnya,  terutama  perencanaan, karena  sistem  pengawasan  atau  pengendalian harus  terlebih  dahulu  ada  dalam  perencanaan. Pelaksanaan dari rencana bisa berjalan dengan baik  jika  dikendalikan  dengan  cara  yang  baik. Oleh  karena  itu,  sangat  tepat  bila  dikatakan bahwa  pengawasan  atau  pengendalian  sangat menentukan  pelaksanaan  baik  atau  tidaknya proses manajemen. 12
Salah  satu  tujuan  hukum  Islam  adalah menjaga  harta.  Dimana  harta  umat Islam  harus benar-benar  dijaga  dan  dikelola  dengan  baik agar peruntukannya sesuai dengan ajaran Islam dan  tidak  menyimpang  dari  rel  agama.  Untuk menjaga kemaslahatan umum khususnya menjaga aset wakaf yang nota bene harta umat serta  mencegah  pertikaian  yang  muncul  dari penarikan  harta  benda  wakaf  yang  telah diberikan  misalnya  atau  hal-hal  lainnya,  maka dirasa perlu untuk memperkuat sisi akuntabilitas dalam  pengelolaan  wakaf  yang  dimulai  bentuk pencatatan  ikrar  wakaf  di  lembaga  resmi  milik pemerintah  yang  dalam  hal  ini  diakomodir  oleh Kementerian  Agama  RI.  Disamping  itu,  dalam pengelolaannya juga perlu untuk disampikan ke publik  secara  berkala,  untuk  menghindari kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaannya.
12 Rozalinda, Op.Cit , hal. 84
Kewajiban  melakukan  akta  ikrar  wakaf dan  pelaporan  ke  publik  secara  berkala  dapat dijadikan bagian syarat yang harus dilaksanakan  bagi  setiap  pengelola  wakaf termasuk  pemberi  wakafnya.  Disamping  itu, pelaporan secara berkala terhadap pengelolaan wakaf  juga  sangat  urgen,  mengingat  harta wakaf  merupakan  harta  umat  dan  umat  juga berhak mengetahui hasil atau cara pengelolaannya.
Terlebih  lagi  pada  jenis  wakaf khairy yang  banyak  dirasakan  manfaatnya  oleh masyarakat.  Negara  dalam  hal  ini  Kementerian Agama  RI  harus  hadir  memayungi  praktik wakaf, sehingga dapat terjaga kemaslahatannya dan terhindar dari berbagai hal yang negatif.
Terlebih  akuntabilitas  pada  wakaf  tunai, sangat  perlu  dilakukan,  mengingat  banyak masyarakat  juga  belum  mengerti  wakaf  tunai disertai dengan berbagai kebijakan terkait akibat dari  pelaksanaan  wakaf  tunai  tersebut.  Dalam hal  ini,  pencatatan  wakaf  tunai  harus  benar- benar  bisa  diwujudkan  dan  diseriusi  oleh berbagai pihak.
Dalam rangka usaha penertiban administrasi  perwakafan  tanah,  maka  perlu diadakan  pencatatan  dan  pengadministrasian tanah wakaf. Upaya tertib administrasi perwakafan  tertuang  dalam  pembuatan  akta ikrar  wakaf  (AIW),  baik  harta  benda  wakaf berupa  tanah  maupun  benda  lainnya.  Hal  ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun  1977.  Dalam  Peraturan  Menteri  Agama No.  1  Tahun  1978  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  No.  28  Tahun  1977 Tentang  Perwakafan  tanah  milik  telah  diatar bahwa  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  ditunjuk  sebagai  Pejabat  Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  dan  administrasi  perwakafan diselenggarakan  di  Kantor  Urusan  Agama

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kecamatan.  Kemudian  pemerintah  menertibkan administrasi  perwakafan  melalui  UU  No.  41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  No.  41  Tahun
2004 tentang wakaf. Pencatatan dan pengabdminitrasian harta wakaf sudah dilakukan  ketika  waqif  mengucapkan  ikrar wakafnya  di  hadapan  PPAIW.  Kemudian  PPIW menetapkan  akta  ikrar  wakaf.  Lalu  PPAIW mengeluarkan  SK  Pengesahan  nazhir  harta wakaf tertentu.
Pada  pasal  29  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang  wakaf  dinyatakan  bahwa  wakaf  benda bergerak  berupa  uang  dilaksanakan  oleh  waqif dengan  pernyataan  kehendak  waqif  yang dilakukan  secara  tertulis.  Semetara  itu,  ikrar wakaf dilaksanakan oleh waqif kepada nazhir di hadapan  pejabat  Lembaga  Keuangan  Syariah Penerima Wakaf  Uang  (LKS-PWU)  atau  notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dilakukan  setelah  waqif  menyetorkan  wakaf uang  kepada  LKS-PWU.  Pejabat  LKS-PWU atau  notaris  menerbitkan  AIW  yang  memuat sekurang-kurangnya  data;  nama  dan  identitas waqif,  nama  dan  identitas  nazir,  nama  dan identitas  saksi,  jumlah  nominal,  asal  usul  uang; peruntukan  dan  jangka  waktu  wakaf.  Bentuk dan  spesifikasi  formulir  AIW  ditetapkan  dengan keputusan Direktur Jenderal. (PMA No. 4 Tahun 2009).  Adapun  yang  bertindak  sebagai  PPAIW untuk  wakaf  uang  adalah  LKS  PWU  yang ditunjuk  Menteri  Agama.  (PP  No.  42  Tahun 2006). 13
13 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rozalinda,  ada  sebanyak  8  (delapan)  Bank  Syariah  yang ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  sebagai  Lembaga  Keuangan Syariah  Penerima  Wakaf  Uang.  Yaitu  PT  BNI  Tbk  Divisi Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 92 Tahun 2008, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 93 Tahun 2008, PT Bank DKI Jakarta
Merujuk kepada paparan dimensi akuntabilitas yang telah dikemukakan sebelumnya (akuntabilitas hukum dan kejujuran/ accuntability  for  probity  and  legality ), aturan  perundang-undangan  ini  memperkuat urgensi  pencatatan  dalam  pelaksanaan  wakaf. Karena dengan adanya pencatatan ini memperkuat pelaksanaan wakaf dan merupakan  bagian  dari  penghindaran  diri  dari penyimpangan  atau  penyelewangan  yang  bisa saja terjadi di masa yang akan datang.
Selanjutnya,  akuntabilitas  manajerial. Dimana, akuntabilitas manajerial yang bisa juga dimaknai dengan akuntabilitas kinerja ( performance  accountability )  yang  merupakan pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan  organisasi  secara  efektif  dan efisien. Dalam pengelolaan wakaf juga dibutuhan manajemen yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengelola
organisasi lembaga wakaf. Dengan baik manajemen yang dilakukan, maka akan muncul banya trust dari masyarakat.
Dengan penertiban prosedur dan pengadministrasian  perkawafan  tanah  melalui manajemen  yang  baik,  maka  diharapkan administrasi  perwakafan  tanah  dapat  dikelola dengan  baik  dan  tertib.  Dengan  demikian, semua  tanah  wakaf  dapat  tercatat  oleh  negara dan  juga  dapat  dikontrol  untuk  meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan wakaf. Kemudian Akuntabilitas program. Akuntabilitas  program  juga  berarti  bahwa program-program organisasi hendaknya
merupakan program yang bermutu dan
dengan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  94  Tahun  2008, PT Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama No.  95  Tahun  2008,  PT  Bank  Mega  Syariah  Indonesia dengan  Keputusan  Menteri  Agama  RI  No.  96:  Bank Bukopin,  BTN  dan  BPD  Yogyakarta.  LihatL  Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif , h. 67

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan  tujuan  organisasi.  Lembaga  publik  harus mempertanggungjawabkan  program  yang  telah dibuat  sampai  pada  pelaksanaan  program. Dengan  demikian  lembaga  pengelola  wakaf dituntut  untuk  menjalankan  program,  strategi dan visi misi yang dibuat.
Akuntabilitas kebijakan. Lembaga-
lembaga  publik  (dalam  hal  ini  lembaga pengelola wakaf) hendaknya dapat mempertanggung  jawabkan  kebijakan  yang telah  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan dampak  dimasa  depan.  Pengembangan  wakaf yang  dilakukan  pengelola  wakaf  harus  disertai pertanggungjawaban  dalam  bentuk  laporan kepada  masyarkaat  mengenai  pengelolaan wakaf yang dilakukan pengelola wakaf.
Terakhir, Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik ( public  money )  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif,  tidak  ada  pemborosan  dan  kebocoran dana,  serta  korupsi.  Dengan  demikian  lembaga wakaf harus benar-benar mempergunakan harta wakaf  sesuai  dengan  peruntukannya  dengan tidak melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan harta wakaf.
Dari  kelima  dimensi  akuntabilitas  ini, tampaknya  mengenai  pencatatan  harta  wakaf merupakan sesuatu yang sangat urgen dilakukan.  Agar  pelaksanaan  wakaf  dari  sejak dini  dilakukan  dengan  baik  dengan  penuh tanggung  jawab.  Di  samping  itu  selanjutnya, juga  perlu  mewujudkan  akuntabilitas  baik  dari sisi akuntabilitas manajerial, program, kebijakan dan finansial.
Melihat  urgensi  pencatatan  wakaf  ini dalam  dimensi  akuntabilitas  pertama  diatas, maka demikian halnya dalam perspektif maslahat  dapat  dijadikan  pencatatan  tersebut
sebagai  suatu  kewajiban  yang  harus  dilakukan setiap  pewakif  (pelaku  wakaf).  Demikian  juga halnya  dengan  manajerial  dan  pelaporan pengelolaan  wakaf  kepada  publik  secara berkala sangat penting dilakukan untuk menjaga kemaslahatan  harta  wakaf  dan  bagian  dari akuntabiitas pengelolaan wakaf.
Perbuatan mukallaf yang  berhubungan dengan hukum  syariat itu adakalanya bertujuan untuk  mewujudkan  kemashlahatan  umum  dan adakalanya  untuk  mewujudkan  kemashlahatan khusus,  demikian  juga  dalam  perbuatan  hukum wakaf  ini.  Apabila  tujuannya  kemashlahatan umat  secara  umum,  maka  perbuatan  tersebut adalah  hak  Allah,  dan  apabila  tujuannya kemashlahatan  khusus  maka  perbutan  tersebut adalah hak hamba/manusia. Sebagai pengejawantahan  bagian  adari  kemaslahatan, maka  pencatatan  dalam  perbuatan  hukum wakaf  sangat  urgen  diterapkan,  sehingga berdasarkan sisi akuntabilitas dan kemaslahatan pencatatan merupakan perbuatan yang  termasuk  bagian  inti  dari  suatu  perbuatan hukum.
Bahkan  dalam  bentuk  yang  sederhana, dalam  pemberian  wakaf  Alquran  misalnya  di masjid  harus  juga  dilakukan  pencatatan,  agar mushaf-mushaf  Alquran  yang  ada  di  dalam masjid  dapat  terdapat  dan  mempermudah  bagi nazhir  untuk  memeliharanya.  Meskipun  kalau dilihat
Rekonstruksi hukum wakaf dalam
perspektif hukum islam berdasarkan kemaslahatan  dan  akuntabilitas  mensyaratkan bahwa  hukum  perkawafan  harus  diperbaruhi, Wakif, yakni  individu  yang  menyerahkan hartanya  sebagai  waqaf,  Mauquf  merupakan harta  yang  diserahkan  sebagai  waqaf,  Mauquf ‘alaihi,  merupakan  niat  atau  tujuan/  individu yang  bertanggungjawab  dalam mengelola  harta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
waqaf,  dan  Sighat  adalah  sebuah  pernyataan dari  waqif  bahwa  waqif  bahwa  hartanya  telah diwaqafkan serta pencatatan wakaf.
Di  samping  itu  pelaporan  harta  wakaf juga termasuk bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelola wakaf kepada masyarakat,  guna  menjadikan  hukuman  antara pihak  masyarakat  (baca:  umat)  dan  pengelola wakaf  dapat  berjalan  baik  dan  pengelola  bisa mendapatkan trust dari  umat,  sehingga  bisa berakibat  kepada  penambahan  harta  wakaf  itu sendiri.
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  sebagai lembaga  wakaf  Indonesia  harus  menjadi  garda terdepan  untuk  mengawasi  berbagai  lembaga atau  yayasan  wakaf  yang  ada  di  Indonesia. Semua  yayasan  wakaf  berkewajiban  untuk melaporkan  kegiatan  pengelolaan  wakaf  yang dilakukan kepada BWI, sedangkan bagi lembaga  wakaf  produktif  diberikan  kewajiban tambahan yaitu melaporkan kegiatan operasional  lembaga  wakaf  ke  publik  untu menjadi  kemaslahatan  harta  wakaf  dan  juga akuntabilitas dihadapan publik.

## III. Penutup

## A. Kesimpulan
1. Wakaf  merupakan  salah  satu  perbuatan hukum, oleh karena
itu
dalam pelaksanaannya harus diperhatikan
mengenai  syarat  dan  rukunnya.  Dalam
istilah  fikih,  perbuatan  mukallaf  disebut dengan mahkim fih.
2. Penerapan perbuatan hukum wakaf
sebagai  suatu  perbuatan  hukum  dalam perspektif  kemaslahatan  dan  akuntabilitas dapat diwujudkan dengan  melakukan pencatatan wakaf hingga pelaporan perkembangan  pengelolaan  wakaf  kepada lembaga  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)
atau  langsung  kepada  publik.  Merujuk kepada perspektif kemaslahatan dan akuntabilitas, kedudukan pencatatan wakaf di  awal  akad  layak  disamakan  dengan rukun  lainnya.  Disamping  itu  pelaporan pengelolaan wakaf juga wajib disampaikan lembaga  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI) atau langsung kepada publik.

## B.  Saran
Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:
1.  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian Agama  harus  memberikan  fokus  dalam edukasi  dan  sosialisasi  perbuatan  hukum wakaf  sesuai  rukun  dan  syarat  yang ditetapkan  baik  oleh  fikih  klasik  maupun aturan perundang-undangan.
2.  Pengelola  wakaf  harus  ikut  serta  dalam melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf.Masyarakat  khususnya  umat  Islam harus  senantiasa  menggalakkan  perbuatan hukum  wakaf  sembari  memperhatikan  hal- ihwal  terkait  praktik  pelaksanaan  perbuatan hukum  wakaf  yang  sesuai  dengan  syariah dan aturan perundang-undangan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Al-Jauziyyah , Ibn  al-Qayyim.  1996. I'lam  al-
Muwaqqi'in .  Beirut,  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah. Jld. 3, Beirut, 1996.
Al-Qalyubi, Syihabudin. t.t. Hasyiyah al-Qalyubi. Jld. 3. Daru Ihya al-Kutub Al-Arabiyah
Al-Syatiby.  tth. al-Muawafaqat  fi  Ushul  al- Ahkam .  Mustafa  Muhammad.  Jld.  2, Kairo.
Al-Thayyar, Abdullah. Ensiklopedi Fiqh Muamalah, Maktabah al-Hanif, Yogyakarta, 2009. Auda, Jasser, Reformasi Hukum Islam Berdasarkan  Filsafat  Makasid  Syariah ,
trjm.  Rosidin  dan  Ali  Abd  Mun’im. Medan, Fak. Syariah IAIN-SU, 2014.
Binhadi,  D, Pedoman  Umum  Good  Corporate Governance Indonesia . Jakarta, 2006.
Budiman,  A.  A,    Akuntabilitas  Lembaga Pendikan  Waqaf. Walisongo :  Jurnal
Penelitian Sosial Keagamaan ,  2011.
Djamil,  Fathurrahman.  1999. Filsafat  Hukum Islam .  Logos  Wacana  Ilmu,  Ciputat, 1999.
Hanafi, Pengantar  dan  sejarah  hukum  Islam,
Pustaka Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
Haq,  Faisal, Hukum  Perwakafan  di  Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
Hikmah, Fiqih , Akik Pusaka, Sragen, 2014.
Khalaf, Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Jakarta, 2010.
Khallaf, Wahhab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ,
PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 1996.
Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam.
RajaGrafindo, Jakarta, 1996.
Mardani, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan
Syariah  Di  Indonesia, Prenamedia
Group, Jakarta, 2015.
Mardiasmo, Akuntabilitas Sektor Publik (IV), C.V Andi Offset. Yogyakarta, 2009.
Nasution,  Lahmuddin, Pembaharuan  Hukum Islam  dalam  Mazhab  Syafi’i, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
Nurlinda,  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan , 2018.
Prihatini, Farida, Hukum Islam Zakat dan Wakaf , Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia (UI), Jakarta, 2005.
Rasul,  Syahruddin,  Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.Jakarta: Detail Rekod, 2002. Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif. RajaGrafindo Persada, 2016.
Shabab,  Ahmad.  t.th. Mabadiu  al-Idarah.
Makkah:  Jami’ah  Malik  Abdul  Azis.  Juz
1.
Shomad,  Abdul, Hukum  Islam  Penormaan Prinsip  Syariah  Dalam  Hukum  Islam Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010.
Syafe‟i,  Rachmat, Ilmu  Ushul  Fiqih. Pustaka Setia, Bandung.
Syarifuddin,  Amir, Ushul  Fiqh ,    Logos  Wacana Ilmu, Jakarta, 2011. Zuhaily, Wahbah, Ushul Fiqh al-Islamy .
Damaskus: Darul Fikr. Jld. I, 2004.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004  tentang
Wakaf.
Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
Kompilasi Hukum Islam.