## PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Anim Wiyana 1 , Sufiati 2 , Eva Marin Sambo 3 , Yuyun Nurasratunnisa 4
1,2,3,4 STIEM Bongaya Makassar Email: anim.wiyana@stiem-bongaya.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan  Kepulauan.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  sebagai  sumber  data  primer.  Populasi dalam  penelitian  ini  meliputi  49  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD).  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan  metode  purposive  sampling,  yaitu  memilih  12  OPD  berbentuk  dinas  dan  badan.  Dari  masing- masing  OPD,  diambil  5  responden  dari  bagian  sub  keuangan.  Data  dari  kuesioner  telah  diuji  validitas, reliabilitas, serta melalui uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Metode analisis data yang  digunakan  adalah  regresi  berganda.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  penerapan  Akuntansi  Sektor Publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  di  Kabupaten  Pangkajene Dan Kepulauan. Selain itu, transparansi laporan keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan penerapan Akuntansi Sektor Publik dan transparansi laporan keuangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.
Kata kunci:Akuntansi Sektor Publik,Transparansi, Akuntabilitas Kinerja.

## ABSTRACT
This  research  aims  to  examine  and  analyze  the  Influence  of  Public  Sector  Accounting  Implementation  and Financial Report Transparency on the Performance Accountability of Government Agencies in Pangkajene and Kepulauan  District.  The  data  collection  technique  used  primary  data  obtained  from  questionnaires.  The population  in  this  study  consisted  of  49  Local  Government  Organizations  (OPD).  The  sampling  technique employed a purposive sampling method, selecting 12 OPDs in the form of departments and agencies. From each OPD,  5  respondents  from  the  sub-financial  section  were  selected.  The  questionnaire  data  has  been  tested  for validity, and reliability, as well as classical assumption tests, multicollinearity, and heteroscedasticity. The data analysis  method  used  multiple  regression.  The  test  results  indicate  that  the  Implementation  of  Public  Sector Accounting has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies in Pangkajene and  Kepulauan  District.  Additionally,  Financial  Report  Transparency  also  has  a  significant  effect  on  the Performance  Accountability  of  Government  Agencies  in  Pangkajene  and  Kepulauan  District.  This  means  that the  increase  in  the  Implementation  of  Public  Sector  Accounting  and  Financial  Report  Transparency  can significantly  enhance  the  Performance  Accountability  of  Government  Agencies  in  Pangkajene  and  Kepulauan District.
Keywords:Publik sector accounting, transparency, performance accountability.

## PENDAHULUAN
Lembaga  Administrasi  Negara,  (Negara,  2013)  tentang  Petunjuk  Pelaksaman  Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Administrasi Negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  merupakan  kewajiban  untuk  mempertanggung  jawabkan  capaian  pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat  pertanggungjawaban  secara  berkala.  Dalam  era  modern  masyarakat  menuntut  agar
penyelenggaraan  pemerintah  secara  baik  dan  bersih.  Sistem  Akuntabilitas  Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  dapat  berlangsung  secara  berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Akuntabilitas  kinerja  merupakan  sebuah  media  untuk  melaporkan  suatu  keberhasilan  atau kegagalan  suatu  instansi  pemerintah  atas  tuntutan  pertanggung  jawaban  dalam  laporan keuangan.  Dengan  itu  akuntabilitas  kinerja  dapat  tercapai  apabila  memenuhi  suatu  prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Rahmawati, et al., 2022). Laporan keuangan akan menunjukan kualitas informasi yang baik jika penerapan standar  akuntansi  pemerintah,  pada  tingkat  pemerintah  pusat,  tingkat  daerah,  antar departemen dan lembaga negara dapat menggunakan akuntansi sektor publik sebagai patokan dalam menyelesaikan permasalahan public.
Akuntansi Sektor Publik mengikuti alur proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan  pelaporan  transaksi  keuangan  dari  suatu  organisasi  publik  yang  menyediakan  informasi keuangan  bagi  para  pemakai  laporan  keuangan  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan (Bastian,  2019).  Sedangkan  Menurut  (Salamah,  et  al.,  2021)  mengatakan  bahwa  Akuntansi Sektor Publik adalah Suatu proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaski  ekonomi  (keuangan)  darisuatu  organisasi  atau  entitas  publik  seperti  pemerintah, LSM,  dan  lain-lainyang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  mengambil  keputusan  ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Umar, et al., 2018). Dalam (Pemerintah, 2010) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 disebutkan bahwa Transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya.
Kabupaten  Pangkep  meraih  predikat  B  hasil  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintahan  tahun  2020.  Predikat  yang  diberikan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  kepada  Pangkep  ini,  naik  satu  strip  dibanding  tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat CC atau cukup. Prestasi ini, merupakan buah dari kerja  keras  dan  kebersamaan  semua  pihak  untuk  perbaikan  birokrasi  di  Pangkep,  yakni
dilansir  dari  (Sudirman,  2021).  Meski  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan meningkat  menurut  staf  bagian  keuangan  di  BAPPEDA,  penerapan  akuntansi  sektor  publik masih  lambat  dimana  saat  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  pemerintah kabupaten  pangkep  setiap  tahunnya  masih  banyak  dijumpai  hambatan/kendala  disebabkan besarnya  aset  yang  dimiliki  kabupaten  pangkajene  dan  kepulauan  yang  mesti  dijurnalkan kedalam  laporan  keuangan , sehingga  tahap  pelaksanaan  dan  penatausahaan  keuangan  tidak berjalan sesuai tata waktu yang ditetapkan . Sedangkan dalam hal transparansi laporan kinerja keuangan  pemerintah  daerah  kurang  efisien  dan  transparan  dalam  mengakses  laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Secara umum laporan keuangan hanya di publikasikan dan  di  akses  dalam  lingkungan  internal  pemerintah  saja,  sedangkan  masyarakat  luas  belum dapat  secara  leluasa  mendapatkannya.  Hal  ini  yang  mendasari  peneliti  tertarik  untuk mengetahui  penerapan  akuntansi  sektor  publik  dan  transparansi  laporan  keuangan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten pangkajene dan kepulauan.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
Surat  Keputusan  kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  LAN  Nomor  9  tahun  2013  tentang Petunjuk  Pelaksamaam  Evaluasi  Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  Lembaga  Administrasi Negara.  Kinerja  organisasi  dapat  diraih  dengan  mengefektifkan  dan  mengefesiensikan  hasil dari proses organisasi, yakni dengan melakukan Penetapan perencanaan stratejik, Pengukuran kinerja,  Pelaporan  kinerja  dan  Pemanfaatan  informasi  kinerja.  Untuk  meningkatkan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  perlu  didasaridari  dua  hal  yaitu  penerapan akuntansi sektor publik yang merupakan alat informasi baik bagi pemerintah dan bagi publik untuk  pengambilan  keputusan,  terutama  untuk  melakukan  alokasi  sumberdaya.Serta transparansi laporan keuangan yang memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada  masyarakat  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.
Menurut (Mardiasmo, 2021 hal. 27) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegangamanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada pihak  pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  menurut  (aulia, 2021) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem  pertanggungjawaban secara  periodik.  Menurut  (Humairah,  2022)  Indikator  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah  adalah  sebagai  berikut:  Akuntabilitas  program,  Akuntabilitas  kejujuran  dan akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas kebijakan
Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010  Tentang  standar  akuntansi  pemerintah  Akuntansi adalah  proses  identifikasi,  pencatatan,  pengukuran,  pengklasifikasian,  pengikhtisaran transaksi  dan  kejadian  keuangan,  penyajian  laporan,  serta  penginterpretasian  atas  hasilnya. Penerapan  akuntansi  sektor  publik  adalah  Proses  pencatatan,  pengklasifikasian, penganalisisan  dan  pelaporan  transaksi  keuangan  yang  diterapkan  dalam  pengelolaan  dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya yang berguna untuk pengambilan keputusan. Indikator penerapan akuntansi sektor publik menurut (Bastian,  2019)  yaitu:  Transaksi,  Analisis  buktitransaksi,  Pencatatan  data  transaksi, Penghiktisaran, pelaporan.
Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  berperan  untuk  meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  salah  satunya  yaitu  dengan  melakukan  analisis  bukti  transaksi, pencatatan  data transaksi, pengkhtisaran dan pelaporan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat diraih  dengan  mengefektifkan  dan  mengefisiensikan  anggaran  tersebut.  Penelitian  (Putra, 2021)  menyatakan  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kabupaten  Kuantan  Singingi.  (aulia,  2021)  menyatakan Penerapan  akuntansi  sektor  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Berbeda  dengan  (Salamah,  et  al.,  2021)  yang  menyatakan  Penerapan akuntansi  sektor  publik  berpengaruh  negativ  dan  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  instansi pemerintah. (Umar, et al., 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas  secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.
H1:  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  Berpengaruh  Signifikan  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menurut  (Umar,  et  al.,  2018)  transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan,proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  menjelaskan  bahwa  Transparansi  adalah  Memberikan  informasi  keuangan  yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada peraturan  perundang-undangan.  Transparansi  laporan  keuangan  berarti  keterbukaan (openness) pemerintah  dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas
pengelolaan  sumberdaya  public  (Novianti,  et  al.,  2019)  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan  informasi.  (Shafratunnisa,  2016)  Transparansi  laporan  keuangan  adalah keterbukaan  dalam  memberikan  informasi  terkait  proses  perencanaan,  penyusunan,dan pelaksanaan  anggaran.  (Novianti,  et  al.,  2019))  Indikator  transparansi  laporan  keuangan sebagai  berikut:  Komunikasi  publik  oleh  pemerintah,  hak  masyarakat  terhadap  akses informasi
Transparansi  adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  informasi  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Umar, et al., 2018). Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  pemerintahan  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  transparansi  yaitu  komunikasi publik  oleh  pemerintah  dan  hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi.  Adanya  transparansi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  maka  terjadi  peningkatan  terhadap  kinerja instansi  pemerintah  karena  semua  kegiatan,  program,  dan  pengelolaan  keuangan  dilakukan secara  terbuka  dan  dipublikasikan  kemasyarakat.  (Umar,  et  al.,  2018)  menyatakan  bahwa transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja  instansi  para  auditor  pada  Kantor  Inspektorat Aceh. Sedangkan menurut (Novianti, et al., 2019) Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi  pemerintah  pada  SKPD  Kabupaten  Bandung  Barat.  Akuntabilitas  berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.
H2: Transparansi Laporan Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  kuantitatif  deskriptif.  Tempat  penelitian  pada  pemerintah  kabupaten pangkajene dan kepulauan khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk dinas dan badan.  Populasi  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  kabupaten  pangkajene  dan kepulauan  berjumlah  49  OPD.  Pengambilan  sampel  menggunakan purposive  sampling sebanyak 12  OPD  yang  terdiri  dari  dinas  dan  badan.  Alasan  peneliti  hanya  mengambil  12 OPD  sebagai  sampel  yaitu  untuk  mempersempit  ruang  lingkup  penelitian  dikarenakan keterbatasan  waktu,  serta  jarak  OPD  antar  pulau  yang  cukup  jauh.  Dari  setiap  OPD  akan diambil  5  responden  dengan  kriteria  ASN  yang  bekerja  di  bagian  keuangan  dan  staf keuangan. sehingga total diperoleh sebanyak 60 responden.
(Sugiyono,  2021  hal.  207)  menyatakan  bahwa  Statistik  Inferensial  adalah  teknik  statistik yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  sampel  dan  hasilnya  diberlakukan  untuk  populasi. Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  analisis  regresi  linear  berganda.  Bentuk
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y =α+β1X1+β2 X2+e
Keterangan:
Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Α : Konstanta β1-2 : nilai beta dari masing-masing variabel independen X1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik
X2 : Tansparansi Laporan Keuangan
E : Standar Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah yang terdaftar di OPD Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan.  Kuesioner  yang  disebar  peneliti  adalah  60  kuesioner.  Dari  60 kuesioner  hanya  terisi  sebanyak  51  kusioner,  9  kuesioner  tidak  kembali  dikarenakan  belum mendapat disposisi oleh  ketua badan pusat statistic. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 49,  dan  2  kuesioner  gugur  dikarenakan  tidak  lengkap  pengisian.  Penyebaran  kuesioner dilakukan  melalui  penyebaran  langsung  di  OPD  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan. Dengan  demikian  tingkat  pengembalian  kuesioner  yang  diperoleh  adalah  81,6%.  Dengan identitas responden adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan
Jabatan Frekuensi Presentase (%) Bendahara 4 6,6% Kasub Perencanaan 1 1,6% Kasub Umum 1 1,6% Kasubag 1 1,6% Kasub Keuangan 2 3,3% Kasubid 1 1,6% Sekertariat 2 3,3% Staff 31 52% THL 6 10% Total Responden 49 81,6%
Sumber : OPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Data diolah (2023)
Suatu  instrumen  dikatakan  valid    jika  r  hitung > rtable  (0,30)  dan  reliabel  apabila  memiliki koefisien kehandalan ( alpha conbach) sebesar dari 0,60 atau lebih. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas seperti dalam table dibawah ini:
Tabel 2 Hasil PengujianValiditas Variabel r Hitung r Tabel Keterangan Penerapan Akuntansi Sektor Publik X1.1 0,700 0,30 Valid X1.2 0,816 0,30 Valid X1.3 0,714 0,30 Valid X1.4 0,878 0,30 Valid X1.5 0,911 0,30 Valid Transparansi Laporan Keuangan X2.1 0,452 0,30 Valid X2.2 0,408 0,30 Valid X2.3 0,695 0,30 Valid X2.4 0,466 0,30 Valid Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Y1 0,680 0,30 Valid Y2 0,563 0,30 Valid Y3 0,525 0,30 Valid Y4 0,453 0,30 Valid Y5 0,409 0,30 Valid Sumber : Data olahan SPSS (2023) Tabel 3 Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Koofisien Relabilitas (a) Nilai Batas Alpa (a) Keterangan Penerapan sistem akuntansi sektor publik 0,828 0,60 Reliabel Transparansi laporan keuangan 0,705 0,60 Reliebel Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 0,755 0,60 Reliebel
Sumber : Data olahan SPSS (2023)
Uji  normalitas  adalah  suatu  metode  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam sebuah  model  regresi,  distribusi  dari  residual  (selisih  antara  nilai  prediksi  dan  nilai sebenarnya)  mengikuti  distribusi  normal  atau  tidak.  Hal  ini  penting  karena  keberhasilan model  regresi  dalam  melakukan  prediksi  atau  estimasi  dapat  terpengaruh  oleh  distribusi residual  yang  tidak  normal.  Hasil  uji  normalitas  juga  dapat  memberikan  wawasan  penting tentang  apakah  terdapat  potensi  adanya  outlier  atau  data  yang  ekstrem  dalam  distribusi residual.  Jika  distribusi tidak  normal,  hal  ini  dapat  mengindikasikan  bahwa  terdapat  potensi adanya  anomali  dalam  data,  yang  dapat  mempengaruhi  validitas  hasil  analisis  regresi. Dengan  menguji  normalitas,  peneliti  dapat  menentukan  apakah  asumsi  tentang  distribusi residual  terpenuhi,  sehingga  memastikan  keandalan  dan  validitas  hasil  dari  model  regresi yang  digunakan,  variable  dependen  dan  variable  independen  atau  keduanya  memiliki distribusi  yang  normal  atau  tidak.  Metode  yang  digunakan  ialah Normalitas  Kolmogorov- Smirnov  Test dengan  asumsi  jika  nilai  signifikan  lebih  besar  dari  0,05  maka  data  tersebut berdistribusi normal.

## Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 49 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.43968869 Most Extreme Differences  Absolute .104 Positive .072 Negative -.104 Test Statistic .104 Asymp.Sig.(2-tailed) .200 c,d a.Test distributionis Normal.
b. Calculated from data.
c.Lillie fors Significance Correction.
d.This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Data olahan SPSS (2023)
Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  menguji  penerapan  akuntansi  sektor  publik, transparansi  laporan  keuangan,  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dengan  bantuan program SPSS versi 26 for windows dan diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel  5 Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t B Std.Error Beta (Constant) 3.425 2.448 1.399 Penerapan AkuntansiSektor Publik .352 .164 .327 2.144 Transparansi Laporan Keuangan .585 .210 .425 2.792
a.Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber:Data olahan SPSS (2023)
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  diperoleh  hasil  persamaan  regresi  sebagai  berikut: Y=3.425+0.352X1+0.585X2+e.  Uji  Parsial,  yang  juga  dikenal  sebagai  Uji  T,  merupakan suatu  metode  statistik  yang  digunakan  untuk  menilai  pengaruh  individu  dari  setiap  variabel bebas  terhadap  variabel  terikat  dalam  sebuah  model  regresi.  Secara  spesifik,  uji  ini memungkinkan  kita  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  masing-masing  variabel  independen secara  sendiri-sendiri  mempengaruhi  variabel  dependen  tanpa  mempertimbangkan  variabel lainnya dalam model. Hasil dari Uji Parsial sangat penting dalam membantu mengidentifikasi kontribusi  relatif  dari  setiap  variabel  independen  terhadap  variabel  terikat,  sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengukur dampak individu dari setiap faktor
dalam hubungan regresi yang diuji. Hasil Uji T dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 6 Hasil Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std.Error Beta 1 (Constant) 3.425 2.448 1.399  .169 Penerapan Akuntansi Sektor Publik .352 .164 .327 2.144  .037 Transparansi Laporan Keuangan .585 .210 .425 2.792  .008 a.Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sumber : Data olahan SPSS (2023)
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  pertama  Nilai  t hitung 2.144  >  t tabel 2.0141  serta  nilai signifikannya  0,037  <  0,05  maka  H1  diterima.  Penerapan  akuntansi  sektor  publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan  sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pertangungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntansi bisa  berjalan  dengan  baik  tanpa  ada  gangguan  dan  masalah,  sebab  bila  ada  masalah  pada salah  satu  bagian  saja  dari  siklus  akuntansi  tersebut  bisa  berakibat  laporan  keuangan  yang dihasilkan  kurang  berkualitas.  (Salamah,  et  al.,  2021)mengatakan  bahwa  Akuntansi  Sektor Publik  adalah  Suatu  proses  pengindetifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan  pelaporan transaski  ekonomi  (keuangan)  dari  suatu  organisasi  atau  entitas  publik  seperti  pemerintah, LSM,  dan  lain-lain  yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  mengambil  keputusan  ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (aulia,  2021)  yang  mengatakan  bahwa  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik  berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik  sebuah  penerapan  akuntansi  sektor  publik  akan  membuat  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya.
Hasil uji hipotesis kedua nilai t hitung 2.792 > t tabel 2.0141 serta nilai signifikansi 0,008 < 0,05  maka  H2  diterima.  Transparansi  laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan masyarakat  terbuka  dan  dapat  di  akses  masyarakat  oleh  karena  itu  kita  dapat  melihat pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  rakyat  dan  hal  ini  dapat  mengurangi  terjadinya praktek  kolusi,korupsi  dan  nepotisme  (KKN).  Menurut  (Umar,  et  al.,  2018)  transparansi adalah  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu  informasi  tentang  kebijakan,  proses
pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang  dicapai.  Hasil  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Novianti,  et  al.,  2019)  bahwa  Transparansi  Laporan Keuangan  berpengaruh  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  hal  ini  dapat disimpulkan bahwa transparansi yang baik akan  mempengaruhi perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## PENUTUP
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagai  berikut:  Penerapan akuntansi  sektor  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah. Artinya akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan  sebagai  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  pertangungjawaban  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Transparansi  laporan  keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan masyarakat terbuka dan dapat di akses masyarakat.
Diharapkan  pegawai  OPD  Pemerintah  Kabupaten  Pangkajene  Dan  Kepulauan  khususnya pada  bagian  pengelolaan  keuangan  diharapkan  dapat  mempertahankan  sistem  akuntansi dalam  pembuatan  pelaporan  keuangan  dan  dapat  tranparansi  dalam  pelaporanya  agar masyarakat  dapat  melihat  langsung  kinerja  pemerintah  kedepannya.  Peneliti  selanjutnya dapat  menambahkan  variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi  Penerapan  sistem  akuntansi keuangan  dan  transparansi  terhadap  akuntabilitas  keuangan  di  Pemerintah  Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, agar dapat menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, oktaviani. 2021. pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan  keuangan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada  organisasi perangkat daerah (OPD) kota pekanbaru [Laporan]. - pekanbaru : https://repository.uir.ac.id/10582 ,. - hal. 1-77.
Bastian,  Indra.  2019.  Akuntansi  Manajemen  Sektor  Publik  [Buku]. -  Tanggerang  Selatan : Universitas terbuka,
Humairah,  S.  2022.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dan Transparansi  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Kota  Makassar.. - Makassar : [s.n.],.
Mardiasmo. 2021 Akuntansi Sektor Publik [Buku]. - Yogyakarta : Andi.
Negara,  Lembaga  Administrasi.  2013  SK  Kepala  LAN  Nomor  9  tahun  2013 //  Tentang Petunjuk 'Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lembaga Administrasi Negara ..
Novianti,  ait,  Kusumah  R.  Wedi  Rusmawan  dan  Vabiani  Diandra  Pepi.  2019  Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah [Jurnal] // Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. - [s.l.] : https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983,. - hal. 51-62.
Pemerintah,  Peraturan.  2010  peraturan  pemerintah  No  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah .
Putra, Pebri Asari. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik,  Pengendalian  Akuntansi  dan  Ketaatan  Pada  peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kuantan  Singngi  [Jurnal] // Juhanperak. - [s.l.] : http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/article/view/1737,. - hal. 474-492.
Rahmawati,  Winda  Riva  dan  Heliana.  2022.  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Sektor  Publik Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah  [Jurnal] //  Bandung  Conference  Series: Accountancy. -. - hal. 51-58.
Salamah, Nurhani, Sudarmanto Ernadhi dan Herlisnawati Dessy. 2021. Pengaruh Penerapan Akuntansi  Sektor  Publik  dan  Pengawasan  Internal  Terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor [Jurnal] // JOM.unpak.ac.id. -. - hal. 71-82.
Shafratunnisa,  Fierda.  2016.  Penerapan  Prinsip  Transparansi  dan  Akuntabilitas  dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir [Laporan]. - Jakarta : http://repository.uinjkt.ac.id,.
Sudirman.  2021  https://makassar.tribunnews.com  [Online]. -. -  24  january  2023. - https://makassar.tribunnews.com/2021/04/23/pangkep-raih-sakip-predikat-b-kalahkan- barru-enrekang-jeneponto-dan-selayar .
Sugiyono.  2021.Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D  [Buku]. -  Bandung : Alfabeta,. - Vol. 3.
Umar,  Zulkifli,  Syawalina  Cut  Fittika  dan  Khairunnisa.  2018.Pengaruh  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Instansi  Inspektorat Aceh [Jurnal] // Jurnal Kolegial. - Desember. - 2 : Vol. 6. - hal. 136-148.