## 1. PENDAHULUAN
Dalam perspektif teori organisasi, teknologi  memegang  peranan  penting.  Kalangan modernis  misalnya  menempatkan  teknologi sebagai  wahana  bagi  organisasi  nonprofit  yang dikreasikan untuk meningkatkan keuntungan dan menurunkan  ketergantungan  dari  sumberdaya eksternal  bagi  organisasi  nonprofit  (Hatch  & Cunliffe  2006).  Penelitian  dalam  konteks  ini sering  dilakukan  antara  lain  dengan  melihat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan performansi  perusahaan  (Weill  1992,  Gupta, Prinzinger,  &  Messerschmid  1998,  Bi  &  Zhang 2008).
Semakin  variatifnya  perspektif  tentang organisasi,  turut  memperkaya  kajian  tentang teknologi.  Assesmen  terhadap  teknologi  kini tidak  melulu  dikaitkan  dengan  kinerja  sebagai variabel  latennya,  namun  mengalami  pengayaan ditelaah  konseptualnya.  Dari  perspektif  simbolis interpretatif,  teknologi  merupakan  representasi dari  simbol  -  akar  dari  metafora  dan  teknologi bukan  melulu  aktivitas    tetapi  merupakan  aksi serta interaksi antar  manusia  dan teknologi  yang dapat memunculkan interpretasi-interpretasi. Selain  itu  kalangan  posmodernist  dominan mengkaji keterkaitan teknologi dengan strukturisasi, representasi, dan kendali kekuasaan (Hatch & Cunliffe 2006).
Variansi dari perspektif organisasi tentang teknologi memungkinkan kini menganalisa
implantasi  dan  implementasi  teknologi  secara lebih luas serta mengaitkannya dengan aspek lain di  luar  kinerja.  Transparansi  adalah  salah  satu komponen  dari good  governance yang  secara asumptif  dapat  dimanipulasikan  efektivitasnya melalui  kordinasi  yang  berasal  dari  disain organisasi suatu lembaga (Gereffi, Humphrey, & Sturgeon 2005). Berawal dari hal tersebut tulisan ini  mencoba  membangun  proposisi  mengenai hubungan  antara  pemanfaatan  teknologi  dan disain organisasi dengan good governance pada manajemen badan layanan umum di Indonesia.
Indonesia seharusnya sangat
berkepentingan  terhadap  realisasi  gerakan good governance karena  negara  ini  menanggung beban  yang  sangat  besar  akibat  korupsi  baik  di sektor publik maupun privat. Sejak 4 tahun yang lalu, Transparansi Internasional melalui alat ukur Corruption Perception Index (CPI) yang mereka susun, memposisikan Indonesia ke dalam 5 besar negara  dengan  indeks  korupsi  terendah  dimana semakin  rendah  indeks  tersebut  menandakan bahwa  persepsi  responden  terhadap  indikator- indikator  korupsi  semakin  tinggi,  sebaliknya semakin  tinggi  indeksnya  maka  semakin  bersih pula sistem suatu negara dari korupsi (Transparansi Internasional, 2007).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  pada tahun  2003  mengeluarkan  temuannya  yang menunjukkan  bahwa  tiga  departemen  yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan Departemen  Pendidikan  Nasional  diindikasikan telah  melakukan  penyimpangan-penyimpangan

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MENUNJANG IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI BADAN
LAYANAN UMUM PEMERINTAH

## Fadhilah Mathar
Dosen Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Jakarta 15412 Telepon +6221-7401925, +62811857551 Email: f.mathar@yahoo.com

## ABSTRACT
The  research  paper  discusses  about    the  relationship  between  technology  utilization  and  organization  design with  good  governance  in  public  service  agency  ( badan  layanan  umum/BLU) .  Public  services  institutions  have been frequently impaired by corruption. Transforming the good governance principles in organization becomes a  critical  agenda  to  decrease  the  impact  of  such  corruptive  actions.Technology  and  organization  design theoritically proposed as two of antecedent variables encouraging the acceleration of such transformation. The research paper is propositional paper.
Keywords : good  governance,  information  and  communication  technology,  organization  design,  public  service agency (badan layanan umum/BLU)
dalam hal keuangan yang lebih besar dibandingkan  dengan  departemen-departemen lainnya.  Ini  tentu  ironis  karena  sebagian  besar BLU  yang  dikelola  oleh  pemerintah  berada  di bawah  kordinasi  ketiga  departemen  tersebut. Pada  laporan-laporan  selanjutnya  dari  BPK  baik pada  tahun  2004  maupun  tahun  2005  terlihat bahwa kecenderungan-kecenderungan pelanggaran  masih  terus  terjadi  di  lingkungan instansi-instansi  di  bawah  Departemen  Agama RI  tertutama  pengabaian  terhadap  Keputusan Presiden  No.  80  tahun  2003  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ironisnya,  penyelewengan-penyelewengan  dana tersebut  tidak  hanya  melingkupi  urusan  haji tetapi  juga  di  instansi-instansi  yang  mengelola sektor pendidikan agama Islam.
Buruknya  pelayanan  di  institusi  publik kerap  menjadi  perbincangan  yang  secara  teoritis dan  praktis  dicoba  untuk  diperbaiki  (Kasali, 2006;  Kasali  2009).  Sejarah  perkembangan struktur  organisasi  publik  di  Indonesia  dimulai sejak pemerintahan presiden Soekarno. Terbentuknya  kabinet  pertama  pada  tanggal  18 Februari  1960  juga  ditandai  dengan  lahirnya  43 kementrian.  Kementrian-kementrian  inilah  yang menjadi  cikal  bakal  departemen-departemen  di Indonesia.  Pada  masa  pemerintahan  Soeharto, lembaga  publik  juga  mengalami  pergeseran fungsi sehingga memunculkan Lembaga Pemerintahan  Nondepartemen  (LPND)  yang berbentuk badan, komisi, atau lembaga. Sebutlah beberapa  diantaranya  Komisi  Hukum  Nasional, Komisi  Yudisial, Badan Intelijen Negara, Badan Kordinasi  Penanaman  Modal,  dan  Badan Kordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (Kamis 2008)
Pergantian  rezim  pemerintahan  dari  Orde Baru  ke  Orde  Reformasi  juga  membawa perubahan  yang  signifikan  pada  wajah  struktur publik  di  Indonesia.  Fungsi  administratif  dan regulatif dari Pemerintah memperoleh perluasan. Dengan mempertimbangakan bahwa di lingkungan pemerintahan terdapat banyak satuan kegiatan  yang  berpotensi  untuk  dikelola  dengan model  bisnis  secara  lebih  efisien  dan  efektif, maka  pada  tahun  2005,  melalui  Peraturan Pemerintah No. 23 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum  pemerintah memberikan  ruang  bagi  penganggaran  berbasis kinerja. Melalui konsep mewiraswastakan pemerintah  ( enteuprizing  the  Government ), Badan  Layanan  Umum  (BLU)  dapat  dibentuk oleh satuan kerja (satker) pemerintah operasional yang melayani publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan,  pengelolaan  kawasan,  pengelolaan dana  bergulir  untuk  usaha  kecil  dan  menengah, lisensi,  dll.)  untuk  membedakannya  dari  fungsi pemerintah  sebagai  regulator  dan  penentu kebijakan.  Satker  BLU  (dapat  berasal  dari
berbagai  jenjang  eselon  atau  non  eselon) merupakan  pengagenan  ( agentification )  aktifitas (kegiatan)  yang  tidak  harus  dilakukan  oleh lembaga  birokrasi  murni,  tetapi  diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (bisnis like) sehingga  pemberian  layanan  kepada  masyarakat menjadi  lebih  efisien  dan  efektif.  Ada  yang mendapatkan  imbalan  dari  masyarakat  dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan  yang  diberikan,  dan  ada  pula  yang bergantung sebagian besar pada dana APBN/APBD.  Satuan  kerja  yang  memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan,  dapat  diberikan  keleluasaan  dalam mengelola  sumber  daya  untuk  meningkatkan pelayanan  yang  diberikan.  Peluang  ini  secara khusus  disediakan  bagi  satuan  kerja  pemerintah yang  melaksanakan  tugas  operasional  pelayanan publik.  Hal  ini  merupakan  upaya  peng-agenan aktivitas  yang  tidak  harus  dilakukan  oleh lembaga  birokrasi  murni,  tetapi  oleh  instansi pemerintah  dengan  pengelolaan  ala  bisnis, sehingga  pemberian  layanan  kepada  masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Hingga tanggal 25  April  2009,  jumlah  satker  yang  ditetapkan menjadi  BLU  adalah  73  lembaga.  (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009).

## 1.1 Good Governance
G overnance , government , dan good governance merupakan terminologi yang berbeda  satu  sama  lain,  meskipun  ketiganya saling  berhubungan.  Untuk  memahami  ketiga terminologi  tersebut,  uraian  berikut  diharapkan dapat  membantu.  Dalam  memahami  perbedaan antara governance dan government , Schwab dan Kubler  (2001)  melihatnya  dari  5  (lima)  fitur dimensi berdasarkan pengamatan mereka terhadap  interaksi  pada  sebuah  kontinuum pengaturan  kebijakan  antara governance dan government sebagai  berikut  :  dimensi  aktor, dimensi  fungsi,  dimensi  struktur,  dimensi konveksi  interaksi,  dan  dimensi  distribusi kekuasaan.
Dilihat  dari  dimensi  aktor, governance dicirikan  dengan  banyaknya  jumlah  peserta  baik yang  berasal  dari  sektor  publik  maupun  privat yang terlibat dalam pengaturan sebuah kebijkaan. Sementara  itu, government dicirikan  dengan sangat  sedikit  dan  terbatasnya  jumlah  peserta dalam  proses  pengaturan  kebijakan  tersebut, aktor  yang  terlibat  pun  biasanya  merupakan badan-badan  (lembaga)  pemerintahan.  Dari dimensi  fungsi, governance dicirikan  melalui banykanya  konsultasi  yang  dilakukan  dalam pengaturan  kebijakan.  Hal  ini  memungkinkan bagi  adanya  kerjasama  dalam  pembuatan kebijakan  antara  aktor-aktor  yang  terlibat
sehingga  isu-isu  kebijakan  yang  dihasilkan menjadi  lebih  sempit.  Hal  ini  berbeda  dengan government yang  dicirikan  dengan  sedikitnya konsultasi,  tidak  adanya  kerjasama  antar  aktor dalam  pembuatan  kebijakan  yang  menyebabkan luasnya isu kebijakan yang dihasilkan.
Berdasarkan dimensi struktur, governance dicirikan  dengan  adanya  batas-batas  yang didefinisikan  secara  fungsional  dan  sangat terbuka  selain  keanggotaan  dari  struktur  yang bersifat  sukarela.  Batas-batas  yang  didefinisikan secara  fungsional  di  sini  berarti  pertimbangan pengaturan  kebijakan  didasarkan  atas  kebutuhan fungsional. Hal ini tidak seperti government yang mendefinisikan batas-batas berdasarkan kewilayahan  dan  bersifat  tertutup  selain  tentu saja keanggotaannya yang tidak sukarela, artinya untuk  dapat  masuk  sebagai  struktur  harus merupakan anggota dari organisasi sektor publik.
Dari dimensi interaksi, governance dicirikan  dengan  konsultasi  yang  sifatnya horisontal  dengan  pola  hubungan  yang  bersifat kooperatif  sehingga  lebih  banyak  keterbukaan. Sementara  itu government dicirikan  dengan adanya  hirarki  kewenangan  sehingga  pola hubungan  yang  terjadi  lebih  banyak  bersifat konflik dan dipenuhi dengan banyak kerahasiaan.
Berdasarkan dimensi
distribusi kekuasaan, governance dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan  serta  keseimbangan  atau  simbiosis antar  aktor.  Sementara  itu government dicirikan dengan  adanya  dominasi  negara  yang  dalam banyak hal tidak terlalu memperhatikan kepentingan  masyarakat  serta  tidak  adanya keseimbangan antar aktor yang terlibat.
Pengertian  dari good  governance dapat dilihat  dari  pemahaman  yang  dimiliki  baik  oleh IMF  maupun World  Bank yang  melihat Good Governance sebagai sebuah cara untuk memperkuat  “kerangka  kerja  institusional  dari pemerintah”.  Hal  ini  menurut  mereka  berarti bagaimana  memperkuat  aturan  hukum  dan prediktibilitas serta imparsialitas dari penegakkannya.  Ini  juga  berarti  mencabut  akar dari  korupsi  dan  aktivitas-aktivitas rent  seeking , yang  dapat  dilakukan  melalui  transparansi  dan aliran informasi serta menjamin bahwa informasi mengenai  kebijakan  dan  kinerja  dari  institusi pemerintah  dikumpulkan  dan  diberikan  kepada masyarakat secara memadai sehingga masyarakat dapat  memonitor  dan  mengawasi  manajemen dari dana yang berasal dari masyarakat.
Berdasarkan  pengertian  di  atas, good governance memiliki  sejumlah  ciri  sebagai berikut:  1)  Akuntabel,  artinya  pembuatan  dan pelakasanaan kebijakan harus disertai pertanggung  jawabannya;  2)  Transparan,  artinya harus  tersedia  informasi  yang  memadai  kepada
masyarakat  terhadap  proses  pembuatan  dan pelaksanaan  kebijakan;  3)  Responsif,  artinya dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani  smeua stakeholder ;  4)  Setara  dan  inklusif,  artinya seluruh  anggota  masyarakat  tanpa  terkecuali harus  memperoleh  kesempatan  dalam  proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan; 5) Efektif  dan  efisien,  artinya  kebijakan  dibuat  dan dilaksanakan menggunakan sumberdaya- sumberdaya  yang  tersedia  dengan  cara  yang terbaik;  6)  Mengikuti  aturan  hukum,  artinya dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan  membutuhkan  kerangka  hukum  yang adil  dan  ditegakkan;  7)  Partisipatif;  artinya pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan  harus membuka  ruang  bagi  keterlibatan  banyak  aktor; 8)  Berorientasi  pada  konsensus  (kesepakatan), artinya  pembuata  dan  pelaksanaan  kebijakan harus  merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  di antara para aktor yang terlibat (Woods, 2000).

## 1.2 Strategi Teknologi
Tulisan ini tidak diarahkan pada pembahasan  secara  teknis  mengenai  jenis teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  perlu diimplementasikan  pada  badan  layanan  umum. Tulisan  ini  lebih  untuk  memberikan  suatu landasan konseptual mengenai mengapa pendekatan information  and  communication technology /ICT perlu diaktivasikan di lingkungan pendidikan tinggi untuk
menyempurnakan perangkat-perangkat lain  yang telah  lebih  dulu  digunakan  dalam  gerakan penegakan good governance .
Strategi teknologi dapat dikaji dari empat sudut pandang yaitu 1) integrasi teknologi dalam strategi  pemasaran  produk  sebuah  perusahaan dalam rangka memposisikan dan mendiferensiasikan produk suatu perusahaan dan mengukur    biaya  (nilai  yang  dipersepsikan  dan kualitas)  dan  dalam  rangka  menuju  daya  saing berbasis teknologi ( technology-based competitive advantage ),  2)  penggunaan  teknologi  dalam aktivitas  ekonomi  yang  terjadi  di  rantai  nilai ( value chain ), 3) komitmen sumberdaya perusahaan  dalam  merespon  area  teknologi,  dan 4) pemanfaatan teknologi oleh perusahaan dalam disain  organisasi  dan  teknik  manajemen  untuk mengelola  fungsi  teknologi  (Burgelman  dan Rosenbloom, 1989; Hampson, 1993).
Strategi teknologi merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melengkapi pemahaman mengenai strategi perusahaan.  Dari  sudut  keunggulan  daya  saing, pemanfaatan  strategi  teknologi  yang  tepat  akan berimplikasi  pada  diferensiasi  produk  suatu perusahaan  serta  menekan  biaya  produksi  dan jasa  dan  memungkinkan  sebuah  perusahaan
Internal scientific and technical knowledge Technical issues and problems Technical solutions External scientific and technical knowledge External market needs 2 2 3 4 5 1 3
membangun  jaringan  dan  membuka  peluang pasar baru (Porter, 1985).
Selain  dari  sisi  diferensiasi  dan  produksi, strategi teknologi juga dikaji dari beberapa aspek yang  lain  seperti  keterkaitan  antara  disain teknologi  dan  disain  fisik  ruang  (Clark,  1985), kepemimpinan  dan  kepioniran  dalam  teknologi (Rosenbloom  dan  Cusumano,  1987),  akumulasi kapabilitas  (Barney,  1987), timing intrusi teknologi  dalam  perusahaan  (Pisano  dan  Teece, 1989),  dan  keputusan  untuk  melisensi  suatu teknologi (Shepard, 1987).
Sejauh  mana  jangkauan  dari  strategi untuk implementasi teknologi dapat ditelaah dari konsep  rantai  nilai  ( value  chain ).  Pemanfaatan teknologi  mempengaruhi  penciptaan  marjin dalam setiap tahapan dalam rantai nilai. Lingkup teknologi dapat didefinisikan sebagai serangkaian kapabilitas yang akan dikembangkan oleh  sebuah  perusahaan.  Prioritas  teknologi semacam  ini  disebut  teknologi  inti  sedangkan teknologi  lain  yang  tidak  masuk  dalam klasifikasi ini disebut teknologi periferal.

## Gambar 1. Manajemen Strategi
Teknologi  inti  pada  dasarnya  merupakan pilihan  yang  diputuskan  oleh  suatu  perusahaan setelah perusahaan  tersebut  melakukan penilaian terhadap  kompetensi  teknologi  yang  bersifat distingtif dan untuk menentukan posisi perusahan terhadap suatu jenis teknologi. Hal ini diperlukan  oleh  perusahaan  untuk  menetapkan posisi  apakah  mereka  akan  menjadi  pemimpin dan  inisiator  atau  cukup  menjadi  pengikut terhadap  suatu  trend  teknologi  serta  kapan  suatu jenis teknologi akan mereka pasarkan (Burgelman dan Christensen, 2004).
Pengetahuan  mengenai  strategi  dalam implementasi teknologi penting untuk
memberikan  gambaran  kekuatan  internal  sebuah perusahaan  agar  dapat  diperhitungkan  dalam sebuah  industri.  Perusahaan  yang  memiliki keunggulan  teknologi  cenderung  tidak  rapuh dalam  menghadapi entrant dalam  kompetisi pasar.  Apalagi  jika  teknologi  tersebut  bersifat technology-based  customer  value. Meskipun demikian  teknologi  tentu  memiliki  keterbatasan sehingga  pengadopsian  suatu  teknologi  dalam sebuah  perusahaan  memiliki  limitasi  terutama ketika  teknologi  muncul  dan  memberi  pengaruh kepada unit-unit bisnis dalam sebuah perusahaan (Prahalad, Doz, dan Angelmar, 1989).
Aspek komitmen perusahaan dalam bidang teknologi dikenal dengan istilah kedalaman  strategi  teknologi.  Diasumsikan semakin  dalam  komitmen  strategi  teknologi sebuah  perusahaan,  maka    semakin  besar fleksibilitas  dan  manfaat  yang  akan  diperoleh perusahaan tersebut. Kedalaman strategi teknologi  dapat  diukur  secara  kuantitatif  dari jumlah  pilihan  teknologi  yang  diadopsi  oleh sebuah  perusahaan  (Burgelman  dan  Christensen,
2004). Perspektif evolusi dalam strategi teknologi  menekankan  pada  bagaimana  sebuah perusahaan memformulasikan dan mengimplementasikan  strategi  teknologinya  dan bagaimana  perusahaan  tersebut  beradaptasi  pada perubahan yang terus-menerus. Perspektif evolusi dipengaruhi oleh multidisiplin antara lain sosiologi,  sejarah,  dan  psikologi  organisasi karena perspektif evolusi dalam strategi teknologi  menganut  prinsip variation-selection- retention  mechanism untuk  dapat  menjelaskan secara komprehensif mengenai perubahan. Adapun variation-selection-retention mechanism ditentukan oleh lingkungan eksternal dan internal sebagaimana tergambar di bawah ini,

## Gambar 2. Determinan Strategi Teknologi
Strategi teknologi perusahaan berasal dari proses  evolusi  kapabilitas  teknis  perusahaan tersebut.  Meskipun  demikian  strategi  teknologi bukan  satu-satunya  faktor  yang  mempengaruhi dinamika perkembangan kapabilitas teknis

## INTERNAL ENVIRONMENT
Strategic Action Technology Evolution Organization al Context Industry Context
IN TE R N A L E N V IR O N ME N T G EN ER A TIV E M ECH A N IS M Technology Strategy EXTERNAL ENVIRONMENT
var iat ion -s elec ti o n - re tention
me chanis m of tec hnology
perusahaan.  Beberapa  unsur  yang  memberi dampak pada perkembangan teknologi perusahaan  adalah  1)  perkembangan  teknologi dengan  mengikuti  trayektory  Kurva-S,  2) Interplay antara  perkembangan  disain/proses teknologi  dan  produk  teknologi,  3)  munculnya teknologi baru, 4) konsekuensi peluang dan atau ancaman  dari  sebuah  penemuan  teknologi,  5) dematuritas;  pembaharuan  inovasi  teknologi untuk  berkontribusi  dalam  penciptaan  nilai  dan perbaikan  organisasi,  6)  perubahan  organisasi akibat intrusi teknologi (Van de Ven dan Garud, 1989).
Salah
satu contoh monumental pemanfaatan  teknologi  dalam public  sector adalah  perhitungan  suara  yang  dilakukan  oleh Komisi  Pemilihan  Umum.  KPU,  antara  lain, memanfaatkan  teknologi  berbasis  web  sehingga hasil  perhitungan  suara  pemilihan  umum  dapat diakses secara cepat dan real time.

## 1.3 Disain Organisasi
Organisasi  didesain  dengan  memadukan elemen-elemen organisasi yang saling
berkesesuaian  secara  harmonis,  yaitu  paduan elemen-elemen strategi (tujuan dan arah organisasi), struktur, pola kordinasi dan komunikasi,  sistem  imbal  jasa,  dan  manajemen manusia karya yang saling mendukung.
Perspektif  kontinjensi  dalam  teori  organisasi menyatakan  bahwa  pilihan  struktur  dan  desain organisasi  ditentukan  oleh  jenis  strategi  yang dipilih,  ukuran  organisasi,  teknologi,  dan ketidakpastian lingkungan.
Dengan
memperhatikan  beberapa  atribut  (lihat  tabel  3  ) maka  organisasi  dapat  memilih  rancang  struktur yang  bersifat  mekanistik  atau  organik  (Fontana 2009).

## Tabel 1. Organisasi Mekanistik versus Organisasi Organik
Mekanistik Organik  Spesialisasi tinggi
 Departementalisasi kaku
 Rantai komando jelas
 Rentang kendali sempit
 Sentralisasi
 Formalisasi  Ada  tim-tim  lintas fungsi  Informasi mengalir
bebas
 Rentang kendali lebar
 Desentralisasi

## 
Formalisasi rendah
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  model untuk  konsep  organisasi  yaitu  1)  struktur  sosial, 2)  teknologi,  3)  budaya  organisasi,  3)  struktur fisik  organisasi  yang  terdapat  dalam  lingkungan organisasi.  Disain  organisasi    dapat  berupa  1) desain organisasi sederhana, 2) desain organisasi fungsional, 3) desain organisasi form multidivisional,  4)  desain  matriks,  5)  desain hibrida (Hatch dan Cunliffe 2006).
Salah  satu  faktor  yang  juga  penting  dalam diskusi  mengenai  struktur  organisasi  adalah
strategi  organisasi.  Strategi  adalah  determinasi sasaran  dan  tujuan  jangka  panjang  serta  adopsi tindakan-tindakan  serta  pengalokasian  seluruh sumber daya untuk  mencapai sasaran organisasi. Sedangkan  struktur  adalah  desain  organisasi dimana  strategi  diadministrasikan.  Bila  suatu organisasi  tidak  mampu  menyesuaikan  struktur dengan  strateginya  maka  inefisiensi  ekonomis akan  terjadi  (Chandler  1964).  Oleh  karena  itu suatu  organisasi  harus  senantiasa  melakukan evaluasi  terrhadap  strategi  produk  dan  jasa  yang ditawarkan  untuk  kemudian  didaptasi  dengan strukturnya,  sebagaimana  dirangkum  pada  Tabel 2.

## Tabel 2. Strategi dan Struktur
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage in Develop ment Single product Single function Single plant Single product
Multifun ction Multi plant Multi product Multifunct ion Multi plant Relation ship between Unit (Level of Control) Top management , strategic decisions Level  I: top manage ment, strategic decisions of level III:
administ rative decisions Level  I: top manageme nt, strategic decisions Level  II: control and coordinati on of level
III:
administrat ive decisions
Level  III: manageme nt of day- to-day operations Organiza tional Structure Single- owner administratio n Function al structure Multidivisi onal structure Kajian struktur organisasi semakin menguat  seiring  dengan  perkembangan  ilmu ekonomi  dan  ilmu  manajemen.  Pendekatan mekanis  dan  organis  juga  memperkaya  teori mengenai struktur organisasi. Selain itu, diversifikasi  korporasi,  contohnya,  memberikan implikasi terhadap suatu tuntutan untuk
melakukan  reformulasi struktur  organisasi. Terkait  dengan  diversifikasi  tersebut,  Markides dan  Williamson  mengklasifikasikan  struktur perusahaan ke dalam 5 bentuk yaitu single form, T-form,  mixed-form,  multidivisional  form, dan centralized  multidivisional  form (Markides  dan Williamson 1996).
Teori  tentang  organisasi  diwarnai  oleh  3 perspektif  besar  yakni  simbolis,  modernis,  dan postmodernis  (lihat  Tabel  3).  Titik  tolak  yang berbeda  membuat  ketiga  pandangan  ini  juga berbeda dalam mempersepsikan tentang organisasi.  Kalangan  modernis  mendefinisikan organisasi  sebagai  sebuah  entitas  nyata  yang objektif  berada  dalam  dunia  nyata.  Sedangkan kaum  simbolik  berpendapat  bahwa  organisasi adalah  dibentuk  oleh  realitas-realitas  sosial. Adapun  penganut  paham  posmodernis  meyakini bahwa  organisasi  merupakan  perwajahan  dari relasi  kekuasaan,  pandangan  ini  erat  kaitannya dengan mainstream golongan postmodernis yang senantiasa  menyemangati  lahirnya  rekonstruksi bahkan dekonstruksi sosial.

## Tabel 3. Perspektif tentang Organisasi
Modernis Simbolis Pascamodernis Organisasi adalah entitas
nyata yang objektif berada
dalam dunia nyata. Bila dirancang dan dikelola dengan baik, organisasi merupakana sistem keputusan dan tindakan yang dipacu oleh norma-norma
rasionalitas,
efisiensi, dan
efektivitas untuk
tujuan-tujuan yang sudah ditentukan Organisasi secara terus-menerus dirancang dan dibentuk ulang oleh anggota- anggotanya melalui interaksi yang dimediasi secara simbolis. Organisasi dibentuk oleh realitas-realitas sosial di mana makna-makna mengemuka dan dipromosikan oleh pemahaman diri dan orang lain yang terjadi dalam konteks organisasi Organisasi adalah tempat terjadinya
pengejawantahn relasi kekuasaan, opresi, irasionalitas, distorsi komunikasi.
Organisasi adalah teks dan yang dihasilkan oleh dan dalam bahasa; kita
dapat menulis ulang teks tersebut sedemikian rupa sehingga mengemansipasi diri kita dari
degradasi kehidupan
Struktur  organisasi  diperlukan  sebagai wadah  yang  menjembatani  antara  pengaturan personalia,  posisi,  dan  unit  kerjanya  dengan pencapaian  sasaran  dalam  sebuah  organisasi. Struktur  organisasi  klasik  dapat  ditelusuri  dari pemikiran  Max  Weber  mengenai  birokrasi  yang ideal  yang  salah  satunya  ditandai  oleh  adanya a fixed  division  of  labor, suatu  terminologi  yang
pertama kali diperkenalkan oleh Emille Durkheim  dalam  konteks  pembagian  pekerjaan dari tinjauan sosiologis (Parson 1947). Tabel 4 di bawah  ini  merupakan  sari  dari  pemikiran Weberian mengenai struktur sosial organisasi.
Tabel 4. Dimensi Struktur Sosial Organisasi
Dimensi on Measure Size Number  of  employees  in  the organization Adminis trative Compon ent Line function Staff function
Percentage  of  total  number  of employees  that  have  administrative responsibility Departments  involved  directly  in the  production  of  organizational outputs (e.g., production departments,  medical  and  nursing staff)
Departments that advise and support  line  functions  such  as strategic planning,
finance,
accounting, human resources Differen tiation Vertical Horizont al The  number  of  levels  in  the hierarchy
The  division  of  labor,  which involves:
Number  of  departments  in  the organization  span  of  control  or number of employees reporting to a manager Integrati on The coordination  of activities
trough  accountability,  rules  and procedures,  liaison  roles,  cross- functional teams or direct contact
Centrali zation
Extent  to  which  authority  to  make decisions  concentrates  at  the  top levels of the organizations, decision making devolves to all levels in the hierarchy
Standar dization The  extent  to  which  standard procedures  govern  the  operations and  activities  of  the  organizations as  opposed  to  the  use  of  individual judgment  and  initiative  in  dealing with events as the arise
Formali zation Specializ ation Extent  to  which  and  organization uses  written  (i.e.,  formal)  job descriptions,  rules,  procedures  and communication  and  relationships based  on  informal,  face-to-face interaction Extent  to  which  the  work  of  the organization is divided into narrowly  defined  tasks  assigned  to specific employees and work units
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  ada  beberapa dimensi di dalam struktur sosial organisasi yakni

## ORGANIZATIONAL DESIGN
1. CommunicatIon Flow
2. Organization Type TECHNOLOGY 1. ICT Infrastructure 2. ICT Tools 3. ICT Know How GOOD GOVERNANCE 1. Akuntabilitas 2. Transparansi 3. Responsif 4. Inklusivitas 5. Efektivitas dan efisiensi 6. Taat hukum 7. Partisipasi 8. Berorientasi pada konsensus
(kesepakatan)
antara lain komponen administratif, differensiasi, integrasi,  sentralisasi,  standarisasi,  formalisasi, dan spesialisasi.

## Gambar 3. Struktur Organisasi
Berdasarkan  kordinasi  optimal  yang  lahir dari  interaksi  antaraktivitas  dalam  sebuah organisasi  yang  diatur  oleh  manajer,  struktur organisasi  dapat  dibedakan  menjadi  4  tipe  yaitu flat  structure , divisional  hierarchy , functional hierarcy ,  dan matrix organization  (lihat  gambar 3).  Struktur  di  atas  merupakan  hasil  penelitian yang  mengklasifikasikan  karakteristik  aktivitas manajerial  yang  berimplikasi  terhadap  struktur organisasi (Harris dan Raviv 2002).

## 2. BAHAN DAN METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh
BLU  di  Indonesia  yang  berjumlah  73  institusi. Setelah  itu  akan  dilakukan stratified-cluster- sampling dan  akan  dipilih  institusi  BLU  yang bergerak di bidang jasa pendidikan, transportasi, serta kesehatan secara acak, Total sample adalah 30  BLU  yang  telah  memiliki  sistem  informasi terpadu dalam pelayanannya. Unit analisis adalah kepala  masing-masing  badan  layanan  umum. Data  akan  diambil  dari  lembar  protokol  (untuk FGD)  dan  questionnaire  yang  dihimpun  melalui survey pada 30 institusi.
Berikut  adalah  indikator  pengukuran  untuk masing-masing variabel:

## Gambar 2. Desain Penelitian
Data akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan
kualitatif.  Pendekatan  kuantitatif  dilakukan dengan asistensi statistik multivariate dan karena semua  data  bersifat  ordinal  maka  korelasi spearman  akan  digunakan  dalam  pengujian hipotesis.  Selain  itu  secara  kualitatif  akan dilakukan focus group discussion untuk mengelaborasi lebih jauh masing-masing variabel.  Metode  ini  efektif  digunakan  untuk menguji  tingkat  hubungan  antara  satu  variabel dengan variabel lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  pemaparan  teori  di  atas,  penulis mencoba  menelisik  apakah  teknologi  dan  disain organisasi  mempengaruhi  terciptanya good governance .  Bahwa  pemanfaatan  teknologi mempengaruhi governance suatu  organisasi dapat  dilihat  dari  beberapa  hasil  penelitian seperti  Garud  &  Kumaraswamy  (1995)  dan Burgelman,  R.  A.,  &  R.  S.  Rosenbloom  (2004). Dari  penelitian-penelitian  tersebut  disimpulkan bahwa  teknologi  memberikan  dampak  pada kordinasi  di  dalam  maupun  antar  perusahaan. Implementasi teknologi dapat terjadi di beberapa sektor,  dua  diantaranya  adalah  pemanfaatan aplikasi  sistem  informasi  untuk  basisdata  dan sistem aplikasi lanjutan untuk analisis struktural. Kedua aplikasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kordinasi dan transparansi (sebagai  salah  satu  pilar good  governance )  di dalam  sebuah  perusahaan  dan  antar  perusahaan serta  dapat  menurunkan  biaya  komunikasi  dan informasi  sehingga  proses  kordinasi  berjalan efektif.  Selain  itu,  dampak  positif  tersebut mengalami amplifikasi pada jenis korporasi yang bersifat  virtual  dan  disagregat  (Argyres  1999). Penjelasan  tersenut  memberikan  ilustrasi  bahwa governance suatu  organisasi  dan  antarorganisasi dipengaruhi oleh teknologi serta disain organisasinya.
Teknologi  adalah  salah  satu  komponen dalam  manajemen  pengetahuan.  Pengetahuan yang  memiliki  beberapa  atribut  antara  lain observability dan system embeddedness merupakan prediktor dalam menentukan struktur organisasi  (Birkinshaw,  Nobel,  dan  Ridderstrale 2002).  Ada  6  karakteristrik  organisasi  yang terkait  dengan  pemanfaatan  sistem  informasi sebagai  bentuk  implantasi  teknologi  (Olson  dan Chervany  1980).  Keenam  karakteristik  tersebut adalah:
1. Centralization  of  authority ;  ini  merujuk kepada  level  organisasi  dimana  sebagian besar  keputusan  dibuat.  Di  organisasi  yang sangat sentralistik, keputusan-keputusan ditetapkan di level top manajemen.
Sedangkan di perusahaan yang terdesentralisasi, banyak keputusan-
keputusan  didelegasikan  penetapannya  ke manajemen yang lebih rendah.
2. Standarization ;  Hal  ini  terkait  dengan pemanfaatan aturan dan prosedur. Di perusahaan  yang  terstandarisasi,  terdapat banyak  prosedur  dan  aturan  yang  menjadi arahan serta petunjuk bagi aktivitas. Sebaliknya  di  perusahaan  dengan  tingkat standarisasi yang rendah, hanya sedikit aturan dan  prosedur  dan  kalaupun  ada,  umumnya prosedur tersebut tidak standar antar unit.
3. Formalization ;  hal  ini  terkait  dengan  derajat dimana  aturan,  prosedur,  dan  aktivitas organisasi  didokumentasikan  dalam  berkas formal.  Pada  organisasi  yang  sangat  formal, data  aktivitas  organisasi  tersimpan  dengan baik dan rinci, demikian pula sebaliknya.
4. Line control of the work flow ; hal ini merujuk kepada  prosedur  kendali  yang  diterapkan dalam proses operasi di dalam organisasi.
5. Functional  specialization ;  hal  ini  merujuk kepada  jumlah  fungsi-fungsi  organisasi  yang dikerjakan  oleh  spesialist.  Organisasi  yang terspesialisasi memiliki banyak spesialis yang memfokuskan  diri  pada  pekerjaan  tertentu saja sesuai keahliannya, sedangkan organisasi yang  kurang  terspesialisasi  memiliki  orang- orang yang lingkup pekerjaannya general dan satu  orang  dapat  mengerjakan  beberapa tugas.
6. Perceived  power  of  the  information  services power ;  hal  ini  merujuk  kepada  pengaruh keberadaan  bagian  manajemen  informasi dengan unit pelayanan dalam satu organisasi.
Persoalan  birokrasi  selalu  mewarnai pengambilan kebijakan di sektor publik, termasuk  dalam  penyusunan  struktur  organisasi sebuah  lembaga  baru.  Hal  ini  menjadikan replikasi  berulang-ulang  di  ranah  struktur institusi  yang  seharusnya  bisa  sangat  kaya  akan improvisasi dan bukan sekedar mengikuti pakem. Suatu  kekhawatiran  muncul.  Kinerja  BLU
sekarang  sedang  disorot  dan  diduga  bahwa format  BLU  tidak  efisien  karena  struktur organisasinya mengadopsi penuh struktur departemen yang hirarkis-birokratis untuk fungsi administratif  regulatif.  Fungsi  ini  tentu  berbeda dengan  BLU  yang  memberikan  layanan  kepada masyarakat dimana jasa yang ditawarkan bersifat tidak  monopolistis  (berbeda  dengan  beberapa BUMN). Artinya, setiap lembaga BLU memiliki kompetitor-kompetitor  yang  kinerjanya  akan mempengaruhi posisi daya saing BLU tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Tulisan  ini  bersifat  hipothetik,  diperlukan penelitian  lebih  dalam  untuk  mengetahui efektivitas  teknologi  dan  pengaruh  disain organisasi bagi penegakan prinsip good governance di  BLU.  Ada  beberapa  unsur  yang menjadikan  teknologi  patut  dipertimbangkan pemanfaatannya  dalam  penerapan yaitu  1) kapabilitas  yang  dimiliki  oleh  teknologi;  2) penggunaan  teknologi  adalah  cara  yang  paling cepat untuk  melakukan  konstruksi, sistematisasi, dan  integrasi  dari  sebuah  disparitas  antar subsistem; 3) teknologi memungkinkan penggabungan  kekuatan human  ware,  software, dan hardware sehingga rekayasa bagi terciptanya suatu  sistem  yang  terbaik  dapat  disimulasikan, diprediksi,  dan  dikendalikan;  4)  bila  tidak  ada kebijakan  atau  intervensi  tertentu,  hasil  dari output  teknologi  umumnya  bersifat  transparan dan  memberikan  akses  setara  bagi  seluruh pengguna;  5)  pemanfaatan  teknologi  berkaitan dengan  efektivitas  dan  efisiensi  yang  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  produktivitas;  6) bila  ditunjang  dengan  infrastruktur  dan  ICT literacy yang  mapan,  pemanfaatan  teknologi bersifat borderless sehingga arus informasi lebih cepat  mengalir  dbandingkan  dengan  pendekatan konvensional; 7) transaksi dengan memanfaatkan teknologi dapat secara implisit menekan interaksi-interaksi yang memungkinkan terjadinya  korupsi  atau  suap;  8)  teknologi memberikan  sebuah  ruang  impersonal  dan standar yang dapat mereduksi distorsi kepentingan dalam sebuah sistem layanan publik dan  relatif  tidak  rentan  terhadap  perubahan  dan regenerasi personalia  yang secara langsung akan berpengaruh pada akuntabilitas sistem tersebut.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan sebuah  peluang  dimana  integrasi  teknologi  dan desain  organisasi  dapat  diaplikasikan  untuk mencapai pemenuhan prinsip-prinsip good governance yang  diharapkan  akan  memberi implikasi  positif  pada  organisasi.  Hal  ini dipandang penting secara praktis, agar komponen-komponen  yang  menjadi  determinan struktur  organisasi  dapat  dikembangkan  secara lebih  luas.  Dalam  teori  organisasi,  teknologi
berperan  dalam  menentukan  desain  organisasi. Pendekatan ini dapat dipertajam dengan mengikutkan  pendekatan  teknologi  di  mana teknologi  juga  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat dilepaskan.
Persoalan  birokrasi  selalu  mewarnai pengambilan kebijakan di sektor publik, termasuk  dalam  penyusunan  struktur  organisasi sebuah  lembaga  baru.  Hal  ini  menjadikan replikasi  berulang-ulang  di  ranah  struktur institusi  yang  seharusnya  bisa  sangat  kaya  akan improvisasi dan bukan sekedar mengikuti pakem. Suatu  kekhawatiran  muncul.  Kinerja  BLU sekarang  sedang  disorot  dan  beberapa  temuan menunjukkan  bahwa  format  BLU  tidak  dapat efisien karena struktur organisasinya mengadopsi mentah-mentah struktur departemen yang hirarkis-birokratis  padahal  ujung  tombak  BLU adalah  layanan  kepada  masyarakat  yang  tidak monopolistis (berbeda dengan beberapa BUMN). Artinya, setiap lembaga BLU memiliki kompetitor-kompetitor  yang  kinerjanya  akan mempengaruhi posisi daya saing BLU tersebut.
Ada  salah  satu  keunggulan  yang  dimiliki oleh  organisasi  pemerintah,  yakni  tersedianya informasi  secara  memadai  karena  jangkauan akses  sektor  ini  sangat  luas.  Sayangnya, penguasaan  terhadap  informasi  tidak  dikelola dengan  baik  sehingga  informasi  tidak  beranjak menjadi  teknologi  yang  sesungguhnya  sangat penting  dalam  proses  penciptaan  nilai  dan inovasi.  Keunggulan  ini  belum  dikelola  secara baik  oleh  BLU-BLU  yang  ada.  Salah  satu keuntungan  BLU  adalah  organisasi  ini  memiliki keleluasaan dalam menentukan struktrur organisasinya.
BLU  memiliki  karakteristik  tersendiri yang membedakannya dengan BUMN, walaupun BLU  memperoleh  beberapa  fasilitas  dan  secara komersial  dapat  menerapkan  tarif,  namun layanan  BLU  tidak  memperoleh  fasilitas  untuk melakukan  monopoli.  Artinya  BLU  juga  harus berkompetisi dalam industri yang sejenis. Faktor kompetisi  menyebabkan  BLU  harus  mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan industri termasuk  dengan  cara  mempersiapkan  struktur organisasi  yang  efektif  dan  adaptif  menjunjung prinsip-prinsip good  governance yang  didukung manajemen  teknologi  yang  mumpuni  sehingga BLU  mampu  menuju  pada  kondisi sustainable competitive advantage .
Teknologi  adalah  salah  satu  sumberdaya tangible (aset) internal organisasi yang kapabilitasnya diukur dengan kemampuan dalam pengelolaannya, dikenal dengan nama manajemen  teknologi.  Seyogyanya  manajemen teknologi  diselenggarakan  dengan  baik  agar menjadi  masukan  bagi  proses  penciptaan  nilai dalam  organisasi.  Teori-teori  organisasi  saat  ini belum  banyak  yang  menyentuhkan  konstruk
manajemen  teknologi  dengan  desain  struktur organisasi. Penulis memandang hal tersebut perlu dilakukan  untuk  melengkapi  khazanah  teoritis tersebut  sekaligus  juga  dalam  rangka  memberi kontribusi praktis pada ranah manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Alavi,  M.;  &  Leidner,  D.E.  (2001). Knowledge  Management  and  Knowledge Management
Systems: Conceptual
Foundation  and  An  Agenda  for  Research, MIS Quarterly, March 2001, pp. 107-136
[2]  Argyres,  Nicholas  S.    The  Impact  of Information  Technology  on  Coordination: Evidence  Source:  Organization  Science, Vol. 10, No. 2 (Mar. - Apr., 1999), pp. 162- 180
[3]    Badan Layanan Umum Direktorat Pembinaan  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan  Umum  Departemen  Keuangan Republik Indonesia, 200
[4]    Barclay,  R.O.,  &  Murray,  P.  M.  (2009),
What is Knowledge Management, Knowledge  Praxis http://www.media- access.com/whatis.html#whatis
[5]   Barney, J. (1986). Strategic Factors Markets:  Expectations,  Luck,  and  Business Strategy. Management Science 32
[6]   Bertels,  T. (1996). The Scope of
Knowledge  Management. The  Knowledge Management Forum , Blackwell, London p.
2
[7]   Bettis, R. A.; & M. A. Hitt (1995). The New
Competitive Landscape. Strategic Management Journal, 16, 7-19 [8]    Bi,  Xinhua  &  Zhang  Heda,  An  Empirical Research on Relationship between Information  Technology  Capability  and Firm  Performance  the  Evidence  from  the Listed  Companies  and  Informatization Power  500  in  China,  Information  Systems Research,  Vol.  3,  No.  4,  December  1992, pp. 307-333
[9]    Birkinshaw, J., Nobel, R. & Ridderstrale, J. (2002).  Knowledge  as  a  Contingency Variable: Do the Characteristics of Knowledge Predict Organization Structure?. Organization  Science ,  Vol.  13. No. 3. May –Jun., 2002) pp. 274-289
[10]  Boomer,  J.  (2004).  Finding  Out  What Knowledge  Management  is  and  Isnt. Accounting Today, Vol 18. Pp 22-37.
[11]  Brent,  A.  C.;  &  M.  W.  Pretorius  (2008). Sustainable  Development:  A  Conceptual
Framework for the Technology Management  Field  of  Knowledge  and  a
Departure  for  Further  Research. South
African  Journal  of  Industrial  Engineering, 19, 1, 31-52
[12] Burgelman, R. A., & C.M. (2004). Christensen, Strategic  Management  of Technology and Innovation, McGrawHill [13]  Burgelman,  R.  A.,  &  R.  S.  Rosenbloom. (1989). Technology Strategy: An
Evolutionary  Process  Perspective.  Dalam R.S.  Rosenbloom  dan  R.  A.  Burgelman (eds), Research on Technological Innovation,  Management,  and  Policy, vol. 4, pp. 1-23. Greenwich, CT: JAI Press
[14] Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure;  Chapters  in  the  History  of Industrial Enterprise, MIT Press
[15]  Clark,  K.  B.  (1985).  Managing  Technology in  International  Competition:  The  Case  of Product  Development  in  Response  to Foreign  Entry. Dalam  M.  Spence  dan  H. Hazard (eds), International
Competitiveness, pp.  27-74.  Cambridge, MA: Balinger
[16] Fontana, A. (2009). Innovate We Can! How to Create Value through Innovation in Your Organization  and  Society  -  Manajemen Inovasi  dan  Penciptaan  Nilai. Jakarta: Grasindo
[17] Garud, Raghu & Kumaraswamy, Arun. Technological and Organizational Designs for Realizing Economie, Strategic Management Journal, Vol. 16, (Summer, 1995), pp. 93-109
[18] Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon, JT, The governance of global value chains, The governance of global value chains, Review of International Political Economy 12:1 February 2005: 78-104
[19] Ghalib, A., K. (2004). Systemic Knowledge Management:    Developing  a  Model  for
Managing Organisational Assets for Strategic  and  Sustainable  Competitive Advantage. Journal of Knowledge Management Practice , January 2004 dikases di http://www.tlainc.com/articl56.htm [20]  Gupta.A.,  &  McDaniel,  J.  (2002)  Creating Competitive  Advantage  by  Effectively
Managing  Knowledge:  a  Framework  for Knowledge Management. Journal of
Knowledge  Management  Practice ,  Volume 3, 2002
[21] Hampson, K. D. (1993). Technology Strategy  and  Competitive  Performance:  A Study  of  Bridge  Construction. Doctoral
dissertation,
Department of Civil Engineering, Standford University
[22] Harris, M., & Raviv. A. (2002) Organization Design, Management  Science, Vol.  488 No.7 (Jul. 2002), pp. 852-865
[23]  Hatch,  M.  J.;  &  Cunliffe,  A.  L.  (2006). Organization  Theory - Modern,  Symbolic, and  Postmodern  Perspectives (2nd  ed) , Oxford University Press;.
[24]  Hatch,  M.  J.;  &  Cunliffe,  A.  L.  (2006). Organization  Theory - Modern,  Symbolic, and  Postmodern  Perspectives (2nd  ed) , Oxford University Press;.
[25]  Kamis,  M.  (2008).  Evolusi  Demokratis Pengorganisasian Urusan Pemerintahan dan
Lembaga-Lembaga Non-Kementerian. Jurnal Kenegarawanan, Vol. 10
(November 2008), pp. 76-89
[26] Kasali, Rhenald. (2006). Change Manajemen  Perubahan  dan  Manajemen Harapan. Jakarta. PT  Gramedia  Pustaka Utama
[27]  _______,  Rhenald.  (2008). Re-code  your Change  DNA. Jakarta  :  PT  Gramedia Pustaka Utama
[28]  _______,  Rhenald.  (2009). Marketing  in Crisis. Jakarta  :  PT  Gramedia  Pustaka Utama
[30] Markides, C.M., & Williamson, P.J. (1996). Corporate Diversification and Organizational  Structure:  A  Resource- Based  View. Academy  of  Management Journal , 1996, Vol. 39, No. 2, 340-367
[31]  Olson,  M.  H.,  &  Chervany,  N.  L.  (1980). The  Relational  between  Organizational Characristics  and  the  Structures  of  the Information Services Function. MIS
Quarterly, Vol. 4. No. 2 (Jun, 1980) pp. 57- 68
[32] Parson, T. (1947). The Theory of Social and Economic  Organization .  Glenco:    Free Press
[33]  Pisano,  G.  ,  dan  D.  J.  Teece.  (1989). Collaborative  Arrangement  and  Global
Technology  Strategy:  Some  Evidence  from the Telecommunication Equipment Industry.  Dalam  R.S.  Rosenbloom  dan  R. A. Burgelman (eds), Research on
Technological  Innovation,  Management, and  Policy, vol.  4,  pp.  257-81.  Greenwich, CT: JAI Press
[34]  Prahalad,  C.  K.,  L.  Doz,  dan  R.  Angelmar. (1989). Assessing the  Scope of Innovation: A  Dilemma  for  Top  Management.  Dalam R.S.  Rosenbloom  dan  R.  A.  Burgelman (eds), Research on Technological
Innovation,  Management,  and  Policy, vol.
4, pp. 257-81. Greenwich, CT: JAI Press
[35]  Pratali, P. (2003). Strategic Management of Technology  Innovation  in  the  Small  and Medium  Enterprises. European  Journal  of Innovation Management, 6. 1.
[36]  Rosenberg,  M.  J.    (2001). E-Learning.
Strategies  for  Delivering  Knowledge  in  the
Digital Age . New York: McGraw-Hill.
[37]  Rosenbloom,  R.  S.  dan  M.A  Cusumano. (1987).  Technological  Pioneering:  The Birth  of  VCR  industry.” California Management Review 29, No. 4, pp. 51-76 [38] Schultz, U., & Leidner, D. E. (2002). Studying Knowledge Management in Information  Systems  Research:  Discourses and
Theoritical Assumptions. MIS
Quarterly, Vol 26 No. 3, (September 2002) pp. 213-242.
[39]  Schwab  and  D.  Kubler, Metropolitan Governance  and  the  “democratic  deficit”: Theoretical Issues and Empirical Findings , Paper  in  Conference  Area-based  initiatives in contemporary urban policy, Copenhagen, May 2001.
[40]  Shepard,  A.  (1987).  Licensing  to  Enhance Demand  for  New  Technologies. The  Rand Journal of Economics 21, pp. 147-60
[41]  Van  de  Van,  A.H.,  &  R.  Garud.  (1989).  A Framework for Understanding the Emergence  of  New  Industries.  Dalam  R.S. Rosenbloom  dan  R.  A.  Burgelman  (eds), Research  on  Technological  Innovation, Management,  and  Policy, vol.  4,  pp.  257- 81. Greenwich, CT: JAI Press
[42]  Von  Hayek,  F.A.  (1945)  The  Use  of Knowledge  in  Society. The  American Economic Review. Vol. 35, pp. 519-29
[43]  Weill,  Peter.  (1998). The  Relationship
Between Investment in Information Technology  and  Firm  Performance:  A Study  of  the  Valve  Manufacturing  Sector, Integrated  Manufacturing  Systems  Vol.  9 pp 272-278, May 1998 [44]  Woods  N.  (2002), The  Challenge  of  Good Governance  for  the  IMF  and  the  World Bank  Themselves,  on  World  Development , Vol. 28, No. 5, Pergamon, 2000.
[45]  Zack,  M.  H.  (1999).  Developing  a Knowledge Strategy, California
Management Review ,   Vol.  41 (3)  pp. 125- 145