OPEN ACCESS

## Dinamika Komunikasi Politik Pada Pemilihan Presiden Di Indonesia

## * Samsul Rani
*  Komunikasi  dan  Penyiaran  Islam,  Fakultas  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi, Banjarmasin, Indonesia
*  Email; samsulrani@ymail.com
KEYWORDS political communication;  electoral; digital media

## ABSTRACT
The dynamics of political communication occurred through phenomena before and after the  presidential  election  in  Indonesia, both  conducted  by political  elites, party supporters,  and  the  public  to  win  the  presidential  candidates  and  vice-presidential candidates he supports. This can be seen from the form of political communication in the campaign, political attitudes in addressing the vote acquisition, and post-election political  communication.  Political  communication  through  campaigns  using  digital media, especially social media such as Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram, and other  media  has  given  a  very  significant  influence  in  gaining  public  support,  but negative campaigns and black campaigns (hoax) cannot be avoided, even in the legal sphere. Political communication at the end of the voting is stated through a victory speech  through  political  speeches  based  on  different  survey  results,  namely  quick count and exit polls. The speech added to the polemic about the validity and honesty in  the  implementation  of  the  General  Election  because  of  the  very  significant difference in votes in Indonesia. Political communication on the determination of the results of the real count resulted in an unelected presidential candidate bringing the case to the realm of law, namely the Constitutional Court court to cancel the victory of the elected presidential candidate. Political communication after the determination of the results of the election, election is that the elected president reconciles the non- elected  presidential  candidates to  eliminate  friction  in  the  community.  Besides, the coalition party supporting the elected president lobbied both fellow supporters and the elected president to get a ministerial position in the cabinet and the parliament.
KATA KUNCI komunikasi politik; pemilihan umum; media digital

## Pendahuluan
Pemilihan Umum (Pemilu) pada Tahun 2019 merupakan Pemilu serentak pertama  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  karena  selain  memilih anggota  DPR,  DPD,  DPR  Provinsi,  dan  DPR  Kabupaten/Kota,  juga  memilih Presiden  dan  Wakil  Presiden  (Pilpres).  Kebijakan  Pemilu  serentak  merupakan
Putusan Makamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013. MK
mempertimbangkan bahwa Pemilu serentak akan dapat menghilangkan  bentuk bargaining dan  negosiasi  politik.  Selain  itu  juga  akan  membuat  Pemilu  akan menjadi  lebih  bersih  dari  kepentingan  negosiasi  politik  dalam  menentukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung.
Pertimbangan  MK  dengan  mengeluarkan  putusan  Pemilu  serentak ternyata  tidak  sesuai  harapan,  lobi  atau bargaining politik  justeru  terjadi menjelang penentuan capres dan cawapres, yang pada akhirnya hanya terdapat dua  pasangan  capres  dan  cawapres,  akibatnya  terjadi  gesekan  harizontal  di

## ABSTRAK
Telah terjadi dinamika komunikasi politik melalui fenomena-fenomena sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemilihan presiden di Indonesia, baik yang dilakukan oleh elite  politik,  partai  pendukung,  maupun  masyarakat  untuk  memenangkan  calon presiden dan calon wakil presiden  yang didukungnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk komunikasi politik dalam kampanye, sikap politik dalam menyikapi perolehan suara, dan  komunikasi politik pasca  Pemilu.  Komunikasi politik melalui  kampanye  dengan menggunakan  media  digital  khususnya  media  sosial  seperti  Twitter,  Whatsapp, Facebook,  Instagram  dan  media  lainnya  telah  memberikan  pengaruh  sangat signifikan dalam memperoleh dukungan masyarakat, tetapi negative campaign dan black  campaign  (hoaks)  tidak  dapat  dihindarkan,  bahkan  sampai  ke  ranah  hukum. Komunikasi  politik  pada  saat  selesai  pemungutan  suara  dinyatakan  lewat  pidato kemenangan melalui pidato politik dilakukan berdasarkan hasil survei yang berbeda yaitu  quick  count  dan  exit  poll.  Pidato  tersebut  menambah  polemik  tentang keabsahan dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemilu karena selisih suara yang sangat signifikan  di  Indonesia.  Komunikasi  politik  pada  penetapan  hasil  real  count mengakibatkan  calon  presiden  tidak  terpilih    membawa  kasus  tersebut  ke  ranah hukum yaitu pengadilan Makamah Konstitusi untuk membatalkan kemenangan calon presiden terpilih. Komunikasi politik pasca penetapan hasil pemilihan terpilih adalah presiden  terpilih  melakukan  rekonsiliasi  kepada  calon  presiden  tidak  terpilih  untuk menghilangkan friksi-friksi dimasyarakat. Selain itu partai koalisi pendukung presiden terpilih melakukan lobi, baik kepada sesama partai pendukung maupun ke presiden terpilih untuk mendapatkan jabatan menteri dalam kabinet maupun di parliament.
masyarakat bahkan menimbulkan konflik, karena masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu pendukung pasangan calon pada Pilpres tersebut.
Pasangan capres dan cawapres yang ikut Pemilu terbagi dalam dua koalisi partai,  yaitu  pasangan Joko  Widodo dan  Ma’ruf Amin (Jokowi-  Ma’ruf) sebagai petahana dengan Koalisi Indonesia Kerja didukung oleh 10 partai yaitu  Partai PDI Perjuangan, Partai PKB, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PPP, Partai  Perindo,  Partai  PSI,  Partai  PKPI,  dan  PBB.  Sedangkan  penantang  adalah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur didukung oleh 5 partai yaitu Partai Gerindra, Partai PKS, Partai Berkarya, Partai Demokrat, dan Partai PAN.
Partai politik sebagai pengusung pasangan calon dalam Pilpres tentu telah melakukan  komunikasi  politik  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  diharapkan mampu  menampilkan  kesan  dan  pesan  politik  kepada  partai  koalisi  maupun konstituen  baik  melalui  media  cetak  maupun  elektronik,  sehingga  menjadi pendukung yang solid terhadap pasangan calon tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya  menimbulkan  dua  kubu  dalam  Pilpres,  yaitu  kubu  petahana  dengan slogan  nasionalisme  pengusung  kebhinekaan  dan  kubu  penantang  dengan politik  identitas  eksklusivisme  agama.  Pertarungan  dua  kubu  tersebut  bukan hanya  terjadi  pada  elite-elite  politik  dan  partai,  tetapi  juga  sampai  ke  massa pendukung. Akibatnya perang teknologi komunikasi dan informasi pendukung pasangan calonpun tak terhindarkan, yang biasa disebut dengan virtual election communication. Ivanka  (dalam  Boicu,  2017:35)  berpendapat  bahwa virtual election communication is a kind of virtual political communication which appears in the virtual environment in the form of websites, blogs, social networks, video clips, virtual forums and so on.
Begitu pula apa yang disampaikan oleh Kiyohara tentang ciri khas Pemilu di  Amerika  yang  mana  kampanye  tidak  terlepas  dari  teknologi  komunikasi dengan berbagai platforms. Dia mengatakan bahwa campaigning increasingly is driven  by  emergent  communications  technologies.  Digital  media—forms  of communication that can be transmitted online or over the Internet, such as websites, blogs,  online  news  platforms,  social  media,  and  apps—have  become  hallmarks  of American  elections (Kiyohara,  31:2018).  Walaupun  warga  negara  banyak
menggunakan  internet  untuk  tujuan  politik  termasuk  dalam  kampanye  capres dan  cawapres  yang  didukungnya,  tetapi  hal  ini  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  mobilisasi  massa.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Kaid  (528:2004)  bahwa research  shows  that  citizens  are  turning  to  the  Internet,  but  the  same  politically interested  citizens  using  traditional  media  are  more  likely  to  use  the  Internet  for political  purposes.  So,  although  politicians  and  citizens  are  using  the  Internet,  not much real change in mobilization.
Sehubungan  dengan  itu,  telah  terjadi  dinamika  komunikasi  politik melalui  fenomena-fenomena  sebelum  dan  sesudah  dilaksanakannya  Pemilu serentak  di  Indonesia,  khususnya  pada  Pilpres,  baik  yang  dilakukan  oleh  elite politik, partai pendukung, maupun masyarakat untuk memenangkan capres dan cawapres yang didukungnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk komunikasi politik dalam kampanye, sikap politik dalam menyikapi perolehan suara, dan komunikasi politik pasca Pemilu. Faktor komunikasi politik dari berbagai persfektif inilah yang pada  akhirnya  menimbulkan  dinamika  komunikasi  pada  Pemilu  yang  dapat menimbulkan konflik kepentingan untuk sebuah kekuasaan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Komunikasi Politik Dalam Kampanye
Komunikasi  politik  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  Pemilu khususnya dalam kampanye, Perloff berpendapat bahwa political communication is  the  process  by  which  language  and  symbols,  employed  by  leaders,  media,  or citizens, exert intended or unintended effects on the political cognitions, attitudes, or behaviors of individuals or on outcomes that bear on the public policy of a nation, state, or  community (Perloff,  2014:30).  Pada  era  teknologi komunikasi  informasi sekarang  ini,  kampanye  melalui  media  digital  tidak  dapat  dihindarkan  seperti yang  disampaikan  oleh  Bennett  &  Iyengar  (2008)  bahwa the  technological revolution  has  had  two  major  influences.  It  has  vastly  increased  the  supply  of information, with conventional media, websites galore, blogs, and politically oriented social  media  posts  offering  a  plethora  of  facts  and  opinions  about  politics. Technology has also greatly expanded choices, with a wealth of sources and channels available to people (dalam Perloff, 2014:38).
Kampanye  pasangan  capres  dan  cawapres  melalui  media  digital khususnya  media  sosial  seperti  Twitter,  Whatsapp,  Facebook,  Instagram  dan media  lainnya  dapat  memberikan  pengaruh  sangat  signifikan  dalam memperoleh  dukungan  masyarakat  dan  juga  dapat  meminimalisasi  anggaran biaya  kampanye.  Hal  ini  seperti  yang  disampaikan  oleh  Silvia  (2017:3)  bahwa digital advertising can sustain the efforts of candidates who do not have suffi cient fi nancial  resources  to  promote  their political  programmes,  since  communication  on blogs, forums, social networks or other online communication tools does not require the  spending  of  substantial  funds. Wring  (144:2019)  melihat  dari  persfektif  lain bahwa  teknologi  komunikasi  sangat  cocok  untuk  karakteristik  model desentralisasi, seperti yang ia katakan bahwa the digital age and its communication technologies  are  well  suited  to  a  decentralised  model  of  political  campaign engagement that shares authority within a more party-focused campaign .
Para elite politik di Indonesia telah lama memanfaatkan media sosial untuk berbagai informasi dengan pemilihnya maupun masyarakat secara umum, baik melalui media digital  maupun media sosial  lainnya,  hal  ini  sangat mendukung perolehan suara bagi pasangan capres dan cawapres yang didukungnya.  Silvia (2017:3) berpendapat bahwa political actors are beginning to understand that they can benefi t from using the Internet as a means of transmitting electoral messages in a  complementary  way  to  traditional  media  and  direct  political  communication . Pernyataan  ini  juga  didukung  oleh Wring  (173:2019) yang  mengatakan  bahwa momentum’s digital media tools were designed to encourage and empower activists to get involved and to then go out to communicate with other voters.
Apa yang telah dilakukan oleh elite politik dalam penggunaan media sosial bukan tanpa alasan, karena menurut laporan survei HootSuite pada Januari 2019 bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sebanyak 150 juta orang (naik 15% atau sekitar 20 dari tahun 2018), sedangkan pengguna media sosial mobile sebanyak 130 juta (naik 8,3% atau sekitar 10 dari tahun 2018), dengan platforms media sosial yang paling aktif berdasarkan persentase pengguna internet yang menggunakan  setiap  platform  yaitu  Youtube  88%,  Whatsapp  83%,  Facebook 81%,  Instagram  80%,  dan  Twitter  52%  (HootSuite,  2019).  Melalui  media  sosial inilah  kampanye  para  pendukung  pasangan  capres  dan  cawapres  dari  kedua
kubu melakukan positive campaign, negative campaign , bahkan black campaign (hoaks) melalui perang tagar # ( hashtag ) sebagai bagian dari propaganda politik.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo)  melalui  Siaran  Pers No. 92/HM/KOMINFO/04/2019 Tentang Kominfo Identifikasi 1.645 Hoaks Terkait Pemilu  Serentak  2019  pada  Tanggal  27  April  2019,  menginformasikan  bahwa berdasarkan  catatan  Kominfo  sejak  bulan  Agustus  2018  hingga  25  April  2019 teridentifikasi sebanyak 1.645 content hoaks. Sepanjang masa kampanye capres cawapres sejak Agustus 2018, Kementerian Kominfo telah mengais content hoaks yang  ditujukan  kepada  Capres  Joko  Widodo  maupun  Prabowo  Subianto. Sementara  hoaks  yang  ditujukan  kepada  Cawapres  KH.  Ma'ruf  Amin  maupun Sandiaga Uno, hanya sedikit. (Kominfo, 2019).
Kasus  hoaks  tersebut  bahkan  sampai  menjadi  kasus  pidana  karena dianggap melanggar Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu strategi untuk membuat pesan politik dalam kampanye Pilpres menjadi tangungjawab penting bagi partai pendukung serta pasangan capres dan cawapres, agar makna pesan dapat diterima secara efektif  oleh constituen ,  dan  tidak  tersandung  masalah  hukum.  Huckfeldt (1995:107) berpendapat bahwa citizens obtain  political information  from  a great many  sources,  politicians  speeches,  media  reports,  mass  mailings,  but  they  also obtain it from one another through various forms and means of social interaction. Not  all  information  obtained  through  social  interaction  comes  via  the  means  of political discussion. Some of it comes from lapel pins, yard signs, and bumper stickers. Selain itu media yang menjadi partisan capres dan cawapres juga dikhwatirkan membuat berita hoak, seperti yang disampaikan oleh Wring (127:2019) bahwa the panic  over  social  media  effect  on  political  journalism—in  particular  the  liberal establishment’s over-egged concern over alternative outlets peddling ‘fake news’— deserves attention.
Komunikasi politik lewat media sosial pada Pilpres menghadirkan banyak pertentangan  dua  kubu  yang  dilakukan  oleh  elite  partai,  tim  pemenangan, maupun relawan. Hal ini dapat dilihat dari content media sosial yang cenderung memiliki sifat provokasi yang membenturkan kelompok masyarakat, yang pada akhirnya pola  hubungan  antar warga  tidak  harmonis  akibat  perbedaan  pilihan
capres dan cawapres. Kondisi perpecahan dimasyarakat dalam Pilpres diperparah juga  oleh  media  massa  baik  cetak  maupun  elektronik  yang  menjadi  partisan, sehingga  informasi  yang  disajikan  terdistorsi  oleh framing media  yang mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
Friksi  yang  terjadi dimasyarakat  dalam  Pilpres  sebenarnya  terjadi  akibat literasi media khususnya literasi media digital yang masih kurang di Indonesia. Masyarakat cenderung sangat mudah mempercayai sebuah informasi atau berita yang  diterimanya,  sebelum  melakukan cross  check atau memvalidasi  informasi tersebut,  hal  ini  sebagai  akibat  masyarakat  sudah  menentukan  pilihan  dan memberikan  dukungan  kepada  capres  dan  cawapres  tertentu.  Sehingga  apa yang  disajikan  media  sosial  tentang  capres  dan  cawapres  yang  didukungnya adalah sebuah kebenaran, sedangkan rivalnya dianggap sebuah kesalahan. Inilah yang pada akhirnya “perang” content di media sosial tidak dapat dihindari melalui negative campaign dan black campaign (hoaks).
Berbagai bentuk kampanye baik positif, negatif, maupun kampanye hitam tidak  bisa  dihindari  dalam  Pemilu,  hal  ini  disebabkan  karakteristik  pendukung yang  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda,  baik  umur,  pendidikan,  maupun profesi.  Hal  ini  dipertegas  oleh  pendapat  Marc  bahwa despite  this  general prevalence of electoral participation across the population, some forms of inequality and  stratification  do  remain  present.  Partly  these  find  their  origin  in  individual background characteristics, such as partisanship, age, profession, level of education, or  political  interest (dalam  Kai,  2017:242).  Robert  melihat  dari  persfektif  lain kecenderungan  pemilih  dalam  menentukan  hak  politiknya,  bahwa ideology  is theoretically  and  empirically  among  the  most  central  components  of  individuals’ belief  systems.  Indeed,  ideology  is  believed  to  influence  virtually  every  political orientation, including (but not limited to) issue attitudes (dalam Kai, 2017:493).
Sedangkan  Martin  menilai  masyarakat  terbelah  menjadi  dua  kubu pendukung sebagai akibat latar belakang dari agama capres dan cawapres atau juga dari ideologi agama partai pendukung, bahwa one way is that religious voters are more likely to vote for particular candidates or parties than less religious or non- religious  voters.  Another  way  is  that  voters  adhering  to  different  religious denominations tend to support different candidates or parties (dalam Kai, 2017:200).
Lebih jauh ia mengatakan bahwa fenomena politik dalam Pemilu sebagai akibat pillarisation ,  hal  ini  memperkuat  asumsi  bahwa  perolehan  suara  dalam  Pemilu sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  agama, seperti pernyataan  dia  bahwa another linkage  between  membership  in  religious  groups  and  voting  may  be  created  by  a phenomenon  that  is  known  as  pillarisation.  Pillarised politics means  that  society  is divided in mutually exclusive segments that are characterised not only by particular beliefs and/or ways of life but also by segmental organisations that take care of many aspects of life (dalam Kai, 2017:203).

## Komunikasi Politik Dalam Menyikapi Quick Count
Hasil Pemilu khususnya perhitungan suara pada Pilpres yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 sangat ditunggu para elite partai maupun masyarakat pendukung  pasangan  capres  dan  cawapres.  Hasil  perhitungan  suara  untuk Pilpres dapat dilakukan sebelum real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  yaitu  melalui quick  count .  Berdasarkan  putusan  MK  bahwa ketentuan  batas waktu  menyampaikan  hasil quick  count adalah  paling  cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana diatur dalam Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017. Dengan demikian bahwa pengumusan hasil quick count hanya boleh publikasikan pada pukul 15.00 WIB.
Keputusan  MK  ini  berdasarkan  pertimbangan  diantaranya  adalah  1). Dikhawatirkan pada saat hasil quick count langsung dipublikasikan, ada sejumlah masyarakat yang belum menyalurkan hak pilihnya di Wilayah Indonesia Barat, 2). Bila  hasil quick  count langsung  dipublikasikan,  maka  hal  tersebut  bisa memengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak suaranya, 3). Berpotensi memengaruhi  pilihan  sebagian  pemilih  yang  bisa  jadi  mengikuti  pemungutan suara dengan motivasi psikologis 'sekadar' ingin menjadi bagian dari pemenang, 4).  Mempertimbangkan  kemungkinan  lembaga  survei  dan  media  yang mempublikasikan  hasil quick  count berafiliasi  dengan  pasangan  calon  tertentu (Kompas, 2019).
Hasil quick  count yang  dirilis  oleh  12  lembaga  survei  ternyata memenangkan  kubu  petahana  yaitu pasangan  Joko Widodo dan  Ma’ruf Amin. Kemenangan kubu petahana dari quick count tersebut ditindak lanjuti oleh pidato
politik yang dilakukan oleh Joko Widodo bahwa meminta para pendukungnya untuk  tidak  bereaksi  mendeklerasikan kemenangan  Pilpres  sebelum real  count yang  dilakukan  oleh  KPU  diumumkan.  Pada  waktu  yang  hampir  bersamaan pasangan  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Uno  juga  mendeklerasikan kemenangan mereka dalam Pilpres berdasarkan survei yang mereka miliki.
Pidato  kemenangan  dilakukan  oleh  Prabowo  Subianto  dengan argumentasi bahwa mereka telah melakukan survey sendiri dengan metode exit poll .  Perbedaan  metode  perhitungan  cepat  perolehan  suara  inilah  yang  pada akhirnya membuat elite partai, tim pemenang, dan tim relawan saling melakukan claim kemenangan.  Hal  ini  menambah  polemik  di grass  root para  pendukung pasangan  capres  dan  cawapres.  Tudingan  terhadap  beberapa  lembaga  survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam perolehan suara di quick count sebagai lembaga survey bayaran tidak dapat dihindari, hal ini dilakukan untuk counter attack perbedaan suara yang sangat signifikan dari hasi quick  count ,  dan  juga  melakukan counter  argument bahwa  pasangan  Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah pemenang dalam pemilu berdasarkan survei yang  mereka  lakukan  sendiri  melalui  metode exit  poll. Pada  akhirnya  kedua pasangan capres dan cawapres tidak dapat melakukan claim kemenangan hanya berdasarkan  hasil  lembaga  survei  tersebut,  tanpa  menunggu real  count yang dilakukan oleh KPU.

## Komunikasi Politik Dalam Penetapan Hasil Pilpres
Pada  akhirnya,  siapa  pun  yang  terpilih  menjadi  presiden  dan  wakil presiden  republik  Indonesia  berdasarkan  hasil  resmi  perhitungan  KPU, diharapkan  rakyat  Indonesia  kembali  merajut  persatuan  dan  kerukunan  demi masa depan bangsa dan menghapus gap perbedaan dan bersatu dalam ruang bersama, karena pada hakikatnya kemenangan dari pesta demokrasi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (KPU, 2019).
Penetapan  hasil  perhitungan real  count yang  dilakukan  oleh  KPU  pada tanggal 21 Mei 2019 menetapkan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo dan  Ma’ruf  Amin sebagai pemenang  Pemilu,  dengan peroleh  suara 85.607.362
(55,5%)  dari  total  nasional  yang  unggul  di  21  provinsi,  sedangkan  pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara 68.650.239 (44,5%) yang unggul di 13 provinsi (Republika, 2019).
Hasil  penetapan  kemenangan  pasangan  petahana  tersebut  dianggap sebagai  Pemilu  yang  penuh  kecurangan,  hal  ini  berdasarkan  beberapa argumentasi  dari  pihak  lawan,  diantaranya  adalah  tuduhan  memanfaatkan kekuasaan untuk mengintervensi birokrat dan memanfaatkan birokrasi, sampai dengan  memanfaatkan  program-program  kebijakan  pemerintah  yang  pro masyarakat menjelang Pemilu. Para elite partai, tim pemenang, dan tim relawan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyematkan istilah tuduhan kecurangan tersebut  dengan  model  Terstruktur,  Sistematis,  dan  Masif  (TSM),  dan  mereka meminta  masyarakat  pendukung  untuk  terus  memperjuangkan  kemenangan versi mereka dari hasil exit poll .
Penetapan real  count oleh  KPU  membuat grass  root masa  pendukung pasangan  yang  kalah  dalam  Pilpres  tidak  menerima,  yang  pada  akhirnya melakukan  demonstrasi dengan  sasaran kantor  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) dan  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu),  hal  ini  akhirnya  menimbulkan  korban jiwa. Harvey & Mukherjee (2018:1) menyatakan bahwa the risk of popular protest is one of the few deterrents against election manipulation in authoritarian regimes and unconsolidated  democracies .  Hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  data  dari pemilu di 108 negara, dari tahun 1980 hingga tahun 2004, menunjukkan bahwa pilihan taktik manipulasi pemilu oleh rezim mempengaruhi kemungkinan protes pasca pemilihan.
Fenomena komunikasi politik dalam menyikapi kekalahan dalam Pemilu tersebut sebenarnya sudah dinyatakan oleh oleh Perloff bahwa in most political contexts, all three influence agents—elites, media, and public—interact in complex ways. The drama of political communication involves a trifecta: leaders, media, and citizens symbolically jousting among themselves and framing problems in different ways (Perloff, 2014:35). Beberapa tokoh nasional dan elite partai dari kubu koalisi pasangan  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin  meminta  pasangan  capres  dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menenangkan massanya, agar  polemik  tidak  berkepanjangan  karena  dapat  menyebabkan  perpecahan
dalam bangsa.. Selain itu diharapkan ketidakpuasan pasangan yang kalah dalam Pemilu  dapat  menempuh  jalur  hukum  melalui  Makamah  Konstitusi  (MK). Prabowo  Subianto  akhirnya  melakukan  komunikasi  politik  kepada  masyarakat pendukungnya,  untuk  tidak  melakukan  demontrasi  dan  melakukan  tindakan anarki, serta membawa kasus keputusan KPU tentang pemenang Pilpres kejalur hukum atau menggugat hasil Pilpres tersebut.
Persidangan  yang  dilakukan  oleh  MK  terhadap  gugatan  hasil  Pilpres tersebut menghasilkan keputusan bahwa menolak seluruh gugatan permohonan pasangan  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Uno,  dengan  argumentasi  bahwa pihak penggugat tidak bisa membuktikan selisih perolehan suara dan tuduhan Pemilu  yang  dilakukan  penuh  kecurangan  melalui  metode  TSM,  hasil persidangan  ini  dibacakan  pada  Tanggal  27  Mei  2019.  Berdasarkan  kekalahan gugatan tersebut membuat Prabowo melakukan pidato politik dengan memuat empat point utama yaitu, 1). Menghormati Putusan MK, 2). Memikirkan Keutuhan Bangsa  dan  Negara,  3).  Menguatkan  Seluruh  Pendukungnya,  dan  4). Mengupayakan  langkah  hukum  yang  lain.  Pernyataan  komunikasi  politik Prabowo  tersebut  tidak  menurunkan  ketegangan  diantara  massa  kubu pendukung  kedua  pasangan  capres  dan  cawapres.  Friksi  di  masyarakat  masih terjadi,  konten  di  media  sosial  masih  pro  kontra  terhadap  hasil  penetapan kemenangan  pasangan  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin.  Oleh  karena  itu  untuk menghindari  konflik  dan  perpecahan  yang  berkepanjangan  ditengah masyakarat,  Joko  Widodo  mengirim  utusan  untuk  melobi  elite  partai  koalisi Prabowo  agar  bisa  melakukan  pertemuan  dengan  Prabowo,  dengan  maksud melakukan rekonsiliasi agar ketegangan dimasyarakat bisa dihilangkan.

## Komunikasi Politik Pasca Penetapan Hasil Pilpres
Pertemuan  Joko  Widodo  dengan  Prabowo  Subianto  pasca  penetapan hasil Pilpres oleh KPU dilakukan pada Tanggal 13 Juli 2019, pertemuan ini hasil lobi politik yang dilakukan oleh tokoh tokoh nasional yang dimaksudkan untuk menghentikan  friksi  dimasyarakat  Indonesia  yang  selama  ini  sudah  terpecah menjadi dua kubu pendukung pasangan capres dan cawapres. Pertemuan yang dilakukan  oleh  presiden  terpilih  dengan  rivalnya  tersebut  dimaksudkan  untuk
rekonsiliasi,  karena  “perang”  yang  dilakukan  massa  pendukung  melalu  media sosial seperti Istagram, Facebook, Whatsapp, Twitter, dan media lainnya masih terus berlangsung.
Pertemuan yang dilakukan diruang publik yaitu MRT atau Stasiun Kereta Api  telah  membuat  sebuah  pernyataan  politik  dari  Prabowo  untuk  menerima kemenangan  pasangan  Joko  Widodo  dan  Ma’ruf  Amin  sebagai  presiden  dan wakil  presiden  Indonesia.  Pernyataan  tersebut  juga  meminta  massa pendukungnya  melakukan  hal  yang  sama,  sehingga  persatuan  dan  kesatuan bangsa  tetap  terjaga.  Tetapi  pada  kenyataannya  tindakan  Probowo  yang menghadiri  undangan  Jokowi  Widodo  untuk  rekonsiliasi  tersebut  tidak diapresiasi  oleh  elite  elite  politik  pendukung  pasangan  Prabowo-Sandi.  Elite politik  tersebut  menginginkan  rekonsiliasi  dengan  sebuah  “syarat”  atau bargaining politik  tertentu,  dan  secara  nyata  mereka  menginginkan  beberapa “kursi” kementerian  dikabinet yang akan dibentuk oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.
Rekonsiliasi  dengan syarat  ini  telah  menimbulkan  polemik dalam koalisi partai  pendukung  Jokowi,  kontra  terhadap  pemberian  jabatan  menteri  dalam kabinet  baru  tidak  dapat  dihindarkan.  Elite  partai  yang  mendukung  diberikan jabatan  menteri  untuk  koalisi  Prabowo  berargumentasi  agar  rekonsiliasi  benar benar terjadi dari elite politik sampai grass root pendukung pasangan Prabowo- Sandi. Sedangkan elite partai yang tidak mendukung rekonsiliasi dengan syarat berargumentasi bahwa pihak elite-elite partai pendukung Prabowo tidak pernah berjuang bersama untuk kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Pada  dasarnya  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  elite  partai pendukung  pemenang  pasangan  capres  terpilih  untuk  mendapatkan  jabatan dalam pemerintahan tidak dapat dihindarkan dalam sebuah Pemilu. Hal serupa juga  terjadi  partai  pendukung  Jokowi,  mereka  mengharapkan  mendapatkan pembagian jabatan menteri, bukan hanya sekedar jabatan saja bahkan sampai pada jumlah “kursi” menteri yang berhak mereka dapatkan. Tentu politik balas jasa seperti ini adalah yang lumrah pada setiap Pilpres di negara manapun, bukan hanya pada jabatan menteri tetapi juga pada jabatan jabatan penting lainnya di pemerintahan dan parlemen.
Begitu  pula  di  Indonesia,  politik  balas  jasa  untuk  partai  pendukung bukan hanya diberikan pada kursi di tingkat eksekutif, juga bargaining dan lobi pada kursi-kursi level yang lebih tinggi yaitu di tingkat legislatif seperti Ketua dan Wakil  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  bahkan  pada  kenyataannya  balas  jasa  tersebut  juga  diberikan kepada  partai  pendukung  untuk  jabatan  tinggi  pada  tingkat  yudikatif.  Politik balas jasa melalui lobi partai pendukung bukan hanya terjadi pada jabatan yang tinggi, juga pada jabatan yang rendah dan diluar parlemen seperti ketua komisi- komisi dalam DPR, Duta Besar, dan BUMN.

## Simpulan
Komunikasi  politik  melalui  kampanye  pasangan  capres  dan  cawapres dengan  menggunakan  media  digital  khususnya  media  sosial  seperti  Twitter, Whatsapp, Facebook, Instagram dan media lainnya dapat memberikan pengaruh sangat  signifikan  dalam  memperoleh  dukungan  masyarakat,  tetapi negative campaign dan black campaign (hoaks) tidak dapat dihindarkan, bahkan sampai ke ranah hukum.
Komunikasi politik pada saat selesai pemungutan suara dinyatakan lewat pidato  kemenangan  yang  dilakukan  oleh  capres  kedua  kubu.  Pernyataan kemenangan  melalui  pidato politik dilakukan  berdasarkan  metode  hasil  survei yang berbeda yaitu quick count dan exit poll. Pidato tersebut menambah polemik tentang keabsahan dan kejujuran dalam pelaksanaan Pemilu karena selisih suara yang sangat signifikan.
Komunikasi  politik  pada  penetapan  hasil real  count yang  dilakukan  KPU yang  telah  menetapkan  kemenangan  pasangan  Jokowi-Ma’ruf  tersebut,  oleh Prabowo dianggap sebagai Pemilu yang penuh kecurangan, sehingga membawa kasus  tersebut  ke  ranah  hukum  yaitu  pengadilan  Makamah  Konstitusi  untuk membatalkan  kemenangan  itu,  dan  meminta  pendukungnya  untuk  terus mengawal kasus tersebut.
Komunikasi  politik  pasca  penetapan  hasil  Pilpres,  Jokowi  melakukan proposal untuk rekonsiliasi yang disambut oleh Prabowo untuk menghilangkan friksi-friksi dimasyarakat. Selain itu partai koalisi pendukung Jokowi melakukan
lobi, baik kepada sesama partai pendukung maupun ke Jokowi khususnya untuk mendapatkan jabatan menteri dalam kabinet maupun jabatan di DPR dan MPR.

## Referensi
Andi.Link. Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2019 . Diakses pada Juli  20,  2018,  dari https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian- digital-report-2019/ .
Cole J. Harvey & Paula Mukherjee. (2018). Methods of Election Manipulation and the Likelihood of Post-Election Protest . Government and Opposition (2018), 0, 1–
23. doi:10.1017/gov.2018.38.
Dominic  Wring,  Roger  Mortimore,  Simon  Atkinson.  (2019). Political Communication  in  Britain:  Campaigning,  Media  and  Polling  in  the  2017 General Election . Switzerland: Palgrave Macmillan.
Kominfo. Pemilu  2019  dalam  Pusaran  Hoaks,  Bukti  Lemahnya  Literasi  Digital? . Diakses pada Juli 20, 2018, dari
https://www.kominfo.go.id/content/detail/18231/pemilu-2019-dalam- pusaran-hoaks-bukti-lemahnya-literasi-digital/0/sorotan_media . Kompas. Ini Alasan MK Baru Perbolehkan Publikasi "Quick Count" Pukul 15.00 WIB . Diakses pada Juli 20, 2018, dari
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/16/13105091/ini-alasan-mk- baru-perbolehkan-publikasi-quick-count-pukul-1500-wib . Lynda Lee Kaid. (2004). Handbook Of Political Communication Research . London:
Lawrence Erlbaum Associates.
Republika. Pidato Kemenangan, Jokowi: Mari Hargai Hasil Pemilu . Diakses pada Juli 20, 2018, dari
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pruevm409/pidat
o-kemenangan-jokowi-mari-hargai-hasil-pemilu .
Richard  M.  Perloff.  (2014). The  Dynamics  Of  Political  Communication:  Media  and Politics in a Digital Age . New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Robert  Huckfeldt  &  John  Sprague.  (1995). Citizens,  Politics,  And  Social Communication:  Information  And  Influence  In  An  Election  Campaign .
Australia: Cambridge University Press.
Ruxandra Boicu, Silvia Branea, Adriana Stefanel. (2017). Political Communication and  European  Parliamentary  Elections  in  Times  of  Crisis:  Perspectives  from Central and South-Eastern Europe. United Kingdom: Palgrave Macmillan. Shoko  Kiyohara,  Kazuhiro  Maeshima,  Diana  Owen.  (2018). Internet  Election Campaigns  in  the  United  States,  Japan,  South  Korea,  and  Taiwan . Switzerland: Palgrave Macmillan.