## DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH KONSEP, IMPLEMENTASI,  DAN KENDALANYA
Oleh :

## H.SULAIMAN L.AZIS
Pemerhati Pendidikan (sulaimanazis@gmail.com)

## Abstrak
Desentralisasi  pendidikan  adalah    pelimpahan  kewenangan  berupa  pengaturan, pengurusan, pembinaan,  pengawasan  dan  substansinya, kurikulum,  mutu  pembelajaran,  kualifikasi  guru, dan  infrastruktur  pada  unit  layanan  pendidikan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah kabupaten/kota.Sasaran  pengelolaannya mencakup 3 langkah  strategis,  yakni peningkatan pemerataan  dan  perluasan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan  yang bermutu; pengembangan  wawasan  persaingan  dan  keunggulan  bangsa; memperkuat  keterkaitan pendidikan  agar  sepadan  dengan  kebutuhan  pembangunan  (link  and  match).Dalam implementasinyaterkendala beberapaproblema,  terutama kurikulum,  sumber  daya  manusia, dana, serta sarana-prasarana  pendidikan. Keberhasilan  desentralisasi  pendidikan selain komitmen  Pemda  dalam  pembinaan  organisasi  kelembagaan  dan  kordinasi,  juga membutuhkan profesionalitas supervisor dalam melaksanakan pembinaan profesionalguru

## Kata Kunci : Desentralisasi Pendidikan, Otonomi Daerah

## Abstract
Decentralization  of  education  is  the  delegation  of  authority  in  the  form  of  regulation, management,  guidance,  supervision  and  substance,  curriculum,  learning  quality,  teacher qualifications, and infrastructure in the education service unit from the central government to district  /  city  governments.  Management  objectives  include  3  strategic  steps,  namely  to increase equity and expansion of opportunities for quality education; developing the nation's competitive  edge  and  excellence;  strengthen  the  linkages  of  education  so  that  it  is commensurate  with  the  needs  of  development  (link  and  match).  In  implementing  constraints on  some  constraints,  especially  the  curriculum,  human  resources,  funds,  and  educational infrastructure. The success of education decentralization in addition to the commitment of the local  government  in  fostering  institutional  and  coordinating  organizations,  also  requires professionalism of supervisors in carrying out teacher professional development.
Keywords: Decentralization of Education, Regional Autonomy

## A.Latar Belakang
Upaya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  diamanatkan  di  dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  menjadi  tugas  sekaligus    tanggung  jawab  pendidikan    untuk mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  warga  negera  yang  memilili  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang berkualitas, indikatornyaberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  cerdas,  kreatif,  terampil,  mandiri,  demokratis  serta  bertanggung  jawab. Kualitas peserta didik seperti itu diharapkan  memiliki kompetensi  yang unggul dan mampu bersaing secara kompetitif sesuai bidang  keahliannya  masing-masing.
Menurut  E.Mulyasa (2004:1), keunggulan  kompetensi peserta  didik dibutuhkan dalam mengantisipasi berbagai  tantangan  lokal,  regional,  nasional maupun global, sehingga  perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Terlebih lagi ketika memasuki era globalisasi pasar bebas di lingkungan Negara-negara Asia Tenggara atau    ASEAN    (Association  of  South  East  Asia  Nation),  seperti    AFTA  (Asean  Free  Trade Area),  AFLA  (Asean  Free  Labour  Area)    maupun  di  kawasan  negara-negara  Asia  Pasifik (APEC).
Lebih  Lanjut  E.Mulyasa (2004:2),  berpendapat  bahwa  di tengah  persaingan  global  dan pasar  bebas  tersebut,  manusia  dihadapkan  pada  perubahan-perubahan  yang  serba  tidak menentu,  mengakibatkan  terjadinya  kesenjangan  (gap)  hubungan  yang  tidak  linear  antara dunia  pendidikan  dengan  lapangan  kerja (one  to  one  relationship), justru  apa  yang  terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh pendidikan.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  lalu  disempurnakan  dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah yang  lebih  dikenal dengan Otonomi  Daerah (Otda). Dharma  Setyawan  Salam (2001:82)  berpendapat  bahwa substansinya adalah pemberian otonomi kepada daerah berupa hak, wewenang dan kewajiban untuk  mendayagunakan  penyelenggaraan  pemerintahan  guna  menumbuhkan  kemandirian dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Setiapdaerah diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan di wilayahnya, baik di bidang  pendidikan, perekonomian, kesehatan,  pertambangan, sosial budaya dan sebagainya sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Otda menyebutkan  bahwa Otonomi Daerah adalah pemberian  hak,  wewenang  dan  kewajiban daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Daerah  otonom    dimaksudkan  di  sini menurut  Hasbullah
(2010:8),adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  dan berwenang  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan    kepentingan    masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Jerry.H.Makawimbang(2011:195),berpendapat bahwa peningkatan mutu dan pemerataan  pendidikan  menjadiskala  prioritas    dalam pelaksanan Otda di  mana setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaberwenang  menyelenggarakan  program  pendidikan yang dikenal dengan “desentralisasi pendidikan” Desentralisasi pendidikan di Era Otda merupakan langkah  strategis  dalam  kerangka  reformasi  pendidikan,  sebagai  upaya  mencari  paradigma baru  dalam  rangka  menemukan  sistem  pendidikan  nasional  yang  lebih  komprehensif, representatif,  dan  integratif  sejalan  dengan  konsep  NKRI.  Meskipun  demikian  desentralisasi pendidikan sama sekali bukan dimaksudkan untuk menciptakan “disintegrasi” dalam sistem pendidikan nasional.
Dirjen  Pendidikan  Islam  (2007:31)  dalam Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidi bahwa substansi desentralisasi pendidikan adalah pelaksanaan Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota, tidak saja dalam  hal  manajemen  pengelolaannya,  melainkan  juga  pada  sistem  pengawasannya. Pemerintah Daerah diamanahkan untuk mengelola  pendidikan  dasar  dan      pendidikan menengah  serta  satuan  pendidikan  yang  berbasis  keunggulan lokal, termasuk  kewenangan dalam  hal  penentuan  kurikulum  lokal  (kurlok)  sesuai  kearifan  lokal  di  setiap  daerah. Sementara  hal-hal  yang  sifatnya  nasional  seperti  penyelenggaraan  kurikulum  nasional (kurnas),  pakaian seragam siswa, hari libur,  ujian nasional, standar kelulusan dan sebagainya adalah kewenangan pemerintah pusat.
Adapun  Perguruan Tinggi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pengembangan ilmu pengetahuan diberi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.  Disamping  itu  perguruan  tinggi  memiliki  otonomi  untuk  mengelola  sendiri lembaganya  sebagai  pusat  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  penelitian  ilmiah  dan pengabdian  kepada  masyarakat.  Tetapi  hal-hal  yang  bersifat  substantif    seperti  alokasi anggaran, pembangunan gedung, pengangkatan tenaga  guru dan dosen, pegawai, kurikulum, hari-hari libur nasional  dan sebagainya merupakan kewenangan pemerintah  pusat.
Penyelenggaraan desentralisasi pendidikan diharapkan mampu mempercepat akselarasi  pembangunan  di  segala  sektor untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna penyelenggaraan pemerintahan. Justru pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada
Daerah  mengandung  konsekuensi  berupa  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  mengatur  rumah tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Karena  itu Pemda ditantang  untuk  lebih cepat  mandiri  dalam  arti  dapat  menunjukkan  kemampuannya sehingga  secara  berangur-angsur    semakin memperkecil ketergantungannya kepada pemerintah pusat.
Tidak semua  persoalan  di  daerah  dapat  diselesaikan sesuai aspirasimasyarakat, karenapemberian  Otda terbatas  pada sektor-sektor  tertentu  seperti  sektor  pendidikan, pembangunan,    ekonomi,  kesehatan,  dan  sebagainya.    Kewenangan-kewenangan    yang sifatnya  strategis  tetap  berada  pada  pemerintah  pusat, yaitu :  (1)  politik  luar  negeri,  (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, dan  (6) agama. Selain urusan-urusan  tersebut,  semua  urusan  telah  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  baik pemerintah  provinsi,  kabupaten  maupun  kota. Realitas  di  lapangan  menunjukkan  bahwa desentralisasi  pendidikanbelum sepenuhnya  terlaksana  seperti  yang  dikehendaki. Pada daerah-daerahtertentu  masih terkendala  kekurangan  tenaga  guru,  sarana  dan  prasarana pendidikan  yang  memadai,  sehingga    terkesan    desentralisasi  pendidikan  terjadi  kontradiksi antara konsep dengan realitas, antara harapan dengan  kenyataan, antara peraturan dengan kebijakan dan sebagainya.
Permasalahan yang dikedepankan adalah bagaimana implementasi desentralisasi pendidikan, kendala-kendala  yang  dihadapi serta  solusi  mengatasinya. Pembahasan  tulisan  ini menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  sesuai  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

## B. Implementasi Desentralisasi Pendidikan di Era Otda
Terlebih dahulu dikemukakankonsepdesentralisasi dan desentralisasi pendidikan.
1. Desentralisasi  merupakan  penyerahan  wewenang  dari  tingkat  pemerintahan  yang  lebih tinggi  kepada  pemerintahan  yang  lebih  rendah,  baik  yang menyangkut  bidang  legislatif, judikatif, atau administratif  (Encyclopedia of the Social Science, 1980).
2. Desentralisasi berarti urusan-urusan pemerintahan yang semula termasuk wewenang dan tanggung  jawab  pemerintah  pusat, sebagian  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  agar menjadi  urusan rumah tangganya, sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi tanggung jawab  pemerintah daerah (Koswara, 2996).
3. Desentralisasi  berarti  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada daerah  otonomuntuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintahan  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004).
4. Desentralisasi juga berarti pelimpahan beberapa wewenang pemerintahan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo : 2002).
Substansi desentralisasi adalah  penyerahan  wewenang  yang  semula  menjadi kewenangan Pemerintah Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  melaksanakan urusan- urusan tersebut. Adapunpengertiandesentralisasi pendidikanadalah sebagai berikut :
1. Desentralisasi pendidikan  merupakan  pelimpahan  kewenangan  berupa  pengaturan, pengurusan,  pembinaan,  pengawasan  dan  substansinya  serta  menyangkut  kurikulum, mutu pembelajaran, kualifikasi guru,dan infrastruktur pada unit layanan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.
2. Menurut Salim (2004).desentralisasi pendodikan adalah penyerahansebagian kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  daerah  dan  masyarakat    melalui  fase  dan  bentuk desentralisasi  sebagai  berikut  : Pertama,  desentralisasi  pendidikan  di  Indonesia  dalam bentuk deconcentration.Kedua,desentralisasi dalam bentuk delegation.Ketiga,desentralisasi pendidikan dalam bentuk “devolusi”
Fase-fase  tersebut  menunjukkan  bahwa kewenangan  pusat kepada  daerah di  bidang pendidikan tidak  sekaligus  melainkan berlangsung  secara  bertahap,  diawali  dengan dekonsentrasi  (pemberian  kekuasaan  lebih  banyak  kepada  daerah), selanjutnya didelegasikan,dan  pada  akhirnya  kewenangan  itu  dialihkan/diserahkan  ke  daerah. Dengan demikian  desentralisasi  pendidikan  adalah  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  merancang,  mengimplementasikan    dan  menilai manajemenberdasarkan  potensi  dan  karakteristik  khas  daerah  sendiri  dengan  tetap  merujuk kepada sistem pendidikan nasional.
Salah  satu  faktor yang menentukan  keberhasilan desentralisasi  pendidikan adalah tersedianya  tanaga guru yang memadai,  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas.Hasilpenelitian yang  dilakukan  oleh  lembaga  nasional maupun  internasionl  serta  hasil  kajian  para  pakar tentang peranan guru yang dipublikasikan melalui media cetak menympulkan :
1. Riset  yang  disponsori  Bank  Dunia  di  29  negara    berkembang  menunjukkan  bahwa ungsi  dan  peranan  guru  amat  strategis    dalam  setiap  usaha  peningkatan  mutu pendidikan.Tak  ada  usaha  inovatif  dalam  pendidikan  yang  mengabaikan peran  guru. Guru  merupakan  penenu  yang  paling  dominan  terhadap  prestasi  belJr    peserta
didik.Peranan  guru semakin penting  di tengah keterbatasan sarana dan prasarana  di negara-negara sedang berkembang.
2. Kajian  yang  dilakukan  oleh  Depdikbud,  Bappenas  dan  Bank  Dunia menemukan bahwa  guru  merupakan titik  sentral  sekaligus kunci  penting  dalam setiap  usaha memperbaiki,  mereformasi,  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan, apakah  itu pembaharuan  kurikulum,  pengembangan  metode  mengajar,  peningkatan    belajar, penyediaan buku teks, hanya akan berartti apabila melibatkan guru.
3. Hasil kajian Winarno Surakhmad dalam buku Dadang Suhardan (2010:13),mengungkapkan bahwa guru merupakan penjamin kualitas pendidikan yang sebenarnya. Usaha peningkatan kualitas pendidikan tanpa prioritas perbaikan kualitas guru,  bukan  saja  bertentangan  dengan  akal  sehat  tetapi  juga  suatu  kemustahilan. Kurikulum  sebaik  apapun,  dana  seberapa  banyakpun,  program  serelevan  manapun, teknologi secanggih apapun tak mampu menghasilkan kualitas tanpa guru berkualitas ? Bisa-bisa visi dan misi sekolah berubah menjadi  mimpi  dan ilusi. Tanpa peran dan keterlibatan guru dalam setiap usaha perbaikan mutu dan penyempurnaan pendidikan semuanya menjadi sia-sia.
Dalam  Data BPSDMPK- PMP (2015)  ,secara  kuantitas  tenaga guru  di  Indonesia sudah cukup memadai.Tahun 2012 jumlah guru di Indonesia tercatat 2,68 juta orang. Menurut Rosihan  Anwar  (2012:8), menyebutkan jumlah  guru  di  Indonesia    sekitar  2,9 juta orang, dengan rasio antara guru dan murid sekitar 1 : 18,  masih di atas Jerman (1 : 20 ) dan Korea Selatan  (1:  30). Hanya  saja pendistribusian  tenaga  guru  belum mencerminkan  pemerataan pelayanan  pendidikan,  kebanyakan  guru  bertumpuk  di  perkotaan,  sementara  di  daerah pedesaan masih kekurangan tenaga guru, apalagi di daerah terpencil.Ditinjau dari segi kualitas dan  kompetensi gurumasih  rendah,  terutama  kompetensipedagogik dan profesional.Untuk meningkatkan  kualitas tenaga  guru berbagai  upaya terus  dilakukan oleh  pemerintah,antara lain  melalui  Sertifikasi  Guru  sejak  tahun  2006, Pendidikan  dan  Pelatihan  Profesi  Guru (PLPG), Uji Kompetensi Guru UKG) dan sebagainya .
Berbagai -upayatersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional hal mana  berkaitan  dengan  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab pengawas  sekolah  (supervisor) untuk melakukan pembinaan  guru secara terprogram dan berkesinambungan. Dalam Permen PAN  dan  Reformasi  Birokrasi (2010:5),tugas pokokPengawas Sekolah  sesuai  Peraturan Menteri  PAN  dan  Reformasi  Birokrasi  adalah  : melaksanakan tugas  pengawasan  akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi : 1) penyusunan program pengawasan,
2)  pelaksanaan  pembinaan,  3)  pemantauan  pelaksanaan  8  (delapan)  Standar  Nasional Pendidikan, 4) penilaian, dan 5) pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
Tugas Pengawas Sekolah menurut E.Mulyasa(2002:5) , erat kaitannya dengan sasaran penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu 1) peningkatan mutu pendidikan, 2) peningkatan efisiensi  pengelolaan  pendidikan, 3)  peningkatan  relevansi  pendidikan,4)    pemerataan pelayanan  pendidikan,  dan  5)  pendidikan  karakter. Dalam  menghadapi  persaingan  global seperti  diutarakan  terdahulu,  terdapat 5(lima) langkah  strategis    dalam  pengelolaan desentralisasi pendidikan, yakni :
Pertama, peningkatan  pemerataan dan  perluasan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan yang lebih bermutu, relevan, manusiawi yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.
Kedua, pengembangan  wawasan  persaingan  dan  keunngulan bangsa,  sehingga  mampu bersaing dalam  tataran  global.  Kuncinya adalah  pendidikan  yang  bermutu.  Salah  satu  aspek dari  wawasan  keunggulan  adalah    pentingnya melakukan  refleksi  dan  evaluasi  diri  untuk memhami posisikita di tengah percaturan global.
Ketiga,memperkuat  keterkaitan  pendidikanagar  sepadan  dengan  kebutuhan  pembangunan (link  and  match),  sehingga  mampu  menunjang  pembangunan  nasional  melalui  penyediaan sumberdaya manusia yang profesional, kompeten, bermutu, dan berkarakter.
Keempat, pendidikan  merupakan  sarana  untuk  menyiapkan  generasi  masa  kini  dalam  upaya mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan dengan membekali berbagai kompetensi yang dibutuhkan.
Kelima, menurut E.Mulyasa (2002:16-17)pendidikan  merupakan  sarana  untuk  memperkuat jati diri bangsa dalam proses industrialisasi dan mendorong terjadinya perubahan masyarakat dalam memasuki era globalisasi.
Kelima  langkah  strategs tersebut mutlak  didukungdengan pengawasan  yang  khas untuk  mengembangkan potensi  peserta  didik    melalui layanan pembelajaran bermutu. Pengawasan  khas  berkaitan dengan  eksistensi peserta  didik  sebagai  individu yang  harus dihargai  bukan pengawasan seperti  pada proses produksi barang. Pengawasan khas  menjadi tugas  pokok  Pengawas Sekolah (Supervisor) melalui pembinaan dan  pelatihan profesional guru.Dalam konteks Otda setidaknya terdapat dua aspek desentralisasi pendidikan yang amat mendasar.Pertama, desentralisasi berkenaan  dengan kewenangan  dalam  hal  kebijakan  dan aspek  pendanannya  dari  pemeritah  pusat  ke  pemerintah  daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan yang difokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah, dalam  hal  ini  dilakukan  dengan  motivasi  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan. Keduasasaran tersebut nampaknya belum sepenuhnya terlaksana terutama sasaran pertama.

## C. Sasaran Desentralisasi Pendidikan
Pendidikan nasional yang diselenggarakan secara sentralisasidiharapkan mempercepat terwujudnyatujuan dengan diterapkannya desentralisasi pendidikan, justru keduanya bergerak menuju suatu titik temu yang disebut “link and match” dengan pengoperasian muatan lokal (local content). Konsep link and match dicanangkan  pertama kalinya oleh Dr.Ing.Wardiman Djoyonegoro  (mantan  Menteri  Pendidikan  &  Kebudayaan  RI (1993 - 1998).  Konsep itu dimaksudkan  untuk  menjembatani  bagi terwujudnya  titik  temuantara    dunia  pendidikan dengan  pasar  kerja atau  dengan  perkataan  lain kesepadanan  antara  pengetahuan  yang dimiliki oleh para lulusan (out-put) lembaga pendidikan formal dengan lapangan kerja yang tersedia di masyarakat.
Konsep  itu  ternyata  terkendala dalam  implementasinya oleh  berbagai  faktor,  antara  lain karena terbatasnya  lapangan pekerjaan yang tersedia, kurang relevannya  antara pengetahuan dan  keterampilan  yang  dimiliki  para  pelamar  dengan  kebutuhan  tenaga  kerja  yang  tersedia, belum  lagi    ketatnya  rekrutmen  penerimaan  pegawai,  sistem  birokrasi  dan  sebagainya. Kompetensi  yang dimiliki para lulusan SLTA maupun perguruan tinggi   dipandang  belum memadai      untuk    mewujudkanidetersebut,  sehingga  dipandang  perlu  mencari  solusi pemecahannya. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah diterapkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi  (KBK)  tahun  2004, disempurnakan  dengan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, kemudian diterapkan Kurikulum 2013 (K 2013).
Perubahan-perubahan kurikulum tersebut  dilakukan  untuk  memperbaiki  mutu pendidikan  nasional seiring  dengan    perkembangan  global.  Salah  satu  unsur  penting  yang berkompeten  di  dalam  pembinaan  tenaga  guru  adalah Pengwas  Sekolah  (Supervisor) yang bertugas melaksanakan pembinaan kompetensi guru,  terutama  kompetensi pedagogik, professional, dan kepribadian guru. Pembinaan kompetensi guru bertumpu pada kemampuan supervisor dan kepala sekolah dalam membimbing guru sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Hasil kajian dan Pengembangan Pendidikan&Kebudayaan memaknaisupervisi pendidikansebagai segala  usaha  yang  memberikan  kesempatan  kepada  guru  untuk berkembang secara profesional sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar murid-murid. Tugas pokok tersebutrelevan dengan kedudukan guru  sebagai  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini,  jalur pendidikan formal,pendidikan dasar dan pendidikan menenga
Untuk  membina  guru  yang  profesional  di  bidangnya  menjadi  tugas  dan  kewenangan Supervisor pada setiap satuan pendidikan.
Tugas supervisor mencakup  tiga  substansi  pokok. Pertama, supervisor bertugas untuk  meningkatkan kemampuan  mengajar. Kedua, aktivitas  supervisor hanya  bisa  efektif dan  berhasil  secara  optimal  bila  sistem  pembinaan guru  dilakukan secara  profesional. Ketiga,    supervisor  harus  menyusun  perencanaansupervisi secara terprogram,  terarah  dan berkesinambungan.

## D. Fungsi dan TujuanSupervisi
Fungsi  supervisi  pendidikan dalam  konteks  Otda  adalah instrument  atau  sarana pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  program  pendidikan  untuk  mengetahui dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan guru serta staf administrasi.
1.Fungsi supervisi pendidikan adalah :
1). Sebagai  jaminan  kualitas  pendidikan  di daerahnya,  dimana Pemdamemperlihatkan keseriusan dalammengkordinir  pendidikan  di daerahnya.Ini  berarti  Pemda  berupaya menjamin  bahwa  seluruh  institusi  pendidikan  di  daerahnya  tidak  sekedar  berjalan, tetapi layanan publiknya juga harus berkualitas.
2).Pendorong  mutu  sekolah,  justru  supervisor  menggunakan  berbagai  teknik  supervisiketika melakukan kunjungan kelas, rapat guru, atau melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah  Guru  Bidang  Studi  (MGBS).Penerapan teknik-teknik  tersebut secara terprogram akan menjadi pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikannya.
3).Penjamin mutu pendidikan (quality assurance in education), sebab di era otonomi daerah pelayanan publik  berkualitas menjadi konsep kebijakan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Secara    spesifik  fungsi  supervisi  pendidikan  di  Era  Otda adalah  :  1)  sebagai kelengkapan kebijakandesentralisasidaerah pada sektor pendidikan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh.  2) .sebagai pendorong usaha perbaikan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, merangsang lahirnya kreativitas dan inovasi pada level organisasi untuk memberdayakan  setiap  sumber  yang  dimilikinya  guna  memajukan  mutu  layanan.  3)  .Pemda berperan  aktif  bersama supervisor untuk menunjukkan kepada masyarakat adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan. 4) penerapan supervisi oleh supervisor dan kepala sekolah yang dikontrol oleh Pemda  menunjang terjadinya proses perbaikan mutu internal  secara  berkelanjutan. Efektifnya fungsi-fungsi  tersebutakannampak sejauh
manakeberpihakan  Pemda  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  sumber  dayamanusia di daerahnya,  justru pendidikan  merupakan    investasi  manusia (human  investment) yang berdimensi  luas  dan  untuk  jangka  panjang.Jumlah  penduduk  di  suatu  daerah  merupakan modal  dasar  pembangunan.Apabila  kualitas pendidikan warganya memadai, maka  ia merupakan human capital bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakatnya.Sebaliknya  jika  kualitas pendidikan penduduknya  rendah, mereka  tidak  akan berdaya dan sulit untuk  memenuhi kebutuhan pokoknya,menjadi beban bagi Pemda, bahkan berpotensi sebagai sumber kerawanan.
Theodore  Shultz  (2000) seorang  pakar  ekonomi  negara  berkembang  dan  peraih hadiah  nobel,  mengklaim bahwa  untuk  membangun  masyarakat  miskin,  tidak  harus tergantung  pada  tanah,  equipment,  atau  energi,  tetapi  pada  membangun  pengetahuannya berupa  aspek  ekonomi  kualitatif  yang  disebutnya  sebagai human  capital. Ia  menjelaskan bahwa  manusia  berpengetahuan  merupakan aset  bangsa,  menjadi  stok  bagi  problem  solving pembangunan.  Karena  itu  lakukanlah  investasi  kualitatif  pada  manusianya,  sebab  manusia berpendidikan  memiliki  pengetahuan  untuk  modal  bekerja yang ia  sebut  sebagai investasi human capital.
Indikasi  keberhasilan  desentralisasi  pendidikan  adalah  terjadinya  perubahan paradigma  masyarakat.  Jika  sebelumnya  kebiasaan  masyarakat  menyekolahkan  anaknya di daerah  lain,justru mengutamakan sekolah  di  daerahnya sendiri  karena mutu  pendidikannya tidak kalah dibandingkan dengan daerah lainnya.(kecuali sekolahyang dikehendakinya belum ada  di  daerahnya).Perubahan  paradigma  tersebut  lebih  menguntungkanbila  dikaitkan  dengan berbagai faktor, terutama faktor biaya, kontrol atau  pengawasan, dan sebagainya..
. Jelaslah  bahwa  sasaran desentralisasi pendidikan di Era Otda menurut Dharma
Setiawan Salam (2003:8), adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia menuju kemandirian lokal dimana sektor  pendidikan  sangat  berperanan  penting.  Sasaran  ini  hanya dapat terwujud bilamana penyelenggaraanpendidikan relevan dengan kepentingan masyarakat di  daerah. Paradigma  masyarakat  menyekolahkan  anaknya  di  daerah  lain  akan berubah, karena  mutu    pendidikan  di  daerahnya  tidak  kalah  dibandingkan  dengan  daerah  lain,    lain halnya jika sekolah atau jurusan pilihannya belum dibuka di daerahnya.
b. Tujuan supervisi pendidikan diarahkan kepada 3 (tiga) obyek atau sasaran utama, yakni :
1. Supervisi  akademik, menitikberatkan  pengamatan Pengawas  Sekolah pada  masalah- masalah  akademik,  yakni  aktivitas  belajar  mengajar - guna  meningkatkan  kualitas pembelajaran.
2. Supervisi  administrasi, menitikberatkan  pengamatan Pengawas  Sekolah pada  aspek- aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung bagi kelancaran pembelajaran.
3. Supervisi  lembaga, dimana Pengawas  Sekolah mengarahkan  pengamatannya  ke  seluruh aktivitas sekolah  untuk  meningkatkan  nama  baik  sekolah  atau  kinerja  sekolah  secara keseluruhan.
Burton dan Brukcner menyebutkan tiga sasaran atau obyek studi supervisi pendidikan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, yakni :
1. Studying the teaching – learning situation,
2. Improving the teaching learning situation, dan
3. Evaluating the Means, Methods and outcomes of Supervision.
Ketiga  obyek    supervisi  dimaksud mencakup :  studi  tentang  situasi  belajar  mengajar, perbaikan dalam proses atau situasi belajar mengajar,dan penilaian terhadap metode mengajar dan keberhasilan supervisi. Jika fungsi dan tujuan supervisi tertera di atas mampu dijalankan secara  optimal  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  tanggung  Supervisor diharapkan  dapat memperbaiki kualitas  pembelajaran dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan. Peningkatan  mutu pendidikan  di  sekolah,  selain  ditekankan  kepada  proses  pembelajaran dalam  bentuk interaksi  guru-murid,  juga  situasi  dan  lingkungan  kelas, serta kepemimpinan kepala sekolah.
Pengertian mutu pendidikan  menurut Depdiknas (2001 : 5) mencakup input – proses – output pendidikan. Input  pendidikan  berarti  segala  sesuatu  yang  harus  tersedia  karena dibutuhkan  untuk  berlangsungnya  proses. Dalam  Permendiknas  Nomor  63  Tahun  2009 tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa “ mutu pendidikan  adalah  tingkat  kecerdasan  kehidupan  bangsa  yang  dapat  diraih dari  penerpan system Pendidikan Nasional ”. Proses pendidikan adalah berubahnya  sesuatu menjadi sesuatu yang  lain dengan  mengintegrasikan  input  sekolah  sehingga  mampu  menciptakan pembelajaran yang  menyenangkan  (enjoy  able learning), dan  mampu  mendorong motivasi dan  minat belajar dan  benar-benar  mampu memberdayakan  peserta  didik. Output pendidikanmerupakan kinerja sekolah yang  dapat  diukur  dari  kualitasnya,  efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya dan moral kerjanya.
Kaitan  dengan  mutu  pendidikan  tersebut  di  atas,  Engkoswara (2010:310), mengemukakan  7  (tujuh)  indikator  sekolah  bermutu yang  disimpulkan  dari  pandangan beberapa  ahli, yakni  :  1)  Masukan  yang  tepat,  2)  Semangat kerja  tinggi,  3)  Gairah  motivasi belajar  tinggi,  4)  Penggunaan  biaya, waktu,  fasilitas,  dan  tenaga  yang  proporsional,  5)
Kepercayaan berbagai pihak, 6) Tamatan yang bermutu, dan 7) Keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Uraian di  atas  menunjukkan betapa  pentingnya kompetensi Pengawas  Sekolah (Supervisor) dalam  mewujudkan pendidikan  yang bermutu melalui pengawasan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan pelatihan profesional guru.

## E.Desentralisasi Pendidikan dan Kendalanya
Diterapkannya sistem desentralisasi pendidikan di Era Otda ternyata masih mengalami berbagai kendala.  Dalam pasal  12  ayat  (1)  UU  Nomor  32 Tahun  2004 tentang  Otonomi Daerahdinyatakan bahwa  urusan  pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah (termasuk pendidikan) disertai  dengan sumberpendanaan,  pengalihan  sarana  dan  prasarana  serta kepegawaian  sesuai  dengan  urusan  yang  didesentralisasikan.Untuk  itu dikeluarkan  UU Nomor 33  tahun  2004      tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah  Daerah, bertujuan untuk memberdayakan  dan  meningkatkan  kemampuan perekonomian  daerah,  menciptakan  sistem  pembiayaan  daerah  yang  adil,  transparan dan bertanggung jawab. Analisis  di  kalangan  para  pakar  dan  praktisi  pendidikan di  Indonesia menyatakan bahwa terdapat lima persoalan pokok yang harus dipikirkan secara kontekstual di Era Otda, yakni : 1) mutu pendidikan, 2) efisiensi pengelolaan, 3) pemerataan, 4) peran serta masyarakat,  dan 5) akuntabilitas  pendidikan. Otonomi  dalam  konteks ini tidak  ditafsirkan sebagai pengenalan warna kedaerahan yang primordialistis, tetapi dipahami dari sudut positif untuk mengembangkan  semua  potensi  yang  dimiliki setiap  daerah. Tidak  heran  jika pelaksanaan  desentralisasi pendidikanterkesantergesa-gesa  karena infra  strukturnya belum siap. Hal ini terlihat belum memadainya sumberdaya manusia, baik darisegi  kualitas maupun kuantitas,  terutama  tenaga  guru. Karena  itu desentralisasi  pendidikan seyogyanyatidak dilakukan  melalui  mekanisme penyerahan  kekuasaan  birokrasi dari  pusat  ke  daerah, justrumekanisme itutelahterbukti gagal dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Melalui desentralisasi pemerintahan di bidangpendidikan, Kemendikbud tidak hanya berkepentingan dalam upayamengembangkan  kabupaten/kota  dalam  mengelola  pendidikan,  tetapi  juga berkepentingan  dalam  mewujudkan  otonomi  satuan  pendidikan,yakni  otonomi  di  tingkat sekolah.
Berbagai  kendala  tertera diatas  dapat menunjukkan bahwapelaksanaan desentralisasi  pendidikandi  Era  Otdatidaklah  begitu  mudah,  justru diperhadapkan dengan sejumlah  masalah,  yakni  :  1)  kurikulum,  2)  sumberdaya  manusia 3) dana, sarana  dan
prasarana  pendidikan,4)  organisasi  kelembagaan, dan 5)  pembinaan  dan  koordinasi. Hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.
Ad 1. Kurikulum
Kurikulum merpakan program  pendidikan  yang  dirancang untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Istilah  kurikulum berasal dari  bahasa  Latin, “ curriculae ” ,artinya jarak  yang  harus ditempuh  oleh  seorang  pelari dalam  dunia  atletik. Pengertian ini menurut  Joko  Susilo (2007:77)  ,kemudian  diterapkan  di bidang  pendidikan,  yakni jangka  waktu  pendidikan yang harus  ditempuh  oleh  siswa untuk  memperoleh  ijazah. Kurikulum merupakan landasan  atau jembatan  yang harus dilewati untuk mencapai titik akhir dari suatu  perjalanan dan ditandai dengan perolehan suatu ijazah tertentu. Menurut Muhaimin (2005:1),kurikulum diartikan pula sebagai jalan  terang  yang  dilalui  oleh manusia pada  bidang  kehidupannya (pendidik/guru dengan peserta didik) untuk megembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai- nilai.
Menurut  E.Mulyasa  (2002:40),penerapan kurikulum setiap  satuan pendidikan  bukan sekedar pencantuman daftar mata pelajaran yang harus diajarkan, melainkan sebuah program yang  disusun berdasarkan  kondisi  ril  daerah  untuk mencerdaskan  serta memberikan keterampilan    mengolah  sumber  daya  alam  di daerahnya.Di  daerah yangsebagian  besar penduduknya  adalah  petanimisalnya, akan  lebih  maju  jika  membuka  sekolah  pertanian atau perkebunan,daerah  penghasil  tambang  dibuka sekolah  pertambangan,atau sekolahkelautan dan perikanan bagi daerah penghasil  ikan,  dan  sebagainya.Karena  itu  pemberlakuan kurikulum di tiap daerah tidak harus selalu sama, karena terkait dengan lingkungan fisik dan sosial  yang  berkembang  dalam  masyarakat.Penerapan  kurikulum muatan lokal (mulok) dalam sistem kurikulum nasional (kurnas) justru menjadi sangat penting
Penerapan  kurikulum mulok hendaknya  distrategikan untuk meningkatkan kemampuan dan  keterampilanyang  relevan    dengan  kebutuhan  lokal  dan  sejauh  mungkin melibatkan wargamasyarakat  dalam perencanaan  dan pelaksanaannya.Maka yang terpenting adalah  bagaimana  merealisasikan dan  mengembangkan  kurikulum  mulok  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  dan  lingkungan  setempat.Kurikulum  mulok sebenarnya telah diterapkan  sejak kurikulum 1984,  khususnya  di  sekolah  dasar.  Hanya  saja  kurikulum mulokketika  itu masih disisipkan  pada  beberapa  bidang  studi  yang  sesuai,  kemudian diintensifkan pelaksanaannya dalam kurikulum 1994. Selanjutnya kurikulum mulok tidak lagi disisipkan  pada  sejumlah  bidangstudi  tetapi  menggunakan  pendekatan  monolitik  berupa bidang  studi,  baik  bidang  studi  wajib  maupun  pilihan. Karena  itu  maka  desentralisasi
pendidikan  di  Era  Otda seharusnya  lebih  menekankan  pengembangan  kurikulum mulok disamping  kurikulum  nasional.    Pengembangankurikulum  mulok dimaksudkan agar  peserta didik  mengenal  budaya  lokal  dan  mencintai lingkungan serta melestarikannya, mengembangkan  sumber  daya  alam  dan  kebudayaan  yang  mendukung  pembangunan nasional, pembangunan regional maupun pembangunan lokal. Penerapan dan pengembangan kurikulum mulok selain memperkecil kelemahan-kelemahan kurikulum nasional yang sangat dominan,  juga  lebih  memperkuat  peranan KTSP  yang  telah  didesain  dan  disepakati  setiap satuan pendidikan.
Dalam  konteks  penerapan K2013 substansinya lebih  menekankanpendidikan karakter,bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  proses  dan  hasil  pendidikan  yang lebih mengedepankan pembentukan  budi  pekerti  dan akhlak  mulia  peserta  didik  secara  utuh, terpadu  dan  seimbang  sesuai  denhgan  standar  kompetensi lulusan    pada  satuan  pendidikan. Penerapan K 2013 yang berbasis kompetensi dan berbasis karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan  pengetahuannya dalam mengkaji dan serta memahami nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari..
Tujuan  tersebut  dapat  terwujud  jika nilai-nilai pendidikan  karakter    dapat diintegrasikan  dalam  seluruh  pembelajaran  pada  setiap  bidang  studi  yang  tercantum  dalam kurikulum. Terlebih  dalam bidang  studi  Pendidikan  Agama Islam  (PAI) yang menekankanpembinaan akhlak mulia hendaknya diintegrasikan, dieksplisitkan serta dikaitkan dengan konteks  kehidupan sehari-hari. Firman Allah di dalam Al- Qur’an Surat 33/ 21
                                                                                                          
Terjemahnya :
Sesungguhnya  telah  ada  pada  (diri)  Rasulullah  itu  suri  teladan  yang  baik  bagimu (yaitu) bagi orang  yang  mengharap  (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
Pendidikan    karakter  dan  akhlak  mulia  hanya  bisa  berhasil  jika didukung guru  PAI memiliki kompetensi  profesional yang  tinggi,tidak  hanya  menekankan  aspek  kognitif,  tetapi lebih  menyentuh  segi  internalisasi  dan  pengamalan  nyata  (aspek  psikomotorik  dan  aspek afektif).    Justru  itu  pendidikan  karakter  menekankan  aspek  keteladanan,  penciptaan lingkungan  dan  pembiasaan.Pendidikan  karakter  dan  akhlak  mulia  tersebut sebenarnya  telah dicanangkan oleh Rasulullah Muhammad Saw dalam sabdanya :
ﻟا مر ﺎﻜﻣ ﻢﻤﺗﻻ ﺖﺜﻌﺑ ﺎﻤﻧ ق ﻼﺨ ا
Terjemahnya :
Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia.
Jika  dikaji  lebih  dalam  hakekat  kesuksesan  dakwah  Nabi  Muhammad  Saw  justru karena  keluhuran budi  pekerti (akhlakul  karimah) yang  selalu  ditampilkannya  d  tengah kehidupan  masyarakat. Dakwah dan  retorikanya menarik simpati manusia sehingga  tertarik pada ajaran Islam. Tokoh Quraisy yang tadinya membeci Nabi Saw kemudian masuk Islam, bahkan menjadi pembela Nabi Saw, seperti Umar ibn Khththab. Keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad Saw dilukiskan di dalam Q.S Al-Qalam /68 : 4
                            
Terjemahnya :
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Pembinaan  budi    pekerti mutlak diprioritaskandalampenerapan  pendidikan  karakter dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional sehingga masyarakat dan bangsa  Indonesia mampu  menjawab  berbagai  tantangan  di  era  reformasi  dan  globalisasi.Implementasi  K2013 yang  berbasis  karakter dalam  pembentukan kompetensi  peserta  didik  harus  melibatkan seluruh  komponen  (stakeholders), terutama guru    dan    tenaga  kependidikan  lainnya  serta orang tua peserta didik. menurut E.Mulyasa (2013:3), Pembentukan karakter, kompetensi, dan akhlak mulia secara berimbang merupakan keniscayaan guna meperbaiki kualitas pendidikan nasional yang dinilai  rendahkarenalebih mengedepankan aspek  kognitif ketimbang  aspek afektif dan psikomotorik.Pendidikan nasional yang kualitasnya rendah tidak mungkin berhasil membentuk peserta  didik yang  memiliki  keunggulan  untukbersaing di  era  globalisasi  dan pasar  bebas  seperti  dikemukakan  terdahulu. Sebaliknya  pendidikan nasional  yang  tidak berkualitas bisaberdampak pada makin meningkatnyakemiskinan, pengangguran dan berbagai kejahatan  lainnya Kalangan  pakar  mengemukakan  bahwa  Indonesia telah  gagal  dalam berbangsa  dan  bernegara,  gagal  dalam  memberantas  korupsi,  gagal  memberantas  narkoba, bahkan ada yang menempatkan Indonesia sebagai negara gagal  diurutan ke 64.
Berbagai  masalah  dan  tantangan  di  atas,  perlu  dilakukan  peningkatan  mutu pendidikan di Era Otda seiring dengan pekembangan gobal.
Ad 2 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM)menurut  Agus  Maimun  dkk  (2003:4), merupakan modaldasar dalammenghadapai dan mengatasi suatu permasalahan melalui  pendidikan yang
bermutu. SDM  yang berkualitas  bahkan  menjadi  persyaratan  yang  harus  dimiliki untuk meraih  sukses    secara  kompetitif  di  era globalisasi.SDM  yang  berkualitasmenurut Burhanuddin .Jusuf Habibiemembutuhkan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  (iptek)  serta  peningkatan  iman  dan  taqwa  (imtaq)    secara  berimbang  dalam rangka membangun SDM Indonesia yang berkualitas
Pengembangan  SDM  yang  berkualitas  semestinya menjadi acuan  para pejabat di dalam  mengelola  lembaga  pendidikandi  Era  Otda.Di  dalam penempatan staf atau pejabat seperti kepala  sekolah,  pengawas  sekolah, guru,  dan  sebagainya seharusnya  menerapkan prinsip “the right man on the right place” sesuai keahlian, kualifikasi pendidikan, kompetensi dan  pengalamannya.  Prinsip tersebut seringdiabaikan, karena  terjebak  atau  dipengaruhi kepentingan  tertentu. SeorangKepala Dinas    Pendidikan misalnya diangkat  dari  mantan Camat,  atau  mantan  Kepala  Dinas  Pasaryang  tidak  mengerti  masalah pendidikan. Meskipun mantan  pejabat  itu berpengalaman  mengurus  orang  banyak, namun berbeda  ketika mengahadapi guru dan peserta didik.
Sebaliknya di Era Otda, pengangkatan Camat atau Kepala Dinas direkrut dari tenaga guru karena terbatasnya personil  yang  memenuhi  syarat  kepangkatan,  sementara  sekolah- sekolah  masih  banyak  kekurangan  tenaga  guru.Tidak  sedikit guru  yang  dimutasikan  untuk mengisi  jabatan  struktural  di kantor  Pemda,  Kemendiknas,  Kemenag  tingkatProvinsi dan Kabupaten/Kota.Pemutasian  seperti  itu  seyogyanya  dibarengi  dengan  pengangkatan  tenaga guru dalam jumlah yang memadai guna mengatasi kekurangan guru di berbagai wilayah.
Gubernjur, Bupati  /  Walikotasering  pula  memberhentikan  atau  menonjobkanpejabat atau  guru karena dianggap  tidak  mendukung programnya.Apalagi  jika  pejabat  itu disinyalir atau  dilaporkan berseberangan  dengan  tim  suksesi pada  masa  kampanye.Usul mutasipegawaiterkadang dipersulit  karena harus  melalui  proses  panjang  dan  berbelit-belit. Dari minta persetujuan Kepala Sekolah, Kepala  Cabang Dinas, Kepala Dinas hingga Asisten Bidang Administrasi, Sekretaris Daerah, Bupati dan Walikota. Bagi pegawai pusat, biasanya meskipun SK pindah dari Mendiknas sudah diterbitkan, tetap tidak dapat dilaksanakan secara langsung.
Mutasi pegawai seperti ituselain mengindikasikan ketidakadilan, juga menimbulkanantipati  danrendahnyakepercayaanstaf  terhadap  pimpinan,  bahkan dapat melemahkan produktivitas  kerja di  kalangan  pegawai. Lain  halnya  jika guru atau pegawai tersebut  memiliki spesifikasi keahlian tertentu,hal  itu dapat dibicarakan  bersama  staf  guna menemukan solusi  terbaik.Pertimbangan  SDM terutama tenaga guru harus lebih dikedepankan, demi  kepentingan lembaga pendidikan dalam  rangka pengembangan  SDM
dan  kemandirian  lokal. Menurut  Radi  A.Gani  (2001:82),  pengembangan  SDM  sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pendidikan di Era Otda,setidaknya memerlukan tiga hal, yakni 1. Pengembangan SDM menjadi sangat penting melalui pendidikan
2. Pengembangan SDM melalui proses pendidikan menjadi kata kunci
3. Otonomi dalam arti yang luas akan terwujud melalui demokratisasi yang didukung oleh SDM yang terdidik.
Ketiga  hal tersebut  menunjukkan  betapa pentingnyapendidikan  yang  berkualitas  untuk mengembangkan kualitas SDM di daerah.
Ad 3 Dana, sarana dan prasarana pendidikan
Faktor dana,  sarana  dan  prasarana  pendidikan merupakan  pendukung  utama bagi terselenggaranya program pendidikan. Karena itu dana/anggaran pendidikan telah ditetapkan oleh  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah, baik  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945) maupun dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Pasal 31 ayat (4)  UUD  1945  menetapkan  bahwa  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab menyediakan  anggaran  pendidikan.  Ketetapan  tersebut  diperkuat  di  dalam  UUSPN  pasal  46 ayat  (1)  dan  (2)  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
Besarnya anggaran penyelenggaraan pendidikan ditetapkan sebesar 20% dari Angaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  demikian  pula di dalam  ketentuan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan alokasi dana sebesar itu semestinya sudah dapat  memenuhi  semua  kebutuhan  lembaga  pendidikan  di  daerah, termasuk  sarana  dan prasarana pendidikannya.
Sarana pendidikan berarti  segala sesuatu berupa alat atau    mediayang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan prasarana pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu  yang  merupakan  penunjang  utama bagi terselenggaranya  proses  pendidikan. Sarana dan  prasarana pendidikanterteradalam Peraturan  Pemerintah  Nomor 19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 ayat (1) dan (2), bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki  sarana  yang  meliputi perabot,  peralatan  pendidikan,  media  pendidikan,  buku  dan sumber  belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai,  serta  perlengkapan  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Adapun prasarana pendidikan meliputi  lahan,ruang  kelas,  ruang pimpinan  satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga,
tempat  beribadah,  tempat  bermain,  tempat  berkreasi, dan  ruang/tempat  lain  yang  diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Meskipun anggaranpendidikan yang disediakan oleh Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah cukup  besar,  namun  hal  tersebut belum  terealisasi  sebagaimana  mestinya. Hal  ini terkait dengansumberpendanaan, sistem pengelolaan dan pengalokasiannya.
Sumber  pendanaanpendidikan ditentukan  berdasarkan  prinsip  keadilan,  kecukupan dan  keberlanjutan. Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  dan  Masyarakat  mengerahkan  sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (UUSDN Pasal 47 ayat (1) dan  (2).Pengelolaan  danapendidikan berdasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi, transparansi  dan  akuntabilitas  publik.Ketentuan  mengenai  pengelolaan  dana  pendidikan diatur  lebih  lanjut    dengan  Peraturan  Pemerintah  (pasal  48  ayat  (1)  dan  (2). Sedangkan pengalokasian  dana  pendidikan, selain  gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari APBD. Gaji  guru  dan  dosen  yang  diangkat  oleh  pemerintah  dialokasikan  dalam  APBN.  Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk  hibah (secara  suka  rela) sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Demikian pula dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah (pasal 49 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUSPN).
Namun  realitas  di  lapangan  menunjukkanbahwa  masih  banyak  sekolah  (SD/MI, SMP/M.Ts,  SMA/SMK/MA) yang  belum  memiliki  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang memadai, bahkan  diantaranyamasih memprihatinkan, terutama  gedung  sekolah, ruang  kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium termasuk peralatan dan perabotnya.
Beberapa kendala  di  dalam  pengelolaan  dan  pengalokasian  dana  pendidikan di daerah,  selain disebabkan keterbatasan  SDM para pengelolaan  anggaran,  juga  disebabkan lemahnya  sistem  pengelolaan  serta  lemahnya  sistem  kontrol  atan  pengawasannya.Kaitan dengan pendanaan pendidikan,  Ade  Suryadi  berpendapatbahwa setidaknya  terdapat  empat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu :
1) Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan (revenue)
2) Aspek keadilan  dalam alokasi anggaran
3) Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan
4) Anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.
Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut,  seharusnyapejabat  yang mengemban  amanat di bidang pendidikanmelaksanakantugas  dan  fungsinyadengan  sebaik-baiknya khusunya  dalam
halpedistribusian, sistem pengelolaan,  dan  pengawasannya sesuai  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, demi terselenggara serta kerberhasilan  desentralisasi pendidikan.
Ad. 4 Organisasi Kelembagaan
Salah  satu  kelemahan  Undang-Undang  Otda, karena daerah tidak memiliki kewenangan lintas kabupaten/kota, sebagaimana tertera pada Pasal 4 ayat (2) bahwa masing- masing  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  berdiri  sendiri  dan  tidak  mempunyai  hubungan hierarkhi. Setelah  UU  tersebut  disempurnakan  dengan Undang-Undang No.32 tahun  2004, pada  Pasal  2  ayat  (1), dirumuskan  bahwa Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  di  bagi  atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota  yang masing-masing mempunyai  pemerintahan    daerah.  Pada  ayat  (2)  Pemerintahan  Daerah  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Kedua pasal tersebut  tidak  sejalan  dengan  UUSPN yang  menyatakan  bahwa pendidikan merupakan satu sistem, keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikanyang berkaitan satu sama lain untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.Hal  ini  menunjukkan  bahwa    desentralisasi  kelembagaan  pendidikan  merupakan proses yang cukup rumit, yang digambarkan oleh Soewartoyo oleh karena beberapa faktor, di manadesentralisasi kelembagaan pendidikan :
1. Akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang faktual.
2. Harus mengelola sumber dayanya dan sekaligus memanfaatkannya
3. Harus melatih tenaga kependidikan dan tenaga pengelola yang profesional.
4. Harus menyusun kurikulum yang tepat guna, dan
5. Harus  dapat  mengelola  sistem  pendidikan  yang  didasarkan  pada  kehidupan  sosial budaya setempat.
Desentralisasi pendidikan seperti itu   di satu   sisi diharapkan mendorong semangat berkompetisi  secara  sehat  di  tiap  daerah,namun  di  lain  sisi,  jenjang  dan  jenis  kelembagaan pendidikansepertinya dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga satu sama lain tidak mempunyai hubungan  dan  terkesan  berjalan  sendiri-sendiri. Lembagapendidikan  tinggimisalnya  seolah- olah  tidak  berkaitan  dengan lembaga  pendidikan  menengah,  demikian  pula  lembaga pendidikan menengah sepertinya tidak ada hubungan dengan lembaga pendidikan dasar. dan sebaganya.
Pemilahan  jenjang dan  jenis kelembagaan  pendidikan  seperti  itumerupakan  dampak dari sistem birokrasi dan sentralisasi pengelolaan kelembagaan pendidikan, sehingga terkesan
selain  terpisah    dan  eksklusif  dari  masyarakatnya, juga dianggap tidak  memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak mengabdi bagi kepentingan daerah.
Ad. 5 Pembinaan dan koordinasi
Mencermati  berbagai  kendala  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi  pendidikan  di  Era  Otda tertera di atas, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan  koordinasi sesuai  kewenangan yang  dimilikinya.  Hal  ini tertera  pada  Paaal  10  UUSPN, bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berhak  mengarahkan,  membimbing,  membantu dan  mengawasi  penyelenggaraan  pendidikan    sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Pembinaan dimaksudkan di sini dapat berupa bimbingan  teknis  ataupun pembantuan dalam rangka  kemandirian,  sedangkan  koordinasi berarti upaya  mengatur  suatu  kegiatan  dalam organisasi  atau  kelembagaan  sehingga  peraturan dan  tindakan  yang  akan  dilaksanakan  tidak saling    bertentangan  atau  simpang  siur.Pembinaan  dan  koordinasi  tersebut  sangat penting dilakukan, apalagi  melihat  kenyataan di  lapanganpasca otonomi daerahseakan-akan pemerintah  tingkat  provinsi tidak  ada  hubungannya  dengan pemerintah  kabupaten/kota. Sementara Kepala  Dinas  Pendidikankabupaten/kota  memandang  pejabat Dinas  Pendidikan Provinsi dan jajarannyabukan atasannya. Tidak heran jika jenjang dan jenis pendidikan antar wilayah provinsi  dan  kabupaten/kota merasa  engganberkordinasiantara  satu  dengan  lainnya, sehingga masing-masing berjalan  sendiri-sendiri.Sayangnya  selama  pelaksanaan otonomi daerah, pembinaan dan koordinasi enggan dijalankan.
Keengganan  berkoordinasi antar  pejabat,disebabkan adanya  “gengsi” ,misalnyakarena Bupati/Walikota menganggap bukan bawahan dan tidak memiliki hubungan hierarkhisdengan Gubernur.  Maka  ketika  rapat-rapat  dinas  dan  koordinasi  dilakukan, yang  semestinya  harus diikuti oleh Bupati/Walikota seprovinsi, hanya diikuti oleh utusan-utusan dari kabupaten/kota. Hal  tersebut  berimplikasi  pada  bawahannya. Seringkali  Kepala  Dinas  Pendidikan  Provinsi kesulitan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, namun pada  waktu  bersamaan, Bupati/Walikota  juga  mengadakan  rapat dinas. Karena Bupati/Walikota merupakan atasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota – tentu saja Kepala Dinas Pendidikan lebih mementingkan rapat dinas dengan atasannya.
Persoalan  semacam  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  desentralisasi  pendidikan sudah berjalansesuai peraturan dan regulasi
otonomi daerah, tetapi dalam hal kelembagaan dan sikap akademik di kalangan pejabat Dinas Pendidikan  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  belum  sinkron.  Pemerintah  Daerah
belum  menunjukkan  komitmen  serta  kompetensinya  yang  dapat  meyakinkan  kepada masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya.
Mencermati  berbagai  kendala  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  diperlukan langkah- langkah strategi untuk  mengembangkan  serta  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dalam konteks  desentralisasi  pendidikan  di  era otonomi daerah.  Sesuai  dengan  misi  pendidikan nasional  yakni  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  merespon perkembangan global,regional  maupun  lokal,  maka  arah  kebijakan  nasional  ke  depan,  tetap  mengacu  pada tiga hal, yakni :
1. Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu
2. Peningkatan mutu pembelajaran dan lembaga pendidikan, dan
3. Perbaikan kapasitas dan manajemen pendidikan.
Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut makaskala prioritas yang harus dibenahi adalah perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas SDMtenaga guru, pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, optimalisasi organisasi kelembagaan, serta pembinaan dan koordinasi.

## Daftar Pustaka
Agus  Maimun    dkk, Profil  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  Model  pada  Sekolah UmumTingkat  Dasar,  (Jakarta  :  Dirjen  Kelembagaan    Agama  Islam  Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam  pada Sekolah Umum, 2003), h. 24
Alwisral Imam Zaidallah, 100 Khutbah Jum’at Kontemporer, Pengantar Prof.Dr.H.M. Amien Rais, MA.Cet. VII; (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 210
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Penjamin Mutu Pendidikan (BPSDMPK- PMP, 88 % Guru Kompetensinya Rendah- Liputan  Malut Pos 6 April 2015
Dadang  Suhardan, Supervisi Profwsional, Layanan dalam  meningkatkan mutu pembelajaran di Era Oonomi Daerah, (Cet. III; Bandung : Alfabeta, 2010), h. 13.
Dharma  Setyawan  Salam,  Otonomi  Daerah - Dalam    Perspektif    Lingkungan,  Nilai  dan Sumber Daya, (Jakarta : Karya Unipress, 2001), h. 82.
Departemen  Agama RI, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (Jakarta Dirjen  Pendidikan Islam, 2007), h. 31.
Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : Yayasan penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al- Qur’an, PT.Syaamil Cipta Media, 2005), h. 420.
E.  Mulyasa, Pedoman  Manajemen  Berbasis  Madrasah, Editor  :  H.Taufiq  Dahlan – Rijal Roihan,  (Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), h. 1.
E. Mulyasa, Manajemen  Berbasis Sekolah - Konsep, Strategi dan Implimentasi, (Cet. Kedua, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2002), h. 40
E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Cet. I; Bandung : PT.Remaja Rosdakar
Hasbullah, Otonomi  Pendidikan – Kebijakan  Otonomi    Daerah  dan  Implikasinya  terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h. 8.
H.Engkoswara – Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Cet. I; Bandung :Alfaeta, 2010), h. 310
Jerry  H.Makawimbang, Supervisi    dan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan,  (Cet.  Pertama, Bandung : Alfabeta, 2011). h. 195.
Joko  Susilo, Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan, (Cet.  Kedua,  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, 2007), h. 77.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.
Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor. 21 Tahun 2010, tentang PengawasSsekolah dan Angka Kreditnya, (Jakarta : 2010), h. 5.
Radi  A.  Gani, Kemandirian  Lokal,  Menyongsong  Abad  Baru  dengan  Pendekatan Pembangunan  Berbasis  Kemandirian  Lokal,  (  Makassar  :  Hasanuddin  University Press, 2001), h. 82

## Rosihan Anwar,  “66 % Daerah Terpencil Kurang Guru” Makut Pos Ternate, 23 November
2012, h. 8
Undang-Undang  RI  Nomor  14  Tahun    2004  tentang    Guru  dan  Dosen,  (Jakarta  :  CV.Mina Jaya Abadi, 2006), h. 31.