## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI PROSPECTIVE TAXPAYER
Vionita Septian Bayu Kristanto * Universitas Kristen Krida Wacana, Jalan Tanjung Duren Raya No. 4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 *septian.bayu@ukrida.ac.id

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received March 2, 2018 Revised April 23, 2018 Accepted May 4, 2018
Key words: Socialization, Awareness, Sanctions, Compliance, Taxation, And Prospective Taxpayers.

## A B S T R A C T
The  aim  of  this  study  is  to  analyze  the  effect  of  taxation  socialization,  taxpayer awareness  and  the  tax  sanctions  on  tax  compliance  for  prospective  taxpayers.  The prospective taxpayers are defined as future taxpayers who the subjective obligations as taxpayers begin since they are borned. But, since they have no the tax object, they donot have the tax obligation. This study uses students domiciled in Jakarta as pop- ulation. The sampling method used is convenience sampling. The survey method is used  to  collect  data.  The  data  used  in  this  study  is  301  questionairs.  The  results show that the taxation socialization on the tax compliance for prospective taxpayers is significant and positive. But, the taxpayer awareness and tax sanctions have no effect on tax compliance for prospective taxpayers statistically.

## A B S T R A K
Tujuan  penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran  wajib  pajak  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi  pro- spective taxpayer. Prospective taxpayer adalah calon wajib pajak. Calon wajib pajak merupakan  masyarakat  yang  kewajiban  pajak  subjektifnya  sudah  ada  sejak  lahir namun  belum  mempunyai  objek  pajak,  sehingga  belum  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Calon wajib pajak di kota Jakarta pada periode tahun 2018 merupa- kan  populasi  penelitian  ini.  Teknik  penyampelannya  menggunakan  convenience sampling.  Metode  survei  digunakan  untuk  pengumpulan  data  penelitian  ini. Kuesioner  yang  kembali  sebanyak  301.  Hasil  pengujian  data  menunjukkan  bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpa- jakan bagi prospective taxpayer. Sedangkan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer.

## PENDAHULUAN
Negara  berkembang  yaitu  negara  yang  terus- menerus melakukan pembangunan nasional, Nega- ra Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang,  maka  itu  Indonesia  juga  berusaha melakukan  pembangunan  nasional  semaksimal mungkin  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mening- katkan  kesejahteraan  rakyat,  pembangunan  dapat terus  dijalankan  jika  dana  yang  diperlukan  me- madai  dan  salah  satu  sumber  dana  yang  dapat digunakan  untuk  pembangunan  berasal  dari  pen- erimaan  pajak.  Salah  satu  yang  mempengaruhi penerimaan  pajak  adalah  kepatuhan  dari  wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  dilihat  dari adanya  keteraturan  dalam  membayar  dan melaporkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  perpa- jakan  yang  berlaku.  Namun  demikian,  tingkat kepatuhan  di  Indonesia  dianggap  relatif  belum
optimal. Hal ini dapat dilihat di  negara ini, belum semua  orang  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pa- jak.  Kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  oleh  be- berapa  faktor,  antara  lain  adalah  sosialisasi  perpa- jakan, kesadaran, dan sanksi pajak.
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  upaya pemerintah  untuk  memberikan  pengetahuan  dan pemahaman  mengenai  peraturan  dan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku  kepada  masyarakat.  So- sialisasi  pepajakan  biasanya  diadakan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP).  KPP  melakukan  penyulu- han  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar masyarakat  sadar  akan  adanya  kewajiban  perpa- jakan,  mengadakan  adanya  konsultasi  perpajakan, melalui media cetak, kampanye atau dengan pem- bagian  brosur  atau  souvenir  kepada  calon  wajib pajak  baru.  Dengan  adanya  sosialisasi  perpajakan ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan masyarakat  yang  belum  memiliki  NPWP  dan  be-
lum terdaftar sebagai wajib pajak. Sosialisasi perpa- jakan  mampu  meningkatkan  tingkat  kepatuhan wajib  pajak.  Hal  ini  didukung  penelitian Rohmawati,  Prasetyono  dan  Rimawati  (2012)  dan Widowati  (2015)  yang  menyatakan  sosialisasi  ber- pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak orang  pribadi.  Namun  Winerungan  (2013)  mem- buktikan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  ber- pengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatu- han  wajib  pajak  orang  pribadi  masih  belum konklusif.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  wajib  pajak secara  sadar  melakukan  pemenuhan  kewajiban pajaknya  sendiri.  Mekanisme self  assessment yang dianut  sebagai  sistem  perpajakan  di  Indonesia menuntut  masyarakat  untuk  sadar  diri  dalam  me- menuhi  kewajiban  pajaknya.  Adanya  kesadaran wajib  pajak  dalam  pembayaran  perpajakannya akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Namun,  jika  kesadaran  wajib  pajak  rendah  maka penerimaan  pajak  sulit  untuk  meningkat  atau  me- menuhi  target.  Rahmadian  dan  Murtedjo  (2013) dan  Tiraada  (2013)  membuktikan  kesadaran  wajib pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Berbeda  dengan  hasil kedua  penelitian  tersebut,  Herriyanto  dan  Toly (2013) dan Rohmawati, dkk.  (2012)   menunjukkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak. Ini menunjukkan masih  terdapat  perbedaan  hasil  dari  penelitian- penelitian terdahulu.
Faktor  lain  yang  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak adalah berlakunya sanksi pajak. Adan- ya  sanksi  membuat  masyarakat  yang  belum  men- jadi  wajib  pajak  di  wajibkan  untuk  mulai mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak  dan  mulai rutin dalam  membayar dan melapor pajak  sebagai kewajibannya. Dalam penegakkan peraturan adan- ya sanksi, tidak hanya diberlakukan bagi masyara- kat yang belum menjadi wajib pajak, namun diber- lakukan  sanksi  yang  harus  diterapkan  bagi  wajib pajak  yang  melanggar  aturan  perpajakan,  maka diharapkan  dengan  adanya  penegakan  aturan diberlakukannya sanksi maka wajib pajak lebih taat dan  patuh  dalam  membayar  dan  melaporkan  pa- jak.  Maryati  (2014)  menunjukkan  bahwa  sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.  Berbeda  dengan  penelitian  yang  dil- akukan  oleh  Siamena,  Sabijono  dan  Warongan (2017)  yang membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Bukit  Tinggi menemukan  bahwa  sanksi  perpajakan  ber-
pengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
Penelitian-penelitian  terdahulu  menunjukkan masih  adanya  perbedaan  hasil.  Penelitian- penelitian terdahulu juga belum menguji pengaruh faktor-faktor  sosialisasi  perpajakan,  kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak terhadap  kepatuhan perpajakan  bagi prospective  taxpayer . Prospective taxpayer adalah  calon  wajib  pajak.  Calon  wajib  pa- jak  merupakan  masyarakat  Indonesia  yang kewajiban  pajak  subjektif  nya  sudah  dimulai  dari sejak lahir, namun belum mempunyai objek pajak. Belum banyak penelitian yang menggunakan calon wajib  pajak  sebagai  responden.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  berupaya  untuk  menguji  pengaruh faktor  sosialisasi  perpajakan,  kesadaran  perpa- jakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpa- jakan bagi prospective taxpayer . Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka  pertanyaan  penelitian  yang  akan  diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah adanya sosialisasi perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan bagi prospective taxpayer ?
2. Apakah dengan adanya kesadaran wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan bagi prospective taxpayer ?
3. Seberapa besar pengaruh adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan
bagi prospective taxpayer ?
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan bukti empiris apakah terdapat pengaruh sosialisasi pajak,  kesadaran  pajak,  dan  sanksi  pajak  terhadap kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer . Penelitian  ini  mempunyai  manfaat  baik  secara akademis  maupun  praktis.  Secara  akademis, penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan masukan  kepada  masyarakat  agar  lebih  memper- hatikan  peraturan  tentang  perpajakan  dan  agar menambah  pengetahuan  yang  khususnya  berhub- ungan  dengan  kepatuhan  perpajakan  bagi prospec- tive  taxpayer dan  berharap  dengan  adanya penelitian  ini  dapat  meningkatkan  jumlah  wajib pajak di negara ini.
Manfaat secara praktis, penelitian ini diharap- kan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  Kantor  Pela- yanan  Pajak  (KPP)  untuk  mengevaluasi  dan menambah  masukan  mengenai  pengaruh  sosial- isasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan adanya sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer .  Manfaat  bagi  wajib  pajak  di- harapkan  dapat  memberikan  manfaat  berupa pengetahuan  yang  lebih  luas  tentang  peraturan perpajakan,  sehingga  wajib  pajak  juga  memiliki
kesadaran  wajib  pajak  dalam  pengambilan  kepu- tusan yang berhubungan dengan kepatuhan perpa- jakan.  Dan  terutama  agar  semakin  meningkatnya pengetahuan untuk prospective taxpayer .

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpa- jakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya (Widodo, 2010). Ada 2 macam jenis kepatuhan yai- tu  :  1)  Kepatuhan  Formal,  yaitu  suatu  keadaan  di- mana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  secara formal  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang  perpajakan.  2)  Kepatuhan  material,  yaitu suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi semua  ketentuan  material  perpajakan,  dengan maksud sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga melipu- ti kepatuhan formal.
Kriteria wajib pajak menurut Keputusan Men- teri  Keuangan  No.544/KMK.04/2000,  wajib  pajak patuh  adalah  sebagai  berikut  :  1.  Tepat  waktu  da- lam  menyampaikan  SPT  untuk  semua  jenis  pajak dalam  dua  tahun  terakhir.  2.  Tidak  mempunyai tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali telah  memperoleh  izin  untuk  mengatur  atau menunda  pembayaran  pajak  3.  Tidak  pernah  di- jatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindakan  pi- dana  di  bidang  perpajakan  dalam  jangka  waktu lebih  dari  10  tahun.  4.  Dalam  dua  tahun  terakhir menyelenggarakan  pembukuan  dengan  memadai dan  dalam  hal  terhadap  wajib  pajak  pernah  dil- akukan  pemeriksaan,  koreksi  pada  pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang teru- tang paling banyak 5%. 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya  untuk  dua  tahun  terakhir  diaudit oleh akuntan publik dangan pendapat wajar tanpa pegecualian  atau  pendapat  dengan  pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

## Sosialisasi perpajakan
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  upaya  dari Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  memberikan pengertian,  informasi  dan  pembinaan  kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak  pada khusunya  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhub- ungan  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan  perpajakan.  Herriyanto  dan  Toly  (2013) mengatakan bahwa :
“Dalam  rangka  mencapai  tujuannya,  maka kegiatan  sosialisasi  atau  penyuluhan  perpajakan dibagi  ke  dalam  tiga  fokus,  yaitu  kegiatan  sosial-
isasi  bagi  calon  Wajib  Pajak,  kegiatan  sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar”
Kegiatan  penyuluhan  atau  sosialisasi  perpa- jakan  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu:  1) Penyuluhan/Sosialisasi  langsung  adalah  kegiatan penyuluhan  perpajakan  dengan  berinteraksi  lang- sung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. 2) Penyuluhan/Sosialisasi  tidak  langsun  adalah kegiatan  penyuluhan  perpajakan  kepada  masyara- kat  dengan  tidak  atau  sedikit  melakukan  interaksi dengan peserta. Saragih (2013) menyatakan bahwa: “Sosialisasi  perpajakan  adalah  sebagai  bentuk upaya  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  mem- berikan  pengertian,  informasi,  dan  pembinaan kepada  masyarakat  pada umumnya  dan  wajib  pa- jak  khususnya,  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  peraturan  perundang- undang perpajakan”.

## Kesadaran wajib pajak
Kesadaran  wajib  pajak  atas  fungsi  perpajakan  se- bagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan  penerimaan  pajak.  Masyarakat  ha- rus  sadar  akan  keberadaannya  sebagai  warga Negara  yang  selalu  menjunjung  tinggi  UUD  1945 sebagai  dasar  hukum  penyelenggaraan  Negara. Kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak merupakan prilaku wajib pajak berupa pandangan atau  perasaan  yang  melibatkan  pengetahuan, keyakinan  dan  penalaran  disertai  kecenderungan untuk  bertindak  sesuai  stimulus  yang  diberikan oleh  sistem  dan  ketentuan  pajak  tersebut.  Pela- yanan  yang  berkualitas  adalah  pelayanan  yang dapat  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  serta  harus dilakukan  secara  terus  menerus.  Salah  satu  upaya meningkatkan  penerimaan  pajak  adalah  mem- berikan  pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak. Pelayanan  yang  baik  akan  membuat  wajib  pajak patuh  terhadap  kewajibannya  dan  disertai  dengan kesadaran  wajib  pajak,  maka  penerimaan  pajak akan  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Nurmantu  (2010)  menyatakan  bahwa  kesadaran wajib  pajak  menyatakan  bahwa  penilaian  positif masyarakat  wajib  pajak  terhadap  pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat  untuk  mematuhi  kewajibannya  untuk membayar pajak.

## Sanksi perpajakan
Sanksi  adalah  suatu  tindakan  berupa  huku- man yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.  Peraturan  atau  Undang-undang  meru-
pakan  rambu-rambu  bagi  seseorang  untuk melakukan  sesuatu  mengenai  apa  yang  harus  dil- akukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi  diperlukan  agar  peraturan  atau  Undang- undang tidak dilanggar.
Mardiasmo  (2013)  mengatakan  bahwa  sanksi administrasi  merupakan  pembayaran  kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum  Perpajakan  No.  16  Tahun  2009,  terdapat  3 macam sanksi administrasi yaitu:
a. Denda  Administrasi  yaitu  sanksi  pajak  yang dikenakan kepada
Wajib Pajak
yang melanggara  ketentuan  perundang-undangan perpajakan
b. Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi: 1) Bunga  pembayaran  yaitu  bunga  karena melakukan  pembayaran  pajak  tidak  pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan  SSP.  Sanksi  bunga  ini  meliputi: Bunga  karena  pembetulan  SPT,  Bunga  karena angsuran  /  penundaan  pembayaran,  Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih  antara  pajak  sebenarnya  terutang  dan pajak  sementara.  2)  Bunga  penagihan  adalah bunga  karena  pembayaran  pajak  yang  tidak dilakukan  dalam  batas  waktu  pembayaran dengan  menggunakan  surat  tagihan  berupa STP, SKPKB atau SKPKBT. 3) Bunga ketetapan yaitu  bunga  yang  dimasukkan  dalam  surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
c. Sanksi  Administrasi  Kenaikan  adalah  sanksi yang  paling  ditakuti  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini dikarenakan  bila  dikenakan  sanksi  tersebut, jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  bisa  menjadi berlipat  ganda.  Sanksi  berupa  kenaikan dasarnya  dihitung  dengan  angka  presentase tertentu  dari  jumlah  pajak  yang  tidak  kurang bayar.  Jika  dilihat  dari  penyebabnya,  sanksi kenaikan  biasanya  dikenakan  kepada  wajib pajak  yang  tidak  memberikan  informasi- informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

## Penelitian terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  dijadikan utama penelitian ini disajikan pada Tabel 1:
Tabel 1. Penelitian Terdahulu
Variabel Laten Eksogen Variabel Laten Endo- gen Hasil Penelitian Referensi Sosialisasi perpajakan Kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif ter- hadap kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Rohmawati, dkk . (2012) dan Widowati (2015) Sosialisasi perpajakan Kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif ter- hadap kepatuhan perpajakan
bagi prospec-
tive taxpayer Winerungan (2013) Kesadaran wajib pajak Kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif ter- hadap kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Rahmadian dan  Murtedjo (2013) dan Tiraada (2013) Kesadaran wajib pajak Kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Kesadaran wajib pajak tidak ber- pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Herriyanto dan Toly (2013) dan Rohmawati, dkk . (2012)
Sanksi pajak Kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Sanksi  pajak berpengaruh positif ter- hadap kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Siamena,  dkk. (2017) Sanksi pajak Kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Sanksi  pajak tidak ber- pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive taxpayer Maryati
(2012)

## Pengembangan hipotesis
Pengaruh  sosialisasi  perpajakan  terhadap  kepatu- han perpajakan
Sosialisasi  perpajakan  merupakan  usaha  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  ke- tentuan dan peraturan perpajakan bagi masyarakat umum. Sosialisasi pajak dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan  oleh  Dirjen  Pajak  melalui  KPP,
dan mata kuliah perpajakan yang diselenggarakan oleh  perguruan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  sosialisasi pajak  mempunyai  peranan  untuk  meningkatkan kepatuhan  perpajakan  terutama prospective  taxpay- er .  Ketidakpatuhan  wajib  pajak  dapat  disebabkan oleh  ketidaktahuan  wajib  pajak.  Rohmawati,  dkk. (2012)  dan  Widowati  (2015)  telah  membuktikan bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective taxpayer .
H1  :  Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan bagi Pro- spective Taxpayer
Pengaruh  kesadaran  pajak  terhadap  kepatuhan  perpa- jakan
Sistem self  assessment dalam  sistem  perpajakan  di Indonesia  membutuhkan  kesadaran  wajib  pajak untuk  menunaikan  kewajiban  perpajakannya. Wajib  pajak  harus  mempunyai  kesadaran  diri  da- lam  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pa- jaknya  sesuai  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Kesadaran  wajib  pajak  ini  meningkatkan  kepatu- han  wajib  pajak.  Hal  ini  sudah  dibuktikan  oleh Rahmadian  dan  Murtedjo  (2013)  dan  Tiraada (2013).
H2  :  Kesadaran Perpajakan berpengaruh posi- tif  terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  bagi Prospective Taxpayer
Pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  perpa- jakan
Sanksi  pajak  merupakan  konsekuensi  yang  harus ditanggung oleh wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukannya.  Sanksi  pajak  dalam  peraturan perpajakan  di  Indonesia  meliputi:  denda,  bunga, dan  kenaikkan  atas  pajak  terutang.  Sanksi  pajak bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  bagi  wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih patuh lagi di masa depan. Siamena, dkk. (2017) membuktikan secara  empiris  bahwa  sanksi  pajak  mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
H3 :  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  ter- hadap  Kepatuhan  Perpajakan  bagi Pro- spective Taxpayer

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Desain  penelitian  ini  adalah  penelitian dengan  pendekatan  kuantitatif  yang  bertujuan untuk  menguji  hipotesis.  Penelitian  ini  ber- tujuan  untuk  menguji  pengaruh  sosialisasi perpajakan,  kesadaran  perpajakan,  dan  sanksi pajak  terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi pro-
spective taxpayer .
Identifikasi  Variabel,  Definisi  Operasional  dan  Pen- gukuran Variabel
Variabel  dependen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah    kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer .  Kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer adalah  suatu  keadaan  dimana wajib  pajak  harus  patuh  terhadap  kewajibannya dalam  membayar  dan  melaporkan  pajaknya.  Dan bagi  calon  wajib  pajak  baru  yang  belum  terdaftar sebagai  wajib  pajak  dapat  dipertegas  penge- tahuannya  tentang  perpajakan  serta  dapat melakukannya  (Mutia,  2013).  Variabel  ini  diukur dengan 7 indikator sebagai berikut:
1. Wajib  pajak  menyediakan  data-data  yang lengkap ketika pemeriksaan pajak dilakukan.
2. Wajib  pajak  mengisi  formulir  pajak  dengan lengkap dan jelas.
3. Wajib  pajak  menghitung  pajak  yang  terutang dengan jumlah yang benar.
4. Wajib  pajak  membayar  pajak  yang  terutang tepat pada waktunya.
5. Wajib  pajak  tepat  waktu  dalam  menyampai- akan surat pemberitahuan (SPT).
6. Wajib  pajak  membayar  pajak  sesuai  dengan tarif yang dibebankan.
7. Wajib  pajak  tidak  melakukan  penunggakan dalam membayar pajak.
Variabel independen penelitian ini adalah per- tama, sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan  agar  wajib pajak  maupun  masyarakat  yang  belum  menjadi wajib  pajak  dapat  mengetahui  dan  lebih  mendala- mi  pengetahuan  tentang  perpajakan,  biasanya  dil- akukan melalui penyebaran angket di media cetak, penyuluhan  bagi  seluruh  wajib  pajak  maupun calon wajib pajak baru, ataupun melalui kampanye tentang perpajakan (Wardani dan Wati, 2017). Var- iabel  ini  diukur  dengan  11  indikator  sebagai  beri- kut:
1. KPP  memberikan  informasi  peraturan  pajak baru.
2. Saya  bertanya  kepada  petugas  pajak  ketika mendapat kesulitan perpajakan.
3. Petugas  pajak  memberikan  penjelasan  dan pemahaman tentang pajak.
4. Informasi  tentang  pajak  dapat  diketahui  me- lalui media cetak seperti spanduk dan iklan.
5. Informasi  tentang  pajak  dapat  diketahui  me- lalui media elektronik seperti website pajak.
6. Informasi  tentang  pajak  sangat  sulit  diketahui melalui media elektronik.
7. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyam-

## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI PROSPECTIVE TAXPAYER OLEH : VIONITA dan KRISTANTO
paian  informasi  perpajakan  kepada  Wajib  Pa- jak.
8. Penyuluhan  pajak  dapat  memberi  motivasi bagi  Wajib  Pajak  agar  patuh  untuk  membayar pajak.
9. Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak.
10. Sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada Wajib Pajak.
11. Sosialisasi  pajak  membuat  Wajib  Pajak melaksanakan  tindakan  sesuai  dengan  ke- tentuan peraturan perpajakan.
Variabel independen kedua adalah kesadaran perpajakan.  Kesadaran  perpajakan  adalah  wajib pajak secara sadar membayar dan  melaporkan pa- jak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan per- aturan perundang-undangan dan ketentuan perpa- jakan.  Kesadaran  perpajakan  dibutuhkan  karena berfungsi  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak (Mutia,  2013).  Variabel  ini  diukur  dengan  5  indi- kator sebagai berikut:
1. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana penge- luaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
2. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.
3. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
4. Penundaan pembayaran pajak dan pengu- rangan beban pajak sangat merugikan negara.
5. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
Variabel independen ketiga adalah sanksi pa- jak. Sanksi pajak diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan maksud jika ada yang melang- gar  akan  mendapatkan  sanksi,  dengan  adanya sanksi  pajak  membuat  wajib  pajak  akan  lebih memperhatikan  hak  dan  kewajibannya  dalam melaksanakan  kepatuhan  perpajakannya.  Sanksi pajak  tersebut  berupa  sanksi  administrasi,  sanksi bunga,  denda  pajak,  dan  kenaikkan  pajak  (Mutia, 2013).  Variabel  ini  diukur  dengan  5  indikator  se- bagai berikut:
1. Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakann- ya.
2. Wajib Pajak akan diberi sanksi jika menyem- bunyikan objek.
3. WP akan dikenakan sanksi adminitrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak teru- tang saat jatuh tempo.
4. WP akan diberikan sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.
5. WP akan diberikan sanksi sesuai dengan ke- tentuan dan peraturan yang berlaku.

## Metode pengumpulan data
Data  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan metode survei. Metode survei yang dilakukan me- lalui  penyebaran  kuesioner  secara  langsung  pada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung  oleh  peneliti,  dan  beberapa  kuesioner disebarkan melalui teman dan saudara.

## Populasi dan sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  orang  pribadi yang  belum  mendaftarkan  diri  untuk  memiliki NPWP  di  perguruan  tinggi  Jakarta  pada  tahun 2018.  Sampel  penelitian  ini  diambil  dengan  teknik convinence. Teknik pengambilan sampel ini adalah calon  wajib  pajak  yang  dikenal  oleh  peneliti. Teknik  pengambilan  sampel  ini  bertujuan  untuk meningkatkan respon rate .

## Metode analisis data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  untuk menguji  hipotesis  penelitian  ini  adalah  analisis Technology  Acceptance  Model (TAM)  dengan menggunakan  progam  LISREL  versi  8.8_full  ver- sion  dengan  150-350  responden.  Kelebihan  pro- gram aplikasi LISREL versi 8.8_full version ini ada- lah  kemampuannya  mengidentifikasi  data  dengan pola  yang  hubungan  antara  variabelnya  bersifat kompleks.  Sesuai  dengan  prosedur  analisis  pen- gujian model yang digunakan dalam penelitian ini terdiri  dari  3  bagian,  yaitu  uji  kecocokan  model pengukuran,  uji  kecocokan  model  keseluruhan, dan uji kecocokan model struktural.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Demografi responden
Responden  yang  mengembalikan  kuesioner penelitian  ini  sebanyak  301  orang.  Gambar  1-  3  di bawah ini menunjukkan demografi responden ber- dasarkan gender, umur, dan tingkat pendidikan.

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 10 NO 2 – JULI 2018 – Halaman 81-91

## Gambar 1. Demografi Responden berdasar- kan Gender
Gambar  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  53% responden  penelitian  ini  adalah  perempuan.  Ting- kat  pengembalian  kuesioner  dari  responden  per- empuan  sebanyak  161  kuesioner.  Sedangkan  47% atau 140 kuesioner penelitian ini adalah responden laki-laki.  Ini  berarti  responden  penelitian  ini  seba- gian besar adalah perempuan.

## Gambar 2. Demografi Responden berdasar- kan Umur
Gambar  2  di  atas  menunjukkan  bahwa  54% atau 163 responden penelitian ini berumur kurang dari 20 tahun. Sedangkan 46% atau 138 responden penelitian  ini  mempunyai  rentang  umur  21-30  ta- hun. Ini menunjukkan bahwa sampel penelitian ini didominasi oleh remaja.

## Gambar 3. Demografi Responden berdasar- kan Tingkat Pendidikan
Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa sebagi- an besar (71% atau 213 orang) responden penelitian ini  mempunyai  tingkat  pendidikan  SMA.  Se- dangkan  terbesar  kedua  (27%  atau  80  orang) mempunyai tingkat pendidikan SMK. Hal ini dapat dilihat  dari  rentang  umur  responden  yaitu  <  20 tahun  atau  berumur  remaja.  Sisanya  masing- masing 0% (1 orang) dan 2% (7 orang) mempunyai tingkat pendidikan D-3 dan Sarjana.

## Hasil pengolahan data Uji model pengukuran
Uji model pengukuran meliputi pengujian va- liditas  dan  reliabilitas.  Pengujian  pertama  adalah uji validitas. Uji validitas mempunyai tujuan untuk memastikan  indikator  variabel  atau  pertanyaan- pertanyaan mengukur konstruk atau variabel laten. Validitas  indikator  variabel  tersebut  dapat  dilihat dari nilai t-values masing-masing indikator variabel. Jika  nilai t-values ≥1,96  maka  indikator  tersebut dikatakan valid. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan hasil  uji  validitas  untuk  masing-masing  konstruk atau variabel laten.

## Tabel 2. Uji Validitas
Konstruk atau Variabel Laten Indikator t-values > 1,96 Kesimpulan Kepatuhan perpajakan Y01 Fixed Valid Y02 13,10 Valid Y03 12,58 Valid Y04 12,85 Valid Y05 11,57 Valid Y06 10,67 Valid
Laki- laki 47% Perem puan 53% < 20 tahun 54% 21 - 30 tahun 46% SMA 71% SMK 27% D-3 0% Sarjana 2%

## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN ADANYA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN BAGI PROSPECTIVE TAXPAYER OLEH : VIONITA dan KRISTANTO
Y07 9,25 Valid Sosialisasi perpajakan A01 8,47 Valid A02 8,52 Valid A03 9,55 Valid A04 7,09 Valid A05 9,81 Valid A06 2,47 Valid A07 10,82 Valid A08 13,21 Valid A09 13,69 Valid A10 12,94 Valid A11 11,72 Valid Kesadaran perpajakan C01 9,90 Valid C02 10,84 Valid C03 9,06 Valid C04 8,81 Valid C05 7,48 Valid Sanksi pajak D01 12,28 Valid D02 13,23 Valid D03 12,59 Valid D04 12,68 Valid D05 13,02 Valid
Tabel 2 di atas menyimpulkan bahwa 28  indikator variabel untuk mengukur variabel laten: kepatuhan perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak adalah valid.
Pengujian kedua adalah uji reliabilitas. Uji re- liabilitas adalah pengujian untuk memastikan mas- ing-masing  responden  memberikan  jawaban  yang reliabel. Uji reliabilitas menggunakan construct reli- ability (CR) dengan rumus sebagai berikut:
(∑ standard loading ) 2 (∑ standard loading ) 2 + ∑ ɛ i
CR harus mempunyai nilai > 0,70 untuk dapat lolos dari uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing  konstruk  atau  variabel  laten disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3. Uji Reliabilitas
Konstruk atau Vari- abel Laten Nilai CR > 0,70 Kesimpulan Kepatuhan  perpa- jakan 0,87 Reliabel Sosialisasi perpa- jakan 0,81 Reliabel Kesadaran perpa- jakan 0,71 Reliabel Sanksi pajak 0,82 Reliabel
Tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  kon- struk  atau  variabel  laten  dalam  penelitian  ini  ada- lah reliabel.

## Uji kecocokkan model keseluruhan
Uji  kecocokkan  model  keseluruhan  bertujuan untuk  menguji  kecocokkan  data  dengan  model penelitian. Hasil uji kecocokkan model keseluruhan disajikan pada Tabel 4 di bawah ini:

## Tabel 4. Uji Kecocokkan Model Keseluruhan
Kriteria Kecocok- kan Model Indikator Tingkat Kecocokkan Model Hasil Esti- masi Model Tingkat Kecocok- kan Model NCP Diantara range confi- dence  interval (378,  83  – 543, 98) 457, 56 Baik  ( good fit ) RMSEA p-values < 0,05 0,07  Cukup baik  ( mar- ginal fit ) ECVI Nilai yang mendekati saturated model dibanding- kan inde- pendence 3,09 *S = 2,71 *I = 25,67 Baik  ( good fit ) NFI NFI > 0,90 0,90  Baik  ( good fit ) NNFI NNFI > 0,90 0,93  Baik  ( good fit ) PNFI PNFI > 0,80 0,82  Cukup baik  ( mar- ginal fit ) CFI CFI > 0,90 0,94  Baik  ( good fit ) IFI IFI > 0,90 0,94  Baik  ( good
Kriteria Kecocok- kan Model Indikator Tingkat Kecocokkan Model Hasil Esti- masi Model Tingkat Kecocok- kan Model fit ) RFI RFI > 0,80 0,89  Cukup baik  ( mar- ginal fit ) RMR Standardized RMR < 0,05 0,025  Baik  ( good fit ) GFI GFI > 0,80 0,84  Cukup baik  ( mar- ginal fit ) AGFI AGFI > 0,80 0,81  Cukup baik  ( mar-
ginal fit )
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa 7 dari 12 krite- ria kecocokkan model menunjukkan baik atau good fit ,  sedangkan  5  kriteria  menunjukkan  cukup  baik atau marginal  fit .  Ini  berarti  lebih  dari  50%  kriteria kecocokkan  keseluruhan  model  adalah  baik  atau good  fit ,  sehingga  dapat  disimpulkan  adanya  kes- esuaian  antara  model  penelitian  dengan  data penelitian.

## Uji model struktural
Tahap  selanjutnya  setelah  melakukan  uji kecocokan model keseluruhan, yaitu uji kecocokan model  struktural.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  hubungan  antara  variabel  eksogen meliputi pengaruh  sosialisasi,  kesadaran  wajib  pa- jak,  dan  adanya  sanksi  terhadap  variabel  endogen kepatuhan  wajib  pajak  bagi  prospective  taxpayer apakah bersifat siginifikan atau tidak. Dengan pen- gujian  ini  akan  menghasilkan  hipotesis  model penelitian diterima atau di tolak. Keseluruhan vari- abel yang diteliti pada penelitian ini menggunakan 28 indikator yang disebut dengan variabel teramati yang  diantaranya  kepatuhan  mempunyai  7  indi- kator,  sosialisasi  mempunyai  11  indikator, kesadaran  mempunyai  5  indikator  dan  sanksi mempunyai  5  indikator.  Hasil  uji  dapat  terlihat dari  path  diagrams  dan  printed  output.  Di  dalam path diagrams tersebut akan terlihat dengan model struktural  yang  ditandai  di  T-values  yang berwarna  hitam  atau  dengan  nilai  ≥  1,96  maka dapat dikatakan hubungannya bersifat positif atau sifnifikan,  sedangkan  yang  ditandai  berwarna  me- rah atau ≤1,96 maka dapat dikatakan hubungannya bersifat tidak signifikan.
Gambar  4  di  bawah  ini  menunjukkan  hasil pengujian H1 – H3:
Path diagram – t-values
Gambar 4. Hasil Uji Struktural
Path diagram – Nilai Estimasi
Gambar  4  di  atas  menunjukkan  bahwa  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  signifikan  dan  positif  ter- hadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  tax- payer .  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  nilai  t  sebesar  7,03 (> 1,96). H1 penelitian ini yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer te- lah  didukung  secara  empiris.  Kesadaran  perpa- jakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpa- jakan  bagi prospective  taxpayer mempunyai  nilai  t
masing-masing  sebesar  -0,18  dan  1,79  atau  <  1,96. Kesadaran  perpajakan  dan  sanksi  pajak  tidak  sig- nifikan  terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi pro- spective  taxpayer .  Ini  berarti  H2  dan  H3  penelitian ini tidak didukung secara empiris.

## Pembahasan
Sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective taxpayer .  Ini  berarti  pemerintah  dalam  hal  ini  ada- lah Dirjen Pajak perlu melakukan sosialisasi perpa- jakan secara intensif kepada masyarakat khususnya prospective  taxpayer .  Sosialisasi  perpajakan  dapat dilakukan sendiri oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP),  serta  pemberdayaan sekolah  dan  perguruan  tinggi.  Sosialisasi  perpa- jakan oleh KPP bisa dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan  atau  melalui  peran account  representative (AR).  Penyuluhan  perpajakan  dapat  berupa  buku- buku  komik  sehingga  menarik  minat  anak-anak muda  yang  notabene  adalah  calon  wajib  pajak. Dirjen  Pajak  juga  dapat  bekerja  sama  dengan sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan dalam melakukan sosialisasi  perpajakan.  Sekolah  merupakan  tempat calon  wajib  pajak  sehingga  tepat  sasaran.  Kerja sama  tersebut  dapat  secara  formal  dengan  me- masukkan pajak dalam kurikulum, maupun secara informal  melalui  penyuluhan.  Hasil  penelitian  ini mendukung  hasil  penelitian  Rohmawati,  dkk. (2012) dan Widowati (2015).
Kesadaran  perpajakan  tidak  berpengaruh  ter- hadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  tax- payer . Calon wajib pajak ( prospective taxpayer ) masih belum mempunyai kesadaran perpajakan. Kesadaran  perpajakan  merupakan  kondisi  dimana wajib  pajak  menyadari  sepenuhnya  kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jadi, calon  wajib  pajak  belum  mempunyai  kesadaran untuk  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP.  Oleh  karena  itu,  kesadaran  perpajakan bukan  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer . Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian Herriyanto dan Toly (2013) dan Lusia (2013).
Sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatu- han  perpajakan  bagi prospective  taxpayer .  Sanksi perpajakan  merupakan  konsekuensi  yang  harus ditanggung oleh wajib pajak apabila tidak memen- uhi  kewajiban  perpajakannya.  Calon  wajib  pajak merasa kuatir dan takut akan sanksi pajak, sehing- ga mereka merasa enggan untuk mendaftarkan diri sebagai  wajib  pajak.  Ini  menjelaskan  mengapa
sanksi  pajak  bukan  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  bagi prospective taxpayer .  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil penelitian maryati (2013).

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa pertama, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer . Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara inten- sif  pada  calon  wajib  pajak  ( prospective  taxpayer ) akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi  perpajakan  memberikan  pengetahuan dan  pemahaman  bagi  calon  wajib  pajak,  sehingga terjadi kepatuhan perpajakan.
Kedua,  kesadaran  perpajakan  tidak  ber- pengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  taxpayer .  Calon  wajib  pajak  belum mempunyai kesadaran perpajakan, sehingga mere- ka belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan  belum  siap  melakukan  kewajiban  perpa- jakannya.
Ketiga,  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh  ter- hadap  kepatuhan  perpajakan  bagi prospective  tax- payer . Calon wajib pajak belum mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, karena mereka me- rasa  takut  dan  kuatir  akan  sanksi  pajak  apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbata- san  dan  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  antara lain  sampel  penelitian  ini  adalah  mahasiswa  pada perguruan  tinggi  di  Jakarta,  sehingga  hasil penelitian  tidak  dapat  digeneralisasi  untuk  kota lainnya  di  Indonesia.  Penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan  populasi  seluruh  calon  wajib  pajak Indonesia atau paling tidak, calon wajib pajak yang berdomisili di kota-kota besar seperti Medan, Sura- baya, Semarang, Jakarta, dan Bandung.
Model penelitian ini menguji pengaruh sosial- isasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospec- tive  taxpayer secara  langsung.  Calon  wajib  pajak membutuhkan pengetahuan dan pemahaman sebe- lum menyadari kewajiban perpajakan dan konsek- uensi  apabila  terjadi  pelanggaran  sehingga  dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Tesis ini per- lu diuji kembali melalui pengembangan model pa- da penelitian selanjutnya.

## REFERENCES
Herriyanto,  M.  dan  Toly,  A.  A.,  (2013),  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap

## JURNAL AKUNTANSI KONTEMPORER (JAKO) – VOL 10 NO 2 – JULI 2018 – Halaman 81-91
Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  KPP Pratama Surabaya Sawahan, Tax and Account- ing Review , Vol 1 No 1, page 124 – 135.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia No  544/  KMK.04/2000,  (2000),  Kriteria  Wajib Pajak  yang  Dapat  Diberikan  Pengembalian Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Mardiasmo, (2013), Perpajakan , Yogyakarta: Andi.
Maryati, E., (2014), Pengaruh Sanksi Pajak, Motiva- si  dan  Tingkat  Pendidikan  Terhadap  Kepatu- han  Wajib  Pajak. Skripsi Universitas  Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
Mutia, S. P. T., (2013), Pengaruh Sanksi Perpajakan,
Kesadaran  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan Tingkat  Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pa- da  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Terdaftar di KPP Pratama Padang), Jurnal Akuntansi , Vol
2 No 1, page  3 – 22.
Nurmantu,  S.,  (2010), Pengantar  Perpajakan ,  Edisi Dua, Jakarta: Granit
Rahmadian,  R.,  dan  Murtedjo,  (2013),  Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Jakarta  Kem- bangan, Skripsi , Universitas Bina Nusantara. Rohmawati,  L.,  Prasetyono  dan  Rimawati,  Y.,
(2012),  Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Tingkat  Kesadaran  dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pa- jak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  pada  KPP Pratama  Gresik  Utara), Prosiding  Simposium Nasional Perpajakan 4 , page 34 – 51. Saragih,  S.  F.,  (2013), Analisis  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP) Pratama  Medan  Timur , Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
Siamena,  E.,  Sabijono,  H.,  dan  Warongan,  J.D.L.,
(2017),  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi, Jurnal  Riset
Akuntansi  Going  Concern ,  Vol  12  No  2,  page
917 – 927
Tiraada,  T.  A.,  (2013),  Kesadaran  Perpajakan, Sanksi  Pajak,  Sikap  Fiskus  Terhadap  Kepatu- han  WPOP  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
(EMBA) , Vol 1 No 3, page 999 – 1008.
Wardani, D. K., dan Wati, E., (2017), Pengaruh So- sialisasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama Kebumen), Jurnal Nominal , Vol VII No 1, page 33 – 54.
Widodo, W., (2010), Moralitas, Budaya, dan Kepatu- han Pajak , Bandung: Alfabeta. Widowati,  R.,  (2015),  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Me- lalui  Sosialisasi  Perpajakan,  Sanksi  Perpa- jakan,  Pengetahuan  Pajak  dan  Pelayanan Fiskus ,  Skripsi Fakultas  Ekonomi  Universitas Dian Nuswantoro.
Winerungan,  O.  L.,  (2013),  Sosialisasi  Perpajakan,
Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan  Ter- hadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP  Bitung. Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Bisnis dan Akuntansi (EMBA), Vol 1 No 3, page 34  – 51.