## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

## HASWAR WIDJANARTO
Universitas Pasundan Bandung Email: haswar.widjanarto@unpas.ac.id

## ABSTRAK
Setelah  dikeluarkannya  Undang  Undang  No  42  Tahun  1999  tentang  jaminan  fidusia,  dunia jaminan  fidusia  semakin  menarik  perhatian  para  pelaku  bisnis  pembiayaan  dan  kalangan perbankan.  Pada  saat  dikeluarkan  Undang  Undang  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dan memberikan kepastian hukum. Namun, masih ada beberapa kelemahan dari Undang Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Undang Undang  tersebut  kurang  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  sehingga belum  sepenuhnya  terwujud  sebagaimana  politik  hukum  Undang  Undang  No.  42  tersebut. Kendala kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang Undang No 42 Tahun 1999 selama ini  adalah  kurangnya  penegakan  hukum. Dalam  penelitian ini  dibahas  2  (dua)  permasalahan pokok  sehubungan  dengan  musnahnya  benda  jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit  bank. Pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam perjanjian kredit bank menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan  fidusia.  Kedua,  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian kredit  bank  terhadap  masalah  musnahnya  benda  jaminan  fidusia.  Metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan  pada  data  sekunder  dengan  pendekatan  perundang  undangan  dan  pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkait dengan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fiduisa yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan atau tidak diasuransikan. Kedua, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan masih sangat lemah karena jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan.
Kata  kunci: Perlindungan  Hukum,  Tanggug  Jawab.  Jaminan  Fidusia,  Musnahnya  Benda Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit Bank.

## ABSTRACT
After  the  issuance  of  Law  No.  42  of  1999  concerning  fiduciary  guarantees,  the  world  of fiduciary  guarantees  has  increasingly  attracted  the  attention  of  financing  businesses  and banking circles. When the law is issued, it is expected to provide legal protection to the parties and provide legal certainty. However, there are still some weaknesses in Law No. 42 of 1999 regarding fiduciary guarantees. The Act does not provide legal protection and legal certainty so that it has not been fully realized as the legal politics of Law no. the 42. The obstacles that arise in the implementation of Law No. 42 of 1999 so far are the lack of law enforcement. In this study,  2  (two)  main  problems  are  discussed  in  connection  with  the  destruction  of  fiduciary collateral  objects  in  bank  credit  agreements.  First,  how  is  the  arrangement  of  the  debtor's responsibility for the destroyed fiduciary collateral in the bank credit agreement according to Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. Second, how is the legal protection for the parties in the bank credit agreement against the problem of the destruction of fiduciary collateral objects. The research method used in this research is normative legal research, namely legal research based on secondary data with a statutory  approach and a conceptual approach. The results show that according to Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, related to the debtor's responsibility for fiduciary collateral objects that are destroyed in a bank
credit agreement, the debtor must still be responsible for repaying the credit loan even though the fiduciary guarantee object is insured or not. insured. Second, legal protection for the parties in the bank credit agreement against the problem of the destruction of collateral is still very weak because if there is a default by one of the parties, legal protection does not run effectively for the injured parties.
Keywords:  Legal  Protection,  Responsibility.  Fiduciary  Guarantee,  Destruction  of  Fiduciary Collateral, Bank Credit Agreement.

## PENDAHULUAN
Undang  Undang  No  42  Tahun  1999  adalah  Undang  Undang  yang  mengatur  tentang jaminan fidusia. Setelah dikeluarkannya Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan  perbankan.  Pada  saat  dikeluarkan  Undang  Undang  tersebut  diharapkan  dapat memberikan  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  dan  memberikan  kepastian  hukum. Namun, masih ada kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Sentosa  Sembiring  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Perbankan  mengatakan bahwa “fungsi konvensional dari bank adalah disamping menghimpun dana dari masyarakat dan memberi pinjaman (menyalurkan kredit) kepada masyarakat”.(Sembiring, 2000, p. 8)
Gunawan  Widjaja  &  Ahmad  Yani  (2000)  dalam  bukunya  yang  berjudul. Jaminan Fidusia mengatakan bahwa “Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank diberikan kepada siapa saja  yang  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  kembali  dengan  syarat  melalui  suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur”.(Widjaja, 2000, p. 1)
Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara kreditur dan debitur  yang  isinya  menentukan  dan  mengatur  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak sehubungan dengan pemberian kredit.
Hermansyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Indonesia mengatakan bahwa
Regulasi tentang perjanjian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  menyebutkan  apakah  dibuat  secara  tertulis  atau lisan,  tetapi  pada  umumnya  yang  terjadi  pada  setiap  bank  adalah  setiap  debitur  yang meminjam  uang  di  bank  harus  mengajukan  permohonan  kredit  yang  diajukan  secara tertulis  kepada  pihak  bank,  tanpa  harus  melihat  berapa  jumlah  kredit  yang diminta.(Hermansyah, 2003, p. 68)
Jasa perbankan dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa risiko. Risiko usaha  yang  terjadi  di  kalangan  perbankan  justru  terutama  menyangkut  pemberian  kredit. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus  dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.
Jaminan  adalah  sarana  perlindungan  bagi  keamanan  kreditur,  yaitu  kepastian  atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Keberadaan  jaminan  merupakan  persyaratan  untuk  memperkecil  risiko  bank  dalam menyalurkan kredit.
Terhadap  barang  atau  benda  milik  debitur  yang  dijadikan  jaminan,  akan  dibuat perjanjian  pembebanannya  yang  disebut  perjanjian  jaminan.  Perjanjian  jaminan  ini  timbul karena  adanya  perjanjian  pokok,  yang  berupa  perjanjian  pinjam  meminjam  atau  perjanjian kredit.  Tidak  mungkin ada  perjanjian  jaminan  tanpa  adanya  perjanjian  pokoknya.  Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, perjanjian jaminan juga akan berakhir  atau hapus. Sifat perjanjian jaminan  merupakan  perjanjian  asesor  ( accessoir ).  Djuhaendah  Hasan  dalam  bukunya  yang berjudul Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  dan Benda Lain  yang  Melekat  pada
Tanah dalam Konsepsi  Penerapan Azas Pemisahan Horizontal mengatakan bahwa Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur dengan debitur atau  pihak  ketiga  yang  membuat  suatu  janji  dengan  mengikatkan  benda  tertentu  atau kesanggupan  pihak  ketiga  dengan  tujuan  memberikan  keamanan  dan  kepastian  hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.(Hasan, 1996, p. 236)
Munir Fuadi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Bisnis.  Menata Bisnis Modern di Era Global mengatakan bahwa “ Pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan Constitutum Prossesorium (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya)”.(Fuady, 2002, p. 152) .
Pada  kenyataannya,  dalam  praktik  pemberian  kredit  oleh  bank,  agunan (collateral) selalu  menjadi  faktor  pertimbangan  yang  paling  menentukan  untuk  dapat  dikabulkannya permohonan  kredit  dari  masyarakat  (debitur).  Muhammad  Djumhana  dalam  bukunya  yang berjudul Hukum  Perbankan  di  Indonesia mengatakan bahwa Kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  harus  diamankan,  dalam  arti  harus  dapat  dijamin pengembalian  atau  pelunasannya.  Dalam  rangka  memberikan  keamanan  dan  kepastian pengembalian kredit dimaksud, kreditur perlu meminta agunan untuk kemudian dibuatkan perjanjian pengikatannya.(Djumhana, 2000, p. 397)
Sutarno dalam bukunya yang berjudul Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank mengatakan bahwa “perjanjian kredit dibuat untuk kepastian hukum akan hak dan kewajiban dari masing- masing pihak. Lahirnya perjanjian kredit memberi konsekuensi kepada  kreditur mengenai kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur”.(Sutarno, 2003, p. 92)
Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  kata  ” Fides ”,  yang  berarti  kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, hubungan antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. HR Daeng Naja dalam bukunya yang berjudul Hukum Kredit dan Bank Garansi mengatakan bahwa
Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah debitur melunasi hutangnya. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia akan melunasi utangnya dan tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.(Naja, 2005, p. 276)
Soerjono  Soekanto  dalam  bukunya  yang  berjudul Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum mengatakan bahwa
Ajaran Roscou Pound sehubungan dengan fungsi hukum dalam masyarakat adalah law as a  tool  of  social  engineering (hukum  sebagai  proses  dari  rekayasa  sosial).  Salah  satu masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah apabila hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.(Soekanto, 1988, p. 119)
Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  mengatur sebagai berikut :
(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima Fidusia; atau
c. Musnahnya Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.
(2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  mengatur tentang  pengecualian  terhadap  pembebanan  jaminan  atas  benda  atau  piutang  yang  diperoleh dengan perjanjian jaminan tersendiri yaitu pada huruf (b) yaitu Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.
Jika  mengkaji  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia  tersebut  di  atas,  tidak  jelas  atau  adanya  kekaburan  pengaturan  tentang  indikator musnahnya  jaminan  fidusia  dan  lebih  lanjut  juga  terjadi  ketidakjelasan  pengaturan  tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit di bank.
Selain itu, tidak jelas perlindungan hukum bagi para pihak karena musnahnya jaminan fidusia. Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian terkait dengan adanya kekaburan norma  ( Vague  van  Normen )  terhadap  tanggung  jawab  debitur  terhadap  musnahnya  benda jaminan  fidusia  dalam  perjanjian  kredit  bank  dengan  judul:“Perlindungan  Hukum  Terhadap Para Pihak Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank”.

## METODE PENELTIAN
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis,  yaitu  sutu  metode  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  fakta-fakta berupa data  dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait,  bahan  hukum  sekunder,  pendapat  para  pakar  hukum  terkemuka,  dan  bahan  hukum tersier.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai  sumber  utama  yang  diperoleh  melalui kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan ( library  research ),  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  memanfaatkan  berbagai  literatur yang berupa perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan sumber lainnya.
Ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam peneltian ini. Pertama , studi dokumen  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan kepustakaan  dan/atau  sumber  langsung  dari  lapangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kedua , wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara  memperoleh  informasi  dan  bertanya  secara  langsung  atau  wawancara  dengan  para responden  di  lapangan  yang  substansi  pertanyaannya  berkaitan  dengan  permasalahan perlindungan hukum bagi para pihak atas musnahnya jaminan fidusia.
Penelitian ini dilakukan di BANK BJB SYARIAH, Jl. A. H. Nasution No. 105A Cibiru Bandung, Kantor Hukum Apsara Nusantara, Jl. Mekar Utama No 1l Perum Istana Mekarwangi Bandung, dan PPAT Sumedang Jl Raya Jatinagor warung Kalde no 91 Jatinagor. Sedangkan waktu  penelitian  dilakukan  pada  tahun  2013.  Jadwal  kegiatan  diawali  dengan  penyusunan proposal, seminar proposal, persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk tesis. Penelitian lanjutan dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Debitur Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Musnah Dalam Perjanjian Kredit Bank
1. Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terkait dengan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fiduisa yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank, debitur tetap harus bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman kredit walaupun benda jaminan fidusia tersebut diasuransikan.
Trisnadewi  menjelaskan  bahwa Undang-  Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  tidak  mengatur  secara  rinci  tentang  Pengaturan  tanggung  jawab  debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit bank. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait dengan musnahnya benda jaminan fidusia. (TRISNADEWI, 2015)
Gautama & Suantra menjelaskan bahwa penyelesaian hukum dan akibat hukum terkait dengam benda jaminan fidusia yang musnah adalah pemberi fidusia harus bertanggung jawab untuk  mengembalikan  pinjaman  kredit  kepada  penerima  fidusia  meskipun  debitur mengansuransikan  atau  tidak  mengasuransikan  benda jaminan  fidusia.  (Gautama &  Suantra, 2018)
Pradnyana, I. B. G. S., & Suharta, I. N. menjelaskan bahwa m eskipun pemberi fidusia mengasuransikan  atau  tidak  mengasuransikan  objek  jaminan  fidusia,  pinjaman  kredit  tetap
harus  dikembalikan  dan  di  pertanggunjawabkan  seandainya  benda  jaminan  fidusia  musnah. (Pradnyana & Suharta, 2017)
Dewi, I. G. A. M. C., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. menjelaskan bahwa d alam kedudukan  hukum  perjanjian  kredit,  apabila  pemberi  fidusia  mengsuransikan  atau  tidak mengasuransikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terkait dengan musnahnya benda jaminan fidusia, Perjanjian kreditnya tetap ada dan pertanggung jawaban atas pelunasan utang harus tetap ditanggung oleh debitur. (Dewi et al., 2020)
Menurut  responden  Rini  Astuti  Wardhana  dari  Bank  BJB  Syariah  terkait  tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia, ada  atau  tidaknya  sertifikat  fidusia ini  tidak  menghilangkan kewajiban  debitur  untuk  melunasi  hutang-hutangnya  walaupun benda  jaminan  fidusia  diasuransikan  karena  keberadaan  perjanjian  pinjaman  kredit  dapat mengikat bank untuk melakukan eksekusi terhadap tindakan wanprestasi debitur. Alasannya adalah” Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan makna yang  berbeda  antara  jaminan  dengan  agunan.  Jaminan  merupakan  keyakinan  bank  atas kemampuan  dan  keanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi  kewajiban  hutangnya  sesuai perjanjian.  Oleh  karena  itu,  sebelum  kredit  diberikan,  Bank  akan  melakukan  penilaian terhadap kemampuan, watak, agunan dan modal serta prospek usaha dari debitur. Sedangkan agunan  adalah  jaminan  tambahan  yang  diserahkan  debitur  kepada  bank  dalam  rangka pemberian  kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  perbankan.  Berdasarkan  Undang- undang No.42 tahun 1999 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa fidusia adalah kegiatan pengalihan hak  atas  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  adanya  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa benda  yang  hak  kepemilikannya  tersebut  dialihkan  secara  tetap  dalam  penguasaan  pemilik benda itu sendiri. Selanjutnya,  berdasarkan  Pasal  1  ayat  2  dalam  undang-undang  dan tahun yang  sama,  dijelaskan  bahwa  jaminan  fidusia  adalah  hak jaminan pada sebuah benda yang bergerak, baik itu yang memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud, dan juga suatu benda yang tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungannya. Hak tanggungan atas tanah dan juga berbagai benda yang berkaitan dengan tanah itu sendiri. Hal ini  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  undang-undang  No.4  tahun  1996  yang  bisa digunakan sebagai agunan bagi pelunasan jenis utang tertentu yang mampu memberikan kedudukan yang diutamakan  pada  para  penerima  fidusia  atas  kreditur lain.  Nah,  pada  undang-undang  diatas, dijelaskan bahwa hak yang lebih didahulukan adalah hak para penerima fidusia. Yang mana para penerima fidusia ini memiliki hak untuk mengambil  jaminan fidusianya sebagai bentuk pelunasan piutangnya. Hak tersebut tidak akan dihapus karena adanya kepailitan  dan menjadi risiko  likuiditas  untuk  para pemberi  fidusia itu  sendiri.  Pembuatan  sertifikat  fidusia  adalah salah  satu  hal  yang  sangat  penting di  dalam  jaminan  fidusia.  Di  dalamnya  Anda  harus melakukan  pendaftaran  jaminan  fidusia  ke  kantor  pendaftaran  fidusia  agar  nantinya  bisa diresmikan oleh pihak notaris. Pembuatan jaminan fidusia ini dilakukan agar bisa melindungi setiap pihak, baik itu pihak peminjam ataupun pihak pemberi pinjaman, secara hukum yang legal dalam proses eksekusinya. Sehingga, setiap pihak bisa terhindar dari berbagai hal dan juga kejadian yang tidak mereka inginkan. Untuk pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, sertifikat jaminan fidusia ini mampu memberikan kekuatan hukum agar bisa bertindak dalam pengambilan dana yang dijadikan jaminan.. Sedangkan  untuk  Anda  para  peminjam, sertifikat  ini  memiliki  peran yang  penting  dalam melindungi kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang  dari  pihak  bank  yang  ingin  menyita  benda  yang dijadikan  sebagai pinjaman karena adanya hak eksekusi di dalamnya.”
Menurut  responden  Notaris  Yernita  Anshory,  S.H.,  M.Kn.  dari  PPAT  Sumedang terkait tanggung jawab debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia, dalam perjanjian kredit Bank,  debitur  bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan  pinjaman  kredit  walaupun  benda jaminan fidusia diasuransikan karena pengasuransian benda jaminan fidusia diperlukan untuk kepastian hukum bagi kreditur atau penerima fidusia.
Menurut responden Advokat Boni Iskandar, S.H. dari kantor hukum Aspara Nusantara, dalam  perjanjian  kredit  Bank,  debitur  bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan  pinjaman
kredit walaupun benda jaminan fidusia diasuransikan.

## 2. Pembahasan
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  menjelaskan sebab  akibat  dari  musnahnya  barang  jaminan,  terkait  dengan  musnahnya  barang  jaminan. Dalam UU tersebut hanya disebutkan bahwa musnahnya benda  yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Hal tersebut sebagaimana dikaji secara rinci pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat (1) yang mengatur bahwa  Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin  dengan  fidusia,  pelepasan  hak  atas  Jaminan  Fidusia  oleh  Penerima  Fidusia,  atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Pada  ayat  (2)  ditambahkan  bahwa  musnahnya  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia  tidak  menghapuskan  klaim  asuransi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  huruf  b sehingga tidak nampak secara rinci yang dimaksudkan dengan musnahnya benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.
Paparang  menjelaskan  bahwa perbedaan  antara  Perjanjian  fidusia  dan  perjanjian  lain adalah  perjanjian  fidusia  bersifat  perjanjian  ikutan  (accesoir)  dari  perjanjian  pokok  yaitu peranjian  kredit.  Dengan  kata  lain,  perjanjian  pokok  selalu  diikuti  dengan  perjanjian  ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan). (Paparang, 2014)
Wawointana  menjelaskan  bahwa  m anfaat  jaminan  fidusia  sebagai  lembaga  jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur.(Wawointana, 2013)
Jamaluddin menjelaskan bahwa s ektor Perbankan merupakan sektor yang sangat High Risk ,  artinya  sangat  rentan  terhadap  resiko-resiko.  Salah  satu  resiko  yang  sangat  sulit  untuk dihindari adalah resiko di bidang perkreditan.(Jamaluddin, 2018)
R. Soebekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian mengatakan bahwa Jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya disebut mora creditor. Wanprestasi dari seorang  debitur  dapat  berupa  tidak  melakukan  prestasi  sama  sekali,  debitur  memenuhi prestasi  tetapi  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan,  debitur  memenuhi  prestasi  tetapi tidak  tepat  waktu,  dan  melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukannya.(R. Soebekti, 2001, p. 45)
Perusahaan  asuransi  tidak  memberikan  ganti  rugi  sepenuhnya  atas  benda  jaminan fidusia yang musnah tersebut. Akibatnya, bank masih mengalami kerugian.
Tanggung jawab debitur terhadap jaminan benda bergerak yang hilang adalah debitur tetap mengembalikan pinjaman kredit kepada kreditur. Jika benda bergerak yang diasuransikan hilang,  debitur  tetap  mempertanggungjawabkan  pengembalian  pinjaman  kredit  melalui perusahaan  asuransi  kepada  kreditur,  walaupun  tidak  dibayar  sepenuhnya  oleh  perusahaan asuransi dimana benda jaminan diasuransikan. Sisa dari pinjaman kredit yang belum lunas tetap dilunasi  oleh  pihak  debitur tetapi.  Jika  benda  jaminan  bergerak  tidak  diasuransikan  ternyata musnah,  debitur  bertanggung  jawab  penuh  dalam  pengembalian  pinjaman  kredit  kepada kreditur karena debitur telah terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak bank.
Jika  timbul  masalah  atau  gugatan  karena  kesalahan  (kesengajaan  atau  kekuranghati- hatian) dari pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia,  pihak  penerima  fidusia  dibebaskan  dari  tanggung  jawab.  Dengan  kata  lain,  pihak pemberi fidusia yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Atas  Musnahnya
Jaminan  Fidusia Dalam Perjanjian Kredit
A. Hasil
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum baik bagi Debitur maupun bagi kreditur dalam perjanjian kredit bank terhadap masalah musnahnya benda jaminan masih sangat lemah karena jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang dirugikan.
Yudatama  &  Darmadha  menjelaskan  bahwa  d alam  Undang  Undang  Nomor  42  tahun 1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  tidak  dijelaskan  secara  detail  pengertian  kata  musnah. Kekaburan pengertian ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait indikator musnahnya benda jaminan fidusia menjadi tidak efektif. (Yudatama & Darmadha, 2018)
Winarno, J. menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur masih dianggap lemah karena tidak ada ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia ketika debitur wanprestas. Untuk  mempertegas  perlindungan  hukum  kreditur  dalam  perjanjian  jaminan  fidusia,  harus dibentuk  lembaga  eksekusi  jaminan  dan  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  fidusia.  (Winarno, 2013)
Ahyani, S. menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian  masih  lemah  sebab  regulasi  terkait  Undang  Undang  Jaminan  Fidusia  tidak memberikan  posisi  menguntungkan  bagi  kreditur.  Karena  tidak  adanya  ketegasan  dalam eksekusi pelaksanan eksekusi, rawan terjadi penggelapan. (Ahyani, 2014)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Yernita Anshori, S.H., M.Kn. dari PPAT Sumedang sekaligus dosen mata kuliah hukum perikatan dari FH UNPAS, Perlindungan hukum bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  Bank  terhadap  masalah  musnahnya  benda  jaminan fidusia masih sangat lemah jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam hal ini pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan pihak kreditur sebagai penerima fidusia.

## B. Pembahasan
Berdasarkan  ketentuan Pasal  14  ayat  (3)  UU  No.  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADlLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Pasal 15  ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitur cidera  janji,  Penerima  Fidusia  mempunyai  hak  menjual  Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”
Pada Praktiknya , perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa Debt Collector. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Perbuatan para Debt Collector yang mengatasnamakan perusahaan  pembiayaan  terkait  dalam  mengeksekusi  benda  jaminan  fidusia  yang  tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 368 KUHPidana.
Fakta  di  lapangan  menunjukan  bahwa  lembaga  pembiayaan  dalam  melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak  dibuat  dalam  akta  notaris  dan  tidak  didaftarkan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  untuk mendapat sertifikat.
Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, ia  dapat meminta pengadilan setempat  melalui  juru  sita  membuat  surat  penetapan  permohonan  bantuan  pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong  desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada.
Jaminan  fidusia  yang  tidak  dibuatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  menimbulkan  akibat hukum yang komplek dan berisiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak  dan  dapat  menimbulkan  kesewenang-wenangan  dari  kreditur.  Apalagi jika  eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian.
Dalam konsepsi hukum pidana,  eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak  pidana  Pasal  368  KUHPidana  jika  kreditur  melakukan  pemaksaan  dan  ancaman perampasan.
Apabila  debitur  mengalihkan  benda  objek  fidusia  yang  dilakukan  di  bawah  tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat.  Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal  372 KUHPidana.
Untuk  mengamankan  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia,  Polri  menerbitkan Peraturan  Kapolri  (Perkap)  No  8  Tahun  2011.  Perkap  ini  bertujuan  untuk  terselenggaranya pelaksanaan eksekusi  jaminan  fidusia  secara  aman,  tertib,  lancar,  dan  dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Perkap ini, pengamanan terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan jika memenuhi  syarat  (i)  ada  permintaan  dari  pemohon;  (ii)  memiliki  akta  jaminan  fidusia;  (iii) jaminan  fidusia  terdaftar  pada  kantor  pendaftaran  fidusia;  (iv)  memiliki  sertifikat  jaminan fidusia; dan (v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.
Masalah  perlindungan  hukum  terletak  pada  perlindungan  penerima  fidusia  dalam menghadapi pemberi fidusia yang beritikad buruk. Terkait dengan jaminan fidusia sebagaimana telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka untuk merealisasikan asas publisitas dan asas spesialitas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan sistem pendaftaran.
Berdasarkan  asas droit  de  suit ,  maka  jaminan  fidusia  tetap  mengikuti  benda  yang menjadi  obyek  jaminan  fidusia  dalam  tangan  siapapun  benda  tersebut  berada,  kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut tetap melekat. Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  mengatur  hal dimaksud.
Hal-hal  tersebut  di  atas  menggambarkan  kerancuan  dalam  peraturan  norma-norma dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  sebab  eksistensi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia
diharapkan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  dengan  menjadikan  jaminan fidusia  sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan  guna  menunjang  dinamika  kegiatan  usaha. Ternyata yang terjadi sebaliknya, yaitu ketidakteraturan dan ketidak pastian hukum atau legal uncertainty. Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara efektif bagi pihak-pihak yang memerlukannya atau pihak yang dirugikan.
Hal  lain  yang  harus  diperhatikan  bagi  keberlakuan  suatu  aturan  hukum  menyangkut aspek  filosofis,  aspek  sosiologis,  dan  aspek  yuridis.  Kaidah  hukum  berlaku  secara  yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau berbentuk menurut  cara  yang  telah  ditetapkan,  atau  apabila  menunjukkan  hubungan  keharusan  antara suatu  kondisi  dan  akibat.  Berlakunya  kaidah  hukum  secara  filosofis  apabila  kaidah  hukum tersebut dipandang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis,  artinya,  sesuai  dengan  cita-cita  hukum  sebagai  nilai  positif  yang  tertinggi.  Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan),  atau  kaidah  tadi  berlaku  karena  diterima  dan  diakui  oleh  masyarakat  (teori pengakuan).  Berlakunya  kaidah  hukum  secara  sosiologis  menurut  teori  pengakuan  adalah apabila  kaidah  hukum  tersebut  diterima  dan  diakui  masyarakat.  Sedangkan  menurut  teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.
Suatu kaidah hukum sebaiknya mengandung 3 aspek tersebut, yaitu jika kaidah hukum berlaku  secara  yuridis  saja  maka  hanya  merupakan  hukum  mati  sedangkan  apabila  hanya berlaku dari aspek sosiologis saja dalam artian paksaan maka kaidah hukum tersebut tidak lebih dari sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya memenuhi syarat filososfis saja, maka kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah hukum yang dicita-citakan
Berdasarkan teori pemberlakuan kaidah hukum, eksistensi Undang Undang Nomor 42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dapat  dikatakan  hanya  memenuhi  aspek  yuridis  saja sedangkan  aspek  sosiologis  dan  aspek  filosofis  pada  dasarnya  belum  terpenuhi.  Sementara sasaran  yang  ingin  dicapai  guna  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum,  serta ketertiban  dalam  masyarakat  khususnya  lembaga-lembaga  pemberi  kredit  dalam  kaitannya dengan benda yang difidusiakan tidak tercapai secara efektif.
Jika  membahas  perlindungan  hukum,  terkait  pula  dengan  kepastian  hukum  karena bagaimana mungkin melakukan perlindungan  hukum sementara aturan hukum yang menjadi acuan  untuk  menilai  sah  tidaknya  atau  dilakukannya  suatu  pelanggaran  hukum  memiliki ketidakpastian hukum hanya karena aturan yang tidak jelas sehingga perlu dipertegas dalam klausula suatu peraturan perundang-undangan.
Selain  itu  pelaksanaan  Undang-Undang  No.42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia selama  ini  menunjukkan  kurangnya  penegakan  hukum  dalam  pelaksanaan  Undang-Undang tersebut  di  atas  karena  tidak  diatur  jangka  waktu  pendaftaran  akta  jaminan  fidusia.,  rawan terjadi fidusia ulang, dan berpotensi konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran, tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan, tidak ada sanksi yang tegas terhadap penggunaan “kuasa jual” yang jelas-jelas bertentangan dengan cara-cara eksekusi yang sesuai dengan UU No.42 Tahun 1999 sehingga berpotensi tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur.
Dengan diberlakukannya fidusia on-line , ada beberapa hal yang kurang sinkron dengan pasal-pasal UU No.42 Tahun 1999, yaitu d alam pendaftaran fidusia on line , tidak ada fasilitas kolom untuk memasukkan data mengenai uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, hanya  terdapat  bunyi  :  “  SESUAI  AKTA  NOTARIS,  dengan  berlakunya  fidusia o-line , sertifikat jaminan fidusia tidak memuat catatan sebagaimana dalam pasal 13 ayat (2) tersebut diatas. Hanya terdapat bunyi “ SESUAI AKTA NOTARIS…” , dalam fidusia on-line , masalah perubahan belum terakomodasi, dan dalam fidusia on-line , masalah roya belum terakomodasi. Ini harus segera diakomodasi agar tidak terjadi fidusia ulang.

## KESIMPULAN
Pengaturan tanggung jawab debitur terhadap benda jaminan fidusia yang musnah dalam suatu perjanjian kredit Bank menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah debitur tetap  bertanggung  jawab  mengembalikan  pinjaman  kredit  walaupun  benda  jaminan  fidusia tersebut  diasuransikan  atau  tidak  diasuransikan.  Jika  benda  jaminan  fidusia  diasuransikan, pinjaman  kredit  akan  dilunasi  oleh  perusahaan  asuransi  dimana  benda  jaminan  fidusia diasuransikan  sesuai  dengan  isi  perjanjian  dan  debitur  bertanggung  jawab  penuh mengembalikan pinjaman kredit jika benda jaminan fidusia tidak diasuransikan karena debitur telah  terikat  dalam  perjanjian  kredit  dengan  pihak  bank  walaupun  benda  jaminan  fidusia musnah. Seharusnya setiap benda yang menjadi objek jaminan diasuransikan terlebih dahulu. Hal  ini  untuk  mengantisipasi  musnahnya  benda  jaminan  karena  musnahnya  benda  jaminan tidak  menghapuskan  piutang  yang  belum  dihapus.  Walaupun  perusahaan  asuransi  tidak membayar  sepenuhnya,  perusahaan  asuransi  dapat  meringankan  beban  debitur  untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit.
Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  kredit  baik  terhadap  masalah musnahnya benda jaminan fidusia sangat lemah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  diharapkan  memberikan  kepastian  hukum  dan  memberikan perlindungan  hukum  bagi  para  pihak.  Kendala-kendala  yang  timbul  dalam  pelaksanaan Undang-Undang  nomor  42  Tahun  1999  selama  ini  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang tersebut di atas mengandung banyak kelemahan. Dalam praktiknya, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya,  yaitu  ketidakteraturan  dan  ketidakpastian  hukum  atau  ” legal  uncertainty ”.  Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, perlindungan hukum tidak berjalan secara  efektif  bagi  pihak-pihak  yang  dirugikan.  Sebaiknya  DPR  segera  merevisi  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  karena  saat  ini  Undang-  Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya memenuhi aspek yuridis saja sedangkan aspek  sosiologis  dan  aspek  filosofis  belum  terpenuhi.  Sementara  sasaran  yang  ingin  dicapai guna  memberikan  perlindungan  hukum,  kepastian  hukum,  dan  ketertiban  dalam masyarakat tidak tercapai secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyani,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Melalui  Perjanjian  Jaminan  Fidusia. Jurnal Wawasan Yuridika , 24 (1).
Dewi,  I.  G.  A.  M.  C.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Ujianti,  N.  M.  P.  (2020).  Kedudukan  Hukum Perjanjian  Kredit  dalam  Hal  Objek  Jaminan  Fidusia  Musnah. Jurnal  Preferensi Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2166.228-233
Djumhana, M. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia . PT. Citra Aditya Bakti.
Fuady, M. (2002). Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global . PT. Citra Aditya Bakti.
Gautama,  K.  G.  P.,  &  Suantra,  I.  N.  (2018).  Akibat  Hukum  Dan  Upaya  Penyelesaian  Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Universitas Udayana Denpasar. Kertha … , 1 . Hasan, D. (1996). Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada  Tanah  dalam  Konsepsi  Penerapan  Azas  Pemisahan  Horizontal .  PT.  Citra Aditya Bakti.
Hermansyah. (2003). Hukum Perbankan Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada. Jamaluddin, F. (2018). MITIGASI RESIKO KREDIT PERBANKAN. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law , 3 (1). https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201 Naja, H. R. D. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi . PT. Citra Aditya Bakti. Paparang, F. (2014). Implementasi jaminan fidusia dalam pemberian kredit di Indonesia. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum .
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/7220 Pradnyana,  I.,  &  Suharta,  I.  N.  (2017).  TANGGUNG  JAWAB  DEBITUR  TERHADAP
MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT.
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum .
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19553/12964
R. Soebekti. (2001). Hukum Perjanjian.No Title . PT. Intermasa. Sembiring, S. (2000). Hukum Perbankan . Alumni. Soekanto, S. (1988). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . PT. Raja Grafindo. Sutarno. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank . Alfabeta.
TRISNADEWI,  N.  I.  M.  (2015).  TANGGUNG  JAWAB  DEBITUR  TERHADAP
MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. Kerta Dyatmika . http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/374 Wawointana, R. (2013). Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. Lex Privatum . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3041
Widjaja, G. (2000). Jaminan Fidusia . PT. Raja Grafindo Persada.
Winarno,  J.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  Pada  Perjanjian  Jaminan  Fidusia.
Jurnal Independent , 12 , 23–24. https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5
Yudatama, I. M., & Darmadha, I. N. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak  Jaminan  Fidusia  Terhadap  Musnahnya  Objek  Jaminan  Fidusia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum . https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40629/24638