ISSN : 2302 – 1590 E-ISSN: 2460 – 190X

## ECONOMICA
Journal of Economic and Economic Education Vol.5 No.1 (13 - 24)

## PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HIDRAN UMUM:
Studi Kasus Pada Pengelolaan Hidran Umum di Kota Padang
Rian Hidayat
Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas Kampus Unand Limau Manis, Padang, Sumatera Barat Email: rianpiliang@yahoo.com
submited: 2016.09.29 reviewed: 2016.11.02accepted: 2016.11.29 http://dx.doi.org/10.22202/economica.2016.v5.i1.1070

## Abstrak
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat miskin di Kota Padang adalah dengan penyediaan air bersih melaluihidran umum. Model penyediaan yang  dikembangkan  adalah  Community-Public  Partnership,  dimana  infrastruktur  disediakan  oleh Departemen  Pekerjaan  Umumdan  kemudian  diserahkan  kepada  PDAM  Kota  Padang  untuk  men- supply  air  bersihnya,  sedangkan  pengelolaan  dan  pemeliharaannya  diserahkan  kepada  masyarakat miskin  secara  berkelompok  sebagai  penguna.  Model  ini  sudah  dikembangkan  di  Kota  Padang  sejak tahun  1974.  Data  Tahun  2006  mengambarkan  tentang  pengunaan  hidran  umum  di  Kota  Padang yaitu287  unit  (52,6%)  masih  berfungsi  dan  259  unit  (47,4%)  sudah  tidak  berfungsi.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  fasilitas  yang  dibangun  pemerintah  tidak  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik sehingga  tujuan  utama  pemerintah  untuk  meningkatkan  akses  rumah  tangga  miskin  terhadap  air bersih  tidak  tercapai.Dalam  paper  ini  Saya  mengurai  permasalahan  pengelolaan  air  bersih  melalui hidran  umum  untuk  masyarakat  miskin  di  Kota  Padang  dan  pada  akhir  tulisan  ini  Saya menyumbangkangagasan  penguatan  dan  pengembangan  kelembagaan  lokal  dalam  pengelolaan  air bersih hidran umum di Kota Padang.

## Abstract
One  of  the  government's  efforts  to  provide  clean  water  to  poor  communities  in  the  Padang City  is  providing  clean  water  through  public  hydrants.  The  provision  of  clean  water  is  done  on Community-PublicPartnership Model, the infrastructure provided by the Department of Public Works and given to PDAM Padang to supply clean water, while management and maintenance given to poor communities in groups as users. This model has been developed in the Padang City since 1974.Based on the data in 2006, public hydrants in the Padang City is 287 units (52.6%) are still functioning and 259  units  (47.4%)  was  not  functioning.  This  indicates  that  the  facility  which  has  been  built  by  the government  can  not  be  utilized  properly,  and  the  main  purpose  of  the  governmentto  increase  poor households  access  to  clean  water  is  not  reached.  This  paper  describes  the  problem  of  water management in the public hydrants for the poor communities in the Padang City, and the end of this paper  are  given  ideas  for  strengthening  and  development  of  local  institutions  in  the  management  of public water hydrants in the Padang City.
Keywords: poor communities, clean water, public hydrants
©2016 Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI, Padang

## PENDAHULUAN
Air merupakan kebutuhan pokok  manusia  dalam  kehidupan sehari-hari  dan  air  memiliki  peranan pentinguntuk mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.  Tersedianya  air  yang memadai akan mendorong perkembangan sektor pembangunan di masyarakat.  Program  penyediaan  air yang  dilakukan  oleh  PDAM  baik  di daerah  perkotaan  maupun  di  pedesaan mempunyai  tujuan  untuk  memberikan pelayanan  pada  masyarakat  untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan memadai  untuk  keperluan  rumah tangga  maupun  industri  sehingga menunjang  perkembangan  ekonomi dan derajat kesehatan penduduk.
Pada daerah perkotaan, khususnya  Kota  Padang  sebagai  Ibu Kota  Propinsi  Sumatra  Barat  yang sedang  berkembang,  juga  dihadapkan pada  kendala  penyediaan  air  bersih dimana  tuntutan  dari  perkembangan penduduk dan bertambahnya pemukiman  baru.  Tuntutan  tersebut juga diharapkan diiringi dengan kebijakan  pelayanan  air  bersih  untuk penduduk miskin, karena angka kemiskinan  Kota  Padang  pada  tahun 2008 yang mencapai 23,06 persen atau 185.154  jiwa  dari  total  penduduk sekitar819.740 jiwa ( www.padang.go.id , 2008). Menurut data nasional, pelayanan  pada  sektor  air  minum, dimana  cakupan  pelayanan  air  minum terhadap  masyarakat  masih  pada tingkat persentase yang rendah terutama  masyarakat  berpenghasilan rendah  atau  miskin  dan  wilayah rendah akses atau yang tidak terjangkau  secara  geografis.  Oleh karena itu, pelayanan air minum harus terdistribusi  secara  adil  dan  merata baik secara kewilayahan, maupun juga
diantara  masyarakat  yang  kaya  dan miskin (Bappenas, 2004).
Salah  satu  bentuk  perhatian pemerintah  pada  sektor  air  bersih untuk  penduduk  miskin  di  Kota Padang  adalah  dengan  memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin dengan  penyediaan  air  bersih  melalui infrastruktur  hidran  umum.  Model yang dikembangkan pemerintah selama ini community-public partnership.  Penentuan  masyarakat penguna dan pengelola serta
infrastruktur  disediakan  dan  dibangun oleh  pemerintah  atau  Departemen
Pekerjaan  Umum  Dirjen  Cipta  Karya, kemudian  diserahkan  kepada  pihak PDAM  Kota  Padang  untuk  men- supply air bersih, sedangkan masyarakat secara berkelompok mengunakan  air  bersih  tersebut  dan bertanggungjawab  dalam  mengelola dan memelihara infrastrukturnya.
Model ini pada dasarnya sudah dilakukan  oleh  kebanyakan  PDAM melalui  mekanisme  hidran  umum. Model  ini  cukup  membantu  bagi kelompok  masyarakat  miskin  untuk mendapatkan  air  bersih,  tapi  dalam kenyataannya model ini hanya membantu  masyarkat  dalam  waktu jangka pendek saja, dan banyak hidran umum  yang  diputus  atau  tidak beroperasi  setelah  beberapa  tahun berjalan.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah  dengan  bekerja  sama dengan  PDAM  tersebut  tidak  dapat dimanfaatkan  dengan  baik,  sehingga tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan  akses  rumah  tangga miskin  terhadap  air  bersih  tidak tercapai.
Hubungan  pengelola  sarana hidran  umum  dengan  PDAM  Kota Pdang  selama  ini  hanya  sebatas transaksi pembayaran tagihan air yang dipakai  konsumen.  Pihak-pihak  yang
berkepentingan  pada  hidran  umum  ini yaitu masyarakat/konsumen, pengelola sarana,  PDAM  Kota  Padang,  namun tidak  terikat  oleh  suatu  instrumen peraturan. Sehingga dimasa yang akan datang, model ini menghendaki adanya kelembagaan di tingkat pemakai yang berkelanjutan yang bisa menjadi  mitra  pemerintah.  Menurut Astuti  (2008)  kelembagaan  hidran merupakan  suatu  organisasi  yang mempunyai  tujuan  untuk  memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu berupa air
Keberadaan  hidran  umum  bagi masyarakat  miskin  adalah  untuk masyarakat  miskin  dan  daerah  yang rendah  akses,  dimana  daerah  rendah akses    umumnya  adalah  daerah  yang memang  jauh  dari  sumber  air  atau sumber  yang  ada  kondisinya  sangat buruk sehingga sulit dan membutuhkan usaha yang relatif besar untuk  dapat  mengolah  dan  membawa air  minum  ke  masyarakat  yang mebutuhkan (Bappenas, 2004).
Hasil  penelitian  Hidayat  (2008) menunjukan bahwa permasalahan yang  dihadapi  oleh  pelanggan  hidran umum selama ini ada pada kelembagaan  lokal  penguna  hidran umum. Kelembagaan yang ada selama ini  tidak  berjalan  sesuai  fungsi- fungsinya, ini dapat dilihat akibat yang ditimbulkan  yaitu  munculnya  konflik antar  pemakai  air,  biaya  operasi  dan pemeliharaan  hidran  tidak  ada  dan tidak adanya aturan dan insentif dalam mengelola  hidran  umum,  sehingga terjadi penurunan jumlah hidran umum  yang  signifikan.  Kondisinya, jumlah hidran umum (kran umum dan tangki  air)  adalah  546  unit,  dengan kondisi  287  unit  (52,6%)  masih  aktif dan  259  unit  (47,4%)  sudah  tidak aktif/tidak berfungsi lagi.
Tulisan bertujuan untuk mengurai permasalahan kondisi pengelolaan  air  bersih  hidran  umum pada  masyarakat  miskin  di  Kota Padang. Pada akhir tulisan ini, penulis mencoba  menyumbangkan  pola  pikir penguatan dan pengembangan
kelembagaan  lokal  dan  peran  serta masyarakat  dalam  pengelolaan  air bersih  hidran  umum  di  Kota  Padang. Dan  tulisan  ini  juga  diharapkan memberi  masukan  dalam  perencanaan model  kelembagaan  masyarakat untuk meningkatkan  kreatifitas  dan  peran masyarakat dalam perencanaan
pembangunan  sosial  masyarakat  dan pembangunan daerah.
Tulisan  ini  berpendapat  bahwa kelembagaan  lokal  masyarakat  miskin pada  hidran  umum  punya  potensi untuk  diperkuat  dalam  meningkatkan akses  rumahtangga  miskin  pada  air bersih  yang  terjamin  dalam  jangka waktu  yang  panjang  melalui  fasilitasi aturan  internal  secara  partisipatif, fasilitasi  pengembangan  administrasi pengelolaan  hidran  umum,  fasilitasi peningkatan  kapasitas  sumberdaya manusia  pengelola  hidran  umum  serta mengembangkan usaha ekonomi berbasiskan  air  bersih  pada  rumah tangga  miskin  penguna  hidran  umum di Kota Padang.
Tulisan  ini  akan  dibagi  kedalam tiga  bagian.  Pada  bagian  pertama menjelaskan  bentuk  penyediaan  air bersih  melalui  hidran  umum  di  Kota Padang,  pada  bagian  dua  akan diungkapkan    fakta  penyediaan  air bersih hidran umum untuk masyarakat miskin  Kota  Padang,  dan  pada  bagian terakhir  menyampaikan    pola  pikir penguatan dan pengembangan
kelembagaan  hidran  umum  untuk masyarakat miskin di Kota Padang.
Fakta Penyediaan Air Bersih Hidran  Umum  Untuk  Masyarakat Miskin Di Kota Padang Menurut  data  resmi  Susenas, akses air dapat dikategorikan berdasarkan  kepemilikannya:  milik pribadi  atau  umum,  individu  atau bersama. Data Susenas tersebut menunjukan  bahwa  di  antara  rumah tangga  yang  memiliki  akses  air, sebanyak  52%  memiliki  sumber  air bersama  (hidran  umum).  Kebanyakan air  yang  dipakai  di  Indonesia  tidak diperoleh  dari  melalui  penyaluran.
Sebaliknya, mayoritas penduduk Indonesia memperoleh air dengan cara mengambil air bawah tanah. Di daerah perkotaan, hanya 33 % penduduk yang tinggal  dalam  rumah  tangga  dengan akses  air  perpipaan.  Pada  kelompok penduduk  miskin,  hanya  18,3  %  yang memiliki  akses  air  perpipaan.  (World Bank, 2007).
Pasokan  air  bagi  penduduk miskin  di  daerah  perkotaan  tidak mudah. Situasi saat ini memperlihatkan  adanya  perbedaan mencolok  antar  kota,  dan  arena  itu diperlukan  kombinasi  solusi  untuk masa mendatang. Di daerah perkotaan, tingkat  akses  pasokan  utilitas  lebih rendah  pada  kelompok  penduduk miskin,  namun  pelayanan  PDAM untuk  seluruh  rumah  tangga  ini  juga terbatas.  Analisis  ini  beserta  analisis tarif dan biaya sambungan, menunjukan  bahwa  jika  tersedia pelayanan  pipa  saluran  air,  maka kemungkinan  penduduk  miskin  akan dapat  mengaksesnya  (World  Bank, 2007).
Khususnya  di  Kota  Padang, untuk meningkatkan akses rumahtangga  miskin  terhadap  air bersih  ini,  pemerintah  sejak  tahun 1970-an  telah  menyediakan  hidran umum  dalam  bentuk  tangki  air  dan kran  umum.  Departement  Pekerjaan
Umum  telah  membangun  sebanyak 546  kran  umum  sampai  tahun  2005. Penyediaan  kran  umum  ini  juga didukung  oleh  Perusahaan  Daerah  Air Minum  (PDAM)  Kota  Padang  dengan menyediakan pasokan air bersih untuk rumah  tangga  miskin  dengan  tarif yang  lebih  rendah  dibanding  dengan tarif  yang  dikenakan  pada  golongan pelanggan lainnya.
Di  Kota  Padang  pelayanan  air bersih  perpipaan  untuk  masyarakat miskin  Pada  Tahun  2006  adalah 10.374  pelanggan  (lebih  kurang  6  % dari  populasi  masyarakat  miskin). Artinya,  masih  banyak  penduduk miskin  Kota  Padang  yang  belum terlayani  oleh  air  bersih.  Dari  data yang  ada,  mereka  dilayani  dari  hidran umum  yang  kondisinya  287  unit (52,6%)  masih  aktif  dan  259  unit
(47,4%) sudah tidak aktif/tidak berfungsi  lagi,  jadi  dengan  287  unit hidran  umum  telah  melayani  sekitar 10.374 pelanggan yang masuk masyarakat miskin di Kota Padang. Hasil penelitian Hidayat (2008), banyaknya hidran umum  yang sudah  tidak  aktif  dan  tidak  berfungsi secara  optimal  disebabkan  karena permasalahan  kelembagaan  penguna hidran umum. Permasalahan ini dipicu oleh konflik antar sesama pemakai air, biaya operasi dan pemeliharaan hidran umum  yang  rendah,  tidak  adanya aturan dan insentif bagi pengelola, dan pada beberapa lokasi di sebabkan oleh ketidaktersediaan  air  secara  kontiniu setiap harinya (hours per day). Karena keadaan  yang  demikian,  banyak  pula diantara  fasilitas  tersebut  yang  sudah rusak.  Keadaan  ini  mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah bekerjasama dengan PDAM  tersebut  belum  termanfaatkan dengan  baik.  Sehingga  tujuan  utama untuk meningkatkan akses
rumahtangga  miskin  terhadap  air bersih di Kota Padang tidak tercapai.
Oleh  karena  itu,  perlu  kiranya dilakukan  kegiatan  untuk  kembali menggerakkan  masyarakat,  terutama masyarakat  miskin  penguna  hidran umum, untuk mengelola
dan memanfaatkan  fasilitas  hidran  umum secara  baik,  agar  mereka  dapat memperoleh dan memenuhi kebutuhan pokok  pada  air  bersih  secara  murah, mudah dan berkelanjutan. Perlu dipahami,    permasalahan  baik  secara fisik  infrastruktur,  dan  sosial-ekonomi yang  menyebabkan  tidak  terbentuk kelembagaan  di  tingkat  penguna  air bersih hidran umum ini.
Permasalahan pengelolaan hidran  umum  dalam  penyediaan  air bersih bagi rumahtangga miskin melalui  air  bersih  hidran  umum  di
Kota  Padang,  dapat  dilihat  pada
Gambar 1.
Gambar 1. Kendala Akses Rumah Tangga Miskin Pada Air Bersih Melalui Hidran Umum di Kota Padang (Hidayat, 2008).
Gambar  1.  Memaparkan  persoalan penyediaan air bersih untuk rumahtangga  miskin,  yakni  lemahnya lembaga ditingkat pengguna air. Lemahnya kelembagaan ini menyebabkan  tidak  adanya  aturan yang  tegas  dalam  pengelolaan  hidran umum  sehingga  munculnya  konflik sesama  penguna  air,  tidak  adanya pembiayaan sehingga tidak terawatnya fasilitas air bersih serta tidak mengalirnya  air  pada  waktu-waktu tertentu yang indikasi awal menunjukan  disebabkan  oleh  adanya penyedotan  air  dengan  pengunaan pompa mesin oleh pelanggan sambungan rumah tangga dan industry,  sehingga  pada  akhirnya menyebabkan  tujuan  utama  untuk menyediakan air bersih bagi rumahtangga miskin ini tidak tercapai, kalau  penguna  memiliki  kelembagaan yang kuat diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Banyaknya  hidran  umum  yang sudah  tidak  aktif  dan  tidak  berfungsi secara  optimal  disebabkan  karena tidak berfungsinya kelembagaan
penguna  hidran  umum,  sehingga muncul  permasalahan  konflik  antar pemakai  air,  biaya  operasi  dan pemeliharaan  hidran  umum  yang rendah,  tidak  adanya  aturan  dan insentif  bagi  pengelola,  dan  pada beberapa  lokasi  di  sebabkan  oleh ketidaktersediaan  air  secara  kontiniu setiap  hari  (hours  per  day).  Karena keadaan  yang  demikian,  banyak  pula diantara  fasilitas  tersebut  yang  sudah rusak.  Keadaan  ini  mengindikasikan bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah bekerjasama dengan PDAM  tersebut  belum  termanfaatkan dengan  baik.  Sehingga  tujuan  utama untuk meningkatkan akses rumahtangga miskin terhdap air bersih di Kota Padang tidak tercapai. Sehingga  salah  satu  target penting  yang  mesti  dicapai  dalam Millennium Development Goals (MDGs) adalah keterjangkauan penduduk  miskin  pada  air  bersih masih  jauh  dari  harapan.  Berbagai upaya  dilakukan  untuk  meningkatkan akses  rumahtangga  miskin  pada  air bersih  ini.  Di  perkotaan  Indonesia, pemerintah  menyediakan  infrastruktur seperti  hidran  umum    yang  ditujukan bagi  rumahtangga  miskin.  Namun, hasil  penelitian  menemukan  bahwa pelayanan  yang  disediakan  pihak Pemerintah  belum  dapat  dinikmati secara  baik  dan  berkelanjutan  oleh masyarakat  miskin  di  Kota  Padang (Hidayat, 2008).
Pola Pikir Penguatan Dan Pengembangan Kelembagaan Hidran Umum Di Kota Padang Berbagai macam perdebat mengenai  apakah  penyediaan  air bersih  perkotaan  diserahkan  ke  pihak swasta  atau  tidak  telah  berkembang luas. Bagi yang medukung, menyebutkan  bahwa  pihak  swasta dapat  menyediakan  air  dengan  tingkat efisiensi  yang  tinggi  dan  dengan  itu dapat menjangkau rumahtangga miskin  (Dore  et  al.,  2004;  Lee  and
Floris,  2003),  sementara  pihak  yang menentang  menyampaikan  argumen bahwa  swastanisasi  air,  terutama  air minum, akan membatasi akses rumahtangga  miskin  pada  air  bersih yang merupakan hak hidup masyarakat, karena rendahnya kemampuan  beli.  Swasta  memberikan perhatian  supply  air  minum  kepada masyarakat  golongan  menengah-atas (Bakker, 2007; Castro, 2007).
Namun  hasil  penelitian  di beberapa  belahan  dunia  menunjukkan baik pemerintah maupun swasta,  yang apabila  tidak  memiliki  arrangement kelembagaan  yang  kuat,  gagal  dalam
menyediakan air bersih bagi rumahtangga  miskin  (Bakker  et  al.,
2008;  Fernández-Maldonado,  2008; Gutierrez, 2007).
Merujuk kepada pendapat
Bakker  (2008),  Fernandez  (2008), Gutierrez  (2007),  yaitu  apabila  tidak memiliki  arrangement  kelembagaan yang  kuat  maka  penyediaan  air  bersih bagi rumah tangga miskin akan gagal. Pendapat tersebut sejalan dengan fakta penyediaan  air  bersih  melalui  hidran umum di Kota Padang yang diperuntukan  bagi  masyarakat  miskin. Selama
ini peningkatan akses
rumahtangga  miskin  pada  air  bersih yang  lebih  menitikberatkan  pada pengembangan  infrastruktur  fisik  dan mengabaikan  aspek  sosial-ekonomi dan
kelembagaan masyarakat.
Kegagalan dalam meningkatkan akses, walau infrastruktur fisik telah dibangun,  mengindikasikan  perlunya mengintegrasikan  persoalan  terakhir ini  dalam  perencanaan  peningkatan akses
pada air bersih bagi
rumahtangga miskin. Sesuai dengan kebijakan pemerintah  Indonesian  bahwa  sasaran kebijakan  penyelenggaraan  air  bersih tersebut  ada  3  hal  yang  harus diperhatikan,  yaitu,  i).  Peningkatan akses, ii). Pengunaan yang efektif, dan iii). Menjamin keberlanjutan (Bappenas, 2004). Bertolak dari fakta permasalahan  penyediaan  air  bersih melalui hidran umum di Kota Padang, maka  yang  harus  dilakukan  adalah intervensi
dan fasilitasi untuk
memperkuat  kelembagaan  pengelola air  bersih  ini  supaya  bisa  menjamin keberlanjutan  dan  meningkatkan  nilai manfaat dari hidran umum tersebut.
Pola  pikir  penguatan  dan pengembangan  kelembagaan  penguna
air  bersih  hidran  umum  di  Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Alur Pola Pikir Penguatan dan Pengembagan Kelembagaan Hidran Umum di Kota Padang.
Gambar  2.  Memaparkan  2  (dua) pilar  penguatan  dan  pengembangan kelembagaan  hidran  umum  di  Kota Padang,  pertama  adalah  usaha  untuk meningkatkan  akses  rumah  tangga miskin  terhadap  air  bersih,    dan  yang kedua  adalah  mengembangkan  usaha ekonomi  berbasiskan  air  bagi  rumah tangga miskin yang mendapat layanan air  bersih  hidran  umum  dari  PDAM Kota Padang.
Pada kedua pilar tersebut pemerintah  harus  ikutserta  karena merupakan  amanat  dari  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2004  Pasal 40. Dan untuk mendukung pelaksanakan amanah Undang- Undang  tersebut  maka  pemerintah juga  telah  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2005  tentang Pengembangan  Sistem  Air  Minum. Konsekuensinya, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini adalah menjadi tantangan Pemerintah  Daerah  dalam  penyediaan dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan  air  minum  masyarakat diwilayahnya. Wewenang dan tanggungjawab pemerintahan kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan dalam sistem penyediaan  air  minum  adalah  sesuai
PP  16  Tahun  2006  pasal  40  adalah pemerintah  daerah  harus  memberi bantuan  teknis  kepada  kecamatan, pemerintah  desa  serta  kelompok masyarakat  di  wilayahnya  dalam penyelenggaraan pengembangan
SPAM  dan  memfasilitasi  pemenuhan kebutuhan  air  baku  untuk  kebutuhan pengembangan  SPAM  sesuai  dengan kewenangannya.
Pilar  pertama  dalam  usaha dalam  meningkatkan  akses  rumah tangga  miskin  terhadap  air  bersih  dari hidran umum, dapat dilakukan dengan pembentukan  kembali  dan  penguatan
kelembagaan,  membangun  jaringan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan  dengan  PDAM  Kota
Padang, serta upaya perbaikan fasilitas hidran umum tersebut.
Kegiatan  untuk  meningkatkan akses  rumah  tangga  miskin  pada  air bersih,  yang  dapat  dilakukan  pada tahap  pembentukan  kembali  dan penguatan  kelembagaan  hidran  umum adalah memfasilitas penyusunan aturan  internal  secara  partisipatif, memfasilitasi  kegiatan  pengelolaan administrasi, dan memfasilitasi peningkatan  kapasitas  sumberdaya manusia yang mengelola hidran umum.  Dan  Setelah  terbangunnya kelembagaan  yang  kuat  pada  penguna hidran umum maka diharapkan pengelolaan  air  bersih  hidran  umum yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Pada tahap membangun jaringan  kelembagaan  dengan  PDAM Kota Padang adalah untuk membangun  komunikasi  “dua  arah” antara  kelompok  penguna  hidran umum  dengan  pihak  PDAM  Kota Padang sebagai penyedia dan pemasok air  bersih  pada  hidran  umum  di  Kota Padang,  sehingga  peguna  hidran umum yang melembaga bisa membangun jaringan kemitraan dengan PDAM Kota Padang. Pada  tahap  upaya  perbaikan fasilitas  hidran  umum,  yang  harus dilakukan adalah memfasilitasi perbaikan hidran umum secara partisipatif dengan mengunakan swadaya masyarakat itu sendiri. Pilar  kedua,  mengembangkan
usaha  ekonomi  berbasiskan  air  bersih bagi  rumah  tangga  miskin  pelanggan hidran umum. Hal pertama yang harus dilakukan  adalah  menyeleksi  usaha ekonomi  berbasiskan  air  bersih  yang masyarakat  mau  dan  mampu  untuk mereka  lakukan.  Setelah  jenis  usaha ekonomi  berbasiskan  air  tersebut
terseleksi, maka pemerintah atau pihak terkait  harus  melakukan  pelatihan teknis  dan  manajemen  usaha,  bantuan awal pengembangan usaha dan penyediaan  fasilitas  terkait  dengan jenis usaha yang dilakukan. Dengan telah memberikan beberapa bantuan tersebut, pemerintah atau  pihak  terkait  harus  membangun dan  mengembangkan  jaringan  pasar supaya  usaha  ekonomi  tersebut  dapat berkelanjutan,  sehingga  dampak  dari usaha  ekonomi  berbasiskan  air  bersih pada pelanggan hidran umum ini dapat meningkatkan  taraf  hidup  pelanggan hidran  umum.  Dengan  taraf  hidup yang  sudah  meningkat  diharapkan dapat  pelanggan  hidran  umum  dapat pengelolaan  hidran  umum  dalam jangka waktu panjang. Penguatan kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur  diri  sendiri  dan  lebih terdistribusi,  yang  menandai  unit-unit lokal  yang  mengelola  diri  sendiri, yang  berinteraksi  satu  sama  lain  guna memberikan  umpan  balik  pelaksanaan yang  cepat  dan  kaya  kepada  semua tingkat  organisasi  yang  membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian  keseimbangan  yang  lebih baik  antara  struktur  vertikal  dan horisontal  dapat  diwujudkan  (Korten, 1983).
Untuk  itu,  dalam  pemenuhan kebutuhan  air  bersih  melalui    hidran umum  bagi  rumah  tangga  miskin  di Kota  Padang  harus  didukung  dengan berjalanya  fungsi  dan  peran  aktif ditengah  lembaga  penguna  hidran umum.  Peran  aktif  rumah  tangga miskin  dan  lembaga  pengelola  hidran umum  juga  harus  didukung  oleh pemerintah  daerah  yang  tidak  hanya berkewajiban  dalam  menyelesaikan persoalan  air  bersih  dalam  memenuhi ketentuan  kualitas,  kuantitas  dan kontinuitas  untuk  seluruh  masyarakat,
khususnya  untuk  rumah  tangga    yang selama  ini  sudah  mendapat  akses  air bersih  dengan  model  penyediaan hidran  umum  yang  tergolong  rumah tangga  miskin,  namun  juga  harus memperhatikankeberlanjutan kelembagaan  pelanggan  hidran  umum yang  akan  bertanggungjawab  dalam mengelola hidran umum dikelompoknya. Selama ini pengelolaan  hidran  umum  hanya dilakukan  oleh  seorang  coordinator hidran umum dengan berbagai macam persoalan, mulai dari mengelola anggota  sampai  pada  membayarkan tagihan  hidran  umum  pada  loket-loket pembayaran tagihan PDAM.

## Acknowledgement
Penulis mengucap terima kasih atas  dukungan  dan  masukan  dalam penulisan  paper  terhadap  staf-staf peneliti di Pusat Studi Irigasi, Sumberdaya Air, Lahan dan Pembangunan Universitas Andalas.

## DAFTAR PUSTAKA
10.22202/economica.2016.v5.i1.1070 Astuti, n. D. W. I. (2008). Penguatan kelembagaan pengelolaan air, 1– 125.
Bappenas. 2004. Penyelenggaraan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasiskan Lembaga. Jakarta. Bappenas.  2003.  Pembangunan  Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Berbasiskan Masyarakat. Jakarta. Bakker, K. 2007. Trickle Down? Private sector participation and the pro-poor water supply debate in Jakarta, Indonesia. Geoforum, 38(5), 855-868. Bakker, K., Kooy, M., Shofiani, N. E., & Martijn, E.-J. (2008).
Governance Failure: Rethinking the Institutional Dimensions of Urban Water Supply to Poor Households. World Development, 36(10), 1891-1915. Castro, J. E. (2007). Poverty and citizenship: Sociological perspectives on water services and public-private participation. Geoforum, 38(5), 756-771. Dore, M. H. I., ner, J., & Zumer, K. (2004). Privatization of water in the UK and France—What can we learn?Utilities Policy, 12, 41-50. Fernández-Maldonado, A. M. (2008). Expanding networks for the urban poor: Water and telecommunications services in Lima, Peru. Geoforum, 39(6), 1884-1896. Gutierrez,  E.  (2007).  Delivering  pro- poor  water  and  sanitation services:  The  technical  and political  challenges  in  Malawi and Zambia. Geoforum, 38(5), 886-900. Hidayat,Rian.2008.  Analisis  Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah  Dan  Wilayah  Rendah Akses  Atas  Pelayanan  PDAM Kota Padang. Universitas
Negeri Padang. Padang.
Korten, David C. 1983.  People- Contered Development:
Reflections on Development
Theory and Method. Manila: mimeograph. Lee, T., & Floris, V. (2003). Universal access to water and sanitation: Why the private sector must participate. Natural Resources Forum, 27(4), 279-290.
Work  Bank  Office  Jakarta.  2007.  Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan  di  Indonesia.  PT. Graha Info Kreasi. Jakarta.