 Corresponding author: Email Address: Auliyawaro@gmail.com Received: November 1, 2021; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022 Copyright © 2022 Waro Satul Auliyak, Umi Sumbulah, Suwandi DOI: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.11186

## PERKAWINAN TRANSEKSUAL PERSPEKTIF TEORI HAK KODRATI
Waro Satul Auliyak*  , Umi Sumbulah**, Suwandi***
*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: Auliyawaro@gmail.com
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: umisumbulah@uin-malang.ac.id
***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia E-mail: dr.suwandi@yahoo.com

## Abstract
Along with the development of the times, some individuals perform sex reassignment surgery because they feel that their current body is not following their psyche. Individuals who perform sex reassignment surgery are called transsexuals. In Indonesia, after performing a sex change operation, you can apply to the District Court to get a change of identity on your residence card. When they have officially changed their gender and identity, the question that will be asked is whether the rights they will get will be the same as the rest of the general public. One of the rights of each individual is to carry out marriage, which is a marriage between a man and a woman. However, in Indonesia, there are no regulations regarding marriages carried out by  transsexuals.  So  there  is  a  need  for  a  study  of  transsexual  marriage,  which  would  be appropriate if viewed from the perspective of natural rights theory. The purpose of this study is to  describe  transsexual  marriage  from  the  perspective  of  natural  rights  theory.  This  type  of research is normative legal research using a conceptual approach. Based on the analysis carried out, it can be seen that marriages performed by transsexuals are not legal according to religion and the state because they violate the boundaries and rules that have been set by the state.
Keywords:  Marriage; Transsexual; Natural Rights.

## Abstrak
Seiring  dengan  perkembangan  masa  terdapat  beberapa  individu  yang  melakukan operasi  pergantian  kelamin  karena  merasa  tubuh  yang  dimilikinya  sekarang  tidak sesuai  dengan  kejiwaannya.  Individu  yang  melakukan  operasi  pergantian  kelamin disebut  dengan  transeksual.  Di  Indonesia  sendiri,  setelah  melakukan  operasi pergantian  kelamin  maka  dapat  mengajukan  ke  Pengadilan  Negeri  untuk mendapatkan  perubahan  identitas  pada  kartu  kependudukannya.  Ketika  secara resmi telah berubah kelamin serta identitasnya, maka yang akan menjadi pertanyaan adalah terkait hak-hak yang akan didapatkannya apakah akan dipersamakan dengan masyarakat  umum  lainnya.  Salah  satu  hak  setiap  individu  adalah  melaksanakan perkawinan,  yang  mana  perkawinan  tersebut  antara  laki-laki  dengan  perempuan. Namun  di  Indonesia  tidak  ada  aturan  terkait  perkawinan  yang  dilakukan  oleh transeksual.  Sehingga  perlu  adanya  kajian  tentang  perkawinan  transeksual,  yang mana akan tepat jika ditinjau dari perspektif teori hak kodrati. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  perkawinan  transeksual  yang  ditinjau  dari perspektif teori hak kodrati. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat  diketahui  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  transeksual  tidak  sah menurut agama dan negara karena melanggar batasan-batasan dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara.
Kata Kunci: Perkawinan; Transeksual; Hak Kodrati.

## PENDAHULUAN
Manusia  diciptakan  atas  dua  jenis  kelamin,  yaitu  berjenis  kelamin  laki-laki  dan perempuan. Namun di masa sekarang terdapat beberapa individu yang memiliki keinginan untuk  merubah  jenis  kelaminnya,  yang  mana  dikenal  dengan  sebutan  transeksual. Transeksual  merupakan  suatu  keinginan  yang  kuat  untuk  merubah  gender  anatomi seseorang. 1 Keinginan  tersebut  didasarkan  pada  adanya  rasa  bingung  terhadap  jenis kelaminnnya,  yang  lazim  disebut  dengan  gejala  transeksual.  Gejala  transeksual  dapat berupa ketidakpuasan individu karena merasa bahwa bentuk fisik dan kelaminnya tidak sesuai dengan kejiwaannya. Selain itu juga merasa tidak puas terhadap alat kelamin yang dimiliki. 2
1 William C. Shield & Melissan Conrad Stoppler, Kamus Kedokteran Webster’s New World, (Jakarta: PT Indeks, 2010), hlm. 545.
2 Juwilda, Transgender “Manusia dan Kesetaraannya”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), hlm. 7.
Seiring dengan teknologi yang berkembang, telah ditemukan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan terkait kebingungan jenis kelamin. Salah satunya yaitu melakukan tindakan operasi penggantian kelamin. Tujuan dari dilaksanakannya operasi tersebut yaitu untuk  mendapatkan  kesesuaian  antara  fisik  dan  jiwanya  atau  menyempurnakan  bentuk alat kelamin yang dianggapnya cacat. Transeksual sendiri terdiri dari dua macam, pertama yaitu laki-laki yang mempunyai keyakinan bahwa dirinya adalah perempuan atau disebut dengan male-to-female  transsexual. Kedua,  yaitu  perempuan  yang  mempunyai  keyakinan bahwa dirinya adalah laki-laki atau disebut dengan female-to-female . 3
Operasi pergantian kelamin ini dilakukan oleh beberapa public figure , seperti Dorce Gamalama dan Lucinta Luna. Setelah melaksanakan operasi penggantian kelamin, mereka juga mengurus pergantian identitas untuk kartu kependudukannya, sehingga telah resmi diakui  sebagai  seorang  wanita.  Pergantian  identitas  termasuk  dalam  peristiwa  penting, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminduk, “peristiwa penting adalah  kejadian  yang  dialami  oleh  seseorang  meliputi  kelahiran,  kematian,  lahir  mati, perkawinan,  perceraian,  pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Selain itu dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk terdapat penambahan dalam peristiwa penting lainnya, yaitu peristiwa yang telah mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana,  seperti  permintaan  perubahan  jenis  kelamin. 4 Sehingga  langkah  yang  dapat ditempuh setelah melakukan operasi penggatian kelamin adalah mengajukan permohonan penetapan terkait pergantian jenis kelamin. Permohonan terkait penetapan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, nantinya akan dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.
Setelah mendapatkan penetapan perubahan identitas maka akan timbul pertanyaan, apakah hak-hak pelaku transeksual serupa dengan individu-individu yang tidak melakukan operasi penggantian kelamin. Seperti hak mendapatkan pekerjaan, hak menikah dan hak lainnya.  Terkait  dengan  hak  untuk  menikah,  dalam  Pasal  28  B  UUD  1945  dijelaskan bahwa  “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui
3 Deana F. Morrow dan Lori Messinger, Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working with Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People, (New York: Columbia University Press, 2006), hlm. 106.
4 UU  No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  UU  No.  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
perkawinan yang sah”. 5 Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 6 Berdasarkan pengertian di atas, maka timbul pertanyaan  terkait  makna  seorang  pria  dan  wanita,  di  mana  makna  tersebut  adalah seseorang yang memang terlahir sebagai pria dan wanita atau dapat diartikan juga sebagai pelaku transeksual yang telah mendapatkan ketetapan terkait pergantian nama dan jenis kelamin.
Perkawinan  transeksual  sendiri  masih  menjadi  hal  yang  tabu  bagi  masyarakat Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan terdapat perkawinan yang dilakukan oleh transeksual, seperti yang dilakukan oleh Dorce Gamalama. 7 Sebagaimana yang diketahui bahwa  perundang-undangan  di  Indonesia  tidak  mengatur  terkait  perkawinan  yang dilakukan oleh transeksual. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh transeksual dapat menimbulkan  permasalahan.  Oleh  sebab  itu,  pembahasan  mengenai  perkawinan  yang dilakukan oleh transeksual perlu dikaji secara mendalam. Maka pembahasan ini akan tepat jika  ditinjau  dari  perspektif  teori  hak  kodrati.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan perkawinan yang dilakukan oleh transeksual ditinjau dari perspektif teori hak kodrati.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  pada hakikatnya mengkaji mengenai hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku  di  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang.  Penelitian  hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 8 Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan konseptual (conceptual approach) , yang mana biasanya digunakan untuk menguraikan serta
5 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7 Dorce  Gamalama  dan  FX  Rudy  Gunawan, Aku  Perempuan:  Jalan  Berliku  Seorang  Dorce  Gamalama, (Depok: Gagas Media, 2005).
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2010), hlm. 13-14.
menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. 9 Seperti pada  perkawinan  transeksual,  yang  mana  belum  ada  dalam  perundang-undangan  di Indonesia, sehingga peneliti tidak menelusuri undang-undang yang ada sebelumnya atau tidak  begitu  banyak  diperlukan  bahan  hukum  primer.  Peneliti  akan  lebih  banyak menelusuri  bahan  hukum  sekunder  yang  memberi  berbagai  informasi  terkait  konsep perkawinan transeksual yang terdapat dalam buku-buku, artikel dan lain sebagainya.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian bahan hukum sekunder, seperti buku berjudul Two Treatise of Civil Government karangan  John  Locke,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia:  Sebuah  Kajian  dalam  Hukum Islam,  Hukum  Materil  karangan  Moh.  Ali  Wafa,  dan  buku  dari  Jeffrey  yang  berjudul Psikologi Abnormal. Sedangkan dalam bahan hukum tersier terdapat kamus Kedokteran Webster’s New World yang dikarang oleh William C. Shield & Melissa Conrad Stoppler. Bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan  menggunakan  teknik  dokumentasi.  Tahap selanjutnya  yaitu  analisis  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  empat  teknik  yaitu  teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.

## PEMBAHASAN

## Perkawinan
Perkawinan  merupakan  perkara  sakral  yang  terjadi  dalam  kehidupan  individu sebagai  hamba  dan  makhluk  hidup  di  dunia  ini.  Setiap  perkawinan  yang  akan dilangsungkan harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, yaitu aturan negara dan juga  aturan  dalam  kepercayaan  masing-masing. 10 Perkawinan  sendiri  memiliki  banyak pengertian, salah satunya menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 11 Pengertian  perkawinan  yang  telah
9 I  made  Pasek  Diantha, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Justifikasi  Teori  Hukum, Cet.  II, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157.
10 Ahlun Nazi Siregar, Abbas Arfan dan Noer Yasin, Penalaran Istilahi Terhadap Pencatatan Perkawinan,
Al- Ijtimaiyyah 7(1), 2021, hlm. 17. 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
disebutkan  di  atas  terdiri  dari  beberapa  komponen,  seperti  adanya  ikatan  lahir  batin. Perkawinan dapat terbentuk karena terdapat ikatan lahir serta batin antara kedua belah pihak, sehingga ikatan tersebut patut selalu dijaga dengan cara melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sebagai suami dan istri.
Komponen selanjutnya yaitu antara pria dan wanita, sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan hanya boleh dilangsungkan untuk mereka yang berlawanan jenis.  Kemudian perkawinan  yang  didasarkan  pada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  perlu  diketahui  jika keberagaman agama serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat diakui dalam hukum perkawinan di Indonesia. Bentuk pengakuan tersebut, dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. 12
Terdapat beberapa dasar hukum bagi perkawinan di Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”. 13 Kemudian  dasar  hukum perkawinan juga dapat ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana diatur dalam Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal  1  hingga  Pasal  5.  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  memuat  tentang  pengertian perkawinan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”. Selanjutnya  pada  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa  “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 14
Pelaksanaan  perkawinan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berbagai  syarat  yang  wajib dipenuhi sebelum terlaksanannya perkawinan. Syarat-syarat tersebut tidak hanya dipenuhi oleh  salah  satu  pihak,  melainkan  keduanya.  Syarat-syarat  terkait  perkawinan  dapat ditemukan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12  UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan. Namun syarat yang tercantum dalam aturan tersebut tidak mencakup semua aspek, seperti ketentuan  terkait  jenis  kelamin  dari  kedua  belah  pihak  tidak  disebutkan.  Untuk
12 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), hlm. 34-35.
13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
14 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dapat mengacu pada hukum perkawinan pada masing-masing agama yang dianut oleh kedua belah pihak. 15

## Transeksual
Transeksual  secara  bahasa  memiliki  arti  “orang  yang  menginginkan”.  Sedangkan secara istilah diartikan sebagai keinginan kuat individu untuk merubah gender anatomi yang  dimilikinya.  Keinginan  tersebut  didasarkan  pada  masalah  kebingungan  atas  jenis kelamin yang dimiliki dan lebih dikenal sebagai gejala transeksual. Gejala transeksual dapat berupa rasa tidak puas atas jenis kelamin yang dimiliki, selain itu juga merasa bahwa antara bentuk fisik dan kelaminnya tidak sesuai dengan kejiwaannya.
Untuk menyalurkan  rasa ketidakpuasan tersebut maka dapat diekspresikan dalam beberapa  tindakan,  seperti  merias  wajahnya  seperti  perempuan,  bergaya  dan  bertingkah laku  layaknya  gender  lainnya,  hingga  memutuskan  untuk  melakukan  tindakan  operasi penggantian  kelamin (Sex  Reassignment  Surgery) .  Penyimpangan  tersebut  menurut  DSM
(Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorder)-III  disebut  juga  dengan Gender Dysphoria Syndrome. 16
Transeksual memiliki beberapa ciri-ciri klinis, yaitu sebagai berikut:
1. Mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas gender lainnya.
2. Adanya kepercayaan bahwa individu tersebut adalah bagian dari gender lain sehingga disalurkan dalam ekspresi tertentu.
3. Cenderung mengenakan pakaian yang merupakan ciri khas dari gender lainnya.
4. Mempunyai khayalan untuk menjadi anggota dari gender lain.
5. Mempunyai  keinginan  untuk  ikut  serta  dalam  kegiatan  dan  permainan  yang cenderung dilakukan oleh gender lainnya.
6. Mempunyai keinginan untuk berteman dengan gender lainnya.
7. Merasa  tidak  nyaman  atas  anatomi  dan  perilaku  yang  merupakan  bagian  dari gendernya sendiri.
8. Tidak  memiliki  anatomi  seksual  yang  ambigu,  yang  dapat  menggerakan  perasaan tersebut.
15 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, hlm. 49-50.
16 Juwilda, Transgender “Manusia dan Kesetaraannya” , hlm. 7.
9. Gejala  transeksual  yang  dihadapi  seringkali  menimbulkan  distress,  yang  dapat berpengaruh pada pekerjaan, sosial atau lain sebagainya. 17
Sebagaimana  ciri-ciri  transeksual  yang  telah  disebutkan  di  atas,  hal  tersebut  juga dialami oleh Dorce Gamalama. Ketika berumur 7 tahun, Dorce merasa bahwa terdapat sesuatu hal yang terpenjara dalam tubuhnya. Selain itu, ia juga memiliki sifat yang sensifit dan lembut dibandingan dengan anak laki-laki lainnya. Dorce gemar bermain dengan anak perempuan, bahkan berkeinginan untuk menggenakan pakaian layaknya anak perempuan. Namun hal tersebut belum terlaksana, karena Dorce belum mempunyai keberanian untuk melakukan hal tersebut. Ketika Dorce menginjak usia 10 tahun, kegundahan mengenai gendernya semakin tidak tertahankan. Ketika ia mendapat kesempatan untuk mengenakan pakaian  perempuan,  ia  merasa  kegirangan  dan  muncul  rasa  ingin  mengenakan  pakaian tersebut  secara  terus  menerus.  Keinginan  tersebut  dapat  terlaksana  setelah  Dorce bergabung  dengan  sebuah  band  yang  beranggotakan  para  waria,  sehingga  ia  dapat mengenakan pakaian perempuan. 18
Perilaku  transeksual  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  aspek,  pertama  yaitu  faktor biologis. Para peneliti di bidang biologi percaya bahwa untuk menentukan permainan serta mainan  yang  diinginkan  didasarkan  pada  hormon  yang  ada  pada  saat  prenatal,  lebih tepatnya ada atau tidaknya hormon androgen (hormon pembentuk maskulinitas) ketika anak  masih  dalam  kandungan.  Sebagaimana  penelitian  tersebut,  maka  dapat  diketahui bahwa  hormon  testosterone  yang  lebih  tinggi  maka  dapat  memaskulinkan  janin perempuan dalam masa perkembangan tertentu. Sebaliknya, jika hormon estrogen lebih tinggi  maka  dapat  memfeminimkan  janin  laki-laki.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  secara alamiah atau karena obat yang dikonsumsi oleh perempuan ketika hamil. 19
Kedua  yaitu  faktor  sosial  dan  psikologis,  di  mana  lingkungan  berpengaruh  dalam terjadinya  gangguan  identitas  gender.  Seperti  seorang  ibu  yang  senang  ketika  anak  laki- lakinya  mengenakan  pakaian  layaknya  anak  perempuan.  Bahkan  ketika  anak-anaknya menunjukkan  gejala-gejala  gangguan  identitas  gender,  banyak  orang  tua  yang  tidak
17 Jeffrey S. Nevid, Psikologi Abnormal, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 75.
18 Dorce Gamalama dan FX Rudy Gunawan, Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama.
19 V.  Mark.  Durand  dan  David  H.  Barlow, Intisari  Psikologi  Abnormal, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006), hlm. 71.
melakukan  pencegahan.  Keadaan  tersebut  semakin  berdampak  pada  konflik  identitas gendernya. 20 Sebagaimana yang terjadi juga pada Dorce, di mana tidak ada perhatian atau pencegahan dari keluarga ketika ia menunjukkan gejala-gejala gangguan identitas gender. Hal  tersebut  disebabkan  karena  lingkungan  keluarga  yang  kurang  baik,  di  mana  Dorce menjadi yatim piatu ketika usia 1 tahun, sehingga ia diasuh oleh nenek dan keluarganya yang  lain.  Kemudian  ia  juga  tidak  diperlakukan  dengan  baik  oleh  bibi  dan  saudara- saudaranya.  Keadaan  tersebut  tentunya  semakin  memperbesar  konflik  yang  ada  dalam dirinya sehingga semakin mendorongnya untuk mengetahui tentang identitas gendernya. 21
Intervensi yang dilakukan untuk membantu individu yang mengalami  transeksual dapat  dilakukan  dengan  dua  tipe  utama,  yaitu  dapat  melakukan  perubahan  tubuh  dan operasi  perubahan  kelamin.  Bagi  transeksual  laki-laki  ke  perempuan  dapat  melakukan perubahan  tubuh  dengan  menghilangkan  bulu  pada  wajahnya  dengan  menjalani serangkaian elektrolisis. Memperkecil pipi serta jakun dengan melaksanakan operasi, serta tidak  sedikit  transeksual  yang  mengkonsumi  hormon  untuk  menghasilkan  bentuk  fisik yang diinginkan. Seperti hormon perempuan yang dapat mendorong tumbuhnya payudara dan lebih melebutkan kulit laki-laki. 22
Kedua, yaitu melakukan operasi perubahan kelamin. Tindakan yang diambil ketika operasi perubahan kelamin bagi laki-laki yang ingin menjadi perempuan adalah dengan menghilangkan  hampir  seluruh  alat  kelamin  yang  dimiliki  oleh  laki-laki  tersebut. Selanjutkan akan dibentuk vagina buatan dari beberapa jaringan dari alat kelamin yang masih  dipertahankan.  Setelah  melaksanakan  operasi  perubahan  kelamin,  maka dimungkinkan  untuk  melakukan  seks  heteroseksual  konvensional.  Namun  transeksual tersebut tetap tidak dapat merasakan kehamilan, karena perubahan yang terjadi hanya pada bagian luar dari alat kelaminnya. 23 Ketika laki-laki akan kehilangan alat kelaminnya, maka bagi perempuan yang ingin menjadi laki-laki akan mendapatkan testis tiruan. Hal tersebut diawali dengan membuang penis artificial (tiruan) yang berada di kulit dinding perut bagian bahwah yang berisi jaringan lemak, selanjutnya akan membuang kantung buah pelir dan
20 Widodo  Winarso, Aspek  Psikologi,  Sosial-Kultura  dan  Sikap  Islam  Terhadap  Perilaku  Transeksual  di Indonesia, Fenomena 7(2), 2015, hlm. 161.
21 Dorce Gamalama dan FX Rudy Gunawan, Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama.
22 Gerald C Davison dan John M. Neale, Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 617.
23 Gerald C Davison dan John M. Neale, Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9), hlm. 617.
akan  diisi  dengan  testis  tiruan.  Tindakan  tersebut  dapat  dibarengi  dengan  pemberian hormon endrogen selama beberapa bulan hingga tahun, pembuangan buah dada, rahim serta indung telur. 24
Jalan yang dipilih oleh Dorce untuk menyelesaikan masalah identitas gendernya yaitu dengan melakukan operasi perubahan kelamin. Dorce melakukan operasi tersebut di RS. Soetomo dengan dibantu dokter ahli bedah plastik yang bernama Prof. Dr. Johan Marzuki. Sehingga jenis kelamin yang dulunya laki-laki telah berubah menjadi perempuan. Setelah tindakan  operasi  tersebut,  Dorce  juga  mengurus  pergantian  identitas  pada  kartu kependudukannya.  Sehingga  pada  tahun  1986  Dorce  resmi  diakui  sebagai  perempuan dengan nama Dorce Ashadi. 25

## Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  merupakan  salah  satu  hal  yang  kerap  dikaitkan  dengan  isu-isu tertentu. Ketika membicarakan tentang HAM maka rujukan yang sering kali digunakan adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hadirnya DUHAM dianggap sebagai puncak konseptualisasi yang berisi dukungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Deklarasi Universal HAM dinilai sebagai hukum kebiasaan internasional (Customary International Law). Pada tahun  1977,  Sekretaris  Jenderal  PBB  menyatakan  bahwa  terdapat  43  negara  yang mengadopsi Deklarasi Universal HAM ke dalam konstitusi. 26
Menurut  Manfred  Nowark,  HAM  memiliki  empat  prinsip,  yaitu  universal (universality), tak terbagi (indivisibility), saling bergantung (interdependent)¸ dan saling terkait (interrelated). 27 Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, yaitu kesetaraan (equality), non-diskriminasi (non-discrimination) , dan kewajiban positif yang dimiliki oleh setiap negara untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tertentu.  Pada  prinsip  kesetaraan, dipahami  bahwa  ketika  dihadapkan  pada  keadaan  yang  sama  maka  akan  mendapakan
24 Gerald C Davison dan John M. Neale, Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9), hlm. 617.
25 Ben Murtagh, Double Identities in Dorce’s Comedies: Negotiating Gender and Class in new Order Indonesian Cinema, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia), 2017, hlm. 2.
26 Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia , hlm. 99.
27 Anisa  Fauziah,  Sugeng  Samiyono,  Fithry  Khairiyati, Perilaku  Lesbian  Gay  Biseksual  dan  Trangender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Surya Kencana Satu 11 (2), 2020, hlm. 156.
perlakuan yang sama. Namun, ketika keadaan tersebut berbeda maka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda pula. 28
Deklarasi Universal HAM terdiri dari 30 Pasal, yang mengatur terkait hak-hak asasi yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia.  Pada  Pasal  1  Deklarasi  Universal  HAM  disebutkan bahwa “Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka  dikaruniai  akal  budi  hati  nurani  dan  hendaknya  bergaul  satu  dengan  yang  lain dalam semangat persaudaraan”. Kemudian dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak  atas  semua  hak  dan  kebebasan  yang  tercantum  dalam  Deklarasi  ini  tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan  politik  atau  keyakinan  lainnya,  asal  usul  kebangsaan  dan  sosial,  hak  milik, kelahiran  atau  status  lainnya.  Selanjutnya,  pembedaan  tidak  dapat  dilakukan  atas  dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya.” 29
Mengenai hak untuk menikah serta membentuk keluarga, telah disebutkan dalam Pasal Pasal 16 Deklarasi Universal HAM, berbunyi sebagai berikut:
1) Laki-laki  dan  perempuan  dewasa,  tanpa  ada  pembatasan  apapun  berdasarkan  ras, kewarganegaraan  atau  agama,  berhak  untuk  menikah  dan  membentuk  keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan.
2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.
3) Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara. 30
Selanjutnya mengenai kewajiban yang dimiliki setiap orang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Deklarasi Universal HAM:
1) Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh.
28 Eko Riyadi, dkk, Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 15.
29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
30 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2) Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan- batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan- persyaratan  moral,  ketertiban  umum  dan  kesejahteraan  umum  yang  adil  dalam masyarakat yang demokratis.
3) Hak  dan  kebebasan  ini  dengan  jalan  apapun  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. 31
Pengembangan terkait hak asasi manusia terus dilakukan, salah satunya yaitu dengan mengembangkan  hak-hak  yang  termuat  dalam  DUHAM  menjadi  dua  kovenan internasional. Kovenan tersebut yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Ketentuan yang terdapat dalam kedua  kovenan internasional tersebut bersifat mengikat secara  hukum.  Adapun  salah  satu  contoh  hak  yang  ada  dalam  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Sipil  dan  Politik  (KIHSP)  adalah  hak  untuk  membentuk  suatu  keluarga. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yaitu:
1) Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.
2) Hak  laki-laki  dan  perempuan  dalam  usia  perkawinan  untuk  menikah  dan membentuk keluarga harus diakui.
3) Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4) Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan,  Dalam  halnya  berakhirnya  perkawinan  harus  dibuat  ketentuan  yang diperlukan untuk anak-anak. 32
HAM  tidak  hanya  menjadi  perbincangan  di  negara-negara  Barat,  namun  juga menjadi perbincangan di Indonesia. HAM diatur secara khusus pada Pasal 28A sampai
31 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
32 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Pasal 28J UUD 1945. Salah satu hak yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 adalah hak untuk  menikah,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  28B  Ayat  (1),  bahwa  “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 33 Setiap individu memiliki kewajiban untuk  menghormati hak asasi  manusia yang dimiliki  oleh  orang  lain,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  28  J  Ayat  (1)  yang berbunyi  “Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
Selain berbagai hak yang telah disebutkan, dalam Pasal 28 UUD 1945 juga dijelaskan adanya pembatasan mengenai hak dan kebebasan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 J Ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,  setiap orang wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 34
Aturan terkait hak asasi manusia lebih lanjut diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Berdasarkan  sejarah  pembentukan  perundang-undangan tersebut,  diketahui  bahwa  aturan-aturan  yang  tertuang  didalamnya  banyak  mengadopsi berbagai  norma  hak  yang  terdapat  dalam  instrumen-instrumen  hak  asasi  manusia internasional. 35 Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 36
Pada  Pasal  2  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dijelaskan mengenai asas-asas dasar, bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35 Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, hlm. 244.
36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
ditegakkan  demi  pengingkatan  martabat  kemanusiaan,  kesejahteraan,  kebahagiaan,  dan kecerdasan serta keadilan.” Kemudian berkaitan dengan tidak dapat dikuranginya hak-hak manusia baik dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, telah dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak  beragama, hak untuk tidak  diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  hak  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun”. 37
Berbagai hak termuat dalam undang-undang HAM, seperti hak sipil, hak dibidang politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya, di mana aturan tersebut diadopsi dari kovenan Internasional. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi terkait hak perempuan dan anak. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari sebelas Bab dengan 106  Pasal  yang  memuat  sekitar  101  jenis  hak  asasi  manusia.  Hak  yang  termuat  dalam perundang-undangan  tersebut  harus  selalu  mendapatkan  perhatian,  perlindungan  serta selalu ditegakkan. Hak asasi manusia terdiri dari berbagai jenis, salah satunya yaitu hak untuk  membangun  suatu  keluarga  serta  melanjutkan  garis  keturunannya.  Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:
1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon  istri  yang  bersangkutan,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 38
Meskipun setiap individu memiliki hak yang akan dilindungi oleh negara, tidak serta merta  individu  tersebut  bebas  melakukan  perbuatan  yang  dapat  merugikan  orang  lain. Sehingga hak asasi manusia diatur dengan berbagai pembatasan dan larangan agar selalu tercipta suatu ketertiban, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang- undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk
37 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
38 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
menjamin  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.” 39

## Teori Hak Kodrati
Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sebagai produk dari mazhab hukum kodrat, yang mana  melahirkan  teori  hak-hak  kodrati.  Ketika  abad  ke-17  berlangsung,  terjadi penyempurnaan hukum kodrat yang dikemukakan oleh Grotius. Penyempurnaan tersebut tetap berlanjut hingga berubah menjadi teori hak kodrati, di mana hak-hak setiap individu yang bersifat subjektif mendapatkan pengakuan.
Pendukung dari teori hak kodrati salah satunya adalah John Locke (1632-1704). John Locke  dilahirkan  pada  tahun  1632  di  daerah  Somersetshire,  Inggris.  Locke  menempuh pendidikan di Oxfrod University. Locke dikenal sebagai tokoh filsafat, di mana salah satu karyanya yang banyak dibaca berjudul “ Essay Concerning Human Understanding” . Selain itu, Locke juga dikenal sebagai politikus, karena dua karyanya sangat berpengaruh di bidang politiik,  yakni,  “ Two  Treatises  of  Government” dan  “ First  Letter  Concerning  Toleration”. Kemudian Locke juga memiliki pandangan  terkait negara, yang mana tercantum dalam bukunya yang diberi judul “ Two Treatises of Government”. Berdasarkan isi dari buku tersebut diketahui  bahwa  Locke  membagi  perkembangan  masyarakat  menjadi  tiga,  yaitu  dalam keadaan alamiah, keadaan perang dan negara. Pada keadaan alamiah semua masyarakat memiliki kebebasan serta kesamaan hak. Jika setiap individu hidup sesuai dengan hukum kodrat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, maka tidak akan timbul kekacauan akibat dari kebebasan yang dimiliki. 40
Locke mempunyai pandangan tentang hak kodrati, di mana setiap individu karena hukum  kodrat  maka  mempunyai  hak  atas  kehidupan,  kemerdekaan,  kesehatan  serta kebebasan. Selain itu setiap individu juga memiliki hak atas harta yang dimilikinya, yang mana dapat digunakan untuk bertahan hidup serta meneruskan garis keturunannya. Hak yang melekat pada diri setiap individu tidak dapat dipindahkan kepada individu yang lain ataupun dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. 41
39 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
40 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2 , (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hlm. 36-39.
41 Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, hlm. 29.
Manusia  merupakan  makhluk  otonom  yang  dapat  melakukan  semua  hal,  selama masih dalam koridor batas yang ditetapkan  oleh  hukum alam. Sehingga  manusia harus saling menghormati otonomi masing-masing sebagai makhluk rasional yang mempunyai tujuan, sehingga tidak diperbolehkan untuk mencederai kehidupan, kesehatan, kebebasan atau  kekayaan  orang  lain.  Sehingga  Locke  menetapkan  dua  jenis  pembatasan.  Pertama, menyangkut toleransi bagi praktik-praktik yang mengancam prinsip toleransi itu sendiri, artinya  jika  tindakan  tersebut  dibiarkan  maka  akan  mengakibatkan  orang  lain  terpaka melaksanakan  sesuatu  yang  tidak  dikehendakinya.  Kedua,  semua  manusia  tunduk  pada hukum alam (baik berupa larangan Tuhan, keharusan alamiah, atau prinsip rasionalitas). 42
Manusia  memperoleh  hak-hak  tersebut  dalam  keadaan  alami,  namun  hak-hak tersebut belum terjamin kebebasannya. Maka, Locke juga mengemukakan bahwa untuk menjamin kebebasan serta memberikan kepastian hidup, maka umat manusia turut ambil bagian dalam suatu “kontrak sosial”. Ketika mengambil bagian dalam kontrak sosial maka secara sukarela mereka harus menyerahkan haknya kepada negara. 43 Secara ideal, kontrak sosial  tersebut  ditunjukkan  Locke  dalam  bentuk  konstitusi  yang  berwujud  negara  dan memiliki landasan dasar yang patut dihargai serta ditaati oleh setiap individu yang terikat didalamnya.
Locke  mengemukakan  bahwa  negara  berfungsi  untuk  menjaga  serta  menjamin keamanan pada kelangsungan hidup dan properti yang dimiliki oleh setiap individu. Sebab hal itu, setiap individu secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan yang dimiliki dan bersedia  terikat  serta  taat  pada  aturan  yang  telah  ditentukan  bersama.  Sehingga  dalam menjalankan tugasnya, negara hanya bekerja sejalan dengan yang dikehendaki rakyatnya. Kemudian,  negara  dapat  dikatakan  melanggar  batas-batas  hak  yang  sah  jika  mayoritas masyarakat merasa tidak puas dan mempunyai kesimpulan bahwa harus ada perubahan pada batas-batas itu. 44 Atas dasar inilah, negara tidak memiliki kekuasaan secara mutlak. Negara  dapat  dibubarkan  ketika  rakyat  menemukan  hal-hal  yang  tidak  sejalan  dengan ketetapan  yang  telah  berlaku.  Untuk  terciptanya  kenyamanan  dalam  kehidupan
42 Ian Shapiro, Evolusi Hak dalam Teori Liberal, Terj. Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. l101-103
43 Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, hlm. 29.
44 Ian Shapiro, Evolusi Hak dalam Teori Liberal , hlm. 92.
bermasyarakat,  maka  perlu  adanya  aturan  yang  harus  ditaati  dan  ketika  dilanggar  akan dikenai sanksi. 45
Berdasarkan  gagasan  tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  setiap  individu  secara sukarela mengikatkan dirinya pada suatu komunitas sosial dan mematuhi aturan yang telah ditentukan karena mengharapkan jaminan atas hak-hak yang dimiliki untuk pemeliharaan serta pertahanan pada dirinya. Ketika kontrak sosial telah dibentuk oleh setiap individu yang  ada  didalamnya,  maka  secara  legal  kontrak  tersebut  telah  menjadi  undang-undang yang wajib dihormati dan ditaati oleh setiap anggotanya.
Berdasarkan sudut pandang hak kodrati yang dikemukakan oleh Locke ini, Davidson menyimpulkan dua hal. Pertama yaitu, setiap individu merupakan makhluk yang memiliki hak  serta  kebebasan  yang  mana  dapat  menentukan  pilihan  sendiri.    Kedua  yaitu, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang tidak hanya menggantungkan berbagai hal  sesuai  dengan  kehendak  rakyatnya,  namun  juga  pada  keinginan  pemerintah  dalam memberikan perlindungan terhadap hak kodrati setiap individu. 46

## Perkawinan Transeksual dalam Perspektif Teori Hak Kodrati
Di  Indonesia  sendiri,  prosedur  perubahan  kelamin  tidak  diatur  secara  khusus. Namun  untuk mendapatkan  perlindungan,  penentuan  status  pribadi  serta  hukum,  dan pengakuan, maka semua peristiwa kependudukan serta peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat Indonesia telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pada Pasal 1  angka  17  UU  Adminduk,  disebutkan  jika  “peristiwa  penting  adalah  kejadian  yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan  anak,  pengesahan  anak,  pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan  status kewarganegaraan”. 47
Pada  Pasal  56  ayat  (1)  UU  Adminduk  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  peristiwa penting  lainnya,  yaitu  peristiwa  yang  telah  mendapatkan  peneetapan  dari  Pengadilan Negeri yang selanjutnya dapat dicatatkan pada instansi pelaksana. Berdasarkan penjelasan
45 Patrick Hayden, The Philosophy of Human Rights, (United States: Paragon House, 2001), hlm. 84.
46 Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar, hlm. 29.
47 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
tersebut maka diketahui bahwa setalah melakukan operasi pengantian kelamin, individu tersebut  dapat  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Negeri  terkait  penetapan pergantian  jenis  kelamin.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan  perlindungan, kemanan  serta  status  hukum  bagi  individu  tersebut.  Setelah  penetapan  berhasil didapatkan,  maka  dapat  dicatatkan  pada  Pejabat  Pencatatan  Sipil. 48 Proses  penetapan tersebut  juga  dilakukan  oleh  Dorce  Gamalama,  di  mana  ia  mengajukan  permohonan perubahan nama dan jenis kelamin, sehingga ia telah resmi diakui sebagai wanita.
Berbanding  terbalik  dengan  ketentuan  tersebut,  Majelis  Ulama  Indonesia  telah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat  Kelamin.  MUI  telah  menetapkan  bahwa  “mengubah  alat  kelamin  dari  laki-laki menjadi  perempuan  atau  sebaliknya  yang  dilakukan  secara  sengaja,  misalnya  dengan operasi  ganti  kelamin,  hukumnya  haram”.  Sehingga  kedudukan  hukum  setiap  individu yang telah melalui serangkaian tindakan operasi pergantian kelamin adalah dipersamakan dengan  jenis  kelamin  sebelumnya,  meskipun  pengadilan  telah  menetapkan  bahwa  jenis kelamin individu tersebut telah berubah. 49
Dasar  hukum  yang  digunakan  MUI  dalam  menetapkan  hukum  perubahan  dan penyempurnaan alat kelamin yaitu QS. An-Nisa (4) ayat 119 yang berbunyi:
ِ يَغُي َلَف ۡمُهَ نَرُملَأَٓو ِمََٰعۡنَأۡلٱ َناَذاَء َ نُكِ تَبُيَلَف ۡمُهَ نَرُملَأَٓو ۡمُهَ نَيِ نَمُأَلَو ۡمُهَ نَ لِضُأَلَو نَمَو ِۚ ِ َ لٱ  ََ ۡلََ َ نُر اّٗنيِبُ م اّٗناَر ۡسَُ َرِسََ ۡدَقَف ِ َ لٱ ِنوُد نِ م اّٗ يِلَو َنَٰ َطۡيَ شلٱ ِذِخَ تَي ١١١
Artinya: “ Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah),  lalu  benar-benar  mereka  meubahnya.  Barangsiapa  yang  menjadikan  syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata” . (QS. An-Nisa (4): 119). 50
Selanjutnya juga terdapat hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:
48 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
49 Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.
50 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 97.
ِِّبَشَتُمْلا َمَّ لَسَو ِهْيَلَع ُهَّ للا ىَّ لَص ِهَّ للا ُلوُسَر َنَعَل :َلاَق اَمُهْنَع ُهَّ للا َيِضَر ٍساَّ بَع ِنْبا ْنَع ْنِن َنيِه
ىراخبلا هاور( .ِلاَجرِّ لاِب ِّءاَسِّ نلا ْنِن ِتاَهِّ بَشَتُمْلاَو ،ِّءاَسِّ نلاِب ِلاَجِّ رلا
)
Artinya: “ Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ‘Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki .” (HR. Bukhari). 51
Selain kedua dasar hukum tersebut, MUI juga menggunakan beberapa kaidah fiqh, salah satunya yaitu ررضلاب لازيال ررضلا yang memiliki arti “bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lain”. 52
Setiap individu dilahirkan dengan berbagai hak yang ada pada dirinya. Salah satu hak tersebut  adalah  melakukan  perkawinan  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  serta mendapatkan keturunan. Namun terdapat beberapa perkawinan yang masih dipandang tabu oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu perkawinan transeksual. Pengertian perkawinan sendiri dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari beberapa unsur, salah satunya yaitu perkawinan terjadi antara pria dan wanita. Jika mengacu pada aturan yang telah menetapkan seorang transeksual secara resmi berganti nama dan jenis kelamin,  maka  perkawinan  tersebut  dapat  dilakukan.  Namun  hal  tersebut  berbeda  jika mengacu pada ajaran agama Islam, di mana menurut fatwa MUI perbuatan pergantian jenis kelamin tidak diperbolehkan dan status hukum transeksual tersebut tetap sama dengan jenis  kelamin  seperti  sebelumnya.  Meskipun  telah  mendapatkan  penetapan  dari pengadilan. Sehingga, jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan akan terjadi perkawinan sesama jenis, yang mana hal tersebut dilarang dalam agama.
Hal  tersebut  didukung  oleh  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU Perkawinan, di mana “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu”.  Berdasarkan  aturan  di  atas,  diketahui  bahwa aturan  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  didasarkan  pada  hukum  agama  serta kepercayaaan  yang  dianut  oleh  masing-masing  individu.  Seperti  aturan  yang  ada  dalam agama Islam, yang mana melarang operasi pergantian kelamin, sehingga perkawinan yang dilakukan  oleh  transeksual  juga  tidak  diperbolehkan.  Hal  tersebut  berakibat  pada
51 Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari, Juz XXVIII, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 733.
52 Abdul Haq, Ahmad Mubarok, dan Agus Rouf, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku I, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 232.
perkawinan yang tidak dapat dicatatkan secara resmi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Maka dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transeksual dipandang tidak sah  menurut  hukum  agama  serta  negara,  karena  tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya perkawinan.
Perkawinan dilakukan tentunya karena tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut didasarkan pada pandangan masing-masing individu. Namun demikian, tujuan umum dari perkawinan disebutkan dapat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “…membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 53 Harapan atas tujuan tersebut tentunya untuk mendapatkan kebahagian selama hidupnya serta hubungan perkawinan tidak dapat diputuskan dengan begitu saja. Selain  tujuan  umum  tersebut,  perkawinan  menurut  agama  Islam  juga  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  baik  secara  jasmani  dan  rohani.  Tujuan  lainnya  yaitu  untuk membangun keluarga yang bahagia serta dapat meneruskaan garis keturunannya. Ketika mendapatkan  keturunan  tentunya  bersamaan  dengan  tanggung  jawab  untuk  menjaga keturunannya dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, dengan adanya perkawinan maka diharapkan  dapat  mencegah  perbuatan  zina  serta  tercipta  ketenangan  jiwa  bagi  dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya. 54
Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa salah satu tujuan dari dilaksanakan perkawinan  yaitu  meneruskan  keturunan.  Namun  hal  tersebut  tentunya  tidak  dapat dipenuhi  dalam  perkawinan  transeksual,  karena  meskipun  telah  berganti  kelamin  dan mendapatkan penetapan menjadi perempuan Pengadilan Negeri, pelaku transeksual tetap tidak dapat mangandung karena tidak memiliki rahim. Tujuan lain perkawinan yang tidak dapat  dicapai  adalah  mencegah  perzinahan.  Seperti  yang  diketahui  bahwa  dalam perkawinan transeksual telah terjadi hubungan sesama jenis, di mana hal tersebut tentunya menjadikan  pelaku  transeksual  melakukan  perzinahan.  Sehingga  dalam  perkawinan transeksual selain tidak sah secara agama dan negara, juga tidak dapat mencapai beberapa tujuan perkawinan.
Perkawinan transeksual  merupakan isu yang ramai diperbincangkan secara global. Isu tentang perkawinan transeksual seringkali dikaitkan dengan hak asaasi manusia. HAM
53 UU No. 1974 tentang Perkawinan.
54 K.N.  Sofyan  dan  Warkum  Sumitro, Dasar-Dasar  Memahami  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.
merupakan produk dari mazhab hukum kodrat yang mana melahirkan teori hak kodrati. Salah satu pendukung dari teori hak kodrati adalah John Locke. Locke berargumen bahwa setiap  individu  karena  hukum  kodratnya  maka  memiliki  hak  atas  kehidupan, kemerdekaan, kesehatan dan kebebasan. Selain itu juga memiliki hak atas hartanya yang dapat digunakan untuk bertahan hidup serta memiliki keturunan. Ketika membicarakan tentang HAM maka yang akan dijadikan rujukan adalah Deklarasi Universal HAM. Pada Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Universal HAM, dijelaskan bahwa manusia terlahir dengan keadaan merdeka, memiliki martabat serta hak yang dipersamakan. Selain itu, hak serta kebebasan  yang  diimiliki  oleh  setiap  individu  tidak  dibedakan  oleh  apapun,  baik  itu berdasarkan ras, suku, jenis kelamin, agama dan lain sebagainya.
Seperti  yang  diketahui  bahwa  Indonesia  banyak  mengadopsi  berbagai  norma  hak yang terdapat dalam instrument HAM internasional, yang mana dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Pada Pasal 1 disebutkan  bahwa  “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah-Nya  yang  wajib dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  negara,  hukum  dan  Pemerintah,  dan  setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 55
Dari ketentuan di atas maka dapat dipahami jika hak asasi manusia merupakan suatu hal yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aturan hukum. HAM terdiri dari beberapa hak, salah satunya hak untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 DUHAM, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia dewasa  maka  memiliki  hak  untuk  melangsungkan  perkawinan,  tanpa  ada  batasan  ras, kewarganegaraan  serta  agama.  Ketika  akan  melangsungkan  perkawinan  tentunya dibutuhkan  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya  mengenai  hak  untuk melaksanakan perkawinan juga tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 10 UU No.  39  Tahun  1999  tentang  Perkawinan.  Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut  diketahui bahwa setiap individu memiliki hak untuk membangun suatu keluarga serta meneruskan garis  keturunannya  dengan  cara  melakukan  perkawinan  yang  sah.  Perkawinan  sah  jika dilaksanakan  atas  persetujuan  dan  kehendak  kedua  belah  pihak  serta  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
55 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Segala  sesuatu  yang  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  tentunya  memiliki batasan-batasan tertentu, termasuk hak dan kebebasan yang dimiliki manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 DUHAM, di mana pelaksanakan hak dan kebebasan dibatasi oleh ketentuan hukum guna menjamin dan menghormati hak serta kebebasan individu lain.  Hal  tersebut  tentunya  demi  terciptanya  ketertiban  dan  kesejahteraan  umum. Penjelasan tersebut sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945  dan  Pasal  73  UU  No.  39  Tahun  1999,  yang  mana  juga  dijelaskan  bahwa  setiap individu  dalam  melaksanakan  hak  serta  kebebasannya  harus  mematuhi  batasan-batasan yang  telah  diatur  oleh  undang-undang.  Hal  tersebut  guna  menghormati  hak  serta kebebasan individu lain. Selain itu, juga untuk terciptanya keadilan yang sejalan dengan pertimbangan nilai moral, agama, keamanan serta ketertiban umum.
Terkait  dengan  batasan-batasan  yang  terdapat  dalam  hak  dan  kebebasan,  Locke sendiri menentukan dua batasan agar tidak mencerderai kehidupan serta kebebasan orang lain. Salah satu dari dua batasan tersebut yaitu semua manusia harus tunduk pada hukum alam, baik berupa larangan yang ditetapakan Tuhan, keharusan alamiah ataupun prinsip rasionalitas. Manusia memiliki kebebasan untuk bertindak namun bukan berarti manusia bebas  melakukan  segala  hal  sesuai  dengan  kehendak  hatinya,  sehinggal  hal-hal  yang menyimpang  dari  tujuan  utama  alam  tidak  dapat  dibiarkan.  Jika  dikaitkan  dengan perkawinan transeksual, tentunya perbuatan tersebut telah melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Locke. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan transeksual dilarang dalam agama Islam, sehingga jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan melanggar larangan Tuhan.
Locke  juga  mengemukakan  bahwa  untuk  menjamin  kebebasan  dan  menghindari ketidakpastian  hidup,  manusia  mengikat  dirinya  dalam  kontrak  sosial  dalam  bentuk konstitusi yang berwujud negara. Sehingga, ketika manusia secara sukarela mengikatkan dirinya pada negara maka manusia harus taat pada aturan yang telah dibuat bersama. Secara legal aturan tersebut akan menjadi perundang-undangan yang harus dihormati serta tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Aturan yang berlaku di Indonesia sendiri meliputi banyak hal, salah satunya yaitu aturan mengenai perkawinan. Sebagaimana aturan yang berlaku, bahwa perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang dinyatakan sah pula menurut  agama.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan. Seperti yang diketahui bahwa hukum perkawinan transeksual dalam agama Islam  adalah  tidak  sah.  Sehingga  perkawinan  transeksual  juga  dinyatakan  tidak  sah menurut agama. Bagi setiap individu yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu kontrak sosial  yaitu  dalam  bentuk  negara,  maka  harus  mentaati  aturan  mengenai  perkawinan tersebut.
Aturan mengenai perkawinan transeksual yang dinyatakan tidak sah menurut agama dan negara tentunya tidak melanggar batas-batas hak yang dimiliki oleh manusia, karena mayoritas  masyarakat  tidak  merasa  bahwa  aturan  tersebut  melanggar  hak  dan kebebasannya. Aturan dibuat agar setiap individu memahami batasan akan kebebasannya, sehingga tidak saling mencederai dan melanggar hak dan kebebasan individu lain. Sehingga hak  dan  kebebasan  setiap  individu  untuk  melakukan  perkawinan  harus  dibatasi  oleh aturan-aturan yang berlaku.

## SIMPULAN
Setiap  individu  memiliki  hak  dan  kebebasan  untuk  melakukan  suatu  hal  yang diinginkannya, salah satunya yaitu melangsungkan perkawinan. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku transeksual. Namun seperti yang diketahui bahwa perkawinan transeksual tidak diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang yang berlaku hanya mengatur terkait perkawinan yang sah menurut negara ialah perkawinan yang dianggap sah pula menurut agama yang dianut oleh setiap individu, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Sehingga  semua  aturan  yang  berkaitan  dengan perkawinan dikembalikan lagi menurut hukum agama serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu.
Ketika  MUI  mengeluarkan  fatwa  Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Perubahan  dan Penyempurnaan  Alat  Kelamin,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  larangan  terkait  operasi pergantian kelamin yang dilakukan secara sengaja. Sehingga individu yang telah melakukan operasi  pergantian  kelamin,  kedudukan  hukumnya  tetap  sama  dengan  jenis  kelamin sebelumnya  Ketika  pelaku  transeksual  melaksanakan  perkawinan,  maka  akan  terjadi perkawinan sejenis, yang mana hal tersebut dilarang dalam agama. Maka perkawinan yang dilakukan oleh transeksual tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang mana berakibat pada tidak sahnya perkawinan tersebut.
Kemudian  jika  dikaitkan  dengan  teori  hak  kodrati,  maka  perkawinan  transeksual telah melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Locke, yaitu perbuatan tersebut telah dilarang  oleh  Tuhan.  Selain  itu,  sebagai  individu  yang  telah  mengikatkan  dirinya  pada suatu kontrak sosial bernama negara, maka individu tersebut harus patuh pada aturan yang ditetapkan  oleh  negara  tersebut.  Sehingga  jika  di  Indonesia  terdapat  aturan  mengenai perkawinan yang sah atau tidak sah dilakukan, maka setiap individu harus menghormati dan menaatinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2007. Fathul Baari. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
Davison, Gerald C dan John M. Neale. 2006. Psikologi Abnormal (Edisi Ke-9). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  dan  Terjemahnya. Bandung:  PT  Sygma  Examedia Arkanleema.
Diantha,  I  made  Pasek.  2017. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Justifikasi  Teori Hukum. Cet. II. Jakarta: Kencana.
Durand,  V.  Mark.  dan  David  H.  Barlow.  2006. Intisari  Psikologi  Abnormal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.
Fauziah, Anisa. Sugeng Samiyono. Fithry Khairiyati. 2020. Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Trangender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Surya Kencana Satu 11 (2).
Gamalama, Dorce dan FX Rudy Gunawan. 2005. Aku Perempuan: Jalan Berliku Seorang Dorce Gamalama. Depok: Gagas Media.
Hadiwijono, Harun. 1983. Sari Sejarah Filsafat Barat 2 . Yogyakarta: Kanisius.
Haq, Abdul. Ahmad Mubarok dan Agus Rouf. 2006. Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual . Surabaya: Khalista.
Hayden, Patrick. 2001. The Philosophy of Human Rights. United States: Paragon House.
Juwilda. 2010. Transgender “Manusia dan Kesetaraannya”. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Morrow, Deana F. dan Lori Messinger. 2006. Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People. New York: Columbia University Press.
Murtagh, Ben. Double Identities in Dorce’s Comedies: Negotiating Gender and Class in new Order Indonesian Cinema, 2017. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia).
Nevid, Jeffrey S. 2005. Psikologi Abnormal. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
Riyadi,  Eko,  dkk.  2012 Vulnerable  Groups: Kajian  dan  Mekanisme  Perlindungannya. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Shapiro, Ian. 2006. Evolusi Hak dalam Teori Liberal, Terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Shield, William C. dan Melissan Conrad Stoppler. 2010. Kamus Kedokteran Webster’s New World. Jakarta: PT Indeks.
Siregar,  Ahlun  Nazi.  Abbas  Arfan  dan  Noer  Yasin.  2021. Penalaran  Istilahi  Terhadap Pencatatan Perkawinan. Al- Ijtimaiyyah 7(1).
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2010. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Granfindo Persada.
Sofyan, K.N. dan Warkum Sumitro. 1994. Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia.
Surabaya: Usaha Nasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
UU  No.  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan.
Wafa, Moh. Ali. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang Selatan: Yasmi.
Winarso,  Widodo.  2015. Aspek  Psikologi,  Sosial-Kultura  dan  Sikap  Islam  Terhadap  Perilaku Transeksual di Indonesia. Fenomena 7(2).