## Peran Dan Hak Masyarakat Dalam Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32

## Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kadarudin 1 , Husni Thamrin 2 , Arpina 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
2,3 Program S1 Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long kadarudin@gmail.com, thamrin@stih-awanglong.ac.id, arvinagiri@yahoo.com
Article Info Abstract Article History Received: Oct 30, 2021 Accepted: Nov 30, 2021 Humans  in  utilizing  these  natural  resources  must  of  course  pay attention to their goals, and the effects caused by their use, which if  left  unchecked  will  have  an  impact  on  the  growth  ecosystem  of every existing environment. We need to know that the environment plays  a  very  important  role  in  people's  lives,  where  every community  definitely  needs  a  clean  and  far  from  pollution environment, one of the roles of the community in maintaining and managing  the  environment  is  the  creation  of  the  Law  on Environmental Protection and Management, hereinafter
abbreviated  as  UUPPLH  is  a  regulation  made  in  order  to guarantee the fulfillment and needs of the right to the environment in  its  protection  and  management.  The  author  uses  the  library research  method  or  literature  review.  This  literature  review research  is  conducting  research  from  library  books,  magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed.
Keywords: environmental management, community role, environmental protection

## Abstrak
Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini tentunya harus memperhatikan tujuannya, dan  pengaruh  yang  ditimbulkan  akibat  pemakaiannya,  yang  apabila  dibiarkan  maka  akan berdampak  terhadap  ekosistem  pertumbuhan  setiap  lingkungan  yang  ada.  Perlu  kita  ketahui bahwasannya  lingkungan  memberikan  peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat,  dimana  setiap  masyarakat  pasti  membutuhkan  lingkungan  yang  bersih  dan  jauh dari  polusi,  salahsatu  peran  masyarakat  dalam  menjaga  dan  mengelola  lingkungan  hidup adalah dengan terciptanya Undang – Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UUPPLH  adalah  peraturan  yang  dibuat  agar  dapat menjamin  pemenuhan  dan  kebutuhan  hak  atas  lingkungan  hidup  dalam  perlindungan  dan pegelolaannya. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
Kata Kunci: engelolaan lingkungan hidup, peran masyarakat, perlindungan lingkungan

## LATAR BELAKANG
Setiap manusia  pada dasarnya memerlukan  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan kondusif.  Lingkungan  yang  diharapkan  dapat  terbebas  dari  berbagai  macan bentuk  polusi.  Perlu  kita  ketahui  pada  dasarnya  perubahan  lingkungan  sangat ditentukan  oleh  sikap  maupun  perlindungan  manusia  pada  lingkungannya. Dalam  pendayagunaan  sumber  daya  alam,  baik  hayati  maupun  non-hayati, sangat  mempengaruhi  kondisi  lingkungan  hidup  bahkan  dapat  merombak system kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.  Masyarakat  dalam  hal  ini  tentunya  berperan  penting  guna menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
Manusia  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam  ini  tentunya  harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh yang ditimbulkan akibat pemakaiannya,  yang  apabila  dibiarkan  maka  akan  berdampak  terhadap ekosistem  pertumbuhan  setiap  lingkungan  yang  ada.  Perlu  kita  ketahui bahwasannya  lingkungan  memberikan  peran  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  masyarakat,  dimana  setiap  masyarakat  pasti  membutuhkan lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi, salahsatu peran masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah dengan terciptanya Undang – Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya disingkat dengan UUPPLH adalah peraturan yang dibuat agar dapat menjamin pemenuhan dan kebutuhan hak atas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pegelolaannya.
Ada  delapan  hak  yang  diakui  dalam  UUPPLH,  yaitu:  (1)  hak  atas  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  hak  asasi  manusia,  (2)  hak  mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5)  hak  mengajukan  usul  atau  keberatan  terhadap  rencana  usaha  dan  atau kegiatan  yang  diperkirakan  dapat  menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,  (7)  hak  untuk  melakukan  pengaduan  akibat  dugaan  pencemaran  dan atau perusakan lingkungan hidup, dan (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana  dan  perdata  dalam  memperjuangkan  hak  atas  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat. 1
Pada  era  global  seperti  sekarang  masalah  lingkungan  hidup  merupakan masalah yang dapat mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Dan pada dasarnya masalah lingkungan hidup menjadi kewajiban  asasi  manusia  untuk  dikelola  sebagaimana  mestinya  menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.
Masalah  lingkungan  hidup  semakin  lama  semakin  besar,  meluas,  dan  serius. Persoalannya  bukan  hanya  bersifat  lokal  atau  translokal  saja,  tetapi  sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Apabila salah satu aspek dari  lingkungan  terkena  masalah,  maka  berbagai  aspek  lainnya  akan mengalami  dampak  atau  akibat  pula. 2 Pada  dasarnya  permasalahan lingkungan  hidup  merupakan  ulah  setiap  masyarakat  yang  belum  sadar
1 UUPPLH, Pasal 65 dan 66
2 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.1.
bahwasannya  menjaga  dan  mengelola  lingkungan  hidup  yang  baik  adalah salah satu peran dari setiap masyarakat itu sendiri.
Banyak sekali dampak yang diakibatkan dari tidak sadarnya masyarakat dalam mengelola  dan menjaga  lingkungan  yang baik,  Banjir  bandang,  tanah  longsor, kebakaran  hutan,  hilangnya  kanekaragaman  hayati,  di  darat  dan  di  lautan, penipisan  lapisan  ozon,  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim,  kekeringan, naiknya  permukaan  laut,  tercemarnya  sungai,  air  tanah,  danau  dan  laut, tercemarnya  udara,  dan  timbulnya  macam  penyakit  baru  adalah  hanya sebagian  kecil  dari  akibat  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  makin  hari  makin mengancam  kelangsungan  hidup  seluruh  makhluk  bumi.  Richard  Stewart  dan James  E  Krier  mengelompokkan  suatu  masalah  lingkungan  dalam  tiga  hal  : pertama, pencemaran lingkungan; kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang  salah;  dan  ketiga,  pengerukan  secara  berlebihan  yang  menyebabkan habisnya  sumber  daya  alam.  Jika  ditarik  benang  lurus,  maka  terganggunya kualitas  lingkungan  seperti  habisnya  sumber  daya  alam,  tercemar  serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang sembarangan dan berlebihan. 3
Di  Indonesia  sendiri  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  sudah  sangat memperihatinkan, bahkan sampai dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada generasi yang akan datang, sehingga pada akhirnya generasi mendatang mendapat  masalah  lingkungan  yang  terjadi  akibat  kerusakan  lingkungan  pada masa  sebelumnya.  Dengan  demikian  maka  yang  harus  atau  perlu  dipertegas adalah bahwa Lingkungan hidup itu sendiri harus dipandang dan dikelola untuk kehidupan  berkelanjutan  bukan  semata-mata  untuk  pertumbuhan  dan pemerataan  pembangunan.  Perlu  kita  sadari  bahwasannya  kesadaran  akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia masih sangat kurang, yang  dimana  masyarakat  Indonesia  belum  bisa  sepenuhnya  secara  sadar untuk selalu menjaga lingkungan hidup yang ada.
Berbagai  keadaan  tersebut  yang  dapat  mengakibatkan  perubahan  sampai kerusakan  lingkungan  di  bumi.  Perilaku  manusia  yang  tidak  ramah  dengan tatanan alam di bumi semakin memperparah keadaan tersebut. Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang sangat serius  karena  telah  mengancam  keberadaan  manusia  itu  sendiri  sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha  Esa  maka  manusia  dan  lingkungan  hidup  (binatang,  tumbuhtumbuhan, tanah,  air,  udara,  dll)  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menikmati  kehidupan masing-masing. Kerusakan lingkungan hidup menyebabkan ketidak seimbangan  ekosistem.  Dalam  rangka  menjamin  kelangsungan  lingkungan hidup  diperlukan  peran  manusia  yang  telah  secara  langsung  atau  tidak langsung telah mnyebabkan permasalahan lingkungan hidup itu sendir. Sebagai  bagian  dari  sebuah  negara  maka  manusia  atau  individu  merupakan warga  negara  tersebut.  Permasalahan  lingkungan  hidup  dan  pengelolaannya menuntut  peran  pemerintah,  legislator,  penegak  hukum,  serta  masyarakat sebagai  warga  negara.  Di  negara  Indonesia  lingkungan  hidup  yang  baik  dan sehat  merupakan  hak  asasi  setiap  warga  negara  Indonesia  sebagaimana
3 Richard Stewart and James E Krier, Environmental Law and Policy, New York The Bobbs Merril co.Inc, Indianapolis, 1978.
diamanatkan  dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan  Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundangkan  undang-undang  mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup diantaranya:
1.  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1982  Tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.
2.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  Pengelolaan Lingkungan.
3.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkngan Hidup.
Hal-hal  yang  melatar  belakangi  pembuatan  Undang-undang  tersebut diantaranya  adalah  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bahwa  semangat  otonomi  daerah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  telah  membawa  perubahan  hubungan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  bahwa  kualitas lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah  mengancam  kelangsungan perikehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  sehingga  perlu  dilakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  sungguh-sungguh  dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Pada  kenyataannya  bahwa  pemanasan  global  yang  semakin  meningkat mengakibatkan  perubahan  iklim  sehingga  memperparah  penurunan  kualitas lingkungan  hidup  karena  itu  perlu  dilakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  bahwa  agar  lebih  menjamin  kepastian  hukum  dan memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  sebagai  bagian  dari  perlindungan terhadap  keseluruhan  ekosistem.  Berdasarkan  hal  demikian,  peran  serta masyarakat  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  dalam  kerangka  menciptakan lingkungan  hidup  yang  sehat.  Makna  kesehatan  tidak  semata  secara  fisik dengan  lingkungan  yang  baik.  Namun  makna  kesehatan  sangat  luas salahsatunya  adalah  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  hidup  yang  baik agar  tidak  terjadi  kerusakan  alam  yang  dapat  memberikan  dampak  kepada para generasi kita selanjutnya.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer  Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Masyarakat  dalam  Pelindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup. Pengelolaan  lingkungan  merupakan  salahsatu  cara  dalam  pencegahan, penanggulangan  kerusakan  dan  pencemaran  serta  pemulihan  kualitas lingkungan  saat  ini,  hal  ini  menuntut  dikembangkannya  berbagai  perangkat kebijakan  dan  program  serta  kegiatan  yang  didukung  oleh  sistem  pendukung pengelolaan  lingkungan  lainnya.  Sistem  tersebut  mencakup  kemantapan kelembagaan,  sumberdaya  manusia  dan  kemitraan  lingkungan,  disamping perangkat  hokum  dan  perundangan,  tersedianya  informasi  serta  pendanaan. Sifat  keterkaitan  (interdependensi)  dan  keseluruhan  (holistik)  dari  esensi lingkungan  telah  membawa  konsekuensi  bahwa  pengelolaan  lingkungan, termasuk  sistem  pendukungnya  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  akan  tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dijabarkan  pula  bahwa  penggunaan sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi lingkungan  hidup.  Sebagai  konsekuensinya,kebijakan,  rencana,  dan  /  atau program  pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban  melakukan  pelestarian lingkungan  hidup  dan  mewujudkan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan. Menurut  Waluyo,  (2002:33).  Peran  serta  masyarakat,  pada  dasarnya  adalah suatu  proses  yang  melibatkan  masyarakat  umumnya  dikenal  sebagai  peran serta  masyarakat,  yaitu  proses  komunikasi  dua  arah  yang  berlangsung  terus- menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses  kegiatan,  dimana  masalah-masalah  dan  kebutuhan  lingkungan  sedang dianalisa.
Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil  keputusan  dengan  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan beserta  anggota  masyarakat  lainnya  yang  mempunyai  hak  untuk  didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan  pembuat  keputusan  tersebut.  Mereka  bersama-sama  membahas masalah,  mencari  alternatif  pemecahan  masalah  dan  membahas  keputusan. Selain  hal  di  atas,  penyertaan  masyarakat  akan  juga  memberikan  informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan  mereduksi  kemungkinan  penolakan  masyarakat  untuk  menerima keputusan.  Pemberian  akses  atas  informasi  tentang  pengelolaan  lingkungan juga  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aspek  peran  serta masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Menurut  Canter  (1977), Cormick  (1979),  Goulet  (1989)  dan  Wingert  (1979)  dalam  bukunya  waluyo, (2002:35). Merinci peran serta masyarakat sebagai berukut:
a.  Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan Penganut  paham  ini  berpendapat  bahwa  peran  serta  masyarakat merupakan  suatu  kebijaksanaan  yang  tepat  dan  baik  untuk  dilaksanakan. Paham  ini  dilandasi  oleh  suatu  pemahaman  bahwa  masyarakat  yang potensial  dikorbankan atau  terkorbankan  oleh  suatu  proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
b.  Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi
Penganut  paham  ini  mendalilkan  bahwa  peran  serta  masyarakat merupakan  strategi  untuk  mendapatkan  dukungan  masyarakt  (ppublic support).  Pendapat  ini  didasarkan  kepada  suatu  paham  bahwa  bila masyarakat  merasa  memiliki  akses  terhadap  pengambilan  keputusan  dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan  dengan  baik,  maka  keputusan  tersebut  akan  memiliki kredibilitas.
c.  Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi Peran  serta  masyarakat  didayagunakan  sebagai  alat  untuk  mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini  dilandasi  oleh  suatu  pemikiran  bahwa  pemerintah  dirancang  untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut  adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
d.  Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa menjadi sebuah solusi yang memberikan peran penting dalam menjaga dan melindungi setiap lingkungan hidup di bumi ini, yang apabila dalam sebuah persengketaan  terdapat  ketidak  adilan  maka  disitulah  masyarakat  bias membantu memberikan sebuah penyelesaian yang baik.
e.  Peran Sera Masyarakat sebagai Terapi Menurut  persepsi  ini,  peran  serta  masyarakat  dilakukan  sebagai  upaya untuk  "mengobati"  masalahmasalah  psikologis  masyarakat  seperti  halnya perasaan  ketidak  berdayaan  (sense  of  powerlessness),  tidak  percaya  diri dan  perasaan  bahwa  diri  mereka  bukan  komponen  penting  dalam masyarakat.
f.  Peranserta Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Dengan  diberlakukannya  Undang –Undang  Nomor 32  Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  diharapkan  bahwa penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras,  serasi,  dan  seimbang dengan  fungsi  lingkungan  hidup.  Sebagai  konsekuensinya,  kebijakan, rencana,  dan/atau  program  pembangunan  harus  dijiwai  oleh  kewajiban melakukan  pelestarian  lingkungan  hidup  dan  mewujudkan  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Penegakan  hukum  pidana  dalam  Undang- Undang 32  Tahun 2009  ini  memperkenalkan  ancaman  hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.
Penegakan  hukum  pidana  lingkungan  tetap  memperhatikan  azas  ultimum remedium  yang  mewajibkan  penerapan  penegakan  hukum  pidana  sebagai upaya  terakhir  setelah  penerapan  penegakan  hukum  administrasi  dianggap tidak berhasil Leden Marpaung, (1997:56). Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi,  dan  gangguan.  Dalam  pelaksanaan penegakkan  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  ini  meliputi  prinsip- prinsip  perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  didasarkan  pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan
pengintegrasian  aspek  transparansi,  partisipasi,  akuntabilitas,  dan  keadilan. Melalui  Peraturan  Perundangan  ini  juga,  Pemerintah  memberi  kewenangan yang  sangat  luas  kepada  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  daerah  masing  masing  yang  tidak  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  pengambil  keputusan,  peran  serta  masyarakat  juga  akan mereduksi  kemungkinan  penolakan  masyarakat  untuk  menerima  keputusan. Pemberian  akses  atas  informasi  tentang  pengelolaan  lingkungan  juga merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aspek  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  (RM.  Gatot  Soemartono,  1996:17). Adapun  tujuan  dari  peran  serta  masyarakat  sejak  tahap  perencanaan  adalah untuk  menghasilkan  masukan  dan  persepsi  yang  berguna  dari  warga  negara dan  masyarakat  yang  berkepentingan  (public  interest)  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  lingkungan.  Karena  dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan  (interest  groups),  para  pengambil  keputusan  dapat  menangkap pandangan,  kebutuhan  dan  pengharapan  dari  masyarakat  dan  kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep.
Pandangan  dan  reaksi  masyarakat  itu,  sebaliknya  akan  menolong  pengambil keputusan untuk  menentukan  prioritas,  kepentingan  dan  arah  yang  positif  dari berbagai faktor. Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (accountability) badan yang  bersangkutan.  Dengan  cara  mendokumentasikan  perbuatan  keputusan badan negara ini, sehingga mampu menyediakan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan bahkan pengadilan merasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan  yang  telah  diambil  ketika  membuat  keputusan  tersebut.  Yang pada  akhirnya  akan  dapat  memaksa  adanya  tanggung  jawab  dari  badan negara  tersebut  atas  kegiatan  yang  dilakukannya.  Koesnadi  (2003:67), Perlunya  peran  serta  msyarakat  telah  pula  diungkapkan  oleh  Prof.Koesnadi Hardjasoemantri,  bahwa  selain  itu  memberikan  informasi  yang  berharga kepada  para  pengambil  keputusan,  peran  serta  masyarakat  akan  mereduksi kemungkinan  kesediaan  masyarakat  untuk  menerima  keputusan.  peran  serta masyarakat  akan  membantu  perlindungan  hukum.  Bila  suatu  keputusan  akhir diambil dengan memperhatikan keberatan keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil  kemungkinan  pengajuan  perkara  ke  pengadilan.  Karena  masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir. Koesnadi (2003:67), Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya  syarat-syarat  berikut  agar  peran  serta  masyarakat  menjadi  efektif dan berdaya guna:
1.  Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya;
2.  Informasi  Lintas-batas  (transfortier  information);  mengingat  masalah lingkungan  tidak  mengenal  batas  wilayah  yang  dibuat  manusia,  maka  ada kemungkinan  kerusakan  lingkungan  di  satu  daerah  akan  pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Dengan demikian pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting;
3.  Informasi  tepat  waktu  (timely  information);  suatu  proses  peran  serta masyarakat  yang  efektif  memerlukan  informasi  yang  sedini  dan  seteliti mungkin,  sebelum  keputusan  terakhir  diambil.  Sehingga,  masih  ada kesempatan untuk memeprtimbangkan dan mengusulkan altenatif-alternatif pilihan;
4.  Informasi yang lengkap dan menyeluruh(comprehensive information); walau isi  dari  suatu  informasi  akan  berbeda  tergantumg  keperluan  bentuk kegiatan  yang  direncanakan,  tetapi  pada  intinya  informasi  itu  haruslah menjabarkan rencana kegitana secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil;
5.  Informasi  yang  dapat  dipahami  (comprehensive  information);  seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks  dan  bersifat  teknis  ilmiah,  sehingga  haruslah  diusahakan informasi  tersebut  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  awam.  Metode  yang sering  digunakan  adalah  kewajiban  untuk  membuat  uraian  singkat  atas kegiatan yang dilakukan.

## KESIMPULAN
Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana  mestinya  menurut  amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehingga setiap  manusia  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  bertanggung jawab  terhadap  kelangsungan  lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu  peran  serta masyarakiat  dalam  menciptakan  lingkungn  hidup  juga  berkait  erat  dengan kewajiban  untuk  menjaga  lingkungan  itu  sendiri.  Bahwa  setiap  orang  adalah bagian  dari  masyarakat  dan  masyarakat  memiliki  hak,  kewajiban  dan  peran yang  sama  dalam  pengelolaan  lingkungan,  tanpa  terkecuali  masyarakat  desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat- tempat  tertentu  saja  namun  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Keberadaan  masyarakat  akan  efektif  sekali  jika  perannya  dalam  mengontrol pengelolaan  lingkungan  yang  ada  bisa  diwujudkan.  Tujuan  dari  peran  serta masyarakat  sejak  tahap  perencanaan  sampai  evaluasi  dalam  pengelolaan lingkungan  adalah  untuk  menghasilkan  masukan  dan  persepsi  yang  berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  lingkungan.  Karena dengan  melibatkan  masyarakat  yang  potensial  terkena  dampak  kegiatan  dan kelompok  kepentingan  (interest  groups),  para  pengambil  keputusan  dapat menangkap  pandangan,  kebutuhan  dan  pengharapan  dari  masyarakat  dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Posisi dan peranan aturan  tersebut  hanyalah  sebagai  sarana  penunjang  belaka,  sebagai  sarana penunjang  maka  keampuhan  dan  kedayagunaannya  akan  selalu  tergantung kepada  siapa  dan  dengan  cara bagaimana digunakannya.  Betapa  pun  ampuh dan  sempurnanya  sarana,  namun  jika  yang  menggunakannya  tidak  memiliki keterampilan  dan  kemahiran  sudah  pasti  keampuhan  dan  kesempurnaan daripada sarana tersebut tidak akan terwujud.

## REFERENSI
Undang  Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
N.H.T  Siahaan, Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan ,  Erlangga, Jakarta, 2004,
Richard Stewart  and James E Krier, Environmental Law and Policy,  New York The Bobbs Merril co. Inc, Indianapolis, 1978,
Asshiddiqqie,  Jimly.  2006. Pengantar  Ilmu  Tata  Negara Jilid  II,  Cetakan Pertama,  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Kinstitusi RI.
Gani, Aboel. 1990. Politik Dan Hukum, Sebuah Catatan . Sebagaimana disebut dalam Padmo Wahjono. Hukum Tata Negara . Jakarta; Ghalia Indonesia. Hamsah,  Andi  Sudirman.  2007. Organisme,  Lingkungan  dan  Kehidupan Manusia . Makassar: Mappanrea.
Hardjasoemantri, Koesnadi. 2003. Hukum Lingkungan . Yogyakarta; Gadjahmada University Press.
Marpaung,  Leden  Marpaung,  1997. Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika. Nuryanto.  2011. Pencemaran  Dan  Hak  Masyarakat  Atas  Ganti  Rugi. Solo: Panepen Mukti. Rahayu, Umirah. 2010.