ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )

## PARADOKS DAN SINJUTAS (SINERGI-KEBERLANJUTAN- KETUNTASAN) GERAKAN FILANTROPI DI INDONESIA

## OLEH :

## ZAENAL ABIDIN 1
1 Kepala Lab.Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

## Abstrak
Pembangunan masyarakat berbasis kekuatan potensi lokal menadi isu strategis beberapa tahun belakangan ini. Potensi lokal di nyatakan dalam aktifitas keswadayaan masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan di dalam kehidupan bermasyarakat.Wujud keswadayaan tersebut berupa partisipasi pembangunan jembatan, jalan kampung, gedung pertemuan, bahkan sampai dengan kepedulian sosial terhadap  sesama.  Realitas  tersebut  menjadi  bagian  dari  kohesi  sosial  yang  tidak  dapat  dipandang sebelah  mata  oleh  pemerintah,  namun  kelak  menjadi  bagian  dari  penguatan-penguatan  peran civil society di  Indonesia. Civil  Society dapat  diartikan  sebagai  kenyataan  dari  kehidupan  sosial  yang terorganisasi yang bersifat sukarela, swadaya, swasembada dan terbebas dari tekanan negara 18 . Potret gerakan  civil  society  ini  di  Indonesia  berkembang  pesat  dengan  salah  satunya  dengan  munculnya aktifitas dan lembaga filantropi baik dengan aroma agama maupun tidak. Praktik-praktik filantropi baik secara individu, kelompok maupun corporate semakin menggeliat sehingga menjadi pantas bagi kita  untuk  tidak  sekedar  percaya,  ataupun  pasrah  dengan  kegiatan-kegiatan  filantropi  tanpa  perlu bersikap kritis dengan hal tersebut.

## PENDAHULUAN
Patut disadari bahwa gerakan filantropi sebagai  narasi  dari  kehidupan  sosial  yang mengedepankan    nilai-nilai  kemanusiaan secara  alamiah.  Bahkan  filantropi  merupakan fitrah manusia dalam menjalani kehidupan ini salah  satunya  berbagi  kasih  dengan  manusia lain. Berbagi kasih ini dapat diwujudkan dalam bentuk  sikap-sikap  peduli  terhadap  sesama, simpati  terhadap  keprihatinan  orang  lain bahkan  banyak  diantara  mereka,  larut  dalam empati  kehidupan  orang  lain  yang  kondisi
18 Abidin, Zaenal dkk. Penguatan Lembaga Zakat dan Masjid sebagai Pemberdayaan Civil Society dalam Demokrasi, Civil Society & Globalisasi.hal-23.2011.
hidupnya  tidak  beruntung.  Konsep  berbagi kasih ini sering populer dengan sikap berderma atau charity.
Kata  atau  istilah  filantropi  tergolong kata  serapan  dan  belum  begitu  popular  di Indonesia.  Istilah  ini  sampai  sekarang  belum mendapatkan  perpadanan  kata  yang  pas  dan disepakati  sebagai  kata  baku.  Sebagian masyarakat mengartikannya sebagai “kedermawanan”,  “cinta  kasih”,  “kasih sayang”,  “kesetiakawanan”,  dan  sebagainya yang  merupakan  terjemahan  bebas  dari
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
philanthropy .  Kata philanthropy sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu phillen yang berarti mencintai (to love) dan anthropos yang berarti  manusia  (human  kind),  sehingga  kata philanthropy dimaknai  sebagai  “ungkapan cinta  kasih  kepada  sesama  manusia”.  Kamus Webster tidak member batasan pengungkapan cinta kasih ini dalam bentuk uang atau barang, melainkan  “pekerjaan  atau  upaya  yang dimaksudkan  untuk  meningkatkan  rasa  cinta pada sesama dan kemanusiaan”.
Azyumardi  Azra  (2012)  dalam  salah satu  tulisannya  tentang  komparatif  filantropi menjelaskan  survei  Global@dvisor  berjudul “ View  on  Globaliasation  and  Faith ”  yang dilakukan oleh Ipsos MORI di 24 negara pada April  2011 19 .  Survei  dengan  jumlah  20.000 responden  dengan  sebaran  sebagai  berikut Berdasarkan  Garis  Keagamaan  :  Kristiani (Katolik  dan  Protestan  di  19  negara),  Islam (Indonesia, Arab Saudi, Turki), Hindu (India) dan Budha (Cina, Jepang dan Korea Selatan). Survei  tersebut  menegaskan  bahwa  agama sebagai motivator setiap orang dalam melakukan  pemberian  ( giving )  dan  berbagi ( sharing), baik  dalam  bentuk  waktu,  tenaga dan uang (materiil). Dorongan agama menjadi penentu dari 24 persen umat Kristiani, Muslim sebanyak  61  persen,  Buddhis  20  persen  dan Hindu  33  persen.  Bahkan  dari  61  persen muslim  yang  berderma,  Muslim  Indonesia
19 Azra,
Azyumardi.2012.Filantropi.untuk.Kohesi.Sosialhttp://n asional.kompas.com/read/2012/08/18/1654224/
mencapai  91  persen  dengan  83  persennya  di bawah  usia  35  tahun,  Muslim  Arab  Saudi  71 persen dan Muslim Turki 33 persen.
Survei di atas kemudian menjadi salah satu  pijakan  kita  untuk  melihat  secara  dekat bahwa ada potensi filantropi yang sangat besar untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang  fakir,  miskin,  tidak  berdaya  dalam mengakses  layanan  publik,  peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia di sekitar Daerah  Aliran  Sungai,  Komunitas  Adat Terpencil,  kaum  miskin  perkotaan,  dan sebagainya. Akan tetapi kondisi tersebut masih jauh dari gemerlapnya potensi filantropi yang ada dengan banyaknya keberhasilan program- program filantropi.

## Secercah  Potensi  Dana  Filantropi  di Indonesia
Kategorisasi  potensi  filantropi  di Indonesia  dapat  dibagi  antara  lain  agama, perusahaan,  masyarakat  sipil.  Dalam  kategori agama misalnya, Umat Islam Indonesia sampai dengan  tahun  2014,  Ahmad  Syafi’i  Maarif mengutip  pernyatan  Ketua  Dewan  Masjid Indonesia  Jusuf    Kalla,  bahwa  masjid  dan musholla  di  Indonesia  berjumlah  850  ribu masjid  dan  musholla 20 .  Kemudian  umat Kristiani  sebagaimana  penjelasan  Sekjen Kementerian  Agama  Bahrul  Hayat  dalam Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dengan
20 Maarif, Ahmad Syafii.2014.Masjid dan Kampanye Politik.Tuesday, 04 February 2014, 06:00 WIB.republika.online.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Perwakilan RI di Luar Negeri yang diadakan di Kemlu,  Pejambon,  Jakarta,  Rabu  (22/2/2012) menjelaskan  bahwa  jumlah  gereja  saat  ini 135.000 21 .  Sedangkan  jumlah  vihara  2.354, jumlah  pura  24.837  dan  berjumlah  kelenteng 552 22 .
Melihat jumlah rumah ibadah di atas maka setidaknya  kita  dapat  mengkalkulasi  rata-rata dana  yang  diperoleh  rumah  ibadah  selama  1 bulan.  Asumsi  terendah  dan  progresif  yang digunakan  adalah  perolehan  dana  rumah ibadah  sebagaimana  berikut,  menggunakan asumsi perolehan terendah dari data mini riset di Malang Raya tahun 2012:
1. Masjid  dan  Musholla,  berdasarkan pengamatan  penulis  rata-rata  masjid dan  musholla  setiap  hari  Jum’at perolehan  infaq  Rp.  500.000  s.d.  Rp. 2.000.000,-.  Maka  dalam  1  bulan, potensi  dana infaq seluruh masjid  dan musholla di Indonesia minimal sebesar 1,7 triliun rupiah per bulan dan potensi progresif bisa mencapai pada angka 6,8 triliun rupiah/bulan. Perolehan dana ini belum  ditambah  dengan  perolehan sejumlah  kegiatan  hari  besar  Islam, penggalian dana insidental dan momentum  bulan  Ramadhan  yang dapat menembus lebih dari 4 kali lipat
21 Halim, Abdul.2012.www.nahimunkar.com/sikap- tegas-jusuf-kalla-soal-gereja-di-depan-700-pendeta. Kamis, 23 Februari 2012.
22 Nur.2013.Inilah Fakta Pertumbuhan Rumah Ibadah di Indonesia.Rubrik politik. http://wartaekonomi.co.id/berita10828/inilah-fakta-
perolehan infaq selain bulan Ramadhan.  Artinya  dalam  1  tahun masjid  dan  musholla  di  Indonesia mampu  menembus  angka  81  triliun rupiah.
2. Bagaimana  dengan  potensi  dana colecte  atau  perpuluhan  di  gereja- gereja?  Mengambil  hasil  laporan  mini riset  mahasiswa  Ilmu  Kesejahteraan Sosial  tahun  2012  di  kota  Malang, setiap  gereja  baik  Pantekosta,  Jawi Wetan,
Parokial mampu mengumpulkan dana rata-rata minimal 2,5  juta rupiah s.d. 10 juta rupiah per minggu. Artinya potensi terendah umat Kristiani mampu mendonasikan dananya  dalam  1  bulan  sebesar  1,350 triliun rupiah, dengan potensi progresif sebesar 5,4 triliun rupiah. Hal ini belum didukung  dengan  kegiatan  besar  umat Kristiani, sehingga diperkirakan potensi umat dana sosial umat Kristiani dalam 1 tahun mampu mencapai angka 65 triliun rupiah.
3. Terkait  dengan  dana  sosial  umat Hindhu,  Buddhis  dan  Kong  Hu  Cu, tidak  banyak  ditemukan  data  yang mendekati pasti namun sikap filantropi di kalangan umat-umat tersebut
pertumbuhan-rumah-ibadah-di-indonesia.html.22 Mei 2013
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
cenderung  progresif,  jika  diasumsikan bahwa perolehan dana mereka rata-rata 3  juta  rupiah  per  bulan  maka  dalam  1 bulan potensi dananya mampu mencapai  angka  83  milyar  rupiah. Sehingga  dalam  1  tahun  mampu mencapai angka 1,5 triliun rupiah.
Berdasarkan  potensi  dana  umat  Islam, Kristiani,  Hindu,  Buddhis  dan  Kong  Hu  Cu, maka  dalam  aspek  dorongan  motivasi  di Indonesia  saja  potensi  dananya  mampu mecapai angka 147,5 triliun rupiah per tahun. Nilai tersebut bisa dilihat sebagai angka yang progresif dari semua umat beragama saat ini.
Potensi  lain  dana  filantropi  di  Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah dana zakat, infaq  dan  shodaqoh  serta  wakaf.  Ketua BAZNAS Indonesia Didin Hafiduddin menyatakan  potensi  dana  zakat  kita  saat  ini mencapai 217  triliun  rupiah,  hal ini
sebagaimana hasil penelitian IPB bekerjasama dengan  BAZNAS  Indonesia.  Akan  tetapi realisasi perolehan zakat kita hanya 1,5 triliun rupiah pada tahun 2010 dan diperkirakan pada
No  Jenis Lembaga Keterangan 1. Badan Amil Zakat  (BAZ ) Lembaga  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berpusat  di Jakarta  dengan  nama  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS). Kemudian  memiliki  jaringan  ditingkat  kota  dan  kabupaten hampir  di  seluruh  Indonesia  dengan  nama  Badan  Amil  Zakat Daerah (BAZDA). Serta di setiap kementerian dengan nama Unit Pengelola Zakat (UPZ). 2. Lembaga  Amil  Zakat (LAZ) Lembaga  zakat  yang  dibentuk  oleh  kelompok  masyarakat  atau organisasi keagamaan. Lembaga ini tumbuh pesat dan sporadis di setiap kota di Indonesia, dengan fasilitas dan pelayanan yang baik dan sistemik. 3. Panitia  Zakat,  Infaq  dan Shodaqoh (PANZIS) Lembaga  temporer  ini  berdiri  di  setiap  masjid  dan  mushollah pada  saat  bulan  Ramadhan  ataupun  even-even  peringatan  hari besar  Islam.  Jumlahnya  mencapai  ribuan  di  Indonesia.  Bahkan lembaga temporer ini juga dibentuk di sekolah-sekolah pada saat bulan Ramadhan. 4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang  memiliki  peran  ganda, yakni menjalankan fungsi perbankan dan baitul maal. Sehingga zakat  bagi  hasil  dari  keuntungan  usaha  perbankan  lembaga  ini akan  di  kelola  oleh  baitul  maal  yang  menjalankan  nilai-nilai filantropis.  Jumlahnya  terus  bertambah  dari  tahun  ke  tahun karena  lembaga  semacam  ini  relatif  mudah  berdiri  semacam koperasi. 5. Koperasi Syari’ah (Kopsya), Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah  (BPRS),  dan Bank  Syari’ah  atau  Unit Usaha Syari’ah Lembaga  ini  tidak  jauh  beda  dengan  model  BMT,  yang membedakan hanyalah pada sisi legalitas badan hukumnya saja. Trend  perbankan  syari’ah  menjadi  primadona  dalam  dunia perbankan karena mereka tidak banyak terpengaruh oleh kondisi eksternal.  Jumlahnya  juga  terus  tumbuh  seiring  dengan  minat masyarakat dan margin keuntungan yang relatif aman.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
tahun  2013  hanya  mampu  mencapai  angka  2 triliun rupiah saja 23 .
Zaenal  (2012)  menjelaskan  bahwa dalam aspek filantropi Islam saja ada beberapa potensi  yang  terus  berkembang  sebagaimana berikut 24 :
Potensi  berikutnya  adalah  dari  aktifitas filantropi  perusahaan  berbentuk  Perseroan Terbatas  sebagaimana  ketentuan  dalam    UU No.40  tahun  2007  mengenai  Perseroan Terbatas  yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan dengan berkontribusi pada pembangunan sosial, minimal 2,5 % dari laba perusahaan.    Hasil  penelitian  PIRAC  ( Public Interest  Research  and  Advocacy  Center )  dan Dompet  Dhuafa  mencatat  jumlah  sumbangan yang  disalurkan  perusahaan  mencapai  Rp  8,6 trilyun  atau  sekitar  718  milyar  per  bulan. Sumbangan  tersebut  disalurkan  oleh  455 perusahaan  untuk  mendukung  1.856  program sosial. Penelitian “ Trend Corporate
Philanthropy  di  Indonesia ”  ini  dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kegiatan filantropi perusahaan yang dipublikasi  di  14  media  cetak  dan  14  media online selama tahun 2013 25 .
23 http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/01/ternyata- indonesia-memiliki-potensi-zakat-terbesar-di-dunia- 581023.html
24 Abidin, Zaenal.2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (suatu studi pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang).Tesis.hal 6.
Menariknya,  dalam  satu  dekade  akhir  ini ternyata  peran  media  elektronik  dan  media massa dalam meningkatkan kepekaan masyarakat  terhadap  isu-isu  sosial  sangat efektif.  Terbukti,  minta  media  massa  dalam penggalangan  dana  sosial  semakin  marak bahkan  tak  jarang  menampilkan  kesan superlatif  informasi  kepada  masyarakat. Penelitian Muhamad Heychael  dkk (2013) 26 , menjelaskan  bahwa  pada  saat  Tsunami  Aceh 2004, Metro TV Melalui program  “Indonesia Menangis”menggalang dana hingga 40 miliar rupiah, Public Interest Research and Advocay Center (PIRAC) dalam laporan investigasinya pada 2006 (laporan sampai dengan 10 Agustus 2005) mencatat selama Tsunami Aceh, media massa (elektronik dan cetak) berhasil menggalang  dana  lebih  dari  Rp  367  milyar. Jauh  lebih  besar  dari  dana  pengumpulan perusahaan  sebesar  21,6  milyar  rupiah  dan LSM  77,  05  milyar  rupiah.  Belum  lagi bermunculan  program-program  donasi  di setiap  stasiun  televisi  seperti  Indosiar  dengan program  “Peduli  Kasih”.  Di  iikuti  dengan program “Satu Untuk Negeri” milik TV One, “Yayasan ANTV Peduli Untuk Negeri” milik ANTV, “Beasiswa Obsesi” milik Global TV, dan  MNC  Group  dengan  istilah  “peduli”:
25 Eka Putra, Maifil.2014.Sumbangan Perusahaan Mencapai 8,6 Triliun.news.pirac.org.19 Juni2014.
26 Heychael, Muhamad dan Roy Thaniago.2013. Ketika Televisi Peduli:Potret Dilematis Filantropi Media (Laporan Penelitian Remotivi atas Praktik Penggalangan Dana Publik di 10 Stasiun Televisi). Remotivi dan Yayasan TIFA). lisensi Creative Common Attribution 3.0.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
RCTI  Peduli,  MNC  TV  Peduli,  Global  TV Peduli,  dan  bahkan  juga  Trans  7  Peduli. Jumlah donasi  yang dikumpulkan oleh media massa baik televisi, koran, radio, sosial media, jumlahnya  milyaran  rupiah  dan  terus  akan bertambah  seiring  dengan  eksistensi  media. Filantropi  media  menjadi  kajian  baru  dalam perkembangan gerakan filantropi saat ini, dan harusnya sangat diperhitungkan dalam perkembangan masa depan filantropi Indonesia.
Potensi dana filantropi yang ketiga adalah dari masyarakat sipil. Konsep masyarakat sipil sering  diidentikkan  dengan  kata civil  society .
Jelmaan masyarakat sipil kemudian terlembaga  dalam  bentuk  NGO  dan  LSM  . Bahkan  membanjirnya  dana-dana  sosial  dari negara asing atau internasional yang mengalir ke hampir semua LSM yang ada di Indonesia, mengisyaratkan  bahwa  Indonesia  merupakan potensi dan pasar untuk memberikan pengaruh kuat  dalam  setiap  kebijakan  internasional lembaga-lembaga  donor.  Seperti  kita  ketahui, lembaga donor internasional Asia Foundation , Ford Foundation ,TIFA Foundation dan sebagainya  semuanya  berkepentingan  pula untuk  turut  serta  dalam  memberdayakan masyarakat.  Banyaknya  lembaga  donor  yang berkepentingan di Indonesia, maka tidak heran apabila  puluhan  lembaga  donor  baik  dalam
27 MACHFUDH.2010. MENGAKSES DANA HIBAH
DAN PEMBIAYAAN LAIN DARI LEMBAGA DONOR POTENSIAL DI INDONESIA
maupun luar negeri turut ambil  bagian dalam isu-isu  sosial  dan  ekonomi  dengan  konsep filantropi modern. Beberapa kegiatan lembaga donor selama ini antara lain 27 :
1. Infrastruktur dan teknologi, yaitu pembangunan  fisik  serta  penyediaan, pembuatan  dan  penelitian  mengenai teknologi pendukung. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya bisa ikut membantu pembiayaan dalam penyediaan dana instalasi fasilitas umum misalnya  pembangkit  listrik,  instalasi  air minum  untuk  masyarakat,  penyediaan teknologi  tepat  guna  pendukung  usaha produktif, dan lainnya.
2. Lingkungan  hidup,  yaitu  berbagai  upaya untuk  menjaga  kelestarian  alam,  serta memberikan penyadaran serta pendidikan kepada masyarakat mengenai manajemen sumber daya alam. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk  memberikan  pendidikan  misalnya tentang  penjagaan  daerah  tangkapan  air, penyadaran  masyarakat  untuk  beralih  ke sumber  energi  yang  ramah  lingkungan, dan lain-lainnya.
3. Ekonomi,  yaitu  segala  kegiatan  yang bertujuan  untuk  menyediakan  modal, menciptakan mata pencarian dan meningkatkan  pendapatan  masyarakat,
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
termasuk juga penyediaan layanan finansial.  Sumber  pembiayaan  di  bidang ini  dapat  membantu  program-program yang  terkait  untuk  penyediaan  modal, penyiapan dan pengelolaan usaha produktif;  pembukaan  akses  masyarakat terhadap lembaga keuangan; dan lainnya.
4. Sosial,  yaitu  segala  hal  yang  berkaitan dengan hubungan masyarakat, gejala dan perilakunya. Contohnya adalah
pembangunan  instalasi  listrik  di  daerah- daerah tertinggal dalam rangka
pengentasan  kemiskinan,  pendampingan masyarakat  dalam  menyerap  teknologi tepat guna, fasilitasi pembentukan organisasi pengelola listrik di masyarakat, pembentukan  dan  penguatan  jaringan masyarakat dan pengusaha, dan lainnya.
5. Pemerintahan dan kebijakan, yaitu berbagai upaya advokasi dan penyusunan peraturan  serta  anggaran  negara  (tingkat pusat  dan  lokal)  yang  dapat  mewakili kebutuhan  pengembangan  sector  tertentu misalnya  sector  energi  yang  ramah lingkungan.  Sumber  pembiayaan  di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk  membantu  penyediaan  kebijakan yang  mendukung  di  suatu  daerah, pengalokasian dana pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan oleh pemerintah, penguatan
kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan studi kelayakan, dan lainnya.
6. Pendidikan,  yaitu  memberikan  bantuan pendidikan  formal  atau  informal,  baik kepada  masyarakat,  organisasi  atau individu, termasuk di dalamnya beasiswa dan  pelatihan.  Sumber  pembiayaan  di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan oleh individu-individu untuk mendapatkan pendidikan khusus mengenai  teknologi  tepat  guna  tertentu, atau  dimanfaatkan  oleh  kelompok  untuk pelatihan  operator  teknologi  tepat  guna tersebut, dan lain-lainnya.
7. Jender, yaitu memastikan adanya kesetaraan  antara  peran  laki-laki  dengan perempuan  dalam  segala  aspek.  Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pelaksanaan suatu  program  pembangunan  di  suatu daerah yang mengedepankan keseimbangan jender.
Melihat  program  dan  potensi  dana filantropi  di  atas,  maka  ada  harapan  bahwa sebenarnya  kekuatan civil  society dengan gerakan  filantropi  untuk  dapat  meningkatkan keberdayaan masyarakat marginal dan mereka yang kurang beruntung. Partisipasi masyarakat dalam aktifitas filantropi memberikan penegasan  bahwa  masyarakat  kita  adalah dermawan,  setidaknya stigma sebagai  bangsa yang dermawan harus menjadi semangat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi kita lebih banyak.  Berdasarkan  riset  yang  ditulis Elizabeth W. Dunn dkk., Science, volume 319,
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
tanggal  21  Maret  2008,  halaman  1687-1688. Temuan  yang  menjungkirbalikkan  teori  ilmu ekonomi  itu  terbit  dengan  judul Spending Money  on  Others  Promotes  Happiness (Membelanjakan  Uang  untuk  Orang  Lain Meningkatkan  Kebahagiaan).  Dunn,  ilmuwan di  jurusan  Psikologi,  University  of  British Columbia,  Vancouver,  Kanada  menemukan kebenaran atas dugaannya itu setelah melakukan  serangkaian  percobaan.  Bersama kelompok penelitinya, 109 mahasiswa universitasnya  dilibatkan  dalam  penelitian. Mahasiswa  yang  membelanjakan  uang  untuk bersedekah atau untuk dibelikan hadiah untuk orang  lain  ternyata  lebih  membahagiakan dibandingkan  mereka  yang  menggunakannya untuk  keperluan  diri  sendiri,  seperti  melunasi rekening atau untuk kesenangan pribadi.
Paradoks  Gerakan  Filantropi  dan  Sinergi dengan Program Filantropi
Potensi  yang  begitu  besar  dana  filantropi masyarakat seringkali tidak sebanding dengan hasil nyata program-program  yang dilakukan. Sejatinya  apabila  kita  menggunakan  Barry Knight  mengatakan  bahwa  ada  lima  faktor yang  bisa  dikategorikan  sebagai  filantropi untuk  keadilan  sosial 28 . Pertama, pemenuhan kebutuhan  pokok  masyarakat,  misalnya, makanan,  pakaian,  perumahan,  lingkungan hidup, kesehatan, dsb. Kedua , berderma untuk hal-hal  yang berhubungan dengan kesetaraan,
28 Ibrahim, Rustam.2005. “Filantropi Keadilan Sosial Tidak Identik dengan Advokasi” dalam Jurnal Galang,
seperti  kesetaraan  gender,  anti-diskriminasi, hak  asasi  manusia. Ketiga, kedermawanan untuk  program  yang  berhubungan  dengan pembagian  kekuasaan,  misalnya  penegakan demokrasi. Keempat, dukungan  pendanaan untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat. Kelima, partisipasi publik di dalam pengambilan  keputusan.  Kelima  program  ini bisa dianggap sebagai filantropi untuk keadilan sosial.
Menggunakan pendekatan filantropi progresif untuk  keadilan  sosial,  dengan  meninggalkan konsep  filantropi  yang  karitas,  sebenarnya menghadapkan  pada  kita  bahwa  selama  ini pendekatan karitas atau charity tidak selamanya  mampu  meningkatkan  kualitas hidup resipien dana  filantropi  akan  tetapi justru  menjadikan  mereka  malas  untuk mendayagunakan dirinya menjadi lebih baik.
Kasus  kegiatan  filantropi  karitas misalnya,  kita  sering  menjumpai  dermawan yang  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja, membantu pengemis, anak jalanan karena rasa iba.  Namun,  sikap  seperti  itu  menjadikan pengemis  dan  anak  jalanan  semakin  nyaman hidup di jalanan dengan terus meminta-minta. Munculnya  perda  tentang  sanksi  pemberian uang  bagi  pengemis  dan  anak  jalanan terkadang berjalan tidak mulus, bahkan sering kali  pengemis  dan  anak  jalan  “kucing- kucingan”  dengan  petugas  Satpol  PP  dan Dinas Sosial. Dampaknya adalah tidak cukup
Vol.1 No.1 Oktober 2005, PIRAC, 2005, Opini, Hal 77 – 83.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
hanya  dengan  Perda  saja  namun  perlu kesadaran bersama dengan orang-orang aghniya’ (orang kaya/punya harta) untuk sadar bahwa  masalah  seperti  kasus  di  atas menjadikan budaya baru yang tidak produktif bahkan  merusak  mental  penyandang  masalah sosial  tersebut.  Mungkin  sosialisasi  Dinas Sosial  Pemprov  DKI  Jakarta  bisa  di  contoh dengan  membagikan  stiker  kepada  pengguna jalan  untuk  mengurangi  pemberian  dana kepada  pengemis  dan  anak  jalanan  dengan tulisan  “ Bukan  Tak  Mau  Memberi,  Tapi Tak Ingin Kau Tetap DI JALANAN sebagai Pengemis ”.  Media-media  seperti  ini  dapat dilakukan  dengan  harapan  filantropi  yang bersifat  karitas  dilakukan  secara  terlembaga dan terpercaya.
Luasnya bidang garap dari gerakan filantropi, maka  penulis  berpandangan  sudah  saatnya negara  dalam  hal  ini  pemerintah  mempu menjadi  mediator  dan  katalisator  tumbuh kembangnya kegiatan-kegiatan filantropi yang ada  saat  ini.  Namun,  demikian  bukan  berarti pemerintah harus lepas tangan dan tidak aktif, tetapi  mau  dan  mampu  untuk  menjalankan perannya dalam mensinergikan dengan lembaga,  komunitas  dan  atau  kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat.
Urgensi  pelaksanaan  program  dengan indikator sinergi, berlanjut dan tuntas, menjadi mendesak karena hampir semua program yang
29 Abidin, Zaenal.2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan
dibuat pemerintah seperti Gardu Taskin, IDT, Jaring  Pengaman  Sosial  (JPS),  (Program Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan) P2KP,  dan  yang  baru  dilaksanakan  oleh pemerintah  adalah  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  serta  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS), PNPM dan P2KP. Walhasil, kemampuan  program  tersebut  tidak  berjalan berkelanjutan  dan  menimbulkan  perspektif yang  kontra  produktif  dari  berbagai  pihak. Maka, tak jarang mega proyek sosial seperti itu menimbulkan  efek  negatif  anggapan  rakyat terhadap  pemerintah,  sehingga  banyak  dana program sosial menguap tanpa bekas siginifikan 29 .  Begitu  pula,  dengan  lembaga- lembaga dan aktifitas filantropi yang dilakukan oleh  masyarakat  sering  kali  dan  mungkin banyak  yang  dilakukan hit  and  run ,  bahkan lebih  baik  dari  program-program  pemerintah sehingga  terkadang  melampaui  kebijakan. Bahkan tak jarang dari penggiat agama dengan dalih  kepentingan  atribut  agama,  mengajak umat  untuk  turut  serta  bersedekah  di  jalur agama.
Alhasil,  jika  kita  lihat  kecenderungan berderma dan berbagi sebagaimana penelitian diawal  tadi,  masih  banyak  lembaga-lembaga agama  yang  menumpuk  uang  hasil  sedekah umat di bank-bank dan hanya untuk memoles dan merawat tempat ibadah. Padahal eksistensi bergama  adalah  salah  satunya  membangun
Masyarakat (suatu studi pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang).Tesis
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
kualitas dan integritas komunitas seagama dan seimannya, dengan menumbuhkan solidaritas, kohesi dan koherensi sosial secara menyeluruh. Akhirnya, bagi akademisi selayaknya mampu menjadi bagian masyarakat yang tetap kritis dengan berkembangnya gerakan  filantropi  serta mendorong tumbuhnya nilai-nilai filantropi.
Disisi  lain  ketika  memperbincangkan, program  CSR  memang  menjadi  trend  dalam dekade terakhir ini bahkan tak jarang program CSR telah menjadi bagian yang integral dalam percepatan  pembangunan  di  daerah-daerah. Perkembangan varian program CSR membuat kajian-kajian teoritis dan paktis menjadi lebih dinamis,  bahkan  tidak  sedikit  dari  kajian praktis  praktik  CSR  berkontribusi  terhadap perkembangan  filosofis  CSR.  Di  sisi  lain pendekatan teoritis CSR telah membawa wajah baru  bagi  perusahaan  sebagai  entitas  sosial yang lebih humanis, hal ini tentunya mereduksi citra  perusahaan  yang  sejak  era  Karl  Marx identik dengan sifat kapitalistik dan antagonis yang  merepresi  buruh.  Meskipun  pernyataan ini  tidak  selamanya  benar,  namun  secara umum perusahaan telah menempatkan program  CSR  sebagai  kewajiban  moral  dan etika  perusahaan  yang  sangat  strategis  demi menjaga eksistensi perusahaan.
Integrasi program CSR untuk suistanable  development memang  jarang sekali ada pembahasan secara konkrit, terlebih ketika  konsep  integrasi  program  tersebut mengalami pasang-surut seiring  dengan
dinamisasi  strategi  investasi  sosial  setiap perusahaan.  Namun  daripada  itu,  keinginan kuat dari para pemerhati program pemberdayaan  tak  lain adalah adanya kesinambungan program CSR dari 1 perusahaan  dengan  perusahaan  lain  dalam wilayah  pelaksanaan  program  yang  sama. Artinya  program  CSR  tidak  tumpang  tindih atau  bahkan  sifatnya  amal  karitatif.  Banyak sekali program CSR yang dilaksanakan namun belum  cukup  untuk  mendongkrak  indikator keberhasilan  dari  program  tersebut  terhadap masyarakat.  Jauh  daripada  itu,  program  CSR masih belum bisa menjadi miniatur kepedulian sosial  korporat  terhadap  isu-isu  stretegis bidang kesejahteraan sosial.
Program  CSR  bukan  sekedar  kegiatan amal karitatis yang kemudian di kejawantahkan dalam kegiatan-kegiatan sesaat saja  maka  keberlanjutan  program  menjadi pilihan yang sangat strategis. Jauh dari pada itu program CSR menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan  dalam  konteks  pembangunan  di setiap  daerah  maupun  lingkup  nasional. Sehingga  mau  tidak  mau  program  CSR dituntut  untuk  sejalan  dengan  pembangunan berkelanjutan  yang  menjadi master  plan negara Indonesia.
Jalal (2011) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan didefinisikan oleh WCED sebagai ‘ development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs ’  atau  pembangunan  yang  dapat
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi  kemampuan  generasi  mendatang untuk memenuhi kebutuhannya 30 .
Ismail  Serageldin  dari  Bank  Dunia sebagai ‘ a process whereby future generations receive  as  much  capital  per  capita,  or  more than,  the  current  generation  has  available ’ atau  sebuah  proses  untuk  memastikan  bahwa generasi  mendatang  memperoleh  jumlah kapital per kapita minimum setara, atau bahkan lebih  besar,  dibandingkan  dengan  yang tersedia  untuk  generasi  sekarang 31 .  Yang dimaksud dengan kapital dalam pembangunan berkelanjutan ini, menurut pakar pengembangan  masyarakat  Jim  Ife  sebagai pakar pemberdayaan masyarakat atau community  development menyatakan  bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup kapital natural,  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik  dan personal.
Mengapa  peran  perusahaan  sangat urgen  sekali  dalam  konteks  pembangunan berkelanjutan  karena  Hernan  menyatakan fakta bahwa Sebagian besar bencana lingkungan  paling  buruk  disebabkan  oleh perusahaan!, Kemudian Kiernan menunjukkan angka 75% masalah  sosial dan lingkungan  disebabkan  oleh  perusahaan. 32
Dari  data  tersebut  jelas,  bahwa  apa  yang
30 Jalal. Peran Pemangku Kepentingan dalam CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan .di Dumai, Provinsi Riau, tanggal 7 Maret 2011. www.csrindonesia.com
31 Jalal. CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan Kemitraan Tiga Sektor, Bukan Sekadar
diharapkan  dari triple  bottom  line  report menjadi kewajiban perusahaan dalam menjadi keberlanjutan  pembangunan  dan  kehidupan sekarang dan yang akan datang.

## SINJUTAS (Sinergi-Keberlanjutan- Tuntas) PROGRAM FILANTROPI
Sehingga,  dalam  kondisi  saat  ini meletakkan program filantropi dalam pemahaman  utuh  menjadi  penting  karena pengentasan  masalah-masalah  kesejahteraan niscaya dilakukan dengan pendekatan sinergi, keberlanjutan  dan  ketuntasan.  Meskipun serasa  ideal,  tapi  upaya  ini  perlu  diupayakan sehingga  wajah  permasalahan  sosial  semakin tahun mengalami penurunan. Bagi pemerintah, portofolio penyelesaian masalah kesejahteraan sosial  adalah  salah  satu  kunci  keberhasilan pembangunan  selain  kestabilan  politik  dan ekonomi.  Maka,  sudah  saatnya,  menjalankan agenda  perubahan  sosial  di  masyarakat dilakukan  dengan SINJUTAS .  Langkah Sinergis  adalah  sinergi  secara  harfiah  dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengkonsentrasikan  potensi  kekuatan  untuk satu  kepentingan  atau  satu  tujuan  bersama, menghindari  tumpang  tindih  program  yang dijalankan  oleh  pemerintah  yang  sangat mungkin  untuk  dijalankan  secara  bersama-
Pengumpulan “Dana CSR” Diskusi dengan Forum CSR Kota Dumai Dumai, 7 Maret 2011. www.csrindonesia.com
32 Ibid
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
sama  dengan lembaga atau aktifitas filantropi masyarakat  dan  perusahaan,  maka  pantang untuk dijalankan secara sendiri-sendiri. Beberapa langkah sinergi antara lain adalah:
1) Sinergi Kepentingan Strategis
Masyarakat ,  yaitu  sinergi  dalam  rangka membiayai dan menyelenggarakan sebuah unit  aktivitas  sosial  masyarakat  yang dianggap  strategis  pada  periode  waktu tertentu, seperti, beasiswa, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, rebosisasi lingkungan dan sebagainya.
2) Sinergi  Bidang  Program ,  yaitu  sinergi untuk melaksanakan satu bidang program yang sama seperti bidang pendidikan atau kesehatan. Pada jenis sinergi ini, pemerintah, masyarakat sipil dan perusahaan yang telah memiliki unit CSR tersendiri  atau  mungkin  koordinator program  CSR  yang  memiliki  keinginan terlibat  pada  satu  bidang  yang  sama, diharapkan untuk berhimpun dan menunjuk  koordinator  untuk  bidangnya dalam rangka melaksanakan program.
3) Sinergi  geografis ,  yaitu  sinergi  untuk melaksanakan sebuah program pendayagunaan  dana  filantropi  di  suatu wilayah  atau  daerah.  Permintah  dengan RPJM dan RPJP nya, masyarakat dengan keswadayaannya dan perusahaan- perusahaan  dengan  program  CSR  yang ada  di  satu  wilayah  bersama-sama melakukan sinergi dalam rangka mendayagunakan  dana  filantropi  dan
mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah mereka beraktivitas.
4) Sinergi  regional  dan  internasional ,  yaitu para  pemerhati  dan  praktisi  program filantropi  di  Indonesia  harus  secara bersama-sama  mengupayakan  terwujud- nya  sinergi  program  filantropi  di  tingkat regional dan internasional. Hal ini sebagai bagian untuk mempersempit social distance jumlah  warga  miskin  antar negara  sehingga  ada  subsidi  silang  atau “ekspor dana Filantropi”.
5) Sinergi  Informasi ,  yaitu  sinergi  pada tingkatan mengumpulkan dan menghimpun  informasi  atau  data  untuk kemudian diolah dan dimanfaatkan secara bersama  dalam rangka  pelaksanaan program  atau  pelayanan  kepada  semua pihak.  Sinergi  ini  sangat  penting  dalam pelaksanaan program filantropi di Indonesia  yang  relatif  marak  beberapa tahun terakhir ini, agar fokus dan capaian dari  apa  yang  disebut  Filantropi  modern atau  keadilan  sosial  terpenuhi  secara filosofis,  manajerial,  kemanfaatan  baik bagi  pemerintah,  perusahaan  maupun masyarakat sekitar.
Berlanjut,  setiap  program  yang  sama antara  pemerintah  dan  lembaga-lembaga filantropi  harus  dilanjutkan  sampai  sejauh mana  efektifitas  dan  target  atau  capaian  apa yang  telah  dilakukan.  Kemudian,  setiap program  yang  dilakukan  tersebut  harus  dapat mencapai tingkat ketuntasan, artinya tidak ada
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
program  yang  telah  dijalankan,  disinergikan,
berakhir dengan
tidak ada hasil menggembirakan secara  tuntas,  dan penerima bantuan  atau  program  tidak  lagi  menjadi penyandang masalah sosial kembali.
Sehingga, penulis melihat kemampuan akademisi  dan  profesi  pekerjaan  sosial memiliki  peran  penting,  ketika  melihat  ruh dasar  praktik  pekerjaan  sosial/kesejahteraan sosial  adalah  karitas,  filantropis  menjadi kekuatan yang menuju pada empoering secara menyeluruh  dengan  melibatkan  sistem-sistem sumber  yang  ada.  Dalam  kasus  ini  adalah mengupayakan  agar  semua  aktifitas  program filantropi tidak gencar dalam kegiatan karitas, namun lebih pada upaya sinergitas, keberlanjutan dan ketuntasa dengan mengoptimalkan program pemerintah, perusahaan dan masyarakat (lembaga keagamaan, NGO, LSM). Fokus kajian makro dalam  keilmuan  kesejahteraan  sosial  yang salah  satunya  adalah  potensi  dana  filantropi, merupakan  segmen  menarik  untuk  dicermati, mengingat  trend  lembaga,  kebijakan  dan implementasi  program  terkesan  promotif  dan mengkerdilkan  makna empowering yang sinergi,berlanjut, dan tuntas dalam menyelesaikan  permasalahan  kesejahteraan sosial.

## Daftar Bacaan :
Abidin, Zaenal dkk. Penguatan Lembaga Zakat dan Masjid sebagai Pemberdayaan Civil Society dalam
Demokrasi, Civil Society & Globalisasi.
Abidin, Zaenal.2012. Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (suatu studi pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang).Tesis.
Agnes Sumartiningsih, 2004 Pemberdayaan Masyarakat Desa Meialui Institusi Local, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Machfudh.2010. Mengakses Dana Hibah dan Pembiayaan Lain Dari Lembaga Donor Potensial Di Indonesia
Heychael, Muhamad dan Roy Thaniago.2013.
Ketika Televisi Peduli: Potret Dilematis Filantropi Media  (Laporan Penelitian Remotivi atas Praktik Penggalangan Dana Publik di 10 Stasiun Televisi). Remotivi dan Yayasan TIFA). lisensi Creative Common Attribution 3.0.
Ibrahim, Rustam.2005. “Filantropi Keadilan Sosial Tidak Identik dengan Advokasi” dalam Jurnal Galang, Vol.1 No.1 Oktober 2005, PIRAC, 2005, Opini, Hal 77 – 83.
Isbandi Rukminto Adi.2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:Jakarta.
Setiana, Lucie.2005. Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ghalia Indonesia:Bogor.
Azra,Azyumardi.2012.Filantropi.untuk.Kohes i.Sosialhttp://nasional.kompas.com/r ead/2012/08/18/1654224/.
Eka Putra, Maifil.2014.Sumbangan Perusahaan Mencapai 8,6 Triliun.news.pirac.org.19 Juni 2014.
Maarif, Ahmad Syafii.2014.Masjid dan Kampanye Politik.Tuesday, 04 February 2014, 06:00 WIB.republika.online.
ISSN:2339 -0042  ( p ) ISSN: 2528-1577  ( e )
Halim, Abdul.2012.www.nahimunkar.com/ sikap-tegas-jusuf-kalla-soal-gereja- di-depan-700-pendeta. Kamis, 23 Februari 2012.
Nur.2013.Inilah Fakta Pertumbuhan Rumah Ibadah di Indonesia.Rubrik politik. http://wartaekonomi.co.id/berita1082 8/inilah-fakta-pertumbuhan-rumah- ibadah-di-indonesia.html.22 Mei 2013 .
Jalal. Peran Pemangku Kepentingan dalam CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan .di Dumai, Provinsi
Riau, tanggal 7 Maret 2011. www.csrindonesia.com
Jalal. CSR untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan Kemitraan Tiga Sektor, Bukan Sekadar Pengumpulan “Dana CSR” Diskusi dengan Forum CSR Kota Dumai Dumai, 7 Maret 2011. www.csrindonesia.com