## Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh Di Kota Manado
(Studi Pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua)

## Policy Implementation City Without Slums In Manado City
(Study in Perkamil Village, Paal Dua sub-District)
Monalisa A. Kumeang (1) , Elfie Mingkid (2) , Antonius Purwanto (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi : monagreesany18@gmail.com Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 28 Juni 2022 Disetujui diterbitkan : 28 September 2022

## ABSTRACT
This research aims to analyze and describe the implementation of the “Kotaku” policy in Perkamil Village,  Paal  Dua  sub-District,  Manado  City,  in  terms  of  Adequate  resources,  How  many  causal relationships occur and, Authority/power. The method used in this study is descriptive qualitative and the collection technique is by observation, interviews and documentation. The informants in this study were the Head of the Residential Area of Manado City Devision ,  the Head of the Mando City Housing Division, the Head of the Manado City Civil Service Police Unit Devision, the Head of the Paal Dua Sub-district, the Head of Perkamil Village, the Head of the Environment IV , and VI Perkamil Village and Community of Perkamil Village, Paal Dua sub-District, Manado City. The results of this study indicate that Financial aspects/budgets  are  less  supportive.  Lack  of  social  awareness  of  the  community  in  participating  in protecting,  caring  and  preserving  the  results  of  the  development  of  slum  settlements,  as  well  as  the economic  level  of  the  community  in  Perkamil  Village  is  still  low.  Lack  of  community  participation  in Perkamil Village in participating in counseling programs, socialization.
Keywords: implementation; slum; kotaku

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan “Kotaku” pada Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado, di lihat dari aspek Sumberdaya yang memadai, Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi dan Wewenang/kekuasaan. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  serta  tekhnik  pengumpulan  adalah  dengan observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Bidang  Kawasan Pemukiman Kota Manado, Kepala Bidang Perumahan Kota Mando, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  Manado,  Camat  Kecamatan  Paal  Dua,  Lurah  Kelurahan  Perkamil,  Ketua  Lingkungan  IV,  dan  VI Kelurahan  Perkamil  dan  Masyarakat  Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  dua  Kota  Manado.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Aspek  finansial/anggaran  kurang  mendukung.  Kurangnya  kesadaran sosial  masyarakat  dalam  berpartisipasi  ikut  menjaga,  merawat  dan  melestarikan  hasil  pembangunan permukiman  kumuh,  serta  tingkat  perekonomian  masyarakat  di  Kelurahan  Perkamil  masih  rendah. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  di  Kelurahan  Perkamil  dalam  mengikuti  program  penyuluhan, sosialisasi.
Kata Kunci: implementasi; kumuh; kotaku
Implementasi Kebijakan  Kota Tanpa Kumuh .............................. (Monalisa Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Meningkatnya  pembangunan  di  kota-kota besar  di  Indonesia  telah  memicu  peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kota selalu memiliki daya tarik tersendiri akibat peluang ekonomi tersebut. Hampir seluruh kota di Indonesia kemudian menjadi magnet  bagi  penduduk  di  luar  wilayah  perkotaan untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal  dengan  tujuan  merubah  nasib.  Tingginya jumlah  penduduk  di  perkotaan  akan  diiringi  dengan meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap perumahan ,  namun  pada  sisi  yang  lain,  tingginya kebutuhan  akan  rumah  di  perkotaan  tersebut ternyata tidak sebanding dengan ketersedian lahan yang  ada,  sehingga  menimbulkan  beberapa masalah sosial, salah satunya adalah menjamurnya permukiman kumuh.
Masyarakat  miskin  atau  yang  bekerja  di sektor  non-formal  akan  mengalami  kesulitan dalam  mencari  rumah  tempat  tinggal,  sehingga menyebabkan  penduduk  kategori  miskin  tersebut mendirikan tempat tinggal di daerah-daerah ilegal serta  membentuk  suatu  permukiman  yang  pada akhirnya  mengakibatkan  lingkungan  menjadi kumuh.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011 tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, menyatakan  bahwaa  permukiman  kumuh  adalah permukiman  yang  tidak  layak  huni  karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan  yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat, sehingga  dapat  menggangu  kenyamanan,  kesehatan dan keselamatan penghuni.
Secara umum kawasan perkotaan menunjukkan  potret  keberhasilan  pembangunan, namun  jumlah  luas  kawasan  kumuh  di  perkotaan justru lebih besar dibandingkan di wilayah perdesaan, keberadaan  permukiman  kumuh  selama  ini  menjadi alternatif  bagi  masyarakat  yang  kurang  beruntung. Hal  ini  diperkuat  oleh  data  Kementerian  PUPR  RI (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  luas  wilayah kumuh nasional pada tahun 2020 sebesar 35.291 ha, terdiri  dari  luas  kumuh  berada  yang  di  wilayah perkotaan  sebesar  23.473  ha  dan  luas  kumuh  yang berada  di  wilayah  perdesaan  sebesar  11.818  ha. Berikut  di  sajikan  daftar  Kota  paling  kotor/  kumuh untuk  kategori  metropolitan,  kategori  kota  besar, kategori  kota  sedang  dan  kategori  kota  kecil berdasarkan hasil penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020 yaitu:
Tabel  1  menggambarkan  bahwa  Kota Manado menempati rangking ke enam yang masuk dalam  kategori  kota  besar  terkotor/terkumuh  di Indonesia.  Kota  Manado  merupakan  Ibu  Kota Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 197,22 km, terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 87 kelurahan  dan  504  lingkungan  dengan  populasi penduduk  sebanyak  475.557  jiwa,  kepadatan penduduk  sekitar  8.316  jiwa/km²  dan  tingkat pertumbuhan penduduk 1,79%.
Data dari Bapelitbang Kota Manado serta RPJMD Kota Manado tahun 2016-2021, menyebutkan bahwa salah satu permasalahan Kota Manado  terkait  permukiman  dan  perumahan adalah  kekumuhan,  hal  ini  telah  terjabarkan  dan teridentifikasi  dari  beberapa  indikator  seperti kondisi  bangunan,  kondisi  jalan  lingkungan, kondisi  drainase  lingkungan,  kondisi  penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, dan kondisi pengamanan  kebakaran.  Berdasarkan  data,  luas kawasan kumuh di Kota Manado adalah 157,33 ha yang  tersebar  di  25  titik  yaitu  di  27  Kelurahan, yang disajikan sebagai berikut:
Data  daerah  permukiman  kumuh  di  Kota Mando pada tabel 2 memberikan gambaran bahwa Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  Kota Manado  menempati  rangking  pertama  sebagai daerah  yang  paling  luas  daerah  kumuhnya  yaitu mencapai  angka  hingga  19,18  ha  dan  masuk kategori  “kumuh  berat”.  Sedemikian  besar perhatian Pemerintah terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Mando maka tahun  2020  Pemerintah  Kota  Mando  melalui Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali  melaksanakan  kebijakan  peningkatan kualitas  permukiman  kumuh  yang  diberi  nama “Kota  Tanpa  Kumuh”  atau  lazimnya  disebut “Kotaku”,  dimana  program  semacam  ini  telah dilakukan  sejak  tahun  2016,  dan  telah  dibuat  ke dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Manado  Nomor  4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Pemukiman Kumuh.
Secara  umum  tujuan  dari  diadakannya program  Kotaku  ini  adalah  untuk  mempercepat penanganan  permukiman  kumuh  di  Indonesia khususnya  di  Kota  Manado  dan  mendukung “Gerakan  100-0-100”,  yaitu  100  persen  akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan  100  persen  akses  sanitasi  layak.  Tujuan program  Kotaku  di  atas  sejalan  dengan  tujuan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas permukiman  kumuh  dilakukan  dengan:  a) Peningkatan  kualitas  bangunan  gedung  hunian sesuai dengan standar keamanan dan kesehatan. b) Peningkatan  kualitas  akses  jalan  lingkungan  c) Peningkatan  kualitas  drainase  lingkungan  d) Peningkatan  kualitas  air  minum  e)  Peningkatan pengelolaan  air  limbah  rumah  tangga  maupun limbah MCK, f) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah g) Peningkatan pengamanan kebakaran.
Potret  pemukiman  kumuh  di  Kelurahan Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  sungguh  ironis, mengingat  jika merujuk  kepada  Peraturan  Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034 menyebutkan bahwa Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal  Dua  merupakan  salah  satu  pusat  pelayanan lingkungan yang meliputi kawasan perdagangan dan jasa  berskala  lingkungan.  Lebih  lanjut  fenomena diatas  tentu  bertolak  belakang  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Manado  Nomor  4  Tahun  2017
Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman Kumuh pasal 2 disebutkan bahwa adanya program Kotaku di Kota Manado adalah bertujuan untuk 1) Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh,  2)  Mempertahankan  perumahan  dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya,  3) Meningkatkan  kualitas  perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan 4) Mewujudkan perumahan  dan  kawasan  permukiman  yang  layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  implementasi kebijakan  dari  Model  Hoogwood  &  Gun  Model (dalam  Tahir,  2014:82)  fenomena  di  atas  dapat diasumsikan  bahwa  kurang  terimplementasinya kebijakan Kotaku diindikasikan karena sumberdaya yang  ada  kurang  memadai  seperti  terbatasnya anggaran,  seberapa  banyak  hubungan  kausalitas yang terjadi dimana rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, rendahnya  tingkat  ekonomi  masyarakat,  serta faktor  lingkungan  dikarenakan  kelurahan  ini terletak  dibantaran  sungai  sehingga  berpotensi menyebabkan  permukiman  kumuh  dan  berdampak pada  tidak  terimplementasinya  kebijakan  Kotaku. Terakhir  kurang  terimplementasinya  kebijakan program  kota  tanpa  kumuh  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan  Paal  Dua  Kota  Mando  diindikasikan karena  instansi  terkait  kurang  efektif  melaksanakan wewenangnya  sehingga masyarakat  kurang  patuh terhadap  peraturan  yang  berlaku,  seperti  instansi terkait  kurang  efektif  memberikan  penyuluhan, sosialisasi,  pengawasan  kepada  masyarakat  terkait dengan  peraturan  perundangan  yang  mengatur tentang  permukiman  kumuh,  mulai  dari  larangan, pemberian  sanksi  jika  mendirikan  bangunan  yang tidak berizin, sampai pada dampak yang ditimbulkan jika berdomisili di lingkungan permukiman kumuh.
Fenomena  di  atas tentu  saja  harus  di  cari akar permasalahan dan solusinya mengingat, adanya permukiman kumuh ini memiliki dampak yang tentu saja  dapat  mengganggu  keamanan,  keselamatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan, misalnya 1) Dapat  menimbulkan  pencemaran  lingkungan karena saluran  drainase  serta  tempat  pembungan sampah yang tidak berfungsi dengan normal, ditambah lagi jika  saluran  pembuangan  limbah  (jamban)  yang berdekatan  dengan  tetangga,  2)  Struktur  bangunan yang  tidak  sesuai  dengan  standar  teknis  sewaktu- waktu bisa roboh dan dapat mengancam keselamatan  warga,  3)  Dapat  terjadi  nya  kebakaran karena  bangunan  yang  padat  dan  bahan  material
Implementasi Kebijakan  Kota Tanpa Kumuh .............................. (Monalisa Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
yang mudah  terbakar  api  di  tambah  lagi  minimnya alat proteksi kebakaran, terakhir 4) Dapat mengganggu  kesehatan  warga  karena  kurangnya pencahayaan dan lantai dari tanah atau lapisan semen seadanya.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Tanpa Kumuh di  Kota  Mando  (Studi  Pada  Kelurahan  Perkamil Kecamatan Paal Dua).’’

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah bagaimanakah implementasi kebijakan Kotaku pada Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  Kota Manado?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan implementasi  kebijakan  Kotaku  pada  Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

## Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  hendak memberikan  suatu  manfaat  baik  secara  Teoritis maupun Praktis.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah pengetahuan  dan  wawasan  bagi  penulis,  sebagai bahan  rujukan  referensi  bagi  penelitian  lebih  lanjut, serta sumbangan akademis bagi perkembangan teori- teori.
2. Manfaat Praktis
Penelitian  ini  diharapkan  memberi  manfaat kepada:
a. Pemerintah Kota Manado: sebagai referensi dan sumbangan pemikiran dalam upaya memperbaiki penerapan kebijakan penataan kualitas permukiman kumuh sebagaimana program yang dicanangkan Walikota Manado untuk
menjadikan Kota Mando sebagai ”Kotaku” atau ”Kota Tanpa Kumuh” hingga 0%.
b. Masyarakat:  untuk  menambah  pengetahuan  dan meningkatkan  keasadaran  tentang  perlunya partisipasi  dalam  suatu  kebijakan  penataan permukiman  kumuh,  sehngga  dapat  mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru,  sehingga  masyarakat  dapat  tinggal  di permukiman  yang  layak  huni,  memenuhi  syarat keindahan,  kebersihan  dan  kesehatan,  aman, serasi, dan teratur, khususnya di wilayah studi.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  Kota Manado. Waktu penelitian yaitu pada bulan Maret 2022,  dilaksanakan  selama  kurun  waktu  2  (dua) bulan  terhitung sejak  revisi  seminar  usul disetujui.

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dipergunakan untuk melihat keadaan, situasi, objek yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci  (Sugiyono,  2013:  77).  metode penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  metode penelitian  dengan  tujuan  utama  mendeskriptifkan atau  menggambarkan  tentang  suatu  keadaan  atau peristiwa, cara mengambil data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan dari berbagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  kajian yang  akan  dibahas,  kemudian  hasil  penelitian yang  didapat  dianalisis  dengan  menggunakan teori-teori.

## Variabel dan Definisi Operasional Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Situasi,  keadaaan,  gambaran  permukiman kumuh  yang  ada  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado
2. Implementasi - implementasi kebijakan Kotaku  pada  Kelurahan  Perkamil  Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak  yang  berkaitan  dengan  implementasi kebijakan kota tanpa kumuh di kota manado, pada kelurahan  perkamil  kecamatan  paal  dua.  Sumber informasi  yang  disebut  dengan  informan  pada penelitian ini dipilih secara non random atau tidak secara acak dengan menggunakan teknik purposive yaitu  menentukan  narasumber  yang akan  diwawancarai  pada  objek  penelitian  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  fokus penelitian. Purposive bertujuan  untuk  mengambil informan secara objektif, dengan anggapan bahwa informan yang diambil itu merupakan keterwakilan ( refresentatif ) bagi peneliti,
sehingga  pengumpulan  data  yang  langsung  pada sumber datanya dapat dilakukan secara proporsional  demi  keakuratan  penelitian.  Pada penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pedoman ( guide )  wawancara  semi  terstruktur,  artinya peneliti telah menyiapkan konsep/draf wawancara  terlebih  dahulu,  namun  jika  ada pengembangan  daftar  wawancara  dilapangan yang  peneliti  anggap  perlu,  maka  peneliti  akan menambahkannya pada saat penelitian berlangsung.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh  12 sampel yang akan diwawancarai.

## Sumber Data dan Jenis Data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung  dari  informan  melalui  proses wawancara  berdasarkan  pedoman  ( guide ) wawancara  semi  terstruktur  yang  telah ditentukan  oleh  peneliti  guna  memperoleh data tanggapan imforman mengenai
indikator-indkator dalam Implementasi Kebijakan  Kota  Tanpa  Kumuh  Di  Kota Manado Pada Kelurahan Perkamil
Kecamatan Paal Dua.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Manado, Kantor Kecamatan  Paal  Dua  Kota  Manado, Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua Kota  Manado,  Dinas  Perumahan,  dan Kawasan Pemukiman Rakyat Kota Manado,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi, dalam penelitian ini peneliti telah melakukan  observasi  terhadap  situasi, keadaaan, gambaran permukiman kumuh yang ada  di  Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal Dua Kota Manado.
2. Wawancara  Secara  Mendalam  ( Indepth- Interview ),  adapun  informasi  yang  telah penulis  gali  pada wawancara  ini  adalah informasi mengenai
implementasi
implementasi kebijakan Kotaku pada Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua Kota Manado.
3. Dokumentasi,  Adapun  data  yang  telah penulis peroleh dari metode dokumentasi adalah data  Daerah  Permukiman  Kumuh  di  Kota Mando,  profil  Kota  Mando,  profil  Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.

## Teknik Analisa Data
Metode  analisis  data  pada  penelitian  ini terbagi  menjadi  4  (empat)  tahapan  mengutip pendapat Miles  dan  Huberman  sebagaimana  yang dikutip Sugiyono, (2013:167) menyebutkan tahapan  analisis  data  terdiri  atas  Reduksi  Data, Penyajian  Data,  Triangulasi  Data,  dan  Menarik Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Obyek Penelitian
Kelurahan Perkamil  merupakan  salah  satu kelurahan yang berada di Kecamatan Paal Dua Kota Manado,  dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  7.212 jiwa  terdiri  dari  4.142  jiwa  (57,4%)  penduduk  laki- laki  dan  3.070  (42,6%)  penduduk  perempuan, kelurahan ini terletak pada posisi 104,054°–105,018° Bujur Timur  dan  402,0°–  404,6°  Lintang  Selatan. Jumlah penduduk yang masuk miskin di Kelurahan Perkamil  tercatat  sebanyak  10.249  jiwa,  dimana mayoritas  mata  pencaharian  penduduknya  adalah sebagai  buruh  karyawan  swasta.  Adapun  batas- batas wilayah Kelurahan Perkamil adalah sebagai berikut:
a. Sebelah  utara  berbatasan  dengan  Desa/ kelurahan Ranomuut
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa/ kelurahan Paal IV
c. Sebelah  timur  berbatasan  dengan  Desa/ kelurahan Malendeng
d. Sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa/ kelurahan Ranomuut.
Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua terdiri dari  sarana  dan  prasarana  air  bersih,  transportasi, komunikasi, peribadatan, kesehatan, dan pendidikan.

## Hasil Analisis
Hasil  penelitian  Implementasi  Kebijakan Kota  Tanpa  Kumuh  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan  Paal  Dua  Kota  Manado  berkaitan dengan penjelasan ke 3 (tiga) aspek implementasi kebijakan  Gun  Model  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
Implementasi Kebijakan  Kota Tanpa Kumuh .............................. (Monalisa Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)

## Aspek Sumberdaya yang Memadai
Indikator  sumberdaya  yang  memadai sebagai  acuan  fokus  penelitian  ini  adalah mengukur  sejauh  mana  Pemerintah  Kota Manado telah  memiliki  sumberdaya  yang  memadai  dalam mengimplementasikan  kebijakan  kota  tanpa kumuh diantaranya anggaran, fasilitas, SDM yang memadai  dalam  rangka  mengatasi  permasalahan permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.
Indikator  sumberdaya  yang  memadai (finansial/anggaran,  SDM  dan  fasilitas)  dapat diketahui  untuk  aspek  finansial/anggaran  kurang mendukung dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh berkaitan  dengan  program  kebijakan  Kotaku,  hal tersebut  terlihat  berdasarkan  data  yang  penulis peroleh  anggaran  yang  diberikan  oleh  Direktorat Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR)  melalui Pemerintah Kota Manado di Kelurahan Perkamil, sebesar  Rp  500  juta,  yang  telah  direalisasikan untuk  pembangunan  infrastruktur  seperti  untuk pembangunan  akses  jalan  lingkungan  ( underlug, paving blok ), pembangunan sumur bor, pembangunan drainase lingkungan, pembangunan Prasarana  Sarana  Persampahan  (PSP),  perbaikan jembatan dan pembangunan fasilitas MCK umum, sedangkan untuk pemugaran, peremajaan, rehabilitasi gedung-gedung atau rumah yang sudah tidak  layak  huni  serta  pembangunan  rumah Rusunawa  belum  bisa  direalisasikan  karena keterbatasan anggaran.
Berkaitan dengan aspek SDM dan fasilitas telah  mendukung  dalam  mengimplementasikan program  Kota  Tanpa  Kumuh  di  Kota  Manado khususnya di kelurahan Perkamil, sebagaimana yang di atur dalam Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh,  hal tersebut  terlihat  Pemkot  Manado  melalui  instansi terkait  misalnya  saja  Dinas  PU  telah  memiliki sejumlah  alat  berat  yang  sewaktu-waktu  dapat dipergunakan jika akan membongkar bangunan yang sudah tidak layak huni, selain itu Dinas PU juga telah memiliki  alat  pengeruk  sampah  yang  dapat dipergunakan  untuk  menetralisir  sungai  yang sudah  tertimbun  sampah  agar  tidak  terjadi pendangkalan  sungai,  Dinas  PU  juga  telah menyiapkan  ahli-ahli  konsultan  bangunan  untuk
mengkroscek kelayakan bangunan hunian yang ada di  areal  permukiman  kumuh,  BPLHD  juga  telah memiliki  alat  pendeteksi  apakah  aliran  sungai sudah  tercemar  baik  kategori  tercemar  ringan, sedang maupun berat.

## Aspek Seberapa Banyak Hubungan Kausalitas yang Terjadi
Indikator  seberapa  banyak  hubungan kausalitas  yang  terjadi  sebagai  acuan  fokus penelitian  ini  adalah  mengukur  yaitu  sejauh mana  faktor  kesadaran  masyarakat  dalam menjaga, merawat serta melestarikan lingkungan, sejauhmana tingkat ekonomi penduduk  di  kawasan  permukiman  kumuh (sebagai  faktor  eksternal/sebab  akibat)  yang dapat  mempengaruhi  berjalan  atau  tidaknya kebijakan  kota  tanpa  kumuh  serta  hubungan faktor lingkungan yaitu sejauhamana lingkungan sekitar  masyarakat  yang  dapat  menyebabkan permukiman  kumuh  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado.
Hasil  identifikasi  mengenai  indikator “seberapa  banyak  hubungan  kausalitas  yang terjadi” belum mendukung dalam mengimplementasikan  program  Kota  Tanpa Kumuh  di  Kota  Manado  khususnya  di  kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, sebagaimana yang di  atur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  04  Tahun 2017  Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas  terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman Kumuh, hal tersebut terlihat kurangnya  kesadaran  sosial  masyarakat  dalam berpartisipasi ikut menjaga, merawat dan melestarikan hasil pembangunan infrastruktur atau fasilitas  umum  di  areal  permukiman  kumuh. Sebagai contoh masih ditemukan warga di Kelurahan Kelurahan  Perkamil  yang  membuang  sampah sembarangan  yang  akhirnya  menyebabkan  aliran drainase tersumbat, membuang sampah sembarangan sehingga  menyebabkan  lokasi  menjadi  kumuh, kemudian  yang  tidak  kalah  pentingnya  nya  adalah rendahnya  kesadaran  masyarakat  di  Kelurahan Perkamil  untuk  melakukan  gotong  royong memperbaiki  jika  ada  infrastruktur  atau  fasilitas umum yang rusak.
Terkait masalah faktor ekonomi, Kelurahan Perkami Kecamatan Paal Dua memiliki luas  wilayah  19  ha,  dengan  rincian  mata pencaharian  penduduk  yaitu  1,07  bekerja  sebagai PNS, 0,07% bekerja sebagai TNI/Polri, 16,6%
bekerja  sebagai  pedagang,  3,38%  bekerja sebagai  petani,  2,05%  bekerja  sebagai  nelayan, 4,35% bekerja sebagai buruh/kuli 47,1% bekerja sebagai  pengrajin  industri  rumah  tangga  6,17% bekerja  serabutan,  dan  belum  bekerja  sebanyak 18,9%.  Berdasarkan  data  tersebut  terlihat mayoritas  penduduk  bekerja  sebagai  buruh harian  lepas  dan  hidup  di  bawah  garis kemiskinan yaitu sebnyak 47,1%, artinya tingkat perekonomian  masyarakat  di  Kecamatan  Paal Dua jauh dari kata sejahtera, inilah yang menjadi pemicu  masyarakat  di  Kecamatan  Paal  Dua kurang  memperhatikan  masalah  kelayakan tempat  tinggal  (rumah  hunian)  yang  pada akhirnya berdampak pada kurang terimplementasinya program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua.
Aspek Pihak-pihak yang Memiliki Wewenang/ kekuasaan dapat Menuntut dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna.
Indikator sebagai acuan fokus penelitian ini untuk mengukur sejauhmana instansi terkait efektif  memberikan  penyuluhan,  sosialisasi, pengawasan  kepada  masyarakat  terkait  dengan peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang permukiman kumuh, mulai dari larangan, pemberian sanksi jika mendirikan bangunan yang tidak  berizin,  sampai  pada  dampak  yang ditimbulkan  jika  berdomisili  di  lingkungan permukiman kumuh.
Hasil penelitian  mengenai  indikator “pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna” belum mendukung dalam mengimplementasikan  program  Kota  Tanpa Kumuh  di Kota  Manado  khususnya  di  Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman Kumuh,  hal  tersebut  terlihat,  kurangnya  partisipasi masyarakat di Kelurahan Perkamil dalam mengikuti program  penyuluhan,  sosialisasi  berkaitan  dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh , kurangnya  partisipasi  masyarakat  disebabkan karena  masyarakat  sibuk  bekerja  menambah penghasilan, serta adanya sikap pesimis masyarakat  karena  meskipun  mengikuti  kegiatan penyuluhan,  pembangunan  hanya  berpusat  pada
pembangunan infrastruktur bukan berkaitan dengan  pemugaran,  peremajaan  bangunan  rumah yang sudah tidak layak huni. Kurangnya partisipasi masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan  penyuluhan atau  sosialisasi  berdampak  pada  rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Perkamil untuk membantu  pemerintah  mewujudkan  program  Kota Tanpa Kumuh.
Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah  Kota  Manado  melalui  instansi  terkait kurang efektif dilaksanakan, terutama pengawasan pada  tahap  awal  (perencanaan)  dan  pada  saat pembangunan  hal  tersebut  disebabkan  karena kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi  warga Kelurahan  Perkamil  yang  mendirikan  bangunan serta menambah bentuk bangunan tidak melapor atau  tidak  mengurus  surat  IMB,  akibatnya banyak penambahan perumahan dan permukiman  baru  yang  tidak  layak  sehingga berdampak pada terhambatnya Pemerintah Kota Manado dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh.
Demikian  halnya  dalam  pengawasan terhadap  pemanfaatan  hasil  pembangunan  baik infrastruktur  maupun  fasilitas  umum,  Pemerintah Kota  Manado  melalui  instansi  terkait  hanya memberikan  himbauan  untuk  menjaga  dan merawat  hasil  pembangunan  baik  infrastruktur maupun  fasilitas  umum,  tanpa  pemberian  sanksi jika  ada  masyarakat  yang  melanggar  dan  kurang menjaga hasil pembangunan.

## Pembahasan
Guna untuk menyelesaikan permasalahan  permukiman  kumuh,  Pemerintah Pusat  melalui  Direktorat  Jendral  Cipta  Karya Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat,  mencanangkan  suatu  program  yang bernama  Program  Kotaku  (Kota  Tanpa  Kumuh) sebagai  bentuk  pembangunan  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur dan  pelayanan  dasar  di  permukiman  kumuh perkotaan untuk mendukung terjuwudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan  berkelanjutan.  Hal  tersebut  tertulis  dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang  peningkatan  kualitas  terhadap  perumahan kumuh  dan  permukiman  kumuh,  yang  bertujuan untuk  sebagai landasan  untuk  penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu
Implementasi Kebijakan  Kota Tanpa Kumuh .............................. (Monalisa Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh, pencegahan  tumbuh  kembangnya  permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.
Kota  Manado  adalah  Ibukota  dari Provinsi  Sulawesi  Utara  tidak  terlepas  dari permasalahan permukiman kumuh. Kota Manado  memiliki  kawasan  kumuh  mencapai 157,33  Ha.  Mengatasi  permasalahan  menyangkut permukiman  kumuh,  Pemerintah  Kota  Manado telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor  04  Tahun  2017  tentang  pencegahan  dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh  dan  permukiman kumuh.  Kota  Manado sendiri telah  menjalankan Program Kotaku sejak tahun 2016. Program ini merupakan langkah yang diambil  oleh  pemerintah  sebagai  cara  untuk mengatasi  kawasan  kumuh  yang  ada.  Melalui program Kotaku ini, diharapkan dapat mengurangi kawasan  kumuh  yang  ada  di  Kota  Manado  dan dapat  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur serta  pelayanan  dasar  di  permukiman  kumuh perkotaan untuk mewujudkan permukiman perkotaan  yang  layak  huni,  produktif,  dan berkelanjutan.
Mengimplementasikan  kebijakan  Kotaku di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah  Kota  Manado  telah  menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 04 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap  perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh,  pada  penelitian  ini  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  yaitu  dari  Model Hoogwood & Gun Model (dalam Tahir, 2014:82), dimana  dalam  mengimplementasikan  kebijakan secara sempurna (perpect implementation) termasuk  mengimplementasikan  kebijakan  Kota Tanpa  Kumuh  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu.
Sumberdaya yang memadai (finansial/anggaran)  kurang  mendukung  dalam mengimplementasikan
kebijakan Kotaku, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan  Kualitas  terhadap  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Implementasi Program Kotaku Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal
Dua  Kota  Manado  belum  berjalan  efektif  hal tersebut  disebabkan  karena  keterbatasan  Sumber Daya  (fasilitas,  anggaran,  SDM),  kurang  nya komunikasi  dan  pengawasan  serta  masih  banyak masyarakat  yang  hidup  di  garis  kemiskinan. Harapan  yang  diinginkan  masyarakat  Kelurahan Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  Kota  Manado berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman  kumuh  adalah  Pemerintah  Kota Manado tidak hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur  dan  pembangunan  fasilitas  umum saja, lebih dari itu besar harapan masyarakat agar Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi hunian tempat  tinggal  masyarakat.  Terbatasnya  anggaran berdampak  pada  kurang  terimplementasinya program kebijakan Kotaku sebagaimana yang telah dituangkan  kedalam  Peraturan  Daerah  Nomor  04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas  terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman  Kumuh  khususnya  di  Kelurahan Perkamil Kecamatan Perkamil Kota Manado, tidak adanya pemugaran,  peremajaan,  rehabilitasi gedung-gedung  atau  rumah  yang  sudah  tidak layak huni serta pembangunan rumah Rusunawa. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya posisi anggaran atau keuangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
Sumber daya manusia dan fasilitas kerja merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang memiliki  dampak  dan  mempengaruhi  terhadap terlaksana dan keberhasilan dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  termasuk berkaitan dengan penelitian ini yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku di Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  Kota Manado.
Berdasarkan  Aspek  Seberapa  Banyak Hubungan  Kausalitas  yang  Terjadi,  menunjukkan bahwa  aspek  tersebut  belum  mendukung  dalam mengimplementasikan  program  Kota  Tanpa Kumuh  di  Kota  Manado  khususnya  di  kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017  Tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan Kualitas  terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman  Kumuh.  Hal  tersebut  terlihat kurangnya  kesadaran  sosial  masyarakat  dalam berpartisipasi  ikut  menjaga,  merawat  dan melestarikan  hasil  pembangunan  infrastruktur atau fasilitas umum di areal permukiman kumuh.
Permasalahan  yang  seringkali  muncul pasca pembangunan adalah, ada kecenderungan masyarakat  bersikap  acuh  terhadap  hasil pembangunan,  tidak  merasa  memiliki  sehingga hasil  pembangunan  dari  tahun  ke  tahun  tidak pernah langgeng dan dimanfaatkan oleh generasi penerus, pemicunya adalah masyarakat diindikasikan  kurang  bertanggung  jawab  dalam memelihara, merawat terhadap aset pembangunan. Mewujudkan pembangunan kualitas  permukiman  kumuh  di  Kota  Manado, tidak  hanya  pada  tataran  wacana  saja,  tetapi harus secara sungguh-sungguh dapat dimanifestasikan dalam program-program nyata yang  langsung  bersentuhan  dengan  kebutuhan masyarakat, untuk itu pula diperlukan dukungan dan  persamaan  pola  pikir  masyarakat  bahwa pembangunan  yang  telah  dihasilkan  adalah bukan  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  dari pemerintah  saja.  Masyarakat  harus  mengubah paradigma  bahwa  pembangunan  dilaksanakan dari,  oleh  dan  untuk  masyarakat.  Sehingga masyarakat  juga  bertanggungjawab  dalam pemeliharaan  dan  pengawasannya.  Masyarakat diharapkan  dapat  meningkatkan  kerukunan, kebersamaan,  persatuan  dan  kesatuan  serta kekompakan  antar  seluruh  warga  masyarakat untuk bersama-sama melestarikan hasil pembangunan.
Kepedulian dalam menjaga dan melestarikan berbagai infrastruktur yang telah ada dapat  dimulai  dari  tindakan  pribadi,  melalui lingkungan  sekitar,  instansi  dan  kelurahan  secara berjenjang.  Tindakan  yang  dapat  dilakukan walaupun kecil tetapi dampaknya sangat besar bagi kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Hendaknya  masyarakat  Kelurahan  Perkamil Kecamatan  Paal  Dua  Kota  Manado  mempunyai rasa memiliki dan menjaga setiap hasil pembangunan yang telah dialokasikan pemerintah di  daerah  termasuk  infrastruktur  dalam  upaya peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh  dari program kebijakan  Kotaku,  hal  tersebut  cukup beralasan  mengingat  bila  hasil  pembangunan infrastruktur  dari  program  kebijakan  Kotaku terjaga dan terawat dengan baik, bisa dipastikan masyarakat  akan  bisa  menikmati  manfaatnya dalam  waktu  yang  lebih  lama,  dan  tahun-tahun mendatang pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat lebih berkonsentrasi dan
memprioritaskan peningkatan kualitas permukiman  kumuh  dari  segi  bangunan misalnya pemugaran, peremajaan dan
peningkatan kualitas bangunan hunian masyarakat.
Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak  terpenuhi  kebutuhan  fasilitas  perumahan dan  permukimannya  secara  memadai  adalah mereka  yang  tergolong  berpenghasilan  rendah dan atau dengan kata lain orang masyarakat yang hidup  dibawah  garis  kemiskinan.  Sebagaimana masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah, disatu  sisi  masyarakat  tersebut  tidak  dapat mengabaikan begitu saja kebutuhan akan rumah dan  tempat  tinggal  karena  masalah  ini  penting dalam dan bagi kehidupan mereka, tetapi di satu sisi mereka juga tidak mampu untuk mengeluarkan biaya prioritas bagi pengembangan  dan  pemeliharaan  rumah  dan lingkungan  permukimannya  agar  layak  untuk dihuni.  Semakin  kecil  bagian  dari  penghasilan yang  dapat  disisihkan  guna  pembiayaan pemeliharaan  rumah  dan  fasilitas  permukiman, semakin kumuh pula kondisi permukimannya.
Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada  di  kawasan  permukiman  kumuh  antara lain  mencakup  tingkat  pendapatan  rendah, norma  sosial  yang  longgar,  budaya  kemiskinan yang  mewarnai  kehidupannya  yang  antara  lain tampak  dari  sikap  dan  perilaku  yang  apatis. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang  umumnya  dihuni  oleh  masyarakat  miskin. Artinya  kawasan  kumuh  umumnya  dihubung- hubungkan  dengan  tingkat  kemiskinan  dan pengangguran  tinggi.  Semakin  banyaknya  orang yang  bermigrasi  ke  perkotaan  membuat  ruang hidup  di  kota  semakin  padat  dan  serba  terbatas. Mereka yang datang ke perkotaan pun rela tinggal di  tempat  yang  seadanya  untuk  meminimalisasi pengeluaran terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Hal itu pula yang akhirnya mendorong  munculnya  pemukiman-pemukiman kumuh dan padat penduduk di perkotaan, dan dapat dikaitkan  dengan  penelitian  ini  ketidakberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Perkamil Kecamatan  Paal  Dua  Kabupaten  Manado, berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk menciptakan  dan  tinggal  di  hunian  dan lingkungan  yang  layak,  yang  pada  akhirnya
Implementasi Kebijakan  Kota Tanpa Kumuh .............................. (Monalisa Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
berdampak  pada  menjamurnya  permukiman kumuh, sehingga peningkatan kualitas permukiman  kumuh  sebagaimana  tujuan  dari program  kebijakan  Kotaku  mengalami  kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dan  ini  merupakan  salah  satu  faktor  pencetus terjadinya  permukiman  kumuh  di  Kelurahan Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua  Kabupaten Manado.
Indikator  pihak-pihak  yang  memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan  kepatuhan  yang  sempurna  belum mendukung dalam mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Manado khususnya di Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua,  hal tersebut  terlihat  dari  kurangnya  partisipasi masyarakat di Kelurahan Perkamil dalam mengikuti program penyuluhan, sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh, kurangnya partisipasi masyarakat  disebabkan  karena  masyarakat  sibuk bekerja menambah penghasilan, serta adanya sikap pesimis  masyarakat karena  meskipun  mengikuti kegiatan  penyuluhan,  pembangunan  hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur bukan berkaitan dengan pemugaran, peremajaan bangunan  rumah  yang  sudah  tidak  layak  huni. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti  kegiatan  penyuluhan  atau  sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat  di  Kelurahan  Perkamil  untuk membantu  pemerintah  mewujudkan  program Kota Tanpa Kumuh.
Pengawasan adalah usaha untuk menjamin  agar  pelaksanaan  program  kegiatan pemerintah  termasuk  program  kebijakan  Kotaku dapat terimplementasi sesuai dengan rencana yang telah  ditentukan  dan  disepakati  bersama,  artinya dengan  adanya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh, intansi  terkait  dalam  mengatasi  permasalahan permukiman  kumuh  maka  diharapkan  dapat mengontrol  bertambahnya  permukiman  kumuh, mengontrol kelayakan fungsi bangunan, memelihara  pemanfaatan  fasilitas  umum  dan infrastruktur, mendeteksi sedini mungkin berkembangnya  permukiman  kumuh,  sehingga masalah  permukiman  kumuh  di  Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua dapat diminimalisir bahkan bila perlu hilang dari bumi Kota Manado.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Melalui  hasil  penelitian  Implementasi Kebijakan  Kota  Tanpa  Kumuh  Di  Kota  Manado Pada  Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal  Dua disimpulkan sebagai berikut:
1. Sumberdaya yang memadai:
a) Sumberdaya  anggaran kurang  mendukung dalam  mengimplementasikan  kebijakan Kotaku,  dimana  anggaran  kebijakan Kotaku  yang  telah  direalisasikan  untuk pembangunan  infrastruktur,  sedangkan untuk pemugaran, peremajaan, rehabilitasi gedung-gedung  atau  rumah  yang  sudah tidak layak huni serta pembangunan rumah Rusunawa  belum  bisa  direalisasikan karena keterbatasan anggaran,
b) Aspek SDM dan fasilitas telah mendukung dalam  mengimplementasikan  kebijakan Kotaku  hal  tersebut  terlihat  Pemerintah Kota Manado melalui instansi terkait telah memiliki sejumlah alat berat, tenaga ahli- ahli konsultan bangunan untuk mengkroscek kelayakan bangunan hunian, serta telah memiliki alat pendeteksi apakah aliran sungai sudah tercemar baik kategori tercemar ringan, sedang maupun berat. 2. Seberapa  banyak  hubungan  kausalitas  yang terjadi: kurangnya kesadaran sosial masyarakat dalam berpartisipasi ikut menjaga, merawat dan melestarikan hasil pembangunan infrastruktur  atau  fasilitas  umum  di  areal permukiman kumuh selain itu tingkat perekonomian masyarakat di Kelurahan Perkamil  jauh  dari  kata sejahtera, inilah  yang menjadi  pemicu  masyarakat  di  Kelurahan Perkamil  kurang  memperhatikan  masalah kelayakan tempat tinggal (rumah hunian) yang pada  akhirnya  berdampak  pada  kurang terimplementasinya  program  Kota  Tanpa Kumuh  di  Kota  Manado  khususnya  di kelurahan Perkamil.
3. Wewenang/kekuasaan:
a) Kurangnya  partisipasi  masyarakat  di Kelurahan  Perkamil  dalam  mengikuti program penyuluhan, sosialisasi berkaitan dengan  peningkatan  kualitas  permukiman kumuh. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam  mengikuti  kegiatan  penyuluhan atau sosialisasi berdampak pada rendahnya kesadaran  masyarakat  di  Kelurahan
Perkamil  untuk  membantu  pemerintah mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh, b) Pengawasan yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Manado  melalui instansi terkait kurang efektif dilaksanakan,  terutama pengawasan pada  tahap  awal  (perencanaan)  dan  pada saat  pembangunan,  akibatnya  banyak penambahan perumahan dan permukiman baru yang tidak layak sehingga berdampak pada  terhambatnya  Pemerintah  Kota Manado  dalam  meningkatkan  kualitas permukiman  kumuh.  Demikian  halnya dalam  pengawasan  terhadap  pemanfaatan hasil  pembangunan  baik  infrastruktur maupun fasilitas umum, Pemerintah Kota Manado  melalui  instansi  terkait  hanya memberikan  himbauan  tanpa  pemberian sanksi jika ada masyarakat yang melanggar  dan  kurang menjaga  hasil pembangunan.
Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian disarankan:
1. Permasalahan terbatasnya sumberdaya anggaran:  Hendaknya  Pemerintah  Kota Manado  melalui  Intansi  terkait  mengajukan usulan  ke  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia agar tahun mendatang Keluarahan Perkamil mendapatkan bantuan  anggaran  dari  Program Neigborhood Upgrading Shelter and Project Phase 3 (NUSP Phase  3)  sehingga  peningkatan  kualitas permukiman  kumuh  seperti  pemugaran, peremajaan,  rehabilitasi  gedung-gedung  atau rumah  yang  sudah  tidak  layak  huni  serta pembangunan rumah  Rusunawa  di  Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua dapat terlaksana.
2. Permasalahan  kurangnya  kesadaran  sosial masyarakat:  hendaknya  Pemerintah  Kota Manado  melalui  Pemerintah  level  bawah dalam  hal  ini  Kelurahan  Perkamil  melakukan upaya  pendekatan  kepada  masyarakat,  agar mau  dan  bersedia  menjaga  dan  memelihara segala bentuk sarana dan prasarana,
infrastruktur serta fasilitas umum yang telah dibangun melalui kebijakan Kotaku, misalnya  Kelurahan  Perkamil  menggalakan
program kegiatan “ayo  bersih-bersih” dengan cara membuat jadwal kegiatan untuk mengajak  masyarakat  melakukan  kegiatan gotong  royong  sebagai  upaya  menjaga kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan tempat tinggal.
3. Permasalahan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat: mengingat
lingkungan  ekonomi  kurang  mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan Kotaku  sehingga  menjadi  pemicu  masyarakat kurang  memperhatikan  masalah  kelayakan tempat  tinggal  (rumah  hunian)  hendaknya Pemerintah Kota Manado melakukan pengembangan  dan  fasilitator  Usaha  Kecil Menengah (UKM)  bagi  pengembangan  usaha kecil  di  Kelurahan  Perkamil  Kecamatan  Paal Dua,  dengan  adanya  program  UKM ini diharapkan  Pemerintah  Kota  Manado  dapat memberikan  kredit  yang  ringan  kepada masyarakat sebagai upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sehingga kemampuan ekonomi masyarakat  dapat  meningkat  yang  pada akhirnya diharapkan masyarakat dapat memiliki  hunian  yang  lebih  layak  dan berkualitas.
4. Permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat  mengikuti  sosialisasi:  hendaknya
Pemerintah  Kota  Manado  melalui  instansi terkait  misalnya  Dinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kota Manado melakukan  sosialisasi,  penyuluhan  pada  saat waktu  yang  tepat,  tidak  pada  saat masyarakat sedang sibuk bekerja mencari nafkah.
5. Permasalahan rendahnya pengawasan: hendaknya  Pemerintah  Kota  Manado  melalui instansi terkait misalnya Satuan Polisi Pamong Praja  sebagai  lembaga  penegak  Peraturan Daerah  agar  lebih  meningkatkan  frekuensi pengawasan, dengan  cara  jemput  bola, terutama  pengawasan  pada  tahap  awal (perencanaan)  upaya  ini  dilakukan  dalam rangka  mengatasi  penambahan bangunan- bangunan  atau  hunian  yang  tidak  layak, bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin, sehingga  dapat  menekan  angka  permukiman kumuh  khususnya  di  Kelurahan  Perkamil Kecamatan  Paal  Dua.  Hendaknya  juga Kesatuan Polisi Pamong Praja lebih melakukan  upaya persuasif (pendekatan)
Implementasi Kebijakan  Kota Tanpa Kumuh .............................. (Monalisa Kumeang, Elfie Mingkid, Antonius Purwanto)
bahkan  bila  perlu  melakukan  upaya refresif (penindakan)  khususnya  untuk  bangunan- bangunan ilegal sehingga kedepan tidak ada lagi  masyarakat  yang  mendirikan  hunian ilegal yang dapat meningkatkan permukiman kumuh  di  Kelurahan  Perkamil.  Selain  itu hendaknya  juga  masyarakat  dapat  lebih berpartisipasi aktif dalam membantu program  pemerintah,  baik  partisipasi  pada tahap  perencanaan  maupun  partisipasi  pada tahap  pelaksanaan  seperti  melapor  dan mengurus  ke  instansi  Pemerintah  Kota Manado jika akan mendirikan bangunan atau menambah bentuk bangunan, hal itu penting sebagai legalitas masyarakat dalam mendirikan  hunian  dan  sebagai  upaya pemerintah  dalam  mengatasi  permukiman kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono,  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif dan  Kuantitatif  R  dan  D, Bandung: Alfabeta.
Tahir,  Arifin,  2014, Kebijakan  Publik  dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah .  Bandung  :
Alvabeta.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman Kumuh.
Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  Manado  Tahun  2014- 2034.