Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 82 – 88 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8712.82-88

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMELIHARAAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI SECARA ILEGAL (ANALISA PUTUSAN NOMOR 868/PID.SUS/LH/2021/PN DPS)
Kadek Novita Dewi 1 , I Nyoman Gede Sugiartha 2 , Ketut Adi Wirawan 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia novitadewikadek@gmail.com 1 , nyomansugiartha14@gmail.com 2 , wiranisoe1202@gmail.com 3

## Abstrak
Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal  berdasarkan  adanya  putusan  pengadilan  tersebut.  Dengan  memanfaatkan  pendekatan  perundang- undangan  dan  observasi  kasus  yang  terkait  dengan  metode  normatif.  Menggunakan  studi  dokumen  dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder. Dikaji dengan analisis sistematis dan dituangkan secara deskriptif. Pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Kata Kunci: Pemeliharaan Satwa, Ilegal, Putusan

## Abstract
One  of  Indonesia's  diversity  is  its  rich  natural  resources.  Based  on  Decision  Number 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps a case of illegal keeping of protected endangered animals has occurred on Sunset  Road.  Problems  in  this  research:  1)  How  is  the  legal  regulation  on  the  keeping  of  protected endangered animals in Indonesia and 2) How is the judge's consideration in imposing a penalty for illegal keeping  of  protected  endangered  animals  based  on  the  court  decision.  By  utilizing  the  approach  of legislation and observation of cases related to the normative method. Using document studies and literature studies with primary and secondary sources. Studied with systematic analysis and written descriptively. Arrangements for the maintenance of protected endangered animals are contained in Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems.
Keywords: Animal Keeping, Illegal, Verdict

## I. PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  yang  sangat  beragam  adalah  salah  satu  anugerah  yang  diberikan kepada  negara  Indonesia.  Hal  ini menjadikan  Indonesia  flora  dan  fauna  dalam  lingkup  negara Indonesia adalah kaya dan berlimpah. Dengan adanya berbagai macam kekayaan tersebut yang dimana hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam hayati, terlebih dengan adanya hewan yang  langka.  Satwa  endemik  merupakan  jenis  hewan  yang  memiliki  ciri  khas  yang  unik dikarenakan  oleh  kemampuan  mereka  untuk  menyesuaikan  diri  di  hutan.  Hutan  merupakan sebagai  tempat  tinggal  dari  keberagaman  satwa  ini  memiliki  berjuta  manfaat  bagi  kehidupan makhluk  hidup  di  muka  bumi,  selain  sebagai  tempat  tinggal  bagi  beraneka  ragam  satwa. Sedangkan hutan adalah salah satu anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sejuta manfaat salah satunya penghasil oksigen sehingga disebut dengan paru-paru dunia (Ngakan Gede Bagus Widyagraha, I Nyoman Gede Sugiartha 2022).
Dewasa ini, perburuan satwa secara liar sering terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan  pada  ekosistem  serta  dapat  menyebabkan  terjadinya  penurunan  populasi terhadap satwa. Perburuan satwa secara liar tidak hanya untuk dikonsumsi sehari-hari namun juga dijadikan  sebuah  kerajinan  berupa  hiasan  dinding  ruangan,  kosmetik,  obat-obatan  dan  juga pakaian. Kerajinan ini kemudian dijual dengan nominal yang cukup tinggi dan menjadi sebuah potensi keuntungan yang besar dalam berbisnis, dikarenakan semakin langkanya satwa tersebut maka semakin besar juga nominal yang harus dibayar oleh konsumen. Perdagangan satwa tidak hanya di pasar-pasar gelap namun juga terjadi di media online sehingga menjadikan permintaan pasar yang semakin tinggi karena mudahnya dalam bertransaksi di media online.
Akibat dari perdagangan satwa ini menyebabkan semakin banyaknya satwa yang diburu ataupun  dibunuh  dan  diperjualbelikan  tanpa  adanya  kepedulian  terhadap  kelestarian  satwa tersebut. Hal seperti ini merupakan tindakan melawan hukum yang dapat mengancam keberadaan berbagai jenis satwa  serta berkurangnya  populasi satwa  secara  drastis  (Mangunjaya,  Prabowo, Tobing,  Abbas,  Saleh,  Sunarto,  Huda  2017).  Tindakan  lainnya  yang  menyebabkan  kepunahan satwa  ialah  pemeliharaan  satwa  langka  yang  dilindungi  oleh  pemerintah  tanpa  adanya  izin kelayakan. Pemeliharaan satwa langka yang dilindungi yang dilakukan oleh perseorangan sebagai hewan peliharaan tersebut mewajibkan seseorang memiliki sertifikat resmi izin kelayakan dari Menteri  (Pasal  10  Ayat  4  huruf  a  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.19/Menhut-II/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar).
Pemeliharaan satwa langka yang dilindungi yang dilakukan oleh perseorangan jika tidak dikontrol  atau  ditindaklanjuti  lebih  tegas,  maka  akan  menimbulkan  permasalahan  yang  serius yang akan  mengakibatkan semakin melonjaknya  angka  kepunahan satwa  dan  berdampak  pada keseimbangan  ekosistem.  Tindakan  yang  tidak  bertanggung  jawab  ini  harus  diancam  dengan pidana berat, dikarenakan kemusnahan satwa ataupun kerusakan ekosistem akan menyebabkan kerugian bagi kelestarian alam dan juga masyarakat, sedangkan untuk pemulihannya tidak akan bisa kembali seperti semula (Renggong 2016).
Pengenaan  sanksi  terhadap  pelaku  dalam  pelanggaran  di  bidang  lingkungan  hidup khususnya  satwa  adanya  dijatuhkan  sanksi  yang  tidak  sama,  hal  tersebut  harus  sesuai  dengan adanya  jaksa  penuntut  yang  membuat  dakwaan  dan  juga  fakta  yang  ada  sesuai  dengan  dasar hukum yang akan diungkap selama persidangan berlangsung. Dalam penjatuhan sanksi pidana, pertimbangan  hakim  merupakan  alasan  dalam  penjatuhan  sanksi  pidana  yang  diberikan  serta berapa lamanya penjara yang dijatuhkan kepada pelaku. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersifat tidak pasti, maka dari itu adanya suatu ketentuan berupa maksimum serta minimum dalam hal dijatuhkannya sanksi pidana kepada terdakwa yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang yang mengatur (Anis Dewi Lestari 2021).
Hal ini berkaitan pada kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup khususnya di bidang satwa  yaitu  pemeliharaan  satwa  langka  yang  dilindungi  secara  ilegal  yang  terjadi  di  wilayah hukum Denpasar, di wilayah Sunset Road wilayah selatan Kuta, Bali terdapat salah satu warga yang melakukan hal tersebut. Perkara dalam kasus ini telah diputuskan oleh hakim. Penjatuhan sanksi pidana yang berikan oleh hakim kepada pelaku dalam kasus ini yaitu dikenakan Pasal 40 ayat  2  dan  4  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Berdasarkan  pernyataan  yang  telah  dipaparkan  diatas  maka  penulis  tertarik  dalam mengangkat  topik  ini  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  perlindungan  satwa  langka  yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia serta penerapan sanksi pidana yang lebih tegas,  guna  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku  yang  melanggar  aturan  tersebut  untuk mengurangi terjadinya perdagangan maupun pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal.  Sebab  menjaga  kelestarian  serta  meningkatkan  populasi  satwa  agar  keseimbangan ekosistem tetap terjaga dengan baik sangatlah penting untuk keberlangsungan seluruh makhluk hidup  yang  ada  di  bumi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengatahui  pengaturan  hukum terhadap  pemeliharaan  satwa  langka  yang  dilindungi  di  Indonesia  dan  Bagaimanakah pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  pemeliharaan  satwa  langka  yang dilindungi secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini memfokuskan kepada penelitian dengan sistem normatif. Menurut Soetandyo  Wignyosoebroto  adanya  pandangan  bahwa  hukum  doktrinal  erat  kaitannya  dengan metode  penelitian  jenis  normatif  (Diantha  2016).  Melalui  peraturan  perundang-undangan dilakukannya  pendekatan  dalam  penelitian  ini  selain  itu  juga  dengan  berkonsep  serta  adanya kasus-kasus yang terkait dengan penelitian ini.
Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum penunjang dalam penelitian ini dengan kepustakaan yang berupa hukum utama dan pendukung yaitu primer dan sekunder. Yang utama adalah  bahan  yang  berasal  dari  adanya  aturan  hukum  serta  putusan  pengadilan.  Dan  yang merupakan bahan hukum penunjang adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum namun sebagai  penjelas  dari  bahan  hukum  utama  seperti  buku-buku  hukum  yang  berisi  doktrin  atau ajaran mengenai hukum.
Analisis  bahan  hukum  dalam  penulisan  penelitian  ini  dengan  analisis  sistematis  yang artinya  menganalisa  bahan  hukum  yang  diperoleh  untuk  diuraikan  secara  sistematis  dengan mengikuti alur sistematika pembahasan dan kemudian dituangkan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan lebih dalam dari bahan hukum yang diperoleh untuk dipahami secara tepat dan jelas dengan tujuan permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum terhadap Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi di Indonesia Satwa  dalam  negara  Indonesia disebutkan  dalam aturan  hukum  bahwa  makhluk  hidup yang hidupnya bergantung pada daratan, air dan juga bisa pada udara satwa merupakan sumber daya alam hewani, dalam kamus Bahasa Indonesia satwa diartikan sebagai binatang (Redi 2014). Dan kata “langka” ini artinya sukar didapat atau jarang ditemukan dikarenakan sangat sedikit oleh sebab itu kelangkaan ini dapat diartikan dengan sebagai situasi yang menunjukkan bahwa sulit didapatkannya sesuatu hal dikarenakan jumlahnya yang sangat terbatas (Abidin 2000). Serta kata “dilindungi”  yang  mengacu  pada  satwa  ialah  mengartikan  bahwa  perlindungan  yang  harus diberikan kepada satwa dari bahaya kepunahan.
Dalam pelestarian satwa langka yang dilindungi perlu adanya pengaturan hukum yang secara tegas untuk mengatur pengawasan terhadap satwa langka yang dilindungi agar masyarakat tidak  berperilaku  sesuka  hati  dengan  cara  membunuh,  memperniagakan  ataupun  memelihara secara ilegal. Seperti halnya membunuh harimau untuk diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan bahan pakaian, selain itu memelihara satwa yang digolongkan satwa langka yang dilindungi tanpa adanya izin berupa sertifikat resmi. Terancamnya keberadaan satwa menjadikan satwa menjadi langka  dan  perlu  untuk  dilindungi  hal  ini  dikarenakan  adanya  faktor  keinginan  dari  sebagian masyarakat untuk memiliki satwa tersebut diketahui menangkarkan atau memelihara satwa yang langka dengan tidak berdasarkan izin yang legal.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah bagian dari adanya pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup yang sudah  mengatur  mengenai  adanya  tumbuhan  dan  satwa.  Maka  pengaturan  tersebut  dapat diimplementasikan  dalam  melindungi  satwa-satwa  atau  tumbuhan  yang  langka  salah  satu contohnya  adalah  burung  Jalak  Bali  (Ni  Putu  Eka  Dharma  Yanti,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha 2022).
Adanya CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) yang didirikan dalam rangka perlindungan yang diperhatikan oleh dunia dalam taraf internasional yang dimana adanya aturan tersebut membuat diadakannya suatu larangan bahwa dengan  tegas  tidak  diperbolehkan  diperjual  belikannya  tumbuhan  dan  juga  satwa  yang  sudah dianggap hampir punah atau langka (Wirawan 2020).
Penetapan  jenis  satwa  langka  yang  dilindungi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dikarenakan jumlah populasi dari satwa tersebut menurun, pemanfaatan yang dilakukan tidak secara lestari, terjadinya kerusakan pada habitat satwa, serta terjadinya eksploitasi terhadap
satwa. Oleh sebab itu, masyarakat perlu untuk berpartisipasi dalam melestarikan beraneka ragam jenis satwa langka yang dilindungi dengan cara tidak mengambilnya dari alam, satwa yang telah dilindungi  tidak  disakiti,  tidak  memperniagakan  hewan  yang  hampir  punah,  serta  tidak memelihara satwa langka yang dilindungi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Satwa langka yang dilindungi berperan penting dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam.
Tindakan-tindakan  ilegal  yang  dilakukan  manusia  seperti  menangkap,  membunuh, menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut  dan  memperniagakan  dalam  keadaan  hidup terhadap satwa langka yang dilindungi merupakan tindakan yang melawan hukum. Hal ini dapat mengancam keberadaan satwa langka yang dilindungi dari kepunahan. Mengenai pemeliharaan satwa langka dan hampir punah dan dipelihara oleh oknum yang tidak mengantongi izin yang dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa langka yang dilindungi dikarenakan pemeliharaan satwa langka yang dilindungi harus mendapatkan izin guna menunjukkan adanya kesiapan dari segi teknis, pakan, kandang maupun hal-hal lainnya agar satwa langka yang dilindungi dapat tetap sehat.  Kata  “izin”  ialah  bentuk  pernyataan  mengabulkan  atau  persetujuan,  perizinan  yang dimaksud dalam pemeliharaan satwa langka yang dilindungi yaitu berupa pemberian penandaan dan sertifikasi seperti halnya dengan diberikannya tanda-tanda agar dapat dikenali bahwa terdapat perlindungan  di  tubuh  satwa  yang  dilindungi  tersebut  berupa  tanda  cap,  tato,  atau  label  yang berisikan nomor dan huruf. Tujuan dari pemberian penandaan dan sertifikasi pada satwa langka yang dilindungi ialah untuk memudahkan dalam tracking atau penelusuran asal usul spesies dari satwa  tersebut.  Pengajuan  izin  dalam  dipeliharanya  hewan-hewan  yang  terancam  punah  dan dilindungi dapat diajukan, ini merupakan registrasi yang memenuhi standar kualifikasi mengenai ketentuan tersebut yang telah diatur dalam adanya Peraturan Menteri dalam lingkup kehutanan dan menangani dilindunginya satwa serta tumbuhan yang liar dan langka dengan hal ini maka seseorang akan mendapatkan izin berupa sertifikat resmi izin kelayakan dari Menteri hal tersebut terdapat pada Pasal 10 Ayat 4 huruf a.
Pada  Putusan  Nomor  868/Pid.Sus/LH/2021/PN  Dps  menggunakan  pengaturan  dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa. Adanya tindakan observasi mengenai aturan yang dipakai pada Putusan tersebut yang membahas mengenai ketentuan umum konsep, definisi atau pengertian dari satwa langka  yang  dilindungi  yang  digunakan  pada  putusan  tersebut  tidak  tercantum  pada  peraturan perundang-undangan tersebut, yang pada dasarnya tujuan dari ketentuan umum ialah menjelaskan konsep, pengertian atau definisi yang digunakan pada peraturan perundang-undangan serta hal- hal yang bersifat umum yang berlaku pada pasal-pasal di dalam pengaturan tersebut.
Selain itu dari beberapa pengaturan mengenai satwa yang disebutkan dapat dilihat bahwa dari  segi  usia  berlakunya  pengaturan-pengaturan  tersebut  menunjukkan  bahwa  sudah  tidak relevan  untuk  diberlakukan  keberadaannya  yang  disebabkan  oleh  seiring  berjalannya  waktu, zaman,  perkembangan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Jika  keberadaan  pengaturan  tersebut  sudah tidak memenuhi prinsip relevansi maka perlu adanya sebuah penyempurnaan dengan melakukan perubahan pada pengaturan-pengaturan yang bertujuan untuk meningkatkannya efektivitas pada pengaturan mengenai satwa dan mempertegas pengaturan dengan lebih diperjelas kembali agar tidak  menimbulkan  ketidakefektifan.  Maka  penulis  berpendapat  bahwa  pengaturan  yang digunakan  pada  Putusan  tersebut  mengenai  adanya  aturan  hukum  yang  membahas  mengenai sumber  daya  alam  serta  ekosistem  di  dalamnya,  dan  juga  adanya  aturan  pemerintah  yang membahas  mengenai  diawetkannya  tumbuhan  dan  satwa  belum  terpenuhi  sebagai  peraturan perundang-undangan  yang  ideal  untuk  digunakan  sehingga  perlu  adanya  pembaharuan  untuk penyempurnaan pada pengaturan tersebut.
2. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Pemeliharaan Satwa Langka  yang  Dilindungi  Secara  Ilegal  Berdasarkan  Putusan  Nomor  868/Pid. Sus/LH/2021/PN Dps
Adanya  suatu  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  hakim  menunjukkan  bahwa pertimbangan  tersebut  merupakan  posisi  paling  tinggi  serta  untuk  diarahkannya  putusan,
keputusan itu memuat ketentuan serta adil dan meratanya yang diperlukan dalam dijalankannya persidangan, fungsi nya juga yang terlibat di dalamnya, diwajibkannya ada tanggapan yang teliti serta baik (Ida Bagus Mayun Andika Putra, I Nyoman Gede Sugiartha 2021).
Berawal dari saksi yang bernama Sang Ketut Lasia, SH memperoleh informasi dari warga sekitar  bahwa  ada  seseorang  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  Jalan  Sunset  Road  memelihara burung-burung yang berjenis elang bondol, serta adanya jalak putih yang mempunyai tunggir abu yang dimana hewan tersebut adalah dilindungi oleh negara, maka saksi bersama tim BKSDA Bali dan Ditreskrimsus Polda Bali langsung melakukan pengecekan lokasi (TKP) dan bahwa benar mendapatkan  terdakwa  I  Wayan  Sukasna,  SH  telah  memelihara  seekor  satwa  langka  yang dilindungi  dengan  Haliastur  Indus  dan  Acridotheres  Tertius  nama  latinnya  dari  hewan  yang dipelihara  di  rumahnya  tersebut  yang  ditempatkan  pada  kandang  besi.  Terdakwa  I  Wayan Sukasna, SH yang merupakan seorang penghobi memelihara burung ini memperoleh jenis burung elang bondol (Haliastur Indus) dari pemberian seorang temannya 5 tahun yang lalu, sedangkan jenis  burung  jalak  putih  tunggir  abu  (Acridotheres  Tertius)  diperoleh  dengan  cara  membeli  di Pasar Burung Satria dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 15 tahun yang lalu. Namun  setelah  terdakwa  I  Wayan  Sukasna,  SH  ditanyakan  oleh  petugas  perihal  surat  izin memelihara  satwa  langka  yang  dilindungi,  dengan  dipeliharanya  satwa  langka  tersebut pemiliknya tidak dapat menunjukkan izin yang ia kantongi artinya pemeliharaan tersebut adalah ilegal. Dalam kasus ini terdakwa tergolong delik aduan yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan  jika  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan,  dan  di  dalam  kasus  ini  yang dirugikan ialah secara tidak langsung telah merugikan alam dan ekosistemnya.
Dalam  pertimbangan  perihal  keadaan  yang  meringankan  terdakwa  tidak  mengetahui bahwa  burung-burung  yang  terdakwa  pelihara  tersebut  merupakan  jenis  satwa  langka  yang dilindungi, maka penulis berpendapat bahwa terdakwa yang sebagai pecinta burung seharusnya menduga bahwa kedua ekor jenis burung tersebut merupakan satwa langka yang dilindungi dari segi  keunikan  dan  harga  yang  cukup  tinggi  dari  burung  tersebut,  maka  hal  ini  perlu  dijadikan pertimbangan kembali untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Selain itu di samping dari  kesalahan  terdakwa  memelihara  dua  ekor  jenis  burung  tersebut  selama  15  tahun  dirawat dengan baik oleh terdakwa sampai saat penangkapan terdakwa dan dua ekor jenis burung tersebut masih dalam keadaan sehat, maka hal ini juga perlu dijadikan pertimbangan perihal keadaan yang meringankan terdakwa.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  dilakukan  hakim  mengadili terdakwa  I  Wayan  Sukasna,  SH  dengan  menyatakan  bahwa  terdakwa  I  Wayan  Sukasna,  SH putusan  pengadilan  menyatakan  bahwa  terdakwa  bersalah  dengan  melakukan  tindakan  pidana dengan  ditemukannya  telah  memelihara  dua  ekor  jenis  burung  yang  dilindungi  dan  terancam punah atau langka oleh negara, dengan tidak dikantongi nya izin oleh terdakwa tersebut membuat ini adalah tindakan yang ilegal. Penjatuhan pidana oleh hakim selama penjara dalam kurun waktu 1  (satu)  bulan  dan  dikenakannya  Rp.  500.000  denda  yang  mempunyai  ketentuan  jika  tidak dibayarkan  maka  akan  digantikan  dengan  adanya  1  (satu)  bulan  pidana  kurungan.  Dalam menjatuhkan  sanksi  pidana  menggunakan  pengaturan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Pengawetan  Tumbuhan  dan  Satwa  menurut  pendapat  penulis kurang  ideal  dikarenakan  perlu  adanya  penyempurnaan  dengan  melakukan  pembaharuan terhadap  pengaturan  tersebut  baik  perihal  konsep,  asas,  serta  batas  minimum  pada  pengaturan mengenai satwa guna mempertegas dalam perlindungan satwa.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan rumusan masalah diatas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:  Pengaturan  hukum  mengenai  satwa  secara  umum  yaitu  terdapat  dalam  beberapa pengaturan  seperti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005
Tentang  Penangkaran  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 7  Tahun  1999 Tentang  Pengawetan Jenis Tumbuhan  dan  Satwa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor 8  Tahun  1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru. Akan tetapi, pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai “hewan  yang  hampir  punah”  yakni  mengarah  pada  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1990 Tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun setelah diamati, penulis  berpendapat  bahwa  dari  segi  usia  berlakunya  peraturan  tersebut  menunjukkan  bahwa sudah tidak relevan untuk diberlakukan keberadaannya yang disebabkan oleh seiring berjalannya perkembangan jaman. Selain itu konsep mengenai “satwa langka yang dilindungi” tidak diatur dalam  ketentuan  umum  pada  aturan  hukum  yang  membahas  mengenai  adanya  perlindungan terhadap  sumber  daya  alam  tersebut  dapat  menyebabkan  multitafsir  terhadap  konsep  “satwa langka yang dilindungi.”
Pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Hakim  dalam  dijatuhkannya  pidana  kepada kepemilikan  satwa  langka  oleh  pelaku,  pada  Putusan  pengadilan  yang  memiliki  keterkaitan tersebut diatas yakni dipertimbangkannya oleh hakim dalam keadaan yang bisa saja diberatkan atau diringankan, penulis berpendapat bahwa terdakwa yang dikatakan sebagai seorang penghobi memelihara burung dalam putusan tersebut seharusnya menduga bahwa 2 (dua) ekor jenis burung tersebut merupakan satwa langka yang dilindungi dikarenakan dilihat dari segi keunikan dan dari segi  harga  yang  cukup  tinggi  dari  burung  tersebut  oleh  sebab  itu  hal  ini  perlu  dijadikan pertimbangan kembali terhadap hakim sebagai keadaan yang memberatkan, serta dari 15 tahun hingga  saat  terjadinya  penangkapan  terhadap  terdakwa  dalam  kasus  ini  2  (dua)  ekor  burung tersebut dirawat dengan baik dan masih dalam keadaan hidup oleh terdakwa, maka hal ini perlu juga  dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  sebagai  keadaan  yang  meringankan.  Adapun  juga mengenai  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  terdakwa  yaitu  dikenakan  sanksi pidana  pada  Pasal  40  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  Undang  –  Undang  Nomor  5  Tahun  1990  Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya,  namun  penulis  berpendapat  bahwa dalam pengenaan sanksi dalam pasal tersebut tidak diaturnya batas minimum sanksi pidananya melainkan  hanya  diatur  mengenai  batas  maksimumnya  saja,  padahal  bahwasanya  sanksi minimum merupakan hal penting untuk memberikan efek jera terhadap pelaku..

## 2. Saran
Serta  adapun  saran  yang  dapat  diberikan  kepada  pemerintah,  seiring  berkembangnya zaman, waktu, dan kebutuhan masyarakat mengenai hukum, dilihat dari pengaturan pemeliharaan satwa  langka  yang  dilindungi  dari  segi  usia  berlakunya  pengaturan  tersebut  yang  sudah  tidak relevan untuk diberlakukan, oleh sebab itu pemerintah perlu adanya penyempurnaan mengenai pengaturan  satwa  langka  yang  dilindungi  dengan  melakukan  pembaharuan  pada  pengaturan tersebut  perihal  konsep,  asas,  ataupun  sanksi  pidana  guna  mempertegas  pengaturan  tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada satwa langka yang dilindungi dari bahaya kepunahan.
Kepada masyarakat, lebih ditingkatkannya rasa kepedulian terhadap satwa maupun satwa yang  tergolong  dalam  satwa  langka  yang  dilindungi  agar  terwujudnya  asas  kelestarian  dan keberlanjutan yang artinya setiap orang wajib bertanggung jawab terhadap generasi berikutnya dalam  upaya  pelestarian  lingkungan,  tumbuhan  dan  satwa  serta  mengembalikan  kualitas  dari lingkungan hidup tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Ikhan. 2000. Masa Depan Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anis  Dewi  Lestari,  Meliana  Damayanti.  2021.  “Cakupan  Alat  Bukti  sebagai  Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 3(1). Diantha. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Ida  Bagus  Mayun  Andika  Putra,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  I.  Nyoman  Subarnia.  2021. “Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Perkara  Penadahan  Mobil.”  Jurnal  Interpretasi Hukum 2(2).
Mangunjaya, Prabowo, Tobing, Abbas, Saleh, Sunarto, Huda, Mulyana. 2017. Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. Ngakan  Gede  Bagus  Widyagraha,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  Ida  Ayu  Putu  Widiati.  2022. “Partisipasi  Masyarakat  Blimbingsari  dalam  Pelaksanaan  Kesepakatan  Konservasi Taman Nasional Bali Barat.” Jurnal Konstruksi Hukum 3(2).
Ni  Putu  Eka  Dharma  Yanti,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  Luh  Putu  Suryani.  2022.  “Peran
Masyarakat  dalam  Upaya  Pelestarian  Hutan  Taman  Nasional  Bali  Barat  di  Desa  Eka Sari.” Jurnal Interpretasi Hukum 3(2).
Redi, Ahmad. 2014. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika. Renggong, Ruslan. 2016. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP. Jakarta:
Prenada Media.
Wirawan,  Ketut  Adi.  2020.  “Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penangkapan  dan Pembunuhan Satwa yang Dilindungi (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/Lh/2019/Pn Dps).” Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum 15(1).