## Wanita Hamil Sebagai Perlindungan naSab anak dalam komPilaSi Hukum iSlam
agus Hermanto
Pascasarjana iain raden intan lampung Email : agushermanto@yahoo.com

## Abstract
Marriage is a bond between the inner and outer wanitasebagai a man  with  a  husband  and  wife  with  the  aim  of  forming  a  family (household) were happy and everlasting based on God. The scholars agreed that the wedding for pregnant women should be carried out again after giving birth. Reconstruction of the law relating to the validity of the marriage ceremony for a pregnant woman, in this case the Indonesian Islamic scholars consider the elements of sociological and  psychological  especially  the  local  culture  of  Indonesian society,  which  is  a  compromise  approach  to  customary  law. Pengkompromian fact that in terms of the deviation in the teaching of fiqh associated with sociological and psychological factors. The main objective principle of the permissibility of marrying pregnant is  to  provide  a  definite  legal  protection  to  children  in  the  womb, even  though  the  status  bastard  child,  although  the  Islamic  Law Compilation  impressed  shows  the  government’s  attitude  is  very ambivalent/ ambiguous.
Keywords : Reconstruction, pregnant, local culture

## abstrak
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanitasebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Para ulama sepakat bahwa pernikahan bagi wanita hamil haruslah dilaksanakan kembali  setelah  melahirkan.  Rekonstruksi  hukum  terkait dengan  keabsahan  akad  nikah  bagi  wanita  hamil,  dalam hal  ini  ulama  Islam  Indonesia  mempertimbangkan  unsur- unsur  sosiologis  dan  psikologis  khususnya  budaya  lokal masyarakat  Indonesia,  yang  merupakan  pendekatan kompromistis  dengan  hukum  adat.  Pengkompromian  itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Tujuan  utama  azas  kebolehan  kawin  hamil  adalah  untuk memberikan  perlindungan  hukum  yang  pasti  kepada  anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya anak  zina,  walaupun  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut terkesan  memperlihatkan  sikap  pemerintah  yang  sangat ambivalen/ambigu.
kata kunci : Rekonstruksi, wanita hamil, budaya lokal

## Pendahuluan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanitasebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Kemudia  dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan adalah ikatan yang sangat  kuat  atau mitsaqan  ghalidhan untuk  mentaati  perintah Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. 2 Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah  saling  mendapat  hak  dan  kewajiban  serta  bertujuan mengadakan  hubungan  pergaulan  yang  dilandasi  tolong- menolong,  yang  merupakan  pelaksanaan  agama,  maka  di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah . Ulama’ Syâfi’îyah melihat kepada hakikat dari akad itu,
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 247
bila  dihubungkan  dengan  kehidupan  suami  istri,,  yaitu  boleh bergaul  sedangkan  sebelum  akad  tersebut  berlangsung  di antara keduanya tidak boleh bergaul. 3 Perkawinan di samping membedakan manusia dengan hewan, juga membedakan antara manusia yang beradab dengan manusia yang biadab, ada juga antara manusia primitif dan manusia modern.

## Pembahsan

## Pengertian nikah Hamil a.
Kebebasan pergaulan antara dua insan anatara dua jenis yang  kian  marak  dan  mengakibatkan  kehamilan.  Sebenarnya, kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, namun sering kali justru terjadi akibat hubungan akibat perkosaan, atau melalui  hubungan  suka-sama  suka  diluar  nikah  yang  disebut dengan perzinaan/portitusi. 4
Secara  sosiologis  dan  psikologis,  hal  ini  sangat  menjadi beban  yang  berat  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  secara  pribadi karena kehamilan tersebut diluar pernikahan atau karena sorotan masyarakat  yang  menganggap  aib,  yang  kemudian  berusaha untuk  mencari  solusi  dengan  dua  cara,  yaitu  menggugurkan kandungan  atau  menjadikannya  sebagai  pasangan  yang  sah.
3 Dari  definisi  tersebut  mengandung  maksud  sebagai  berikut: Pertama , penggunaan lafadz akad ( دقع ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  orang-orang  atau  pihak-pihak  yang  terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki  dan  perempuan. Kedua ,  penggunaan  ungkapan; ءطولا ةحابا نمضتي دقع ( yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin) , karena pada dasarnya hubungan  laki-laki  dan  perempuan  itu  dilarang,  kecuali  ada  hal-hal  yang membolehkannya secara hukum shara’ . Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin yaitu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad  itu  adalah  suatu  usaha  untuk  membolehkan  sesuatu  yang  asalnya  tidak boleh itu. Ketiga , Menggunakan kata جيوزت وا حاكنلا ظفلب yang berarti menggunakan lafadz na-ka-ha dan za-wa-ja , oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu,  yaitu  pemilikan  seorang  laki-laki  atas  seorang  perempuan  atau  disebut juga  “ perbudakan”. Bolehnya  hubungan  kelamin  dalam  bentuk  ini  tidak  disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “ tasarri”.
4 M.Anshari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 58
Solusi  pengguguran  kandungan  jelas  melanggar  syari’ah, tentunya  haram  hukumnya,  karena  sama  dengan  membunuh jiwa,  sedangkan  cara  yang  kedua  adalah  melangsungkan pernikahan, cara yang selama ini banyak ditempuh orang, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya.
Nikah hamil sering diartikan dalam kajian arab dengan istilah  ( al-tazawwuj  ni  al-haml ),  yang  diartikan  perkawinan seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  sedang  hamil.  Hal ini terdapat dua kemungkinan; dihamili dahulu baru dinikahi, atau dihamili oleh orang lain dan kemudian dihamili oleh orang lain yang bukan menghamilinya. Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil dahulu, disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah ibn  al-zinaa (anak  zina)  atau ibn  al-mula’ana (anak  dari orang yang terlaknat). Jadi nama tersebut bukan nama bayi yang dilahirkan itu, yakni nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orang tua yang telah berbuat zina, atau melakukan perbuatan yang  terlaknat.  Sedangkan  bayi  yang  dilahirkannya  tetap  suci dari  dosa  dan  tidak  mewarisi  atas  dosa  yang  dilakukan  oleh kedua orang tuanya. 5
Sejarah lahirnya kompilasi Hukum islam di indonesia b.
Berbicara tentang hukum keluarga Islam ( Islamic Family Law )  yang  berlaku  di  Indonesia,  tidak  bisa  dipisahkan  dari sejarah perjalanan sistem hukum di Indonesia sejak pada masa kolonialisme Belanda hingga sekarang. Yang menarik, sepanjang sejarah  Indonesia,  diskursus  mengenai  hukum  keluarga termasuk  di  dalamnya  adalah  hukum  perkawinan  secara umum, paling tidak melibatkan tiga pihak, yaitu; kepentingan agama,  negara  dan  perempuan.  Sebagian  besar  orang  Islam misalnya, dimana moyoritas bangsa Indonesia memeluk agama Islam,  selalu  merasa  harus  bertanggungjawab  atas  umatnya,
5 Mahjuddin, Masa’il  al-Fiqhiyyah, (Jakarta:  Kalam  Mulia,  2012),  h.  48. Lihat juga Muhammad Ali Hasan, Masa’il Fiqhiyah al-Haditsah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 96
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 249
yang  diwujudkan  dengan  upaya  memasukkan  hukum  Islam di  Indonesia. 6
Meskipun tidak secara formal mengaku sebagai Negara Islam,  Indonesia  adalah  Negara  yang  berpenduduk  Muslim terbesar  di  Dunia.  Upaya  kongkrit  pembaharuan  hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1960-an yang berujung  dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan.  sebelumnya,  urusan  perkawinan  diatur dalam  ragam  hukum,  yaitu  hukum  adat  bagi  masyarakat Indonesia  asli;  hukum  Islam  bagi  warga  Indonesia  asli  yang beragama  Islam:  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen bagi warga Negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga Indonesia keturunan Eropa dan China; dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran. 7
Meski  penuh  dengan  kritik  (terutama  dari  kelompok perempuan), karena agama dan Negara merupakan instusi yang merasa  lebih  berhak  untuk  menguasai  rencana  apapun,  pada akhirnya UU RI. No. 1 Tahun 1974 secara resmi disahkan sebagai satu-satunya  hukum  yang  mengatur  tentang  perkawinan  bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, meskipun telah berbentuk suatu unifikasi hukum tentang perkawinan, pada prakteknya, terutama yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  (PA),  pendapat  masing- masing hakim sesuai dengan kitab fikih yang dirujuknya justru dominan (dalam bagian terdahulu, telah dipaparkan setidaknya 13 kitab fikih yang dianjurkan untuk menjadi kitab rujukan bagi para hakim di Pengadilan Agama.
Akibat  tidak  adanya  standar  buku  yang  berlaku  di Pengadilan  Agama,  keputusan  yang  diambil  oleh  para  hakim sering  kali  berbeda  untuk  kasus  yang  sama,  sehingga  dapat dikatakan subyektifitas hakim sangat tinggi. Bahkan hakim dapat mempergunakan  keputusan  hukum  yang  diambil  sebagai  alat
6 Ratna Bantara Munti, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: LKiS, 2005), h. 1
7 Ibid., h. xv-xvi
politik untuk menyerang pihak lain. 8 Ditinjau dari sudut pandang teori hukum, hal ini bererti bahwa produk-pruduk pengadilan agama  bertentangan  dengan  prinsip  kepastian  hukum. 9 Disisi lain,  kitab-kitab  fikih  yang  dijadikan  rujukan  para  hakim  itu adalah produk pemikiran ulama pada abad pertengahan (sejak abad ke-2 H), dimana konteks sosio politik kulturalnya berbeda dengan konteks Indonesia saat itu. Implikasinya, hukum-hukum fikih  seharusnya  tidak  mentah-mentah  begitu  saja  digunakan hakim,  namun  harus  disesuaikan  konteks  Indonesia,  sehingga perlu dirumuskan adanya fikih Indonesia.
Berdasarkan  alasan-alasan  inilah,  Mahkamah  Agung sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  di  Indonesia,  pada  tahun 1985  mengusulkan  agar  dirumuskan  suatu  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  yang  dimaksud  sebagai  buku  standar  bagi  para hakim  di  Pengadilan  Agama.  Usulan  ini  pada  mulanya  tidak mendapatkan respon. Namun ketika Menteri Agama, Munawir Sadzali,  mengusulkan  hal  yang  sama,  mulailah  masyarakat meresponnya.  Respon  yang  paling  kongrit  adalah  dengan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Ketua Mahkamah Agung, atas prakarsa Presiden (saat itu Soeharto). 10
Jika  dilihat  darimana  ide  itu  berasal,  jelas  sekali  bersifat top- down , yaitu dari pihak yang mempunyai kapasitas sebagai policy maker. Selain itu, prakarsa Presiden menunjukkan betapa hal ini surat dengan kepentingan politis.
Kepentingan politis yang ikut mewarnai ide dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terpisahkan dari kondisis politik  saat  itu,banyak  literatur  menunjukkan  bahwa  antara pertengahan  1980-an  hingga  akhir  1990-an  merupakan  masa politik akomodasi masyarakat terhadap Islam. Setelah bertahun- tahun pemerintahan Orde Baru bersifat vis a vis dengan Islam,
8 Hasan  Basri, Perlunya  Kompilasi  Hukum  Islam, dalamAbdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 21
9 Munawir  Sadzali, Peradilan  Agama  dan  Komilasi  Hukum  Islam, dalam Dadan Muttaqien, dkk. (ed.), (Yogyakarta: UII Press, 1999), h.2
10 Ismail Suni, Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Indonesia, dalam Abdurrahman, h. 33
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 251
maka  pada  era  1980-an  inilah,  disaat  Golkar  dirasa  akan menyusut  (salah  satu  bukti  adalah  meningkatnya  suara  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 1982), pemerintah Orde  Baru  merasa  berkepentingan  meraih  dukungan  dari kelompok Islam.
Menurut  Bakhtiar  Effendi,  fenomena  politik  akomodasi negara  terhadap  Islam,  berspektrum  luas  meliputi  beberapa kebijakan, yaitu:
Struktural,  ditandai  dengan  semakin  terbukanya
1. kesempatan bagi para aktivis Islam untuk mengintegrasikan diri  ke  dalam  negara,  baik  melalui  saluran  legeslatif, eksekutif  maupun  yudikatif.  Pembentukan  Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada akhir tahun
1990, karena proksimitasnya dngan negara, dapat dilihat dari sebagian leverage struktural politik Islam.
Legeslatif,  berkaitan  dengan  disahkannya  sejumlah
2.
Undang-Undang  yang  dinilai  akomodatif  terhadap kepentingan Islam. Misalnya Undang-Undang
Pengadilan Agama pada tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991, SKB tentang BAZIS (Badan Amal, Zakat, Infaq, dan Shadaqah) pada tahun 1991, kebijakan baru  tentang  pemakaian  jilbab  pada  tahun  1991,  dan Penghapusan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) suatu  bentuk  lotere  pada  tahun  1993;  (c)  infastruktural, dengan disediakannya infastruktur yang disediakan bagi umat Islam, misalnya pembangunan sarana peribadatan, pengiriman da’i-da’i di daerah transmigrasi, dan bahkan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI); (d) kultural, berkaitan  dengan  akomodasi  kultural  negara  terhadap budaya Islam, yang terwujud dalam penggunaan idiom- idiom Islam. 11
11 Bakhtiar  Effendi, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktek Politik Islam di Indonesia, Prisma, No. 5 Th. XXIV Mei 1995, h. 24-25
Sikap  pemerintah  yang  sangat  akomodatif  terhadap kelompok  ini,  akan  semakin  terlihat  pada  proses  penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

## Proses Penyusunan kompilasi Hukum islam
1.
Melalui SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang dikeluarkan pada Tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan  No.  25  Tahun  1985  tentang  Penunjukan  Pelaksanaan Proyek  Pembangunan  Hukum  Islam  melalui  Yurisprodensi, dimulailah  proyek  tersebut  dengan  diberi  batasan  waktu  dua tahun. Hebatnya lagi, pelaksanaan ini didukung oleh Keputusan Presiden  Nomor  191  Tahun  1985  yang  diterbitkan  Tanggal 10  Desember  1985.  Dana  yang  disediakan  untuk  proyek  ini adalah sebesar Rp. 230.000.000,- dimana biaya tersebut berasal dari pribadi presiden. 12 SKB tersebut juga sekaligus menunjuk Pimpinan Umum proyek ini, yaitu Prof. H. Bustanul Arifin, SH, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
Selain menetapkan kepanitiaan yang akan dilaksanakan proyek  ini,  ditetapkan  juga  pelaksaan  bidang  Kitab/ Yurisprudensi,  bidang  Wawancara,  dan  Bidang  Pengumpulan dan Pengelolaan Data. Yang ironis, diantara sekian orang yang melibat  dalam  penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) ini,  hanya  ada  seorang  perempuan  dan  itupun  diposisikan sebagai sekretaris, suatu posisi yang stereotip dan membekukan peran  perempuan.
Di dalam bagian lampiran SKB tersebut, ditegaskan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi  Hukum.  Untuk  itulah  kemudian  dibentuk  bidang- bidang yang tugas konkritnya dibagi empat jalur, yaitu:
Jalur Kitab; yaitu yang mengumpulkan dan mengkaji 13 a. kitab  yang  selama  ini  digunakan  sebagai  pedoman  dan bahan  rujukan  oleh  para  Hakim  di  Pengadilan  Agama.
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 253
Selain  13  kitab  tersebut,  digunakan  juga  kitab-kitab tambahan  lainnya  hingga  mencapai  hingga  jumlah  38 kitab. Kitab sebanyak itu kemudian dibagikan kepada 7 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk ditelaah dan dikaji berkenaan dengan penyusunan kompilasi ini. Jalur  wawancara,  dilakukan  oleh  bidang  ini  adalah b.
mewawancarai  para  ulama  diseluruh  Indonesia  yang dianggap dapat merepresentasikan masyarakat Indonesia. Tercatat sebanyak 86 ulama yang menjadi responden.
Jalur Yurisprudensi, yaitu dengan menghimpun putusan- c.
putusan Pengadilan Agama yang ada selama ini.
Jalur  Studi  Perbandingan.  Negara  yang  dipilih  untuk d. studi perbandingan ini adalah Mesir, Maroko, dan Turki. Alasan  memilih  ketiga  negara  tersebut  dapat  dikatakan sangat pragmatis. Maroko misalnya, dipilih karena negara ini  dikenal  menganut  madzhab  Maliki;  Turki  dipilih karena dikenal sebagai negara sekuler, sedangkan pilihan terhadap  Mesir,  hanya  semata-mata  karena  negara  ini berada diantara Maroko dan Turki. 13
Pada  Desember  1987,  proyek  penyusunan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tersebut  telah  selesai.  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku yaitu; Buku I tentang Hukum Perkawinan,  Buku  II  tentang  Kewarisan  dan  Buku  III  tentang Hukum  Wakaf.  Sebelum  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ini disahkan,  pelaksanaan  proyek  beranggapan  bahwa  perlu diadakan lokakarya untuk menjaring masukan dari masyarakat luas. Lokakarya tersebut diadakan di Jakarta pada 2-5 Februari 1988,  dihadiri  oleh  123  peserta  yang  terdiri  dari  para  Ketua Umum Majlis Ulama Propinsi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia, beberapa Rektor IAIN, ormas-ormas Islam, dan  organisasi  perempuan.  Dalam  lokakarya  tersebut,  peserta dibagi  menjadi  tiga  komisi  (sesuai  dengan  sistematika  dalam KHI), dan pada tiap komisi, dibentuk Tim Perumus.
13 Munawir Sadzali, Peradilan Agama dan Komilasi Hukum Islam..., h. 2-3. Jumlah  ulama  yang  dijadikan  responden  dapat  dilihat  dari  Proyek  Penyuluhan hukum Agama, Sejarah, h. 333-340
Masukan  dari  para  peserta  lokakarya  yang  telah dirumuskan Tim Pengurus, kemudian diolah oleh pelaksanaan
proyek,  hingga  bulan  Maret  1988  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  ini  telah  bener-benar  selesai.  Ketika  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  ini  akan  disahkan  ada  satu  problem  yang  harus dipecahkan, yaitu bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang nantinya  akan  menjadi  hukum  materiil,  seharusnya  diwadahi oleh suatu hukum formil. Untuk itulah, pemerintah menggodog hukum formil, dan hasilnya adalah Undang-Undang Peradilan Agama  No.  7  Tahun  1989  yang  disahkan  pada  tanggal  29 Desember  1989.  Berdasarkan  hukum  formil  inilah,  Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.
Dilihat dari tata urutan hukum yang berlaku di Indonesia, kedudukan  Instruksi  Presiden  (Inpres)  ini  berada  di  bawah Undang-Uundang,  namun  dalam  praktek,  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  menjadi  referensi  utama  yang  digunakan  Hakim untuk memutuskan perkara. Dalam masalah perkawinan, para Hakim di Pengadilan Agama merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, disamping Undang-Undang Perkawinan (UPP), sehingga  seolah-olah  mempunyai  kekuatan  seperti  Undang- Undang (UU). Posisi yang sejajar secara implisist disebut dalam salah  satu  Diktum  Keputusan  Menteri Agama  No.  154  Tahun 1991, yaitu bahwa untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf, sedapat mungkin menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Kalimat yang terakhir ini,  selain  peraturan  tersebut  mengindikasikan  kesederajatan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang.
keterlibatan  perempuan  dalam  penyusunan  kompilasi 2.

## Hukum islam dan pembakuan peran dalam kHi
Keterlibatan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari panitia pelaksana Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berjumlah 16 orang, hanya terdapat  seorang  perempuan,  yakni  Ny.  Lies  Sugondo  dan
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 255
itupun menduduki sebagai sekretaris, sebagai peran dan posisi yang sangat umum dilekatkan pada stereotip perempuan. Begitu juga ketika perempuan ini melaksanakan wawancara terhadap para ulama se-Indonesia, yang bertugas sebagai pewawancara, diantara  27  orang,  tak  seorangpun  yang  terlibat.  Dari  sisi responden  (ulama),  hanya  ada  empat  orang  perempuan  yang menjadi responden diantara 186 orang.
Subordinasi  terhadap  perempuan  juga  nampak  ketika berlangsung lokakarya dalam rangka penyempurnaan Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  ini.  Untuk  komisi  I  yang  membahas tentang  perkawinan.  Diantara  44  anggota,  hanya  ada  tiga orang perempuan. Ketiganya merupakan setengah dari jumlah perempuan  yang  terlibat  dalam  lokakarya  tersebut,  dimana peserta perempuan dalam lokakarya ini hanya berjumlah enam dari 123 pererta.
Kecil angka keterlibatan perempuan dalam penyusunan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  khususnya  yang  membahas tentang perkawinan, mempengaruhi isi dari KHI itu sendiri. Jika dilihat  dari  perspektif  perempuan,  materi  yang  dimuat  dalam buku  I  (tentang  perkawinan)  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  sangat  bias  patriarkhi.  Dari  titi  ini  terlihat  bagaimana dari  dulu  agama  dan  negara  selalu  berusaha  untuk  terus meminggirkan  perempuan.  Gagasan  monogami  yang  tidak pernah  berhenti  diperjuangkan  perempuan  karena  poligami sangat  meminggirkan  perempuan,  ternyata  tidak  pernah diperhatikan. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, sangat jelas mendukung poligami.
Selain  itu  KHI  sangat  berperan  dalam  membakukan peran perempuan, yang semuanya itu dibungkus dalam suatu yang  dianggap  sebagai  doktrin  agama.  Isteri  yang  diharuskan berperan sebagai ibu tumah tangga (pasal 79 ayat (1)) sementara suami  sebagai  kepala  rumah  tangga,  merujuk  bagaimana interprestasi  patriarkhi  terhadap  teks-teks  Al-Qur`an  maupun Hadits sangat dominan. Demikian juga dengan posisi perempuan yang  selama  ini  subordinat,  semakin  dikukuhkan  oleh  KHI.
Dimulai dengan adanya pembatasan usia nikah, dimana batas minimal  perempuan  lebih  kecil  daripada  laki-laki.  Yang  hal ini  berkaitan  erat  dengan  asumsi  bahwa  suami  berkewajiban mendidik isterinya.
Mengenai  pembakuan  peran  dalam  Undang-Undang Nomor  1  tentang  Perkawinan  maupun  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tersebut,  diakui  oleh  Halimah  Ginting, SH,  Direktur  Lembaga  Konsultasi  Bantuan  Hukum  (LKBH) Jogjakarta,  semakin  mengukuhkan  pembakuan  peran  yang ada di masyarakat. Dengan adanya pasal tersebut, berdasarkan pengaamannya  menangani  korban,  para  suami  menganggap bahwa ia berhak mengatur istri dan anak-anaknya sekehendak hatinya. 14 Senada dengan Halimah, Wahid Hasyim, aktifis LSM Rifka Annisa, dalam penelitiannya tentang nusyuz, mengatakan bahwa ia sering menemukan para suami merasa sangat superior dengan peran mereka sebagai ‘pemimpin keluarga’ dan bahkan mereka menganggap bahwa peran tersebut merupakan “kodrat” laki-laki. Implikasi dari peran tersebut, para istri sebagai pihak yang dipimpin, harus taat pada suami. Oleh karena itulah, baik Halimah  maupun  Wahid,  sangat  mendukung  jika  diadakan Revisi  terhadap  Undang-Undang  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI). 15
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan  dalam  masyarakat  Indonesia.  Undang-undang perkawinan  ini  adalah  suatu unifikasi hukum  dalam  hukum perkawinan  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Oktober  1975 dengan  Peraturan  Pelaksananya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan   Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang  perkawinan.
Berbeda  dengan  negara sekuler ,  perkawinan  menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bukan hanya meliputi
14 Sirajuddin, Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 17-19 15 Ratna, Posisi Perempuan, h. 26
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 257
aspek  keperdataan  saja  akan  tetapi  juga  merupakan  aspek keagamaan, oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. 16
Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan Undang-Undang Perkawinan  dapat  disebut  tidak  merupakan unifikasi secara penuh  karena  hanya  mengatur  hal-hal  yang  bersifat  umum, artinya  masih  terdapat diferensiasi dalam  hal  yang  spesifik seperti  masalah  keabsahan  perkawinan. Diferensiasi ini  tidak dapat  di  elakkan  karena  negara  Indonesia  memiliki   5  agama yang dilindungi oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini adalah hal yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus  bagi  yang  beragama  Islam  diatur  tersendiri  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kompilasi  Hukum  Islam  terbentuk  karena  pemerintah melihat  bahwa  umat  Islam  Indonesia  bukan  hanya  sekedar merupakan  kelompok mayoritas ,  akan  tetapi  juga  merupakan kelompok terbesar umat Islam di  dunia, maka dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  hukum material yang dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya Kompilasi  Hukum  Islam  ini  diharapkan  akan  meningkatkan peranan para Hakim Agama dalam ber-ijtihâd.
Lahirnya  Kompilasi  Hukum  Islam  selain  untuk menggalakkan  kembali  ijtihâd  dikalangan  umat  Islam, juga  dimaksudkan  untuk  menyatukan  persepsi  dikalangan umat  Islam  sendiri  dalam  melihat  persoalan  yang  timbul  di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia akan tetapi tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan Sunah. 17
16 Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Lihat Arso Sosroadmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 30
17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 2-3

## metode Pembaharuan Hukum islam C.
Rekonstruksi  pemikiran  hukum  Islam,  umumnya berbentuk  tawaran-tawaran  metodologi  baru  yang  berbeda dengan  metodologi  klasik.  Paradigma  yang  digunakan  lebih cendrung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara  teks  wahyu  dengan  perubahan  sosial  tidak  hanya disusun dan difahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi  terhadap  pesan  universal  yang  dikandung  oleh teks  wahyu. 18 Walaupun  tawaran  metodologi  hukum  Islam tersebut memiliki model yang berbeda-beda antara satu tokoh dengan  yang  lainnya,  namun  menurut  penulis  secara  umum memiliki  kecendrungan  rasional-filosofis  atau  dengan  kata lain  menggunakan  paradigma  nalar burhani sebagai  pijakan pemikiran mereka.
Disiplin ilmu hukum Islam baik ushul fikih maupun fikih bersama-sama dengan ilmu Bahasa Arab dan ilmu Kalam, pada dasarnya berpijak pada nalar bayani karena berlandaskan pada otoritas teks. Mayoritas ahli hukum Islam sepanjang sejarahnya memang telah menggunakan nalar bayani ini sebagai landasan berfikirnya. al-Qur`an dan Sunnah yang menjadi sumber hukum Islam  merupakan  teks  yang  berbahasa  Arab,  sehingga  pada dasarnya pemikiran hukum Islam-se-liberal apapun-tidak akan bisa mengelak atau lepas sama sekali dari teks. Oleh karena itu pemikiran hukum Islam yang memiliki kecendrungan rasional- filosofis sebagaimana diatas, pada dasarnya hanya “meminjam” nalar burhani sebagai dasar pijakan untuk menganalisa maksud teks  al-Qur`an  dan  Sunnah  sebagai  sumber  hukum  Islam. 19 Karenanya al-Jabiri menyebut kecendrungan pemikiran rasional- filosofis dalam hukum Islam semacam ini dengan istilah ta’sis al-bayan  ‘ala  al-burhan ,  yaitu  membangun  disiplin  ilmu bayani
18 Wael B. Hallaq, A.History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h.231
19 Agus  Moh.  Najib,  “Nalar  Burhani  dalam  Hukum  Islam  (Sebuah Penelusuran Awal)”, dalam Jurnal Hermenia , Vol.2 No.2 Juli-Desember 2003), h. 217-218
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 259
(dalam  hal  ini  hukum  Islam)  dengan  dasar  pijakan  kerangka berfikir burhani. 20
Upaya  pembaharuan  hukum  Islam,  dapat  dilakukan secara radikal maupun gradual. Hal ini tidaklah mengherankan, karena  upaya  pembaharuan  hukum  Islam  sangat  mungkin dilakukan  sepanajang  tetap  mengacu  kepada  nilai-nilai  moral al-Qur`an yang dijabarkan kedalam enam prinsip pokok sebagai berikut;  1)  adanya  dinamika  zaman  yang  terus  berkembang dan melahirkan bentuk perubahan sosial 2) perubahan hukum Islam  dilakukan  yang  menyangkut  bukan  masalah-masalah syar’i (prinsip-Prinsip  dasar  agama)  tetapi  berkisar  hanya pada  masalah-masalh  fikih  (hasil  pemikiran  ulama  terhadap syari’ah yang bersifat isnsaniyyah (temporal). 3) pembaharuan hukum  Islam  dilakukan  berdasarkan  prinsip  “ menjaga  yang lama yang masih relevan dan mengambil yang baru yang lebih baik ”. 4) pembaharuan hukum Islam harus diikuti dengan khazanah ulama klasik dengan tidak menghilangkan rasa hormat kepada mereka. 5) pembaharuan hukum Islam berarti pemahaman dan pengkajian  kembali  terhadap  seluruh  tradisi  Islam,  termasuk tafsir  al-Qur`an  dan  hadits,  dengan  memahaminya  secara moral,  intelektual  dan  kontekstual  dan  tidak  terpaku  semata terhadap legal formal hukum yang cenderung persial dan local. 6)  pembaharuan  hukum  Islam  terhadap  berpegang  kepada maqashid al-ahkam al-syar’iyyah , demi tercapainya kemaslahatan.
Metode  yang  digunakan  dalam  upaya  pembaharuan hukum,  termasuk  hukum  keluarga  sangat  beragam.  Namun sedikitnya  ada  empat  metode  yang  sering  dipakai,  yaitu;  1) takhayyur, 2) talfiq, 3) siyasah syar’iyyah; dan 4) murni memenui kebutuhan  sosial  dan  ekonomi  tanpa  mendasarkan  sama sekali  terhadap  alasan  madzhab,  yang  oleh  para  pakar
20 Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma’rifah fi as-Saqafah al-‘Arabiyyah (Beirut: Markaz Dirasat al- Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990), h. 514. Lihat juga al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam , terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 118-132 dan 162-171.
disebut  reinterpretasi  terhadap  teks  nash  sesuai  dengan tuntunan  zaman. 21
Begitu  juga  dijelaskan  oleh  Khoiruddin  Nasution,  ada dua sifat reformasi hukum yang berkembang di Negara-Negara Islam  modern  yaitu;  1) intra  doctrinal  reform, sifat  ini  Nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan  menggabungkan  pendapat  beberapa  imam  madzhab atau mengambil pendapat imam madzhab diluar madzhab yang dianut. 2) ekstra doctrinal reform, yang melakukan pembaharuan dalam  hukum  keluarga  dengan  cara  memberikan  penafsiran yang  baru  sama  sekali  terhadap  nash  yang  ada.  Inilah  yang kemudian disebut dengan ijtihad. 22
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  lahirnya  kebijakan- kebijakan  dan  produk  hukum  sebagaimana  dijabarkan  diatas, menjadi alasan bagi para pembaharu hukum Islam di Indonesia untuk  memperbaharui  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia sebagai  produk  hukum  (legislasi  hukum  Islam  di  Indonesia), disesuaikan  dengan  dinamika  dan  perkembangan  masyarakat (transformasi  sosial)  yang  menuntut  adanya  persamaan  dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
nikah  Hamil  Perspektif  Hukum  normatif  dan  kompilasi d.

## Hukum islam
Para  ulama  berselisih  pendapat  tentang  hukum nikah  hamil  (hamil  dari  perzinaan)  yaitu  hubungan  diluar perkawinan, yaitu:
Zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber-iddah.
1. Sama  saja  apakah  wanita  yang  berzina  hamil  ataupun tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai  suami,  maka  boleh  bagi  laki-laki  yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya,
21 Ratna, Posisi Perempuan... , h. xi
22 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), h. 6
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 261 baik  dia  dalam  kondisis  hamil  atau  tidak.  Hanya  saja menyetubuhinya  hukumnya  makruh,  sampai  dia melahirkan. Ini adalah pendapat para ulama Syafi’i.
Jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang 2. berzina dengannya, atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber- iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati  Imam  Hanafi.  Jika  yang  menikahi  adalah laki-laki  yang  berzina  dengannya,  maka  dia  boleh menyetubuhinya,  menurut  kesepakatan  para  ulama Hanafi.  Dan  anak  adalah  milik  laki-laki  tersebut,  jika dilahirkan  enam  bulan  setelah  pernikahan.  Jika  anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka ia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, “ini adalah anakku bukan anak dari zina”.
Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah 23 dan Muhammad, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Zafar dari madzhab Hanafi memandang bahwa  jika  wanita  yang  berzina  hamil,  maka  dia  tidak boleh dinikahi.
Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan ia wajib
3. ber-iddah  dengan  waktu  yang  ditetapkan  jika  dia  tidak hamil.  Jika  dia  memiliki  suami,  maka  suaminya  tidak boleh menyetubuhinya sampai iddahnya habis. Ini adalah endapat Rabi’ah, al-Tsauri, al-Auza’i, dan Ishaq, dan ini adalah Madzhab Maliki dan Hanbali. Menurut para ulama madzhab Maliki, ia membebaskan rahimnya dengan tiga kali  haidh,  atau  berlakunya  waktu  tiga  bulan.  Menurut Imam  Ahmad,  ia  membebaskan  rahimnya  dengan  tiga kali haidh. Sedangkan Ibnu Qadamah memandang bahwa cukup  baginya  membebaskan  rahimnya  dengan  sekali haidh.  Pendapat  inilah  yang  didukung  dan  dikuatkan
23 Al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Juz Ke-2, (Mesir: Dar al-Fikr, tt.), h. 253
oleh  Ibnu  Taimiyah.  Para  ulama  madzhab  Hanbali memberikan  syarat  lain  bagi  bolehnya  menikahi  wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina. 24
Pendapat  para  ulama,  diantaranya  Imam  Hanafi,  Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali menurut mereka, bahwa pernikahan  keduanya  sah,  dan  boleh  bercampur  sebagaimana suami  Isteri,  dengan  ketentuan,  bila  si  eria  tersebut  yang menghamilinya dan kemudian ia mengawininya, namun tetap keduanya  dicap  sebagai  pezina,  dan  pendapat  ulama  yang mungkin  berdasarkan  pada  ayat  al-Qur`an,  bahwa  laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. 25
Ibnu  Hazm  berpendapat  bahwa  keduanya  boleh dikawinkan  dan  boleh  bercampur,  dengan  ketentuan  bila  ia telah bertaubat dan telah menjalani hukuman dera karena telah berzina, pendapat ini berdasarkan ada hal yang ditetapkan oleh Sahabat Nabi saw., antara lain  adalah:
Ketika  Jabir  bin  Abdillah  ditanya  tentang  kebolehan
1. mengawinkan  orang  yang  telah  berzina,  maka  beliau berkata: “Boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.
Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar: “Ya, Amirul 2. Mu’minin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin  keduanya  diperkawinkan”.  Ketika  itu  Abu  Bakar memerintahkan kepada Sahabat untuk menghukum dera kepada keduanya kemudian dikawinkan.
Ini  bukankah  bahwa  seorang  yang  menghalangi  wanita kemudian  melakukan  akad  nikah,  masalahnya  selesai.  Karena mereka  telah  berdosa  melanggar  hukum  Allah,  maka  mereka wajib  bertaubat,  yaitu  taubat  nasuha,  istiqhfar,  menyesal  dan
24 Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 71-72 25 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, jilid ke-7, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), h. 148
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 263
menjauhkan diri dari dosa, keduanya memulai hidup baru tanpa dosa. Sesungguhnya Allah swt., menerima taubat mereka. 26
Jika  pernikahan  dilakukan  oleh  orang  yang  bukan menghamilinya,  tentang  hal  ini  telah  menjadi  perbedaan pendapat dikalangan ulama:
Abu  Yusuf  mengatakan,  bahwa  keduanya  tidak 1. boleh  dikawinkan,  sebab  kalau  dikawinkan,  maka perkawinannya itu batal. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah swt., surat al-Nur ayat 3, sebagai berikut:
ﮇ ﮆﮅ ﮄ ﮃ ﮂ ﮁ ﮀ ﭿ ﭾ ﭽ ﭼ ﭻ ﭺ ﭹ ﭸ ﮋ ﮊ ﮉ ﮈ
“Laki-laki  yang  berzina  tidak  mengawini  melainkan  perempuan yang  berzina,  atau  perempuan  yang  musyrik;  dan  perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau  laki-laki  musyrik,  dan  yang  demikian  itu  diharamkan  atas oran-orang yang mukmin” (QS. al-Nur: 3).

## Kemudian hadits Nabi saw., sebagai berikut:
“Bahwa  seorang  laki-laki  telah  mengawini  seorang  wanita. Ketika  dia  mencampurinya,  ia  mendapatkannya  dalam  keadaan hamil  lalu  dia  (wanita)  dilaporkan  keada  Rasulullah  saw.,  lalu Nabi menceraikannya keduanya dan memberikan kepada wanita maskawin, kemudian didera seratus kali”.
Sedangkan  Abu  Hanifah  dan  Imam  Syafi’i berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil adalah sah, karena  tidak  terikat  dengan  perkawinan  dengan  orang lain dan boleh mengumpulinya, karena janin yang telah ada  tidak  akan  ternoda  oleh  benih  yang  baru  ditanam. Ibnu  Qudamah  sependapat  dengan  Abu  Yusuf  bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita yang dikawininya setelah berbuat zina dengan orang lain kecuali dengan syarat:
Wanita  tersebut  telah  melahirkan,  bila  ia  hamil,  jadi a.
dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
26 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid ke-2, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1404 H), h. 85
Wanita tersebut telah menjalani dera baik ia hamil atau b. tidak.

## Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i
2. 27 mengatakan bahwa pwrkawinan  itu  dipandang  sah.,  karena  tidak  terikat perkawinan  dengan  orang  lain  (tidak  ada  masa  iddah), wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab  bayi  yang  terkandung  menodai  oleh  sperma suaminya.  Sedangkan  bayi  tersebut  bukan  keturunan orang  yang  mengawini  ibunya.  Wanita  pezina  (yang hamil)  keduanya  tidak  terkena  had,  karena  mungkin wanita  itu  dipaksa  atau  laki-laki  mendatanginya  ketika ia tidur. Pada dasarnya seorang wanita (kecuali pelacur) tidak mau berzina. 28 Tetapi kalau wanita yang hamil itu karena dari perbuatan zina yang suka sama suka, maka ketentuan had tetap berlaku.
Imam  Muhammad  bin  Hasan  al-Syaibani  mengatakan
3. bahwa  pernikahannya  itu  sah,  tapi  haram  baginya bercampur,  selama  bayi  yang  dikandung  belum  lahir. Pendapat  ini  berdasarkan  hadits:  ( عضت  ى ّتح  لامح  أطؤت  لا ) “janganlah  engkau  mencampuri  wanita  yang  hamil hingga ia melahirkan”.
Dengan demikian, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan  yang  menghamilinya,  maka  status  anak  itu  bukanlah anak zina, akan tetapi bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:
Bayi itu termasuk anak zina, bila bayinya yang dikandung 1. ibunya  telah  berusia  empat  bulan  keatas.  Bila  ibunya kawin kurang dari empat bulan, maka bayi tersebut anak suaminya yang sah. Namun bila kita melihat keterangan dari  al-Qur`an  bahwa  usia  hamil  paling  sedikit  adalah enam  bulan  berdasarkan  surat  al-Baqarah  ayat  233  dan
27 Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 58-59
28 Masjfuq Zuhdi, Masa’il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta: PT. Toko agung, 1999), h. 40
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 265
surat  al-Ahqaf  ayat  15. 29 Dalam  surat  al-Baqarah  ayat 233,  yaitu:
ﯖﯕ ﯔ ﯓ ﮱ ﮰ ﮯﮮ ﮭ ﮬ ﮫ ﮪ ﮩ
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,  Yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan”. (QS.  al-Baqarah: 233).
Surat al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi:

## ﭜ  ﭛﭚ  ﭙ  ﭘ  ﭗ  ﭖ  ﭕﭔ  ﭓ  ﭒ  ﭑ ﭠﭟ ﭞ ﭝ
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua  orang  ibu  bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan susah  payah,  dan  melahirkannya  dengan  susah  payah  (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”. (QS. al-Ahqaf : 15).
Dari dua ayat tersebut di atas bahwa seorang ibu dari mengandung sampai menyapih anak 30 bulan, dan menyusuinya  setelah  lahir  2  tahun  (24  bulan).  Berarti masa kehamilan adalah 30-24=6 bulan.
Bayi tersebut anak zina, karena bayi tersebut adalah anak
2. diluar  nikah,  walaupun  dilihat  dari  segi  bahasa  bahwa anak  itu  adalah  anaknya,  karena  hasil  dari  sperma  dan ovum kedua orang tuanya.
Berdasarkan pendapat kedua ini, maka nasib anak itu dihubungkan dengan ibunya sesuai dengan hadits nabi ( رجحلا هعللو سارفلل دلولا ) “anak dinisbatkan kepada ibunya, sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa”.
Suatu solusi yang sangat membantu menyelesaikan masalah  demikian  adalah  terbitnya  Kompilasi  Hukum Islam  dengan  Impres  RI  No  1  Tahun  1991  tanggal  10 Juni  1991,  yang  pelaksanaannya  diatur  sesuai  dengan Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  157  Tahun  1991.
29 Cut AM, Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina, dalam, (Chuzaimah T. Yanggo, (editor) “Buku Pertama Promlematiaka”, h. 56
Menurut  KHI  bab  VIII  pasal  5  ayat  (1),  (2)  dan  (3) disebutkan:
Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan a. dengan seorang wanita yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut dalam b.
ayat  (1)  dapat  dilangsungkan  tanpa  menunggu  lebih dahulu dilahirkan anaknya.
Dengan  dilangsungkannya  pada  saat  wanita  hamil,
c. tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Kemudian  KHI  itu  merupakan  pendekatan kompromistis  dengan  hukum  adat.  Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran  fikih  dihubungkan  dengan  faktor  sosiologis  dan psikologis.  Dalam  hukum  adat  tersimpul  azas:  “setiap tanaman  seorang  yang  tumbuh  dikebun  seorang, dialah  pemilik  tanaman  itu,  walaupun  bukan  dia  yang menanamnya,”  selain  itu  tujuan  utama  azas  kebolehan kawin  hamil  adalah  untuk  memberikan  perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina. 30
Kompilasi  Hukum  Islam  nampaknya  hanya  mengatur perkawinan wanita hamil diluar nikah. Tidak mengatur wanita hamil  yang  legal  dari  suami  yang  nikah  secara  sah,  yang kemudian dicerai atau meninggal.
Dari ketentuan pasal 53 di atas, Kompilasi Hukum Islam mengatur  secara  tegas  bahwa  perkawinan  bagi  wanita  hamil dapat  dilakukan  asalkan  yang  menikahi  adalah  laki-laki  yang menghamilinya.  Ketentuan  ini  sejalan  dengan  ketentuan  surat al-Nisa’  ayat  3  pezina  perempuan  tidak  layak  dikawinkan kecuali  dengan  pezina  laki-laki,  dan  hal  ini  diharamkan  bagi orang-orang  yang  beriman.  Dan  perkawinan  seperti  ini  tidak
30 M.  Yahya  Harahap, Materi  Kompilasi  Hukum  Islam, dalam  Dadan Muttaqien  dkk.  (Editor),  “Peradilan  Agama  dan  KHI  dalam  Tata  Hukum Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 100-101
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 267
perlu menunggu masa iddah wanita hamil tersebut, dan tidak perlu dilakukan akad baru setelah anak dilahirkan.
Menurut  Muhammad  Yahya  Harahap,  “sesustu  ysng perlu  dicstst  sehubungsn  dengsn  wsnits  hsmil.  Dslsm  KHI sengaja  dirumuskan  dengan  singkat  dan  agak  bersifat  umum. Artinya memberikan keluasan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru dan kontruksi yang lebih actual dan rasional”. 31
Tujuan  dilegalkannya  perkawinan  hamil  antara  lain adalah  untuk  memberikan  kepastian  pada  kedudukan  anak yang  dilahirkan,  sehingga  silsilah  keturunan  anak  tersebut dapat  dinisbatkan  kepada  ibu  atau  anak-laki-laki  yang menghamili  ibunya.
Pemikiran tersebut telah dirumuskan di dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah; 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. 2) hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.
Kalau diperhatikan ketentuan pada huruf (a) akan jelas bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam  membuka  kemungkinan bagi tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil kedalam pngertian anak yang sah, sekalipun anak itu dilahirkan beberapa  hari  setelah  pelaksanaan  perkawinan.  Karena  itu, Kompilasi Hukum Islam menmformulasikan suatu cara untuk menghindari  atau  menutupi  adanya  anak  luar  kawin  dengan ketentuan pasal 53 di atas. Menurut pasal ini, perempuan yang hamil  di  luar  nikah  dapat  dikawinkan  dengan  laki-laki  yang menghamilinya.
Namun  justru  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  mengatur hukum  bagi  perkawinan  wanita  hamil  kepada  laki-laki  yang bukan  menghamilinya.  Untuk  melihat  hukum  tersebut,  maka harus  merujuk  pada  pendapat  para  ulama  yang  paling  logis
31 M. Yahya Harahab, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 42
dan rasional adalah yang dikemukakan Imam Muhammad al- Syaibani, yang mengatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil sah, namun dilarang melakukan coitus , sampai anak yang dikandungnya lahir.
Pemikiran inimenghendaki pemisahan perkawinan hamil dengan anak yang dikandung. Agar tidak terjadi ikhtilath nasab / percampuran keturunan, maka beliau mengharamkan terjadinya hubungan  badan  sebelum  anak  lahir.  Dan  setelah  anak  lahir, maka logikanya anak tersebut adalah anak ibu yang melahirkan, dan tidak ada nasab kepada laki-laki yang menikahinya. 32
Namun  sebenarnya  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut terkesan  memperlihatkan  sikap  pemerintah  yang  sangat ambivalen/ambigu . Di satu pihak mengakui legal capacity menjaga nasab ( hifdz nasl ) anak dan mengukuhkan status anak, namun disisi lain justru membuka peluang bagi seseorang untuk berfikir bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia masih memberikan solusi  nikah  bagi  wanita  hamil,  sehingga  justru  banyak  kasus muda-mudi melakukan hubungan diluar nikah yang kemudian dinikahkan dengan merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam.

## Simpulan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Secara normatif, para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil haruslah  dilaksanakan  kembali  setelah  melahirkan.  Ada sebuah  pembaharuan  hukum  terkait  dengan  keabsahan  akad nikah bagi wanita hamil, dalam hal ini ulama Islam Indonesia mempertimbangkan  unsur-unsur  sosiologis  dan  psikologis khususnya  budaya  lokal  masyarakat  Indonesia.  Namun Kemudian KHI itu merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor
32 Muhammad, Hukum Perkawinan..., h. 63
Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak... | 269
sosiologis dan psikologis. selain itu, tujuan utama azas kebolehan kawin  hamil  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya anak zina, walaupun Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat ambivalen/ambigu .

## daFtar PuStaka
Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta:  Akademika Pressindo, 2007 al-Jabiri,  Muhammad  ‘Abid, Bunyah  al-‘Aql  al-‘Arabi:  Dirasah Tahliliyyah  Naqdiyyah  li  Nuzum  al-Ma’rifah  fi  as-Saqafah al-‘Arabiyyah ,  Beirut:  Markaz  Dirasat  al-Wahdah  al-
‘Arabiyyah, 1990
al-Jabiri, Post Tradisionalisme Islam , terj. Ahmad Baso Yogyakarta:
LKiS, 2000 al-Khatib,  Yahya  Abdurrahman, Fikih  Wanita  Hamil, Jakarta:
Qisthi Press, 2005
al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh, Bairut: Dár al- Fikr, 1989
AM,  Cut, Hukum  Menikahi  Wanita  Hamil  Karena  Zina, dalam, Chuzaimah  T.  Yanggo,  (editor)  “Buku  Pertama
Promlematiaka”.
Effendi,  Bakhtiar, Islam  dan  Negara  Transformasi  Pemikiran  dan Praktek Politik Islam di Indonesia, dalam Prisma, No. 5 Th.
XXIV Mei 1995
Hallaq, Wael B, A.History of Islamic Legal Theories: An Introduction to  Sunni  Ushul  Fiqh ,  Cambridge:  Cambridge  University Press, 1997
Harahap, M. Yahya, Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Dadan Muttaqien  dkk.  (Editor),  “Peradilan  agama  dan  KHI
dalam  Tata  Hukum  Indonesia”,  Yogyakarta:  UII  Press, 1999
M.Anshari MK, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
Mahjuddin, Masa’il al-Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
Munti,  Ratna  Batara, Posisi  Perempuan  dalam  Hukum  Islam  di Indonesia, Jakarta: LBH-APIK, 2005
Najib, Agus Moh, “Nalar Burhani dalam Hukum Islam (Sebuah
Penelusuran Awal)”, dalam Jurnal Hermenia , Vol.2 No.2
Juli-Desember 2003
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia
Muslim Modern, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012
Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, jilid ke-2, Damaskus: Dar al-Fiqr,
1404H
Sadzali,  Munawir, Peradilan  Agama  dan  Komilasi  Hukum  Islam, dalam Dadan Muttaqien, dkk. (ed.), Yogyakarta: UII Press, 1999
Sirajuddin, Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008
Sosroadmodjo,  Arso, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta:
Bulan Bintang, 1975
Suni,  Ismail, Kompilasi  Hukum  Islam  Ditinjau  dari  Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Indonesia, dalam Abdurrahman.
Yanggo, Huzaimah Tahido, Fikih Perempuan Kontemporer, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2010
Zuhdi,  Masjfuq, Masa’il  Fiqhiyah:  Kapita  Selekta  Hukum  Islam, Jakarta: PT. Toko Agung, 1999