## Peran Jejaring Aktor dalam
Memberantas Praktik Korupsi pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap

## Raden Diky Dermawan
Program Pendidikan Sarjana Antropologi Sosial, Universitas Indonesia
radendikyd@yahoo.com

## A B S T R A K
Studi  ini  mendeskripsikan  adanya  praktik  menyimpang  pada proses perubahan tenurial di Segara Anakan dari common property menjadi private  property yang  dilakukan  oleh  para  aktor  atas dampak  terjadinya  perubahan  bentang  alam  berupa  terbentuknya daratan  sedimentasi.  Sebagai  sumber  daya  alam  komunal,  Segara Anakan  menjadi struggle  area bagi  para  aktornya.  Konsekuensi
dari  hal  ini  telah  melahirkan  kontestasi  dan  negosiasi  dalam memanfaatkan dan menguasai sumber daya alam. Setiap aktor, baik mereka  yang  memiliki  relasi  kuasa  maupun  tidak,  menunjukkan aksi  untuk  memiliki  dan  mendapatkan  keuntungan  dari  sumber daya  alam  yang  dikuasainya  secara  pribadi.  Studi  ini  menemukan bahwa aktor yang memiliki relasi kuasa berusaha mempertahankan akses  agar  mendapatkan  legitimasi  untuk  menguasai  sumber  daya alam. Aktor dimaksud ialah pejabat formal di lingkup pemerintahan lokal. Sedangkan aktor yang tidak memiliki relasi kuasa, membentuk jejaring aktor berdasarkan persepsi kekerabatan dan ketokohan ialah langkah  menguasai  sumber  daya  alam.  Berdasakan  usaha  tersebut, aktor-aktor  diatas  disinyalir  telah  melakukan  praktik  korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemanfaatan sumber daya alam karena bertentangan  dengan  norma  di  komunitas  maupun  hukum  agraria berlaku.  Studi  ini  bersifat  eksploratif  dengan  tiga  tahap  dalam pengumpulan  data,  yakni  (1)  melakukan  pengukuran  hubungan antar aktor dengan analisis kuantitatif, (2) wawancara mendalam dan observasi partisipan tehadap aktor yang dianggap tokoh dari output tahap 1, dan (3) membangun kesepakatan diantara para aktor dalam mengelola  kawasan  Segara  Anakan  melalui  diskusi  grup  terfokus. Argumentasi  dari  studi  ini  melihat  bahwa  ada  usaha  aktor-aktor lainnya  untuk  memberikan  kontrol  dengan  membentuk  jejaring aktor secara terintegrasi dalam pemberantasan praktik menyimpang di komunitas adat Kampung Laut sebagai komunitas yang bermukim di kawasan pesisir Segara Anakan.
Kata kunci : common property, aktor, sumber daya alam, jejaring aktor

## P E N G A N T A R
Masalah  penyimpangan—korupsi  sebagai top  of  mind -nya— tidak  pernah  ada  habisnya  untuk  dibicarakan  karena  fenomena  ini semakin  meluas  dan  berdampak  tidak  baik  dalam  beberapa  tahun terakhir.  Publik  disuguhkan  berbagai  narasi  aktivitas  korupsi  yang dijalankan  oleh  beberapa  orang—bahkan  hampir  sebagian  dari mereka  merupakan  aktor  penting  dalam  pengambil  kebijakan negara. Indonesia belum mampu keluar dari kemelut permasalahan ini  meskipun  berbagai  upaya  telah  digulirkan.  Regulasi  dibentuk
untuk meminimalisir dan memberi sanksi terhadap perilaku korupsi. Begitu  pun  dibentuk—dan  diperkuatnya—institusi  penegak  hukum dalam memberantas korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya didukung oleh social movement yang berasal berbasis  gerakan  akar  rumput  di  tengah  lingkungan  masyarakat. Di  samping  itu,  Nasrum  (2013)  mengingatkan  bahwa  menelaah permasalahan korupsi tidak semata berbicara hukum, namun perlu dikembalikan kepada aspek budaya sebagai latar belakang korupsi itu muncul di lingkungan masyarakat.
Tindakan  korupsi  pada  pengelolaan    menjadi  kejahatan  yang berdampak buruk, tidak hanya bagi manusia, namun bagi keutuhan ekosistem. Nampaknya, pemberitaan mengenai korupsi pada sektor pengelolaan  masih kalah apabila dibandingkan penyimpangan pada VHNWRU SHPEDQJXQDQ ¿VLN PDXSXQ SHODQJJDUDQ KXNXP 6HNWRU LQL menjadi penting untuk diperhatikan dan dicegah karena menyangkut food security bagi manusia. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia, tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  berasal  penuh  dari  keseimbangan alam. Ketika alam dijadikan arena tindakan korupsi dan mengancam keutuhannya,  cukup  dimungkinkan  alam  tidak  lagi  memberikan manusia  sumber  pangan  yang  cukup  optimal.  Hal  ini  disinggung oleh  Adhuri  (1998)  yang  mengkhawatirkan  jika  pelanggaran  pada sektor  lingkungan  atau  alam  tidak  mendapatkan  atensi  maupun tertanggulangi  dengan  segera,  permasalahan  keterbatasan  pangan menjadi mungkin untuk terjadi.
Adalah Segara Anakan sebagai salah satu  yang ada di Indonesia dan dalam penelitian penulis terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya oleh  berbagai  aktor.  Segara  Anakan  merupakan  kawasan  pesisir \DQJPHQJDODPLSHUXEDKDQEHQWDQJDODPVHFDUDVLJQL¿NDQEHUXSD terbentuknya tanah timbul akibat adanya sedimentasi. Sedimentasi tersebut  berlangsung  karena  material-material  aliran  sungai-sungai besar yang bermuara di Segara Anakan tidak bisa masuk ke laut lepas (Samudera Hindia) secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh $UGOL GDQ :ROɣ  PHQ\HEXWNDQ EDKZD NDZDVDQ SHUDLUDQ GL Segara  Anakan  pada  tahun  1978  seluas  17.090  hektar.  Pada  tahun 2003  terjadi  penyusutan  wilayah  perairan  hampir  setengahnya sehingga tersisa 9.597 hektar. Wilayah daratan yang terbentuk akibat sedimentasi banyak dikonversi menjadi kawasan persawahan dengan 8.644,4  hektar.  Perubahan  bentang  alam  tersebut  mengakibatkan adanya perubahan di masyarakat seperti perubahan mata pencaharian yang semula nelayan menjadi petani. Menyusutnya kawasan perairan
Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap (Raden Diky Dermawan)
memaksa  masyarakat  harus  beralih  menjadi  nelayan.  Selain  itu, perubahan  bentang  alam  menghasilkan  sumber  daya  alam  yang bersifat common  property. Akibat  sifatnya  yang  milik  bersama, setiap  masyarakat  berlomba-lomba  untuk  menguasai  sumber  daya alam tersebut. Pada pola seperti ini, ada aktor-aktor yang kemudian “memanfaatkan” momentum untuk mengatur tata kelola
Gagasan  Hardin  (1968)  mengenai common  property menjadi relevan untuk menjabarkan kondisi sosial komunitas Kampung Laut dalam  proses  terjadinya  perubahan  bentang  alam.  Hardin  dengan maksud  “tragedi”  hendak  memprediksi  bahwa  ekploitasi  tanpa batas  terhadap  sumber  daya  milik  bersama  akan  berdampak  pada kehancuran.  Kehancuran  tersebut  menunjukkan  adanya  perilaku manusia  yang  condong  bersifat abuse .  Hardin  melihat  bahwa  dari peristiwa pemanfaatan atas sumber daya alam milik bersama, akan ada  pihak  yang  diuntungkan  dan  mengalami  kerugian.  Ketika  ada pihak mengambil keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam, di sisi lain kerugian akan menjadi pertanggungan bersama dari aktor- aktor terlibat. Apabila fenomena ini berjalan dan berlaku secara terus menerus—sesuai  kekhawatiran  Hardin,  masyarakat  mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pemanfaatan hingga mengalami keterpurukan  ekonomi  akibat  adanya  pemanfaatan common property . Hardin mengusulkan dua solusi utama menangani “tragedi” yang dikhawatirkannya, yakni adanya pengawasan dari Negara dan perubahan menjadi private property (privatisasi).
Perubahan  bentang  alam  yang  terjadi  di  Segara  Anakan  telah melahirkan  dinamika  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatan  atas sumber  daya  alam.  Tanah  timbul  yang  bertansformasi  daratan menjadi struggle  area bagi  tokoh-tokoh  dalam  komunitas,  begitu pula  wilayah  perairan  dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Sanjatmiko (2016) telah menjabarkan bahwa masyarakat yang berada di sekitar Segara Anakan memanfaatkan sumber daya alam dengan seperangkat akses  dan  jejaringnya  untuk  mendapatkan  keuntungan  terbesar. Pada  penjelasannya,  terdapat  aktor-aktor  yang  memiliki  kuasa untuk  memanfaatkan,  di  sisi  lain  ada  aktor  yang  mengoptimalkan jejaringnya. Kontestasi ini akan menerjemahkan bahwa ada aktor yang mendapatkan  dan  tidak  mendapatkan  akses  untuk  memanfaatkan sumber daya alam milik bersama.
Gambar 1. Perubahan bentang alam di Segara Anakan sejak tahun

## DEFGDQG$UGOLGDQ:ROɣ
a c b d
Kontestasi  yang  terjadi  di  komunitas  yang  mengitari  Segara Anakan  tidak  terpisahkan  dari  pemahaman  bahwa  sumber  daya alam di Segara Anakan memiliki keterbatasan dan ketangguhan jika dibandingkan dengan kawasan sumber daya alam di lokasi lainnya. Keterbatasan  itu  melingkupi  seperti  terbatasnya  hasil  tangkap  ikan di  wilayah  perairan  karena  pendangkalan  dan  penyusutan  wilayah tangkap  ikan,  tidak  optimalnya  hasil  pertanian  yang  disebabkan masuknya  air  laut  (air  asin)  pada  wilayah  pertanian,  hingga terganggunya  kegiatan  perkebunan  atau  perhutanan  masyarakat akibat  sengketa  dengan  pengelola  Lapas  Nusakambangan  yang masih  berlangsung  hingga  saat  ini.  Penulis  berasumsi  bahwa semakin terbatasnya sumber daya alam akan menyebabkan semakin “diperebutkannya” sumber daya alam tersebut. Bagi aktor yang tidak berhasil menguasai sumber daya alam pada konteks tersebut, maka aktor tersebut mengalami ketertinggalan dan perlu mencari alternatif lain  disamping  mengandalkan  pemanfaatan  untuk  bertahan  hidup ( livelihood ).  Pada  konteks  lain,  untuk  “mengakali”  terbatasnya sumber  daya  alam  tertentu,  beberapa  aktor  masyarakat  melakukan peralihan  terhadap  mata  pencahariannya  seperti  dahulu  menjadi nelayan.  Pilihan  demikian  menjadi  teramat  umum  setelah  ada perubahan bentang alam
Penulisan ini penting dilakukan, berhubungan dengan perubahan tenurial yang terjadi di kawasan Segara Anakan. Proses sedimentasi kawasan perairan menjadi daratan yang terjadi secara masif terutama sejak  tahun  1980an,  menjadi  ruang  pertarungan  ( struggle  area ) dari  para  aktor  didalamnya  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari sumber daya alam di wilayah itu. Proses-proses perubahan tenurial yang  terjadi  menurut  pemikiran  Hardin  dapat  dijelaskan  secara lebih  dinamis  melalui  penjelasan  para  aktor  yang  terlibat  di  dalam proses tenurial di kawasan Segara Anakan dengan atau tanpa mereka menguasai/memiliki  properti.  Kontestasi  di  antara  mereka  melalui akses jejaring dan kuasa yang dimilikinya menguatkan peran mereka dalam  membawa  persoalan  sosial  dan  lingkungan  kawasan  Segara Anakan (Sanjatmiko 2016). Peluso dan Ribot (2003) melihat bahwa ada  semacam  susunan  jaringan  akses  dari  aktor-aktor.  Perhatian mereka  memungkinkan  ahli  memetakan  perubahan  proses  dan hubungan  akses,  aktor  dengan  sumber  daya  alam.  Konsep  akses disini  ditempatkan  pada  analisa  siapa  yang  sebenarnya  beruntung dari  sesuatu  dan  melalui  apa  proses  yang  mereka  lakukan.  Akses secara empirik memfokuskan diri pada siapa yang mendapatkan apa, dalam  cara  apa,  dan  kapan  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari sumber  daya  alam.  Kekuatan  ini  terdiri  atas  material,  kebudayaan, dan  ekonomi  politik  dengan  ikatan  dan  jaringan  kekuasaan  yang menyusun  akses  sumber  daya  alam.  Dengan  melihat  hal  tersebut, SHQXOLVDQ LQL LQJLQ PHOLKDW VLJQ¿NDQVL MDULQJDQ DNWRU WHUKDGDS pemanfaatan,  penguasaan,  dan  pengawasan  terhadap  sumber  daya alam di Segara Anakan.

## Implikasi terhadap Perubahan Bentang Alam
Sebagai  titik  sentral  dari  pertemuan  4  sungai-sungai  besar  dari pulau Jawa, Kampung Laut menghadapi dampak pengendapan tanah yang teraliri oleh sungai-sungai tersebut. Endapan tanah dan material yang  dibawa  sungai  seyogyanya  terlepas  ke  laut,  namun  terhalang oleh  keberadaan  Pulau  Nusakambangan  yang  berada  dekat  dengan titik  muara  dari  sungai-sungai  itu.  Secara  perlahan-lahan,  endapan tersebut menumpuk dan menjadi padat karena tekanan arus sungai yang  cukup  besar.  Lambat  laun,  fenomena  tersebut  berujung  pada terbentuknya  daratan-daratan  baru  hasil  dari  sedimentasi.  Secara tidak  langsung,  proses  sedimentasi  ini  menyebabkan  terjadinya pendangkalan dan penyusutan wilayah perairan di Segara Anakan.
Diagram 1. Peralihan Lahan Mangrove di Segara Anakan Tahun

## GLRODKGDUL$UGOLGDQ:ROɣ

## Peralihan Lahan  Mangrove di Segara Anakan Tahun  2003
Persawahan P emukiman Tegalan
Area Industri P ertambakan Lainnya
Proses  sedimentasi  mulai  dirasakan  oleh  masyarakat  cukup kuat  pada  tahun  1980-an,  bersamaan  dengan  meletusnya  Gunung Galunggung  di  Jawa  Barat  yang  membawa  material  lumpur  dan endapan tanah ke Segara Anakan melalui aliran sungai. Hasil SHQHOLWLDQ $UGOL GDQ :ROɣ  PHOLKDW EDKZD SDGD WDKXQ terjadi  peralihan  kawasan  perairan  dan  lahan  mangrove  di  Segara Anakan  akibat  adanya  proses  sedimentasi.  Pada  masa  tersebut, luas  lahan  mangrove  sebesar  17.090  hektar,  mengalami  penurunan hingga tersisa 9.597 hektar (43,8%) pada 2003. Pada rentang waktu tersebut,  lahan  mangrove  telah  dikonversi  menjadi  lahan  sawah (8.644,4  hektar),  pemukiman  (225  hektar),  tegalan  (1.108  hektar), area industri (97,7 hektar), tambak (515,1 hektar) dan lainnya (353,7 hektar). Hasil penelitian tersebut menguatkan anggapan bahwa ada peralihan  lahan  akibat  terjadinya  sedimentasi  secara  besar-besaran dengan  memanfaatkan  daratan  timbul  sebagai  kawasan  milik bersama.  Konversi  lahan  yang  paling  besar  beralih  untuk  wilayah pertanian.
Penyusutan  wilayah  perairan  dan  pertambahan  kawasan daratan  berakibat  besar  pada  pola  sosial  dari  masyarakat  di  Ujung Alang. Penulis memetakan terdapat tiga dampak besar dari adanya perubahan bentang alam bagi masyatakat Kampung Laut. Pertama ,
masyarakat  melakukan  peralihan  mata  pencaharian  dari  nelayan menjadi petani. Peralihan tersebut adalah sebuah konsekuensi logis dari  tidak  optimalnya  kembali  kawasan  perairan  sebagai  kawasan menangkap ikan. Dahulu dikisahkan para nelayan sering mendapat ikan-ikan dalam ukuran cukup besar. Namun, saat ini nelayan banyak diganggu  oleh  keberadaan  ikan kating yang  menjadi  hama  bagi populasi udang peci dan biota air lainnya. Kedua , terdapat upaya dari masyarakat untuk memanfaatkan. Proses sedimentasi membuat pola pikir masyarakat mengarahkan diri untuk mengoptimalkan sumber daya  alam  yang  berada  di  sekitarnya,  walaupun  bersifat  terbatas. Tidak  sedikit  dari  masyarakat  yang  kini  memanfaatkan  kawasan hutan mangrove sebagai wilayah wisata, menebang pohon mangrove, atau  menjadikannya  produk  pangan  lokal. Ketiga ,  terbentuknya struktur  pemerintahan  untuk  memberikan  tata  aturan  terhadap masyarakat.  Setelah  ditemukan  komunitas  yang  mendiami  Segara Anakan, Pemerintah sigap dengan membentuk Pemerintahan Lokal— setingkat bau atau Dusun—dan Pemerintahan Desa. Sebagai puncak otonomi terjadi pada tahun 2000 ketika Bupati Cilacap berkunjung ke Kampung Laut dan berjanji akan membentuk Pemerintah Kecamatan agar lebih memudahkan akses birokrasi yang sebelumnya terpusat di Kecamatan Kawungaten.
Livelihood System dan Basis Ekonomi Masyarakat
Penulis  melihat  bahwa  Kampung  Laut  sebagai  komunitas  yang menghuni  kawasan  Segara  Anakan  adalah  daerah  yang  memiliki keunikan  apabila  ditinjau  dari  basis  ekonomi  dari  masyarakat. Tiap-tiap  desa  yang  berada  di  dalam  lingkup  Kampung  Laut masing-masing  memiliki  basis  ekonomi  yang  berbeda-beda  dengan disesuaikan kondisi alam sebagai penopang kehidupan. Masyarakat menggantungkan  hampir  seluruh  kebutuhan  hidupnya  dari  alam. Kondisi demikian mengasumsikan bahwa livelihood system sebagai kebutuhan  ekonomi  di  Kampung  Laut  selalu  disediakan  dan difasilitasi oleh alam (Sulistiono, 2011). Masyarakat mengoptimalkan livelihood system nya untuk menguasai dan memanfaatkan  sebagai strategi untuk bertahan hidup.
Tabel 1. Persebaran Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Kampung Laut Tahun 2014 (BPS Cilacap 2015:62-63)
JUMLAH  (JIWA) Buruh Tani 1.613 Nelayan 1.439 Buruh Industri 211 Buruh Bangunan 97 PNS 44 TNI/POLRI 7 Pensiunan 10 Tabel 2. Ragam Livelihood Masyarakat Kampung Laut Acuan

## Tahun 2016 (Data lapangan)
PEKERJAAN POTENSI PENGHASILAN (PER HARI) MASA KERJA (SETAHUN) Pengangkut air Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Penebang pohon mangrove Rp. 5.000,- Sepanjang tahun Penangkap katak Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000,- Musim penghujan Penangkap burung Rp. 20.000,- s.d Rp. 800.000,- Sepanjang tahun Penebang nipah Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Pengumpul kayu bakar Rp. 3.000,- Sepanjang tahun Pencari kerang totok Rp. 100.000,- Sepanjang tahun Penambang pasir Rp. 100.000,- s.d Rp. 200.000,- Sepanjang tahun Penambang batu kapur Rp. 100.000,- s.d Rp. 200.000,- Sepanjang tahun Pekerja bangunan Rp. 50.000,- s.d Rp. 100.000,- Sepanjang tahun Penjahit Rp. 50.000,- s.d Rp. 75.000,- Sepanjang tahun Petambak Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Petani/pekebun Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Pencari ikan (nelayan) Rp. 100.000,- s.d Rp. 200.000,- Sepanjang tahun Pemijat Rp. 30.000,- s.d Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Pemangkas rambut Rp. 20.000,- s.d Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Pemotong kayu Rp. 150.000,- s.d Rp. 200.000,- Sepanjang tahun Pencari batu akik Rp. 50.000,- Sepanjang tahun Pemoles batu akik Rp. 50.000,- s.d Rp. 100.000,- Sepanjang tahun Pencari bibit mangrove Rp. 100.000,- Sepanjang tahun Pengemudi compreng Rp. 100.000,- s.d Rp. 200.000,- Sepanjang tahun
Dinamika Common Property dan Private Property
Perubahan  pola  penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam dari c ommon property ke private property di wilayah Segara Anakan salah satunya ditunjukkan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan oleh masyarakat. Sebelum proses sedimentasi berlangsung secara intensif sekitar tahun 1980-an, wilayah perairan Segara Anakan masih merupakan kawasan perairan yang digunakan oleh  masyarakat  Kampung  Laut  sebagai ¿VKLQJ JURXQG “milik” bersama. Berbagai jenis alat tangkap ikan dan sejenisnya digunakan yang  pada  dasar  penggunaanya  dilakukan  pada  kawasan common
¿VKLQJJURXQG Sejalan  dengan  terjadinya  proses  sedimentasi  yang mendorong juga terjadinya semakin sempit kawasan ¿VKLQJJURXQG di  Segara  Anakan,  beberapa  alat  tangkap  yang  digunakan  pada kawasan FRPPRQ¿VKLQJJURXQG sudah tidak digunakan lagi karena semakin menyempit dan hilangnya kawasan FRPPRQ¿VKLQJJURXQG . Alat tangkap ikan seperti banjang, pasangan sero, gilap, ngambang, jaring lingkung pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Pada masa ini  jenis  alat  tangkap  ikan  yang  masih  digunakan  karena  masih sesuai dengan kondisi ¿VKLQJJURXQG yang semakin menyempit dan semakin dangkal seperti jaring, perangkap kepiting (traping) seperti wadong dan mencari kerang totok.
Perubahan  proses  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dari private property ke common  property di  Kampung  Laut,  ditunjukkan dalam  kasus  pemanfaatan  lahan  mangrove  yang  dijadikan  sebagai kawasan wisata dan penelitian mangrove di Desa Ujung Alang. Dari segi kepemilikkan dan penguasaan lahan tersebut merupakan milik perorangan dan dikuasai oleh perorangan pula dengan penguat surat berupa Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan  Nasional  (BPN).  Empat  orang  yang  menguasai  lahan tersebut  tergabung  dalam  Kelompok  Tani  Mangrove  desa  Ujung Alang dengan jumlah anggota 18 orang. Saat ini lahan seluas 6 Hektar tersebut  digunakan  sebagai  kawasan  wisata  mengrove  yang  banyak dikunjungi  oleh  wisatawan  lokal,  pihak  universitas  dan  institusi penelitian  seperti  LIPI  dan  LAPAN  untuk  melakukan  penelitian. Pihak  pemilik  lahan  secara  perorangan  maupun  kelompok,  tidak memungut biaya atas penggunaan jasa lingkungan lokasi wisata dan penelitian mangrove tersebut. Sebaliknya manfaat yang didorong oleh kelompok  petani  mangrove  tersebut  adalah  menyediakan  makanan untuk dibeli oleh pengunjung yang sifatnya tidak wajib dengan harga yang  terjangkau.  Dengan  dibukanya  wisata  kawasan  mangrove, warga  sekitar  mendapat  manfaat  ekonomi  melalui  penyediaan  jasa dan  perdagangan  yang  dibutuhkan  oleh  pengunjung.  Di  sisi  lain pengurus kelompok tani mangrove tersebut tidak mau menarik iuran masuk bagi pengunjung karena adanya rasa kuatir penetapan pajak wisata oleh pihak pemerintah Kabupaten Cilacap atau justru kawasan tersebut  akan  diambil  alih  oleh  pemerintah  Kabupaten  Cilacap sebagai aset daerah.
Menguasai Sumber daya Alam: Kontestasi dan Negosiasi Aktor
Dalam penjelasan teori akses, beberapa orang atau institusi bisa mengontrol sumber daya alam sementara yang lain mempertahankan akses  mereka  melalui  siapa  yang  mengontrol  sumber  daya  alam. Perhatiannya  pada  perbedaan  hubungan  akses  sebagai  satu  jalan akses yang bisa dilihat sebagai sebuah analisis dinamika. Analisa akses juga  membantu  dalam  memahami  mengapa  beberapa  orang  atau institusi  mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  daya  alam,  dengan ada atau tidak kepemilikan barang pada mereka (Ribot dan Peluso, 2003).  Gejala  demikian  ditemukan  pula  dalam  studi  ini.    Temuan gejala ini akan disampaikan dalam dua bagian, yaitu kontestasi dalam cara  memperoleh  akses  dan  bagaimana  akses  tersebut  digunakan untuk mendapat keuntungan tanpa harus memiliki atau menguasasi sumber daya alam.
Memasuki  persoalan  kontestasi  antar  para  aktor  dalam pemanfatan  yang memunculkan kontestasi maupun negosiasi, dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut.
a.  Kasus  tata  batas  antara  Perhutani  dengan  masyarakat  di Kecamatan  Kampung  Laut .  Kasus  ini  diawali  oleh  perbedaan interpretasi  atas  penguasaan  tenurial  antara  negara  yang diwakili  oleh  Perusahaan  Kehutanan  Negara  (Perhutani) dengan  masyarakat  Desa  Ujung  Alang.  Tarik  menarik  antara dua  kepentingan  ini  menghasilkan  kesepakatan  antara  kedua belah  pihak  yaitu  tetap  diperbolehkannya  warga  menempati dan memanfaatkan lahan milik Perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani), namun kepemilikkan tidak berada pada mereka.
b.  Antar  para  aktor  pemilik  lokasi  jaring  apong .RQÀLN antar  pemilik  kawasan jaring  apong terjadi  disebabkan  oleh pergeseran  batas  dan  pengalihan  hak  milik  kepada  orang  lain tanpa  disaksikan  oleh  pihak  Pemerintah  Desa  atau  saksi  yang memadai.  Kompromi  yang  dihasilkan  untuk  penyelesaian NRQÀLN EDWDV ORNDVL DGDODK NHVHSDNDWDQ MDUDN PLQLPDO meter antar jaring apong . Kompromi atas pengalihan hak atas lokasi jaring apong , maka Pemerintah Desa mengeluarkan surat VHUWL¿NDW WDQGD EXNWL NHSHPLOLNDQ ORNDVL jaring  apong .  Kedua ODQJNDKWHUVHEXWEHUKDVLOPHQJXUDQJLNRQÀLN\DQJWHUMDGLDNLEDW pemanfaatan lokasi jaring apong .
c. Kasus  pengkaplingan  lahan  atas  saran  Kepala  Desa .  Seluruh tanah  sedimentasi  yang  berada  di  Kampung  Laut,  sebagian besar  sudah  terkapling-kapling  dan  dikuasai  sebagai private
property .  Bahkan  sebagian  tanah  tersebut  sudah  memiliki Surat    Pemberitahuan  Pajak  (SPT);  yang  berarti  satu  langkah bukti  penguasaan  atas  lahan  tanah  sedimen  bagi  individu. Namun  demikian,  tidak  semua  tanah  sedimentasi  tersebut telah  memiliki  SPT  seperti  yang  terjadi  di  Desa  Ujung  Alang. Oleh Kepala Desa setempat, tanah sedimentasi tersebut diminta untuk ditandai batas-batas kepemilikannya sehingga jelas luasan penguasaannya. Setelah Kepala Desa mendapatkan data luasan dan pemilik tanah sedimen yang belum memiliki SPT tersebut, kemudian diajukan sebagai agunan bank dengan persetujuan dari Bupati Cilacap. Bupati Cilacap tidak mau menyetujui permintaan tersebut  untuk  mendukung  pengajuan  kredit  ke  bank  dengan jaminan  lokasi  tanah  sedimen  warga  seluas  total  sekitar  2500 hektar  dan  belum  mempunyai  surat-surat  bukti  penguasaan/ kepemilikan.  Sebagian  warga  Desa  Ujung  Alang  merasa  curiga kepada  Kepala  Desa  atas  proses  yang  dilakukannya  yang  akan mendapatkan keutungan pribadi dari proses pengajuan kredit ke bank tersebut dengan jaminan tanah sedimentasi.
d.  Elit Desa Klaces yang menjual Tanah Bengkok milik Desa Ujung Alang  di  wilayah  Klaces .  Lokasi  tanah bengkok desa  Ujung Alang terletak dalam kawasan Klaces. Hal ini disebabkan karena Klaces secara luasan tidak dapat dijadikan sebagai desa karena luas wilayahnya tidak memenuhi syarat. Agar dapat memenuhi syarat sebagai desa, maka tanah bengkok Ujung Alang yang pada awalnya  merupakan  desa  induk  pemekaran  dari  Ujung  Alang dijadikan sebagai bagian dari wilayah Klaces. Pada saat adanya program pengukuran lahan oleh BPN guna mengeluarkan batas dan  surat  SPT,  tanah bengkok Ujung  Alang  di  Klaces  tersebut diakui  oleh  seorang  aparat  desa  Klaces  sebagai  miliknya sehingga  sampai  pada  kondisi  pihak  BPN  mengeluarkan  SPT lahan  tanah bengkok atas  nama  pribadi  aparat  desa  tersebut. Kondisi  ini  ternyata  menyulut  kemarahan  aparat  Ujung  Alang yang mengetahui bahwa tanah bengkok tersebut bukanlah milik pribadi  sehingga  tidak  bisa  dikeluarkan  SPT-nya.  Pada  kondisi lain ternyata Kepala Desa Ujung Alang mendiamkan kejadian ini yang menambah kemarahan para pamong Desa Ujung Alang.
e. Antara  otoritas  LP  Nusakambangan  dengan  komunitas Kampung  Laut. Pihak  LP  Nusakambangan  mengklaim  100 meter  wilayah  darat  jalan  merupakan  kawasan  milik  LP
Nusakambangan.  Oleh  sebab  itu,  petani  tidak  diperkenankan menggarap  dalam  lahan  tersebut.  Pada  kenyataanya,  jumlah lokasi lahan yang digarap dalam kawasan pulau Nusakambangan semakin  luas.  Informan  petani  penggarap  lahan  dari  Ujung Alang mengaku memberikan retribusi dalam bentuk beras hasil pertanian  kepada  oknum  petugas  Nusakambangan  agar  tidak dilarang untuk menggarap lahan tersebut.
Kasus-kasus  tersebut  menunjukkan  adanya  kontestasi  dan kompromi diantara para aktor dalam perannya sebagai masyarakat atau  elit  desa  dalam  upaya  penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber daya alam di Segara Anakan. Di antara para aktor tersebut, terdapat aktor yang menguasai atau memiliki property , namun ada aktor yang tanpa  harus  menguasai  atau  memiliki property tetapi  memainkan peran penting dalam kasus tersebut. Aktor tersebut memiliki kuasa dan akses yang lebih dari aktor-aktor lain sehingga perannya menjadi sangat penting.

## Menelaah Peran Aktor
Kawasan  Segara  Anakan  dengan  komunitas  Kampung  Laut merupakan  sebuah  s truggle  area yang  di  dalamnya  berisi  ruang pertarungan antar aktor dalam memperebutkan SDA. Sebagai suatu s truggle  area, tidak  terlepas  dari  perubahan  bentang  alam  dalam bentuk  sedimentasi  yang  didukung  oleh  kondisi  karakteristik  alam, tekanan penduduk dan kebutuhan ekonomi komunitas di dalamnya. Aspek  negara  dalam  lingkup  pemerintahan  lokal,  regional  dan nasional  serta  adanya  relasi  kuasa  antar  aktor  yang  memiliki  akses juga memberikan kontribusi kompleksitas dalam “ruang” kompetisi dan negosiasi di Segara Anakan tersebut.
Demikian  pula  dengan  proses  perubahan  kepemilikan  dari common property ke private property. Para aktor dengan beragam latar  belakang  sejarah  dan  kepentingan,  menggunakan  akses  yang mereka  miliki  guna  mendapat  keuntungan  terhadap  pemanfaatan. Begitu  pula  proses  perubahan  pemanfaatan  dari private  property menjadi common  property ,  tidak  akan  dapat  berlangsung  tanpa relasi  kuasa  dan  akses  yang  dimiliki  oleh  para  aktornya.  Melalui analisis aktor dalam penelitian ini, tidak hanya menjelaskan proses perubahan  tenurial  yang  terjadi  dalam  kawasan  yang  mengalami perubahan  bentang  alam.  Dengan  akses  dan  relasi  kuasa  yang
Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap (Raden Diky Dermawan)
dimilikinya  ternyata  beberapa  aktor  mendapat  keuntungan  lebih dibanding dengan lainnya tanpa ia harus memiliki sumber daya alam tersebut.

## Membentuk Jejaring Aktor
Sebagai suatu metode konseptual, network analysis dalam ilmu sosial  terbagai  dalam  4  tipologi  utama  (Borgatti  dkk.,  2009),  yakni similiraties , social relation , interactions , dan ÀRZV . Masing-masing tipologi  memiliki  tujuan  tertentu  dalam  melakukan  eksplanasi. Tujuan itu tertuang pada tabel di bawah.
Tabel 3. Tipologi utama dalam network analysis (Borgatti dkk., 2009; Borgatti dan Everett., 2013)
SIMILIARITIES SOCIAL RELATIONS INTER- ACTIONS FLOWS LOCATION MEM- BERSHIP ATRIB- UTE KINSHIP OTHER ROLE AFFEC- TIVE COGNI- TIVE Same spatial and temporal space Same club Same event Etc Same gender Same attitude Etc Mother of Sibling of Friend of Boss of Competi- tor of Likes Hates Knows Knows about Sees as happy Etc Sex with Taked to Adviced
Helped
Harmed Etc Informa- tions Beliefs Personel Research Etc
Bagaimana  analisis  aktor  dalam  jejaring  akses  bisa  digunakan sebagai  desain  penelitian  ini?  Analisis  aktor  sebenarnya  sudah digunakan  sebagai  sebuah  metode  sejak  1970-an.  Pendekatan  ini mulai berkembang karena rasa ketidakpuasan para ahli antropologi terhadap analisis struktur fungsional yang konvensional (Agusyanto, 2014;  Bossevain,  1972;  Wolfe,  1978).  Ketika  para  ahli  mulai mengarahkan  perhatian  pada  masyarakat  yang  lebih  kompleks, mereka  mengalami  banyak  kesulitan  atau  merasakan  kekurangan dari pendekatan struktur fungsional. Kesulitan ini disebabkan karena pendekatan  struktur  fungsional  dibangun  dari  studi  masyarakat tribal yang masih terisolasi dengan perubahan sosial. Kesulitan mulai dirasakan  ketika  masyarakat  dengan  batas-batas  isolasi  menjadi semakin  bias  sehingga  masyarakat  tidak  bisa  dilihat  sebagai  suatu
struktur yang mempunyai fungsi di dalamnya.
Tipologi di atas mengasumsikan akan terbentuknya jaringan aktor di komunitas Kampung Laut. Jaringan aktor tersebut terbentuk akibat adanya  persamaan  terhadap  persepsi similiraties , social  relation , interactions ,  dan ÀRZV -DULQJDQ DNWRU PHPLOLNL VLJQL¿NDQVL \DQJ besar bagi masyarakat Kampung Laut dalam mengelola sumber daya alam. Setiap aktor yang dipersepsikan memiliki jaringan aktor yang kuat dan besar, maka mereka dapat menguasai akses dan pengelolaan sumber  daya  alam.  Selain  itu,  aktor-aktor  ini  dapat  memberikan pengawasan  terhadap  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya alam oleh aktor-aktor lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat dengan jaringan  aktornya  dapat  mengawasi  pemanfaatan  dan  relasi  kuasa oleh aparat desa, begitu pun sebaliknya.
Gambar 2 . Pemetaan Jaringan Sosial dan Persepsi Kekerabatan di Ujung Alang
Kustoro Bono Abdulrohim Prasono Tugino Wahyono Siswanto Rusna Yustinus Parmin Ujang Febri Hartono Rohim
Jarwo
Dalam memetakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam jaringan aktor,  penulis  menggunakan  instrumen  analisis  kuantitatif  berupa
Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap (Raden Diky Dermawan)
penyebaran  kuesioner  dengan  studi  kasus  di  Desa  Ujung  Alang. Kuesioner lebih menekankan pada persepsi ketokohan dari informan dalam konteks sebagai sosok kenal, kekerabatan, dan partisipasi dalam kerjasama  pengelolaan  program  bantuan.  Penyebaran  kuesioner dibatasi hanya 10 orang informal dengan metode snowball . Pertama , kuesioner  ditanyakan  kepada  informan  kunci  pada  penelitian  ini. Kedua ,  menyebarkan  kuesioner  pada  orang-orang  yang  namanya disebutkan  oleh  informan  kunci  atau  sebelumnya  sesuai  prioritas tertinggi sesuai penyebutan.
Berdasarkan kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh informan sebanyak  10  orang,  didapatkan  data  mengenai  jaringan  sosial kekerabatan—bersifat kedekatan. Penentuan kelompok-kelompok itu dilandaskan pada modus tertinggi dari setiap tokoh yang disebutkan. Selain  itu,  dipertimbangkan  juga  sikap  masing-masing  aktor  dalam keseharian  atas  aktor-aktor  yang  disebutnya.  Berikut  adalah  hasil pengelompokan tersebut.
Gambar 3. Pemetaan Jaringan Aktor di Ujung Alang
Wahyono Cs Kustoro Cs Yustinus Cs Jarwo
Kus,  Bon,  Abd,  Pras,  dan  Tug  dapat  bergabung  menjadi  satu jaringan  sosial  karena  memiliki  kedekatan  yang  cukup  erat  dan
menjadi  kelompok  masyarakat  yang  vokal  dalam  menyuarakan bentuk  penyimpangan.  Wah,  Sis,  dan  Rus  menjadi  satu  kelompok jaringan  karena  sebagai  satu  warga  dusun  yang  sama  dan  sedang mengelola  kelompok  tani—kelompok  tani  yang  paling  berkembang dan mandiri di Kampung Laut. Yus, Uja, Feb, Har, dan Roh bergabung ke  dalam  kelompok  jaringan  yang  sama  diakibatkan  profesi  yang sama  sebagai  aparat  desa  dan  berhimpun  pada  relasi  profesional. Sedangkan,  Jar  tidak  berkelompok  karena  tidak  teraksesnya aktor  tersebut  oleh  siapapun  dalam  kuesioner.  Meskipun  penulis memisahkan berdasarkan kelompok-kelompok besar, tidak menutup kemungkinan ada kerja sama dan kooperasi lain yang dibangun oleh antar  aktor  dan  antar  kelompok.  Pengelompokan  di  atas  penting untuk  melihat  kelompok  yang  saling  bersaing  dan  bernegosiasi, sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin (2005)
5HÀHNVLWHUKDGDS Hardin’s Theory of the Common Model Proses  perubahan common  property ke private  property di kawasan Segara Anakan terjadi dengan perubahan bentang alam akibat proses sedimentasi. Temuan ini sejalan dengan +DUGLQ¶V7UDJHG\RI the Common Model (Hardin, 1968). Secara umum proses perubahan kepemilikan  yang  terjadi  adalah  dari common  property ke private property .  Dari  sisi  pemanfaatan,  penelitian  ini  juga  menemukan adanya perubahan dari private property menjadi common property .
Kondisi  ini  berarti  suatu  kawasan  yang  dilindungi  secara private , tetapi dari segi pemanfaaatanya dilakukan secara common . Keadaan ini  langka  terjadi,  di  tengah-tengah  situasi  aktor  yang  mengambil keuntungan  sebesar-besarnya  terhadap  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Sebagaimana  saran  Ostrom  (1988)  bila privatization dan centralization justru akan menyebabkan over-explotation, manakala negara  gagal  mengawasi  dan  membatasi  explotasi.  Oleh  sebab  itu hybrid  institution merupakan  salah  satu  pilihan  yang  diusulkan dalam pengelolaan. Dua puluh dua tahun kemudian sejak +DUGLQ¶V Tragedy  of  the  Common  Model dimunculkan  pada  1968, didasari oleh  temuan  akumulatif Fenny  dkk  (1990)  melihat  bahwa private , negara  dan  komunal  secara  potensial  memiliki  pilihan  pengelolaan secara bersama dalam bentuk co-management .
Studi-studi sejenis dari seluruh dunia juga menghasilkan contoh bahwa pemanfaatan secara bersama yang berdasarkan perlindungan tidak  selalu  berakhir  dengan  hasil  yang  tragis.  Konsep common

## property WHODK PHQJDODPL SURVHV SHQGH¿QLVLDQ XODQJ EHUGDVDUNDQ
temuan  empirik  dan  diperlukan  alternatif  pemahaman  teoritis tentang konsep common property . Perspektif teori yang muncul pada saat ini berasumsi bahwa common property tidak sebagai kelompok yang  memanfaatkan  sumber  daya  alam  secara  bersama;  namun sebagai suatu institusi dari suatu pengelolaan yang dilakukan sendiri dengan  turut  berpartisipasinya  para  pihak  berkepentingan  sebagai anggota untuk menyiasati keterbatasan kewenangannya.
McKean  (dalam  Jhonson  dan  Kristen,  2004)  bahwa common property adalah “as an arrangement in which a group of resource users  share  rights  and  duties  toward  a  resource” .  Situasi  ini merupakan suatu sistem dari shared private property dengan batas- batas yang jelas mengenai aturan hak dan pengelolaan pemanfaatan.
Sistem  ini  sebagaimana  halnya  dengan regim  property yang  lain “mengemas  hak  dan  kewajiban”  dari  para  pihak  yang  memiliki kepentingan. Hak dan kewajiban diberikan dan dimiliki oleh setiap pihak  berkepentingan  untuk  memanfaatkan  dan  menjaga  sumber daya  alam  secara  bersama.  Beberapa  contoh  hasil  studi  telah PHQXQMXNNDQ HIHNWL¿WDV SHQHUDSDQ WDQJJXQJ MDZDE EHUVDPD GDUL common  property berbasis shared  private  property dengan  batas- batas yang jelas mengenai aturan hak dan pengelolaan pemanfaatan. 6HEDJDL VXDWX SURVHV UHÀHNVL DWDV WXOLVDQ LQL SHQWLQJ XQWXN
mempertimbangkan  konsep co-management masuk  dalam  pola pengelolaan sumber daya alam common property . Upaya pengelolaan ini diharapkan dapat menghindarkan dari praktik korupsi yang selama ini  belum  bisa  dibatasi  secara  optimal  dari  gerakan  bawah.  Dalam perjalanannya, co-management akan  4 stakeholders kunci,  yaitu
(1) pelaku pemanfaat sumber daya alam; (2) pemerintah, termasuk pusat dan daerah; (3) stakeholders lain yang di dalamnya termasuk anggota  masyarakat  lain,  pemilik  modal,  pelaku  perdagangan produk,    pengolah  produk  dan  lain-lain;  (4)  agen  perubahan termasuk penyuluh perikanan, NGO, perguruan tinggi dan lembaga riset.  Dari  situasi  demikian,  muncul  pertanyaan  apakah  inisiatif hybrid  institution untuk  menuju co-management akan  muncul dengan sendirinya sebagai kontrol atas kegiatan menyimpang dalam pemanfaatan sumber daya alam? Tentu berpulang pada inisiatif dan peran dari para aktor yang terlibat di dalamnya.
P E N U T U P
Ketika  Hardin  (1968)  sudah  cukup  fasih  dalam  menjabarkan perubahan  hak  tenurial  dengan  melihat  adanya open  access sebagaimana  dicetuskan  oleh  Ribot  dan  Peluso  (2003),  penting bagi  kita  untuk  memperhatikan  aktor-aktor  yang  terlibat  pada dinamika tersebut. Kenapa aktor? Ribot dan Peluso (2003) melihat bahwa  beberapa  orang  dan  institusi  bisa  mengontrol  sumber  daya alam  sementara  yang  lain  mempertahankan  akses  mereka  melalui “siapa”  yang  bisa  mengontrol  sumber  daya  alam.  Beberapa  orang atau institusi mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam, baik dengan atau tanpa kepemilikan properti mereka.
Dengan  memanfaatkan  jaringan-jaringan  yang  telah  berhasil dibentuk  oleh  para  aktor,  mereka  akan  berkesempatan  untuk menguasai dan memanfaatkan, di sisi lain mereka dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan. Dalam konteks ini, jaringan aktor VHEDJDL EDJLDQ GDUL LQWHJUDVL PDV\DUDNDW DNDQ PHPLOLNL VLJQL¿NDQ sebagai  alat  kontrol  pencegahan  praktik  korupsi  dan  semata-mata menguntungkan diri sendiri atas relasi kuasa dan akses yang dimiliki. Kesamaan  tipikal  yang  dimiliki  oleh  setiap  jaringan  aktor  akan berimplikasi  semakin  kuatnya  pengawasan  terhadap  pengelolaan sumber daya alam yang ada, khususnya bagi kawasan sumber daya alam yang mengalami perubahan bentang alam.

## R E F E R E N S I
Adhuri,  D.  S.  1998.  ‘Saat  Sebuah  Desa  Dibakar  Menjadi  Abu:  Hak 8OD\DW /DXW GDQ .RQÀLN $QWDU .HORPSRN GL 3XODX .HL %HVDU¶
dalam Antropologi Indonesia 58:92-109.
Agusyanto,  R.  2014. Jaringan  Sosial  dalam  Organisasi .  Jakarta:
Rajawali Press.
$UGOL ( 5 GDQ 0 :ROɣ  6SDWLDO DQG 7HPSRUDO '\QDPLFV of  Mangrove  Conversion  at  Segara  Anakan,  Cilacap.  Naskah dipersentasikan  di  10th  ISSM  International  Conference.  30
September-1 Oktober. Paris, Prancis.
.  2008.  ‘Quantifying  Habitat  and  Resources  Use  Changes  in  the Segara Anakan Lagoon (Cilacap, Indonesia) Over the Past 25 Years (1978-2004)”, dalam Asian Journal of Water, Environment, and
Pollution 5(4):59-67.
Badan  Pusat  Statistik.  2015. Kecamatan  Kampung  Laut  dalam

## Angka Tahun 2015 .
Borgatti, S. P. dkk. 2009. ‘Network Analysis in the Social Sciences’, dalam Science 323(5916):892-895
Borgatti,  S.  P.  dan  M.  G.  Everett.  2013. Analyzing  Social  Network . Los Angeles: Sage Publication.
Bossevain, J. 1972. “Preface”: Network Analysis Studies in Human Interaction . Paris: Mouton & Co.
Fenny,  D.  dkk.  1990.  ‘The  Tragedy  of  the  Commons:  Twenty-Two Years Later’, dalam Human Ecology 8(1):1-19.
Hardin,  G.  1968.  ‘The  Tragedy  of  the  Commons’,  dalam Science 162:1243-1248.
Jhonson,  K.  dan  N.  Kristen.  2004.  ‘Common  Property  and &RQVHUYDWLRQ 7KH 3RWHQWLDO IRU (ɣHFWLYH &RPPXQDO )RUHVW Management  within  a  National  Park  in  Mexico’,  dalam Human Ecology 32(6):703-733
Nasrum, M. 2013. ‘Tentang Kata Korupsi yang Datang Silih Berganti: Suatu Penjelasan Budaya’, dalam Antropologi Indonesia 34(1):1- 14.
Ostrom,  E.  1988.  ‘Institutional  Arrangements  and  the  Commons Dilemma’, dalam E. Ostrom dkk (Peny.). Rethinking Institutional Analysis  and  Development .  San  Francisco:  Institute  for Contemporary Studies Press.
Ribot, J. C. dan N. L. Peluso. 2003. ‘A Theory of Access’, dalam Rural Sociology 68(2):153-181.
Saifuddin, A. F. 2005. ‘Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian  Kasus  di  Jakarta’,  dalam Antropologi  Sosial 29(3):309- 320.
Sanjatmiko, P. 2016. Common  Property  di  Tengah  Perubahan Bentang  Alam  Kawasan  Segara  Anakan .  Depok:  Departemen Antropologi UI.
Sulistiono.  2011. Social  Capital  and  Rural  Road  Development  (A Case Study of Kampung Laut, Cilacap) . Yogyakarta: University of Gadjah Mada Press.
Wolfe, W. A. 1978. “The Rise of Networks Thinking in Anthropology”, dalam Social Networks 1(1):53-64.