P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 https://al-afkar.com

## AKUNTABILITAS PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA, FILSAFAT, PSIKOLOGI, DAN SOSIOLOGI

## Khoirul Anwar
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: khoirulanwar0529@gmail.com

## Iman Saifullah
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: imansaifullah@uniga.ac.id
Muhammad Al Mighwar UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: malmighwar@gmail.com

## Ujang Nurjaman
Universitas Islam Nusantara Bandung E-mail: ujangn61@gmail.com
Received Revised Accepted 16 Desember 2021 4 January 2022 18 January 2022

## EDUCATION  ACCOUNTABILITY  BASED  ON  RELIGION,  PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY, AND SOCIOLOGY

## ABSTRACT
This study aims to describe and analyze  the what, why, and how of education accountability based on religion, philosophy, psychology, and sociology. The results of this study are that the education accountability: (1) based on religion is a spiritual responsibility to God as a result of an educational act, which should be done fairly, ihsan, satisfactorily, not cheating, not violating the rules, and not contradicting; (2)  based on philosophy is intellectual accountability to the rules of logical thinking as a result of an educational act, which should be carried out by means of essential, perennial, pragmatic and progressive, and reconstructional thinking; (3) based on psychology is an emotional responsibility to a sense of humanity as a result of an educational act, which should be done by considering aspects of the nature, behavior, and the right situation around it; and (4) based on sociology is social responsibility to the position of society as a result of an educational act, which should be done by fulfilling the functional needs of the community, both political stratification, economy and social status.

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Keywords: EducationAccountability; Religion; Philosophy; Psychology; Sociology

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  apa,  mengapa,  dan bagaimana  akuntabilitas  pendidikan  berbasis  agama,  filsafat,  psikologi,  dan  sosiologi.  Hasil penelitian  ini  adalah  bahwa  akuntabilitas  pendidikan  pendidikan:  (1)  berbasis  agama  adalah pertangungjawaban  spiritual  kepada  Tuhan  akibat  suatu  perbuatan  edukasi,  yang  mestinya dilakukan  secara  adil,  ihsan,  memuaskan,  tidak  curang,  tidak  melanggar  aturan,  dan  tidak bertentangan;  (2)  berbasis  filsafat  adalah  pertangungjawaban  intelektual  kepada  kaidah pemikiran logis akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara berpikir esensial, perennial, pragmatis dan progresif, dan rekonstruksional; (3) berbasis psikologi adalah pertangungjawaban emosional kepada rasa kemanusian akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya  dilakukan  dengan  cara  mempertimbangkan  aspek  sifat,  perilaku,  dan  situasi  yang tepat di sekelilingnya; dan (4) berbasis sosiologi adalah pertangungjawaban sosial kepada posisi masyarakat akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, baik stratifikasi politik, ekonomi maupun status sosial.
Kata Kunci: Akuntabilitas Pendidikan; Agama; Filsafat; Psikologi, Sosiologi

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  Pendidikan  menjadi  poin  keempat  dari  lima  poin  misi pendidikan nasional yang termaktub dalam Penjelasan angka 1 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi “…pendidikan nasional mempunyai misi meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,  pengalamanan,  sikap,  dan  nilai berdasarkan standar nasional dan global”.
Misi peningkatan akuntabilitas pendidikan tersebut diamanatkan UU 20/2003 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nendidikan nasional yaitu “untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.”
Oleh  karena  itu,  pasal  35  UU  20/2003  menyatakan  bahwa  akuntabilitas pendidikan wajib ditingkatkan secara berencana dan berkala yang mencakup delapan Standar  Nasional  Pendidikan  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  standar  isi,  proses, kompetensi  lulusan,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana,  pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
Misi  peningkatan  akuntabilitas  pendidikan  tersebut  ternyata  seiring  sejalan dengan gencarnya tuntutan masyarakat akan pendidikan yang bermutu, efisien, adill, dan terbuka. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat pada masa kini lebih kritits dan proaktif  dibanding  dengan  masyarakat  masa  lalu  yang  cenderung  pasif/ nrimo . 1
1 Jalal  Fasli  &  Dedi  Supriyadi. Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: AdiCita, 2001: 33).

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Masyarakat  masa  kini  memandang  bahwa  dengan  ikut  serta  membayar  biaya pendidikan  ( cost  of  education ),  baik  secara  langsung  melalui  iuran  pendidikan ( education  fee )  maupun  secara  tidak  langsung  melalui  pajak  rakyat  ( people’s  tax ), maka  mereka  pun  merasa  berhak  “menagih”  akuntabilitas/pertanggungjawaban lembaga/instansi  pendidikan  tentang  kembalian  pendidikan  ( output  and  outcome ) yang bermutu bagi dirinya, anak-anaknya, dan masyarakat pada umumnya.
Salah satu bentuk akuntabilitas pendidikan yang diamanatkan dalam BAB XVI UU 20/2003 dan sedang dijalankan oleh Pemerintah dan masyarakat adalah evaluasi, akreditasi,  dan  sertifikasi.  Dengan  tiga  bentuk  akuntabilitas  pendidikan  beserta berbagai  peraturan  perundang-undangan  teknis  yang  menaunginya  diharapkan tercapai good practice of education yang mampu memenuhi bahkan dapat melampuai delapan  SNP.  Untuk  maksud  ini,  Pemerintah  telah  menetapkan  persyaratan  yang ketat  dan  membentuk  lembaga  independen  untuk  melaksanakannya,  misalnya adanya  Dewan  Pendidikan,  Komite  Sekolah,  dan  BAN-SM  (Badan  Akreditasi Sekolah/Madrasah)  untuk  akreditasi  sekolah/madrash  serta  BAN-PT/LAM  (Badan Akreditasi  Perguruan  Tinggi/Lembaga  Akreditasi  Mandiri)  untuk  akreditasi Perguruan  Tinggi  sebagai  wujud  akuntabilitas  penyelenggara  pendidikan  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Progres  dan  hasil  akuntabilitas  pun  dipublish secara transparan di media sosial berbasis digital, baik di situs BAN-SM/BAN-PT/LAM maupun situs-situs instansi pemerintah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Dengan adanya tiga bentuk akuntabilitas pendidikan berbasis digital tersebut, masyarakat dapat dengan mudah dan murah (efisien)  ikut serta melakukan quality conttol dan mengetahui kualitas kinerja atau mutu suatu lembaga pendidikan  serta instansi  pemerintah  yang  menaunginya;  apakah  sudah  MELAMPAUI  SNP  dengan peringkat akreditasi Unggul (A), baru MEMENUHI SNP dengan peringkat akreditasi Sangat Baik (B) dan BAIK/CUKUP (C), atau belum terakreditasi sama sekali. Peringkat akreditasi  ini  tentunya  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  kepercayaan masyarakat ( public trust ); apakah tetap bertahan di lembaga/instansi pendidikan yang bersangkutan bahkan ikut serta semangat membantunya, atau malah “pindah ke lain hati” bahkan malah menuntut “ganti rugi”.
Merespon  kebijakan  Pemerintah  terkait  kewajiban  akuntabilitas  pendidikan dalam  bentuk  akreditasi  tersebut,  berbagai  lembaga  pendidikan  di  Indonesia,  dari mulai  jenjang  PAUD/TK/RA,  Pendidikan  Dasar,  Pendidikan  Menengah  sampai Pendidikan Tinggi giat melakukan perbaikan dan peningkatan mutunya sesuai SNP, dan  hasil  peringkat  akreditasinya  pun  beragam.  Misalnya,  untuk  akreditasi  jenjang Pendidikan  Tinggi,  penelitian  Muhammad  Al  Mighwar  dalam  Journal  Al  Afkar menemukan  bahwa  menurut  data  BAN-PT  rata-rata  Perguruan  Tinggi  (PT)  di Indonesia sudah diakreditasi (baik prodi mapun PT), meskipun masih ada yang belum terakreditasi/ on  process ,  dan  peringkat  akreditasi  PTKIN  (Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Negeri) ternyata masih lebih baik dibandingkan PTKIS (Perguruan

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Tinggi Keagamaan Islam Swasta), tetapi masih jauh di bawah PTN (Perguruan Tinggi Negeri). 2
Data  BAN-PT  tersebut  di  satu  sisi  sangat  menggembirakan  karena mengindikasikan  adanya  komitmen  PT  untuk  melakukan  akuntabilitas  pendidikan melalui  akreditasi  secara  berkelanjutan  sebagai  bukti  jaminan  mutunya  kepada publik, tetapi di sisi lain muncul fenomena/masalah krusial, antara lain: (1) peringkat akreditasi sebagian PT ada yang stagnan saat reakreditasi (akreditasi ulang) bahkan ada juga yang turun; dan (2) akreditasi yang dilakukan sebagian PT terindikasi “instan” bahkan  “semu”  dalam  arti report -nya  disusun  “dadakan”  menjelang  tibanya  limit waktu akreditasi dengan data yang cenderung “manipulatif”, bukan true report dari daily real  of  internal  quality  assurance ,  baik  dari  segi  penyelenggaraan  pendidikan maupun managemennya.
Dua  fenomena/masalah  tersebut  diperkuat  oleh  KPK  tentang  Tata  Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) tahun 2018, yang menemukan empat permasalahan umum pada 179 PTKL di 20 Kementerian/Lembaga, yaitu: (1) Regulasi: penyelenggaraan  PTKL  tidak  sesuai  ketentuan  yang  berlaku;  (2)  Kelembagaan: Kelembagaan PTKL tidak jelas; lambatnya stakeholders menindaklanjuti perubahan kebijakan pemerintah terhadap PT Kesda; (3) Tata Kelola: monitoring dan pembinaan akademik dan nonakademik tidak dilakukan secara tertruktur; tidak jelasnya definisi anggaran  pendidikan  tinggi  dan  pendidikan  kedinasan  PTKL;  dan  (4)  Belum sinkronnya kebutuhan industri dengan luaran/output PTKL; permasalahan kualifikasi tenaga pendidik PTK. 3
Sementara  itu,  harapan  masyarakat  lokal,  nasional,  bahkan  internasional terhadap  pendidikan  yang  bermutu  dan  akuntabel  sangatlah  besar.  Sebagai indikatornya  dapat  diketahui  daru  sifat-sifat  para  pengelola/pemimpin  pendidikan yang diharapkan mampu memberikan jaminan mutu dan akuntabilitas, sebagaimana tercermin dari hasil penelitian Kouzes & Posner selama 20 tahun (1987-2007) dengan responden  200.000 leader di  berbagai  organisasi,  yang  menemukan  ranking  sifat pemimpin  harapan,  yaitu:  (1)  jujur;  (2)  pandangan  jauh  ke  depan;  (3)  memberi inspirasi; (4) cakap; (5) adil; (6) mau memberikan dukungan; (7) berpikiran luas; (8) cerdas; (9) lugas; (10) dapat diandalkan; (11) berani; (12) mau bekerja sama; (13) punya imajinasi;  (14)  peduli;  (15)  bertekad  kuat;  (16)  dewasa;  (17)  ambisius;  (18)  setia;  (19) mampu mengendalikan diri; dan (20) mandiri. 4
Lalu  mengapa  masalah-masalah  akuntabilias  pendidikan  itu  masih  terjadi, padahal  regulasi  Pemerintah  dengan  segala  persyaratan  dan  pengawasan  serta lembaga auditnya sudah cukup jelas dan harapan masyarakat akan Pendidikan yang bermutu  dan  akuntabel  juga  sangat  tinggi?  Mengapa?  Asumsinya  adalah  masih adanya persepsi di kalangan penyelenggara dan pengelola lembaga pendidikan bahwa
2 Muhammad  Al  Mighwar,  “Penyusunan  Dan  Penyesuaian  Statuta  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)”, Jurnal Al Afkar, Vol. 4, No. 1, Februari 2021: 33-34. Tersedia online: https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
3 Op.cit. : 34.
4 J.M.  Kauzes,  J.M.  dan  B.Z.  Posner, The  Leadership  Challenge .  San  Francisco:  Jossey-Bass Publishing, 2010).

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
akuntabilitas  pendidikan  baru  sebatas  “ external-formal  accountability ”  berbasis regulasi/aturan Pemerintah, belum betul-betul disadari dan dipahami betul sebagai “ internal-self  acountabililty ”  berbasis  regulasi/aturan  yang  lebih  fundamental  yang dianutnya dan menuntutnya sebagai insan yang bertuhan, berakal, berperasaan, dan bermasyarakat. Basis aturan yang dimaksud adalah kaidah agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.
Memperhatikan fenomena/masalah di atas, sebagai tawaran alternatif solusi, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  apa  ( what ), mengapa  ( why ),  dan  bagaimana  ( how )  sesungguhnya  akuntabilitas  pendidikan berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

## METODE  PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif,  data dikumpulkan  dengan  teknik library  research, 5 data  dianalisis  dengan  paradigma analisis Miles dan Hubarman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi 6 yang  berkaitan  dengan  akuntabilitas pendidikan  berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi. Proses keempat teknis analisis data ini tampak pada gambar berikut.
Gambar 1. Proses Analisis Data Miles dan Hubarman

## PEMBAHASAN Akuntabilitas Pendidikan
Secara  etimologis,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  mengartikan  kata ‘akuntabilitas’  adalah  “perihal  bertanggung  jawab;  keadaan  dapat  dimintai pertanggungjawaban”, 7 dan  pertanggungjawaban  itu  sendiri  berasal  dari  kata tanggung jawab yang berarti  “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan; menerima pembebanan sebagai akibat sikap  pihak  sendiri  atau  pihak  lain”, 8 sedangkan  dalam  bahasa  Inggris  disebut
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198).
6 B.B.  Miles  dan  A.M.  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif. (Jakarta:  UI  Press,  1992):  17; Muhammad    Al  Mighwar,  “The  Leadership  of  K.H.  Imam  Zarkasyi  in  Managing  of  Boarding  School Darussalam Gontor”, IJO - International Journal Of Educational Research, Volume 4| Issue 03| March | 2021: 16 . Tersedia online: http://www.ijojournals.com/index.php/er/article/view/450
7 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas
8 https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi Reduksi Data
Penyajian Data
Pengumpulan Data

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
accountability dimana The Cambridge English Dictionary mengartikannya dengan “ the fact of being responsible for what you do and able to give a satisfactory reason for it, or the degree to which this happens” . 9 Sedangkan kata ‘pendidikan’ berasal dari kata didik dimana  KBBI  mengartikannya  dengan  “proses,  cara,  perbuatan  mendidik;  proses mengubah  sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau  kelompok  orang  dalam  usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan,” dan dalam bahasa Inggris disebut ‘ education’ dimana The Cambridge English Dictionary mengartikannya dengan  “ the  process  of  teaching  or  learning,  especially  in  a  school  or  college,  or  the knowledge  that  you  get  from  this”. 10 Singkatnya,  akuntabilitas  pendidikan  adalah pertanggunjawaban proses perbuatan mendidik/edukasi.
Terminologi  akuntabilitas  termasuk  bidang  pendidikan  dalam  konteks Indonesia,  dengan  merujuk  pada  Deklarasi  Tokyo  1985  tentang  Petunjuk Akuntabilitas Publik dan pendapat para pakar management seperti J.B. Ghartey dan Samuel  Paul,  Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  RI  menyimpulkan  bahwa akuntabilitas merupakan perwujudun kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia dan pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam  rangka  pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  media  pertanggungjawaban  secara  periodik. Akuntabilitas  ini  ditujukan  untuk  mencari  jawaban  terhadap  pertanyaan  yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. 11
Merujuk  pada  pandangan  para  pakar  seperti  Sirajudin  H.  Saleh  dan  Ahsan Iqbal, LAN juga menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan rnanusia, yang meliputi dua hal: (1) Akuntabilitas intern seseorang, yaitu pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya, yang dalam istilah Ledivina V. Carino disebut akuntabilitas spiritual;  dan (2) Akuntabilias ekstern seseorang, yaitu akuntabailitas orang tersebut kepada lingkunganya, baik lingkungan formal (atasan- bawahan)  atau internal  accountability  to  the  public  servant’s  own  organization, maupun  lingkungan  masyarakat  atau external  accountability  to  the  individuals  and organization outside public servant’s own organization. 12
Dalam konteks pendidikan khususnya, menurut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi  Kemendikbud  RI,  akuntabilitas  pendidikan  meliputi  tiga,  yaitu:  (1) Akuntabilitas  keberhasilan,  dimulai  dengan  penetapan  tujuan-tujuan  yang  spesifik. Dalam  konteks  ini,  usaha  pendidikan  diorientasikan  untuk  menutup  jurang  antara keadaan awal peserta didik dengan kondisi akhir yang diharapkan sebagaimana yang menjadi  tujuan  yang  spesifiknya.  Jenis  akuntabilitas  ini,  menilai  keberhasilan pengajaran dengan cara langsung mengukur keadaan siswa atau peserta didiknya; (2) Akuntabilitas professional mengacu pada sejauh mana standar praktis tentang sikap, keterampilan,  dan  teknik-teknik  yang  telah  teruji  secara  sahih  dan  handal  dipakai
9 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accountability
10 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/education
11 Lembaga Adiministrasi Negara, Perencanaan Strategic Instansi Pemerintah (Jakarta, Lembaga Adiministrasi Negara, 2000: 21-23).
12 Op.cit.: 24, 26 .

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
dalam mevapai hasil yang setinggi-tingginya. Pada dasarnya, akuntabilitas profesional ini berkaitan dengan akuntabilitas keberhasilan karena mengingat dengan keahlian yang  profesional  tersebut,  guru  bekerja  mengusahakan  keberhasilan  siswa;  dan  (3) Akuntabilitas  sistem  dimana  sistem  pendidikan  hendaknya  akuntabel  dalam mewujudkan  janji-janjinya  kepada  masyarakat  sebagai  imbalan  dari  berbagai kemudahan  (fasilitas)  yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat.  Dalam  aplikasi akuntabilitas  yang  berkaitan  dengan  dirinya  sendiri,  suatu  sistem  harus  mampu mengukur  pencapaian  siswa,  serta  menghubungkan  hasil  pengukuran  itu  dengan tujuan, harapan masyarakat, dengan resourches yang tersedia, dan dengan cara-cara keahlian profesional yang telah dipraktekkan. 13
Sebagai alternative  opinion dari  terminologi  akuntabilitas  termasuk  bidang pendidikan di Indonesia yang berpedoman pada pandangan para ahli dan Pemeritnah tersebut, deskripsi dan analisis yang berbasis agama, filsafat, psikologi, dan sosiologi sangatlah urgen dilakukan. Sebab, agama terkait erat dengan akuntabilitas spiritual, filsafat  terkait  erat  dengan  akuntabilitas  pemikiran,  psikologi  terkait  erat  dengan akuntabilitas  kejiwaan/emosional,  dan  sosiologi  terkait  erat  dengan  akuntabilitas sosial  dimana  keempatnya  harus  menjadi  basis  pertimbangan  utama  dan  utuh, sebagaimana uraian berikut.

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama
Secara etimologis,  menurut KBBI, kata ‘berbais’ berasal dari kata dasar basis yang  berarti  “mempunyai  basis;  berdasarkan  pada”, 14 dan  dalam  bahasa  Inggris disebut ‘ based on’ yang dalam The Cambridge English Dictionary diartikan dengan “ If you  base  something  on  facts  or  ideas,  you  use  those  facts  or  ideas  to  develop  it”. 15 Sedangkan  kata  ‘agama’  berasal  dari  bahasa  Sanskerta  yaitu āgama ( aagama )  yang berarti  "tradisi",  dan  dari  bahasa  Latin  yaitu  religi  yang  berasal  dari  kata  kerja re- ligare yang berarti "mengikat kembali". Artinya dengan memiliki jiwa religi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. 16 Dalam  bahasa  Inggris, agama disebut religion yang berarti agama, kesucian, ketelitian batin, dimana The Cambridge English Dictionary mengartikannya dengan “ the belief in and worship of a god or gods, or any such system of belief and worship”. 17
Dengan  demikian,  akuntabilitas  pendidikan  berbasis  agama  berarti pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik berdasarkan pada ajaran ketuhanan, terutama  yang  termaktub  dalam  ayat-ayat  kitab  suci  yang  tepat  dan  relevan  yang mengatur  hubungan  manusia  dengan-Nya,  manusia  dengan  manusia,  dan  manusia dengan alam.
Dalam  agama  Islam,  banyak  ayat  al-Quran  yang  menjadi  basis  akuntabilitas pendidikan,  antaara  lain  p ertama ,  firman  Allah  Swt.  dalam  Q.S.  Al-Qiyamah:  36,
13 Jalal  Fasli  dan  Dedi  Supriyadi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Adicita, 2001: 35).
14 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berbasis
15 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/base-sth-on-sth?q=based+on
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Agama
17 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/religion

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
“apakah  manusia  mengira  ia  dibiarkan  saja  tanpa  pertanggungjawaban?” 18 Kedua , firman-Nya dalam  Q.S.  Al-Isra: 36,  “ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,  penglihatan dan  hati,  semuanya  itu  akan  diminta  pertanggungjawabannya”.  Ketiga, sabda  Nabi Saw., ”Setiap  orang  adalah  pemimpin  dan  akan  diminta  pertanggungjawaban  atas kepemimpinannnya”. 19
Kedua  ayat  dan  hadits  tersebut  menunjukkan  secara  tegas  bahwa akuntabilitas/pertanggungjawaban  termasuk  bidang  pendidikan  merupakan perintah  wajib/tuntutan  ilahi/ khalik kepada  setiap  makhluknya.  Ia  merupakan kewajiban setiap manusia kepada Tuhannya sebagai pertanggungjawaban spiritual karena sikapnya sendiri atau pihak lain yang dipimpinnya. Any where and any time , setiap  orang  harus  siap  untuk  menerima  pembebanan  atau  menanggung  segala sesuatunya,  tidak  hanya  dalam  bentuk reward tetapi  juga punishment dari  Tuhan seperti dituntut atau dipersalahkan.
Lalu  bagaimana  akuntabilitas uluhiyah itu  dilakukan?  Dalam  Q.S.  Al-Nahl: 90, Allah Swt. berfirman,  “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
Berdasar ayat tersebut, akuntabilitas pendidikan dilakukan dengan dua cara, yaitu:  (1)  wajib  berlaku  adil/proporsional,  ihsan/sempurna/melampaui  standar, memenuhi kebutuhan/memuaskan stakeholders ; dan (2) haram berlaku keji/curang, mungkar/melanggar aturan, dan bermusuhan/konflik. 20
Bagaimana kedua cara Islam dalam ayat tersebut diaplikasikan dalam proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para  pihak  yang  berkepentingan  seperti  penyelenggara  pendidikan,  pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan  pihak  terkait  lainnya  sepakat:  (1)  wajib  berlaku  adil/  proporsional  artinya objektif  dalam  memberikan  penilaian,  wajib  berbuat ihsan /sempurna/melampaui standar  artinya  mampu  memenuhi  bahkan  melampaui  delapan  Standar  Nasional Pendidikan  (SNP),  dan  wajib  memenuhi  kebutuhan/memuaskan stakeholders artinya  mampu  memenuhi  harapan  para  pihak  yang  berkepentingan/tidak mengecewakan, mau dan mampu mempertanggungjawabkannya saat ada evaluasi, akreditasi,  dan  sertifikasi;  dan  (2)  haram  berlaku  keji/curang  artinya  tidak memanipulasi data/mencontek, haram berbuat mungkar/melanggar aturan artinya patuh pada regulasi yang berlaku/tidak membuat-buat aturan semaunya sendiri, dan haram bermusuhan/konflk artinya tidak konprontatif tetapi kooperatif/lapang dada
18 https://quran.kemenag.go.id/sura/75
19 HR. Muslim.
20 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984: 265); Sachiko Murata dan William C.Chittick , Trilogi Islam: Islam, Iman,  dan  Ihsan ,  terjemah  :Ghufron  A,  (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  1997:  294); https://tafsirweb.com/4438-surat-an-nahl-ayat-90.html

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
menerima  perbaikan,  mau  dan  mampu  mempertanggungjawabkannya  saat  ada evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pendidikan berbasis agama adalah pertangungjawaban spiritual setiap orang kepada Tuhannya karena  perbuatan  edukasinya,  yang  mestinya  dilakukan  dengan  cara    yang  adil, ihsan, memuaskan, tidak curang, tidak melanggar aturan, dan tidak bertentangan.

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Filsafat
Secara etimologis, kata ‘filsafat’ berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang arti  harfiahnya  "cinta  akan  hikmah", 21 sedangkan  dalam  bahasa  Inggris  disebut philosophy yang dalam The Cambridge English Dictionary didefinisikan dengan “ the use of reason in understanding such things as the nature of the real world and existence, the use and limits of knowledge, and the principles of moral judgment” . 22
Dari  definisi  etimologis  di  atas  dipahami  bahwa  akuntabilitas  pendidikan berbasis filsafat adalah pertanggungjawaban  proses perbuatan mendidik berasaskan pada  kecintaan  terhadap  penggunaan  dan  pemahaman  akal  sehat,  termasuk  yang dihasilkan oleh para ahli filsafat yang tepat dan sesuai.
Banyak aliran filsafat yang dapat dipilih sebagai basis akuntabilitas pendidikan, antara lain aliran/paham/cara berpikir: (1) essensialisme yang memusatkan perhatian intelektualnya  pada  ide  dan  data-data  realistik  dimana  pendidikan  harus dipertanggungjawabkan  secara  ideal  (sesuai  ide/nilai)  dan  realistis  (faktual/tidak manipulatif);  (2) perenialisme yang  memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada keabadian  dimana  pendidikan  harus  dipertanggungjawabkan  secara  konstan/ berkelanjutan  (tidak  temporal/sesaat);  (3) pragmatisme dan progresivisme yang memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada  hal-hal  praktis  dan  maju  dimana pendidikan  harus  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  praktek  yang  sebenarnya dan demi perkembangan selanjutnya yang lebih baik; dan (4) rekonstruksionisme yang memusatkan  perhatian  intelektualnya  pada  tindakan  rekonstruksi  dimana akuntabilitas  dimaksudkan  untuk  merekonstruksi/memperbaiki  kembali  mutu pendidikan yang sudah ada. 23
Empat  aliran  filsafat  yang  mendasari  akuntabilias  pendidikan  tersebut dikuatkan  oleh  hasil  penelitian  Saidah  A.H.  dalam  jurnal Al  Asas ,    bahwa:  (1) Essensialisme menghendaki  agar  landasan  pendidikan  berakar  dari  nilai-nilai  yang esensial,  yaitu  yang  telah  teruji  oleh  waktu,  bersifat  menuntun  dan  telah  turun- temurun  dari  zaman  ke  zaman,  dengan  mengambil  zaman  Renaisanse  sebagai permulaan;  (2) Perenialisme menghendaki  pendidikan  diarahkan  pada  upaya pengembangan  kemampuan  intelektual  melalui  pemberian  pengetahuan  yang bersifat  abadi,  universal,  dan  absolut;  (3) Pragmatisme dan Progressivisme menghendaki  pendidikan  diarahkan  pada  upaya  yang  bukan  semata-mata memberikan  pengetahuan  teoritis,  melainkan  pada  upaya  pragmatis  dan  progresif
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
22 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/philosophy
23 Muhammad Kristiawan, Filsafat Pendidikan The Choice is Yours (Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka, 2016.; Abdul Muis Thabrani, Filsafat dalam Pendidikan (Jember: IAIN Jember Press, 2015).

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  guna  memecahkan  masalah  yang  dihadapi. Sedangkan 24 ; dan (4) Rekonstruksionisme merupakan lanjutan gerakan progresivisme yang  hampir  sepaham  dengan  perenialisme  yang  menghendaki  gerakan mengatasi  krisis  masyarakat  modern. Rekonstruksionisme mencoba  membina konsensus  secara  luas  yaitu  dengan  mencari  kesepakatan  semua  orang/rakyat mengenai tujuan inti pendidikan secara demokratis, bukan yang diatur atau dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. 25
Bagaimana  keempat  cara  berpikir  filosofis  tersebut  diterapkan  dalam  proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para  pihak  yang  berkepentingan  seperti  penyelenggara  pendidikan,  pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan  pihak  terkait  lainnya  berkomitmen  untuk  berpikir  secara:  (1)  esensialis artinya berpikir keras dan cerdas pada pencapaian prestasi/mutu, bukan hanya prestise, dan berani  mempertanggungjawabkannya  saat  dilakukan  evaluasi,  akreditasi,  dan sertifikasi; (2) perenialis artinya berpikir keras dan cerdas untuk kelanggengan/keberlanjutan  institusi  pada  jangka  panjang,  bukan  hanya  pada perolehan  hasil  jangka  pendekm  dan  mampu  mempertanggungjawabkannya  saat dilakukan  evaluasi,  akreditasi,  dan  sertifikasi;  (3)  pragmatis  dan  progresif  artinya berpikir keras dan cerdas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek sebagai modal pencapain/pengembangan  berikutnya,  dan  berani  mempertanggungjawabkannya saat  dilakukan  evaluasi,  akreditasi,  dan  sertifikasi;  (4)  rekonstruksionis artinya berpikir keras dan cerdas pada perbaikan kembali hal-hal yang masih di bawah SNP dan peningkatan hal-hal yang sudah melampuainya, dan berani mempertanggungjawabkannya saat dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pendidikan berbasis  filsafat  adalah  pertangungjawaban  intelektual  setiap  orang  kepada  kaidah pemikiran logis akibat perbuatan edukasinya, yang mestinya dilakukan dengan cara berpikir esensial, perennial, pragmatis dan progresif, dan rekonstruksional.

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Psikologi
Secara  etimologis,  kata  ‘psikologi’  berasal  dari  bahasa  Yunani  Kuno  yaitu Psychē yang  berarti  jiwa  dan logia yang  berarti  ilmu,  sehingga  berarti  ilmu  yang mempelajari  tentang  jiwa, 26 baik  mengenai  macam-macam  gejala,  proses  maupun latar  belakangnya, 27 sedangkan  dalam  bahasa  Inggris  disebut psychology yang didefinisikan oleh The Cambridge English Dictionary dengan “ the scientific study of the way  the  human  mind  works  and  how  it  influences  behaviour,  or  the  influence  of  a particular person's character on their behaviour” . 28
24 Saidah  A.H.,  “Pemikiran  Essensialisme,  Eksistensialisme,  Perenialisme,  Dan  Pragmatisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Al Asas Vol. V No. 2, Oktober 2020.
25 https://id.wikipedia.org/wiki/Rekonstruksionisme
26 https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
27 Hamdanah, Mengenal Psikologi dan Fase-Fase Perkembangan Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017: 1).
28 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/psychology

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Merujuk  pada  definisi  etimologis  tersebut  dimengerti  bahwa  akuntabilitas pendidikan  berbasis  psikologi  adalah  pertanggungjawaban  proses  perbuatan mendidik berpedoman pada ilmu jiwa, termasuk yang dihasilkan oleh para psikologi yang tepat dan sesuai.
Diantara aliran psikologi yang dapat dijadikan basis akuntabilitas pendidikan adalah Trait-Behaviour-Contingency  Model :  (1) trait  model yang  memusatkan perhatian emosionalnya pada model sifat dimana akuntabilitas pendidikan menjadi sifat alami yang melekat pada setiap individu dan kelompok; (2) behavioral model yang memusatkan  perhatian  emosionalnya  pada  model  perilaku  dimana  akuntabilitas pendidikan  menjadi  perilaku  alami  yang  membudaya  pada  setiap  individu  dan kelompok; dan (3) contingency model yang memusatkan perhatian emosionalnya pada model situasi lingkungan dimana akuntabilitas pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat di sekelilingnya. 29
Mengingat  akuntabilitas  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab  seorang pemimpin,  maka  tiga  model  tersebut  erat  kaitannya  dengan  sifat  dan  karakter pemimpin.  Merujuk  pada  hasil  penelitian  Rebecca  Jewett-Geragosian  dari  Granite State  College,  meskipun  dengan  istilah  berbeda  tetapi  bermakna  sama,  sifat  dan karakter  pemimpin  dalam  akuntabilitas  pendidikan  dalam  ketiga  model  adalah:  (1) trait  model/trait  theory: berbasis  kualitas  pemimpin,  pemimpin  berbagi  sifat kecerdasan,  keputusan,  percaya  diri,  integritas,  dan  sosial,  pemimpin  berbagi wawasan kekuatan dan kelemahan, pemimpin tidak memperhatikan dampak/situasi, pemimpin  tidak  luwes;  (2) behavioral  model / style  aprrocah :  berbasis  perilaku pemimpin, menelaah bagaimana perilaku pemimpin berpengaruh terhadap kelompok melalui dua cara yaitu orientasi tugas (memfasilitasi kelompok mencapai tujuan) dan orientasi  relasi  (menolong  anggota),  efektif  dalam  situasi  yang  terbatas ; dan  (3) contingency model/ contingency theory: percaya pada kelayakan pemimimpin berbasis kemampuannya dalam situasi tertentu berbasis skala struktur tugas/pemimpin/relasi anggota  dan  posisi  kekuasaan,  fokus  pada  situasi/konteks,  tugas  termotivasi,  relasi termotivasi, dan luwes, 30 sebagaimana gambar berikut.
29 Encep Syaripudin, Teori Kepemimpinan , Jurnal Al Qalam, Vol. 21 No. 02 Th.2004, 459-477; https://pascasarjana-ptiq.ac.id/news/read/3-psikologi-kepemimpinan.
30 https://granite.pressbooks.pub/ld820/chapter/7/

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Gambar 2. Styles and Traits theory. By Rebecca Jewett-Geragosian (2018)
Bagaimana  ketiga  basis  psikologis  tersebut  dilaksanakan  dalam  proses akuntabilitas pendidikan berbentuk evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di Indonesia? Para  pihak  yang  berkepentingan  seperti  penyelenggara  pendidikan,  pimpinan pendidikan, dosen, mahasiswa, guru, siswa, pengawas, asesor, masyarakat pengguna dan pihak terkait lainnya sama-sama memiliki mental/emosi: (1) trait model artinya menjadi roal model (teladan) pribadi yang memiliki sifat jujur dan transparan serta selalu siap sedia kapanpun bila dievaluasi, diakreditasi, dan disertifikasi ; (2) behavioral model artinya  menjadi roal  model (teladan)  pribadi  yang  mau  menanggung  segala resiko  saat  dievaluasi,  diakreditasi,  dan  disertifikasi ; (3) contingency  model artinya menjadi roal  model (teladan)  pribadi  yang  mampu  menanggung  beban  situasi masyarakat  yang  diwakilinya  serta  selalu  siap  sedia  kapanpun  bila  dievaluasi, diakreditasi, dan disertifikasi.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pendidikan berbasis  psikologi  adalah  pertangungjawaban  emosional  setiap  orang  kepada  rasa kemanusian  akibat  perbuatan  edukasinya,  yang  mestinya  dilakukan  dengan  cara mempertimbangkan aspek sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekelilingnya.

## Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Sosiologi
Secara  etimologis,  kata  ‘sosiologi’  diperoleh  dari  dua  kata  dalam  bahasa Latin  yaitu Socius yang  berarti  kawan  atau  sosial  dan Logos yang berarti  ilmu pengetahuan, sehingga diartikan dengan ilmu sosial. Dalam bahasa Inggris, psikologi disebut sociology yang dalam The Cambridge English Dictionary dimaknai dengan “the study  of  the  relationships  between  people  living  in  groups,  especially  in  industrial societies” . 31
Mengacu  pada  pengertian  tersebut,  akuntabilitas  pendidikan  berbasis psikologi berarti pertanggungjawaban proses perbuatan mendidik berdasarkan ilmu sosial, termasuk produk pemikiran para ahli sosiologi yang tepat dan sesuai.

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Salah satu aliran sosiologi yang dapat dijadikan basis akuntabilitas pendidikan adalah Fungsionalisme  Struktural dengan  tokohnya  Emile  Durkheim  danTalcott Parsons yang gagasan intinya adalah sistem sosial ibarat organ tubuh. Akuntabilitas pendidikan dipandang sebagai tutuntan dari hierarki stratifikasi sosial. Akuntabilitas pendidikan bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai  kebutuhan  sistem  sosial.  Singkatnya,  Akuntabilitas  pendidikan  merupakan kebutuhan  dari  sebuah  sistem  stratifikasi  sosial,  bukan  tentang  seseorang  yang menempati ’jabatan’ tertentu, tapi tentang posisi sosial dalam sebuah sistem. Setiap posisi  diilustrasikan  seperti  organ  tubuh,  maka  ada  jantung,  hati,  ginjal,  dan sebagainya.  Semua  organ  bekerja  memenuhi  kebutuhan  fungsional  bagi  tubuh. Apabila  salah  satu  posisi  sosial  tidak  berfungsi,  maka  sistem  sosial  akan  kacau, masyarakat mengalami disorganisasi. 32
Menurut aliran sosiologi Fungsionalisme Struktural , ada tiga bentuk stratifikasi sosial dimana akuntabilitas pendidikan ditujukan, yaitu: (1) stratifikasi politik, yaitu anggota masyarakat berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimilikinya, yang meliputi tipe kasta, oligarki, dan demokratis. Stratifikasi politik ini terdiri dari sekelompok elit penguasa yang sedikit jumlahnya. Para penguasa ini beserta para anggotanya memiliki wewenang  sangat  besar  untuk  mengatur  gerak  masyarakat.  Biasanya,  sifat  kelas penguasa seperti ini terjadi pada sistem masyarakat yang hidup dalam pemerintahan feudal  dan  otoriter,  tetapi  dalam  pemerintahan  demokratis  pun  masih  terjadi terutama dalam lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan dan lembaga swasta lainya yang  menganut  hirarki  organisasi.  Intinya,  kehormatan  seseorang  diukur  dari seberapa  besar  kekuasan  yang  dimilikinya;  (2)  stratifikasi  ekonomi,  yaitu  anggota masyarakat  berdasarkan  pemilikan  materi,  yang  meliputi  kelas  atas  (hidup berlebihan), menengah (hidup berkecukupan), dan bawah (hidup kekurangan/miskin).  Dalam  stratikikasi  ekonomi  ini,  lapisan  teratas  biasanya ditempati  oleh  Individu/  kelompok  yang  mampu  memperoleh  kekayaan  ekonomi dalam jumlah besar, sebaliknya lapisan kebawahnya ditempati oleh mereka yang tidak berhasil  dalam  mengumpulkan  jumlah  kekayaan  ekonomi.  Intinya,  kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimilikinya; dan (3) stratifikasi status sosial, yaitu anggota masyarakat berdasarkan kehormatan, yang meliputi gelar kebangsawanan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan (sangat tinggi seperti doktor dan profesor, tinggi seperti sarjana dan mahasiswa, menengah seperti SMA, rendah seperti SD dan SMP, dan buta huruf). Menurut sosiolog ternama Max Weber, dalam stratifikasi status sosial ini, seseorang dapat memainkan beberapa pola interaksi sosial yang membuatnya memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila seorang individu/ kelompok memiliki lebih dari satu kedudukan  (status  sosial)  dalam  kehidupan  masyarakatnya  yang  membuatnya semakin terhormat dan disegani. Intinya, kehormatan seseorang diukur dari seberapa besar gelar kebangsawanan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan yang dimilikinya 33
32 https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/
33 https://www.materibelajar.id/2019/01/macam-macam-stratifikasi-sosial.html; https://materiips.com/bentuk-bentuk-stratifikasi-sosial

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
Bagaimana  basis  sosiologi Fungsionalisme  Struktural dengan  tiga  strafikasi sosialnya  tersebut  diterapkan  dalam  proses  akuntabilitas  pendidikan  berbentuk evaluasi,  akreditasi,  dan  sertifikasi  di  Indonesia?  Para  pihak  yang  berkepentingan seperti  penyelenggara  pendidikan,  pimpinan  pendidikan,  dosen,  mahasiswa,  guru, siswa,  pengawas,  asesor,  masyarakat  pengguna  dan  pihak  terkait  lainnya mengakomodasi  dan  memenuhi  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  sesuai dengan stratifikasi sosialnya: (1) kepada stratifikasi politik yang memiliki kekuasaan dapat  dimintai  perlindungannya,  masukan  sarannya,  dan  kerjasamanya  yang  saling menguntungkan  terkait  program-program  pemerintah  dan  lemabga  pendidikan seperti  partisipasi  mahasiswa/dosen  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa, kemudian  sanggup  mempertanggungjawabkannya  ketika  dilakukan  evaluasi, akreditasi,  dan  sertifikasi;  (2)  kepada  stratifikasi  ekonomi  yang  memiliki  materi berlebih dapat dimintai bantuannya, pendapatnya, dan kerjasamanya untuk program magang,  penyaluran  lulusan,  atau  pembiayaan  pendidikan  seperti  beasiswa siswa/mahasiswa berprestasi/kurang mampu, kemudian sanggup mempertanggungjawabkannya ketika dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, ; (3) kepada stratifikasi status sosial yang memiliki status kehormatan bangsawan dan pendidikan  dapat  dimintai  kontribusi  sumber  dayanya  untuk  berperan  serta  aktif memajukan lembaga pendidikan, baik sebagai pendidik/tenaga pendidik atau peserta didik,  kemudian  sanggup  mempertanggungjawabkannya  ketika  dilakukan  evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Dari paparan dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan berbasis sosiologi adalah pertangungjawaban sosial setiap orang  kepada posisi masyarakat akibat perbuatan edukasinya, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi  kebutuhan  fungsional  masyarakat,  baik  stratifikasi  politik,  ekonomi maupun status sosial.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan:  (1)  berbasis  agama  adalah  pertangungjawaban  spiritual  kepada  Tuhan akibat  suatu  perbuatan  edukasi,  yang  mestinya  dilakukan  secara  adil, ihsan, memuaskan,  tidak  curang,  tidak  melanggar  aturan,  dan  tidak  bertentangan;  (2) berbasis filsafat adalah pertangungjawaban intelektual kepada kaidah pemikiran logis akibat  suatu  perbuatan  edukasi,  yang  mestinya  dilakukan  dengan  cara  berpikir esensial,  perennial,  pragmatis  dan  progresif,  dan  rekonstruksional;  (3)  berbasis psikologi adalah pertangungjawaban emosional kepada rasa kemanusian akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara mempertimbangkan aspek sifat, perilaku, dan situasi yang tepat di sekelilingnya; dan (4) berbasis sosiologi adalah pertangungjawaban sosial kepada posisi masyarakat akibat suatu perbuatan edukasi, yang mestinya dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, baik stratifikasi politik, ekonomi maupun status sosial.
Dari  hasil  penelitian  ini  disarankan  kepada  para  pemangku  kepentingan pendidikan seperti pemegang kebijakan pendidikan, praktisi pendidikan, dan peneliti pendidikan lainnya, hendaknya menyandarkan konsep akuntabilitas pendidikan pada

## Khoirul Anwar, et al.
Akuntabilitas Pendidikan Berbasis Agama...
landasan  yang  kokoh  dan  relevan  dalam  agama,  filsafat,  psikologi,  dan  sosiologi sehingga  semua  pihak  yang  berpekentingan  mau  dan  mampu  melaksanakannya dengan penuh kesadaran.

## DAFTAR  PUSTAKA
A.H.,  Saidah,  “Pemikiran  Essensialisme,  Eksistensialisme,  Perenialisme,  Dan  Pragmatisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Jurnal Al Asas Vol. V No. 2, Oktober 2020.
Al Mighwar, Muhammad , “The Leadership of K.H. Imam Zarkasyi in Managing of Boarding
School  Darussalam  Gontor”,  IJO  -  International  Journal  Of  Educational  Research, Volume 4| Issue 03|
March | 2021: 16. Tersedia online: http://www.ijojournals.com/index.php/er/article/view/450
Al  Mighwar,  Muhammad,  “Penyusunan  Dan  Penyesuaian  Statuta  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)”, Jurnal Al Afkar, Vol. 4, No. 1, Februari 2021: 33-34. Tersedia online:  https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/157
Fasli,  Jalal  dan  Supriyadi,  Dedi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Adicita, 2001: 35).
Hamdanah, Mengenal Psikologi dan Fase-Fase Perkembangan Manusia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017: 1).
Kauzes, J.M. dan Posner, B.Z., The Leadership Challenge . San Francisco: Jossey-Bass Publishing, 2010).
Kristiawan, Muhammad, Filsafat Pendidikan The Choice is Yours (Yogyakarta: Penerbit Valia Pustaka, 2016)
Lembaga Adiministrasi Negara, Perencanaan Strategic Instansi Pemerintah (Jakarta, Lembaga Adiministrasi Negara, 2000: 21-23).
Miles, B.B.  dan Huberman, A.M., Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: UI Press, 1992: 17) Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2002: 198). Munawwir,  Ahmad  Warson, Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia  Terlengkap (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1984: 265)
Murata,  Sachiko  dan  C.  Chittick , William  , Trilogi  Islam:  Islam,  Iman,  dan Ihsan ,  terjemah Ghufron A, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997: 294)
Syaripudin, Encep, Teori Kepemimpinan , Jurnal Al Qalam, Vol. 21 No. 02 Th.2004, 459- 477.  Tersedia  online:    https://pascasarjana-ptiq.ac.id/news/read/3-psikologi- kepemimpinan.
Thabrani, Abdul Muis, Filsafat dalam Pendidikan , (Jember: IAIN Jember Press, 2015).