## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Iyah Faniyah 1* , Bisma Putra Prtama 2 , Nofri Yendri 3
1,2,3 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: iyahfaniyah01@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 21/06/2024 Pelaksanaan  sistem  E-Katalog  dalam  Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan cara memuat daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis  dan  harga  barang/jasa  tertentu.  Pihak  yang Menyampaikan Usulan Usulan pencantuman Barang/Jasa. Penyampaian Usulan
Kebutuhan Barang/Jasa Oleh Kementerian/Lembaga/Institusi. Apabila barang/Jasa  sebagaimana  dimaksud  tidak  layak  untuk  dicantumkan  dalam Katalog  Elektronik  maka  LKPP  menyampaikan  surat  penolakan  kepada Pimpinan  Institusi.  Berdasarkan  hasil  proses  pemilihan,  LKPP  membuat  Surat Penetapan  Barang/Jasa  yang  akan  dicantumkan  dalam  Katalog  Elektronik dengan  ketentuan:  LKPP  mengkaji  dan  menilai  prosedur  pemilihan.  Pengaruh Sistem  E-Katalog  dalam  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  pada  balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi  Sumatera Barat  terhadap persaingan usaha menimbulkan  kompetisi  yang  terjadi  antara  perusahaan  berlangsung  tanpa adanya  tindakan  kriminal.  Persaingan  secara  sehat  ini  menjamin  untuk mengedepankan  etika  bisnis.  akses  pasar  berpengaruh  signifikan  terhadap Prinsip  Akuntabel  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Secara  parsial persaingan  bisnis  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Prinsip  Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E- Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi  Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat  Terhadap  Persaingan  Usaha  telah  sesuai dengan  prinsip  Persaingan  usaha  yakni  prinsip  Persaingan  sehat  atau healthy competition , dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.
Diterima, 17/07/2024
Dipublikasi, 27/07/2024
Kata Kunci: Sistem E -Katalog; Pekerjaan Konstruksi; Persaingan Usaha

## Abstract
Keywords: E-Catalog System; Construction Work; Business Competition Implementation of the E-Catalog system in Procurement of Construction Works at  the  National  Road  Implementation  Center  for  West  Sumatra  Province  by loading  lists,  types,  technical  specifications  and  prices  of  certain goods/services.  Parties  Submitting  Proposals  for  the  inclusion  of Goods/Services.  Submission  of  Proposed  Needs  for  Goods/Services  by Ministries/Agencies/Institutions.  If  the  goods/services  referred  to  are  not eligible to be included in the Electronic Catalog, LKPP will submit a rejection letter  to  the  Head  of  the  Institution.  Based  on  the  results  of  the  selection process,  LKPP  makes  a  Letter  of  Determination  of  Goods/Services  to  be included  in  the  Electronic  Catalog  with  the  provisions:  LKPP  reviews  and evaluates the selection procedure. The influence of the E-Catalog System in the procurement of construction work at the West Sumatra Province national road implementation  hall  on  business  competition  has  resulted  in  competition between  companies  taking  place  without  any  criminal  acts.  This  healthy competition  guarantees  to  promote  business  ethics.  market  access  has  a significant effect on the Principles of Accountable Government Procurement of Goods/Services. Partially, business competition has no significant effect on the
Principles of Accountable Government Procurement of Goods/Services in the e- catalog process. The Influence of the E-Catalog System in  the Procurement  of Construction  Works  at  the  West  Sumatra  Province  National  Road Implementation  Center  on  Business  Competition  is  in  accordance  with  the principles of business competition, namely the principle of healthy competition, where healthy competition has the characteristics of guaranteeing  competition in  the  market  which  is  closely  related  to  achieving  efficiency  such  as  the influence of the implemented E-catalog system.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  tentang  pengadaan  barang/jasa  melalui  mekanisme e-purchasing dengan sistem  katalog  elektronik  (E-katalog)  merupakan  kebijakan  baru  yang  bertujuan  untuk menunjang  proses  pengadaan  pemerintah  pada  era Internet  of  Things  (IoT) agar  selaras dengan perkembangan jaman.  Sistem E-katalog juga mendorong organisasi pemerintah baik pusat  maupun  daerah  untuk  bertransformasi  memotong  rantai  birokrasi,  memudahkan prosedur,  dan  mengubah  mekanisme  pengadaan  barang/jasa  yang  bertujuan  agar  organisasi lebih responsif, transparan dan accessible sehingga terjadi check and balance. 1
E-katalog  terdiri  atas  katalog  elektronik  nasional,  katalog  elektronik  sektoral  dan katalog  elektronik  lokal.  E-katalog  meliputi  barang,  pekerjaan  konstruksi  dan/atau  jasa lainnya.  Sementara  itu, e-Purchasing adalah  tata  cara  pembelian  barang/jasa  melalui  sistem e-katalog  yang  diselenggarakan  dan  dikembangkan  oleh Lembaga  Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP) .  E-katalog  dan e-Purchasing merupakan  bagian  dari pengadaan  secara  elektronik  atau e-Procurement.  E-Purchasing sendiri  diselenggarakan dengan  tujuan  agar  tercipta  proses  pemilihan  barang/jasa  secara  langsung  melalui  sistem  e- katalog  sehingga  memungkinkan  semua  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  dapat  memilih barang/jasa  pada  pilihan  terbaik  dengan  efisiensi  biaya  dan  waktu  proses  pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat daripada proses tender dengan metode yang lain. 2
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  pengadaan  secara  e-katalog  ini  akan  memberikan manfaat terhadap tegak dan berdirinya prinsip tatanan good governance , yaitu akuntabel dan transparan,  sehingga  mampu  mendorong  gerakan  reformasi  administrasi  publik. Namun dalam beberapa hal pelaksanaan e-katalog di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui  dalam  pelaksanaannya.  Sebagai  contoh,  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  secara elektronik  ini  dikeluhkan  oleh  para  pengusaha  jasa  konstruksi  di  berbagai  daerah  di Indonesia.  Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan,  sistim  e-katalog  memang  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal  pada  saat  ini  karena  belum  dipenuhinya  3  (tiga)  prasyarat pelaksanaan  dari  pemerintah  yaitu  syarat  hukum  pelaksanaan,  syarat  tingkat  kemampuan teknologi dan syarat tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia. 3
Adanya  sistem  E-katalog  diharapkan  potensi  terjadinya  kecurangan  pada  proses pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  dapat  diminimalisir.  E-katalog  dapat  meningkatkan efisiensi  dan  efikasi  pada  pengadaan  barang  dan  jasa  umum,  mengurangi  biaya, menaikkan
1 Ita Akyuna Nightisabha, Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement . Jurnal Siasat Bisnis, (Online), 2009, Volume 13, Nomor 2 (http://journal.uii.ac.id, diakses 08/11/2022)
2 Sherlya Ayu Nidya Sari, Evaluasi e-procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Surabaya , 2019.Online http://ejournal.unesa.ac.id/ diakses 19/11/2022.
3 Muhammad Iqbal, Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM, Jurnal USM Law Review, Vol 3 Nomor 1, 2020, hlm 78
kompetisi,  untuk menjamin  persamaan  kesempatan  dan  perlakuan.  Secara  umum, tujuannya adalah  menjamin  integritas,  kepercayaan  masyarakat,  dan  transparansi  dalam  prosedur pengadaan  barang/jasa  umum). 4 Jadi  E-katalog  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  kontrol dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa.
Etika  atau  moral  menurut  Like  Wilardo,  ialah  telaah  tentang  pertimbangan  untuk menyetujui  atau  tidak  menyetujui  sikap  dan/tindakan  manusia  berdasarkan  benar-salah  atau baik-buruknya sikap dan/atau tindakan itu. Istilah “etika’ dan “moral” dianggap sama karena maknanya  sama, ethos (Yunani)  dan mores (Latin)  maknanya  sama-sama  berarti  adat kebiasaan 5 .  Adapun  Black’s  Law  Dictionary  mendefinisikan  Ethic: Of  or  relating  to  moral action, conduct, motive character; as ethical emotion, also treating of mora feelings, duties or  conduct,  containing  precepts  of  morality . 6 (Dari  atau  berkaitan  dengan  tindakan  moral, tingkah laku, motif karakter; sebagai emosi etis, juga memperlakukan moral perasaan, tugas atau perilaku, mengandung ajaran moralitas). 7
Konsep etika bisnis seperti yang diutarakan oleh Sony Keraf, di dalamnya mengandung prinsip  otonomi,  prinsip  kejujuran,  prinsip  tidak  berbuat  jahat,  prinsip  keadilan  dan  prinsip hormat  kepada  diri  sendiri,  jelas  merupakan  suatu  konsep  yang  sifatnya  universal  bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut menjadi sebuah “ guidelines” di dalam pergaulan bisnis sehari-hari. Masih dikutip oleh Sony Keraf pendapat dari Richard T de  George,  dimana  etika  bisnis  secara  khusus  menyangkut  4  (empat)  macam  kegiatan, pertama: penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik kasus dalam bisnis; kedua: penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tetapi  juga  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan;  ketiga:  etika  bisnis  juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu;  dan  keempat:  etika  bisnis  juga  menyangkut  bidang  yang  biasanya  sudah  meluas melampaui bidang etika 8 .
Sebelum menggunakan sistem e-Catalogue dan e-Purchasing , sistem pengadaan  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  konvensional.  Tidak  seragamnya  harga dapat  menjadi  salah  satu  kendala.  Selain  itu  juga  waktu  pengadaan  yang  dibutuhkan  pada metode  konvensional  cukup  lama  dan  rumit,  sehingga  hal  ini  menjadi  beban  yang  perlu diperhatikan.  Namun  penggunaan  system  e-katalog  menimbulkan  adanya  persoalan persaingan  usaha  diantara  pelaksana  pekerjaan.  Sebagaimana  terjadi  pada  balai  pelaksana jalan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat  dimana  yang  melakukan  pekerjaan  seakan  di monopoli  oleh  satu  pelaku  usaha  saja.  Timbul  anggapan  bahwa  system  e  katalog  yang bersifat tertutup justru membuat peluang adanya monopoli usaha. 9
Persoalan  hukum  yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah  penggunaan  sistem  e- katalog  dalam  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  proyek  pemerintah  pada  balai  pelaksanaan jalan  nasional  provinsi  Sumatera  Barat  dan  penggunaan  sistem  e-katalog  dalam  pengadaan
4 Ermal et.l, Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah , Erlangga, Jakarta. 2011, hlm. 23-24
5 Susanto, I.S., Beberapa Persoalan Mengenai kejahatan Korporasi, Makalah, Bandungan, Penataran Hukum Pidana . 1992, hlm 6
6 Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , ST.Paul, Minn, West Publishing Co. 1990, hlm 128
7 K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 12
8 Sony Keraf, Etika Bisnis , Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm 12
9 Prapenelitian pada Balai Pelaksanaan Jalan nasional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
pekerjaan  konstruksi  proyek  pemerintah  pada  balai  pelaksanaan  jalan  nasional  provinsi Sumatera Barat bila dikaitkan dengan persaingan usaha. Penelitian ini mengkaji tentang:
1. Bagaimanakah  penggunaan  sistem  e-katalog  dalam  pengadaan  pekerjaan  konstruksi proyek pemerintah pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah  pengaruh  sistem  e-katalog  dalam  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  proyek pemerintah  pada  balai  pelaksanaan  jalan nasional  provinsi  Sumatera  Barat  bila  dikaitkan dengan persaingan usaha?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Pendekatan yuridis  normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi dan hukum persaingan usaha. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan penunjang  adalah  dengan  melakukan  penelitian  untuk  melihat  bekerjanya  aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada pekerjaan konstruksi proyek pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan  Sistem  E-Katalog  Dalam  Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Pada  Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat
Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan Teori Hukum Pembangunan. teori  Hukum  pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja,  merupakan teori  yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Teori hukum pembangunan  memakai  kerangka  acuan  pada  pandangan  hidup  masyarakat  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila.  Mochtar  Kusumaatmadja  memberikan  penjelasan  terkait  pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena: 10
1) Di  Indonesia  peranan  peraturan  perundangundangan  dalam  proses  pembaharuan  hukum lebih menonjol, misalnya  jika  dibandingkan  dengan  Amerika  Serikat  yang  menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan The Supreme Court ) pada tempat yang lebih penting.
2) Konsep  hukum  sebagai  alat  akan  mengakibatkan  hasil  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan legisme  sebagaimana  pernah  diadakan  pada  zaman  hindia  belanda  dan  di  Indonesia  ada sikap  yang  menunjukkan  kepekaan  masyarakat  untuk  menolak  penerapan  konsep  seperti itu.
3) Apabila  hukum  disini  termasuk  juga  hukum  internasional  maka  konsep  hukum  sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.
Dalam  pelaksanaannya  e-katalog  terdapat  beberapa  indikator  dalam  menjalankan  e- katalog,  dimana  dalam  penelitian  yang  telah  penulis  laksanakan,  dalam  prinsip  akuntabel terdapat  30  suara  dari  pelaksana  atau  kontraktor  yang  memberikan  pendapatnya  terkadap indicator-indikator  yang  ada.  Rata-rata  pelaksana  atau  kontraktor  memberikan  suara  sangat setuju  terhadap  5  indikator  yang  ada.  Yakni  Mengenai  indicator  Spesifikasi,  HPS  Dan Rancangan Kontrak Ditetapkan Oleh PPK, terdapat 25 suara yang menyatakan sangat setuju dan  5  suara  yang  menyatakan  setuju  oleh  pelaksana  atau  kontraktor.  Selanjutnya,  dari  30 pelaksana  atau  pekerja  menyatakan  sangat  setuju  terhadap  indicator  Spesifikasi,  HPS  Dan
10 Sidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan , Utomo, Jakarta, 2006, hlm 415
Rancangan  Kontrak  Ditetapkan  Oleh  PPK.  Kemudian  terhadap  indicator  PPK Menandatangani  Pakta  Integritas,  terdapat  28  pelaksana  atau  kontraktor  yang  menyetakan sangat setuju kemudian 2 pelaksana atau kontraktor lainnya menyatakan setuju. Selanjutnya pada  indicator  Pokja,  UKPBJ,  Pejabat  Pengadaan  Menandatangani  Pakta  Integritas  25 pelaksana  atau  kontraktor  menyatakan  sangat  setuju  dan  5  lainnya  menyatakan  setuju.  Dan pada indicator Sesuai Dengan Peraturan Kepala LKPP Tentang Standard Bidding Document, mendapatkan 20 sangat setuju dan 10 lainnya menyatakan setuju.
Dalam  menjalan  e-katalog  terdapat  mekanisme  pelaksanaannya.  Mekanisme pelaksanaan  elektronik  katalog  tersebut  yakni  pertama, Pihak  yang  menyampaikan  usulan- usulan  pencantuman  barang/jasa  pada  katalog  elektronik  dapat  dilakukan  oleh:  pemerintah daerah,  kementerian/lembaga/institusi;  atau  penyedia  barang/jasa.  Kemudian, penyampaian usulan  kebutuhan  barang/jasa  oleh  pemerintah  daerah.  Kepala  daerah/Pejabat  yang  ditunjuk oleh  kepala  daerah  menyampaikan  usulan  kebutuhan  barang/jasa  kepada  LKPP  untuk dicantumkan  ke  dalam  katalog  elektronik  dengan  memuat:  a.  volume  kebutuhan;  dan  b. spesifikasi teknis.
Penayangan  katalog  elektronik  berdasarkan  surat  penetapan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  dan  kontrak  katalog  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10,  LKPP menayangkan  daftar  Barang/Jasa  beserta  spesifikasi  teknis,  harga  dan  jumlah  ketersediaan barang/jasa  pada  katalog  elektronik  dengan  alamat  website:  https://e-katalog.lkpp.go.id. Penerapan  e-katalog  merupakan  hal  yang  kritis  dalam  pengadaan  karena  terbukti  banyak memberikan pengaruh positif. E-katalog dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Sehingga  penerapan  e-katalog  ini  menjadi  selaras  dengan  teori  hukum  pembangunan. Berdasar pada pedoman yang jelas e-katalog akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk  penggunanya.  Hal  ini  memungkinkan  pembelian  cepat  dan  terkonsolidasi.  Beberapa teknis  telah  diterbitkan  oleh  LKPP  sebagai  pedoman  bagi  pelaku  pengadaan  untuk  dalam pelaksanaannya  mengimplementasikan  hal  ini.  Berikut  merupakan  teknik  implementasi  e katalog:
Pertama,  Tata  cara  pencantuman  barang  atau  jasa  para  e-katalog  proses  pemilihan penyediaan  barang  atau  jasa  untuk  dicantumkan  dalam  e-katalog  dilakukan  oleh  LKPP. Prosesnya  bisa  melalui  lelang  atau  non  lelang.  Usulan  barang  atau  jasa  yang  dicantumkan dalam  e-katalog  dapat  berasal  dari  kementerian  atau  lembaga,  pemerintah  daerah,  atau penyedia barang atau jasa tertentu. Kriteria utamanya barang atau jasa dikatakan layak ialah berdasar pada kebutuhan instansi dan jangkauan layanan.
Kedua,  Tata  cara  pembelian  berikut  urutan  mengenai  tata  cara  pembelian  ekatalog, diantaranya:  1)  Pejabat  pengadaan  (PP)  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  institusi  membuat paket  pembelian  barang  melalui  aplikasi e-purchasing berdasar  pada  informasi  spesifikasi teknis  barang  dan  harga  perkiraan  sendiri  (HPS)  yang  diberikan  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  barang  yang  terdapat  pada  sistem  e-katalog  sebagaimana  tercantum  pada portal  pengadaan  nasional.  2)  PP,  pejabat  yang  di  telah  ditetapkan  oleh  pimpinan  atau institusi, atau PPK mengirimkan permintaan pembelian barang kepada penyedia barang yang terdaftar  pada  sistem  e-katalog  melewati  aplikasi e-purchasing .  3)  Penyedia  barang memberikan  persetujuan  atas  permintaan  hari  kerja.  4)  PP  atau  pejabat  ditetapkan  oleh pimpinan  mengirimkan  permintaan  pembelian  barang  yang  telah  disetujui  oleh  penyedia barang kepada PPK pada sistem katalog elektronik melalui aplikasi e-purchasing . Apabila e-
purchasing dilakukan  oleh  PPK,  maka  proses  ini  bisa  dilewatkan.  5)  PPK  memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi e-purchasing . Apabila hal ini dilakukan oleh PPK, maka proses bisa langsung dilewatkan. 6) PP, Pejabat yang ditetapkan, atau PPK mengirimkan surat pesanan pembelian barang yang telah disetujui kepada penyedia barang  pada  sistem  e-katalog  melalui  aplikasi e-purchasing .  7)  PPK  menyusun  siap perjanjian  pemberian  barang  dan  mengunggah soft  copy surat  perjanjian  pemberian  barang yang  telah  ditandatangani  PPK  dan  penyedia  ke  dalam  aplikasi e-purchasing .  8)  Penyedia barang  mengirimkan  barang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  disepakati.  9)  Penyedia barang memberitahukan status pengiriman barang kepada PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh  pimpinan  instansi  melalui  aplikasi  e-purchasing.  10)  Pejabat  penerima  hasil  pekerjaan (PPHP)  menerima  dan  melakukan  pemeriksaan  barang  paling  lambat  5  hari  kerja  sejak barang  datang  dan  diterima.  Apabila  ditemukan  kerusakan  atau  hal-hal  yang  tidak  sesuai, maka  PPHP  akan  menyampaikan  pemberitahuan  tersebut  kepada  PPK.  11)  Atas  dasar pemberitahuan yang diberikan oleh PPHP, PPK mengajukan permintaan penggantian barang dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang kepada penyedia barang paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang. 12) PPK membuat status penerimaan barang kepada penyedia barang melalui aplikasi e-purchasing . 13) Biaya pengiriman barang ditanggung  oleh  pihak  pembeli,  di  kecualikan  dalam  hal  pengembalian  barang  akibat kerusakan atau ketidak sesuaian spesifikasi barang yang dipesan.

## Pengaruh  Sistem  E-Katalog  Dalam  Pengadaan  Pekerjaan  Konstruksi  Pada  Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha
Dalam menganalisis pengaruh  sistem e-katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi pada  balai  pelaksanaan  jalan  nasional  provinsi  Sumatera  Barat  terhadap  persaingan  usaha penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori persaingan usaha yakni teori persaingan sehat  atau healthy  competition. Merupakan  kompetisi  yang  terjadi  antara  perusahaan  atau pebisnis  yang  berlangsung  tanpa  adanya  tindakan  kriminal.    Persaingan  secara  sehat  ini menjamin  untuk  mengedepankan  etika  bisnis  ketika  para  pebisnis  berkompetisi.  Persaingan sehat  memiliki  ciri-ciri  menjamin  persaingan  di  pasar  yang  berhubungan  erat  dengan pencapaian  efisiensi  ekonomi  di  semua  bidang  kegiatan  usaha  dan  perdagangan.  Menjamin kesejahteraan  konsumen  serta  melindungi  kepentingan  konsumen.  Membuka  peluang  pasar yang  seluas  luasnya  dan  menjaga  agar  tidak  terjadi  konsentrasi  kekuatan  ekonomi  pada kelompok tertentu.
Melihat  prinsip-prinsip  dasar  pengadaan  barang/jasa,  pada  efisien  maksudnya  adalah pengadaan  barang/jasa  harus  diusahakan  dengan  menggunakan  dana  dan  daya  seminimal mungkin  untuk  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan  dalam  waktu  sesingkat-singkatnya  dan dapat  dipertanggung-jawabkan.  Istilah  efisiensi  dalam  pelaksanaannya  tidak  selalu diwujudkan  dengan  memperoleh  harga  barang/jasa  yang  termurah  karena  di  samping  harga murah,  perlu  dipertimbangkan  ketersediaan  suku  cadang,  panjang  umur  dari  barang  yang dibeli  serta  besarnya  biaya  operasional  dan  biaya  pemeliharaan  yang  harus  disediakan  di kemudian  hari.  Efektif artinya  memberikan  hasil,  pengaruh,  dan  daya  guna.  Sehingga  dapat diartikan  prinsip  efektif  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  adalah  bagaimana  proses pengadaan  tersebut  menghasilkan  barang/jasa  yang  akan  benar-benar  bermanfaat  dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikembangkan satu sistem pengadaan dengan berlandaskan  pada  sistem  informasi  yang  memuat  daftar,  jenis  spesifikasi  teknis,  dan  harga barang yang dimuat dalam suatu daftar yang disebut katalog elektronik (e-katalog). Katalog elektronik  dikembangkan  dan  dikelola  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  untuk  dimanfaatkan  oleh  seluruh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja Perangkat  Daerah/Institusi  (K/L/D/I)  dalam  rangka  pengadaan  barang  dan  jasa  memenuhi kebutuhan  kantor.  Pencantuman  informasi  mengenai  jenis,  spesifikasi  teknis  dan  harga barang  dalam  e-katalog  didasarkan  atas  kesepakatan  antara  Penyedia  barang  dengan  LKPP. Atas barang yang telah dimasukkan dalam e-katalog setiap satker yang membutuhkan barang tersebut  dapat  melakukan  pengadaan  dengan  berhubungan  langsung  dengan  penyedia, melakukan pesanan dan negosiasi harga yang diakhiri dengan membuat bukti pembelian.
E-procurement memiliki  fungsi  utama  untuk  menjamin  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu, e-procurement juga  menjamin  tranparansi,  standarisasi  dan  akuntabilitas  proses  pengadaan  dan  diawasi secara  bersama-sama  oleh  masyarakat.  Hal  terpenting  bahwa e-procurement secara  khusus atau  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  umum,  harus  berpihak  pada  peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat yang digadang-gadang  dalam  konsep good  governance . E-procurement adalah  pengadaan barang/jasa  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E-procurement dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu electronic tendering (e-tendering) dan electronic purchasing ( e-purchasing ). E-tendering atau  tender  secara  elektronik  adalah  tata  cara  pemilihan  penyedia  barang/jasa yang  dilakukan  secara  terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang terdaftar  pada  sistem  pengadaan  secara  elektronik  dengan  cara  menyampaikan  1(satu)  kali penawaran  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan. E-purchasing atau  pembelian  secara elektronik  adalah  tata  cara  pembelian  barang/jasa  melalui  sistem  katalog  elektronik. Penerapan e-procurement diharapkan  dapat  mewujudkan  efisiensi  dan  efektifitas  proses pengadaan dan berdampak pada penerapan prinsip akuntabel.
Dalam  sistem  ekonomi  pasar,  terdapat  berbagai  pandangan  mengenai  peran  dari kebijakan  dan  regulasi  di  dalam  aktivitas  ekonomi.  Perubahan  manajemen  tersebut  pada dasarnya diarahkan pada penciptaan manajemen publik yang handal dan mempertajam serta meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  administrasi  publik.  Dengan  mengembangkan konsep  manajemen  publik  yang  fleksibel  dan  berorientasi  kepada  pasar.  Paradigma manajemen  sektor  publik  yang  baru  menuntut  birokrasi  pemerintahan  dibuat  efisien  dan efektif sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan  perubahan  lingkungan.  Tata  kelola  pemerintahan  ( governance) tidak  dapat  dilepaskan dari  prinsip-prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  transparansi, partisipasi,  dan  akuntabilitas  sebagai  unsur  utama.  Terminologi good  governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa good governance telah dianggap sebagai elemen  penting  untuk  menjamin  kesejahteraan  nasional  ( national  prosperity). Dengan  cara meningkatkan  akuntabilitas,  reliabilitas  (kehandalan),  dan  pengambilan  kebijakan,  yang diperkirakan  di  dalam  organisasi  pemerintah,  korporasi  (sektor  swasta),  bahkan  dalam organisasi masyarakat.
Persaingan  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  ( competition )  yang  artinya  persaingan  itu sendiri  atau  kegiatan  bersaing,  pertandingan,  kompetisi.  Sedangkan  dalam  kamus manajemen,  persaingan  adalah  usaha  dari  dua  pihak  atau  lebih  perusahaan  yang  masing- masing  bergiat  memperoleh  pesanan  dengan  menawarkan  harga  atau  syarat  yang  paling menguntungkan.  Persaingan  ini  terdiri  dari  beberapa  bentuk  termasuk  pemotongan  harga, iklan  dan  promosi  penjualan,  variasi  kualitas,  kemasan,  desain  dan  segmentasi  pasar. Penyelenggaraan  kegiatan  usaha  bertujuan  menjamin  efektivitas  pelaksanaan  dan pengendalian  usaha  pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan  secara  akuntabel  yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan
E-procurement adalah  pembelian  dan  penjualan  pasokan,  pekerjaan,  dan  layanan bisnis-ke-bisnis  atau  bisnis-ke-konsumen  atau  bisnis-ke-pemerintah  melalui  internet  serta sistem  informasi  dan  jaringan  lainnya,  seperti  pertukaran  data  elektronik  dan  perencanaan sumber  daya  perusahaan. E-procurement adalah  pengadaan  barang/jasa  yang  dilaksanakan dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan. E-procurement dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu electronic tendering ( e-tendering )  dan electronic  purchasing ( e-purchasing ). E-tendering atau  tender secara  elektronik  adalah  tata  cara  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan  secara terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua  penyedia  barang/jasa  yang  terdaftar  pada  sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1(satu) kali penawaran dalam waktu yang  telah  ditentukan. E-purchasing atau  pembelian  secara  elektronik  adalah  tata  cara pembelian  barang/jasa  melalui  sistem  katalog  elektronik.  Penerapan e-procurement diharapkan  dapat  mewujudkan  efisiensi  dan  efektifitas  proses  pengadaan  dan  berdampak pada penerapan prinsip akuntabel.
E-procurement memiliki  fungsi  utama  untuk  menjamin  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah  sesuai  dengan  prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Selain  itu, e-procurement juga  menjamin  tranparansi,  standarisasi  dan  akuntabilitas  proses  pengadaan  dan  diawasi secara  bersama-sama  oleh  masyarakat.  Hal  terpenting  bahwa e-procurement secara  khusus atau  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  umum,  harus  berpihak  pada  peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan rakyat yang digadang-gadang  dalam  konsep good  governance .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  parsial e-purcahsing berpengaruh  signifikan  terhadap  prinsip  akuntabel  pengadaan barang/jasa pemerintah.
Segmentasi  pasar  adalah  kegiatan  membagi  suatu  pasar  menjadi  kelompok-kelompok pembeli  yang  berbeda  yang  memiliki  kebutuhan,  karakteristik,  atau  perilaku  yang  berbeda yang  mungkin  membutuhkan  produk  atau  bauran  pemasaran  yang  berbeda.  Paradigma manajemen  sektor  publik  yang  baru  menuntut  birokrasi  pemerintahan  dibuat  efisien  dan efektif sehingga pemerintahan dapat bergerak fleksibel dalam mengikuti tuntutan masyarakat dan  perubahan  lingkungan  Tata  kelola  ( governance )  tidak  dapat  dilepaskan  dari  prinsip- prinsip  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  yaitu  transparansi,  partisipasi,  dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance . Namun demikian, tidak  dapat  disangkal  lagi  bahwa good  governance telah  dianggap  sebagai  elemen  penting untuk  menjamin  kesejahteraan  nasional  ( national  prosperity ).  Dengan  cara  meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan),  dan  pengambilan  kebijakan,  yang  diperkirakan  di
dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akses  pasar  berpengaruh  signifikan  terhadap  prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah.
Persaingan  bisnis  merupakan  sebuah  kompetisi  antara  para  penjual  yang  sama-sama berusaha  ingin  mendapat  keuntungan,  pangsa  pasar,  serta  jumlah  penjualan  yang  tinggi. Persaingan  bisnis  ini  sudah  menjadi  sesuatu  yang  wajib  dalam  berbisnis  pelaku  bisnis. Persaingan  bisnis  menjadi  salah  satu  risiko  besar  yang  harus  dihadapi  para  pelaku  bisnis. Bagaimana tidak, minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Tentu hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis, karena kreativitas dan inovasi juga terus berkembang.  Persaingan  bisnis  selain  terjadi  karena  adanya  seseorang  yang  menjalankan bisnis  di  bidang  yang  sama  dengan  lainnya  juga  dapat  disebabkan  karena  beberapa  hal. Seperti,  ketidakmampuan  pelaku  bisnis  sebelumnya  untuk  menciptakan  produk  atau  jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen.
Persaingan  ini  terdiri  dari  beberapa  bentuk  termasuk  pemotongan  harga,  iklan danpromosi  penjualan,  variasi  kualitas,  kemasan,  desain  dan  segmentasi  pasar. Penyelenggaraan  kegiatan  usaha  bertujuan  menjamin  efektivitas  pelaksanaan  dan pengendalian  usaha  pengolahan,  pengangkutan,  penyimpanan  secara  akuntabel  yang diselenggarakan  melalui  mekanisme  persaingan  usaha  yang  wajar,  sehat,  dan  transparan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Secara  parsial  persaingan  bisnis  tidak  berpengaruh signifikan terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penulis menyimpulkan bahwa  Pengaruh Sistem E-katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi  Pada  Balai  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi  Sumatera  Barat  Terhadap Persaingan  Usaha  telah  sesuai  dengan  prinsip  persaingan  usaha  yakni  prinsip persaingan sehat  atau healthy  competition, dimana  persaingan  sehat  memiliki  ciri-ciri  menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem  e-katalog  yang  dijalankan.  Namun  pada  prakteknya  pemenang  penyedia  pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah masih perusahaan yang sama.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  sistem  e-katalog  dalam  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  pada  balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat adalah dengan cara memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Mekanisme pelaksanaan elektronik katalog tersebut  yakni  pertama, pihak  yang menyampaikan  usulan  usulan  pencantuman  barang/jasa. penyampaian  usulan  kebutuhan  barang/jasa  oleh  kementerian/  lembaga/institusi.  Apabila barang/Jasa sebagaimana dimaksud tidak layak untuk dicantumkan dalam katalog elektronik maka  LKPP  menyampaikan  surat  penolakan  kepada  pimpinan  institusi.  Selanjutnya dilakukan  proses  pemilihan.  Berdasarkan  hasil  proses  pemilihan,  LKPP  membuat  surat penetapan  barang/jasa  yang  akan  dicantumkan  dalam  katalog  elektronik  dengan  ketentuan: LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihan.
Pengaruh  sistem  e-katalog  dalam  pengadaan  pekerjaan  konstruksi  pada  balai pelaksanaan jalan nasional Provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha menimbulkan kompetisi  yang  terjadi  antara  perusahaan  berlangsung  tanpa  adanya  tindakan  kriminal. Persaingan  secara  sehat  ini  menjamin  untuk  mengedepankan  etika  bisnis.  akses  pasar
berpengaruh signifikan terhadap Prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa  pemerintah  pada  proses  e  katalog.  Pengaruh  sistem  e-katalog  dalam  pengadaan pekerjaan konstruksi pada balai pelaksanaan jalan nasional provinsi Sumatera Barat terhadap persaingan usaha telah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yakni prinsip persaingan sehat atau healthy competition, dimana persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar  yang  berhubungan  erat  dengan  pencapaian  efisiensi  seperti  pengaruh  dari  sistem  e- katalog  yang  dijalankan.  Namun  pada  prakteknya  pemenang  penyedia  pekerjaan  dalam  2 (dua) tahun terakhir adalah masih perusahaan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ermal et.l, Sistim Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah , Erlangga, Jakarta. 2011 Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , ST.Paul, Minn, West Publishing Co. 1990 Ita  Akyuna  Nightisabha, Persepsi  Pengguna  Layanan  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah  Kota  Yogyakarta  Terhadap  Implementasi  Sistem  E-Procurement .  Jurnal Siasat  Bisnis,  (Online),  2009,  Volume  13,  Nomor  2  (http://journal.uii.ac.id,  diakses 08/11/2022)
K. Bertens, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Muhammad
Iqbal,
Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM Jurnal USM Law Review, Vol 3 Nomor 1, 2020
Sherlya Ayu Nidya Sari, Evaluasi e-procurement Dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Surabaya , 2019.Online http://ejournal.unesa.ac.id/ Susanto,  I.S., Beberapa  Persoalan  Mengenai  kejahatan  Korporasi,  Makalah,  Bandungan, Penataran Hukum Pidana . 1992
Sony Keraf, Etika Bisnis , Kanisius, Yogyakarta, 1993
Sidarta, Karakteristik  Penalaran  Hukum  dalam  Konteks  KeIndonesiaan ,  Utomo,  Jakarta, 2006, hlm 415