DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4 Received: 22Februari 2022 ,   Revised: 1 Maret 2022, Publish: 20 April 2022

## LITERATURE REVIEW: PENGARUH INVENTARISASI ASET, LEGAL AUDIT ASET DAN PENILAIAN ASET TERHADAP OPTIMALISASI ASET
Cris Kuntadi 1 , Arum Indri Retnoningsih 2 , Dian Asri Finlandia 3
1) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id
2) Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta, arum.indri28@gmail.com 3) Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta, dian.finlandia@gmail.com
Korespondensi Penulis: Cris Kuntadi 1
Abstrak :  O ptimalisasi  aset  ialah  bagian  dari  proses  siklus  manajemen  aset  dengan  tujuan untuk  memaksimalkan  pemanfaatan  potensi  aset  dengan  inventarisasi  dan  penilaian  aset (potensi  fisik,  nilai,  lokasi,  volume/jumlah  dan  ekonomi)  dengan  proses  legal  audit  untuk mengurangi tingkat resiko pada permasalahan hukum . Kajian literature review ini dilakukan untuk  mengetahui  variabel  apa  saja  yang  mempengaruhi  optimalisasi aset. Terdapat  banyak variabel yang mempengaruhi optimalisasi aset, tetapi kajian literature review ini membatasi variabel  utama  yang  dipandang  paling  mempengaruhi  yaitu  Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit Aset  dan  Penilaian  Aset.  Kajian literature  review ini  mereviu  variabel-variabel  yang mendukung  Optimalisasi  Aset  (y)  sebagai  variabel  dependen  yaitu  inventarisasi  aset  (x1), legal  audit  aset  (x2)  dan  penilaian  aset  (x3)  sebagai  variabel  Independen.  Tujuan  kajian literature  review ini  adalah  membangun  hipotesis  tentang  pengaruh  antar  variabel  untuk kemudian  dapat  digunakan  pada  kajian/penelitian  berikutnya.  Hasil  kaijan literature  review yang kami lakukan menyatakan adanya pengaruh variabel inventarisasi aset (x1), legal audit aset (x2) dan penilaian aset (x3) terhadap optimalisasi aset(y)
Kata Kunci : Optimalisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset, Inventarisasi Aset

## PENDAHULUAN
Aset negara merupakan bagian dari harta kekayaan negara, baik aset bergerak maupun aset  tidak  bergerak  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dengan sebagian  atau  keseluruhan  pemeliharaan  aset  dibiayai  dengan  anggaran  Pemerintah. Pengelolaan  dan  pemanfaatan  aset  yang  optimal  dapat  menambah  pendapatan  Pemerintah dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi  sebaliknya  pemanfaat  aset  yang  tidak  optimal  akan menyebabkan  pemborosan  untuk pembiayaan aset yang tidak sebanding dengan pemasukan (keuntungan) yang didapatkan dari pemanfaatan aset. Pentingnya impelementasi pengelolaan aset yang tepat serta berdaya guna dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas mampu menghasilkan pemasukan untuk pembangunan.  Pengelolaan  Aset  yang  mengedepankan good  governance akan  mampu
meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk  mengelola  Keuangan Negara.
Data  Lembaga  Manajemen  Aset  Negara  (LMAN)  menunjukan  kontribusi    dari  sisi public  revenue tahun  2018,  LMAN  berhasil  mencatatkan  nilai  sebesar  Rp  827  miliar  yang merupakan  penerimaan  dari  optimalisasi  aset  properti,  kemudian  dari  sisi public  spending LMAN selesai melakukan kegiatan konstruksi aset kelolaan sebanyak 25 aset di tahun 2018, serta  20  aset  pada  tahun  2019.  (Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara,  2018).  Salah  satu kendala  berulang  dalam  pengelolaan  aset  pemerintah  adalah  ketidak  tertiban  dalam pencatatan  inventarisasi  aset,  yang  kemudian  akan  menimbulkan  kesulitan  dalam  mendata jumlah  aset  yang  dimiliki  pemerintah.  (Rochmawati,  2018). Temuan  BPK  yang  diungkap dalam  Laporan  Tahunan  BPK  Tahun  2020  mencatatkan  hasil  temuan  yang  tentang penginventarisasian aset yang tidak tertib berpengaruh terhadap optimalisasi aset antara lain pada  proses  pencatatan  BMN  dari  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama  (KKKS)  oleh    Pusat Pengelolaan  BMN ( PPBMN)  Kementerian  ESDM.  Temuan  inventarisasi  aset  yang  tidak tertib  tersebut  diantaranya  adalah  soal  pencatatan  BMN  yang  masih  dilakukan  manual sehingga  menimbulkan  data  aset  yang  tidak  akurat,  penyusunan  dan  pelaporan  BMN  yang tidak rinci dan tidak melalui verifikasi data  dan rekonsiliasi. Sehingga masih terdapat catatan atas verifikasi aset yang menyebabkan penundaan penyelesaian perolehan nilai BMN  sebesar US$1,85 juta .
Untuk mencapai manfaat optimal pada sebuah aset maka tentu diperlukan implementasi pengelolaan  yang  baik  atas  siklus  hidup  aset  tersebut.  Pengelolaan  siklus  hidup  aset  ini seringkali  disebut  dengan  Manajemen  Aset (life  cycle  asset  management) .  (Siregar,  2004) menjelaskan bahwa terdapat lima tahap pengelolaan manajemen aset yang dapat dilaksanakan untuk  meningkatkan value atas  aset-aset  yang  dimiliki  yaitu  inventarisasi  aset,  legal  audit aset,  penilaian  aset,  optimalisasi  aset,  serta  pengawasan  dan  pengendalian  aset.  Jika  kelima tahapan  manajemen  aset  ini  dilaksanakan  dengan  baik  maka  tentu  akan  memberi  manfaat yang  besar  bagi  pemerintah  dalam  meningkatkan  efisiensi,  efektifitas  dan  memberi  nilai tambah dalam mengelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.
Berbicara  soal  pemanfaatan  aset,  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  menyatakan  bahwa aset negara adalah salah satu sumber daya ekonomi yang harus menghasilkan manfaat. Aset negara  tidak  dapat  dibiarkan menjadi aset  tidak  produktif atau cost  of  doing  nothing karena hal  tersebut  hanya  akan  semakin  membebani  negara.  Memanfaatkan aset  yang  menganggur untuk  menjadi  produktif  akan  memberi  nilai  tambah  secara  ekonomi  dan  dapat  mencegah terjadinya pengeluaran negara (cost saving) juga dapat menciptakan nilai tambah dan dampak multiplier.  Dengan  demikian,  aset  negara  akan  menjadi  aset  yang  menghasilkan  manfaat finansia  maupun  manfaat  sosisal  dan  ekonomi.  Dengan  inovasi  dan  determinasi tinggi,  satu persatu  aset  negara  mulai  dibenahi,  ditingkatkan  statusnya  menjadi  clear  and  free  dan didayagunakan.
Selain  penertiban  inventarisasi  aset,  legal  audit  pada  aset  menjadi  salah  satu  langkah  yang perlu  dilakukan  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan  aset.  Menurut  Siregar  (Siregar,  2004) legal  aset  audit  merupakan  satu  bentuk  pekerjaan  manajemen  aset  yang  dapat  berupa inventarisasi  status  penguasaan  aset,  sistem  dan  prosedur  penguasaan  aset,  identifikasi  dan problem  solving permasalahan  legal,  serta  strategi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  legal yang berkaitan dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Legal Audit aset perlu dilakukan setelah  tahapan  inventarisasi  aset  agar  jelas  status  kepemilikan  aset  sehingga  mencegah potensi adanya sengketa atau penyerobotan lahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dokumen  legal  kepemilikan  aset  berupa  sertifikat  untuk  tanah,  Izin  Mendirikan  Bangunan (IMB) untuk aset bangunan, dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk aset peralatan mesin berupa kendaraan.
Menurut  (Siregar,  2004)  penilaian  aset  merupakan  suatu  proses  kerja  untuk melaksanakan  penilaian  atas  aset  yang  dikuasai.  Proses  ini  dilakukan  oleh  seorang/badan konsultan penilaian yang independen. Hasil penilaian yang telah dilaksanakan kemudian akan dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan  maupun  informasi  sebagai  dasar penetapan harga bagi aset yang akan dijual.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijelaskan,  Inventarisasi  aset,  Legal  Audit  Aset  dan Penilaian  Aset  memiliki  keterkaitan  yang  saling  mendukung  dalam  Optimalisasi  Aset. Berdasarkan  beberapa  sumber  jurnal  yang  telah  peneliti  baca  menunjukkan  bahwa  Legal Audit  Aset  menunjukkan  hasil  yang  negatif  atau  tidak  mendukung  optimalisasi  Aset.  Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui metode literature review untuk  penelitian  dengan  judul  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit  Aset  dan Penilaian Aset  terhadap Optimalisasi Aset.

## KAJIAN PUSTAKA

## Optimalisasi Aset (Variabel Y)
Optimalisasi aset adalah suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi aset ditilik dari kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset itu sendiri. Menurut (Sutrisno, 2004) aset-aset yang dimiliki negara perlu diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan potensi dari masing-masing aset.
Optimalisasi  dalam  pengelolaan  aset  harus  memaksimalkan  ketersediaan  penggunaan aset  ( maximize  asset  availability ),  memaksimalkan  penggunaan  aset  ( maximize  asset utilization )  dan  meminimalkan  biaya  kepemilikan  ( minimize  cost  of  ownership ).  Suatu  aset dapat  dioptimalkan  dengan  melakukan Highest  and  Best  Use  Analysis .  Selanjutnya  HBU diidentifikasi  sebagai  kegunaan  yang  paling  layak,  yang  paling  memungkinkan  dan  yang paling sah dari tanah kosong atau tanah bangunan yang secara fisik memungkinkan dan tepat didukung,  layak  secara  finansial  serta  yang  menghasilkan  nilai  tertinggi  dari  aset  tanah  itu sendiri.  Hal  ini  dapat  dapat  dilakukan  dengan  meminimalisasi  atau  meniadakan  hambatan atau  ancaman  atas  pengelolaan  aset-aset  tersebut,  sehingga  optimalisasi  suatu  aset  yang berstatus idle  capacity bisa  dilakukan.  (Siregar,  2004).  Tujuan  dari  pengoptimalisasian  aset diantaranya sebagai berikut :
1) Mengidentifikasi dan Menginventarisasi Semua Aset;
Kegiatan  ini merupakan  pengukuran  bentuk,  fisik,  legal  sekaligus  mengetahui  nilai pasar atas masing-masing aset yang mencerminkan manfaat ekonominya.
2) Pemanfaatan Aset; Tahapan ini untuk mengetahui apakah aset telah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
3) Terciptanya  suatu  sistem  informasi  dan  administrasi  sehingga  tercapainya  efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.
Menurut  (Maulidiah,  2017)  optimalisasi  aset  adalah  pelaksanaan  pengelolaan  aset pemerintahan  melalui  empat  tahap  diantaranya  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan, pengamanan, pemeliharaan dan pembinaan aset, pengawasan serta  pengendalian aset. Sedangkan (Norhina Kurniawaty, 2018) mengungkapkan bahwa optimalisasi aset adalah serangkaian kegiatan administrasi barang milik negara yang berkesinambungan dalam wujud optimalisasi  pemanfaatan  barang  milik  negara. Disimpulkan  bahwa  optimalisasi  aset merupakan wujud pemanfaatan dari sebuah aset yang kemudian dapat menghasilkan manfaat lebih  atau  juga  menciptakan  pendapatan. Berbicara  mengenai  optimalisasi  aset  tentu  akan berpengaruh pada pencatatan kekayaan negara, seperti yang disampaikan oleh (Inarto, 2013) bahwa  untuk  meningkatkan  kebijakan  pengelolaan  kekayaan  negara  pada  masa  yang  akan datang  maka  perlu  perbaikan  terhadap  7  aspek,  diantaranya:  Kebijakan  yang  komprehensif; Kebutuhan  revisi  kebijakan; Penghargaan  bagi  pejabat  aset  negara; Memahami  prosedur
privatisasi  aset; Identifikasi  potensi  privatisasi  aset; Memahami  prosedur  pembukuan privatisasi  aset  dan  pendapatan  pelepasan  aset;  dan memahami  perbedaan  antara  akuntansi kas dan akrual.
Penelitian  mengenai  Optimalisasi  Aset  pernah  dilakukan  oleh  (Maulidiah,  2017) dengan  hasil  dalam  upaya  optimalisasi  pengelolaan  aset  daerah  pemerintah  wajib dilaksanakan  secara  menyeluruh  dalam  kurun  waktu  yang  bersamaan  pada  masing-masing aspek,  diantaranya  (1)  Perencanaan  dan  penganggaran  kebutuhan,  (2)  Pengadaan, penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran  penggunaan,  (3)  Penatausahaan,  pemanfaatan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  (4)  Penilaian,  penghapusan  dan  pemindahtanganan,  (5) Pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  dan  (6)  Pembiayaan  dan  tuntutan  terhadap  ganti rugi masyarakat.  Optimalisasi aset juga telah diteliti oleh (Norhina Kurniawaty, 2018) pada Sekretariat  KPU  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  hasil  inventarisasi  dan  pelaporan  aset  tetap berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset.

## Inventarisasi Aset (Variabel X1)
(Siregar,  2004)  menjelaskan  bahwa  inventarisasi  aset  terdiri  dari  dua  aspek,  yaitu inventarisasi  fisik  dan inventarisasi  legalitas/yuridis.  Investigasi  fisik  meliputi  keadaan  fisik aset, seperti bentuk aset, luas aset, lokasi dan alamat aset, jenis aset, jumlah aset dan lainnya yang berhubungan dengan keadaan fisik. Sedangkan inventarisasi legalisasi/yuridis meliputi semua  hal  tentang  aset  yang  berhubungan  dengan  masalah  legalitas,  status  kepemilikan hingga batas berakhirnya penguasaan aset.
Proses  yang  perlu  dilakukan  pada  inventarisasi  aset  meliputi  pendataan, kodifikasi/labelling,  pengelompokan  dan  pembukuan/administrasi  aset  sesuai  dengan  tujuan pengelolaan  manajemen  aset.  Inventarisasi  barang  milik  negara/daerah  dilaksanakan  oleh pengguna  barang  sekurang-kurangnya  lima  tahun  sekali  dan  hasilnya  dilaporkan  kepada pengelola  barang  selambat-lambatnya  tiga  bulan  setelah  selesai  inventarisasi.  Hal  ini  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah (Pasal 1 dan Pasal 69).
Inventarisasi  aset  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mendata  aset  negara/  daerah  untuk kemudian dilakukan pencatatan dan dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Dengan adanya  laporan inventarisasi juga  membantu  pemerintah  untuk  mengetahui  data  aset  yang  dimiliki  sehingga  dapat  lebih optimal  pemanfaatannya  untuk  disewakan  ke  pihak  lain  dengan  demikian  juga  akan meningkatkan  pendapatan  negara/daerah.  Inventarisasi  merupakan  kegiatan  yang  meliputi  : (Hadinata, 2011)
1) Pengguna Barang;
Pengguna barang wajib melakukan inventarisasi sekurang-kurangnya dalam 5 tahun (kecuali  berupa  persediaan  dan  konstruksi  dalam  pengerjaan,  persedian  ini  wajib dilakukan setiap tahun). Kegiatan inventarisasi dalam 5 tahun sekali adalah sensus, sedangkan  kegiatan  inventarisasi  berupa  persediaan  dan  konstruksi  dalam pengerjaan  adalah stock  opname fisik.  Pelaksanaan  inventarisasi  bertujuan  agar pengguna  barang  menyampaikan  laporan  kepada  pengelola  barang  selambat- lambatnya 3 bulan setelah selesainya inventarisasi.
2) Pengelola Barang.
Pengelola  barang  wajib  melakukan  inventarisasi  berupa  tanah  dan/atau  bangunan yang berada dalam penguasaan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.
Berdasarkan  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  menyatakan  bahwa  inventarisasi merupakan  suatu  tindakan  dengan  melakukan  pencatatan  data  aset  dengan  perhitungannya, pengelolaan aset, pengarahan atau pengaturan aset hingga pelaporan dalam pemakaian barang
atau  aset  yang  dimiliki  oleh  Pemda  dengan  waktu  pemakaian  jangka  panjang  dan  setiap pemakaian barang akan dicatat dalam pembukuan inventarisasi.
Pendaftaran  dan  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  pengguna  dan  penguasa  aset,  sesuai dengan  format  berikut  :  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  A  Tanah;  Kartu  Inventaris  Barang (KIB)  B  Peralatan  dan  Mesin;  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  C  Gedung  dan  Bangunan; Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan; Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya; Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan.
Dalam pencatatan buku inventarisasi memuat informasi data aset antara lain data  asal barang,  tahun  pembelian,  harga,  lokasi,  ukuran,  jenis,  jumlah,  dan  sebagainya.  Inventarisasi aset mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting  diantaranya :
1) Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan dalam setiap aset;
2) Usaha  dalam  mengoptimalkan  pemanfaatan  aset  sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi aset;
3) Membantu kegiatan pemerintah.
Menurut  (Sugiama,  2013)  inventarisasi  aset  seharusnya  dilaksanakan  dengan  efektif sehingga tertib administrasi, pengamanan aset, pengendalian dan pengawasan aset terlaksana dengan baik. Dampak Inventarisasi yang dilakukan dengan tidak tertib menyebabkan catatan database aset yang dimiliki pemerintah tidak valid.
Asset  inventory  is the  data  collection  and  data  management  activities  associated with management  framework  to  keep  the  record  of  the  assets  and  their  values .  (Alireza  Sassani, 2021). The asset inventory is the baseline to develop any life-cycle approach to determine the optimal timing for investment . (Mario Urrea-Mallebrera, 2019).
Penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  mengenai  pengaruh  inventarisasi  aset terhadap  optimalisasi  aset  oleh  (Rochmawati,  2018) pada  Pemda  Kabupaten  Semarang, (Yasdin  Yasir,  2020) pada  penelitian  di  satker  Kementerian  Keuangan  Wilayah  Sulawesi Selatan  dengan , (Arif  Wicaksana,  2021) pada  penelitian  di  Pemda  kabupaten  Malang, (Sherly,  2017)  pada  pemda  Kabupaten  Bone  Bolango  dan  (Litasari,  2018)  pada  pemda Kabupaten Kolaka  seluruhnya dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

## Legal Audit Aset (Variabel X2)
Legal  audit  aset  adalah  kegiatan  dengan  kinerja  pengauditan  pada  permasalahan  yang berhubungan  dengan  legalitas  seperti  dalam  permasalahan  kepastian  kepemilikan  aset, penggunaan  aset  dan  bagaimana  pemanfaatan  aset,  permasalahan  pada  pemindahan  atau pengalihan  aset  sampai  permasalahan  lain  yang  bersangkutan  dengan  hukum  melalui bagaimana  mencari  jalan  keluar  dari  permasalahan  tersebut.  Kegiatan  legal  audit aset  dapat mengurangi  tingkat  risiko  pada  permasalahan  hukum,  dapat  mengoptimalkan  pemanfaatan dan pemakaian aset hingga menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum. (Sugiama, 2013)
Dalam  Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016  didefinisikan  legal  audit  aset  adalah tindakan kegiatan pengamanan BMD atau tindakan pengendalian dan penertiban pengurusan BMD  secara  fisik,  administrasi  dan  tindakan  hukum.  Pengamanan  secara  fisik  dan administrasi, sehingga barang daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal serta terhindar dari pengambil alihan dari pihak lain. Pengamanan secara fisik untuk barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan  penjagaan  oleh  petugas  keamanan.  Sedangkan  pengamanan  secara  administratif dibuktikan  dengan  penyelesaian  bukti  kepemilikan  antara  lain  seperti  IMB,  Berita  Acara Serah Terima (BAST), Surat Perjanjian, Akta Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
Menurut (Siregar, 2004) legal audit merupakan salah satu bagian dari manajemen aset berupa  inventarisasi  status  aset,  sistem  dan  prosedur  penguasaan  atau  pengalihan  aset,
identifikasi  serta  mencari  pemecahan  permasalahan  legal,  dan  permasalahan  yang  terkait dengan  penguasaan  ataupun  pengalihan  aset.  Permasalahan  legal  audit  yang  sering  terjadi antara lain  status  kepemilikan aset  yang  lemah,  aset  dikuasai  pihak  lain,  pemindahtanganan aset yang terdata dengan baik.
Sejalan dengan makna legal audit, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang pengamanan  BMN/D  yang  wajib  dilakukan  oleh  Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang.  Pengamanan  BMN/D  mencakup  pengamanan administrasi,  fisik  dan  hukum.  Menurut  PP  tersebut  pengamanan  administrasi  untuk bangunan  harus  dilengkapi  dengan  bukti  kepemilikan  atas  nama  Pemerintah  Republik Indonesia/  Pemda  bersangkutan  sedangkan  BMN/D  (selain  tanah  dan/atau  bangunan)  harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang. Pengamanan fisik BMN/D berupa  memasang  tanda  kepemilikan  berupa  papan  nama  dan  pembangun  pagar  pembatas, pemasangan Closed-Circuit  Television (CCTV)  dan  pemasangan  stiker  kendaraan  pegawai yang  berlaku  1  tahun.  Pengamanan  hukum  BMN/D  untuk  tanah  harus  disertifikatkan  atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemda yang bersangkutan.
Legal  audit  is  a  solution  to  resolve  disputes  internally/early  as  an  effort,  in  order  to avoid the wasting costs and protracted litigation. (Sudarna, 2020) . Dengan pelaksanaan legal audit  aset  yang  baik  maka  akan  meminimalisir  masalah  hukum  yang  muncul  dari  sengketa kepemilikan aset. Aset yang belum bersertifikat maka perlu dilakukan legal audit. (Direktorat Litbang BPK RI, 2018)
Penelitian  mengenai  pengaruh  Legal  Audit  Aset  terhadap  optimalisasi  aset  pernah dilakukan  oleh  penelitian  terdahulu  antara  lain  oleh  (Antoh,  2017) pada  pemerintah Kabupaten  Paniai  dengan  hasil  legal  Audit  aset  terbukti  berpengaruh  signifikan/positif terhadap  optimalisasi  aset  tetap  (tanah  dan  bangunan),  (Litasari,  2018) pada  pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan legal audit  aset  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  optimalisasi  pemanfaatan  aset, kemudian  (Suseno,  2018) dengan  hasil  penelitian  variabel  legal  audit  aset  berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset idle pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## Penilaian Aset (Variabel X3)
Penilaian  aset  merupakan  kegiatan  menilai  aset  yang  dikerjakan  oleh  ahli  penilai aset yang  independen  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  nilai  dari  aset  yang  dilakukan  penilaian. Setelah dilakukan penilaian aset dan mendapatkan hasil maka dari hasil penilaian  digunakan untuk  melihat  nilai  kekayaan  dan  digunakan  sebagai  penetapan  harga  aset  ketika  aset  akan dijual. (Siregar, 2004)
Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penilaian barang milik daerah  dilakukan  untuk  penyusunan  neraca  pemerintah  daerah,  pemanfaatan,  atau pemindahtanganan.  Penilaian  aset  adalah  kegiatan  perhitungan  nilai  pada  aset  dengan memiliki  sebuah  tujuan  tertentu.  Penilaian  dilakukan  oleh  lembaga  ahli  penilaian  aset  yang telah memiliki sertifikat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam  rangka  penyusunan  neraca,  penetapan  nilai  BMN/D  berpedoman  pada  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian BMN/D dapat dilakukan oleh penilai publik, yaitu Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN).  Pemda  dapat  terlebih  dahulu  berkoordinasi dengan  DJKN  dalam  rangka  melakukan  penilaian  BMN/D.  Menyelaraskan  aspek  penilaian aset,  kemudian  pemerintah  menerbitkan  Perpres  Nomor  75  Tahun  2017  tentang  penilaian kembali BMN/D. Pasal 13 Perpres 75 Tahun 2017 menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota  sebagai  pemegang  kekuasan  BMD  menetapkan  kebijakan pelaksanaan penilaian kembali aset BMD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Penilaian Aset adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan untuk mengestimasi nilai  aset  dan  properti  untuk  tujuan  dan  waktu  yang  telah  ditetapkan  dengan mempertimbangkan  karakteristik  aset  dan  properti  tersebut. (Lustina  Fajar  Prastiwi,  2020). Kunci utama  penilaian  aset  adalah  tertib  administrasi,  dimana  kelengkapan  dokumen  dan informasi  aset  akan  menjadi  penentu  keabsahan  penilai  terhadap  penilaian  aset  dan  juga sebagai wujud pelaksanaan inventarisasi yang optimal. (Direktorat Litbang BPK RI, 2018) Penelitian mengenai Pengaruh penilaian Aset terhadap optimalisasi aset sudah banyak diteliti  sebelumnya  diantaranya  adalah  (Antoh,  2017)  di  Pemda  Kabupaten  Paniai  dengan menggunakan variabel  penilaian  aset  berpengaruh  positif/  signifikan  terhadap  optimalisasi aset,  (Yasdin  Yasir,  2020)  pada  satuan  kerja  kementerian  keuangan  di  wilayah  sulawesi selatan dengan hasil optimalisasi pemanfaatan aset signifikan dipengaruhi oleh penilaian aset, (Sherly,  2017) pada  pemda  Kabupaten  Bone  Bolango  dengan  hasil  penelitian penilaian  aset berkontribusi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset, (Jamaludin, 2017) pada pemprov NTB dengan  hasil  penelitian  variabel  penilaian  aset  berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi pemanfaatan aset tetap (tanah dan bangunan) dan  (Litasari, 2018) pada pemda Kolaka Timur dengan  hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  penilaian  aset  berpengaruh  signifikan  terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

## Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan
No Author (tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan  Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini 1 (Antoh, 2017) Optimalisasi aset dipengaruhi secara  signifikan  oleh  a).  legal audit  aset;  b).  penilaian  aset  dan c).  pengawasan  dan  pengendalian aset Legal  audit  aset dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset Variabel lain yang berpengaruh terhadap optimalisasi  aset  yaitu pengendalian dan pengawasan. 2 ( Rochmaw ati, 2018) inventarisasi  aset  dan  perencanaan kebutuhan adalah faktor terpenting dalam  optimalisasi  aset  tetap. Optimalisasi  aset  tercapai  dengan baik jika dimulai dengan perencanaan  strategi  yang  tepat dan selaras dengan tujuan organisasi. Inventarisasi Aset membantu pemda untuk mempunyai  database  aset  yang terkini. Inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset Variabel Perencanaan kebutuhan  berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset 3 (Yasdin Yasir, 2020) inventarisasi  aset,  pengawasan, pengendalian  dan  penilaian  aset berpengaruh  terhadap  optimalisasi pemanfaatan aset. variabel inventarisasi aset dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset variabel pengendalian dan pengawasan berpengaruh terhadap optimalisasi aset 4 (Arif Wicaksan a, 2021) manajemen aset berupa inventarisasi, penggunaan , pengamanan  dan  pemeliharaan aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset melalui pemanfaatan aset Inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset variabel penggunaan, pengamanan, pemeliharaan aset berpengaruh terhadap optimalisasi  aset  (y1) melalui pemanfaatan aset (y2) 5 (Jamaludin Inventarisasi  dan  Penilaian  Aset Penilaian aset  Legal Audit Aset (LAA)
No Author (tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan  Artikel Ini Perbedaan Dengan Artikel Ini , 2017) (PA) mempunyai arah berpengaruh  signifikan  terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen  aset  tetap  (tanah  dan bangunan)  sedangkan  Legal  Audit Aset (LAA) tidak signifikan berpengaruh  terhadap  optimalisasi aset berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi  pengelolaan aset 6 (Sherly, 2017) inventarisasi,  legal  audit,  penilain dan  kondisi  aset  berkontribusi terhadap  optimalisasi  pemanfaatan aset Variabel inventarisasi dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset Variabel  kondisi  aset berpengaruh  signifikan terhadap optimalisasi aset 7 (Litasari, 2018) inventarisasi,  legal  audit,  dan penilaian aset berpengaruh signifikan  terhadap  optimalisasi pemanfaatan aset Variabel inventarisasi , legal  audit  dan penilaian aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset variabel kinerja pegawai,  target  kerja, perencanaan,  dan  lain- lain berpengaruh positif terhadap optimalisasi aset 8 (Suseno, 2018) Hasil  penelitian faktor  sewa, sumber  daya  manusia,  anggaran, legal audit , dan regulasi Optimalisasi  Aset  Idle  Daerah  di Provinsi Jawa Tengah Variable legal audit berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset variabel sewa,  sumber daya manusia, anggaran, legal  audit,  dan  regulasi mempengaruhi optimalisasi aset.

## METODE PENELITIAN
Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka ( Library  Research ).  Mengkaji  teori  dan  hubungan  atau  pengaruh  antar  variabel  dari  buku- buku dan jurnal baik secara online yang  bersumber dari Mendeley, Scholar Google, SINTA Kemendikbud, Proquest dan media online lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Aset
Determinasi  optimalisasi  Aset  dipengaruhi  oleh  Inventarisasi  aset  dan  Perencanaan Aset.  Inventarisasi  aset  wajib  dilakukan  agar  pemerintah  daerah  memiliki  pangkalan  data aset-asetnya  secara up  to  date .  Dalam  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  optimalisasi  aset akan tercapai  dengan baik salah satunya dengan perencanaan strategis yang tepat disesuaikan dengan tujuan organisasi. (Rochmawati, 2018)
Berdasarkan  penelitian  oleh  ( Arif  Wicaksana,  2021) inventarisasi  aset  signifikan berpengaruh terhadap optimalisasi aset, selain itu optimalisasi aset melalui pemanfaatan aset juga dipengaruhi oleh penggunaan aset serta pengamanan dan pemeliharaan aset. Pencatatan aset  tanah  yang  dilakukan  secara  periodik  5  (lima)  tahun  sekali  dan  akan  dilakukan  update data setiap terjadi perubahan data yang memicu optimalisasi aset. Inventarisasi aset dilakukan dengan  rinci  dan  lengkap  sesuai  identitas  tanah  (antara  lain  :  bukti  kepemilikan,  nilai
perolehan,  luas  dan  alamat.  Sehingga  semakin  banyak  inventarisasi  aset  tanah  secara  rinci dan berkelanjutan maka aset tanah tersebut akan semakin  optimal.
Hasil uji pada penelitian yang dilakukan oleh (Yasdin Yasir, 2020) pada Kementerian Keuangan  wilayah  Sulawesi  Selatan  di  tahun  2020,  membuktikan  bahwa  terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  inventarisasi  aset  terhadap  optimalisasi  aset.  Peningkatan  data inventarisasi  aset  pada  satuan  kerja  kementerian  keuangan  wilayah  Sulawesi  Selatan menyebabkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset.

## Pengaruh Legal Audit Aset terhadap Optimalisasi Aset
Penelitian terdahulu tentang pengaruh legal audit aset terhadap optimalisasi aset juga dilakukan oleh (Antoh, 2017) dengan judul Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset  Tetap  (Tanah  Dan  Bangunan)  Pemerintah  Daerah  (Studi  Di  Kabupaten  Paniai) menyimpulkan  pelaksanaan  legal  audit  yang  baik  akan  memberikan  prediksi  adanya optimalisasi  aset  yang  baik,  kegiatan  legal  audit  meliputi  sistem  dan  prosedur pengalihan/penguasaan aset, identifikasi solusi atas permasalahan atau tindakan pengamanan, penertiban, pengendalian, dan tindakan hukum akan menguatkan kedudukan aset secara legal sehingga pemanfaatan aset optimal.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  (Suseno,  2018)  dengan  judul  penelitian Strategi Optimalisasi  Aset  Idle  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah menyebutkan  bahwa  Legal  audit termasuk  ke  dalam  pengamanan  dan  pemeliharaan  aset  daerah.  Kebijakan  yang  bisa diterapkan  dalam  aspek  legal  audit  adalah  melegalkan  kepemilikan  aset  secara  fisik  dan yuridis.  Plangisasi  adalah  salah  satu cara  untuk  melegalkan  kepemilikan  terhadap aset  yang dalam kondisi idle . Plangisasi bertujuan untuk menetapkan aset milik pemerintah agar tidak digunakan oleh warga secara ilegal. Selain dengan melegalkan aset secara fisik dan  yuridis, kebijakan  yang  diambil  adalah  dengan  monitoring  pengelolaan  aset  secara  terjadwal. Monitoring  bertujuan  agar  pengguna  barang  yang  mengelola  barang  daerah  memiliki program  yang  berlanjut  sehingga  potensi  aset idle bisa  berkurang.  Hal  tersebut  sesuai  yang disampaikan  (Mardiasmo,  2012)  menyebutkan  bahwa  legalitas  menjadi  faktor  dalam pengelolaan aset daerah. Legal  Audit  Aset sebagai bukti bahwa pemerintah sebagai pemilik aset  yang  sah.  Dalam  hal  ini  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaannya  mencakup komitmen, tingkat pengetahun, kesediaan, kepribadian, kemampuan dan rasa pertanggungjawaban.

## Pengaruh penilaian Aset terhadap Optimalisasi Aset
Penelitian mengenai pengaruh penilaian aset terhadap optimalisasi aset dilakukan oleh (Jamaludin, 2017) dalam penelitian yang  berjudul Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset,  Dan  Penilaian  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  (Tanah  Dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB disimpulkan bahwa  dengan penilaian aset yang tepat akan memberikan prediksi optimalisasi pengelolaan aset dan manajemen aset yang baik.
Penilaian  aset  dilakukan  oleh  tim  penilai  independen.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori implementasi  kebijakan  yang  disampaikan  oleh  (Grindle,  1980),  dimana  keberhasilan implementasi  dipengaruhi  oleh  isi  kebijakan.  Isi  kebijakan  tersebut  antara  lain a).Kepentingan;  b).  Jenis  manfaat  yang  dihasilkan;c).  perubahan  yang  diharapkan;  d). Kedudukan pembuat kebijakan; e). pelaksana program; f). Sumber daya yang dikerahkan.
Salah  satu  unsur  dari  isi  kebijakan  diatas  adalah  sumber  daya  yang  dikerahkan. Saat ini  banyak  Pemerintah  daerah  belum  melakukan  penilaian  aset  sehingga  penggunaan  dan pemanfaatan  aset  belum  berjalan  secara  optimal.  Dengan  dukungan  dari  tim  penilai independen  yang  kompeten  saat  melakukan  penilaian  atas  aset  akan  mendatangkan  manfaat bagi kelangsungan aset tersebut. (Sherly, 2017)
Berdasarkan  penelitian  (Litasari,  2018) dengan  judul Pengaruh  Inventarisasi  Aset, Legal  Audit,  Dan  Penilaian  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Timur disimpulkan  bahwa penilaian  aset  yang dilakukan  secara  tepat  menggunakan  metode  dan  prinsip  penilaian  aset  yang  berlaku  akan menghasilkan estimasi nilai ekonomis suatu aset. Penilaian aset yang tepat akan memberikan informasi pendukung dalam perencanaan aset sehingga pemanfaatan aset bisa lebih optimal. Kerangka Berpikir

## Gambar 1. Konseptual
H1. Hubungan positif antara inventarisasi aset dan optimalisasi aset H2. Hubungan positif antara legal audit aset dan optimalisasi aset H3. Hubungan positif antara penilaian aset dan optimalisasi aset
Berdasarkan  gambar  konseptual  framework  diatas,  maka  disimpulkan  bahwa Inventarisasi Aset (x1), Legal Audit Aset (x2) dan penilaian aset (x3)  berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Aset (y).
Selain  tiga  variabel  exogen  ini  yang  mempengaruhi  Y,  beberapa  variabel  lain  yang mempengaru hi antara lain diantaranya adalah :
a) x4 = Pengawasan dan Pengendalian Aset (Antoh, 2017)
b) x5 = Pengamanan dan Pemeliharaan Aset (Arif Wicaksana, 2021)
c) x6 = Perencanaan Kebutuhan Aset (Rochmawati, 2018)

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisa literature  review yang  telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  hasil penelitian  yang  telah  dikaji  mendukung  konsep  tentang  manajemen  aset  yang  dikemukakan oleh Siregar, 2004 bahwasannya seluruh tahapan kerja manajemen aset pemerintah ini saling berhubungan  dan  berkaitan.    Tetapi  dalam  penelitian  ini  dibatasi  hanya  untuk  tahap inventarisasi,  Legal  Audit  Aset  dan  penilaian  Aset.  Secara  umum  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  pelaksanaan  inventarisasi  aset,  legal  audit  dan  penilaian  aset  yang  sudah diimplementasikan oleh pemerintah dalam mengelola manajemen aset sudah dilakukan cukup baik  sehingga  dapat  meningkatkan  optimalisasi  aset.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan optimalisasi aset dipengaruhi oleh inventarisasi aset, legal  audit  dan  penilaian  aset.  Hasil  kajian literature  review ini  masih  belum  sempurnaan. Keterbatasan  dalam  kajian  ini  adalah  masih  minimnya  sumber  buku  bacaan  dan  teori mengenai  manajemen  aset.  Berdasarkan  telaah  teori,  artikel  yang  relevan  dan  pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya: 1) Inventarisasi  Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset 2) Legal Audit Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset. 3) Penilaian Aset berpengaruh terhadap Optimalisasi Aset

## SARAN
a) Dibutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menghasilkan manfaat lebih dari pengelolaan aset BMN/D;
Inventarisasi Aset (x1) Legal Audit Aset (x2) Penilaian Aset (x3) Optimalisasi Aset (Y) H1 H2 H3
b) Peningkatan kualitas SDM dalam mengelola aset sehingga pengelolaan aset menjadi lebih optimal, tepat, benar dan profesional;
c) Butuh dikaji lebih mendalam untuk variabel- variabel bebas dalam riset ini serta variabel lain yang dapat mempengaruhi optimalisasi aset. Sehingga dimungkinkan didapatkan hasil riset  yang  berbeda  apabila  dilakukan  penelitian  yang  lain.  variabel  lain  yang  diprediksi mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  aset  antara  lain  merupakan: perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pengamanan, Pengawasan serta Pengendalian aset

## DAFTAR RUJUKAN
Alireza  Sassani,  O.  S.  (2021).  Developing  Pavement  Marking  Management  Systems:  A Theoretical  Model  Framework  Based  on  the  Experiences  of  the  US  Transportation Agencies. MDPI's Journal Infrastructures, 6,18.
Antoh, A. E. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)  Pemerintah  Daerah  (Studi  di  Kabupaten  Paniai). Jurnal  Manajemen  & Bisnis 1.2 .
Arif  Wicaksana,  H.  d.  (2021).  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Penggunaan  Aset,  Pengamanan dan  Pemeliharaan  Aset  Terhadap  Optimalisasi  Aset  Tetap  Tanah  Melalui Pemanfaatan  Aset  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Malang. Publisia:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 1-14. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2018, December 19). https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ . Diambil kembali dari
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/16707/Menkeu-Kepedulian-untuk- Mengoptimalkan-Aset-Merupakan-Tantangan-bagi-DJKN-dan-LMAN.html Direktorat  Litbang  BPK  RI.  (2018).  Pengaruh  Inventarisasi  Aset  Terhadap  Legal Audit  dan Penilaian Aset (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara , 41-62. Grindle,  M.  S.  (1980). Politic  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World. New  Jersey: Princeton University Press.
Hadinata,  A.  (2011). Bahan  Ajar  Manajemen  Aset. Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara.
Inarto,  K.  (2013).  Analyzing  Implementation  of  State  Asset  Management  Reform Policy  in Indonesia  (a  Case  Study  on  Surabaya  State  Asset  and  Auction  Service  Office,  Eas Java Province). Master Thesis Brawijaya University .
Jamaludin.  (2017).  Pengaruh  Inventarisasi  Aset,  Legal  Audit  Aset  dan  Penilaian  Aset Terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  (Tanah  dan  Bangunan)  Milik Pemerintah  Provinsi  NTB. Jurnal  SEKURITAS  (Saham,  Ekonomi,  Keuangan  dan Investasi) Vol.1 No.1 , 34-58.
Litasari, R. d. (2018). Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kolaka Timur. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Vol.3 No.2 . Lustina Fajar Prastiwi, N. S. (2020). Pelatihan Penilaian Aset Bagi Perangkat Desa Pandesari. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 253-261.
Mardiasmo,  D.  (2012).  Why  Stagnant?  The  Scenes  in  Indonesia's  Reformed  State  Asset Management  Policies. in  14th  International  Schumpeter  Society  Conference  (ISS)  . Brisbane, QLD.
Mario  Urrea-Mallebrera,  L.  A.-G.-B.-L.  (2019).  Condition  Assessment  of  Water Infrastructures:  Application  to  Segura  River  Basin  (Spain). MDPI's  Journal  Water 11,1169 .
Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah. Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 233-242.
Norhina Kurniawaty, M. A. (2018). Administration and Optimization of Fixed Assets at the Secretariat  of  Election  Commission  for  West  Java  Province,  Indonesia. Journal  of Accounting, Finance and Auditing Studies , 87-104.
Rochmawati,  D.  R.  (2018).  Determinan  Optimalisasi  Penggunaan  Aset  Tetap  Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 9 Nomor 2 , 236-247.
Sherly,  H.  K.  (2017).  Pengaruh  Inventarisasi,  Legal  Audit,  Penilaian  dan  Kondisi  Aset terhadap  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone Bolango. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" 8.2 . Siregar,  D.  D.  (2004). Manajemen  Aset  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Sudarna,  E.  A.  (2020).  The  Implementation  of  Legal  Audit  by  The  Audit  Committee:  The Case  of  One  Company. International  Journal  of  Scientific  &  Technology Research Vol.9 , 3964-3971. Sugiama, A. G. (2013). Manajemen Aset Pariwisata Bandung. Bandung: Guardaya Intimarta. Suseno,  S.  M.  (2018).  Strategi  Optimalisasi  Aset  Idle  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. Economics Development Analysis Journal 7(1) , 32-38.
Sutrisno. (2004). an Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management. University of Manchester Institute , Volume 1.
Yasdin  Yasir,  A.  A.  (2020).  Determinan  Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Kementerian Keuangan Pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi Selatan. Balance Journal Ekonomi dan Bisnis Islam , 24-34.