Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

## Legal Certainty of Election Organizer Ethics Council (DKPP) Decisions Regarding Violations of the Election Organizer’s Ethics Code

## Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia 200203110078@student.uin-malang.ac.id

## Abstract
The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions. DKPP’s  decision  that  is  final  and  binding  can  be  ruled  out  by  the  decision  of  the  Civil  Court  of  Justice (PTUN)  because  there  are  institutions  that  don’t  agree  with  DKPP’s  decision,  even  though  DKPP  is  an election  ethics  institution  for  election  organizers.  Ambiguity  in  the  DKPP’s  decision  injures  the implementation  of  honesty  and  integrity  in  the  general  election.  This  research  uses  normative  research through  the  statute  approach  and  the  case  approach.  Uncertainty  about  the  progress  of  DKPP’s  decision impacts  the  indecisiveness  of  the  ethics  code's  violations.  The  result  of  this  article  is  that  DKPP’s  decision assessed doesn’t have legal certainty, remembering that the “final and binding” phrase can be ruled out with PTUN’s decision with a suit to decree that was published by the concerned institution. The final and binding of  DKPP’s  decision  has  no  legal  impact  because  it  can  be  eliminated  with  PTUN’s  decision.  Because  the DKPP is a auxiliary state organ that performs quasi-judicial functions, its decisions are not as strong as those of a judiciary institution.
Keywords: Decision; Legal Certainty; Violation

## Abstrak
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisa kepastian  hukum  putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13)  UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara  Pemilu.  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat  final  dan  mengikat dapat  dikesampingkan  oleh  putusan  PTUN  atas  gugatan  lembaga  yang  kurang  puas  terhadap  putusan DKPP tersebut padahal DKPP sebagai penegak kode etik kepemiluan terhadap perbuatan melanggr yang dilakukan  penyelenggara  Pemilu.  Ambiguitas  putusan  tersebut  pada  akhirnya  dapat  mencederai  Pemilu yang mestinya dapat dilaksanakan dengan jujur dan berintegritas. Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketidakpastian putusan sebagai hasil  tindak  lanjut  dari  DKPP  menyebabkan  putusannya  seolah-olah  tidak  tegas  terhadap  pelanggaran kode  etik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  putusan  DKPP  dianggap  tidak  memiliki  kepastian hukum  mengingat frasa  “ bersifat  final dan  mengikat ” masih dapat digugat melalui PTUN dengan dasar gugatan  surat  keputusan  lembaga  yang  bersangkutan.  Sifat  final  dan  mengikat  putusan  DKPP  pada akhirnya  tidak  mempunyai  arti  dan  dampak  legal  karena  masih  dapat  dieliminir  melalui  putusan  PTUN sebab  DKPP  hanya  merupakan  lembaga  negara  penunjang  yang  menjalankan  fungsi quasi  yudisial sehingga putusannya tidak sekuat lembaga peradilan yang lain.
Kata kunci : Kepastian Hukum; Pelanggaran; Putusan
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat menjadi alat pemenuhan hak konstitusional yang  demokratis  bagi  warga  negara  Indonesia. 1 UU  No.  7  Tahun  2017  (UU  Pemilu) menempatkan  KPU  selaku  penyelenggara,  Bawaslu  selaku  panitia  pengawas,  dan  DKPP selaku  badan  yang  berwenang  mengadili  perkara  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), yang ketiganya berkedudukan secara independen dan mandiri. 2 Lembaga  penyelenggara  Pemilu  tersebut  sering  mengalami  resistensi  satu  sama  lain meskipun  UU  Pemilu  merumuskan  enam  bentuk  pelanggaran  dalam  proses  pelaksanaan Pemilu  dalam  rangka  mengantisipasi  munculnya  konflik  yakni  pelanggaran  kode  etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana Pemilu, sengketa proses, pelanggaran Pemilu atas sengketa TUN, serta pelanggaran terkait perselisihan hasil pelaksanaan Pemilu. 3 Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  merupakan  badan  kepemiluan yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  serta  memutuskan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan penyelenggara Pemilu. DKPP selaku badan etik kepemiluan memiliki urgensitas terkait  tugasnya  sebagai  pengawal  dasar  dan  etika  kepemiluan. 4 Keberadaan  DKPP  sangat diperlukan  dalam  proses  Pemilu  yang  kental  dengan  kepentingan  politik.  Pasal  1  Ayat  (4) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 juncto Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 menyatakan kode etik kepemiluan merupakan standar moral, etik, dan filosofis dalam melakukan tugas dan kewajiban penyelenggara Pemilu.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  berhubungandenga  penelitian  ini,  antara  lain penelitian  dari  Hippy  menyatakan  bahwa  asas ultra  petita merupakan  pemutusan  putusan yang  dikeluarkan  oleh  hakim  terhadap  perkara  yang  tidak  terdapat  tuntutan  didalamnya. DKPP sebagai  lembaga etik melalui putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-IV/2015  memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh pengadu di mana teradu melakukan pelanggaran kode etik  dan  memohon  untuk  diberikan  sanksi  pemberhentian  tetap.  Selain  mengabulkan petitum,  DKPP  juga  memerintahkan  Sekjen  Bawaslu  RI  agar  mengembalikan  Kepala Sekretriat  Bawaslu  Provinsi  Gorontalo  kepada  Pemda  Provinsi  Gorontalo  serta mengevaluasi  seluruh  Sekretariat  Bawaslu  Provinsi  Gorontalo.  Hippy  menyatakan  asas
1 Sukimin  Sukimin,  “Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
2 Mikhael  Wisnumurti  C.  S  and  Tomy  Michael,  “Kedudukan  Lembaga  Serta  Tindak  Lanjut  Mengenai  Putusan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu,” Bureaucracy  Journal :  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance 3, no. 2 (2023): 1746–64, https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.278.
3 Erga  Yuhandra  et  al.,  “Efektivitas  Fungsi  Pencegahan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Melakukan Pencegahan  Pelanggaran  Pemilu  Pelaksanaan  Tugas  Bawaslu  Dengan  Mengedepankan  Dan  Mengupayakan  Sistem,” Jurnal Ius Contituendum 8, no. 1 (2023): 1–18, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015.
4 Sri  Warjiyati,  “Penataan  Struktur  Dan  Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu  Dan Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Pemilihan  Umum  Yang  Demokratis  Di Indonesia.,” Aristo 8, no. 1 (2020): 24, https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403.
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
ultra  petita yang  diterapkan  oleh  DKPP  pada  putusan  tersebut  tidak  berlawanan  dengan hukum positif karena batasan kewenangan DKPP telah ditentukan dalam UU Pemilu. 5 Sedangkan penelitian Feriyani membahas putusan DKPP No. 56 dan 81/DKPP-PKE- IV/2015 yang memutus sanksi pemberhentian sementara Teradu I, II, dan III selaku anggota KPU  Provinsi  Kalimantan,  namun  DKPP  hanya  memutus  pelanggaran  kode  etiknya  tanpa mengaitkannya  dengan  status  pasangan  calon  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  Provinsi Kalimantan  Tengah  melalui  Keputusan  KPU  Provinsi  Kalimantan  Tengah  No.  30/Kpts- prov-020/2015.  Dalam  amar  putusannya,  DKPP  memutus  dibatalkannya  Keputusan  KPU sehingga  berimplikasi  pada  ketidakpastian  status  pasangan  Ujang  Iskadar  dan  H.  Jawawi serta menghilangkan hak konstitusional pasangan calon tersebut sehingga putusan tersebut melampaui  batas  kewenangan  DKPP  dalam  ranah  pelanggaran  kode  etik. 6 Penelitian Feriyani  terfokus  pada  putusan  DKPP  yang  berdampak  pada  pembatalan  calon  peserta Pemilu.  Penelitian  ini  juga  mengkaji  kepastian  hukum  keputusan  DKPP  terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu.
Izzudin  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  putusan  DKPP  sebatas  berakibat hukum  pada  penyelenggara  Pemilu  saja  tanpa  berdampak  pada  putusan  yang  telah dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. 7 Izzudin lebih terfokus pada implikasi putusan DKPP terhadap  penyelenggara  dan  peserta  Pemilu  yang  tidak  berdampak  apapun  pada  calon pasangan peserta Pemilu namun berdampak besar terhadap penyelenggara Pemilu.
Fenomena  serupa  diatas  terjadi  dalam  Putusan  DKPP  No.  317-PKE-DKPP/X/2019 yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik yang merupakan anggota KPU RI. DKPP menilai  Evi  Novida  Ginting  Manik  melakukan  pelanggaran  terkait  penentuan  perolehan surat suara Hendri Makaluasc selaku calon anggota legislatif DPRD Kalimantan Barat dari Partai  Gerindra  yang  mengatakan  perolehan  suaranya  pada  Pemilu  legislatif  tahun  2019 mengalami  pengurangan  ketika  proses  rekapitulasi  surat  suara  di  PPK.  Hendri  menduga perolehan  suaranya  pindah  pada  Cok  Hendri  Ramapon  dari  Partai  Gerindra  yang  lain melalui  praktik  penggelembungan  suara.  Akibat  ketidakpuasan  perkara  tersebut,  Hendri Makaluasc  menggugat  ke  Mahkamah  Konstitusi  dan  Bawaslu  sehingga  lahir  putusan  MK No.  32/PUU-XIX/2021. 8 Menurut  DKPP,  meski  kinerja  KPU  bersifat collective  collegial , tetapi ia memiliki tanggung jawab terhadap urusan teknis penyelenggaraan Pemilu termasuk hasil perolehan suara Pemilu.
5 Janwar Hippy, Sudarsono Sudarsono, and Istislam Istislam, “Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” Jambura Law Review 2, no. 1 (2020): 48–64, https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442.
6 Nora  Feriyani,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Bagi  Komisi Pemilihan  Umum  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu,” Badamai Law Journal 4, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046.
7 Ahmad Izzudin, Ratna Herawati, and Lita Tyesta, “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terhadap  Proses  Pemilu,” Diponegoro Law Journal 8, no. 1 (2019): 36–58, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25168.
8 Fitria  Chusna  Farisa,  “Jalan  Panjang  Evi  Novida  Hingga  Kembali  Jadi  Komisioner  KPU  Setelah  Dipecat,” Kompas.com, 2020.
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
Mengacu  pada  Putusan  DKPP  No.  317-PKE-DKPP/X/2019,  Presiden  Jokowi mengeluarkan Surat  Pemberhentian Tetap melalui  Surat  Keputusan Tetap No.  34/P Tahun 2020 terhadap status Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI. Lahirnya putusan DKPP tersebut membuat Evi Novida Ginting Manik tidak menerima pemberhentiannya dan menggugat  balik  Keppres  melalui  PTUN  Jakarta.  PTUN  Jakarta  memenuhi  dan mengabulkan  permohonan  Evi  Novida  Ginting  Manik  atas  gugatannya  terhadap  Keppres tersebut  sehingga  menghasilkan  Putusan  PTUN  Jakarta  No.  82/G/2020/PTUN-JKT  yang memerintahkan  presiden  untuk  menarik  kembali  Surat  Keputusan  Tetap  No.  34/P  Tahun 2020  dan  memerintahkan  DKPP  serta  lembaga  lainnya  untuk  memperbaiki  dan mengembalikan  nama  baik  Evi  Novida  Ginting  Manik.  Penelitian  bertujuan  untuk menganalisis kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu.

## 2. METODE
Penelitian  ini  memakai  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian  yang berdasar  pada  asas-asas,  teori,  dan  konsep  hukum  melalui  peraturan  perundang-undangan 9 yang  menggunakan  data  sekunder 10 dengan  menyertakan  sumber  literasi  terkait  prinsip kepastian  hukum.  Pendekatan  penelitian  dalam  artikel  memakai  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) dalam rangka mengkaji dan menganalisa peraturan perundang- undangan  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  melalui  penelaahan  kasus  yang bersangkutan  dengan  persoalan  hukum  penelitian. 11 Bahan  hukum  primer  pada  penelitian ini adalah Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal  1  ayat  (4)  Peraturan  DKPP  No.  2  Tahun  2019 juncto Peraturan  DKPP  No.  3  Tahun 2017,  Pasal  36  ayat  (3)  Peraturan  DKPP  No.  1  Tahun  2021,  Putusan  MK  No.  32/PUU- XIX/2021,  Putusan  DKPP  No.  317-PKE-DKPP/X/2019,  Surat  Keputusan  Tetap  No.  34/P Tahun  2020,  dan  Putusan  PTUN  Jakarta  No.  82/G/2020/PTUN-JKT.  Bahan  hukum sekunder  penelitian  ini  yakni  berbagai  literasi  terkait  dengan  isu  penelitian.  Metode pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  teknik  studi  dokumen  ( documenter )  dan  sistem kartu  ( card  system )  yang  dilakukan  dengan  cara  inventarisir  sumber  data,  klasifikasi  data, dan  pengkajian  atas  data  dari  bahan-bahan  hukum  sehingga  dapat  menjawab  masalah penelitian  yang  dirumuskan  penulis. 12 Metode  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan metode  analisis  yang  bersifat  kualitatif  yakni  dengan  cara  penulis  melakukan  interpretasi atas data hukum dalam rangka mengetahui isu hukum yang tengah diteliti. 13
9 Fakultas  Syariah, Pedoman  Penulisan  Karya  Ilmiah  Fakultas  Syariah  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang (Malang, 2022).
10 Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Malang: PT. Refika Aditama, 2018).
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cet. 17 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
12 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram: Mataram University Press, 2020).
13 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020).
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Konstruksi  Hukum  Pasal  458  Ayat  (13)  UU  No.  7  Tahun  2017  Terhadap Kedudukan DKPP Dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia
Amandemen konstitusi yang terjadi beberapa kali melahirkan perubahan atas struktur ketatanegaraan  di    Indonesia,  termasuk  lahirnya  konsep check  and  balances sistem penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan. Melalui proses amandemen pula, konstitusi mengamanati  pembentukkan  berbagai  lembaga  negara  yang  berfungsi  sebagai  lembaga penunjang  yang  mendukung  dan  melegkapi  fungsi  penyelenggaraan  pemerintahan ( auxiliary  state  organ ).  Selain  itu,  perubahan  konstitusi  melahirkan  periode  transisi  dalam penyelenggaraan  Pemilu di  Indonesia dengan melakukan penataan terhadap sistem  Pemilu dan  penyelenggara  Pemilu  yang  dapat  bekerja  secara  mandiri,  independen,  berintegritas, demokratis, dan memperoleh jaminan konstitusi.
Kemandirian  penyelenggara  Pemilu  menjadi  prioritas  utama  amandemen  konstitusi dalam  bidang  kepemiluan  dengan  harapan  agar  penyelenggara  Pemilu  tidak  dapat diintervensi  oleh  pihak  lain  diluar  institusi  kepemiluan.  Lahirnya  ketentuan  yang  termuat didalam Pasal 22E ayat  (5) UUD 1945 yang menerangkan bahwa Pemilu harus dijalankan oleh lembaga yang menangani urusan pemilihan umum secara nasional, tetap, dan mandiri menunjukkan  bahwa  keberadaan  lembaga  penyelenggara  Pemilu  memang  diharapkan dengan sungguh menjadi lembaga yang mandiri, independen, berintegritas, dan tidak dapat diintervensi  baik  dalam  proses  penyelenggaraan  Pemilu  atau  atas  berbagai  kewenangan yang melekat sesuai Tupoksi yang diamanatkan.
Terumuskannya  Pasal  22E  UUD  1945  meskipun  tidak  lugas  tertulis,  namun  secara implisit  mengamanatkan  dan  menginisiasi  lahirnya  UU  Pemilu  yang  didalamnya  diatur tentang  penyelenggara  Pemilu  melalui  pembentukkan  badan  kepemiluan  yang  bersifat nasional, tetap, dan mandiri  terealisasi  melalui pembentukkan panitia penyelenggara yakni Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  panitia  pengawas  yakni  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu),  dan  lembaga  etik  yang  termanifestasikan  melalui  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 14 yang bertugas memelihara kode etik kepemiluan.
Kode etik penyelenggara Pemilu disusun sebagai norma dalam rangka untuk menjadi landasan  moral,  etik,  dan  filosofis  penyelenggara  Pemilu  sehingga  setiap  perbuatan penyelenggara  Pemilu  sebagai  kewajiban,  larangan,  kepatutan  dalam  tindakan  dan  ucapan berpedoman  pada  landasan  kode  etik  penyelenggara  Pemilu. 15 Pembentukkan  kode  etik penyelenggara  Pemilu  hadir  demi  menciptakan  independensi,  memelihara  integritas,  dan kehormatan  para  penyelenggara  Pemilu  berdasar  prinsip  moral  penyelenggara  Pemilu. terbentuknya kode etik penyelenggara Pemilu juga menuntut adanya lembaga yang bertugas
14 Lalu Kukuh Sekartadi, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jawa  Timur  (Study  Kasus  Putusan  No.  74/DKPP-PKE-II/2013),” Jurnal  IUS
Kajian Hukum Dan Keadilan 3, no. 8 (2015): 399–416,
https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/220.
15 Ketua  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu,  “Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum” (2019).

## Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
dan  berfungsi  sebagai  penjaga  yang  menegakkan  kode  etik,  melakukan  pemeriksaan, mengeluarkan putusan terkait sangkaan pelanggaran kode etik di lingkungan penyelenggara Pemilu.
DKPP  sebagaimana  fungsinya  menjadi  lembaga  peradilan  bidang  etik  bagi penyelenggara  Pemilu.  DKPP  juga  bertugas  melakukan  pengawasan  terhadap  perilaku penyelenggara  Pemilu  dan  melakukan  pemeriksaan,  penanganan,  dan  memberi  putusan terhadap  pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara  Pemilu.  Secara  kelembagaan,  DKPP memiliki  posisi  sejajar  dengan  KPU  dan  Bawaslu  yakni  menjadi  badan  independen  ( self- regulatory  body )  dengan  kewenangan  untuk  mengatur  dirinya  sendiri.  DKPP  bertindak sebagai penerima aduan atas berbagai dugaan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memproses penyelidikan dari berbagai laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik  oleh  penyelenggara  Pemilu. 16 Pasal  159  UU  No.  7  Tahun  2017  menegaskan  bahwa DKPP  memiliki  kewenangan;  Pertama,  melakukan  pemanggilan  kepada  para  pihak  yang berdasarkan  laporan  disangka  melakukan  tindakan  pelanggaran  atas  kode  etik.  Dalam konteks  ini  DKPP  memberi  kesempatan  kepada  penyelenggara  Pemilu  untuk  melakukan klarifikasi  dan  berbagai  pembelaan  atas  dugaan  yang  menimpanya.  Kedua,  DKPP melakukan panggilan kepada pelapor, para saksi, serta pihak lain yang bersangkutan dengan laporan  dugaan  pelanggaran  untuk  memberikan  keterangan  atas  peristiwa  dugaan pelanggaran  etik,  termasuk  hak  DKPP  untuk  meminta  dokumen  dan  bukti-bukti  lainnya yang  diperlukan.  Ketiga,  DKPP  berwenang  menetapkan  sanksi  terhadap  penyelenggara Pemilu  yang  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  dinyatakan  melakukan  pelanggaran  atas  kode etik kepemiluan. Keempat, menerbitkan putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik kepemiluan.
Pada  ayat  selanjutnya  pada  diatur  pula  bahwa  DKPP  memiliki  kewajiban  untuk; Pertama,  menerapkan  prinsip  untuk  memelihara  nilai-nilai  keadilan,  nilai  kemandirian, imparsialitas,  dan  transparansi  atas  berbagai  laporan  dan  pemeriksaan  yang  ditanganinya. Kedua, berkewajiban untuk menegakkan norma dan kaidah etika yang wajib dilaksanakan oleh  penyelenggara  Pemilu.  Ketiga,  berkewajiban  untuk  menjaga  sikap  netral,  pasif,  dan tidak  mengambil  keuntungan  atas  berbagai  kasus  yang  ada  untuk  menopang  popularitas pribadi  anggota  DKPP.  Keempat,  berkewajiban  untuk  menyampaikan  berbagai  putusan yang dihasilkan kepada para pihak untuk dilaksanakan dan ditindak-lanjuti. 17
DKPP  sebagai  badan  yang  mengawasi  etika  penyelenggara  Pemilu  identik  dengan lembaga  peradilan  dengan  bidang  yang  menangani  perkara  pelanggaran  etik  dalam pemilihan umum. Posisi DKPP berada di ibukota negara. Demi memaksimalkan tugas dan kinerjanya,  DKPP  dapat  mengangkat  tim adhoc pada  tingkat  provinsi  yang  bertugas membantu  DKPP  untuk  melakukan  pemeriksaan  di  tingkat  daerah  yang  disebut  Tim
16 Achmadudin  Rajab,  “Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Mengaktifkan  Kembali  Anggota  Komisi Pemilihan Umum,” Jurnal USM
Law Review 4, no. 1
(2021): 34–61, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702.
17 Presiden  Republik  Indonesia,  “Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,”  Undang- Undang Pemilu § (2017).
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
Pemeriksa Daerah (TPD). Struktur kepengurusan DKPP terdiri atas 7 anggota yang terdiri dari  seorang  ketua  merangkap  anggota  dan  6  yang  lain  sebagai  anggota.  Ketujuh  anggota DKPP berasal dari berbagai unsur masyarakat yaitu seorang merupakan mantan komisioner KPU,  seorang  mantan  komisioner  Bawaslu,  dan  lima  yang  lain  berasal  dari  tokoh masyarakat  yang direkomendasikan oleh pemerintah. DKPP berdiri dengan fungsi sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara Pemilu berperan sangat penting mengingat pengaruh politik  sangat  kental  dan  kuat  terutama  pada  saat  proses  pelaksanaan  Pemilu.  DKPP dibentuk juga dalam rangka menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu demi mewujudkan Pemilu yang berasaskan pada luber dan jurdil.
Objectum  litis (objek  perkara)  dalam  pengawasan  DKPP  tidak  ditentukan  melalui tempos  delicti (waktu  perbuatan  dilakukan).  Apabila  perbuatan  pelanggaran  etik  tersebut telah  terjadi  pada  tahun  yang  lalu  namun  kemudian  ditemukan  adanya  pelanggaran  kode etik maka DKPP tetap memiliki wewenang dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik tersebut  meski  hasil  Pemilu  telah  final  dan  mengikat  sesuai  dengan  putusan  MK. 18 Objek perkara  yang  dimaksud  yakni  perbuatan  yang  dinilai  melanggar  kode  etik  penyelenggara Pemilu  baik  dilakukan  secara  individu  ataupun  bersama-sama  oleh  badan  penyelenggara Pemilu.  Lembaga  penyelenggara  tersebut  yakni  anggota  KPU  RI,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  anggota  PPK,  anggota  PPS,  anggota  PPLN,  anggota  KPPS,  anggota KPPSLN,  anggota  Bawaslu  RI,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  dan anggota Panwaslu. 19
Berdasarkan  Pasal  157  ayat  (3)  UU  No.  7  Tahun  2017,  DKPP  sebagai  lembaga peradilan  etik  kepemiluan  memiliki  fungsi  campuran  yakni;  Pertama,  fungsi  administratif yakni  fungsi  yang  memungkinkan  DKPP  dapat  melakukan  perancangan,  perumusan, pembuatan,  dan  pengesahan  berbagai  kode  etik  kepemiluan  bersama  KPU  dan  Bawaslu yang  kemudian  dikeluarkan  dalam  suatu  Peraturan  Bersama  KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP. Kedua,  fungsi  regulatif  yakni  fungsi  yang  memungkinkan  DKPP  dapat  membuat  rumusan peraturan  kode  etik  yang  bersifat  wajib  dan  mengikat  bagi  seluruh  penyelenggara  Pemilu. Ketiga,  fungsi  penghukuman  yakni  penjatuhan  sanksi  dan  hukuman  bagi  penyelenggara Pemilu karena DKPP dapat menjatuhkan hukuman kepada lembaga penyelenggara  Pemilu yang  telah  dinyatakan  terkonfirmasi  telah  melanggar  kode  etik  dengan  bentuk  sanksi hukuman  tertulis  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  dan  pemberhentian tetap. 20
Pasal 458 Ayat (13) UU Pemilu menyebut putusan DKPP bersifat final dan mengikat untuk  penyelenggara  Pemilu,  namun  konstruksi  makna  final  dan  mengikat  atas  putusan DKPP tidak lebih kuat dari putusan lembaga peradilan sehingga keberadaan putusan DKPP
18 Kadi Sukarna Muhammad Syaefudin, “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan  Kode  Etik  Pelanggaran  Pemilihan  Umum,” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2019):  104–20, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
19 Maharani  Nurdin,  “Eksistensi  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  Dalam  Penegakan  Etika Penyelenggara Pemilu,” Veritas 5, no. 2 (2019): 1–17, https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483.
20 Ismail  and  Fakhris  Lutfianto  Hapsoro,  “Paradigma  Makna  Final  Dan  Mengikat  Putusan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” Justitia et Pax 37, no. 2 (2021): 235–50, https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312.

## Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
seringkali  masih  dapat  terpatahkan  melalui  putusan  pengadilan  seperti  putusan  PTUN. 21 Oleh  karena  itu,  kehadiran  DKPP  sebagai  lembaga  penegak  etika  kepemiluan  terkesan masih lemah dan kurang tegas dalam menindak pelanggaran etik.
Ketentuan terkait status putusan DKPP yang memiliki sifat final dan mengikat diatur dalam  Pasal  458  ayat  (13)  UU  No.  7  Tahun  2017  dan  ditindaklanjuti  dengan  Pasal  39 Peraturan  DKPP  No.  1  Tahun  2021.  Makna  putusan  yang  final  merujuk  pada  sebuah ketentuan  yang  mensyaratkan  bahwa  tak  ada  upaya  hukum  lanjutan  yang  dapat  diambil sejak putusan diucapkan. Sementara makna bersifat mengikat merujuk pada putusan DKPP dapat  diberlakukan  secara  memaksa  atas  berbagai  pihak  yang  muncul  dan  dimuat  dalam putusan  tersebut  sehingga  lembaga  yang  bersangkutan  memiliki  kewajiban  untuk melaksanakan putusan yang telah ditetapkan. Pasca terbitnya putusan DKPP juga menuntut para  pihak  yang  bersengketa  harus  melaksanakan  putusan  dan  sanksi  melalui  putusan tersebut  dengan  tenggang  waktu  selama  tujuh  hari  setelah  putusan  tersebut  diucapkan. Pelaksanaan putusan DKPP dipantau oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, serta oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Pasal  459  UU  No.  7  Tahun  2017  juga  menempatkan  DKPP  selaku  badan  yang bertugas  menjalani  fungsi quasi-judicial pada  ranah  etika  penyelenggara  Pemilu.  Fungsi quasi-judicial diberikan  undang-undang  kepada  DKPP  untuk  menangani  sengketa pelanggaran  kode  etik  yang  diselenggarakan  layaknya  proses  peradilan  meski  sebenarnya DKPP  bukan  merupakan  lembaga  peradilan. 22 Sifat  putusan  DKPP  dianggap  tidak berlawanan  dengan  UUD  NRI  Tahun  1945  selama  dipahami  final  dan  mengikat  untuk Presiden,  KPU  RI,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  Bawaslu  RI,  Bawaslu  Provinsi, maupun Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub dalam Putusan MK No. 31/PUU- XI/2013.  Dengan  demikian  tak  ada  alasan  bagi  lembaga-lembaga  tersebut  untuk  tidak melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP.
Meskipun DKPP merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri seperti halnya KPU dan  Bawaslu,  kedudukannya  hanya  sebatas  sebagai  lembaga  penunjang  ( auxiliary  state organ )  sehingga  posisinya  tetap  berada  dibawah  lembaga  tinggi  negara.  Putusan  yang dihasilkannya  tentu  dampaknya  tidak  akan  sekuat  putusan  MK  yang  putusannya  bersifat final dan mengikat secara mutlak. Secara teoritis, putusan DKPP lebih bersifat rekomendatif karena konteks final dan mengikatnya berbeda dengan putusan peradilan yang menjalankan kekuasaan  kehakiman.  Putusan  DKPP  termasuk  keputusan  dari  pejabat  TUN  sehingga putusannya dapat menjadi objek sengketa TUN.  Putusan DKPP semestinya menjadi dasar, landasan  hukum,  dan  menjadi  tindak  lanjut  bagi  lahirnya  Keputusan  Presiden,  Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan. Oleh karena putusannya ditindaklanjuti dengan keluarnya keputusan sebagaimana disebut,  maka secara  tidak  langsung  putusan  DKPP  termasuk  dalam  objek  sengketa  Tata  Usaha  Negara.
21 Izzudin,  Herawati,  and  Tyesta,  “Implikasi  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu.”
22 Izzudin, Herawati, and Tyesta.
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
PTUN  mempunyai  wewenang  dalam  memeriksa  dan  meninjau  kembali  putusan  lembaga yang dianggap sebagai pejabat tata usaha negara. 23
Keputusan Sifat rekomendatif dari putusan DKPP diperkuat dengan turunnya Putusan MK  No.  32/PUU-XIX/2021  yang  menegaskan  bahwa  putusan  makna  final  dan  mengikat putusan  DKPP  hanya  berlaku  bagi  Presiden,  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota, dan  Bawaslu  dimana  putusannya  dapat  digugat  ke  Peradilan  TUN  karena  termasuk  dalam keputusan pejabat TUN. Penguatan hukum terhadap putusan DKPP masih lemah mengingat posisi  putusannya  dapat  digugat  ke  PTUN.  Bila  PTUN  mengabulkan  gugatan  terhadap putusan yang dianggap sebagai tindak lanjut putusan DKPP maka putusan DKPP pun tidak berlaku  final  lagi.  Turunnya  putusan  TUN  yang  menggugat  Keppres  mengenai pemberhentian  tetap  Evi  Novida  Ginting  Manik  berdampak  pada  batalnya  putusan  DKPP yang membuktikan bahwa ia telah melanggar kode etik. Ia terbukti melakukan pelanggaran kode  etik  atas  penggelembungan  suara  namun  ia  menggugat  balik  Keppres  yang memberhentikan  jabatannya  selaku  Komisioner  KPU  dan  dikabulkan  oleh  PTUN.  Oleh karenanya putusan DKPP dianggap bisa diabaikan meski ia terbukti melanggar kode etik.
Dari  perkara  tersebut  dapat  dikaji  bahwa  kelolosan  pelanggaran  kode  etik  dapat mencederai  integritas  Pemilu.  Selain  berdampak  pada  hilangnya  sifat  final  dan  mengikat putusan  DKPP  hal  itu  juga  menyebabkan  netralitas  penyelenggara  Pemilu  perlu dipertanyakan.  Suatu  pelanggaran  menghasilkan  sanksi  yang  harus  dilaksanakan  oleh pelaku  pelanggaran  tersebut.  Kelolosan  Evi  Novida  Ginting  Manik  terhadap  sanksi  yang harus diperolehnya menjadi  suatu  kegagalan bagi DKPP untuk  menegakkan kode etik dan hilangnya netralitas dalam Pemilu. Keberpihakan penyelenggara Pemilu terhadap salah satu calon  pasangan  peserta  Pemilu  dengan  penggelembungan  suara  yang  diambil  dari  calon pasangan  lain  melukai  hak  konstitusional  warga  negara  yang  memberikan  suara  terhadap calon pasangan peserta  Pemilu lain tersebut. Calon pasangan peserta Pemilu yang menjadi korban  penggelembungan  suara  memang  tidak  kehilangan  hak  untuk  dipilih,  namun  ia kehilangan  kesempatan  untuk  menjadi  pemenang  dalam  pemilihan  tersebut  karena  suara rakyat yang memilihnya ditaruhkan untuk lawan.
3.1 Kepastian  Hukum  Putusan  DKPP  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu
DKPP selaku badan quasi-judicial pada ranah pelanggaran kode etik kepemiluan bagi penyelenggara  pemilihan  umum  menjadi  harapan  serta  tumpuan  bagi  warga  negara  baik masyarakat  secara  umum  maupun  peserta  Pemilu  untuk  menuntut  perilaku  penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode  etik dan berbagai  tindakan pelanggaran lainnya yang bertentangan  dengan  peraturan  kepemiluan  yang  telah  ditetapkan.  Berdirinya  DKPP  juga dalam  rangka  untuk  menjaga  profesionalitas  dan  moralitas  penyelenggara  Pemilu  dalam mengawal  pemilihan  umum. 24 Meskipun  DKPP  menjalankan  fungsi quasi-judicial pada
23 Hippy,  Sudarsono,  and  Istislam,  “Menyelami  Asas  Ultra  Petita  Dalam  Putusan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu.”
24 Feriyani,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Bagi  Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu.”

## Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
bidang  kepemiluan,  namun  nyatanya  DKPP  sebenarnya  tidak  benar-benar  memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat. Jika dikaitkan dengan Pasal 458 ayat (13) UU  No.  7  tahun  2017,  maka  sudah  sepatutnya  DKPP  memperoleh  kekuatan  yang  dapat melahirkan  hukum  yang  benar-benar  bersifat  final  dan  bersifat  mengikat  serta  harus dilaksanakan  tanpa  membuka  peluang  untuk  peninjauan  kembali  putusan  melalui  PTUN. Praktik  menguji  putusan  DKPP  melalui  PTUN  sejatinya  berdampak  pada  status  putusan yang dikeluarkan DKPP tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga membatalkan sifat final dan mengikat putusan tersebut.
Di  sisi  lain,  putusan  DKPP  yang tidak dapat secara langsung memiliki   kekuatan hukum  tetap  terhadap  individu  atau  lembaga  yang  bersangkutan,  namun  harus ditindak-lanjuti  melalui  Keputusan  Presiden,  Keputusan  KPU  RI,  Keputusan  KPU Provinsi,  Keputusan  KPU  Kabupaten/Kota,  Keputusan  Bawaslu  RI,  Keputusan Bawaslu Provinsi, dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal tersebut dikarenakan DKPP  hanya  sebagai  perangkat  internal  penyelenggaraan  Pemilu  yang  termasuk dalam  organ  eksekutif  (pemerintah)  sehingga  kedudukan  putusan  DKPP  dianggap lemah  dan  mestinya  hal  tersebut  harus  mendapat  penegasan melalui revisi atas Pasal 458 Ayat (13) berikut pasal-pasal lainnya yang tertaut dalam UU No.7 Tahun 2017.
Menurut  Lon  Fuller,  suatu  hukum  dapat  dikatakan  memiliki  kepastian  apabila mengandung 8 asas didalamnya yakni; (1) Suatu tatanan hukum yang tersusun atas berbagai aturan  yang  tidak  didasarkan  dengan  putusan-putusan  yang  menyimpang  demi  tujuan tertentu; (2) Kebijakan tersebut diberitahukan kepada khalayak umum; (3) Hukum tersebut tidak  berlaku  surut  dikarenakan  dapat  menghancurkan  integritas  hukum  itu  sendiri;  (4) Dirumuskan  dalam  bahasa  yang  mudah  dipahami  oleh  masyarakat;  (5)  Hukum  tersebut tidak saling bertentangan dengan hukum yang lain atau hukum yang lebih tinggi; (6) Tidak memaksakan  suatu  perbuatan  yang  melampaui  kemampuan;  (7)  Tidak  boleh  berulang  kali dilakukan  perubahan  terhadap  hukum  tersebut;  (8)  Terdapat  kesesuaian  antara  hukum dengan  penerapannya  dalam  perilaku  masyarakat  sehari-hari. 25 Apabila  kedelapan  asas tersebut  belum terkandung dalam suatu  hukum  yang berlaku maka kepastian hukum  suatu peraturan masih diragukan.
Pada  penjelasan  Pasal  458  ayat  (13)  UU  No.7  Tahun  2017 melalui  frasa  “final dan  mengikat”  oleh  pembuat  hukum  tidak  diberi  penegasan  dan  hanya  menyebut “cukup  jelas”  tanpa  adanya  pemaparan  penjelasannya.  Maka  tak  heran,  Mahkamah Konstitusi  menerima  gugatan  atas  pasal  tersebut  dan  melalui  Putusan  MK  No. 32/PUU-XIX/2021 dimana menerangkan  bahwasanya  Pasal  tersebut  tidak berkekuatan  hukum  mengikat  bila  tidak  diartikan  mengikat  untuk  Presiden,  KPU, KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  Bawaslu  serta  menjadi  bagian  dari keputusan pejabat TUN sehingga termasuk dalam objek sengketa PTUN.
Melalui Putusan  MK No. 32/PUU-XIX/2021 tersebut terlihat  jelas  bahwasanya
25 Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,” Kertha Widya: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2014): 1–26, https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426.

## Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
putusan  DKPP  dapat  dipatahkan  melalui  putusan  PTUN  apabila  PTUN  mengabulkan permohonan  pencabutan  putusan.  Akibatnya  putusan  tersebut  tidak  memiliki  kepastian hukum  karena  seharusnya  frasa  “final  dan  mengikat”  mengakibatkan  tidak  adanya upaya  hukum  lanjutan  dan  harus  dijalankan  oleh  lembaga  terkait  sehingga  menjadi bias  dan  tidak  memberi  kepastian  hukum. 26 Suatu  hukum  seharusnya  dibuat  secara jelas  tanpa  ada  keraguan  agar  tidak  terjadi  multitafsir.  Kepastian  hukum  ada  guna menghindari  kerancuan  penafsiran  sehingga  hukum  yang  berlaku  dapat  ditegakkan sebagai wujud tujuan hukum itu didirikan. 27
Alasan  pengadilan  PTUN  Jakarta  memenuhi  permohonan  atas  gugatan  Evi  Novida Ginting Manik karena meski pengadu telah mencabut gugatannya ke DKPP, namun DKPP tetap  memproses  aduan  tersebut. 28 Selain  itu,  dalam  penetapan  putusannya  DKPP  belum memenuhi syarat quorum sesuai Pasal 36 ayat (3) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan Rapat Pleno DKPP yang harus dihadiri oleh seluruh anggota DKPP atau  jika  pada  kondisi  tertentu  dapat  dihadiri  oleh  minimal  5  orang  anggota  DKPP. 29 DKPP  dalam  mengeluarkan  pernyataan  resmi  atas  pemberhentian  tetap  Evi  Novida Ginting  Manik  hanya  dihadiri  dan  diputuskan  oleh  4  orang  anggota  DKPP.  Oleh  karena itu, putusan DKPP dianggap tidak sah oleh Pengadilan TUN. Keputusan Presiden Nomor 34/P  Tahun  2020  yang  merupakan  objek  sengketa  KTUN  berdampak  pada  dicabutnya keputusan  tersebut  sekaligus  pada  putusan  DKPP  selaku  dasar  dari  lahirnya  Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020. Karena sifat putusan DKPP tidak berkekuatan hukum tetap dan  putusannya  dibawah  KTUN  seolah-olah  putusan  tersebut  dapat  dikesampingkan  dan kehilangan makna final dan mengikatnya
Maka  tidak  heran  jika  Putusan  DKPP  No.  317-PKE-DKPP/X/2019  yang menetapkan  putusan  pemberhentian  secara  tetap  kepada  Evi  Novida  Ginting  Manik selaku  Komisioner  KPU  sebab  melanggar  kode  etik  penyelenggara  Pemilu  dan melahirkan  terbitnya  Surat  Keputusan  Tetap  No.  34/P  Tahun  2020  oleh  Presiden  Joko Widodo  menjadi  contoh  bias  dan  tidak  adanya  kepastian  hukum  atas  Putusan  DKPP tersebut.  Melalui  terbitnya  Surat  Keputusan  Tetap  No.34/P  Tahun  2020  melahirkan gugatan yang dilayangkan oleh Evi Novida Ginting Manik melalui PTUN dan PTUN mengabulkan seluruhnya atas gugatan tersebut menyebabkan putusan DKPP akhirnya tidak  berkekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  bagi  pelanggar  kode  etik  kepemiluan. Keadaan  tersebut  berdampak  pada  tidak  adanya  kepastian  hukum  bagi  putusan  DKPP
26 Zulkifli Aspan and Wiwin Suwandi, “Analisis Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” Japhtn-Han 1, no. 1 (2022): 92–104, https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28.
27 Pulung  Abiyasa,  “Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Di  Kota  Semarang  Suatu  Kajian Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu,” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  149, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266.
28 Moh.  Dani  Pratama  Huzaini,  “Diwarnai  Pencabutan  Aduan,  Anggota  KPU  Ini  Diberhentikan,”  Hukumonline, 2020.
29 Ketua  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu,  “Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum” (2021).
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
terlebih secara moral dan kredibilitas bagi penyelenggara Pemilu menjadi penentu atas berlangsungnya proses pemilihan umum yang berintegritas.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Evi  Novida  Ginting  Manik  menyebabkan netralitas penyelenggara  Pemilu  perlu  dipertanyakan. Sebagai  penyelenggara  Pemilu, terlebih pada ranah teknis kepemiluan yang terhubung langsung dengan partai politik harusnya  menjadikannya  lebih  berhati-hati  agar  tidak  terpengaruh  intervensi  politik manapun.  Perilaku  demikian  juga  dapat  menyebabkan  hilangnya  kepercayaan warganegara  terhadap  terselenggaranya  Pemilu  yang  bersifat  netral  dimana  hak konstitusionalitas warganegara dicacati sehingga DKPP dapat dianggap gagal menjaga independensi dan kehormatan para penyelenggara Pemilu. Apabila suatu pelanggaran tidak  mendapatkan  sanksinya,  maka  ditakutkan  dapat  terjadi  hal  serupa  pada  Pemilu selanjutnya dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik.

## 4. PENUTUP
Sesuai  dengan  putusan  MK  No . 32/PUU-XIX/2021  menunjukkan  bahwa  putusan DKPP  bersifat  rekomendasi  karena  dapat  digugat  ke  PTUN  selaku  peradilan  Tata  Usaha Negara.  Sifat  rekomendatif  tersebut  dapat  berakibat  pada  ketidaktegasan  putusan  DKPP dalam  menindak  pelaku  pelanggaran  kode  etik  kepemiluan.  Sifat  final  dan  mengikat putusan DKPP sebagaimana termaktub dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 akhirnya  tertumbangkan  oleh  putusan  MK  tersebut.  Padahal  semestinya  DKPP  sebagai lembaga  penegak  etik  kepemiluan  harus  bertindak  tegas  untuk  menghindari  kecurangan dan  melindungi  integritas  lembaga  kepemiluan  namun  bisa  digoyahkan  oleh  turunnya putusan  MK  No.  32/PUU-XIX/2021.  Jadi  sifat  putusan  DKPP  yang  final  dan  mengikat dikesampingkan  dengan  munculnya  putusan  MK  yang  memberi  isyarat  bahwa  putusan DKPP  bersifat  rekomendasi.  Padahal  jelas  bahwa  suatu  hukum  tidak  boleh  bertentangan dengan hukum lainnya atau hukum yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiyasa,  Pulung.  “Kewenangan  Bawaslu  Dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Di  Kota Semarang  Suatu  Kajian  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 149. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266. Farisa,  Fitria  Chusna.  “Jalan  Panjang  Evi  Novida  Hingga  Kembali  Jadi  Komisioner  KPU Setelah Dipecat.” Kompas.com, 2020.
Feriyani,  Nora.  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  Bagi  Komisi  Pemilihan  Umum  Sebagai  Penyelenggara  Pemilu.” Badamai Law Journal 4, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.32801/damai.v4i1.6046. Hippy, Janwar, Sudarsono Sudarsono, and Istislam Istislam. “Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.” Jambura Law Review 2, no. 1 (2020): 48–64. https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4442.
Huzaini,  Moh.  Dani  Pratama.  “Diwarnai  Pencabutan  Aduan,  Anggota  KPU  Ini Diberhentikan.” Hukumonline, 2020.
Ismail,  and  Fakhris  Lutfianto  Hapsoro.  “Paradigma  Makna  Final  Dan  Mengikat  Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.” Justitia et Pax 37, no. 2 (2021): 235–50.
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4312. Izzudin, Ahmad, Ratna Herawati, and Lita Tyesta. “Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu.” Diponegoro Law Journal 8, no. 1 (2019): 36–58. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25168.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Cet. 17. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022. Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020. Muhammad  Syaefudin,  Kadi  Sukarna.  “Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum.” Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2019): 104–20.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261.
Nurdin,  Maharani.  “Eksistensi  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  Dalam Penegakan  Etika  Penyelenggara  Pemilu.” Veritas 5,  no.  2  (2019):  1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v5i2.483.
Pemilu,  Ketua  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara.  Peraturan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2021).
———.  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Nomor  2  Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Beracara  Kode  Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (2019).
Presiden  Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu § (2017).
Rajab,  Achmadudin.  “Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam  Mengaktifkan Kembali  Anggota  Komisi  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1 (2021): 34–61. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.2702.
Remaja,  Nyoman  Gede.  “Makna  Hukum  Dan  Kepastian  Hukum.” Kertha  Widya:  Jurnal Hukum 2, no. 1 (2014): 1–26. https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426. S, Mikhael Wisnumurti C., and Tomy Michael. “Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai  Putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu.” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 2 (2023): 1746–64. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.278.
Saifullah. Tipologi Penelitian Hukum . Malang: PT. Refika Aditama, 2018.
Sekartadi,  Lalu  Kukuh.  “Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) Mengubah  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Jawa  Timur  (Study Kasus  Putusan  No.  74/DKPP-PKE-II/2013).” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan
Keadilan 3, no. 8 (2015): 399–416.
https://doi.org/https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/220.
Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.” Jurnal  USM Law Review 3, no. 1 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284.
Syariah, Fakultas. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . Malang, 2022.
Warjiyati,  Sri.  “Penataan  Struktur  Dan  Kewenangan  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan Pengawas  Pemilu  Dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Upaya
Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba
e-ISSN: 2621-4105
Mewujudkan  Pemilihan  Umum  Yang  Demokratis  Di  Indonesia.” Aristo 8,  no.  1 (2020): 24. https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403.
Yuhandra,  Erga,  Iman  Jalaludin,  Suwari  Akhmaddhian,  Haris  Budiman,  and  Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan  Pencegahan  Pelanggaran  Pemilu  Pelaksanaan  Tugas  Bawaslu  Dengan Mengedepankan  Dan  Mengupayakan  Sistem.” Jurnal  Ius  Contituendum 8,  no.  1 (2023): 1–18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015.
Zulkifli  Aspan,  and  Wiwin  Suwandi.  “Analisis  Final  Dan  Mengikat  Putusan  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum.” JAPHTN-HAN 1,  no.  1  (2022):  92– 104. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.28.