licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## ANALISA YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MANFAAT
ASURANSI JIWA PT. ASURANSI JIWASRAYA Ghanisworo Ayu Pratiwi 1 , Mas Anienda Tien Fitriyah 2
Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”Jawa Timur, masanienda.ih@upnjatim.ac.id

## ABSTRACT
ARTICLE INFO This study aims to analyze the causes of non-fulfillment of life insurance benefit payments  at  PT.  Asuransi  Jiwasraya  in  the  perspective  of  positive  law  that applies  in  Indonesia  and  the  efforts  taken  by  PT.  Asuransi  Jiwasraya  in  late payment of life insurance benefits. This study uses a normative juridical research method, where the legal problems that occur will be analyzed by the authors using  a  statutory  approach  and  literature  study.  The  results  of  this  study indicate  PT.  Asuransi  Jiwasraya  does  not  fulfill  the  benefits  of  its  customers,
because it shows that they are in default on the policy agreement that has been agreed  upon  by  PT.  Asuransi  Jiwasraya  with  customers,  because  of  their carelessness in investing customer money which resulted in customers failing to get  the  benefits. The  responsibilities carried  out  by  PT.  Asuransi  Jiwasraya  in accordance  with  the  PT.  Asuransi  Jiwasraya  with  customers that  if  there  is a dispute,  the  settlement  will  be  carried  out  through  deliberation,  mediation, reporting to the OJK, legal channels or the courts. The settlement efforts did not result  in  deliberation,  failed  mediation  and  no  administrative  sanctions were imposed by the OJK, and there were also no claims for default from the courts. There  is  no  dispute  resolution  contained  in  the  policy  agreement  that  brings results to get customer benefits. The solution from the author should be if PT.
Asuransi Jiwasraya cannot pay the benefits directly, it can be done in stages with the customer's approval.
Keywords : Delay; Payment of Benefits; Insurance
Cite this paper : Pratiwi, G. A., & Fitriyah, M. A. (2022). Analisa Yuridis Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

## Scope Article
Economic and Business Law

## PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  kemajuan  zaman  seperti  saat  ini,  pastinya  juga  membuat manusia menjadi dinamis dan menyesuaikan segala perubahan yang ada, dimana jika kita tidak  bisa  adaptif  pada  situasi  tentu  kita  akan  tertinggal  oleh  zaman  dan  pastinya  akan kelabakan  jika  tidak  ada  persiapan,  salah  satunya  memang  yaitu  dana  di  masa  depan, tepatnya  pada  masa  tua  kita  dimana  memasuki  masa  pensiun  tentunya  pendapatan  kita tidak sederas  sewaktu jaya ketika masih produktif bekerja,  di hari tua  kita  kiranya  perlu sebuah langkah persiapan dan langkah antisipasi perihal segala konsekuensi dan kebutuhan kita,  belum  lagi  juga  anak-anak  kita  yang  masih  butuh  biaya  baik  itu  sekolah  maupun perkuliahannya, hal tersebut memang salah satu jalan terbaiknya kita mempersiapkan masa tua  kita  dengan  sebuah  beberapa  asuransi,  dimana  hal  tersebut  bisa  menjadi  salah  satu langkah yang tepat mensiasati risiko di mada depan yang kita tidak pernah tau akan terjadi banyak hal tidak terduga seperti apa saja, guna mensiasasti resiko tersebut dapat dilakukan dengan mengalihkan dan membaginya kepada  pihak lain dalam hal ini ialah  dengan ikut suatu program asuransi guna memang persiapan masa tua kita di masa depan.
Asuransi pada dasarnya memang guna meminimalisir resiko tersebut, karena Asuransi ( Verzekering atau Insurance ) yakni dalam hal ini penaggung dan tertanggungg atau bisa kita sebut  “ Assurantie” yan  dan “geassureerde ”, 1 pada  dasarnya  sendiri  menurut  apa  yang dikemukakan oleh Prof. Sukardono sebagai salah satu seorang Guru Besar Hukum Dagang, bahwa asuransi sendiri berasal dari kata Verzekaar atau disebut juga sebagai penaggung, dimana  dia  dalam  hal  ini  menanggung  resiko,  lalu  juga Verzekerde yang  mana  berarti tertanggung yakni dalam hal ini pihak satunya lagi yang mengalihkan resiko atas kekayaan maupun  jiwanya  ke  penanggung.  Sedangkan  menurutProf.  Wirjono  Asuransi  sebagai serapan dari bahasa belanda (Assurantie) , yakni penjaminan untuk penanggung dan jaminan pada tertannggung. 2
Sedangkan  menurut  perundang-undangan  sendiri  yang  termuat  di  dalam  Pasal  246 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang,  berujar  bahwasannya  dalam  pertanggungan biasanya  terdapat  kesepakatan  perjanjian  antara  penanggungg  yang  tertangung  dengan sebuah  premi  yang  mana  mengandung  akibat  hukum  jika  dilanggar  dan  isinya  mengikat kedua belah pihak. Biasanya dalam asuransi yang diperjanjikan tersebut memuat identitas para pihak, waktu lamanya asuransi, klausula kesepakatan perihal nominal, pantangan, serta hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  dalam  asuransi  ini,  dimana  masing-masing  pihak ketika  memang  sudah  bersepakat  wajib  mentaati  klausula  yang  ada  di  premi  perjanjian asuransi tersebut. 3
Asuransi  sendiri  dalam  lingkup  perusahaan  dibedakan  menjadi  2  jenis,  yang  mana terdapat perusahaan yang murni asuransi dan juga perusahaan penunjang asuransi, dimana kalau  perusahaan  asuransi  basanya  melakukan  pengeloaan  keuangan  masyarakat  guna membuat  perlindungan  kepada  masyarakat,  sedangkan  pada  perusahaan  penunjang asuransi  dia  disini  dalam  operasionalnya  melakukan  usaha  jasa  tertentu  yang  berkaitan dengan  perusahaan  asuransi  itu.  Asuransi  memang  pada  dasarnya  memanng  membawa banyak  manfaat  dimana  masyarakat  dapat  meminimalisir  risiko  pada  dana  maupun  aset yang  dimikinya  saat  dini,  mendapatkan  perlindungan  atas  dana  dan  aset  tersebut,  serta dengan adanya asuransi tersebut baik aset dan harta mereka di masa depan dapat terjamin dari  berbagai  resiko,  sehingga  memang  dapat  dijadikan  salah  jaminan  hari  tua  adanya sebuah asuransi bagi masyarakat.
Asuransi  di  Indonesia  sebenarnya  dalam  praktiknya  di  lapangan  jenisnya  cukup banyak, namun secara dasarnya, sendiri menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana terdapat pembagaiannya yakni terdapat asuransi  kerugian  dan  juga  asuransi  jiwa,  dalam  asuransi  kerugian  disini  dia  merupakan bentuknya berupa perjanjian yang didakan oleh tertanggung dan penanggung yakni dalam hal  ini  perusahaan  asuransi  itu  sendiri,  dalam  perjanjian  ini  biasanya  tertanggung  akan membayar uang dalam ini menjadi premi kepada penanggung guna tempo waktu tertentu, dan dalam hal ini penanngung siap menyediakan ganti rugi tertentu kepada tertanggung apabila  objek  maupun  barang  yang  diasuransikan  terdapat  kerusakan  dan  mengalami peristiwa  yang  diluar  dugaan,  jadi  penanggung  dalam  hal  ini  seperti  seperti  menutup kerugian  apabila  terjadi  kerusakan  maupun  peristiwa  yang  tidak  diharapkan  sebelunya pada  harta  benda  tertanggung,  jadi  memang  hal  tersebut  yang  biasanya  termuat  di  polis asuransi  kerugian,  biasanya  asuransi  kerugian  terdapat  jenisnya  seperti  asuransi kehilangan,  asuransi  Laut,  asuransi  kebakaran,  asuransi  pengangkutan,asuransi  kredit motor, asuransi properti.
Sedangkan  untuk  Asuransi  Jiwa  disini  mengandung  artian  bahwasannya  seorang masyarakat dapat mengasuransikan jiwanya dalam waktu tententu, jadi memang asuransi ini digunakan guna menanggungkan keselamatan jiwa raganya dalam perjanjian di asuransi tersebut, hal itu sendiri termaktub dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam Asuransi Jiwa sendiri penamggung dia akan menerima premi dari tertanggung dan
1 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, ( Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2011) hlm. 4
2 Abdulkadir Muhammad., Hukum Asuransi Indonesia , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 7.
3 Dessy Danarti, Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman, (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm 18
misal ketika tertanggung mengalami mati yang mendadak, maka dalam hal ini penanggungg selanjutnya  memberikan  santunan  dan  manfaat  yang  akan  akan  dibayar  ke  ahli  waris tertanggung  dengan  menerima    santunan  manfaat  tersebut,  adapun  misal  contoh  dari asuransi jiwa ialah, asuransi tabungan, kecelakaan, berjangka, kesehatan. 4
Namun  memang  dalam  hal  ini  asuransi  jiwa  sendirilah  yang  lebih  akrab  di  kuping masyarakat  Indonesia,  dimana  memang  asuransi  jiwa  lah  yang  memang  lebih  realitis dibutuhkan  mengingat  dengan  asuransi  jiwa  kita  sedikit  bisa  mempersiapkan  kebutuhan masa depan kita, dalam asuransi jiwa penanggung dan tertanggung bersepakat dalam suatu perjanjian asuransi sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dimana perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak maka selanjutnya akan menjadi aturan mengikat seperti undang-undang pada kedua belah pihak, dimana  masing-masing  mengadung  hak  dan  kewajiban  yang  wajib  sama-sama  ditaati bersama, di Indonesia sendiri adapun perusahaan plat merah yang bergerak dalam bidang asuransi salah satunya ialah PT. Asuransi Jiwasraya yang mana salah satu perusahaan yang cukup eksis sedari dulu karena kebetulan dulu dimiliki oleh Belanda yang mana kemudian dinasionalisasikan pada tahun 17 Desember 1960 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958.
PT.  Asuransi  Jiwasraya  sendiri  pada  akhirnya  menjadi  bagian  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  karena  memang  dengan  tujuan  membuat  masyarakat  Indonesia mengarahkan dan mempersiapkan masa depannya melalui sebuah asuransi. PT. Jiwasraya sendiri mempunyai beberapa produk unggulan yang mereka tawarkan kepada masyarakat seperti  tiga  ada  produk  Individu,  produk  Kumpulan,  dan  produk  Dana  Pensiun  Lembaga Keuangan (DPLK), dimana dari ketiga produk tersebut dibagai lagi menjadi beberapa jenis lagi, dan terdapat seperti Produk unggulan yang digemari masyarakat Indonesia seperti JS Saving Plan yang mana melalui produk ini ditawarkan berupa asuransi pada perlindungan terhadap meninggal dunia maupun cacat karena kecelakaan dan juga memberikan manfaat berupa kepastian investasi berupa premi awal yang disetor dan juga hasil investasi dari PT. Asuransi Jiwasraya itu sendiri kepada tertanggung.
PT. Asuransi Jiwasraya sendiri punya tiga produk unggulan yang sering ditawarkan ke masyarakat  yakni  produk  individu,  produk  kumpulan,  produk  Dana  Pensiun  Lembaga Keuangan (DLPK), dimana pada produk individu terbagi lagi menjadi JS  Asuransi Demam Berdarah, JS Anuitas, Produk Investasi seperti JS Plan Idaman, JS Plan Mapan, JS Dana Multi Proteksi, JS Optima Plan Assurance, JS Plan Optima, lalu pada Produk Bancassurance yang terbagi jadi JS Proteksi Plan, Super Jiwasraya Plan, Provest  Saving Plan. Lalu pada produk kumpulan adapun seperti JS Kecelakaan Diri, JS Puma Eksklusif, Asuransi Kesehatan, dan pada DLPK sendiri produk unggulannya terdapat seperti JS Pesona DLPK, Program Pensiun Iuran Pasti. Produk-produk yang telah disebutkan diatas sendiri merupakan produk yang dimiliki PT. Asuransi Jiwasraya, jadi masyarakat hanya tinggal memilih sesuai kebutuhan mereka dan selera mereka. Adapun produk yang cukup digemari masyarakat yakni JS Saving Plan  atau  JS  Plan,  dimana  pada  produk  ini  memberi  perlindungan  dengan  memproteksi nasabah  yang  meninggal  dunia,  cacat  tetap  karena  kecelakaan,  selain  itu  juga  terdapat keunggulan  lain  berupa  uang  premi  yang  ia  setorkan  menjadi  investasi  dimana  nantinya selain mendapatkan pokok asuransi dia juga dapat sekian persen hasil investasinya.
Hadirnya  produk  JS  Saving  Plan  ini  cukup  menarik  minat  masyarakat,  dimana sebenenarnya produk ini risikonya cukup kecil dimana memberikan return 6-11% dengan jangka  1  tahun,  dengan  iming-iming  itulah  membuat  measyarakat  cukup  tertarik  dengan produk ini. Produk ini sendiri terdapat tawaran proteksinya selama lima tahun, dan masa investasinya  1  tahun,  dimana  tiap  tahunnya  terdapat  klaim  jatuh  tempo  yang  harus dibayarkan  atau  semisal  nasabah  meminta  terdapat  perjanjangan  polis. 5 Produk  ini
4 Dudi Badruzaman, (2019), Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.3 Nomor 1. Hlm. 103
5 Jiwasraya Produk Asuransi Jiwasraya, diakses https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan , pada Selasa, 25 Mei 2021,pukul 11.00 WIB.
preminya mulai dari Rp.100 Juta hingga 5 Milyar besarannya Dari awal adanya produk ini sebenenarnya  semua  berjalan  dengan  normal  dari  tahun  2013-2017,  namun  pada  2018 produk  ini  sendiri  mengalami  gejolak,  dimana  berdasarkan  temuan  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) pada PT. Asuransi Jiwasraya terdapat adanya kesulitan gagal bayar karena perusahaan ini terdapat kesalahan penempatan dan pembelian saham yang kurang cermat pada  perusahaan  lain  saat  menginvestasikan  dana  nasabah,  dimana  selain    itu  BPK  juga menemukan  bahwasannya  laporan  keuangan  PT.  Asuransi  Jiwasraya  bermasalah  dan terindikasi kecurangan dalam produk JS Saving Plan, dimana uang nasabah diinvestasikan pada perusahaan yang kurang memadai seperti PT Inti Agri Resources Tbk, PT. Jasa Capital Asset  Management  Tbk,  PT  Semen  Baturaja  (Persero).  Dengan  adanya  masalah  tersebut berdampak  salah  satunya  keuangan  PT.  Asuransi  Jiwasraya  tepuruk  dan  berimbas  juga dengan kerugian para pemegang polis produk JS Saving Plan di mana PT. Jiwasraya diklaim gagal membayar klaim nasabah pada  produk ini, dan juga beberapa  produk  lain dari PT. Asuransi  Jiwasraya,  dimana  gagal  bayarnya  hampir  menyentuh  Rp.  802  Milyar, 6 penunggakan pembayaran klaim polis nasabah oleh PT. Jiwasraya sendiri bergulir sampai sekarang  dan  masih  mengambang  belum  ada  kejelasan  kapan  nasabah  tersebut mendapatkan haknya kembali.
Berdasarkan adanya problematika tersebut, penulis dalam hal ini menemui salah satu nasabah yang klaim asuransi nya di PT. Asuransi Jiwasraya terhambat karena permasalahan ini, dimana saat ini pun belum ada kejelasan uang ia tanggungkan akan dapat di klaim karena memang  kerugian  akibat  salah  investasi  ini  oleh  PT.  Asuransi  Jiwasraya  ini  uang  para nasabah  termasuk  didalamnya,  dimana  narasumber  yang  ditemui  penulis  ini  belum terpenuhi polisnya, padahal masa berlaku polis tersebut hanya dari 09 Juni 2015 sampai 09 Juni  2020,  dari  hal  tersebut  sekilas  dapat  kita  lihat  dalam  hal  ini  PT.  Asuransi  Jiwasraya belum melaksanakan tanggung jawabnya kepada nasabah dan terkesan wanprestasi pada perjanjian asuransi dengan para nasabah. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini penulis merasa  perlu  menelisik  kassus  ini  dengan  sebuah  kajian  hukum  dengan  mengalisis keterlambatan pembayaran PT. Asuransi Jiwasraya secara perundang-undangan, lalu juga kerugian  yang  diderita  oleh  para  nasabah  dan  tanggung  jawab  PT.  Asuransi  Jiwasraya melalui penyelesaian pada waprestasinya kasus ini serta upaya hukum yang dapat dilakukan para nasabah dalam perkara ini guna mendapatkan haknya.

## METODE
Pada  ulasan  penelitian  hukum  yang  dilakukan  penulis  ini  memakai    suatu  metode penelitian  hukum  normatif,  dimana  penelitian  ini  uraian  pembahasannya  akan  berfokus membahas  masalah  yang  ada  dengan  suatu  kajian  teoritis  dengan  mendasarkan  titik analisisnya  berdasarkan  perundang-undangan,  pendekatan  pada  kasus  yang  ada  secara konseptual, dengan disertai bahan hukum tambahan selain undang-undang,  artikel, buku literatur hukum lainnya, serta juga hasil wawancara dengan salah satu nasabah PT. Asuransi Jiwasraya dengan dianalisis dan dibedah secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa Di PT Asuransi Jiwasraya Berawal dari akibat kesalahan manajemen dari PT. Asuransi Jiwasraya yang  mana kurang hati-hati dalam menginvestasikan dana nasabah dalam produk JS Saving Plan yang berimbas raibnya ratusan milyar dana invetasi tersebut, dimana terdapat suatu kesalahan berupa  salah  tata  kelola  pada  keuangan  tersebut,  dan  berimbas  pada  penunggakan
6 Nidya  Waras  Sayekti.  (2020)  “Permasalahan  PT.  Asuransi  Jiwasraya:  Pembubaran  atau  Penyelamatan”.. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol XII Nomor 2. hlm. 1-5
7 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum , (Ed.Revisi, Cetakan IX, Rajawalipers:
pembayaran polis asuransi kepada para nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Berkaca dari hal tersebut dala hal ini dapat kita analisis kesalahan yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya ini jelas melanggar apa yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian,  dimana  dalam  hal  ini  suatu  perusahaan  harusnya  wajib menerapkan  suatu  prinsip  kehati-hatian  dan  kecermatan  dalam  menginvestasikan  dana nasabah para pemegang polis, karena dalam hal ini jelas karena kesalahan manajemen dan para  pemegang jabatan struktual  di PT. Asuransi Jiwasraya yang sembarangan  dan  tidak cermat  dalam  menaruh  saham  dari  uang  nasabah  uang  tersebut  kini  raib,  padahal  uang terebut  uang  nasabah  yang  ditanggungkan  dan  akan  di  klaim  suatu  saat  di  perjanjian asuransi  yang  disepakati,  selain  itu  sendiri  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  oleh  PT. Asuransi Jiwasraya ini harusnya segera ditangani pemerintah melalaui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena sudah termasuk suatu perbuatan wanprestasi, selain itu perlu dicarikan solusinya untuk para pemegang polis dengan suatu ganti krugian, serta sudah selayaknya PT.  Asuransi  Jiwasraya  harus  dikenakan  sanksi  seperti  pembatasan  usaha,  pembatasan pemasaran produk, pembatalan pendaftaran dan juga denda adminstratif, ataupun bisa juga diberhentikan usaha asuransi ini. 8
Selain itu dengan adanya keterlambatan pembayaran polis JS Plan kepada nasabah PT.  Asuransi  Jiwasraya  sendiri  pada  akhirnya  berimbas  pada    kerugian  yang  ditanggung pemegang polis, dimana uang berupa premi yang ia setorkan ketika menaggungkan uangnya kepada PT. Asuransi Jiwasraya sampai kini belum ada kejelasan kapan dia dapat mengklaim uang  tersebut,  padahal  dalam  produk  asuransi  JS  Plan  sendiri  sudah  jelas  didalamnya termuat suatu perjanjian dimana terdiri dari 29 Pasal yang berisikan hal-hal identitas para pihakseperti dasar perjanjian, hak untuk mempelajari polis, masa berlaku pernjanjian polis, klausula  baku,  jenis  asuransi,  ketentuan  pembayaran  premi,  besar  manfaat  asuransi, kenetuan pajak, penebusan polis, penggantian polis, masa perjanjian, serta muatan-muatan lain yang mengatur dan memperjelas polis produk ini. 9
Tentunya ketika sudah ada klausula perjanjian yang lengkap di dalam polis tersebut seharusnya  sudah  menjadi  undang-undang  dan  juga  aturan  yang  mengikat  kedua  belah pihak karena disitu sudah jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, hal tersebut sendiri termuat  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  selain  itu  juga  bila terdapat  para  pihak  yang  melanggar  kesepakatan  perjanjian  tersebut  tentulah  pada akhirnya dapat kita lihat sebagai suatu wanprestasi pada perjanjian tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam hal ini PT. Asuransi Jiwasraya dapat dikatakan lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Karena pada dasarnya perjanjian asuransi dapat dinyatakan sah setelah adanya kesepakatan antara  penanggung  dan  tertanggung  dimana  pembaran  premi  telah  dilakukan,  dan  di perjanjian itu sendiri termuat hak manfaat yang harusnya diterima para pemegang polis saat masa asuransi berakhir.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  nasabah  yang  dirugikan  PT. Asuransi Jiwasraya, dimana di Jombang sendiri permasalahan tersebut juga menimpa salah satu nasabah, dimana nasabah ini menginvestasikan dananya kepada penanggung yakni PT. Asuransi  Jiwasraya.  Saat  itu  suami  istri  menempatkan  dananya  di  cabang  PT.  Asuransi Jiwasraya  Kediri  yang  terdekat  dari  domisilinya.  Suami  yang  mengumpulkan  dananya selama  bekerja  di  perusahaan  swasta  menginvestasikan  kepada  PT.  Asuransi  Jiwasraya melalui produk asuransi JS Plan Optima senilai Rp. 100 juta. Penyerahan premi dilakukan secara  sekaligus  di  pada  awal  perjanjian  sebesar  100  juta  dengan  masa  perjanjian  polis selama lima tahun. Masa berlakunya polis tersebut selama lima tahun dimulai pada 27 Mei 2015  dan  berakhir  pada  27  Mei  2020.  Sang  istri  yang  setiap  harinya  sebagai  Ibu  Rumah
8 Muhammad Thariq, Sukirno, Paramita Prananingtyas. (2020) “Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Ojk Provinsi Sumatera Barat Di Kota Padang”. Jurnal Notarius Vol 13 Nomor 1. hlm 113
9 Henry  K.V.  Paendong.  (2013).  “Perlindungan Pemegang  Polis  Pada  Asuransi  Jiwa  Di  Kaitkan  Dengan  Nilai Investasi”. Jurnal Hukum Unsrat Vol.I/No.6/Oktober-Desember /2013 Edisi Khusus. Hlm. 4
Tangga juga menginvestasikan dananya kepada pihak penanggung PT. Asuransi Jiwasraya melalui  produk  JS  Plan  Optima  sebesar  Rp.  100  juta  secara  sekaligus.  Penyerahan  premi dilakukan secara sekaligus di awal perjanjian sebesar 100 juta dengan masa perjanjian polis lima tahun.
Perjanjian polis tersebut berlaku pada 09 Juni 2015 dan berakhirnya polis pada 09 Juni 2020. Saat masa perjanjian polis  tersebut berakhir, suami istri tersebut  mengajukan klaim asuransinya dan dokumen – dokumen persyaratan penerimaan manfaat yang sesuai pada pasal 18 perjanjian polis kepada perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwasraya, namun perusahaan tersebut menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwasraya belum bisa membayarkan manfaat  dari  suami  istri  tersebut.  Kenyataanya  hingga  saat  ini  belum  ada  manfaat  yang diterima oleh nasabah suami isri  tersebut dan nasabah pemegang polis lainnya dari pihak PT.  Asuransi  Jiwasraya,  berkaca  dari  hal  tersebut  tentunya,  secara  tersirat  hal  tersebut sendiri telah termasuk suatu wanprestasi mengingat dalam hal ini PT.Asuransi Jiwasraya lalai dalam melakukan tata kelola uang yang investasikan nasabah pemegang polis dengan dalam bentuk reksadana dan saham kepada perusahaan yang kinerja keuangannya kurang bagus,  dimana  pada  akhirnya  mengakibatkan  PT.  Asuransi  Jiwasrraya  sampai  sekarang belum membayarkan manfaat pada nasabah pemegang polis.
Berdasarakan  uraian  diatas  tentunya  ini  sangat  menimbulkan  banyak  kerugian kepada  para  nasabah  pemegang  polis  dari  produk  JS  Plan  dari  PT.  Asuransi  Jiwasraya, dimana mereka pada akhirnya tidak mendapatkan manfaat dari polis yang ia tanggungkan di PT. Asuransi Jiwasraya, selain itu juga sampai saat inipun akibat keteledoran PT. Asuransi Jiwasraya  dalam  mengelola  dan  menginvestasikan  uang  para  nasabah,  sampai  saat  ini sendiri  banyak  nasabah  yang  belum  bisa  melakukan  klaim  pada  produk  asuransi  yang mereka pilih, dan juga belum mendapat kejelasan terkait baik itu klaim maupun manfaat pada harta yang mereka asuransikan. Padahal dalam perjanjian polis JS Plan PT. Asuransi Jiwasraya sendiri pada  Pasal 20 termuat bahwasannya asuransi  akan dibayarkan setelah dikurangi  kewajiban  pemegang  polis  kepada  penanggung  maksimal  ialah  14  hari  pasca dipenuhinya syarat pengajuan klaim yang lengkap dan benar.
Pernyataan tersebut sebenarnya sudah selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 31  Ayat  3  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  dimana  sudah seharusnya perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan nasabah dengan suatu proses yang cepat, sederhana, dan adil. Namun melihat realita masalah yang hadir saat ini sendiri banyak pemegang polis banyak mengalami kerugian karena belum menerima klaim dan  manfaat  dari  apa  yang  mereka  asuransikan,  namun  memang  yang  menjadi  kendala tersendiri,  memang  dalam  perjanjian  tersebut  kurang  secara  spesifik  mengatur bahwasannya  jika  pihak  PT.  Asuransi  Jiwasraya  melakukan  wanprestasi  akan  dapat dikenakan hukuman atau ganti rugi sebagai mana mestinya, dalam perjanjian tersebut tidak termuat  suatu  klausula  dimana  adanya  kewajiban  yang  dilakukan  pihak  PT.  Asuransi Jiwasraya jika dia melakukan suatu kesalahan yang merugikan nasabahnya dalam perjanjian polis tersebut. Namun tentunya itu bukan sebuah fakta konkret yang tidak bisa digagugugat, mengigat  dalam  kasus  ini  sendiri  kesalahan  PT.  Asuransi  Jiwasraya  cukup  fatal  dimana teledor dan kurang cermat dalam mengelola dana investasi para nasabah, tentunya terkait masalah ini perlu tetap tanggung jawab penuh PT. Asuransi Jiwasraya dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran manfaat kepada nasabahnya, dan juga para nasabah tentunya tetap perlu bergerilya dengan suatu upaya hukum untuk menuntut hak yang telah dilanggar oleh perusahaan ini.

## Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya Dalam Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa
Perusahaan  asuransi  ketika  sudah  bersepakat  dengan  nasabah  pada  suatu perjanjian  asuransi  dan  menandatangi  suatu  polis,  dimana  dia  sebagai  penaggung  atas sejumlah uang yang diberikan oleh tertanggung, sudah seharusnya ketika tempo waktu yang diperjanjjikan  habis  dapat  mengembaikan  premi  kepada  tertanggung  selama  syarat  dan
kewajiban  sudah  dilakuka  dengan  benar  dan  tepat.  Namun  pada  persoalan  PT.  Asuransi Jiwasraya ini sendiri sudah termasuk suatu penyelewengan, dimana dana invetassi nasabah digunakan asal-asalan dan kurang teliti pada perusahaan yang kurang baik dalam mengelola keunagan, dan pada akhirnya berimbas pada terhambatnya nasabah dalam melakukan klaim dan mendapatkan manfaat. Padahal sesuai apa yang diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi harusah dalam melakukan tata kelola perusahaanya harus dilakukan secara baik karena hal tersebut cukup berpengaruh pada kredibiltas perusahaan, karena jika tidak tentunya mengandung resiko yang besar, tentu pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang gagal membayar manfaat nasabah ini sebuah kesalahan besar yang diawali tata kelola keuangan perusahaan yang kurang baik, dimana  sampai  sekarang  belum  ada  titik  terang  kapan  klaim  dan  manfaat  yang  sudah seharusnya diperoleh nasabah dapat diklaim.
Padahal dalam perundang-undangan kita sendiri sudah jelas PT. Asuransi Jiwasraya sudah  seharusnya  tetap  berkewajiban  membayarkan  manfaat  dan  melayani  klaim  sesuai dengan polis yang disepakati dengan nasabah. Pada perjanjian polis tepatnya pada Pasal 20 Ayat  2,  sudah  seharusnya  penyerahan  manfaat  sendiri  dilakukan  dalam  tempo  14  hari setelah  tertanggung  mengajukan  klaim  pada  asuransinya,  selain  itu  dalam    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, maksimal ialah 30 hari suatu klaim harus dibayarkan sejak  adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sesuai  dengan  kesepakatan  awal  adanya Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perasuransian  berujar  bahwasannya  suatu  perusahaan  asuransi  pada  dasarnya  dilarang menghambat penyelesaian pembayaran suatu klaim maupun mengingkarinya dengan tidak membayar klaim dari nasabah, karena memang PT. Asuransi sendiri dalam perkara gagal bayar manfaat para nasabah ini  sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan di awal dan juga belum membayar manfaat atas klaim yang diajukan oleh nasabah karena berawal dari uang  premi  yang  disetorkan  nasabah  tidak  dikelola  dengan  hati-hati  dan menyalahgunakannya dalam investasi yang kurang tepat.
Sesuai uraian diatas sendiri sudah selayaknya PT. Asuransi Jiwasraya tidak  lepas tangan,  dan  harus  bertanggung  jawab  dalam  penyelesaian  masalah  keterlamabatan pembayaran manfaat kepada nasabahnya, entah dengan mencicil pembayaranya ke nasabah ataupun meminta bantuan ke OJK untuk membantu menyelesaian perkara ini, karena pada Pasal 28 perjanjian polis sendiri bersabda jika memang terdapat perselisihan maka langkah awal yang harus ditempuh harusnya terlebih dahulu suatu musyawarah antara pihak, lalu jika suatu musyawarah tidak berhasil  maka dapat dilakukan langkah selanjutnya dengan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), 10 dan jika masih bergulir maka sengketa tersebut  dapat  dilanjutan  melalui  OJK,  dan  jika  masih  belum  menemui  titik  terang  maka persoalan  tersebut  dapat  dibawa  ke  rana  hukum,  jadi  agar  tidak  semerta-semerta  PT. Asuransi  Jiwasraya  ini  dapat  lepas  tangan  atas  permasalahan  yag  terjadi  saat  ini  perihal gagal  bayarnya  mereka  pada  pembayaran  manfaat  kepada  para  nasabah,  jadi  perlunya tanggung  jawab  PT.  Asuransi  Jiwasraya  ini  dengan  tetap  membayarkan  manfaat  dan melayani  klaim  para  nasabah  dengan  cara  apapun  demi  keadilan  bersama  dan  juga mengembalikan kredibilitas dan kepercayaan pada PT. Asuransi Jiwasraya sendiri. 11 Selain itu juga sembari menunggu kejelasan pembayaran manfaat dari PT. Asuransi Jiwasraya sendiri yang sampai sekarang masih belum ada kejelasan yang konkret, karena memang dari pimpinan mereka saja menyuruh masyarakat yang dirugikan untuk bersabar pada  persoalan  gagal  bayar  ini,  dan  juga  hanya  menjanjikan  waktu  tidak  pasti  terkait pembayarannya, dengan adanya pernyataan tersebut sendiri tentunya bukan jawaban yang diinginkan oleh para nasabah yang dirugikan dalam perkara ini, tentuya sembari perkara ini
10 Andi  Muhammad  Reza  Pahlevi  N,  Fandi  Ramadhan.  (2018)  ”ProsesPenyelesaian  Sengketa  Perasuransian  Di  Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI”). Jurnal Binamulia Hukum, V ol 7. No.2. hlm. 185
11 Wahyu Eko Nugroho, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas. ( 2016) “Peran Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Atas Bukti Klaim “Apa Adanya ”. Diponegoro Law Journal . Vol.5. No.3. hlm..4
bergulir  nasabah  yang  dirugikan  dalam  perkara  gagal  bayar  PT.  Asuransi  Jiwasraya  ini, mereka  sudah  selayaknya  mengajukan  suatu  upaya  hukum  baik  itu  secara  non  litigasi seperti mediasi melalui musyawrah, mediasi melalui lembaga-lembaga pemerintah seperti BMAI,  OJK  dimana  nantinya  akan  diberikan  saran  maupun  keputusan  yang  dapat menerangkan kasus ini, selain itu jika tidak berhasil langsung saja dapat dilakukan dengan suatu  upaya  hukum  dengan  mengajukan  suatu  gugatan Class  Action/ Gugatan  bersama maupun sendiri pada wanprestasi yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya pada persoalan gagal bayarnya mereka pada manfaat yang harusnya dibayarkan kepada nasabah ini kepada Pengadilan Negeri setempat.
Penyelesaian perkara gagal bayarnya ini sendiri sebenarnya sudah bergulir sejak 2018 sampai sekarang namun juga belum ada solusi konkret untuk mengembalikan uang dari  para  nasabah,  dimana  dimulainya  dengan  jalur  musyawarah  antara  PT.  Asuransi Jiwasraya dengan  para  nasabah namun juga tidak mendapatkan jalan temu  untuk segera terbayarkannya manfaat untuk para nasabah, hingga selanjutnya kemudian para nasabah sendiri  melaporkan  kasus  ini  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  guna  mendapatkan  suatu penyelesaian, dan juga mereka mengharapkan PT. Asuransi Jiwasraya dapat dijatuhi suatu sanksi  tegas  karena  sudah  lalai  dalam  mengelola  uang  yang  disetor  nasabah  dengan mengivestasikannya secara sembarangan tanpa kecermatan.
Meskipun sudah dilaporkan ke OJK pun belum ada titik terang penyelesaiannya pada poin intinya yaitu terbayarnya manfaat yang sudah seharusnya didapatkan oleh  nasabah dari  PT.  Jiwasraya,  dan  juga  tidak  adanya  penjatuhan  sanksi  administratif  OJK  pada  PT. Jiwasraya.  Hingga  pada  akhirnya  pada  September  2019  sendiri  beberapa  nasabah mencobanya  dengan  membawanya  ke  jalur  litigasi,  dengan  suatu  gugatan  waprestasi  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  tetapi  pada  akhirnya  hakim  memutuskan  gugatan penggugat  tidak  dapat  diterima  karena  menurut  pertimbangan  hakim,  guugatan  yang diajukan tidak melibatkan bank, dan adapun juga perkara ini dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana akhirnya berhasil menjerat beberapa orang dari struktural PT. Asuransi Jiwasraya yang memang terindikasi melakukan sebuah perbuatan korupsi, namun lagi-lagi benang merah pembayaran manfaat nasabah pemegang polis dengan segera kepada nasabah yang dirugikan PT. Asuransi Jiwasraya belum juga menemui titik terang yang jelas akan dibayarkan kapan waktunya pada manfaat pembayaran yang seharusnya ia terima oleh para nasabah pemegang polis di PT. Asuransi Jiwasraya
Memang  pada  akhirnya  perkara  ini  cukup  pelik,  dan  cukup  susah  untuk  segera diselesaikan dan juga dicarikan solusi  bersama yang terbaik kepada kedua  pihak,  namun kembali  lagi  ini  tetalah  sebuah  tanggung  jawab  yang  tetap  wajib  dituntaskan  oleh  PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara apapun, misal dengan mencicil pembayaran manfaat kepada mereka  pemegang  polis,  maupun  membayar  sebagian  dulu  dari  total  keseluruhan pembayaran, selain itu para nasabah juga tetap perlu bersuara baik di tingkat nasional agar publik  juga  tahu  permasalahan  ini  selain  mengupayakan  suatu  upaya  hukum  untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu perlu juga andil pemerintah agar segera menyelesaikan perkara ini.

## PENUTUP
Dikarenakan  kesalahan  dalam  pengolahan  dana  dan  penginvestasian  dana  yang ditanggungkan oleh para nasabah, PT. Asuransi Jiwasraya kurang cermat dan teliti dalam menginvestasikan  dana  nasabah  pada  perusahaan  yang  kurang  berkompeten  mengelola investasi tersebut, hal itu tentunya melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari para nasabah. Hingga pada akhirnya mereka mengumumkan gagal bayar manfaat pada mereka nasabah pemegang polis, tentunya hal tersebut tentunya menjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian karena tidak dapat membayarkan manfaat klaim para pemegang polis, lalu juga PT. Asuransi Jiwasraya telah melanggar Pasal 31 Ayat 3  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  yang  memuat
bahwasannya  sudah  seharusnya  perusahaan  wajib  menangani  klaim  dan  keluhan  para nasabah  dengan  proses  yang  cepar,  sederhana,  dan  adil.  PT.  Asuransi  Jiwasraya  harus bertanggung jawab penuh atas masalah gagal bayar manfaat pemegang polis yang terjadi saat ini, Padahal dalam Polis sendiri tepatnya pada Pasal 20 Ayat 2 sendiri pembayaran klaim polis  harus  dilakukan  selambat-lambatnya  sejak  syarat  klaim  dipenuhi  oleh  tertanggung, terkait  penyelesaian  masalah  ini  dapat  dilakukan  suatu  upaya  hukum  baik  itu  secara nonlitigasi  melalui  OJK,  BMAI  lalu  juga  dapat  berlanjut  ke  dalam  jalur  litigasi  melalui Pengadilan Negeri guna mengajukan suatu gugatan wanprestasi

## Saran
Saran  yang  bisa  diberikan  penulis  dalam  ulasan  penelitian  ini  ialah  Pemerintah  sebagai pihak yang menaungi perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya dalam naungan BUMN, dalam hal ini  harus  ikut  turut  serta  membantu  menyelesaikan  kasus  gagal  bayar  ini,  agar  kasus  ini cepat  selesai,  dan  para  nasabah  segera  mendapat  kejelasan  mengenai  manfaat  dari pemegang polis kapan akan segera diberikan. Selain itu juga pemerintah perlu mengevaluasi besar-besaran  perihal  perusahaan  asuransi  yang  ada  di  Indonesia,  dan  juga  tidak  ragu memberlakukan  sanksi  yang  tegas  pada  perusahaan  asuransi  yang  menyimpang  guna menanggulangi hal ini terjadi lagi di kemudian hari. Para nasabah yang dirugikan juga perlu tetap berupaya sampai haknya terpenuhi baik itu melalui suatu upaya hukum lanjutan, dan juga tetap bersuara di publik supaya issu ini diketahui publik dan tidak hilang begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asikin, Zainal. (2013). Hukum Dagang Cet.1 , Jakarta: Rajawali Pers.
Amiruddin,  Zainal  Asikin,  (2016). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,    Jakarta:  Rajawali Pers.
Danarti,Dessy. (2011). Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman, Jakarta: Gramedia.
Imbawani Djoko, (2011). Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: Setara Press.
Junaedy A Ganie. (2013). Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Sinar Grafika.
Miru Ahmadi, (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Persada. Muhammad, Abdulkadir. (2015). Hukum Asuransi Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, (1989). Hukum Asuransi Indonesia , Jakarta: Bina Aksara. Rejeki  Sri  Hartono,  (1992). Hukum  Asuransi  Dan  Perusahaan  Asuransi ,  Bandung:  Sinar Grafika.
Sastrawidjaja, (2003). Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Jakarta: Alumni. Soemitra A. (2010). Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media. Rastuti, Tuti. (2011). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta:Pustaka Yustia

## Artikel Jurnal
Andi Muhammad Reza Pahlevi N, Fandi Rama dhan. (2018) ”Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian Di Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI”). Jurnal Binamulia Hukum, Vol 7. No.2.
Dudi  Badruzaman,  (2019),  Perlindungan  Hukum  Tertanggung  dalam  Pembayaran  Klaim Asuransi Jiwa, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.3 Nomor 1.
Henry K.V. Paendong. (2013). “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi”. Ju rnal Hukum Unsrat Vol.I/No.6/Oktober-Desember /2013 Edisi Khusus.
Muhammad  Thariq,  Sukirno,  Paramita  Prananingtyas.  (2020)  “Pelaksanaan  Pengawasan Asuransi  Jiwasraya  Oleh  Ojk  Provinsi  Sumatera  Barat  Di  Kota  Padang”.  Jurnal Notarius Vol 13 Nomor 1.
Nidya Waras  Sayekti.    (2020)  “Permasalahan  PT.  Asuransi  Jiwasraya:  Pembubaran  atau Penyelamatan”.. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol XII Nomor 2.
Wahyu  Eko  Nugroho,  Rinitami  Njatrijani,  Paramita  Prananingtyas. ( 2016) “Peran  Badan Mediasi  Dan  Arbitrase  Asuransi  Indonesia  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Klaim Asuransi Jiwa Atas Bukti Klaim “Apa Adanya ”. Diponegoro Law Journal . Vol.5. No.3.

## Internet
Wibi  Pangestu  P,  (2019).  Ini  Kisah  Produk  JS  Plan  yang  Bikin  Jiwaraya  Hancur.  Diambil Kamis, 03 Juni 2021.
https://finansial.bisnis.com/read/20191223/215/1183867/ini-kisah-produk-js-plan- yang-bikin-jiwasraya-hancur.
PT. Asuransi Jiwasraya. (2018). Syarat dan Ketentuan JS Plan PT. Asuransi Jiwasraya,(2018) diakses pada Selasa, 25 Mei 2021. https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/product/bancassurance/js-proteksi-plan,

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 5618)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi. (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3467)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  73  Tahun  1992  tentang  Penyelenggaraan  Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  81  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No  442/KMK.06/2003  tentang Penyelenggaraan Usaha Perushaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2016  Tentang  Kesehatan  Keuangan  Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2016 Nomor 323)