PROBLEMATIKA YURIDIS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN  HUKUM  DALAM  PELAYANAN KESEHATAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JURIDICAL  PROBLEMS  AND  LEGAL  PROTECTION PRINCIPLES  IN  REMOTE  HEALTH  SERVICES  USING INFORMATION AND COMMUNICATION

## TECHNOLOGY
Mohammad Hilman Mursalat a , Efa Laela Fakhriah b , Tri Handayani c

## ABSTRAK
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai pada tahap  bidang  kesehatan  dimana  tidak  hanya  dalam  implementasi Sistem  Informasi  Kesehatan  (SIK),  tetapi  juga  dalam  penyediaan layanan kesehatan. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam bidang  kesehatan  atau e-health dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  medis  agar  penerima  dan  pemberi  pelayanan kesehatan  semakin  mudah  dalam  memberikan  suatu  pelayanan kesehatan.  Pemberian  pelayanan  kesehatan  pun  telah  mengalami perubahan  signifikan  yang  cepat  selama  pandemi COVID-19 dan dalam  rangka  menekan  penyebaran COVID-19 untuk  tetap melaksanakan  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  maka pemberian  kesehatan  jarak  jauh  dengan  menggunakan  TIK  atau disebut Telemedicine semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut  memicu munculnya layanan kesehatan berbasis digital atau platform e-Health tanpa  adanya  suatu  validasi,  kewenangan  khusus serta regulasi yang cukup. Secara prinsip platform layanan kesehatan tersebut  serupa  dengan Telemedicine karena  memberikan  pelayanan kesehatan  secara  jarak  jauh,  namun  apabila  mengacu  definisi operasional Telemedicine dalam  perundang-undangan  jelas  kedua layanan  ini  berbeda  pada  mekanisme  pelaksanaan.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan Telemedicin e di
Indonesia dan bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi penerima pelayanan  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan  dalam  pelaksanaan Telemedicine .  Menggunakan  metode  penelitian  dengan  pendekatan yuridis  normatif,  bahwa  sejatinya  perlindungan  hukum  terhadap penyelenggaraan Telemedicine itu  sendiri  merupakan  amanat  dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum secara adil.
Kata kunci: perlindungan hukum; telemedicine ; covid-19 ; e-health.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: hilman.mursalat@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: efa@unpad.ac.id
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Ir.  Soekarno  Km.21  Jatinangor,  Sumedang,  email: tri.handayani@unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 2 Agustus 2022
Artikel diterbitkan:
30 November 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v4i1.986 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Information and Communication Technology has made progress at the health stage which is not only in the implementation of the Health Information System (SIK), but also in the provision of health services. An integrated information technology system in the health sector or e-health is used to improve the quality of medical services so that it is easier for recipients and health service providers to provide health services. The provision of health services has also undergone significant rapid changes during the COVID-19 pandemic and  in  order  to  suppress  the  spread  of  COVID-19  to  continue  to  provide  services  to  the  community, providing remote services using ICT or called Telemedicine is growing in Indonesia. These developments trigger the emergence of digital-based health services or e-Health platforms without any validation, special authority  and  adequate  regulations.  In  general,  the  health  service  platform  is  similar  to  Telemedicine because it provides health services remotely, but referring to the operational definition of Telemedicine in the law, these two services differ in the implementation mechanism. This study aims to analyze the extent of the regulation of Telemedicine in Indonesia and the principles of legal protection for recipients of health services  and  health  workers  in  implementing  Telemedicine.  Using  a  research  method  with  a  normative juridical approach, that in fact legal protection for the implementation of Telemedicine itself is a mandate from the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which states that everyone has the right to recognition, guarantee, protection, law and equal treatment in Indonesia before the law fairly.
Keywords: protection law; telemedicine; covid-19; e-health.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kepulauan yang jumlah penduduknya sebesar 271 juta jiwa  (2019), 1 diproyeksikan  terus  meningkat  yang  tersebar  di  16.766  pulau  (2021). 2 Kondisi  geografis  tersebut  menyebabkan  persebaran  penduduk  di  Indonesia  tidak merata sehingga masih banyaknya penduduk yang kesulitan untuk mengakses Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  (Fasyankes)  serta  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  di  bidang kesehatan  baik  kesediaan  Tenaga  Medis  ataupun  Tenaga  Kesehatan  yang  berada  di daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan, dan suatu kepulauan. Selain itu, salah satu faktor  belum  tercapainya  derajat  kesehatan  yakni  belum  menunjangnya  sarana  dan prasarana  kesehatan  sehingga  kebutuhan  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan kesehatan dirasa belum tercukupi.
Saat ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu cepat. Kemajuan teknologi telah merambah keberbagai bidang kehidupan manusia salah satu kemajuan teknologi  informasi  pada  bidang  kesehatan.  Kemajuan  teknologi  dalam  bidang kesehatan  pun  sangat  berkembang  pesat,  sehingga  banyak  temuan-temuan  yang didapatkan dengan bantuan teknologi informasi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri.  Pelayanan  kesehatan  berbasis  teknologi  informasi  tengah  mendapat  banyak perhatian dunia. Terutama disebabkan oleh janji dan peluang bahwa teknologi mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. 3
1 https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/.(Diakses 19 Oktober, 2022).
2 https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002- 2016.html (Diakses, 20 Juni,2022).
3 Ahmad  Yani.  (2018).  Pemanfaatan  Teknologi  dalam  Bidang  Kesehatan  Masyarakat. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Palu. Vol, 8 (1).
Dalam  upaya  peningkatan  (promotif),  pencegahan  (preventif),  penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabitatif) saat ini perlu didukung dengan sarana teknologi agar lebih efektif, efisien sehingga dapat memudahkan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat walaupun sejatinya kondisi geografis, persebaran SDM Kesehatan, serta Fasyankes di Indonesia belum dirasa cukup dan ditambahnya penyebaran Covid- 19 yang  masif  yang  membuat  pemerintah  terus  berupaya  membuat  suatu  kebijakan dalam rangka menanggulangi penyebarannya.
Dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  pun  telah  mengalami  perubahan signifikan yang cepat selama pandemi Covid-19 karena perlu menyesuaikan kondisi saat ini yaitu salah satunya dengan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh salah satunya dengan  pembatasan  pelayanan  kesehatan  secara  tatap  muka  melalui  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  atau  disebut Telemedicine .  Saat  ini,  Kementerian Kesehatan  telah  mengembangkan  layanan Telemedicine yaitu  Temenin  ( Telemedicine Indonesia)  yang menghubungkan  63  Rumah  Sakit  dengan  status Pengampu  dan  174 Rumah sakit atau Puskesmas dengan status Diampu di seluruh Indonesia. 4
Penyelenggaraan Telemedicine di Indonesia sangat berkembang cepat dan itulah mengapa Telemedicine tidak hanya penting dalam inovasi kesehatan tetapi juga dalam praktiknya dirasa cepat, efektif dan efisen. Seiring kondisi tersebut, juga memicu banyak platform di bidang kesehatan muncul tanpa adanya suatu validasi, kewenangan khusus serta regulasi yang cukup dan seolah pemerintah melonggarkannya. Ide transformasi digital Telemedicine sebagai social phenomen yang disikapi secara progresif diharapkan agar hukum bisa mengakomodir berbagai kepentingan sosial tanpa harus menodai nilai kemanusiaan. 5 Platform bidang kesehatan harus tetap memperhatikan keamanan bagi pengguna dan pemberi jasa kesehatan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif yang berfokus mengkaji suatu kaidah atau norma dalam suatu peraturan perundang- undangan ( statue approach ). Bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan Telemedicine dan  serta  bahan  hukum sekunder  yang  berasal  dari  berbagai  literatur,  jurnal,  artikel  dan  rujukan  elektronik lainnya. Selanjutnya, pengkajian prinsip perlindungan hukum terhadap penerima dan pemberi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Telemedicine , penulis menggunakan
4 https://temenin.kemkes.go.id/list_rs/ [Accessed Juni 28, 2022]
5 Kanisius. (2008). “Good” or “Goodness” is a relative term. A thing is called good in relation with a person. The aspect of goodness changen ot only whenthe object changes but also in the changes. Louis Leahy. Human Being, Philophical Approach , Yogyakarta. Dominant Tendency. 181:”
pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur yang relevan serta mencakup buku-buku, artikel jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan .

## PEMBAHASAN
Perkembangan Pengaturan Telemedicine di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  di  Asia  Tenggara  dimana pada  era  revolusi  industri  4.0  ini  masih  memiliki  berbagai  tantangan  dalam  bidang pelayanan  kesehatan  antara  lain  masih  terbatasnya  sarana  dan  prasarana,  adanya kesenjangan sosial dalam pemberian pelayanan kesehatan, belum meratanya distribusi SDM  kesehatan  yang  tidak  sejalan  dengan  kompetensi  SDM  yang  dibutuhkan masyarakat,  serta  dukungan  terhadap  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  yang  masih kurang. Selain tantangan tersebut, dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan secara tatap  muka  oleh  pasien  dan  dokter,  seringkali  sulit  diwujudkan  karena  terkendala secara geografis yang mana sulit dijangkaunya akses pelayanan kesehatan pada suatu daerah  terpencil. 6 Penyebaran  fasyankes  di  Indonesia  tidak  merata  karena  hanya terpusat  pada  beberapa  wilayah  tertentu  saja  seperti  pulau  Jawa  dan  Sumatera sedangkan wilayah lainnya masih dirasa belum terpenuhi.
Pada bulan  Maret  tahun  2020 lalu,  Indonesia  melaporkan  adanya  kasus Corona Virus  Disease  2019 (Covid-19) sebanyak  dua  kasus.  Sampai  bulan  Juni  Tahun  2022, dilaporkan sebanyak 6.080.451 orang terkonfirmasi Covid-19 di 34 Provinsi Indonesia. 7 Dalam  jangka  waktu  dua  tahun,  penyebaran Covid-19 di  Indonesia  begitu  pesat  dan setiap  harinya  kasus  terkonfirmasi  semakin  bertambah.  Kondisi  pandemi Covid-19 menuntut  Fasyankes  untuk  melakukan  revolusi  teknologi  dibidang  kesehatan  agar tujuan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  tetap  terlaksana. Selain dituntut untuk pembaharuan sistem teknologi, Fasyankes wajib membuat aturan dalam  penerapan  protokol  kesehatan  untuk  meminimalisir  penyebaran Covid-19 . Penyebaran Covid-19 di  Indonesia  yang  masif  membuat  pemerintah  terus  berupaya membuat  berbagai  regulasi  dalam  rangka  menanggulangi  penyebarannya  sehingga dalam pemberian pelayanan kesehatan di Indonesia pun telah mengalami perubahan signifikan  yang  cepat  selama  pandemi Covid-19 karena  perlu  menyesuaikan  kondisi yang  salah  satunya  dengan  pemberian  pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  atau  disebut Telemedicine .
Perkembangan  pelayanan  kesehatan  berbasis  TIK  yang  salah  satunya  adalah Telemedicine menjadi  relevan  pada  saat  ini,  namun  tentu  perlu  didukung  dengan
6 Carolina  Kuntardjo.  (2020).  Dimensi  Etik  dan  Hukum  Telemedisin  di  Indonesia:  Cukupkah  Permenkes  Nomor  20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia?. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan . No.1 Vol. 6.
7 https://covid19.go.id/peta-sebaran. [Diakses 20 Juni, 2022].
penyesuaian regulasi yang tepat karena dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  dengan  sendirinya  perlindungan hukum menjadi unsur yang esensial sehingga tujuan pelayanan kesehatan berbasis TIK pun  harus  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  beberapa pengaturan terkait TIK yang berhubungan dengan Telemedicine , yaitu:
1. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan;
3. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. UU  No.  19/2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit;
6. PP No. 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. PP No. 47/2016 tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan;
8. PMK No. 269/2008 tentang Rekam Medis;
9. PMK No. 2052/2011 tentang Ijin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. PMK  No.  90/2015  tentang  Penyelengaraan  Pelayanan  Kesehatan  di  Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
11. PMK No. 46/2017 tentang Strategi e ‐ Kesehatan Nasional;
12. PMK  No.  20/2019  tentang  Penyelenggaraan  Telemedicine  Antar  Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Permenkominfo No. 4/2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
14. Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
15. Kepmenkes  No.  409/2016  tentang  Rumah  Sakit  Uji  Coba  Program  Pelayanan Telemedicine Berbasis Video Conference dan Teleradiologi;
16. Kepmenkes No. 650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine;
17. Kepmenkes  No.  4829/2021  tentang  Pedoman  Pelayanan  Kesehatan  Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
18. Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2020  tentang Kewenangan  Klinis  dan  Praktik  Kedokteran  Melalui Telemedicine Pada  Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia;
19. Surat  Edaran  No.  HK.02.01.MENKES/303/2020  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Regulasi yang mengatur langsung terkait penyelenggaraan Telemedicine dilandasi pada PMK No. 20/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan  Kesehatan.  Pada  Pasal  1  angka  1  disebutkan  bahwa Telemedicine yaitu
pemberian  pelayanan  kesehatan  jarak  jauh  oleh  profesional  kesehatan  dengan menggunakan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  meliputi  pertukaran  informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan  individu  dan  masyarakat.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  disebutkan bahwa  pelayanan Telemedicine yang  dimaksud  berupa  pelayanan  teleradiologi, teleelektrokardiografi,  teleultrasonografi,  telekonsultasi  klinis,  dan  pelayanan konsultasi Telemedicine lain  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. 8
Namun bila dikaji lebih dalam, pengaturan tersebut hanya mengatur pelayanan Telemedicine yang dilaksanakan antara Fasyankes dengan Fasyankes lain yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan lain. Sejatinya belum mengakomodir seluruh  perkembangan Telemedicine di  Indonesia  baik  pelaksanaan Telemedicine pada saat  kondisi  kegawat  daruratan  (bencana,  pandemi,  dsb)  maupun  pelaksanaan Telemedicine yang diwadahi oleh suatu platform e-health dalam bentuk aplikasi yang pada praktiknya  langsung  menghubungkan  penerima  pelayanan  kesehatan  (pasien)  dan Tenaga Kesehatan (dokter), sehingga peraturan tersebut belum cukup dijadikan suatu acuan keseluruhan pelaksanaan Telemedicine di Indonesia.
Pada  bulan  April  Tahun  2021  lalu,  Pemerintah  mengeluarkan  Surat  Edaran tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan TIK dalam rangka pencegahan Covid-19 . Hal tersebut dilatarbelakangi karena tingginya kasus angka Covid- 19 di Indonesia yang meluas antar daerah, wilayah, serta antar negara. Untuk itu, perlu dilakukan  tindakan  represif  yaitu  dengan  membatasi  pelayanan  kesehatan  secara langsung melalui penggunaan TIK berupa Telemedicine. Surat Edaran tersebut sebagai suatu landasan bagi pemberi layanan kesehatan atau Dokter agar dapat memanfaatkan TIK berupa Telemedicine dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Berdasarkan  teori  hukum,  Surat  Edaran  bukan  jenis  peraturan  ( regeling) dan bukan suatu keputusan ( beschikking ). Surat Edaran merupakan kebijakan ( beleidsregel ) dan  peraturan  semu  ( pseudowetgeving )  yang  dapat  diartikan  sebagai  peraturan  yang disusun  tanpa  dasar  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi yang memerintahkan pembentukannya namun secara materil mengikat umum. Surat Edaran  adalah  suatu  diskresi  yang  mana  keputusan,  tindakan  yang  ditetapkan  dan dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintahan  tersebut  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada (konkret)  sejauh  dalam  suatu  ketentuan  peraturan  perundang-undang  tidak  diatur, tidak lengkap ataupun tidak jelas.
8 Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  20  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Telemedicine Antar  Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Mengkaji  SE  Menteri  Kesehatan  No.  303/2022  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Melalui  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yakni:
1. Suatu diskresia Menteri Kesehatan yang bersifat penting dan mendesak.
2. Sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan TIK berupa Telemedicine dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.
3. Penjelasan bahwa dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan menggunakan TIK  hanya  dapat  dilakukan  oleh  dokter  kepada  pasien  yang  terbatas  pada kondisi pandemi Covid-19 .
Berdasarkan  hal  tersebut,  pelayanan Telemedicine yang  dilakukan  langsung  antara dokter dan pasien melalui TIK dapat dilaksanakan selama dalam masa pandemi Covid- 19 sehingga dapat memberikan kepastian hukum.
Beriringan dengan diterbitkannya Surat Edaran dari Menteri Kesehatan tersebut, ditetapkannya  juga  Peraturan  KKI  Nomor  74/2020  tentang  Kewenangan  Klinis  dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 )  di  Indonesia  sebagai  peraturan  khusus  ( lex  specialis )  untuk  memperkuat landasan  dan  mempertegas  kembali  kepastian  hukum  dalam  pemberian  pelayanan kesehatan secara Telemedicine bagi Dokter pada masa pandemi Covid-19 .
Ruang lingkup dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tersebut dijelaskan bahwa  pelayanan Telemedicine yang  dilakukan  oleh  Dokter  dan  Dokter  Gigi,  dapat secara  langsung  berinteraksi  dengan  pasien  melalui  aplikasi  atau  sistem  elektronik, namun  pelayanan Telemedicine sebagaimana  dimaksud  berupa  Telekonsultasi  dalam moda  daring  tulisan,  suara,  dan/atau  video  secara  langsung  untuk  mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka penegakkan diagnosis. Namun, perlu digaris bawahi  dalam  pelayanan Telemedicine tersebut,  Dokter/Dokter  Gigi  dilarang memberikan Telekonsultasi  dengan pasien secara langsung tanpa melalui  Fasyankes. Pelaksanaan  tersebut  pun  harus  memperhatikan  penilaian  kelaikan  pasien  dan kewajiban membuat rekam medis baik secara manual atau elektronik yang disimpan di Fasyankes.  Selain  itu,  Dokter  dan  Dokter  Gigi  dapat  melakukan  diagrosis  dan  tata laksana pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, pencitraan/radio image, terapi, dan dapat memberikan peresepan obat atau alat kesehatan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. 9
Dokter/Dokter Gigi yang melaksanakan pelayanan Telemedicine harus memiliki Surat  Tanda  Registrasi  (STR)  dan  terkait  Surat  Izin  Pratik  (SIP)  tetap  mengacu  pada fasyankes dimana Dokter/Dokter Gigi tersebut berpraktik. Pelayanan Telemedicine tidak mengenal  suatu  batas  daerah  ataupun  wilayah.  Hasil  pelayanan Telemedicine harus
9 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia
tercatat baik secara digital ataupun manual yang mana hasil catatan tersebut digunakan oleh  tenaga  medis/tenaga  kesehatan  selaku  pemberi  pelayanan  sebagai  dokumen rekam  medis.  Pemberi  pelayanan Telemedicine bertanggung  jawab  atas  rekam  medis tersebut dan kerahasiannya harus dijaga. 10
Pada 6 Juli 2021, Menteri Kesehatan telah menetapkan Kepmenkes No. 4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) .  Salah  satu  pertimbangan  disusunnya  aturan  tersebut adalah  untuk  pemanfaatan  TIK  agar  dalam  pelayanan Telemedicine terutama telekonsultasi,  dapat  diberikan  langsung  kepada  pasien  yang  terkonfirmasi Covid-19 . Dalam pelaksanaannya, harus tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola klinis yang efektif dan optimal. Pelayanan Telemedicine tersebut berupa informasi kesehatan, diagnosi,  evaluasi  kondisi  kesehatan  pasien,  diagnosis,  pencegahan  perburukan, pengobatan, pelayanan kefarmasian, dan pemantauan terhadap pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri.
Tujuan  mendasar  disusunnya  pedoman  tersebut  agar  dokter  atau  tenaga kesehatan  dapat  memantau  pasien Covid-19 yang  melakukan  isolasi  mandiri  melalui Telemedicine serta untuk mengendalikan rujukan pasien Covid-19 ke Fasyankes dan juga merupakan  suatu  upaya  pencegahan  bilamana  terjadi  perburukan  kondisi  kesehatan pada  pasien  tersebut. 11 Pelayanan  kesehatan  melalui Telemedicine yang  dilakukan Fasyankes tersebut dapat menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan sendiri atau bekerjasama  dengan  aplikasi  lain  milik  pemerintah  atau  swasta  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Legal Standing Pada Aplikasi Layanan Kesehatan atau Platform E-Health Seiring perkembangan Telemedicine dan semakin masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia, memicu munculnya banyak layanan kesehatan berbasis digital atau platform e-Health yang  berbentuk  sebuah  aplikasi.  Secara  prinsip platform  e-health ini  serupa dengan penyelenggaraan Telemedicine karena memberikan pelayanan kesehatan secara jarak  jauh  menggunakan  TIK.  Namun,  seperti  telah  Penulis  sampaikan  diatas  jenis kedua  layanan  medis  ini  berbeda. Telemedicine harus  dilaksanakan  antara  Fasyankes yang  dilaksanakan  oleh  Dokter/Tenaga  Kesehatan  yang  memiliki  Surat  Izin  Praktik pada  Fasyankesnya.  Dalam  penanggulangan  penyebaran Covid-19 dan  membatasi pelayanan kesehatan secara tatap muka melalui pemanfaatan TIK, Telemedicine dapat dilaksanakan oleh Dokter kepada pasien dengan memperhatikan berbagai kewenangan klinis.
10 Surat Edaran Kementerian Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan TIK Dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
11 Ibid.
Pelayanan  kesehatan  dalam  pada  aplikasi  yang  saat  ini  berkembang  pesat  di Indonesia  ini  merupakan  sebuah platform digital  yang  memiliki  konsep  agar penggunanya  dapat  berkonsultasi  langsung  dengan  para  dokter.  Aplikasi  layanan kesehatan  tersebut  bukan  merupakan  penyelenggara  pelayanan  kesehatan  karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh (Telemedicine), harus melibatkan Fasyankes sebagai pemberi konsultasi dan  Fasyankes  peminta  konsultasi.  Fasyankes  pemberi  konsultasi  adalah  Fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi Telemedicine seperti rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Pelayanan kesehatan berbasis digital merupakan bentuk sarana atau media platform agar mempermudah  pencarian dalam layanan kesehatan.
Hakikatnya,  penggunaan  aplikasi  bidang  kesehatan  ini  mempunyai  berbagai manfaat seperti lebih efisien dari sisi waktu dan lebih cepat, biaya yang murah serta pelaksanaannya yang dirasa mudah karena dapat diakses di manapun dan kapanpun tanpa  harus  mengantri  untuk  mendapatkan  penjelasan  dari  dokter. 12 .  Namun perkembangan  teknologi  dibidang  kesehatan  bagaikan  pedang  bermata  dua  karena selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan peradaban manusia sekaligus menjadi perbuatan melawan hukum bila pelaksanaannya tidak  sesuai  kaidah/norma  yang  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  sehingga perlu adanya pengaturan khusus untuk merangkul itu semua.
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  46  Tahun  2017  tentang  Strategi  E-Kesehatan Nasional didefinisikan bahwa e-Kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi  untuk  pelayanan  dan  informasi  kesehatan,  yang  bertujuan  agar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pelaku usaha e- health  harus  terdaftar  di  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  sebagai penyelenggara sistem elektronik dan secara teknis harus memiliki standar, pembinaan dan pengawasan regulator dari kesehatan. 13 Dalam Pasal 8 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Telemedicine  antar  Fasyankes,  menyinggung  terkait aplikasi.  Aplikasi  yang  dimaksud  sebagai  salah  satu  syarat  pelaksanaaan  pelayanan Telemedicine bagi Fasyankes . Pada Pasal 12 ayat (3) mempertegas bahwa aplikasi harus disediakan  oleh  Kementerian  Kesehatan.  Bila  aplikasi  tersebut  dikembangkan  secara mandiri,  maka  harus  teregistrasi  di  Kementerian  Kesehatan  dalam  rangka interoperabilitas  (berupa  data  agregat  Pelayanan  Telemedicine)  data  secara  otomatis dan  real  time.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  aplikasi  dalam  pelaksanaan Telemedicine
12 Bach, R. L., & Wenz, A. (2020). “ Studying health-related internet and mobile device use using web logs and smartphone records ”. PLoS ONE , 15 (6). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234663
13 https://www.kominfo.go.id/content/detail/17698/layanan-kesehatan-dan-kemajuan-teknologi-digital/0/sorotan_ media. (diakses 20 Juni 2022)
disediakan  oleh  Fasyankes  Penerima  dan  Fasyankes  Peminta  yang  harus  teregistrasi bukan dilaksanakan oleh sebuah platform e-health dalam bentuk sebuah aplikasi.
Platform e-health atau aplikasi layanan kesehatan saat ini marak digunakan dengan mudah  pada smartphone dengan  langkah  awal  mengunduh  aplikasi,  melakukan registrasi,  mengisi  data  pribadi  sampai  memilih  dokter  mana  yang  akan  dimintai konsultasi.  Penggunaannya  lebih  mudah  dan  praktis  dibanding  dengan Telemedicine namun kondisi tersebut perlu diatur secara jelas agar dapat memberikan perlindungan hukum  bagi  penerima  dan  pemberi  pelayanan  pada  aplikasi  tersebut.  Keberadaan platform e-health dibidang kesehatan yang berbentuk aplikasi menjadi relevan di masa pandemi seperti ini namun tentu perlu didukung dengan penyesuaian regulasi  yang tepat karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara  Indonesia  adalah  negara  hukum,  dengan  sendirinya  perlindungan  hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan kata lain perlindungan hukum bagi pemberi  dan  penerima  jasa  layanan  kesehatan  berbasis  digital  perlu  mendapat pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Tujuan pelayanan  kesehatan  berbasis  digital  harus  sesuai  dengan  amanah  peraturan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tentang  Kesehatan  berserta  peraturan turunanannya.

## Problematika  Yuridis  dalam  Pemberian  Pelayanan  Kesehatan  Jarak  Jauh Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Telemedicine)
Seperti yang diketahui, secara umum pelayanan kesehatan diberikan oleh tenaga kesehatan  dan  sebagai  penerima  layanan  kesehatan  tersebut  adalah  pasien.  Pada kondisi  tidak  sehat  seseorang  membutuhkan  bantuan  orang  lain  dalam  melakukan upaya  penyembuhan  terhadap  sakitnya.  Orang  yang  memberikan  upaya  kesehatan tersebut haruslah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan berbagai syarat sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Objek  dari  upaya  kesehatan  adalah pemeliharaan  kesehatan,  baik  pemeliharaan  kesehatan  secara  individu  terdapat hubungan  antara  pasien,  tenaga  kesehatan  (biasanya  dokter)  dan  sarana  kesehatan (biasanya rumah sakit). 14
Salah satu kendala yang menjadi problematika dalam pelaksanaan Telemedicine di Indonesia  yaitu  terkait  etika  dan  hukum.  Hubungan  hukum  penerima  dan  pemberi pelayanan  kesehatan  terjadi  karena  adanya  suatu  hak  dan  kewajiban  yang  perlu dipenuhi.  Bila  hak  dan  kewajiban  salah  satu  pihak  tidak  terpenuhi  disitulah  akan muncul suatu permasalahan hukum karena hukum adalah aturan tingkah laku individu
14 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 35.
di  masyarakat  yang  saat  diindahkan  menjadi  jaminan  dari  kepentingan  bersama, sementara jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar itu. 15 .  Upaya  preventif  dalam  sengketa  medik  perlu  dipahami  mengenai  konstruksi hubungan hukum dari penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Hubungan hukum ini menimbulkan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Pada suatu akibat hukum, tidak dapat dipisahkan mengenai  siapa yang bertanggung jawab dan  sejauh mana tanggung jawab tersebut sehingga dapat diuraikan bahwa jika terjalin hubungan antara dokter dan pasien maka dapat dikontruksikan menjadi dua aspek yaitu undang- undang dan transaksi terapeutik. 16
Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya ( inspanning verbintennis ) untuk menyembuhkan pasien. Pada dasarnya  hubungan  perjanjian  terapeutik  adalah  hubungan  perjanjian  yang  sama karena melahirkan prestasi bagi para pihaknya hanya saja melalui pola-pola hubungan tersebut  memberikan  kesempatan  subjek  hukum  yang  lebih  luas  untuk  melakukan perjanjian.  Meskipun  secara  teknis  yang  melakukan  penyembuhan  terhadap  pasien adalah seorang dokter, melalui pola hubungan tersebut akan berpengaruh terhadap ada tidaknya kewajiban dari dokter yang melanggar isi perjanjian terapeutik. Persetujuan yang terjadi antara dokter dan  pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut pejanjian terapeutik atau transaksi terapeutik.
Selain  platform  milik  pemerintah,  ada  beberapa  platform  swasta  yang bekerjasama  dengan  Kementerian  Kesehatan  RI.  Perubahan  teknologi  yang  diadopsi oleh  bidang  kesehatan  dalam Telemedicine juga  sangat  memberikan  dampak  pada hubungan dokter dan pasien dalam kontrak terapeutik, sehingga dapat menimbulkan hubungan  hukum  yang  dapat  terjadi  yaitu  berkaitan  dengan  etika  dan  kerahasiaan medis.
Suatu perjanjian menurut ketentuan KUHPerdata menganut asas konsensualisme, yang mempunyai arti bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Pada detik tercapainya kesepakatan antara parapihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu sudah mengikat. Asas konsensualisme itu disimpulkan dari  pasal  1320 KUHPerdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. 17 Penerima dan  pemberi  pelayanan  kesahatan  dalam  penyelenggaraan Telemedicine dapat disamakan  sebagai  subjek  hukum.  Perjanjian  tersebut  memperjanjikan  sesuatu  di
15 Leon Duguit dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta 1986.
16 Muhammad Hutomo, Kurniawan, Lulu Wira Pria S. (2020 ). “ Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Online” . Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol. 8 (3).
17 Subekti. (1981). Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta. PT Intermasa.
bidang pelayanan kesehatan. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan  dengan  hukum.  Namun,  pengaturan  terhadap  pelayanan Telemedicine yang  dilakukan  dokter  dan  pasien  diluar  kondisi  pandemi  pun  belum  diatur  jelas, ditambah merebaknya platform e-health sehingga terdapat kekaburan dan kekosongan hukum mengenai hal tersebut. Dampaknya terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Telemedicine belum  secara  tegas  untuk  diinterprestasikan  yang  menjadi  dasar  dalam proses penyelenggaraan pelayanan Telemedicine.

## Prinsip Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Telemedicine
Perlindungan  hukum  merupakan  pengakuan  terhadap  harkat  dan  martabat warga negaranya sebagai manusia dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.  Perlindungan  hukum  bagi  penerima  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan terhadap pelaksanaan Telemedicine merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi”. 18
Adapun perlindungan hukum menurut pendapat para ahli yaitu:
1. Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut diberikan  kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak yang dibuktikan oleh hukum.
2. Philipus  M.  Hadjo  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta  pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut  Kansil,  berpendapat  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Adapun  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  dalam  pelayanan Telemedicine harus  dapat  melindungi  harkat  dan  martabat  penerima  dan  pemberi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Telemedicine agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi sejalan dengan hak asasi manusia yang melekat sejak lahir.
18 Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.
Peran  hukum  sebagai  kontrol  sosial  atau  pengendali  sosial  merupakan  bentuk pelaksanaan  kepastian  hukum,  maka  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat harus sesuai kebutuhan yang ada dimasyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat mengikuti perkembangan  terkini  sesuai  kebutuhan  masyarakat  untuk  mengatasi  ketimpangan serta  polemik  yang  terjadi  saat  ini  ataupun  untuk  kedepannya  agar  dampak  seperti terganggunya  ketertiban  umum,  hilangnya  moral,  dan  potensi  permasalahan  hukum lainnya  dapat  diatasi.  Kebutuhan  tersebut  perlu  didukung  dengan  pengaturan  atau suatu regulasi yang baik untuk menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi yang merima dan memberi layanan kesehatan. Penyedia jasa atau platform e- health pun harus sejalan dengan peraturan dan kebijakan untuk menata kembali langkah-langkah hukum demi mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Masalah hukum yang timbul tersebut dapat diakibatkan kesalahan atau kelalaian para petugas kesehatan atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas  peraturan  dan  juga  diakibatkan  kekurangan  pengetahuan  para  petugas  tentang Hukum  Kesehatan  atau  peraturan  perundang-undangan  dibidang  kesehatan. Perkembangan saat ini masyarakat semakin sadar atas hak-haknya yang secara otomatis menuntut adanya transparansi pelayanan kesehatan, terutama dalam kaitan hubungan dokter  dengan  pasien  dan  menyangkut  keluhan  yang  dialami  pasien  serta  terapi, pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal  yang sangat mendasar dalam  pelayanan  kesehatan  yang  selalu  dipermasalahkan  masyarakat,  pasien  adalah menyangkut  keterbukaan,  transparansi,  mutu  pelayanan,  penerapan  aturan, kedisiplinan waktu, sehingga sering diduga melakukan kelalaian medis atau musibah klinis. 19
Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan ialah asas legalitas, asas keseimbangan, asas keterbukaan dan asas keadilan. Asas legalitas menitik beratkan  bahwa  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  mesti  dilakukan  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memiliki izin praktek kesehatan. 20 Selanjutnya  asas  keseimbangan  menekankan  pelayanan  kesehatan  yang bisa membangun kesehatan masyarakat dengan seimbang antara fisik dan mental. Asas keterbukaan dalam pelayanan kesehatan dimaksudkan bahwa adanya informasi yang harus  secara  jelas  diberikan  dalam  pemberian  kesehatan  sehingga  menimbulkan hubungan kepercayaan antara pasien dengan dokter.
19 Endang Kusumah Astuti. (2010). Hubungan Antara Dokter dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis. Jurnal Ilmiah Hukum .
20 Ni Luh Dina Yuliana, I Nyoman Bagiastra. (2021). “ Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online ”. Vol 10 (8).
Salah  satu  bentuk  kesejajaran  dalam  hubungan  hukum  dokter  pasien  adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah  menerima  atau  menolak  sebagian  atau  seluruhnya  rencana  tindakan  dan pengobatan  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  dirinya.  Berdasarkan  UU tentang  Praktik  Kedokteran,  hak  perlindungan  hukum  dapat  diperoleh  oleh  dokter sepanjang dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan serta dapat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dari pasien atau keluarganya dan berhak menerima imbalan jasa.
Perlindungan hukum berarti  melindungi  hak  setiap  orang untuk  mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, salah satu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan. 21 Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  disebut  konsumen. 22 Pada  dasarnya penerima pelayanan kesehatan dapat dikatakan sebagai konsumen yang mendapatkan pelayanan  kesehatan  dari  jasa  dokter,  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  dokter secara Telemedicine dapat  dikatakan  sebagai  pelayanan  antara  pelaku  usaha  sehingga penerima  pelayanan  kesehatan  dalam  pelaksanaan Telemedicine dapat dihubungkan dengan UU Perlindungan konsumen.
Pada  aplikasi  layanan  kesehatan  atau platform  e-health bentuk  perjanjiannya berupa  transaksi  elektronik,  hal  tersebut  menunjukkan  sisi  hukum  dalam  teknologi informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan  menganalisis,  dan/atau menyebarkan  informasi. 23 Dengan  demikian,  perjanjian  serta  prosedur  pembuatan perjanjian tertulis dalam pelaksanaan aplikasi layanan kesehatan atau platform e-health berbentuk  transaksi  elektronik  harus  diselenggarakan  dan  tunduk  pada  hukum teknologi  informasi  dan  dapat  mengacu  pada  asas  kebebasan  berkontrak.  Hasil pemberian  layanan  kesehatan  yang  dicatatkan  dalam  bentuk  digital  yang  digunakan Dokter  sebagai  suatu  dokumen  rekam  medik  dapat  dikatakan  sebagai  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
21 Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. Jurnal Wawasan Yuridika , Vol. 1(2).
22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindung Konsumen.
23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Berdasarkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung  Jawab  Penyedia  Platform  dan  Pedagang (Merchant) Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik (Elektronic  Commerce) yang  berbentuk User  Generated  Content, penyedia platform merupakan subjek hukum dari Undang-Undang ITE yaitu sebagai penyelenggara sistem elektroniknya bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, namun pertanggungjawabannya tidak berlaku pada keadaan kahar atau dari pihak penggunanya. Penyedia layanan aplikasi pun yang perlu memperhatikan  kewajiban  dan  larangan  yang  tercantum  dalam  Surat  Edaran Menkominfo  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Penyediaan  Layanan  Aplikasi  dan/atau Konten Melalui Internet ( Over The Top) .
Tanggung  jawab  hukum  perdata  dokter  dalam  pelayanan Telemedicine dapat didasarkan  pada  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran.  Setiap  orang  yang  mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  dapat mengadukan  secara  tertulis  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia,  pengaduan  tersebut  tidak  menghilangkan  hak  setiap  orang  untuk melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak  yang  berwenang  dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Peraturan ini dapat menjadi sebuah acuan bagi  pasien  sebagai  penerima  pelayanan  kesehatan  apabila  dirugikan  atas  tindakan dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik Telemedicine ,  dapat  mengajukan ganti  kerugian  dan  apabila  dokter  terbukti  lalai  dalam  melaksanakan  kewajiban penyelenggaraan praktik kedokteran, maka dokter harus bertanggung jawab langsung untuk mengganti kerugian tersebut. 24
Pada  UU  Nomor  36/2009  tentang  Kesehatan  Pasal  58  pun  diatur  jelas  terkait perlindungan terhadap penerima pelayanan kesehatan (pasien). Diartikan bahwa bila tenaga  kesehatan  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan mengakibatkan suatu kerugian karena kesalahan atau kelalaian, maka setiap orang  dalam  hal  ini  penerima  pelayanan  kesehatan/pasien  berhak  untuk  menuntut ganti  rugi.  Namun,  hal  tersebut  dikecualikan  pada  tindakan  penyelamatan  nyawa ataupun dalam suatu pencegahan kecacatan seseorang pada kondisi darurat.
Namun  sejauh  penulis  mengkaji,  tidak  diatur  jelas  bagaimana  perlindungan hukum bagi orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Penjaminan pelindungan hukum dalam Undang-Undang ini diperuntukan hanya bagi orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada kondisi bencana.
Pelindungan  hukum  bagi  pemberi  pelayanan  kesehatan  dalam  hal  ini  Tenaga Kesehatan  diatur  cukup  jelas  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2014  tentang
24 Herly Primavita, Nayla Alawiya, Ulil Afwa. (2021). “Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine”. Vol 3, No 4.
Tenaga  Kesehatan.  Ruang  lingkup  pelindungan  tersebut  ditegaskan  bagi  Tenaga Kesehatan  yang  melakukan  pelayanan  langsung  dan  tidak  langsung  kepada masyarakat. Disebutkan pada Pasal 4 huruf c, pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan berhak memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar  Profesi,  Standar  Pelayanan  Profesi,  dan  Standar  Prosedur  Operasional  serta memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Peraturan ini pun menjelaskan bila terjadi sengketa akibat kelalaian yang dilakukan Tenaga Kesehatan yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan,  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.

## PENUTUP
Perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  telah  sampai  pada tingkatan  melakukan  transformasi  pada  pelayanan  kesehatan  yang  mana  dalam memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  penerimanya  dapat  diberikan  secara  jarak jauh oleh profesional kesehatan seperti Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dengan memanfaatkan  TIK  atau  disebut Telemedicine. Seiiring  perkembangan  tersebut,  perlu dihadirkannya peran hukum sebagai pengendali/kontrol sosial agar manfaatnya bisa dirasakan maksimal baik untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan proses kerja yang efektif dan efisien ataupun dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelakunya.
Pengaturan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  menggunakan  TIK (Telemedicine) perlu dibungkus dalam suatu peraturan yang bersifat khusus agar dapat mengakomodir seluruh pelaksanaannya yang tujuannya tidak lain adalah untuk dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pelakunya  dan  dapat  dijadikan  sebuah acuan/pedoman dalam pelaksanaan Telemedicine di Indonesia. Terkait platform e-health atau  aplikasi  layanan  kesehatan  yang  merupakan  sarana  pencarian  atas  layanan kesehatan, secara prinsip dapat memberikan manfaat yang banyak bagi penggunanya, namun  bila  tidak  diatur  khusus  dikhawatirkan  bagaikan  pedang  bermata  dua  yang disatu sisi menguntungkan dan disatu sisi dapat merugikan sehingga layanan tersebut perlu mengikuti prosedur yang ada dan harus tunduk pada undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kusumah  Astuti,  Endang.  (2003). Hubungan  Antara  Dokter  dan  Pasien  Dalam  Upaya Pelayanan Medis . Semarang.
Leon Duguit dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta 1986.
Sri  Kusumadewi,  dkk,  2009. Informatika  Kesehatan,  Graha  Ilmu  dan  Rumah  Produksi Informatika , Yogyakarta, Hal. 41.
Subekti. (1981). Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta. PT Intermasa.
Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran , CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.
35.

## Jurnal
Carolina Kuntardjo. (2020). Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia: Cukupkah Permenkes  Nomor  20  Tahun  2019  Sebagai  Bingkai  Praktik  Telemedisin  di  Indonesia? .
SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. No.1 Vol. 6.
Frans Santosa, Agus Purwadianto, Prijo Sidipratomo, et al., Sikap Etis Dokter pada Pasien yang  “Mendiagnosis”  Diri  Sendiri  menggunakan  Informasi  Internet  pada  Era  Cyber Medicine . Jurnal Etika kedokteran Indonesia. Vol.2, 2018;2(2):53-7.
Herly  Primavita,  Nayla  Alawiya,  Ulil  Afwa.  (2021).  “ Tanggung  Jawab  Hukum  Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine” . Vol 3, No 4 Kanisius. (2008). “Good” or “Goodness” is a relative term. A thing is called good in relation with a person. The aspect of goodness changen ot only whenthe object changes but also in the  changes .  Louis  Leahy.  Human  Being,  Philophical  Approach,  Yogyakarta.

## Dominant Tendency. 181:”
Mulyana,  A.  (2017). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Akibat  Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis . Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1(2).
Ni Luh Dina Yuliana, I Nyoman Bagiastra. (2021). “ Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online” . Vol 10 (8).
Muhammad  Hutomo,  Kurniawan,  Lulu  Wira  Pria  S.  (2020). Perlindungan  Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Online . Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.Vol. 8 (3).

## Peraturan Perundang-undangan
Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang ‐ Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang ‐ Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;
Permenkes Nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi e ‐ Kesehatan Nasional;
Permenkes Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Kepmenkes  Nomor  HK.01.07/MENKES/4829/2021  tentang  Pedoman  Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  Nomor  74  Tahun  2020  tentang  Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
Surat  Edaran  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  3  Tahun  2016  tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ( Over The Top) . Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik (Elektronic  Commerce) yang  berbentuk User  Generated Content.
Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan  No.  HK.02.01.MENKES/303/2020  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

## Sumber Lain
https://www.kominfo.go.id/content/detail/17698/layanan-kesehatan-dan- kemajuan-teknologi-digital/0/sorotan_media. (diakses 20 Juni 2022) https://temenin.kemkes.go.id/list_rs/ [Accessed Juni 28, 2022] https://www.worldometers.info/world-population/indonesia.  population/.(Diakses 19 Oktober, 2022).
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah- pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html (Diakses, 20 Juni,2022).