Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELIAN MOTOR CURIAN
Raden Riyan Budi Setiawan 1 , Widhi cahyo nugroho 2 1,2 Universitas 17 Agustus Surabaya, fakultas Hukum E-mail: riyan.budisetiawan52@gmail.com 1 , wcahyonugroho@gmail.com 2

## Abstract
Criminal  justice  is  expected  to  control  crime,  especially  against  perpetrators  who  are  victims  of purchasing  stolen  goods,  which  are  special  crimes  regulated  outside  the  Crime  codes.  Basedon  in  the above, attracted the attention of the authors to write a thesis entitled "Legal Protection for Victims of Stolen  Motorbike  Purchases."  This  study  aims  to  determine  the  application  of  criminal  law  to  criminal acts of legal protection for victims of stolen motorcycle purchases. Besides that, the author also conducts a literature study using various literature and legislation related to the issues discussed in this thesis. The results obtained in this study are legal protection for victims of purchasing stolen motorbikes based on legal  facts.  To  resolve  this  case,  protection  for  victims  of  criminal  acts  is  provided  through  channels outside  the  Criminal  Code.  One  way  is  to  use  the  means  of  civil  justice.  In  the  Civil  Code  article  1365. Protection  for  victims  of  criminal  acts  cannot  be  fulfilled  by  the  Criminal  Code  so  the  regulation  uses other laws which of course have weaknesses, so the problem-solving in the new Criminal Code concept in this  matter  receives  attention,  especially  among  others  the  regulation  regarding  criminal  imposition guidelines and the types of criminal sanctions that exist in Article 54 and Article 55 paragraph I. Article 54 of the Criminal Code concept explains that the purpose of punishment is to resolve conflicts and their prevention  does  not  merely  apply  minimum  sanctions  to  avoid  imposing  crimes  that  do  not  fulfill  the sense of justice of the community/victims.
Keywords: Legal Protection, Buying and Selling Victims, stolen motorbikes

## Abstrak
Sistem  peradilan  pidana  diharapkan  mampu  mengendalikan  kejahatan,  terutama  terhadap  pelaku kejahatan yang terpaksa membeli barang curian, yang merupakan delik eksklusif yang telah diatur di luar hukum  pidana.  Permasalahan  tersebut  menarik  perhatian  penulis  untuk  ditulis  didalam  skripsi “Perlindungan Hukum Korban Pembelian Sepeda Motor Curian”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji  implementasi  hukum  pidana  kepada  tindak  pidana  yang  memberikan  perlindungan  hukum kepada  korban  sepeda  motor  curian.  Selain  hal  tersebut,  penulis  ingin  melakukan  penelitian  dengan menggunakan literatur dan undang-undang yang berbeda tentang topik yang dibahas dalam karya ini. kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  dilakukan,  meliputi:  Perlindungan  hukum  bagi  korban pembelian  sepeda  motor  curian  berdasarkan  kebenaran  hukum.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut, perlindungan  bagi  korban  kejahatan  ditawarkan  melalui  jalur  non-kriminal.  Salah  satu  kemungkinan adalah  dengan  menggunakan  sarana  hukum  perdata.  Dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata.  Oleh  karena perlindungan terhadap korban tidak dapat dipenuhi oleh hukum pidana sedemikian rupa sehingga justru digunakan  hukum-hukum  lain  yang  secara  alami  mempunyai  kelemahan,  maka  di  sini  perhatian diberikan  untuk  memecahkan masalah  konsep  baru hukum  pidana,  terutama mengenai  pedoman  dan jenis-jenisnya.  ketentuan  hukum  pidana.  Sanksi  pidana  dalam  pasal  54  ayat  1  dan  pasal  55  ayat  I disediakan.  Konsep  pasal  54  KUHP  menjelaskan  bahwasanya  hukuman  berfungsi  untuk menyelesaikan konflik  dan  tidak  hanya  diterapkan  sanksi  minimal  untuk  mencegahnya.  menghindari  timbulnya kejahatan yang tidak sesuai dengan keadilan Pada rakyat yang menjadi korban.
Kata Kunci: Lindungan Hukum, Korban Jual Beli, Motor curian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENDAHULUAN
Kenyataannya  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  tuhan  pada  dasarnya  memiliki  jiwa social makanya mereka tidak dapat menghindar untuk berinteraksi dengan orang lain, dimana komunikasi  tersebut  dapat  menimbulkan  perilaku  penyimpangan  yang  dapat  menimbulkan berbagai masalah jika tidak diatur sedemikian rupa. Adanya hukum sebagai institusi sosial yang dirancang  untuk  mengatur timbal  balik  agar  sesuai tujuan  dan  kesepakatan hukum  itu  sendiri (Gunawan, 2013). Indonesia merupakan negara hukum, artinya setiap warga harus tunduk pada hukum dan setiap aparatur negara juga harus mentaati hukum.
Dalam  masyarakat,  komunikasi  timbal  balik  merupakan  hal  yang  wajar,  mengingat manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  membutuhka  sesamanya.  Dalam  suatu  hubungan sosial,  tidak  jarang  suatu  kejahatan  dilakukan  oleh  satu  orang  atau  sekelompok  besar  orang, sehingga  KUHP  diciptakan  untuk  melindungi  individu  dari  tindak  kejahatan  yang  sedang dilakukan  orang  lain.  Hukum  mengatur  setiap  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau kelompok adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan untuk menentukan tindakan  mana  yang  dilarang  dan  termasuk  tindak  kejahatan,  serta  hukuman  yang  dapat dijatuhkan. (Ali, 2022).
Hukum pidana merupakan hukum public untuk mengatur pergaulan masyarakat supaya sesuai terhadap sistem hukum yang berlaku. regulasi publik, khususnya terkait dengan standar larangan wajib dengan sanksi negatif, sehingga hukum pidana dapat menjadi jalan keluar yang efektif  untuk  memecahkan  problematika  di  atas.  Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia memiliki  beberapa  permasalahan,  salah  satunya  adalah  kriminalitas.  Dimana  kejahatan  itu sendiri tumbuh dan berkembang lebih cepat (Zaidan, 2022).
Transaksi jual beli barang, bagi masyarakat Indonesia terkadang bahkan sebagian besar pembeli  menyukai  barang  yang  dijual  dengan  harga  murah  atau  biasanya  dibawah  pasaran. Peristiwa  tersebut  termasuk  hukum  pasar  yang  tidak  tertulis  dan  merupakan  kejadian  wajar didalam  transaksi  jual  dan  beli.  Khususnya,  jika  pembeli  tampaknya  beritikat  untuk  menjual kembali  dengan  harga  yang  lebih  rendah  dari  harga  pasar,  pembeli  tentu  saja  akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian semula. Namun, terkadang keinginan untung,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
jika tidak hati-hati, bisa menyeret pembeli ke pada masalah kriminal. Pasal 480 KUHP mengenai pembantuan (buruk) atau Pasal Penah (Heling) dalam praktek pidana, dengan jelas menyatakan bahwa: (Justisia, 2014)
“ Hukuman penjara  hingga 4 tahun; (1) Barangsiapa membeli, menyewakan, menerima dengan  tukar,  menggadaikan,  memberi  atau  menerima  untuk  mendapatkan  keuntungan, menawarkan,  menjaminkan,  memindahkan  ,  mengamankan  atau  menyembunyikan  sesuatu yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  diperoleh  sebagai  hasil  tindak  pidana.  2) mengeksploitasi hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh sebagai hasil tindak pidana.”
Pada dasarnya pembeli beritikad baik dilindungi undang-undang dalam proses jual beli, namun  jika  di  kemudian  hari  ternyata  barang  yang  dibeli  warga  adalah  hasil  tindak  pidana, maka  predikat “itikad baik” harus  diperiksa.  Artinya,  apakah proses  jual  beli  itu  terjadi  secara alami,  korban  sebenar – benarnya  tidak  mengetahui  atau  bahkan  mengira  bahwa  objek perdagangan tersebut adalah hasil tindak kejahatan, dan penting juga apakah barang tersebut dibeli dengan untung atau tidak. Nampaknya sangat sulit untuk memeriksa dan membuktikan ketentuan  pasal  di  atas,  terutama  mengenai  “pengetahuan  atau  dugaan”  bahwa  barang tersebut  bukan  berasal  dari  tindak  pidana  kejahatan.  Umumnya  penyidik  tidak  ingin membuktikan  apakah  benar  pembeli  tidak  mengetahui  atau  mencurigai  asal  barang  yang dibelinya.  Penyelidik  biasanya  hanya  mengandalkan  pernyataan  penjual  tentang  apa  yang dijualnya dan siapa pembelinya. Dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan menjadi 2 Tentang unsur dari Tindak pidana Penadahan dan  Perlindugan Hukum bagi Korban pembelian motor Curian?

## METODE PENELITIAN
Dalam  Pembahasan  ini  merupakan  penelitian  dogma/aturan,  yang  dilakukan  melalui kajian  terhadap  peraturan  yang  berlaku  atau  diterapkan  pada  suatu  problematika  hukum tertentu.  Penelitian  dogma/aturan  sering  disebut  sebagai  penelitian  yang  mengembangkan pendidikan,  yang  subjek  penelitiannya  adalah  surat-  surat    hukum  dan  aturan  serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kepustakaan.  Dalam  penyusunan Thesis ini,  peneliti  mempelajari  aspek-aspek  atau  bagian- bagian KUHP dan perlindungan hukum korban pembelian sepeda motor curian yang dijelaskan dan  berharap  dapat  mengetahui  apakah  ketentuan  Pasal  480  KUHP  telah  terpenuhi.  Hukum pidana penerima menawarkan perlindungan hukum yang sama bagi tersangka dan korban dan memberikan  jalan  keluar  sebagaimana  ketentuan  Pasal  480  KUHP  yang  dimaksudkan  untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Sistem  Penelitian  dogma/aturan  tentang  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan konseptual. Dengan bantuan pendekatan hukum, pengaturan tentang tindak pidana menerima uang  diperiksa,  dimana  fakta-fakta  penting  masih  belum  secara  jelas  diatur  dan  secara  tegas dalam  peraturan  tersebut.  Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  memahami  konsep penerapan  hukum  pada  kegiatan  penagihan  piutang  pidana  sehingga  tidak  ada  pernyataan ganda dalam peraturan yang dalam praktiknya dapat merugikan kedua belah pihak.
Batas  dalam  pengkajiian  tulisan  ini  terbatas  dalam  Pasal  480  KUHP  serta  peraturan lainnya  tentang  pencurian.  Datta  diperoleh  kemudian  di  kembangkan  didalam  penelitian dogma/aturan Informasi sekunder yang diperoleh dari sumber bacaan, yang terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer,  ialah  bahan  hukum  yang  bersifat  otoritatif,  berarti  memiliki kewibawaan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mengkaji  tentang  ketentuan  perlindungan pidana bagi korban pencurian barang.
b. Bahan  hukum  sekunder,  ialah  semua  terbitan  hukum  yang  tidak  termasuk  dokumen resmi, antara lain:
a) Literatur sastra bahkan bacaan-bacaan yang memberi pengertian akan perbuatan pidana mengumpulkan benda dari hasil curian.
b) Internet serta media yang booming saat ini lainnya.
c) Leksikon aturan
Data  di  luar  pembahasan  mengenai  Hukum,  merupakan  bahan  berupa  arahan  atau tambahan  penjelasan  tentang  bahan  hukum  pokok  dan  tambahan  yang  dicakup  didalam sebuah observasi. Cara mengumpulkan data yang dipakai adalah penggalian kerangka normatif dengan  menggunakan  data  hukum  terkait  materi – materi  hukum  dan  implementasi  hukum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terhadap perbuatan pidana pengumpulan benda curian. Baik data hukum pokok maupun data hukum  tambahan  diakumulasikan  berdasarkan  masalahnya,  dirumuskan  menurut  sistem seperti bola salju dan diurutkan berdasarkan sumber dan hirarki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Unsur-unsur Tindak pidana Penadah
Tidak  ada  rumusan  atau  definisi  resmi  yang  jelas  tentang  penjelasan  dan  pengertian delik  mediasi  sebagai  pedoman  bagi  para  ahli  hukum  pidana,  karena  hukum  penadahan merupakan  bagian  dari  delik  yang  ditindak.  Para  ahli  berpendapat  bahwa,  baik  menurut undang-undang maupun norma agama yang berlaku, perbuatan yang paling memalukan patut mendapat  hukuman  pidana.  Ditinjau  dari  gramatikal,  penadahan  merupakan  kata  pelajaran atau  kata  sifat  berasal  dari  kata  tadah  dengan  awalan  dan  akhiran  -an.  Kata  penadah merupakan kata kerja yang mengungkapkan suatu tindak kejahatan atau motif pelaku.
Di  dalam  Buku  yang  menjadi  acuan  bahsa  Indonesia  yaitu  KBBI  tukang  tadah  ialah seseorang  yang  sengaja  menerima,  misalnya  barang  haram  atau  barang  yang  telah  dicuri kemudian  mengaku  sebagai  penadah  atau  barang  curian,  berdasarkan  Pasal  480  KUHP pengertian penadahan ialah:
a. Barang  siapa  membeli,  melakukan  penawaran,  menukar,  terima gift atau  mengambil keuntungan  dari  memperdagangkan,  sengaja  disewakan,  barter,  menjaminkan, membawa,  menyimpan  atau  memanipulasikan  benda  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya berasal dari tindak pelaku pidana.
b. Barang  siapa  yang  memperoleh  keuntungan  dari  barang  yang  diketahuinya  diduga diperolehnya karena kejahatan.
Dengan  demikian  pengertian  kejahatan  penadahan  adalah  perbuatan  dimana  pelaku dengan sukarela memperoleh barang dari orang lain yang mengetahui atau mempunyai alasan yang  cukup  untuk  mengasumsikan  barang  tersebut  merupakan  hasil  akibat  dari  salah  satu tindak pidana tertentu.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pada  Bagian  480  KUHP  mengakui  dua  jenis  pelanggaran  penadahan  kejahatan.  Desain penadahan tersebut memiliki elemen-elemen berikut:
1) Unsur-unsur objektif

## 2) Unsur-unsur Subjektif
Perlindungan hukum korban pembelian motor curian.
Menurut  kamus  kejahatan  ( Crime  Dictionary ),  korban  adalah “oknum yang  mendapat penderitaan baik fisik atau mental, kehilangan kekayaan atau kematian akibat perbuatan atau kejahatan  ringan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dan  lain- lain”. Di  sini  menjadi  jelas  apa  yang dimaksud dengan "seseorang yang mengalami suatu penderitaan fisik dll." menjadi korban dari penadahan atau kejahatan. (Waluyo, 2022)
Selain itu, pengertian korban secara Aturan terdapat pada Undang” Perlindungan Saksi dan  Korban  No.  13  Tahun  2006,  menyebutkan  bahwasanya  korban  adalah “orang yang menderita  kerugian  jasmani,  batin  atau  perekonomian  sebagai  akibat  suatu  tindak  pidana kejahatan” (Mawati et al., 2020)
Oleh  karena  itu  perlu  ditekankan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan, dimana  dalam  hukum  pidana  fokusnya  adalah  reintegrasi  pelaku  kejahatan  ke  dalam masyarakat dan sikap warga negara, termasuk korban, merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian  dan  pertimbangan.  Perbuatan  hukum  tersebut  meliputi  perbuatan  hukum  sepihak seperti  membuat  wasiat  atau  hadiah,  perbuatan  hukum  bilateral,  jual  beli,  kontrak  kerja  dan lain-lain.  Hubungan  hukum  adalah hubungan  antara  dua badan  hukum atau  lebih  yang  terdiri dari  hubungan  antara  orang  perseorangan,  orang  perseorangan  dengan  masyarakat,  atau masyarakat  dengan  orang  lain.  Dalam  hubungan  hukum  ini  hak  dan  kewajiban  satu  pihak berlaku terhadap hak dan kewajiban pihak lainnya” (Mambu, 2019).
Perlindungan  yuridis  akan  selalu  berkaitan  dengan  pemiikiran/ide  negara  hukum  atau rule  of  law ,  karena  asal  usul  konsep  ini  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  mengakui  dan melindungi  hak  asasi  manusia.  Pemikiran/ide  ini  pertama  kali  ditemukan  oleh  Julius  Stahl. Menurut  Julius  Stahl,  Pemikiran/ide  negara  hukum  secara  sederhana  berarti  bahwa  negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hukum  adalah  suatu  negara  yang  menjalankan  kekuasaan  administratifnya  berdasarkan undang-undang.  Menurut  Julius  Stahl,  konsep  negara  hukum  atau  hukum  tata  negara mengandung 4 unsur, yaitu:
a. Perlindungan hak-hak manusia;
b. Pembagian oligarki;
c. Pemerintahan berdasarkan Aturan dasar negara;
d. Peradilan tata usaha Negara
Pada  dasarnya  tujuan  negara  yuridis  adalah  untuk  memberikan  perlindungan  yuridis kepada  rakyat  terhadap  sikap  yang  ambil  negara,  yang  didasarkan  pada  dua  prinsip konstitusional, yaitu: (Mukti, 2021)
a. Perlindungan  atturan  preventif  yaitu  perlindungan  aturan  bagi  orang  yang  diberi kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atau  komentar  sebelum  menjadi putusan Goverment menjadi final.
b. Perlindungan  aturan  represif  yaitu  erlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  permasalahan.  Ke2  bentuk  perlindungan  aturan  tersebut  di  atas didasarkan pada pengakuan dan perlindungan HAM serta didasarkan pada prinsip negara hukum.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang  dikemukakan  diatas,  dapat  di  simpulkan:  Penerima barang  curian  jika  orang  tersebut  telah  diumumkan  sebagai  dapat  diverifikasi  atau  sebagai penerima,  jika  mereka  mematuhi  pasal  480  KUHP  yang  saya  uraikan  didalam  lembar penjelasan, terutama tindakan yang telah disebutkan dalam subab 1. Artinya, jika dia membeli, menyewakan,  menukar,  menggadaikan,  menghadiahkan,  menerima  keuntungan,  menjual, menukar,  melakukan  pengadaian,  membawa,  menyimpan  bahkan  melakukan  penyembunyian sesuatu  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  diperoleh  dari  suatu  tindak  pidana  disebut juga dengan penadah. Perlindungan pidana terhadap korban pencurian berdasarkan kebijakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perlindungan korban yang berlaku belum di perbarui pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan yang dilakukan terhaap korban kejahatan saat ini ditawarkan melalui jalur di  luar  hukum  pidana.  Anda  bisa  menggunakan  cara  hukum  perdata.  Korban  juga  dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan perdata.
Dan  penulis  menyarankan  bahwa  kebijakan  pidana  masa  depan  untuk  melindungi korban kejahatan penting untuk dimasukkan dalam konsep hukum pidana baru. Dan hukuman yang  terkandung  dalam  konsep  baru  hukum  pidana  mengenai  tambahan  pidana  ganti  rugi seharusnya juga dilaksanakan oleh kejaksaan. Waspada dan selalu berhati-hati, apalagi dengan barang bekas yang dijual sangat murah

## DAFTAR PUSTAKA
a) Buku Ali, M. (2022). Pondasi dasar Aturan pidana . Sinar Grafika.
Moeljatno, S. H. (2002). Aas Hukum Pidan. Rineka Cipta, Jakarta . Mukti,  G.  M.  (2021). Tugas  Uas  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Gintan  Maharani  Mukti Nbp 1910003600314 . Waluyo, B. (2022). Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi . Sinar Grafika.
Yustisia, T. V. (2014). KUHP dan KUHAP. Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet Kesatu . Zaidan, M. A. (2022). Menuju pembaruan hukum pidana . Sinar Grafika.

## b) Jurnal
H.  Gunawan  2013.  Golongan  pola  komunikasi  orang  tua  dengan  keturunan  perokok  aktif  di Desa  Jembayan  Kecamatan  Loa  Kulu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Ejournal  Ilmu Komunikasi , 1 (3), 218 – 233.
Mambu,  J.  2019.  Bentuk  keaktifan  Buruh  indonesia  dalam  lingkup  hukum  hak  asasi  manusia.
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan , 3 (2), 37 – 47. E.,  Mawati  Sulistiani,  L.,  &  taakariawan,  2020.  Arahan  Hukum  Pidana  Mengenai  Rehabilitasi Psikososial  Korban  perbuatan  Pidana  Teroris  Dalam  tatanan  Peradilan  Pidana.  , 5 (2),  34 – 56.
S Sunarjo,. 2014. Perlindungan yuridis terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Custumer Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. Jurnal Cakrawala Hukum , 5 (2), 180 – 196.