## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 2, Maret 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF NOTARY IN THE RETENTION OF DOCUMENTS OF PARTIES OTHER THAN NOTARY PROTOCOL IN THE IMPLEMENTATION OF ITS OFFICE

## KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN DOKUMEN PARA PIHAK SELAIN PROTOKOL NOTARIS 
T. Zikri Yutami Hamda 1 , Yanis Rinaldi 2 , Teuku Abdurrahman 3
1 Magister Kenotariatan, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh, 23111
* e-mail: teukuzikriyh@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Kota Banda Aceh, Aceh, 23111 e-mail: yanisrinaldi@unsyiah.ac.id
3 Kantor Notaris, Jl. Cut Meutia, No. 20, Banda Aceh, 2324 e-mail: t.arahmant@yahoo.com

## Abstract
Article 1 number 1 Law 2 of 2014 Concerning on Notary Profession (UUJN) reads that the notary has the authority to make an authentic deed, the article is the main principle of notary duty, after the completion of the signatory of the deed, ends the notary duty at the contractual stage. But the reality is that at the post-contractual stage there are notaries that serve the storage of documents of parties other than notary protocols. This custom affects notary independence in the event of legal problems. Research  Method  is  normative  legal  research  using  primary  and  secondary  legal materials.  The  approach  used  is  a  statutory  approach  and  an  institutional  approach  to  then conducted  in-depth  analysis.  The  results  showed  the  storage  of  documents  of  parties  other  than notary  protocols  posed a  legal  risk,  moral  risk  and not accepted  by  the  MPD,  the  storage  of  such documents  contrary  to  Article  1,  Article  16  Verse  (1),  Article  53  UUJN  for  placing  themselves  as recipients of the document storage and services outside UUJN, Article 1868 and 1338 of the Civil Code  limiting  notaries  to  act  in  accordance  with  UUJN,  the  storage  of  such  documents  at  risk  of defavoring dignity and violating the notary code of conduct.
Keywords : Documents of The Parties; Notary Protocols; Recipients of The Document Storage.

## Abstrak
Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) berbunyi notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik, pasal tersebut adalah prinsip utama tugas notaris, yang intinya setelah  selesai  penandatangan  akta,  maka  selesai  tugas  notaris  pada  tahap  contractual.  Namun kenyataannya pada tahap post-contractual ada notaris yang melayani penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris. Kebiasaan ini berpengaruh pada independensi notaris apabila terjadi masalah hukum. Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Adapun  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan kelembagaan untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam. Hasil penelitian  menunjukan  penyimpanan  dokumen  para  pihak  selain  protokol  notaris  menimbulkan resiko  hukum,  resiko  moral  dan  tidak  diterimanya  dokumen  tersebut  oleh  MPD,  penyimpanan dokumen tersebut bertentangan dengan Pasal 1, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf e dan Pasal 53 UUJN karena menempatkan diri sebagai penerima titipan dan melakukan pelayanan diluar UUJN, sehingga  berimplikasi  tidak  netralnya  notaris  jika  muncul  resiko,  Pasal  1868  dan  1338
 Naskah diterima: 6 Oktober 2020, direvisi: 3 Maret 2020, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i2.299
KUHPerdata  membatasi  notaris  untuk  bertindak  sesuai  UUJN  dan  UU  lainnya,  penyimpanan dokumen tersebut beresiko mencemarkan martabat dan melanggar kode etik notaris.
Kata Kunci: Dokumen Para Pihak; Protokol Notaris; Penerima Titipan.

## PENDAHULUAN
Notaris  mendapatkan  kewenangan secara  atribusi  dari  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris  (UUJN).  Wewenang  yang  ada dalam  seorang  Notaris  bukan  dari Lembaga  pemerintah  lainnya,  akan  tetapi kewenangan yang diberikan oleh undang- undang (Doly, 2011) Berdasarkan Pasal 1 angka  1  UUJN,  notaris  adalah  pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat akta  autentik  dan  memiliki  kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam UUJN  atau  berdasarkan  Undang-Undang lainnya.  Pasal  ini  berfungsi  sebagai pondasi bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya  bahwa  kewenangan  notaris hanyalah  membuat  akta  dan  kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, artinya setelah  selesainya  penandatanganan  akta maka berakhirlah tugas notaris sedangkan mengenai  perbuatan  selanjutnya  dan pelaksanaan  perjanjian  menjadi  tanggung jawab masing-masing pihak.
Kewenangan identik dengan kewajiban,  Adapun  Pasal  16  ayat  (1) huruf  a,  huruf  b  dapat  dirangkumkan berbunyi “notaris berkewajiban melekatkan dokumen para pihak kedalam minuta akta yang disimpan sebagai bagian
Protokol Notaris”, dokumen fotokopi para pihak dibutuhkan untuk pendukung minuta akta karena menyangkut informasi dalam  isi  akta  yang  disebut  sebagai dokumen  protokol  notaris  yang  disimpan
dan  dipelihara  oleh  notaris,  sedangkan dokumen asli para pihak hanya dibutuhkan untuk memenuhi syarat materil  verifikasi  kebenaran  dokumen, selanjutnya dokumen tersebut dikembalikan  kepada  para  pihak,  namun dalam  praktek  setelah  selesai  dibuat  dan ditandatangani  minuta  akta,  kebanyakan notaris menerima pelayanan ekstra menyimpan  objek  perjanjian  para  pihak seperti penyimpanan dokumen para pihak untuk  pengurusan  izin,  menerima  titipan dokumen untuk jaminan dan perlindungan hukum  jika  salah  satu  pihak  wanprestasi, bahkan uang untuk pengurusan pembayaran  pajak  tertentu.  Penyimpanan dokumen  para  pihak  selain  protokol notaris tersebut disimpan untuk waktu dan tujuan tertentu dan tentunya menimbulkan resiko.
Sebagai pejabat umum notaris mempunyai  tugas  yang  berat  yaitu memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  sebagai  perpanjangan  tangan dari  Pemerintah  dalam  bidang  hukum perdata yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya  kepastian  hukum  (Fitriyeni,
2012)
R. Subekti berpendapat Suatu perjanjian  juga  dinamakan  persetujuan, karena  dua  pihak  itu  setuju  untuk melakukan sesuatu (Subekti & Tjitrosudibio,  1994).  Aspek  persetujuan dan  Pasal  1338  KUHPerdata  tentang kebebasan berkontrak menjadikan
keabsahan bagi para pihak untuk menitipkan  dokumen  diluar  protokol notaris,  namun  sejauh  mana  kewenangan notaris untuk menyimpan dokumen tersebut,  bagaimana  jika  secara  personal notaris  tetap  menerima  titipan  dokumen selain  protokol  notaris  karena  tidak  ada larangan  juga  tidak  ada  keharusan  bagi notaris untuk menerima dokumen tersebut, apakah terdapat legitimasi hukum bagi notaris melakukannya.
Terdapat  (3)  penelitian  studi  kasus sebelumnya mengenai penyimpanan sertipikat  para  pihak  oleh  notaris,  namun penelitian tersebut belum bisa mengakomodir  kepastian  hukum  bagi notaris dan para pihak terkait penyimpanan  dokumen  selain  sertipikat, Sedangkan penelitian ini akan memberikan  kritik  normatif  terhadap UUJN  yang  masih  ada  kelemahan- kelemahan yang tidak bisa menyentuh hal bersifat substansial, tidak diaturnya teknis atau standar operasional prosedur penyimpanan  dokumen  selain  protokol notaris, sekaligus mengidentifikasi dokumen  apa  saja  yang  menjadi  objek penyimpanan dokumen oleh notaris.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis penelitian hukum normatif, yang
digunakan  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari
segi normatifnya (Ibrahim, 2006).
penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji dan  meneliti  materi  hukum  (Soekanto  & Mamudji, 2011).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach ) dan pendekatan konsep ( Conceptul Approach )  di  mana  akan  dikaji  peraturan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti  hubungan  antara  perjanjian  dalam KUHPerdata  dan  peraturan  lainnya  yang dikaitkan  dengan  konsep  kewenangan notaris dalam UUJN dan kode etik.
Data utama penelitian yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang ditunjang oleh data primer. Data sekunder dan  data  primer  diolah  dengan  cara melakukan  identifikasi  terhadap  bahan hukum  primer  berupa library  research dan  dilakukan  pemeriksaan  terdapat kekurangan  atau  kesesuaian  Undang- Undang  dengan  permasalahan  penelitian. Untuk  mendukung  bahan  hukum  primer maka  diperlukan  bahan  hukum  sekunder dengan  melakukan  wawancara  ( field research ) dengan praktisi notaris.
Selanjutnya dianalisis menggunakan “teks” content  analysis untuk  membahas secara  mendalam  terhadap  isi  suatu informasi  tertulis  berbentuk  teks  untuk memahami makna dan relevansinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Resiko Penyimpanan Dokumen
Para Pihak Selain Protokol Notaris. Terdapat tiga alasan yang menimbulkan resiko jika notaris menyimpan  dokumen  selain  protokol notaris, resiko-resiko tersebut berupa:
A. Resiko Hukum
Beberapa resiko hukum yang muncul jika  notaris  menyimpan  dokumen  para pihak  selain  protokol  notaris  yaitu  terkait dengan keamanan (s afety ), bencana ( force majeur), kehilangan  ( lose ),  ketiga  hal tersebut  bisa  saja  terjadi  ketika  notaris menerima  titipan  penyimpanan  dokumen para  pihak  selain  protokol  notaris  seperti dicurinya  dokumen,  kehilangan  baik disengaja  maupun  karena  kelalaiannya, terjadinya  kebakaran,  banjir  dan  bencana alam  lainnya.  Penyimpanan  dokumen protokol notaris mengikuti standar penyimpanan arsip negara sesuai Peraturan  Pedoman  Pemeliharaan  Arsip Dinamis  Nomor  9  Tahun  2018  yang mensyaratkan  tersedianya  prasarana  dan sarana  kearsipan  yang  terdiri  dari  folder, filing cabinet/rak arsip, guide/sekat, boks. Sedangkan  dokumen  para  pihak  selain protokol  notaris  tidak  ada  standarisasi, maka disarankan notaris tidak menyimpan dokumen  para  pihak  untuk  menghindari resiko  terhadap  keamanan,  bencana  dan kehilangan.
Selain  itu  adapula  resiko  yang berkaitan  dengan  jabatan  notaris  yaitu pensiun/meninggalnya  notaris (retired) sesuai  Pasal  63  ayat  4  UUJN  maka menteri  menunjuk  notaris  lain  untuk memegang protokol notaris dan bagi yang meninggal  sesuai  Pasal  62  huruf a  UUJN yaitu  ahli  waris  menyerahkan  protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, sedangkan  dokumen  asli  para  pihak tidak dijelaskan mengenai pertanggung jawaban  notaris.  Notaris  pindah  tugas ( mutation) wajib  menyerahkan  protokol notaris  kepada  MPD , namun  dokumen
para  pihak  selain  protokol  notaris  tetap mengikuti  kemanapun  notaris  pindah karena  melekat  secara  pribadi  bukan jabatan. Meninggalnya para pihak ( inheritance), dalam  perjanjian  bangun bagi antara pemborong dan pihak pemilik tanah,  dokumen  perjanjian  dititipkan kepada notaris, pada saat salah satu pihak meninggal, kepada pihak manakah notaris memberikan  sertipikat  tanah,  sedangkan perjanjian bangun bagi masih berlangsung,  hal  ini  tentunya  beresiko bagi notaris jika salah membuat keputusan.  Notaris  Pailit  ( Bankruptcy) dinyatakan  tidak  mampu  bertanggung jawab  dalam  hal  lapangan  kekayaan , hal ini  menyebabkan  notaris  tidak  bisa melaksanakan prestasinya dalam memberikan ganti rugi jika dokumen para pihak hilang, rusak, dsb. Notaris dihukum pidana  ( Criminality) sangat  sulit  bagi notaris  untuk  menjaga  dokumen  titipan para  pihak  dikarenakan  harus  berurusan dengan hukum , Diberhentikan oleh negara  ( Dismissal ),  hal  ini  yang  paling sulit  bagi  para  pihak  untuk  menagih haknya  terhadap  penitipan  dokumen kepada notaris, bisa saja notaris tidak mau bertanggung jawab atas dokumen tersebut karena tidak melekat lagi jabatan padanya.
B. Resiko Moral
a. Habitus  yang  tidak  baik  ( habit) ,
Suatu  kebiasaan  yang  dilakukan berulang-ulang, maka berpotensi menyebabkan suatu perbuatan tersebut  menjadi  lumrah  dan  melekat dalam masyarakat, sehingga dianggap menjadi  suatu  aturan  yang  baku.
Penyimpanan dokumen selain protokol  notaris  ini  menjadikan stigma  dalam  masyarakat  bahwa notaris  adalah  tempat  penitipan barang atau sebagai penjamin terlaksananya perjanjian.
b. Netralitas notaris, penyimpanan dokumen yang menjadi objek perjanjian menempatkan notaris
bingung  apabila  tidak  terlaksananya perjanjian, notaris tidak bisa menempatkan  diri  sebagai  pihak netral, tentunya dalam posisi tersebut notaris  akan  berat  sebelah  dalam menyerahkan  dokumen,  bisa  saja dokumen  tersebut  diserahkan  kepada yang  tidak  berhak.  Dalam  hal  ini notaris  dipaksa  menjadi  seorang hakim  untuk  memutuskan  siapakah yang  berhak  atas  dokumen  tersebut jika perjanjian tidak terlaksana.
C. Tidak  Diterimanya  Dokumen  Para Pihak Selain Protokol Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)
Pasal 63 ayat (3) berbunyi “penyerahaan  protokol  notaris  oleh notaris/ahli  waris  kepada  notaris  lainnya ditunjuk  oleh  MPD”,  Pasal  63  ayat  (2) “penyerahan  dokumen  protokol  notaris dilakukan  paling  lambat  30  hari  dengan dibuatnya berita acara penyerahan”, Pasal 63  ayat  (5)  UUJN  berbunyi  “protokol notaris  yang  telah  berusia  25  tahun  atau lebih  diserahkan  kepada  MPD”,  Pasal  70 huruf e juga mengatur tentang kewenangan  MPD  untuk  menetapkan lokasi penyimpanan”. Sedangkan
dokumen  para  pihak  selain  protokol notaris tidak mempunyai legitimasi
hukum  karena  tidak  diaturnya  di  dalam UUJN,  sehingga  terhadap  dokumen  para pihak, MPD tidak bertanggung jawab jika terjadi resiko-resiko yang merugikan para pihak dan MPD tidak menerima penyimpanan  dokumen  para  pihak  selain protokol  notaris,  karena  tanggung  jawab penitipan dokumen bersifat pribadi.
2. Kedudukan Dan Legalitas Kewenangan  Notaris  Menyimpan Dokumen Para Pihak Selain

## Protoko Notaris Dalam UUJN
Menurut J.G. Brouwer bahwa kewenangan atribusi diberikan oleh badan pembentuk  UU  untuk  suatu  lembaga negara  dimana  kewenangannya  bersifat original.  Badan  pembentuk  UU  ini menciptakan  kewenangan  mandiri  dan tetap  untuk  diberikan  kepada  organ  yang berkompeten (Brouwer & Schilder, 1998). Notaris  diangkat  oleh  Menteri  untuk kepentingan  publik.  Wewenang  yang diperoleh  notaris  diberikan  UU  untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan  notaris  sendiri,  oleh  karena itu  kewajiban-kewajiban  notaris  adalah kewajiban  jabatan  (ambtsplicht)  (Kanter, 2001).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka pantaslah notaris disebut sebagai pemegang  jabatan  khusus, Ambtenaren diterjemahkan  sebagai  Pejabat. Openbare ambtenaren adalah  suatu  jabatan  yang berhubungan  dengan  kegiatan  publik, openbare  ambtenaren diartikan  juga pejabat  yang  bertindak  membuat  suatu akta  otentik  untuk  pelayanan  publik  dan kualifikasi  tersebut  ada  pada  notaris (Borman, 2019). Notaris bertindak
sebagai  pelayan  masyarakat  sebagai pejabat  yang  diangkat  oleh  pemerintah yang  memperoleh  kewenangan  secara atributif  dari  negara  untuk  melayani kepentingan publik (Pratama, 2015).
Setiap jabatan untuk pelayanan publik  diharuskan  ada  aturan  yang mengaturnya  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  dan  bertabrakan  dengan  aturan pejabat lainnya, maka jika seorang notaris melakukan  tindakan  diluar  kewenangan yang diatur UUJN, maka dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melanggar  wewenang  yang  dicantumkan dalam  pasal  15  ayat  (1),  (2),  dan  (3) UUJN  yaitu  membuat  akta  otentik berbentuk perjanjian, dimana tugas notaris adalah menjamin sebuah peristiwa hukum  itu  benar  terjadi  dan  disaksikan sendiri oleh notaris.
Para pihak bebas menentukan bentuk, isi  dan  mekanisme  perjanjian,  namun tidak  boleh  bertentangan  dengan  UUJN dan  aturan  hukum  lainnya,  notaris  harus bisa  memastikan  dengan  prinsip  kehati- hatian  dan  cermat  bahwa  notaris  tidak melanggar  kewenangan  yang  diatur  oleh UUJN,  maka  asas  legalitas  adalah  dasar hukum  pelaksanaan  jabatan,  maka  secara tidak  langsung  asas  legalitas  menjadi sumber  wewenang  bagi  notaris  dalam bentuk UUJN.
Menurut Sjaifurrachman terdapat bentuk  kewenangan  notaris  dikaitkan hubungan  hukum  antara  notaris  dengan para pihak (Sjaifurrachman, 2011) :
1. “Notaris  berwenang  membuat  akta otentik  atas  persetujuan  kedua  belah
pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan  hukum  pihak”,  notaris bukanlah pihak ketiga yang diikutsertakan untuk terikat melakukan  suatu  perbuatan  hukum menyimpan  dokumen  para  pihak, dalam  artian  notaris  tidak  terikat dengan prestasi para pihak.
2. “Notaris  tidak  boleh  membuat  akta autentik  jika  tidak  ada  kemauan  para pihak  untuk  membuatnya,  yang hanya dapat membatalkan akta adalah para pihak dengan keputusan bersama artinya  selain  kewenangan  yang diatur  UUJN  notaris  tidak  boleh melakukan perbuatan hukum berdasarkan jabatannya (secara
ambtshalve)”.  Dalam  hal  terjadi sengketa  para  pihak  notaris  tidak berwenang memutuskan akibat wanprestasi  pihak  dan  memutuskan siapa  yang  bersalah,  oleh  karena  itu jika  terjadi  penyimpanan  sertipikat maka notaris akan kebingungan untuk mengembalikan  kepada  siapa  yang berhak atas titipan tersebut.
Banyaknya kasus permasalahan notaris  menyimpan  dokumen  para  pihak selain protokol notaris menjadi polemik di masyarakat, pada umumnya notaris memfasilitasi para pihak untuk menyimpan  dokumen  asli  atas  dasar prinsip  kepercayaan  pada  notaris,  seperti sertipikat, bukti identitas diri seperti KTP,
SIM, dll, barang wasiat, obigasi, konosemen,  check,  pajak  PBB,  BPHTB, Pph,  Biaya  KPR,  biaya  cek  bersih, Dokumen  Perizinan  SIUP,  SITU,  TDP, NPWP  perusahaan,  akta  perusahaan (Deni,  wawancara.  15/7/2020).  Untuk
menganalisis  kasus  di  atas  perlu  melihat batasan  kewenangan  dan  kewajiban notaris berikut :
a. Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN, notaris wajib  “bertindak mandiri artinya bersikap  independen,  keinginan  atau persetujuan para pihak untuk menitipkan  dokumen  hanya  berlaku bagi  mereka  dan  tidak  melibatkan notaris, notaris tidak berpihak artinya jika  para  pihak  sepakat  menitipkan dokumen  tidak  menjadikan  notaris berpihak saat ada masalah,
kewenangan  memutuskan  sengketa ada pada hakim bukan pada notaris.
b. Pasal  16  ayat  1  huruf  e  UUJN “memberikan pelayanan sesuai
dengan  ketentuan  dalam  UU  ini, kecuali ada alasan untuk
menolaknya”, artinya terhadap pelayanan yang tidak ditentukan oleh
UUJN  tidak  boleh  dilakukan  seperti penyimpanan dokumen selain protokol notaris karena tidak diatur.
c. Pasal  1  UUJN  menjelaskan    tentang kewenangan  notaris  hanya  membuat akta  dalam  bentuk  minuta  akta, produk  akta  yang  dibuat  notaris  jelas berbentuk  minuta  akta  ( minit )  dan menyimpannya  sebagai  bagian  dari Protokol  Notaris,  melihat  batasan tersebut  telah  jelaslah  bahwa  notaris tidak berhak untuk menyimpan produk/akta yang bukan
kewenangannya  untuk  membuatnya, sedangkan  dokumen  selain  protokol notaris  tersebut  adalah  murni  milik para pihak untuk disimpan dan dijaga sendiri.
d. Pasal  53  UUJN  bermakna  notaris tidak  diperbolehkan  membuat  akta untuk  diri  sendiri,  suami/istrinya, keluarga, atas kuasa. Penitipan dokumen para pihak tersebut menjadikan  notaris  sebagai  penerima kuasa  menyimpan  dokumen  selain protokol  notaris.  untuk  menghindari keberpihakan  dan  penyalahgunaan jabatan,  maka  notaris  tidak  boleh memposisikan diri kedalam perjanjian  pihak,  termasuk  penitipan dokumen.
e. Notaris tidak menyimpan minuta akta sebagai  bagian  dari  protokol  notaris sesuai  Pasal  17  UUJN,  Kesalahan fatal notaris bukan menyimpan dokumen  para  pihak  melainkan  lalai atau sengaja tidak menyimpan minuta akta dan fotokopi dokumen pelengkap  seperti  fotokopi  identitas pihak,  fotokopi  sertipikat,  pbb,  serta perizinan lainnya. Dokumen fotokopi tersebut  hanyalah  sebagai  pelengkap, inti  utama  adalah  minuta  akta  yang diperlukan  untuk  dapat  dikeluarkan salinannya.
Ika Susilawaty
mengatakan  “kewenangan  notaris sangat tepat untuk menyimpan fotokopi  dokumen  para  pihak  agar tidak  menimbulkan  keterikatan  pada notaris  sebagai  penjaga  dokumen orang lain”.
Notaris melakukan verifikasi kebenaran materil dan syarat formil untuk pembuatan  akta.  Kebenaran  materil  ini ditunjukkan  dengan  iktikad  baik  para pihak untuk memperlihatkan identitas asli dan dokumen asli objek yang diperjanjikan, tugas notaris hanya
melakukan validasi dokumen jika ternyata para  pihak  melakukan  pemalsuan  akta maka  notaris  tidak  dapat  diikut  sertakan karena  tugas  notaris  hanya  menuangkan apa  yang  diperlihatkan  kepadanya  dan tahap contractual dilakukan setelah adanya  persetujuan  keduanya,  menurut Dr.  Fitra  Deni  sangat  diperlukan  syarat formil  dengan  hadirnya  para  pihak  di hadapan  notaris  untuk  mendengarkan keterangan pihak dan membubuhkan sidik jari atau tanda tangan, sedangkan dokumen  para  pihak  berupa  fotokopi diwajibkan  untuk  syarat  pemenuhan bagian  minuta  akta  yang  menyangkut  isi akta,  contoh  foto  kopi  KTP  dan  NPWP pihak  karena  informasinya  dicantumkan dalam  keterangan  isi  akta,  fotokopi  PBB, fotokopi  sertipikat  menyangkut  objek dalam  isi  perjanjian,  dan  dokumen tersebut  merupakan  bagian  minuta  akta, tetapi  dokumen  asli  para  pihak  tidak disarankan  untuk  disimpan  oleh  notaris
karena beresiko (Deni, wawancara.
15/7/2020).
Yurisprudensi  Putusan  MA  Nomor: 702K/Sip/1973  tanggal  5  September 1973, Putusan MA Nomor: 3199K/Pdt/1992,  tanggal  27  Oktober 1994, dan Putusan MA Nomor: 1140K/Pdt/1996,  tanggal  30  Juni  1998 bahwa  notaris  dan  PPAT  bukan  pihak dalam  akta.  “dalam  menjalankan  tugas dan  fungsi  dalam  jabatannya  harus berdasarkan kewenangan yang diatur oleh UUJN, kode etik notaris dan asas hukum, maka notaris tersebut tidak dapat dituntut secara  hukum,  baik  perdata,  administrasi, dan  pidana.”  Tidak  ada  kewajiban  bagi
notaris  untuk  menyelidiki  hal-hal  yang berkaitan  dengan  syarat  materil,  notaris hanya melihat secara kasat mata apa yang diperlihatkan  kepadanya  dan  melakukan verifikasi  sesuai  kapasitasnya  dan  notaris tidak harus menuruti keinginan para pihak untuk  terlibat  menyimpan  dokumen  para pihak  karena  tidak  ada  kewenangannya untuk itu. Setiap perjanjian hanya berlaku bagi  para  pihak  saja  sedangkan  notaris hanyalah sebagai penulis akta otentik.
Sebuah kewenangan harusnya mempunyai  legalitas  di  dalam  negara konstitusi dan demokrasi dimana perbuatan pejabat harus mendapat legitimasi dari rakyat yang tertuang dalam undang-undang (Suriyani, 2015),
dikarenakan  tidak  ada  satupun  aturan dalam  UUJN  yang  mengatur  tentang penyimpanan  dokumen  selain  protokol notaris. Penjelasan ini berpotensi menempatkan  notaris  sebagai  pihak  yang bersalah.
Kesalahan  yang  dilakukan  notaris dalam  hal  penyimpanan  dokumen  para pihak  selain  protokol  notaris  tidak berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi kelemahan  pribadinya,  karena  nafsunya dan  tidak  hati-hati  atau  lalai  sehingga menempatkan diri kedalam resiko padahal tidak  ada  kewenangannya  untuk  itu (Hadjon,  2012).  Kemudian  sesuai  teori fautes  personalles yaitu  suatu  akibat perbuatan  notaris  yang  mengakibatkan ruginya  orang  lain,  maka  notaris  wajib bertanggung  jawab  atas  perbuatannya. Dalam  teori  ini  beban  tanggung  jawab ditujukan  pada  manusia  selaku  pribadi (Ridwan, 2007).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  jika notaris  melakukan  perbuatan  hukum diluar  kewenangannya  dalam  bentuk menyimpan  dokumen  para  pihak  selain protokol  notaris,  maka  apabila  terjadinya kehilangan, kerusakan baik secara sengaja atau  kelalaian,  para  pihak  atau  salah  satu pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh tindakan  notaris  yang  bekerja  diluar kewenangannya,  maka  notaris  tersebut dapat digugat secara perdata dan pidana.
3. Legalitas Kewenangan Notaris Menyimpan  Dokumen  Para  Pihak Selain  Protokol  Notaris  Dalam Peraturan Lainnya
Pasal  1  angka  1  UUJN  menyebut notaris memiliki kewenangan berdasarkan UU lainnya yang dapat berupa KUHPerdata,  peraturan  berkaitan  dengan Badan  Hukum,  waris,  Perbankan,  dll. Pengaturan  kewenangan  notaris  membuat akta  otentik  terdapat  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata  yang  dapat  kita  simpulkan bahwa  notaris  berwenang  membuat  akta otentik  sesuai  UUJN  karena  diatur kewenangannya.  Selanjutnya  Pasal  1338 KUHPerdata menyebutkan “setiap perjanjian berlaku sebagai ketentuan yang mengikat  bagi  para  pihak”/kebebasan berkontrak,  arti  kebebasan  ini  juga  ada pembatasan  sepanjang  tidak  bertentangan dengan UU, kepatutan, kebiasaan, kesusilaan  dan  ketertiban  umum  (Pasal 1339 KUHPerdata).
Berdasarkan pernyataan tersebut maka  dapat  dilihat  bahwa  Pasal  1338 KUHPerdata  mengenai  kebebasan  para pihak,  seperti  kesepakatan  menyimpan dokumen para pihak pada notaris tidaklah
boleh bertentangan dengan UUJN, batasan kewenangan UUJN dalam Pasal 1 UUJN tentang kewenangan hanya membuat  akta  otentik  dan  kewenangan Pasal  15  UUJN,  Pasal  16  ayat  1  huruf  a UUJN  tentang  bertindak  mandiri  tanpa intervensi  dan  tidak  memihak  untuk menyimpan  dokumen  siapapun,  Pasal  16 ayat 1 huruf e UUJN tentang memberikan pelayanan  hanya  sesuai  UUJN,  dan  tidak boleh  melakukan  pelayanan  selain  dari kewenangannya,  Pasal  53  UUJN  tentang netralitas  notaris  untuk  tidak  terlibat dalam  akta  yang  dibuatnya  sebagai  kuasa penitipan  dokumen  para  pihak  yang menempatkan notaris sebagai pihak.
Pasal  1706  KUHPerdata,  penerima titipan  suatu  kebendaan  wajib  menjaga dan memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.
Penerima  titipan  yang  dimaksud  dalam pasal  ini  bersifat  sukarela,  artinya  tidak ada  paksaan  baginya  untuk  menerima titipan, tindakan notaris menerima dokumen  selain  protokol  notaris  secara sadar  dan  sukarela  dibuktikan  dengan tanda  terima  yang  dibuat  notaris,  dalam hal  ini  dapat  dikatakan  notaris  bertindak secara  pribadi  dan  bukan  berdasarkan jabatan karena dalam Pasal 1868
KUHPerdata  pun  hanya  menjelaskan secara jabatan kewenangan notaris adalah membuat akta dan kewenangan berdasarkan  norma  yang  diatur  dalam UUJN (Taufik, wawancara, 24/8/2020).
Pasal  1694  KUHPerdata,  “Penitipan barang  terjadi,  apabila  orang  menerima barang  orang  lain  dengan  janji  untuk
menyimpannya dan
kemudian mengembalikannya  dalam  keadaan  yang sama”.  Pasal  ini  menempatkan  notaris sebagai pihak yang mempunyai kewajiban kepada  para  pihak  diluar  jasa  pembuatan akta,  oleh  karena  itu  notaris  telah menambah sendiri kewenangannya, sehingga tanggung jawab terhadap kesalahan  yang  dilakukannya  bersifat pribadi. Resiko terbesar adalah jika terjadi sengketa  antara  para  pihak  notaris kesulitan  memutuskan  kepada  siapa dokumen tersebut dikembalikan.
Menurut  Notaris  Taufik,  S.H.,M.Kn, “penyimpanan  dokumen  selain  protokol notaris  menyebabkan  notaris  tidak  hanya melanggar  kewenangan  (UUJN),  tetapi juga  beresiko  melanggar  Pasal  1706 KUHPerdata,  maka  seharusnya  notaris bisa  memposisikan  diri  diluar  pihak  dan berintegritas,  serta  tugas  notaris  hanya mencocokkan  dokumen  fotocopy  dengan aslinya,  yang  disimpan  notaris  adalah fotocopynya (Taufik, wawancara,
24/8/2020).
Dokumen  atau  surat  apapun  yang berkaitan  dengan  perjanjian  merupakan suatu  pendukung  isi  akta,  tanpa  ada dokumen  pendukung  maka  menyebabkan subtansi akta/keotentikannya menjadi
terdegradasi,  dalam  pembuatan  Akta  PT para pendiri perusahaan wajib menyerahkan  :  Fotokopi  KTP  Direktur dan  NPWP  Direktur  dan  fotokopi  KTP dan  NPWP  Komisaris,  Foto  kopi  PBB dan  fotokopi  sertipikat  dimana  lokasi Perusahaan (Author, 2020).
Dalam  SKB  Menkeu  dan  Memperin dan  Mendag  No.  122/MK/2/1974,  No.
32/M/SK/1974, No. 30/KPK/I/1974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang Perjanjian Leasing. untuk mekanisme pembuatan  akta  perjanjian  leasing  juga membutuhkan  dokumen  identitas  para pihak  sebagai  jaminan  dari lesse kepada lessor ,  dokumen  para  pihak  tersebut tidaklah  dititip  pada  notaris,  melainkan jaminan  perjanjian  kredit itu  ditahan  oleh pihak bank/kreditur sebagai dasar eksekusi  apabila  pihak lesse tidak membayar  yaitu  berupa  fotocopy  BPKB, Faktur, Kuitansi, STNK, kewajiban notaris  adalah  membuat  akta  perjanjian kredit (Purwaningsih, 2010).
Akta  memiliki  kekuatan  pembuktian formil ( formele bewijskracht ) yang menerangkan  bahwa  suatu  perisitiwa hukum  itu  benar  terjadi  yang  disaksikan langsung  dihadapan  notaris  yang  memuat keterangan  para  pihak  pada  hari  yang ditetapkan. Pada konsep peradilan perdata, keputusan hakim sangat berkaitan  dengan  kebenaran  formal, artinya  alat  bukti  yang  diperlihatkan kepada  hakim maka  harus  dipercayai  dan mengenyampingkan keyakinannya (Adjie, 2013).
Alat-alat  bukti  yang  sah  dalam hukum  acara  perdata  diatur  dalam  Pasal 164  HIR/284  RBG,  yaitu  :  surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan  hakim.  Pada  prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup  memutus  berdasarkan  bukti  yang cukup  ( preponderance  of  evidence). Alat bukti  dari  sebuah  perjanjian  yang  dibuat oleh notaris adalah Minuta Akta, salinan grosse,  s alinan  yang  dibuat  oleh
notaris (copie  collatione)  dan  menjadi bagian protokol notaris.
Fotokopi surat saja
tanpa menunjukkan  aslinya  tidak  memiliki kekuatan  pembuktian  (vide  pasal  1888 KUHPerdata),  oleh  karena  itu  sangat disarankan  kepada  notaris  untuk  tidak menyimpan  dokumen  asli  selain  protokol notaris  dikarenakan  jika  terjadi  masalah hukum,  maka  notaris  berpotensi/beresiko dapat  dituntut  dan  dokumen  asli  tersebut menjadi  bukti  bagi  hakim  bahwa  notaris melakukan  penyimpanan  dokumen  asli para  pihak  selain  protokol  notaris  yang tidak diatur dalam UUJN.
Implikasi dari penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris tersebut menempatkan notaris memiliki kewajiban sebagai  penerima  titipan  yang  wajib menjaga  barang  yang  dititipkan,  pemberi titipan  dapat  menggugat  secara  perdata, maupun melaporkan notaris secara pidana.
4. Legalitas Kewenangan Notaris
Menyimpan Dokumen Selain
Protokol Notaris Dalam Kode Etik
Saat ini belum ada pengaturan dalam kode  etik  mengenai  boleh  atau  tidak notaris  menyimpan  dokumen  para  pihak selain  protokol  notaris.  Tidak  adanya
ketentuan tersebut menyebabkan banyaknya  notaris  yang  masih  menerima titipan  para  pihak,  karena  menganggap perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan,  maka  diperbolehkan  (Sari, 2016).
Dalam  kode  etik  notaris,  notaris wajib menjaga martabat dan
kehormatannya  sendiri  dan  organisasi notaris.  Menurut  Fitra  Deni:  tidak  ada kewajiban  notaris  untuk  menyimpan dokumen  para  pihak  selain  protokol notaris,  artinya  notaris  dapat  menolak penitipan  tersebut,  namun  apabila  notaris tetap  menerima  penitipan  juga  tidak dilarang,  yang  dilarang  adalah  ketika notaris  mencemarkan  nama  baiknya  dan kehomatan  perkumpulan  notaris  tersebut (Deni,  wawancara.  15/7/2020).  Asas kecermatan menjadi pondasi dalam penegakan kode etik notaris, penyimpanan dokumen para pihak tersebut  tentunya  menimbulkan  resiko dituntutnya  notaris  secara  perdata  atau pidana yang berimplikasi pada tercemarnya  nama  baik  notaris,  hal tersebut  terjadi  karena  tidak  cermatnya notaris dalam mengambil tindakan
Terkait penyimpanan dokumen selain protokol  notaris,  maka  dalam  bertindak notaris harus mengikut kode etik berikut :
1. Memiliki integritas
Apabila  ada  para  pihak  yang  ingin memperjanjikan penitipan dokumen untuk perlindungan  hukum,  notaris  disarankan untuk  tidak  menerimanya  karena  tidak adanya  legalitas  untuk  itu,  dan  tidak menuruti  keinginan  para  pihak  yang melibatkan notaris.
2. Bersikap netral/profesional
Akta  yang  dibuat  pada  notaris bersifat mengikat para pihak, namun tidak mengikat  notaris  mengenai  subtansi  akta, artinya  kepentingan  para  pihak  tidak dijamin  oleh  notaris  karena  notaris  tidak ikut campur dalam pelaksanaan perjanjian.  Penyimpanan  objek  titipan
para  pihak,  akan  mengakibatkan  notaris berat  sebelah  dan  berpihak  kepada  salah seorang  nantinya  terkait  kepada  siapa dokumen  tersebut  dikembalikan  apabila terjadi wanprestasi.
3. Adanya pembatasan kewenangan Disarankan  kepada  notaris  tidak menambah-nambah  kewenangan  berbasis pelayanan. Artinya notaris hanya
menjalankan  kewenangan  dan  kewajiban berdasarkan Pasal 15 & 16 UUJN.
4. Tidak  berorientasi  pada  keuntungan semata
Jasa honorarium notaris hanya terbatas pada kewenangannya yang diatur dalam  Pasal  15  UUJN,  sedangkan  jasa lainnya  bukan  merupakan  hak  notaris bertindak dalam jabatannya.
Adapun  kewajiban  notaris  berkaitan dengan  penyimpanan  minuta  akta  sesuai Pasal 3 Kode Etik Notaris ayat (4) yaitu : Bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak, penuh  rasa  tanggung  jawab,  berdasarkan perundang-undangan  dan  isi  sumpah jabatan  Notaris,  artinya  notaris  hanya berwenang  menyimpan  protokol  notaris seperti  minuta  akta,  dll,  serta  dokumen yang merupakan fotokopi, sebaliknya jika notaris  menyimpan  dokumen  para  pihak selain  protokol  notaris  tentu  bertentangan dengan  UUJN,  sumpah  jabatan  dan  kode etik.
Ditinjau dari berbagai aspek tersebut, kita  dapat  melihat  bahwa  seorang  notaris harus  selalu  memperhatikan  asas  kehati- hatian  dan  asas  kecermatan  “ prudent principle ”  atau  menjalankan  jabatan dengan kehati-hatian tingkat tinggi karena
dalam melaksanakan jabatannya pertanggungjawabannya  terus  berlanjut meski telah pensiun.
Asas  kecermatan  ini  tertuang  dalam pasal 16 ayat 1 huruf a, antara lain dalam menjalankan  tugas  jabatannya  wajib bertindak  seksama,  apabila  dianalisis maka  dalam  melaksanakan  fungsinya, Notaris  telah  melakukan  kaidah  sesuai kode  etik  dan  asas  umum  jabatan  yaitu asas kecermatan.
Asas  kehati-hatian  harus  diterapkan oleh  notaris  dalam  setiap  penyimpanan dokumen  yang  merupakan  tanggung jawabnya,  apabila  notaris  tidak  dapat menjaga  segala  dokumen  yang  ada padanya  dari  kehilangan  dan  kerusakan, berarti  notaris  tersebut  tidak  cermat  dan tidak memiliki tata administrasi yang baik di kantor. Resiko yang paling berat dalam penyimpanan  dokumen  para  pihak  selain protokol  notaris  adalah  notaris  sengaja menghilangkan  atau  menguasai  dokumen pihak  maka  dapat  dikategorikan  sebagai penggelapan.  Hal  ini  berarti  notaris  tidak dapat dipercaya oleh masyarakat.
5. Rekomendasi Sidang Pleno
Pengurus  Pusat  INI  mengenai
Standar  Operasional  Pelaksanaan Jabatan Notaris Sidang Pleno Ikatan Notaris
Indonesia  yang  dilaksanakan  di  Medan, salah satunya adalah membahas mengenai penyimpanan  dokumen  selain  protokol notaris dikarenakan masih terdapat persepsi  bagi  masyarakat  bahwa  notaris adalah  tempat  penitipan  dan  penjamin terlaksananya  perjanjian,  sedangkan  di
kalangan notaris sendiri melakukan penyimpanan dokumen para pihak sebagai  bentuk  pelayanan  ekstra  diluar tahapan contractual akta untuk membantu pengurusan izin atau memberikan perlindungan  bagi  pihak  agar  para  pihak melaksanakan prestasinya masing- masing.
Kasus  penyimpanan  dokumen  para pihak  selain  protokol  notaris  harusnya menjadi  sebuah  pelajaran  bagi  notaris bahwa  bertindak  diluar  jabatan  akan menimbulkan  resiko  dituntutnya  notaris secara  perdata  maupun  dilaporkan  secara pidana.  Mayoritas  peserta  rapat  sidang pleno berkesimpulan bahwa notaris wajib menjaga  kepentingan  para  pihak  dengan cara  menyimpan  objek  perjanjian  di tempat aman dan terpercaya yaitu notaris, agar  para  pihak  yakin  masing-masing pihak  melaksanakan  prestasinya,  hal  ini dilakukan  karena  tidak  ada  aturan  dan larangan tentang hal itu.
Kemudian terhadap kesimpulan tersebut dilakukan sanggahan oleh 3 (tiga) peserta notaris, yaitu Notaris Taufik, Fitra Deni  dan  Teuku  Abdurrahman,  yang berpendapat  bahwa  notaris  tidak  boleh melakukan
sesuatu
diluar kewenangannya, kewenangan notaris hanyalah  menuangkan  kepentingan  para pihak  dalam  bentuk  akta,  namun  setelah ditandatanganinya  akta  tugas  notaris sudah  selesai,  karena  filosofi  notaris adalah  sebagai  pencatat  bukan  penjamin. (Taufik, wawancara, 24/8/2020).
Tahapan  post  contractual  setelah ditandatangani  nya  akta  maka  menjadi tanggung  jawab  para  pihak  masing-
masing,  pengurusan  izin  dan  pelaksanaan perjanjian  menjadi  tanggung  jawab  para pihak,  notaris  tidak  perlu  melibatkan  diri untuk  menjadi  penjamin  dan  pembela salah satu pihak jika terjadinya wanprestasi. Jika  notaris  tetap  melakukan penyimpanan dokumen akan menimbukan resiko hukum yang berefek pada tercemarnya  nama  notaris  jika  adanya tuntutan yang mengakibatkan bersalahnya notaris (Deni, wawancara. 15/7/2020).
Rekomendasi Sidang Pleno Pengurus Pusat  INI  mengenai  Standar  Operasional Pelaksanaan Jabatan Notaris yang dilaksanakan di Kota Medan
menghasilkan  kesimpulan  UUJN  dan kode  etik  notaris  terkadang  tidak  dapat menyentuh  secara  menyeluruh  hal-hal substansi  yang  berkenaan  dengan  teknis serta  tata  cara  yang  merupakan  bahagian Standar  Operasional  Pelaksanaan  (SOP), yang  merupakan  substansi  menyeluruh dalam  pelaksanaan  fungsi,  tugas  dan kewenangan  notaris  dalam  penegakan UUJN  dan  Kode  etik  notaris  serta peraturan  lainnya.  masing-masing  aturan diharapkan  dapat  bekerja  dengan  saling bersinergi  dan  simultan  sehingga  tidak saling  over  laping,  paradok  dan  kontra produktif  satu  sama  lainnya,  yang  dapat membingungkan masyarakat bahkan notaris  sendiri  selaku  pelaksana  fungsi, tugas  dan  kewenangan  tersebut.  Oleh karena  itu  “SOP  Jabatan  Notaris” bahagian  yang  urgen  sekali  untuk ditegakkan  agar  UUJN  serta  kode  etik notaris  berdaya  guna  dan  menjadi  tolok ukur  serta  nilai  uji  bagi  notaris  dalam mengukur  batas  kewenangan  dan  ketidak
wenangan  notaris  dalam  mengemban fungsi,    tugas  serta  kewenangan  dalam pelaksanaan  jabatannya  itu,  sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut peserta Sidang Pleno Pengurus  Pusat  INI,  adapun  rekomendasi pelaksanaan  jabatan  notaris  berkenaan dengan  dokumen  yang  disimpan  notaris diantaranya yaitu:
1. Menghindari  semaksimal  mungkin untuk  memberikan  pelayanan  ekstra penyimpanan  dokumen  para  pihak atau  pihak  ketiga  lainnya  karena apabila  tetap  dilakukan  maka  segala risiko  akibat  penyimpanan  tersebut dan ekses/ dampak  yang ditimbulkan secara  hukum  menjadi  tanggung jawab pribadi notaris.
2. Menghindari  semaksimal  mungkin untuk  memberikan  pelayanan  ekstra Pengurusan izin-izin/lisensi-lisensi
kepada  instansi  terkait,   apabila  tetap dilakukan  maka  segala  risiko  akibat pengurusan tersebut
dan ekses/dampak yang ditimbulkan secara  hukum  menjadi  tanggung jawab pribadi notaris.
3. Menghindari  semaksimal  mungkin untuk  menjadi  perantara  transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan dengan iming-iming mendapat  sukses  fee,  apabila  tetap dilakukan  maka  segala  risiko  akibat ikut serta aktif dalam kejadian materil tersebut,  segala  ekses/dampak  yang ditimbulkan  secara  hukum  menjadi tanggung jawab pribadi.
Penitipan  dokumen  selain  protokol notaris menyebabkan timbulnya  keraguan
notaris untuk memutuskan kepada siapakah dokumen perjanjian dikembalikan  jika  terjadi  resiko,  notaris diposisikan layaknya seorang hakim yang harus  memutuskan  suatu  objek  perkara, perbuatan  penyimpanan  dokumen  selain protokol notaris tersebut tidak memberikan  kepastian  hukum  dan  justru tidak  memberikan  perlindungan  hukum kepada para pihak dan notaris.
Tanggung  jawab  notaris  terhadap penyimpanan  dokumen  para  pihak  selain protokol notaris merupakan
pertanggungjawaban pribadi karena dilakukan  diluar  kapasitasnya  sebagai pembuat  akta,  dan  bertindak  diluar kewenangannya  yang  diatur  oleh  UUJN. Pemberian  sanksi  pidana terhadap  notaris dapat dilakukan dengan batasan, yaitu jika :  Ada  tindakan  hukum  dari  notaris terhadap  aspek  formal  (kepastian  hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap)  akta  yang  sengaja,  penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan,  bahwa  akta  yang  dibuat  di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama  (sepakat)  untuk  dijadikan dasar  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana  (Cahyanti,  2017).  Penyimpanan dokumen  para  pihak  juga  menimbulkan stigma  dalam  masyarakat  bahwa  notaris adalah  tempat  penitipan  dan  penjamin, yang  pada  aplikasinya  banyak  klien mengharapkan  agar  notaris  menyimpan apapun  yang  menjadi  objek  perjanjian, padahal  notaris  tidakah  memiliki  gudang atau  deposit  box  yang  aman  dari  resiko layaknya di bank.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di atas bahwa Penyimpanan dokumen selain protokol  notaris  menimbulkan  resiko hukum, resiko moral dan tidak diterimanya  dokumen  selain  protokol notaris  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah, penyimpanan  dokumen  selain  protokol notaris bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a tentang kemandirian dan tidak berpihaknya  notaris,  Pasal  16  huruf  e tentang pelayanan hanya sebatas kewenangan dalam UUJN, Pasal 1 UUJN tentang notaris hanya berwenang menyimpan  akta,  bukan  produk  lainnya,
Pasal 53 UUJN notaris telah menempatkan diri sebagai pihak penerima titipan yang termasuk salah satu penyalahgunaan  wewenang.  Pasal  1868 dan  1338  KUHPerdata  memerintahkan notaris  dan  para  pihak  tidak  bertindak sebebasnya, karena ada batasan perjanjian sepanjang  diatur  dalam  UUJN  dan  UU lain,  penyimpanan  dokumen  para  pihak selain protokol notaris beresiko mencemarkan martabat notaris dan perkumpulan  notaris  karena  tidak  cermat dan  melanggar  kode  etik.  Sangat  tepat jika  notaris  bersikap  preventif  dalam menjalankan  tugas  dan  kewenangannya tersebut  dengan  memperhatikan  asas kehati-hatian  dan  asas  kecermatan  dalam melaksanakan jabatannya karena
pertanggungjawaban notaris terus
berlanjut  meskipun  ia  telah  pensiun. (Kawuryan, 2017).
Disarankan  kepada  pemerintah  dan DPR dapat memberikan kepastian hukum melalui revisi UUJN untuk dapat
mengakomodir permasalahan penyimpanan  dokumen  para  pihak  selain protokol  notaris. Apabila  para  pihak meminta  pelayanan  penitipan,  notaris dapat memberikan legal advice agar objek perjanjian  disimpan  menggunakan  safety box multi key account , penyimpanan oleh pihak ketiga, atau disimpan oleh lembaga terkait yang mengeluarkan produk dokumen tersebut.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih penulis sampaikan  kepada  kolega  di  jurusan hukum  dan  rekan-rekan  di  Magister Kenotariatan,  Universitas  Syiah  Kuala, Banda  Aceh,  yang  telah  mensupport hingga selesainya artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  H.  2013.  “Sanksi  Perdata  dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Publik.” PT. Refika Aditama, Bandung, 72.
Author Website. (2018). Syarat Pendirian PT .  Retrieved  Agustus  5,  2020, from
izin.co.id:
https://izin.co.id/artikel/syarat- pendirian-pt.php.
Brouwer,  J.G.,  dan  Schilder.  1998.  “A Survey  of  Dutch  Administrative Law.”  Ars  Aeguilibri,  Nijmegen,
16-17.

## Borman,  S.  2019.  “Kedudukan  Notaris
Sebagai  Pejabat  Umum  Dalam Perspektif  Undang-Undang  Jabatan Notaris” , Jurnal Hukum dan
Kenotariatan , 74–83.
Cahyanti, Nur. Wahyuningsih, Sri Endah. 2017.  “Sanksi  Terhadap  Notaris Yang  Melakukan  Tindak  Pidana
Menurut  Perundang-undangan  di Indonesia ”, Jurnal Akta , 292.
Doly,  D.  2020.  “Kewenangan  Notaris Dalam  Pembuatan  Akta  Yang Berhubungan  Dengan  Pertanahan”,
Notarius , 679–690.

## Fitriyeni,  Cut  Era.  2012.  “Tanggung
Jawab Notaris terhadap Penyimpanan  Minuta  Akta  Sebagai Bagian  dari  Protokol  Notaris ”,
Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 399.
Hadjon,  P.  M.,  et.al,.  2012.  “Hukum Administrasi dan Good Governance.”  Universitas  Trisakti, Jakarta, 89-90.

## HR, Ridwan. 2007. “Hukum Administrasi
Negara . ” PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 365. Ibrahim,  J.  2006.  “Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif”. Bayumedia Publishing, Malang, 57. Kawuryan,  ES.  2017.  “Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap  Notaris ”,  Jurnal  Hukum
dan Perundangan Islam , 474.
Kanter, E.Y. 2001. “Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius.”
Storia Grafika, Jakarta, 60.

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip  Dinamis  ( Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 818 ).
Pratama,  Ari  Latif.  2015.  “Analisis Hukum Tentang Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar
Wakaf.” Jurnal  Ilmiah  Hukum
Kenotariatan, 65. Presiden Republik Indonesia. 2014.
Undang  Nomor  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5491

## Purwaningsih, S. 2010. “Perjanjian Kredit
Dengan  Jaminan  Fidusia  Atas
Kendaraan  Bermotor  Di  PT  Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah.” Semarang, Magister Kenotariatan Undip, Tesis. 20.
Sari,  R.  K.  2016.  “Larangan  Menerima Penitipan  sertifikat  Tanah  oleh Notaris dan Kaitannya dengan Kode Etik  Notaris” .  Lambung  Mangkurat Law Journal, 180–191.
Sjaifurrachman. 2011. “Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam
Pembuatan  Akta”.  Cv.  Mandar Maju , Yogyakarta, 64.
SKB Menkeu dan Memperin dan Mendag No. 122/MK/2/1974, No.
32/M/SK/1974,  No.  30/KPK/I/1974 tanggal  7  Pebruari  1974  tentang Perjanjian Leasing
Soekanto,  S  dan  Mamudji,  S.  2011. “Penelitian Hukum Normatif”.
Rajawali Pers, Jakarta, 32.
Subekti,  R.,  dan  Tjitrosudibio,  R.  1994.
“Terjemahan
KUH.Perdata . ” Pradnya Paramita, Jakarta, 306. Suriyani, Meta. 2015. “Legalitas
Kewenangan  Notaris/PPAT  Dalam Menahan  Sertipikat  Hak  Milik
Karena  Adanya  Pembatalan  Jual Beli ”,  Jurnal  Hukum,  Samudra Keadilan , 277.

## Wawancara  Ketua  Dewan  Kehormatan
Daerah  Kabupaten  Serang,  Fitra
Deni, tanggal 15 Juli 2020,
wawancara  dilakukan  secara  daring via aplikasi zoom.
Wawancara  Ketua  Bidang  Organisasi Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris
Indonesia, Taufik, tanggal 24 Agustus 2020, wawancara dilakukan secara daring via aplikasi zoom. Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973,  Putusan  MA  Nomor  : 3199K/Pdt/1992, tanggal 27
Oktober  1994,  dan  Putusan  MA
Nomor: 1140K/Pdt/1996.