https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG BUNGONG KECAMATAN KAWAY XVI

## Dar Kasih
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh darkasih@staindirundeng.ac.id

## Abstract
This  article  examines  the  roles  of  village  unit  cooperatives  in  community  empowerment  in  Tanjung Bungong village. The aim of this study was to determine the roles of cooperatives as an empowering tool for the community and to determine the priority sectors that receive assistance from the village unit cooperatives in Tanjung Bungong Village, Kaway XVI Subdistrict. The method used in this study was the descriptive qualitative method. The data collection was conducted through interviews, observations, documentation, and documentary analysis from the written documents related to this research. Based on the study results, it can be concluded that the empowerment programs run by the cooperatives at Tanjung  Bungong  Village,  Kaway  XVI  Subdistrict,  include  some  programs,  i.e.,  savings  and  loans, business  capital  assistance,  and  providing  agricultural  materials  for  the  community.  The  role  of cooperatives  in  community  empowerment  efforts  in  Tanjung  Bungong  Village  uses  the  ACTORS indicators (Authority, Confidence, and Competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support). The existence  of  village  cooperatives  helps  and  develops  various  sectors  of  activities  carried  out  by  the cooperative members, such as the agricultural, trade, industry, and services sectors.
Keywords : Cooperative, Community Empowerment, Village

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  peran  koperasi  unit  desa terhadap  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tanjung Bungong. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui sektor prioritas dalam bantuan koperasi di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. Metode penelitian yang dingunakan metode deskripstif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data yang diperoleh dari dokumen tertulis  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  pemberdayaan    koperasi  Desa  Tanjung  Bungong  Kecamatan  Kaway  XVI  meliputi berbagai  kegiatan  dan  program  yang  dijalankan  seperti  simpan  pinjam,  bantuan  modal  usaha,  dan pengadaan  bahan-bahan  pertanian  untuk  masyarakat.  Peran  koperasi  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong menggunakan   indikator   ACTORS    (Authority,  Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility,   Support). Peran keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi seperti sektor pertanian pada umumnya, perdagangan, industri, dan jasa.
Kata Kunci : Koperasi, Pemberdayaan Masyarakat, Desa

## A. PENDAHULUAN
Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial  berdasarkan  yang  tercantum  dalam Undang  Undang  Dasar  1945  memiliki harapan  dalam  mewujudkan  cita-cita  luhur Bangsa  Indonesia.  Masalah  pemberdayaan masyarakat  merupakan  hal  yang  harus
diperhatikan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga tujuan bangsa Indonesia dalam  upaya  kesejahteraan  sosial  dapat tercapai. Tujuan pemberdayaan dalam rangka kemandirian  ekonomi  warga  yakni  dengan menjalankan  asas  demokrasi  ekonomi  yang diamanatkan  dalam  UUD  1945.  Dalam demokrasi  ekonomi  yang  cocok  dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi.  Lembaga  koperasi  yang  dibentuk bertujuan  membangun  kemandirian  ekonomi warga  ialah  membangun  lembaga  koperasi bina usaha di pedesaan.
Berbicara  mengenai  koperasi,  secara etimologi  koperasi  dari  Bahasa  Inggris co- operation,  cooperative sedangkan  dalam Bahasa  Latin coopere yang  memiliki  arti bekerja  bersama-sama,  atau  usaha  bersama. Menurut  Sudrayat  yang  berpedoman  pada Undang-Undang  No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian,  menjelaskan  bahwa  koperasi merupakan badan usaha  yang beranggotakan orang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga menjadi pergerak ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan  (Pasal  1  Angka  1  UUP). 1 Berdasarkan  pasal  tersebut  cukup  beralasan jika  suatu  daerah  terdapat  lembaga  koperasi dan  masyarakat  sebagai  anggota.  adapun tujuan  keberadaan  koperasi  ini  ialah  agar terlaksanakannya pemberdayaan kearah kemandirian  masyarakat,  upaya  penang- gulangan,  pengetasan,  dan  meminimalisir tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan.
Penyebab  timbulnya  kemiskinan  tidak hanya  disebabkan  oleh  permasalahan  sosial ekonomi  semata,  terdapat  beberapa  faktor lainnya seperti tingkat pendidikan,
1 Sudaryat Permana, (2009) Bikin Perusahaan Itu Gampang, Yogjakarta: MedPress, 39
2 Hikmat  Kusumaningrat,  (2009) Memberdayakan  Ekonomi  Rakyat  Kecil, Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 148-149.
3 Nur  Syamsudin  Buchori,  (2012) Koperasi  Syariah:  Teori  dan  Praktek, Tangerang:  Pustaka Aufa Media, hlm. 7
kepemilikan  lahan,  kesulitan  bantuan  modal, akses informasi, dan akses pasar  yang sulit. 2 Kemiskinan  merupakan  kondisi  krisis  sosial ekonomi  yang  memiliki  dampak multiplier effect terhadap kehidupan masyarakat. wilayah  pedesaan  sangat  indentik  sebagai kawasan  “kemiskinan”,  namun  faktanya masih  banyak  masyarakat  yang  tinggal diperdesaan memiliki pendapatan rendah dan sulit dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan dalam berbagai aspek, pendapatan  dan  pendidikan  rendah,  serta ketidakberdayaan  dalam  memenuhi  standar kehidupan  yang  layak.  Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan disebabkan oleh masalah  ekonomi,  juga  kurang  nya  akses masyarakat  untuk  memperoleh  peningkatan kemampuan  dan  keterampilan  masyarakat, dan informasi. oleh sebab melalui pemberdayaan  masyarakat  dalam  peran koperasi diharapkan mampu mengembangkan potensi  ekonomi  rakyat  dalam  upaya peningkatan  kesejahteraan  sehingga  tujuan untuk kemandirian dapat terwujud.
Secara  umum  prinsip  operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota  dalam  bentuk  gotong  royong  dan tentunya prinsip itu tidaklah menyimpang dari sudut syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif (kebersamaan) dalam membangun kemandirian hidup. 3
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya  membangun  kemampuan (capacity building) masyarakat  dan  memberdayakan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  ada melalui  pengembangan  kelembagaan,  sarana dan  prasarana,  serta  pengembangan  3  P (pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan).
Pendampingan akan mengerakkan partisipasi total masyarakat, penyeluhan dapat merespon dan  memantau  perubahan  yang  terjadi  di masyarakat,  dan  pelayanan  yang  berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi asset  sumber  daya  fisik  dan  non  fisik  yang diperlukan oleh masyarakat. 4
Penelitian  mengenai  koperasi  dalam pemberdayaan masyarakat bukanlah isu baru, terdapat beberapa penelitian menegenai peran koperasi  dalam  pemberdayaan  masyarakat seperti  oleh  Chyntia  Putri  Devanty,    Tahun 2017  yang  berjudul  Peran  Koperasi  Wanita Dalam  Upaya  Pemberdayaan  Perempuan Pada  Koperasi  Wanita  di  Kecamatan
Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Nurul
Hidayah  Tahun  2019  yang  berjudul  Peran Koperasi  Produsen  Dalam  Pemberdayaan Produksi Anggota di Koperasi Nira Kamukten Gumelen  Wetan  Susukan  Banjarnegara Perspektif  Ekonomi  Islam  menghasilkan Pemberdayaan  Koperasi  Produsen  Bagi Anggota  di  Koperasi  Nira Kamukten Gumelem  Wetan  Susukan  Banjarnegara Perspektif Ekonomi. Desa Tanjung Bungong terletak di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh  Barat  merupakan  salah  desa  yang terletak  di  akses  jalan  lintas  antar  kabupaten Aceh Barat dengan Sigli. Jumlah penduduknya  sebanyak  431  Jiwa  dan  terdiri dari 62 Kepala Keluarga dan mata pencaharian
masyarakatnya umunya bergerang  di  bidang  pertanian.  Di  Desa Tanjung  Bungong  terdapat  Koperasi  Unit Desa  yang  menjalankan  program  pinjaman untuk  modal  usaha  bagi  anggotanya.    Hasil wawancara  dengan  pengelola  unit  koperasi desa menyebutkan pinjaman para anggotanya banyak  dingunakan  dalam  bidang  modal usaha dan pertanian.
4 Zubaedi, (2013) Pengembangan Masyarakat (Wacana & Praktik) cetakan ke-1 Jakarta : Kencana, hlm. 76
5 Ropke, Jochen. (2003). Ekonomi Koperasi, Teori dan Manajemen . Jakarta: Salemba Empat. hlm. 31

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Koperasi
Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012  tentang  Perkoperasian,  koperasi  adalah badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.27  Tahun  2007, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan  orang-seorang  atau  badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Menurut Ropke, koperasi adalah badan usaha  dengan  kepemilikan  dan  pemakai  jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan  terhadap  badan  usaha  tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu. Sedangkan  menurut  Rudianto,  koperasi adalah  badan  usaha  yang  mengorganisir pemanfaatan  dan  pendayagunaan  sumber daya  ekonomi  para  anggotanya  atas  dasar prinsip-prinsip  koperasi  dan  kaidah  usaha ekonomi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat daerah  pada  umumnya  dengan  demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. 5
Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012  tentang  Perkoperasian,  tujuan  koperasi adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,  sekaligus  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  tatanan  perekonomian
nasional  yang  demokratis  dan  berkeadilan. Adapun  fungsi  dan  peranan  koperasi  adalah sebagai berikut:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada  umumnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian  nasional  dengan  koperasi sokogurunya.
d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa  usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 6

## 2. Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat yang efektif adalah  yang  dilakukan  secara  bertahap. Tujuan  adanya  tahapan  ini  adalah  untuk memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  menyiapkan  diri  untuk  mengelola aktivitas pemberdayaan.
Pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto adalah sebuah  “proses  menjadi”,  bukan  sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan  mempunyai  tiga  tahapan, yaitu:  penyadaran,  pengkapasitasan  dan pendayaan. 7
Pertama ,  penyadaran.  Pada  tahap  ini target  yang  hendak  diberdayakan  diberi “pencerahan” dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mem punyai hak untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka
6 Hendrojogi. (2004). Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik . Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 30
7 Bahri, E. S. (2013). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi. Kediri: FAM Publishing.
8 Sutikno,  S.  (2005). Pemilihan  Program  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Pengembangan  Model Pemberdayaan  Masyarakat  Dengan  Pendekatan  Sistem , Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian  Masalah Ekonomi dan Pembangunan .
da pat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika  mereka  mempunyai  kapasitas  untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan    pengetahuan    yang    bersifat kognisi, belief, dan healing. Prinsip dasarnya adalah  membuat  target  mengerti  bahwa mereka perlu (membangun “demand”) diberdayakan  dan  proses  pemberdayaan  itu dimulai  dari  dalam  diri  mereka  (tidak  dari orang luar).
Kedua ,  pengkapasitasan.  Inilah  yang sering  kita  sebut  “capacity  building”,  atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling . Untuk diberikan daya  atau  kuasa,  yang  bersangkutan  harus mampu  terlebih  dahulu.  Proses capacity building terdiri atas tiga jenis, yaitu: manusia, organisasi  dan  sistem  nilai.  Pengkapasitasan manusia  dalam  arti  memampukan  manusia baik  dalam  konteks  individu  maupun kelompok. Kita tidak asing dengan konsep ini karena  sudah  amat  sering  melakukan pelatihan, workshop , seminar, dan sejenisnya-dimasa  “Orba”  kita  juga  sering menggunakan istilah “simulasi” untuk sosialisasi P4.
Menurut  Effendi, prinsip-  prinsip  dasar pemberdayaan masyarakat ada 9 (sembilan). 8
Pertama , Prinsip partisipasi. Bahwa kegiatan pemberdayaan  dalam  pelaksanaannya  harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat  miskin  sendiri  mulai  dari  tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan  sampai  pada  tahap  memetik hasil. Kedua ,  Prinsip  sustainable.  Prinsip  ini mengarahkan bahwa hasil-hasil  yang dicapai melalui  kegiatan  pemberdayaan  hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri
sehingga  menciptakan  pemupukan  modal ( capital  accumulation )  dalam  wadah  sosial ekonomi  setempat.  Prinsip  lain  yang  perlu diperhatikan adalah perlu dilakukan penguatan   kepada  institusi  dan   kelompok sasaran    agar  me  reka  mampu  melanjutkan program  secara  man  diri  dan  berkelanjutan kegiatan  pengelolaan  program/  proyek  telah berakhir.
Ketiga, Prinsip  demokratisasi.  Prinsip ini  menghendaki  agar  dalam  kegiatan pemberdayaan  perlu  diberikan  kesempatan dan  keleluasaan  kepada  rakyat  dalam  hal untuk  menentukan  sendiri  strategi  dan  arah pembangunan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kapasitas yang mereka miliki.
Kempat , Prinsip transparansi. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan setiap sumberdaya, terutama keuangan harus dilakukan  secara  transparan  (terbuka)  agar semua pihak ikut memantau atau mengawasi penyaluran  dana  mulai  dari  pihak  sponsor sampai pada masyarakat sasaran.
Kelima ,  Prinsip  akuntabilitas.  Prinsip ini  mengharuskan  pengelolaan  keuangan harus  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  dan pelaksana program/proyek secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keenam ,  Prinsip  desentralisasi  Dengan prinsip  ini  dimaksudkan  bahwa  pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi di lakukan secara  terpusat  atau  tersentralisasi  dengan petunjuk  dan  aturan-aturan  yang  ketat  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  era pemberdayaan ini prinsip desentralisasi dapat dikedepankan karena dibukanya ruang politik un  tuk  mereformasi  proses  perencanaan  dan pengambilan keputusan dari yang sebelumnya sangat  sentralistik  dan  top-down  menjadi
9 Hadar Nawawi, (2005) Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 63
lebih  demokratis  dan  berorientasi  pada kebutuhan warga.
Ketujuh ,  Prinsip acceptable .  Prinsip mengarah  agar  bantuan  yang  diberikan kepada        kelompok  sasaran  hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan      didayagunakan      oleh      masyarakat sebagai   pelaksana dan pengelola.
Kedelapan ,  Prinsip profitable .  Dengan prinsip ini dimaksudkan memberikan pendapatan    yang    memadai  dan  mendidik masyarakat  untuk  mengelola  kegiatan  secara ekonomis.  Maksudnya  bahwa  kegiatan  yang dipilih  oleh  kelompok  sasaran  harus  dapat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya  se  hingga  tarap  hidup  kelompok sasarana lebih baik dari keadaan sebelumnya. Setiap  kegiatan  harus  berdampak  ekonomis yang nyata bagi anggota kelompok.
Kesembilan , Prinsip replicable . Prinsip ini  mengisyaratkan  agar  pengelola  program pemberdayaan  agar  dapat  memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestarian ha sil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

## C. METODOLOGI
Penelitian ini berlokasi di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Fokus penelitian ini pada anggota koperasi unit desa yang berjumlah 18 anggota. Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian lapangan (field  research) dengan  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  menggambarkan keadaan  subjek/objek  penelitian.  Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan,
menguraikan dan menganalisa secara mendalam hasil penelitian. 9
Sumber  data  penelitian  ini  berasal  dari data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  ialah
sumber  data  yang  dapat  memberikan  data penelitian secara langsung melalui
wawancara. Sumber data primer ini masyarakat  dan  perangkat  desa  yang  terlibat dalam koperasi. Sumber data sekunder adalah sumber  data  yang  tidak  dilakukan  secara langsung oleh peneliti. 10 Dalam teknik pengumpulan data penelitian  bertujuan  mengungkap  fakta  dan fenomena  mengenai  variabel  yang  diteliti secara Cross  Section .  Teknik  pengumpulan data  yang  dingunakan  dalam  penelitian  ini ialah  dengan  observasi  meliputi  kegiatan pemusatan  perhatian  suatu  objek  dengan untuk  mengamati  aktivitas  anggota  koperasi dalam usaha yang dijalankannya. Selanjutnya wawancara bertujuan untuk memperoleh dan menggali  data  tentang  peran  koperasi  dalam pemberdayaan  masyarakat.  Dalam  metode dokumentasi  ini  peneliti  akan  mengambil rekaman  dan  foto-foto  untuk  bukti  dalam melakukan penelitian.
Dalam  penelitian  ini  tidak  menetapkan jumlah informan, namun pengambilan sampel penelitian disesuaikan dengan kebutuhan data dan  tujuan  penelitian.  Jika  data  yang diinginkan  sudah  terpenuhi  maka  penelitian akan  dihentikan.  Adapaun  jumlah  sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 (dua belas) orang.  data  diperoleh  dilapangan  melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang tersusun  secara  sistematis  agar  menjadi informasi yang jelas, rinci dan akurat dengan menarik  kesimpulan.  Oleh  karena  itu  teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat analisis nonstatistika.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran  Koperasi  Unit  Desa  Dalam

## Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  bertujuan  mewujudkan kemandirian  masyarakat,  baik  kemandirian
10 Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian. Jakarta: Bina Aksara.
berfikir,  sikap,  dan  tindakan  yang  bertujuan pada  pencapaian  harapan  hidup  yang  lebih baik.
Begitu juga dengan upaya pemberdayaan  yang  dilakukan  terhadap  oleh lembaga koperasi di desa-desa, dimana tujuan lahirnya  koperasi  bertujuan  mewujudkan kemandirian  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  yang  layak.  Keberadaan koperasi  sudah  banyak  memberikan  dampak positif  terhadap  berbagai  kegiatan  dan bantuan  untuk  mewujudkan  kemandirian masyarakat.
Bentuk  pemberdayaan    koperasi  Desa Tanjung  Bungong  Kecamatan  Kaway  XVI meliputi berbagai kegiatan dan program yang dijalankan  seperti  simpan  pinjam,  bantuan modal  usaha,  dan  pengadaan  bahan-bahan pertanian untuk masyarakat. kondisi masyarakat  Desa  Tanjung  Bungong  yang tergolong  menengah  kebawah  umumnya berprofesi  sebagai  petani,  buruh  bangunan, dagang, dan kerja serabutan menjadikan peran koperasi sangatlah membantu dalam
mewujudkan kemandirian masyarakat.
Berbagai  upaya  pemerintah  desa  dalam memberikan  pelayanan  koperasi  kepada anggota  masyarakat  yang  terlibat  dalam berbagai  bentuk  usaha  yang  dijalankannya. Namun dalam menjalankan program koperasi tentu  memiliki  persyaratan  dan  peraturan yang akan diterapkan oleh anggota koperasi.
Dalam menjalankan program dan peran koperasi bertujuan pemberdayaan masyarakat di  Desa  Tanjung  Bungong,  menggunakan indikator  ACTORS (Authority,  Confidence and competence, Trust, Opportunity,
Responsibility,      Support) Rincian  indikator tersebut meliputi:
a. Authority (Kewenangan)
Berdasarkan    hasil  wawancara  dengan pengurus  beserta  anggota Koperasi  yang ada di  Desa  Tanjung  Bungong  memperoleh
informasi bahwa koperasi unit desa mempunyai  wewenang  pada setiap anggota dengan  memberikan  dana pinjaman.  Melalui dana    pinjaman    diharapkan  anggota  dapat termotivasi  dan  membantu  mereka    dalam mewujudkan    usahanya,    seperti    asupan modal  pada  usaha  yang  anggota  jalankan disektor perkebunan, pabrik batu bata, ternak, dan wirausaha lainnya, sehingga mereka akan mampu mengelola usahanya sendiri. Kewenangan koperasi unit desa melalui dana pinjaman kepada anggotanya, terdapat aturan dan  batas  waktunya,  kisaran  batasan  yang diperbolehkan  koperasi  berikan  berkisar antara 1 – 15 juta rupiah. Setiap anggota yang meminjamkan dana koperasi dikenakan biaya bunga  sesuai  dengan  kesepakatan  antara lembaga koperasi dengan anggotanya. Kisaran bunga yang koperasi sebesar 2 persen untuk  koperasi  simpan  pinjam  sehingga perkembangan  koperasi  desa  dapat  bertahan dan  menjalankan  fungsinya.  Mekanisme pembayaran serta biaya bunga koperasi sudah disepakati  melalui rapat  rutin  tahunan kepengurusan anggota koperasi.
b. Confidence  and  competence (Rasa Percaya Diri dan kemampuan) Peran  koperasi  dalam  meningkatkan rasa  percaya  diri  dan  kemampuan  para anggotanya,  koperasi  unit  desa  Tanjung Bungong  memberikan  penyuluhan  dan bimbingan  kepada  para  anggotanya  dalam rencana  peminjaman,  penggunaan  dana,  dan cara  membayar  agar  anggota  siap  untuk memanfaatkan  peluang  modal  usaha  dari koperasi  desa.  Pengurus  koperasi  desa menetapkan  persyaratan  dan  peraturan  yang telah  disepakati  dalam  aspek  pengambilan, penyetoran,  dan  evaluasi  lembaga  hal  ini bertujuan agar keberlanjutan lembaga koperasi  serta  mencegah  terjadinya  kredit macet.  Selain  kegiatan  dan  penyuluhan, pengurus  koperasi  juga  melakukan  kegiatan
pendampingan program usaha yang dilaksanakan oleh para anggotanya.
c. Trust (Keyakinan)
Peran  koperasi  unit  desa  dalam  upaya pemberdayaan masayarakat/anggota memiliki peraturan berlandaskan hukum sehingga para anggota memiliki kepercayaan dalam menjalankan berbagai usaha dan kegiatan dari dana pinjaman. Keyakinan masyarakat dalam menjalankan roda koperasi juga di dorong oleh kebijakan pemerintah desa dengan mewujudkan sikap transparansi dan keterbukaan  informasi  melalui  kegiatan pertemuan rutinitas setiap bulannya. Selain itu, para pengurus dan anggota koperasi memiliki rasa kebersamaan dalam menjaga keberlansungan koperasi unit desa.
d. Opportunity (Kesempatan)
Peran  koperasi  desa  dalam  upaya pemberdayaan  masyarakat  Desa  Lapang memberikan peluang dan kesempatan kepada anggota  adalah melalui pemberian pinjaman. Koperasi  Unit  Desa  Tanjung  Bungong mampu  mengadakan  pelatihan  sendiri  dan memberikan  peluang  kepada  masyarakat untuk  turut  serta  kedalam  kepengurusan koperasi dengan syarat merupakan penduduk tetap  desa.  Melalui  anggaran    SHU    (Sisa Hasil  Usaha)    yang  ada  di    koperasi  para pengurus  dan  anggotanya  diberi  kesempatan untuk  mengikuti  pelatihan  dan  bimbingan wirausaha  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga koperasi.  Selain  menggunakan  dana  SHU, penggurus  koperasi  desa  juga  berupaya mencari berbagai mitra dan lembaga pemerintah  untuk  bekerja  sama  dalam berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan keberlangsungan lembaga koperasi.
e. Responsibility (Tanggung Jawab) Koperasi Desa Tanjung Bungong dalam menjalankan  fungsinya  bersikap  transparan akuntabel,  serta  dengan  mengelola  dan mempertanggung  jawabkan  kinerja  mereka pada  RAT  (Rapat  Anggota  Tahunan)
bertujuan  untuk  kemajuan  koperasi  desa  itu sendiri.
Rapat Anggota Tahunan beragendakan  rutinitas  setiap  triwulan  (3 Bulan)  yang dihadiri oleh para pengurus dan anggota bertujuan untuk memperoleh informasi  perkembangan  koperasi  serta anggota  dapat  melunasi  pinjaman  yang mereka  lakukan.    Mengenai  adanya  anggota kredit  macet  oleh  anggota  peminjam  dana, pengurus  mempunyai kebijakan dimana para anggota  harus  melunasi  terlebih  dahulu seluruh  pinjaman  agar  anggota  bersangkutan dengan lainnya dapat bergiliran
meminjamkan dana. Harapan lembaga koperasi unit desa kepada para anggota yang meminjam  dana  dapat  dimanfaatkan  untuk keperluan modal usaha dan kebutuhan lainnya sehingga  tujuan  pemberdayaan  ekonomi dapat tercapai.
f. Support (Dukungan)
Tindakan dukungan pengurus koperasi
dalam
mewujudkan pemberdayaan masyarakat  dilakukan  dengan  memberikan dukungan  kepada  anggota  berupa  dana pinjaman  serta  para  pengurus  koperasi bersikap  rela  bekerja  dalam  menjalankan lembaga koperasi dengan tidak menerima gaji atau  sukarela.    Pemerintah  Kabupaten  turut serta  memberikan  dukungan    terhadap koperasi desa seperti memberikan dana hibah dari  pemerintah,  perusahaan,  dan  bantuan hibah  lainnya  yang  bersifat  tidak  mengikat. Melalui  lembaga  koperasi,  masyarakat/ anggota  juga  dibentuk  berbagai  kelompok usaha (Kelompok Tani, Peternak, Pabrik Batu Bata,  dan  Kelompok  Perkebunan)  sehingga memudahkan  para  kelompok  tersebut  untuk menerima bantuan usaha dari pemerintah dan LSM.  Koperasi  Unit  Desa  bekerja  sama dengan  pemerintah  daerah  dalam  berbagai kegiatan pembinaan kepada pengurus/anggota berupa  pelatihan  dalam  membuat  laporan keuangan  sehingga  diharapkan  akan  mampu mengelola pembukuan di dalam koperasi.

## 2. Pengunaan Dana Koperasi
Peran  keberadaan  koperasi  desa  turut membantu  dan  mengembangkan  berbagai sektor kegiatan  yang dilakukan oleh anggota koperasi.  Adapun  beberapa  sektor  kegiatan yang  dingunakan  oleh  masyarakat  Desa Tanjung Bungong ialah sebagai berikut:
a. Pertanian Sektor  pertanian  merupakan  salah  satu sektor  mata  pencaharian  dan  penunjang pendapatan  utama  masyarakat  Desa  Tanjung Bungong. Koperasi desa menjadi modal bagi anggotanya dalam menjalankan usaha pertanian. Terdapat berbagai kegiatan pertanian  yang  dilakukan  oleh  para  anggota umumnya  menanam  padi,  menanam  swait, dan  peternakan.  Dalam  hal  ini  koperasi menyediakan pinjaman rutin kepada  anggota yang  membutuhkan  modal  tambahan  untuk menjalankan usahanya. Salah satu pemanfaatan  koperasi  di  sektor  pertanian ialah dengan pembelian  bibit unggul, ternak, pakan  dan  juga  pupuk  untuk  masyarakat. Sistem  pembayarannya  ketika  pasca  panen dan  juga  adanya  tempo  waktu  yang  telah disepakati.
b. Perdangangan Peran  koperasi  unit  desa  dalam membantu  anggotanya  menjalankan  usaha perdagangan  ialah  dengan  memberikan bantuan  modal  pinjaman  yang  akan  di kembalikan sesuai dengan perjanjian anggota koperasi.  Besaran  biaya  yang  disediakan sekitar  1  juta  hingga  5  juta  sesuai  dengan kesepakatan  lembaga  koperasi.  Adapun sistem pengembalian dengan menyetor setiap bulannya kepada lembaga koperasi unit desa. Hasil observasi mendapatkan aktivitas perdagangan  yang  dilakukan  para  anggota seperti usaha kelontong, makanan, dan usaha warung kopi.
c. Industri
Kegiatan  industri  yang  dijalankan  oleh masyarakat  tanjung  bungong  ialah  industri
pabrik  batu  bata.  Hasil  wawancara  dengan pelaku usaha pabrik batu bata, dalam sebulan bisa  menghasilkan  15  ribu  s.d  20  ribu  batu bata  dengan  harga  jual  sekitar  Rp.400/butir. Selain  indutri  batu  bata  terdapat  juga Home Industri (Industry  Rumah)  yang  berupa pembuatan produk dengan skala kecil seperti kue tradisional dan kue basah.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di masyarakat,  penulis  menemukan  bentuk pemberdayaan    koperasi  unit  desa  Tanjung Bungong  Kecamatan  Kaway  XVI  meliputi berbagai kegiatan dan program yang dijalankan  seperti  simpan  pinjam,  bantuan modal  usaha,  dan  pengadaan  bahan-bahan pertanian untuk masyarakat. Kondisi masyarakat  Desa  Tanjung  Bungong  yang tergolong  menengah  kebawah  umumnya berprofesi  sebagai  petani,  buruh  bangunan, berkebun, dan wirausaha lainnya menjadikan peran  koperasi  sangatlah  membantu  dalam mewujudkan  kemandirian  masyarakat.  Peran koperasi dalam upaya pemberdayaan
masyarakat  di  Desa  Tanjung  Bungong Kecamatan Kaway XVI menggunakan indikator   ACTORS (Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility,   Support.
Berdasarkan  analisis  data  penelitian keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan  berbagai  sektor  kegiatan yang  dilakukan  oleh  anggota  koperasi. Adapun  beberapa  sektor  kegiatan  yang dijalankan  oleh  anggota  koperasi  seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, H, (2016) Analisis Pemberdayaan Petani Dhuafa  (Studi  Kasus  di  Pertanian  Sehati Indonesia), Kordinat, XV(2).
Arita, Marini, (2008) Ekonomi dan Sumber Daya . Jakarta: Depdiknas.
Azwar, S, (1998) Metodelogi Penelitian , Yogjakarta: Pustaka Belajar.
Bahri,  E.  S,  (2013) Pemberdayaan  Masyarakat: Konsep  dan  Aplikasi, Kediri:  FAM Publishing.
Hendrojogi, (2004) Koperasi:  Asas-asas,  Teori dan  Praktik ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Hikmat  Kusumaningrat  (2009), Memberdayakan Ekonomi  Rakyat  Kecil. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya Offset.
Nasution, S, (2003) Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara. Noor,  M,  (2011) Pemberdayaan  Masyarakat , Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(2).
Nur  Syamsudin  Buchori,  (2012) Koperasi Syariah:  Teori  dan  Praktek, Tangerang: Pustaka Aufa Media. Ropke,  Jochen,  (2003) Ekonomi  Koperasi,  Teori dan Manajemen . Jakarta: Salemba Empat. Sudaryat  Permana,  (2009) Bikin  Perusahaan  Itu Gampang, Yogjakarta: MedPress.
Sutikno, S, (2005) Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan
Masyarakat  Dengan  Pendekatan  Sistem ,
Jurnal  Ekonomi  Pembangunan:  Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan.
Zubaedi,  (2013) Pengembangan  Masyarakat (Wacana & Praktik), cetakan ke-1 (Jakarta:
Kencana.)
A rikunto,   S,   (2002) Prosedur   Penelitian, Jakarta: Bina Aksara.