## ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU 2024 DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN PERSPEKTIF MAHASISWA
Ferry Irawan 1)*
1) ferryirawan@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstract
The 2024 General Election will be held simultaneously with a strong legal umbrella and adequate infrastructure. However, a survey of 164 students at UPNVJ and PKN STAN revealed several important findings. The majority of respondents stated that the general election was good, with the functions of the  KPU and BAWASLU being carried out well. However, there are violations related to installing props in public places and black campaigns which are still problems. The results of the legislative election were satisfactory to the majority, but the results of the  presidential  election  showed  an  almost  equal  distribution  of  opinion.  Based  on  these  results,  several suggestions are suggested for holding elections in the future. First, comply with applicable laws and regulations to create a democratic party that is conducive, transparent and fair. Second, emphasize sanctions for violations to provide a deterrent effect and comply with regulations. Third, a "legowo" attitude in accepting election results must be balanced with compliance with applicable laws. Demonstrations are permitted in a democratic context, but  national  unity  and  integrity  must  be  prioritized.  Improvements  to  the  electoral  system  must  be  carried  out gradually and comprehensively for better progress of the nation and state.
Keywords: 2024 General election, Democracy implementation, Students opinion

## Abstrak
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah dilakukan secara serentak dengan payung hukum yang kuat dan infrastruktur  yang  memadai.  Namun,  survei  terhadap  164  mahasiswa  di  UPNVJ  dan  PKN  STAN mengungkapkan  beberapa  temuan  penting.  Mayoritas  responden  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  pemilu secara  umum  sudah  baik,  dengan  fungsi  KPU  dan  BAWASLU  yang  dijalankan  dengan  baik.  Namun, terdapat  pelanggaran  terkait  pemasangan  alat  peraga  di  tempat  umum  dan black  campaign yang  masih menjadi  permasalahan.  Hasil  pemilu  legislatif  mendapat  kepuasan  mayoritas,  tetapi  hasil  pilpres menunjukkan pembagian pendapat yang hampir seimbang. Berdasarkan hasil ini, beberapa saran disarankan untuk penyelenggaraan pemilu di masa  mendatang.  Pertama, patuhi peraturan  perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan pesta  demokrasi yang kondusif, transparan,  dan  berkeadilan. Kedua, pertegas sanksi atas pelanggaran untuk memberikan efek jera dan mematuhi ketentuan. Ketiga, sikap "legowo" dalam menerima hasil pemilu harus diimbangi dengan kepatuhan pada peraturan-perundangan yang berlaku. Unjuk rasa diperbolehkan dalam konteks demokrasi, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus diprioritaskan. Perbaikan  sistem  pemilu  harus  dilakukan  secara  bertahap  dan  menyeluruh  untuk  kemajuan  bangsa  dan negara yang lebih baik.
Kata Kunci: Pemilu Tahun 2024, Penyelenggaraan Demokrasi, Survei Mahasiswa

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  merupakan  salah  satu  instrumen  dalam  negara  yang menganut sistem demokrasi (Asshiddiqie, 2006). Sistem demokrasi harus memastikan bahwa rakyat terlibat sepenuhnya dalam segala hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan,  dan  tindakan  karena  konsep  kedaulatan  rakyat.  pengawasan  dan  evaluasi pelaksanaan tugas kekuasaan. Sebagai sistem demokrasi modern, demokrasi perwakilan terdiri dari tiga jenis: demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum dan inisiatif.
Tanpa  adanya  jaminan  mekanisme  partisipasi  rakyat  dalam  negara  sebagai  bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Ini adalah salah satu konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan. Untuk mencapai hal ini, media yang memungkinkan rakyat berkomunikasi dengan wakil  mereka,  baik  di  parlemen  maupun  sebagai  pejabat  publik,  diperlukan.  Pemerintahan demokratis  membutuhkan  institusi  dan  mekanisme  untuk  mengkomunikasikan  aspirasi  yang diwakili. Jika tidak, pemegang kekuasaan dapat memanipulasi dan memaksa sistem perwakilan.
Keberadaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum adalah dua instrumen yang paling tidak saling berhubungan.
Rakyat memiliki otoritas untuk menentukan gaya pemerintahan yang sebenarnya, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD 1945. Kedaulatan tersebut dilakukan oleh lembaga negara dan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22E  UUD  1945.  Selain  itu,  pemilihan  umum  dapat dianggap  sebagai  alat  yang  menghubungkan  suprastruktur  politik  dan  infrastruktur  politik. Pemilu juga merupakan cara untuk mengubah tujuan partai menjadi kebijakan negara. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat seringkali tidak dapat diterapkan secara penuh di negara-negara dengan jumlah penduduk yang sedikit dan dengan wilayah yang tidak begitu luas. Apalagi di negara-negara dengan banyak penduduk dan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin  untuk  menghimpun  pendapat  setiap  orang  secara  bersamaan  dalam  menentukan jalannya suatu pemerintahan.  Selain itu, tingkat kehidupan masyarakat modern seperti saat ini berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan masyarakat yang tidak merata  dan  spesialisasi  antar  sektor  pekerjaan  yang  cenderung  meningkat.  Oleh  karena  itu, kedaulatan rakyat tidak mungkin dicapai secara murni. Keadaan yang kompleks mengharuskan penggunaan sistem perwakilan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat (Isharyanto, 2016).
Ada empat tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu: sebagai berikut: (a). potensi pergantian  penguasa  dengan  pendekatan  aman  dan  damai;  (b).  pergantian  para  pejabat  yang menjalankan  fungsi  legislasi  pada  lembaga  perwakilan  (DPR,  MPR  dan  DPD);  (c). Implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat; dan (d). Menjunjung tinggi hak asasi warga negara (Asshiddiqie, 2006).
Dasar hukum pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ats Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  menjadi  Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai informasi yang tercantum dalam laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204.807.222. dari jumlah ini 56% pemilih berada di Pulau Jawa. Berikut merupakan 10 (sepuluh) besar peringkat jumlah pemilih terbanyak berdasarkan provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis pelaksanaan pemilu ditinjau dari aspek  yuridis  dan  perspektif  mahasiswa.  Penelitian  ini  memiliki  struktur  sebagai  berikut. Pertama  adalah  bagian  pendahuluan  yang  berisi  latar  belakang  penelitian,  studi  literatur  dan metode penelitian. Bagian Kedua adalah pembahasan yang berisi uraian atas permasalahan dan analisis  permasalahan.  Bagian  Ketiga  Kesimpulan  dan  Saran  yang  menjelaskan  kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian di masa yang akan datang.

## KAJIAN PUSTAKA
Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan mereka di pemilu 2024. Studi yang dilakukan oleh Nathaniella et al . (2024) menunjukkan bahwa film dokumenter yang berjudul dirty vote berpengaruh terhadap hasil pemilu 2024. Hal ini terjadi karena film tersebut menyampaikan dugaan kecurangan yang terjadi pada tahun politik. Selain itu, film ini juga memberikan pesan kepada para pemilih untuk cermat dan berhati-hati dalam memilih pemimpin.
Selanjutnya,  daftar  pemilih  menjadi  hal  yang  krusial  dalam  pemilu.  Penelitian  yang dilakukan oleh Rahayu & Permata (2024) menunjukkan bahwa pemutakhiran data merupakan cara untuk memeroleh data pemilih yang valid. Selanjutnya, ini menjadi salah satu indikator kesuksesan  pemilu.  Pemilih  muda  dan  pemula  memberikan  warna  tersendiri  dalam  pemilu
tahun 2004. Hal ini didasarkan pada data KPU bahwa 55% pemilih berasal dari generasi Z dan milineal.  Sementara  itu,  jumlah  pemilih  pemula  sekitar  25  juta  dari  204,8  juta  atau  sebesar 12,2%. Studi yang dilakukan oleh Ismail et al . (2024) menunjukkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi pemahaman, sikap dan perilaku politik pemilih pemula, antara lain: pendidikan dan kesadaran politik, pengaruh lingkungan sosial, media sosial dan interaksi online, partisipasi politik  aktif,  tantangan  media  dan  informasi,  dan  ketidaksetaraan  akses  dan  partisipasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Razaqa et al . (2022) memperkuat dugaan bahwa media sosial yang memengaruhi sikap dan perilaku pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu. Selanjutnya, kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait pemilu sangat diperlukan dalam meningkatkan pemahaman para pemilih muda (Latif et al ., 2023;  Irwan et al ., 2023). Di sisi lain, strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan atmosfer yang baik bagi pemilih muda melalui cara: menumbuhkan kesadaran ( awareness ) dalam memilih, mengenali ( recognizing ) peserta  pemilu  baik  capres/cawapres  maupun  calon  anggota  parlemen,  menelaah ( understanding )  pandangan  dan  program  yang  ditawarkan  para  peserta  pemilu,  dan memfilterisasi berita-berita yang tidak benar ( hoax ) (Efendi, 2023).
Partisipasi  para  pemilih  merupakan  unsur  penting  dalam  menilai  kesuksesan  pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Rasji et al . (2023) menunjukkan beberapa hasil. Pertama, bahwa penerapan pemilu tahun 2024 di Indonesia diprediksi cukup efektif dilihat dari Indikator  yang digunakan untuk menilai efektivitas tersebut antara lain berupa indeks kepercayaan masyarakat. Kedua,  cara  untuk  meningkatkan  efektivitas  pemilu  dilakukan  dengan  perbaikan  sistem pemilihan,  peningkatan  transparansi,  peningkatan  kualifikasi  pemilih,  peningkatan pengawasan, peningkatan pengampuan, peningkatan pengenalan peserta pemilu, peningkatan pengawasan masyarakat dan peningkatan pengawasan keluarga terpilih. Selanjutnya Kelibay et al .  (2023)  menjelaskan  bahwa  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  memilih, terdapat  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan,  yaitu:  kegiatan  sosialisasi  melalui  pengurus rukun  tetangga  (RT),  melaksanakan  perekrutan  relawan  untuk  mengawal  pemilu  dan memanfaatkan  media  sosial  dalam  memberikan  informasi  pemilu  kepada  masyarakat. Partisipasi  pemilu  oleh  generasi  muda  khususnya  Generasi-Z  sangat  dipengaruhi  oleh pemahaman  orang  tua  sebagai  guru  dalam  lingkungan  keluarga.  Perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan andil dalam mendorong motivasi pemilih muda di  pemilu  2024.  Selain  itu,  kemudahan  akses  terhadap  para  kontestan  pemilu  dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Generasi Z (Gen-Z) memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilu 2024. Selain dari kuantitas, mereka adalah calon pemimpin di masa depan dalam 15-20 tahun mendatang. Gen-Z dapat menjadi katalisator dan kunci dalam menentukan kompas politik dan memengaruhi hasil pemilu  (Simamora et al ., 2024).
Studi yang dilakukan oleh Maulan & Adawiyah (2023) memberikan simpulan bahwa untuk menghadapi pemilu tahun 2024, komisi pemilihan umum (KPU) mempersiapkan strategi kelembagaan yang terdiri dari dua kelompok yaitu rencana berdasarkan kekuatan ( strength ) dan peluang  ( opportunity ),  dan  rencana  meminimalisasi  kelemahan  ( weaknesses )  dan  ancaman ( threat ). Selain itu, KPU juga mempersiapkan dua faktor pendukung yaitu kesiapan dari sumber daya  manusia  dan  infrastruktur  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  pemilu,  mulai  dari persiapan sampai evaluasi. Di sisi lain, Bancin & Sitorus (2023) menyimpulkan bahwa untuk menciptakan keberhasilan pemilu serentak tahun 2024 ada beberapa faktor yang diperhatikan, yaitu pertama pemilihan figur dan program.  Kedua, pemilu  dijadikan sebagai  media sebagai instrumen  untuk  “menghukum”  politisi  dan  partai  politik  yang  selama  ini  dinilai  tidak memberikan  manfaat  pada  masyarakat.  Ketiga,  membuat  gerakan  anti-politisi  busuk  secara masif. Berikutnya, upaya untuk menyukseskan pemilu dapat pula dilakukan oleh generasi muda dengan  pendekatan  yang  lebih  membumi  dengan  karakter  dan  bersifat  informal,  misalnya
dengan  pertemuan  secara  rutin  dengan  tokoh  masyarakat,  halal  bihalal,  perayaan  HUT kemerdekaan RI, pengajian, olahraga bersama dan lain-lain (Widiatmaka et al ., 2024).
Penguatan instansi dan kerjasama antar instansi terkait menjadi poin yang tidak dapat diabaikan.  Kolaborasi  antara  komisi  pemilihan  umum  (KPU)  sebagai  penyelenggara  pemilu dan  badan  pengawas  pemilu  (BAWASLU)  menjadi  strategis  dalam  menciptakan  pesta demokrasi  yang  baik,  transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu,  kerjasama  ini  diharapkan  dapat mencegah  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  pada  pemilu  sebelumnya  (Boediningsih  &  Budi Cahyono, 2022). Selanjutnya, keputusan pemilu yang dikeluarkan oleh KPU merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara. Keputusan ini bersifat konkret dan jelas. Selain itu, keputusan tersebut  juga  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  orang  pribadi  maupun  badan  hukum  perdata yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu (Amri, 2023). Faktor yang mendukung kinerja KPU  antara  lain  ada  teknologi  informasi,  kerjasama  dengan  pihak  terkait  dan  kesadaran masyarakat.  Sementara  itu,  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  tugas  KPU berupa  keterbatasan  anggaran  dan  sumber  daya  manusia,  tekanan  politik,  dan  kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas (Maylenda et al ., 2024). BAWASLU berperan vital dalam mewujudkan  pemilu  yang  jujur  dan  adil.  Kewenangan  BAWASLU  adalah  menerima  dan menindaklanjuti  setiap  laporan  dugaan  pelanggaran  pemilu.  Independensi  BAWASLU  juga menjadi titik krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan (Ramdani, 2023).
Pada  tahun  2024  pemilu  dilakukan  serentak  untuk  memilih  presiden/wakil  presiden, anggota  legislatif,  dan  kepala  daerah.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Silalahi  (2022)  memeroleh beberapa temuan penting antara lain: model pemilihan serentak bersifat open legal policy yang merupakan  kewenangan  pembuat  undang-undang  sepanjang  konstitusi  tidak  memberikan batasan  tertentu.  Selanjutnya,  penyelenggara  pemilu  perlu  mempersiapkan  skenario  untuk mengantisipasi  apabila terjadi hal-hal  di  luar kekuasaan ( force majeure )  maupun overmacht . Selain itu, terdapat perdebatan dalam penerapan model apakah lebih baik menggunakan sistem pemilihan  tertutup  atau  pemilihan  terbuka  untuk  pemilu  2024.  Sistem  pemilihan  terbuka  di ranah legislatif diyakini menimbulkan politik uang ( money politics ) di masyarakat karena para calon anggota dewan akan berlomba-lomba mendulang suara bagi dirinya. Namun, di sisi lain, sistem  tertutup  tidak  memberikan  ruang  bagi  transparansi  dan  akuntabilitas  atas  suara  yang diberikan  oleh  pemilih  kepada  partai  politik  (Intani,  2023b).  Lebih  lanjut  Intani  (2023a) memprediksi bahwa pada pemilu 2024 partisipasi masyarakat berkaitan dengan kenaikan dana kampanye  meningkat  sebesar  88,6%.  Pemilu  serentak  dapat  menjadi  indikator  kemajuan demokrasi  namun  di  sisi  lain  berpotensi  menimbulkan  ekses  negatif.  Pertama,  terkait pemutakhiran data pemilih. Kedua terkait pengadaan ( procurement ) dan distribusi logistik yang harus direncanakan dengan lebih baik (Rizal, 2022). Oleh karena pemilu 2024 menggunakan sistem  proporsional  terbuka  maka  diperlukan  literasi  politik  sehingga  para  pemilih  dapat berpikir dengan rasional, cerdas dan kritis untuk membangun iklim demokrasi yang berkualitas (Rosit et al ., 2023).
Pelaksanaan pemilu didasarkan pada konsep demokrasi yang diterapkan di suatu negara. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aryani et  al .  (2023)  menunjukkan  bahwa  konsep  demokrasi versi Hans Kohler paling relevan untuk diimplementasikan untuk Indonesia. Hal ini didasari pada fokus Hans Kohler pada tiga elemen penting yaitu kebebasan, persamaan dan solidaritas. Di  sisi  lain,  pelaksanaan  pemilu  hendaknya  memerhatikan  konsep  kedaulatan  rakyat  yang diimplementasikan dengan meniadakan parliamentary treshold atau ambang batas perolehan suara. Hal ini diperlukan untuk mengakomodasi suara pemilih dan untuk mencapai kepastian hukum atas kedaulatan rakyat (Bachmid, 2020).
Para kontestan pemilu 2024 memiliki strategi yang baru dan unik untuk mendapatkan suara  para  pemilih.  Misalnya  penggunaan  foto  “nyeleneh”  salah  satu  calon  anggota  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga seorang komedian yaitu Alfiansyah alias komeng justu
mendulang  suara  terbesar.  Berdasarkan  hasil  penghitungan  KPU,  Alfiansyah  berhasil memeroleh 5.399.699 suara di daerah pemilihan Jawa Barat (Ambu & Ayu, 2024). Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggunakan strategi penggunaan  jargon  “gemoy”  (Jonathan et  al .,  2024).  Penggunaan  jargon  gemoy  ini  cukup banyak  mendapatkan  respon  di  media  sosial.  Sebagaimana  diketahui  pula  bahwa  pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan kontestasi pilpres sesuai dengan hasil penetapan oleh KPU.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mengkaji pula penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  relevan.  Penulis  juga  melakukan  survei  kepada mahasiswa.  Tujuan  melaksanakan  survei  adalah  untuk  mengetahui  respon  mahasiswa  atas penyelenggaraan pemilu. Responden merupakan civitas akademika yang berada di Universitas Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta  (UPNVJ)  dan  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN (PKN  STAN).  Penggunaan  dua  kampus  ini  sebagai  objek  adalah  pertimbangan  lokasi  yang berada  di  Jakarta.  UPNVJ  mewakili  perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  sedangkan  PKN  STAN mewakili  perguruan  tinggi  kedinasan  (PTK).  Terdapat  164  responden  yang  menjawab kuesioner.  Struktur  pertanyaan  yang  disampaikan  dalam  survei  dapat  dijelaskan  sebagai berikut. Pertama, pertanyaan mengenai karakteristik responden terkait dengan jenis kelamin, pendidikan yang sedang  ditempuh,  jumlah pemilu yang telah diikuti (termasuk tahun 2024), dan lokasi pencoblosan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar hukum penyelenggaraan pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  menjadi  Undang-Undang  (selanjutnya  disebut  UU  Pemilu).  UU  Pemilu  antara  lain mengatur: (a) asas, prinsip dan tujuan pemilu (b) Peserta dan persyaratan mengikuti pemilu, (c) Jumlah  kursi dan daerah pemilihan, (d) hak memilih,  (e) penyusunan daftar pemilih, dan (f) pengusulan bakal  calon  presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan calon  presiden dan  wakil  presiden  dan  pencalonan  anggota  DPR,  DPD,  DPRD,  Provinsi  dan  DPRD Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu 2024 pada prinsipnya telah mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang termasuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Namun demikian,  dari  perspektif  masyarakat  sebagian  kontestan  melakukan  pelanggaran  yang seharusnya diberikan sanksi yang sesuai.
UU  Pemilu  diperlukan  untuk  mengatur  penyelenggaraan  pemilihan  umum  sebagai perwujudan  sistem  ketatanegaraan  yang  demokratis  dan  berintegritas  demi  menjamin konsistensi  dan  kepastian  hukum  serta  pemilihan  umum  yang  efekti.  Selain  itu,  pemilihan umum  juga  wajib  memberikan  jaminan  kepada  rakyat  untuk  memberikan  suara  secara langsung,  umum  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  UU  Pemilu  merupakan  penggabungan  dari beberapa  peraturan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilhan  Umum,  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilhian  Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah.  Penggabungan  ketiga  UU  ini  penting  dilakukan  sebagai legal  standing penyelenggaran pemilihan umum secara serentak.
Pemilu  serentak  memberikan  beberapa  kelebihan.  Pertama,  suasana  pesta  demokrasi lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada tahun yang sama, rakyat dapat memilih  langsung pemimpin mereka baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah. Selain itu, rakyat dapat  pula memilih  wakil mereka baik  di  pusat  maupun daerah. Kedua,  penghematan biaya. Oleh karena penyelenggaraan pemilu dilaksanakan serentak, maka fixed cost yang timbul dapat direduksi termasuk pengeluaran untuk membayar petugas dan pengadaan logistik. Dampaknya adalah  pengeluaran  uang  negara  menjadi  lebih  efisien.  Ketiga,  pelaksanaan  pemilu  serentak dapat  meningkatkan  fokus  bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.
Pemilu serentak juga memiliki kelemahan. Misalnya: koordinasi antar para pemangku kepentingan. Oleh karena peserta pemilu sangat beragam dan jumlahnya banyak seperti calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, calon wali  kota  dan  wakilnya,  serta  calon  dewan  perwakilan  daerah  pusat/daerah,  dan  dewan perwakilan  daerah.  Penyelenggara  pemilu  dalam  hal  ini  adalah  KPU  sebagai  pelaksana  dan BAWASLU yang menjalankan fungsi pengawasan, harus benar-benar cermat dalam bekerja. Kompleksitas  para  kontestan  pemilu  menjadi  variabel  yang  yang  sangat  signifikan  dalam menyukseskan pemilu serentak 2024.

## Analisis atas Hasil Survei
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian  metode,  penulis  melakukan  survei  kepada civitas  akademika  (mahasiswa)  di  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran  Jakarta (UPNVJ)  dan  Politeknik  Keuangan  Negara  STAN  (PKN  STAN).  PKN  STAN menyelenggarakan  pendidikan  dengan  jenjang  Diploma  III  (D-III)  dan  Diploma  IV  (D-IV) sedangkan UPNVJ menyelenggarakan jenjang Diploma III (D-III), Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (S-2). Prosedur yang dilakukan adalah menyebarkan tautan survei (menggunakan google form ) ke civitas akademika. Waktu yang diberikan kepada responden sebanyak 3 hari, mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 18 Mei 2024. Hasil survei menunjukkan ada sebanyak 164 responden yang mengisi survei tersebut.
Terdapat  total  14  (empat  belas)  pertanyaan  yang  diajukan,  terdiri  dari:  Informasi  pribadi, pendapat responden terkait persiapan pemilu, pendapat responden terkait pelaksanaan pemilu, dan pendapat responden terkait hasil pemilu.

## Jenis Kelamin Responden
Berdasarkan  hasil  survei  dari  164  responden,  sebanyak  65,2%  adalah  mahasiswi (perempuan),  dan  34,8%  adalah  mahasiswa  (laki-laki).  Jumlah  mahasiswa  secara  empirik memang didominasi oleh perempuan di kedua perguruan tinggi UPNVJ dan PKN STAN.
Volume 4 No.4, 2024

## Pendidikan Responden
Jumlah  responden  didominasi  oleh  mahasiswa  S1/D-IV  yaitu  sebanyak  68,3%. Selanjutnya, disusul oleh mahasiswa dari Program D-III sebanyak 29,3%. Sisanya yaitu sebesar 2,4% merupakan mahasiwa S-2. Jenis responden cukup merepresentasikan jumlah mahasiswa yang ada di kedua kampus. Jumlah mahasiswa terbanyak adalah S-1/D-IV, diikuti oleh D-III dan jumlah paling sedikit ada pada jenjang S-2.

## Jumlah Pemilu yang Diikuti Responden
Mayoritas responden adalah pemilih pemula. Hal ini dapat terlihat dari jumlah sebesar 69,7% baru dapat menggunakan hak pilihnya di tahun 2024. Responden yang pernah 2 (dua) kali  mengikuti  pemilu  sebanyak  20,6%.  Terakhir,  responden  yang  pernah  mengikuti  pemilu lebih dari 2 (dua) kali sebanyak 9,7%. Para responden ini kemungkinan besar adalah mahasiswa di jenjang S-2 dan mahassiwa S1 atau D-IV yang mengikuti alih program dari jenjang D-III.
Volume 4 No.4, 2024

## Lokasi Pencoblosan Responden
Responden  yang  melakukan  pencoblosan  terbagi  di  wilayah  jabodetabek  dan  luar jabodetabek. Terdapat 42,4% responden yang memilih di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, posisi  kedua  terbanyak  responden  ada  di  luar  wilayah  jabodetabek.  Posisi  ketiga  adalah Tangerang  Raya  (Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang,  dan  Kota  Tangerang  Selatan) sebanyak  10,3%.  Posisi  keempat  adalah  Bekasi  raya  (Kabupaten  Bekasi  dan  Kota  Bekasi) sebanyak 7,9%. Posisi kelima adalah Kota Depok sebanyak 7,3%. Sedangkan posisi keenam adalah Bogor raya (kabupaten Bogor dan Kota Bogor) sebanyak 4,2%.
Pendapat Responden atas Persiapan Pemilu
45,2% responden menyatakan bahwa persiapan pemilu yang dilakukan oleh KPU sudah baik. Selanjutnya, 24,7% responden menyatakan cukup. Ada sekitar 15,7% responden menyatkan bahwa persiapan pemilu kurang baik. Di sisi lain, hanya 14,5% responden yang berpendapat bahwa persiapan pemilu sangat baik.

## Pendapat Responden atas persiapan yang “paling baik” dilakukan
Terdapat  34,5%  responden  yang  berpendapat  bahwa  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  dan persiapan  lokasi  &  logistik  merupakan  hal  yang  paling  baik  dipersiapkan  oleh  KPU. Selanjutnya, persiapan paling baik berupa penetapan Capres/Cawapres dijawab oleh sebanyak 23,2%  responden.  Terakhir  persiapan  yang  paling  baik  berupa  penetapan  calon  legislatif dijawab oleh 7,9% responden.

## Pendapat Responden atas persiapan yang “paling kurang” dilakukan
Berdasarkan  survei,  30,9%  responden  berpendapat  bahwa  penetapan  calon presiden/calon  wakil  presiden  merupakan  hal  paling  kurang  dipersiapkan  oleh  KPU. Berikutnya,  disusul  dengan  penetapan  calon  legislatif  yang  dijawab  oleh  27,9%  responden. Selanjutnya,  persiapan  lokasi  dan  logistik  dijawab  oleh  23,5%.  Akhirnya,  17,6%  responden berpendapat  bahwa  lokasi  dan  logistik  paling  kurang  baik  dipersiapkan  oleh  penyelenggara pemilu.
Volume 4 No.4, 2024

## Pendapat Responden atas peran BAWASLU
35,8%  responden  menjawab  bahwa  peran  BAWASLU  baik  dalam  penyelenggaraan pemilu  tahun  2024.  Sementara  itu,  terdapat  25,5%  responden  yang  berpendapat  bahwa BAWASLU  kurang  baik  baik  dalam  melakukan  pengawasan.  Hanya  9,1%  responden  yang menjawab peran pengawasan dapat dilakukan dengan sangat baik. Terakhir, 29,7% responden berpendapat BAWASLU cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan.

## Pendapat Responden atas Pelaksanaan Pemilu secara umum
Secara umum, 41% responden menjawab bahwa pemilu tahun 2024 telah terselenggara dengan baik.  Terdapat  19,3% yang menjawab kurang baik. Sementara itu, 32,5% responden menjawab pelaksanaan pemilu cukup baik, dan hanya 7,2% responden yang menjawab pemilu 2024 diselenggarakan dengan sangat baik.
Volume 4 No.4, 2024

## Pendapat Responden atas Pelanggaran dalam Pemilu
Mayoritas responden yaitu 47,3% bependapat bahwa pemasangan alat peraga di tempat umum  merupakan  pelanggaran  yang  banyak  dilakukan  oleh  kontestan  pemilu.  Pelanggaran berikutnya  yang  dilakukan  adalah black  campaign yang  dijawab  oleh  38,6%  responden. Sementara  itu,  14%  responden  menyampaikan  tidak  tahu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh peserta pemilu.
Pendapat Responden atas hasil Pemilihan Capres/Cawapres
10,7%  responden  merasa  sangat  puas  atas  hasil  pemilihan  capres/cawapres.  Sebaliknya, terdapat  14,9%  responden  yang  merasakan  sangat  kecewa  terhadap  hasil  pemilihan capres/cawapres. Menariknya, jumlah responden yang puas dan kecewa ada di angka yang tidak terlalu jauh yaitu 40,5% dan 33,9% secara berurutan.
Volume 4 No.4, 2024

## Pendapat Responden atas hasil pemilihan anggota legislatif
Berbeda dengan respon atas hasil pemilihan capres/cawapres, Responden memberikan jawaban yang berbeda untuk hasil pemilihan anggota legislatif. 66,7% respnden menjawab puas dengan hasil pemilihan anggota legislatif. Sementara itu, yang menjawab kecewa dan  sangat kecewa  sebesar  25,5%  dan  4,8%  secara  berurutan.  Di  sisi  lain,  hanya  3%  responden  yang menjawab sangat puas.

## Pendapat Responden atas pengajuan sengketa hasil Pilpres
Seperti  diketahui  bersama,  bahwa  KPU  telah  menetapkan  bahwa  pasangan  02,  yaitu Prabowo-Gibran  berhasil  memenangkan  pilpres  dengan  suara  mayoritas.  Atas  pengajuan sengketa  hasil  pilpres,  mayoritas  responden  yaitu  sebesar  59,8%  menjawab  perlu  dilakukan pengajuan sengketa hasil pilpres. Selanjutnya, hanya 26,8% responden menjawab tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, terdapat 13,4% responden yang menjawab tidak tahu.
Volume 4 No.4, 2024

## Pendapat Responden atas pengajuan sengketa hasil pemilihan anggota legislatif
40,9 % responden menjawab perlu dilakukan pengajuan sengketa. Sedangkan, 32,9% responden menjawab tidak perlu. Jumlah responden yang menjawab tidak tahu dalam bagian ini cukup besar yaitu 26,2%

## PENUTUP Simpulan
Penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2024  yang  dilaksanakan  secara  serentak  memiliki payung  hukum  yang  kuat.  Selain  itu,  infrastruktur  yang  disediakan  telah  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 164 mahasiswa di  kampus UPNVJ dan PKN STAN, diperoleh informasi antara lain sebagai berikut.  Pertama,  mayoritas  responden  menjawab  bahwa  pelaksanaan  pemilu  secara  umum sudah  baik.  Selain  itu,  fungsi  yang  dijalankan  oleh  KPU  sebagai  penyelenggara  pemilu  dan BAWASLU  sebagai  pengawas  pemilu  telah  dilakukan  dengan  baik.  Terkait  dengan pelanggaran,  responden  menjawab  bahwa  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  kontestan mayoritas terkait dengan pemasangan alat peraga di tempat umum seperti jalan protokol dan lainnya. Selain itu, masih terdapat black campaign untuk menjatuhkan lawan politik. Terkait hasil pemilu,  mayoritas  responden menjawab puas dengan hasil pemilu legislatif. Sementara itu,  untuk  hasil  pilpres,  jumlah  responden  yang  menjawab  puas  dan  tidak  puas  hampir berimbang. Hal ini terkonfirmasi dengan hasil survei.

## Saran
Berdasarkan  studi  literatur  terdahulu  dan  dengan  memperhatikan  hasil  survei  yang dilakukan, terdapat beberapa saran untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Pertama,  seluruh  pihak  yang  terkait  baik  penyelenggara  pemilu,  pengawas  pemilu,  peserta pemilu,  dan  pemilih  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  demi terciptanya  pesta  demokrasi  yang  kondusif,  transparan  dan  berkeadilan.  Kedua,  sanksi  atas pelanggaran untuk dipertegas kembali untuk memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar sesuai  dengan  ketentuan.  Ketiga,  dalam  sebuah  kontestasi  baik  untuk  memilih  pemimpin maupun  perwakilan  tentu  tidak  dapat  memuaskan  seluruh  pihak.  Oleh  karena  itu  diperlukan sikap  “legowo”  dalam  menerima  hasil.  Namun  demikian,  bukan  berarti  bahwa  menerima keputusan secara naif Namun juga perlu memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku. Unjuk  rasa  diperkenankan  dalam  negara  demokrasi.  Akan  tetapi,  persatuan  dan  kesatuan Bangsa  harus  dikedepankan.  Perbaikan  dalam  sistem  pemilu  harus  senantiasa  dilaksanakan secara gradual dan komprehensif demi tercapainya kemajuan bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambu, R. S., & Ayu, P. (2024). Menguak Strategi Pemenangan Komedian Sebagai Calon DPD di Jawa Barat. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 3 (5), 152–158.
Amri, F. (2023). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu di KPU Kabupaten Kerinci Tahun 2024. Jurnal Administrasi Negara (JAN) , 6 (2), 84–94.
Aryani, N. P., Fathama, A., Solehudin, A., & Thenu, H. M. R. (2023). Perbandingan Konsep Demokrasi Dalam  Teori  Perkembangan  Filsafat  Dengan  Relevansi  Menjelang  Pemilu  2024. Jurnal  Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat , 2 (1), 1–25. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx Asshiddiqie,  J.  (2006).  Partai  Politik  dan  Pemilihan  Umum  sebagai  Instrumen  Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 3 (4), 6–27.
Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum , 2 (2), 87–103. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83
Bancin,  R.,  &  Sitorus,  M.  S.  (2023).  Kunci  Keberhasilan  Menyongsong  Pemilihan  Serentak  2024
Menuju Indonesia Berkemajuan. Jurnal Bakti Sosial , 2 (1), 1–10.
Boediningsih,  W.,  &  Budi  Cahyono,  S.  (2022).  Kerjasama  Antara  Kelembagaan  Bawaslu  dan  KPU dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2024  di  Tinjau  dari  Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia. Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian , 1 (4), 288–301. https://doi.org/10.36418/locus.v1i4.48 Efendi,  A.  (2023).  Bakti  Sosial  Menciptakan  Pemilih  Pemula  Cerdas  Dalam  Pemilu  Serentak  2024 Menuju Indonesia Berkemajuan. Pemula Cerdas Dalam Pemilu Serentak 2024 Menuju Indonesia Berkemajuan Jurnal Bakti Sosial , 2 (1), 29.
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisosial
Intani. (2023a). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan  Anggaran  Kampanye  Pemilu  Serentak  Tahun  2019. Madani:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin ,
1 (8),
1–13.
https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/755%0Ahttps://jurnal.pen erbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/755/865
Intani,  A.  (2023b).  Analysis  of  the  Closed  Proportional  Implementation  Plan  in  the  2024  Election.
Indonesian Journal of Advanced Research , 2 (3), 161–172. https://doi.org/10.55927/ijar.v2i3.3454 Irwan,  A.  I.  U.,  Fauzi,  E.  A.,  &  Jalianery,  J.  (2023).  Sosialisasi  Pemilu  Sebagai  Strategi  Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia , 2 (4), 522–528. https://doi.org/10.59025/js.v2i4.178
Isharyanto. (2016). Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945 (1st ed.). Penerbit WR.
Ismail, L., Nur, J., Rezki, F., Ikhsan, F., & Wahyudi, D. (2024). Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024 di Indonesia. Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 5 (1), 91–98.
Jonathan, A., Claudy, M., & Tri, A. (2024). Pengaruh Penggunaan Istilah Gemoy Terhadap Citra Politik Calon Presiden dalam Pemilu 2024. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 3 (6), 83–89.
Kelibay,  I.,  Kamaluddin,  K.,  Nurjannah,  S.,  Kadir,  M.  A.  A.,  Rusdi,  R.,  Refra,  M.  S.,  Rosnani,  R., Kalagison, M. D., Rumakat, L. Q. M., & Boinauw, I. (2023). Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Menjelang  Pemilu  Serentak  Tahun  2024. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia , 2 (4), 442–449. https://doi.org/10.59025/js.v2i4.155
Latif, A., Sujipto, A., Thamrin, S. H., & Syamsuddin, F. R. (2023). Penguatan Pendidikan Politik Bagi Kaum  Muda  Polewali  Mandar  Menjelang  Pemilu  2024:  Strengthening  Political  Education  for Young People in Polewali Mandar Ahead of the 2024 Elections. JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat , 1 (2), 194–201.
Maulan, K. A., & Adawiyah, P. R. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam  Persiapan  Pemilu  Tahun  2024. Buletin  Antropologi  Indonesia , 1 (1),  14. https://doi.org/10.47134/bai.v1i1.2049
Maylenda, W., Dewi, S. I. K., Nasution, M. N., & ... (2024). Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jurnal Pendidikan Tambusai , 8 , 12434–12443. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/14284%0Ahttps://www.jptam.org/index.php
/jptam/article/download/14284/10967
Nathaniella, A., Triadi, I., & Tenang, M. (2024). Pengaruh Film Dokumenter “ Dirty Vote ” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice , 1 (4), 1–11.
Rahayu,  Z.  R.,  &  Permata,  R.  (2024).  Urgensi  Pengawasan  dalam  Penyusunan  DPTb  dan  DPK Menghadapi  Pemilu  2024  di  Bawaslu  Padang  Pariaman. Puan  Indonesia , 5 (2),  289–296. https://doi.org/10.37296/jpi.v5i2.188 Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024.
Journal Pusat Studi
Pendidikan
Rakyat , 3 (1), 167–174. https://pusdikra- publishing.com/index.php/jies
Rasji,  Susanto,  C.  A.,  &  Liumenti.  (2023).  Analisis  Terkait  Rencana  Penundaan  Pemilihan  Umum Tahun 2O24 di Indonesia. Jurnal Cahaya Mandalika , 3 (2), 171–179.
https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1517%0Ahttps://www.ojs.ca hayamandalika.com/index.php/JCM/article/download/1517/1280
Razaqa, M. K., Prawira, F. R., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu. Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) , 01 (02), 132–141. Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC) 2022 , 1 , 136–140.
Rosit,  M.,  Handa,  M.  S.,  &  Handayani,  S.  (2023).  Penguatan  Literasi  Politik  Warga  Dalam  Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (5),  1078–1088.  http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4825%0Ahttps://j- innovative.org/index.php/Innovative/article/download/4825/3480
Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han , 1 (1), 67–79. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11 Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024).
Peran Generasi Z di Pemilu 2024 di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 8 (1), 5918–5922. https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/13306
Widiatmaka, P., Sugiyanto, A., & Mahendra, M. G. (2024). Peran Karang Taruna dalam Mengantisipasi Politik Uang dan Isu SARA untuk Mensukseskan Pemilu 2024 ( Studi Karang Taruna Karya Muda Desa Kedungjambal , Kecamatan Tawangsari , Kabupaten Sukoharjo ) Role of Youth Organizations in Anticipating Money Politics. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah , 21 (2), 241–255.